## Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana
(Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang)
Fathur Rachman fathur.rachman.sh.mh@gmail.com .
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## Abstrak
Dalam  sistem  pemasyarakatan  dikenal  adanya  remisi,  yaitu  merupakan  hak  dari setiap narapidana yang hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan  tingkah  laku  yang  baik  dan  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  telah ditentukan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normative  dan  yuridis empiris.  Analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  sehingga  dapat  menarik  kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pejabat yang berwenang memberikan  remisi  adalah  petugas  pemasyarakatan  yang  merupakan  pejabat  fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan  tugas  dalam  bidang  pembinaan,  pengamanan pembimbingan  warga  binaan,  dan  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  dalam  rangka  tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.

## Kata Kunci  :  Remisi, Narapidana

## Abstract
In a correctional system, remission is known, which is the right of each prisoner that can only be obtained if the prisoner in question can show good behavior and meet the conditions that have been determined. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. The analysis used is qualitative so that it can draw conclusions inductively. From the results of the study concluded that officials authorized to provide remissions are correctional officers who are functional law enforcement officials who carry out tasks in the field of guidance, security guiding the assisted citizens, and Correctional Observation Teams in the context of the task of observing prisoner formation.
Keywords: Remission, Prisoners

## I. PENDAHULUAN
Seorang  narapidana  walaupun  dalam  kehilangan  kemerdekaan  ketika  berada  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  tetapi  tetap memiliki  hak-hak  tertentu.  Setiap  hak  yang  diberikan  harus  memenuhi  persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan. Terdapat empat (4) hak bagi narapidana yang ditentukan di dalam Manual Pemasyarakatan antara lain: mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar,  memperoleh  asimilasi,  memperoleh  cuti,  memperoleh  pembebasan  bersyarat,  dan memperoleh remisi.
Di dalam kaitannya dengan remisi, yang mana remisi ini adalah salah satu upaya pembinaan terhadap  narapidana,  remisi  diberikan  setelah  narapidana  tersebut  memenuhi  persyaratan tertentu  yang  telah  ditentukan  atau  ditetapkan  dengan  dasar  hukumnya  Surat  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana atau Remisi. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan pada Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Bahwa sebelum adanya ketentuan mengenai remisi sebagai salah satu upaya  pembinaan  terhadap  narapidana,  yang  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999,  remisi  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1987  yang  dinilai  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan keadaan.
Dalam  sistem  pemasyarakatan,  remisi  merupakan  mata  rantai  dari  suatu  proses pemasyarakatan, yang merupakan hak dari setiap narapidana. Hak berupa remisi ini justru hanya dapat diperoleh apabila narapidana  yang bersangkutan dapat menunjuk-kan tingkah laku yang baik menurut  penilaian tim pengamat pemasyarakatan dan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan  yang didasarkan pada lamanya hukuman  yang telah dijalani paling sedikit  telah  menjalani  6  (enam)  bulan  masa  pidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  dasar hukumnya Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana atau Remisi.
Pemberian  remisi  ini  berdasarkan  pada  Pasal  12  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, menyatakan bahwa remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
b. Dikenakan  hukuman  disiplin  dan  didaftar  pada  buku  pelanggaran  tata  tertib  lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas ( Cuti Pre Realese Treatment )
d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
Untuk memperoleh remisi, seorang narapidana dituntut untuk dapat menunjukkan kelakuan baik.  Karena  itu,  diperlukan  sarana  yang  bertugas  memberi  pembinaan  dan  membuat penilaian  atas  pelaksanaan  program  pembinaan  dan  menerima  keluhan  dari  warga  binaan pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sarana  untuk  memenuhi  pembinaan  terhadap  narapidana  untuk  agar  berkelakuan  baik  dan dapat memperoleh remisi adalah Tim Pengamat Pemasyarakatan dan wali narapidana. Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) terdiri dari:
a. Pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
b. Pejabat-pejabat BAPAS atau pejabat lain yang terkait
Fungsi dan Tugas Tim Pengamat Permasyarakatan:
a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan
b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan
c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  tim  pengamat  pemasyarakatan  sangat besar peranannya dalam membantu pimpinan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan atau saran terhadap kebijaksanaan pimpinan. Seperti  misalnya, Tim Pengamat Pemasyarakatan    setelah  mendapatkan  data-data  yang  konkrit,  maka  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  mengadakan  sidang  untuk  menentukan  siapa  saja  narapidana  yang  dapat diajukan  untuk  mendapatkan  remisi,  setelah  menyusun  dan  menentukan,  maka  Tim Pengamat  meminta  persetujuan  dari  Kepala  Lembaga  untuk  diteruskan  kepada  Menteri Kehakiman melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

## Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana?
2. Apakah  remisi  sebagai  salah  satu  upaya  pembinaan  terhadap  narapidana  akan menimbulkan dampak positif bagi narapidana?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemberian  remisi  terhadap narapidana dan untuk mengetahui dan memperoleh keterangan apakah remisi sebagai salah satu  upaya  pembinaan  terhadap  narapidana  dapat  menimbulkan  dampak  yang  positif terhadap narapidana.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan yuridis empiris, kedua pendekatan ini digunakan untuk memperoleh penelitian yang objektif. Pendekatan  secara  yuridis  normatif  dengan  membahas  permasalahan  tersebut  dengan mempelajari keterkaitan asas-asas, teori-teori, konsep serta berlandaskan peraturan-peraturan yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas,  serta  pendekatan  yuridis  empiris adalah dilakukan dengan membahs permasalahan yang ada berdasarkan kenyataan di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang.
Sumber  data  primer  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan,  baik  melalui pengamatan atau wawancara dengan responden yang terkait dengan masalah perkembangan remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana dan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan jalan mempelajari literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data primer, yang  terdiri  dari  wawancara/  interview  dan  observasi.  Untuk  teknik  pengumpulan  data sekunder yaitu dengan mencari dan menyelidiki data melalui buku-buku, literatur dan tulisan ilmiah  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Dalam  pelaksanaan pengolahan data yang telah diperolah, peneliti melakukan kegiatan evaluasi, klasifikasi, dan sistematisasi
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis guna memperoleh pengertian dan kesimpulan  tertentu  dalam  hubungannya  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan dimuka  berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara induktif,  yaitu  cara  berfikir  untuk  mengambil  kesimpulan  yang  bersifat  umum  guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidupnya dan harus bisa menyesuaikan diri terhadap  lingkungan  serta  mampu  beradaptasi  sehingga  memainkan  peranan  atau menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Setiap manusia memiliki kehendak, kemampuan, pikiran, keinginan yang berbeda-beda serta memiliki kesadaran diri yang menentukan bentuk tingkah lakunya.
Pemberian hukuman (pidana) kepada pelanggar hukum adalah merupakan konsekuensi logis bagi  pelanggarnya,  maka  dengan  penempatannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  dapat membuat  aman masyarakat  atau dengan kata lain keresahan dalam masyarakat  berkurang, tetapi tidak demikian halnya dengan kepribadian narapidana itu sendiri, karena narapidana tersebut ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti terpisahkan dari masyarakat. Untuk  memasuki  kehidupan  barunya  ditempat  barunya  tersebut,  maka  narapidana  harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru karena harus menjalani masa pidananya.
Selama dalam penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data dan keterangan yang diperoleh dengan  wawancara  yang  ada  hubungannya  dengan  pembinaan  terhadap  narapidana  dan remisi yang didapat oleh narapidana selama ia berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah  data  terkumpul,  peneliti  akan  menganalisa  dengan  cara  deskriptif  dengan memperoleh gambaran tentang upaya remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Karang.

## a. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Terlibat Perkara Pencurian
SU  bin  Saiman,  Umur  18  Tahun,  Jenis  Kelamin  Laki-laki,  Agama  Kristen,  Alamat  Desa Karang  Sari,  Prokimal,  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang dikenakan  Pasal  365  KUHP.  Bahwa  terdakwa  SU  bin  Saiman  berdasarkan  Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 165/Pid/B/00/PNK, telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.
Setelah  SU  bin  Saiman  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  mempunyai  status sebagai  narapidana,  maka  oleh  petugas  di  lembaga  pemasyarakatan  dilakukan precentase report atau penelitian kemasyarakatan, untuk mengetahui segala hal ikhwal perilaku dirinya, termasuk  sebab-sebab  ia  melakukan  tindak  pidana  pencurian,  dan  segala  keterangan mengenai  dirinya  yang  dapat  diperoleh  dari  keluarganya,  temannya,  serta  dari  petugas instansi yang menangani perkaranya.
Setelah petugas pembina lembaga pemasyarakatan mendapatkan masukan-masukan tentang SU bin Saiman, maka petugas memberikan pembinaan dan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya seperti pendidikan agama, kesenian, latihan kerja, dan lain-lain. Selama SU bin  Saiman  memasuki  kehidupan  barunya  tersebut,  ia  dapat  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  itu.  Maka  dengan  pemberian  pembinaan  dan  pendidikan  terhadap  narapidana mempunyai dampak yang sangat positif terhadap narapidana maupun petugas pembinaan itu sendiri, sehingga mempengaruhi narapidana untuk berbuat baik dan tidak melanggar hukum lagi serta mendapatkan bekal untuk kehidupan di masyarakat kelak setelah narapidana berada di tengah-tengah masyarakat.
