Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI ANAK BANGSA

## oleh
YULIANA SURYA GALIH,S.H,.M.H

## A B S T R A K
Anak-anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  ini,  untuk  menghasilkan generasi  penerus  yang  handal,  kuat  dan  tangguh,  perlu  dipersiapkan  sejak  dini. Salah satu upaya untuk menciptaan generasi penerus tersebut, maka anak-anak harus  tangguh,  sehat  dan  kuat,  serta  tahan terhadap  penyakit.  Untuk  terciptanya anak-anak  yang  tahan  terhadap  penyakit  tersebut,  maka  anak-anak  harus  diberi imunisasi dengan diberi vaksin.
Tindakan  membuat  vaksin  palsu,  dan  memberikannya  kepada  anak-anak, vaksin  tersebut  tidak  mempunyai  khasiat  atau  bahkan  bisa  membahayakan. Pembuatan  vaksin  palsu  bukan  hanya  sekedar  melanggar  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  kesehatan  yang  membawa  dampak  kerugian  kepada konsumen,  akan  tetapi  juga  mengenai  perlindungan  terhadap  anak  dari  dampak vaksin palsu tersebut.
Kewajiban Negaralah yang harus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak,  karena  Negara  sebagai  penguasa  publik  yang  mempunyai  kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap obat-obat yang beredar di masyarakat.
Kata kunci : anak, vaksin palsu, perlindungan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan
Beberapa  bulan  ke  belakang  negeri  ini  kembali  dikejutkan  oleh pemberitaan vaksin palsu, sementara beberapa minggu lalu media pekarbaran juga menyuguhkan topik mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur,  dengan  korban  mencapai  90  orang  lebih.  Dua  headline  news  media pekarbaran tersebut membuat  orang tua menjadi prihatin,  jengkel dan marah, karena yang menjadi korban adalah anak-anak, buah hati dari para orang tua, generasi penerus penerus keluarga dan bangsa Indonesia.
Apresiasi  dan  penghargaan  patut  diberikan  kepada  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  berkat  kerja  keras  aparat  penegak  hukum  ini,  anak-anak bangsa itu bisa diselamatkan.
Kasus  vaksin  palsu  yang  berhasil  diungkap,  bukan  hanya  sekedar pengungkapan  dari  kasus  dugaan  tindak  pidana,  akan  tetapi  masalahnya adalah  menyelamatkan  anak  bangsa.  Vaksin  yang  bertujuan  untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit, apabila vaksin tersebut tidak mempunyai  manfaat,  maka  tidak  akan  ada  kekebelan  terhadap  tubuh pengguna  vaksin  tersebut,  sehingga  penyakit  akan  muda  menyerang,  karena tidak ada antibody terhdap penyakit tersebut.
Apabila  semua  anak-anak  yang  diberi  vaksin  palsu,  mereka  tidak mempunyai  kekebalan  terhadap  penyakit,  dengan  demikian  akan  rentan terhadap  penyakit,  lalu  pertanyaannya  apakah  negeri  ini  mau  generasi penerusnya  penyakitan,  apakah  negeri  ini  akan  dipimpin  oleh  negerasi  yang sakit.  Kita  tidak  pernah  tahu  dari  anak-anak  yang  menerima  vaksin  palsu  itu akan menjadi para pemimpin negeri ini kelak.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Praktek  pembuatan  vaksin  palsu  tersebut  menurut  media “Praktik pembuatan vaksin palsu itu disebut-sebut telah berlangsung selama 13 tahun. Orang  tua  yang  pernah  mengimunisasi  anaknya  dalam  rentang  13  tahun belakangan  ini  tentu  risau,  jangan-jangan  anaknya  termasuk  yang mendapatkan vaksin palsu. ” (https://m.tempo.co/read/news/.../begini-awal- terungkapnya-keberadaan- vaksin -palsu)
Apabila  vaksin  palsu  tersebut  telah  diproduksi  13  tahun  yang  lalu, berarti  vaksin  palsu  tersebut  sudah  beredar  hampir  di  seluruh  Indonesia dengan  demikian  berapa  juta  anak  Indonesia  telah  kehilangan  kekebalan terhadap  penyakit,  itu  berarti  satu  generasi  anak  Indonesia  tidak  kebal terhadap penyakit.
Berdasarkan tabel imunisasi yang diberikan kepada anak, rekomendasasi  dari  Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia  (IDAI),  yaitu  dari  usia  0 sampai 18 tahun. ( www.idai.or.id uploads/2014)
Dari  rentang  usia  tersebut,  imunisasi  banyak  diberikan  kepada  anak yang  usianya  dibawah  10  tahun,  jenis  vaksin  yang  diberikan  berdasarkan rekomendasi dari IDAI tersebut meliputi :
-  Hepatitis B -  Polio -  BCG -  DTP
-  Hib
-  PCV
-  Rotavirus -  Influenza
-  Campak
-  MMR
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
-  Tifoid -  Hepatitis A -  Varisela -  HPV
Dalam kasus vaksin palsu tersebut, masalahnya bukan hanya sekedar, tindak  pidana  pemalsuan  terhadap  obat,  akan  tetapi  adalah  bagaimana  anak sebagai  penerus  generasi  bangsa  ini  mendapatkan  perlindungan,  perlakukan yang  layak,  bukan  hanya  dari  segi  pendidikan,  namun  juga  dari  bahaya- bahaya  penyakit  yang  mungkin  dapat  menyerang  kepada  anak-anak.  Bangsa ini harus menyiapkan generasi muda yang sehat dan tangguh.
Bagaimana  anak-anak  bangsa  ini  akan  menjadi  anak-anak  yang  sehat dan tangguh, apabila vaksin  yang diberikan kepada mereka tidak bekerja dan tidak memberikan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
Apabila benar vaksin palsu tersebut sudah beredar 13 tahun yang silam, lalu kemanakah peran dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan  Obat dan  Makanan,  selaku  otoritas  yang  mengawasi  semua  produk  obat  dan makanan,  kemanakah  peran  dari  dua  lembaga  yang  bertanggungjawab  di bidang kesehatan tersebut.
Kemanakah  Negara  selama  ini.  Negera  selaku  penguasa  publik  wajib melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  terlebih  lagi  melindungi  anak-anak sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Undang-undang  Dasar  1945  telah memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  anak-anak  sebagaimana ditentukan  didalam  28B  ayat  (2)  UUD  1945,  selain  itu  didalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  pada  10  Desember  1948  Selanjutnya  upaya perlindungan  anak  juga  direspon  dalam  Majelis  Umum  PBB  yang  kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Terbentuknya Negara dan Tujuan Negera
Sudah  menjadi  kodrat  alam,  bahwa  manusia  sejak  dahulu  kala selalu  hidup  bersama-sama  dalam  suatu  kelompok  ( zoon  politicon ).
Dalam  kelompok  manusia  itulah  mereka  berjuang  bersama-sama mempertahankan  hidupnya  mencari  makan,  melawan  bahaya  dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat  hidup  di  tempat  tinggal  tertentu  yang  mereka  anggap  baik  untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang- orang  yang  ditugaskan  mengatur  dan  memimpin  kelompoknya.  Kepada pemimpin  kelompok  inilah  diberikan  kekuasaan-kekuasaan  tertentu  dan kelompok  manusia  tadi  diharuskan  menaati  peraturan-peraturan  perintah pemimpinnya.(C.S.T. Kansil, 2001:133)
Negara merupakan kehendak dari manusia dalam pergaulan antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya.  Semakin  luas  pergaulan  manusia  maka  semakin  banyak kebutuhan  yang  harus  dipenuhi,  maka  semakin  bertambah  besar  pula kebutuhan  kepada  organisasi  negara  yang  harus    melindungi  dan memelihara hidupnya.
Menurut  Plato,  negara  adalah  suatu  tubuh  yang  senantiasa  maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada  karena  masing-masing  dari  orang  itu  secara  sendiri-sendiri  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginannya  yang  beraneka  ragam, yang  menyebab-kan  mereka  harus  bekerja  sama  untuk  memenuhi
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kepentingan  mereka  bersama.  Kesatuan  inilah  yang  kemudian  disebut masyarakat atau Negara.(Soehino, 1980: 17)
Manusia  sebagai  mahluk  social,  tidak  bisa  hidup  sendiri-sendiri tanpa  bantuan  orang  lain,  dan  mereka  akan  senantiasa  untuk  saling berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini  sesuai  degan  doktrin  yang  diajarkan  oleh  Aristoteles,  dengan  istilah zoon politicon atau manusia sebagai mahluk sosial.
Menurut  Thomas  Hobbes  bahwa  negara  adalah  suatu  tubuh  yang dibuat  oleh  orang  banyak  beramai-ramai,  yang  masing-masing  berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan pelindungan mereka. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh sarjana ini adalah bahwa suatu  negara  terbentuk  oleh  sekumpulan  manusia  yang  menyatukan dirinya dan kemudian mengadakan perjanjian antar sesama mereka untuk menjadikan  negara  yang  mereka  bentuk  sendiri  sebagai  alat  untuk keamanan  dan  perlindungan  bagi  mereka  (Teori  Perjanjian  Masyarakat atau  teori  kontrak  sosial).  Dari  sini  juga  dapat  diketahui  bahwa  negara dibentuk  dalam  rangka  memberikan  rasa  aman  dan  perlindungan  bagi masing-masing  mereka,  yang  berarti  juga  bahwa  manusia  menyadari mereka  dapat  menjadi  serigala  bagi  sesamanya  ( homo  homini  lupus ) dalam  pencapaian  kepentingan  masing-masing  mereka,  yang  kemudian dalam  skala  yang  besar  dapat  menyebabkan  terjadinya  perlawanan  atau perang ( bellum omnium contra omnes ).
Menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Negara memberikan  pengertian  tentang  Negara  yang  merupakan  organisasi
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kekuasaan  dari  kelompok  manusia  yang  telah  berdiam  di  suatu  wilayah tertentu.
Negara  sebagai  suatu  organisasi  kekuasaan  manusia/  masyarakat dan  merupakan  sarana  untuk  tercapainya  tujuan  bersama.    Beberapa pandangan tentang tujuan Negara :
Menurut  Plato  Negara  bertujuan  untuk  memajukan  kesusilaan manusia  sebagai  individu  dan  sebagai  makhluk  sosial.  Machiaveli  dan Shang  Yng  mengatakan  bahwa  Negara  bertujan  untuk  memperluas kekuasaan  semata-mata,  tujuan  Negara  didirikan  adalah  untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka  rakyat  harus  berkorban,  kepentingan  orang  perorangan  harus diletakkan  di  bawah  kepentingan  bengsa  dan  Negara,  Negara  Diktator. Kalau  ingin  Negara  kuat  dan  jaya,  maka  rakyat  harus  lunakkan  dan sebaliknya  jika  orang  menghendaki  rakyat  menjadi  kuat  dan  kaya,  maka
Negara
itu
menjadi
lemah.
(repository.unpad.ac.id/1571/1/hukum_tata_negara.pdf)
Ajaran  Teokrasi  (Kedaulatan  Tuhan)  Thomas  Aquino,  Agustinus,
Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan  tentram,  dibawah  pimpinan  Tuhan.  Pimpinan  negara  menjalankan kekuasaannya berdasar-kan Kehendak Tuhan. (repository.unpad.ac.id/1571/1/hukum_tata_negara.pdf) Ajaran Negara Hukum
(Krabbe), Negara bertujuan menyelenggarakan  ketertiban  hukum.  Segala  kekuasaan  dan  alat-alat Negara  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  berdasarkan  hukum,  semua orang tanpa kecuakli harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
yang  berkuasa  dalam  Negara  (Rule  of  Law).  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State  =  Soscial  Service  State) ,  Tujuan  Negara  adalah mewujudkan  kesejahteraan umum.  Negara  sebagai  alat untuk  tercapinya tujuan  bersama  yaitu  kemakmuran,  kebahagian  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat. (repository.unpad.ac.id/1571/1/hukum_tata_negara.pdf)
Tujuan  Negara  Republik  Indonesia  tercantum  baik  didalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik  Indonesia  tahun 1945 maupun didalam Batang Tubuh atau Isi dari UUD 1945. Tujuan dari Negara  Republik  Indonesia  antara  lain  adalah  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal  28  B  Undag-undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945 telah  jelas  memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  dan  salah  satu  dari penjabaran  pasal  28B  UUD  1945  tersebut,  dikeluarkanlah  berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak diantaranya adalah  Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  No.    23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Undang-undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak.
Dari berbagai macam peraturan undang-undang tersebut merupakan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada anak-anak, secara formal, yang harus dijalankan oleh pemerintah.
Kasus  vaksin  palsu  bukan  hanya  sekedar  masalah  tindak  pidana saja,  melainkan  juga  masalah  perlindungan  terhadap  anak-anak,  dimana
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan sekedar memproses hukum  dari  para  pelaku  pemalsuan  tersebut  dengan  hanya  menjerat dengan pasal pemalsuan saja.

## 2.2.  Tindak Pidana Pemalsuan Obat
Tindak  pidana  pemalsuan  telah  diatur  didalam  KUHP,  akan  tetapi pemalsuan  yang  dimaksud  didalam  KUHP  tersebut,  pemalsuan  yang berkaitan  antara  lain  dengan  tanda  tangan  palsu,  stempel  palsu, memberikan keterangan palsu, pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu.
Tindak  Pidana  pemalsuan  adalah  kejahatan  yang  di  dalamnya mengandung  unsur  keadaan  ketidakbenaran  atau  palsu  atas  sesuatu (obyek),  yang  sesuatunya  itu  tampak  dari  luar  seolah-olah  benar  adanya padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya  (Adami Chazawi, 2001 : 2).
Pemalsuan obat masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang ( bedrog )  atau  lebih  dikenal  dengan  kejahatan  penipuan.  Maksud  dari adanya  pembedaan  ini  adalah  apabila  dalam  pemalsuan  yang  dilindungi adalah  kepercayaan  akan  kebenaran  dari  keenam  obyek  pemalsuan, sedangkan  dalam  penipuan  yang  diberikan  adalah  perlindungan  hukum bagi  masyarakat  dari  perbuatan  yang  bersifat  menipu,  membohongi  atau memberdayakan  orang.  Orang  akan  merasa  tertipu,  terpedaya  dan karenanya  menderita  kerugian  bilamana  mendapatkan  benda  yang dikiranya  benar  atau  asli  padahal  sesungguhnya  palsu  (Adami  Chazawi, 2001 : 4).
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Pengertian  Obat  Palsu  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  1010/Menkes/Per/XI/2008  tentang  Registrasi  Obat,  Obat  palsu adalah Obat  yang  diproduksi  oleh  yang  tidak  berhak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  produksi  obat  dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.
