## Jurnal Abdiraja

## MENINGKATKAN PERAN BUMDES SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT DESA DI DESA ELLAK DAYA KECAMATAN LENTENG
Irma Irawati P 1) , Dina Kurniawati 2)
FISIP Universitas Wiraraja 1) , FEB Universitas Wiraraja 2)
Email: irma.puspaningrum@gmail.com 1) , dinakurniawati@wiraraja.ac.id 2)

## ABSTRAK
Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Desa adalah merupakan sejarah bagi desa di Indonesia. Desa  selama  ini  hanya  dianggap  sebagai  obyek  dan  cukup  menjalankan  instruksi  saja.  Dana  desa merupakan  amunisi  baru  yang  membuat  desa  dapat  membangun  diri.  Tetapi  di  sisi  lain  menjadi tantangan  yang  benar-benar  berbeda  dari  sejarah  desa  sebelumnya.  Masalahnya,  sampai  saat  ini berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Agar BUMDes benar benar memiliki peran dalam peningkatan perekonomian  demi  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  desa  maka  diperlukan  pengelolaan administrasi  desa  dan  BUMDes  yang  memadai  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Dengan  demikian  salah  satu  kendala  minimnya  peran  BUMDes  di  Ellak  Daya Kecamatan  Lenteng  adalah  minimnya  Sumber  Daya  yang  mumpuni  dalam  mengelola  BUMDes. Sehingga    penyelenggaraan  BUMDes  yang  telah  berjalan  maksimal  masih  dalam  hitungan  jari. Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk penyuluhan  dan  pembekalan  pengetahuan  kepada  beberapa  aparatur  pemerintah  dan  khususnya kepada  pengurus  BUMDes.  Hasil  kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah memberikan pemahaman yang lebih baik  tentang fungsi dan peran BUMDes bagi aparatur desa dan pengurus  BUMDes,  Meningkatkan  pengelolaan  pelaporan  keuangan  dengan  menggunakan  buku kas  serta  mencontohkan  penyimpanan  data  atau  pengarsipan  yang  lebih  baik,  dan  menghadap kepala  Bappeda  dalam  upaya  koordinasi dan  memfasilitasi  desa  terutama  terkait  rencana  kegiatan pengembangan usaha BUMDes Ellak Daya
Kata Kunci: BUMDes, Penggerak Ekonomi Desa
1. Pendahuluan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014  adalah  merupakan  usaha  desa  yang dikelola  oleh Pemerintah  Desa,  dan  berbadan hukum.  Adapun  pendiriannya  disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa. Anggaran  BUMDes  dikucurkan  dari  provinsi yang bergabung dengan anggaran Dana desa.
Berdasarkan  Permendesa  Nomor  4 tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa,  menjadi  pedoman  bagi daerah  dan  desa  dalam  pembentukan  dan
pengelolaan  BUMDes.  Menjelaskan  bahwa pengembangan  BUMDes  merupakan  bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai  ragam  jenis  potensi  yang  ada  di desa. Sehingga  BUMDes  menjadi  tulang punggung  perekonomian  pemerintahan  desa guna  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi demi    tercapainya  kesejahteraan  masyarakat. Karena  tujuan  akhir  pendirian  BUMDes diharapkan  menjadi pioneer dalam  upaya menjembatani penguatan ekonomi di pedesaan.

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 2, Nomor 2, September 2019
Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  merupakan  salah  satu  cara Kementerian Desa, dalam membangun
Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  pedesaan yang  diharapkan  dapat  menjadi  lembaga kunci  penggerak  ekonomi  desa  ke  depan.  Di dalamnya  terdapat  aspek  pemberdayaan secara  utuh,  tidak  hanya  pemberdayaan ekonomi,  melainkan  juga  pembangunan kelembagaan,  penguatan  kapasitas  SDM  dan manajerial,  pengembangan  jejaring  ekonomi dan hilirisasi ekonomi," kata Sekjen Kemendes  PDTT  Anwar  Sanusi  dalam keterangan  tertulis,  Selasa  (16/10/2018). Tercatat  sebanyak  1.022  BUMdes  telah berkembang  di  seluruh  Indonesia,  yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022  Desa.  Kepemilikan  Bumdes  terbanyak berada  di  Jawa  Timur  dengan  287  BUMdes, kemudian  Sumatera  Utara  dengan  173 BUMDes.  Hal  tersebut  diketahui  dari  data Kementerian Desa.
Disampaikan pula oleh Anwar Sanusi  pada  acara Four  High-Level  Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM on CKS)  4  "Local  Innovation  as  a  Driver  for Global  Development" di  Nusa  Dua,  Bali, bahwa jumlah BUMDes mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Ia  menjelaskan pada  akhir  2014,  jumlah  BUMDes  hanya 1.022.  Namun  hingga  akhir  tahun  2017
meningkat menjadi 39.149 BUMDes. Kemudian  pada  2018  ini tercatat  sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Meski demikian  ia  mengakui  kalau  masih  ada BUMDEs yang masih belum efisien. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis).
Meskipun pembentukan badan usaha milik  desa  (BUMDes)  merupakan  amanah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, namun  demikian  di  Kabupaten  Sumenep, Madura,  Jawa  Timur,  baru  14  Desa  dari jumlah  desa  sebanyak  334  desa  yang melaksanakan  amanah  UU  tersebut,  sisanya 105  Desa  belum  mendirikan  BUMDes, padahal  tujuan  adanya  BUMDes  ini  adalah untuk  bisa  menopang  kebutuhan  masyarakat, salah satunya dalam hal permodalan. Sebagaimana  dinyatakan  oleh  kepala  BPMP- KB  Sumenep  Ahmad  Masuni  “dari  jumlah desa lebih banyak tidak memiliki BUMDes”.(https://www.bangsaonline.com/be rita)
Menurut  beliau,  keberadaan  BUM Desa  sangat  penting,  mengingat  ke  depan bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah kepada desa akan terus meningkat.  Sehingga  membutuhkan  desain yang cukup matang, agar keberadaan bantuan itu  tidak  sia-sia.  Sesuai  amanah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  BUM-Des sangat  dibutuhkan  dalam  meningkatkan perekonomian  desa,  sehingga  nantinya  badan

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 2, Nomor 2, September 2019
usaha  di  tingkat  Desa  itu  dapat  memberi kontribusi  terhadap  pembangunan  di  Desa. BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat besar dalam pendirian  dan  upaya  peningkatan  peran BUMDes.  Sehingga  desa yang  belum memiliki  BUMDes  segera  mendirikan  dan desa yang telah memiliki BUMDes diharapkan  bisa  meningkatkan  perannya. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  No.
6/2014 BUMDes saat ini diharapkan memegang
peranan penting dalam
pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola  keuangan  desa  yang  ada  di wilayahnya.

## 2. Metode
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk penyuluhan  dan  pembekalan  pengetahuan kepada  beberapa  aparatur  pemerintah  dan khususnya  kepada  pengurus  BUMDes  agar supaya  benar  benar  bisa  memaksimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat di desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. Penyuluhan
(pengarahan) ini dilaksanakan dengan metode kegiatan  yang  digunakan  adalah  metode ceramah, dan brainstorming dalam melakukan bimbingan serta konsultasi tentang
pengelolaan BUMDes secara administrasi dan melakukan laporan keuangan.
Diberikan  pula    kepada  pengurus BUMDes  alat  alat    pendukung  dalam melakukan  tertib  administrasi  pelaporan keuangan  seperti  keranjang  arsip,  buku  Kas kecil dan kas besar punch pelubang kertas dan diberikan  pula  odner  dengan  tujuan  dapat dilakukan  penyimpanan  data  yang  lebih  rapi dan  baik,  sehingga  pelayanan  bisa  diberikan lebih cepat dan lebih baik kepada masyarakat yang  melakukan  interaksi  dengan  BUMDes desa Ellak Daya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil Kegiatan Sejalan dengan kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  dan dengan diberlakukannya Undang-undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  disebutkan  salah satunya  dalam  pasal  4  yaitu  ....h)  memajukan perekonomian  masyarakat.  Bahwa  berdasar hal tersebut keberadaan BUMDes, seharusnya menjadi  tulang  punggung  perekonomian pemerintahan desa guna peningkatan pertumbuhan  ekonomi    demi    tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Adapun hasil dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah :
1) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang  fungsi  dan  peran  BUMDes  bagi aparatur  desa  dan  pengurus  BUMDes, sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 2, Nomor 2, September 2019
kualitas  pelayanan  dalam  mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Gambar 1. Menyampaikan modul untuk dipelajari untuk menjadikan pedoman dalam melakukan administrasi BUMDes
2) Meningkatkan  pengelolaan  pelaporan keuangan dengan menggunakan buku kas serta  mencontohkan  penyimpanan  data atau pengarsipan yang lebih baik.
3) Menghadap kepala Bappeda dalam upaya koordinasi dan memfasilitasi desa terutama terkait rencana kegiatan
pengembangan  usaha  BUMDes  Ellak Daya.
Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala Bappeda Namun  dari  evaluasi  terhadap  kegitan pengabdian  ini  diketahui  bahwa  apabila kegiatan  pengelolaan  administrasi  BUMDes dilakukan  dengan  baik  dan  tertib  tetapi  tidak didukung  dengan  sarana  administrasi  seperti lemari  arsip,  ordner,  keranjang  arsip,  serta perlunya  sarana  teknologi  (komputer),  maka
peran  BUMDes  tidak  akan  maksimal  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Pembahasan
Pendidikan  merupakan  salah  satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk  sumberdaya  manusia  (SDM) yang  berkualitas  tinggi  atau  unggul  serta memiliki kompetensi akan sangat berpengaruh  di  era  globalisasi  informasi  dan tekhnologi.  Dalam  konteks  persaingan  global yang  semakin  terbuka  seperti  sekarang  ini banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Pada saat  ini  hanya  sumber  daya  manusia  yang unggul adalah yang bisa memenangkan dunia persaingan,
Berkaitan dengan kebijakan pemerintah  melaksanakan  reformasi  birokrasi sebagai  upaya  untuk  meletakkan  kembali seluruh  jajaran  birokrasi  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya, yakni memberikan serta meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang  dalam  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah daerah,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan  pelayanan  publik  dengan  lebih baik  dan  efisien,  berdasar Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 adalah merupakan usaha

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 2, Nomor 2, September 2019
desa  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Desa, dan  berbadan  hukum,  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  potensi  Desa. Berdasarkan
Permendesa  Nomor  4  tahun  2015,  dijelaskan bahwa  pengembangan  BUMDes  merupakan bentuk  penguatan  terhadap  lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai  ragam  jenis  potensi  yang  ada  di desa.
Berdasar hal tersebut peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat  desa,  sebagai  upaya  mendukung pemerintahan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sangat  besar,  karena  BUMDes  merupakan lembaga  yang  memiliki  peran  diantaranya adalah  membangun  dan  mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai dasar  kekuatan  dan  ketahanan  perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya,  serta  membantu  para  masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran  masyarakat.  Dengan  demikian pengelolaan  BUMDes  harus  dikelola  secara profesional  dan  mandiri  sehingga  diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.  Satu  hal  yang  penting  dalam pengelolaan BUMDes dalam proses pengelolaan amat dibutuhkan suatu
pengelolaan  dan  pelaporan  yang  transparan bagi pemerintah dan masyarakat.

## 4. Simpulan
Kegiatan  ini  dilakukan  dan  diikuti  oleh beberapa aparatur  desa  Ellak  Daya  dan  ketua BUMDes  Assalam  beserta  anggota,  dimulai dengan penyampaian materi, kemudian observasi  bentuk  pelaporan  keuangan  dan penyimpanan  arsip  serta  data.  Namun  peran BUMDes ini tidak akan dirasakan keberadaannya  apabila  tidak  dimaksimalkan dan jika tidak  didukung pula oleh pemerintah desa.  Demikian  pula  walaupun  tempat operasional  dari  BUMDes  sudah  tersedia namun  perlu  pula  adanya  sarana    sarana penyimpanan  arsip,  seperti  lemari  arsip, odner, perangkat teknologi dan sebagainya.

## 5. Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2015 tentang  Badan Usaha Milik Desa Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang BUMDes
PERMENDAGRI  Nomor    4    Tahun    2015 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa Peraturan Daerah   Kabupaten   Lingga No.    3    Tahun    2015    tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa.
PP  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab. VIII pasal 132-142 https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4259491/tentang bumdes- diharapkan-jadi-kunci-pergerakan-

## Jurnal Abdiraja
ekonomi-desa  (diunduh  tanggal  1 maret 2019)
https://www.bangsaonline.com/berita/19974/ tentang di-sumenep-baru-14-desa- yang-bentuk-bumdes(diunduh  tanggal 1 maret 2019) https://beritalima.com/bupati- sumenep-minta-bumdes-jadi- penggerak-ekonomi-desa/(diunduh tanggal 1 maret 2019)