## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
INTERAKSI NEGARA DENGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DARI MASA KE MASA

## Supandi
Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan Email: supandiarifin200@gmail.com

## Abstrak
Selama kurang lebih 15 abad yang lalu, sejarah Islam telah memberikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, bukan hanya menggambarkan realitas kejadian masa  lalu,  melainkan  juga  berfungsi  sebagai  pemandu  bagi  generasi  selanjutnya,  agar mampu  menjadikan  pijakan  yang  lebih  baik.  Pada  dasarnya,  dengan  datanganya  Agama Islam  di  bumi  nusantara  ini,  karena  salah  satunya  melalui  dunia  pendidikan,  disamping melalui  jalur  perdagangan  dan  perkawinan.  Peran  dan  kiprah  pendidikan  Islam  dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia  tentunya  sangatlah  banyak.  Sehingga  dengan  demikian,  dalam  tulisan  ini, penulis sedikit menyingkap tabir sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini. Negara mempunyai kekuatan  yang sangat besar  dalam  mengatur  dan  menjalankan  roda  pemerintahan,  termasuk  dalam  dunia pendidikan  Islam,  sehingga,  kondisi  pendidikan  Islam  dari  masa  kemasa  mempunyai kedudukan  dan  bahkan  porsi  yang  sangat  berbeda  dari  pemerintah  yang  kemudian berimplikasi kepada hasil implementasi pendidikan Islam tersebut.
Kata Kunci: Negara, Pendidikan Islam

## Abstract
For about 15 centuries ago, Islamic history  has portrayed the face of the true condition of Islamic education, not only describes the reality of past events, but also serves as a guide for  the  next  generation,  in  order  to  make  a  better  footing.  Basically,  with  the  coming  of Islam in this archipelago, because one of them through education, beside through trade and marriage. The role and gait of Islamic education in seizing and uniting the archipelago into a  country  that is  currently  called  Indonesia  of  course  very  much.  Thus,  in this  paper,  the author reveals a bit about the history of Islamic education in the old order, the new order and even during the current order of reform. The state has enormous power in governing and running the wheels of government, including in the world of Islamic education, so, the condition of Islamic education from the time of kemasanya have position and even a very different portion of the government which then has implications for the implementation of Islamic education.
Keywords : State, Islamic Education

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia,  adalah  suatu  kenyataan  yang sudah  berlangsung  sejak  lama,pada  masa penjajahan  Belanda  dan  penduduk Jepang, pendidikan  Islam  diselenggarakan  oleh masyarakat  dengan  mendirikan  pesantren, sekolah  dan  tempat-tempatpedidikan  dan latihan  yang  lainnya.  Setelah  merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentukmadrasah  dan  pesantren  mulai mendapatkan  perhatian  dan  pembinaan dari  pemerintah  Republik  di  Indonesia, dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde  lama,  orde  baru  hingga  orde reformasi.
Pemerintahan  pada  masa  orde  lama yang  dimaksudkan,adalah  rentang  waktu 1945  sampai  dengan  1965,  yang  diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan  agar  terbentuknya  suatu sistem  pendidikan  dan  pengajaran  yang bersifat Nasional. Oleh karena itu, pemerintah  orde  lama,  telah  memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap  perkembangan  pendidikan  Islam pada  masa  itu,  pasalnya,pemerintahan memandang  bahwa,  agama  mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan  suatu  Negara,  sehingga terdapat  beberapa  usaha  yang  dilakukan pengelola  Negara  yang  dalam  hal  ini
adalah  pemerintahyang  diantaranya  adalah dengan  memberikan  bantuan  terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang  dianjurkan  oleh  Badan  Pekerja Komite  Nasional  Pusat  (BPKNP)  27 Desember 1945. 1
Hal  tersebut  diperkuat  lagi  dengan berbagai  kebijakan  pemerintah  Republik Indonesia  dalam  Bidang  Pendidikan  Islam antara lain yaitu:
1. Pada  tanggal  17-8-1945  Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh Indonesia  tidak  diam  saja,  bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan  perang  jihad fi sabilillah terhadap Belanda/ Sekutu.
2. Pada  tanggal  3  Januari  1946  dibentuk Departemen  Agama,  dimana  tugasnya mengurusi  penyelenggaraan  pendidikan agama di sekolah umum dan mengurusi sekolah Agama,seperti pondok pesantren dan madrasah.
3. Pada  bulan  desember  1946  dikeluarkan peraturan  bersama  dua  menteri,  yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa  pendidikan  agama  diberikan
1 Dalam  BPKNP  tersebut  menyebutkan  bahwa: “Madrasah  dan  pesantren  yang  pada  hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah  berurat  dan  berakar  dalam  masyarakat Indonesia pada umumnya, maka dari itu hendaknya,  mendapat  perhatian  dan  bantuan  nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah selaku pengelola Negara.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mulai  kelas  IV  SR  (Sekolah  Rakyat  = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. 2
Hal  tersebut  dilajutkan  pada  masa berikutnya,  yaitu  asa  orde  baru,  masa  ini dimulai  sejak  11  Maret  1966  hingga terjadinya  peralihan  kepresidenan,  dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei 1998. Pada awal masa pemerintahan  orde  baru  ini,  kebijakan tentang  pendidikan  Islam  yang  dalam  hal ini  adalah  lembaga  madrasah,  bersifat melanjutkan  dan  meningkatkan  kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di  pandang  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan  Nasional,  akan  tetapi  baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom  di  bawah  pengawasan  menteri Agama.
Sehingga  pemerintah  mengambil beberapa  langkah  untuk  dilakukan,  yang salah  satunya  adalah  di  keluarkannya kebijakan  pemerintah  pada  tahun  1967 yang  berfungsi  sebagai  respons  yang positif  terhadap  TAP  MPRS  No.  XXVII tahun  1966.Dan  padadekade  1970-an madrasah  terus  dikembangkan  untuk memperkuat  keberadaannya,  pemerintah kemudian menegaskan kembali tujuan dan cita-cita  pendidikan  Nasional  dengan dikeluarkannya
TAP MPR
2 Walaupun pada masa tersebut, keadaan keamanan di  Indonesia  masih  belum  mantap  sehingga  SKB Dua  Menteri  belum  dapat  berjalan  dengan semestinya.
No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.
Hal  tersebut  kemudian  di  lanjutkan lagi  pada  masa  reformasi,  pada  masa  ini, pemerintah  memberikan  peluang  yang lebih  besar  lagi  pada  lembaga  pendidikan Islam, pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada  masa  ini  mempunyai  peran  dan kedudukan  yang  sama  dengan  sekolah pada umumnya, hal ini, kemudian diperkuat  lagi  dengan    ditetapkannya undang-undang  tentang  guru  dan  dosen pada  tahun  2003  yang  didalamnya  juga telah  enangkut  pembahasan  pendidikan Islam.

## Pembahasan
A. Pandangan Negara terhadap pendidikan Islam
Negara  adalah  suatu  wilayah  di permukaan  bumi,  yang  kekuasaannya meliputi  politik,  militer,  ekonomi,  sosial- budaya, hingga pengaturan dan pelaksanaan  pendidikan,  semua  yang menyangkut  aktivitas  masyarakat  dalam suatu Negara tersebut, diatur dan ditetapkan  oleh  kepala  Negarayang  berada di  wilayah  tersebut. 3 Negara  adalah organisasi  politik  dari  kekuasaan  politik, sehinggaNegara merupakan bentuk
3 Sjacrhan  Basah, Ilmu Negara  (Pengantar,Metode dan  Sejarah  Perkembangan) ,  (Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 33-38.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
organisasi  dari  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan untuk  mengatur  hubungan,  dengancara menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan  tujuan-tujuan  dari  kehidupan bersama,  termasuk  didalamnya  adalah unsur pendidikan.
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah berlangsung  cukup  lama,  yaitu  sejak masuknya Islam ke Indonesia, dan menurut penuturan  sejarah,  masuknya  Islam  ke Indonesia,  mereka  masuk  dengan  damai, dengan  melalui  beberapa  kultur,  seperti perdagangan,  perkawinan  dan  bahkan pendidikan. 4 Pemaknaan  dari  pendidikan Islam itu sendiri, adalah kegiatan pengajaran  dengan  sasaran  utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan ke- Islaman  dan  menanamkan  sikap  hidup beragama kepada peserta didik. 5 Sedangan pengertian  pendidikan  Islam  itu  sendiri, menurut  Athiyah  Al-Abbasyi  berpendapat bahwa,  yang  dimaksud  dengan  pendidikan Islam  adalah  bukan  hanya  mengisi  otak anak  dengan  segala  macam  ilmu  yang belum  mereka  ketahui,  akan  tetapi  untuk mendidik  akhlak  dan  jiwa  mereka,  serta menanamkan  rasa  ke  utamaan  ( fadilah ), dan membiasakan mereka dengan
4 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam system Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.
5 Tim  penyusun  KBBI, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Blaipustaka, 2000), 153.
kesopanan  yang  tinggi  dan  mepersiapkan mereka  untuk  suatu  kehidupan  yang  suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. 6
Di Indonesia sendiri, lembaga pendidikan  Islam  berkembang  dengan berbagai  macam  ragam,  yang  diantaranya adalah Madrasah , 7 Pesantren, 8 Dayah ,
6 Athiyah al-Abbasyi, Dasar-dasar pokok pemikiran Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15.
7 Madrasah  adalah  salah  satu  lembaga  pendidikan Islam  yang  penamaannya  diambil  dari  bahasa  arab dari  kata  “ Madrasah ”  yang  berarti  sekolah, menurut  Maksum,  pelajaran  yang  diberikan  pada madrasah  ini  merupakan  kelanjutan  dari  yang diajarkan  di  masjid-masjid  yang  dikenal  dalam bentuk halaqah yang  kemudian mengalami perkembangan dan membentuk pelembagaan pendidikan  Islam  secara  formal.  Lihat  Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya,
(Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), vii.
8 Istilah  Pondok  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu funduq (lihat di Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, Kamus  Al-Bisri,  Indonesia-Arab,Arab-Indonesia (Surabaya:  Pustaka  Progresif,  1999),  564)  yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana.Wahjoetomo, ( Pesantren (Jakarta:Rineka Cipta,1997),  70.)  Sedangkan  dalam  istilah  lain dikatakan  bahwa  pesantren  berasal  dari  kata  pe- santri-an,  dimana  kata santri berarti  murid  dalam Bahasa  Jawa.  Sedangkan  Istilah  pondok  berasal dari  Bahasa  Arab funduuq (قودنف)  yang  berarti penginapan.(  Abid-Albisri,  Munawwir  A  Fatah, Kamus  Al-Bisri, 564.).Pendapat  lainnya,  pesantren berasal  dari  kata  santri  yang  mendapat  awalan  pe- dan  akhiran  –an  (Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan Islam-  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasonal  di Indonesia, (Jakarta:  Kencana, 2004), 26.)  dan dapat diartikan  tempat  santri  belajar.  Selain  itu  ada  juga yang  berpendapat  bahwa  kata  santri  berasal  dari kata Cantrik bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa yang  berarti  orang  yang  selalu  mengikuti  guru, yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Perguruan Taman  Siswa  dalam  sistem  asrama  yang  disebut pawiyatan ,  Istilah  santri  juga  ada  dalam  bahasa Tamil,  yang  berarti  guru  mengaji.  Dalam  kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama,  tempat  santri,  atau  tempat  murid-murid belajar  mengaji.  (  Umi  Chultsum,Windy  Novita, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kasiko, 2006),  531.).  Sedangkan  secara  istilah  pondok pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  orang-orang Islam,  (Haidar  Putra  Dauly, Pendidikan  Islam ,

