Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## TANGGUNG GUGAT KANTOR PERTANAHAN KOTA X ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH BANK MS KARENA TIDAK TERPASANGNYA OBYEK JAMINAN

## Tiffany Lorenzia Setiady Ong
Universitas Surabaya, Indonesia Tiffany.lorenzia@gmail.com

## ABSTRAK
Hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  Pemerintah  Kota  adalah  tanah  yang berstatus  Hak  Pengelolaan,  maka  kewenangannya  adalah  merencanakan  peruntukkan  dan penggunaan  tanah,  mempergunakan  tanah  untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugasnya,  dan menyerahkan  bagian-bagian  tanah  Hak  Pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  dan  atau  bekerja sama  dengan  pihak  ketiga.  Lalu  disisi  lain,  pihak  Debitur  SK  melakukan  pinjaman  kredit terhadap Bank MS sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp 3.500.000.000, 00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan bukti kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)  atas  nama  Debitur  SK.  Namun,  pada  saat  akan  dilakukan  pemasangan  Hak Tanggungan  peringkat  ketiga  ini  tidak  dapat  terpasang  seperti  yang  sebelumnya  telah dilakukan dikarenakan baru diketahui bahwa SHGB yang menjadi jaminan tersebut berdiri di atas  tanah  Hak  Pengelolaan  Pemerintah  Kota.  Pihak  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  ini  telah melakukan  Perbuatan  Melanggar  Hukum  karena  pada  saat  pemasangan  Hak  Tanggungan peringkat  pertama  dan  kedua  ini  dapat  terpasang,  tetapi  pada  saat  ingin  melakukan pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  tidak  bisa,  dan  Debitur  SK  baru  mengetahui hal tersebut pada tanggal 28 Oktober 2017.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan; Bank; Perbuatan Melanggar Hukum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

## Abstract
Land tenure a City Government may controlis a land with Management Rights, therefore it is the duty of City Government to designate landusage for the purpose of carrying out its duties, and  to  subdivi departs of  Land Management Rights to third  parties and/or to cooperate  with third  parties.  On  the  other  hand,  the  Debtor  SK  has  3  (three)  creditloans,  with  a  total  of  Rp 3.500.000,00 (three billion five hundred million rupiahs) to Bank MS with ownership papers of  land  in  theformof  Land  Usable  Rights  Certificate  (SHGB)  on  behalf  of  Debitor  SK.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
However, Third Rank Mortage Rights on that land can not be processed, as the land is entitled with City Government's Management Rights. The Land Affairs Office has committed an Act Against The Law as the First and Second Rank Mortage Rights had been granted. Debtur SK just learned about it on Octover 28, 2017.
Keywords: Management  Rights;  Bank;  Act  Against  The  Law;  Law  Number  7  Of  1992  jo. Law Number 10 Of 1998 on Banking; Law Number 4 Of 1996 on Mortgage Right.

## A. PENDAHULUAN
Penulisan  ini  membahas  mengenai  debitor  yang  melakukan  pinjaman  kredit  kepada sebuah  bank  yang  diinisialkan  dengan  Bank  MS  untuk  kebutuhan  usahanya,  dan  oleh  bank tersebut  dipasang  Hak  Tanggungan  peringkat  pertama  dan  kedua  untuk  pinjaman  kredit debitor, kemudian pada  saat  ingin  memasang  Hak Tanggungan peringkat ketiga ini tiba-tiba terjadi  masalah  yang  tidak  diketahui  baik  oleh  debitor  itu  sendiri  mauoun  oleh  pihak  bank. Akan diilustrasikan dalam bentuk contoh kasus agar menjadi lebih jelas.
