## KESENJANGAN STANDARISASI PROSES PENDIDIKAN DAN MUTU HASIL PENDIDIKAN

## NURHIDAJATI

## Guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik

## ABSTRACT:
Education as a system is composed of human endeavor as a concept that can be justified to give birth to a generation capable of preserving human values and high moral standing. Demands of the changing  times  have  altered  the  global  nature  of  human  behavior  became  ucontrollable.  As  a manifestation of the government's responsibility it is necessary to national education standards as a means  of  control  and  controlling  the  dynamics  of  the  education  system  with  all  its  consequences. Through a process of national education standards of learning system constructed should be in line with  the  national  objective  in  order  to  cultivate  human  values,  forming  awareness  about  the importance of civilized behavior that reflects human dignity.
Key Word : Education , System , national education standards, human dignity

## 1.  PENDAHALUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang panjang dan memiliki tujuan. Ada tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan  tujuan  jangka  pendek.  Pendidikan  sebagai upaya  terorganisasi,  terencana  dan    sistimatis, dalam  rangka  untuk  mentransmisikan kebudayaan   yang meliputi   ilmu pengetahuan, sikap,  moral  dan  nilai-nilai  hidup  serta kehidupan, ketrampilan, dan lain lain  dari suatu generasi ke generasi lain.
Menurut Moh.Nor Syam   ( dalam Tobroni, 2008  )  Pendidikan nasional adalah pelaksanaan pendidikan  suatu  negara  berdasarkan  sosio kultural , sosio psikologis , sosio ekonomis, dan sosio politis suatu bangsa.   Orientasinya adalah demi eksistensi , cita cita bangsa   dan   negara yang bersangkutan baik jangka pendek maupun jangka  panjang  . Adapun  visi,  misi  dan  tujuan pendidikan    yang  ingin      dicapai  semuanya berlandaskan  filsafat  hidup  yang  telah
disepakati  bersama  sebagai bangsa dalam suatu negara  bangsa  (nation  state)  yang  merdeka. Pencapaian   visi  pendidikan  nasional tersebut dilakukan    berdasarkan penetapan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan. Salah satu prinsipnya  antara  lain    bahwa  pendidikan diselenggarakan  sebagai  proses  pembudayaan dan  pemberdayaan  peserta  didik  yang berlangsung sepanjang hayat.
Seiring  dengan  tuntutan  perkembangan zaman    maka  telah  dilakukan  pembaharuan sistem  pendidikan  nasional    yang  menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional  untuk  memberdayakan  semua  Warga Negara  Indonesia  agar    berkembang  menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu menjawab tantangan zaman serta memiliki daya saing  dalam  menghadapi    era  globalisasi. Perjalanan  sejarah  membuktikan  bahwa  ada hubungan  timbal  balik  antara  pendidikan  dan masyarakat;  antara  penyelenggara  pendidikan
dengan perumus kebijakan (policy) umum bagi pendidikan nasional.
Secara vertikal maupun horizontal   produk dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial ; masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan sebagai  dampak  positif  ataupun  negatif dirasakan  terutama  oleh  masyarakat  pemakai jasa  pendidikan,  misalnya  timbulnya  golongan masyarakat  yang  menganggur  karena  jenis pendidikan  yang  telah  diterima    tidak  sesuai dengan  pasar  kerja;    atau  kesenjangan  dalam pemerataan  dan  mutu  pendidikan;  pendidikan tingkat    lanjutan  yang  hanya  dapat  dinikmati oleh  kelompok  masyarakat  lapisan  atas    serta pendidikan  terminal  yang  dialami  kelompok masyarakat   yang tidak mampu; komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan-yayasan dan sebagainya.
Pendidikan    merupakan  suatu  sistem dengan    komponen  komponen  yang  saling berkaitan, maka keseluruhan sistem harus sesuai dengan  ketentuan  yang  diharapkan  atau  sesuai standar.    Masing-masing  komponen    dalam sistem  harus  pula  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan  bersama.    Dalam  Bab  I  Ketentuan Umum  Standar  Nasional  Pendidikan    yang dimaksud standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Mutu  lulusan    dan    keterserapan  lulusan dalam  lapangan  pekerjaan  serta    kepuasan pengguna lulusan sementara ini masih jauh dari harapan  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada beberapa  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh lembaga internasional menunjukkan bahwa :
? Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 : indeks p e m b a n g u n a n   p e n d i d i k a n   ( e d u c a t i o n development  index/EDI)  menurut  data  tahun 2008  adalah  0,934.  Nilai  ini  menempatkan Indonesia  di  posisi  ke-69  dari  127  negara  di dunia,  Indonesia  masih  tertinggal  dari  Brunei yang  berada  di  peringkat  ke-34  yang  masuk kelompok  pencapaian  tinggi  bersama  Jepang yang  mencapai  posisi  nomor  satu  di  dunia. Sementara Malaysia berada di peringkat ke-65. ? Laporan  dari  UNDP  tentang  Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan  Indonesia  pada  ranking  ke-108 dari 177 negara, hal ini jauh di bawah negara- negara tetangga, seperti Singapura (ranking 25), Brunei Darussalam (ranking 34), dan Malaysia (ranking 61).
? Dalam  praktik,  di  Jawa  Timur,  dalam seleksi  penerimaan  Calon  Pegawai  Negeri (Capaeg),  dilaporkan  bahwa  banyak  formasi yang tidak terisi karena tidak satu pun calon yang mengikuti ujian tersebut memenuhi nilai standar (passing grade) yang ditetapkan
? Selama  ini  ekspansi  sekolah  tidak menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keahlian  yang  dibutuhkan  untuk  membangun masyarakat  yang  kokoh  dan  ekonomi  yang kompetitif di masa depan. Bukti ini ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan murid tingkat 8 (SMP  kelas  2)  dibandingkan  dengan  negara tetangga Asia  pada  ujian-ujian  internasional  di tahun 2001. Telihat cukup jelas bahwa ekspansi partisipasi  sekolah  di  Indonesia  tidak  diikuti dengan peningkatan kualitas.

## 2.  Rumusan masalah
Dalam uraian diatas penulis lebih menekankan sejauh mana peran lembaga pendidikan formal atau sekolah  dalam upaya peningkatan kualitas pendidik  sebagai  komponen    standar    proses pendidikan   terkait dengan mutu  lulusan  yang berdaya saing  di era globalisasi  dan berperilaku penuh  keadaban(civility).  Pertanyaan  dari masalah  yang  menjadi  analisa  diformulasikan dengan pertanyaan  pertanyaan di bawah ini:
1. Bagaimana  implementasi  kebijakan pemerintah  tentang  standar  proses pendidikan di lembaga pendidikan formal  ?
2. Bagaimana    peran  sekolah  pada  proses pembelajaran    sehingga    mencetak  mutu lulusan yang berdaya saing  dan berperilaku penuh keadaban(civility) di era globalisasi?
3.  Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan   dan penyusunan   karya tulis ilmiah ini adalah :
a. Untuk  mengetahui    bagaimana implementasi  kebijakan  pemerintah tentang  standar  proses  pendidikan  di lembaga pendidikan formal  ?
b. Untuk  mengetahui    bagaimana    peran sekolah    pada  proses  belajar-mengajar untuk  mencetak  mutu    lulusan  yang berdaya  saing    dan  berperilaku  penuh keadaban(civility) di era globalisasi ?
4. Analisis  Pelaksanaan    Standar  Proses Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU  Sisdiknas)  mengartikan  pendidikan sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan  pengamatan  dilapangan  saat ini  pembelajaran    di  sekolah  sekolah  masih menggunakan  metode  konvensional  dan dikotomis  karena  memisahkan    antara pendidikan  yang  berorientasi  iman  dan  taqwa (imtaq)  dengan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi  (iptek).  Kurikulum  belum memunculkan  nilai  nilai  spiritual  yang disinergikan    dalam  materi    pelajaran  secara umum sehingga  pemisahan antara materi agama dan  pengetahuan  umum  menjadi    berkembang sendiri sendiri.
Pendidikan  kita  sedang  menghadapi problema  parsialisasi  atau  fragmentasi  dalam tiga  hal  yaitu:  hakekat  manusia  (  peserta  didik dan  tujuan  pendidikan  )  ,  kurikulum  dan  ilmu pengetahuan . Tobroni ( 2008 : 123 ). Anak didik tidak  dipandang  sebagai  sosok  manusia  yang memiliki  kepribadian  secara  utuh  bahkan  cara pandang  terhadap  komponen  kepribadian  anak tidak  sempurna  dan  tidak  adil  sehingga melahirkan  pembelajaran  yang  hanya berorientasi  pada  pemenuhan  isi  otak  .Urusan ruhani  seperti  terpenuhinya  nilai-nilai berkesenian,  budi  pekerti  dan  agama  tidak diintegrasikan  sebagai  bagian  dari  kebutuhan pendidikan  yang  humanis  bahkan  hanya dianggap  sebagai  materi  pelengkap      dalam proses pembelajaran. Istilah akademik dan non akademik  tanpa  disadari  telah  melahirkan
dikotomi  kelompok  pembelajar  karena  adanya pembedaan penghargaan terhadap mereka yang memiliki  keunggulan  akademik  atau  non akademik .
S e h a r u s n y a   u n t u k   m e n g a n t i s i p a s i perkembangan masyarakat yang kompleks di era globalisasi ini diperlukan metode pembelajaran yang  mengembangkan  pendidikan  yang integralistik    yang  memadukan  antara  imtaq dengan iptek sebagai modal dasar terbentuknya sistem pendidikan yang memanusiakan manusia ? Parsialisasi  dalam  cara  pandang  kurikulum melahirkan  proses  pembelajaran  yang  kaku karena kurikulum dipandang sebagai kontruksi pendidikan  yang  harus  dicapai  berdasarkan target  waktu  yang  ditetapkan.    Sekolah  lebih mengutamakan  kurikulum    formal  (    formal curriculum ) yang telah di susun dalam bentuk silabi  dan  buku  paket    daripada  kurikulum tersembunyi        (hidden  curriculum  )  yang menyajikan  nilai  nilai  dalam  keteladanan, kepedulian, pelayanan dan budaya sekolah yang berakibat  pada  lahirnya  interaksi  pendidik  dan peserta  didik  yang  bersifat  transaksional. Hubungan  kedua  belah  pihak  didasarkan  atas dasar  balas  jasa  yang  bersifat  materialistis. Mereka  yang  mampu  membayar  mahal  biaya pendidikan  akan  mendapatkan  pelayanan pendidikan yang bermutu  sebaliknya yang tidak mampu  akan  mendapat  pelayanan  pendidikan dibawah standar mutu .
Standar  nasional  pendidikan  pada hakikatnya  adalah  target  yang    ditetapkan negara, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi  dari  rakyat.  Dalam  rangka mendekatkan  tujuan  pendidikan  dengan  tujuan
negara,  maka  pemerintah  menetapkan  Standar Nasional  Pendidikan. Tujuan  Standar  Nasional Pendidikan  adalah  menjamin  mutu  pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat.  Standar  Nasional Pendidikan  disempurnakan  secara  terencana, terarah,  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional, dan global.
Permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  dari  aspek  standarisasi adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang  dan  satuan  pendidikan.  Permasalahan tersebut bersifat menyeluruh mulai dari  peserta didik,    tenaga  kependidikan,  sarana-dan prasarana,  kurikulum,  dan  faktor  pendukung pendidikan lainnya. Berpijak pada fakta tentang rendahnya mutu pendidikan di atas, departemen p e n d i d i k a n   m e l a k u k a n   s e m u a   u s a h a peningkatan mutu pendidikan tingkat dasar dan menengah  melalui  langkah-langkah  yang prospektif.    Mengingat  pentingnya  proses peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, maka  pemerintah  bersama  kalangan  swasta bergandengan  dalam  rangka    berupaya mewujudkan  amanat  tersebut  melalui  berbagai usaha  pembangunan  pendidikan  yang  lebih berkualitas  antara  lain  melalui  pengembangan dan  perbaikan  kurikulum  dan  sistem  evaluasi, perbaikan  sarana  pendidikan,  pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Hal tersebut  dilakukan  untuk  mencapai  standar nasional  pendidikan  sebagaimana  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-
Nurhidajati : Kesenjangan Standarisasi
undangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Salah  satu  standar  nasional  yang mempunyai  peran    sangat  strategis  dalam menjamin  mutu    proses  pembelajaran  adalah standar  proses.  Standar  proses  ini  merupakan standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  pembelajaran  pada  satu satuan  pendidikan  untuk  mencapai  standar kompetensi lulusan.   Proses pembelajaran pada satuan  pendidikan  diselenggarakan  secara i n t e r a k t i f ,   i n s p i r a t i f ,   m e n y e n a n g k a n , menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan kemandirian  sesuai  bakat,  minat,  dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta didik.  Dalam  proses  pembelajaran  ditentukan pula  agar  pendidik  memberikan  keteladanan w a rg a   n e g a r a   y a n g   d e m o k r a t i s   s e r t a bertanggung jawab.
John  Dewey  (1857-1952)  yang  dikenal sebagai  bapak  pendidikan  di  Amerika  Serikat berpendapat  bahwa  tujuan  pendidikan  adalah memberikan  kontribusi  dalam  perkembangan pribadi  dan  sosial  seseorang,  melalui pengalaman  dan  pemecahan  masalah  yang berlangsung  secara  reflektif.  Untuk  itu  metode pengajaran  di  sekolah  perlu  dikembangkan dengan permainan, konstruksi, kontak langsung dengan  alam,  dan  penggunaan  sarana  untuk ekspresi dan aktivitas diri peserta didik; sebagai dasar  tumbuhnya  sifat  demokratis  di  antara mereka  .  Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu setiap satuan pendidikan mempunyai kewajiban melakukan penjaminan mutu agar menjadi dasar dalam  melakukan    upaya  sistematis    sehingga mampu melaksanakan delapan standar nasional pendidikan.

## 5. Pembelajaran  Melalui    Implementasi Standar Proses
Kata  “pembelajaran”  adalah  terjemahan dari  “instruction”,  yang  banyak  dipakai  dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak  dipengaruhi  oleh  aliran  Psikologi kognitif  holistik,  yang  menempatkan  peserta didik  sebagai  sumber  dari  kegiatan.  Istilah  ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah peserta didik  mempelajari  segala  sesuatu  melalui berbagai  macam  media  seperti  bahan  cetak, program  televisi,  gambar,  audio  dan  lain sebagainya,  sehingga  mendorong  terjadinya perubahan  peranan  pendidik  dalam  mengelola proses  belajar  mengajar  dari  pendidik  sebagai sumber  belajar  menjadi  pendidik  sebagai fasilitator  dalam  belajar  mengajar.  Pendekatan pembelajaran  tidak  dapat  dilepaskan  dari paradigma  dalam  pendidikan.    Berdasar  pada ketentuan    Undang  undang  Sisdiknas  maka yang  dapat    dikelompokkan    sebagai  unsur-
unsur dalam pendidikan antara lain :
1.  Pendidikan adalah proses pembelajaran
2.  Pendidikan  adalah  proses  memanusiakan manusia
3. Pendidikan  berusaha  mengubah  atau mengembangkan  kemampuan,  sikap,  dan perilaku positif.
4.  Pendidikan  merupakan  perbuatan  atau kegiatan sadar
5.  Pendidikan berkaitan dengan cara mendidik
6.  Pendidikan memiliki dampak lingkungan
7.  Pendidikan tidak berfokus pada pendidikan formal
Persoalan utama yang menjadi kebutuhan dunia pendidikan kita pada saat ini adalah bagaimana mengembangkan  kemampuan  berpikir  kreatif peserta  didik    dalam  kegiatan  pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran perlu dibangun dan  apa  produk  yang  harus  peserta  didik hasilkan.  Persoalan  yang  bersifat  universal  ini menyangkut  proses  belajar  dan  hasil  belajar yang tidak hanya menyangkut tugas dan beban kerja  pendidik,  namun  menjadi  tugas  kepala sekolah,  lembaga  pendidikan,  bahkan  para pemangku  kebijakan  pendidikan  pada umumnya.  Kemampuan  berpikir  logis,  kritis, kreatif,  dan  inovatif  merupakan  kompetensi peserta didik yang harus pendidik  kembangkan. Membangun konsep pendidikan melalui sistem pembelajaran  yang  menumbuhkan  daya  juang tinggi serta kemandirian dalam mengkonstruksi masa depan secara bertanggung jawab. Menurut  Ellis  yang  dipublikasikan  melalaui ec.europa.eu/…learning…/creativity/e  llis menyatakan  bahwa  kecakapan  berpikir  kreatif dapat diukur dengan berbagai indikator perilaku
belajar peserta didik seperti di bawah ini.
· Menunjukkan  sikap  percaya  diri,  mandiri, dan menyenangkan.
Kemandirian  peserta  didik  dalam  berpikir terlihat  menunjukkan  kesenangan  terhadap  hal yang  dipelajari,  terintegrasi  dan  fokus  pada pokok  bahasan,  menunjukan  sikap  empati  dan keterlibatan emosional pada hal yang dilakukan, dan menunjukkan motivasi diri untuk mencapai target yang diharapkannya.
? Aktif berkolaborasi dan berkomunikasi Dapat dilihat dalam prilaku yang dapat bekerja untuk  mewujudkan  tujuan  melalui  kerja  sama dalam  kelompok,  aktif  berdiskusi  dalam  tim, memberikan saran dengan penuh pertimbangan, mendengar  dengan  serius,  merespon  dengan sungguh-sungguh,  mengatasi  masalah  dan mengungkapkan gagasan.
? Bertindak kreatif
Ditandai dengan munculnya kemampuan untuk mengintegrasikan  berbagai  ide  dalam  rumusan singkat,  bertanya,  menghubungkan  gagasan yang  satu  dengan  gagasan  lain,  mengambil r e s i k o ,   d a n   m e l a k u k a n   p e r c o b a a n , mengekspresikan pikiran sendiri dalam produk belajar yang artistik.
? Menunjukkan  daya  imajinasi  dan  mampu memainkan
D i t u n j u k k a n   d e n g a n   k e m a m p u a n mengidentifikasi,  melakukan  eksplorasi berbagai  alternatif,  mengembangkan  berbagai perencanaan atau program, mendemonstrasikan perkembangan  secara  atistik  yang  didukung dengan kecapan yang spesifik, dan kemampuan mengontrol yang semakin meningkat.
? Berpengetahuan dan memiliki pemahaman
Ditunjukkan  dengan  kesadaran  untuk membedakan  berbagai  format,  gaya,  atistik, taradisi kultural, dan melakukan berbagai teknik melakukan  berbagai  hal  secara  kreatif.  uses subject  specific  knowledge  and  language  with understanding
? merefleksikan dan mengevaluasi Ditandai  dengan  kemampuan  merespon, berkomentar,  mengerjakan  sendiri,  sehingga dapat  menunjukkan  pengembangan  daya berpikir logis, artistik, imajinatif. dalam bekerja, dan  mampu  mengevaluasi  pekerjaan  yang dialaminya.
P e m b e l a j a r a n     y a n g   b e r m u t u   a d a l a h pembelajaran  yang  sesuai  dengan  standar nasional pendidikan. Standar proses  merupakan standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar  proses  berisi  kriteria  minimal  proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  pada  jalur  formal,  baik  pada  sistem paket  maupun  pada  sistem  kredit  semester. Standar  proses  pembelajaran  meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan p r o s e s   p e m b e l a j a r a n ,   p e n i l a i a n   h a s i l pembelajaran,  dan  pengawasan  proses pembelajaran  untuk  terlaksananya  proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Bapak  pendidikan  Indonesia,  Ki  Hajar Dewantara,  sejak  tahun  1920  an  telah m e m p r o p a g a n d a k a n   p e m i k i r a n   b a h w a p e n d i d i k a n   p a d a   d a s a r n y a   a d a l a h
memanusiakan manusia. Untuk itu suasana yang dibutuhkan  dalam  dunia  pendidikan  adalah suasana  yang  berprinsip  pada  kekeluargaan, kebaikan  hati,  empati,  cinta  kasih  dan penghargaan  terhadap  masing  masing anggotanya.  Pendidikan  yang  bermuara  pada kepentingan  peserta  didik    sebagai  manusia pemilik hak dan kewajiban  yang merdeka  serta mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala  aspek  kemanusiaannya  membutuhkan wadah yang representatif dengan nilai nilai luhur tujuan  nasional  sehingga    mampu  melahirkan manusia    yang    menghargai  dan  menghormati kemanusiaan  serta    berguna  bagi  kehidupan sekitarnya.  Lembaga  pendidikan  sebagai l i n g k u n g a n   b e r l a n g s u n g n y a   p r o s e s pembelajaran  harus  menyelaraskan  dengan standar  pendidikan  nasional  dalam  rangka menciptakan sistem pembelajaran yang mampu memenuhi  harapan  masyarakat  ,  bangsa  dan negara.

## 6. Kesimpulan :
Pendidikan adalah sarana penting dalam membangun  peradaban    yang  membawa manusia dari kegelapan menjadi terang. Budaya masyarakat  merupakan  pilar  pilar  kekuatan suatu bangsa   yang   memiliki kontribusi besar terhadap  pembangunan  pendidikan  nasional sehingga  tujuan  pendidikian  nasional  harus selaras  dengan    tujuan  nasional    yang  sudah disepakati dan ditetapkan negara  dalam rangka menciptakan  kehidupan  yang  serasi  dan seimbang.  Standar  Proses  Pendidikan  yang ditetapkan  pemerintah    berisi  kriteria  minimal proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan
dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang meliputi  perencanaan  terkonsep  suatu pembelajaran  dengan  menetapkan  suatu pembelajaran  yang  bertumpu  pada  kebutuhan peserta  didik  dengan  segala  keunikan  dan  ciri khasnya  masing  masing  untuk  melahirkan peserta didik yang memiliki kekuatan   spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan negara. Artinya, pendidikan menjadi sarana untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  seutuhnya,  yang  memiliki kecerdasan tidak hanya pada bidang intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

## Saran :
Untuk  memperbaiki  kualitas  pembelajaran  di Indonesia, seluruh stakeholder pendidikan perlu bahu-membahu  dalam  meningkatkan  kualitas para  pendidik.  Yang  dimaksud  kualitas  di  sini termasuk  kemampuan  menguasai  konten (pendidik    harus  mengerti  konsep-konsep pendidikan secara benar) dan   menguasai juga metode  pembelajaran  yang  tepat  untuk kebutuhan pendidikan peserta didik. Untuk para pendidik  di  kota  besar,  diperlukan  sekali pelatihan  intensif  sehingga  mendapat kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan. Untuk pendidik   di daerah, terutama di daerah terpencil   perlu ada pelatihan khusus yang akan membantu  para  pendidik  ini  meng-update konten yang dimiliki dan memperbaiki metode pembelajaran.  Kita  berharap  ke  depan
k e m a m p u a n   p a r a   p e n d i d i k   d a l a m mengembangkan  pembelajaran  di  daerah mampu menyamai kemampuan para pendidik di kota kota besar yang pada akhirnya pemerataan kualitas  sumber  daya  manusia  akan  terwujud diseluruh nusantara.

## 7. Daftar Pustaka
Dewey, John.,   1964 ,   Democracy in Edcation.
New York: The Macmillan Co.
Haryanto Al-Fandi , 2011,  Desain Pembelajaran Yang   Demokratis & Humanis, Jogjakarta, Ar Ruzmedia http:siteresources.worldbank.org/INTINDONE
SIA/Resources/Publication/education.pdf, diakses tanggal 19 September 2012, pukul 08.30 WIB.
Linda  Oktavia  Dewi  ,  Kesejahteraan  faktor peningkatan  mutu  pendidikan,  http://re- s ear ch en g in es . co m/lin d a6 - 0 7 . h tml. , diakses tanggal 19 november 2012 , pukul 08.45 WIB.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
Peringkat  Pendidikan  IndonesiaTurun, http://edukasi.kompas.com diakses tanggal 19 November 2012, pukul 11.31 WIB.
Salllis,  E. Alih  Bahasa Ahmad Ali  Riyadi  dan Farorrozi 2007, Total Quality Management in Education, Yogyakarta: IRCISoD
Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan,  diakses tanggal  19  November  2012,  pukul  08.30 WIB
Tilaar.  H.  A.  R.,  Prof.  Dr.  M.A.  1993.
Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung :P.T. Remadja Rosda Karya.
Tilaar,  H.A.R.,  2002.    Perubahan  Sosial  dan
P e n d i d i k a n   P e n g a n t a r   P e d a g o g i k
Transformatif  untuk  Indonesia.  Jakarta:
Grasindo
Tobroni  ,  Dr.  Msi.  ,  2008,  Pendidikan  Islam Paradigma  Teologis,  Filosofis  dan
Spiritualitas , Malang UMM Press. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional