## Journal of Political Issues
To citate this article, please refer to: Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Journal of Political Issues , 1 (1), 23-34. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4

## Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam
Dalam Pilgub Jawa Barat 2018
Yusa Djuyandi 1*; Bagus Riadi 1; Muhammad Zia Ulhaq 1 ; Diki Drajat 1
1 Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

## Abstrak
Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI  Jakarta  2017.  Pada  waktu  itu,  masa  populisme  Islam  yang  kecewa  terhadap  sistem  karena  telah melahirkan  kesenjangan  melampiaskan  kekecewaannya  pada  serangkaian  Aksi  Bela  Islam  I,  II,  dan  III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam  konstestasi  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Barat  2018.  Salah  satu  pasangan  calon  yang  disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung  pasangan  Asyik  adalah  partai  yang  mendapat  citra  sebagai  partai  pro  umat  Islam.  Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh  pasangan  Asyik  dalam  debat  kedua  Pilgub  Jabar  diyakini  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mengkonsolidasikan  dukungan  masa  populisme  Islam.  Pada  tulisan  ini  akan  dianalisis  bagaimana  strategi pasangan  Asyik  untuk  mengkonsolidasikan  dukungan  dari  masa  populisme  Islam  yang  sebelumnya  dalam kasus Pilkada DKI Jakarta,  masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.
Kata Kunci: Populisme Islam; Pilgub Jabar; Asyik.

## Abstract
Islamic Populism has become a hot discussion in Indonesia after the emergence of the Ahok Phenomenon in the DKI Jakarta Election 2017. At that time, the period of Islamic populism which was disappointed with the system because it had created inequality vented his disappointment in a series of Islamic Defending I, II and III. The phenomenon of Islamic populism movements does not only occur in Jakarta, discussions of Islamic populism  also  develop  in  the  constellation  of  the  2018  West  Java  Governor  Election.  One  of  the  pairs  of candidates who allegedly used the wave of Islamic populism was Sudrajat and Ahmad Syaikhu (Asyik). The pair  carried  by  Gerindra  and  PKS  benefited  from  getting  a  vote  of  Islamic  populism  because  the  Asyik bearer party was a party that got the image as a pro-Muslim party. But unfortunately this advantage has not been consolidated massively. 2019 hashtag presidential test taken by the Asyik pair in the second debate in the West Java Pilgub is believed to be one of the efforts to consolidate support for Islamic populism. In this paper, we will analyze how the strategy of the Fun couple to consolidate support from the previous period of Islamic  populism  in  the  case  of  the  DKI  Jakarta  Pilkada,  the  period  of  Islamic  populism  in  the  ranks  of Gerindra and PKS as the ruling opposition.
Keywords: Populisme Islam; Pilgub Jabar; Asyik.
Info Artikel: Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019
24   − Journal of Political Issues Volume 1│Nomor 1│Juli 2019

## PENDAHULUAN
Praktik kolonialisme yang
memunculkan  ketimpangan  antar  kelas sosial  menjadi  awal  gerakan  populisme Islam.  Dari  keadaan  yang  terpinggirkan dalam  sistem  tersebut  muncul  angan- angan  umat  Islam  untuk  membangun sebuah  negara  modern  yang  berbasiskan pada  hukum  Islam.  Inilah  fase  awal terbentuknya  populisme  Islam,  dimana aliansi  antar  kelas  mulai  terbentuk  secara perlahan dibawah panji-panji Islam. Sehingga  Islam  menjadi  entitas  persatuan dalam melawan sekelompok yang dianggap  sebagai  musuh,  baik  secara ideologis  maupun  secara  politis  (Gardian, 2017).
Populisme  Islam  yang  muncul  di Indonesia  belakangan  ini  telah  membuka jalan  bagi  kemenangan  pasangan  Anies Baswedan  dan  Sandiaga  Uni.  Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat  melalui  mobilisasi  kekuatan muslim  konservatif  dan  retorita  politik yang rasialis (Mudhoffir, 2017).
Banyak  pengamat  yang  menilai bahwa kekalahan petahana tersebut menjadi  indikasi  menguatnya  populisme Islam  di  Indonesia.  Said  menilai  bahwa gejala  populisme  muncul  karena  sumber daya alam dikuasai oleh korporasi dengan melakukan  pendekatan  kepada  pusat pengambil  keputusan  terkait  dengan kebijakan publik (Erdianto, 2017). Sehingga  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  terkesan  mementingkan  pihak pemodal  dan  merugikan  kepentingan nasional.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak merata  juga  menjadi  salah  satu  penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.  Kesenjangan  tersebut  memicu lahirnya  kelompok-kelompok  masyarakat yang  kecewa  dengan  pemerintah  dan beralih pada tokoh-tokoh populis (Erdianto,  2017).  Hal  tersebut  kemudian menjadi  dasar  bagi  para  tokoh-tokoh populis mendapatkan legitimasi yang kuat bagi  masyarakat  populis  yang  kecewa
dengan  kebijakan-kebijakan  pemerintah yang tak kunjung menguntungkan rakyat.
Maraknya gerakan populisme Islam  dalam  kontestasi  pemilihan  umum terkadang  ditunggangi  oleh  kelompok politik  maupun  kelompok  agama  yang ingin  berkuasa.  Kebangkitan  populisme Islam  di  Indonesia  turut  ditandai  dengan adanya  kebangkitan  radikalisme  Islam yang mendorong sentimen anti-China dan nasionalisme ekonomi (Juono, 2017).
Hal ini dapat dilihat pada fenomena  Ahok  di  Pilkada  DKI  Jakarta 2017 dimana sentimen anti-China menguat  selain  karena  adanya  kasus penistaan  agama.  Melainkan  juga  karena sebagian besar aktivitas ekonomi dikuasai oleh  China  sehingga  muncul  kembali adanya  sentimen  antara  pribumi  dan  etnis China.  Pada  fenomena  yang  terjadi  di Pilkada  DKI,  Front  Pembela  Islam  (FPI) memegang peranan penting dalam gerakan  populisme  Islam.  Pengaruh  FPI sukses  menjatuhkan  Ahok  dari  kursi Gubernur  DKI  Jakarta.  Namun  dalam politik  nasional,  gerakan  Islam  populis- radikal belum mampu mendapatkan ruang yang signifikan (Juono, 2017).
Ketidakmampuan populisme Islam mendapatkan  ruang  di  arena  politik nasional tersebut seperti yang diungkapkan  oleh Mudhoffir  bahwa meskipun  telah  berhasil  mengantarkan Anies-Sandi  menjadi  pemenang  Pilkada Jakarta,  namun  trajektori  politik  Islam bisa  diramalkan  tidak  akan  memiliki prospek.  Mereka  hanya  bermakna  dalam kompetisi  elektoral,  namun  tidak  menjadi subjek  politik  penting  dalam  formulasi dan pengambilan kebijakan publik (Mudhoffir, 2017).
Sehingga Pilkada Jakarta 2017 menjadi contoh bagaimana populisme Islam melayani kepentingan elit predatoris ketimbang mendorong agenda politik untuk membangun tatanan ekonomi- politik yang menyejehterakan umat. Hal ini menyebabkan kebangkitan populisme Islam hanya dijadikan sebagai kekuatan
politik bagi golongan tertentu. Hal ini juga disebebkan oleh absennya gerakan politik progresif yang dapat dijadikan wadah bagi kekecewaan masyarakat terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan politik untuk mengartikulasikan kekecewaannya
tersebut. Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, dan Diki Drajat
Pada kondisi demikian mengakibatkan  satu-satunya  wadah  yang dianggap  dapat  memenuhi  kepentingan tersebut  adalah  Islam,  oleh  karenanya populisme  Islam  tidak  memiliki  basis gerakan  yang  kuat.  Sehingga  adanya populisme  Islam  cenderung  digunakan untuk  menggalang  suara  dalam  kontestasi elektoral.
Tidak  adanya  partai  politik  Islam sebagai  saluran  politik  yang  representatif mengakibatkan umat Islam tidak terorganisir  dan  tidak  memiliki  saluran politik  yang  otonom.  Masa  populis  Islam menyediakan  basis  mobilisasi  bagi  para politisi  sekuler  yang  oportunis  dengan mengklaim bahwa ia dapat merepresentasikan  kepentingan  politik umat. Hal ini menyebabkan Prabowo yang sebenarnya  bukan  representasi  tokoh muslim  dengan  partai  Gerindranya  dapat menjadi  elemen  utama  aliansi  Islam (Mudhoffir, 2017).
Associate  Director  Akar  Rumpur Strategic Consulting (ARCSC), Airlangga Pribadi  seperti  dikutip  dalam  Tempo.com mengatakan  bahwa  isu  populisme  Islam akan  kembali  mencuat  di  pemilihan Kepada  Daerah  2018  dan  pemilihan Presiden  2019.  Namun,  populisme  Islam yang belakangan digelorakan di Indonesia menurutnya juga belum menjadi kekuasaan  politik  yang  otentik  (Nurita, 2017).
Munculnya  populisme  Islam  pada Pilkada  Jawa  Barat  juga  kemungkinan tidak  dapat  dihindari.  Mengingat  pada Aksi  Bela  Islam  411  maupun  212,  banya juga  masa  yang  datang  ke  Jakarta  berasal
dari  Jawa  Barat.  Hal  ini  memungkinkan adanya trigger dari  alumni  Aksi  Bela Islam tersebut dalam kontestasi Pilkada di Jawa  Barat.  Seiring  berjalannya  Pilgub Jabar,  dapat  dilihat  bahwa  strategi  dari setiap  pasang  calon  tidak  dapat  terlepas dari platform Islam.  Tentunya  sentimen politik  identitas  atas  nama  Islam  tidak dapat dipisahkan di Jawa Barat.
Mengingat Jawa Barat mempunyai tradisi  keislaman  yang  kuat  dan  beraneka ragam  baik  Islam  tradisional  ataupun Islam  moderat.  Hal  ini  kemudian  yang akan  dikaji,  bagaimana  strategi  pasangan calon  untuk  mengambil  suara  dari  masa populisme Islam di Jawa Barat.
Pasangan  calon  nomor  urut  3, Sudrajat  dan  Ahmad  Syaikhu  (Asyik) yang  sedang  ramai  diperbincangkan karena closing  statement nya  dalam  debat publik  pilgub  Jabar  yang  dianggap menimbulkan kericuhan karena membawa isu  2019  Ganti.  Pasangan  Asyik  yang diusung  oleh  PKS  dan  dan  Gerindra  juga sejak awal optimis bahwa pemilih muslim di  Jawa  Barat  akan  menjadi  modal  yang kuat baginya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat (Viva, 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Data  primer  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  (observasi)  dan wawancara  kepada  DPC  Partai  Gerindra Kota  Bandung  dan  DPC  PKS  Kota Bandung sebagai koalisi partai pendukung Sudrajat-Syaikhu dalam
Pemilihan
Gubernur  Jawa  Barat  2018.  Observasi juga dilakukan dengan mengamati perkembangan yang terjadi di dunia maya dengan memanfaatkan media sosial instagram dan twitter .  Data  sekunder diperoleh  dari  studi  literatur  baik  dari media  cetak  maupun  media  elektronik. Untuk dapat menghasilkan data yang valid digunakan metode triangulasi untuk memvalidasi.  Data  yang  telah  divalidasi
26   − Journal of Political Issues Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 kemudian dianalisis dengan teori komunikasi  politik  dengan  populisme Islam  sebagai  landasan  analisis  untuk menciptakan  deskripsi  yang  holistik  dan mendalam.

## PEMBAHASAN
Identifikasi  Populisme  Islam  Di  Jawa Barat
Istilah populisme hadir dari kebebasan berpendapat. Berbagai pandangan  politik  dijamin  sepenuhnya oleh  demokrasi  liberal.  Oleh  sebab  itu, populisme  muncul  sebagai  akibat  dari dinamika  politik  yang  dihasilkan  oleh berbagai  pertentangan  pandangan  politik di  tengah  masyarakat.  Hal  tersebut tercermin  dari  pandangan  yang  diberikan oleh Ernesto
Laclau
mengenai kemunculan sebuah gerakan politik emansipatif  dari  berbagai  kalangan  yang termarjinalkan  oleh  demokrasi  liberal. Demokrasi  liberal  yang  bertumpu  pada rule  of  law digunakan  sebagai  sarana untuk  ‘menumbangkan’ status  quo dari kelompok penguasa yang mereka (kelompok  populis)  anggap  despotik (Mudde, 2017)
Populisme diartikan sebagai mobilisasi massa yang menuntut kemunculan figur yang memimpin kelompok  populis.  Pergerakan  massa bersifat anti-pluralis dan mendaku sebagai kelompok  yang  mewakili  suara  dari seluruh rakyat.
Massa
populis menisbahkan  pergerakan  mereka  kedalam satu  identitas  yang  memberi  penegasan bahwa  kelompok  tersebut  merupakan oposisi  dari  berbagai  kelompok  diluar mereka sehingga polarisasi politik tak lagi terhindarkan (Müller, 2016).
Populisme  sering  muncul  sebagai upaya  dari  kelompok  dengan  identitas tertentu  untuk  menentang  kelompok dengan identitas lain yang mereka anggap sebagai  lawan  politik  (Müller,  2016). Corak gerakan populisme dapat membentang  dari  identitas  bangsa,  strata sosial, hingga agama.
Pada umumnya, gerakan populisme  menentang  adanya  kekuasaan yang  bertentangan  dengan  kehendak umum rakyat. Kelompok populis seringkali  diidentikkan  dengan  gerakan kiri  (sosialis  maupun  komunis)  untuk menentang kekuasaan elit yang memarjinalkan kelompok populis tersebut. Namun  dalam  kasus  Indonesia,  mayoritas dari  masyarakat  di  negara  tersebut menolak  keras  kemunculan  baik  gerakan, maupun  pemikiran  kiri,  hal  ini  tidak terlepas dari trauma masa lalu masyarakat Indonesia  akan  peristiwa  Gerakan  30 September  yang  dilakukan  oleh  Partai Komunis Indonesia (Mudhoffir, 2017).
Serangkaian  aksi  populisme  Islam tersebut kemudian memunculkan berbagai dinamika  politik  baru  yang  merupakan imbas  dari  ‘perang  identitas’  antara kelompok Islam dengan kelompok pendukung  Ahok  yang  tersebar  dari kalangan non-muslim. Pendukung Jokowi-Ahok  pada  pilkada  DKI  Jakarta 2014,  hingga  partai  PDI-Perjuangan  yang dikenal  sebagai  partai  politik  pengawal kepentingan konglomerat taipan Tionghoa (Serujambi, 2017), yang mengusung Ahok untuk  maju  sebagai  calon  gubernur  pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Fenomena  ini  menimbulkan  apa yang  oleh  beberapa  pengamat  politik disebut  dengan  ‘ Ahok  effect ’.  Kebencian terhadap  Ahok  kemudian  meluas  kepada persekusi berbagai kalangan yang berusaha  meringankan  penderitaan  Ahok akibat jerat kasus dugaan penistaan agama (Manurung, 2016).
Dampak  dari  ‘ Ahok  effect ’  akhir- akhir  ini  menguatkan  kembali  sentimen pergesekan  politik  yang  pernah  terjadi pada  pemilihan  presiden  tahun  2014  yng dinilai  berdampak  terhadap  preferensi masyarakat  jelang  diselenggarakannya berbagai ajang pemilihan kepala daerah di seluruh  Indonesia.  Hal  ini  menemukan relevansinya  ketika  masyarakat  yang masih tenggelam dalam konflik horizontal sebagai dampak dari fraksi pada
pemilihan  presiden  2014  memunculkan sentimen terhadap identitas Jokowi sebagai  politisi  anggota  PDI-P,  non- muslim,  hingga  kerap  kali  dituding sebagai keturunan etnis Tionghoa (Kimura, 2017).
Senada  dengan  Ahok  yang  juga memiliki  latar  belakang  yang  sama (anggota  PDI-P  sekaligus  non-muslim keturunan Tionghoa). Hal tersebut menjadikan  diskursus  yang  berkembang pada seluruh ajang pemilihan umum, baik pilkada  maupun  pilpres.  Fokus  narasi pesta  demokrasi  penuh  dengan  sentimen terhadap  PDI-P  beserta  lima  partai pendukung  Ahok  dalam  Pilkada  DKI Jakarta  2017  (Nasdem,  Golkar,  Hanura, PPP,  dan  PKB)  dan  etnis  Tionghoa ketimbang kinerja dan visi-misi  dari figur kandidat pemimpin.
Hal tersebut menjadikan preferensi dukungan  dari  calon  pemilih  yang terdampak  oleh  serangkaian  demonstrasi ‘Aksi  Bela  Islam’,  memiliki  kesempatan untuk  meraih  elektabilitas  tinggi  pada ajang  pilkada  serentak  2018.  Provinsi Jawa Barat yang
digadang-gadang memiliki  basis  massa  simpatisan  Aksi Bela  Islam  dengan  jumlah  besar  (Rizky, 2016)
Kuatnya  dukungan  masyarakat terhadap  figur  pasangan  calon  maupun partai  politik  dengan  nuansa  Islami berkaitan dengan karakteristik masyarakat Jawa  Barat  yang  kuat  memegang  teguh tradisi Sunda. Islam sepenuhnya mengalami  internalisasi  dengan  budaya Sunda dan membentuk jati diri kesundaan masyarakat  yang  terintegralkan  secara natural dalam prilaku keseharian sekaligus menjadi  identitas  permanen  orang  Sunda (Sumpena, 2012).
Faktor  identitas  yang  menjadi preferensi  utama  masyarakat  Jawa  Barat dalam  memilih  pemimpin  menyebabkan rendahnya  elektabilitas  pasangan  calon yang  memiliki  latar  belakang  identitas dengan oposisi umat Muslim pada Pilkada
DKI  Jakarta  2017  seperti  isu  SARA, dominasi  ekonomi taipan Tionghoa,  dan ‘partai  politik  pendukung penista agama’. Faktor  inilah  yang  kemudian  menjadikan figur dari setiap pasangan calon mengidentifikasi  diri  mereka  dengan identitas  pemimpin  yang  dekat  dengan Islam (Purnomo, 2017).
Membaca  arus  gerakan  populisme di  Jawa  Barat  tidak  dapat  sepenuhnya diidentikkan  dengan  fenomena  populisme keagamaan  yang  terjadi  pada  kasus  DKI Jakarta,  meskipun  banyak  dari  simpatisan ‘Aksi Bela Islam’ berasal dari masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut berkaitan dengan absennya common  enemy contohnya mantan gubernur Ahok
Namun  narasi  populisme  Islam yang  berkembang  di  Jawa  Barat  lebih condong  kepada  rasa  waspada  akan munculnya figur pemimpin yang berkarakteristik  sama,  baik  dalam  segi identitas (SARA dan latar belakang partai politik  pendukung)  maupun  figuritas  dari pasangan  calon  dengan  mantan  gubernur DKI Jakarta tersebut. (Arief, 2017)

## Tema  Kampanye  Pasangan  Sudrajat- Syaikhu
Populisme merupakan sebuah gerakan  massa  yang  mengaku  sebagai kelompok  yang  merepresentasikan  suara rakyat,  yang  mana  mereka  menisbahkan pergerakannya  kedalam  satu  identitas. Gerakan  ini  pernah  terjadi  pada  saat pilkada DKI Jakarta, munculnya gerakan– gerakan populisme islam karena beberapa hal  yang membuat masa populis Islam ini terusik. Dari apa yang terjadi di Jakarta itu memberikan  dampak  kepada  daerah– daerah  yang  lain  di  indonesia  khususnya Jawa  Barat  yang  posisinya  dekat  dengan jakarta.
Pada Pilgub Jabar kali ini memunculkan beberapa calon yang dimana  salah  satu  calon  tersebut  dilatar belakangi  oleh  pasangan  dan  partai  yang agamis.  Pasangan  tersebut  ialah  Sudrajat-
28   − Journal of Political Issues
Syaikhu  atau  yang  dikenal  dengan pasangan  “Asyik”.  Asyik  merupakan sebuah tema yang di usung oleh pasangan yang  Sudrajat-Syaikhu.  Tema  ini  mereka ambil  merangkul  anak  muda  Jawa  Barat dan  mengusung  demokrasi  yang  jujur, sehat, dan segar.
Selain daripada itu, untuk memanfaatkan  masa  populis  Islam,  kedua pasangan  ini  didukung  oleh  partai  yang memiliki  basis  Islam  yang  cukup  kuat yaitu  PKS  dan  partai  nasionalis  yaitu Gerindra.  Hal  ini  bisa  dilihat  ketika kegiatan  kampanye  12  Mei  2018  di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dengan  menyemarakan  temanya  “Asyik” melalui  musik  dan  simbol  simbol  lainya yang  mudah  dihafal  dan  diteriman  oleh masyarakat.  Pasangan  ini  menegaskan akan  menjunjung  tinggi  visi  misi  Jawa Barat yang bertaqwa dan sejahtera.
Media  Kampanye  Yang  Digunakan Oleh Pasangan Sudrajat-Syaikhu
Seperti yang kita ketahui bahwasannya  ketika  terjadinya  pesta demokrasi  pada saat  menjelang pemilihan umum maka para pasangan calon pemimpin  akan  melakukan  kampanye sebagai bentuk promosi dan memperkenalkan  diri  mereka  kepada rakyat.
Pasangan calon
akan menggunakan  berbagai  macam  media untuk berkampanye.
Di  era  globalisasi  seperti  ini pesatnya  kemajuan  teknologi  maka  tidak sulit  untuk  kita  menemukan  media kampanye. Media kampanye saat ini dapat berupa  media  elektronik  seperti  televise, radio,  media  online,  media  massa  dan lain-lain.
Media  kampanye  yang  saat  ini sering  digunakan  karena  dianggap  dapat dengan mudah diakses  dan diketahui  oleh khalayak  orang  banyak  ialah  media online.  Banyak  sekali  para  calon  wakil rakyat  yang  berkampanye  melalui  media online seperti instagram, facebook, twitter dan  bekerjasama  dengan  pihak  media
online  yang  sering  memposting  berita terkini.
Seperti  halnya  disini  kita  akan membahas  mengenai  media  -  media  yang digunakan  oleh  pasangan  calon  gubernur jawa  barat  nomor  urut  3  yakni  sudrajat dan  Akhmad  Syaikhu  yang  diusung  oleh partai  keadilan sejahtera  (PKS) dan partai Gerindra.  Mereka  menggunakan  beberapa media untuk mempromosikan diri mereka.
Beberapa  media  yang  mereka gunakan untuk melakukan kampanye ialah media  online,  media  massa,  media elektronik. Mereka juga melakukan kampanye  dengan  cara  tatap  wajah langsung.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan lebih detail kembali bagaimana penggunaan media tersebut dan pemanfaatan media tersebut yang dilakukan  oleh  pasangan  calon  gubernur jawa barat nomor urut 3.
Pertama  media  online  kita  ketahui bahwasanya  media  online  merupakan  hal yang  sangat  berpengaruh  pada  era sekarang  ini  karena  telah  banyaknya masyarakat yang mempunyai media sosial online.  Pasangan  nomor  urut  3  ini menggunakan  media  online  dengan  cara membuat  akun  media  sosial  seperti  di instagram, facebook dan twitter.
Media tersebut dikelola oleh pihak pendukung  mereka  sebagai  relawan  dan tim  suksesnya.  Dalam  akun  media  sosial tersebut  pasangan  calon  ini  mengekspos dan  memposting  segala  hal  kegiatan sehari  -  hari  mereka  dalam  berkampanye dan terjun langsung di masyarakat.
Melalui akun media sosial tersebut mereka  mengajak  masyarakat  dengan memposting  visi  misi  mereka  agar masyarakat  dapat  mengetahui  program kerja  apa  yang  akan  mereka  lakukan apabila  terpilih  nanti.  Nama  media  sosial yang  mereka  gunakan  ialah  Jabar  Asyik. Media  lain  yang  mereka  gunakan  ialah instagram yang bernama Jabar Asyik.
Lalu  terdapat  media  massa  yang mereka  gunakan  juga  dalam  melakukan kampanye.  Media  massa  dimana  mereka
melakukan  kerjasama  dengan  beberapa pihak media cetak yakni melalui pemberitaan di koran agar dapat memberitakan  kegiatan  mereka  ketika melakukan  kampanye  dan  mengunjungi masyarakat. Selain itu pihak media massa tersebut juga memposting hal - hal positif yang  berkaitan  dengan  paslon  agar  dapat menimbulkan rasa ketertarikan bagi masyarakat yang melihat berita tersebut.
Meida  kampanye  juga  berupa baliho  terkait  visi misi  mereka  agar  dapat dilihat  oleh  masyarakat.  Media  kampanye berikutnya  yaitu  radio.  Kegiatan  yang dilakukan melalui radio bertajuk talkshow. Selain itu mereka juga melakukan  kampanye  secara  langsung dengan bertatap muka mengunjungi masyarakat.  Cara  yang  digunakan  yaitu buka  bersama  dan  mengikuti  acara tausiyah  di  setiap  kecamatan  ataupun kabupaten.

## Pengaruh Partai Politik Dan Kelompok
Masyarakat  Yang  Dimanfaatkan  Oleh Pasangan Sudrajat-Syaikhu
Pasangan yang diusung oleh
Gerindra adalah Sudrajat-Syaikhu.
Prabowo  menunjukkan  dukungan  dengan cara  langsung  turun  gunung.  Prabowo terlibat  langsung  dalam  pensuksesan Sudrajat-Syaikhu dengan cara mengunjungi banyak kabupaten kota Jawa
Barat  di  Jawa  Barat.  Langkah  ini  sebagai strategi kampanye memenangkan pasangan  calon  Sudrajat-Ahmad  Syaikhu di pemilihan gubernur Jawa Barat.
Prabowo  menyatakan  bahwa  dia sangat mendukung paslon ini dikarenakan dirinya  juga  berstatus  sebagai  penduduk Jawa  Barat.  Sudrajat  dan  Syaikhu  juga terlihat sangat mendukung Prabowo dalam konstelasi politik pilpres. Bahkan di debat pertama  beberapa  waktu  lalu,  Sudrajat menunjukkan  satu  baju  yang  bertulis “2018 menang, 2019 ganti Presiden”. Hal ini tentu memacu kontroversi dari banyak pihak,  ada  yang  mendukung  sikap  paslon
ini  dan  ada  yang  justru  tidak  suka  dan mengecam perbuatannya.
Tidak hanya diusung oleh Gerindra,  Sudrajat  dan  Syaikhu  juga diusung oleh dua partai lainnya yaitu PAN dan  PKS.  PAN  dan  PKS  merupakan  dua partai  yang  terlihat  jelas  bercorak  ke- Islaman.  Paslon  ini  merupakan  paslon yang sangat menunjukkan nilai – nilai ke- Islaman dari awal kampanye.
Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan bahwa dia yakin jika Sudrajat-Syaikhu  memiliki  potensi  yang bisa  ditingkatkan.  Sohibul  optimistis keduanya mampu mendapatkan elektabilitas  di  atas  40%  dalam  Pilgub. Sudrajat  dan  Syaikhu  juga  terlihat  sangat mendekatkan  diri  pada  organisasi  dan partai politik bertema ke Islaman.
Dukungan  awal  yang  dicari  oleh Sudrajat  adalah  dukungan  dari  kelompok bercorak  islam.  Dalam  debat  Calon Gubernur pertama Pasangan ketiga Sudrajat-Syaikhu terang-terangan menyebut  akan  "melindungi  Ulama  dari serangan orang gila”. Berdasarkan program  kerja  yang  ditawarkan  Sudrajat- Syaikhu visi-misi yang diajukan, didominasi  oleh  nasionalis-Islami,  seperti yang  kita  ketahui  Jawa  Barat  didominasi oleh etnis Sunda yang beragama Islam.
Seperti yang telah dijelaskan calon (Paslon)  Cagub-Cawagub  Jabar  Sudrajat- Ahmad Syaikhu memang berusaha menarik  dukungan  organisasi  bercorak agama  Islam,  dan  terlihat  juga  salah  satu organisasi  Islam  yang  cukup  berpengaruh di  Indonesia  memberikan  dukungannya kepada  Paslon.  Hal  ini  terlihat  dari  video berdurasi  03.49  menit  yang  tersebar  via WhatsApp dimana menggambarkan pertemuan  antara  paslon  Asyik  dengan Rizieq.
Pertemuan antara Sudrajat- Syaikhu  dengan  Rizieq  dikatakan  sebagai rangkaian  ibadah  umrah  yang  tengah dijalani  keduanya.  Dalam  umrah,  paslon yang  diusung  partai  Gerindra,  PKS  dan
30   − Journal of Political Issues Volume 1│Nomor 1│Juli 2019
PAN  itu  melakukan  pertemuan  dengan Rizieq  di  Makkah.  Mendapat  dukungan dari  Habib  Rizieq  Syihab  sebagai  tokoh Front  Pembela  Islam  (FPI)  tentunya mengukuhkan  dukungan  FPI  terhadap Paslon  ini.  Habieb  Rizieq  memberikan pesan  kepada  paslon  ini  untuk  menjaga ulama  dan  kyai,  menjaga  umat  Islam  dan menjaga keadilan.
Sudrajat-Syaikhu  juga  mendapat dukungan  dari  mahasiswa.  Namun  ada kontrak  politik  yang  harus  dipenuhi Sudrajat yang disodorkan mahasiswa. Ada kurang  lebih  14  kewajiban  yang  diajukan oleh  mahasiswa  muslim  Jawa  Barat sebagai  kontrak  politik.  Beberapa  hal tersebut  diantara  lain,  untuk  terus  berlalu adil  dan  jujur,  melakukan  pembangunan menyeluruh  di  wilayah  Jawa  Barat,  dan beberapa hal lainnya.
Menurut  pengamat  politik  dari Universitas  Parahyangan  Bandung,  Prof Asep  Warlan  Yusuf  mengatakan,  dalam memilih  seorang  pemimpin  ada  beberapa tahapan  yang  dilakukan  orang  Sunda. Pertama  wawuh  atau  kenal.  Setelah mengenalnya,  kemudian  wanoh  atau akrab.  Baru  setelah  akrab  disukai  dan dipilih.  Konstelasi  politik  di  Jawa  Barat dapat  dikatakan  sangat  dinamis.  Dengan jumlah  pemilih  terbanyak  di  seluruh Indonesia, yakni sekitar 35 juta pemilih. pemilihan  gubernur  provinsi  ini dinilai  menjadi  faktor  penentu  dalam pemilihan  presiden  tahun  depan.  Namun, pengamat politik dari Universitas Padjajaran  Firman  Manan  memandang karakter  pemilih  yang  religius  dan merupakan  pemilih  tradisional yang memilih  figur  dengan  popularitas  tinggi. Dapat  disimpulkan  sekali  lagi  bahwa corak  islamis  dalam  suatu  organisasi  atau partai  politik  merupakan  yang  sangat mempengaruhi elektabilitas Paslon no 3.
Analisis  Isu  2019  Ganti  Presiden  Yang Dibawa Pasangan Sudrajat-Syaikhu
Beberapa  waktu  lalu  debat  kedua Pilgub  Jabar  memanas  diakibatkan  aksi
pasangan  Asyik yang  mengeluarkan ujaran  “2018  Asyik  Menang,  2019  Ganti Presiden”  pada  saat closing  statement . Aksi  tersebut  memunculkan  reaksi  keras dari  pendukung  pasangan  Hasanudin- Anton Charliyan yang didukung oleh PDI- P. Reaksi ini datang dari masa pro Jokowi yang menginginkan Jokowi terpilih kembali  pada  Pilpres  2019  mendatang (Nugraheny, 2018). Konflik antara pendukung  Jokowi  dengan  masa  yang mem-viralkan hastag #2019GantiPresiden sebelumnya  sudah  lama  terjadi  di  dunia maya.
Gerakan  2019  ganti  Presiden  pada awalnya  adalah  pecobaan  politik  yang dilakukan  oleh  PKS.  Gerakan  tersebut meluas  dan  menjadi  viral  karena  adanya relasi dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja  pemerintahan  Jokowi.  Meluasnya wacana  tersebut  megakibatkan  tagar #2019GantiPresiden  bukan  lagi  milik PKS,  tetapi  sudah  menjadi  milik  publik yang gusar akan keadaan yang terjadi saat ini.
Percobaan
PKS tersebut tampaknya  telah  berhasil  membentuk opini  publik  sehingga  dapat  memberikan wadah  ekspresi  ketidak  puasan  rakyat terhadap  rezim  Jokowi.  Adanya  wadah ekspresi  tersebut  kemudian  memunculkan tokoh Prabowo sebagai signified dari tagar #2019GantiPresiden. Opini publik kemudian mengerucut menimbulkan suatu asumsi  bahwa  apabila  tidak  puas  dengan Jokowi,  maka  2019  harus  ada  pergantian Presiden,  dengan  penggantinya  adalah Prabowo.
Meluasnya  tagar  tersebut  juga kemudian  dimanfaatkan  oleh  pasangan Sudrajat-Syaikhu  dalam  kontestasi  Pilgub Jabar.  Srategi  untuk  melakukan  aksi “2019  Ganti  Presiden”  dalam  panggung debat  Pilgub  Jabar  merupakan  sesuatu yang  telah  dipersiapkan  secara  matang, bukan  suatu  kejadian  yang  tiba-tiba.  Aksi tersebut dilakukan untuk mendapat dukungan  dari  masa  yang  tidak  akan memilih  Jokowi  pada  Pilpres  2019
mendatang. Hal ini diyakini sebagai upaya konsolidasi  pasangan  Asyik  sehingga rakyat  yang  menginginkan  pergantian Presiden  akan  memilih  pasangan  Asyik ketimbang pasangan lain.
Selain  itu,  aksi  tersebut  juga dianggap  sebagai  suatu  bentuk soft pitching untuk  memancing  reaksi  dari khalayak  utamanya  PDI-P  sebagai  basis masa  pendukung  Jokowi  di  depan  publik. Sehingga  publik  dapat  menilai  perilaku buruk  dari  masa  PDI-P  yang  terkesan temperamen. Namun, secara etika komunikasi  politik,  aksi  yang  dilakukan oleh  pasangan  Asyik  tentu  tidak  dapat dibenarkan karena tidak pada konteksnya.
Di  panggung  Pilgub  Jabar  belum saatnya  untuk  membicarakan  Pemilihn Presiden  yang  masih  akan  dilaksanakan satu  tahun  lagi.  Terlebih  yang  dilakukan oleh  pasangan  Asyik  menyimpang  jauh dari  tema  debat  yang  diangkat.  Meskipun aksi  tersebut  adalah  sebagai  upaya  untuk menaikkan elektabilitas, namun signifikansinya  tidak  dapat  dipastikan sebelum  dilakukan  survei  pasca  debat kedua Pilgub Jabar (Gazali, 2018).
Berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan  oleh  Insrat,  pesan  2019  ganti Presiden yang disampaikan oleh pasangan Asyik  pada  debat  Pilgub Jabar  tidak  akan berpengaruh  terhadap  perolehan  suara pada  saat  pemilihan.  Hal  ini  dikarenakan tidak  ada  korelasi  antara  pemilih  pada Pilgub Jabar 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Pada saat dilakukan cross-tab data survei pemilih Presiden (Jokowi- Prabowo) dengan pemilih di Pilgub Jabar, hasilnya hanya 11 persen dari 47,6 persen pemilih  Prabowo  yang  akan  memilih pasangan  Asyik  dalam  Pilgub  Jabar. Sedangkan cross-tab data  dengan  pemilih Jokowi memperlihatkan bahwa 4,2 persen dari  40,8  persen  pemilih  Jokowi  yang akan  memilih  pasangan  Asyik  (Isntitute, 2018).  Berdasarkan  hasil  survei  tersebut, didapat  temuan  baru  bahwa  Pilgub  Jabar
lebih berfokus pada figur tokoh ketimbang partai pengusung atau pengaruh kedekatan dengan tokoh penting (Jokowi Prabowo).
Hasil survei  tersebut  menenjukkan bahwa usaha Asyik untuk meng- identifikasikan  dirinya  berada  dalam barisan  Prabowo  tidak  serta  merta  dapat mendapat simpati dari simpatisan Prabowo di Jawa Barat. Padahal berdasarkan  hasil  survei  dan  rekapitulasi Pemilu  2014  lalu,  Jawa  Barat  adalah lumbung  suara  bagi  Prabowo  (Kuswandi, 2014).  Hal  menarik  lainnya  adalah ternyata  ada  4,2  persen  dari  40,8  persen pendukung  Jokowi  yang  akan  memilih Asyik dalam Pilgub Jabar mendatang. Hal ini  semakin  menguatkan  argumen  bahwa hadirnya  figur  nasional  dalam  Pilgub Jabar  tidak  serta  merta  dapat  membantu menaikkan  elektabilitas  pasangan  calon yang bertarung dalam Pilgub Jabar.
Ujaran  2019  ganti  Presiden  yang dibawa  oleh  Asyik  dalam  debat  Pilgub Jabar  juga  dapat  dilihat  sebagai  upaya untuk  mendapat  simpati  dari  masa populisme  Islam.  Populisme  Islam  di arena  kontestasi  politik  mulai  terlihat pasca Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.  Masa  yang  kecewa  dengan kesenjangan dan keterpurukan moral yang terjadi memanfaatkan Islam sebagai ekspresi  ketidakpuasan  rakyat.  Hal  ini tentunya  berdampak  kepada  daerah- daerah  lain  diluar  Jakarta,  termasuk  Jawa Barat.
Serangkaian  aksi  bela  Islam  yang pernah  terjadi  di  Jakarta  juga  melibatkan banyak warga Jawa Barat yang ikut dalam aksi  tersebut  (Okezone,  2017).  Oleh karenanya,  sangat  mungkin  jika  isu populisme  Islam  juga  berkembang  dalam Pilgub Jabar. Terlebih, partaipolitik pengusung Sudrajat-Syaikhu adalah partai politik  yang  di  identifikasikan  sebagai partai  yang  pro  Islam.  Koalisi  partai Gerindra-PKS  yang  sebelumnya  dapat menumbangkan  Ahok  di  Pilkada  Jakarta kembali  mengkonsolidasikan  dirinya  di
32   − Journal of Political Issues Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 Pilgub Jabar. Meskipun menurut Mudhoffir,  partai-partai  tersebut  hanya memanfaatkan  populisme  Islam  sebagai kendaraan menuju kuasa dengan mengidentifikasikan  diri  sebagai signified dari  masa  populisme  Islam  (Mudhoffir, 2017).
Pasangan Asyik
mencoba memanfaatkan  basis  partai  yang  sudah mendapat  pengakuan  dari  masyarakat sebagai  partai  pro  Islam  untuk  mendapat dukungan  dari  umat  Islam  yang  kecewa dengan  partai-partai  pengusung  kandidat lain  di  Pilgub  Jabar.  Sehingga  ujaran “2018  Asyik  Menang  2019  Ganti Presiden”  yang  diikuti  dengan  tindakan memamerkan  kaus  bertuliskan  ujaran tersebut  adalah  sebuah  usaha  untuk menciptakan diskursur dalam ruang berpikir  masyarakat  bahwa  pasangan Asyik  berada  dalam  barisan  partai-partai yang  pro  umat  Islam.  Hal  ini  dilakukan untuk lebih menguatkan popularitas pasangan Sudrajat-Syaikhu di mata masyarakat  yang  belum  terlalu  mengenal pasangan Asyik.
Pasangan  Asyik  memanfaatkan basis  pendukungnya  yang  merupakan partai-partai  pro  Islam  untuk  dapat menaikkan popularitasnya. Meski demikian, tindakan yang dilakukan pasangan Asyik dalam debat Pilgub kedua belum dapat memperlihatkan signifikansinya untuk menaikkan elektabilitas  pasangan  Asyik  pasca  debat
(Liputan6,  2018).  Namun  selain  sebagai usaha menaikkan elektabilitas dan popularitas  pasangan  Asyik,  tindakan tersebut  juga  dapat  dilihat  sebagai  upaya untuk  membesarkan  figur  Prabowo  di Jawa Barat.
Seperti  diketahui,  Jawa  Barat adalah  lumbung  suara  bagi  Prabowo, selain  itu  Pilgub  Jabar  juga  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  fokus  politik nasional  saat  ini.  Meskipun  perolehan suara  pada  Pilgub  Jabar  tidak  dapat  serta merta mempengaruhi peta politik nasional.  Namun,  membesarkan  figur
Prabowo  di  Jawa  Barat  merupakan  hal yang  akan  menjadi  sorotan  di  arena nasional, hal ini karena Jawa Barat adalah salah satu sentral pembangunan nasional.
Sehingga  usaha  tersebut  perlu dilakukan oleh kubu koalisi Gerindra-PKS agar  tidak  kehilangan  konstituennya  di Jawa  Barat  dengan  membawa  isu  2019 ganti  Presiden  ke  Jawa  Barat.  Tujuanya adalah menanamkan signified nama
Prabowo dari
signifier tagar #2019GantiPresiden  dalam  ruang  pikir masyarakat Jawa Barat.

## SIMPULAN
Pasangan Sudrajat-Syaikhu hendak menjadikan populisme Islam sebagai jalan menuju kuasa seperti yang telah dilakukan oleh  Anies  Baswedan  dan  Sandiaga  Uno di  DKI  Jakarta.  Salah  satu  usaha konsolidasi  yang  dilakukan  pasangan Asyik  adalah  dengan  membawa  isu  2019 Ganti Presiden dalam arena pertarungan di Jawa Barat. Isu 2019 Ganti Presiden yang dibawa  oleh  pasangan  Sudrajat-Syaikhu berhasil  menanamkan  nama  Prabowo sebagai signified dari signifier tagar #2019GantiPresiden. Hal ini diindikasikan sebagai  usaha  kubu  Prabowo  untuk  tidak kehilangan  konstituen  di  Jawa  Barat karena  Jabar  adalah  lumbung  suara  yang penting bagi Prabowo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, H. (2017, Mei 18). Manimbang Ahok Effect dalam Pilkada Jawa Barat 2018 . Dipetik Januari 2019, dari Kumpran.com: https://kumparan.com/hersubeno- arief/menimbang-ahok-effect- pada-pilkada-jabar-2018.
Erdianto, K. (2017, Januari 16).
Populisme, Kesenjangan dan Ancaman terhadap Demokrasi . Dipetik 2019, dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/ 2017/01/16/07444731/populisme.k esenjangan.danancaman.terhadap. demokrasi
Gardian, E. A. (2017). Membaca Populisme Islam Model Baru. Studia Islamika , 379-393.
Gazali, E. (2018, Mei 15). Soal Pernyataan Penutup Duet Asyuk di Debat Pilgub Jabar. (Y. Yulius, Pewawancara)
Goodwyn, L. (2017). Democratic Promise: The Populist Movement in America. Dalam C. M. Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (hal. 24). New York: Oxford University Press.
Isntitute, I. S. (2018). Survei Perspesi Publik Jelang Pemilihan Gubernur. Bandung: Insrat.
Juono, U. (2017, September 24). Mengapa Populisme Islam Semakin Marak di Indonesia . Dipetik Januari 2019, dari matamatapolitik.com: https://www.matamatapolitik.com/ mengapa-
Kimura, E. (2017, Juli 12). Populist Politics in Indonesia. Dipetik Januari 2019, dari Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/e ntry/populist-politics-in- indonesia_us_5a298131e4b006a26 fb3d127
Kuswandi, R. (2014, Juli 18). Cuma Menang di 4 Kabupaten, Jokowi Keok di Jawa Barat. Dipetik Januari 2019, dari Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/ 2014/07/18/18544391/Cuma.Mena ng.di.4.Kabupaten.Jokowi.Keok.di .Jawa.Barat
Liputan6. (2018, Mei 27). Survei Pilkada Jabar: Elektabilitas Pasangan Asyik Tertinggal Jauh . Dipetik Februari 2019, dari Liputan6.com: https://m.liputan6.com/pilkada/rea
d/3540461/survei-pilkada-jabar- elektabilitas-pasangan-asyik- tertinggal-jauh
Manurung, H. (2016). The Effect of Basuki "Ahok" Tjahaya Purnama Leadership Style on Indonesia Democracy 2012-2106. Preceeding The1st Internationa Conference on Social Sciences and Humanities (hal. 803). Jakarta: LIPI.
Mudde, C. d. (2017). Populism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
Mudhoffir, A. M. (2017). Populisme Islam da Tantangan Demokrasi di Indonesia. Prisma 36 (3) , 48-60.
Müller, J.-W. (2016). What is Populism?
Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Nugraheny, S. E. (2018, Mei 15). Buntut Ricuh Debat Pilgub Jabar, KPU Sanksi Pasangan Asyik . Dipetik Februari 2019, dari Republika.co.id: http:/republika.co.id/berita/nasiona l/pilkada/18/05/15/p8rr27409- buntut-ricuh-debat-pilgub-jabar- kpu-snksi-pasangan-asyik
Nurita, D. (2017, Desember 30).
Pengamat: Populisme Islam Bisa Kembali Mencuat di Pilkada 2018 . Dipetik Januari 2019, dari Tempo.com: https://nasional.tempo.co/read/104 6150/pengamat-populisme-islam- bisa-kembali-mencuat-di-pilkada- 2018
Okezone. (2017, Maret 31). Ratusan Warga Jawa Barat ke Jakarta Ikut Aksi . Dipetik Januari 2019, dari Sundonews.com: https://metro.sindonews.com/read/
34   − Journal of Political Issues
Volume 1│Nomor 1│Juli 2019
1193076/170/ratusan-warga-jawa- barat-ke-jakarta-ikut-aksi-313- 1490940594
Purnomo, N. R. (2017, Desember 05). Suvei: Faktor Agama Paling berpengaruh di Pilkad Jawa Barat . Dipetik Januari 2019, dari Tribunnews.com: http://www.tribunnews.com/nasion al/2017/12/05/survei-faktor- agama-paling berpengaruh-di- pilkada-jawa-barat.
Rizky, F. (2016, November 09). Din Syamsudin: 5 Juta Muslim Jabar Siap Turun untuk 25 November 2016. Dipetik Januari 2019, dari Okezone News: https://news.okezone.com/read/20 16/11/09/337/1536960/din- syamsudin-5-juta-muslim-jabar- siap-turun-untuk-25-november- 2016.
Serujambi. (2017, November 10). Solidaritas Aksi Bela Islam Menjadi Ancman Serius PDIP di Pilgub Jabar, Jateng dan Jatim . Dipetik Februari 2019, dari Serujambi.com: https://www.serujambi.com/2017/s olidaritas-aksi-bela-islam-menjadi- ancaman-serius-pdip-di-pilgub- jabar-jateng-dan-jatim
Sumpena, D. (2012). Islam dan Budaya. Hurnal Ilmu Dakwah , 107-111.
Viva. (2018, Januari 10). Pemilih Muslim di Jabar Jadi Saham Besar Cagub Sudrajat . Dipetik Januari 2019, dari Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/politi k/995413-pemilih-muslim-di- jabar-jadi-saham-besar-cagub- sudrajat