## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP LIMBAH ASAP PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)
Oleh:
Abdiayah Mamanda Sihombing 1) Dicky Okta Putra Sembiring 2) Mhd. Taufiqurrahman 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
abdiayahmamanda@gmail.com 1 , dickyputrasembiring@yahoo.co.id 2)
Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  discussing  juridical  review  criminal  action  company  shape environment pollution. In our lives, it is no longer surprising that many people are not aware that the environment must be protected, on the contrary, for example, throwing garbage  into  rivers,  processing  company  waste  that  is  not  according  to  procedures, which results in environmental damage, disease caused by company waste and is very dangerous  for  human  survival.  Therefore  there  is  a  need  for  legal  arrangements  that must  be  confirmed  in  a  company's  production  such  as  the  making  of  UKL-UPL, AMDAL,  environmental  permits,  and  others.  The  formulation  of  environmental  crimes in  Indonesia  is  regulated  in  Law  NO.  32/2009  concerning  PPLH,  the  formulation  of environmental  crimes  is  regulated  in  articles  98  to  115,  the  form  of  imposition  of actions  or  administrative  sanctions,  civil  sanctions  or  criminal  sanctions  (ultimum remedium).  The  defendant  is  proven  to  have  committed  the  crime  of  environmental pollution  "Conducting  Business  and  Activities  Without  Having  an  Environmental Permit" and imprisonment for 1 year but there are improvements and the consideration of the judge at this level of appeal regarding the implementation of the crime does not need  to  be  carried  out  in  a  correctional  institution  as  long  as  the  defendant  does  not repeat the same crime. as well as others. With this regulation, let us really take care of each  other's  environment  so  that  it  is  not  polluted  by  any  waste  that  causes  harm  to humans,  and  if  someone  violates  it,  give  sanctions  according  to  procedures  so  as  to create a sense of deterrence against the perpetrators and not to do it again. Keywords: Environmental Pollution, Company Waste,  Accountability

## ABSTRAK
Didalam  kehidupan  kita  tidak  heran  lagi  bahwa  banyak  masyarakat  yang  kurang kesadaran  bahwa  lingkungan  itu  harus  dijaga,  malah  sebaliknya  contoh  membuang sampah  ke  sungai,  pengolahan  limbah  perusahaan  yang  tidak  sesuai  prosedur,  yang mengakibatkan  rusaknya  lingkungan,  adanya  penyakit  akibat  limbah  perusahaan  dan sangat  membahayakan  kelangsungan  hidup  manusia,  maka  dari  itu  perlu  adanya pengaturan  hukum  yang  harus  di  tegaskan  dalam  suatu  produksi  perusahaan  seperti, dibuatnya  UKL-UPL,  AMDAL,  IZIN  lingkungan,  dan  lain  lain.  Perumusan  tindak pidana  lingkungan  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  NO.  32  /  2009  tentang  PPLH, perumusan  tindak  pidana  lingkungan  diatur  dalam  pasal  98  sampai  pasal  115,  bentuk
pengenaan  tindakan  atau  sanksi  administratif,  sanksi  perdata  atau  sanksi  pidana  ( ultimum  remedium  ).Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  PT  MDN  ini  menyatakan sependapat  dengan  pertimbangan  hakim  tingkat  pertama  bahwa  terdakwa  terbukti melakukan  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan”Melakukan  Usaha  dan  Kegiatan Tanpa  Memiliki  Izin  Lingkungan”  dan  pidana  penjara  selama  1  tahun  namun  ada perbaikan dan pertimbanga hakim tingkat banding ini mengenai pelaksanaan pidananya tidak  perlu  dilaksanakan  didalam  lembaga  pemasyarakatan  sepanjang  terdakwa  tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun yang lainnya. Dengan adanya peraturan  ini  marilah  kita  benar  benar  saling  menjaga  lingkungan  hidup  agar  tidak tercemari  oleh  limbah  apapun  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  manusia,  dan  apabila ada  yang  melanggar  berikan  sanksi  yang  sesuai  prosedur  agar  menciptakan  rasa  jera terhadap pelaku dan tidak mengulanginya lagi.
Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Limbah Perusahaan, Pertanggungjawaban
1. PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  yang  beraktifitas untuk  mewujudkan  visi  dan  misi masing-masing  memang  sangatlah  baik dalam  perkembangan  perekonomian negara, namun dibalik itu perlu diperhatikannya  apa  efek  samping  dari korporasi tersebut,seperti
adanya pencemaran  udara  yang  dihasilkan  oleh asap mesin mesinpabrik,tercemarnya air dikarenakan  pengolahan  limbah  pabrik tidak sesuai prosedur yang di atur,sehingga  menyebabkan  penyakit penyakit pada manusia. Didalam kehidupan  kita  tidak  lepas  dari  yang namanya  lingkungan,lingkungan  ini adalah  dimana  tempat  kita  beraktifitas sehari  hari  maka  dari  itu  kita  harus menjaga lingkungan kita
agar bersih,namun  kita  tidak  heran  lagi bahwa  banyak  masyarakat  yang  kurang kesadaran  bahwa  lingkungan  itu  harus dijaga malah sebaliknya,contoh membuang sampah ke sungai,pengolahan  limbah  perusahaan yang tidak sesuai prosedur,yang mengakibatkan rusaknya lingkungan,adanya penyakit akibat limbah perusahaan dan sangat membahayakan  kelangsungan  hidup manusia,seperti kasus pencemaran udara yang di sebabkan limbah CV.Anugerah,  yang  membuang  limbah
asap  tanpa  cerobong  pembuangan  asap dibalik itu juga tidak memiliki dokumen Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan Hidup  yang  selanjutnya  disebut  UKL  - UPL.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  membahas wanprestasi  hutang  piutang  tersebut dalam  bentuk  penelitian  yang  berjudul “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana
Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah  Asap  Perusahaan  (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  tindak  pidana  berasal dari  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum pidana  Belanda  yaitu  strafbaarfeit walaupun  istilah  ini  terdapat  dalam WvShindia-belanda,  akan  tetapi  tidak ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang dimaksud dengan straafbaarfeit tersebut. Oleh  karena  itu,  para  ahli  hukum berusaha  memberi  arti  dari  istilah tersebut,  walau  sampai  saat  ini  belum ada keseragaman pendapat titik beberapa  pendapat  yang  dikemukakan oleh para sarjana mengenai
istilahstraafbaarfeit,  antara  lain  sebagai berikut.
Secara Normatif,pengertian pencemaran  lingkungan  diatur  dalam pasal  1  angka  14  UU  No.32/2009 tentang  PPLH,  yang  menyebutkan bahwa:  “pencemaran  lingkungan  hidup adalah  masuk  atau  dimasukkannya makhluk  hidup  zat  energi  dan  atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga melampaui  baku  mutu  lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”
Limbah  adalah  sisa  dari  suatu  usaha maupun  kegiatan  yang  mengandung bahan  berbahaya  atau  beracun  yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya,  baik  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan  lingkungan,  kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk  hidup  lainnya.  Limbah  ini merupakan  limbah  buangan  dari  hasil proses  produksi  industri.  Biasanya, sampah  yang  dihasilkan  tersebut  terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik.  Kimia  yang  berbahaya dengan kuantitas tertentu dapat
berdampak  buruk  bagi  lingkungan hingga kesehatan manusia.
Asap adalah salah satu polusi udara yang dapat berupa karbondioksida dan  karbonmonoksida.  Polusi  udara (pencemaran  udara  )  adalah  kehadiran satu  atau  lebih  substansi  fisik,  kimia, atau  biologi  di  atmosfer  dalam  jumlah yang  dapat  membahayakan  kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu  estetika  dan  kenyamanan, atau  merusak  properti.  Polusi  ini dikeluarkan  juga  oleh  salah  satu  pabrik dengan  jumlah  yang  banyak  juga membahayakan masyarakat sekitar.
Limbah  yang  dihasilkan  dari kegiatan  industri  atau  pabrik  dapat menyebabkan  pencemaran  secara  luas pada  lingkungan.  Selain  dampak  yang dirasakan  oleh  lingkungan,  kehidupan manusia  dan  ekosistem  pun  juga  bisa terancam.Penyakit terkait ekskreta
sangat umum di negara sedang berkembang,  dan  ekskreta  serta  air limbah sama-sama mengandung konsentrasi tinggi patogen-bakteri,
virus,  protozoa  dan  cacing.Sekitar  30 penyakit  semacam  itu  penting  dalam kesehatan  masyarakat  dan  banyak diantaranya  penting  secara  khusus dalam  proyek  pemanfaatan  kembali limbah. Dalam UU No.32 Tahun 1982,Perusahaan  adalah  setiap  bentuk usaha  yang  bersifat  tetap,terus  menerus dan yang didirikan,bekerjaserta
berkedudukan  dalam  wilayah  negara republik  indonesia  yang  bertujuan memperoleh keuntungan(laba).
3. METODE PELAKSANAAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang telah dirumuskan dan dibatasi
sebagaimana  tersebut  diatas,  maka dalam  metode    penyusunan  dan penyelesaian  peneliti  dalam  penelitian ini,  akan  dipergunakan    metode  dan teknik  penelitian  sebagaimana  dibawah ini.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  BW  (Burgerlijk  Wetbook),
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 (PPLH), Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT  MDN,  bahan hukum  sekunder:  yaitu  bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada
hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer
dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  ini  terdapat  dalam penelitian  misalnya  kamus  hukum, kamus  bahasa,  ensiklopedia  dan  lain sebagainya.
4. HASIL DAN PEMBAHASANA A. Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan Subjek  hukum  adalah  segala
sesuatu  yang  menurut  hukum  dapat memiliki  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan kewajiban  yang  di  maksudkan  adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak
menurut  ketentuan  yang  sesuai  dengan hukum.
Korporasi  adalah  badan  yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya  hukum  memasukkan  unsur “animus”  yang  membuat  badan  itu mempunyai  kepribadian.  Oleh  karena badan  hukum  ini  merupakan  ciptaan hukum,  maka  kecuali  penciptaannya, kematiannya  juga  ditentukan  oleh hukum.  Sejatinya  eksistensi  korporasi menjadi  salah  satu  tulang  punggung ekonomi  dunia,  akan  tetapi  dalam perjalanan selanjutnya,
korporasi cenderung  melakukan  hal-hal  yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan  ekonomi  global  dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mendorong  korporasi  untuk melakukan suatu tindakan unfaircompetition  yang  mengarah  pada tindakan hukum terutama yang menyangkut  kejahatan  korporasi.  Hal ini  tentu  saja  tidak  bisa  dilepaskan  dari ketentuan  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  (a) UUPPLH:  “Apabila  tindak  pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha, tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana
dijatuhkan kepada badan usaha;
dan/atau”.Ketentuan  Pasal  116  ayat  (2)
UUPPLH memperlihatkan bahwa korporasi  dapat  dikatakan  melakukan tindak  pidana  ketika  tindak  pidana  itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar  hubungan  lain,  yang  bertindak dalam  lingkungan  badan  usaha.  Tindak pidana  korporasi  hanya  dapat  terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di  luar  pembatasan  tersebut  tidak  dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi. Agar  sanksi  pidana  sebagai sarana  penegakan  hukum  lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan  lingkungan,  maka  tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan  kepada  karyawan  sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran  atau  perusakan  lingkungan seperti  dalam  kasus  pencemaran  udara yang  menjadi  terdakwa  ASUN  selaku sebagai  pimpinan  di  CV.  ANUGERAH dengan jenis usaha peleburan aluminium,  dengan  putusan  pengadilan tinggi Medan Nomor 70/Pid.Sus.LH/2021/PT MDN. Pengurus  adalah  individu-
individu  yang  mempunyai  kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup  perusahaan  tempat  mereka bekerja  titik  oleh  sebab  itu,  selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan”where  social  power  exist,so does responsibity” Tujuan : a.  Memberikan  dukungan  terhadap keberhasilan  bisnis  secara  jangka Panjang;
b. Mempromosikan niat baik (goodwill) perusahaan dan membangun  reputasi  positif  di
antara  masyarakatdan  pemerintah daerah  setempat  serta  stakeholder perusahaan pada umumnya;
c.  Menciptakan  Lingkungan  yang kondusif  dan  harmonis  antara perusahaan  dengan  masyarakat  di sekitarwilayah
kegiatan perusahaan; d.Memperbesar akses komunitas untuk  mencapai  kondisi  social- ekonomi-  budaya-  yang  lebih  baik ddar  sebelumnya dan lebih berdaya, mandiri dengan kualitas dan kesejahteraan yang lebih baik. Setelah membahas secara ringkas  konsep  pertanggungjawaban badan  usaha  atau  korporasi  dan  alasan- alasan  perlunya  pertanggungjawaban badan usaha menurut kalangan akademik, perlu ditelaah pula bagaimana  konsep  itu  dirumuskan dalam  norma-norma  hukum  lingkungan di Indonesia khususnya dalam UUPPLH. Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan  dalam  pasal  116  hingga pasal  119  titik  pasal  116  memuat kriteria bagi lahirnya
pertanggungjawaban  badan  usaha  dan siapa  siapa  yang  harus  bertanggung jawab.jika  ditilik  rumusan  pasal  116
UUPPLH,  pertanggungjawaban  badan usaha  timbul  dalam  salah  satu  kondisi berikut yaitu:
1. Tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan  oleh  badan  usaha,  atau atas nama badan usaha.
2. Oleh  orang  yang  berdasarkan hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan  lain  yang  bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.
Badan usaha tidak dapat bekerja tanpa  digerakkan  oleh  manusia  maka pelaku  fisik  tetaplah  manusia  yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang  berdasarkan  perjanjian  kerja, misalkan seorang karyawan atau
hubungan  lain,  misalkan  perjanjian pemborongan kerja.
Hal  penting  berikutnya  adalah menentukan siapakah yang harus bertanggung  jawab  jika  sebuah  tindak pidana  lingkungan  hidup  dinyatakan telah  dilakukan  oleh  badan  usaha  atau korporasi. Pasal 116 ayat 1 menyebutkan  "tuntutan  pidana  dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha  dan  /  atau  orang  yang  memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut  atau  orang  yang  bertindak sebagai  pemimpin  dalam  tindak  pidana tersebut. Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan pasal 118
UUPPLH  yang  menyatakan:  terhadap tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  116  ayat  1  huruf  a,  sanksi pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha yang  diwakili  oleh  pengurus  yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
Dengan  demikian,  dari  rumusan  pasal 116  dan  pasal  118  UUPPLH  dapat diketahui  bahwa  ada  tiga  pihak  yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada 3 pihak yaitu:
a) Badan usaha itu sendiri
b) Orang yang memberi perintah atau  yang  bertindak  sebagai pemimpin  dalam  tindakan pidana.
c) Pengurus atau pemimpin
badan usaha. Dalam  hal  direksi  dapat  dikenai pertanggungjawaban,  bagaimana  kah beban pertanggungjawaban itu dikenakan,  apakah  semua  unsur-unsur direksi  memikul  pertanggungjawaban sebagai  pelaku  intelektual  atau  dapat dipilah-pilah  atau  dibedakan  di  antara mereka  mengingat  direksi  dapat  terdiri atas seorang direktur utama dan direktur
direktur lainnya. Masalah ini juga harus dilihat  dari  kasus-kasus.  Jika  dapat dibuktikan  bahwa  pelanggaran  itu  telah secara  bersama-sama  diketahui  oleh para  direksi,  misalkan  telah  dibahas dalam  sebuah  rapat  pimpinan  mereka para direksi, sepakat untuk membiarkan pelanggaran  terjadi  karena  alasan  demi mencari  keuntungan  perusahaan,  maka para  direksi  secara  bersama  dan seimbang dapat dipandang sebagai para pelaku  utama  pelanggaran.  Tetapi,  jika salah  satu  direksi  dapat  membuktikan dirinya tidak hadir dalam rapat pimpinan itu dan tidak pernah mendengar  adanya  pelanggaran  yang terjadi ia dapat dibebaskan dari tuntutan atau  hukuman.  Praktik  dan  putusan- putusan  pengadilan  di  Belanda  dan Amerika  serikat  yang  dibahas  pada bagian berikut buku ini dapat memperkaya  pengetahuan  kita  tentang pertanggungjawaban pidana direksi atau pengurus atau pimpinan perusahaan.
