Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## Mohd. Yusuf DM,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Firman lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; firmansyah3633@gmail.com
Emi Afrijon lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; emiafrijon73@gmail.com

## William Suryadi Ganda Tuah Aritonang
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; williamsuryadigt@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak . Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini dipertegas  secara konstitusional di dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD 1945.  Oleh karena  itu,  ada  banyak  aspek  yang  harus  diatur  di  dalam  hukum  agar  segala sesuatu tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dalam bernegara di Indonesia. Sehingga,  peraturan  perundang-undangan  selaku  hukum  positif  yang  memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Aspek penting yang  harus  dipahami  dalam  hal  ini  adalah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dikenal  metode  baru  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan  mengaitkan  pokok pembahasan  terhadap  topik  utama  di dalam  penelitian ini.  Hasil  dari  kesimpulan penelitian  ini  mempertegas  mengenai  kedudukan  politik  hukum  metode pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  metode omnibus  law  di  Indonesia  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
Kata Kunci : Perundang-Undangan, Omnibus Law, Sistem Hukum.
Abstract. Indonesia is one of the countries that  upholds the law, this is confirmed constitutionally in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, there are  many  aspects  that  must  be  regulated  in  law  so  that  everything  can  be implemented  and  carried  out  in  a  state  in  Indonesia.  Indonesia.  Thus,  laws  and regulations  as  positive  law  have  an  important  role  in  the  administration  of  the Indonesian  state  administration.  An  important  aspect  that  must  be  understood  in this  case  is  the  formation  of  laws  and  regulations.  After  the  enactment  of  Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, a new method is known in the  formation  of  laws  and  regulations  in  Indonesia.  This  study  uses  a  type  of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study.  The  results  of  the  conclusions  of  this  study  confirm  the  legal  political position  of  the  method  of  forming  legislation  using  the  omnibus  law  method  in Indonesia  after  the  enactment  of  Law  Number  13  of  2022  concerning  the  Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation in Indonesia.
Keywords : Legislation, Omnibus Law, Legal System.

## Pendahuluan
Studi  politik  hukum  pada  dasarnya  akan  mengkaji  mengenai  bagaimana hubungan  konfigurasi  antara  politik  dengan  hukum,  apakah  hukum determinan terhadap politik, atau politik yang determinan terhadap hukum. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Mahfud MD di dalam  disertasinya,  bahwa  apabila  politik  dan  hukum  saling  berhadapan, maka hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah (Mahfud MD, 2014).
Salah  satu  instrumen  penting  dalam  politik  hukum  adalah  perundang- undangan.  Peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  sistem hukum.  Oleh  sebab  itu,  pembahasan  mengenai  peraturan  perundang- undangan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan mengenai  politik  hukum (Sopiani  &  Zainul  Mubaroq,  2020) .  Istilah  politik  hukum atau  politik  perundang-undangan  pada  dasarnya  merupakan  rancangan atau  hasil  desain  dari  lembaga  politik  ( politic  body )  (H.M  Laica  Marzuki, 2006).  Sama  seperti  yang  telah  ditegaskan  sebelumnya,  bahwa  politik memiliki hubungan yang erat dengan hukum.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  dimana  proses  pembentukan  hukum  tersebut  haruslah  melalui mekanisme politik di dalamnya. Sebelumnya, mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Dipertengahan  tahun  2022,  Pemerintah  bersama  dengan  DPR  secara  sah mengubah  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Di  Indonesia  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Mei 2022 yang lalu.  Terdapat  beberapa  alasan  penting  mengapa  dilakukannya  perubahan, salah  satunya  adalah  untuk  memasukkan  metode  Omnibus  Law  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimasukkannya  metode  Omnibus  Law  di  dalam  Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut bukan tanpa alasan, sebab  dalam  tataran  empiris  hukum  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  masih  terjadi kekacauan  dalam  tata  urutannya,  misalnya  seperti  materi  yang  diatur  di dalam undang-undang tapi diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya (Mia Kusuma Fitriana, 2015).
Metode  Omnibus  Law  dipandang  dapat  menjadi  solusi  dalam  menjawab permasalahan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Hal  ini  sejalan  dengan  pidato  Presiden  Jokowi  Dodo  yang  mengatakan Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  dibentuk  dengan  menggunakan  metode Ombibus  Law  salain  untuk  mempermudah  dan  memperluas  lapangan pekerjaan,  juga  untuk  memperbaiki  beberapa  undang-undang  bermasalah seputar dunia usaha sekaligus, sehingga dapat menunjang dan memperbaiki perekonomian di Indonesia.
Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  politik  hukum  peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  dari  sisi  politik  hukum penggunaan  metode  Omnibus  Law  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  undang-undang  (hukum  positif),  terkhususnya  dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Penelitian  hukum  normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode  penelitian tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  bagaimana  politik hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  pasca berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  secara  khusus  akan  membahas eksistensi metode Ombnibus Law.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi  terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A.  Metode  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dengan Omnibus Law
Pembahasan mengenai  pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan  lepas  dari  pembahasan  mengenai  legislasi.  Kata  legislasi  secara etimologi  berasal  dari  Bahasa  Inggris, legislation yang  berarti  perundang- undangan  dan  pembuatan  undang-undang.  Kata legislation sendiri  berasal dari  kata  kerja to  legislate yang  berarti  mengatur  atau  membuat  undang- undang  (Anton  M.  Moeliono,  1988).  Saldi  Isra  menegaskan  bahwa  dalam sistem  hukum  tata  negara  Indonesia,  fungsi  legislasi  adalah  fungsi pembentukan undang-undang ( law making processi ), berdasarkan Pasal 5 ayat (1)  dan  Pasal  20  UUD  1945  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dimulai
dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan Bersama antara  DPR  dan  Presiden  atau  Menteri  yang  ditugaskan  untuk  mewakili Presiden, antara DPR dan Presiden (Saldi Isra, 2018).
Dalam proses legislasi pada  pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenal  salah  satu  metode  yang  disebut  dengan  metode  Omnibus  Law. Konsep  metode  Omnibus  Law  sebenarnya  bukanlah  merupakan  sebuah konsep  yang  benar-benar  baru  di  dalam  dunia  hukum  khususnya  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  konsep  ini  telah  banyak digunakan  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum  anglo  saxon ( common law system ) (Supriyadi & Andi Intan Purnamasari, 2021) . Di luar negara-negara yang  menganut  sistem  hukum  anglo  saxon  tersebut,  juga  terdapat  negara- negara  eropa  continental  ( civil  law )  yang  juga  telah  menggunakan  metode Omnibus  Law  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangannya seperti  Amerika  Serikat,  Kanada,  Filipina,  Argentina,  Australia,  Austria, Belgia, Chile dan beberapa negara-negara penganut sistem eropa continental lainnya.
Di  Indonesia,  wacana  penggunaan  metode  Omnibus  Law  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sendiri  muncul  pada  akhir tahun  2019  yang  dimana  dicetuskan  langsung  oleh  Presiden  Republik Indonesia, Jokowi Dodo dalam kesempatannya pada pidato kenegaraannya saat  pelantikan  sebagai  Presiden  dihadapan  siding  MPR  pada  tanggal  20 Oktober 2019. Omnibus Law menjadi salah satu fokus utama Presiden dalam program  pemerintahannya  dengan  tujuan  dan  harapan  dapat  memperbaiki tumpang  tindih  regulasi  dan  birokrasi  yang  ada  di  Indonesia  dan  tujuan utama, yaitu menarik investor asing berinventasi di Indonesia.
Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang sekaligus .(Antoni Putra, 2020) Metode ini dianggap  urgensi  karena  dengan  menggunakan  metode  Omnibus  Law tersebut,  ada  banyak  permasalahan  sekaligus  yang  dapat  diselesaikan sehingga lebih hemat dan cepat secara waktu. Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie,  terdapat  beberapa  keunggulan  dan  kekurangan  dalam penggunaan metode Omnibus Law (Jimly Asshiddiqie, 2020). Adapun yang menjadi keunggulan metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:
1. Dari  segi  waktu  lebih  efisien,  karena  dengan  menggunakan  metode Omnibus  Law,  banyak  kebutuhan  dan  kebijakan-kebijakan  baru melalui  regulasi  dalam  satu  proses  yang  tunggal  pembentukan undang-undang dapat diselesaikan;
2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara  yang  memiliki  hiperregulasi,  sangat  tepat  menggunakan metode  Omnibus  Law  dalam  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan disharmonisasi hukum yang ada;
3. Bagi dunia usaha, dunia kerja dan masyarakat pada umumnya, tetap ada  keutungan  yang  dapat  dinikmati  dengan  terpadu  dan harmonisnya  sistem  hukum  dan  kebermanfaatan  hukum  dianggap lebih terjamin meskipun terkadang kurang menjamin keadilan;
4. Melalui  metode  Omnibus  Law,  kebijakan  negara  dan  pemerintahan yang  berlaku  mengikat  dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan dimengerti, sehingga akan lebih mudah juga untuk diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kemudian,  Adapun  yang  menjadi  kekurangan  dari  metode  Omnibus  Law adalah sebagai berikut:
1. Proses  pembahasan  di  forum  parlemen  dalam  arti  teknis  mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan;
2. Kualitas dari partisipasi publik akan menurun;
3. Kualitas  dari  perdebatan  yang  bersifat  subtantif  di  forum  parlemen terhadap  isu  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan umum rakyat mengalami penurunan;
4. Perdebatan  di  ruang  publik  melalui  diskursus  publik  menjadi  tidak fokus dan tidak terarah.
Sehingga,  pada  dasarnya  penggunaan  metode  Omnibus  Law  tidak  terikat kaku  terhadap  sistem  hukum  suatu  negara.  Sistem  hukum  apapun  pada dasarnya  dapat  menggunakan  metode  Omnibus  Law  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangannya  selama  memang  dibutuhkan  dan  telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam penerapannya.
B.  Politik  Hukum  Pembentukan  Perundang-Undangan  Dengan  Metode Omnibus Law Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  pertengahan  tahun  2022,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  telah  disahkan.  Disahkannya  undang-undang  tersebut  juga mempertegas  mengenai  kedudukan  dan  legalitas  penggunaan  metode Omnibus  Law  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Apabila  kita  mengkaji  mengenai  kedudukan  metode  Omnibus
Law  di  Indonesia,  sebenarnya  sebelum  disahkannya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan juga telah ada.
Hal  tersebut  dapat  dikaji  dari  sudut  pandang  sistem  hukum  di  Indonesia, dimana  metode  Omnibus  Law  merupakan  suatu  bentuk  undang-undang yang  mengatur  berbagai  macam  objek  dalam  satu  instrument  hukum. Sehingga,  pada  saat  awal  muculnya  metode  Omnibus  Law  muncul peristilahan  undang-undang  payung  untuk  menggambarkan  metode Omnibus  Law  (Suryati  et  al.,  2021).    Awalnya,  banyak  yang  menentang penggunaan  metode  Omnibus  Law  sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Hal  ini  wajar,  karena  metode  Omnibus Law  pada saat  itu  tidak dikenal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  (Geofani Milthree Saragih, 2022).
Metode  yang  lazimnya  digunakan  di  Indonesia  adalah  metode  kodifikasi dan kompilasi undang-undang. Dalam proses kodifikasi, penyusun undang- undang  mengumpulkan  sejumlah  peraturan  dan  membukukannya  dalam kitab  undang-undang  yang  sederhana  dan  tersusun  secara  sistematis, sedangkan  dalam  metode  Omnibus  Law  ketentuan  yang  tercakup  di dalamnya mencakuo topik yang beragam dan sering kali tidak berhubungan sehingga terlihat rumit dan jauh dari kata sederhana (Anggraeny Arief & Rizki Ramadani,  2021) .  Diluar  dari  permasalahan  dan  kekuarangan  yang  ada, metode Omnibus Law sudah tepat untuk digunakan di Indonesia.
Alasan  utama  yang  membuat  metode  Omnibus  Law  penting  untuk digunakan  adalah  karena  pada  dasarnya,  Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang mengalami banyak permasalahan  hukum baik secara hierarkis maupun  secara  harmonisasi  hukum  (vertikal  maupun  horizontal). Permasalahan  ini  timbul  dari  membludaknya  produk  hukum  yang  ada  di Indonesia,  terlalu  banyak  pengaturan  yang  diatur  sampai  tidak memperhatikan perundang-undangan lainnya. Jelas butuh waktu yang lama untuk  memperbaiki  tersebut,  metode  Omnibus  Law  dianggap  dapat mengurangi beban masalah demikian.
Metode Omnibus Law secara tegas telah dapat digunakan di Indonesia pasca berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Penegasan  mengenai  metode  Omnibus Law dituangkan di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Di  lihat  di dalam penjelasan undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Omnibus Law salah  satu  poin  utama  yang  disempurnakan  di  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.    Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU,XVIII/2020.  Eksistensi  metode  Omnibus  Law  dicantumkan  sejak tahap  perencanaan  dalam  dokumen  perencanaan  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Kemudian,  metode  Omnibus  Law  juga  digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

## Simpulan
Studi  politik  hukum  mengkaji  mengenai  bagaimana  hubungan  konfigurasi antara  politik  dengan  hukum,  apakah  hukum  determinan  terhadap  politik, atau politik yang determinan terhadap hukum. Dalam kenyataannya, politik pada  dasarnya  mempengaruhi  hukum  (lebih  kuat  dari  hukum).  Salah  satu kajian  penting  dalam  studi  politik  hukum  adalah  mengenai  peraturan perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu,  pembahasan  mengenai  peraturan perundang-undangan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari pembahasan  mengenai  politik  hukum.  Metode  Omnibus  Law  merupakan salah  satu  permasalahan  yang  sempat  timbul  di  Indonesia  karena ketidakjelasan  mengenai  landasan  hukum  serta  kedudukannya  untuk diterapkan  di  Indonesia.  Namun,  seiring  perkembangannya,  metode Omnibus Law dianggap penting dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, penggunaan metode Omnibus Law  telah jelas secara hukum positif setelah disahkannya  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  juga  merupakan bagian  dari  tindak  lanjut  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU,XVIII/2020 yang lalu.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah
meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama  dalam  hal  pembahasan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Anggraeny  Arief,  &  Rizki  Ramadani.  (2021).  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Dan Implikasinya  Terhadap  Konsep  Dasar  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 6 (2), 110. Anton  M.  Moeliono.  (1988). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Departemen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
Antoni  Putra.  (2020).  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi. Jurnal Legislasi , 17 (1), 2. Geofani Milthree Saragih. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) , 1 (4), 38.
H.M  Laica  Marzuki.  (2006).  Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konsitusi Terhadap Undang-Undang . Jurnal Legislasi , 3 (1), 2. Jimly  Asshiddiqie.  (2020). Omnibus  Law  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia . Konstitusi Press.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Mahfud MD. (2014). Politik Hukum Di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Mia  Kusuma  Fitriana.  (2015).  Peranan  Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan Tujuan Negara . Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (2), 4.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian . Ar-Ruzz Media. Saldi Isra. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi . Rajawali Pers. Sopiani,  &  Zainul  Mubaroq.  (2020).  Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Legislasi Indonesia , 17 (2), 147.
Supriyadi,  &  Andi  Intan  Purnamasari.  (2021).  Gagasan  Penggunaan  Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (2), 258.
Suryati,  Ramanata  Disurya,  &  Layang  Sardana.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Simbur  Cahaya  (Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya) , 28 (1), 101.