## UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK
(TELAAH KRITIS  TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) QĀNŪN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)

## Oleh: Sulfanwandi & Al haris

## Abstrak
Pemerintah Aceh Besar telah menyusun sebuah Qānūn yang berhubungan dengan pengelolaan  sampah  yaitu  Qānūn  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013 Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Sanksi  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  butuh  penafsiran lebih  lanjut  karena  masih  bersifat  sangat  umum.  Qānūn  tersebut  sudah  lama diundang-undangkan  namun  penulis  mengamati  sampai  saat  ini  belum  berjalan dengan  semestinya.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  Bagaimana tinjauan  aspek  hukum  pidana  terhadap  sanksi  pidana  dalam  pasal  39  ayat  (1) Qānūn  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah dan Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) Qānūn  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  deskriptif analisis,  yakni  bertujuan  untuk  memaparkan  data  yang  ada,  menggambarkan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research (kajian  pustaka)  dan  field  research  (penelitian  lapangan).  Hasil  penelitian ditemukan  bahwa  Ketentuan  pidana  yang  termuat  dalam  Pasal  39  ayat  (1) merupakan  ciri-ciri  sanksi  tindak  pidana  jenis  pelanggaran  karena  pidana  yang diancam  adalah  pidana  kurungan  bukan  pidana  penjara.  Kata  “setiap  orang” mempunyai  arti  orang  perorangan,  kelompok  orang,  badan  usaha,  dan/atau badan  hukum”.  Maka  dapat  dipastikan  larangan  dalam  Pasal  35  dan  sanksi dalam  Pasal  39  ayat  (1)  juga  dapat  dikenakan  kepada  sekelompok  orang,  dan badan hukum (korporasi). Penerapan sanksi terhadap pelanggar sampai saat ini belum  diterapkan  karena  Dinas  Lingkungan  Hidup  menyadari  bahwa pengelolaan  persampahan  di  Aceh  Besar  belum  maksimal.  Salah  satu  alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang  pelaksanaan.  Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  „uqūbāt bagi  pembuang  sampah  spesifik  adalah  ta‟zir.  Ketentuan  pidana  yang  termuat dalam  Pasal  39  ayat  (1)  merupakan  ciri-ciri  sanksi  tindak  pidana  jenis pelanggaran.  Sanksi  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  sampai  saat  ini  belum  diterapkan karena  belum  adanya  Peraturan  Pelaksana  dan  hambatan  penerapan  sanksi berupa kurangnya fasilitas dan kesadaran dari masyarakat.
Kata Kunci : 'Uqūbāt, Sampah, Sampah Spesifik , Limbah, dan Telaah Kritis

## A. PENDAHULUAN
Sanksi  pidana  merupakan  sebuah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada individu  ataupun  kelompok  karena  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Sanksi  pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  sebab adalah  khususnya  dan  akibat  adalah  hukumnya,  orang  yang  terkena  akibat  akan memperoleh  sanksi  baik  dipenjara  ataupun  dikenakan  hukuman  lain  dari  sesuai aturan  yang  berlaku.  Pasal  35  huruf  d Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8 Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Sampah  berbunyi:  “setiap  orang  dilarang membuang  sampah  spesifik”.  Mengenai  ketentuan  sanksi  pidana  terhadap pelanggar  Pasal  35  huruf  d  tersebut  secara  umum  telah  termuat  dalam  Pasal  39 ayat  (1)  yang  berbunyi:  “setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (1)  tertuliskan  sangat  jelas,  namun  jika kita perhatikan pasal tersebut tidak begitu jelas dan butuh penafsiran lebih lanjut. Dalam Pasal 35 menyebutkan bermacam-macam perbuatan hukum yang berbeda sedangkan  dalam  ketentuan  pidana  Pasal  39  ayat  (1)  tidak  menyebutkan  secara spesifik hukuman yang diberikan kepada pelanggar. Seharusnya dalam ketentuan Pasal  39  ayat  (1)  menyebutkan  hukuman  satu  persatu  kepada  pelanggar  karena berbeda-beda  perbuatan  hukum  yang  termuat  dalam  Pasal  35,  apalagi  berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan beracun, jika dibuang ke lingkungan hidup maka  akan  menimbulkan  dampak  yang  sangat  berbahaya.  Maka  oleh  karena  itu
penulis  berasumsi  bahwa  Pasal  39  ayat  (1)  butuh  penafsiran  lebih  lanjut.  Dalam hal ini hakim dipastikan berwewenang untuk melakukan penafsiran hukum karena Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  menentukan  bahwa: “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah dipahami bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi  masih  tersembunyi,  sehingga  untuk  menemukannya  hakim  harus mencarinya  dengan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, selanjutnya  memahami  agar  putusannya  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam msyarakat. 1
Setelah  penulis  mewawancarai  salah  satu  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah Jantho yaitu bapak Yusnardi, S.H.I.,  M.H mengenai penafsiran Pasal 39 ayat (1) beliau mengatakan  bahwa  hakim  tidak  berhak  menafsirkan  pasal  tersebut  karena itu bagian dari pembuat Qānūn . Beliau mengatakan bahwa dalam penjelasan pasal tersebut  tertulis  sudah  sangat  jelas  namun  berbicara  teksnya  tidak  begitu  jelas. Timbul  penafsiran  hukum  oleh  hakim  jika  ada  kasus  yang  ditangani  oleh Pengadilan  atau  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho.  Data  mengenai Qānūn ini  serta perkara  yang  termuat  dalam  Pasal  35 Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya perkara membuang sampah spesifik belum ada satupun kasus yang ditangani baik di Pengadilan Negeri Jantho maupun di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Bahkan berbicara mengenai pembukaan Qānūn tersebutpun  tidak  terlulis  Pengadilan  mana  yang  akan  dituju  apabila
1 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  dalam  Persfektif  hukum  Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.
terjadinya  sebuah  kasus,  seharusnya  disebutkan  Pengadilan  yang  dituju  secara rinci.  Tugas  hakim  adalah  menerapkan  undang-undang  yang  sudah  ada  namun bisa  terjadi  interpretasi  hukum  oleh  hakim  apabila  ada  kasus  yang  ditangani. Penafsiran hukum juga dimuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, jika ada salah  satu  pasal  yang  tidak  jelas  maka  hakim  berhak  menafsirkannya  bahkan menemukan hukum yang baru supaya tidak terjadinya kekosongan hukum.
Karena  tidak  adanya  satu  kasus  pun  yang  diproses  atau  ditangani  maka hakim  tidak  bisa  melakukan  penafsiran  namun  dapat  memberikan  pendapat mengenai  hal  ini.  Karena  kalau  kita  lihat  pelanggar  Pasal  35  huruf  d  yaitu membuang  sampah  spesifik  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dan  beracun dan/atau  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  hukumannya  itu  sesuai  keadaan. Apabila  perbuatannya  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  sangat  parah maka  dapat  diasumsikan  pidana  baginya  juga  akan  berat  bahkan  hukumannya lebih  dari  ketentuan  yang  termuat  dalam Pasal  39  ayat  (1),  karena  dalam  kamus hukum dikenal dengan istilah Juncto yaitu bertalian dengan/ berhubungan dengan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan,  pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) berbunyi: “Setiap orang  yang  melakukan  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
2 Wawancara  dengan  Yusnardi,  S.H.I.,  M.H,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  Pada Tanggal 6 November 2018 di Mahkamah Syar’iyah Kota Jantho, Pukul 11.40 WIB.
Ketentuan  pidana  yang  termuat  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  merupakan  ciri- ciri  sanksi  tindak  pidana  jenis  pelanggaran  karena  dalam  pasal  tersebut  apabila setiap orang melanggar terhadap larangan yang dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pasal tersebut pidana yang  diancam  adalah  pidana  kurungan  bukan  pidana  penjara,  karena  pada dasarnya  tindak  pidana  pelanggaran  tidak  pernah  diancamkan  dengan  pidana penjara. Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan adalah:
1. Pidana  penjara  dapat  dikenakan  selama  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa  hukumannya  dikenakan  kewajiban  kerja.  Sedangkan  pidana kurungan  dikenakan  paling  pendek  satu  hari  dan  paling  lama  satu  tahun tetapi bisa diperberat paling lama satu tahun empat bulan serta dikenakan kewajiban kerja namun lebih ringan daripada terpidana penjara.
2. Pidana  penjara  dikenakan  bagi  pelaku  kejahatan.  Sedangkan  pidana kurungan  dikenakan  bagi  pelaku  pelanggaran  yang  tidak  sanggup membayar denda atau pengganti pidana denda. 3
Dalam  Pasal  35  huruf  d Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun 2013  Tentang  Pengelolaan  Sampah  menyebutkan  “setiap  orang  dilarang membuang sampah spesifik”. Dan dalam ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) juga menyebutkan  “setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35...”,  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  setiap  manusia  yang  yang
3 Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan- dengan-pidana-penjara . Diakses Tanggal 15 November 2018.
bernyawa. 4 Berbeda  dalam  ilmu  hukum  pidana,  dalam  upaya  pembuktian,  unsur “barang  siapa/setiap  orang”  tidak  serta  merta  langsung  menunjuk  kepada perseorangan ( naturalijk persoon ). Apabila meninjau pada KUHP Indonesia yang dianggap  sebagai  subjek  hukum  pidana  hanyalah  orang  perseorangan.  Selain  itu, KUHP juga masih menganut asas “ sociates delinquere non potest ” dimana badan hukum  atau  korporasi  dianggap  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  walaupun diluar  KUHP  sudah  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  korporasi.  Dan  juga dalam  BAB  1  Ketentuan  Umum  Pasal  1  poin  9 Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, badan usaha, dan/ atau badan hukum (korporasi).
Dalam  ilmu  hukum  pidana,  badan  usaha  atau  badan  hukum  atau  disebut juga  korporasi  sebagai  subjek  hukum  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana kurungan  akan  tetapi  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  denda  sebagaimana  yang tertulis  dalam  Pasal  39  ayat  (1).  Sanksi  pidana  korporasi  meliputi  pidana  pokok dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  berupa  denda,  sedangkan  pidana  tambahan meliputi ganti rugi, hingga ditutupnya perusahaan. 5 Dalam hal pengurus korporasi sebagai  pembuat  dan  penguruslah  yang  bertanggungjawab,  kepada  pengurus korporasi  dibebankan  kewajiban-kewajiban  tertentu.  Kewajiban  yang  diberikan
4 Http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html.  Diakses  Tanggal  15  November 2018.
5 Www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana . Diakses Tanggal 17 November 2018.
itu  adalah  kewajiban  dari  korporasi.  Pengurus  yang  tidak  memenuhi  kewajiban maka  akan  diancam  dengan  pidana,  karena  korporasi  itu  sendiri  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  suatu  pelanggaran,  tetapi  selau  penguruslah yang melakukan delik itu. Dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
Sebaliknya,  dalam  hal  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus  ditunjuk  sebagai  yang  bertanggungjawab,  pemahamannya  adalah  yang dilakukan  oleh  korporasi  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh  alat  perlengkapan korporasi  menurut  wewenang  anggaran  dasarnya.  Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  korporasi  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  tertentu  sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab  pidana,  terlepas  dari  apakah  ia  tahu  ataukah  tidak  tentang dilakukannya perbuatan itu.
Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai  yang  bertanggungjawab motivasinya  adalah  dengan  memperlihatkan  perkembangan  korporasi  itu  sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang  dapat  dipidana  ternyata  tidak  cukup.  Dalam  delik  ekonomi  bukan  mustahil denda  yang  dijatuhkan  sebagai  hukuman  kepada  pengurus  dibandingkan  dengan keuntungan  yang  telah  diterima  oleh  korporasi  dengan  melakukan  perbuatan  itu, atau  kerugian  yang  ditimbulkan  dalam  masyarakat,  atau  yang  diderita  oleh
saingannya,  keuntungan  dan/atau  kerugian  itu  adalah  lebih  besar  daripada  denda yang dijatuhkan sebagai pidana. 6
Menurut  pendapat  penulis  denda  maksimal  yang  disebutkan  dalam  Pasal 39  ayat  (1)  sebanyak  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  untuk  sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran khusus Pasal 35 huruf d sangatlah sedikit, karena jika sudah berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan bercun apabila dibuang  ke  lingkungan  hidup  maka  dampak  yang  ditimbulkannya  cukup  besar sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya diatas. Maka oleh karena itu perlu  dituliskan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  izin  korporasi  walaupun sebelumnya  sudah  tertulis  dalam  Pasal  36  ayat  (2)  huruf  d  sebagaimana  penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  119,  karena  dipidananya  pengurus  tidak memberikan  jaminan  yang  cukup  bahwa  korporasi  tidak  sekali  lagi  melakukan perbuatan  yang  telah  dilarang  oleh  undang-undang  itu.  Ternyata  dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu  korporasi.  Karenanya  diperlukan  pula  untuk  dimungkinkan  memidana korporasi, dan pengusnya atau pengurus saja. 7
Penggunaan kata “dan/atau” dalam peraturan perndang undangan, Pasal 39 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:
“(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  diancam  dengan  pidana  kurungan
6 Ruslan  Renggong, Hukum  Pidana  Khusus,  Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 54.
7 Ibid , hlm. 54-55.
paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
Kata penghubung “dan/atau”, dapat dipergunakan sebagai dan, dapat juga dipergunakan  sebagai  atau.  Tanda  garis  miring  itu  mengandung  arti  pilihan, misalnya  A  dan/atau  B  yang  berarti  (A  dan  B)  atau  (A  atau  B).  Cara  penulisan yang betul untuk maksud pernyataan tersebut ialah “dan/atau”, bukan “dan atau”. 8
Penggunaan kata penghubung “dan/atau” ini telah diterapkan dalam bunyi Pasal  39  ayat  (1) Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan  Sampah,  maka  maksud  dari  kalimat  “...diancam  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dapat berarti:
1. Yang  melanggar  pasal  yang  bersangkutan  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Yang  melanggar  pasal  yang  bersangkutan  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Pada  akhirnya  yang  menentukan  apakah  orang  yang  melanggar  pasal tersebut dijatuhkan sanksi pidana salah satu (kurungan saja atau denda saja) atau keduanya  dijatuhkan  secara  bersamaan  adalah  pertimbangan  hakim  di persidangan.
8 Http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Pengguna an%20Dan/atau. Diakses Tanggal 26 November 2018.
B.    Sanksi  Dalam  Pasal  39  Ayat  (1) Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor 8  Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
3.2.1.  Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggar
Menurut Maslahah Mursalah
Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya suatu hukum tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Efektif atau tidaknya  suatu hukum dan sanksi juga bisa  dilihat  pada  karakteristik  orang  yang  dijatuhi  sanksi  dan  jumlah  orang  yang dijatuhi  sanksi,  dan  juga  bisa  dilihat  melalui  data  pelanggar  tiap  periodenya apabila  menunjukkan  peningkatan  artinya  semakin  banyak  masyarakat  yang melakukan  pelanggaran  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  yang  diterapkan belum efektif.
Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah telah resmi diundang-undangkan di Kota Jantho pada tanggal 3 Desember 2013.  Dalam  Pasal  39  ayat  (1) Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun 2013  Tentang  pengelolaan  Sampah  menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
Berdasarkan  pasal  yang  tersebut  diatas,  bahwa  pihak  pemerintah  dengan jelas  dan  tegas  melarang  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar  untuk  tidak
melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  telah  tertulis  dalam  Pasal  35  dengan cara memberi sanksi kepada setiap orang apabila melakukan pelanggaran tersebut, akan tetapi penulis melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut  karena  pihak  berwajib  tidak  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggar. Seharusnya  pihak  pemerintah  dengan  tegas  memberi  sanksi  kepada  pelanggar karena  sanksi  yang  dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  bukan  hanya  sebagai pembalasan  terhadap  larangan  yang  telah  dilakukan  (teori  absolut)  akan  tetapi juga  bisa  dikaitkan  dengan  teori  relatif  yaitu  bertujuan  pokok  pada  penertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menerapkan tata tertib itu perlu adanya pidana.
Berbicara masalah „uqūbāt membuang sampah spesifik ysng mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang tersebut dalam Pasal 35 huruf d kurang pengaduan dari masyarakat karena limbah bahan  berbahaya  dan  beracun  biasanya  banyak  dihasilkan  oleh  perusahaan- perusahaan  besar,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  limbah  B3  juga  banyak diproduksi  oleh  industri  kecil-kecilan  seperti  bengkel.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  bapak  Zakaria  mengenai  sanksi  dalam  Pasal  39  ayat  (1), 9 pernah  ada  pengaduan  dari  masyarakat,  salah  satunya  PT.  Semen  Andalas Indonesia (SAI) yang diadukan masyarakat telah membuang limbah B3 ke sungai sehingga tercemarnya air sungai tersebut, akan tetapi kasus tersebut tidak sampai kepengadilan.
9 Wawancara  dengan  Zakaria,  SH,  Kabid  Tata  Lingkungan,  Pada  Tanggal  5  November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 15.30 WIB.
Pada industri kecil-kecilan seperti bengkel, kita menyadari bahwa banyak oli  bekas  yang  bercecer,  oli  tersebut  merupakan  limbah  cair  yang  kurang tertangani. Masalah limbah B3 saat ini belum ada satu kasuspun yang masuk dan diproses  sampai  kejalur  Pengadilan,  seandainya  ada  pengaduan,  kami  akan langsung kelapangan dan membuat berita acara pidana (BAP). Berbicara masalah pengelolaan  sampah,  sampai  saat  ini  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) masih mensosialisasi Qānūn Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya  mengenai  larangan  yang  termuat  dalam  Pasal  35  dan  sanksi  pidana yang  termuat  dalam  Pasal  39  ayat  (1).  Pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) mensosialisasi Qānūn tersebut  secara  langsung  kepada  masyarakat  baik  secara diskusi  maupun  dalam  bentuk  spanduk.  Daerah  yang  pernah  disosialisasi  antara lain  kecamatan  Kuta  Baro  dan  juga  pernah  disosialisasi  melaui  stasiun  TVRI Aceh,  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  pelanggar  yang  ditindak  lanjuti  karena pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  menyadari  bahwa  pengelolaan persampahan  di  Aceh  Besar  belumlah  maksimal.  Aceh  Besar  adalah  salah  satu Kabupaten terluas di Aceh dan tidak semua wilayah tertangani, hal ini disebabkan geografis  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  letaknya  terpisah-pisah  dan  berjauhan. Kurangnya armada pengangkutan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya mengatasi masalah persampahan.
Kesadaran  masyarakat  juga  diperlukan  supaya  kinerja  dari  pihak pemerintah  menjadi  maksimal,  akan  tetapi  masyarakat  seolah  tidak memperdulikan  lagi  dengan  lingkungan  hidupnya.  Banyak  sekali  kita  lihat masyarakat  yang  melanggar  aturan  yang  termuat  dalam  Pasal  35.  Daerah  yang sangat  parah  adalah  Kecamatan  Ingi  Jaya  dan  sekitarnya.  Pemerintah  sudah
menyediakan  tempat  pembuangan  sampah  sementara  namun  masyarakat  masih membuang  sampah  diluar  tempat  yang  disediakan.  Maka  oleh  karena  itu pemerintah  dan masyarakat  seharusnya  bekerja  sama  dalam  pengelolaan  sampah sehingga terwujudnya Kabupaten Aceh Besar yang bersih, aman, dan nyaman.
Penulis juga telah mewawancara bapak Syukri. 10 Beliau juga mengatakan belum  ada  sanksi  pidana  satupun  yang  diterapkan  kepada  pelanggar.  Peraturan sudah ada, larangan dan sanksi pidana juga telah termuat dalam Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah akan tetapi tidak dapat  kami  proses  atau  dipidana  bagi  pelaku  pelanggaran.  Salah  satu  alasan kenapa tidak  dapat  diterapkan  sanksi  pidana  adalah  belum  adanya  aturan  hukum tentang pelaksanaan semacam Perbup, jika sudah ada peraturan pelaksana barulah ada ketentuan pidana.
Sampai  saat  ini  kita  belum  menjumpai  orang  atau  badan  usaha  yang melakukan pelanggaran, karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari DLH dan  wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sejak pertama seseorang melakukan sebuah  usaha  yang  mana  nantinya  akan  menghasilkan  limbah  maka  telah  kami beritahukan  supaya  pelaku  usaha  tersebut  tidak  melakukan  hal-hal  yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  juga  pihak  DLH  akan melakukan evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Untuk perusahan  atau badan usaha kecil-kecilan kami  akan merekomendasikan  Surat  Pernyataan  Pengelolaan  Lingkungan  (SPPL).  Setelah
10 Wawancara  dengan  Drs.  Syukri,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Pada  Tanggal  5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.
lahirnya  rekomendasi  maka  setiap  enam  bulan  sekali  kami  akan  meninjau langsung  kelapangan,  jika  memang  tidak  dilaksanakan  sesuai  rekomendasi maka kami  akan  menegur  pelaku  usaha  tersebut.  Jika  perusahaan  besar  seperti  PT. Semen  Andalas  Indonesia  (SAI)  harus  mendapatkan  izin  dari  departemen  dan harus ada AMDAL. Jika di bengkel-bengkel kecil mereka seharusnya memenuhi surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Untuk  bengkel-bengkel  kecil  tidak  bisa  kita  pungkiri  pelanggaran  pasti akan  terjadi  seperti  tercecernya  oli  dan  tercemarnya  lingkungan,  akan  tetapi volume  pencemarannya  tidak  terlalu  besar  dan  tidak  mengkhawatirkan.  Jika memang  sudah  mengkhawatirkan  maka  masyarakat  pasti  akan  membuat pengaduan  dan  laporan  ke  DLH.  Pihak  DLH  akan  langsung  meninjau  ke lapangan, jika badan usaha tersebut tidak ada izin maka harus megurus surat izin usaha terlebih dahulu. Sebenarnya bengkel-bengkel kecil tersebut diluar pantauan DLH,  karena  banyak  dari  mereka  itu  ilegal  dan  tidak  mempunyai  surat rekomendasi dari DLH.
Berbicara  mengenai  sanksi  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  tidak  pernah diterapkan,  akan  tetapi  sanksi  adat,  sanksi  sosial  mulai  tumbuh  dikalangan masyarakat.  Sanksi  tingkat  gampong  juga  sudah  tumbuh  dibeberapa  tempat seperti  membayar  sejumlah  uang  jika  melakukan  pelanggaran  khususnya  yang termuat  dalam  Pasal  35  tentang  pengelolaan  sampah,  sanksi  tersebut  dibuat  atas rekomendasi aparat gampong setempat.
Adapun contoh-contoh penggunaan maslahah mursalah dapat dilihat pada zaman antara lain:
1. Sahabat  Utsman  bin  Affan  menulis  al-Quran  kedalam  beberapa  mushaf.
Padahal  hal  ini  tak  pernah  dilakukan  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Alasan yang mendorong mereka malakukan pengumpulan pengumpulan itu tidak lain kecuali  semata-mata  maslahat,  yaitu  menjaga  al-Quran  dari  kepunahan  atau kehilangan  kemutawatirannya  karena  meninggalnya  sejumlah  besar  hafidz dari generasi sahabat.
2. Perbuatan  para  sahabat  memilih  dan  mengangkat  Abu  Bakar  ash-Shiddiq sebagai  khalifah  pertama  pengganti  Nabi  Muhammad  untuk  memimpin ummat  dalam  rangka  untuk  meneruskan  estafet  kepemimpinan  dan  da’wah, serta  menjaga,  berlakunya  syariat  yang  dibawa  oleh  Nabi.  Pada  saat  itu, seorang  khalifah  sangat  dibutuhkan,  sehingga  terpilihnya  Abu  Bakar merupakan  suatu  maslahat,  walaupun  hal  tersebut  tidak  ditemukan  dalil khusus  dari  teks  syariat  yang  membenarkan  atau  menyuruh  atau membatalkannya (melarang).
3. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan  “sertifikat  halal”  bagi  produk  makanan,  minuman  dan  kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP- POM  MUI)  berupaya  melakukan  penelitian  terhadap  produk  makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan.  Hal  yang  seperti  ini  tidak  pernah  ada  teks  nash  yang menyinggungnya  secara  langsung.  Demi  kemaslahatan  masyarakat  maka fatwa  tersebut  diterbitkan  berasaskan  pertimbangan  maslahah  mursalah. Kemudian  berkaitan  dengan  fatwa  keharaman  bunga  bank,  juga  tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits.
Dalam memberikan sanksi untuk suatu hukum, yang harus dipertimbangkan  adanya  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  luas  dari  suatu pembentukan  hukum  tersebut.  sehingga  mudah  diterima  oleh  masyarakat,  jika dilihat  dari  ruang  lingkup  hukum  Islam  yaitu  berdasarkan  konsep maslahah mursalah , pembentukan suatu hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggar maka terhadap maslahah harus memberikan kemanfaatan dan faedah nyata bagi kehidupan umat manusia. 11
Dengan tidak adanya peraturan pelaksana terhadap qanun Nomor 8 Tahun 2013  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Maka  qanun  ini  tidak  dapat  memberikan kemaslahatan  bagi  umat  manusia  dan  faedah  yang  baik  bagi  masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Imam al-Syatibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum  Allah  yang  tidak  mempunyai  tujuan,  karena  terhadap  hukum  yang  tidak mempunyai  tujuan  sama  saja  dengan  membebankan  sesuatu  yang  tidak  dapat dilaksanakan.  Maka  berdasarkan  pendapat  Imam  al-Syatibi  di  atas  dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu aturan atau penjatuhan sanksi dalam aturan  hukum  haruslah  mempunyai  tujuan  yang  dicapai  dari  pemberian  sanksi terhadap pelanggar dapat memberikan kemanfaatan dan faedah bagi masyarakat.
Maka  berdasarkan  kaidah maslahah  mursalah tersebut  dapat  dipahami sesuatu yang  dianggap maslahah itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan  pribadi.  Nabi  Muhammad  SAW  selalu  mengingatkan  kepada umatnya untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain, sesama muslim saling menjaga.
11 Abdul  Wahhab, Ilmu  Ushul  Fiqh ,  Alih  Bahasa  Masdar  Helmi,  cet  ke  2,  (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145-146.
3.2.2.  Hambatan  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Pasal  39  Ayat  (1) Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah
Hambatan dan rintangan  dalam penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sangatlah  banyak,  salah  satunya  adalah  belum  adanya  Peraturan  Pelaksana sehingga sanksi pidana tidak bisa diterapkan. Kita juga menyadari bahwa fasilitas dari  pemerintah  kurang  memadai  dan  juga  kesadaran  masyarakat  sangat  rendah. Tidak  saling  dukung  mendukung  dalam  hal  pengelolaan  sampah  antara masyarakat  dengan  pemerintah  juga  termasuk  dalam  salah  satu  hambatan  dalam penerapan Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan Sampah khususnya penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1). 12
Antara  fasilitas  yang  tersedia,  dengan  fasilitas  yang  ideal,  memiliki perbedaan  yang  tergolong  besar,  sehungga  penanganan  sampah  di  Aceh  Besar menjadi  permasalahan  utama  yang  harus  dipikirkan,  sehingga  kondisi  tersebut membutuhkan  perhatian  dalam  menyediakannya.  Dengan  kondisi  keuangan daerah  yang  terbatas,  dalam  hal  ini  dimungkinkan  Pemerintah  Kabupaten  harus aktif  membina  kerja  sama  dengan  pihak  lain  serta  meningkatkan  kesadaran  dan tanggung  jawab  masyarakat  agar  ikut  terlibat  dalam  mengatasi  permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Besar. 13
Dilihat dari volume perhari, jumlah penambahan sampah berbanding lurus dengan  jumlah  penduduk.  Perkembangan  kehidupan  masyarakat  menunjukkan
12 Wawancara  dengan  Drs.  Syukri,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Pada  Tanggal  5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.
13 Naskah  Akademik  Rancangan Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Tentang  Pengelolaan Sampah, hal. 43.
bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya  yang  mulai  konsumeristis.  Fenomena  ini  menyebabkan  semakin beratnya tekanan TPA dengan segala dampak ikutannya. Di samping itu berbagai jenis  sampah  seperti  kemasan  plastik  dan  sejenisnya  tidak  dapat  diurai  melalui proses  alam.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diperlukan  berbagai  kebijakan  yang arif  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  mengelola sampah sejak mulai dari rumah. 14
Maka oleh karena itu pihak DLH berupaya tidak menyalahkan masyarakat, dan  berupaya  memberikan  bimbingan,  arahan,  dan  sosialisasi  mengenai Qānūn tersebut.  Sampai  saat  ini  pihak  DLH  masih  mensosialisasi Qānūn tersebut  dan kami berharap jangan sampai adanya sanksi pidana yang dijatuhkan, karena kami menyadari  bahwa  masyarakat  Aceh  Besar  rata-rata  berprofesi  sebagai  pedagang, nelayan dan ekonominya menengah kebawah dan kami merasa perhatian akan hal itu,  sehingga  kami  berharap  jangan  sampai  masyarakat  melakukan  pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Qānūn tersebut. 15

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Andi Zainal, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam), Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
14 Naskah  Akademik  Rancangan Qānūn Kabupaten  Aceh  Besar  Tentang  Pengelolaan Sampah, hal. 42.
15 Wawancara  dengan  Drs.  Syukri,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Pada  Tanggal  5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Al-Mawardi, al Ahkam al-Sultaniyah, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggung  jawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan , Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Grafindo  Persada, 1997.
Bungi  Burhan, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Chazawi  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1,  Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana,  Teoori-teori  pemidanaan  &  Batas  berlakunya  Hukum  Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
Dahlan, Problematika  Keadilan  dalam  Penerapan  Pidana  Terhadap  Penyalah Guna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Djoko  Prakoso  dan  Nurwachid, Studi  tentang  Pendapat-pendapat  Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Gufron, Rekontruksi  Paradigma  Fiqh  Lingkungan, Surabaya:  IAIN  SA  PRESS, 2012.
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2010
H.  Asri, Dampak  Limbah  dan  Polusi  Terhadap  Manusia  dan  Lingkungan, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Joko  Subagyo, Hukum  Lingkungan  Masalah  dan  Penanggulangannya ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Koeswadji, Hermien  Hadiati,  Perkembangan  Macam-macam  Pidana  dalam Rangka  Pembangunan  Hukum  Pidana, Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1995.
Kuncoro Sejati, Pengelolaan Sampah Terpadu, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008