## KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON
Vina Gunawan dan Didi Sukardi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: vinagunawan11@gmail.com dan didisukardimubarrak@gmail.com

## Abstract
This study examines the Musyarakah financing contract is implemented at KSPPS BMT Lariba Islamic Center, the principle of freedom of contract is applied to the Musyarakah financing contract according to positive law, and Islamic law’s points of view of the application of the principle of freedom of contract in Musyarakah financing contracts. This research is a field research using descriptive qualitative research methods as well as empirical normative. The results of the study indicate that the Musyarakah financing contract applied at KSPPS BMT Lariba Islamic Center is valid because the pillars and contract conditions in Islamic law have been fulfilled. The application of the principle of freedom of contract in the overall financing contract is in accordance with the Civil Code in book III article 1380 concerning freedom of contract. The application of the principle of freedom of contract does not contain a loss-sharing clause.  Losses  on  musharaka  financing  must  be  divided  proportionally  according  to  the respective capital.
Keywords : Contract, Financing, and Musyarakah.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT  Lariba  Islamic  Centre,  bagaimana  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  pada  akad pembiayaan  musyarakah  menurut  hukum  positif,  dan  pandangan  hukum  Islam  terhadap penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  pada  akad  pembiayaan  musyarakah.  Penelitian  ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta  bersifat  normatif  empiris. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akad  pembiayaan musyarakah  yang  diterapkan  di  KSPPS  BMT  Lariba  Islamic  Centre  sah  karena  telah terpenuhinya  rukun  dan  syarat-syarat  berkontrak  dalam  hukum  Islam.  Penerapan  asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam  buku  III  pasal  1380  tentang  kebebasan  berkontrak.  Penerapan  asas  kebebasan berkontrak  tidak  terdapat  klausul  pembagian  kerugian.  Kerugian  pada  pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing.
Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.

## PENDAHULUAN
Salah satu bidang muamalat yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah perjanjian  atau  kontrak.  Penyebab  utama pesatnya  perkembangan  perjanjian  adalah karena  adanya  asas  kebebasan  berkontrak, yaitu  memberikan  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  mengadakan  perjanjian  apapun dan  bagaimana  jenis  dan  isinya,  baik  yang sudah  diatur  atau  belum  diatur  dalam undang-undang  (Rusydi,  2018).  Wujud perjanjian  haruslah  dibangun  atas  dasar konsensus  yang  lahir  dari  kebebasan berkehendak  dari  para  pihak  yang  hendak memasuki  suatu  perjanjian.  Pentingnya penekanan sebuah perjanjian yang lahir dari wujud  konsensus  kebebasan  berkehendak para pihak, maka tentu saja suatu perjanjian yang terbentuk tidak boleh ada unsur paksaan atau penyalah gunaan keadaan dari salah satu pihak  yang  merugikan  pihak  lain.  Bila  itu terjadi,  konsekuensinya  perjanjian  dapat dibatalkan.  Dapat  dibatalkannya  perjanjian karena faktor paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan, tidak lain merupakan  kehendak  untuk  melindungi pihak-pihak  yang  kepentingannya  dirugikan dalam  perjanjian  (Raharjo  dan  Seda,  2009: 99). Wujud konsensus kebebasan berkehendak  para  pihak  dalam  kontrak  itu, kemudian  terkristalisasi  dalam  suatu  asas yang  dikenal  dengan  nama  asas  kebebasan berkontrak. Bahwa asas kebebasan berkontrak  menyatakan  seseorang  pada umumnya  memiliki  pilihan  bebas  untuk mengadakan perjanjian.
Kebebasan membuat perjanjian menjadikan  orang  dapat  menciptakan  hak- hak perseorangan yang diatur dalam Buku III Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  akan tetapi  diatur sendiri  dalam  perjanjian, sebab perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya  (pasal  1338  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata)  Namun kebebasan  berkontrak  bukan  berarti  boleh membuat  kontrak  (perjanjian)  secara  bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan  mengindahkan  syarat-syarat  untuk
sahnya  perjanjian,  baik  syarat  umum sebagaimana  disebut  pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  maupun syarat  khusus  untuk  perjanjian-perjanjian tertentu.
Hukum  perjanjian  Islam  mengenal asas kebebasan berkontrak,  yaitu kebebasan untuk  membuat  akad  baru  yang  belum pernah  dirumuskan  oleh  para  fuqaha  atau berisikan  sejumlah  klausula-klausula  baru yang  mencerminkan  kepentingan  masing- masing  pihak.  Dengan  catatan  dilakukan secara  suka  rela  serta  tidak  termasuk larangan  syara  (Anwar,  2010).  Adanya ketidak  seimbangan  kedudukan  para  pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan anggotaa  akan  mengalami  keadaan  yang kurang menguntungkan. Kontrak baku yang disandingkan  dengan  akad  musyarakah adalah akad yang memerlukan musyawarah, akan  menyebabkan  ketidakselarasan  dan ketidakadilan.
Problematika  ini  akan  berdampak pada  anggota  KSPPS BMT  Lariba  Islamic Centre akan  merasa  dirugikan  atas  kontrak yang  dibuat  secara  sepihak  ( contract standart ) tersebut. Karena itu, pihak KSPPS BMT Lariba Islamic Centre perlu memberitahukan mengenai adanya negosiasi terhadap  perjanjian  kontrak  pada  akad musyarakah. Dengan  demikian  berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, untuk  itu  maka  peneliti  merasa  perlu  untuk mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai:  1) bagaimana  akad  pembiayaan musyarakah yang  diterapkan  di  KSPPS  BMT Lariba Islamic Centre, 2) bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre menurut hukum positif, 3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas  kebebasan  berkontrak  pada  akad pembiayaan musyarakah di  KSPPS  BMT Lariba Islamic Centre.

