……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2) DI KABUPATEN MANGGARAI
Oleh Yustina Mulia 1 , Ni Made Dwita Ratnaningsih 2 1,2 Program Studi, Serjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Elbajo Commodus Email: 1 yustinamulia55@gmail.com , 2 dwitaratna.ningsih@gmail.com

## Abstrack
Permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah apakah  ada  pengararuh  secara  parsial  terhadap  faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di  kabupaten  manggarai.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  variabel-variabel pengetahuan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak  yang dilakukan  di  kabupaten  manggarai.Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif deskriptif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling . Data wajib  pajak  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebanyak  53  responden  dari  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  metode  kuesioner  dan  diolah  dengan  menggunakan  SPSS  16 statistick. Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh positef dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  sanksi  wajib  pajak  berpengaruh  negative  terhadap kepatuhan wajib pajak Keywords: Wajib Pajak, PBB P2, Kabupaten Manggarai

## PENDAHULUAN
Pajak  dikenal  oleh  hampir  semua masyarakat  sebagai  kewajiban  yang  harus dipenuhi, meskipun banyak
yang menganggapnya sebagai beban yang memunculkan  kekhawatiran.  Hal  ini  karena pembayaran pajak seringkali dilakukan tanpa melihat  manfaat  langsung  yang  diterima. Menurut Adriani (2011:2), pajak adalah iuran masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terutangg  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan umum  UU  dengan  tidak  mendapatkan presentasi  kembali  yang  langsung  dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubunggan tugas negara
untuk menyelenggarakan  pemerintahan.    Menurut Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dikenakan  secara  memaksa  kepada  individu
atau  badan,  tanpa  imbalan  langsung,  dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Pajak  merupakan  konstribusi  wajib rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013).
PAD  yang  paling  besar  umumnya berasal  dari  pemungutan  pajak.  Pemungutan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi  pemerintah  Di  Indonesia,  pajak  dibagi menjadi  pusat  dan  daerah,  di  mana  pusat dikelola  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah oleh  pemerintah  provinsi,  kabupaten,  atau kota,  untuk  mendukung  pendapatan  asli daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah  satu  jenis  pajak  daerah  berdasarkan undang-undang  pajak  dan  retrebusi  daerah. Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  atas tanah  dan  bangunan,  baik  yang  dimiliki,
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
diperoleh  kemanfaatanya  maupun  dikuasai. Dasar  hukumnya  adalah  Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi  Daerah  pajak  bumi  dan  bangunan (PBB)  merupakan  salah  satu  dari  kebijakan reformasih  perpajakan  tahun  1985  (Adelina 2013)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan Perkotaan  (PBB  P2)  merupakan  salah  satu jenis  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  PBB  P2 sendiri  adalah  PBB  sektor  Perdesaan  dan Perkotaan.  Bumi  dan  Bangunan  merupakan dua  obyek  dari  PBB  P2,  yaitu  bumi  yang dapat didefenisikan sebagai permukaan bumi yang berupah tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya. Sedangkan bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Indonesia.
Pengelolahan  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. Merupakan  salah  satu  sumber  pendapataan penting  bagi  pemerintah  daaerh  kabupaten manggarai,  Namun  kepatuhan  wajib  pajak terhadap  membayar    pajak  bumi  dan bangunan  di  perdesaan  dan  perkotaan  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  dan hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhannya, antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kewajiban perpajakannya,  kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh pemungutan pajak, kesadaran wajib  pajak  akan  pentingnya  membayar pajak, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yang juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan, pedesaan,  dan  bangunan  di  Kabupaten Manggarai.
Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  di Kabupaten  Manggarai  terhadap  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  menjadi faktor  kunci  yang  mempengaruhi  tingkat
kepatuhan.  serta  tingkat  kesulitan  atau kerumitan peraturan perpajakan. dan pengetahuan peraturan Perpajakan di masyarakat  berdampak  pada  kepatuhan.  Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan  perpajakan  menjadi  penting  untuk menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi,  dan  memberikan  kemudahan yang lebih besar kepada wajib pajak (Lestari, D.,  &  Furqon,  I.K.2023)  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  membayar  PBB  P2  merupakan faktor  penting  dalam  menjaga  stabilitas keuangan daerah dan menjamin kelangsungan program  pembangunan  Daerah.  Meskipun peraturan  perpajakan  sudah  jelas,  masih  ada kekhawatiran  serius  mengenai  kepatuhan wajib  pajak.  Faktor-faktor  seperti  perubahan kebijakan perpajakan, ketidak jelasan informasi,  kualitas  pelayanan,  kesadaran wajib  pajak  dan  sanksi  pembayaran  pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Merujuk Pasal 1 poin “37” UU PDRD, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan.  Bumi  yang  dimaksud  dalam hal ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah  dan  perairan  pedalaman  serta  laut wilayah kabupaten Manggarai /Kota. Bangunan  merujuk  pada  struktur  konstruksi teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara tetap/ permanen pada tanah dan/atau perairan, pedalaman,  dan/  atau  laut.  Kabupaten Manggarai  memiliki  banyak  tanah  di perdesaan maupun di perkotaan yang menjadi sumber  pendapatan  asli  untuk  daerah.  Bumi dan  bangunan  yang  dimaksud  diwilayah perdesaan dan perkotaan Kabupaten Manggarai  adalah  seperti  apertemen,  rumah susun,  hotel,  pabrik,  tanah  kosong,  dan sawah.
Menurut  Nini,  et  all  (2022),  hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  SPPT
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
(Surat  Pemberitauan  Pajak  Terhutang), Pengetahuan wajib pajak, Kualitas pelayanan Pajak,  Kesadaran  wajib  pajak,  Pendapatan wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan  secara serentak  berpengaruh  posistif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kondisi system  perpajakan  yang  sudah  berjalan dengan baik dan efektif, pelayanan pada wajib pajak telah dijalankan dengan baik, penegakan hukum telah dijalankan, tarif pajak telah  sesuai,  tapi  dengan  pengetahuan  yang masih  sangat  rendah,  (Bumbungan,  et  all 2024).  Sedangkan  menurut  Sempurna  & Damajanti (2023), menunjukan bahwa adanya  pengaruh  positif  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terdapat pengaruh pada sikap wajib pajak dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak di kota semarang.
Kabupaten Manggarai, berada di pulau Flores bagian barat yang secara administratife berada  dalam  wilayah  provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  luas  wilayah  Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 Km² dengan pusat pemerintahan  terletak  di  kota  Ruteng, Kecamatan  Langke  Rembong.  Kabupaten Manggarai  terdiri  dari  12  kecamatan,  145 Desa,  26  Kelurahan  dan  52  Desa  persiapan. Kabupaten  Manggarai  memiliki  kondisi geografis yang beragam, termasuk pegunungan, dataran tinggi, dan rendah, yang menciptakan  tantangan  dalam  pengelolaan dan pengawasan kepatuhan pajak. Perubahan kebijakan  pajak,  baik  nasional  maupun daerah, seperti tarif dan tata cara pembayaran PBB  P2,  dapat  memengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  di  daerah  kabupaten manggarai
Dalam  menghadapi  dinamika  ini, penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap  PBB  P2  menjadi  sangat  penting. Dengan  pemahaman  mendalam  terhadap faktor-faktor tersebut, dapat dirancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak
dan  mengoptimalkan  penerimaan  PBB  P2. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan menjelajahi  faktor-faktor  tersebut  dengan harapan  memberikan  konstribusi  berharga dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di tingkat  lokal.  Dengan  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  merinci  dan  menganalisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  P2, menggali potensi perubahan prilaku kepatuhan,  serta  memberikan  rekomendasi kebijakan yang relevan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB P2.
Berdasarkan  uraian  masalah  yang ditemukan di atas, maka artikel yang diangkat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB  P2)  di Kabupaten Manggarai”

## LANDASAN TEORI Perpajakan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  bersumber  dari rakyat  untuk  membiayai  semua  kegitan pemerintahan  maupun  yang  dipergunakan untuk  kepentingan  pembangunan  “pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk kepentingan umum” (Mardiasmo,2009:01).

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh
pemerintah  daerah  dengan  tidak  menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  perdesaan perkotaan
Menurut UU No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  diatur  menjadi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan, yang menarik pajak atas kepemilikan, akuisisi, dan penggunaan tanah serta  bangunan  oleh  individu  atau  badan, kecuali  jika  digunakan  untuk  perkebunan, perhutanan,  dan  pertambangan.  Pajak  ini dipungut  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan ketentuan UU tersebut.

## Kepatuhan wajib pajak
Dalam kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud  dengan  patuh  adalah  taat  pada aturan.  Yang  dimana  kepatuhan  wajib  pajak merujuk pada tingkat ketaatan atau kepatuhan individu,  perusahan,  atau  entitas  hukum lainnya  terhadap  kewajiban  mereka  untuk membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengetahuan wajib pajak Menurut
Rahayu (2010:139), pengetahuan pajak bagi wajib pajak mencakup  pemahaman  aturan,  sistem,  dan fungsi pajak. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang PBB-P2 sebagai sumber pendapatan  di  Kabupaten  Manggarai,  sesuai dengan  UU  No  20  tahun  2009.  Tingkat pendidikan  berhubungan  dengan  tingkat pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak, dengan  individu  teredukasi  cenderung  lebih patuh  membayar  pajak.  Mereka  menyadari konsekuensi  tidak  membayar  dan  manfaat pembayaran  pajak.  Upaya  meningkatkan kenyamanan  pembayaran  PBB-P2  dan  akses lokasi  pembayaran  adalah  bagian  dari peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
Kualitas pelayanan
Menurut Tan (2004), kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan  dan  realitas  pelanggan,  sementara menurut Rukman (2013), pelayanan berkualitas memberikan kepuasan pelanggan dan tetap memenuhi standar yang
dipertanggungjawabkan. Pelayanan berkualitas mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

## Kesadaran wajib pajak
Menurut  Ummah  (2015),  kesadaran perpajakan adalah pemahaman tentang pajak tanpa  paksaan  eksternal.  Kesadaran  wajib pajak  melibatkan  pemahaman,  pembayaran, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## 2.2.1 Sanksi perpajakan
Sanksi  perpajakan  diterapkan  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum yang tegas dapat mendorong  kepatuhan  pajak,  menghasilkan peningkatan  penerimaan  pajak.  Undang- undang  mengatur  sanksi  perpajakan  sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Kerangka Berpikir Kepatuhan pajak wajib pajak memengaruhi  penerimaan  PBB.  Sikap  dan perilaku
mereka
mencerminkan penghormatan terhadap kewajiban, termasuk kesadaran, kepatuhan aturan, dan pembayaran tepat waktu. Faktor-faktor seperti pengetahuan,  kualitas  pelayanan,  dan  sanksi juga mempengaruhi kepatuhan.

## METEODE PENELITIAN Lokasi  Dan  Alasan  Memilih  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Manggarai  sebagai  lokasi  penelitian.  karena memiliki  variasi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak terhadap PBB P2. Daerah manggarai ini
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
menampilkan  beragam  tingkat  kepatuhan. Subyek penelitian adalah wajib pajak PBB P2 di wilayah manggarai.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  studi  lapangan yaitu mengumpulkan data melalui pendekatan kepada  responden  secara  langsung  dengan memberikan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak di Kabupaten Manggarai untuk mendapatkan tanggapan langsung dari mereka.

## 3.3 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi:
Data perimer: Diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner.
3.4 Jenis Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data kuantitatif berupa angka dan nilai yang dapat diukur, seperti wajib pajak, tingkat pengetahuan, dan lain-lain. Kuantitatif deskriptif  atau  mendalam  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak, seperti alasan dan persepsi.

## Populasi Dan Sampel
1) Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah khusus  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  perkotaan  yang terdaftar di Kabupaten Manggarai.
2) Sampel yang digunakan dalam
penelitian  ini  merupakan  random sampling. Penelitian ini menggunakan 53  wajib  pajak  yang  berada  di kabupaten manggarai.

## Teknik Validasi Data
Uji  validasi  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  bantuan  SPSS  16 (statistical producal and service solutions) untuk melihat tingkat
signifikan  korelasi  skor  dari  setiap  butir pertanyaan  terhadap  total  sekornya masing-masing  variable.  Bila  korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor  tersebut  signifikan  maka  butir tersebut dinyatakan falid.
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas

## Teknik Analisis Data
1) Analisis regresi berganda
Metode  data  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  linear  berganda.  Analisis ini  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh variable  independen  yaitu  penetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak.  Variable dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  Bumi  dan Bangunan.  Persamaan  regresi  berganda dalam  penelitian  ini  adalah:  Y=a  +  b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4X4 + ei
Dimana: Y  = Kepatuhan wajib pajak X1  = Pengetahuan wajib pajak X2  = Kualitas pelayanan X3  = Kesadaran wajib pajak X3  = Sanksi wajib pajak A  = Konstanta, B1, b2,b3, b4  = Kofisien regresi, dan ei  = Faktor penganggu (error) 2) Uji signifikansi statistic
a. Uji t b. Uji F
c. Koefisien determinasi (R2)
3) UJI Asumsi klasik
Persyaratan  statistik  untuk  analisis  regresi berganda  termasuk  memastikan  koefisien regresi  linier,  tidak  bias,  konsisten,  dan efisien. Uji hipotesis klasik meliputi normalitas, multikolinearitas,
dan heteroskedastisitas. (A.B. Setiawan, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian Gambaran umum lokasi
Kabupaten Manggarai terletak di Pulau Flores,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, Indonesia,  dengan  ibu  kota  Ruteng  di kecamatan
Langke Rembong. Luas
wilayahnya  mencapai  7.136,4  km²  dan memiliki  populasi  sekitar  382.422  jiwa. Ruteng,  kota  kecil  di  dataran  tinggi,
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
merupakan  pusat  administratif  dan  dilayani oleh  Bandara  Frans  Sales  Lega.  Meskipun mayoritas  penduduknya  Katolik  Roma,  adat Manggarai  kuno  seperti  caci  (adu  cambuk) masih  dilestarikan  dan  menjadi  daya  tarik wisata.  Wilayah  ini  juga  meliputi  Pulau Molas.  Kabupaten  Manggarai  terletak  di antara  08°14'27,32"  hingga  08°54'57,17" Lintang  Selatan  dan  120°13'41,34"  hingga 120°32'47,22" Bujur Timur Utara Laut Flores Timur Kab. manggarai Timur Selatan Laut sawu Barat Kab.manggarai Barat Pembahasan Hasil pengujian data
1. Uji Validitas Uji  validitas  membandingkan  korelasi hitung  (r  hitung)  dengan  nilai  kritis  (r tabel)  pada  taraf  signifikansi  tertentu, misalnya  0,05.  Nilai  r  tabel  untuk  53 sampel adalah 0,228, dihitung berdasarkan  derajat  kebebasan  (df)  (n  - 2).  Jika  r  hitung  <  0,228,  kuesioner dianggap  tidak  valid;  jika  r  hitung  > 0,228, kuesioner dianggap valid. Hasil uji validitas  variabel  tersedia  dalam  tabel yang disediakan.
Hasil uji validitas Variabel X1 (Pengetahuan  wajib  pajak),  X2  (kualitas pelayanan),  X3  (kesadaran  wajib  pajak), Dan X4 (Sanksi wajib pajak)
item r-Hitung
r-Tabel sig Keterangan X1.1 0,586 0,228 0,000 Valid X1.2 0,763 0,228 0,000 Valid X1.3 0,784 0,228 0,000 Valid X1.4 0,757 0,228 0,000 Valid X1.5 0,727 0,228 0,000 Valid X2.1 0,535 0,228 0,000 Valid X2.2 0,654 0,228 0,000 Valid
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 Berdasarkan  hasil  dari  tabel  diatas, Koefisien  korelasi  variabel  pengetahuan wajib  pajak  (X1)  adalah  r-hitung  =  0,586, melebihi  nilai  r-tabel  (0,228),  menunjukkan validitas  karena  nilai  r-hitung  semua  item lebih  besar  dari  r-tabel.  Begitu  juga  untuk variabel  kualitas  pelayanan  (X2),  kesadaran wajib  pajak  (X3),  dan  sanksi  wajib  pajak (X4), di mana semua item memiliki r-hitung >  0,228.  Tingkat  signifikansi  semua  item  < 0,005,  menunjukkan  kontribusi  signifikan terhadap variabel yang bersangkutan.
a. Kepatuhan wajib pajak Hasil uji validitas Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak) Item r- Hitung r-Tabel Sig Keterangan Y1.1 0,690 0,228 0,000 Valid Y1.2 0,800 0,228 0,000 Valid Y1.3 0,639 0,228 0,000 Valid Y1.4 0,598 0,228 0,000 Valid Y1.5 0,683 0,228 0,000 Valid Y1.6 0,787 0,228 0,000 Valid
X2.3 0,666 0,228 0,000 Valid X2.4 0,767 0,228 0,000 Valid X2.5 0,833 0,228 0,000 Valid x2.6 0,907 0,228 0,000 Valid x2.7 0,825 0,228 0,000 Valid x2.8 0,802 0,228 0,000 Valid X3.1 0,413 0,228 0,000 Valid X3.2 0,357 0,228 0,000 Valid X3.3 0,499 0,228 0,000 Valid X3.4 0,598 0,228 0,000 Valid X3.5 447 0,228 0,000 Valid x3.6 0,464 0,228 0,000 Valid X4.1 0,672 0,228 0,000 Valid X4.2 0,615 0,228 0,000 Valid X4.3 0,723 0,228 0,000 Valid X4.4 0,75 0,228 0,000 Valid X4.5 0,827 0,228 0,000 Valid x4.6 0,737 0,228 0,000 Valid
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
Y1.7 0,703 0,228 0,000 Valid
Sumber:  data  primer  diolah  dengan SPSS 16
Berdasarkan hasil tabel diatas Nilai koefisien korelasi  variabel  dependen,  yaitu  kepatuhan wajib pajak (Y), dikatakan validitas karena r- hitung  >  r-tabel  (0,228).  Semua  nilai signifikansi  <  0,005,  maka  semua  item signifikansi.
2. Uji reabilitas
Uji  reliabilitas  menggunakan Cronbach's alpha untuk  mengidentifikasi  keterkaitan antar  item  dalam  kuesioner.  Menurut (Wiratna  Suwarjana:  2019  p,110)),  nilai Cronbach's  alpha di  atas  0,6  menunjukkan reliabilitas  yang  baik,  sedangkan  nilai  di bawah 0,6 menandakan kurangnya reliabilitas. Hasil  uji  reabilitas  Variabel  X  dan Variabel Y variabel Cornbach’s alpha nilai kritis keterang an pengetahuan wajib pajak (X1) 0,755 0,6 Reliabel kualitas pelayanan (X2) 0,889 0,6 Reliabel kesadaran  wajib  pajak (X3) 0,835 0,6 Reliabel Sanksi wajib pajak (X4) 0,815 0,6 Reliabel Kepatuhan  wajib  pajak (Y) 0,824 0,6 Reliabel
Sumber: data primer diolah dengan SPSS 16
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua  variabel  X  dan  Y  pada  penelitian tersebut mempunyai Cornbach’s alpha > 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini bisa dikatakan Reliabel.

## Regreasi linerar berganda
Hasil uji regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant)  4.670 2.333 2.001  .051 X1 .254 .112 .206 2.276  .027 X2 .217 .098 .277 2.205  .032 X3 .618 .115 .609 5.375  .000 X4 -.145 .110 -.145 - 1.313 .196 a.
Dependent Variable: Y
Sumber: data primer diolah dengan SPSS 16 Dari  tabel  di  atas,  maka  persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah: Y=a + b 1 X 1 +b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + ei Y= 4.670 +0,254 X 1 +0,217 X 2 + 0,618 X 3 + -0,145 X 4 + e
Persamaan  regresi  diatas  memiliki  makna bahwa: a. Konstanta 4,670 menunjukkan kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  jika tidak ada variabel lain. b. Koefisien regresi variabel pengetahuan  wajib  pajak  (X1) sebesar  0,254  menandakan  bahwa peningkatan  pengetahuan  wajib pajak
berhubungan dengan
peningkatan kepatuhan wajib pajak.
c. Koefisien  regresi  variabel  kualitas pelayanan  (X2)  sebesar  0,217 menunjukkan  bahwa  peningkatan kualitas pelayanan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. d. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,618 menunjukkan bahwa kenaikan  kesadaran  wajib  pajak berhubungan  dengan  peningkatan kepatuhan kepatuhan wajib pajak. e. Koefisien  regresi  variabel  sanksi wajib  pajak  (X4)  sebesar  -0,145
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
menandakan bahwa kenaikan sanksi  wajib  pajak  berhubungan dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,145.
Uji signifikansi statistic

## 1. Uji t
Menurut  Sugiyono  (dalam  Salimun  & Sugiyanto, 2021:573), Uji t digunakan untuk mengevaluasi  sumbangan  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  secara  parsial.  Jika nilai  t  menunjukkan  probabilitas  <  0,05, terdapat  pengaruh  parsial  yang  signifikan. Sebaliknya, jika probabilitas > 0,05, tidak ada pengaruh parsial yang signifikan.
Hasil uji t (Parsial)

## a. Dependen
Variabel Y Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan SPSS 16
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dilakukan pengujian  t  pada  masing-masing  variabel bebas. Kriteria pengujian tersebut adalah jika nilai  t  hitung  <  t  tabel  atau  signifikansi  > 0,005, dengan derajat kebebasan (df) = n-k, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebasmaupun terkait atau 53- 4=  49.  Nilai  t  tabel  yang  dihasilkan  adalah 1,677. Hasil uji t menunjukkan bahwa:
a. Variabel pengetahuan wajib pajak (X1) Hasil pengujian
variabel pengetahuan  wajib  pajak  memiliki signifikan sebesar 0,027 < 0,005. Nilai t hitung  sebesar  2,276  >  1,677.  Jika signifikan >  0,005,  dan  jika  t  hitung > t tabel  maka  H0  ditolak  dan  H1  diterima. Kesimpulannya pengetahuan wajib pajak
Coefficients Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant)  4.670 2.333 2.001  .051 X1 .254 .112 .206 2.276  .027 X2 .217 .098 .277 2.205  .032 X3 .618 .115 .609 5.375  .000 X4 -.145 .110 -.145 - 1.313 .196
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai.
b. Variabel kualitas pelayanan (X2) Hasil  pengujian  variabel  kualitas pelayanan  memiliki  signifikan  sebesar
0,032 < 0,005. Nilai t hitung sebesar 2,205
> 1,677. Jika signifikan > 0,005, dan jika t hitung  >  t  tabel  maka  H0  ditolak  dan  H2 diterima.
Kesimpulannya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perotaan  di  kabupaten manggarai.
c. Variabel kesadaran wajib pajak (X3) variabel  kesadaran  wajib  pajak memiliki  signifikan  sebesar  0,000  < 0,005.  Nilai  t  hitung  sebesar  5,375  > 1,677.  Jika  signifikan  <  0,005,  nilai  t Hitung  >  nilai  t  Tabel  maka  H0  ditolak dan H3 Diterima. Kesimpulannya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai.
d. Variabel sanksi wajib pajak (X4) Hasil pengujian dari variabel sanksi wajib  pajak  memiliki  nilai  signifikan sebesar 0,196 > 0,005. Nilai t hitung -1,313 <  1,677.  Jika  signifikan  <  0,005,  nilai  t Hitung  <  nilai  t  Tabel  maka  H0  diterima dan  H4  ditolak.  Kesimpulannya  variabel sanksi  wajib  pajak  koefisien  regresi  tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  di kabupaten manggarai
2. Uji f
a. jika  nilai  signifikan  F  <  0,05  maka  HO ditolak  dan  H1  diterima  artinya  semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel dependen atau terikat.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
b. Jika  nilai  signifikan  >  0,05  maka  HO diterima  dan  H1  ditolak.  Artinya  semua variabel  independen  atau  bebas  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  variabel dependen atau terikat.
ANOVA b
Model Sum of Squares df
Mean Square  F Sig. 1  Regression 325.860 4 81.465  33.152  .000 a Residual 117.952 48  2.457 Total 443.811 52 a. Predictros:(Constant), X4, X1, X3, X2
b. Dependent Variable: Y
Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan SPSS 16 Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji  F  33,152 dengan  nilai  sih  0,000  <  0,005.  Dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen  (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R2)  mengukur seberapa  baik  model  mampu  menjelaskan variasi  dalam  variabel  dependen.  Nilai  R2 berkisar  antara  0  dan  1.  Nilai  yang  rendah menandakan  kemampuan  terbatas  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen, sementara nilai yang mendekati satu menunjukkan  bahwa  variabel  independen hampir  sepenuhnya  menjelaskan  variasi variabel dependen. Analisis koefisien determinasi dilakukan menggunakan SPSS 16 dan hasilnya disajikan dalam tabel. Model Summary Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .857 a .734 .712 1.568 a. Predictors:  (Constant),  X4,  X1, X3, X2
Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan SPSS 16
Dari  tabel  di  atas,  nilai  korelasi  (R)  adalah 0,857,  dan  koefisien  determinasi  (R  Square) adalah 0,734. Ini menunjukkan bahwa 73,4% dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y dijelaskan secara simultan, sedangkan sisanya,  yaitu  22,6%,  dijelaskan  oleh variabel-variabel  lain  yang  tidak  termasuk dalam penelitian ini.
1.2.1 Uji asumsi kelasik
a. Hasil uji normalitas Uji normalitas residual menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov  di  SPSS  untuk  menilai distribusi  normal  atau  tidaknya  nilai residual dari regresi. Jika nilai signifikansi  >  0,05,  maka  residual dianggap normal.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 53 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 1.50465181 Most  Extreme Differences Absolute  .094 Positive .073 Negative  -.094 Kolmogorov-Smirnov Z  .685 Asymp. Sig. (2-tailed) .736
a. Test distribution is Normal.
Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan SPSS 16
Berdasarkan uji normalitas dengan nilai kolmogorov-smirnov sebesar  0,685  dan  nilai signifikan  sebesar  0,736.  Maka  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berdistribusi normal  dan  bisa  dilanjutkan  untuk  ditelitih lebih  lanjut.  Nilai  dikatakan  signifikan dikarenakan nilai uji normalitas diatas > 0.05.
b. Uji multikolineritas Uji multikolineritas mengevaluasi hubungan  linear  antar  variabel  independen dalam model regresi. Tolerance > 0,1 dan VIF
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
<  10  maka  ini  menunjukkan  tidak  adanya multikolineritas dalam model.
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF
1  X1  .677 1.478
X2  .350 2.856
X3  .431 2.320 X4 .454 2.203
a. Dependent Variable: Y Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan SPSS 16
Dari  hasil  uji  multikolineritas  diatas maka  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  data tidak terjadi gejala multikoloneritas dikarenakan dari keempat variabel
independen diatas memiliki nilai Tolerance > 0,100 dan VIF kurang dari 10.
c. Uji heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -2.885  1.408 - 2.048 .046 X1 .043 .067 .103 .636  .528 X2 .038 .059 .142 .634  .529 X3 .044 .069 .130 .640  .525 X4 .030 .067 .088 .446  .657
a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber:  Data  Primer  Diperoleh  Dengan  SPSS 16
Keriteria  pengujian  dalam  dalam  uji gleser  jika  nilai  signifikan  lebih  besar  dari 0,005  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi  gejala  heteroskedastisitas.  Maka  dari keempat variabel independen yang digunakan di atas memiliki nilai signifikan > 0,005 maka bisa diartikan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas  metode  gleser  sudah terpenuhi.
Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya terkait membayar PBB P2 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Analisis  regresi  menegaskan  bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2.  Setiap peningkatan  satu  satuan  dalam  pengetahuan wajib  pajak  (X1)  menghasilkan  peningkatan sebesar  0,206  dalam  kepatuhan  wajib  pajak. Dengan nilai t hitung (2,276) yang melebihi t tabel (1,677) dan signifikansi 0,027 < 0,005, hipotesis  1  (Satu)  dalam  penelitian  ini terdukung. Temuan ini menekankan pentingnya  pengetahuan  yang  memadai tentang peraturan perpajakan bagi peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak,  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak untuk pembangunan daerah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Studi sebelumnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh Indraloka, G. A. (2023) dan Siagian, S. C.T., et  al.  (2024),  juga  menegaskan  hubungan yang  sama  antara  pengetahuan  wajib  pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pajak.
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah terkait pemungutan PBB P2 di Kabupaten Manggarai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Analisis  regresi  menunjukkan  bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  PBB  P2.  Setiap peningkatan  satu  satuan  dalam  kualitas pelayanan  (X2)  menghasilkan  peningkatan sebesar  0,277  dalam  kepatuhan  wajib  pajak. Nilai t hitung (2,205) lebih besar dari t tabel (1,677),  dengan  signifikansi  0,032  <  0,05, menunjukkan  bahwa  pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak adalah  positif  dan  signifikan.  Hipotesis  2 (Dua) dalam penelitian ini terdukung.
Penelitian ini  juga didukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Saputra, M.N.B.2023)  dengan  judul  “faktor-faktor
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
yang  mempengaruhi  kepatuhan  membayar pajak  bumi  dan  bangunan  di  kecamatan Karangploso Kabupaten Malang “, (Ningtias, P.  L.  et  al  2021)  dengan  judul  “kepatuhan wajib  pajak  membayar  PBB:  Studi  Empiris Kecamatan  Arut  Selatan”  dimana  dalam kedua  penelitian  ini  terdapat  variabel independen (bebas) kualitas pelayanan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  P2.  Oleh  karena  itu, perbaikan kualitas layanan pajak dan fasilitas kantor pajak diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB P2
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.  Dalam  penelitian  ini,  setiap  peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak (X3) meningkatkan kepatuhan sebesar 0,609. Uji t menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  (5,375  > 1,677), dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini  menegaskan  bahwa  semakin  tinggi kesadaran  wajib  pajak,  semakin  tinggi  pula kepatuhan  mereka  dalam  membayar  pajak.
Dapat disimpulkan bahwa pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  adalah  positif  dan  signifikan, sehingga mendukung hipotesis (3) tiga dalam penelitian  ini.  Temuan  ini  sesuai  dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran motivasi dan kemampuan dalam  perilaku,  serta  teori  atribusi  yang mengidentifikasi  kesadaran  sebagai  faktor internal yang memengaruhi perilaku perpajakan.
Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian  (Mawarni,  D.,  &  Saharsini,  A 2022)  dengan  judul  “analisis  variabel  yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi  dan  bangunan  di  kecamatan  Pasar Kliwon  Surakarta”,  (Hasbi,  N.  R.  2023) dengan  judul  “Pengaruh  Tax  Amnesty, Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Wilayah  DKI Jakarta”  dimana  dalam  kedua  penelitian  ini terdapat  variabel  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
Penerapan  sanksi  yang  diberlakukan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa variabel sanksi wajib pajak, dengan nilai uji T -1,313,  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB  P2),  seperti  yang ditunjukkan  oleh  nilai  T  tabel  yang  lebih tinggi, yaitu 1,677, dengan tingkat signifikansi 0,196 > 0,05. Ini
mengindikasikan  bahwa  sanksi  pajak  yang diberlakukan  belum  cukup  tegas  untuk memengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib pajak.  Sanksi  pajak  perlu  diperkuat  untuk memastikan  kepatuhan  yang  lebih  baik  dari wajib pajak dan untuk mendorong pemungutan pajak yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada Penelitian ini juga mendukung penelitian yang
dilakukan oleh (Supriatiningsih,  S.,  &  Jamil,  F.  S.  2021) dengan  judul  “pengaruh  kebijakan  E-Filing, Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dimana dalam penelitian ini terdapat variabel  sanksi  wajib  pajak  berpengaruh Negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis  ditolak atau  tidak  berpengaruh.  Maka  hipotesi  4
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
(Empat)  dalam  penelitian  ini  ditolak  atau tidak terdukung.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. 4 (empat) variabel digunakan  untuk  menilai  kepatuhan  wajib pajak  terhadap  pembayaran  PBB  P2,  yaitu pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak. Dengan  responden  sebanyak  53  wajib  pajak yang berada di wilayah kabupaten manggarai menjadi  subjek  penelitian.  Analisis  data dilakukan  dengan  menggunakan  program SPSS 16, dengan hasil sebagai berikut:
1. Variabel  pengetahuan  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di kabupaten manggarai.  Maka  semakin tinggi pengetahuan wajib pajak semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar PBB P2.
2. Variabel Kualitas
Pelayanan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadapkepatuhan wajib pajak dalam membayar  PBB  P2  di  Kabupaten Manggarai.  Artyinya,  semakin  tinggi kualitas  pelayanan  maka  semakin tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB P2.
3. Variabel  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar  PBB  P2  di  Kabupaten Manggarai.  Artinya  semakin  tinggi kesadaran  wajib  pajak maka  semakin tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB P2.
4. Variabel  Sanksi  Wajib  Pajak  tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

## Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan dalam  penelitian  ini,  maka  beberapa  saran yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Karena  keterbatasan  waktu  dan  dana jumblah sampel yang digunakan adalah 53 responden,  meskipun  sudah  mencukupi namun penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumblah sampel penelitian.
2. penelitian  ini  terbatas  pada  wilayah kabupaten manggarai, sehingga generalisasi  temuan  menjadi  terbatas untuk  wilayah  lain.  Karena  kemungkinan adanya  perbedaan  konteks  budaya  di daerah  lain.  Maka  disarankan  untuk penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah  yang  berbeda  untuk  memperoleh pemahaman yang lebih komperensif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Jikrillah, S., Juniar, A., & Abidin, M. Z.
(2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  P2  di Kecamatan  Banjarmasin  Utara  Kota Banjarmasin.
[2] Nini,  N.,  &  Susanti,  G.  (2022).  Faktor- faktor  yag  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn PBB-P2 Kenagarian  Koto  Tinggi  Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Menara Pengabdian, 2(1).
[3] Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B.  (2023).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak membayar  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) di desa blata  tatin,  kecamatan  kangae.  Jurnal Projemen UNIPA, 10(1), 18-32.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
[4] Clodia, W., & Arbeni, W. (2023, April). Faktor  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  bumi  dan  bangunan  (pbb)  daerah kabupaten  langkat  (studi  kasus  pada badan  pendapatan  daerah  kabupaten langkat).  In  international  seminar  on Islamic  studies  (Vol.  1,  No.  1,  pp.  346- 360).
[5] Bumbungan,  A.,  Pundissing,  R.,  & Batara,  M.  (2024).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kecamatan  Rantepao.
JURNAL  RISET  MANAJEMEN  DAN EKONOMI (JRIME), 2(1), 132-146.
[6] Nurfiranti, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  PBB-
P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). 1–76.
[7] Ananda, N. I., Den Ka, V. S., & Burhan, I. (2022). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Income Journal., 1(3), 71-79.
[8] Ma’ruf,  M.  H.,  &  Supatminingsih,  S. (2020).  Faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 276- 284.
[9] AYUNINGTYAS,  R.  (2020).  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Pembayaran  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan pada Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. [10] Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  BUMI
DAN  BANGUNAN  (Studi  Kasus  Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1(2).
[11] Putri,  N.  R.,  &  Rachman,  F.  R.  (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Pedesaan  Dan  Perkotaan  Survey  Pada Kecamatan Ujungberung. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen  dan  Akuntansi),  (6),  116- 128.
[12] Herlina,  V.  (2020).  Pengaruh  Sanksi, Kesadaran  Perpajakan  Dan  Kualitas
Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten  Kerinci.  Jurnal  Benefita,
5(2), 252-263.
[13] Wahyuningsih,  T.,  Wijayanti,  A.,  & Samrotun,  Y.  C.  (2017).  Faktor-Faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
[14] Pangestika,  A.  W.,  &  Darmawan,  J. (2018,  August).  Faktor–Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  (Studi  pada  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). In Prosiding Seminar Nasional Darmajaya (Vol. 1, No. 1, pp. 51-58).
[15] Puspaningsih,  A.  (2020).  Pengaruh Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sikap  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Wajib  Pajak,  dan  Tingkat  Penghasilan Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pajak UMKM  (Studi  Kasus  di  Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta).
[16] Jannah,  M.  (2019).  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Pembayaran  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  P-2: Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 di Kelurahan  Kapasmadya  Baru  Kota
Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
[17] Marpaung,  C.  C.  (2019).  FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK BUMI  DAN  BANGUNAN  (STUDI KASUS BADAN

## PENGELOLA
PAJAK  DAN  RETRIBUSI  DAERAH KOTA MEDAN). [18] Hidayatulloh,  H.  A.  (2013).  Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
[19] Indraloka,  G.  A.  (2023). ANALISIS PENGARUH  PENERAPAN  SISTEM E-FILING,  PENGETAHUAN  PAJAK,
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK  DALAM  PELAPORAN  SPT TAHUNAN KPP PRATAMA KEDIRI (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). [20] HASBI,  N.  R. PENGARUH  TAX AMNESTY,  KESADARAN  WAJIB PAJAK,  KUALITAS  PELAYANAN,
DAN  PENYULUHAN  PERPAJAKAN TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA (Bachelor's  thesis,  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif
Hidayatullah).
[21] Siagian,  S.  C.  T.,  Rinendy,  J.,  &
Sihotang,  R.  B.  (2024).  Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan atas Pemahaman Pajak dan Kualitas Pelayanan  Fiskus  pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi. Management Studies and Entrepreneurship  Journal  (MSEJ), 5(2), 3418-3432.
[22] Mawarni,  D.,  &  Saharsini,  A.  (2022). Analisis  variabel  yang  mempengaruhi sikap  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kecamatan  Pasar  Kliwon Surakarta. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah
Akuntansi  dan  Keuangan, 4(8),  3572- 3583.
[23] Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh  Kebijakan  E-Filing,  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 199-208.
[24] Sofa,  A.  A.,  &  Sukmawati,  F.  (2022). Pengaruh  Kesadaran  dan  Sikap  Wajib Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan. Syntax Literate; Jurnal
Ilmiah Indonesia, 7(11), 16375-16394.
[25] Utara, K. T. T., Mikhael Manek, S. E., Si, M.,  Markus  Asa,  S.  E.,  &  Si,  M.
FAKTOR-FAKTOR YANG

## MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.