Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendampingan Perencanaan Apresiatif Desa Di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
Muhamad Annas 1 , Sumari Mawardi 2 , Munawir 3
1,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Email: 1 muhamadannas127.iaida@gmail.com, 3 munawiriaida@gmail.com
ABSTRACT: This dedication was carried out to improve the health and welfare of  the  community  through  the  assistance  of  Village  Appreciative  Planning  in Benelan Kidul Village, Singojuruh Subdistrict, Banyuwangi Regency. The results of  community  service  show  that  the  community  realizes  that  the  problem  of waste must be handled together with all elements of the community. Clean and healthy living is the desire of all citizens. Household Waste Sorting is based on the results of the Healthy Lifestyle Training that has been carried out in each hamlet  with  PKK  cadre  participants  and  study  group  mothers.  The transportation  system  from  households  is  temporarily  collected  in  a  sorting place located in each hamlet, where the selection points are determined by the hamlet head. Waste sorting is carried out in temporary sorting sites located in each  hamlet  by  sorting  out  Organic  and  Inorganic  waste.  Where  for  organic waste is managed into fertilizer while inorganic waste, especially plastic waste will be managed into plastic ore. Garbage Bank is a business unit that is under the coordination of BUMDes so that marketing of organic and inorganic waste sorting results will be coordinated through BUMDes.
Keywords: Empowerment, Health, Well-being, BUMDes

## Pendahuluan
Perkumpulan  Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma  telah  menjalin kerja  sama  dengan  PT Tirta  Investama,  Tbk.  Yang  memproduksi  air  minum dalam kemasan (AMDK) dengan merk  Aqua, dalam program pengembangan kapasitas  masyarakat  yang  berjudul  “Peningkatan  Kesehatan  dan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Benelan  Kidul”,  di  Kecamatan  Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sejak November 2019 hingga akhir April 2020. Desa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Benelan Kidul Memiliki 6 dusun antara lain : Dusun Gombol, Dusun Cawang, Dusun  Suko,  Dusun  Gebang,  Dusun  Padang  Bulan  dan  Dusun  Tabanan. Adapun  hasil  yang  ingin  dicapai  dari  pelaksanaan  program  pendampingan tersebut adalah membaiknya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam perilaku hidup sehat dan sejahtera melalui proses pembangunan desa yang  inklusif  dan  partisipatif.  Dari  pernyataan  tersebut  setidaknya  ada  dua keluaran  kunci  yang  dapat  dipergunakan  untuk  melihat  keberhasilan program,  yakni  pembangunan  desa  dan  perilaku  masyarakat  untuk  hidup sehat sejahtera.
Asumsi perubahan di atas didasarkan pada beberapa isu yang muncul di  masyarakat  Benelan  Kidul,  seperti  rendahnya  pengetahuan  masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan bersih. Gejala yang muncul yakni masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat, seperti di sungai dan lahan atau  tempat  yang  menurut  warga  kurang  dimanfaatkan.  Masyarakat  juga masih banyak yang buang air besar di sungai karena tidak memiliki jamban sendiri  di  rumahnya.  Sementara  itu,  kesedaran  kesehatan  reproduksi  juga masih  rendah  seiring  dengan  masih  beroperasinya―meski  sembunyi- sembunyi-lokalisasi  pekerja  seks  komersial  di  Dusun  Padang  Bulan,  Desa Benelan  Kidul.  Problem  lainnya  yakni  minimnya  infrastruktur  fisik  di  desa Benelan  Kidul  yang  dapat  mendukung  masyarakatnya  agar  senantiasa berperilaku hidup sehat dan bersih.
Seiring dengan dengan transformasi hukum dan kebijakan di Indonesia mengenai  desa,  maka  konteks  desa  tidak  hanya  dipandang  sebagai pemerintah  desa  saja.  Desa  saat  ini  adalah  entitas  masyarakat berpemerintahan  yang  menyatu  secara  kultur  dan  hukum  dalam menjalankan  dan  mengatur  pembangunan  desa.  Untuk  itu,  setiap  inisiatif perubahan ke arah kesejahteraan dan kemandirian desa ditentukan pula oleh masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat boleh menentukan model dan pola desa  yang  dikehendakinya,  termasuk  salah  satunya  bagaimana  masyarakat
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
berperilaku hidup sehat dan bersih melalui pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif dan inklusif.
Inisiatif  yang  dikembangkan  oleh  Perkumpulan  Pemberdayaan Masyarakat Paradigma dan PT. Tirta Investama, Tbk. Yang memproduksi air minum  dalam  kemasan  (AMDK)  dengan  merk    Aqua  hendak  mencapai perubahan  masyarakat  Desa  Benelan  Kidul  atas  isu-isu  yang  muncul  di masyarakat. Berdasarkan ulasan singkat atas desain program pendampingan, pernyataan perubahan yang dimaksud adalah “Jika masyarakat Desa Benelan Kidul  memiliki  kapasitas  untuk  berperilaku  hidup  sehat  dan  bersih  serta mengembangkan aset dan potensi desa ke arah masyarakat  yang sehat dan sejahtera,  maka  masyarakat  desa  Benelan  Kidul  akan  hidup  sehat,  mandiri dan sejahtera karena tersedianya dukungan dari pemerintah desa dan pihak lain secara berkesinambungan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  muncul  pertanyaan  kritis  dari proses  yang  dijalankan  oleh  Perkumpulan  Pemberdayaan  Masyarakat Paradigma  dan  PT.  Tirta  Investama,  Tbk.  Yang  memproduksi  air  minum dalam  kemasan  (AMDK)  dengan  merk    Aqua.  Pertama,  bagaimana  proses transformasi sosial ke arah hidup sehat dan bersih yang dijalankan? Kedua, apa  saja  faktor-faktor  penunjang  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan inisiatif tersebut? Untuk itu, tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah pertama mengetahui pembelajaran dan manfaat yang dihasilkan atas inisiatif ini.  Kedua,  memetakan  aktor  yang  dapat  mendukung  dan  menghambat proses perubahan sosial. Ketiga, mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat dikembangkan  dan  diterapkan  di  masyarakat  pada  masa  mendatang  untuk kemajuan dan kemandirian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Perencanaan  Apresiatif  Desa  adalah  Inisiatif  yang  merupakan  upaya untuk menyusun perencanaan desa secara partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan desa. Keluaran dari Perencanaan Apresiatif Desa  adalah  data    dan  dokumen  tentang  kesejahteraan  desa,  potensi  desa,
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
kewenangan  desa,  peta  kelompok  marjinal  di  desa  dan  rekomendasi perbaikan  pelayanan  di  desa.  Pelbagai  data  tersebut  akan  menjadi  bahan dalam  penyusunan  penjabaran  visi,  misi  dan  strategi  pembangunan  yang tertuang  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJM Desa).
Gambar 1. Struktur Organisasi Program Singojuruh Lestari (Sumber: Dokumentasi, 2019)
Terdapat beberapa aspek penting dalam pendekatan PAD, diantaranya:
1.  Penyusunan  perencanaan  yang  mengedepankan  aset  &  potensi  desa dengan  tujuan  menggerakan  warga  untuk  mengembangkan  diri  yang sifatnya bukan  pada aspek fisik  & material tetapi juga yang berwujud soial, kelembagaan & nilai-nilai budaya-spiritual yang tumbuh di desa;
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
2. Menemukenali jenis-jenis kekuatan dan  aspek-aspek kunci  yang  dapat menggerakkan  masyarakat  di  tingkat  desa  dan  turut  menyelesaikan tantangan yang timbul di tingkat desa; dan
3.  Menemukan aktor-aktor penting (baik yang sudah di kenal atau masih tersembunyi)  untuk  diajak  bersama  melakukan  serangkaian  upaya pengembangan  desa.  pembangunan  desa  tidak  semata  menjadi  tugas pokok pemerintah desa, melainkan tugas bersama masyarakat.
Definisi  desa  mandiri  jika  merujuk  aturan  yang  diterbitkan  oleh Kementerian  Pembangunan  Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi  adalah  Desa  Maju yang  memiliki  kemampuan  melaksanakan  pembangunan  Desa  untuk peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat  Desa  dengan  ketahanan  sosial,  ketahanan  ekonomi,  dan ketahanan  ekologi  secara  berkelanjutan. 1 Dalam  hal  kemampuan  untuk melaksanakan  pembangunan  desa  adalah  desa  dan  seluruh  entitas  di dalamnya  mampu  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  memantau, mengawasi dan melaporkan pembangunan di desa mereka sendiri. Proses itu dilaksanakan  secara  partisipatif  dan  demokratis  yang  berlandaskan  pada tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
1 Permendesa No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
2 Pasal 1 angka (1), UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Jauh  sebelum  UU  Desa  ditetapkan,  disebutkan  bahwa  desa  sebagai komuniti  yang  melandaskan  bahwa  dalam  setiap  aspek  kehidupan  berdesa terdapat tiga subsistem kehidupan, yakni pertama desa sebagai persekutuan sosial  budaya.  Desa  dapat  mengatur  tata  cara  hubungan-hubungan  antar pihak,  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok  berinteraksi  satu  sama lainnya.  Kedua,  desa  sebagai  suatu  sistem  sosial-politik  dan  hukum.  Di dalamnya  terdapat  sistem  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan, kepemimpinan,  dan  juga  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan aturan  di  dalam  komunitas  itu.  Ketiga,  desa  sebagai  suatu  sistem  ekonomi. Desa  memiliki  aturan-aturan  yang  mengatur  penguasaan  dan  pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari warga masyarakat yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun kelompok. 3
Untuk  memajukan  kekhasan  desa,  desa  dilekatkan  atas  dua kewenangan  yang  orisinil  yakni  kewenangan  atas  hak  asal  usul  dan kewenangan  berskala  lokal  desa  (subsidiaritas).  Dalam  upaya menyejahterakan  masyarakat,  desa  berwenang  untuk  menentukan  arah pembangunannya  berdasarkan  empat  bidang  pembangunan,  yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan desa dan  pemberdayaan  masyarakat.  Ke  semua  bidang  tersebut,  setelah  melalui proses  konsultasi  dengan  masyarakat  dan  pemerintah,  dan  selanjutnya disinergikan  dengan  arah  pembangunan  daerah  dan  nasional,  maka  desa berwenang  untuk  menjalankan  pembangunannya  sendiri  yang  bersumber dari  dana  desa  dari  transfer  pemerintah  pusat,  pendapatan  asli  desa,  dan kerja sama desa dengan pihak lain yang tidak mengikat.
Sebagai upaya ke arah desa yang sejahtera, mandiri dan demokratis, beberapa  faktor  penentu  yang  perlu  diperhatikan.  Faktor-faktor  tersebut yakni  faktor  tata  ruang  desa,  faktor  sumber  daya  manusia  dan  alam
3 Koentjaraningrat, 1985, hal. 155
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
(SDM/SDA),  pembangunan  infrastruktur  dan  teknologi  informasi  untuk menunjang  pelayanan  masyarakat,  dan  pembangunan  sektoral.  Dalam konteks  tata  ruang  desa,  hal  ini  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  desa sebelum  menetapkan  peraturan  desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  yang  perlu  mendapatkan  evaluasi  dari  bupati/walikota. 4 Oleh sebab  itu,  secara  implisit,  dalam  perumusan  rencana  pembangunan menengah  desa,  desa  diwajibkan  menyusun  tata  ruang  desa.  Ruang  desa dalam  hal  ini  tidak  hanya  fisik  semata,  melainkan  struktur  dan  pola  ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  kegiatan  sosial ekonomi  masyarakat  yang  secara  hierarkis  memiliki  hubungan  fungsional. Sedangkan  pola  ruang  adalah  distribusi  peruntukan  ruang  dalam  suatu wilayah  yang  meliputi  peruntukan  ruang  untuk  fungsi  lindung  dan peruntukan  ruang  untuk  fungsi  budi  daya.  Dari  dua  terminologi  tersebut penataan  dapat  disederhanakan  tentang  bagaimana  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian atas ruang. Namun hingga saat ini, desa-desa di  Indonesia  seolah  terabaikan  tentang  penataan  ruang,  meski  pengakuan atas  desa  telah  dimandatkan  berdasarkan  definisi  tentang  desa  melalui  UU Desa.
Seiring  dengan  perubahan  kebijakan  tentang  desa,  di  mana  desa secara otonom dimandatkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  alam  merupakan  kunci  untuk mewujudkan  desa  sejahtera  dan  mandiri.  Karenanya,  dua  aspek  tersebut sekaligus  potret  yang  paling  menonjol  dalam  kehidupan  kultur,  sosial  dan ekonomi  desa.  Sebagaimana  masyarakat  desa  mayoritas  bermata pencaharian  pada  sektor  informal,  maka  setiap  kebijakan  desa  dapat diarahkan  untuk  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Ini  merupakan  kebutuhan
4 UU Desa Pasal 16
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
desa dalam mengelola sumber daya alam yang dapat menjadi kekuatan desa. Namun, sebagai prasyarat, masyarakat juga mampu dalam memahami setiap kewenangan  yang  dimiliki  desa  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang dimiliki  oleh  desa.  Ini  merupakan  kunci  karena  keduanya  dipandang  saling berkelindan  dalam  menopang  kehidupan  berdesa.  Oleh  sebab  itu,  dalam setiap formulasi perencanaan pembangunan desa, semua entitas masyarakat desa  sudah  semestinya  diikutsertakan  sehingga  ruang  ke  arah  desa  yang diharapkan dapat terwujud.
Pembangunan  infrastruktur  dapat  dipergunakan  perantara  dan sekaligus  penunjang  dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia  desa  dan sumber daya alam. Sebagian desa masih terjebak dalam tujuan pembangunan infrastruktur yang semu. Hal ini berarti pembangunan infrastruktur di desa dirasakan  kurang  tepat  sasaran  dan  kurang  mendesak  untuk  bagi masyarakat.  Pembangunan  infrastruktur  yang  ideal  adalah  tentang bagaimana infrastruktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk  menunjang  akses  masyarakat  terhadap  sumber  ekonomi,  kesehatan, dan  pendidikan.  Desa  tidak  hanya  membangun  infrastruktur  yang  hanya menjadi  agenda  rutin  semata,  di  mana  proses  minim  partisipasi  dan pemantauan  masyarakat.  Terlebih  lagi,  pembangunan  infrastruktur  hanya berorientasi  pada  segelintir  entitas  yang  kurang  memperhatikan  dampak secara  luas  di  masyarakat.  Maka  mekanisme  pembangunan  infrastruktur seperti sebaiknya juga dihindari.
Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi  informasi,  gambaran  desa yang  terbelakang  dengan  aktivitasnya  yang  tradisional  dan  manual, nampaknya  pun  semakin  pudar.  Untuk  itu,  faktor  pemanfaatan  teknologi dalam  perbaikan  layanan  masyarakat  desa  adalah  faktor  penunjang  dalam kemandirian  dan  kesejahteraan  desa.  Melalui  teknologi,  semua  aktivitas dalam  menunjang  pembangunan  desa  bisa  dilaksanakan  lebih  cepat  dan terukur.  Terlebih  lagi  saat  ini  sebagian  besar  desa  telah  mengoperasikan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
teknologi informasi dalam menunjang pelayanan masyarakat untuk layanan diseminasi  informasi,  pencatatan  peristiwa  kependudukan,  pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan dan lainnya. Melalui  teknologi  informasi,  desa  bisa  langsung  terkoneksi  dengan pemerintah  pusat  untuk  perbaikan  data  dan  proses  pembangunan  yang disampaikan kepada supradesa.
Pemanfaatan  aset  dan  potensi,  desa  diberikan  ruang  untuk memaksimalkannya.  Oleh  sebab  itu,  pengmbangan  sektoral  atas  kekhasan yang  dimiliki  desa  menjadi  faktor  penentu  dalam memajukan  desa.  Sebagai panduannya, pemerintah telah menyusun indeks desa membangun, di dalam ada  tiga  aspek  sebagai  pengukurnya  yakni  ketahanan  sosial,  ekonomi  dan ekologi. 5 Dengan  demikian,  desa  dapat  mengembangkan  potensinya  yang bersifat  sektoral.  Hal  ini  untuk  menjawab  tantangan  keragaman  aset  dan potensi  desa  yang  dimiliki.  Adakalanya  desa  menguatkan  sisi  ekonomi  saja, namun tidak menutup kemungkinan desa mengembangkan ekologinya yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.
Berdasarkan  faktor-faktor  di  atas,  tentunya,  mustahil  dapat direalisasikan  tanpa  adanya  prinsip  partisipatif  dan  demokratis  yang dipahami oleh semua elemen desa. Dalam konteks administrasi publik, good governance  dapat  dicirikan  dalam  tiga  hal  yakni  policy  (konten  kebijakan), politic  (prosedur  pelaksanaan  kebijakan),  dan  polity  (sistem  kelembagaan yang  melaksanakan  kebijakan). 6 Ketika  hal  itu  dituangkan  dalam  praktik berdesa,  di  mana  di  dalamnya  merupakan  kesatuan  masyarakat  yang berpemerintahan,  maka  pelaksanaan  akuntabilitas,  partisipatif  dan demokratis  merupakan  keniscayaan.  Tanpa  adanya  proses  emansipatoris dari masyarakat, tujuan desa yang mandiri dan sejahtera akan sulit tercapai.
5 Permedesa No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa Pasal 1 6 Stiker, Gerry. 1998. Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal, 1998; 50: 17–28

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020

## Metode
Dalam  mewujudkan  imajinasi  perubahan  yang  diharapkan,  Perkumpulan Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma  merancang  sebuah  konsep pembangunan  masyarakat  desa  Benelan  Kidul.  Asumsi  ini  didasarkan  pada permasalahan-permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  oleh  Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat Paradigma dan PT Tirta Investama, Tbk.

## Tabel 1. Konsep Pembangunan Masyarakat Desa Benelan Kidul
Hasil dan Kegiatan Indikator Target Hasil 1. Membaiknya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam perilaku hidup sehat dan sejahtera melalui proses pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif 1. Kelompok masyarakat desa bersama pemerintah desa saling berkolaborasi dalam pelaksanaan pendataan dan perumusan instrumen pendataan desa,  khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
2. Data desa sasaran mengenai kewenangan berskala lokal desa, aset dan potensi, gagasan kelompok yang termarjinalkan, indikator kesejahteraan lokal desa dan pelayanan publik dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
3. Data desa yang digali oleh masyarakat bersama pemerintah desa ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa); 4. Prasarana dan akses ke arah hidup sehat dan sejahtera di desa sasaran; dan 5. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan dan pembinaan mengenai hidup sehat dan sejahtera 1. Berdirinya organisasi masyarakat berbasis komunitas yang terdiri dari semua elemen desa sebagai tim pembaharu desa (TPD) di setiap desa sasaran program;
2. Desa sasaran program memasukkan usulan kegiatan untuk perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengembangan air bersih, sanitasi dan hieginitas serta pemberdayaan ekonomi ke dalam dokumen rancangan RPJMDesa/RKPDesa/APBDes 3. Draft peraturan desa tentang RPJMDesa yang memuat tentang kewenangan, aset dan potensi desa, gagasan kelompok yang termarginalkan, kesejahteraan lokal desa, dan pelayanan publik;
4. Adanya infrastruktur fisik dan sosial ekonomi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan sehat dengan mencakup target sebagai berikut:
a. Adanya 1 jamban baru yang dikelola oleh komunitas di fasilitas umum;
b. 10 rumah mendapatkan dukungan material untuk pembangunan jamban keluarga;
c. Adanya instalasi pengelolaan sampah berbasis komunitas oleh BUMDesa;
d. Adanya rencana strategis pengelolaan mata air dan irigasi;
5. Adanya 100 kepala keluarga memperoleh manfaat dari proyek ini.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Hasil dan Kegiatan Indikator Target Keluaran 1.1 Tersedianya data desa dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembangunan desa (RPJMDesa) pada tahun mendatang yang disusun oleh masyarakat dan pemerintah desa secara partisipatif dan inklusif 1. Jumlah masyarakat desa sasaran program yang berpartisipasi dalam pelatihan perencanaan apresiatif desa; 2. Instrumen survei dan sensus yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan skala lokal desa; 3. Kapasitas masyarakat desa sasaran program yang terlatih dalam proses penggalian dan analisis data di desanya sendiri atas pendampingan mitra; 4. Jumlah masyarakat desa sasaran program yang memahami dalam penyusunan produk hukum di level desa;
5. Jumlah rancangan produk hukum di level desa sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan desa; dan 6. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa berjalan sinergis dalam pelaksanaan pembangunan
desa
Terbentuknya tim pembaharu yang sebanyak 25 orang di setiap desa sasaran program; Adanya PERDES mengenai indikator kesejahteraan lokal desa, kewenangan desa, aset dan potensi desa, serta gagasan kelompok yang termarginalkan Adanya PERKADES mengenai layanan publik Dokumen laporan tim pembaharu desa dijadikan sebagai bahan masukan ke dalam penyusunan RPJMDesa yang berbasis pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan; Adanya rencana kerja strategi advokasi oleh tim pembaharu desa; Adanya rancangan PERDES RPJMDesa di setiap desa sasaran program Adanya PERDES tentang RKPDesa dan APBDesa di setiap desa sasaran program; dan Pertemuan rutin antara tim pembaharu desa dan pemerintah desa
Keluaran 1.2 Terciptanya akses masyarakat Desa Benelan Kidul yang sehat dan sejahtera 1. Jumlah masyarakat desa sasaran program yang berpartisipasi dalam sosialisasi hidup sehat dan sejahtera;
2. Usulan dan rencana kerja masyarakat dalam perbaikan terhadap akses prasarana ke arah hidup sehat dan sejahtera 3. Jumlah masyarakat desa sasaran program yang memahami tentang pengelolaan air dan sanitasi; 4. Pengerjaan dan perawatan
1. Sebanyak 100 kepala keluarga mendapatkan pemahaman mengenai hidup sehat dan sejahtera;
2. Adanya daftar usulan masyarakat Desa Benelan Kidul untuk prasarana hidup sehat dan sejahtara dan pengelolannya;
3. Adanya rencana kerja komunitas pelaksana untuk pembangunan saluran air;
4. Adanya pembangunan saluran air dengan dimensi dan pembangunan debit air sebanyak 2 titik dan jamban sebanyak 10 titik;
5. BUMDesa memiliki model bisnis yang mandiri dengan melibatkan warga

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
saluran air, debit air oleh komunitas; 5. Kapasitas SDM pengelola BUMDes 6. Aset BUMDesa terkeloa masyarakat Desa Benelan Kidul; dan 6. BUMDesa dikelola secara profesional dengan memegang prinsip-prinsip di dalamnya
Sumber: Dokumentasi, 2019
Untuk mewujudkan 5 aspek Perencanaan Apresiasi Desa (PAD) di atas, aktor- aktor  Tim  Pembaharu  Desa  (TPD)  di  Desa  Benelan  Kidul  dikelompokkan menjadi 5 tim, yaitu:
1.  T i m Kewenangan Desa
Semua  program  atau  kegiatan  pembangunan  desa  harus  mengacu pada  kewenangan  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan adat istiadat desa. Karena pentingnya kewenangan desa, maka semua data,  informasi,gagasan,  layanan,  hingga  pelaksanaan  pembangunan  di desa  yang  bersifat  asal  usul  dan  berskala  desa  harus  tercakup  dalam dokumen kewenangan desa. Tim kewenangan desa perlu mengidentifikasi kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala desa.
Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat. Kewenangan ini dapat berupa adat istiadat yang menjadi tradisi sebelum tahun  1979.  Tradisi  tersebut  mencakup  cara  berdesa  dalam berpemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  hingga pemberdayaan  masyarakat.  Kewenangan  lokal  berskala  desa  merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang  telah  dijalankan  oleh  Desa  atau  mampu  dan  efektif  dijalankan  oleh Desa  atau  yang  muncul  karena  perkembangan  Desa  dan  prakasa masyarakat Desa.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Tim  kewenangan  desa  perlu  mengidentifikasi  (menemukan  dan mengenali) sejarah desa meliputi hal-hal yang biasa dilakukan desa dalam aspek  kepemimpinan,  tata  kelola,  keamanan,  budaya,  dan  aspek  lainnya yang  berhubungan  dengan  kegiatan  berdesa.  Selain  itu,  tim  kewenangan desa  juga  perlu  mengidentifikasi  tata  kelola  pemerintahan  desa  sebelum tahun  1979.  Mengapa  1979?  karena  Desa  mulai  diseragamkan pemerintahannya sejak disahkannya Undang-undang nomor  5 tahun 1979 tentang  Pemerintahan  Desa.  Kemudian,  kewenangan  desa  yang  beragam kembali diakui melalui asas rekognisi pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Daftar  kewenangan  desa  yang  sudah  teridentifikasi  kemudian dikelompokkan  dalam  4  bidang,  yaitu  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dokumen kewenangan desa merupakan dokumen yang disahkan melalui peraturan desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal  usul  dan  kewenangan  berskala  lokal  Desa  pelaksanaannya  diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Tim Aset dan Potensi
Aset  dan  potensi  yang  ada  di  desa  perlu  diidentifikasi  untuk menghasilkan
rekomendasi
optimalisasi aset dalam bentuk program/kegiatan. Aset di sini bukan hanya aset yang dapat diindera, tapi juga aset sosial yang tersemat dalam individu,  kelompok,  dan desa. Aset dipetakan dalam 7 jenis, yaitu:
a)  Aset Sumber Daya Alam;
b) Aset Sumber Daya Manusia;
c)  Aset Kelembagaan;
d) Aset Keuangan;
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020

## e)  Aset Fisik;
f)  Aset Sosial; dan
g) Aset Spiritual dan Budaya;
Setiap  aset  dipastikan  mempunyai  potensi  untuk  dikembangkan, maka  tim  perlu  menggali  kedalaman  informasi  mengenai  aset,  meliputi: 1) Status kepemilikan  (Aset Desa, Aset Kelompok, Aset Masyarakat, atau Aset  Pihak  Luar  Desa);  2)  Kondisi  saat  ini  (misalnya:  penguasaannya, pemanfaatannya,  cara  pemenuhannya,  kualitas,  pengaturannya,  hal-hal yang memengaruhi kondisi saat ini); 3) Potensi yang bisa dikembangkan atas aset; hingga 4) Tantangan pengembangan aset.
Strategi pengembangan aset kemudian diturunkan ke dalam bentuk program  atau  kegiatan  pembangunan  desa  atau  pembidangan  (4  bidang kewenangan  desa).  Dari  tim  ini  akan  muncul  strategi  pengembangan berbasis pada aset, bukan berbasis masalah semata. Data aset dan potensi desa dapat disahkan melalui peraturan desa tentang aset dan potensi desa atau rencana tata ruang desa.
3. Tim Kesejahteraan Desa
Amanah  utama  pembangunan  adalah  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan, maka tingkat kesejahteraan  masyarakat  perlu  diukur.  Ukuran  tingkat  kesejahteraan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa dan dapat dimutakhirkan secara  periodik.  Pada  tahap  ini,  tim  diajak  memetakan  ukuran kesejahteraan  masyarakat.  Ukuran  atau  indikator  kesejahteraan  ini disusun berdasarkan kebutuhan lokal desa untuk memetakan kelas sosial desa  berbasis  kesejahteraan.  Karena  konteksnya  adalah  lokal,  ukuran  ini diprioritaskan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat pada level desa. Bisa saja ukuran kesejahteraan satu desa akan berbeda dengan desa lainnya, karena desa bersifat unik.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Penyusunan ukuran dimulai dari memetakan berapa tingkatan/kelas sosial  yang  akan  dipetakan.  Sebagai  contoh,  terdapat  3  kelas  sosial  yang terdiri  dari  pra  sejahtera,  sejahtera,  dan  sangat  sejahtera.  Desa  bisa  saja mengelompokkan  menjadi  4  atau  5  kelas  sosial.  Selanjutnya  dipetakan ukuran  yang  memengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  mulai  dari yang  memengaruhi  paling  tinggi  hingga  terendah.  Setelah  setiap  ukuran kesejahteraan  dipetakan dan  diurutkan, petakan  nilai ukuran pada setiap kelas  sosial  dengan  setiap  ukuran  yang  memengaruhi  tingkat kesejahteraan.  Misalnya  ukuran  kesejahteraan  dalam  aspek  penghasilan per bulan, tentukan nilai penghasilan pada setiap kelompok sosial. Contoh dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. ukuran kesejahteraan dalam aspek penghasilan per bulan
Ukuran/ Indikator Kelas Sosial Pra sejahtera Sejahtera Sangat sejahtera Penghasilan per bulan kurang dari 1,000,000 1,000,000 sampai 2,500,000 lebih dari 2,500,000
...dst
Sumber: Dokumentasi, 2019
Setelah  ukuran  dan  nilai  sudah  terpetakan,  selanjutnya  dilakukan pembobotan  dan  uji  simulasi  ukuran.  Ukuran  kesejahteraan  selanjutnya dapat  didiskusikan  dan  disempurnakan  dengan  melibatkan  banyak  lagi warga untuk semakin memperkuat ukuran dan nilai kesejahteraan. Setelah ukuran  disepakati,  maka  tim  dapat  malakukan  sensus  kepada  setiap keluarga  di  desa.  Berikut  adalah  tahapan  pemetaan  kesejahteraan masyarakat desa:
a.   Penyusunan ukuran/indikator;
b.   Penyepakatan dan penetapan ukuran/indikator (melalui musyawarah desa);
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
c.   Sensus keluarga; d.   Pengolahan data;
e.   Publikasi (masukan publik);
f.    Verifikasi dan perbaikan;
g.   Penyempurnaan (hasil perbaikan);
h.   Menyusun dokumen dan visualisasi kesejahteraan desa; dan
i.    Penetapan data kesejahteraan desa (melalui musyawarah desa).
Data kesejahteraan desa dapat dimutakhirkan setiap tahun atau menurut kebutuhan desa untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.  T i m   Gagasan Kelompok Marjinal Rencana  pembangunan  desa  kerap  kali  dibahas  menggunakan  konsep ruang terundang (i nvited space ). Untuk menghimpun usulan atau gagasan pembangunan dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, penggalian gagasan  dari  kelompok  yang  sejauh  ini  terpinggirkan  (marjinal)  perlu dilakukan.  Kriteria  kelompok  marjinal  di  satu  desa  dengan  desa  lainnya bisa  saja  berbeda.  Maka  dari  itu,  tim  perlu  memetakan  terlebih  dahulu daftar kriteria kelompok marginal berikut jenisnya.
Maksud  penggalian  gagasan  kelompok  marjinal  bukan  hanya  akan menggali  usulan  mereka,  tetapi  juga  memetakan  potensi  dan  kontribusi mereka  terhadap  pembangunan  desa  ke  depan.  Daftar  usulan  dapat diurutkan berdasarkan prioritas kebutuhan.
5.  T i m   Perbaikan Layanan Publik
Penilaian  masyarakat  terhadap  mutu  layanan  publik  di  desa  dapat diukur melalui survei perbaikan layanan publik. Survei ini memuat aspek- aspek  layanan  meliputi  administrasi  publik,  barang  publik,  hingga  jasa publik.  Tim  diajak  mengdentifikasi  daftar  layanan  prioritas  yang  perlu dinilai untuk kemudian diperbaiki.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Kelima tahapan/kelompok  tersebut  harapannya  akan  memperkuat partisipasi  masyarakat  desa  mulai  dari  tahapan  perencanaan pembangunan  desa.  Upaya  ini  juga  akan  mendorong  peran  masyarakat bukan  hanya  menjadi  penerima  program/kegiatan  pembangunan  desa, tapi  juga  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku  perencana  dengan melibatkan mereka pada setiap kelompok PAD. Kelima kelompok tersebut dapat disebut sebagai Tim Pembaharu Desa (TPD). Hasil dari pendekatan ini sedikitnya dapat berupa:
a. Perdes tentang Kewenangan Desa;
b. Perdes tentang Aset dan Potensi Desa;
c. Perdes tentang Data Kesejahteraan Masyarakat Desa;
d. Daftar Gagasan Kelompok Marginal;
e. Janji  perbaikan  layanan  pemerintah  desa  (maklumat)  kepada masyrakat.
Data  dan  dokumen  yang  dihasilkan  TPD  dapat  menjadi  acuan  tim penyusun  RPJM  Desa  untuk  menyusun  dokumen  perencanaan  berbasis data aktual yang mengapresiasi aset dan prakarsa masyarakat desa.

## Hasil dan Diskusi
Metodologi evaluasi kegiatan program pendampingan ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisis  konten.  Adapun  mekanisme pengumpulan  data  dibagi  menjadi  dua  sumber  yakni  primer  dan  sekunder. Sumber primer meletakkan pada data yang diperoleh dari dokumen laporan program  dan  wawancara  secara  mendalam  kepada  para  pihak  utama  yang bersinggungan  dengan  pelaksanaan  program.  Sementara  sumber  sekunder mempercayakan pada buku, jurnal, publikasi media dan sumber pendukung lain yang memiliki akurasi dan validasi sumber.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## Tabel 2. Program Kerja Pendampingan
No Tanggal Nama Kegiatan Hasil 1 Rabu 11 Desember 2019 Rapat persiapan Pelaksanaan Program 1. Semua  Tim  memahami  desain  prgram, output program  dan outcome program. 2. Semua  Tim  memahami  tugas  dan  tanggung jawabnya dalam melaksanakan program.
3. Tersusunya  RTL :
a. Koordinasi  dengan  Pemdes  dan  Tokoh Masyarakat untuk sosialisai program. Tgl
12 – 15 Desember 2019
b. Persiapan pelatihan apresiasi desa 15-25
Desember 2019..
c. Pelatihan  Apresiasi  Desa  tgl  28-29 Desember 2019 2 Kamis, 12 Desember 2019 Koordinasi  dengan Pemdes untuk Sosialisasi Program 1. Paradigma  mensosialisikan  ke  pemdes  / sekdes 2. Pemerintah  desa  berkomitmen  bekerja  sama dan mendukung jalanya program 3 Tgl. 15-25 Desember 2019 Persiapan  pelatihan apresiasi desa Persiapan Pelatihan Apresiasi Desa dipersiapkan oleh semua Tim 4 Tgl 28-29 Desember 2019 Pelatihan Apresiasi Desa Hasil Kegiatan Pelatihan 1. Pemerintah  desa  memberikan  dukungan penuh terhadap berjalannya kegiatan
2. Peserta mendapat pengetahuan dan keahlian untuk  melakukan  kegiatan  pengkajian kondisi  desa  sesuai  dengan  kelas  masing masing
3. Di  dapatkan  data  awal  mengenai  aset  dan potensi, ....
Kesimpulan  dari  kegiatan  ini  acara  berjalan dengan  lancar  sesuai  dengan  output  dan outcome yang diharapakan. 5 Tgl 13 Januari 2020 Musyawarah desa untuk penetapan instrumen survey dan pembekalan petugas survey Hasil dari rapat. 1. Pemdes  sepakat  dalam  pengkajian  desa menggunakan data hasil survey.
2. TPD  berkomitmen  melakukan  survey  untuk menengkapi data.
3. TPD mendapat alat survey dari paradigma. Kesimpulan
1. Kegiatan Musyawarah desa untuk penetapan instrumen  survey  dan  pembekalan  petugas survey dapat berjalan Lancar dan sukses
2. Peserta  memahami  tugas  dan  tanggung jawabnya
3. Kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
No Tanggal Nama Kegiatan Hasil 6 Selasa, 27 Januari 2020 Workshop Pengelolaan Sampah dan Merumuskan system  pengelolaan sampah desa Hasil dari Worhshop : 1. Di  setiap  KK  ada  dua  tong  sampah,  satu untuk sampah organik dan satunya lagi buat sampah an organik.
2. Sampah  an  organik  di  setorkan  di  tempat penampungan sampah sementara atau Bank Sampah.
3. Tempat  penampungan  sampah  sementara Bank Sampah merupakan unit Bumdes.
4. Sampah  an  organik  yang  mempunyai  nilai ekonomi  ditabung  oleh  warga  di  bank sampah.
5. Sampah organik diseleseikan sendiri wilayah RT setempat di proses menjadi kompos.
6. Sampah  yang  sudah  terlanjur  menumpuk ditepi  sungai  dan  tempat  lain  harus dibersihkan dengan kerja bakti. Kesimpulan
1. Masyarakat  menyadari  masalah  sampah harus  ditangani  bersama  semua  elemen masyarakat.
2. Hidup  bersih  dan  sehat  menjadi  dambaan seluruh warga masyarakat. 7 Selasa, 28 Januari 2019 Diskusi pembentukan Karang Taruna Kesimpulan 1. Sudah  berhasil    Pembentukan  Pengurus Karang Taruna dan divisi divisinya. 2. Rapat  berjalan  sukses  dan  lancar  dan mendapatka dukungan dari semua pihak 8 Selasa, 4 Februari 2020 Rapat Program Kerja Karang Taruna (Tim Pembaharu  Desa  ) mempersiapkan kegiatan  sosialisasi hidup  sehat  dan sejahtera Hasil diskusi : 1. Pengurus dan Anggota karang taruna paham posisi mereka secara hukum;
2. Pengurus dan Anggota Karang taruna memahami tugas dan tanggungjawabnya;
3. Kesepakatan untuk menyusun program tahunan di pertemuan berikutnya;
4. Merumuskan rencana kegiatan sosialisasi hidup sehat Dengan kesepkatan :
a. Sosialisasi didakan di enam dusun
b. Karangtaruna sebagi panitia
c. Paradigma dan Aqua memberikan dukungan material
d. Dalam kegiatan ada Tiga narasumber 1) Lima Pilar hidup sehat, nara sumber dari puskesmas
2) Tata cara pemilahan Sampah, nara sumber dari karangtaruna
3) Sistem pengelolaan sampah desa, nara sumber Dario kepala dusun

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
No Tanggal Nama Kegiatan Hasil 9 Jum’at 14 Februari 2020 Musrengbangdes Penetapan Penyusunan RPJMDes Kegiatan Musrengbangdes Penetapan Penyusunan  RPJMDes  juga  difasilitasi  oleh Paradigma. Hadir dalam Kegiatan ini antara lain: 1. Perwakilan dari Camat Singojuruh 2. Ketua BPD Desa Benelan Kidul 3. Kepala Desa Benelan Kidul 4. Sekretaris Desa Benelan Kidul 5. Seluruh Kepala Dusun dan Perangkat desa 6. Seluruh  elemen  desa  PKK,  Karang  Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. 10  Senin 24 Februari 2020 Sosialisasi Hidup Sehat dan Sanitasi di Desa Benelan Acara  Sosialisasi  Hidup  Sehat  dan  Sanitasi  di Desa Benelan kidul di laksanakan di enam dusun di  mulai  di  Dusun  Gombol    jam  19.00.  pada tanggal 24 Februari 2020,  selajutnya di bergilir tiap malam selama enam hari. Sasaran kegiatan ini adalah ibu ibu rumah tangga yang tergabung dalam  kelompok  jamaah  yasin  ibu  ibu.  Dan melibatkan penyuluh kesehatan dari PUSKESMAS Singujuruh sebagai TIM Pemateri. 11  Jum’at 6 Maret 2020 Kujungan  Kerja  dan Study Banding BUMDes Benelan Kidul  di  PT  Indra Jaya Pasuruan. BUMDES  Benelan  Kidul  mengirim  atau sebaliknya  PT.  INDRA  JAYA  menerima  AVFAL PET  dari  BUMDES.  Dalam  bentuk  sampah  yang sudah di press. 12  Sabtu 7 Maret 2020 Kujungan Kerja daan  Study  Banding BUMDes Benelan Kidul  di  BUMDes Kerto  Raharjo  Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kab.Malang Banyak ilmu yang diserap oleh BUMDes Benelan Kidul  dari  BUMDes  Kertoraharjo  berkaitan dengan  manajemen  BUMDes  dan  Pengelolaan potensi desa. 13  Senin, 12 Maret 2020 Workshop Pembentukan  Bank Sampah dan Penyerahan bantuan dari Investor  PT  Tirta Investama  berupa pembangunan jamban  umum  dan jamban keluarga untuk 28 KK. Kesimpulan workshop tersebut. 1. Kepengurusan Bank Sampah Desa Benelan Kidul Ketua : Maulana Azhan Sanjaya Sekretaris : Edi Pranoto Bendahara I : Aksol Mahdi Bendahara II : Danis Anggriawan Anggota : Ayatulloh Khumaini Anggota : Nur Holim Tertuang  dalam  SK  Kepala  Desa  Benelan Kidul Nomor : 188 / 38 / KEP / 429.508.03 /  2020  Tanggal  09  April  2020  Tentang Pengurus Bank Sampah Desa Benelan Kidul 2. Pemilahan Sampah Rumah Tangga berdasarkan  hasil  dari  Pelatihan  Pola Hidup  Sehat  yang  sudah  dilaksanakan  di

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
masing-masing  dusun  dengan  peserta kader  PKK  dan  ibu-ibu  kelompok pengajian.
3. Sistem  Pengangkutan  dari  rumah  tangga dikumpulkan  sementara  dalam  tempat pemilahan  yang  berada  di  masing-masing dusun,  dimana  titik-titik  tempat  pemilhan ditentukan oleh Kepala Dusun
4. Pemilahan  Sampah  dilakukan  di  tempat pemilahan  sementara  yang  berada  di masing-masing  dusun  dengan  memilah sampah  Organik  dan  Unorganik.  Dimana untuk  sampah  organik  dikelola  menjadi pupuk  sementara  sampah  unorganik terutama  limbah  plastik  akan  dikelola menjadi bijih plastik.
Bank  Sampah  adalah  unit  usaha  yang  berada dalam  koordinasi  BUMDes  sehingga  pemasaran hasil  pemilahan  sampah  ornganik  maupun unorganik akan
dikoordinasikan melalui BUMDes.
Sumber: Dokumentasi, 2020
Proses penggalian data, peneliti akan mewawancarai beberapa pihak secara lansung yakni sebagai berikut:
a. Pemerintah desa Benelan Kidul;
b. Badan Permusyawaratan Desa Benelan Kidul;
c. Karang Taruna Desa;
d. Perwakilan Kecamatan Singojuruh;
e. Masyarakat sipil/NGO di lokasi program; dan
f. Para  pihak  yang  relevan  atau  penerima  manfaat  atas  pelaksanaan program community development.

## Simpulan
Masyarakat  menyadari  masalah  sampah  harus  ditangani  bersama  semua elemen masyarakat, Hidup bersih dan sehat menjadi dambaan seluruh warga masyarakat.  Pemilahan  Sampah  Rumah  Tangga  berdasarkan  hasil  dari Pelatihan  Pola  Hidup  Sehat  yang  sudah  dilaksanakan  di  masing-masing dusun  dengan  peserta  kader  PKK  dan  ibu-ibu  kelompok  pengajian.  Sistem
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume III Nomor 1 Mei 2020
Pengangkutan  dari  rumah  tangga  dikumpulkan  sementara  dalam  tempat pemilahan  yang  berada  di  masing-masing  dusun,  dimana  titik-titik  tempat pemilhan  ditentukan  oleh  Kepala  Dusun.  Pemilahan  Sampah  dilakukan  di tempat  pemilahan  sementara  yang  berada  di  masing-masing  dusun  dengan memilah  sampah  Organik  dan  Unorganik.  Dimana  untuk  sampah  organik dikelola  menjadi  pupuk  sementara  sampah  unorganik  terutama  limbah plastik  akan  dikelola  menjadi  bijih  plastik.  Bank  Sampah  adalah  unit  usaha yang berada dalam koordinasi BUMDes sehingga pemasaran hasil pemilahan sampah ornganik maupun unorganik akan dikoordinasikan melalui BUMDes.

## Daftar Referensi
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Aksara Baru, 1985.
Permendesa No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Stiker,  Gerry. Governance  as  theory:  five  propositions .  International  Social Science Journal, 1998.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa