## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id

## PENGUATAN PERAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI SEKOLAH DASAR
Agustinus Tanggu Daga
Pendidikan Guru Sekolah Dasar  STKIP Weetebula Sumba NTT Indonesia Email: agus_daga@yahoo.com
Abstrak: Guru  memiliki  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan  merdeka belajar  di  sekolah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  kebijakan merdeka  belajar,  landasan  filosofis  merdeka  belajar,  dan  peran  guru  dalam implementasi  merdeka  belajar  di  sekolah  dasar.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  konten.  Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kebijakan merdeka belajar meliputi yaitu ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum  dan  survei  karakter,  penyederhanaan rencana  pelaksanaan pembelajaran,  penerimaan  siswa  baru  dengan    zonasi  diperluas;    (2)  landasan filosofi  merdeka  belajar  meliputi  progresivisme,  konstruktivisme,  humanisme, filosofi  antropologis,  dan  filosofi  pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara;  (3)  peran guru dalam pembelajaran sangat bervariasi  meliputi pengelola kelas, fasilitator, motivator,  demonstrator,  mediator,  evaluator,  untuk  mendukung  tercapainya tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk  mengoptimalkan  peran  guru  dalam  merdeka belajar maka diperlukan pelatihan membuat perangkat dan praktek pembelajaran berbasis  merdeka  belajar  bagi  guru,  pengembang  kurikulum  di  sekolah  perlu menterjemahkan  program  merdeka  belajar  secara  konkrit  agar  mudah  dipahami dan  dijalankan  oleh    guru,  pihak  sekolah  mendorong  dukungan  dari  berbagai stekholder,  mendorong  penelitian  dan    publikasi  tentang  merdeka  belajar  di sekolah dasar.
Kata kunci: peran guru;  merdeka belajar; filosofi; sekolah dasar
Abstract: Teachers  have  an  important  role  in  implementing  of  independent learning  policies  in  schools.    The  purpose  of  this  research  is  to  describe  the policy  of  independent  learning,  its  philosophical  foundation,  and  the  role  of teachers  in  the  implementation  of  the  independent  learning  program  in elementary schools. This research uses the library method. In analyzing the data, this  research  uses  content  analysis.  The  results  showed  that  (1)  the  policy  of independent  learning  includes  national  standardized  school  exams,  national exams  are  converted  into  minimum  competency  assessments  and  character surveys, simplification of the lesson plan, submission  of new students based on zoning  is  expanded;  (2)  the  foundation  of  independent  learning  philosophy includes  progressivism,  constructivism,  humanism,  anthropological  philosophy, and  educational  philosophy  of    Ki  Hadjar  Dewantara;    (3)  teachers’  roles  in learning  varies  greatly  including  as  class  managers,  facilitators,  motivators, demonstrators, mediators, evaluators. To optimize the role of teachers, training to create  the  tools  and  practices  the  independent  learning  are  greatly  needed  for teachers, curriculum developers in schools need to translate independent learning programs  concretely  so  that  it  is  easy  to  understand  and  run  by  teachers,  the school  encourages  support  from  various  stakeholders,  encourages  research  and publication on independent learning in the elementary schools .
Keywords:  role  of  teacher;  independent  learning;  philosophy;  elementary school

## PENDAHULUAN
Tujuan  pendidikan  adalah  membentuk  manusia  yang  berkualitas  secara  utuh  dan optimal.    Manusia  yang  berkualitas  sangat  dibutuhkan  dalam  era  revolusi  industry  4.0 maupun  society  5.0.  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003    menyatakan  bahwa  tujuan pendidikan Indonesia antara  lain  mengembangkan  potensi siswa  menjadi manusia yang berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menetapkan kebijakan  merdeka  belajar  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  menghasilkan sumber  daya  manusia  yang    berkualitas. Empat  kebijakan  merdeka  belajar  meliputi  ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan sistem zonasi  penerimaan  siswa  baru    (Mulyono  2020;  Sularto  2020).   Dari  pihak  guru, melalui merdeka  belajar  guru  memiliki  kesempatan  yang  luas  mengembangkan  kapasitas  untuk meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan  menjadi  lebih  merdeka  dalam  penilaian  hasil belajar siswa (Hendri 2020).
Guru  memiliki  peran  strategis  baik  dalam  implementasi  maupun  keberhasilan kebijakan  merdeka  belajar.  Peran  guru  tersebut  tersebut  dimungkinkan  karena  merdeka belajar memberikan kebebasan kepada guru baik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran maupun dalam mengevaluasi pembelajaran. Dengan kebebasan tersebut guru dapat  membantu  siswa  baik  dalam  memperoleh  ilmu  pengetahuan  maupun  dalam mencapai  kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk  hidup    pada  masa  yang  akan  datang.  Dan merujuk  pada  pandangan  John  Dewey  bahwa  pendidikan  merupakan  proses  yang memerdekakan  maka  Christiana  (2013)  mengatakan  bahwa  pendidikan  dalam    merdeka belajar  merupakan  sebuah  proses  hidup  dan  bukan  sekedar  persiapan  untuk  kehidupan masa  depan.    Dalam  konteks  inilah  merdeka  belajar  menjadi    bagian  pokok  dari  usaha bersama  untuk  menghasilkan  manusia  yang  berkualitas  (Widodo  et  al.  2020).  Merdeka belajar  berarti  bahwa  baik  guru  maupun  siswa  memiliki  kebebebasan  berinovasi, kebebasan  untuk  belajar  secara  mandiri  dan  kreatif    melalui  penciptaan  suasana  belajar yang bahagia (Rosida 2020).
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menyatakan  dalam  pidato  pada  peringatan hari  guru  nasional  tahun  2019  bahwa  profesi  guru  merupakan  sebuah  profesi  yang  luhur untuk membentuk masa depan bangsa. Namun guru melaksanakan profesi tersebut dengan peraturan  yang  memberatkan  sehingga  guru  lebih  banyak  menggunakan  waktu  untuk mengerjakan  tugas-tugas  adminstrasi  daripada  menolong  siswa  yang  mengalami ketertinggalan  di  kelas  (Kusumaryono  2020).  Pernyataan    tersebut  menekankan  tentang tentang  martabat luhur  profesi    guru  dan kesulitan    guru  dalam   menjalankan  profesinya.

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
Guru    dibebani  dengan  tugas-tugas  administrasi  pendidikan  dibandingkan  dengan  tugas mendidik dan mengajar.  Proses pembelajaran yang berkualitas tidak akan terjadi jika guru lebih  banyak  waktu  mengerjakan  administrasi  pendidikan.  Kebijakan  merdeka  belajar dapat  memfasilitasi  guru  menjalankan  tugas  secara  baik  dalam  proses  pembelajaran  atau dalam meningkatkan hasil belajar   siswa tanpa dibebani dengan adminstrasi pembelajaran yang  memberatkan.  Penelitian  Ahmal  et  al  (2020)  terhadap  guru-guru  di    Kabupaten Pelalawan  Riau  menunjukan  bahwa  pelatihan  merdeka  belajar  dapat  meningkatkan kompetensi pedagogik guru khususnya dalam merancang  perangkat pembelajaran abad 21 berbasis  merdeka  belajar.  Penelitian  Siagian  (2020)  tentang  kemampuan  guru  menyusun RPP merdeka belajar menunjukan bahwa tingkat pemahaman guru  tentang RPP merdeka belajar  adalah  91.9%,  kemampuan  guru  menyusun  RPP  merdeka  belajar  berbasis  daring sebanyak 96%, dan  kemandirian guru menyusun RPP merdeka belajar daring adalah 96%. Penelitian Widyastuti (2020) tentang persepsi guru tentang merdeka belajar di kabupaaten Sleman  Yogyakarta  menunjukan  bahwa  guru-guru  merasa  terbantu  dengan  adanya merdeka belajar. Misalnya RPP sederhana membantu guru lebih fokus mengajar dan tidak menghabiskan banyak kertas untuk mencetak RPP yang begitu banyak, guru merasa lebih bebas  merancang  dan  melaksanakan  pembelajaran  dan  siswa  lebih  senang  dalam  proses pembelajaran.
Merdeka  belajar    adalah  kemerdekaan  berpikir.  Esensi  kemerdekaan  berpikir  ini harus  ada  dan mulai  pada  guru  lebih  dahulu.  Tanpa ada  kemerdekaan  berpikir  pada  guru akan  sukar  ada    kemerdekaan  berpikir  pada  siswa  (Hendri  2020;  Widiyono  et  al.  2021) sehingga  menghasilkan  siswa  yang  unggul,  kritis,  kreatif,  kolaboratif,  inovatif,  serta partisipasi pada masa yang akan datang (Siregar et al. 2020).  dalam cara yang sama Bahar &  Sund  (2020)  mengataka  bahwa  merdeka  membangun  suasana  yang  membahagiakan dalam  belajar  dan  pembelajaran,  mengonstruksi  kemerdekaan  berpikir  guru  dan  siswa, yang menjadikan siswa sebagai subyek utama pendidikan, serta  memfasilitasi cara belajar siswa  yang  membebaskan  sehingga  menjadi  lebih  kritis,  kreatif,  dan  inovatif  dalam mempelajari materi pembelajaran..
Sesuai  penjelasan  diatas  masalah  yang  dialami  oleh  para  guru  adalah  guru  lebih banyak  menggunakan  waktu  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  yang  berkaitan  dengan
adminstrasi  pendidikan.  Hal  ini  membuat  guru  kurang  maksimal  dalam  menjalankan perannya  dalam  proses  pembelajaran.  Selain  itu,  masih  ditemukan  masalah  yang  lain berkaitan  dengan    pemahaman  dan  kemampuan  guru    melaksanakan  merdeka  belajar dalam  proses  pembelajaran.  Misalnya,    Penelitian  Jayanta  &  Agustika  (2020)  terhadap guru sekolah dasar menunjukan bahwa pemahaman  guru terhadap  prinsip-prinsip  dalam mengembangkan  RPP  merdeka  belajar  masih  sangat  kurang  yaitu  44.68%.  Penelitian Lestiyani  (2020)    juga  menemukan  bahwa    bahwa  terdapat    60%  guru  tidak  memahami konsep  merdeka  belajar  yang  diterapkan  di  sekolahnya.  Kemudian  dalam    mendesain rencana  pembelajaran  guru  masih  banyak  yang  menggunakan  rencana  pembelajaran dengan format kurikulum 2013. Demikian juga penelitian  Johannes (2018) dan kemudian dikemukakan  juga    Probosiwi  &  Retnasari  (2020)    terhadap  guru  sekolah  dasar menemukan bahwa  bahwa para guru belum mampu menyusun RPP dengan baik dimana para  guru  masih  kebingungan  bagaimana  menyusun  RPP  yang  sesuai  dengan    format dalam  kurikulum  2013  maupun  merdeka  belajar.  Masalah  lain  yang  dialami  guru  dalam melaksanakan  program  merdeka  belajar  adalah  tentang  evaluasi  pembelajaran.  Temuan tersebut dinyatakan oleh Amiruddin et al (2020)  dalam penelitian terhadap para guru yang mendampingi  mahasiswa  dalam  kegiatan  praktek  di  sekolah  dasar  bahwa  guru  belum memahami benar cara penyusunan RPP  berbasis merdeka belajar, guru belum memahami perubahan  kurikulum  yang  berdampak  pada  perubahan  komponen  dalam  RPP,  dan  guru kurang  menguasai  teknologi    khususnya  komputer.    Selanjutnya,  penelitian    Izza  et  al (2020)  menunjukan  bahwa  guru  masih  kurang  memahami  penilaian  pembelajaran  dalam merdeka  belajar.  Penilaian  pembelajaran  yang  dilaksanakan  guru  masih  fokus  pada penilaian hasil belajar sehingga penilaian proses kurang proporsional.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  selain  kesibukan  dengan  urusan  adminstrasi pendidikan  ditemukan  pula  bahwa  masih  banyak  guru  yang  belum  memahami  dan melaksanakan perannya dalam kebijakan merdeka belajar khususnya dalam melaksanakan proses  pembelajaran  di  kelas.  Karena  itu    permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana    peran  guru  sekolah  dasar  dalam  implementasi  kebijakan  merdeka  belajar  di sekolah  dasar?    Tujuan  penelitian  ini  adalah  membahas  dua  hal  pokok  yaitu  (1)  konsep merdeka  belajar;    (2)  peran  guru  dalam  kebijakan  merdeka  belajar  di  sekolah  dasar. Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  guru  akan  lebih  mengetahui  dan  memahami  kebijakan merdeka  belajar,  dan    perannya    dalam  mengimplementasikan  merdeka  belajar  di sekolahnya.  Pemahaman  yang    benar  akan  memudahkan  guru  menerapkan  kebijakan merdeka belajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan metode  studi  literatur.  Literatur  yang  digunakan  adalah  literatur  yang  relevan  dengan permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  seperti  buku,  artikel  jurnal,  prosiding  dan  laporan penelitian. Menurut Creswell dalam  Habsy (2017) kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai  artikel  dari  jurnal,  buku,  dan  dokumen  lain  yang  mendeskripsikan  teori  dan informasi  baik  masa  lalu  maupun  saat  ini.  Pengambilan  data  penelitian  dilaksanakan melalui  pencarian  di google  scholar , website pemerintah  seperti  Lembaga  Penjaminan Mutu  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta,  serta respository di  kampus  peneliti.  dalam pencarian  tersebut  peneliti  menentukan keyword seperti  peran  guru  dalam  merdeka belajar,    kebijakan  merdeka  belajar.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dari  literatur dianalisis  dengan  metode  analisis  konten.  Analisis  konten  adalah    metode  analisis  data yang  digunakan  untuk  menyimpulkan  kata  atau  konsep  yang  ada  di  dalam  teks  atau literatur (Arafat 2018). Langkah-langkah analisis konten meliputi merumuskan pertanyaan penelitian,  memilih  sumber  literatur  yang  relevan,  menyeleksi  daa-data  dalam  literatur tersebut, membuat kategori yang digunakan dalam analisis, meringkas dan memperjelas isi ringkasan,  menginterpretasi  dan  menjelaskan  data  yang  diperoleh  berdasarkan  teori (Adipura 2008; Sumarno 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Merdeka Belajar
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nadiem  Makarim  sebagaimana  dikutip Kamil  (2020)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  merdeka  belajar  merupakan  sebuah    filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini karena dalam merdeka belajar terdapat  kemandirian  dan  kemerdekaan  bagi  lingkungan  pendidikan  menentukan  cara terbaik  dalam  proses  pembelajaran.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan mengeluarkan  4  kebijakan  pendidikan  nasional  merdeka  belajar  yaitu    ujian  sekolah berbasis  nasional    diganti  dengan  asesmen  oleh  sekolah,  ujian  nasional  diubah  menjadi kompetensi  minimum  dan  survei  karakter,  penyederhanaan  RPP,  dan  sistem  zonasi
penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara fleksibel (Kemendikbud 2019). Kebijakan  merdeka  belajar  adalah  sebuah  sistem  pendidikan  yang  didalamnya mengutamakan  kebebasan,  baik  bagi  guru  maupun  bagi  siswa  (Wahdani  &  Burhanuddin 2020),  dan  jawaban  atas  masalah  yang  dihadapi  oleh  guru  dalam  praktik  pendidikan (Yamin  &  Syahrir  2020).    Senada  dengan  pendapat  tersebut  Sasikirana  &  Herlambang (2020) mengatakan bahwa konsep merdeka belajar merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan  dalam  proses  praktek  pembelajaran  dan  kebutuhan  sistem  pendidikan  di Indonesia dimana guru memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran.  Menurut Rosyid (2020) dalam konteks perspektif  transformasi pendidikan ke depan maka  merdeka belajar  diperlukan  untuk  mewujudkan  mutu  pendidikan  berkelanjutan.  Merdeka  belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menanamkan lifelong learning capacity sebagai tema sentral revoluasi industri 4.0.
Esensi merdeka belajar adalah mengeksplorasi potensi terbaik para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri  (Widiyono et al. 2021).  Sistem  pembelajaran akan  berganti,  dari  yang  awalnya tatap  muka  di  dalam  kelas akan  menjadi  di  luar  kelas.  Suasana  pembelajaran  akan  berjalan  lebih    leluasa    karena siswa  dapat  berdiskusi  dengan  guru  dan  teman-temannya,  mengalami  pembelajaran dengan  strategi  dan  pendekatan  yang  menyenangkan,  terjadi    pembentukan  karakter. Setiap  siswa  memiliki  kemampuan  yang  beragam  sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya. Menurut  Miarti  Yoga  dalam  Daga  (2020a)    merdeka  belajar  dapat  diimplementasikan sebagai  merdeka  berpikir,  merdeka,  dan  menghormati  atau  merespons  perubahan  yang terjadi.  Merdeka  belajar  harus  membebaskan  baik  untuk  guru  maupun  siswa.  Tujuan pendidikan adalah membebaskan. Tujuan merdeka belajar adalah kebahagiaan siswa, guru, dan  orang  tua.  Sejalan  dengan  itu  Syukri  dalam  Saleh  (2020)  menyatakan  bahwa  proses pendidikan  dalam  merdeka  belajar  menciptakan  suasana-suasana  yang  membahagiakan yakni bahagia untuk  guru, bahagia buat  siswa, bahagia buat orang tua, dan bahagia buat semua orang.
Implementasi  kebijakan    merdeka  belajar  bertujuan  meningkatkan  kualitas pendidikan  agar dapat bersaing di era revolusi industry 4.0 dan persaingan global (Wijaya et  al.  2020).  Kebijakan  merdeka  belajar  meliputi  empat  pokok  kebijakan  yaitu  ujian sekolah  berstandar  nasional,  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter, penyederhanaan  RPP,  dan  peraturan  penerimaan  siswa  zonasi  diperluas  (Sularto  2020; Ainia  2020). Pertama ,    mulai  tahun  2021  ujian  nasional  diubah  menjadi    asesmen kompetensi  minimum  dan  survei  karakter.  Permendikbud  nomor  43  tahun  2019    telah

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
menetapkan ujian nasional sebagai kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional  dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan (pasal  1  ayat  5).  Ujian  nasional  merupakan  penilaian  hasil  belajar  oleh  pemerintah  pusat yang  bertujuan  untuk  menilai  pencapaian  kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada  mata pelajaran tertentu (pasal 10 ayat 1).
Kegiatan  asesmen  kompetensi  minimum  menekankan    kemampuan  penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada best practice tes PISA dan TIMS dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen kompetensi minimum dilakukan pada siswa  yang berada di tengah jenjang sekolah  seperti di  kelas 4, 8, 11. Hasil asesmen dimanfaatkan guru  dan sekolah  dalam    memperbaiki  kualitas  proses  pembelajaran.  Namun  hasil  asesmen  tidak bisa digunakan untuk seleksi  siswa ke jenjang selanjutnya. Misalnya, hasil asesmen tidak bisa digunakan untuk menentukan kenaikan kelas  siswa (Kemendikbud 2019). Asessmen kompetensi  minimum  dibagi  dalam  dua  bagian  yaitu  literasi  dan  numerasi.  Literasi menekankan kemampuan menganalisa suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan atau  bacaan  tersebut.  Sedangkan  numerasi  menekankan  kemampuan  menganalisa  dan menggunakan  angka-angka.  Asesmen  kompetensi  minimum  tidak  didasarkan  mata pelajaran  dan  penguasaan  konten  pembelajaran  melainkan  pada  kompetensi  dasar  yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya (Kusumaryono 2020; Resti et  al.  2020).  Selaras  dengan  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  maka  ujian nasional  diganti  dengan  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter.  Asesmen tersebut  diharapkan  dapat  mendorong  guru  dan  sekolah  untuk  memetakan  kondisi pembelajaran  dan   mengevaluasinya  agar  dapat    memperbiki  mutu  pembelajaran. Hal  ini sejalan  dengan    Syarifah  (2021)  bahwa  asesmen  nasional  adalah  program  penilaian terhadap mutu  setiap  sekolah  dan  program  kesetaraan  pada  jenjang  dasar  dan  menengah. Kualitas  sekolah    dinilai  berdasarkan  hasil  belajar  siswa  yang  mendasar  yaitu  literasi, numerasi,  dan  karakter  serta  kualitas  proses  pembelajaran  dan  suasana  sekolah  yang mendukung  kegiatan  pembelajaran.  Asesmen  nasional  merupakan  upaya    memperbaiki kualitas  pendidikan  nasional  secara  menyeluruh  yang  dirancang  untuk  menghasilkan informasi  akurat  untuk  memperbaiki  kualitas  pembelajaran  dalam  rangka  meningkatkan hasil belajar siswa (Novita et al. 2021; Syarifah 2021).
Kedua ,  Ujian  sekolah  berstandar  nasional  diselenggarakan  oleh  sekolah.  Bentuk ujian  berupa  tes  tertulis  dan/atau  bentuk  penilaian  lain  yang  lebih  komprehensif,  seperti portofolio,  tugas  kelompok,  karya  tulis,  atau  bentuk  penugasan  lainnya  (Kemendikbud 2019).  Dalam  hal  ini  guru  dan  sekolah  lebih  merdeka  dalam  menilai  hasil  belajar  siswa. Dalam Permendikbud  nomor 43 tahun 2019 dinyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh  sekolah  merupakan  penilaian  hasil  belajar  oleh  sekolah  untuk  menilai  pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran (bab II, pasal 2 ayat 1). Ujian yang diselenggarakan  oleh  sekolah  dilaksanakan  sesuai  dengan  kurikulum  yang  berlaku.  Ujian yang  diselenggarakan  oleh  sekolah  diikuti  oleh  siswa  pada  akhir  jenjang  dengan  syarat siswa  telah  berada  pada  tahun  terakhir  pada  masing-masing  jenjang  atau  program  paket kesetaraan,  dan  memiliki  laporan  lengkap  penilaian  hasil  belajar  seluruh  program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut (pasal 4).
Penilaian  dalam  proses  pembelajaran  merupakan  bagian  integral  dari  peran  dan tugas guru dalam pendidikan. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam  kurikulum  dan  memberikan  gambaran  tentang  pencapaian  tujuan  pendidikan. Penilaian  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  atau  instrument  penilaian.  Dalam konteks  tersebut  guru  menentukan  instrumen  penilaian  yang  diperlukan  dan  menerapkan untuk membangkitkan semangat belajar siswa agar  tertantang mempelajari atau mencapai kompetensi  yang  telah  ditetapkan  dalam  kurikulum.  Demikian  guru    dan  sekolah  dapat lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa (Sijabat 2014); (Pakpahan 2015).
Ketiga , Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Melalui penyederhanaan  tersebut guru bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Waktu yang digunakan oleh guru mengerjakan administrasi pembelajaran  dapat  dialihkan  untuk  kegiatan  pembelajaran  dan  peningkatan  kompetensi. RPP  tersebut  mengandung  tiga  komponen  utama  yaitu  tujuan  pembelajaran,  kegiatan pembelajaran,  dan  asesmen  pembelajaran.  Sedangkan  komponen  lain  bersifat  pelengkap dan dapat dipilih, dikembangkan  secara mandiri oleh guru  (Kemendikbud 2019). Hal ini juga  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  Surat  Edaran  nomor  14  tahun  2019  tentang penyederhanaan  RPP  yang  meliputi  komponen  inti  yaitu  tujuan    pembelajaran,  langkah- langkah  pembelajaran,  dan  penilaian  pembelajaran.  Sedangkan  komponen  lain  bersifat pelengkap yang dapat dipersiapkan secara mandiri.
Penyederhanaan  RPP  ini  bertujuan  agar  guru  memanfaatkan  lebih  banyak  waktu untuk  mengajar  dan  meningkatkan  kompetensi  siswa  daripada  bergumul  dengan adminstrasi  pembelajaran.  Fungsi  rencana  pembelajaran    adalah  sebagai  acuan  bagi  guru

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  sehingga  lebih  terarah  dan  berjalan  efektif (Kusnandar  2009;  Vidiarti  et  al.  2019).  Kalaupun  guru    mempersiapkan  RPP  maka persiapan  tersebut  lebih  menekankan  hal-hal  seperti  persiapan  tertulis,  mental,  situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif termasuk meyakinkan siswa    terlibat  secara  penuh  (Zendrato,  2016).  Guru  memiliki  kebebasan  dalam  proses pembelajaran  untuk  memilih,  membuat, menggunakan,  dan  mengembangkan  format  RPP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa (Kusumaryono 2020). Melalui kebebasan guru dalam menyusun RPP  maka diharapkan  siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis dengan strategi  pembelajaran yang diterapkan.
Keempat , sistem penerimaan siswa baru zonasi diperluas atau fleksibel. Bagi siswa dari  jalur  afirmasi  dan  prestasi,  diberikan  kesempatan  yang  lebih  banyak.  Pemerintah daerah diberikan wewenang secara teknis untuk menentukan daerah zonasi (Kemendikbud 2019).  Dalam    Permendikbud  nomor  44  tahun  2019    dinyatakan  bahwa  penerimaan penerimaan  siswa  baru  dilaksanakan  melalui  jalur  zonasi  (paling  sedikit  50%),  afirmasi (paling sedikit 15%), perpindahan (paling banyak 5%), dan prestasi (30%), sesuai dengan daya  tapung  dan  kondisi  daerah  (pasal  11).  Kebijakan  penerimaan  siswa  baru  lebih fleksibel  dengan  mempertimbangkan  ketimpangan  akses  dan  kualitas  di  berbagai  daerah dimana tidak termasuk daerah  terdepan, terluar, tertinggal (Saleh 2020).
Sistem  zonasi  merupakan    sebuah  prosedur  membagi  suatu  area  menjadi  bagian- bagian  untuk  suatu  tujuan  tertentu.    Sistem  zonasi  dalam    pendidikan  bertujuan memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu  secara  merata  bagi  anggota  masyarakat pada  suatu  areal  tertentu.  Hal  ini  selaras  tujuan  penerimaan  siswa  baru  Kemendikbud (2018)  yaitu  (1)  menjamin  penerimaan  siswa  baru  berjalan  secara  objektif,  transparan, akuntabel,  tidak  diskriminatif,  dan  adil    untuk  mendorong  peningkatan  akses  layanan pendidikan;  (2)  menjamin  ketersediaan  dan  kesiapan  sekolah  memberikan  layanan pendidikan yang berkualitas; (3) menjamin  pemerataan  akses dan mutu pendidikan secara adil  pada  setiap  zona  atau  wilayah  yang  ditetapkan  dekat  tempat  tinggal  siswa;  (4) memastikan    terpenuhinya  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang    kompeten  didukung oleh  prasarana  dan  sarana  yang  memadai  yang  dapat  disediakan  dan  digunakan  bersama oleh  setiap  sekolah  yang  ada  di  wilayah  atau  zona  yang  telah  ditetapkan;  (5)
mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran  secara  komparatif  dan  kompetitif  pada  zona  layanan  pendidikan  secara terukur dan berkesinambungan.
Secara umum penerimaan siswa  baru  diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan  pendidikan  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi  (Nizarman  2015;  Vidiarti  et  al. 2019). Penerimaan siswa baru merupakan proses seleksi calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Penerimaan  siswa  baru    dilakukan  untuk  mengetahui  dan mengukur  input  sekolah  sehingga  membantu  perkembangan  sekolah.  Penerimaan  siswa baru diharapkan memberikan kontribusi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan  dan  pembelajaran  (Ansar  et  al.  2019).  Penerimaan  siswa  baru  dalam  konteks merdeka belajar  harus menjadi salah satu cara membuka pintu perubahan dalam praktek pendidikan di sekolah agar pendidikan anak  tuntas dan berkualitas  (Totoh 2021).

## Landasan Filosofi Merdeka Belajar
Pancasila  sebagai  falsafah  negara  Indonesia  menjadi  filosofi  dasar  dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk penerapan kebijakan merdeka belajar. Pancasila  menjadi  filosofi  utama  kebijakan  merdeka  belajar  sebagai  bagian  dari keseluruhan kebijakan pembangunan dalam pendidikan.  Kebijakan merdeka belajar paling tidak  berlandaskan  pada  empat  pandangan  filosofi  yaitu  progresivisme,  konstruktivisme, humanisme,  dan  filsafat  antropologi  (Muslikh  2020).  Dalam  konteks  Indonesia,  landasan filosofi  kebijakan  merdeka  belajar  juga  dapat  ditemukan  dalam  pandangan    Ki  Hadjar Dewantara tentang pendidikan  (Ainia 2020).
Filosofi Progresivisme : Progresivisme sering dikaitkan dengan kata dasar progres yaitu  kemajuan.  Progresivisme    dapat  dimaknai  sebagai  suatu  gerakan  perubahan  untuk perbaikan (Mustaghfiroh 2020). Progresivisme merupakan suatu pandangan  filosofi yang menghendaki  kemajuan  untuk  sebuah    sebuah  perubahan.  Karena  itu  progresivisme dimaknai  sebagai  sebuah  aliran  yang  menginginkan  perubahan-perubahan  secara  cepat (Muhmidayeli  2011;  Yunus  2016).  Filosofi  progresivisme  memandang  proses pembelajaran  sebagai  proses  pembentukan  kreativitas,  pemberian  sejumlah  kegiatan, penciptaan    suasana  yang  alamiah  selaras  dengan  pengalaman  siswa.    Proses  ini diharapkan menciptakan perubahan pada  siswa baik pemikiran maupun sikap  (Faiz 2020; Muslikh 2020). Pendidikan bukanlah produk yang harus dipelajari siswa (misalnya, fakta dan  keterampilan  motorik),  melainkan  sebuah  proses  yang  terus  berlanjut  selama seseorang  hidup.  Siswa  belajar  secara  bebas  dan  baik  ketika  dia    secara  aktif  mengalami

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
dunianya,  bukan  menyerap  secara  pasif  materi  pembelajaran  yang  dipilih  oleh  guru sebelumnya (Daga 2020b).
Filosofi  Konstruktivisme :  Filosofi  konstruktivisme  menjadikan  pengalaman langsung  siswa  sebagai  hakekat  proses  pembelajaran.  Pengetahuan  merupakan    hasil konstruksi  atau  bentukan  siswa.  Pengetahuan  terbentuk  dengan  memanfaatkan  panca indera  Dari  pengalaman  indera  itulah    manusia  belajar    menghasilkan  pengetahuan  dan pengalaman  (Muslikh  2020;  Yusuf  &  Arfiansyah  2021).    Senada  dengan  pendapat tersebut, Hein dan Boghossian dalam Martini (2017) menyatakan bahwa konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu filosofi yang memandang proses konstruksi pengetahuan siswa merupakan hasil kegiatan psikologis yang ditunjang oleh proses pengalaman belajar siswa.  Siswa  melaksanakana  proses  pembelajaran  sesuai  dengan  cara  dan  pengalaman untuk  memperoleh  atau  membangun  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap.  Belajar merupakan  proses  aktif  siswa  mengkonstruksi  arti,  wacana,  dialog,  pengalaman  fisik secara terus-menerus untuk membentuk pengetahuan dan nilai.
Filosofi Humanisme : Humanisme dari kata bahasa latin humanus berarti manusia, dan memiliki arti  sebagai manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia (Mangunhardjana 1997; Fadli 2020). Filosofi humanisme berpandangan bahwa manusia menentukan diri dan perilakunya  dalam  mengembanggkan  diri  dan  kepribadiannya.  Belajar  bertujuan menjadikan  manusia  selayaknya  manusia.  Keberhasilan  belajar  ditandai  bila  siswa mengenali  dirinya  dan  lingkungan  dengan  baik.  Siswa  dapat  mengaktualisasikan dirirnya secara  utuh  dan  maksimal  (Sumantri  &  Ahmad  2019).  Filosofi  pendidikan  humanisme memandang  manusia  memiliki  kehidupan  yang  penuh  kreativitas  dan  kebahagiaan,  dan proses pembelajaran  menjadi bagian dari usaha mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan (Wardhana et al. 2020).
Filosofi humanisme melihat keunikan atau karakteristik, potensi dan motivasi yang dimiliki siswa. Proses pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri siswa, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi siswa  yang  memiliki  potensi  dan  karakteristik  yang  berbeda-beda    (Muslikh  2020); Susilawati 2021).  Pendidikan humanisme mengembangkan kualitas siswa secara utuh baik kognitif maupun psikomotorik dan afektif. Dalam proses pembelajaran,  dimensi-dimensi
manusiawi  dalam  diri  siswa  dikembangkan.  Pendidikan  humanis menekankan  bagaimana cara menjalin komunikasi secara personal dan kelompok dalam lingkungan belajar.  Siswa mempunyai pengetahuan, afeksi dan keterampilan. Untuk mengaktualisasi seluruh potensi diri  tersebut  maka  siswa  membutuhkan  dan  diberi  kebebasan  (Sabaruddin  2020). Kebebasan tersebut difasilitasi oleh guru melalui proses pembelajaran.
Filosofi    Antropologis :  Secara  harfiah,    kata antropos (bahasa  Yunani)  berarti manusia dan logos berarti studi. Maka antropologi adalah suatu disiplin berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia (Satria et al. 2020). Selanjutnya Poedjawijatna dalam Muslikh (2020)    mengatakan  bahwa  filsofi  antropologis  memandang  bahwa  manusia  adalah makhluk  individu,  sosial,  moral  dan  religi.  Manusia  sebagai  makhluk  individu menekankan  karakteristik  unik  manusia  sehingga  proses  pembelajaran  harus  menghargai dan  mengakomodir    keunikan    siswa.  Strategi  pembelajaran  diterapkan  untuk mengakomofir  keragaman  keunikan  yang  ada.  Penilaian  pembelajaran  ditujukan  kepada kompetensi  siswa.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam  konteks  pembelajaran berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan, khususnya guru dan siswa. Guru dan siswa membutuhkan  fasilitasi  untuk  mengembangkan  profesi  dan  potensi,  tujuan  dan  konten pembelajaran mendorong berkembangnya berbagai potensi dan kemampuan siswa, strategi pembelajaran, diperlukan untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi.
Manusia  sebagai  makhluk  moral  dalam  konteks  pembelajaran  berimplikasi terhadap  guru    dan  siswa  untuk  mengedepankan  perilaku  positif.  Tujuan  dan  konten pembelajaran  mengandung  nilai-nilai  moral  dan  estetika.  Strategi  pembelajaran mengedepankan  sikap  teladan,  indoktrinasi,  hadiah,  hukuman.  Penilaian  pembelajaran diterapkan  untuk  melihat  perkembangan  kebaikan  siswa  dengan  memanfaatkan  kriteria- kriteria yang valid.  Selanjutnya, manusia sebagai makhluk beragama berimplikasi bahwa guru  dan  siswa  percaya  kepata Tuhan.   Tujuan  dan  konten  pembelajaran  mengemukakan keberadaan Tuhan dan kepercayaan manusia (Muslikh 2020).
Filosofi  Pendidikan  Ki  Hajar  Dewantara :  Konsep  pendidikan  Ki  Hadjar Dewantara adalah mewujudkan kebebasan siswa dalam belajar dan menekankan  perhatian guru  sebagai  pamong  yang  bertugas  untuk  mendidik  siswa  dengan  kasih  sayang (Kurniawan  2020).  Sistem  among  adalah  cara  mendidik  yang  memberi  tuntunan  dan menyokong  siswa  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  serta  mendekatkan  siswa  pada alam  dan  masyarakat  (Wangid  2009).  Sistem  among  menekankan  bahwa  guru  menjadi pamong  sesuai  dengan  fase  pertumbuhan  dan  perkembangan  siswa,  serta  membebaskan siswa  dari  tekanan  dan  paksaan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  dalam

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
pendidikan  (Wardhana  et  al.  2020).  Filosofi  Ki  Hadjar  Dewantara  mengenai  merdeka belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan untuk mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu (1) pendidikan bertujuan mencapai perubahan dan bermanfaat bagi  lingkungan  masyarakat;  (2)  pendidikan  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  rasa pecaya  diri,  mengembangkan  potensi  siswa    baik  kecerdasan  maupun  karakter  dan keterampilan  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan;  (3)  Guru    diharapkan  mampu  mendidik dengan memegang semboyan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (Ainia,  2020)  yang  dapat  berarti  di  depan  memberi  contoh,  di  tengah membangun  semangat,  dibelakang  memberi  dukungan  (Musyafa  2015);  (4)  pendidikan diarahkan kepada kebebasan berpikir bagi siswa dan guru untuk membentuk karakter jiwa merdeka  dan  mandiri  melalui  eksplorasi  pengetahuan  yang  berasal  dari  lingkungan;  (5) pendidikan  memerlukan    keseimbangan  cipta,  rasa  dan  karsa  yang  dalam  implementasi tampak  juga  pada  desain,  penerapan  dan  penilaian  hasil  belajar  siswa;  (6)  pendidikan membentuk  karakter  siswa  dimana  mengedepankan    proses  budaya  untuk  mendorong siswa    agar  memiliki  jiwa  merdeka  dan  mandiri,  membentuk  watak  siswa    berjiwa nasional, namun membuka diri terhadap perkembangan internasional,  membagun pribadi siswa  berjiwa pionir-pelopor,  (7) Pendidikan   berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat siswa (Tilaar 2017); (Winarso 2017).

## Peran Guru dalam Merdeka Belajar
Sekolah  dasar  menerapkan  kebijakan  merdeka  belajar  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  khususnya  dalam  proses  pembelajaran  sesuai  dengan  kebijakan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Menurut  Rahmawati  &  Rahmawati  (2020)  penerapan kebijakan  dalam  pembelajaran  dapat  dilakukan  dengan  cara,    yaitu  (1)  memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber belajar; (2)  menyusun perangkat pembelajaran yang memuat  tujuan  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran  dan  assesmen;  (3)  menerapkan strategi  pembelajaran  secara  bebas  sesuai  tingkat  kompetensi,  minat  dan  bakat  siswa;  (4) proses  pembelajaran  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan  sekitar  baik kearifan  lokal,  sosio-ekonomi  maupun  infrastruktur  daerah;  (5)  proses  pembelajaran dilaksanakan dengan menggali kemampuan berpikir  kritis dan kreativitas siswa; (6) guru memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan sumber belajar sendiri sesuai dengan
materi  pembelajaran;  (7)  proses  pembelajaran  dapat  dilaksanakan  secara  kolaboratif dengan  berbagai  pihak  atau  profesi;  dan  (8)  internalisasi  nilai-nilai  karakter  dalam pembelajaran.
Penerapan  kebijakan  merdeka  belajar  di  sekolah  dasar  dapat  dilaksanakan  secara bertahap  sesuai  kondisi  dan  kebutuhan  sekolah.  Menurut  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dalam  Widiyono  et  al  (2021),  langkah-langkah  yang  perlu  disiapkan  dalam mengimplementasikan merdeka belajar  adalah  (1) kepala sekolah menerapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar;  (2) guru menjadi sosok yang terbuka dan menciptakan  suasana  pembelajaran  yang  menyenangkan;  (3)  hendaknya  psikologi  siswa dalam keadaan siap dan suasana hati yang bahagia, mulai dibiasakan untuk berpikir kritis dan  selalu  bersikap  ingin  tahu  serta  mampu  menganalisis  pertanyaan  terbuka;    (4)  orang tua    dan  lingkungan    dilibatkan  secara  aktif  dalam  pemantauan  hasil  belajar  siswa  dan mendukung  kesinambungan antara sekolah, rumah dan lingkungan;  (5) dinas pendidikan dan  kebudayaan  menyediakan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensi    guru  dan menyiapkan  pendampingan  saat  pelaksanaan  merdeka  belajar.  Sejalan  dengan  pendapat tersebut    Hendri  (2020)  menyatakan  bahwa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  untuk membangun  merdeka  belajar  bagi  siswa  pada  lingkup  kelas  adalah  dengan  lebih  banyak mengajukan  pertanyaan  pada  siswa  untuk  mendapatkan  masukan  dalam  mengambil keputusan  tentang  proses  belajar,  memberi  stimulasi  bacaan  bermutu,  memberi kesempatan  eksplorasi  lingkungan  sekitar,  memberi  kesempatan  menganalisis  bacaan, memberikan kesempatan bekerjasama dan berdiskusi di antara siswa.
Untuk  mensukseskan  program  merdeka  belajar  tersebut  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  melaksanakan    program  guru  penggerak  dengan  tujuan  meningkatkan kompetensi    guru    untuk  menciptakan    pemimpin    pembelajaran    yang    berpusat    pada murid.  Peran guru pengggerak adalah katalis perubahan pendidikan di daerah melalui (1) menggerakkan   komunitas   belajar   bagi  rekan  guru  di  sekolah  dan  sekitarnya; (2) menjadi    pengajar    praktik  bagi      rekan  guru    berkaitan  dengan    pengembangan pembelajaran;  (3)  mendorong  peningkatan    kepemimpinan      siswa    di    sekolah;  (4) membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi  antar  guru  dan  pemangku  kepentingan di    dalam   dan    luar   sekolah    untuk   meningkatkan    kualitas   pembelajaran;  (5) menjadi pemimpin    pembelajaran  yang    mendorong    kebaikan lingkungan  pendidikan    di sekolah (Wijaya et al. 2020).
Guru  memiliki  karakteristik  dan  peran  dalam  implementasi  kebijakan  merdeka belajar di sekolah dasar.  Menurut Pratama (2019) karakteristik guru yang merdeka dalam

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
mendidik  siswa  adalah  guru  yang  berkarya  dengan    tulus,  guru  yang genuine ,  guru  yang sustainable , dan guru yang memiliki spirit sebagai guru. Guru yang berkarya dengan tulus akan  bekerja  dengan  pantang  mengeluh dalam    menjalani  proses  yang  keluar  dari  energi kebaikan  dan  keyakinan  pada    idealisme  kemanfaatan.  Ketulusan  mendorong  guru  tetap berkreasi dalam situasi dan kondisi tanpa berorientasi praktis pada suatu pengakuan. Guru sejati  ( genuine ) mampu  menghasilkan  pemikian  asli  dan  berorientasi  masa  depan.  Guru sejati  memiliki  kreativitas  yang  andal.  Misalnya,  guru  menciptakan  sebuah  program unggulan,  bagaimana  guru  menjelaskan  dan  mengaplikasikan  teori  pendidikan  atau pembelajaran menjadi sebuah model pembelajaran yang dapat diterapkan,  bagaimana guru menghadirkan  media  atau  alat  bantu  pembelajaran  yang  efektif  dan  inovatif.  Guru  yang memiliki  prinsip the  power  of  sustainable (kekuatan  berkelanjutan)  adalah  guru  yang  tak mudah  macet  di  tengah-tengah  dinamika  dan  inovasi  yang  ada,  guru  yang  menginspirasi masa depan siswa, guru yang teguh berkarya dalam berbagai situasi dan kondisi, dan guru yang mampu memelihara nilai-nilai kebajikan yang digagas. Pada hakikatnya guru adalah seorang  pembelajar  yang  memiliki  kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  profesional,  dan kecerdasan sosial.
Dalam  konteks  kebijakan  merdeka  belajar  guru  dapat  melaksanakan  peran-  peran secara  efektif  untuk  membantu  siswa  mencapai  tujuan  pembelajaran.    Guru  berperan sebagai penggerak yang berperan aktif  mempelopori perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan. Guru tidak hanya mendesain dan mengimplementasikan kurikulum melainkan juga  menjadi  penghubung    antara  kurikulum  dan  minat  siswa.  Guru  dan  siswa  menjadi subyek  dalam  pembelajaran.  Guru  dan  siswa  bekerjasama  mencapai  tujuan  pembelajaran (Rahmawati  &  Rahmawati  2020).  Kemudian,    Miller  dan  Seller    dalam  Daga  (2021) menyatakan  bahwa    kurikulum  dan  siswa    terlihat  saling  melakukan  penetrasi  secara holistik yang mendorong pengembangan diri siswa.  Menurut  Undang-Undang nomor 14 tahun  2005  pasal  10  ayat  (8),  guru    memiliki  kompetensi  pedagogik,  kompetensi kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  profesional.  Dalam  koteks  tersebut  guru menjalankan  tugas  sebagai  pendidik,  pengajar,  pembimbing,  pengarah,  pelatih,  penilai bagi siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan (Kusnandar 2009;
Arfandi  &  Samsudin  2021).  Sebagai  seorang  professional  maka  seorang  guru melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Selain memiliki kompetensi dalam melaksanakan peran di kelas, peran guru dalam kebijakan merdeka belajar menurut  Temple Grandin  dalam  Munjid (2020) adalah model berpikir, inspirasi dan motivasi, apresiasi dan kepercayaan. Proses pembelajaran merdeka belajar  perlu  menciptakan  lingkungan  belajar  agar  guru  dapat  menjalankan  peran  secara optimal sebagai model berpikir bagi siswa, insipirasi dan motivasi siswa, dan apresiasi dan kepercayaan  siswa.  (1)  sebagai  model  berpikir,  guru  mampu  melihat  kelebihan  atau potensi  siswa  daripada  kelemahan,  serta  mampu  mengeksplorasi  kelebihan  untuk perkembangan  siswa.    Selanjutnya,  siswa  berpikir  sekurang-kurangnya  dalam  tiga model yaitu  model  visual,  model  pola,  dan  model  yang  biasa.    Dalam  model  visual,    siswa berpikir  dalam  citra  dan  detail  yang  spesifik.  Siswa  seperti  ini  sangat  cepat  belajar geometri yang obyeknya bentuk dan segi-segi konkret tapi selalu gagal memahami aljabar yang  abstrak. Dalam model pola, siswa berpikir menonjolkan pola, relasi-relasi abstrak di antara  berbagai  hal.  Siswa  yang    berpikir    dalam  model  pola  akan    sangat  kuat  dalam matematika dan musik tetapi sering lemah dalam menggambar atau bahasa. Dalam model biasa,    siswa  berpikir  dengan  logika  verbal.  Siswa    berpikir  dalam  bahasa,  menggunakan susunan  kata  untuk  membentuk  pemahaman  yang  logis.  Jurnalisme,  sejarah,  diplomasi, akuntansi, keuangan, dan seni peran adalah bidang profesi yang cocok untuk model ini. (2) sebagai inspirator dan motivator, guru harus mempu menginspirasi keberhasilan siswa dan memotivasi  siswa  mengembangkan rasa ingin tahu dan minatnya. Inspirasi dan motivasi dari guru akan membangkitkan antusiasme dan optimism bagi siswa untuk belajar dengan mudah, menyenangkan dan relevan. (3) Guru memberi apresiasi dan kepercayaan kepada siswa.  Dengan  apresiasi  dari  guru  maka  siswa    didorong  mencari  pengetahuan  lebih banyak,  lebih  jauh,  dan  lebih  mendalam  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kelas.  Dengan apresiasi  pula  guru  juga  bisa  membuka  kemungkinan-kemungkinan  baru  bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, dengan  kepercayaan dari guru maka siswa mempunyai kemerdekaan  untuk  membuktikan  kemampuan  dalam  proses  pembelajaran.  Bahkan, kepercayaan  memungkinkan  guru  untuk  melihat  perbedaan  kapasitas  dan  kemampuan siswa  yang  digunakan  sebagai  peluang  mengembangkan  pengetahuan  dan  pemahaman lebih  luas  siswa.  Kepercayaan  yang  diberikan  guru  dapat    membuat  siswa    mampu melakukan hal-hal yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya.
Menurut Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell  dalam Zein (2016)  peran guru menjadi  lebih  spesifik  dalam  proses  pembelajaran  di  kelas.  Senada  dengan  pendapat

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
tersebut  (Minsih & Aninda 2018) menyatakan bahwa peran guru dalam pengelolaan kelas berbasis    merdeka  belajar      adalah    pengelola  kelas,  fasilitator,  motivator,  demonstrator, mediator,  dan  evaluator.  Sebagai  pengelola  kelas  atau  pengelola  pengajaran,  guru memimpin    proses  belajar  mengajar,  menangani  masalah  atau  hambatan  yang  terjadi selama  proses  belajar  mengajar.  Sebagai  fasilitator,    guru  memberikan  fasilitas  yang diperlukan  siswa  selama  proses  belajar  mengajar  sehingga  siswa  dapat  belajar  secara optimal.  Sebagai  motivator,  guru  membangkitkan  semangat  belajar  siswa,  menjelaskan secara konkret  hal-hal yang akan didapat pada akhir pembelajaran kepada siswa, memberi reward  kepada  siswa  yang  memiliki  prestasi.  Sebagai  demonstrator,  guru  memberikan contoh  penggunaan  alat  dan  media  untuk  mengerjakan  tugas  atau  materi  dan memperagakan  penggunaan  alat  dan  media    yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran. Sebagai mediator, guru menjadi  perantara dalam usaha mengubah tingkah laku  siswa dan juga upaya guru untuk menyediakan dan menggunakan media pembelajaran. Dan sebagai evaluator,  guru  memantau  perkembangan  hasil  belajar  siswa    dan  membuat  rangkuman tentang peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran.
Peran  guru  dalam  kebijakan  merdeka  belajar  tampak  pula  dalam  peran  untuk mengajar dan membimbing, pelatih dan penasehat, inovator, model dan teladan, motivator dan pendorong kreativitas, pekerja dan aktor, pembawa cerita, peneliti dan evaluator (Juhji 2016).  Melalui  mengajar,  guru  penyampaian  pengetahuan  kepada  siswa.  Sebagai pembimbing, guru memberi bantuan kepada siswa untuk mengenal dan mengenal diri, dan lingkungannya  secara  tepat  dan  benar.  Sebagai  pelatih,  guru  memberikan  latihan intelektual  maupun  motorik.  Sebagai  penasihat,  guru  membantu  siswa    membuat keputusan dalam pembelajaran. Sebagai  inovator, guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi siswa. Sebagai model dan teladan, guru menunjukan contoh-contoh yang baik kepada siswa untuk ditiru. Sebagai motivator, guru membangkitkan  semangat  siswa  yang  kurang  berprestasi  atau  bermasalah.  Sebagai pendorong kreativitas, guru menemukan cara-cara inovatif dan terbaik membimbing siswa. Sebagai  pekerja,  guru  menunjukan  keterampilan  dan  kebiasaan,  terutama  dalam  kegiatan rutin  yang  amat  diperlukan  dan    memberatkan.  Sebagai  pembawa  cerita,  guru
menyampaikan  ceita-cerita  tentang  kehidupan  yang  bermanfaat  dan  memotivasi  siswa, khususnya cerita yang mendorong siswa mencapai kompetensi pembelajaran.
Selanjutnya,  Gary  Flewelling  dan  William  Higginson  dalam  Kirom  (2017) mengatakan  bahwa  peran  guru  dalam  proses  pembelajaran  berbasis  merdeka  belajar adalah: (1) memberikan stimulasi kepada siswa melalui pemberian tugas-tugas pengayaan yang  dirancang  dengan  baik  untuk  meningkatkan  perkembangan  intelektual,  emosional, spiritual,  dan  sosial;  (2)  berinteraksi  dengan  siswa  untuk  mendorong  keberanian, mengilhami,  menantang,  berdiskusi,  berbagi,  menjelaskan,  menegaskan,  merefleksi, menilai    perkembangan,  pertumbuhan  dan  keberhasilan;  (3)  menunjukkan  manfaat  yang diperoleh  dari  mempelajari  materi  pembelajaran;  (4)  berperan  membantu,  mengarahkan dan  memberi  penegasan,  memberi  jiwa  dan  mengilhami  siswa  dengan  mendorong    rasa ingin  tahu,   antusiasme,  semangat  peserta    didik  untuk  berani mengambil atau menerima resiko.
Peran guru dalam program merdeka belajar selaras dengan peran kontemporer guru dalam implementasi kurikulum. Dalam pandangan Sumarsono dalam  Tokan (2016) peran guru  kontemporer  guru  meliputi  guru  sebagai  direktur,  dirigen,  seniman,  moderator, fasilitator, guru sebagai hidden curriculum. Sebagai direktur, guru menjadi  pengelola, dan pemimpin  dalam  proses  pembelajaran.  Sebagai  dirigen,  guru  mengatur  harmonisasi  di dalam  kelas.  Sebagai  seniman,  guru  kreatif  mengatur  suasana  gembira  selama pembelajaran berlangsung. Sebagai moderator, guru mengatur proses interaksi antar siswa, dan antar siswa dan guru. Sebagai seorang intelektual, guru  mengelola ilmu pengetahuan dan  mengembangkan  di  kelas.  Sebagai  fasilitator,  guru  memberikan  kemudahan  kepada siswa  untuk  belajar.  Sebagai hidden  curriculum ,  guru    berpikir  jauh  ke  depan  tentang tujuan-tujuan pendidikan, suasana kelas yang mendidik sebagai bagian dari kurikulum.
Akhirnya,  merdeka  belajar  memunculkan  peran  guru  sebagai  konselor  sekolah. Menurut  Nursalim (2020)  peran guru sebagai konselor sekolah tampak dalam penerimaan siswa  baru  zonasi,  pelaksanaan  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter, penyederhanaan RPP, dan dalam pendekatan psikologis kepada siswa. Peran guru sebagai konselor sekolah dalam  sistem zonasi penerimaan  siswa baru adalah terapiutik  dan agen pencegahan. Peran guru sebagai konselor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimal dan  survei  karakter  adalah  sebagai  asesmen,  koordinator,  agen  pencegahan,  agen perubahan.  Peran  guru  sebagai  konselor  dalam  penyederhanaan  RPP  adalah  sebagai koordinator  pengembangan  karir,  agen  perubahan,  konseling/psikoterapi,  dan    agen pencegahan.  Peran  guru  sebagai  konselor  dalam  pelaksanaan  pendekatan  berbasis

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
kebutuhan  siswa  adalah  sebagai  pengembang  karir,    konsultan  konseling,  dan    agen pencegahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan merdeka  belajar  meliputi  ujian  sekolah  berstandar  nasional,  ujian  nasional, penyederhanaan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran,  dan  zonasi    penerimaan  siswa    baru diperluas;  (2)  Landasan  filosofi  merdeka  belajar  meliputi  filosofi  progresivisme, konstruktivisme, humanism, dan filosofi  antropologis, serta filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara;  (3)  Peran  guru  dalam  kebijakan  merdeka  belajar  sangat  bervariasi  yaitu sebagai  model  berpikir  terutama  kebebasan  berpikir,  sebagai  mediator,  inspirator  dan motivator,  memberi  apresiasi  dan  kepercayaan  kepada  siswa,  fasilitator  pembentukan karakter  merdeka.    Dalam  melaksanakan  praktek  pembelajaran  dikelas  guru  perlu  lebih banyak  mengajukan  pertanyaan  pada  siswa  untuk  mendapatkan  masukan  dalam mengambil keputusan tentang proses belajar, memberi stimulasi bacaan bermutu, memberi kesempatan  eksplorasi  lingkungan  sekitar,  memberi  kesempatan  menganalisis  bacaan- bacaan  bermutu,  memberikan  kesempatan  bekerjasama  dan  berdiskusi  di  antara  siswa. Selain itu  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut (1) mendorong penelitian dan publikasi  tentang  merdeka  belajar  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan,  (2)  pelatihan  guru sekolah  dasar  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  merdeka  belajar  dalam  proses pendidikan  dan  pembelajaran,  (3)  Pengembang  kurikulum  di  sekolah  dasar  perlu menterjemahkan  kebijakan  merdeka  belajar  secara  kontekstual  sesuai  dengan  kearifan lokal  dan  kebijakan  nasional  pendidikan,  (4)  Sekolah  dasar  mendorong  dukungan  dari berbagai  pihak  seperti  pemerinta,  komite  sekolah,  pemerhati  pendidi  dalam  menerapkan kebijakan merdeka belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adipura  WM.  2008.  Analisis  Isi.  In:  Pitra  Narendra,  editor.  Metodol  Ris  Komun.  Yogyakarta: Balai kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta; p. 25–40.
Ahmal A, Supentri S, Pernantah PS, Hardian M. 2020. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru
Melalui  Pelatihan  Perangkat  Pembelajaran  Abad-21  Berbasis  Merdeka  Belajar  di Kabupaten Pelalawan Riau. In: Pros Unri Conf Ser Community Engagem. Vol. 2. p. 432– 439.
Ainia DK. 2020. Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. J Filsafat Indones. 3(3):95–101.
Amiruddin,  Hasim  M,  Irfan  AM.  2020.  PKM  Guru  Pamong  dan  Mahasiswa  KKN  PPL  Terpadu Melalui  Lokakarya  Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran  Berbasis  Merdeka  Belajar Dalam  Situasi  Pandemi  Covid-19.  In: Semin  Nas  Has  Pengabdi  Kpd  Masy  “Peluang  dan Tantangan Pengabdi Kpd Masy yang Inov di Era Kebiasaan Baru” Univ Negeri Makasar. p. 1097–1105.
Ansar  NR,  T  R,  Wahed  A.  2019.  Implementasi  Manajemen  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. J Din Manaj Pendidik. 4(1):65–72.
Arafat  GY.  2018.  Membongkar  Isi  Pesan  dan  Media  Dengan  Content  Analysis.  J  Alhadrah. 17(33):32–48.
Arfandi, Samsudin MA. 2021. Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. J Edupedia. 5(2):37–45.
Bahar  H,  Sundi  VH.  2020.  Merdeka  Belajar  Untuk  Kembalikan  Pendidikan Pada  Khittahnya.  In: Pros SAMASTA Semin Nas Bhs dan Sastra Indones. p. 115–122.
Christiana  E.  2013.  Pendidikan  yang  Memanusiakan  Manusia.  J  Hum.  4(1):398–410. https://media.neliti.com/media/publications/167199-ID-pendidikan-yang-memanusiakan- manusia.pdf
Daga  AT.  2020a.  Kebijakan  Pengembangan  Kurikulum  di  Sekolah  Dasar  (Sebuah  Tinjauan Kurikulum  2006  hingga  Kebijakan  Merdeka  Belajar).  J  Edukasi  Sumba.  4(2):103–110. http://jurnalstkip-weetebula.ac.id/index.php/jes/article/view/179
Daga  AT.  2020b.  Analisis  Tujuan  dan  Filsafat  Kurikulum  Sekolah  Tinggi  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  Weetebula  Dalam  Perspektif  Pengembangan  Kurikulum  Oliva-Gordon.  J Edukasi Sumba. 4(2):138–152.
Daga  AT.  2021.  Analysis  of  Miller-Seller  Curriculum  Perspective  in  Curriculum  of  Primary School  Teacher  Education  Study  Program  at  Teacher  Training  and  Education  College  of Weetebula  Southwest  Sumba  East  Nusa  Tenggara.  In:  Proceeding  Int  Conf  Innov  Sci Technol Educ Child Heal 2021. p. 70–84.
Fadli  RV.  2020.  Tinjauan  Filsafat  Humanisme:  Studi  pemikiran  Paulo  Freira  Dalam  Pendidikan. Reforma Jurnnal Pendidik dan Pembelajaran. 9(2):96–103.
Faiz  A.  2020.  Konsep  Merdeka  Belajar  Pendidikan  Indonesia  Dalam  Perspektif  Filsafat Progresivisme.
J
Pendidik dan Pembelajaran. 12(2):155–164. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/konstruktivisme/index
Habsy  BA.  2017.  Seni  Memahami  Penelitian  Kuliatatif  Dalam  Bimbingan  Dan Konseling :  Studi Literatur. JURKAM J Konseling Andi Matappa. 1(2):90–100.
Hendri N. 2020. Merdeka Belajar: Antara Retorika dan Aplikasi. J E-Tech. 8(1):1–29.
Izza AZ, Falah M, Susilawati S. 2020. Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai  Tujuan  Pendidikan  Di  Era  Merdeka  Belajar.  In:  Konf  Ilm  Pendidik  Univ Pekalongan 2020. p. 10–15. https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip
Jayanta INL, Agustika GNS. 2020. Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap Kebijakan Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  Merdeka  Belajar.  In:  Semin  Nas  Ris  Inov  2020.  p.  403–407. https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/view/2152
Johannes.  2018.  Meningkatkan  Kompetensi  Profesional  Guru  Dalam  Menyusun  RPP  Melalui Workshop. J Pena Edukasi. 5(2):95–98.

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
Juhji. 2016. Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan. Stud Didakt. 10(1):52–62.
Kamil  I.  2020.  Ini  Penjelasan  Mendikbud  Nadiem  soal  Konsep  Merdeka  Belajar.  Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud- nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar
Kemendikbud.  2018.  Sistem  Zonasi  Strategi  Pemerataan  Pendidikan  yang  Bermutu  dan Berkeadilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemendikbud. 2019. Merdeka Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kirom A. 2017. Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural.
Al Murabbi. 3(1):69–80. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/893
Kurniawan  Y.  2020.  Implementasi  Merdeka  Belajar  Berdasarkan  Ajaran  Tamansiswa  Dalam Pembelajaran  Bahasa  Inggris  Lembaga  Kursus  Kelas  Anak-Anak.  In:  Pros  Semin  Nas “Implementasi  Merdeka  Belajar  Berdasarkan  Ajaran  Tamansiswaa”  Pascasarj  Univ Sarjanawiyata Taman Siswa. p. 103–109.
Kusnandar.  2009.  Guru  Profesional,  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kusumaryono RS. 2020. Merdeka Belajar. https://gtk.kemdikbud.go.id/read- news/merdeka-belajar Lestiyani  P.  2020.  Analisis  Persepsi  Civitas  Akademika  Terhadap  Konsep  Merdeka  Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. J Kependidikan J Has Penelit dan Kaji Kepustakaan di Bid Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran. 6(3):365–372.
Mangunhardjana A. 1997. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Kanisius.
Martini  S.  2017.  Landasan  Filsafat  konstruktivisme  Dalam  Pembelajaran  sains.  Mangifera  Edu  J Biol Pendidik Biol. 1(2):35–45.
Minsih  M,  Aninda  GD.  2018.  Peran  Guru  Dalam  Pengelolaan  Kelas.  Profesi  Pendidik  Dasar. 5(1):20–27.
Muhmidayeli. 2011. Filsafat Pendidikan. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
Mulyono P. 2020. Tantangan Merdeka Belajar. KOMPAS 21 Pebruari.:6.
Munjid A. 2020. Peran Guru. KOMPAS 11 Desember.:7.
Muslikh. 2020. Landasan Filosofi dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. J Syntax Transform. 1(3):40–46.
Mustaghfiroh S. 2020. Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. J Stud Guru dan Pembelajaran. 3(1):141–147. https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/248
Musyafa  H.  2015.  “Sang  Guru”:  Novel  Ki  Hajar  Dewantara,  Kehidupan,  Pemikiran,  Perjuangan Pendirian Taman Siswa, 1889-1959. Yogyakarta: M. Kahfi.
Nizarman.  2015.  Manajemen  Penerimaan  Siswa  Baru.  Jurnla  Manajer  Pendidik.  9(2):224–234. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/download/1116/925
Novita  N,  Mellyzar  M,  Herizal  H.  2021.  Asesmen  Nasional:  Pengetahuan  dan  Persepsi  Calon Guru. JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan). 5(1):172–179.
Nursalim M. 2020. Peran Guru BK/Konselor Dalam Mensukseskan Program Merdeka Belajar. In: Semin Lokakarya Nas Bimbing dan Konseling 2020 PD ABKIN jatim UNIPA Surabaya.
p. 11–18.
Pakpahan  R. 2015.  Ujian Sekolah  Sebagai  Upaya  Pemetaan  Mutu Sekolah  Dasar.  J  Pendidik dan Kebud. 21(2):167–181.
Permendikbud  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Ujian  yang  Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
Permendikbud  Nomor  44  Tahun  2019  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Pratama  YA.  2019.  Relevansi  Teori  Belajar  Behaviorisme  Terhadap  Pendidikan  Agama  Islam.  J Pendidik Agama Islam Al-Thariqah. 4(1):38–49.
Probosiwi  P, Retnasari  L.  2020.  Penyusunan  RPP  Format  Terbaru  Mewujudkan  Merdeka  Belajar Bagi Guru Sekolah Dasar di PCM Prambanan. In: Semin Nas Has Pengabdi Kpd Masy.  p. 409–420. http://seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/5187
Rahmawati  DNU,  Rahmawati  R.  2020.  Pembelajaran  Sains  MI/SD  Berbasis  Merdeka  Belajar  di Era  Pandemi.  In:  Int Conf  Fak  Tarb  dan  Kegur  Univ  Islam  Negeri  Imam  Bonjol  Padang. Vol. 6. p. 131–137.
Resti  Y,  Zulkarnain,  Astuti,  Kresnawati  ES.  2020.  Peningkatan  Kemampuan  Numerasi  Melalui Pelatihan  Dalam  Bentuk  Tes  Untuk  Asesmen  Kompetensi  Minimum  Bagi  Guru  SDIT Auladi Sebrang Ulu II Palembang. In: Semin Nas AVOER 12. p. 670–673.
Rosida  A.  2020.  “Merdeka  Belajar”  Melalui  Model  Pembelajaran  Blended  Learning.  LPMP Provinsi  DKI  Jakarta.  https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/merdeka-belajar-melalui-model- pembelajaran-blended-learning/
Rosyidi  U.  2020.  Merdeka  Belajar:  Aplikasinya  dalam  Manajemen  Pendidikan  dan  Pembelajaran di Sekolah. In: Semin Nas Pasca Sarj UNJ. p. 1–35.
Sabaruddin. 2020. Sekolah Dengan Konsep Pendidikan Humanis. Humanika Kaji Ilm Mata Kuliah Umum. 20(2):147–162.
Saleh  M.  2020.  Merdeka  Belajar  di  Tengah  Pandemi  Covid-19.  In:  Pros  Semin  Nas  Hardiknas. Vol. 1. p. 51–56.
Sasikirana  V,  Herlambang  YT.  2020.  Urgensi  Merdeka  Belajar  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  dan Tantangan Society 5.0. E-Tech J Ilm Teknol Pendidik. 8(2):1–8.
Satria  R,  Hanum  NA,  Shahbana  EB,  Supriyanto  A,  Ulfatin  N.  2020.  Landasan  Antropologi Pendidikan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Indonesia. Indones J Soc Sci Educ. 2(1):49–65.
Siagian  R.  2020.  Peningkatan  Kemampuan  Menyusun  RPP  Merdeka  Belajar  Melalui  Pembinaan Daring Di Masa Pandemi Covid-19. Inspirasi J Pendidik Mat. 6(3):60–70.
Sijabat  L.  2014.  Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Menyusun  Instrumen  Tes  Melalui  Model Pelatihan  SSOTT  di  SMA  dan  SMK  Kabupaten  Dairi.  J  Pendidik  dan  Kepengawasan. 1(1):107–118.
Siregar  N,  Sahirah  R,  Harahap  AA.  2020.  Konsep  Kampus  Merdeka  Belajar  di  Era  Revolusi Industri 4.0. Fitrah J Islam Educ. 1(1):141–157.
Sularto S. 2020. Kebijakan Merdeka Belajar. KOMPAS 16 Pebruari.:14–15.
Sumantri BA, Ahmad N. 2019. Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fondatia J Pendidik Dasar. 3(2):1–18.
Sumarno. 2020.  Analisis  Isi  Dalam  Penelitian  Pembelajaran  Bahasa  dan Sastra.  J  Elsa.  18(2):36– 55.

## ELSE (Elementary School Education Journal) Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 P-ISSN: 2581-1800 dan E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id
Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Susilawati N. 2021. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. J Sikola J Kaji Pendidik dan Pembelajaran. 2(3):203–219.
Syarifah  M.  2021.  Tujuan  Dan  Manfaat  Asesmen  Nasional.  https://www.msyarifah.my.id/tujuan- dan-manfaat-asesmen-nasional/
Tilaar H. 2017. Pendidikan Untuk Mengembangkan Identitas Bangsa. J Sej. 1(1):25–33.
Tokan PRI. 2016. Sumber Kecerdasan Manusia (Human Quotient Resource). Jakarta: Grasindo. Totoh A. 2021. PPDP dan Sekolah Swasta. Pikiran Rakyat. 11.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Vidiarti E, Zulhaini, Andrizal. 2019. Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyusun  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  Kurikulum  2013.  J-PAI  J  Pendidik Agama Islam. 5(2):102–112.
Wahdani F rizka R, Burhanuddin H. 2020. Pendidikan Keluarga Di Era Merdeka Belajar. Al-Aufa J Pendidik Dan Kaji Keislam. 2(1):1–10.
Wangid  MN.  2009.  Sistem  Among  Pada  Masa  Kini:  kajian  Konsep  dan  Praktek  Pendidikan.  J Kependidikan. 39(2):129–140.
Wardhana  IP,  Agung  SL,  Pratiwi  VU.  2020.  Konsep  Pendidikan  Taman  Siswa  sebagai  Dasar Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Merdeka  Belajar  di  Indonesia.  In:  Pros  Semin  Nas “Implementasi  Merdeka  Belajar  Berdasarkan  Ajaran  Tamansiswa”  Pascasarj  Pendidik Univ Sarjanawiyata Tamansiswa. p. 232–242.
Widiyono  A,  Irfana  S,  Firdausia  K.  2021.  Implementasi  Merdeka  Belajar  Melalui  Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. Metod Didakt J Pendidik Ke-SD-an. 16(2):102–107.
Widodo T, Samad D, Kosim M, Fajri S, Duski FF. 2020. Merdeka Belajar From the Perspactive of Family Education. In: Proceeding Glob Conf Ser  Soc Sci , Educ Humanit. Vol. 6. p. 1–6.
Widyastuti A. 2020. Persepsi Guru Tentang Konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarin Dalam  Pendidikan  Agama  Islam  di  MTs  negeri  3  Sleman.  Yogyakarta:  Program  Studi Pendidikan  Agama  Islam  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
Wijaya A, Mustofa MS, Husain F. 2020. Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. J Puruhita. 2(1):46–50.
Winarso W. 2017. Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
Yamin  M,  Syahrir  S.  2020.  Pembangunan  Pendidikan  Merdeka  Belajar  (Telaah  Metode Pembelajaran). J Ilm Mandala Educ. 6(1):126–136.
Yunus  HA.  2016.  Telaah  Aliran  pendidikan  Progresivisme  dan  Esensialisme  Dalam  Perspektif Filsafat Pendidikan. J Cakrawala Pendasakrawala Pendas. 2(1):29–39.
Yusuf  M,  Arfiansyah  W.  2021.  Konsep  “Merdeka  Belajar”  Dalam  Pandangan  Filsafat Konstruktivisme. J Stud Kependidikan dan Keislam. 7(2):120–133.
Zein  M.  2016.  Peran  Guru  Dalam  Pengembangan  Pembelajaran.  J  UIN-  Alauddin. 5(2):274–285. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/3480