PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS ASPEK KEBUDAYAAN MELAYU DALAM MENOPANG VISI
PROVINSI RIAU 2020

## Abstract
Development planning is a must for every level of government, both central and regional, as mandated in Law No. 25 of 2004 concerning the development planning system. Bengkalis Regency as one of the regions in Riau Province also conducts development planning. The aspects of development planning in the Regency include Malay culture as a derivative of the Riau Vision 2020. Planning aspects of Malay culture development is a manifestation of the elected Regional Vision and Mission and can be seen in its harmony with the Province. The formulation of the problem in this study is how is the form of development planning aspects of Malay culture in Bengkalis District in supporting the Riau 2020 Vision? This study aims to describe the form of development planning aspects of Malay culture in Bengkalis Regency in supporting the Riau Vision 2020. The results of the study indicate that the planning of the development of the Malay cultural center has referred to the Provincial government planning documents, both contained in the RPJMD to RKPD even though they are only quantity, not yet fully touched the quality of the substance of Malay culture. The planning contained in the Bengkalis Regency RPJMD document is limited to the Vision and Mission statement, while the objectives to the strategic plan are not formulated. Nevertheless specifically in the Office of Culture, Youth and Sports expressly formulated this in the OPD Work Plan.
Keywords: Development Planning, Regional Vision, Malay Culture
*Baskoro Wicaksono, Nur Laila Meilani, Rury Febrina
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan lima tahunan pada tingkat Provinsi Riau yang dewasa ini sedang dilaksanakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)
Periode 2005-2025. Visi Provinsi Riau di dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 adalah terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam
lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara tahun 2020. Penelitian pencapaian Visi Riau tahun 2020 tersebut terfokus pada satu agenda pokok yang menjadi sasaran, yaitu pusat kebudayaan melayu. Agenda pokok ini dijabarkan ke dalam 12 misi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian, perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera, keseimbangan pembangunan antar wilayah,
kerjasama pembangunan antar wilayah, kehidupan masyarakat yang berakhlak, kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan, kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah, keamanan dan kenyamanan masyarakat, masyarakat madani, lingkungan yang Lestari dan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal 1 .
Adapun agenda pokok Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu  merangkumi terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama; terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai- nilai agama, keimanan, dan ketakwaan; terselenggaranya syariat agama yang menjadi kewajiban bagi setiap pemeluknya; dan terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat. Pelaksanaan Visi Riau tahun 2020 tersebut telah memasuki penggalan ketiga. Dalam periode tersebut tentunya akan terlihat tingkat capaian kebijakan pembangunan yang telah dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, besar kemungkinan terdapat pula beberapa kebijakan pembangunan yang kurang baik pelaksanaannya atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Di samping itu, selama pelaksanaan tiga periode visi 2020 ini, telah terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat yang membawa implikasi terhadap kebijakan pembangunan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam perencanaan Pembangunan nasional. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanan peraturan perundangan di era desentralisasi, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran
daerah.  Untuk itu perlu dilakukan kajian pencapaian visi Riau tahun 2020 selama 3 (tiga) periode berjalan untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa jauh rencana tersebut sudah dapat dilaksanakan berikut capaian pembangunannya. Kajian ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suksesnya pelaksanaan pembangunan dan kendala serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana tersebut sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan pembangunan beserta hasilnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis, dan Pembangunan daerah yang berkelanjutan.  Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memberi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabilitas, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana ( planning ownership ) menjadi aspek yang perlu diperhatikan Keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi penting untuk memastikan agar rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.  Hasil kajian ini nantinya bermanfaat sebagai dasar untuk memberikan umpan balik ( feed-back ) dan masukan terhadap sisa periode perencanaan visi Riau 2020, sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun selanjutnya dapat berlangsung lebih baik lagi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk perencanaan pembangunan Aspek Kebudayaan Melayu Kabupaten Bengkalis dalam menopang Visi Riau 2020?

## KERANGKA TEORITIS
a. Perencanaan Pembangunan 2
Menurut Tjokroamidjojo (dalam Baskoro,dkk:2018), perencanaan didefinisikan

## Hasil Penelitian
sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian Conyers dan Hils (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
Berdasarkan definisi tersebut, ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan (Munir, B., 2002) :
1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan- tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (future).
Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. Siagian (1983), berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu
proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai pentahapan.
Sementara itu, Todaro (2006), mengemukakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa hal pokok, yaitu ; (1) Pembangunan merupakan suatu upaya pembangunan; (2) ada rangkaian kegiatan/aktifitas yang dilakukan; (3) didasarkan kepada suatu rencana; dan (3) bermuara pada suatu tujuan.
Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

## b. Pembangunan Daerah 3
Menurut Dadang Solihin (dalam Baskoro;2018) pembangunan Daerah diartikan sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah sehingga tercipta kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi Daerah. Pembangunan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yang lebih dikenal dengan istilah 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu:
a. Pembangunan Sosial ; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat di dalam tatanan sosial dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, antara lain : pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, budaya, transformasi, komunikasi, keamanan, keselamatan, ideologi,

## Hasil Penelitian
politik dan lain sebagainya.
b. Pembangunan perekonomian ; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat dalam tatanan perekonomian dengan spektrum perencanaan pembangunan  antara lain; mata pencaharian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan dan lain sebagainya.
c. Pembangunan lingkungan hidup; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan kelayakan tempat hidupnya dengan spektrum perencanaan pembangunan antara lain ; air bersih, udara bersih, lingkungan bersih, teknologi, kesehatan dan lain sebagainya.
Selanjutnya pembangunan Daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif besar, yakni;
a. Pendekatan sektoral ; dirumuskan berdasarkan sektor-sektor yang pada prinsipnya merupakan klasifikasi turunan dari ke-3 kategori besar dalam lingkup pembangunan Daerah.
b. Pendekatan kewilayahan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan wilayah/lokal dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pendekatan kelembagaan ; dirumuskan berdasarkan kelembagaan pembangunannya

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep- konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan
yang sesungguhnya. 4 Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karna Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian- penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yakni ingin mendeksripsikan etika pelayanan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta dampak terhadap kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

## B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeksripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeksripsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 5 Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya. 6 Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang Etika Pelayanan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang menjadi sasaran adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

## D. Jenis Data
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. 7 Dalam Penelitian ini data primer yang dimaksud adalah :
- Aktor perencana
- Proses perencanaan
- Aspek Kebudayaan Melayu yang direncanakan dan dibangun
- Keselarasan dengan Provinsi

## Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan- keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, koran, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 8 Dalam penelitian ini data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Visi Riau 2020, RPJMD Kabupaten Bengkalis, RKPD Kabupaten Bengkalis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

## Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara Tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan,gagasan/pendapat, sikap/ tanggapan,keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu. 9

## Dokumentasi
Teknik Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen. 10
Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data berupa buku, jurnal, koran, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila
data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan kesimpulan/verifikasi. 11
Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. 12 Dalam penelitian ini, triangulasi yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi teknik.Triangulasi teknik berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perencanaan Pembangunan Aspek Pusat Kebudayaan Melayu di Kabupaten Bengkalis
Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tahunan). RPJPD Kabupaten Bengkalis secara resmi dimulai pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2025. Dokumen

## Hasil Penelitian
perencanaan jangka panjang tersebut memuat perihal aspek kebudayaan Melayu, dimana salah satunya dinisbatkan pada pembangunan Agama Islam.
Peneliti mencoba flashback pada bab 2 (dua) RPJPD Kabupaten Bengkalis tentang kondisi daerah, disana sudah memuat kondisi kebudayaan yang dijadikan rujukan perencanaan pembangunan aspek pusat kebudayaan Melayu selaras dengan Visi Riau 2020. Adapun kondisi kebudayaan sebagai berikut:
 terdapat beberapa macam kesenian, seperti Tari Zapin Belanak dan Zapin Kompang, Joget Anak Laut, Tarian Permainan Anak, Tari Bergendong dan Joget Dangkung.
 Pada sisi lain, khususnya kebudayaan terdapat pula Budaya Mandi Safar di Rupat Utara, dan beberapa permainan rakyat seperti Main Gasing, Layang-Layang, Jong (perahu kecil) dan lainnya.
 Peninggalan bersejarah yang menggambarkan kebudayaan dan perlawanan masyarakat Bengkalis terhadap penjajahan dan kezaliman lainnya, seperti Makam Datuk Laksamana di Bukit Batu, Makam Datuk Panglima Minal dan Makam Dara Sembilan di Senggoro, Bengkalis. Kekokohan Adat dan Kebudayaan Melayu tersebut, telah pula diperkuat dengan pembinaan dan pengembangan serta pemeliharaan dan penggalian terhadap nilai- nilai adat dan budaya tersebut. Khusus untuk adat istiadat, telah pula diperkokoh kelembagaan adat tersebut mulai dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan. Banyaknya kegiatan kebudayaan dan adat istiadat, serta pembangunan Lembaga Adat Melayu sampai ke kecamatan, telah menggambarkan keberhasilan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, untuk itu pem-bangunan kebudayaan dengan berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat Melayu Bengkalis.
Isi pada bab-bab RPJPD di atas menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan merupakan hal penting bagi elemen pembangunan Kabupaten Bengkalis, ecara otomatis sesuai dengan Visi Riau 2020 sebagai aspek pusat
perekenomian dan aspek pembangunan kebudayaan Melayu. Budaya Melayu dalam dokumen tersebut identik dengan Islam sehingga kebijakan yang diambil berupa penguatan nilai-nilai keislaman, baik dari segi pendidikan, tingkah laku dan segala aspek kehidupan masyarakat Riau umumnya dan Bengkalis khususnya.
Setelah mengetahui kondisi eksisting daerah dan prediksi jangka panjang daerah maka dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2005-2025 yang menjadi pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dalam menyusun RPJMD (perencanaan jangka menengah/lima tahunan).
Budaya Melayu di Provinsi Riau maupun Kabupaten Bengkalis mencerminkan nilai-nilai keislaman, hal ini secara tersirat dalam Visi RPJMD Bengkalis 2010-2015, yaitu bertaqwa. Kabupaten Bengkalis menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan melakukan harmonisasi pembangunan fisik dan juga bathiniah (religiusitas dan adat istiadat).
Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi khususnya mengenai pembangunan kebudayaan Melayu, dimana tercermin pada misi meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Misi di atas dipertegas dengan sasaran strategis berupa meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pengukuran keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator antara lain:
1. Jumlah grup kesenian
2. Jumlah gedung kesenian
3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
5. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Pengembangan pusat kebudayaan Melayu di Kabupaten Bengkalis sebagai daerah miniatur Provinsi Riau dengan kesamaan Visi dan Misi guna menopang Visi Riau 2020 yang diperpanjang hingga Tahun 2025 belum maksimal bila dilihat dari indikator yang telah disebutkan. Peneliti merujuk

## Hasil Penelitian
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu menyatakan pada pasal 7 (tujuh) kebudayaan Melayu meliputi : 13 a. Sejarah b. Sistem Bahasa
c. Sistem Politik
d. Sistem Ekonomi
e. Sistem Kepercayaan
f. Sistem Kesenian
g. Sistem Pengetahuan
h. Sistem Nilai dan adat Istiadat
i. Warisan Budaya tak Benda Cagar Budaya
j. Kawasan-Kawasan sakral antropologis- ekologis
Indikator yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bengkalis bila disandingkan dengan Perda hanya mengacu pada poin h hingga j dan poin-poin sebelumnya tidak sepenuhnya menjadi sasaran oleh pemerintah Kabupaten. Padahal tujuan pembangunan kebudayaan Melayu sebagaimana pasal 19 (sembilan belas) ialah untuk; a) Jati diri dan karakter orang Melayu, b) Sejarah dan warisan budaya Melayu, c) Industri budaya Melayu, d) Revitalisasi kearifan lokal, e) SDM kebudayaan Melayu, f) Sarana dan prasarana kebudayaan. Berdasarkan perbandingan tersebut peneliti melihat bahawa pembangunan aspek kebudayaan Melayu di Kabupaten Bengkalis hanya bersifat simbolis dan seremonial semata. Oleh karena itu peneliti dapat mengatakan ada poin-poin krusial yang tidak selaras dengan pemerintah Provinsi dalam mewujudkan atau mencapai Visi Riau 2020.
Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 mengalami transisi kekuasaan, ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serentak di Indonesia. Pergantian kepemimpinan tersebut juga berpengaruh pada pergantian Visi dan Misi dari periode sebelumnya. Peneliti mencoba membedah hal tersebut yang dimanifestasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, dimana disahkan melalui Perda Kabupaten
Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD. Dokumen ini pada bab 2 sub bab 2.3 membahas mengenai seni budaya dan olahraga. Kebudayaan menurut Bapak Jondi selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) seiring dengan olahraga dan terkait erat sehingga pada penugasannya menjadi tupoksi Dinas Kebudayan, Pariwisata dan Olahraga. Peneliti melihat bahwa kebudayaan sebagai hal krusial terutama untuk mencapai Visi Riau 2020 sehingga perlu fokus ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah tanpa menggabungkan dengan bidang-bidang lainnya. Kondisi pembangunan seni budaya yang dirumuskan dalam RPJMD 2016- 2021 mengacu pada realita yang dicapai pemimpin sebelumnya yakni periode 2010-2015. RPJMD sebelumnya memuat indikator-indikator dari sasaran strategis pengembangan kebudayaan yakni dari segi kuantitas semata dan bila dicermati mengalami keberhasilan.
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada periode 2010 - 2015 di bidang seni budaya dapat dilihat dari peningkatan terhadap indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bengkalis. Perkembangan pembangunan bidang seni budaya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Berdasarkan data grafik di atas terdapat perbedaan dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, dimana beliau menyatakan ada keberhasilan. Akan tetapi bila dilihat seksama justru keterbalikannya. Pada grafik tersebut menunjukkan pembangunan kebudayaan, dalam hal ini seni budaya kurang berhasil. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan indikator penambahan terhadap
jumlah grup kesenian tidak mencapai target tahun 2015 yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) grup di seluruh Kabupaten Bengkalis bahkan pada tahun 2014 - 2015 terjadi penurunan grup aktif yang semula di tahun 2013 sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) grup berkurang menjadi 109 (seratus sembilan) grup di tahun 2015.
Adanya penurunan tersebut menurut disebabkan kurangnya anggaran khususnya untuk pembinaan dan operasional grup kesenian baik oleh Pemerintah Daerah maupun kelompok kesenian tersebut. Disisi lain terjadi penambahan kuantitas gedung kesenian dari tahun 2010 yang semula hanya 7 (tujuh) unit gedung yang tersedia menjadi 12 (dua belas) unit gedung yang tersedia di tahun 2015. Pembangunan gedung tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah semata melalinkan juga adanya kepedulian terhadap gedung kesenian sebagai pusat pembinaan kelompok-kelompok seni budaya oleh masyarakat semakin membaik, dengan kata lain pelibatan atau partisipasi masyarakat. Dapat diambil kesimpulan dari grafik di atas, peningkatan jumlah grup kesenian tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mencirikan sebagai pusat kebudayaan Melayu pada dokumen RPJMD 2016-2021 memasukkan isu-isu strategis dari RPJMD Provinsi terkhusus bidang pembangunan Budaya Melayu dan kehidupan beragama. Fokus pengembangan kebudayaan Melayu berorientasi pada internalisasi nilai-nilai budaya Melayu ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial, agama dan ketertiban umum termasuk dalam pembangunan arsitektur perkotaan 14
Sebelum perumusan RPJMD 2016-2021 pemerintah Kabupaten mengidentifikasi permasalahan bidang seni budaya dan olahraga, dimana kebudayaan termasuk di dalamnya melalui Focus Group Discussion (FGD). Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah : 1. Tidak seimbangnya perkembangan grup-grup kesenian yang tumbuh dengan ketersediaan gedung kesenian yang ada
2. Belum tercapainya peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya di Kabupaten Bengkalis, termasuk masih rendahnya peningkatan peran serta Lembaga Adat sebagai pusat pembangunan kebudayaan
Selanjutnya bila dilihat dari segi kinerja daerah pada periode 2010-2015 masih terdapat pelbagai permasalahan bidang kebudayaan diantaranya: 15
1. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap kearifan lokal
2. Masih belum optimalnya pengelolaan benda cagar budaya khususnya yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan daerah di masa lalu
3. Masih belum optimalnya pendokumentasian sejarah Kabupaten Bengkalis pada museum daerah.
4. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya sebagai muatan lokal pada pendidikan formal dan informal di Kabupaten Bengkalis
Pelbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi berusaha diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021. Visi yang dirumuskan pada dokumen RPJMD ialah
“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di

## Indonesia “
Visi tersebut secara tegas menyelaraskan diri dengan Visi Riau 2020, dimana kata Model Negeri dimaknakan penegasan tujuan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dann pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.
Akan tetapi sangat disayangkan Visi yang sudah menggaungkan pengembangan kebudayaan tidak diturunkan ke dalam Misi, dimana tidak ada satupun yang menyatakan secara tegas tentang pembangunan kebudayaan Melayu di Kabupaten Bengkalis.
Kasus di Kabupaten Bengkalis ini, peneliti melihat ketidak selarasan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Pembangunan kebudayaan Melayu secara tegas dinegasikan melalui kata Model Negeri,tetapi pada misi, tujuan dan sasaran strategis tidak muncul. Namun di arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bengkalis hal tersebut terumuskan selaras dengan Riau 2020. Adapun penjabarannya sebagai berikut : 16

## Tahun 2016
Tema pembangunan “Penguatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: peningkatan dan perluasan infrastruktur, pengembangan dan penataan infrastruktur perkotaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber dayamanusia, penigkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan budaya dan agama.

## Tahun 2017
Tema pembangunan “Pemantapan Birokrasi dan Kelembagaan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Berkeadilan” dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah yang professional dan berintegrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan budaya dan agama, pengelolaan sumber daya alam dan penguatan perekonomian daerah, pemberdayaan masyarakat, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan dan perluasan akses infrastruktur.

## Tahun 2018
Tema pembangunan “Pembangunan Berbasis Keunggulan dan Potensi Wilayah”, dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung empat gerbang, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan lingkungan dan keindahaan perkotaan, pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan ketahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan kemandirian desa berbasis potensi sumber daya alam terbarukan dan peningkatan iklim investasi.

## Tahun 2019
Tema pembangunan “Percepatan Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh”, dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pengembangan infrastruktur pendukung empat gerbang; intensifikasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan pendukung ekonomi masyarakat; pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan; peningkatan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; peningkatan kualitas berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan, penguatan kehidupan beragama dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan presiden.

## Tahun 2020
Tema pembangunan “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan Lokal” dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa; peningkatan kualitas dan pemasaran produk- produk unggulan desa; pemberdayaan sumberdaya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif; peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis

## Hasil Penelitian
masyarakat; dan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional.

## Tahun 2021

## Tema pembangunan “Pemantapan
Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan; pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan; dan penyiapan pemilihan daerah yang aman, tertib dan rendah konflik.
Setelah merumuskan hal-hal di atas selanjutnya merumuskan kebijakan umum Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk “Gerbang Pembangunan Negeri”, dimana dalam penyelenggaraannya terbagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu a) Gerbang Utama (Bengkalis-Bantan), 2) Gerbang Laksamana (Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil), 3) Gerbang Permata (Mandau, Talang Muandau, Pinggir dan Bathin Solapan), 4) Gerbang Pesisir (Rupat dan Rupat Utara). Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terkait pembangunan kebudayaan Melayu dituangkan dalam bab VII RPJMD perihal kebijakan umum dan program pembangunan daerah khususnya nomor 2 (dua) yakni Kabupaten Bengkalis bisa menjadi negeri pelopor dalam pembangunan budaya dan adat Melayu di wilayah Nusantara. Kekuatan dimensi budaya ini akan mampu meletakkan Kabupaten Bengkalis sebagai sebuah negeri yang berwibawa dan disegani.
Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis (RPJMD) diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISBUDPORA). terkait pengembangan pusat
kebudayaan Melayu. Renja DISBUDPORA dimulai dengan perumusan Visi dan Misi OPD. Adapun Visi dan Misi sebagai berikut:

## Visi
“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Daerah Wisata, yang Berbudaya serta Peran Aktif Pemuda yang Berprestasi dan Berakhlak Mulia”

