ISSN (P) 2088-3536 ISSN (E) 2528-3375
PREVENTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS TADULAKO
http://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN  HIV/AIDS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TALISE  KECAMATAN MANTIKULORE
Implementation On Regulation Of Ministry Of Health Number 21 Of 2013 About Prvention Of HIV/AIDS In Work Area Of Talise Public Health Center In Mantikulore Subdistrict

## Rheina Magvira
Departement Of Health Administration and Policy, Faculty Of Public Health, Tadulako University, Indonesia
* Corresponding Author: Rheina magvira, Departement Of Health Administration and Policy, Faculty Of Public Health, Tadulako University, Indonesia,
e-mail: rheina200.magvira@gmail.com , Phone: +6282136610434

## Abstract
Based on data from the Health Office of Palu City in 2019 HIV / AIDS cases reached 818 HIV cases and 306 AIDS cases, and 109 people died. The highest case of HIV / AIDS is in the Talise Health  Center  with  13  PLWHA.  Factors  that  cause  the  high  number  of  HIV /  AIDS  cases  at Talise Health Center are the lack of patient participation in counseling, VCT mobile and many patients who do not follow the directions of the Puskesmas in conducting HIV / AIDS treatment, the second is the lack of human resources as counselors and lab staff, there is no special room for HIV / AIDS patients inside or outside the Puskesmas, and there is no incentive provided by the  Puskesmas  for  field  staff.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  the  implementation  of Permenkes Regulation  No.  21/2013  on  HIV/AIDS  Prevention  in  the  Work  Area  of the  Talise Health  Center  in  Mantikulore  District  .This  research  method  is  qualitative  with  a  case  study approach.  The  technique  of  taking  informants  uses  purposive  sampling.  Research  informants were 6 people. The results show that communication is still constrained because many patients are shy and do not want to take part in examining the reproductive organs so they do not receive status as PLHIV patients. Resources and disposition are not good enough because the puskesmas does  not  add  staff  and  does  not  give  rewards  to  officers,the  budget  only  operational,  the bureaucratic structure is good enough, and the role of cross-sectoral support.
Keywords: Implementation, Preventive of HIV/AIDS.

## Abstrak
Berdasarkan data Dinkes Kota Palu tahun 2019 kasus HIV/AIDS mencapai 818 kasus HIV dan 306  kasus  AIDS,  dan  yang  meninggal  109  ODHA.  Kasus  HIV/AIDS  yang  tertinggi  berada  di Puskesmas  Talise  sebanyak  13  ODHA.  Faktor  yang  menyebabkan  masih  tingginya  kasus HIV/AIDS  di  Puskesmas  Talise  yaitu  kurangnya  partisipasi  penderita  untuk  mengikuti penyuluhan, VCT mobile dan banyak pasien yang tidak mengikuti arahan dari Puskesmas dalam melakukan pengobatan HIV/AIDS, yang kedua adalah kurangnya SDM sebagai petugas konselor dan  petugas  lab,  tidak  ada  ruangan  khusus  untuk  pasien  HIV/AIDS  didalam  maupun  luar Puskesmas, serta tidak adanya insentif yang diberikan Puskesmas untuk petugas lapangan.Tujuan dalam  penelitian  ini untuk menjelaskan Impelementasi Peraturan  Permenkes  Nomor 21  Tahun 2013  Tentang Penanggulangan  HIV/AIDS  di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Talise  Kecamatan Mantikulore. Metode penelitian ini adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian sebanyak 6 orang, yaitu  informan  kunci    (Kepala  Puskesmas),  informan  biasa  (pemegang  program HIV/AIDS), sedangkan informan tambahan yaitu penderita HIV/AIDS.Pengumpulan data melalui triangulasi, yaitu wawancara  mendalam,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  menggunakan  pedoman wawancara.  Hasil  menunjukan  bahwa  komunikasi masih terkendala karena  banyaknya pasien yang  malu  dan  tidak  mau  mengikuti  pemeriksaan  pada  alat  reproduksi  sehingga  mereka  tidak menerima status sebagai pasien ODHA.sumber daya dan disposisi belum cukup baik di sebabkan puskesmas tidak melakukan penambahan pegawai dan tidak memberikan reward untuk petugas, anggaran hanya bersifat operasional, struktur birokrasi sudah cukup baik, dan peran lintas sektor sudah mendukung. Diharapkan Puskesmas Talise agar  meningkatkan  dan  memperbaiki manajemen  dan  standar  yang  sesuai  dengan  permenkes  Nomor  21 Tahun  2017  Tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

## Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan HIV/AIDS
PENDAHULUAN Salah satu penyakit yang
merupakan permasalahan  yang  cukup mendapat  perhatian  dari  pemerintah adalah penyakit HIV dan AIDS. Penyakit Aquired  Immuno  Deficiency  Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya  sistem  kekebalan  tubuh manusia  akibat  Infeksi  virus Human Immunedeficiency  Virus (HIV)  yang menyerang  sel  darah  putih  manusia. Penderita HIV dan AIDS akan berkurang kekebalan  tubuhnya  dan  rentan  terkena infeksi oportunistik. Penyebaran HIV dan AIDS ditimbulkan melalui hubungan seks
bebas, transfusi darah, jarum suntik  yang terkontaminasi  dan  juga  kontak  lain dengan cairan tubuh [1].
Menurut data Word Health Organization tahun  2017,  orang  yang hidup  dengan  HIV  berdasarkan  wilayah tertinggi  hingga  terendah  adalah  wilayah Afrika sebanyak 25,7 Juta, Asia Tenggara sebanyak 3,5 juta, Amerika sebanyak 3,4 juta,  Eropa  sebanyak  2,3  juta,  Pasifik Barat  sebanyak  1,5  juta  dan  Timur Mediterania sebanyak 350 Ribu [2].
Berdasarkan  data  yang  tercatat  di Kementerian  Kesehatan permasalahan HIV dan AIDS telah dilaporkan keberadaanya  oleh  433  (84,2%)  dari  514
kabupaten/kota di 34 provinsi di indonesia.  Jumlah  kumulatif  infeksi  HIV yang dilaporkan sampai dengan juni 2018 sebanyak  301.959  jiwa  (47%  dari estimasi  ODHA  jumlah  orang  dengan HIV/AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa)  dan  paling  banyak  ditemukan  di kelompok  umur  25-49  tahun  dan  20-24 tahun.  Adapun  provinsi  dengan  jumah infeksi  HIV  tertinggi  adalah  DKI  Jakarta (55,009),  diikuti  Jawa  Timur  (43,  399). Jawa Barat (31.293), Papua (30.699) dan Jawa Tengah (24,757). Jumlah kasus HIV yang  dilaporkan  terus  meningkat  setiap tahun,  sementara  jumlah  AIDS  relatif stabil.  Hal  ini  menunjukkan  keberhasilan bahwa  semakin  banyak  orang  dengan HIV/AIDS  atau  ODHA  (orang  dengan HIV/AIDS) yang diketahui statusnya saat masih  dalam  fase  terinfeksi  (HIV  positf) dan belum dalam stadium AIDS [3].
Berdasarkan  data Dinkes Provinsi
Sulawesi Tengah Kasus HIVAIDS mengalami  peningkatan sampai  dengan
Desember  2018  sebanyak  1442  orang.
Kasus HIV/AIDS berdasarkan  jenis kelamin  dan  kelompok  umur  yang tertinggi  di  Sulawesi  Tengah  yaitu  umur 25-24  tahun,  laki-laki  berjumlah  187 sedangkan perempuan berjumlah 59. Jadi total  laki-laki  dan  perempuan  berjumlah 246  dan  total  proporsi  kelompok  umur sebesar  81,7.  Sedangkan  berdasarkan kasus  AIDS jumlah  kumulatif  sebanyak 761  orang  dan  yang  meninggal  dunia sebanyak  326  orang,  jumlah  kasus kematian Aids menurut jenis kelamin dan kelompok  umur  di  Provinsi  Sulawesi Tengah  yaitu  20-29  tahun.  Laki-laki berjumlah 28 orang, sedangkan
perempuan berjumlah 20 orang, jadi total proporsi  kelompok  berdasarkan  umur berjumlah  41,03  orang  yang  meninggal karena AIDS [4].
Berdasarkan data Dinkes Kota Palu kasus HIV/AIDS  sampai  dengan  tahun 2019  mencapai  818  kasus  HIV  dan  306 kasus  AIDS  sedangkan  yang  meninggal mencapai  109  orang.  Menurut  jenis kelamin,  kasus  HIV/AIDS  lebih  banyak terjadi pada laki-laki (513 orang) daripada  perempuan  (305  orang)  dan sebagian  besar  HIV/AIDS  terdapat  pada rentang usia 20-39 tahun (598 orang).
Berdasarkan  data HIV/AIDS dari pengelolah  program  di  Dinas  Kesehatan kota Palu  dari 13 puskesmas yang ada di kota  Palu  didapatkan  kasus HIV/AIDS yang tertinggi berada di Puskesmas talise sebesar 13 orang yang terinfeksi HIV/AIDS.
Berdasarkan  Studi  Pendahuluan yang  dilakukan  peneliti  pada  pengelola program penanggulangan  HIV/AIDS  di Puskesmas  Talise didapatkan  bahwa masih  ada  beberapa  hambatan  atau kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Permenkes  Nomor 21  Tahun  2013  Tentang Penanggulangan HIV/AIDS seperti kendala dalam penanganan  pasien  yang    masih lost follow  up meminum  obat  dan  kurangnya perawatan  dukungan  pengobatan  serta banyaknya pasien yang menolak untuk di periksa tes HIV/AIDS. Selain itu kendala yang dihadapi dalam implementasi penanggulangan HIV/AIDS yakni  mulai dari komunikasi dalam proses penyampaian  informasi  dalam  hal  ini dengan memberikan edukasi,
penyuluhan, desiminasi informasi
sehingga pasien atau masyarakat mengerti  dengan HIV/AIDS seperti konseling,  akan  tetapi  banyaknya  pasien yang  kurang  mengerti  dengan  penyakit tersebut  dan  pasien  belum  mengetahui obat HIV/AIDS dalam  hal  ini  obat mengurangi  virus,  dan  banyak  pasien yang  masa  bodoh  dengan  penyakit HIV/AIDS padahal  salah  dari  mereka sudah  terdiagnosis  penyakit  tersebut sehingga  di  berikan  pemahaman  seperti dampak dan bahayanya penyakit tersebut. Kemudian  banyaknya  populasi  kunci seperti pekerja salon yang menolak untuk melakukan  tes HIV/AIDS dan  malu untuk  datang  berobat,  kemudian  kendala yang  lain  seperti  susah  mengumpulkan pasien  yang  berada  di  wilayah  lokalisasi untuk  melakukan  penyuluhan  dan  tes darah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menjelaskan Impelementasi Peraturan Permenkes  Nomor 21  Tahun  2013 Tentang Penanggulangan  HIV/AIDS  di Wilayah Kerja Puskesmas
Talise Kecamatan Mantikulore.

## BAHAN DAN METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Penelitian  ini  dilakukan  pada 25 november  2019  sampai  26  desember 2019.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di puskesmas  talise.  Penentuan  informan melalui Purposive  Sampling dan pengumpulan  data  primer  dan  sekunder. Adapun  informan  dalam  penelitian  ini yaitu  informan  kunci  yakni  kepala puskesmas. Informan biasa yaitu
penanggung jawab
HIV/AIDS,
penanggung jawab IMS, dokter penanggung jawab HIV/AIDS, dan petugas  lab.  Informan  tambahan  yaitu pendamping HIV/AIDS.

## HASIL
Konsep Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan  Permenkes Nomor 21 Tahun  2013 Tentang Penanggulangan
HIV/AIDS Di Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamtan Mantikulore
Komunikasi adalah hal  yang sangat penting  dalam  kebijakan,  yang  mana dalam  implementasinya  menjadi  salah satu  faktor  keberhasilan  suatu  kebijakan publik [5].

## Tranmisi Komunikasi
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti  lakukan    kepada  informan  biasa dan kunci  terkait    tranmsis dalam implementasi disampaikan melalui
bentuk sosialisasi, penyuluhan, konseling,
VCT mobile,  edukasi  terhadap  penderita pasien HIV/AIDS dan memberikan informasi  sebanyak-banyaknya  kepada keluarga  pasien,  dan  sasaran  lain  seperti lokalisasi,  panti  pijat,  salon,  populasi kunci,  sekolah-sekolah  dan  populasi berisiko  tentang  HIV/AIDS    dan  di fasilitasi dengan tenaga promkes (promosi  kesehatan),  tetapi  terdapat kendala  yaitu  masyarakat  di  wilayah puskesmas  talise    khususnya  lokalisasi banyak yang tidak mengikuti penyuluhan, edukasi  yang  petugas  pukesmas  berikan kepada pasien HIV/AIDS, tidak mau dan malu  melakukan  pengambilan  darah  dan
pemeriksaan di bagian kewanitaan begitupun  dengan  pasien  laki-laki,  Dan banyak  pasien  yang  melarikan  diri dan pulang  kekampung  halamnya,  kemudian sebagian  dari  penderita  penyakt  tersebut tidak  mau  memakai  kondom sehingga menularkan ke orang lain.

## Konsistensi
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti  lakukan    kepada  informan  biasa dan  kunci  terkait  konsistensi  dalam impelementasi
Penanggulangan HIV/AIDS  di  wilayah  kerja  puskesmas Talise  sudah  berjalan  dengan  baik puskesmas  turun  ke  lapangan  sebulan sekali  atau  tiga  bulan  sekali  dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, konseling, VCT  mobile,  edukasi  terhadap penderita  pasien  HIV/AIDS melalui kegiatan penyuluhan,  edukasi,  konseling lintas sektor dan biasa juga menyesuaikan waktu  petugas  puskesmas  atau  kondisi dari  pasien dengan  melibatkan ketua  Rt, Lurah,  KPA,  PKBI,  dinas  terkait. Kemudian dari  pada  itu  puskesmas melakukan post tes dalam konseling (pre- test  counseling,  testing  HIV  dan  posttest counseling).

## Kejelasan
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti  lakukan    kepada  informan  biasa dan  kunci  terkait kejelasan  komuikasi dalam  implementasi  peraturan  menteri nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan  HIV/AIDS  di  wilayah kerja  mantikulore  di  dapatkan  bahwa kejelasan  komunikasi  sudah  cukup  baik hal  ini  di  buktikan  dengan  wawancara kepada  semua  informan  biasa,  kunci tambahan    bahwa  mereka  mengatakan
bahwa  kegiatan  penyuluhan  sudah  jelas dan  di  lakukannya  sebulan  sekali  atau menyesuaikan waktu dari petugas maupun  pasien.  Kemudian  sasaran  dari penyuluhan tersebut dalam hal ini remaja, anak-anak  sekolah,  panti  pijat  salon, lokalisasi  seperti  populasi  kunci  maupun populasi  berisiko.  Penyuluhan  yang  di berikan  oleh  petugas  puskesmas  talise berupa cara pemakaian kondom , manfaat penanggulangan  HIV, edukasi    dalam bentuk  pemahaman,  ketaatan  berobat. Akan tetapi masih saja ada kendala dalam hal  pemakaian  kondom,  berdasarkan jawaban dari informan kunci mengatakan bahwa  petugas,  konselor  sudah  jelas dalam memberikan peyuluhahan, edukasi, konseling  cara  pemakaian  kondom  untuk mencegah  penularan,  akan  tetapi  banyak yang melanggar karena pasangan menolak  untuk  menggunakan  kondom dan tidak nyaman pada saat berhubungan seks. Konsep Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan  Permenkes Nomor 21 Tahun  2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamtan Mantikulore

## Sumber Daya Manusia
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti  lakukan    kepada  informan  biasa dan  kunci  terkait sumber daya  manusia (SDM)  dari  segi  kuantitas  dilihat  dari jumlah  tenaga  kesehatan  yang  tersedia  di puskesmas sudah cukup dalam implementasi dalam Implementasi Kebijakan  Permenkes  Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Penanggulangan
HIV/AIDS.  Dalam  membangun  klinik
IMS    maupun  HIV/AIDS    di  butuhkan  1 konselor HIV/AIDS, konselor HIV/AIDS puskesmas  yang  sudah  perna  di  latih  dan di  pilih  langsung  dari dinas  kesehatan, kemudian,  1  pemegang  program  IMS (infeksi  menular  seksual),  1  dokter pennggung  jawab,  3  dokter  umum,  2 perawat  di    ruangan  IMS  dan  HIV,    2 orang  bidan,  dan  1  orang    petugas  lab, akan  tetapi  untuk  petugas  lab  yang memeriksa sampel ada kendala dalam hal ini  kekurangan  staf  di  bagian  lab. ketika puskesmas  melakukan  pemeriksaan  di lapangan,  maka  pemeriksaan  sampel  di puskesmas terhambat di karenakan petugas  lab  hanya  satu  orang.  Kemudian kekurangan  di  bagian    konselor  karena hanya  terdapat satu  tenaga  konselor HIV/AIDS di puskesmas.
Dari segi kualitas, petugas kesehatan  puskesmas  telah  mengikuti pelatihan HIV/AIDS yang di adakan oleh dinas  kesehatan  terkait kemdian  konselor di  puskesmas  talise  merangkap  jabatan sebagai sekretaris di puskesmas.

## Sumber Daya Anggaran
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan  kepada informan biasa dan kunci  terkait sumber  daya  anggaran  dalam dalam Implementasi Kebijakan  Permenkes
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamtan
Mantikulore  bersumber  dari  dinas  ataupun pemda informan kunci dan biasa mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam anggaran  program  pelayanan,  penyuluhan sudah  cukup.  Kemudian  kalau  untuk program  yang  lain  dananya  sudah  di tetapkan  anggranya  dan  sesuai  juksnis  dan
untuk anggranya sesuai laporan yang di buat oleh  puskesmas,  misalnya  kalau  laporan HIV/AIDS lambat di stor maka akan lambat juga  turun  akan  tetapi  kalau  puskesmas cepat  membuat  laporan  maka  anggaran  dari dinas akan segera di keluarkan. Kalau untuk tahun  2018  dan  2019  anggranya  sudah cukup  lancar  untuk  penganggranya  dan sesuai  target. Adapun  sumber  pembiayaan lain untuk program penanggulangan HIV/AIDS berasal  dari  Biaya  Operasional Kesehatan (BOK).

## Sumber Daya Fasilitas
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan  kepada informan biasa dan kunci  terkait sumber  daya  fasilitas dalam implementasi Kebijakan  Permenkes  Nomor 21 Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Talise  Kecamtan  Mantikulore. Informan kunci menyatakan bahwa sarana dan prasana di  puskesmas masih terdapat kendala seperti ruangan HIV/AIDS masih tergabung dengan ruang pelayanan, kemudian ruangan HIV/AIDS  masih  tergabung  dengan  pasien IMS  atau  ruang  IMS,  informan  kunci mengatakan juga  seharusnya  ruangan  IMS harus  terpisah  dengan  pasien  HIV/AIDS karena  pasien  ODHA  tersebut  harus  butuh privasi,  agar  mereka  tidak  malu  untuk berobat.    Kemudian  untuk  sarana  prasarana di  luar  puskesmas  juga  kekurangan  seperti dibutuhkanya  klinik  HIV/AIDS  di  luar ruangan  seperti  di  tempat  berisiko  misalnya di  lokalisasi.  Hal  ini  di  dukung  dengan informan  biasa  mengatakan  bahwa    tidak ada  tempat  khusus  untuk  pemeriksaan  di lapangan.
Konsep  Disposisi  dalam Implementasi Kebijakan  Permenkes  Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Talise Kecamtan Mantikulore.
Pengangkatan Birokrasi
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan  kepada informan biasa dan kunci  terkait pengangkatan  birokrasi  terkait implementasi Kebijakan Permenkes  Nomor 21 Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Talise  Kecamtan  Mantikulore  dalam  hal  ini adalah  informan  kunci  mengatakan  bahwa pemegang  program  HIV/AIDS  di  pilh langsung  oleh  dinas  kesehatan  untuk  jadi pemegang  program  sekaligus  konselor HIV/AIDS, dan di diskusikan dengan kepala puskesmas lalu  diberikan  SK kemudian syarat untuk menjadi konselor atau pemegang program HIV/AIDS yaittu pendidikan,  yang  perna  di  latih  dan mengikuti  pelatihan  atau workshop,  dan syarat  utamanya untuk  menjadi  pengelola program yaitu PNS.

## Insentif
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan  kepada informan biasa dan kunci terkait insentif didapatkan hasil bahwa pada Implementasi Kebijakan Permenkes
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Talise
Kecamtan Mantikulore,  berdasarkan  informan  kunci dan  biasa    menyatakan  bahwa  petugas  yang turun  ke  lapangan tidak  mendapatkan insentif  ataupun reward jika  mencapai target,  uang  yang  disediakan  hanya  uang transport.
Konsep Struktur
Birokras dalam Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamtan Mantikulore.

## Otoritas
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan kepada informan biasa dan kunci terkait otoritas kuat terkait Implementasi  Kebijakan  Permenkes Nomor 21 Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Talise Kecamatan Mantikulore, yang mempunyai otoritas tertinggi yang memerintah dan menunjuk langsung pengelola  program  yaitu  kepala  puskesmas, hal ini untuk memudahkan kepala puskesmas untuk memonitoring dan mengevaluasi  kinerja  penanggung  jawab program. selain  itu,  terdapat  pananggung jawab khusus program HIV/AIDS dan telah terbentuk  struktur  organisasi  puskesmas untuk  menetapkan  fungsi  dan  tanggung jawab  masing-masing  agar  program  yang dilaksanakan  lebih  terarah  karena  sudah memiliki tanggung jawab masing-masing.

## Pandangan
Hasil  wawancara  mendalam  yang peneliti lakukan  kepada informan biasa dan kunci  terkait pandangan  dari  badan  lain terhadap implementasi kebijakan permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamtan Mantikulore, tentang penanggulanga
HIV/AIDS,  dalam  hal  ini  pandangan  lintas sektor  pada  informan  kunci  menyatakan
bahwa  mereka  mendukung  dan  membantu tim  petugas  puskesmas  ketika  turun  di lapangan,  hanya  saja  lintas  sektor seperti ketua  RT,  dan  lurah  di  wilayah  puskesmas mereka mempunyai batasan untuk mengetahui  siapa pasien  yang  terkena HIV/AIDS, karena pasien tersebut malu dan membutuhkan  privasi  agar  tidak  terjadi stigma  negetif  kepada  pasien. karena  pasien tersebut  merasa  malu  jika  di  ketahui  oleh ketua RT maupun lurah di wilayah tersebut, tetapi  untuk  lintas  sektor  KPA,  dan  PKBI semua  mendukung  mulai  dari  penjangkau dan pendamping.

## PEMBAHASAN Komunikasi
Transmisi  yang  dilakukan puskesmas sudah  maksimal,  karena  puskesmas  menilai mereka  sudah  sesuai  target    melalui penjangkaun KPA (Komisi Penanggulangan Aids),  dan  PKBI  memberikan  penyuluhan melalui  metode leaflet,  dan  memberikan informasi  tentang  HIV/AIDS    kepada sasaran  yang  berisiko,  seperti  panti  pijat, salon,    populasi  kunci  seperti para  pekerja seks  komersial,  pengguna  napza  jarum suntik (penasun), LSL (lelaki yang berhubungan  seksual  dengan  lelaki  lain), serta  waria sedangkan  populasi  berisiko seperti  ibu  hamil,  dan  anak  sekolah  tetapi masih  terdapat  kendala  seperti  pasien  yang tidak  mau  berobat,  mengikuti  penyuluhan, dan  tidak  mau  melakukan  pemeriksaan darah  serta  tidak  mau  di  berikan  konseling dalam  hal  ini Voluntary  Counseling  and Testing (VCT) di sebabkan karena kurangnya pasrtisipasi atau rendahnya minat masyarakat  dalam  mengikuti  penyuluhan, sosialisasi  VCT mobile tersebut, dan  tidak
mau  memanfaatkan pelayanan VCT yang di lakukan  saat  jam  kerja  puskesmas  di sebabkan  banyaknya  pasien  HIV/AIDS masih beristirihat pada waktu pagi .
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  21  tahun  2013  pasal  9 tentang  kegiatan  penanggulangan  HIV  dan AIDS yaitu: promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan,  perawatan,  dukungan  dan rehabilitasi  sedangkan  dalam  pasal  11 dijelaskan bahwasannya satu promosi kesehatan  adalah  pada  remaja  dan  dewasa muda.  Program  konseling  dan  tes  HIV  atau VCT  dianggap  sebagai  pintu  masuk  bagi masyarakat  untuk  memperoleh  akses  ke semua  layanan HIV/AIDS,  penemuan  kasus secara  dini,  pengobatan  segera,  serta peningkatan  pengetahuan  dan  perubahan perilaku  dalam  pencegahan  HIV.  Dalam rangka  menurunkan  epidemic HIV/AIDS pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya pengobatan ARV (Antiretroviral)  secara  gratis,  VCT  statis maupun  mobile  VCT,  guna  deteksi  secara dini kasus HIV/AIDS [3].
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Anggraini,  2016) yang  menyatakan  bahwa sebagian  besar pasien  HIV/AIDS memiliki minat  yang  rendah  untuk  melakukan  tes HIV.  Hal ini sejalan  dengan  hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala  Bagian  VCT  dan  bagian  konselor pendamping  pengidap  HIV/AIDS,  bahwa angka  kunjungan  VCT  masih  rendah, beberapa upaya telah dilakukan seperti VCT gratis,  VCT  statis,  Mobile  VCT,  dan pemberian  pendidikan  kesehatan  terkait dengan  HIV/AIDS  dan  layanan  VCT  baik secara  langsung  kepada  masyarakat  atau
kepada  kader  kesehatan  untuk  diteruskan kepada  masyarakat  dengan  harapan  dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan sehingga  dapat  meningkatkan  minat  untuk melakukan  VCT.  Rendahnya  minat  untuk melakukan  VCT  disebabkan  karena  adanya ketakutan  jika  hasil  tes  positif,  dikucilkan jika  status  HIV  diketahui  oleh  masyarakat, serta  mereka  beranggapan  tidak  pernah melakukan hubungan berisiko.
Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan penelitian [6] yang mengatakan bahwa minat melakukan  VCT  merupakan  ketertarikan atau  rasa  lebih  suka  yang  datang  dalam  diri seseorang  untuk  melakukan  VCT  dan menerima  kegiatan  yang  ada  di  dalamnya, tanpa  ada  paksaan  serta  dilakukan secara sukarela [7].
Konsistensi terhadap  Implementasi Kebijakan Peraturan  Menteri  Nomor  21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS  di  wilayah  kerja  puskesmas Talise  sudah  berjalan  dengan  baik    dan konsisten  dalam  memberikan  sosialisasi, penyuluhan, konseling, VCT mobile, edukasi terhadap  penderita  pasien  HIV/AIDS  dan memberikan  informasi  ke  sasaran  lain seperti  lokalisasi,  panti  pijat,  salon  dan populasi kunci, sekolah-sekolah dan populasi  berisiko  tentang  HIV/AIDS  dalam sebulan  sekali  atau  tiga  bulan sekali puskesmas  turun  ke  populasi  kunci  dan populasi beresiko akan tetapi masih terdapat kendala  dalam    memberikan  penyuluhan, sosialisasi,  pengambilan  sampel  darah  dan VCT mobile di sebabkan karena  masyarakat dan penderita banyak yang istirahat diwaktu pagi.
Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian [8] Penanggulangan  HIV/AIDS
adalah  populasi  kunci.  Populasi  kunci  yang dimaksud  yaitu:  pengguna  NAPZA  suntik, wanita  pekerja  Seks  (WPS)  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  pelanggan  atau pasangan  seks WPS,  laki-laki  seks  dengan laki-laki  dan  waria.  kemudian  di  lakukan penyuluhan,  sosialisasi  satu bulan  sekali agar dapat meminimalisir terjadinya persebaran  penularan  penyakit,  kemudian untuk  penyuluhan  ke    masyarakat  maupun pasien yang datang ke pelayanan VCT sudah menerima  informasi  yang  jelas  terkait penyampaian informasi pelayanan VCT dari tim VCT puskesmas, seperti pengertian HIV dan  AIDS,  maksud  dan  tujuan  VCT, manfaat  pelayanan  VCT,  pencegahan,  alur pelayanan VCT, waktu kunjungan, seberapa penting  pelayanan  VCT,  sasaran  VCT  dan hasil pemeriksaan.
Hasil  peneltian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian [9] yang  menyatakana waktu  pelaksanaan  prolanis  tidak  dilakukan sebulan sekali karena banyaknya masyarakat yang  tidak  bisa  hadir  dalan  setiap bulanya dan  ada  alasan  tertentu.  Kemudian  tidak semua bentuk program penyuluhan HIV/AIDS  dapat  dilakukan  sesuai  pedoman dengan  alasan  tidak  ada  tempat,  kesibukan dan  peserta  yang  tidak  bersedia  sehingga tidak optimal dalam menanggulanginya.
kejelasan komuikasi dalam implementasi  peraturan  menteri  nomor  21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS  di  wilayah  kerja  mantikulore  di dapatkan bahwa kejelasan komunikasi sudah cukup  baik  hal  ini  di  buktikan  dengan wawancara  kepada  semua  informan  biasa, kunci tambahan  bahwa mereka mengatakan bahwa  kegiatan  penyuluhan  sudah  jelas  dan di lakukannya sebulan sekali atau
menyesuaikan  waktu  dari  petugas  maupun pasien.  Kemudian  sasaran  dari  penyuluhan tersebut  dalam  hal  ini  remaja,  anak-anak sekolah,  panti  pijat  salon,  lokalisasi  seperti populasi  kunci  maupun  populasi  berisiko. Penyuluhan  yang  di  berikan  oleh  petugas puskesmas  talise  berupa  cara  pemakaian kondom  ,  manfaat  penanggulangan  HIV, edukasi  dalam bentuk pemahaman, ketaatan berobat.  Akan tetapi masih saja ada kendala dalam  hal  pemakaian  kondom,  berdasarkan jawaban  dari  informan  kunci  mengatakan bahwa  petugas,  konselor  sudah  jelas  dalam memberikan peyuluhahan, edukasi, konseling  cara  pemakaian  kondom  untuk mencegah  penularan,  akan  tetapi  banyak yang  melanggar  karena  pasangan  menolak untuk  menggunakan  kondom  dan  tidak nyaman pada saat berhubungan seks.
Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan dengan  penelitian [8] kejelasan, masyarakat maupun  pasien  yang datang  ke  pelayanan VCT  sudah menerima  informasi  yang  jelas terkait penyampaian  informasi pelayanan VCT  dari  tim  VCT puskesmas,  seperti pengertian HIV  dan  AIDS,  maksud  dan tujuan VCT,  manfaat  pelayanan  VCT, pencegahan,  alur  pelayanan  VCT, waktu kunjungan,  seberapa penting  pelayanan VCT,  sasaran VCT  dan  hasil  pemeriksaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling  dan  Tes  HIV.  Dan aspek  konsistensi,  penyampaian informasi dari tim VCT puskesmas kepada masyarakat diketahui sudah  berjalan  dengan  baik  dan konsisten, tidak berubah-ubah penyampaiannya  masih  dalam pelaksanaan pelayanan VCT.
Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian [10], dimana faktor yang membuat informan tidak konsisten menggunakan  kondom  yakni  tidak  ada  stok kondom,  tidak  nyaman,  pasangan  menolak menggunakan  kondom,  sehingga  membuat informan tidak konsisten dalam menggunakan  kondom,  sementara  kondom adalah  salah  satu  cara  yang  ampuh mencegah  tertularnya  penyakit  HIV  dan AIDS  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  di rekomendasikan dari WHO. Upaya pencegahan HIV/AIDS  terutama  didasarkan pada  upaya  untuk  melakukan  perubahan perilaku  seksual  seseorang  yang  berisiko tertular  dan  promosi  penggunaan  kondom [5] .
Hal ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jung,  Arya, and  Viswanath  (2018),  mengemukakan bahwa tingginya  kesadaran  ODHA  dalam mengubah  perilaku  kesehatan  dengan  cara menggunkan  kondom  dalam pencegahan HIV/AIDS hal  ini penting  untuk  mengubah perilaku kesehatan.

## Sumber Daya Sumber daya manusia
Terdapat Kekurangan  tenagakesehatan untuk  melaksanakan  kegiatan  penanggulangan HIV/AIDS di  bagian  lab ketika  puskesmas melakukan  pemeriksaan  di  lapangan,  maka pemeriksaan sampel di puskesmas terhambat di  karenakan  petugas  lab  hanya  satu  orang. Kemudian  kekurangan  di  bagian    konselor karena  hanya  terdapat  satu  tenaga  konselor HIV/AIDS  di  puskesmas Dari  segi  kualitas, petugas kesehatan puskesmas telah mengikuti  pelatihan HIV/AIDS yang  di adakan oleh dinas kesehatan terkait kemdian
konselor  di  puskesmas  talise  merangkap jabatan sebagai sekretaris di puskesmas.
Permenkes  Nomor 21  Tahun  2013 tentang  Penanggulangan  HIV-AIDS  pada bagian  kedua  pasal  43  menyatakan  bahwa sumber daya manusia dalam penanggulangan  HIV  dan  AIDS  meliputi tenaga  kesehatan  dan  nonkesehatan.  Salah satu  strategi  penanggulangan  HIV-AIDS adalah dengan meningkatkan pengembangan dan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia yang merata dan bermutu. Menurut Mevsim &  Weyers  (2016) manajemen  sumber  daya manusia  yang  tepat  merupakan  salah  satu upaya  yang  mempengaruhi  kinerja  tenaga kesehatan  dalam  rangka  pengendalian  dan penanganan HIV-AIDS. Manajemen tersebut  berkaitan  erat  dengan  kebijakan distribusi,  pendayagunaan,  dan  kinerja tenaga kesehatan.
Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian [11] tentang Program
penanggulangan  HIV  AIDS  membutuhkan tenaga  yang  cukup  baik  dari  segi  jumlah maupun kualifikasi baik itu yang bertugas di dinas  kesehatan  maupun  tenaga  HIV  AIDS yang  bertugas  di    Puskesmas bagi  tenaga kesehatan  yang  dibutuhkan  di  Puskesmas dalam  program  penanggulangan  HIV  AIDS adalah  tenaga  dokter,  tenaga  labolatorium, tenaga  perawat atau  bidan ,  tenaga  farmasi dan  tenaga  kesehatan  masyarakat.  Saat  ini penanggung  jawab  program  HIV  AIDS  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayawijaya terdiri atas 2 orang,  yaitu tenaga dokter dan tenaga kesehatan  masyarakat. keberhasilan program  penangggulandan  HIV  AIDS. Desentralisasi  pengobatan  HIV  AIDS  ke layanan  kesehatan  primer  di  Kabupaten Jayawijaya  sangat  memerlukan  penguatan
SDM.  Pengembangan  kapasitas  kepada tenaga  HIV  AIDS  di  Kabupaten  Jayawijaya rutin  dilakukan.  peningkatan  kapasitas dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan kepada tenaga HIV AIDS untuk peningkatan skill  dalam  pelayanan  dan  pencatatan  dan pelaporan.
Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan dengan  penelitian [12] mengatakan  bahwa Kekurangan  tenaga  HIV  AIDS  juga  terjadi di Kabupaten  Jayawijaya  pada  tenaga apoteker  dan  tenaga  konselor.  Beberapa puskesmas belum memiliki tenaga apoteker, padahal  tenaga  ini  sangat  berhubungan dengan pemberian obat ARV bagi penderita. Begitu  pula  tenaga  konselor  yang  berperan dalam  pendampingan  dan  konseling  bagi penderita  dan  keluarganya.  Masalah  lain adalah  pemegang  program  HIV  AIDS  di puskesmas memiliki  beban  kerja  lebih karena merangkap sebagai pemegang program untuk penyakit lain seperti Malaria dan TBC. Hal ini menyebabkan keterlambatan  pada  pemasukan  laporan  ke Dinas  Kesehatan  untuk  permintaan  logistik dan lain lain.

## Sumber Daya Anggaran
Terdapat  kekurangan  anggaran  untuk melaksanakan  penanggulangan  HIV/AIDS, Adapun  sumber  pembiayaan  lain  untuk program penanggulangan HIV/AIDS berasal dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian
[7] mengatakan bahwa Perencanaan    anggaran    dana  telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Temayang,  Perencanaan tersebut  dilakukan oleh  Tim  Puskesmas,  Dokter, Bidang,  dan Perawat.    Anggaran -anggaran    tersebut
bersumber  dari  BOK dan    JKN. Anggaran dana        tersebut  dialokasikan    untuk realiasasi    program    penanggulangan HIV/AIDS  seperti    halnya        dana transportasi,    konsumsi,  pengadaan  sarana dan  prasarana,  konsumsi,     dan     untuk kepentingan laboratorium.
Hasil  penelitian  ini    tidak  sejalan dengan  penelitian [13] mengatakan  bahwa Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Jawa Tengah dalam hal Pengalokasian dana untuk kebijakan ini masih mengalami keterbatasan. Hal  ini  dilihat  dengan  dengan  banyaknya program-program  yang  ada,  tetapi  sumber pendanaan  yang  ada  belum  sepenuhnya mencukupi.  Hal  ini  membuat  adanya keterbatasan  dalam melaksanakan  program- program  penanggulangan  penyakit  ini. Anggaran  yang  diberikan  pemerintah  untuk penngimplementasian perda ini masih belum memadai  untuk  melaksanakan  program- program  yang  ada.  Perbedaan  ini  juga terlihat  dalam  penganggaran  yang  diberikan kepada  KPAP  Jawa  Tengah  hanya  900  juta saja,  sedangkan  pada  KPA  di  Jakarta mendapatkan alokasi dana sampai 29 M. Hal ini menunjukkan jumlah yang berbeda sekali antara provinsi satu dengan lainnya.
Sumber Daya Fasilitas sumber daya fasilitas dalam implementasi Kebijakan  Permenkes  Nomor 21 Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Talise  Kecamtan  Mantikulore.  Informan kunci menyatakan bahwa sarana dan prasana di  puskesmas masih terdapat kendala seperti ruangan HIV/AIDS masih tergabung dengan ruang pelayanan, kemudian ruangan HIV/AIDS  masih  tergabung  dengan  pasien
IMS  atau  ruang  IMS,  informan  kunci mengatakan  juga  seharusnya  ruangan  IMS harus  terpisah  dengan  pasien  HIV/AIDS karena  pasien  ODHA  tersebut  harus  butuh privasi, agar  mereka  tidak  malu  untuk berobat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian [10] yang  menyatakan  bahwa Belum  meratanya  jumlah  klinik  IMS  dan VCT belum tersedia  di  wilayah  Kabupaten Semarang  menjadikan  tahap  pengobatan belum  dapat  dilaksanakan  secara maksimal. inilah  yang  menjadi  kelemahan  tahap pengobatan  yang  mencakup    wilayah Kabupaten  Semarang.  Selain  itu  kondisi lingkungan  di  sekitar  penderita  menjadi hambatan  yang  cukup  berarti..  Faktor – faktor  tersebut  yang  menyebabkan  tahap pencegahan  belum  dapat  berjalan  dengan maksimal.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian [14] menyatakan  bahwa fasilitas  yang  baik  akan mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  pasien, pembentukan  fasilitas  yang  benar  akan menciptakan  perasaan  sehat,  aman,  dan nyaman.

## Disposisi Pengangkatan Birokrasi
proses  pengangkatan  birokrasi  terkait implementasi Kebijakan Permenkes  Nomor 21 Tahun  2013 Tentang  Penanggulangan HIV/AIDS  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Talise  Kecamtan  Mantikulore  dalam  hal  ini adalah  informan  kunci  mengatakan  bahwa pemegang  program  HIV/AIDS  di  pilh langsung  oleh  dinas  kesehatan  untuk  jadi pemegang  program  sekaligus  konselor HIV/AIDS, dan di diskusikan dengan kepala puskesmas lalu  diberikan  SK kemudian
syarat untuk menjadi konselor atau pemegang program HIV/AIDS yaittu pendidikan,  yang  perna  di  latih  dan mengikuti  pelatihan  atau workshop,  dan syarat  utamanya untuk  menjadi  pengelola program yaitu PNS.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian [12] menyatakan  bahwa Pelatihan  menjadi seorang konselor diperlukan untuk seseorang  yang  ingin  menjadi  konselor. Pelatihan yang diikuti akan dapat menjadikan  konselor sebaya memahami tentang  perannya  menjadi  seorang  konselor yang  dapat  memberikan  informasi  tentang kesehatan reproduksi dan membantu permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh remaja.
Hal ini sejalan dengan penelitian [10] menyatakan  konsep  pengangkatan  birokrasi telah di atur dalam permendagri No 20 tahun 2007  untuk  pencegahan  HIV/AIDS,  semua SKPD didaulat menjadi satu kesatuan dalam hal  ini  mencegah  penyebaran  HIV/AIDS  di kota Palu. SKPD tersebut diangkat kemudian  diberikan  Surat  Keputusan  (SK) oleh  Walikota  Palu  dan  sekaligus  sebagai Kepala Daerah Kota Palu. Untuk penunjukkan pegawai dari pelaksana sampai penjangkau  dalam  hal  penanggulangan HIV/AIDS  di  Kota  Palu  dengan  cara direkomendasikan  kemudian  diberikan  SK sesuai tugas dan fungsinya.
Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan [15], bahwa proses pengangkatan birokrat khususnya tenaga operator, pihak pemerintah  Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan Pemerintah  Kecamatan  Putussibau  Selatan harus melalui prosedur rekrutmen yang jelas dan  transparan,  agar  menghasilkan  SDM yang  memadai  dan  mempunyai  dedikasi
dalam proses perekaman e-KTP. Disamping pengrekrutan  yang  jelas,  selanjutnya  tenaga operator  yang  telah  ditunjuk  juga  harus diberikan  pelatihan  dan  bimbingan  yang memadai,  agar  program  e-KTP  dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai.

## Insentif
Tidak tersedianya insentif pada petugas  yang  turun  ke  lapangan ataupun reward jika  mencapai  target,  uang  yang disediakan hanya uang transport.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  ini sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh [7] tentang Implementasi
Program  Penanggulangan HIV/AIDS dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumberdaya finansial menjamin keberlangsunganprogram/kebijakan.  Tanpa ada  dukungan  finansial  yang  memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh [11], yang  menyatakan  bahwa  kecukupan  pada penerimaan  gaji  insentif  oleh  para  guru sekolah  dasar  pada  penelitian  ini  sudah mencukupi.  Gaji  insentif  tersebut  berupa tunjungan-tunjangan yang  diterima  para guru.  Tunjangan  tersebut  adalah  tunjangan fungsional dan tunjangan profesi pendidik.

## Struktur Birokrasi Otoritas
Otoritas  tertinggi di  puskesmas  talise yang  memerintah  dan  menunjuk  langsung pengelola  program  yaitu  kepala  puskesmas, hal ini untuk memudahkan kepala puskesmas untuk memonitoring dan mengevaluasi  kinerja  penanggung  jawab
program. selain  itu,  terdapat  pananggung jawab khusus program HIV/AIDS dan telah terbentuk  struktur  organisasi  puskesmas untuk  menetapkan  fungsi  dan  tanggung jawab  masing-masing  agar  program  yang dilaksanakan  lebih  terarah  karena  sudah memiliki tanggung jawab masing-masing.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Van  Meter  dan  Horn bahwa  karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi yang  baik  akan  mempengaruhi  keberhasilan suatu implementasi kebijakan [10].
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian [8] bahwa  Walikota  Palu  sebagai  ketua  KPA dan  sebagai  pemimpin  daerah  mempunyai otoritas kuat sebagai pemegang otoritas yang sangat  kuat  dalam  memerintah  maupun menunjuk  SKPD  menjadi  badan  yang  akan menanggulangi  penularan  HIV/AIDS  di Kota Palu.
Hasil  Penelitian  diatas  tidak  sejalan dengan penelitian Jamaludin (2016) Struktur faktor  birokrasi  pemerintahan  desa  hampir tidak  signifikan  dalam  menentukan  nilai Implementasi budaya Bugis. Struktur birokrasi  sudah  berpola  sesuai  dengan  yang ada  Standar  organisasi,  sehingga  ditentukan oleh fungsi yang ada dalam struktur.
Pandangan pandangan  lintas  sektor terhadapa penanggulangan HIV/AIDS yaitu mendukung  seperti membantu  tim  petugas puskesmas  ketika  turun  di  lapangan,  hanya saja lintas sektor seperti ketua RT, dan lurah di  wilayah  puskesmas mereka  mempunyai batasan untuk mengetahui siapa pasien yang terkena HIV/AIDS,  karena  pasien  tersebut malu  dan  membutuhkan  privasi  agar  tidak
terjadi  stigma  negetif  kepada  pasien. karena pasien  tersebut  merasa  malu  jika  di  ketahui oleh  ketua  RT  maupun  lurah di  wilayah tersebut, tetapi untuk lintas sektor KPA, dan PKBI semua mendukung mulai dari penjangkau dan pendamping.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapatkan [5], Melihat perkembangan kasus  HIV  dan  AIDS  tersebut  maka, Pemerintah Kabupaten Landak membuat SK Bupati  Landak  Nomor  470/211/HK-2011 tentang Pembentukan Komisi Penaggulangan  AIDS  (KPA)  Kabupaten Landak  Tahun  2011  yang  bertugas  untuk memfasilitasi,  mengkoordinasi  bahaya  HIV dan  AIDS  di  Kabupaten  Landak.  Untuk mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi KPA Kabupaten Landak tersebut, Pemerintah  Kabupaten  Landak  menyusun Rencana  Strategi  (Renstra)  Penanggulangan AIDS  Kabupaten  Landak  Tahun  2008-2013 yang didanai oleh Global Fund.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  implementasi kebijakan peraturan  menteri  nomor  21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS  seperti Komunikasi,  sumber daya,  disposisi  dan  struktur  birukrasi  yaitu dari  komunikasi sudah  cukup  baik  tetapi terdapat kendala yaitu kurangnya pasrtisipasi  dari masyarakat  dan pasien untuk mengikuti  penyuluhan,  VCT, dan pengambilan  sampel  darah  yang  dilakukan sebulan sekali ,  kemudian    masih  rendanya minat  masyarakat  untuk  mengikuti  VCT mobile,  dan banyak pasien  yang pasangan menolak  untuk  menggunakan  kondom karena  tidak  merasakan  kenyamanan  pada saat melakukan hubungan, Sumber daya dari
segi  sumber  daya    aggaran  sudah  cukup baik, anggaran puskesmas talise berasal dari Biaya  Operasional  Kesehatan  (BOK),  akan tetapi  terdapat  kendala  dari  segi  sumber daya  manusia (SDM) yang disebabkan karena  kurangnya  petugas  pada  bagian konselor  dan  petugas  lab. Kemudian  dari segi  fasilitas di  puskesmas  talise  masih terdapat  kendala  seperti  ruangan  HIV/AIDS masih  tergabung  dengan  ruangan  pelayanan IMS,  untuk  sarana  prasarana  di  luar puskesmas juga kekurangan seperti dibutuhkanya  klinik  HIV/AIDS  di  luar ruangan  seperti  di  tempat  berisiko misalnya di  lokalisasi, sudah  culup  baik  dari segi pengangkatan  birokrasi di  pilih  langsung oleh  dinas  kesehatan  untuk  jadi  pemegang program sekaligus konselor HIV/AIDS. Dari segi  insentif    petugas  puskesmas  tidak adanya insentif. Sedangkan Struktur Birokrasi sudah  baik,  dapat  dilihat  dari adanya  struktur  organisasi  yang  dibentuk dan  kepala  puskesmas  sebagai  pemegang otoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].Anggraini,  R.  Pengaruh  Penyuluhan
Tentang HIV/AIDS Terhadap  Minat Melakukan  Vct.. Jurnal  Kesehatan Masyarakat. 2016. 1(2), 41-50.
[2].Dinas  Kesehatan  Propinsi  Sulawesi Tengah. Profil  Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. 2018
[3].Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  Sulawesi Tengah,. Profil  Dinas  Kesehatan  Kota Palu. 2017
[4].Fernando, R., & Marom, A..
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok  di  Puskesmas  Pandanaran  Kota Semarang. Journal of Public Policy and
Management  Review. 2016. 5(2),  466 – 479. [5].Kartika. Implementasi Peraturan Walikota  Nomor  36  Tahun  2013 Tentang  Kebijakan  Kota  Layak  Anak. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan. 2016. 6(4),
1 – 13.
[6].Meluwu,  D.  S.  Implementasi  Kebijakan
Pemerintah Daerah
Dalam Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Di Kota Palu. E-Jurnal Katalogis. 2016. 63- 74.
[7].Mevsim,  T.,  Ryke,  E.,  &  Weyers,  M.. Stakeholders’  Views  Regarding  Their Role as Support System for People with Mental  Illness  and  Their  Families  in Rural  South  Africa. Community  Mental Health Journal. 2016. 55(4), 672 – 679.
[8].Mevsim,  T.,  Ryke,  E.,  & Weyers,  M.. Stakeholders’  Views  Regarding  Their Role as Support System for People with Mental  Illness  and  Their  Families  in Rural  South  Africa. Community  Mental Health Journal. 2016. 55(4), 672 – 679.
[9].Mitsel. The Role Of Key Stakeholders In The Policy Of Reduction And Prevention  Of  Hiv  /Aids.  Case  Study  In District Of Sorong West Papua Province. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia, Vol 4 No 2. 2016. 57-64.
[10]. Kemenkes RI. Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 54 Tahun 2017. In Tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang  dengan  Gangguan  Jiwa (pp.  1 –
29). 2017.
[11]. Kemenkes RI. Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 54 Tahun 2017. In Tentang
Penanggulangan Pemasungan pada
Orang  dengan Gangguan  Jiwa (pp.  1 –
29). 2017.
[12]. Roeslie, E. Analisis persiapan
implementasi  program  indonesia  sehat dengan  pendekatan  keluarga  (indikator 8:  kesehatan  jiwa)  di  kota  depok  tahun
2018. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan
Indonesia : JKKI . 2018. 7(2), 64 – 73.
[13]. Resubun, T.  F..  Sumber  Daya  Manusia Dalam Program Penanggulangan
HIV/AIDS  Di  Kabupaten  Jayawijaya,
Papua. Jurnal  Keperawatan  Tropis
Papua, 2018.1(1), 1-7.
[14]. Widodo, J. Aplikasi Implementasi Kebijakan  Publik,  Surabaya, Insan
Cendekia. In Insan Cendekia. 2010. [15]. Widodo,  J.. Analisis  Kebijakan  Publik
(Konsep Dan Aplikasi Proses
Kebijakan.2011.