## Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi

## Arief Setiawan, Lia Nihlah Najwah, & Adhi Cahya Fahadayna Universitas  Brawijaya
Abstrak
Artikel ini berasal dari penelitian dengan pertanyaan bagaimana peran Masyarakat Adat Iban Menua Sungai Utik sebagai Civil society dalam Tata Kelola Lingkungan? Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan peran Masyarakat Adat Iban Menua Sungai Utik sebagai Civil society dalam Tata Kelola Lingkungan. Pertanyaan dan tujuan di atas muncul karena adanya asumsi tentang relasi erat masyarakat Dayak Iban dengan alam, khususnya hutan. Hubungan tersebut menciptakan relasi khusus antara masyarakat dan lingkunganya dalam format tata kelola sendiri yang befungsi untuk mapping dan regulasi etika pengelolaan wilayah. Sebagai bagian dari civil society dalam global environmental governance, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tidak hanya mampu melakukan internalisasi nilai nilai tradisi mereka. Selain itu, juga memiliki bargain position yang cukup kuat sehingga memiliki kekuatan politik untuk advokasi atas hak mereka sebagai masyarakat adat serta terhadap lingkungan. Mereka meraih penghargaan sebagai Kabupaten Konservasi pada 2003. Selain itu, juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak adat pada 2018, serta Equator Prize Award .
Kata Kunci: Masyarakat Adat; Lingkungan; Civil society; dan Global Environmental Governance
Abstract
This article comes from research with the question what is the role of the Iban Menua Sungai Utik Indigenous Community as a Civil society in Environmental Governance? The purpose of this article is to describe the role of the Iban Menua Sungai Utik Indigenous Community as a Civil society in Environmental Governance. The questions and objectives above arise because of the assumption about the inseparability of the Dayak Iban people from nature, especially forests. This relationship creates a unique relationship between society and its environment in the form of self-governance which functions to map and regulate regional management ethics. As part of civil society in global environmental governance, the Dayak Iban people of Sungai Utik are not only able to internalize their traditional values. Apart from that, it also has a fairly strong bargaining position so that it has the political power to advocate for their rights as indigenous peoples and towards the environment. They were able to gain recognition as a Conservation District in 2003 and then issued a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Customary Rights in 2018 and the Equator Prize award.
Keywords: Indigenous People; Environmental; Civil Society; and Global Environmental Governance
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023

## Pendahuluan
Masalah lingkungan yang mulai menyeruak di badan internasional pada awal tahun 1970-an mendorong perubahan politik dan kebijakan lingkungan global berkembang pesat. Global environmental governance mencerminkan kesadaran besar akan ancaman lingkungan dan berbagai uoaya untuk mengatasinya secara global (Winchester, N.B. 2009). Global environmental governance didefinisikan  sebagai  gabungan  dari organisasi, alat kebijakan, mekanisme pembiayaan, regulasi, prosedur, dan norma yang mengatur usaha perlindungan lingkungan global (Najam et al. 2006). Negara dipaksa untuk berbagi kekuasaan dengan semakin banyaknya aktor non-negara dikarenakan sistem pemerintahan global yang kompleks muncul (Bernauer & Betzold 2012). Kepentingan terhadap lingkungan telah didorong oleh aktor civil society yang semakin aktif dalam mempengaruhi global environmental governance. Tidak hanya jumlah aktor non-negara yang mempengaruhi, tetapi aktor-aktor ini juga menjadi lebih beragam dan bervariasi dalam kepentingan dan cara untuk mempengaruhi sistem.
Rosenau berpendapat global enviromental governance merupakan sebuah proses yang tidak dapat diubah. Otoritas semakin terpilah, menghasilkan sistem pemerintahan global yang terdiri atas beberapa pusat oleh aktor non-negara seperti NGO, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional tertentu (Rosenau 2002). Keragaman aktor civil society dan nilainya bagi global environmental governance diakui dalam Agenda 21, sustainable development blueprint yang diadopsi pada 1992 Rio Earth Summit. Tipologi aktor civil society meliputi (World Economic Forum 2013): a) NGO, CSO, dan organisasi nirlaba yang memiliki struktur dan kegiatan yang terorganisir, biasanya merupakan entitas dan kelompok yang terdaftar; b) Grup dan aktivitas online termasuk komunitas media sosial tetapi tidak harus memiliki struktur fisik dan hukum; c) Gerakan sosial dari aksi kolektif dan atau identitas yang bisa secara daring atau fisik; d) Pemimpin agama, komunitas agama, dan organisasi berbasis agama; e) Serikat pekerja dan organisasi buruh yang mewakili pekerja; f) Pengusaha sosial yang menerapkan pendekatan inovatif dan atau berorientasi pasar untuk sosial dan lingkungan; g) Asosiasi dan kegiatan akar rumput di tingkat lokal; h) Klub pemuda; i) Koalisi berbasis komunitas; j) Lembaga akademik dan penelitian; dan k) Organisasi masyarakat adat. Ben Acts (2006) memosisikan masyarakat adat dalam “ a remainder category. ” Oleh karena itu, masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik dapat dikatakan sebagai bagian dari civil society menurut tipologi yang penulis paparkan di atas. Adanya gerakan kolektif yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai leluhur diperjuangkan untuk menjaga alam di tengah-tengah degradasi lingungan yang mengkhawatirkan.  Peran dimiliki oleh Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik termasuk poin (b)
yaitu mengadvokasi atau perwakilan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan suara oleh yang terpinggirkan dan mengadvokasi perubahan.
Dalam hal konservasi lingkungan, masyarakat internasional sadar pentingnya kerangka hukum internasional yang mengatur mengenai polemik eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh manusia meskipun tetap ada gap dengan praktiknya (Giacomini 2022). Salah satu hukum internasional yang penting, yakni Konvensi tersebut yaitu Convention on Biological Diversity (CBD) yang dibentuk pada Earth Summit 1992. Tiga tujuan utama dari Konvensi ini, yaitu: a) konservasi keanekaragaman hayati, b) penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, serta c) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemandaatan komersial dan pemanfaatan lainnya dari sumber daya genetik (Rosendal 2000). Pasal 8J CBD mengacu pada pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk menggunakan, memiliki, dan mengontrol wilayah tradisional mereka serta untuk melindungi pengetahuan dan keterampulan leluhur mereka. Indonesia telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 63 Ayat 1 huruf (t) yang berbunyi, “menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Hubungan antara budaya dan lingkungan jelas terlihat di antara masyarakat adat. Masyarakat adat berbagi hubungan spiritual, budaya, sosial, dan ekonomi dengan tanah tradisional mereka. Hukum tradisional, adat istiadat, dan praktik adat mencerminkan keterikatan pada tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan tanah tradisional untuk digunakan oleh generasi mendatang (Setiawan 2007).
Kebijakan desentralisasi pemerintah yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, dalam beberapa kasus telah membantu masyarakat dan organisasi lokal. Henley dan Davidson menyebutnya sebagai “kebangkitan tradisi,” sedangkan Widen memberi istilah sebagai (re)konstruksi identitas (Arenz et al. 2017). Fenomena ini memainkan peran utama dalam mengembangkan dan pengelolaan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya masalah lingkungan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah menjadi alasan pendorong perluasan peran masyarakat sipil. Civil society atau masyarakat  sipil  didefinisikan  pada  aksi  kolektif  tanpa  paksaan  seputar kepentingan, tujuan, dan nilai yang mencakup di LSM, serikat pekerja,
asosiasi bisnis, organisasi akar rumput, kelompok perempuan, atau komunitas lokal. Masyarakat adat cenderung memiliki dedikasi yang kuat untuk kesejahteraan ekologi lokal dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sosio-ekologis (Luzar et al. 2011). Masyarakat adat dan lingkungan yang memiliki hubungan erat turut berperan sebagai masyarakat sipil atau civil society dalam menjaga lingkungan.
“Rapid deforestation, forest conversion and related environmental degradation seriously challenge the continuity of forest tenure, forest ownership and guardianship, which supported sustainable resource management practices (Sellato 2007) as well as the  continuity  of  the  highly  flexible  and  resilient combinations of swidden agriculture, trading of (agro-)forest products and non-farming activities found throughout Bornean societies (Arenz et al. 2017).”
Masyarakat Adat Iban Menua Sungai Utik tinggal di kawasan hutan lindung seluas 3.862 hektar, kawasan hutan produksi terbatas seluas 5.518 hektar dan areal penggunaan lain seluas 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Pahlevi 2020). Komitmen mereka mendapat pengakuan berupa sertifikat dari Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai desa adat pertama yang meraih Sertifikat  Ekolabel  di  tahun  2008  dan  KLHK  memberikan  anugerah Kalpataru di tahun 2019 (Pahlevi 2019a). Di tengah perkembangan zaman yang mementingkan kapital dan eksploitasi sumber daya terjadi dimana- mana, masyarakat adat menunjukkan konsistensi kuat dalam menolak tawaran korporasi untuk menguasai hutan mereka. Masyarakat adat masih ditempatkan di posisi yang rentan meski memiliki peran signifikan dalam pelestarian lingkungan.
Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Itik berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur dengan menjaga lingkungan mereka. Berlokasi di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mendapatkan perhatian masyarakat karena berhasil untuk menjaga hutan adat sekitar 9,4 ribu hektare (ha) lebih (Pahlevi 2020). Menariknya, masyarakat hukum adat Dayak  Iban  Menua  Sungai  Itik  memiliki  filosofi  terhadap  lingkungan dianggap sebagai Bapak dan Ibu. Hutan dianggap sebagai Bapak karena menyediakan makanan. Tanah sebagai Ibu karena telah melahirkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang ada di sekitar. Serta, air dianggap sebagai darah manusia, ibarat darah di dalam tubuh manusia. Semua harus dijaga dan dipelihara sebagai satu kesatuan (Widyartanti 2019; Pahlevi 2019b).
Ketidakmampuan negara dalam melaksanakan tugasnya akan meningkatkan kepedulian di tingkat individu. Lingkungan merupakan salah satu sektor “titik leleh” kedaulatan karena dampaknya yang bersifat universal. Ada tanggung jawab internasional dalam perlindungan lingkungan (Ahmad 2018). Kekuatan sosial dan politik, asosiasi politik, dan gerakan politik yang dilakukan oleh aktor non-negara dikatakan sebagai civil society (Morrison & Lane 2004). Beberapa alasan yang mendorong desentralisasi dan perluasan peran civil society meliputi: meningkatnya masalah lingkungan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah, kebutuhan yang lebih besar, akuntabilitas, peningkatan kesadaran publik, dan urgensi penanganan masalah lingkungan (Sawhney, P. et al . 2007). Civil society memiliki posisi penting dalam dialog pembangunan karena memberikan untuk menyatukan masyarakat untuk aksi pengumpulan, memobilisasi masyarakat untuk mengartikulasikan tuntutan dan menyuarakan keprihatinan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional (Cooper 2018). Peran civil society meliputi: pengawasan, advokasi, dan penyedia layanan (Kreienkamp 2017). Selain itu, juga bagian dari “ paradigm shift ” terkait global governance karena didalamnya mengandung “relocation politics ” yang lebih divergen (Hameiri & Jones 2016; Acts 2006). “ Global governance is not delegated from states, but is as real as the authority possessed by any state (Lake 2010).”
Komitmen masyarakat adat Dayak Iban Menua Sungai Itik dalam menjaga lingkungan, berhasil mendapatkan penghargaan dari UNDP dalam Equator Prize ke-10. Para pemenang dipilih dari 847 nominasi di 127 negara oleh Technical Advisory Committee (UNDP 2019). Penghargaan ini diberikan kepada masyarakat adat atau komunitas lokal yang berhasil merancang solusi inovatif berbasis alam untuk mengatasi perubahan iklim lingkungan, dan tantangan kemiskinan. Kewajiban untuk menjaga warisan leluhur diatur dalam aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Ngangus yang berarti mengatur denda akibat kegiatan membakar yang dilakukan individu menyebabkan pihak tertentu mengalami kerugian. Ngeranggar mengatur denda saat individu melanggar hak atau batas kepemilikan orang lain (Lestari 2010). Aturan penebangan pohon hanya boleh dilakukan pada pohon yang sudah berdiameter 30 cm. Tiap keluarga hanya diperbolehkan memanfaatkan 30 pohon per tahun. Selain itu, hukum adat juga mengatur tentang kegiatan pengelolaan hutan produksi seperti larangan penebangan pohon jenis madu dan pohon langka (BRWI 2021).
Terlepas dari usaha Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik untuk menjaga lingkungan, posisi mereka sebagai masyarakat adat masih tergolong rentan. Walaupun di UU No. 32 Tahun 2009 Indonesia telah mengakui  masyarakat  adat,  tetapi  Indonesia  masih  belum  meratifikasi Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989. Pengakuan atas
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
atas kepemilikan masyarakat adat diatur di Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi,
“Hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah mereka harus dilindungi secara khusus. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya tersebut”.
Dengan  meratifikasi  konvensi  ini  maka  Indonesia wajib mengakui, mengatur, serta memberikan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam konservasi sumber daya alam. Negara bertujuan untuk menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki, serta mengatur penggunaan sumber daya agar tidak mengeksploitasi dan merusak alam. Namun, Indonesia belum menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut sehingga tidak punya kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Di dalam penelitian ini akan berfokus bagaimana Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik menjalankan peran sebagai civil society melampaui kewajiban negara yang seringkali gagal dalam melindungi lingkungan. Karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana peran Masyarakat Adat Iban Menua Sungai Utik sebagai Civil society dalam Tata Kelola Lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?"

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Artikel ini fokus pada usaha untuk mendeskripsikan  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  terkait  posisi Masyarakat Adat Iban Menua berkaitan dengan hubungannya dengan lingkungan dan bagaimana perannya sebagai civil society . Lokasi penelitian di wilayah Dusun Sungai Utik, Desa batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi Pustaka. Wawancara dilakukan dengan aktor-aktor atau informan yang dinilai bisa memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan teknik interpretatif.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  berisi  gambaran  umum  tentang  kondisi  geografi  dan demografi  Kabupaten  Kapuan  Hulu,  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Selain itu, juga menjelaskan struktur sosial pada masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik. Kedunya merupakan pondasi untuk menganalisis relasi dan keterlibatan masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam pengelolaan lingkungan. Eksistensi masyarakat adat Dayak Iban
Manua Sungai Utik dalam pengelolaan lingkungan. Eksistensi masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik merupakan entitas penting dalam global environmental governance sebagai bagian dari civil society secara luas. Local genius yang dimiliki masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik  memunyai  peran  signifikan dalam  upaya  menahan  laju  deforestasi di wilayahnya. Melalui peran sebagai civil society, masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik terus melakukan beragam upaya untuk melindungi lingkungan mereka karena eksistensinya sangat bergantung dengan alam.

## Struktur Sosial Masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah hasil pembentukan yang mengacu pada Undang-undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Dengan luas wilayah sebesar 29,842 kilometer persegi atau sekitar 2,984,200 hektar, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten terbesar ke dua di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang. Kabupaten Kapuas Hulu membentuk 20,33% dari total 146,807 kilometer persegi dari luas wilayah Provinsi Kalimatan Barat (BPS Provinsi Kalimantan Barat 2021).
Kapuas Hulu, secara geografis, terletak di wilayah yang rentan oleh erosi dan pelapukan, terlihat dari banyaknya tepian tebing sungai yang kecil dan berbelok belok. Secara morfologis, Kabupaten Kapuas Hulu berbentuk wajan yang terdiri dari daratan rendah/cekung. Selain itu terdapat banyak danau dan rawa-rawa dengan tingkat kedalaman yang cukup tinggi. Beberapa bagian dari Kapuas Hulu mempunyai danau dan rawa-rawa. Wilayah yang lebih rendah memiliki kecenderungan untuk mendapatkan siklus pasang air dua kali dalam setahun, yang artinya wilayah Kapuas Hulu sangat rentan oleh banjir. Pada dataran yang lebih tinggi tersebar rawa-rawa sampai bukit-bukit kecil. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah hutan seluas 2.446.148 Ha. Terdiri dari Taman Nasional 925.134 ha; hutan lindung 834.140 ha; hutan produksi terbatas 485.495 ha; hutan produksi konservasi 109.065 ha; hutan produksi biasa 174.440 ha (BPS Kabupaten Kapuas Hulu 2021).
Keadaan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 238.797 orang, yang terdiri dari 122.937 jiwa penduduk laki-laki (51,48%) dan 115.860 jiwa penduduk perempuan (48,52%). Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 km², atau 2.984,200 ha, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk sebanyak 7,66 jiwa/km² (BPS Kabupaten Kapuas Hulu 2021). Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan yang relatif kecil yang penduduknya masih bertempat tinggal di daerah pedesaan. Penyebaran penduduk Kapuas Hulu tidak terlalu merata, dibuktikan
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
dengan penyebaran yang bersifat linear dengan Sungai Kapuas dan jalur jalan. Penduduk akan ditemukan lebih banyak pada jalur pelayaran Sungai Kapuas, dan akan lebih sedikit untuk ditemukan di daerah perbukitan, rawa-rawa, atau hutan
Dilihat sejarahnya, komunitas yang hidup di Menua Sungai Utik dimulai dari dua kelompok. Pertama, kelompok Pateh Judan dan yang kedua adalah kelompok Ijun dan Akob. Komunitas yang dipimpin oleh Judan berangkat dari Menua Lanjak (Sepan), sedangkan komunitas yang dipimpin oleh Ijun berangkat dari Sungai Abao. Kedua kelompok tersebut bisa berakhir di Menua Sungai Utik sebagai akibat untuk mencari kerja untuk mengolah rotan, yang diberi tugas oleh suku Tamambaloh bernama Unyop. Ini karena wilayah tersebut memang dimiliki oleh suku Tamambaloh. Wilayah Menua Sungai Utik dapat terbilang subur, dibuktikan dengan beberapa pepatah seperti “bubu kalau ditahan dengan dikepit saja bisa dapat ikan.”
Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik dapat dikatakan berasal dari daerah Lanjak. Karena wilayah tersebut sering terkena hama belalang, komunitas tersebut berpindah secara perlahan menuju Sungai Abau dan Sungai Kresik. Perpindahan ke dua tempat ini membuatnya terpecah menjadi dua kelompok, di mana kelompok Ijon berlaku sebagai tuan rumah di Sungai Abau, dan kelompok Pateh Judan pindah ke Sepan Lanjak. Lambat laun karena terjadi perpindahan yang secara konstan, kedua kelompok kemudian bersepakat untuk bersatu, membuat satu rumah panjang untuk menampung banyak keluarga, sekaligus menjadi rumah pusat pemerintahan kampung adat.
Jalai Lintang. Ketemenggungan ini merupakan bentuk pemerintahan otonom yang mandiri, yang berada di luar dari konstitusi Negara. Ketemenggungan Jalai Lintang, terkhususnya, adalah sebuah bentuk entitas yang otonomi, yang diyakini oleh masyarakat adat Dayak Iban. Hal ini dapat terlihat bagaimana komunitas Dayak Iban Sungai Utik bergantung kepada sistem Ketemenggungan untuk menyelesaikan sengketa, permasalahan, atau hal- hal yang lain, sebelum pada akhirnya menggunakan hukum negara. Dalam fungsionaris Lembaga Adat Ketemenggungan Jalai Lintang, pemimpin tertinggi adalah seorang yang disebut sebagai Tumenggung. Tumenggung merupakan sosok yang mempunyai kapasitas-kapasitas tertentu, seperti dikenal sebagai sosok yang “tetua” di dalam masyarakatnya, memiliki pengetahuan mengenai tradisi-tradisi Dayak, dan memiliki sifat-sifat yang ideal menurut komunitas Dayak Iban. Oleh karena itu, Tumenggung memegang peranan yang sangat penting, berada paling atas dalam struktural Ketemenggungan, yang salah satu contoh kewenangannya adalah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan pada pengurus- pengurus di bawahnya. Temenggung juga berfungsi
sebagai “diplomat”, atau arbitrator, suatu peranan yang diambil ketika terjadi sengketa batas wilayah antarkampung (Kepala Desa Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu, wawancara, 24 Juli 2021).
Tumenggung tidak sendirian. Dia dibantu oleh dua orang Pateh, yang juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Tumenggung dan ditugaskan untuk memimpin tiga sampai empat kampung yang menjadi bagian wilayah Ketemenggungan. Pateh memiliki kemampuan yang setara dengan Ketemenggungan, dalam artian jika para pengurus adat dibawahnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan, terutama masalah adat, Pateh akan mengurusnya terlebih dahulu, sebelum dialihkan ke Tumenggung untuk ditindak lebih lanjut. Tuai Rumah merupakan posisi struktural fungsionaris lembaga adat yang berada dibawah Pateh. Tuai Rumah merupakan pemimpin adat yang paling dapat dijangkau masyarakat karena tinggal dalam satu rumah panjang bersama dengan masyarakat yang dipimpinnya. Saat ini, Tuai Rumah Menua Sungai Utik dipimpin oleh Apay Bandi atau biasa dikenal secara luas sebagai Apay (Bapak) Janggut. Tuai Rumah bertugas untuk menjaga ketertiban adat dalam bentuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pengelolaan hasil hutan, berladang dan kehidupan sosial di dalam rumah panjang. Tuai diibaratkan sebagai kepala rumah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada ketentuan adat. Dapat dimaknai pula bahwa Tuai Rumah menjadi agen sosialisasi pranata adat yang berfungsi melakukan internalisasi nilai-nilai adat pada warga yang menjadi tanggung jawabnya.
Gambar 1. Bagan Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Manua Sungai Utik Ketemanggungan Jalai Lintang
Sumber: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten
Kapuas Hulu
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023 421

## Relasi Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan Lingkungan
Ketidakterpisahan masyarakat Dayak Iban dengan alam terkhusus hutan menciptakan relasi yang unik antara masyarakat dan lingkunganya dalam bentuk tata kelola sendiri yang befungsi untuk memetakan dan mengatur etika pengelolaan wilayah. Hal ini membuahkan hasil dari perjuangan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam mendapatkan pengakuan hutan adat mereka. Pengakuan tersebut termaktub dalam SK Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3238/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL. 1/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang luasan sekitar 9.480 hektare (Pahlevi 2020). Mengingat pentingnya keberadaan hutan, bagian ini akan menganalisis pola pengelolaan serta paradigma masyarakat mengenai lingkungan.
Dalam hal ini, pengelolaan hutan memunyai pondasi berbasis pada komunitas. Secara umum, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memunyai karakter untuk hidup dalam komunitas dan tergantung dengan eksistensi sumber daya alam (termasuk hutan). Hutan menjadi sumber kehidupan yang tak hanya bernilai ekonomi saja, juga mengandung makna sosial dan kultural bagi masyarakat (Liani, Roslinda, dan Muin 2015). Pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi terdiri dari dua tingkatan, yaitu: (1) individul, bertemali dengan kebutuhan perorangan; dan (2) komunitas, erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau komunitas ecara umum. Pada skala individu, masyarakat Dayak Iban sungai utik memanfaatkan sumber daya hutan untuk kerajinan yang dijual untuk pengunjung yang dating ke desanya. Dalam bingkai komunitas, beragam program yang diinisiasi civil society organizations (CSOs) diadaptasikan dalam komunitas. Program-program tersebut mayoritas mengarah pada pembangunan ekowisata. Pendampingan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam manajemen destinasi wisata agar dampak sosial, lingkungan, dan perilaku bisa diminimalkan (Amat Ramsa & Abdullah, 2004). Dalam bidang pertanian, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik masih menggunakan sistem ladang berpindah atau tanam gilir. Menurut masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sistem ini menjadi rujukan guna menjaga kesuburan tanah. Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi, salah satunya, yaitu aktivitas tanam gilir tidak boleh dilakukan di Kawasan hutan adat. Dalam hal ini, Lembaga adat memunyai peran penting dalam dalam menjaga keberlangsungan tradisi.
Meskipun secara esensial masyarakat melakukan ladang berpindah, tetapi tidak sembarang tempat dapat dijadikan ladang. Untuk itu masyarakat melakukan neggah ambo, semacam kegiatan survei yang dilakukan oleh peladang untuk memastikan tempat kegiatan perladangan tidak mengancam keberlangsungan alam sekitar. Kemudian masyarakat melakukan nganjung batu panggul yaitu proses menandai batasan wilayah
mana saja yang dapat ditebas untuk kepentingan perladangan. Ritual selanjutnya adalah ngrangkae kareba , yaitu proses pengeringan ladang dengan meletakkan ranting dan batang di atas ladang. Prosesi ini memakan waktu hingga sebulan. Disela-sela menunggu prosesi selesai, masyarakat biasanya memanfaatkan waktu dengan mencari mata pencaharian lain. Setelah tanah selesai dikeringkan, masyarakat mulai melakukan aktivitas pembakaran. Sebelum dibakar, masyarakat membuat sekat agar api tidak melebar ke wilayah yang lain diluar zona perladangan.
Ketika melakukan proses pembakaran lahan untuk berladang, masyarakat memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkan salah satunya kebakaran hutan. Ritual- ritual  yang  dijalankan pun,  selain  memiliki  signifikansi  secara  spiritual, juga ditujukan untuk memberikan batasan-batasan agar proses membuka ladang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap alam sekitar terutama hutan yang mengilingi ruang hidup masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Selain itu, tradisi ritual-ritual yang dilakukan juga merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab masyarakat secara kolektif dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang sudah diamanatkan oleh leluhur mereka secara turun-temurun.
Relasi yang timbul dari hubungan antara masyarakat adat dan lingkungan dapat dilihat sebagai sesuatu yang resiprokal. Artinya, hubungan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan lingkungan sekitar seperti hutan tidak hanya menguntungkan satu sisi, tetapi juga menguntungkan bagi sisi yang lain. Proses perkembangan budaya yang bersifat kepada konservasi biodiversitas ini dapat dipahami lewat suatu konektivitas ekologis yang erat. Namun, nilai tersebut mendapatkan tantangan besar seiring maraknya deforerstasi untuk kepentingan industry yang terjadi di Kalimantan pada umumnya. “ The flexible and highly resilient livelihood strategies of Dayak communities are currently being challenged by decreasing access to land and natural resources as well as by environmental degradation (Höing dan Radjawali 2017).”.
Komunitas dalam penelitian ini mempertahankan cara hidup yang sangat tradisional. Masyarakat juga tidak melihat padi sebagai sebuah entitas non-hidup, tetapi mereka meyakini bahwa padi memiliki jiwa. Saat melakukan proses perladangan, masyarakat mengayomi, mendoakan dan menghormati “jiwa-jiwa” padi. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memunyai local genius berupa kewajiban bagi anggotanya untuk melakukan pemulihan lahan pasca pemanfaatan untuk kepentingan pertanian. Hal tersebut dilakukan agar kesuburan tanah tetap terjaga dan tidak terimbas dampak dari pemanfaatan untuk kepentingan pertanian. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memiliki wilayah adat dengan luas total 10.067 Ha dan 9.480 Ha diantaranya merupakan hutan adat.
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Dengan kata lain, subsistensi masyarakat Dayak Iban Sungai Utik sangat bergantung kepada sumber daya yang disediakan oleh alam. Menyadari hal tersebut, masyarakat secara komunal, dan dipertegas melalui institusi adat, memiliki komitmen untuk menjaga ekosistem hutan adatnya.
"Masyarakat tidak cocok dengan sistem bertanam mo- nokultur yang ekstraktif, seperti sawit... Kami tidak mengeksploitasi alam tapi menjaga relasi antara alam dan manusia.. alam adalah sahabat kami, sehingga apa yang diambil dari alam harus digunakan untuk kepentingan bersama dan ini sudah kita jaga secara turun-temurun (Kepala Desa Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu, wawancara, 24 Juli 2021)."
Untuk dapat terus mempertahankan identitas sebagai masyarakat adat, aturan yang selama ini hidup harus dipertahankan. Masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik menggunakan hukum adat untuk melindungi eksistensi mereka sebagai strategi untuk merespon beragam perubahan (Höing dan Radjawali 2017). Secara khusus, terdapat dua aturan adat utama yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam serta wilayah di Sungai Utik, yaitu: pertama, adat Ngangus. Adat ini mengatur sanksi berupa denda akibat kegiatan membakar lahan yang menimbulkan kerugian terhadap lainnya. Adat ini memunyai tujuan untuk mencegah pembakaran lahan yang bisa merusak kualitas tanah sehingga tidak optimal hasil panennya di kemudian hari. Kedua, adat ngeranggar. Aturan ini merupakan bentuk penegasan dari batas hak dan kewajiban terkait kepemilikan perseorangan. Kedua aturan adat tersebut menjadi pedoman bagi anggota masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatan lingkungan secara proporsional dan seimbang (Prasetyo dan Suranto 2021). Riset yang dilakukan oleh Bruggeman et al. (2018) mendemonstrasikan bahwa sistem zonasi mampu mengurangi potensi penggundulan hutan sebesar 63% dan mampu menciptakan spillover effect atau efek tumpahan berupa konservasi kawasan sekitar. Dengan didukung aspek komunitarian yang kuat, sistem zonasi yang diterapkan di wilayah Sungai Utik berhasil secara berkelanjutan.

## Keterlibatan Masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik sebagai
Civil society dalam Global Environmental Governance
Masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik sadar atas pentingnya jejaring dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkugan, , khususnya hutan. Mereka sadar tentang pentingnya informasi bagi warga terkait beragam hal yang terjadi di luar komunitasnya. Oleh karena itu, mereka memperkuat jaringan civil society guna membantu mereka dalam
mendapatkan rekognisi dari negara sebagai masyarakat adat. Termasuk terkait perjuangan mereka atas pengakuan tanah adat yang menjadi identitas inti sebagai masyarakat adat pada umumnya.
“Banyak NGO yang mendukung disini. Nama-namannya sudah lupa, yang pasti banyaklah. Dulu ada AMA KALBAR. Belum menjadi AMAN. Yang salah satu ikut mendirikan AMA itu ada Apai Janggut. Termasuk ipar saya yang ikut mendirikan AMA itu dipontianak. Kemudian dulu diberikan  ke  kami  sertifikan Ekolabel dari lembaga dan diundang kesini. Dari itulah pemerintah mulai memperhatikan masyarakat disini. Bahwa sebenarnya dulu yang buat zona disini dari dulu masyarakat adat sudah duluan. Baik itu hutan lindung, hutan produksi dan hutan cadangan (Kepala Dusun Sungai Utik, wawancara, 24 Juli 2021).”
Berkat usaha dan perjuangan tanpa kenal Lelah masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik, kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada 2019, mereka meraih penghargaan Equator Prize dari Perserikatan Bangsa- Bangsa bersama dengan 22 komunitas lainnya di seluruh dunia (Equator Initiative 2019). PBB memberikan penghargaan tersebut karena dinilai memunyai kontribusi besar dalam bentuk solusi berbasis lingkungan untuk mencegah laju perubahan iklim dan inisiatif terkait pembangunan berkelanjutan. Pada tahun yang sama, juga meraih anugerah Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dinilai bisa menjadi teladan bagi masyarakat lainnya dalam pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, pada 2008, masyarakat adat Dayak Iban Manua Sungai Utik juga menerima penghargaan sertifikat Ekolabel.
Seperti yang dijelaskan Barbara Gemmill menyebutkan peran utama yang dimiliki oleh civil society dalam global environmental governance yaitu sebagai berikut (Gemmill, B., & Bamidele-Izu, A, 2002); (1) penghumpulan, penyebarluasan, dan analisis informasi; (2) inisiatif terkait agenda dan proses perumusam kebijakan; (3) fungsi operasional (4) Penilaian atas kondisi lingkungan dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan; dan (5) advokasi keadilan atas kelestarian lingkungan. Sebagai civil society masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik sudah mampu untuk melakukan 5 hal tersebut dengan mamanfaatkan soliditas sumber daya manusia yang mereka milik serta memanfaatkan sumber daya jaringan bersama dengan unsur unsur civil society lainya.
Pada unsur yang pertama terlihat bagaimana Masyarakat adat Dayak Iban mengumpulkan informasi-informasi mengenai kelestarian alam dan pengetahuan turun-temurun lewat Temenggung yang dan tersebar lewat
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
bawahannya, seperti Tuai Rumah Sungai Utik Adat Iban. Sirkulasi pengetahuan yang disebarkan lewat tutur kata dan praktik keseharian dapat memberikan contoh kepada generasi penerusnya. Pada unsur yang kedua, masyarakat adat Dayak Iban memberikan masukkan terhadap penetapan agenda dan proses perumusan kebijakan, seperti kepada organisasi NGO atau kepada pemerintah, meskipun hanya secara administratif. Hal ini menandakan partisipasi aktif, dari masyarakat Dayak Iban, dalam berkomitmen untuk melestarikan lingkungan alamnya, dengan menarik berbagai unsur apapun yang bisa bersama-sama untuk membangun suatu lingkungan hidup yang sustainable bagi anak cucu mereka.
Pada fungsi keadilan lingkungan, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik juga sudah terlaksana. Berbekal dengan bantuan dari jejaring LSM/NGO, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik melakukan audiensi untuk menuntut kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti listrik. Dengan kata lain, masyarakat Adat Dayak Iban tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang buta politik. Mereka mampu untuk menentukan kehidupannya sendiri, ditambah lagi dengan proses pencerdasan yang dilakukan oleh LSM/NGO yang memberikan bekal untuk pemberdayaan sosial. hingga mereka dapat menentukan bargaining position mereka sendiri dan menyadari bagaimana politik dapat mereka jadikan alat untuk memberikan keuntungan bagi melancarkan agenda konservasi mereka. Aktivitas tersebut erat dengan posisi mereka (masyarakat adat) yang vulnerable dan sering menjadi korban dari salah urus oleh negara (Rahmawati et al. 2019).
“ Most plantation and logging projects were located in rural and interior regions, which were thickly forest- ed and sparsely inhabited. […] The Dayaks are known to be the majority populations in these districts, and consequently  would  experience  the  effects  of  planta - tion and logging activities (Tanasaldy 2012).”
Masyarakat adat Dayak Iban menyadari bahwa kepentingan konservasi, pelestarian hukum hutan adat, serta menjaga hutan dengan menghindari illegal logging tidak dapat dilakukan dari aspek litigasi saja. Juga perlu adanya dorongan politik yang dilakukan masyarakat adat Dayak Iban dengan membangun jejaring dengan CSOs lainnya. Masyarakat adat sangat menekankan kepada kebijakan konservasi lingkungan. Tempat di mana komunitas menghabiskan masa hidupnya secara organik ini harus dijaga dengan baik. Dengan adanya pemberian materi mengenai hak-hak sipil dari LSM/NGO, masyarakat adat lebih paham hukum yang kemudian bisa membuat mereka memiliki bargaining power . Mereka pun mampu mendorong munculnya policy yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan agenda konservasi, lingkungan. Kontribusi ini dapat
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
dikatakan memenuhi Civil society dalam Global Environmental Governance . Selain itu, masyarakat adat secara internasional juga diakui dan direkognisi hak-haknya. Baik dalam konteks sosio-kultural, maupun terkait hak mereka atas tanah yang menjadi tempat hidupnya (Gilbert 2006).

## Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, eratnya relasi antara masyarakat Dayak Iban dengan alam (hutan) menimbulkan keterhubungan khusus antara manusia dengan alam dalam bentuk tata kelola kewilayahan. Adat Ngangu yang mengatur sanksi dalam bentuk denda karena membakar lahan yang bisa merugiakan lainnya. Kemudian Adat Ngeranggar yang berisi tentang aturan terkait Batasan kepemilikan individu dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Adapun beberapa tradisi yang bertujuan mengembalikan apa yang telah diambil dari alam sekaligus menunjukan rasa syukur dan baik secara langsung dan tidak langsung melakukan konservasi terhadap hutan dan alam, seperti tanam gilir, nganjung batu panggul dan ngrangkae kareba.
Sebagai civil society dalam global environmental governance masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tidak hanya mampu melakukan internalisasi nilai nilai tradisi mereka namun lebih dari itu masyarakat Dayak Iban Sungai Utik mampu memiliki posisi politik yang cukup kuat sehingga memiliki kekuatan politik untuk mampu melakukan advokasi atas hak mereka sebagai masyarakat adat serta terhadap lingkungan yang harus dikelola dengan baik. Ditambah masyarakat Dayak Iban memiliki jaringan yang baik antar sesame elemen civil society lainnya seperti LSM/NGO. Dengan ini masyarakat Dayak Iban Sungai Utik meraih banyak penghargaan dari berbagai level atas usaha yang sudah mereka jalankan selama bertahun- tahun melalui mekanisme adat. Langkah-langkah yang dilakukan ini sesuai dengan peran utama yang dimiliki oleh civil society dalam global environmental governance.
Dalam konteks hukum internasional, eksistensi masyarakat adat sudah mendapatkan rekognisi dalam bingkai regulasi. Masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan lebih dari negara karena bersifat rentan. Kerentanan ini bisa dilihat dari dampak deforestasi hutan di Kalimantan yang terjadi sejak akhir dekade 1960-an hingga sekarang. Kondisi demikian terjadi karena masyarakat adat Dayak masih sangat tergantung dari alam (hutan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, hutan juga memunyai makna sosial dan kultural sehingga relasinya sangat erat satu sama lain. Eksistensi sebagai masyarakat adat Dayak bisa lenyap ketika deforestasi terjadi sangat massif. Oleh karena itu, usaha untuk adaptif dengan melakukan transformasi terus dilakukan. Salah satunya, dengan membangun jejaring bersama CSOs yang concern dalam isu lingkungan,
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
hutan, masyarakat adat, dan hak asasi manusia. Termasuk dengan mengenalkan cara hidup mereka ke khalayak agar hal tersebut bisa dijaga secara bersama-sama.
Cara hidup masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik dapat menjadi contoh bagi masyarakat adat lainnya dalam memperjuangkan haknya. Selain itu, juga terus berharap agar negara mampu untuk lebih memberikan perhatian atas hak bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat adat harus dilakukan oleh negara melalui regulasi. Undang-undang masyarakat adat yang sudah menjadi bagian dari program legislasi nasional perlu untuk segera disahkan dan diundangkan agar eksistensi mereka bisa lebih terjamin serta terlindungi. Juga menjadi bagian dari pembuktian keseriusan negara dalam melindungi eksistensi masyarakat adat dan usaha pelestarian lingkungan melalui optimalisasi local genius yang dimilikinya.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bab dalam Buku
Arenz, C. et al. , 2017 “Dayak Societies in Transition: Balancing Continuity and Change”, dalam Arenz, C., Haug, M., & Venz, O. ( eds. ). Continuity under Change in Dayak Societies. Wiesbaden: Springer VS
Arts, Ben, 2006. “Non-state Actors in Global Environmental Governance: New Arrangements Beyond the State”, dalam Koenig-Archibugi, M. & Zürn, M. New Modes of Governance in the Global System Exploring Publicness, Delegation and Inclusiveness . Hampshire: Palgrave MacMillan
BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2021. Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2021. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
Gemmill, B., & Bamidele-Izu, A., 2002. “The role of NGOs and civil society in global environmental governance”, dalam Esty, Daniel et al. ( eds. ). Global Environmental Governance: Options & Opportunities . Forestry & Environmenta Studies Publications Series 8.
Giacomini, Giada, 2022. Indigenous Peoples and Climate Justice: A Critical Analysis of International Human Rights Law and Governance . Cham: Palgrave MacMillan
Gilbert, Jérémie, 2006. Indigenous Peoples’ Land Rights Under International Law: From Victims to Actors . New York: Transnational Publishers, Inc.
Höing, A & Radjawali, I., 2017. “Flexible Livelihood Strategies Coming to an End? The Case of Forest-Dependent Communities in Central and West Kalimantan”, dalam Arenz, C., Haug, M., & Venz, O.
( eds. ). Continuity under Change in Dayak Societies . Wiesbaden: Springer VS
Najam, A. et al. , 2006. Global environmental governance: A reform agenda . Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
Rosenau, J. N., 2002. “Governance in a New Global Order”, dalam McGrew, A. & Held, D. Governing globalization: Power, authority and global governance . Cambridge: Polity Press.
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Rosendal, G. K. 2000. The convention on biological diversity and developing countries . Dordrecht: Springer Science & Business Media.
Tanasaldy, T., 2012. Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak politics of West Kalimantan . Leiden: KITLV Press.
Artikel Jurnal:
Ahmad, N., 2018. “The role of civil society institutions in environmental governance  in  India:  post-colonial  context  and  human  rights challenges in the environmental justice . ”, International Journal of Legal Studies and Research .
Bernauer, T., & Betzold, C., 2012. “Civil society in Global Environmental Governance”, The Journal of Environment & Development , 21 (1): 62-66.
Hameiri, S., & Jones, L., 2016. “Global Governance as State Transformation”, Political Studies , 64(4), 793-810.
Lake, David A., 2010. “Rightful Rules: Authority, Order, and the Foundations of Global Governance”, International Studies Quarterly , 54(3): 587–613,
Luzar, J. B. et al. , 2011. “Large-scale Environmental Monitoring by Indigenous Peoples”, BioScience , 61(10): 771–781.
Prasetyo, Dwi & Suranto, 2021. “Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019”, Journal Social and Policy Issues, 1(3): 94-99.
Liani, M.F. et al., 2015. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”, Jurnal Hutan Lestari, 4(3): 273-281.
Rahmawati, Rita et al., 2019. “Conflict Of Forest Resources and Ecological Adaptation Strategy”. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 5(15): 1483-1490.
Sawhney, P. et al., 2007. “Participation of civil society in management of natural resources. International review for environmental strategies”, International Review for Environmental Strategies , 7(1): 117 – 132, 2007.
429
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Winchester, N. Brian. 2009. “Emerging Global Environmental Govern- ance.” Indiana Journal of Global Legal Studies , 16(1): 7–23.
Publikasi Daring:
____________, 2019b. “Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, Hutan Adalah Ibu” [daring]. Dalam https://www.mongabay. co.id/2019/06/24/bagi-masyarakat-iban-sungai-utik-hutan- adalah-ibu/ . [diakses 22 Februari 2021]
____________, 2020. “Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara” [daring]. Dalam https://www.mongabay. co.id/2020/07/18/hutan-adat-masyarakat-iban- sungai-utik-ki- ni-diakui-negara/ [diakses 22 Februari 2021]
Badan Registrasi Wilayah Adat, 2021. “Wilayah Adat: Dayak Iban Menua Sungai utik Ketemnggungan Jalai Lintang” [daring]. Dalam https://www.brwa.or.id/wa/view/VUY5ZTZTbHJoMHc [diak- ses pada 22 Februari 2021]
Cooper, R., 2018. “What is Civil society? How is the term used and what is seen to be its role and value (internationally) in 2018? K4D Help- desk Report” [daring]. Dalamhttps://assets.publishing.service. gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45240e/488_What_is_Civ- il_Society.pdf
Haryanto, Rachman, 2020. “Foto: HIjaunya Hutan Kalimantan yang Jadi Paru-Paru Dunia” [daring]. Dalam https://news.detik.com/fo- to-news/d-5310684/foto-hijaunya-hutan-kalimantan-yang-ja- di-paru-paru-dunia
Hermudananto, 2020. “Kerusakan Hutan Belum Berhenti selama Pandemi” [daring]. Dalamhttps://www.kompas.com/sains/ read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum- berhen- ti-selama-pandemi?page=all
Kreienkamp, Ј, 2017. “Responding to the Global Crackdown on Civil so - ciety” [daring]. Dalam https://www. ucl. ac. uk/global- gover- nance/sites/global-governance/files/policy-brief-civil-society. pdf.
Lestari, Sri, 2010. “Dayak Iban penjaga hutan Kapuas Hulu” [dar- ing]. Dalam https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khu- sus/2010/06/100610_hutandayak [Diakses 22 Februari 2021].
Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Pahlevi, Aseanty, 2019a. “Pengakuan Hutan Adat Iban yang Tak Kunjung Datang” [daring]. Dalam https://www.mongabay. co.id/2019/09/29/pengakuan-hutan-adat-iban-yang-tak- kunjung-datang/. [diakses 22 Februari 2021].
UNDP, 2019. “Equator Prize 2019 winners announced for local innovatice climate solutions” [daring]. Dalam https://www.undp.org/ press-releases/equator-prize-2019-winners-announced-local- innovative-climate-solutions [diakses pada 22 Februari 2021].
Widyartanti, Johanna E., 2019. “Dayak Melihat Dunia: Kearifan Lokal Masyarakat Sungai Utik KalBar Berbuah Equator Prize Award dari PBB” [daring]. Dalam https://idea.grid.id/read/091943567/ dayak-melihat-dunia-kearifan-lokal-masyarakat- sungai-utik- kalbar-berbuah-equator-prize-award-dari-pbb?page=all [diakses pada 22 Februari 2021].
World Economic Forum, 2013. “The Future Role of Civil society ” [daring]. Dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_ FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf [diakses 22 Februari2021].

## Publikasi Pemerintah:
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lin- tang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, 2019. Kapuas Hulu: Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pen- gelolaan Lingkungan Hidup, 2009. Jakarta: DPR RI.

## Tesis:
Setiawan, Arief, 2007. Globalisasi, Nasionalisme, dan Perlawanan: Kasus Pengaruh Globalisasi Terhadap Munculnya Gerakan Zapatista di Meksiko. Skripsi. Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

## Conference Paper:
Morrison, Tiffany, & Lane, Marcus, 2004. “The rise and rise of environ - mental NGOs: unforeseen risks to democratic environmental governance in Australia”, dalam Australasian Political Studies Association Conference, 29 September - 1 October. Adelaide, South Australia: Australasian Political Studies Association
. Wawancara:
Kepala Desa Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu, 2021. Wawancara dengan penulis pada 24 Juli 2021. Kapus Hulu.
Kepala Dusun Sungai Utik, 2021. Wawancara dengan penulis pada 24 Juli 2021. Kapuas Hulu.