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Rangkang, dan Surau dan lain sebagainya.
Beberapa nama lembaga pendidikan tersebut, merupakan numenklatur pendidikan  yang  dikenal  di  Negara Indonesia. 9 Terdapat  banyak  sekali  kajian terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan  Islam  tersebut  yang  dilakukan oleh  para  kalangan  sarjana,  dan  terlepas dari  perspektif  yang  ditawarkan  dalam studi-studi tersebut, maka dapat
(Jakarta:  Kencana,  2004),27.),  dimana  para  santri biasanya tinggal di pondok ( asrama ) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional,  dan  kitab-kitab  umum,  yang  bertujuan untuk  menguasai  ilmu  agama  Islam  secara  detail, serta  mengamalkannya  sebagai  pedoman  hidup keseharian  dengan  menekankan  pentingnya  moral dalam  kehidupan  bermasyarakat.Namun  pondok pesantren  secara  definitif  tidak  dapat  diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas  pengertian  yang  memenuhi  ciri-ciri yang  memberikan  kata  pondok  berasal  dari funduq (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma  sederhana,  karena  pondok  memang  sebagai tempat  penampungan  sederhana  dari  para  pelajar atau para santri yang jauh dari tempat asalnya.Dalam  istilah  lain  dikatakan  pesantren berasal  dari  kata  pe-santri-an,  yang  mana  kata  ini berasal  dari  kata santri berarti  murid  dalam  bahasa Jawa.  Sedangkan  menurut  Zubaedi,  pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan yang berbasis  masyarakat  yang  kemudian  kita  kenal dengan  istilah  perguruan  swasta  yang  mempunyai kemampuan  tinggi  dalam berswakarsa,  dan swakarya  dalam  menyelenggarakan  suatu  program pendidikan,(  Zubaedi, Pemberdayaan  Masyarakat Berbasis  Pesantren,  Kontribusi  Fiqih  Sosial  Kiai Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,2007),15.) yang  bertujuan  untuk  membentuk  tatanan  sosial melalui  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  yang bernuansa Islam.
9 Keragaman  lembaga  pendidikan  Islam  tersebut, terjadi bukan hanya pada tingkatan kurikulum, akan tetapi  juga  lebih  dari  yang  substansial,  seperti kurikulum, refrensi rujukan hingga model pembelajaran  yang  ditetapkannya.  Arief  Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20- pergumulan  antara  modernisasi  dan  Identitas, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012),x.
disimpulkan  bahwa  lembaga  pendidikan Islam merupakan khazanah Islam Indonesia,  yang  masing  telah  memainkan peranannya, dan mampu untuk memberikan
kontribusi yang positifterhadap pelaksanaan kebijakan Negara, untuk melaksanak tugas pembetukan generasi yang berkualitas baik dan  berkarakter,  dan  semua  itu  sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut.
Respon  positif  Negara,  terhadap eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam, merupakan  suatu  peluang  besar  bagi  para penyelenggara  dan  pelaksana  lembaga pendidikan Islam, untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam  pada  arah  yang  lebih  baik,  respon positif  pemerintah,  sebagaimana  telah disepakatinya    SKB  tiga  menteri 10 yang tujuannya  adalah  untuk  mensejajarkan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan  umum,  dengan  menawarkan porsi  muatan  kurikulum  masing-masing 70%  berisi  muatan  pelajaran  umum,  dan porsi 30% berisi muatan pelajaran
10 SKB  3  menteri  tersebut  diantaranya  adalah menteri Agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga menteri dalam Negeri), dalam keputusan  tersebut  berisi  diantaranya  adalah  (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai  nilai yang sama dengan  ijazah  sekolah  umum  yang  setingkat,  (2) lulusan  madrasah  dapat  melanjutkan  keskolah umum  setingkat  lebih  atas,  (3)  siswa  madrasah dapat  pindah  kesekolah  umum  yang  setingkat. Muhaimin, Wacana  Pengembangan  Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 176.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
agama.Walaupun  demikian,  problematika pengembangan  lembaga  pendidikan  Islam masih  cukup  menuaibeberapa  persoalan yang  kemudian  menuntut  pemerintah  dan juga  pengelola  serta  pelaksana  pendidikan Islam  itu  sendiri,  untuk  lebih  keras  lagi berusaha  untuk  meminimalisir  persoalan yang  dihadapi  oleh  pendidikan  Islam, persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam pendidikan  Islam  tersebut  diantaranya adalah:
a. Pemahaman  SKB  tiga  menteri  tersebut yang  hanya  difahami  secara  simbolik oleh  para  pelaksana  pendidikan  Islam, sehingga 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama masih belum terlaksana dengan sepenuhnya,
b. Banyak  para  lulusan  madrasah  yang tidak sesuai dengan  yang di canangkan, mereka  tidak  mempunyai  kompetensi yang  bagus  dalam  bidang  pelajaran umum  dan  juga  dalam  bidang  agama, mereka  hanya  akan  menjadi  lulusan yang serba tanggung dan tidak menyeluruh.
Melihat  persoalan  yang  demikian tersebut,  maka  pemerintah menawarkan solusi  alternative  yang  lain,  yaitu dengan merumuskan sekolah keagamaan  yang  kemudian  dikenal dengan  istilah  (MAPK)  atau  Madrasah Aliyah  Program  Khusus.Selain  itu, pemerintah  juga  menaruh  perhatian
yang  khusus  terhadap  perkembangan lembaga  pendidikan  Islam,  hal  tersebut di  implementasikan  pemerintah  dalam bentuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah dalamkonteks pendidikan Nasional.Terdapat  beberapa  hal  yang dilakukan  pemerintah  yang  diantaranya adalah dengan menyatakan:
1. Ijazah  madrasah  dapat  mempunyai nilai  yang  sama  dengan  ijazah sekolah umum yang setingkat,
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang stingkat lebih atas,
3. Siswa  madrasah  dapat  berpindah  ke sekolah umum yang setingkat. 11

