## ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN BIDANG USAHA PERDAGANGAN PADA KOTA JAMBI
Lita 1) , H. Afrizal 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this study was 1) to determine significant differences between income tax payable before and after implementation  of  Government  Regulation  No.  46  in  2013  Individual  Tax  Payer  Business  Sector  Trade,  2)  To determine  significant  differences  between  income  tax  payable  before  and  after  implementation  Government Regulation  No.  46  in  2013  Taxpayer  Business  Sector,  3)  To  determine  the  effect  Application  of  Government Regulation  No.  46  in  2013  on  the  acceptance  of  a  tax  .This  research  uses  descriptive  method  with  comparative approach.  The  samples  were  selected  by  random  sampling  based  on  Slovin’s  count.  There  are  two  groups  of sample,  358  individual  taxpayers  and  235  corporate  taxpayers.  This  research  data  using  secondary  data.  Result shown that 1) there is a difference in the level of tax revenue Mandatory Individual before and after implementation of Government Regulation No. 46 in 2013, 2) there are differences in the level of tax revenue Mandatory Agency before  and  after  the  application  of  Government  Regulation  No.  46  in  2013,3)  Application  of  Government Regulation No. 46 Year 2013 has a huge contribution to the tax revenue.
Keyword: Income tax, Government Regulation No. 46 in 2013, Tax Office Primary Jambi.

## ABSTRAK
Tujuan    Penelitian    ini    adalah    1)  Untuk  mengetahui  perbedaan  signifikan  antara  Pajak  Penghasilan  Terutang sebelum  dan  sesudah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Bidang Usaha  Perdagangan,  2)  Untuk  mengetahui  perbedaan  signifikan  antara  Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan Bidang Usaha Perdagangan, 3) Untuk  mengetahui  pengaruh  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  penerimaan  pajak. Penelitian    ini    menggunakan    metode    deskriptif    dengan    pendekatan  komparatif.  Sampel  penelitian  dipilih berdasarkan  random  sampling  berdasarkan  rumus  Slovin.  Sampel  terbagi  dua  kelompok,  yaitu  358  wajib  pajak orang  pribadi  dan  235  wajib  pajak  badan.  Penelitian    ini    menggunakan    data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa    1)  terdapat    perbedaan    tingkat    penerimaan    pajak    Wajib  Orang    Pribadi    sebelum    dan sesudah  penerapan  Peraturan Pemerintah  No.  46  Tahun  2013, 2) terdapat  perbedaan  tingkat  penerimaan  pajak Wajib  Badan    sebelum    dan    sesudah    penerapan    Peraturan  Pemerintah    No.    46    Tahun    2013  ,  3)  Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak.
Kata  Kunci : Pajak Penghasilan, Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013,  KPP  Pratama Jambi.
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara  terbesar  dari  sektor  internal,  meskipun  masih banyak sektor lain seperti  minyak dan  gas bumi, serta bantuan  luar  negeri  yang  merupakan  penerimaan negara  bukan  pajak  (PNBP).  Kementerian  Keuangan mempublikasikan  komposisi  pajak  dalam  pendapatan Negara  tergolong  paling  besar  dibanding  pendapatan dari  sektor  lain,  yaitu  sebesar  79%  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2014 (www.kemenkeu.go.id). Hal  ini  menunjukkan  betapa perkembangan  dan  pembangunan  negara  sangat bergantung  pada  pemasukan  dari  sektor  perpajakan dan  menuntut  adanya  peran  aktif  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.
Beberapa  peraturan  baru  semakin  banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi  terutama  dalam  penghimpunan  Pajak Penghasilan  (PPh).  John  Hutagaol  (2007:    186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  pajaknya  yaitu  besarnya  penghasilan  yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi  Wajib  Pajak  atas  pengelolaan  pendapatan pajak,  perlakuan  perpajakan  yang  adil,  penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.
Pada  bulan  Juli  2013  pemerintah  melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi  Wajib  Pajak  dengan  perederan  bruto  kurang  dari Rp.  4,8  miliar  yaitu  dengan  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12  Juni  2013  dan  mulai  berlaku  sejak  1  Juli  2013. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  tentang  Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  tertentu  dikenai  pajak  penghasilan  yang  bersifat final.
Target  utama  dari  PP  Nomor  46  Tahun  2013 adalah  kalangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Salah  satu  alasan  pemerintah  membuat  peraturan  ini adalah pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya  PP  Nomor  46  Tahun  2013,  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  dibawah Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  tidak dikenakan  pajak.  Setelah  adanya  pemberlakuan  PP Nomor  46  Tahun  2013  mengharuskan  Wajib  Pajak untuk  membayar  pajak  berdasarkan  peredaran  bruto bukan dari penghasilan kena pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi mempunyai  target  penerimaan  pada  tahun  2012 sebesar Rp. 2,017 triliun hanya tercapai sebesar 93,5% atau  1,886  triliun  ( www.jambiekspresnews.com ). Komposisi  penerimaan  pajak  dari  sektor  pajak penghasilan  sebesar  55,87%  dari  total  seluruh penerimaan  pada  tahun  2012  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
Persentase  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi  pada  Tahun
2012  sebesar  74,80%  sedangkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak nasional sebesar 85,23% (tribunnews.com).  Dari  fenomena  tersebut  penulis ingin  meneliti  apakah  terdapat  perbedaan  Pajak Penghasilan  Terutang  yang  signifikan  dengan  adanya perubahan  peraturan  dari  Norma  Penghitungan menjadi Pajak Penghasilan Final dengan penerapan PP Nomor  46  Tahun  2013  serta  apakah  perubahan kebijakan  itu  akan  memberikan  dampak  terhadap penerimaan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jambi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalah  penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  terdapat  perbedaan  signifikan  antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi.
2. Apakah  terdapat  perbedaan  signifikan  antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  Wajib  Pajak  Badan  di  Bidang  Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi.
3. Apakah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46  Tahun  2013  memberikan  pengaruh  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP) adalah sebagai berikut :
“Pajak  adalah  kontribusi  Wajib  Pajak  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2009:1) :
“Pajak  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran  rutin  dan  surplus-nya  digunakan untuk  public  saving  yang  merupakan  sumber utama untuk membiayai public invesment.”
Menurut Prof.  D.  Rachmat  Soemitro,  S.H. dalam bukunya Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan:
“Pajak adalah  iuran  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan  jasa
timbal  balik  (kontraprestasi),  yang  langsung dapat  ditujukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.”

## 2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak  sebagai  fungsi budgetair merupakan  suatu alat  atau  suatu  sumber  untuk  memasukkan  uang  ke dalam  kas  negara,  yang  akan  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  rutin  negara.  Apabila  masih terdapat  sisa  (surplus/ public  saving ),  dana  tersebut digunakan  untuk  membiayai  investasi  pemerintah. Apabila  surplus  atau public  saving tidak  mencukupi untuk  membiayai  pembangunan,  maka  terdapat alternatif  pendanaan  yang  bersumber  dari  hutang (Soemitro, 1988: 108-109).
Fungsi regulerend seperti  yang  ditulis  oleh Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas  dalam  bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa :
“Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial dan ekonomi.”(2003:8)
Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur  dan  mengarahkan  masyarakat  kearah  yang dikehendaki  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  fungsi mengatur  ini  menggunakan  pajak  untuk  mendorong dan  mengendalikan  kegiatan  masyarakat  agar  sejalan dengan  rencana  dan  keinginan  pemerintah.  Dengan adanya  fungsi  mengatur,  kadang-kadang  dari  sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan.  Terhadap  kegiatan  masyarakat  yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan,  maka  pemerintah  justru  dipandang berhasil  apabila  pemasukan  pajaknya  kecil.  Sebagai contoh  minuman  keras  dikenakan  pajak  yang  tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

## 2.1.3 Norma  Pembukuan  dan  Pencatatan  Bagi Wajib Pajak
Pengertian Pembukuan  menurut Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  adalah  suatu  proses  pencatatan yang  dilakukan  secara  teratur  untuk  mengumpulkan data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta, kewajiban,  modal,  penghasilan,  dan  biaya,  serta jumlah  harga  perolehan  dan  penyerahan  barang  atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa  neraca,  dan  laporan  laba  rugi  untuk  periode Tahun Pajak tersebut.
Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan  secara  teratur  tentang  peredaran  atau penerimaan  bruto  dan/atau  penghasilan  bruto  sebagai dasar  untuk  menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  , termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau dikenai  pajak yang  bersifat  final.  Kewajiban menyelenggarakan  pembukuan  dan  pencatatan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28.

## 2.1.4 Norma Penghitungan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  yang  peredaran brutonya  dalam  1  (satu)  tahun  kurang  dari  Rp.  4,8 miliar  boleh  menghitung  penghasilan  neto  dengan menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto dengan  syarat  memberitahukan  kepada  Direktur Jenderal  Pajak  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan pertama  dari  tahun  pajak  yang  bersangkutan.  Waluyo (2011:105)  mengatakan  bahwa  norma  penghitungan akan  sangat  membantu  wajib  pajak  yang  belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Wajib Pajak menghitung  besaran  penghasilan  neto  mereka  dengan mengalikan omset yang mereka miliki dengan besaran tarif yang ada.
Tarif yang digunakan untuk menentukan penghasilan  neto  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak  berbeda-beda,  dimana  hal  ini  ditentukan berdasarkan  jenis  usaha  dan  lokasi  usaha.  Penentuan besarnya  tarif  dalam  penghitungan  penghasilan  neto Wajib  Pajak  orang  pribadi  dengan  menggunakan Norma  Penghitungan  diatur  dalam  Kep.  Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 536/PJ/2000 dan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya.
2.1.5 Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013  tentang  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  Peredaran Bruto  tertentu  atas  penghasilan  tersebut  dikenakan Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final.  Besarnya  tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaiman yang dimaksud adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak  Penghasilan  yang  dimaksud  didasarkan  pada peredaran  bruto  dari  usaha  1  (satu)  tahun  dari  Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
Subjek  pajak  yang  termasuk  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah :
a. Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp.  4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp.  4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
Adapun  pengecualian  subjek  Pajak  Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah :
1. Wajib  Pajak  yang  menggunakan  sarana  dan prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang  baik  yang menetap maupun tidak menetap;
2. Menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk kepentingan  umum  yang  tidak  diperuntukkan  bagi tempat usaha atau berjualan.
3. Badan  yang  belum  beroperasi  secara  komersial atau  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun setelah  beroperasi  secara  komersial  memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4,8 miliar.
Dalam  hal  peredaran  bruto  Wajib  Pajak  telah melebihi  jumlah  Rp.  4,8  miliar  pada  suatu  Tahun Pajak,  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak  Penghasilan  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Pajak Penghasilan.

## 2.1.6 Apabila  Wajib  Pajak  Menerapkan  Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Permbayaran  pajak  setiap  bulan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  adalah  angsuran  PPh  Pasal  25/29 yang  wajib  dilakukan  oleh  wajib  pajak  yang menerapkan  NPPN  dan  Pasal  17  Undang-Undang Pajak  Penghasilan.  Angsuran  ini  dapat  menjadi  kredit pajak  pada  akhir  tahun,  apabila  setelah  dikreditkan ternyata  kredit  pajak  lebih  kecil  maka  wajib  pajak harus  menbayarkan  sisa  pajak  terutangnya  paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya untuk orang  pribadi  dan  tanggal  30  April  tahun  pajak berikutnya  untuk  wajib  pajak  badan.  Sebaliknya  jika ternyata  kredit  pajak  lebih  besar  dari  pajak  terutang maka  wajib  pajak  dapat  melakukan  pemindahbukuan untuk di alokasikan ke angsuran PPh Pasal 25/29 tahun pajak berikutnya.
2.1.7 Apabila Wajib Pajak Menerapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013
Pembayaran  pajak  dilakukan  oleh  wajib  pajak pada setiap bulannya adalah  membayar pajak terutang final  PP  46,  sehingga  pada  akhir  tahun  pajak,  wajib pajak  tidak  dikenakan  pajak  terutang  lagi  karena  sifat PP 46 Tahun 2013 yang final maka setelah melaporkan pajak  terutang  setiap  bulannya  maka  kewajiban  wajib pajak  adalah  melaporkan  Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tanpa kewajiban menyetorkan PPh Pasal 25/29.

## 2.2 Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitan  telah  mengkaji  tentang perbedaan  Pajak  Penghasilan  Terutang  berdasarkan Norma  Penghitungan  dengan  PPh  Final  yang dilakukan  atas  objek  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  baik itu  di  bidang  usaha  perdagangan  maupun  di  bidang usaha  jasa  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di Indonesia antara :
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Luckvani  (2014) pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Purworejo dengan  objek  Orang  Pribadi  Usahawan  di  bidang usaha  jasa  dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  di  bidang usaha jasa.
Penelitian  lainnya  juga  dilakukan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Indramayu  oleh  Purba (2014)  dengan  objek  Orang  Pribadi  Usahawan
dibidang  Usaha  Perdagangan  dengan  hasil  penelitian yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang signifikan  antara  PPh  terutang  berdasarkan  Norma Penghitungan  dengan  PPh  Final  wajib  pajak  orang pribadi usahawan di bidang usaha perdagangan.
Hasil perhitungan pada penelitan  yang dilakukan oleh  Handayani  dan  Noviari  (2015)  pada  PT.  AI menunjukkan  bahwa  jumlah  PPh  terhutang  atas penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  lebih  kecil dibandingkan  jumlah  PPh  Terutang  atas  peraturan umum  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh Final untuk wajib pajak  dengan  penghasilan  tertentu  di  bawah  Rp. 4.800.000.000,- menguntungkan bagi PT. AI.

## 2.3 Kerangka Pemikiran
Perubahan kebijakan atas sistem perpajakan yang terus  menerus  dilakukan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber  dari  penerimaan  pajak  khususnya  Pajak Penghasilan  Terutang  oleh  Wajib  Pajak.  Pemerintah juga  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  sistem perpajakan  yang  sederhana  dan  dapat  memberikan keadilan.  Perubahan  terbaru  yang  dihasilkan  oleh pemerintah yaitu perubahan kebijakan dalam menghitung  Pajak  Penghasilan  Terutang  berdasarkan Norma  Penghitungan  menjadi  PPh  Final  yang  diatur dalam  PP  Nomor  46  Tahun  2013  oleh  Wajib  Pajak yang  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  peredaran bruto  tertentu.  Besarnya  tarif  pajak  yang  ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya penerimaan  penghasilan  neto  Wajib  Pajak,  selain  itu juga  akan  menentukan  jumlah  Pajak  Penghasilan Terutang  yang  akan  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.
Isi  dari  PP  Nomor  46  Tahun  2013  menyatakan bahwa  Wajib  Pajak  yang  memiliki  penghasilan  bruto tidak  lebih  dari  Rp.  4.800.000.000,-  akan  dikenakan pajak  sebesar  1%  dari  penghasilan  bruto.  Sedangkan untuk  Norma  Penghitungan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Keputusan  Dirjen  Pajak  KEP-536/PJ.2/2000 tentang  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  bagi Wajib Pajak  yang  dapat  menghitung  penghasilan  neto dengan  menggunakan  Norma  Penghitungan  bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya tarif umum, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak  dengan  mengurangkan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  dari  Penghasilan  Neto.  Dari  dua  cara penghitungan  pajak  dengan  Norma  Penghitungan  dan PPh Final tersebut, ada perbedaan tarif yang dikenakan untuk menghasilkan PPh Terutang.

## 2.4 Hipotesis
Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan  yang  telah  dikemukakan  diatas, hipotesis  terhadap  permasalahan  penelitian    ini adalah sebagai berikut:
H 1 :  Terdapat  perbedaan  signifikan  perhitungan Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan
sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.
H2  :  Terdapat  perbedaan  signifikan  perhitungan Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.
H3  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  atas Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
3. Metode Penelitian
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan  yang terdaftar di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Jambi  pada tahun 2012 dan tahun 2014.
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak orang  pribadi  dan  badan  dengan  peredaran  yang menghitung  berdasarkan  Norma  Perhitungan  untuk tahun  pajak  2012  dan  menghitung  berdasarkan  PPh Final PP No. 46 Tahun 2013 untuk tahun pajak 2014. Sampel penelitian dipilih berdasarkan random sampling, yaitu teknik pengumpulan data secara acak.
Populasi  wajip  pajak  orang  pribadi  dan  wajip pajak  badan  di  tahun  2012  adalah  3.891  wajib  pajak yang  terdiri  dari  3.334  wajib  pajak  orang  pribadi  dan 566  wajib  pajak  badan.  Maka,  perhitungan  sampel dalam  penelitian  ini  berdasarkan  rumus  Slovin,  maka jumlah  sampel  untuk  wajib  pajak  penelitian  ini  yaitu sebanyak 358 wajib pajak orang pribadi dan 235 wajib pajak badan.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan strategi  arsip  sekunder.  Data  arsip  sekunder  diperoleh melalui  pengumpulan  data  yang  dilakukan  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi  yang  terkait  dengan kebutuhan  penelitian,  seperti  data  jenis  usaha  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi, data  peredaran  bruto  beserta  angka  presentase  norma yang  digunakan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi,  dan  PTKP  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Jambi.

## 3.3 Definisi Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kelompok yang meliputi PPh Terutang berdasarkan  Norma  Penghitungan  dan  PPh  Terutang berdasarkan  PPh  Final.  Definisi  atas  variabel-variabel tersebut sebagai berikut :
1. PPh  Terutang  berdasarkan  Norma  Penghitungan yaitu  pedoman  yang  dapat  digunakan  oleh  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  bebas  yang  peredaran brutonya  kurang  dari  Rp.  4.800.000.000,-  dalam menentukan  besarnya  Pajak  Penghasilan  Terutang sesuai  dengan  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat
Jenderal  Pajak,  dimana  hal  ini  diatur  dalam  UU Nomor 36 Tahun 2008. Untuk Wajib Pajak Badan maka  PPh  Terutang  dihitung  berdasarkan  tarif Pasal  31E  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
Variabel wajib pajak orang pribadi berdasarkan  Norma  Penghitungan  terdiri  atas  : besarnya peredaran usaha dalam jangka waktu satu tahun,  norma  penghitungan  penghasilan  netto,  dan penghasilan  tidak  kena  pajak  dari  wajib  pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak terdiri atas  :  besarnya  peredaran  usaha,  koreksi  fiskal positif  dan  negatif,  serta  laba  penghasilan  kena pajak.
2. PPh  Terutang  berdasarkan  PPh  Final  yaitu mengatur  tentang  penghitungan  Pajak  Penghasilan Terutang  bagi  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  yang  diatur  dlam  PP Nomor  46  Tahun  2013.  Besarnya  tarif  Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut adalah 1%, dimana  dasar  pengenaan  pajak  yang  digunakan adalah  jumlah  peredaran  bruto  setiap  bulan  yang berasal dari usaha Wajib Pajak.
Variabel wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan PPh Final terdiri atas : peredaran bruto dan PPh Terutang.

## 3.4 Uji Normalitas
Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov  Test dengan menggunakan  tarif  signifikansi  0,05.  Adapun  kriteria yang  digunakan  untuk  mengetahui  kenormalan  data sampel yaitu :
 Jika signifikansi >0,05, artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
 Jika  signifikansi  <0,05,  artinya  sampel  tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

## 3.5 Tehnik Analisis Data
Tehnik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Paired  sampel  t-test (perbedaan dua  rata-rata)  dimana  uji  ini  digunakan  untuk pengukuran  data  pada  subjek  yang  sama  terhadap suatu perlakuan tertentu (Wiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan  uji  dua  sisi (two-tailed  test) dengan tingkat  keyakinan  95%,  sehingga  alpha  yang digunakan yaitu 0,05. diuji dengan paired sampel t-test berdasarkan  pada  asumsi  bahwa  data  sampel berdistribusi  normal.  Jika  data  berdistribusi  tidak normal,  maka  alternatif  uji  hipotesis  untuk  data  yang berpasangan  dapat  menggunakan  metode  statistik nonparametik yaitu Wilcoxon Match Pairs Test.
Menurut  Wiyono  (2011) Wilcoxon  Match  Pairs Test adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dua  sampel  berpasangan  tetapi  tidak  berdistribusi normal.  Kriteria  pengujian  hipotesis  untuk  menerima atau menolak Ha berdasarkan nilai signifikansi yaitu :  Jika nilai signifikansi >0,05, maka Ha ditolak  Jika nilai signifikansi <0,05,  maka Ha diterima
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 Sebelum Sesudah
4. Hasil dan Pembahasan 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Uji Normalitas Uji Normalitas dalam penelitian
ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan tarif signifikansi 0,05. Uji Kolmogorov- Smirnov  digunakan  karena  sampel  berjumlah  lebih besar dari 50 orang.
Tabel  T est  of  Normality di  atas  menunjukkan nilai  signifikansi  yang  diperoleh  masing-masing kelompok  data  wajib  pajak  orang  pribadi.  Kelompok sebelum  penerapan  menunjukkan  nilai  signifikansi sebesar  0,000  dan  kelompok  sesudah  penerapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, Keseluruhan  nilai  yang  diperoleh  semua  kelompok data  memiliki  nilai  signifikansi  <  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  data  berdistribusi  tidak  normal. Jadi  uji  hipotesis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  statistik  nonparametrik  yaitu Wilcoxon Sign Rank .
Hasil  penelitian  untuk  uji  normalitas  untuk masing-masing  kelompok  data  sebelum  dan  sesudah penerapan pada wajib pajak badan. Kelompok sebelum penerapan  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  dan  kelompok  sesudah  penerapan  menunjukkan nilai  signifikansi  sebesar  0,000,  Keseluruhan  nilai yang  diperoleh  semua  kelompok  data  memiliki  nilai signifikansi < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Jadi uji hipotesis yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode statistik nonparametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank .

## 4.1.2 Statistik Deskriptif
1).   Statistik Deskriptif Wajib Pajak Pribadi
Besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari  wajib pajak  orang  pribadi  berdasarkan  norma  perhitungan menunjukkan  jumlah  bayar  terendah  Rp  0,00. Sedangkan  besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari wajib  pajak  orang  pribadi  berdasarkan  perhitungan PPh  Final  menunjukkan  jumlah  bayar  terendah  Rp 407.760,00.
Besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari  wajib pajak  orang  pribadi  berdasarkan  norma  perhitungan menunjukkan jumlah bayar tertinggi Rp 12.417.700,00.  Sedangkan  besaran  PPh  terutang  yang diperoleh  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  berdasarkan PPh  Final  menunjukkan  jumlah  bayar  tertinggi  Rp 12.652.200,00.
Pada  hasil  pengujian  statistik  deskriptif  pada tabel  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  rata-rata besaran  pph  terhutang  pada  wajib  pajak  orang  pribadi berdasarkan  norma  perhitungan  adalah  sebesar  Rp 1.505.675,97.  Sedangkan  rata-rata  besaran  pph terhutang  sesudah  penerapan  Pajak  Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rata-rata  besaran  pajaknya  adalah  sebesar  Rp 3.353.311,50.
Statistik  deskriptif  untuk  perhitungan  standar deviasi  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  PPh
terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan  norma  perhitungan  adalah  sebesar  Rp 1.813.551,48. Nilai ini lebih  tinggi dibandingkan  nilai mean,  sehingga  mengindikasikan  penyebaran  data yang  tidak  normal  dan  menyebabkan  bias.  Sedangkan standar  deviasi  untuk  besaran  pph  terhutang  yang diperoleh  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  sesudah penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013 pada penelitian ini adalah  sebesar  Rp  1.477.563,32.  Nilai  ini  lebih  kecil dibandikan  nilai  mean.  Hasil  ini  cukup  baik  dan menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

## Gambar 1.

## Grafik Statistik Deskriptif Wajib Pajak Orang Pribadi
Grafik  di  atas  menunjukkan  perbedaan  PPh terutang  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebelum  dan sesudah  penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013.  Nilai  mean  sebelum  dan  sesudah  penerapan mengalami  jumlah  peningkatan.  Nilai  minimum sebelum  dan  sesudah  penerapan  juga  mengalami peningkatan.  Namun,  nilai  maksimum  yang  diperoleh sebelum  penerapan  lebih  besar  dibandingkan  sesudah penerapan.  Besarnya  nilai  mean  jika  dibandingkan dengan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 menyimpulkan  bahwa  jumlah  PPh  terutang  dari  wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan  meskipun tidak signifikan.

## 2).   Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan
Besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari  wajib pajak badan berdasarkan norma perhitungan menunjukkan  nilai  terendah  yaitu  sebesar  Rp  9.600,-. Sedangkan  besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari wajib pajak badan berdasarkan PPH Final menurut PP No  46  Tahun  2013  menunjukkan  nilai  terendah  yaitu sebesar Rp 964.161,00.
Besaran  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari  wajib pajak badan berdasarkan norma perhitungan menunjukkan  nilai  tertinggi  yaitu  sebesar  Rp 11.906.250,00.  Sedangkan  besaran  PPh  terutang  yang diperoleh  dari  wajib  pajak  badan  berdasarkan  PPh
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000 Mean Minimum Maximum Std Deviasi Sebelum Sesudah
Final  menurut  PP  No  46  Tahun  2013  menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp 40.589.102,00.
Pada  hasil  pengujian  statistik  deskriptif  pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada wajib pajak badan rata-rata PPh terutang berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.318.089,31. Sedangkan,  pada  wajib  pajak  badan  berdasarkan  PPh Final  menurut  PP  No  46  Tahun  2013  rata-rata  PPh terutangnya adalah sebesar Rp 5.168.413,99.
Statistik  deskriptif  untuk  perhitungan  standar deviasi  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  PPh terutang  yang  diperoleh  dari  wajib  pajak  badan berdasarkan  norma  perhitungan  adalah  sebesar  Rp 1.091.502,77.  Nilai  ini  lebih  kecil  jika  dibandingkan dengan  nilai  mean  sehingga  mengindikasikan  hasil yang  cukup  baik.  Hasil  ini  menunjukkan  penyebaran data  yang  normal  dan  tidak  mneimbulkan  bias. Sedangkan  standar  deviasi  untuk  besaran  pph terhutang yang diperoleh dari wajib pajak orang badan sesudah  penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  pada penelitian ini adalah sebesar Rp 4.000.449,56. Nilai ini lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  nilai  mean sehingga  mengindikasikan  hasil  yang  cukup  baik. Hasil  ini  menunjukkan  penyebaran  data  yang  normal dan tidak mneimbulkan bias.

## Gambar 2.

## Grafik Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan
Grafik  di  atas  menunjukkan  perbedaan  PPh terutang dari Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013.  Nilai mean  sebelum  dan  sesudah  penerapan  mengalami jumlah  peningkatan  yang  terlihat  sangat  signifikan. Nilai  minimum  sebelum  dan  sesudah  penerapan  juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Begitu pula  dengan  nilai  maksimum  yang  diperoleh  sesudah penerapan  terjadi  peningkatan  yang  sangat  signifikan. Hasil  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  sesudah penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  jumlah  PPh terutang dari wajib pajak badan mengalami peningkatan yang signifikan.
4.2 Uji Hipotesis 4.2.1 Uji Hipotesis 1 Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan  95%  dengan  taraf  nyata  5%.  Hasil  analisis data menggunakan teknik Wilcoxon Signed Ranks Test pada  wajib  pajak  orang  pribadi  sebelum  dan  sesudah penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Tabel 1.

## Hasil Uji Wilcoxon Rank Wajib Pajak Orang
Pribadi
Ranks
N Mean Rank  Sum of Ranks Sesudah  - Sebelum Negative Ranks  0 a .00 .00 Positive Ranks 358 b 179.50 64261.00 Ties 0 c Total 358 a. Sesudah < Sebelum
b. Sesudah > Sebelum c. Sesudah = Sebelum
Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016.
Hasil  perhitungan  dengan  software  SPSS  pada kotak  Ranks  menunjukkan  nilai  Negative  Ranks  0, Positive  Ranks  358  dan  Ties  0.  Ini  menunjukkan bahwa  setelah  penerapan  PPH  Final  berdasarkan  PP No. 46 Tahun 2013 seluruh  wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel mengalami peningkatan jumlah pembayaran . Hasil  uji  hipotesis  1  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut :

## Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 1
Test Statistics b
Sesudah - Sebelum Z -16.397 a Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on negative ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2016
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha  diterima.  Artinya  terdapat  perbedaan  signifikan dalam  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Terutang sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP  Nomor  46  Tahun 2013 atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

## 4.2.2 Uji Hipotesis 2
Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan  95%  dengan  taraf  nyata  5%.  Hasil  analisis data menggunakan teknik Wilcoxon Signed Ranks Test pada  wajib  pajak  badan  sebelum  dan  sesudah penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
3891 4177 3600 3800 4000 4200 Tahun 2012 Tahun 2014 Jumlah Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak 15.255.743 35.089.768 0 10000000 20000000 30000000 40000000 Tahun 2012 Tahun 2014 dalam ribuan (Rp)

## Tabel 3 Hasil Uji Wilcoxon Rank Wajib Pajak Badan
Ranks
N Mean Rank  Sum of Ranks Sesudah  - Sebelum Negative Ranks 6 a 11.67 70.00 Positive Ranks 229 b 120.79 27660.00 Ties 0 c Total 235 a. Sesudah < Sebelum
b. Sesudah > Sebelum c. Sesudah = Sebelum
Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016
Hasil  perhitungan  dengan  software  SPSS  pada kotak  Ranks  menunjukkan  nilai  Negative  Ranks  6, Positive  Ranks  229  dan  Ties  0.  Ini  menunjukkan bahwa  terdapat  6  wajib  pajak  badan  yang  mengalami penurunan  jumlah  bayar  pajak  penghasilan  terhutang. Sedangkan  229  sampel  wajib  pajak  badan  lainnya mengalami  peningkatan  jumlah  pembayaran  pajak penghasilan  terhutang . Hasil  uji  hipotesis  2  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 2
Test Statistics b
Sesudah - Sebelum Z -13.223 a Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2016.
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha  diterima.  Artinya  terdapat  perbedaan  signifikan perhitungan  Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan sesudah  penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  atas Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

## 4.2.3 Kontribusi Penerimaan Pajak
Perbandingan antara jumlah wajib pajak penghasilan  terutang  berdasarkan  norma  perhitungan dengan  penerapan  Pajak  Penghasilan  Terutang  PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

## Tabel 5.
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Jumlah Tahun 2012 Tahun 2014 Persentase Peningkatan Wajib Pajak 3.891 4.177 7,35% Penerimaan Pajak (Rp) 15.255.743.600 35.089.768.463 130%
Sebelum penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pada  tahun  2012  jumlah  wajib  pajak  mencapai  3.891 Wajib Pajak. Sedangkan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pada tahun 2014 jumlah wajib pajak mencapai 4.177 Wajib Pajak.

## Gambar 3.

## Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012
dan 2014
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan  jumlah  wajib  pajak  antara  sebelum  dan sesudah  penerapan  PPH  Terutang  Final  berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Terdapat selisih sebanyak 289 wajib  pajak  atau  terjadi  peningkatan  sebesar  7,35% pada tahun 2014.

## Gambar 4.

## Perbandingan Penerimaan Pajak Tahun 2012 dan
2014
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan  penerimaan  pajak  antara  sebelum  dan sesudah  penerapan  PPH  Terutang  Final  berdasarkan PP  No.  46  Tahun  2013.  Terdapat  selisih  sebesar  Rp 19.834.024.863,00  atau  terjadi  peningkatan  sebesar
130%  pada  tahun  2014.  Besarnya  peningkatan  yang terjadi membuktikan bahwa penerapan PPH berdasarkan  PP  No.  46  tahun  2013  memberikan kontribusi  yang  tinggi  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Perbedaan  Signifikansi  Perhitungan  Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  Atas Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Hasil    dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP  Nomor  46  Tahun  2013  atas  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Jambi.  Hal  ini  didasarkan  pada  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan Uji  Wilcoxon  Sign  Rank yang menghasilkan  nilai  signifikansi  <  0,05.  Sedangkan, hasil Uji Wilcoxon untuk Ranks didapat bahwa semua sampel  menunjukkan  peningkatan  jumlah  bayar  pajak penghasilan  setelah  penerapan  perhitungan  PPH  Final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Luckvani  (2014)  dan  Purba (2014)  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan yang  signifikan  antara  PPh  terutang  berdasarkan Norma  Penghitungan  dengan  PPh  Final  wajib  pajak orang pribadi usahawan.
Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  disertai  dengan  maksud  dan  tujuan  yaitu memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan  pajak  sehingga  masyarakat  Wajib  Pajak mudah  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya baik  dalam  menyetor  maupun  melaporkan  pajak, memberikan  pengetahuan  tentang  perpajakan  kepada masyarakat  bahwa  pajak  itu  tidak  sulit  dengan  tarif yang  sederhana,  membayar  pajak  hanya  1%, mengedukasi  masyarakat  tentang  transparansi  dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya  dan  memberikan kesempatan  lebih  besar  kepada  masyarakat  untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
Peraturan  pemerintah  Nomor.  46  tahun  2013 dapat disimpulkan sebagai salah satu sarana Pemerintah untuk memberikan simplifikasi pemajakan dan  menjangkau  wajib  pajak  yang  tergolong  dalam kelompok  “ hard  to  tax ”,  dan  juga  sebagai  sarana penggalian  potensi  pajak  yang  selama  ini  belum tergarap.  Penerapan  PP  46  Tahun  2013  juga  berlaku untuk  pelaku  UMKM  yang  sudah  terdaftar  dan  rutin membayarpajak, memudahkan mereka dalam menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya.  Jumlah  pajak  yang  dibayarkan  oleh pelaku  UMKM  akan  berkurang  bila  dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang ‐ Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan  NPWP.  Dengan  mendapatkan  NPWP, pelaku  UMKM  tersebut  akan  beralih  dari  usaha informal  menuju  usaha  formal.  Maka  usaha  tersebut akan  mendapatkan  akses  ke  lembaga  keuangan.
UMKM  akan  memiliki  akses  kredit  perbankan  untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah kemudian menjadi besar.
4.3.2 Perbedaan  Signifikan  Perhitungan  Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  Atas Wajib  Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP  Nomor  46  Tahun  2013  atas  Wajib  Pajak  Badan yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Jambi.  Hal ini  didasarkan  pada  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan Uji Wilcoxon  Sign  Rank yang menghasilkan  nilai  signifikansi  <  0,05.  Hasil  uji wilcoxon  untuk  tabel  Ranks  menunjukkan  bahwa  dari 235 sampel  wajib pajak badan, terdapat 6 wajib pajak yang  mengalami  penurunan  jumlah  bayar  pph terhutang.  Sedangkan  299  wajib  pajak  badan  lainnya mengalami peningkatan jumlah bayar pph terhutang.
Penelitian  oleh  Handayani  dan  Noviari  (2015) menunjukkan  bahwa  jumlah  PPh  terhutang  atas penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  atas  PPh  Final untuk  wajib  pajak  dengan  penghasilan  tertentu  di bawah  Rp.  4.800.000.000,-  menguntungkan  bagi perusahaan.  Sementara  itu,  penelitian  Resyniar  (2013) menemukan  bahwa  PP  Nomor  46  Tahun  2013  akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil,  sedangkan  wajib  pajak  badan  yang  memiliki laba  yang  besar  atau  hampir  setengah  omset  justru merasa diuntungkan.
Jika  dilihat  dari  segi  penerimaan  PPh  terutang setelah penerapan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013,  jumlah  PPh  terutang  yang  diperoleh  dari  wajib pajak  badan  mengalami  peningkatan  yang  signifikan dibandingkan  dengan  norma  perhitungan.  Dari  segi penerimaan pajak, hasil dari  penerapan ini berdampak positif. Namun jika dilihat dari segi wajib pajak, hal ini cukup  memberatkan  terutama  untuk  badan  yang memiliki  omset  tidak  melebihi  Rp4,8  miliar  dalam  1 tahun. Karena  usaha yang beromset besar belum tentu untungnya juga besar sehingga malah merugikan usaha kecil.

## 4.3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak
Pertumbuhan  jumlah  wajib  pajak,  baik  wajib pajak  pribadi  maupun  wajib  pajak  badan  mengalami peningkatan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Setelah  penerapan  perhitungan  PPh  final  berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, jumlah wajib pajak meningkat sebanyak  286  wajib  pajak  atau  meningkat  sebanyak 7,35%.  Jika  dilihat  dari  segi  penerimaan  setelah penerapan  perhitungan  PPh  final  berdasarkan  PP  No. 46  Tahun  2013,  peningkatan  terjadi  sangat  signifikan yaitu mencapai 130% atau sebesar Rp 19.834.024.863,00. Hal ini bisa dikarenakan pengenaan  tarif  pajak  berdasarkan  PP  No.  46  Tahun
2013  tidak  terpengaruh  oleh  tingkat  laba  kena  pajak sehingga  penerimaan  pajak  menjadi  dua  kali  lipat  di penerapan tahun kedua.
Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dikemukakan sebelumnya,  maka  dalam  penelitian  ini  melihat peningkatan  yang  terjadi  sangat  signifikan  penerapan PP  No.  46  Tahun  2013  ini  sudah  dikerjakan  dengan benar  tapi  belum  tepat  sasaran  karena  untuk  UMKM kecil  ini  dinilai  merugikan.  Penghapusan  sanksi administrasi  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan ataupun  kesadaran  membayar  pajak  yang  telah diungkapkan  dalam  beberapa  penelitian  sebelumnya juga dapat dibuktikan.
Kontribusi  wajib  pajak  akan  meningkat  apabila konsep  kesederhanaan,  kemudahan,  keadilan  dan penghapusan sanksi administrasi yang menggambarkan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  terus disempurnakan.  Kesederhanaan  dan  kemudahan  akan membuat  wajib  pajak  merasa  senang  dan  tidak dirumitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga  wajib  pajak  akan  secara  sukarela  dalam melakukannya.  Kepatuhan  juga  akan  meningkat apabila  perpajakan  yang  ditetapkan  memiliki  nilai keadilan  bagi  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  secara sukarela  memenuhi  kewajiban  perpajakan  karena memang  pajak  yang  ditetapkan  dianggap  memiliki nilai  keadilan  dari  sisi  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, pihak DJP perlu terus melakukan penyempurnaan atas ketentuan  perpajakan  PP  Nomor  46  Tahun  2013 sehingga  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan kepatuhan  wajib pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu.

## 5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Hasil  temuan  dan  analisis  penelitian  terhadap permasalahan penelitian disimpulkan sebagai berikut :
1. Antara  Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan sesudah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46  Tahun  2013  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Bidang  Usaha  Perdagangan  Pada  KPP  Pratama Jambi  terdapat  perbedaan  yang  signifikan, berdasarkan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test dengan  hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa tingkat signifikasi sebesar 0.000.
2. Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  pengujian statistik deskriptif  yang  menjelaskan bahwa rata- rata  besaran  pph  terhutang  pada  wajib  pajak orang  pribadi  berdasarkan  norma  perhitungan adalah sebesar Rp 1.505.675,97. Sedangkan rata- rata  besaran  pph  terhutang  sesudah  penerapan Pajak
Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  rata-rata besaran pajaknya adalah sebesar Rp 3.353.311,50.
3. Antara  Pajak  Penghasilan  Terutang  sebelum  dan sesudah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan Bidang Usaha Perdagangan  Pada  KPP  Pratama  Jambi  terdapat perbedaan  yang  signifikan,  berdasarkan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test dengan  hasil
perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikasi sebesar 0.000.
4. Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  pengujian statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa pada wajib  pajak  badan  rata-rata  PPh  terutang berdasarkan  norma  perhitungan  adalah  sebesar Rp  1.318.089,31.  Sedangkan,  pada  wajib  pajak badan  berdasarkan  PPh  Final  menurut  PP  No  46 Tahun  2013  rata-rata  pph  terutangnya  adalah sebesar Rp 5.168.413,99.
5. Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  memiliki  kontribusi  yang  besar terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Jambi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  besarnya peningkatan  besaran  pph  terutang  yaitu  sebesar Rp  19.834.024.863,00  atau  terjadi  peningkatan sebesar  130%  pada  tahun  2014  dibandingkan dengan  pertumbuhan  sebanyak  289  wajib  pajak atau  terjadi  peningkatan  wajib  pajak  yang  hanya sebesar 7,5%.

## 5.2 Saran
Hasil  dari  penelitiaan  ini  masih  memiliki keterbatasan  dan  kelemahan,  oleh  karena  itu  untuk penelitian  selanjutnya  maka  saran-saran  yang  dapat diberikan adalah:
1. Perlunya  sosialisasi  lebih  lanjut  mengenai  PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terutang  berdasarkan  perhitungan  final  yang masih  tergolong  baru  sehingga  tujuan  dari penerapan  peraturan  ini  dapat  disampaikan dengan baik.
2. Penelitan  yang  di  lakukan  hanya  sebatas  pada sampe  usaha  perdagangan,  sedangkan  masih banyak klasifikasi usaha wajib pajak yang lain di Kota  Jambi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Jambi,  meskipun  usaha  perdagangan merupakan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terbanyak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperoleh  data  yang  lebih  lengkap  tentang penerimaan  pajak  orang  pribadi  maupun  badan sehingga dapat menunjang kebutuhan penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Handayani,  Luh  Indah  ,  Noviari,  Naniek.  2015. Penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  Pada Perhitungan  PPh  Terhutang . E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 12.3 (2015): 641-655.
Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer . Jakarta : Graha Ilmu. Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 Ditetapkan  tanggal  29  Desember  2000  tentang Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung
Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitugan.
Leaflet PP  46-UMKM ,  Kementerian  Keuangan  RI Direktorat Jenderal Pajak.
Leaflet Pembayaran PPh Final PP 46 tahun 2013 via ATM,  Kementerian  Keuangan  RI  Direktorat Jenderal Pajak.
Luckvani,  Maria  Yoka.  2014. Analisis  Perbedaan
Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma  Penghitungan  dengan  PPh  Final  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  di  Bidang Usaha  Jasa  pada  KPP  Pratama  Purworejo . Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Minghadi. (2013). Pro Kontra (Peraturan Pemerintah)
PP 46
Tahun
2013 . Diakses dari http://www.minghadi.com/PRO-KONTRA- PERATURAN-PEMERINTAH-PP-46-TAHUN- 2013/pada tanggal 3 Maret 2016
Modul Short  Course Perpajakan  Brevet  A  dan  B (2014).  Penelitian  dan  Pelatihan  Ekonomika  dan Bisnis Fakultas
Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  Tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak  yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Purba,  Heltyova.  2014. Analisis  Perbedaan  Pajak Penghasilan  Terutang  Berdasarkan  Norma Penghitungan  dengan  PPh  Final  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Usahawan  di  Bidang  Usaha Perdagangan  pada  KPP  Pratama  Indramayu . Jurnal. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Resmi,  Siti.  2009.  Perpajakan  :  Teori  dan  Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Rusjidi, Muhammad. (2007). PPh Pajak Penghasilan. Edisi 4. Jakarta: PT. Indeks
Soemitro, Rochmat. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan . Bandung : Eresco.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis .  Bandung  : CV Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan
Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Keempat  atas      Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan.
Waluyo  (2010). Perpajakan  Indonesia .  Edisi  9. Jakarta: Salemba Empat.
Wiyono,  Gendro,  DR.  M.M.  (2011). Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 &  SmartPLS  2.0  edisi  1. Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakar
www.kemenkeu.go.id www.pajak.go.id