## STUDI PERBANDINGAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN MALUKU TAHUN 2013

## Nur Hidayat Sardini

## Abstract
This research compares the integrity of election officials in Central Java Province with those  who  are  in  Maluku  Province  on  carrying  out  gubernatorial  elections  in  2013.  The integrity  of  election  officials  is  measured  by  basic  principles  of  ethics  and  conduct  as  it  is defined  on  Joint  Regulation  of  General  Election  Commission,  General  Election  Supervisory Agency,  and  Honorary Board  of General  Election  Organizers  Number  13,  11,  1  of  2012  on Code of Ethics For General Election Organizer.
The  study  uses  qualitative  method  of  research.  It  examines  documentary  data  and information  related  to  code  of  ethics  infringements  reports  conducted  by  General  Election Commission  or  General Election  Supervisory  Agency which  are  connected  to  their work  on carrying out gubernatorial elections in 2013.
The research shows that there is no lack of integrity  of election organizer in Central Java  Province  on  carrying  out  gubernatorial  elections  in  2013.  On  the  contrary,  the  study found that the election organizer in Maluku involved in some code of ethics infringements on their work.
Keywords: election with integrity, code of conduct, election management bodies.

## A.  PENDAHULUAN

## A.1.  Latar Belakang Masalah
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum,  Bebas,  Rahasia,  serta  Jujur  dan Adil  (Luber  dan  Jurdil)  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilu  digelar dengan tujuan memilih para penyelenggara negara,  yang  kelak  mengisi  jabatan- jabatan    dalam  pucuk  lembaga  eksekutif dan anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi,  maupun  kabupaten/kota,  meliputi Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Pemilu  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Pemilu Walikota  dan  Wakil-Walikota,  serta  Pemilu Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  baik  di tingkat  Pusat  maupun  Daerah,  dan  Pemilu calon Dewan Perwakilan Daerah.
Dalam  tahun  2013  telah  digelar Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan Pemilu daerah ini terjadi perbedaan yang mencolok,
yang mencerminkan
pertanyaan-pertanyaan
integritas penyelenggaraan  Pemilu  di  satu  sisi,  serta integritas  para  penyelenggara  Pemilu  di sisi yang lain.
Dalam  penyelenggaraan  Pemilu  di kedua  provinsi  tersebut,  terjadi  dinamika pelanggaran,  kecurangan,  dan  perbuatan melanggar hukum, frekuensi dan intensitas yang  terjadi  di  kedua  daerah  tersebut berbeda  satu  dengan  lainnya.  Dalam Pilgub di Jawa Tengah, dinamika pelanggaran  didominasi  oleh  pelanggaran- pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sementara dalam Pilgub di Maluku diwarnai  pelanggaran-pelanggaran  kode etik penyelenggara Pemilu.
Tabel 6.1
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013
No TAHAPAN Laporan dan Temuan Penanganan Laporan Temuan  Jumlah  Gugur Tindak Lanjut KPU Lain 1. Daftar Pemilih 1 86 87 1 86 - 2. Pencalonan - - - - - - 3. Kampanye - 75 75 10 46 19 4. Masa Tenang 4 20 24 8 10 6 5. Perlengkapan Pemilu 2 12 14 1 12 1 6. Pemungutan Suara 1 87 88 1 87 - 7. Rekapitulasi Suara - 2 2 1 1 - Jumlah 8 282 290 23 242 26
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2013
Dari  data  yang  dimuat  dalam  tabel di  atas,  pelanggaran  administrasi  yang terjadi  selama  Pemilu  Gubernur  dan Wakil Gubernur  Jawa  Tengah  tahun  2013 sebanyak  290  kasus,  sementara  untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 44 kasus.
Dari  7  (tujuh)  tahapan  pelaksanaan Pilgub  di  Jawa  Tengah,  tercatat  tahapan daftar  pemilih  mendominasi  pelanggaran-
pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu,  yakni sebanyak  18  (delapan  belas)  kasus, disusul kemudian pelanggaran pada tahapan  masa  kampanye,  berikutnya  pada masa tenang.
Sementara
itu dalam penyelenggaraan  Pemilu  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Maluku  Tahun  2013, tercatat  sebagaimana  tabel  di  bawah  ini, sebagai berikut.

## Tabel 6.2
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 No Kabupaten/ Kota Pelanggaran Status Penanganan Keterangan Jenis Jumlah  Diteruskan Dihentikan 1. Maluku Tengah 1.  Administrasi 6 1 5 2.  Pidana Pemilu 9 4 5 3.  Kode Etik 2 - 2 2. Kota Ambon 1.  Administrasi 11 - - 2.  Pidana Pemilu 2 - - 3.  Kode Etik - - - 3. Maluku 1.  Administrasi 1 1 Tenggara Barat 2.  Pidana Pemilu - - - 3.  Kode Etik - - - 4. Kepulauan Aru 1.  Administrasi 2 - - 2.  Pidana Pemilu 1 - - 3.  Kode Etik - - - 5. Buru 1.  Administrasi - - - 2.  Pidana Pemilu - - - 3.  Kode Etik - - - 6. Buru Selatan 1.  Administrasi - - - 2.  Pidana Pemilu - - - 3.  Kode Etik 1 - -
No Kabupaten/ Kota Pelanggaran Status Penanganan Keterangan Jenis Jumlah  Diteruskan Dihentikan 7. Seram Bagian 1.  Administrasi - - - Barat 2.  Pidana Pemilu - - - 3.  Kode Etik - - - 8. Seram Bagian 1.  Administrasi 4 4 - Timur 2.  Pidana Pemilu 4 4 - 3.  Kode Etik 4 4 - 9. Kota Tual 1.  Administrasi 2 1 1 2.  Pidana Pemilu 3 1 2 3.  Kode Etik 1 1 - 10.  Bawaslu Prov. 1.  Administrasi 6 5 1 2.  Pidana Pemilu 9 - - 3.  Kode Etik 2 2 - Total 70 28 16 Keterangan:
1.  MTB: Maluku Tenggara Barat;
2.  SBB: Seram Bagian Barat;
3.  SBT: Seram Bagian Timur; dan
4.  Sumber: Data diolah berdasarkan Buku Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, disusun oleh Bawaslu Provinsi Maluku.
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  jumlah pelanggaran  Pemilu  selama  pelaksanaan Pilgub  Maluku  Tahun  2013  sebanyak  70 (tujuh  puluh)  laporan  yang  diterima  jajaran pengawas Pemilu se-Maluku, yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak  28  (dua  puluh  delapan)  laporan dan  yang  tidak  diteruskan  atau  dihentikan penanganannya  oleh  jajaran  Bawaslu
Provinsi Maluku sebanyak 16 (enam belas) laporan.
Di  samping  itu,  dalam  Pilgub Maluku Tahun 2013, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu justru mendominasi. Dari  tabel  di  bawah  ini,  selama  Pilgub Maluku  tahun  2013,  pelanggaran  yang masuk  dalam  kualifikasi  kode  etik  yang dilaporkan kepada DKPP, sebagai berikut:

## Tabel 6.3
Daftar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 No Konstruksi Perbuatan Waktu dan Tahapan Keterangan 1. KPU Provinsi Maluku tidak melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9
tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, khususnya mengenai mekanisme pencalonan melalui jalur perseorangan. Tahapan Sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Tahun 2013 Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013 2. Tidak profesional dalam melakukan verifikasi dukungan Bakal Paslon Independen Tahapan Verifikasi Dukungan Bakal Paslon Independen Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013 3. Anggota KPU mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa Bakal Paslon Independen William Noya-Adam Latuconsina tidak memenuhi syarat pencalonan sebelum rapat pleno penetapan Bakal Paslon menjadi Paslon dilakukan Tahapan Verifikasi Dukungan Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013
No Konstruksi Perbuatan Waktu dan Tahapan Keterangan 4. Perbedaan pemahaman mengenai syarat jumlah minimal dukungan: KPU Provinsi Maluku sesuai DAK2
yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan jumlah penduduk wajib pilih adalah 1.886.248, sehingga syarat jumlah minimal dukungan adalah 6,5% x 1.886.248 = 121.306. Bakal Paslon meyakini bahwa jumlah penduduk wajib pilih adalah 1.334.265, sehingga syarat jumlah minimal dukungan adalah 6,5% x 1.334.265 =
86.727. Tahapan Pendaftaran Bakal Paslon Independen Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013 5. KPU Provinsi Maluku menerima pendaftaran dua Paslon yang sama-
sama didukung Partai Demokrat, yaitu Paslon Vanath-Martin yang didukung
11 DPC Partai Demokrat se-Maluku,
dan Paslon Jacobus Puttilehalat-Arifin
Tappi yang didukung DPP Partai Demokrat Tahapan Pencalonan, 25 Februari 2013, pukul 17.00 WIT
6. KPU Provinsi menerima pendaftaran Paslon Vanath-Martin yang didukung oleh 14 partai non-seat, namun diduga tanpa menyertakan surat dukungan dari masing-masing partai non-seat tersebut, bahkan sebagian partai tersebut diduga telah memberikan dukungannya kepada Paslon lain.
Tahapan Pencalonan, 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT
7. Administrasi Pemilu yang tidak profesional.
 Pemilih yang menggunakan KTP dan perubahan perolehan suara tidak dicatat dalam Formulir Model C8-KWK.KPU
 Mengesahkan hasil pemungutan suara di Kabupaten SBT yang masih bermasalah Tahapan Pendaftaran Pemilih. Putusan Sela MK No. 94/PHPU.D-XI/2013 8. KPPS tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013 9. PPS tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tahapan Rekapitulasi Suara. Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013 10.  Paslon/Saksi Paslon tidak pernah mendapat undangan atau pemberitahuan mengenai kapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan, kecuali Saksi Paslon Nomor 3 (Vanath-Martin Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013
No Konstruksi Perbuatan Waktu dan Tahapan Keterangan Jonas) 11.  Saksi Paslon dihalang-halangi untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara. Undangan baru diberikan kepada Saksi Paslon pada pukul 18.00 sore padahal rapat pleno dilaksanakan pada pukul 18.00 sore itu juga Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK tanggal 15 Juni 2013 Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013 12.  Panwaslu Kabupaten SBT tidak menindaklanjuti laporan Paslon Herman AK-Daud Sangadji dan Said Assagaf-Zeth Sahuburua mengenai PPS yang tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tahapan Rekapitulasi suara. 13.  Terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara data C1.KWK-KPU yang dipegang saksi Paslon dengan data C1.KWK-KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT Tahapan Rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara, 29 Juni 2013 Sesuai Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku 14.  Data C2.KWK-KPU (plano) sama dengan data pada C1.KWK-KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT, namun berbeda dengan data C1.KWK-KPU yang dipegang saksi Paslon Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 1 Juli 2013 C2.KWK-KPU didatangkan dengan pengawalan Polri 15.  KPU Provinsi sempat memutuskan untuk menggunakan data C1.KWK- KPU yang dimiliki para saksi Paslon, namun karena tidak semua saksi
diberikan form C1.KWK-KPU pada saat penghitungan suara di TPS maka KPU Provinsi Maluku memutuskan untuk kembali menggunakan data C1.KWK- KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT
Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 1 Juli 2013
16.  KPU Provinsi Maluku tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku point 13 untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten SBT Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 3 Juli 2013 Rekomendasi Bawaslu Provinsi No.113/Bawaslu-Mal /VII/2013 17.  KPU Provinsi Maluku mengabaikan
Putusan PTUN Ambon No.
5/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni
2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada 10 Desember 2013,
yang amarnya berbunyi:
1.  Mengabulkan Gugatan Para
Penggugat untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-
028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat
Tahapan penetapan hasil,
10 Desember 2013
No Konstruksi Perbuatan Waktu dan Tahapan Keterangan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2013;
3.  Mewajibkan Tergugat untuk
Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor. 16/Kpts/KPU- PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
4.  Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;
5.  Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
18.  KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Surat No. 709/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 Perihal Penegasan Putusan ke 2 yang pada pokoknya menegaskan mengabaikan Penetapan Ketua PTUN Ambon No. 5/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6
Desember 2013
Tahapan Penetapan Hasil.
Sumber: Laporan Kode Etik DKPP, 2013-2014

## A.2.  Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  pemikiran  di  atas, penulis  merumuskan  dalam  sebuah  judul: “ Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  dan Maluku Tahun 2013 ”.
Lebih jauh studi ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan  kunci  penelitian, sebagai berikut:
1.  Apa saja pelanggaran-pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  para penyelenggara Pemilu di Maluku dalam
menyelenggarakan  Pemilu  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Maluku  Tahun 2013  serta  bila  dibandingkan  dengan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur di Jawa Tengah tahun 2013?;
2.  Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan secara langsung ( precipitation  factors )  dan  faktor-faktor tidak  langsung  ( underlying  factors ), sehingga  para  penyelenggara  Pemilu melakukan  pelanggaran  kode  etik dalam  Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  di  Maluku  dibandingkan
dengan  Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur di Jawa Tengah?; dan 3.  Bagaimana  perbandingan  (persamaan dan perbedaan) latar belakang, kronologis,  aktor-aktor,  dan  modus- modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Maluku?

## A.3.  Metode Penelitian

## 1.  Jenis Penelitian
Studi  ini  ingin  mengangkat  subjek waktu,  yakni  tahun  2013  dengan  pilihan fokus  penelitian  kejadian-kejadian  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  dan  Maluku pada  tahun  2013,  khususnya  menyangkut kinerja para penyelenggara Pemilu (anggota  KPU,  anggota  Bawaslu  dan Panwaslu,  dan  jajaran  sekretariat)  dalam menyelenggarakan  Pemilu  Gubernur  dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.
Dasar pemikiran penelitian kualitatif metode  utama  bukanlah  ”penjelasan” ( erklaren ) namun merupakan ”pemahaman” ( verstehen ), dengan mengambil sebagian metode perbandingan ( comparative )  di  antara  beberapa  items ketika  membahas  perbandingan  kinerja para  penyelenggara  Pemilu  di  kedua provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa  Tengah  dan  Maluku  tahun 2013.
2.  Teknik Pengumpulan Data
Pada
pokoknya teknik pengumpulan  data  ini  berkait  dengan studi pustaka,  yakni  pengumpulan  data  dari dokumen  tertulis  terkait  dengan  sumber- sumber  kepustakaan.  Penelitian  ini  akan mengandalkan  data-data  yang  bersumber dari dokumentasi danrekaman arsip , laporan-laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, buku-buku,  prosiding,  dan  sumber-sumber lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, yang  diperoleh  dari  KPU  Jawa  Tengah, Bawaslu  Jawa  Tengah,  KPU  Maluku,  dan Bawaslu  Maluku,  di  samping  laporan- laporan  kasus  kode  etik  penyelenggara Pemilu  yang  berada  di  kantor  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Idealnya  perlu  ada  wawancara tatap  muka  secara  mendalam  ( in-depth interview )  kepada  sejumlah  informan  baik yang berada di Jawa Tengah maupun lebih lebih-lebih  informan  yang  berdomisili  di
Maluku, maka wawancara dilakukan secara  jarak  jauh  melalui  alat  komunikasi dan  surat  elektronika  ( e-mail )  kepada sejumlah orang, dalam kualifikasi informan. 3.  Analisis Data
Terkait  dengan  teknik  analisis  data, penulis  telah  memerhatikan  mengenai analisis data sebagai proses penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.  Setelah  data  dianalisis dan infomasi diperoleh, hasilnya diinterpretasikan sesuai makna dan implikasi  yang  lebih  luas  dari  hasil-hasil penelitian  yang  diperoleh.  Teknik  analisis data  ini  merupakan  proses  penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui penggolongan  dalam  pola,  tema  atau klasifikasi  data.  Penafsiran  data  dimaksud untuk memberi makna analisis, menjelaskan  pola,  klasifikasi,  lalu  mencari hubungan antar-berbagai
konsep penelitian,  untuk  akhirnya  diketahui  latar belakang yang sebenarnya, dalam konstruksi peristiwa yang terjadi.
4.  Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  KPU Jawa  Tengah  di  Semarang  dan  Kantor KPU Maluku di Ambon, melalui sarana dan prasarana  komunikasi  surat  eletronika  dan alat  komunikasi  lainnya.  Sekali  waktu peneliti  berkunjung  dan  wawancara  tatap muka  dengan  Ketua  KPU  Jawa  Tengah dan  Ketua  KPU  Maluku,  dalam  rentang masa waktu penelitian ini dilangsungkan.
5.  Tinjauan Pustaka
Dari  khasanah  kepemiluan,  dikenal konsepsi Pemilu yang bebas dan adil ( free and fair election ). Pemilu ini mencondongkan  praktik-praktik  Pemilu, yang  kurang  lebih  sama  pengertiannya dengan  Pemilu  berasaskan  Luber  dan Jurdil —sebagaimana garis Pemilu menurut UUD 1945.
Dalam perkembangan mutakhir, dikenal konsepsi Pemilu berintegritas ( electoral of integrity, elections with integrity ). Dalam bagian ini, saya ingin mengeksplorasi pengeretian dan konsepsionalitas  Pemilu  berintegritas  ini, seraya  dengan  menyajikan  pendapat  atau pandangan  para  ahli,  yang  ditulis  dalam sejumlah  buku.  Tak  lain,  untuk  semuanya itu,  dalam  rangka  mengimplementasikan pikiran  besar  demokrasi  dan  kedaulatan
rakyat  ke  dalam  kerangka  madya  ( range- midlle ) Pemilu demokratis.
Dalam membahas Pemilu
berintegritas,  uraian  di  bawah  ini  sekaligus dirangkaikan  dengan  penegakan  hukum Pemilu  dan  peranan  para  administrator Pemilu.  Karena  sesuai  pokok  bahasan  ini, antara  integritas  Pemilu,  keadilan  Pemilu, dan  peranan  para  administrator  Pemilu, sejalan  ( in  line )  dengan  pikiran  besar demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam buku Electoral Justice, Jesus  Orozco-Henriques  merumuskan  hal- hal sebagai berikut:
“(1)  for  ensuring  that  each  action, procedure and decision related to the electoral  process  is  in  line  with  the law  (the  constitution,  statue  law, international instruments and treaties, and  all  other  provisions);  and  (2)  for protecting  or  restoring  the  enjoyment of  electoral  rights,  giving  people  who believe  their  electoral  rights  have been  violated  the  ability  to  make  a complaint,  get  a  hearing  and  receive an adjudication.”
Sebagaimana dirumuskan Raul Cordenillo  and  Andrew  Ellis,  Pemilu haruslah  berlangsung  secara  berintegritas, menyangkut:
“Electoral  integrity  requires:  (1)  a generally  accepted  code  of  ethical behaviour  in  politics;  (2)  an  electoral framework  that  is  equitable  and  fair; (3)  fair,  transparent,  and  impartial administration  of  the  elections;  (4) political  freedom  to  participate  freely and equally in an atmosphere without fear; (5) accountability of all participants;  (6)  built  in  mechanisms, including  monitoring  by  civil  society and  a  free  media,  to  safeguard integrity  and  ensure  accountability; and (7) enforcement.”
Dalam Laporan Komisi Global
Untuk  Pemilu,  Demokrasi,  dan  Keamanan (September  2012),  mantan  Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa)  Kofi  A.  Annan, dkk., merumuskan integritas Pemilu ( the election with integrity ), sebagai berikut:
“ An  election  that  is  based  on  the democratic  principles  of  universal suffrage  and  political  equality  as reflected  in  international  standards
and agreements, and is professional, impartial,  and  transparent  in  its preparation and administration throughout the electoral cycle”.
Siapa yang bertanggung jawab bagi terlaksananya jaminan pelaksanaan Pemilu sesuai garis-garis haluan Pemilu berintegritas? Pertama,  peranan  para administrator Pemilu (Electoral Management  Bodies,  EMBs) ,  atau  yang  di Indonesia dikenal sebagai lembaga penyelenggara  Pemilu.  Karena  kepada penyelenggara Pemilu tumpuan
pengendalian  Pemilu  berintegritas  dapat diandalkan. Dalam kaitan ini, Annan, et al ., merumuskan  5  (lima)  hal  utama  mengenai integritas Pemilu, sebagai berikut:
“Five  major  challenges  must  be overcometo  conduct  elections  with integrity:  (1)  building  the  rule  of  law tosubstantiate claims to human rights and  electoral  justice;  (2)  building professional, competent electoral management  bodies  (EMBs)  with  full independence  of  action to  administer elections  that  are  transparent  and merit  public  confidence;  (3)  creating institutions  and  norms  of  multiparty competition and division of power that bolster  democracy  as  a  mutual security system among political contenders;  (4)  removing  barriers —
legal, administrative, political,
economic,  and  social —to  universal and  equal  political  participation;  and (5) regulating uncontrolled,
undisclosed,  and  opaque  political finance.”
Kedua,  administrator  Pemilu  yang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dalam seluruh pengaturan  Pemilu,  ketaatan  terhadap ketentuan undang-undang ( legal framework )  merupakan  hal  yang  mutlak. Pemilu  adalah  persoalan  teknik  belaka, namun  substansi  Pemilu  dapat  terciderai karena kecerobohan-kecerobohan administrator  Pemilu  dalam  menangani urusan-urusan  bersifat  teknik  tersebut. Karena itu kapasitas penyelenggara Pemilu dalam  menaati  prosedur,  mekanisme,  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan merupakan prasyarat mutlak berikutnya.
Dalam  kaitan  ini,  relevan  apabila para  administrator  Pemilu  mendasarkan diri pada standar-standar
Pemilu demokratis
yang diakui secara internasional,  antara  lain  memuat  hal-hal, sebagai berikut:
“Scope  of  the  legal  framework  for elections.  The  term  "legal  framework for  elections"  generally  refers  to  all legislation  andpertinent  legal  and quasi-legal  material  or  documents related to the elections.
Specifically,  the  "legal  framework  for elections"  includes  the  applicable constitutionalprovisions,  the  electoral law  as  passed  by  the  legislature  and allother  laws  that  impact  on  the elections. It also includes any and all regulationsattached  to  the  electoral law  and  to  other  relevant  laws promulgated bygovernment.
It  encompasses  relevant  directives and/or  instructions  related  tothe electoral  law  and  regulations  issued by  the  responsible  EMB,  as  well asrelated codes of conduct, voluntary or otherwise, which may have a direct orindirect  impact  on  the  electoral proc ess.”
Ketiga, mematuhi kode etik (code of ethics). Dalam  seluruh  bagian  mengenai administrasi Pemilu kompatibel bagi Pemilu yang mengemban kedaulatan rakyat, dalam bekerjanya mereka digariskan untuk mematuhi  kode  etik.  Dari  rumusan  kode etik  ini  dijamin  integritas  penyelenggaraan Pemilu,  terdiri  atas  integritas  proses tahapan  Pemilu  dan  integritas  hasil-hasil Pemilu,  sementara  integritas  tersebut sangat ditentukan integritas para administrator Pemilu.
Standar  Pemilu  demokratis  yang diakui secara internasional juga mengharuskan  adanya  para  administrator Pemilu  yang  mematuhi  kode  etik,  sebagai berikut:
“It  encompasses  relevant  directives and/or  instructions  related  to  the electoral  law  and  regulations  issued by  the  responsible  EMB,  as  well  as related codes of conduct, voluntary or otherwise, which may have a direct or indirect  impact  on  the  electoral process.”
Sementara itu prinsip-prinsip umum mengenai  kode  etik  bagi  administrator Pemilu memuat paling kurang
sebagaimana gambaran di bawah ini:
“The general guiding principles that a code of conduct for election administrators  must  conform  to  are: (a)  Election  administration  must demonstrate  respect  for  the  law;  (b) Election  administration  must  be  non- partisan  and  neutral;  (c)  Election administration  must  be  transparent; (d)  Election  administration  must  be accurate, professional and competent; and (e) Election administration  must  be  designed  to serve the voters.”
Sebagaimana dirumuskan Raul Cordenillo  and  Andrew  Ellis,  integritas Pemilu adalah:
“Electoral  integrity  requires:  (1)  a generally  accepted  code  of  ethical behaviour  in  politics;  (2)  an  electoral framework  that  is  equitable  and  fair; (3)  fair,  transparent,  and  impartial administration of the elections; ...”
Hal yang sama dikemukakan Annan, et.  al .,  sebagai  “ integrity  is  an ethical  code  of  behaviour  as  well  as  a system  of  mechanisms  adopted  to  protect the  honesty  and  viability  of  the  process .” Dengan  kepatuhan  terhadap  kode  etik ( code  of  ethics )  dan/atau  kode  perilaku ( code  of  behavior ),  maka  merupakan jaminan  bagi  kualitas  ( quality  assurance ) penyelenggaraan Pemilu dan suatu Pemilu yang berjalan secara berintegritas ( election with integrity ).

## B.  PEMBAHASAN
B.1.  Pelanggaran  Pemilu  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  dan Maluku Tahun 2013
Jawa  Tengah .  Pelanggaran  paling banyak dari Kabupaten
Purworejo sebanyak  30  (tiga  puluh)  kasus,  disusul berikutnya  Kabupaten  Blora  sebanyak  28
(dua  puluh  delapan),  dan  Kabupaten Suhoharjo  sebanyak  17  (tujuh  belas) kasus,  sementara  paling  sedikit  yakni sebanyak  1  (satu)  kasus  dilaporkan  dari Kabupaten  Karanganyar,  Grobogan,  dan Klaten.  Total  pelanggaran  sebanyak  181 (seratus delapan puluh satu) kasus.
Sementara dalam pelanggaran kode  etik,  satu  kasus  pelanggaran  kode etik di Jepara yang dilakukan anggota PPS Kelurahan  Ujung  Batu  Kec  Kota  Jepara atas  nama  Anik  Fauziyah,  mempunyai hubungan  suami  istri  dengan  Solekan selaku  anggota  Panwaslu  Kec  Kota Jepara, setelah direkomendasikan anggota PPS  tersebut  mengundurkan  diri  bahkan sebelum pelantikan Panwascam.
Berikutnya  satu  kasus  pelanggaran  kode
etik  yang  dilakukan  oleh  KPPS  TPS  07 Keluahan  Semawung  Daleman  atas  nama Dasiyanto  terlibat  dalam kampanye  Paslon Ganjar-Heru dengan memakai kaos bergambar  Paslon  tersebut,  dan  kasusnya telah  diselesaikan  dengan  pemberhentian yang bersangkutan.
Maluku. Selama  penyelenggaraan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku  Tahun  2013,  terjadi  sejumlah pelanggaran-pelanggaran,  sebagai  berikut:
Tabel 6.4 Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 No Pengadu Teradu Amar Putusan 1. Adam Latuconsina , Bakal Cawagub Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Maluku: 1.  Jusuf Idrus Tatuhey; 2.  M. Nasir Rahawarin; 3.  Musa Latua Toekan; 4.  Neferson Hukunala; 5.  M.G. Lailossa; dan 6.  Arsyad Rahawarin. Putusan No. 53/DKPP-PKE- II/2013 yang dibacakan pada 25 Juni 2013:
1.  Menerima pengaduan
Pengadu untuk sebagian;
2.  Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu I selaku Ketua KPU Maluku atas nama Jusuf Idrus Tatuhey; 3.  Merehabilitasi nama baik Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI selaku anggota KPU Maluku dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku masing-masing atas nama M. Nasir Rahawarin, Musa Latua Toekan, Neferson Hukunala, M.G. Lailossa, dan Arsyad Rahawarin; dan 4.  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2. ■ Pengadu I
1.  Herman Adrian Koedoeboen; dan
2. M. Daud Sangadji ,
Paslon Gubernur dan Para Teradu: 1. Jusuf Idrus Tatuhey Ketua KPU Maluku
2. M.G. Lailossa , Anggota KPU Maluku
3. Muhammad Munir Putusan No. 70/DKPP-PKE- II/2013 dan No. 71/DKPP-PKE-II/2013, dibacakan pada 2 Agustus
2013:
1 . Mengabulkan pengaduan
No Pengadu Teradu Amar Putusan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Dikuasakan kepada
Radiansyam, S.H., M.H., dkk., Advokat Beralamat Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan.

## ■ Pengadu II
1.  Said Assagaf; dan 2.  Zeth Sahuburua,
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013,
Dikuasakan kepada Muhammad Taha Latar, S.H., dkk., Advokat beralamat di Jalan
Rijali, Mardika, Ambon
Maluku.
Rumadaul , Ketua KPU SBT
4. Ridwan Rumatiga
Anggota KPU SBT
5. Sayuti Malik Hatala Anggota KPU SBT
6. Husen Faut ,
Anggota KPU SBT
7. Kuba Rumata
Anggota KPU SBT, 8. Dien Kelilauw
Ketua Panwaslu SBT, 9. M. Rum Rumalowak
Anggota Panwaslu SBT
10. Hamid Kerubun , Anggota Panwaslu 11. Muhammad Yasin Kelderak , Ketua PPK Bula SBT;
12. Amnun Naqib , Ketua PPK Bula Bara SBT 13. Abdul Lulang , Ketua PPK Gorom Timur SBT;
14. Suleman Musaad , Ketua
PPK Wakate SBT; 15. Abdul Manaf Fau , Ketua Panwascam Werinama, SBT; 16. Ardiansyach Wailissa, Ketua Panwascam Siwalalat SBT. Para Pengadu untuk sebagian;
2 . Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN
KERAS kepada: a. Teradu I Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, M.S selaku Ketua KPU Provinsi Maluku b. Teradu II M.G. Lailossa, S.H. selaku Anggota KPU Provinsi Maluku; 3 . Menjatuhkan sanksi
berupa PEMBERHENTIAN
TETAP kepada: a. Teradu III Muhammad Munir Rumadaul selaku
Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
b. Teradu IV Ridwan Rumatiga selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur; c. Teradu V Sayuti Malik Hatala selaku Anggota KPU
Kabupaten Seram Bagian Timur; d. Teradu VI Husen Faut selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian
Timur;
e. Teradu VII Kuba Rumata selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur; f. Teradu VIII Dien Kelilauw selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur; g. Teradu IX Hamid Kerubun selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur; dan h. Teradu X M. Rum Rumaloat selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini
No Pengadu Teradu Amar Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 3. ■ Pengadu 1. M. Thaher Hanubun , Anggota DPRD Maluku;
2. Gerry Habel Hukubun , Anggota DPRD Maluku, Paslon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013,
Dikuasakan kepada Damrah Mamang, S.H., M.H., dkk., Advokat beralamat Vila Mutiara Gading Blok C I No.1, Setia Asih, Taruma-Jaya, Bekasi Utara.
Ketua dan anggota KPU
Maluku Tenggara:
1.  Joseph Renyaan; 2.  Maryam Renhoran; dan 3.  Sebastianus Masreng. Putusan No. 72 / DKPP- PKE-II/2013, dibacakan pada 3 Oktober 2013: 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu III atas nama Joseph Renyaan, Maryam Renhoran, dan Sebastianus Masreng selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini; dan 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 4. ■ Pengadu 1. Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu MTB; dan 2. Thomas Tomalatu Wakanno, Anggota Panwaslu MTB.

## ■ Pengadu
Ketua dan anggota KPU MTB: 1.  Johana J. J. Lololuan;
2.  Paulus Jambormias;
3.  Polikarpus Lalamafu; 4.  Maria Th. Futwembun; dan 5.  Jordan Lethulur Putusan No. 124/DKPP- PKE-II/2013, dibacakan pada 10 Desember 2013: 1. Menolak pengaduan
Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ir. Johana J. J. Lololuan, Paulus Jambormias, S, Sos., Polikarpus Lalamafu, S, Sos., Maria Th. Futwembun, dan Jordan Lethulur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
No Pengadu Teradu Amar Putusan dan 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 5. ■ Pengadu I Paslon Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
1. Putuhena
Mohammad Husni,
Pensiunan PNS;
2. Abdul Majid Latuconsina,

## ■ Pengadu II
Bakal Calon Gubernur Maluku Tahun 2013.
William B. Noya Wiraswasta,

## ■ Pengadu III
Calon Gubernur Maluku Tahun 2013.
Jacobus Frederik Puttileihalat, Bupati Seram Bagian Barat.

## ■ Teradu I
Ketua, anggota, dan Sekretaris KPU Maluku.
1. Jusuf Idrus Tatuhey
2. Noferson Hukunala
3. M. Nasir Rahawarin
4. M. G. Lailosa
5. Musa L. Toekan
6. Arsyad Rahawarin

## ■ Teradu II
Ketua dan anggota Bawaslu Maluku:
7.  B. D. Manery
8.  Fadly. L. Silawane
9.  Lusia Peilouw Putusan DKPP:
● No. 7/ DKPP-PKE-III/2014,
● No. 8/ DKPP-PKE-III/2014,
● No. 9/ DKPP-PKE-III/2014, dan ● No. 10/ DKPP-PKE- III/2014, yang dibacakan pada 4 Maret 2014:
1. Mengabulkan pengaduan
Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Jusuf Idrus
Tatuhey selaku Ketua KPU Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu II atas nama Noferson Hukunala, Teradu III atas nama M. Nasir Rahawarin, Teradu IV atas nama M. G. Lailosa, Teradu V atas nama Musa L. Toekan, Teradu VI atas nama B. D. Manery, Teradu VII atas nama Fadly. L. Silawane, Teradu VIII atas nama Lusia Peilouw, dan
Teradu IX atas nama Arsyad Rahawarin, selaku Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku berserta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
No Pengadu Teradu Amar Putusan melaksanakan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Sumber: Data Diolah dari Biro Administrasi DKPP Tahun 2012-2014.
Tabel di bawah ini mencoba mendetilkan gambaran pelanggaran kode etik dimaksud, sebagai berikut.
Tabel 6.5
Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 N o Penyelenggara Pemilu Putusan Total Rehabilitasi  Teguran Tertulis Pemberhentian Sementara Pemberhentian Tetap Jajaran KPU - 1 KPU Provinsi 5 8 - 1 14 2 KPU Kab./Kota 6 - 8 14 3 PPK - 3 3 Jumlah 11 8 - 12 31 Jajaran Bawaslu - - 1 Bawaslu Provinsi 3 3 - - 6 2 Panwaslu Kab/Kota - - 3 3 3 Panwascam - - 3 3 Jumlah 3 3 - 6 12 Total 14 11 - 18 43 Sumber: Data Diolah dari Biro Administrasi DKPP Tahun 2012-2014
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa para  penyelenggara  Pemilu  di  Maluku dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Maluku Tahun  2013  pernah  dikenakan  sanksi sebanyak  43  (empat  puluh  tiga)  kali, dengan  rincian  jajaran  KPU  sebanyak  31 (tiga  puluh  satu)  kali,  sementara  jajaran pengawas Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali.

## B.2.  Modus-Modus  Pelanggaran  Kode Etik
Dengan  latar  belakang  pengertian modus  di  atas,  maka  modus-modus pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  dalam  Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Maluku  Tahun  2013,  sebagai berikut:

## Tabel 6.6
Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 No Modus Operandi Deskripsi / Konstruksi Perbuatan 1. Vote Manipulation. Pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 11 Juni 2011 telah terjadi manipulasi penghitungan suara di TPS di 3 (tiga) kecamatan di SBT yaitu Kecamatan Bula dan Kecamatan Bula
Barat. a) Bula: semua Petugas KPPS tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1- KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU. Setelah Saksi PENGADU memaksa, dari 45 TPS di Kecamatan
No Modus Operandi Deskripsi / Konstruksi Perbuatan Bula hanya 18 TPS saja yang pada akhirnya memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1- KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU itupun
3 (tiga) hari setelah dilaksanakan penghitungan suara di tingkat TPS, bahkan tidak semua TPS di Kecamatan Bula melaksanakan penghitungan suara; dan b) Bula Barat : semua Petugas KPPS juga tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-
KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU; c) Kecamatan Wakate : semua Petugas KPPS juga tidak
memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1- KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU. Setelah dicek oleh tim kampanye dari pengadu, terjadi manipulasi pemindahan form dari penghitungan yang salah, akibatnya pengadu dirugikan. 2. Bribery of Officials Terjadinya praktik politik uang yang marak di Kecamatan Bula, Wakate, dan laporan yang diterima oleh Panwaslu, tidak ditindaklanjuti. Pelanggaran politik uang tersebut bahkan tidak pernah dibahas di pleno Panwaslu, tapi hanya disimpan di meja Teradu Ketua Panwaslu. Selain tidak netral, tidak independen, juga Ketua Panwaslu membiarkan laporan-laporan tindak kecurangan tentang politik uang ( money politics ). 3. Un-Equal Treatment Saksi PENGADU karena tidak memiliki data,Saksi PENGADU hanya bisa menyatakan protes keras karena pelanggaran yang dilakukan petugas PPS yang tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS atau setidak-tidaknya saksi Pengadu dan Saksi pasangan calon lain (kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3, petahana/incumbent) tidak pernah diundang dan diberitahu, dan protes keras pula karena
pelanggaran petugas KPPS yang tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU. 4. Infringements of the right to vote Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Tahun 2013 belum selesai dan final ditetapkan oleh
KPU hingga tanggal 10 Juni 2013 (H-1) sebelum Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada 11 Juni 2013) sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan DPT, akibatnya ratusan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 5. Vote and Duty Secrecy Rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi demikian membuat angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS di Kabupaten SBT menjadi fantastis, tidak masuk akal dan sangat kentara direkayasa karena begitu tinggi sampai mencapai 97,26% di 5 (lima) PPK yaitu Kecamatan Bula, Bula Barat, Wakate,
No Modus Operandi Deskripsi / Konstruksi Perbuatan Werinama dan Siwawalat, bahkan di Kecamatan Siwawalat tingkat partisipasi pemilih sampai mencapai 100%, sedangkan pada 7 (tujuh) PPK tingkat partisipasi pemilih berkisar antara 86,55% s/d 99,73%.
Dalam pemungutan dan penghitungan Suara Pemilukada Seram Bagian Timur, KPPS se-Kematan Werinama dan Siwawalat, tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi Pengadu. 6. Abuse of Power Pada Rabu 12 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 WIT Teradu X dihubungi melalui telepon oleh Sdr. M. Sidik Rumalowak (Mantan Ketua KPU Seram Bagian Timur) periode 2003-2008 untuk bertemu di Pendopo Bupati Seram Bagian Timur, kediaman Abdullah Vanath, adalah Calon Gubernur Provinsi Maluku. 7. Conflict of Interest Bahwa dalam rapat pleno PPK Kec. Bula dihadiri oleh 5 (lima) saksi Pasangan Calon, sehingga sampai pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kab. Seram Bagian Timur (SBT) tanggal 22 Juni 2013,
Teradu Ketua PPK Kec. Bula tidak memberikan hasil rekap tersebut kepada para saksi untuk ditandatangani baik Berita Acara maupun Form Keberatan yang secara undang-undang hal itu wajib diserahkan kepada para saksi Pasangan Calon, sehingga akibat dari tindakan Teradu Ketua PPK Bula tersebut telah terjadi kecurangan dengan adanya penambahan suara pada Calon No. 3 atas nama Abdullah Vanath dan Marthin Yonas Maspaitela. Dengan didukung oleh Ketua Panwaslu, rekapitulasi yang dilakukan PPK berbeda tapi anehnya dibiarkan saja oleh Panwaslu, termasuk ketika dibuka hasil rekapitulasi suara berdasarkan Form Model D2KWK berbeda dengan Model C1KWK, juga diabaikan PPK dan Ketua Panwaslu. Dari perdebatan rekapitulasi yang berlangsung,
terungkap bahwa para Teradu sejak awal pun sudah membela kepentingan Paslon No Urut 3, karena alasan kedekatan primordialisme. 8. Sloppy Work of Eletion Process Teradu belum mengeluarkan Keputusan Penetapan Jumlah dukungan yang harus dicapai oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Independen berdasarkan Peraturan KPU No. 9
Tahun 2012 Pasa 10 ayat (1) huruf a, dimana setelah melihat data jumlah penduduk wajib pilih diketahui berjumlah 1.334.265 (versi KPU Provinsi Maluku), jika dikalikan 6,5% maka jumlah yang harus dicapai oleh pasangan calon adalah paling sedikit 86.727 pendukung/wajib pilih. Selanjutnya, sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2) menunjukkan bahwa jumlah sebara pada kabupaten/kota adalah 50% dari jumlah
No Modus Operandi Deskripsi / Konstruksi Perbuatan kabupaten/kota, yang mana di Provinsi Maluku terdapat 11 kabupaten/kota. Itu berarti bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2013 dari jalur perseorangan harus memenuhi sebaran minimal 6 kabupaten/kota.
9. Intimidation and Violence Bahwa pihak Teradu melalui surat nomor 217/KPU- PROV-028/II/2013 tanggal 10 April 2013 memberikan tanda terima dukungan yang ditandatangani oleh pegawai KPU Provinsi Maluku atas nama Ny. D.
Pinontoan. Kata yang bersangkutan, para Teradu melarang dengan mengancam bila memenuhi penerimaan berkas oleh Pengadu akan dipecat, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa pemberhentian Anggota PPS di 9 Desa oleh Ketua KPU diduga karena para anggota PPS tersebut tidak bersedia mengikuti perintah KPPS untuk memenangkan salah satu bakal calon pasangan tertentu, yakni Paslon Nomor urut 2 atas nama Anderias danYunus Serang. 10.  Broken or Breaking of the Laws Secara sengaja, sadar, dan mengabaikan dan melawan hukum Putusan PTUN Ambon 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan PT.TUN Makassar No.
94/G/PT.TUN MKS tanggal 26 September 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht ) sejak tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya menyatakan batal Keputusan KPU Maluku No.16/Kpts/KPU-PROV-026/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 maka pelaksanaan pemungutan suara pada 11 Juni 2013 dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013 yang diikuti oleh 5 pasangan calon sebagai peserta berdasarkan Keputusan KPU Maluku sebagai cacat hukum. 11.  Absence of Effective Legal Remedies. Bahwa Pihak KPU Provinsi Maluku sama sekali tidak melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kepada Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Tim Pemenangan, dan masyarakat umum agar mengetahui secara jelas Undang-undang No. 15
Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2011 khususnya mengenai mekanisme pencalonan melalui jalur perseorangan. 12.  The Fraud of Voting Day Bahwa Pemilihan ulang di Dusun Matoholat, Desa Ohoifait, Kec. Kei yang dilakukan pada malam hari tanggal 24 Juni 2013 pukul 20.00-23.00 hanya dihadiri 1 anggota PPS dan 3 anggota PPK.
No Modus Operandi Deskripsi / Konstruksi Perbuatan Sementara menurut Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2000, pelaksanaan pemungutan suara harus dihadiri oleh minimal 5 orang anggota KPPS. Terdapat fakta bahwa Teradu 1 membawa bukti- bukti yang diduga merupakan hasil kecurangan dari proses pemungutan suara berupa kertas suara yang ditandai oleh PPS di TPS II di desa Sathean.
