## EDUCORETAX

## EFEKTIVITAS PENERAPAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Windy Anggraeny 1) , Ai Siti Farida 2) , Siti Alia 3)
1) windyagni1511@gmail.com, UIN Sunan Gunung Djati
2) aisitifarida@uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati
3) alialya267@uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati

## Abstract
The purpose of this study is to find out how effective the land and building tax incentive program is in Bandung Regency in 2020. This incentive was launched as a form of local government attention to taxpayers who pay taxes due to the economic  impact  of  Covid-19.  The  provision  of  this  incentive  is  by  offering  relief  in  the  form  of  tax  freedom,  tax deductions, and the abolition of tax penalties as regulated in Bandung Regent Regulation No. 27 of 2020. With the implementation of the UN incentive program, it is able to restore the community's economy which had declined due to Covid-19 with the help of the community in paying the PBB. This research method uses a descriptive approach with data  collection  using  structured  interviews,  observation,  and  documentation.  Data  analysis  techniques  with  data reduction, data presentation, and conclusions or levers. And the data validity technique uses data triangulation. The results showed that the realization of PBB revenue was very effective because it reached 107%. However, it is analyzed using the theory of effectiveness from Makmur that the dimensions of cost accuracy and order accuracy have not been fulfilled due to the number of filing for tax relief 1028 taxpayers from 1.1 million taxpayers in Bandung Regency. This is  due  to  the  lack  of  socialization  and  dissemination of  information  on  the  PBB  incentive  program  and  the  lack  of budget for program implementation. This is what causes taxpayer compliance in 2020 to only be 5%. This is because Bapenda  Kab.  Bandung  in  running  has  several  obstacles,  namely  uneven  socialization  caused  by  limited  time, geographical area, human resources, and media information to people in remote areas.

## Keywords: Effectiveness, Tax Incentives, Land and Building Tax

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  efektifnya  program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada  wajib  pajak  yang  kesulitan  membayar  pajak  diakibatkan  penurunan  ekonomi  akibat  Covid-19.  Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB  mampu  melakukan  percepatan  pemulihan  ekonomi  masyarakat  yang  sempat  menurun  diakibatkan  Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan  dokumentasi. Teknik analisis  data  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Dan  teknik  validitas  data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.
Kata Kunci : Efektivitas, Insentif Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Perpajakan  adalah  sumber  utama  pendapatan  bagi  daerah  untuk  dimanfaatkan  guna mencukupi  kebutuhan  belanja  daerah.  Belanja  daerah  digunakan  untuk  membiayai  keperluan pembangunan  serta  membayar  gaji  dan  tunjangan  karyawan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 membahas tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak terhadap daerah baik individu maupun organisasi  dalam membayar iuran  yang  telah  ditentukan  yang  sifatnya  memaksa  dan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung,  yang  digunakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  secara  luas.  Berdasarkan kewenangannya, pajak dibagi menjadi dua yakni pajak negara dan pajak daerah (Mardiasmo, 2019) keduanya  sama-sama  memegang  hasil  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  negara.  Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana  perimbangan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat.  Dana  perimbangan  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sekurang-kurangnya  25%  dari  APBN.  (Anggara, 2016)
Jenis  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  potensial  dan  berkontribusi  terhadap pendapatan negara salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan mampu berkontribusi tinggi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukannya penghimpunan pajak yang efektif.  Pajak  bumi  dan  bangunan  mempunyai  empat  asas  yakni  memberikan  kemudahan  dan kesederhanaan,  adanya  kepastian  hukum,  mudah  dipahami  dan  adil,  serta  menghindari  pajak berganda. (Mardiasmo, 2019)
Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar, terutama bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Pendapatan Pajak Daerah 422.274.037.623,00  499.815.169.939,00 118% 1. Pajak Hotel 4.547.937.000,00 6.471.163.124,00 142% 2. Pajak Hiburan 1.800.000.000,00 1.969.743.217,00 109% 3. Pajak Restoran 19.312.100.623,00 23.014.071.913,00 119% 4. Pajak Reklame 3.730.000.000,00 5.042.545.485,00 135% 5. Pajak Penerangan Jalan 134.500.000.000,00  149.649.854.970,00 111% 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 360.000.000,00 927.033.351,00 258% 7. Pajak Parkir 2.000.000.000,00 2.690.488.207,00 135% 8. Pajak Air Bawah Tanah 5.700.000.000,00 6.953.320.273,00 122% 9. Pajak Bumi Dan Bangunan 90.000.000.000,00 96.464.116.046,00 107% 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 160.324.000.000,00  206.632.833.353,00 129%
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung  (2021)
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2020  mencapai  Rp.  499.815.169.939,00 dengan  target  Rp.  422.274.037.623,00 dan  tingkat persentase  sebesar  118%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bandung  telah  berhasil  memenuhi  target  pendapatan  daerahnya  terutama  dalam  sektor  pajak. Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 mencapai Rp. 96.464.116.046,00 dengan target  Rp.  90.000.000.000,00  dan  persentase  sebesar  107%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pajak Bumi  dan  Bangunan  mampu  menjadi  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  pendapatan  asli daerah di Kabupaten Bandung.

## EDUCORETAX
Dekatnya  jarak  Kabupaten  Bandung  dengan  Kota  Bandung  yang  merupakan  kota metropolitan terbesar di Jawa Barat ditunjang beberapa sektor yang mampu menyarap tenaga kerja, banyak para imigran yang berminat  untuk  bekerja dan menetap  di  Kabupaten Bandung. Hal  ini berdampak pada pertumbuhan penduduk daerah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 3,5 juta jiwa yang berdampak pada minat mempunyai aset berupa tanah dan bangunan yang cukup tinggi. Pemilikan aset tanah dan bangunan berdampak pada  besaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan  meningkatnya  besaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan, hal ini akan meningkatkan pemasukan daerah yang berasal dari perpajakan.
Badan  Pendapatan  Daerah  merupakan  badan  yang  mempunyai  tugas  untuk  mengelola pemungutan  pajak  daerah.  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung  pada  tahun  2020 memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya yakni kesadaran wajib pajak yang rendah ditandai dengan  masih  banyaknya  tunggakan  yang  disebabkan  oleh  banyaknya  wajib  pajak  yang  belum membayarkan pajak bumi dan bangunan. Di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tingkat kesadaran  wajib  pajak    dalam  menunaikan  kewajibannya  tahun  2020  semakin  menurun.  Hal tersebut bisa diamati pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kab.
Bandung Tahun Pajak 2018-2020 Tahun Potensi SPPT Realisasi SPPT Persentase 2018 1.048.040 429.229 41% 2019 1.080.765 442.359 41% 2020 1.122.668 61.628 5%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 dan 2019  tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 41%,  sedangkan tahun 2020  menurun drastis hanya sebesar 5%. Hal tersebut disebabkan adanya Covid-19 yang menyerang berbagai sendi kehidupan manusia, salah satunya sektor ekonomi.
Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit menular yang  yang menyerang pernapasan manusia  yang disebabkan virus Sars CoV-2 dengan gejala seperti batuk, demam,  dan  sesak  nafas.  (Sitohang  &  Sinabutar,  2020)  Untuk  itu  pemerintah  membuat  suatu kebijakan untuk mengurangi kasus positif Covid-19  yang semakin bertambah di Indonesia yakni PSBB dan PPKM. Kebijakan tersebut membatasi ruang gerak masyarakat terutama dalam mencari pencaharian. Sehingga banyak masyarakat yang di PHK dan menambah angka kemiskinan baru yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan pajak di tahun 2020.
Pemerintah  yang  repot  dalam  menangani  kasus  Covid-19  namun  tidak  ingin  kehilangan pendapatan bersumber dari pajak yang merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negara. Untuk itu, pemerintah membuat suatu kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan  negara  untuk  menangani  kasus  Covid-19  dan  pembangunan  lainnya  tanpa memberatkan masyarakat yang terdampak Covid-19. (Sitohang & Sinabutar, 2020)
Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan yang tertuang  dalam  Permenkeu  No.23/PMK.03/2020  tentang  insentif  pajak  untuk  wajib  pajak terdampak  wabah  virus  corona,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
tersebut  banyak  daerah  yang  telah  menerapkan  insentif  pajak  daerah  sebagai  upaya  dalam menstabilkan  pendapatan  daerah  dan  menstabilkan  perekonomian  masyarakat  yang  diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.
Salah  satu  provinsi  yang  telah  menerapkan  insentif  pajak  adalah  Provinsi  Jawa  Barat. Pemerintah  Jawa  Barat  memberikan  insentif  pajak  daerah  untuk  wajib  pajak  yang  terdampak Pandemi  Covid-19  berlaku  bulan  Juli  2020.  Aturan  insentif  pajak  daerah  Provinsi  Jawa  Barat tertuang  dalam      Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Jawa  Barat  Nomor  973/267-Bapenda/2020  yang berisi pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah melalui program Triple Untung  +  (plus).  Aturan-aturan  diatas  membuat  pemerintah  daerah  tingkat Kabupatten/Kota membuat kebijakan serupa seperti Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, dan Kab. Bogor. Peraturan insentif pajak daerah  sendiri diatur sesuai  dengan Perdanya masing- masing.
Di Kabupaten Bandung, peraturan mengenai pajak insentif tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung  No.  27  Tahun  2020)  yang  merupakan  salah  satu  produk  kebijakan  mengenai  insentif pajak daerah pada masa Covid-19. Pada peraturan ini diatur berbagai insentif pajak daerah salah satunya insentif pajak bumi dan bangunan. Adapun ketentuan insentif Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya  yaitu  PBB  buku  1  dan  2  ketetapan  dibawah  Rp.  500.000  maka  pada  tahun  2020  di bebaskan/  digratiskan.  Untuk  buku  3  dan  4  dibawah  Rp.  5.000.000  diberikan  potongan  sebesar 50%, ketentuan berlaku jika wajib pajak tidak mempunyai tunggakan di tahun 2019. Sementara untuk  buku  5  yakni  diatas  Rp.  5000.000  dikenakan  pembebasan  denda  dari  tahun  2002  sampai 2013 (Bapenda, 2021).
Saniananda  (2020)  penelitiannya  menunjukkan  terdapat  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  angsuran  pajak  dan  keterlambatan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  Surat Pemberitahuan  Masa.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan  angsuran  pajak  penghasilan pasal 27 dikatakan kurang efektif karena menurunnya jumlah wajib pajak yang sudah membayar pajak dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan untuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT  cukup  efektif  ditandai  dengan  meningkatnya  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT (Saniananda, 2020).
Selain itu, penelitian Ustantini et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak PMK  44  Tahun  2020  terhadap  PT.  ABC  mampu  memulihkan  kas  sebesar  Rp.  8.834.920  atau sebesar 1,4% serta mampu meningkatkan laba perusahaan sebesar 7%. Oleh karena itu, penerapan insentif  pajak PMK mampu memulihkan cash flow di PT ABC ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan. Namun, untuk tingkat keefektivitasan tidak efektif disebabkan tingkat saldo akhir kas 31 Desember 2020 hanya sebesar 1,4% (Ustantini et al., 2021).
Adapun  pembedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  peneliti melakukan  analisis  efektivitas  pemberian  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dilaksanakan oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung.  Dimana  Pajak  bumi  dan  bangunan merupakan  jenis  pajak  daerah  yang  berkontribusi  banyak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Analisis efektivitas dilakukan menggunakan teori Makmur (2011). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan yang merupakan kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  memulihkan  perekonomian  masyarakat  yang  terdampak Covid-19. Sehingga, efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian yaitu pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  perlu  dilakukan,  untuk  mengetahui  tingkat  keefektivitasan  dalam  penerapan program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung dalam upaya menjaga stablitas perekonomian dan produktivitas sektor perekonomian masyarakat
Volume 2 No. 2, 2022
yang  terdampak  Covid-19.  Selain  itu,  penelitian  ini  sebagai      bahan  evaluasi  terhadap  tingkat efektivitas  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan.  Yang  dimana  pemberian  insentif  ini  bisa memulihkan  perekonomian  masyarakat  dan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kabupaten Bandung.

## KAJIAN PUSTAKA Efektivitas
Teori efektivitas program menjadi dasar dalam penelitian ini. Efektivitas menurut Makmur (2011) adalah proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ketepatan antara harapan dengan hasil akhir. Sementara kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dengan hasil akhir. Adapun unsur-unsur efektivitas menurut Makmur (2009) adalah (1)    Ketepatan  penentu  waktu.  Kunci  dalam  keberhasilan  suatu  aktivitas  salah  satunya  adalah waktu.    Penentuan  dan  pemanfaatan  waktu  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dalam  mencapai keberhasilan  suatu  aktivitas.  Agar  aktivitas  tersebut  bisa  berjalan  dengan  efektif  dengan penggunaan  waktu  yang  relatif  lebih  cepat.  (2)  Ketepatan  perhitungan  biaya.  Tepat  dalam menganggarkan  biaya  dengan  pemanfaatanya  guna  mendukung  program  dan  tidak  mengalami kekurangan  dan  kelebihan  anggaran  sampai  program  tersebut  selesai.  (3)  Ketepatan  dalam pengukuran.  Tepat  dalam  mengukur  keberhasilan  suatu  kegiatan  digunakan  untuk  menentukan ketepatan  dalam  menjalankan  suatu  aktivitas.  (4)  Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan.  Dalam menentukan suatu pilihan harus dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Hal tersebut  merupakan  langkah  yang  ditempuh  untuk  terjadinya  efektivitas  dalam  kegiatan.  (5) Ketepatan  berfikir.  Ketepatan  berfikir  yang  matang  dalam  memikirkan  dampak  baik  positif maupun  negatif  mampu  menghasilkan  keefektivan  dalam  suatu  aktivitas.  (6)  Ketepatan  dalam menjalankan perintah. Perintah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaksana dari seorang pemimpin  menjadi  keberhasilan  aktivitas  organisasi.  (7)  Ketepatan  dalam  menentukan  suatu tujuan.  Tujuan  merupakan  arah  yang  akan  membawa  langkah  organisasi  dalam  menjalankan aktivitasnya yang tertuang dalam suatu dokumen tertulis yang bersifat startegi,sehingga dokumen tersebut menjadi rujukan dalam menjalankan suatu aktivitas. (8) Ketepatan sasaran. Keberhasilan suatu  kegiatan  yang  efektif  sangat  ditentukan  dalam  menetapkan  sasaran  tujuan  baik  individu maupun organisasi.

## Insentif Pajak
Insentif menurut Winardi dalam (Setyorini, 2022) adalah “pemberian pajak yang bertujuan untuk merangsang pengguna pajak yang berfungsi bukan hanya untuk menghasilkan penghasilan bagi  negara  melainkan  untuk  menaikan  perkembangan  ekonomi  pada  bidang  tertentu”.  Dapat dikatakan  bahwa  insentif  pajak  merupakan  sebuah  fasilitas  dari  pemerintah  untuk  bisa  menarik pajak  dengan  memberikan  rangsangan  berupa  kemudahan  dan  beberapa  tawaran  program  pajak yang menguntungkan wajib pajak. Menurut Spitz dalam Setyorini (2022) terdapat empat macam bentuk insentif, yaitu (1) Pengecualian dari pengenaan pajak yakni pembebasan pajak untuk wajib pajak dari pemerintah dengan batas waktu tertentu. (2) Pengurangan dasar pengenaan pajak yakni pajak dikenakan pemotongan dari total pembayaran yang seharusnya. (3) Pengurangan tarif pajak yakni pengurangan tarif pajak yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. (4) Penangguhan  pajak  yakni  pemberian  waktu  kepada  wajib  pajak  untuk  menunda  pembayaran sampai waktu tertentu.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 Pajak bumi dan bangunan adalah pajak

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada wajib pajak yang menggunakan dan merasakan kebermanfaatannya atas bangunan dan tanah baik bagi individu maupun badan.
Subjek pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak yang merasakan manfaat dari tanah atau bangunan yang dimilikinya. Adapun objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun,  tanah,  pekarangan,  tambang,  rumah  tinggal,  bangunan  usaha,  gedung  bertingkat,  pusat pembelanjaan,  pagar  mewah,  kolam  renang,  dan  jalan  tol.  Penentuan  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan   Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti menilai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas  relevan  dengan  metode  tersebut.  Selain  itu,  metode  penelitian  ini  selaras  dengan  tujuan peneliti yakni untuk mendeksripsikan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yakni penentuan informan yang memiliki  posisi  terbaik  yang  mampu  memberikan  informasi  sesuai  yang  dibutuhkan  dan  teknik Snawball kepada wajib pajak untuk mendapatkan data yang maksimal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  yakni  melakukan  wawancara  terstruktur terhadap bidang pajak II yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak II, Kepala  Sub  Bidang  Penagihan,  Analis  Pemeriksa  Pajak,  dan  20  wajib  pajak.  Tabel  berikut merupakan data informan dalam penelitian yang penulis lakukan:
Tabel 4 Data Informan No Kode Informan Informan Keterangan 1. Instansi I 1-1 Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak II Informan Kunci I 1-2 Kepala Seksi Penagihan Informan Utama I 1-3 Analis Pemeriksa Pajak Informan Pendukung
Sumber : Data Primer, diolah Peneliti (2021)
Observasi  dilakukan  dengan  mengunjungi  kantor  Badan  Pendapatan  Daerah.  Studi dokumentasi dilakukan melalui dokumen atau arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, data realisasi penerimaan pajak, data kepatuhan wajib pajak, dan data  tunggakan  pajak.  Pada  penelitian  ini  teknik  analisis  data  menggunakan  teori  Milles  & Huberman  (Siyoto  &  Sodikin,  2015)  yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan  atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam membahas sejauh mana efektivitas program insentif daerah yakni insentif pajak bumi dan  bangunan  di  Kabupaten  Bandung  maka  peneliti  melakukan  analisis  menggunakan  teori Makmur mengenai efektivitas program. Berikut hasil analisis peneliti terhadap unsur-unsur berikut ini:

## EDUCORETAX Volume 2 No. 2, 2022

## Ketepatan Penentuan Waktu
Berdasarkan  unsur  ketepatan  penentuan  waktu,  waktu  merupakan  suatu  hal  yang  dapat menentukan keberhasilan suatu  program  yang dilakukan oleh suatu  organisasi.  (Makmur, 2011) Karena  waktu  berkaitan  dengan  momen  atau  keadaan  yang  terjadi  di  lingkungan  organisasi. Ketepatan  dalam  menentukan  waktu  suatu  program  akan  menciptakan  tingkat  efektivitas pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Hal    Untuk  mengukur  tepat  atau tidaknya dalam penentuan waktu pada program insentif pajak bumi dan bangunan, dapat dilihat dari dua indikator yaitu:

## Kesesuaian Waktu Penentuan Program Insentif PBB
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-1, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam menentukan program insentif pajak daerah terkhusus pajak bumi dan bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan Covid-19. Program insentif pajak bumi dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No 27 Tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak daerah bagi wajib pajak terdampak Covid-19.  Covid-19  membawa  dampak  yang  begitu  besar  di  Indonesia  khususnya  Kabupaten Bandung.  Adanya  pandemi  Covid-19  hampir  semua  sektor  terdampak  seperti  sektor  industri, UMKM, korporasi, sektor keuangan, dan rumah tangga. (Setyorini, 2022)  Berdasarkan data dari BPS yang diambil dari DetikNews bahwa  pada  tahun 2020 tingkat  pengangguran di  Kabupaten Bandung  meningkat  sebesar  8,58%    atau  sebanyak  63.771  orang.  (Iqbal,  2021)    Atas  keadaan tersebut maka pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kab. Bandung memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan pemberian insentif PBB. Pemberian insentif  PBB  sebagai  bentuk  perhatian  pemerintah  untuk  meringankan  beban  masyarakat  dalam membayar pajak.  Penentuan waktu pemberian insentif ini peneliti merasa sudah tepat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomian dan susah dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Program Insentif PBB
Waktu pelaksanaan program insentif PBB di Kab. Bandung pada tahun 2020 dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei sampai Desember. Berikut tabel pelaksanaan insentif PBB pada tahun 2020.
Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Tahap Pelaksanaan Jadwal Insentif PBB Tahap 1 2 Mei - 30 Juni Tahap 2 3 Agustus - 30 September Tahap 3 3 November - 31 Desember
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I1-2,  bahwa  waktu  pelaksanaan  program  insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada 2 Mei sampai 30 Juni yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No 27 Tahun 2020. Kemudian dilakukan penjedaan selama satu bulan untuk mengevaluasi program yang ada baik dari segi perencanaan sampai implementasi dilapangan. Selain itu, melihat respon dari wajib pajak sendiri apakah ada peningkatan dalam pembayaran pajak atau tidak. Karena adanya respon positif dari wajib pajak menandakan bahwa tujuan diberlakukannya insentif pajak sudah berhasil dan hasil dilapangan bahwa wajib pajak meminta untuk perpanjangan waktu insentif pajak bumi dan  bangunan.  Maka  pemerintah  melakukan  perpanjangan  waktu  yang  dibuktikan  dengan keluarnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2020 yang mengatur pemberian insentif

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
pajak  daerah  untuk  pajak  bumi  dan  bangunan  tidak  jauh  berbeda  dengan  peraturan  sebelumnya hanya perpanjangan waktu pelaksanan program yang dimulai pada 3 Agustus sampai 30 September 2020.  Begitupun  dibulan  Oktober  dilakukan  penjedaan  dan  evaluasi  program  atas  respon masyarakat yang bagus maka pemerintahpun kembali memperpanjang program insentif pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Bandung No 126  Tahun 2020 yang  dimulai  dari  3  November  sampai  31  Desember  tahun  2020.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa penggunaan  waktu  pelaksanaan  program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  disesuikan  dengan respon  wajib  pajak  yang  positif  yang  dibuktikan  dengan  keluarnya  2  kali  perubahan  Peraturan Bupati Bandung mengenai insetif pajak daerah pada tahun 2020.
Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan program insentif pajak bumi dan bangunan sudah tepat dilihat dari dua indikator yaitu kesesuaian waktu penentuan program dan kesesuaian jadwal  pelaksanaan  insentif  PBB.  Dari  segi  kesesuaian  waktu  pelaksanaan  program  dilihat  dari kondisi  dan  respon    masyarakat.  Dengan  diterbitkanya  tiga  Perbup  selama  tahun  2020  tentang insentif pajak daerah terkhusus PBB merupakan bentuk responsivitas pemerintah yang responsif terhadap  permintaan  masyarakat  untuk  memperpanjang  masa  insentif  pajak.  Sebagaimana  yang dikemukakan  Makmur  (2011)  penggunaan  waktu  yang  tepat  akan  menciptakan  keefektivitasan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

## Ketepatan Perhitungan Biaya
Setiap  program  agar  berjalan  sesuai  dengan  rencana  maka  diperlukan  perhitungan anggaran/biaya  yang  tepat  agar  tidak  mengalami  kelebihan  atau  kekurangan  anggaran  saat pelaksanaan program. Penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat  menggagalkan  perencanaan  yang  sudah  disusun.  (Manoppo  et  al.,  2019)  Ketepatan perhitungan  biaya  bisa  diukur  dengan  tiga  indikator  yaitu  ketepatan  perencanaan  biaya, pemanfaatan  biaya  yang  tepat,  dan  tidak  mengalami  kelebihan  dan  kekurangan  biaya.  Karena ketepatan dalam menetapkan rincian biaya merupakan bagian dari efektivitas. (Makmur, 2011)

## Ketepatan Perencanaan Biaya
Perencanaan  anggaran  diruang  lingkup  pemerintahan  setiap  tahun  selalu  tertuang  dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penggaran  tentang  pendapatan,  rencana  kerja  program  dan  kegiatan  SKPD  serta  rencana pembiayaan  sebagai  dasar  penyusunan  APBD.  (Manoppo  et  al.,  2019)  Perencanaan  anggaran program insentif PBB tertuang dalam RKA sebagaimana yang dikemukakan oleh I1-2 bahwa biaya untuk penyelenggaraan program Insentif sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggaran pelaksanaan insentif PBB tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda tahun anggaran 2020.  Didalamnya disebutkan berapa besar anggaran yang kira- kira  diperlukan  untuk  mendukung  program  insentif  PBB  ini.  Hanya  saja,  dalam  pelaksanaanya biaya untuk mendukung program ini masih terbilang kurang terlebih untuk keperluan penyebaran informasi secara masif kepada seluruh wajib pajak.

## Ketepatan Pemanfaatan Biaya
Dalam pemanfaatan biaya sudah dilaksanakan dengan tepat sebagaimana hasil wawancara dengan  I1-1  bahwa  anggaran  dialokasikan  untuk  pemberian  insentif  kepada  para  petugas  yang menjaga  stand-stand  pembayaran,  sosialisasi  dengan  para  aparat  pemerintahan  desa  dan kecamatan, kerja sama dengan media informasi seperti media cetak dan media elektronik. Adapun media yang bekerjasama dengan Bapenda Kab. Bandung yakni pikiran rakyat, galamedia, PR Fm dan Hadas TV. Namun, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjalin kerjasama dengan media  untuk  menyebarluaskan  informasi  program  insentif  PBB  secara  masif  melalui  media

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
elektronik agar masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara langsung dari petugas bisa memperoleh informasi dari media elektronik yang familiar digunakan masyarakat Kab. Bandung.

## Tidak Mengalami Kekurangan atau Kelebihan Biaya
Biaya  yang  efektif  adalah  biaya  yang  digunakan  tanpa  mengalami  kekurangan  maupun kelebihan.  (Makmur,  2011)  Kurangnya  biaya  dapat  menghambat  program  dan  menimbulkan ketidakefektifan.(Ismawati  &  Lestari,  2017)  Anggaran  yang  digunakan  dalam  program  insentif PBB mengalami kekurangan sebagaimana yang dikemukakan oleh informan I1-3, hambatan dalam menjalankan prorgam insentif PBB salah satunya anggaran yang kurang untuk menyelenggarakan sosialisasi program insentif PBB kepada seluruh masyarakat Kab. Bandung. Padahal jika anggaran yang  besar  kegiatan  sosialisasi  dan  penyebaran  informasi  secara  masif  bisa  dilakukan  secara maksimal.
Dapat disimpulkan bahwa, dalam ketepatan biaya berdasarkan tiga indikator diatas bahwa dalam menentukan perhitungan anggaran untuk program insentif pajak bumi dan bangunan belum tepat  karena  dalam  pelaksanaanya  mengalami  kekurangan  anggaran  untuk  menyelenggarakan sosialisasi program insentif ke seluruh wilayah Kab. Bandung. Dimana menurut (Makmur, 2011) ketepatan  perhitungan  biaya  yakni  tepat  dalam  pemanfaatan  biaya  sesuai  dengan  kegiatan  dan biaya  tidak  mengalami  kekurangan  atau  kelebihan.  Walaupun  sebagian  besar  anggaran dialokasikan  untuk  menyebarkan  informasi  menggunakan  media  elektronik,  media  cetak,  dan media  sosial.  Nyatanya  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  mengenai  program tersebut. Walaupun secara jumlah dan rincian anggaran tidak disebutkan.

## Ketepatan dalam Pengukuran
Ketepatan ukuran yang  digunakan dalam melaksanakan program merupakan bagian dari efektvitas. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat dikatakan program itu tidak berjalan dengan efektif. (Makmur, 2011) Ketepatan pengukuran dalam  program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  dapat  diukur  dari  perencanaan  program  dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.  Ketepatan pengukuran perencanaan dapat dilihat bagaimana  perencanaan  program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dilaksanakan  oleh Bapenda  Kabupaten  Bandung  dalam  melihat  suatu  kondsi  dan  dalam  menentukan  realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dijadikan suatu target.

## Pengukuran Perencanaan
Perencanaan suatu program harus direncanakan dengan matang agar bisa mencapai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 bahwa perencanaan program insentif pajak  bumi  dan  bangunan  sudah  diagendakan  sebelumnya  dengan  Bupati  dan  DPRD  Kab. Bandung. Perencanaan program insentif ini dilihat dari potensi pajak yang akan dibebaskan yakni sebesar 70% dari 1,5 juta wajib pajak di Kabupaten Bandung. Program ini dilaksanakan bertujuan meringankan beban pajak kepada wajib pajak yang taat dan menjadi daya tarik wajib pajak yang tidak  taat  untuk  membayarkan  pajaknya.  Dengan  pemberian  diskon  pajak  diharapkan  mampu menarik  utang  pajak  dari  wajib  pajak  yang  seharusnya  sudah  dibayarkan.  Kemudian  program insentif ini lebih ditekankan kepada para wajib pajak yang tergolong dalam buku V yang memiliki tunggakan yang besar dengan targetan pajak terhutang 500 milliar.

## Pengukuran Realisasi
Realisasi dapat diukur efektif atau tidak menurut pencapaian dari hasil. Menurut Mahmudi dalam  (Leliak  &  Sasongko,  2019)  efektivitas  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengumpulkan pajak daerah dan sub pajak daerah sesuai  dengan jumlah penerimaan pajak dan target  penerimaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I1-2  bahwa  pada  tahun  2020  Bapenda me/nargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 100 Milliar. Namun, adanya pandemi

## EDUCORETAX
Covid-19  yang  tidak  pernah  terduga,  maka  pemerintah  untuk  merecofusing  anggaran  yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, Bapenda menurunkan targetan penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  menjadi  90  milliar.  Adapun  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan dari tahun 2015 sampai 2020
Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2015 69.500.000.000 82.327.910.357 118,46 2016 82.829.109.236 93.198.039.206 112,52 2017 95.500.000.000  101.686.820.619 106,48 2018 97.000.000.000  104.650.994.168 107,89 2019 100.000.000.000  110.294.209.287 110,29 2020 90.000.000.000 96.464.116.046 107,18
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021) Target penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya terus dinaikkan dilihat dari potensi  pajak  yang  semakin  banyak.  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung  setiap tahunnya  mampu  mencapai  target  yang  telah  ditentukan  bahkan  melebihi  dari  target  yang  telah ditentukan. Namun, pada tahun 2020 target penerimaan PBB diturunkan karena adanya perintah untuk merecofusing anggaran dan melihat kondisi wajib pajak yang secara keseluruhan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak adanya Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PBB pada tahun 2020. Walaupun dari segi persentase telah menunjukkan lebih dari 100%, namun jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya penerimaan mengalami penurunan yang signifikan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Bapenda  Kab.  Bandung  dalam  melakukan  pengukuran  sudah tepat.  Karena  ketepatan  dalam  pengukuran  yakni  pelaksanaan  sesuai  dengan  ukuran  yang  telah ditetapkan sebelumnya.   (Makmur, 2011)  Hal  ini dibuktikan dengan uraian diatas bahwa dalam dimensi  ketepatan  pengukuran  diukur  dalam  perencanaan  dan  realisasi  pendapatan.  Dalam melakukan perencanaan program insentif Bapenda sudah melakukan perhitungan pajak yang akan dibebaskan seberapa persen dengan pertimbangan Bapenda tidak mengalami kerugian yang banyak dan wajib pajak terangsang untuk membayarkan tunggakannya dengan beberapa kebijakan diatas. Perencanaan program insentif Bapenda melakukan diskusi bersama Pemerintah daerah dan DPRD untuk memberikan masukan dan mempercepat pengesahan Perbup. Dari segi realisasi pendapatan Bapenda mampu mencapai target yang ditentukan dengan persentase 107%. Walaupun, jika dilihat dari angka pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Hal ini  dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  dan  program  insentif.  Dapat  dikatakan  walaupun program  insentif  PBB  ini  diberlakukan  dengan  memberikan  kebebasan  pajak,  diskon  50%,  dan pembebasan  denda  bahwa  pemberian  insentif  PBB  memberikan  dampak  positif  terhadap pendapatan yang diperoleh.

## Ketepatan dalam menentukan pilihan
Pilihan  dalam  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dengan  cermat  dan  pertimbangan  yang benar-benar  matang  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menentukan  pilihan  terutama  untuk kepentingan masyarakat umum.

## Ketepatan pilihan menentukan program
Kesalahan dalam menentukan program dapat menimbulkan ketidakefektifan karena tidak tepat dengan tujuan yang akan dicapai. Program insentif pajak bumi dan bangunan dipilih sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. Sebagaimana

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
yang diungkapkan informan I1-1 Program insentif PBB di Kabupaten Bandung merupakan bentuk perhatian pemerintah  kepada masyarakat  untuk  mengurangi  beban masyarakat untuk  membayar pajak  yang  saat  ini  mengalami  penurunan  ekonomi  diakibatkan  dampak  Covid-19.  Tujuan diberlakukannya  insentif  pajak  adalah  untuk  melindungi  dan  membantu  wajib  pajak  dalam pemulihan  ekonomi  akibat  dampak  Covid-19.  (Setyorini,  2022)  Namun  wajib  pajak  tetap melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Karena  pemerintahpun  memerlukan pendapatan  agar  bisa  mencapai  realisasi  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dan  pendapatan  ini dialokasikan untuk membantu penanganan wabah Covid-19. (Sitohang & Sinabutar, 2020) Adapun bentuk pemberian insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung tertuang dalam Perbup Bandung No.27 Tahun 2020 sebagai berikut:
a) Pembebasan  pajak  untuk  wajib  pajak  yang  tergolong  buku  I  dan  buku  II  dengan ketetapan pajak kurang dari Rp.100.000 sampai Rp.500.000 dengan syarat tidak ada tunggakan dan telah membayarkan pajaknya di tahun 2019.
b) Pemotongan pajak sebesar 50% untuk wajib pajak yang tergolong buku III dan buku IV  dengan  ketetapan  pajak  lebih  dari  Rp.  500.000  sampai  Rp.  5000.000  dengan mangajukan permohonan pengurangan dan membayar pajaknya sampai batas waktu yang diatur dalam perbup ini.
c) Penghapusan denda dari  tahun 2002 sampai 2013 untuk  wajib pajak yang tergolong buku  V  dengan  ketetapan  pajak  lebih  dari  Rp.  5000.000  dengan  syarat  mengajukan permohonan penghapusan denda dan membayarkan pajaknya samapi batas waktu yang ditentukan dalam perbup.

## Ketepatan pilihan sasaran penerima Insentif PBB
Pilihan sasaran dalam program insentif PBB adalah seluruh wajib pajak yang mengalami penurunan  ekonomi  diakibatkan  Covid-19.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I1-3  bahwa program  insentif  diberikan  kepada  seluruh  wajib  pajak  yang  taat  membayar  pajak.  Pemberian insentif PBB dibedakan berdasarkan golongan wajib pajak atas ketetapan  pajak. Pembebasan pajak untuk wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II merupakan wajib pajak yang tergolong kurang mampu.  Untuk  buku  III  sampai  V  tergolong  wajib  pajak  golongan  menengah  keatas  baik perorangan  maupun  badan  atau  perusahaan.  Dimana  seluruh  wajib  pajak  secara  keseluruhan merasakan dampak penurunan ekonomi yang diakibatkan adanya Covid-19. Untuk itu pemerintah Kab. Bandung melakukan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang patuh dan yang masih mempunyai  tunggakan  bisa  melakukan  pengajuan  pembebasan  pajak  kepada  Bapenda  dengan syarat  tunggakan  pajak  di  bayarkan  secara  langsung  pada  waktu  pengajuan.  Untuk  wajib  pajak yang tergolong dalam buku V yang didominasi oleh perusahaan atau badan membayarkan pajak hanya separuh dan tidak mempunyai tunggakan denda yang selama ini belum dibayarkan dari tahun 2002 sampai 2013.  Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak bahwa program insentif PBB ini sudah tepat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kerugian akibat Covid-19. Dengan adanya program ini wajib pajak merasa terbantu karena adanya dampak Covid- 19  secara  tidak  langsung  mengurangi  pendapatannya.  Untuk  itu,  dana  untuk  membayar  pajak dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sehari-sehari terutama kebutuhan pangan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan sudah tepat dilihat dari dua indikator yaitu  ketepatan  pilihan  program  dan  ketepatan  pilihan    program  insentif  PBB  Bapenda  Kab. Bandung.  Dimana  program  ini    dilihat  dari  kemampuan  wajib  pajak  yang  banyak  mengalami penurunan  pendapatan  dan  pemilihan  sasaran  pemberian  insentif  sesuai  dengan  golongan  wajib pajak itu sendiri. Hal ini sebagai bentuk keadilan untuk wajib pajak dan strategi Bapenda agar tetap bisa mencapai target yang telah ditentukan.  Tepat dalam pilihan adalah tepat dalam menemukan

## EDUCORETAX
yang terbaik diantara yang baik yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. (Makmur, 2011)

## Ketepatan berpikir
Ketepatan berpikir menurut Makmur (2011) akan menghasilkan keefektivan dalam suatu kegiatan  sehingga  bisa  mencapai  kesuksesan  dan  sesuai  apa  yang  diharapkan  dalam  melakukan suatu  bentuk  kerjasama  dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal.  Dalam  ketepatan  berpikir, Bapenda  dalam  meluncurkan  program  insenitf  PBB  sebelumnya  melakukan  diskusi  bersama Bupati  dan  DPRD  Kab.  Bandung  untuk  memberikan  saran  dan  strategi  agar  program  ini  bisa berjalan  dengan  semestinya.  Selain  itu,  Bapenda  Kab.  Bandung  guna  bisa  mencapai  tujuannya melakukan kerjasama dengan media elektronik dan surat kabar untuk menginformasikan program insentif  PBB  seluas-luasnya.  Adapun  media  yang  menjalin  kerjasama  dengan  Bapenda  Kab. Bandung  menurut  informan  I1-3  yaitu  galamedia,  PR  FM,  dan  Hadas  TV.  Kerjasama  yang dilakukan ini mampu meningkatkan pendapatan Pajak. Sebagaimana dalam grafik dibawah ini.
Grafik 1. Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Bandung Tahun 2020

## Sumber: Diolah Peneliti (2021)
Pada  grafik  diatas  menunjukkan  bahwa  setelah  adanya  program  insentif  Pajak  daerah, pendapatan  PBB  menunjukkan  peningkatannya  dibandingkan  dengan  sebelum  dilaksanakan program  insentif  PBB.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Bapenda  sudah  tepat  dalam  berpikir  dan bekerjasama  dengan  beberapa  media  yang  ikut  menyebarluaskan  informasi  terkait  program tersebut.  Karena  menurut  makmur  ketika  organisasi  sudah  tepat  dalam  berpikir  maka  akan menciptakan keefektivitasan yang diharapkan. (Makmur, 2011) Selain itu, program ini berdampak positif  baik  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat  sebagai  wajib  pajak.  Bagi  pemerintah  mampu merangsang  wajib  pajak  untuk  membayarkan  pajaknya  dan  menaikan  pendapatan  daerah sedangkan untuk wajib pajak merasa terbantu untuk membayarkan pajak bumi dan bangunannya.
Dapat  disimpulkan,  Bapenda  Kab.  Bandung  dalam  menentukan  program  insentif  PBB sudah  berpikir  secara  tepat  dan  matang.  Dilihat  dari  perencanaan  yang  melibatkan  Bupati  dan DPRD Kab. Bandung, kenaikan pendapatan PBB selama masa program insentif, dan memerikan dampak positif baik bagi pemerintah maupun wajib pajak yang mendapat insentif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Makmur (2019) bahwa ketepatan berpikir menimbulkan kesuksesan yang diharapkan  dalam  bentuk  kerjasama  agar  menghasilan  hasil  yang  maksmimal  dan  memberikan
6% 2% 2% 1% 2% 17% 8% 13% 38% 7% 6% 4% - 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 Target (Rp) Realisasi (Rp)

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
dampak  positif  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan  diberlakukannya  program  insentif  ini sebagai ikhtiar dan perhatian pemerintah meringankan beban wajib pajak yang saat ini mengalami kerugian  materil  akibat  adanya  Covid-19.  Dan  adanya  program  insentif  PBB  ini  memberikan pengaruh dan dampak positif baik  untuk  wajib pajak maupun Bapenda sebagai  pengelola pajak daerah.

## Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
Agar program insentif pajak ini bisa berhasil maka diperlukannya pemimpin yang mampu untuk memberikan intruksi atau perintah yang jelas dan mudah dipahami baik kepada petugas pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Indikator bahwa program insentif PBB ini berjalan dengan efektif sebagai berikut.

## Sosialisasi Program
Sosialisasi  program  menurut  Budiani  dalam  (Nurfauziah  &  Nurcahyanto,  2020)  adalah pemberian informasi secara luas baik terkait dengan kebijakan, peraturan, mauapun program dari yang pihak penyelenggara kepada pihak yang dituju baik kepada pelaksana maupun sasaran dari program tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-3 bahwa program insentif melakukan sosialisasi kepada pelaksana dan wajib pajak. Sebelum program ini dilucurkan, pelaksana diberikan beberapa kali  arahan  dan  pemahaman  mengenai  program  insentif  pajak  karena  program  ini  merupakan program  yang  baru  pertama  kali  dilaksanakan.  Tujuan  dari  sosialisasi  ini  agar  para  pelaksana mampu  menjelaskan  secara  jelas  bagaimana  program  ini  berjalan  kepada  wajib  pajak  dengan berpedoman  kepada  Perbup  Bandung  No.  27  Tahun  2020.  Pelaksana  yang  diberikan  sosialisasi yakni  para  petugas  yang  berkaitan  dengan  program  insentif  dilingkungan  Bapenda.  Adapun sosialisasi  kepada  wajib  pajak  yakni  sosialisasi  tatap  muka  dengan    dihadiri  apatur  kecamatan, aparatur desa, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sosilisasi ini bertujuan agar para peserta sosilisasi  bisa  menyampaikan  informasi  berkaitan  dengan  program  insentif  PBB  kepada masyarakat luas. Selain itu, Bapenda melakuakn penyebarluasan informasi melalui media sosial resmi Bapenda dan Pemerintah Kab. Bandung yaitu instagram dan facebook  dan media elektronik seperti surat kabar baik cetak maupun online, radio lokal, siaran televisi lokal. Berikut salah satu sosialisasi program menggunakan media sosial dan surat kabar elektronik.
Gambar 1. Penyebaran Informasi Insentif PBB Menggunakan Media Sosial dan Surat Kabar Elektronik
Sumber: seputarbandungraya.com dan bandungbisnis.com (2020) Namun, pelaksanaan sosialisasi ini masih kurang maksimal dilihat dari masih rendahnya angka wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB hal ini diakibatkan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  paham  tentang  program  insentif  PBB  pada tahun 2020. Geografis Kabupaten Bandung yang begitu luas yakni 1.767 Km 2 yang terdiri dari 31 Kecamatan,  10  kelurahan,  dan  270  desa  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  sosialisasi insentif  PBB  ditambah  dengan  keterbatasan  waktu,  anggaran,  dan  SDM.  Temuan  dilapangan bahwa  masih  banyakya  anggapan  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  P2  pada  tahun  2020 diberlakukan  penggratisan  secara  otomatis  dari  pemerintah  padahal  secara  teknis  berlaku  hanya wajib pajak yang sudah lunas pajak tahun 2019 jika masih ada tunggakan maka harus mengajukan permohonan  pembebasan  pajak  kepada  Bapenda  Kab.  Bandung.  Hal  ini  disebabkan  karena minimya  informasi  yang  didapatkan  masyarakat  mengenai  program  insentif  PBB  karena  aparat desa dan para tokoh yang ikut dalam sosialisasi tersebut tidak menyebarluaskan kembali informasi mengenai  insentif  PBB  kepada  masyarakat  luas.  Selain  itu,  tidak  tahunya  masyarakat  prosedur dalam pengajuan keringanan PBB yang seharusnya pemerintah desa bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

## Rekapitulasi Permohonan Pengajuan Insentif PBB
Salah  satu  indikator  perintah  dapat  dipahami  yakni  banyak  tidaknya  wajib  pajak mengajukan  permohonan  keringanan  pajak  kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bandung. Adapun data pengajuan permohonan keringanan PBB adalah sebagai berikut:
Tabel . 7 Rekap PJT PBB Tahun 2020 (Bulan Mei s.d. Desember)
Bulan Jumlah WP Pajak Terutang Realisasi (Rp) Belum Bayar (Rp) Pokok (Rp) Denda (Rp) Total (Rp) Mei 5 14.933.005 6.863.027 21.796.032 14.449.353 483.652 Juni 96 304.467.128 142.372.231 446.839.359 276.890.368 27.576.760 Agustus 161 499.004.005 250.916.613 749.920.618 385.405.525 113.598.480 September 666 1.107.263.328 518.902.926 1.626.166.254  1.009.101.655 98.161.673 November 52 396.870.743 125.115.550 521.986.293 395.368.023 1.502.720 Desember 48 633.194.959 208.930.693 842.125.652 628.629.913 4.565.046 Jumlah 1028 2.955.733.168  1.253.101.040  4.208.834.208  2.709.844.837 245.888.331
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)
Permohonan pengajuan keringanan pembayaran PBB selama pemberlakuan insentif pajak daerah terkhusus PBB selama 2020 diajukan oleh 1028 wajib pajak dengan total pokok dan denda sebesar  Rp.  4.208.834.208  dengan  total  realisasi  sebesar  Rp.  2.709.844.437  dimana  masih  ada tunggakan yang belum dibayarkan penuh sebesar Rp. 245.888.331. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan pada waktu program insentif hanya 1028 dari total wajib pajak  PBB  Kab.  Bandung  kurang  lebih  1,5  juta.  Hal  ini  menandakan  bahwa  memang  tidak menyeluruhnya  informasi  program  insentif  PBB  dimana  salah  satu  tujuan  dari  program  ini merangsang wajib pajak untuk membayarkan pajak terutang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Bapenda  dalam  melaksanakan program  insentif  PBB  masih  kurang  maksimal  dalam  ketepatan  melakukan  perintah.  Hal  ini dibuktikan dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun 2020 yang hanya 5% dan  tunggakan  pajak  Rp.  59.874.355.236.  Hal  ini  dikarenakan  Bapenda  mengalami  hambatan dalam menjalankan tugasnya yakni sosialisasi yang tidak merata diakibatkan keterbatasan waktu dimana Kabupaten Bandung mempunyai luas daerah 1,767 Km 2 yang terdiri dari 31 Kecamatan, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan SDM. Selain itu, dilihat dari wajib pajak yang mengajukan permohonan  keringanan  PBB  pada  waktu  program  insentif  PBB  ini  berlaku  hanya  1028  wajib pajak dari 1,5 juta wajib pajak PBB di Kab. Bandung. Dimana menurut Makmur (2019) perintah yang  tepat  yakni  intruksi  yang  dpat  dipahami  dengan  jelas  dan  mudah  oleh  orang  yang bersangkutan.  Walaupun  Bapenda  Kab.Bandung  melakukan  berbagai  usaha  agar  maksmimal

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
dalam menyebarluaskan informasi program insentif PBB ini dengan menyelenggarakan sosialisasi program yang diikuti oleh aparatur kecamatan, aparatur desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu,  bekerjasama dengan berbagai media elektronik untuk bisa memberikan informasi yang tidak  tersentuh  langsung  aparatur  pemerintah  yang  mengikuti  sosialisasi.  Namun,  hal  ini  tidak begitu berjalan dengan baik.

## Ketepatan dalam menentukan tujuan
Tujuan  suatu  program  dapat  dikatakan  efektif  apabila  mampu  dijalankan  dengan kemampuan operasional dalam menjalakan program sesuai dengan tujuan yang ditentukan.(Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) Menurut Makmur (2011) bahwa setiap organisasi akan  berusaha  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dan  tertuang  dengan sebuah dokumen secara tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi. Adapun ketepatan tujuan dapat dilihat dari indikator berikut:

## Keberhasilan Mencapai Tujuan Program Insentif PBB
Tujuan  insentif  pajak  daerah  di  Kab.  Bandung  pada  tahun  2020  tertuang  dalam  Perbup Bandung No. 27 Tahun 2020  yakni untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian wajib pajak  yang  terdampak  Covid-19.  Selain  itu,  Tujuan  insentif  PBB  adalah  meringankan  beban masyarakat/ wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dimana wajib pajak mengalami penurunan ekonomi diakibatkan pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya program ini pemerintah daerah masih  menerima  pendapatannya  dari  pajak  guna  mencapai  target  yang  telah  ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan I1-1,I1-2, dan I1-3 bahwa tujuan dari  program  ini  sudah  tercapai  dimana  realisasi  pendapatan  PBB  sudah  melebihi  target  yakni sebesar 107%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, Bapenda mampu mencapai target pendapatan PBB dengan sangat memuaskan. Dimana PBB ini merupakan pajak daerah  yang  sangat  diandalkan  dan  berkontribusi  besar  terhadap  pendapatan  daerah.  Selain  itu, dengan adanya program ini Bapenda bisa menarik pajak terutang yang dimiliki para wajib pajak yang sudah menunggak sangat besar.

## Partisipasi program insentif PBB dalam mencapai tujuan organisasi
Tupoksi  Bapenda  yakni  untuk  mengelola  pendapatan  daerah  dan  membuat  kebijakan mengenai  keuangan  daerah.  Program  insentif  PBB  memberikan  kontribusi  terhadap  pencapaian tujuan  organisasi  untuk  mendapatkan  pendapatan  diatas  target  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini sejalan dengan pendapatan I1-3 bahwa program insentif PBB ini berpegaruh terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja seluruh dinas dan pemerintahan yang berada di lingkungan Kab. Bandung. Sehingga, program insentif yang menjadi perangsang wajib pajak untuk membayar  kewajibannya  guna  membayar  pajak  dapat  memenuhi  target  pendapatan  yang  telah ditentukan.

## Hambatan dalam mencapai tujuan
Dalam setiap kegiatan pasti mempunyai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Begitupun Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan program insentif PBB memiliki beberapa hambatan yakni    penyebarluasan  informasi  program  insentif  PBB    yang  tidak  merata  disebabkan  luasnya daerah Kabupaten Bandung secara geografis yang luas yang terdiri dari 31 kecamatan sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi karena keterbatasan waktu, SDM, dan media informasi kepada masyarakat yang ada dipelosok. Untuk itu, Bapenda melakukan penawaran lain yakni  dengan  PBB  keliling  untuk  memungut  pajak  sekaligus  memberikan  informasi  secara langsung  kepada  masyarakat  mengenai  program  ini.  Mobil  PBB  kelilingpun  sebagai  upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk menghindari dari adanya penyelewengan uang pajak masyarakat yang dikolektifkan.

## EDUCORETAX
Dapat  disimpulkan  bahwa,  program  insentif  PBB  berdasarkan  dimensi  ketepatan  tujuan sudah  tepat  dilihat  dari  keberhasilan  tujuan  yang  telah  dicapai  dan  partisipasi  program  dalam mencapai  tujuan  organisasi  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Perbup  No  27  tahun  2020.  Tepat dalam menentukan tujuan yakni organisasi senantiasa berusaha melakukan berbagai usaha dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  yang  tertuang  dalam  sebuh  pedoman  yang  tertulis  yang bersifta  strategik.  (Makmur,  2011)    Walaupun,  dalam  implementasinya  mendapatkan  beberapa hambatan yakni keterbatasan waktu sosialisasi, luasnya wilayah kab. Bandung, kekurangan SDM, dan sarana dan prasarana yang belum menjangkau masyarakat di pelosok. Namun Bapenda bisa mengatasi  hambatan  tersebut  dengan  mengadakan  pelayanan  PBB  keliling  untuk  menjangkau masyarakat yang berada dipelosok.

## Ketepatan dalam menentukan sasaran
Ketepatan  sasaran  yakni  kesesuaian  antara  penerima  manfaat  dengan  kriteria  penerima program  yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  yang  seharusnya  mendapatkan  manfaat program untuk meringankan dan membantu masyarakat. (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020)

## Kriteria penerima insentif PBB
Kriteria  dalam  suatu  sasaran  sangat  perlu  guna  tidak  terjadi  salah  sasaran  kepada  pihak yang  tidak  seharusnya  menjadi  penerima  manfaat  program.  (Rini,  2018)    Penentuan  kriteria penerima insentif PBB ditentukan berdasarkan wajib pajak yang mengalami dampak besar akibat Covid-19.  Pemberian  insentif  PBB  digolongkan  berdasarkan  ketetapan  pajak  yang  didapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-3 bahwa kriteria sasaran dalam program insentif PBB ini adalah seluruh wajib pajak yang terdampak Covid-19 sebagaimana yang tercantum dalam Perbup Bandung No. 27 Tahun 2020 tentang insentif pajak daerah pada masa pandemi Covid-19.   Pada peraturan tersebut dijelaskan secara jelas sasaran penerima insentif PBB yakni wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II dengan ketetapan pajak 10 ribu sampai 500 ribu dibebaskan dengan catatan  bahwa  pajak  tahun  sebelumnya  sudah  dibayarkan  dan  jika  masih  ada  tunggakan  bisa mengajukan keringanan pajak ke Bapenda dengan syarat ketika permohonan tersebut dikabulkan segala tunggakan dan denda dibayarkan secara langsung. Wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II tergolong kedalam wajib pajak menengah kebawah atau kurang mampu terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat ini paling merasakan akan dampak penurunan ekonomi dari banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan penurunan omzet usaha. Untuk itu sebagai bentuk perhatian pemerintah maka untuk golongan ini dibebaskan pajak.
Pada wajib pajak yang termasuk buku III dan IV dikenakan pemotongan pajak 50% bagi yang  tidak  memliki  tunggakan  sebelumnya  dengan  mengajukan  permohonan  keringanan  PBB. Golongan  ini  yakni  golongan  wajib  pajak  menengah  ke  atas  dengan  ketetapan  pajak  dari  2juta sampai  5juta. Dan untuk wajib pajak yang tergolong buku V dengan ketetapan pajak lebih dari 5juta diberikan bebas denda dari tahun 2002 sampai 2013 dengan cara mengajukan permohonan keringanan  PBB  dengan  catatan  pajak  yang  menunggak  dibayarkan  secara  langsung  ketika permohonan  dikabulkan.  Menurut  Kasubid  Penagihan  bahwa  buku  V  ini  dengan  nominal  pajak terutang besar sangat diharapkan untuk membayar tunggakan yang sudah beberapa tahun belum dibayarkan.
Meskipun  begitu,  banyak  wajib  pajak  golongan  I  yang  sama-sama  terdampak  Covid-19 namun  tidak  menerima  insentif  PBB  secara  otomatis.  Jika  melihat  di  Kab.  Tanggerang  untuk golongan wajib pajak ini dikenakan secara otomatis tanpa melihat apakah wajib pajak ini patuh atau  tidak  patuh  dalam  membayar  pajak.  Menurut  Rini  bahwa  sasaran  program  seharusnya diberikan secara benar sesuai fakta dilapangan (Rini, 2018) Jumlah penerima Insentif PBB

## EDUCORETAX
Berikut  adalah  data  mengenai  jumlah  wajib  pajak  yang  mendapatkan  insentif  PBB  di Kabupaten Bandung pada tahun 2020.
Tabel. 8  Data Penerima Insentif PBB di Kabupaten Bandung Tahun 2020
Jenis PBB Ketetapan Pajak (Rp) Jumlah SPPT PBB Jumlah SPPT Penerima Insentif Persentase (%) Buku I 0         – 100.000 1.016.741 398.297 39 Buku II 100.001    – 500.000 189.740 90.636 48 Buku III 500.0001  – 2.000.000 10.373 3.613 35 Buku IV 2.000.001 – 5.000.000 3.284 1.285 39 Buku V 5.000.001  -  ........ 2.530 1.483 59 Jumlah 1.122.668 495.314 44
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  terdapat  495.314  SPPT  yang  menerima  manfaat  insentif PBB.  Golongan  penerima  insentif  PBB  terbanyak  pada  buku  I  dan  buku  II  yakni  pajak  dengan ketetapan paling rendah dari Rp.10.000 sampai Rp.500.000. Berdasarkan wawancara dengan I1-3 golongan ini adalah golongan masyarakat kurang mampu yang mengalami dampak perekonomian yang  signifikan  akibat  dampak  Covid-19.  Penentuan  sasaran  pada  golongan  ini  dengan memberikan  pembebasan  PBB  sudah  sangat  tepat  walaupun  masih  banyak  wajib  pajak  pada golongan ini yang sama-sama merasakan penurunan ekonomi namun karena di tahun 2019 masih mempuyai  tunggakan  maka  tidak  diberikan  keringanan  pajak  secara  otomatis.  Kemudian  pada buku III terdapat 3.613 SPPT yang mendapat insentif PBB, buku IV terdapat 1.285, dan buku V sebanyak 1.483 SPPT. Jika dilihat dari jumlah   SPPT PBB dengan jumlah penerima insentif PBB buku V menjadi golongan yang antusias dengan program ini, dimana hampir 50% sebagai penerima insentif  PBB.  Hal  ini  karena,  pada  buku  V  dengan  ketetapatan  yang  paling  tinggi  banyak perusahaan yang menunggak pajak bertahun-tahun. Untuk itu, momentum ini tidak di sia-siakan oleh wajib pajak golongan buku V. Kemudian,  berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, bahwa sebagian besar merasakan manfaat dari adanya insentif pajak ini terkhusus pada golongan buku  I  dan  II  karena  beban  untuk  membayarkan  pajak  menjadi  ringan  baik  untuk  masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kerugian dan masalah keuangan akibat dampak Covid-19.
Dapat  disimpulkan  bahwa  program  insentif  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten Bandung  pada  tahun  2020  sudah  tepat  sasaran  dilihat  dari  kondisi  masyarakat  yang  merasa kesulitan  dalam  membayar  PBB  yang  diakibatkan  kurangnya  pendapatan  dan  banyaknya perusahaan yang mengalami masalah keuangan akibat dampak dari Covid-19. Ketepatan sasaran berfungsi untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari program. (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) Selain itu, manfaat program ini sebagian besar dirasakan langsung oleh para wajib  pajak.  Pemberian  insentif  PBB  inipun  disesuaikan  dengan  keadaan  ekonomi  wajib  pajak. Ketepatan  dalam  menentukan  sasaran  yang  ditetepkan  individu    maupun  organisasi  sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi (Makmur, 2011).

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan progam insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten  Bandung  pada  tahun  2020  dapat  dikatakan  belum  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan dimensi ketepatan biaya dan melakukan perintah masih belum terpenuhi karena anggaran untuk

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 2, 2022
penyebaran  informasi  program  mengalami  kekurangan  dan  dari  data  pengajuan  permohonan keringanan  pajak  ketika  program  insentif  berlaku  masih  terbilang  sedikit  dibandingkan  dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan. Informasi yang kurang masif dan merata kepada seluruh wajib  pajak  menjadi  penyebab  wajib  pajak  yang  mengajukan  keringanan  pajak  hanya  sedikit. Untuk mengatasi tersebut, Bapenda sudah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi namun tidak dapat menjangkau masyarakat yang berada di pelosok diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana dan letak geografis. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 yakni hanya 5% dengan masih adanya tunggakan sebesar  Rp. 59.874.355.236. Sedangkan  dilihat  dari  realisasi  pendapatan  PBB  sudah  dapat  dikatakan  sangat  efektif  karena mampu mencapai target sebesar 107,18%. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dimensi ketepatan  waktu,  ketepatan  pengukuran,  ketepatan  pilihan,  ketepatan  berpikir,  ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran sudah tepat diukur dengan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas.

## Saran
Terkait  dengan  penelitian  ini,  Bapenda  Kab.  Bandung  untuk  bisa  lebih  masif  dan  aktif  dalam menyebarluaskan  informasi  kepada  seluruh  masyarakat  agar  apa  yang  menjadi  tujuan diselenggarakan  program  insentif  pajak  ini  bisa  tercapai  dengan  sempurna  didukung  dengan perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program. Hal ini akan bisa  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kab. Bandung dan perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara . Pustaka Setia.
Kabupaten  Bandung.  (2020). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Publik  (LAKIP)  Bapenda Kab. Bandung Tahun 2020 .
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  27  Tahun  2020  Tentang  Insentif  Pajak  Daerah  Untuk  Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020 Tentang Insentif Pajak Daerah. Iqbal,  M.  (2021,  May  26).  Dihantam  COVID-19,  Pengangguran  di  Kabupaten  Bandung Meningkat. Detik  News .  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5583296/dihantam- covid-19-pengangguran-di-kabupaten-bandung-meningkat
Ismawati, Erni; Lestari, H. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Permata (Pendaftaran Mandiri Akta  Tanah)  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Semarang Selatan). Journal Of Public Policy and Management Review , 6 , 3.
Leliak, Paulus; Sasongko, G. (2019). Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Sub Pajak Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal STIE Semarang , 11 (1), 1–20. Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . PT Refika Aditama. Manoppo, E. S., Walandouw, S. K., Penyusunan, A., Kerja, R., Pada, A. R., Pengelolaan, P., Dan, K., Daerah, A., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Ratulangi, U. S. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Emba , 7 (4), 4798–4807. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019 . Penerbit Andi.
Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)  Di  Kabupaten  Purwakarta  (Studi  Kasus:  Desa  Trianggullandeuh  Kecamatan Kiarapedes). Journal of Public Policy and Management Review , 9 (2), 15–34.

## EDUCORETAX
Rini, A. (2018). Efektivitas Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 5 (3), 1–14.
Saniananda, M.  Q. D. (2020). Analisis Efektivitas Pemberian  Insentif  Pajak Untuk Penghasilan Pasal  25  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  PMK  No.110/PMK.03/2020  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang . 110 , 1–29.
Setyorini,  T.  (2022).  Efektivitas  Pemanfaatan  Insentif  Pajak  Di  Masa  Covid-19  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. Srikandi : Journal of Islamic Economic and Banking , 1 (1), 13–27.
Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid- 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi , 13 , 14–25.
Siyoto, Sandu; Sodikin, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publising.
Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun  2020  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Upaya  Pemulihan  Cash  Flow. E-Jra , 09 (02), 115–122.