## JIUBJ

## Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap
Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
Muhammad Hafis 1 *, Johari 2
1 Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau *Correspondence email: muh.hafiznasution1505@gmail.com
Abstrak. Indonesia  mengatur  hak  asuh  anak  di  dalam  KHI,  dan  menekankan  kepada  ke- mumayyiz -an  si  anak.  Pasal  105  KHI, Para  hakim  tampaknya  menyepakati  aturan  ini  dan  kebanyakan  mereka  menerapkannya.  Namun,  dalam  praktik,  para  hakim kadang-kadang  menganggap  bahwa  tidak  semua  ibu  mampu  menerima  tanggung  jawab  pengasuhan  tanpa  pertimbangan  yang matang. Para hakim memandang bahwa sebagian ibu memiliki sifat buruk dan seterusnya. Maka para hakim dalam menetapakan hak asuh anak tidak jarang mengembalikan kepada konsep maslahat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan  pilosofis,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  asuh  anak  yang  nota  benenya  adalah  hak  seorang  ibu  apabila terjadi perceraian, akan tetapi hak itu bisa saja dialihkan kepada ayah atau orang lain. Sebab hak anak harus di dahulukuan dengan melihat  sisi  maslahat  pada  anak,  oleh  karena  itu  konsep maqasid  al-syariah dapat  menjadi problem  solving untuk  menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi pengasuh pasca perceraian.
Kata kunci : Maqasid al-Syariah; problem solver; hak asuh anak .
Abstract. Indonesia  regulates child custody in the KHI, and emphasizes the mumayyiz of the  child. Article 105 KHI, The judges seem to agree on this rule and most of them implement it. However, in practice, judges sometimes assume that not all mothers are capable of accepting caregiving responsibilities without careful consideration. The judges saw that some mothers had bad traits and so on. So the judges in determining child custody often return to the concept of benefit. This study uses a qualitative analysis technique with a philosophical approach, the results of the study show that child custody rights are the rights of a mother in the event of a divorce, but that right can be transferred to the father or someone else. Because the rights of the child must come first by looking at the benefit side of the child, therefore the maqasid al-syariah method can be a problem solving to determine who is most entitled to become a post-divorce caregiver .
Keywords : Maqasid al-Syariah; problem solver; child custody

## PENDAHULUAN
Eksistensi  Peradilan  agama  menjadi  peradilan yang  spesifik  bagi  Orang-orang  beragama  Islam  yang merupalan  warga    majemuk  tidak  bisa  dihindarkan terhadap  berbagai  masalah  penegakan  keadilan  bagi seluruh  masyarakat  negara  terlepas  dari  agama  seorang, atau  penegakan  keadilan  atas  nama  agama  (bagi  orang orang  Islam).  Hal  ini  disebabkan  dalam  masyarakat Indonesia  yg  beragam  suku,  agama  serta  budaya, korelasi  aturan  yang  terjadi  antara  pihak  yang  tidak selaras  kepercayaan    tidak  bisa  dihindari,  terkhusus dalam bidang hukum keluarga ( family law ). (UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan  kehakiman,  Pasal  10  ayat  10).  Apa  yang tercantum  dalam  pasal  49  UU  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  3  tahun 2006  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.    Dalam  penelitian  ini memfokuskan  di  dalam  bidang  perkawinan,  lebih spesifik  di  dalam  pemeliharaan  hak  asuh  anak,  yang mana  para  hakim  sering  memberikan  hak  asuh  anak kepada  ayah  yang  nota  benenya  merupakan  hak  asuh kepada  ibu  berdasarkan  Inpres  Nomor  01  tahun  1991 tentang kompilasi hukum Islam.
Perlu  diketahui  bahwa  hal  yang  mendasar  pada perkawinan  adalah  kontinuitas.  Tidak  akan  pernah  ada kekekalan  serta  kelanggengan,  kecuali  masing-masing pasangan  terus  bekerja  sama,  saling  menentramkan, saling menyayangi, serta saling mengasihi. Namun, pada keadaan  tertentu  ada hal-hal yang meghendaki putusnya perkawinan dalam arti jika perkawinan tetap dijalankan, maka kemudaratan akan terjadi.
Dalam    hal  ini  Islam  membenarkan  dan  membolehkan putusnya  sebuah  perkawinan  yang  menjadi  langkah terakhir  dari  perjuangan  dalam  melanjutkan  rumah tangga,    putusnya  perkawinan  dalam  tatanan  seperti  ini mejadi jalan keluar dari sebuah kemudaratan (Syarifuddin,  2009).  Akan  tetapi  aneka  macam permasalahan  akan  timbul  akibat  terjadinya  perceraian, baik  pada  pembagian  harta  bersama  bahkan  hingga  hak asuh  anak,  di  tengah-tengah  masyarakat  hak  asuh  anak sering jadi topic konflik pasca perceraian, sebab seorang ibu  maupun  bapak  sama-sama  merasa  punya  hak  pada pengasuhan.  Maka  ini  mejadi  pembahasan  yang  terus membutuhkan solusi-solusi konkrit, sehingga kemaslahan  atau  kepentingan  bagi  si  anak  tetap  terjaga dan terpenuhi.
Dalam  tatanan  aturan  hukum  Indonesia,  untuk mendapatkan/menerima  hak  asuh  anak  baik  ibu  atau

## Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca
Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
bapak  harus  menempuh  melalui  litigasi  supaya  adanya kepastian hukum. dalam hal ini, Bila terjadi perselisihan maka Peradilan akan memeberikan putusan, sebagaimana terdapat pada UU Nomor Tahun 1974 pasa 41  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian:  (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak,  Bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan; (b) Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; dan (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri.  (UU  Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
Para  ulama  fiqih  menyebutkan  pemeliharaan anak  dengan  menggunakan  istilah hadanah. Mereka mengartikan  hak  asuh  anak  (al-Hadanah)  sebagai  upaya menjaga  anak  lelaki  yang  masih  kecil,  atau  anak perempuan,  atau  anak  yang  mempunyai  gangguan mental  yg  tidak  dapat  membedakan  sesuatu  dan  tidak mampu hidup mandiri, mengembangkan kemampuannya,  melindunginya  dari  segala  hal  yg menyakiti  serta  membahayakan,  serta  mempertinggi fisik,  mental  serta  akalnya  agar  mampu  mengemban beban  hidup  serta  menunaikan  tanggung  jawabnya (Sabiq,  2000).  Apa  yang  dijelaskan  sebelumnya,  maka pada pase pertama kehidupan anak, Allah ‘Azza wa Jalla menyampaikan  hak mendidik/mengasuh  adalah  hak ibu, karen ibulah yang lebih lembut serta bisa mendidik, dan memberikan  perhatian  yangg  sangat  baik  pada  fase  ini daripada  laki-laki  (  bapak).  Sesuai  apa  yang  terdapat dalam hadits Nabi Muhammad dari Abdullah bin Masud menurut  yang  diriwayatkan  Ahmad,  Abu  Daud,  dan disahkan oleh Hakim :
هنإ  هاللّ لوسر اي تلاق ةارمإ هنا امهنع الله يضر دوعسم نب  هاللّدبع نع ينبا عزني نا داراو ينقهلط هابا  هنإو ءاوح هل ىيدثو ءاعو هل ينطب تناك اذه ه
هاللّ لوسر اهل لاقف يهنم كنت ملام هب  هقحا تنا مهلسو هيلع  هاللّ ىهلص
ىح
)دواد وبا هاور(
“Pada  suatu  hari  seorang  perempuan  menghadap Rasulullah  seraya  berkata  “Wahai  Rasululuah sungguh  anak  saya  ini  bahwa  perut  saya  yang  telah megandungnya,    puting  sayalah  yang  mengairinya (saya  yang  telah  menyusuianya)  dan  haribaan  saya yang memeluk  anak  ini, akan  tetapi  ayahnya  hendak ingin  memisahkan  kami.  Lalu  Nabi  bersabda “engkaulah  yang  lebih  pantas  (berhak)  untuk mengurusnya  selama  engkau  belum  menikah  lagi”. (Abu  Daud,  Sulaiman  bin  al-‘Asy  as-Sijistani,  1414 H/1994 M).
Sesuai  hadis  dan    Kompilasi  hukum  Islam  di atas,  pasca  perceraian  kedua  orang  tuanya,  maka  bisa diambil  konklusi  bahwa  yang  berhak  memelihara  anak ialah  ibu,  tetapi  pada  berbagai  situasi,  hak-hak  ini  perlu dipelihara  untuk  menyatukan  hak-hak  yang  ada  pada seorang  anak  yang  dalam  asuhan  nantinya.  Apibala mungkin menyatukan hak-hak ini maka dia ada pada diri si  ibu.  Namun  Bila  tidak,  maka  hak  anak  harus didahulukan  daripada  hak  seorang  ibu  tadi  serta  bapak secara  bersamaan.  Para  ulama  bersepakat  bahwa  yangg didahulukan  pada  pengasuhan  anak  ialah  kemaslahatan dari  pengasuhan  anak,  sekaligus  tidak  ada  kerusakan. apabila  ada  kerusakan/kemudaratan  di  salah  satu  kedua orang  tua,  maka  yang  lain  lebih  utama  tanpa  diragukan lagi.  Syari’at  tidak  bertujuan  mendahulukan  satu diantara  yg  lain  sekedar  karena  hubungan  kerabat.  akan tetapi,  syari’at  mendahulukan  pihak  yang  lebih  primer, lebih  bisa  dan    lebih  baik.  (Al-Bassam  Abdullah  Bin Abdurrahman,  al-Sarah  al-Bulughul  al-Maram , 2007) Berkaitan  dengan  itu  ualam  dalam  hal  ini  Imam  As- Syatibi  menggunakan  kata  al-maslahat,  al-  Syatibi mempergunakan  istilah  dengan  menggunakan  kata maqasid al-Syariah (Bakri, 1996)
صم مايق يف عراهشلا دصاقم قيقحتل تعضو ةعيرشلا هذه مهلا
اعم ايندلاو نيدلا يف
“Apa  yang  diturunkan  Allah  (Syariat)  mempunyai maqasid (tujuan) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan  setiap  manusia  baik  dalam  kehidupan duniawi dan akhirat”
Soal  menyatukan  kemaslahatan,  dalam  hal  ini kemaslahatan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, harus  diserahkan  pada  hakim  supaya  Kemaslahatan  itu dapat  di  pertimbangkan,  tulisan  ini  mengulas  tentang sentifitas bagaimana seorang hakim menerapkan  konsep maqasid  al-syariah sebagai  problem  solver  untuk menetapkan orang yang paling berhak dalam memegang hak  asuh  anak.  Khususnya  dalam  putusan  hakim  No. 1335/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang pada putusannya mengalihkan  hak  asuh  anak  kepada  bapak  yang seharusnya  hak  asuh  anak  itu  diberikan  kepada  seorang ibu. Pada dasarnya ada banyak teori tujuan hukum yang bisa  dijadikan  oleh  hakim  dalam  mengambil  keputusan, termasuk  di  dalamnya  teori  yang  digunakan  oleh Aristoteles  yang  terkenal  dengan  teori  etis  (stische theory),  selain  itu  juga  teori  yang  dikenalkan  oleh Jeremy  Betham  yaitu  teori  utilitas  (utilities  theory)  dan juga  teori  Gustav  Radbruch  (teori  campuran)  (Asyhadie dan Rahman, 2019). Apabila merujuk kepada teori yang pertama  (teori  etis),  maka  hukum  adalh  semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan  keadilan, sedangkan menurut  teori  yang  kedua  (teori  utilitas)  bahwa  adanya sebuah  hukum  adalah  bertujuan  untuk  menciptakan kebermanfaatan,  sedangkan  menurut  teori  campuran

## Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
melahirkan  tiga  nilai  dasar  dari  adanya  sebuah  hukum yang disebut dengan asas prioritas. Berdasarkan teori ini bahwa adanya  sebuah  hukum  adalah semata-mata untuk memprioritaskan keadilan, kemudian disusul kemanfaatan,  dan  yang  terakhir  untuk  menjamin kepastian hukum. (Kuhlken and Aristotle, 2014).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.  Penelitian  ini  menalaah  bahan-bahan  yang tersedia di pustakaan atau lebih tepatnya hanya menelaah bahan  sekunder saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum  normatif,  yaitu sebuah  pendakatan  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas  hukum  serta  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  penelitian.  Selain  pendakatan hukum normatif juga menggunakan pendakatan pilosofis.  Pendekatan  ini  diibaratkan  sebagai  pisau analisis  untuk  membedah  Islam  atau  aturan  secara mendalam,  integral  dan  komprehensif  tentang  Islam yang  senantiasa  relevan  dengan  setiap  waktu  dan  ruang ( Shalih  fi  kulli  zaman  wal  makan ).  Pendekatan normative  dan  filsafat  hukum  tersebut,  maka  teori  yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori maqasid syariah Imam syatibi.

## HASIL
Tinjauan Umum Tentang Pengasuhan Anak (Hadhanah)
Kata hadhanah diartikan  sebagai  mengasuh, memeluk  ataupun  pengasuh,  sebab  kata hadhanah diambil  dari  kata  (نضح)  hadana  (نضحي)Yahdunu  (انضح) hadanan  (نضتحا)  ihtadana  (ةنضاح)  hadinatun  (نضاوح) hawadin.  (Muhammad  Yunus,  1999)  Lebih  lanjut  para ulama  memberikan  defenisi hadhnah adalah  merupakan rangkaian  yang  mendidik,  melayani  dan  memperbaiki kepribadian seorang anak oleh orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak yang pada usia itu ia tidak mampu melakukannya sendiri. Para  ulama fiqih mendefinisikan  pelaksanaan hadanah menjadi  tindakan pemeliharaan  anak-anak  yang  belum  mampu  berdiri sendiri,  baik  pria  maupun  wanita    ataupun  yang  telah beranjak  besar  tetapi  belum mumayyiz ,  menyediakan sesuatu  untuk  kebaikannya  maupun  menjaganya  dari sesuatu  yg  menyakiti  serta  merusaknya,  mendidik jasmani,  rohani  serta  akalnya,  agar  mampu  berdiri sendiri  menghadapi  kehidupan  serta  memikul  tanggung jawab (Rasjid, 1994),
Wahbah  Zuhaili  pada  Fiqih  Imam  Syafi’I menjelaskan hadanah ialah mengasuh anak yangg belum mumayyiz  dan    belum  mampu  mengerjakan  urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju  dan    menjaga  diri  bahaya.  Pengasuhan  termasuk asal  bagian  perwalian  dan    pengasuhan  termasuk  dari bagian  perwalian  dan    pengasuhan.  Namun,  dalam  hal ini  lebih  diutamakan  kaum  perempuan  sebab  mereka
lebih lembut, sayang, pendidik, lebih giat, merawat serta lebih  akrab  terhadap  anak  yang  diasuh.  Ulama  fiqih memutuskan  bahwa  kewenangan  itu  lebih  sempurna dimliki  oleh  kaum  wanita,  sebab  insting  kewanitaan mereka  lebih  sesuai  buat  merawat  dan    mendidik  anak, dan  kesabaran mereka dalam menghadapai permaslahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki (Zuhaili, 2010)
Kajian fiqih hadanah yaitu memelihara seseorang  anak  yang  belum  mampu  hayati  berdikari yang  mencakup  pendidikan  dan    segala  sesuatu  yang diperlukannya  baik  dalam  bentuk  melaksanakan  juga dalam  bentuk  menghindari  sesuatu  yang  merusaknya (Zainuddin  Ali,  2006)  Hal  ini  dirumuskan  garis hukumnya  dalam  Pasal  41  UU  Perkawinan  menjadi berikut:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a. Baik  ibu  atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  Bilamana  ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, pengadilan memberi putusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  istri.  (UU Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  1974 Tentang Perkawinan)
Garis  aturan  yang  terkandung  dalam  pasal  41 Undang-undang  tersebut,  tampak  tidak  membedakan antara  tanggung  jawab  yang  mengandung  nilai nonmaterial.  Undang-undang  perkawinan  penekanannya berfokus  di  nilai  materilnya,  sedangkan  pasal  105 Kompilasi  hukum  Islam  yang  penekanannya  mencakup ke  2  aspek.  Ketentuan  Kompilassi  Hukum  Islam tersebut,  tampak  bahwa  tanggung  jawab  seorang  ayah pada  anaknya  tidak  bisa  gugur  walaupun  dia  telah bercerai  dengan  istrinya  atau  ia  sudah  kawin  lagi.  bisa juga  dipahami  bahwa  saat  anak  itu  masih  kecil  maka pemeliharaanya ialah hak ibu, tetapi kepentingan berupa biaya  tetap  ditanggung  oleh  seorang  ayah.  Berdasarkan defenisi-defenisi  di  atas  dapat  disimpulkan, hadanah ialah  merupakan  aktifitas  mengasuh  anak  pria  ataupun wanita  yg  belum  mumayyiz  ataupun  sudah  mumayyiz tetapi  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tidak  dapat  mengurus dirinya,  dikarenakan  kurangnya  kecerdasan  (idiot), hadanah pada  dasarnya  hak  seseorang  ibu,  karena mereka  dapat  dianggap  lebih  lembut,  naluri  kewanitaan mereka  lebih  sesuai  buat  merawat  dan    mendidik  anak, dan    kesabaran  mereka  dalam  menghadapai  perseteruan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki (ayah).
Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca

## Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
Pandangan  Ulama  Tentang  Orang  Yang  Berhak Menjadi Pengasuh dan Masa Pengasuhan.
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub  dalam  bukunya Al Wajiz Fii Ahkam Al Usrah Al Islamiyah menyebutkan bahwa yang menjadi pengasuh adalah orang yang sudah baligh,  karena  itu  kata  Syaikh  Abdul  Majid  hak  asuh anak tidak boleh diberikan kepada anak kecil, meksipun anak kecil tersebut bisa mengurus atau pintar. Kemudian selain baligh yang menjadi pengasuh juga harus berakal, oleh karena itu dalam buku Al Wajiz Fii Ahkam Al Usrah Al  Islamiyah ini  disebutkan,  bahwa  orang  yang  kurang akal apalagi sampai tahap gila tidak berhak atas hak asuh anak. Bahkan hak asuh ini tidak boleh diberikan kepada orang  yang ma’tub (idiot)  baik  laki-laki  maupun perempuan. (Mathlub, 2005)
Tidak  sampai  disitu,  orang  yang  akan  menjadi pengasuh anak adalah orang yang mampu mendidik dan mengurus anak kecil. Sesuai hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan  kepada  orang  yang  tak  dapat  melaksanakan pengasuhan.  mengenai  ketidak  mampunini,  tidak  ada penyebab  tertentu.  Pasalnya  ketidak  mampuan  itu kadang  disebabkan  oleh  usia  yang  sudah  tua  atau kesehatan  yang  lemah.  Namun,  kadang  juga  ketidak mampuan  itu  disebabkan  oleh  penyakit  ganas  yangg membentuk  seseorang  tidak  berdaya,  sehingga  dia  tidak dapat  mengurus  dirinya  ataupun  orang  lain.  Kadang juga,  ketidak  mampuan  ituditimbulkan  oleh  kesibukan kerja. Kemudian yang menjadi syarat selanjutnya adalah, terdapat  dalam Fiqhul  Islam  Wa  Adillatuhu yang  ditulis oleh  syaikh  wahbah  zuhaily  menyebutkan,  orang  yang akan  mengasuh  anak  harus  amanah.  Dengan  demikian orang  yang  fasik  tidak  boleh  menjadi  pengasuh  anak. Akan  tetapi  Ibnu  Abidin  menjelaskan  kefasikan  yang menghalangi  adalah  kefasikan  seorang  ibu  sehingga dapat  menyia-nyiakan  atau  bahkan  menelantarkan seorang  anak,  namun  Ibnu  abiding  menjelaskan  lebih lanjut  ibu  yang  fasik  dimaksud  masih  tetap  boleh menjadi  pengasuh  anak  dengan  sayarat  yang  diasuh belum  faham  tentang  kefasikan  pengasuhnya.  Namun, jika  sang  anak  sudah  mampu  mengetahui  tentang kefasikan  tersebut,  maka  anak  yang  diasuh  harus dijauhkan dari ibunya (pengasuhnya) (Zuhaily, 2007)
Selain amanah, baligh, bisa merawat, para ulama juga memasukkan beragam Islam sebagai syarat menjadi pengasuh  ( hadin ).  akan  tetapi  para  ulama  berbeda pendapat, misalnya: Syafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan  orang  kafir  tidak  boleh  menjadi  pegasuh anak  yang  Islam,  karena  orang  kafir  tidak  mempunyai kuasa  atas  orang  Islam.  Selain  itu  juga,  para  ulama  ini menghawatirkan  apabila  yang  menjadi  pengasuh  adalah orang  yang  berlainan  agama  dengan  sang  anak  akan menjadi  pengkafiran  atau  diataktukan  secara  tidak langsung  anak  tersebut  akan  ikut  agama  pengasuhnya. Akan  tetapi  berbeda  dengan  pendapat  ulama  Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa mereka tidak mensyaratkan orang yang  akan  menjadi  pengasuh  baik  laki-laki  maupun perempaun  tidak  harus  beragama  Islam.  Pasalnya
menurut  golongan ini bahwa non muslim kitabiyah atau ghairu  kitabiyah  diperbolehkan  menjadi hadin/hadinah baik  yang  menjadi  pengasuh  itu  ibu  sendiri  maupaun orang lain (Zuhaily, 2007).
Mengenai  masa  hadanah  tidak  terdapat  nash dalam  Al-  qur  an  maupunSunnah  yang  mengungkapkan secara  tegas  wacana/  masa  hadanah  ini,  maka  dari  itu para  ulama  punya  pendapat  masing-masing  dalam menetapkan  masa  hadanah  tadi.  Sebagian  para  fuqaha menyatkan,  bahwa  akhir  asuhan  seorang  anak,  yaitu waktu  mencapai  umur  tujuh  tahun,  sedangkan  sembilan tahun  buat  anak  perempuan  .  Ini  adalah  fatwa  imam Mazhab  Hanafi.  Diriwayatkan  berasal  Mazhab  Syafi’i bahwa  seorang  pengasuh  (Hadina/hadinah)  berhak mengasuh  anaknya  yang  menjadi  asuhannya  baik  laki- laki  atau  wanita  sampai  berumur  tujuh  tahun  (atau  di riwayat  lain  berumur  delapan  tahun)  dan    anak  tersebut sudah  berakal  maka  dia  diperintahkan  buat  menentukan bersama siapa ia tinggal.
