## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146

## PENUNTUTAN REQUISTOIR BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Fauzi Iswahyudi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Jl. Putri Hijau Medan – Sumatera Utara Email: fauziiswahyudi@gmail.com

## Abstrak
Penuntutan atas suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk kejahatan narkotika adalah fungsi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan, dalam hal ini oleh penuntut umum. Penuntutan adalah  tindakan  penuntut  umum  yang  mendelegasikan  kasus  pidana  ke  pengadilan  distrik yang kompeten dalam hal dan sesuai dengan metode yang diatur dalam KUHAP. Penuntutan terhadap  terdakwa  dalam  kasus  kejahatan  narkotika,  tidak  jarang  bagi  penuntut  untuk menuntut  dengan  beragam  tuntutan  meskipun  ketentuan  pasal  yang  dibebankan  kepada terdakwa  adalah  sama.  Perbedaan  tuntutan  hukuman  dalam  penuntutan  yang  dilakukan  oleh penuntut umum tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis 17iteratur  (penelitian  17iteratur)  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitik  yang menggunakan  data  sekunder.  Prosedur  pengumpulan  data adalah  dalam  bentuk  dokumentasi catatan  atau  kutipan,  pencarian  17iterature  hukum,  buku-buku  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  identifikasi  masalah  baik offline maupun online ,  yang  kemudian  dianalisis  melalui metode analisis konten (metode analisis konten).
Kata Kunci: Jaksa, Penuntutan, Pidana, Narkotia, Denda

## Abstract
Prosecution of an event or criminal act, including narcotics crime is a function carried out by the Prosecutor's Office, in this case by the public prosecutor. Prosecution is the act of the public prosecutor delegating a criminal case to a competent district court in terms of and according  to  the  method  stipulated  in the  Criminal Procedure  Code.  The  prosecution  of  the defendant in a narcotics crime case, it is not uncommon for the prosecutor to prosecute with varying demands even though the provisions of the Article charged against the defendant are the  same.  The  difference  in  demands  for  punishment  in  prosecution  carried  out  by  public prosecutors  is  certainly  based  on  various  considerations  and  can  be  accounted  for.  This writing uses normative juridical legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The procedure of data collection is in  the  form  of  documentation  of  notes  or  quotations,  search  of  legal  literature,  books  and others  related  to  the  identification  of  problems  both  offline  and  online,  which  are  then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) .

## Keywords: Prosecutor, Prosecution, Crime, Narchotic, Penalty

## PENDAHULUAN
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis  adalah  sah keberadaannya.  Undang-undang  Narkotika  hanya  melarang  penggunaan  narkotika tanpa izin oleh  undang-undang  yang  dimaksud.  Keadaan  demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  dari  itu,  peredaran  narkotika  dijadikan  ajang  bisnis  yang menjanjikan  dan  berkembang  pesat  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada  rusaknya  fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda (Siswanto, 2012, h. 5).

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan gelap  serta  peredaran  narkotika.  Namun,  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun  dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  tentang  narkotika  belum  dapat diredakan.  Dalam  banyak  kasus  terakhir,  banyak  bandar  dan  pengedar  tertangkap  dan mendapat  sanksi  berat,  namun  pelaku  lain  seperti  tidak  mengacuhkannya  bahkan  lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
Kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  pada  masa  sekarang  telah  bersifat transnasional  yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  yang  tinggi  dan  teknologi  yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut  guna  meningkatkan  moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga memiliki peran  penting  terhadap  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  adalah  Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  yang  diharapkan  mampu  membantu  proses  penegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika.
Tindak  pidana  narkotika  saat  ini  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan  melainkan melibatkan  banyak  orang  yang  secara  bersama-sama,  bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas  yang  bekerja  secara  rapi  dan  sangat  rahasia  baik  di tingkat nasional maupun internasional.
Penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat  ditentukan  oleh  bekerjanya  lembaga-lembaga  sistem  peradilan  pidana,  yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,  Lembaga Pemasyarakatan (Romli Atmasasmita, 2010, h. 47).  Fungsi  kepolisian  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  untuk  melakukan  penyidikan guna mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang  terjadi  serta  sekaligus  menemukan  tersangkanya  atau  pelaku  tindak  pidananya.  Pada tindakan  penyidikan  penekanan  diletakkan  pada  tindakan  mencari  dan  menemukan  sesuatu peristiwa  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  tindak  pidana  (M.  Yahya  Harahap,  2009,  h. 109).
Pemeriksaan  penyidikan  tindak  pidana  bertujuan  untuk  menyiapkan  hasil  pemeriksaan penyidikan  sebagai  berkas  perkara  yang  akan  diserahkan  penyidik  kepada  penuntut  umum sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan  tersebut  kemudian  akan  dilimpahkan  penuntut  umum  kepada  hakim  di  muka persidangan  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  apabila  penyidik  berpendapat,  pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diserahkan kepada penuntut umum (M. Yahya Harahap, 2009, h. 355).
Penuntutan  terhadap  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana narkotika  merupakan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  Kejaksaan,  dalam  hal  ini  penuntut  umum. Menurut  KUHAP,  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan (Moch.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
Faisal, 2001, h. 207).
Tindakan  penuntutan  merupakan  tahapan  proses  pemeriksaan  atas  suatu  tindak  pidana yakni melanjutkan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana. Sebelum masuk tahap  pelimpahan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  penuntut  umum  lebih  dulu mempelajari  berkas  perkara  hasil  penyidikan,  apabila  dianggap  telah  sempurna  maka kemudian  penuntut  umum  mempersiapkan  surat  dakwaan  dan  surat  pelimpahan  perkara  ke pengadilan.  Oleh  karena  itu,  sebelum  pelimpahan  dan  pemeriksaan  pengadilan,  tugas  pokok penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2009, h. 386).
Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di  dalam  sidang  pengadilan.  Hakim  di  dalam  memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh menyimpang  dari  apa  yang  dirumuskan  dalam  surat  dakwaan  (M.  Yahya  Harahap,  2009,  h. 390). Selain itu surat dakwaan adalah dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pada hakim agar memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
Penuntutan  terhadap  terdakwa  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika,  tidak  jarang penuntut  umum  melakukan  penuntutan  dengan  tuntutan  yang  berbeda-beda  meskipun ketentuan  Pasal  yang  didakwakan  terhadap  terdakwa  antara  satu  perkara  dengan  perkara lainnya sama. Perbedaan tuntutan hukuman dalam penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum  tentunya  didasari  berbagai  pertimbangan  dan  dapat  untuk  dipertanggungjawabkan. Sebagai  contoh  kasus,  dapat  dilihat  pada  2  (dua)  putusan  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi, sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN. Tbt.
Penuntut  umum  dalam  mengajukan  terdakwa  ke  persidangan  membuat  surat  dakwaan dalam  bentuk  dakwaan  alternatif.  Dalam  dakwaan  kesatu,  penuntut  umum  mendakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  dakwaan  kedua,  penuntut  umum mendakwa  perbuatan  terdakwa  Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  112 Ayat 1 Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  dakwaan  ketiga,  penuntut umum  mendakwa  perbuatan  terdakwa  sesuai  dengan  Pasal  127  Ayat  1  huruf  a  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  dakwaan  yang  diajukan  penuntutan  umum  dalam  surat  dakwaan  tersebut, kemudian penuntutan umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:
a. Menyatakan  terdakwa,  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “tanpa  hak atau  melawan hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar atau  menyerahkan Narkotika  Golongan  I  bukan  Tanaman,”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan atau Kesatu.
b. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  6  (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan  denda  sebesar  Rp.  800.000.000.-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  subsider  6  (enam) bulan penjara.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
c. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal  diduga  Narkotika  jenis  shabu  b.  1  (satu)  lembar  kertas  timah  rokok  warna merah.  c.  2  (dua)  buah  pipet  plastic.  d.  1  (satu)  Unit  HP  Merk  Nokia.  Seluruhnya Dirampas  Untuk  Dimusnahkan.  e.  1  (satu)  Unit  Sepeda  motor  Honda  jenis  Beat warna  putih  No.  Plat  Polisi  BK  4469  NAQ,  dikembalikan  kepada  Pemiliknya  yang Berhak.
d. Memerintahkan  agar  terdakwa  tetap  ditahan  dan  menetapkan  agar  terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt. Penuntut  umum  dalam  mengajukan  terdakwa  ke  persidangan  membuat  surat  dakwaan dalam  bentuk  dakwaan  alternatif.  Dalam  dakwaan  kesatu,  penuntut  umum  mendakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  dakwaan  kedua,  penuntut  umum mendakwa  perbuatan  terdakwa  Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  112 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  dakwaan  ketiga, penuntut  umum  mendakwa  perbuatan  terdakwa  sesuai  dengan  Pasal  127  Ayat  1  huruf  a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  dakwaan  yang  diajukan  penuntutan  umum  dalam  surat  dakwaan  tersebut, kemudian penuntutan umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:
a. Menyatakan Aminsyah Siregar Alias Amin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak  dan  melawan  hukum  memiliki, menyimpan  atau  menguasai  Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  berupa  sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
b. Menghukum terdakwa Aminsyah Siregar Alias Amin dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
c. Menyatakan  barang  bukti  berupa:    1  (satu)  bungkus  plastik  klip  transparan  berisi serbuk  warna  putih  dengan  berat  bruto  4,90  gram,  netto  4,38  gram,    1  (satu)  buah amplop warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
d. Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000  (dua  ribu rupiah).
Contoh  surat  dakwaan  dan  tuntutan  yang  terdapat  dalam  kedua  putusan  Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di atas, terlihat bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika penuntut umum  lazim  membuat  dan  mendakwa  terdakwa  dengan  Pasal-Pasal  yang  sama  dan  dalam bentuk  surat  dakwaan  yang  sama  pula,  tetapi  mengajukan  tuntutan  yang  berbeda  terhadap terdakwa.
Terkait  dengan  penuntutan requistoir bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  sehingga yang  menjadi  fokus  permasalahn  dalam  penulisan  ini  adalah  Bagaimana  pengaturan penuntutan  hukuman  yang  dituntut  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam requisitoir bagi  pelaku tindak  pidana  narkotika. dengan  harapan  tulisan  ini  dapat  bermanfaat  baik  secara  teori maupun  praktis  bagi  khalayak  luas  t erkait  dengan  penuntutan requistoir bagi  pelaku  tindak

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
pidana narkotika .

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder  (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945  (UUD  1945),  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  putusan  Nomor  73/Pid.Sus/2018/PN.Tbt,  Surat  Edaran  Mahkamah Agung   (SEMA)  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial jo SEMA  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang menempatkan  Pemakai  Narkoba  ke  dalam  Panti  Terapi  dan  Rehabilitasi .  Bahan  hukum sekunder terdiri  dari  buku-buku,    jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam  membahas  hal  yang  terkait  dengan  penuntutan requistoir bagi  pelaku  tindak  pidana narkotika .
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h.  171).

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Penuntutan  Hukuman  Yang  Dituntut  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Requisitoir Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penuntutan  terhadap  setiap  tindak  pidana  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh lembaga  kejaksaan,  yakni  menjadi  kewenangan  dari  penuntut  umum.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 2 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  menyatakan  bahwa:  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya dalam  Undang-Undang  ini  disebut  Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa pelaksanaan  kekuasaan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  diselenggarakan  oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  Kejaksaan  menurut Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  adalah lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penegakan  hukum dengan  berpegang  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
Pelaksanaan  dari  kekuasaan  negara  tersebut  diselenggarakan  oleh  Kejaksaan  Agung, Kejaksaan  tinggi,  dan  Kejaksaan  negeri.  Sebagai  suatu  badan  yang  berwenang  dalam penegakan  hukum  dan  keadilan,  kejaksaan  dipimpin  oleh jaksa  agung  yang  dipilih  oleh  dan bertanggungjawab  kepada  presiden.  Kejasaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  Kejaksaan  Negeri merupakan  kekuasaan  Negara  khususnya  di  bidang  Penuntutan,  di  mana  semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Kejaksaan  adalah  suatu  lembaga,  badan,  institusi  pemerintah  yang  menjalankan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  dan  kewenangan  lain.  Sementara  orang  yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004,  Tentang  Kejaksaan  yaitu,  “Jaksa  adalah pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang”.  Lebih  lanjut,  di  dalam  Ayat  2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian di dalam Ayat 3 dijelaskan  bahwa  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Hukum Acara  Pidana  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.
Berdasaran ketentuan Pasal 1  Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan,  maka  dapat  dipahami  bahwa  selain  tugasnya  di  bidang  penuntutan,  juga diberi  kewenangan  lain  oleh  undang-undang  misalnya  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara, Eksekutor  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.
Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  harus  bebas  dari  segala  pengaruh kekuasaan pihak manapun. Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  (Yesmil  Anwar  dan Adang, 2009, h. 189). Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagaian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Soerjono Soekanto, 2010, h. 5).
Kewenangan  Jaksa  melakukan  penuntutan  diatur  pula  di  dalam  KUHAP,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal    1  angka  7  yang  berbunyi  “Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.
Undang-Undang  Kejaksaan  Nomor  16  Tahun  2004  dipandang  lebih  kuat  dalam menetapkan  kedudukan  dan  peran  Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan.  Pelaksanaan penuntutan  oleh  Jaksa  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  secara konkret  adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik  sebagaimana  seharusnya  patut dipatuhi. Karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  materiil  dengan menggunakan  cara  prosedural  yang  ditetapkan  oleh  hukum  formal.  Artinya,  penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakan keentuan hukum pidana materil dan formil.
Penegakan  hukum  pidana  materil  dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  yaitu penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika. Sebagai Undang-Undang Khusus ( lex specialis ) yang mengatur tentang kejahatan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentunya mengatur mengenai delik pidana dan  sanksi  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  atau  melakukan  delik  pidana  yang  telah dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana undang-undang ini. Delik pidana dalam undang- undang ini dirumuskan mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Jadi, di dalam melakukan penuntutan  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  narkotika,  Jaksa  mengacu  pada  ketentuan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sebagai  hukum  pidana  materil yang mengatur tentang tindak pinda narkotika.
Penegakan  hukum  pidana  materil,  maka  tentunya  dibutuhkan  hukum  pidana  formil sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana materil. Ketentuan hukum pidana formil di Indonesia  secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dengan demikian, Penuntutan terhadap tindak pidana narkotika  secara  umum  berpedoman  pada  KUHAP  yang  menentukan  bahwa  pelaksanaan penuntutan  dilaksanakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagaiman  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka 7 KUHAP.
Bab  XV  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menentukan beberapa Pasal mengenai rumusan delik pidana narkotika yang diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal  147.  Dilihat  dari  rumusan  Pasal-Pasal  delik  pidana  dalam  ketentuan  pidana  undang- undang ini, maka penerapan Pasal-Pasal yang menjadi delik pidana dalam undang-undang ini dapat dilihat dari jenis narkotikanya dan proses kejahatannya. Dilihat dari jenis narkotikanya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan jenis narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
Dilihat  dari  perbuatan  atau  proses  kejahatan  berkaitan  dengan  pelanggaran  delik narkotika,  dapat  dilihat  dari  klasifikasi  peran  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  narkotika. Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  narkotika  telah  diatur  mengenai peran  dari  pelaku  dan  sanksinya.  Sanksi  pidana  bagi  pihak  yang  memproduksi, pengedar/penjual  atau  perantara  tentu  lebih  berat  dari  pada  pihak  yang  hanya  menggunakan narkotika.  Namun,  dalam  klasifikasi  pengedar  pun  dibagi  lagi  sesuai  perannya,  apakah sebagai  pihak  bandar  besar  yang  memproduksi  narkotika,  atau  hanya  sebagai  penjual  saja, ataupun sebagai kurir atau perantara.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
Pemahaman  terhadap  pelanggaran  jenis  narkotika,  perbuatan  atau  peran  dari tersangka/terdakwa  dalam  penerapan  Pasal-Pasal  undang-undang  narkotika  adalah  penting, sebab berkaitan dengan penerapan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh tersangka/terdakwa dalam proses  penyidikan  oleh  penyidik  dan  penuntutan  oleh  penuntut  umum.  M.  Yahya  Harahap menjelaskan bahwa:
Tujuan  pemeriksaan  penyidikan  tindak  pidana  menyiapkan  hasil  pemeriksaan penyidikan  sebagai  „berkas  perkara‟  yang  akan  diserahkan  penyidik  kepada  penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak  pidana.  Berkas  hasil  penyidikan  itu  kemudian  dilimpahkan  penuntut  umum kepada  hakim  di  muka  persidangan  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  apabila  penyidik berpendapat,  pemeriksaan  penyidikan  telah  selesai  dan  sempurna,  secepatnya mengirimkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  kepada  penuntut  umum  (M.  Yahya Harahap, 2009, h. 355).
Kesempurnaan  pemeriksaan  penyidikan  amat  penting  diperhatikan.  Hal  ini  sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional  diantara  para  instansi  penegak  hukum.  kekurangsempurnaan  pemeriksaan penyidikan  masih  bisa  diperbaiki  oleh  penuntut  umum  yang  berkedudukan  sebagai  penyidik lanjutan  dan  mengkoordinasi  pemeriksaan  tindakan  penyidikan.  Oleh  karena  itu,  apabila penuntut  umum  berpendapat  pemeriksaan  belum  sempurna,  dan  belum  dapat  diajukan  ke persidangan  pengadilan,  maka  berkas  penyidikan  dikembalikan  kepada  penyidik  untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (M. Yahya Harahap, 2009, h. 357).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  penuntutan  terhadap tindak pidana narkotika oleh penuntut umum sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dari pemeriksaan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Di  sinilah  dituntut  adanya hubungan yang serasi dan serempak dari sub sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) dalam  proses  penegakan  hukum.  Sistem  peradilan  pidana  (SPP)  kini  telah  menjadi  suatu istilah yang menunjukkan sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mengunakan  dasar  pendekatan  system  (Romli  Atmasasmita,  2010,  h.  2).  Sistem  peradilan pidana, menurut Remington dan Ohlin adalah:
Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme  administrasi  peradilan  pidana,  dan  peradilan  pidnaa  sbeagai  suatu  sistem merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan,  praktik  administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi sebagai suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala  keterbatasannya  (Romli  Atmasasmita, 2010, h. 2).
Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari unsur kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem, berarti sebagai suatu susunan atau jaringan tertentu pada sebuah sistem  yang didalamnya terdapat komponen-komponen  yan  merupakan bagian  dari  sub-sub  yang  kemudian  menyatu  dan  membentuk  sistem.  Masing-masing komponen atau sub-sub sistem yang satu tergantung pada komponen atau sub sistem lainnya, sehingga jika salah satu komponen hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  sistem  peradilan  pidana  sebagai upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat  penal  menggunakan  hukum  pidana  sebagai sarana  utama,  baik  hukum  pidana  materil  maupun  formal  termasuk  pelaksanaan  pidananya. Sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  komponen  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak  secara  terpadu  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang  dikehendaki  bersama,  yaitu mencegah  terjadinya  kejahatan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  (Tholib  Efendi, 2010, h. 13).
Penuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak terlepas dari hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Secara umum,  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  memiliki  2  (dua)  tujuan  besar,  yaitu  untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :
a. Mencegah terjadinya kejahatan;
b. Menindak  pelaku  tindak  pidana  dengan  memberikan  pengertian  terhadap  pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
d. Putusan  pengadilan  untuk  menentukan  bersalah  atau  tidak  bersalah  terhadap  orang yang ditahan;
e. Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;
f. Lembaga  koreksi  oleh  alat-alat  negara  yang  disetujui  oleh  masyarakat  terhadap perilaku mereka  yang telah melanggar hukum pidana (Andi Sofyan dan  Abd  Azis, 2014, h. 13-14)
Mencapai  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana,  maka  harus  dipahami  bahwa  dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) di dalamnya terkandung prosedur peradilan pidana ( criminal justice proces ), sehingga antara proses peradilan pidana memiliki keterikatan dengan  lembaga,  peraturan  dan  masyarakat  yang  menunjang  berlakunya  hukum  pidana materiil dan formal untuk menunjang terlaksananya sistem peradilan pidana.
Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu  negara  yang  mampu  membuat  kodifikasi  peraturan  perundang-undangan  hukum  acara pidana  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang  Hukum Acara  Pidana  bertujuan  agar  masyarakat dapat  menghayati  hak-  dan  kewajibannya  dan  agar dapat  dicapai  serta  ditingkatkan  pembinaan  sikap  para  pelaksana  penegak  hukum  sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan  yang  merupakan  pengayoman  terhadap  keluhuran  harkat  serta  martabat manusia, ketertiban dan kepastian hokum (M. Karjadi dan R. Soesilo, 2017, h. 9).
Andi Hamzah mengatakan bahwa terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi  yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana  dari  awal  (mencari  kebenaran)  sampai  pada  kasasi  di  Mahkamah  Agung  (Andi Hamzah, 2005:3).  Lebih lanjut, Andi  Hamzah menambahkan bahwa  Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang (Andi Hamzah, 2005, h.  2).
Peringatan  lebih  keras  disampaikan  oleh M.  Yahya  Harahap,  yang  mengatakan  bahwa KUHAP  pada  dasarnya  telah  mengangkat  dan menempatkan tersangka  atau terdakwa  dalam kedudukan  yang  berderajat,  yang  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa,  tidak  boleh  ditelanjangi  hak  asasi  utama  yang  melekat  pada  dirinya  (M.  Yahya Harahap, 2009, h. 1-2).
Di  dalam  KUHAP  telah  dijelaskan  secara  terperinci  mengenai  tugas-tugas  dari  mulai kepolisian  sebagai  Penyidik,  Kejaksaan  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksana  eksekusi putusan  pengadilan  (eksekutor)  dan  hakim  sebagai  pemutus  perkara  pidana,  dan  Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.
Pedoman  pelaksanaan  KUHAP  telah  menyatukan  antara  tujuan  dan  tugas  atau  fungsi hukum  acara  pidana,  namun  seharusnya  tujuan  hukum  acara  pidana  dari  segi  teoretis diparalelkan  dengan  hukum  pada  umumnya  yaitu  untuk  mencapai  kedamaian  dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah  untuk  mendapatkan  suatu  kenyataan  yang  berhasil  mengurangi  keresahan  dalam masyarakat  berupa  aksi  sosial  yang  bersifat  rasional  dan  konstruktif  yang  didasari  pada kebenaran hukum dan keadilan hokum (M. Yahya Harahap, 2009, h. 62).
Tujuan  hukum  acara  pidana  dalam  konsiderans  KUHAP,  yaitu  bahwa  pembangunan hukum  nasional  di  bidang  hukum  acara pidana  adalah agar  masyarakat  menghayati  hak  dan kewajibannya  dan  untuk  meningkatkan  pembinaan  sikap  para  pelaksana  penegak  hukum sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  ke  arah  tegaknya  hukum,  keadilan  dan perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban  serta  kepastian  hukum  demi terselenggaranya  negara  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar    1945  (M.  Yahya Harahap, 2009, h. 9).
Berdasarkan  konsiderans  hukum  c  KUHAP,  maka  dapat  dijelaskan  landasan  tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, sebagai berikut:
a. Peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat,  artinya  menjadi  setiap  anggota masyarakat  mengetahui  apa  haknya  yang  diberikan  hukum  dan  undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu :
1) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
2) Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum; dan
3) Pejabat  penegak  hukum  yang  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu :
1) Menegakkan  hukum  yang  berlandaskan  sumber  Pancasilan,  Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
2) Menegakkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  falsafah  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  serta  segala  nilai-nilai  yang  terdapat  pada  hukum  dan perundang-undangan  yang  lain,  yang  nilainya  aspiratif  dengan  nilai  dan  rasa keadilan masyarakat, dan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146
3) Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
d. Melindungi  harkat  martabat  manusia,  artinya  manusia  sebagai  hamba  Tuhan  dan sebagai  mahkluk  yang  sama  derajatnya  dengan  manusia  lainnya,  harus  ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya.
e. Menegakkan  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  maksudnya  tujuan  kehidupan masyarakat  ialah  mencari  dan  mewujudkan  ketentraman  atau  ketertiban  yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat (M. Yahya Harahap, 2009, h. 62).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses peradilan pidana, baik itu pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di muka persidangan harus tetap memperhatikan  hak-hak  dari  tersangka/terdakwa.  Dalam  hal  ini  penegak  hukum  yang tergabung dalam sistem peradilan pidana harus berupa untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.
Sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  hakikatnya  merupakan  sistem  yang berupaya  untuk  menjaga  keseimbangan  perlindungan  kepentingan,  baik  kepentingan  negara, masyarakat  maupun  individu  termasuk  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  korban kejahatan (Romli Atmasasmita, 2010, h. 6).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pengaturan  penuntutan  hukuman  yang  dituntut  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam requisitoir bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai ketentuan hukum pidana materiil yang menjadi dasar bagi  penuntut  dalam  menentukan  pasal-pasal  yang  akan  didakwakan  terhadap  terhadap terdakwa.  Sedangkan  mekanisme  pengajuan  tuntutan  atau  hukuman  terhadap  terdakwa, penuntut  umum  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum Acara (KUHAP) sebagai pedoman atau hukum pidana formal yang mengatur mekanisme penuntutan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

## Saran
Perlu  adanya  pemahaman  penuntut  umum  terhadap  rentetan  peristiwa  pidana  dan  bukti- bukti  yang  mendukung  sebelum  merumuskan  surat  dakwaan,  sehingga  perumusan  surat dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta peristiwa yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.  Mengingat  dasar  dalam  mengajukan  tuntutan  terhadap  terdakwa,  yang menjadi  dasar  atau  acuan  bagi  penuntut  umum  adalah  pasal-pasal  yang  didakwakan  dalam surat dakwaan.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3146

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Yesmil  dan  Adang.    (2009). Sistem  Peradilan  Pidana.  Konsep.  Komponen  & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia . Bandung: Widya Padjadjaran. Atmasasmita,  Romli.  (2010). Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer .  Jakarta:  Prenada Kencana Media Group.
Efendi,  Tholib.  (2010). Sistem  Peradilan  Pidana.  Perbandingan  Komponen  dan  Proses Sistem Peadilan Pidana di Beberapa Negara. Yokyakarta: Pustaka Yustisia. Faisal, Moch. (2001). Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek . Bandung: Mandar Maju Hamzah, Andi. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Yahya. M. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Hartanti, Evi. (2005). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
Karjadi,    M.,  &  Soesilo,  R.  (2017). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana .  Jakarta: Politea
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Putusan Nomor 73/ Pid.Sus/2018/PN.Tbt.
Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri . (1996). Pengantar  Penelitian  Hukum .  1996.  Jakarta:  UI Press.
Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Siswanto.    (2012). Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika  No.  35  Tahun  2009 . Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali  Pers.
Sofyan,  Andi.,  &  Abd,  Azis.  (2014). Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar .  Prenada Kencana Media Group.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung   Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan Penyalahgunaan. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial jo SEMA  Nomor  07  Tahun  2009 Tentang menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
Undang-Undang Dasar  1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.