## PRODUK PEMBIAYAAN WISATA RELIGI HAJI PADA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Achmad Otong Busthomi, Wasman dan Nurul Farichah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: tomibust@yahoo.com, wasman1959@yahoo.co.id dan nurulfarichah36@gmail.com

## Abstract
The large number interest of community in performing the hajj became one of the reference for  Koperasi  Nusantara  in  innovating  the  financing  product.  This  product  can  be  used  for members of Koperasi Nusantara with some terms and conditions that have been determined. In financing, Koperasi Nusantara usesmurabaha financing. On the other side there should be a guarantee given to this community that there is portion number of Hajj and SPPH.This case study  uses  qualitative  research  method  with  descriptive  approach  that  aims  to  get  accurate data about financing in hajj. Techniques of collecting data used in this study are observation, interview  and  documentation.  The  collected  data  is  analyzed  by  using  qualitative  analysis method which is done logically and systematically. Koperasi Nusantara as a savings and loan cooperative  (KSP)  that  presents  the  product  of  religious  tourism  hajj  financing  enough  to attract the attention of the public. In practice, however, this financing is in contrast to (PMA) no. 24 of 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Religious Affairs no. 30 Year 2013 concerning Banks Receiving Deposit Fees for Hajj Implementation that financing with the type of bailout had been prohibited.
Keywords: Financing, Hajj, Mechanism, Murabahah and Policy.

## Abstrak
Besarnya  minat  masyarakat  dalam  menunaikan  ibadah  haji  menjadi  salah  satu  acuan  bagi Koperasi  Nusantara  dalam  menginovasikan  produk  pembiayaan.  Di  dalam  pembiayaan  ini Koperasi  Nusantara  menggunakan  pembiayaan  murabahah.  Bukan  hanya  itu,  dalam pembiayaan ini juga harus ada jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi yaitu berupa nomor  porsi  haji  dan  SPPH.  Jenis  penelitian  ini  adalah  case  study  (studi  kasus).  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  obeservasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data- data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif normatif  yang  dilakukan  secara  logis  dan  sistematis.  Koperasi  Nusantara  sebagai  koperasi simpan  pinjam  (KSP)  yang  menghadirkan  produk  pembiayaan  wisata  religi  haji  cukup menarik  perhatian  masyarakat  luas.  Namun  dalam  prakteknya  pembiayaan  ini  bertolak belakang  dengan  (PMA)  No.  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa pembiayaan dengan jenis talangan haji telah dilarang.
Kata Kunci: Pembiayaan Wisata Religi Haji, Mekanisme, Murabahah dan Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Cirebon  merupakan  salah  satu  kota  yang berada  di  wilayah  Jawa  Barat.  Cirebon sering  dikenal  dengan  Kota  Wali/Kota Udang.    Jumlah  penduduk  kota  Cirebon berdasarkan database kependudukan  dan pencatatan  sipil,  saat  ini  telahmencapai 388.854 jiwa. Melihat banyaknya penduduk, tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  minat masyarakat  kota  cirebon  untuk  menunaikan ibadah haji pun meningkat.
Ibadah  haji  merupakan  salah  satu rukun  Islam  yang  kelima  dan  mempunyai karakteristik  yang  khusus,  berbeda  dengan rukun  Islam  lainnya,  karena  apabila  dilihat dari  satu  sisi,  haji  merupakan  ibadah mahdah berupa kewajiban yang dilaksanakan secara individual, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia harus dilaksanakan  secara  kolektif  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dengan  demikian  praktek  ibadah haji  tidak  hanya  terikat  oleh  aturan-aturan fikih  saja,  tetapi  juga  terikat  oleh  peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanannya.  Besarnya  nilai  setoran  awal untuk  memperoleh  nomor  porsi  haji membuat  masyarakat  muslim  kebingungan. Terlebih  lagi  keinginan  untuk  menunaikan ibadah  haji  bukan  saja  untuk  masyarakat kelas  atas,  namun  masyarakat  dengan pendapatan  ekonomi  pas-pasan  juga  ingin menyempurnakan  rukun  Islam  dengan  ikut menunaikan  ibadah  Haji  seperti  halnya masyarakat ekonomi menengah ke atas.
Penyelenggaraan Ibadah
Haji
merupakan  tugas  nasional  dan  menyangkut martabat  serta  nama  baik  bangsa,  kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi  masyarakat  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen  penyelenggaraan  Ibadah  Haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan,  dimana  untuk  mendapatkan porsi  haji  calon  jamaah  harus  membayar Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH). Banyak  para  calon  jamaah  haji  yang  ingin melaksanakan ibadah haji namun biaya yang
tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. 1 Di  Indonesia  untuk  memperoleh nomor  porsi  haji  para  calon  jamaah  haji minimal  harus  sudah  menyetor  awal  Biaya Penyelenggara  Ibadah  Haji  (BPIH)  sebesar Rp  25.000.000,-  melaluiBank  Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Agama untuk menerima setoran BPIH untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji. 2
Di  samping  LKS,  terdapat  pula Koperasi  yang  menawarkan  talangan  dalam produk simpan pinjam. Secara umum ruang lingkup  kegiatan  usaha  koperasi  simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman  terutama  dari  dan  untuk  anggota. Namun  dalam  pengemasannya  produk  dana talangan haji yang ditawarkan oleh koperasi ini berbentuk pembiayaan.
Koperasi  sebagai  sebuah  lembaga ekonomi  rakyat  telah  lama  dikenal  di Indonesia,  bahkan  Mohammad  Hatta  salah seorang  proklamator  Republik  Indonesia yang  dikenal  sebagai  bapak  koperasi, mengatakan  bahwa  koperasi  adalah  badan usaha bersama bergerak di bidang perekonomian,  beranggotakan  mereka  yang umumnya  berekonomi  yang  lemah  yang bergabung  secara  sukarela  dan  atas  dasar persamaan  hak  dan  kewajiban  melakukan usaha  yang  bertujuan  untuk  mememuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 3
Koperasi Nusantara merupakan sebuah  koperasi  yang  berkerjsama  dengan PT  POS  Indonesia  (Persero)  yang  berperan aktif  membantu  pemerintah  dalam  program
1 Tommy  Jorghi  Pahlevi,  “Tinjauan  Yuridis terhadap  Penggunaan  Dana  Talangan  Haji  Menurut Hukum  Islam  Dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah”, Skripsi (Bandung:  Universitas Pasundan Bandung, 2011), 2.
2 Muhammad  Bahtiyar  Rifai,  “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Dana Talangan Haji”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) , 2.
3 Fitri Nurhayati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi  Syariah (Surakarta:  PT  Era Intermedia, 2008), 12.
mensejahterakan  masyarakat  menengah  ke bawah  dan  meningkatkan  perekonomian kerakyatan.  Dari  kerjasama  ini  melahirkan produk  simpan  pinjam  dan  salah  satunya adalah produk pembiayaan wisata religi haji atau  dengan  kata  lain  pembiyaan  yang berjenis  seperti  dana  talangan  haji.  Pada perkembanganya  memang  koperasi  simpan pinjam  ini  melayani  anggota  dan  calon anggota Koperasi Nusantara. Calon anggota koperasi  ini  nantinya  haruslah  terlebih dahulu terdaftar dalam keanggotaan Koperasi  Nusantara  dengan  memenuhi persyaratan  yang  sudah  ditentukan.  Barulah bisa menggunakan produk pembiayaan ini.
Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai: bagaimana  mekanisme  pemberian  produk pembiayaan  wisata  religi  haji  di  Koperasi Nusantara Cangkol Kota Cirebon? Bagaimana  kebijakan  yang  digunakan dalam pemberian produk pembiayaan wisata religi  haji  di  Koperasi  Nusantara  Cangkol Kota Cirebon? Kemudian, bagaimana eksistensi  produk  pembiayaan  wisata  religi haji  ditinjau  dari  hukum  positif  dan  hukum ekonomi  syariah  di  Koperasi  Nusantara Cangkol Kota Cirebon?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  pembiayaan  wisata  religi haji  di  koperasi  bukan  satu  hal  yang  baru dilakukan.  Meskipun  demikian,  nampaknya belum  ditemukan  penelitian  yang  secara spesifik  dikaji  dari  segi  hukum  positif  dan hukum  ekonomi  syariah.  Berikut  beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan  yang  dikaji, pertama, Nida Farhanah 4 dalam  Jurnal  Studi  Agama  Dan Masyarakat  yang  berjudul Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan
Ibadah Haji  Indonesia menyebutkan bahwa konsep  awalnya,dana  talangan  haji  tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan  kemudahan  dalam  pendaftaran
4 Nida Farhanah, “Problematika Waiting List dalam  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji”, Jurnal  Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2016).
haji.  Tetapi  kemudian  justru  menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jemaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang. Berdasarkan  hal  itu,  maka  perlu  dilakukan kajian untuk mengevaluasi kebijakan tersebut baik menyangkut aspek syar‟i yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya demi mewujudkan  pemeliharaan  terhadap  agama ( hifz al-dîn ) dan mewujudkan kemaslahatan bagi  seluruh  umat  Islam,  terutama  calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu.
Kedua, Faisal Fani Nasution, Mahmul  Siregar,  dan  Ramli  Siregar 5 dalam Jurnal  Hukum  Ekonomi  yang  berjudul Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  dalam Perbankan  Syariah  ditinjau  dari  Undang- Undang  Perbankan  Syariah mengatakan bahwa  pembiayaan  talangan  haji  adalah pinjaman  ( qardh )  dari  bank  syariah  kepada nasabah  untuk  menutupi  kekurangan  dana guna memperoleh kursi ( seat ) haji pada saat pelunasan  BPIH  (Biaya  Perjalanan  Ibadah Haji).  Dana  talangan  ini  dijamin  dengan deposit  yang  dimiliki  nasabah.  Nasabah kemudian  wajib  mengembalikan  sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.  Atas  jasa  peminjaman  dana talangan  ini,  bank  syariah  memperoleh imbalan  ( fee/ujrah )  yang  besarnya  tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.
Ketiga, Della Edwinar 6 dalam Jurnal Ilmiahnya  yang  berjudul  Status  Hukum Dana  Talangan  Haji  Bagi  Calon  Jamaah Haji menyebutkan  bahwaperkembangan lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia memberikan produk baru yang memfasilitasi  setiap  muslim  di  Indonesia
5 Faisal Fani Nasution, Mahmul Siregar, dan Ramli  Siregar,  “Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji dalam  Perbankan  Syariah  ditinjau  dari  Undang- Undang”, Jurnal  Hukum  Ekonomi, Vol.  II,  No.  2 (Juni, 2013).
6 Della  Edwinar,  “Status  Hukum  Dana Talangan  Haji  Bagi  Calon  Jamaah  Haji”, Jurnal Ilmiah  Program Studi  Ilmu  Hukum, Vol.  2,  No.  2 (Juni, 2015).
untuk  dapat  mendaftarkan  dirinya  berhaji dengan  fasilitas  dana  talangan  haji  dari lembaga  keuangan  syariah  baik  bank maupun  non-bank.  Berdasar  Pasal  1  ayat  4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang  Bank Penerima Setoran  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  bahwa  Dana Talangan  Haji  adalah  dana  yang  diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan  imbalan  oleh  Bank  Penerima Setoran  (BPS)  BPIH  kepada  calon  jamaah haji  dengan  tujuan  untuk  memberikan kemudahan  kepada  nasabah/calon  nasabah pembiayaan  haji  untuk  mendapatkan  porsi haji  dengan  persyaratan  mudah  dan  proses lebih  cepat.  Produk  dana  talangan  haji merupakan  solusi  bagi  sebagian  muslim yang  tidak  dapat  mencukupi  biaya  haji secara  tunai  dengan  berdasar  prinsip  Qard wal  Ijarah,  yaitu  akad  pemberian  pinjaman dari  bank  untuk  nasabah  yang  disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang  jaminan  yang  diserahkannya,  dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya .
Dari ketiga topik penelitian yang telah dipaparkan  di  atas,  ternyata  belum  ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  pembiayaan  wisata  religi  haji  pada koperasi dengan menggunakan akad murabahah yang  ditinjau  dari  hukum  positif dan hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan  tinjauan  hukum  positif  dan hukum  ekonomi  syariah  pada  penelitian  ini diharapkan  akan  mengungkapkan  bagaimana hukumnya  lembaga  keuangan  non  bank  yang mengeluar produk pembiayaan yang notabene -nya  dikeluarkan  oleh  koperasi primer  namun  berakad  syariah. Di  sinilah letak  perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian  yang penemuanya  didapatkan  dengan  mencari data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi yang berhubungan dengan materi
pembahasan. 7 Oleh  karena  itu,  penelitian tentang  maqasid  syariah  tentang  obligasi syariah (sukuk) dalam penilitian ini menggunakan  metode  review  dokumen  dan trend analysis terhadap  penerbitan sukuk di Indonesia dan beberapa manfaat didalamnya.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, yang  berusaha  menggali,  memahami,  dan mencari  fenomena  sosial.  Fenomena  sosial yang  dimaksud  adalah  motif  dan  tujuan yang  diusung  oleh  Koperasi  Nusantara dalam  layanan  produk  pembiayaan  wisata religi  haji  bagi  masyarakat  strata  sosial menengah ke bawah. Dengan menggunakan metode  kualitatif  ini  dapat  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  narasumber.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  observasi  dan wawancara secara terbuka.
Dalam penelitian kualitatif ini digunakan  teknik  pengumpulan  data  yang meliputi  observasi,  wawancara  mendalam serta  kajian  literatur.  Observasi  merupakan pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati secara  langsung  objek  yang  diteliti  dilokasi penelitian.  Dari  penelitian  observasi  kita dapat melihat secara langsung pola perilaku kesehatan dan juga pola pelayanan kesehatan pada masyarakat, sehingga dengan  obeservasi ini peneliti  dapat menjaring  informasi  atau  data. 8 Tidak hanya itu, dalam penelitian inipun menggunakan  pendekatan  normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada.
Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh adalah dengan cara mengumpulkan data untuk memperoleh data yang  valid,  maka  penulis  menggunakan studi  kasus( case  study ) , yaitu  metode  yang dilakukan  dengan  wawancara  dilakukan
7 Moh.  Nazir, Metode  Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.
8 Dedi Aris Kurniawan dan Ali Imron, “Studi Fenomenologi  Kegiatan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah Amanah Ummah”, Jurnal Paradigma , Vol. 2 No. 2 (Desember, 2014).
oleh peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke  lapangan  untuk  mencari  sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan  pembiayaan  wisata  religi  haji  di Koperasi Nusantara.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan),
interview (wawancara),  dan  dokumentasi.  Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan.
1) Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan  dengan  cara  melakukan pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan  keadaan  yang  diselidiki.  Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi  dengan  cara  berkunjung  dan mengamati  secara  langsung  aktifitas dan situasi lingkungan kerja di Koperasi
Nusantara Cabang Cangkol Kota Cirebon.
2) Wawancara/interview  adalah  salah  satu perangkat  metodologi favorit bagi peneliti  kualitatif.  Wawancara  adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.  Adapun  jenis  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah wawancara  langsung,  dengan  bentuk wawancara terstruktur di mana dilakukan dengan cara menyusun beberapa  pertanyaan  yang  dirumuskan dalam pedoman wawancara (terlampir).
Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas responden yaitu bagian managemen  dan  informasi  Koperasi Nusantara mengenai  sejarah berdirinya, status  badan  hukumnya,  bagaimana perkembangan  produknya,  minat  serta antusias  masyarakat  akan  kehadiran Koperasi  Nusantara  ini  atau  yang berkaitan dengan Koperasi Nusantara.
3) Dokumentasi,  yaitu  suatu  metode  yang digunakan untuk  mencari  data dari hal- hal  atau  variable  yang  berupa  catatan, transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,
prasasti,  notulen  rapat,  agenda  dan sebagainya.Dalam penelitian ini peneliti melakukan  pengumpulan  data  melalui dokumentasi  dari  dokumen-dokumen dari Koperasi Nusantara Cabang
Cangkol  Kota  Cirebon,  kitab,  buku- buku,  brosur,  internet  dan  lain-lain, yang  berkaitan  dengan  pembiayaan talangan haji.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti yang disarankan oleh data. 9 Setelah beberapa data  terkumpul  dari  hasil  observasi  dan wawancara  peneliti  mengkaji  beberapa sumber  lain  dari  buku  serta  artikel  yang digunakan  oleh  penulis  sebagai  landasan untuk  memperkuat  beberapa  pernyataan yang  didapatkan  dan  kemudian  peneliti kembangkan  sebagai  pembahasan  dalam penulisan.
Agar  dalam  proses  selanjutnya  kita dapat  mengetahui  apa  saja  yang  telah ditemukan  dan  di  interpretasi  di  dalam lapangan,  maka  kita  perlu  mengetahui kredibilitasnya dengan menggunakan teknik perpanjangan  kehadiran  peniliti  dilapangan, observasi  yang  diperdalam,  triangulasi (sumber,  metode,  penelitian  dan  teori)  dan pelacakan  kesesuaian  hasil.  Selanjutnya perlu  dilakukan  pengecekan  dapat  atau tidaknya ditransfer ke latar lain ( transferability ), ketergantungan pada konteksnya ( dependability ) dan dapat tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya  ( confirmability ).  Jadi,  yang dimaksud  dengan  keabsahan  data  adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi;
(1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan  dasar  agar  hal  itu  dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan  luar  yang  dapat  dibuat  tentang
9 M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 133-147.
konsistensi  dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 10
Berikut  beberapa  yang  dilakukan dalam uji keabsahan data:
1) Perpanjangan Keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat menentukan  dalam  pengumpulan  data. Keikutsertaan  tersebut  tidak  hanya dilakukan  dalam  waktu  singkat,  akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian
dilapangan.
2) Ketekunan  Pengamatan,  yaitu  secara konsisten  mencari  interpretasi  dengan berbagai  cara  dalam  kaitan  dengan proses  analisis  yang  konstan  atau tentative.  Mencari  suatu  usaha  yang membatasi  berbagai  pengaruh  dan mencari  apa  yang  dapat  diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan  dengan  teliti  dan  rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia  menelaah  secara  rinci  sampai  pada suatu  titik  sehingga  pada  pemerikasaan tahap  awal  tempak  salah  satu  atau seluruh  faktor  yang  ditelaah  sudah dipahami dengan cara yang biasa.
3) Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan  pengecekan  atau  sebagai pembanding  terhadap  data  itu.  Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan  ialah  pemeriksaan  melalui sember  lainnya.  Hal  itu  dapat  dicapai dengan  jalan;  (a)  membandingkan  data hasil  pengamatan  dengan  data  hasil wawancara,  (b)  membandingkan  apa yang  dikatakan  orang  di  depan  umum dengan  apa  yang  dikatakannya  secara pribadi,  (c)  membandingkan  apa  yang dikatakan  orang-orang  tentang  situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya  sepanjang  waktu,  (d)
10 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian (Bandung: Remaja Rosdaya, 1995), 320.
membandingkan keadaan dan prespektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat dan  pandangan  orang  seperti  rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah  atau  tinggi,  orang  berada, orang pemerintahan dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan  isi  suatu  dokumen  yang berkaitan. 11

## KONSEP DASAR Pembiayaan Wisata Religi Haji
Pembiayaan  wisata  religi  haji    pada Koperasi  Nusantara  ini  merupakan  sebuah lembaga keuangan non bank yang mempunyai  sistem  operasional  yang  sudah tersusun  secara  sistematis.  Dalam  prosedur pembiayaan  ini  ada  prosedur  yang  harus dipatuhi  oleh  pengurus  maupun  anggota koperasi. Koperasi Nusantara ini merupakan koperasi  simpan  pinjam  (KSP).  Hal  ini didasarkan juga pada putusan No. 228/SISP/Dep.1/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal  16  Agustus  2013  tentang  Surat  Ijin Usaha Simpan Pinjam Kepada KSP (Koperasi  Simpan  Pinjam)  Nusantara  yang berarti  bahwa  Koperasi  Nusantara  sudah menyandang Koperasi Simpan Pinjam.
Jenis  pembiayaan  yang  banyak diminati  oleh  masyarakat  ini  merupakan produk  layanan  terbaru  dari  Koperasi Nusantara  yang  baru  dikeluarkan  (1)  satu tahun belakang yaitu pada bulan April 2016. Pembiayaan  wisata  religi  ini  merupakan bentuk  dana  talangan  haji  yang  juga merupakan  produk  berbasis  syariah  yang diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  ingin menunaikan  ibadah  haji  namun  kekurangan dana awal atau pelunasan untuk pendaftaran.
Pembiayaan adalah membiayai kebutuhan  usaha.Adapun  pengertian  lain pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam  meminjam  antara  bank  dan  atau
11 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian, 327- 331.
lembaga keuangan lainnya dengan pihak yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan bagi hasil. 12
Wisata  religi  haji  ini  merupakan produk  pembiayaan  yang  dikeluarkan  oleh Koperasi Nusantara dalam bentuk pembiayaan haji. Pada dasarnya, produk ini mengacu pada dana talangan haji hanya saja dikemas  dalam  wajah  baru.Pengertian  atas Wisata  Religi  Haji  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  dana  talangan  haji  yaitu  sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan  non-bank  yang  memberikan  fasilitas pinjaman  dana  bagi  nasabah  yang  hendak menunaikan  ibadah  haji,  yang  mana bertujuan  untuk  menutupi  kekurangan  dana guna  memperoleh  porsi  haji  saat  pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
Biaya  ibadah  haji  yang  tidak  sedikit bagi  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi menengah  ke  atas  mungkin  bukan  menjadi hambatan,  mereka  bisa  mendaftar  secara langsung kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan  untuk  bisa  melaksanakan ibadah  haji. 13 Salah  satu  cara  yang  bisa mereka  gunakan  adalah  dengan  menabung sedikit  demi  sedikit  dalam  tempo  waktu yang  cukup  lama  untuk  bisa  mendaftar menjadi calon jamaah haji.
Dengan demikian pemerintah mengelurkan  produk  pembiayaan  dana talangan  haji  di  mana  dan  ini  digunakan untuk  masyarakat  yang  ingin  menunaikan ibadah  haji  namun  terkendala  oleh  setoran biaya  pendaftran  haji.  Adanya  produk pembiayaan  dana  talangan  haji  dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan  pemberangkatan  haji  dengan biaya  pendaftaran  yang  dibantu  oleh  pihak bank  maupun  non-bank,  sehingga  dengan mudah  masyarakat  dapat  terdaftar  sebagai
12 Veithza Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 700.
13 A.  Rahman  Ritonga  dan  Zainuddin, Fiqih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 209.
calon  jemaah  haji.Dapat  diartikan  bahwa wisata religi haji yaitu pembiayaan talangan haji  yang  merupakan  pembiayaan  dimana nasabah  calon  haji  diberikan  pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran untuk  biaya  perjalanan  ibadah  haji  dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
Akad Murabahah
Dalam  menjalankan  transaksi  atau  bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad  (perjanjian).  Akad  sebagai  salah  satu cara  untuk  memperoleh  harta  dalam  syariat Islam  yang  banyak  digunakan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Akad  atau  perjanjian atau  transaksi  dapat  diartikan  sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad  jika  ditinjau  dalam bahasa  Arab  yaitu  ذقعلا   ( al-„aqd )  artinya perikatan,  perjanjian,  dan  pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan)  dan  kabul  (pernyataan  menerima ikatan),  sesuai  dengan  kehendak  syari’at yang  berpengaruh  pada  obyek  perikatan. Semua perikatan  (transaksi)  yang dilakukan oleh  dua  pihak  atau  lebih,  tidak  boleh menyimpang  dan  harus  sejalan  dengan kehendak  syari’at,  tidak  boleh  ada kesepakatan  untuk  menipu  orang  lain, transaksi dengan barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. 14
Dalam  istilah  fiqh,  secara  umum akad  berarti  sesuatu  yang  menjadi  tekad seseorang  untuk  melaksanakan,  baik  yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah,  maupun  yang  muncul  dari  dua pihak  seperti  jual  beli,  sewa, wakalah ,  dan gadai. Menurut para ulama fiqhm kata akad didefinisikan  sebagai  hubungan  antara  ijab dan  kabul  sesuai  dengan  kehendak  syariat yang  menetapkan  adanya  pengaruh  (akad) hukum  dalam  objek  perikatan.  Rumusan akad  di  atas  mengindikasikan  bahwa
14 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam  Islam (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003),  44.
perjanjian  harus  merupakan  perjanjian kedua  belah  pihak  untuk  mengikatkan  diri tentang  perbuatan  yang  akan  dilakukan dalam  suatu  hal  yang  khusus.  Akad  ini diwujudkan pertama, dalam  ijab  dan  kabul. Kedua, sesuai  dengan  kehendak  syariat. Ketiga, adanya  akibat  hukum  pada  objek perikatan. 15 Secara  khusus  akad  berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan  kepemilikan)  dan kabul  (penyataan  penerimaan  kepemilikan) dalam  ruang  lingkup  yang  disyariatkan  dan berpengaruh pada sesuatu. 16
Murabahah merupakan  masdar  dari kata rabaha-yurabihu-murabahatan .  Secara terminologi,  dalam  kitab Tuhfah  al-Fuqaha disebutkan,  jual  beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya  memberikan  pengganti  sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan  atau  laba. 17 Menurut  Veithzal Rivai, jual beli murabahah adalah akad jual beli  atas  suatu  barang  dengan  harga  yang disepakati  antara  penjual  dan  pembeli, setelah  sebelumnya  penjual  menyebutkan dengan  sebenernya  harga  perolehan  atas barang  tersebut  dan  besarnya  keuntungan yang diperoleh. 18
Syarat dan Rukun Akad Murabahah Rukun  jual  beli murabahah sama  halnya dengan  jual  beli  pada  umumnya,  yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara  syarat  jual  beli murabahah adalah pertama, syarat  yang  berkaitan dengan shigat atau  akad.  Akad  harus  jelas,
15 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Perjanjian Syariah (Bandung:  PT.  Cipta  Adiya  Bhakti,  2001), 247.
16 Ascarya, Akad  dan  Produk Bank  Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 35.
17 Imam Mustofa, Fiqh    Mu‟amalah Kontemporer (Jakarta:    PT  RajaGrafindo  Persada, 2016), 65.
18 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Rivai, Islamic  Financial  Management;  Teori,  Konsep  dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 145.
baik  ijab  maupun  kabul.  Dalam  akad  harus ada  kesesuaian  antara  ijab  dan  kabul,  dan kesinambungan antara keduanya.
Kedua, syarat sah jual beli murabahah yaitu  1)  akad  jual  beli  yang pertama  harus  sah,  2)  pembeli  harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obejk  jual  beli,  3)  barang  yang  menjadi objek  jual  beli murabahah merupakan komoditas mitsli atau  ada  padanannya  serta dapat  diukur,  ditakar,  ditimbang  atau  jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Tidak diperbolehkan keuntungan merupakan barang  yang  sejenis  dengan  objek  jual  beli, seperti  beras  dengan  beras,  emas  dengan emas  dan  sebagainya4)  Jual  beli  akad  yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi  yamg  tidak  boleh  ditukar  dengan barang sejenis.
Barang ribawi menurut ulama Malikiyah  adalah  makanan  yang  dapat memberikan  energi,  menurut  Syafi’iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi,  sementara  menurut  kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah setiap komoditas ditakar dan atau ditimbang. Kalangan ulama dari  empat  mazhab  ini  sepakat  bahwa  emas dan  oerak  atau  barang  lain  sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian barang  ribawi  tidak  dapat  diperjualbelikan dengan murabahah , misalnya tukar menukar beras  dengan  beras  atau  emas  dengan  emas di  mana  jumlah  salah  satu  pihak  lebih banyak,  baik  takaran  atau  timbangannya maka tidak boleh, dan hal  ini bukanlah jual beli murabahah, 5)  Keuntungan  atau  laba harus  diketahui  masing-masing  pihak  yang bertransaksi,  baik  penjual  maupun  pembeli, apabila  keuntungan  tidak  diketahui  oleh pembeli,  maka  tidak  dapat  dikatakan sebagai jual beli murabahah. 19
Secara singkat, syarat-syarat jual beli murabahah adalah  sebagai  berikut  1)  Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak  dalam  keadaan  terpaksa,2)Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang
19 Imam Mustofa, Fiqh    Mu‟amalah Kontemporer, 72.
halal serta jela sukuran, jenis dan jumlahnya, 3) Harga barang harus dinyatakan secara tranparan dan mekanisme pembiayaan disebutkan dengan jelas , dan 4) Pernyataan  serah  terima  dalam  ijab  kabul harus dijelaskam secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad. 20

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Mekanisme Pemberian Produk

## Pembiayaan Wisata Religi Haji
Koperasi  ini  bergerak  dalam  lembaga keuangan  bukan  bank  yang  memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya untuk suatu  keperluan.  Sama  halnya  dengan  bank dan  lembaga  resmi  lainnya,  mekanisme pembiayaan  telah  diketahui  negara  dan sudah  diatur  pula  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  84/PMK.012/2006  tentang perusahaan pembiayaan.Produk pembiayaan ini memberikan kemudahan dan kemaslahatan  bagi  masyarakat  yaitu  agar dapat  menutupi  kekurangan  dana  dalam pelunasan porsi haji. Dari sinilah, masyarakat memulai untuk terdaftar menjadi  anggota  Koperasi  Nusantara  agar dapat menggunakan pembiayaan dan mendapatkan nomor porsi haji.
Masyarakat  yang ingin mendapatkan produk  layanan  koperasi  ini  harus  terlebih dahulu  terdaftar  sebagai  Anggota  Koperasi Nusantara.  Karena  Koperasi  Nusantara hanya  memberikan  layanan  kepada  anggota koperasinya  saja.Tata  cara  pendaftaran anggota  Koperasi  Nusantara  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  koperasi  lain  yang  berbeda hanya jumlah simpanan pokok dan simpanan  wajib  setiap  koperasi  berbeda- beda  yaitu:  1)  merupakan  Warga  Negara Indonesia,  2)  mematuhi  semua  aturan hukum  dan  perundangan  yang  berlaku  di Indonesia, 3) mengisi, menandatangani, dan menyerahkan  formulir  permohonan  untuk
20 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Rivai, Islamic  Financial  Management;  Teori,  Konsep  dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah,  Praktisi  dan  Mahasiswa (Jakarta:  Bumi Aksara, 2000),147.
menjadi  Anggota  Koperasi,  4)  melunasi Simpanan  Pokok  sebesar  Rp  50.000  dan Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000 perbulan dan
5) melampirkan salinan (KTP/SIM/Paspor,bukti
pelunasan pembayaran  simpanan  pokok  dan  simpanan wajib bulan berjalan,serta bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi. 21
Setelah calon anggota koperasi resmi terdaftar di keanggotaan Koperasi Nusantara, barulah anggota dapat mengikuti produk pembiayaan ini. Adapun persyaratan pembiayaan  wisata  religi  haji  diantaranya yaitu:  1)  Foto  Copy  KTP,  2)  Foto  Copy Kartu  Keluarga  (KK),  3)  Foto  Copy  Buku Nikah/Ijazah/Akta  Lahir,  4)  Foto  Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 5) Keterangan  Gaji/Penghasilan  atau  Surat Keterangan Usaha.
Dalam pengurusan haji oleh Koperasi Nusantara ini menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah dalam penentuan ujrah yang  telah  ditentukan.  Hal ini  tentu  berbeda  dengan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-
MUI/VI/2002  menjelaskan  bahwa  dalam pengurusan  haji  bagi  nasabah,  LKS  dapat memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN- MUI/IV/2000.
Jika  meninjau  Keputusan  Menteri Negara  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  Petunjuk  Kegiatan  Usaha  Koperasi Jasa Keuangan Syariah, piutang murabahah adalah  tagihan  atas  transaksi  penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan  keuntungan  ( margin )  yang  disepakati pihak  penjual  (koperasi)  dan  pembeli (anggota,  calon  anggota,  koperas-koperasi ;ain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk  melunasi  kewajibannya sesuai jangka
21 Company  Profile Koperasi  Nusantara, dalam http://konusa.indonetwork.co.id/sejarah.
Diakses ada tanggal 17 Juli 2017.
waktu  tertentu  disertai  dengan  pembiayaan imbalan  berupa  marjin  keuntungan  yang disepakati dimuka sesuai akad. 22
Dalam  praktiknya,  pengertian  akad murabahah di  Koperasi  Nusantara  ini adalah  akad  jual  beli  barang/jasa  sebesar harga  perolehan  ditambah  dengan  margin keuntungan  yang  telah  disepakati  di  awal. Berikut  skema  pembiayaan murabahah dalam  pembiayaan  wisata  religi  haji  di Koperasi Nusantara:
Berdasarkan
bagan alur pembiayaanwisata religi haji, berikut peneliti jelaskan bahwa: 1) adanya penawaran negosiasi dan keterangan persyaratan  pembiayaan  wisata  religi  haji kepada  anggota  atau  calon  jemaah  haji,  2) setelah  anggota  memahami  dan  menyetujui pembiayaan  wisata  religi  haji  ini  maka kedua  belah  pihak  (koperasi  dan  anggota) sudah  sepakat  dan  dapat  memulai  akad pembiayaan, 3) pihak koperasi menuju Bank Penerima  Setoran  Haji  (BPSH)  untuk menyetorkan uang sesuai dengan kesepakatan  yang  disepakati  dalam  akad tersebut dan anggota akan menerima Nomor Validasi  dari  BPSH  yang  bersangkutan,  4) setelah dari BPSH dan  mendapatkan  nomor validasi, kedua belah pihak menuju Kementrian  Agama  (Kemenag)  Kota  atau Kabupaten  sesuai  dengan  domisili  anggota yang  bersangkutan  untuk  mendapatkan Nomor  Porsi  Haji  dan  Surat  Pendaftaran Pergi  Haji  (SPPH),  5)  anggota  atau  calon
22 Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BAB I Pasal 1 ayat 11, 3.
jamaah  haji  menerima  dua  dokumen tersebut  yaitu Nomor Porsi Haji dan SPPH, 6) anggota wajib membayar angusran sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dilakukan.
Di  dalam  pembiayaan  wisata  religi haji  ada  barang  yang  harus  dijaminkan, yaitu berupa nomor porsi haji dari Kemenag dan  SPPH  (Surat  Pendaftaran  Pergi  Haji) Artinya  setelah  semua  proses  transaksi selesai  dilakukan,  nomor  porsi  haji  dan SPPH  akan  diambil  oleh  pihak  koperasi sebagai  jaminan  demi  keberlangsungannya kewajiban anggota membayar angsuran. Sebagaimana Fatwa MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009  tentang  penjaminan syariah dijelaskan bahwa penjaminan syariah  yang  dilakukan  atas  dasar  prinsip syariah  itu  diperbolehkan.  Artinya  adanya jaminan  pada  pembiayaan  ini  adalah diperbolehkan.  Disamping  itu  unsur  yang terkandung dalam pembiayaan inipun adalah  sah  secara  syariah  atau  tidak menyimpang.  Selain  itu  dalam  Peraturan Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Menengah Kecil No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang  pelaksaan  kegiatan  usaha  simpan pinjam  dan  pembiayaan  syariah  oleh koperasi  pasal  28  ayat  3  dijelaskan  bahwa koperasi  dapat  menetapkan  jaminan  atas pinjaman  atau  pembiayaan  yang  dapat berupa  barang  atau  hak  tagih  yang diperhitungkan  senilai  dana  pinjaman  atau pembiayaan  yang  bersangkutan.  Hal  ini yang  menjadi  dasar  adanya  jaminan  di Koperasi  Nusantara.  Sebagaimana  yang terjadi  dalam  pembiayaan  wisata  religi  haji ini.  Pembiayaan  ini  menggunakan  jaminan dalam  bentuk  nomor  porsi  haji  dan  SPPH yang akan dijadikan sebagai jaminan apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya  dalam  tempo  yang  sudah ditentukan.
Peneliti  menilai  adanya  jaminan dalam murabahah yang  dilakuakan  pihak koperasi  diperbolehkan.  Hal  ini  untuk menekan anggota yang melakukan pembiayaan  agar  terpenuhi  kewajibannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jaminan  dalam murabahah diperbolehkan agar  serius  dalam  pesanannya.  Setelah semua  proses  dilakukan,  anggota  koperasi yang  mengajukan  pembiayaan  ini  harus sadar akan kewajibannya membayar angsuran  perbulannya  hingga  tempo  waktu yang sudah disepakati bersama.

## Kebijakan  Koperasi  Nusantara  Dalam Penanganan  Pembiayaan  Wisata  Religi Haji Yang Bermasalah
Setiap  lembaga  keuangan  bank  maupun non-bank tentu mempunyai kebijakan masing-masing dalam mekanisme pembiayaannya. Tidak
menutup kemungkinan  sering  terjadi  permasalahan dalam  pembiayaan  yaitu  pembiayaan  yang dalam  pelaksanaanya  belum  mencapai  atau memenuhi target yang ditentukan oleh suatu lembaga,  di  mana  anggota  mengalami kesulitan  dalam  penyelesaian  kewajiban- kewajibannya.
Dalam pemberian pembiayaan, selisih  merugikan  mungkin  terjadi  jika pelaksanaan  tidak  sesuai  dengan  rencana yang  ditetapkan.  Selisih  ini  dapat  berupa angsuran yang tidak sesuai dengan perjanjian  diawal,  nasabah  tidak  dapat melunasi  pinjamannya  dalam  jangka  waktu yang telah disepakati bersama, dan pembiayaan  sebelumnya.  Kondisi  seperti inilah  yang  biasanya  disebut  dengan pembiayaan bermasalah. Masalah merupakan  suatu  kondisi  yang  mempunyai potensi  untuk  menimbulkan  kerugian  atau keuntungan yang luar biasa. Masalah terjadi jika  terdapat  selisih  antara  rencana  dan realisasi,  dapat  berupa  selisih  merugikan atau menguntungkan.
Koperasi Nusantara sebagai lembaga keuangan  non-bank  yang  bergelut  di pembiayaan  dan  mempunyai  perkembangan yang  pesat  tidak  terlepas  dari  berbagai permasalahan, salah satunya adalah mengenai pembiayaan yang macet.
Pembiayaan  yang  terjadi  di  Koperasi Nusantara ini terjadi karena berbagai faktor,
diantaranya yaitu: 23 1) usaha anggota mengalami  kebangkrutan  (biasanya  dialami oleh  pedagang),2)  terjadinya  gagal  panen oleh anggota yang berprofesi sebagai petani sehingga tidak dapat membayar angsuran,3) adanya  kasus  perkara  yang  melibatkan anggota,  sehingga  pembiayaan  tidak  dapat dilanjutkan.  Ketiga  faktor  di  atas  jelas mempengaruhi  kelancaran  dalam  angsuran pembiayaan yang ada di Koperasi Nusantara.  Ketika  usaha  yang  dilakukan oleh para anggotanya mengalami permasalahan,  maka  akan  berdampak  pula pada  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh anggota.
Dalam prakteknya peraturan mengenai pembiayaan bermasalah ini dijelaskan  dalam  Badan  Pengawas  Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM)  No.  PER-04/BL/2007  tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan  Prinsip  Syariah  pasal  32-33. Dijelaskan  bahwa,  apabila  konsumen  telah dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan hutang dalam murabahah , maka Perusahaan Pembiayaan  wajib  menunda  tagihan  hutang sampai  dengan  konsumen  ia  menjadi sanggup  kembali  membayar  tagihan  hutang atau  adanya  penyelesaian  berdasarkan kesepakatan bersama. Serta apabila konsumen mampu membayar namu menunda-nunda  maka  sanksi  dapat  berupa denda  sosial  (ta’zir  )  ataupun  ganti  rugi (ta`widh) berdasarkan atas sebab tertundanya  pembayaran  dan  akibat  yang ditimbulkan dari penundaan tersebut.
Pada  penanganan  kasus  pembiayaan bermasalah  ini,  ketika  semua  proses  sudah dilakukan  namun  tak  kunjung  ada  i’tikad baik dari pihak yang bermasalah maka jalan terakhir  yang  Koperasi  Nusantara  tempuh adalah penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila anggota  atau  calon  jamaah  haji  benar-benar
23 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Kasmir selaku Account  Officer Koperasi  Nusantara  Cabang Cirebon pada hari Kamis, 24 Agustus 2017.
tidak  mempunyai  i’tikad  baik  untuk melunasi  semua  hutang-hutangnya. 24 Dalam hal  ini  Koperasi  Nusantara  sudah  membuat kebijakan  yang  baik  dan  sesuai  dengan aturan yang berlaku. Kebijakan inipun tidak hanya  berlaku  untuk  produk  pembiayaan wisata religi haji saja, namun berlaku untuk semua  jenis  pembiayaan  yang  ada  di Koperasi  Nusantara.  Tindakan  penyitaan jaminan  dilakukan  ketika  pihak  peminjam tidak ada i’tikad baik.
Analisis  Produk  Pembiayaan  Wisata Religi  Haji  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah
Pembiayaan  wisata  religi  haji    pada Koperasi  Nusantara  ini  merupakan  sebuah lembaga keuangan non bank yang mempunyai  sistem  operasional  yang  sudah tersusun  secara  sistematis.  Dalam  prosedur pembiayaan  ini  ada  prosedur  yang  harus dipatuhi  oleh  pengurus  maupun  anggota koperasi. Koperasi Nusantara ini merupakan koperasi  simpan  pinjam  (KSP).  Hal  ini didasarkan juga pada putusan No. 228/SISP/Dep.1/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal  16  Agustus  2013  tentang  Surat  Ijin Usaha Simpan Pinjam Kepada KSP (Koperasi  Simpan  Pinjam)  Nusantara  yang berarti  bahwa  Koperasi  Nusantara  sudah menyandang Koperasi Simpan Pinjam.
Berikut  adalah  dasar  hukum  atas diadakannya  pembiayaan  wisata  religi  haji di  Koperasi  Nusantara,  yaitu pertama, Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  No.  30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya  Penyelenggaran  Ibadah  Haji,  dalam PMA  ini  diterangkan  pada  pasal  1  ayat  4 (empat)  bahwa  dana  talangan  haji  adalah dana  yang  diberikan  sebagai  bantuan sementara  tanpa  mengenakan  imbalan  oleh BPS  BPIH  kepada  calon  jemaah  haji. Sementara  yang  dilakukan  oleh  Koperasi Nusantara  ini  adalah  BPS  BPIH  bertindak sebagai  pihak  ketiga  ( stakeholder ).  Jadi, dana  pinjaman  yang  ditawarkan  oleh
24 Kasmir, Manajemen  Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 73.
koperasi  ini  nantinya  disalurkan  langsung kepada  BPS  BPIH. Kedua, Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  dalam  pasal  44  UU  No.  25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menerangkan  koperasi  dapat  menghimpun dana  dan  menyalurkan  melalui  kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Kegiatan usaha koperasi  ini  dapat  dilakukan  sebagai  salah satu  atau  satu-satunya  kegiatan  usaha koperasi. Ketiga, Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh Koperasi,  pada  pasal  1  (satu)  ayat  3  (tiga) menyebutkan  bahwa  unit  simpan  pinjam adalah  unit  koperasi  yang  bergerak  pada bidang  usaha  simpan  pinjam,  sebagian bagian  dari  kegiatan  usaha  koperasi  yang bersangkutan.Keempat,  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan, pada Bab II pasal 2 (dua) ayat 1  (satu)  dijelaskan  bahwa  kegiatan  usaha perusahaan pembiayaan meliputi; a) pembiayaan investasi, b) pembiayaan modal,  c)  pembiayaan  multiguna,  d) kegiatan  usaha  pembiayaan  berdasarkan persetujuan  OJK.  Kemudian  pada  ayat  2 (dua) dijelaskan juga bahwa selain kegiatan usaha sebagaimana dijelasan diatas, perusahaan  pembiayaan  dapat  melakukan sewa  operasi  ( operating  lease )  dan  atau kegiatan  berbasis fee sepanjang  tidak bertentangan  dengan  perpu  disektor  jasa keuangan OJK. Sebagaimana yang dimaksud  dalam  POJK  ini  pembiayaan wisata  religi  haji  ini  termasuk  pembiayaan dengan  persetujuan  OJK. Kelima, Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No. PER- 04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan  Dalam  Kegiatan  Perusahaan Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, pada  pembiayaan  wisata  religi  haji  ini, menggunakan  pembiayaan  syariah  dengan menggunakan
akad murabahah sebagaimana  yang  terdapat  pada  pasal  1 (satu) ayat 5 (lima) adalah akad pembiayaan
untuk  pengadaan  suatu  barang  dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan)  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih  sebagai  laba.  Objek murabahah ini sendiri haruslah memenuhi ketentuan seperti dapat  dinilai  dengan  uang,  dapat  diterima oleh  konsumen,  tidak  dilarang  oleh  syariah Islam  dan  spesifikasinya  harus  dinyatakan dengan  jelas.  Pembiayaan  wisata  religi  haji ini merupakan persamaan dari dana talangan haji.  Artinya  objek  pembiayaan  ini  dapat dinilai dengan uang dan dapat diterima oleh konsumen dalam bentuk nomor porsi haji.
Namun  di  sisi  lain  Menteri  Agama mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama (PMA)  No.  24  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama No.  30  Tahun  2013  tentang  Bank  Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada  pasal  6A,  “BPS  BPIH  dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung” yang  kemudia  diperjelas  dalam  pasal  12A ayat 1 (satu) bahwa dana talangan haji yang telah  diberikan  oleh  BPS  BPIH  sebelum diberlakukannya  Peraturan  Menteri  ini, harus  diselesaikan  oleh  BPS  BPIH  dengan jemaah  haji,  ayat  2  (dua)    penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) paling  lambat  tanggal  31  Desember  2020 terhitung sejak dikeluarkannya pengundangan Peraturan Menteri ini.
Dengan  hal  ini  jika  ditinjau  dari hukum  positif  maka  pembiayaan  wisata religi  haji  yang  dilakukan  oleh  Koperasi Nusantara ini adalah ilegal. Karena Pemerintah sudah mencabut izin penggunaan  dana  talangan  haji  dalam bentuk apapun. Sedangkan Koperasi Nusantara  dengan  beraninya  mengeluarkan produk  inovasi  yang  merupakan  dana talangan  haji  yang  dikemas  dengan  warna dan kata yang beda.
Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang berupaya  untuk  memandang,  menganalisis dan  akhirnya  menyelesaikan  permasalahan- permasalah  ekonomi  dengan  cara-cara
Islam,  yaitu  berdasarkan  Al-  Qur’an  dan Sunnah  Nabi.  Dalam  praktiknya  ekonomi syariah  ini  berpacu  kepada  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  bukan lagi  berpacu  pada  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Hal  ini  disebabkan  adanya  surat edaran nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah oleh Ketua Mahkamah  Agung  RI,  terkait  pemberian petunjuk pada kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
Dengan demikian, apabila pembiayaan  wisata  religi  haji  dilihat  dari sisi  pembiayaannya,  maka  hal  ini  tentu diperbolehkan.  Sebagaimana  firman  Allah dalam QS. Al-Maidah berikut:
ا ْوُو َواَعَت َو
يَلَع ِِّّرِبْلا ِّ ى ٰوْقَّتلا َو . ِّ ا ْوُو َواَعَت َلَ َو ِّ يَلَع ِّ ِِّمْثِ ْلَا ِّ ِِّنا َوْذُعْلا َو ِّ. اوُقَّتا َو َِّٰاللّ ِّ. َِّّنِا َِّٰاللّ ِّ ُِّذٍِْذَش ِّ ِِّعْلا ِِّباَق
Artinya: Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah Amat berat siksa-Nya. 25
Dari  ayat  di  atas  dapat  ditafsirkan bahwa  sesungguhnya  tolong  menolong dalam mengerjakan kebaikan adalah perbuatan yang terpuji. Sebagaimana dengan  prinsip  Koperasi  Nusantara  melalui pembiayaan wisata religi haji ini merupakan sebuah  inovasi  baru  yang  dapat  membantu sesama  memudahkan  masyarakat  dalam menyempurnakan  dan  menunaikan  rukun Islam yang ke lima yaitu Haji.
Sedangkan  Sunnah  menurut  istilah adalah  segala  sesuatu  yang  bersumber  dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan dan  penetapan  yang  baik  untuk  menjadi dalil  bagi  hukum  syar’i.Dalam  pembahasan di  atas,  yang  hal  sama  mengenai  dalam pembiayaan  diungkapkan  Rasulullah  SAW dalam  Hadits  Nabi  riwayat  Ibnu  Majah  No. 2176 yaitu:
ُِّهْبِّ ُنا َو ْرَمِّاَىَثَّذَحِّ ٌُِّقْشَمِّذلاِّ ِذَِل َوْلاِّ ُهْبِّ ُساَّبَعْلاِّاَىَثَّذَح ِِّزٍ ِزَعْلاِّ ُذْبَعِّ اَىَثَّذَحِّ ٍذَّمَحُم ِّ ِِّهْبِّ َد ُواَدِّ ْهَعِّ ٍذَّمَحُمِّ ُهْب
25 QS. Al-Maidah (5): 2.
ٍِّذَِعَسِّ اَبَأِّ ُتْعِمَسِّ َلاَقِّ ِهَِبَأِّ ْهَعِّ ٌِِّىٍِذَمْلاِّ ٍحِلاَص َِّمَّلَس َوِّ ِهََْلَعُِّ َّاللِّّ يَّلَصِِّ َّاللِّّ ُلوُس َرِّ َلاَقُلوُقٍَِّ ًَّ ِرْذُخْلا ِّ ٍضا َرَتِّ ْهَعُِّعََْبْلاِّاَمَّوِإ “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin  Al  Walid  Ad  Dimasyqi  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  Marwan  bin Muhammad  berkata,  telah  menceritakan kepada  kami  Abdul  Aziz  bin  Muhammad dari  Dawud  bin  Shalih  Al  Madini  dari Bapaknya  berkata;  aku  mendengar  Abu Sa'id  ia  berkata,  "Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  bersabda:  "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."
Menurut  peneliti  maksud  sabda Rasulullah SAW di atas adalah barang siapa yang  melakukan  transaksi  jual  beli  maka haruslah  bersikap  saling  ridha.  Artinya dalam  pembiayaan  wisata  religi  haji  ini, antara kedua belah pihak harus saling ridha. Penjual  yang  di  sini  adalah  koperasi  harus memaparkan apa yang harusnya dipaparkan. Dan  anggota  sebagai  pembeli  harus  dapat memahami  yang  sudah  dipaparkan  dan memenuhi  apa  yang  diperjanjikan.  Dengan demikian,  akan  ada  rasa  saling  ridha  di dalam  perjanjian  pembiayaan    antara  pihak koperasi dengan anggota pembiayaan.
Dalam  kaidah  fiqh  terdapat  kaidah yang  artinya;  “ segala  sesuatu  tergantung pada  tujuannya”. Pengertian  kaidah  ini adalah  bahwa  hukum  yang  berimplikasi terhadap  suatu  perkara  yang  timbul  dari perbuatan  atau  perkataan  subjek  hukum ( mukallaf )  tergantung  pada  maksud  dan tujuan dari perkara tersebut. 26
Jadi  dalam  praktek  pembiayaan wisata  religi  haji  ini,  ketika  maksud  dari pihak  koperasi  dalam  menawarkan  produk adalah  untuk  membantu  atau  saling  tolong- menolong  dalam  kebaikan  dalam  hal  ini adalah  membantu  anggota  untuk  dapat menunaikan  ibadah  haji,  maka  hukumnya adalah  dibolehkan.  Namun  ketika  dalam penawaran  ini  mempunyai  maksud  tidak baik  seperti  menipu  atau  mengelabuhi
26 Nashr  Farid Muhammad Washil, Qawa‟id Fiqhiyyah, 6.
anggota pembiayaan maka hukumnya menjadi haram.
Dalam  prakteknya  pihak  koperasi menawarkan pembiayaan yang akan dilakukan  oleh  anggota  atau  calon  jamaah haji  ini,  apakah  akan  menggunakan  biaya penuh dari koperasi ataukah hanya sebagian. Kemudian pihak koperasi pun akan mejelaskan  bagaimana  rincian  biaya  yang digunakan  selama  proses  pendaftaran  calon jamaah  haji.  Nama  yang  digunakan  dalam transaksi inipun menggunakan nama anggota atau calon jamaah haji.
Dalam  Fatwa  MUI  No.  29/DSN-
MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah  (LKS)  akad  yang  digunakan  dalam pembiayaan  ini  adalah ijarah bukan murabahah .  Dengan  hal  ini,  pembiayaan wisata  religi  haji  ini  merupakan  produk yang  tidak  halal  ditinjau  dari  hukum ekonomi  syariahnya.  Karena  apa  yang  di jabarkan  dalam  peraturan-peraturan  yang berlaku  tidak  diindahkan  oleh  pihak koperasi walaupun memang produk pembiayaan ini mempunyai manfaat tersendiri bagi masyarakat luas.Bukan hanya itu  dalam  Al-Qur’an  pun  dijelaskan  bahwa memakan  harta  orang  lain  dengan  jalan yang bathil adalah  perbuatan  yang  tidak perpuji.
Koperasi Nusantara Kota Cirebon ini merupakan  jenis  koperasi  primer  namun  di dalam  produknya  terdapat  produk  dengan prinsip syariah. Tentu hal ini merupakan hal yang  tidak  sepatutnya  dilakukan  oleh koperasi  lainnya  kecuali  jika  koperasi tersebut  mempunyai  unit  syariah  seperti Koperasi  Simpan  Pinjam  (Kospin)  Jasa Syariah.  Selain  itu,  Koperasi  Nusantara  ini mengeluarkan  produk  simpan  pinjam  yang dikemas  dengan  nama  pembiayaan  wisata religi  haji  yang  berprinsip  syariah  serta menggunakan akad murabahah .
Dalam  praktek  pembiayaan  wisata religi  haji  ini  pihak  Koperasi  Nusantara menggunakan  prinsip  syariah  dengan  akad murabahah. Hal  ini  bertentangan  dengan Fatwa  MUI  No.  29/DSN-MUI/VI/2000
tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Ibadah Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah ijarah . Bukan hanya itu, dalam fatwa ini juga dipersyaratkan bahwa jasa pengurusan haji  yang dilakukan tidak boleh dengan pemberian talangan haji.
Melihat  (PMA)  No.  24  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Agama  No.  30  Tahun  2013  tentang  Bank Penerima  Setoran  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat diketahui bersama bahwa dana talangan haji atau pembiayaan sejenisnya  sudah  dilarang.  Namun  dalam prakteknya  Koperasi  Nusantara  masih menawarkan produk pembiayaan ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,  dapat  disimpulkan  3  (tiga) macamkesimpulan, yaitu pertama , mekanisme  pembiayaan  wisata  religi  haji yang diterapkan oleh Koperasi Nusantara ini dimulai  dari  calon  anggota  pembiayaan mendaftar  terlebih  dahulu  menjadi  anggota Koperasi  Nusantara.  Setelah  mendaftar, baru  kemudian  anggota  bisa  mengajukan pembiayaan  wisata  religi  haji  dengan menyerahkan  beberapa  persyaratan  seperti foto  copy  KTP,  Kartu  Keluarga,  Buku Nikah/Ijazah/Akta  Lahir,  Nomor  Pokok Wajib  Pajak,  dan  Keterangan  Gaji/Surat Keterangan  Usaha.  Apabila  syarat  yang dibutuhkan  memenuhi  kriteria  maka  proses selanjutnya  adalah  pengajuan  ke  Koperasi Nusantara Pusat.  Kemudian pencairan dana akan  dilakukan  langsung  melalui  Bank Penerima  Setoran  Haji.  Jadi  tidak  diberikan secara cash kepada  anggota  melainkan langsung droping  dana melalui  tabungan anggota.
Kedua,
dalam pemberian
pembiayaan,  pihak  koperasi  pasti  sudah membuat kebijakan dalam pemberian pembiayaan wisata religi haji. Sementaraitu, apabila anggota dalam perjalanannya membayar  angsuran  mengalami  macet  atau bermasalah  maka  pihak  koperasi  akan melakukan pemberian surat teguran, apabila
selama  2  bulan  berturut-turut  anggota  tidak membayaran  angsuran.  Kemudian  apabila surat teguran tidak dipindahkan maka pihak koperasi  akan  mendatangi  rumah  anggota dibulan  ke  3,  dan  jikaanggota  tetap menunggak  hingga  6  bulan  berturut-turut maka  pihak  koperasi  akan  melakukan tindakan  pembatalan  pembiayaan.  Hal  ini berlaku  apabila  anggota  yang  bermasalah terlibat  dalam  perkara  hukum  baik  pidana maupun perdata.
Ketiga, Koperasi  Nusantara  sebagai koperasi  simpan  pinjam  (KSP)  yang menghadirkan  produk  pembiayaan  wisata religi haji cukup menarik perhatian masyarakat luas. Dalam prakteknya, pembiayaan  ini  bertolak  belakang  dengan (PMA)  No.  24  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama No.  30  Tahun  2013  tentang  Bank  Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa  pembiayaan  dengan  jenis  talangan haji  telah  dilarang.  Serta  prinsip  syariah yang  digunakan  dalam  pembiayaan  ini berlawanan  dengan  Fatwa  MUI  No. 29/MUI-DSN/VI/2000.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Bungin,  M.  Burhan. Penelitian  Kualitatif . Jakarta: Kencana, 2007. Company  Profile Koperasi  Nusantara,
dalam
http://konusa.indonetwork.co.id/sejar ah. Diakses ada tanggal 17 Juli 2017. Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Perjanjian Syariah .  Bandung:  PT.  Cipta  Adiya Bhakti, 2001.
DSN-MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah  Nasional ,  Cet.  3.  Jakarta:
CV. Gaung Persada, 2006.
Edwinar,  Della.  “Status  Hukum  Dana Talangan  Haji  Bagi  Calon  Jamaah Haji”, Jurnal  Ilmiah  Program Studi Ilmu  Hukum, Vol.  2,  No.  2  (Juni, 2015).
Farhanah, Nida. “Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat, Vol.  10,  No.  1  (Juni, 2016).
Hasan,  M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam Transaksi  dalam  Islam (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Kasmir. Manajemen  Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah. Kurniawan,  Dedi  Aris  Kurniawan  dan  Ali Imron, “Studi Fenomenologi
Kegiatan  Koperasi  Jasa  Keuangan
Syariah  Amanah  Ummah”, Jurnal
Paradigma , Vol. 2 No. 2 (Desember, 2014).
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian.
Bandung: Remaja Rosdaya, 1995. Mustofa, Imam. Fiqh Mu‟amalah Kontemporer. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2016.
Nasution,  Faisal Fani, Mahmul Siregar, dan Ramli  Siregar,  “Pembiayaan  Dana Talangan  Haji  dalam  Perbankan Syariah ditinjau dari Undang- Undang”, Jurnal  Hukum  Ekonomi,
Vol. II, No. 2 (Juni, 2013).
Nazir,  Moh. Metode  Penelitian .  Bandung:
Ghalia Indonesia, 2003.
Nurhayati,  Fitri  Nurhayati  dan  Ika  Saniyati
Rahmaniyah. Koperasi Syariah .
Surakarta: PT Era Intermedia, 2008. Pahlevi,  Tommy  Jorghi.  “Tinjauan  Yuridis terhadap Penggunaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum
Islam Dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Haji  dan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan Syariah”, Skripsi .
Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2011.
Rifai,  Muhammad  Bahtiyar.  “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Dana Talangan Haji”, Skripsi . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
Ritonga,  A.  Rahman  dan  Zainuddin. Fiqih Ibadah. Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2002.
Rivai,  Veithza  dan  Arviyan  Arifin. Islamic
Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta:  Bumi  Aksara, 2000.
Rivai,  Veithzal  dan  Andria  Permata  Rivai.
Islamic Financial Management;
Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis  untuk  Lembaga  Keuangan, Nasabah,  Praktisi  dan  Mahasiswa.
Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Sarwat,  Ahmad. Seri  Fiqh  Kehidupanv  (6) Haji  &  Umrah. Jakarta:  Publishing, 2011.