Dalam  hal  pelaku  tindak
pidana , apabila tindak pidana
lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya
perusahaan BUMN  yang  melakukan  pencemaran, maka  dengan  sendirinya  jaksa  harus memberlakukan  perusahaan  BUMN  itu seperti  korporasi  lainnya  agar  tidak terjadi  suatu  hal  yang  berbeda  di  depan hukum.  Jika  badan  usaha  terbukti melakukan  tindak  pidana  lingkungan jenis-jenis  hukuman  terhadap  badan usaha disebut dalam pasal 119 UUPPLH yaitu:
a) Perampasan  keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana.
b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan.
c) Perbaikan akibat tindak pidana.
d) Kewajiban mengerjakan  apa yang dilakukan tanpa hak.
e) Penempatan perusahaan di bawah  pengampuan  paling  lama
3 tahun.
Rumusan  pasal  119  UUPPLH  tidak secara  tegas  menyebutkan  apakah  jenis hukuman  ini  alternatif  atau  dapat dikenakan  dua  atau  lebih  sekaligus penulis berpendapat
jenis-jenis hukuman  itu  dapat  dikenakan  dua  atau lebih  sekaligus  tergantung  pada  kasus per  kasus  atau  akibat  akibat  dari pelanggaran.
Ancaman  hukuman  pidana untuk  orang  yang  memberi  perintah atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana lingkungan  berupa  pidana  penjara  dan denda  diperberat  dengan  sepertiga  dari ancaman  yang  tercantum  dalam  tiap- tiap delik yang terdapat dalam UUPPLH.  Anehnya  ancaman  pidana untuk  pengurus  menurut  konteks  pasal 116 ayat 1 huruf a a dan pasal 118 tidak disertai  dengan  ancaman  pidana  yang diperberat  sepertiga  dari  ancaman  yang tercantum dalam tiap delik.

## C.  Pertimbangan  Hakim  Terhadap
Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebankan  Limbah  Perusahaan Pada  Studi  Putusan  Nomor  :
70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN
1. Putusan  Hakim  Tingkat  Pertama  Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp
Menimbang,  bahwa  seseorang  baru dapat  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukuman  apabila  seluruh  unsur-unsur dari  pasal  tersebut  dapat  terbukti sehingga  terdakwa  dapat  dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya; Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”;
Menimbang, bahwa dalam
Undang-undang  RI  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  dimaksud
dengan  Setiap  orang  adalah  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbadan  hukum  maupun  yang tidak  berbadan  hukum.  Menimbang, bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap Orang”  disini  berarti  menunjuk  pada unsur  subyektif,  yang  dimaksud  oleh pembuat  undang-undang  dalam  hal  ini adalah  orang  sebagai  subyek  hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan; Menimbang, bahwa yang
dimaksud  dengan  subyek  hukum  dalam perkara  ini  adalah  terdakwa  ASUN yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  dalam  melakukan  kejahatan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam dakwaannya
yang mana
telah dibenarkan oleh terdakwa;
Menimbang,  bahwa  terdakwa dalam  melakukan  perbuatannya  sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari  segi  rohani  maupun  jasmani  dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan  serta  tidak  adanya  alasan pemaaf maupun alasan pembenar;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan kepada  hal  tersebut  maka  jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap  Orang”  dalam  hal  ini  sebagai yang  termuat  dalam  surat  dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  terdakwa ASUN sehingga dengan demikian maka unsur ini terbukti;
Ad.2. Unsur “ Melakukan usaha dan/atau  kegiatan  tanpa  memiliki izin lingkungan ”; Menimbang, bahwa
yang
dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan  adalah  segala  bentuk  aktivitas yang  dapat  menimbulkan  perubahan terhadap  rona  lingkungan  hidup  serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Bab I Undang-Undang
Nomor  32  tahun  2009  yang  dimaksud dengan  Izin  lingkungan  adalah  izin yang  diberikan  kepada  setiap  orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan  yang  wajib  amdal  atau  UKL- UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau kegiatan.
Menimbang, bahwa yang
dimaksud  dengan  AMDAL  (Analisis mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UKL (Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  dan UPL  (Upaya  Pemantauan  Lingkungan Hidup) adalah pengelolaan dan pemantauan  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan  yang  tidak  berdampak  penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan  bagi  proses  pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
Menimbang,  bahwa  dari  fakta yuridis  dan  keterangan  Saksi-saksi maupun  keterangan  terdakwa  yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa  adalah  pemilik  CV  Anugrah yang  berlokasi  di  Jln.  Lapangan  II Dusun  VII  Desa  Bandar  Setia  Kec. Percut  Sei  Tuan  Kab.  Deli  Serdang mulai  beroperasi  sejak  tahun  2015  dan bergerak dibidang peleburan aluminium dan penjualan batangan aluminium; Menimbang, bahwa cara
memproduksi  batangan  aluminium  di CV  Anugrah  yaitu  Terdakwa  membeli barang-barang  bekas  yang  terbuat  dari bahan aluminium dan dikumpulkan dari penjual barang bekas, selanjutnya bahan bekas  dari  bahan  aluminium  tersebut
dipanaskan  kurang  lebih  selama  3  jam di  wadah  dalam  tungku  memakai  kayu bakar  sampai  bahan  bekas  berbahan aluminium  tersebut  berubah  menjadi cair, selanjutnya aluminium cair tersebut  dituangkan  ke  dalam  cetakan besi  dan  dibiarkan  kurang  lebih  1  jam sampai  berubah  menjadi  padat.  Setelah menjadi  batangan  aluminium,  batangan aluminium tersebut dapat dijual;
Menimbang, bahwa ketika proses pencairan bahan baku aluminium bekas  maka  akan  keluar  asap  sampai bahan  baku  tersebut  mencair  dan  CV Anugrah  tidak  memiliki  cerobong  asap untuk  menyalurkan  asap  dari  hasil pembakaran  bahan  baku  aluminium tersebut;
Menimbang,  bahwa  kegiatan peleburan  aluminium  yang  dilakukan CV Anugrah mengakibatkan
masyarakat  resah  dengan  adanya  asap, abu  dan  bau  menyengat  sehingga masyarakat  melakukan  unjuk  rasa  dan melaporkan ke pimpinan DPRD;
Menimbang,  bahwa  perizinan yang dimiliki CV Anugrah adalah Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  dan Tanda  Daftar  Perusahaan  Perseroan Komanditer  (CV)  namun  CV  Anugrah belum  memiliki  dokumen dari  Dinas Lingkungan  Hidup  berupa  UKL-UPL atau AMDAL dan Izin Lingkungan Menimbang,  bahwa  perbuatan Terdakwa sebagai pemilik CV Anugrah yang  melakukan  kegiatan  dibidang peleburan  aluminium  yang  membawa dampak  di  lingkungan,  sedangkan Terdakwa tidak memiliki Dokumen dari Dinas  Lingkungan  Hidup  berupa  UKL- UPL  ataupun  AMDAL  dan  Izin Lingkungan  untuk  melakukan  kegiatan tersebut  sebagaimana  keterangan  saksi Ari  Juhari  Purba,  S.H.,M.H,  Ali  Al Rusdi  Ginting,  S.Sos  dan  keterangan ahli  Sumikam  S.H.,M.H,  sehingga dengan  demikian  maka  unsur  kedua  ini terbukti;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan seluruh  uraian  pertimbangan  tersebut diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi  seluruh  unsur-unsur  yang terkandung dalam Pasal 109 jo Pasal 36 UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dalamm  dakwaan tunggal ; Menimbang,  bahwa  oleh  karena semua  unsur  dari  Dakwaan  Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena
Terdakwa  telah  terbukti  melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan  diatas,  maka  terhadap pledooi/pembelaan dari Terdakwa
irrelevant lagi untuk dipertimbangkan.
Menimbang,  bahwa  selama  di persidangan  pada  diri  Terdakwa  tidak ditemukan  alasan  pembenar  yang  dapat menghapuskan  sifat  melawan  hukum dari perbuatan  Terdakwa  maupun adanya  alasan  pemaaf  yang  dapat meniadakan kesalahan Terdakwa
tersebut,  sehingga  Terdakwa  haruslah dinyatakan  mampu  bertanggung  jawab dan dinyatakan bersalah;
Menimbang,  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  maka  Terdakwa haruslah  dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya  memohon  kepada  Majelis Hakim  agar  Terdakwa  dijatuhi  pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah  kepada  berapa  lamanya hukuman  yang  sepadan  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan  Terdakwa, apakah  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum telah cukup memadai ataukah dipandang  terlalu  berat  atau  masih
kurang  sepadan  dengan  kesalahan Terdakwa,  untuk  menjawab  pertanyaan tersebut  maka  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan  segala  sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan
sebagai  usaha preventif dan represif agar  Terdakwa  bisa  merenungkan perbuatan  selanjutnya,  lebih  tegasnya hukuman  yang  dijatuhkan  bukan  untuk menurunkan  derajat  manusia,  akan tetapi  bersifat edukatif,  motifatif agar Terdakwa  tidak  melakukan  perbuatan tersebut  lagi  serta preventif bagi masyarakat lainnya ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena dalam  Pasal  109  Undang-undang  RI. Nomor 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain dijatuhi pidana  penjara  juga  dikenakan  denda walaupun  tidak  dituntut  oleh  Penuntut Umum dalam tuntutannya, maka terhadap  terdakwa  beralasan  dijatuhi denda  dan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  kurungan yang  lamanya  akan  dicantumkan  dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang,  bahwa  terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan  sebagai  berikut  1 (satu)  cetakan  batangan  aluminium;  1 (satu) batangan aluminium; dan 2 (dua) buah kuali bekas;, kesemuanya digunakan  dalam  melakukan  kegiatan peleburan aluminium tanpa ijin sehingga beralasan untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan: - Perbuatan terdakwa merugikan Negara; -  Terdakwa  tidak  mengakui perbuatannya  dan  Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut; Hal-hal yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dihukum; -  Terdakwa  merupakan  tulang punggung keluarga; Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya  perkara;  Memperhatikan,  pasal 109  jo  Pasal  36  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  SK  KMA  Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakukan  Pedoman  Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1.    Menyatakan  Terdakwa  ASUN tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa ASUN oleh karena itu dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  denda  sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan
apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan
pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
-  1  (satu)  cetakan  batangan aluminium;
-  1  (satu)  batangan  aluminium; dan
-  2  (dua)  buah  kuali  bekas; Dimusnahkan; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.2000,-
2. Putusan Hakim Tingkat Banding Di Pengadilan  Tinggi  Medan,  Nomor 70/Pid.Sus.LH/2021/PT MDN
Menimbang,  bahwa  setelah Pengadilan  Tinggi  Medan  mempelajari dan  meneliti  dengan  cermat  dan seksama  berkas  perkara  turunan  resmi Putusan  Negeri  Lubuk  Pakam  Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN  Lbp  tanggal 21  Desember  2020  serta  memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  bahwa  Terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan  Hakim  Tingkat  Pertama tersebut  diambil  alih  dan  dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus  perkara  ini  dalam  tingkat banding,  kecuali  mengenai  Strafmacht perlu  diperbaiki  dengan  pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang  bahwa  terhadap pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana  Penjara  selama  1(satu)  Tahun, Pengadilan  Tinggi  sependapat  terhadap lamanya  pidana  tersebut  namu  tentang pelaksanaan  pidananya  tidak  perlu dilaksanakan didalam Lembaga
Pemasyarakatan  sepanjang  Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana  yang  sama  maupun  lainnya dengan putusan pengadilan;
Menimbang,  bahwa  selain dari  pada  itu  yang  dapat  dijadikan alasan  untuk  tidak  menjalankan  pidana tersebut adalah  Terdakwa  sudah  pernah mendapatkan surat  pernyataan  dan  peringatan  dari beberapa  masyarakat  yang  bertempat tinggal  disekitar  usaha  Terdakwa  CV
