## PASPOR INDONESIA SEBAGAI TOLAK UKUR KEDAULATAN NEGARA INDONESIAN PASSPORT AS A REJECTION OF THE MEASUREMENT OF STATE SOVEREIGNTY
Putranto Argi Noviantoko Pegawai Imigrasi Analis Keimigrasian Pertama Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta argidonk2@gmail.com

## Abstrak
Paspor adalah sebuah dokumen perjalanan bagi tiap warga negara untuk dapat berpergian ke luar negeri. Namun paspor tidak hanya sekedar dokumen perjalanan, namun dapat menjadi indikator suatu sistem peradaban negara tersebut apakah maju atau sedang atau bahkan mundur. Politik visa sebagai konsep analisis guna membuka sebuah keadaan dalam suatu negara tertentu. Tulisan ini ingin menjelaskan posisi Indonesia dalam berbagai sisi aspek kebangsaan dan kenegaraan kontemporer guna menjadi alat evaluasi bagi pembangunan negara lewat kekuatan paspor. Paspor ternyata dapat menjadi tolak ukur sebuah peradaban negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi dalam negeri, keamanan dalam negeri, wilayah geoegrafi, pendidikan, dan kesehatan berdasarkan hubungan internasional. Kekuatan diplomasi tidaklah cukup bagi pemberian kepercayaan internasional kepada suatu negara, namun aspek-aspek yang telah disebut diatas tadi dapat menjadi tolak ukur peradaban suatu negara agar dipercaya dalam komunitas Internasional.
Kata Kunci: Paspor, Kedaulatan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Komunitas Internasional

## Abstract
A passport is a travel document for every citizen to be able to travel abroad. However, a passport is not just a travel document, but can be an indicator of a country's civilization system whether it is progressing or being or even retreating. Visa politics as an analytical concept to open up a situation in a certain country. This paper wants to explain Indonesia's position in various aspects of contemporary nationality and statehood in order to become an evaluation tool for state development through the power of passports. The passport turns out to be a benchmark for a country's civilization in various aspects such as the domestic economy, domestic security, geo-geography, education and health based on international relations. The power of diplomacy is not sufficient for giving international trust to a country, but the aspects mentioned above can be used as a benchmark for a country's civilization to be trusted in the international community.
Keywords: Passport, Sovereignty, Domestic Affairs, Foreign Affairs, International Community

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Sistem Imigrasi saat ini yang ada di dunia telah memiliki aturan baku, yakni mewajibkan warga masyarakat dunia yang ingin melakukan perjalanan antar negara wajib memiliki paspor. Paspor adalah dokumen perjalanan yang biasanya digunakan oleh suatu negara kepada warganya untuk melakukan suatu perjalanan antar negara atau internasional. Paspor biasanya memiliki informasi seperti nama pemegang, tempat dan tanggal lahir, poto wajah, tanda tangan, kebangsaan, dan informasi lainnya. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomer 6 tahun 2011, menjelaskan definisi paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
Namun tidak hanya mengunakan paspor saja agar warga negara yang ingin masuk dan keluar
negara yang akan dituju, karena memerlukan persyaratan lain, seperti tersedianya visa negara yang dituju. Dapat dibilang, bahwa paspor hanya dokumen perjalanan, namun memiliki ukuran hukum masing-masing di dunia internasional sesuai hubungan antar negara yang ada. Perjalanan yang dijalani masyarakat ke luar negeri seperti berlibur, jual-beli, investasi, bekerja, belajar, pertukaran pelajar dan budaya serta lainnya, tentu membutuhkan paspor sebagai barang penting dan wajib bagi tiap warga negara untuk memiliki paspor.
Ada hal yang menarik sebagai catatan mengenai kekuatan paspor. Dalam webset passsporindex.com yang meneliti tentang kekuatan paspor di dunia, pada bulan september 2019 menjelaskan tentang detail kekuatan paspor untuk mengunjungi negara-negara di dunia, semisal paspor negara Malaysia memiliki bebas visa selama 90 hari ke Jerman, menjadikan warga Malaysia untuk liburan ke negara Jerman tidak memerlukan
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
visa Schengen. Sementara paspor Indonesia masih memerlukan visa Schengen dengan mengunjungi kedubes Jerman atau negara Eropa lain yang tergabung di Uni Eropa.
Kekuatan paspor Indonesia sendiri, yakni peringkat 55 global dunia bersama dengan negara Botswana. ​ 1 Catatan detail tentang paspor Indonesia ialah, memiliki nilai mobilitas ke 82 negara dari total 198 negara. 82 negara tersebut dibagi menjadi dua, yakni Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke 38 negara dan ​ Visa On Arrival ​ (VOA) ke 44 buah negara, serta memerlukan atau persetujuan visa ke kantor kedubes negara sebanyak 116 buah negara. Posisi paspor Indonesia kalah jauh dengan paspor negara tetangga Malaysia yang memiliki peringkat global dunia ke sembilan, dengan rincian yakni memiliki mobilitas ke 162 negara yang dituju, terdiri dari Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke 119 negara dan ​ Visa On Arrival ​ (VOA) ke 43 buah negara dan yang memerlukan atau persetujuan visa ke kantor kedubes negara hanya 36 buah negara. ​ 2 Malaysia kalah dengan negara sebelahnya yakni Singapura yang menduduki posisi enam besar dunia dengan total mobilitas ke 168 negara. Posisi pertama diduduki oleh negara Uni Emirat Arab (UEA) dengan rincian mobilitas ke negara lain sebesar 177 buah negara. Dengan posisi tersbut, kita bisa menerka bagaimana posisi Indonesia di kancah pergaulan dunia, baik dari sisi wisata turis, pertukaran pelajar dan budaya, investasi-ekonomi, serta diplomatik suatu negara, terutama dampak dari sisi masyarakat ekonomi dunia. Maka penilitian tentang kekuatan paspor penting guna kepada pembaca sebagai informasi atau dapat menjadi sebuah suatu kebijakan baru baik untuk dalam maupun luar negeri ​ .

## RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana cara menganalisis kedaulatan negara melalui paspor ?
b. Seberapa besar posisi paspor Indonesia dalam kancah internasional untuk kasus akses bebas visa kunjungan ke negara lain ?

## METODE PENELITIAN
Dalam tulisan ini, penulis mengunakan pendekatan gabungan ​ ​ ( ​ mixed research ​ ) ​ antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data-data yang
1 . Passportindex, ​ Indonesia Passport compare ​ , https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php?p1=id &fl=&s=yes ​ , diakses pada tanggal 29 September 2019.
2 . Passportindex, ​ Malaysia Passport Compare ​ , https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php?p1=m y&fl=&s=yes ​ , diakses pada tanggal  29 September 2019.
tersedia banyak yang mengunakan data empiris (kuantitatif) yang ada, namun ada juga pertimbangan politik yang harus menjadi suatu analisis (kualitatif) yang berbasis bukan hanya data tapi subyektifitas suatu permasalahan, mengingat tulisan ini mengunakan pendekatan Politik Visa. Beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi mengapa penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif ​ (mixed research) ​ dikembangkan, berawal dari ketidakpuasan para peneliti, setelah mencermati secara mendalam kelemahan yang dihasilkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. ​ 3 Pendekatan penelitian secara Kuantitatif ada dalam tulisan, dikarenakan data-data yang tersedia dalam hal jumlah atau kuantitas yakni kemampuan paspor untuk masuk ke suatu negara tertentu ada dan telah menjadi patokan peringkat kualitas paspor itu sendiri. Sedangkan data kualitatif ada di dalam bagian subyektifitas mengapa negara tertentu memberikan suatu jaminan bebas visa kepada negara lain sedangkan mungkin negara lain tidak diberikan izin bebas visa. Banyak faktor yang menyebabkan subyektifitas tersebut, yakni apakah negara tersebut berbeda ideologi, atau negara tersebut miskin, atau ada beberapa faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan data-data empiris.
Kemudian cara pengumpulan data, penulis hanya menggunakan Studi pustaka. Studi pustaka memiliki peranan penting dalam suatu penilaian. dengan melakukan studi pustaka, para peneliti mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang hendak diteliti. ​ 4 Studi pustaka yang akan dilakukan penulis yakni melalui jurnal, peraturan negara Indonesia, buku, serta berita. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan ​ 5

## PEMBAHASAN
Dalam tulisan ini, penulis mengunakan analisis dari sebuah jurnal dengan judul ​ The Politic of Visas yang diterbitkan ​ Seton Hall University ​ . Jurnal tersebut ditulis oleh Adam Luedtke, Douglas
3 . ​ Prof. Dr.A.Muri Yusuf,M.Pd ​ : ​ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan ​ , Prenada Media, 2016, halaman 426
4 . ​ Muh. Fitrah & Luthfiyah ​ : ​ Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus ​ , CV Jejak (Jejak
Publisher), 2018, halaman 142
5 . Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, op cit, halaman 401
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
G.Byrd, dan Kristian P. Alexander. ​ 6 Pada jurnal tersebut berisikan bagaimana suatu negara memberikan pertimbangan pemberian bebas visa masuk kepada suatu negara. Pemberian tersebut dilihat dari beberapa faktor seperti, wilayah geografi, warisan kolonial, populasi, kekayaan, kebebasan, pendidikan dan kesehatan, serta keamanan.
Zaman globalisasi saat ini telah menciptakan perubahan keadaan di masyarakat. Selain hubungan formal antar Negara, berpergian ke luar oleh warga negera dengan mudah merupakan sebuah kebutuhan dan keistimewaan, mengingat kemajuan saat ini telah menyebabkan mudahnya sarana transportasi dan informasi yang perlu dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Memiliki hak istimewa sebagai masyarakat dunia jika diberi kepercayaan tinggi terhadap paspor yang dimilikinya tanpa bebas visa menuju negara yang dituju. Maka, penulis memberikan gambaran mengenai kekuatan paspor Indonesia di kancah global. Dengan melihat faktor luar dan dalam negeri, diharapkan akan memberikan suatu pertimbangan juga bagi kemajuan negara Indonesia sesuai hubungan Internasional abad 21 baik di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan demokrasi.
A. Wilayah Geografi Indonesia
Jika kita melihat geografi Indonesia, tentu akan terbayang sebuah kepulauan yang besar dan luas di wilayah tropis yang terdiri dari berbagai ragam keadaan yang membentuk salah satu peradaban di Asia Tengara. Dengan berbagai perbedaan yang ada, tentu akan membuat corak keberagaman yang heterogen terjadi di dalamnya, salah satunya adalah Bahasa. Bahasa Indonesia adalah Bahasa pemersatu di antara ratusan Bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, tentu Bahasa Indonesia masuk rumpun Bahasa Melayu yang di tuturkan oleh negara Indonesia, Malaysia, maupun Brunei Darussalam.
Persamaan tersebut menciptakan ciri diantara negara-negara tersebut. Begitu juga wilayah geografi yang homogen seperti di Amerika Latin semua memiliki corak Bahasa sama yakni bahasa Spanyol. Negara-negara di Amerika Latin menerima akses paspor yang mudah di antara Amerika Latin dikarenakan Bahasa di wilayahnya
6 . Adam Luedtke, Douglas G.Byrd, dan Kristian P. Alexander, Jurnal The  White head Journal of Diplomacy and International Relations, Bab ​ The Politic of Visas ​ ,Terbitan ​ ​ School of Diplomacy and International Relations ​ at Seton Hall University, ​ Winter/Spring 2010 diakses melalui http://blogs.shu.edu/wp-content/blogs.dir/23/files/2012/05/14- Luedtke_Layout-1a.pdf
hampir sama, walaupun Brasil mengunakan bahasa Portugal, tentap mendapatkan akses bebas visa. Maka dari itu, Indonesia mendapatkan salah satu fasilitas bebas visa di area Asean karena adanya ikatan politik-geografi yang diadakan oleh negara-negara Asean. Begitu juga wilayah regional Eropa yang masuk dalam Uni Eropa (UE), diantara persekutuan Uni Eropa, terjadi sebuah kebersamaan dalam bebas visa diantara anggotnya, semisalnya paspor anggota Uni Eropa seperti Austria bebas masuk ke negara anggota Uni Eropa tanpa visa.

## B. Warisan Kolonial Indonesia
Negara-negara bekas jajahan oleh dunia barat, sangat banyak. Negara-negara penjajah dahulu seperti Perancis, Italia, Inggris, dan Spanyol memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia. Negara-negara yang dijajah biasanya memiliki ikatan terutama budaya, Bahasa, maupun orang-orangnya. Negara-negara jajahan Inggris seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat memiliki akses paspor cukup banyak. Ikatan tersebut akibat negara-negara tersebut memiliki/menyerap bahasa kolonial yakni Bahasa inggris, dan negara-negara tersebut berkesempatan mengunjungi Inggris selama 180 hari bebas visa.
Tentu negara-negara dengan kesamaan Bahasa lebih mudah diberikan akses kemudahan masuk mengunakan paspor negara yang dituju. Begitu juga negara jajahan Spanyol di Amerika Latin seperti Argentina, Venezuela, dan Chile dapat masuk ke spanyol dengan visa bebas masuk selama 90 hari. Indonesia sendiri adalah jajahan kerajaan Belanda, namun bahasa Belanda pengaruhnya hampir lenyap akibat kebijakan kolonial Jepang yang melarang hal-hal yang berbau barat. ​ 7 Indonesia juga tidak masuk dalam persemakmuran jajahan manapun, maka secara umum Indonesia mengandalkan ikatan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, dan APEC yang ikatannya hanya sebatas perjanjian, bukan ikatan persamaan Bahasa atau persaudaraan kecuali ikatan sebagian negara di ASEAN yakni Brunei, Singapura, dan Malaysia yang masih memiliki kekerabatan rumpun bahasa dan etnis. C. Populasi dan Ekonomi Indonesia
Ekonomi Indonesia saat ini masuk terbesar di Asia Tengara dan ketiga terbesar di asia setelah China dan India serta menduduki urutan ke 16 terbesar di dunia. Sektor ekonomi Indonesia terbesar ditunjang oleh sektor pertanian sebesar 13,7 %, Industri sebesar 41%, dan jasa sebesar
7 . ​ Yudi Latif ​ , Genealogi Intelegensia: ​ Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX ​ , Kencana.
2013. Halaman 299.
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
45,4% dan Indonesia memiliki 125 juta warga siap kerja/angkatan kerja yang sangat besar potensinya di bidang ekonomi dalam negeri dan dunia secara umum. ​ 8 Maka mobilitas ekonomi Indonesia di harapkan dapat mengembang tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Begitu juga iklim usaha Indonesia perlu ditunjang dengan baik, sesuai data Bank Dunia yakni indeks kemudahan berbisnis, negara Indonesia di tahun 2019 menduduki peringkat ke 73 (mudah) dalam hal iklim usaha dari 190 negara di dunia. Data tersebut yakni dilihat dari berbagai aspek seperti kemudahan dalam aturan dalam berbisnis serta perlindungan baik sosial dan hak milik.
Sekilas dari data tersebut, perlu juga melihat dari faktor eksternal negara sendiri yakni sistem perdagangan dunia di tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang. Ekonomi global saat ini seperti pasar bebas perlu juga diamati dan di ukur apakah menjadi sebuah tantangan dan ancaman dalam negeri. Di sisi lain, pasar bebas diharapkan memudahkan pengusaha dalam negeri untuk mudah mobilitas ekonomi baik impor maupun ekspor dengan baik dan mudah. Namun, di sisi lain, jumlah pengusaha Indonesia pada tahun 2019 relatif sedikit yakni 3,1 persen (naik dari 1,6 di tahun 2014) dari jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa atau sekitar 8 jutaan jumlah pengusaha di tingkat wirausaha. ​ 9 Perlu ditingkat lagi jumlah pengusaha dalam negeri karena komposisi tersebut masih kalah dengan negara-negara tetangga yakni, Filipina (4%), Singapura (7%), malaysia (5%) dan Thailand (5,6 %). Indonesia menduduki peringkat 94 dari total 137 negara di bidang wirausaha. ​ 10 Jumlah usaha mikro kelas menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 59,2 juta. ​ 11 Dapat dibilang
8 Central Intelligence Agency (CIA), EAST ASIA/SOUTHEAST ASIA : INDONESIA, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-f actbook/geos/id.html, Minggu, 29 September 2019, diakses pada 29 September 2019
9 ​ mjs & Tim, Hanya 3,1 Persen Penduduk Produktif di RI yang Wirausaha, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181018210657-92- 339664/hanya-31-persen-penduduk-produktif-di-ri-yang-wirau saha, jumat 19 Oktober 2018, diakses pada tanggal 29 September 2019
10 Lita Febriani, Entrepreneur Indonesia Peringkat 94 Dunia, https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/20/entrepreneur-indone sia-peringkat-94-dunia ​ , Rabu, 20 Maret 2019, diakses pada tanggal 29 September 2019.
11 Charles Raymond ​ , ​ Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?, https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-un it-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419 ​ , 17 Maret  2019, ​ diakses pada 29 September 2019
dari data tersebut, hampir seluruh total unit usaha di Indonesia adalah UMKM dengan presentase 99 % yang sisanya sekitar 5.460 unit adalah Usaha Besar (UB), maka perlu untuk dimaksimalkan UMKM dalam negeri agar bisa masuk usaha besar (UB). Hal tersebut sebagai dorongan akan kebutuhan dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dari total 59 juta tersebut, diharapkan akan banyak naik menjadi usaha besar, guna membuka lapangan pekerjaan dan membuka cabang usaha hingga ke luar negeri. Porsi investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2018 dari total 700 Triliun Investasi, menyumbangkan sekitar 56% atau Rp. 392,7 Triliun, sisanya penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2020, Indonesia akan memasuki babak baru bagi sistem perdagangan regional, yakni MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang memberikan keluasaan bagi usaha negara-negara Asean untuk memasarkan dan memproduksi barang-barang maupun jasa di wilayah Asean tanpa hambatan untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat anggota Asean.
Jika dilihat dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2018, Indonesia mempunyai sekitar Rp. 14.837 Triliun, dengan PDB perkapita yakni 3927 dollar atau sekitar 56 juta rupiah. Namun data tersebut, tidak mengindikasikan adanya pemerataan ekonomi yang baik, terbukti bahwa komposisi pemerataan dimana 10% penduduk Indonesia hampir menguasai 77% ekonomi negara serta tingkat kemiskinan mencapai 11,3% atau sekitar 28 juta dan 26,9% dari total penduduk atau sekitar 68 juta rentan miskin. ​ 12 Tingkat kemiskinan yang jutaan dapat menjadikan alasan negara-negara tertentu memberikan Batasan visa ke negara Indonesia.
Kasus migrasi atau pencari suaka penduduk dari negara miskin menuju negara-negara yang kaya dan maju menjadi salah satu sebab banyak negara yang enggan memberikan bebas visa di negara-negara yang pendapatan perkapita rendah serta memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Kasus lain ada di negara Malaysia yang pendapatan domestik bruto (PDB) hanya ​ $354.348 atau sekitar 5.029 Triliun rupiah ​ dengan jumlah penduduk sekitar 31,62 juta orang. Namun PDB perkapita lebih banyak dari Indonesia yang mencapai $10,941 atau sekitar 155 juta rupiah.
Maka Malaysia dapat lebih dipercaya negara-negara dalam pemberian Visa. Begitu juga negara-negara lain yang memiliki PDB perkapita tinggi akan lebih mudah diberikan bebas visa
12 Firdaus Baderi, ​ Kesenjangan Ekonomi RI, http://www.neraca.co.id/article/108315/kesenjangan-ekonomi-r i ​ , ​ Rabu, 31/10/2018
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
seperti Australia dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain mendorong pendapatan negara di bidang wisata, serta berguna untuk menjamin orang yang datang ke negaranya memiliki uang. Maka, banyak permintaan visa wajib melampirkan jumlah kepemilikan uang di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan negara yang dituju. ​ 13 ​ Dalam studi kasus tersebut, secara mudah, bahwa negara-negara dengan pendapatan tinggi secara perkapita memiliki akses lebih banyak bebas visa ke negara-negara lain, namun masih ada banyak faktor penentu selain dari faktor ekonomi. China dan India yang memiliki jumlah penduduk banyak, posisi Paspornya lebih rendah dibandingkan posisi paspor Indonesia.
D. Pendidikan dan Kesehatan Indonesia Tingkat Pendidikan dan kesehatan suatu negara, menjadi salah sutu tolak ukur menetapkan negara tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bebas Visa. Sebagai contoh negara yang memiliki sistem Pendidikan yang baik yakni negara Firlandia dan Jerman menduduki peringkat paspor cukup tinggi, yakni posisi ke dua bersama dengan negara Luksembourg dan Spanyol. ​ 14 Begitu juga dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang baik seperti Jepang yang memiliki kekuatan paspor terbaik ke tiga di dunia, bersama dengan korea selatan, Austria, dan Amerika Serikat. ​ 15 Dalam penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, penting kiranya untuk dipahami pokok-pokok perkembangan, tantangan, dan prospeknya di masa depan. ​ 16 Hal tersebut merupakan salah suatu faktor yang penting, mengingat Pendidikan yang baik memberikan kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional dan baik dalam menentukan arah dan tujuan. Dengan berbagai pertimbangan bahwa masyarakat yang terdidik dengan baik, yakni secara kognitif dan tindakan yang tepat, maka akan menciptakan sebuah peluang yang baik bagi negara yang dituju seperti berbisnis, investasi, pertukaran
13 Schengen Visa Application Requirement, https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application- requirements/
14 . Most Educated Countries 2019 , http://worldpopulationreview.com/countries/most-educated-co untries/ ​ , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
15 . Healthiest Countries 2019, http://worldpopulationreview.com/countries/healthiest-countrie s/ ​ , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
16 Dr.dr.R.Hapsara Habib Rachmat. DPH, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia, UGM PRESS, 2018, halaman 1
budaya dan pelajar, serta transfer terknologi. Begitu juga masyarakat dengan tingkat kesehatan yang baik, diharapkan akan mencegah tidak terjadinya wabah-wabah penyakit seperti cacar, flu burung, dan penyakit endemic lainnya ke negara tujuan. Jika kita melihat tingkat dari kesehatan di Indonesia dengan standar dunia global, maka kita akan menemukan negara Indonesia di urutan ke 94 dari 149 negara di dunia, sesuai laporan ​ The Legatum Prosperity Index 2018. ​ 17 Dalam bidang Pendidikan indonesia menempati urutan 67 dari 125 oleh Global Talent Competitive Index (GTCI). ​ 18 Dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mencapai peringkat kesepuluh besar dalam hal bidang kesehatan dan pendidikan di dunia.

## E. Keamanan dan Kebebasan
Faktor keamanan dapat dibilang sebagai kunci yang utama bagi sistem keimigrasian dunia. keamanan yang baik adalah hal yang paling mendasar bagi terlaksananya sistem keimigrasian. Setiap negara memiliki karakteristik sendiri, baik bahasa, budaya, ras, ideologi-nilai, dan hal-hal yang mendasar lainya. Perbedaan tersebut memungkinkan menimbulkan perpecahan dan dapat menimbulkan konflik baik dalam dan antar negara. Konflik memiliki banyak jenis baik konflik suku, konflik agama, konflik politik, maupun konflik Ideologi. konflik-konflik seperti di Timur tengah, perang di benua Afrika, maupun negara-negara lain yang dilanda saat ini sangat berpotensi untuk menyebar dengan cepat dari wilayah satu ke wilayah negara lain.
Pengaruh nilai-nilai tertentu suatu negara belum tentu cocok dengan negara yang lain. Paspor negara Korea Utara yang menganut ideologi Sosialis-komunis tidak akan bebas keluar-masuk ke negara-negara lain, terutama menuju ke negara yang memiliki ideologi demokrasi-liberal. Paspor Korea Utara sesuai ​ Indexpassport memiliki posisi pada urutan ke 81 bersama dengan negara Bangladesh, dengan komposisi bebas visa masuk 11 negara dan ​ Visa On Arrival (VOA) hanya 38 negara. Kemudian negara yang dilanda konflik dalam negeri seperti Suriah, memiliki paspor pada posisi 87. Sedangkan negara-negara rawan teroris
17 . Indonesia, ​ 49 ​ th ​ on the Legatum Prosperity Index™ ​ ​ 2018, https://www.prosperity.com/globe/indonesia ​ , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019. 18 ​ Citra Larasati, ​ Peringkat 'Global Talent Competitiveness Index' Indonesia Meningkat,
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkE4Jpr b-peringkat-global-talent-competitiveness-index-indonesia-me ningkat
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
seperti Afganistan & Irak menempati posisi paling bawah, yakni 88 dan 89. ​ 19 Secara umum, komunitas internasional atau tiap negara di dunia memiliki standar penilaian sendiri terhadap suatu negara tertentu, maka Indonesia harus melakukan perubahan yang lebih baik serta menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan dampak negatif di komunitas internasional. Perluasan konsep keamanan inilah yang saat ini dirasakan oleh banyak negara di seluruh bagian dunia sebagai pendefinisian ulang atas pemaknaan keamanan yang dimilikinya. ​ 20 Pada tahun 2018 sesuai laporan riset tentang keamanan negara-negara di dunia yakni ​ Gallup's Law and Order Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai negara teraman di dunia dengan aspek penilain 89 dari total 100 poin. Negara teraman sesuai laporan tersebut yakni negara Singapura yang mendapatkan skor 97, maka jelas paspor Singapura menduduki peringkat atas di komunitas internasional. ​ 21 Namun Singapura kalah satu poin dengan Indonesia dalam hal indeks demokrasi sesuai data ​ divisi intelligence unit (EIU) majalah inggirs yakni ​ The Economist yang menmpatkan pada posisi 66. ​ 22 Secara kesimpulan kekuatan paspor tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan banyak faktor yang membuat komunitas
internasional
memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemberian bebas visa terhadap suatu negara. Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian bebas visa kepada 169 negara 23 agar tidak disalahgunakan oleh negara-negara yang akan datang.

## PENUTUP
Kesimpulan
19 Passportindex, ​ Global Passport Power Rank 2019 ​ , ​ Passport of the world ranked by their total mobility score, https://www.passportindex.org/byRank.php ​ , diakses pada tanggal 29 September 2019 20 Wishnu Mahendra Wiswayana, Keamanan Lingkungan Hidup: Indonesia dalam Kajian Strategi Pertahanan, Universitas Brawijaya Press : 2014, halaman 3 21 . Passportindex, ​ Global Passport Power Rank 2019 ​ , ​ Passport of the world ranked by their total mobility score, https://www.passportindex.org/byRank.php ​ , diakses pada tanggal 29 September 2019
22 Demokrasi Indonesia dan AS Masih dalam Kategori Cacat, The Economist Intelligence Unit 2018 democracy index. (ABC News),
https://news.detik.com/abc-australia/d-4379492/demokrasi-ind onesia-dan-as-masih-dalam-kategori-cacat ​ , ​ Kamis 10 Januari 2019 ​ , diakses pada tanggal 29 September 2019
23 .  Ridwan Arifin, Gunawan Ari N, ​ Pedoman Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI ​ ), Kota Tangerang, Mahara Publishing, 2017. halaman 31
Paspor bukan hanya sebuah dokumen perjalanan, namun sebagai simbol kedaulatan negara dilihat dari kemampuan bebas masuk di berbagai negara. Jika suatu negara telah memberikan bebas visa, maka negara tersebut telah dipercaya oleh negara pemberi visa. Paspor Indonesia dalam percaturan global kurang mendapatkan posisi yang cukup baik dengan tidak masuk pada peringkat sepuluh besar dunia. Indonesia perlu mengejar dengan cara membenahi diri terutama aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, terutama dalam peningkatan dan pemerataan pedapatan perkapita. Jika masyarakat cukup memiliki uang dan makmur, maka tidak dianggap sebagai negara dengan potensi penyumbang imigran gelap atau pengungsi ke negeri yang akan dituju. Peningkatan ekonomi warga akan menyebabkan posisi paspor meningkat serta ditunjang juga dengan naiknya berbagai aspek kehidupan seperti keamanan, kecerdasan, dan kesehatan masyarakatnya. Diplomasi suatu negara ke komunitas internasional berpengaruh jika negara dalam posisi kuat.
Penerapan Visa di negara tertentu akan membebani warga Indonesia, selain memiliki Visa harus membayar ada ketentuan-ketentuan lain yang cukup banyak yang harus dipenuhi, seperti datang ke kedubes negara tujuan dengan melengkapi dokumen-dokumen tertentu. Negara-negara dengan perekonomian baik dan merata, kesehatan dan pendidikan yang terjamin, demokrasi, serta aman merupakan kunci utama bagi kepercayaan internasional dalam pemberian bebas visa. Negara-negara tersebut seperti Firlandia, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun ada kasus lain seperti negara Singapura misal, memiliki sistem pemerintahan yang kurang demokratis begitu juga Uni Emirat Arab (UEA) dalam bentuk sistem monarki tapi memiliki indek paspor yang tinggi. Maka tak jarang, bebas visa tidak hanya dapat dilihat dari satu aspek, namun juga merupakan sebuah politik atau pengaruh suatu negara ke negara lain.

## Saran
Penulis hanya dapat berkomentar, yakni perlu adanya perbaikan internal negara agar dapat menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi dan merata. Kedua perlu perbaikan kesehatan baik itu sarana dan prasarana, obat, dan sistem yang baik dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian pembenahan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang memiliki dasar ideologi dan peraturan menjadi sebuah pondasi yang kokoh dan kuat, yang diselaraskan dengan perubahan zaman
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi
sangat perlu di ciptakan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu serta ditunjangan dengan sarana dan prasarana yang baik. Negara yang rawan konflik seperti Afghanistan dan Somalia akan sangat diawasi oleh komunitas internasional.
Begitu juga negara-negara yang dirasa melanggar hak asasi manusia dalam negeri, akan diawasi oleh komunitas internasional dan berdampak pada pertimbangan pemberian bebas visa kepada negara-negara tersebut seperti Korea Utara dan Suriah. Negara-negara tersebut memiliki bebas visa yang sangat rendah. Maka sewajarnya, Indonesia harus lebih memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban, serta tidak menimbulkan kasus-kasus HAM dalam negeri. Aspek-aspek tersebut jika telah terpenuhi dengan baik, secara otomatis kekuatan politik dan diplomasi Indonesia meningkat dan dapat memberikan pengaruh pada suatu negara untuk memberikan berbagai perjanjiangan yang menguntungkan, salah satunya yakni bebas visa kunjungan ke negara-negara maju.

## DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang
Undang-Undang Tentang Keimigrasian No 6 Tahun 2011. Republik Indonesia, 2011.
Buku Dr.dr.R.Hapsara Habib Rachmat. DPH, Penguatan Upaya ​ Kesehatan  Masyarakat  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang Kesehatan Di Indonesia ​ , UGM PRESS, 2018 Muh. Fitrah & Luthfiyah ​ : ​ Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus ​ , CV Jejak (Jejak Publisher), 2018 Prof. Dr.A.Muri Yusuf,M.Pd ​ : ​ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan ​ , Prenada Media, 2016 Ridwan Arifin, Gunawan Ari N, ​ Pedoman Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI ​ ), Kota Tangerang, Mahara Publishing, 2017. Wishnu Mahendra Wiswayana, ​ Keamanan Lingkungan Hidup: Indonesia dalam Kajian Strategi Pertahanan ​ , Universitas Brawijaya Press : 2014 Yudi Latif ​ , Genealogi Intelegensia: ​ Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX ​ , Kencana. 2013.
Jurnal Adam Luedtke, Douglas G.Byrd, dan Kristian P.
Alexander, Jurnal The  White head Journal of Diplomacy and International Relations, Bab The Politic of Visas ​ ,Terbitan ​ ​ School of Diplomacy and International Relations ​ at Seton Hall University, ​ Winter/Spring 2010
diakses melalui http://blogs.shu.edu/wp-content/blogs.dir/23/fi les/2012/05/14-Luedtke_Layout-1a.pdf

## Webset
Passportindex, ​ Indonesia Passport compare ​ , https://www.passportindex.org/comparebyPass port.php?p1=id&fl=&s=yes ​ , 2019 Passportindex, ​ Malaysia Passport Compare ​ , https://www.passportindex.org/comparebyPass port.php?p1=my&fl=&s=yes ​ , 2019. Central Intelligence Agency (CIA), EAST ASIA/SOUTHEAST ASIA : INDONESIA, https://www.cia.gov/library/publications/resou rces/the-world-factbook/geos/id.html ​ , Minggu, 29 September 2019 mjs & Tim, Hanya 3,1 Persen Penduduk Produktif di RI yang Wirausaha, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018 1018210657-92-339664/hanya-31-persen-pend uduk-produktif-di-ri-yang-wirausaha ​ , jumat 19 Oktober 2018 Lita Febriani, Entrepreneur Indonesia Peringkat 94 Dunia, https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/20/entr epreneur-indonesia-peringkat-94-dunia ​ , Rabu, 20 Maret 2019 Charles Raymond ​ , ​ ​ Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?, https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-p ersen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-u mkm-1552834338532079419 ​ , ​ 17 Maret  2019 Firdaus Baderi ​ , ​ ​ Kesenjangan Ekonomi RI, http://www.neraca.co.id/article/108315/kesenj angan-ekonomi-ri ​ , ​ Rabu, 31 Oktober 2018 Schengen Visa Application Requirement, https://www.schengenvisainfo.com/schengen- visa-application-requirements/ ​ , ​ 2 ​ Juli, 2019 Most Educated Countries 2019 , http://worldpopulationreview.com/countries/m ost-educated-countries/ ​ , 27 September 2019 Healthiest Countries 2019, http://worldpopulationreview.com/countries/he althiest-countries/ ​ , 27 September 2019 Indonesia, ​ 49 ​ th ​ on the Legatum Prosperity Index™ 2018, https://www.prosperity.com/globe/indonesia ​ , 2018 Citra Larasati, ​ Peringkat 'Global Talent Competitiveness Index' Indonesia Meningkat, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pen didikan/xkE4Jprb-peringkat-global-talent-com petitiveness-index-indonesia-meningkat ​ , ​ 12 Februari 2019
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
Passportindex, ​ Global Passport Power Rank 2019 ​ , Passport of the world ranked by their total mobility score, https://www.passportindex.org/byRank.php ​ , 2019 Passportindex, ​ Global Passport Power Rank 2019 ​ , Passport of the world ranked by their total mobility score, https://www.passportindex.org/byRank.php ​ , 2019 Demokrasi Indonesia dan AS Masih dalam Kategori Cacat, ​ The Economist Intelligence Unit 2018 democracy index. (ABC News), https://news.detik.com/abc-australia/d-437949 2/demokrasi-indonesia-dan-as-masih-dalam-ka tegori-cacat ​ , ​ Kamis 10 Januari 2019
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019