VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id

## PERSEPSI PEREMPUAN DI JEMAAT NAMAASI MESELESEK TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Friska Kuamano*, Ermin Alperiana Mosooli, Juan Erwin Pohan
Sekolah Tinggi Teologi Star’s Lub Luwuk Banggai *Korespondensi: friskakuamano03@gmail.com
Abstract. Until now, the Church still prohibits divorce among its congregation. However, the fact is that the  divorce  rate  continues  to  rise.  One  of  the  causes  of  divorce  in  Indonesia  is  domestic  violence (KDRT),  where  the  victims  are  mostly  women.  This  research  aims  to  determine  the  perceptions  of Christian women in one of the local churches in Central Sulawesi regarding divorce due to domestic violence. The research method used is quantitative with a survey approach. Data was taken using a questionnaire, measured using a Likert scale with the options of Strongly Agree, Agree, Disagree and Strongly Disagree. Data were analyzed using descriptive analysis using the SPSS application. Of the 30  respondents  who  participated,  the  results  found  that  respondents  gave  an  average  response  of Agree to the statements: 1) there is no point in maintaining a marriage full of violence; 2) divorce is one way to end domestic violence; 3) divorce is the victim's courage to end domestic violence behavior; 4) the church's prohibition on divorce is one of the obstacles for victims to escape the shackles of domestic violence.  From  these  results,  it  can  be  concluded  that  if,  in  dealing  with  the  problem  of  domestic violence,  the  church  only  insists  on  prohibiting  its  citizens  from  divorcing  without  providing  concrete solutions for victims of domestic violence, then the divorce ban will not be effective in reducing the rate of increase in the divorce rate among Christians.
Keywords: divorce, the church's prohibition on divorce, women's perceptions about divorce, domestic violence
Abstrak. Gereja  hingga  saat  ini  masih  melarang  perceraian  dilakukan  warganya.  Namun  faktanya angka perceraian terus naik. Salah satu penyebab perceraian di Indonesia  adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana korbannya sebagian besar adalah perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui  persepsi  perempuan  Kristen  di  salah  satu  gereja  lokal  di  Sulawesi  Tengah  tentang perceraian  akibat  KDRT.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantatif  dengan  pendekatan survey. Data diambil dengan angket dan diukur menggunakan skala Likert. Dari 30 responden yang berpartisipasi,  mereka  memberikan  tanggapan  rata-rata Setuju  bahwa  perceraian  adalah  salah  satu jalan keluar untuk mengakhiri KDRT dan bahwa larangan gereja untuk bercerai merupakan salah satu hambatan  bagi  korban  untuk  melepaskan  diri  dari  belenggu  KDRT.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan bahwa KDRT merupakan tantangan bagi upaya gereja dalam membangun pernikahan Kristen.
Kata  Kunci: perceraian,  larangan  gereja  untuk  bercerai,  persepsi  perempuan  tentang  perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

## PENDAHULUAN
Perceraian merupakan isu yang sensitif di kalangan orang Kristen. Di satu sisi ada larangan yang keras bagi orang Kristen untuk bercerai. Dalam Mrk 10:2-12 dan Mat  19:3-12  disebutkan  bahwa  apa  yang  telah  dipersatukan  Tuhan,  tidak  boleh diceraikan  manusia.  Hal  ini,  menurut  Nona  dkk,  menunjukkan  dengan  jelas  makna luhur  pernikahan  menurut  ajaran  Yesus  (Nona  et  al.,  2022).  Pernikahan  adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita karena itu pernikahan harus dihormati  (Siswanto  et  al.,  2021).  Bila  terjadi  konflik  dalam  pernikahan  maka  harus ada  kerjasama  dari  para  pihak  terkait  untuk  menyelesaikannya  agar  tidak  berakhir dengan perceraian (Nope et al., 2020).
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465
Gereja Katolik sama sekali tidak mengizinkan perceraian, hanya mengizinkan pembatalan  pernikahan,  yang  merupakan  pernyataan  bahwa  pernikahan  tersebut tidak  pernah  sah  sejak  awal  (Nona  et  al.,  2022).  Dalam  agama  Kristen  Protestan masih  ada  pencecualian.  Perceraian  diperbolehkan  dalam  kasus  perzinahan  atau penelantaran  (Paraibabo,  2021).  Meskipun  demikian,  keputusan  untuk  bercerai hendaknya  diambil  dengan  pertimbangan  dan  doa  yang  matang,  serta  dengan bimbingan penasihat spiritual yang terpercaya (Nope et al., 2020).
Namun  meskipun  gereja  ketat  melarang  perceraian  umatnya,  faktanya perceraian  di  kalangan  umat  Kristen  tetap  saja  terjadi  dan  terus  mengalami peningkatan.  Data  dari  DataIndonesia.id  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2022 terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  sebanyak  447.743  kasus  (Rizaty,  2023). Meskipun tidak ada data spesifik tentang jumlah umat Kristen dalam data tersebut, namun  patut  diduga  bahwa  mereka  termasuk  di  dalamnya.  Dari  segi  hukum, perceraian merupakan hak sipil warga negara. Jadi meskipun gereja melarang, tetapi negara membolehkan (Ananta & Laila, 2021).
Salah  satu  penyebab  terjadinya  perceraian,  berdasarkan  data  yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung  pada  tahun  2017,  adalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Ia menempati urutan keempat dari tiga belas alasan yang terdaftar. Tiga teratas lainnya adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, permasalahan ekonomi dalam keluarga, dan perbuatan meninggalkan oleh salah satu pihak ( dalam Margono, 2020). Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dimaksud  di  sini  adalah  sebagaimana didefinisikan  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  yaitu  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga (Indonesia, 2004).
KDRT biasa disebut juga disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena kekerasan tersebut terjadi akibat adanya ketidaksetaraan gender dan peran gender yang  dianggap  sebagai  norma  dalam  masyarakat.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga seringkali  terjadi  pada  perempuan  dan  anak  perempuan,  meskipun  tidak  menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki dan anak laki-laki. Namun, mayoritas korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah pasangannya atau anggota keluarga laki- laki (Komnas Perempuan, 2020).
KDRT  atau  kekerasan  dalam  rumah tangga  sangat  berbahaya  karena  dapat membuat  korban  menderita  secara  fisik,  emosional,  dan  psikologis.  Penelitian Meilinda dan Indreswati menemukan bahwa sebagian besar korban mengalami stress pasca  trauma  akibat  perlakuan  kekerasan  fisik,  mengalami  depresi  akibat  dari perlakuan  kekerasan  psikis  dan  sebagian  kecil  hampir  mengalami  gangguan
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465
kesehatan mental akibat kekerasan seksual (Meilinda & Indreswati, 2023).
Apabila korban mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kekerasan maka  ada  beberapa  dampak  yang  sangat  mungkin  dialami  korban:  1)  cedera  fisik, seperti  memar  dan  luka  akibat  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  pasangan;  2) gangguan  mental  seperti  depresi,  kecemasan,  dan  stres  akibat  kekerasan  yang dialaminya; 3) gangguan kesehatan seperti menurunnya berat badan dan gangguan pola tidur dan makan (Frisrielya, 2019; Lujeng P & Sukohar, 2016).
KDRT  bukanlah  kejadian  yang  sekali-sekali  namun  cenderung  berlangsung sebagai  sebuah  siklus  mata  rantai. Siklus  KDRT  adalah  rangkaian  kekerasan  yang terjadi  secara  berulang-ulang  pada  korban  KDRT.  Musawwamah  menggambarkan bahwa siklus KDRT ini berlangsung dalam empat tahap. Siklus ini terdiri dari empat tahap.  Tahap  pertama  ditandai  dengan  meningkatnya  ketegangan  pada  pelaku kekerasan.  Pelaku  menjadi  semakin mudah  marah  dan  korban  merasa  perlu  untuk menghindari  perilaku  yang  dapat  memicu  kekerasan.  Tahap  kedua,  terjadinya kekerasan  secara  tiba-tiba  dan  intens,  berlangsung  beberapa  jam  atau  bahkan beberapa hari. Tahap ketiga adalah tahap rekonsiliasi di mana pelaku menunjukkan penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Pada tahap ini pelaku dapat  memberikan  hadiah  atau  mengajak  korban  untuk  berdamai.  Tahap  keempat adalah  tahap  tenang  di  mana  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  tampak  normal kembali.  Namun,  tahap  ini  hanya  bersifat  sementara  dan  akan  kembali  ke  tahap pertama (Musawwamah, 2012).
Korban  yang  pada  akhirnya  selalu  memaafkan  pelaku  dan  terjebak  dalam siklus  KDRT,  tidak  mampu  keluar  dari  situasi  yang  menyengsarakan  itu.  Korban umumnya bersedia berdamai dengan pelaku karena berbagai pertimbangan, antara lain:  hubungan  baik  korban  dengan  keluarga  pelaku,  korban  memaknai  kekerasan secara  positif  sebagai  bentuk  kasih  sayang  atau upaya  melindungi,  korban  merasa masih  mencintai  pelaku,  keluarga  memotivasi  korban  untuk  sabar  dan  bertahan, keyakinan  dan  harapan  korban  bahwa  pelaku  akan  berubah,  korban mempertimbangkan  anak,  takut  menjadi  janda  karena  adanya  stigma  masyarakat terhadap janda  cerai,  kekuatiran  korban  tidak  mampu mandiri  secara  finansial,  dan memiliki kesadaran hukum yang rendah (Agristina, 2018; Alimi & Nurwati, 2021).
KDRT dapat dianggap sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan karena  pada  umumnya  pelaku  kekerasan  adalah  laki-laki  dan  korban  kekerasan adalah perempuan. Pelaku kekerasan seringkali merendahkan korban dan membuat korban merasa tidak berharga. Mereka juga memberikan label negatif pada korban, seperti  menganggap  korban  tidak  pintar  atau  tidak  mampu.  Selain  itu,  pelaku kekerasan seringkali menggunakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi untuk  mengontrol  dan  mendominasi  korban.  Mereka  juga  membatasi  akses  dan kontrol korban terhadap sumber daya dan informasi (Tracy, 2007).
Dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui KDRT merupakan bagian dari budaya  patriarki  yang  masih  melekat  pada  masyarakat.  Budaya  patriarki  ini
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
menganggap bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol pasangan atau anggota keluarga  lainnya,  sehingga  mereka  menggunakan  kekerasan  sebagai  cara  untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Tracy, 2007). Sebab itu upaya untuk mengatasi KDRT harus dilakukan secara terpadu dari berbagai segi.
Negara, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), telah berusaha hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban.  Dalam UU PKDRT, negara menetapkan beberapa hal yang  harus  dilakukan  untuk  melindungi  korban  KDRT,  antara  lain  memberikan perlindungan  dan  pengamanan  bagi  korban,  memberikan  akses  terhadap  layanan kesehatan  dan  rehabilitasi,  memberikan  akses  terhadap  layanan  hukum,  dan memberikan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Selain itu, UU PKDRT juga menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan, termasuk KDRT. Pelaku kekerasan dapat dikenakan  sanksi  pidana  dan  sanksi  perdata,  seperti  pidana  penjara,  denda,  atau ganti rugi kepada korban (Indonesia, 2004).
UU PKDRT telah menjadi terobosan penting dalam upaya mengatasi KDRT. Berdasarkan  UU ini,  korban dapat  mempidanakan  pelaku.  Namun  faktanya  banyak korban yang memilih bercerai daripada mempidanakan pelaku. Alasannya antara lain: (1) korban merasa bahwa sistem peradilan pidana tidak memberikan keadilan yang memadai  bagi  mereka  karena  lambatnya  respon  lembaga  kepolisian  dan  peradilan kriminal, serta kurangnya dukungan dari lembaga institusional; (2) korban seringkali tidak  mendapatkan  dukungan  dari  keluarga  dan  masyarakat  dalam  menuntut keadilan;  (3)  dalam  sejumlah  kasus  korban  merasa  proses  perceraian lebih  mudah dan cepat dibandingkan mempidanakan pelaku (Suzanalisa & Ismail, 2017).
Penjelasan  di  atas  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  mengapa  angka perceraian di Indonesia semakin naik. Di satu sisi semakin banyak perempuan yang sadar dan memiliki keberanian untuk menolak hidup dalam siklus KDRT, di sisi lain proses  peradilan  belum  memberikan  kemudahan  bagi  korban  untuk  mendapatkan keadilan.
Lalu bagaimana dengan gereja? KDRT juga dialami oleh banyak perempuan Kristen dan pada saat yang sama perceraian di kalangan umat Kristen terus terjadi. Bagi  korban  KDRT,  solusi  yang  ditawarkan  haruslah  konkrit  karena  peristiwa kekerasan  terus  terjadi  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Haaken  dkk  dalam penelitian  mereka  tentang  diskursus  mengenai  KDRT  di  lingkungan  kaum  Kristen Evangelikal menemukan bahwa KDRT telah menjadi titik fokus bagi perempuan untuk menerima atau menolak doktrin gereja (Haaken et al., 2007).
Sejumlah  doktrin  gereja  dinilai  telah  berkontribusi  untuk  melanggengkan KDRT.  Westenberg  mencatat  ada  tiga  ajaran  yang  sangat  berpengaruh. Pertama, ajaran  tentang  kepemimpinan  laki-laki  dan  ketundukan  perempuan  dalam  rumah tangga.  Ajaran  ini  telah  digunakan  oleh  pelaku  untuk  mengontrol  dan  memaksa korban mengikuti kemauannya. Ajaran ini juga seringkali menjadi alasan bagi korban untuk  selalu  memilih  kembali  kepada  pelaku  dan  menjalani  hidup  penuh  dengan
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
kekerasan. Kedua, doktrin  tentang  kekudusan  pernikahan.  Para  pemimpin  agama Kristen seringkali menggunakan doktrin ini untuk menghalangi korban memutuskan berpisah  dengan  pelaku.  Mereka  menawarkan  konseling  pernikahan  sebagai  jalan keluar daripada perpisahan. Ketiga, doktrin tentang penderitaan dan pengampunan. Ajaran  tentang  kerelaan  untuk  menderita  telah  membuat  banyak  korban  KDRT memilih  bertahan  meskipun  harus  menanggung  penderitaan  luar  biasa  dalam pernikahan  yang  penuh  kekerasan.  Pilihan  itu  mereka  yakini  sebagai  bagian  iman mereka.  Termasuk  dalam  hal  ini  kesediaan  untuk  terus  mengampuni  pelaku  yang melakukan kekerasan berulang-ulang secara terus menerus (Westenberg, 2017)
Apakah gereja akan mampu menekan laju kenaikan angka perceraian akibat KDRT  dengan  berbagai  doktrin  yang  demikian?  Terhadap  hal  ini  menarik  untuk merujuk  sebuah  penelitian  di  salah  satu  gereja  di  Surabaya  dengan  responden sebagian  besar  adalah  perempuan  berusia  muda.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  responden memahami  dan  menyetujui  dengan baik  ajaran  gereja mengenai pernikahan.  Namun  terhadap  pernyataan  bahwa  mereka  akan  bertahan  dalam pernikahan  meskipun  ada  masalah  dalam  pernikahan,  sebagian  responden  yang memilih  netral.  Penulis  kemudian  menyimpulkan  bahwa  responden  tidak  berani memastikan bahwa mereka tidak akan bercerai jika ada masalah dalam pernikahan (Siswanto et al., 2021).
Sebab itu dapat disimpulkan bahwa meskipun gereja dengan keras melarang perceraian, namun potensi terjadinya perceraian di kalangan umat Kristen tetap besar, terutama  perceraian  akibat  KDRT.  Untuk  menguatkan  kesimpulan  ini  penulis  ingin meneliti  bagaimana  persepsi  perempuan  Kristen  tentang  perceraian  akibat  KDRT? Meskipun gereja jelas-jelas melarang perceraian, tetapi apakah mereka tetap melihat perceraian sebagai solusi mengatasi masalah KDRT?
Penulis memilih kaum perempuan di salah satu jemaat milik Gereja Prostestan Indonesia  di  Banggai  Kepulauan  (GPIBK)  yang  berlokasi  di  desa  Meselesek, kecamatan Bulagi, kabupaten Banggai Kepulauan, propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Jemaat  Namaasi  Meselesek.  Berdasarkan  penelitian awal,  di  desa  ini  dan  di  desa- desa sekitar lainnya terdapat beberapa kasus perpisahan akibat KDRT. Perpisahan tersebut  ada  yang  tidak  sampai  ke  gugat  cerai  di  pengadilan,  tetapi  hanya diselesaikan oleh Pengurus Adat maupun oleh keluarga kedua belah pihak. Subyek penelitian belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang konsep KDRT maupun UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Artinya, subyek akan memberikan tanggapan tentang KDRT dan perceraian akibat KDRT murni berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dengan pendekatan survey. Menurut Sugiyono, metode ini dapat digunakan untuk mengukur
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
variabel-variabel  yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif,  seperti  sikap,  perilaku, persepsi, dan pengetahuan (Sugiyono, 2017).
Data  diambil  dengan  teknik  kuesioner  dan  diukur  dengan  Skala  Likert  untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan dengan 4 pilihan jawaban: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).
Interpretasi  data  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  perhitungan  Nilai Jenjang Interval (NJI) pada Skala Likert, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (Sugiyono,  2015).  Rumus  yang  digunakan  adalah:  (Nilai  Tertinggi –  Nilai Terendah)/Jumlah  Kriteria  Pernyataan.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  4  Kriteria Pernyataan,  sehingga  Nilai  Tertinggi  adalah  4  dan  Nilai  Terendah  adalah  1.  Jika menggunakan  rumus  NJI  Sugiyono,  hasil  perhitungan  adalah  (4-1)/4  =  0,75.  Oleh karena itu, Nilai Jenjang Interval yang diperoleh adalah 0,75.
Tabel 1 . Skala Likert Keterangan Nilai pernyataan NJI Sangat setuju 4 3,28 – 4,00 Setuju 3 2,52 – 3,27 Tidak setuju 2 1,76 – 2,51 Sangat tidak setuju 1 1,00 – 1,75
Setelah data dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan aplikasi  SPSS  ( Statistical  Package  for  the  Social  Sciences )  dengan  analisa  data deskriptif.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  hanya  menggunakan  variabel mandiri yaitu persepsi perempuan Jemaat Namaasi Meselesek terhadap perceraian akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Karena  responden  belum  pernah mendapatkan  sosialisasi  mengenai  KDRT,  maka  penulis  mengikutkansertakan indikator pemahaman terhadap KDRT untuk menghindari bias konsep dalam persepsi responden mengenai perceraian akibat KDRT.
Tabel 2. Indikator dan Sub-Indikator Penelitian
Indikator Sub-Indikator Pemahaman tentang KDRT a.  Bentuk-bentuk KDRT b.  Korban KDRT c.  Dampak terhadap anak Persepsi tentang perceraian akibat KDRT a.  Perceraian sebagai salah satu solusi KDRT
b.  Larangan gereja terhadap perceraian
Subyek penelitian adalah anggota komisi pelayanan kategorial (kompelka) ibu Jemaat  Namaasi  Meselesek.  Jumlah  populasi  adalah  30  orang  dan  semuanya dijadikan sampel penelitian.
Setelah  data  terkumpul,  data  tersebut  dapat  diolah  dengan  menggunakan software statistik SPSS. Analisis deskriptif adalah salah satu jenis analisis yang dapat digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam  metode  penelitian  ini.  Analisis  deskriptif
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
digunakan untuk menggambarkan data secara statistik, seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata.

## HASIL PENELITIAN

## Persepsi  Responden  tentang  Perceraian  sebagai  Salah  Satu  Solusi  terhadap KDRT
Untuk  mengetahui  persepsi  responden  tentang  perceraian,  penulis menggunakan  tiga  pernyataan  dan  semuanya  mendapatkan  tanggapan  rata-rata Setuju.  Walaupun  ada  pernyataan  Tidak  Setuju  yang  cukup  signifikan  pada pernyataan bahwa “perceraian adalah salah satu jalan keluar untuk mengakhiri KDRT” yang berasal dari 15 responden atau sebesar 50%, tetapi ada 10 yang memberikan pernyataan Setuju dan 4 menyatakan Sangat Setuju sehingga rata-ratanya menjadi Setuju  berdasarkan  Nilai  Jenjang  Interval  yang  dikemukakan  Sugiyono.  Hal  serupa juga  berlaku  untuk  dua  pernyataan  lainnya.  Fakta  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa perceraian  sebagai  solusi  bagi  korban  untuk  keluar  dari  belenggu  KDRT  masih menjadi  dilema  di  antara  para  responden,  namun  secara  umum  mereka menyetujuinya.