Menurut  Organisasi kesehatan  dunia  (WHO)  mengatakan According to the WHO, a counterfeit drug is one which is deliberately and fraudulently  mislabeled  with  respect  to  identity,  composition,  and/or source.'  This  definition  of  counterfeit  includes  not  only  completely  fake drugs  but  also  those  that  have  been  tampered  with,  adulterated,  diluted, repackaged,  or  relabeled  so  as  to  misrepresent  the  dosage,  origin,  or expiration  date,  as  well  as  those  substandard  drugs  that  are  cheaply produced  in  order  to  make  unlawful  profits.  (Indian  Journal  of Pharmacology, 2007:206)
Dalam  Pasal  386  Ayat  (1)  KUHP  mengatur  mengenai  pemalsuan obat  yaitu Barangsiapa  menjual,  menawarkan  atau  menyerahkan  barang makanan,  minuman  atau  obat-obatan  yang  diketahui  bahwa  itu  dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Tindak  pidana  di  bidang  kesehatan  adalah  semua  perbuatan  di bidang  pelayanan  kesehatan  atau  yang  berhubungan  atau  yang menyangkut  pelayanan  kesehatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang disertai  ancaman  pidana  tertentu  terhadap  siapapun  yang  melanggar larangan  tersebut.  Dengan  demikian,  objek  tindak  pidana  di  bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Adami Chazawi, 2007 : 147).
Pemalsuan  terhadap  obat-obatan  atau  yang  berkaitan  dengan farmasi  terdapat  didalam  Undang-undang  No.  36  tahun  2009.  Didalam undang-undang  tersebut  telah  diatur  mengenai  perbuatan  apa  saja  yang dilarang yang berkaitan dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar.
Bahwa  pelaku  kejahatan  pemalsuan  vaksin  dijerat  dengan menggunakan pasal 196,197 dan 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan,  selain  itu  pula  dijerat  dengan  pasal  62  jo  pasal  8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Bahwa  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  terdapat  didalam  pasal 196 menyatakan :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana dengan pidana penjara paling lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ketentuan pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009, menyatakan :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Kemudian  ketentuan  pasal  62  Undang-undang  No.  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  ketentuan  pidana  terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan didalam pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Undang-undang  No.  8  tahun  1999  ditujukan  untuk  melindungi konsumen  dari  perbuatan-perbuatan  curang  dari  para  pelaku  usaha. Dengan  adanya  undang-undang  ini  diharapkan  konsumen  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  perbuatan  curang,  yang  menimbulkan  kerugian bagi konsumen.
Masyarakat  yang  telah  membeli  vaksin  palsu  bagi  anak-anaknya jelas  mengalami  kerugian  bukan  hanya  sekedar  materi  akan  tetapi  juga timbulnya kekhawatiran yang timbul sebagai akibat vaksin palsu tersebut. Sebab vaksin yang tadinya diharapkan akan memberikan kekebalan tubuh bagi  anak,  ternyata  tidak  mempunyai  khasiat  sama  sekali,  sedangkan konsumen  telah  membeli  vaksin  tersebut  dengan  harga  yang  relative mahal.
Setelah  temuan  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  dan ramai menjadi perhatian publik di Indonesia, ada fakta bahwa kepentingan masyarakat  tak  diindahkan.  Masyarakat  khususnya  para  orang  tua  dari bayi dan anak yang diduga telah diberikan vaksinasi dengan vaksin palsu tersebut, tak menemui jalan solutif terkait kasus yang menimpa anak-anak mereka.  Walaupun  pemerintah  telah  membentuk  posko-posko  untuk melakukan  vaksinasi  ulang.  Tetapi  itu  tidak  cukup  sampai  disitu,  karena kemungkinan  vaksin  palsu  sudah  beredar  jauh,  dan  mungkin  saja  tidak semua  masyarakat  yang  mempunyai  anak  atau  bayi  tidak  melakukan vaksinasi ulang.
Kementerian  Kesehatan  dalam  hal  ini  melalui  Badan  Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah adalah badan yang
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
bertanggungjawab  atas  segala  bentuk  peredaran  obat-obatan  dan makanan yang ada dimasyarakat.
Dalam  kasus  vaksin  palsu,  kemanakah  lembaga  ini,  padahal seharusnya BPOM harus melakukan pengawasan terhadap vaksin-vaksin yang  akan  beredar,  apalagi  vaksin  palsu  tersebut  sudah  beredar bertahun-tahun,  berarti  dalam  hal  ini  telah  terjadi  kelalaian  dari  lembaga berwenang  yang  seharusnya  melakukan  pengawasan.  Dan  kasus  ini terbongkar bukan atas kerja dari BPOM melainkan atas kerja keras aparat kepolisian.
Terbongkarnya kasus vaksin palsu bukan hanya sebatas perbuatan curang  dari  produsen  vaksin  yang  telah  melanggar  ketentuan  Undang- undang  No.  36  tahun 2009,  akan  tetapi  juga  bagaimana  konsumen  yang telah  dirugikan  oleh  beredarnya  vaksin  palsu  mendapatkan  perlindungan hukum.
Perlindungan  Konsumen  ditujuan  agar  masyarakat  muendapatkan jaminan hukum dari suatu produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
Dalam  perlindungan  konsumen,  masih  terjadi  ketidakseimbangan antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  ketidakseimbangan  tersebut dijembatani melalui Hukum Perlindungan Konsumen.
Az.  Nasution  berpendapat  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen adalah  bagian  dari  hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  mengandung  sifat  yang melindungi  kepentingan  konsumen,  sedangkan  hukum  konsumen  adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
sama  lain  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  konsumen  di  dalam pergaulan hidup. (Shidarta, 2006 :11)
Di    Amerika  Serikat  pengertian  konsumen consumer  (dalam BAhasa  Inggris) berarti  pemakai,  namun  dapat  juga  diartikan  lebih  luas lagi  sebagai  korban  pemakaian  produk  yang  cacat,  baik  korban  tersebut pembeli,  bukan  pembeli  tetapi  pemakai,  bahkan  korban  yang  bukan pemakai,  karena  perlindungan  hukum  dapat  dinikmati  pula  oleh  korban yang bukan pemakai. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009 :23)
Perlindungan  Konsumen  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan pengertian konsumen Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun  1999  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/  atau  jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
Barang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang No.  8  tahun  1999  adalah  setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  dapat  dihabiskan maupun  tidak  dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen
Kedua  undang-undang  tersebut  telah  menentukan  sanksi  pidana yang  cukup  berat  bagi  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan terhadap  suatu  obat  atau  vaksin.  Obat  atau  vaksin  palsu  tidak  memeliki khasiat  sebagaimana  yang  diharapkan  untuk  penyembuhan  terhadap
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
suatu  penyakit  atau  memiliki  kekebalan  terhadap  suatu  penyakit,  akan tetapi kemungkinan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

## 2.3.  Perlindungan Anak
Anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  ini,  diharapkan  menjadi generasi  penerus  yang  tangguh  dan  tahan  terhadap  penyakit-penyakit yang  berbahaya.  Sehingga  sejak  dini  harus  diberi  kekebalan  dan  daya tahan terhadap penyakit dengan cara diberi vaksin.
Masalah perlindungan anak, merupakan issu yang sudah ada sejak akhir  Perang  Dunia  I,  sebagai  bentuk  upaya  masyarakat  dunia  untuk melindungi anak adalah dengan lahirnya Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  pada  10  Desember  1948.  Pasal  25  ayat  (2)  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut menyebutkan bahwa Ibu dan anak- anak  berhak  mendapatkan  perhatian  dan  bantuan  khusus.  Semua  anak, baik  yang  dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan,  harus menikmati perlindungan sosial yang sama.
Upaya  perlindungan  anak  akhirnya  membuahkan  hasil  nyata dengan  dideklarasikan  Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of The  Child )  secara  bulat  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  20 November  1989  (Resolusi  PBB  No.44/25  tanggal  5  Desember  1989). Sejak  saat  itu,  maka  anak-anak  seluruh  dunia  memperoleh  perhatian khusus dalam standar Internasional.
Indonesia  sebagai  anggota  PBB,  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  Tentang  Konvensi  Hak- Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  yang  menandakan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
bahwa  Indonesia  secara  nasional  memiliki  perhatian  khusus  terhadap hak-hak  anak.  Berkaitan  dengan  penjabaran  hak-hak  anak  dalam Konvensi  Hak  Anak,  telah  dijabarkan  sebelumnya  yang  pada  prinsipnya memuat  empat  kategori  hak  anak,  yakni  hak  terhadap  kelangsungan hidup  ( survival  rights ),  hak  terhadap  perlindungan  ( protection  rights ),  hak untuk tumbuh kembang ( development rights ), dan hak untuk berpartisipasi
( participation rights ). (M. Nasir Djamil, 2013:26-27)
Dua belas tahun setelah keluar Keputusan Presiden No.  36 Tahun 1990,  baru  pada  tahun  2002  secara  hukum  positif  Indonesia  mempunyai Undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  perlindungan terhadap  anak,  yaitu  dengan  diundangkannya  Undang-undang  No.  23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Tujuan  perlindungan  anak,  sebagaimana  tercantum  didalam  pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera .
Kemudian setiap anak berhak untuk berhak memperoleh pelayanan kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik,  mental, spiritual,  dan  sosial,  hal  ini  sebagaimana  disebutkan  didalam  pasal  8 Undang-undang No 23 tahun 2002.
Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
perwujudan hak asasi manusia dan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas.  Hak-hak  anak  tersebut tercantum  didalam  ketentuan  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  8  Undang- undang No. 4 tahun 1979  Kesejahteraan Anak diantaranya :
a.  anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam  lingkungan  keluarganya maupun  didalam  asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara wajar;
b.  anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna;
c.  anak berhak ats pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
d.  anak  berhak  ats  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan secara wajar
Fakta  menunjukan  masih  banyak  anak-anak  yang  belum memperoleh  hak-haknya  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  UUD 1945  maupun  Undang-undang  perlindungan  anak.  Hal  dapat  dilihat  dari masih  banyak  anak-anak  yang  seharusnya  memperoleh  pendidikan namun karena keadaan ekonomi yang sulit, sehingga anak tersebut harus bekerja. Bahkan tidak sedikit pula anak-anak yang turun ke jalan, entah itu menjadi pengamen, pengemis atau gelandangan.
Sementara  itu  penelantaran  hak-hak  anak  atau  pengabaian terhadap  hak-hak  anak  dapat  dilihat  pada  tempat-tempat  umum  yaitu pengemis  jalanan  yang  menggendong  bayi  dengan  kasih  sayang  demi sesuap  nasi,  pembuangan  bayi,  gizi  buruk  sampai  penularan  HIV/  Aids. Melihat  pada  situasi  tersebut,  maka  negara  sebagai  penjamin  harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Anak  sebagai  orang  yang  secara  fisik  dan  mental  belum mempunyai  kemampuan  apa-apa,  menjadikan  anak  rentan  untuk diperlakukan  secara  tidak  wajar,  oleh  sebab  itulah  agar  anak  tumbuh menjadi  anak  yang  kuat  dan  sehat  harus  diberikan  imunitas  yang  cukup baik.  Pemberian  vaksin  terhadap  anak  adalah  salah  satu  upaya  untuk memberikan kekebalan terhadap anak tersebut.
Kasus  vaksin  palsu  harus  dipandang  sebagai  pelanggaran terhadap perlindungan terhadap anak, karena korbannya anak-anak.
Apabila  melihat  ketentuan  Undang-undang  No.  23  tahun  2002, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 dan terakhir dengan  Perpu  No.  1  tahun  2016,  tidak  ada  satu  pasal  yang  mengatur mengenai  anak-anak  yang  menjadi  korban  dari  suatu  perbuatan  curang akibat  dari  suatu  produk  dan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan pebuatan  curang  dalam  suatu  produk.  Padahal  anakpun  telah  menjadi sasaran  dari  produk-produk  ilegal.  Faktanya  banyak  produk  seperti makanan anak-anak yang membahayakan bagi anak-anak.
Pembuat vaksin palsu sebenarnya sadar betul bahwa vaksin dibuat untuk  memberikan  imunitas  kepada  anak-anak,  dengan  demikian  para pelaku  pembuat  vaksin  palsu  sadar  bahwa  anak-anak  akan  menjadi korban dari tindakan tersebut.
Bahwa  walaupun  memang  benar  pembuatan  vaksin  palsu  itu  dan obat-obatan  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan  khasiatnya  merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 36 tahun 2009 dan konsumen telah  dirugikan  akibat  vaksin  palsu  juga  merupakan  perbuatan  yang melanggar  ketentuan  Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Perlindungan Konsumen, namun sebenarnya apabila dilihat, yang menjadi target korban dari pembuatan vaksin palsu adalah anak-anak, sedangkan anak-anak  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  baik fisik  maupun  fhisikis  yang  merugikan  bagi  anak  itu  sendiri,  maka  disini telah berlaku Undang-undang Perlindungan Anak.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## III.  KESIMPULAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  mendapatkan perhatian semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Untuk mempersiapkan  generasi  penerus  tersebut,  anak  harus  sehat  dan  kuat,  tidak gampang  sakit  dan  tahan  terhadap  segala  macam  penyakit  yang  mungkin akan  menyerangnya.  Untuk  tahan  terhadap  penyakit  itulah,  maka  anak-anak harus diberi imunisasi dengan memberikan vaksin.
Kasus  vaksin  palsu,  tidak  memberikan  efek  dan  khasiat  apapun terhadap anak, atau bahkan bisa bisa berbahaya bagi anak itu sendiri.
Negara  sebagai  penguasa  publik  mempunyai  kewajiban  untuk melindungi  anak-anak  Indonesia  dari  segala  bentuk  tindakan  yang  akan merugikan anak itu sendiri. Kasus vaksin palsu bukan hanya sekedar masalah tindak  pidana  pemalsuan  obat  dan  masalah  kerugian  bagi  konsumen  yang telah  diatur  baik  didalam  Undang-undang  No.  36  tahun  2009  tentang Kesehatan  maupun  Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  akan  tetapi  masalah  perlindungan  anak  itu  harus  diberikan  oleh Pemerintah,  jangan  sampai  anak-anak  harus  menjadi  korban  dari ketidakberdayaan.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi.  Adami, Kejahatan  Terhadap  Pemalsuan :  PT  Raja  Grafindo  Persada. . Jakarta 2001.
_____________ Pelajaran  Hukum  Pidana  I, PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2002.
_____________ Malpraktik  Kedokteran  Tujuan  Norma  dan  Doktrin  Hukum, Banyumedia, Malang, 2007.
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum ,: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Halim,  Abdul  Barkatulah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008.
Kansil,  CST, Ilmu  Negara  Umum  dan  Indonesia ,  PT.  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 2001.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
Sjahputra,  Iman, Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik ,  Alumni, Bandung, 2010.
Soehino, Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, 1980.
Tri  Siwi  Kristiyanti,  Celina, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009.

## e.JURNAL
Azhar  Khan  and  Naushad  Ghilzai.  2007.  Counterfeit  and  substandard  quality  of drugs:  The  need  for  an  effective  and  stringent  regulatory  control  in  India and other developing countries. Indian Journal of  Pharmacology . Vol. 39, No. 4
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  1  tahun  2016  Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat.

## SUMBER LAIN
(https://m.tempo.co/read/news/.../begini-awal-terungkapnya-keberadaan- vaksin - palsu)
( www.idai.or.id uploads/2014)
(repository.unpad.ac.id/1571/1/hukum_tata_negara.pdf)