## KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

## Wahyu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Kolegium Jurist Institute Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Tebet, Jakarta Selatan 12870 wahyulaw86@yahoo.com

## Abstract
Management of mining resources is influenced by the plurality of these communities which have a  legal  system  different  from  national  law.  In  this  conceptual  idea,  it  has  the  urgency  that  it requires  an  integration  of  regulations  and  management  policies  in  the  mining  sector.  The problems  studied  are:  first,  what  are  the  natural  resource  management  policies  in  the  mining sector in the context of legal pluralism? and second, how is the legal concept as an integrator in mining  management  policies  in  Indonesia?  The  conclusion  is  first,  the  policy  of  managing natural  resources  in  the  mining  sector  is  dominated  by  state  law,  while  there  has  been  a marginalization  of indigenous  peoplesgroups in  mining  policies; and second, the legal concept can function as an integrator among the interests of sub-systems in mining management policies in Indonesia.
Keywords: Integration; Policy; Mining; Legal Pluralism

## Abstrak
Pengelolaan  sumber  daya  pertambangan  dipengaruhi  oleh  kemajemukan  masyarakat  tersebut yang  memiliki  sistem  hukum  berbeda  dengan  hukum  nasional.  Dalam  gagasan  konseptual  ini memiliki  urgensi  bahwa  dibutuhkannya  suatu  integrasi  kebijakan  pembentukan  peraturan  dan pengelolaan  di  bidang  pertambangan.  Permasalahan  yang  dikaji  adalah: pertama ,  bagaimana kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  bidang  pertambangan  dalam  konteks  pluralisme hukum?  dan kedua ,  bagaimana  konsep  hukum  sebagai  pengintegrasi  dalam  kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama , kebijakan pengelolaan sumber  daya  alam  di  bidang  pertambangan  didominasi  hukum  negara,  sementara  terjadi marginalisasi  kelompok  masyarakat  hukum  adat  dalam  kebijakan  pertambangan;  dan kedua , konsep  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  pengintegrasi  diantara  kepentingan  sub  sistem  dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Kata Kunci: Integrasi; Kebijakan; Pertambangan; Pluralisme Hukum

## A. Pendahuluan
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia sebagai  identitas  budaya  bangsa  dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat  dan  pemerintah  dalam  satu sistem,  sangat  mempengaruhi  baik  dalam pembuatan  kebijakan  maupun  pelaksanaan kebijakan  peraturan  perundang-undangan yang  melandaskan  pada  konstitusionalitas Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
pengelolaan  sumber  daya  alam,  maupun eksistensi  masyarakat  adat,  beserta  hak-hak yang melekat di dalamnya.
Dalam  konteks  kebijakan  pembentukan peraturan  di  bidang  pertambangan  sebagai bagian  dari  kekayaan  alam  Indonesia, dipengaruhi  oleh  kemajemukan  masyarakat tersebut  yang  memiliki  sistem  hukum berbeda dengan hukum nasional.
Dibutuhkan suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan di bidang pertambangan  dengan  hak  masyarakat  adat atas  sumber  daya  pertambangan,  pola-pola pengelolaannya, dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pertambangan  dan  lingkungan  hidup,  agar kemajemukan  masyarakat,  sistem  hukum dengan segala unsur-unsur didalamnya tetap terjaga.
Keberadaan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD  1945.  Hubungan  antara  hukum  dan moral  dapat  ditemukan  dalam  rumusan tentang  sila-sila  dalam  Pancasila.  Mubyarto menyebutkan  bahwa  pada  hakikatnya  sila pertama dan sila kedua merupakan landasan moral,  sila  ketiga  dan  sila  keempat merupakan  cara  atau  metode  kerja,  dan  sila kelima  memuat  tujuan  akhir,  yaitu  keadilan sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Fungsi hukum  adalah  mewujudkan  tujuan  akhir tersebut,  ialah  sebesar-besar  kemakmuran rakyat  (Mubyarto,  1998).  Dalam  perjalanan kebijakan  pertambangan  nasional  saat  ini, kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat tidak dapat dirasakan  karena  secara  politik  hukum regulasi dan pelaksanaan kegiatan pertambangan  tidak  didukung  oleh  budaya hukum  masyarakat  hukum  adat  sebagai bagian dari karakter pluralisme hukum.
Bukanlah  tanpa  sebab  bahwa  yang dicita-citakan  oleh  para  pendiri  bangsa adalah  masyarakat  adil  dan  makmur. Kemakmuran  tidak  dapat  dicapai  jika  tidak ada alokasi  yang adil terhadap sumber daya alam.  Alokasi  yang  adil  adalah  prasyarat untuk  dapat  terwujudnya  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian, jelaslah  bahwa  menentukan  mana  yang  adil dan  tidak  atau  kurang  adil  dan  berdasarkan hal tersebut mengupayakan agar ketidakadilan  dapat  diminimalkan  adalah pertimbangan  moral  yang  didasarkan  pada fakta  yang  ada,  yakni  bahwa  modal  dasar setiap  orang  tidak  sama  untuk  memperoleh akses terhadap sumber daya alam (Sumardjono,  2014).  Berbagai  penelitian dan  literatur  berkaitan  dengan  kebijakan
tambang  hanya  menggunakan  pendekatan investasi, bisnis, dan keuntungan, sementara dalih  negara  atas  penguasaan  sumber  daya alam sulit membuktikan adanya kesejahteraan  masyarakat  dari  kegiatan pertambangan  dalam  konteks  pluralisme hukum.  Untuk  dapat  mencapai  keadilan dengan  mendasarkan  pada  pertimbangan moral,  maka  dibutuhkan  sebuah  hukum sebagai fungsi pengintegrasi diantara berbagai kepentingan yang ada.
Pertimbangan  moral  tersebut  dilandasi oleh  sila  pertama  dan  sila  kedua  dari Pancasila.  Adapun  hukum,  dalam  hal  ini peraturan perundang-undangan harus mampu  mewujudkannya  dalam  rumusan peraturannya  yang  secara  kontekstual  taat pada prinsip umum untuk mencapai keadilan sebagaimana  ditegaskan  oleh  Lon  Fuller, bahwa  negara  sebagai  organisasi  yang mewakili  seluruh  rakyat  diberi  kewenangan untuk  menguasai  sumber  daya  alam,  maka Mahkamah
Konstitusi menjabarkan semangat  itu  ke  dalam  lima  fungsi,  yakni mengatur ( regelendaad ), membuat kebijakan ( beleid ), mengurus ( bestuursdaad ),  mengelola  ( beheersdaad ), dan  mengawasi  ( toezichthoudendaad )  agar distribusi  sumber  daya  alam  dijalankan secara  adil  (Redi,  A ;  Prianto,  Y  and Sitabuana, 2017).
Dalam  paper  ini,  permasalahan  yang ingin  dibahas  sebagai  gagasan  konseptual adalah: pertama ,  bagaimana  kebijakan pengelolaan  sumber  daya  alam  di  bidang pertambangan  dalam  konteks  pluralisme hukum?; dan kedua , bagaimana pengintegrasian  selayaknya  dilakukan  atas pengelolaan pertambangan perspektif pluralisme hukum di Indonesia?

## B. Pembahasan
1. Politik Penguasaan Negara  atas Sumber Daya Agraria dalam

## Konteks Pluralisme Hukum
Hubungan  hukum  dengan  tanah  dan sumber daya agraria diatur dalam konstitusi Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  dan  berbagai  aturan  sektoral berkaitan  dengan  pertanahan  yang  intinya menyatakan  bahwa  semua  sumber  daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pengertian  dikuasai oleh  negara  dimaknai  sebagai  kewenangan publik  yang  berarti  bahwa  Hak  Menguasai Negara  (HMN)  sebagai  bentuk  hubungan hukum  antara  negara  dengan  sumber  daya agraria  adalah  hubungan  yang  bersifat publik, bukan privat sebagaimana hubungan negara  dengan  sumber  daya  agraria  pada pemerintahan  kolonial  dan  pemerintahan feodal pada umumnya (Mahkamah Konstitusi, 2010).
Dalam  kaitannya  dengan  wewenang penguasaan  oleh  negara,  ditegaskan  oleh Imam Soetignyo meliputi seluruh bumi, air, dan  ruang  angkasa  di  wilayah  negara Republik Indonesia, baik yang: (1) diatasnya sudah  ada  hak-hak  perorangan/keluarga, apapun  nama  hak  itu;  (2)  diatasnya  masih ada  hak  ulayat  dan  hak-hak  semacam  itu, apapun nama hak tersebut; dan (3) diatasnya tidak  ada  hak-hak  tersebut  sub  a  dan  b, dan/atau  sudah  tidak  ada  lagi  pemegang hak-hak  tersebut  (misalnya  bekas  tanah Swapraja,  tanah  bekas  hak-hak  barat,  tanah hak  bertuan,  hutan  negara,  dan  lain sebagainya (Sutignyo, 1990) . Dengan demikian,  penguasaan  oleh  negara  yang disebut  dengan  hak  menguasai  negara merupakan  hubungan  hukum  antara  negara sebagai  subyek  dengan  hak  menguasai sumber  daya  alam  dan  sekaligus  kewajiban bagi negara dalam penggunaan sumber daya alam  tersebut  yaitu  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian,  hak menguasai  negara  merupakan  instrumen, sedangkan dipergunakannya untuk kemakmuran  rakyat  merupakan  tujuan ( objectives ).
Penguatan  konstitusional  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  didalamnya, termasuk  hak  pengelolaan  sumber  daya alam,  dalam  hal  ini  pertambangan  pada esensinya  kegiatan  usaha  pertambangan tidak  lepas  dari  konteks  sosial  lingkungan
sekitar, termasuk kearifan masyarakat hukum  adat,  baik  mulai  dari  pembentukan regulasi, penaatan yang terdiri dari sosialisasi  instrumen  perizinan,  perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan,  maupun  penyelesaian  konflik lingkungan hidup di kawasan pertambangan sangat  berkaitan  dengan  masyarakat  hukum adat.  Semakin  memperkuat  asumsi  dan dugaan  penulis,  bahwa  pengakuan  negara yang  secara  konstitusional  sebagai  norma dasar  dalam  UUD  1945,  ternyata  di  dalam regulasi turunannya melalui  kebijakan pertambangan  nasional  UU  No.  4  tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara terjadi inkonsistensi dengan ketidakberpihakan kepada kearifan masyarakat  hukum  adat,  sehingga  dalam praktik terjadi konflik dan tidak terintegrasinya pembangunan ekonomi melalui  pengelolaan  pertambangan  dengan keadilan sosial dan keadilan ekologis.
Pluralisme hukum merupakan keberagaman  hukum  dalam  suatu  ikatan negara  bangsa  melalui  sistem  hukum nasional,  dengan  kondisi  masyarakat  dan kebudayaannya  yang  berbeda.  Terdapat berbagai  cara  mengkaji  pluralisme  hukum, yakni: pertama , memetakan berbagai hukum yang  ada  dalam  suatu  bidang  sosial, utamanya  hukum  negara  dan  non-negara; kedua , menjelaskan relasi, adaptasi, kompetisi  antar  sistem  hukum; ketiga , pilihan  individual  warga  memanfaatkan hukum  tertentu  ketika  berkonflik; keempat , interaksi  global,  nasional,  dan  lokal  yang memengaruhi interaksi antar hukum (Savitri, 2011).
Dalam hukum tanah nasional, terjadinya pluralisme  hukum  yang  lemah  ( weak  legal pluralism )  ditandai  dengan  berlakunya UUPA dan berbagai peraturan pelaksanaannya  sebagai  hukum  positif dalam  bentuk  hukum  negara/nasional  yang tertulis,  di  satu  pihak,  dan  di  pihak  lain berlaku  hukum  adat,  sebagai  hukum  positif yang  pada  umumnya  tidak  tertulis  dan berlaku spesifik pada masing-masing daerah berlakunya  hukum  adat  tersebut.  Dominasi hukum  Negara/hukum  nasional  (UUPA)
sangat  kuat  terhadap  hukum  tanah  adat (Nurlinda,  2009).  Ketentuan  di  bidang agraria  adalah  beririsan  dengan  peraturan sektoral  sumber  daya  alam  dan  ketentuan pengelolaan  lingkungan  hidup,  sehingga dalam kebijakan pembentukan hukum maupun  penerapannya,  menggunakan  optik kajian dan pendekatan pluralisme hukum.
Bandingkan juga dengan konsep pluralisme  hukum  diajukan  oleh  dua  ahli, pertama ,  John  Griffifth  yang  membagi pluralisme  hukum  lemah  ( weak  legal pluralism )  dan  pluralisme  hukum  kuat ( strong legal pluralism ). Dikatakan pluralisme  hukum  lemah  ketika  negara mengakui hadirnya sistem-sistem lain di luar hukum  negara,  tetapi  sistem-sistem  hukum tersebut  tunduk  keberlakuannya  di  bawah hukum negara. sebaliknya, dikatakan pluralisme  hukum  kuat,  ketika  negara mengakui  sistem-sistem  hukum  non-negara memiliki  kapasitas  keberlakuan  yang  sama kuatnya dengan hukum negara. Kedua , Sally Falk  Moore,  yang  menurutnya  konsep pluralisme  hukum  merujuk  kepada  situasi normatif yang heterogen, berdasarkan adanya  fakta  bahwa  tindakan  sosial  selalu dilakukan  dalam  konteks  bidang-bidang sosial  yang  beragam  dan  saling  tumpang tindih (Irianto, 2005).
