## ACCOUNTING TREATMENT IN VILLAGE PUBLIC SECTOR PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA
I Made Laut Mertha Jaya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta Jalan Magelang Km 8 Yogyakarta Email: mad.jaya@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  find  out  the  procedures  for  preparing accountability  reports  in  Kebondalem  Prambanan  Village  associated  with  Minister  of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. This study discusses accounting policies, the budgeting  process,  and  budget  execution.  This  paper  is  based  on  descriptive  research that explains the accounting behavior of village public sector in Central Java. The scope of village entity financial transactions is relatively smaller than the local government, but includes all accounts contained in the local government.
The  results  of  this  study  conclude  that  the  accounting  policy  adopted  by  the village  government  of  Kebondalem  Kidul  has  been  in  accordance  with  the  existing government  order.  In  addition,  the  existence  of  a  village-based  accounting  information system, such as Siskeudes, shows that the village government of Kebondalem Kidul has taken seriously the presentation and preparation of its accountability reports so far. The posts in the APBDes Realization Report are also in accordance with Permendagri No. 113 of  2014  and  the  allocation  of  Village  expenditure  is  in  accordance  with  Government Regulation No. 43 of 2014 .
Keywords: Accounting Treatment; Public Sector Accounting .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  prosedur penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  di  Desa  Kebondalem  Prambanan  terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Studi ini membahas kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.  Penelitian ini didasarkan  pada  penelitian  deskriptif  yang  menjelaskan  perilaku  akuntansi  sektor publik  desa  di  Jawa  Tengah.  Ruang  lingkup  transaksi  keuangan  entitas  desa  relatif lebih  kecil  dari  pemerintah  daerah,  tetapi  mencakup  semua  akun  yang  ada  di pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  akuntansi  yang diterapkan  oleh  pemerintah  desa  Kebondalem  Kidul  telah  sesuai  dengan  aturan pemerintah  yang  ada.  Selain  itu,  keberadaan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis desa,  seperti  Siskeudes,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  Kebondalem  Kidul telah  mengambil  serius  penyajian  dan  persiapan  laporan  pertanggungjawabannya sejauh  ini.  Pos-pos  dalam  Laporan  Realisasi  APBD  juga  sesuai  dengan  Permendagri No. 113 tahun 2014 dan alokasi belanja desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014
.
Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi; Akuntansi Sektor Publik.

## 1. PENDAHULUAN
A kuntansi pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengelolaan  keuangan  publik.  Akuntansi  pemerintahan  berperan  untuk membantu  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Pengelolaan keuangan  publik  merupakan  bentuk  kewajiban  dari  pemerintah  desa,  daerah dan pusat. Tata kelola pemerintahan ini dimulai dari tata kelola keuangan desa, daerah, dan pusat. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi.
Akuntabilitas  dan  transparansi  sangat  penting  di  dalam  penyusunan suatu  laporan.  Laporan  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  dan  transparansi, maka  diindikasikan  bahwa  laporan  tersebut  direkayasa.  Salah  satu  indikator keberhasilan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dan  ditentukan  dari  wujud pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerahnya.  Pengelolaan  keuangan ini diwujudkan mulai dari tingkat desa, daerah hingga ke pusat.
Desa  dianggap  sebagai  unit  organisasi  pemerintah  yang  berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang kepentingan dan  kebutuhannya  berbeda-beda.  Sehingga,  pemerintah  desa  mempunyai peranan  yang  sangat  strategis.  Hal  ini  sesuai  dengan  paradigma  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  negara  yang  maju  tanpa  adanya  provinsi  yang maju,  tidak  ada  provinsi  yang  maju  tanpa  adanya  kabupaten/kota  yang  maju, dan  tidak  ada  kabupaten/kota  yang  maju  tanpa  desa  atau  kelurahan  yang maju.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  basis  kemajuan  suatu  negara ditentukan oleh kemajuan suatu desa atau kelurahannya.
Desa  lebih  mirip  seperti  sebuah  negara  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  desa memiliki  semua  perangkat  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara,  seperti:  wilayah, warga,  aturan  dan  pemerintahan. Desa  juga  dianggap  sebagai  suatu  institusi otonom  dengan  tradisi  khas,  adat  istiadat  dan  hukumnya  sendiri.  Sehingga, desa  harus dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri.
Desa atau kelurahan memiliki peranan penting terhadap kemajuan suatu daerah.  Perkembangan  kemandirian  desa  telah  lama  diperhatikan  oleh pemerintah  pusat  melalui  kementrian  pedesaan.  Semangat  pemerintah  pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa telah dikonkretkan dengan membentuk  Undang-Undang  Desa.  Peraturan  perundangan  ini  tertuang  pada Undang-Undang  No.  6  Tahun  2004  tentang  Desa.  Undang-Undang  Desa  ini sudah  berlaku  sejak  sebelum  penyelenggaraan  pilihan  presiden  tahun  2014. Setelah  itu,  dilakukan  beberapa  perubahan  peraturan  perundang-undangan baru,  yaitu  Undang-undang  No.  43  Tahun  2014.  Pada  perudang-undangan  itu memberikan  beberapa  perubahan  dan  penambahan  atas  peraturan  yang  lama, yaitu  dari  segi  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Desa.  Salah  satu  kewenangan istimewa  yang  dimiliki  oleh  Desa,  yaitu:  kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa,  dan  juga  dapat  didanai  oleh APBN serta APBD yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun  Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa. Presiden  Jokowi  melalui  kebijakannya  yang  disebut  Nawacita  juga  ikut berkomitmen  untuk  membangun  negara  Indonesia  dari  pinggiran.  Hal  ini dilakukan demi meningkatkan pembangunan di desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia.  Sehingga,  komitmen  ini  sejalan  dengan  presiden  sebelumnya.
Persamaan  program  ini  diharapkan  dapat  mendorong  kemajuan  Desa  menjadi berkembang,  mandiri,  dan  maju.  Sehingga,  masyarakat  Desa  juga  memiliki akses kebutuhan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan.
Selain  itu,  setiap  daerah  juga  mendapatkan  alokasi  dana  desa  dari pemerintah  pusat.  Dana  desa  ini  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  desa (pemdes)  untuk  membangun  dan  mengembangkan  desanya.  Peraturan  yang mengatur tentang dana desa telah tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2015.  Namun,  pemerintah  desa  (pemdes)  wajib  untuk  membuat  laporan pertanggung  jawaban  penggunaan  dana  desa  tersebut.  Dasar  pelaporan  ini sesuai  dengan  perundang-undangan  Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menambahkan peraturan lama  yang telah  ditetapkan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2004  dan  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2014.
Peraturan  Undang-Undang  Nomor  113  Tahun  2014  ini  ditetapkan  oleh Presiden  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  penyelewengan  atas  dana  desa yang telah dialokasikan. Kasus-kasus penyelewengan dana desa telah terjadi di beberapa wilayah. Kasus pertama yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Labuhan Tangga, Kabupaten Rokan Hilir (Riau) yang dilakukan oleh kepala desanya.  Kasus  itu  terjadi  pada  bulan  november  2017.  Selain  itu,  pada  bulan desember  2017  kasus  serupa  juga  terjadi  di  Mamuju  Utara,  Provinsi  Sulawesi Barat. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan terdapat 900 kepala desa (Kades) di Indonesia yang melakukan tindakan penyelewengan dana desa saat ini. Besarnya  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  memberikan tanggung jawab yang besar pula. Dana desa semestinya dapat digunakan untuk daerah  mulai  berbenah  dan  mandiri.  Selain  itu,  dana  desa  seharusnya digunakan  untuk  kepentingan  bersama  demi  mensejahterakan  masyarakat seluruhnya. Sehingga, pengalokasian dan pertanggungjawabnya perlu dilakukan pengawasan bersama dari semua pihak.
Di  Desa/Kelurahan  Kebondalem  Kidul  Prambanan,  Kabupaten  Klaten memiliki  beberapa  keunggulan,  yaitu  lokasinya  yang  dekat  dengan  kawasan pariwisata dengan D.I.Yogyakarta. Selain itu, di Desa ini juga memiliki kawasan sentra  UMKM  beberapa  kerajinan  tangan.  Produk  itu  ditawarkan  di  beberapa tempat  wisata  di  Jawa  Tengah  dan  D.I.Yogyakarta.  Desa  Kebondalem  Kidul Prambanan  juga  telah  mengembangkan  lebih  modern  lagi  kawasan  wisatanya. Pengembangan  ini  telah  dilakukan  sejak  tahun  2017  silam  hingga  sekarang. Pengembangan  dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari  menambah  fasilitas bermain  untuk  kawasan  wisata,  dan  penyelarasan  sistem  administrasinya. Salah  satu  yang  dikembangkan  oleh  Desa  ini  yaitu  Candi  Sojiwan.  Candi  ini letaknya  di  Desa  Kebondalem  Kidul  Prambanan  dan  dekat  dengan  candi prambanan  dan  candi  lainnya  yang  ada  di  D.I.Yogyakarta.  Pengembangan daerah wisata  ini mendapat  dukungan dari pemerintah berupa pencairan dana desa sebesar Rp 1,7 Miliar yang dicairkan secara bertahap.
Perolehan dana pengembangan tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi  pemerintah  desa.  Tanggung  jawab  ini  berupa  penyusunan  pelaporan pertanggung  jawaban  yang  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  pusat. Peraturan  ini  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun 2014. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui  tata  cara  penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban  di  Desa
Kebondalem Prambanan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  ( descriptief  research). Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  penjelasan  atau  gambaran  lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perlakuan akuntansi sektor  publik  berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Penelitian  ini mengambil  studi  kasus  di  pemerintahan  Desa/Kelurahan  Kebondalem  Kidul Prambanan.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membahas  tentang  kebijakan akuntansi,  proses  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran  dan  analisis laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menerapkan  metode  penelitian deskriptif. Data  yang dikumpulkan  disusun, dijelaskan, dan dilakukan  analisis dengan  pendekatan  analisis  perbandingan  (komparatif).  Analisis  ini  digunakan untuk  mencari  pemecahan  melalui  faktor-faktor  tertentu  yang  berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti dan membandingkan satu faktor  dengan faktor lainnya (Surakhmad, 1985) dalam (Junaidi, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil yang ditemukan, diantaranya:

## a. Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi di pemerintah desa dapat mengacu pada Permendagri nomor  64  tahun  2013.  Kebijakan  dapat  dikelompokan  berdasarkan  dua  hal, yaitu  kebijakan  berkaitan  pelaporan  keuangan  dan  yang  berkaitan  dengan kebijakan  akuntansi.    Kebijakan  akuntansi  pelaporan  keuangan  ini  mengatur penyajian  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum,  yaitu  meningkatkan keterbandingan  laporan  keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode, maupun antar entitas.
Laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  merupakan  laporan  keuangan yang  ditunjukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama  sebagian  besar pengguna  laporan  termasuk  lembaga  legislatif  sebagaimana  ditetapkan  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, maka kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian  laporan  keuangan,  pedoman  struktur  laporan  keuangan,  dan persyaratan  minimal  isi  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  disusun  dengan menerapkan  basis  akrual.  Kebijakan  akuntansi  ini  berlaku  untuk  entitas pelaporan  dan  entitas  akuntansi  dalam  menyusun  laporan  keuangan.  Entitas pelaporan  yaitu  pemerintah  daerah,  sedangkan  entitas  akuntansi  yaitu  SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.
Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  yaitu  basis  akrual.  Namun,  dalam  hal  anggaran  disusun  dan dilaksanakan  berdasar  basis  kas,  maka  LRA  disusun  berdasarkan  basis  kas. Basis akrual sepenuhnya belum bisa diterapkan oleh semua  entitas akuntansi. Entitas  pemerintah  merupakan  entitas  yang  memiliki  karakteristik  unik  dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang  mengatur  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  basis  akuntansi  yang digunakan  entitas  pemerintah  adalah  basis  kas  menuju  akrual  ( cash  toward accrual ).  Basis  ini  mengharuskan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  dicatat
dengan  berbasis  akrual  sedangkan  komponen  Laporan  Realisasi  Anggaran, seperti: pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan  basis kas.
Konsekuensi  dari  penggunaan  basis  kas  menuju  akrual  ini  yakni dibutuhkannya  penggunaan  jurnal  korolari. Dengan  adanya  jurnal  korolari, maka  belanja  kendaraan  telah  sesuai  dicatat  dengan  basis  kas dan disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Namun,  Neraca  telah disajikan dengan  basis  akrual  karena  mempresentasikan  semua  sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikan dalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap, seperti: kendaraan.
Di Desa  Kebondalem Kidul sudah melakukan penjurnalan atas transaksi- transaksi  yang  terjadi,  bendahara  desa  telah  menggunakan  sistem  akuntansi yang  bernama  Siskeudes.  Sehingga,  bendahara  tidak  hanya  menggunakan kwitansi  dan  nota  untuk  menilai  kas  keluar  dan  kas  masuk  di  pemerintah desanya, namun bendahara desa juga berkewajiban membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.
b. Proses penyusunan anggaran
Proses  penyusunan  anggaran  desa  tertuang  dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Sebelum  menyususun  APBDesa  pemerintah  desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk menumbuhkan partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  setiap  pembangunan  di  desa.  Penyusunan Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  dapat  digunakan  sebagai gambaran  konkrit  tentang  beberapa  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan dalam  jangka  satu  tahun  (1  tahun).  Sehingga,  pembangunan  desa  akan  lebih terarah  dalam  menentukan  skala  prioritas  kegiatan  pembangunan,  tepat sasaran dan berkesinambungan.
Rencana  kerja  Pembangunan  Desa  Kebondalem  Kidul  tahun  2018  telah dibuat sesusai dengan undang-undang desa, yaitu setiap desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dalam pasal 29 Peraturan ini disebutkan :
1. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP  Desa  disusun  oleh  pemerintah  desa  sesuai  dengan  informasi  dari pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berkaitan  dengan  pagu  indikatif desa  dan  rencana  kegiatan  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. RKP Desa mulai di susun oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun berjalan.
4. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Proses penyusunan APBDes di Desa Kebondalem Kidul dimulai dari, Proses penyusunan  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  dilaksanakan  oleh sekretaris  desa,  selanjutnya  sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan rencangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  kepada  BPD  untuk  disetujui bersama, dan setelah itu rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati  di  sampaikan  oleh  kepala  Desa  Kebondalem  Kidul  kepada  Bupati Kabupaten  Klaten  Jawa  Tengah  untuk  dievaluasi.  Tahap  APBDes  yang dilakukan  sudah  sesuai  dengan  permenagri  113  tahun  2014  pasal  20-21
tentang perencanaan. Adapun Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Kebondalem Kidul tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kebondalem Kidul Tahun Anggaran 2018 Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Ket. 1 2 3 4 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Pendapatan

## Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 51.000.000,00 48.750.000,00 2.250.000,00 0,00 1.182.554.000,00 730.860.000,00 52.670.000,00 334.024.000,00 65.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.233.554.000,00 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Belanja Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.263.554.000,00 242.650.000,00 408.744.000,00 612.160.000,00 Jumlah Belanja 1.263.554.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (30.000.000,00) 3. 3.1. 3.1.1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya 30.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah Pembiayaan 30.000.000,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00
Sumber: Siskeudes, 2019.
Menurut  Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa,  APBDesa  terdiri  atas  Pendapatan  desa,  Belanja  desa  dan  Pembiayaan desa.  Pendapatan  desa  terdiri  atas  Pendapatan  asli  desa,  Pendapatan  transfer dan  Pendapatan  lain-lain.  Belanja  desa  terdiri  atas  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (Belanja  Pegawai  dan  Belanja  Barang  dan  Jasa), Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. Permendagri No 113 tahun 2014 menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBDesa dan Pemerintah Desa telah menjalankan mekanisme tersebut ketika akan menyusun APBDesa.  Berdasarkan  hasil  data  yang  telah  didapatkan,  mekanisme  proses penyusunan  APBDesa  di  Desa  Kebondalem  Kidul  Tahun  2018  sudah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
c. Pelaksanaan anggaran
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 dalam  penggunaan  Dana  APBDesa  kepala  Desa  bersama  dengan  Bendahara Desa dan PTPKD harus menyusun pelaporan yang memuat beberapa hal, antara lain:
1. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
2. Laporan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  meliputi  laporan  fisik dan biaya
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu
5. Buku pajak
6. Register penutupan kas
7. Berita acara penutupan kas
8. Lampiran administrasi surat pertanggung jawaban (kwitansi / nota dan bukti setor pajak)
Implementasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bendahara  Desa  Kebondalem  Kidul dari juknis di atas telah terpenuhi semuanya. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa  di  dalam  laporan  pertanggungjawaban  dana  desa  ini  menunjukan terdapat pengelolaan dana APBDesa  secara berkala. Pengelolaan yang baik dan benar  dapat  memandirikan  desa,  sehingga  Desa  dapat  lebih  memberdayakan sumber dayanya secara maksimal.
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  menyatakan  bahwa  Laporan Realisasi  Anggaran  menyajikan  informasi  realisasi  pendapatan-LRA,  belanja, transfer,  surplus  /  defisit-LRA,  dan  pembiayaan,  yang  masing-masing diperbandingkan  dengan  anggarannya  dalam  satu  periode.  Laporan  Realisasi Anggaran  disajikan  sekurang-kurangnya  sekali  dalam  setahun.  Dalam  situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan  disajikan  dengan  suatu  periode  yang  lebih  panjang  atau  pendek  dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b) Fakta  bahwa  jumlah-jumlah  komparatif  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak  tersedia  tepat  pada  waktunya.  Suatu  entitas  pelaporan  menyajikan Laporan  Realisasi  Anggaran  selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan  setelah berakhirnya  tahun  anggaran.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa  Kebondalem Kidul menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran  menyandingkan  realisasi  pendapatan-LRA,  belanja,  transfer, surplus/defisit-LRA.
Adapun  Laporan  Realisassi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Kebondalem Kidul Tahun Angaran 2018 sebagai berikut :
Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kebondalem Kidul Tahun Anggaran 2018
Kode Rek. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) 1 2 3 4 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa
Hasil Aset Desa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 51.000.000,00 48.750.000,00 2.250.000,00 0,00 1.182.554.000,00 730.860.000,00 52.670.000,00 334.024.000,00 65.000.000,00 0,00 51.347.559,00 47.400.000,00 1.250.000,00 2.697.559,00 1.425.925.185,00 730.860.000,00 45.715.185,00 354.350.000,00 25.000.000,00 270.000.000,00 (347.559,00) 1.350.000,00 1.000.000,00 (2.697.559,00) (243.371.185,00) 0,00 6.954.815,00 (20.326.000,00) 40.000.000,00 (270.000.000,00) Jumlah Pendapatan 1.233.554.000,00  1.477.272.744,00 1.403.004.769,00 263.572.000,00 493.914.503,00 645.518.266,00 1.403.004.769,00 74.267.975,00 82.312.973,00 82.312.973,00 82.312.973,00 (243.718.744,00) 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Belanja Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.263.554.000,00 242.650.000,00 408.744.000,00 612.160.000,00 (139.450.769,00) (20.922.000,00) (85.170.503,00) (33.358.266,00) Jumlah Belanja 1.263.554.000,00 (139.450.769,00) SURPLUS / (DEFISIT) (30.000.000,00) (104.267.975,00) 3. 3.1. 3.1.1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya 30.000.000,00 30.000.000,00 (52.312.973,00) (52.312.973,00) Jumlah Pembiayaan 30.000.000,00 ( 52.312.973,00) SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 156.580.948,00  (156.580.948,00)
Sumber: Siskeudes, 2019.
Dari tabel 2 menunjukan bahawa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa  Kebondalem  Tahun  2018  sudah  sesuai  dengan  peraturan  SAP.  Hal  ini dikarenakan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggarannya  telah mencakup pos- pos  sebagai  berikut:  (a)  Pendapatan-LRA  (b)  Belanja  (c)  Transfer  (d) Surplus/defisit-LRA (e) Penerimaan  pembiayaan  (f) Pengeluaran pembiayaan (g) Pembiayaan  neto  dan  (h)  Sisa  lebih/kurang  pembiayaan  anggaran  (SiLPA  / SiKPA).
Belanja  desa  APBDes  yang  di  tetapkan  dalam  pasal  100  PP  Nomor  43
Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Paling  sedikit  70%  (Tujuh  puluh  perseratus)  Dari  jumlah  anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  Pelaksanaan  pembangunan  Desa,  Pembinaan kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. Paling  banyak  30%  (Tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran belanja Desa digunakan untuk :
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,
2) Operasional Pemerintah Desa,
3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Dari  anggaran  dan  pendapatan  belanja  desa  di  atas  dapat  digambarkan bahwa  belanja  Desa  Digunakan  70%  untuk  mendanai  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Sedangkan,  30% dari  belanja  Desa  digunakan  untuk  belanja  pegawai  ini  menunjukan  bahwa pemerintah Desa telah mengalokasikan dana Desa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kebondalem Kidul.

## 4. PENUTUP Simpulan
Kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  desa  kebondalem kidul telah sesuai dengan tatanan pemerintah yang telah ada. Selain itu, adanya sistem  informasi  akuntansi  berbasis  desa,  seperti  Siskeudes  memperlihatkan bahwa  pemerintah  Desa  Kebondalem  Kidul  telah  sungguh-sungguh  di  dalam penyajian dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya selama ini.
Kekompakan  dan  budaya  gotong  royong  masyarakat  di  Desa  Kebondalem Kidul  menjadi  pendukung  pemerintah  Desa  dalam  perencanaan  pengelolaan keuangan  Desa  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan Desa. Selain itu, penyusunan APBDes tahun 2018 yang dilakukan juga sudah sesuai dengan permenagri 113 tahun 2014. Pos-pos dalam APBDes juga sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.
Pos-pos  dalam  Laporan  Realisasi  APBDes  juga  sudah  sesuai  dengan permendagri No 113 tahun 2014 dan pengalokasian belanja Desa sudah sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2014.  Belanja  pegawai  di  Desa Kebondalem Kidul telah sesuai ketentuan, yaitu 30% digunakan untuk anggaran belanja  desa,  dan  70%  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Pelaksanaan  pembangunan  Desa,  Pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Hasil  ini  menggambarkan  bahwa  pemerintah
Desa  Kebondalem  Kidul  ingin  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat Desanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alvianty,  Elfreda  A  Lau  dan  Imam  Nazarudin  Latif.  2013.  Akuntanbilitas Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2013  Di  Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga . Penerbit Erlangga :Jakarta
Hamzah,  Ardi.  2009.  Pengaruh  Ekspektasi  Kinerja,  Ekspektasi  Usaha,  Faktor Sosial,  Kesesuaian  Tugas  dan  Kondisi  yang  Memfasilitasi  Pemakai terhadap  Minat  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  (  Studi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). Kumpulan  Makalah Simposium Nasional  Sistem  Teknologi  Informasi .  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Junaidi, 2015, Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia . Jurnal NeO Bis.  Volume  9,  No.  1,  Juni  2015.  Fakultas  Ekonomi  Dan  bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
Republik  Indoensia.  2015.  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2015  tentang  Dana Desa.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-undang  No.  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Desa, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5539.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang peraturan Desa.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2014  tentang pemerintah daerah.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang keuangan negara/daerah.
Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Sukanto.  2014.  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  dan  Kemiskinan  di  Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi  Biromaru  Kabupaten  Sigi.  Tesis  :  Program  Studi  Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako
Suparman,  dan  Dedi  Kusnadi,  Dwi  Haryono.  2014.  Implementasi  Program Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara. Tesis  :  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara  Magister  Ilmu  Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.