PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PAKPAK OLEH TEMENGGUNG ADAT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK PAPAK DI DESA NANGA UNGAI KECAMATAN KAYAN HULU

## Tri Minarti
Fakultas Hukum Univesitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang email: triminartianwar@gmail.com

## Abstract
Dayak Pakpak tribe is one of the Dayak tribes  in  Sintang  regency,  it  is  located  at Nanga Ungai village, Kayan Hulu Subdistrict, whereas at there the distribution of inheritance uses a customary law until nowadays.
The  research  discussion  designed toward  the  performance  distribution  of inheritance  on  Dayak  Pakpak  community  by the  Temenggung  adat  which  related  to  the Customary  Law  of  Dayak  Papak  in  Nanga Ungai Village, Kayan Hulu subdistrict.
The approach used in this research is a Sociological Juridical Method. The approach is defined  as  problem  analysis  through legal research  of  factual  facts  in  institution concerned  or  toward  the  community  which covered as problems handled in the research.
As  results,  the  implementation  of inheritance  distribution  on  Dayak  Pakpak community  by  the  Temenggung  adat  are suitable with a customary law of Dayak Papak in  Nanga  Ungai  Village,  Kayan  Hulu subdistrict,  which  is  implemented
by  Temenggung  with  the  beneficiary  in accordance  with  the  beneficiary’s  orders  for the period of his lifetime, as for the group who gets the inheritance biological child, wife/husband,  parents  (father/mother:only  if the person concerned dies), grandchildren (in case  the  child  is  no  longer  there)  and  grand children (in case the grandchild is not there).
In  conclusion, according to the customary  law  of  Dayak  Papak  in  Nanga Ungai  Village,  Kayan  Hulu  District,  it  is carried out by Temenggung  together  with the heirs  in  accordance  with  the  heir’s  orders during  his  lifetime.  The  group  who  gets  the inheritance  Natural  children,  wife  /  husband, parents (father / mother if the person concerned dies),  grandchildren  (in  this  case  the  child  is no  longer  there)  and  grandchildren  (in  this case the grandchild is not there). Then after, if there is a debate in those family mentioned in receiving the assets, it should be resolved by gathering together as means of talk for finding solution and the Head of Custom together with the Temenggung must be engaged.
Keywords: The distribution of inheritance, Dayak Pakpak, Temenggung

## ABSTRAK
Suku  dayak  Pakpak  merupakan  salah satu suku dayak di Kabupaten Sintang tepatnya Desa  Nanga  Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu, yang  dalam  pembagian  harta  warisan  masih menggunkan  hukum  adat  di  desa  tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan bagaimana pelaksanaan   pembagian  harta    warisan pada masyarakat  Adat Dayak  Pakpak  oleh Temenggung  Adat  Menurut  Hukum  Adat Dayak Papakdi Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu. Metode penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui  penelitian  hukum  dengan  fakta  yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.
Hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat Dayak Papak oleh Temenggung adat Menurut hukum  adat  Dayak  Papak  di  Desa  Nanga Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu  dilaksanakan oleh  Temenggung  bersama  ahli  waris  sesuai dengan  perintah  pewaris  semasa  hidupnya, adapun golongan yang mendapatkan warisan Anak kandung, Istri/ suami, Orang tua (ayah/ ibu  kalau  yang  bersangkutan  meninggal), Cucu  (dalam  hal  anak  sudah  tidak  ada)  dan Cicit (dalam hal cucu sudah tidak ada)
Kata kunci : Pembagian Harta Warisan, Dayak Pakpak, Temenggung

## PENDAHULUAN
Dayak merupakan sebutan bagi penduduk  asli  Pulau  Kalimantan.  Pulau kalimantan  terbagi  berdasarkan  wilayah Administratif  yang  mengatur  wilayahnya masing-masing terdiri dari: Kalimantan Timur ibu  kotanya  Samarinda,  Kalimantan  Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Tengah  ibu  kotanya  Palangka  Raya,  dan Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak..
Kelompok  Suku  Dayak,  terbagi  lagi dalam  sub-sub  suku  yang  kurang  lebih jumlahnya  405  sub  (menurut  J.  U.  Lontaan, 1975).  Masing-masing  sub  suku  Dayak  di Pulau  Kalimantan  mempunyai  adat  istiadat dan  budaya  yang  mirip,  merujuk  kepada sosiologi  kemasyarakatannya  dan  perbedaan adat  istiadat,  budaya,  maupun  bahasa  yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku  Dayak,  mendiami  daerah  pesisir  pantai dan  sungai-sungai  di  tiap-tiap  pemukiman mereka.
Etnis  Dayak  Kalimantan  menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, 1975 dalam Bukunya  Hukum  Adat  dan  Adat  Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan.  Kuatnya  arus  urbanisasi  yang membawa  pengaruh  dari  luar,seperti  melayu menyebabkan  mereka  menyingkir  semakin
jauh  ke  pedalaman  dan  perbukitan  diseluruh daerah Kalimantan. 1
Mereka  menyebut  dirinya  dengan kelompok  yang  berasal  dari  suatu  daerah berdasarkan  nama  sungai,  nama  pahlawan, nama  alam  dan  sebagainya.  Misalnya  suku Iban  asal  katanya  dari  ivan  (dalam  bahasa kayan,  ivan  =  pengembara)  demikian  juga menurut sumber yang lainnya bahwa mereka menyebut  dirinya  dengan  nama  suku  Batang Lupar,  karena  berasal  dari  sungai  Batang Lupar,  daerah  perbatasan  Kalimantan  Barat dengan  Serawak,  Malaysia.  Suku  Mualang, diambil  dari  nama  seorang  tokoh  yang disegani  (Manok  Sabung/algojo)  di  Tampun Juah  dan  nama  tersebut  diabadikan  menjadi sebuah nama anak sungai Ketungau di daerah Kabupaten  Sintang  (karena  suatu  peristiwa) dan  kemudian  dijadikan  nama  suku  Dayak Mualang.  Dayak  Bukit  (Kanayatn/Ahe) berasal dari Bukit/gunung Bawang. Demikian juga  asal  usul  Dayak  Kayan,  Kantuk, Tamambaloh,  Kenyah,  Benuag,  Ngaju  dan lain-lain,  yang  mempunyai  latar  belakang sejarah sendiri-sendiri. 2
Namun ada juga suku Dayak yang tidak mengetahui lagi asal usul nama sukunya. Nama “Dayak”  atau  “Daya”  adalah  nama  eksonim (nama  yang  bukan  diberikan  oleh  mayarakat itu  sendiri)  dan  bukan  nama  endonim  (nama yang  diberikan  oleh  masyarakat  itu  sendiri).
1 https://id-id.facebook.com/notes/ stevanus-agung/sejarah-asal-usul-dayak kaliman- tan/205141046181327/ Hari Selasa 5 Mei 2020 Jam 12.00 wib
2 Ibid
Kata  Dayak  berasal  dari  kata  Daya”  yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang  tinggal  di  pedalaman  atau  perhuluan Kalimantan  umumnya  dan  Kalimantan  Barat khususnya, (walaupun kini banyak masyarakat Dayak yang telah bermukim di kota kabupaten dan  propinsi)  yang  mempunyai  kemiripan adat istiadat dan budaya dan masih memegang teguh tradisinya. 3
Berdasarkan  wilayah  penyebaran  di Kalimantan Barat Bangsa Dayak di Kalimantan Barat terbagi berdasarkan sub-sub ethnik yang tersebar  diseluruh  kabupaten  di  Kalimantan Barat. Berdasarkan Ethno Linguistik dan cirri cultural gerak tari Dayak di Kalimantan Barat menjadi 4 kelompok besar, 1 kelompok kecil yakni: (1) Kendayan / Kanayatn Grop : Dayak Bukit  (ahe),  Banyuke,  Lara,  Darit,  Belangin, Bakati” dan lain-lain. Wilayah penyebarannya di  Kabupaten  Pontianak,  Kabupaten  Landak, Kabupaten  Bengkayang,  dan  sekitarnya. mempunyai gerak tari,  enerjik,  stakato, keras. (2)  Ribunic  /  Jangkang  Grop/  Bidoih  / Bidayuh  :  Dayak  Ribun,  Pandu,  Pompakng, Lintang,  Pangkodatn,  Jangkang,  Kembayan, Simpakng,  dll.  Wilayah  penyebarannya  di Kabupaten Sanggau Kapuas, mempunyai ciri gerak tangan membuka, tidak kasar dan halus. (3)  Iban  /  Ibanic  :  Dayak  Iban  dan  sub-sub kecil  lainnya,  Mualang,  Ketungau,  Kantuk, Sebaruk,  Banyur,  Tabun,  Bugau,  Undup, Saribas,  Desa,  Seberuang,  dan  sebagainya. Wilayah     penyebarannya     di     Kabupaten
Sambas  (perbatasan),  Kabupaten  Sanggau /  malenggang  dan  sekitarnya  (perbatasan) Kabupaten  Sekadau  (Belitang  Hilir,  Tengah, Hulu) Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Serawak, Sabah dan Brunai Darusalam. mempunyai ciri gerak pinggul yang dominan, tidak  keras  dan  tidak  terlalu  halus.(4) Banuaka”  Grop  :  Taman,  Tamambaloh  dan sub  nya,  Kalis,  dan  sebagainya.  Wilayah penyebarannya  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu. ciri gerak mirif kelompok ibanic, tetapi sedikit lebih halus. Kayaanik, punan, bukat dan lain- lain. 4
Selain  terbagi  menurut  ethno linguistik yang terdata menurut jumlah besar groupnya, masih banyak lagi yang belum teridentifikasikan  gerak  tarinya,  karena menyebar dan berpencar dan terbagi menjadi suku yang kecil-kecil. Misalnya Dayak Mali / ayek-ayek, terdapat dialur jalan tayan kearah kab.  ketapang.  kemudian  Dayak  Kabupaten Ketapang,Daerah  simpakng  seperti  Dayak Samanakng  dan  Dayak  Kualan,  daerah Persaguan,  Kendawangan,  daerah  Kayong, Sandai,  daerah  Krio,  Aur  kuning.  Daerah Manjau dsb.
Kemudian  Dayak  daerah  Kabupaten Sambas,  yaitu  Dameo  /  Damea,  Sungkung daerah  Sambas  dan  Kabupaten  Bengkayang dan sebagainya. Kemudian daerah Kabupaten Sekadau  kearah  Nanga  Mahap  dan  Nanga Taman,  Jawan,  Jawai,  Benawas,  Kematu
4 http://hamiddarmadi.blogspot.com/2017/02/ ayak-asal-usul-dan-penyebarannya-di.htm diakses Hari Selasa 5 Maret 2020  Jam 12.00 wib
dan  lain-lain.  Kemudian  Kabupaten  Melawi, yaitu: dayak Keninjal(mayoritas tanah pinoh;antara  lain  desa  ribang  rabing,  ribang semalan,  madya  raya,  rompam,  ulakmuid, maris  dan  lain-lain)  dayak  Kebahan  (antara lain desa:poring,nusa kenyikap, Kayu Bunga, dan  lain-lain  yang  memiliki  tari  alu  dan  tari belonok kelenang yang hampir punah), dayak Linoh (antara lain desa:Nanga taum,sebagian ulak  muid,  mahikam  dan  lain-lain),  dayak pangen  (Jongkong,  sebagian  desa  balaiagas dan lain-lain), dayak kubing (antara lain desa sungai bakah/sungai mangat, nyanggai, nanga raya  dan  lain-lain),  dayak  limai  (antara  lain desa  Tanjung  Beringin,  tain,  menukung,  ela dan  lain-lain),  dayak  undau,  dayak  punan, dayak  ranokh/anokh  (antara  lain  sebagian di desa  batu  buil,  sungai  raya  dan  lain-lain), dayak  sebruang  (antara  lain  didesa  tanjung rimba, piawas dan lain-lain), dayak Ot Danum ( masuk kelompok kal-teng), Leboyan. 5
Demikian juga halnya dengan adat dan tradisi  disetiap  wilayah  yang  berbeda  namun hal itu  menandakan  bahwa  masyarakat, suku dan  wilayah  mempunyai  ciri  khas  dari masing-masing  daerah  terutama  masyarakat yang  menggambarkan  tradisi  dan  budaya. Nilai  adat  tersebut  dituangkan  dalam kehidupan  masyarakat  sehingga  masyarakat menganggap bahwa aturan adat dan kebiasaan menjadi  wadah  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  baik  dalam  perkara  pidana adat  maupun  dalam  perkara  perdata  adat
5 Ibid
yang  salah  satunya  adalah  waris  adat,  waris adat  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang disampaikan  kepada  penerima  waris  apabila pewaris  menginginkan  agar  harta  kekayaan yang dimiliki dibagi kepada penerus ataupun keturunannya,  sehingga  pembagian  harta waris  yang  dilakukan  agar  dapat  menjadi perdamaian bagi mereka yang menerimanya.
Dalam  penelitian  ini  Penelitiakan mengkaji  bagaimanakah  pembagian  harta waris  pada  masyarakat  Dayak  Papak  oleh Temenggung  adat  di  Desa  Nanga  Ungai Kecamatan  Kayan  Hulu  Kabupeten  Sintang, penyelesaian  pembagian  waris  adat  pada masyarakat  dayak Papak bertujuan agar para penerima  waris  adat  tidak  berselisih  yang dapat  saja  menimbulkan  ketidak  harmonisan dalam  keluarga,  oleh  sebab  itu  pembagian waris adat yang dilakukan oleh Temenggung adat  dengan  cara  keterbukaan  di  depan penerima  waris  dan  saksi  serta  dihadapan keluarga besar dari yang mewariskan, dengan adanya  pembagian  waris  oleh  Temenggung adat terhadap penerima waris maka bagi para pihak  yang  menerima  waris  dapat  menerima sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku pada  masyarakat  Dayak  Papak.  Berdasarkan hasil observasi Penelitipada saat pra penelitian di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu bahwa  dalam  pembagian  waris  adat  yang dilakukan  oleh  Temenggung  adat  masih  ada pihak-pihak penerima waris adat yang merasa tidak  puas  dari  keputusan  yang  diambil  oleh
Temenggung  adat  pada  hal  keputusan  dari Temenggung adat berdasarkan buku adat yang berlaku, pembagian waris adat menurut buku adat  dan  kebiasaan  masyarakat  dayak  papak merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus disampaikan  apabila  pewaris  tersebut  sudah meninggal  dunia  ataupun  pewaris  sudah memberikan  kepada  ahli  waris  untuk memanfaatkan  serta  mengelola  kebun  dan lahan  untuk  kepentingan  pewaris  dalam  arti pewaris masih dalam keadaan hidup. Ketidak puasan dari para pihak yang menerima waris adat  terjadi  karena  pembagian  harta  waris dianggap tidak sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.
Harta waris adalah hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada  prinsipnya yang dapat  diwarisi  hanyalah  hak  –  hak  dan kewajiban  dalam  lapangan  harta  kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva ( sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan  atau  piutang  kepada  pihak  ketiga, selain  itu  juga  dapat  berupa  hak  imateriil, seperti, hak cipta ); Passiva ( sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada  pihak ketiga maupun  kewajiban  lainnya  ).  Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.
Menurut  Buku  adat  Suku  Dayak Kecamatan Kayan Hulu memberikan penjelasan tentang  pengertian  dari  waris adat adalah “Sebagai  akibat  dari  sebuah perkawinan  selain  melahirkan  keturunan
tentu  pula  menimbulkan  petalian  keluarga dan  melahirkan  hubungan  kekerabatan. Dalam perkawinan juga / rumah  tangga selain memperoleh keturunan harta benda, menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap anak, cucu, cicit bahkan samapi dengan buyut, demikian  pula  sebaliknya  menimbulkan kewajiban dan hak terhadap orang tua bapak/ mamak,  kakek,  nenek  dan  datuk,  dan  lain sebagainya sehingga menimbulkan waris. 6
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa waris dilakukan sebagai akibat dari hubungan perkawinan  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  bagi  pewris  maupun  penerima waris.  Menurut  Buku  adat  Suku  Dayak Kecamatan Kayan Hulu adat hak mewaris ada beberapa tingkatan antara lain :
(1) Anak kandung
(2) Istri/ suami
(3) Orang tua (ayah/ibu kalau yang bersangkutan meninggal)
(4) Cucu (dalam hal anak sudah tidak ada)
(5) Cicit (dalam hal cucu sudah tidak ada) 7
Demikian  pula  kebalikannya  keatas, mulai orang tuanya baru kakek, nenek, datuk, dan dalam hal waris terdekat  sudah  tidak ada, maka  harta  benda  tersebut  kembali  pada pengurus adat atau kampung untuk dijadikan hak bersama (kerama). 8

## Dari  penjelasan  diatas  bahwa  penerima
6 Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang hlm: 6 7 Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu
Kabupaten Sintang hlm: 6
8 Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu
Kabupaten Sintang hlm: 6
waris  menurut  golongan-golongan  yang ditentukan  berdasarkan  adat  dan  kebiasaan masyarakat  setempat.  Ahli  waris  menurut undang  –  undang  (  abintestato  )  Ahli  waris ini  didasarkan  atas  hubungan  darah  dengan si  pewaris  atau  para  keluarga  sedarah.  Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan. Antara lain :
(1) Golongan I, terdiri dari anak – anak, suami ( duda ) dan istri ( janda ) si pewaris;
(2) Golongan  II,  terdiri  dari  bapak,  ibu  ( orang tua ), saudara – saudara si pewris;
(3) Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak  atau  ibu  lurus  ke  atas  (  seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu ) si pewaris;
(4) Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari  pancer  samping  (  seperti,  paman, bibi ).
Sedangkan Hukum waris ( erfrecht ) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai  berpindahnya  atau  beralihnya  hak dan  kewajiban  (  harta  kekayaan  )  dari  orang yang  meninggal  dunia  (  pewaris  )  kepada orang  yang  masih  hidup  (  ahli  waris)  yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum  waris  yaitu  peraturan  yang  mengatur perpindahan  harta  kekayaan  orang  yang meninggal  dunia  kepada  satu  atau  beberapa orang lain.
2.  Pengertian Adat
Hukum adat merupakan hukum asli yang berlaku  bagi  masyarakat  adat  Indonesia. Adat  sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab  yang
berarti  kebiasaan.  Kebiasaan  tersebut  ditiru dan  akhirnya  berlaku  untuk  seluruh  anggota masyarakat.  Hukum  adat  tidak  tertulis  akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan  hukum  tertulis  ditinjau  dari  bentuk sanksi  yang  diberikan  kepada  orang  yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai  tempat  para  terpidana  menjalani hukuman  yang  telah  ditetapkan  oleh  hakim. 9
Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat / kebiasaan dapat menjadi hukum adat / hukum kebiasaan yaitu:
(1) Syarat  Material  adanya  kebiasaan  atau tingkah  laku  yang  tetap  di  ulang-ulang, artinya  suatu  rangkaian  perbuatan  yang sama,  yang  berlangsung  untuk  beberapa waktu lamanya.
(2) Syarat  intelektual  (opino  necessitates) artinya  kebiasaan/  adat  itu  harus menimbulkan keyakinan pendapat umum  demikianlah  seharusnya  (opino necessitates), bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu  harus  dilakukan  karena  keyakinan, bahwa  hal  itu  patut  secara  obyektif dilakukan, bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan telah melakukan kewajiban hukum.
9 Bushar Muhammad, 2006, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 19.
(3) Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat atau kebiasaan itu dilanggar. 10
Sedangkan Kata adat berasal dari bahasa Arab  yang  kemudian  diadopsi  ke  dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata “ad” yang mempunyai derivasi kata “al 中 adat  yang  berarti  sesuatu  yang  diulang- ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan. Adat  diartikan  sebagai  “aturan  (perbuatan dsb)  yang  lazim  diturut  atau  dilakukan  sejak dahulu kala”. 11
Sedangkan pengertian Kebiasaan merupakan  perbuatan  yang  diulang-ulang dalam  bentuk  yang  sama.  Perbuatan  itu diulang-ulang  membuktikan  bahwa  orang menyukainya.  Jadi  kebiasaan  (Folkways) merupakan tata cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang- ulang oleh banyak orang. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada tata cara, misalnya  memberikan  salam  waktu  bertemu, berterimakasih,  menyuci  tangan  sebelum dan  sesudah  makan,  membungkukkan  badan sebagai  tanda  penghormatan  kepada  orang yang lebih tua. 12
Demikian   halnya    proses    hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat  baik  secara  yuridis  normative
10 Soerojo Wigjodiporo,  Pengantar  dan  Asas- Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, Hlm : 20 11 Wikipediabahasa  Indonesia,  ensiklopedia  be- bas,  https://id.wikipedia.org/wiki/Adat,  diakses  pada Hari Selasa 5 Mei 2020 Jam 12.00 wib
12 h t  t p s :  / / m e l l a p u s p i  t a . w o r d p r e  s s . com/2017/04/14/perbedaan-peradaban-budaya-tra- disi-adat-istiadat-dan kebiasaan/  diakses Hari Selasa 5
filosofis  maupun  sosiologis,  tentunya  tidak terlepas dari sebuah siklis yang  menjadi dasar atau  sumber  pembentukannya  sehingga lahirlah  sesuatu  yang  dikenal  dengan  hukum adat. 13
Menurut  I  Gede  AB,  Wiranata  dalam memberikan  batasan  adat  dalam  ragam pengertian sebagai berikut :
(1) Adat  sebagai  aturan  (pembuatan  dan sebagainya)  yang  lazim  diturut  atau dilakukan sejak dahulu kala.
(2) Adat  sebagai  kebiasaan,  cara  (kelakuan dan  sebagainya),  yang  sudah  menjadi kebiasaan.
(3) Adat  sebagai  cukai  menurut  peraturan yang berlaku (dipelabuhan).
(4) Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan terdiri  atas  nilai-nilai  budaya,  norma, hukum,  dan  atuiran-aturan  yang  satu dengan  yang  lainnya  berkaitan  menjadi satu system. 14
Dengan melihat pendapat diatas bahwa batasan  adat  merupakan  wujud  darinilai- nilaibudaya,normadanaturan aturan yang berlaku  pada  masyarakat  dipatuhi  serta ditaati.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut menurut  Hazairin  (dalam  bukunya  Bushar Muhammad  mengatakan  bahwa:  “Adat  itu adalah

## Mei 2020 Jam 12.00 wib
13 Mstari Pide Suryaman, 2014 Hukum Adat Da- hulu, Kini dan Akan Datang Prenademia Grup Jahakar- ta Hlm.1
14 I Gede A.B. Wiranata, 2005 Hukum Adat In- donesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Ci- tra Aditiya Bakti, Bandung, Hlm.3
renapam  (endapan)  kesusilaan  dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah- kaidah adat itu  berupa  kaidah-kaidah  kesusilaan  yang kebenarannya yang telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu”. 15
Sedangkan  menurut  Kusumadi Pudjojosewojo,  mengatakan  :  “Bahwa adat adalah  tingkah  laku  oleh  dan  dalam  suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan,  adat  itu ada yang tebal dan  ada yang tipis senantiasa menebal dan menipis”. 16
Menurut Van Vollenhoven hukum adat  adalah  :“Aturan  prilaku  yang  berlaku bagi  orang-orang  pribumi  dan orang-orang timur asing, yang disuatu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (sehuingga dikatakan adat)”. 17
Aturan- aturan adat yang mempunyai sanksi dan tegas serta bersumber  dari  rasa  keadilan  dalam masyarakat  setempat  hukum      adat  itu berlaku,  yang  keberadaannya dipertahankan secara  turun  temurun  baik  secara  lisan maupun tulisan, sebagaimana yang diutarakan  oleh  Soerojo  wignjodipoero hukum  adat
15 Bushar Muhhamad, 1981, Asas-Asas Hukum
Adat  Suatu  Pengantar,  Pradya  Paramita,  Jakarta  Hlm. 20
16 Kusumadi,  2004,  Pedoman  Pelajaran  Tata
Hukum, Aksara Baru Jakarta. Hlm. 45
17 I Gede A.B. Wiranata ,op.cit Hlm.11
adalah  sebagai  berikut  :  “Suatu  komplek norma-norma  yang  sumber pada  perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi  peraturan-peraturan  tingkah  laku manusia dalam  kehidupan  sehari- hari dalam masyarakat,  sebagian besar  tidak  tertulis, senantiasa  ditaati  dan  dihormati  oleh  rakyat, karena  mempunyai  akibat  hukum  atau sanksi”. 18 Sedangkan  pengertian  hukum  adat menurut  Soekamto dalam  bukunya  Menuju Hukum  Adat  Indonesia  :  “Komplek  adat- adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak  dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan mempunyai  sanksi  (dari  itu  hukum),  jadi mempunyai  akibat  hukum,  komplek  ini disebut  hukum  adat”. 19 “Adat  itu  adalah renapam (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah- kaidah adat itu  berupa  kaidah-kaidah  kesusilaan  yang kebenarannya yang telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu”. 20
Menurut R. Soepomo dalam pidatonya pada konfrensinya Asia  tenggara di Washington  14  Agustus 1952  menjelaskan pengertian  hukum adat  menyebutkan:
Hukum adat adalah
18 Soerojo Wigjodipoero ,op.cit Hlm.14
19 Soekanto,  Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia Suatu Pengatar Untuk Mempelajari Hukum Adat, CV Rajawali Jakarta, Hlm. 2
20 Bushar Muhhamad, ibid.
hukum  nonstatutair  yang  sebagian  besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah  hukum  Islam. Ia  berurat  berakar pada  kebudayaan  tradisional.  Sebagian hukum  yang  hidup,  dia  menjelmakan persatuan  hukum yang nyata dari masyarakat /  rakyat.  Ia  senantiasa  tumbuh dan berkembang  seperti  hidup  itu  sendiri. 21
Timbulnya reaksi dari masyarakat adat,  atas pelanggaran  hukum  atau perbuatan  yang menyebabkan  terjadinya  peristiwa  adat sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antar kelompok masyarakat dan memperngaruhi  kehidupan  manusia  dan alam sekitarnya   merupakan perbuatan  yang menyelenggarakan  adat  sebagai  hukum yang  selama  ini  dijunjung  tinggi  oleh masyarakat adat  setempat.
Dimana  di  dalam buku  bab-bab tentang  Hukum  Adat karya  Supomo  yang dikutip  kembali oleh  Bushar  Muhammad mengatakan “  Bahwa  delik  adat  adalah suatu perbuatan sepihak  dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu
keseimbangan  dalam  kehidupan persekutuan. Bersifat material dan immaterial  terhadap  orang  perorangan atau terhadap masyarakat berupa persekutuan.

## Tindakan atau perbuatan
21 I Gede A.B. Wiranata, op.cit Hlm.17
yang demikian mengakibatkan suatu keseimbangan yang telah terganggu antara lain dengan  berbagai  jalan dan  cara,  dengan pembayaran  adat  berupa  barang,  uang mengadakan  selamatan  memotong  hewan besar atau kecil dan lain sebagainya”. 22 Dengan melihat  pengertian adat  diatas  dapat Penelitisampaikan  bahwa  adat  merupakan suatu aturan yang peraturan-peraturan mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam kehidupan  sehari-  hari  dalam  masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang  ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 23
Dengan  metode  pendekatan  terhadap kelompok  masyarakat  di  Desa  Nanga  Ungai Kecamatan  Kayan  Hulu  Kabupaten  Sintang artinya  Penelitimencari  secara  langsung  dan mendapatkan data dari kelompok masyarakat dan  menyesuaikan  dengan  peraturan  hukum
22 Bushar Muhammad, 2000, Pokok-Pokok Hu- kum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, Hlm.61
23 Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Peneli- tian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.12
adat yang dipergunakan.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Pembagian  Harta Warisan Pada  Masyarakat  Adat  Dayak  Papak oleh Temenggung adat Menurut hukum  adat  Dayak  Papak  di  Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu
Harta  waris  merupakan  salah  satu  harta yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  apabila pewaris tersebut sudah dinyatakan meninggal, harta waris diberikan berdasarkan persetujuan dari pewaris kepada penerima waris. Menurut Buku  adat  Suku  Dayak  Kecamatan  Kayan Hulu memberikan penjelasan tentang pengertian  dari  waris  adat  adalah  “Sebagai akibat  dari  sebuah  perkawinan  selain melahirkan keturunan tentu pula menimbulkan petalian  keluarga  dan  melahirkan  hubungan kekerabatan. Dalam perkawinan juga / rumah tangga  selain  memperoleh  keturunan  harta benda, menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap  anak,  cucu,  cicit  bahkan  samapi dengan  buyut,  demikian  pula  sebaliknya menimbulkan  kewajiban  dan  hak  terhadap orang  tua   bapak/mamak,   kakek,   nenek dan datuk, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan  waris. 24 Berdasarkan  hasil wawancara peneliti, Temenggung adat bapak Bujang  Rantai  mengatakan  bahwa,  “  Harta waris dapat diberikan kepada keturunan yang
meninggal baik sedarah dibawahnya maupun sedarah diatasnya, yang artinya bisa diberikan kepada  anak-anaknya,  atau  cucu,  maupun kepada kedua orang tuanya apabila anak, cucu belum  ada,  bahkan  bisa  kesamping  apabila orang tua atau anak, cucu dari pemberi warisan tidak  ada  yang  artinya  diberikan  kepada paman, bibi dari pihak bapak atau ibu. 25
“  Harta  waris   diberikan   sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh pewaris, oleh  sebab  itu  maka  penerima  waris merupakan  orang  berdasarkan  keturunannya. berikut ini penerima waris. Menurut Buku adat Suku Dayak Kecamatan Kayan Hulu adat hak mewaris  dengan  beberapa  tingkatan  antara lain :
(1) Anak kandung
(2) Istri/ suami
(3) Orang  tua  (ayah/ibu  kalau  yang bersangkutan meninggal)
(4) Cucu (dalam hal anak sudah tidak ada)
(5) Cicit (dalam hal cucu sudah tidak ada) 26
Demikian  pula   kebalikannya  keatas, mulai orang tuanya baru kakek, nenek, datuk, dan dalam hal waris terdekat sudah tidak ada, maka  harta  benda  tersebut  kembali  pada pengurus adat atau kampung untuk dijadikan hak  bersama (kerama). 27 Dengan  melihat penjelasan diatas bahwa penerima waris bupaten Sintang Hlm: 6
menurut  golongan-golongan  yang  ditentukan berdasarkan  adat  dan  kebiasaan  masyarakat setempat. Ahli waris menurut undang – undang ( abintestato ) Ahli waris ini didasarkan atas hubungan  darah  dengan  si  pewaris  atau  para keluarga sedarah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  Temenggung  adat  Bapak  Bujang Rantai mengatakan  bahwa  “harta  waris yang diberikan  sepenggalan  dari  orang  yang meninggal  merupakan  kewajiban  untuk diberikan, apabila keluarga yang ditinggalkan terjadi  perdebatan  dalam  menerima  harta tersebut  maka akan diselesaikan dengan  cara kumpul  bersama  dan  melibatkan  ketua  adat bersama  temenggung  untuk  membahas  dari harta yang diberikan oleh pewaris atau orang yang telah meninggal”. 28
Dalam  pembagian  waris  adat  yang dilakukan  di  Desa  nga  Ungai  Kecamatan Kayan  Hulu  Kabupaten  Sintang  dapat  saja dilakukan  dengan  cara  apabila  pewaris sebelum  meninggal sudah  memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak, orang tua  maupun  keluarga  untuk  menjatuhkan harta  waris  kepada  orang  yang  diucapkan, secara atomatis  harta  yang  ditinggalkan akan diberikan kepada disebutkan namanya sebelum pewaris meninggal dunia. 29

## Dengan  melihat    uraian-uraian    diatas
25 Hasil  wawancara  Penelitidengan  temenggng adat Desa Nanga  Ungai Kecamatan Kayan Hulu Ka- bupaten Sintang.
26 Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu Ka- bupaten Sintang Hlm: 6
27 Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu Ka- bupaten Sintang Hlm: 6 28 Hasil  wawancara  Peneliti  dengan  temenggng adat  Desa  Nanga  Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu  Ka- bupaten Sintang.
29 Hasil  wawancara  Penelitidengan  temenggng adat  Desa  Nanga  Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu  Ka- bupaten Sintang.
bahwa Hukum waris (erfrecht) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai  berpindahnya  atau  beralihnya  hak dan  kewajiban  (harta  kekayaan)  dari  orang yang  meninggal  dunia  (pewaris)  kepada orang  yang  masih  hidup  (ahli  waris)  yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum  waris  yaitu  peraturan  yang  mengatur perpindahan  harta  kekayaan  orang  yang meninggal  dunia  kepada  satu  atau  beberapa orang lain.
Berdasarkan
hasil wawancara
Penelitidengan  salah  satu  yang  menerima warisan  Bapak  Entom  menjelaskan  bahwa, harta  waris  diberikan  kepada  masing-masing keluarga  menurut  tingkatan  saudara,  harta waris yang ditinggalkan oleh bapak (pewaris) berupa tanah dan kebun, rumah, harta tersebut di  berikan sebelum orang tua meninggal  dan dipesankan  kepada  ibu  (masih  hidup)  bahwa harta  tersebut  dibagi  dengan  rata  dan  seadil- adilnya, untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.  dengan  dibaginya  harta  peninggalan orang  tua  tersebut  maka  masing-masing  dari sudara  menggarap  dan  memanfaatkan  lahan sesuai  dengan  ucapan  dan  omongan  yang disampaikan oleh bapak (pewaris). 30
Dari penjelasan diatas  bahwa  harta waris yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penerima waris  untuk  kepentingan  penerima  waris.
Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan 30 Hasil wawancara Penelitidengan penerima warisan di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.
bapak  Bojan  selaku  kepala  suku  desa  Nanga Ungai menyampaikan bahwa harta waris yang telah disampaikan oleh orang yang meninggal waktu  semasa  hidupnya  walaupun  tanpa ada tulisan yang menyertainya maka harta tersebut berhak diberikan kepada orang yang menerima  sesuai  dengan  omongan  maupun ucapan dari pewaris. karena  hal  tesebut sudah menjadi  kebiasaan  bagi  masyarakat di desa Nanga ungai Kecamatan kayan hilir Kabupaten Sintang. 31

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat di  simpulkan  bahwa  pelaksanaan  pembagian harta  warisan  pada  masyarakat  adat  Dayak Papak  oleh  Temenggung  adat Menurut hukum  adat  Dayak  Papak  di  Desa  Nanga Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu  dilaksanakan oleh  Temenggung  bersama  ahli  waris  sesuai dengan  perintah  pewaris  semasa  hidupnya, adapun golongan yang  mendapatkan warisan Anak kandung, Istri/ suami, Orang tua (ayah/ ibu  kalau  yang  bersangkutan  meninggal), Cucu  (dalam  hal  anak  sudah  tidak  ada)  dan Cicit  (dalam  hal  cucu  sudah  tidak  ada)  dan apabila  keluarga  yang  ditinggalkan  terjadi perdebatan  dalam  menerima  harta  tersebut maka  akan  diselesaikan  dengan  cara  kumpul bersama tetap melibatkan ketua adat bersama Temenggung.
31 Hasil wawancara Penelitidengan Kepala Suku di  Desa  Nanga  Ungai  Kecamatan  Kayan  Hulu  Kabu- paten Sintang.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  peneliti sarankan pelaksanaan pembagian harta warisan  pada  masyarakat  adat  Dayak  Papak oleh  Temenggung  adat  Menurut  hukum adat Dayak  Papak  di  Desa  Nanga  Ungai Kecamatan  Kayan  Hulu  sebelum  pewaris meninggal,  pewaris  harus  menghadirkan Temenggung  dalam membagikan  harta warisan  agar  memudahkan  dalam  membagi harta warisan kepada yang mewarisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : PT. Pradnya, 2006.
I  Gede  A.B.  Wiranata,  Hukum  Adat  Indo- nesia,  Perkembangannya  dari  Masa Kemasa,  Bandung  :  PT.Citra  Aditiya Bakti, 2005.
Kusumadi, Pedoman  Pelajaran  Tata  Hukum,
Jakarta : Aksara Baru, 2004.
Mstari  Pide  Suryaman,  Hukum  Adat  Dahu- lu,  Kini  dan  Akan  Datang,  Jahakarta :Prenademia Grup, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, universitas Indonesia, Jakar-
ta, 2006.
Soerojo  Wigjodiporo,  Pengantar  dan  Asas-
Asas Hukum Adat, Jakarta : Haji Ma- sagung.
Buku adat Dayak Kecamatan Kayan Hulu Ka- bupaten Sintang

## Sumber Internet
https://id-id.facebook.com/notes/stevanus- agung/sejarah-asal-usul-dayak kaliman- tan/205141046181327/  Hari  Selasa  5 Mei 2020 Jam 12.00 wib http://hamiddarmadi.blogspot.com/2017/02/ ayak-asal-usul-dan-penyebarannya-di. htm  diakses  Hari  Selasa  5  Maret  2020 Jam 12.00 wib
Wikipediabahasa Indonesia, ensiklopedia be- bas,  https://id.wikipedia.org/wiki/Adat, diakses  pada  Hari  Selasa  5  Mei  2020 Jam 12.00 wib
h t  t p s :  / / m e l l a p u s p i  t a . w o r d p r e  s s . com/2017/04/14/perbedaan -perad- aban-budaya-tradisi-adat-istiadat-dan kebiasaan/  diakses  Hari  Selasa  5  Mei 2020 Jam 12.00 wib