Konsep pluralisme hukum yang diklasifikasikan oleh Griffith, dikembangkan oleh para pengkaji sociolegal Indonesia, salah satunya Ricardo Simarmata.  Pembedaan  atas  pluralisme hukum  yang  kuat  ( strong  legal  puralism ) dan  pluralisme  hukum  yang  lemah  ( weak legal pluralism ), didasarkan atas
penggambaran situasi di lapangan.
Pluralisme  hukum  yang  kuat  ( strong  legal pluralism )  adalah  situasi  ketika  antar berbagai  sistem  hukum  melangsungkan interaksi  yang  tidak  saling  mendominasi (sederajat).  Sistem  hukum  yang  satu  tidak lebih  superior  dibandingkan  sistem  hukum yang  lain.  Masyarakat  tidak  hanya  tunduk pada  sistem  hukum  negara/nasional,  tetapi juga  tunduk  pada  sistem  hukum  lainnya (biasanya  hukum  adat/lokal)  (Simarmata, 2009).
Sebaliknya  dalam  pluralisme  hukum yang  lemah  ( weak  legal  pluralism )  terjadi pada situasi dimana salah satu sistem hukum (biasanya  disebut  negara),  memiliki  posisi superior  dihadapan  sistem  hukum  lainnya (biasanya  sistem  hukum  lokal/adat)  yang sama-sama  berlaku.  Dalam  pluralisme hukum  yang  lemah  ( weak  legal  pluralism ), individu  atau  kelompok  lebih  sering menggunakan salah satu sistem hukum, baik karena  atas  dasar  kesadaran  hukumnya ataupun karena tekanan pihak tertentu.
John Griffiths mengatakan proses penerimaan formal negara terhadap pluralisme hukum “lemah” semakin menambah  keruwetan  sistem  hukum  negara yang  pada  dasarnya  menginginkan  adanya keseragaman. Banyak pihak yang menganggap kompleksitas yang ditimbulkan oleh  pluralisme  hukum  “lemah”  ini  sebagai bentuk  kecacatan  sistem  hukum  negara. Pluralisme hukum “lemah” merupakan suatu konsep  carut  marut  yang  diciptakan  oleh ideologi  sentralisme  hukum  sebagai  bentuk kompromi terhadap adanya berbagai pembangkangan yang dilakukan oleh realitas  sosial  terhadapnya.  Menurut  para pengusung  ideologi  sentralisme  hukum, upaya  membentuk  suatu  sistem  hukum modern  yang  seragam  memerlukan  adanya pengecualian-pengecualian melalui
pemberlakuan  sistem  hukum  adat  tertentu yang dilakukan dalam suatu proses “pembentukan  bangsa”  ( nation  building ), sampai  pada  suatu  saat  dimana  masyarakat primitif  dan  heterogen    yang  masih  tersisa melebur menjadi masyarakat yang homogen dan “modern” (Griffiths, 2005).
Dalam  disertasi  Satjipto  Rahardjo  yang dikembangkan sebuah buku berjudul hukum dan  perubahan  sosial,  suatu  tinjauan  teoritis serta  pengalaman-pengalaman  di  Indonesia, menggunakan  teori  Talcott  Parsons  tentang sub  sistem  beserta  fungsi  primernya  yang didalamnya memiliki fungsi integrasi (Rahardjo,  2009).  Parsons  menjelaskan bahwa tindakan individu ditempatkan dalam kerangka  suatu  sistem  yang  besar  dan terbagi  ke  dalam  sub  sistem-sub  sistem, diantaranya sub sistem sosial dengan  fungsi
primernya  integrasi,  sub  sistem  budaya dengan  fungsi  primernya  mempertahankan pola,  sub  sistem  kepribadian  dengan  fungsi primernya  mencari  tujuan,  sedangkan  sub sistem  organisme  kelakuan  dengan  fungsi primernya adaptasi.
Hukum  sebagai  fungsi  pengintegrasi yang digagas  oleh Parsons, menurut  penulis tidak  berbeda  jauh  dengan  terminologi perpaduan antara prinsip-prinsip yang bersumber  dari  nilai  sosial  modern  dan tradisional atau kearifan lokal secara selektif dalam istilah Riggs sebagai hukum
prismatik, sebagaimana yang dikembangkan oleh Nurhasan Ismail dalam pidato pengukuhan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada dikatakan bahwa:
“Jika hukum Indonesia diinginkan tidak menjadi instrumen pendorong terjadinya kemiskinan, penutupan akses bagi
kelompok yang lemah, kesenjangan  penguasaan  sumber  daya yang  tersedia,  dan  konflik  struktural,
perubahan politik pembangunan hukum tampaknya menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada kemajemukan  masyarakat  indonesia. Masyarakat majemuk ditandai
diantaranya  adalah: Pertama ,  adanya kelompok-kelompok yang berbeda dengan  nilai  sosial  yang  berbeda,  yaitu tradisional  atau  modern  atau  keduanya sebagai  pedoman  berperilaku; kedua , adanya  perbedaaan  tingkat  kemampuan dari  kelompok-kelompok  yang  berbeda untuk  beradaptasi  terhadap  kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dicita- citakan bersama; ketiga , adanya perbedaan orientasi kepentingan
diantara kelompok-kelompok yang berbeda,  yaitu  antara  individual  dan kolektivitas  dengan  konsekuensi  yang berbeda  terhadap  perebutan  akses  dan sumber daya (Ismail, 2011).
Benda  Beckmann  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Lidwina  Inge  Nurtjahyo, mengatakan  bahwa  pertemuan  antar  sistem hukum  negara  dengan  sistem  hukum  adat
atau  sistem  hukum  lainnya  sangat  berperan dalam  memberi  pemahaman  baru  kepada akademisi  hukum,  praktisi  hukum  maupun penggiat  advokasi  hak-hak  masyarakat  di berbagai bidang terhadap kondisi keberagaman  hukum  dalam  masyarakat Indonesia  yang  pluralistik.  Kajian  ini menyadarkan  bahwa  sebetulnya  hukum negara  bukan  berdiri,  melainkan  pada konteks-konteks tertentu berinteraksi bahkan berkompetisi  dengan  sistem-sistem  hukum lain  yang  telah  ada  lebih  dulu  dalam masyarakat (Nurtjahyo, 2011).
Kebijakan  pertambangan  nasional  yang lebih  dominan  dengan  sub  sistem  modern dengan masyarakat adat yang kental dengan nilai-nilai  kearifan  lokal  atau  nilai  sosial tradisional sangat penting untuk diintegrasikan.  Dalam  perjalanan  mulai lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara hingga saat ini telah menimbulkan pertentangan,  konflik  sosial  atau  sengketa baik pada saat penetapan wilayah pertambangan,  perizinan,  tumpang  tindih sektor  perkebunan  atau  kehutanan,  maupun kegagalan  dalam  mengelola  limbah  atau secara  sengaja  menimbulkan  pencemaran dan  atau  kerusakan  lingkungan  akibat adanya kegiatan usaha pertambangan. Untuk memperbaikinya,  perlu  dilakukan  integrasi di  antara  dua  sub  sistem  hukum  modern dengan sub sistem hukum tradisional.
Pluralisme  hukum  atau  kemajemukan antar  sub  sistem  hukum  dalam  bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi  suatu  keniscayaan  dan  tidak  perlu dipertentangkan  dengan  unifikasi,  sehingga bagaimana  nilai-nilai  yang  pluralis  di masyarakat  atau  dalam  masyarakat  adat diakomodasi ke dalam kebijakan pertambangan  nasional  dalam  kerangka unifikasi  hukum  pertambangan  nasional khususnya  dan  hukum  sumber  daya  alam pada umumnya.
2. Pengintegrasian Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif  Pluralisme  Hukum  di Indonesia
Hukum  sebagai  fungsi  pengintegrasi diantara kepentingan-kepentingan para pemangku  kepentingan  dalam  kebijakan pertambangan nasional diantaranya pembentuk undang-undang, pemerintah daerah,  korporasi,  kelompok  masyarakat sipil  dan  masyarakat  baik  dalam  konteks peran  serta  dalam  proses  pembentukan hukum dan kebijakan di bidang pertambangan, maupun dalam tataran praksis  operasional pengelolaan  usaha pertambangan. Kebijakan  pertambangan sarat dengan kepentingan diantara pemangku  kepentingan  hingga  masyarakat, sehingga perlu diintegrasikan guna memayungi kepentingan tersebut dan kompleksitas sub sistem dalam masyarakat. Dalam perspektif Mochtar
Kusumaatmadja,  pembaruan  hukum  dapat dilakukan  melalui  kebijakan  pembentukan regulasi  di  bidang  pertambangan  yang partisipatif  dan  responsif  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  termasuk  komunitas masyarakat  hukum  adat  yang  memiliki filosofi pengelolaan lingkungan hidup secara lokal.
Analisis  dasar  Kurnia  Warman  bahwa terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  hukum  adat  dan  hukum negara dapat bekerjasama dalam pengaturan agraria  dan  sumber  daya  alam,  yaitu: pertama ,  keterbukaan  sistem  hukum  adat terhadap pengaruh dari luar; kedua , pengakuan hukum Negara terhadap eksistensi  hukum  adat; ketiga ,  kemauan politik  pemerintah  untuk  mengakomodasi nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  hukum adat  dalam  pelaksanaan  pembangunan;  dan keempat ,  desentralisasi  pengaturan  agraria dan  sumber  daya  alam.  Analisis  tersebut digunakan  oleh  Ida  Nurlinda  dengan sebagian  mengkonfirmasi  bahwa  tidak adanya  kemauan  politik  pemerintah  dalam mengakomodasi hukum adatdalam pelaksanaan pembangunan (Nurlinda, 2014).
Permasalahan  akses  dalam  konteks pengelolaan  sumber  daya  pertambangan mineral  dan  batubara  perlu  didudukkan bersama,  diintegrasikan  kepentingan  yang sama  para stakeholders untuk  melakukan pengelolaan pertambangan, baik pemerintah, swasta  (korporasi),  maupun  masyarakat adat/lokal.  Kelompok  masyarakat  sipil,  dan termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat hukum  adat  telah  mulai  bergerak  dinamis dengan  cara  pandang,  sikap,  dan  umpan balik  kepada  pemerintah  dan  korporasi (swasta),  sehingga  perubahan  cara  berpikir dan  sikap-sikap  kelompok  masyarakat tersebut semakin memahami hak-hak konstitusional  warga negara, keadilan sosial dan  keadilan  ekologis.  Legalisasi  negara terhadap  masyarakat  hukum  adat  diakui keberadaannya, akan tetapi untuk mendapatkan  legalisasi  tersebut,  harus  juga mengikuti  prosedur  atau  aturan  main  yang telah  ditentukan  oleh  negara  melalui peraturan.
Dalam  konteks  integrasi  kebijakan pertambangan  nasional  dengan  masyarakat (masyarakat adat), secara hierarkhi peraturan perundang-undangan, negara telah mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum adat,  namun  yang  menjadi  permasalahan adalah  komitmen  ( political  will )  dari pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah untuk  mengakomodasi  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  hukum  adat  dalam pelaksanaan  pembangunan  kegiatan  usaha pertambangan. Lahirnya kebijakan pertambangan  nasional  justru  memunculkan konflik-konflik baik vertikal maupun horisontal  antara  sesama  masyarakat  terkait akses pengelolaan sumber
daya pertambangan.
Achmad  Sodiki  mempertegas  dalam kaitannya  dengan  peran  negara  yang mendominasi sebagai bagian dari perkembangan proses politik atas segala segi kehidupan masyarakat nasional sudah menjadi  kenyataan.  Keadaan  sudah  berubah sehingga  kewenangan  negara  dikontrol  dan diawasi  secara  lebih  ketat,  telah  pula  dibuat pasal-pasal  amandemen  UUD  1945  yang memperkuat  kedudukan  masyarakat  hukum
adat,  misalnya  pasal-pasal  yang  mengakui dan  menghormati  eksistensi  masyarakat hukum  adat  dan  hak-hak  tradisionalnya (Pasal  18B  ayat  2),  hak  untuk  hidup mempertahankan  hidup  dan  kehidupan (Pasal  28A,  hak  untuk  hidup  sejahtera  dan mempunyai  tempat  tinggal  (Pasal  28H  ayat 1),  perlindungan  hak  milik  (Pasal  28H  ayat 4).  Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat dan hak-hak tradisionalnya justru diperintahkan  untuk  diatur  dalam  undang- undang,  sehingga  kekuatan  hukumnya  lebih kuat  daripada  dengan  Peraturan  Pemerintah atau Keputusan Presiden (Sodiki, 2013).
Pengelolaan sumber daya pertambangan dalam  kebijakan  dan  regulasinya  masih mengenyampingkan  kesatuan  masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisional dan pengelolaannya. Kelompok komunitas tradisional  tersebut  secara  konstitusionalitas dan peraturan perundang-undangan turunannya  telah  memiliki  legitimasi  yang kuat, sehingga bagaimana kebijakan pertambangan  mampu  mengintegrasikan semua  kepentingan  yang  ada.  Kepentingan yang terejawantahkan dalam hak-hak ekonomi,  hak  sosial,  hak  budaya,  hak tradisional,  hak bertempat  tinggal,  serta hak untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  diintegrasikan  ke  dalam kebijakan  ( legal  policy )  pengaturan  di bidang pertambangan dalam rangka pembaruan  hukum  lingkungan  di  sektor pertambangan mineral dan batubara.
Mencermati  karakter  hukum  yang  terdapat pada  hubungan  hukum  dengan  tanah  dan bahan  tambang  penting  dilakukan  ketika kenyataan  menunjukkan  bahwa  pemberian kedua  hubungan  hukum  itu  dapat  terjadi  di atas ruang atau di lokasi yang sama (Sitorus, 2016).
Pelimpahan  hak  menguasai  Negara (HMN) atas sumber daya alam pada otoritas pertambangan melahirkan kewenangan untuk  menetapkan  wilayah  pertambangan (WP) atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara. Wilayah pertambangan terbagi atas  Wilayah  Usaha  Pertambangan  (WUP), Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR),  dan
Wilayah  Pencadangan  Negara  (WPN). Kewenangan  untuk  menetapkan  “wilayah” otoritas  pertambangan  tersebut  merupakan wewenang  yang  berkarakter  publik,  yaitu wewenang  untuk  melakukan  pengaturan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya  alam  berupa  tambang  (Sembiring, 2016).
Perbedaan  cara  pandang  masyarakat adat dan negara terhadap sumber daya alam, khususnya  pertambangan  menjadi  penyebab utamanya  terjadi  tarik  menarik  kepentingan dan  gesekan,  sehingga  hal  tersebut  yang perlu  diintegrasikan  semua  kepentingan yang  ada.  Cara  pandang  juga  berkaitan dengan  dasar  cara  berfikir  atau  paradigma yang secara garis besar diklasifikasikan oleh Eko  Cahyono  dalam  pengelolaan  sumber- sumber  agraria,  yakni pertama ,  paradigma pembangunan dan ekonomi dengan mengejar pertumbuhan dan efisiensi; kedua , paradigma  politik  sumber  daya  alam  yang juga  terbagi  lagi  ke  dalam  tiga  pandangan, konservasionistik,  developmentalistik,  dan eko-populis; dan ketiga , paradigma kemiskinan  dan  kesejahteraan  yang  melihat masalah  kemiskinan  bersifat  struktural, kultural, atau kombinasi keduanya. Dominasi  paradigma  developmentalistik- positivistik  dalam  pengelolaan  sumber  daya agraria  melahirkan  beragam  kebijakan  yang cenderung  mendahulukan  pertumbuhan  dan keuntungan  ekonomi  investor  (Cahyono, 2017).
Integrasi  atau  fungsionalisme  struktural banyak di ranah ilmu sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons,
Kingsley  Davis,  dan  Robert  K.  Merton. Dalam  perspektif  ini  masyarakat  dilihat sebagai  suatu  jaringan  kelompok  yang bekerja  sama  secara  terorganisasi  dalam suatu cara yang teratur menurut seperangkat norma  dan  nilai  yang  dianut  oleh  sebagian besar masyarakat tersebut. Dengan demikian dalam  pandangan  ini,  masyarakat  pada dasarnya terintegrasi oleh adanya kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu yang dijunjung  tinggi  secara  bersama  oleh sebagian  besar  warga  masyarakat  yang bersangkutan.  Masyarakat  juga  dipandang
sebagai  sistem  yang  secara  fungsional terintegrasi ke arah
terwujudnya keseimbangan atau equilibrium. Oleh karena itu pendekatan integrasi juga disebut sebagai pendekatan equilibrium (Sunarto, 2015).
Dalam konteks kebijakan pertambangan yang berkarakter pluralisme hukum, integrasi  sebagai  pendekatan  equilibrium merupakan konsep yang harus dikembangkan  dalam  kerangka  unifikasi hukum  sumber  daya  alam  di  bidang pertambangan.  Pengintegrasian  kebijakan pengelolaan pertambangan perspektif pluralisme  hukum  di  Indonesia  dilakukan guna  memayungi  kepentingan  tersebut  dan kompleksitas  sub  sistem  dalam  masyarakat, yakni akomodasi kepentingan sosial, budaya,  dan  lingkungan  masyarakat  hukum adat  yang  merupakan  akar  budaya  bangsa, beserta filosofinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## C. Simpulan
Kebijakan  pengelolaan  sumber  daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme  hukum  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  menjadi  suatu keniscayaan dan tidak perlu dipertentangkan dengan unifikasi,  sehingga bagaimana nilai- nilai yang pluralis di masyarakat atau dalam masyarakat  adat  diakomodasi  ke  dalam kebijakan  pertambangan  nasional  dalam kerangka  unifikasi  hukum  pertambangan nasional  khususnya  dan  peraturan  sektoral sumber daya alam lainnya.
Pengintegrasian  kebijakan  pengelolaan pertambangan  perspektif  pluralisme  hukum di  Indonesia  dilakukan  guna  memayungi kepentingan  tersebut  dan  kompleksitas  sub sistem  dalam  masyarakat,  yakni  akomodasi kepentingan  sosial,  budaya,  dan  lingkungan masyarakat  hukum  adat  yang  merupakan akar  budaya  bangsa,  beserta  filosofinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyono,  E.  (2017).  Gemah  Ripah  Loh Jinawi,  Untuk  Siapa?:  Makin  Jauhnya Cita-Cita  Kedaulatan  Agraria. Jurnal
Kajian  Ruang  Sosial-Budaya,  Vol.  1 (No. 1), Pp. 70-72. , 1 (1), 70–72.
Griffiths,  J.  (2005). Pluralisme  Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner . Jakarta:  Penerbit  Perkumpulan  untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Irianto,  S.  (2005).  Sejarah  Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya.  In Pluralism  Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner . Jakarta: Huma.
Ismail,  N.  (2011). Hukum  Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal, Pidato
Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Mahkamah  Konstitusi.  (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  1999- 2002, Buku VII, Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan  Sosial,  Edisi  Revisi .
Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mubyarto. (1998). Reformasi Sistem Ekonomi  dari  Kapitalisme  Menuju Ekonomi Kerakyatan, . Yogyakarta: Aditya Media.
Nurlinda, I. (2009). Prinsip-Prinsip Pembaruan  Agraria  Perspektif  Hukum . j: Rajawali Press.
Nurlinda,  I.  (2014). Monograf  Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam  Kerangka  Unifikasi  Hukum Agraria .  Bandung:  Pusat  Studi  Hukum
Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Logoz Publishing. Nurtjahyo, L. (2011). Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum  di  Indonesia.  In Untuk  Apa Pluralisme  Hukum?  Konsep,  Regulasi, Negosiasi  dalam  Konflik  Agraria  di Indonesia . Jakarta: Epistema.
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial,  Suatu  Tinjauan  Teoritis  serta Pengalaman-Pengalaman  di  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing.
Redi,  A ;  Prianto,  Y  and  Sitabuana,  T.
(2017). Konstitusionalitas
Hak
Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Hak Ulayat  Rumpon  di  Provinsi  Lampung. Jurnal Konstitusi , 14 (3), 466–467.
Savitri,  M.  (2011). Untuk  Apa  Pluralisme Hukum?  Konsep,  Regulasi,  Negosiasi dalam  Konflik  Agraria  di  Indonesia . Jakarta: Epistema Institute-HuMA- Forest Peoples Programme.
Sembiring,  J.  (2016).  Hak  Menguasai Negara  atas  Sumber  Daya  Agraria. Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan ,
2 (2), 128.
Simarmata,  R.  (2009).  Mencari  Karakter Aksional  dalam  Pluralisme  Hukum  , Jakarta:.  In Pluralisme  Hukum:  Sebuah Pendekatan Interdisipliner . Jakarta: HuMa dan Ford Foundation.
Sitorus,  O.  (2016).  Penataan  Hubungan Hukum  dalam  Penguasaan,  Pemilikan, Penggunaan,  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya  Agraria  (Studi  Awal  terhadap Konsep Hak atas Tanah dan Izin Usaha Pertambangan). Bhumi  Jurnal  Agraria Dan Pertanahan , 2 (1), 6.
Sodiki,  A.  (2013). Politik  Hukum  Agraria . Jakarta: Konstitusi Press.
Sumardjono, M. (2014). Mewujudkan Semangat Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di
Bidang  Sumber  Daya  Alam,  dalam Pendulum  Antinomi  Hukum,  Antologi 70  Tahun  Valerine  J.  L.  Kriekhoff . Yogyakarta: Genta Publishing.
Sunarto.  (2015).  Hukum  dalam  Perspektif Teori  Integrasi  dan  Teori  Konflik. Jurnal INTEGRALISTIK,1 (1), 49.
Sutignyo, I. (1990). Politik Agraria Nasional,  Hubungan  Manusia  dan Tanah  yang  Berdasarkan  Pancasila . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.