Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4923/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Yeni Lin Sururoh 1 , Sadino 2 , Anis Rifai Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 25 February 2023 Publish :  02 March 2023 Currently, investigations into criminal acts of corruption in Indonesia are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office. The three institutions have the  authority  to  investigate  corruption.  This  is  regulated  in  Article  3  paragraph  (1)  Memorandum  of Understanding Between the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the
Police Number: SPS-97/01-55/03/2017, Number: KEP-087/A/JA/03/2017, Number : B/27/III/2017 dated 29 March 2017 However, in practice, these provisions do not work as they should, such as overlapping duties and authorities. There are 3 discussions of issues that are focused on in this study, namely how is the system for eradicating corruption in Indonesia's current positive law? what is the concept of a synergy system  carried  out  by law enforcement officials  (KPK,  Police  and  Prosecutors'  Office) in  eradicating criminal  acts  of  corruption  in  Indonesia?  And  what  is  the  strategy  of  the  Indonesian  government  in eradicating criminal acts of corruption in the future? The conclusion in this study is that the government together  with  the legislature  has  created a  legal instrument  that  is  used to  eradicate  criminal  acts of corruption  which  is  embodied  by  Law  Number  31  of  1999  as  amended  by  Law  Number  20  of  2001 concerning Amendments to Laws  -Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Several integration systems that can be carried out by the Attorney, Police and Corruption Eradication Commission  in  eradicating  corruption  include  establishing  an  inter-institutional  interaction  system, establishing  an  operational  work  system  and  mechanism  as  well  as  establishing  a  monitoring  and development  system.  The  Indonesian government's  strategy to prevent  corruption in  the future can  be carried  out  through  the  integrity  system  within  the  scope  of  the  KPK,  the  Police  and  the  Attorney General's  Office. Besides that,  the KPK  also has a  special  strategy  in  Corruption Eradication  for  the vision of Indonesia free from corruption, this strategy is known as the Trisula strategy, namely law of enforcement, law of prevention and law of education.
Keywords: Korupsi Pemberantasan Sinergitas .
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 25 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Saat ini, penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Ketiga  lembaga  tersebut  mempunyai  kewenangan  melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian  Nomor:  SPS-97/01-55/03/2017,  Nomor:  KEP-
087/A/JA/03/2017,  Nomor:  B/27/III/2017  tanggal  29  Maret  2017  Namun  pada  prakteknya,  ketentuan tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  seperti  masih  terjadinya  tumpang  tindih  tugas  dan wewenang. Ada 3 pembahasan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum postitif Indonesia saat ini? bagaimana konsep sistem sinergitas  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  (KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan)  dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah  Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah  menciptakan  sebuah instrumen hukum yang  digunakan  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  diwujudkan  dengan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa  sistem  integrasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kejaksaan,  Kepolisian  dan  KPK  dalam pemberantasan korupsi, diantarnya membentuk sistem interaksi antar kelembagaan, membentuk sistem dan  mekanisme  kerja  operasional  serta  membentuk  sistem  pengawasan  dan  pengembangan.  Strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui  sistem  integritas  lingkup  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  selain  itu  KPK  juga  mempunyai strategi khusus dalam Pemberantasan Korupsi untuk visi Indonesia bebas dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula, yaitu sula penindakan, sula pencegahan dan sula pendidikan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yeni Lin Sururoh Universitas Al Azhar Indonesia Email : lin.yenny01@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  sangat  menjunjung  tinggi  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negaranya, sehingga  diperlukan  pemantapan-pemantapan  terhadap  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan guna  menopang  pembangunan  di  bidang  hukum.  Dalam  upaya  untuk  mencapai  keberhasilan pembangunan  bidang  hukum  perlu  didukung  adanya  peningkatan  sarana  dan  prasarana  serta peningkatan  pendayagunaannya,  pemantapan,  kedudukan  dan  peranana  badan-badan  penegak
hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada  hubungan  yang  erat.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  pembangunan  harus  meliputi  juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum (Indriyanto Seno,2009).
Sejak reformasi tahun 1998, kemauan politik (political will) pemerintah untuk melakukan pemberantasan  terhadap  kejahatan  korupsi  telah  menjadi  program  prioritas  nyata.  Wujud kemauan politik tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih,  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  memiliki  peran  yang  sangat strategis.  Akan  tetapi  dalam  implementasinya,  menurut  sebagian  masyarakat  masih  belum memuaskan (Anonim, Sinergi Antara Kepolisian,2022).
Korupsi  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang  cenderung  meningkat  dan  sangat  sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain dan sangat mengakar. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  namun  Agustina  menjelaskan  bahwa  pemberantasan korupsi  bukan  perkara  yang  mudah,  korupsi  telah  mengakar,  menyebar,  menjangkit,  dan dipraktekkan secara sistemik. Terlebih upaya penegakan hukum belum optimal dalam mengikis korupsi (Gemalia Agustina,2010).
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak- hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime ). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (extra  ordinary enforcement) .  Korupsi  adalah tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  pejabat,  maupun  korporasi  yang  merugikan  keuangan Negara dan mencabut hak-hak asas manusia seluruhnya. Korupsi juga menjadi sorotan diberbagai belahan  dunia.  Sehingga  mereka  mengerahkan  seluruh  komponen  penegak  hukum  untuk meminimalisirnya (Ermansjah Djaja,2010).
Penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Ketiga  lembaga  tersebut  mempunyai  kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah dasar pelaksanaannya yaitu, Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam  penyidikannya  berdasarkan  pada  KUHAP,  sedangkan  KPK dalam  penyidikannya  tidak  hanya  berdasarkan  pada  KUHAP,  namun  juga  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi dan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya saja kepolisian akan menangani anggotanya yang terlibat tindak pidana korupsi, demikian juga dengan kejaksaan dan KPK akan melakukan pemeriksaan sendiri bagi pegawainya yang terkena kasus korupsi (Ernny Apriyanti Salakay,2019).
Melihat sifatnya yang demikian, maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda, karena  di  samping  mengacu  pada  ketentuan  acara  pada  UU  TPK  sebagai lex  specialist ,  juga berorientasi pada KUHAP sebagai lex generalist . Dalam hal diperlukannya kerjasama Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dapat berlaku sama menentukan penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Nota  Kesepahaman  Antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Kejaksaan,  dan  Kepolisian  Nomor:  SPS-97/01-55/03/2017,  Nomor:  KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017. (Ernny Apriyanti Salakay,2019).
Dalam kasus tersebut, KPK telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan tersangkanya yaitu Irjen Polisi Djoko Susilo pada tanggal 27 Juli 2012 dengan surat Sprindik Nomor: Dik-37/01/VII/2012. Selanjutnya, pihak Kepolisian juga menetapkan lima
orang sebagai tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Budi Susanto pada 31 Juli 2012, dan 4 tersangka lainnya Pada 1 Agustus 2012. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Kejaksaan-Kepolisian-KPK,  bahwa  yang  seharusnya bewenang  pada  kasus  simulator  SIM  tersebut  adalah  KPK  sebagai  institusi  yang  lebih  dulu mengeluarkan  surat  perintah  penyelidikan.  Hal  ini  menunjukkan  terdapat  persoalan  waktu penetapan  tersebut  oleh  KPK.  Jika  KPK  telah  menetapkan  seseorang  menjadi  tersangka  lebih dahulu, maka Kepolisian tidak bisa menetapkan hal lain selain yang telah ditetapkan oleh KPK (Kompas,2022).
Hierarki  struktur  tata  hukum  di  Indonesia,  struktur  hierarki  tata  hukum  Indonesia  diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  struktur  tata  hukum Indonesia  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah,  Provinsi,  dan  Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
Berdasarkan struktur tata hukum di atas, dilihat bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB), Kejaksaan,  Kepolisian  dan  KPK  tidak  termasuk  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Oleh karena itu, SKB tersebut tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  jelas-jelas  merupakan  peraturan  perundang- undangan dengan hierarki kedua setelah UUD NRI 1945. (Anastasia Sumaku,2017).
Konsekuensinya, timbul konflik antara institusi penyidik dan adanya disharmonisasi antar institusi penyidik. Padahal secara fungsional, walaupun fungsi dan ketentuan perundangan yang mengatur  ketiga  institusi  berbeda,  tetapi  tujuannya  sama  yaitu  penegakan  hukum  dalam memberantas tindak pidana korupsi (Anastasia Sumaku,2017).
Tumpang tindih kewenangan penyidikan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, mengingat Pasal  9  UU  KPK  sudah  mengatur  bahwa  KPK  berwenang  mengambil  alih  kewenangan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  lainnya  seperti kepolisian  dan  kejaksaan.  Adanya  Surat  Keputusan  Bersama  nyatanya  tidak  menyelesaikan adanya persoalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (Muhammad Habibi ,2020) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 9 UU KPK, yang menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  penyelenggara  negara  adalah KPK (das sollen), namun pada kenyataannya masih terjadi benturan dalam pelaksanaannya, dan tumpang  tindih  kewenangan  antara  kejaksaan,  kepolisian  dan  KPK  dalam  penanganan  tindak pidana korupsi ( das sein ).
Berdasarkan kesenjangan antara das sollen dengan das sein tersebut, maka Penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Sinergitas  Aparat  Penegak  Hukum  Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum postitif Indonesia saat ini?
2. Bagaimana  konsep  sistem  sinergitas  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif/penelitian yuridis  normatif. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  sinergitas  aparat  penegak  hukum  dalam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Bambang Sunggono, jenis penelitian terbagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  hukum  normatif  empiris, penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum  positif.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  konsekuensi  dari  adanya  pandangan  bahwa  hukum merupakan  sebuah  lembaga  yang  otonom  yang  tidak  mempunyai  hubungan  (Bambang Sunggono,2003).
Bambang  Waluyo  berpendapat,  penelitian  hukum  normatif  empiris  merupakan  metode penelitian  hukum  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di  masyarakat,  dengan  maksud  menemukan  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang kemudian  data  tersebut  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju pada  penyelesaian  masalah  (Bambang  Waluyo,2002)  Sedangkan  menurut  Depri  Liber  Sonata, penelitian  Hukum  empiris/sosiologis  dipengaruhi  oleh  ilmu  sosial  terhadap  kemurnian  ilmu hokum (Depri Liber Sonata,2014).
Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian hukum empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu  hukum  yaitu interdisipliner ,  yang  artinya  diperlukan  berbagai  disiplin  ilmu  lain  untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Satjipto Rahardjo,2014). Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum  yang  diteliti. Pada prinsipnya  metodologi penelitian sosio-legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas (Sulistyowati Irianto,2009).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Postitif Indonesia Saat Ini
Memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Ada usaha  terutama  desakan  rakyat  agar  korupsi  diberantas  habis  sehingga  jika  perlu  digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, pembebasan, penanganan  korupsi  dari  instansi  pemerintah  kepada  suatu  badan  independen  yang  terjamin kredibilitasnya  dan  integritasnya.  Upaya  untuk  dapat  melaksanakan  pemberantasan  korupsi secara  efektif  dan  efisien  salah  satunya  adalah  melalui  penerapan  Sistem  Pembalikan  Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ulang Mangun Sosiawan,2019).
Selain KPK, aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  adalah  Kepolisian  dan  Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Khusus  kejaksaan,  selain  penyidikan,  Kejaksaan  diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Masing-masing tugas dan fungsi dari ketiga elemen (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Syed Hussain Alatas mengatakan bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau subsistem dari kejahatan yang terorganisir (Syed Hussein Alatas,1983). Korupsi makin luas, dilakukan secara sistematis  sehingga  tidak  saja  semata-mata  merugikan  keuangan  negara  tetapi  juga  telah melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  wajar  kalua  korupsi  digolongkan  sebagai extra ordinary crime. (Rohim,2008).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  tindak  pidana  khusus  (ius singulare,  ius  speciale,  bijzonder  strafrecht)  yang  diatur  dalam  ketentuan  hukum  positif  (ius constitutum) Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan
(UUPTPK). Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  tetapi  juga  oleh  korporasi,  melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum.  Peraturan  mana,  tidak  dijumpai  pada  peraturan  yang  pernah  berlaku  sebelumnya (Surachmin & Suhandi Cahaya,2011).
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan pertanggungjawaban pidana dari pengurus atau pegawainya (Aulia Ali Reza,2015). Pegawai yang secara factual atau secara fisik  melakukan perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pidananya bersama dengan korporasi, sebgaai pelaku turut serta. Hal ini antara lain berarti bahwa bilamana suatu korporasi diputuskan bersalah atas suatu tindak pidana dan karenanya terhadap korporasi itu diberikan sanksi pidananya, maka bisa dikatakan bahwa pengurus korporasi yang bersangkutan juga bersalah, dan kepadanya perlu pula diberikan sanksi pidana. Juga sebaliknya, apabila  pengurus  yang  bertindak  dalam  lingkup  tugasnya  dan  yang  dilakukannya  untuk kepentingan  korporasi  itu  dinyatakan  bersalah  terlebih  dahulu,  maka  sangat  mungkin korporasinya pun akan dinyatakan bersalah (Hasbullah F. Sjawie,2015).
Asas ini tidak dijumpai pada KUHPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini  adalah  asas  yang  ada  dalam  bentuk  hukum  tertulis.  Hal  ini  apabila  diabstraksikan  dalam konteks grand theory berdasarkan Von Savigny, akan tergambar bahwa asas geen straft zonder schuld sebagai  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  dan  diakui  sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan “kehendak masyarakat” (Leden Marpaung ,2005). Hukum  secara  tegas  dipisahkan  dari  moral  dan  keadilan  tidak  didasarkan  pada  penilaian baik  dan  buruk.  (Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi ,2002).  Mengenai  keadilan (justice) ini seorang  Guru  besar  dalam  bidang  filosofis  moral  dari  Glasglow  University  pada  tahun  1750, sekaligus sebagai  ahli teori hukum, “bapak ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (the end of justice is to secure from injury) . (R.L.Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein,2005). Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang  benar-benar  telah  melakukan  kesalahan  dalam  suatu  tindak  pidana.  Adapun  mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”. (Sudarto,1983).
