INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10564-10577 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta
Risky Tara Nabita Sari¹ ✉ , Windra Hilmi Nazhip², Ghifari Vioga Batubara³, Ridha Wahyuni⁴ Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta
Email: 2110611018@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah kembali atau biasa dikenal dengan reupload di YouTube secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta dan juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator dalam  mengatasi  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  pelaku  reupload.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif guna menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali video (reupload) milik orang lain di YouTube demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari sang pencipta video yang mengizinkan video miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta video yang telah bekerja keras dalam membuat video tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa video atas adanya reupload secara ilegal di YouTube guna menjamin kepastian hukum.
Kata Kunci : Hak Cipta, Youtube, Reupload.
Abstract
This paper aims to find out the legal protection for creators whose video works are re- uploaded or  commonly known as  illegal reupload on YouTube  by parties  who are  not responsible according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and also to find out more  about  the  legal  efforts  that  content  creators  can  take  to  overcome  copyright violations  against  reuploaders.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  using descriptive analysis in processing data with a qualitative approach to determine the content and meaning of legal rules to be used as a reference in resolving legal issues that are the object of study. The result of the research is the act of uploading someone else's video (reupload)  on  YouTube  for  personal  interests  including  copyright  infringement  The violation arises because there is no permission from the video creator that allows his videos to be used by other people. So that legal protection is needed for creators whose works are in the form of videos of illegal reupload on YouTube to ensure legal certainty.
Keyword: Copyright, Youtube, Reupload

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  begitu  komplek,  pemanfaatan komputer,  telekomunikasi,  dan  teknologi  informasi  juga  semakin  berkembang  pesat. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  perlahan  telah  mengubah  Pola perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  dalam  skala  internasional.  Perkembangan teknologi  informasi  yang  ada  pun  bukan  terbatas,  justru  menjadi  tanpa  batas  dan membawa  perubahan  sosial  yang  nyata.Internet  ialah  salah  satu  bentuk  dari  kemajuan teknologi dalam era globalisasi, yang awalnya pada pertengahan abad ke-19 hanya dipakai untuk kepentingan militer, lalu dikembangkan oleh Amerika Serikat.
Pada masa kini, tentu tidak mungkin bagi manusia untuk hidup tanpa internet yang hampir  menjadi  kebutuhan  pokok,  karena  layanan  yang  diberikan  oleh  internet  pun semakin lengkap, berkomunikasi dan menciptakan kenyamanan bagi tiap konsumen dalam mengakses internet. Teknologi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) menjadi yang semakin populer dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana menjadikan internet sebagai kebutuhan yang dapat digunakan selama 24 jam, karena komunikasi menjadi cepat dan mudah, serta dari internetlah konten kreator memperoleh pendapatan.
Konten kreator merupakan sebutan bagi orang yang bekerja dengan menciptakan konten atau media untuk dibagikan secara online. Dengan melalui konten-konten yang mereka  upload  di  berbagai  platform  media  sosial,  seperti  Youtube,  Tiktok,  Instagram
maupun Twitter, tentunya akan mengundang banyak penonton untuk melihat, menyukai ataupun memberikan komentar, dari jumlah penonton yang diperoleh tersebut, maka hasil pembayaran juga akan meningkat. Jumlah pendapatan konten kreator yang tersebar di Indonesia bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, hal inilah yang membuat sebagian masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi konten kreator karena melihat fenomena ini sebagai suatu peluang bisnis baru, daripada mereka harus bekerja keras dengan waktu yang  terikat.  Akan  tetapi,  mau  bagaimanapun  setiap  hal  pasti  memiliki  resiko  atau permasalahan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator adalah masalah reupload karyanya, hal ini tentu menimbulkan pelanggaran copyright (hak cipta). Pelanggaran hak cipta terhadap karya bukanlah tanpa alasan.
Melainkan  karena  dorongan  kebutuhan  hiburan  yang  ada  pada  masyarakat menjadikan  sebagian  orang  menempuh  alternatif  dengan  cara  instan  untuk  mendapat pemenuhan hidupnya. Pelanggaran copyright ialah hal yang perlu sesegera mungkin untuk diatasi  karena  ini  merupakan  hal  yang  serius,  atas  pelanggaran  ini  tentu  melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih jauh dalam dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  mempedomani  Pasal  28C  Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang mencantumkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya, dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  mencantumkan  bahwa,  “Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan haknya secara kolektif/bersama-sama untuk membangun  masyarakat, bangsa  dan  negaranya.”  Sehingga,  hal  itu  menjadi  landasan  konstitusional  adanya perlindungan hak cipta.
Adapun contoh kasus pelanggaran copyright yang kerap terjadi hingga kini ialah video  atau  konten  yang  diunggah  ulang  (reupload)  tanpa  izin  pencipta  di  channel youtubenya sendiri, yang mana karyanya yang telah diupload kemudian telah tersimpan di dalam  data  base  akunnya  lalu  direupload  tanpa  menggunakan  watermark,  bahkan mengakibatkan jumlah penonton konten reupload lebih banyak daripada pemilik channel aslinya, tindakan ini tentu jelas melanggar hak ekonomi si konten kreator yang pertama kali telah  mengupload  karyanya.  Berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  maka perlindungan terhadap karya cipta yang dibuat oleh para konten kreator mengingat masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bisa dimengerti tentunya karena bagi pencipta yang terpenting agar karya seni
mereka dapat dinikmai oleh masyarakat dan tidak oleh sembarang pihak tanpa adanya izin. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lahir guna memberi kepastian untuk keamanan, jaminan, serta kepastian hukum terhadap suatu karya cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hak cipta  ini  ialah hak eksklusif yang memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif hanya diperuntukkan bagi pencipta supaya tidak ada satupun pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, penting bagi  pencipta untuk  segera mencatat  waktu  produksi dan mendaftarkan hasil karyanya supaya karya tersebut otentik dan terhindar dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Seperti yang sudah disebutkan mengenai beberapa platform di atas, Youtube hadir sebagai  platform  yang  dapat  digunakan  dengan  mudah,  dari  Youtube  juga  kita  dapat memperoleh informasi mengenai budaya, politik, ekonomi, hukum, ataupun berita lainnya. Bahkan  tiap  konten  kreator  bisa  membagikan  aktivitas-aktivitas  kesehariannya  dalam bentuk video di platform Youtube. Selain memperoleh keuntungan berdasarkan viewers, like, atau komentar, hal yang menguntungkan konten kreator Youtube ialah memanfaatkan situasi  untuk  jasa  endorsement  atau  promosi.  Mengenai  pelanggaran-pelanggaran  hak cipta  yang  terus  terjadi  mengakibatkan  pencipta  merasa  dirugikan,  karena  umumnya video-video  reupload  tersebut  dimanfaatkan  secara  komersil,  hal  ini  menunjukkan  jelas bahwa pelaku melanggar hak ekonomi pencipta. Lalu,  pelaku yang mengunggah ulang video dengan tidak memberitahukan nama pencipta serta sumber video dalam deskripsi menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hak moral pencipta. Sebagai gambaran atas salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang masih terkait konten youtube, pada tahun 2020,  terjadi  tindakan  pengunggahan  konten  video  ulang  (reupload)  YouTube  dalam bentuk  podcast  pada  akun  Spotify  Wavesuara  yang  tergolong  pelanggaran  langsung karena  Wavesuara  mengunggah  ulang  konten  video  YouTube  milik  Deddy  Corbuzier dalam akun Spotify miliknya, terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi mengenai hal ini, pelanggaran hak moralnya, yakni dimana tindakan pengunggahan yang dilakukan tidak mencantumkan nama Deddy Corbuzier, selaku pencipta konten tersebut. Selain itu, Wavesuara  juga  mengubah  judul  konten  video  YouTube  milik  Deddy  Corbuzier,  salah satunya yaitu konten video YouTube milik Deddy Corbuzier yang berjudul “Sakit Tapi Tak Berdar4h Kami Pendukung Bully1ng di Indonesia!!! (Uu s VS Deddy Corbuzier)” yang diubah oleh Wavesuara dengan judul “Deddy Corbuzier feat Uus Ngomongin Bullying”.
Wavesuara juga memodifikasi konten video YouTube milik Deddy Corbuzier dengan mengubah  bentuk  ciptaan,  yang  awalnya  berbentuk  video  menjadi  bentuk  audio  dan
mengunggahnya di Spotify. Tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara disebut melanggar hak  moral  karena  ciptaan  dalam  bentuk  video  telah  dialihkan  ke  dalam  bentuk  suara, tindakan tersebut ialah pengalihan bentuk ciptaan yang dalam praktiknya dilarang oleh UU Hak Cipta. Lalu, pelanggaran ekonominya terjadi karena Wavesuara melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan tanpa izin penciptanya. Guna mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara memiliki  tujuan  komersil  bisa  dilihat  bahwa  Wavesuara  turut  menerima  iklan  untuk ditampilkan dalam konten yang diunggah di Spotify, oleh karena itu, secara tidak langsung, Wavesuara  telah  menikmati  hak  ekonomi,  yang  diambil  dari  karya  orang  lain,  dari ketenaran tersebut Wavesuara dapat menikmati hasil komersialisasi akun Spotify dengan menerima  iklan  di  akun  Spotify  miliknya.  Memang  pencipta  telah  memberikan  publik kesempatan  untuk  mendownload  videonya,  akan  tetapi,  bukan  berarti  publik  memiliki kekuasaan untuk menggandakan dengan tujuan komersial, tetap saja perlu izin dari sang pencipta  terkait  hal  tersebut.  Hak  cipta  memberikan  perlindungan  bagi  pencipta  atas karyanya,  kewenangannya  untuk  dalam  mengontrol  dan  juga  memperoleh  keuntungan berdasarkan karya yang telah ia hasilkan.
Hal ini yang menjadikan para pencipta karya perlu mempertahankan hak eksklusif atas karyanya karena ia akan mendapatkan penghasilan dari hasil karya yang telah mereka buat.  Agar  pelanggaran-pelanggaran  seperti  ini  tidak  terjadi  lagi,  maka  diperlukan penegakan hukum yang tegas. Sistem hukum yang lemah menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak efektif dan hukuman yang ringan bagi  pelaku  dan  tidak  adanya  kesadaran  dari  para  pencipta,  faktor-faktor  inilah  yang menjadi  penyebab  mengapa  tingkat  pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  masih  tinggi, padahal Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang cukup untuk melidungi berbagai karya  intelektual  manusia.  Berdasarkan  berbagai  uraian  masalah  di  atas,  maka  peneliti dalam  hal ini  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  “bagaimana  perlindungan hukum  bagi  konten  kreator  apabila  hak  ciptanya  dilanggar  oleh  pelaku  reupload  dan bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konten  kreator  guna  mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap pelaku reupload berdasarkan Undang- undang Hak Cipta.” Selain  daripada  membahas  identifikasi  masalah,  dalam  karya  tulis  ini  dicantumkan beberapa  kasus  terkait  yang  dapat  menjadi  gambaran  spesifik  untuk  memahami pembahasan lebih jauh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun penelitian hukum normatif atau  bisa  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  ialah  penelitian  hukum  yang  menempatkan hukum sebagai kaidah, atau acuan perilaku bagi setiap orang dalam masyarakat sebagai batu uji  atas  suatu  permasalahan  hukum  yang  terjadi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  metode  konseptual (conceptual approach). Metode pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan penelitian  yang  ditujukan  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  baik  secara tekstual dan/atau kontekstual, sedangkan metode pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan melalui logika hukum untuk membangun argumentasi hukum atas suatu permasalahan hukum, dalam rangka memperoleh jawaban-jawaban atau penyelesaian atas  masalah-masalah  dengan  pendekatan  penyelesaian  masalah  dan  sifat  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup deskriptif-preskriptif.
Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga mengenai cara penulis kutipan, catatan  kaki, dan  daftar kepustakaan Adapun  bahan hukum yang digunakan  dalam penelitian ini terdiri  dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU 28/2014), serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.  Lalu,  bahan  hukum  tersier  yang  meliputi  artikel  dan  internet.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai teknik analisa hukum dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan karya konten kreator berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi termasuk media sosial, hal ini tentu menyebabkan setiap orang khususnya para pengguna smartphone bisa berkreasi. Melalui beberapa platform media sosial salah satunya Youtube, yang menyediakan fitur- fitur  yang  dapat  menjadi  media  bagi  para  konten  kreator  untuk  membagikan kreativitasnya kepada publik atau masyarakat luas untuk ditonton.
Video tersebut antara lain video animasi baik berupa pendidikan, kesehatan dan sebagainya, video cover (membuat ulang video yang pernah dibuat oleh pencipta asli),
konten  memasak,  mukbang  (audio  visual  saat  sedang  mengkonsumsi  makanan  oleh seseorang atau sekelompok orang) dan lain-lain. Namun, dalam hal ini memungkinkan pula bahwa hak cipta kreator atas konten videonya dapat dilanggar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan me reupload video demi mendapatkan keuntungan dan dilakukan  tanpa  adanya  izin  dari  pencipta  atas  video  reuploadnya  yang  mana  hal  ini tentunya merugikan pencipta video yang mana hal ini merupakan tindakan ilegal dan merupakan suatu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta.
Suatu hak cipta haruslah lahir berdasarkan kreativitas manusia bukan yang telah ada  di  luar  aktivitas  maupun  di  luar  hasil  kreativitas  manusia,  setidaknya  pada  karya intelektual tersebut hak milik yang mana kepribadian terlibat secara kreatif. Kasus dalam hal ini dapat dilihat dengan viralnya video nussa official di platform media sosial Youtube yang dimana video tersebut di re-upload oleh orang lain di berbagai macam platform media  sosial  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  video  tersebut  karena  mengingat bahwa video nussa official sedang viral karena banyak masyarakat yang menyukai video tersebut sehingga view dari video tersebut sedang naik yang hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi oknum-oknum yang beritikad buruk untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dinilai bahwa dengan adanya pelanggaran yang terjadi membuktikan masih kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dan  para  konten  kreator  mengenai  bagaimana melindungi copyright atau hak cipta.
Maka  dari  itu  konten  kreator  serta  masyarakat  harus  mengetahui  terkait pengaturan hukum terhadap hak cipta agar tidak adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi  pada  kehidupan  sehari-hari.  Perlindungan  hak  cipta  itu  sendiri  diatur  pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hal ini mengatur bahwa pelaku pelanggaran hak cipta akan ditindak tegas dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang tidak bertanggung jawab dan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya-karya pencipta asli. Penjelasan hak cipta, di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata,  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara hak eksklusif terdapat dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi sehingga pelanggaran hak cipta secara umum merupakan tindakan seseorang yang melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta karya. Sementara perlindungan konten kreator ini diatur didalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
yang menjelaskan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran karya cipta, maka sanksi hukum  yang  ditetapkan  dapat  berupa  sanksi  denda  dan  sanksi  pidana  sesuai  yang dijelaskan pada Pasal 112 dan 113.
Terkait  dengan  perlindungan  dan  pengaturan  hukum  terhadap  pelanggaran terhadap  hak  cipta  tentu  akan  melibatkan  bentuk  pelanggaran  hak  moral  dan  hak ekonomi pencipta, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terdapat beberapa hak moral dan ekonomi dalam perlindungan sebuah karya khususnya terhadap sebuah konten video Youtube, yaitu  pada Pasal 5 UUHC, menjelaskan terkait hak moral yang menyebutkan bahwa hak moral merupakan “hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan  nama  aliasnya  atau samarannya,  mengubah  ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Hak moral tidak dapat dialihkan sehing ga akan tetap melekat pada diri pencipta sementara hak ekonomi selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat, perjanjian, hibah atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai hak ekonomi ini diatur di dalam Pasal 9 UUHC yang berbunyi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan,  penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya,  penerjemahan  ciptaan, pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau  salinannya,  pertunjukan  ciptaan,  pengumuman  ciptaan,  komunikasi  ciptaan,  dan penyewaan  ciptaan  serta  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta serta setiap orang yang tanpa izin pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang  melakukan  penggandaan  dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
Namun, dalam UUHC sendiri tidak menjelaskan secara dengan tegas mengenai ketentuan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta, namun di dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta secara jelas dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hak cipta untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak cipta termasuk hak eksklusif sang pencipta, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai hal tersebut terkait upaya perdata atau ganti rugi diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak  pelaku  pertunjukan  maupun  ahli  warisnya  untuk  menggugat  orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  melanggar  hak  moralnya.  Gugatan  ganti  rugi  tersebut  dapat berupa  permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator dalam mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap pelaku reupload
Perlindungan  Hak  Cipta  sangat  penting,  karena  Hak  Cipta  dapat  menimbulkan kemanfaatan  ekonomi  yang  timbul  dari  adanya  hak  eksklusif  pencipta,  hak  eksklusif  ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, oleh karena itu pemegang hak cipta memiliki  kuasa  penuh  terhadap  karya  ciptaan  nya.  Suatu  ciptaan  atau  karya  seni  yang berkualitas tentu memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, sehingga perlu adanya perlindungan atau langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta karya. Terdapat dua upaya hukum yang bisa dilakukan pencipta untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya,  yakni  apabila  pencipta  karya  menemukan  seseorang  yang  melakukan pelanggaran terhadap karyanya.
a. Upaya  preventif,  melalui  pencatatan  karya  seni  pada  pejabat  yang  berwenang Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau  mencegah  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran  suatu  karya  yang  merugikan pencipta.  Dengan  begitu  pemerintah  telah  memikirkan  dan  mengambil kebijaksanaan  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  yang  merugikan  pencipta, maka dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan pengaturan melalui UUHC Tahun 2014  dimana  didalamnya  berisi  mengenai  pengaturan  perlindungan  terhadap pencipta  karya.  Dalam  pengaturan  padal  54- 56  UUHC  yang  berbunyi  “Untu k mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi,  Pemerintah  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerja sama dan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  baik  dalam  maupun  luar  negeri  dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di te mpat pertunjukan”,
menjelaskan  bahwasanya  pemerintah  mempunyai  wewenang  dalam  bidang teknologi untuk memberikan  pengawasan terhadap pembuatan dan  penyebaran terhadap suatu karya.
Tidak  hanya  itu  Pencipta  Karya  dapat  mendaftarkan  karyanya  melalui  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  HKI),  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Kemenkumham), walaupun bahwa perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, yaitu suatu karya akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke publik. Namun pencatatan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta serta salah satu upaya untuk mencegah adanya pelanggaran.
Selain itu, jika pencipta telah mendaftarkan karyanya kepada Dirjen HKI dan sudah terdaftar, hal ini akan mempermudah si pencipta jika terjadi sengketa yang akan berujung ke  pengadilan, karena  dengan bukti pendaftaran Hak Cipta  dan sudah terdaftar di Dirjen HKI maka bukti tersebut dapat memperkuat argumen si Pencipta saat di persidangan, dan menjadi pembuktian bahwasannya karya tersebut adalah asli buatan si Pencipta.
b. Upaya penegakan hukum baik melalui upaya non litigasi yang dimaksud dalam buku III KUHPerdata, yang bersifat lex specialis generalis dan yang menjadi lex specialis adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sengketa perdata yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesainnya melalui alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase  atau  pengadilan.  Undang-Undang  ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.
Menempatkan alternatif penyelesian sengketa sebagai upaya pertama, disusulkan dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga, karena penyelesian sengketa hak cipta diamanatkan dalam undang-undang hak  cipta  tersebut.  Bahkan  para  pihak  yang  bersengketa  pun  harus  terlebih  dahulu menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  sebelum  melakukan  gugatan  ke  pengadilan. Penyelesaian  jalur  non  litigasi  atau  APS/ADR,  indonesia  memiliki  undang-undang  yang mengatur  mengenai  APS/ADR  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul  atau  yang  mungkin  timbul  dari  hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif sengketa.
Di dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pun mengatur mengenai penyelesaian sengketa ini yang mana mengatur bahwa penyelesian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
Langkah ini merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan Oleh Pencipta yang menemukan bukti  adanya  pelanggaran  terhadap  karya  seninya  termasuk  karya-karya  yang  sudah tersimpan di dalam database platform video youtube yang telah disengaja dan tanpa hak direupload  oleh  pihak  lain.  Ada  dua  macam  Upaya  Represif  yang  bisa  ditempuh  yakni dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Niaga dengan membawa bukti pelanggaran Hak Cipta, setelah itu pengadilan memberikan penetapan  sementara agar mencegah keberlanjutan pelanggaran Hak Cipta yang tindakan ini dikenal dengan putusan provisi oleh hakim yang akan memeriksa perkara. Selanjutnya pencipta dapat melakukan gugatan ganti rugi, apabila merasa dirugikan ke Peradilan Negeri Niaga.  Dalam hal ini juga penggugat  dapat  melaporkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI). Sedangkan,  non litigasi sendiri, pencipta yang merasa dirugikan dapat melakukan somasi kepada orang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta reupload konten Video Youtube dari seorang konten kreator.

## SIMPULAN
Tindakan reupload merupakan tindakan yang sudah jelas melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, karena tindakan reupload  tanpa seizin pemilik karya, maka itu  melanggar  Undang-Undang,  di  Indonesia  sendiri  sering  kali  terjadi  tindakan  reupload tanpa izin dari pemilik video dan tanpa menaruh copyright hal ini lah yang menyebabkan kerugian  bagi pencipta  karya,  kerugian dari  segi hak ekonomi dan hak moral, jika pelaku tindakan reupload memiliki lebih banyak views dibanding pemilik asli dari pencipta karya, maka adsense yang diterima pencipta karya dan pelaku reupload berbeda beda, tergantung berapa banyak views yang diterima, hal ini lah yang menyebabkan kerugian bagi Pencipta karya, Pencipta karya sudah berusaha dan memikirkan ide agar karya nya dapat diterima oleh semua kalangan dan mendapatkan views yang banyak, tetapi dicuri oleh  pelaku reupload dan mendapatkan kerugian yang signifikan.
Sebagai  pencipta  karya,  pencipta  karya  dapat  melindungi  karyanya  dengan mendaftarkan  karyanya  ke  Dirjen  HKI,  yakni  dengan  mendaftarkan  karyanya,  maka  sang pencipta  akan  mendapatkan  perlindungan  dan  menjadi  bukti  di  persidangan  apabila memang perlu adanya upaya hukum ke pengadilan dan menggugat si pelaku, tetapi hal ini merupakan tindakan akhir bagi pencipta karya jika memang pelaku tidak bersikap kooperatif dan  tidak  bisa  ditempuh  dengan  jalur  damai.  Oleh  karena  itu,  pencipta  karya  dapat
menggugat pelaku ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
[4] Buku
[5] Harris, Freddy dkk. (2020). Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta.
[6] Ibrahim,  Johni.  (2007).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayumedia Publishing.
[7] Marzuki, Peter Mahmud. (2012). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
[8] Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press.
[9] urnal
[10] Anzani, Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten. 3(1).
[11] Bramayantyo, Rizki Yudha, Gentur Cahyo Setiono. (2023). Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Transparansi Hukum. 6(1).
[12] D, Kusmawan. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Perspektif, 19(2).
[13] Devega R., Kilanta.  (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Lex Crimen. 6(3).
[14] F, Dzikrullah, M. I., Lubis, E., & Fauziah. (2021). Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Jurisdictie. 3(2). 15-34.
[15] F,  Rahman.  (2019).  Praktek  Reupload  Video  Oleh  Youtuber  Dan  Keabsahan  Pembayarannya. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan.
[16] Jannah, Maya. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi. 6(2).
[17] Permata, Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, Rika Ratna. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak  Cipta  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Legislasi Indonesia. 17(1).
[18] Pura,  Sulistiawati,  Margo  Hadi.  (2020).  Analisa  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. Jurnal Ajudikasi. 4(2).
[19] Santoso, Shafira Inan Zahida, Budi. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 5(1).
[20] Shafira,  Salwa,  dkk.  (2022).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Komunikasi Yustitia. 5(3).
[21] Sudirman, Lu, dkk. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. Jurnal Nusantara. 8(3).
[22] T.V.M., Rafik  Al Hariri, Sri Maharani M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya  Diunggah  Kembali  Di  Youtube  Ssecara  Ilegal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Simposium Hukum Indonesia. 1(1).
[23] Terok,  Moren.  S.,  dkk.  (2023).  Akibat  Hukum  Bagi  Konten  Kreator  Yang  Melanggar  Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Lex Privatum. 11(4).
[24] Zaki, Muhammad Arif Azza. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Ulang Di Instagram. Jurnal Kertha Desa. 9(9).
Internet/Lainnya
[25] Dwi, Akasih, Putri Yan. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
[26] Febriano, Ramadhan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
[27] Hukum  Online.  (2023).  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan- intelektual-lt5cd500ea71f99/ . Diakses pada 18 November 2023.
[28] Luthfiyahani, Anisah. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
[29] Sani, Andi Wildah Fajriah. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Kreator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts. Skripsi. Universitas Hasanuddin