## PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA
Oleh:
Ketut Wahyu Pratiwi 1 dan I Nyoman Lemes 2
( pratiwisada@gmail.com ) dan ( nym.lemes@unipas.ac.id )
Abstrak: Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional,  oleh  karena  itu  diperlukan  usaha-usaha  untuk  membina,  mengarahkan serta  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  untuk  menciptakan  kesejahteraan.  Tujuan diberikannya  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  untuk  menciptakan tempat  kerja  yang  aman,  sehat,  sehingga  dapat  meminimalisir  kemungkinan resiko  kecelakaan  dan  penyakit  saat  kerja.  Penelitian  ini  membahas  mengenai implementasi  perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  PT.  Graha  Adi  Jaya.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di  PT.  Graha  Adi  Jaya,  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dimana pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  langsung  ke  lapangan. Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  implementasi perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  di  PT. Graha Adi Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para tenaga kerja saat melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja,  perusahaan  telah memberikan alat pelindung diri serta pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja tersebut.  Implementasi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  belum  sepenuhnya terpenuhi  karena  terdapat  kendala  yaitu  dalam  hal  keterbatasan  biaya  yang terkadang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi  tenaga  kerja,  belum  terbentuknya  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja  di  PT.  Graha  Adi  Jaya,  serta  masih  banyak  tenaga  kerja  yang  melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri.
Kata  Kunci :  Perlindungan  Hukum,  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  Tenaga Kerja

## PENDAHULUAN
Pasal  108  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, mewajibkan  bahwa  setiap  pekerja  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan  serta
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Kansil  dan  Christine,  2001:  15).  Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudukan  tenaga kerja,  diperlukan  pembangunan  ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan  kualitas tenaga  kerja  dan  peran  sertanya  dalam  pembangunan  serta  peningkatan perlindungan  tenaga  kerja  dan  keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  ( Asri  Wijayanti,  2009:  6) .  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  menyatakan,  bahwa  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  laki-laki  atau wanita  yang  sedang  dalam  dan/atau  akan  melakukan  pekerjaan,  baik  di  dalam maupun  diluar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:
a. Anak-anak dibawah umur 14 tahun;
b. Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh;
c. Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja.
Ketenagakerjaan  sebagai  bagian  dari  upaya  pembangunan  sumber  daya manusia  merupakan  salah  satu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  dan  pelaksanaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  bahwa  pembangunan ketenagakerjaan  bertujuan  untuk  menciptakan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dalam  mewujudkan kesejahteraannya.  Pada  saat  syarat  pertama  kali  karyawan  diterima  kerja  maka mengacu  pada  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,  karena  syarat-syarat  kerja diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003.  Setelah  karyawan  diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang- Undang  Ketenagakerjaan.  Pada  saat  karyawan  mulai  diterima  bekerja  dan  saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja.  Mengamati  perusahaan  sebagai  simbol  dari  sistem  ekonomi dominan, selalu dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sein
(kenyataan).  Kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein ini  disebabkan adanya  perbedaan  pandangan  dan  prinsip  antara  kepentingan  hukum (perlindungan  terhadap  pekerja)  dan  kepentingan  ekonomi  (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara  maksimal,  bagi  perusahaan  hal  tersebut  justru  dirasakan  sebagai  suatu rintangan  karena  akan  mengurangi  laba  atau  keuntungan.  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang  Keselamatan  Kerja.  Setiap  tenaga  kerja  berhak  mendapat  perlindungan atas  keselamatannya  dalam  melakukan  pekerjaannya  guna  untuk  kesejahteraan hidup  dan  meningkatkan  produktivitas.  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  juga merupakan  suatu  usaha  untuk  mencegah  setiap  perbuatan  atau  kondisi  tidak selamat,  yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan.  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1970  tentang  Keselamatan  Kerja  mengatur  dengan  jelas  tentang  kewajiban perusahaan  untuk  menyediakan  tempat  kerja  dan  pekerja  dalam  melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya. Bertujuan untuk mengingatkan tenaga kerja agar tidak mengulangi kesalahan kembali dan perusahaan melindungi tenaga kerja agar produktivitas kegiatan perusahaan berjalan lancar.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana  implementasi  perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan kerja bagi tenaga kerja property di PT. Graha Adi Jaya Singaraja?
b. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian  perlindungan  hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  karena penelitian  hukum  empiris  merupakan  penelitian  yang  berfokus  pada  perilaku masyarakat. Jenis pendekatan dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data  utama  disamping  data  sekunder  (bahan  hukum).  Pendekatan  tersebut digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi  sosial  di  dalam masyarakat,  dan  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan
mengklarifikasi  temuan  bahan  non-hukum  bagi  keperluan  penelitian  atau penulisan  hukum  ( Zainudin  Ali,  2009:  105) .  Atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta- fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dikumpulkan  terkumpul kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah  ( Bambang  Waluyo,  2002:  16) .  Penelitian  ini  termasuk kedalam  penelitian  hukum  empiris,  karena  hendak  mengetahui  bentuk perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja.
Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  sifatnya deskriptif (menggambarkan). Yang pada umumnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, juga untuk memaparkan atau memperoleh gambaran tentang penerapan hukum yang berlaku di  tempat  tersebut  dan  pada  waktu  tertentu  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  PT.  Graha  Adi  Jaya  yang  beralamat  di Banjar  Dinas  Dharmayasa,  Desa  Tukad  Mungga,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  dilakukan  di  tempat  tersebut  karena  PT.  Graha Adi Jaya merupakan salah satu PT yang bergerak di bidang property perumahan dan  memiliki  17  lokasi  proyek  perumahan,  dan  sudah  terdaftar  di  keanggotaan REI,  dan  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data. Kemudahan  yang  dimaksud  adalah  dikarenakan  lokasi  penelitian  dan permasalahan  yang  diangkat  dari  judul  usulan  penelitian  ada  di  PT.  Graha  Adi Jaya Singaraja.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan  ( Amiruddin,  2006:  30) .  Dari  sumber  data lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu  tentang  apa  yang  telah
terjadi  secara  nyata,  sedangkan  dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data sekunder berupa bahan-bahan hukum, berupa:
1. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat  ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah  terutama  dalam bentuk  buku.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja terhadap tenaga kerja.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  merupakan  bahan  hukum  sebagai  perangkap  dari kedua bahan hukum sebelumnya.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Studi  Kepustakaan , yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku  literatur  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, ketenagakerjaan,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti.
b. Teknik Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Wawancara  adalah  cara  untuk memperoleh  informasi  dengan  cara  bertanya  langsung  pada  yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis besar yang akan dipertanyakan  kepada  responden  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya jawab  terjadi  pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan  dan  situasi  wawancara.  Dalam  hal  ini  para  pihak  yang  akan diwawancarai  adalah  HRD  dan  Staff  dari  PT.  Graha  Adi  Jaya  Singaraja. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan daftar pertanyaan wawancara yang
dikembangkan  lebih  mendalam  pada  saat  wawancara  terhadap  narasumber sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.
Analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti  obyek  penelitian dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  (natural  setting)  (Gede  Edi  Arnawan dan  I  Gede  Surata,  2019:  40). Langkah-langkah  yang  berkaitan  dengan pengolahan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  untuk menjawab  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data  secara  sistematis,  digolongkan  dalam  pola  dan  tema,  dikategorisasikan  dan diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  satu  data  dengan  data  lainnya,  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan  kualitas  data. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja
Mungkin di setiap perusahaan ada program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), namun tidak semua perusahaan mengimplementasikan program K3 tersebut dengan  baik  dan  benar  karena  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Sebenarnya, penerapan K3 yang baik dan benar itu mudah, yaitu dengan cara:
a. Memelihara  peralatan-peralatan  kerja;  perusahaan  harus  selalu memelihara kondisi peralatan agar selalu dalam kondisi yang baik.
b. Melakukan  pengontrolan  terhadap  peralatan-peralatan  kerja  secara berkala;  hal  ini  berguna  untuk  mengetahui  mana  peralatan-peralatan
yang mengalami kerusakan agar dapat diperbaiki dan tidak memberikan bahaya pada karyawannya
c. Mempekerjakan  petugas  kebersihan  untuk  selalu  menjaga  kebersihan lingkungan  perusahaan;  kebersihan  lingkungan  perusahaan  tentu  akan menjaga  kesehatan  para  karyawannya.  Karena  lingkungan  yang  kotor akan membawa penyakit
d. Menyediakan  fasilitas  yang  memadai;  fasilitas-fasilitas  disini  seperti kantin,  karena  setiap  karyawan  tentu  membutuhkan  makan  saat  jam istirahat  mereka  sehingga  mereka  memerlukan  kantin  untuk  tempat mereka beristirahat setelah bekerja
e. Melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja; apabila  ada  yang  mengalami  kecelakaan,  tentu  perusahaan  harus meninjak lanjuti mengenai hal tersebut. Baik dari segi tanggung jawab terhadap  karyawan  tersebut,  juga  mencari  tahu  apa  penyebab kecelakaan  tersebut  terjadi  agar  tidak  terulang  kepada  karyawannya yang lain.
Tenaga  kerja  dalam  suatu  perusahaan  merupakan  pihak  yang  mempunyai peranan  penting  dalam  mewujudkan  suatu  keselamatan  dan  kesehatan  kerja karena  itu  hak  kewajiban  perlu  diberikan  bagi  tenaga  kerja.  Mengenai  hak  dan kewajiban tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, perusahaan telah memberikannya dengan rincian sebagai berikut:
1. Hak-hak tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, yang meliputi:
a. Tenaga  kerja  berhak  untuk  menerima  upah  yang  merupakan pendapatan,  terdiri  dari  upah  pokok  dari  tunjangan-tunjangan. Ketentuan  pemberian  upah  didasarkan  pada  tingkat  pendidikan, keahlian, status pekerja;
b. Tenaga  kerja  berhak  untuk  mendapat  waktu  istirahat  (cuti)  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Tenaga kerja berhak untuk diikutsertakan dalam program BPJS;
d. Tenaga  kerja  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  atas keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Kewajiban tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, yang meliputi:
a. Setiap  tenaga  kerja  harus  melakukan  pekerjaannya  dengan  sebaik- baiknya;
b. Setiap  tenaga  kerja  harus  taat  dan  tunduk  pada  peraturan  tata  tertib perusahaan dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman  yang  diberikan  atau  dikeluarkan  oleh  perusahaan  yang  tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
c. Setiap  tenaga  kerja  harus  menggunakan  mesin-mesin  dengan  sebaik- baiknya  dan  selalu  merawat  mesin-mesin  tersebut  agar  tidak  cepat rusak;
d. Setiap  tenaga  kerja  dalam  menggunakan  bahan  produksi  hanya  untuk keperluan perusahaan saja;
e. Setiap  tenaga  kerja  diwajibkan  untuk  masuk  dan  pulang  kerja  sesuai dengan jam yang sudah ditentukan.
PT.  Graha  Adi  Jaya  memberikan  perlindungan  keselamatan  kerja  bagi tenaga kerjanya dengan tujuan untuk:
a. Melindungi  tenaga  kerja  di  tempat  kerja  supaya  selalu  terjamin keselamatan  dan  kesehatan  kerjanya  sehingga  dapat  meningkatkan produksi dan produktivitas kerja;
b. Melindungi  bahan  dan  peralatan  produksi  supaya  dapat  dicapai  secara aman dan efisien;
c. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja;
d. Menciptakan  lingkungan  kerja  dan  tempat  kerja  yang  aman,  nyaman, dan sehat.
Dalam melaksanakan perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di  PT.  Graha  Adi  Jaya,  perusahaan  tersebut  melihat  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  sebagai  dasar  hukum dari perlindungan keselamatan kerja. Berbagai program atau sarana kesejahteraan yang  dilaksanakan  sebagai  upaya  perlindungan  tenaga  kerja  tersebut  antara  lain dilakukan  dengan  meningkatkan  dan  memperbaiki  syarat-syarat  kerja  termasuk
upah atau gaji, jaminan sosial, kondisi kerja termasuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan  kerja.  Mengenai  penerimaan  dan  penempatan  tenaga  kerja  baru, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka  PT.  Graha  Adi  Jaya  dalam  hal  ini  melakukan  pemeriksaan  terhadap kesehatan  badan,  kondisi  mental  dan  kemampuan  fisik  dari  tenaga  kerja  yang akan  diterimanya,  melalui  berbagai  tes  yang  dilakukan  baik  secara  lisan (wawancara) maupun tertulis.
Dalam  rangka  memenuhi  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 mengenai pembinaan, HRD PT. Graha Adi Jaya sebagai pihak yang berkewajiban  melakukan  pembinaan  kepada  para  tenaga  kerjanya.  Kegiatan pembinaan tersebut antara lain:
1. Memberikan  pengarahan  kepada  para  tenaga  kerja  tentang  Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi:
a. Bahaya kecelakaan kerja dan kebakaran;
b. Cara menggunakan peralatan kerja;
c. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat kerja;
d. Alat-alat  perlindungan  diri  bagi  tenaga  kerja  dalam  menjalankan pekerjaannya;
e. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah syarat-syarat kerja yang telah ditentukan.
3. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dalam pencegahan pemberantasan  kebakaran,  serta  peningkatan  keselamatan  dan  kesehatan kerja.
Dari  hasil  wawancara  tanggal  20  januari  2020  yang  didapatkan,  dapat dijelaskan  implementasi  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  property  di  PT. Graha Adi Jaya melalui tiga jenis perlindungan, sebagai berikut:
a. Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk penghasilan  yang  cukup,  termasuk  bila  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja diluar  kehendaknya.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  yaitu Pasal  88  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan,  mengatur  bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. Berdasarkan  hasil  wawancara,  perlindungan  ekonomis  ini  sudah  diberikan oleh  PT.  Graha  Adi  Jaya  yang  menjadi  responden,  di  PT.  Graha  Adi  Jaya, wawancara  tanggal  20  januari  2020,  HRD  mengatakan  bahwa  upah  yang diterima sebagai karyawan di PT. Graha Adi Jaya sudah diatas upah minimum Kabupaten  Buleleng.  Berdasarkan  wawancara  pada  tanggal  20  januari  2020 dengan Putu Eriningsih yakni salah satu karyawan yang sudah bekerja selama 5 tahun di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, mengatakan bahwa pendapatan yang diterima  pada  perusahaan  tersebut  sudah  cukup  bagus.  Upaya  perlindungan ekonomi  yang  telah  diberikan  oleh  PT.  Graha  Adi  Jaya  sudah  cukup  bagus. Hampir seluruh responden mengaku bahwa penghasilan mereka sudah cukup dan  diatas  upah  minimum  Kabupaten  Buleleng.  Dengan  penghasilan  yang baik, pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja juga pasti akan menjadi baik. Dalam hal pengupahan ini, pihak pengusaha dan pihak pekerja merasa puas. Pihak  pengusaha  merasa  puas  dengan  mengeluarkan  sejumlah  besar permodalan  untuk  upah  pekerja  karena  pekerja  mengimbanginya  dengan kegairahan kerja, kerajinan, dan tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga produk  yang  dihasilkan  perusahaan  makin  meningkat  kualitas  maupun kuantitasnya,  pihak  pekerja  merasa  puas  karena  pihak  pengusaha memerhatikan nasib hidupnya yaitu pemberian upah yang layak.
b. Perlindungan  Sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan kesehatan kerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang  mengatur  bahwa  setiap  pekerja  berhak  mendapatkan  jaminan  sosial tenaga  kerja.  Jaminan  sosial  yang  dimaksudkan  dapat  berupa  jaminan kesehatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  narasumber  di  perusahaan tersebut  jaminan  sosial  ini  diberikan  dalam  bentuk  BPJS  Kesehatan  maupun Ketenagakerjaan.  HRD  PT.  Graha  Adi  Jaya  menjelaskan  bahwa  jaminan sosial  yang  diberikan  terhadap  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  perusahaan
tersebut,  yakni  berupa  BPJS  kesehatan  maupun  ketenagakerjaan,  gaji  yang layak dan Tunjangan Hari Raya.
c. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan  keselamatan  kerja.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  yaitu Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai  nilai  agama.  Bentuk  perlindungan teknis  ini  berbentuk  pemberian  fasilitas  yang  bertujuan  untuk  melindungi pekerja  dari  bahaya,  misal  penularan  penyakit  berbahaya.  Fasilitas  tersebut berupa alat perlindungan diri. Perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya untuk  memberikan  perlindungan  ini,  dalam  bentuk  menyediakan  alat perlindungan diri.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja    merupakan  salah  satu  hak  asasi  pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri ( Buntarto, 2015: 2) . Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan  kerja  yang ada  di  Indonesia.  Penerapan  atau  implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja memang belum terlaksana  dengan  baik  secara  menyeluruh,  meskipun  program  keselamatan  dan kesehatan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang. Karena kecelakaan kerja merupakan  kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi. Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut  jika  saja  perusahaan  memberikan  pelayanan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  yang  baik  terhadap  karyawannya  serta  memberi  jaminan  atas  kecelakaan tersebut.  Sehingga  para  karyawan  merasa  aman  dan  terlindungi  dengan  adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di perusahaan tersebut.
Penggunaan  alat  pelindung  diri  berdasarkan  wawancara  tersebut  sangat diutamakan  keselamatan  kerja  sesuai  dengan  Pasal  86  ayat  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  13  tahun  2003  disebutkan  bahwa  setiap  tenaga  kerja mempunyai  hak  untuk  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerjanya. Hasil  wawancara  tanggal  01  februari  2020,  Made  Stefanus  mengatakan  bahwa
apabila  terjadi  suatu  kecelakaan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  pada  PT.  Graha Adi  Jaya  maka  tindakan  yang  dilakukan  pihak  perusahaan  dengan  melakukan tindakan awal pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu mengangkut korban ke rumah  sakit  terdekat  dan  semua  biaya  pengobatan  ditanggung  oleh  pihak perusahaan. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa setiap  tenaga  kerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan  dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional.  Kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  efektif  dapat memberikan dampak pada:
1. Strategi  perusahaan  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari  segi  citra perusahaan atau kebijakannya yang berdampak pada lingkungan
2. Keuangan,  misalnya  dalam  strategi  pengendalian  kerugian  dan pengurangan biaya
3. Sumber  daya  dari  segi  perekrutan,  pengembangan  dan  penyusunan organisasi untuk mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang positif ( Wolfgang Von Richthofen, 2007: 230) .
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka pembahasan hasil penelitian PT. Graha Adi Jaya merupakan salah satu perusahaan yang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja sudah berjalan  cukup  baik,  tetapi  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh perusahaan  tersebut.  Namun,  PT.  Graha  Adi  Jaya  telah  mengupayakan  agar keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  bisa  dapat  berjalan  dengan sangat  baik,  dan  juga  perusahaan  tersebut  telah  melaksanakan  apa  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja dengan cara:
1. Perusahaan  menyediakan  alat  pelindung  diri  yang  berupa  masker,  helm proyek,  maupun  sepatu  boots  untuk  menjaga  keselamatan  tenaga  kerja  dari segala risiko kecelakaan di tempat kerja;
2. Ketentuan kerja yang efektif untuk bekerja yaitu selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari;
3. Menempatkan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  keahliannya,  serta  adanya HRD untuk memantau pekerjaan tenaga kerja;
4. Perusahaan  telah  menyediakan  peralatan  kerja  dalam  kondisi  baik  dan  layak pakai;
5. Istirahat  mingguan  1  (satu)  hari  untuk  6  (enam)  hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu ;
6. Cuti  tahunan,  sekurang-kurangnya  12  (dua  belas)  hari  kerja  setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
7. Pekerja/buruh melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;
8. Istirahat  bagi  pekerja/buruh  perempuan  selama  1,5  (satu  setengah)  bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
9. Istirahat  bagi  pekerja/buruh  perempuan  yang  mengalami  keguguran kandungan selama 1 (satu) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa PT. Graha Adi Jaya Singaraja sudah  sangat  mengupayakan  implementasi  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  dengan  cara  perlindungan  ekonomis,  perlindungan  sosial  dan perlindungan teknis untuk para pekerjanya. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung diri, namun pada kenyataannya banyak dari mereka tidak mau menggunakannya. Pihak perusahaan sudah memperingatkan, namun para pekerja tetap  tidak  mau  menggunakannya,  dengan  alasan  tidak  terbiasa  dan  lain sebagainya.  Padahal  memakai  alat-alat  pelindung  diri  serta  memenuhi  dan menaati  semua  syarat-syarat  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan kewajiban  pekerja  terhadap  perusahaan.  Banyaknya  alasan  dari  pekerja,  serta tidak adanya sanksi dari perusahaan bagi tenaga kerja yang melanggar di dalam perusahaan,  maka  hal  tersebut  membuat  para  pekerja  semakin    tidak memperhatikan  keselamatan  mereka.  Berarti  di  sini  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  kecelakaan  kerja  yaitu  kurangnya  kesadaran  mereka  akan keselamatan  dan  kesehatan  bekerja  di  dalam melakukan  suatu  pekerjaan.  Selain dari  pihak  pekerjanya,  sebenarnya  yang  paling  berperan  yaitu  pihak  dari
perusahaan. Seharusnya pihak dari perusahaan yang mengawasi kerja para pekerja dapat  mengambil  tindakan  kepada  mereka,  dengan  memberikan  sanksi  secara tegas  jika  tidak  mau  menggunakan  alat-alat  keselamatan  atau  pelindung  diri. Namun,  terdapat  alasan  mengapa  sampai  saat  ini  PT.  Graha  Adi  Jaya  belum menerapkan sanksi tegas untuk para pekerja yang lalai dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Perlindungan Hukum
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja Hampir di banyak perusahaan yang ada, program keselamatan dan kesehatan kerja  (K3)  tidak  pernah  dibahas  dalam  rapat-rapat  yang  diselenggarakan perusahaan  tersebut,  perusahaan  hanya  terlalu  fokus  pada  produksi  perusahaan sedangkan  program  K3  tersebut  sangat  dikesampingkan.  Jika  sudah  terjadi kecelakaan,  barulah  perusahaan  akan  mengingat  mengenai  K3  tersebut.  Namun tetap  perusahaan  tidak  memprioritaskan  program  K3  dalam  pengoperasiannya. Untuk  memberikan  pelayanan  K3  yang  benar  tentu  diperlukan  berbagai  modal untuk  melaksanakannya  terhadap  para  karyawan.  Terkadang  kondisi  keuangan perusahaan  tersebut  tidak  mendukung  karena  kurangnya  modal  untuk meningkatkan kualitas pelayanan K3 sehingga penerapan K3 pun tidak maksimal. Pengetahuan  mengenai  K3  oleh  karyawan  ataupun  pihak  perusahaan  terkadang masih  rendah.  Baik  pengetahuan  mengenai  cara  penerapan  K3  yang  benar, dampak  apabila  perusahaan  tidak  menerapkan  K3  tersebut,  dan  sebagainya. Dalam melaksanakan segala sesuatu hal tentu akan mengalami atau menemukan kendala  dalam  pelaksanaannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  15 februari  2020  di  PT.  Graha  Adi  Jaya  Singaraja  dalam  pelaksanaan  pemberian perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  di  PT. Graha Adi Jaya Singaraja ditemukannya beberapa kendala yaitu:
1. Perlindungan  ekonomis,  yakni  perlindungan  dalam  bentuk  imbalan  jasa  atau upah,  dalam  pelaksanaan  perlindungan  ekonomis  yang  diatur  pada  Pasal  88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau tidak ditemukan kendala atau hambatan apapun, dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tentang  pengupahan  atau  pemenuhan  perlindungan  ekonomi  terhadap  tenaga kerja  tidak  ada  kendala  apapun,  karena  pengupahan  karyawan  sudah  sesuai dengan upah minimum Kabupaten Buleleng.
2. Perlindungan  sosial,  berdasarkan  hasil  wawancara  di  PT.  Graha  Adi  Jaya, pihak  perusahaan  mengaku  tidak  ada  kendala  ataupun  kesulitan  dalam pelaksanaan  perlindungan  sosial  ini.  Perlindungan  sosial  ini  sendiri  telah diatur  pada  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003,  Pasal  100 Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003,  dalam  melaksanakan  perlindungan sosial  sebagaimana  telah  diatur  pada  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2003,  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003,  perlidungan sosial  tenaga  kerja  terbantu  dengan  adanya  program    yang  berupa  BPJS Kesehatan.