Prinsip adanya dolus dan culpa perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (liability on fault or negligence atau fault liability) . Prinsip  ini  apabila  dikaitkan  dengan  pelaku  kejahatan  korupsi  tentunya  sulit  untuk  dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan  asas hukum  yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan  adanya  unsur  kesalahan  atau  adanya  pertanggungjawaban  ketat (strict  liability) tanpa harus dibuktikan ada atau ridak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana (Andi Hamzah,1991).  Asas strict  liability adalah  perlu  adanya  kehati-hatian  terhadap  keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, karena pertanggungjawaban pidana mengalami  perubahan  paradigma  dari  konsepsi  kesalahan  yang  diperluas  menjadi  konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali (Sudarto,1983).
Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dianutnya asas beban pembuktian terbalik namun tidak dibarengi dengan sistem hukum acara pidana yang menganut asas sistempembuktian stelsel negative dengan adanya  bukti permulaan yang dilakukannya penyidikan  dan penuntutan (Ade Maman  Suherman,2004).  Membuktikan  bersalah  tidaknya  seorang  terdakwa  haruslah  melalui pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan.  Pembuktian  ini,  Hakim  perlu  memperhatikan kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  terdakwa.  Kepentingan  masyarakat  berarti,  bahwa seseorang  yang  telah  melanggar  ketentuan  pidana,  harus  mendapat  hukuman  setimpal  dengan
kesalahannya.  Sedangkan  kepentingan  terdakwa,  berarti  bahwa  terdakwa  harus  diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan  hakim  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  yaitu  (Darwan  Prinst,2008),  Pidana Mati,Pidana Penjara dan Pidana Tambahan (Ganti Rugi). Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara,  (Darwan  Prinst,2008)  yaitu  kerugian  negara  yang  terkait  dengan  berbagai  transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang- piutang, dan transaksi yang terkait dengan  biaya  dan  pendapatan.  Tiga  kemungkinan  terjadinya  kerugian  negara  tersebut menimbulkan  beberapa  kemungkinan  peristiwa  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  (Darwan  Prinst,2008).  Dalam  literatur  lain  disebutkan  bahwa  selain daripada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.  Sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  bersifat  luar  biasa (extra  ordinary  crime) , pemberantasan korupsi  dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara- cara  pemberantasan  korupsi  yang  luar  biasa  itu  sebetulnya  telah  tercantum  di  dalam  Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar  pembuktian  di  pengadilan  termasuk  adanya  beban  pembuktian  terbalik  terbatas  atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa  harta  kekayaannya  bukan  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Namun  demikian,  pembentukan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tetap  dianggap  sebagai  penjelmaan  upaya  luar  biasa  dari pemberantasan korupsi,  utamanya dengan mengingat  bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih  besar  dibanding  insitutsi  pemberantasan  korupsi  yang  telah  ada  sebelumnya  yaitu Kepolisian dan Kejaksaan (Rahadian, A. H,2014).
Secara  historis,  tuntutan  dibentuknya  KPK  adalah  sebagai  bentuk  ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara  korupsi  maupun  dalam  penanganan  perkara-perkara  lainnya  (Rahadian,  A. H,2014). KPK diharapkan menjadi trigger mechanism , yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan  pembicaraan  telepon.  KPK  juga  diberi  kewenangan  untuk  menjadi  supervisi  bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institutsi itu dianggap tidak  memiliki  perkembangan  yang  signifikan.  Luasnya  kewenangan  KPK  tidak  berarti  tanpa batas.  Pembatasan  kewenangan  KPK  terutama  menyangkut  perkara  yang  dapat  ditanganinya, yaitu (Rahadian, A. H,2014), yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih, Perkara yang menarik perhatian public, Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.
Berdasarkan  uraian  tindak  pidana  korupsi,  menjadi  salah  satu  permasalahan  bangsa Indonesia. Karena tindak pidana ini, Indonesia telah banyak menelan kerugian karena pihak-pihak yang sangat  tidak  amanah dalam mengemban jabatan dan kekuasaan. Dalam  mengatasi tindak pidana  korupsi  yang  telah  menggurita  dan  menginfeksi  seluruh  rongga  kehidupan  bangsa, Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah menciptakan sebuah instrumen hukum yang  digunakan  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  diwujudkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  daripada  undang-undang  tersebut,  peraturan
perundang-undangan lain yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah Delik Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  dalam Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Konsep  Sistem  Integritas  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  Memberantas  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Satjipto Rahardjo menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan- peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak diitegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan” (Satjipto Rahardjo,1981).  Menurut  Sudarto  di  bidang  penegakan  hukum  pidana  didukung  oleh  alat pelengkap  dan  peraturan  yang  relatif  lebih  lengkap  dari  penegakan  hukum  di  bidang-bidang lainnya.  Aparat  yang  dimaksud  disini  adalah  kepolisian  kejaksaan  pengadilan  dan  lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan  yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang tentang Kepolisan Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lopa, Baharudin dan Moh. Yamin,1987).
Di Indonesia, lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Anastasia Sumaku,2010).
Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Penyidik. Tugas dan  tanggung  jawab  Penyidik  telah  diatur  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan  tentang  Penyidik  adalah  Pejabat  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas  perkara  untuk  semua  tindak  pidana  yang  terjadi  termasuk  tindak  pidana  korupsi  dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Agustina, Gemalia,2010).
Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8  serta  Pasal  10),  Pasal  14  huruf  g  menyatakan  dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  penyidik berpedoman  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  undang-undang  ini  memberikan  kewenangan  seluas-luasnya  kepada  Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam undang- undang  ini  secara  rinci  dan  memuat  ketentuan  pidana  yaitu  menentukan  ancaman  pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pasal  26  menjelaskan:  Penyelidikan,  Penuntutan  dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak korupsi. (Agustina, Gemalia,2010).
Lembaga  lain  yang  merupakan  penegak  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah kejaksaan. Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang melaksankan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan  penuntutan,  selain  itu  kejaksaanpun  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi.  Kejaksaan sebagai  pengendali  proses  perkara,  mempunyai  kedudukan  sentral  dalam  penegakan  hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan atau tidak (Rangga Trianggara Paonganan,2013).
Dalam  hal  penanganan  tindak  pidana  korupsi,  kejaksaan  berpedoman  pada  (Rangga Trianggara  Paonganan,2013),  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  Pasal  91  ayat  (1)  KUHAP  mengatur  tentang  kewenangan  jaksa  untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan-/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mendefinisikan  KPK  adalah  lembaga  negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  KPK  dalam  memberantas  korupsi berasaskan  pada  kepastian  hokum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang tugas yang  diemban  oleh  KPK  yaitu,  tindakan-tindakan  pencegahan  sehingga  tidak  terjadi  Tindak Pidana  Korupsi,  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melaksanakan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  instansi  yang  bertugas  melaksanakan  pelayanan  public,  monitor terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara,  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Di  pihak  lain,  peran  institusi  penegak  hukum,  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan merasa terkurangi, sebab dalam waktu lalu merupakan kewenangan bersama Polisi, Jaksa  dan  Pengadilan  Umum.  Akan  tetapi,  sejak  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK. Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional,  selain  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  akibat  adanya  penyalahgunaan kewenangan (abuse  of  power) yang  telah  menggoyahkan  sendi-sendi  kehidupan  bernegara. Urgensi  dibentuknya  KPK,  melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  (Tim  Redaksi  Pustaka Yustitia,2010).
Disimpulkan  bahwa  KPK  harus  menjadikan  Kepolisian  maupun  Kejaksaan  sebagai ‘counter  partner’ yang  kondusif  sehingga  pemberantasan  korupsi  dapat  dilaksanakan  secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah- daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan  yang  sangat  besar.  Sehingga  untuk  penyidikan  dan  penuntutan  dilaksanakan  oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan.
Padahal  sudah  jelas  tugas  dan  wewenang  masing-masing  lembaga.  Akan  tetapi,  dalam implementasinya, kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian dan KPK. Hal ini disebabkan kurang memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di satu pihak, fungsi  KPK,  sebagai  lembaga Super  Body institusi  penegak  hukum  kejahatan  korupsi  telah mendapatkan pembenaran juridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontorversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Terutama, adanya kesan tebang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya.
Dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  menurut  Masyhudi,  ada  beberapa model Sistem Integritas Nasional yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejakasaan dan KPK, diantaranya yaitu (Masyhudi,2019), Sistem Interaksi Kelembagaan, Sistem dan Mekanisme Kerja Operasional dan Pengawasan dan Pengembangan. Kualitas interaksi yang baik akan melahirkan kemampuan  sistem  dalam  melakukan  pengawasan (self-control) ,  kemampuan  produksi (self- production) dan pengembangan (self development) . Hal ini hanya tercipta melalui pola interaksi yang  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  kerjasama  atau  koordinatif,  atau  prinsip-prinsip  lain  yang memiliki  keberterimaan  di  antara  semua  pilar  kelembagaan  sesuai  kapasitas,  fungsi  dan profesionalitas  masing-masing,  seperti  kebenaran,  kejujuran,  dan  kepercayaan  (Cindy  Rizka Tirzani Koesoemo,2017).
