## Peningkatan Literasi Mekanisme Penempatan PMI Sebagai Upaya Penanggulangan Undocumented Migrants di Lombok Timur

## Improving Literacy of the Mechanism for Placing Indonesian Migrant Workers as Efforts to Address Undocumented Migrants in East Lombok
Irfan Wahyudi 1 , Rachmah Ida 2 , Sri Endah Kinasih 3 , Dimas Ramadhiansyah 4 , Edyna Putri Fortuna 5 1,2,4 Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia
3,5 Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia
1,2,3,4,5 Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60286 E-mail: irfan.wahyudi@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Aktivitas  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  telah  menjadi  fenomena  sosial  yang  signifikan  dalam  beberapa  dekade terakhir. Meningkatnya angka jumlah PMI di Indonesia tidak dibarengi dengan upaya persiapan yang matang terkait wawasan  calon  PMI  terhadap  mekanisme  penempatan.  Hasilnya,  masih  ditemukan  beberapa  PMI  yang  tidak berdokumen lengkap atau undocumented migrants. Tulisan ini adalah hasil kegiatan pengabdian masyarakat terkait wawasan  mekanisme  penempatan  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kawasan  Lombok  Timur,  Juni  2023. Pemilihan  Lombok  Timur  sebagai  lokasi  pengabdian  berdasarkan  pada  angka  partisipasi  PMI  tertinggi  kedua  di Indonesia.  Untuk  memperkuat  hasil  pengabdian,  penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  indepth interview dan Focus Group Discussion (FGD) dengan warga desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok  Timur  dan  perwakilan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa calon PMI masih tertarik untuk berangkat tanpa dokumen lengkap, salah satunya karena kurangnya pengetahuan dan wawasan.  Calon  PMI  tidak  tergerak  untuk  mencari  sumber-sumber  informasi  terkait  prosedur  pemberangkatan mereka ke negara penempatan. Selain itu juga banyak dari calon PMI yang hanya sekedar percaya terhadap lembaga atau  biro  pelayanan  dan  perjalanan  pekerja  migran  yang  mereka  ikuti  tanpa  mencari  tahu  kredibilitas  yang bersangkutan.
Kata kunci : Pekerja; Migran; Indonesia; Undocumented; Lombok

## Abstract
The activities of Indonesian Migrant Workers (PMI) have become a significant social phenomenon in the last few decades. The increasing number of PMI in Indonesia has not been accompanied by well-prepared efforts regarding the  insight  of  prospective  PMI  into  the  placement  mechanism.  As  a  result,  some  PMI  are  still  found  to  be undocumented  or  incomplete  in  terms  of  documentation.  This  writing  is  the  result  of  community  service  activities related  to  the  insight  into  the  placement  mechanism  for  prospective  Indonesian  Migrant  Workers  in  the  East Lombok Region in June 2023. The selection of East Lombok as the location for community service is based on the second-highest participation rate of PMI in Indonesia. To strengthen the results of community service, qualitative research was conducted using in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) with residents of Pandan Wangi Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, and representatives of Non-Governmental Organizations (NGOs). The results of this research indicate that prospective PMI are still interested in departing without complete documentation, one of the reasons being a lack of knowledge and insight. Prospective PMI are not motivated to seek information  sources  related  to  the  procedures  for  their  departure  to  the  destination  country.  Additionally,  many
prospective  PMI  simply  trust  the  agencies  or  migrant  worker  service  and  travel  bureaus  they  follow  without verifying their credibility.

## Keywords: Worker; Migrant; Indonesia; Undocumented; Lombok

## Pendahuluan
Pekerja migran Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.  Berdasarkan  data  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  per  bulan Mei  2023  mencatat  bahwa  jumlah  penempata  Pekerja  Migran  Indonesia  mencapai  25.973 pekerja.  Fenomena  ini  terkait  dengan  berbagai  faktor,  seperti  pertumbuhan  ekonomi  yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri.
Namun dengan meningkatnya angka pekerja migran di Indonesia, juga diiringi dengan maraknya isu-isu  yang  melibatkan  pekerja  migran.  Keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  yang  menjadi undocumented migrants merupakan  isu  yang  memprihatinkan  dalam  konteks  migrasi  di Indonesia.  Pekerja  migran undocumented adalah  mereka  yang  bekerja  di  luar  negeri  tanpa memiliki  izin  tinggal  atau  izin  kerja  yang  sah  dari  pemerintah  negara  tujuan.  Mereka  biasanya masuk  ke  negara  tujuan  melalui  jalur  ilegal  atau  menggunakan  dokumen  palsu.  Kondisi  ini membuat  mereka  berada  dalam  status  yang  tidak  diakui  secara  hukum  dan  rentan  terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Para  pekerja  migran  yang  tidak  berdokumen  ini  termasuk  dalam  kategori  mereka  yang  tidak memiliki  dokumen  resmi,  memiliki  dokumen  yang  telah  melewati  masa  berlaku  ( overstay ), memiliki  dokumen  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pekerja  migran  ataupun  menggunakan dokumen  palsu  sebagai  lampiran  dokumen  pekerja  migran  yang  tidak  sesuai  dengan  identitas pemegang dokumen (Sefriani, 2013).
Data  Penempatan  dan  Pelindungan  PMI  dari  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (BP2MI) pada bulan Mei 2023 mencatat bahwa sebanyak 199 pengaduan terkait Pekerja Migran Indonesia dengan 6 diantaranya merupakan aduan penipuan peluang kerja, 9 diantaranya aduan PMI  gagal  berangkat  dan  4  diantaranya  aduan  perdagangan  orang  (Badan  Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023).
Gambar 1. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (s.d Mei 2023) Sumber : Data Penempatan dan Pelindungan PMI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Pekerja  migran  Indonesia,  terutama  yang  menjadi  undocumented,  memiliki  dampak  yang signifikan  dalam  konteks  migrasi  di  Indonesia.  Keberadaan  mereka  yang  tidak  memiliki dokumen  resmi  menciptakan  situasi  yang  rentan  terhadap  eksploitasi,  pelanggaran  hak  asasi manusia,  dan  tantangan  lainnya.  Mekanisme  dan  prosedur  penempatan  calon  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  diatur  dalam  UU  No.  18/2017  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan PMI. Sebelum diberangkatkan, calon PMI harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UPT BP2MI yang berkoordinasi dengan P3MI.
Lombok Timur merupakan salah satu kota penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia, dengan 1.114 pekerja migran berasal dari kota tersebut pada bulan Mei 2023. Mengingat jumlah pekerja  migran  yang  signifikan  dari  Lombok  Timur,  penting  untuk  melakukan  sosialisasi  yang lebih  luas  tentang  prosedur  migrasi  yang  sah  dan  risiko  menjadi  undocumented.  Hal  ini  dapat membantu  calon  PMI  memahami  pentingnya  mematuhi  prosedur  yang  ada  dan  menghindari masalah di kemudian hari.
Tujuan  utama  memahami  mekanisme  dan  prosedur  penempatan  calon  PMI  adalah  untuk mencegah  terjadinya  PMI  bermasalah.  PMI  bermasalah  dapat  diartikan  sebagai  PMI  yang mengalami  berbagai  permasalahan  atau musibah di  negara tujuan, seperti pemutusan hubungan kerja  (PHK),  deportasi,  kekerasan  fisik  dan  psikis,  tidak  dibayarkan  gaji,  atau  mengalami  sakit fisik dan/atau psikis. Untuk melindungi PMI di negara tujuan, diperlukan pemahaman yang baik dan  pengetahuan  yang  terus  berkembang  tentang  mekanisme  dan  prosedur  penempatan  calon PMI.
Dalam  upaya  meningkatkan  wawasan  mengenai  mekanisme  penempatan  calon  PMI,  terutama dalam mencegah terjadinya PMI yang menjadi undocumented, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah,  lembaga  terkait,  dan  masyarakat.  Sosialisasi  yang  terus-menerus  tentang  prosedur migrasi  yang  sah,  risiko  menjadi  undocumented,  serta  pentingnya  mematuhi  peraturan  dan persyaratan yang ditetapkan dapat membantu calon PMI untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait migrasi.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menggambarkan  pelaksanaan  peningkatan  wawasan  mekanisme penempatan  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagai  upaya  penanggulangan  pemberangkatan undocumented. Calon  PMI  yang  belum  memahami  bagaimana  prosedur  pemberangkatan diharapkan dapat memahami tahapan-tahapan baik sebelum keberangkatan dari Indonesia hingga setelah keberangkatan dari negara asal penempatan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian secara purposive yakni di Desa Pandan  Wangi,  Kecamatan  Jerowaru,  Kabupaten  Lombok  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat. Pengumpulan  data  pertama  melalui  kegiatan  presentasi  dan  pembagian  flyer  terkait  prosedur pemberangkatan  PMI  ke  Negara  Penempatan  terhadap  30  peserta  yang  semuanya  adalah  laki- laki. Kegiatan penyampaian materi atau presentasi ini dilakukan oleh tim peneliti dengan materi terkait  prosedur  pemberangkatan  calon  PMI  mulai  dari  pra-pemberangkatan,  pemberangkatan,
pasca  pemberangkatan,  penempatan  PMI,  pemulangan  hingga  hak-hak  yang  harus  didapatkan oleh PMI.
Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan  indepth  interview  dengan  salah  satu  Pekerja Migran Indonesia dari Desa Pandan Wangi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan salah satu Kanwil (Kantor Wilayah).  Pengumpulan data selanjutnya menggunakan focus group discussion kepada 5  orang  dengan  rincian  sebanyak  4  laki-laki  yang  berasal  dari  perwakilan  ADBMI  (Advokasi Buruh Migran  Indonesia), Ketua SBMI (Serikat  Buruh Migran  Indonesia) dari tingkat  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dan  Ketua  SBMI  Lombok  Tengah,  serta  aktivis  migran.  Selain  indepth interview  dan  focus  group  discussion,  juga  dilakukan  observasi  terhadap  para  pekerja  migran lainnya  selama  proses  pemaparan  materi.  Tahap  terakhir  melakukan  analisa  data  yang mengkorelasikan  antara  data  dengan  teori  –  teori  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini, khususnya  tentang  pemberdayaan  masyarakat  dalam  sektor  peningkatan  wawasan  pekerja migran Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Sesuai  yang  diatur  dalam  UU  No.  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran indonesia  Pasal  3  menyebut  bahwa  perlindungan  terhadap  Pekera  Migran  Indonesia  memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja  Migran  Indonesia  serta  menjamin  perlindungan  hukum,  ekonomi,  dan  sosial  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Adapun  pada  pasal  5  yang  tertuang  dalam  undang-undang  tersebut  bahwa  bagi  setiap  pekerja migran  yang  akan  bekerja  atau  berangkat  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan  dasar sebegai berikut: a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b) Memiliki kompetensi; c) Sehat jasmani  dan  rohani;  d)  Terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersetaan  Jaminan  Sosial;  dan  e) Memiliki  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan.  Dasar  persyaratan  tersebut  ditunjang  dengan dokumen-dokumen  lainnya  yang  wajib  dimiliki  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang meliputi: a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c) sertifikat kompetensi kerja; d) surat keterangan sehat berdasarkan hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi;e)  paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi setempat; f) Visa Kerja;  g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h) Perjanjian Kerja.
Namun,  dalam  implementasinya,  terdapat  temuan  bahwa  sebagian  besar  calon  Pekerja  Migran Indonesia  yang  masih  kurang  pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai  prosedur  awal pemberangkatan,  termasuk  pemahaman  terhadap  dokumen-dokumen  wajib  dan  dokumen pendukung  yang  esensial  bagi  mereka  dalam  proses  keberangkatan  mereka  menuju  negara penempatan.

## Wawasan PMI terkait Prosedur Keberangkatan
Penting bagi calon PMI sebelum berangkat ke negara penempatan untuk bekerja adalah memiliki pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  berbagai  informasi  yang  perlu  diketahui,  meliputi proses pemberian informasi, tahapan pendaftaran, seleksi calon relawan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial,
pengurusan  visa  kerja,  pelaksanaan  Orientasi  Persiapan  Penempatan  (OPP),  penandatanganan Perjanjian Kerja, serta proses pemberangkatan (Agusmidah et al., 2020).
Baik  dalam  proses  akan  keberangkatan,  para  calon  PMI  dapat  mencari  berbagai  sumber informasi  yang  berasal  dari  UPT  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia), Perwakilan  Pemerintah  RI  di  negara  penempatan  meliputi  kedutaan  atau  kantor  konsulat, organisasi  pekerja  migran  di  negara  penempatan,  Lembaga  Swadaya  terkait  pekerja  migran, perusahaan penyalur migran, maupun di media sosial.
Menurut salah satu informan sebagai mantan Pekerja Migran indonesia dan juga akan berangkat kembali  menuju  negara  penempatan,  salah  satu  alasan  mengapa  beberapa  calon  PMI mengandalkan  pemberian  informasi  dan  cenderung  ikut  kedalam  sebuah  perusahaan  penyalur adalah  akses  kemudahan  dan  keterjaminan  prosedur  pemberangkatan  yang  sudah  dikelola  oleh pihak perusahaan.
“Manfaatnya  itu  sangat  besar  sekali  buat  kami,  Jadi  ketika  kami  sampai  disana, otomatis  jaminan  kami  terjamin  oleh  pemerintah.  Jadi  tidak  ada  istilahnya  radikal. Pokoknya banyak sekali manfaatnya.” (I1)
Tetapi  informan  tersebut  juga  menyebut,  banyak  dari  para  calon  PMI  saat  ini mengandalkan jalur tikus (ilegal) untuk memproses keberangkatan mereka ke negara tujuan.
“Banyak yang mengatakan lebih baik jalan buntu, jalan tikus, maksudnya ilegal. Tapi yang  saya  takutkan  kan  sekarang  banyak  hal  yang  terjadi,  gak  ada  jaminan kesehatan, itu yang kami takutkan.” (I1)
Maraknya  para  calon  PMI  yang  lebih  memilih  menggunakan  jalur  tikus  atau  ilegal  membuat tidak  sedikitnya  jumlah  PMI  yang  menjadi  korban  penipuan.  Umumnya,  calon-calon  PMI tersebut memilih menggunakan calo yang dijanjikan gaji besar dan pekerjaan yang menjanjikan (Habibullah et al., 2016). Para calon PMI yang menggunakan jalur ilegal atau melalui calo sering kali menjadi sasaran penipuan. Mereka dapat ditipu dengan berbagai cara, seperti diperas untuk membayar jumlah uang yang tidak wajar sebagai imbalan untuk mendapatkan pekerjaan, kontrak palsu  yang  tidak  memberikan  perlindungan  hukum,  dokumen  yang  tidak  diuruskan,  atau dijanjikan gaji tinggi namun pada kenyataannya mereka menerima upah yang jauh lebih rendah.
Informan 2 juga mengungkapkan bahwa maraknya PMI yang memilih jalur non prosedural atau ilegal karena kesan yang diimingi oleh perusahaan penyalur dengan seolah-olah lebih mudah dan cepat  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  luar  negeri.  Beberapa  calon  PMI  tergoda  dengan  janji- janji tersebut yang menyatakan bahwa jalur ilegal ini akan menghindarkan mereka dari prosedur yang  rumit  dan  waktu  tunggu  yang  panjang.  Selain  itu,  jalur  ilegal  dapat  memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan formal untuk bekerja di luar negeri, seperti kurangnya kualifikasi atau dokumen resmi.
“Iya  dengan  alasan  gajinya  tetap  dan  lebih  banyak  malahan  yang  didapat walaupun  main  kucing-kucingan  dengan  apparat  disana.  Artinya  dia  suda  nggak peduli dengan resiko non procedural. Kalau non procedural saya berangkat hari ini bisa kemudian saya mau pulang besok juga bisa. Jadi itu enaknya non procedural malah  justru  gajinya  tetap  dan  dapatnya  lebih  banyak  kemudian  bisa  pindah perusahaan. Nah ini kemudian malah petaka ya bagus si dengan gaji besar tapi kan resiko  yang  sangat  tinggi  kan  menunggu  mereka.  Oke  kalau  saat  di  bekerja  tapi kalau  sakit  misalnya  sakit    itu  kan  kalau  kecelakaan  itu  siapa  yang  nanggung.  Itu nggak kepikiran di mereka”. (I2)
PMI yang tidak berdokumen ini adalah seseorang yang meliputi mereka (PMI) tidak mempunyai dokumen resmi untuk memasuki suatu negara penempatan tersebut namun berhasil masuk secara sembunyi-sembunyi, yang berhasil masuk dengan dokumen palsu, ataupun mereka yang tinggal di  luar  batas  waktu  yang  ditentukan  sesuai  visa,  dan  yang  jelas-jelas  melanggar  syarat-syarat yang  ditentukan  dan  tetap  tinggal  di  sana  (Nola,  2016).  Sehingga  para  PMI  yang  jelas  tidak berdokumen  ini  tentu  pada  akhirnya  akan  mengalami  kesulitan  dalam  hal  perlindungan  dan pengawasan dari pihak berwenang.
Informan 3 sebagai yang berasal dari SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Provinsi NTB dan SBMI  Lombok  Timur  juga  menjelaskan  bahwa  faktor  mengapa  masih  banyaknya  calon  PMI yang undocumented hingga memilih bekerja melalui jalur ilegal karena kurang adanya kerjasama dan  pengawasan  dari  berbagai  instansi  pemerintahan  terkait  bagaimana  pemberangkatan  calon PMI  ke  negara  penempatan.  Menurutnya,  dari  sisi  pemerintahan  masih  tidak  menyadari  peran penting  sebagai  lembaga  resmi  yang  seharusnya  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  calon PMI maupun lembaga-lembaga pengadaan tenaga kerja.
“Pertama  yang  diakukan  pemerintah  tidak  ada  dalam  melakukan  pengawasan padahal kalau ketika sudah terdaftar dalam undang-undang wajib melalui undang- undang  tapi  faktanya  dilapangan  tidak  ada.  Berarti  kan  pengawasan  tidak  ada. Ketika  kita  tanya  kepada  instansi  terkait  kadang-kadang  mereka  bilang  gak  ada dana  untuk  sosialisasi,  padahal  mereka  dibayar  oleh  rakyat.  Kalau  bicara sosialisasi kita diormas kan terbatas, tetapi dulu pernah kita bentuk hampir semua desa  ada,  rekan-rekan  SBMI.  Tapi  kalau  hanya  kita  saja  yang  sosialisasi bagaimanapun  capek  kita  sampai  berbuih  gak  bakalan  mereka  percaya,  harusnya yang bisa hadir itu semua orang”. (I3)
Di  tingkat  pusat,  pengawasan  terhadap  pekerja  migran  dan  lembaga  tenaga  kerja melibatkan berbagai instansi  pemerintah, seperti  Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Tetapi melihat fakta yang terjadi, masih terlihat lemahnya pengawasan dari tingkat pemerintahan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja migran dan lembaga tenaga kerja.

## Perlindungan dan Pengawasan PMI di Negara Penempatan
Pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  ke  negara  tujuan  merupakan  proses  yang  melibatkan beberapa  prosedur  yang  ketat  dan  kompleks.  Prosedur  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak pekerja migran dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tujuan. Dalam kaitannya secara prosedural  resmi, para  calon  pekerja  migran  diharusan  memiliki  dan  mencari  informasi  serta  mendapatkan persetujuan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga resmi yang menaungi pekerja migran ataupun lembaga lain yang relevan dari wilayah tinggal.
Selama masa penempatan, pengawasan negara juga dilakukan melalui kerjasama dengan negara tujuan. Instansi-instansi  terkait bekerja sama dengan pihak-pihak terkait  di  negara tujuan untuk memantau kondisi dan perlakuan terhadap PMI. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa PMI tidak  mengalami  eksploitasi,  pelecehan,  atau  pelanggaran  hak  asasi  manusia  lainnya.  Jika ditemukan  adanya  pelanggaran,  negara  dapat  melakukan  intervensi  dan  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan PMI.
Tetapi  fakta  lain  yang  ditemukan  di  lapangan,  khususnya  bagi  PMI  didaerah  Lombok,  Nusa Tenggara Barat, memang belum maksimalnya perlindungan dari pemerintah ketika PMI sampai di negara tujuan. Informan 4 mengungkapkan sebagian besar kasus yang menyangkut PMI ketika berada  di  negara  penempatan  umumnya  terbagi  dalam  2  (dua)  masalah  umum,  yakni  masalah dokumen dan masalah perlindungan.
“Kalau di negara penempatan mereka biasanya masalah dokumen kemudian terkait perlindungan  dari  pemerintah  yang  belum  maksimal,  misalkan  mereka  disiksa  di sana,  kemudian,  eksploitasi  yang  berlebihan  jam  kerjanya  yang  berlebihan  terus kadang  mereka  ketika  melapor  ke.  Di  sana  juga  agak  kurang  respon  misalkan  itu pernah juga kami 2019 itu ada warga anjani. Itu kan itu kan Covid 2019 kalau di luar kalau Indonesia 2020 itu dia berangkat 2019 kemudian mengalami penyiksaan. Tujuannya Abu Dhabi seminggu di Abu Dhabi dilempar ke Suriah. Ya kemudian di sana dia ngeluh pertama masalah gajinya di nggak dikasih gaji. Beberapa bulan itu dia  dikasih  gaji, setelah  itu  enggak  dikasih  gaji, jadi  kan  dia  kabur,  kemudian  dia juga dapat penyiksaan dan eksploitasi yang berlebihan.” (I4)
Untuk    mewujudkan  perlindungan  secara  optimal  terhadap  PMI,  pemerintah  juga  perlu memastikan  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  lembaga-lembaga  terkait,  baik  di  tingkat nasional  maupun  internasional.  Kolaborasi  antar  pemerintah  negara  asal  dan  negara  tujuan migrasi sangat penting guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan PMI di tingkat global. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan akses informasi yang memadai kepada calon PMI tentang hak-hak mereka, prosedur migrasi yang sah, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi.
Perlindungan  pekerja  migran  harus  mengutamakan  nilai humanity ,  yakni  dapat  menghargai harkat  dan  martabat  manusia.  Karenanya  dalam  proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia, negara  sebagai  pihak  berwenang  dapat  menjamin  kesempatan  yang  sama  dalam  mendapatkan hak  dan  kesempatan  bekerja,  serta  mendapatkan  penghasilan  yang  sesuai  dan  layak (Widiyahseno  et  al.,  2018).  Dalam  pasal  21  Undang-Undang  No  18  Tahun  2017,  secara  rinci telah  dijelaskan  bahwa  perlindungan  yang  didapat  oleh  PMI  selama  bekerja  di  negara
penempatan  meliputi:  (a)  Pendataan  dan  pendaftaran  oleh  atase  ketenagakerjaan  atau  pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; (b) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan  kondisi  kerja;  (c)  Fasilitasi  pemenuhan  hak  Pekerja  Migran  Indonesia;  (d)  Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; (e) Pemberi  layanan jasa kekonsuleran; (f) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat  dan/atau  Perwakilan  Republik  Indonesia  serta  perwalian  sesuai  dengan  hukum  negara setempat; (g) Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan; dan (h) Fasilitasi repatriasi.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pemerintah  bertugas  dalam  mengatur,  membina,  melaksanakan, dan  mengawasi  penyelenggaraan,  penempatan  serta  perlindungan  PMI  di  luar  negeri.  Dalam konteks  perlindungan  dan  pengawasan  terhadap  pekerja  migran,  peran  pemerintahan  memiliki peranan  krusial  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang.  Pasal 41(g) dalam undang-undang yang sama menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat kabupaten  maupun  kota  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  lembaga pelatihan kerja di wilayah mereka. Sementara itu, Pasal 75 ayat 1 sampai 3 menegaskan bahwa pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  secara  terpadu  dan  terkoordinasi  melakukan  pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  ini  memiliki  dampak signifikan  terhadap  proses  keberangkatan  calon  PMI.  Hal  ini  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban  yang  diberlakukan  dan  diperoleh  oleh  calon  PMI  sejak  awal  proses  penempatan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerja dan penandatanganan kontrak  dilakukan  dengan  transparansi  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk calon PMI, lembaga pengadaan tenaga kerja, dan pemerintahan sebagai badan yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengawasan (Kristiadi et al., 2022).
Apabila  membicarakan  secara  struktural,  baik  dari  pemerintahan  tingkat  dasar  yakni pemerintah/perangkat desa setempat hingga ditingkat pusat, dalam hal penanganan perlindungan dan pengawasan PMI harus saling andil. Kolaborasi yang baik di seluruh tingkatan pemerintahan diperlukan  untuk  memastikan  adanya  perlindungan  yang  efektif  dan  konsisten  bagi  para  PMI. Lebih lanjut, menurut Informan 2, di daerah Nusa Tenggara Barat sendiri, baik pemerintah desa dan pemerintah pusat tidak bisa saling bergandengan untuk bersinergi dan bekerja sama.
“Nah terus yang ketiga sehingga hari ini dari kemenaker maupun instansi lainnya belum  mampu  bergandeng  tangan  dengan  kemendes  itu  persoalannya.  Nah  terus desa  terus  juga  mengatakan  gimana  saya  melakukan  ini,  dana  desa  sudah  habis buat  laporan  ini.  Kalau  kita  bicara  undang-undnag  tentang  desa  tahun  2014 sebenarnya sudah masuk disitu, Nah cuma kenapa kita mau minta dari Kementerian naker juga harus gandeng desa supaya desa itu diberikan pemahaman.” (I2)
Pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  merupakan  bagian  dari  upaya menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  berkeadilan  bagi  semua  warga  negara.  Ini mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  melindungi  seluruh  warganya,  termasuk  mereka yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Pekerja migran, seperti warga negara lain, memiliki hak  asasi  manusia  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  hak-hak  pekerja  migran,  termasuk  hak  atas  pekerjaan  yang  layak,  hak  atas  kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas upah yang adil, serta hak untuk tidak mengalami eksploitasi atau diskriminasi.

## Simpulan
Penting  bagi  para  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untu  memahami  secara  jelas  dan  terperinci rangkaian  alur  mulai  pra  pendaftaran  mereka  sebagai  PMI  hingga  pasca  keberangkatan  mereka nantinya.  Wawasan  pengetahuan  yang  komprehensif  tentang  prosedur  keberangkatan  bagi  para calon  PMI  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  keselamatan,  perlindungan,  dan kesejahteraan  mereka  selama  bekerja  di  luar  negeri.  Dengan  pemahaman  yang  jelas  dan terperinci mengenai seluruh proses penempatan dan paska keberangkatan, para calon PMI akan lebih  siap  menghadapi  tantangan  yang  mungkin  mereka  hadapi,  serta  dapat  mengenali  hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran.
Tidak  hanya  bermanfaat  bagi  calon  PMI,  tetapi  pemahaman  yang  baik  tentang  prosedur keberangkatan  juga  mendukung  upaya  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  melakukan pengawasan  dan  perlindungan  yang  lebih  efektif  terhadap  pekerja  migran.  Dengan  maraknya kasus-kasus  yang  melibatkan  PMI  ketika  dalam  masa  bekerja,  perlu  adanya  pengawasan  dan perlindungan yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari desa hingga tingkat internasional.

## Daftar Pustaka
Agusmidah,  Wijayanti,  A.,  &  Shalihah,  F.  (2020). PELINDUNGAN  PEKERJA  MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2017 (Issue 1).
Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI).  (2023). Data  Penempatan  dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mei 2023 .
Habibullah,  Juhari,  A.,  &  Sandra,  L.  (2016).  KEBIJAKAN  PERLINDUNGAN  SOSIAL UNTUK  PEKERJA  MIGRAN  BERMASALAH  SOCIAL  PROTECTION  POLICY  FOR DEPRIVED MIGRANT WORKERS. SOSIO KONSEPSIA , 5 (02), 66–77.
Kristiadi,  E.  Y.,  Subekti,  R.,  &  Raharjo,  P.  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Migran  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 10 (1),  312–317. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0
Nola,  L.  F.  (2016).  Upaya  Pelindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia (Tki). Negara Hukum2016 , 7 (1), 35–52. http://nasional.republika.
Sefriani.  (2013).  “Perlindungan  HAM  Buruh  Migran  Tak  Berdokumen  Berdasarkan  Hukum Perdagangan  dan  Hukum  HAM  internasional". Dinamika  Hukum , 12 (2),  245–256. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/207%0Ahttp://dinamika hukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/207/155
Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  (Pmi)  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  No  18  Tahun  2017. Sosio Informa , 4 (3), 501–513. https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578