## PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB KABANJAHE

## Raynaldi Raka yuda Sinuraya, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : raynaldisinuraya54@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah:  1)  bagaimana  penerapan  asimilasi  di  Rutan Kabanjahe  tingkat  IIB  selama  masa  pandemi  Covid-19,  dan  2)  bagaimana  penegakan hukum terhadap narapidana hasil asimilasi yang melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini bersifat empiris, menggunakan data lapangan langsung. Temuan menunjukkan bahwa selama  pandemi  Covid-19,  sejumlah  besar  narapidana  mengikuti  program  asimilasi, sebuah  kebijakan  yang  diterapkan  untuk  menghindari  kelebihan  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan. Program asimilasi tersebut berlangsung hingga 21 Desember 2020 sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  10  yang  dilaksanakan serentak. Dalam proses pemberian izin asimilasi, narapidana harus memenuhi persyaratan yang  ada,  yaitu  (setengah)  dari  masa  hukuman.  Hukuman  pidana  bagi  pelaku  kejahatan yang masih melakukan tindak pidana, pencabutan asimilasi, perhitungan masa penahanan.
Kata Kunci : Asimilasi Narapidana, Pandemi Covid, Penegakan Hukum Pidana

## ABSTRACT
The problems in this paper are: 1) How is the implementation of assimilation during the covid-19  pandemic  at  the  Class  IIB  Kabanjahe  Detention  Center,  and  2)  How  is  law enforcement  against  assimilated  prisoners  who  commit  another  crime.  This  research  is empirical, using direct field data. The results of the study show that quite a lot of prisoners participated in the Assimilation program during the Covid-19 pandemic, this policy was carried  out  to  avoid  the  problem  of  Overcapacity  in  Correctional  Institutions.  The Assimilation  Program  was  carried  out  until  December  21,  2020  in  accordance  with Minister of Law and Human Rights Regulation number 10 which applied simultaneously. In  the  process  of  granting  assimilation  permits,  prisoners  must  meet  the  existing requirements,  namely  (one  half)  of  their  prison  term.  For  criminal  sanctions  related  to convicts who are still committing another crime, the assimilation is revoked, and the period of detention is calculated.
Keywords : Convict Assimilation, Covid Pandemic, Criminal Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Penanganan  perkara  pidana  di  Indonesia  tertuang  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu negara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. UUD 1945  lebih  lanjut  penjelasan  ini.  Saat  ini,  dengan  diperkenalkannya  sifat  hukum  pidana  negara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
saya,  pengenalan  hukum,  aturan,  dan  tindakan  yang  tidak  disukai  orang  banyak  diketahui  oleh publik.  Masyarakat  sebagai  awal  lahirnya  hukum  pidana  dalam  masyarakat  tersebut.  Dalam tindakan  yang bersangkutan, kejahatan tersebut akan melanggar hak individu atau kolektif dan, jika tidak ditangani, akan mengarah pada kejahatan lain. 1 Penegakan hukum di negara ini oleh karena itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga penegak hukum Indonesia, seperti: 1)  penanganan  penyelidikan  polisi,  2)  penuntutan  oleh  jaksa,  dan  3)  penegakan  keputusan  dan hukuman pidana oleh pengadilan.
Selain  UUD  1945,  Pancasila  juga  digunakan  sebagai  dasar  negara,  sila  kedua “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  sebagai  jaminan  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia meskipun  statusnya  sebagai  tawanan.  Lebih  lanjut,  sila  Pasal  5  "Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa selama narapidana berhak atas hak-haknya, termasuk kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan pihak lain, seperti dalam kehidupan masyarakat.
Mardjono Reksodiputro mengutip Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa salah satu tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana  adalah  berusaha  untuk  mencegah  pelaku  melakukan pelanggaran kembali. Di negara ini, orang yang melakukan kejahatan yang divonis hakim dijatuhi hukuman Penjara, kemudian dieksekusi oleh jaksa dan dipindahkan ke fasilitas pemasyarakatan. Transisi  dari  sistem  penjara  ke  sistem  pemasyarakatan  telah  mengubah  cara  narapidana diperlakukan.  Demikian  pula,  istilah  penjara  telah  diganti  dengan  penjara.  Ini  juga  tentang menghilangkan  stigma  mengerikan  dari  penjara,  sehingga  para  tahanan  ini  diperlakukan  lebih manusiawi.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah  mengeluarkan kebijakan asimilasi berupa pembebasan bersyarat bagi sekitar 300.000 narapidana atau lembaga pemasyarakatan. Tindakan ini dikukuhkan oleh aturan hukum, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, tentang pemberian asimilasi kepada narapidana untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi publik, dan langkah-langkah  yang diambil pemerintah  menjadi  sorotan.  Keprihatinan  publik  ini  didasari  oleh  kebijakan  pemerintah  yang tidak  tepat  dalam  mencegah  penyebaran  virus  corona.  Selain  itu  kekhawatiran  dan  kegelisahan masyarakat makin tinggi karena beranggapan narapidana yang diberikan asimilasi tidak menjamin tidak menanggulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan dikarenakan mereka dikeluarkan dari Lapas dengan semua ketakpastian.
Meskipun  demikian,  pemerintah  mengambil  keputusan  ini,  tentu  saja,  setelah mempertimbangkan  dengan  cermat,  dengan  fokus  pada  masalah  klasik  penjara  ini,  masalah kepadatan. Masalahnya masih menjadi hal yang menakutkan di penjara negara ini, dan itu karena ada  sekitar  150  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  penahanan  untuk  menghukum pelanggaran. Kepadatan ini akan menjadi mangsa reproduksi dan penyebaran virus corona. Selain itu,  pemerintah  mengatakan  bisa  meminimalkan  anggaran  rupiah.  $  260  miliar  untuk mengasimilasi lebih dari 30.000 tahanan selama pandemi covid-19 ini.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pelayanan  Pemasyarakatan menyatakan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  agar  narapidana  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulanginya,  sehingga  dapat  disegani  oleh masyarakat.
Semenjak  dikeluarkan  UU  Nomor  12  Tahun  1995  terkait  pemasyarakatan,  maka  dalam penyelenggaraan  pidana  pada  narapidana  berdasar  pada  UU  bersangkutan.  Untuk  pelaksanaan pemidanaan itu mencakup beberapa tahapan  yang meliputi  Pembinaan  awal  kepada narapidana
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dilaksankan  semenjak  narapidana  dengan  status  narapidana  sepertiga  dari  masa  pidananya. Pembinaan tahapan selanjutnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu;
1. Tahapan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 ( satu per dua) masa tahanannya,
2. Tahapan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 ( dua per tiga) masa tahanannyaa.
3. Tahapan terakhir, dimulai semenjak usainya tahap lanjutan hingga masa pidananya.
Putusan  asimilasi  sewaktu  pandemi  corona  ini  sudah  dipertimbangkan  yang  matang, dikarenakan  sebelumnya  telah  diumumkan  di  media  sosial  mengenai  keadaan  di  tahanan  yang penuh, sesak, tidak longgar dan sangat tak layak. Untuk satu selnya terisi puluhan narapidana dan letaknya saling berhimpitan. Ketika pandemi corona ini, akan menjadi hal yang menakutkan bagi napi, dikarenakan berpeluang adanya penularan antar napi yang dirasa mudah dan meluas.
Persoalan  daya  tampung  itu  memang  hal  klasik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik  memilih judul “ Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Penegakan Hukum Pidana Di Rutan Kelas IIB Kabanjahe “ karena asimilasi merupakan tahapan yang  sangat  penting  bagi  narapidana  untuk  mengembalikan  fungsi  sosial  dan  untuk  menepis stigma buruk narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Penulis dalam hal penelitian ini akan mengkaji  terkait  penegakan  hukum  serta  pelaksanaan  asimilasi  narapidana  di  Rutan  Kelas  IIB Kabanjahe. Pemilihan lokasi Rutan tersebut tidak lain untuk keabsahan data guna sebagai acuan dalam jurnal penulis agar kebenaran datanya terjamin, dan juga dapat memberikan pengetahuan lebih luas kepada masyarakat nantinya terkait penegakan  asimilasi dan proses serta pelaksanaan asimilasi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis yuridis asimilasi di tengah pandemi covid-19 dan penegakan hukum pidana. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
• Bagaimana pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe ?
• Bagaimana penegakan hukum  terhadap narapidana asimilasi  yang melakukan tindak pidana lagi ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ialah  untuk  menjawab  dari  perumusan  masalah  yang  disusun  yang kemudian  akan  dijabarkan  dengan  detail  jawaban  dari  masalah  yang  dirumuskan.  Berdasar permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitiannya ialah :
• Memberikan gambaran dan menguraikan penyelenggaraan asimilasi dimasa pandemi covid-19 di Rutan Kelas IIB Kabanjahe.
• Mengindentifikasikan dan memahami penegakan hukum yang terjadi pada penegakan hukum pada narapidana asimilasi yang melakukan kejahatan tindak pidana lagi.

## Manfaat Penelitian
Hasil  yang  diperoleh,  penulis  harap  bisa  memberi  kemanfaatan  dalam  mengembangkan keilmuan  hukum  di  negara  ini,  terutama  dalam  pengembangan  dan  perluasan  pengetahuan, menambah wawasan serta referensi terkait apa saja yang bersangkutan dengan pemberian pidana,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan  asimilasi  narapidana di  tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi di negara ini.

## Pembahasan
Para penulis berpendapat bahwa prinsip, rasio kebijakan, asimilasi, dan integrasi semuanya harus dipertimbangkan dalam kerangka kesepakatan. Perlu dijelaskan, dengan asumsi bahwa itu adalah  skema  asimilasi,  yang  tidak  lebih  dari  konsep  insentif  dan  hukuman  yang  dianut  oleh orientasi  penjara  dan  pola  keamanan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  keadaan  darurat, seperti  bencana  non  alam  (covid19),  program  asimilasi  bagi  narapidana  dan  anak  niscaya  akan terus berlanjut. Asimilasi Narapidana dan Anak Berlanjut Sebagai hak narapidana dan tahanan, kata  kerja  secara  eksplisit  tercantum  dalam  UU  12  1995  tentang  Perubahan.  444,  yang  direvisi pada akhir Keputusan Nomor 99 Tahun 2012. Ada juga aturan pelaksanaannya, yang dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara.  Jika program  asimilasi  tidak memperhitungkan bencana alam, itu akan gagal.  Alasan itu tampaknya terus berlanjut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020  tentang  Hak  Asimilasi  dan  Integrasi  Narapidana  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  444 Pencegahan dan Pengendalian Anak Covid.19 Untuk menjawab alasan tersebut, dapat dilakukan Skema Perbandingan Permenkum  HAM  Nomor  10 dalam Permenkum  HAM sebelumnya  yang relatif  mengatur  ketentuan  asimilasi,  paling  lambat  pada  tahun  2020.  Setidaknya  Permenkum HAM nomor 3 dapat ditemukan di website ini. Permenkum HAM nomor 18 tahun 2019 mengatur tentang pembebasan dan cuti bersyarat. Ada kesejajaran dalam menerjemahkan definisi asimilasi antara kedua Permenkum HAM, tetapi telah terjadi pergerakan yang sangat besar dalam prinsip dan teknik untuk mencapai asimilasi di tingkat implementasi.
Asimilasi  dilakukan  dalam  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  dengan mengintegrasikan  narapidana  dan  siswa  melalui  berbagai  kegiatan  kemasyarakatan  seperti kegiatan  pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  kegiatan  bakti  sosial,  dan  penyuluhan  masyarakat lainnya.  Selanjutnya,  menurut  pengawasan  Kepala  LPKA,  kegiatan  asimilasi  memiliki  batas waktu yang ditetapkan 9 jam per hari dan tidak bersifat mandiri. Sedangkan ketentuan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 diartikan sebagai penghilangan substansi kegiatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018,  atau  dengan  kata  lain Asimilasi  Narapidana  Anak  secara  definitif  dilakukan  di  kediaman  di  bawah  bimbingan  dan pengawasan Bapas.
Secara sederhana, penulis dapat menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara asimilasi dalam kondisi normal dan abnormal (darurat non-alam) terletak pada tujuan yang dicapai, berupa pembebasan  dan/atau  pengurangan  narapidana/anak  didik,  sebagai  upaya  preventif.  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  potensi  penyebaran  endemi  COVID-19  di  Lapas  yang  dinilai overcapacity. Lebih lanjut, integrasi narapidana/narapidana yang mempekerjakan berbagai lapisan warga secara langsung merupakan salah satu hasil dari pergeseran aplikasi asimilasi. Di satu sisi, dengan menggunakan norma dan sistem hukuman secara umum, hal  seperti itu dapat  dianggap menyimpang atau paling tidak sumbang.
Karena  narapidana  anak  yang  dibebaskan  melalui  asimilasi  masih  dinilai  memiliki  sifat tercela,  dalam  arti  belum  sepenuhnya  dibentuk  dan  dibina  dengan  menggunakan  standar pendidikan dan kerangka berpikir pemasyarakatan, maka belum dapat dikatakan layak sepenuhnya berbaur  dengan  anak.  warga  biasa.  Di  sisi  lain,  jika  terjadi  pandemi,  seluruh  mekanisme  yang digunakan dalam penerapan metode asimilasi  yang digunakan dalam Permenkumham  No. Tiga
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tahun sebelumnya tahun 2018 ditemukan melanggar protokol kesehatan dan dapat mengakibatkan penularan penyakit endemi. kepada narapidana/mahasiswa. Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pada awalnya dimaksudkan untuk melampaui pengertian asimilasi dalam kondisi normal, seperti yang dimaksudkan untuk pembebasan pelanggar di bawah umur.
Akibatnya, rencana asimilasi, pembebasan bersyarat, pra-pelepasliaran, dan pembebasan bersyarat  saat  ini  merupakan  instrumen  yang  paling  produktif  dan  adaptif  yang  tersedia  untuk pembebasan narapidana/anak dan pengurangan kepadatan penjara. Dalam hal hak asimilasi dan integrasi narapidana dan narapidana, ekonomi penulis masih dipisahkan menjadi dua melalui dua kerangka pemikiran. Di satu sisi, orang-orang yang menolak atau setidaknya menentang program dapat melihatnya sebagai pendekatan yang masuk akal. Hak asimilasi dan integrasi, di sisi lain, didemonstrasikan  untuk  pembebasan  narapidana/narapidana  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan  endemi.  Konstitusi,  di  sisi  lain,  menganut  batasan  hak  asasi  manusia  melalui persyaratan Pasal 28J.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  uji  proporsionalitas  mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tujuan yang murni, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan dalam arti  terbatas.  Dengan  kata  lain,  Aharon  Barak  menggunakan  kosakata  tujuan  yang  benar  untuk menggambarkan tujuan yang tulus atau tujuan yang sah dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, menurut Barak, penting untuk memperhatikan dua nilai dasar pada tahap ini: pertama, jenis tujuan yang  dapat  membenarkan  kegiatan  anomali;  dan  kedua,  tingkat  urgensi,  kesesuaian,  atau kesesuaian.
Langkah  ini  memerlukan  hubungan  rasional  antara  kebijakan  atau  undang-undang  yang tidak normal dan tujuan sah yang ditentukan. Secara mendasar, hipotesis yang diberikan pada fase ini  dibatasi  pada  apakah  sarana  yang  dipilih  melalui  kebijakan  berpotensi  memenuhi  tujuan kebijakan  dengan  memanfaatkan  kata  mutiara  9  jam  per  hari  dan  tidak  independen  di  bawah pengawasan  kepala  LPKA.  Sedangkan  ketentuan  asimilasi  dalam  Permenkumham  Nomor  10 Tahun  2020  diartikan  sebagai  penghilangan  substansi  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, atau dengan kata lain Asimilasi Narapidana Anak secara definitif dilakukan di kediaman di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas.
Secara sederhana, penulis dapat menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara asimilasi dalam  kondisi  normal  dan  tidak  normal  (darurat  non-alam)  terletak  pada  tujuan  yang  dicapai, berupa  pembebasan  dan  atau  pengurangan  narapidana  siswa  penjara,  sebagai  upaya  preventif untuk  mencegah  dan  memerangi  potensi  penyebaran  endemi  COVID-19  di  Lapas  yang  dinilai overcapacity .  Lebih  lanjut,  integrasi  narapidana  dengan  anak  yang  mempekerjakan  berbagai lapisan warga secara langsung merupakan salah satu hasil dari pergeseran aplikasi asimilasi.
Di  satu  sisi,  mengingat  kriteria  dan  prosedur  hukuman  secara  umum,  hal  ini  dapat dikatakan  menyimpang  atau,  paling  tidak,  merupakan  sumbang.  Karena  narapidana  anak  yang dibebaskan  melalui  asimilasi  masih  dianggap  memiliki  sifat  yang  tercela,  dalam  arti  belum sepenuhnya dibentuk dan dibina dengan menggunakan standar pendidikan dan kerangka berpikir pemasyarakatan, belum dapat dikatakan sepenuhnya berbaur dengan warga negara biasa. Namun, jika terjadi pandemi, semua tindakan yang dilakukan untuk membersihkan proses asimilasi yang digunakan dalam Permenkumham No. Tiga tahun 2018 ditemukan melanggar protokol kesehatan, berpotensi memicu berkembangnya endemi di kalangan narapidana siswa penjara. . Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pada awalnya dimaksudkan untuk melampaui  pengertian  asimilasi  dalam  kondisi  normal,  seperti  yang  dimaksudkan  untuk pembebasan pelanggar di bawah umur.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Akibatnya, rencana asimilasi, pembebasan bersyarat, pra-pelepasliaran, dan pembebasan bersyarat  saat  ini  merupakan  instrumen  yang  paling  produktif  dan  adaptif  yang  tersedia  untuk pembebasan narapidana anak dan pengurangan kepadatan penjara. Dalam hal hak asimilasi dan integrasi narapidana dan narapidana, ekonomi penulis masih dipisahkan menjadi dua melalui dua kerangka pemikiran. Di satu sisi, orang-orang yang menolak atau setidaknya menentang program dapat  melihatnya  sebagai  pendekatan  yang  masuk  akal.  Hak  asimilasi  dan  integrasi  yang  telah didemonstrasikan  untuk  pembebasan  narapidana/narapidana  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan  endemi  di  Lapas,  di  sisi  lain,  masih  dianggap  belum  cukup  untuk  memenuhi kriteria restriktif penanganan COVID-19 yang ada.

## Penutup
Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Program  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dilaksanakan  oleh Kementerian Kehakiman respon Tanggap Darurat  (Negara Darurat) dari adalah pandemi . Dengan kata lain, rasio Legis dari permenkumham nomor 10 tahun 2020 menyimpang dari semangat dan memberantas  ,  pemotongan  ,  menyebar  covis.  virus.  lainnya,  program,  asimilasi,  dan  hak, integrasi, menggunakan skema , di rumah, selain ditujukan untuk pencegahan, virus.  Didorong oleh dengan nilai di merawat narapidana anak yang juga mengalami kelebihan kapasitas di penjara, memerangi penyebaran .Lebih  lanjut,  pro  dan  kontra  dari  kebijakan asimilasi dan hak integrasi tidak dapat terhindari.  Namun kendati demikian, dalam pengamatan  penulis,  berdasarkan  hasil uji    proporsionalitas,  kebijakan  asimilasi  dan  hak  integrasi  dalam  masa    pandemi  merupakan kebijakan yang produktif  dan   berdayaguna   sehingg   kecenderungan  penulis   menempatkan kebijakan   tersebut  sebagai katagori yang progresif.
Oleh karena itu, penilaian harus selalu mengikuti kebijakan dalam Program Asimilasi dan Program Sterilisasi Lembaga Pemasyarakatan dan meminimalkan adanya interaksi  baik internal maupun eksternal. Bisa dibilang produktif untuk mencegah kehancuran titik, rantai, penyebaran, virus, covid19. Selanjutnya Pelaksanaan Program Meskipun demikian Dari upaya umum , yaitu adalah  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemantauan  Program  Asimilasi  ,  4  Mitra  4  Masyarakat Kementerian Pengawasan Narapidana Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Manajemen dan di antaranya saat ini berpartisipasi dalam program  asimilasi  dan integrasi kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Pers. Andi Hamzah, 2008, Asas- Asas Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada. Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafondo.
Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Ishaq, 2008, Dasar- Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adi Bakti.
Rahmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, hlm. 20. R.Soesilo, 1998, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bandung : Politeia.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Reflika Aditama. Soerjono Soekanto, dalam Soejono Abdurahman, 1977, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Yesmil  Anwar  dan  Adang,  2008,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum,  Jakarta:
PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
Lihat  Pasal  1  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
Lihat  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan;
Lihat  Pasal  7  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Lihat  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  (J)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun1995 Tentang  Pemasyarakatan;  Lihat  Pasal  30  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat;

## INTERNET
MZ  Fernandez,”  Asimilasi  Napi  saat  Pandemi  Covid-19  tak  Langgar  Hukum”  diakses  dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200730/16/1273246/yasonna-asimilasi-napi-saat- pandemi-covid-19-r-htak-langgaukum
Ronny Muharman, “Usul Menkuham Bebaskan Napi” diakses dari
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153082
Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana ditengah Pandemi Covid-19”
diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II- P3DI-April-2020-214.pdf

## JURNAL
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Jurnal  Hukum,  Model  Persuasif  Edukatif  Bagi  Masyarakat  Untuk Mendukung Program Asimilasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 .Di akses dari http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/2107
Yunus, Jurnal UIN, Kebijakan Covid-19Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, diakses dari http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/1526