Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa
Merisa Oktaria 1, *, Rinto Alexandro 2
1 Universitas Palangka Raya; merisa.oktaria@fkip.upr.ac.id * Correspondence author: merisa.oktaria@fkip.upr.ac.id; Tel.: +62852493993XX
Abstract: The village is a social institution that has a very important position and has very close direct interactions with the community. The village is an autonomous institution with its own traditions, customs and laws that are deeply rooted and relatively independent from interference from powers outside the institution. This research has its own reasons for choosing the APBDesa program for this interest because the APBDesa has  major implications for the development of a region. The method used in this research is quantitative method. The type of data used in this research is quantitative data, namely, data in the form of numbers and questionnaire assistance to obtain answers to the research objectives. The population in this study was the village government of Tewang Karangan totaling 36 people and the population based on the KK of 489 people. The sample is part of the number and characteristics possessed by the population with the sampling technique using purposive sampling. The analytical tool used is multiple linear analysis using the SPSS 25 program.
Keywords: Accountability, Transparency and Community Participation

## 1. Pendahuluan
Indonesia sebagai suatu Negara yang di bangun  sebagai kepemerintahan yang dianggap paling atas dari desa,  dan desa merupakan  pelopor sistem  demokrasi yang otonom  dan berdaulat  penuh. Desa merupakan instansi sosial  yang mempunyai posisi sangat  penting dan sangata dekat  langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya  sendiri  yang  mengakar  kuat  serta  relatif  mandiri  dari  campur  tangan  kekuasaan  diluar lembaga itu. Menurut hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah disebut sebagai desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  karna  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Penelitian ini  memiliki alasan  tersendiri  dalam memilih program APBDesa ketertarikan ini dikarenakan APBDesa memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan  sebuah  daerah.  Faktor  lain  yang  mendorong  penulis  dalam  melakukan  penelitian mengenai variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa, karena  peneliti  ingin  mendeskripsikan  dan  menjelasakan  dan  melihat  pengaruhnya  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  dalam  pengelolaan  APBDesa.  Jika  Semua  anggaran direalisasikan dengan  baik dan  jujur maka  hasil pembangunan  juga terlihat  dengan jelas  beg itupun sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap  pengelolaan APBDesa  Pada Desa  Tewang Sanggaring,  Kecamatan Pulau Malan Kabupaten  Katingan. Menurut  Lembaga Administrasi Negara  dan Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2015), dalam Subroto: (2011) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang  berwena ng meminta  pertanggungjawaban.  Menurut  Mardiasmo,  (2011:32)  Transparansi  berarti  keterbukaan
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
( openness )  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi  Transparansi  di  sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki  hak dan akses yang sama untuk  mengetahui proses  anggaran  karena  menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  dalam  proses pembangunan desa. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa, partisipasi  memakai  kata-kata  partisipatif,  adalah  setiap  warganegara  mempunyai  suara  dalam pembuatan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  intermediasi  institusi  legitimasi  yang mewakili kepentingannya. Menurut Halim, (2008: 20). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di  definisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  ada  satu  pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah  selama  satu  tahun  anggaran  tertentu  dan  pihak  lain  menggambarkan  perkiraan  sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode kuantitatif  yang lebih menitikberatkan pembuktian  hipotesis  dalam  bentuk  hubungan  variabel.  Menurut  Sugiyono:  2017:8)  Metode pendekatan kuantitatif  adalah metode  yang  berlandaskan pada  filsafat dan  positivisme,  digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara  random,  pengumpulan  data  menggunakan  koensioner  penelitian,  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  ditetapkan  dengan  menenkankan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan dengan melalui hipotesis yang dibangun maka akan  diuji dengan  formula statistik  dan teknik  analisis tertentu.  Populasi dalam  penelitian  ini adalah pemerintah desa Tewang Karangan berjumlah 36 orang dan jumlah penduduk berdasarkan KK 489  jiwa.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  Populasi  tersebut dengan Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling . Dengan total populasi penlitian adalah pemerintah desa berjulah 36 orang dan masyarakat desa berdasarkan KK berjumlah 564 jiwa. Dimana purposive  sampling dinyatakan  sebagai  teknik  penentuan  sampel  dengan  menggunakan pertimbangan tertentu yang berasal dari populasi penellitian yaitu berikut kriteria penelitian desa yang mengunakan  teknik purposive  sampling yang  terpilih  untuk  di  jadikan  sampel  penelitian  adalah pemerintah Desa Tewang Karangan:
1) Aparatur Desa Tewang Karangan.
2) Semua  unit  kegiatan  pemerintahan  dalam  pengelolaan  APBDesa  dan  Pembangunan  Desa Tewang Karangan.
3) Tokoh Mayarakat Desa (Mantir adat dan Tokoh Agama).
4) Pengawas Desa dari Kecamatan Pulau Malan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data yang berupa angka dan bantuan koesioner untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui media penyebaran koesioner (angket penelitian) seputar pernyataan koesioner yang diajukan kepada responden penelitian. Data sekunder adalah data berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang di publikasikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan melakukan penyebaran angket penelitian untuk memperoleh jawaban responden  atas  beberapa  item  pertanyaan  tentang  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan APBDesa.
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X

## Gambar 1. Model Penelitian
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode analisis regresi linier  berganda  untuk memperoleh  gambaran  yang menyeluruh  mengenai  suatu  hubungan antara variabel satu, dengan variabel yang lain.  Dalam hal ini untuk variabel independen  pengaruh akuntabilitas  transparansi,  dan  Partisipasi  masyarakat  sedangkan  untuk  variabel  dependen  adalah pengelolaan APBDesa.  Koesioner    dalam  penelitian  ini  dikembangkan  oleh  (Sri  Lestari:  2016)  yang digunakan  untuk mengukur bentuk keterbukaaan dalam rangka peran dari APBDesa sehingga dapat di ketahui dan di awasi bersama. Dengan pengukuran sebagai bahan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen  terhadap variabel dependen. Uji statistik  regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas, validitas dan reliabilitas model persamaannya sebagai berikut:
Y = α + β1 X 1 + β2 X 2 + β2 X₃+ ℮
Keterangan:
Y  = Pengelolaan APBDesa
α = Konstanta
β  = Koefisien regresi
X 1 = Akuntabilitas
X 2 = Transparansi
X₃= Partisipasi Masyarakat
℮  = Residual (variabel kesalahan)
Jika dalam perhitungan statistik pengujian disebut signifikan apabila suatu nilai dari statistiknya berada pada situasi kritis (H0 ditolak), dan pengujian pada nilai statistik (Ha Diterima), maka pengujian ini dapat ditulis sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikan dari pengujian bernilai >0,05 Maka H) diterima dan Ha ditolak
2. Jika nilai signifikan pengujian bernilai <0,05 Maka H0 ditolak dan Ha di terima.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Desa Tewang Karangan merupakan bagian dari Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Batas Desa Tewang Karangan meliputi bagian sebelah utara  Desa Tbg Tanjung/Tbg  Tungku  bagian  sebelah  timur  yaitu  Desa  Kabupaten  Gunung  Mas,  dibagian  sebelah selatan  yaitu  Desa  Tbg  Lawang/Dahian  Tunggal  dan  bagian  sebelah  barat  yaitu  Desa  Desa  Tbg Tungku/Geragu/Kali  Katingan.  Sesuai  dengan  kondisi  desa  yang  merupakan  daerah  agraris  maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor  Pertanian dan petambangan, di samping  sektor- sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan pengusaha swasta. Biografis sejarah data yang menggambarkan keadaan desa Tewang Karangan adalah:

## 1) Monografi Desa
Tabel 1. Monografi Desa Tewang Karangan
No Uraian
1 Luas wilayah    :13.704 Hektar/Dengan titik kordinat :
1. S1 27 38.0 E113 19 29.0
2. S1 28 14.8 E113 20 05.3
3. S1 31 31.9 E113 21 39.6
4. S1 32 09.0 E113 23 20.0
5. S1 35 36.0 E113 14 54.0
6. S1 35 33.0 E113 13 04.0
7. S1 34 39.0 E113 14 10.0
8. S1 30 09.0 E113 14 39.0 2 a) Jumlah RT = 3 b) Jumlah RW = 1
c) Jumlah KK :156
d) Jumlah Pendududk laki-laki : 298
e) Jumalah Pendududuk  Perempuan : 265
3 Batas wilayah :
a. Utara
b. Selatan c. Barat d. Timur Desa Tbg Tanjung/Tbg Tungku Desa Tbg Lawang/Dahian Tunggan Desa Tbg Tungku/Geragu/Kali Katingan Desa Kabupaten Gunung Mas
4 Topografi:
a) Luas kemiringan lahan (rata-rata)
b) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 3 m
5 Hidrologi : -
6 Klimatologi :
a) Suhu 27 – 30 °C b) Curah Hujan 2000/3000 mm
c) Kelembaban udara80% s/d 90%
d) Kecepatan angin rata-rata ………………
7 Luas lahan pertanian:
a) Sawah teririgasi  : Ha
b) Sawah tadah hujan :150 Ha
8 Luas lahan pemukiman :100 Ha
9 Kawasan rawan bencana: Banjir : 300 Ha
Sumber: Profil Desa Tewang Karangan, Tahun 2019
Analisis  regresi  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  yang  ditimbulkan  antara pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa secara bersama–sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Tabel 2. Regresi Linier Berganda Model Ustandarnized coeffecients Standarnized coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1. (Constant) 26.087 14.083 7.032 .000 Akuntabilitas  (X₁) 446 426 351 2.824 007 Transparansi  (X₂) 584 436 420 2.990 .006 Partisipasi Masyarakat (X₃) 454 343 313 3.246 .005
Sumber : Data Diolah SPSS versi 20,0
Berdasarkan tabel  2  di atas  menunjukkan  persamaan  regresi linear  berganda  dapat  sebagai berikut :
Y = 26,087 + 0,446 X1 + 0,584 X2 + 0,454 X3 + e
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  maka  akuntabilitas  diperoleh  nilai  koefesien regresi  sebesar  2.824  dengan  tingkat  signifikasi  446  <  0,05,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  (X1)  memiliki  nilai  pengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan  APBDesa  maka hipotesis pertama Ho diterima dan Ha ditolak dengan koefesien regresi menunjukkan hasil 0.007 dapat diartikan  bahwa  akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  berpengaruh  positif    terhadap  pengelolaan APBDesa. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi  sebesar 2.990  dengan tingkat  signifikasi sebesar  0.584 >  0,05 jadi  dapat  diartikan bahwa  transparansi  yang  dinyatakan  sebagai  variabel  (X2)  memiliki  nilai  pengaruh  yang  positif signifikan  terhadap  pengelolaan  APBDesa  maka  hipotesis  ke  dua  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak. Berdasarkan  penjelasan  hasil  dari  koefisien  regresi  yang  menunjukkan  hasil  analisis  sebesar  0.584. Diartikan  transparansi  (keterbukaan)  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan APBDesa.  Mengapa  dinyatakan  berpengaruh  Positif  signifikan  karena  variabel  transparansi  atau keterbukaan sudah  melaksanakan pengelolaan  APBDesa yang  dilaporkan ke  kabupaten/kota  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku  dan  keterbukaan  atas  informasi  kepada masyarakat desa dengan menggunakan media papan pengumuman dan informasi keuangan melalui rapat dan spanduk yang dipajang didepan kantor desa dan persimpangan desa dan spanduk kegiatan realisasi program yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBDesa. Berdasarkan hasil analisis regresi  linier  berganda  maka  variabel  transparansi  diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar  3.246 dengan tingkat signifikasi sebesar 0.454> 0,05 jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
sebagai variabel (X2)  memiliki nilai pengaruh  yang positif signifikan  terhadap pengelolaan  APBDesa maka hipotesis ke dua Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan penjelasan hasil dari koefisien regresi yang  menunjukkan  hasil  analisis  sebesar  0.454.  Diartikan  bahwa  partisipasi  masyarakat  telah dilaksanakan bersama dengan bukti yang dapat dilihat dan dinilai oleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian pada desa Tewwang Karangan. Dimana partisipasi masyarakat desa dapat diukur melalui tenaga, material  dan  gotog royong  dalam  menjalankan  pembangunan dan  program  desa.  dengan adanya  partisipasi  dari  masyarakat  desa  dalam  membantu  dan  mengawasi  pembangunan  dan pengelolaan APBDesa maka desa akan dianggap aman dari kegiatan penyalah gunaan keuangan desa Karena  masyarakat  desa  aktif  dalam  membantu  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa  dan membangun desa sesuai dengan program desa. Berdasarkan indikator pendukung dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keperdulian masyarakat desa dalam membangun  desa  dan  menjadikan  desanya  sejahtera  dengan  mengandalkan  keuangan  desa  yang diberikan kepada desa. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka variabel transparansi diperoleh nilai  koefisien  regresi  sebesar  7.032  dengan  tingkat  signifikasi  sebesar  26.087>  0,05  jadi dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh yang positif  signifikan terhadap  pengelolaan APBDesa   yaitu  sebeagai variabel  dependen maka hipotesis ke dua Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan penjelasan hasil dari koefisien regresi yang  menunjukkan  hasil  analisis  sebesar  26.087.  Diartikan  bahwa  variabel  independen  telah diterapkan dan dilaksanakan bersama dengan bukti yang dapat dilihat dan dinilai oleh peneliti pada saat melaksanakan  penelitian  pada desa  Tewwang  Karangan. Dimana  partisipasi  masyarakat  desa dapat  diukur  melalui  tenaga,  material  dan  gotog  royong  dalam  menjalankan  pembangunan  dan program desa.  Dengan adanya  partisipasi dari  masyarakat desa  dalam membantu  dan  mengawasi pembangunan  dan  pengelolaan  APBDesa  maka  desa  akan  dianggap  aman  dari  kegiatan  penyalah gunaan  keuangan  desa  Karena  masyarakat  desa  aktif  dalam  membantu  dan  berpartisipasi  dalam kegiatan desa dan membangun desa sesuai dengan program desa.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan  Ayundia Ati, (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan  bahwa pihak  pemerintah desa  belum terlalu  terbuka dalam  kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa karena masyarakat desa tidak memperdulikan segala kegiatan pemerintahan dan membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan desa sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan mendasar dari desa dan masyarakat desa. sehingga dari penelitiannya memberikan hasil bahwa variabel Transparasi sebagai variabel  independen  dinyatakan  memiliki  nilai  pengaruh  yang  singifikan  positif  terhadap  variabel dependen.  Karena  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  akuntabilitas  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  pengelolaan  APBDesa.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tewang  Karangan,  Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Dengan responden pemerintah desa dan masyarakat desa yang berjumlah 45 responden  (Sampel Penelitian).
1. Akuntabilitas  Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDesa diperoleh nilai koefesien dari t hitung 2.824 dengan nilai signifikasi sebesar  0,007 hasil pengujian  menunjukkan bahwa akuntabilitas  (X1) memiliki nilai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan APBDesa.
2. Transparansi Berpengaruh SignifikanTerhadap Pengelolaan APBDesa
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 2.990 dengan tingkat signifikasi sebesar 0.584 > 0,05 jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan sebagai variabel (X2) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa
3. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa
Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3.246 dengan tingkat signifikasi sebesar 0.454> 0,05 jadi dapat diartikan bahwa transparansi yang dinyatakan sebagai variabel (X3) memiliki nilai pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa
4 . Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Berpengaruh  Signifikan  Positif Terhadap Pengelolaan APBDesa
Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 7.032 dengan tingkat signifikasi sebesar 26.087> 0,05 jadi dapat  diartikan  bahwa variabel  independen  dalam penelitian  ini  secara  bersama -sama memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, 2013:28 Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia , Jakarta. Arifiyanto, D.F dan  Kurrohman, T,  2014. Akuntabilitas pengelolaan  alokasi dana  desa di  Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103 Abdul Hamin, 2008:96. Tentang PAD penerimaan daerah dan sumber asli daerah. Jakarta. Arikunto, S. 2012. Manajemen penelitian , Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang, 2011:22. Peluang Pengembangan Partisipasi  Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi  Dana Desa,  Pengalaman  Enam  Kabupaten.  Makalah  disampaikan  pada  Pertemuan  Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
Dika  Wahyuni,  2016.  Jurnal  Skripsi.  Tentang  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Serang Banten.
Dwiyanto, Agus.  2015.  Reformasi  Birokasi  Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Diantoro Kusumo, 2013. Skripsi Pull. Tentang transparansi keterbukaan pemerintah desa, Universitas Bandung.
Ellwood,  2016.  dalam  Mahsun,  2009.  Tentang  Akuntablitas  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban Kewajiban. Jakarta.
Elgia  Astuty,  2014.  Jurnal  Skripsi.  Tentang  Pegaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan  Pa rtisipasi Masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  APBDesa  Untuk  pembangunan desa.Surakarta.
Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Gozhali, 2016. Alat Uji determinasi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Goilford. 2013. Alat Uji Analisis Penelitian.Jakarta: Rineka Cipta.
Heru  Rochmansjah  dan  Chabib  Soleh,  2015:03.  Skripsi.  Tentang  perencanaan  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Hari  Sabarno,  2011;10. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (Desentralisasi,  Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI Press. Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbal. 2012:83. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Harjono Hery, 2016. Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, eJurnal Ilmu Pemerintahan
Iqsan, 2016. Desa sebagai kawasan otonom dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: LIPI Press. Kurnia, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa. Kamendagri, No. 29 Tahun 2002. Tentang pedoman pengurusan dan pengawaasan keuangan desa.
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Linda  Lestari,  2015.  Jurnal.  Skripsi.  Tentang  pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi pertanggungjawaban APBDesa.
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik Indonesia, 2015 dalam Subroto, 2011. Akuntabilitas kewajiban memberikan pertanggungjawaban. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN: Jakarta.
Lalolo, 2011:17 Tentang Akuntabilitas Finansial Perdesaan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu akuntansi Desa.
Mardiasmo, 2015.46. Tentang akuntabilitas kewajiban. Jakarta: Andy. Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mardiasmo, 2013. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo, 2010:24. Tentang penetapan otonomi daerah dalam MPR No. XV/MPR/1998. Mahsun, 2008:46. Tentang anggaran APBDesa dalam pengeluaran dan penerimaan desa. Muhamad Iqbal, 2015  dalam Abdul Halim  2015:83. Jurnal Skripsi.  Akuntabilitas dalam  memberikan pertanggungjawaban kinerja organisasi.
Mohamad Iqbal,
2015:84.
Dimensi Akuntabilitas
dalam suatu organisasi pertanggungjawaban.Bandung
Mardiasmo, 2017. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. www. kajianpustaka. com Mardiasmo,  2014.  Transaparansi  sebagai  bahan  validasi  premis  pembangunan  desa.   www.
Kajianpustaka. com
Nurdiawan, 2011. Tentang PADesa dalam penyajian informasi keuangan. Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa . Jakarta : Erlangga. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  Tentang  Kader Pemberdayaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri).. No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan keuangan Desa
Paul H Landis. 2014:12. Tentang Kelompok belanja transfer dalam pengeluaran dana desa,
Priyatno Dwi, 2012. Metode Uji Penelitian . LP3ES. Jakarta. 2012:137-139
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Pemendagri).  No.  113  Tahun  2014.  Pasal  1  ayat  6.  Tentang Pengukuran keuangan desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pngelolaan keuangan desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri), No.113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Nomor 5 Tahun 2015 Rasul, Syahrudin, 2014;11. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran . Jakarta: Detail Rekod.
Sulistiani dalam Subroto, 2011. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan. Jakarta. Sintia  Ayu,  2012.  Skripsi  Pull.  Tentang  transparansi  sebagai  fasilitas  penyebaran  informasi  dalam kegiatan melayani. Bandung.
Soetardjo,  2015.  Tentang  Administerasi  posisi  desa  dalam  kewenangan  keberagamaan.  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2017:8. Metode Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta. Solekhan,  2012:15. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press. Sri Lestari, 2016. Angket Koesioner Penelitian Kuantitatif. Jakarta
Sebastian Yuda, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengaruh prisnsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa Di desa Karangrejo.
Sumpeno, 2011:222. Perencanaan Desa Terpadu . Banda Aceh: Read.
Sugeng Praptoyo, 2015. Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Swith, Max George, 2010. Principals and Agents: An explanatory model of public budgeting . Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353.
Edunomics Journal, Vol. 2 (2): page 64-72, Juli 2021 received: 2021-05-27; Accepted: 2021-06-06 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Solekhan,  M.  2012. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berbasispartisipasi  masyarakat  dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.
Syachbrani, 2014 Pengertian tentang Desa dan pemahaman desa. Jakarta. Salemba Empat. Sugiyono, 2012:116. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Syarudin Rasul, 2002:11. Dimensi Akuntabilitas. Jakarta. Salemba Empat. Subroto, 2011, dalam Sulistiani, 2011, transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta.
Thomas, 2013:12. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya MeningkatkanPembangunan di Desa Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung .  Dipublikasikan.  Skripsi.  Program  S1 Pemerintah Integratif.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
Teguh Kurniawan, 2011 dalam Lalolo, 2011:17. Akuntabilitas financial. Jakarta. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang N0, 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah.
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pengembangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daera h.
Virgie, Dkk. 2013:97. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam kebijakan desa. LIPI. Press. Wahyudin, 2015:130. Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan . Semarang: Unnes Press. Edisi 1 Zyen,  Elvira,  2011.  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika , 10 (1): 52-62