## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSFEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh : Sri Roslinda 
Bunyamin Alamsyah 
Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Berbagai  sikap  pro  kontra  yang  diberikan  masyarakat  terhadap  pelaku  poligami baik  dari  kalangan  perempuan  ataupun  dari  kalangan  pria,  dan  tidak  sedikit  yang menentang perilaku poligami, namun tidak sedikit pula yang mendukung praktek poligami. Sewaktu  sebuah  perkawinan  poligami  dilakukan  di  luar  ketentuan  hukum  yang  berlaku berarti  norma-norma  hukum  tentang  poligami  telah  dilanggar  oleh  orang-orang  yang bersangkutan.  Dengan  demikian  akan  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yang  berupa sanksi  pidana.  Merujuk  kepada  Undang-Undang  Perkawinan,  jelas  tidak  memberikan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perkawinan  poligami  karena  tidak  memuat  ketentuan pidananya karena orang-orang yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan  oleh  Undang-undang  perkawinan.  Namun  pengaturan  perkawinan  poligami yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  diatur  di dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP)  yang  mana perbuatan  tersebut  disebut  tindak  pidana  perkawinan.  Melalui  karya  ilmiah  memberikan tujuan  menjelaskan  menganalisis    penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perkawinan poligami dalam perspektif perundang-undangan Indonesia dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Poligami

## A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  setiap  manusia. Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  akan  menimbulkan akibat  lahir  maupun  batin  terhadap  kehidupan  mereka  sebagai  suami  isteri,  terhadap kualitas  dan  masa  depan  anak-anak  yang  mereka  lahirkan  dan  besarkan,  terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.
Pendapat  mengenai  hal  itu,  antara  lain  dikemukakan  oleh  Lili  Rasjidi.  Ia menjelaskan bahwa
 Hakim di MA RI, Alumni  Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
“Dalam  bentuknya  yang  terkecil,  hidup  bersama  itu  dimulai  dengan  adanya keluarga.  Lembaga  perkawinan  merupakan  dasar  peradaban  umat  manusia  dan tempat  bagi  manusia  untuk  mengabadikan  diri  satu  sama  lain  dan  saling menghormati perasaan”. 1
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  korelasi  yang  kuat  antara kualitas  perkawinan  dengan  kualitas  keluarga  yang  akan  terbentuk  dari  perkawinan tersebut. Kualitas keluarga itulah yang pada gilirannya  akan menentukan kualitas sebuah bangsa.
Karena  perannya  yang  demikian  penting  sebagai  fondasi  dasar  kehidupan  sebuah bangsa,  tidaklah  mengherankan  manakala    perkawinan  dan  segenap  masalah  yang menyertainya, menjadi perhatian utama dalam hubungan antar manusia, baik dalam sudut pandang agama, maupun dalam perspektif sosial dan budaya.
Menurut  Musthafa  Kamal,  diantara  sekian  masalah  yang  menyangkut  hubungan antar  manusia  atau  dalam  perspektif  Agama  Islam  dikenal  dengan  istilah muamalat duniawiyat ,  masalah  perkawinan  ( munakahat )  dengan  segala  persoalan  yang  berada  di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. 2
Oleh  karena  itu,  dapat  pula  difahami  manakala  negara  mengatur  secara  khusus segala  sesuatu  yang  menyangkut  penyelenggaraan  perkawinan.  Dalam  perspektif perundang-undangan  Indonesia,  penyelenggaraan  perkawinan  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perkawinan).
Undang-Undang  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  2  Januari  1974,  dan ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1  tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa  sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita- cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara.    Artinya,  bagi  suatu  negara  dan  bangsa  seperti Indonesia, adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional yang sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan  landasan  hukum  perkawinan  yang selama  ini  menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku  bagi  berbagai  golongan  suku  dan  agama diIndonesia.
1 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1.
2 Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243.
Undang-Undang  Perkawinan  mulai  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober 1975, bersamaan dengan disahkannya Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Merujuk  pada  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Perkawinan,  dapat  disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Secara  historis,  sebelum  diberlakukannya  Undang- Undang  Perkawinan,  berlaku  berbagai  hukum  perkawinan  bagi  berbagai  golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
a. bagi orang-orang  Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. bagi  orang  Timur  Asing  Cina  dan  warganegara  Indonesia  keturunan  Cina berlaku  ketentuan-ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan sedikit perubahan;
e. bagi  orang-orang  Timur  Asing  lain-lainnya  dan  warganegara  Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
f. bagi  orang-orang  Eropa  dan  Warga  negara  Indonesia  keturunan  Eropa  dan yang  disamakan  dengan  mereka  berlaku  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Sebagai  Undang-Undang  yang  bersifat  unifikasi  dan  sesuai  dengan  landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Perkawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip  yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Undang-Undang  Perkawinan  ini  telah menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan  ketentuan-ketentuan  Hukum  Agama  dan Kepercayaan itu dari masing-masing warga negara.
Di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan,  ditegaskan  mengenai  tujuan  dari dilaksanakannya sebuah perkawinan, bahwa
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Untuk  mencapai  tujuan  hakiki  dari  perkawinan  tersebut,  maka  Undang-Undang Perkawinan  menentukan  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  mengenai  perkawinan  dan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  telah  disesuaikan  dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut
a. Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;
b. Dalam  Undang-Undang  ini  dinyatakan,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu;  dan  di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
c. Undang-Undang  ini  menganut  asas  monogami.  Hanya  apabila  dikehendaki oleh  yang  bersangkutan,  karena  hukum  dan  agama  dari  yang  bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami  dapat  beristeri  lebih  dari  seorang.  Namun demikian  perkawinan  seorang  suami  dengan  lebih  dari  seorang  isteri, meskipun  hal  itu  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya dapat  dilakukan  apabila  dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan oleh Pengadilan;
d. Undang-Undang  ini  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami-isteri  itu  harus telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami-isteri  yang  masih  di  bawah
umur.  Di  samping  itu,  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan  masalah kependudukan.  Ternyatalah  bahwa  batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika  dibandingkan  dengan  batas  umur  yang  lebih  tinggi.Berhubung  dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria  maupun  bagi  wanita,  ialah  19  (sembilan  belas)  tahun  bagi  pria  dan  16 (enam belas) tahun bagi, wanita.
e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia kekal  dan  sejahtera,  maka  Undang-Undang  ini  menganut  prinsip  untuk mempersukar  terjadinya  perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian,  harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik  dalam  kehidupan  rumahtangga  maupun  dalam  pergaulan  masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suamiisteri.
Berdasarkan perumusan ketentuan mengenai tujuan mendasar dari perkawinan, dan prinsip-prinsip atau asas perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat dilihat  dengan  jelas  komitmen  dan  keinginan  yang  kuat  dari  negara  untuk  menjadikan perkawinan sebagai pintu gerbang membentuk keluarga yang harmonis, utuh dan bahagia lahir  batin,  sebagai  fondasi  terbentuknya  bangsa  yang  kuat,  berdaya  saing  dan  memiliki peradaban yang tinggi.
Undang-undang  Perkawinan  menganut  asas  monogami,  yaitu  suatu  perkawinan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  isteri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami.  Namun  demikian,  undang-undang  ini  juga  membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri atau poligami. 3
Dalam  suatu  kehidupan  perkawinan  tercipta  suatu  kelompok  baru  yang  disisi dengan suami dan istri serta anak-anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh norma, baik itu norma agama, norma susila dan norma hukum.  Suatu  kehidupan  rumah  tangga,  untuk  terciptanya  suatu  keluarga  yang  sakinah (pondasi)  mawaddah  (kasih  sayang)  dan  warahmah  (kewajiban)  harus  ada  keseimbangan
3 Martiman  Projohamidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Indonesia  Legal  Center  Publishing, Jakarta, 2007, hal. 10
tugas antara suami, istri dan anak-anak. Ketentraman hidup dalam rumah tangga  menjadi suatu cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berkeluarga.
Untuk  terciptanya  suatu  ketentraman  dalam  rumah  tangga,  maka  harus  ada  rasa kasih  sayang,  rasa  kebersamaan,  kesenangan  dan  saling  percaya.  Namun,  ketika  dalam suatu  kehidupan  perkawinan  itu  diisi  dengan  banyak  kebohongan  dan  tidak  adanya  rasa kebersamaan,  kasih  sayang  dan  harga  menghargai  maka  akan  terciptalah  suatu pertengkaran  yang  bisa  mengakibatkan  banyak  hal,  baik  itu  pertengkaran,  perceraian  dan bahkan poligami.
