Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
Amyati 1 , Sri Ratu Hikmawati 2 1,2 Program Studi Akuntansi  Universitas Bina Bangsa Email: amy.alvie@gmail.com , sriratuhikma14@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  otonomi  daerah  memacu  pemerintah  daerah  kabupaten  Pandeglang    untuk dapat  berkreasi  mencari  sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat  mendukung  pembiayaan  daerah. Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  digali  dalam  rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD, untuk mengetahui implementasi Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pajak  Daerah, untuk  mengetahui  peningkatan  PAD  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2016-2020.  Metode  yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil  wawancara  dan  data  sekunder  berupa  target  dan  realisasi  pajak  daerah,  target  dan  realisasi PAD  tahun  2016 – 2020.  Hasil  Penelitian  pelaksanaan  sistem  pemungutan  pajak  daerah  yang diterapkan  sistem self  assessment dan official  assessment .  Prosedur  yang  diterapkan  untuk pemungutan  pajak  daerah  terdiri  dari  9  kegiatan  utama,  pendaftaran,  penetapan,  penyetoran, permohonan angsuran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, pembetulan, pengambilan  kelebihan  bayar.  Implementasi  Perda  No  3  Tahun  2018  tentang  Pajak  Daerah  belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuasi. Kesimpulan Sistem dan Prosedur pemungutan pajak daerah pada  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. BP2D Kabupaten Pandeglang menjadikan Perda No 3 Tahun 2018 sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan  keputusan  serta  menentukan  kebijakan.  Secara  keseluruhan  dalam  lima  tahun komponen  pajak  daerah  yang  paling  besar  berkontribusi  terhadap  peningkatan  PAD  adalah  Pajak PBB P2, Pajak BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan.
Kata kunci : Pajak Daerah, Sistem dan Prosedur, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
The implementation of regional autonomy has  spurred  the Pandeglang district government  to be creative in finding sources of regional revenue that can support regional financing. Regional Tax is one source of regional income  that can  be  extracted  in  the  context  of  increasing  Regional  Original Income.  The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  implementation  of  local  tax  collection systems  and  procedures  in  an  effort  to  increase  PAD,  to  determine  the  implementation  of  the Pandeglang  Regency  Regional  Regulation  Policy  Number  3  of  2018  concerning  Regional  Taxes,  to determine the increase of Pandeglang Regency's PAD in 2016-2020. The method used is descriptive qualitative method. The type of data used is primary data in  the form of interviews and  secondary data in the form of targets and realization of regional taxes, targets and realization of PAD in 2016 - 2020.  The  procedure  applied  to  local  tax  collection  consists  of  9  main  activities,  registration, determination,  deposit,  application  for  installments,  bookkeeping  and  reporting,  objections  and appeals,  collection,  correction,  and  collection  of  overpayments.  The  implementation  of  Regional Regulation  No.  3  of  2018  concerning  Regional  Taxes  has  not  fully  implemented  the  Government's Internal Control System. The increase in PAD from year to year has increased fluctuations. Conclusion The system and procedure for collecting local taxes at the Regional Tax Service Agency of Pandeglang Regency are in accordance with existing regulations. BP2D of Pandeglang Regency uses Perda No. 3
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
of 2018 as one of the guidelines in making  decisions and determining policies. Overall in five years the components of local  taxes  that contributed  the  most  to  the  increase  in  PAD  were  PBB  P2  Tax, BPHTB Tax and Street Lighting Tax.
Key Word: Local tax, System and Procedure Locally-generated revenue

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan pembangunaan  senantiasa  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  dapat  diandalkan. Kebutuhan  ini  semakin  dirasakan  oleh  daerah  terutama  sejak  diberlakukannya  otonomi daerah  di  Indonesia,  yaitu  mulai  tanggal  1  Januari  2001.  Implementasi  otonomi  daerah memacu  pemerintah  daerah  untuk  dapat berkreasi  mencari  sumber  penerimaan  daerah  yang dapat  mendukung  pembiayaan  daerah.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, pemerintah  harus  dapat  mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  dinilai  potensial,  pendorong pembangunan  daerah,  terutama  melalui  upaya  peningkatan  PAD.  Pajak  Daerah  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  digali  dalam  rangka  peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sistem  yang  digunakan  dalam  pemungutan  pajak  daerah  secara  umum  adalah system self  assesment , official  assesment .  dan witholding  system . Self  Assessment  System adalah sistem  pemungutan  pajak  yang  membebankan  penentuan  besaran pajak  yang  perlu dibayarkan  pada  wajib  pajak. Official  Assessment  System adalah  sistem  pemungutan  pajak yang  membebankan  wewenang  untuk menentukan  besarnya  pajak  terutang  pada  fiskus  atau aparat  perpajakan  sebagai  pemungut  pajak.  Peraturan  reformasi  keuangan  daerah  saat  ini menegaskan informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak  mau  harus  diikuti  oleh  pemerintah.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  No  28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan  – ketentuan pokok  yang  memberikan  pedoman  kebijakan  dan  arahan  bagi  Daerah  dalam  pelaksananaan pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi,  sekaligus  menetapkan  pengaturan  untuk  menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2017, BP2D mampu  merealisasikan  pendapatan  daerah  khususnya  sektor  pajak  daerah  jauh  melebihi target. Realisasi penerimaan pendapatan pajak tercapai dan terlampaui 220,59%. Berikut data perkembangan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  Anggaran 2016 – 2020.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## Sumber : BP2D Kabupaten Pandeglang
Gambar 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## Kab. Pandeglang TA 2016-2020
Berdasarkan  data  pada  diagram  dapat  dijelaskan  mengenai  Perkembangan  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Pandeglang,  untuk  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah tergambar dari tahun 2016 ke tahun 2017 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan. Dimana pada tahun anggaran 2016 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.  220.340.857.973,- tahun  anggaran  2017  realisasi  penerimaan  PAD  sebesar  Rp.  387.100.584.855,-  tetapi  pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp.  196.980.542.224,-. Pada  tahun  anggaran  2019  mengalami  kenaikan  realisasi,  realisasi  penerimaan  PAD  tahun 2019  sebesar  Rp.  218.326.857.973.  Tahun  2020  mengalami  penurunan  realisasi,  realisasi penerimaan  PAD  tahun  2020  sebesar  Rp.  189.186.452.711.  Permasalahan  yang  dihadapi pemerintah  daerah  kabupaten  pandeglang,  dalam  meningkatkan  PAD  masih  banyak  yang enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya mulai dari tidak ingin membayarkan kewajibannya pada pemerintah, maupun menagih imbal balik dari pajak yang dibayarkannya itu,  dimana  semua  berawal  dari  masih  rendahnya  kesadaran  dan  peran  serta  masyarakat dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah.  Karakteristik  wajib  pajak  di  Kabupaten Pandeglang  itu  berbeda  dengan  wilayah  lain,  seperti  ada  beberapa  data  pengelola  orang pribadi  yang  jelas-jelas  sudah  menjadi  wajib  pajak,  tetapi  bersikeras  tidak  mau  membayar pajak.  Wajib  pajak  memenuhi  kewajibannya  untuk  melegalkan  Objek  Pajaknya,  meskipun belum memiliki izin prinsip. Terdapat objek pajak yang belum didaftarkan oleh wajib pajak untuk objek pajak daerah. Ini disebabkan juga karena kurang maksimal sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak daerah itu sendiri.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## KAJIAN TEORITIK

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Marihot Pahala Siahaan (2020) mendefenisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah  termasuk  hasil  dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, dan pendapatan asli daerah.