Pada awalnya debitor SK telah memperoleh fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran  sebesar  Rp  2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah)  dari  Bank  MS  pada  tahun  2005. Jaminan  atas  fasilitas  kredit  yang  diperoleh  tersebut  diberikan  sebidang  tanah  berikut bangunannya  dengan  disertai  bukti  kepemilikan  atas  tanah  berupa  Sertipikat  Hak  Guna Bangunan  (selanjutnya  disebut  SHGB)  atas  nama  SK,  yang  tidak  lain  adalah  miliki  dari debitor  itu  sendiri.  Jaminan  tersebut  oleh  Bank  MS  telah  dilakukan  pemasangan  Hak Tanggungan peringkat pertama untuk menjamin hutang SK. Kemudian, pada tahun 2008, SK kembali  mengajukan  tambahan  fasilitas  kredit  Pinjaman  Rekening  Koran  sebesar  Rp 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  sehingga  total  fasilitas  kredit  yang  dinikmati  oleh  SK sebesar  Rp  3.000.000.000,-  (tiga  miliar  rupiah).  Atas  penambahan  fasilitas  kredit  tersebut maka  oleh  Bank  MS  dilakukan  lagi  penambahan  untuk  pemasangan  Hak  Tanggungan peringkat kedua pada Jaminan SHGB atas nama SK tersebut.
Pada  tahun  2016,  SK  kembali  mengajukan  tambahan  fasilitas  kredit  Pinjaman Rekening  Koran  untuk  mencukupi  kebutuhan  usahanya  yang  dirasa  masih  kurang,  maka mengajukan pinjaman kredit lagi kepada Bank MS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  dan  oleh  Bank  MS,  dilakukan  pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga.  Pada saat  pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  ini  terjadi  masalah,  sehingga  Pihak Kantor  Pertanahan  Kota  X  tidak  dapat  memproses  pemasangan  Hak  Tanggungan  tersebut.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Permasalahan  yang  ada  adalah,  dalam  buku  tanah  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kota  X nampak  bahwa  atas  SHGB  tersebut  berdiri  di  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  Pemerintah  Kota Surabaya. Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan  tersebut harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan.
Proses  pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  ini  tidak  dapat  terlaksana karena  untuk  tanah  yang  berdiri  di  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  Pemerintah  Kota  Surabaya harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemegang Hak Pengelolaan. Bank MS dan SK ini tidak  mengetahui  bahwa  SHGB  yang  menjadi  jaminan  tersebut  berdiri  di  atas  tanah  Hak Pengelolaan  Pemerintah  Kota  Surabaya  karena  pada  saat  SHGB  tersebut  dilakukan pengecekan buku  tanah  di  Kantor Pertanahan  Kota X  nampak bahwa  status  SHGB tersebut bersih dan tidak dalam sengketa maupun berada  di atas tanah Hak Pengelolaan. Pengecekan buku  tanah  di  Kantor  Pertanahan  merupakan  persyaratan  untuk  melakukan  setiap  perbuatan hukum seperti pendaftaran hak atas tanah. Selain itu, dan sebelumnya sudah melekat pula Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua untuk Bank MS. SK baru mengetahui bahwa tanah tersebut  berdiri  di  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  Pemerintah  Kota  Surabaya  pada  tanggal  28 Oktober 2017. Saat ini pun, SK sudah menunggak pembayaran hutang pokok berikut bunga, namun Bank MS tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut karena hak preferent bank yaitu pemasangan Hak Tanggungan peringkat ketiga tidak terpasang dan masih menjadi kendala di Kantor Pertanahan.
Dilihat  dari  yang  terjadi  bahwa  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  untuk berusaha namun memiliki sedikit dana atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali, maka dari  itu  dibutuhkan  lembaga  yang  menyediakan  dana  bagi  masyarakat  untuk  modal  usaha demi kelancaran usahanya, yaitu peran serta dari lembaga keuangan sebagai penyandang dana guna  menopang  usaha  para  pelaku  usaha  yang  salah  satunya  jenis  layanan  jasa  perbankan yang sudah cukup dikenal masyarakat, yaitu memberikan kredit kepada masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  pengertian  kredit dijabarkan dalam pasal 1 angka 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “Undang-Undang Perbankan tidak mencantumkan secara tegas mengenai dasar hukum perjanjian kredit, hanya saja  dari  pengertian  kredit  sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam  Pasal  1  angka  13  Undang- Undang Perbankan, dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. 1
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan  menentukan  bahwa  “Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  Syariah,  Bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis yang  mendalam  atau  itikad  baik  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.”
Dalam pemasangan Hak Tanggungan harus memperhatikan obyek jaminan yang dapat dibebani,  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan di dalam pasal 4 ayat (2) menentukan “Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  Hak  Pakai  atas  negara  yang  menurut  ketentuan  yang  berlaku  wajib  didaftar  dan menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan  dapat  juga  dibebani  Hak  Tanggungan.”Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) menentukan:
Yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, danHakGunaBangunan adalah hak- hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Hak Guna Bangunan meliputi Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di atas tanah Hak Milik.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam  Penjelasan  Umum  angka  5,  dua  unsure mutlakdari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah:
a. Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal  ini  pada  Kantor  Pertanahan.  Unsur  ini  berkaitan  dengan  kedudukan  diutamakan ( preferent )  yang  diberikan  kepada  kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan  terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku  tanah  dan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dibebaninya,  sehingga  setiap  orang dapat mengetahuinya (asas publikasi-tas), dan
b. Hak  tersebut  menurut  sifatnya  harus  dapat  dipindahtangankan,  sehingga  apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.
Kasus  ini  khusus  membahas  mengenai  Hak  Tanggungan,  sejak  diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (selanjutnya  disebut  UUHT),  maka  jaminan  atas kebendaan  tunduk  pada  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  dimana  bagi  setiap  kreditur pemegang hak tanggungan dapat dinyatakan sebagai kreditur dengan hak istimewa yaitu hak untuk didahulukan.
Ada juga tanah yang dibebani hak tanggungan dengan adanya hak pengelolaan lahan (selanjutnya  disebut  HPL)  di  atasnya.  Hak  pengelolaan  lahan,  yaitu  hak  menguasai
1 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi , Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 196.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dari  negara  yang  kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada pemegang  haknya  untuk  merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah, menggunakan  tanah  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya,  menyerahkan  bagian- bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 2

## B.   METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  metode  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  studi  pustaka  yang  meliputi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan berbagai literatur.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
1. Statue Approach
2. Conceptual Approach .
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah statue  approach dan conceptual approach. Statue approach yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 3 Sedangkan conceptual approach adalah pendekatan dengan cara konsep, pendapat dari para sarjana yang terdapat di buku-buku literatur. Dalam kasus ini berarti yang berkaitan dengan tanah, bank, dan hak tanggungan. 4

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penjelasan  kasus  di  atas,  SK  memberikan  kepercayaannya  kepada  Bank MS selaku lembaga perbankan untuk  menyimpan uangnya sehingga SK merupakan nasabah di Bank MS. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, Pemerintah Pusat atau negara dalam rangka  agar  terjalin  hubungan  yang  berkesinambungan  dan  terstruktur  memiliki  hubungan erat dengan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya (Pemerintah Daerah) atas tanah-tanah yang berada di Kota Surabaya ini berasal dari hak  menguasai  negara.  Negara  mendelegasikan  hak  tersebut  kepada  Pemerintah  Kota Surabaya. Pendelegasian hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA.
2 Pengertian Hak Pengelolaan Lahan, https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/hak- pengelolaan/ , diakses pada pukul 21.02 WIB.
3 Peter Mahmud Marszuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006, h. 93.
4 Ibid.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  melakukan pengelolaan  atas  tanah  baik  tanah  negara  yang  bebas  (terlantar  yang  mana  tidak  ada pemiliknya) maupun tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB),  Hak  Pakai,  Hak  sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan  yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 16 UUPA.
Apabila dilihat dari kasus yang terjadi, hal yang seharusnya dilakukan oleh Bank MS untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh SK ini adalah dengan mengeksekusi jaminan yang  dijaminkan  oleh  SK  berupa  sebidang  tanah  berikut  bangunannya  dengan  bukti kepemilikan  atas  tanah  berupa  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB).  Hal  tersebut  tidak dapat  dilakukan  oleh  Bank  MS  dikarenakan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  atas  obyek jaminan tersebut tidak terpasang, dikarenakan timbulnya suatu masalah saat ingin melakukan pemasangan Hak Tanggungan peringkat ketiga tersebut yang menyebabkan Hak Tanggungan peringkat ketiga tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota X.
Permasalahan  yang  terjadi  adalah  pada  saat  dilakukan  pengecekan  buku  tanah  pada Kantor  Pertanahan  Kota  X  nampak  bahwa  atas  SHGB  tersebut  berdiri  di  atas  tanah  Hak Pengelolaan  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Tanah  yang  berada  di  atas  Hak  Pengelolaan  harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan. Proses pemasangan Hak Tanggungan peringkat ketiga ini tidak dapat terlaksana, karena untuk tanah yang berdiri di  atas  tanah  Hak  Pengelolaan  Pemerintah  Kota  Surabaya  harus  memperoleh  ijin  terlebih dahulu  dari  pemegang  Hak  Pengelolaan,  sedangkan  baik  pihak  Bank  MS  maupun  SK  pada awalnya  tidak  mengetahui  bahwa  tanah  tersebut  merupakan  tanah  Hak  Pengelolaan Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  karena  itu  SK  tidak  pernah  meminta  ijin  kepada  Pemerintah Kota  Surabaya  selaku  pemegang  Hak  Pengelolaan.  Ditemukan  adanya  suatu  kejanggalan  di saat  ingin  dilaksanakannya  pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  ini  tidak  dapat terpasang,  dikarenakan  tanah  tersebut  merupakan  tanah  Hak  Pengelolaan,  padahal sebelumnya sudah dilekati dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dan peringkat kedua.
Kejanggalan  dan  keanehan  yang  muncul  adalah  pada  saat  ingin  melakukan pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  pertama  dan  peringkat  kedua  ini  dilakukan pengecekan  buku  tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kota  X  nampak  bahwa  status  SHGB  tersebut bersih dan tidak dalam kondisi sengketa maupun berdiri di atas Hak Pengelolaan, tetapi pada saat ingin dilakukan pemasangan Hak Tanggungan peringkat ketiga baru lah diketahui bahwa tanah terserbut berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan.
Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, pihak Kantor Pertanahan Kota X  ini  dikatakan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  karena  memenuhi  5  (lima)  unsur tersebut.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 5
Penjabaran dari unsur-unsur 1365 KUHPerdata, yaitu:
1. Adanya Suatu Perbuatan
Kantor  Pertanahan  Kota  X  melakukan  penerbitan  sertipikat  pemasangan  Hak Tanggungan  peringkat  pertama  dan  kedua  untuk  obyek  jaminan  milik  SK  yang dijaminkan di Bank MS
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Kantor  Pertanahan  Kota  X  dianggap  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  tidak mengikuti  peraturan  yang  berlaku,  seperti  langsung  menerbitkan  sertipikat pemasangan  Hak  Tanggungan  peringkat  pertama  dan  kedua,  padahal  apabila mengikuti  prosedur  yang  berlaku  dalam  Perundang-Undangan  seharusnya  Kantor Pertanahan Kota X tidak boleh langsung menerbitkan sertipikat seperti itu
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
Kantor Pertanahan Kota X dalam hal ini meloloskanpenerbitan sertipikat pemasangan Hak  Tanggungan  peringkat  pertama  dan  kedua  tanpa  mengecek  benar-benar  status dari  tanah  tersebut,  apakah  tanah  tersebut  bersengketa  atau  merupakan  milik  dari pihak lain
4. Adanya Kerugian bagi Korban
Kerugian yang dialami oleh korban jelas ada dalam kasus ini. Kerugian yang dialami oleh Bank MS adalah tidak dapat  mengeksekusi obyek jaminan  yang  dijaminkan SK dikarenakan Hak Tanggungan peringkat ketiga tidak terpasang, dimana dalam hal ini menimbulkan kerugian pada Bank MS
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian
5 Munir Fuady, Loc.Cit , h. 3-14.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  X  terhadap  Bank  MS  ini menimbulkan  kerugian.  Memang  pada  awalnya  tidak  diketahui  dan  dirasa  masih aman-aman  saja,  namun  seiring  berjalannya  waktu  malah  merugikan  pihak  bank maupun pihak debitur.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  63  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  menentukan  bahwa:  “Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun  2011,  pembatalan  hak  berdasarkan  pengadilan  umum  baik  perdata  maupun  pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  PTUN)  yang  dikategorikan  sebagai  cacat  hukum karena  hanya  putusan  PTUN  yang  secara  tegas  memerintahkan  pembatalan  sertipikat  hak, pengadilan  umum  baik  perdata  maupun  pidana  tidak  tepat  karena  putusan  perdata  maupun pidana tidak menyangkut administrasi.
Seperti kasus yang dialami oleh SK terhadap Bank MS, hal yang dapat dilakukan oleh PTUN  bukan  lah  melakukan  pembatalan  sertipikat,  melainkan  memerintahkan  Kantor Pertanahan Kota X untuk melakukan revisi atas tanah HPL yang bersertipikat HGB tersebut, lalu setelah itu pihak Bank MS dapat menggugat secara perdata akibat kerugian yang dialami oleh  Bank  MS  tersebut  karena  tidak  terpasangnya  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  atas obyek jaminan milik SK tersebut.
Menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Peratun),  menentukan  “Gugatan hanya  dapat  diajukan  dalam  tenggang  waktu  90  hari  sejak  diterimanya  atau  diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
Seperti  kasus  yang  terjadi  ini,  SK  bukanlah  sebagai  subjek  pihak  yang  dituju  dalam penerbitan  keputusan  objek  sengketa,  maka  untuk  menentukan  tenggang  waktu  mengajukan gugatan di samping berpedoman pada Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dimana seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dengan demikian tenggang waktu
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
pengajuan  gugatan a  quo oleh  SK  yang  bukan  sebagai  subjek  pihak  yang  dituju  dalam penerbitan  keputusan  tersebut  tidak  lah  terhitung  sejak  saat  diterbitkannya  atau diumumkannya  objek  sengketa,  namun  dihitung  sejak  tanggal  SK  mengetahui  adanya kepentingannya yang dirugikan oleh Kantor Pertanahan Kota X dalam menerbitkan keputusan sertipikat objek sengketa yang baru diketahuinya pada tanggal 28 Oktober 2017,  yang mana berarti  belum  mencapai  batasan  tenggang  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  menurut  Pasal  55 Undang-Undang Peratun, maka dalam hal ini masih dapat melakukan gugatan ke PTUN agar dilakukannya revisi atas sertipikat HGB yang berdiri di atas tanah HPL tersebut.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  sebagaimana  dalam  bab-bab  sebelumnya,  mengenai tanggung gugat Kantor Pertanahan Kota X atas kerugian yang diderita oleh Bank MS karena tidak terpasangnya obyek jaminan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kantor  Pertanahan  Kota  X  menurut  Pasal  64  ayat  (3)  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 wajib merevisi sertipikattersebut agar tertulis dengan jelas  bahwa  tanah  tersebut  adalah  tanah  HGB  di  atas  HPL  supaya  dikemudian  hari pihak kreditur atau bank tidak dirugikan seperti yang terjadi dalam kasus ini.
2. Kantor  Pertanahan  Kota  X  wajib  mengumumkan  kesalahan  yang  dilakukannya tersebut di koran nasional agar tidak ada korban-korban lainnya di kemudian hari.
3. Kantor  Pertanahan  Kota  X  wajib  memberi  ganti  rugi  kepada  pihak  Bank  MS  karena atas kelalaian Kantor Pertanahan Kota X yang merugikan pihak Bank MS tidak dapat memasang  Hak  Tanggungan  peringkat  ketiga  atas  obyek  jaminan  yang  dijaminkan oleh kreditur SK.
2. Saran
1. Pemegang sertipikat HPL (dalam artian disini adalah Pemerintah Kota Surabaya) yang berdiri di atas HGB harus hati-hati, dalam hal ini jangan sampai merugikan pihak lain yang berakibat munculnya gugatan di kemudian hari.
2. Pemegang  jaminan  hendaknya  lebih  meneliti  keabsahan  sertipikat  HGB  atas  obyek yang  dijaminkan  tersebut,  apakah  sertipikat  tersebut  sudah  pernah  dijaminkan sebelumnya atau tidak sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  jo  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

## INTERNET
https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/hak-pengelolaan/