## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENATAAN BANGUNAN

## DI KOTA SAMARINDA

## Yatini

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian  tentang  penataan    bangunan  di  Kota Samarinda.    Penelitian  ini  dilakukan  untuk mendiskripsikan  secara  detail  dari pelaksanaan  tata  ruang  bangunan  berlaku  secara  efektif  di  Kota  Samarinda, juga  menjelaskan  dampak  yang  terjadi  bagi  pembangunan  wilayah  di  Kota Samarinda,  akibat  dari  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun  2004 dan  mengetahui  kendala-kendala  yang  menjadi  hambatan  dalam  peaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Bangunan  Dalam  Wilayah Kota Samarinda serta upaya mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan metode  penelitian  lapangan dalam pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Subyek penelitian meliputi  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Pemerintah  kota  Samarinda, Lembaga  Swadaya  masyarakat  dan  Tokoh  Masyarakat  yang  berkompeten dalam  masalah  yang  diteliti.  Setelah  pengolahan  data  maka  hasil  analisa menunjukkan bahwa jumlah bangunan dalam wilayah Kota Samarinda hingga akhir  tahun  2010  yang  memiliki  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sejumlah 1824 bangunan, yang menandakan  bahwa Pelaksanaan Penataan Bangunan di Kota Samarinda sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2004  Tentang  Bangunan  Dalam  Wilayah  Kota  Samarinda  belum  berjalan dengan  baik.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  karena  kurangnya  pemahaman dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  IMB,  kurangnya  tenaga  teknis, serta kurang terpadunya perangkat pemerintah.

## Kata Kunci : Efektifitas, Penataan Bangunan Kota Samarinda

## PENDAHULUAN
Laju  perkembangan  kota  yang  pesat  menuntut  ketersediaan  lahan  atau ruang  untuk  menampung dinamika  masyarakat.  Karena  saat  ini  daerah perkotaan  cukup  rawan  dengan  masalah-masalah  sosial.  Berbagai  kegiatan produksi, perdagangan dan jasa, industri dan lain-lain juga berkembang pesat di  daerah  perkotaan.  Oleh  sebab  itulah  kota-kota  akan  bertambah banyak
ragam kegiatannya. Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk yang semakin meningkat
2. Kemacetan lalu lintas
3. Munculnya perumahan-perumahan kumuh
4. Pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah industri
5. Fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas
6. Semakin  langkanya  lahan  yang  tersedia  karena  diperebutkan  oleh  sektor industri dan perumahan. 1
Pertumbuhan  kota  yang  cukup  tinggi  membawa dampak  dalam  berbagai bidang  kehidupan,  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  fisik  saja,  tetapi  juga dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik.  Kota  sebagai  lingkungan kehidupan perkotaan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  melalui  dua  macam proses yaitu :
1. Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamiah).
2. Proses  perubahan  yang  dibentuk,  diarahkan,  dikendalikan  melalui  proses perencanaan kota.
Adapun  landasan  yuridis  yang  memuat  tentang  Tata  Ruang  adalah Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992.  Dalam Pasal  2  disebutkan  bahwa penataan ruang berasaskan : 2
1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.
2. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Sedangkan Rencana Tata Ruang Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.  Rencana  Tata  ruang  yang  telah  diperdalam  merupakan  dokumen peraturan  perundang-undangan  yang  telah  mengikat  secara  hukum  bagi masyarakat sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini merupakan acuan bagi pembangunan kota.
Dalam  hal  ini  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) telah  ditetapkan terlebih  dahulu  menjadi  Perda,  maka  Rencana  Tata  ruang  Wilayah Kota/Kawasan  Perkotaan  yang  merupakan  bagian  dari Kabupaten  harus diintegrasikan  ke dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  sebagai bagian  dari  Perda.  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor 3  tahun  1986 tentang  Penataan  Bantaran  Sungai  Karang  Mumus  dan  Sungai  Mahakam, yang  bertujuan  untuk  mengembalikan fungsi  dan  lingkungan khususnya  di kawasan lingkungan sungai yang salah satu konsekuensi kebijakan ini adalah relokasi  permukiman  penduduk.  Ruang  lingkup  penyelenggaraan  penataan ruang  di  daerah  meliputi  tugas  dan  serta  kewajiban  Kepala  Daerah  dalam
1 Abd. Gani Y. A, Beberapa Masalah Dalam Pemerintahan Kota, BPP FIA Universitas Brawijaya, 1994, Malang, hal 19
2 Abd. Gani Y. A, Hukum Tata Ruang, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal 5
pengaturan kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda didasarkan atas azas : 3
1. Pemanfaatan  ruang  secara  optimal  yang  tercermin  dalam  menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dengan sisem jaringannya.
2. Menciptakan  keseimbangan  dan  keserasian  fungsi  dan  intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
3. Pengertian sebagaimana dimaksud ayat (b) di atas adalah menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari intensitas pemanfaatan ruang.
4. Pemanfaaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
5. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Adapun tujuan penyelenggaraan penataan ruang daerah antara lain sebagai berikut :
1. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan sinergis.
2. Terselenggaranya  pemanfaatan  ruang  kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya.
3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Tercapainya penataan ruang yang berkualitas untuk :
a. Mewujudkan  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  buatan  dengan  tetap  selalu  memperhatikan  sumberdaya manusia,
b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  dan  tepat  guna  untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia
c. Mewujudkan  perlindungan  fungsi  ruang  dan  mencegah  serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
d. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
Seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  alamiah  dan  adanya  urbanisasi membuat  kebutuhan  akan  tersedianya  fasilitas  fisik  di  perkotaan  semakin meningkat.  Tidak  jarang  pembangunan  fisik  perkotaan  yang  disusun  secara baik,  kurang  mampu  mengimbangi  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  akan sarana dan prasarana fisik yang semakin meningkat.
3 Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Samarinda  Nomor  12  Tahun  2002, Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samrinda,
Adapun  perkembangan  kota  Samarinda  secara  umum  terdiri  atas  dua hal, yaitu :
Pertama perubahan administratif dan perubahan secara spasial. Perubahan administratif  adalah  dengan  adanya  pemekaran  kecamatan,  dari  empat kecamatan menjadi enam kecamatan.
Kedua perubahan secara spasial yaitu berkaitan dengan penggunaan lahan (lahan  pemukiman), bila  pada  1999  luas  lahan  terbangun  sebesar  30,28 Km2, maka pada 2007 luasnya menjadi sebesar 69,70 Km2. Dalam kurun waktu  ini  pertumbuhan  pemukiman  yang  sangat  cepat  terjadi  pada Kecamatan  Samarinda  Utara  sebesar  17,93  Km2  dan  disusul  Samarinda Ulu sebesar 14,03 Km2. Penduduk Kota Samarinda berdasarkan data BPS tercatat  562,463  jiwa  pada  tahun  2003  dengan  luas  wilayah  783  Km2. Namun menurut pendataan tahun 2007 penduduk kota bertambah menjadi 579.933  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  per  Km2  751,22  jiwa, sedangkan luas daratannya berkurang menjadi 718.23 Km2. 4
Oleh  karena  itu  Rencana  Tata  Ruang  Kota  (RTRK),  harus  bersifat akomodatif  dalam  mengatasi  tuntutan  dan  perubahan  masyarakat  karena tujuan perencanaan kota agar kehidupan dan penghidupan warga kota adalah dapat  terwujud  secara  aman,  tertib,  lancar,  melalui  perwujudan  pemanfaatan ruang  kota  yang  serasi  dan  seimbang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan  daya  dukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  dan perwujudan  pemanfaatan  ruang  kota  yang  sejalan  dengan  tujuan  serta Kebijaksanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Daerah.  Karena  apabila perencanaan  wilayah  dan  kota  sudah  ditetapkan  dalam  suatu  perundang- undangan,  maka  perencanaan  wilayah  dan  kota  tersebut  sudah  mempunyai kekuatan  untuk  melaksanakannya.  Oleh  sebab  itu  perubahan  perlu  dibentuk secara  sadar,  diarahkan,  dikendalikan  melalui  proses  perencanaan  kota. City planning mencakup  suatu  perencanaan  kota  yang  menyeluruh  dan perencanaan yang bersifat sektoral.
Di  dalam  rencana  tata  ruang  kawasan  perkotaan  sendiri,  diatur  alokasi pemanfaatan  ruang  untuk  berbagai  penggunaan  (perumahan,  perkantoran, perdagangan,  ruang  terbuka  hijau,  industri,  sungai,  dsb)  berdasarkan  prinsip- prinsip  keadilan,  keseimbangan,  keserasian,  keterbukaan  (transparansi)  dan efisiensi,  agar  tercipta  kualitas  permukiman  yang  layak  huni  (livable environment) dan berkelanjutan.
Di sisi  lain terlihat permasalahan mengenai  bangunan  dalam Kota Samarinda  telah  diatur  dalam  perda  Kota  Samarinda  Nomor  34  Tahun  2004, dimana  tujuan  pembangunan  Kota  Samarinda sebagai  salah  satu  tempat menarik  untuk  dikunjungi,  baik  untuk  berbelanja,  berekreasi  maupun  untuk urusan  bisnis,  serta membentuk  wilayah  pemukiman  yang  layak  dan  nyaman
4 Publikaltim, Media Informasi dan Komunikasi. Edisi November 2008
melalui  pengaturan  pengembangan  lokasi  sesuai  dengan  arah  kecenderungan perkembangan dan kesesuaian lahan.
Menjadikan perhatian karena bahwa di Samarinda masih terdapat beberapa lingkungan kumuh, terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan. Rata-rata lingkungan  kumuh  tidak  memiliki  sarana  pendukung  kehidupan  yang memadai misalnya  saja  air  bersih  dan  mandi  cuci  kakus  (MCK),  kondisi tersebut  memerlukan  penanganan  semua  pihak,  tidak  hanya  Pemerintah. Penataan  kawasan  lingkungan  kumuh  dan  penyediaan  rumah  beserta sarananya merupakan  hal  yang  paling  dibutuhkan sehingga dapat memenuhi kualitas lingkungan yang sehat.
Agenda pembangunan daerah secara prioritas adalah menyediakan sarana dan prasarana publik seperti jalan dan jembatan,  transportasi, jaringan irigasi sarana permukiman dan lain sebagainya. Terpenuhinya kebutuhan infrastrukur jalan  dan jembatan  serta  sarana  transportasi  massal  diharapkan  dapat mempercepat aksesibilitas serta mobilitas baik orang maupun barang. Dengan terbangunnya prasarana dan sarana transportasi akan meningkatkan daya tarik bagi  investor,  sehingga  mempercepat  proses  terwujudnya  pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  sangat  perlu  adanya  usaha  untuk  terus meningkatkan  kemampuan  dari  Pemerintah  terutama  Pemerintah  Daerah sebagai  faktor  pendorong  yang  dapat  mendinamiskan  masalah  implementasi Rencana Tata Ruang Kota,  dalam  hal  ini  BAPPEDA  selaku  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  dalam  merencanakan  program  prasarana perkotaan.  Karena  bagaimanapun  perencanaan  yang  baik  belum  tentu menjamin  terselesaikannya  permasalahan  perkotaan,  untuk  itulah  perlu diimplementasikan  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan perencanaan tata ruang kota.
Dalam  rangka  menjamin  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan  tata  ruang kota  maka  perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pengaturan, pembinaan  dan  pelaksanaan  penataan  ruang  yang  dimaksudkan  untuk menjamin  terlaksananya  peraturan  perundang-undangan,  terselenggaranya upaya  pemberdayaan  seluruh  pemangku  kepentingan  dan  terjadinya pelaksanaan penataan ruang dengan baik. 5
Pengawasan  terdiri  atas  tindakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan. Tindakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  terhadap  penyelenggaraan penataan  ruang  merupakan  kegiatan  mengamati  dengan  cermat,  menilai tingkat  pencapaian  rencana  secara  objektif  dan  memberikan  informasi  hasil evaluasi secara terbuka, pengawasan tersebut adalah merupakan tanggungjawab  pemerintah  dan  pemerintah  pusat  dengan  melibatkan  peran serta masyarakat.
5 Budi Supriyatno, Manajemen Tata Ruang, Penerbit CV. Media Berlian, Tangerang, Cet I, 2009, hal 97

## RUMUSAN MASALAH
Agar kiranya pembahasan ini dapat terarah dengan baik maka diperlukan adanya  permasalahan  yang  dibahas  sehingga  pembatasannya  tidak menyimpang  dari  permasalahan  pokoknya,  dengan  demikian  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  perumusan  dan  pembatasan  masalah  adalah penuangan masalah dalam konsep operasional pertanyaan yang harus dijawab dan  permasalahan  yang  harus  dipecahkan  sehingga  dapat  dirumuskan beberapa masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi pelaksanaan  penataan  bangunan  di Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 ?
2. Apakah kendala  yang  dihadapi  dalam merealisasikan  Peraturan  Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda tersebut ?

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ;
1. Mendeskripsikan secara detail  dari  pelaksanaan tata  bangunan berlaku secara efektif di kota Samarinda.
2. Menjelaskan  dampak  yang  terjadi  bagi  pembangunan  wilayah  di  Kota Samarinda,  akibat  dari  pelaksanaan Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor  34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda tersebut.
3. Memahami  kendala-kendala  yang  menjadi  rintangan  dalam  pelaksanaan Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  34  Tahun  2004  tersebut dan  upaya mengatasinya.

## METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan alasan  agar  dapat  menggali  informasi  yang  mendalam  mengenai  objek yang  diteliti.  Metode  deskriptif  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang  diteliti  berdasarkan  fakta-fakta yang  ada,  sehingga  tujuan  dari metode  deskripstif  adalah  untuk  menggambarkan  tentang  suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial. 6
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian diskriptif kualitatif dengan  alasan bahwa  dalam  penelitian  ini  berupaya  menggali data, yaitu  data  berupa  pandangan  responden  dalam  bentuk  cerita  rinci atau  asli. Kemudian  responden  bersama  peneliti  memberikan  penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi  tentang  implementasi  kebijakan  tata  ruang kota.
6 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2002,  hal 35
Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang impelementasi  kebijakan  tata  ruang  kota  berikut  dampak  dan  kendala dalam  mengimplementasikan  kebijakan  dalam pengembangan  wilayah Kota Samarinda.

## B. Metode Penelitian Lapangan
Menurut  Gulo, Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mencapai  tujuan  penelitian. 7 Teknik  pengumpulan  data  yang  dipilih  tergantung  pada  faktor  utama dan jenis data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Observasi
Guba  dan  Lincoln  (1981)  mengemukakan  beberapa  alasan penggunaan teknik observasi :
1) Pertama, teknik ini didasarkan atas pengamatan secara langsung, 2) Kedua, teknik  pengamatan  juga  memungkinkan  melihat  sendiri,
kemudian mencatat kejadian sebagaimana terjadi,
3) Ketiga, pengamatan  memungkinkan  mencatat  peristiwa  dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data,
4) Keempat, pengamatan merupakan alternatif menghindari bias data,
5) Kelima, memungkinkan memahami situasisituasi yang rumit. 8
Disamping  itu  teknik  observasi  merupakan  teknik  penelitian melalui  penjajakan  lapangan  berusaha  mengenal  segala  unsur lingkungan  sosial,  fisik  dan  keadaan  alam,  sedangkan  yang  dimaksud dengan  penilaian  keadaan  lapangan  adalah  untuk  menilai  keadaan, situasi,  latar  dan  konteksnya  lebih  spesifik  lagi  observasi  dikatakan sebagai penelitian dengan cara pengindraan yaitu mengamati.
Dalam  penelitian  ini  proses  obervasi  adalah  mengamati  tentang segala sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian tentang implementasi kebijakan tata ruang Kota Samarinda.
b. Wawancara Teknik  pengumpulan  data  berikutnya  yang  digunakan  adalah teknik  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  sengaja  menggunakan  teknik wawancara  mendalam  dan  terstruktur  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  yang  merupakan  suatu  cara  pengumpulan  data  secara langsung  dengan  informan,  dengan  maksud  mendapatkan  gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa  informan  yang  dianggap  memahami  masalah  yang  diteliti. Oleh  sebab  itu  peneliti  sebelum  melakukan  wawancara,  perlu
7 W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, Jakarta, hal 115
8 Lexey,  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Remaja  Rosdakaria,  2002, Bandung, hal 126
menentukan  informan  kunci.  Informan  kunci  tersebut  adalah  Kepala Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Pemerintah  Kota  Samarinda/staf/ Subyek yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti.
Menurut Moloeng  menjelaskan  bahwa  teknik  wawancara  adalah percakapan  dengan  maksud  tertentu  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak yaitu  pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  yang diwawancarai/informan. Masalah pencatatan data wawancara merupakan  suatu  aspek  utama  yang  amat  penting  dalam  wawancara, karena  jika  tidak  dilakukan  dengan  semestinya,  maka  sebagian  dari data akan hilang, dan usaha wawancara akan sia-sia. 9
Subyek penelitian adalah 3 orang diantaranya adalah :
1) Dinas Tata  Ruang Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda
2) Lembaga Swadaya Masayarakat
3) Tokoh  Masyarakat  yang  berkompeten  dalam  masalah  yang akan diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Pelaksanaan  Penataan  Bangunan  di  Kota  Samarinda sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  34 Tahun  2004  Tentang  Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota  Pemerintah  Kota  Samarinda,  bahwa  jumlah  bangunan  dalam  wilayah kota Samarinda hingga Desember tahun 2010  yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 1824 bangunan. 10
Dari  data  yang  diperoleh  penulis,  maka  dapat  dijelaskan  dalam  tabel sebagai berikut :
Tabel 2 : Rincian Jumlah Peruntukan IMB Kota Samarinda Tahun 2010 No Jenis Peruntukan Jumlah Jumlah Hingga Kini 1 ATM - 2 2 Bengkel 1 5 3 Garasi - 2 4 Gedung - 2 5 Gudang 1 6
9 Lexey, Moleong, Ibid, hal 15
10 Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasi Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda pada Senin, 16 Mei 2011
6 Hotel - 4 7 Kantor 7 40 8 Penumpukan Gudang - 2 9 Kios - 12 10 Klinik 1 1 11 Lapangan Olahraga 1 3 12 Laboratorium - 2 13 Kos-kosan 2 9 14 Pagar 1 5 15 Pasar - 2 16 Rumah Tempat Tinggal 146 1146 17 Gedung Sekolah 1 12 18 Rukan 3 41 19 Ruko 11 241 20 Rumah Makan - 3 21 Show Room - 4 22 Toko Tempat Usaha 16 68 23 Tower 5 10 24 Asrama - 2 25 Salon Mobil - 1 26 Futsal 1 2 197 1627

## Tabel 3 : Prosentase Perhitungan Retribusi IMB Berdasarkan Perda Retribusi IMB Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2003
Tabel  I
No Prosentase Bangunan Fungsi Jalan Prosentase Fungsi Jalan Arteri Utama Kolektor Lokal Gang Desa Setapak Guna Bangunan 25 1.15 1.00 0.75 0.60 0.50 0.40 1 1,00 Perbadatan 1.25 1.15 1.00 0.75 0.60 0.50 0.40 2 1,00 Pendidikan 1.25 1.15 1.50 0.75 0.60 0.50 0.40 3 1,50 Kesehatan 1.88 1.73 1.00 1.13 0.90 0.75 0.60 4 1,00 RRT 1.25 1.15 1.50 0.75 0.60 0.50 0.40 5 1,50 Olahraga 1.88 1.73 1.75 1.13 0.90 0.75 0.60 6 1,75 Pasar 2.19 2.01 1.75 1.31 1.05 0.88 0.70 7 1,75 Perkantoran 2.19 2.01 1.50 1.31 1.05 0.88 0.70 8 1,50 Rekereasi, hiburan Kesenian, museum 1.88 1.73 1.50 1.13 0.90 0.75 0.60 9 1,50 Kantor pos 1.88 1.73 1.50 1.13 0.90 0.75 0.60 10 2,00 Bank 2.50 2.30 2.00 1.50 1.20 1.00 0.60 11 2,50 Restoran, bioskop 3.13 2.88 2.50 1.88 1.50 1.25 1.00 12 2,50 Khusus 3.13 2.88 2.50 1.88 1.50 1.25 1.00 13 2,00 Campuran 2.50 2.30 2.00 1.50 1.20 1.00 0.80 14 2,00 Perniagaan, perdagangan Pertokoan, perbelanjaan Swalayan, mall 2.50 2.30 2.00 1.50 1.20 1.00 0.80 15 2,50 Industri 3.13 2.88 2.50 1.88 1.50 1.25 1.00 16 2,50 Hotel 3.13 2.88 2.50 1.88 1.50 1.25 1.00
Catatan ; Harga Dasar Bangunan Induk Rp 900.000,- Harga Dasar Bangunan Non Induk Rp 450.000,-

## Tabel  II
No Prosentase Tingkat Bangunan Prosentase Konstruksi Bangunan Lantai I 1.00 Lantai III – IV 1.50 Lantai V 2.00 1 Bangunan Permanen 1.00 1.50 2.00 2 Bangunan Semi Permanen 0.50 0.75 1.00 3 Bangunan Sementara 0.25 0.38 0.50
Tabel  III
No Prosentase Zonasi Kota 1 Pusat Kota 1.25 2 Penunjang Pusat Kota 1.00 3 Transisi 0.75 4 Pinggiran Kota 0.50 Rumus Perhitungan Retribusi IMB Tebel I, II, III  (Lb x Harga Dasar ) =  A A  x  20% =  B Leges - Rp 6000,- Total Retribusi IMB =  C
Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai persyaratan jarak bebas bangunan yang meliputi Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan jarak antar gedung. Selain itu dalam membangun rumah, juga harus sudah mendapat standarisasi dari pemerintah  yang tertuang dalam Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Standar  ini  mengatur  bahwa  dalam  setiap mendirikan  bangunan  harus  memenuhi  persyaratan  lingkungan  bangunan,  di antaranya larangan untuk membangun di luar GSB.
GSB mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian  tersebut  dapat  disingkat  bahwa  GSB  adalah  batas  bangunan  yang diperkenankan untuk dibangun.
Batasan  atau  patokan  untuk  mengukur  besar GSB  adalah  as  jalan,  tepi sungai,  dan atau  jaringan  tegangan  tinggi.  Sehingga  jika  rumah  berada  di pinggir  jalan maka  garis  sempadan  diukur  dari  as  jalan  sampai  bangunan terluar di lahan tanah yang dikuasai.
Faktor penentu besar GSB adalah letak lokasi bangunan itu berdiri. Rumah yang  terletak  di  pinggir  jalan,  GSB-nya  ditentukan  berdasarkan  fungsi  dan kelas jalan sedangkan untuk pemukiman perumahan standarnya sekitar 3-5 m.
Samarinda  bukan  saja  sebagai  ibu  kota  provinsi  tetapi  juga  sebagai  pusat industri,  sehingga  menjadi daya  tarik bagi  penduduk disekitar  wilayah  kota untuk mencoba beraktifitas menenuhi kebutuhan hidupnya di kota. Kondisi ini yang menyebabkan pertambahan penduduk kota sebagai akibat dari urbanisasi maupun pertambahan penduduk alami. Kondisi yang demikian terjadi disetiap wilayah kota di Indonesia, demikian halnya dengan Kota Samarinda.
Berdasarkan  struktur  Tata  Ruang  Provinsi  bahwa  Kota  Samarinda merupakan  Pusat  Kegiatan  Wilayah  dan  juga  Ibukota  Provinsi  Kalimantan
Timur yang merupakan Pusat Pemerintahan skala regional sehingga prasarana dan  sarana  yang  ada  mempunyai  skala  pelayanan  regional.  Pertumbuhan penduduk  Kota  Samarinda dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan, menurut Badan Statistik, pertumbuhan itu kira-kira 207.356 jiwa pertahun.
Pertambahan jumlah penduduk Kota Samarinda menyebabkan bertambahnya  kebutuhan  perumahan  yang  berbanding  lurus  dengan peningkatan  kebutuhan  prasarana  dan  sarananya.  Pemenuhan  kebutuhan perumahan  membawa  persoalan  terhadap  perkembangan  kota.  Kondisi  ini disebabkan oleh berbagai factor, yaitu :
1. Kemampuan  lahan  yang  timbal  balik  dengan  day a kemampuan  warga, sehingga  menimbulkan  harga  yang  tidak  terjangkau  oleh  masyarakat berpenghasilan rendah
2. Tidak  adanya  sinkronisasi  antara  pendapatan  rakyat  perkapita  dengan kemampuan beli/sewa dan perbaikan rumah.
Kondisi  ini  menyebabkan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan perumahan  dengan  memaksimalkan  lahannya  tanpa  memperhatikan keamanan,  kesehatan,  kenyamanan  yang  pada  akhirnya  menjadikan  kawasan tersebut  menjadi  daerah  permukiman  kumuh. Keberadaan  lingkungan permukiman kumuh membawa permasalahan baru, seperti :
1. Perkembangan fisik kota yang tidak baik.
2. Memberikan efek visual yang jelek.
3. Tingkat  kesehatan  masyarakat  yang  semakin  rendah  sebagai  akibat  dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
4. Memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk. Dari  hasil pengamatan  lapangan yang  penulis  lakukan,  bahwa  masih adanya  ketidaksesuaian  antara  rencana  dengan  implementasi  kebijakan pemerintah daerah Samarinda terkait dengan tata bangunan di Kota Samarinda berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana, seperti banjir yang cukup  besar  sehingga  mengubah  struktur  dan  pola  pemanfaatan  ruang yang  ada  untuk  kepentingan  pembangunan  pasca  bencana  tersebut.    Bencana berupa  banjir  yang  melanda  Samarinda  tampaknya  semakin  parah,  meski sejumlah  infrastruktur  sudah  disiapkan  namun  belum  mampu  menangkal bencana banjir yang akhirnya menambah penderitaan warga. Kota Samarinda dalam  hal  ini  perencanaan  tata  ruang  masih  dianggap  jauh  dari yang diharapkan.
Oleh  karena peran  aktif  pemerintah  kota  Samarinda  serta  dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat di butuhkan untuk dapat mengimplemntasikan Perda Nomor 34 Tahun 2004 tersebut, mengingat bahwa tujuan perencanaan kota adalah agar kehidupan  dan penghidupan warga  kota adalah  dapat  terwujud  secara  aman,  tertib,  lancar,  melalui  perwujudan pemanfaatan  ruang  kota  yang  serasi  dan  seimbang  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kemampuan  daya  dukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  dan perwujudan  pemanfaatan  ruang  kota  yang  sejalan  dengan  tujuan  serta
Kebijaksanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Daerah.  Karena  apabila perencanaan  wilayah  dan  kota  sudah  ditetapkan  dalam  suatu  perundang- undangan,  maka  perencanaan  wilayah  dan  kota  tersebut  sudah  mempunyai kekuatan  untuk  melaksanakannya.  Oleh  sebab  itu  perubahan  perlu  dibentuk secara  sadar,  diarahkan,  dikendalikan  melalui  proses  perencanaan  kota dan Penulis  menganggap  perlu  untuk  menambahkan  tata  cara  dan  prosedur permohonan Perizinan IMB di Kota Samarinda.
B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Samarinda Dalam
Merealisasikan  Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk melaksanakan  secara  efektif  dari  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun 2004  tentang  Bangunan  Dalam  Wilayah  Kota  Samarinda,  namun  demikian masih  terdapat  banyak  kendala  yang  ditemui  di  lapangan  sehingga  Perda tersebut belum dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Farid, BA,  Kepala  Seksi Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Pemerintah  Kota Samarinda,  bahwa  kendala  terkait  pelaksanaan  Perda  Nomor  34  Tahun  2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :
1. Kendala Internal
a. Dari Pihak Pemerintah Daerah
Yaitu  hambatan  yang  berasal  dari  aparat  yang  berwenang  dalam proses atau prosedur permohonan izin dan pemberian izin, antara lain :
1) Jadwal  penyampaian  instruksi  dari  pemerintah  atasan  (Walikota),
kepada pihak kecamatan,  kelurahan  sering  terlambat dari  waktu yang ditentukan. 2) Kurang tepatnya penilaian tentang tafsiran biaya  bangunan karena kesulitan  yang  ditemui  petugas  Dinas  Pekerjaan  Umum  di lapangan,  sebab  petugas  belum  banyak  pengalaman  dan masyarakat kurang cepat memberikan informasi tentang bangunan, sehingga tafsiran biaya untuk bengunan hanya berdasarkan pikiran yang  menyebabkan  retribusi  kurang cocok  dengan  kondisi bangunan. 3) Kurang terpadunya perangkat pemerintah terendah (pemeritah desa atau kelurahan)  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah dengan alasan kurangnya  tenaga  dalam  pelaksanaan, serta  kota  ini  daerah yang  sedang  mengembangkan  diri  dan  memilihara  daerah  atau daerah yang terlalu luas. 2. Kendala Eksternal
a. Dari Pihak Masyarakat
Dari  pihak  masyarakat  itu  sendiri,  terdapat  beberapa  hambatan yang muncul, masalah dan hambatan yang timbul berupa :
1) Pemohon  belum  siap  untuk  membayar  retribusi  sedangkan  syarat untuk  keluarnya  Surat  Keputusan  (SK)  adalah  terlebih  dahulu  si pemohon  harus  melunasi  retribusi  bangunan,  hal  ini disebabkan
karena  kondisi mata  pencaharian  masyarakat yang  kurang  tetap khususnya bagi golongan ekonomi lemah ke bawah.
2) Masih  ada  bangunan  yang  didirikan  tanpa  memiliki  Izin
Mendirikan Bangunan disebabkan daerah yang luas serta kesadaran dan pengetahuan mesyarakat tentang hukum belum begitu tinggi. 3) Status Tanah,  berbicara mengenai  bangunan,  akan  erat  kaitannya dengan  tanah  karena  tanpa  tanah  tentu  suatu  bangunan  tidak  bisa berdiri, syarat dalam permohonan izin bangunan harus dilampirkan surat  status  tanah  apakah  hak  milik/hak  pakai  harta  pusaka,  inilah yang  kemudian  membuat warga  merasa  dipersulit  dalam pengurusan  IMB  karena  tidak  semua  masyarakat  di  Samarinda yang  memiliki  asal  usul  atas  tanah  yang  dihakinya  tersebut. Sehingga  dengan  demikian  tentang  pencabutan  izin  bangunan  di Kota  Samarinda belum  pernah  terjadi  karena  Pemerintah  Daerah berpendapat  lebih  baik  menolak  permohonan  izin  dari  pada  izin diberikan,  kemudian  dicabut  lagi  ini  menyebabkan  kurangnya wibawa  pemerintah  di  mata  masyarakat  atau  kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak hati-hati dalam mengambil keputusan.
Adapun  upaya  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah daerah untuk  menunjang  terlaksananya  Peraturan  Daerah  baik  dan  untuk lancarnya pembangunan di daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan  secara  rutin  dan  terpadu  kepada  semua  lapisan masyarakat tentang arti pentingnya pengurusan atau kepemilikan IMB atas suatu bangunan
2. Melalui  UPTD  Wasbag  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan  rutin terhadap kegiatan membangun oleh masyarakat.
3. Diperlukan  adanya  tenaga  yang  terampil  dalam  bidang  ini  dan  petugas cepat tanggap dengan lokasi bengunan dan bentuk bangunan.
4. Penurunan suatu team (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, bagian pemerintah, bagian keamanan dan Sat Pol PP) dari kota Samarinda yang bertugas mencek ke lokasi bangunan agar bekerja lebih aktif lagi jika diterima informasi yang keliru.
5. Pemohon  ketika  akan  mengajukan  surat  permohonan  telah  menyediakan uang  retribusi  berdasarkan  perkiraan  sementara  agar tidak menghambat keluarnya  SK  dan  juga  harus  memperhitungkan  antara  bentuk  bangunan dengan uang retribusi yang harus di bayar.
6. Peningkatan  kesadaran  masyarakat  dan  arti  pentingnya  legalitas  dalam perbuatan  dan  hak  milik  pendekatan  dan  penyebaran  informasi  dari kelurahan serta kecamatan sangat dibutuhkan dan diharapkan.
7. Melaksanakan  program  terpadu  yang  dapat  mendukung  berjalanya  IMB secara  baik  di  kota  Samarinda,  misalnya  memberikan  pemotongan retribusi pengurusan IMB bagi masyarakat yang tingkat ekonomi lemah.
8. Pemasangan  baliho  atau  spanduk  yang  berisi  ajakan  kepada  masyarakat untuk  dapat  turut  serta  mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka tertib tata bangunan khususnya dalam wilayah kota Samarinda.
Upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tersebut  hendakanya berkesinambungan  dan  terus  menerus,  sehingga  diharapkan  pada  beberapa tahun kedepan semua bangunan dalam wilayah kota Samarinda telah memiliki IMB.
Sedangakan  terkait  penerapan  sanksi  yang  oleh  Pemerintah  Kota Samarinda  bagi  masyarakat  yang  mendirikan  bangunan  tanpa  adanya  IMB adalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Penghentian sementara kegiatan mendirikan bangunan.
2. Penetapan  denda  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Perda Nomor  34  Tahun  2004,  pasal  171  yakni  ancaman  hukuman  kurungan selama-lamamnya 3 bulan atau denda sebanyak 5.000.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Pembongkaran paksa bangunan.
Penerapan  sanksi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota  Samarinda, bukan  semata-mata  untuk  membuat  jera  serta  menghukum  masyarakat,  akan tetapi dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 11
1. Agar  Peraturan  Daerah  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Bangunan  Dalam Wilayah Kota Samarinda dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Agar dapat tercipta masyarakat sadar hukum akan kewajibannya.
3. Agar  dapat  tercipta  tata  bangunan  yang  baik  sesuai  dengan rencana  tata kota Samarinda.
Selain  penerapan  sanksi  tegas  oleh  pemerintah  atas  pelanggaran  Perda tersebut,  diharapkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  atas  pelaksanaan  Perda tersebut  yaitu  terciptanya pembangunan  Kota  Samarinda yang  Rapi,  Indah serta  Tertata  dengan  baik,  dengan  demikian  Kota  Samarinda  dapat  menjadi salah satu tempat menarik untuk dikunjungi, baik untuk berbelanja, berekreasi maupun  untuk  urusan  bisnis,  serta  membentuk  Wilayah  Pemukiman  yang layak  dan  nyaman  melalui  pengaturan  pengembangan  lokasi sesuai  dengan arah kecenderungan perkembangan dan kesesuaian lahan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  oleh  penulis  dari Dinas  Cipta  Karya dan  Tata  Kota  Pemerintah  Kota  Samarinda,  bahwa  jumlah  bangunan dalam wilayah kota Samarinda hingga akhir tahun 2010 yang memiliki Ijin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sejumlah  1824  bangunan,  hal  itu menandakan  bahwa Pelaksanaan  Penataan  Bangunan  di  Kota  Samarinda sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda belum berjalan dengan baik.
2. Ada  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda dalam  melaksanakan Peraturan Daerah  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang Bangunan  Dalam  Wilayah  Kota  Samarinda,  diantaranya  kurangnya
11 Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Seksi Dinas Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda pada Rabu, 18 Mei 2011
pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  arti  pentingnya  IMB, kurangnya tenaga tekhnis, serta kurang terpadunya perangkat pemerintahan terendah, dan lain sebagainya.
B. Saran-saran
1. Diharapkan kedepannya agar  pemerintah kota Samarinda dapat lebih aktif lagi dalam mendukung pelaksanaan Perda tersebut.
2. Seharusnya penerapan  sanksi, Pemerintah Kota  Samarinda dapat  lebih tegas serta tidak tabang pilih dalam hal pelaksanaannya.
3. Hendaknya masyarakat  Kota  Samarinda lebih  memahami Perda  Kota Samarinda  Nomor  34  Tahun  2004,  serta arti  pentingnya  IMB  dalam mendirikan suatu bangunan.
4. Diharapkan  adanya  hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  instansi pemerintah  khsusunya  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  pengurusan  IMB tersebut.
5. Pemerintah  hendaknya  memberlakukan  klasifikasi  dana  pengurusan  IMB bagi  masyarakat,  misalnya  saja  kelas  masyarakat  biasa  dan  masyarakat miskin.
6. Sosialisasi hendaknya rutin dilaksanakan, serta tidak hanya diprioritaskan bagi masyarakat yang ada di kawasan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur :
a. Faisal,  Sanapiah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Hakekat  Beserta Karakteristik dan Variasi. Penerbit Universitas Negeri, Malang, 1990
b. Gani, Abd. Y. A, Beberapa Masalah Dalam Pemerintahan Kota, BPP FIA Universitas Brawijaya, Malang, 1994
c. ----------------------, Hukum  Tata  Ruang,  Penerbit Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2006
d. Lexey,  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Penerbit  Remaja Rosdakaria, Bandung, 2002
e. Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial. Bandung, 2002
f. Supriyatno,  Budi, Manajemen  Tata  Ruang,  Penerbit  CV.  Media  Berlian, Tangerang, Cet I, 2009
g. Sonhadji,  Ahmad, Teknik  Pengumpulan  dan  Analisa  Data  Dalam Peneltian  Kualitatif  (Dalam  buku  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang Ilmu-Ilmu  Sosial  Keagamaan), Penerbit  Kalimasahada  Press,  Malang, 1994
h. W.  Gulo, Metode  Penelitian,  Penerbit  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, Jakarta, 2002
i. W.  J.  S.  Purwadarminta,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan :
a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
d. Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda
e. Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda