## PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA NARKOBA
Oleh : Iman Hidayat 

## ABSTRAK
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan  saluran  hukum  bagi seseorang  untuk  ditangguhkan  penahanannya  dalam  perkara  Narkoba  dengan menggunakan  jaminan  (uang  atau  orang)  maupun  tidak.  Hal  ini  selaras  dengan  asas “ presumption  of  innocent” yaitu  asas  praduga  tak  bersalah  yang  menganggap  seseorang wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang penangguhan penahanan dapat  diberikan  oleh  semua  instansi  penegak  hukum.  undang-undang  tidak  menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan  untuk  menyetujui  atau  tidak  menangguhkan,  sepatutnya  instansi  yang bersangkutan  mempertimbangkan  dari  sudut  kepentingan  dan  ketertiban  umum  dengan jalan  pendekatan  sosiologis,  psikologis  dan  preventif.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  dan kewenangan  menangguhkan  penahanan,  jangan  semata-mata  bertitik  tolak  dari  sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi  juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas
Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Tersangka/Terdakwa, Narkoba

## A. Latar Belakang
Dewasa  ini  kejahatan  narkoba  semakin  meningkat  diiringi  dengan perkembangan teknologi  yang  semakin canggih pula.  Adanya teknologi  yang canggih digunakan  oleh  pecandu  narkoba  untuk  memesan  narkotika  kepada  pengedar  melalui telepon atau handphone dan kemudian  narkoba tersebut diantarkan pada suatu tempat yang  sudah  ditentukan.  Selain  itu,  apabila  pengiriman  narkoba  dilakukan  antar provinsi,  maka  pengirimannya  menggunakan  berbagai  macam  modus  operandi termasuk melalui pengiriman jasa titipan kilat. Selain itu, penyebaran narkoba sekarang ini tidak hanya di kota-kota besar saja melainkan sudah merambat masuk ke pedesaan.
Dengan  demikian,  para  pelaku  narkoba  untuk  menyebarkan  barang  haram tersebut  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi  dalam  penyebaran  kejahatan narkoba  itu.  Tidak  hanya  itu  saja,  akibat  dari  penyebaran  narkoba  yang  semakin meningkat  telah  banyak  korban  berjatuhan  karena  menyalahgunakan  narkoba.  Untuk
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
itu,  diperlukan  suatu  penegak  hukum  yang  berperan  dalam  menanggulangi  kejahatan narkoba, salah satunya adalah kepolisian.
Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  bersumber  dari  substansi tugas  pokok  memelihara  keamanan  dan  keterlibatan  masyarakat  dan  menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. 1
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP)  memberikan  peran  utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batas lingkungan kuasa, sepanjang masih  termasuk  dalam  lingkup  hukum  publik,  sehingga  pada  dasarnya  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  oleh  KUHAP  diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana. 2 Terkait  dengan  hal  ini, maka  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk  melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.
Dengan  demikian,  agar  tindak  pidana  narkoba  tidak  merajalela,  maka penangkapan harus dengan atas perintah penyidik dan yang dimaksud dengan penyidik termasuk  di  dalamnya  adalah  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Perintah  yang  dimaksud  berupa  surat  perintah yang  dibuat  secara  tersendiri,  dikeluarkan  sebelum  penangkapan  dilakukan,  hal  ini tidak berlaku apabila dalam hal tertangkap tangan. 3
Setelah  melakukan  penangkapan,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  juga melakukan penahanan guna agar si pelaku tindak pidana narkoba tidak melarikan diri demi pemeriksaan perkara lebih lanjut. Dengan demikian, untuk melakukan penahanan terhadap  tersangka  atau  terdakwa  harus  mengetahui  dasar  pertimbangan  untuk diadakan penahanan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  akan  membatasi permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut :
1 Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian  Kemandirian,  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri , Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 71.
2 Ibid , hal. 73.
3 Bambang  Poernomo, Orientasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Amarta  Buku, Yogyakarta, 2000, hal. 67.
1. Apakah  pengertian  penangguhan  penahanan  dan  alasan  apa  saja  yang  sah  untuk mengajukan penangguhan penahanan ?
2. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana narkoba ?
