## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

## Riastri Haryani
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia Email: riastriharyani@gmail.com
* Corresponding Author: riastriharyani@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 23/06/2023 Langkah  afirmatif  ialah  metode  yang  diterapkan  oleh  sejumlah  besar  orang untuk  memberikan perlakuan  yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga  mereka  dapat  menjadi  anggota  legislatif  yang  sama  dengan masyarakat  umum.  Undang-Undang  menetapkan  bahwa  hak  untuk  dipilih dalam  jabatan  publik  adalah  hak  yang  sama  bagi  individu  dengan  disabilitas. Memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  orang  dengan  disabilitas  merupakan hal  yang  diperlukan  mengingat  bahwa  mereka  adalah  minoritas  yang terpinggirkan,  namun  pada  saat  yang  sama,  konstitusi  menjamin  hak-hak mereka..  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Sangat  penting  untuk  meningkatkan  peran  penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang  yang  dibuat  harus  sedikit  banyak  memberikan  perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan  penambahan Undang-Undang yang memastikan  hak  politik  penyandang  disabilitas  dalam  pembagian  jatah  kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.
Direvisi, 04/07/2023 Dipublikasi, 05/07/2023
Kata Kunci: Hak Politik,
Penyandang Disabilitas,
Tindakan Afirmatif Abstract
Keywords: Political Rights, People With Disabilities, Affirmative Action Affirmative  action  is  a  method  used  by  a  large  number  of  people  to  provide equal treatment to individuals with disabilities, so that they can be members of the same legislature as the general public. The law establishes that the right to be  elected  to  public  office  is  the  same  right  for  individuals  with  disabilities.
Giving special treatment to people with disabilities is necessary given that they are a marginalized minority, but at the same time, the Constitution guarantees their  rights..  This  study  uses  normative  juridical  methods  that  are  descriptive analytical. It is very important to increase the role of people with disabilities so that they can have a clear part in life and the laws that are made must to some extent provide protection for them as a minority. It is necessary to add laws that ensure  the  political  rights  of  persons  with  disabilities  in  the  distribution  of legislative seats so that their participation in the ranks of legislators can create pro-disability regulations.

## PENDAHULUAN
Secara mendasar, politik bertujuan untuk  memberikan manfaat  bagi  penduduk negara. Prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  penguasa  berusaha  memberikan  manfaat  yang  bermanfaat bagi  warga  negara.  Aristoteles  berpendapat  bahwa  politik  adalah  sebuah  asosiasi  dengan
tujuan  menciptakan  kebahagiaan  bersama. 1 Kebijakan  memberikan  peluang  bagi  seluruh rakyat  yang  ingin  menjabat  di  dalam  Negara  melalui  proses  pemilihan  umum.  Hal  tersebut juga  diatur  dalam  peraturan  yang  memberikan  kesempatan  sebesar-besarnya  bagi  seluruh Warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak suara dan dipilih dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik khusus. 2
Masyarakat  memegang  peran  utama  dalam  menjalankan  dan  mengatur  politik  dari tingkat terendah hingga tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ketika melakukan pengamatan dan  analisis  politik,  faktor  kemanusiaan  tidak  boleh  diabaikan.  Anton  H.  Djawamaku menyatakan  bahwa  pribadi  masyarakat  sebenarnya  merupakan  dasar  empiris  untuk  analisis politik. 3 Pada substansi yang sebenarnya, politik memerlukan tindakan, pandangan, dan adat istiadat  masyarakat  yang akan memengaruhi atau mempertahankan tujuan politik, meskipun sebenarnya politik sering dihubungkan dengan perolehan kekuasaan. 4
Kesempatan  yang  diberikan  kepada  warga  negara  dalam  politik  menunjukkan pengakuan  bahwa  rakyat  memegang  kekuasaan  tertinggi.  Menurut  Setyo  Nugroho  dalam jurnalnya,  kedaulatan  rakyat  merupakan  suatu  sistem  kekuasaan  di  negara  yang menempatkan  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat.  Kedaulatan  rakyat  digunakan  untuk menyelesaikan  masalah  berdasarkan  sistem  tertentu  yang  memenuhi  kehendak  umum,  tidak hanya  untuk  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  dan  peradilan,  tetapi  juga  dalam pembentukan peraturan. 5
Seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) Konstitusi 1945, "Wewenang berada di tangan rakyat  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Konstitusi".  Oleh  karena  itu,  kedaulatan  rakyat menghasilkan implikasi adanya tata kelola negara yang berasaskan prinsip demokrasi.
Individu-individu  dalam  negara  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda  dalam mencapai  tujuan  negara,  memastikan  keadilan  dalam  pengambilan  keputusan,  dan mempertimbangkan prioritas dalam pemanfaatan peraturan. Ini mencerminkan hubungan erat antara  politik  dan  Indonesia.  Karena  manusia  hidup  dengan  berbagai  kepentingan, komunikasi  antar  individu  sangat  penting  untuk  menciptakan  produk  politik  berupa  hukum. Dalam  konteks  ini,  setiap  kepentingan  dapat  diakomodasi  jika  ada  komunikasi  yang  baik antar individu. 6
Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  memastikan  bahwa setiap warga negara berhak atas keberlangsungan hidup  yang dijamin oleh hukum. Pasal ini juga  menyatakan  bahwa  setiap  individu  berhak  menerima  pengakuan,  perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Memiliki  keterbatasan  tubuh  seperti  masyarakat  atau  individu  dengan  kategori kelompok berkebutuhan  khusus.  Kelompok berkebutuhan khusus  adalah warga negara  yang memiliki  keterbatasan  tubuh,  kecerdasan,  jiwa,  dan/atau  indera  dalam  jangka  waktu  yang lama  dan  menghadapi  hambatan  serta  kesulitan  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan sehingga terbatas dalam proses berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
1 Aristoteles, “Politik” , terj. Saut Pasaribu, (Jakarta: Narasi, 2017),h 1
2 Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. “Tentang Hak Asasi Manusia”.
3 Isywara, “Pengantar Ilmu Politik”, (Bandung: Angksa Press, 2016),h 11
4 Ibid,h 12
5 Muhmmad Faisal Ridho, “Kedaulatan  Rakyat Sebgai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia”, Agenda Buletin Hukum dan Keadilan, no 8e (2017): 79,
6 Hatamar Rasyid, “Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam”. (Depok: Rajawali Press, 2013),h 3.
lainnya.  Individu  dengan  kebutuhan  khusus  dikelompokkan  menjadi  individu  dengan kecacatan fisik, individu dengan kecacatan mental, serta individu dengan kecacatan fisik dan mental. 7
Dari  uraian  di  atas,  pentingnya  menghormati  dan  mengakui  keberadaan  Penyandang Disabilitas dengan hak-hak yang sama seperti yang dimiliki orang lain harus ditekankan. Hal ini  terutama  berlaku  dalam  konteks  politik,  di  mana  undang-undang  menegaskan  bahwa Penyandang Disabilitas  memiliki hak politik  untuk memilih  dan dipilih, sama seperti warga negara lainnya.
Sasaran  hukum  belum  tercapai  sepenuhnya,  orang-orang  dengan  disabilitas  yang diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  penuh  dalam  proses  politik  setiap  lima  tahun seringkali diabaikan karena keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengakses, seperti yang terjadi  di  DKI  Jakarta.  Calon  anggota  legislatif  dari  partai  yang  ingin  memperkenalkan dirinya kurang memberikan kampanye yang berkualitas. Mereka hanya memperkenalkan diri secara  singkat,  menampilkan  logo  partai,  dan  berpura-pura  peduli  terhadap  orang-orang dengan disabilitas. Mereka juga menggunakan pengurus rumah disabilitas sebagai alat untuk memperkenalkan calon dari partainya kepada orang-orang dengan disabilitas. 8
Melihat pada kelompok penyandang disabilitas, kemajuan teknologi  yang sangat pesat harusnya  membuat  komunikasi  menjadi  lebih  mudah.  Sebagai  contoh,  braille  yang  sering digunakan  oleh  orang  tunanetra  untuk  membaca  dan  berinteraksi,  pembuatan  video  profil calon legislatif untuk orang tunarungu dan tunawicara, bahkan untuk penyandang disabilitas lainnya,  media  digital  menjadi  media  yang  sangat  dikuasai  oleh  calon  anggota.  Iklan  di televisi  sebenarnya  sangat  menarik  dan  meyakinkan  bagi  masyarakat,  tapi  mengapa  hal  ini diabaikan ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas yang memiliki bagian dan peran yang sama.
Tujuan  hukum  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan  dalam  masyarakat.  Pembatasan  terhadap  berbagai  kepentingan  yang  lain  dapat dilakukan  untuk  melindungi  kepentingan  tertentu.  Kepentingan  hukum  adalah  untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum harus  memperhatikan  prosesnya,  yaitu  perlindungan  hukum  berasal  dari  suatu  ketentuan hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara anggota-anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan  masyarakat. 9 Perlindungan  hukum  ialah  suatu  pengamanan  yang  diberikan kepada  subjek  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  baik  yang  bersifat  pencegahan ataupun  dalam  wujud  yang  bersifat  penindakan,  baik  yang  secara  ekspres  maupun  tidak tertulis dalam rangka menjalankan peraturan hukum. 10
Dari  penjelasan  di  atas,  tindakan  afirmatif  bagi  minoritas,  terutama  disabilitas,  sangat penting  untuk  memastikan  hak  politik  mereka  terpenuhi  dengan  adil  dan  setara.  Seperti
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel diakses pada tanggal 13 Mei 2023
8 https://nasional.kompas.com/read/2014/03/22/1712097/Parpol.dan.Caleg.Tak.Sent  uh.Penyandang.Disabilitas diakses pada 13 mei 2023
9 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h 53
10 Lili  Rasidi  dan  Ib  Wyasa  Putra,  “Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem”,  (Bandung  :  Remaja  Rusdakarya,  1993) h.118
perempuan  yang  diberikan  30%  kuota  partisipasi  politik  dan  pencalonan  anggota  legislatif, disabilitas  juga  harus  diberikan  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum,  sehingga  setiap kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan dan melindungi hak-hak mereka.
Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas, maka terdapat  beberapa hal  yang menjadi Rumusan Masalah yang akan dikaji lebih dalam, yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  inklusif  dalam  memenuhi  hak  politik  penyandang disabilitas menurut UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana  cara  untuk  memenuhi  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 mengenai alokasi kursi anggota parlemen untuk individu dengan disabilitas?

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan  secara  sistematis  dengan  metode-metode  dan  tehnik-tehnik  yaitu  yang  ilmiah. 11 Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  karya  ilmiah  yang berkaitan  dengan  analisis  konstruksi  yang  dilaksanakan  secara  metodologis,  sistematis,  dan konsisten.  Metodologis  berarti  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu.  Sistematis  adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam  suatu  karangan  tertentu.. 12 Pada  prinsipnya  metode  penelitian  memberikan  pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang  dihadapinya.  Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kebijakan Inklusif Dalam Memenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 7 Tahun 2017
Dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  dari  UU  No.  10  Tahun  2004,  dijelaskan  bahwa  hierarki peraturan  perundang-undangan  terdiri  dari  UUD  1945,  UU/Peraturan  Pemerintah  Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Namun, dalam Pasal 7 Ayat (1) dari UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tambahan dengan dimasukkannya TAP MPR. Oleh  karena  itu,  dalam  peninjauan  pemuatan  peraturan  perundang-undangan,  harus mempertimbangkan  undang-undang  yang  lebih  umum  atau  undang-undang  yang  berada  di atasnya. Pembuatan undang-undang juga harus memperhatikan UUD.
Dalam  konteks  pelaksanaan  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diatur  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  harus  melakukan  perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Di Ayat ke-2, ditegaskan bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  harus  merumuskan  rencana  induk  terkait
11 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 3.
12 Ibid. hlm. 5
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Rajawali  Pers (PT.Rajagrafindo Persada), Jakarta, 1995, hlm.62
efektivitas  pelaksanaan  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  seperti  yang  telah  disebutkan  pada  ayat  sebelumnya.  Aturan  mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Langkah  afirmatif  juga  telah  berhasil  dilaksanakan  untuk  memperjuangkan  hak-hak perempuan  di  bidang  politik.  Perempuan  yang  termasuk  golongan  minoritas  juga  telah diberikan kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai aspek politik. Dalam Undang- Undang  Nomer  7  Tahun  2017  Pasal  173  Ayat  2  Butir  (E),  disebutkan  bahwa  partai  politik dapat  menjadi  peserta  pemilihan  umum  setelah  memenuhi  persyaratan  untuk  memasukkan minimal  30%  (tiga  puluh  persen)  perwakilan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  politik tingkat pusat.
Memberikan  alokasi  khusus  untuk  meningkatkan peran disabilitas dalam  arena politik merupakan  strategi  yang  paling  efektif  digunakan  sebagai  langkah  awal.  Jika  perempuan yang  berstatus  sebagai  minoritas  telah  diberikan  peran  sebesar  30  persen  dalam  partisipasi, maka disabilitas juga harus memperoleh bagian yang sama.
Angka  30%  partisipasi  perempuan  dalam  kursi  parlemen,  menurut  PBB,  merupakan angka  yang  sangat  tepat  untuk  mendorong  kemajuan  perempuan.  Langkah  awal  untuk mencapai  kesetaraan  adalah  dengan  menempatkan  lebih  banyak  perempuan  di  kursi parlemen, sehingga ke depannya peraturan yang dibuat dapat mempertimbangkan keberadaan perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai minoritas.
Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2016  Pasal  13,  disabilitas  berhak  atas  hak  politik termasuk hak memilih dan dipilih untuk jabatan publik. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengartikan  "dipilih"  sebagai  terpilih  menjadi  anggota  legislatif.  Untuk  dapat  terpilih, penyandang disabilitas harus diusung oleh suatu partai politik. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi  persyaratan  keterwakilan  perempuan  sebesar  30%  pada  kepengurusan  partai politik  tingkat  pusat.  Hal  ini  diikuti  dengan  peraturan  selanjutnya  mengenai  kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif.

## Cara  Untuk  Memenuhi  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Mengenai Alokasi Kursi Anggota Parlemen Untuk Individu Dengan Disabilitas
Pasal  43  dari  Undang-Undang  Nomer  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menegaskan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan umum  sesuai  dengan  prinsip  persamaan  hak.  Prinsip  ini  menjadi  dasar  hak  politik  seluruh rakyat Indonesia. Namun, diperlukan Undang-Undang yang lebih rinci mengenai hak politik warga negara Indonesia, mengingat keragaman yang ada di antara mereka. Salah satu contoh diskriminasi  yang  kerap  terjadi  di  masyarakat  adalah  diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas.  Karena  anggapan  bahwa  mereka  tidak  diharapkan,  diperlukan  landasan  hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak politik mereka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016  yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak  politik, termasuk  hak  untuk  dipilih.  Dengan  demikian,  landasan  hukum  yang  kuat  akan memperkuat  hak  politik  penyandang  disabilitas  dan  memastikan  bahwa  mereka,  sebagai bagian  dari  masyarakat  Indonesia,  mendapatkan  perlindungan  yang  sama  seperti  warga negara lainnya.
Secara  umum,  semua  unsur  yang  menjalankan  roda  pemerintahan  di  Indonesia  tanpa terkecuali adalah penduduk, di mana penduduk memberikan kekuasaan itu kepada kelompok atau  individu  yang  terpilih  untuk  mewakilinya  kemudian  kelompok  atau  individu  yang terpilih  itu  menghasilkan  keputusan  atau  kebijakan  atas  kebutuhan  dan  keinginan  penduduk guna  mengatur  segala  aspek  kehidupan  negara,  berikut  adalah  konsep  kedaulatan  menurut J.J.Rouseau. Proses pemberian kekuasaan dari penduduk oleh penduduk untuk penduduk itu disebut dengan demokrasi, melalui wadah pemilihan umum yang biasa dikenal dengan pesta politik penduduk.