Anugrah  untuk  dapat  beroprasi  dan berdasarkanm  fakta  di  persidangan bahwa kegiatan Terdakwa bukan merupakan kegiatan Pertambangan Alumunium,  akan  tetapi  merupakan kegiatan  daur  ulang  “sampah”  yang mengandung Alumunium yang dilakukan  Terdakwa  di  rumah  tempat penampungan  barang-barang  “botot” Terdakwa,  sehingga  penjatuhan  pidana kepada Terdakwa cukup adil sebagaimana  disebutkan  dalam  dictum putusan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN  Lbp  tanggal 21  Desember  2020,  haruslah  diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya  sebagaimana  tersebut  dibawah ini;
Menimbang,  bahwa  karena Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan  membayar  biaya  perkara dalam  kedua  tingkat  pengadilan  ; Memperhatikan,  pasal  109  jo  Pasal  36 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan\ dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Hukum Acara Pidana, SK KMA Nomor  36/KMA/SK/II/2013  tentang
Pemberlakukan  Pedoman  Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## 5. SIMPULAN
1).dari rumusan pasal 116 dan pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga  pihak  yang  dapat  dikenai tuntutan  dan  hukuman  ada  3  pihak yaitu: Badan usaha itu sendiri, Orang yang  memberi  perintah  atau  yang bertindak  sebagai  pemimpin  dalam tindakan pidana,Pengurus atau pemimpin  badan  usaha.  apabila tindak pidana lingkungan itu
dilakukan  oleh  perusahaan  yang dimiliki  oleh  pemerintah,  misalnya perusahaan  BUMN  yang  melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan  perusahaan  BUMN itu  seperti  korporasi  lainnya  agar tidak  terjadi  suatu  hal  yang  berbeda di depan hukum. Rumusan pasal 119 UUPPLH tidak secara tegas menyebutkan  apakah  jenis  hukuman ini  alternatif  atau  dapat  dikenakan dua  atau  lebih  sekaligus  penulis berpendapat  jenis-jenis  hukuman  itu dapat  dikenakan  dua  atau  lebih sekaligus  tergantung  pada  kasus  per kasus atau akibat akibat dari pelanggaran.
2).Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana  tersebut  diatas,  maka putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 21  Desember  2020,  haruslah  diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya  dapat  dikuatkan  yang amarnya sebagaimana tersebut
dibawah  ini;  Menimbang,  bahwa
karena Terdakwa dinyatakan
bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  maka kepadanya  dibebankan  membayar biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat pengadilan  ;  Memperhatikan,  pasal 109  jo  Pasal  36  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan\ dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dan  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  SK  KMA Nomor  36/KMA/SK/II/2013  tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan  Perkara Lingkungan Hidup  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali Mahrus, hukum pidana lingkungan ,PT.  rajagrafindo persada, Depok, (2020) Andi Hamzah jur ., hukum acara pidana indonesia , Jakarta: Sinar Grafika Asyhadie  H.Zaeni    dan  Rahman  Aief, pengantar ilmu hukum, Depok,Raja Grafindo Persada, 2013 devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Erwin Muhammad, hukum lingkungan ,Bandung: PT.Rafika  Aditama  Hamzah Andi, hukum  acara  pidana indonesia, sinar grafika,
jakarta, (2019)
MaraDuncan,cairncrosssandy, pemanfaa tanairlimbahdanekskreta ,ITB :Bandung (1994). Masrudi,abdul,noraida, hukum kesehatan lingkungan, Yogyakarta: Pustaka Baru   Pres
Nadapdap  Binoto,  S.H.,  M.H, direksi perseroan  terbatas, Permata Aksara,(2020 ) Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Rahmadi  Takdir, Hukum  Lingkngan  Di Indonesia, Depok:  PT.Raja  grafindo Persada Rangkuti  Siti  Sundari, Sanksi  Pidana dalam  Hukum  Lingkungan , Surabaya: Universitas Airlangga
Silaban  Rudolf,  Siregar  Gomgom  TP, hukum  lingkungan ,  Medan: CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, (2020) Siregar    Gomgom  T.P, suatu  analisis mengenai tindak pidana pencemaran   nama baik melalui media elektronik, Bandung: PT.Refika Aditama, (2020) Sood  Muhammad, Hukum  Lingkungan Indonesia, jakarta:Sinar Grafika Syahrin  Alvi, Beberapa  Isu  Hukum Lingkungan Kepidanaan , Jakarta: PT. Sofmedia Wahid.A.M  Yunus  , pengantar  hukum
lingkungan ,  jakarta:Prenada media group.

## B. Perundang-undangan
Kitab Undang Undangg Hukum Pidana(KUHP) Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1982 tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang   Nomor  32  TAHUN 2009,Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)