## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Fajar Saputro 1 ,Bambang Setyobudi Irianto 2 , dan Eliada Herwiyanti 3
1 Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia
3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia
* Email corresponding author: bb.setyobudi@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  anggaran  dari  pemerintah  daerah  di  Indonesia  selalu  menjadi  perhatian  dari pemangku  kepentingan,  fenomena  akurasi  anggaran  adalah  salah  satu  dari  perhatian tersebut.  Pelaksanaan  anggaran  daerah  di  Indonesia  selalu  menghasilkan  SILPA,  yaitu kelebihan  anggaran  dengan  realisasi,  fakta-fakta  menunjukkan  ketidakakuratan pelaksanaan  APBD  secara  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  menunjukkan peran  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  organisasi  dan  kualitas anggaran dari akurasi anggaran.
Metode  penelitian  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan explanatory , pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan didistribusikan ke eselon 4  pejabat  yang  terlibat  dalam  perencanaan,  mengimplementasikannya,  pemantauan, pengendalian  dan  evaluasi  anggaran  di  Cilacap  pemerintah  daerah,  menggunakan  metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel penelitian dan menggunakan Warp PLS 0,4 sebagai  statistik  alat  uji.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tekanan  eksternal  dan ketidakpastian  lingkungan  berpengaruh  signifikan  negatif  pada  akurasi  anggaran  dan komitmen dari kualitas organisasi dan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap akurasi anggaran.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  kepada  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan akurasi anggaran dengan mengoptimalkan komitmen organisasi dan kualitas anggaran, dan juga  meningkatkan  kesadaran  dalam  terang  ketidakpastian  eksternal  dan  lingkungan dengan  bijak.  Kontribusi  lain  adalah  penelitian  ini  memberikan  manfaat  akademis  untuk pengembangan teori akuntansi sektor publik.
Kata kunci: Tekanan  Eksternal,  ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  organisasi,  kualitas anggaran, akurasi anggaran, SILPA.

## Abstract
Budgets implementation of local goverment in Indonesia has always been a concern of stakeholders,  the  budget  accuration  phenomenon  is  one  of  them.  Local  budgets implementation  in  Indonesia  always  produce  SILPA,  namely  the  excess  of  budget  with the  realization,  the  facts  indicate  inaccuracies  of  local  budget  implementation.    This research  was  conducted  in  order  to  empirically  demonstrate  the  role  of  external pressures, environmental uncertainty, organizational commitment and budget quality of budget accuracy.
The  research  method  uses  quantitative  methods  with  explanatory  approach,  data collection  conducted  by  using  questionaire  and  distributed  to  echelon  4  officials  who involved in planning, implementating, monitoring, controling and evaluating of budget in Cilacap  local  goverment,  use  purposive  sampling  methode  to  get  research  sample  and using  Warp  PLS  0.4  as  a  test  tool  statistics.  The  results  showed  that  external  pressure and environmental uncertainty has a negative significant effect on budget accuracy and commitment of the organization and  budget quality has a  positive significant  effect on budget accuracy.
This study contributes to local governments to improve budget accuracy by optimizing the organizational commitment and budget quality, and also raise awareness in light of external and environmental uncertainty  wisely.  Another contribution is  that this  study provides academic benefits for the development of theory in public sector accounting. Keywords: External  pressure,  environmental  uncertainty,  organizational  commitment, budget quality, budget accuracy, SILPA.

## PENDAHULUAN
Era  otonomi  daerah  dimulai  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kekuatan baru pada Pemerintah Daerah.  Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah  pasal 1 ayat 6 diamanatkan  bahwa  pengelolaan keuangan daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  5  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  telah  diamanatkan bahwa  pengelolaan  anggaran  secara  transparan  dan  akuntabel  serta  berdasarkan  prinsip value  for  money . Menurut  Mardiasmo (2002), diterapkannya prinsip value for money mengindikasikan berhasilnya  pelaksanaan otonomi  daerah  melalui  terjadinya  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, terciptanya keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
Anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan keuangan dalam sistem pengendalian manajemen tetapi juga sebagai alat pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi dan komunikasi, alat politik, penilaian kinerja, motivasi dan sebagai alat untuk menciptakan barang publik (Mardiasmo, 2009). Tidak berfungsinya anggaran secara ideal memiliki efek terhadap kegiatan pembangunan. Fakta  penyerapan anggaran yang rendah, dan melampaui target serta  tidak  tepat  waktu  sehingga  mengakibatkan  pencapaian  target  dan  sasaran  dari  anggaran  yang  telah  di alokasikan untuk pembangunan menjadi tidak tepat.
Fenomena ketepatan pelaksanaan anggaran dengan indikator SILPA ditemukan di Kabupaten Cilacap dalam kurun  waktu  lima  tahun  anggaran  yaitu  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2014.  Selisih  antara  target  dan realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang  menunjukkan  kinerja  pelaksanaan  anggaran  terjadi  pada  Kabupaten Cilacap yang disajikan dalam tabel 1.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten  Cilacap,  dinyatakan  bahwa  SILPA  berasal  dari  selisih  antara  anggaran  pendapatan  dan anggaran  belanja  serta  anggaran  pengeluaran  pembiayaan  dengan  realisasinya.  Terjadinya  selisih  anggaran belanja  dengan  realisasinya bersumber dari upaya  penghematan belanja dan adanya belanja yang tidak dapat dieksekusi  sehingga  anggaran  tidak  dapat  diserap  100%.  Sedangkan  selisih  anggaran  pendapatan  dengan realisasinya bersumber dari pelampauan target anggaran yang telah ditetapkan.

## Tabel 1. Ketepatan Anggaran Pemerintah Kabupaten Cilacap
Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Pendapatan (dalam ribuah rupiah) Belanja (dalam ribuah rupiah) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 2014 2.286.449.415  2.367.534.100 103 2.569.979.136  2.205.741.809 85 2013 2.074.300.760  2.121.355.398 102 2.289.524.271  2.047.162.545 89 2012 1.730.602.349  1.792.439.254 103 1.952.975.779  1.792.586.828 91 2011 1.610.106.238  1.639.234.442 101 1.751.202.584  1.550.277.519 88 2010 1.315.167.381  1.334.620.370 101 1.433.670.672  1.299.429.295 90
Upaya  penghematan  belanja  yang  dilakukan  SKPD  merupakan  bentuk  dari  praktek  efisiensi  walaupun jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang tidak terserap yang menunjukkan rendahnya  kualitas  perencanaan.  Pelampauan  target  anggaran  pendapatan  merupakan  efek  dari  sikap  kehati- hatian  pelaksana  anggaran  dengan  menetapkan  target  anggaran  yang  moderat  dikarenakan  adanya  berbagai ketidakpastian  seperti  adanya  perubahan  regulasi,  perubahan  kondisi  perekonomian  masyarakat  yang  akan menghambat pencapaian target anggaran. Insentif/bonus dari pemerintah pusat terhadap SKPD yang diberikan ketika  target  anggaran  dapat  dipenuhi  100%  memberikan  motivasi  bagi  SKPD  untuk  merealisasikan  target pendapatan  sebesar  100%  karena  jika  realisasi  pendapatan  tidak  mencapai  100%  maka  SKPD  tidak mendapatkan insentif/ bonus dari pemerintah pusat.
Fenomena  ketidaktepatan  pelaksanaan  anggaran  dengan  adanya  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SILPA) selalu  terjadi  setiap  tahun  di  Kabupaten  Cilacap  dan  hampir  terjadi  di  sebagian  besar  daerah  di  Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan analisis untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan anggaran dengan judul penelitian yaitu tekanan eksternal,  komitmen  organisasi,  ketidakpastian  lingkungan  serta  kualitas  anggaran  terhadap  ketepatan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Tekanan  eksternal  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  ketepatan  anggaran  dalam  penelitian  ini.  Menurut Nay  (2011),  tekanan  eksternal  berbentuk  peraturan  legal,  budaya  birokrasi  dan  klaim  atau  tuntutan  dari pemangku  kepentingan.  Tekanan  eksternal  terhadap  anggaran  dalam  beberapa  penelitian  terbukti mempengaruhi  kinerja  anggaran  seperti  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Triana,  dkk  (2012),  Aprilia  dan Hidayani (2012), Bangun, dkk (2012) serta Salikhah (2013).  Ketidakpastian lingkungan selalu bergerak dinamis menuntut organisasi untuk bekerja lebih baik. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan  individu  untuk  memprediksi  sesuatu  yang  terjadi  di  lingkungannya  secara  akurat  (Gregson, 1994). Ketidakpastian lingkungan dalam penelitian terdahulu terbukti berpengaruh terhadap kinerja anggaran, beberapa  penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  Minanda  (2009),  Sujana  (2010)  dan  Kusuma  (2013).    Komitmen organisasi  merupakan  variabel  yang  sangat  mempengaruhi  kinerja  pegawai  untuk  mencapai  ketepatan anggaran, karena komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi  (Mowday et  al., 1979).  Beberapa  penelitian  telah  membuktikan  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran  antara  lain,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azmi  (2010),  Aprilia  dan
Hidayani (2012), Salikhah (2013), Kusuma (2013) dan Rustini (2015). Kualitas anggaran terkait dengan kualitas dokumen anggaran yang telah disusun oleh organisasi sektor publik yang digunakan sebagai alat perencanaan dilaksanakannya kegiatan.  Kualitas anggaran terbukti berpengaruh terhadap kinerja anggaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Seftianova dan Adam (2009), Sugiharto (2013) dan Suluh (2014).
Penelitian-penelitian  diatas  mencoba  menguji  pengaruh  variabel  tekanan  eksternal,  ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, dan kualitas anggaran terhadap kinerja anggaran. Sedangkan pada penelitian ini,  peneliti  mencoba  menguji  variabel  variabel  independen  tersebut  dengan  variabel  dependen  ketepatan anggaran.  Hal  ini  karena  fenomena  munculnya  SILPA  selalu  terjadi  setiap  tahun  hampir  di  seluruh  organisasi sektor publik yang menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi  untuk  meneliti  lebih  lanjut  tentang  pengaruh  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan, komitmen organisasi dan kualitas anggaran terhadap ketepatan anggaran.
Penganggaran sektor publik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.  Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan (Mardiasmo, 2009). Anggaran daerah dikenal dengan sebutan anggaran pendapatan dan belanja daerah  (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka  melaksanakan  kewenangannya  selama  satu  tahun  anggaran.  Fokus  pengukuran  kinerja  berbasis anggaran  sebenarnya  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  daerah,  yaitu  sejauh  mana  efektifitas  dan  efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Mahsun, 2006).
Pengannggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  dimulai  dari  rencana  pembangunan  jangka panjang  yaitu  20  (dua  puluh)  tahunan  (RPJP)  di  legalkan  melalui  Perda  Nomor  23  Tahun  2008,  kemudian  di jabarkan  menjadi  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  5  (lima)  tahunan  (RPJMD)  yang  dilegalkan melalui  Perda  Nomor  5  Tahun  2013.  Pelaksanaan  penganggaran  tahunan  sebagai  penjabaran  dari  RPJMD berbentuk rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang pada tahun 2015 dilegalkan melalui Perda Nomor 53 Tahun  2015.  Penganggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  di  Kabupaten  Cilacap  di  evaluasi  setiap  3  (tiga)  bulan sebagai bentuk dari pengendalian anggaran agar supaya anggaran dapat berjalan ekonomis, efektif dan efisien dan mencapai sasaran.

## PERUMUSAN HIPOTESIS

## Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Ketepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Frumkin  dan  Galaskiewicz  (2004)  menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal  dapat  mempengaruhi  tingkat kemampuan  pemerintahan  menjadi  lebih  rendah,  terutama  yang  terkait  dengan  penerapan  suatu  kebijakan maupun  prosedur.  Adanya  tekanan  eksternal  dapat  berakibat  pada  praktik-praktik  SKPD  yang  hanya  bersifat formalitas  untuk  memperoleh  legitimasi.  Organisasi  sektor  publik  didirikan  sebagai  pelayan  masyarakat, legitimasi  diperoleh  melalui  akuntabilitas  vertikal  yaitu  pengesahan  oleh  negara  dan  akuntabilitas  secara horizontal yaitu melalui pengakuan dari masyarakat.
Goal setting theory berasumsi  bahwa  terdapat  hubungan  langsung  antara  tujuan  yang  spesifik  dan  terukur dengan kinerja. Temuan utama dari goal setting theory adalah bahwa individu yang diberi tujuan yang spesifik dan  sulit  tapi  dapat  dicapai  akan  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  dibandingkan  orang-orang  yang  menerima tujuan  yang  mudah  dan  kurang  spesifik  atau  tidak  ada  tujuan  sama  sekali.  Dalam goal setting theory terdapat hubungan  yang  berbanding  lurus  antara  tujuan  yang  spesifik  dan  sulit  dengan  kinerja.  Menurut  Nay  (2011)
tekanan eksternal dapat dirasakan melalui banyaknya peraturan legal, budaya birokrasi organisasi, dan adanya klaim atau tuntutan langsung dari pemangku kepentingan. Konsep NPM (New Public Management) menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya  ( cost  cutting ),  dan  kompetisi  tender  (Mardiasmo,  2002).  Tuntutan  lain  berasal  dari United  Nation Development  Program (UNDP)  yaitu  pelaksanaan Good  Governance untuk  melaksanakan  penggunaan sumberdaya publik secara ekonomis, efektif, efisien yang kemudian di aplikasikan dalam  UU Nomor 25 Tahun 2004  tentang  azas  dan  tujuan  pembangunan  nasional  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan  berkelanjutan. Tuntutan dari  Pemerintah  pusat yaitu  Perpres Nomor 39 Tahun 2012  tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.
Penelitian terdahulu  dilakukan oleh  Triana, dkk. (2012), Aprilia dan Hidayani (2012), Bangun,  dkk. (2012) menemukan  bahwa  tekanan  anggaran  dari  pihak  eksternal  berpengaruh  positif  terhadap budgetary  slack, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tekanan  terhadap  anggaran  berpengaruh  negatif  terhadap  ketepatan anggaran  karena  ketepatan  anggaran  dalam  penelitian  ini  diproksikan  dengan budgetary  slack yang  kecil.. Besarnya tekanan terhadap anggaran dari pihak vertikal dan horizontal  terhadap  pelaksanaan anggaran yaitu penggunaan sumberdaya publik berdasarkan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien dengan disertai sanksi dan penghargaan  maka  mendorong/memotivasi  organisasi  sektor  publik  yaitu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cilacap  untuk  memberikan  citra  yang  baik  dimata  pemangku  kepentingan  sehingga  berakibat  pada ketidaktepatan  anggaran.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  disusun  hipotesis  dalam  konteks  pemerintah  daerah, sebagai berikut:
H ₁ :Tekanan eksternal berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran.

## Pengaruh  Ketidakpastian  Lingkungan  pada  Ketepatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
Dalam  ketidakpastian  lingkungan  yang  rendah  (lingkungan  dalam  keadaan  relatif  stabil),  individu  dapat memprediksi  keadaan  sehingga  langkah-langkah  yang  akan  diambil  dapat  direncanakan  dengan  lebih  akurat (Duncan,  1972).  Apabila  individu  menghadapi  kondisi  lingkungan  yang  tidak  pasti,  akan  membuat  realisasi anggaran  (anggaran  aktual)  tidak  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  sehingga  akan memperkecil  pencapaian sasaran yaitu ketepatan anggaran. Menurut  Ridha dan Basuki (2012) ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD melakukan penyesuaian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak match -nya antara peraturan yang satu dengan yang  lain,  terjadinya  mutasi  staf  SKPD  yang  cepat,  dan  lain  sebagainya.  Variabel  ketidakpastian  lingkungan merupakan variabel kontekstual yang penting karena kondisi tersebut akan membuat kegiatan perencanaan dan kontrol menjadi lebih sulit (Chenhall dan Morris,1986).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma  (2013)  ditemukan  bahwa  ketidakpastian  lingkungan berpengaruh negatif terhadap ketepatan anggaran Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2010) dan  Minanda  (2009)  menemukan  bahwa  ketidakpastian  lingkungan  berpengaruh  positif  terhadap budgetary slack yang bermakna bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran.
Ketidakpastian  lingkungan  membuat  organisasi  memilih  untuk  bersikap  konservatif  dan  meniru  praktik terbaik  yang  telah  dilaksanakan  oleh  organisasi  yang  lain  untuk  memperoleh  legitimasi  dari  pemangku
kepentingan (Di Maggio dan Powell, 1983). Anggaran disusun dan direalisasikan dengan dilandasi sikap kehati- hatian. Implikasi dari sikap konservatif organisasi adalah target anggaran menjadi tidak tercapai dengan tepat. Ketidakpastian  lingkungan  dikarenakan  perubahan  peraturan  dan  ketidaksesuaian  antar  peraturan  dan kebijakan  otonomi  daerah  membuat  pelaksana  anggaran  mengalami  kesulitan  untuk  menerjemahkannya  ke dalam  visi  dan  misi  organisasi  sehingga  membuat  sasaran  dan  tujuan  organisasi  menjadi  kabur/tidak  jelas. Sasaran dan tujuan organisasi yang tidak jelas akan menghasilkan kinerja yang rendah (Kenis, 1979), dalam hal ini berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun hipotesis dalam konteks pemerintah daerah sebagai berikut:
H 2 : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran.

## Pengaruh Komitmen Organisasi pada Ketepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pegawai  yang  didukung  dengan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasi  (instansi)  Pemerintah  Daerah akan  bekerja  sesuai  dengan  alur  tujuan  organisasi  karena  akan  mengorbankan  kepentingan  pribadinya  demi kepentingan  organisasi  sehingga  akan  mendorong  pegawai  untuk  mencapai  target  anggaran  sesuai  dengan sasaran  yang  ingin  dicapai  yaitu  kinerja  ketepatan  anggaran.  Menurut  Mowday, et  al. (1979),  komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi.
Pemerintah Daerah Cilacap menerapkan kebijakan anggaran defisit dimana defisit tersebut akan ditutup oleh anggaran  pembiayaan  yang  salah  satu  sumbernya  adalah  SILPA.  SILPA  diperoleh  dari  selisih/varian  antara anggaran  pendapatan  dan  belanja  dengan  realisasinya.  Selisih/varian  anggaran  dengan  realisasinya  dilakukan dengan  sengaja  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  memperoleh  dana  untuk  menutup  defisit.  Realisasi anggaran merupakan bentuk dari kinerja anggaran. Realisasi anggaran bersifat underestimate untuk belanja dan overestimate untuk pendapatan merupakan bentuk dari slack anggaran.
Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap  ketepatan  anggaran  Pemerintah  Provinsi  Bali.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salikhah  (2014) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kinerja anggaran Pemerintah Kota Salatiga. Rustini  (2015)  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  komitmen  organisasi  pada  kinerja  pengelola anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan,  Aprilina  dan  Hidayani  (2012)  menemukan  bahwa  komitmen organisasi  berpengaruh  negatif  pada  kesenjangan  anggaran  Pemkot  Bengkulu  dan  Azmi  (2010)  menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Aceh.
Dengan  komitmen  organisasi  yang  tinggi,  maka  akan  diikuti  dengan  meningkatnya  kinerja  ketepatan anggaran pendapatan dan belanja. Bentuk ketepatan anggarannya adalah bahwa selisih underestimate belanja dan  overestimate  pendapatan  yang  dihasilkan  akan  sesuai  dengan  perencanaan  dengan  varian  anggaran  yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, disusun hipotesis sebagai berikut:
H 3 :Komitmen organisasi berpengaruh positif pada ketepatan anggaran.

## Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Ketepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran merupakan alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, memotivasi dan mengevaluasi prestasi manajer  (Kennis,  1979).  Menurut  Kenis  (1979),  anggaran  yang  baik  memiliki  karakteristik  yaitu  anggaran
memiliki tingkat kesulitan tujuan, adanya evaluasi anggaran, memiliki umpan balik, memiliki sasaran yang jelas dan  terdapat  partisipasi  di  dalam  proses  penyusunannya.  Prestasi  manajer  dalam  hal  ini  adalah  berkaitan dengan  ketepatan  anggaran.  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  telah memperkenalkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja ( performance-based budgeting ) dalam penyusunan anggaran  pemerintah.  Bentuk  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahap  implementasi  adalah  Rencana  Kerja Anggaran (RKA).
RKA  berbentuk  dokumen  anggaran  yang  disusun  melalui  berbagai  proses  teknis  yang  panjang  yang merupakan  bentuk  dari  anggaran  berbasis  kinerja  pemerintah  di  level  pelaksanaan.  RKA  yang  memadai  akan memberikan kendali, motivasi, evaluasi terhadap kinerja organisasi. Ketepatan anggaran merupakan salah satu bagian dari kinerja anggaran karena berkaitan dengan penyerapan anggaran yang dibandingkan dengan target anggaran.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sugiharto  (2013)  menemukan  bahwa  kualitas  anggaran berpengaruh signifikan pada efektifitas organisasi Pemerintah Daerah Jambi. Suluh (2014) menemukan bahwa hanya kejelasan sasaran anggaran sebagai kriteria kualitas anggaran yang berpengaruh positif signifikan pada kinerja pelaksanaan anggaran KPPN wilayah Malang. Sefianova dan Adam (2009) menemukan bahwa kualitas DIPA (dokumen anggaran) berpengaruh positif signifikan pada penyerapan anggaran KPPN wilayah Malang.
Dengan  adanya  perencanaan  yang  matang  dalam  RKA  akan  meningkatkan  kualitas  serapan  anggaran pendapatan  dan  anggaran  belanja  sesuai  dengan  yang  direncanakan  sehingga  berdampak  pada  ketepatan anggaran  dengan slack anggaran  yang  proporsional.  Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  dapat disimpulkan bahwa kualitas anggaran memiliki pengaruh positif  terhadap ketepatan anggaran.
H 4 :Kualitas anggaran berpengaruh positif terhadap ketepatan anggaran.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survey,  yaitu  suatu  bentuk  teknik  penelitian  di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang. Informasi/data diperoleh melalui pertanyaan- pertanyaan  baik  dilakukan  melalui  wawancara  maupun  memberikan  kuesioner.  Pertanyaan  dapat  berbentuk pertanyaan terbuka dengan tidak memberikn pilihan jawaban maupun pertanyan tertutup dengan memberikan alternatif pilihan jawaban kepada responden.
Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah para pejabat yang menduduki jabatan pada tingkat lower manajemen yaitu sebagai pejabat eselon IV di 67 SKPD dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Lemtekda serta Dinas Instansi pada tahun 2016 yang mempunyai anggaran dan realisasi belanja dan pendapatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Responden penelitian adalah para pejabat eselon IV khususnya yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yaitu para Kasubbag Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan. Terdapat 672 pejabat di tingkat lower manajemen di 67 SKPD Kabupaten Cilacap, namun hanya 95 pejabat yang dapat dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan terhadap 95 responden, dari total 95 kuesioner yang diberikan  terdapat  93  kuesioner  yang  direspon  dan  dikembalikan  dan  dari  93  kuesioner  yang  dikembalikan terdapat 92 kuesioner yang lengkap dan memenuhi syarat untuk sebagai data penelitian.

## Tekanan Eksternal (TE)
Menurut Di Maggio dan Powell (1983), tekanan eksternal adalah tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya.  Indikator dan instrumen tekanan eksternal berdasarkan pada penelitian  Di Maggio dan Powell, (1983) yang terdiri dari 6 indikator dan diukur dengan menggunakan skala likert lima point yaitu 1 hingga 5. Jawaban responden terhadap tekanan eksternal berkisar antara 5 sampai dengan 20 dengan skor rata-rata 12,86 dan standar deviasinya sebesar 3,41. Tekanan eksternal yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tergolong rendah, karena memiliki skor rata-rata sebesar 13,86 lebih kecil dari nilai median sebesar 14.

## Ketidakpastian Lingkungan (KL)
Duncan  (1972)  mendefinisikan  ketidakpastian  lingkungan  sebagai  keterbatasan  individu  dalam  menilai probabilitas  seberapa  besar  keputusan  yang  telah  dibuat  akan  gagal  atau  berhasil  yang  disebabkan  karena kesulitan  untuk  mempredksi  kemungkinan  kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Indikator  dan  instrumen ketidakpastian  lingkungan  diadopsi  dari  Duncan  (1972)  yang  terdiri  dari  9  indikator  dan  diukur  dengan menggunakan skala likert lima point yaitu 1 hingga 5. Jawaban responden terhadap ketidakpastian lingkungan berkisar  antara  10  sampai  dengan  39  dengan  rata-rata  skor  21,04  dan  standar  deviasinya  sebesar  6,03. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi, karena memiliki skor rata-rata sebesar 21,03 besar dari nilai median sebesar 20.

## Komitmen Organisasi (KO)
Aranya  dan  Ferris  (1984)  mendefinisikan  komitmen  organisasi  adalah  perjanjian  atau  keterikatan  untuk melakukan  sesuatu  yang  terbaik  dalam  suatu  organisasi  atau  kelompok  tertentu.  Indikator  dan  instrumen komitmen  organisasi  berdasarkan  Aranya  dan  Ferris  (1984)  yang  terdiri  dari  5  indikator  dan  diukur  dengan menggunakan  skala  likert  lima  point  yaitu  1  hingga  5.  Jawaban  responden  terhadap  komitmen  organisasi berkisar  antara  9  sampai  dengan  20  dengan  skor  rata-rata  16,15  dan  standar  deviasinya  sebesar  2,35. Komitmen organisasi pada Pemerintah  Daerah Kabupaten Cilacap tergolong tinggi, karena memiliki skor rata- rata sebesar 16,15 lebih besar dari nilai median sebesar 16.

## Kualitas Anggaran (KU)
Kualitas anggaran dalam penelitian ini berhubungan dengan kualitas hasil kerja dari penyusunan anggaran yang dikerjakan oleh pegawai/karyawan dalam rangka menghasilkan suatu produk berupa Rencana Kerja dan Anggaran (Putri, 2012). Indikator dan instrumen kualitas anggaran diadopsi dari penelitian Putri (2012) yang terdiri  dari  9  indikator  dan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  lima  point  yaitu  1  hingga  5.  Jawaban responden terhadap kualitas anggaran  berkisar antara  24 sampai dengan 45 dengan skor  rata-rata 36,64  dan standar  deviasinya  sebesar  3,54.  Kualitas  anggaran  yang  disusun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap tergolong tinggi, karena memiliki skor rata-rata sebesar 36,64 lebih besar dari nilai median sebesar 36.

## Ketepatan Anggaran (KA)
Ketepatan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  didefinisikan  sebagai slack anggaran  yang  kecil.  Slack anggaran sendiri didefinisikan sebagai perbedaan jumlah anggaran yang disusun oleh pejabat yang berwenang merencanakan  anggaran  dengan  estimasi  terbaik  yang  sebenarnya  dapat  dicapai  (Dunk,  1993).  Indikator  dan instrumen ketepatan anggaran dalam penelitian ini di adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Dunk (1993) yang  terdiri  dari  6  indikator  dan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  5  point  yaitu  1  hingga  5.  Jawaban responden  terhadap  ketepatan  anggaran  berkisar  antara  8  sampai  dengan  22  dengan  rata-rata  skor  sebesar 14,32 dan standar deviasinya sebesar 3,12. Ketepatan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tergolong rendah, karena memiliki skor rata-rata sebesar 14,32 lebih rendah dari nilai median sebesar 15.

## Model Penelitian
Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  digunakan  uji  persamaan  struktural  dengan  PLS.  Model penelitian  dalam  PLS  berbentuk  diagram  jalur  yang  menunjukkan  hubungan  antar  konstruk  dengan  indikator konstruk  dan  hubungan  antar  konstruk.  Model  konstruk  dalam  penelitian  ini  adalah  konstruk  reflektif unidimensional. Gambar 3.1 adalah gambar persamaan model pengukuran.

## Hasil
Pengujian  model  pengukuran  terdiri  dari  uji  validitas  dengan  mengukur loading factor indikator    minimal 0,60 dan nilai AVE minimal 5,50 untuk validitas konvergen (Ghozali, 2014) dan membandingkan nilai akar AVE setiap  konstruk  harus  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  nilai  korelasi  antar  konstruk  untuk  validitas diskriminan (Ghozali, 2014). Sedangkan untuk menguji reliabilitas digunakan nilai composite reliability dengan nilai  minimal  0,60  (Ghozali,  2014).  Semua  konstruk  telah  memenuhi  syarat  pengujian  model  pengukuran. Berikut adalah tabel hasil evaluasi model pengukuran yang berasal dari output WarpPLS 0.4.
Gambar 3.1 Model penelitian
Tabel 2. Evaluasi Model Pengukuran Validitas Konvergen
TE KL KO KU KA TE1 0,806 TE3 0,861 TE4 0,849 TE5 0,874 KL1 0,754 KL2 0,840 KL3 0,795 KL4 0,727 KL5 0,824 KL6 0,811 KL7 0,750 KL8 0,761 KL9 0,717 KO1 0,854 KO2 0,712 KO3 0,785 KO5 0,791 KU1 0,671 KU2 0,685 KU3 0,671 KU4 0,797 KU5 0,711 KU6 0,649 KU7 0,783 KU8 0,711 KU9 0,731 KA2 0,624 KA3 0,682 KA4 0,879 KA5 0,767 Tabel 3. Hasil  Evaluasi Model Pengukuran Validitas Konvergen TE KL KO KU KA 0,719 0,603 0,619 0,509 0,549
Tabel 4. Hasil Evaluasi Model Pengukuran Validitas Diskriminan
TE KL KO KU KA TE 0,848 0,459 -0,540 -0,485 -0,645 KL 0,459 0,776 -0,464 -0,472 -0,610 KO -0,540 -0,464 0,787 0,596 0,640 KU -0,485 -0,472 0,596 0,714 0,643 KA -0,645 -0,610 0,640 0,643 0,741
Tabel 5. Hasil Evaluasi Model Pengukuran Reliabilitas
TE KL KO KU KA 0.911 0.932 0.866 0.903 0.857 Tabel 6. Hasil Evaluasi Model Struktural Kriteria Rule of Thumbs Hasil R-Square atau Adjusted R 2 < 0,70, < 0,45, < 0,25 (kuat, moderate, lemah) 0,674 Q 2 Predictive relevance
Q 2 > 0 memiliki predictive relevance Q 2 < 0 kurang memiliki predictive relevance 0,687 APC, ARS, AARS P-Value < 0,05 0,001 AVIF < 3,3, namun  nilai < 5 masih diterima 1,655 AFVIF < 3,3, namun  nilai < 5 masih diterima 2,027 Goodness Tenenhaus > 0,10, > 0,25, > 0,36 (kecil, menengah, besar) 0,642 SPR Idealnya = 1 1 RSCR Idealnya = 1 1 SSR Harus > 0,7 1 NLBCDR Harus > 0,7 1 Signifikansi P-value 0,05 (significance level = 5%) < 0,05
Gambar 4.1 Output diagram jalur model

## Pengujian Model Struktural
Pengujian model struktural terdiri dari berbagai kriteria antara lain adalah dengan melihat nilai Adjusted R 2 , effect  sizeQ-Square  predictive  relevance,  average  path  coefficient (APC), average  R-squared (ARS), average adjusted R-Squared (AARS), average block variance inflation factor (AVIF), average full collinearity VIF  (AFVIF), simpson paradox ratio (SPR), R-Squared contribution ratio (RSCR), statistical suppression ratio (SSR), nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR), goodness of fitindex (GoF).  Pengujian  yang  terakhir  adalah  untuk menguji hipotesis dengan melihat nilai koefisien jalur dan signifikansinya. Model struktural dalam penelitian ini telah  memenuhi  syarat  kriteria  evaluasi  model  struktural.  Tabel  3.5  adalah  tabel  hasil  pengujian  model struktural yang berasal dari output WarpPLS 0.4.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas dugaan adanya hubungan/korelasi antara konstruk dependen dan independen dalam suatu penelitian. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat koefisien jalur dan tingkat signifikansinya kemudian membandingkannya dengan hipotesis penelitian. Interprestasi dan ringkasan hasil pengujian hipotesis  disajikan dalam gambar 4.1 dan tabel 4.1.
Berdasarkan  tabel  4.1,  diperoleh  keterangan  bahwa  variabel  tekanan  eksternal  berpengaruh    negatif signifikan  terhadap  variabel  ketepatan  anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap,  keputusan  ini berdasarkan    nilai  koefisien  jalur    yaitu  -0,22  dan  nilai  P-Value    sebesar  0,03.  Keputusan  yang  dapat  diambil dalam  penelitian  ini  adalah  menerima  H 1 dan  menolak  H 0 .  Demikian  juga  untuk  variabel  ketidakpastian lingkungan  berpengaruh    negatif  signifikan  terhadap  variabel  ketepatan  anggaran  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Cilacap yang dapat diamati melalui nilai koefisien jalur  yaitu -0,30  dan nilai  P-Value sebesar 0,01. Keputusan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah menerima H 2 dan menolak H 0 . Hal yang sama untuk variabel  komitmen  organisasi  berpengaruh    positif    signifikan  terhadap  variabel  ketepatan  anggaran  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang dapat diamati melalui nilai koefisien jalur  yaitu sebesar 0,27 dan P- Value  sebesar  0,01.  Keputusan  yang  dapat  diambildalam  penelitian  ini  adalah  menerima  H 3 dan  menolak  H 0 . Mirip dengan hasil pengujian diatas, untuk  variabel kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap variabel  ketepatan  anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  yang  dapat  diamati  melalui  nilai koefisien jalur yaitu sebesar 0,27 dan P-Value sebesar 0,01. Keputusan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah menerima H 4 dan menolak H 0 .
Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Nilai Koefisien Jalur P-Value Kesimpulan H 1 -0.22 <0.05 Diterima H 2 -0.30 <0.05 Diterima H 3 0.27 <0.05 Diterima H 4 0.27 <0.05 Diterima
Sumber: Data primer diolah

## Pembahasan
Adanya  tekanan  eksternal  dari  para  pemangku  kepentingan  perihal  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan anggaran  adalah  merupakan  tujuan    sulit  dan  spesifik  yang  memerlukan  upaya  yang  keras  untuk mewujudkannya.  Ketika  tujuan organiasi sangat sulit dicapai, manajer sektor publik  merasa tidak berhasil dari usaha mereka. Akibatnya, pekerja menjadi frustasi terhadap tujuan organisasi itu.  Tujuan yang sangat ketat dan tidak  dapat  dicapai,  mengarahkan  pada  perasaan  gagal,  frustrasi,  tingkat  aspirasi  yang  rendah  (Kenis,  1979). Perasaan  frustasi    memotivasi  seorang  manajer  sektor  publik  untuk    berperilaku  disfungsional  dalam pengelolaan  anggaran  demi  membela  kepentingan  dirinya  sendiri.  Ketika  para  manajer  sektor  publik merencanakan  dan  menyusun  anggaran  maka  mereka  akan  menetapkan  target/tujuan  anggaran  yang  mudah sehingga dia tidak perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut bahkan untuk melampauainya sehingga akan mengurangi tingkat ketepatan anggaran pada tahap pelaksanaannya.
Manajer  sektor  publik  merasa  adanya  kesulitan  tujuan  organisasi  dikarenakan  adanya  ketidakpastian lingkungan  yang  menuntut  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  lingkungan.  Tujuan  yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah (Kenis, 1979). Apabila tujuan organisasi sulit untuk dicapai maka akan memberikan dorongan pada seseorang untuk bekerja lebih baik, namun tujuan yang terlalu sulit dapat menyebabkan seseorang  mengalami frustasi dan mengambil  berbagai  tindakan disfungsional yaitu dalam pengelolaan anggaran dengan tujuan mempermudah pencapaian  target  anggaran  yang  ditetapkan  melalui  penganggaran  yang  longgar (slack  budgeting) sehingga akan memperkecil tingkat ketepatan anggaran dalam tahap pelaksanaannya.
Teori  penetapan tujuan menyatakan bahwa tujuan yang sulit dan spesifik akan menghasilkan kinerja yang lebih  baik  daripada  tujuan  yang  mudah  dan  tidak  spesifik  bahkan  tidak  ada  tujuan  sama  sekali  (Locke  dan Latham,  1968).  Menurut  Wegge, et al. (2009),  jika  tidak  ada  komitmen  maka  penetapan  tujuan  dari  seorang supervisor atau yang lain akan memiliki dampak yang kecil atau tidak berdampak sama sekali terhadap kinerja. Komitmen  organisasi  dapat  dikatakan  komitmen  seluruh  pegawai  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tujuan organisasi yang sulit dan spesifik, dalam hal ini adalah ketepatan anggaran merupakan tujuan organisasi untuk menyelesaikan program dan kegiatan dengan sisa dana yang tidak berlebihan.
Teori  penetapan tujuan menyatakan  bahwa tujuan yang sulit dan spesifik akan menghasilkan kinerja yang lebih  baik  daripada  tujuan  yang  mudah  dan  tidak  spesifik  bahkan  tidak  ada  tujuan  sama  sekali.  Anggaran merupakan  bentuk  dari  penetapan  tujuan,  anggaran  juga  merupakan  alat  untuk  mengendalikan, mengkoordinasikan,  memotivasi  dan  mengevaluasi  prestasi  manajer  (Kennis,  1979).    Kenis  (1979) menyimpulkan bahwa kualitas anggaran (berdasarkan 5 karakteristik anggaran: partisipasi, kejelasan sasaran, evaluasi, umpan balik dan tingkat kesulitan) berpengaruh signifikan terhadap  sikap/perilaku  manajer terhadap anggaran  ( attitudes  toward  budgets )  serta  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  anggaran  ( budget performance ) dimana salah bentuk kinerja anggaran adalah ketepatan anggaran.

## Simpulan
Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif terhadap ketepatan anggaran.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  frekuensi  tekanan  dari  pihak  luar  berupa  peraturan-  peraturan, pemberitaan  serta  tuntutan  dari  pemangku  kepentingan  pengguna  sarana  dan  prasarana  pemerintah  perihal
efektivitas  dan  efisiensi  anggaran  maka  akan  semakin  memperkecil  pencapaian  ketepatan  anggaran  dan sebaliknya.
Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap ketepatan  anggaran.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  ketidakpastian  lingkungan  berupa  tingginya  frekuensi pergantian  peraturan,  adanya  mutasi  pegawai  yang  cepat  serta  banyaknya  peraturan  yang  tidak  sinkron  satu sama  lain  sehingga  sulit  dilaksanakan  mengenai  anggaran  maka  akan  semakin  memperkecil  pencapaian ketepatan anggaran dan sebaliknya.
Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap ketepatan  anggaran.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  komitmen  yang  dimiliki  pegawai  organisasi  sektor  publik berupa  kedekatan  emosional  antara  pegawai  dengan  organisasi,  perasaan  bangga  menjadi  anggota  organisasi serta  pemahaman  terhadap  tujuan  organisasi  tempat    seseorang  bekerja    maka  akan  semakin    memperbesar pencapaian ketepatan anggaran dan sebaliknya.
Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif terhadap ketepatan anggaran.  Hal  ini  berarti,  semakin  tinggi  kualitas  penyusunan  anggaran  dimana  anggaran  yang    disusun  telah memenuhi berbagai kriteria dan karakteristik tujuan  anggaran maka akan  memperbesar  pencapaian ketepatan anggaran dan sebaliknya.

## Saran
Pemerintah  daerah  perlu  menimimalisir  tekanan  eksternal  khususnya  dari  para stakeholder melalui penerapan  transparansi  pengelolaan  anggaran,  sehingga  tidak  terjadi  asimetri  informasi  dan  menciptakan persepsi yang berbeda antara pemerintah daerah dengan para stakeholder yang memicu tekanan eksternal yang berlebihan.  Pemerintah  daerah  beserta  jajaran  pendukungnya  perlu  menyikapi  adanya  ketidakpastian lingkungan  dengan  meningkatkan  kemampuan  dalam  memprediksi  dan  mengantisipasi  berbagai  perubahan lingkungan yang akan terjadi dimasa depan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terhadap pegawai sehingga  para  pegawai  menciptakan  perencanaan  anggaran  dengan  kualitas  yang  mampu  menghadapi ketidakpastian lingkungan.
Selain itu pemerintah daerah juga perlu meningkatkan komitmen pegawai  pada tujuan organisasi sehingga akan  mengurangi    perilaku  disfungsional  pegawai    dalam  menyusun  dan  melaksanakan  anggaran  melalui pemberian  penghargaan  terhadap  pegawai  yang  sesuai  dengan  beban  kerja  dan  prestasinya,  sehingga  para pegawai merasa kerja kerasnya dihargai dan tetap loyal kepada organisasi. Demikian juga, pemerintah daerah perlu  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  penyusunan  anggaran    sehingga  kualitas  anggaran  yang dihasilkan menjadi semakin baik melaui e-budgeting, penyusunan standar indeks satuan harga yang tepat dan kajian oleh badan independen terhadap potensi pendapatan dan pengeluaran daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Penggunaan survey kuesioner dengan individu sebagai unit analisisnya, lebih cenderung merespon pertanyaan dengan  jawaban  yang  bias  karena  isu  pelaksanaan  anggaran  yang  selama  ini  terjadi  menunjukkan  kelemahan manajemen sektor pemerintah. Keterbatasan selanjutnya adalah pada latar belakang pendidikan responden yang mayoritas  berpendidikan  non-ekonomi  sehingga  data  yang  didapatkan  tidak  berdasarkan  fakta  sebenarnya karena  pengetahuan  tentang  anggaran  pada  responden  kurang  memadai.  Oleh  karenanya  untuk  penelitian
selanjutnya,  latar  belakang  pendidikan  sangat  mungkin  untuk  dijadikan  variabel  kontrol  dalam  model penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, NJ. dan Meyer, JP. 1990. Measurement and anticedent of affective, continuance and normatif commitment. Journal of occupacional psycology, Vol. 63, No.1.
Armstrong,  M.  dan  Baron,  A.  1998.  Performance  Management:  The  New  Realities,Institute  of  Personnel  and Development, New York.
Aprilina, N dan Hidayani, S. 2012. The Effect Of Budgetary Participation, Asymmetry Information, Budget Emphasis And  Comitment  Organization  To  Budgetary  Slack  At  SKPD  Governmental  Of  Bengkulu  City . PROCEEDINGThe  13th  Malaysia  Indonesia  Conference  on  Economics,  Management  andAccounting (MIICEMA).
Aranya, N.,  dan  Ferris,  K.  A.  1984.  “Reexamination  of  Accountants  Organizational  Professional  Conflict.” The Accounting Review, Vol. LIX. No.3
Azmi, G. 2010. Pengaruh Kejelasan Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di lingkungan Pemerintah Aceh. Jurnal Universitas Syiah Kuala . Bangun, Nurainun. dkk. 2012. Pengaruh Budget Participation, Information Asymmetry, Budget Emphasis, dan Self Esteem terhadap Budgetary Slack .Jurnal Akuntansi Vol 12, No. 1.
Brown SP, Jones E., Leigh TW. 2005. The attenuating effect of role overload on relationships linking self-efficacy and goal level to work performance. Journal of Applied Psychology .
Chenhall, R.H dan Morris, D. 1986. The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on The Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. The Accounting Review .Vol. 1, No.1.
Chin, W.W. 1995. Partial least square is to LISREL as principal components analysis is to common factor analysis. Technology Studies, 2.
Chong V.K. dan Chong K.M. 1997. Strategic Choices, Environment Uncertainty and SBU Performance: A Note on the Intervening Role of Management Accounting Systems. Accounting and Bussines Research, Vol. 27. No. 4 .
Collins, F. 1978. The Interaction of Budget Characteristics and Personality Variables with  Budgetary Response Attitudes. The Accounting Review Vol. III, No.2.
Demanik,  AZ.  2011. Pengaruh  Budgetary  Goal  Characteristic  dan  Keadilan  Prosedural  Terhadap  Kinerja Manajerial (Pada Pejabat Eselon III dan IV Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi) . Tesis. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Dezmiyawati  dan  Azlina  N.  2009. Hubungan  strategi,    Ketidakpastian  Lingkungan  dan  Kinerja  :  Informasi Broadscope  Sistem  Akuntansi  Manajemen  Sebagai  Variabel  Intervening .  Laporan  Penelitian:  Lembaga Penelitian Universitas Riau Pekanbaru.
DiMaggio,  P.  J.  dan  W.  W.  Powell.  1983.  The  Iron  Cage  Revisited:  Institutional  Isomorphism  and  Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review.
Duncan,  R.B.  1972.  Characteristic  of  Organizational  Environments  and  Perceived  Environmental  Uncertainty . Administrative Science Quarterly , Vol. 17, No. 3.
Dunk, A. S. 1993. The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation Between Budgetary Participation and Slack. The Accounting Review .
Fadli,  M.  2012.  Analsis  Prosedur  dan  Varians  Anggaran  Penjualan  Pada  CV.  Agung  Jaya  Art  Palembang. Jurnal POLTEK PalComTech Palembang .
Frumkin, P. dan J. Galazkiewich.2004. institusional isomorfism and public sector organization. Journal of public administration research and theory .
Ghozali,  I.  2014. Partial  Least  Squares,  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
41
Govindarajan ,  V.  1984.    Appropriateness  of  Accounting  Data  in  Performance  Evaluation:  An  Empirical Examination  of  Environmental  Uncertainty  as  An  Intervening  Variable. Accounting Organizations and Society .
Govindarajan,  V.  1986.  Impact  of  participation  In  the  budgetary  process  on  Managerial  attitudes  and performance Universalistic and  Contingency perspectives. AmosTuck School of Business Administration, Dartmouth College.
Gregson ,  T.,  J.    Wendell,      J.    Aono.  1994.    Role  Ambiguity,    Role    Conflict,    AndPerceived  Environmental Uncertainty:  Are  The  Scales  Measuring  Separate  Construct  For  Accountants. Behavioral  Research  In Accounting . Vol. 6.
Gul,  A.F.  dan  Chia  Y.M.  1994.  The  Effects  of  Management  Accounting  Sistems,  Perceived  Environmental Uncertainty and Decentralization on  Managerial Performance. Accounting organizations and society. Vol. 19, No. 45.
Halim, A.T. dan M. F. Husien. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen . Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hansen dan Mowen, 2006. Managerial Accounting Akuntansi Manajerial . Buku 1 Edisi ketujuh, Jakarta: Salemba Empat.
Hartono,  J.  M.  2009. Konsep  dan  Aplikasi  PLS  (Partial  Least  Square)  Untuk  Penelitian  Empiris .  Edisi  I,  BPFE, Yogyakarta.
Hess, D. 2007. Social reporting and new goverment regulation: the prospect of corporate accountability trough transparency. Busines ethics quarterly .
Hoque,  Z.  2002.  A  contingency  model  of  the  association  between  strategy,  environmental  uncertainty  and performance measurement: impact on organizational performance. International Business Review.
Izudin,  S.S.  2013.  Kinerja  keuangan  daerah  dan  hubungan    dengan  Silpa  di  Kabupaten  Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Jambi.
Judge  T.A.  dan  Ilies  R.  2002.Relationship  of  personality  to  performance  motivation:  A  metaanalytic  review.
Journal of Applied Psychology, Vol.87 .
Kartika,  A.  2010.  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  dan  Ketidakpastian  Lingkungan  Dalam  Hubungan  Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran. Jurnal Kajian Akuntansi , Vol. 2 No. 1.
Katz, D. dan Kahn, R. L. 1978. The Social Psychology of Organizations . New York: Wiley.
Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review , Vol. LIV,  No. 4.
Kerlinger, Fred. N. 1973. Foundation of Behaviour Research . Holt. Rinehart and Winston, 2 nd edition.
Klein H.J., Wesson M.J., Hollenbeck J.R., Alge B.J. 1999. Goal commitment and the goal setting process: Conceptual clarification and empirical synthesis. Journal of Applied Psychology .
Kren,  L.,  1993,  Budgetary  Participation  and  Managerial  Performance  The  Impact  of  Information  and Environment Volatility. The Accounting Review .
Kurniawan,  M.R.N.  2011. Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi,  dan  Kepuasan  Kerja    Terhadap Kinerja Organisasi Publik . Skripsi: Universitas Diponegoro.
Kusuma,  I.G.E.A. Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan    dan  Komitmen  Organisasi  terhadap Ketepatan Anggaran . Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Latham,  G.  P.  dan  Pinder,  C.  C.  2005.  Work  motivation  theory  and  research  at  the  dawn  of  the  twenty-first century. Annual Reviews Psychology .
Latham,  G.P.  dan  Locke,  E.A.  1991.  Self-regulation  through  goal-setting. Organization  BehaviorHuman Decision Process .
Latham,  G.P.  dan  Yukl,  G.A.  1975.  A  review  of  research  on  the  application  of  goal  setting  in  organizations. Academy of Management Journal 18 .
Locke  E.A.  dan  Latham  G.P.  2006.  New  directions  in  goal  setting  theory. Current  Directions  in  Psychological
Science .
42
Locke  E.A.  dan  Latham  G.P.  2002.    Building  a  practically  useful  theory  of  goal  setting  and  task  motivation. American Psychologist .
Locke, E.A. dan Latham, G.P. 1990. A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Locke, E.A. 1968. Toward A Theory of Task Motivation and Incentives. American Institutes of Research. No.16.
Meyer, J.W. and W.R. Scott (1983) Organizational Environments: Ritual and Rationality.
Mia, L. 1989. The Impact Of Participation In Budgeting And Job Difficulty On Managerial Performance And Work Motivation: A Research Note. Accounting Organizationsand Society, Vol. 14, No. 4. Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik .  Yogyakarta, Indonesia:  BPFE UGM.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta, Indonesia: Andi.
___________2002.  Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis  Perekonomian      Daerah. Jurnal Ekonomi Rakya..
Miliken,  F.  J.  1987.  Three  Types  of  Perceived  Uncertainty  About  Environmental:  State,  Effect  and  Response Uncertaint. Academy of Management Review .
Minanda,  Y.  2009.  Pengaruh  Sasaran  Anggaran,  Komitmen  Organisasi  dan  Ketidakpastian  Lingkungan  Pada Kesenjangan Anggaran. Tesis. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
Mowday,  R.,  R.  Steers,  dan  L.  Porter,  1979.  The  Measurement  of  Organizational  Commitment. Journal  of Vacational Behavior .
Mulyadi. 2001. AkuntansiManajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa . Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Nay,O.  2011.  Whats  Drives  Reform  In  International  Organizations  Eksternal  Pressure  In  Bearaucratic Enterpreneur  in  the  UN  Response  in  AIDS .  An  International  Journal  of  Policy,  Administration  and Institutions, Vol. 24, No. 4.
Nouri H. dan Parker R.J. 1998. The Relationship Between Budget Participation And Job Performance: The Roles Of Budget Adequacy and Organizational Commitment. Accounting, Organizatiom and Society , Vol. 23, No.
5.
Pangestu,A.A.  2014. Pengaruh  Kepuasan  Kerja  Dan  Komitmen  Organisasional  Terhadap  Kinerja  Pegawai  (Studi Pada BNI KCU Undip Semarang). Skripsi:  Universitas Diponegoro.
Putri, D. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Anggarandengan Regulasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Padang . Tesis: Universitas Andalas
Powell, T.C., Lovallo, D. dan Caringal, C. 2006. Causal ambiguity, management perception, and firm performance. Academy of Management Journal, Vol.31, No. 1.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  108  tahun  2000  Tentang  Tata  cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
________________ . Undang – Undang   Republik  Indonesia  No. 17  tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .
________________. Undang – Undang  Republik Indonesia No. 25  tahun 2004 Tentang  Azas dan Tujuan Pembangunan Nasional .
________________. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah . Depertemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
________________. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah . DepertemenDalam Negeri Republik Indonesia.
________________. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
________________. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249 tahun 2011 Tentang Pengukuran Kinerja RKA Kementerian dan Lembaga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
________________. Peraturan Presiden  Republik Indonesia No. 39  tahun 2012 Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan  Sanksi  Atas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian/Lembaga .  Sekretariat  Kabinet Republik Indonesia.
43
Ridha,  M.A.  dan  Basuki,  H.  2012.  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan  dan  Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin.
Rustini,  N.K.A.  2015. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Pada Komitmen Organisasi dan Implikasinya pada Kinerja Pengelola Anggaran. Tesis: Universitas Udayana.
Sabaruddinsah. 2010.Pengaruh ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan dan strategi kompetitif terhadap hubungan sistem kontrol akuntansi dengan kinerja perusahaan. Jurnal Universitas Negeri Malang .
Salikhah,  L.  2014.Analisis  Faktor – Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Anggaran  Kota  Salatiga . Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Schiff, M. dan A.W. Lewin. 1970. The Impact of People on Budgets. The Accounting Review . Vol. 45.
Seftianova  R.  dan  Adam  H.  2013.  Pengaruh  Kualitas  Dipa  Dan  Akurasi  Perencanaan  Kas  Terhadap  Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker  Wilayah Kppn Malang. JRAK Vol. 4 No.1.
Sudarmanto, Gunawan. R. 2005. Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS . Yogyakarta; Graha Ilmu.
Sugiharto.  2013. Pengaruh  Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Organisasi  di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi . Tesis: Universitas Jambi.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis , Bandung: CV. Alfabeta.
Sujana,  I.  K.  2010.  Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran,  Penekanan  Anggaran,  Komitmen  Organisasi,  Asimetri Informasi,  dan  Ketidakpastian  Lingkungan  Terhadap  Budgetary  Slack  Pada  Hotel-Hotel  Berbintang  Di kota Denpasar. E-journal Universitas Udayana . Vol. 5. No. 2.
Suluh A.R.B. 2014. Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Studi Pada Satker KPPN Wilayah Malang . Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya . Vol. 1 No.
2.
Supriyono. R.A. 2000. Akuntansi Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
Triana,  Maya  dkk.2012. Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Budget  Emphasis  dan  Locus  of  Control  terhadap  Slack Anggaran. e-Journal BINARAKUNTANSI Vol 1 no 1 Tunti,  Maria  E.D.  2008. Pengaruh  Kepuasan  Kerja,  Komitmen  Organisasi,  Dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah . Tesis: Universitas Gadjah Mada.
Wright,  P.M.,  George,  J.  M.,  Farnsworth,  S.  R.,    McMahan,  G.  C.  1993.  Productivity  and  extrarole  behavior:  The effects of goals. Journal of AppliedPsychology .
Yu, B. 2011. Test of mediating effect of self-regulation between transformational leadership and organizational commitment. Business and Management Review Vol.1, No.6.