## LITERATUR REVIEW
Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu  mendapatkan  gambaran  dalam menyusun  mengenai  penelitian  ini.  Adapun
penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas topik ini, yaitu Pertama Jurnal Ibnu Rusydi, yang  berjudul  Asas  Kebebasan  Berkontrak Dalam  Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan  Syari’ah.  Adapun  permaslahan yang dipaparkan kebebasan membuat kontrak  terkadang  menjadi  suatu  sarana untuk mengetahui keinginan para pihak serta kerelaan  dan  kesepakatan  di  antara  mereka. Sementara di Perbankan Syariah, kebebasan berkontrak diterapkan untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya. Kontrak baku yang disandingkan dengaan akad mudharabah yang  notabennya  adalah  akad yang memerlukan musyawarah, menyebabkan ketidak selarasan dan ketidakadilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang  dibuat  secara  sepihak.  Persamaan penelitian  ini  dengan  penelitian  peneliti adalah  sama-sama  membahas  asas  kebasan dalam berkontrak. Perbedaan dalam penelitian ini akad pembiayaan serta tempat penelitian (Rusydi, 2018).
Kedua, Jurnal  Arief  Ikhsanto,  yang berjudul  Studi  Komparatif  Asas  Kebebasan Berkontrak  Dalam  Jual  Beli  Menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun penelitian ini membahas perbandingan  perjanjian  bagi  hasil  menurut Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata dengan  akad musyarakah menurut  Undang- undang Perbankan Syariah serta mengetahui faktor-faktor yang  menyebabkan  akad musyarakah di  perbankan  syariah  masih memerlukan  aturan  yang  termuat  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Di antara persamaannya adalah bahwa keduanya  sama-sama  lahir  dari  asas kebebasan  berkontrak  yang  berdasar  pada Pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata. Pembeda  yang  paling utama  antara keduanya adalah pembeda akad pembiayaan musyarakah, tempat penelitian serta presepektif  yang  digunakan  dalam  peneliti leih  kepada  madzhab  Syafi’I  (Ikhsanto, 2015).
Ketiga, Skripsi Khoiru Safingi, Prodi Muamalat,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  2009  yang  berjudul Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Dalam  Akad  Pembiayaan  di  BMT  Mitra Usaha Insani. Skripsi ini berisi tentang sistem kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan dalam  hukum  Islam  dimana  suatu  praktek yang sudah biasa berlaku diantara para pihak secara  otomatis  akan  mengikat  para  pihak. Para  pihak  tersebut  dapat  mengasosiasikan segala  syarat  kontrak  termasuk  syarat penerapan  kebiasaan  setempat  yang  berlaku dan  juga  dapat  merumuskan  penerapan kebiasaan tersebut, termasuk kebiasaan yang berkembang  dalam  sektor  perdagangan. Persamaan  penelitian  ini  dengan  peneliti bahas  adalah  sama-sama  membahas  asas kebasan dalam berkontrak. Perbedaan dalam penelitian  ini  dengan  penelitian  peneliti sendiri  adalah  pembiyaannya  secara  umum, sedangkan peneliti membahas lebih spesifik yaitu  tentang  pembiayaan musyarakah serta hukum  Islam  yang  digunakan  peneliti  lebih mengerucut lagi  yaitu pandangan Imam As- Syafi’I (Safingi, 2009).
Keempat, Penelitian  Skripsi  Sigit Santoso,  Prodi  Ilmu  Hukum,  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, 2015  yang  berjudul  Penerapan  Asas Kebebasan  Berkontrak  Pada  Perjanjian Pemborongan. Skripsi ini membahas tentang (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan
Sedayu, Kabupaten Bantul). Yang membahas mengenai  kegiatan  pembangunan  jalan merupakan  salah  satu  alternatif  untuk memperlancar  arus  tranportasi  dari  satu daerah  ke  daerah  lainnya.  Untuk  itu  dari tahun  ke  tahun  Pemerintahan  Kabupaten Bantul  akan  terus  melakukan  kegiatan pembangunan  jalan  agar  Kabupaten  Bantul dapat  terus  berkembang  terutama  dari  segi pembangunan infrastruktur daerahnya.Untuk melakukan kegiatan pembangunan rehabilitasi  peningkatan  jalan  ini  tentunya tidak  mungkin  dilakukan  sendiri  oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul tanpa
keterkaitan  pihak  lain.  Maka  melalui  Dinas Pekerjaan
Umum
Kabupaten Bantul diadakanlah  pelelangan  untuk  mencari kontraktor pelaksana  yang dapat melakukan kegiatan  pembangunan  jalan  ini.  Adapun masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana  Pelaksanaan  Penerapan  Asas Kebebasan  Berkontrak  Pada  Perjanjian Pemborongan Dalam Pembangunan Rehabilitasi  Jalan  Simpang  Sedayu  antara Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bantul Dengan  PT.  Maju  Sarana  Mulya.  Apakah sepenuhnya  terpenuhi  atau  tidak  asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti membahas asas kebasan dalam berkontrak. Perbedaan dalam penelitian  ini  dengan  penelitian  peneliti bahas  terletak  pada  kontrak  perjanian  kerja sedangkan  peneliti  membahas  kontrak pembiayaan  serta  tempat  penelitian  yang berbeda (Santoso, 2015).
Kelima, Skripsi dari Rizki Khairunisa yang  berjudul  Penerapan  Asas  Bebas Berkontrak  Dalam  Akad  Murhabahah  di BMT  Al-hasanah  Sekampung.  Skripsi  ini mengkaji  tentang  kontrak.  Penyebab  utama pesatnya  perkembangan  perjanjian  adalah karena  adanya  asas  kebebasan  bekontrak, yaitu  memberikan  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  mengadakan  perjanjian  apapun dan  bagaimana  jenis  dan  isinya,  baik  yang sudah  diatur  atau  belum  diatur  dalam undang-undang. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam prakteknya pembuatan akad atau perjanjian di Lembaga Keuangan  khususnya  Lembaga  Keuangan Syariah  tidak  jarang  ditemukan  akad  baku atau  kontrak  baku  yang  didalamnya  telah ditentukan  isinya  oleh  pihak  Lembaga Keuangan secara sepihak dan anggota hanya tinggal  menyetujui  isi  akad  atau  perjanjian tersebut.  Persamaan  penelitian  ini  dengan penelitian  peneliti  bahas  adalah  sama-sama membahas  penerapan  asas  kebasan  dalam berkontrak.  Perbedaan  dalam  penelitian  ini terletak  dalam  akad  yang  digunakan  serta objek  atau  tempat  penelitian  (Khairunisa, 2018: 37).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode  penelitian deskriptif  kualitatif serta bersifat normatif  empiris . Sumber  data primer diperoleh dari penelitian di lapangan melalui  wawancara  kepada  pihak    KSPPS BMT Lariba  Islamic  Centre .  Sumber  data sekunder  diperoleh  melalui  buku,  jurnal, peraturan  perundang-undangan,  dokumen, dan  laporan  penelitian  terkait  kontrak  buku pembiayaan akad musyarakah.
Analisis data penelitian ini menggunakan  metode  analisis  kualitatif artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif,  analisis  yang  dilakukan  bertitik tolak  dari  analisis  empiris  yang  dalam pendalamannya  dilengkapi  dengan  analisis normatif.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditarik kesimpulan  secara  dedukatif,  yaitu  cara berpikir  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

## KONSEP DASAR Hukum Kontrak Positif
Hukum  kontrak  merupakan  bagian  dari hukum  perikatan.  Bahkan  sebagian  ahli hukum  menempatkan  sebagai  bagian  dari hukum  perjanjian  karena  kontrak  sendiri ditempatkan  sebagai  perjanjian  kontrak tertulis. Hukum kontrak merupakan terjemahan  dari  bahasa  Inggris,  yaitu contract  of  law ,  sedangkan  dalam  bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht (Djamil,  2013:  11-12). Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan tersebut.  Hukum  Kontrak  merupakan  salah satu  bidang  kajian  hukum  yang  selalu berkembang  seirama  dengan  perkembangan masyarakat.
Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya  hukum  kontrak  adalah karena  pesatnya  kegiatan  bisnis  yang
dilakukan  dalam  masyarakat  modern  dan pesatnya  transkasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  pihak  lainnya  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Faktor  lain  dari  penyebab  tumbuh dan  berkembangnya  hukum  kontrak  adalah karena  adanya  asas  kebebasan  berkontrak, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1338 KUH  Perdata  bahwa  kebebasan  itu  yang meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian,  mengadakan  kontrak  dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratan serta menentukan bentuk  kontrak  yaitu lisan atau terrulis.  Artinya  hukum  kontrak  adalah aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.
Kebebasan  berkontrak  merupakan salah  satu  asas  yang  sangat  penting,  karena merupakan wujud dari hak manusia. Karena pada  dasarnya  manusia  secara  individu mempunyai Hak bebas untuk melakukan dan atau  tidak  melakukan  sesuatu  (Ahmadi, 2010).  Asas  kebebasan  berkontrak  dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH  Perdata,  yang  berbunyi:  “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.”
Tiap-tiap individu manusia mempunyai kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau perikatan tanpa adanya ssesuatu hal  yang  membatasi  atau  menghalangi, kecuali diatur demikian oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang  memberikan  kebebasan  kepada  para pihak  untuk:  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan siapa  pun,  menentukan  isi  perjanjian, pelaksanaan,  dan  persyaratannya,  serta menentukan  bentuk  perjanjiannya  apakah tertulis atau lisan.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah  dan  mengikat  jika  telah  dicapai kesepakatan  antar  para  pihak.  Meski demikian,  terdapat  pengecualian  atas  asas konsensualisme,  yaitu  perjanjian  dianggap sah  dan  mengikat  jika  dilakukan  secara
formil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang (Rosyid, 2017:  33).  Dalam  hukum  positif,  asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  khususnya Pasal  1320  yang  mengatur:  “Untuk  sahnya suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat: sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, kecakapan tuntuk membuat  perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Asas ini menyatakan  bahwa  segala  transaksi  yang dilakukan  harus  atas  dasar  kerelaan  antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaaan dari para  pihak  tersebut  telah  wujud  pada  saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya  formalitas-formalitas  tertentu. Apabila  syarat  pertama  dan  kedua  tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, salah satu  pihak dapat  mengajukan kepada penadilan untuk membatalkan perjanjian  yang  telah  disepakatinya.  Akan tetapi,  apabila  para  pihak  tidak  ada  yang keberatan,  maka  perjanjian  tetap  dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  batal  demi hukum.  Artinya,  dari  semula  perjanjian  itu dianggap tidak ada.
Adanya  asas  kebebasan  berkontrak, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1338 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata bahwa kebebasan itu yang meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan  kontrak  dengan  siapapun, menentukan  isi  kontrak,  pelaksanaan  dan persyaratan serta menentukan bentuk kontrak yaitu  lisan  atau  terrulis.  Artinya  hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Salim, 2013: 10).
Berakhirnya kontrak merupakan selesai  atau  hapusnya  sebuah  kontrak  yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal, pihak kreditur adalah  pihak  atau  orang  yang  berhak  atas suatu  prestasi,  sedangkan  debitur  adalah pihak  yang  berkewajiban  untuk  memenuhi prestasi. praktik dikenal pula cara berakhirnya kontrak, yaitu: jangka waktunya berakhir,  dilaksanakan  objek  perjanjian,
kesepakatan  kedua  belah  piak,  pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan adanya putusan pengadilan (Salim, 2013: 165).

## Hukum Kontrak Prespektif Hukum Islam
Prespektif Hukum
Islam Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di  KSPPS
BMT Lariba Islamic Centre Imam presepektif
Imam Asy-Syafi’i asas kebebasan  berkontrak  adalam  fikih  Islam mencakup dua aspek, yaitu pertama kebebasan  mengadakan  akad  dan  sisi keridhaannya (hurriyatu  at-Ta’aqqud  wa ridhaiyyatih) ,  yang  kedua  yaitu,  kebebasan mengadakan  syarat  dan  sisi  keridhaannya (hurriyatu  al-Isytirath  wa  tartib  atsar  al- Aqd) (Salim, 2013: 11).
Kontrak  dalam  terminologi  Islam diistilahkan  dengan al-`aqd (jamaknya al- uqud ). Secara etimologis kata al-`aqd berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Kata tersebut  telah  diserap  dan  dijadikan  sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia menjadi akad. Kontrak termasuk masalah mu`amalat dan  keduniaan  sehingga  akad  hukumnya diperbolehkan.  Namun  dengan  syarat  akad tersebut  telah  menjadi  kesepakatan  para pihak  yang  berkompeten  (terikat)  dalam perjanjian tersebut sebagaimana yang dinyatakan  oleh  kaedah  kedua.  Untuk  itu kaum muslimin tanpa ada pengecualian, pada dasarnya bebas melakukan akad selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Batas kebebasan berkontrak  dalam  hukum  Islam  (Anwar, 2010).
Berdasarkan  ketentuan  penetapan atau  pelembagaan  kebebasan  berkontrak  di atas,dapat  ditarik  bahwa  berkontrak  pada dasarnya  boleh  (mubah)  selama  tidak mengandung  sifat  mengambil  harta  orang lain  dengan  cara  bathil.  Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukansuatu  perikatan.  Bentuk  dan  isi perikatan tersebut ditentukan ditentukanoleh para  pihak.  Apabila  telah  disepakati  bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat
para  pihak  yang  menyepakatinya  dan  harus dilaksanakan  segala  hak  dan  kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan (Al-Zuhayli, 1989: 192). Syari’at Islam memberikan kebebasan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  akad  sesuai  dengan  yang diinginkan,  tetapi  yang  menentukan  syarat sahnya adalah ajaran agama. Syarat kebebasan dalam asas bebas kontrak terdapat Akad yang sah sebagaimana yang disepakati dalam  perjanjian,  tidak  mengandung  unsur gharar,  dilakukan  di  bawah  ikrah  atau paksaan, tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Jika syarat-syarat ditentukan secara sepihak, sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima apa adanya maka perlu diadakan pengawasan oleh  pemerintah  dalam  penetapan  aturan- aturan  dasar  yang  harus  ditaati  dalam pembuatan perjanjian baku demi menegakkan  keadilan  dan  menghindari gharar yang  dapat  merugikan  salah  satu pihak (Supramono, 2009: 54).

## Pembiayaan Musyarakah
Pengertian  pembiaayan  sebagaimana  yang telah  ditetapkan  dalam  keputusan  Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah No. 91 tahun  2004  yang  menyatakan  bahwasanya pembiayaan  adalah  kegiataan  penyediaan dana  untuk  investasi  atau  kerjasama permodalan  antara  pihak  koperasi  dengan anggota,  yang  mana  mewajibkan  penerima pembiayaan itu wajib untuk melunasi pokok pembiayaan  yang  diterima  kepada  pihak koperasi  sesuai  akad  disertai  dengan pembiayaan  sejumlah  bagi  hasil  dari  suatu pendapatan  atau  laba  dari  kegiataan  yang dibiayai  atau  pengunaan  dana  tersebut (Syafei, 2001: 183).
Musyarakah,  syarikah  atau  syirkah menurut bahasa memiliki makna al-ikhtilath yang  artinya  campur  atau  percampuran. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Halimah,  selaku Customer  Service KSPPS BMT Lariba  Islamic  Centre ,  maksud  dari percampuran
yakni seseorang
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya  sulit  untuk  dibedakan.  Dalam menjalankan  musyarakah  terdapat  konsep wakalah,  yaitu  setiap  pemegang  saham (mitra) pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola usaha/aset syirkah tersebut dengan  sendirirnya,  tetapi  bagi  pihak-pihak yang  tidak  dapat  meakukannya  dapat memeberikan wakil kepada pemegang saham lain  atau  pihak  lain,  dengan  syarat  orangg yang diwakilkan tersebut berkompoten untuk menjadi  wakil  sesuai  dengan  hak  dan kewenangan.
Kata  syirkah  dalam  bahasa  arab berasal  dari  kata syarika ( fi'il  madhi ), yashruku  (fi'il  mudhari)  syarikan atau syirkatan atau syarikatan ( masdar atau kata dasar),  artinya  menjadi  sekutu  atau  syarikat (kamus  al-Munawar).  Menurut  arti  asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua  bagian  atau  lebih  sehingga  tidak  boleh dibedakan  lagi  satu  bagian  dengan  bagian lainnya.  Al– Musyarakah adalah  akad  kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan  kontribusi dana  atau  amal  atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafei, 2001: 185).
Akad musyarakah telah  memiliki fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) MUI  yaitu  pada  Fatwa  DSN  No:  08/DSN- MUI/IV/2000.  Fatwa  tersebut  dikeluarkan atas  beberapa  pertimbangan  diantaranya: Kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan  bantuan  dari  pihak  lain  yang mana  itu  bisa  tercapai  dengan  salah  satu caranya  adalah  musyarakah.  Pembiayaan musyarakah  nyatanya  memiliki  keunggulan baik  dari  segi  kebersamaan  juga  dalam  hal keadilan.  Bila  cara-cara  tersebut  dapat disesuaikan dengan syariah maka DSN perlu menetapkan  fatwa  tentang  musyarakah  agar bisa  menjadi  pedoman  lembaga  keuangan syariah (LKS) (Setiawan, 1979: 15).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Akad  Pembiayaan  Musyarakah  KSPPS BMT Lariba Islamic Centre
Perkembangan  bisnis  lembaga  keuangan yang  semakin  cepat,  KSPPS  BMT  Lariba Islamic  Centre  dalam  pembuatan  perjanjian simpanan  maupun  tidak  melibatkan  calon anggota  sudah  biasa  terjadi.  Perjanjian tersebut  dalam  bentuk  draf  atau  formulir yang telah disiapkan oleh pihak pertama atau pihak  lembaga  pembiayaan,  kemudian  draf tersebut  diserahkan  kepada  calon  nasabah sebagai pihak kedua dengan prinsip take it or leave it atau biasa disebut sebagai perjanjian baku.  Pihak  kedua  tidak  dapat  mengajukan usulan, masukan maupun keberatan terhadap isi pada formulir tersebut.
Ketentuan  sudah  di  standarisasi  atau dibakukan  oleh  pihak  lembaga.  Artinya pihak pertama yaitu calon anggota yang ingin melakukan akad pembiayaan tidak ikut serta dalam  pembuatan  kontrak.  Berdasarkan wawancara  dengan  Ibu  Halimah  selaku Customer  Service KSPPS  BMT Lariba Islamic  Centre, pihak  anggota  hanya  diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi  dari  kontrak musyarakah tersebut,  baik dari  segi  syarat-syarat  dan  ketentuan- ketentuannya  maupun  konsekuensi  yang sewaktu-waktu akan timbul. Hal ini bertujuan  untuk  mengefisiensikan  waktu pembuatan  kontrak.  Namun  asas  kebebasan berkontrak  dalam  kontrak  baku  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  pertama  atau  pihak lembaga tetap menggunakan asas kebebasan berkontrak. Dimana kedua belah pihak dapat bernegosiasi mengenai jangka waktu pelunasan  pembiayaan  yang  akan  dijalani oleh pihak kedua dan calon pihak kedua pun dibebaskan  untuk  membaca  dan  memahami isi  kontrak  yang  telah  dibuat  oleh  pihak pertama  untuk  melanjutkan  pihak  kedua bebas  apakah  ingin  melanjutkan  kontrak tersebut  ataupun  tidak  melanjutkan  kontrak tersebut.  Jadi,  menurut  Bapak  Sidik  selaku Manager KSPPS  BMT Lariba  Islamic Centre ,  dalam  proses  perjanjian  tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Secara yuridis,
perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada  masyarakat  untuk  mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat  ketentuan-ketentuan  sendiri  yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.
Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  yang berbunyi  “semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dari kata“semua”dapat  ditafsirkan  bahwa  setiap subjek  hukum  dapat  membuat  perjanjian dengan  isi  apapun,  untuk  itu  ada  kebebasan subjek  hukum  untuk  menentukan  bentuk perjanjian atau membuat perjanjian.
Kebebasan  berkontrak  telah  diakui dan dianut sebagai suatu asas di dunia pada umumnya. Sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.  Di  samping  itu  asas  kebebasan berkontrak sebagai perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia. Kata kebebasan sendiri memiliki dinamika perkembangan  yang  berjalan  secara  terus- menerus  dalam  sejarah  panjang  manusia. Bebas  ditambah  awalan  ke  dan  akhiran  an mengandung  pengertian  suatu  keadaan  di mana  tiadanya  penghalang  atau  pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban.
Menurut Frans Magnis-Suseno kebebasan  terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Adapun yang dimamksud dengan kedua jenis tersebut.  Kebebasan  eksitensial  adalah kebebasan  dalam  arti  kemampuan  manusia menentukan tindakannya sendiri. Sedangakan, kebebasan sosial adalah kebebasan  yang  diterima  dari  orang  lain. Untuk  itu  kedua  kebebasan  ini  merupakan sebuah  kesatuan  yang  utuh  dari  kebebasan
yang  dimiliki  manusia.  Dua  kebebasan tersebut  tidak  dapat  saling  meniadakan Mekanisme  kebebasan  berkontrak  dalam pembuatan  suatu  kontrak  (akad)  untuk melaksanakan  pembiayaan  di  lembaga keuangan  syariah  atau  perbankan  syariah masih belum begitu jelas. Biasanya kebebasan  berkontrak  cenderung  untuk nasabah  yang  daya  tawarnya  tinggi  ( high bargaining  position ),  sementara  untuk nasabah yang mempunyai daya tawar rendah ( low  bargaining  position )  pihak  lembaga keuangan  cenderung  menggunakan  kontrak standar  yang telah dibuat dahulu oleh pihak lembaga keuangan (kontrak baku) (Setiawan, 1979: 10-11).
Perjanjian  pembiayaan  di  perbankan yang  bersifat  baku  ( standar  contract ) senantiasa  membebani  nasabah  dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan selama  perjanjian  berlangsung.  Kondisi  ini menimbulkan kurangnya tanggung jawab di pihak bmt dan tanggung jawab tidak terbatas di  pihak  anggota.  Kontrak  baku  memang sudah  biasa  digunakan  dalam  perjanjian pembiayaan  di  perbankan  atau  lembaga keuangan konvensional maupun di perbankan  atau  lembaga  keuangan  syariah. Ketika  kontrak  baku  disandingkan  dengan akad-akad  pembiayaan  yang  berprinsipkan pada syariah yang memberlukan musyawarah  dalam  pembagian  nisbah  bagi hasilnya,  maka  akan  didapati  ketidak teraturan.  Salah  satu  contohnya  pada  akad pembiayaan musyarakah .
Mekanisme dalam perjanjian standar yaitu  perjanjian  dibuat  dan  disodorkan  oleh pihak  kepertama  kepada  pihak  kedua  untuk dipakai  tanpa  memiliki  hak  mengoreksi. Sehingga pihak kedua hanya bersandar pada ketidaktahuan kecuali mau menerima ketentuan dari kontrak patnernya yang telah dituangkan  dalam  formulir  perjanjian  naku tersebut.  Akibatnya,  artian  kesepakatan sebagai  syarat  suatu  perikatan  dalam  Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah  tiada  dalam  perjanjian  standar  ini (Muhamad,  2005:  79).  Terpenuhinya  syarat
perjanjian  mengakibatkan  bagi  para  pihak untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang  disebut  prestasi.  Di  mana  Prestasi  itu meliputi perbuatan-perbuatan: Menyerahkan sesuatu, misalnya membagi hasil keuntungan pengelolaan usaha dari pembiayaan musyarakah.  Melakukan  sesuatu,  misalnya menjalankan dan mengelola usaha musyarakah  dengan  baik.  Tidak  melakukan sesuatu, misalnya mengakhiri dan memutuskan kontrak tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak pada  Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di KSPPS  BMT  Lariba  Islamic  Centre menurut Hukum Positif
Secara  yuridis,  perjanjian  memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat  untuk  mengadakan  perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat  ketentuan-ketentuan  sendiri  yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian  yang  mereka  adakan.  Hal  ini sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak yang  disimpulkan  dari  pasal  1338  Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi  “semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dari  kata “semua”  dapat  ditafsirkan  bahwa  setiap subjek  hukum  dapat  membuat  perjanjian dengan  isi  apapun,  untuk  itu  ada  kebebasan subjek  hukum  untuk  menentukan  bentuk perjanjian atau membuat perjanjian (Setiawan, 1979: 11).
Kebebasan  berkontrak  telah  diakui dan dianut sebagai suatu asas di dunia pada umumnya. Sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal.  Di  samping  itu  asas  kebebasan berkontrak sebagai perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia. Kata kebebasan sendiri memiliki dinamika
perkembangan  yang  berjalan  secara  terus- menerus  dalam  sejarah  panjang  manusia. Bebas  ditambah  awalan  ke  dan  akhiran  an mengandung  pengertian  suatu  keadaan  di mana  tiadanya  penghalang  atau  pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban (Kamil, 2012: 147-149).
Freedem  of  contract atau  biasa disebut  sebagai  asas  kebebasan  berkontrak berarti setiap orang dapat secara bebas untuk membuat kontrak tentang apapun, kapan pun dan di mana pun. Namun, bebas disitu bukan berarti  bebas  sebebas-bebasnya,  kebebasan yang  dimaksud  yaitu  bebas  yang  masih dibatasi oleh undang-undang. Artinya setiap orang  yang  membuat  kontrak  tetap  harus memenuhi  syarat  sah  nya  perjanjian  dan tidak  melanggar  hukum,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Setiap orang bebas membuat persetujuan  apapun  selain  yang  telah  diatur oleh  undang-undang,  maka  tidak  menutup kemungkinan  para  pihak  untuk  membuat persetujuan-persetujuan  yang  tidak  diatur oleh  undang-undang.  Persetujuan  yang belum diatur oleh undang-undang mengenai hukum persetujuan bersifat menambah, yang artinya pihak-pihak dalam membuat persetujuan bebas untuk menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tersebut dalam Burgerlikh  Wetboek. Mengenai  kebebasan pihak-pihak  untuk  membuat  persetujuan- persetujuan  diadakan  beberapa  pembatasan yaitu  tidak  boleh  melanggar  hukum  yang bersifat  memaksa,  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Pada  Pasal  1338  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  mencerminkan  asas kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak. Artinya kedua belah pihak  secara  bersama-sama  bersepakat, bernegosiasi  menentukan  isi  atau  klausul kontrak  perjanjian.  Akan  tetapi  kehadiran kontrak baku masih dipertentangkan apakah kontrak  baku  memenuhi  asas  kebebasan berkontrak atau tidak. Karena pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu  kontrak  atau  akad  dapat  tercapai apabila  terdapatnya  kemampuan  daya  tawar
menawar  yang  seimbang,  dengan  tujuan untuk memberikan hasil yang adil, patut dan sesuai dengan kehendak masing-masing.
Pada  umumnya,  suatu  perjanjian tidak  terikat  pada  bentuk-bentuk  tertentu. Para  pihak  bebas  menentukan  bentuk perjanjian  yang  diinginkan  sesuai  dengan asas kebebasan berkontrak. Bentuk perjanjian yang dapat dipilih oleh para pihak ada  dua  macam  yang  pertama  yaitu perjanjian  dalam  bentuk  lisan  dan  yang kedua yaitu perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang sering dipilih yaitu perjanjian  dalam  bentuk  tertulis,  hal  ini disebabkan perjanjian yang tertulis memiliki kekuatan  pembuktian  yang  lebih  kuat dibandingkan  dengan  perjanjian  dalam bentuk lisan saat terjadinya sengketa. Untuk perjanjian  jenis  tertentu,  undang-undang mengharuskan  bentuk-bentuk  tertentu  yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batalnya  perjanjian tersebut. dalam  hal  ini,  perjanjian  dalam  bentuk tertulis  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat pembuktian  semata,  tetapi  sebagai  syarat untuk adanya (bestaanwaarde) perjanjian itu.
Perjanjian  baku  dalam  praktiknya dapat  merugikan  pihak  yang  lebih  lemah, sedangkan  bila  dilihat  dari  keabsahan berlakunya perjanjian baku dapat dilihat dari syarat-syarat subjektif dan objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu, dan  sebab  yang  halal.  Ada  dua  syarat  yang harus  dipenuhi  yang  pertama  dinamakan syarat-syarat  subjektif  karena  mengenai orang-orang  atau  subjek  yang  mengadakan perjanjian,  sedangkan  syarat  yang  kedua dinamakan  syarat-syarat  objektif  karena mengenai perjanjiannya atau objek perbuatan hukum  yang  dilakukan.  Apabila  syarat objektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  itu batal demi hukum.
Pada hakikatnya syarat sah perjanjian ini, berhubungan dengan subtansi akad  atau  perjanjian  karena  subtansi  akad atau perjanjian merupakan pilar terbangunnya  sebuah  akad  yang  tujuan pokok  yang  ingi  dicapai  dengan  adanya
akad  yang  dilakukan  dan  berpengaruh terhadap  implikasi  tertentu.  Subtansi  akad akan  berbeda  untuk  masing-masing  akad yang  berbeda.  pembiayaan musyarakah , dimana pihak pertama menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk pengelolaan  usaha  dengan  pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
Mekanisme  kebebasan  berkontrak dalam pembuatan suatu kontrak (akad) untuk melaksanakan  pembiayaan  di  lembaga keuangan  syariah  atau  perbankan  syariah masih belum begitu jelas. Biasanya kebebasan  berkontrak  cenderung  untuk nasabah  yang  daya  tawarnya  tinggi  ( high bargaining  position ),  sementara  untuk nasabah yang mempunyai daya tawar rendah ( low  bargaining  position )  pihak  lembaga keuangan  cenderung  menggunakan  kontrak standar  yang telah dibuat dahulu oleh pihak lembaga keuangan (kontrak baku).
Menurut hukum positif yang berlaku di  Indonesia standar  contract atau  kontrak baku  yang  mengandung  asas  kebebasan berkontrak  diperbolehkan  asalkan  tidak boleh  melanggar  hukum  yang  bersifat memaksa,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan serta terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan  untuk  sahnya  suatu  perjanjian sesuai  dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  satu  sama  lain. Keduanya  merupakan  dua  sudut  dari kebebasan manusia.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak pada  Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Perspektif
Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada
Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di  KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Imam presepektif Imam Asy-Syafi’i asas kebebasan  berkontrak  adalam  fikih  Islam mencakup dua aspek, yaitu pertama kebebasan  mengadakan  akad  dan  sisi keridhaannya (hurriyatu  at-Ta’aqqud  wa ridhaiyyatih) ,  yang  kedua  yaitu,  kebebasan mengadakan  syarat  dan  sisi  keridhaannya
(hurriyatu  al-Isytirath  wa  tartib  atsar  al- Aqd) (Supramono, 2009: 54) .
Dalam  mazhab  Syafi`i,  suatu  syarat dipandang sah dan valid bila syarat tersebut dikehendaki  oleh  akad  atau  bila  di  dalam syarat tersebut terkandung kemaslahatan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam akad. Seperti khiyar , penentuan batas waktu, gadai  dan  sebagainya  adalah  boleh  (tidak batal) meskipun tidak dikehendaki oleh akad karena hal itu dibutuhkan dan menjadi hajat manusia (Al-Zuhayli, 1989: 192).
Mazhab Syafi`i dalam hal syarat yang dikehendaki  akad.  Bagi  mazhab  Syafi`i syarat yang tidak dikehendaki akad tetap sah jika mengandung kemaslahatan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini mengindikasikan  bahwa  mazhab  Syafi`i progresif, karena mereka memasukkan unsur kemaslahatan  dan  kebutuhan  masyarakat sebagai  legalitas.  Khusus  dalam  masalah kontrak, setiap individu berkeinginan aturan yang  mengaturnya,  agar  tidak  terjadi perbenturan antara kontrak yang satu dengan yang  lainnya.  Pihak  BMT  juga  sudah memenuhi  syarat  dan  ketentuan  keabsahan sebuah  akad,  di  mana  di  dalamnya  terdapat kerelaan  diantara  kedua  belah  pihak,  dan adanya  kebebasan  dalam  memilih.  Sudah bukan  rahasia  lagi,  terkadang  dalam  sebuah kontrak  kadang  kala  berpotensi  terjadinya tindakan  yang  merugikan  salah  satu  pihak hingga  dapat  menjebak  salah  satu  atau bahkan  keduanya  menuju  meja  hijau,  dan demikianlah  yang  menjadi  kekhawatiran masyarakat  terkait  mengadakan  kontrak dengan mitranya.
Kebutuhan mengharuskan masyarakat  mengadakan  kontrak  dengan pihak BMT yang dianggap dapat membantu. Kesepakatan dinyatakan sah apabila terdapat syarat  objektif  dan  syarat  subjektif.  Syarat objektif  berkaitan  dengan  bentuk  akad  dan sebab-sebab  yang  dihalalkan  oleh  syari’at, sementara  syarat  subjektif  adalah  terkait kesepakatan  yang  mengikat  pihak-pihak yang  terikat  kontrak  dan  kecakapan  dalam membuat syarat dan kontrak itu sendiri. Akan
tetapi,  ketentuan  tersebut  tidak  dapat direalisasikan  secara  menyeluruh,  pihak BMT  dalam  membuat  isi  perjanjian  akad musyarakahnya  tidak  melibatkan  anggota sebagai pihak kedua, karena sudah ditetapkan  sebelum  pihak  kedua  (anggota) ingin mengikatkan diri mereka dengan BMT Lariba  Islamic  Centre .  Hal  ini  tidak menjadikan  syarat  dan  akad  perjanjian musyarakah  yang  telah  ditetapkan  pihak BMT  menjadi  tidak  sah  (batal),  sebab menurut  pandangan  madzhab  Asy-Syafi’i, selama sebuah akad mengandung kemaslahatan  dan  menjadi  kebutuhan  bagi masyarakat,  serta  tidak  mengandung  unsur merugikan  kepada  salah  satu  pihak  tetap dianggap  sah.  Dalam  proses  kontrak  tidak ada  paksaan  atau  intimidasi  terhadap  pihak anggota.  Sesuatu  yang  mendorong  seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak  merupakan  pilihan  bebasnya.  Hal  ini juga  dibuktikan  dengan  adanya  kebebasan memilih  untuk  menjalankan  kesepakatan atau menolaknya.
Jika dilihat melalui prosesnya sekilas sistem  yang  diterapkan  oleh  pihak  BMT seperti  sebuah  kontrak  baku,  yaitu  kontrak yang  telah  dibakukan  klausul  atau  isinya. Sehingga  anggota mau tidak mau jika ingin dibantu usahanya harus mengikuti syarat dan isi  perjanjian  yang  diberlakukan  oleh  pihak BMT. Hal tersebut dianggap lebih meringkas waktu dan tidak perlu memakan waktu yang lama  dalam  pembuatan  syarat  dan  isi perjanjian  bersama  anggota.  Jika  anggota menyatakan  setuju  dengan  syarat  dan  isi perjanjian  yang  telah  dibuat,  maka  anggota akan mendapatkan pembiayaan yang diharapkan, dan anggota akan terbantu. Dari sini  peneliti  memandang  dalam  akad  atau perjanjian  pembiayaan  musyarakah  yang diterapkan  oleh  pihak  KSPPS  BMT Lariba Islamic  Centre secara  sepihak,  tidak  dapat dikatakan kontrak baku. Sebab pihak KSPPS BMT Lariba Islamic Centre masih memberikan  kebebasan  pada  anggota  untuk negosiasi  terhadap  opsi  yang  ditawarkan. Sehingga  akad/perjanjian  tersebut  tetap mengadung asas kebebasan berkontrak yang
sama-sama  mencapai  kesepakatan  setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

## KESIMPULAN
Akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan  di  KSPPS  BMT Lariba  Islamic Centre ,  pada  dasarnya  adalah  sah  karena telah  terpenuhinya  rukun  dan  syarat-syarat berkontrak  dalam  hukum  Islam.  Meskipun tidak  memenuhi  beberapa  asas  berkontrak dalam  hukum  Islam  yaitu  asas  kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keadilan (keseimbangan),  tidak  menyebabkan  akad kontrak  pembiayaan musyarakah ini  batal, dalam artian kontrak baku ini tetap sah untuk diterapkan,  karena  telah  ada  unsur  saling ridha (sama-sama rela) di antara kedua belah pihak  ditandai  dengan  ditandatanganinya kontrak  pembiayaan musyarakah tersebut. Penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  pada akad  pembiayaan musyarakah di  KSPPS BMT Lariba  Islamic  Centre Cirebon menurut  hukum  positif,  keseluruhan  sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak dan telah mengemukakan  bahwasannya  dalam  setiap klausul-klausulnya  tidak  melanggar  hukum yang  terdapat  pada  pasal  1380  KUHP Perdata  tersebut.  Pandangan  hukum  Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon, tidak  terdapat  klausul pembagian
kerugian.
Pembiayaan
musyarakah dijelaskan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut modal masing-masing. Walaupun  tidak  ada  pembagian  kerugian  di dalam  klausul  perjanjian  kontrak  tetap  sah karena adanya antaradhin (suka rela).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  M.  (2010). Hukum  Kontrak
Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers.
Al-Zuhayli,  W.  (1989). Al-Fiqh  al-Islamiy wa Adillatuhu . Damsyik: Dar al-Fikr.
Anwar,  S.  (2010). Hukum  Perjanjian
Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta:
Rajawali Pers. Djamil,  F.  (2013). Penerapan  Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:
Sinar Grafika.
Ikhsanto,  A. (2015). Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Prodi Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas
Hukum) Universitas Tanjungpura , 3 (1). Kamil,  A.  (2012). Filsafat  Kebebasan Hakim .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media.
Khairunisa,  R.  (2018). Penerapan  Asas Bebas Bekontrak dalam Akad Murabahah di BMT Al-Hasanah Sekampung. Skripsi,  Fakultas  Syariah IAIN Metro.
Muhamad.  (2005).  Manajemen  Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: YKPN.
Raharjo,  H.,  dan  Seda,  B.  (2009). Hukum Perjanjian  di  Indonesia. Yogyakarta  : Pustaka Yustisia
Rasyid,  A.  (2017). Asas  Konsensualisme dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan Hukum Islam.
Diakses dari https://business- law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-
konsensualisme-dalam-perspektif- hukum-positif-dan-hukum-islam/
Rusydi, I. (2018). Asas Kebebasan
Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari’ah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 6 (1), 91-106.
Safingi, A. (2009). Penerapan Asas Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Akad Pembiayaan  di  BMT  Mitra  Usaha Insani .  Skripsi,  Fakultas  Syariah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Salim,  H.  S.  (2013). Hukum  kontrak:  Teori dan teknik penyusunan kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso,  S.  (2015). Penerapan  Asas
Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Pelaksanaan  Perjanjian  Rehabilitasi Jalan  Simpang  Sedayu,  Kemusuk  Lor,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ). Skripsi,  Fakultas  Syariah  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setiawan,  R.  (1979). Pokok-Pokok  Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta. Supramono,  G.  (2009). Perbankan  dan
Masalah Kredit . Jakarta: Rineka Cipta. Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.