Muhammadiyah Law Review  3 (1), Januari 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## BIROKRASI DALAM SISTEM KESEHATAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

## Asih Puji Astuti

## Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro

## ABSTRAK
Pelayanan kesehatan itu juga menjadi hal yang mendasar bagi sistem pemerintahan daerah kota metro    selaku  aparatur  birokrasi  memang  harus  menjadi  pemikiran  yang  signifikan  seperti apakebijakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang baik dalam system kesehatan di  Kota Metroyang  akan  dibahas  pada  bagian  penulisan  ini.  Peran  Birokrasi  pada  Sistem  kesehatan dalam pemerintahan daerah Kota Metro dapat terlihat pada perda PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Pelaksanaan Birokrasi system hukum dalam pelayanan system  kesehatan  Kota  Metro  adalah  pemerintah  daerah  bertanggungjawab  terhadap pengelolaan  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  secara  operasional  dilaksanakan  oleh  dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya.

## Keywords: Birokrasi, Kesehatan, Pemerintahan daerah

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  di  Negara  Indonesia  sebagai  unsur  dari  sebuah  Negara,  berjalannya kehidupan dan pergerakan Negara tidak terlepas dari sebuah pemerintahan yang tidak lain adalah bertujuan untuk kesejahteraan Negara, namun pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan satu orang,  maka  dari  itu  diperlukan  lah  suatu  kesatuan  organisasi  yang  mana  seringkali  orang menyebutnya  adalah  birokrasi  yang  pada  dasarnya  tujuan  nya  adalah  untuk  melayani kepentingan rakyat. 1
Banyaknya  pertumbuhan  masyarakat  beringan  dengan  banyaknya  kepentingan masyarakat untuk memerlukan pelayanan, dan sebagai aparatur birokrasi juga dituntut untuk *Coresponding author.
E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Eko Prasojo, Dkk. Mengurangi Benang Kusut Birokrasi, Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA.,2013) hlm:76
dapat melaksanakan pelayanan yang baik untuk masyarakat, jika kita tinjau dari hal yang terkecil pelayanan  pemerintahan  selakau  aparatur  birokrasi  diperlukan  dari  pelayanan  administrative, social, ekonomi dan perizinan dan kesehatan dan kesemuanya dilakukan oleh aparatur birokrasi, terkait hal tersebut di atas penulis lebih menekankan pada hal kesehatan.
Menurut  Weber  birokrasi  adalah  organisasi  yang  ditunjukan  untuk  memaksimumkan efisien dalam organisasi yang memiliki spesialisasi tugas-tugas hierarki otoritas badan perundang- undangan , disertai dengan pelaporan yang bauk untuk pertanggungjawaban dan memiliki keahlian khusus. 2
Berbicara  pemerintahan  Negara  bukan  hanya  pemerintahan  yang  ada  dipusat  namun pembagian daerah anatara pusat dengan daerah, dan daerah sebagai daerah otonom juga memiliki pemerintahan daerah, dan jelas diperlukan juga Birokrasi yang baik pula dalam pengorganisasian birokrasi di daerah, kebijakan pemerintahan daerah dalam birokrasi yang baik pada pemerintahan daerah. Pelayanan kesehatan itu juga menjadi hal yang mendasar bagi sistem pemerintahan daerah kota metro  selaku aparatur birokrasi memang harus menjadi pemikiran  yang signifikan seperti apakebijakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang baik dalam sistem kesehatan di  Kota Metroyang akan dibahas pada bagian penulisan ini.

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 3
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat
2 Data Wardana & Geovani Meiwanda,, Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat,. Vol, III. No, 1. April 2017. hlm 331
3 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Peran Birokrasi pada Sistem Kesehatan Dalam Pemerintahan Daerah di Kota Metro
Selayaknya Negara pemerintahan daerah pun memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan pada  daerahnya  masing-masing,  terlihat  memeng  setiap  daerah  memiliki  pelayanan  yang  agak berbeda  satu  sama  lainnya  karena  memeng  latar  belakag  daerah  memiliki  latar  belakang  yang berbeda, namun dalam pelaksanannya pada dasarnya kebutuhan masyarakat hampr sama, begitu juga apa saja yang diperlukan masyarakat pada umumnya.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Rudi  bahwa  tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayanan publik meningkat sehingga diperlukan professional dalam  menjalankan tugas 4 . Sebagaimana hal tersebut di atas bahwa sebagai sampel di sini adalah pemerintah daerah kota metro, sangat peka terhadap system esehatan dengan mengeluarkan perda terkait system kesehatan. Sebagai Aparatur birokrasi merasa hal yang paling mendasar terkait masalah yang krusial adalah persolan kesehatan, masyarakat  yang besar apabila masayarakatnya hidup  sehat,  Hal  tersebut  diatur dalam PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah.
Kebijakan  untuk  meningkatkan  birokrasi  pemerintahan  dalam  system  hukum pemerintahan  tersebut  sangat  diperlukan  sekali  guna  peranan  pemerintah  dalam pertanggungjawaban  pemerintahan  daerah  untuk  melaksanakan  transparansi  dan  akuntabilatsi serta diselenggarakan dengan berkeadilan terkait dengan kesehatan masyarakat kota metro.
4 Rudi Kinandung, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah”. Vol, 1. No, 1. Juni 2012. hlm 35

## b). Pelaksanaan  Birokrasi  Sistem  Hukum  Dalam  Pelayanan  Sistem  Kesehatan  Di  Kota Metro
Berdasarkan PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah. Dapat terlihat peranan birokrasi dalam kesehatan masyarakat yaitu Pemerintahan daerah serta aparatur birokrasi tidak dapat dihindari sebgaai penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah yang mana disini kita masih membahas tentang daerah kota metro.
Berdasarkan sistembirokrat yang membidangi tentang kesehatan adalaah dinas kesahatan sebagai aparatur birokrasi pada kota metro, serta perlu adanya pembangunan kesehatan yang mana urusan  pembangunan  kesehatan  adalah  tugas  wajib  pemerintahan  dibidang  kesehatan  maupun diluar bidang kesehatan itu sendiri sehingga di dapat system kesehatan daerah adalah tatanan yang menghimpun  berbagai  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perseorangan  yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan  sistem  kesehatan  daerah  ini  adalah  untuk  pelaksanaan  pelayanan  yang  baik, peningkatan mutu pelayanan dan ketrjangakauan pelayanan kesehatan, keadilan dan pemerataan, kesinambungan dan efektifitas dan efesiensi, dalam memberikan pelayanan pada kesehatan dasar, pelayanan  kesehatan  rujukan,  pelayanan  kesehatan  spesialistik,  pelayanan  kesehatan  gawat darurat,  pelayanan  kesehatan  korban  bencana,  pelayanan  kebebasan  alternative,  pelayanan kesehatan transfusi darah. Selanjutnya pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar  yang secara operasional  dilaksanakan oleh dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Peran  Birokrasi  pada  Sistem  kesehatan  dalam  pemerintahan  daerah  Kota  Metro  dapat terlihat pada perda PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah
2) Pelaksanaan  Birokrasi  system  hukum  dalam  pelayanan  system  kesehatan  Kota  Metro adalah  pemerintah  daerah  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  pelayanan  kesehatan 36
dasar  yang  secara  operasional  dilaksanakan  oleh  dinas  melalui  puskesmas  dan  unit pelayanan teknis dinas lainnya

## Daftar Pusataka
Eko Prasojo, Dkk. Mengurangi Benang Kusut Birokrasi, Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA.,2013)
Data Wardana & Geovani Meiwanda,, Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru , Bersih dan Bermartabat,. Vol, III. No, 1. April 2017.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014,
Rudi Kinandung, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah ”. Vol,   1.  No, 1. Juni 2012.

## UNDANG-UNDANG
Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah