## Pentingnya Peran Pendamping Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya
Andini Gusti Dyah Priatini Divisi Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi/Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya Andini.gusti.dyah-2020@fkm.unair.ac.id

## Abstrak
Kondisi pelayanan publik di Indonesia di Indonesia dinilai masih buruk. Permasalahan dan isu strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yaitu mengenai tertib dokumen administrasi kependudukan. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan. Inovasi  program  terus  dilakukan.  Salah  satunya  Program  KALIMASADA.  Program KALIMASADA  merupakan  program  yang  dibuat  untuk  menciptakan  lingkungan  masyarakat sadar  administrasi  kependudukan.  Keterlibatan  mahasiswa  untuk  membantu  62  RT  rintisan terpilih untuk melaksanakan program KALIMASADA. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini  adalah  sosialisasi,  pelayanan  adminduk,  wawancara  dan  observasi  data  KALIMASADA, pencatatan  data,  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  mulai  adanya  peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan dokumen administrasi kependudukan yang dibuktikan  dengan  naik  turunnya  grafik  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan Kelurahan  Wonorejo.  Masyarakat  mulai  aktif,  mandiri,  dan  tertib  melakukan  kepengurusan administrasi  kependudukan,  mewujudkan  gerakan  Surabaya  sadar  administrasi  kependudukan, meningkatkan  kualitas  data  kependudukan  sehingga  pemalsuan  identitas  dan  ketidakakuratan penerbitan  dokumen  kependudukan  dapat  diminimalisir,  pelimpahan  pekerjaan  administrasi kependudukan  ke  tingkat  kelurahan.  Serta  memberi  bukti  nyata  kepada  masyarakat  bahwa kepengurusan administrasi kependudukan sebagai proses yang mudah, murah, dan hemat waktu. Dengan demikian, Program KALIMASADA layak untuk dilanjutkan di batch selanjutnya.
Kata kunci: Pelayanan publik, Program KALIMASADA, Dokumen Administrasi Kependudukan.

## Abstract
The condition of public services in Indonesia in Indonesia is considered to be still poor. Problems and strategic issues for the Population and Civil Registry Service of the City of Surabaya,  namely  regarding  the  orderliness  of  population  administration  documents. This  situation  is  a  challenge  for  the  Surabaya  City  Population  and  Civil  Registration Service  to  improve  population  administration  services.  Program  innovation  continues. One of them is the KALIMASADA Program. The KALIMASADA program is a program created to create an environment in which society is aware of population administration. Student  involvement  to  help  62  selected  pilot  RTs  to  implement  the  KALIMASADA program. The methods used in this activity are socialization, population administration services,  interviews  and  observation  of  KALIMASADA  data,  data  recording  and documentation. The result of this activity is that there is an increase in public awareness of the importance of managing population administration documents as evidenced by the rise and fall in the graph of the implementation of population administration services in Wonorejo  Village.  The  community  is  starting  to  be  active,  independent  and  orderly  in managing population administration, realizing the Surabaya movement to be aware of population  administration,  improving  the  quality  of  population  data  so  that  identity
falsification  and  inaccuracies  in  issuing  population  documents  can  be  minimized, delegating population administration work to the sub-district level. As well as providing real evidence to the public that managing population administration is an easy, cheap and time-saving process. Thus, the KALIMASADA Program is worthy of being continued in the next batch.
Keywords: Public  Services,  KALIMASADA  Program,  Population  Administration Documents.

## 1. PENDAHULUAN
[TC] Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang  – undangan bagi setiap warga negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  [1].  Dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  pelayanan  publik  dikatakan  baik  jika  terdapat  unsur  dan komponen  yang  baik  di  dalamnya.  Diantaranya:  petugas  baik  dan  ramah,  sarana  prasarana mendukung, tanggung jawab kepada pengguna layanan, mampu melayani dengan cepat dan tepat, baik dalam berkomunikasi, bersifat rahasia, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, dan berusaha memahami kebutuhan masyarakat [2].
Kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia  dinilai  masih  buruk  [3].  Tak  terkecuali  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan.  Masyarakat  sering  mengeluh  karena  petugas  kurang responsif, tidak ramah, kurang informatif, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mendengar keluhan/ saran/ aspirasi masyarakat, prosedur yang berbelit, adanya praktek percaloan,  adanya  diskriminasi  pelayanan,  adanya  pungutan  liar  untuk  setiap  kepengurusan dokumen kependudukan dan lain -lain. Anggapan tersebut berakibat pada kesalahan persepsi di masyarakat.  Kondisi  ini  diperburuk  dengan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai kepengurusan administrasi kependudukan.
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  menjelaskan  bahwa  administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dokumen  dan  data kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan,  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain [4]. Permasalahan dan isu strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yaitu mengenai tertib dokumen adminduk. Dokumen Kependudukan adalah dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  instansi  pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  Pendaftaran  penduduk  adalah  pencatatan  biodata  penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan peristiwa  kependudukan  dan  pendataan  penduduk  rentan  administrasi  kependudukan  serta penertiban dokumen kependudukan, berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana [5]. Sementara peristiwa penting adalah kejadian yang dialami  oleh  seseorang,  meliputi:  kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan [6].
Berdasarkan  Data  Kementerian  Bersih  (DKB)  Semester  I  Tahun  2022  dari  Direktur Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  proyeksi penduduk  Kota  Surabaya  2023  –  2032  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Surabaya (2022) Jumlah penduduk kota Surabaya sebanyak 2.972.801 jiwa, yang terdiri dari laki – laki sebanyak 1.473.517 jiwa dan perempuan sebanyak 1.499.282 jiwa. Selanjutnya berdasarkan Profil  Perkembangan  Kependudukan  tahun  2021  Kota  Surabaya  menyebutkan  bahwa  jumlah pemegang kartu keluarga di kota surabaya adalah 971.477 keluarga, jumlah penerbitan KTP  –
Elektronik sebesar 245.342 kartu, jumlah penduduk memiliki akta kelahiran mencapai 1.428.278 akta, jumlah penduduk memiliki akta perkawinan 1.012.394, jumlah penduduk pemegang akta perceraian 51.754 jiwa, dan jumlah penerbitan akta kematian sebanyak 44.304 akta [7].
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Dispendukcapil  Kota Surabaya  terus  berinovasi  mengembangkan  program  –  program  guna  mempercepat  proses pelayanan  administrasi  kependudukan.  Sebagai  contoh  Program  Kawasan  Lingkungan Masyarakat  Sadar  Administrasi  Kependudukan  (KALIMASADA)  yang  ditunjang  dengan penggunaan  aplikasi  Klampid  New  Generation  (KNG).  Untuk  menunjang  tujuan  program tersebut terdapat 62 RT rintisan yang dipilih untuk melaksanakan program KALIMASADA dan akan dikembangkan di seluruh RT di Kota Surabaya.
Untuk  mencapai  tujuan  Program  KALIMASADA,  menciptakan  Kawasan  Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya  membutuhkan  banyak  Sumber  Daya  Manusia  untuk  membantu  pelaksanaan  dan pengembangan  Program  KALIMASADA.  Dengan  demikian,  dibukalah  kesempatan  bagi mahasiswa untuk turut serta membantu dalam menyukseskan program ini.
Mahasiswa  sebagai agent  of  change .  Mahasiswa  diharapkan  dapat  memberikan perubahan positif melibatkan perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat. Berbekal ilmu secara  teori,  moral,  dan  sosial  di  bangku  perkuliahan.  Kegiatan  ini  sebagai  salah  satu  bentuk pengaplikasian,  wujud  pengabdian  masyarakat.  Mahasiswa  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini memiliki dua tugas, yaitu sebagai pendamping masyarakat dalam penyadaran dan kepengurusan dokumen  adminduk  dan  operator  pembantu  aplikasi  Klampid  New  Generation  (KNG). Harapannya  dengan  melibatkan  peran  mahasiswa,  masyarakat  dapat  menangkap,  memahami informasi mengenai administrasi kependudukan lebih jelas. Mahasiswa memberikan penyadaran adminduk,  memberikan  informasi  program  KALIMASADA  dan  bahkan  menuntun  dalam penggunaan  aplikasi  Klampid  New  Generation  (KNG).  Kegiatan  ini  dilakukan  secara door  to door ke rumah warga, mouth to mouth ketika pelaksanaan jemput bola di hari Selasa dan Jumat, dan melakukan sosialisasi bersama.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang unik. Dahulu semua pelayanan adminduk diselenggarakan di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya. Namun, inovasi – inovasi kini memberikan kemudahan. Pengurusan surat pindah masuk, pindah keluar, akta lahir, akta  mati,  kawin,  dan  cerai  dapat  dilakukan  secara  online  melalui  Klampid  New  Generation. Inovasi ini menjadikan pihak kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Kelurahan  Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  sebagai  salah  satu  wilayah  kerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai tempat pengabdian masyarakat untuk optimalisasi  program  KALIMASADA.  Kelurahan  Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  Kota Surabaya  aktif  dalam  melakukan  pelayanan  adminduk  di  kantor  kelurahan.  Kelurahan  ini memiliki  3  pegawai  pelayanan  adminduk.  Cakupan  penduduk  yang  luas  membuat  kelurahan Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  membuka  pelayanan  di  luar  jam  kerja,  yaitu  kegiatan  Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk). Kegiatan Jebol Anduk sebagai wujud kegiatan dalam mendukung program KALIMASADA. Kegiatan diselenggarakan di balai RW Kelurahan Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  setiap  hari  Selasa  pukul  18.00  –  20.00  WIB  dan  Jumat  pukul 08.00 – 11.00 WIB.
Dengan  demikian,  tujuan  dari  pendampingan  masyarakat  dalam  optimalisasi  Program KALIMASADA  adalah  membantu  menyadarkan  masyarakat  mengenai  pentingnya  dokumen kependudukan agar tertib adminduk, sosialisasi penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG), dan membantu input data pengajuan data kepengurusan adminduk sehingga memberikan output dokumen kependudukan yang cepat dan sesuai.

## 2. METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rentang waktu 5 bulan. Dimulai bulan  Agustus  hingga  Desember  2022.  Kegiatan  ini  diawali  dengan  pembekalan  yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Pembekalan bertujuan memberikan pengenalan, pengarahan mengenai program KALIMASADA dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sebelum terjun ke lapangan. Fokus kegiatan pendampingan masyarakat bertempat  di  kelurahan  Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  Kota  Surabaya.  Berikut  alur  kegiatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dijelaskan dalam gambar grafik berikut:

## Gambar  1.  Grafik  alur  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dalam  Program  KALIMASADA  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya
Awal dari kegiatan ini, yaitu dilaksanakan persiapan dan pembekalan magang oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya. Persiapan magang dimulai dari akomodasi pengenalan peserta dan orientasi lokasi magang. Pembekalan magang dimulai dari pengenalan program  pelayanan  dan  inovasi  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya seperti akta  kelahiran,  akta  kematian,  akta  perceraian,  akta  perkawinan,  dan  pendaftaran  penduduk. Pembekalan umum meliputi whole of government , filosofi dasar pelayanan publik, etika publik, dan  akuntabilitas  publik.  Serta,  pengenalan  program  magang  adminduk  mulai  dari overview Swargaloka, overview Omnichannel, overview Klampid, overview Duo  Lontong.  Kegiatan persiapan dan pembekalan magang dimulai pada minggu ketiga hingga keempat Bulan Agustus. Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat. Kegiatan terjun ke lapangan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dimulai pada 1 September – 24 Desember 2022.
Kegiatan  selanjutnya,  yaitu  mahasiswa  sebagai  pendamping  layanan  administrasi kependudukan bekerja sama dengan pihak kelurahan yang meliputi petugas kelurahan, RT/RW, Kader  Surabaya  Hebat  (KSH)  melakukan  sosialisasi  mengenai  dokumen  administrasi kependudukan dan penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG).
Setelah  dilakukan  sosialisasi  harapannya  masyarakat  sadar  akan  tertib  administrasi kependudukan.  Pelayanan  Administrasi  kependudukan  dilakukan  terpusat  di  kantor  Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Pelayanan dibuka pada jam kerja yaitu di hari Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, Hari Jumat 07.30 – 15.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 09.00  –  14.00  WIB.  Selain  itu,  untuk  memberi  kemudahan  masyarakat  dalam  kepengurusan administrasi  kependudukan  juga  dilaksanakan  pelayanan  Jemput  Bola  Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk). Kegiatan ini bertempat di setiap balai RW Kelurahan Wonorejo. Kegiatan diselenggarakan setiap hari selasa pukul 18.00 – 20.00 WIB dan setiap hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB.
Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Wawancara dilakukan  kepada  beberapa  tokoh  masyarakat,  Lurah,  Kepala  Sie  Pemerintahan,  Kader,  dan RT/RW  Kelurahan  Wonorejo  Kecamatan  Tegalsari  Kota  Surabaya.  Selanjutnya,  mahasiswa sebagai pendamping layanan administrasi kependudukan mencari dan mendata masyarakat yang belum  tertib  melengkapi  administrasi  kependudukan  melalui  aplikasi  KNG.  Administrasi kependudukan    yang  dimaksud,  yaitu  perekaman  E  –  KTP  bagi  yang  berusia  17  tahun, kepengurusan akta kelahiran, akta kematian, cetak maupun pembaharuan KK, dan migrasi.
Setelah data terkumpul, data tersebut dicatat, selanjutnya dikoordinasikan kepada ketua RT dan kader setempat untuk dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan agar segera melengkapi dan  sadar  administrasi  kependudukannya.  Kepengurusan  dokumen  administrasi  kependudukan tersebut  dapat  dilakukan  langsung  ke  kantor  kelurahan  maupun  langsung  dilakukan  di  tempat dengan  dibantu  oleh  mahasiswa  sebagai  pendamping  layanan  administrasi  kependudukan,
Persiapan dan
Pembekalan Magang
Sosialisasi Pelayanan Adminduk Pelayanan Kepada Warga Wawancara dan Observasi Data Kalimasada
Pencatatan Data Dokumentasi
RT/RW, maupun Kader Surabaya Hebat (KSH) setempat.
Dokumentasi  dilakukan  sebagai  bukti  pelaksanaan  kegiatan  atau  sebagai  pelengkap informasi akan kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga informasi kegiatan yang diperoleh lebih kredibel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  membantu  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya untuk  menciptakan  lingkungan  sadar  administrasi  kependudukan  melalui  program KALIMASADA, pendamping program bertugas menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib administrasi  kependudukan.  Upaya  penyadaran  dilakukan  melalui  sosialisasi,  kegiatan  sayang warga, dan pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk).
Sosialisasi  dilaksanakan  di  balai  RW  Kelurahan  Wonorejo,  Tegalsari  pada  Jumat,  18 November  2022  terlihat  pada  gambar  3.  Sosialisasi  membahas  program  KALIMASADA, penggunaan  aplikasi  KLAMPID,  pentingnya  tertib  kepengurusan  administrasi  kependudukan, dan  peraturan  terkait  administrasi  kependudukan.  Materi  disampaikan  oleh  pegawai  kelurahan dibantu  oleh  mahasiswa  magang  sebagai  pendamping  program  KALIMASADA.  Selanjutnya, kegiatan sayang warga terlihat pada gambar 4. Pendamping program KALIMASADA berkunjung ke  rumah  warga  secara door  to  door untuk  mengingatkan  warga  akan  kepengurusan  data administrasi kependudukan.
Aktif  kegiatan  Jemput  Bola  Administrasi  Kependudukan  (Jebol  Anduk).  Kegiatan dilakukan setiap hari Selasa pukul 18.00 – 20.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB yang diselenggarakan di balai RW. Bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh kemudahan dapat dilihat pada gambar 5.
Serta,  aktif membantu  pelayanan di  Kantor  Kelurahan  Wonorejo,  Tegalsari  setiap  hari kerja di jam operasional, terlihat pada gambar 6. Kegiatan yang dilakukan, meliputi: menerima pertanyaan  masyarakat,  melayani  masyarakat  mengenai  administrasi  kependudukan,  dan menerima berkas pengajuan kepengurusan administrasi kependudukan.
Selain  itu,  pendamping  program  KALIMASADA  juga  berperan  sebagai  operator pembantu  registrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  aplikasi  Klampid  New  Generation (KNG).  Kegiatan  yang  dilakukan  meliputi:  melakukan  input  data  pengajuan  administrasi kependudukan  seperti  pembuatan  akta  kelahiran,  akta  kematian,  pindah  dalam  kota,  pindah keluar, cetak  Kartu  Keluarga  (KK),  pemutakhiran  biodata,  pemutakhiran  gelar, dan  perubahan akta. Bukti pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 7.
Dengan demikian, dari kegiatan yang dilakukan diharapkan adanya peningkatan jumlah kepengurusan  berkas  administrasi  kependudukan.  Sehingga  semakin  meningkatnya  input  data yang dilakukan melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG). Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil laporan bulanan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kelurahan Wonorejo, Tegalsari terlihat fluktuatif.
Gambar  2.  Diagram  Batang  Laporan  Bulanan  Pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Periode September – Desember 2022
Pada bulan September pelayanan administrasi kependudukan berjumlah 591. Kemudian mengalami penurunan di bulan Oktober menjadi 337. Pada bulan November mengalami kenaikan menjadi 418. Serta, di bulan Desember mengalami penurunan menjadi 349. Naik turunnya angka pelayanan  administrasi  kependudukan  ini  terjadi  karena  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi baik dari proses penyelenggaraan adminduk maupun dari persepsi masyarakat.
Proses penyelenggaraan administrasi kependudukan masih ditemukan beberapa masalah diantaranya:  data  administrasi  kependudukan  belum  terkoordinasi  dan  terintegrasi  dalam  satu sistem  administrasi  kependudukan  sehingga  pengelolaan  data  kependudukan  masih  terkotak  – kotak,  komitmen  dan  kepedulian  aparatur  pemerintah  masih  rendah,  pengetahuan  dan keterampilan  aparatur  pemerintah  di  bidang  kependudukan  juga  masih  rendah,  kurangnya pemberian  kompensasi  atau  apresiasi  lain  untuk  petugas  bidang  kependudukan  akibatnya  rasa pengabdian dan integritas kurang baik dalam menjalankan tugas, dan belum adanya harmonisasi peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dokumen kependudukan.
Selanjutnya,  persepsi  masyarakat  yang  perlu  diluruskan.  Hal  ini  mempengaruhi kesadaran  masyarakat  dalam  kepengurusan  dokumen  administrasi  kependudukan.  Faktor penyebab  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  kepengurusan  dokumen  administrasi kependudukan,  yaitu  masyarakat  kurang  merasa  adanya  kebermanfaatan  yang  didapat  atas kepemilikan  dokumen  kependudukan,  adanya  anggapan  masyarakat  dalam  kepengurusan dokumen  kependudukan  hanya  dilakukan  terpusat  di  kantor  Dispendukcapil  Kota  Surabaya, prosesnya berbelit, butuh waktu dan biaya. Serta, belum optimalnya penegakan hukum dan sistem insentif.  Dibuktikan  dengan  tidak  adanya  pelanggaran  ketentuan  dan  penyalahgunaan kepemilikan dokumen. Serta, tidak melaporkan adanya kejadian vital.
Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran pendamping masyarakat untuk membentuk kawasan  lingkungan  yang  sadar  administrasi  kependudukan  di  Kota  Surabaya.  Pendamping program KALIMASADA sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Pendamping program  KALIMASADA  membantu  memecahkan  masalah  masyarakat  agar  mencapai  tujuan yang  diharapkan  pemerintah.  Tujuan  tersebut  antara  lain:  kesadaran  masyarakat  mengenai pentingnya  administrasi  kependudukan  meningkat,  masyarakat  aktif,  mandiri,  dan  tertib  untuk melakukan  kepengurusan  administrasi  kependudukan,  mewujudkan  gerakan  Surabaya  sadar administrasi  kependudukan,  meningkatkan  kualitas  data  kependudukan  sehingga  pemalsuan identitas  dan  ketidakakuratan  penerbitan  dokumen  kependudukan  dapat  diminimalisir,
591 337 418 349 0 100 200 300 400 500 600 700 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Desember 2022 C apa ian Bulan
pelimpahan pekerjaan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan yang semula dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Serta memberi bukti nyata kepada masyarakat  bahwa  kepengurusan  administrasi  kependudukan  sebagai  proses  yang  mudah, terjangkau, murah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Program  KALIMASADA  merupakan  program  Dispendukcapil  Kota  Surabaya  untuk menciptakan lingkungan sadar dan tertib administrasi kependudukan.
2. Peran  pendamping  Program  KALIMASADA,  yaitu  menyadarkan  masyarakat  akan pentingnya  tertib  administrasi  kependudukan  melalui  upaya:  sosialisasi,  kegiatan  sayang warga, dan pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan.
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Wonorejo, Tegalsari Kota Surabaya masih terlihat fluktuatif.
4. Faktor  yang  mempengaruhi  adalah  masalah  dalam  proses  penyelenggaraan  administrasi kependudukan  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  kepengurusan  dokumen administrasi kependudukan.
5. Masalah  dalam  proses  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan,  antara  lain:  sistem administrasi  kependudukan  belum  terkoordinasi  dan  terintegrasi  dengan  baik,  aparatur pemerintah  di  bidang  kependudukan  bermasalah,  dan  tidak  adanya  peraturan  tentang kepemilikan dokumen kependudukan.
6. Faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen adminduk, yaitu  kurang  merasa  adanya  kebermanfaatan  yang  didapat  atas  kepemilikan  dokumen kependudukan,  anggapan  bahwa  kepengurusan  hanya  dilakukan  terpusat  di  kantor Dispendukcapil  Kota  Surabaya,  proses  berbelit,  butuh  waktu  dan  biaya.  Serta,  belum optimalnya penegakan hukum dan sistem insentif.
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Gambar 4. Kegiatan Sayang Warga Gambar 5. Kegiatan Jebol Anduk
Gambar 6. Kegiatan Pelayanan
Gambar 7. Kegiatan Operator
KNG
4.2. Saran
1. Bagi pemerintah Kota Surabaya, yaitu meningkatkan koordinasi antar dinas sehingga dapat mengetahui  permasalahan  yang  ada  dan  dapat  membuat  peraturan  terkait,  tak  terkecuali peraturan mengenai kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yaitu terus berinovasi untuk menyempurnakan dan menciptakan program kependudukan, meningkatkan kompetensi dan kepedulian pegawai di bidang kependudukan, dan melakukan kerja sama berbagai pihak agar memperoleh dukungan.
3. Bagi Kelurahan, yaitu lebih aktif dalam membagikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat agar kinerja petugas diketahui dan dapat ditingkatkan, lebih aktif dalam menyebarkan informasi Program KALIMASADA dan penggunaan aplikasi Klampid. Serta, mengaktifkan kembali Cak dan Ning adminduk.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. P. Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” JDIH BPK . 18 Juli 2009.
[2] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera, “KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR  NEGARA  NOMOR :  63/KEP/M.PAN/7/2003
TENTANG  PEDOMAN  UMUM  PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  PUBLIK  ,” Kepmenpan . Jakarta , 10 Juli 2003.
[3] S. Suryana, L. Agustino, dan A. Arenawati, “Inovasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Pandeglang,” JDKP  Jurnal Desentralisasi  dan  Kebijakan  Publik ,  vol.  2,  no.  2,  hlm.  239–251,  Sep  2021,  doi: 10.30656/jdkp.v2i2.3415.
[4] PEMERINTAH  PUSAT,  “Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,” Ditjen PP . 24 Desember 2013.
[5] “Akta-Akta Capil,” Disdukcapil  Pemerintah  Kabupaten  Banggai ,  Kabupaten  Banggai  , 2023.
[6] P.  P.  Indonesia,  “Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.” Database Peraturan BPK , Jakarta, hlm. 0–26, 24 Desember 2013.
[7] Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya, PROFILPERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  KOTA  SURABAYA  2022 .  Surabaya  :  DInas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya , 2023.