AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia:

## Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060

## ¹Juan Matheus, ²Nadya Frisca Delicia, ³Rasji
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI. Jakarta.
Correspondent email : juan.205200078@stu.untar.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
22  April 2023
12  Juni 2023
16  Juni 2023 17  Juni 2023

## Abstract
The  current  increase  in  the  earth's  temperature  and  significant  climate  change  have  a negative impact on the sustainability of all living things. Indonesia is one of the countries that is committed to suppressing greenhouse gas production through a carbon  tax policy regulated  in  the  Law  on  Harmonization  of  Tax  Regulations  as  a  net  zero  emission instrument.  However,  until  now,  this  carbon  tax  policy  has  not  been  realized  by  the government  because  it  is  hindered  by  several  factors,  such  as  unclear  plans  for implementing  carbon  tax  implementation  and  determining  effective  tax  rates  due  to limited  resources  and  inadequate  capacity.  This  study  aims  to  examine the  concepts  and challenges  of  implementing  a  carbon  tax  as  a  net  zero  emission  instrument  after  the enactment  of  the  Tax  Harmonization  Law  in  Indonesia.  The  research  method  used  is normative-juridical, with a statutory approach and a conceptual approach using secondary data obtained through library research. Based on research results, the implementation of a carbon tax in the national tax agency is considered very important and must be carried out immediately  to  restore  environmental  damage  due  to  carbon  dioxide  emissions,  which have been agreed to be reduced by 29% in 2030 and achieve net zero emissions in 2060. Therefore, the government needs to immediately finalize derivative regulations regarding the carbon tax mechanism and other accompanying policies so that every carbon produced can be taxed to increase national tax efficiency . Keywords: Implementation ; Carbon; Tax; Policy; Emissions.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Saat ini, dunia dihadapkan  pada tantangan perubahan  iklim yang berpotensi mengancam  kehidupan  semua  makhluk  hidup.  Tantangan  ini  meliputi  peningkatan suhu  ekstrem,  krisis  pangan,  potensi  bencana  alam  yang  lebih  sering,  kenaikan permukaan  laut,  risiko  kepunahan,  dan  peningkatan  risiko  kesehatan. 1 Menurut laporan  yang  dikeluarkan  oleh World  Bank pada  tahun  2012,  diketahui  bahwa menjelang  akhir  abad  ke-21  suhu  bumi  diperkirakan  akan  meningkat  sebesar  4°C. Fenomena peningkatan suhu bumi secara tiba-tiba ini disebut “pemanasan  global”. 2 Menurut  laporan Intergovernmental Panel  on  Climate  Change (IPCC)  terbaru  yang dirilis  pada  tahun  2021,  menurut  laporan  dari  BBC  Indonesia News ,  dalam  kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2011 hingga 2020, tercatat peningkatan suhu bumi sebesar 1,09°C. 3 Selain itu, IPCC juga menemukan bahwa muka air laut naik 3X lipat (tiga  kali  lipat)  pada  akhir  tahun  2020  dibandingkan  tahun  1901-1971. 4 Lebih mengejutkan lagi, IPCC menemukan bahwa peningkatan suhu bumi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.
Perubahan  iklim  dan  pemanasan  global  ini  terjadi  akibat  gas-gas  yang dilepaskan setelah dilakukannya kegiatan bisnis dan industri dari semua sektor usaha ke  udara  terbuka  yang  kemudian  kita  kenal  dengan  istilah  efek  Gas  Rumah  Kaca (GRK). 5 Perubahan  iklim  yang  sedang  berlangsung  ini  akan  berdampak  negatif terhadap  ekosistem  hidup  dan  keanekaragaman  hayati  ( biodiversity )  untuk kelangsungan hidup manusia dan produksi pangan. 6 Suhu yang makin meningkat di permukaan bumi memiliki dampak yang serius, termasuk bencana seperti kebakaran hutan,  kekeringan,  dan  pencairan  gletser  di  kutub.  Pemicu  utama  dari  peristiwa bencana alam ini adalah pemanasan global. Jika kejadian-kejadian ini terus berlanjut, maka kelangsungan semua bentuk kehidupan di planet Bumi akan terancam. Untuk
1 Bintang  Adi  Pratama  et  al.,  “Implementasi  Pajak  Karbon  Di  Indonesia:  Potensi  Penerimaan  Negara  Dan Penurunan  Jumlah  Emisi  Karbon,” JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax  Review) 6,  no.  2  (2022): 368–374, https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827.
2 John  Houghton,  “Global  Warming,” Reports  on  Progress  in  Physics 68,  no.  6  (2005):  1343, https://doi.org/10.1088/0034-4885/68/6/R02.
3 Matt  McGrath,  “Perubahan  iklim:  Suhu  terpanas  dalam  sejarah,  gelombang  panas  lebih  intens,  laporan IPCC  berisi  ‘kode  merah  bagi  umat  manusia,’” BBC  News ,  2021,  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 58146664.
4 Ibid .
5 Agustinus Imam Saputra, “Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya,” Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) 3, no. 1 (2021): 56–71.
6 Organisation  for Economic  Co-operation and Development, “Environment at a  Glance Indicators,” OECD, 2020,
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac4b8b89- en/index.html?itemId=/content/publication/ac4b8b89-en.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menghadapi  tantangan  ini,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( United  Nations )  melalui United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  telah mengkoordinasikan  upaya  bersama  dari  negara-negara  di  seluruh  dunia  melalui perjanjian  global.  Tujuannya  adalah  mengurangi  emisi  karbon  dan  mengatasi perubahan iklim yang terjadi.
Perjanjian  tersebut  ditandatangani  pada  23  April  2016  di  Paris,  Prancis  oleh 195  negara  anggota  PBB,  termasuk  Indonesia.  Perjanjian  tersebut  dikenal  dengan Paris  Agreement .  Perjanjian  tersebut  mewajibkan  semua  negara  anggota  PBB  untuk mengurangi  emisi  GRK. Paris  Agreement juga  ditandatangani  oleh  Pemerintah Indonesia  melalui  Siti  Nurbaya  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  mewakili  Presiden  Republik  Indonesia. 7 Sejalan  dengan kesepakatan Paris Agreement , Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Paris Agreement melalui  Undang-Undang  No  16  Tahun  2016.  Dalam  kesepakatan Paris Agreement , Indonesia menyampaikan proposal atau komitmennya untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030, berdasarkan tingkat emisi GRK pada tahun 2010.  Melalui  upaya  nasional  yang  dilakukan  secara  mandiri,  Indonesia  berupaya mengurangi emisi GRK sebesar 41% jika mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. 8 Pemerintah  menunjukkan  janji  atau  keterlibatan  ini  melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
Pemerintah  Indonesia  telah  secara  resmi  mengesahkan Paris  Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Tindakan ini merupakan bukti nyata bahwa  Pemerintah  Indonesia  aktif  terlibat  dalam  upaya  membatasi  produksi  GRK guna  mengurangi  dampak  pemanasan  global.  Sebagai  bukti  komitmen  serius  untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen  untuk  menerapkan  pembangunan  beremisi  rendah  sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Tahun  2020-2024.  Pemerintah  telah mengambil  langkah  konkret  dalam  mewujudkan  pembangunan  beremisi  rendah dengan  menerapkan  pajak  pigouvian  dalam  bentuk  pajak  karbon,  dengan  tujuan mengurangi  dampak  negatif  eksternalitas  yang  disebabkan  oleh  produksi  emisi karbon.
7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298.
8 Selvi,  Notika  Rahmi,  dan  Idar  Rachmatulloh,  “Urgensi  Penerapan  Pajak  Karbon  Di  Indonesia,” Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 7, no. 1 (2020): 29–34.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Tax carbon merupakan pajak yang diberlakukan kepada berbagai produk yang menghasilkan  emisi  karbon.  Salah  satu  produk  tersebut  adalah  bahan  bakar  fosil. 9 Menurut Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development ,  emisi  karbon merupakan kontributor signifikan terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia. 10 Emisi  karbon  juga  dikenal  sebagai Green  House  Gasse atau  GHG.  Hal  ini  akan menjadi  dasar  pemberlakuan tax  carbon untuk  mengurangi  emisi  karbon  dan menjaga  kelestarian  biologis  planet  ini.  Jika  kita  melihat  dari  pengalaman  negara- negara  lain,  pengenaan  pajak  karbon  bukanlah  hal  baru.  Sebelum  Indonesia, sejumlah negara telah mengadopsi kebijakan pajak karbon. Finlandia menjadi pionir dalam penerapan tax carbon di tingkat global sejak tahun 1990, dan kemudian diikuti oleh  16  negara  Eropa  lainnya. 11 Selain  Finlandia,  Australia  merupakan  salah  satu negara  lain  yang  telah  memberlakukan  kebijakan tax  carbon ,  selain  Finlandia. 12 Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Australia,  ditemukan  bahwa  penerapan kebijakan tax carbon telah terbukti efektif dalam mengurangi produksi batu bara dan minyak  bumi  di  sektor  pertambangan. 13 Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sam  Meng, Mahinda Siriwardana, dan Judit McNeil, juga menyimpulkan bahwa tax carbon dapat secara  efektif  mengurangi  emisi  karbon. 14 Sebagai  contoh,  John  Humpreys  dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan tax carbon sebesar A$ 15 per ton dapat meningkatkan  pendapatan  pemerintah  sekitar  A$  6,5  miliar,  sedangkan,  penerapan tax carbon dengan tarif A$ 30 per ton dapat menyumbangkan pendapatan sebesar A$ 13 miliar bagi pemerintah. 15
Kebijakan tax carbon oleh Negara-negara di dunia lebih kurang ada 27 negara yang  telah  menerapkan  kebijakan tax  carbon guna  mengurangi  emisi  GRK  dan mendorong transisi masyarakat dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang ramah lingkungan.  Pemerintah  Indonesia  juga  berkomitmen  untuk  tidak  tertinggal  dan mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
9 Tax Foundation, “Carbon Tax,” Tax Foundation, 2020, https://taxfoundation.org/tax-basics/carbon-tax/.
10 Organisation for Economic Co-operation and Development, “Environment at a Glance Indicators.”
11 Elke  Asen,  “Carbon  Taxes  in  Europe,”  Tax  Foundation,  2021,  https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in- europe-2021/.
12 Hadijjah Ummini Elsa dan Rachmad Utomo, “Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan  Studi  pada  Kanada,  Britania  Raya,  dan  Australia,” JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax Review) 6, no. 2 (2022): 410–35.
13 John Humphreys, “Exploring a Carbon Tax for Australia” (Australia, 2007).
14 Sam  Meng,  Mahinda  Siriwardana,  dan  Judith  McNeill,  “The  Environmental  and  Economic  Impact  of  the Carbon  Tax  in  Australia,” Environmental  and  Resource  Economics 54,  no.  3  (12  Maret  2013):  313–32, https://doi.org/10.1007/s10640-012-9600-4.
15 John Humphreys, Loc. cit.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP),  yang  mencakup ketentuan  mengenai  penerapan tax  carbon .  UU  HPP  telah  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Oktober 2021. Salah satu tujuan utama UU HPP adalah mendorong transisi menuju energi bersih dan menginspirasi masyarakat untuk  menggunakan  sumber  energi  terbaharukan  yang  ramah  lingkungan,  dengan tujuan  mencapai Net  Zero  Emission (NZE)  2060.  Melalui  penerapan tax  carbon , Indonesia diharapkan dapat berperan penting dalam mengatasi isu perubahan iklim yang memengaruhi banyak negara, dengan mengurangi produksi emisi karbon.
Regulasi terkait tax carbon di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU HPP seringkali  disebut  sebagai  undang-undang  sapu  jagat  sektor  perpajakan  karena menggunakan  metode omnibus  law dengan  mengubah  banyak  sekali  peraturan  dan menambahkan sejumlah ketentuan baru di mana salah satunya adalah mengenai tax carbon .  Dalam  penjelasan  UU  HPP  dinyatakan  bahwa  secara  bertahap,  Indonesia akan  memulai  implementasi  kebijakan tax  carbon mulai  bulan  April  2022.  Namun, sepertinya  kebijakan tax  carbon kembali  urung  kembali  dilakukan  dan  ditunda realisasinya untuk yang kedua kali setelah kebijakan ini dicanangkan diundur hingga Juli 2022.
Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  saat  ini, Airlangga  Hartarto  memberikan  pernyataan  bahwa  pemerintah  akan  mulai mengimplementasikan  penerapan  pajak  karbon  mulai  tahun  2025  mendatang  pada acara Capital Market Summit & Expo 2022. Melihat kebijakan pemerintah Indonesia merupakan    saat  yang  tepat  untuk  menerapkan  kebijakan tax  carbon dikarenakan harga komoditas batu bara secara point on point telah mengalami kemerosotan yang signifikan hingga mencapai 56% yang tercatat berada di level USD 173 per ton pada tanggal  21  Maret  2023  jika  diukur  dari  rekor  harga  acuan  komoditas  batu  bara tertinggi sepanjang masa ( all time high ) pada September 2022 yang berada pada level USD 390 per ton. 16 Mengingat komoditas batu bara merupakan penyumbang terbesar polusi  yang  menimbulkan  karbon  dioksida  maka  seharusnya  Indonesia memanfaatkan  kesempatan  selagi  pasar  karbon  sedang  turun  dan  tidak  memiliki alasan  untuk  menunda  penerapan tax  carbon ini.  Rahadyan  Fajar  Harris  dan Muhammad  Fariz  Adhyaksa  Ramadhan  saat  ini  merupakan  momen  kebangkitan ekonomi  yang  tepat  bagi  Indonesia  untuk  menerapkan  kebijakan green  economy
16 Agus Dwi Darmawan, “Harga Batu Bara Newcastle  Bertahan di  Level US$  173  per Ton (Selasa, 21  Maret 2023,” databoks, 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/21/harga-batu-bara- newcastle-bertahan-di-level-us-173-per-ton-selasa-21-maret-2023.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  memulihkan  ekonomi  setelah  pandemi  Covid-19  serta  menurunkan  emisi global 17 . Salah satu kebijakan green economy yang bisa dipilih oleh Indonesia adalah memberlakukan tax  carbon pada  pemakaian  bahan  bakar  fosil.  Konsep  dasar  dari kebijakan tax carbon adalah untuk memberlakukan pajak atau beban fiskal terhadap emisi  karbon  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  ekonomi.  Pajak  ini  akan  dikenakan tergantung  pada  jumlah  emisi  karbon  yang  dihasilkan  oleh  sektor  industri  dan transportasi. 18
Implementasi  kebijakan tax  carbon mengalami  hambatan  dan  akan  diundur hingga  2025  dikarenakan  beberapa  faktor,  antara  lain:  (1)  ketidakjelasan  rencana pelaksanaan  penerapan tax  carbon di  Indonesia  yang  meliputi  langkah-langkah teknis,  metode pengumpulan, dan  penggunaan dana dari tax carbon , (2)  penentuan tarif pajak yang efektif karena tarif pajak yang terlalu rendah mungkin tidak mampu memberikan insentif yang cukup bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi karbon mereka. Di sisi lain, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat memberikan beban ekonomi yang  berat  bagi  sektor-sektor  tertentu,  terutama  UMKM  dan  industri  yang bergantung pada bahan bakar fosil, dan (3) keterbatasan sumber daya dan kapasitas karena  penerapan tax  carbon membutuhkan  sumber  daya  dan  kapasitas  yang memadai  dari  pemerintah,  baik  dalam  hal  administrasi,  pemantauan,  penegakan hukum, maupun edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya  dan  kapasitas  ini  dapat  menghambat  efektivitas  penerapan  pajak  karbon  dan penegakan  aturan  yang  terkait.  Berkaca  dari  hal  ini  lah  yang  membuat  Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi tax carbon paska pemberlakuannya UU HPP sebagai instrumen NZE .
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  proyeksi  terhadap implementasi tax carbon setelah berlakunya Undang-Undang HPP sebagai instrumen NZE,  termasuk  konsep  pengenaan tax  carbon yang  sesuai  dan  tantangan  dalam penerapan tax  carbon .  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mengulas  mengenai  latar belakang  kebijakan  global  tentang  penggunaan  karbon  hingga  sampai  dilakukannya ratifikasi Paris  Agreement melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2016,  pengenaan tax  carbon yang  ideal  sesuai  dengan  kondisi  di  Indonesia, dan  berbagai  hal  lainnya.  Permasalahan  mengenai  implementasi tax  carbon
17 Rahadyan Fajar Harris dan Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, “Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan  Kebijakan  Pajak  Karbon  Sebagai  Pendorong  Transisi  Energi  Baru  Terbarukan  Berdasarkan Pancasila,” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law  Journal 2,  no.  2  (2022):  157–71, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54653.
18 Ibid .
sesungguhnya  bukanlah  hal  baru  dan  terus  berlanjut  setiap  tahunnya  mengingat perubahan  iklim  dunia  yang  makin  tidak  terkendali.  Beberapa  penelitian  hukum terdahulu  telah  banyak  dilakukan  dengan  tujuan  mengkaji  mengenai  implementasi dari kebijakan tax carbon di Indonesia dari berbagai sudut pandang, antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ratnawati pada tahun 2016; (2) Penelitian yang dilakukan  oleh  Hilwa  Nurkamila  Maghfirani,  Namira  Hanum,  dan  Roidah  Dzata Amani  pada  tahun  2022;  (3)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Margono  Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, dan Amri Panahatan Sihotang pada tahun 2022; (4)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahadyan  Fajar  Harris  dan  Muhammad  Fariz Adhyaksa  Ramadhan  pada  tahun  2022;  dan  sejumlah  Penelitian  lainnya.  Penelitian ini  akan  berfokus  pembahasan  mengenai  rencana  penerapan tax  carbon sebagai suatu  instrumen  NZE,  tantangan  setelah  pemberlakuan tax  carbon yang  harus dihadapkan  oleh  Pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  serta  mitigasi  resiko  yang harus  dilakukan  paska  pemberlakuannya  UU  HPP.  Oleh  karena  itu,  diharapkan penelitian  dapat  melengkapi  literatur  mengenai  implementasi tax  carbon paska pemberlakuannya UU HPP sebagai instrumen NZE .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  hukum normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan yang berlaku di masyarakat sebagai hukum  positif,  terutama  dalam  konteks  tax  carbon  sesuai  dengan  UU  HPP.  Metode kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  penekanan  pada  analisis  proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta memperhatikan dinamika hubungan antara fenomena  yang  diamati.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan gambaran  yang  komprehensif,  melaporkan  secara  detail,  dan  menyajikan  informasi terperinci  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  terkait dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik  implementasinya.  Data  penelitian  diperoleh dari  sumber  data  sekunder,  termasuk  bahan  kepustakaan,  literatur,  dan  sumber- sumber hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder dan tersier juga digunakan sebagai  bahan  analisis  dalam  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berfokus pada data sekunder.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Tax Carbon sebagai Instrumen NZE 2060
Latar  belakang  kebijakan  global  tentang  penggunaan  karbon  berkaitan  erat dengan perubahan iklim dan isu pemanasan global yang menjadi perhatian dunia. Karbon  dioksida  (CO2)  adalah  GRK  utama  yang  menyebabkan  efek  pemanasan global.  Akumulasi  emisi  karbon  dioksida  dan  gas-gas  lainnya  yang  menyebabkan terjadinya efek rumah kaca ke dalam atmosfer berdampak pada peningkatan suhu rata-rata  Bumi.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  menyadari  perlunya  mengurangi emisi  karbon  dan  menerapkan  kebijakan  untuk  menghadapi  perubahan  iklim. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan telah mengarah pada adopsi berbagai perjanjian internasional, termasuk Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Kesepakatan Paris pada tahun 2015.
Pada  tingkat  global,  Protokol  Kyoto  menjadi  tonggak  penting  dalam  upaya pengendalian  emisi  karbon. 19 Protokol  ini  mempunyai  kewajiban  yang  mengikat bagi negara-negara industri maju untuk secara signifikan mengurangi emisi karbon mereka. Namun, ketidaksepakatan dan keterbatasan dalam implementasi membuat negara-negara  lain,  termasuk  negara-negara  berkembang,  memandang  perlu adanya  pendekatan  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan  dalam  mengatasi  isu perubahan iklim. Pada tingkat nasional, berbagai negara, termasuk Indonesia, juga berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  karbon  dan  mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.
Di Indonesia, UU 16/2016 menjadi landasan hukum untuk pengendalian emisi karbon.  Melalui  UU  tersebut,  Indonesia  menyatakan  komitmennya  untuk mereduksi emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% berdasarkan status quo emisi GRK  pada  tahun  2010  dengan  upaya  yang  independen  serta  berasal  dari  usaha dalam  negeri,  meningkatkan  efisiensi  energi,  dan  mempromosikan  energi terbarukan.  UU  ini  memberikan  dasar  hukum  bagi  penerapan  kebijakan  yang berfokus  pada  pengurangan  emisi  karbon,  termasuk  upaya  penyesuaian  dalam sektor  energi,  industri,  dan  transportasi.  Target-target  ini  yang  kemudian disebutkan  dalam  UU  HPP  sebagai  suatu NDC .  Dalam  penerapannya, NDC ini ditentukan  berdasarkan  instrumen  spesifik,  yaitu  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK), dengan unsur perdagangan serta non-perdagangan.
19 Ade  Bebi  Irama,  “PERDAGANGAN  KARBON  DI  INDONESIA:  KAJIAN  KELEMBAGAAN  DAN  KEUANGAN NEGARA,” Info Artha 4, no. 1 (2020): 83–102.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Tax  carbon merupakan  suatu  sarana  yang  digunakan  Pemerintah  Indonesia untuk  melakukan  fungsi  kontrol  ( control  system )  terhadap  kumulasi  daripada emisi  GRK,  demi  pencapaian NDC tersebut.  Tertuang  secara  jelas  dalam  UU  HPP, objek daripada tax carbon ini adalah emisi karbon dioksida ekuivalen (dalam rumus kimia disebut sebagai CO2e). Menjadi suatu natur daripada emisi karbon dioksida ekuivalen  tersebut  untuk  dihasilkan  secara  kontinu  oleh  pergaulan  masyarakat. 20 Ratio  legis daripada  natur  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  tersebut  adalah terjadinya  beberapa  hal  yang  dirincikan  sebagai  penyusutan  (SDA),  pencemaran terhadap  lingkungan  hidup  dan  sekitarnya,  dan  kerusakan  yang  dialami  oleh lingkungan hidup tersebut.
Dalam  konteks  hubungan  kausalitas,  dampak-dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  jumlah  eksponensial  daripada  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen tersebut  membutuhkan  adanya  restorasi  serta  usaha  ( effort )  yang  tidak  sedikit. Restorasi  kondisi  lingkungan  yang  tercemar  tersebut,  merupakan  fungsi  dari eksisnya sistem perpajakan nasional, yaitu fungsi finansial sebagai suatu konsepsi untuk membiaya berbagai pembiayaan-pembiayaan yang menjadi tanggung jawab negara. 21 Dogma  ini  kemudian  terefleksikan  secara  konkrit  dalam  adanya kebutuhan  untuk  pembiayaan  restorasi NDC sebesar  US$  247.000.000.000  atau senilai Rp 3.461.000.000.000,-. 22
Pembiayaan  tersebut  apabila  diserap  dari  anggaran  nasional,  maka  akan menimbulkan suatu pembiayaan dan alokasi anggaran yang bersifat subsidi silang sehingga dalam konteks finansial, merupakan suatu hal yang dianggap tidak sehat mengingat  tidak  adanya  sumber  pendanaan  untuk  restorasi  kondisi  lingkungan yang tercemar akibat emisi karbon dioksida ekuivalen yang terus diproduksi secara berkesinambungan.  Dalam  doktrin  ekonomi  dan  finansial,  terdapat  teori eksternalitas  ( externality )  yang  dikemukakan  oleh  Jonathan  Gruber  yang  secara kontekstual  dapat  diaplikasikan  sebagai  eksternalitas  karbon  negatif,  yaitu  suatu kondisi  dimana  terdapat  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  ketiga  atau  pemangku kepentingan  terkait  ( stakeholder )  dalam  pangsa  pasar  yang  menghasilkan  emisi karbon dioksida ekuivalen. 23
20 Eykel  Bryken  Barus  dan  Suparna  Wijaya,  “Penerapan  Pajak  Karbon  di  Swedia  dan  Finlandia  serta Perbandingannya dengan Indonesia,” Jurnal Pajak Indonesia 5, no. 2 (2021): 256–79.
21 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
22 Eri Sutrisno, “Dana Perbaikan Lingkungan Mulai Mengucur,” Indonesia.Go.Id, 2021, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2883/dana-perbaikan-lingkungan-mulai-mengucur.
23 Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy , Edisi Keti (United States: Worth Publishers, 2010).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Lebih lanjut, eksternalitas karbon negatif ini dapat didikotomi dari perspektif pelaku tersebut, yaitu eksternalitas karbon  negatif produksi  sebagai suatu kondisi dimana  suatu  perusahaan  atau  produsen  yang  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  menghasilkan  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  dan  kerugian  akibat eksistensi  emisi  tersebut  direstorasi  menggunakan  pajak  yang  telah  dibayarkan dengan  sistem  subsidi  silang  sehingga  pihak  ketiga  atau  pemangku  kepentingan terkait  tersebut  kehilangan  beberapa  alokasi  dana  yang  seharusnya  ia  dapatkan sesuai dengan kepentingannya.
Dikotomi  berikutnya  adalah  terkait  dengan  eksternalitas  karbon  negatif konsumsi,  yakni  suatu  kondisi  dimana  konsumen  tertentu  menghasilkan  emisi karbon dioksida ekuivalen, sedangkan pembiayaan kerugian yang harus direstorasi akibat  emisi  tersebut  diserap  dari  dana  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain  atau pemangku  kepentingan  lainnya  (dalam  hal  perpajakan  dengan  sistem  subsidi silang).  Eksternalitas  karbon  negatif  konsumsi  ini  kemudian  menimbulkan beberapa  alokasi  dana  yang  tidak  sesuai  peruntukkanya,  dimana  alokasi  dana tersebut  bersifat  sosial,  dan  kenikmatan  dari  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi karbon dioksida ekuivalen tersebut dinikmati untuk pribadi atau golongan tertentu yang bersifat tidak mandatori.
Dari berbagai perspektif tersebut, terjadi adanya disrupsi dalam hal lembaga perpajakan  untuk  mencapai NDC tersebut.  Lebih  khusus  dalam  hal  pencapaian NZE, tanpa alokasi dana yang sesuai dan presisi, maka NZE tersebut tidak mungkin tercapai  mengingat  sifat  dari  sistem  perpajakan  yang  terintegrasi  satu  sama  lain dan  bersifat  domino.  Setiap  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen,  apabila  dimintakan pertanggungjawaban  sosial  dalam  bentuk  sistem  perpajakan,  maka  restorasi kerugian yang diakibatkan oleh emisi tersebut akan mencapai titik yang presisi dan ekuivalen.  Konsep  yang  tepat  untuk  pengenaan  pajak  dalam  kadar  emisi  karbon dioksida ekuivalen tertentu tersebut adalah prinsip polluter pays atau prinsip yang meminta  pertanggungjawaban  finansial  dari  pelaku  aktif  yang  mengakibatkan adanya  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen,  sebagaimana  telah  diadopsi  terlebih dahulu oleh UU PPLH.
Konsepsi  daripada  prinsip polluter  pays ini  merupakan  ratio  legis  dari pengenaan  tanggung  jawab  finansial-sosial  (perpajakan),  yakni  bagi  mereka  yang menghasilkan polutan (emisi karbon dioksida ekuivalen) maka mereka juga harus
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menanggung  biaya  untuk  pemulihannya. 24 Dengan  adanya  penarikan  biaya  atau pengenaan  pajak  daripada  pelaku  aktif  yang  menghasilkan  emisi  karbon  dioksida ekuivalen,  maka  subsidi  silang  dalam  sistem  perpajakan  nasional  tidak  lagi  ada. Sistem  perpajakan  dapat  kembali  fokus  ke  pemulihan  sarana  dan  pra-sarana lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Tax  carbon bukan  hanya  memiliki  fungsi  yang  linier:  mengalokasikan  restorasi kerugian  lingkungan  akibat  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  dari  penghasil  emisi tersebut,  tetapi  juga  membuat  suatu  ekosistem  bisnis  yang  dapat  membantu pergerakkan  perekonomian  nasional  melalui  penciptaan  pasar  karbon,  sebagai suatu  pasar  yang  memperjualbelikan  kuota  dari  ambang  batas  emisi  karbon dioksida ekuivalen.
Eksistensi tax carbon dalam UU HPP diproyeksikan untuk mencapai beberapa titik, yaitu:
1. Strategi Reduksi dan Denominasi Emisi Karbon
Komitmen  Pemerintah  untuk  melakukan  penurunan  secara  masif  terhadap emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  senilai  29%  (dua  puluh  sembilan  persen) dengan  usaha  internal  atau  kemampuan  dalam  negeri,  serta  penurunan terhadap  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  senilai  41%  (empat  puluh  satu persen) dengan bantuan pihak internasional atau pihak eksternal pada tahun 2030,  serta  mencapai  dan  mengarah  terhadap  titik  NZE  setidak-tidaknya pada tahun 2060.
2. Sasaran terhadap Sektor-Sektor Prioritas
Terdapat  target  untuk  menurunkan  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  di sektor-sektor  strategis  yang  perlu  dijadikan  prioritas,  seperti  sektor  energi, sektor  transportasi,  dan  kehutanan  (lingkungan  hidup)  yang  merupakan sebagaian besar (97%) dari total reduksi NDC . Bahwa selain daripada sektor- sektor  tersebut,  arah  kebijakan  berikutnya  juga  akan  menuju  transformasi atau perubahan industri dalam skala nasional yang berdasarkan energi bersih dan tax  carbon dalam  proyeksi  ke  arah  Indonesia  Emas  di  tahun  2045  dan NZE setidak-tidaknya di tahun 2060.
3. Mengkonsiderasi Konstruksi Renewable-Energy
Kebijakan  umum  terkait  dengan tax  carbon ,  perdagangan  karbon  (dalam pasar  karbon),  serta  kebijakan-kebijakan  lainnya  yang  bersifat  teknis  dan
24 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Edisi Kedu (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
sektoral  seperti phasing  out  coal ,  konstruksi  berbagai  energi  baru  dan tebrarukan,  dan/atau  efisiensi  keanekaragaman  hayati  yang  kemudian  akan mendukung  tercapainya  kondisi  NZE  di  tahun  2060  dengan  penjunjungan tinggi  prinsip-prinsip  terkait,  seperti  prinsip just  and  affordable  transition bagi segenap masyarakat dan pemangku kepentingan serta tetap memberikan adanya  kepastian  dalam  hal  iklim  berusaha  dan  investasi  bagi  Usaha  Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Harmonisasi berbagai Kebijakan Terkait Proyeksi  umum  terkait  dengan tax  carbon akan  mencakup  dan mencantumkan  strategi  yang  menurunkan  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen dalam  bentuk  NDC,  sasaran  terhadap  sektor-sektor  prioritas,  dan/atau memperhatikan konstruksi renewable-energy dan terbarukan yang kemudian akan  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Peraturan  Pemerintah  sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU HPP. 25
Berkaitan  dengan  dasar  pengenaan tax  carbon ,  maka status  quo polusi nasional yang memiliki polutan tertinggi se-Asia Tenggara dan di peringkat ke-17 di dunia 26 sehingga  Pemerintah  membutuhkan  adanya  komitmen  dan  keseriusan untuk  menangani  kondisi  tersebut  yang  mana  penanganan  dan  restorasi  tersebut membutuhkan  pembiayaan  nasional  yang  seharusnya  dialokasikan  bukan  dari sistem perpajakan national existing , tetapi meminta pertanggungjawaban langsung dari pelaku-pelaku aktif yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen.

## 2. Tax Carbon Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Emisi Global
Secara  normatif,  penerapan  konsep tax  carbon dapat  dikatagorikan  sebagai bentuk tujuan perlindungan terhadap emisi global. Hal ini dapat lihat dari beberapa hal seperti:
a. Kebijakan tax carbon menginternalisasi biaya lingkungan
Emisi  karbon  merupakan  hasil  dari  aktivitas  manusia  yang  memanfaatkan sumber  energi  fosil  dan  mengakibatkan  polusi  karbon.  Emisi  karbon  ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim
25 Bima  Niko  Pamungkas  dan  Vissia  Dewi  Haptari,  “Analisis  Skema  Pengenaan  Pajak  Karbon  Di  Indonesia Berdasarkan  United  Nations  Handbook  Mengenai  Penerapan  Pajak  Karbon  Oleh  Negara  Berkembang,” JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2 (2022): 357–367.
26 Ellyvon Pranita, “Polusi Udara di Indonesia Peringkat 1 di Asia Tenggara dan Peringkat 17 Negara  Paling Berpolusi di Dunia,” Kompas.com, 2022, https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/07/123100123/polusi-udara-di-indonesia-peringkat-1-di- asia-tenggara-dan-peringkat-17?page=all.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dan pemanasan global. Dengan menerapkan tax carbon , pemerintah berupaya untuk menginternalisasi biaya lingkungan dari emisi karbon ke dalam harga produk  atau  jasa  yang  menghasilkan  emisi  tersebut.  Dengan  demikian, pengguna  atau  produsen  akan  merasakan  biaya  tambahan  yang  berkaitan dengan  emisi  karbon,  sehingga  mendorong  mereka  untuk  mengurangi konsumsi atau produksi berbasis karbon.
b. Kebijakan tax carbon mendorong transisi menuju energi bersih Dengan  memberikan  insentif  finansial  melalui tax  carbon ,  pemerintah mendorong penggunaan sumber energi yang lebih bersih  untuk mengurangi ketergantungan  pada  bahan  bakar  fosil,  sehingga  menciptakan  lingkungan yang  lebih  berkelanjutan  dan  mengurangi  dampak  negatif  terhadap perubahan  iklim..  Peningkatan  harga  karbon  membuat  sumber  energi terbarukan  menjadi  lebih  kompetitif  secara  ekonomi,  sementara  sumber energi berbasis karbon menjadi relatif lebih mahal. Dalam jangka panjang, ini akan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.
c. Kebijakan tax carbon memenuhi komitmen internasional
Sejumlah negara telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian  dari  usaha  global  dalam  menghadapi  perubahan  iklim. 27 Paris Agreement adalah  contoh  perjanjian  internasional  di  mana  negara-negara setuju  untuk  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk  mengurangi  emisi dan membatasi kenaikan suhu global. Dengan menerapkan tax carbon , negara dapat  memenuhi  komitmennya  terhadap  perjanjian  ini  dan  berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim.
d. Kebijakan tax carbon mengatasi eksternalitas negatif:
Emisi  karbon  dapat  dianggap  sebagai  eksternalitas  negatif,  yaitu  dampak negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  ekonomi  kepada  pihak  ketiga  yang tidak  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut.  Dengan  menerapkan tax  carbon , pemerintah  berupaya  untuk  mengurangi  eksternalitas  negatif  ini  dengan mendorong pengurangan emisi karbon. Dengan menanggung biaya tambahan dalam bentuk pajak, pengguna atau produsen cenderung mengubah perilaku
27 RMT  Nurhasan  Affandi  et  al.,  “Implikasi  Bantuan  Uni  Eropa  terhadap  Indonesia:  Suatu  Analisis Pembangunan  Internasional  dan  Keamanan  Lingkungan,” ijd-demos 4,  no.  1  (10  April  2022), https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.206.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mereka  untuk  mengurangi  emisi  karbon,  baik  melalui  efisiensi  energi, penggunaan teknologi bersih, atau alternatif lainnya.

## 3. Konsep Tax Carbon yang akan Diberlakukan
Untuk  mencapai NZE tersebut  di  tahun  2060,  diperlukan  bukan  saja  di tingkat  represif  (pengenaan tax  carbon terhadap  pelaku  aktif  penghasil  emisi karbon dioksida ekuivalen), tetapi juga di tingkat pencegahan atau preventif, yaitu bagaimana perilaku pelaku-pelaku aktif dalam menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen. Tax carbon bukan hanya dikenakan di tingkat restorasi - represif, tetapi harus  bisa  membentuk  bagaimana  perilaku  masyarakat  umum  (baik  masyarakat dalam  artian  konkrit  maupun  pelaku-pelaku  usaha  termasuk  badan  hukum). Konsepsi  dari  pembentukan  perilaku-perilaku  masyarakat  umum  untuk mengurangi  produksi  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  sejalan  dengan  konsep hukum  sebagai  alat  untuk  merekayasa  kehidupan  sosial  yang  dikemukakan  oleh Roscoe Pound. 28
Hukum  (pengenaan tax  carbon secara  memaksa  melalui  mekanisme peraturan  perundang-undangan),  akan  mengarahkan  perilaku  masyarakat  yang tidak  menkonsiderasi  dampak  langsung  dari  penggunaan  atau  perilaku  lainnya yang  menghasilkan  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen,  menjadi  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  setiap  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  yang  dihasilkannya, menimbulkan  konsekuensi  perpajakan  yang  harus  mereka  tanggung  (prinsip polluters  pays atau  pelaku  aktif  yang  menghasilkan  emisi  karbon  dioksida ekuivalen  harus  menanggung  biaya  restorasi  kerugian  tersebut).  Pada  akhirnya, masyarakat umum yang berpotensi menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen akan  memandang  setiap  penggunaan  atau  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi karbon  dioksida  ekuivalen  akan  menimbulkan  dampak  ekonomi  yang  harus ditanggung ( cost ).
Dalam  perspektif  ekonomi,  maka  dengan  eksisnya cost dalam  kegiatan tertentu, maka pelaku kegiatan tersebut akan lebih menimbang apakah kenikmatan yang didapat memang benar menutupi cost yang harus dikeluarkan. Dengan sistem tersebut,  maka tax  carbon akan  mengkurasi  secara  efektif  kegiatan-kegiatan masyarakat yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen: apakah memang benar mandatori atau tidak. Dengan proyeksi masyarakat yang memiliki pola pikir
28 Lily Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
demikian,  maka  bukan  hanya  represif,  tetapi  dalam  tatanan  preventif tax  carbon berjalan secara efektif untuk mencapai kondisi NZE di tahun 2060.
Perpajakan,  selain  secara  spesialis  dikristalisasi  dalam tax  carbon secara fungsional,  sistem  tax  carbon  juga  tetap  memiliki  fungsi  regulatoir  ( regulerend ) untuk  mengatur  atau  membentuk  masyarakat  dengan  tujuan  tertentu  sesuai dengan  arah  kebijakan  pemerintah  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 29 Fungsi  ini  secara ratio  legis akan  membentuk masyarakat  yang  menimbang  secara  matang  sebelum  menghasilkan  emisi  karbon dioksida  ekuivalen  yang  menjadi  objek  daripada  pengenaan tax  carbon .  Pada akhirnya, tax  carbon dalam  menjalankan  fungsi  regulatoir  ( regulerend )  nya  akan selaras dengan tax carbon yang memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial, yaitu akan menimbulkan dan membentuk masyarakat yang menimbang apakah aktivitas atau kegiatan tertentu dengan penghasilan emisi karbon dioksida ekuivalen benar- benar  diperlukan.  Apabila  tidak  diperlukan,  maka  masyarakat  akan  melihat tax carbon yang  harus  dibayarkan  tidaklah  sebanding  dengan  kenikmatan  atau manfaat yang didapatkan dari kegiatan atau aktivitas tersebut, sehingga dibatalkan dan emisi karbon dioksida ekuivalen tidak dihasilkan.
Pengenaan tax  carbon untuk  mencapai NZE dalam  UU  HPP  akan  berbasis pada  sistem  skema cap  and  tax ,  yaitu  suatu  sistem  pembayaran  terhadap  setiap kuantitas  emisi  karbon  dioksida  ekuivalen  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  atau masyarakat, di mana harga atau pajak yang harus dibayarkan tersebut ditentukan oleh  Pemerintah.  Skema  ini  bertujuan  untuk  menggunakan  pajak  sebagai  insentif untuk melakukan perdagangan karbon, namun pada saat yang sama, pajak tersebut juga dapat berfungsi sebagai sanksi jika pencemar tidak mematuhi batas emisinya. Dalam skema cap and tax yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, perusahaan yang  melebihi  batas  Persetujuan  Teknis  Emisi  (PTE)  akan  dikenakan  pajak, sedangkan perusahaan yang membeli PTE atau Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) akan mendapatkan pengurangan kewajiban pajak karbon.
Agar sistem cap and tax dapat berjalan efektif, ke depannya Pemerintah juga akan menginisiasi pasar karbon, yaitu suatu entitas pasar yang memperdagangkan atau  memperjualbelikan  kuota  atau  ambang  batas  ( cap )  suatu  perusahaan  yang belum dipakai, terhadap perusahaan lain yang membutuhkannya. Basis dari sistem pasar  karbon  ini  adalah  prinsip cap  and  trade ,  yaitu  suatu  sistem  yang menggunakan  konsep  pembatasan,  limitasi,  ataupun  kuota  terhadap  setiap
29 Suandy, Hukum Pajak .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perusahaan  yang kegiatannya menghasilkan emisi karbon  dioksida ekuivalen. Jika perusahaan melebihi batas emisi karbon dioksida ekuivalen yang telah ditetapkan, maka  mereka  harus  memperoleh  kuota  atau  batas  emisi  yang  tersisa  dari perusahaan lain yang telah mencapai tingkat emisi di bawah batas tersebut.
Konsep changing  behaviour dalam tax  carbon sejatinya  bersumber  dari konsep  pajak  korektif  ( corrective  tax ),  yaitu  suatu  bentuk  intervensi  dari Pemerintah terhadap kondisi kerugian yang dialami oleh pihak netral dalam suatu pasar  atau  pemangku  kepentingan  lainnya,  akibat  dari  konsumsi  atau  produksi para  pihak  dalam  konteks  suatu  pasar.  Pemerintah  kemudian  akan  meminta bagaimana  setiap  perusahaan  atau  masyarakat  yang  menghasilkan  emisi  karbon dioksida  ekuivalen  yang  merugikan  tersebut  untuk  bertanggung  jawab  secara finansial,  melalui  pajak  korektif.  Dengan  demikian,  terdapat  suatu  perubahan perilaku  bagi  masyarakat  dan  pelaku  usaha  bahwa  terdapat  konsekuensi- konsekuensi  finansial  dan  ekonomi  terhadap  setiap  aktivitas  yang  menghasilkan emisi  karbon  dioksida  ekuivalen,  sehingga  dengan  demikian,  seiring  dengan berjalannya  waktu  dan  konsistensi  pengenaan tax  carbon berdasarkan  UU  HPP,
NZE dapat tercapai setidak-tidaknya pada tahun 2060.

## 4. Tantangan Implementasi Kebijakan Tax Carbon Pasca Pemberlakuan UU HPP
Sejatinya, kebijakan tax carbon merupakan  implementasi dari    amanat  yang terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk berpartisipasi  dalam  menjaga  ketertiban  dunia  dengan  mengurangi  emisi  karbon global  dan  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga merupakan  upaya  untuk  mencegah  resesi  ekonomi  yang  dapat  membahayakan kesejahteraan  masyarakat yang lebih rentan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengakui hak lingkungan sebagai bagian  dari  hak  dasar  masyarakat  Indonesia.  Amanat  ini  yang  kemudian diwujudkan memasukan materi muatan substantif mengenai tax carbon dalam UU HPP  yang  dibentuk  dengan  menerapkan  metode  pembentukan  undang-undang omnibus  law guna  mengintegrasikan  6  (enam)  UU  yang  lain.  Kebijakan  ini  akan dilaksanakan  dengan  permulaan  pada  tahun  2021,  yaitu  terlebih  dahulu pengembangan  mekanisme  perdagangan  karbon  (dalam  kaitannya  dengan penciptaan  pasar  karbon  nasional),  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahapan pengenaan pajak yang berbasis kuota emisi (atau yang biasa disebut dengan sistem cap  and  tax )  perdana  untuk  pembangkit  listrik  terbatas,  yaitu  Pembangkit  Listrik
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Tenaga  Uap  (PLTU)  Batubara  yang  berbahan  bakar  batubara)  pada  tahun  2022 sampai  dengan  tahun  2024,  kemudian  dilanjutkan  dengan  implementasi  konkrit perdagangan  karbon  secara  efektif  ( fully-operated )  bertahap  dengan  analisis  di kesiapan sektor terkait.
Pajak karbon yang diusulkan akan diterapkan dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram  CO2e.  Tarif  ini  merupakan  penurunan  dari  tarif  sebelumnya  yang diusulkan dalam RUU KUP, yang mencapai Rp75 per kilogram CO2e. Bahkan, tarif Rp30  per  kilogram  CO2e  jauh  lebih  rendah  daripada  rekomendasi  tarif  yang diajukan  oleh  Bank  Dunia  dan  IMF. 30 Dalam  konteks  Indonesia,  penerapan  tarif yang  efektif  adalah  dengan  menggunakan  persamaan  manfaat  tambahan pengurangan  emisi  =  biaya  tambahan  pengurangan  emisi.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  tarif  yang  ideal  agar  Indonesia  mencapai  target pengurangan  emisi  adalah  sebesar  Rp300.000  per  ton  CO2e. 31 Hasil  dari pengenaan pajak karbon kemudian dapat dialokasikan untuk membiayai riset dan pengembangan  dalam  bidang  energi  terbarukan  serta  sebagai  anggaran  untuk upaya mengurangi emisi. 32
Untuk  memastikan  agar  implementasi tax  carbon dapat  terlaksana  dengan baik  khususnya  di  bidang  industri  dan  transportasi  diperlukan  ketepatan momentum saat pemberlakuan tax carbon karena apabila salah momentum waktu maka  dapat  pemberlakuan tax  carbon tersebut  dapat  berefek  domino  ( domino effect )  pada  distorsi  perekonomian  Indonesia.  Hal  inilah  juga  yang  menjadi  salah satu  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  sehingga  memilih  untuk mengundurkan waktu pemberlakuan tax carbon , yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim serta manfaat dari pengurangan emisi karbon. Dampaknya bisa menimbulkan resistensi atau ketidaksetujuan dari pihak- pihak  yang  secara  langsung  terkena  dampak  kebijakan,  seperti  industri-industri dengan  tingkat  emisi  karbon  yang  tinggi.  Selain  itu,  tantangan  lainnya  adalah kesulitan  dalam  mengukur  dan  memverifikasi  emisi  karbon  yang  dihasilkan  oleh berbagai  sektor  ekonomi,  yang  membutuhkan  sistem  monitoring  yang efektif  dan transparan.  Penerapan  kebijakan tax  carbon juga  membutuhkan  koordinasi  yang
30 Fhandy Pandey et al., “Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 2899–2905, https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3175.
31 Dian  Ratnawati,  “Carbon  Tax  Sebagai  Alternatif  Kebijakan  Untuk  Mengatasi  Eksternalitas  Negatif  Emisi Karbon  di  Indonesia.,” Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (2016): 53–67.
32 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
baik antar setiap stakeholders untuk memastikan kesepakatan bersama dan adopsi yang efektif.
Penerapan tax carbon berdampak pada perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam proses produksinya akan dikenai biaya tambahan. Akibatnya, harga jual  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  juga  akan  naik  untuk  menutup  biaya  pajak karbon  tersebut.  Kenaikan  harga  jual  ini  kemudian  akan  berdampak  pada  pola konsumsi masyarakat, di mana masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi barang atau jasa yang harganya naik akibat tax carbon . 33 Seperti yang kita sadari, tingkat  konsumsi  masyarakat  dalam  perekonomian  memiliki  dampak  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Ketika  tingkat  konsumsi  masyarakat  mengalami penurunan,  permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  juga  menurun,  yang  pada akhirnya menyebabkan produsen mengurangi produksi mereka dan berkurangnya kesempatan kerja.
Pada  saat  yang  sama,  ketika  produksi  barang  dan  jasa  menurun,  maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan melambat. Dalam situasi paska pandemi seperti  sekarang,  Pemerintah  Indonesia  tengah  berupaya  untuk  memulihkan  laju perekonomian  dengan  menggenjot  investasi  dan  konsumsi  domestik.  Jika  tingkat konsumsi  masyarakat  menurun  akibat  kenaikan  harga  akibat  pajak  karbon,  maka hal  ini  akan  memperlambat  pemulihan  perekonomian  Indonesia.  Keadaan  ini kemudian  diperparah  dengan  belum  siapnya  para  pelaku  usaha  di  sektor-sektor yang  bersinggungan  secara  langsung  saat  diberlakukannya  kebijakan tax  carbon .
Berkaca  dari  hal  tersebut,  menyadari  pentingnya  momentum  waktu  yang  tepat untuk  memberlakukan tax  carbon memaksa  Pemerintah  melalui  Menteri Koordinator  Perekonomian,  Airlangga  Hartanto  mengumumkan  penundaan pemberlakuan  kebijakan tax  carbon hingga  tahun  2025  dengan  berbagai pertimbangan  seperti  kondisi  perekonomian  sektor  terkait, carbon  prizing , pemberian  waktu  bagi  pelaku-pelaku  dalam  sektor  terkait  untuk  menyesuaikan diri,  perizinan  perdagangan  karbon,  dampak  penerapan tax  carbon ,  dan  skala lainnya dalam sektor terkait.
Selain momentum waktu pengumuman, Pemerintah juga perlu memberlakukan  kebijakan  pendamping tax  carbon seperti  insentif  bagi  sektor energi  baru  terbaharukan.  Hadirnya  kebijakan  pendamping  berupa  insentif
33 Hilwa  Nurkamila  Maghfirani,  Namira  Hanum,  dan  Roidah  Dzata  Amani,  “Analisis  Tantangan  Penerapan Pajak Karbon,” Juremi: Jurnal Riset Ekonomi 1, no. 4 (2022): 314–21, https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.746.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
membuat  para  pelaku  usaha  mempunyai  pilihan  lain  dengan  mempergunakan energi hijau yang menghasilkan karbon yang lebih ramah lingkungan. Apabila tidak ada  kebijakan  pendamping  insentif  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia dalam  rangka  pengembangan  sumber  energi  terbarukan,  maka  produsen kemungkinan  besar  akan  lebih  memilih  menggunakan tax  carbon daripada  usaha lainnya  yang  dapat  mitigasi  penggunaan  emisi  karbon.  Pertimbangan  ini didasarkan  pada  kepastian  harga  pajak  karbon  sehingga  hal  ini  memungkinkan produsen  untuk  dengan  lebih  mudah  memperhitungkan  proyeksi  beban  usaha mereka,  berbeda  dengan  kebijakan  cap  and  trade  yang  memiliki  ketidakpastian harga penjualan. 34
Di  saat  yang  bersamaan,  agar  implementasi tax  carbon menjadi  semakin efektif diperlukan juga regulasi turunan dari UU HPP yang kuat dan kumpulan data yang  lengkap.  Regulasi  turunan  yang  jelas  dan  konsisten  sangat  penting  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  industri  yang  terkena tax  carbon , sehingga  mereka  dapat  mempersiapkan  diri  secara  tepat  dan  mengoptimalkan upaya mereka dalam mengurangi emisi karbon. Namun, terkadang pelaku industri dapat  menentang  aturan tax  carbon karena  dianggap  akan  mengganggu keuntungan  dan  daya  saing  mereka.  Kumpulan  data  yang  lengkap  juga  sangat penting  dalam  implementasi tax  carbon ,  karena  dapat  membantu  pemerintah untuk  mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  paling  membutuhkan  tindakan pengurangan  emisi  dan  mengevaluasi  efektivitas  kebijakan  yang  telah diimplementasikan.  Penting  untuk  mengembangkan  sistem  pengukuran  dan pelaporan  emisi  yang  akurat  dan  transparan.  Pemerintah  juga  harus mempertimbangkan kondisi objek yang terkena pajak, baik dari segi ukuran, jenis usaha, maupun sumber daya yang tersedia karena setiap objek yang terkena pajak memiliki  kondisi  yang  berbeda  sehingga  perlu  dilakukan  penyesuaian  kebijakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi tax carbon .
5. Mitigasi Resiko Paska Penerapan Kebijakan Tax Carbon
Setelah  implementasi  kebijakan tax  carbon melalui  peraturan  yang  berlaku, terdapat  serangkaian  tindakan  yang  perlu  diambil  dan  sejumlah  hal  yang  harus dihindari, antara lain:
Tindakan mitigasi resiko yang dapat dilakukan, antara lain:
34 Ratnawati, “Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia.”
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## a. Pemantauan dan Penilaian
Penting untuk melakukan pemantauan dan penilaian secara teratur terhadap implementasi  kebijakan tax  carbon termasuk  bagaimana    prosedur pemeriksaaan    dan  pemberian  sanksi  apabila  kewajiban  tidak  dijalankan. 35
Hal  ini  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  terkait  emisi  karbon, penerimaan  pajak,  dan  dampak  kebijakan  terhadap  sektor-sektor  yang terkena dampak.
b. Penerapan yang Konsisten
Konsistensi  dalam  penerapan  kebijakan tax  carbon sangat  penting.
Perusahaan  dan  individu  harus  mengikuti  ketentuan  dan  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  regulasi  tersebut  dengan  tepat.  Hal  ini  termasuk melaporkan  emisi  karbon,  membayar  pajak  yang  dikenakan,  dan  mematuhi kewajiban dan batasan yang berlaku.
c. Investasi dalam Solusi Hijau
Kebijakan tax  carbon harus  mendorong  perusahaan  dan  individu  untuk berinvestasi  dalam  solusi  hijau  dan  ramah  lingkungan.  Ini  bisa  meliputi investasi  dalam  teknologi  bersih,  energi  terbarukan,  penggunaan  sumber daya yang efisien, dan inovasi untuk mengurangi emisi karbon.
d. Kolaborasi dan Partisipasi
Penting untuk membangun kolaborasi dan partisipasi antara pemerintah dan pemangku  kepentingan  lainnya. Hal  ini  akan  memfasilitasi  pertukaran informasi,  pengalaman,  serta  sumber  daya  yang  diperlukan  guna  mencapai tujuan pengurangan emisi karbon.
Tindakan yang harus dihindari, antara lain:
a. Pemalsuan Data atau Penghindaran Pajak
Perusahaan  tidak  boleh  melakukan  pemalsuan  data  emisi  karbon  atau penghindaran pajak yang dikenakan sebagai bagian dari kebijakan tax carbon . Hal  ini  akan  merugikan  integritas  sistem  dan  mengurangi  efektivitas kebijakan.
b. Mengabaikan Kewajiban Pelaporan
Perusahaan  tidak  boleh  mengabaikan  kewajiban  untuk  melaporkan  emisi
35 Alexander  Kevin  Tjoanto  dan  Maria  Tambunan,  “Tantangan  dan  Strategi  dalam  Proses  Implementasi Kebijakan Pajak Karbon,” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 9, no. 02 (30 Desember 2022): 237– 48, https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
karbon  sesuai  dengan  ketentuan  regulasi.  Pelaporan  yang  akurat  dan  tepat waktu  penting  untuk  memantau  dampak  kebijakan  dan  pengurangan  emisi karbon.
c. Tidak Melakukan Upaya Pengurangan Emisi
Perusahaan tidk boleh mengabaikan atau tidak melakukan upaya nyata untuk mengurangi  emisi  karbon  tidak  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan tax  carbon . Perusahaan dan individu harus aktif dalam mencari solusi untuk mengurangi emisi karbon dan menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.
d. Menghindari Tanggung Jawab
Perushaan tidak boleh menghindari tanggung jawab terkait dengan kebijakan tax  carbon terhadap  emisi  karbon  yang  mereka  hasilkan  dan  berupaya mengurangi jejak karbon mereka.
Penerapan  kebijakan tax  carbon memerlukan  komitmen  dan  keterlibatan semua pihak terkait. Dengan mengikuti ketentuan regulasi, melibatkan diri dalam solusi  hijau,  dan  bertanggung  jawab  terhadap  emisi  karbon,  kita  dapat  mencapai pengurangan  emisi  yang  signifikan  dan  berkontribusi  pada  perlindungan lingkungan.

## D. KESIMPULAN
Pada hakikatnya, t ax carbon merupakan suatu inovasi instrumen kebijakan yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan control system terhadap kumulasi emisi GRK demi mencapai NZE 2060. Penerapan konsep tax carbon bertujuan untuk melindungi  lingkungan  dan  mengurangi  emisi  karbon  yang  merupakan  penyebab utama  perubahan  iklim.  Dengan  memberikan  insentif  finansial  melalui  pajak, pemerintah  mendorong  perubahan  perilaku  menuju  penggunaan  energi  bersih  dan rendah karbon, serta memenuhi komitmen internasional untuk mengurangi emisi.
Implementasi tax  carbon di  Indonesia  merupakan  suatu  amanat  Konstitusi yang  wajib  dijalankan  guna  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  dan  mengurangi produksi emisi karbon dioksida ekuivalen. Pengenaan tax carbon untuk mencapai NZE dalam UU HPP akan berbasis pada sistem cap and tax . Dalam skema cap and tax yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  perusahaan  yang  melebihi  batas  PTE  akan dikenakan  pajak,  sedangkan  perusahaan  yang  membeli  SPE  akan  mendapatkan pengurangan  kewajiban  pajak  karbon.  Pada  awalnya, tax  carbon yang  direncanakan untuk dikenakan adalah sebesar tarif Rp30 per kilogram CO2e pada tahun 2022 sesuai UU HPP. Akan tetapi, setelah dilakukan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
membuat  Pemerintah  Indonesia  pada  akhirnya  mengumumkan  penundaan pemberlakuan kebijakan tax carbon dikarenakan belum siapnya para  pelaku industri dan belum adanya regulasi turunan dari UU HPP yang tepat. Oleh karenanya, penting bagi  Pemerintah  untuk  lebih  aktif  melibatkan  para  pelaku  industri  dalam  proses perumusan kebijakan dan memberikan insentif yang tepat agar mereka dapat beralih ke  teknologi  dan  praktek  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  penting  bagi  Pemerintah  dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pembuatan kebijakan terkait regulasi pelaksanaan tax carbon , kebijakan pengenaan tarif tax carbon yang tepat dan efektif, kebijakan insentif bagi pelaku usaha, dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Gruber,  Jonathan. Public  Finance  and  Public  Policy .  Edisi  Keti.  United  States:  Worth Publishers, 2010.
Humphreys, John. “Exploring a Carbon Tax for Australia.” Australia, 2007.
Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional . Edisi Kedu. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
Rasjidi, Lily. Dasar-Dasar Filsafat Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Suandy, Erly. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat, 2009.

## B. Jurnal
Affandi,  RMT  Nurhasan,  Fuad  Azmi,  Windy  Dermawan,  Gilang  Nur  Alam,  dan  Emil Mahyudin.  “Implikasi  Bantuan  Uni  Eropa  terhadap  Indonesia:  Suatu  Analisis Pembangunan Internasional dan Keamanan Lingkungan.” ijd-demos 4, no. 1 (10 April 2022). https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.206 .
Barus,  Eykel  Bryken,  dan  Suparna  Wijaya.  “Penerapan  Pajak  Karbon  di  Swedia  dan Finlandia  serta  Perbandingannya  dengan  Indonesia.” Jurnal  Pajak  Indonesia 5,  no.  2 (2021): 256–79.
Elsa,  Hadijjah  Ummini,  dan  Rachmad  Utomo.  “Menimbang  Kesiapan  Penerapan  Carbon Pricing  di  Indonesia  dengan  Studi  pada  Kanada,  Britania  Raya,  dan  Australia.” JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2 (2022): 410–35.
Harris,  Rahadyan  Fajar,  dan  Muhammad  Fariz  Adhyaksa  Ramadhan.  “Formulasi  Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan  Pajak Karbon  Sebagai Pendorong Transisi Energi  Baru  Terbarukan  Berdasarkan  Pancasila.” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia
Law Journal 2, no. 2 (2022): 157–71.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54653.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Irama, Ade Bebi. “PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA: KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN NEGARA.” Info Artha 4, no. 1 (2020): 83–102.
Maghfirani,  Hilwa  Nurkamila,  Namira  Hanum,  dan  Roidah  Dzata  Amani.  “Analisis Tantangan  Penerapan  Pajak  Karbon.” Juremi:  Jurnal  Riset  Ekonomi 1,  no.  4  (2022): 314–21. https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.746.
Meng, Sam, Mahinda Siriwardana, dan Judith McNeill. “The Environmental and Economic Impact  of  the  Carbon  Tax  in  Australia.” Environmental  and  Resource  Economics 54, no. 3 (12 Maret 2013): 313–32. https://doi.org/10.1007/s10640-012-9600-4.
Pamungkas, Bima Niko, dan Vissia Dewi Haptari. “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di  Indonesia  Berdasarkan  United  Nations  Handbook  Mengenai  Penerapan  Pajak Karbon  Oleh  Negara  Berkembang.” JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax Review) 6, no. 2 (2022): 357–367.
Pandey,  Fhandy,  Yanif  Dwi  Kuntjoro,  Arifuddin  Uksan,  dan  Sri  Sundari.  “Rencana Penerapan  Pajak  Karbon  di  Indonesia.” Jurnal  Kewarganegaraan 6,  no.  2  (2022): 2899–2905. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3175.
Pratama,  Bintang  Adi,  Muhammad  Agra  Ramadhani,  Putri  Meiarta  Lubis,  dan  Amrie Firmansyah.  “Implementasi  Pajak  Karbon  Di  Indonesia:  Potensi  Penerimaan  Negara Dan  Penurunan  Jumlah  Emisi  Karbon.” JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax
Review) 6, no. 2 (2022): 368–374.
https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827
Ratnawati, Dian. “Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif  Emisi  Karbon  di  Indonesia.” Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (2016): 53–67.
Saputra, Agustinus Imam. “Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya.” Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) 3, no. 1 (2021): 56–71.
Selvi,  Notika  Rahmi,  dan  Idar  Rachmatulloh.  “Urgensi  Penerapan  Pajak  Karbon  Di Indonesia.” Jurnal  Reformasi  Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  untuk  Mewujudkan Masyarakat Madani 7, no. 1 (2020): 29–34.
Tjoanto,  Alexander  Kevin,  dan  Maria  Tambunan.  “Tantangan  dan  Strategi  dalam  Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon.” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 9, no. 02 (30 Desember 2022): 237–48. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Chang e.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 91-114 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

## D. Website
Asen, Elke. “Carbon Taxes in Europe.” Tax Foundation,
2021. https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/.
Darmawan,  Agus  Dwi.  “Harga  Batu  Bara  Newcastle  Bertahan  di  Level  US$  173  per  Ton
(Selasa, 21 Maret 2023.”
databoks,
2023.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/21/harga-batu-bara-newcastle- bertahan-di-level-us-173-per-ton-selasa-21-maret-2023.
Houghton, John. “Global Warming.” Reports on Progress in Physics 68, no. 6 (2005): 1343. https://doi.org/10.1088/0034-4885/68/6/R02.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia.  “Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016.
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298.
Matt  McGrath.  “Perubahan  iklim:  Suhu  terpanas  dalam  sejarah,  gelombang  panas  lebih intens,  laporan  IPCC  berisi  ‘kode  merah  bagi  umat  manusia.’” BBC  News ,  2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58146664.
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development.  “Environment  at  a  Glance Indicators.” OECD, 2020. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac4b8b89- en/index.html?itemId=/content/publication/ac4b8b89-en.
Pranita, Ellyvon. “Polusi Udara di Indonesia Peringkat 1 di Asia Tenggara dan Peringkat 17 Negara
Paling Berpolusi
di Dunia.”
Kompas.com, 2022.
https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/07/123100123/polusi-udara-di- indonesia-peringkat-1-di-asia-tenggara-dan-peringkat-17?page=all.
Sutrisno,  Eri.  “Dana  Perbaikan  Lingkungan  Mulai  Mengucur.”  Indonesia.Go.Id,  2021. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2883/dana-perbaikan-lingkungan-mulai- mengucur.
Tax  Foundation.  “Carbon  Tax.”  Tax  Foundation,  2020.  https://taxfoundation.org/tax- basics/carbon-tax/.