Berbagai  sikap  pro  kontra  yang  diberikan  masyarakat  terhadap  pelaku  poligami baik  dari  kalangan  perempuan  ataupun  dari  kalangan  pria,  dan  tidak  sedikit  yang menentang  perilaku  poligami,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  mendukung  praktek poligami.Sebagian  masyarakat  yang  menentang  praktek  poligami  memfokuskan  pokok permasalahan kepada kemaslahatan wanita baik dari segi mental maupun keadilan.
Aspek mental yang menjadi alasan kaum wanita menentang poligami dikarenakan praktek  poligami  menimbulkan  perasaan superior dan inperior antara  suami  dan  isteri mudanya  dengan  isteri  tuanya  disamping  tumbuhnya  rasa  ketergantungan  ekonomi  isteri tuanya  kepada  suaminya,  yang  timbul  akibat  kurangnya  rasa  keadilan  dari  segi  perasaan yang  abstrak  ataupun  memang  dikarenakan  suami  tidak  dapat  mewujudkan  keadilan  dari segi ekonomi itu sendiri.
Kalangan  masyarakat  yang  mendukung  poligami  lebih  memfokuskan  diri  kepada aspek  hukum  agama  yang  membolehkan  praktek  poligami  sampai  dengan  isteri  keempat jika suami sanggup menafkahi dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
Mereka  berpahaman  bahwa  pernikahan  poligami  masih  dalam  wilayah  ibadah, yang  ketentuan  rukun  dan  syarat  pernikahannya  diatur  dalam  hukum  agama,  dan  para pendukung  poligami  merasa  tidak  wajar  jika  poligami  dilarang  oleh  negara  apalagi mengancam pelaku poligami ilegal dengan sanksi pidana dalam kategori kejahatan ringan ( rechtsdeliktern ).
Sewaktu  sebuah  perkawinan  poligami  dilakukan  di  luar  ketentuan  hukum  yang berlaku  berarti  norma-norma  hukum  tentang  poligami  telah  dilanggar  oleh  orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa sanksi pidana.
Merujuk  kepada  Undang-Undang  Perkawinan,  jelas  tidak  memberikan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  perkawinan  poligami  karena  tidak  memuat  ketentuan  pidananya
karena  orang-orang  yang  melakukan  poligami  tanpa  melalui  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-undang  perkawinan.  Namun  pengaturan  perkawinan  poligami yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  diatur  di dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP)  yang  mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan.
Tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum pidana  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang. 4 Menurut  wujudnya  atau  sifatnya, perbuatan-perbuataan  pidana  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum. Perbuatan-perbuatan  ini  juga  merugikan  masyarakat  dalam  arti  bertentangan  atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 5
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  hukum  yang  mengadakan  dasar  dan  aturan- aturan  untuk  menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang  dengan  disertai  ancaman  sanksi  berupa  suatu  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa yang  melanggar  larangan  tersebut,  menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka yang  melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana yang  telah  diancamkan,  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 6
Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa
(1). Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:
1e.  Barang  siapa  yang  kawin  sedang  diketahuinya,  bahwa  perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
2e.  Barang  siapa  yang  kawin,  sedang  diketahuinya,  bahwa  perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.
(2).  Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangka di 1e, menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada  itu  menjadi  halangan  yang  sah  akan  kawin  lagi,  dihukum  penjara selama-lamanya 7 tahun.
4 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 23
5 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.1994, hal. 5
6 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang. hal. 10
Dalam penjelasan Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa suatu syarat supaya orang dapat  dihukum  menurut  Pasal  ini  ialah  orang  itu  harus  mengetahui  dulu  ia  pernah  kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan atau diceraikan.selanjutnya menurut peraturan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak diperbolehkan kawin untuk kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropah,  Indonesia,  Tionghoa  dan  lain-lain,  yang  beragama  Kristen.  Bagi  mereka perkawinan  yang  pertama  itu  sudah  merupakan  halangan  yang  sah  untuk  melakukan perkawinan lagi. Dan apabila mereka kawin lagi, dapat dituntut menurut Pasal ini.
Berdasarkan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ( Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non  Facit  Nisi  Mens  Sit  Rea ).  Menyatakan  pidana  hanya  diberikan  kepada  orang  yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam anggapan masyarakat. 7
Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri sipelaku ada unsur kesalahan terhadap pebuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang.  Namun  adakalanya  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang pada  perbuatan  tersebut  terdapat  unsur  kesalahan  tidak  dihukum,  hal  ini  terdapat  dalam Pasal 44 KUHP.
Setiap  orang  yang  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa  melalui  prosedur  yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Meskipun demikian  perkawinan  poligami  tidak  sesuai  dengan  aturan  Undang-undang  atau  disebut juga  poligami  liar  yang  terjadi  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  yang  tidak tersentuh oleh hukum, namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut.
Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279  KUHP  hukuman  itu  dijatuhkan  kepada  kedua  pelaku  tersebut,  namun  pada pelaksanaannya  banyak  kasus  tindak  pidana  perkawinan  (poligami  liar)  yang  pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak  semua  perempuan  yang  melakukan  tindak  pidana  didakwa  melakukan  perbuatan yang sama.
Selanjutnya didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada:
7 Romli Atmasasmita, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana , Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta. Hal. 45
Pasal 463
1. Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. Melangsungkan  perkawinan,  padahal  diketahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinannya  yang  ada  menjadi  penghalang  yang  sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
b. Melangsungkan  perkawinan,  padahal  diketahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinan  dari  pihak  lain  menjadi  penghalang  yang  sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika  pembuat  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a menyembunyikan  kepada  pihak  yang  lain  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinannya  yang  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk melangsungkan  perkawinan  tersebut,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Masalah lain yang sering terjadi di masyarakat masih banyak  seorang  suami  yang melakukan  poligami  secara  tidak  resmi  atau  tidak  dilakukan  didepan  petugas  pencatat nikah dan Pengadilan Agama, pelaku poligami ini hanya melakukan nikah siri dan ada juga yang  melakukan  pemalsuan  identitas  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Hal  ini  dilakukan untuk menyembunyikan pernikahannya dari istri sebelumnya karena kemungkinan pelaku poligami  tersebut  tidak  mendapatkan  izin  dari  istri  yang  sebelumnya.  Adapun  modus pelaku  poligami  yang  ada  dapat  berupa  menikah  dibawah  tangan,  pemalsuan  identitas, nikah tanpa izin isteri pertama, memaksa mendapatkan izin dan tidak diketahui modusnya.

## B. Perumusan Masalah
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:
1.  Bagaimanakah  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Poligami Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia?
2.  Bagaimanakah  Hambatan  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perkawinan Poligami?

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Tipe Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. 8 Penelitian  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai perkawinan.
2. Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan  perundang-undangan (normative  approach) dan  pendekatan  sejarah (historical approach). 9
Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  meneliti  asas-asas  hukum  dan  teori- teori  pemidanaan.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti formulasi  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  dan  perceraian  di  dalam perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  perkawinan,  baik  berbentuk  hukum positif  maupun  masih  berbentuk  rancangan.  Pendekatan  sejarah  dilakukan  dengan meneliti  sejarah  pengaturantentang  asal  muasal  terbentuknya  Undang-undang Perkawinan.
3.  Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  sistem  kartu (card  system) melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer,  meliputi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Peraturan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dan    Surat Edaran  Mahkamah  Agung  tanggal  20  Agustus  1975  No.MA/Pemb.0807,  tentang Petunjuk-petunjuk  Mahkamah  Agung  Mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
b. Bahan  hukum  sekunder,  meliputi  Rancangan  Undang-undang  KUHP Nasional, Rancangan  Undang-undang  Perkawinan,  buku-buku  literatur  yang  berhubungan
8 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia  Publishing, Surabaya, 2007, hal. 45
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 93
dengan  perkawinan  dan  perceraian,  hasil  seminar,  makalah-makalah,  jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
c. Bahan  hukum  tertier,  meliputi  kamus  hukum  dan  ensiklopedia  dan  tulisan  non- hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## D. Penerapan Sanksi Pidana Terhdap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia
1. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Poligami  Dalam  Perspektif Perundang-undangan Indonesia.
Sebelum  sampai  pada  pembahasan  penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku perkawinan dalam perepektif perundang-undangan terlebih dahulu penulis mengetengahkan  asas  perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  menganut  asas  monogami,  namun  undang-undang  ini  membuka kemungkinan  seorang  pria  mempunyai  lebih  seorang  isteri  dengan  kata  lain  adalah poligami.
Pasal 3
1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## Pasal 4
1. Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristrei  lebih  dari  seorang  sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberikan  izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan keajibannya sebagai isteri;
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 5
1. Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  ini,  harus  dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri dan anak-anak mereka
Undang-undang mengisyaratkan bahwa poligami dapat dilakukan bagi seorang pria jika  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat  (3),  Pasal  4  dan Pasal 5. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku poligami diancam sanksi pidana kategori  pelanggaran  sebagaimana  diatur  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975.
Ketentuan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  merupakan  peristiwa  pidana  yang  digolongkan  kepada  jenis  pidana pelanggaran bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan. Ancaman sanksi  bagi  pelaku  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  3,  Pasal  10  ayat  (3)  dan  Pasal  40 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  ini  pun  tergolong  ringan  yaitu  hanya  sanksi dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Berbeda  halnya  dengan  ketentuan  sanksi  pidana  atas  perbuatan  yang  diatur  di dalam Pasal 279 KUHP. Ketentuan pasal tersebut memandang perbuatan poligami sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan. Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 279 ayat (1) KUHAP yaitu:
1. Unsur subjektif, yaitu “barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  didepan hukum.
2. Unsur objektif, yaitu:
a. Mengadakan  perkawinan.  Unsur  ini  menyebutkan  seorang  suami  yang menikah  lagi  dengan  wanita  lain  yang  perkawinannya  dipandang  sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang ada. Unsur ini menyebutkan  seorang  suami  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana disebut pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan.
c. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon  mempelai  pasangannya  mengetahui  bahwa  calon  pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
d. Adanya  penghalang  yang  sah.  Unsur  ini  menyebutkan  bahwa  kedua calon  mempelai  memang  sudah  mengetahui  bahwa  perkawinan  yang akan  mereka  langsungkan  memiliki  halangan  yang  sah,  karena  calon suaminya dalam ikatan perkawinan yang sah.
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  terkandung  didalam  Pasal  279  KUHP,  maka  dapat diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan untuk mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami, namun pasal ini hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara illegal.
Selanjutnya  penulis  ketengahkan  perbedaan  sanksi  pidana  yang  memandang perbuatan  poligami  illegal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  dengan  Pasal  279  KUHP  adalah  perbedaan  norma-norma  dalam ikatan  perkawinan  yang  diadopsi  kedalam  hukum  positif.  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  memandang  perbuatan  poligami  illegal  hanya  sebagai  perbuatan pelanggaran  administratif  saja,  dikarenakan  hukum  dasar  perkawinan  membolehkan poligami jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi.
Sementara  itu  Undang-Undang  Perkawinan  memandang  perkawinan  sebagai perbuatan untuk melaksanakan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif.  Ketentuan  poligami  dipandang  sah  selama  ketentuan  agama  dan kepercayaannya itu terpenuhi dan apabila perbuatan poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya  penetapan  izin  dari  Pengadilan,  maka  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku poligami yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi dikategorikan pelanggaran.
Akan  berbeda  jika  melihat  pelanggaran  poligami  dari  sudut  pandang  Pasal  279 KUHP.  Perbedaan  tersebut  disebabkan  Pasal  279  KUHP  memandang  perkawinan  bukan sebagai pelaksanaan ibadah, melainkan sebagai suatu hubungan perdata .
Selanjutnya  berdasarkan  data  pada  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  juga mencatat  mengenai  data  izin  perkawinan  poligami  yang  terjadi  di  Kabupaten  Tanjung
Jabung Baratdari tahun 2011-2013. Tetapi tidak semua izin perkawinan poligami ini yang dikabulkan.  Penolakan  ini  juga  disebabkan  karena  syarat-syarat  poligami  yang  belum memenuhi persyaratan. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Walaupun Pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami dengan berbagai persyaratannya,  tetapi  kenyataan  di  masyarakat  masih  banyak  seorang  suami  yang melakukan  poligami  secara  tidak  resmi  atau  tidak  dilakukan  didepan  petugas  pencatat nikah dan Pengadilan Agama, pelaku poligami ini hanya melakukan nikah siri dan ada juga yang  melakukan  pemalsuan  identitas  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Hal  ini  dilakukan untuk menyembunyikan pernikahannya dari istri sebelumnya karena kemungkinan pelaku poligami tersebut tidak mendapatkan izin dari istri yang sebelumnya.
Kasus tindak pidana poligami berawal dari pengaduan istri pertama (istri yang sah) terhadapperbuatan suami yang melakukan poligami tersebut. Umumnya aduantersebut ada karena istri pertama merasa tidak senang atas perbuatan yangdilakukan suaminya menikahi wanita  lain  tanpa  ada  izin  terlabih  dahuludaridia,  sehingga  dengan  demikian  para  istri pertama melanjutkan aduantersebut.
Beberapa  putusan  yang  ditetapkan  terhadap  kasus  poligami,hukumannya  relatif ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan olehperbuatan tersebut, karugian tersebut bukan  hanya  di  alami  oleh  istri  secara  batin  saja  tetapi  juga  secara  materi,  namun hal  ini juga berakibat burukterhadap perkembangan anak.
Ketika  seorang  laki-laki  melakukan  perkawinan  poligami  di  luar  prosedur  yang telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,maka  perbuatan  tersebut merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  bertentangandengan  Pasal  279  KUHP  sehingga pelaku  perbuatan  tersebut  harusdipertanggungjawabakan  secara  pidana.  Pelaku  tindak pidanapoligamiseperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  279  KUHP  dijatuhi  pidana.Pidana (hukuman)  yang  dijatuhi  tersebut  berbeda-beda  hal  ini  dilihatberdasarkan  cara  perbuatan itu dilakukan.
Ini  membuktikan  bahwa  tindakan  dalam  perkawinan  poligami  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sering  terjadi,  namun  jarang  sekali  terkuak  di permukaan. Selain itu pula perbuatan tersebut sulit sekali disentuh oleh hukum pidana, hal ini  tak  lepas  dari  berbagai  macam  faktor  yang  melatarbelakanginya  baik  dikarenakan sanksi hukum yang lemah dan tidak memihak kepada korban, maupun sanksi hukum yang tidak  tegas,  dan  tidak  jelas  sehingga  tidak  bisa  memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat, serta pengawasan yang masih sangat minim dari pemerintah dan aparaturpenegak  hukum.
Faktor lain yang mendukung maraknya pelanggaran perkawinan poligami yaitu rendahnya kesadaran  dan  pemahaman  dari  masyarakat  tentang  hukum,  ambiguitas  dari  undang- undang tentang perkawinan yang menyebabkan mudahnya para pelaku untuk berdalih atas perbuatan yang dilakukannya.
Dari  data  di  atas,  telah  jelas  bahwa  pelaku  poligami  maupun  pelaksana  yang membantu  terealisasinya  perkawinan  poligami  yang  tidak  sesuai  dari  undang-undang adalah  suatu  tindak  pidana  yang  dapat  diancam  sanksi  pidana.  Maka  dari  itu  harus adanyapenegakan  hukum  yang  maksimal  guna  memberikan  perlindungan  dan  jaminan hukum bagi masyarakat.
2.  Hambatan  Dalam  Penerapan  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perkawinan Poligami.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku poligami adalah:
1. Kejelasan  tentang  keberadaan  barang  bukti,  dalam  hal  ini  adalah  surat  nikah. Perkawinan kedua yang dilakukan pelaku tindak poligami kebanyakan dilakukan secara di bawah tangan (nikah sirri) sehingga sulit untuk dilakukan pembuktiannya
2. Kejelasan  keberadaan  dari  orang  yang  menikahkan (wali  nikah).  Perkawinan  poligami ini  biasanya  dilakukan  secara  dibawah  tangan  (kawin  sirri),  sehingga  kejelasan  orang yang  menikahkan  menjadi  kendala  dalam  hal  pemanggilan  saksi  yang  akan  dimintai keterangan.  Pelaku  poligami  tersebut  menyembunyikan  identitas  orang  yang menikahkannya, dikarenakan status dari orang  yang menikahkan tersebut bisa berubah dari  saksi  menjadi  tersangka,  atau  karena  telah  ada  perjanjian  yang  dilakukan  pelaku poligami dengan orang yang akan menikahkan tersebut.
3. Keberadaan  dari  orang  yang  menyaksikan  bahwa  telah  dilakukannya  perkawinan poligami  (saksi  nikah).  Perkawinan  poligami  biasanya  dilakukan  secara  tertutup,  dan hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu. Sehingga suatu perkawinan tersebut hanya disampaikan dan diketahui dari mulut ke mulut saja. Biasanya orang yang menyaksikan dilangsungkannya  perkawinan  poligami  tersebut  tidak  akan  mengaku  bahwa  mereka adalah  saksi  nikah,  hal  ini  disebabkan  karena  mereka  takut  status  mereka  menjadi tersangka dan akan terjerat hukum.
4. Unsur-unsur  pidana  perkawinan  poligami  susah  untuk  dipenuhi,  hal  ini  dikarenakan kendala  dalam  mendapatkan  barang  bukti  dan  saksi.  Maka  dalam  Berita  Acara
Pemeriksaan  (BAP),  penyidik  Polri  biasanya  memasukkan  Pasal  alternatif  yaitu  Pasal 284  KUHP  tentang  perzinahan.  Dimana  perzinahan  terjadi  apabila  seorang  pria  dan wanita melakukan hubungan suami istri padahal orang tersebut telah mempunyai suami ataupun istri yang sah dan belum bercerai. Jika unsur tindak pidana poligami tidak dapat dipenuhi, maka bisa dialihkan kepada tindak pidana perzinahan yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Adanya  kebiasaan  masyarakat  yang  menyelesaikan  masalah  poligami  dengan  cara damai,  sehingga  kasus  poligami  tersebut  tidak  sampai  dilimpahkan  pada  kejaksaan. Namun hanya selesai pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri.
6. Ketika  seorang  suami  melakukan  penghianatan  terhadap  suatu  pernikahan  dengan melakukan  pernikahan  dengan  wanita  lain  tanpa  sepengetahuan  istri  pertama,  hal  ini merupakan  suatu  derita  yang  sangat  mendalam  bagi  korban  (istri  pertama  dan  anak- anak), namun meskipun hal ini terjadi si istri tidak ingin mengadukan suaminya karena mereka malu kepada tetangga apabila sampai suaminya masuk ke dalam bui, sehingga meskipun  pengaduan  telah  disampaikan,  banyak  juga  diantara  istri  yang  mencabut kembali adua terhadap suami yang melakukan poligami di luar prosedur tersebut

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Perkawinan poligami illegal merupakan suatu perbuatan pidana/tindak pidana yang dapat  dikategorikan  kepada  kejahatan  terhadap  asal-usul  pernikahan  sehingga dengan demikian pelaku yang melakukan tindak pidana poligami wajib dimintakan pertanggungjawabannya  karena  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang termasuk  kepada  delik  aduan  yang  absolute,  artinya  yang  dilarang  dari  perbuatan tersebut adalah peristiwanya sehingga kasus tersebut harus di periksa secara hukum pidana.
2. Dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  poligami, maka  terdapat  kendala  yang  ditemui  dalam  pemeriksaan  kasus  poligami tersebutt. Mulai  dari  pemeriksaan  saksi  sampai  adanya  penyelesaian  kasus  tindak  pidana poligami dengan cara damai.

## F. Rekomendasi
1. Agar  hukuman yang dijatuhkan lebih berat dan menimbulkan efek jeraterhadap si pelaku,  sebaiknya  diatur  ketentuan  sanksi  pidananya  didalam  Undang-Undang Perkawinan.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  konsepsi  perubahan  dalam  Undang- Undang Perkawinan terkait masalah poligami ini.
2.  Agar  keluarga  pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  terlebih  dahulu menyelidiki  dan  mengetahui  tentang  asal  usul  pasangan  yang  akan  menikah tersebut.  Dengan  demikian akan mempersempit  ruang  kejahatan  yang  akan  terjadi bagi para pelaku poligami.

## G. Daftar Pustaka
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991
Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Pressindo, Jakarta, 1993 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.1994 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang.
Romli  Atmasasmita,  1989, Asas-asas  Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Pertama, Yayasan LBH, Jakarta
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005