C. Pengertian  Penangguhan  Penahanan  dan  Alasan  Apa  Saja  Yang  Sah  Untuk Mengajukan Penangguhan Penahanan
Tahanan artinya sesuatu yang menahan, menghambat atau simpanan, atau orang yang ditahan atau dipenjara, penahanan artinya perbuatan atau cara atau hal menahan, juga berarti penolakan, penghambatan atau penangkapan.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  penahanan  adalah penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik  atau  penuntut umum atau oleh hakim. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh  penyidik  (polisi)  atau  penyidik  pembantu  (polisi),  untuk  kepentingan  penuntut oleh  penuntut  umum  (jaksa)  dan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  hakim  di  sidang pengadilan oleh hakim ketua.
Penahanan polisi berlaku selama 20 hari atau diperpanjang sampai 40 hari lagi, penahanan  jaksa  berlaku  selama  20  hari  atau  boleh  diperpanjang  paling  30  hari  lagi atas  perkenan  ketua  pengadilan  negeri.  Kemudian  penahanan  oleh  hakim  paling  lama 30 hari atau diperpanjang atas perkenan ketua pengadilan negeri sampai paling lama 60 hari. 4
Menurut  Pasal  1  butir  21  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, penahanan  adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim  dengan  penempatannya,  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :
1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.
Di  samping  alasan  untuk  dapat  dilakukan  penahanan,  undang-undang  juga memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan  jaminan  (uang  atau  orang)  maupun  tidak.  Hal  ini  selaras  dengan  asas
4 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 166.
“ presumption  of  innocent” yaitu  asas  praduga  tak  bersalah  yang  menganggap seseorang  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penangguhan  penahanan  menurut  Pasal  31  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  adalah  atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau penuntut  umum  atau  hakim,  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  dapat mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau  jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  pengertian  penangguhan  penahanan  yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. 5
Terjadinya  penangguhan  penahanan  seolah-olah  didasarkan  pada  “bentuk kontrak”  atau  “perjanjian”  dalam  hubungan  perdata.  Itu  sebabnya  cenderung  untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan  dengan  pihak  instansi  yang  menahan.  Orang  tahanan  berjanji  akan melaksanakan  dan  memenuhi  syarat  dan  jaminan  yang  ditetapkan  instansi  yang menahan,  dan  sebagai  “imbalan”  pihak  yang  menahan  mengeluarkan  dari  tahanan dengan menangguhkan penahanan. 6
Wewenang  penangguhan  penahanan  dapat  diberikan  oleh  semua  instansi penegak  hukum.  Pasal  31  ayat  (1)  tidak  membatasi  kewenangan  penangguhan penahanan  terhadap  instansi  tertentu  saja.  Masing-masing  instansi  penegak  hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan  untuk  menangguhkan  penahanan,  selama  tahanan  yang  bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.
Tentang  alasan  penangguhan  penahanan  tidak  disinggung  dalam  Pasal  31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi
5 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  KUHP  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 209.
6 R.  Soesilo, Tugas  Kewajiban  dan  Kewenangan  Penyidik,  Jaksa,  Hakim  (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP), Sinar Grafika, Bandung, 2003, hal. 43.
hukum  dalam  penangguhan  berkisar  pada  masalah  “syarat”  dan  “jaminan penangguhan”.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  31  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana menyatakan  bahwa  penangguhan  penahanan  adalah  faktor  yang  menjadi  dasar  dalam pemberian  penangguhan  penahanan.  Penangguhan  penahanan  harus  dimajukan  oleh tersangka  atau  keluarganya  ataupun  dapat  juga  dimajukan  oleh  penasehat  hukum tersangka  dengan  suatu  jaminan  uang  atau  jaminan  orang.  Berdasarkan  syarat  yang telah ditentukan.
Apabila  suatu  penangguhan  penahanan  tersebut  dikabulkan  oleh  pejabat  yang melakukan  penahanan  maka  berdasarkan  ketetapan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  pejabat  tersebut  dapat  menetapkan  suatu  jaminan  baik  berupa jaminan  uang  ataupun  jaminan  orang,  penetapan  ada  atau  tidaknya  suatu  jaminan dalam KUHP bersifat fakultatif. 7
Menurut  M.  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  penetapan  jaminan  dalam penangguhan penahanan tidak mutlak, tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar- benar  ditaati,  ada  baiknya  penangguhan  dibarengi  dengan  penetapan  jaminan.  Cara yang  demikian  yang  lebih  dapat  dipertanggungjawabkan  demi  upaya  memperkecil tahanan melarikan diri. 8
Namun,  sekalipun  undang-undang  tidak  menetnukan  alasan  penangguhan  dan memberi  kebebasan  dan  kewenangan  penuh  kepada  instansi  yang  menahan  untuk menyetujui  atau  tidak  menangguhkan,  sepatutnya  instansi  yang  bersangkutan mempertimbangkan  dari  sudut  kepentingan  dan  ketertiban  umum  dengan  jalan pendekatan  sosiologis,  psikologis  dan  preventif.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  dan kewenangan  menangguhkan  penahanan,  jangan  semata-mata  bertitik  tolak  dari  sudut persyaratan  dan  jaminan  yang  ditetapkan,  tapi  juga  harus  mengkaji  dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas. 9
Mengenai  syarat  penangguhan  penahanan  ini,  selanjutnya  dapat  dilihat  pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa :
1. Wajib lapor
7 http://one.indoskripsi.com/node/10242,  jaminan  penangguhan  penahanan  dalam  proses pidana, diakses tanggal  9 November 2018.
8 Yahya Harahap, Op. Cit ., hal. 164.
9 Ibid , hal. 210-211.
2. Tidak keluar rumah

## 3. Tidak keluar kota
D. Pelaksanaan  Penangguhan  Penahanan  Terhadap  Tersangka  atau  Terdakwa Dalam Perkara Pidana Narkoba
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan KUHAP  diatur  bahwa  dalam  permintaan  penangguhan  penahanan,  ada  jaminan  yang disyaratkan yang bisa berupa :
1. Jaminan Uang (Pasal 35)
- Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- Penyetoran  uang  jaminan  ini  dilakukan  sendiri  oleh  pemohon  atau  penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu Panitera memberikan tanda terima.
- Penyetoran  ini  dilakukan  berdasar  “formulir  penyetoran”  yang  dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- Bukti  setoran  ini  dibuat  dalam  rangkap  tiga  sesuai  ketentuan  angka  8  huruf  f Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang  berwenang  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  untuk  menjadi  dasar  bagi pejabat  yang  menahan  mengeluarkan  surat  perintah  atau  surat  penetapan penangguhan penahanan.
- Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu  3  (tiga)  bulan  tidak  diketemukan,  uang  jaminan  tersebut  menjadi  milik negara dan disetor ke Kas Negara.
2. Jaminan Orang (Pasal 36)
- Orang  penjamin  bisa  penasihat  hukumnya,  keluarganya,  atau  orang  lain  yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.
- Penjamin  memberi  “pernyataan”  dan  kepastian  kepada  instansi  yang  menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
- Instansi  yang  menahan  menetapkan  besarnya  jumlah  uang  yang  harus ditanggung  oleh  penjamin,  yang  disebut  “uang  tanggungan”  (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
- Pengeluaran  surat  perintah  penangguhan  didasarkan  atas  surat  jaminan  dari  si penjamin.
Timbulnya  kewajiban  orang  yang  menjamin  menyetor  uang  tanggungan  yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan :
a. Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri.
b. Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan.
c. Penyetoran  uang  tanggungan  ke  kas  negara  dilakukan  oleh  orang  yang  menjamin melalui Panitera Pengadilan Negeri.
d. Apabila  penjamin  tidak  dapat  membayar  sejumlah  uang  yang  ditentukan  tersebut, juru  sita  menyita  barang  miliknya  untuk dijual  lelang  dan  hasilnya  disetor  ke  Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.
Jadi,  untuk  seseorang  tersangka  atau  terdakwa  dapat  ditangguhkan penahanannya,  perlu  dipenuhi  syarat-syarat  dan  ada  jaminan  yang  harus  diberikan sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Namun, hal-hal yang disebutkan di atas adalah dalam ranah normatif dan dapat berbeda  dengan  praktiknya  di  lapangan.  Pada  praktik  di  lapangan,  penangguhan penahanan  tersangka  atau  terdakwa  dengan  jaminan  uang  sangat  berbeda  dari  yang diatur  di  dalam  KUHAP  serta  peraturan-peraturan  pelaksanaannya.  Misalnya  saja, pihak  Panitera  Pengadilan  Negeri  tidak  pernah  memberikan  tanda  terima  atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya. Selain itu, uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak  pernah  dikembalikan  kepada  pihak  yang  memberikannya  meski  terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Dalam  hal  ini  juga  sama  dengan  kejadian  di  atas,  bahwa  pelaksanaan  proses penangguhan  penahanan  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku,  meskipun  sebagian  besar  telah  sesuai  peraturan  yang  ada,  karena  ada perbedaan dalam hal jaminan penangguhan penahanan, yang mana uang jaminan yang seharusnya  dibayar  dan  disimpan  di  Pengadilan  Negeri  melalui  kepaniteraan Pengadilan  Negeri,  namun  dari  pihak  penyidik  justru  mengambil  uang  penjaminan
tersangka atau terdakwa untuk biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum.
Jadi,  uang  jaminan  dari  pihak  penjamin  tersangka  bukanlah  merupakan  uang jaminan,  melainkan  untuk  membayar  administrasi  atas  perbuatan  tersangka.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  aturan  yang  ada  karena  uang  jaminan  pada  dasarnya  akan dikembalikan jika tersangka yang tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat tertentu, artinya  ketika  masa  penangguhan  penahanan  hingga  sampai  proses  hukum  selesai, sesuai peraturan yang berlaku, maka pihak penjamin atau pihak tersangka berhak untuk menerima  kembali  uang  jaminan  tersebut  dan  pihak  pengadilan  atau  penyidik  harus mengembalikan kepadanya.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Pengertian penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir dan alasan yang sah untuk mengajukan  penangguhan  penahanan  adalah  selain  menjamin  berupa  uang  atau orang,  tersangka  atau  terdakwa  wajib  lapor,  tidak  keluar  rumah  dan  tidak  keluar kota.
2. Pelaksanaan  penangguhan  penahanan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  dalam perkara pidana narkoba adalah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan undang- undang  yang berlaku karena uang jaminan  yang  seharusnya dibayar dan disimpan di  Pengadilan  Negeri  melalui  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri,  namun  dari  pihak penyidik  justru  mengambil  uang  penjaminan  tersangka  atau  terdakwa  untuk  biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum.

## F. Saran
Berdasarkan  dari  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  memberikan  saran  yang berguna,  baik  bagi  penulis  khususnya  maupun  bagi  pembaca  penelitian  mandiri  ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :
1. Kepada  pihak  penyidik  (polisi)  seharusnya  melaksanakan  ketentuan  aturan  yang telah diberlakukan oleh pemerintah demi mewujudkan keadilan.
2. Kepada  pihak  tersangka  apabila  ingin  meminta  penangguhan  penahanan  harus menanyakan  terlebih  dahulu  prosedur  penangguhan  penahanan  kepada  penyidik (polisi), sebab jaminan uang tersebut bukan untuk biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum.

## F. Rekomendasi
1.    Agar  norma  ketentuan  pidana  pelanggaran  isi  siaran televisi,  dapat memenuhi  asas kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum,  sedemikian  sehingga  mampu menangkal  ditayangkannya  siaran-siaran  yang  dapat  memicu  lahirnya  kriminalitas anak akibat tayangan televisi, maka harus dilakukan:
a.    Revisi  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran  dengan    memperjelas  dan mempertegas  maksud,  batasan  atau  kriteria,  atau  dalam  keadaan  yang bagaimana  sebuah  tayangan  disebut  melanggar  isi  siaran  yang  dapat  memicu lahirnya kriminalitas anak;
b.   Merumuskan  pemidanaan  yang  tidak  sekedar  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku  pada  level  pelaksana,  melainkan  harus  mampu  menjerat  jajaran pimpinan  perusahaan  televisi.  Kesalahan  pimpinan  perusahaan  dimaksud, dirumuskan sebagai norma dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
c.   Merumuskan  ketentuan  tentang  pidana  minimum  yang  harus  dijatuhkan kepada  pelaku  pidana  penyiaran,    umpamanya  pidana  paling  singkat  yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  perbuatan  pidana menayangkan isi siaran yang dapat memicu kriminalitas anak,  adalah 1 (satu) tahun.
2.   Agar  konsepsi  kebijakan  hukum  pidana  yang  diajukan  benra-benar  dapat diwujudkan demi menangkal dampak buruk tayangan televisi terhadap kriminalitas anak, maka Undang-Undang Penyiaran harus segera direvisi

## G. Daftar Pustaka
Bambang  Poernomo, Orientasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Amarta  Buku, Yogyakarta, 2000.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 2010.
Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri , Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
R.  Soesilo, Tugas  Kewajiban  dan  Kewenangan  Penyidik,  Jaksa,  Hakim  (Dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut  KUHAP), Sinar  Grafika,  Bandung, 2003.
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  KUHP  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2002.