Implikasi dengan dibangunnya Sistem Integritas, tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan penyidikan  di  antara  kejaksaan,  kepolisian  dan  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi.  Hal  ini disebabkan  Sistem  Integritas  menempatkan  ketiga  lembaga  penegak  hukum  tersebut  yang kedudukan  dan  kewenangan  yang  sama  dan  independen.  Visualisasi  prinsip  koherensi  dalam pembentukan  fondasi  normatif  misalnya  dengan  membentuk  Mahkamah  Integritas  yang bertanggungjawab  membentuk  fondasi  normatif  agar  Sistem  Integritas  dapat  dijalankan  pada lingkup Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Sementara itu visualisasi mekanisme kerja kelembagaan dalam sistem integritas, ketiga lembaga akan bekerja sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Integritas. Tidak ada lagi tumpang tindih dan merasa lebih tinggi dan lebih penting dari yang lainnya. (Cindy Rizka Tirzani Koesoemo,2017).
Lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Adapun  tugas  dan  fungsi ketiga lembaga tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan  perundang-undangan,  seperti  Kepolisian  berpedoman  pada  KUHAP  dan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan berpedoman  pada  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  serta  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berpedoman  pada  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Namun  dalam  implementasinya  tidak  dapat  dipungkiri  antara  ketiga  lembaga tersebut  masih  adanya  perbedaan  target  sehingga  berimplikasi  pada  sinergitas  dan  integritas aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK  dalam  pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Seharusnya,  antar  penegak  hukum  kepolisian,  kejaksaan  dan  KPK  dapat menciptakan  keharmonisan  karena  pada  dasarnya  ketiga  lembaga  tersebut  telah  memiliki kewenangan  masing-masing  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Meskipun  pada  kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambilalih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam  perkara-perkara  korupsi  tertentu.  Untuk  itu,  Masyhudi  dalam  penelitiannya mengemukakan beberapa sistem integrasi yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi, diantarnya membentuk sistem interaksi antar kelembagaan, membentuk sistem dan mekanisme kerja operasional serta membentuk sistem pengawasan dan pengembangan.
Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang
Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan rakyat yang seharusnya tanpa adanya korupsi rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Justru karena korupsi, kesejahteraan orang-orang yang miskin terperangkap dalam kemiskinan. Padahal, kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi  oleh  rakyat  Indonesia.  Huguette  Labelle  menyatakan,  bahwa  “dalam  dekade  tengah kemajuan  negara-negara  yang  telah  berhasil  mengeluarkan  undang-undang  dan  peraturan antikorupsi, korupsi masih membatasi jutaan orang dalam kemiskinan”. (Abd. Rachman A ,2015). Indonesia telah memiliki cukup banyak peraturan perundangan berkaitan dengan korupsi. Namun, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengutamakan pada aspek penindakan (ex post facto) dibandingkan dengan aspek pencegahan (ex ante) . Di samping beberapa strategi utama tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya khusus untuk memberantas korupsi antara lain melalui (Ibrahim S. Assegal, 2012).
Penegakan  hukum  bagi  masyarakat  khususnya  dalam  pemberantasan  korupsi,  efektifitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga  ditentukan  oleh  faktor  perundang-undangan (legal  substance) dan  faktor  budaya  hukum (legal culture) . Selain ketiga faktor tersebut, Romli Atmasasmita memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum, yaitu pemberdayaan birokrasi (bureucratic  engineering)  ( Romli  Atmasasmita,2010).  Adapun  pilar-pilar  penting penegakan  hukum,  khususnya  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  perlu mendapat  perhatian,  yakni  (Samuel  Mangapul  Tampubolon,2014),  Peraturan  perundang- undangan, Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana dan Peran Serta Masyarakat, Upaya Preventif dan Upaya Represif
Indonesia  memang  masih  menghadapi  permasalahan  dan  kendala  penegakan  hukum meliputi  aspek  koordinasi  antar  instansi,  khususnya  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini disebabkan masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berbeda  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan UndangUndang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam  lingkup  peradilan  semakin  dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  di  mana  posisi  kejaksaan  merupakan  lembaga penuntutan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan  ke  pengadilan  atau  tidak,  di  samping  juga  merupakan  satu-satunya  institusi pelaksana putusan pidana (Marwan Effendi,2005).
Bahwa strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui sistem integritas lingkup KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sistem integritas antara ketiga penegak hukum ini menempatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai kedudukan dan kewenangan  yang  sama  saling  bersinergi  satu  sama  lainnya,  serta  dibebankan  dengan  adanya tanggungjawab kepada masing-masing institusi secara berimbang agar masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi sekaligus pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, sehingga khusus terhadap ketiga institusi penegak hukum pidana korupsi terjadi kesalingan dalam hal mengontrol dan menjaga kesimbangan. Selain itu, dalam rangka pemberantasan korupsi di masa yang akan datang,  Pemerintah  perlu  memperhatikan  beberapa  pilar  penting  penegakan  hukum  diantarnya undang-undang, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu,
pemerintah  juga  perlu  memperhatikan  strategi  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh Korporasi. Korporasi sebagai salah satu subjek hukum tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.  Adapun  model  hukum  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  di  masa  yang  akan  datang  adalah  sebagai  berikut  (Aulia  Ali Reza,2015).
Kepolisian  menggunakan  dua  strategi/upaya,  yaitu  upaya  preemtif  dan  preventif. Strategi/upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang disebar ke seluruh penjuru, agar masyarakat dapat mengetahui secara garis besar  pengertian  korupsi  sampai  dengan  sanksi  pidananya.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori komunikasi, yaitu salah satu produk yang lahir dari penggunaan internet sebagai media interaksi adalah  media  social.  Melalui  media  sosial,  segala  bentuk  penyampaian  pesan,  pertukaran informasi  dan  interaksi  dapat  diwujudkan  melalui  konten  visual,  audio,  dan  audio  visual. (Holmes, D ,2012)
Khusus  kejaksaan,  peluang  keberhasilan  penegakan  hukum  dalampemberamtasan  tindak pidana  korupsi  diimplementasikan  dengan  melakukan  langkah-langkah  strategi  penanganan perkara  korupsi  yaitu  dengan  membuka  kotak  pos  777  yang  berada  di  Kejaksaan Tinggi  dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penangana tindak pidana korupsi  dalam  arti  tidak  berlarut-larut,  kemudian  tepat  sejalan  dengan  ketentuan  perundang- undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus,1999).
Kejaksaan  juga  mengadakan  lokakarya,  ceramah/pembekalan  kebijakan  pemberantasan korupsi diberbagai intansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan kejaksaan dalam  pemebrantasan  korupsi,  dapat  dipahami  dan  ditransformasi  lebih  lanjut  pada  segenap jajaran/komunitas  masing-masing  instansi  dengan  tujuan  gerakan  memberantas  korupsi  secara nasional  dapat  lebih  membudaya.    Mengutip  dari  Website  Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi,  selain daripada  strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Kepolisian  maupun  Kejaksaan,  KPK  juga mempunyai  strategi  khusus  dalam  Pemberantasan  Korupsi  untuk  visi  Indonesia  bebas  dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula. Adapun strategi Trisula tersebut adalah sebagai  berikut  (Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi,2022),  Sula  Penindakan,  Sula  Pencegahan,  Sula Pendidikan.
.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai berikut:
Tindak  pidana  korupsi,  menjadi  salah  satu  permasalahan  bangsa  Indonesia.  Dalam mengatasi  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  menggurita  dan  menginfeksi  seluruh  rongga kehidupan bangsa, Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah menciptakan sebuah instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diwujudkan dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  daripada  undang-undang  tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang digunakan untuk  memberantas tindak pidana korupsi adalah  Delik  Korupsi  dalam  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme,  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3  (tiga)  lembaga,  yakni:  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). Adapun  tugas  dan  fungsi  ketiga  lembaga  tersebut  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya tidak dapat  dipungkiri  antara  ketiga  lembaga  tersebut  masih  adanya  perbedaan  target  sehingga berimplikasi  pada  sinergitas  dan  integritas  mereka  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Seharusnya,  antar  penegak  hukum  kepolisian,  kejaksaan  dan  KPK  dapat  menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing- masing yang diatur dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambilalih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi  tertentu.  Untuk  itu,  Masyhudi  dalam  penelitiannya  mengemukakan  beberapa  sistem integritas  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kejaksaan,  Kepolisian  dan  KPK  dalam  pemberantasan korupsi,  diantarnya  membentuk  sistem  interaksi  antar  kelembagaan,  membentuk  sistem  dan mekanisme kerja operasional serta membentuk sistem pengawasan dan pengembangan.
Strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di  masa yang akan datang dapat dilakukan melalui sistem integritas lingkup KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sistem integritas antara ketiga penegak hukum ini menempatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat  penegak  hukum  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  mempunyai  kedudukan  dan kewenangan  yang  sama  saling  bersinergi  satu  sama  lainnya,  serta  dibebankan  dengan  adanya tanggungjawab kepada masing-masing institusi secara berimbang agar masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi sekaligus pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, sehingga khusus terhadap ketiga institusi penegak hukum pidana korupsi terjadi kesalingan dalam hal mengontrol dan  menjaga  kesimbangan.  Selanjutnya,  mengutip  dari website Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi, selain daripada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, KPK juga mempunyai strategi khusus dalam Pemberantasan Korupsi untuk visi Indonesia bebas dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula, yaitu sula penindakan, sula pencegahan dan sula pendidikan.
Sinergitas antar KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) bukan merupakan barang langka untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik jika masing-masing Aparat Penegak Hukum mampu memaknai dan mengimplementasikan 3 (tiga) hal penting yang  harus dilakukan dalam membentuk  sinergi  antar  KPK  dan  APH.  Wakil Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Nurul  Ghufron  mengemukakan  ketiga  hal  penting  tersebut  adalah:  pertama,  visi  seluruh  APH harus  sama  bahwa  kita  adalah  anak-anak  bangsa  yang  diamanahi  untuk  memberantas  korupsi. Kedua, memahami posisi dan tusi (tugas dan fungsi) masing-masing institusi, dan ketiga adalah untuk saling berbagi kelebihan dan menutupi kekurangan. Sebagaimana diketahui bahwa KPK berhak  mengambil  alih  tugas  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  dilakukan  oleh penegak  hukum  lainnya,  namun  yang  perlu  dipahami  bahwa  KPK  dibentuk  bukan  untuk mengambil  alih  tugas  pemberantasan  korupsi  dari  lembaga-lembaga  yang  ada  sebelumnya, namun  dibentuk  dengan  peran  sebagai  antar  aparat  penegak  hukum.  Keberhasilan  penanganan korupsi dibangun dengan semangat sinergitas bukan rivalitas. Peran antara KPK dengan instansi penegak  hukum  lain  yang  terpenting  adalah  tidak  adanya  keegoisan.  Jika  hal  tersebut  bisa dilakukan  dengan  baik,  maka  proses  ambil  alih  tugas  dan  fungsi  tidak  perlu  dilakukan  karena semuanya bisa saling dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2004).
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Aulia  Ali  Reza, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Rancangan  KUHP ,  (Jakarta:  Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003). Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: Citra Aditya, 2008). Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi , (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013).
Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010).
Holmes, D. Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
Indriyanto  Seno, Humanisme  dan  Pembaharuan  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2009).
Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  khusus. Aplikasi  Pemberantasan  Korupsi  Pada  Era Reformasi , (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999). Jeremy  Pompe, Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional ,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Lili  Rasjidi  dan  I.  B.  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  (Bandung:  Mandar  Maju, 2003).
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 2002). Lopa, Baharudin dan Moh. Yamin. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek . (Bandung: Alumni, 1987).
Marwan Effendi, Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum,
(Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2005).
Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta, Pena Multi Media, 2008).
Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). Sajipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung: Alumni, 1979). Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 1983).
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat . (Bandung : Angkasa, 1981).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
Satjipto  Rahardjo, Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional ,  (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo, 1982).
Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983). Sulistyowati  Irianto, Memperkenalkan  Kajian  Sosio-Legal  dan  Implikasi  Metodologisnya , (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009).
Surachmin & Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Syed Hussein Alatas, Sosiologi Hukum Korupsi , (Jakarta, Mandar Maju, 1983).
Tim Redaksi Pustaka Yustitia, Kompilasi Perundangan Anti Korupsi , (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010).
Jurnal dan Karya Ilmiah:
Abd. Rachman A., “Policy Analysis and Educational Strategy for Anti Corruption in Indonesia and Singapore ”, International Journal of Asian Social Science , Vol.5, No.11, 2015.
Anastasia Sumaku, “Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen , Vol.I, No.4, Okt- Des 2017.
Cindy  Rizka  Tirzani  Koesoemo,  “Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Artikel dalam Lex Crimen , Vol. VI, No. 1, 2017.
Depri  Liber  Sonata,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8, No. 1, 2014. Ernny  Apriyanti  Salakay,  Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  State  Auxiliary Body  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di  Indonesia, Artikel  Tesis ,  Fakultas  Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
Ibrahim S. Assegal, A Gloomy Picture of the Attempts to Eradicate Corruption: Reflection of the Policies,  Laws  and  Institutions  of  Corruption  Management  in  Indonesia,  1969-2001, In Richard Holloway, Stealing from the People, 2012.
Lesta Indra Waspada, et.al, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, 2021. Masyhudi,  “Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 26, No. 1, Januari 2019. Masyhudi,  “Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 1 Vol. 26 Januari 2019. Muhammad  Habibi,  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Cepalo , Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.
R.L.Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, dalam Bismar Nasution, “Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi”, Forum, No. 36, 2005.
Rahadian,  A.  H.,  “Sistem  Integritas  Nasional  sebagai  Kebijakan  Mencegah  dan  Memberantas Korupsi di Indonesia”, Prosiding Seminar STIAMI , Vol. I, No. 02, 2014. Rangga Trianggara Paonganan, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen , Vol. II, No. 1, Jan-Mrt, 2013.
Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019.
Website: Kompas, “Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator Versi Polri”, https://nasional.kompas.com/read/2012/08/04/10353221/~Nasional, (ditelusuri 22
September 2022).
Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi,  Kenali  Dasar  Hukum  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum- pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, (Ditelusuri 10 November 2022).
Pusat Edukasi Anti Korupsi, Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas  dari  Korupsi,  https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula- strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi, (ditelusuri 11 November 2022).