## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PENDEKATAN MODAL SOSIAL
Oleh:

## Mohammad Armoyu
Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy Situbondo m.armoyu@gmail.com
Abstract:
This  article  discussed  the  empowerment  of  the  poor  through  social capital  approach.  The  problem  formulation  specifically  was:  (1)  How was social capital approach to improve the empowerment of the poor. (2)  How  is  the  work  done  to  solve  the  poverty  problem.  Its  study- perspective  was  a  social  science.  This  research  was  an  overview  of poverty in Indonesia. Data were collected and analyzed by describing the  use  of  descriptive  analytical  models.  The  results  showed:  (1) Poverty was a social problem which became more and more complex and complicated. (2) Many attempts were made to solve the problem of poverty, but poverty still persist even showed increasing symptoms, although it was likely reported to decrease. Regardless of how did the statistics  presents  of  poverty  reduction,  poverty,  in  fact,  became  an increasingly  worrisome  problem.  A  lot  of  effort  was  made,  but  the poverty was still persist.
Key word : Empowerment , Poverty , Human Capital

## A. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  besar  di  dunia. Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  paling  serius  di  dunia. Kemiskinan  telah  melanda  banyak  negara  baik  di  negara  maju  maupun berkembang  seperti  Indonesia.  Kemiskinan  merupakan  masalah  utama masyarakat modern dan merupakan tantangan paling besar di dunia. Oleh sebab  itu  kemiskinan  menjadi  salah  satu  prioritas  yang  penting  bagi seluruh  lembaga  utama  yang  memperhatikan  pembangunan  manusia 1 . Para  kepala  pemerintahan  mengadopsi United  Nations  Millennium Declaration , yang mendesak berbagai negara untuk bekerja ke arah tujuan pembangunan  yang  detil  yang  mencakup  pengurangan  kemiskinan  dan
1 Kanbur et al, Word Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty (New York: Oxford University Press, 2001)
“Pemberdayan Masyarakat Miskin”
pembangunan  manusia 2 .  Pengurangan  kemiskinan  dan  pembangunan manusia  menjadi  sentral  dari  segala  upaya  pembangunan  karena  pada dasarnya pembangunan memang untuk manusia.
Perhatian yang meningkat pada pengurangan kemiskinan menjadi tujuan  sentral  pembangunan  yang  menunjukkan  kebutuhan  pemahaman yang baik terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan berpengaruh terhadap kaum  miskin 3 .  Kemiskinan  menjadi  salah  satu  tema  utama  dalam  setiap pertemuan  mengenai  pembangunan  karena  pengurangan  kemiskinan  itu merupakan jantung pembangunan 4 . Kemiskinan menjadi persoalan utama dalam  pembangunan karena dampaknya yang meluas bukan  hanya  pada diri  penduduk  miskin  itu  sendiri,  tetapi  juga  pada  masyarakat  umum. Sebagaimana diketengahkan Attali 5 bahwa;
.....”tantangan  pembangunan  ke  depan  adalah  bagaimana  mengurangi kemiskinan  ini  karena  pada  milenium  mendatang  penduduk  miskin  akan menjadi pihak-pihak yang kalah.
Kemiskinan  harus  dipecahkan  secara  holistik  dan  sistematik karena  kemiskinan  mempunyai  dampak  negatif  yang  bersifat  menyebar terhadap  tatanan  kemasyarakatan  secara  menyeluruh  baik  pada  diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara 6 . Akibat yang lebih besar bahwa  kemiskinan  dapat  berakibat  pada  terganggunya  roda pembangunan nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Kartasasmita 7 bahwa kemiskinan  perlu  ditangani  secara  menyeluruh,  seksama  dan  bertahap agar  tidak  menjurus  pada  kecemburuan  dan  gejolak  sosial.  Selain  itu kemiskinan harus dipecahkan secara serius karena menyangkut martabat manusia 8 . Martabat ini yang menjadi nilai kemulian manusia.
2 Ahmed, Shahid (Ed.), Asia-Pacific Development Journal . Vol. 9, No. 2, December. UN: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2002.
3 Coudouel, Aline, Anis A. Dami, Stefano Paternostro, Poverty and Social Impact Analaysis of Reforms. Lessons and Examples from Implementation (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2006), hlm..1
4 World Bank, Era  Baru  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia, (Washington, D.C.: The World Bank, 2006).
5 Attali, Jacques, Milenium Ketiga. Terjemahan oleh Emmy Nor Hariati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm..99
6 Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),  hlm..142-143.
7 Kartasasmita,  Ginandjar. Pemberdayaan  Masyarakat:  Sebuah  Tinjauan Administrasi .  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Administrasi  pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 27 Mei, 1995, hlm..13.
8 Rusyanto  L.  (Penerjemah)., Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara  Berkembang
Kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab  utama  pemerintah bagaimana  pemerintah  (negara)  dengan  kebijakan-kebijakannya  mampu mengurangi kemiskinan secara bertahap. Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun  2009  tentang  Layanan  Publik  diketengahkan  bahwa  negara berkewajiban    melayani    setiap  warga  negara    dan  penduduk    untuk memenuhi    hak    dan  kebutuhan    dasarnya  dalam    kerangka    pelayanan publik  yang  merupakan  amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun    1945.  Layanan  pemerintah  sangat  menentukan  bagi upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin  guna  menunjang    pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  yang  diorientasikan untuk mencapai kemajuan masyarakatnya. Walaupun usaha pembangunan di Indonesia terus mengarah pada kemajuan, pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia 9 . Kemiskinan merupakan problem utama negeri ini. Kenyataan yang sungguh ironis. Negeri yang kaya berbagai sumber ekonomi ternyata tidak  mampu  menjadikan  sumber  dan  potensi  ekonominya  untuk mensejahterakan  masyarakat. 10 Masalah  ini  ditegaskan  pula  dalam Peraturan  Presiden  RI  Nomor  13  Tahun  2009    bahwa  kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang paling mendesak dan memerlukan langkah-langkah  penanganan  dan  pendekatan  yang  sistematik,  terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat.  Undang-Undang  Dasar  1945  beserta amandemennya  mengakui  hak-hak  dasar  warga  negara  termasuk pendidikan dasar dan pekerjaan dengan upah layak.  Terlebih lagi, setiap warga negara memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan diperlakukan  adil.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wiswalujo  (2008:v) bahwa  kemiskinan  sudah  sejak  lama  menjadi  masalah  bangsa  Indonesia, dan hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus saja memberikan informasi masih banyaknya jumlah penduduk miskin (Wiswalujo, 2008:v). Hal ini dapat dipahami dari angka kemiskinan  paling  tidak  mulai  tahun  2007  sampai  tahun  2009 sebagaimana dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) di bawah.
(Jakarta: LP3ES, 1987), hlm..21.
9 World Bank, Era  Baru  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia ,  (Washington, D.C.: The World Bank, 2006), Hlm. ix.
10 Nur Syam, Transisi Pembaruan. Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan , (Sidoarjo: LEPKISS. 2008), hlm..240.

## “Pemberdayan Masyarakat Miskin”
Kemiskinan  yang  kita  hadapi  dan  harus  ditanggulangi  bersama merupakan masalah pembangunan bersifat multidimensional (Friedmann, 1992:66;  Ross-Larson  et  al.,  1996:16)  yang  tidak  saja  melibatkan  faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik (Dewanta, dkk., 1995:29). Oleh  karena  kemiskinan  merupakan  masalah  multi  dimensi  maka pemecahannya  juga  harus  bersifat  multi  dimensional  (pendidikan, ekonomi, kebijakan, sosial-budaya, dan proteksi). Diantara semua dimensi itu,  dimensi  pendidikan  adalah  yang  paling  utama  karena  menjadi  alat penting  untuk  membangun  modal  manusia.  Pemberdayaan  masyarakat miskin  dengan  pendekatan  modal  manusia  merupakan  alternatif  efektif karena manusia merupakan objek dan sekaligus objek pembangunan.  Ini menunut adanya kebijakan publik yang memihak kaum miskin ( pro-poor ). Kebijakan  pelayanan  publik  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan kesenjangan  bukannya  merupakan  hal  baru  di  Indonesia  ini.  Bahkan kedua masalah itu  telah menjadi topik pembicaraan dan fokus  kebijakan pemerintah  kolonial  Belanda,  yang  dikenal  politik  etis 11 .  Cukup  lama Indonesia  berjuang  melawan  kemiskinan,  namun  hingga  sekarang  usaha itu  tidak  berkelanjutan  dan  masih  banyak  rakyat  Indonesia  masih terkurung dalam kemiskinan.
Telah  banyak  program  pengentasan  kemiskinan  dilakukan  oleh pemerintah,  namun  belum  berhasil  sebagaimana  diharapkan,  seperti: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain  sebagainya  (Remi  &  Tjiptoherijanto,  2002:1-2).  Pendekatan pemberdayaan  masyarakat  selama  ini  telah  banyak  diupayakan  melalui berbagai  pembangunan  sektoral  maupun  regional.  Namun  karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk  penanggulangan  kemiskinan  dipandang  masih  belum  optimal (Perpres  No.  13  Tahun  2009).  Banyak  program  lain  yang  juga  telah disusun dan diimplementasikan, tetapi belum berhasil menurunkan angka kemiskinan sebagaimana diharapkan.
Kegagalan berbagai program pengentasan kemiskinan dipersepsikan  secara  beragam.  Kegagalan  tersebut  bersumber  dari pemerintah  dan  warga  miskin  itu  sendiri.  Kegagalan  yang  berasal  dari pemerintah  karena  pemerintah  tidak  sungguh-sungguh  dan  jujur  dalam mengentas  kemiskinan.  Sandefur  et.al  (1998:25)  menegaskan  bahwa
11 Dewanta,  Awan  Setya  dkk.  (Ed.), Kemiskinan  dan  Kesenjangan  di  Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm.. 124.
beberapa orang memberikan interpretasi pemerintah tidak dapat berhasil dalam mengurangi kemiskinan secara permanen, sementara mereka yang lain melihat kenyataan ini sebagai bukti bahwa pemerintah tidak berbuat cukup  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Pada  sisi  warga  miskin  itu  sendiri terutama karena  faktor kemampuan dan motivasi yang rendah, sehingga tidak mampu memproduksi apapun untuk keluar dari kemiskinan.
Pemberdayaan  masyarakat  miskin  dengan  pendekatan  modal manusia  merupakan  alternatif  efektif.  Hal  ini  karena  mengedepankan pembangunan  kapasitas  manusia  dan  diimbangi  dengan  pengembangan dimensi-dimensi  pemberdayaan  yang  terkait  dengan  kemiskinan. Sementara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  umumnya  menggunakan pendekatan ekonomi. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan  sepertinya  hanya  dipahami  sebagai  sebuah  persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Suyanto & Karnaji,  2001:29).  Sudah  saatnya  sekarang  pemerintah  melakukan perubahan  pendekatan  yang  lebih  bersifat  holistik  dan  sistematik. Pemberdayaan  masyarakat  miskin  dengan  pendekatan  modal  manusia adalah sesuai dengan pendekatan yang demikian.
Dewanta  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  ini  bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan  struktur  sosial-politis 12 .  Pemberdayaan  masyarakat  miskin  ini berdasarkan  konsep-konsep  pemberdayaan  yang  dikemukakan  oleh banyak ahli, yang intinya bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya bermakna  peningkatan  aset  dan  kapasitas  manusia  dalam  arti  luas sehingga  masyarakat  berkemampuan  untuk  menentukan  pilihan  dan bertindak  sesuai  dengan  pilihan  mereka  dalam  rangka  memecahkan masalah  hidupnya 13 .  Prioritas  utama  dalam  pemberdayaan  masyarakat miskin adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi (modal manusia).
Preece  &  Singh  (2003:6)  menyatakan  bahwa  pendidikan merupakan  ramuan  utama  dalam  pengurangan  kemiskinan 14 .  Dengan pendidikan itu masyarakat miskin menjadi produktif yang mengantarkannya pada perolehan dan peningkatan pendapatan. Menurut
12 Ibid.
13 Narayan, Empowerment  and  Poverty  Reduction:  A  Sourcebook, May  1. (Washington , DC: World Bank, 2002).
14 Preece, Julia and Madhu Singh (Ed.) Adult Learning and Poverty Reduction . Report on  the  Workshop  Held  at  the  CONFINTEA  Mid-term  Review  Conference,  Bangkok, Thailand, September 2003. Hamburg: UNESCO Institute for Education, 2005.

## “Pemberdayan Masyarakat Miskin”
Bank  Dunia  bahwa  pendidikan  menjadi  sentral  bagi  pembangunan  dan sebuah  kunci  untuk  mencapai  Tujuan  Pembangunan  Milenium.  Tujuan Pembangunan  Milenium  menempatkan  pendidikan  dasar  dalam  tujuan pengurangan kemiskinan untuk tindakan yang disepakati bersama selama beberapa  tahun  mendatang 15 (Govindo,  2008:2).  Persoalannya  sekarang pendidikan  jenis  apa  yang  cocok  untuk  warga  miskin,  khususnya  warga miskin pemuda dan dewasa, khususnya mereka yang di luar usia sekolah. Pendidikan  yang  efektif  untuk  mereka  adalah  pendidikan  nonformal karena  memiliki  karakteristik  yang  fleksibel.  Semua  negara  miskin  perlu mempertimbangkan  pemanfaatan  pendidikan  nonformal,  khususnya untuk  orang  dewasa,  pada  waktu  yang  sama  sekolah  dasar  dan  sekolah menengah pertama diperbaiki dan diperluas (Fagerlind, 1989:93). Hallak (1990:11) menegaskan bahwa pada waktu yang sama ada sejumlah besar orang  dewasa  dalam  pendidikan  nonformal  dan  program-program  yang dirancang  untuk  orang-orang  muda  yang drop-out dari  sistem  sekolah. Mereka yang tidak mempunyai akses terhadap pendidikan sekolah dapat menempuh  jalur  pendidikan  nonformal,  khususnya  bagi  masyarakat miskin dewasa.
Kemiskinan  sebagai  masalah  yang  bersifat  multidimensional menuntut  pemecahan  secara  multdimensional  juga,  yakni  dimensi pendidikan, ekonomi, kebijakan, sosial-budaya, dan proteksi. Yang utama dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  dengan  pendekatan  modal manusia  ini  adalah  menunjukkan  peran  utama  dimensi  pendidikan (pelatihan)  untuk  meningkatkan  tingkat  pengetahuan,  motivasi,  dan motivasi  masyarakat  miskin.  Bersamaan  dengan  itu,  maka  partisipasi merupakan  faktor  lain  yang  juga  hendaknya  dikembangkan  secara bersama-sama.

## B. Pardigma Pembangunan Manusia
Menurut  sebagian  ahli  bahwa  ada  beberapa  istilah  yang  semakna dengan  pembangunan,  misalnya  perubahan  sosial  ( social  change ), pertumbuhan  ( growth ),  kemajuan  evolusi  ( evolution  progress ),  kemajuan ( advancement )  dan  modernisasi 16 .    Pada  intinya  pembangunan  adalah
15 Govindo, Income-Generating  Programmes  for  Poverty  Alleviation  through  Non- Formal  Education . Summary  of  Research  Studies  on  Innovative  Approaches  to  Income- Generating  Programmes  for  Poverty  Alleviation .  Undertaken  by  APPEAL  Resource  and Training Consortium. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2003.
16 Fagerlind,  Ingemar  &  Lawrence  J.  Saha, Education  and  National  Development:  A Comparative Perspective . 2 nd Edition. New York: Pargamon Press, 1989.
perubahan sosial dalam makna perubahan ke arah  yang lebih baik. Yang menjadi  inti  dalam  pembangunan  adalah  manusia  (rakyat),  sedangkan pembangunan  sektor-sektor  lain  pada  dasarnya  menjadi  tujuan  antara menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.
Moeljarto  (1987:xi)  mengartikan  pembangunan  sebagai  proses perubahan  sosial  menuju  ke  tataran  kehidupan  masyarakat  yang  lebih baik.  Peradaban  manusia  tidak  akan  mencapai  wujudnya  yang  sekarang, apabila  tidak  terjadi  proses  perubahan  sosial  yang  terus-menerus, meskipun  dengan  intensitas  yang  bervariasi,  pada  masa  yang  lalu. Menurut  Haq  dalam  (Tropp,  2004:121)  bahwa  paradigma  pembangunan manusia mempertimbangkan pemberdayaan penuh seluruh rakyat, untuk memungkinkan mereka menggunakan pilihan-pilihannya secara suka rela. Sebagai sebuah pilar kritis pembangunan manusia, konsep pemberdayaan berhubungan  erat  dengan  gagasan  paradigma  pembangunan  manusia, yang  mencakup  semua  pilihan  –  sosio-kultural,  ekonomi,  dan  politik. Sementara  pembangunan  manusia  perhatian  pada  kapabilitas  sosial, ekonomi  dan  politik  yang  memperluas  pilihan-pilihan  rakyat  untuk mengarahkan  jenis-jenis  kehidupan  yang  mereka  nilai,  pemberdayaan fokus  pada  pertanyaan  bagaimana  ekspansi  aset  dan  kapabilitas,  juga inklusi  sosial,  dapat  memungkinkan  rakyat  untuk  ambil  bagian  dalam proses pertumuhan yang juga membentuk kehidupan mereka.
Pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat  sejalan  dengan pemikiran  Friedmann  dengan  istilahnya  apa  yang  disebut  dengan pembangunan  alternatif  ( alternative  development ).  Friedmann  (1992:37) mengatakan bahwa pembangunan alternatif berarti memperbaiki kondisi- kondisi  kehidupan  dan  penghidupan  untuk  mayoritas  yang  tersisihkan (kaum miskin), apakah pada skala global, nasional atau lokal. Friedmann (1992:31)  menegaskan  bahwa  pembangunan  alternatif  itu  dipusatkan pada  rakyat  (manusia)  dan  lingkungannya  daripada  produksi  dan keuntungan.  Ini  mengisyaratkan  betapa  pentingnya  peran human  capital dalam pembangunan.

## Modal Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Modal  manusia  merupakan  faktor  utama  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan.  Dengan  pembangunan  modal  manusia  maka  masyarakat miskin  akan  mampu  memecahkan  masalah  hidupnya  secara berkelanjutan.
Gary  Becker  mengubah human  capital menjadi  sebuah  alat  untuk menentukan efektivitas tipe-tipe investasi yang berbeda, seperti pelatihan khusus-pekerjaan  dan  pendidikan  umum,  serta  mengkalkulasi  distribusi

## “Pemberdayan Masyarakat Miskin”
pengembalian  pada  investasi  seperti  antara  majikan,  pemerintah,  dan individu-individu (Seo, 2005:12). Pada intinya menurut Becker bahwa alat utama  peningkatan  produktivitas  manusia  itu  adalah  pendidikan.  Ini sejalan  pula  dengan  pandangan  Oxaal  (1997:4)  maupun  Schultz  dalam Fagerlind & Saha (1983:18).
Modal manusia dan pemberdayaan merupakan dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Ini bisa dipahami dari konsep modal manusia dan pemberdayaan.
Pemberdayaan  dikonsepkan  sebagai  membantu  masyarakat melepaskan  energi  kreatif  dan  produktif  mereka  untuk  mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan perbaikan dalam standar kehidupan mereka  secara  terus-menerus  (Gergis,  1999:6-7).  Pranaka  (1996:56-57; Nawawi,  2007:173)  menjelaskan  bahwa  konsep  pemberdayaan  pada awalnya  merupakan  gagasan  menempatkan  manusia  sebagai  subjek    di dunianya, karena itu wajar apabila konsep ini merupakan kecenderungan ganda,  yaitu:  (1)  Pemberdayaan    menekankan  pada  proses  memberikan atau  mengalihkan  sebagaian  kekuasaan    atau  kemampuan    kepada masyarakat,  organisasi  atau  individu  agar  menjadi  lebih  berdaya.  Ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan; dan (2) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan  atau keberdayaan  untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Cook dan  Steve  (1996,IX)  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah  manajemen, yang dapat membantu menciptakan  suatau  lingkungan    dimana  individu  dapat  menggunakan kemampuan  dan  enerjinya  untuk  meraih  tujuan  oraganisasi.  Selanjutnya dikatakan  oleh  Mali,  Ony  dan    A.M.W.  Pranaka  (Nawawi,  2007:174) pemberdayaan  berarti  pembagian  kekuasaan  yang  adil  sehingga meningkatakan  kesadaran  politis  dan  kekuasaan  kelompok    yang  lemah serta  memperbesar  pengaruh  mereka    terhadap  proses  dan  hasil pembangunan.
Page  &  Czuba  (1999:3)  menyatakan  bahwa  secara  umum pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sosial multidimensional yang  membantu  penduduk  untuk  mengawasi  kehidupannya  sendiri. Pemberdayaan  itu  merupakan  suatu  proses  yang  memupuk  kekuasaan (yaitu,  kemampuan  mengimplementasikan)  pada  penduduk,  untuk penggunaan  bagi  kehidupan  mereka  sendiri,  komunitas  mereka,  dan masyarakat  mereka,  dengan  berbuat  mengenai  isu-isu  yang  mereka tentukan sebagai hal penting (Page & Czuba, 1999:3). Menurut Ife dalam
Nawawi  (2007:174) bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya  menyangkut  kekuasaan  politik  dalam  arti  sempit,  melainkan kekuasaan  atau  penguasaan  klien  atas:  (1)  pilihan-pilihan  personal  dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan- keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan,  (2) penentuan kebutuhan:  kemampuan  menentukan  kebutuhan  selaras  dengan  aspirasi dan  keinginannya,  (3)  ide  atau  gagasan:  kemampuan  mengekspresikan dan  menyumbangkan  gagasan  dalam  suatu  forum  atau  diskusi  secara bebas dan tanpa tekanan, (4) lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan  dan  mempengaruhi  pranata-pranata  masyarakat,  seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, (5) sumber-sumber: kemampuan  memobilisasi  sumber-sumber  formal,  informal  dan kemasyaratan,  (6)  aktivitas  ekonomi:  kemampuan  memanfaatkan  dan mengelola  mekanisme  produksi,  distribusi,  dan  pertukaran  barang  serta jasa,  dan  (7)  reproduksi:  kemampuan  dalam  kaitannya  dengan  proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
Beberapa konsep di atas dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan itu  adalah  serangkaian  kegiatan  pembangunan  aset  dan  kapasitas masyarakat  yang  memungkinkan  masyarakat  itu  berkemampuan  untuk memilih  dan  menentukan  tindakan-tindakan  ke  arah  pencapaian  tujuan hidupnya.
Pemberdayaan  masyarakat  miskin  adalah  merupakan  usaha meningkatkan  kapasitas  masyarakat.  Peningkatan  kapasitas  masyarakat alat  utamanya  adalah  pendidikan  karena  dengan  pendidikan  (pelatihan) akan terjadi perubahan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi  masyarakat  miskin.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Theodore W.  Schultz  modal  manusia  sebagai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang orang-orang  peroleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  sebuah bentuk  kapital,  dan  kapital  ini  merupakan  suatu  produk  investasi  yang disengaja  yang  menghasilkan  keuntungan  (Nafukho  et  al.,  2004:11). Pendidikan sebagai alat pemberdayaan masyarakat miskin harus memiliki kesesuaian dengan warga masyarakat yang menjadi peserta didiknya. Bagi remaja dan orang dewasa, maka pendidikan nonformal merupakan pilihan yang paling efektif.
Pemberdayaan  itu  memiliki  multi  dimensi,  yaitu  pendidikan, ekonomi,k  kebijakan,  sosial-budaya,  dan  proteksi.  Oleh  sebab  itu pemberdayaan  masyarakat  miskin  berarti  membangun  dimensi-dimensi tersebut  secara  sinergetik.  Suharyo  et  al  (2003:xxv)  mengatakan  bahwa kemiskinan  itu  merupakan  suatu  fenomena  kompleks  yang  dipengaruhi

## “Pemberdayan Masyarakat Miskin”
oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Jadi kemiskinan yang kita hadapi sekarang  bersifat  multidimensional  (Jahan  &  Mcleery,  2005:3;  Narayan, 2002:vi;  Page  &  Czuba,  1999),  yang  secara  garis  besar  mencakup  antara lain dimensi-dimensi: pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, kebijakan, dan proteksi  (keamanan).  Banyak  ragam  pemikiran  tentang  dimensi pemberdayaan  sebanyak  konsep  atau  definisi  yang  dikemukakan  oleh para  ahli  yang  berbeda.  Pemberdayaan  masyarakat  miskin  tidak  hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan  martabat,  rasa  percaya  diri  dan  harga  dirinya,  serta  terpeliharanya tatanan  nilai  budaya  setempat  (Hikmat,  2006:96).  Pemikiran  senada dikemukakan pula oleh Kartasasmita (1995b:18) bahwa memberdayakan masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata  lain  memberdayakan  adalah  memampukan  dan  memandirikan masyarakat.  Narayan  (2002:10)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  itu relevan  pada  tingkat  individual  dan  kolektif,  dan  dapat  pada  tingkat ekonomi,  sosial,  atau  politik.  Hal  senada  dikemukakan  oleh  Troop (2004:12)  bahwa  pemberdayaan  itu  meliputi  dimensi  ekonomi,  sosio- kultural,  dan  politik.  Beberapa  ahli  lain,  seperti  Kindervatter  (1979:13) mengetengahkan  bahwa  dimensi-dimensi  pemberdayaan  itu  meliputi kekuatan  sosial,  kekuatan  ekonomi,  dan  kekuatan  politik.  Bartlett (2004:28)  mengungkapkan  pemberdayaan  itu  mencakup  dimensi intervensi sosial, intervensi pendidikan, dan intervensi teknis.

## Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan masyarakat Miskin
Pendidikan  non-formal  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan baik  dari  segi  ekonomis  maupun  non-ekonomis.  Kontribusi  ekonomi berupa  peningkatan  produktivitas  yang  potensial  bagi  peningkatan pendapatan  dan  dengan  biaya  yang  lebih  terjangkau  dibanding  dengan pendidikan  formal.  Kebanyakan  program  pendidikan  non-formal mempunyai komponen biaya modal yang relatif rendah (Combs & Ahmed, 1973:295).  Secara  non-ekonomis  terlihat  jelas  dari  peningkatan  kualitas diri dan sosial para peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Combs &  Ahmed  (1973:282)  bahwa  manfaat  yang  diperoleh  dari  program- program  tersebut  (pendidikan  non-formal)  melampaui manfaat  ekonomi langsung (misalnya  yang  tercermin  pada  peningkatan  produksi  dan pendapatan).  Dalam  keadaan-keadaan  tertentu manfaat  ekonomi  tak langsung bahkan manfaat bukan-ekonomis , baik dari segi pribadi maupun
segi  sosial,  yang  sering  jauh  lebih  penting  daripada  manfaat  ekonomis yang  langsung.  Manfaat  segi  non-ekonomis  itu  tak  dapat  diremehkan, hanya karena alasan bahwa manfaat semacam itu tak dapat diukur dengan patokan statistik atau dengan sarana-sarana penilaian lain yang digunakan dalam  rangka  ilmu-ilmu  sosial.  Pendidikan  non-formal  memiliki  daya jangkau lebih luas bahkan tanpa batas baik ruang, waktu, maupun sasaran garapannya.  Apalagi  apabila  pendidikan  non-formal  ini  dimaksudkan untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin  kaum  dewasa  di  mana  mereka tidak mungkin untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan  formal  karena  adanya  keterbatasan  pada  diri  merekla  pada satu  sisi,  dan  pada  sisi  lain  karena  sistem  pendidikan  formal  yang  tidak memberikan peluang bagi mereka. Combs & Ahmed (1973:3) menegaskan bahwa karena pendidikan non-formal itu mencakup beraneka-ragam soal, golongan  konsumen  dan  tujuan,  maka  karena  pertimbangan  praktis mencakup  program-program  yang  bertujuan  memperluas  kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan, pada umumnya program yang dirancangkan khusus untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.

## Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Partisipasi  merupakan  komponen  penting  dalam  pemberdayaan. Jadi  pemberdayaan  itu  menuntut  adanya  partisipasi  ke  arah  pencapaian tujuan  pembangunan  (Narayan,  2002:5).  Salah  satu  sifat  dalam pemberdayaan  adalah  partisipasi  terbuka  pada  semua  tahapan perencanaan  dan  pelaksanaan  program-program  pemberdayaan  (Reid, 2002:5).  Partisipasi  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  datangnya dari  berbagai  kalangan.  Reid  (2002:8)  mengatakan  bahwa  masyarakat madani  mempunyai  peran  penting  dalam  pemberdayaan  masyarakat miskin. Ini penting bahwa terdapat keterlibatan warga negara secara luas dalam  proses  pemberdayaan.  Salah  satu  prinsip  penting  pemberdayaan masyarakat  miskin  adalah  tangannya  dan  hatinya  masyarakat  –  antusias mereka,  tenaga  mereka,  ide  mereka.  Selanjutnya  Bonfiglioli  (2003:24) menyatakan bahwa dalam prinsip-prinsip pengentasan kemiskinan antara lain  juga  harus  melibatkan  partisipasi  berbasis  luas  ( broad-based participation )  oleh  masyarakat  madani  dan  sektor  swasta  dalam  semua langkah operasional. Inti pemberdayaan adalah partisipasi, terutama dari masyarakat  sasaran  itu  sendiri,  kemudian  ditunjang  oleh  partisipasi  dari masyarakat luas baik individual maulun kolektif.
Partisipasi  itu  dapat  mengambil  bentuk-bentuk  yang  berbeda.  Pada tingkat  lokal,  tergantung  pada  isu,  partisipasi  bisa  jadi:  (1)  langsung,  (2)
“Pemberdayan Masyarakat Miskin”
perwakilan, (3) politik, melalui perwakilan terpilih; (4) berbasis informasi, dan  (4)  berdasarkan  mekanisme  pasar  yang  kompetitif  (Narayan, 2002:16).  Partisipasi  itu  secara  spesifik  meliputi  pemerintah,  sektor swasta, masyarakat madani, dan masyarakat miskin itu sendiri.
Partisipasi masyarakat dalam organisasi-organisasi sosial dianggap sebagai  salah  satu  unsur  kritis  pemberdayaan  masyarakat.  Masyarakat yang  terorganisir  lebih  mungkin  suaranya  untuk  didengarkan  dan tuntutannya  terpenuhi  daripada  masyarakat  yang  tidak  terorganisir.  Ini hanya  ketika  kelompok-kelompok  berhubungan  satu  sama  lain  dalam lintas masyarakat dan membentuk jaringan dan asosiasi sehingga mereka mulai mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah dan memperoleh kekuasaan  tawar  kolektif  (Tropp,  2004:129).  Terutama  masyarakat miskin  sangat  membutuhkan  keterlibatannya  dalam  berbagai  keputusan yang  menyangkut  kelangsungan  hidup  mereka.  Keterlibatan  masyarakat (miskin) dalam perencanaan dan pengelolaan layanan infrastruktur lokal dapat  sangat  meningkatkan  kepemilikan  dan  keberlanjutan  –jika masyarakat  membuat  pilihan  yang  diinformasikan.  Keterlibatan  dalam pengambilan  keputusan  merupakan  titik  awal  dalam  menciptakan kepemilikan  infrastruktur  lokal,  kepemilikan  yang  penting  dalam  tiga dimensi utama. Pertama , hal tersebut membantu dalam memilih prioritas- prioritas,  khususnya  dalam  kawasan-kawasan  yang  sulit  untuk  ditangani melalui analisis ekonomi seperti nilai relatif sosial dan investasi produktif, penyeimbangan antara investasi dan target dalam masyarakat. Kedua , itu penting  untuk  pelaksanaan  dan  pemeliharaan  yang  baik,  karena pemerintah  jarang  dapat  dipercaya  untuk  menunjukkan  pemeliharaan infrastruktur  tepat  waktu. Ketiga ,    dengan  adanya  situasi  anggaran  yang genting  sebagian besar pemerintahan negara berkembang dan kebutuhan infrastruktur  yang  besar,  kepemilikan  lokal  diperlukan  untuk  berbagi biaya  masyarakat  dalam  investasi  dan  pelaksanaan.  Untuk  proses partisipasi  guna  meningkatkan  kepemilikan,  semua  kelompok  dalam masyarakat  –  laki-laki  dan  perempuan,  yang  diwakili  dengan  baik  dalam masyarakat  dan  yang  ada  dalam  minoritas  –  harus  bisa  menyuarakan tuntutan-tuntutan  mereka  (World  Bank,  2001:90).  Yang  demikian  itu merupakan perwujudan dari makna pemberdayaan yang nyata.

## Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Kata  layanan  merupakan  istilah  yang  lazim  digunakan  oleh masyarakat  luas  dalam  seluruh  bidang  pembangunan,  khususnya  dalam sektor  pemerintahan.  Kemudian  kata  layanan  dipadukan  dengan  kata
publik  atau  masyarakat  sehingga  menjadi  layanan  publik  atau  layanan masyarakat.  Layanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  layanan oleh  pemerintah  pada  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan  dari pemerintah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain bahwa  pelayanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pemenuhan  keinginan dan  kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara  negara  (Sinambela  dkk., 2008:5).  Sinambela  dkk.  (2008:5)  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Kepmenpan  No.63/KEP/M.PAN/7/2003  bahwa  layanan  publik  adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Sinambela, 2008:5). Kemudian dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2009  dikemukakan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Layanan  publik  dalam bentuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin  berarti  adalah  layanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat miskin sesuai dengan situasi dan  kondisi  atau  kepentingan  masyarakat  miskin,  sehingga  mereka mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
Konsep  layanan  publik  dalam  kaitan  dengan  pemberdayaan masyarakat  miskin  antara  lain  berasal  dari  konsep  yang  dikembangkan oleh  Robert  B.  Denhardt  &  Janet  Vinzant  Denhardt  dalam  bukunya  yang berjudul New Public Service: Serving Rather than  Steering.
Ide-ide  pokok  layanan  publik  Denhardt  &  Janet  Vinzant  Denhardt dirumuskan sebagai berikut (Terry, 2000:549; Nawawi, 2010:34-35):
1. Melayani  warga  negara,  bukan  pelanggan  ( Serve  the  citizens  not customers ).  Kepentingan  publik  adalah  hasil  daripada  dialog  tentang nilai-nilai bersama daripada kumpulan kepentingan pribadi individual. Oleh  karena  itu  para  pelayan  publik  tidak  hanya  merespon  tuntutan para  “pelanggan”  tetapi  fokus  pada  membina  hubungan  kepercayaan dan kerjasama dengan dan antar warga negara.
2. Kepentingan publik adalah tujuan, bukan produk ( The public interest is the  aim,  not  the  by-product ).  Para  administrator  publik  harus berkontribusi  untuk  membina  gagasan  kolektif  dan  bersama  tentang
“Pemberdayan Masyarakat Miskin”
kepentingan publik. Tujuannya adalah bukan untuk menemukan solusi cepat yang dikendalikan oleh pilihan-pilihan individual. Lebih dari itu adalah kreasi kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
3. Menilai kewarganegaraan dan layanan publik melebihi kewiraswastaaan  ( Value  citizenship  and  public  service  above entrepreneurship ).  Kepentingan  publik  dikedepankan  dengan  lebih baik  oleh  para  pelayan  publik  dan  warga  negara  yang  komit  untuk membuat  kontribusi  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  daripada manajer  pengusaha  yang  bertindak  seolah-olah  uang  publik  adalah milik mereka sendiri.
4. Berpikir  secara  strategis,  bertindak  secara  demokratis  ( Think strategically,  act  democratically ).  Kebijakan  dan  program  untuk memenuhi  kebutuhan  publik  dapat  dicapai  secara  paling  efektif  dan bertanggung jawab melalui usaha bersama dan proses kerjasama.
5. Akuntabilitas adalah tidaklah mudah ( Accountability isn’t simple ). Para pelayanan publik harus perhatian pada orang banyak daripada pasar; mereka  harus  juga  mengikuti  peraturan  perundangan  dan  konstitusi, nilai-nilai  masyarakat,  norma  politik,  standar  profesional,  dan kepentingan warga negara.
6. Melayani daripada mengendalikan ( Serve rather than steers ). Peranan pelayanan  publik  yang  semakin  meningkat  untuk  membantu  warga negara  mengartikulasi  dan  memenuhi  kepentingan-kepentingan bersama  mereka  daripada  mengarah  untuk  mengawasi  atau mengendalikan masyarakat dalam arah-arah baru.
7. Menilai masyarakat, bukan hanya produktivitas ( Value people, not just productivity ).  Organisasi  publik  dan  jaringan  kerja  di  mana  mereka berpartisipasi  lebih  mungkin  untuk  berhasil  dalam  jangka  panjang apabila  mereka  beroperasi  melalui  proses  kolaborasi  dan kepemimpinan  bersama  berbasis  pada  penghargaan  terhadap  semua warga negara.
Ketujuh  ide  layanan  publik  di  atas  tidak  ada  yang  paling  utama, melainkan  saling  mendukung  satu  sama  lain  sehingga  memungkinkan layanan  publik  mampu  memenuhi  kepentingan  publik  sebagaimana diharapkan.
Berdasarkan ide-ide pokok Layanan Publik Baru di atas menjelaskan bahwa layanan publik dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin itu mengharuskan pemerintah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat  miskin.  Ini  berarti  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat miskin harus berpihak pada mereka ( pro-poor ). Tujuan, proses, dan hasil
pemberdayaan  semuanya  bermuara  berorientasi  dan  untuk  kepentingan masyarakat miskin. Yang dilakukan oleh pemerintah antara lain membuat kebijakan  yang pro-poor ,  melibatkan  masyarakat  miskin  dalam pengambilan  keputusan  atau  penyusunan  program,  dalam  pelaksanaan program,  dalam  melakukan  evaluasi,  termasuk  dalam  menikmati  hasil pemberdayaan.

## C. Kesimpulan
Kemiskinan  merupakan  suatu  masalah  sosial  yang  semakin  lama semakin kompleks dan rumit. Banyak usaha dilakukan untuk memecahka masalah  kemiskinan,  namun  kemiskinan  tetap  bertahan  bahkan menunjukkan  gejala  meningkat,  walaupun  secara  statistik  cenderung dilaporkan  mengalami  penurunan.  Terlepas  bagaimana  statistik kemiskinan  itu  mengetengahkan  penurunan  angka  kemiskinan, kemiskinan  nyatanya  menjadi  persoalan  yang  semakin  mencemaskan. Banyak usaha dilakukan, namun kemiskinan masih bertahan.
Suatu  kelemahan  dari  usaha-usaha  sejak  dahulu  bahwa  pemecahan kemiskinan cenderung menggunakan pendekatan ekonomi dengan alasan bahwa kemiskinan itu adalah masalah ekonomi yang terbatas. Walaupun secara  empiris  kemiskinan  lebih  ditunjukkan  dengan  kekurangan  secara ekonomi,  dan  dipecahkan  secara  ekonomi,  kemiskinan  nyatanya  juga masih  bertahan.  Ini  suatu  kelemahan  dalam  memandang  kemiskinan  itu sendiri.  Kemiskinan  itu  bersifat  multi  dimensi,  menyangkut  dimensi pendidikan,  ekonomi,  kebijakan,  sosial-ekonomi,  dan  proteksi.  Namun yang  paling  menentukan  adalah  pengembangan  modal  manusianya ( human  capital ),  yakni  pengembangan  pengetahuan,  keterampilan,  dan motivasi warga miskin melalui pendidikan atau pelatihan.
Pelatihan  yang  cocok  untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin adalah  pendidikan  nonformal  karena  memiliki  daya  suai  yang  sangat tinggi  terhadap  jenis    kebutuhan  warga  masyarakat  miskin,  khususnya mereka  yang  tergolong  remaja  dan  orang  dewasa  yang  tidak  mungkin dapat  memperoleh  kemampuan  melalui  jalur  sekolah.  Pemberdayaan masyarakat miskin juga memerlukan adanya partisipasi secara luas, yakni dari  sektor  swasta  (pengusaha),  masyarakat,  dan  peserta  program  itu sendiri. Peran pemerintah juga memainkan peran penting bagi kelancaran dan keberhasilan setiap usaha pemberdayaan masyarakat miskin.
Model  pemberdayaan  masyarakat  miskin  menyadur  pendapat Nawawi bisa melalui pendekatan modal manusia divisualisasikan dengan
“Pemberdayan Masyarakat Miskin” Pendidikan Ekonomi Kebijakan Sosbud Proteksi Rumah Tangga Miskin Partisipasi Swasta Masyarakat Peserta Pengetahuan Keterampilan Motivasi Modal Manusia gambar berikut 17 .
Gambar.  Konsep Model Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologis
Rumus: PPM = F (MM + DP + P) Keterangan:
PPM : Pemberdayaan Masyarakat Miskin F : Fungsi MM : Modal Manusia DP : Dimensi Pemberdayaan P : Partisipasi Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris:
PPE = F (HC + ED + P) PPE  : Poor People Empowerment F : Function HC  : Human Capital
P : Participation
17 Nawawi,  Ismail, Pembangunan  dan  Problema  Masyarakat.  Kajian  Konsep  Model Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologis (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2006).

## DAFTAR  PUSTAKA
Ahmed,  Shahid  (Ed.), Asia-Pacific  Development  Journal .  Vol.  9,  No.  2, December.  UN:  Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the Pacific, 2002.
Attali,  Jacques, Milenium  Ketiga. Terjemahan  oleh  Emmy  Nor  Hariati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Bartlett, Andrew, Entry Points for Empowerment. A report. Bangladesh: the UK  Government’s  Department  for    International  Development (DFID), 2004.
Bonfiglioli,  Angelo, Empowering  the  Poor  Local  Governance  for  Poverty Reduction .  New  York:  United  Nations  Capital  Development  Fund,
2003.
Combs & Ahmed, Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1973.
Coudouel,  Aline,  Anis  A.  Dami,  Stefano  Paternostro,  Poverty  and  Social Impact  Analaysis  of  Reforms.  Lessons  and  Examples  from Implementation,  2006.  Washington  DC:  The  International  Bank  for Reconstruction and Development/World Bank.
Dewanta,  Awan  Setya  dkk.  (Ed.),  Kemiskinan  dan  Kesenjangan  di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
Fagerlind,  Ingemar  &  Lawrence  J.  Saha,    Education  and  National Development:  A  Comparative  Perspective.  2nd  Edition.  New  York: Pargamon Press, 1989.
Fakih,  Mansoer,  Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi.  Edisi revisi.  Cetakan  V.  Yogyakarta:  INSIST  PRESS  Bekerjasama  dengan Pustaka Pelajar, 2008
Friedmann,  John,  Empowerment.  The  Politics  of  Alternatif  Development. Massachusetts:  Blackwell Publishers, 1992.
Govindo, Income-Generating Programmes for Poverty Alleviation through Non-Formal Education. Summary of Research Studies on Innovative Approaches  to  Income-Generating  Programmes  for  Poverty Alleviation.  Undertaken  by  APPEAL  Resource  and  Training Consortium. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2003 Jahan, Selim & Robert McCleery, Making Infrastructure Work for the Poor,
Synthesis  Report  of  Four  Country  Studies  Bangladesh,  Senegal, Thailand and Zambia. Executive Summary. New York: United Nations Development Programme, 2005.
Kanbur  et  al.,  Word  Development  Report  2000/2001:  Attacking  Poverty. New York: Oxford University Press, 2001.

## “Pemberdayan Masyarakat Miskin”
Kartasasmita,  Ginandjar,  Pemberdayaan  Masyarakat:  Sebuah  Tinjauan Administrasi.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 27 Mei, 1995b.
Narayan,  Empowerment  and  Poverty  Reduction:  A  Sourcebook.  May  1. Washington , DC: World Bank, 2002.
Nawawi,  Ismail,  Pembangunan  dan  Problema  Masyarakat.  Kajian  Konsep Model  Teori  dari  Aspek  Ekonomi  dan  Sosiologis.  Surabaya:  Pustaka VIV Grafika, 2006.
Oxaal, Zoë, Education and Poverty: A gender analysis. Report prepared for the  Gender  Equality  Unit,  Swedish  International  Development Cooperation  Agency  (Sida).  Brighton  BN1  9RE:  Institute  of Development Studies, 1997.
Page,  Nanette  &  Cherly  E.  Czuba,  1999.  “Empowerment:  What  Is  It?” Journal Editorial Office, Volume 7, Number 5, http://joeorg/joe/1999october /comm1.html. Diakses 10 Nopember 2006
Perpres  RI  Nomor  13  Tahun  2009  Tentang  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan.
Preece,  Julia  and  Madhu  Singh  (Ed.),  Adult  Learning  and  Poverty Reduction.  Report  on  the  Workshop  Held  at  the  CONFINTEA  Mid- term  Review  Conference,  Bangkok,  Thailand,  September  2003. Hamburg: UNESCO Institute for Education, 2005 Reid,  J.  Norman,  Poverty,  Race  and  Community  in  Rural  Places:  The Empowerment  Approach.  Prepared  for  presentation  at  the  2002 International  Community  Development  Society  Conference, Cleveland, Mississippi, July 23, 2002
Remi,  Sutyastie  Soemitro  &  Prijono  Tjiptoherijanto,  Kemiskinan  dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Ross-Larson,  Bruce  et  al.  1996.  Human  Development  Report  1996.  New York: Published for United Nations Development Programme (UNDP) by Oxford University Press, Inc.
Rusyanto  L.  (Penerjemah),  Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES, 1987.
Sandefur,  Gary,  Molly  Martin,  Thomas  Wells,  Poverty  as  a  Public  Health Issue:  Poverty  since  the  Kerner  Commission  Report  of  1968. Discussion  Paper  no.  1158-98.  Madison:  Institute  for  Research  on Poverty, 1998.
Seufert-Barr, Nancy, Lover, Poverty and War. Attacking Poverty, Building Solidarity, Creating Jobs: the ABCs of a Better Life - World Summit for
Social Development. Dec. UN, 1994. Sinambela  dkk.,  Reformasi  Pelayanan  Publik.  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Suharto,  Edi.,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat.
Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
Suharyo  et  al.,  A  Consolidation  of  Participatory  Poverty  Assessments  in Indonesia.  Volume  I,  Desember.  Jakarta:  SMERU  Research  Institute,
2003.
Syam, Nur, Transisi Pembaruan. Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan.
Sidoarjo: LEPKISS, 2008.
Terry,  Larry  D,  Pablic  Administration  Review.  November/December. Volume 60, Number 6, 2000.
Tropp,  Shawna,  “Empowerment  and  Poverty  Reduction.”  Nepal  Human Development Report. Nepal: UNDP, 2004.
Undang-Undang RI  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. World  Bank,    Era  Baru  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. Washington, D.C.: The World Bank, 2006.
“Pemberdayan Masyarakat Miskin”