Tabel 3. Persepsi Responden tentang Perceraian sebagai Salah Solusi untuk KDRT
No Pernyataan Tanggapan F N Rata- rata Ket SS S
TS  STS 1. Tidak ada gunanya mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kekerasan 5 16 8 1 30  85 2,83 Setuju 2. Perceraian  adalah  salah  satu  jalan  keluar untuk mengakhiri KDRT 4 10  15 1 30  77 2,57 Setuju 3. Perceraian  merupakan  keberanian  korban untuk mengakhiri perilaku KDRT 3 15  12 0 30  81 2,70 Setuju

## Persepsi Responden tentang Larangan Perceraian oleh Gereja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengetahui adanya larangan gereja bagi umat Kristen untuk bercerai melalui tanggapan rata-rata Setuju terhadap pernyataan “Anda mengetahui bahwa gereja melarang perceraian dengan dasar apa yang  dipersatukan  Tuhan  tidak  boleh  diceraikan  oleh  manusia ”. Namun responden melihat bahwa larangan tersebut merupakan salah satu hambatan bagi korban KDRT untuk melepaskan diri dari belenggu KDRT.
Tabel 4. Persepsi Responden tentang Larangan Perceraian oleh Gereja
No Pernyataan Tanggapan F N Rata- rata Ket SS S TS  STS
1. Anda  mengetahui  bahwa  gereja  melarang perceraian dengan dasar apa yang dipersatukan  Tuhan  tidak  boleh  diceraikan oleh manusia 7 21 1 1 30  94 3,13 Setuju 2. Larangan  gereja  untuk  bercerai  merupakan salah  satu  hambatan  bagi  korban  untuk melepaskan diri dari belenggu KDRT 4 16 9 1 30  83 2,77 Setuju
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id

## PEMBAHASAN Profil Responden

## Profil Demografi
Jika  merujuk  pada  data  responden  maka  tampak  bahwa  sebagian  besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 20 atau 66,67% belum menikah.  Sebagian  besar  masih  berusia  muda,  yaitu  usia  18-24  tahun  sebanyak  7 orang  dan  usia  25-32  tahun  sebanyak  9  orang,  jadi  jumlah  keseluruhan  adalah  16 orang  atau  sebesar  53,33%.  Dari  segi  pendidikan,  terbanyak  adalah  lulusan  SMA yaitu  sebesar  33,33,  disusul  lulusan  SD  sebanyak  26,67%.  Namun  jumlah  sarjana juga mencapai 20%. Dari segi pekerjaan, semua responden memiliki pekerjaan yang menjadi  sumber  keuangan  mereka.  Umumnya  adalah  petani  yaitu  sebesar  56,67 disusul wiraswasta sebesar 20%.
Dari profil demografi ini dapat disimpulkan bahwa persepsi responden tentang perceraian  akibat  KDRT  akan  didominasi  oleh  persepsi  perempuan  muda, berpendidikan menengah, dan memiliki sumber pendapatan finansial sendiri.

## Pemahaman Responden tentang KDRT
Meskipun  responden  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  tentang  KDRT namun dari semua pernyataan yang diajukan tentang KDRT mendapatkan jawaban rata-rata Setuju yang berarti responden memahami makna KDRT. Dari Tabel 3 dan Tabel 4 nampak bahwa responden memahami: 1)  perempuan paling beresiko menjadi korban KDRT; 2) KDRT membawa kesengsaraan pada korban; 3) KDRT membawa trauma psikologis bagi anak-anak; dan 4) bentuk-bentuk KDRT. Pemahaman ini tentu berangkat  dari  realitas  kehidupan  yang  dijalani  responden.  Karena  pemaknaan responden tentang realita KDRT sejalan dengan konsep KDRT itu sendiri maka dapat dipastikan bahwa persepsi responden tentang perceraian sebagai salah satu solusi terhadap masalah KDRT tidak mengalami bias konsep.
Gambar 1 . Status Pernikahan dan Umur Responden
Gambar 2 . Pekerjaan dan Pendidikan Responden
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465

## Tabel 3. Pemahaman Responden tentang Korban dan Dampak KDRT
No Pernyataan Tanggapan F N Rata- rata Ket SS S TS  STS 1. Perempuan  lebih  beresiko  menjadi  korban KDRT 7 16 7 0 30  90 3,00 Setuju 2. KDRT  menimbulkan  kesengsaraan  kepada korban 7 23 0 0 30  97 3,23 Setuju 3. KDRT  menimbulkan  trauma  psikologis kepada anak-anak 8 22 0 0 30  98 3,27 Setuju Tabel 3. Pemahaman Responden tentang Bentuk-bentuk KDRT
No Pernyataan Tanggapan F N Rata- rata Ket SS S TS  STS 1. Tindakan KDRT antara lain menampar Anda atau  melemparkan  sesuatu  kepada  Anda sehingga Anda merasa sakit atau terluka 6 23 1 0 30  95 3,17 Setuju 2. Tindakan  KDRT  antara  lain  menendang, menyeret,  atau  memukuli  Anda  sehingga Anda merasa sakit atau terluka 6 23 1 0 30  95 3,17 Setuju 3. Tindakan  KDRT  antara  lain  mengancam Anda menggunakan senjata tajam 5 22 3 0 30  93 3,07 Setuju 4. Tindakan  KDRT  antara  lain  menghina  dan membuat  Anda  merasa  sedih  secara sengaja dan berulang kali 5 23 2 0 30  91 3,10 Setuju 5. Tindakan  KDRT  antara  lain  meremehkan dan  mempermalukan  Anda  di  depan  orang lain 3 21 6 0 30  87 2,90 Setuju 6. Tindakan  KDRT  antara  lain  mengintimidasi Anda  secara  sengaja  dengan  berteriak  dan menghancurkan benda-benda 5 24 1 0 30  94 3,13 Setuju 7. Tindakan KDRT antara lain memaksa Anda untuk berhubungan seksual saat Anda tidak menginginkannya 4 23 3 0 30  91 3,03 Setuju

## Dilema Perempuan Kristen Korban KDRT: Bertahan atau Bercerai?
Meskipun mayoritas responden  dalam penelitian ini  setuju bahwa perceraian adalah  salah  satu  cara  untuk  mengakhiri  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  namun jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut cukup signifikan. Hal ini  menunjukkan masih  adanya dilema  di  kalangan  responden  mengenai  efektivitas perceraian sebagai solusi kekerasan dalam rumah tangga.
Dilema ini bisa dipahami. Bagi responden yang setuju perceraian sebagai salah satu solusi mengatasi KDRT tentu didasarkan pada penolakan terhadap kekerasan yang dialami. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin ingin bercerai karena berbagai alasan. Pertama, alasan keamanan. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin ingin bercerai untuk menjamin keselamatan mereka dan anak-anak mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat seiring berjalannya waktu, dan para korban mungkin takut akan nyawanya jika tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan (Suzanalisa & Ismail, 2017).
Kedua,  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  emosional  dan  psikologis.  KDRT dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis korban.
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465
Korban  mungkin  mengalami  depresi,  kecemasan,  gangguan  stres  pascatrauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya akibat pelecehan. Perceraian dapat membantu korban untuk pulih dan move on dari trauma yang dialaminya (Meilinda & Indreswati, 2023).
Ketiga,  untuk  mendapatkan  kemandirian  finansial.  Korban  KDRT  mungkin bergantung secara finansial pada pelaku kekerasan, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan  hubungan  tersebut.  Perceraian  dapat  membantu  korban  menjadi mandiri  secara  finansial  dan  mendapatkan  kembali  kendali  atas  kehidupan  mereka (Hidayah & Junaidi, 2017).
Keempat,  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Korban  KDRT  dapat mengajukan  perceraian  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pelaku kekerasan.  Perceraian  dapat  memberikan  korban  perintah  penahanan  atau perlindungan  hukum  lainnya  yang  dapat  membantu  menjaga  mereka  tetap  aman (Fitriani, 2022).
Namun  bagi  yang  masih  ragu-ragu  kemungkinan  masih  melihat  solusi  lain seperti melalui konseling, baik bagi dirinya sebagai korban maupun pelaku (Wijayanti & Ibrahim, 2013). Bisa juga karena mempertimbangkan keluarga, anak, dan stigma di masyarakat  tentang  perempuan  yang  bercerai  (Agristina,  2018;  Alimi  &  Nurwati, 2021). Jika merujuk pada profil responden yang sebagian dari segi pendidikan lulusan SD-SMP, berusia muda, dan berprofesi sebagai petani bisa saja kekuatiran tentang proses  peradilan  yang  rumit  atau  tidak  memahami  bagaimana  cara  mengajukan proses perceraian di pengadilan.
Selain  itu,  sebagai  perempuan  Kristen,  tampaknya  larangan  agama  untuk bercerai  cukup  berkontribusi  terhadap  adanya  dilema  dalam  diri  responden.  Dalam Kristen, perceraian sangat ditentang. Bahkan, seperti dikatakan Bernat dan Sidauruk, perceraian dianggap sebagai hasil dari dosa (Bernat & Sidauruk, 2022). Tekanan ini pada  batas  tertentu  dapat  menimbulkan  rasa  takut  dan  malu  untuk  bercerai.  Takut melakukan dosa dan malu dihakimi sebagai orang berdosa.
Williams  menjelaskan  bahwa  para  korban  KDRT  di  kalangan  Kristen cenderung  berada  dalam  dilema.  Di  satu  sisi  mereka  merasakan  penderitaan  yang luar biasa karena kekerasan berkepanjangan yang dilakukan pasangannya dan ingin keluar  dari  keadaan  tersebut.  Tetapi  mereka  berada  kerentanan  bergumul  dengan tuntutan untuk memaafkan pelaku, keyakinan bahwa doa dapat mengubah keadaan, menganggap perceraian sebagai tindakan yang tidak beriman, dan keinginan untuk tetap mencintai dan menghormati suami. Masih adanya keinginan untuk mengampuni, ketidaksanggupan menghadapi penghakiman dari orang lain, keinginan untuk berelasi dekat  dengan  Tuhan,  serta  keinginan  mendapatkan  interaksi  sosial  yang  baik  di lingkungan  agama  seringkali  menjadi  alasan  korban  memutuskan  tetap  bersama pelaku kekerasan (Williams, 2020).
Larangan, tuntutan, dan ajaran gereja yang tentang perceraian di satu sisi telah membuat  banyak  perempuan  terjebak  dalam  pernikahan  dengan  suami  yang
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
melakukan  kekerasan  secara  terus  menerus  (Simister  &  Kowalewska,  2016). Perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan membutuhkan solusi konkrit  untuk  mengakhiri  penderitaan  mereka.  Hingga  saat  ini  gereja,  khususnya gereja-gereja di Indonesia, pada umumnya menuntut korban KDRT mempertahankan pernikahan tanpa memberikan solusi yang konkrit.
Naulu  dkk,  dalam  penelitian  mereka  pada  sebuah  gereja  lokal  di  Sulawesi, menemukan  bahwa  para  pimpinan  gereja  menghadapi  banyak  hambatan  dalam mengatasi  KDRT  di  lingkungan  gereja.  Salah  satu  hambatan  terbesar  adalah hambatan budaya di mana para pimpinan gereja menganggap tidak bisa mencampuri terlalu  jauh  urusan  rumah  tangga  anggota  jemaat,  meskipun  di  dalamnya  terjadi KDRT.  Hambatan  kedua  adalah  kurangnya  pengetahuan  mereka  tentang  masalah KDRT (Naulu et al., 2022).
Jika ada gereja yang sudah melakukan tindakan tertentu pada umumnya masih sebatas konseling kepada korban. Seperti digambarkan Pakpahan, konseling ini yang disebutnya  konseling  krisis  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  dapat dilakukan gereja terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, agar mereka dapat mengalami penguatan, rekonsiliasi, dan penyembuhan atas kekerasan dan penderitaan yang dialami (Pakpahan, 2020).
Pendekatan  konseling  yang  ditujukan  untuk  menguatkan  korban  tentu  tidak akan  menghentikan  kekerasan  itu  sendiri.  Konseling,  mungkin,  akan  meningkatkan kemampuan  korban  untuk  bertahan  namun  tidak  menjamin  akan  menghentikan perilaku  abusif  pelaku.  Artinya  jika  gereja  sebatas  melarang  perceraian,  tidak melakukan  langkah-langkah  konkrit  untuk  mengatasi  KDRT,  sulit  diharapkan  laju angka  perceraian  di  lingkungan  umat  Kristen  akan  menurun.  Apalagi  perceraian, seperti  dikemukakan  Ananta  dan  Laila,  merupakan  hak  sipil  setiap  warga  negara. Walaupun  gereja  melarang,  tetapi  negara  membolehkan  dan  memfasilitasinya (Ananta & Laila, 2021).
Dalam  penelitian  ini  meskipun  ada  sebagian  responden  yang  tidak  setuju perceraian sebagai salah satu solusi terhadap masalah KDRT, namun sebagian besar menyetujuinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tantangan  yang  dihadapi  gereja  dalam membangun  pernikahan  Kristen  semakin  besar.  Perceraian  tidak  bisa  lagi  dihadapi hanya  sebatas  pada  larangan  untuk  bercerai.  Khusus  terkait  masalah  KDRT,  perlu ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya.
Pertama, gereja  perlu  secara  tersistem  dan  konsisten  memberikan  kritik terhadap sistem patriarkis yang merupakan akar dari KDRT. Kritik terhadap patriarki dapat  disampaikan  melalui  khotbah,  lagu  rohani,  liturgi  ibadah,  struktur  organisasi gereja, dan berbagai kebijakan dalam tata kelola gereja.
Kedua, gereja  perlu  membentuk  komunitas  anti  KDRT  di  dalam  gereja. Komunitas  ini  dapat  terdiri  atas  komunitas  yang  beranggotakan  khusus perempuan dan yang beranggotakan khusus kaum laki-laki. Komunitas perempuan dapat menjadi wadah  bagi  “korban  tersembunyi”  untuk  mendapatkan  kekuatan  mengakhiri  KDRT
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
yang dialaminya. Bagi “calon korban” dapat menjadi wadah untuk lebih waspada agar bisa menghindarkan KDRT dalam rumah tangganya.
Bagi kaum laki-laki komunitas ini bermanfaat untuk membantu menghilangkan perilaku abusif laki-laki dan juga membantu membentuk perilaku laki-laki yang lebih egaliter.  Ini  bisa  mencontoh  gerakan  “Laki-laki  Baru”  (LLB),  yaitu  sebuah  gerakan kaum laki-laki berbasis komunitas yang diinisiasi oleh Center for Internally Displaced People’s Service (CIS) Timor di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gerakan ini bertujuan menghilangkan  kebiasaan-kebiasaan  lokal  yang  bias  gender  dan  cenderung menempatkan  laki-laki  di  atas  perempuan.  Gerakan  ini  terbukti  telah  berhasil mengubah paradigma dan perilaku para anggotanya (Haniy, 2017).
Ketiga, tampaknya juga gereja perlu melakukan kajian teologis yang lebih kritis terhadap makna perceraian. Jika perceraian dibolehkan karena perzinahan, mengapa kekerasan  yang  membawa  dampak  sangat  buruk  bagi  korban  tidak  bisa  menjadi pertimbangan?  Selama  ini  pendapat-pendapat  yang  keras  menentang  perceraian umumnya  hanya  didasarkan  tafsiran  Alkitab  saja,  dari  teks  diterapkan  kepada konteks.  Bila  pendekatan  ini  yang  dipertahankan  maka  konteks  KDRT,  terutama penderitaan  korban,  tidak  akan  dijadikan  pertimbangan  dalam  penilaian  dan keputusan tentang perceraian.

## KESIMPULAN
Salah satu penyebab perceraian di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT).  Perceraian  dianggap  sebagai  salah  satu  solusi  bagi  korban  KDRT untuk  keluar  dari  belenggu  kekerasan  yang  berkepanjangan.  Dengan  perceraian korban dapat memutuskan hubungan dengan pelaku dan memulai hidup baru. Bagi umat Kristen, perceraian dilarang oleh gereja. Namun demikian, dalam penelitian ini ditemukan  bahwa  meskipun  sebagian  responden  tidak  setuju  perceraian  sebagai salah  satu  solusi  terhadap  masalah  KDRT,  tetapi  sebagian  besar  responden menyetujuinya.  Ini  memberikan  gambaran  bahwa  meskipun  gereja  melarang perceraian tetapi KDRT tetap akan menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Sebab itu gereja perlu memberi perhatian kepada masalah perceraian dalam kaitan dengan  KDRT.  Jika  gereja  hanya  fokus  pada  masalah  perceraian  tanpa  memberi solusi  yang  konkrit  terhadap  masalah  KDRT,  maka  besar  kemungkinan  gereja  pun tidak akan bisa menekan laju angka perceraian dari waktu ke waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agristina, R. D. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta) [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30077/
Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1), 20 –27.
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465
https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434
Ananta, W. R., & Laila, K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Norma Agama Kristen Protestan. Bhirawa Law Journal , 2 (2), 131 –135. https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6828
Bernat, S., & Sidauruk, P. I. S. (2022). Perceraian dalam Pandangan Kristen. Majalah Ilmiah Methoda , 12 (1), 24 –31. https://doi.org/10.46880/methoda.Vol12No1.pp24-31
Fitriani, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty. Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam , 9 (1), 57 –82. https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3229
Frisrielya, N. (2019). Gambaran Depresi Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami [Universitas Mercu Buana Jakarta]. https://repository.mercubuana.ac.id/48975/
Haaken, J., Fussell, H., & Mankowski, E. (2007). Bringing the church to its knees: evangelical Christianity, feminism, and domestic violence discourse. Psychotherapy and Politics International , 5 (2), 103 –115. https://doi.org/10.1002/ppi.129
Haniy, S. U. (2017). Komunitas ‘Laki-Laki Baru’ Dorong Perspektif Baru tentang Perempuan di NTT . Rappler.com.
https://www.rappler.com/world/indonesia/163615-komunitas-laki-laki-baru- perempuan-ntt/
Hidayah, N., & Junaidi, A. (2017). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kehidupanekonomi Perempuan Korban Studi pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah’Aisyiyah Jawa Tengah.
Jurnal Serambi Hukum , 10 (2), 91 –107. https://repository.uniba.ac.id/490/
Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Sekretariat Negara. Komnas Perempuan. (2020). Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) . Komnasperempuan.Go.Id. https://komnasperempuan.go.id/instrumen- modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah- tangga-kdrt
Lujeng P, R., & Sukohar, A. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini. Jurnal Medula , 6 (1), 143 –148. https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/download/862/pdf
Margono, J. E. (2020). Di Antara Bertahan dan Melepas: Menanggapi Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Warisan Patriarkhal. Consilium: Jurnal Teologi Dan Pelayanan , 1 (2), 114.
Meilinda, V., & Indreswati, I. (2023). Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence. JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis’s Health Journal) , 10 (1), 7 –13. https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
Musawwamah, S. (2012). Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama. AL-IHKAM: Jurnal Hukum \& Pranata Sosial , 7 (1), 52 –81. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.318
Naulu, L., Mosooli, E. A., & Sopang, O. (2022). Hambatan Majelis Jemaat dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di PJM-PB Jemaat Korampotan Pondan. VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen , 4 (2), 195 –214. https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.373
Nona, O., Purwanto, M. H., & Derung, T. N. (2022). Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya. In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi , 2 (2), 40 –48. https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1223
Nope, H. A., Oiladang, C. S., Aseleo, K., Nee, M. D., & ... (2020). Fenomena Praktik Perceraian Pada Keluarga Rote Thi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika , 6 (2). https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v6i2.10093
Pakpahan, M. (2020). Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT dI HKBP. Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen , 1 (2), 39 –65.
https://doi.org/10.46974/MS.V1I2.18
Paraibabo, M. (2021). Kajian Etis Teologis Kristen Tentang Perceraian Dalam Keluarga Kristen. EIRENE Jurnal Ilmiah Teologi , 6 (2), 386 –408. https://doi.org/10.56942/ejit.v6i2.27
Rizaty, M. A. (2023). Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022 . DataIndonesia.id.
Simister, J., & Kowalewska, G. (2016). Gender-Based Violence and Christianity: Catholic Prevention of Divorce Traps Women in an Abusive Marriage. Psychology , 07 (13), 1624 –1644. https://doi.org/10.4236/psych.2016.713155
Siswanto, D., Sagala, R., & Hutagalung, S. (2021). Kekuatan dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat GMAHK Putra Agung Surabaya. Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen , 3 (1), 127 –146. https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.208
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suzanalisa, S., & Ismail, C. T. M. (2017). Alasan Istri Sebagai Korban Kdrt Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum Terhadap KDRT. Legalitas: Jurnal Hukum , 7 (2), 20 –43. http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/83
Tracy, S. R. (2007). Patriarchy And Domestic Violence: Challenging Common Misconceptions. JETS , 50 (3), 573 –594. https://www.etsjets.org/files/JETS- PDFs/50/50-3/JETS_50-3_573-594_Tracy.pdf
Westenberg, L. (2017). ‘When She Calls for Help’—Domestic Violence in Christian Families. Social Sciences , 6 (3), 71 –81. https://doi.org/10.3390/socsci6030071 Wijayanti, U., & Ibrahim, M. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795 www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v5i2.465
Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2 (1), 195 –217. https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1914
Williams, T. D. (2020). The Relationship Among Guilt and Shame, and Religion for Women Victims of Domestic Violence [Liberty University].
https:%0A//digitalcommons.liberty.edu/doctoral/2904