## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI  KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TENGAH
Siska Puspita Dewi Suyanto*
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *iyantsuyanto@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether  Economic  Growth,  Local  Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund influence the Capital Expenditure at  Provinsi  Central  Java.  The  analyze  method  that  is  used  in  this  research  is  quantitative method  with  multiple  linier  regression  with  bring  about  classical  assumption  test.  The variable used in this research are Economic Growth, Local Own Revenue, General Alocation Fund,  Special  Alocation  Fund  as  independent  variable  and  the  Capital  Expenditure  as dependent variable. Amount of this research population counted 29 Sub-Province and 6 town from year 2007 up to year 2011.
The  result  proof  that  Economic  Growth,  Local  Own  Revenue,  General  Alocation Fund,  Special  Alocation  Fund  influence  significanly  and  simultaneously  the  Capital Expenditure  of  regencies  and  cities  in  Central  Java.  Adjusted  R2  expressed  that  79,1% influence given by Independent variables. The rest 20,9% influence given by other variables is  not  mentioned  in  this  research  model,  Partially  Regional  Own  Revenue,  and  General Alocation Fund,  variable influence Capital Expenditure. Economic Growth with PDRB and Special  Alocation  Fund    with  actual  price  have  no  significant  influence  to  the  Capital Expenditure.
Keywords:  Economic  Growth,  Regional  Own  Revenue,  General  Alocation  Fund,  Special Alocation Fund and Capital Expenditure.

## PENDAHULUAN
Keadaan  geografis  Indonesia  yang berupa  kepulauan  berpengaruh  terhadap mekanisme  Pemerintahan  Negara  Indonesia. Dengan  keadaan  geografis  yang  berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi  pemerintahan  yang  ada  di daerah. Untuk  memudahkan  pengaturan atau penataan  pemerintahan  maka  diperlukan adanya  suatu  sistem  pemerintahan  yang dapat  berjalan  secara  efisien  dan  mandiri tetapi  tetap  terawasi  dari  pusat  Sundari (2011).
Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah yang  telah  menggantikan  UU  No.  22  tahun 1999.  Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah Indonesia  tentang  otonomi  daerah.  Undang- Undang  No.    25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  menyediakan  dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan  pembagian  baru  mengenai sumber  pemasukan  dan  transfer    antar pemerintah.
Belanja modal ini
didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi  belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan  aktivitas  pembangunan.  Peran pemerintah  di  dalam  pembangunan  adalah sebagai  katalisator  dan  fasilitator,  karena pihak  pemerintahan  yang  lebih  mengetahui sarana  tujuan  pembangunan  yang  akan dicapai.  Sebagai  pihak  katalisator  dan fasilitator  maka  daerah  memerlukan  sarana dan  fasilitas  pendukung  yang  direalisasikan melalui  belanja  modal  guna  meningkatkan pelayanan  publik  (Armayani  dalam  Halim, 2004).
Akan  tetapi  melihat  fenomena  yang terjadi, alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan  kesejahteraan  publik,  sebab pengelolaan  belanja  daerah  terutama  belanja modal masih belum  terorientasi  pada publik. Salah  satunya  disebabkan  oleh  pengelolaan belanja  yang  terbentur  dengan  kepentingan golongan  semata.  Keefer  dan  Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan  bahwa  adanya  kepentingan politik  dari  lembaga  legislatif    yang  terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi  dan  sering  tidak  efektif  dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun
dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang    undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  keadilan,  kepatuhan d mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal  secara  efektif,  efisien,  dan  ekonomis
dengan  tujuan  akhir  untuk  meningkatkan pelayanan  masyarakat.  Pernyataan  ini sesuai dengan  konsep multi tern  expenditure framework (MTEF)  yang  disampaikan  oleh Allen  dan  Tommasi  (dalam  Halim  dan Abdullah,  2006)  yang  menyatakan  bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan  kemanfaatan  ( usefulness ) dan  kemampuan  pemerintah  daerah  ( budget capability )  dalam  pengelolaan  asset  tersebut dalam  jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam  pengelolaan  asset  tekait  dengan belanja pemerintah,  dan  sumber pendapatan. Pada  dasarnya  terkandung  misi  utama sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah yaitu Mardiasmo (2002):
(1)meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, (2)meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum dan kesejahteraan masyarakat,
(3)memberdayakan  dan  menciptakan  ruang bagi masyarakat untuk ikut serta(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Alasan Peneliti memilih
pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian  karena  Jawa  Tengah  merupakan provinsi  yang  luas  dan  memiliki  35  daerah terdiri  dari  29  Kabupaten  dan  6  Kota pemerintahan, dan masing- masing memiliki pendapatan  dan  pengeluaran  yang  berbeda antara  daerah  satu  dengan  daerah  yang lainnya. Agar pengeluaran daerah digunakan sesuai  dengan  rencana  maka  pemerintah mengeluarkan adanya peraturan perencanaan keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanto  dan  Yustikasari  (2007)  yaitu
Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  se  Jawa- dengan  periode  penelitian  dari  tahun  2004- 2005.  Sedangkan  peneliti  sekarang  meneliti
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi
Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja Modal Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah dengan menggunakan periode penelitian dari tahun 2007-2011. Alasan Peneliti mengambil objek penelitian di Jawa Tengah karena Jawa Tengah  merupakan  Provinsi  yang  luas  dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan  6  Kota  pemerintahan.  Dalam  penelitian ini  peneliti  menambahkan  variabel  Dana Aloksi  Khusus  (DAK).  Dengan  demikian penelitian ini akan menguji apakah
PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA ALOKASI  UMUM,  DANA  ALOKASI KHUSUS  BERPENGARUH  TERHADAP BELANJA MODAL.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian
pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada provinsi jawa

## LANDASAN TEORI
Menurut Todaro (2003)  pertumbuhan ekonomi  adalah  kenaikan  kapasitas  dalam jangka  panjang  dari  negara  bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi  kepada  penduduknya.  Menurut Warsito  (2001)  dalam  Damang  (2011)
daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang bersumber  dan  dipungut  sendiri  oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak  daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  dan
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah  dana  yang  dialokasikan  kepada setiap Daerah Otonom
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya  sebagai  dana  pembangunan  yang bertujuan  sebagai  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  Daerah  Otonom  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi (Kafilah Dzikrullah).  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) adalah  alokasi  dari  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara  kepada  provinsi  atau kabupaten/kota tertentu  dengan tujuan  untuk mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas  nasional  (Kafilah  Dzikrullah). Menurut  PP  Nomor  24  Tahun  2005  belanja modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.

## PERUMUSAN HIPOTESIS Pertumbuhan Ekonomi
Setiap  pemerintahan  kabupaten/kota pasti  menginginkan  adanya  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  yang  ada  di  bawah perintah atau wewenangnya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan/kontribusi
pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan  ekonomi  adalah  bukti  nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi  dapat  diciptakan  apabila  didukung oleh  infrastruktur  atau  sarana  prasarana daerah  yang  baik.  Infrastruktur  atau  sarana prasarana  tersebut  bisa  didapat  dari  belanja modal  yang  dianggarkan  pemerintah  daerah setiap  tahunnya.  Bila  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah  baik  maka  berpengaruh  pula pada  alokasi  belanja  modal  pemerintah daerah  tersebut,  semakin  baik  pertumbuhan ekonomi  daerah  tersebut  maka  semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan  belanja  modalnya  semakin banyak lagi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  dapat  menentukan  hipotesis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1: Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh positif terhadap
pengalokasian Belanja Modal .

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang bersumber  dan  dipungut  sendiri  oleh
pemerintah  daerah  Warsito  (2001)  dalam
Damang (2011). Menurut Herlina Rahman(2005) dalam Damang (2011) Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Untuk  itu,  dalam  masa  desentralisasi  seperti ini,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  bisa mengembangkan  dan  meningkatkan  PAD- nya  masing-masing  dengan  memaksimalkan sumberdaya  yang  dimiliki  supaya  bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur  atau  sarana  prasarana  daerah melalui  alokasi  belanja  modal  pada  APBD, semakin  baik  PAD  suatu  daerah  maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  dapat  menentukan  hipotesis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
H2:   Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Daerah.

## Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh  pemerintah  pusat  yang  bersumber  pada APBN,  yang  bertujuan  untuk  memeratakan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi (Kafilah Dzikrullah). Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala  kegiatan  pemerintahan,  karena  DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan  bagi  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU  yang  diperoleh  semakin  kecil  pula alokasi belanja modal daerah tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  dapat  menentukan  hipotesis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
H3:   Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.
Dana Alokasi Khusus Dana perimbangan merupakan perwujudan  hubungan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Salah  satu dana  perimbangan  adalah  Dana  Alokasi Khusus,  DAK  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan daerah  dan  prioritas  nasional.  Tujuan  DAK untuk  mengurangi  beban  biaya  kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan  publik  dengan  umur  ekonomis panjang.  Dengan  diarahkannya  pemanfaatan DAK  untuk  kegiatan  tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  pelayanan  publik  yang direalisasikan  dalam  belanja  modal  (Kafilah Dzikrullah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  dapat  menentukan  hipotesis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
H4:   Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## Belanja Modal
Belanja  modal  dimaksudkan  untuk mendapatkan  aset  tetap  pemerintah  daerah yaitu  peralatan,  bangunan,  infrastruktur  dan harta  tetap  lainnya.  Secara  teoritis  ada  tiga cara  untuk  memperoleh  aset  tetap  tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan  dengan  aset  tetap  lain  dan membeli.  Namun  biasanya  cara  yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan  cara  membeli.  Proses  pembelian yang  dilakukan  umumnya  melalui  sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.
Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal meliputi  belanja  modal  untuk  perolehan tanah,  gedung  dan  bangunan,  peralatan  dan aset tak berwujud.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  dapat  menentukan  hipotesis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
H5:   Pertumbuhan
Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana
Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus
berpengaruh positif terhadap  pengalokasian  Belanja
Modal.

## METODOLOGI PENELITIAN Sifat Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif.  Metode  penelitian  kuantitatif adalah  penelitian  menggunakan  metode eksperimental untuk menguji hipotesis dengan  tujuan  menemukan  generalisasi  dan menekankan  pada  pengukuran  dan  analisis hubungan  sebab  akibat  diantara  variabel Sekaran (2006).
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi merupakan keseluruhan kelompok  orang,  kejadian,  atau  hal  minat yang  ingin  peneliti  investigasi  Sekaran (2006). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa Tengah dari tahun 2007-2011.
Sampel  adalah  sub  kelompok  atau sebagian  dari  populasi  Sekaran  (2006). Berdasarkan  karakteristiknya  yang  dipakai sebagai  sampel  adalah  Kabupaten  dan  Kota di  Jawa  Tengah  yang  memiliki  pendapatan daerah  aktif,  dapat  membiayai  daerahnya sendiri dimana  Kabupaten dan  Kota tersebut menerbitkan  Laporan  Realisasi  APBD tahun 2007-20011.
Dari karakteristik di atas dapat dilihat yang  termasuk  sampel  adalah  keseluruhan dari  populasi.  Dengan  demikian  maka pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan metode sensus yaitu pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/kota.

## Sumber  Data  dan  Metode  Pengumpulan Data
Data  yang dianalisis dalam penulisan ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang mengacu  pada  informasi  yang  dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun  eksternal  organisasi  dan  data  yang dapat  diakses  melalui  internet,  penelusuran dokumen  atau  publikasi  informasi  Sekaran (2010).
Pengumpulan  data dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan dalam  rangka  mencapai  tujuan  penelitian. Untuk  memperoleh  data  yang  relevan sehingga  dapat  dianalisis,  maka  diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi  dimana  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan metode  dokumentasi  dengan  mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan,  dilanjutkan  dengan  pencatatan dan  penghitungan  dengan  cara  menghimpun informasi  untuk  menyelesaikan  masalah berdasarkan  data-data  yang  relevan.  Sumber dan  penggunaannya  dengan  data  statistik yang  didapat  dari  data  eksternal  yaitu  data yang  diperoleh  dari  BPS  (Badan  Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif  yaitu  data  yang  berupa  angka- angka, dan bersifat obyektif.

## Model Regresi
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda  bertujuan  untuk  memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen  terhadap  variabel  dependen Sekaran (1992).
Model regresi yang digunakan adalah:
Y =   + ß1 PE_PDRB + ß2PAD + ß3DAU + ß4DAK + e
Keterangan: Y
=  Anggaran  Belanja  Modal (BM) = Konstanta ß = Slope atau Koefisien Regresi PE_PDRB = Pertumbuhan Ekonomi PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus e = error

## Analisis Regresi
Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut :
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  adalah  alat statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Adapun  pedoman  untuk
melihat  hal  tersebut  adalah  dengan  melihat koefisien Adjusted R Square X 100%.

## Uji Statistik F
Membandingkan  F  hitung  dengan  F tabel  Jika  F  hitung  <  F  tabel  maka  tidak berhasil  menolak  H o =  H o diterima  atau  H 1 ditolak.  Artinya  tidak  ada  pengaruh  dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. F hitung > F tabel maka  berhasil  menolak  H o =  H o ditolak  dan H 1 diterima.  Artinya  ada  pengaruh  dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

## Uji Statistik t
Membandingkan  t  hitung  dengan  t tabel  t  hitung  <  t  tabel  maka  tidak  berhasil menolak  H o =    H o diterima  atau  H 1 ditolak. Artinya  tidak  ada  pengaruh  dari  variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara  parsial.  t  hitung  >  t  tabel  maka berhasil  menolak  H o =    H o ditolak  dan  H1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara parsial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

## Tabel 1

## Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Belanja Modal 175 .00 338.00 84.0762 77.41982 Pertumbuhan Ekonomi 175 1.04 329.000 8.5099 25.35171 Pendapatan Asli Daerah 175 .00 427.00 47.2681 53.48854 Dana Alokasi Umum 175 .0 877.5 336.466 279.5345 Dana Alokasi Khusus 175 .00 793.27 65.5617 140.11550 Valid N (listwise) 175
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  dari  jumlah  N  sampel sebanyak  175,  di  mana  rata-rata  jumlah PE_PDRB  (X1)  Kabupaten  Kota  di  Jawa
Tengah  sebanyak  8.5099  dengan  jumlah PE_PDRB  terendah  1.04  dan  tertinggi sebanyak  329.000  dengan  standar  deviasi 25.35171  dari  rata-rata.  Dengan  melihat
angka  laju  pertumbuhan  PE_PDRB  pada suatu  daerah  maka  dapat  memberikan  suatu gambaran  bagaimana  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  telah  dicapai oleh daerah tersebut.
Rata-rata  jumlah  PAD  Kabupaten Kota  di  Jawa  Tengah  sebanyak  47.2681 dengan jumlah PAD terendah sebesar 00 dan tertinggi  sebanyak  427.00    dengan  standar deviasi  53.48854    dari  rata-rata.  PAD menggambarkan  kemampuan  Pemda/Pemko menggali  potensi  yang  yang  ada  untuk meningkatkan  pendapatan  daerahnya  dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk  membiayai  daerah  pemerintahannya, berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Secara keseluruhan  PAD  Kabupaten/Kota  Jawa Tengah  mengalami  kenaikan.  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  ini  merupakan akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah.
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.  Berdasarkan data di  atas  rata-rata  jumlah  DAU  Kabupaten Kota  di  Jawa  Tengah  sebanyak  336.466 dengan jumlah  DAU  terendah sebesar 0 dan DAU tertinggi sebanyak 877.5dengan standar deviasi 279.5345 dari rata-rata.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.
Diprioritaskan  untuk  membantu  daerah- daerah  dengan  kemampuan  keuangan  di bawah  rata-rata  nasional,  dalam  rangka mendanai  kegiatan  penyediaan  sarana  dan prasarana  fisik  pelayanan  dasar  masyarakat yang  telah  merupakan  urusan  daerah. Berdasarkan  data  di  atas  rata-rata  jumlah DAK  Kabupaten  Kota  di  Jawa  Tengah sebesar  65.5617 dengan  jumlah  DAK terendah  sebesar  00  dan  DAK  tertinggi sebanyak  793.27 dengan  standar  deviasi 140.11550 dari rata-rata.
Belanja  modal  merupakan  belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.  Belanja  Modal  merupakan  belanja daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan  sektor  pendidikan,  kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.  Tersedianya  infrastruktur  yang  baik diharapkan  dapat  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas  di  berbagai  sektor,  produktivitas masyarakat  diharapkan  menjadi  semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Rata- rata anggaran belanja modal sebesar 84.0762 dengan  jumlah  anggaran  belanja  modal terendah  sebesar  00  dan  tertinggi  sebesar 338.00 dengan standar deviasi 77.41982 dari rata-rata.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolonieritas
Tabel 2 Hasil Pengujian Uji Multikolonieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Pertumbuhan Ekonomi .984 1.016 Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF Dana Alokasi Umum .508 1.968 Dana Alokasi Khusus .852 1.174 Sumber: Data Diolah, 2014
Berdasarkan Tabel di bawah ini, tidak terdapat satu  variabel  yang  mempunyai nilai VIF > 10. Artinya  kelima  variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan
multikolonearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi  belanja  modal  selama  periode pengamatan 2007-2011.

## Uji Autokolerasi
Tabel 3 Hasil pengujian Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .892 a .796 .791 35.41110 1.848
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,
Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Data Diolah, 2014
Tampilan  output  SPSS  berikut  ini menunjukkan  besarnya  nilai  Durbin  Watson sebesar  1.848.  Nilai  DW  menurut  tabel dengan  n=175  dan  k=4  didapat  angka  dL=
1,7062  dan  Du=1,7996    .Oleh  karena  nilai DW  hitung  >  dU,  maka  dapat  disimpulkan tidak terdapat autokolerasi antar residual.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 1
Grafik  scatterplots  terlihat  titik-titik menyebar  secara  acak  baik  diatas  maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.
Disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Uji Normalitas
Gambar 2 P-P Plot Standardized Residual Berdasrkan gambar P-P plot standardized  residual menunjukan  pola  data terdistribusi normal, terlihat titik-titik menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  model regresi memenuhi persamaan normalitas.

## Analisis Regresi

## Tabel 4
Hasil uji statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1(Constant) 4.241 4.246 .999 .319 Pertumbuhan Ekonomi .030 .107 .010 .285 .776 Pendapatan Asli Daerah .527 .070 .364 7.547 .000 Dana Alokasi Umum .182 .013 .655 13.473 .000 Dana Alokasi Khusus -.098 .021 -.177 -.4703 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Data Diolah, 2014
Selain  itu  berdasarkan  pada  hasil uji-t  tersebut  diperoleh  persamaan  regresi. Persamaan  regresi  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Y =4.241+0.30 PE+0.527 PAD+0.182 DAU- 0.98 DAK
Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan:
Koefisien regresi untuk
pertumbuhan  ekonomi sebesar  0,30  artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pertumbuhan  ekonomi  (PE) ,  maka  Belanja
Modal  akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,30%.
Koefisien regresi untuk pendapatan  asli  daerah sebesar  0,527 artinya  bahwa  setiap  perubahan  satu  satuan pendapatan  asli  daerah  (PAD) ,  maka Belanja  Modal  akan  mengalami  kenaikan sebesar 0,527%.
Koefisien  regresi  untuk dana alokasi  umum sebesar  0,182  artinya  bahwa setiap  perubahan  satu  satuan dana  alokasi umum  (DAU) ,  maka  Belanja  Modal  akan mengalami kenaikan sebesar 0,182%.
Koefisien  regresi  untuk dana alokasi  khusus sebesar  0,98  artinya  bahwa setiap  perubahan  satu  satuan dana  alokasi khusus  (DAK) ,  maka  Belanja  Modal  akan mengalami penurunan sebesar 0,98%.

## Analisis Hipotesis
Tabel 5 Hasil Pengujian Uji Parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1(Constant) 4.241 4.246 .999 .319 Pertumbuhan Ekonomi .030 .107 .010 .285 .776 Pendapatan Asli Daerah .527 .070 .364 7.547 .000 Dana Alokasi Umum .182 .013 .655 13.473 .000 Dana Alokasi Khusus -.098 .021 -.177 -.4703 .000 a.  Dependent Variable:
Belanja Modal
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui bahwa  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai nilai  t hitung sebesar  0.285  sedangkan  ttabel sebesar  1.974017  sehingga thitung  <  ttabel dengan probabilitas signifikan untuk variabel pertumbuhan ekonomi 0.776 lebih besar dari taraf  signifikansi  0.05.  berdasarkan  hal  ini
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal,  ini  disebabkan  oleh  pertumbuhan ekonomi  mengalami  peningkatan  tetapi belanja modal menurun, karena pertumbuhan
ekonomi  tercipta  dari  infrastruktur    atau sarana  dan  prasarana  yang  baik,  infrastuktur atau  sarana  dan  prasarana  berasal  dari belanja  modal  yang  baik  sehingga  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan  pada  penelitian  ini  pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya secara tidak tetap sasaran.
Pendapatan  asli  daerah  mempunyai nilai  t hitung sebesar  7.547  sedangkan  t tabel sebesar  1.974017  sehingga  t hitung >  t tabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel  pertumbuhan  ekonomi  0.000  lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. berdasarkan
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal, ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh  dari  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  daerah,  sehingga  jika PAD  meningkat  maka  dana  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  akan  lebih  tinggi dan  tingkat  kemandirian  daerah  akan meningkat  pula,  Pemerintah  Daerah  akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya (Sumarni)
Dana  alokasi  umum  mempunyai nilai t hitung sebesar 13.473 sedangkan t tabel sebesar  1.974017  sehingga  t hitung >  t tabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan 0.000 lebih besar dari  taraf  signifikansi  0.05.  berdasarkan  hal ini  maka  Ho 3 3 diterima, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial  dana  alokasi  umum  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal, ini disebabkan karena dengan adanya transfer  DAU  dari  Pemerintah  Pusat  maka
Pemerintah  Daerah  bisa  mengalokasikan pendapatannya  untuk  membiayai  Belanja Modal.
Dana  alokasi  khusus  mempunyai nilai t hitung sebesar -4.703 sedangkan t tabel sebesar  1.974017  sehingga  t hitung <  t tabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan 0.000 lebih besar dari  taraf  signifikansi  0.05.  berdasarkan  hal ini  maka  Ho 4 4 ditolak, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial  dana  alokasi  khusus  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal,  ini  disebabkan  karena  besarnya  dana alokasi  khusus  relatif  kecil  dibandingkan dengan  dana  perimbangan  lainnya,  seperti DAU  dan  DBH  sehingga  peningkatan  DAK hanya menggandalkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercipta dari insfrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, insfrastuktur atau sarana dan prasarana didapat dari belanja modal, sedangkan dalam penelitian  ini  pemerintah  daerah  tidak mengalokasikan  belanja  modalnya  dengan baik  karena  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan perorangan.

## Tabel 6 Hasil Pengujian Uji Simultan
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1Regression 829755.273 4 207438.818 165.429 .000 a Residual 213170.791 170 1253.946 Total 1042926.064 174
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Sedikitnya ada satu variabel pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana alokasi  khusus yang  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal

## Tabel 7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .892 a .796 .791 35.41110 1.848
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,
Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa nilai  adjusted  R  sebesar  0,791  yang  berarti bahwa  79,1%  belanja  modal  dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,  pendapatan asli daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana alokasi  khusus ,  sedangkan  sisanya  20,9% kemungkinan  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil pengujian hipotesis pada penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh  terhadap belanja modal, dan sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah  dan  dana  alokasi  umum  berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  dana  alokasi khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja modal.
Kemampuan persamaan regresi dalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan besarnya  variasi  yang  terkait  pada  variabel terkait  adalah  sebesar  79,1%,  sementara 20,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak digunakan dalam persamaan regresi ini.

## KETERBATASAN
Penelitian ini hanya membahas mengenai  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum, dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja modal  daerah  Kabupaten  /  Kota  di  Jawa
Tengah.  Sampel  yang  digunakan  diambil selama periode tahun 2007-2011.
Penelitian ini tidak membahas kebijakan  pemerintah  dalam  penyusunan anggaran Belanja Modal.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulannya,  maka penelitian selanjutnya sebaiknya: 1) Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  akan datang  diharapkan  agar  lebih  lengkap  dan bervariasi dengan menambah variabel independen  yang  lebih  baik,  antara  lain: belanja  bagi  hasil  dan  bantuan  keuangan, belanja  tidak  tersangka;  2)  Bagi  peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus  yang  digunakan  agar  hasilnya  lebih baik  terhadap  populasi  yang  dipilih  dan mengambil  sampel  selain  Kabupaten  /  Kota di Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2007- 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwanto  dan  Yustikasari,  Yulia.  2007. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , Vol 08 No 01.  February  2007.  BPFE  UGM. Yogyakarta.
Halim,  Abdul  &  Syukriy  Abdullah.  2004. Pengaruh Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap
Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25. . 2006. Hubungan dan
Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah:  Sebuah  Peluang  Penelitian Anggaran  dan  Akuntansi .  Jurnal Akuntansi  Pemerintah 2(1):  53-64. Hair, et al. 1988. Multivariate Data Analisys ,  Fifth  Edition,  Prentice- Hall International. New Jersey.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan
Manajemen Keuangan Daerah.
Andi. Yogyakarta. _____________. Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _____________. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _____________. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah  daerah , Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. _____________. Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
_____________. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. _____________. Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Saragih, Juli  Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalamOtonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Sekaran,  Uma.  1992. Research  Methods  for Business (A Skill Building
Approach). Second  Edition.  John
Wiley  &  Sons.  New  York.  Sidik, Machfud,  Raksaka  Mahi,  Robert
Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro.  2002. Dana  Alokasi Umum:  Konsep,  Hambatan  dan Prospek  di  Era  Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Sekaran,  Uma.  2006. Metode  Penelitian untuk  Bisnis .  Jakarta.  Salemba Empat.
Sekaran,  Uma.  2010. Metode  Penelitian untuk  Bisnis .  Jakarta.  Salemba Empat.
Sundari, Mita. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli
Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah Sebelum  dan  Saat  Otonomi  Daerah Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah . Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sumarni, Saptaningsih. Pengaruh
Pendapatan  Asli    Daerah,  Dana Alokasi Umum. Pdf.
Todaro,  Michael  P.  And  Smith  Stephen  C., 2003. Economic Development Eight Edition .  United  Kingdom,  Pearson Education Limited.
www.bps.go.id/jawatengah .
www.depkeu.djpk.go.id . http://abdoel- azys.blogspot.com/2014/01/makalah -dana-alokasi-umum-dan-dana.html
http://www.negarahukum.com/hukum/penda patan-asli-daerah.html