Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## Safira Noor
ramadantysafira@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut sebagai Komnas  HAM  merupakan  komisi  negara  pertama  di  Indonesia. Sebagai  komisi  Negara  yang  berperan  dalam  perlindungan  dan penegakan hak asasi manusia Komnas HAM bertugas dalam agenda perlindungan Hak Asasi di Indonesia. Komnas HAM dinilai sebagai Constitutional Organ dengan nilai Constitutional  Importance yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai Constitutional Problems di Indonesia. Berbagai Constitutional Problems yang terjadi di Indonesia salah  satunya  adalah  permasalahan  Hak  Asasi  Manusia  terutama adalah penyelesaian kasus HAM berat pada masa lampau. Pencarian makna dan nilai Constututional Importance Komnas HAM nantinya untuk meligitimasi agenda penguatan kelembagaan yaitu penguatan dari  segi  kedudukan,  wewenang  dan  aturan.  Nilai Constitutional Importance tidak  hanya  ditinjau  dari  segi  kenormatifannya  saja, namun  dalam  membuktikan  nilai Constitutional Importance akan ditinjau dari segi empiris. Untuk meninjau dari segi empiris maka akan dianalisis peran komnas HAM dalam Mahkamah Konstitusi, Legislasi maupun Peradilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan  Pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach ), Pendekatan  Konseptual  ( conceptual approach ),  dan  Pendekatan Kasus ( Case Aprroach ).
Kata Kunci :  Komnas  HAM; Constitutional Organ ; Constitutional Importance.

## Pendahuluan
Dengan diubahnya konstitusi Indonesia, saat ini Indonesia mengenal bentuk lembaga negara baru yang berbeda dengan teori pemisahan kekuasaan Montesque, yaitu the fourth branch of the government 1 atau sering disebut State’s Auxiliary Body atau Lembaga negara Independen atau Lembaga negara Penunjang. Lembaga
1 Yves  Meny  and Andrew  Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy (Germany 3 rd Edition Oxford University Press2 2001). [281].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020 1083

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Safira Noor, ‘Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18639

## 1084 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
negara  Penunjang  ini  ada  yang  dinilai  memiliki  nilai constitutional importance salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Komnas  HAM  sendiri  sebenarnya  sudah  dibentuk  semenjak  1993  melalui Keputusan  Presiden  No.  50  Tahun  1993  Tentang  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia. Kemudian, Pada 1999, keberadaan Komnas HAM diatur kembali dengan UU  No  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Apabila  melihat  kembali kedalam  perarturan  pembentukannya  bentuk  dan  kedudukan  Komnas  HAM  ini merupakan  Lembaga  negara  Independen  yang  kemudian  disebutkan  kembali bawa  kedudukannya  sama  dengan  Lembaga  negara  lainnya.  Mandat  awal  dari pembentukan Komnas HAM ini adalah untuk melakukan pendidikan tentang Hak Asasi  Manusia,  mempelajari  instrument  HAM  internasional,  dan  penyelidikan tentang kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. 2
Namun  diawal  pembentukannya,  terdapat  beberapa  pendapat  pesimis bawasanya  Komnas  HAM  tidak  akan  berjalan  secara  efektif  pasalnya  mandat yang  dimiliki  komisi  ini  lemah. 3 Indonesia  saat  itu  juga  masih  memiliki  status otoriter, dan pada saat itu juga jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sangat masif. Namun, dalam awal pembentukannya Komnas HAM memiliki rekam jejak yang prima dibuktikan dengan penyelidikan pertama Komnas HAM yaitu terhadap kasus Marsinah pada tahun 1993. 4
Marsinah  merupakan  aktivis  buruh  perempuan  yang  menghilang  dan kemudian ditemukan dengan keadaan badannya telah termutilasi. Setelah kejadian tersebut, 10 dari pegawai pabrik yang sama dengan Marsinah bekerja dikriminalisasi dan  dipaksa  mengaku  atas  kematian  Marsinah.  Komnas  HAM  melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut membebaskan 10 orang pegawai yang diskriminalisasikan dan kemudian Komnas HAM disini berperan menyelidiki kasus
2 Ken setiawan, The Paradox of Komnas ham,the Indonesian National Human Rights Com- mission , (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 2016).[2].
3 Jessica M. Ramsden Smith, Komnas HAM and the Politics of Human Rights in Indonesia, Australian’ National University Thesis (Australia 2000).[57].
4 Otto  Syamsuddin  Ishak, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional (Komnas  HAM 2016).[10].
tersebut hingga selesai. Hasil kerja perdana Komisi ini dinilai Mentri Luar Negeri Belanda Pieter Kooijmans merupakan satu langkah maju Indonesia dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia. 5 Berbagai kasus pelanggaran HAM yang sama dilakukan oleh Aparat yang juga ditangani oleh Komnas HAM setelah Marsinah adalah kasus Liquisa dan Timika.
Komnas HAM dalam hal ini juga berperan sebagai Penyelidik dalam kasus pelanggaran  HAM  berat,  namun  terdapat  banyak  persoalan  dalam  wewenang ini. Persoalannya yaitu di dalam kejasaan yang diberikan wewenang menyelidiki masih banyak berkas penyelidikan yang tertahan. Hal ini disebabkan konstruksi relasi  Institusi  yang  ditimbulkan  Oleh  Undang-Undang  No  26  Tahun  2000 Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  menempatkan  Komnas  HAM sebagai  penyelidik  kasus  pelanggaran  HAM  berat  sedangkan  penyidikannya ditangani Oleh Kejaksaan Agung RI. Menurut Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM tahun 2002-2007, pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut menyebabkan  ketidaklancaran  juga  terhadap  hubungan  kedua  lembaga  tersebut dalam menyelesaikan kasus HAM berat. 6 Contoh beberapa kasus yang telah coba diselidiki oleh komnas HAM namun terhalang karena hal ini adalah kasus Talangsari (1989), Kasus Kerusuhan Mei (1998), dan Kasus Semanggi (1998).
Banyaknya kekurangan ini sebenarnya juga dikarenakan kedudukan, fungsi, wewenang,  dan  dasar  hukum  Komnas  HAM  sejatinya  belum  terintegrasi  secara baik, contohnya fungsi dan wewenang Komnas HAM yang terdistribusi kedalam tiga Undang-Undang, yang pertama terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi penilitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan  mediasi.    UU  No  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia, yaitu  sebagai  penyelidik  pelanggaran  kasus  HAM  berat  dan  UU  No  40  Tahun 2008 Tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  yaitu  sebagai  pengawas dari  berjalannya  Undang-Undang  tersebut.  Distribusi  fungsi  dan  kewenangan
5 Ken setiawan, Op. Cit.[41].
6 Enny Soeprapto, Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM 2011).[23-26].

## 1086 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
yang  terdapat  di  beberapa  Undang-  Undang  tersebut  menunjukan  bentuk  dari kelembagaan dari Komnas HAM tersebut belum komprehensif. 7
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya Komnas HAM memiliki posisi yang cukup unik. Komnas HAM sebagai lembaga independen tidaklah bersifat menggantikan  institusi  yang  menjalankan  sistem  peradilan,  melainkan  lebih  kepada melengkapi institusi peradilan tersebut (quasi pemerintah), 8 Inilah sebenarnya salah satu faktor Komnas HAM disebut sebagai Lembaga negara yang memiliki nilai Constitutional Importance. Banyak Komisi- Komisi negara yang salah satunya juga Komnas HAM memiliki fungsi yang terkesan mencampur. Contohnya semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi judikatif. Berkaitan dengan bercampurnya fungsi ini pula lalu kemudian muncul istilah  yang kemudian berkembang di  berbagai Negara yang disebut “independent and self regulatory bodies”. 9
Meskipun  Komnas  HAM  telah  seringkali  dinyatakan  sebagai  lembaga independen,  hingga  saat  ini  masih  sering  terjadi  pro-kontra  di  dalam  internal Komnas HAM. Pro-kontra ini menimbulkan persoalan mengenai pemilihan dari keanggotaan komisioner Komnas HAM sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pemilihan melalui jalur mekanisme fit and proper test yang kemudian disetujui  oleh DPR lalu, diresmikan oleh Presiden digunakan dalam memilih anggota komisioner Komnas  HAM.  Tipe  tes  yang  menggunakan  persetujuan  dari  DPR,  ditakutkan bahwa  lembaga  Komnas  HAM  akan  menjadi  lembaga  yang  rentan  terhadap intervensi kepentingan politik pada pemilihannya. Permaslahan ini juga sebenarnya yang dapat mengganggu kedudukan Independen dari Komnas HAM itu sendiri.
Ditengah  banyaknya  permasalahan  yang  dihadapi  Komnas  HAM, Masyarakat dalam hal ini masih menganggap Komnas HAM sebagai Lembaga yang  dipercaya  dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  HAM.  Bisa  dilihat dari  data  yang  dilansir  Laporan  Tahunan  Institusi.  Dapat  dilihat  bahwa  dalam
7 Rommy Patra, ‘Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketataneg- araan Di Indonesia’, (2012), 2 Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro.[211-222].
8 Knut D Asplund dkk (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII 2008).[283].
9 Jimly Ashiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 (Pustaka Obor Indonesia 2003).[22].
5  (lima)  tahun  terakhir,  pengaduan  yang  disampaikan  kepada  Komnas  HAM sebesar 6.000 berkas kasus per tahun.
Dengan melihat banyaknya jumlah laporan yang dilakukan oleh masyarakat ini  menunjukan  bahwasanya  Komnas  HAM  sejatinya  merupakan  organ  negara yang dinilai masyarakat dapat membantu berbagai Constitutional Problem yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Melihat begitu pentingnya keberadaan Komnas HAM maka diperlukan adanya agenda penguatan yaitu dari 4 faktor kedudukan, wewenang, serta aturan atau regulasi. Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan Nilai Constitutional Importance yang ada di dalam tubuh Komnas HAM sehingga nantinya  ketika  agenda  penguatan  dari  pada  Komisi  ini  sendiri  berjalan  dapat terlegitimasi dan memiliki arah yang jelas.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.  Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga negara Penunjang yang memiliki Constitutional Importance dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2.  Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga negara penunjang yang memiliki Constitutional Importance dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan Pendekatan Undang- Undang  ( statute approach ),  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual approach ),  dan
Pendekatan Kasus ( Case Aprroach ).

## Keberadaan Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Apabila membahas tentang Komisi negara terlebih dahulu harus kita fahami terkait dengan pengertian lembaga negara di Indonesia. Pengertian lembaga negara masilah sangatlah beragam, 10 para ahli tata negara sampai saat ini belum menemukan titik  sepakat  dalam  pengistilahan  lembaga  negara.  Dewasa  ini,  lembaga  negara tidak dapat didikotomikan dalam tiga lembaga negara saja seperti teori klasik trias politica : lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudisial. Dalam teori trias politica yang  dikemukakan  oleh  Baron  de  Montesque  tersebut  pembagian
10 Jimly Assidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi (Sek- retariat Jendral Mahkamah Konstitusi 2006).[40].

## Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
lembaga  negara  hanya  dibagi  menjadi  tiga.  Namun  M.  Yamin dalam  sebuah bukunya  menyatakan  bahwa  pembagian  kekuasaan  negara  saat  konstitusi  kita UUD NRI 1945 dirancang adalah berdasarkan permusyawaratan dan kerakyatan menurut peradaban Indonesia dan keinginan rakyat dengan tidak mengutamakan segala pengaruh ajaran trias politica dan pengaruh barat yang tidak sesuai dengan peradaban Indonesia. 11 Hal ini berarti ajaran trias politica dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, akan tetapi jika sudah tidak relevan lagi maka tidak perlu untuk dipaksakan.
Dalam  konteks  sistem  ketatanegaran  di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan lembaga negara dikenal adanya lembaga/organ negara utama ( Main State’s Organ ) dan  lembaga/organ  penunjang  ( Auxiliary States’s Organ ).  Semenjak  perubahan UUD NRI 1945 yang ke 4 muncul berbagai Auxiliary States’s Organ yaitu beberapa komisi-komisi negara. 12 Menurut  Cornelis  Lay,  kehadiran  komisi-komisi  negara merupakan sebuah mekanisme pemerintah dalam menyesuaikan sistem pemerintah yang sebelumnya dikotomikan kedalam tiga cabang kekuasaan saja, hal ini juga merupakan wujud negara dalam merespon permasalahan ketatanegaraan yang ada. 13
Gagasan  munculnya  komisi  negara  bermula  ketika  dalam  hal  ini  negara berkedudukan diatas rakyat lalu dalam perkembangannya negara ingin masyarakat juga terlibat dalam mengawasi negara, hal tersebut diwujudkan dalam mekanisme komisi ini. 14 Sehingga, ketika posisi negara sejatinya masih kuat, disini tetap tercipta kestabilan  pengawasan  akuntabilitas  secara  horizontal  maupun  vertikal,  karena dalam hal ini masyarakat masih bisa tetap mengawasi. Adanya keberadaan Komisi negara  ditujukan  agar  negara  dapat  memenuhi  fungsinya  yaitu  melaksanakan prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui lembaga  yang  akuntabel,  independen,  serta  dapat  dipercaya.  pada  hakikatnya,
11 Muhammad  Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Ghalia  Indonesia 1982).[122].
12 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga negara dan  Sengketa Kewenangan Antarlembaga nega- ra, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) ( Komnas HAM 2005).[51].
13 Conelis Lay, ‘State Auxiliary’, (2006), 12 Jurnal Hukum Jentera . [14].
14 Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, ‘Politik Hukum Pelembagaan Komisi- Komisi Negara’, (2013), 1 Jurnal Hukum dan Peradilan.[94].
efektivitas  dan  pemaksimalan  dalam  mewujudkan  proses  bernegara  merupakan aspek yang ingin dicapai dengan munculnya komisi negara ini. 15
Sejatinya,  kemunculan  berbagai  macam  komisi  negara  di  Indoensia  ini merupakan  wujud  dari  pembangunan  hukum  ( Legal Development). Fenomena ini merupakan suatu hal yang mendunia, pasalnya berkembangnya komisi negara dengan  sifat  independen  ini  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  bahkan  banyak  di Negara-negara  lain.  Contoh  berkembangnya  komisi  negara  ini  juga  terjadi  di Amerika Serikat dan Inggris dimana lembaga-lembaga ini biasanya masih berada dalam ranah eksekutif atau dibabah legislatif bahkan juga ada yang berdiri benar- benar Independen. Sebenarnya muncul berbagai komisi negara Ini adalah karena pada  tataran  implementasi  birokrasi  di  kawasan  pemerintah  dirasa  tidak  dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dalam melayani masyarakat dengan standar maupun kualitas yang meningkat. Sehingga dengan adanya komisi negara ini diharapkan sistem birokrasi di kawasan pemerintah lebih efesien dan efektif. 16
Dalam Konteks Komnas HAM sendiri, sebenarnya Komnas HAM merupakan komisi negara yang muncul pertama kali di Indonesia. Ketika awal pembentukannya memang  posisi  Komnas  HAM  tidak  lain  merupakan  perpanjangan  tangan  dari kekuasaan eksekutif, hal ini dapat dicermati apabila melihat dasar pembentukannya pada  masa  itu  menggunakan  Keputusan  Presiden  (Keppres). 17 Dengam  asumsi seperti  ini  independensi  komisi  ini  akhirnya  diragukan,  namun  hal  ini  dibantah dengan  berbagai  torehan  prestasi  komisi  ini  sejak  awal  pembentukannya  yang dapat menangani kasus pelanggaran HAM berat maupun tidak. komisi ini dalam menjalankan  tugasnya  dapat  dengan  baik  membuka  relasi  dengan  masyarakat sipil dan dengan hal ini Komisi ini akhirnya dapat dipercaya masyarakat dalam menyelesiakan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. 18
15 ibid. 16 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. [59-60].
17 Komisi Nasional HAM pertama kali didirikan berdasar pada Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993.
18 Abdul Hakim Garuda Nusantara., KOMNAS HAM: Sub-sistem dalam Sistem Perlindungan
HAM (Komnas Ham 2004).[1].

## 1090 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
Hal lain tentang Komnas HAM sebagai Komisi negara di Inonesia meskipun pada  pendirian  awalnya  Komnas  HAM  dianggap  lemah  karena  secara  politik maupun kedudukannya. Namun keberadaan Komnas HAM sebagai komisi negara pertama  di  Indonesia  setidaknya  menjadi  pondasi  kuat  dan Pilot Project bagi pembentukan komisi-komisi negara serupa yang muncul di Indonesia. 19
Konsep Constitutional Organ dengan Constitutional Importance
Ketika  memahami  konsep  lembaga  negara  atau  yang  juga  biasanya  disebut sebagai  organ  Negara  secara  komprehensif,  terlebih  dahulu  kita  bisa  kemudian menengok pendapat dari Hans Kelsen terkait pandangannya yaitu “ the concept of the state organ ”. Kemudian Hans Kelsen menguraikan kembali pendapatnya bahwa
“ Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ ” 20 yang berarti apabila, dalam hal ini siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang dimuat didalam sebuah aturan hukum (legal order) bisa dikatakan sebagai organ. Maka dapat kita tarik benang merah disini bahwasnya Komnas HAM juga merupakan suatu organ karena Komnas HAM disini menjalankan fungsi yang diatur dalam undang-undang.
Kemudian ketika  kembali  memahami  konsep Constutional Organ hal ini  tidak  bisa  diartikan  sama  di  setiap  negara.  Karena  terdapat  perbedaan  corak konstitusi  dalam  setiap  negara  dalam  menentukan  organ  negaranya.  Mengambil contoh  di  Jerman,  organ  negara  yang  dikatakan  sebagai Constitutional Organ merupakan organ negara yang dalam hal ini menjalankan fungsinya langsung yang dimandatkan oleh konstitusi. Lalu jika kita bandingkan dengan di Indonesia, maka organ-organ negara yang status fungsi dan kewenangannya disebutkan dalam UUD NRI 1945 juga merupakan Constitutional Organ . Namun pada kenyataannya hal tersebut memang berbeda, dan tidak bisa dibandingkan karena bentuk kelembagaan dari Konstitusi Indonesia yang berbeda.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  dalam  Negara  Indonesia  ada  3  (tiga) penggolongan  organ/lembaga  negara.  (1).  Pertama,  lembaga  negara  yang  dasar
19 Conelis Lay, Op.Cit ,[5].
20 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Russell & Russell 1961).[192].
pembentukannya  dan  fungsinya  terdapat  dalam  UUD  NRI  1945,  (2).  Lembaga negara  yang  pembentukan  dan  fungsinya  diatur  Oleh  Undang-Undang,  dan (3)  Lembaga  negara  yang  pembentukan  dan  fungsinya  diatur  Oleh  keputusan Presiden. 21 Lalu, apabila mencermati kembali hanya terdapat 33 lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. Lembaga negara yang diatur didalam konstitusi dinilai memiliki nilai Constitutional Importance karena fungsinya yang diatur langsung di dalam konstitusi.
Lalu  pertanyaannya  apakah  lembaga  atau  organ  negara  yang  diatur  diluar konstitusi  tidak  memiliki  nilai Constitutional Importance yang  setara  dengan lembaga atau organ negara yang dasar pembentukannya dan fungsinya diatur dalam UUD NRI 1945. Jawabannya adalah tidak, bahwasanya terdapat beberapa lembaga negara atau organ Negara yang fungsi dan pembentukannya diatur diluar UUD NRI 1945 dan memiliki nilai Constitutional Importance. Apabila kembali mencermati pasal-pasal  dalam  konstitusi  kita  yaitu  UUD  NRI  1945,  terdapat  pasal  24  ayat (3)  dimana  menyatakan  “Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang” terdapat frasa “Badan lain yang diatur diluar Undang-undang” maka secara eksplisit dapat kita Tarik benang merah bahwasanya terdapat badan lain yang juga memiliki nilai “ Constitutional Importance ” juga. badan lain ini adalah Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komnas HAM. Hal ini logis, karena ketiga lembaga atau organ Negara tersebut memiliki fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. 22
Komnas  HAM  sendiri  memiliki  fungsi  pemantauan  dalam  undang-undang No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  kemudian  didalamnya terdapat wewenang penyelidikan. Didalam undang-undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan  HAM,  Komnas  HAM  juga  memiliki  kewenangan  untuk  menjadi penyelidik  pada  kasus  pelanggaran  HAM  berat.  Maka  dapat  kita  simpulkan
21 Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiya, ‘Interpretasi Lembaga negara dan Sengketa Lembaga negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga negara’ , (2017), 4 Jurnal Konstitusi .[783].
22 Jimly Assidiqie, Op.Cit .[127].

## 1092 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
wewenang  penyelidikan  yang  dimiliki  Komnas  HAM  merupakan  fungsi  yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sesuai yang dikatakan pada pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga dapat disimpulan bahwa Komnas HAM merupakan Constitutional Organ karena juga memiliki nilai Constitutional Importance.
Kemudian pertanyaan yang muncul apakah Constitutional Importance hanya ditentukan  berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  jawabannya  tentu  tidak. Apabila  kita  melihat  kembali  mengenai  keberadaan  Komnas  HAM,  sejatinya, Komnas  HAM  diberikan  mandat  oleh  Konstitusi  sebagai  pelindung  Hak  Asasi Manusia.  Selain  itu,  substansi  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  merupakan substansi yang pasti selalu ada di setiap konstitusi di dunia. Sehingga logis ketika ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun dasar pembentukan dan fungsiya tidak terdapat secara langsung dalam konstitusi, Komnas HAM tetap merupakan organ konstitusi dengan Constitutional Importance karena dalam hal ini Komnas HAM merupakan lembaga yang sangat penting dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai yang dituliskan dalam Konstitusi yaitu UUD NRI 1945.
Komnas HAM yang dinilai memiliki Constitutional Importance diharapkan dapat menyelesaikan  berbagai  macam Constitutional Problem yang  ada  di  Indonesia sehingga  keberadaannya  sebagai Constitutional Organ dapat  diperkuat  melalui kedudukan, fungsi, wewenang, anggaran, maupun aturannya.

## Agenda Memperkuat Kedudukan Komnas HAM Sebagai Lembaga Negara
Apabila kita memasuki dimensi penguatan dari kedudukan Komnas HAM pertama-tama yang harus dicermati adalah melihat pada perarturan yang berlaku sekarang  tentu  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Komnas  HAM  sesuai  dengan  pasal 1  angka  (7)  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia merupakan  Lembaga  negara  Independen  yang  kedudukannya  setingkat  dengan Lembaga negara lain.
Poin  pertama  yang  harus  kita  soroti  disini  adalah  frasa  “Lembaga  negara Independen”  apabila  kembali  melihat  pengertian  daripada  independensi, ‘Independen’  adalah  adanya  kebebasan,  kemerdekaan,  kemandirian,  otonom
(otonomi),  tidak  dalam  dominasi  perseorangan  maupun  institusional.  Sehingga, terdapat  pelaksanaan  kehendak  bebas ( free will) yang  dapat  terwujud  tanpa  ada pengaruh yang secara signifikan yang dapat merubah pendiriannya untuk membuat keputusan  atau  kebijakan. 23 Namun  independensi  dewasa  ini  terganggu  karena proses rekruitmen yaitu dengan mekanisme pemilihan adalah panitia seleksi atau yang biasa disebut pansel memberikan calon anggota Komnas HAM, kemudian dilakukan Fit and proper test, setelah  dilakukan  Fit  and  proper  test  kemudian anggota  Komnas  HAM  dipilih  DPR  dan  kemudian  diresmikan  oleh  presiden. Mekanisme  Inilah  yang  dianggap  membuat  Independensi  dari  Komnas  HAM dipertanyakan pasalnya terdapat kekurangan dalam prosesnya kekurangan tersebut dikelompokkan kedalam tiga poin yaitu mekanisme kerja panitia seleksi, perihal kewenangan DPR pada semua proses seleksi, dan model fit dan proper test di DPR.
Maka  dari  itu  digagaslah  mekanisme  penunjukan  dengan  partisipasi berimbang untuk memperkuat kedudukan Komnas  HAM  yaitu sebagai lembaga Negara independen.

## Agenda Memperkuat Wewenang Komnas HAM Sebagai Lembaga Negara
Apabila  melihat  beberapa  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Komnas  HAM, wewenang  ini  terdapat  di  beberapa  fungsi  yang  dimiliki  Komnas  HAM  dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  Dan  Etnis.  Beberapa  wewenang ini  memiliki  kekurangan  salah  satunya  adalah  Dalam  melaksanakan  fungsinya yaitu penelitian dan pengkajian terdapat permaslahan yaitu terhadap tindak lanjut yang diberikan pihak terkait tentang rekomendasi yang diberikan Komnas HAM. Jejaring yang kuat, dukungan dari masyarakat setempat dan pemerintah merupakan faktor  yang  dapat  membuat  rekomendasi  ini  akhirnya  dijalankan.  Dilansir  dari Laporan  tahunan  Instansi  Komnas  HAM  pada  tahun  2018  Komnas  HAM  telah
23 Hendra Nurtjahjo , ‘Lembaga, Badan, dan Komisi Independen di Indonesia’, (2015), 3 Jur- nal Hukum dan Pembangunan .[280 ].

## 1094 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
menyelesaikan 14 rekomendasi penelitian terkait kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan, namun dari hasil penelitian tersebut hanya 30% rekomendasi Komnas HAM yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
Untuk mengatasi solusi dari terhambatnya penelitian yang telah dilakukan oleh Komnas HAM maka terdapat mekanisme solusi. Terdapat solusi mekanisme penanganan  kepatuhan  solusi  dimana  dalam  hal  ini  Komnas  HAM  diberikan wewenang  untuk  membentuk Tim Penilai Tolak Ukur  Kepatuhan Rekomendasi. Tim ini kemudian diberikan tugas untuk menilai rekomendasi penelitian bagaimana yang  sekiranya  tepat  dan  dapat  dinilai  dari  kepatuhan  lembaga  yang  nantinya diberikan  rekomendasi  untuk  dilaksanakan.  Sebenarnya  Tim  ini  sudah  pernah terbentuk dari SK Ketua Komnas HAM No. 019/KOMNAS HAM/X/2018. Namun pada praktiknya belum dirinci bagaimana tugas dan wewenangnya. Sehingga tepat ketika  merumuskan  kewenangan  ini  menjadi  lebih  rinci.  Namun  masih  banyak kewenangan  yang  harus  ditambah  yaitu  wewenang  membuat  rekomendasi  yang mengadopsi  pada  rekomendasi  yang  dikeluarkan  Ombudsman,  diberikannya wewenang Pemanggilan Paksa (Subpoena), memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM.

## Agenda Memperkuat Aturan Komnas HAM Sebagai Lembaga Negara
Komnas HAM pada awal pembentukannya yaitu pada tahun 1993 dibentuk dengan  dasar  peraturan  yaitu  Keppres  No  50  Tahun  1993.  Mandat  awal  yang diberikan  Keppres  kala  itu  sangatlah  minim  yaitu  hanya  melakukan  pendidikan tentang  Hak  Asasi  Manusia,  mempelajari  instrument  HAM  internasional,  dan penyelidikan  tentang  kasus-kasus  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia.  Keberadaan pembentukan Komnas HAM selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian fungsi dan wewenang Komnas  HAM  tersebar  kedalam  tiga  Undang-Undang  Yaitu  Undang-Undang No  39 Tahun  1999 Tentang  Hak Asasi  Manusia.  Undang-Undang  No  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Tidak komprehensifnya fungsi dan wewenang dari Komnas HAM membawa kesimpulan  bahwa  perlunya  dibentuk  Undang-Undang  sendiri  yang  mengatur terkait dengan Komnas HAM secara utuh dan Komprehensif.

## Kesimpulan
Komnas HAM merupakan Contitutional Organ dengan nilai Constitutional Importance.  Komnas  HAM  dinilai  sebagai  Constitutional  Organ  dengan Constitutional  Importance  karena  yang  pertama  di  dalam  Konstitusi  kita  pada pasal  24  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dimana  menyatakan  “Badan-badan  lain  yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang” terdapat frasa “Badan lain yang diatur diluar Undang-undang” badan lain dengan fungsi kekuasaan kehakiman lainnya adalah Komnas HAM. Maka dapat dikatakan Komnas HAM juga termasuk kedalam Constitutional Organ. Nilai Constitutional Importance dari Komnas HAM juga dapat dilihat dari sifat Komnas HAM sebagai pengawas  HAM  yang  merupakan  Mandat  pengawasan  Konstitutional.  Selain itu  nilai  Constitutional  Importance  dari  Komnas  HAM  ini  juga  bisa  dilihat  dari betapa pentingnya peran Komnas HAM dalam Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Legislasi dan Peran dalam Peradilan (Pro Justitia).
Dengan legitimasi Sifat Komnas HAM yang merupakan Constitutional Organ dengan Constitutional Importance. Maka agenda Penguatan Kelembagaan Komnas HAM sangat perlu dilakukan melihat pentingnya peran Komnas dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Penguatan tersebut diejawantahkan dalam Penguatan Bentuk Komnas  HAM  yang  diwujudkan  dalam  Penguatan  kedudukan,  Penguatan Wewenang, dan Penguatan dalam Aturan.
Memperkuat Komnas HAM dari segi bentuk dan kedudukan yaitu dari segi independensi, Memperkuat Wewenang Komnas HAM yaitu memberikan wewenang 1).  Membentuk Tim  Penilai Tolak  Ukur  Kepatuhan  Rekomendasi,  2).  Membuat rekomendasi yang mengadopsi pada rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman,
3).  Diberikannya  wewenang  Pemanggilan  Paksa  (Subpoena),  4).  Memberikan kewenangan  Penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  kepada  Komnas  HAM.

## 1096 Safira Noor: Penguatan Eksistensi Kelembagaan
Memperkuat Aturan  dari  Komnas  HAM  yaitu  dengan  cara  membuat  Perarturan Perundang  Undangan  yaitu  Undang-Undang  sendiri  yang  mengatur  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## Daftar Bacaan Buku
Enn y Soeprapto, Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM 2011).
Firmansyah  Arifin,  dkk, Lembaga negara dan  Sengketa Kewenangan Antarlembaga negara (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) 2005).
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Russell & Russell 1961).
Jessica M. Ramsden Smith, Komnas HAM and the Politics of Human Rights in Indonesia ,(Australian National University Thesis 2000).
Jimly Assidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi (Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi 2006).
Ken  Setiawan, The Paradox of Komnas HAM,the Indonesian National Human Rights Commission (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 17 2016).
Knut D Asplund, dkk (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII 2008).
Muhammad  Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Ghalia Indonesia 1982).
Otto Syamsuddin Ishak, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional (Komnas HAM 2016).
Yves  Meny  and  Andrew  Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany (3rd Edition Oxford University Press 1998).

## Jurnal
Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiya, 'Interpretasi Lembaga negara dan Sengketa  Lembaga  negara  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan Lembaga negara' (2017) 4 Jurnal Konstitusi.
Bunyamin Alamsyah  dan Uu Nurul Huda, 'Politik Hukum Pelembagaan Komisi- Komisi negara' (2013) 1 Jurnal Hukum dan Peradilan.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Conelis Lay,  'State Auxiliary' (2006) Edisi 12 Jurnal Hukum Jentera.
Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Independen di Indonesia (2015) 3 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Rommy Patra, 'Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan  Di  Indonesia'  (2012)  2  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum Universitas Diponegoro.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2000 Tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 208).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4919).
Undang- undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4899).
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--