3. Perlindungan  teknis,  perlindungan  teknis  merupakan  perlindungan  dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini diatur pada Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan hasil wawancara, pihak  perusahaan  mengaku  mengalami  sedikit  kendala  dalam  melaksanakan perlindungan  ini.  HRD  di  perusahaan  tersebut  mengaku  mengalami  sedikit kendala  dalam  hal  keterbatasan  biaya  yang  terkadang  menyulitkan  pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, dan  juga  kendala  dalam  menjalankan  perlindungan  teknis  ini  adalah  tidak adanya suatu manajemen K3 yang berkompeten pada bidang keselamatan dan kesehatan  kerja  (K3),  disamping  itu  masih  banyak  tenaga  kerja  yang  sering melanggar  peraturan  atau  tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri  tersebut padahal    penggunaan  alat  pelindung  diri  (APD)  merupakan  keharusan  agar tidak tertular penyakit dari pasien maupun virus yang ada di lingkungan kerja.
Dalam  mengatasi  kendala  dalam  memberikan  perlindungan  hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya dengan cara memberikan pengarahan kepada tenaga kerjanya untuk melaksanakan dasar-dasar keselamatan dan  kesehatan  kerja  yang  telah  diterangkan  pada  awal  pekerja  tersebut  mulai bekerja  di  PT.  Graha  Adi  Jaya.  Memberikan  masukan  kepada  HRD  untuk  lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Menyampaikan masalah yang
terjadi  kepada  pihak  terkait  dalam  hal  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  apabila dengan  cara  lisan  tidak  dapat  diselesaikan  maka  PT.  Graha  Adi  Jaya  akan menyampaikan  masalah  tersebut  dengan  cara  tertulis.  Biasanya  dengan  cara tertulis  ini  masalah  itu  baru  mendapat  tanggapan  dan  penyelesaiannya.  Upaya dalam  mengatasi  kendala  tersebut  juga  dengan  cara  meningkatkan  kesadaran karyawan  atau  tenaga  kerja  dalam  melaksanakan  program  keselamatan  dan kesehatan  kerja  wajib  diperhatikan  kepentingannya  supaya  tidak  selalu  berada dipihak  yang  dirugikan  (I  Gede  Punia  Negara  dan  I  Nyoman  Lemes,  2019:  49), s ehingga  tenaga  kerja  dapat  menggunakan  perlengkapan  kerja,  mengoptimalkan anggaran yang dimiliki perusahaan.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Implementasi  perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi tenaga  kerja  property  di  PT.  Graha  Adi  Jaya  Singaraja,  dapat  dilakukan melalui 3 jenis perlindungan, sebagai berikut:
a. Perlindungan Ekonomis
b. Perlindungan Sosial
c. Perlindungan Teknis
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian  perlindungan  hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, sebagai berikut:
a. Keterbatasan  biaya  yang  menyulitkan  perusahaan  untuk  memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kerja
b. Tidak  adanya  suatu  manajemen  K3  yang  berkompeten  pada  bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
c. Banyak  tenaga  kerja  yang  sering  melanggar  aturan  perusahaan  atau tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri  yang  sudah  disediakan  oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Asri  Wijayanti.  2009. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi. Jakarta:  Sinar Grafika.
Bambang  Waluyo.  2002. Penelitian  Hukum  dalam  Praktek. Jakarta:  Sinar Grafika.
Buntarto. 2015. Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Pustaka Baru.
F.X. Djuamialdi. 2005. Perjanjian Kerja Edisi Revisi . Jakarta: Sinar Grafika. H.  Zaeni  Asyhadie  dan  Rahmawati  Kusuma.  2019. Hukum  Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia . Jakarta: Prenamedia Group. Kansil  dan  Christine.  2001. Kitab  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Jakarta: Pradnya Paramita.
Wolfgang Von Richthofen. 2007. Panduan Profesi Pengawasan Ketenagakerjaan (Edisi Terjemahan). Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. Zainudin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. I  Gede  Punia  Negara  dan  I  Nyoman  Lemes.  2019. “Upaya  Pemenuhan  Hak Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten  Buleleng”. Singaraja :  Kertha  Widya  Jurnal  Hukum Vol.  7 No.2
Gede  Edi  Arnawan  dan  I  Gede  Surata.  2019. Peranan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng  dalam  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Hukum Kertha Widya Vol. 7 Nomor 1 Agustus.