## B. Pendidikan Islam dari masa ke masa
1. Pendidikan Islam masa orde lama Ketika berbicara spesifik pada pendidikan Islam pada masa orde lama ini, pada hakikatnya masih belum mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari pemerintah,  karena,  pada  masa  orde  lama ini,  Negara  Indonesia  masih  dibaratkan sebagai  bayi  yang  bari  lahir  dari  ibunya, tubuhnya  masih  lemah,  otaknya  masih kosong  dan  masih  memerlukan  banyak pelajaran  untuk  berkembang  dari  berbagai aspek,  misalnya  saja  struktur  kenegaraan
11 Peraturan  tersebut,  tertuang  dalam  undang- undang  pendidikan  pada  bab  II  pasa  2  tahun 1975M,  lhat  di  Muhaimin, WacanaPengembangan Pendidikan Islam, 176.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Republik  Indonesia  masih  baru  dibangun, komunikasi  dan  dukungan  perlu  dijalin dengan  berbagai  negara  luar,  dan  modal untuk  membangun  negara  tersebut  masih perlu diusahakan.
Sehingga berbagai macam problematika kemudian
muncul kepermukaan, mulai dari persoalan ideologis  politik  dari  sebagian  elite  politik Islam  yang  kemudian  mengakibatkan kecurigaan pemerintah dan rasa tidak suka kepada  umat  Islam,  kondisi  ini  terus berkelanjutan  sehingga  seolah  terjadi perang dingin antara pemerintah orde lama dengan  tokoh  dan  elit  politik  Islam  yang kemudian  berimplikasi  terhadap  tidak mendapatkannya  perhatian  yang  serius dunia pendidikan Islam ini.
Namun  disisi  yang  lain,  pada  masa orde  lama  ini  kemudian  pemerintah memberikan kebijakan untuk memperhatikan  kepentingan  Agama  ini dengan  beberapa  cara  yang  diantaranya adalah:
a) Pendirian Departemen Agama,
pembinaan  pendidikan  Agama  setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal dan institusional. 12
Urusan  Agama  dan  pendidikan  Agama yang  semula  ditangani  oleh  kantor Agama  yang  pada  masa  penjajahan
12 Karel  A  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah, Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1994), 62.
Belanda bernama kantor Voor Inlandshe  Zaken, kemudian  pada  masa kependudukan  jepang  berubah  menjadi “ shumuka ”  dan  setelah  Indonesia merdeka  menjadi  Kementerian  Agama yang di resmikan pada tanggal 3 Januari 1946.
b) Mengeluarkan sejumlah kebijakan peraturan baru dan perundang undangan yang ada hubungannya dengan pendidikan  Agama,  seperti  Undang- undang  no  12  Tahun  1950  yang didalamnya mengatur tentang pendidikan  Agama  di  sekolah  Negeri, baik  yang  ada  dibawah  naungan Departemen  Agama  maupun  yang  ada dibawah naungan pendidikan dan kebudayaan,  hal  tersebut  kemudian disusul dengan surat keputusan bersama (SKB)  antara  menteri  Agama  dan Menteri  pendidikan  dan  kebudayaan yang  kemudian  mengatur  masalah pendidikan  Agama  dan  pendidikan umum.
c) Pemerintah memberikan perhatian terhadap  perkembangan  dan  kemajuan lembaga  pendidikan  Islam,  seperti madrasah dan pesantren.
d) Memberikan  bantuan  berupa  fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga  pendidikan  Islam, seperti mengangkat guru Agama,
membantu biaya pembangunan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
madrasah, bantuan buku-buku pelajaran dan lain sebagainya.
Sehingga dalam rangka merumuskan kebijakan  pendidikan  Islam  yang  dibentuk pada  akhir  tahun  1945,  dalam  laporannya mengenai  bentuk  pendidikan  Islam  lama dan  baru  dinyatakan  bahwa  madrasah  dan pesantren  yang  pada  hakikatnya  adalah suatu alat sumber pendidikan dan pencerdasan  rakyat  jelata  yang  sudah berurat, berakar didalam masyarakat Indonesia  pada  umumnya,  hendaknya mendapatkan  perhatian  pemerintah  yang serius  dan  mendapatkan  bantuan  material dari  pemerintah.  Namun  karena  madrasah dan  pesantren  memfokuskan  diri  untuk mengkaji  dan  membahas  masalah  agama, maka  pemerintah  memasrahkan  kepada kementerian  agama  untuk  memonitor pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut.
2. Pendidikan Islam masa orde baru
Secara  umum,  masa  orde  baru  ini, kebijakan  secara  umum  diarahkan  kepada pembangunan  ekonomi  yang  didukung oleh  kondisi  politik  dan  keamanan  yang stabil,  berdasarkan  kebijakan  ini,  maka kerja sama yang harmonis antara Pemerintah  dan  angkatan  bersenjata  dan kaum  pengusaha  perlu  untuk  dibangun dengan  sebaik  mungkin.  Sehingga  untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka Pemerintah pada masa orde baru  ini  menggunakan  pendekatan  yang
sentralistik  dan  mono  loyalitas  dalam seluruh aspek kehidupan.
Termasuk  dalam  dunia  pendidikan Islam,  implementasi  pendidikan  Islam diarahkan  untuk  menopang  stabilitas ekonomi dengan pendekatan yang sentralistik, mono loyalitas, dan monopoli. Kebijakan  politik  yang  terkait  dengan pendidikan Islam dapat dipaparkan sebagaimana berikut:
a) Masuknya  pendidikan  Islam  ke  dalam sistem pendidikan Nasional,
b) Pembaharuan  madrasah  dan  pesantren, baik secara fisik maupun non-fisik,
c) Pemberdayaan  pendidikan  Islam  non- formal,
d) Peningkatan  atmosfir  dan  suasana prakteks  sosial  ke-Agamaan,  dalam  hal ini  Pemerintah  sangat  mendukung terhadap  lahirnya  berbagai  pranata ekonomi, sosial budaya, kesenian Islam, ikatan cendikiawan muslim se Indonesia, lahirnya Bank Muamalat dan lain sebagainya. 13

