## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056

## EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG
Oleh:
Nuraida*, Budiman Rusli, Sintaningrum, Mudiyati Rahmatunnisa *Email : nuraida_74@yahoo.co.id
Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung

## ABSTRAK
Kemiskinan  merupakan masalah  yang  banyak  terjadi hampir  diseluruh  wilayah  Indonesia, tanpa  terkecuali  di  Kabupaten  Subang.  Kemiskinan  di  wilayah  ini    masih  cukup  tinggi sekalipun  banyak  program  penanggulangan kemiskinan  telah  dilakukan.    Untuk  itu, maka penelitian  ini    difokuskan  pada  Evaluasi  Kebijakan  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak  lebih  dari  20  persen  penduduk  miskin  yang  ada.  Metode  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Adapun  sumber  data  diperoleh  dari  sumber  data primer  dan  sekunder.  Dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan  studi  kepustakaan.  Informan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  Kementrian  Sosial, Bappeda  Jawa  Barat,  unsur  pemerintah  daerah,  tim  TKPKD,  unsur  perguruan  tinggi  dan masyarakat  sebagai  kelompok  penerima  manfaat.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber  daya  finansial  maupun  sumberdaya  manusia  belum  optimal.  Begitupun  untuk efisiensi.  Pemanfaatan  sumberdaya  yang ada  juga  belum maksimal.  Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum  terdistribusi dengan baik, sehingga  ketepatan  sasaran  bagi  rumah  tangga  miskin  belum  mencapai  sasaran  yang ditetapkan  dalam  program-program  percepatan.  Dari  hasil  evaluasi  kinerja    yang  menjadi hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi  dan  efektivitas,  disiplin  dan  inisiatif.  Bahwa  jika  dilihat  dari  dampak  Kebijakan Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  terhadap  kelompok  penerima  manfaat  di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
A. Pendahuluan Masalah kemiskinan merupakan masalah  yang  muncul  di  setiap  negara  di dunia, terutama di negara-negara berkembang.  Masalah  ini  menyangkut eksistensi  dari  hak  untuk  mendapatkan kehidupan  yang  layak,  sebagai  hak  dasar manusia. Isu kemiskinan ini menjadi salah satu  isu  yang  mendapatkan  perhatian negara-negara  di  dunia.  Deklarasi  MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang  dan  maju.  Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya. Sedangkan negara- negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan  bantuan  terhadap  upaya keberhasilan  setiap  tujuan  dan  target MDGs (Sumber: http.www.undp.org;2017) Salah satu targetnya adalah mengurangi  jumlah  penduduk  miskin hingga  50%  di  tahun  2015.  Kedelapan tujuan  pembangunan  millenium,  yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan  perempuan,  menurunkan angka  kematian anak,  meningkatkan kesehatan  ibu,  memerangi  HIV/AIDS, malaria,  dan  penyakit  menular  lainnya, memastikan  kelestarian  lingkungan  hidup, mengembangkan  kemitraan  global  untuk pembangunan (http://www.un.org/millennium/declaratio n/ares552e.hal1 pdf, 3 maret 2018).
Sebagai    kelanjutan   dari    MDGs,
maka        kemudian      disepekatilah
Sustainable  Development  Goals (SDGs). Sebanyak 17 tujuan pembangunan berkelanjutan  SDGs  dan  169  target melengkapi  apa  yang  belum  tercapai  di MDGs  dilanjutkan.  Salah  satu goal dari SDGs  adalah  mengakhiri  kemiskinan dalam  segala  bentuk  dan dimensinya  pada 2030( http://sustainabledevelopment.un.org /sdgs/2016 ).
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat kesepakatan  tersebut  menjadi  komitmen nasional  sesuai    Undang  Undang  Dasar (UUD)  1945,  pasal  34  (1)    dan  (2), pemerintah  mengatur  hal  tersebut  yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial.  Guna  pemenuhan kebutuhan dasar itulah kemudian pemerintah    mengeluarkan  Peraturan Presiden  (Perpres)  RI  Nomor  13  Tahun 2009  tentang  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan. Dalam bagian pertama Perpres ini menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan  dan  program  pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi  jumlah  penduduk  miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan  rakyat.  Pada  perkembangan berikutnya,  sebagai  pengganti  Perpres  13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan,    Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden  Perpres    Nomor  15  Tahun  2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  yang  mengatur  tentang  Arah Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Serta Hubungan  Kerja  dan  Tata  Kerja  Tim. Yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Regulasi tentang pemenuhan  kebutuhan  hak  dasar  yang harus  dinikmati  masyarakat,  terutama ditujukan bagi masyarakat miskin kemudian  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Penelitian  yang  dilakukan  peneliti berkaitan  dengan  Kebijakan  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Apakah pemberian ketiga program dalam
percepatan  itu  sudah  dapat  memenuhi tujuanya  membantu  masyarakat  miskin untuk  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan atau  tidak.  Maka  dari  itu,  riset  ini mengarahkan  pada  fokus  evaluasi  yang dilakukan  untuk  mengetahui  sejauhmana keberhasilan ketercapaian program- program dimaksud. Secara umum kemiskinan  diartikan  sebagai  kurangnya pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  pokok  atau  dasar.  Mereka  yang dikatakan  miskin    adalah  yang  memiliki pengeluaran  per hari sebesar US$ 2 Selain itu,  Bank  Dunia  menetapkan  klasifikasi

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
sangat  miskin  ( extreme  poor )  untuk  yang pengeluaran    per harinya  di  bawah  US$  1 (Khomsan, 2015:18).
Penduduk  Kabupaten  Subang  adalah 1.560.293.  Dari  data  tersebut  jumlah penduduk  miskinnya  sesuai  Basis  Data Terpadu  (BDT)  adalah  sejumlah  644.496 jiwa  atau  sejumlah    41,3%.  Berdasarkan data  tersebut,  jelas  terlihat  bahwa  jumlah penduduk  miskin  di  Kabupaten  Subang masih tinggi. Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum menjadi  solusi  bagi  pengurangan  angka kemiskinan  yang  ada  di  wilayah  ini, namun  dalam  kenyataannya    tidaklah berjalan  sebagaimana  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  program.  Dari  data  yang ada, kondisinya berbanding terbalik dengan  tujuan  percepatan  dimana  target pengurangan  jumlah  penduduk  miskin harus berada diatas 50% di tahun 2015 dan berkurang    di  tahun  2023  sampai  tidak ditemukan  lagi  penduduk  miskin  di wilayah  Kabupaten  Subang,  capaiannya masih rendah hanya 8,7%. Jika dilihat dari capaian tersebut diatas, efektivitas program yang ada masih rendah.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  di  atas, dari  penjajakan  yang  peneliti  lakukan, peneliti  mengidentifikasi  masalah  sebagai berikut:      bahwa  kinerja  kebijakan percepatan  penanggulangan kemiskinan  di Kabupaten Subang belum optimal mencapai  target  yang  diinginkan.  Maka terkait  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas, kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Subang    layak dijadikan  sebagai  sasaran  dari  objek program  yang  harus  di    evaluasi.
Pemilihan  tema  riset  ini  didasarkan  pada beberapa tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian  ini.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari beberapa penelitian tentang
pelaksanaan  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan,  yang  tidak  hanya  dilakukan di  Indonesia,  namun  dilakukan  juga  oleh negara  lain,  terutama  negara under developing  countries .  Hasil  penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
persoalan  kemiskinan  menjadi  masalah penting  hampir  di  semua  negara  di  dunia. Ada  banyak  riset  tentang  kebijakan penanggulangan kemiskinan namun dalam prosesnya  tidak  berlangsung  secara  ideal,
mulai dari implementor, prosedur, maupun target  sasaran.  Selain  itu,  eksternal  faktor juga  menjadi  banyak  penyebab  kurang optimalnya  keberhasilan  penanggulangan kemiskinan.  Beberapa  hasil  riset  di
Indonesia sendiri terkait dengan lambatnya program penanggulangan kemiskinan  lebih  diakibatkan  karena penanganan program yang bersifat parsial. Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan  ketidak  optimalan  capaian hasil  lebih  banyak  diakibatkan  oleh penanganan program yang tidak
terintegrasi satu sama lain.

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang,  masalah dan  tujuan  penelitian  ini  maka  menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian  ini  adalah  menggunakan  jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk mengetahui apakah Kebijakan
Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan yang  dilakukan  di  Kabupaten  Subang  sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Pendekatan  kualitatif  dicirikan  oleh  tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala- gejala  yang  tidak  memerlukan  kuantifikasi atau  gejala-gejala  tersebut  tidak  mungkin diukur secara tepat seperti yang dipergunakan  dalam  penelitian  kuantitatif.
Namun demikian, untuk menjelaskan penelitian  evaluasi  tentu  saja  sebenarnya harus  menggunakan  ukuran  keberhasilan, namun penelitian kali ini hanya menggambarkan faktor yang menggambarkan kondisi yang mempertanyakan apakah Kebijakan Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan  ataukah  tidak  dan  bagaimana dampaknya  terhadap  kelompok  penerima manfaat. C. Hasil Penelitin Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  sudah  sejak  lama  berlangsung. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh program  percepatan  ini  berdampak  kepada keluarga miskin,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi. Maka  dari  itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan evaluasi  terhadap  program  ini.  Teori  yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian  ini adalah ukuran  efektivitas  dari  Dunn,  maka    hasil penelitian evaluasi kebijakan percepatan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang  terbagi  dalam  beberapa  ulasan    sebagai berikut : Kinerja Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 1. Efektivitas Efektivitas  dalam  kegiatan  organisasi  dapat dirumuskan  sebagai  tingkat  pencapaian sasaran  kegiatan  atas  target  yang  telah ditentukan. Sedangkan  organisasi dipandang efektif  apabila  mampu  mencapai  seluruh target  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini, kebijaksanaan  dan  praktek  manejemen dalam  Program  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang  lebih  di dominasi  oleh  sikap  pelaksana  di  lapangan, terutama  dalam  hal  penentuan  kelompok sasaran yang menjadi ujung tombak program ini.  Kondisi  ini  tentu  saja  akan  memberi kontribusi penting bagi ketercapaian sasaran program  untuk  secara  simultan  diharapkan mampu  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan  organisasi  sebagai  motor  utama program terbukti memiliki kesesuaian dengan konsep steers yang  mengemukakan bahwa  efektivitas  organisasi  dapat  diukur dari penilaian pihak luar. Dalam penelitian menyangkut Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini eksistensi organisasi penyelenggara menjadi kunci utama pengendalian  program,  mulai  dari  tingkat hulu hingga hilir. Maka keberhasilanya akan sangat  banyak  ditentukan  oleh  pemerintah, karena  masyarakat  hanya  bersifat  sebagai objek  penerima  manfaat  saja,  yang  secara pasif  tentu  tidak  akan  mampu  berbuat banyak  berkontribusi  terhadap  kesuksesan Program Percepatan Penanggulangan Kemsikinan di Kabupaten Subang 2. Efisiensi Program Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  adalah pelayanan    Kartu  Indonesia  Sehat, masyarakat miskin mendapatkan pelayanan  kesehatan yang dibiayai dari BPJS.  Berdasarkan  beberapa  temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan  SDM  dalam  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang belum  efisien.  Ini  dapat  dilihat  dari penggunaan  SDM  pendamping  untuk keluarga penerima manfaat Kartu
Indonesia  Sejahtera  maupun  pendataan untuk  Program  Indonesia  Sehat  yang berbeda.  Pelaksana  yang  tidak  sama  ini dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan  tumpang  tindih  data  dan informasi  Keluarga  penerima  manfaat untuk  semua  jenis  Program  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten  Subang.  Selain  itu,  akan kesulitan dalam menetapkan pengendalian, karena sumber daya yang ada  tidak  ada  dalam  lini  dan  komando formal Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten  Subang.  Selain  itu,  pola distribusi dan strategi  pembayaran pada tataran  pelaksana  teknis    berbeda.  Ini menimbulkan  persoalan  baru  ditataran teknis.  Seperti  diketahui  bahwa    untuk pendistribusian  bantuan  bagi  KPM disetiap  desa  idealnya  hanya  dilakukan oleh dua warung mitra BRI link, namun pada  kenyataannya  di  setiap  desa terdapat  4  warung  yang  menyediakan untuk  itu.  Dan  pemilihan  warung  yang ditunjuk  untuk  pendistribusian  tidak dapat ditentukan, dengan kata lain KPM bebas memilih tempat pertukaran bahan makanan.
Keberadaan dari warung- warung  tersebut  saling  berkompetisi. Tidak  ada  regulasi  yang  sama  untuk mengatur besaran harga yang ditentukan bagi setiap program bantuan dalam  bentuk  beras.  Betapa  pentingnya peranan  distribusi  dalam  menjaga kestabilan  harga,  karena  kelemahan pengaturan  harga  dapat  berefek  negatif bagi pemberian bantuan yang diperuntukkan  bagi  KPM  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang, khususnya  keluarga  penerima  manfaat untuk Program Indonesia Sejahtera
3. Kecukupan
Dilihat dari  besaran  bantuan, diakui  beberapa  KPM    masih  kurang memadai.  Menurut  mereka,  yang  besar itu  bukan  untuk  iuran  ini  dan  itu  di sekolah.  Akan  tetapi  untuk  ongkos  dan saku  anak-anak.  Sekalipun  demikian, tetap  disyukuri,  karena  masih  ada perhatian  pemerintah  bagi  pendidikan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut terlihat  bahwa  sisa  penggunaan  dana BOS  tidak  dapat  dikendalikan.  Untuk penggunaan  kelanjutannya  itu  menjadi kewenangan masing-masing KPM. Untuk  penyaluran  dana  BOS  untuk jenjang  SLTP,  ada  informan  yang menyebutkan bahwa dana BOS
disimpan  di  sekolah,  untuk  kemudian dipakai  bagi  kepentingan  pendidikan anak-anak.  Ketika  bantuan  ini  pun disimpan  di  sekolah  tidak  ada  kontrol bagi  penggunaannya,  KPM  tidak  tahu menahu  saldo  yang  ada.  Tidak  jarang bantuan yang ada tahu-tahu sudah habis. Ini  menunjukkan  bahwa  fungsi  kontrol terhadap  pola  penyaluran  bantuan  juga lemah.
Pada akhirnya,  sampailah  pada taraf  kesimpulan  bahwa  penyaluran bantuan  salah  satu  Program  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten  Subang  belum  memenuhi unsur  kecukupan,  dimana  metode  yang digunakan  belum  mampu  membantu masyarakat  miskin  untuk    bersekolah. Hal  ini  diperkuat  oleh  kondisi  dimana, angka  partisipasi  sekolah  hanya  6  +  1, artinya rata-rata pendidikan di
Kabupaten  Subang  hanya  sampai  kelas 1 SLTP.
4. Pemerataan Hasil  penelitian  dari  sisi  perataan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang  belum memenuhi unsur pemerataan. Hal ini terlihat bahwa  skema  pemberian  bantuan  yang diberikan pemerintah  belum mencerminkan pemerataan  bagi  kelompok  lainnya.  Sifat dari pemberian bantuan yang dibuat ternyata belum  mengakomodir  kelompok  miskin lainnya,  yang  bukan  dilihat  dari  miskin secara  materil,  akan  tetapi  lebih  penting adalah,  mengeluarkan  KPM  dari  lingkaran kemiskinan yang sesungguhnya, dan memfasilitasi mereka untuk dapat
mempermudah mengakses ke sumber ekonomi produktif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti, jelas  terlihat  bahwa  pemerataan  program ini belum  terlihat.  Bahwa  seyogyanya  program harus  juga  diberikan  kepada  para  kepala rumah  tangga  untuk  bisa  berdikari. Exit program  dimaksud  tentu  saja  harus  juga
bersinergi  dengan  pendataan  dari  Program Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Subang.  Selama  ini,  program ekonomi  produktif  terpisah  tidak  terkoneksi langsung dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat,  Indonesia  Pintar  maupun  Indonesia Sejahtera.
5. Responsivitas Dunn  (2003;  437)  mengemukakan bahwa  kriteria  responsivitas  adalah  penting karena  analisis  yang  dapat  memuaskan  semua kriteria  lainya  (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, kesamaan)  masih  gagal  jika  belum  menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan  dari  adanya  suatu  kebijakan.  Oleh karena  itu,  kriteria  responsivitas  cerminan  nyata kebutuhan  preferensi,  dan  nilai  dari  kelompok- kelompok  tertentu  terhadap    kriteria  efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.
Responsivitas  dalam  penelitian  ini  juga menunjukkan kelemahan dari pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang,  Hal  ini terlihat  dari  banyak  aduan  dari  kpm  yang  tidak mendapatkan feed  back dari  implementor kebijakan, baik di tataran pengambilan kebijakan maupun    di  tataran  teknis.  Ketiadaan  saluran penyampaian  aspirasi  menyebabkan  fungsi  dari aspirasi  mandek.  Hal  ini  tentu  tidak  akan memberi  solusi  bagi  KPM  untuk  menyelesaikan berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  lapangan. Selain  itu,  pemerintah  juga  tidak  akan  dapat melakukan  evaluasi  yang  pada  akhirnya  akan memperbaiki  keadaan  dari  Program-Program dimaksud.  Sebenarnya  berbagai  masukan  itu sangat  baik    dan  dapat  dijadikan  sebagai  input bagi perbaikan program ke depan.
Saluran  komunikasi  menjadi  saluran penting  bagi  harmonisasi  ketercapaian  program untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan. Menurut beberapa informan yang dapat disimpulkan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  yang  bersifat charity ini  tidak mendidik  masyarakat.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  responsivitas  pemerintah untuk  Kebijakan  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  masih  rendah.  Hal  ini  dikarenakan tidak berjalanya saluran komunikasi yang baik di antara  pemerintah dengan  kpm  yang ada.  Proses koordinasi  lintas  sektor,  antar  dinas  terkait kemiskinan, kerapkali tidak dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang sedikitnya harus dilaksanakan  per  3  bulan,  hanya  diselenggaran satu-dua  tahun  sekali.  Sosialisasi  terhadap  KPM

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
juga  masih  minim.  Hal  ini  yang  menyebabkan masyarakat lambat memahi perubahan kebijakan yang  ada  dalam  percepatan  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang.
Saluran  komunikasi  yang  ada  belum tersedia  secara  langsung.  Keberadaan  saluran komunikasi  yang  ada  masih  bersifat  formal. Model  penyampaian  informasi  sebagai input belum dapat dioptimalkan dalam rangka memperbaiki kinerja Program Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kabupaten Subang.
6. Ketepatan
Ketepatan  dapat  diisi  oleh  indikator keberhasilan  kebijakan  lainnya  (bila  ada). Misalnya  dampak  lain  yang  tidak  mampu diprediksi  sebelumnya  baik  dampak  tak  terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif  lain  yang  dirasakan  lebih  baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa ketepatan  sasaran  bagi  KPM  sedikitnya  mampu memberi  manfaat.  Hanya  saja  pemerintah  perlu membuat  skenario  secara  berkesinambungan berkaitan dengan Kebijakan Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan.  Masyarakat  harus dibuat untuk dapat mandiri dan berdikari. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  perlu dibuat keberlangsungan program yang terkoneksi antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Kebijakan penanggulangan  kemiskinan  diharapkan  tidak bersifat parsial. Integrasi program akan memudahkan  untuk  melakukan  upaya  dalam bentuk  kontrol  yang  terpusat.  Sinergitas  antar pelaksana program juga sangat diperlukan. Bukan jamannya lagi persoalan kompleks  ditangani  oleh  satu  institusi,  akan tetapi  pelibatan  multi  pihak  dan  multi  aspek sangat dimungkinkan untuk mempercepat keberhasilan Kebijakan Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan.  Selain  itu,  bagi pola  bantuan  yang  sifatnya charity ini,  perlu dibatasi  masanya.  Akan  tidak  baik  apabila masyarakat  menerima  selama  15  tahun  program ini  secara  terus  menerus,  akan  tetapi  mereka tetap  berada  di  posisi  yang  sama  dengan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dampak Evaluasi Kinerja Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Policy  Impact,  Evaluation,  and Change evaluasi kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang
memberikan  kontribusi  kepada  keberhasilan ataupun  kegagalan  dari  suatu  kebijakan. Output biasanya  dapat  dengan  mudah dihitung,  dijumlah,  dan  dianalisis  secara statistik. Policy outcomes (seringkali disebut hasil),  sebaliknya  merupakan  konsekuensi terhadap  masyarakat,  yang  mau  tidak  mau, juga  yang  berasal  dari  tindakan  pemerintah secara langsung atau tidak langsung.
Para  peneliti  kebijakan  ingin  tahu apakah  kebijakan  merupakan  tujuan  yang ingin  dicapai.  Dampak  kebijakan  campuran dari output dan outcome memiliki  beberapa dimensi, yang kesemuanya harus
diperhitungkan,  melakukan  evaluasi  formal maupun  dalam  proses  informal,  yaitu kebijakan  dapat  mempengaruhi  situasi  atau kelompok  disebut  dengan third  –  party effects,  spillover  effects ,  atau  eksternalitas. kebijakan  memiliki  beberapa  konsekuensi terhadap  masa  depan  berbagai  kebijakan berdampak  pada  masalah  publik  secara langsung kebijakan memiliki manfaat positif,  tetapi  juga  memerlukan  biaya  Efek dari kebijakan dan program dapat saja secara material  (dapat  dihitung  / tangibel )  atau simbolik ( intangible ).
Evaluasi    kebijakan  sebagai  suatu aktifitas  fungsional  yang  usianya  sama dengan  kebijakan  itu  sendiri.  Evaluasi  yang sistematis  mencari  informasi  pada  dampak suatu kebijakan atau program pada kebutuhan  publik  atau  pun  masalah  secara langsung.  Tiga  desain  evaluasi  dibahas disini,  yaitu experimental  design,  quasi experimental  design,  dan  before  and  after study sebagai  dasarnya. Experimental design merupakan  metode  klasik  untuk mengevaluasi suatu kebijakan atau program. Pretests  dan  posttest  dari  dua  kelompok digunakan  untuk  mengetahui  perubahan before and after study ,  suatu  program perbandingan  hasil  setelah  suatu  periode pelaksanaan  implementasi  terhadap  waktu awal sebelum program dilaksanakan.
Dari hasil riset ini diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan percepatan penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Subang  yang  mana  terdiri  dari  beberapa program,  ternyata  tidak  berdampak  secara langsung  kepada  kehidupan  kelompok penerima  manfaat.  Bila  dilihat  dari  sesudah maupun  sebelum  mendapatkan  berbagai bantuan  mayoritas  kelompok  penerima manfaat  masih  berada  pada  kondisi  yang

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
sama. Bahwa yang diperlukan oleh kelompok  penerima  manfaat  sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa produktif dan dapat  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan, demi  keberlangsungan  masa  depan  yang lebih  baik  bagi  keberlanjutan  generasinya. Dampak dimaksudkan tentu dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu  dampak  positif  dan dampak  negatif.  Menurut  peneliti  jika dampak  positifnya  lebih  sedikit  daripada dampak  negatifnya,  dan  dalam  kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan
kebijakan  yang  dibuat  tidak  merubah apapun,  maka  sebaiknya  kebijakan  yang bersifat charity ini sedikit demi sedikit harus dikurangi dan dihentikan. Mengingat dampak  negatif  yang  dirasakan  jauh  lebih besar,  misalnya  malah  menumbuhkan  sikap malas dan tidak mandiri.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa:  Kebijakan  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang    masih  belum  berjalan  optimal. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal sebagai berikut: Bahwa dari sisi efektivitas Kebijakan  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang  belum efektif.  Dalam  hal  efisiensi  mekanisme penyaluran  bantuan  terhadap  keluarga penerima  manfaat  masih  belum  efisien. Terkait kecukupan belum memenuhi unsur kecukupan dilihat dari penggunaan metode terhadap  masalah  yang  ada  dengan  tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  Kebijakan Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.
Untuk  pemerataan,  belum  terlihat  adanya pemerataan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang. Pemberian bantuan baru
diperuntukan pada bantuan berbasis keluarga,  akan tetapi  bagi  kepala keluarga tidak  terdapat  program  khusus.  Sehingga mereka  tidak  akan  dapat  keluar  dari lingkaran  kemiskinan  selama  tidak  diberi kesempatan  yang  sama  dengan  kelompok masyarakat lainya. Dalam hal responsivitas Kebijakan Percepatan
menunjukan  tidak  berfungsinya  saluran komunikasi dan aspirasi antara pemerintah dengan kelompok penerima manfaat dalam Kebijakan  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Subang  dengan
optimal dari sisi kelembagaan, baik secara formal  maupun  non  formal.  Terakhir, bahwa  dari  sisi  ketepatan,  Program Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan tidak  tepat  sasaran  sehingga    pencapaian tujuan  percepatan  pengurangan  jumlah penduduk  miskin  tidak  terjadi.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  keberadaan  program yang  tidak  terintegrasi  satu  dengan lainnya.
2. Saran
1) Efektivitas : Perlu  dilakukan  penguatan kelembagaan  mulai  dari  hulu  sampai hilir Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang. 2) Efisiensi : Perlu dibuat  dan diterapkan SOP  yang  lebih  baik  agar  Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di  Kabupaten  Subang  berjalan  dengan baik. 3) Kecukupan:  Perlu  dilakukan  upaya perbaikan  metode  yang  disesuaikan dengan  tujuan  yang  diharapkan  dalam Program  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subnang.
4) Pemerataan :  Perlu  dibuat  exit  program ekonomi  produktif  bagi  kepala  keluarga yang mendapatkan bantuan dalam
Program  Percepatan  Penanggulangan Kesmikinan di Kabupaten Subang 5) Responsivitas : Perlu  dibuat  saluran komunikasi direct maupun indirect dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabuoaten Subang. 6) Ketepatan  :  Perlu  dilakukan  pembuatan skema  baru  program  yang  terintegrasi satu  dengan  lainnya  dalam  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, A. 2016. Kebijaksanaan Desentraliasi  Fiskal  Suatu  Kerangka Pemikiran  Sebagai  Salah  Satu  Aspek Penting  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah .  Makalah  disampaikan  pada Simposium Nasional “ Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia” di Institut Pertanian Bogor 15-17 Pebruari 2001.
Ali,  Faried.  2012. Studi  Analisa  Kebijakan.
Konsep,  Teori  dan  Aplikasi  Sampel

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah . Bandung : Refika Aditama
Anderson,  James  E . 1975. Public  Policy
Making .  USA:  .  New  York:  Holt,
Rinehart and Winston.
Anderson,  James  E,  1994. Public  Policy Making  –  An  Introduction ( second edition ), Texas A & M University .
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Pengelolaan Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah .
Yang  Menerbitkan  Graha  Ilmu  : Yogyakarta.
BAPPENAS  dan  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Perekonomian  Rakyat. 1996. Menuju gerakan nasional penanggulangan  kemiskinan,  Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan. Jakarta: Bappenas dan P3R
Creswell,  W  John.  2012. Research  Design,
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixsd . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dale, Reidar. 2004. Evaluating Develompment Programmes and
Projects ,  edisi  kedua.  New  Delhi:
Sage Publications.
Dunn,  William  N.  2000/1998. Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik .    Edisi kedua ; Diterjemaahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta : Gadjahmada University Press. (1998)
Dunn, N William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik .  2003.  Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Dye. Thomas. R. 1992/1975. Understanding Public Policy. Seventh Edition.    Englewood  Cliffs.    New
Jersey : Prentice Hall. Dwiyanto,  Agus,  dkk.  2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia .
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Gertler,  Paul  J.  2016. Impact  Evaluation  In Practice,  Second  Edition .  Washington DC. World Bank.
Gedeian, Arthur.G. dkk. 1991. Organization Theory and Design. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Jones,  Charles  O. Public  Policy .  1994. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jones,  Charles  O.    1994/1984. Pengantar Kebijakan  Publik  (Public  Policy) .
Diterjemahkan  oleh  Ricky  Istamto.
Jakarta : PT. Raja Galuh Persndo. Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan  Publik  (Public  Policy) . Diterjemahkan  oleh  Ricky  Istamto. Jakarta; PT. Raja Galuh Persindo. Khomsan, Ali, dkk. 2015. Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin . Jakarta: Yayasan
Pustaka  Obor  Indonesia  dan  Fakultas
Ekologi Manusia IPB.
Kusumanegara,  2010.  Solahuddin. Model dan  Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media Lestari,  Sri.  2012. Bantuan  Sosial  di Indonesia,  Sekarang  dan  Ke  Depan .
Bandung: Fokus Media.
Lester,  James  P  and  Joseph  Stewart,  Jr., 2000, PublicPolicy  ;  An  Evolutionary Approach. Belmont, CA,: Wadsworth. Lester,  J.P  and  Stewart,  P.    2000.    Public Policy  :  an  Evolutionary  Approach. Australia : Wadsworth.
Maipita,  Indra.  2014. Mengukur  Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardimin,  Yohanes.  1996 .   Kritis  Proses Pembangunan  di  Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Mustopadidjaja.  AR.,  2003., Manajemen Proses  Kebijakan  Publik  ;  Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi  Kinerja ., Jakarta : LAN-RI dan Duta Foundation. Maruti,  Sri  Kusrini.  2013.  Responsivitas Pelayanan  Kantor  Pertanahan  Kota
Salatiga. Pascasarjana UNS. Surakarta
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy. Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo
Kelompok Gramedia. Nugroho,  Riant.  2009. Pengantar  Analisis Kebijakan. Darwin. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
Nugroho,  Riant.  (2011). Public  Policy .
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Ndraha,  Taliziduhu,  2003. Kybernology . (Ilmu  Pemerintahan)  I.    Jakarta  : Rineka Cipta.
Payne, Malcolm. 1997. Modern Social Work Theory . Chicago: lyceum books, Inc. Patton,  Carl V and Sawicki, David.S.  1986.
Basic  Methos  of  Policy  of  Analysis and  Planning. New  York  :  Prentice Hall - Englewood Cliffs.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
Parsons,  2005. Public  Policy,  Pengantar Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan . Dialihbahasakan    oleh  Triwibowo Budi Santoso.  Jakarta : Kencana.
Rusli,  Budiman.    2013. Kebijakan  Publik, Membangun  Pelayanan  Publik  Yang Responsif . Bandung: Hakim Publishing.
Rofiq,  Aunur.  2014. Pertumbuhan  Ekonomi dan Kemiskinan, Kebijakan dan Tantangan  Masa  Depan. Jakarta:
Republika Penerbit. Ripley,B.  Randall  dan  A.Frangklin,  Grace. 1982. Bureaucracy and Policy Implementation . Steers,  Richard  M.  (1985). Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga
Rist,  C,  Ray.  1995. Policy  Evaluation . England:  Edward  Elgar  Publishing Limited. 2017
Sedarmayanti. 1995. Sumber Daya Manusia dan  Produktivitas  Kerja .  Bandung:
Ilham Jaya. Sutherland, J.W. 1987. Management Handbook  for  Public  Administrators.
New York: Van Nostrand Reinhold. Sardjo,  Sulastri.  2017. Implementasi  Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Suharto,  Edi.    2009. Kemiskinan  dan Perlindungan  Sosial  di  Indonesia, Menggagas  Model  Jaminan  Sosial Universal Bidang Kesehatan . Bandung: Alfabeta. Sutrisno,  Edy.  2007. Budaya  Organisasi . Kencana. Jakarta. Steers,  Richard  M.  1984. Efektivitas Organisasi:  Kaidah  Perilaku. Terj. Jamin. Bandung: Erlangga. Soetomo. 2010. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Soemitro,  Sutyastie.  2002. Kemiskinan  dan Ketidakmerataan di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Saefullah, Djaja. 2012. Pemikiran Kontemporer  Administrasi Publik, Perspektif  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Era  Desentralisasi. Bandung:  Laboratorium  Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi  Negara  LP3AN  FISIP UNPAD Sardjo,  Sulastri,  dkk.  2017. Implementasi Model  Evaluasi  Formulatif  Program Pembangunan Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Suryana,  Effendy.  2004.    Gotong  Royong Gawe  Bakti  Urang  Subang.  Subang:
Bagian Humas Setda Kab. Subang.
Thoha,  Miftah .  2008.    Ilmu  Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group. Tim  BP4D  dan  Badan  Statistik  Kabupaten Subang.  2017. Analisis  Pembangunan
Sosial  Kabupaten  Subang. Subang: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Kabupaten  Subang  –  Badan  Pusat
Statistik Kabupaten Subang
The  Liang  Gie.  1979. Kamus  Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik, Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS (Centerof Academic Publishing Service). Wibawa  Samodra,  Yuyun  Purbokusumo, dan Agus Pramusinto., 1994., Evaluasi Kebijakan Publik ., Jakarta : RajaGrafindo Persada. Widodo,  Joko.  2008. Analisis  Kebijakan
Publik . Jakarta : Bayumedia. Widodo,  Djoko.  2001. Akuntabilitas  Dan Kontrol  Birokrasi .  Surabaya:  Insan Cendikia.
Zainal,  Said.  2016. Kebijakan  Publik .  2016.
Jakarta: Salemba Humanika. JURNAL
Darwis.V dan Nurmanaf.A.R, (2001),
Pengentasan  Kemiskinan  :  Upaya Yang  Telah  Dilakukan  Dan  Rencana Waktu  Mendatang,  FAE.  Volume  19
No. 1 Juli 2001 : 55 – 67.\
Jurnal  Administrasi  Negara  Vol  1  No  2,  2 Maret  2001.  Supriyono.  Responsivitas dan  Akuntabilitas  Sektor  Publik.  FIA. Malang. Jurnal  Sosiohumaniora,  Vol.  7,  No.  3, November 2005 : 220 – 233.Karnesih.E,  (2005),  Pengentasan
Penduduk  Miskin  Sebagai  Refleksi
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Jawa
Barat,
Jurnal Sosio Konsepsia dan Sosio Informa e- journal  Kemensos  RI.  2009.  Evaluasi Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui Program  Pemberdayaan  Fakir  Miskin- Bantuan Langsung Jurnal  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
Volume  9  (4):  343-354  Desember 2013.Ummami.,  2013;  Cara  Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan. Jurnal  Riptek  Vol.  7,  No.  1,  Tahun  2013, Hal.  27-38.Kertati.I,  (2013),  Analisis Kemiskinan Kota Semarang berdasarkan  Data  Pendataan  Program Perlindungan Sosial (PPLS). Jurnal  WigaVol  4.  No1,  Maret  2014.  Isnan Murdiansyah.  Evaluasi  Pengentasan Kemiskinan  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program  Gerdu  Taskin  di  Kabupaten Malang) ISSN 2088-0944 Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen  210,  Vol.  4, No.  2,  Agustus  2014,  Yoghi  Citra. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia.  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. Jurnal PIRAMIDA Vol. X No. 1, Volume X
No.  1  Juli  2014.Mahaeni.AAIN.  et.al, (2014),  Evaluasi  Program  -pr  ogram
Pengentasan  Kemiskinan  di  Provinsi Bali.
Jurnal  Teknik  PWK  Volume  3  Nomor  1
2014 Online : http://ejournal- s1.undip.ac.id.Natalia.M dan Alie.M.M, (2014), Kajian Kemiskinan
Pesisir  Di  Kota  Semarang  (Studi Kasus:  Kampung  Nelayan  Tambak Lorok). Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik, UNAIR  Vol  3,  No  3,  September  –
Desember.  2015.  Motic  Devianto Novandric.  Implementasi  Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan    Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik, ISSN  2303  –341X.  Volume  3,  Nomor
3, September – Desember,  2015
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015).  Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi,  Bambang  Juanda,  Irfan  Syauqi Beik.  Evaluasi  Program  Pengentasan Kemiskinan  Menggunakan  Metode Rapoverty. Journal  of  Nonformal  Eduacation ,  Vol.  1 No  1,  Tahun  2015.Desmawati.L, Achmad Rifai RC.A dan
Mulyono.S.E, Penanggulangan Masyarakat  Miskin  Kota  Rawan Kriminalitas  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat Di Jalur Pendidikan Nonformal Di Kota Semarang, Journal Educational Philosophy and Theory. Incorporating. Xue Eryong.ISSN: 0013-1857l. China Jurnal  Agribis  -  Fakultas  Pertanian,  Univ. Tulungagung.  Vol  12,  No  14  (2016). Roidah  Syamsu.  Evaluasi  Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotan Kabupaten Tulungagung. Arabian Journal of Business and Management Review , Research Article, 2016, 6:6.AbaraWilliam. ISSN: 2223-5833. Nigeria Jurnal Sosio Konsepsia dan Sosio Informa e- journal  Kemensos  RI.  Vol  8,  no  1 (2018).  Suharyadi.  Penanggulangan Kemiskinan  Berbasis  Keterpaduan Data Di Kota Semarang.