Selama  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  bahwa  SU  bin Saiman telah dianggap berhasil dan menunjukkan kelakuan, tingkah laku yang baik sehingga dapat  diusulkan  untuk  mendapatkan  remisi  sebagai  pengurangan  masa  menjalani  pidana. Maka pada tanggal 17 Agustus 2001, ia mendapatkan remisi yang pertama sebanyak 1 (satu) bulan,  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  1987.  dengan diberikannya remisi kepada SU bin Saiman, maka ia menunjukkan perubahan tingkah laku
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
maupun perbuatan yang semakin baik dan bertekad tidak akan melakukan perbuatan mencuri lagi serta tindak pidana yang lainnya yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Pada tahun 2002 ia memperoleh remisi sebanyak 2 (dua) bulan, tahun 2003 ia mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2004, SU bin Saiman mendapatkan remisi sebanyak 4 (empat) bulan, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, pada tahun 2005, ia mendapatkan remisi kembali sebanyak 5 (lima) bulan dan juga remisi khusus sebanyak 1 (satu) bulan, tanggal 17 Agustus 2006, SU bin Saiman mendapatkan remisi sebanyak 6 (enam) bulan, remisi khusus sebanyak 2 (dua) bulan serta remisi karena ia menjadi pemuka di lingkungan pemasyarakatan Tanjung Karang sebanyak 2 (dua) bulan. SU bin Saiman selama menjalani pembinaan sampai bulan Maret 2007 ini di lembaga  pemasyarakatan  Tanjung  Karang  telah  mendapatkan  remisi  sebagai  pengurangan masa  menjalani  pidana  sebanyak  9  (sembilan)  kali  dalam  6  (enam)  tahun  berturut-turut sehingga ia mendapatkan pengurangan hukuman sebesar 26 bulan atau dengan kata lain 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
Dengan  keberhasilan  para  petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Tanjung  Karang  dalam membina  para  pelanggar  hukum  atau  narapidana  dan  pembinaan  dapat  terlaksana  dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka remisi yang diberikan kepada narapidana sangat bermanfaat dan menimbulkan dampak positif bagi narapidana.
b. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Terlibat Perkara Narkoba
JL Bin Kasmon, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Alamat Kelurahan Belawan,  Deli,  Kodya  Medan,  sebagai  pelaku  tindak  pidana  khusus  (Narkotika)  yang dikenakan  Pasal  36  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  jo  Pasal  55  Ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Bahwa  JL  Bin  Kasmon  berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 174/Pid/B/98/PNKLD, telah dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun.
Setelah  keputusan  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  JL  Bin  Kasmon ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan berstatus narapidana dan  menghuni  salah  satu  ruangan  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut.  Setelah  itu petugas  pembinaan  melakukan precentase  report (penelitian  kemasyarakatan)  terhadap
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
narapidana JL Bin Kasmon untuk mengetahui segala hal ikhwal tentang kehidupan selama narapidana  berada  di  lingkungan  masyarakat  seperti  perilaku  dirinya,  pekerjaannya, pendidikannya  termasuk  sebab-sebab  ia  melakukan  tindak  pidana  khusus  (narkotika),  dan segala  keterangan-keterangan  mengenai  dirinya  itu  dapat  diperoleh  dari  keluarganya, temannya, bekas majikannya serta dari petugas instansi yang menangani perkaranya.
Setelah mendapaatkan masukan-masukan tentang JL Bin Kasmon, maka petugas pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  mengadakan  pembinaan  dan  pendidikan  yang  sesuai  dengan bidang dan kemampuannya, selain itu juga diberikan pendidikan berupa pendidikan agama, kesenian, pertukangan, latihan kerja, dan lain-lain.
JL  Bin  Kasmon  selama  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  ia  mendapatkan pembinaan dari petugas pembinaan, dan setelah mendapat pembinaan itu, JL Bin  Kasmon dapat  menunjukkan  tingkah  laku  dan  perbuatan  yang  sangat  baik  serta  tidak  pernah melanggar  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  juga  menyadari bahwa  selama  ini  yang  dilakukannya  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  serta membahayakan masyarakat banyak terutama generasi muda, dan ia mempunyai itikad untuk tidak mengulangi perbuatan itu maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya.
Selain diberikan pembinaan dan pendidikan terhadap JL Bin Kasmon juga diberikan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana  yang telah diperoleh oleh narapidana apabila telah  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  antara  lain  telah  menjalani  masa  pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama tahun remisi dan remisi ini diberikan pada  setiap  tanggal  17  Agustus  dalam  rangka  memperingati  Hari  Ulang  Tahun  Republik Indonesia setiap tahunnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat (1), bahwa  kepada  setiap  narapidana  yang  menjalani  pidana  penjara  sementara  diberikan pengurangan  masa  menjalani  pidana  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  remisi  apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. Berdasarkan keputusan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 2001 JL Bin Kasmon mendapatkan remisi yang pertama sebesar 2 (dua) bulan, sesuai  dengan Pasal  4 Ayat  (1), bahwa seseorang narapidana  yang telah  menjalani pidana pada tahun pertama memperoleh pengurangan sebesar 2 (dua) bulan.
Pasal 4 ayat (1), b, (2) menyatakan bahwa narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, maka pada tahun kedua ia berhak mendapatkan remisi sebesar
3  (tiga)  bulan,  maka  pada  tanggal  17  Agustus  2002,  JL  Bin  Kasmon  mendapatkan  remisi sebesar 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 17 Agustus 2003, JL Bin Kasmon mendapatkan remisi sebesar  4  (empat)  bulan,  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1987  Pasal  4  Ayat  (1),  b,  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  narapidana  yang  telah menjalani masa pidana 6 (enam) bulan atau sampai 12 (dua belas) bulan atau lebih pada tahun ketiga memperoleh remisi sebanyak 4 (empat) bulan.
Pada tanggal 17 Agustus 2004, JL Bin Kasmon kembali mendapat remisi sebesar 5 (lima) bulan, dan pada tahun yang sama, ia juga mendapatkan remisi khusus sebanyak 2 (dua) kali yaitu  remisi  karena  hari  besar  keagamaan  sebanyak  2  (dua)  bulan  dan  remisi  yang  kedua diberikan karena ia diangkat sebagai pemuka di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 2 (dua) bulan.
Tanggal  17  Agustus  2005,  JL  Bin  Kasmon  mendapatkan  remisi  sebesar  6  (enam)  bulan, selain remisi  yang diperolehnya setiap tanggal  17 Agustus, pada tahun  yang sama ia juga mendapatkan remisi khusus kembali sebanyak 2 (dua) kali yaitu remisi hari besar keagamaan dan remisi pemuka yang masing-masing besarnya 2 (dua) bulan. Dan pada 17 Agustus 2006, JL  Bin  Kasmon  mendapat  kembali  remisi  sebesar  6  (enam)  bulan.  Selama  menjalani pembinaan  JL  Bin  Kasmon  sampai  dengan  Maret  2007  ini  di  Lembaga  Pemasyarakatan Tanjung  Karang  telah  mendapatkan  remisi  sebagai  pengurangan  masa  menjalani  pidana sebesar 35 (tiga lima) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan. Sehingga JL Bin Kasmon hanya menjalani pidana selama 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dari masa pidanya 20 (dua puluh) tahun.
Ternyata  selama  JL  Bin  Kasmon  memasuki  hidup  barunya  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan dan mendapat pembinaan dari petugas, ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan selalu menunjukkan perilaku, tingkah laku yang baik, tidak pernah melanggar  peraturan,  serta  menunjukkan  itikad  baik  untuk  tidak  mengulangi  kembali perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak, dan juga ia mempersiapkan kehidupan yang baru setelah berada di lingkungan masyarakat kelak. Remisi yang diberikan kepada JL Bin  Kasmon  dapat  membentuk  dirinya  menjadi  semakin  baik  dan  juga  merupakan  suatu wujud  keberhasilan  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Tanjung  Karang  dalam  melakukan pembinaan, ternyata remisi sangat bermanfaat dan menimbulkan dampak yang positif.

## 2. Dampak Positif Remisi Bagi Pembinaan Narapidana
Narapidana  sebagai  anggota  masyarakat  yang  untuk  sementara  waktu  terpaksa  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan  disebabkan  oleh  tindak  pidana  yang  dilakukan,  tetapi  pada akhirnya nanti akan kembali ke tengah-tengah masyarakat juga. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah  tempat  penutupan,  akan  tetapi  sementara  waktu  narapidana  melakukan  atau menjalani masa pidana, dimana segala tingkah lakunya selalu diatur dan diawasi, serta ruang geraknya  yang  dibatasi  oleh  tembok  Lembaga  Pemasyarakatan,  akan  tetapi  semua  itu merupakan  tempat  pembinaan  bagi  dirinya  serta  merupakan  tempat  untuk  memperbaiki dirinya.
Namun  terkadang orang  tidak dapat  memisahkan dirinya dari hubungannya langsung  atau tidak  langsung  dengan  orang  lain  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Pemisahan  itu mengakibatkan gangguan-gangguan pada kebutuhan pribadi, dan dapat berakibat buruk bagi kelangsungan kehidupan, biasanya hal seperti ini yang digunakan sebagai alat bagi sebagian besar narapidana untuk menentang nilai-nilai yang berlaku di lingkungan pelaksanaan pidana penjara itu.
Untuk mencegah hal tersebut diatas dan untuk mengurangi keresahan-keresahan serta derita yang  dialami  oleh  narapidana  akibat  ditempatkannya  dirinya  di  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  maka  diusahakan  pembinaan  sosial kemasyarakatan dengan pemberian remisi.
Kasi Binadik di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Karang menyatakan, bahwa remisi  yang  diberikan  kepada  narapidana  akan  mempunyai  dampak  yang  positif  terhadap narapidana itu sendiri karena:
1. Dapat  mempercepat  dirinya  berada  kembali  di  tengah-tengah  keluarga  maupun masyarakat.
2. Dapat menjadikan dorongan bagi narapidana itu sendiri untuk selalu berbuat baik, taat akan segala peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Dapat mempercepat mengurangi derita yang dialami selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Menanamkan  rasa  kesadaran  yang  tinggi  dalam  bertingkah  laku  dan  berkepribadian Pancasila.
5. Mendapatkan  apa  yang  tidak  pernah  narapidana  dapatkan  atau  yang  mereka  peroleh selama menjalani masa pidana.
6. Di dalam sistem pemasyarakatan, adanya remisi merupakan jalan bagi narapidana agar dapat  berperan  secara  aktif  dan  produktif  dalam  pembangunan  Bangsa  Indonesia  dan menyadari bahwa remisi itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana.
Dengan  adanya  remisi  sebagai  pengurangan  masa  menjalani  pidana  adalah  sebagai  daya upaya  perbaikan  tingkah  laku  manusia  terpidana  dengan  tujuan  minimal  agar  tidak mengulangi  lagi  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Dengan  diberikannya  remisi  kepada narapidana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, maka  jelas  bahwa  harkat  dan  martabat  narapidana  senantiasa  diperhatikan  dengan memberikan  kepadanya  bekal  hidup  untuk  mengahadapi  kehidupan  ditengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik bagi bangsa dan negara yang berpancasila.

## IV. PENUTUP
Adapun simpulan dari peneliti adalah :
1. Bahwa Pejabat yang berwenang memberikan remisi adalah petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dalam bidang pembinaan,  pengamanan,  pembimbingan  warga  binaan,  dan  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  yang  bertugas  memberikan  pertimbangan  kepada  Pimpinan  Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.
2. Pelaksanaan  pemberian  remisi  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  pertama-tama diadakan  pembinaan  oleh  pejabat  fungsional  Lembaga  Pemasyarakatan,  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  kemudian  mengajukan  data-data  narapidana  yang  akan diajukan untuk mendapat remisi kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan, setelah itu Tim Pengamat Pemasyarakatan mengadakan sidang untuk menentukan siapa saja yang dapat
diajukan  untuk  mendapat  remisi,  dan  besar  remisi  yang  diberikan  sesuai  dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu Tim menyusun dan  menentukan  nama-nama  narapidana  dan  banyaknya  remisi  yang  diberikan,  maka Tim  meminta  persetujuan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  bersangkutan,  lalu usulan  remisi  diajukan  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  Menteri kehakiman melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan, setelah pengusulan  remisi  diterima,  maka  keputusan  tentang  remisi  diberitahukan  kepada narapidana tepat pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan diumumkan di tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
3. Dengan  adanya  remisi  akan  memberikan  motivasi  kepada  narapidana  untuk  selalu berkelakuan  baik,  karena  syarat  untuk  mendapatkan  remisi  salah  satunya  adalah berkelakuan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Gunakarya,   Widiada,  A.,  1998. Sejarah  dan  Konsepsi  Pemasyarakatan .  Armico;
Bandung.
Poernomo,  Bambang, 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan . Liberty, Yogyakarta.
Suyanto,   G.,  1981. Seluk  Beluk  Pemasyarakatan .  Departemen  Kehakiman  Republik Indonesia
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Keputusan Presiden   Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Remisi Keputusan Presiden   Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.