## ANTECEDENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI
Ayu Komala Dewi, Syahril Djadang, dan Darmansyah Magister Akuntansi Universitas Pancasila E-mail: Ayudewi.consultant@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  impact  of  tax  audit  and  enforcement  of compliance  on  corporate  tax  payers,  with  the  tax  amnesty  as  a  moderating  factor.  The  study population  was  registered  corporate  tax  payers  in  KPP  Pratama  Depok.  This  research  is  using random  sampling  method  with  a  total  of  100  respondents.  Data  analysis  was  performed  using Moderate Regression Analyst (MRA), which contains elements of interaction (multiplication of two or more independent multiplication) by using SPSS 22 for windows. The study used a questionnaire statement  that  is  processed  with  statistical  test.  The  results  showed  that  the  tax  audit,  law enforcement if it is moderated by tax amnesty has positively significant impact on tax compliance entities.
Keywords: Tax Audit, Enforcement, Tax Amnesty, Tax Payer Compliance

## PENDAHULUAN
Penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak  negara  ( tax  ratio )  adalah  masih rendahnya kepatuhan penyampaian perpajakan ( tax compliance ). Peran serta dan partisipasi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) untuk  membangun  negara  salah  satunya
dengan  membayar  pajak.  “Dalam  beberapa tahun  terakhir  penerimaan  pajak  masih rendah. Bukan saja penerimaan nasional yang belum  optimal,  rasio  pajak  juga  mengalami penurunan,”  ungkap  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani.
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tahun Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib Pajak  Badan Yang wajib melaaporkan SPT Wajib Pajak   Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan 2015 2.472.632 1.184.816 681.331 58.00% 2014 2.322.686 1.166.036 552.714 47,40% 2013 2.116.049 1.141.797 546.346 47.85% 2012 1.898.547 1.026.388 497.131 48,43% 2011 1.760.108 1.590.154 431.022 27,11% Sumber : Laporan Tahunan 2015 Dirjen Pajak
Dapat  dilihat  rasio  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  badan  dari  tahun  2011-2014 masih  sangat  rendah  dengan  rasio  rata-rata 42,69%  ,  namun  pada  tahun  2015  terdapat kenaikan  rasio  yaitu  menjadi  58%.  BPS mencatat  hingga  tahun  2013  perusahaan
yang  sudah  beroperasi  sebanyak  3.442.307, artinya  belum  semua  perusahaan  terdaftar sebagai wajib pajak badan.
Ikhsan  (2007)  menyatakan  bahwa peran  serta  masyarakat  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak
berdasarkan  ketentuan  perpajakan  sangat diharapkan,  agar  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak meningkat dan hal ini merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Rahayu (2009) menyatakan pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk  membentuk  perilaku  kepatuhan  Wajib Pajak  (WP)  orang  pribadi  maupun  suatu badan  usaha.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah kemauan  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk memenuhi  segala  kewajiban  perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi  yang  berjalan  ini  mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak  maka  penerimaan  negara  dari  sektor pajak juga meningkat pula.
Penegakan  hukum  kepada  Wajib Pajak  yang  tidak  patuh,  yaitu  mereka  yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  WP  dan atau  tidak  melaporkan  pajaknya  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  tersebut, antara  lain  adalah  dengan  melakukan pemeriksaan  pajak  terhadap  Wajib  Pajak tersebut.  Selanjutnya  apabila  penghasilan Wajib  Pajak  telah  melampaui  penghasilan tidak  kena  pajak  (untuk  WP  perseorangan), atau  setelah  satu  bulan  saat  usaha dijalankan,  WP  badan  tidak  mendaftarkan dirinya  untuk  memperoleh  NPWP,  maka dapat diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)      secara    jabatan,    atau    dilakukan penyidikan.
Di  samping  itu,  dalam  Pasal  39  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  28  tahun 2007 (UU No. 28/2007), kepada mereka juga dapat  dikenai    sanksi    pidana    dengan ancaman  penjara  paling  lama  enam  tahun dan    denda  paling  tinggi  empat  kali  jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak atau UU Tax Amnesty pada 1 Juli 2016. Di masa awal penerapan pengampunan pajak ini,  ada  ketertarikan  dan  atensi  yang  cukup baik  di  kalangan  pengusaha  dan  wajib  pajak sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajak meningkat  signifikan.  Program Tax  Amnesty ini harus disukseskan karena tujuannya hanya satu, yaitu tersedianya pendanaan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. UU Tax Amnesty ini adalah bagian dari reformasi  pajak  secara  menyeluruh  di Indonesia.  UU Tax  Amnesty merupakan starting  point yang  nantinya  akan  diikuti dengan  amandemen  UU  pajak  yang  lain seperti RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan),  RUU  PPh,  RUU  PPN  dan RUU Bea Materai. Keseluruhan paket regulasi itu  diharapkan  berimplikasi  pada  naiknya pendapatan negara dari sektor perpajakan.
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  menguji pengaruh  pemeriksaan  pajak,  penegakan hukum  terhadap  tingkat  kepatuhan    wajib pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP  Depok ketika dimoderasi oleh tax amnesty .

## KAJIAN LITERATUR
Jatmiko  (2006)  menjelaskan  bahwa teori  pembelajaran  sosial  ini  relevan  untuk menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak. Seseorang  akan  taat  membayar  pajak  tepat pada  waktunya,  jika  lewat  pengamatan  dan pengalaman  langsungnya,  hasil  pungutan pajak  itu  telah  memberikan  kontribusi  nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga  akan  taat  pajak  apabila  telah  menaruh perhatian  terhadap  pelayanan  pajak,  baik fiskus  maupun  sistem  pelayanan  pajaknya. Terkait  dengan  proses  penguatan,  dimana individu-individu disediakan rangsangan positif  atau  ganjaran  supaya  berperilaku sesuai  dengan  model,  tampaknya  cukup relevan apabila dihubungkan dengan
pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan pajak.
Beberapa  peneliti  kepatuhan  pajak menggunakan  konsep theory  of  planned behavior (Ajzen,  1991)  untuk  menjelaskan perilaku  kepatuhan  pajak  wajib  pajak. Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak  atau  patuh  terhadap  ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat berperilaku dan  niat  berperilaku  tidak  atau  patuh dipengaruhi  oleh  tiga  factor,  yaitu:  1) behavioral  belief yaitu  keyakinan  akan  hasil dari  suatu  perilaku  ( outcome  belief )  yang membentuk  variabel  sikap  ( attitude ),  2) normative  belief yaitu  keyakinan  individu terhadap  harapan  normatif  yang  menjadi rujukannya yang membentuk variabel normatif  subjektif  ( subjective  norm ),  dan  3) control belief yaitu  keyakinan/persepsi individu  tentang  keberadaan  hal-hal  yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung)  perilaku  yang  membentuk variabel  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan ( perceived behavioral control ). Penyebab  wajib  pajak  tidak  patuh bervariasi  dan  penyebab  utama  adalah penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan  diri  sendiri  dan  kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar  tentang  kewajiban  bernegara,  tidak patuh  pada  aturan,  kurang  menghargai hukum,  tingginya  tarif  pajak,  dan  kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006).
Pemeriksaan  pajak  telah  diatur  dalam pasal  1  angka  25  UU  Nomor  6  Tahun  1983
tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  UU  Nomor  16  Tahun  2009 yang  menyatakan  bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan  atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan  atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan perpajakan”.
Peraturan yang dibuat harus ditegakkan  agar  dapat  tercapai  tujuan dibuatnya  peraturan  tersebut.  Peraturan mengenai  penagihan  pajak  yang  telah ditetapkan pemerintah juga harus ditegakkan agar  tercapai  tujuannya,  yakni  “untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya”  (sebagaimana tercantum  di  dalam  bagian  Menimbang  UU Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997 tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Paksa).
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat dari  seberapa  besar  penerimaan  pajak, penerimaan  pajak  menggambarkan  peran serta rakyat untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara dan membiayai pemerintahan.  Semakin  tinggi  penerimaan dari  sektor  pajak  maka  semakin  patuh  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Empiris

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Badan
Mandagi,  Sabiano,  Tirayoh  (2014) menganalisis  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Manado.  Berdasarkan    hasil penghitungan    nilai    rata-rata    dari responden  pemeriksa  pajak  pada  KPP Pratama Manado, untuk kriteria pemeriksaan pajak  termasuk  dalam  kriteria  sangat memadai, sedangkan untuk kriteria kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  termasuk dalam  kriteria  patuh.  Dari  hasil  penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  badan  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Manado.  Berdasarkan  hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. H1a:  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan ketika dimoderasi dengan kebijakan tax amnesty .
Pengaruh  Penegakan  Hukum  terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Badan Indonesia menganut sistem self
assessment dalam  perhitungan  pajak, self assessment tersebut  membuka  peluang kecurangan–kecurangan  oleh  para  Wajib
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan mengenai penagihan  pajak  yang  telah  ditetapkan pemerintah  juga  harus  ditegakkan  agar tercapai tujuannya, yakni “untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong  peningkatan  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya”  (sebagaimana tercantum  di  dalam  bagian  menimbang  UU Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997 tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Paksa).
Jurnal  yang  ditulis  Modugu  dan Anyaduba  (2014)  bertujuan  menjelaskan pengaruh tax audit, penalty/law enforement, government  spending  and  change  of government  policy pada  tingkat  kepatuhan pajak  di  perusahaan-perusahaan  di  Nigeria.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kemungkinan di audit, persepsi atas pengeluaran  pemerintah,  hukuman  dan penegakan hukum/aturan, pengaruh bersama tax audit dan  penalti,  memiliki tendensi untuk secara signifikan
Penegakan Hukum
(x2)
Tax Amnesty (M) Pemeriksaan Pajak (x1) Kepatuhan Pajak (y) H 1 H1a  H2 a H 2
memengaruhi kepatuhan pajak di Nigeria. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:
H2 :   Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. H2a:  Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan ketika di moderasi oleh tax amnesty .

## METODELOGI PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib pajak badan yang berdomisili di Depok, dengan asumsi kuesioner yang didistribusikan akan  diisi  oleh  pemilik  perusahaan  atau
karyawan  yang  mengerti  perpajakan  atau konsultan pajak perusahaan tersebut.  Tehnik pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara probability  sampling ,  teknik  pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi  setiap  anggota  populasi.  Populasi bersifat  homogen  maka  sampel  diambil dengan tehnik random sampling.
Penyampaian kuesioner dilakukan antara bulan Januari – Februari 2017. Masing –  masing  responden  mendapat  tiga  set kuesioner terdiri dari satu set data responden dan  dua  set  data  yang  berisi  pertanyaan. Setiap variabel terdiri dari 5 pertanyaan.
Tabel 2. Profil Responden Penelitian Profil Responden Kategori Frekuensi Presentase Jenis Kelamin Laki-laki 49 49% Perempuan 51 51% Total 100 100% Usia < 25 Tahun 2 2% 25 – 35 Tahun 74 74% > 35 Tahun 24 24% Total 100 100% Latar Belakang Pendidikan SMA 35 35% Diploma 27 27% S1 34 34% S2 4 4 % Total 100 100% Sumber data : Hasil pengolahan data 2 Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Moderate Regression  Analysis (MRA)  antara  kepatuhan pajak sebagai variable endogen, dan variabel eksogennya,  yaitu  pemeriksaan  pajak  dan penegakan  hukum  pajak  dengan  pemoderasi perubahan kebijakan pemerintah ( tax
amnesty ).

## HASIL PENELITIAN Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  dari  masing-masing variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Table 3. Statistik Deskiptif N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Pemeriksaan pajak (X1) 100 11 25 20.20 3.545 Penegakan hukum pajak (X2) 100 10 24 19.94 3.308 Tax amnesty (M) 100 13 25 20.11 3.210 Kepatuhan wajib pajak (Y) 100 13 24 20.52 3.474 X1.M 100 156 600  415.64 121.780 X2.M 100 140 600  409.74 116.598 Valid N (listwise) 100
Sumber data : Hasil pengolahan data dari 2017
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat dilihat  nilai  minimum,  maximum,  mean,  dan standar  deviasi  masing-masing  variabel sebagai berikut:
1. Dilihat  dari  variabel  pemeriksaan  pajak menjelaskan dari 100 perusahaan, terdapat paling sedikit 11 perusahaan dan paling  banyak  25  perusahaan  dan  rata- rata  20  perusahaan  yang  memahami pemeriksaan  pajak,  sedangkan  empat perusahaan lainnya ragu-ragu.
2. Dilihat  dari  variabel  penegakan  hukum menjelaskan dari 100 perusahaan, terdapat paling sedikit 10 perusahaan dan paling  banyak  24  perusahaan  dan  rata- rata  20  perusahaan  yang  memahami hukum pajak.
3. Dilihat dari variabel tax amnesty menjelaskan dari 100 perusahaan, terdapat paling sedikit 13 perusahaan dan paling  banyak  25  perusahaan  dan  rata- rata 20 perusahaan yang sudah memahami tax amnesty 4.
4. Dilihat  dari  variabel  kepatuhan  wajib pajak  menjelaskan  dari  100  perusahaan, terdapat paling sedikit 13 perusahaan dan paling  banyak  24  perusahaan  dan  rata- rata  21  perusahaan  yang  sudah  patuh, sedangkan  tiga  perusahaan  lainnya  ragu- ragu.
5. Dilihat  dari  variabel  pemeriksaan  pajak ketika  dimoderasi  oleh tax  amnesty
menjelaskan dari 100 perusahaan, terdapat  paling  sedikit  11  perusahaan yang  memahami  pemeriksaan  pajak  dan yang  merngikuti tax  amnesty  minimal 13 perusahaan  sedangkan  paling  banyak  25 perusahaan dari yang memahami pemeriksaan  pajak  dan  25  perusahaan tersebut  mengikuti tax  amnesty dengan rata-rata  21  perusahaan  yang  memahami dan mengikuti  tax  amnesty ,  sedangkan empat perusahaan lainnya ragu-ragu.
6. Dilihat  dari  variabel  penegakan  hukum pajak  ketika  dimoderasi oleh tax  amnesty menjelaskan dari 100 perusahaan, terdapat  paling  sedikit  10  perusahaan yang  memahami  penegakan  hukum  dan yang  merngikuti tax  amnesty minimal 13 perusahaan  sedangkan    paling  banyak  24 perusahaan dari yang memahami penegakan  hukum  dan  25  perusahaan tersebut  mengikuti tax  amnesty dengan rata-rata  21  perusahaan  yang  memahami dan  mengikuti tax  amnesty ,  sedangkan tiga perusahaan lainnya ragu-ragu.

## Validitas dan Reliabilitas
Semua  item  nilai  korelasi  lebih  dari  r tabel  0,19.  Dengan  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  item-item  kuesioner tersebut  valid.  Nilai cronbach  alpha pada  uji validitas  untuk  ke  empat  variabel  di  atas 0,600.  Karena  nilai  tersebut  lebih  besar  dari
0,600 maka  alat  ukur kuesioner  reliabel atau telah memenuhi syarat reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Pada  uji  normalitas  dapat  diketahui bahwa  nilai  signifikansi  (Asym.sig  2  tailed) sebesar  0,520.  Karena  nilai  lebih  dari  0,05, jadi  residual  terdistribusi  normal.  Hasil  uji mulitikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF lebih dari 10,00 dan tolerance kurang dari 0,100  untuk  ke  empat  variabel,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  terjadi multikolinearitas, maka penulis melakukan uji multikolinearitas  Ln.  disimpulkan  bahwa setelah  dilakukan  uji  multikolinearitas  Ln nilainya  VIF  >  10,  dan  tetap  terjadi multikolinearitas  pada  variabel-variabel  yang diuji.  Penggunaan  dari  regresi  metode  MRA yang menimbulkan terjadinya multikolinearitas disebabkan adanya kelemahan  yaitu  variabel  interaksi  yang didapat  dari  perkalian  variabel  independen dengan  variabel  moderasi.  Dapat  diketahui bahwa  keempat  variabel  nilai  signifikansi lebih  dari  0,05  (tidak  signifikan).  Jadi  dapat disimpulkan  pada  model  regresi  tidak  ada masalah heteroskedastisitas.
Analisis  Regresi  Metode  MRA  ( Moderate Regression Analysis )
Y  =  4,027  +  1,198X 1 -  0,566X 2 -  0,040)X 1 M  + 0,049X 2 M
Variabel  yang  berpengaruh  signifikan yaitu nilai Sig < 0,05. Konstanta sebesar 4,027 artinya  jika  pemeriksaan  pajak,  penegakan hukum pajak, X1.M dan X2.M nilainya adalah 0,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  nilainya sebesar  4,027.  Koefisien  regresi  variabel pemeriksaan pajak (X 1 ) sebesar 1,198 artinya setiap peningkatan pemeriksaan pajak sebesar  1  satuan,  maka  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,198 satuan, dengan  asumsi  variabel  independen  lain nilainya  tetap.  Dan  koefisien  regresi  variabel interaksi  antara  penegakan  hukum  pajak dengan tax  amnesty (X 1 M)  sebesar  0,049 yang  artinya  setiap  peningkatan  interaksi antara  penegakan  hukum  pajak  dengan tax amnesty sebesar  1  satuan,  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,049  satuan,  dengan  asumsi  variabel independen lain nilainya tetap.
Hasil Uji F
Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 2.874 4 .719 118.49 2 .000 a Residual .576 95 .006 Total 3.450 99
a. Predictors: (Constant), LnX2.LnM, Pemeriksaan pajak (LnX1), Penegakan hukum pajak (LnX2), LnX1.LnM
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (LnY)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji signifikansi  dampak  pemeriksaan  pajak, penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak  badan.  Untuk  menilai  signifikansi variabel  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  F hasil  statistik,  apabila  nilai  signifikansi    F  <
0,05  maka  dapat  dikatakan  pengujian tersebut  signifikan.  Dalam  penelitian  ini  nilai F statistik adalah sebesar 0,000 dapat terlihat pada  tabel  4.11,  oleh  karena  itu  dapat dikatakan dampak pemeriksaan pajak, penegakan  hukum  dalam  penelitian  ini
berpengaruh  signifikan  terhadap  wajib  pajak badan. Hasil Uji t Tabel 5. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .878 .256 3.436 .001 Pemeriksaan pajak (LnX1) 2.578 1.120 2.696 2.302 .023 Penegakan hukum pajak (LnX2) -2.143 1.108 -2.128 -1.934 .056 LnX1.LnM -.756 .385 -4.157 -1.962 .053 LnX2.LnM .849 .384 4.524 2.210 .029 a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (LnY) Pengujian dalam penelitian ini
menggunakan  tingkat  signifikansi  0,10. Berikut hasil pengujiannya:
1. Variabel  pemeriksaan  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan nilai  signifikansi  dilihat  dari  tabel  5  yaitu 0,023  atau  2,3%  <  10%,  artinya pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan.
2. Variabel  penegakan  hukum  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  nilai signifikansi dilihat  dari tabel 5 yaitu 0,056 atau  5,6%  >  10%,  artinya  pemeriksaan pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 3. Variabel  pemeriksaan  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi  dengan tax  amnesty nilai signifikansi  dilhat  dari  tabel  5  yaitu  0,053
atau  5,3%  >  10%,  artinya  pemeriksaan pajak  berpengaruh  positif    terhadap kepatuhan  wajib  pajak  ketika  dimoderasi dengan tax amnesty . 4. Variabel  penegakan  hukum  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi  dengan tax  amnesty nilai signifikansi dilihat dari tabel 5 yaitu 0,029 atau  2,9%  <  10%,  artinya  penegakan hukum  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi dengan tax amnesty .
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) R 2 berkisar  antara  0  sampai  1,  artinya semakin  besar  nilai  R 2 maka  semakin  besar variasi  variabel  endogen  yang  dapat dijelaskan  oleh  varibel  eksogen.  R 2 dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 6. Korelasi dan Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .913 a .833 .826 .07787 2.007
a. Predictors: (Constant), LnX2.LnM, Pemeriksaan pajak (LnX1), Penegakan hukum pajak (LnX2), LnX1.LnM
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (LnY)
Dari pengujian hipotesis diketahui nilai
R  sebesar  0,826  artinya  korelasi  (hubungan) antara  pemeriksaan  pajak  dan  penegakan hukum dapat menjelaskan variabel kepatuhan  wajib  pajak  yang  dimoderasi  oleh tax  amnesty .  Nilai R  square sebesar  0,826 yang  berarti  bahwa  sebesar  83  %  variabel dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi pemeriksaan pajak dan penegakan  hukum  yang  dimoderasi  oleh tax amnesty . Sedangkan sisanya (17%)
dipengaruhi oleh variabel lain atau dijelaskan oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pemeriksaan  Pajak  Berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, artinya  setiap  wajib  pajak  yang  dilakukan pemeriksaan  pajak  akan  berdampak  pada kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang diperiksa maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  Mandagi  (2014) yang menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Dalam  penelitian  tersebut dikatakan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak badan yang terdapat di KPP Pratama Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.
Hal  ini  disebabkan  dengan  adanya pemeriksaan  pajak  wajib  pajak  secara
langsung  atau  dimoderasi  akan  terdorong untuk  meminimalisasi  kesalahan  baik  secara pembukuan  atau  pun  pelaporan  pajak.  Pada umumnya wajib pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan  pajak  mengalami  trauma. Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan pemilik perusahaan PT. Miftah Putra Mandiri yang  bergerak  di  bidang developer ,  Bapak Miftah Sunandar
selaku pemilik
mengungkapkan:
“Pada saat diperiksa kami semua panik dan  kami  sedikit  trauma.  Bagi  kami pemeriksaan  pajak  seperti  mimpi buruk.  Mau  tidak  mau  kami  harus membongkar pembukuan kami
beberapa  tahun  ke  belakang  dan  itu sangat  menyita  waktu  kami.  Dampak dari  pemeriksaan  maka  terjadi  SKKB (surat  ketetapan  kurang  bayar)  akibat dari  kelalaian  kami  yang  beberapa  kali telat lapor dan telat bayar. Dari semua itu  kami  mengambil  pelajaran  untuk selalu  tepat  waktu  baik  dalam pelaporan maupun pembayaran.”
Akibat  dari  pemeriksaan  pajak  akan membuat wajib pajak lebih patuh dan peduli atas laporan maupun pembayaran pajak, dan melakukan  pembukuan  secara  benar  serta mengarsip  setiap  dokumen  atas  transaksi- transaksi  tersebut  sampai  masa  daluwarsa pajak yaitu selama 5 (lima) tahun.
Penegakan  Hukum  Berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data penelitian menunjukkan penegakan hukum
berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Tahun  pembinaan  pajak  telah berlalu, 2016 DJP menetapkan sebagai tahun penegakan  hukum.  Salah  satu  upaya  DJP untuk  meningkatkan  penegakan  hukum dengan  membentuk  satgas  khusus  untuk pemberantasan tindak pidana pajak.
Hal  ini  merupakan  upaya  DJP  untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. DJP  menyiapkan  tim  penegakan  hukum besar-besaran di tahun 2016 dan mengembalikan  kepercayaan  masyarakat bahwa penegakan hukum pajak akan berlaku adil  tanpa  pandang  bulu.  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  merapatkan  barisan  aparat penegak  hukumnya  dengan  mengumpulkan kurang  lebih  200  penegak  hukumnya  dari seluruh Indonesia di Surabaya. DJP menggelar Rapat  Kerja  Teknis  Penegakan  Hukum  Tahun 2015,  yang  berlangsung  8-12  Juni  2015. Aparat  penegak  hukum  pajak  diminta  untuk tidak  ragu-ragu  melanjutkan  penyelidikan (pemeriksaan  bukti  permulaan)  maupun penyidikan  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan tindak pidana perpajakan. Dengan ditingkatkannya  penegakan  hukum  akan memiliki  efek  jera  bagi  wajib  pajak  sehingga tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  terus meningkat.
Paramartha  dan  Rasmini  (2016)  telah melakukan  penelitian  terdahulu    yang dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Gianyar,  Bali  pada  Tahun  2015  dengan pemilihan  sampel  menggunakan  metode slovin. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  wajib  pajak badan  efektif  yang  terdaftar  di  KPP  Gianyar. Teknis  analisisnya  menggunakan  analisis regresi  linier  berganda.  Berdasarkan  hasil analisis,  diketahui  bahwa  kualitas  pelayanan pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Dengan adanya sita harta, gijzeling bagi Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh  dan  memiliki hutang kepada DJP dan tidak ada itikad untuk menyelesaikannya  memberikan  efek  jera
terhadap  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  badan akan  segera  merespon  setiap  ada  surat himbauan  untuk  menghindari  sanksi  pajak yang  lebih  berat,  dengan  adanya  respon positif  dari  wajib  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemeriksaan  Pajak  Berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  ketika  Dimoderasi oleh Tax Amnesty Berdasarkan data penelitian menunjukan  pemeriksaan  pajak  ketika  di moderasi  oleh tax  amnesty berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Dengan  mengikuti tax  amnesty wajib  pajak yang sedang diperiksa akan dihentikan proses pemeriksaanya, hal ini memberikan keuntungan bagi waijib  pajak, dan pelaporan pajak  sejak  tahun  1985  sampai  dengan  2015 dianggap  benar  dan  tidak  akan  diperiksa kembali,  artinya  tahun  2016  perusahaan dimata  fiskus  seperti  perusahaan  baru  yang belum ada kesalahan pajak.
Hal  ini  membuat  penulis  tertarik melakukan wawancara  kepada salah seorang pengusaha  kontraktor  PT.  Brahmakerta Adiwira,  Bapak  Yufizar  selaku  Direktur  dan pemilik perusahaan tersebut, menyatakan :
“Tahun  2015  pajak  saya  diperiksa  lima tahun ke belakang, proses pemeriksaan saya  sudah  masuk  ke  pembahasan karna  satu  dan  lain  hal  saya  prediksi saya  harus  membayar  kurang  lebih lima  milyar,  tetapi  pemeriksaan  saya dihentikan  karena  saya  mengikuti tax amnesty dan saya hanya mengeluarkan 500  juta  untuk  membayar  uang tebusan  pajak  saya  diampuni,  saya sangat  berterima  kasih  dengan  adanya tax  amnesty ,  dan  ini  merupakan langkah  awal  bagi  kami  untuk  lebih baih dalam melaporkan pajak.”
Hal tersebut harus dimanfaatkan wajib pajak  badan  untuk  melakukan  pembenahan dalam pelapporan perpajakan, dan menjadikan  langkah  awal  untuk  melaporkan
dan  membayar  tapat  waktu,  melakukan pembukuan  dengan  benar  supaya  kedepan jika dilakukan pemeriksaan wajib pajak sudah siap dan tidak terlalu berpengaruh  terhadap akibat dari pemeriksaan tersebut.
Penegakan  Hukum  Berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  jika  Dimoderasi Tax
Amnesty Berdasarkan  penelitian  menunjukkan adanya pengaruh penegakan hukum terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi  oleh tax  amnesty . Tax  amnesty dinyatakan  sebagai  variabel  yang  sempurna karena  jika  tidak  dimasukkan  dalam  variabel moderasi, penegakan hukum tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak badan.
Ragimun  (2016)  dalam  penelitiannya menyatakan, penerapan kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus  hak    tagih    atas    Wajib    Pajak (WP)  tetapi  yang  lebih penting  lagi  dalam jangka    panjang    dapat    memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  di  masa mendatang.
Sesuai dengan program DJP tahun 2016
sebagai  tahun  penegakan  hukum,  untuk menyukseskan program tersebut DJP memberikan  pembinaan  kepada  wajib  pajak dan  membuat  kebijakan  pengampunan. Dengan  melaporkan  harta  yang  belum dilaporkan  dengan  membayar  uang  tebusan sesuai  dengan  tarif  yang  ditentukan  yaitu 0,5%  untuk  UKM,  2%  untuk  tahap  1,  3% untuk  tahap  2  dan  5%  untuk  tahap  tiga, ataupun  dengan  membawa  harta  yang berada  di  luar  negeri  untuk  dibawa  ke Indonesia.
Dalam sosialisasi program tax amnesty DJP  menyatakan    dengan  mengikuti tax amnesty maka  pelaporan  pajak  dari  tahun 1985-2015  dianggap  benar  dan  tidak  akan diperiksa  kembali.  Sanksi  atau  bunga penagihan  dihapuskan  bahkan  hutang  pajak
selama  belum  terbit  surat  ketetapan  akan dihapuskan sampai masa pajak 2015.
Wajib  pajak  yang  sedang  proses pemeriksaan  pajak  atau  pemeriksaan  bukti permulaan  ataupun  yang  sedang  menjalani proses  pengadilan  pajak  selama  belum adanya  keputusan  pengadilan  pajak,  jika mengikuti  program  pengampunan  pajak proses tersebut akan dihentikan. Hal tersebut memberikan  dampak  positif  dan  mendorong wajib  pajak mengikuti tax amnesty dan  akan menjadi patuh.

## PENUTUP Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak dari pemeriksaan pajak dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak  badan  yang  dimoderasi  oleh tax amnesty baik  secara  parsial  maupun  secara simultan.
Artinya semakin seringnya dilakukan pemeriksaan
pajak dan
ditingkatkan penegakan hukum, maka tingkat kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin meningkat  hal  tersebut  juga  dipengaruhi karena adanya tax amnesty.

## Saran dan Keterbatasan
Bagi  wajib  pajak  diharapkan  setelah melakukan tax  amnesty dapat  meningkatkan kepatuhan perpajakan baik dari sisi administrasi  maupun pembayaran dan pelaporan  dengan  tepat  waktu  sehingga kapanpun  dilakukan  pemeriksaan  pajak  oleh fiskus  wajib  pajak  sudah  menjalankan perpajakan  sesuai  dengan  KUP  hal  tersebut akan  membuat  wajib  pajak  terbebas  dari masalah hukum pajak.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah  hanya  dilakukan  pada  wajib  pajak badan  yang  terdaftar  pada  KPP  Depok  ,  dan penelitian  dilakukan  ketika tax  amnesty belum berakhir (hanya periode satu dan dua) diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat melakukan  penelitian  untuk  jangkauan  yang lebih  luas  terhadap  seluruh  wajib  pajak  dan
dilakukan  ketika  periode tax  amnesty tahap tiga telah berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  1991. Theory  of  planned  Behavior , Organizational  Behaviour  and  Human Decision Processes, 50, 179-211. Ardani  N.  2010.  Pengaruh  Kebijakan  Sunset Policy  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak, Tesis, Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegor o , Semarang.
Aryobimo  P.  T.,  2012.  Pengaruh  Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak dan  Preferensi  Risiko  Sebagai Variabel Moderating (Studi  Empiris  terhadap Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Semarang).  Fakultas  Ekonomika  Dan Bisnis  Universitas  Diponegoro. Skripsi Undip . Semarang. Bandura,  A.  1977. Social  Learning  Theory ,
Englewood  Cliffs,  Prentice  Hall,  New Jersey.
Brown,  R.E,  and  Mazur,  J.M.  2003. IRS,s Comperhensive  Approuch  to  Complient Measurement.
Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Pemeriksaan Pajak, www.pajak.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2014.  Siapa  yang Bertanggung Jawab terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak, www.pajak.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Penegakan Hukum, www.pajak.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Tahun Pembinaan  Wajib  Pajak, Laporan Tahunan.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate DenganProgram IBM SPSS 19 (edisi kelima) Semarang: Universitas Diponegoro Harahap  H.N.H.  2013. Pengaruh  Pelaksanaan Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Fakultas Ekonomi  Universitas  Pasundan. Skripsi Unpas . Bandung.
Ikhsan,  Budi.  2007.  Kajian  Terhadap  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akutansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik . Jatmiko,  AN.  2006.  Pengeruh  Sikap  Wajib Pajak  Badan  pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak, Tesis  Program
Pasca  Sarjana  Universitas  Diponogoro , Semarang.
Liana,  Lie.  2009.  Penggunaan  MRA  dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel  Independen  dan  Variabel Dependen. Jurnal Teknologi Informasi . Mandagi  C,  Sabijano  J  &  Tirayoh,  V.  2014.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Manado, Jurnal  Akutansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Sam Ratulangi , Manado.
Mihu,  G,.  2011.  The  Tax  Audit  Procedural Aspect  and  Consequences.  Economics Management  and  Financial  Market,
Jurnal.
Modugu K.P dan Anyaduba J.O. 2014. Impact of  Tax  on  Tax  Compliance  in  Nigeria, International Jurnal  of  Business  and Social Science , Nigeria.
Mukhlis,I,  Utomo  S.H.,  and  Sosetyo  Y.  2014. Increasing  tax  compliance  Thourgh Strenghthening  Capacity  Of  Education Sector  For  Export  Oriented  Smes Handicraft Field In East Java Indonesia . European Scientific Journal. ISSN.Jurnal Paramartha  dan  Rasmini.  2016.  Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Pengetahuan,  dan Sanksi  Perpajakan  pada  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana,  Vol.  15.1  April (2016) .
Palil  M.R.,  and  Mustapha  A.F..  2011.  Factor Affering  Tax  Evalution  and  concept  of tax  Compliance  in  Asia  and  Europe.
Australian  Journal of Basic and Applied Sciences. Jurnal Peraturan  Menteri  Keuangan  No  29.  2015. Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bunga Pajak. Peraturan  Menteri  Keuangan  No  81.  2013. Tentang  Tata  Cara  Penghapusan  atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No  91.  2015. Tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Pajak. Priyitno D. 2016. SPSS Hand Book . Yogykarta Ragimun. 2016. Analisis Implementasi Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  di Indonesia. Jurnal  Badan  Kebijakan Fiskal Kemenkeu.
Rahayu  S.  2009.  Pengaruh  Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Survei atas Wajib  Pajak  Badan   pada KPP    Pratama    Bandung). Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
Sekaran, U. 2010. Research Methods for Business. New York: John Wiley & Sons Suhendra  E.  S.  2010.  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap  Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Universitas  Gunadarma , Jakarta. Sugiono.  2011. Metode Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D .
Bandung: Alfabeta Supriyadi, E. 2014. “Perangkat lunak  statistic SPSS + Amos” , in Media.
Taylor, S. dan P. A. Todd. 1995. “Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models”, Information System Research . Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  (3),
Tentang  Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum.
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  23, Tentang  Pajak  dan  Pemungutan  Lain yang Bersifat Memaksa.
Undang-Undang  RI  No  6  Tahun  1983 Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Bab  III  pasal  16  tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak.
Undang-Undang  RI  No  6  Tahun  1983 Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Bab  VI  pasal  19  tentang Penagihan Pajak.
Undang-Undang  RI  No  6  Tahun  1983
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Bab  VI  pasal  28  tentang Pembukuan dan Pemeriksaan.
Undang-Undang  RI  No  18  Tahun  2000
Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
Undang-Undang  RI  No  11  Tahun  2016 tentang  Pengampunan  Pajak  atau Tax Amnesty . Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia ,
Salemba Empat, Jakarta. Widjaya A. G., 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan
Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya  terhadap  Penerimaan pada  KPP  Pratama  Kota  Semarang  di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat     Jenderal     Pajak     Jawa
Tengah          I. Jurnal          Undip, Semarang.
Web: www.buletindepok.co. www.kemenkeu.co.id. www.konsultanstatistk.com. www.pajak.co.id. www.staistika.com.