Dalam  Pasal  13  UU  Nomor  8  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  hak  politik  para penyandang  disabilitas  meliputi  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik.  Hak memilih merupakan hak konstitusi dasar warga negara Indonesia yang telah umum selama 17 tahun dan telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan suara dalam pemilihan  umum.  Hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik  berarti  bahwa  para  penyandang disabilitas berhak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif secara tekstual.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kekosongan  undang-undang  pemberian  kuota anggota legislatif dalam ranah politik. Secara umum, sebelum dipilih, penyandang disabilitas harus  bergabung  dengan  partai  politik  yang  kemudian  mencalonkan  atau  dicalonkan  oleh partai  tersebut  untuk  menjadi  anggota  legislatif.  Ketidakjelasan  kuota  yang  memperkuat partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  kontestasi  politik  membuat  hak  suara  mereka menjadi hal yang tidak dianggap. Jika pencalonan tetap dilaksanakan, penyandang disabilitas akan  sangat  sulit  untuk  memenangkan  haknya,  karena  selama  proses  pencalonan,  mereka akan terhambat dalam kampanye dan partisipasi masyarakat.
Stigma  terhadap  orang  dengan  disabilitas  masih  melekat  di  masyarakat,  sehingga banyak  yang  takut  bahwa  mereka  tidak  mampu  memimpin  karena  bahkan  untuk  menjalani kehidupan sehari-hari saja masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Namun, sebenarnya hal ini tidak selalu benar. Jika orang dengan disabilitas diberi kesempatan yang sama seperti perempuan dalam politik, maka mereka bisa maju sebagai anggota legislatif dengan mudah. Hal  ini  karena  perjuangan  mereka  dilindungi  oleh  hak  konstitusional  yang  jelas,  yang termasuk dalam beberapa pasal yang memberi porsi khusus untuk orang dengan disabilitas.
Kehadiran disabilitas sebagai bagian dari anggota dewan perwakilan rakyat merupakan bentuk pengakomodasian terhadap salah satu dari banyak kepentingan rakyat. Penting untuk diingat bahwa aturan hukum pencalonan anggota legislatif memperbolehkan disabilitas untuk menjadi  anggota,  bahkan  kehadiran  mereka  sangatlah  penting  untuk  mewakili  kaum minoritas  dalam  struktur  keanggotaan  legislatif.  Keberhasilan  aturan  yang  dibuat  oleh legislatif  dapat  diukur  dari  efektivitasnya  dalam  mencakup  semua  aspek  Undang-Undang sesuai dengan keinginan rakyat.
Beberapa  undang-undang  legislatif  telah  memperhatikan  penyandang  disabilitas, terbukti dengan adanya alokasi khusus bagi mereka dalam hal ketenagakerjaan. Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  cacat  harus  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  jenis  dan tingkat  kecacatannya.  Pelaksanaan  perlindungan  tersebut,  sebagaimana  disebutkan  dalam Ayat  2,  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu, pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik  negara,  dan  badan  usaha  milik  daerah wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen)  penyandang  disabilitas  dari  jumlah
pegawai  atau  pekerja.  Sementara  itu,  perusahaan  swasta  juga  diwajibkan  mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan hak politik bagi orang  yang memiliki disabilitas telah diatur dengan jelas dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Undang- undang  ini  dianggap  sebagai  norma  yang  lebih  spesifik  (Lex  Spesialis)  dan  memiliki kekuatan  lebih  dibandingkan  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Lex  Generalis).  Menurut  prinsip  hukum,  "norma  khusus  dapat mengalahkan  norma  umum",  sehingga  orang  dengan  disabilitas  berhak  untuk  memperoleh hak  politik,  termasuk  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  juga  telah  memfasilitasi  berbagai kepentingan  orang  dengan  disabilitas  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  mereka  untuk  tidak dapat  memperoleh  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik.  Dalam  era  kemajuan  teknologi yang signifikan, akses pendidikan politik, kampanye politik, informasi publik, dan alat bantu semakin  mudah  diperoleh  bagi  orang  dengan  disabilitas  untuk  mendukung  kehidupan  yang lebih  baik.  Kemajuan  teknologi  juga  merupakan  alat  bantu  untuk  memenuhi  kepentingan orang  dengan  disabilitas  dalam  hak  politik  mereka.  Menurut  Imam  Najamuddin  At-Tufi, untuk menciptakan kemaslahatan manusia, tidak boleh ada tindakan balas dendam (la dharara wa la dhirara). Oleh karena itu, penting untuk mengangkat orang dengan disabilitas ke dalam jajaran  legislatif  guna  meningkatkan  peran  mereka  sebagai  kaum  minoritas  dan menghilangkan diskriminasi terhadap mereka..
Mengenai  alokasi  kursi  untuk  anggota  legislatif,  penulis  selalu  menekankan  urgensi pemberian  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  setiap  tahapan  kompetisi  politik, mulai dari level dasar hingga level tertinggi. Penulis seringkali menegaskan pentingnya peran penyandang  disabilitas  dengan  memberikan  contoh  keberhasilan  kaum  perempuan  dalam berbagai aspek politik. Sebagai minoritas, perempuan telah berhasil meningkatkan peran dan mendapatkan jaminan porsi dari Undang-Undang, yang memastikan setiap partai politik yang berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  harus  memasukkan  perempuan  dalam  daftar  calon dengan paling tidak 30% (tiga puluh persen) dari total calon yang diajukan. Oleh karena itu, perlu  ada  jaminan  tertulis  untuk  penyandang  disabilitas  agar  mereka  dapat  memiliki  peran yang jelas dan mendapatkan porsi yang adil dalam setiap tahapan kompetisi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Ikhsan. “Pilar Kelima Demokrasi”,Yogyakarta: Deepublisher, 2016.
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin.  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  Jakarta,  PT  Raja
Grafindo Persada, 2004.
Aristoteles.  “Politik”  ,  terj.  Saut  Pasaribu,  Jakarta:  Narasi,  2017.  Azyumardi.  “Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani”, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
Budiman,  Arief.  “Teori  Negara,  Negara,  Kekuasaan  Dan  Ideologi”,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Rasjidi,  Lili  dan  B.  Arief Sidharta,  “Filsafat  Hukum  Madzab Dan Refleksi”, Bandung:  PT.
Remaja Rosda Karya, 1994.
Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum”, cet-3 Jakarta: UI Press, 1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji,  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan  Singkat”,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Tim  Penyusun  Pedoman  Penelitian  Karya  Ilmiah  Fakultas  Syariah,”Pedoman  Penelitian Karya Ilmiah”. Malang UIN Press, 2012..
Abidin,  Zainal. “Konsep Maslahah Mursalah Al-Thufi  Dan Signifikasinya Bagi  Dinamisasi Hukum Islam”, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum VII, No 1 (Juni 2007).
Gerungan, Pingkan. “Perspektif Pemenuhan Hak Spil dan Hak Perempuan Dalam Hak Asasi
Manusia Di Indonesia”, Lex Administratum No.4 2005 Vol.3,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/868 . Nawawi, Juanda“Demokrasi Dan Clean Governance”, http://www.resepkita.com forum/ pop printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380, diakses tanggal 20 Mei 2020.
Huda,  Ni’Matul.  "Hak  Politik  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Pasca Reformasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 21, no. 2, Apr. 2014, pp. 203-226, doi:10.20885/iustum.vol21.iss2.art3.
Muhmmad, Faisal Ridho. “Kedaulatan Rakyat Sebgai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia”,
Agenda Buletin Hukum dan Keadilan, no 8e (2017): 79, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/8428/4561
Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.