Mazhab  Hanbali  memberikan  batasan  untuk pengasuhan sampai umur anak adalah tujuh tahun, maka anak  yang  diasuk  sudah  mencapai  umur  tujuh  tahun maka  ia  dipersilahkan  untuk  menentukan  pilihan  antara kedua  orang  tuanya  bersama  siapa  ia  tinggal.  Berbeda dengan  Imam  Malik,  bahwa  yang  menjadi  masa  asuhan bagi  anak  laki-laki  adalag  sampai  ia baligh, sedangkan untuk masa asuhan bagi  anak perempuan adalah  sampai ia  dicampuri  oleh  suaminya,  kecuali  jika  ada  hal  lain seperti  yang  ditakutkan  setelah  masa  baligh.  Dalam  hal ini  Ibnu  Hazam  menyebutkan,  bahwa  seorang  ibu  lebih diutamkan  bahkan  lebih  berhak  menjadi  pengasuh anaknya  laki-laki  ataupun  perempaun  hingga  masa  haid atau  bermimpi  diikuti  dengan  masa mumayyiz dan kesehatan  jasmani.  Sedangkan  Tihami  serta  Sohari dalam  buku  Fiqih  Munakahat:  Kajian  Fiqih  Lengkap, hadanah  anak    berakhir  di  ketika  anak  itu  tidak  lagi memerlukan  penjagaan  serta  telah  bisa  mengurus keperluannya  sehari-hari,  misalnya:  makan,  minum, mengatur  sandang,  membersihkan  tempatnya  dan sebagainya.  Sedangkan  masa  hadanah  masa  perempuan berakhir  bila  telah  baligh,  atau  selesainya  datang  masa haid pertamanya. (Sohari dan Tihami, 2010)
Tinjauan Umum Maqasid al-Syariah Imam As-Syatibi Maqasid  syari’ah merupakan  tujuan al-Syari’ (Allah ‘Azza wa Jalla serta Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa  Sallam).  Dalam  menetapkan  aturan  Islam,  tujuan tersebut  dapat  ditelusuri  dalam  Nash  Al-Qur’an  dan Sunnah  Rasulullah  Sallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam,  oleh karena  itu  hukum  Islam  disyariatkan  oleh  Allah  adalah untuk  merealisasikan kemaslahatan  bagi  seluruh manusia  baik  selama  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak, maka  Setiap  hukum  yang  ada  di  dalamnya  terkandung kebaikan  (maslahat)  (Syatibi,  Muwafaqat, 1997).  Lebih lanjut  Imam  as-Syatibi  menjelaskan  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Mardani  pada  bukunya,  tujuan  utama Syariat  Islam,  yaitu  dalam  rangka  melindungi/menjaga
Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
keberadaan  agama,  jiwa,  al  akal,  keturunan  serta  harta. Kelima  pokok  tadi  dinamakan  dengan al-Kulliyah  al- Khamsah atau  al-qowaid  al-kulliyat.  Keberadaan kulliyatul  al-khams  ini  untuk  memastikan  agar kemaslahan  hamba  tetap  terjaga,  maka  Imam  syatibi dalam  hal  ini  membagi  tingkat  kebutuhan  menjadi  tiga tingkatan,  yaitu .  Ad-daruriya,  at-Tahsiniyat dan al- Hajiyat.
Ketiga tingkatan sebagaimana disebutkan di atas adalah  sesuai  urutan  kepentingan,  artinya  jika  terjadi benturan  antara  tingakat  daruri  dengan  tingkat  hajiyat, maka  yg  didahulukan  adalah  kebutuhan  daruri, contohnya,  seseorang  dokter  laki-laki  melihat  aurat pasiennya  yang  wanita  pada  melakukan  operasi kelahiran.  Melihat  aurat  adalah  terlarang  dalam  taraf hajiyat, sedangkan melakukan operasi dalam menyalamatkan  nyawa  adalah  merupakan  tingkatan daruri,  maka  dengan  sendirinya  melihat  aurat  yang awalnya  adalah  terlarang,  akan  tetapi  karena  ada kenpentingan  yang  lebih  utama  (daruri),  maka  larangan dalam  tingakt  hajiyat  dapat  ditinggalakan.  Untuk memelihara kulliyatul  al-khams , hifzu  ad-din misalnya (memelihara  agama) dapat  ditempuh  dengan  dua  cara, pertama dengan mentaati semua perintah Allah Azza Wa jalla  dan  rasul-Nya  merupakan  perwujudan  dari memelihara  agama  dari  seji al-wujud, dan  yang  kedua al-adam adalah merupakan perwujudan dari memelihara agama dengan cara meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah  Azza  Wa  Jalla.  Contoh  dari  segi al-Wujud misalnya melaksanakan  shalat, puasa, haji dan perintah- perintah lainnya. Sedangkan dari segi al-adam misalnya murtad.  Memelihara  jiwa  ( hifzu  an-Nafs )  dari  segi al- Wujud misalnya  memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa makanan  untuk  memepertahankan  hidup,  sedangkan memelihara  jiwa  dari  segi al-Adam misalnya,  Islam melarang  menjeburkan  dirinya  ke  dalam  kebinasaan. Islam  mengajarkan  pemeliharaan  tubuh,  seperti  olahraa dan seterusnya.
Begitu  juga  dalam  dimensi  pemeliharaan  akal manusia,  akal  merupakan  sumber  ilmu  pengetahuan dengan  akal  manusia  dapa  dibedakan  dengan  makhluk lainnya,  karena  akal;ah  yang  dapat  membedakan  mana yang  mendantangkan  kemudaratan  dan  mana  yang membawa  kebaikan.  Allah  selalu  menyuruh  untuk senantiasa menjaganya dengan baik, misalnya memeliahra akal dari segi al-wujud Allah mensayriatkan agar  mencari  ilmu,  dalam  artian  segala  bentuk  tindakan atau  perbuatan  yang  dapat  mengarahkan  kepada  wujud dam  sempurnanya  akal  merupakan  tindakan  baik  atau maslahat dalam  rangka jalbu  manfa’ah. (Amir Syarifuddin 2008) Sedangakn memelihara akal dari segi al-adam misalnya  dapat  kita  lihat  bagaimana  Allah melarang  (mengharamkan)  perbuatan  minum-minuman keras dan sejenisnya.
Memelihara  keturunan  dalam  segi al-wujud misalnya  disayariatkan  pernikahan,  sebab  dengan pernikahan  dapat  menjaga  dan  melestarikan  keturunan
dengan  jelas  dan  nasabnya  terjaga  dengan  baik. Sedangkan  dari  segi al-adam misalnya  Islam  melarang keras  (mengharamkan)  perzinahan,  bahkan  memberikan ancaman  yang  tegas  berupa  cambuk  bahkan  hukuman mati,  sebab  dengan  perzinahan  dapat  mengancam keutuhan  keturunan,  dan  menelantarkan  anak  serta ketidak jelasnya pernasaban. Sedangkan dalam memelihara  harta  ( hifzu  al-mal )  dalam  hal  ini  Abdul wahab  khalaf  menjelaskan  bahwa  untuk  mendapatkan harta,  Islam  mensyariatkan  kewajiban  usaha  mencari rizki dan membolehkannya mu’malah (hubungan usaha), mudharabah (tukar menukar), tijarah (perdagangan) dan mudarabah (beriaga  dengan  harta  orang  lain).  Untuk menjaga  harta  dari  kemusnahan  atu  perusakan,  maka konsep maqasid al-Syariah dapat ditempuh dari segi al- adam ,  dalam  hal  ini  misalnya  Islam  mengatur  tata  cara pemilikan yang baik dan larangan pencurian.

## Maqasid  al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.
Pengasuhan  anak  adalah  permasalahan  yang sering  terjadi  pada  tengah-tengah  masyarakat  ketika suami  istri  bercerai,  karena  keduanya  sama-sama  ingin sebagai  pemegang  hak  asuh  anak,  maka  dalam  hal  ini Hakim  biasanya  akan  merujuk  kepada  aturan  yang  ada sebagaiaman  yang  sudah  penulis  jelaskan  sebelumnya. Namun sangat dimungkinkan seseorang Hakim memutuskan  hal  lain.  Hal  ini  karena  berdasarkan  asas ius contra legem. Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya harahap  bahwa  apabila  ketentuan  Undang-undang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  kepatutan, peradaban,  serta  humanisme,  maka  hakim  bebas  dan berwewenang melakukan contra legem yakni menetapkan keputusan yangg bertentangan dengan pasal Undang-undang  (Harahap,  1989).  Dalam  hal  ini pengasuhan  anak  misalnya,  maka  hakim  mengambil keputusan meskipun itu diluar atau bertentangan dengan peraturan  untuk  menjaga  kemaslahatan  anak  dengan menerapakan teori maqasid al-sayriah.
Kemaslahatan  yang  dikehendaki  disini  yaitu kemaslahatan  yang  didalamnya  mengandung  penjagaan atas  kehendak Syari’ yang  Maha  bijaksana,  yang menginginkan  kemaslahatan,  yang  bermanfaat,  yang sudah  didesain  serta  ditetapkan  batasan-batasannya. Bukan  kemaslahatan  yang  diusung  demi  merealisasikan syahwat dan kesenangan yang mengandung hawa nafsu. Apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  hak  asuh  anak antara  seorang  ayah  dan  ibu  pasca  percerain,  dan keduanya merasa mampu, serta layak menjadi pengasuh. Maka para hakim sering menjadikan maqasid al-syariah sebagai  problem  solving,  sebab  dengan  merujuk  kepada maqasid  al-syariah akan  ditemukan  salah  satu  diantara kedua  orang  tua  yang  paling  berhak  dari  segi  menjaga eksistensi kulliyatul al-khams.
Misalnya dapat kita lihat sebuah putusan Hakim
Pengadilan agama Pekanbaru No. 1335/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Hak asuh anak diberikan pada
Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca

## Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
bapak,  sedangkan  anak  yang  diperebutkan  masih dibawah  umur.  Jika  dilihat  berdasarkan maqasid  al- Syari’ah ,  dalam rangka hifzu din (memelihara kepercayaan  )  atau  aqidah  anak  yang  Jika  diberikan kepada  ibu    dikhawatirkan  anak  akan  mengikuti kepercayaan,  karena  pengasuh  akan  mempengaruhi agama  si  anak,  dengan  begitu  si  anak  akan  mengalami kesulitan  buat  kembali  pada  agama  Islam.  Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
هلك :لاق مهلسو هيلع  هاللّ هلص هيبهنلا هنا هنع  هاللّ يضر ةريره يبا نع دولوم راخبلا هاور( هنسهجمي وأ هنارهصني وأ هناد هوهي هاوبأف ةرطفلا لع دلوي )ي
“Dari  Abi  Hurairah  ra,  bahwasanya  Rasulullah Sallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  bersabda:  Setiap  anak dilahirikan dalam keadaan suci (fitrah) kedua orang tuanyalah  yang  akan  membuatnya  menjadi  orang yahudi,  Nasrani  atau  Majusi”  (H.R  Bukhari).  (  Abu Hanifah  an-Nu’man,  Musnad  Abu  al-Hashafi, (Mesir: tp. Th),
Hal yang utama diperhatikan dalam diri seroang pengasuh  adalah  bagaimana  kulaitas  agamanya,  bahkan apabila antara seorang ayah dan ibu yang sudah bercerai ingin  menjadi  pengasuh  maka  seorang  hakim  dalam  hal ini  menjadikan  agama  sebagai  faktor  utama  untuk mendapatkan hak asuh.
Prof  Alaiddin  koto  menejelaskan,  bahwa  dalam  rangka menjaga  eksisitensi  agama,  Allah Azza  Wa  Jalla menyuruh kaum muslimin memperhatikan apa-apa yang dapat menegakkan keberlangsungan beragama. Miasalnya:  melaksanakan  shalat,  menjauhi  atau  bahkan memerangi  orang  yang  menghambat  dakwah  Islam. Maka,  apa  yang  disampaikan  oleh  Prof.  Alaiddin  Koto sangat  sesuai  dalam  rangka  menjaga  keberlangsuangan eksistensi  agama  dengan  mengalihkan  hak  asuh  anak. (Koto, 2014).
Pengsuhan anak ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan,  sebab  anak  yang  dibawah  asuhan  seseorang akan  ia  pengaruhi  dalam  banyak  hal.  Termasuk  di dalamnya  agama,  akhlak,  perilaku  dan  sebagainya. Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa mengenai pengasuhan anak ini  atau disebut dengan perwalian anak  sangat erat kaitannya  dengan  perihal  perwalian  yang  bersangkutan dengan  harta  dan  pernikahan.  (Sayyid  Sabiq,  Hunainah dan M. Thahir Makmun, 2011).
Memelihara  kepercayaan    ( hifzu  din )  artinya pondasi  bagi  sekalian  kewajiban  dari maqasid  al- Syari’ah lainnya.  Tanpa  pilar  ini,  kewajiban  lainnya tidaklah  bermakna.  Bahkan  tujuan  ini  meluputi  tujuan- tujuan  lainnya.  Tindakan  apapun  yang  dilakukan  oleh seseorang  muslim,  mestinya  mengacu  pada  tinjauan pemeliharaan  kepercayaan,  diantara  tujuan maqasid  al- Syariah, maka hifzu  din ialah  kebutuhan ad-daruriyat , dan  dalam rangka memelihara agama ( hifzu  din ), maka memelihara  serta  melaksanakan  kewajiban  agama termasuk kedalam prioritas primer ( daruriyat ), dari  segi
al-Wujud Allah  ‘Azza  wa  Jalla  memerintahkan mendirikan  shalat  sedangkan  dari  segi al-‘Adam Allah ‘Azza  wa  Jalla  memerintahkan  kaummnya  untuk berjihad, dan  melarang murtad.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  anak  merupakan pemberian    terbesar  di  dalam  kehidupan  rumah  tangga, maka  orang  tua  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar dalam  memelihara  serta  mendidik  anak  secara  baik, karena  ia  sangat  membutuhkan  pengawasan,  penjagaan, dan    melindunginya  dari  segala  hal  bahaya  kebinasaan. Dalam rangka menetapkan kemaslahatan, maka seseorang Hakim yang merupakan wakil Allah ‘Azza wa Jalla  pada  mukabumi  yang  memberikan  putusan  kepada para  pencari  keaadilan  selalu  di  tuntut  menetapan keputusan  sesuai  syari’at  Allah  ‘Azza  wa  Jalla. Menentukan sebagai pengasuh anak berarti ia bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kebaikan  anak  tidak hanya  di  dunia  tapi  juga  di  akhirat,  sebagaiman  firman Allah Azza Wa Jalla.
ُساَّنلا اَهُدوُق َو ا ًراَن  ْمُكيِلْهَأ َو  ْمُكَسُفْنَأ اوُق اوُن َمآ  َني ِذَّلا اَهُّيَأ اَي ا َم َ َّاللّ  َنوُصْعَي  َلَ ٌداَد ِش ٌظ َلَ ِغ ٌةَكِئ َلَ َم اَهْيَلَع ُة َرا َج ِحْلا َو َنو ُر َم ْؤُي ا َم  َنوُلَعْفَي َو  ْمُه َر َمَأ
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat- malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At-Tahrim/6:66)
Selain hifzu din yang menjadi salah satu  alasan penting  untuk  menjadi  pengasuh  anak  yang  merupakan kebutuhan  ukhrawi,  selain  itu  Islam  juga  melihat  dari sisi duniawi, dalam maqasid al-Syariah kulliyatul khams disebutkan hifzu  an-nafs (memelihara  diri/jiwa).  Maka selain  memperhatikan  keberadaan  agama  yang  menjadi pengasuh, juga diperhartikan kebutuhan jasmani seorang anak. Sebab, Hifzu an-Nafs dalam hal ini adalah menjaga hak  diri  untuk  tetap  hidup  dengan  baik,  sehat,  selamat, terhormat,  dan  mulia.  Seorang  anak  butuh  pengasuh pada  dasarnya  karena  ia  belum  mampu  hidup  mandiri, maka  memelihara  dalam  tingkat daruriyat seperti memenuhi  kebutuhan  primer  (pokok)  adalah  tanggung jawab  penuh  pemegang  hak  asuh  anak  nantinya. (Hayatullah, 2019)
Akan  tetapi  apabila  dihadapkan  dengan  dua problem  dalam  penetapan  hak  asuh  anak,  misalkan hakim  mengalihkan  hak  asuh  anak  dari  ibu  ke  bapak dikarenakan  tidak  bagusnya  akhlak  atau  agamanya. Sedangkan  anak  yang  diperebutkan  masih  sangat membutuhkan  air  susu  misalnya,  maka  dalam  hal  ini seorang  hakim  tetap  mengutamakan hifzu  ad-din (memelihara  agama),  sedangakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  jasmani  (air  susu  ibu)  hakim  memberikan kesempatan  kepada  ibu  atau  memerinthakan  ibu  tetap
Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca

## Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
menyusukan anak ditempat dimana anak tersebut di asuh oleh ayah, dengan catatan si ibu tidak boleh memberikan suatu/makanan yang dilarang dalam ajaran Islam. (Lihat Salinan  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Pekanbaru Nomor. 1835?Pdt.G/2018/PA.Pbr, h. 16 )
Selain  dari  memelihara  keberadaan  agama  dan kesehatan jasmani anak yang akan diasuh oleh salah satu daru kedua orang tuanya, hifzu al-aql (memelihara akal) juga  menjadi  faktor  penentu  siapa  yan  lebih  berhak menjadi  pengasuh  diantara  ibu  atau  ayah  pasca percerain.  Mengutip  pernyataan  Ahmad  al-Mursi Huasian  Jauhar,  bahwa  akal  adalah  sumber  hidayah, sumber  ilmu  pengetahaun,  dan  dengan  akal  jugalah membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia  dengan  akalnya  yang  cemerlang  akan  mudah dapat  memebedakan  mana  yang  salah  dan  mana  yang benar,  mana  yang  halal  dan  mana  yang  haram,  dengan mempungsikannya juga manusia akan merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan.
Islam dengan  konsep maqasid al-syariah sangat mengedepankan  penjagaan  akal  dari  segala  yang  dapat merusak,  dalam  hal  ini  seorang  anak  yang  masih  dalam lindungan pengasuhnya akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan akal pikirannya kelak, bagiamana ia  di  didik,  diperlakukan,  atau  disekolahkan.  Tentunya ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  siapa  ia  diasuh  dan dilingkungan  seperti  apa  ia  dibesarkan.  Al-Quran memberikan peringatan penting terhadap eksistensi akal, sehingga  Allah  mencela  orang-orang  yang  menyia- nyiakan akal ini:
ُهَل ۖ  ِسنِ ْلْٱ َو  ِهن ِجْلٱ َنِهم ا ًريِثَك َمَّنَهَجِل اَنْأ َرَذ ْدَقَل َو َو اَهِب َنوُهَقْفَي  َّلَ  ٌبوُلُق ْم ْمُهَل ُه  ْلَب  ِمََٰعْنَ ْلْٱَك  َكِئ ََٰٓل ۟وُأ ۚ ٓاَهِب َنوُعَمْسَي  َّلَ ٌناَذاَء ْمُهَلَو اَهِب َنوُر ِصْبُي  َّلَ ٌنُيْعَأ
ْم
َنوُلِفََٰغْلٱ ُمُه  َكِئ ََٰٓل ۟وُأ ۚ ُّلَضَأ
“(Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai  hati,  tetapi  tidak  dipergunakannya  untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata  (tetapi)  tidak  dipergunakannya  untuk  melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai  telinga  (tetapi)  tidak  dipergunakannya untuk  mendengar  (ayat-ayat  Allah).  mereka  itu sebagai  binatang  ternak,  bahkan  mereka  lebih  sesat lagi.  mereka  Itulah  orang-orang  yang  lalai).  (Al- ‘Araaf/7:179)
Imam  Ibnu  Katsir  memberikan  penjelasan terhadap  ayat  di  atas,  mereka  tidak  menggunakan  dari panca  indra  yang  sudah  Allah  jadikan  sebagai  sumber mendapatkan  hidayah  (Ibnu  Katsir).  Lebih  lanjut  Prof. Yusuf  al-Qardawi  menjelakan  untuk  menjaga  akal  ini dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara:  Misalnya, diwajibkannya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mencari ilmu semenjak lahir hingga meninggal, atau hal- hal  lain  yang  dapat  menyokong  keberadaan  akal  yang dapat  mendatangkan  keyakinan  serta  hal-hal  yang  dapat
menolak  prasangka  buruk  dan  hawa  nafsu  (Qardawi, 2017). Disinilah kemampuan seorang hakim benar-benar teruji,  sebab  dengan  siapa  seorang  anak  diasuh  akan benar-benar  mempengaruhi  agama,  kesehatan  hingga eksistensi  keberadaan  akal  (nalar)  seorang  anak. Memelihara  agama,  jiwa,  dan  akal  adalah  merupakan unsur  yang  sangat  diperhatikan  dalam  Islam.  Terkait mana yang diproritaskan terhadap anak yang masih kecil ( mumayyiz) Bahkan  para  ulamapun  berbeda  pendapat menyikapi  hal  ini,  apakah  kesalamatan  jiwa  ( Hifzu  an- Nafs ) diutamakan ataukah  keberadaan  agama ( Hifzu ad- din ) anak yang masih kecil tersebut. Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya memberikan kelonggaran bahwa wanita kafir  zimmi  masih  berhak  mengasuh  anaknya  yang muslim selama tidak diikat dengan agamanya. Dalam hal ini  mereka  mempertimbangkan,  bahwa  kebutuhan jasmani  anak  yang  masih  kecil  sebab  seorang  ibu  lebih dekat  dengan  kasih  sayang,  perhatian,  dan  kehangatan pelukan  terhadap  anaknya  ketimbang  yang  lainnya. (Abdurrahman al-Jaziry, 1989)
Akan  tetapi  Mazhab  Syafii  dan  Hanbali menjelaskan  pula  bahwa  perbedaan  agama  antara pengasuh  ( hadin/hadinah )  adalah  hal  pokok  yang  perlu dipertimbangkan, bahkan kedua mazhab ini menjelaskan perbedaan  agama  dapat  menjadi  penghalang  hak  asuh. Oleh karena itu tidak ada hak asuh anak bagi orang non muslim  terhadap  anak  yang  dilahirkan  dalam  keadaan Islam.    Bahkan  di  dalam  kitab Fiqhul  Islam  Wa Adillatuhu yang  ditulis  oleh  syaikh  Wahbah  zuhaily menyebutkan,  orang  yang  akan  mengasuh  anak  harus amanah. Dengan demikian orang  yang fasik  tidak boleh menjadi  pengasuh  anak.  Akan  tetapi  Ibnu  Abidin menjelaskan  kefasikan  yang  menghalangi  adalah kefasikan  seorang  ibu  sehingga  dapat  menyia-nyiakan atau  bahkan  menelantarkan  seorang  anak,  namun  Ibnu Abidin menjelaskan lebih lanjut ibu yang fasik dimaksud masih tetap boleh menjadi pengasuh anak dengan sayarat yang diasuh belum faham tentang kefasikan pengasuhnya.  Namun,  jika  sang  anak  sudah  mampu mengetahui  tentang  kefasikan  tersebut,  maka  anak  yang diasuh harus dijauhkan dari ibunya (pengasuhnya).
Selain dari pandangan dua mazhab sebelumnya, jika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  Internasional, masalah  penetapan  hak  asuh  anak  ini  diatur  sedemikian rupa  mulai  dari  penetapan  aturan  batasan  usia  anak, kapan  hak  asuh  harus  diberikan  kepada  ibunya  sampai kapan  hak  asuh  diserahkan  kepada  pilihan  anak.  Akan tetapi  yang  menjadi  fokus  permaslahan  jika  dilihat  dari aturan hukum internasional ini adalah ketika pengasuhan anak  dailihkan  kepada  orang  lain  dikarenakan  pengasuh dan  yang  diasuh  berbeda  agama  padahal  bisa  saja pengalihan  ini  menyebakan  perlindungan  anak  tidak terpenuhi.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan ketentuan aturan hukum Internasional tentang perlidungan  anak.  Dalam  pasal  3  (2)  CRC  menyatakan: States  Parties  undertake  to  ensure  the  child  such protection  and  care  as  is  necessary  for  his  or  her  well-
Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca

## Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate  legislative  and  administrative  measure. (International Convention of Rights of the Child, pasal 3 (2).
Lebih  jauh  tentang  perlindungan  anak  dalam pasal  18  (1)  CRC  menegaskan  hal  yang  paling  utama menjadi  acuan  adalah  memprioritaskan  apa  kepentingan terbaik  bagi  seorang  anak.  Dalam  pasal  tersebut menjelaskan  : States  Parties  shall  use  their  best  efforts to  ensure  recognition  of  the  principle  that  both  parents have  common  responsibilities  for  the  upbringing  and development of the child. Parents or, as the case may be, legal  guardians,  have  the  primary  responsibility  for  the upbringing  and  development  of  the  child.  The  best interests of the child will be their basic concern.
Perbedaan  pendapat  ini  menurut  penulis  dapat ditanggapi  dengan  mengutip  pendapat  Imam  izzuddin bin  Abd  al-Salam  apabila  dalam  waktu  bersamaan dihadapkan  dengan  dua  problem  yang  menuntut memillih antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya,  atau  memilih  menolak  mafsadah  lebih diutamkan  daripada  meraih  kemaslahatan.  Berikut  ini kaedah  yang  disampaikan  oleh  Imam  izzuddin  :  (A Djazuli, 2017, Izzuddin Bin Abd as-Salam, 1980 M)
عفنلا بلج نم ىلوأ ررضلا عفد
Berdasarkan  kaedah  di  atas,  maka  seorang hakim yang menjadi penentu kepada siapa hak asuh anak diberikan,  mestinya  memprioritaskan  eksistensi  agama dibandingkan  eksistensi jiwa/diri, dalam artian  hak asuh anak lebih diutamakan kepada salah satu orang tua yang lebih  baik  agamanya,  prilakaunya,  pergaulannya daripada  mengutamakan  kebutuhan  jasmani  si  anak. Apabila  seorang  ayah  lebih  baik  dari  segi  agamanya daripada seorang ibu, misalnya  si  ibu (perempuan) suka bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk, atau suka mengonsumsi  alkohol.  Maka  hak  asuh  yang  nota benenya  adalah  hak  seorang  ibu  dapat  dialihkan  kepada sang ayah, begitu sebaliknya.
Dalam  beberapa  kasus  perebutan  anak  antara ayah  dan  ibu  yang  murtad,  dimana  para  hakim  sering dilema  memilih  antara  menjadikan  ibu  yang  murtad sebagai  pengasuh  anak  dengan  konsekuensi  anak  akan diasuh  oleh  orang  yang  non  muslim  dengan  merujuk kepada  peraturan  internasional  3  (2)  CRC  dan  Undang- undang  perlindungan  anak  pasal  18  (1)  CRC sebelumnya  atau  ayah  ditetapkan  sebagai  orang  yang berhak  mengasuh  anak  dengan  kekhawatiran  anak  tidak akan  mendapatkan  kasih  sayang  atau  kelembutan layaknya  dari  seorang  ibu.  Maka  menurut  penulis maqasid  al-Syariah ini  dapat  menjadi problem  solving dengan menggunakan kaedah-kaedah yang relevan, oleh karena  itu  berdasarkan  kaedah  diatas  penulis  lebih condong  kepada  pemeliharaan  agama  ( hifzu  ad-din)
lebih  di  prioritaskan,  karena  dengan  mengalihkan  hak asuh  anak  kepada  orang  yang  seagama  itu  artinya  telah menolak  satu  kemudaratan  dan  menolak  kemudaratan adalah lebih utama daripada meraih kemanfaatan. Selain daripada  itu,  dikarenakan  anak  adalah  dilahirkan  dalam keadaan  Islam  dengan  dijadikannya  orang  yang  Islam sebagai pengasuh itu  artinya telah memelihara apa yang sudah  ada  dan  itu  juga  lebih  utama.  sebagaiman  dalam kaedah disebutkan:
دوقفملا ليصحت نم ىلوأ دوجوملا ظفح
“Memelihara  yang  telah  ada  adalah  hal  yang  lebih utama daripada mengharapkan (sesuatu) yang belum ada”.
Selain  dari  tiga  dari  lima  tujuan maqasid  al- syariah yang  disampaikan  oleh  Imam  as-syatibi  dalam kitab al-Muwaqat juga  pemeliharaan  nasab  ( hifzu  an- Nasb ) dan pemeliharaan harta ( hifzu al-mal) juga sangat perlu  diperhatikan,  sehingga  nanti  keturunan  (nasab) yang  diwaritskan  tetap  bersambung  dan  tidak  terputus dikarenakan salahnya dalam menetapkan hak asuh anak. Misalkan  seorang  anak  diasuh  oleh  orang  non  muslim dan  anak  ini  setalah  besar  tetap  memilih  jadi  orang  non muslim  dikarenakan  ia  diasuh  dalam  lingkungan  orang non muslim, tentunya keturunan nasab yang ia waritskan juga adalah non muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam  Ahmad  dan  dishohehkan  oleh  Ibnu  hibban:  (Ibnu Hajar al-‘Asqalani, 2022)
هيلع  هاللّ هلص هيبهنلا هنا هنع  هاللّ يضر )كلام نب سنا( نعو مهلسو ف ,دودولادولولاوج هوزت( اديدش ايهن لتبهتلا نع اهنيو ةءابلابانرمأي يهنإ ناهبح نبا ههحصو دمحا هاور )ةمايقلا مويءايبنلْا مكبرثاكم
Lewat  hadits  ini  Nabi  Shallallohu  ‘alaihi wasallam  menganjurkan  menikahi  wanita  yang  bisa memberikan  anak,  dengan  tujuan  agar  umat  Muslimin tetap  menajdi  umat  yang  mayoritas  dan  mampu menghadapi  musuh-musuh  Allah,  selain  daripada  itu Rasulullan juga akan sangat bangga nanti di hari kiamat dengan  banyaknya  ummat.  (Ibnu  Hajar  al-‘Asqalani, 2013). Maslahah dalam  kehidupan  meliputi  persoalan invidu dan meliputi persoalan sosial.
Pada  tingkat  invidu  kelahiran  seorang  anak  adalah momentum  yang  sangat  di  tunggu-tunggu  oleh  sumua orang  tua,  oleh  karena  itu  pemeliharaan  yang  baik tentunya berimplikasi terhadap kehidupan orang tuanya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selanjutnya  dalam  rangka  pemeliharaan  harta  ( hifzu  al- Mal )  apa  yang  disampaikan  oleh  Ahmad  rofiq  sangat menarik  terkait  pengasuhan  anak,  Ahmad  rofiq mengatakan bahwa kewajiban orang tua adalah menjaga harta  anak.  (Ahmad  Rafiq,  2013)    Dan  anak  akan menjadi ahli warits, sedangkan orang muslim tidak dapat mewaritsi orang non muslim: (Imam al-Bukhari, 2008)

## Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
لَ :لاق مهلسو هيلع الله لص هيبهنلا هنا هنع الله يضرديز نب ةماسا نع ري لا هاور( ملسملارفاكلا  ريلَو رف اكلا ملسملا )يراخب
Pada  akhirnya  kemaslahatan  tercakup  dalam keumuman  syariat  serta  hukum-hukumnya,  dan    ini termasuk  pada  maqasid  syari’ah.  Kemaslahatan- kemaslahatan  ini  sangat  jelas  bagi  orang-orang  yang mempunyai  nalar  sehat  dan    watak  lurus  yang  disertai pemahaman  terhadap  hal-hal  yg  perlu  penalaran  dan ijtihad.

## SIMPULAN
Tentang  siapa  yg  paling  berhak  sebagai hadin atau hadinah Kompilasi Hukum Islam pasal 156 poin (a) mengungkapkan  anak  yang  belum  mumayyiz  berhak menerima hadanah dari ibunya, kecuali Bila ibunya telah meninggal.  Para  hakim  tampaknya  menyepakati  aturan ini  dan  kebanyakan  mereka  menerapkannya.  Namun, dalam  praktik,  para  hakim  kadang-kadang  menganggap bahwa  tidak  semua  ibu  mampu  menerima  tanggung jawab  pengasuhan  tanpa  pertimbangan  yang  matang. Apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  hak  asuh  anak antara  seorang  ayah  dan  ibu  pasca  percerain,  dan keduanya merasa mampu, serta layak menjadi pengasuh. Maka para hakim sering menjadikan maqasid al-syariah sebagai  problem  solving,  sebab  dengan  merujuk  kepada maqasid  al-syariah akan  ditemukan  salah  satu  diantara kedua  orang  tua  yang  paling  berhak  dari  segi  menjaga eksistensi kulliyatul  al-khams. Oleh  karena  itu  seorang ibu  yang  nota  benenya  adalah  lebih  berhak  mengasuh anak  yang  masih  kecil  ( Mumayyiz ),  akan  tetapi  karena faktor  lain  seperti  dalam  rangka  menjaga  aqidah  anak ( Hifzu  ad-din ),  menjaga  diri  ( Hifzu  an-Nafs ),  menjaga akal  ( Hifzu  al-Aql ),  menjaga  keturunan  ( Hifzu  an-Nazl ), atau  menjaga  harta  ( Hifzu  al-Mal ),  maka  hak  asuh  anak dapat dialihkan  kepada ayah dengan melihat  mana  yang lebih  prioritas  dari  segi al-maqasid  syariah dan  di dukung  dengan  kaedah-kaedah  dengan  terapannya. Meskipun  hal  ini  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan ketentuan aturan hukum Internasional tentang perlidungan anak pasal 3 (2) CRC.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Djazuli,  2017, Kaidah-kaidah  Fiqih,  Kaidah-kaidah Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Praktis, Jakarta: Kencana Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub,  2005, Al  Wajiz  Fii Ahkam  Al  Usrah Al  Islamiyah, alih  bahasa  oleh Harits  Fadly  dan  Ahmad  Khotib,  Solo:  Era Intermedia
Abdurrahman  al-Jaziry,  1989, Fiqih  al-Mazahib  al- Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4.
Abu  Daud,  Sulaiman  bin  al-‘Asy  as-Sijistani,  1994,
Sunan  Abu  Daud,  Kitab  Nikah  Bab  Man, Ahaqqu Li al-Walad, Beirut: Dar al-Fikr
Abu  Hanifah  an-Nu’man,  n.d, Musnad  Abu  al-Hashafi, Mesir: tp. Th), juz 2.
Ahmad Rafiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Rajwali Pers Alaiddin  Koto,  2014, Ilmu  Fiqih dan Ushul  Fiqih, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Al-Bassam  Abdullah  Bin  Abdurrahman,  2007, al-Sarah al-Bulughul al-Maram, Jakarta: Pustaka Azzam Amir  Syarifuddin,  2009, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
Amir  Syarifuddin,  2008, Ushul  Fiqih, Jakarta:  Kencana Pranada Media Group Amrullah  Hayatullah,  2019, Ushul  Fiqih, Jakarta: Amzah
Asfari  Jaya  Bakri,  1990, Konsep  Maqasid  al-Syariah Imam  Syatibi, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,
Azmi  Sirajuddin,  2016,  Model  Penemuan  Hukum Dengan  Metode  Metode  Maqasid  al-Syariah Sebagai Jiwa Fleksibel Hukum  Islam, Istinbath: Jurnal Hukum, 13(1).
Departemen Agama RI,  2008, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, George  J.  Stigler,  1950,  The  Development  of  Utility Theory. II, Journal of Political Economy , 58(5), 373–396
Gustav  Radbruch,  2020,  Law’s  Image  of  the  Human,
Oxford  Journal  of  Legal  Studies ,  40(4),  667– 681, https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026
Halil  Thahir,  2016,  Maqasid  al-syariah  Sebagai  Metode Penggalian  Hukum  Islam:  Antara  Imam  al- Ghazali,  Imam  al-Syatibi,  dan  Imam  at-Tufi, Emperisme:  Jurnal  Pemikiran  dan  Kebudayaan Islam,
25(1), https://doi.org/10.30762/empirisma.v25i1.733;
Ibnu  Hajar  al-‘Asqalani,  2022, Bulughal  al-Maram, Kalibata Timur: Dar al-Kutub al-Islamiyah Ibnu  Hajar  al-‘Asqalani,  2013, Fathul  Bari  Syarah  al- Bukhari, alih  bahasa  oleh  Amiruddin,  Jakarta: Pustaka Azzam Imam  al-Bukhari,  2008, Shahih  al-Bukhari, Jordan:
Baitul Afkar al-Dauliyah
International Convention of Rights of the Child,  pasal 3 (2).
Izzuddin Bin Abd as-Salam, 1980, Qowaid al-Ahkam Fii Mashalih Al-Anam, t.t: Dar Al-Jail, Juz 1.
Julie  Kuhlken,  2014,  Heidegger  and  Aristotle:  Action, Production,  and  Ethos, The  Journal  of Speculative Philosophy
28(3), 370–79,
https://doi.org/10.5325/jspecphil.28.3.0370
Khairuddin  Nasution,  2021,  Penerapan  Hukum  Islam Pasal  53  Tentang  Kawin  Hamil  dan  Tajdid  al- Nikah  di  Kecamatan  Mlati  Dalam  Tinjauan Maqasid  al-Syariah, Millah:  Jurnal  Studi Agama , 20(2), 327-354 Mardani,  2013, Ushul  Fiqih, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.

## Muhammad  Hafis  dan  Johari,  Maqasid  Al-Syariah  Sebagai  Problem  Solver  terhadap  Penetapan  Hak  Asuh  Anak  Pasca
Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
Muhammad  Suhain  Suhaibi,  n.d, Al-syariah  al- Islamiyah Dirasah  Muqaranah  Baina  Mazahib Ahl  al  Sunnah  wa  al-Mazahab  al-Ja’fariyah, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadasiah, 200. Muhammad  Yunus,  1999, Kamus  Arab  Indonesia , Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya Sayyid  Sabiq,  2000, Fiqih  as-Sunnah, alih  bahasa  Asep Sobri,  Mahil  Dhofir,  sofwan  Abbas  dan  Amir Hamzah, Jakarta Timur: al-I’tishom Sayyid Sabiq, 2011, Fiqih Sunnah, oleh bahasa oleh M. Ali  Nursyidi  dan  Hunainah  dan  M.  Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Astaka Sohari  dan  Tihami,  2010, Fiqih  Munakahat:  Kajian Fiqih Wanita Lengkap , Jakarta: Rajawali Pers. Sulaiman  Rasjid,  1994, Fiqih  Islam ,  Bandung:  Sinar Baru Algensindo Syatibi,  1997, Muwafaqat, Jilid  2,  Saudi  Arabian:  Dar Ibn Affan
Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 10 ayat (10).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wahbah  Zuhaili,  2010, Fiqih  Imam  Syafi’i ,  alih  bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta Timur: almahira Yahya  Harahap,  1997, Kedudukan  Kewenangan  dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Noomor 1 Tahun1989), Jakarta: Pustaka Kartini Yusuf  Qardawi,  2017, Dirasah  Fii  Fiqh  Maqasid  al- Syariah.  Alih  Bahasa  Oleh  Arid  Munandar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Zaeni  Asyhadie  dan  Arief  Rahman,  2019, Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Rajawali Pers Zainuddin  Ali,  2006, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika