## PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA
Oleh : Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail:
m.ilhamfrd@gmail.com

## ABSTRACT
A  Simple  Lawsuit  is  a  civil  lawsuit  with  a  nominal  lawsuit  material  of  at  most  Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah rupiah). This is stated in Article 1 Paragraph 1 of  Supreme  Court  Regulation  Number  4  of  2019.  Simple  Suits  are  limited  to  tort  cases  and torts.  The  method  of  this  approach  is  normative  juridical  research,  or  normative  legal research methods. The birth of the Perma is the implementation of the application of the trial process  with  the  principle  of  fast,  simple  and  low  cost.  From  the  first  hearing,  the examination of the case must be examined and decided no later than 25 working days. This study  aims  to  examine  how  the  implementation  of  the  settlement  of  Simple  Lawsuits  is examined after the amendment of Perma No. 2 of 2015. Some significant changes in Supreme Court  Regulation  No.  4  of  2019  are  the  material  value  of  the  lawsuit,  the  domicile  of  the parties,  electronic  procedures,  verzet  legal  remedies,  bail  bail,  proof,  and  related  to execution.
Keywords: Law, Simple Lawsuit, Case

## ABSTRAK
Gugatan  Sederhana  adalah  gugatan  perdata  dengan  nominal  materi  gugatan  paling  banyak Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah  rupiah).  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  1 Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2019.  Gugatan  Sederhana  terbatas  pada  perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif,  atau  metode  penelitian  hukum  normatif.  Lahirnya  Perma  tersebut  adalah implementasi  dari  penerapan  proses  persidangan  dengan  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara  harus diperiksa dan diputus paling lama 25  hari  kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  pelaksanaan  penyelesaian Gugatan  Sederhana  diperiksa  pasca  perubahan  Perma  No.  2  Tahun  2015.  Beberapa perubahan  signifikan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2019  yaitu  niilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum verzet , sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.
Kata Kunci: Hukum, Gugatan Sederhana, Perkara

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  merupakan makhluk  sosial  dimana  adanya  interaksi antara  pribadi  atau  melalui  badan  hukum. Hal ini didasari untuk memenuhi kebutuhan  atau  kepentingan  dari  individu tersebut. Interaksi tersebutlah yang
melahirkan adanya hubungan hukum  yang mengikat keduanya. Dari hubungan hukum itulah  nantinya  lahir  hak  serta  kewajiban masing-masing pihak yang harus dijalankan  satu  sama  lain.  Namun  dalam pelaksanaannya seringkali pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terabaikan
sehingga menimbulkan konflik atau sengketa  diantara  kedua  belah  pihak. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan  untuk  mencegah  hal tersebut  terjadi.  Tujuannya  adalah  untuk mengatur hubungan hukum masing- masing pihak agar dapat mencegah konflik yang  mungkin  terjadi  atau  mengatasi sengketa  yang  telah  timbul  di  antara keduanya.
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia, sengketa  adalah  sesuatu  yang  dapat mengakibatkan  perbedaan,  perbantahan, pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan.  Sementara  itu,  ketika  salah satu  pihak  dalam  perjanjian  bertentangan dengan  apa  yang  telah  disepakati  maka akan  timbul  perselisihan  hukum.  Dalam bukunya  “penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah”,  Amran  Suadi  menyebutkan bahwa sengketa adalah perselisihan, pertentangan    yang  muncul  diantara  para pihak mengenai hak yang bernilai baik dari segi  benda  ataupun  uang.  Timbulnya sengketa  tersebut  karena  para  pihak  yang bersengketa  tidak  ada  titik  temu.  Konflik tersebut  berlanjut  hingga  persengketaan hukum.  Disinilah  salah  satu  fungsi  hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat.
Sengketa  yang  muncul  dalam sengketa  ekonomi  syariah  biasanya  pada bidang perdagangan atau juga dalam bisnis. Setidaknya ada empat penyebab terjadinya
sengketa  yaitu  (1)  Salah  satu  pihak  lalai melaksanakan isi perjanjian. 2) melaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian, tetapi tidak sesuai. 3) Memenuhi perjanjian tetapi  tidak  melewati  batas  waktu.  Selain itu  (4)  salah  satu  pihak  melanggar  isi perjanjian.  Akibat  dari  hal  tersebut,  salah satu  pihak  akhirnya  merasa  dirugikan sehingga menimbulkan sengketa.
Ketika seorang melakukan perjanjian  dengan  orang  lain  atau  badan hukum  berdasarkan  akad  yang  telah disepakati,  maka  diantara  keduanya  telah terjalin  perikatan.  Maka  menurut  hukum perdata,  perikatan  yang  telah  disepakati menjadi  undang-undang  bagi  keduanya. Amran Suadi dalam bukunya menyebutkan bahwa  timbulnya  sengketa  dalam  perkara ekonomi  syariah  disebabkan,  (1)  Para pihak tidak mempunyai pemahaman dalam proses  pembuatan  kontrak  dalam  proses bisnis  karena  mereka  hanya  berorientasi pada laba, mencoba atau tidak benar benar mengenal  mitranya  serta  kemungkinan tidak  adanya  perlindungan  hukum.  (2) Akad  atau  kontrak  sulit  diterapkan  sebab (a) saat melakukan perundingan pendahuluan,  para  pihak  kurang  hati-hati atau  kurang  cermat,  (b)  tidak  punya kemampuan  dalam  (c)  tidak  mampu menelaah risiko yang mungkin timbul atau memang sengaja dibiarkan terjadi, (d) tidak jujur  atau  dapat  dipercaya,  dan  menyusun norma kontrak yang adil, pasti, dan efisien;
Beberapa  bentuk  akad  yang  dapat menimbulkan  sengketa  diantara  kedua belah pihak yaitu:
1. Salah  satu  pihak  menuntut  untuk dilaksanakan  pembatalan  akad  karena adanya syarat objektif maupun subjektif yang tidak terlaksana;
2. Adanya  perbedaan  para  pihak  dalam memahami  isi  perjanjian  sehingga salah  satunya  memutus  akad  secara sepihak;
3. Salah satu pihak tidak memenuhi janji yang disepakati
4. Onrechtmatig daad (perbuatan
melawan hukum); resiko yang mungkin  muncul  ketika  pembuatan akad seperti force majeur/overmach;
Dalam  mengakhiri  sengketa  yang terjadi  kepada  para  pihak  sebenarnya  ada du  acara  yang  dapat  ditempuh.  Pertama, melalui  lembaga  peradilan.  Kedua,  secara nonlitigasi,  yaitu  proses  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  di  luar  lembaga peradilan.  Proses  penyelesaian  sengketa  di luar  peradilan  yang  dapat  ditempuh  salah satunya  adalah  mediasi  atau  perundingan. Bentuk penyelesaian mediasi sendiri menjadi salah satu pendekatan penyelesaian  perkara  yang  dipilih,  hanya saja seringkali upaya ini belum bisa secara tuntas  menyelesaikan  permasalahan  yang muncul.  Sedangkan  upaya  dengan  jalur litigasi  masih  ada  paradigma  proses
penyelesaiannya kurang efektif dan kurang efisien  karena  proses  persidangan  yang harus  menempuh  hukum  acara  yang  telah diatur sehingga dapat menghambat kegiatan  bisnis.  Maka  berangkat  dari masalah  tersebut  perlu  adanya  prosedur atau  aturan  yang  mengatur  agar  terhadap penyelesaian  perkara  dapat  dilakukan dengan cepat dan biaya ringan. Menanggapi permasalahan ini, maka lahirlah  penyelesaian  gugatan  perdata dengan  acara  sederhana  atau  dikenal dengan istilah Small Claim Court .
Pada  Pasal  2  Ayat  4  serta  Pasal  4 Ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai
Kekuasaan
Kehakiman menerangkan dalam badan peradilan terdapat  asas  sederhana,  cepat  serta  biaya ringan.  Dalam  penjelasan  UU  Kekuasaan Kehakiman asas-asas itu disebutkan “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan cara  efisien  dan  efektif.  sedangkan  “biaya ringan”  adalah  biaya  perkara  yang  dapat dijangkau oleh masyarakat.
Oleh  karena  itu,  maka  lembaga peradilan  dalam  praktiknya  harus  dapat menerapkan  asas  tersebut  sehingga  bisa memberikan pelayanan yang prima kepada para  pencari  keadilan  melalui  biaya  yang terjangkau  dan  proses  persidangan  yang relatif singkat. Dalam mempraktikkan asas- asas itu, beberapa tahun terakhir Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
sudah menerbitkan ketentuan berupa Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No. 2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Perma ini  ialah  wujud  aplikasi  dari  asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman.  Lahirnya  Perma  ini  nantinya diharapkan  bisa  menuntaskan  sengketa perdata  di  pengadilan  dengan  waktu  yang relatif  cepat  serta  biaya  yang  terjangkau. Dalam  Pasal  1  Ayat  1  peraturan  ini disebutkan  bahwa  Gugatan  Sederhana adalah  gugatan  perdata  dengan  nominal materi gugatan paling banyak Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015  tersebut  telah  dirubah  dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung  No.  4  Tahun  2019  dimana nominalnya  dinaikkan  yaitu  maksimum Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).
Namun  begitu,  kriteria  dalam penyelesaian Gugatan Sederhana ini masih terbatas  pada  perkara  wanprestasi  dan perbuatan melawan hukum. Perma ini juga mengatur  terkait  jumlah  para  pihak  yang berperkara  dengan  Gugatan  Sederhana. Dengan  adanya  Perma  ini  nantinya penyelesaian perkara akan jauh lebih cepat, efisien  dan  efektif  sehingga  masyarakat
pencari keadilan tidak ragu untuk berperkara secara litigasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penyusunan  tulisan  ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Yuridis normatif  dikonseptualisasikan  sebagai  apa yang  tercatat  dalam  peraturan  perundang- undangan  (law  in  books)  atau  hukum dikonseptualisasikan  sebagai  aturan  atau norma  yang  menjadi  tolak  ukur  perilaku manusia  yang  dianggap  tepat.  Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum  primer  dan  sekunder  ials,  yaitu penelitian  yang  mengacu  pada  norma- norma dalam peraturan perundang- undangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Lingkup Gugatan Sederhana
Gugatan Sederhana adalah  gugatan perdata  yang  proses  penyelesaiannya terbatas  pada  materi  gugatan  paling banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus juta  rupiah).  Nominal  ini  oleh  Mahkamah Agung  telah  dinaikkan  yang  sebelumnya hanya  paling  banyak  Rp.200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah).  Jenis  perkaranya juga terbatas pada perkara ingkar janji dan perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  Perma No. 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang tidak  termasuk  dalam  Gugatan  Sederhana
adalah  perkara  yang  penyelesaiannya dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  dan sengketa hak atas tanah.
Agar  dapat  dikategorikan  sebagai Gugatan Sederhana maka beberapa ketentuan  yang  harus  dipenuhi  sesuai dalam  Pasal  4  Perma  No.  4  Tahun  2019. Pertama, dalam  hal  subjek  hukumnya dimana  masing-masing  pihak  tidak  boleh melebihi  dari  satu,  kecuali  mempunyai kepentingan  hukum  yang  sama.  Berbeda dengan perkara contensius pada umumnya yang  tidak  menutup  kemungkinan  baik pihak  Penggugat  atau  Tergugat  lebih  dari satu  atau  dikenal  dengan  istilah  kumulasi subjektif. Kedua, dalam  mengajukan Gugatan  Sederhana  tempat  kediaman pihak  Tergugat  harus  jelas  dan  diketahui. Hal ini disebabkan dalam proses penyelesaian sengketa yang pihaknya tidak diketahui secara pasti alamatnya atau tidak diketahui tempat kediamannya akan membutuhkan  waktu  yang  lama  hingga berbulan-bulan.  Sudah  tentu  ini  akan bertentangan  dengan  asas  sederhana  yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa Gugatan  Sederhana.  Selain  itu  hukum acara  yang  digunakan  juga  berbeda sehingga penyelesaian perkara akan membutuhkan  waktu  yang  tidak  sedikit. Ketiga, domisili  Penggugat  dan  Tergugat harus  berada  dalam  wilayah  hukum pengadilan  yang  sama.  Jika  Penggugat berada  di  luar  yurisdiksi  Tergugat,  maka
Penggugat  dalam  mengajukan  gugatannya menunjuk kuasa atau wakil yang beralamat diwilayah  hukum  yang  sama  dengan Tergugat. Terkait point ketiga ini kelihatannya  Mahkamah  Agung  telah mengembangkan  efektivitas  penyelesaian Gugatan  Sederhana  dimana  pada  Perma No.  2  Tahun  2015,  baik  Penggugat  dan Tergugat  harus  berada  pada  wilayah hukum  yang sama.  Hal  ini tentu saja akan memudahkan  para  pihak  yang  berada diluar  wilayah  hukum  yang  berbeda namun  tetap  bisa  mengedepankan  asas sederhana  sehingga  proses  penyelesaian perkara  tetap  dapat  dilaksanakan  dalam waktu  25  hari  kerja. Keempat, para  pihak harus  hadir  dimuka  sidang  dengan  atau tanpa kuasa, kuasa insidentil atau wakilnya.  Artinya  para  pihak  harus menghadiri  persidangan  sekalipun  telah menunjuk  kuasa,  hal  ini  bertujuan  agar pemeriksaan  bisa  kepada  pihak  principal secara langsung dengan tujuan pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  dengan cepat dan sederhana.
Gugatan  Sederhana  diperiksa  serta diputus  oleh  pengadilan  dalam  lingkup kewenangan  pengadilan  umum.  Tetapi, sesuai  dengan  Pasal  54  Undang-Undang No.  7  Tahun  1989  bahwa  hukum  acara perdata  di  lingkungan  peradilan  agama adalah  yang  berlaku  di  lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, Pengadilan  Agama  juga  dapat  menerima,
memeriksa, dan memutus sengketa perdata dengan dengan acara sederhana, khususnya  jika  berkaitan  dengan  sengketa ekonomi  Syariah.  Ketentuan  ini  bisa  kita lihat  dalam  Pasal  2  Perma  No  14  Tahun 2016  yang  mengatur  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah, disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan melalui prosedur biasa atau sederhana.
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Pasca Perubahan  PERMA  No.  2  Tahun  2015 Menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019
Sejak terbitnya
Peraturan
Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019, telah dilakukan  beberapa  perubahan  bagaimana cara
menyelesaikan sengketa menggunakan
prosedur Gugatan
Sederhana. Perubahan ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan penyelesaian  gugatan  secara  sederhana, khususnya dari segi nilai perkara,
yurisdiksi Penggugat dan Tergugat,
administrasi  secara  elektronik, verzet ,  sita jaminan,  dan  tata  cara  eksekusi.  Untuk menyelesaikan sengketa Gugatan Sederhana  diperiksa  oleh  hakim  tunggal berdasarkan  penetapan  ketua  dengan tahapan dibawah ini:
1. Pendaftaran Perkara
Penggugat yang mendaftarkan perkaranya  di  pengadilan  akan  dicatat dalam  register  khusus  perkara  Gugatan
Sederhana.  Penggugat  dapat  membuat gugatannya  sendiri  atau  dengan  cara mengisi  formulir  yang  telah  disediakan oleh kepaniteraan sesuai Pasal 6 Ayat 3 Perma Gugatan Sederhana yaitu, identitas  pihak  berperkara,  penjelasan singkat  duduk  perkara,  dan  tuntutan Penggugat. Selain itu ketika pendaftaran,  Penggugat  juga  harus melampirkan  bukti  surat  yang  telah dilegalisasi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya.  Penggugat  dan  Tergugat juga  dapat  menggunakan  administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam  pendaftaran  gugatan  ini  terlihat jelas  adanya  perbedaan  yang  cukup signifikan  dimana  alat  bukti  telah dilampirkan di awal pendaftaran. Berbeda  dengan  pemeriksaan  perkara perdata secara umum dimana alat bukti baru  dapat  diajukan  ketika  agenda sidang pembuktian.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan
Sederhana
Panitera  memeriksa  persyaratan pendaftaran Gugatan Sederhana dengan memperhatikan nominal gugatan, jumlah  pihak  berperkara,  domisili  dan kehadiran para pihak. Gugatan dikembalikan  kepada  Penggugat  oleh panitera jika tidak memenuhi persyaratan  Gugatan  Sederhana,  pada saat  itu  panitera  sebenarnya  telah melakukan seleksi awal terhadap
kriteria  gugatan  apakah  itu  Gugatan Sederhana  atau  biasa.  Oleh  karena  itu, panitera  juga  harus  mampu  memahami dan  mengetahui  tentang  penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Penunjukan Hakim dan Panitera
Pengganti Dalam memeriksa
dan menyelesaikan  gugatan  dengan  acara sederhana,  ketua  pengadilan  menunjuk hakim  tunggal.  Penetapan  ini  berbeda dengan  perkara  perdata  yang  pada umumnya diperiksa oleh majelis hakim. Selanjutnya  untuk  membantu  hakim dalam  memeriksa  perkara,  panitera menujuk  seorang  panitera  pengganti yang  bertugas  untuk  mencatat  proses persidangan.  Adapun  rentang  waktu mulai  pendaftaraan  hingga  penunjukan panitera  pengganti  dilakukan  selambat- lambatnya dalam 2 hari kerja.
4. Pemeriksaan Pendahuluan/ Dismissal Pemeriksaan  pendahuluan  adalah salah  satu  ciri  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian Gugatan
Sederhana.
Istilah  ini  mirip  dengan  pemeriksaan pendahuluan pada Peradilan Tata Usaha Negara  yang  dikenal  dengan dismissal process . Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim  tunggal  berdasarkan  penetapan ketua  pengadilan  sebagaimana  telah penulis  sebutkan  sebelumnya.  Hakim memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut merupakan Gugatan Sederhana
walaupun sebenarnya pada tahap pendaftaran telah dilaksanakan penilaian awal oleh kepaniteraan. Apabila  setelah  dilakukan  pemeriksaan pendahuluan  hakim  menilai  gugatan Penggugat  bukan  Gugatan  Sederhana, maka  hakim  mengeluarkan  surat  yang menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak masuk  kategori  Gugatan  Sedrhana. Implikasi  dari  penetapan  ini  Penggugat tidak  dapat  melakukan  upaya  hukum apapun.
5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
Bila  hakim  menilai  bahwa  gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Sederhana maka hakim akan mengeluarkan  penetapan  hari  sidang pertama.  Selanjutnya  atas  perintah hakim, jurusita melaksanakan panggilan kepada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan.  Apabila  setelah  dilakukan pemanggilan  dan  ternyata  pada  sidang pertama  Penggugat  tidak  hadir  maka gugatan  Penggugat  dinyatakan  gugur. Sedangkan  jika  Tergugat  tidak  hadir pada  sidang  pertama  meskipun  telah dipanggil  secara  sah  dan  patut  maka hakim menunda sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggail  sekali  lagi  Tergugat.  Jika setelah  panggilan  kedua  Tergugat  tetap tidak  hadir  maka  hakim  akan  memutus
gugatan  Penggugat  dengan  putusan verstek .  Terhadap  putusan  ini  pihak Tergugat masih dapat melakukan upaya hukum  yang  dikenal  dengan  istilah perlawanan  ( verzet). Adapun  jangka waktu  pengajuannya  adalah  tujuh  hari sejak  pemberitahuan  putusan  kepada Tergugat. Upaya verzet sebenarnya baru diakomodir  dalam  Perma  No.  4  Tahun 2019  sebelumnya  dalam  Perma  No.  2 Tahun 2015 ketentuan ini belum diatur. Dalam hal Tergugat hadir dalam sidang pertama namun pada persidangan berikutnya  tidak  hadir  maka  hakim memutus  dengan  putusan  kontradiktur. Terhadap  putusan  kontradiktur  tersebut upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah “keberatan”.
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian Pada dasarnya semua perkara  yang masuk  ke  pengadilan  wajib  menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan  Mahakamah  Agung  No.  1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Meskipun tahapan  mediasi  dikecualikan  dalam perkara  Gugatan  Sederhana,  hakim tetap  memiliki  peran  penting  untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Namun  dalam  upaya  damai  yang diakukan  oleh  hakim  haruslah  tetap memperhatikan ketentuan lamanya proses pemeriksaan. Jika dalam persidangan  terjadi  kesepakatan  atau perdamaian  maka  hakim  mengeluarkan
putusan akta perdamaian yang mengikat kedua  belah  pihak  dan  terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum. Bila terjadi  perdamaian  di  luar  persidangan dan  para  pihak  tidak  melaporkannya kepada  hakim  pemeriksa  perkara  maka hakim  tidak  terikat  dengan  perdamaian tersebut.
Sebaliknya  jika  dalam  persidangan tidak  menemukan  kata  damai,  maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan  pokok  perkara  (gugatan Penggugat  dan  jawaban  Tergugat). Dalam  memeriksa  Gugatan  Sederhana tidak  dapat  diajukan  tuntutan  provisi, eksepsi,  rekonvensi,  intervensi,  replik, duplik atau kesimpulan. Dalam pemeriksaan  dengan  acara  sederhana, hakim  dapat  memerintahkan  peletakan sita  jaminan  terhadap  benda  milik Tergugat  dan/  atau  barang  milik Penggugat yang berada dalam penguasaan  Tergugat.  Peletakan  sita jaminan ini juga baru diakomodir dalam Perma  No.  4  Tahun  2019  dimana ketentuan  ini  belum  ada  dalam  Perma No.  2  Tahun  2015.  Selain  berperan dalam  mendamaikan  seperti  yang  telah penulis  uraikan  diatas,  hal  yang  tidak kalah penting adalah hakim aktif dalam menjelaskan kepada pihak-pihak mengenai  acara  Gugatan  Sederhana secara seimbang, menuntun pihak-pihak dalam pembuktian dan memberi
penjelasan  terkait  upaya  hukum  yang dapat  ditempuh.  Posita  gugatan  yang diakui  secara  murni  atau  bulat  tidak perlu  diajukan  alat  bukti  tambahan. Artinya,  hanya  bukti  surat  yang diserahkan Penggugat pada saat pendaftaran saja yang diperiksa.
Sedangkan apabila
Tergugat
membantah dalil-dalil Penggugat, hakim  memeriksanya  sesuai  dengan hukum acara yang berlaku.
7. Putusan
Setelah pemeriksaan perkara selesai maka hakim menuangkan pertimbangan  hukum  dalam  putusan. Dalam  putusan  tersebut  hakim  harus memuat  dasar  dan  alasan  hukum  yang jelas.  Sebagaimana  pada  persidangan gugatan perdata lainnya, dalam pembacaan putusan Gugatan Sederhana dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum dan hakim menyampaikan upaya hukum  yang  bisa  ditempuh  oleh  para pihak.  Namun,  jika  ada  pihak  yang tidak  datang  ketika  putusan  dibacakan maka  jurusita  atas  perintah  hakim memberitahukan putusan tersebut selambat-lambatnya  dua  hari  setelah putusan diucapkan.

## Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana
Mengacu pada Perma No. 4 Tahun 2019  dalam  Gugatan  Sederhana  ada  dua
bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh  para  pihak  yaitu  perlawanan  ( verzet) dan keberatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa upaya hukum verzet ini baru  diterapkan  pasca  perubahan  Perma No.  2  Tahun  2015  dimana  sebelumnya hanya mengatur upaya keberatan bagi para pihak. Pertama, sesuai  Pasal  13  Ayat  3a menyebutkan  bahwa  jika  perkara  Gugatan Sederhana  diputus  secara verstek maka Tergugat  bisa  menempuh  perlawanan ( verzet) dalam  waktu  tujuh  hari  sejak pemberitahuan  putusan  kepada  Tergugat. Hanya  saja  Perma  ini  tidak  menyebutkan secara  spesifik  berapa  lama  batas  waktu pemeriksaan verzet dapat dilakukan . Kedua, dalam putusan contradictoir setelah putusan dibacakan atau diberitahukan  oleh  jurusita  maka  bagi Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  waktu tujuh  hari  untuk  mengajukan  upaya keberatan. Upaya keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir bagi para pihak dan tidak  ada  upaya  hukum  banding,  kasasi, bahkan  peninjauan  kembali  sebagaimana perkara perdata pada umumnya.
Permohonan  keberatan  diajukan oleh  para  pihak  dengan  mengisi  blanko  di kepaniteraan untuk ditujukan kepada ketua pengadilan.  Apabila  pengajuan  keberatan sudah melewati waktu maka pengajuannya dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Ketua akan  mengeluarkan  penetapan  untuk  itu berdasarkan surat keterangan dari panitera.
Tetapi  bila  semua  persyaratan  pengajuan keberatan telah terpenuhi serta didaftarkan dalam register, maka dalam waktu tiga hari kerja  permohonan  keberatan  tersebut disampaikan  kepada  pihak  termohon. Setelah  menerima  permohonan  keberatan dari  pemohon,  dalam  waktu  tiga  hari termohon keberatan menyampaikan kontra memori  keberatan  kepada  pengadilan. Setelah  permohonan  dinyatakan  lengkap maka  dalam  waktu  paling  lama  satu  hari, ketua  pengadilan  mengeluarkan  penetapan majelis  hakim  untuk  memeriksa  perkara tersebut. Maka dalam pemeriksaan keberatan,  hakim  pemeriksa  perkara  tidak lagi tunggal melainkan majelis hakim.
Pasal  26  Ayat  2  Perma  No.  2 Tahun  2015  menetapkan  batasan  untuk pemeriksaan  perkara  Gugatan  Sederhana dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  (1) putusan dan berkas gugatan sederhana, (2) permohonan keberatan dan memori keberatan, dan (3) kontra memori keberatan.  Dalam  proses  pemeriksaan keberatan  tidak  dilakukan  pemeriksaan tambahan  lagi,  selain  itu  dalam  waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan  hakim,  putusan  permohonan keberatan  yang  diajukan  oleh  para  pihak harus diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka  untuk  umum.  Selanjutnya,  isi putusan disampaikan oleh juru sita kepada para  pihak  selambat-lambatnya  3  hari setelah putusan diucapkan.

## 4. SIMPULAN
Pasca perubahan Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015 menjadi  Peraturan  Mahkamah  Agung  No. 4  Tahun  2019,  materi  Gugatan  Sederhana yang  semula  hanya  Rp.  200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah)  menjadi  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah). Jenis  perkara  yang termasuk dalam Perma ini masih terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kesederhanaannya  terlihat  pada  masa penyelesaian perkara yang harus diputuskan  selambat-lambatnya  25  hari sejak  sidang  pertama.  Hakim  pemeriksa juga  terbatas  pada  satu  hakim,  bukan majelis  hakim.  Selain  itu,  Pasal  17  Perma ini  menyebutkan  bahwa  dalam  proses pemeriksaan  Gugatan  Sederhana  tidak dapat  diajukan  tuntutan  provisi,  eksepsi, rekonvensi,  intervensi,  replik,  duplik  atau kesimpulan.
Berdasarkan  Perma  No.  4  Tahun 2019  upaya  hukum  dalam  Gugatan Sederhana adalah upaya perlawanan (verzet) dan keberatan. Pertama,
Perlawanan (verzet) dapat  ditempuh  oleh Tergugat  dalam  putusan verstek terhitung tujuh  hari  setelah  pemberitahuan  putusan. kedua ,  dalam  hal  putusan  dijatuhkan secara contradictoir maka  baik  Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan keberatan dalam  waktu  tujuh  hari  setelah  putusan
dibacakan  atau  diberitahukan.  Adapun upaya  hukum  banding,  kasasi,  serta peninjauan  kembali  tidak  ada  dalam ketentuan Perma tentang Gugatan Sederhana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Ariani, Nevey Varida “Gugatan Sederhana
Dalam  System  Peradilan  Di Indonesia  ( Small  Claim  Lawsuit In  Indonesian  Justice  System )”,
Jurnal  Penelitian  Hukum  DE JURE, Vol. 18, No. 3, September 2018.
Bunga, Marten. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, Gorontalo Law
Review,  Vol.  5,  No.  1,  April 2022.
Burhan, Fauziah. “Implementasi Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2019  Guna  Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Jakarta: 2020.
M.  Natsir,  Asnawi.  2016.  Hukum  Acara
Perdata. Yogyakarta: UII Press.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
Buku  Saku  Gugatan  Sederhana, Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, 2015.
Noor,  Muhamad.  “Penyelesaian  Gugatan
Sederhana  Di  Pengadilan  ( Small
Claim Court ) Berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2015”,  Jurnal Pemikiran  Hukum  dan  Hukum Islam  YUDISIA,  Vol.  11,  No.1, Juni 2020.
Suadi , Amran (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah:
Penemuan  dan.  Kaidah  Hukum . Jakarta: Prenamedia Group.
Subekti.    Hukum  Perjanjian,  Jakarta:
Intermasa. 2001

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indoesia,  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  tahun  2015 tentang Gugatan Sederhana.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  14  tahun  2016 tentang Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah.
Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.