Kecurangan ini ditemukan oleh Panwas lapangan yang kemudian melaporkan kepada Panwas Kecamatan. 13.  Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent. Keberpihakan Teradu terlihat dari kemudahan- kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap saksi paslon nomor urut 3, namun kepada saksi paslon lain sama sekali tidak memeroleh salinan form Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU di Kecamatan Bula, Bula Barat dan Wakate. Di samping itu seluruh saksi Pasangan calon (kecuali saksi Pasangan calon nomor urut 3) tidak diberikan Lampiran Model DA1.KWK-KPU (tingkat Kecamatan). Bahwa setelah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara pada 17 Juni 2013, pada hari yang sama yakni sekitar pukul 23.00 WIT Teradu 1 mengumumkan peringkat hasil pemungutan suara sementara melalui RRI Maluku Tenggara dan menyatakan bahwa pasangan Nomor Urut 2 yaitu Ir. Andreas-Yunus Serang ( incumbent ) memiliki jumlah suara tertinggi padahal penghitungan suara baru pada tingkat KPPS. Tindakan Teradu 1 tersebut jelas melanggar SK KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2013, yang memuat bahwa pengumuman hasil pemungutan suara dilakukan pada tanggal 7 Juli 2013, setelah melalui penghitungan suara secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. Selain itu, tindakan Teradu 1 diduga bermaksud menggiring opini masyarakat dan merupakan keberpihakan Teradu pada paslon incumbent . Sumber: (a)  Diolah  Dari Global  Commission  on Elections,  Democracy,  and  Security ,  dalam Konferensi  Pers  di  Doha  Qatar  27  November  2011;  (2)  The  ACE  Encyclopedia: Electoral  Integrity.  2008-2013. Ace  The  Electoral  Knowledge ;  (3)  UU  No.  8  Tahun 2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD;  dan  (4)  Peraturan  Bersama KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  No.  13  Tahun  2012,  No.  11  Tahun  2012,  dan  No.  1 Tahun  2012  tentang  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu;  dan  (b)  Dari  tabel  di  atas, modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diuraikan di atas tidak ada yang berdiri sendiri namun saling berhimpitan satu dengan lainnya.
Ketiga  belas  modus  pelanggaran kode  etik  di  atas  sebagian  tidak  berdiri sendiri,  maksudnya  terjadi  saling-mengait satu dengan lainnya. Hanya saja penyajian
deskripsi  modus  pelanggaran  menonjolkan perbuatan-perbuatan yang terjadi.
B.3.  Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan
Terjadinya  Pelanggaran  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013 Sesuatu  yang  tidak  terbantahkan,
dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilu, selalu saja terjadi pelanggaran, kecurangan,  atau  perbuatan  melawan hukum  lainnya.  Para  pelaku  pelanggaran tersebut,  tidak  hanya  peserta  Pemilu, pasangan  calon,  tim  kampanye,  atau anggota masyarakat, namun juga dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu. Sudah menjadi kelaziman bahwa terjadinya suatu  pelanggaran  berangkat  keadaan- keadaan  yang  mendorong  bagi  pelakunya, dengan latar belakang yang menyertainya.
1.  Faktor Pengaruh Keadaan Lingkungan ( external physical environment)
Terjadinya sebuah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu bersumber dari  situasi-situasi  yang  mendukungnya. Situasi dimaksud merangsang bagi individu anggota  penyelenggara  Pemilu  hingga akhirnya  mendorong  untuk  melakukan pelanggaran  tersebut.  Dengan  rumusan tersebut,  faktor  dari  luar  memiliki  peran rangsangan  (stimulus),  sementara  faktor dari  dalam  merupakan  pemeran  faktor penguat  dri  niatan  yang  dirangsang  dari faktor luar tersebut.
Elementasi  faktor  luar  sebagai penyumbang  dari  kemungkinan  terjadinya pelanggaran  kode  etik,  dirumuskan  dari adagium “ crime  as  a  function  of  social environment ”),  yang  menyatakan  bahwa kelakuan  jahat  dihasilkan  oleh  proses- proses  yang sama  seperti kelakuan  sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku  jahat  tidak  berbeda  dengan  tingkah laku  lainnya  termasuk  tingkah  laku  yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan  karena  orang  tersebut  meniru ( imitation ) keadaan sekelilingnya. Besarnya pengaruh  tindakan  untuk  melanggar  kode etik dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan. Faktor-faktor luar yang
memengaruhi terjadinyya pelanggaran kode etik tersebut, sebagai berikut:
a.  Situasi-situasi  sosial-politik  (social and political setting), karena Pemilu itu  sendiri  sudah  memiliki  nilai konflik.
Secara  normatif,  Pemilu  Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Langsung,  Umum, Bebas,  dan  Rahasia,  serta  Jujur,  dan  Adil (Luber  dan Jurdil),  untuk  memilih gubernur dan wakil gubernur dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  dan  diawasi  pelaksanaannya  oleh Badan Pengawas Pemilu.
Tidak  saja  dalam  bidang  ekonomi, d i dunia politik juga dikenal adanya “hukum kelangkaan  politik”  ( political  scarcity  law ). Tidak  seluruh  yang  diinginkan  para  pelaku politik  akan  terwujud.  Tidak  seluruh  tujuan atau  keinginan  ( political  expectation )  bakal terwujud. Mereka yang berminat menduduki/meraih  jabatan-jabatan  politik, lebih besar daripada tersedianya kursi.
Dengan gambaran di atas, kita bisa menyimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan Pemilu terdapat kompleksitas.
Komplekstitas  ini  mendorong  setiap  pihak untuk  berlomba-lomba  untuk  merebut  hati para  pemilih.  Sebagaimana  tampak  dalam Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku  Tahun  2013  yang  digambarkan  di atas,  praktik  penyuapan  kepada  petugas juga  terjadi  sebagai  modus  pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
b.  Daerah  Maluku  adalah  daerah  yang pernah  didera  konflik  dalam  waktu panjang, sementara Pemilu membuka  ruang  bagi  terjadinya potensi-potensi konflik kembali.
Sebagian  ingatan  kolektif  orang apabila  mendengar  kata  Maluku  adalah konflik  agama,  yang  pernah  melanda provinsi  kepulauan  tersebut  pada  tahun 1999  hingga  2004,  yang  dikenal  sebagai konflik atau tragedi krisis kemanusiaan dan konflik  horizontal  antara basudara  Salam- Sarane atau antara Islam dan Kristen yang lebih  dikenal  sebagai  Tragedi  Ambon. Jumlah  penduduk  provinsi  ini  tahun  2010 dalam  hasil  sensus  berjumlah  1.533.506 jiwa,  dengan  kepemelukan  2  (dua)  agama besar,  yakni  pemeluk  Islam  sebesar
50,8 %  jiwa  dan  Kristen  Potestan  dan Katolik sebanyak 48,4 %.
Dalam  situasi  sosial  seperti  itu Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Tahun  2013  digelar.  Dengan  banyaknya pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu yang marak selama Pemilu
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Maluku Tahun  2013,  yang  ditandai  maraknya berbagai pelanggaran kode etik penyelenggara  Pemilu,  ingin  ditarik  suatu pengertian-pengertian  simpulan,  sebagai berikut:
1)  Karakter utama Pemilu adalah membuka partisipasi politik bagi setiap warga negara, termasuk juga kelompok-kelompok
sosial, keagamaan, dan identitas-identitas daerah.  Seperti  diketahui,  sejumlah calon  gubernur  dan  wakil  gubernur untuk Pemilu
yang digelar,
memasangkan setiap pasangan
dengan  varian-varian  calon  berlatar belakang  Muslim  dan  Kristen,  sesuatu yang  baik  dalam  tradisi  demokrasi. Namun seperti sejumlah calon gubernur  dan  wakil  gubernur,  masih diidentifikasi sebagai perwakilan- perwakilan identitas kelompok berbasis  keagamaan  satu  di  antara yang lain, sebagaimana contohnya isu- isu kampanye di daerah Seram Bagian Timur (SBT);
2)  Sebagai bagian dari kelompok-
kelompok  identitas  dalam  konteks Maluku
pasca-konflik,
para penyelenggara  walaupun  tidak  terlihat secara  kentara  memainkan  ataupun memperjuangkan  kelompok-kelompok berbasis
primordialisme, namun sejumlah isu-isu dibangun untuk bagaimana  menjadikan  jabatan  dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku sebagai
instrumen
kelompok-kelompok primordialisme  tersebut.  Keadaan  ini tidak  terjadi  pada  level  penyelenggara
Pemilu  provinsi,  namun  di  tingkat kabupaten/kota ke bawah, pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan sedikit memiliki dimensi-dimensi
perjuangan kelompok berbasis keyakinan; dan 3)  Peranan penyelenggara Pemilu, dengan demikian, di satu sisi
mempercepat recovery di tubuh masyarakat politik Maluku, di sisi yang lain  terdapat  dimensi-dimensi  perilaku menyempal  di  antara  penyelenggara Pemilu dengan mindset untuk memenangkan calon-calon yang didukungnya,  dengan  alasan  dan  latar belakang perlunya calon yang seagama, sesuku, atau sesuai kepentingan kelompok-kelompok politik  yang  didukungnya.  Hal  itu  yang tampak adanya sebagian penyelenggara  Pemilu  yang  akhirnya diberhentikan, bukan karena
mengusung isu-isu primordialisme dimaksud,  namun  pelanggaran  kode etik yang dilakukan sebagai cara untuk memperbesar  peluang  bagi  terpilihnya calon yang diinginkan.
c.  Tidak adanya artikulasi resmi dalam pemantauan  Pemilu  Gubernur  dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013
Dibandingkan  dengan  pelaksanaan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Jawa  Tengah  Tahun  2013,  pelaksanaan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku  Tahun  2013  tidak  ada  satupun Pemantau  Pemilu  yang  terlibat  di  dalam pemantauan  Pemilu  dimaksud.  Dalam Pilgub  Jawa  Tengah,  terdapat  16  (enam belas)  pemantau  Pemilu  lokal,  yang menjangkau hampir seluruh kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  dalam Pilgub  lampau.  Tugas  dari  Pemantau Pemilu  adalah  memantau  setiap  tahapan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Jawa  Tengah  Tahun  2013dengan  prinsip objektif  dan  tidak  memihak,  meliputi  LSM yang  berbadan  hukum  dalam  negeri  yang secara sukarela memantau Pemilu.
Mengapa demikian
penting
Pemantau Pemilu? Selain mewakili kepentingan  masyarakat,  juga  sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara untuk mencapai integritas
penyelenggaraan
Pemilu. Karena
persyaratan  menjadi  Pemantau  Pemilu sendiri,  mencerminkan  dorongan-dorongan menuju  Pemilu  berintegritas,  yakni  bersifat independent, bebas, non-partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu, mempunyai  sumber  dana  yang  jelas,  dan terdaftar  dan  memperoleh  akreditasi  dari KPU Jawa Tengah.
Dengan ketiadaan pemantauan Pemilu  dalam  Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur
Maluku, maka fungsi kepemantauan  dalam  penyelenggaraan
Pemilu  menjadi  absensi  secara  politik  dan sosiologis dari kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Padahal apabila dipelajari dari  seluruh  statuta  pemantauan  Pemilu sebagaimana dideskripsikan di atas, seluruhnya  adalah  jaminan  pelaksanaan Pemilu yang berintegritas. Integritas dimaksud adalah integritas proses tahapan Pemilu,  integritas  hasil-hasil  Pemilu,  dan prasyarat  untuk  kedua  integritas  (proses tahapan  dan  hasil-hasil  Pemilu),  hanya mungkin apabila para penyelenggara Pemilu telah memiliki integritasnya. Karena itu  apabila  dalam  pelaksanaan  Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  di  Maluku berjalan  dengan  jalan  seperti  itu,  yakni banyaknya  orang  yang  diberhentikan  oleh DKPP terkait persoalan-persoalan integritas, salah satunya disebabkan absensinya  peranan  dan  partisipasi  politik masyarakat secara signifikan melalui peranan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu.
Faktor-faktor eksternal berbasis pada  situasi  dan  kondisi  sosial  yang digambarkan di atas, memengaruhi keadaan-keadaan
personalitas penyelenggara Pemilu, dimulai dari lingkungan di luar dari individu yangmelakukan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilu, dalam pelaksanaan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Jawa  Tengah  dan  Maluku  Tahun  2013, sebagaimana yang digambarkan di atas. 2.  Faktor  Potensi  Diri  Personal  ( the internal physical organism )
Dalam kaitan dengan Pemilu
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Maluku Tahun 2013, maka latar belakang maraknya  pelanggaran  kode  etik  adalah, sebagai berikut:
a.  Potensi  inheren  dan  kapasitas  diri seorang penyelenggara Pemilu.
Kapasitas  diri  juga  memengaruhi terhadap dorongan melakukan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu.  Seorang  Teradu  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK)  di  Kabupaten  Seram Bagian Timur (SBT) yang terungkap dalam sidang  menyatakan  bahwa,  terhadap  apa yang dilakukannya, karena yang
bersangkutan  tidak  tahu  bahwa  apa  yang dilakukannya  sebagai  pelanggaran  kode etik.  Dia  mengakui  bahwa  dia  tidak mendeklarasikan diri apabila dirinya memiliki  hubungan  sanak  saudara  dengan tim  kampanye  Paslon  Gubernur  dan Wakil Gubernur  Maluku  Tahun  2013.  Padahal seorang penyelenggara
Pemilu berkewajiban mengumumkan adanya hubungan keluarga dengan tim kampanye.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata  KPU  setempat  belum  pernah melakukan  sosialisasi  kepada  jajaran  PPK di  bawahnya,  meskipun  disangkal  oleh Ketua  KPU  Seram  Bagian  Barat  (SBT) seraya menyatakan bahwa, yang bersangkutan  kebetulan  tidak  hadir  pada saat  Bimbingan  Teknik  (Bimtek)  yang pernah digelarnya. Ditunjukkan bukti presensi  peserta  yang  hadir  dan  memang yang  bersangkutan  tidak  hadir  (absen) pada  saat  materi  ceramah  yang  memuat kode etik penyelenggara Pemilu.
b.  Niatan dan dirancang sejak awal.
Seorang  ahli  kriminologi,  Cesare Lambroso  menyatakan  bahwa,  terjadinya tindak kejahatan disebabkan bakat manusia  yang  dibawa  sejak  lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan  fisiknya  yang  mana  sangat berbeda  dengan  manusia  lainnya.  Setiap tindak  kejahatan  timbul  karena  faktor individu  seperti  keadaan  psikis  dan  fisik dari  si  penjahat  dan  juga  karena  faktor lingkungan.
Untuk mendiskusikan terjadinya pelanggaran kode etik, sebagaimana penjelasan  sebelum  bagian  ini,  dalam Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku Tahu 2013, tidak adanya Pemantau  Pemilu,  sementara  pembinaan dan pengawasan yang sebenarnya kewajiban  struktur  penyelenggara  Pemilu di  tingkat  kabupaten/kota  juga  penuh dengan bolong-bolong, maka penyelenggara  Pemilu  di  bawah  dapat leluasa  melakukan  pelanggaran  kode  etik. Padahal  peranan  Pemantau  Pemilu  paling tidak  memagari  kepada  penyelenggara Pemilu  untuk  tidak  memunculkan  niatan yang terpendam yang hendak
dilakukannya.
c.  Perintah  atasan  yang  tidak  kuasa ditolak.
Dalam  kasus  dugaan  pelanggaran kode  etik  yang  marak  di  Seram  Bagian Timur  (SBT),  Ketua  Panwaslu  dijerat antara lain karena memerintahkan keberpihakan  kepada  salah  satu  Paslon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Maluku Tahun  2013,  dengan  jalan  PP  tidak  perlu meneruskan  laporan  kepada  instansi  yang berwenang, adalah dalam kontek dimaksud.  Ada  perintah  agar  Panwascam tidak  perlu  memberikan  berkas  sejumlah form  terkait  dengan  rekapitulasi  di  TPS, PPS,  dan  PPK,  sesuatu  yang  seharusnya menjadi  kewajiban  bagi  penyelenggara Pemilu.
Dalam keadaan seperti itu, bawahan  penyelenggara  Pemilu  tidak dalam  posisi  memiliki  kebebasan  atau berusaha  melawan  kebebasan  kemauan dan  selanjutnya  membantah  terhadap perintah  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan tersebut.  Inilah  persoalan  determinasi melawan kebebasan, kemauan, dan membantah dari theory of imitation (Le lois de'l imitation) dari Tarde, sebagai bantahan dari  Teori  Lambroso  yang  mashur  itu. Mungkin  saja  bawahan  tahu  bahwa terhadap perintah yang harus dilakukannya bertentang  dengan  ketentuan  kode  etik, namun pertimbangan praktis lebih dikedepankannya. Pertimbangan-
pertimbangan  rasional  mungkin  pernah dipikirkannya, namun akhirnya mengacaukan  emosionalitasnya,  sebagai akibat  interaksi  atasan-bawahan  ( patron- client relationship ).
B.4.  Perbandingan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara  Pemilu  Gubernur
dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah dan Maluku Tahun 2013

## 1.  Persamaan
Penyelenggaraan  Pemilu  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  di  Jawa  Tengah maupun di Maluku dalam tahun 2013 telah dijalankan dengan menghasilkan sepasang pemimpin di masing-masing provinsi. Bahkan  saat  laporan  ini  ditulis,  kedua pasangan  calon  terpilih  sudah  dilantik  dan kini  telah  menjalankan  tugas-tugasnya sebagai  kepala  pemerintahan  di  kedua provinsi tersebut.
Selain  persamaan  dalam  waktu pelaksanaannya,  persamaan  lain  adalah menyangkut  pelaksanaan  tahapan  Pemilu di pertengahan tahun dalam  agenda politik nasional,  meskipun  berlarutnya  persoalan di  Maluku  hingga  di  ujung  bahkan  masuk ke dalam waktu tahapan Pemilu legislatif.

## 2.  Perbedaan
Maraknya  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilu di Maluku jauh lebih banyak,  hingar-bingar,  dan menjadi  cermin tersendiri  dalam  dinamika  politik  di  tingkat lokal  dan  nasional.  Pemilu  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  sepi  dari  tarik-ulur  yang memanjangkan  proses  dan  lamanya  hasil- hasil  Pemilu  yang  diharapkan.  Hal  ini berbeda  dengan  Maluku,  penuh  dengan dinamika,  pasang-surut,  dan  tarik  menarik di antara kekuatan-kekuatan yang ada.
Dalam perkara kode etik penyelenggara  Pemilu,  sejumlah  orang dibehentikan  karena  terbukti  melakukan pelanggaran,  bahkan  seorang  Ketua  KPU Maluku  diberhentikan  secara  tetap,  namun berbeda  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah, pelaksanaan  Pemilu  tidak  masuk  hingga baik di DKPP maupun apalagi di Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Umum Daerah (PHPUD).

## C.  PENUTUP C.1.  Simpulan
Temuan-temuan  dalam  penelitian ini meliputi perbandingan dalam penyelenggaraan  Pemilu  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  dan  Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:
1.  Dalam penyelenggaraan
Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa Tengah  Tahun  2013,  terdapat  2  (dua) pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  yang  diduga  dilakukan  oleh  2
(dua)  orang  KPPS  di  Purworejo, sementara  dalam  penyelenggaraan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku  Tahun  2013  terdapat  43 (empat puluh tiga) orang yang diadukan kepada DKPP;
2.  Dari  ke-43  (empat  puluh  tiga)  orang penyelenggara  Pemilu,  yang  ternyata
tidak  terbukti  hingga  direhabilitasi sebanyak  11  (sebelas)  orang,  5  (lima) orang  anggota  dan  sekretaris  KPU Provinsi,  dan  6  (enam)  orang  KPU kabupaten/kota  setempat,  sementara yang  terbukti  melanggar  kode  etik hingga  kahirnya  dikenakan  sanksi adalah  teguran  tertulis  8  (delapan) orang  untuk  KPU  provinsi,  yang diberhentikan secara tetap atau dipecat  adalah  sebanyak  12  (dua belas)  orang,  dengan rincian di tingkat KPU  provinsi  1  (satu)  orang  yakni Ketua  KPU  Maluku,  8  (delapan)  orang anggota  KPU  Kabupaten,  dan  3  (tiga) orang PPK;
3.  Dari  ke-43  (empat  puluh  tiga)  orang penyelenggara Pemilu, jajaran Bawaslu yang tidak terbukti melanggar kode  etik  sebanyak  3  (tiga)  orang,
sementara  yang  terbukti  melanggar kode  etik:  sebanyak  11  (sebelas) orang dikenakan sanksi teguran tertulis, dan 6 (enam) orang dikenakan sanksi  pemberhentian  tetap,  dengan rincian  3  (tiga)  anggota  Panwaslu kabupaten dan 3 (tiga) Panwascam;
4.  Modus-Modus  Pelanggaran  Kode  Etik yang  dilakukan  para  penyelenggara Pemilu  yang  dikenakan  sanksi  adalah Vote  Manipulation,  Bribery  of  Officials,
Un-Equal  Treatment,  Infringements  of the  right  to  vote,  Vote  and  Duty Secrecy,  Abuse  of  Power,  Conflict  of Interest,  Sloppy  Work  of  Eletion Process,  Intimidation  and  Violence, Broken  or  Breaking  of  the  Laws, Absence  of  Effective  Legal  Remedies, The  Fraud  of  Voting  Day,  Destroying
Neutrality, Impartiality, and Independent; 5.  Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Pemilu Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013, yakni (1) Faktor Pengaruh Keadaan Lingkungan ( external physical environment) ,  terdiri  atas  (a)  Situasi- situasi sosial-politik (social and political setting),  karena  Pemilu  itu  sendiri sudah memiliki nilai konflik; (b) Daerah Maluku  adalah  daerah  yang  pernah didera  konflik  dalam  waktu  panjang, sementara  Pemilu  membuka  ruang bagi  terjadinya  potensi-potensi  konflik kembali; dan (c) Tidak adanya artikulasi  resmi  dalam  pemantauan Pemilu  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Maluku  Tahun  2013;  serta  (2),  terdiri atas:  (a)  Faktor  Potensi  Diri  Personal ( the  internal  physical  organism );  (b) Potensi  inheren  dan  kapasitas  diri seorang  penyelenggara  Pemilu;  (c) Niatan  dan  dirancang  sejak  awal;  (d) Perintah  atasan  yang  tidak  kuasa ditolak.

## C.2.  Rekomendasi
Penelitian
ini menarik merekomendasikan  kepada  jajaran  KPU dan  Bawaslu  untuk  menyiapkan  Pemilu dengan  cukup  waktu,  membekali  kepada struktur  di  bawahnya  dengan  kapasitas yang  memadai  serta  pengawasan  dan pembinaan hingga didapat para penyelenggara yang berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W Dundas, Joram Rukambe, and Sara Staino.
2006. Electoral  Management  Design:  The International  IDEA  Handbook .  Stockholm: IDEA.
Arief  Budiman.  2002. Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan,  dan  Ideologi .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Bryan  A  Garner.  1999. Black’s  Law  Dictionary  7 th Edition .  St.  Paul  Minnesota:  West Publishing.
Jack  Snyder.  2003. Dari  Pemungutan  Suara  Ke  Arah  Perumbahan  Darah .  Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Jesus  Orozco-Henriques  ( lead  author ).  2010. Electoral  Justice:  The  International  IDEA- Hanbook . Sweden: IDEA.
Jimly  Asshidiqie.2005. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Konstitusi Press.
Joseph  Schumpeter,  1976. Capitalism,  Socialism,  and  Democracy .  New  York:  Harper  and Row.
Karen  Fogg.  2002. International  Electoral  Standards  Guidelines  for  Reviewingthe  Legal Frameworkof Elections. Sweden : Bulls Tryckeri, Halmstad.
Koffi A. Annan, et al . 2012. The Global Commission on Elections, Democracy, and Security Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide . Sweden: IDEA-The Global Commission on Elections, Democracy, and Security.
Kusnardi,  Moh.  ,  dan  Ibrahim.  1983. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta: PSHTN-UI.
L. Sandy Maisel and Kara Z. Buckley. 2005. Parties and Elections in Amerika: The Electoral Process  Fourth  Edition .  Lanbam-Boulder-New  York-Toronto-Oxford:  Rowman  & Littlefield Publishers, Inc.
Lyman  Tower  Sargent.  1984. Contemporary  Political  Ideologies:  A  Comparative  Analysis . Homewood-Illinois: The Dorsey Press.
Macridis,  Roy  C.,  and  Bernard  E.  Brown.  1986. Perbandingan  Politik .  Jakarta:  Erlangga. Terjemahan  A.R.  Henry  Sitanggang,  dari  buku  aslinya  Comparative  Politics  Notes and Reading. New York: The Dorsey Press.
Raul  Cordenillo  and  Andrew  Ellis  ( eds ).  2012. The  Integrity  of  Elections:  The  Role  of Regional Organizations. Sweden: IDEA.
Robert A. Dahl. 2000. On Democracy . Yale: Yale University. Thomas  Meyer.  2005. Social  and  Libertarian  Democracy:  Competing  Models  to  Fill  the Frame of Liberal Democracy . Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Vigar Helgesen. 2013. Electoral Process . Stockholm-Sweden: IDEA.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## Putusan-Putusan DKPP
Putusan No. 70/DKPP-PKE-II/2013  dan Putusan No. 71/DKPP-PKE-II/2013 Berkas Putusan No. 53/DKPP-PKE-II/2013. Berkas Putusan No. 72 / DKPP-PKE-II/2013. Berkas  Putusan  No.  7/  DKPP-PKE-III/2014,  No.  8/  DKPP-PKE-III/2014,  No.  9/  DKPP-PKE- III/2014, dan No. 10/ DKPP-PKE-III/2014.
Kabar Timur , 2 Mei 2014.