## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata

## Jasman Nazar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: jasman.ucox91@gmail.com

## Abstract
This  research  tries  to  examine  and  discuss  about  The  Regulation  and  Implementation  of  the Standardization and  Certification  of  Tourism  Business  Services  in  Padang  City  that  will  answer  some problems,  they  are,  how  the  implementation  of  standardization  and  certification  regulation  of  tourism business services in Padang and what efforts that is being done by the government to give protection to the tourist. This is a descriptive study using an empirical juridical method. After doing research, some answers  that  can  be  conclude,  Padang  has  not  done  the  standardization  and  certification  of  tourism business services. And to protect the tourist the government implements some obligations that must be fulfilled by the businessmen about the services they given, perform guidance of tourism awareness to the society and also work together with the Tourism organization and constabulary in city of Padang.
Keywords: Certification; Tourism; Halal Labeling

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  untuk  meneliti  dan  membahas  tentang  Pengaturan  dan  Pelaksanaan Standardisasi  dan  Sertifikasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  di  Kota  Padang  yang  akan  menjawab  beberapa masalah,  yaitu, bagaimana  penerapan  labelisasi  halal  pada  rumah makan  dan restoran  di  kota  Padang, serta  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Padang  dalam  rangka  memberikan perlindungan terhadap wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Setelah melakukan penelitian, beberapa jawaban yang dapat disimpulkan, sebagai kota Pariwisata, Padang belum melakukan penerapan labelisasi halal ini kepada para pelaku usaha. Dan untuk  melindungi  wisatawan  pemerintah  menerapkan  beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh pengusaha  mengenai  layanan  yang  mereka  berikan,  melakukan  bimbingan  sadar  wisata  kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan organisasi Pariwisata di kota Padang.
Kata Kunci: Sertfifikasi; Pariwisata; Labelisasi Halal

## A. PENDAHULUAN
Pariwisata  halal  adalah  bagian dari  industri  pariwisata  yang  ditujukan  untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan- aturan  Islam.  Salah  satu  contoh  dari  bentuk  pelayanan  ini  misalnya  Hotel  yang  tidak menyediakan  makanan  ataupun  minuman  yang  mengandung  alkohol  dan  memiliki kolam  renang  serta  fasilitas  spa  yang  terpisah  untuk  pria  dan  wanita.  Selain  hotel,
transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi  wajib  memberikan  kemudahan  bagi  wisatawan  muslim  dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki  waktu  sholat  selain  tentunya  tidak  adanya  makanan  atau  minuman  yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.
Walaupun  tidak  berkaitan  lansung,  namun  pengembangan  wisata  halal  tidak dapat dipisahkan dengan standarisasi usaha jasa pariwisata, karena pengusaha sebagai salah  satu  pelaku  usaha  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  yang  berlaku  dibidang kepariwisataan. Sehingga dalam
Perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian  hukum,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak yang  bersangkutan  atau  yang  melakukan  tindakan  hukum. 1 Penerapan  perlindungan hukum  terhadap  wisatawan  haruslah  mendapat  perhatian  dari  semua  kalangan  yang terkait. Tidak hanya dari pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pelaksana regulasi, namun  sangat  dibutuhkan  peran  dari  semua  kalangan  masyarakat.  Dan  yang  tidak kalah pentingnya adalah peran Biro dan Agen perjalanan Wisata.
Pada bulan November tahun 2016, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan  sertifikasi  kompetensi  bagi  tenaga  kerja  sektor  pariwisata.  Sertifikasi diberikan  kepada  21.500  orang  tenaga  kerja  meliputi  bidang  hotel  dan  restoran,  spa, usaha  perjalanan  wisata,  pemandu  wisata,  jasaboga,  MICE,  pemandu  wisata  selam, pemandu ekowisata, pemandu wisata arung jeram dan pemandu museum. Dari jumlah tersebut, sertifikasi terbanyak diberikan untuk bidang hotel dan restoran sebanyak 9.590 orang, sementara yang terkecil adalah pemandu museum dengan jumlah 300 orang. Hal ini  sebenarnya  adalah  kebijakan  pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  pariwisata disebuah kota yang mengacu pada konsep utama pariwisata, yakni Sapta Pesona, yang salah  satu  nya  adalah  keamanan  dan  kenyamanan  dari  para  wisatawan  yang berkunjung disuatu daerah.
1 Hetty  Hasanah,  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, Jurnal Unikom , Vol. 3 Tahun 2004, hlm.1.
Di  Indonesia  sendiri,  berkaitan  dengan  kepariwisataan  di  atur  dalam  Undang- undang  Nomor  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (selanjutnya  disebut  UU Kepariwisatan). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepariwisatan dinyatakan bahwa:
”Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang    atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”
Demi menjadikan Indonesia sebagai destinasi bersahabat bagi wisatawan muslim, Kemenparekraf  bakal  membuat  wisata  halal.  Konsep  ini  nantinya  akan  menjamin kenyamanan  wisatawan  muslim  untuk  mendapatkan  makanan  dan  minuman  yang terjamin halal. Mungkin, wisata halal masih belum akrab di telinga Anda. Tapi, wisata halal  ini  adalah  salah  satu  upaya  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf)  demi  mewujudkan  wisata  syariah  dan  membuat  nyaman  wisatawan muslim.“Wisata  halal  merupakan  konsep  baru  pariwisata.  Keajaiban  alam,  atraksi bersejarah  dan  berlimpahnya  fasilitas  halal  membuat  Indonesia  menjadi  salah  satu tempat terbaik untuk liburan keluarga Muslim. Indoesia memiliki kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau tropis yang penuh dengan pantai pasir putih, air biru  dan  beragam  lanskap.  Beberapa  kota  di  Indonesia  yang  paling  dikunjungi wisatawan antara lain: Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.
Salah  satu  daerah  tujuan  Pariwisata  di  Indonesia  adalah  Kota  Padang  yaitu ibukota  provinsi  Sumatera  Barat.  Padang  mempunyai  beberapa  jenis  wisata  yaitu, wisata  alam,  wisata  bahari,  wisata  religi,  dan  wisata  kuliner.  Banyak  tempat  yang menjadi tujuan wisata di Padang yang menarik untuk dikunjungi baik bagi wisatawan domestik  maupun  wisatawan  asing,  seperti    Pantai  Air  Manis,  Museum  Aditya Warman,  dan lain lain. Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harusnya menjadi landasan Yuridis bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk membuat  aturan,  yang  seharusnya  ada  Perda  yang  mengatur  Penyelenggaraan Standardisasi yang baik bagi bidang pariwisata di kota Padang
Berwisata merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh dunia. Kode etik kepariwisataan dunia dalam pembukaannya menegaskan bahwa adanya hak- hak
berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan. Setiap wisatawan yang berkunjung ke  suatu  Negara  mempunyai  hak-  haknya  yang  harus  dilindungi  oleh  Negara  tujuan berkunjung.  Salah  satu  prinsip  dalam  kode  etik  pariwisata  internasional  dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4:
“Pemerintah  bertugas  melindungi  wisatawan,  pengunjung  dan  barang-barang miliknya;  pemerintah  wajib  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  suatu keadaan  yang  rawan  bagi  wisatawan  untuk  mengetahui  hal-  hal  yang  bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang  sesuai  dengan  kebutuhan  wisatawan;  pemerintah  harus  mencegah kemungkinan  penyerangan,  gangguan,  penculikan  atau  ancaman  lain  terhadap wisatawan  atau  pekerja  industri  pariwisata,  juga  perusakan  secara  sengaja terhadap  fasilitas  atau  unsur  warisan  budaya  atau  unsur  warisan  alam  haruslah dikecam  dan  dihukum  sesuai  dengan  perundang-  undagan  yang  berlaku  di Negara tersebut.”
Di  samping  itu,  Undang-undang  kepariwisataan  juga  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban wisatawan, yang tercantum dalam Pasal 20:
“Wisatawan  berhak  mendapat  mendapatkan  informasi  yang  akurat  mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum  dan  keamanan;  pelayanan  kesehatan;  perlindungan  hak  pribadi;  dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.”
Selanjutnya dalam Pasal 25, menyatakan:
“Kewajiban dari wisatawan meliputi: menjaga dan menghormati nilai agama, adat istiadat,  budaya  dan  nilai-  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan,  dan  turut  serta  mencegah  segala  bentuk  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.”
Di  samping  itu,  terdapat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2012  tentang Sertifikasi  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Usaha  di  Bidang  Pariwisata  yang  merupakan suatu  peraturan  lebih  lanjut  tentang  perlindungan  bagi  wisatawan  yang  menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  prima  bagi  wisatawan  yang mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi  melalui  sertifikasi  begitu  juga  dengan  usaha  kepariwisataan  lainnya. Ketentuan  -  ketentuan  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  setiap  wisatawan  harus
dilindungi  dan  mendapatkan  hak-  haknya  di  negara  tempat  dia  berkunjung.  Baik  itu perlindungan terhadap jiwanya, barang-barangnya maupun psikologisnya.
Di  kota  Padang  sendiri,  tidak  jarang  terjadi  kasus  hukum  atau  ketidaknyaman wisatawan asing selama berada di Padang baik mereka yang datang berkunjung sendiri ataupun melalui pengusaha pariwisata seperti perantara Biro Perjalanan ataupun Travel Agensi. Masih banyak biro perjalana wisata liar yang menyediakan paket wisata murah tanpa  memperhatikan  pelayanan  mereka  terhadap  pengguna  jasa  mereka.  Hal  umum seperti, pencurian atau pencopetan, pemerasan atau pemaksaan di objek-objek wisata, harga  makanan  atau  pun  barang-  barang  lainnya  yang  tiba-  tiba  melambung  tinggi, harga  transportasi  yang  sangat  mahal  dan  penipuan  yang  dilakukan  oleh  oknum- oknum yang berujung pada tindakan pemerasan.
Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  permintaan  traveller  muslim  saat  ini. 2 Banyak aspek positif yang ditimbulkan wisata halal karena mengembangkan pariwisata sesuai dengan  adat  masyarakat  Sumbar  yang  mayoritas  masyarakat  minangkabau  sesuai dengan ajaran agama islam. Wisata halal dapat dinikmati wisatawan muslim, terutama wisatawan  muslim  dari  mancanegara  yang  dapat  menjadikan  Indonesia,  khususnya kota  Padang  sebagai  destinasi  wisata  halal.  Wisata  halal  juga  akan  berdampak  bagus bagi perekonomian daerah.
Saat  ini,  masih  ada  bentuk  ketidak  nyamanan  bagi  wisatawan  adalah  produk- produk  pariwisata.  Pelaku  usaha  makanan  yang  belum  melakukan  labelisasi  halal. Usaha Jasa Pariwisata dadpat ditemui di setiap sudut kota baik yang  sudah melayani mancanegara maupun domestik. Terutama pengusaha kuliner yang ada di kota Padang, masih  banyaknya  pelaku  usaha  kuliner  yang  masih  belum  melakukan  labelisasi  halal dalam  setiap  produk  yang  mereka  jual.  Bahkan  ada  yang  tidak  mempunyai  fasilitas sendiri namun tetap dapat memberikan jasanya dengan memakai jasa dari pihak ketiga Seringkali  wisatawan  muslim  dari  mancanegara  merasa  tertipu  dan  dirugikan setelah tiba di kota kunjungannya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena
2 Fetry  wuryasti  “Wisata  Halal,  Konsep  Baru  Kegiatan  Wisata  di  Indonesia”,  diakses  dari https://travel.detik.com/travel-news/d-2399509/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di- indonesia , Diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14.25WIB
pihak  penyedia  pariwisata  sering  lepas  tangan  ataupun  acuh  terhadap  complain  dari wisatawan tersebut. Masih banyak  hal-hal lain yang membuat ketidak nyamanan dan menimbulkan image negatif bagi wisatawan selama kunjungan mereka di kota Padang.
Pemerintah  daerah  Kota  Padang  dalam  hal  ini  sebagai  Pembina  dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Padang telah melaksanakan beberapa upaya dalam memberikan  perlindungan  terhadap  wisawatawan,  khususnya  wisatawan  muslim, seperti  dengan  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  atau  konsumen  terhadap jaminan  kualitas  produk  halal  dengan  cara  dalam  pemberian  izin  untuk  pendirian usaha  jasa  pariwisata  di  Padang  para  pengusaha  harus  memenuhi  ketentuan persyaratan  dan  kewajiban  usaha  perizinan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  dalam pelaksanaanya  di  lapangan  dirasakan  masih  belum  terwujud  sesuai  harapan  karena masih  banyak  produk  pariwisata,  profesionalisme  manajemen  yang  belum  sesuai dengan  standar  pelayanan  dan  kepuasan  serta  kenyamanan  bagi  wisatawan.  Begitu juga  dengan  usaha  jasa  pariwisata  yang  tidak  serta  merta  melindungi  wisatawan terhadap  bentuk  penyediaan  usaha  pariwisata  yang  mereka  jual.  Serta,  hal  ini  saja dirasa belum dapat memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi wisatawan muslim di Kota Padang.
Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaji  dan  membahas  tentang bagaimana penerapan labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang, serta  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Padang  dalam  rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap  objek  penulisan atau  suatu  karya  ilmiah  guna  mendapatkan  data-data,  pokok-pokok  pikiran,  serta pendapat  lainnya  dari  pakar  atau  media  apapun.  Dalam  hal  ini  penulis  memerlukan suatu  metode  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Dalam pengumpulan  bahan  atau  materi,  didasarkan  pada  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  sosiologis  merupakan  penelitian  fakta  atau  studi  lapangan,  yaitu penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  atau  disebut
juga dengan data sekunder 3 yang akan membahas tentang  Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di kota Padang.

## C. PEMBAHASAN
1. Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang Ada sebanyak 263 Rumah Makan dan Restoran di kota Padang yang mempunyai peran penting dalam pariwisata. Setiap pelaku usaha rumah makan dan restoran harus mempunyai  standarisasi  dan  sertifikasi  atas  kehalalan  produk  yang  mereka  jual. Sebagai  kota  yang  punya  potensi  besar  dari  sektor  pariwisata,  kota  Padang  harus berbenah  diri  dalam  hal  menunjang  konsep  wisata  halal  diSumatera  Barat,  terutama bagi  pelaku  usaha  rumah  makan  dan  restoran.  Setelah  ditetapkannya  Sumatera  Barat menjadi  salah  satu  destinasi  wisata  halal  dunia  pada  tahun  2016  dalam  World  Halal Tourism  Award  2016  di  Abu  Dhabi  terutama  dalam  kategory  “World  Best  Halal Culinary” 4 .  Sampai  saat  ini  pelaku  usaha  di  Sumatera  Barat  belum  menyadari  bahwa besarnya potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam menembus pasar wisata halal  yang  menjanjikan.  Pelaku  usaha  masih  beranggapan  setiap  wisatawan  yang berkunjung  ke  Sumatera  Barat  sudah  pasti  halal,  jadi  tidak  ada  gunanya  mereka mengurus sertfikasi halal dari LPPOM MUI 5 . Jika masyarakat khususnya pelaku usaha merubah  pola  pikir  tersebut,  ini  dapat  memberikan  keuntungan  yang  sangat menjanjikan bagi mereka.
Upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam menunjang keamanan bagi wisatawan  melalui  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Padang,  sebanyak  53 Rumah  Makan  dan  Restoran  yang  merupakan  rekomendasi  dinas  pariwisata, menjadikan  tempat-tempat  ini  merupakan  referensi  utama  tempat  makan  bagi  warga Kota  Padang  dan  Wisatawan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  jaminan  bagi wisawatan dalam  menikmati wisata kuliner  di kota Padang, agar terhindar dari salah
3 Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia , Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 211.
4 https://minangtourism.com/sumatera-barat-destinasi-wisata-halal-dunia/ diakses  pada  tanggal 22 Desember 2017 pukul 22.00 WIB
5 Hasil  Wawancara  dengan  Bpk.  Ian  Hanafiah  Ketua  ASITA  (Asosiasi  Tour  &  Travel)  Sumatera Barat, pada Selasa, 26 Desember 2017 pukul 14.25 WIB, dikantor AERO Tour Padang.
perlakuan  dari  pelaku  usaha  terutama  dalam  masalah  harga.  Ada  beberapa  indikator pihak Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang memberikan label rekomendasi tersebut, yaitu:
1. Adanya Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata.
2. Membayar pajak tepat waktu dan tidak pernah  menunggak.
3. Tempatnya bersih
4. Punya daftar harga menu makanan dan minuman. 6
Hal yang dilakukan Pihak Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota  Padang  diharapkan  bisa  membantu  dalam  pelaksanaan  Perlindungan  Hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke kota Padang, karena secara normatif pedoman setiap  konsumen  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  produk  yang mereka beli. Indikator–indikator tersebut menjadi acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut    bagi  pihak  pemerintah.  Pak  Medi  Iswandi  menyampaikan  bahwa  pelaku usaha masih bermasalah pada keinginan untuk mengajukan. Pelaku usaha menganggap produk  makanan  yang  dibeli  oleh  wisatawan  di  kota  Padang  akan  dianggap  sebagai produk  halal,  berbeda  dengan  daerah  diluar  Sumbar.  Permasalahan  yang  timbul  dari pola  pikir  pelaku  usaha  ini  dalam  menerapkan  labelisasi  halal  dengan  diawali pengajuan  sertifikasi  halal,  menjadikan  masih  belumnya  adanya  dukungan  nyata  dari pelaku usaha dalam mendukung konsep wisata syari’ah di Sumatera Barat khususnya kota Padang.
Berbanding  terbalik  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Medi  Iswandi, rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tidak mempunyai kejelasan tentang kehalalan dalam  produk  makanan  yang  diproduksi  dan  beredar  dikawasan  Sumatera  Barat khususnya  kota  Padang,  karena  dalam  rekomendasi  tersebut  hanya  memiliki  4 indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut. Sampai saat  ini  MUI  Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  peran absolut  dalam  menerbitkan  sertifikat  halal  melalui  rapat  yang  dilakukan  oleh  Komisi
6 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Medi Iswandi Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 15 November 2017.
Fatwa MUI. Setelah itu dalam kurun waktu 1 minggu barulah bisa diterbitkan Sertifikat Halal dan diberikan Label Halal kepada pelaku usaha Rumah Makan dan Restoran. 7 Dari data rumah makan dan restoran yang mendapatkan rekomendasi tersebut di atas,  hanya  terdapat  2  (dua)  pelaku  usaha  rumah  makan  dan  restoran  yang mendapatkan  labelisasi  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Sumatera  Barat. Datanya adalah sebagai berikut:
Data Rumah Makan dan Restoran Berlalabelisasi Halam dari MUI Sumatera Barat:
Tabel No Nama Pelaku Usaha Keterangan 1  Rumah Makan Lamun Ombak Diberikan labelisasi halal pada tanggal 4 Oktober 2016
2  Restoran Rangkayo Basa
Sumber: Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
Dari data tersebut di atas, terlihat begitu minim sekali pelaku usaha rumah makan dan  restoran  yang  diberikan  label  halal  di  kota  padang.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan Penerapan  labelisasi  halal  banyak  diinginkan  oleh  pelaku  usaha  rumah  makan  dan restoran,  namun  pengurusan  yang  terlalu  berbelit-belit  menjadikan  pengusaha  tidak mau melakukan pengurusan label tersebut.
MUI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  absolut  dalam menerbitkan sertfifikat halal bagi produk makanan, namun hingga saat ini sifatnya dari patokan UU JPH itu bersifat voluntair. Sehingga dalam hal ini MUI Provinsi Sumatera Barat sifatnya menunggu pergerakan dari pelaku usaha 8 .
Ada  7  langkah  prosedur  dan  mekanisme  dalam  proses  pengajuan  permohonan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI:
1. Mendatangi  lansung  kantor    sekretariat  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
2. Mendaftar  dan  mengisi form pendaftaran  serta  melengkapi  dokumen- dokumen seperti data perusahaan, jenis, dan nama produk, bahan-bahan yang
7 Wawancara dengan Bapak Syaifullah Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat, pada hari Selasa, 12 Desember 2017, pukul 16.00 WIB.
8 Ibid.
digunakan  serta  mempersiapkan  sistem  jaminan  halal.  Form  yang  telah  diisi beserta  dokumen  pendukung  diserahkan  ke  kantor  sekretariat  LPPOM  MUI terdekat.
3. Pada  saat  pelaksanaan  audit  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dipersiapkan  oleh perusahaan  atau  yang  mengajukan  permohonan  pembuatan  sertifikasi  halal seperti honor auditor, akomodasi (penginapan dan makan).
4. Pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
5. Rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi Fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit
6. Membayar biaya sertfikasi halal.
7. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.
Biaya-biaya  dalam  pengurusan  sertifikasi  halal  yang  harus  dikeluarkan  bagi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal itu sendiri:
1. Biaya pendaftaran Rp 100.000,-
2. Honor untuk auditor Rp 350.000,- untuk satu orang  auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
3. Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan  biaya  mulai  dari  Rp  500.000-Rp  4.500.000,-  tergantung  dari besar kecilnya perusahaan.
4. Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4juta setiap rumah potong hewan.
5. Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1-5 rasa ialah Rp  2.000.000,-,  6-10  rasa  ialah  Rp  2.500.000,-,  11-20  rasa  Rp  3.000.000,- dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.
6. Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500.000,-.
7. Jika perusahaan  mempunyai  lebih  dari  satu  jenis  produk  dikenakan  biaya tambahan sebesar Rp 1.500.000,- - Rp 3.000.000,- untuk setiap jenis produk.
8. Jika produk  lebih  dari  lima  merek/nama  dagang  dikenakan  biaya  tambahan sebesar Rp 500.000 per lima merek/model kemasan.
9. Tambahan  biaya  sertifikasi  untuk  pabrik  di lokasi  lain  sebesar  Rp  2.000.000,- per pabrik.
10. Jika diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- per analis/ sample.
11. Jika audit  keluar  kota  perusahaan  menyiapkan  transport  ke  bandara  dan airport tax Rp 210.000 per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk  audit  dalam  kota  perusahaan  menyiapkan  antar  jemput  dari  kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP).
12. Jika perusahaan  memerlukan  buku  pedoman  sertifikasi  halal  dan  buku penduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,-. 9
Saat  ini  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  memberikan  subsidi  sebesar  50% dalam  hal  pembiayaan  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  halal    bagi  setiap  pelaku  usaha Rumah  Makan  dan  Restoran  di  Sumatera  Barat,  namun  sosialisasi  hal  ini  belum terlaksana  dengan  optimal,  dan  bagi  pelaku    usaha  juga  kembali  pada  hal ketidakinginan  dari  pengusaha  Rumah  Makan  dan  Restoran  dalam  melaksanakan pengajuan labelisasi halal. 10
Pada  Oktober  2017  dikabarkan  pemerintah  mengambil  alih  kewenangan  dalam penerbitan sertfikat halal, pemerintah akan melakukan penerbitan melalui Kementerian Agama.  BPJPH  merupakan  lembaga  yang  berkoordinasi  dengan  LPH  (Lembaga Pemeriksa  Halal).  Badan  ini  punya  kewenangan  seleksi  administratif  terhadap  usulan pengusaha  untuk  memperoleh  sertifikasi.  Jika  proposal  pengajuan  memperoleh sertifikat  halal  itu  sudah  lengkap  dan  memenuhi  persyaratan,  maka  oleh  BPJPH dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) 11 .
Pemerintah  daerah  kota  Padang  dan  Provinsi  Sumatera  Barat  harus  membuat aturan baru mengenai wisata halal tersebut, karena tidak adanya aturan yang mengikat bagi pelaku usaha, juga yang melindungi wisatawan muslim dalam hal pengembangan pariwisata  halal.  Dalam  substansinya  pelaku  usaha  rumah  makan  dan  restoran mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  pariwisata  halal. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari’at islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya.  Namun,  regulasi  yang  ada  masih  terkesan  sektoral,  parsial  dan inkonsistensi serta sistemik dan sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikat
9 Tim Redaksi “Prosedur dan Syarat mendapatkan sertifikat Halal”
https://cirebonberintan.com/blog/prosedur-dan-syarat-mendapatkan-sertifikat-halal diakses pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 12.14 WIB
10 ibid 11 Isyana  Astharini,  “Apakah  kewenangan  sertifikat  halal  dialihkan  dari  MUI  ke  Kementerian Agama?”,  BBC  Today,  diakses  dari http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372 pada  tanggal 16 Desember 2017, pukul 12.00 WIB.
dan  label  halal  belum  memmpunyai  legitimasi  hukum  yang  kuat,  sehingga  tidak memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kehalalan  produk  pangan.  Pemerintah  kota Padang yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan Undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.
Sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi bagi konsumen. Pertama memberikan kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim  dalam mengkonsumsi  pangan  dan  obat-obatan,  dan  kosmetik  yang  tidak  halal; kedua, secara kejiwaan dan bathin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan  akibat  produk  haram;  dan keempat, akan memberikan  kepastian    dan perlindungan hukum. Maka dari itu, pemerintah kota Padang harus menerapkan aturan sertifikasi  dan  labelisasi  halal  bagi  pelaku  usaha  rumah  makan  dan  restoran,  karena pasar dari wisatawan muslim ini sangat menjanjikan yang keuntungan yang signifikan. Perlindungan hukum bagi wisatawan muslim ini merupakan kewajiban pelaku wisata (pemerintah  daerah  dan  pelaku  usaha)  memberikan  kenyamanan  bagi  wisatawan muslim dalam berwisata.
Rumah  makan  dan  Restoran  merupakan  aspek  penting  dalam  pengembangan pariwisata  halal,  rumah  makan  dan  restoran  adalah  tujuan  utama  wisatawan berkunjung  sebelum  mengunjungi  objek  wisata  lainnya.  Para  pelaku  usaha mengharapkan  adanya  keikutsertaan  pemerintah  daerah  dalam  pengurusan  labelisasi halal tersebut. Pelaku  usaha rumah makan  dan restoran akan sangat terbantu dengan adanya  bantuan  dari  pihak  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  label  halal,  karena secara  tidak  lansung  itu  akan  meningkatkan  keyakinan  wisatawan  berkunjung  ke tempat mereka terutama wisatawan muslim. Sumatera barat sangat potensial dalam hal pariwisata, inilah yang patut diperbaiki oleh pemerintah daerah terutama harus adanya peraturan  daerah  tentang  pariwisata  halal.  Dengan  adanya  peraturan  daerah  tentang pariwisata  halal,  hak  dan  kewajiban  menjadi  hal  yang  jelas  baik  bagi  pelaku  usaha maupun  wisatawan.  Peraturan  daerah  tentang  pariwisata  halal  tersebut  tidak  hanya mengatur  tentang  labelisasi  halal,  tapi  juga  penerapan  aturan  tentang  hotel  di  kota Padang  dan  fasilitas  umum  bagi  wisatawan  muslim.  Perlindungan  hukum  kepada
wisatawan  muslim  ini  juga  dapat  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  muslim  ke Sumatera  Barat,  sumatera  barat  memang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dalam aspek  pariwisata.  Sumatera  barat  bisa  dijadikan  kiblat  wisata  halal  karena  memenuhi kriteria- kriteria untuk wisata halal. Perlindungan hukum yang sangat diinginkan oleh wisatawan,  perlindungan  keamanan  dan  kenyamanan  harus  dipertegas  dalam Peraturan daerah yang akan dibuat.
Kota  Padang  harus  berbenah  diri  baik  dalam  segi  infrastruktur  maupun  dalam aspek yuridis. Sumatera barat merupakan tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan baik  domestik  maiupun  mancanegara,  dan  sejak  dinobatkan  menjadi  salah  satu destinasi  wisata  halal  Indonesia,  Adapun  pemerintah  menargetkan  kunjungan wisatawan  muslim  sebesar  5  juta  pada  2019,  atau  25%  dari  sasaran  total  wisatawan mancanegara (Wisman) yang jumlahnya 20 juta kunjungan. Pemerintah Sumatera Barat harus dapat membuat Perda untuk hal ini.
Hingga saat ini Sumatera Barat terkhusus kota Padang harus dapat menyelesaikan Perda  tersebut  karena  inilah  yang  nanti  akan  menungjang  kunjungan  wisarawan muslim dari mancanegara. Nantinya jika Perda tersebut telah ada maka inilah yang jadi penunjang  peningkatan  Pariwisata  Halal  di  Sumatera  Barat.  Saat  ini  Padang  telah menjadi salah satu tempat berwisata yang punya potensi yang bagus dalam menunjang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kota  Padang.  Kota  Padang  juga  menjadi  kota  sentral dalam industri bidang perdagangan, ini dibuktikan sampai saat ini kota Padang telah menjadi  tempat  keluar  masuk  lintas  perdagangan.  Namun  usaha  pariwisata sebagaimana  kita  ketahui  harus  memiliki  standarisasi  dan  sertifikasi  baik  dari  segi kompetensi maupun dari segi usahanya.
Sertifikasi  Usaha  Pariwisata  adalah  proses  pemberian  sertifikat  kepada  pelaku usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan  pengelolaan  usaha  pariwisata  melalui  audit.  Terkait  akan  hal  ini  Pemko  Padang berkewajiban  besar  untuk  menunjang  pengembangan  Pariwisata  Halal  ini.  Pariwisata halal  dalam  beberapa  tahun  terakhir  sangat  menunjang  perekonomian  suatu  negara, namun semuanya harus diikuti juga oleh payung hukum yang dapat melindungi hak- hak wisatawan muslim berkunjung ke suatu daerah.
2. Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang  dalam  Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Wisatawan
a. Kebijakan Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Kota Padang
Kota  Padang  sebagai  ibukota  provinsi  Sumatera  Barat  mempunyai  sejarah  yang panjang,  baik  dari  segi  keagamaan  dan  sejarah  lahirnya  adat  dan  budaya  di  kota  ini. Menjadi kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera Barat, kota ini merupakan pintu gerbang  barat  Indonesia  dari  samudera  hindia.  Padang  menjadi  kota  Pelabuhan  dan juga  sebagai  kawasan  rantau  Minangkabau,  lalu  berkembang  menjadi  bandar pelabuhan  yang  ramai  setelah  masuknya  Belanda 12 .  Padang  mempunyai  ikon  dalam pariwisata  sejarahnya,  tidak  terlepas  juga  makanan  yang  tersedia  di  Ibukota  Provinsi Sumatera Barat ini. Berbagai makanan yang  dijual kepada masyarakat dan wisatawan keanekaragaman  dan  cita  rasa  tersendiri.Padang  merupakan  salah  satu  kota  yang punya sejarah panjang didaerah Minangkabau, terutama dalam hal Pariwisata. Berawal dari  wisata  sejarah  yang  ada  di  kota  Padang,  adanya  pantai  air  manis  yang  menjadi salah  satu  ikon  sejarah  di  kota  PadangPemerintah  kota  Padang  belum  mengadakan sosialisasi  bagi  Pelaku  Usaha  Rumah  Makan  dan  Restoran,  walaupun  sebenarnya pelaku  usaha  mendukung  adanya  pengurusan  labelisasi  halal  tersebut.  Pelaku  usaha menyampaikan bahwa mereka akan mengikuti aturan dari pemerintah daerah asalkan tidak  dipersulit  dalam  pengrusan  administrasi. 13 Pelaku  usaha  mengakui  adanya keuntungan  yang  sangat  menjanjikan  jika  hanya  ditambahkan  label  halal  pada  usaha mereka, karena wisatawan jadi tidak ragu untuk memasuki tempat mereka.
Wisatawan  muslim  memang  memperhatikan  labelisasi  tersebut  karena  selaku konsumen  wisatawan  berhak  untuk  mendapatkan  penjelasan  atas  kehalalan  produk dari rumah makan dan restoran, yang mana itu merupakan kewajiban juga dari pelaku usaha.  Pelaku  usaha  rumah  makan  dan  restoran  di  kota  Padang  berjumlah  sangat banyak,  namun  yang  sudah  menerapkan  label  halal  masih  sedikit. 14 Di  kota  Padang hanya  Rumah  Makan  Lamun  Ombak  yang  sudah  melakukan  pelabelan  halal,  yang
12 Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember 2017 pukul 21.50 WIB
13 Wawancara dengan Pemilik Warkop Hau pada tanggal 22 Juni 2017 14 Wawancara dengan Buk Onang Kasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
sudah diterima sejak tahun 2016, dengan pengurusan yang  memakan waktu selama 6 (enam)  bulan.  Pengurusan  labelisasi  halal  memang  diakui  sulit  dalam  hal pengurusannya,  karena  pelaku  usaha  juga  harus  melakukan  pengurusan  tanpa diwakili. 15
Dari  sekian  banyak  rumah  makan  dan  restoran  di  kota  Padang,  ada  53  tempat (terlampir)  yang  mendapatkan  Rekomendasi  sebagai  destinasi  tempat  makan  yang memenuhi kriteria, yakni tempat yang bersih, mempunyai harga yang standar, mampu melayani wisatawan dengan baik. Tapi, itu saja belum  cukup untuk memenuhi syarat dijadikannya daerah ini menjadi destinasi wisata halal karena belum adanya pelabelan halal  pada  rumah  makan  dan  restoran  di  kota  Padang.  Beberapa  diantaranya  yang sudah  menerima  logo  rekomendasi  adalah  seafood  Mama  Oky.  Pemilik  Mama  Oky sangat mendukung untuk adanya Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran.  Sebagai  pelaku  usaha  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  pelabelan  Halal tersebut,  karena  wisatawan  khususnya  wisawatan  muslim  tidak  akan  ragu  untuk berkunjung ke tempat beliau. 16
Pondok menjadi salah satu tujuan utama wisatawan untuk wisata kuliner di kota Padang, salah satu tempat yang jadi pilihan bagi wisatawan adalah Warkop Hau. Sama dengan  bapak  Ridwan,  beliau  juga  menyampaikan  jangan  dipersulit  dalam  hal pengurusan  adminsitrasi  untuk  pelabelan  halal,  karena  jika  dilakukan  pelabelan  halal diseluruh  rumah  makan  dan  restoran  di  kota  Padang  pasti  akan  meningkatkan pendapatan  pelaku  usaha  karena  tidak  adanya  keraguan  oleh  pengunjung  atau wisatawan untuk berkunjung ketempat mereka dengan adanya pelabelan halal tersebut. Dua pelaku usaha ini Pak Ridwan dan Hau merupakan pelaku usaha yang berasal dari kaum minoritas (tiong hoa).
b. Keterlibatan  Pelaku  Usaha  dan  Masyarakat  Dalam  Membangun  Wisata Halal.
Pelaku  usaha  merupakan  pelaku  utama  dalam  pariwisata  yang  melakukan pelayanan  kepada  wisatawan.  Dalam  pengembangan  pariwisata  halal  pelaku  usaha
15 Wawancara dengan Bapak Agus Edi, pemilik RM Lamun Ombak pada tanggal 4 Agustus 2017 16 Hasil wawancara dengan Bapak RIDWAN, pemilik seafood Mama Oky pada tanggal 3 Agustus 2017
sangat  berkewajiban  untuk  menerapkan  apa  saja  kriteria-kriteria  yang  memenuhi pariwisata halal. Pelaku usaha terutama pelaku usaha rumah makan dan restoran harus menfasilitasi  tempat  mereka  dengan  pelayanan  yang  mumpuni,  salah  satunya  dalam penerapan labelisasi halal. Dalam pengembangan  pariwisata halal labelisasi halal pada rumah makan dan restoran merupakan kewajiban utama pelaku usaha. Labelisasi halal pada rumah makan dan restoran  di kota Padang masih banyak yang  menerapkan hal tersebut, karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kota Padang. Serta sulitya  dan  berbelit-belitnya  pengurusan  labelisasi  tersebut  membuat  pelaku  usaha menjadi malas untuk mengurus pengajuan permohonan labelisasi halal tersebut.
Lamun Ombak merupakan satu-satunya Rumah Makan di kota Padang yang telah melakukan  penerapan  Labelisasi  Halal,  yang  telah  diurus  oleh  pihak  Lamun  Ombak pada  Tahun  2016.    Dalam  pengurusan  label  halal  tesebut  pihak  Lamun  Ombak menjalani  proses  selama  6  bulan,  dan  proses  permohonan  labelisasi  halal  tersebut langsung diurus ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selanjutnya,  Oka  menyatakan  bahwa  dalam  hubungan  setiap  negara  untuk membuat  wisatawan  lebih  banyak  datang,  lebih  lama  tinggal,  lebih  banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang dikunjunginya, maka kepariwiataan mengenal 3 sarana yang sangat memegang peranan penting sebagai berikut: 17
a. Sarana pokok kepariwisataan (Main Tourism Superstructure) , adalah perusahaan- perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada lalu lintas wisatawan  dan travelers lainnya.  Fungsinya  ialah  menyediakan  fasilitas  pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan, yaitu:
1) Perusahaan  yang  usaha  kegiatannnya  mempersiapkan  dan  merencanakan perjalanan wisatawan (Receptive Tourist Plan), seperti, Travel Agent, Tour Operator, Tourist transportation.
2) Perusahaan  yang  memberikan  pelayanan  di  daerah  tujuan  kemana wisatawan  pergi  (Residential  Tourist  Plan),  yaitu  perusahaan  yang memberikan  pelayanan  untuk  menginap,  menyediakan  makanan  dan minuman  di  daerah  tujuan,  misalnya:  hotel,  camping  areas,  bar,  restoran. Kantor  pemerintah,  seperti,  tourist  information  center,  government  tourist office dan tourist association.
b. Sarana  pelengkap  kepariwisataan (Supplementing  Tourism  Superstructure) ,  ialah fasilitas-fasilitas  yang  dapat  melengkapi  sarana  pokok  sedemikian  rupa, sehingga  fungsinya  dapat  membuat  wisatawan  lebih  lama  tinggal  di  tempat
atau  di  daerah  kunjungannya (Recreative  and  Sportive  Plan) .  Seperti,  ski,  golf course, hunting safari dll dengan segala kelengkapannya.
c. Sarana  penunjang  kepariwisataan (Supporting  Tourism  Superstructure) ,  yakni sarana  penunjang  kepariwisataan  ialah  fasilitas  yang  diperlukan  wisatawan (khususnya  business  tourist),  yang  berfungsi  tidak  hanya  melengkapi  sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya  yang lebih penting adalah agar wisatawan  lebih  banyak  membelanjakan  uangnya  di  tempat  yang dikunjunginya.  Seperti,  night  club,  steambath,  casino,  souvenir  shop,  bioskop, opera.
Pelaku  usaha  punya  kewajiban  dalam  memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada  pengunjung  terutama  wisatawan.  Kesadaran  wisata  ini  yang  masih  belum disadari  oleh  para  pelaku  usaha  selaku  penyelenggara  wisata.  Sarana  dan  prasarana yang harus dibenahi serta pembenahan kompetensi dari karyawan dirumah makan dan restoran  di  kota  Padang,  sehingga  wisatawan  dapat  berkunjung  ke  Sumatera  Barat khususnya kota Padang dengan nyaman. 18
c. Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan dalam Pengembangan Wisata Halal Pembangunan  kepariwisataan  diperlukan  untuk  mendorong  pemerataan kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta  mampu  menghadapi  tantangan perubahan  kehidupan  lokal,  nasional  dan  global.  Pembangunan  kepariwisataan  harus memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  lokal  diseluruh  tanah  air. Sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  warga negaranya  untuk  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  melalui kepariwisataan.
Pemerintah  kota  Padang  sampai  saat  ini  belum  membuat  Peraturan  Daerah tentang  penerapan  labelisasi  wisata  halal,  namun  banyak  pihak  terutama  para  pelaku usaha mendukung penuh untuk dibuat aturan tentang wisata halal ini. Sumatera barat khususnya  kota  Padang  memang  telah  menjadi  salah  satu  icon  wisata  halal  dunia, namun  sampai  saat  ini  aturan  yang  mengatur  wisata  halal  belum  ada  sama  sekali. Wisatawan merupakan pelaku utama dalam pariwisata, karena dari wisatawan pelaku usaha mendapat keuntungan.
Pada  dasarnya  pengembangan  wisata  syari’ah  bukanlah  wisata  yang  ekslusif karena  wisatawan  non-Muslim  juga  dapat  menikmati  pelayan  yang  beretika  syari’ah. Wsata  syari’ah  bukan  hanya  meliputi  keberadaan  tempat  wisata  ziarah  dan  religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel lamenyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa  wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syar’ah adalah sama seperti wisata pada umumnya selma tidak bertentangan denan nilai-nilai dan etika syari’ah.
d. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Wisata Halal.
Sanksi yang ada dalam aturan hukum nasional masih belum ada mengatur dengan keras dengan tentang labelisasi  halal. Dalam UU JPH pelaku usaha diwajibkan dalam memberikan informasi dalam produk yang mereka jual. Labelisasi halal sampai saat ini belum diterapkan dengan baik oleh pelaku usaha. Dalam UU JPH pelaku usaha yang tidak  melakukan  labelisasi  halal      mendapatkan  sanksi  berupa  teguran  tertulis  dan denda  administratif.  Namun  itu  dapat  dilakukan  setelah  adanya  sosialisasi  mengenai sistem Jaminan Produk Halal.
Dalam  UU  JPH  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  untuk  memperoleh informasi,  edukasi,  dan  sosialisasi  mengeni  sistem  JPH,  pembinaan  dalam memproduksi produk halal, serta pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.
Di kota Padang belum ada penerapan hal tersebut karena sosialisasi yang belum ada  dari  pemerintah  daerah.  50  tempat  Rumah  Makan  dan  Restoran  sudah mendapatkan rekomendasi tempat yang patut untuk dikunjungi oleh wisatawan yang memenuhi kriteria dari sisi kebersihan tempat, pelayanan adanya kejelasan harga yang tidak melebihi standar.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pariwisata merupakan sebuah mega bisnis. Di kota Padang belum diadakan Sosialisasi kepada pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran Pariwisata sebagaimana diatur oleh Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Adapun  yang
menjadi  kendala  dalam  perwujudan  penerapan  labelisasi  Halal  pada  Rumah  Makan dan Restoran di kota Padang adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut dari UU No. 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Begitu  pula  dengan  Petunjuk  dan  Teknisnya sehingga  yang  menjadi  poin-poin  besar  dari  peraturan  ini  belum  ada  arahannya.  Di samping itu, Pemerintah Provinsi belum ada memberikan arahan sehubungan dengan hal  ini,  sedangkan  Pemerintah  Kota  Padang    harus  melihat  kepada  Provinsi.  Hal-hal yang  diatur  dalam  UU  JPH  sebenarnya  dapat  dilaksanakan  secara  langsung  bagi pemerintah  daerah  walaupun  belum  ada  peraturan  pelaksana  akan  labelisasi  halal, sehingga  ini  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah  yang  didatangkan  dari  potensi wisata  yang  ada  terutama  dalam  hal  wisata  kuliner.  Pariwisata  Kota  Padang  punya potensi  yang  besar  untuk  membantu  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor usaha, maka dari itu Perda tentang Lebelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di kota Padang harus segara di implementasikan demi terwujudnya upaya peningkatan konsumen lokal yang mayoritas muslim maupun internasional.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang  dalam  rangka memberikan  perlindungan  terhadap  wisatawan  adalah  dilakukan  melalui  tindakan perlindungan  preventif  dan  tindakan  perlindungan  represif.  Tindakan  perlindungan preventif,  seperti,  mengaktifkan  peran  Duta  Wisata  kota  Padang  dan  Sumatera  Barat, memberikan  bimbingan  sadar  wisata,  mengharuskan  setiap  Restoran  untuk mencantumkan harga untuk semua menu makanan dan minuman, mewajibkan semua Pengusaha Perjalanan untuk menerapkan Sapta Pesona bagi semua karyawannya dan mewajibkan  memakai Guide yang  sudah  memiliki  Lisensi  dari  Dispar,  sedangkan Tindakan  Perlindungan  Represif  berupa  pemberlakukan  Asuransi  bagi  semua Wisatawan  yang  mengunjungi  Objek  Wisata  yang  dikelola  oleh  Pemerintah, pemberikan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  jika  terjadi  pengaduan  oleh  wisatawan  yang berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha, serta pemerintah kota Padang  juga  harus  melakukan  tindakan  pengawasan.  Disisi  lain  Kepolisian  Resort Padang juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Padang untuk melindungi dan mengawasi mereka dengan mewajibkan setiap penginapan yang ada di Padang  melaporkan  kedatangan  orang  asing,  serta  adanya  Unit  Pengamanan  Objek
Vital dalam hal ini juga memberikan pengamanan terhadap orang asing yang berada di objek  wisata  di  Padang.  MUI  Provinsi  Sumatera  Barat  berharap  dapat  diterapkan labelisasi halal ini dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah khususnya di kota Padang, sehingga makin mendukung konsep wisata halal diSumatera Barat. Sudah seharusnya pelaku  usaha  selaku  pihak  penyelenggara  dalam  Pariwisata  menyadari  pasar  wisata halal  ini  sangat  menjanjikan,  karena  saat  ini  wisata  halal  sangat  diminati  wisatawan terutama  wisatawan  muslim,  kenyamanan  dan  keamanan  dari  segi  hal  konsumtif menjadi  terlihat  jauh  lebih  jelas  bagi  wisatawan  muslim.  Bahkan  saat  ini  negara  Non- Islam  menfasilitasi  wisatawan  muslim  dengan  pelaksanaan  konsep    wisata  halal  bagi wisatawan muslim, seperti Jepang dan Korea.

## DAFTAR PUSTAKA
Fetry wuryasti “Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia”, diakses dari https://travel.detik.com/travel-news/d-2399509/wisata-halal-konsep-baru- kegiatan-wisata-di-indonesia , Diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14.25WIB https://minangtourism.com/sumatera-barat-destinasi-wisata-halal-dunia/ diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 22.00 WIB
Hetty  Hasanah,  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen atas  Kendaraan  Bermotor  dengan  Fidusia”, Jurnal  Unikom ,  Vol.  3  Tahun  2004, hlm.1.
Isyana  Astharini,  “Apakah  kewenangan  sertifikat  halal  dialihkan  dari  MUI  ke
Kementerian Agama?”, BBC Today, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372 pada  tanggal    16  Desember 2017, pukul 12.00 WIB.
Laurensius  Arliman  S,  “Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  di  Dalam Perkembangan  Ilmu  Hukum  di  Indonesia”, Soumatera  Law  Review ,  Volume  1, Nomor 1, 2018, hlm. 211.
Tim Redaksi “Prosedur dan Syarat mendapatkan sertifikat Halal” https://cirebonberintan.com/blog/prosedur-dan-syarat-mendapatkan-sertifikat- halal diakses pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 12.14 WIB
Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang ,  diakses  pada  tanggal  22 Desember 2017 pukul 21.50 WIB