Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 1, Tahun 2022, pp. 123-131 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.44888

## Mekanisme  Penegakan  Disiplin  Pegawai  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

## I Nyoman Gede Remaja
*
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Oknum  petugas  pemasyarakatan  yang  melakukan  perbuatan  atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  penegakan disiplin  pegawai  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris dengan  lokasi  penelitian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja. Sifat penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara terpimpin, serta teknik analisis data menggunakan Mix  Method yaitu  penggabungan  antara  metode kualitatif  dan  metode  kuantitatif.  Mekanisme  penegakan  disiplin pegawai  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  adalah sebagi  berikut.  Ketika  ditemukan  ada  pegawai  yang  melakukan pelanggaran  disiplin,  maka  atasan  langsung  dari  pegawai  tersebut wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung berkewajiban mencari informasi dan mencari bukti  yang  diperlukan  dari  pegawai  yang  dianggap  mengetahui  atau dapat  memberikan  informasi.  Setelah  bukti  pelanggaran  dianggap cukup,  kemudian  dilakukan  pemanggilan  secara  tertulis  kepada pegawai yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan, dan pembuktian sampai  kemudian  penjatuhan  hukuman  disiplin  oleh  pejabat  yang berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

## A B S T R A C T
Correctional officers who commit acts or actions that damage the coaching system in the prison. This study  aims  to determine  the  mechanism  for  enforcing  employee  discipline  in  the  Class  IIB  Singaraja Penitentiary.  The  type  of  research  used  is  Empirical  Legal  Research,  with  the  research  location  in Penitentiary  Class  IIB  Singaraja,  the  nature  of  descriptive  research,  data  collection  methods  with documentation  studies  and  guided  interviews,  and  data  analysis  techniques  using  the  Mix  Method, which is a combination of qualitative methods with quantitative methods. The mechanism for enforcing employee discipline at the Singaraja Class IIB Penitentiary is that when it is found that an employee has violated discipline, the immediate supervisor of the employee must first examine the employee who has violated the discipline. The direct supervisor is obliged to seek information, seek the necessary evidence from employees who are deemed to know or can provide information. After the evidence of the violation is deemed sufficient, then a written summons is made to the employee concerned, and an examination, proof is carried out, and then a disciplinary sentence is imposed by the Authorized Official based on the available evidence and information.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam sistem peradilan pidana terpadu lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Bagian ini tidak terpisahkan dengan penegak hukum yang lain seperti: kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  dan  advokat (Bhawana,  2016;  Sari,  2015;  Sitorus,  2021) .  Kelima  komponen  ini merupakan  satu  kesatuan  yang  berusaha  mentransformasikan  masukan  menjadi  luaran  yang  menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu (Hotnando Mexson Simalango et al., 2021; Manik, 2016; Rahmi, 2018) .  Sistem  pemasyarakatan  merupakan  “rangkaian  penegakan  hukum  yang  bertujuan  agar  Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received February 02, 2022 Revised February 07, 2022 Accepted April 04, 2022 Available online April 25, 2022
Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Pembinaan, Pengawasan
Keywords: Employee Discipline, Guidance, Supervision
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab” (Manik, 2016; Sujasmin, 2018) . Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu pertama, mencegah masyarakat menjadi  korban  kejahatan (Gunakaya,  2014;  Haris,  2017) .  Kedua,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang terjadi sehingga  masyarakat puas bahwa keadilan telah  ditegakkan  dan yang bersalah  dipidana. Ketiga, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Afifah & Lessy, 2014; Maskur, 2016) .
Namun  demikian,  masih  ada  ditemukan  oknum  petugas  pemasyarakatan  yang  melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS. Temuan penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa masih banyak petugas melakukan tindakan yang menyimpang dengan sistem  pembinaan  yang  terdapat  di  LAPAS (Adiansyah  &  Sukihananto,  2017;  Dedra  &  Hariyanto,  2021; Taufiq, 2018) . Permasalahan ini juga ditemukan di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pelanggaran berat yang terakhir pada  tahun 2021, salah satu oknum petugas LAPAS Kelas IIB Singaraja melakukan perbuatan pidana berupa peredaran gelap narkotika, yang kemudian  ditangkap  polisi  dan  dilakukan  upaya  hukum  dan  telah  divonis  perjara  dengan  putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sekarang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas IIB Singararaja.
LAPAS  tidak  saja  dihuni  oleh  narapidana  dan  anak  didik  Pepasyarakatan,  tetapi  juga  ada  klien pemasyarakatan dan tahanan titipan yang dititip oleh lembaga penegak hukum sebelum dijatuhi pidana (Riskiyani,  2016;  Saputra  &  Taklimudin,  2017) .  Berdasarkan  hal  tersebut,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa hampir  seluruh  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  mengalami  kondisi over  capacity .  Dalam  kondisi yang demikian, maka peran para pembina dalam LAPAS menjadi hal yang sangat penting. Para pegawai LAPAS dan para sipir penjara perlu dibekali pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengatasi kondisi  LAPAS  seperti  itu.  Di  samping  itu,  dibutuhkan  disiplin  yang  ketat  dalam  pelaksanaan  tugasnya (Adiwilaga, 2019; Gautama & Trimiyati, 2021; Paramata & Hadju, 2018) . Tidak sedikit kasus yang sudah terjadi, ada keterlibatan oknum pegawai atau sipir penjara terkait dengan tindak pidana yang dilakukan di dalam LAPAS, baik yang dilakukan oleh warga binaan dengan melibatkan oknum pegawai atau sipir penjara, maupun tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh pegawai atau sipir penjara.
Kedisiplinan  pegawai  LAPAS  dalam  menjalankan  tugas  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu pembinaan dalam LAPAS itu sendiri (Mulia & Bahri, 2019; Rizky, 2017) . Umumnya, para penghuni LAPAS atau warga binaan merupakan orang-orang yang secara mental dan perilaku merupakan orang-orang yang masih  bermasalah,  sehingga  membutuhkan  peran  pegawai  LAPAS  untuk  bisa  mengubah  mental  dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik (Jati, 2019; Nugroho, 2019; Riskiyani, 2016; Saputra & Taklimudin, 2017) . Tidak dapat dibayangkan, jika pegawai LAPAS juga merupakan orang-orang yang secara mental dan perilaku  yang  juga  tidak  baik,  bagaimana  mereka  dapat  memberikan  pembinaan  kepada  warga  binaan sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan.  Karena  itu,  kedisiplinan  pegawai  LAPAS  dalam  menjalankan  tugas menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Perilaku yang tidak disiplin umumnya akan mengarah kepada  pelanggaran,  bahkan  dapat  juga  berakibat  tindak  pidana (Fikriani,  2015;  Gautama  &  Trimiyati, 2021) . Peraturan  disiplin  pegawai  LAPAS  mengacu  kepada  peraturan  disiplin  pegawai  negeri  yaitu Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor: 53  Tahun 2010 tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil (Adiwilaga,  2019;  Paramata  &  Hadju,  2018) .  Disiplin  pegawai  negeri  sipil  adalah  kesanggupan  pegawai negeri  sipil  untuk  mentaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi hukuman  disiplin (Anjani  et  al.,  2020;  Pramawati  &  Widnyani,  2019) .  Disiplin  merupakan  proses  yang menimbulkan  perasaan  seseorang  untuk  mempertahankan  tujuan  sebuah  organisasi  berdasarkan kepatuhan  dalam  menjalankan  sebuah  peraturan (Fathema  &  Akanda,  2020;  Herman  &  Didin,  2020; Hidayati  et  al.,  2019) .  Dalam  menciptakan  sikap  displin  harus  dengan  rasa  taat  dan  patuh  mengenai peraturan yang ada. Displin memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan dengan sistematis (Fathema & Akanda, 2020; Naum, 2018) . Jika tidak ada kedisiplinan dari para pegawai, maka aktivitas tidak akan  berjalan  dengan  lancar,  sehingga  tujuan  tidak  akan  tercapai  dengan  maksimal.  Temuan  penelitian sebelumnya  juga  menyatakan  bahwa  peningkatan  kerja  dapat  terjadi  jika  para  pegawai  disiplin  kerja (Suyanto, 2018; Yuliandi & Tahir, 2019) . Temuan penelitian lainnya juga menyatakan bahwa segala proses kerja akan berjalan dengan lancar jika dilandasi oleh kedisiplinan dari para pegawai (Evi Mufrihah Zain et al.,  2022;  Hafid,  2018;  Hidayah  &  Santoso,  2020) .  Hal  ini  menyebabkan  sikap  disiplin  sangat  penting dibangun oleh seluruh pegawai. Belum adanya kajian mengenai mekanisme penegakan disiplin pegawai di lembaga  pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  yang  mengkaji  tentang  penerapan norma dalam praktik hukum, yaitu meneliti tentang mekanisme penerapan PP No. 53 Tahun 2010 dalam menegakkan  disiplin  pegawai  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja.  Penelitian  dilakukan  di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja karena inilah satu-satunya lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh LAPAS Kelas IIB  Singaraja.  Subjek  penelitian  adalah  pejabat-pejabat  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja  yang  dijadikan informan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penegakan disiplin kepegawaian. Subjek penelitian yang dimaksud  di antaranya: KALAPAS Kelas IIB Singaraja sebagai pihak yang bertangung jawab penuh di LAPAS Kelas IIB Singaraja, pejabat kepegawaian yang mengetahui tentang sistem kepegawaian dan jumlah pegawai yang ada di LAPAS Kelas IIB Singaraja, dan pejabat-pejabat lainnya yang terkait dengan penegakan disiplin pegawai. Sedangkan yang  menjadi objek penelitian  adalah  pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja,  yang  digunakan  sebagai  responden  dalam  penelitian  ini,  terutama  mereka  yang  pernah melakukan pelanggaran disiplin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dukomentasi untuk mengumpulkan data sekunder dan teknik wawancara terpimpin dan observasi untuk mendapatkan data  primer.  Teknis  analisis  penelitian  menggunakan  metode Mix  Method yaitu  penggabungan  antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  penegakan  disiplin  di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja, di antaranya: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara;  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  dan  Pemberhentian  karena  Tindak  Pidana  bagi  Pegawai  di  Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dasar  hukum  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  digunakan  sebagai  dasar  bagi  pemerintah  atau LAPAS untuk menjalankan proses pembinaan di dalam LAPAS. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, sehingga hukum digunakan sebagai alat perubahan ( agent of change ). Mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah, apalagi perilaku buruk yang akan diubah menjadi perilaku baik, dibutuhkan alat pemaksa untuk dapat mengubahnya. Alat pemaksa yang dimaksud adalah  hukum  atau  norma atau  aturan  karena hukum  bersifat memaksa, yang ditandai dengan adanya sanksi di dalamnya. Sanksi inilah yang akan memaksa manusia untuk mengubah perilakunya dari tidak baik menjadi baik. Sanksi bersifat mengekang dan menjerakan, sehingga orang yang pernah  dikenai  sanksi  akan  takut  melakukan  perbuatan  itu  lagi  ke  depannya.  Namun  demikian,  sanksi bersifat menjerakan harus tetap memerhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.  Artinya, sanksi yang  diberikan  tidak  boleh  mencederai  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Karena  sejatinya  aturan  hukum tersebut adalah bentuk yang melindungi keadilan hukum yang ada dalam masyarakat. Artinya, kepastian hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat.
Kedisiplinan pegawai ini ditujukan untuk mewujudkan pegawai/PNS yang handal, profesional, dan bermoral  sebagai  pelayan  masyarakat  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good  governance (penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik).  PNS  mengalami  perubahan  paradigma  semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang  selanjutnya  ditulis  UU  No.  5  Tahun  2014).  Perubahan  tersebut  secara  filosofi  mengacu  kepada Pembukaan  UUD  RI  Tahun  1945  Alenia  ke- 2,  yaitu  “melindungi  segenap  bangsa  Ind onesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …..”. Untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukanlah sumber daya manusia berupa “aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas KKN, berintegritas tinggi, serta memiliki kemampuan dan  kinerja  yang  tinggi”.  Alur  pelaksanaan  penegakan  disiplin  yang  dilaksanakan  di  LAPAS Kelas  IIB Singaraja disajikan pada Gambar 1 .

## Gambar 1. Alur Penegakan Disiplin
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja,  alur  pelaksanaan  penegakan  disiplin  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja  dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  Ketika  ditemukan  ada  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  maka atasan  langsung  dari  pegawai  tersebut  wajib  memeriksa  terlebih  dahulu  pegawai  yang  melakukan pelanggaran  disiplin.  Atasan  langsung  berkewajiban  memperkaya  informas  dan  mencari  bukti  yang diperlukan  dari  pegawai  yang  dianggap  mengetahui  atau  dapat  memberikan  informasi.  Setelah  bukti pelanggaran  dianggap  cukup,  kemudian  dilakukan  pemanggilan  I  secara  tertulis  kepada  pegawai  yang bersangkutan.    Jika  yang  bersangkutan  hadir,  maka  dilakukan  pemeriksaan  dan  pembuktian  sampai kemudian  penjatuhan  hukuman  disiplin  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  alat  bukti  dan keterangan yang ada. Jika pada pemanggilan pertama tidak hadir, maka setelah 7 (tujuh) hari dilakukan pemanggilan  ulang  atau  pemanggilan  II  dan  begitu  seteruskan,  sampai  yang  bersangkutan  hadir  dan dilakukan pemeriksaan. Alasan pegawai tidak hadir bermacam-macam, seperti: ada upacara adat, urusan keluarga, sakit dan alasan lainnya. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah menjalani beberapa proses,  sanksi  disiplin  tetap  dikenakan  kepada  yang  bersangkutan  karena  yang  bersangkutan  sudah diberikan hak untuk melakukan pembelaan tetapi tidak menggunakan haknya. Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan  laporan,  sebagaimana  yang  digambarkan  dalam  bagan  di  atas,  untuk  ditindaklanjuti. Berdasarkan  laporan  tersebut  kemudian  akan  ditentukan  jenis  pelanggaran  dan  jenis  sanksi  yang dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
Pegawai/petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, hendaknya berpedoman kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh ada petugas pemasyarakatan bekerja sama dengan warga binaan untuk melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya atau paling tidak memudahkan warga binaan untuk melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya di dalam LAPAS. Jika ada warga binaan yang melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum lainnya, maka petugas pemasyarakatan harus tegas karena disanalah produk suatu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan. Tujuan melakukan pengawasan dan pembinaan, salah satunya agar tidak ada warga binaan yang  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  di  dalam  LAPAS.  Ketika  dalam  pengawasan  dan pembinaan  tersebut,  ditemukan  ada  yang  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum,  tetapi  tidak dilakukan tindakan atau tidak diberikan sanksi yang tegas, bahkan dilindungi atau dibiarkan, dan yang lebih parah lagi petugas turut serta melakukan, maka fungsi pengawasan dan pembinaan tidak akan ada gunanya.
Namun  demikian,  masih  ada  ditemukan  oknum  petugas  pemasyarakatan  yang  melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS, termasuk juga yang terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Pelanggaran berat yang terakhir pada tahun 2021. Salah satu oknum petugas LAPAS Kelas IIB Singaraja melakukan perbuatan pidana berupa peredaran gelap narkotika,  yang bersangkutan  ditangkap  polisi.  Kemudian  dilakukan  upaya  hukum  dan  telah  divonis  perjara  dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sekarang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas IIB Singararaja. Jumlah pelanggaran disiplin berat yang pernah dilakukan oleh pegawai LAPAS
Kelas IIB Singaraja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan jenis pelanggaran, penanganan, dan sanksi yang telah diberikan disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Data Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Tahun 2019-2021
No Nama Jenis Pelanggaran Penanganan Sanksi Tahun 1 Pegawai A Tidak  masuk  kerja  tanpa alasan yang jelas/sah selama  53  hari  kerja dihitung  secara  komulatif dari  bulan  Januari  s/d Desember 2016 Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat Hukdis  Tk.  Berat berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat  Tidak  Atas Permintaan  Sendiri sebagai PNS 2019 2 Pegawai B Tidak  masuk  kerja  tanpa alasan yang jelas/sah selama  53  hari  kerja dihitung  secara  komulatif dari  bulan  Januasi  s/d Desember 2016 Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat Hukdis  Tk.  Berat berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat  Tidak  Atas Permintaan  Sendiri sebagai PNS 2019 3 Pegawai C Tersangkut  kasus  Pidana Penjara  selama  5  (lima) tahun  dan  Denda  sejumlah Rp.  800.000.000,-  dengan ketentuan  apabila  pidana denda tersebut tidak dibayar  maka  harus  diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat Usulan Permohonan Pemberhentian 2021
Sumber: Bagian Kepegawaian LAPAS Kelas IIB Singaraja Di  samping  pelanggaran  berat  sebagaimana  yang  ada  dalam Tabel  1 tersebut,  berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan LAPAS Kelas IIB Singaraja, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dalam kategori sedang yang pernah dilakukan oleh oknum pegawai LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja.  Pelanggaran  dimaksud  di  antaranya:  oknum  pegawai  bertugas  tidak menggunakan pakaian dinas, oknum pegawai sering datang terlambat dan pulang mendahului, ada oknum pegawai menerima imbalan dari WBP/Keluarga WBP, ada oknum pegawai melakukan permainan judi dan minum minuman beralkohol. Oknum pegawai yang melakukan pelanggaran ini telah dipanggil kemudian diperiksa dan setelah dapat dibuktikan dikenakan sanksi hukuman disiplin (hukdis), sebagaimana telah diuraikan dalam alur penegakan disiplin.

## Pembahasan
Tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sangat berat yaitu untuk mengembalikan orang yang tadinya  sebagai  penjahat  atau  orang  tidak  baik  untuk  kembali  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Asyrofi, 2021; Dwiatmojo, 2014; Iriani, 2019) . Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab (Anggraini, 2016; Hamja Hamja et al., 2021; Sujasmin, 2018) . Beban tanggung jawab ini tentu dibebankan kepada pegawai lembaga pemasyarakatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan warga binaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja berjumlah 35 orang.
Tanggung  jawab  lembaga  pemasyarakatan  tidak  saja  mengembalikan  atau  menyadarkan  orang tidak baik menjadi baik, tetapi juga bertanggungjawab untuk mengembalikan fungsi manusia seutuhnya dan  menciptakan  narapidana  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  melalui  kegiatan-kegiatan  yang  positif (Dwiatmojo, 2014; H Hamja, 2016; Siddiq, 2015) . Selain itu, kegiatan ini juga akan membiasakan narapidana untuk menjalani hidup normal sebagaimana dilakukan manusia lainnya dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat narapidana menjalani pidana diupayakan sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia lainnya di masyarakat, contohnya: membersihkan lingkungan, membuat kerajinan, membangun usaha (batako, cuci motor dll) (Anggraini, 2016; H Hamja, 2016; Siddiq, 2015) . Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, diharapkan setelah narapidana selesai menjalani pidana tidak canggung lagi kembali dalam kehidupan di masyarakat.
Dalam  menjalankan  kegiatan-kegiatan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tentu  tidak  semudah dilakukan di ruang terbuka dalam kehidupan masyarakat. Perlu ada pengawasan yang ketat ketika warga binaan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (H Hamja, 2016; Nansi, 2018; Yuris, 2010) . Di samping itu, perlu pengaturan yang jelas dan terencana orang-orang atau waktu warga binaan ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia luar, seperti: usaha cuci motor dan lain-lain. Hal inilah menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh warga binaan.
Petugas LAPAS memiliki peranan yang sangat penting  dalam melakukan pembinaan, karena itu petugas  LAPAS  disebut  sebagai  pemegang  peran  ( role  occupant )  dalam  pembinaan (Apriansyah,  2017; Rahmat et al., 2021; Situmorang, 2019) . Suatu peranan tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu peranan yang ideal, peranan yang seharusnya ( expected role ), peranan yang dianggap oleh diri sendiri ( perceived role ), dan peranan yang sebenarnya dilakukan ( actual role ) (Adiansyah & Sukihananto, 2017; Rinaldi, 2017; Saskara, 2020) . Namun demikian, tanggung jawab pembinaan terhadap warga binaan dan tahanan  tidak  saja  menjadi  tanggung  jawab  petugas/pegawai  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja,  tetapi  juga tanggung jawab warga binaan yang dibina dan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala LAPAS Kelas IIB Singaraja menerangkan bahwa faktor berhasilnya pembinaan ada 3, yaitu: narapidana (kalau mereka mau dibina  maka  pembinaan  akan  berjalan  maksimal),  pembina  (petugas  harus  ada  kepedulian  kepada narapidana untuk mengajak mereka memperbaiki diri/diberikan motivasi), masyarakat (menerima warga binaan  yang  sudah  kembali  kepada  masyarakat),  ketiganya  harus  bersinergi.  Peran  masyarakat  untuk menerima mantan narapidana juga menjadi faktor penting dari sistem pembinaan agar mantan narapidana dapat berinteraksi seperti halnya manusia lainnya dalam masyarakat (Candra et al., 2016; Hamja, 2016) . Manusia pada hakikatnya makhluk yang suka berteman, yang cenderung menggantungkan dirinya pada orang  lain  karena  dari  dalam  dirinya  sudah  mempunyai  bermacam-macam  hasrat  sosial  atau  naluri manusia  untuk  selalu  hidup  dengan  orang  lain  ( gregoriousmens ) (Astarini  et  al.,  2017;  Shoshani  & Krauskopf, 2021; Xiao, 2018) . Hal tersebut, disebabkan syarat untuk terjadinya interaksi ada 2 (dua), yaitu adanya kontak sosial ( social-contact ) dan adanya komunikasi Pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidemensional. Pola ini menghendaki adanya kerjasama semua pihak, yang merupakan kegiatan interaktif antara berbagai komponen, di antaranya: narapidana, petugas dan masyarakat (Dwiatmojo, 2014; H  Hamja,  2016;  Siddiq,  2015) .  Karena  itu,  kerjasama  yang  sinergis  antara  komponen  yang  terkait  ini sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan. Bentuk pembinaan yang wajib diberikan  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian. Pembinaan  kepribadian  berkaitan  dengan  pengembangan  karakter  dan  mental,  sedangkan  pembinaan kemandirian  berkaitan  dengan  pengembangan  bakat  dan  keterampilan  narapidana.  Di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja sudah memiliki petugas khusus terkait dengan kedua bentuk pembinaan tersebut, yaitu 3 orang petugas pengelola bimbingan kemandirian dan 1 orang petugas pengelola pembinaan kepribadian.

## 4. SIMPULAN
Mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah sebagai  berikut.  Jika  pegawai  yang  melakukan  pelaggaran  disiplin,  maka  atasan  wajib  memeriksa  dan mencari bukti. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan I secara tertulis.  Jika yang bersangkutan hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jika pada pemanggilan pertama tidak hadir, maka setelah 7 (tujuh) hari dilakukan pemanggilan ulang sampai yang bersangkutan hadir. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir, setelah menjalani beberapa proses, sanksi disiplin tetap dikenakan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah diberikan hak untuk melakukan pembelaan tetapi tidak menggunakan haknya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). Kekerasan Fisik dan Psikologis pada Narapidana Lansia di Lembaga
Pemasyarakatan Jawa Barat. Jurnal Keperawatan
Indonesia , 20 (3). https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.623.
Adiwilaga,  R.  (2019).  Disiplin  Pegawai  sebagai  Upaya  Menekan  Patologi  Birokrasi  di  Dinas  Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat. Journal of Government and Civil Society , 3 (2). https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1995.
Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (20). https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358.
Anggraini, E. (2016). Strategi Regulasi Emosi dan Perilaku Koping Religius Narapidana Wanita dalam Masa Pembinaan  Studi  Kasus:  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita  Klas  II  A  Bulu  Semarang. Jurnal Theologia , 26 (2). https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.2.435. Anjani,  H.  G.,  Ngadisah,  &  Thahir,  B.  (2020).  Analisis  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam Peningkatan  Kinerja  di  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian Dalam Negeri. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia , 12 (3). https://doi.org/10.54783/jv.v12i3.306. Apriansyah, N. (2017). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam Menangulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Development of Correctional Officer  Competencies  in  Overcoming  Drugs  Trafficking  at  Correctional  Institution  and  Detentio. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4). https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.395-409.
Astarini, N., Hamid, S. I., & Rustini, T. (2017). Studi Dampak Tayangan Televisi terhadap Perkembangan Perilaku  Sosial  Anak. Cakrawala  Dini:  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 8 (1). https://doi.org/10.17509/cd.v8i1.10554. Asyrofi, I. (2021). Strategi Pendidikan Terbuka dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama bagi Narapidana Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan , 7 (2). https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9117. Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi  dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoretik – Praktik Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana , 5 (1). https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p17.
Candra,  T.,  Rochaeti,  N.,  &  Sularto,  R.  B.  (2016).  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pembinaan  Narapidana Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. Diponegoro Law Journal , 5 (4). Dedra, D. A., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kertha Negara , 9 (4). Dwiatmojo,  H.  (2014).  Community  Base  Treatment  dalam  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  (Studi terhadap  Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  IIA  Yogyakarta). Journal of Dinamika Hukum , 14 (1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281.
Evi Mufrihah Zain, Andjar, F. J., Rawi, R. D. P., & Fakdawer, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat  Papua  Barat. JENIUS  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia) , 5 (2). https://doi.org/10.32493/JJSDM.v5i2.16511. Fathema, N., & Akanda, M. H. (2020). Effects of I nstructors’ Academic Disciplines and Prior Experience with Learning  Management  Systems:  A  Study  about  The  Use  of  Canvas. Australasian  Journal  of Educational Technology . https://doi.org/10.14742/AJET.5660. Fikriani, I. (2015). Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum . Gautama,  M.,  &  Trimiyati,  R.  M.  (2021).  Analisis  Kepemimpinan  dalam  Pemberian  Hukuman  Disiplin Pegawai  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Sumedang. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (4). https://doi.org/10.31604/jips.v8i4.2021.628-637.
Gunakaya,  A.  W.  (2014).  Solusi  Problematika  Penyidikan  dalam  Kerangka  Efektivitas  Sistem  Peradilan Pidana  d an  Rekomendasi  Pembentukan  Lembaga  “Penyidikan  Lanjutan” dalam  Pembaharuan Kuhap. Jurnal Wawasan Yuridika , 24 (1). https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.17.
Hafid, H. (2018). Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Samsat  Polewali  Mandar  [The  Influence  of  Competence,  Leadership,  and  Work  Discipline  on Employee  Performance  at  SAMSAT  Polewali  Mandar]. DeReMa  (Development  Research  of Management): Jurnal Manajemen , 13 (2). https://doi.org/10.19166/derema.v13i2.1004.
Hamja,  H.  (2016).  Model  Pembinaan  Narapidana  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based  Corrections)
Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Huku , 27 (3). https://doi.org/10.22146/jmh.15882.
Hamja,  Hamja,  Dewi,  S.  A.,  &  Sukarini,  E.  E.  (2021).  Efektivitas  Pembinaan  Mental  dan  Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Bogor. Masalah-Masalah Hukum , 50 (4). https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.460-472.
Haris,  O.  K.  (2017).  Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara  Pidana Khusus. Jurnal Ius Constituendum , 2 (2). https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663.
Herman, & Didin,  D. (2020). The  Influence of  Work  Motivation,  Job  Satisfaction and  Work  Discipline on Employee Performance in The Regional Secretariat of Maros District. Jurnal Ad’ministrare , 7 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.26858/ja.v7i1.14777.
Hidayah,  H.  N.,  &  Santoso,  B.  (2020). Motivasi  dan  Disiplin  Kerja  sebagai  Determinan  Etos  Kerja  Guru  (
Motivation  and  Work  Discipline  as  Determinant  Factors  of  Teachers  Work . 5 (2),  202 – 213. https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008.
Hidayati, S. K., Perizade, B., & Widiyanti, M. (2019). Effect  of Work Discipline and Work Environment to Performance  of  Employees. International  Journal  of  Scientific  and  Research  Publications  (IJSRP) , 9 (12). https://doi.org/10.29322/ijsrp.9.12.2019.p9643.
Hotnando  Mexson  Simalango,  Tajudin,  T.,  &  Imamulhadi,  I.  (2021).  Reorientasi  Pengaturan  Pendekatan Multidoor  System  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Belo , 6 (2). https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page232-255. Iriani,  D.  (2019).  Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Hukum  Narapidana  Wanita  di  Lapas  Ponorogo.
Kodifikasia , 13 (1). https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1680.
Jati,  I.  P.  (2019).  Implikasi  Overcapacity  terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Cepalo , 3 (2). https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847.
Manik,  E.  H.  (2016).  Bantuan  Hukum  dan  Penyantunan  Terpidana  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana , 5 (2).
https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03.
Maskur, M. A. (2016). Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak
Pidana Korupsi. Pandecta: Research Law Journal , 10 (11). https://doi.org//10.15294/pandecta.v11i1.4068. Mulia,  W.,  &  Bahri,  S.  (2019).  Pengaruh  Beban  Kerja  dan  Motivasi  terhadap  Kinerja  Pegawai  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Bangkinang Kota. Jurnal Riset Manajemen Indonesia , 1 (1). Nansi,  W.  S.  (2018).  Gagasan  Reformasi  Kebijakan  Pemasyarakatan  Narapidana  Korupsi  dalam  Upaya Mencegah  Praktik  Korupsi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan. Justitia  Et  Pax , 34 (2). https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1877.
Naum,  M.  (2018).  Cultural  ‘ I mprovement’, Discipline  and  Mining  in  Early  Modern  Sápmi. Post-Medieval Archaeology , 52 (1), 102 – 116. https://doi.org/10.1080/00794236.2018.1461328. Nugroho,  Y.  A.  (2019).  Hubungan  Dukungan  Sosial  Keluarga  dengan  Psychological  Well-Being  pada
Narapidana Anak di Lapas Klas 1 Kutoarjo. Jurnal Basicedu , 4 (1). https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.279.
Paramata,  S.  H.,  &  Hadju,  A.  (2018).  Disiplin  Kerja  Pegawai  Kantor  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik
Kabupaten Bone Bolango. Publik (Jurnal Ilmu
Administrasi) , 6 (2). https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.111-118.2017.
Pramawati, A. A. I. A., & Widnyani, I. A. P. S. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil alam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  pada  Badan  Kepagwaian  Dearah  Kabupaten Klungkung.
JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik) , 2 (3). https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.204-225.2017.
Rahmat,  D.,  Budi,  S.,  &  Daniswara,  W.  (2021).  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Pembinaan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423.
Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan  bagi Korban Kekerasan Seksual  dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria , 11 (1).
https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499.
Rinaldi,  F.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Petugas  Lapas  yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  di
Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Respublica , 17 (1). https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1450.
Riskiyani, S. (2016). ‘Feels (Not) Like At Home’: Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba
Mantan Narapidana.
Etnosia:
Jurnal Etnografi Indonesia , 1 (1). https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.997.
Rizky,  D.  A.  (2017).  Studi  Perbandingan  Gaya  Kepemimpinan  Kerja  Tim,  Kultur  Organisasi,  dan  Intensi Berwirausaha pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan A, B dan C. Journal of Government and Civil Society , 1 (1). https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.275. Saputra, F., & Taklimudin, T. (2017). Pendidikan Agama Islam pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lapas Klas IIa
Curup. Belajea: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (2). https://doi.org/10.29240/bjpi.v2i2.308.
Sari, N. P. (2015). Peranan Balai Permasyarakatan (Bapas)  dalam Pembimbingan Anak Nakal di Madiun. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (1). https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i1.1095. Saskara, H. S. (2020). Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di
Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Jurist-Diction , 5 (3). https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21978.
Shoshani, A., & Krauskopf, M. (2021). The Fortnite Social Paradox: The Effects of Violent-Cooperative Multi-
player Video Games on C hildren’s Basic Psychological Needs and Prosocial Behavior. Computers in Human Behavior , 116 . https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106641.
Siddiq,  S.  A.  (2015).  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  dalam  Mendapatkan  Pendidikan  dan  Pelatihan.
Pandecta: Research Law Journal , 10 (1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195.
Sitorus,  F.  R.  P.  P.  (2021).  Prospek  Pengembangan  Kapasitas  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Jayapura  Provinsi  Papua. Sosio  Konsepsia:  Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 10 (3). https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2014.
Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Ilmu , 13 (1). https://doi.org/10.10641/kebijakan.2019.V13.85-98. Sujasmin,  S.  (2018).  Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  dan  Anak  Pidana  Narkoba  di  Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya. Jurnal Wawasan Yuridika , 2 (2). https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179.
Suyanto,  S.  (2018).  Competence  and  Discipline  on  Work  Motivation  and  The  Implication  on  Working Performance.
European Research Studies Journal , 21 (1), 570 – 587. https://doi.org/10.35808/ersj/971.
Taufiq,  R.  (2018).  Meningkatkan  Sistem  Pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  Upaya  untuk  Memaksimalkan  Penegakan  Hukum. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 9 (1). https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680. Xiao, A. (2018). Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika , 7 (2). https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486. Yuliandi, & Tahir, R. (2019). Work Discipline, Competence, Empowerment, Job Satisfaction, and Employee Performance. International  Journal  of  Recent  Technology  and  Engineering , 8 (3),  7209 – 7215. https://doi.org/10.35940/ijrte.C6221.098319.
Yuris,  D.  P.  (2010).  Implementasi  Tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  Pengawasan  dan Pengamatan  terhadap  Narapidana  (Kajian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Purwokerto). Journal of Dinamika Hukum , 10 (2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.143.