## Misi
1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya
2. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Bengkalis, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan penunjang lainnya
3. Mewujudkan kemandirian, pemagangan dan penataan kelembagaan pemuda
4. Meningkatkan prestasi dalam dunia olahraga didukung ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.
DISBUDPORA selaku ujung tombak pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan pembangunan pusat kebudayaan Melayu secara tegas dalam misi nomor 1 mencanangkan pencapaian pusat kebudayaan Melayu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peneliti mengambil contoh implementasi nilai-nilai budaya Melayu, pelestarian cagar dan benda budaya diantaranya;
a. Masjid Istiqomah
b. Rumah Kapitan
c. Rumah dan Makam Datuk Laksamana Raja di Laut
d. Makam Sang Naualuh Damanik
e. Ritual Mandi Shafar
Ritual ini menjadi salah satu kekaayaan budaya masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat, dimana merupakan tradisi turun temurun untuk melakukan doa bersama pada Bula Shafar, yang bertujuan memohon perlindungan dari ALLAH SWT agar warga terhindar dari segala musibah dan bencana. Selama pelaksanaanya, semua warga meninggalkan pekerjaannya, baik melaut, berladang maupun berkebun. Ritual ini diselenggarakan setiap tahun baik di Pantai Alohong Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat dan juga di Pantai Pasir Putih Desa Teluk Rhu serta Pantai Tanjung Lapin Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara.

## PENUTUP
Perencanaan pembangunan pusat kebudayaan Melayu sudah merujuk pada dokumen perencanaan pemerintah Provinsi, baik yang termaktub dalam RPJMD hingga RKPD meskipun hanya bersifat kuantitas, belum sepenuhnya menyentuh kualitas substansi kebudayaan Melayu. Perencanaan yang termaktub dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis terbatas pada pernyataan Visi dan Misi, sedangkan tujuan hingga sasara strategis tidak terumuskan. Meskipun demikian khusus pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga secara tegas merumuskan hal tersebut dalam Rencana Kerja OPD.
Perencanaan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus terperinci hingga tujuan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD. Selain itu kualitas harus berimbang dengan kuantitas pembangunan kebudayaan Melayu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta : Granit.
Ami,Amri.2007. Pembangunan dan Kualitas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Era Globalisasi (Teori dan Masalah Kebijakan) .Bogor: Biografika,
Asshiddiqie, Jimly.2006. Perihal Undang- Undang. Jakarta:KONpress.
Attamimi,A. Hamid S.1977. Mekanisme Perundang-undangan. Jakarta:BPHN
.D.,Conyers.1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, cetakan ke- 1.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif
Analisa Data . Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.
Kartasasmita, Ginanjar.1996. Pembangunan Untuk Rakyat .Jakarta:Pustaka CIDESINDO.
Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah ,Erlangga,Jakarta,2004.
Munir, B.2002. Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Riau:Bappeda RIAU.
Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Moloeng, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Muslimin. 2002. Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Malang : Bayu Media dan UMM.
P.Todaro, Michael.2006 Development Palnning, Oxford University Press,
Satori, Djam’an   dan  Aan  Komariah. 2010.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung : CV Alfabeta.
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial . Bandung : Refika Aditama.

## Hasil Penelitian
Subiyantoro, Arif. 2007. Metode dan Teknik Penelitian Sosial . Yogyakarta : CV Andi Offset.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta.
Tarigan, Robinson.2015. Perencanaan Pembangunan. Jakarta:Bumi Aksara.
Tjokroamidjojo, Bintoro.1992. Perencanaan Pembangunan. Jakarta:Gunung Agung.

## Artikel
Wicaksono Baskoro, dkk.2018 .Keselarasan Perencanaan Pembangunan Aspek Pusat Kebudayaan Melayu dengan Visi Riau 2020 di Kabupaten Bengkalis

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah  Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan .
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Provinsi Riau Tahun 2001-2005.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Propeda Provinsi Riau 2001-2005
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

## Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021

## Footnote:
1 Laporan Penelitian.Wicaksono, Baskoro,dkk. 2018. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Aspek Pusat Kebudayaan Melayu dengan Visi Riau 2020 di Kabupaten Bengkalis.
2 Ibid. Hlm. 6-8
3 Ibid. Hlm. 9-11
4 Muslimin, Metodologi Penelitian Bidang Sosial ,  (Malang: Bayu Media & UMM, 2002), hlm. 2
5 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Hlm. 26
6 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta,2010),  hlm.39
7 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.157
8 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , (Bandung: Refika Aditama, 2010),  hlm. 291
9 Arief Subiyantoro, Metode dan Teknk Penelitian Sosial , (Yogyakarta: CV Andi
Offset, 2007), Hlm. 97
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D , (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 240
11 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 339
12 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010. hlm. 330
13 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu
14 RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021. Bab IV (Isu-Isu Strategis). Hlm 169
15 Ibid. Hlm. 182
16 Ibid. Hlm. 220-221