## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395

## Pengelolaan Asset Daerah Dengan Minimalisasi “Expected Opportunity Loss”
Dewi Andini Widyastuti * , Basukianto
Program Pascasarjana Universitas STIKUBANK Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Kode Pos 50233, Semarang, Indonesia Email: 1,* andiin145@gmail.com, 2 basukianto@edu.unisbank.ac.id Email Penulis Korespondensi: andiin145@gmail.com Submitted: 13/03/2022 ; Accepted: 28/04/2022 ; Published: 30/05/2022
Abstrak− Pengelolaan  aset yang  baik  akan berkontribusi besar bagi  pemerintah daerah  dalam  meningkatkan pelayanan  publik. Sebaliknya jika pengelolaannya buruk akan berdampak buruk pula pada pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya potensi yang hilang dari asset, kendala dalam pengelolaan aset dan cara meminimalisir expected opportunity loss dalam pengelolaan aset daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran eksploratif. Artinya penelitian ini bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu dan kita belum mengetahui. Objek penelitian ini adalah expected opportunity loss (potensi pendapatan yang hilang) dalam pengelolaan aset daerah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EOL dalam pengelolaan aset daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD berfluktuasi. EOL dalam pengelolaan asset adalah sebagai berikut: 4% pada tahun 2019, 30% pada tahun 2020 dan 17% pada tahun 2021 dari seluruh potensi pendapatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tingkat EOL tersebut cukup tinggi dibanding jumlah target dan jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan munculnya expected opportunity loss dalam hal pengelolaan aset daerah. Kondisi expected opportunity loss dikarenakan rendah tingkat serapan realisasi dari pendapatan pengelolaan aset daerah sehingga terjadi tunggakan dari pih ak penyewa dan karena dampak covid beberapa penyewa baru bisa membayarkan ditahun 2022.
Kata Kunci: Pengelolaan Aset Daerah; Pemerintah Daerah; Expected Opportunity Loss
Abstract −Good asset management will contribute greatly to local governments in improving public services. On the other hand, if the management is bad, it will also have a bad impact on the local government. The purpose of this study is to determine t he amount of potential lost from assets, constraints in asset management and how to minimize expected opportunity loss in regional asset management. This type of research is a qualitative research with an exploratory level. This means that this study aims  to explore broadly about the causes or things that cause something to happen and we don't know yet. The object of this research is the expected opportunity loss in the management of regional assets of the Regional Secretary of Central Java Province. The results showed  that  EOL  in  the  management  of  regional  assets  by  the  Regional  Secretary  of  Central  Java  Province  through  BPKAD fluctuated. EOL in asset management is as follows: 4% in 2019, 30% in 2020 and 17% in 2021 of all potential asset revenues of the Central Java Provincial Government. The EOL level is quite high compared to the target number and total assets owned by the Central  Java  Provincial  Government,  resulting  in  the  emergence  of  expected  opportunity  loss  in  terms  of  regional  asset management.  The  expected  opportunity  loss  condition  is  due  to  the  low  level  of  absorption  of  realization  of  regional  asset management income, resulting in arrears from the tenants and due to the impact of covid, some tenants can only pay in 2022.
Keywords : Regional Asset Management; Local government; Expected Opportunity Loss

## 1. PENDAHULUAN
Aset  daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri  dari  aset  bergerak dan tidak bergerak. Aset memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintah  daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah.  Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  bersifat  terstruktur  mulai  dari  perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian (Utami et al., 2019)
Melalui manajemen aset, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset sehingga mampu menwujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta dengan asset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi  potensi  sebagai  sumber  pembiayaan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  daerah  serta  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan (Setiabudhi, 2019). Namun demikan optimalisasi pengelolaan aset daerah bukan persoalan yang mudah, khususnya pengelolaan asset tidak bergerak.
Banyak permasalahan-permasalahn yang muncul  dalam pemanfaatan aset  milik daerah terutama asset  tidak bergerak  yakni  tanah  dan  bangunan.  Permasalahan  muncul  terkait  dengan  pertimbangan  teknis  dalam  memenuhi kepentingan negara/ daerah dan kepentingan umum. Sedangkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 10 Kali berturut-turut sejak tahun 2011, namun  masih  terdapat  permasalahan  terkait  dengan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  antara lain  masih  lemahnya sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik daerah pada tingkat pengguna/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan, masih adanya Barang Milik Daerah khususnya tanah yang belum dilengkapi dengan dokumen riwayat kepemilikan (sertifikat dan alas hak), masih terdapat sarpras bagian dari P3D masa lalu yang belum selesai status  peralihannya (tercatat di Pemerintah Provinsi, saat ini digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
Permasalahan  lainnya  adalah  Penguasaan  BMD  oleh  pihak  ke  III  tanpa  disertai  dokumen pemanfaatan/Kerjasama  dan  masih  rendahnya  tarif  pemanfaatan  BMD  karena  mendasarkan  pada  Perda  Retribusi Daerah.
Kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas berdampak terjadinya potensi daerah yang hilang (tidak terealisir) yang sering disebut Expected Opportunity Lost (EOL). Berikut adalah beberapa contoh aset pada Pengelola yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga tersaji pada tabel 1
Tabel 1. Aset pada Pengelola Barang yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
No Aset Luas Yang Disewa (M 2 ) Penggunaan Jangka Waktu Sewa Harga Pasar Di Lingkungan Sekitar Pembayaran Sewa 1. TANAH DAN BANGUNAN (Jalan  Kartini  No. 108 Kota Salatiga) +400 Digunakan untuk Indomaret 29-1-2018 s.d. 28 - 1- 2023 (5 tahun) 50.000.000 (Harga Pasar) Tahap I : 25.525.600 Tahap II : 26.801.900 Tahap III : 28.142.000 Tahap IV : 29.549.100 Tahap V : 31.026.600 2. TANAH (Jalan Surakarta-
Sragen,  Ds.  Sroyo, Kecamatan  Jaten, Kabupaten Karanganyar) +1.000 Digunakan untuk Garasi  Bus PO . Family Raya  Ceria Sejati 22-12-2016 s.d.22- 11-2021 (5 Tahun) 3.000.000/ m 2 /  Tahun (Harga Pasar) Tahap I : 7.500.000 Tahap II : 8.250.000 Tahap III : 9.075.000 Tahap IV : 9.982.500 Tahap V : 10.980.750
3. TANAH
(Jalan Surakarta- Sragen,  Ds.  Sroyo, Kecamatan  Jaten, Kabupaten Karanganyar) +3000 Digunakan untuk Garasi  Bus Karunia Mulya 2-1-2018  s.d  1-1- 2023 (5 Tahun) 3.000.000/ m 2 /  Tahun (Harga Pasar) Tahap I : 17.500.000 Tahap II : 19.250.000 Tahap III : 21.175.000 Tahap IV : 23.292.500 Tahap V : 25.621.800
Sumber: Data Aset pada Pengelola BMD Tahun 2020
Dari tabel 1 di atas nampak bahwa nilai sewa dari beberapa aset pada pengelola yang dikerjasamakan dengan pihak  ketiga  nilai  sewanya  masih  di  bawah  harga  pasar  disekitar  lingkungan  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan berkurangnya nilai aset yang mana akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, perbandingan antara jumlah asset dan jumlah potensi yang dikerjasamakan terangkum dalam tabel 2 dan tabel 3:
Tabel 2. Perbandingan Antara Jumlah Aset Dikerjasamakan pada Pengelola Barang Dengan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020
NO JENIS ASET JUMLAH TARGET PENDAPATAN (Rp) REALISASI PENDAPATAN (Rp) 1 TANAH 31 740.435.838,- 537.642.163,- 2 BANGUNAN 17 478.039.838,- 320.546.913,- TOTAL ASET 32 1.218.475.676,- 858.189.076,- Sumber: Data Aset pada Pengelola BMD Tabel 3. Perbandingan Antara Jumlah Potensi Aset Dapat Dikerjasamakan pada Pengelola Barang Dengan
Nilai Perolehan Aset NO JENIS ASET JUMLAH NILAI PEROLEHAN (Rp) 1 TANAH 8 10.243.510.000,- 2 BANGUNAN 7 4.734.200.000,- JUMLAH 15 14.977.710.000,- Sumber: Data Aset pada Pengelola BMD Tahun 2020
Dari  pemanfaatan  melalui  sewa  maupun  Kerjasama  Pemafaatan  (KSP)  pada  aset  atau  BMD  yang  dikelola Sekretaris Daerah ini telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun dengan nilai yang tidak terlalu tinggi dan masih terdapat kesenjangan dengan target pendapatan sewa. Selain itu, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa aset  yang  belum  optimal  untuk  dimanfaatkan  ( idle ).Sebenarnya  apabila  aset  yang idle tersebut  dimanfaatkan  oleh

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
pihak ketigaakan menjadi potensi pendapatan yang mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi lagi.
Melihat  beberapa  fenomena  pemanfaatan  aset  yang  ada  di  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  maka peneliti tertarik  untuk meneliti lebih lanjut  bagaimana pengelolaan aset  daerah di  Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa Tengah dalam rangka untuk meminimalisir EOL
Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset daerah adalah masih tingginya potensi pendapatan yang hilang (tidak terealisir). Dari permasalahan tersebut persoalan penelitian yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah berapa  besar  potensi/peluang  pendapatan  yang  hilang  dari  aset  yang  dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga(EOL)  ? Kendala  apa  yang  muncul  dalam  pengelolaan  aset  daerah  sehingga  terjadi  “ Expected  Opportunity  Loss ”  ?  Dan bagaimana meminimalisasi “ Expected Opportunity Loss ” dalam pengelolaan Aset Daerah ?
Mengacu pada pertanyaan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi  yang  hilang  dari  aset  yang  dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga  dalam  pengelolaan  aset  daerah,  untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah sehingga terjadi “ Expected Opportunity Loss ” dan Untuk mengetahui cara meminimalisasi “ Expected Opportunity Loss ” dalam pengelolaan Aset Daerah. Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  memperkaya wawasan  untuk  pengembangan  model  pengelolaan  aset,  khususnya  dalam  hal  meminimalisir  terjadinya expected opportunity loss . Sehingga  hasil penelitian ini diharapkan dapat  menambah literatur mengenai  tentang pengelolaan aset yang lebih baik dalam lingkup akademisi. Manfaat selanjutnya adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya pada Pengelola Aset tentang seberapa besar potensi pendapatan dari pengelolaan aset yang hilang dan  faktor  penyebabnya,  sehingga  Pemerintah  Daerah  mampu  mengambil  kebijakan  dalam  pengelolaan  Aset  dan pemanfaatannya.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Pengelolaan Aset Daerah
Aset daerah adalah barang berupa properti dan mesin yang dimiliki oleh suatu daerah (Tukunang, 2016), Berdasarkan Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  yang  dimaksud  Barang  Milik  Daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi  pemerintah  daerah.  Dengan  mengelola  aset  daerah  secara  benar  dan  memadai,  Pemerintah  Daerah  akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah.
Menurut Suwanda (Rinawati et al., 2022), Pengertian Aset Daerah yaitu semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah  daerah,  semua  barang  hasil  kegiatan  (proyek)  APBD/APBN/LOAN  yang  telah  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  melalui  dinas/  instansi  terkait  dan  semua  barang  yang  secara  hukum  dikuasai  oleh  pemerintah daerah seperti cagar budaya, obyek wisata, bahan tambang/ galian dan sebagainya yang dapat menjadi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya.
Menurut  Haryono  (Raharja  et  al.,  2017)  menjelaskan  bahwa  manajemen  aset  sebagai  proses  pengambilan keputusan dan implementasi yang berkaitan dengan akuisisi, penggunaan, dan pelepasan properti lainnya. Manajemen aset itu sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan perkembangan sistem informasi manajemen asset.
Expected opportunity loss atau pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, si pengambil keputusan mengetahui  unsur  mana  yang  akan  terjadi,  akan  tetapi  belum  diketahui  besar  peluang  kejadian  itu  akan  terjadi (Febriansah & Meiliza, 2020)

## 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritik
Kerangka  pemikiran  adalah  suatu  diagram  yang  menjelaskan  secara  garis  besar  alur  logika  berjalannya  sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola barang mengelola aset daerah yang dalam hal ini difokuskan pada aset tanah dan bangunan yang mana dalam pemanfaatannya dibagi menjadi 5 yaitu : Pinjam Pakai, Sewa, BGS/BSG, KSP dan KSPI. Dari kelima pemanfaatan aset tersebut, pada pemanfaatan dengan cara sewa sebagai penunjang dalam pendapatan daerah. Namun, pada kenyataannya realisasi pendapatan sewa tersebut masih  rendah  dibandingkan  dari  target  pendapatannya  sehingga  timbul  EOL  ( Expecte  Opportunity  Loss ).  Kondisi ketidakpastian ini membuat seseorang kesulitan dalam pengambilan keputusan, adanya ketidakpastian dan asimetri informasi  menyebabkan  pengambilan  keputusan  akan  semakin  sulit  (Febriansah  &  Meiliza,  2020).  Adanya ketidakpastian,  akan  menyebabkan  kita  untuk  menghadapi  risiko  di  masa  depan,  risiko  merupakan  seberapa  besar kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang sifatnya acak, setelah kita mengetahui probabilitasnya(Tjahjadi et al., 2021).
Keadaan EOL ini harus diminimalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar kedepannya pengelolaan aset  daerah  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  signifikan  dalam  memberikan  kontribusi  pendapatan  daerah.  Adapun kerangka pemikiran tersebut  dengan digambarkan sebagai berikut :

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 2.3 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran eksploratif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk  menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal  yang menyebabkan terjadinya sesuatu dan kita belum mengetahui  (Rinawati  et  al.,  2022).  Metode  penelitian  eksploratif  dilakukan  untuk  memetakan  suatu  objek  secara relatif  mendalam  dengan  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Analisis  metode kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut

## 2.4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer (Widiantari & Jayantiari, 2017), yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara yang diperoleh dari pernyataan dan  penjelasan  dari  responden  terkait  minimalisasi expected  opportunity  loss dalam  pengelolaan  aset  daerah  oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder (Raharja et al., 2017), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung  yang  diperoleh  dari  data  pengelolaan  aset  daerahpada  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  selaku pengelola barang milik daerah, seperti data keuangan daerah dan data aset aset daerah.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitiaan ini, pengumpulan data menggunalan 2 teknik antara lain  wawancara adalah teknik pengumpulan data  dengan  cara  bertanya  langsung  kepada  informan  yang  dipilih  atau  dengan  mengadakan  tanya  jawab,  dialog ataupun  diskusi  dengan  informan  yang  dianggap mengetahui  banyak  tentang  objek  dan  permasalahan  yang  terkait dengan minimalisasi peluang yang tidak terealisir/ hilang ( expected opportunity loss ) dalam pengelolaan aset daerah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk  memperoleh  data  tentang  situasi  umum  seperti  gambaran  umum,  geografis,  keadaan,  dan  kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASN di Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

## 2.6 Metode Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan data bertujuan untuk menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan  dokumen  yang  telah  dilakukan  (Labasido  &  Darwanis,  2019).  Pengolahan  data mencakup  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Raharja et al., 2017). Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles (Ambarita, 2016; Utami et al., 2019) yang digambarkan sebagai berikut :
Pengelolaan Aset Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Pemanfaatan Aset Aset Tetap Aset Berjalan Expected Opportunity Loss Sewa BGS/ BSG (Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna) KSP (Kerja Sama
Pemanfaatan)
Pinjam Pakai KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) Realisasi Pendapatan
Minimalisasi Expected Opportunity Loss (Pengambilan Keputusan Dalam Ketidakpastian) dalam Pengelolaan Asset Daerah

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
Gambar 2. Componens of Data Analysis: Interactive Model Sumber: Miles dan Huberman (1992)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Potensi Pendapatan yang Hilang dari Aset (Expected Opportunity Loss)
Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah.  Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  bersifat  terstruktur  mulai  dari  perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah membutuhkan manajemen yang mumpuni dari pelaksanaan dan penanggung jawab pengelolan aset daerah.
Munculnya expected  opportunity  loss dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  terjadi  karena  adanya perbedaan hasil realisasi pendapatan aset daerah dengan potensi aset daerah yang ada, yang mana dipengaruhi oleh tunggakan sewa serta dampak dari pandemic yang saat ini sedang terjadi. Kemudian rendahnya realisasi pendapatan asset  daerah  terjadi  karena minimnya  controlling dari  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  kepada  para  pihak  ketiga selaku pemanfaat  asset  sehingga terjadinya tunggakan pembayaran sewa. Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa Tengah melalui BPKAD melakukan optimalisasi  pengelolaan aset  daerah dengan  maksud untuk  meningkatkan pendapatan daerah melalui aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut dibuktian dengan perhitungan expected opportunity loss yang tersaji pada tabel 4:
Tabel 4. Perhitungan Expected Opportunity Loss
NO TAHUN JUMLAH ASET TARGET SEWA REALISASI SEWA REALISASI/TARGET EOL 1 2019 37 1.104.489.017 1.059.306.517 0,959091943 4% 2 2020 32 1.218.475.676 858.189.076 0,704313671 30% 3 2021 30 1.251.514.580 1.036.770.976 0,828413023 17% Sumber: Data BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah Oleh Peneliti
Hasil perhitungan expected opportunity loss berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD terjadi EOL sebesar 4% pada tahun 2019, 30% pada  tahun  2020  dan  17%  pada  tahun  2021  dari  seluruh  potensi  pendapatan  aset  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tingakt EOL tersebut cukup tinggi dibandingan dengan jumlah target dan jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD.
Hasil  realisasi  pendapatan  yang  lebih  rendah  dibanding  potensi  pendapatan  aset  yang  lebih  tinggi mengakibatkan  munculnya expected  opportunity  loss dalam  hal  pengelolaan  aset  daerah.  Munculnya expected opportunity loss tersebut dikarenakan dalam pengelolaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 17%. Besaran tersebut membuat kondisi pengelolaan aset menjadi tidak mengetahui kondisi aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jateng untuk kedepannya apakah dapat memberikan pendapatan yang lebih baik lagi.
Pengambilan  keputusan dalam  pengelolaan  aset  daerah  menyebabkan  banyaknya  konsekuensi  yang  harus diambil untuk memberikan keputusan yang paling logis dalam kondisi yang tidak pasti tersebut. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harusmembuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai kemungkinan prakiraan yang akan terjadi. Expected opportunity loss atau pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, si pengambil keputusan mengetahui unsur mana  yang  akan  terjadi,  akan  tetapi  belum  diketahui  besar  peluang  kejadian  itu  akan  terjadi.  Munculnya expected opportunity loss dalam pengelolaan aset  daerah Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah dikarenakan rendahnya realisasi pendapatan aset daerah yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Seharusya potensi pendapatan aset daerah lebih tinggi dari realisasi yang dihasilkan tersebut

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
3.2 Kendala dalam Pengelolaan Aset Daerah sehingga terjadinya “Expected Opportunity Loss”
Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip  yang  sama,  karena  tujuan  utamanya  adalah  bagaimana  proses  pengelolaan  aset  tersebut  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan manfaatnya bagi kehidupan dan dan kemajuan rakyat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah juga mengalami beberapa kendala dan hambatan yang diterima. Kendala dan hambatan antara lain:
a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten
Kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan dalam pengelolaan asset daerah terutama pada pemanfaatan asset daerah masih belum memadai. Pemahaman atas pengelolaan asset yang baik, bagaimana pemanfaatan asset daerah,  regulasi  apa  saja  yang  sebagai  dasar  dalam  pengelolaan  asset  daerah  sangat  masih  minim.  biaya pemeliharaan dan proses pengadaan yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan tidak sejalan dengan pemahaman yang  dimiliki  oleh  aparatur  daerah  sehingga  hal  ini  menghambat  pengelolaan  aset  daerah.  Kendala  minimnya sumber daya manusia yang berkompeten menjadikan banyaknya hal-hal pada pengelolaan asset daerah menjadi terbengkalai.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  sikap  dan  persepsi  dari  aparatur  daerah  yang  mengakibatkan timbul kendala lain yaitu kepatuhan. Akibat sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan.
b. Minimnya Pengawasan terhadap Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah yang baik tentunya juga mencakup pada pengawasan yang baik terhadap asset tersebut. Aset  yang  dikelola  oleh  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  jumlah  yang  cukup  banyak. Pengawasan yang harus dilakukan terhadap asset tersebut juga menjadi semakin berat. Pengawasan terhadap asaet daerah  terutama  pada  asset  yang  telah  dimanfaatkan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  BPKAD  selaku pembantu pengelola barang harus memantau apakah pihak pemanfaat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik  sesuai  dengan  klausul  dalam  perjanjian.  Ada  beberapa  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak pemanfaat.  Melakukan  pembayaran  sewa  secara  tepat  waktu  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan.  Pada  klausul  perjanjian  sewa  antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Pihak  Pemanfaat telah tertera apabila pihak pemanfaat terlambat melaksanakan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulannya. Pada tahun 2020 muncul jumlah EOL pada pengelolaan asset oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah yang tinggi  atau pendapatan asset  yang tidak mampu terealisir sebesar 30%. EOL yang tinggi  tersebut  muncul karena adanya tunggakan pembayaran sewa. Tunggakan pembayaran sewa muncul karena minimnya pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap asset daerah yang telah dimanfaatkan.
c. Tingginya Tingkat Mobilitas para Pihak yang Terkait dalam persetujuan pemanfaatan asset daerah Proses persetujuan pemanfaatan asset yang dikelola Sekda Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya birokrasi penandatanganan persetujuan dan perjanjian sewa menyewa disebabkan oleh tingginya tingkat  mobilitas para pihak yang memberikan tanda tangan, terutama Kepala Daerah yaitu Gubernur. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk proses penandatanganan ini dikhawatirkan akan memberikan celah bagi pihak luar yang memiliki kepentingan pribadi untuk memberikan masukan-masukan yang akan mempengaruhi persetujuan atas  aset  daerah  yang  akan  disewakan  dan  juga  akan  berpengaruh  pada  minat  para  penyewa  untuk  melakukan pemanfaatan  sewa  aset  daerah,  karena  dianggap  memiliki  proses  yang  lama,  bahkan  tidak  sebanding  dengan lamanya waktu  penyewaan yang dilakukan. Semakin berkurangnya minat  calon  penyewa untuk  memanfaatkan asset  milik Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah maka akan menyebabkan pendapatan asset  tidak akan bertambah tinggi  serta  semakin  banyak  asset  yang  mangkrak.  Apabila  asset  tersebut  terlalu  lama  mangkrak,  maka  akan membutuhkan biaya operasional untuk perawatan asset tersebut.
d. Belum Adanya Formula Tarif Sewa BMD yang dikelola Sekda Provinsi Jawa Tengah
Perhitungan tarif sewa bmd yang selama ini dilakukan terhadap asset pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah  berdasarkan  harga  wajar  lingkungan  yang  disahkan  oleh  Kepala  Kelurahan/Desa  Setempat.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  belum  memiliki  regulasi  khusus  terkait  perhitungan  tarif  sewa  BMD.  Tarif  sewa  yang didasarkan pada harga wajar lingkungan seringkali cenderung rendah. Rendahnya tarif sewa yang ditetapkan akan menimbulkan  pendapatan  asset  yang  rendah.  Padahal,  apabila  tarif  sewa  tersebut  dapat  lebih  tinggi  maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menghasilkan pendapatan asset yang lebih tinggi.
e. Data Kepemilikan Tanah yang Kurang Lengkap
Data pendukung kepemilikan tanah yang kurang lengkap tentu akan menimbulkan banyak problematika. Masalah yang timbul dapat berupa terjadinya sengketa tanah. Aset tersebut bisa saja diduduki masyarakat tanpa adanya ijin yang jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat berbuat lebih jauh karena data kepemilikan atas asset tersebut  kurang  lengkap  sehingga  tidak  akan  kuat  untuk  melakukan  pengusiran  terhadap  masyarakat  yang menduduki tanpa ijin tersebut. Proses sengketa tanah akan membutuhkan waktu yang lama di persidangan. Apabila proses tersebut lama, maka asset tersebut akan mangkrak tanpa adanya pendapatan yang masuk ke Kas Daerah Provinsi  Jawa  Tengah.  Sehingga,  pendapatan  asset  daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  sebenarnya mampu bertambah justru anggaran akan terpakai dalam hal perawatan dan penyelesaian proses sengketa tersebut Setiap kalinya permasalahan muncul berdampak pada berbagai  sektor pengelolaan aset  daerah yang dilakukan,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
seperti  munculnya expected  opportunity  loss (potensi  pendapatan  yang  hilang).  Kondisi  EOL  tersebut  muncul karena  penerimaan  realisasi  sewa  aset  daerah  tidak  memenuhi  target,  terjadinya  EOL  karena  berbagai  kendala yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah. Sesuai dengan hasil observasi diketahui dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan  SDM  yang  berkualitas,  anggaran  dalam  perawatan  asset,  dan controlling secara  rutin.  Karena minimnya  SDM  yang  berkualitas  serta  kurangnya controlling menyebabkan  terjadinya  tunggakan  pembayaran sewa maka timbul EOL tersebut.

## 3.3 Meminimalisasi “Expected Opportunity Loss” dalam Pengelolaan Aset Daerah
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  mengalami  kondisi  expected  opportunity  loss  karena  salah  satunya minimnya  controlling  atau  pengawasan.  Tingginya  angka  EOL  tersebut  mengakibatkan  pengelolaan  aset  daerah menjadi  kurang efektif dan efisien, karena itu membutuhkan strategi  untuk meminimalisir terjadinya EOL tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap asset-aset pada pengelola yang telah dimanfaatkan, membuat  time  schedule  terkait  jatuh  tempo  waktu  pembayaran  sewa  agar  controlling  terhadap  pembayaran  sewa menjadi lebih baik sehingga tidak akan Kembali muncul tunggakan pembayaran sewa yang menyebabkan terjadinya EOL.  Berbagai  cara  untuk  dapat  meminimalisasi  expected  opportunity  loss  antara  lain  melakukan  sosialisasi  dan Pemahaman terhadap para ASN Bidang Aset tentang Pengelolaan Aset Daerah yang baik, melakukan monitoring dan evaluasi  yang  lebih  ketat  terhadap  aset  yang  telah  dimanfaatkan,  usulan  Revisi  Peraturan  Gubernur  tentang Pengelolaan BMD, usulan persetujuan penetapan formula tarif sewa barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah, membentuk Tim Percepatan Proses Pensertifikatan Tanah dengan Melibatkan Kantor Pertanahan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui perhitungan dan wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  aset  daerah  oleh  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah melalui BPKAD terdapat potensi pendapatan yang hilang atau EOL sebesar 4% pada tahun 2019, 30% pada tahun 2020 dan 17% pada tahun 2021 dari seluruh potensi pendapatan aset yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tingkat EOL tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah target dan jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Besaran tersebut membuat kondisi pengelolaan aset menjadi kurang baik dan perlu adanya  perbaikan  ke  depannya  agar  tidak  kembali  muncul  EOL.  BPKAD  sebagai  pembantu  Sekda  Provinsi  Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik  Daerah memiliki kendala dalam pengelolaan aset  daerah seperti minimnya atau  rendahnya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dalam  pemanfaatan  asset  daerah,  minimnya  pengawasan terhadap  asset  daerah  terutama  pada  asset  yang telah  dimanfaatkan,  Tingginya Tingkat  Mobilitas  para  Pihak  yang Terkait  dalam  persetujuan  pemanfaatan  asset  daerah,  masih  belum  adanya  formula  tarif  sewa  sehingga  tarif  sewa BMD serta minimnya data pendukung kepemilikan asset daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset pada Sekretaris Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  mengalami  kondisi  expected  opportunity  loss.  Kondisi  tersebut  muncul  dengan  rendahnya tingkat  serapan  realisasi  dari  pendapatan  pengelolaan  aset  daerah.  Munculnya expected  opportunity  loss pada  aset yang  dikelola  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  secara  garis  besar  disebabkan  adanya  tunggakan pembayaran sewa. Munculnya kondisi tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai pilihan untuk dapat mengindari atau meminimalisasi munculnya expected opportunity loss pada saat pengelolaan aset daerah dilakukan, yaitu seperti dengan membuat time schedule terkait jatuh tempo waktu pembayaran sewa agar tidak terjadi tunggakan pembayaran sewa serta dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap aset yang dikelola Sekda Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa saran terkait minimalisasi expected opportunity loss dalam pengelolaan aset daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD, antara lain monitoring dan  evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap  aset  yang  dikelola  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  harus dilaksanakan lebih ketat agar tidak kembali terjadi tunggakan pembayaran sewa yang menyebakan EOL. Serta, harus lebih bertindak tegas terhadap pihak pemanfaat/penyewa yang melakukan pelanggaran perjanjian sewa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebaiknya lebih tegas dalam mengatur para sumber daya aparatur pengelola aset agar mampu terwujud  pengelola  aset  yang  handal,  terampil  dan  berkualitas  dalam  pengelolaan  aset  daerah  sehingga  terwujud pengelolaan aset pada Sekda Provinsi Jawa Tengah yang baik.

## REFERENCES
Ambarita, A.  (2016). Analisis  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pengolahan Aset Dearah (Studi  Kasus : Dinas  Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara). Indonesian Journal on Networking and Security , 5 (4), 2302–5700. Febriansah, R. E., & Meiliza, D. R. (2020). Teori Pengambilan Keputusan .
Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (2), 215–236. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233
Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan keuangan dan aset daerah ( studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah , kabupaten lamongan ). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang , 3 (1), 111–117. Rinawati, T., Purwati, & Rizkiana, C. (2022). Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang. Jurnal Lentera Bisnis , 11 , 84–92. https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i1.491

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 647 − 654 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i3.1395
Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. The Studies of Social Sciences , 1 (1), 7. https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014
Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. Heliyon , 7 (3), e06453. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453 Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Areas. Jurnal EMBA , 4 (2), 236–253.
Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 5 (2), 124–140. https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662
Widiantari, N. L. P. E., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  ). Optimalisasi Pemanfaatan  Aset  Daerah Dalam  Rangka  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah ( Pad ) , 05 (04), 1–5.