## 3. Pendidikan Islam masa ode reformasi
Sejalan  dengan  berbagai  macam kebijakan  Pemerintah,  terkait  dengan pendidikan  Islam,  mulai  dari  masa penjajahan  Belanda,  Jepang  dan  sampai pada masa orde reformasi, pada hakikatnya pendidikan Islam mulai mengalami sebuah kemajuan  yang  cukup  berarti  dan  lebih baik dari waktu ke waktu.
13 Abuddin  Nata, Sejarah  Pendidikan  Islam, 334- 337.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Pada  masa  orde  reformasi  ini,
beberapa kebijakan pemerintah diantaranya adalah:
a) Kebijakan tentang pemantapan
pendidikan  Islam  sebagai  bagian  dari sistem pendidikan Nasional,
b) Kebijakan tentang peningkatan anggaran tentang pendidikan Islam,
c) Program  wajib  belajar  sembilan  tahun, yaitu  setiap  anak  Indonesia,  wajib belajar  hingga  minimal  ke  jenjang pendidikan SMP atau tingkat
Thanawiyah ,
d) Penyelenggaraan sekolah bertaraf Nasional (SBN) dan International (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya
menggunakan  standart  Nasional  dan Internasional.
e) Kebijakan  sertifikasi  guru  dan  dosen, bagi semua guru dan dosen baik Negeri dan  Swasta,  baik  guru  umum  dan Agama,  baik  guru  dibawah  naungan
Kemendikbud dan Kementerian Agama.
Arah  kebijakan  pendidikan  Islam mengacu pada arah kebijakan kementerian agama  bidang  pendidikan  2015-2019 adalah:
a) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)
diarahkan pada upaya:
1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
2) Penyediaan  ruang  kelas  pendidikan RA yang berkualitas;
3) Penyediaan peralatan dan
perlengkapan  pendidikan  RA  yang berkualitas; dan
4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan,
pendampingan  dan  penyediaan  buku pendidikan  yang  berkualitas  sesuai kurikulum  pendidikan anak  usia  dini yang berlaku.
b) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
1) Memperluas akses  masyarakat  untuk mendapatkan layanan pendidikan.
2) Meningkatkan  penyediaan  sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
3) Meningkatkan mutu peserta didik.
4) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.
6) Meningkatkan  kualitas  guru  dan tenaga kependidikan.
c) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi  pendidikan  tinggi  keagamaan meliputi:
1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
3) Meningkatkan  mutu  dosen  dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian  dan  inovasi  perguruan tinggi keagamaan.
d) Meningkatkan  layanan  pendidikan  ke- Agamaan yang berkualitas meliputi:
1) Peningkatan  akses  pendidikan  ke- Agamaan.
2) Peningkatan  mutu  sarana  prasarana pendidikan keagamaan.
3) Peningkatan  mutu  peserta  didik pendidikan keagamaan.
4) Peningkatan  mutu  pendidik  dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
5) Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
6) Peningkatan  kualitas  pembelajaran keagamaan  yang  moderat  pada pendidikan keagamaan.
7) Meningkatkan  kualitas  pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman  dan  pengamalan  untuk

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
membina  akhlak  mulia  dan  budi pekerti luhur meliputi:
8) Peningkatan  mutu  dan  pemerataan guru pendidikan agama.
9) Peningkatan  mutu  dan  pemahaman siswa terhadap pendidikan Agama.
10) Peningkatan  mutu  kelembagaan pendidikan Agama.
e) Meningkatkan  tata  kelola  pendidikan
Agama diarahkan pada upaya:
1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam  mendukung  penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur,  dan  kriteria  pembangunan pendidikan yang inovatif;
3) Penguatan penyusunan dan
penyelarasan peraturan yang menjadi dasar  penyelenggaraan  pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
5) Peningkatan  komitmen  pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan  data  dan  informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
6) Penyelarasan peraturan yang
memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk
pembiayaan  semua  jenis  satuan pendidikan  oleh  pemerintah  pusat dan daerah;
7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan  untuk  dapat  berperan secara  maksimal  dalam  pengelolaan satuan  pendidikan  secara  transparan dan akuntabel, dan
8) Peningkatan partisipasi seluruh
pemangku
kepentingan
pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan  bagi  satuan  pendidikan untuk pelayanan pendidikan. 14

## C. Kondisi  Objektif  Pendidikan  Islam dan Masa Depannya di Indonesia
Prkatek pendidikan Islam di Indonesia  ini  sebagaimana  digambarkan dalam  antaran  makalah  ini,  mereka mengalami  pasang  surut  dari  waktu  ke waktu, dari masa pemerintahan orde lama, kemudian  dilanjutkan  pada  periode  masa orde  baru,  dan  bahkan  pada  masa  orde reformasi  yang  terjadi  di  akhir-akhir  ini. Namun  demikian,  dalam  perkembangan terakhir, relaitas lembaga pendidikan Islam menunjukkan  kondisi  wajah  yang  berbeda dari  kondisi  yang  sebelumnya,  salah  satu indikatornya  adalah  jika  dilihat  dari  sisi kuantitasnya yang semakin tahun, semakin mengalami  penambahan  jumlah  kuantitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini.
Hal  tersebut,  ditambah  lagi  dengan ditambahkannya  mata  pelajaran  agama pada  jenjang  lembaga  pendidikan  umum, bahkan bukan hanya itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan umum yang mencanangkan dan memprogramkan pelaksanaan  pondok  kilat  yang  tujuannya adalah  untuk  lebih  meningkatkan  lagi
14 Ibid, 135