## Pajak Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2019)  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Fungsi Pajak Daerah
Sebagaimana  halnya  dengan  pajak  pusat,  pajak  daerah  mempunyai  peran  penting  dalam pelaksanaan  fungsi  negara/pemerintahan,  baik  dalam  fungsi  mengatur  ( regulatory ), penerimaan  ( budgetory ),  redistribusi  ( redistributive ),  dan  alokasi  sumber  daya  ( resource allocation ) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan  untuk  alokasi  sumber  daya  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan  kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  fungsi  utama,  yaitu  fungsi budgetary dan  fungsi regulatory .
Prinsip – Prinsip Pajak Daerah
1 Prinsip Keadilan (Equity)
2 Prinsip Kepastian ( Certainty )
3 Prinsip Kemudahan ( Convenience )
4 Prinsip Efisiensi ( Efficiency )

## Jenis Pajak Daerah
1 Pajak Hotel
2 Pajak Restoran
3 Pajak Hiburan
4 Pajak Reklame
5 Pajak Penenrangan Jalan
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7 Pajak Parkir
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
8 Pajak Air Tanah
9 Pajak Sarang Burung Walet
10 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Tarif Pajak Daerah
Tabel 1. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang No Pajak Kabupaten / Kota Tarif Pajak 1 Pajak Hotel 10% 2 Pajak Restoran 10% 3 Pajak Hiburan 5% - 50% 4 Pajak Reklame 25% 5 Pajak Penerangan Jalan 3% - 10% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  15% 7 Pajak Parkir 30% 8 Pajak Air Tanah 20% 9 Pajak Sarang Burung Walet 10% 10 BPHTB 5% 11 PBB Perdesaan dan Perkotaan 0,1%–0,2%
Sumber : Undang – Undang No 28 Tahun 2009

## Perda No 3 Tahun 2018

## Sanksi Pajak Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 dengan menimbang UU No 28 Tahun 2009  setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar  Pajak  yang  terutang  berdasarkan  surat  ketetapan pajak  atau  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Ketentuan  ini  mengatur  sanksi  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi kewajiban  perpajakannya  yaitu  mengenakan  sanksi  administratif  berupa  bunga  sebesar  2% sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibaya runtuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## Insentif Pajak Daerah
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  19  di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
a) Insentif  pajak  daerah  untuk  mengurangi  dampak  wabah  COVID-19  diberikan kepada:
1. Wajib Pajak Hotel;
2. Wajib Pajak Restoran;
3. Wajib Pajak Hiburan;
4. Wajib Pajak Penerangan Jalan PLN;
5. Wajib Pajak Parkir;
6. Wajib Pajak Reklame untuk jenis reklame papan nama;
7. Wajib Pajak Air Tanah; dan
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

## Sistem
Menurut  Mulyadi  (2016)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Sistem  Akuntansi,  menjelaskan bahwa  sistem  merupakan  jaringan  prosedur  yang  dibuat  menurut  pattern  atau  pola  yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi.

## Prosedur
Menurut  Mulyadi  (2016)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Sistem  Akuntansi,  menjelaskan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnyamelibatkan orang dalam satu departemen atau  lebih  yang  dibuat  sedemikian  rupa  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

## Sistem Pemungutan Pajak Daerah
1 Self  assessment  system adalah  sistem  pemungutan  yang  membebankan  penentuan besaran    pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
2 Official  assessment  system adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  membebankan wewenang    dalam  penentuan  besaran  pajak  terutang  fiskus  maupun aparat  perpajakan sebagai pemungut pajak.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  saat  ini  yaitu  metode  penelitian pendekatan  Deskriptif  Kualitatif  dengan  objek  penelitian  yaitu  Kantor  Badan  Pelayanan Pajak  Daerah  Kab.  Pandeglang.  Data  yang  digunakan  yaitu  Data  Primer  berupa  wawancara dengan  Kepala  Sub.  Bagian  Pengelolaan  Analisis  dan  Data,  Data  Sekunder  berupa  data Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kab.  Pandeglang  Tahun  2016-2020.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Teknik Analisis  menggunakan  model  analisis  interaktif  Milles  dan  Huberman.  Teknik  keabsahan data menggunakan Kredibilitas, Defendibility, dan Konfirmbality.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  menggunakan  dua  sistem Self Assessment dan Official  Assessment .  Jenis  pajak  daerah  yang  menggunakan  sistem Self Assessment adalah  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak  Parkir,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Jenis pajak daerah yang menggunakan  sistem Official  Assessment yaitu  Pajak  Reklame,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.
Berdasarkan  hasil  observasi  pada  lingkup  prosedur  pemungutan  pajak  daerah  pada BP2D  kabupaten  Pandeglang  merujuk  dari  Peraturan  Bupati    No  12  Tahun  2011  tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  P2.  terdiri  dari  9  (Sembilan) kegiatan utama.
Realisasi  di  lapangan  kendala  lebih  banyak  terjadi  di self  assessment salah  satunya kesadaran  wajib  pajak  yang    masih  rendah  dalam  menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya. Perhitungan  penetapan  pajak  daerah  yang  menggunakan  sistem official  assessment pada dasarnya  menggunakan  aplikasi  yang  tersedia  dalam  pelayanan  BP2D.  Pemungutan  pajak daerah  kabupaten  Pandeglang  belum  efektif  setiap  tahunnya,  meskipun  target  secara signifikan  tercapai  hampir  100%  pertahunnya.  Prosedur  yang  diterapkan  untuk  pemungutan pajak  daerah  pada  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  sesuai  dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
Implementasi  Kebijakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  3  Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Analisis mengenai  implementasi  Perda  No  3  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah.  Dalam  rangka menyesuaikan  dan  mengimbangi  perkembangan  kegiatan  perekonomian  di  kabupaten Pandeglang,  BP2D  kabupaten  Pandeglang  menjadikan  Perda  No  3  Tahun  2018  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang  Pajak  Daerah  sebagai  pedoman pengambilan  keputusan  serta  penentuan  kebijakan. Akan  tetapi  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  belum  sepenuhnya  menerapkan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  dalam  evaluasi  Kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah.

## Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 – 2020
Pada  sisi  inilah  dapat  dilihat  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam pembiayaan pembangunan, akan ditentukan  dari kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang  untuk  menghimpun  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berdasarkan  Target  dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang 5 (lima) tahun, dari tahun 2016-2020.
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2020
Uraian Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % PAD 2016 230.069.195.270,00  220.340.857.973,00  95,77% 2017 391.065.305.356,39   387.100.584.855,00   98,98% 2018 205.646.028.714,00   196.980.542.224,25   95,79% 2019 229.068.192.270,00  218.326.857.973,91  95,31% 2020 218.161.098.752,38   189.186.452.711,47   86,72% Sumber: BPKAD Kabupaten Pandeglang
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Perkembangan  realisasi  penerimaan  PAD  kabupaten  Pandeglang  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  fluktuasi  dengan  cenderung  menurun.  Realisasi  penerimaan  PAD tahun  anggaran  2016  –  2017  meningkat  sebesar  3,21%  ,  pada  tahun  anggaran  2017  -  2018 mengalami  tingkat  penurunan  sebesar  3,19  %,  pada  tahun  anggaran  2018-2019  mengalami penurunan sebesar 0,48 %, pada tahun anggaran 2020 mengalami tingkat penurunan sebesar 8,59%.

## Gambar 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016-2020
Grafik  data  menunjukkan  bahwa  persentase  kontribusi  pajak  daerah  kepada  PAD Kabupaten  Pandeglang  pada  tahun  2016 sebesar  15,31%,  pada tahun  2017  sebesar  20,12%, pada  tahun  2018  sebesar  24,91%,  pada  tahun  2019  sebesar  25,05%,  dan  pada  tahun  2020 sebesar 19,67%.
0 2 4 6 8 10 12 14 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak PJJ

## Gambar 3. Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016-2020
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  terlihat  bahwa  kontribusi  komponen  pajak  terhadap pajak  PAD  berfluktuasi,    persentase  kontribusi  tertinggi  bersumber  dari  pajak  BPHTB sebesar 12,48% terjadi pada tahun 2017. Kemudian persentase kontribusi terendah bersumber dari pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,001% pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam lima  tahun  komponen  pajak  daerah  yang  paling  besar  berkontribusi  terhadap  PAD  adalah
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Pajak  PBB  P2,  Pajak  BPHTB  dan  Pajak  Penerangan  Jalan.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa secara umum perkembangan realisasi penerimaan PAD kabupaten Pandeglang daerah tahun  2016  –  2020  mengalami  peningkatan  fluktuasi.  Realisasi  penerimaan  pajak  daerah dapat membantu peningkatan PAD kabupaten Pandeglang untuk membiayai pengeluaran atau belanja  daerah.  Demikian  pajak  daerah  dapat  melaksanakan  fungsinya,  yaitu  fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam sosial dan ekonomi.

## KESIMPULAN
Melihat dari pembahasan, maka dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten  Pandeglang  menggunakan  sistem Self  Assesment dan  sistem Official Assesment. Sistem  Pemungutan  pajak  daerah  kabupaten  Pandeglang  belum  efektif  setiap tahunnya.
2. Prosedur  yang  diterapkan  untuk  pemungutan  pajak  daerah  pada  Badan  Pelayanan  Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati No  39  Tahun  2017  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Daerah,  Peraturan Bupati  No  39  Tahun  2017  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan P2.
3. Implementasi  Perda  No  3  Tahun  2018  tentang  Pajak  Daerah,  BP2D  Kabupaten Pandeglang  menjadikan  Perda  No  3  Tahun  2018  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam pengambilan  keputusan  serta  menentukan  kebijakan  tentang  pajak  daerah.  Badan Pelayanan  Pajak  Daerah  belum  sepenuhnya  menerapkan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP) dalam evaluasi Kinerja BP2D.
4. Perkembangan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten Pandeglang  daerah    tahun  2016  –  2020  mengalami  peningkatan  fluktuasi.  Ini membuktikan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah melakukan yang terbaik dalam upaya peningkatan  PAD.  Pajak  daerah  telah  memberikan    kontribusi  kepada  PAD  Kabupaten Pandeglang  sebesar  15,31%  dari  total    penerimaan    PAD  sebesar    Rp.  220.340.857.973, pada  tahun  2017  memberikan    kontribusi  sebesar  20,12%  dari  total  penerimaan  PAD sebesar  Rp.  387.100.584.855,  pada  tahun  2018  memberikan  kontribusi  sebesar  24,91% dari  total  penerimaan  PAD  sebesar  Rp.  196.980.542.224,  pada  tahun  2019  memberikan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
kontribusi  sebesar  25,05%  dari  total  penerimaan  PAD  sebesar  Rp.  218.326.857.973,  dan pada  tahun  2020  memberikan    kontribusi  sebesar    19,67%  dari  total  penerimaan  PAD sebesar  Rp.  189.186.452.711.  Persentase  kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2019 sebesar 25,05%. Kemudian persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 15,31%.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin Rudy, 2011, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM    YKPN. Bratakusumah Deddy Supriady, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2001 Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Dr. Siregar Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hutahaean J, 2015 Konsep Sistem Informasi, Yogyakarta: Deepublish.
Indrianto  Nur  dan  Bambang  Supomo,  2013,  Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi
& Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Jogiyanto, 2014 Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi.
Lilis, dkk, 2011 Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Graha Ilmu.
Mardiasmo, 2019, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019, Yogyakarta: Penerbit Andi. Miles, Huberman dan  Mattew, 1984, Analisis Data Kualitatif Terjemahan, Jakarta: UI-Press. Mulyadi, 2016, Sistem Akuntansi, Edisi ke-4, Cetakan ke-6, Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan  Bupati  No  39  Tahun  2017  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi dan Bangunan P2.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah.
Siahaan  Marihot  Pahal,  2020,  “Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah”,  Bandung:  Rajagrafindo Persada.
Sugiyono. 2019 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutarman, 2012, Pengantar Teknologi Informasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Tambunan  M  Rudi,  2013,  Pedoman  penyusunan  Standard  operating  prosedur,  Edisi  2013,
Jakarta: Maiesta.
Undang - Undang  Nomor  34  tahun  2004  tentang  Pajak  Daerah Undang – Undang  Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi Daerah Waluyo, 2017, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
Wijaya, Darma dan Roy Irawan, 2018, Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat.
Y Djahir, dan Pratita, D, 2015, Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: Budi Utama.