*Corresponding author email: silmi@eb.unand.ac.id
JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. {8}, No. {1}, {2024}, {47-58} ISSN: {2548-9917} (online version)
ANALISIS MATURITAS: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PERATURAN BPKP NOMOR 5 TAHUN 2021

## Silmi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Email: silmi@eb.unand.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the causal factors and the actions that can be taken in overcoming the factors that cause the imperfect maturity level of the Integrated  Governmental Internal Control System (GICS) in the Government of Bukittinggi City based on the Regulation of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Number 5 Of 2021.The data collection technique in this research is by conducting in interviews, observation and documentation. This research is a qualitative research with technical analysis using the Soft System Methodology (SSM) approach. The results indicate that the factors causing the Government of Bukittinggi City to have not reached the maturity level of the perfectly Integrated GICS are poorly documented data, lack of commitment and motivation, no reward and punishment, no special responsible officer unit, no technical guidance and socialization are not on target, misconceptions, no special budget and complicated applications. Actions that can be taken to overcome  these  causative  factors  by  holding  technical  guidance  and  socialization  activities  to  all Regional Apparatus Work Unit (RAWU), establishing a reward and punishment system, establishing good  communication  between  regional  devices,  and  the  final  action  is  to  carry  out  continuous monitoring and controlling.
Keywords:  Integrated  Governmental  Internal  Control  System  (GICS),  The  Regulation  of  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Number 5 of 2021, Soft System Methodology (SSM)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penyebab belum sempurnanya level maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah  Kota  Bukittinggi  yang  berlandaskan  Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 tahun 2021. Sumber data penelitian adalah data primer dari wawancara dan  data  sekunder  dari  pengumpulan  data  dokumentasi  pada  Inspektorat  Daerah  Kota  Bukittinggi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknis  analisis  menggunakan  pendekatan Soft System  Methodology (SSM).  Hasil  penelitian  mengindikasikan  faktor  penyebab  Pemerintahan  Kota Bukittinggi belum meraih level maturitas SPIP Terintegrasi sempurna adalah data tidak terdokumentasi dengan baik, kurang komitmen dan motivasi, tidak ada reward dan punishment , tidak ada satuan petugas penanggungjawab khusus, bimbingan teknis dan sosialisasi tidak tepat sasaran, miskonsepsi, tidak ada anggaran khusus dan aplikasi rumit. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut  dengan  mengadakan  kegiatan  bimbingan  teknis  dan  sosialisasi  kepada  seluruh  staf  OPD, membentuk sistem reward dan punishment, menjalin komunikasi yang baik antar BPKP, Inspektorat dan OPD, melakukan kontinuitas pemantauan dan pengendalian.
Kata  Kunci:  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Terintegrasi,  Peraturan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 tahun 2021, Soft System Methodology (SSM)

## 1. PENDAHULUAN
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) menetapkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur  tentang  penilaian  mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.  Peraturan  BPKP  Nomor  5  Tahun 2021  memiliki  tujuan  agar  penilaian maturitas SPIP Terintegrasi lebih berkaitan dengan  proses  penetapan  tujuan,  struktur dan  proses,  dan  pencapaian  tujuan  SPIP Terintegrasi itu sendiri. Penilaian maturitas SPIP  Terintegrasi  dikaitkan  dengan
Manajemen Resiko Indeks, Indeks Efektifitas  Pengendalian  Korupsi  (IEPK), dan  Level  Kapabilitas APIP.  Fungsi  SPIP merupakan  cermin  indikator  pelaksanaan kegiatan dan terkait langsung dengan IEPK yang  dapat  dibuktikan  menggunakan dokumen-dokumen yang diunggah melalui aplikasi  ( BPSDM  Lakukan  Penilaian Mandiri  SPIP Terintegrasi Melalui
Penyiapan  Dokumentasi  Tertib  Dan
Terstruktur - BPSDM Kementerian PUPR , n.d.).  Disamping  itu,  pengembangan  SPIP tahun  2021  juga  bertujuan  untuk mendorong penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi  tidak  sekadar  kewajiban  bagi organisasi,  namun  merupakan  sebuah kebutuhan bagi organisasi.
Pada  gambar  1  dapat  dilihat framework dari SPIP Terintegrasi dan pada gambar  2  dapat  dilihat framework Penyelenggaraan  dan  Penilaian  SPIP Terintegrasi  dengan  dasar  hukum  BPKP No. 5 tahun 2021.
Gambar 1. Framework SPIP Terintegrasi

## Gambar 2. Framework Penyelenggaraan dan Penilaian SPIP Terintegrasi
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  mengembangkan penilaian SPIP Terintegrasi dengan melihat 5  aspek  unsur  pengendalian,  diantaranya: (1) Lingkungan Pengendalian (2) Penilaian Resiko  (3)  Kegiatan  Pengendalian  (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Penilaian  maturitas  SPIP  Terintegrasi diukur dengan menggunakan level 0 – level 5 (BPKP, 2023). Pada tabel 1 dapat dilihat karakteristik  masing-masing  tingkat/level maturasi
penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi.

## Tabel 1. Karakteristik Level Maturasi SPIP Terintegrasi
Karakteristik SPIP Tingkat/Level Sama sekali belum memiliki  kebijakan  dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern. Level 0 (Belum ada) Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan resiko  dan  pengendalian yang  diperlukan  masih bersifat  ad-hoc  dan  tidak terorganisasi dengan baik, tanpa  komunikasi  dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasikan. Level 1 (Rintisan) Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi  dengan baik  dan  pelaksanaannya sangat  tergantung  pada individu dan belum melibatkan semua Level 2 (Berkembang)
organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang  belum  ditangani secara memadai. Tindakan pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten. Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan  baik.  Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan  pengendalian terjadi  dengan  dampak yang  cukup  berarti  bagi pencapaian tujuan organisasi. Level 3 (Terdefinisi)
Telah menerapkan pengendalian  intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan  yang  selalu mengendalikan  kegiatan pada  pencapaian  tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi.  Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual. Level 4 (Terkelola dan Terukur) Telah menerapkan pengendalian  intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi Komputer.  Akuntabilitas penuh  diterapkan  dalam pemantauan pengendalian,
manajemen  risiko  dan penegakan  aturan. Self- assessment atas pengendalian intern dilakukan  secara  terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai  terlibat  secara aktif dalam Level 5 (Optimum)
penyempurnaan sistem pengendalian intern.
Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menyelenggarakan  SPIP  sejak  tahun  2010 yang  dibuktikan  dengan  disahkannya Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  18 Tahun  2010  pada  tanggal  23  Desember 2010  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintah  Kota  Bukittinggi  telah berkomitmen  untuk  mencapai  level maturitas yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.  Komitmen  ini  dibuktikan dengan  adanya  pengadaan  Sosialisasi Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  Terintegrasi  di  Lingkungan  Kota Bukittinggi  yang  dihadiri  oleh  Walikota Bukittinggi,  Kepala  Perwakilan  BPKP Provinsi  Sumatera  Barat,  Inspektur  Kota Bukittinggi,  Kepala  OPD  dan  pihak berkepentingan lainnya. Walikota
Bukittinggi  meminta  kepada  BPKP Perwakilan  Sumatera  Barat  untuk  dapat membagikan  ilmu,  pengalaman,  serta pemahaman kepada peserta sosialisasi yang hadir  agar  dalam  penyelenggaraan  SPIP Terintegrasi di tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mencapai level maturitas yang lebih tinggi (BPKP,  2023).  Tingkat  maturitas  SPIP dikatakan  sempurna  (optimum)  setelah melalui  proses  penilaian  oleh  BPKP  jika mendapatkan nilai di level 5.
Pada  tahun  2022  level  maturitas SPIP  yang  diraih  oleh  Pemerintah  Kota Bukittinggi  pada  level  3,99.  Berdasarkan laporan  hasil  penilaian  mandiri  maturitas penyelenggaraan  SPIP  pemerintah  kota Bukittinggi  tahun  2022,  level  maturitas SPIP  Terintegrasi  Kota  Bukittinggi  pada tingkat maturitas “terdefenisi” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebesar 3,99. Pada tabel 2 dibawah  ini  dapat  dilihat  hasil  penilaian terhadap  3  (tiga)  komponen  penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
No Komponen Penilaian level Skor 1 Penetapan Tujuan 5 95,49 2 Struktur dan Proses 2 2,85 3 Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP 3 3,80 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3 3,99 - MRI 3 3,66 - IEPK 3 2,26 Dengan  menggunakan  analisis teknik pendekatan Soft System Methodology  (SSM) dapat  dianalisis berbagai faktor penyebab belum sempurnanya level maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kota Bukittinggi  dan  juga  dapat  dianalisis tindakan-tindakan  apa  saja  yang  dapat diambil  oleh  pihak-pihak  terkait  untuk mengatasi berbagai faktor penyebab belum sempurnanya level maturitas SPIP
Terintegrasi  di  Lingkungan  Pemerintah Kota  Bukittinggi  dengan  berlandaskan kepada  Peraturan  BPKP  nomor  5  tahun 2021. Soft  system  methodology (SSM) adalah  metodologi  penelitian  kualitatif yang  banyak  digunakan  berdasarkan  teori pemikiran  sistem  dan  penelitian  tindakan (Aryee  &  Hansen,  2022).  Menurut (Železnik et al., 2017) SSM adalah sistem pembelajaran  siklik  yang  menggunakan model aktivitas manusia untuk
mengeksplorasi  bersama  para aktor  dalam situasi  masalah  dunia  nyata,  persepsi mereka  tentang  situasi  itu,  dan  kesiapan mereka  untuk  memutuskan  tindakan  yang bertujuan mengakomodasi persepsi, penilaian dan nilai aktor yang berbeda.

## 2. LITERATURE REVIEW
Berdasarkan  telaah  literature  review penelitian  sebelumnya  terkait  maturitas SPIP  menganalisis  tingkat  maturitas  SPIP dengan  menggunakan  metode  kuantitatif. Selanjutnya, penelitian sebelumnya terkait maturitas  SPIP  menggunakan  landasan dasar  hukum  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Berikut pada tabel 3
terlampir  ikhtisar  penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang analisis maturitas SPIP:
Tabel 3. Ikhtisar Penelitian-Penelitian
Terdahulu No  Peneliti (Tahun) Judul Hasil 1 (Rosalin e  et  al., 2021) Analisis Tingkat Maturitas Sistem Pengendal ian  Intern Pemerinta h (SPIP) Maturitas  SPIP Politeknik Negeri  Bandung berada di level 2 (berkembang) dengan  interval 2,81. 2 (Makdji nis, 2016) Analisis Tingkat Maturitas Sistem Pengendal ian  Intern Pemerinta h  (SPIP) Studi Kasus Pada Politeknik Negeri Padang Penerapan  SPIP pada  Politeknik Negeri  Padang berada pada level “Baik”  dengan tingkat  maturitas SPIP pada level 2 (intuitif/Berkem bang) 3 (Helma, 2017) Analisis Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendal ian  Intern Pemerinta h  (SPIP) Studi Kasus pada Pemerinta h Kota
Pariaman Penerapan  SPIP pada  Pemerintah Kota  Pariaman berada pada level
“Baik”  dengan tingkat  maturitas
SPIP pada level 2 (intuitif/Berkem bang) 4 (Mauli & Rosmiati , 2020) Analisis Penerapan Sistem Pengendal ian  Intern Pemerinta h  (SPIP) dalam Pengelola an Keuangan pada Pemerinta h  Daerah Penerapan  SPIP dalam Pengelolaan Keuangan  pada Pemerintah Daerah  Periode 2015-2019 dalam level “baik” tingkat maturitas  SPIP rendah karena adanya keterkaitan  level maturitas  SPIP
Periode 2015-2019 dengan opini LKPD meski hasilnya tidak berbanding lurus 5 (Paneo et al., 2017) Penerapan Sistem Pengendal ian  Intern Pemerinta h  (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo Target  level  3 tingkat  maturitas SPIP di Kabupaten Gorontalo  belum tercapai, kendalanya karena faktor SDM yang belum  memadai, terbatasnya anggaran, kurangnya kepatuhan,  dan belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan kegiatan dokumentasi. Sumber: Ringkasan beberapa artikel yang relevan

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis  metode  penelitian  yang  hasil temuannya tidak diperoleh melalui bentuk hitungan atau prosedur statistic (Harahap. 2020) .  Pendekatan  kualitatif  merupakan sebuah metode pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistis, pendekatan metode kualitatif berseberangan dengan pendekatan
kuantitatif yang memiliki tradisi pemikiran  berupa  hasil  olahan  angka- angka.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Bukittinggi  dengan  Pemerintahan  Kota Bukittinggi  sebagai  populasi  dan  sampel dari penelitian ini adalah instansi-instansi yang  terdapat  di  daerah  Lingkungan Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  yang menerapkan  SPIP  Terintegrasi  dengan berlandaskan  Peraturan  BPKP  Nomor  5 tahun 2021.
Informan Penelitian
Pemilihan
informan secara
purposive  sampling dengan  teknis key person berdasarkan  kriteria  sebagai berikut:
1. Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, APIP  sebagai  tim  penilai  SPIP Terintegrasi yang memiliki wawasan tentang  SPIP  Terintegrasi  dan bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan pembinaan  penyelenggaraan  SPIP pada  pemerintahan  kota  Bukittinggi dengan Peraturan BPKP NO. 5 Tahun 2021.
2. BPKP Perwakilan Wilayah Sumatera Barat,  merupakan  tim Quality Assurance yang melaksanakan fungsi jaminan kualitas terhadap pelaksanaan  penilaian  SPIP  serta berperan sebagai Pembina SPIP pada pemerintahan kota Bukittinggi dengan Peraturan BPKP NO. 5 Tahun 2021.
3. Pejabat  Eselon  II/III/IV,  pejabat eselon  II/III/IV  sebagai  pelaksana penerapan SPIP pada dinas-dinas dan instansi-instansi  di  kota  Bukittinggi dengan Peraturan BPKP NO. 5 Tahun 2021.

## Teknis Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pendekatan Soft  System  Methodology (SSM) . Soft  System  Methodology  (SSM) pertama  kali  dikembangkan  oleh  Peter Checkland dan koleganya di Universitas Lancester,  Inggris  pada  tahun  1981. Dikutip  dalam  (Mehregan  et  al.,  2012) SSM adalah  sebuah  metode action research dan  menggunakan  berbagai model untuk membahas sebuah permasalahan.  SSM  adalah  teknik analisis  data  penelitian  kualitatif  yang menekankan  makna,  refleksi  diri, interprestasi, pengalaman manusia, pembelajaran  dan  keterlibatan  yang didasarkan pada sistem berpikir (Susanty et al., 2022). Metode pendekatan dengan SSM  lebih  bersifat  kualitatif  dan deskriptif  (Hersh,  2002).  Model  SSM dipecah  menjadi  7  tahap  yang  berbeda. Model SSM terdiri dari 2 jenis aktivitas: real world activities (tahap1, 2, 5, 6, dan 7) dan system thinking activities (tahap 3 dan  4).  Selanjutnya  (Mehregan  et  al.,
2012)  menambahkan  bahwa  tidak seluruh  tahapan  SSM  diperlukan  untuk dilakukan  dalam  membahas  sebuah permasalahan. Pada gambar 3.1 disajikan 2  jenis  aktivitas  dari  SSM  ( real  world activities dan system thinking activities ).
Gambar 2. Real World Activities Dan System Thinking Activities
Penerapan  SSM  pada  Maturitas  SPIP Pemerintahan Kota Bukittinggi
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode SSM sebagai sistem pendekatan. SSM digunakan untuk menyusun  pemikiran  dalam  masalah  yang kompleks  yang  terdiri  dari  aktivitas manusia yang melibatkan banyak pemangku  kepentingan  dimana  setiap pemangku  kepentingan  memiliki  sudut pandang,  minat,  dan  kepercayaan  yang berbeda-beda.  SSM  terdiri  dari  7  tahapan (Mehregan et al., 2012) sebagai berikut:
a) Tahap  1:  situasi  masalah  tidak terstruktur
b) Tahap 2: situasi masalah diungkapkan
c) Tahap  3: membangun root definitions dari sistem yang relevan
d) Tahap 4: membangun model konseptual
e) Tahap 5 dan tahap 6: Kembali ke real world dan  tentukan  perubahan  yang akan  diimplementasikan  atau  yang akan diterapkan
f) Tahap 7: Tindakan untuk memecahkan atau memperbaiki suatu masalah
4.    HASIL DAN BAHASAN Penelitian ini dilakukan pada
Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  terhitung sejak  bulan  April  sampai  dengan  bulan Agustus  2023.  Untuk  mendapatkan  hasil
yang  akurat  penelitian  dilakukan  dengan teknik wawancara secara langsung kepada informan,  dokumentasi  berupa  file  terkait dan observasi lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang informan dari  Inspektorat  Kota  Bukittinggi,  3  (dua) orang  pejabat  eselon  II/III/IV  dan  2  (dua) orang  informan  dari  BPKP  Wilayah Sumatera  Barat.  Selama  berlangsungnya wawancara dengan para informan, peneliti dan tim menggunakan berbagai instrument pendukung  seperti word  macbook , voice recorder ( smartphone ) dan list pertanyaan wawancara  yang  sudah  disediakan  guna menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.
Tahap 1: Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi  pada  Pemerintahan  Kota
Bukittinggi
Terkait  dengan  Peraturan  BPKP Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) Terintegrasi, pelaksanaan SPIP Terintegrasi telah  direalisasikan  pada  Pemerintahan Kota Bukittinggi, hal ini dapat dilihat dari kutipan  wawancara  kepada  beberapa informan  di  inspektorat  kota  Bukittinggi, sebagai berikut:
“SPIP  adalah  lanjutan  dari WASKAT,  sejak  peraturan  BPKP  No.5 tahun  2021  itu  dikeluarkan  oleh  BPKP kami  sudah  mulai  merealisasikan  SPIP Terintegrasi.  Tapi  itu  berangsur-angsur melalui  sosialisasi  dan  pelatihan.  Setelah diadakan sosialisasi dan pelatihan barulah penerapannya  dijalankan  mulai  dari membangun  infrastruktur  sampai  dengan pelaksanaan.
“Seingat  saya  SPIP  Terintegrasi direalisasikan  di  Pemerintahan  Kota Bukittinggi sejak tahun 2022”
“SPIP  sudah  lama  diterapkan  di Pemerintahan  Kota  Bukittinggi.  Di  tahun 2016 namanya SPIP saja, lalu tahun 2022
dinamai SPIP Terintegrasi dengan tambahan  dua  kategori  yaitu  Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan,  dapat  diketahui  bahwa informasi  terkait  awal  mula  realisasi  dari SPIP Terintegrasi dengan Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 seragam diimplementasikan di lingkungan
Pemerintahan  Kota Bukittinggi  yaitu pada tahun  2022.  Informasi  dari  informan seragam,  sehingga  hal  ini  menunjukkan bahwa  benar  adanya  SPIP  Terintegrasi sudah  berjalan  di  Pemerintahan  Kota Bukittinggi.  Disamping  informasi  dari informan, SPIP Terintegrasi sudah berjalan di  Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  dapat dilihat  dari  bukti  Laporan  Hasil  Penilaian Mandiri  Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP Pemerintah  Kota  Bukittinggi  Tahun  2022 yang hasil penilaiannya digambarkan pada tabel 3 dibawah ini:
Tabel 4. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi No Komponen Penilaian level  Skor 1  Penetapan Tujuan 5 95,49 2  Struktur dan Proses 2 2,85 3  Pencapaian  Tujuan Penyelenggaraan SPIP 3 3,80 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3 3,99 - MRI 3 3,66 - IEPK 3 2,26 Berdasarkan  angka-angka  yang terinci  dalam  tabel,  kita  mendapatkan informasi  bahwasanya  hasil  penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP Terintegrasi  Pemerintah  Kota  Bukittinggi periode  bulan  Juli  2021  s/d  Juni  2022 menunjukkan  bahwa  tingkat  maturitas penyelenggaraan  SPIP Terintegrasi  berada pada level “terdefenisi” atau tingkat 3 dari 5  tingkat  maturitas  penyelenggraan  SPIP Terintegrasi. Pengukuran terhadap  3 (tiga) komponen  penilaian  menghasilkan  nilai
maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebesar 3,99.