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pelaksanaan  dan  pemahaman  para  siswa terhadap  pendidikan  Islam,  strategi  yang lain adalah dilaksanakannya penyempurnaan kurikulum pendidikan Agama secara terus menerus yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum, sehingga  pelaksanaan  pendidikan  agama pada  sekolah  umum  lebih  porposional  dan fungsional. 15
Berpijak dari kondisi yang demikian, maka  masa  pendidikan  Islam  di  Indonesia tersebut  ditentukan  oleh  dua  factor,  yang diantaranya  adalah  factor  Internal  dan factor  ekternal  lembaga  pendidikan  Islam itu  sendiri,  selain  itu,  isu  demokratisasi lembaga  pendidikan  Islam  juga  dapat mempengaruhi  masa  depan  pendidikan Islam  di  Indonesia,  sehingga  dengan demikian,  Negara  yang  dalam  hal  ini adalah  pemerintah, mempunyai  andil  yang cukup  kuat,  bagaimana  seharusnya  yang dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan  Islam, agar  mereka  dapat  memerankan  perannya di dalam kancah Negara.

## D. Eksistensi  PendidikanIslam  Sebagai Modal PembangunanNasional
Secara  historis,  eksistensilembaga pendidikan  Islam  yang  dalam  hal  ini adalah  pesantren  dan  madrasah,  hampir bersamaan  dengan  masuknya  Islam  ke
15 Husni  Rahim, Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 12.
Indonesia.  Alasannya  sangat  sederhana. Islam,  sebagai  agama  dakwah  yang disebarkan  secara  efektif  melalui  proses transformasi  ilmu  dari  para  ulama  kepada para  masyarakat  ( tarbiyah  wa  ta’lim ,  atau ta’dib ),  dalam  konteks  ke  Indonesiaan maka  tentuproses  ini  berlangsung  melalui lembaga pendidikan pesantren.
Secara bahasa, pesantren tidak sepenuhnya  merujuk  pada  kata  dalam bahasa  Arab.  Sebutan  untuk  pelajar  yang mencari  ilmu,  bukan murid seperti  dalam tradisi  sufi, thalib atau tilmidh seperti dalam  bahasa  Arab,  akantetapi santri yang berasal  dari  bahasa  Sanskerta. San berarti orang  baik,  dan tra berarti  yang  suka menolong.Dan  lembaga  tempat  belajar  itu pun  kemudian  mengikuti  akar  kata  santri dan menjadi pe-santri-an atau “pesantren”.
Jadi,  ada  empat  ciri  utama  dalam pesantren pesantren terseut. Yang Pertama ,  pondok  harus  berbentuk  asrama. Kedua ,  kiai  sebagai  sentral  figur  yang berfungsi  sebagai  guru,  pendidik,  dan pembimbing. Ketiga ,  masjid  sebagai  pusat kegiatan.  Dan keempat ,  materi  yang diajarkan  tidak  terbatas  kepada  kitab kuning  saja.Menurut  Dr.  Hamid  Fahmy Zarkasyi,  Penulis  Peneliti  di Institute  for the  Study  of  Islamic  Thought  and Civilization (INSIST),  dengan  catur-pusat inilah,  pendidikan  pesantren  berfungsi sebagai  “ meltingpot ”,  yaitu  tempat  untuk

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mengolah potensi-potensi dalam diri santri agar  dapat  berproses  menjadi  manusia seutuhnya (insan kamil).
Dengan demikian, karakter pendidikan  pesantren  bersifat  holistik. Artinya,  seluruh  potensi  pikir  dan  zikir, rasa dan karsa, jiwa dan raga dikembangkan  melalui  berbagai  media pendidikan  yang  terbentuk  dalam  suatu komunitas  yang  sengaja  didesain  secara integral untuk tujuan pendidikan.Di tengah gencarnya kampanye pendidikan berkarakter,  pesantren  justru  sejak  dari awal sudah menerapkannya. Tujuan pendidikan pesantren seperti halnya tujuan kehidupan  manusia  di  dunia  ini,yang diantaranya  adalah,  Santri  tidak  hanya disiapkan  untuk  mengejar  kehidupan dunia,  akan  tetapi  juga  mempersiapkan kehidupan di akhirat.
Di  sisi  yang  lain,  saat  ini  sedang banyak  dikembangkan  sekolah-sekolah yang  diberi  label  Sekolah  Berstandar Internasional  (SBI).  Akan  tetapi  jika  kita melihatnya  lebih  dekat,  sekolah-sekolah dengan label internasional tersebut hanyalah  sekolah  yang  bertarif  mahal (internasional),  dan  bukan  sekolah  yang berbahasa Inggris.Sekolah berstandar internasional yang sedang dirintis pemerintah  juga  dievaluasi  dengan  ujian nasional.
Jika  Anda  ingin  melihat  sekolah berstandar internasional, eksistensi Pondok Modern  Gontor  adalah  salah  satu  bukti konkretnya.  Tidak  hanya  santri  wajib berbahasa  Arab  dan  Inggris,  Gontor  juga mampu  menarik  siswa  dari  luar  Negeri, seperti  Malaysia,  Thailand,  Singapura, Brunai  Darussalam,  Jepang,  Amerika Serikat,  Australia,  dan  berbagai  Negara lainnya. Inilah sekolah bertaraf internasional, walaupun tanpa label sekolah internasional.
Bahkan,  jauh  sebelum  Indonesia merdeka, dan  jauh sebelum sistem pendidikannya  mapan,  pesantren  dan  para alumni-alumninya telah banyak berperanbaik di nusantara, maupun kancah dunia.  Pada  abad  ke-17  hingga  awal  abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Nuruddin  Ar-Raniri,  Hamzah  al-Fansuri, Abdul  Rauf  al-Sinkili,  Syekh  Yusuf  al- Makassari, Abdussamad al-Falimbani, Khatib Minangkabawi, Nawawi al- Bantani,  Muhammad  Arsyad  al-Banjari, dan lain-lain. Sosok-sosok alumni pesantren  dan  Timur-Tengah  ini  telah melahirkan  karya-karya  besar  di  bidang fikih,  tafsir,  hadis,  dan  tasawuf.  Citra intelektual dan ekspansi karya sosok-sosok ini  bukan  hanya  sebatas  taraf  domestik nusantara,  tapi  juga  sampai  diakui  di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Contoh  kongkrit  tersebut,  hanyalah segelintir tokoh pelaksana lembaga pendidikan Islam, sehingga dengan demikian, kehadiran dan eksistensi lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  adalah modal  yang  dapat  dijadikan  bahan  bagi pelaksanaan  dan  pengembangan  lembaga Negera  yang  bertugas  untuk  mencetak kader  bangsa  yang  lebih  baik  dan  lebih berkualitas,  sehingga  dengan  demikian, Negara menjadi lebih baik.

## Penutup
Sejarah  Islam  yang  sudah  berjalan lebih  dari  lima  belas  abad  lamanya  telah memberikan  konribusi  dan  meninggalkan napak  tilas  kesejarahan  yang  mampu dijadikan  potret  wajah  kondisi  pendidikan Islam  yang  sebenarnya,  sejarah  bukan hanya  menggambarkan  realitas  kanyataan yang telah terjadi dimasa yang sebelumnya,  melainkan  juga  berfungsi sebagai  pemandu  bagi  generasi  yang selanjutnya,  agar  mereka  mampu  untuk menjadikan  pijakan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.
Pendidikan  islam  di  Indonesia,  pada dasarnya  telah  terbentuk  seiring  dengan datanganya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam  di  negeri  ini  adalah  salah  satunya melalui  dunia  pendidikan,  disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan
dengan para putri penguasa atau para raja. Peran  dan  kiprah  pendidikan  Islam  dalam merebut  dan  menyatukan  bumi  nusantara ini  menjadi  suatu  Negara  yang  saat  ini bernama  Indonesia  tentunya  sangatlah banyak.Tidak  hanya  sampaidisitu,  kiprah pendidikan Islam dalam mengisi kemerdekaan ini juga masih tetap enunjukkan peranannya.
Sehingga  dengan  demikian,  dalam makalah  ini,  penulis  sedikit  menyingkap tabir  sejarah  pendidikan  Islam  pada  masa orde  lama,  orde  baru  dan  bahkan  pada masa  orde  reformasi  saat  ini.  Negara mempunyai  kekuatan  yang  sangat  besar dalam  mengatur  dan  menjalankan  roda pemerintahan,  termasuk  juga  dalam  dunia pendidikan Islam, sehingga, kondisi pendidikan  Islam  dari  masa  kemasa mempunyai  kedudukan  dan  bahkan  porsi yang  sangat  berbeda  dari  pemerintah  yang kemudian  akhrinya  berimplikasi  terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, Kamus Al-Bisri,
Indonesia-Arab,Arab- Indonesia Surabaya: Pustaka
Progresif, 1999.
Abuddin  Nata, Sejarah  Pendidikan  Islam, Jakarta: Kencana, 2011.
Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam Abad ke-20-pergumulan antara

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2017. Vol.4. No.2 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
modernisasi  dan  Identitas, Jakarta: Kencana  Predana  Media  Group, 2012.
Athiyah al-Abbasyi, Dasar-dasar pokok pemikiran Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasonal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di  Indonesia, Jakarta:  Logos  wacana Ilmu, 2001.
Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta:  Wacana
Ilmu, 1999.
Muhaimin,
Wacana Pengembangan Pendidikan Islam,
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
Sjacrhan Basah, Ilmu Negara - Pengantar,Metode dan Sejarah Perkembangan) , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
Tim penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Blaipustaka, 2000.
Umi  Chultsum,Windy  Novita, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Surabaya: Kasiko, 2006.
Wahjoetomo, Pesantren, Jakarta:Rineka
Cipta,1997.
Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh  dalam
Perubahan  Nilai-nilai  Pesantren,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007.