Tahap  2:  Faktor  Penyebab  Belum Sempurnanya  Level  Maturitas  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi  Pada  Pemerintahan  Kota Bukittinggi
Untuk  menjawab  permasalahan “faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum sempurnanya level maturitas Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) Terintegrasi  pada  Pemerintahan  Kota Bukittinggi”, peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang informan dari  Inspektorat  Kota  Bukittinggi,  3  (dua) orang  pejabat  eselon  II/III/IV  dan  2  (dua) orang  informan  dari  BPKP  Wilayah Sumatera  Barat.  hal  ini  dapat  dilihat  dari kutipan  wawancara  beberapa  responden, sebagai berikut:
“Sudah diterapkan (SPIP
Terintegrasi) tapi bukti dokumentasi belum ada,  jadi  setiap  poin  pertanyaannya  itu tidak terdokumentasi dengan baik padahal sebenarnya  SPIP  Terintegrasi  sudah dijalankan  dan  belum  termonitoring dengan  baik.  Dari  dinas  terkait  tidak  ada komitmen  dan  tidak  serius,  mereka menganggap  penilaian  SPIP  Terintegrasi sebagai  formalitas  saja  untuk  memenuhi unsur penilaian. Cakupan
SPIP Terintegrasi  terlalu  luas,  tidak  ada penanggungjawab khusus jadi beban kerja kami  terlalu  berat,  banyak  tersita  energi untuk  kerja  yang  berlapis-lapis  tapi  tidak ada  reward  and  punishment  dari  pihak BPKP”
“Terlalu  rumit,  banyak  kendala, harus memenuhi banyak dokumen, kurang Bimtek    dan  pihak  BPKP  sendiri  bahkan belum  memahami.  Setiap  kami  nanya  ke pihak  BPKP  disuruh  untuk  coba  aja  dulu dan  tidak  jelas  arahannya.  Jadi  kami bekerja  sambil  belajar,  orang  BPKP belajar  kami  juga  belajar  jadi  yang mengajarkan  kami  tidak  ada.  Kurang
komunikasi  dengan  BPKP.  OPD  banyak yang  keberatan  dan  mempertanyakan  apa manfaatnya.
“Aplikasi  terlalu  rumit.  Tingkat Kota sudah ada aplikasi, tapi di OPD tidak ada  aplikasi  hanya  mengumpulkan  lewat gdrive saja, akhirnya
realisasi pengumpulan  dokumen  kadang  aplikasi kadang manual lalu balik lagi ke aplikasi, arahan  tidak  konsisten  dari  pihak  BPKP. Kertas  kerja  terlalu  banyak  tidak  efesien, disuruh-suruh  mengulang  tidak  konsisten dalam penugasan”
“Kendala  utama  mencapai  tingkat maturitas  SPIP  Terintegrasi  itu  adalah pemahaman dasar yang tidak duduk, tujuan SPIP  Terintegrasi  belum  jelas  jadi  tidak ada kemauan dari Pemda untuk melaksanakan  SPIP  Terintegrasi.Pemda tidak  menyadari  kalau  SPIP  Terintegrasi sudah  mereka  jalankan  padahal  sudah mereka  kerjakan  sehari-hari.  Walaupun sudah ada Bimtek berkali-kali pemahaman masih belum duduk karena komitmen juga kurang  dari  OPD  dan  pimpinan  kepala daerah.  Sebenarnya  beban  kerja  mereka sudah  banyak  jadi  fokus  berkurang, mindset  belum  masuk  sehingga  mereka menganggap  itu  bukan  kerjaan  mereka. Pihak OPD menganggap SPIP Terintegrasi adalah kerjaan dari inspektorat, jadi kalau inspektorat tidak bergerak maka OPD juga tidak  bergerak,  satgas  tidak  bergerak secara terus menerus hanya musiman saja pada  saat  akan  diadakan  penilaian,  dan lagi  satgas  hanya  terdiri  atas  dua  atau beberapa  orang.  Pekerjaan  banyak, mandatory banyak, tugas banyak sehingga SPIP  Terintegrasi  menjadi  tidak  penting dimata OPD”
“Tidak  ada  dukungan  dana  dari BPKP,  dana  full  dikeluarkan  dari inspektorat,  seperti  kebutuhan  rapat, pendampingan,  transportasi  dibayar  dari dana  inspektorat  sedangkan  BPKP  tidak turun langsung ke inspektorat hanya main telpon saja atau sekadar turun surat saja,
main suruah-suruah se, jika dikonsultasikan slow respon, pendampingan tidak full. Kasubag perencanaan  melampiaskan  kerjaan  SPIP Terintegrasi  ke  bawahannya  jadi  kurang paham bawahan karena yang pergi Bimtek dan sosialisasi adalah
Kasubag perencanaan.  Pendampingan  tidak  full, pekerjaan  rumit,  kurang  koordinasi,  tidak ada reward and punishment sehingga tidak ada  kemauan  untuk  serius  dalam mengerjakannya (SPIP Terintegrasi)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk mendapatkan level maturitas SPIP Terintegrasi  yang  sempurna  dijabarkan sebagai berikut (1) Data tidak terdokumentasi dengan baik (2) Komitmen OPD kurang dan tidak termotivasi (3) Tidak ada  reward  and  punishment  (4) Tidak  ada penanggungjawab  khusus  (5)  Bimtek  dan sosialisasi  kurang  dan  tidak  tepat  sasaran (6) Miskonsepsi antara BPKP dan OPD (7) Anggaran yang tidak memadai (8) Aplikasi rumit.  Konflik  muncul  karena  interaksi yang tidak sejalan, perbedaan persepsi, atau perbedaan  pandangan  dua  atau  lebih individu, organisasi  dan pemangku kepentingan (Herdiansyah, 2022)
Dari  hasil  wawancara  dengan informan dapat dilihat kendala-kendala inti yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota Bukittinggi. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya  pencapaian  level  maturitas SPIP  Terintegrasi  di  Pemerintahan  Kota Bukittinggi.  Jika  kendala-kendala  tersebut dapat  diatasi  maka  bukanlah  hal  yang mustahil bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk  dapat  menaikkan  level  maturitas SPIP  Terintegrasinya  ke  level  yang  lebih tinggi lagi di penilaian tahun berikutnya.
Tindakan dan Upaya
dalam Meningkatkan  Level  Maturitas  SPIP
Terintegrasi  Pada  Pemerintahan  Kota
Bukittinggi
Dalam  menjawab  permasalahan “tindakan apa saja yang dapat diambil oleh pihak  terkait  untuk  mengatasi  faktor penyebab  belum  sempurnanya  level maturitas SPIP Terintegrasi pada
Pemerintahan  Kota  Bukittinggi”,  peneliti melakukan  wawancara  kepada  5  (lima) orang  informan  dari  Inspektorat  Kota Bukittinggi,  3  (dua)  orang  pejabat  eselon II/III/IV  dan  2  (dua)  orang  informan  dari BPKP  Wilayah  Sumatera  Barat.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  kutipan  wawancara beberapa responden, sebagai berikut:
“Lakukan  tindak  lanjut  ke  setiap dinas terkait dengan memberikan sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  secara jelas dan tepat sasaran secara berkelanjutan,  sehingga  semua  OPD terkait  paham  akan  manfaat,  tujuan  dan penerapan SPIP Terintegrasi”
“Pihak  BPKP  menanggapi  secara tepat dan cepat keluhan dari dinas terkait, BPKP mendampingi, membimbing, menyediakan  anggaran  khusus  dan memberikan  reward  sebagai  pendongkrak motivasi untuk OPD terkait.
Dari hasil wawancara dengan pihak informan dapat tergambar  beberapa upaya atau  Tindakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dan  pihak BPKP, diantaranya memberikan bimbingan teknis  dan  sosialisasi  secara  tepat  sasaran dan  berkelanjutan,  menjalin  komunikasi yang  baik  dengan  berbagai  pihak  terkait (BPKP,  Inspektorat  dan  OPD)  dan membentuk sistem reward and punishment .
Tahap  3:  Membangun Root  Definitions dari Sistem yang Relevan
Tahap  ketiga  adalah  merumuskan Root  Definitions.  Root  Definitions adalah kalimat yang mengambarkan sistem ideal: tujuannya,  siapa  yang  akan  berada didalamnya? Siapa yang mengambil bagian di  dalamnya?  Siapa  yang  dapat  terkena dampaknya? Root  Definitions dapat
dirumuskan  dengan  mempertimbangkan unsur-unsur  CATWOE  (Mehregan  et  al., 2012).  Elemen  CATWOE  adalah  C: Customers,  A:  Actor,  T:  Transformations Process,  W:  World  View,  O:  Owner,  E: Environmental  Factors.  Hasil  CATWOE berdasarkan  perspektif  informan  pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5 dan menghasilkan Root  Definitions yang diakomodasi pada gambar 4 dibawah ini.
Gambar 4. Root Definitions

## Tabel 5. Elemen CATWOE
No Komponen CATWOE Keterangan 1 C:Customer orang  yang  diuntungkan atau dirugikan dari program Pemerintah Kota Bukittinggi 2 A:Actors Pihak  yang  melakukan program OPD Pemerintah Kota Bukittinggi 3 T: Transformation Process Proses perubahan SPIP PP No. 60 tahun 2008 ke SPIP Terintegrasi BPKP  No.  5 tahun 2021 4 W: Weltanschauung Dampak pelaksanaan sistem Peningkatan level maturitas SPIP Terintegrasi 5 O: Owner Yang menghentikan/menjalankan transformasi Pemerintah Kota Bukittinggi 6 E: Environmental Factor Faktor hambatan Dismotivasi, anggaran, miskonsepsi,
SDM BPKP OPD INSPEKTORA T Aplika si Angga ran Miskons epsi Bimtek tidak tepat Sosialisa si kurang & tidak Tidak ada PJ khusu Tidak ada Reward OPD dismotiv asi Data tidak

## Tahap 4: Membangun Model Konseptual
Membangun  model  konseptual adalah tahapan keempat. Model konseptual dibentuk untuk mengidentifikasi serangkaian  tindakan  logis  yang  tersirat oleh Root Defenitions Gambar 5.
Gambar 5. Model Konseptual
Gambar  5  menunjukkan  model konseptual berdasarkan Root Defenitions . Tahap 4 memerlukan pembangunan model konseptual  yang  mengambarkan  aktivitas yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai transformasi dan juga bagaimana aktivitas pengendalian  dan  pemantauan  harus  terus dijalankan. SSM banyak digunakan sebagai sarana  untuk  mengatasi  situasi  masalah yang  kompleks,  dan  penciptaan  model aktivitas  sistem  yang  relevan  selalu menjadi  komponen  utama  metodologi SSM.
Tahap 5 Dan Tahap 6: Kembali ke Real World dan  Tentukan  Perubahan  yang Akan  Diimplementasikan  Atau  yang Akan Diterapkan
Didalam model
konseptual digambarkan  ada  total  4  (empat)  aktivitas yang  harus  dijalankan  oleh  OPD  di  Kota Bukittinggi dan 2 (dua) aktivitas yang harus dijalankan  oleh  pihak  BPKP  dan  pihak Inspektorat  Kota  Bukittinggi.  Aktivitas pertama  yang  diusulkan  yaitu  pemberian reward bagi OPD yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya  meningkat  dari  tahun sebelumnya, hal ini tentu dapat
meningkatkan  motivasi  dari  OPD  terkait untuk bersungguh-sungguh dalam merealisasikan  SPIP  Terintegrasi  sesuai dengan  Peraturan  BPKP  Nomor  5  tahun 2021.Aktivitas kedua yang diusulkan yaitu baik  BPKP  maupun  Inspektorat  Kota Bukittinggi memberikan Bimbingan teknis dan  sosialisasi  tentang  SPIP  Terintegrasi sesuai  dengan  Peraturan  BPKP  Nomor  5 tahun 2021 kepada seluruh staf OPD yang akan  berkaitan  langsung  dengan  penilaian maturitas  SPIP  Terintegrasi,  bukan  hanya untuk  Kasubag-kasubag  tertentu  saja. Aktivitas  ketiga  yang  diusulkan  yaitu bangun komunikasi yang baik antara OPD, Inspektorat  Kota  dan  BPKP.  Saat  ada keluhan atau pertanyaan yang muncul mesti dikomunikasikan  dengan  baik  sampai menemui  titik  terang  dari  keluhan  yang disampaikan.  Aktivitas  keempat  yang diusulkan  yaitu  adanya  pembagian  tugas yang  jelas  sehingga  satu  orang  tidak terbebani  pekerjaan  dan  mandatory  yang terlalu  banyak,  sehingga  diharapkan setiappihak mampu untuk fokus di masing- masing  tugas  pokok  dan  fungsi. Aktivitas yang  diusulkan  untuk  pihak  BPKP  dan Inspektorat  adalah  melakukan  monitoring dan controlling secara berkelanjutan bukan hanya  pada  saat  akan  dilakukan  penilaian saja.

## Tahap 7: Tindakan untuk Memecahkan atau Memperbaiki Suatu Masalah
Tahap ketujuh melibatkan pengambilan  tindakan  untuk  memperbaiki situasi masalah, tindakan tersebut umumnya  melibatkan  atau  mencoba menerapkan perubahan yang diidentifikasi pada  tahap  6.  Tahapan  terakhir  dari  SSM adalah  tindakan  untuk  memecahkan  atau memperbaiki suatu masalah. Pada tahapan ini  seharusnya  aktivitas-aktivitas  yang sudah diusulkan pada tahapan sebelumnya harus  direalisasikan  dengan  tindakan  di dunia nyata oleh pihak-pihak terkait.

## 5.    KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  Terintegrasi  dengan Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 sudah dijalankan  oleh  Pemerintahan  Kota Bukittinggi  sejak  tahun  2022  yang dibuktikan  dengan  adanya  Laporan  Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan  SPIP  Pemerintah  Kota Bukittinggi  Tahun  2022  yang  hasil penilaiannya  mendapatkan  nilai  sebesar 3,99  pada  tingkat  maturitas  “terdefenisi” atau  tingkat  3  dari  5  tingkat  maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
Dengan menggunakan metodologi berbasis SSM  diketahui  bahwa  kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  Pemerintahan  Kota Bukittinggi  untuk  mendapatkan  level maturitas SPIP Terintegrasi yang sempurna adalah  data  tidak  terdokumentasi  dengan baik,  komitmen  OPD  kurang  dan  tidak termotivasi,  tidak  ada  reward  and punishment, tidak ada satgas
penanggungjawab  khusus,  Bimtek  dan sosialisasi  kurang  dan  tidak  tepat  sasaran, miskonsepsi  antara  BPKP  dan  OPD, anggaran yang tidak memadai dan aplikasi yang rumit. Sedangkan tindakan yang dapat diambil oleh pihak terkait untuk mengatasi faktor penyebab belum sempurnanya level maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  adalah dengan  mengadakan  kegiatan  bimbingan teknis  dan  sosialisasi  tentang  SPIP Terintegrasi sesuai dengan peraturan  BPKP Nomor  5  tahun  2021  kepada  seluruh  staf OPD yang akan berkaitan langsung dengan penilaian  maturitas  SPIP  Terintegrasi, membentuk  sistem  reward,  menjalin komunikasi  yang  baik  antar  BPKP, Inspektorat  dan  OPD  dan  melakukan pemantauan  dan  pengendalian  secara berkelanjutan.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
Aryee,  J.,  &  Hansen,  A.  S.  (2022).  De- politicization  of  digital  systems  for trade facilitation at the port of tema:
A soft systems methodology approach. Case Studies on Transport
Policy , 10 (1), 105–117. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.1 1.009 BPKP. (2023). BPKP 2023 . https://www.bpkp.go.id/puslitbangw as/konten/3567/Jurnal-
Pengawasan.bpkp

## BPSDM Lakukan Penilaian Mandiri SPIP
Terintegrasi Melalui Penyiapan
Dokumentasi Tertib Dan Terstruktur - BPSDM  Kementerian  PUPR .  (n.d.). Retrieved  September  8,  2023,  from https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/ bpsdm-lakukan-penilaian-mandiri- spip-terintegrasi-melalui-penyiapan- dokumentasi-tertib-dan-terstruktur
Helma,  F.  (2017). Analisis   Penilaian Tingkat  Maturitas  Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pariaman) .
Herdiansyah,  H.  (2022).  Dissection  of social  interaction  and  community engagement  of  smallholder  oil  palm in reducing conflict using soft system methodology. Open Agriculture , 7 (1), 267–283.
Https://Doi.Org/10.1515/OPAG- 2022- 0091/ASSET/GRAPHIC/J_OPAG- 2022-0091_FIG_005.JPG
Makdjinis,  S.  (2016). Analisis  Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Kasus pada Politeknik Negeri Padang) .
Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020). Analisis Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  dalam  Pengelolaan  Keuangan pada  Pemerintah  Daerah  Periode 2015-2019. Prosiding  Industrial
Research  Workshop  and  National
Seminar , 11 (1), 866–872.
https://doi.org/10.35313/IRWNS.V1 1I1.2135
Mehregan,  M.  R.,  Hosseinzadeh,  M.,  & Kazemi, A. (2012). An application of Soft System Methodology. Procedia - Social  and  Behavioral  Sciences , 41 ,
426–433.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012
.04.051
Paneo,  F.,  Sondakh,  J.  J.,  Morasa,  J.,
Magister Akuntansi,  P.,  &  Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi,  F.  (2017).  Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  Pada  Kabupaten Gorontalo. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan  Auditing  “Goodwill,” 8 (2). https://doi.org/10.35800/JJS.V8I2.18 132
Rosaline,  S.  F.,  Hastuti,  &  Syarief,  A.
(2021).  Analisis  Tingkat  Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indonesian Accounting  Research  Journal , 1 (2), 349–358. https://jurnal.polban.ac.id/ojs- 3.1.2/iarj/article/view/2455
Harahap.  2020.  Penelitian  Kualitatif.  - Google  Scholar .  (n.d.).  Retrieved march 6, 2023 from
http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/b uku%20metodologi%20penelitian% 20kualitatif%20dr.%20nursapia%20 harahap,%20m.hum.pdf
Susanty, A., Purwanggono, B., & Faruq, C. Al.  (2022).  Electricity  Distribution Efficiency  Analysis  Using  Data Envelopment  Analysis  (DEA)  and Soft System Methodology. Procedia  Computer  Science , 203 , 342–349. https://doi.org/10.1016/j.procs.202 2.07.043
Železnik, D., Kokol, P., & Blažun Vošner, H. (2017). Adapting nurse competence  to  future  patient  needs using  Checkland’s  Soft  Systems Methodology. Nurse Education Today , 48 , 106–110. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.0 9.015