## Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek  Hukum Administrasi  Negara

## Iskandar Zulkarnain, Afif Syarif, Ivan Fauzani Raharja

## Fakultas Hukum, Universitas  Jambi, Indonesia
Abstrak: Dalam  pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat,  negara  mempunyai  kewajiban  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mempunyai  konsekuensi  terhadap  hak negara  untuk  dapat memungut  sejumlah  dana  secara  paksa  dari  masyarakat  yang  dikenal dengan  nama  pajak  ataupun  penerimaan negara  lainnnya.  Sehubungan  dengan  kewajiban  Negara  tersebut,  dalam  pengelolaan  keuangan  negara pemerintah  selalu  berusaha  menghindarkan  terjadinya  kekurangan  kekayaan  karena  alasan  apapun  yang disebabkan kesalahan  dalam  pengelolaan  oleh  pejabatnya,  agar  pemerintah  tetap  dapat  menyediakan layanan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan konsep  dasar  seperti  tersebut, dalam  setiap  terjadinya  kekurangan  kekayaan  negara,  baik dalam bentuk uang maupun  barang,  yang kemudian dikenal dengan istilah  kerugian  negara, pemerintah  hanya  mewajibkan  langkah-langkah  pemulihan  kemampuan keuangan  negara, agar  pemerintah  tetap  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyediakan  layanan  kepada masyarakat.  Sehubungan  dengan  konsep  terjadinya  kerugian  negara  dalam  UU  Keuangan Negara  maupun  UU Perbendaharaan  Negara  hanya  menuntut  agar  semua  kekayaan  yang berkurang  sebagai  akibat  kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali.  Dalam  praktek masalah  kerugian  negara  tersebut  dibedakan  antara  kerugian negara  sebagai  akibat  kesalahan  dalam  pengelolaan,  dan  kerugian  negara  sebagai  akibat  tindakan kecurangan/ penyalahgunaan  kewenangan. Penelitian  ini bertujuan  melihat  konsep  penyelesaian kerugian  Negara ditinjau  dari  aspek  hukum  administrasi  Negara.  Dan  dalam  penelitian  ini menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Dari  hasil  penelitian ini  bisa  menjadi  dasar  bagi  peneliti  untuk  penelitian selanjutnya.  Dan  dari  hasil  penelitian dapat  memberikan  masukan  dalam  memperkaya  kajian  Hukum  Keuangan Negara.
Kata Kunci : Kerugian Negara, Keuangan  Negara.

## 1. PENDAHULUAN
Pengaturan  mengenai  keuangan  negara  diatur  dalam  Bab  VIII  Hal  Keuangan  Pasal  23 Undang-undang  Dasar  1945.  Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai  substansi  yang terkandung  di  dalam ketentuan  Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, terlebih dahulu kita  jabarkan  terlebih  dahulu  ketentuan  Pasal  23  Undang-undang  Dasar  1945  baik sebelum, maupun sesudah dilakukannya amandemen Perubahan Undang-undang Dasar 1945.
Pengaturan  mengenai  Keuangan Negara  diatur  pada  ketentuan Bab VIII  Hal Keuangan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 sebelum dilakukannya amandemen menyatakan :
1) Anggaran  pendapatan  dan  belanja  ditetapkan  tiap-tiap  tahun  dengan  undang-undang. Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  anggaran  yang  diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang   lalu.
2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan  undang-undang.
3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan  undang-undang.
4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan   undang-undang.
5) Untuk  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan Pemeriksa  Keuangan,  yang  peraturannya  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan  rakyat.
Bunyi  Ketentuan  Bab  VIII  Hal  Keuangan  Pasal  23  tersebut  di  atas  kemudian mengalami perubahan pada amandemen ketiga Undang-undang 1945, yakni  :
(1) Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  sebagai  wujud  dari  pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  diajukan  oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan  Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.  ***)
(3) Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  rancangan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah menjalankan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang  lalu.***)
Apabila  kita  melihat  ketentuan  Pasal  23  Undang-undang  1945  baik  sebelum  maupun sesudah  dilakukannya  amandemen  perubahan  ketiga,  sepertinya  tidak  dimuat  secara  tegas mengenai  pengertian  maupun definisi  menyangkut soal  keuangan  negara.  Namun berdasarkan pendapat-pendapat  para  ahli  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya, gambaran  pengertian keuangan  negara  dapat  ditemukan  dengan  menggunakan  penafsiran oleh  para  ahli  tersebut menurut pendapat dan cara pandangnya   masing-masing. Sebagai contoh penafsiran mengenai pengertian keuangan negara terhadap ketentuan Pasal 23 UUD 1945 sebelum amandemen yang dikemukakan oleh Harun Al-Rasjid  yang menghubungkan isi  ketentuan  ayat  5 dengan  ayat  1 dalam Pasal 23 UUD 1945  lebih menekankan  menurut  penafsiran  systematische  interpretatie yakni  keuangan  negara  dalam UUD    1945      harus      diartikan      secara    restriktif    yakni mengenai    APBN.    Oleh  Hamid  S  Hatamimi  diperluas  lagi  mendefenisikan  keuangan  negara adalah  APBN  dimana  dalam APBN  tercakup  keuangan  daerah,  keuangaa  perusahaaan  milik negara.
Menurut  Penulis  pengertian  keuangan  negara  terhadap  ketentuan  Pasal  23  UUD  1945 memang  tidak  diatur  secara  jelas  sehingga  perlu  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang. Hal  ini  agar  pengertian  keuangan  negara  mengikuti  perkembangan  dalam  ilmu  hukum keuangan  negara  dan  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  dan  memungkinkan adanya  perubahan.

## 1.1. Undang-undang Nomor 17 tahun  2003
Undang-undang  No.17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  mulai  diundangkan keberlakukannya  pada  tanggal  5  April  2003. 1 Undang-undang  ini  mencabut  beberapa ketentuan  sebelumnya  sepanjang  telah  diatur,  yaitu  Indische  Comptabiliteitswet  (ICW), Staatsblad  Tahun  1925  Nomor  448  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-undang    Nomor   9    Tahun   1968   tentang    Perbendaharaan    Negara,   Indische Bedrijvenwet  (IBW)  Stbl.  1927  Nomor  419  jo.  Stbl.1936  Nomor  445  dan  Reglement  voor het  Administratief  Beheer  (RAB)  Stbl.  1933  Nomor  38.  Keberlakuan  Undang-undang No.17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  adalah  amanah  ketentuan  Pasal  23C  Bab VIII Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan hal-hal lain mengenai keuangan    negara diatur dengan  undang-undang. 2 Disamping  itu dalam  diktum  menimbang  UU  No.  17  tahun 2003  juga  disebutkan  latar  belakang  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  untuk mewujudkan  tujuan  bernegara  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang.  Pengertian keuangan negara  dalam perspektif Undang-undang  Nomor  17 tahun 2003  dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1 menyatakan: Keuangan Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban    tersebut;  Selanjutnya  dalam  Pasal  2 Undang-undang Nomor 17  tahun 2003, dinyatakan  : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi   :
1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,  dan melakukan  pinjaman;
2) kewajiban  negara untuk  menyelenggarakan  tugas layanan  umum pemerintahan  negara dan membayar tagihan pihak  ketiga;
3) Penerimaan  Negara;
4) Pengeluaran Negara;
5) Penerimaan  Daerah;
6) Pengeluaran  Daerah;
7) kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/  perusahaan daerah;
8) kekayaan pihak  lain yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan  umum;
9) kekayaan pihak  lain yang  diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Penjelasan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003  ditekankan  pada  huruf  i yang menyatakan  bahwa  kekayaan  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  i  meliputi kekayaan  yang  dikelola oleh  orang  atau  badan  lain  berdasarkan  kebijakan  pemerintah, yayasan-yayasan  di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan   negara/daerah.
Pengertian  dan  Ruang  Lingkup  Keuangan  Negara  dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 dipertegas pada bagian penjelasan umumnya   bahwa pendekatan  yang  digunakan dalam  merumuskan  Keuangan  Negara  adalah  dari  sisi  obyek, subyek,  proses,  dan  tujuan. Dari sisi  obyek yang dimaksud  dengan  Keuangan  Negara meliputi  semua  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang fiskal,  moneter  dan pengelolaan kekayaan  negara yang  dipisahkan,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang,  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dari sisi  subyek yang  dimaksud  dengan  Keuangan Negara  meliputi  seluruh  obyek  sebagaimana tersebut  di  atas  yang  dimiliki  negara,  dan/atau dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Perusahaan  Negara/Daerah,  dan  badan lain  yang  ada  kaitannya  dengan  keuangan negara.  Dari sisi  proses ,  Keuangan  Negara mencakup  seluruh rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan sampai  dengan  pertanggunggjawaban.  Dari sisi tujuan ,  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh kebijakan,  kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau penguasaan  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  umum  yang  lain  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  dalam  hubungan  dengan  pemerintah  daerah,  undang-undang  ini menegaskan  adanya kewajiban  pemerintah  pusat  mengalokasikan  dana  perimbangan  kepada pemerintah  daerah. Selain  itu, undang-undang ini  mengatur pula perihal penerimaan  pinjaman luar  negeri  pemerintah.  Dalam  hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan  negara, perusahaan daerah,  perusahaan  swasta,  dan  badan  pengelola  dana  masyarakat  ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan  modal kepada dan  menerima pinjaman/hibah  dari  perusahaan  negara/daerah  setelah  mendapat  persetujuan  DPR/DPRD
Perdebatan mengenai definisi kerugian negara terus terjadi. Penafsiran masih berbeda menurut sejumlah  pakar  dan  penegak  hukum.  Hal  ini  tampak  pada  penafsiran  kekayaan negara terkait  aset  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Ada    yang    berpendapat    aset  BUMN termasuk  kekayaan  negara,  tetapi  ada  juga  yang  berpendapat  aset  BUMN  itu merupakan penyertaan  modal  negara  sehingga  bukan  merupakan  kekayaan  negara.  Padahal implikasinya sangat  besar  pada  kasus  korupsi.  Salah  satu,  dari  tiga,  unsur  korupsi  adalah adanya  unsur kerugian  negara.

## 2. RUMUSAN  MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan di atas, maka pertanyaan  yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini  adalah:
1 ) Bagaimanakah Konsep Kerugian Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara?
2) Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Negara di Indonesi?

## 3. PEMBAHASAN
Konsep Kerugian Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi   Negara

## 3.1. Konsepsi Dasar Kerugian  Negara
Perdebatan  mengenai  definisi  kerugian  negara  belum  menemui  kesepakatan    dikalangan ahli,  penafsiran  masih  berbeda  diantarat  sejumlah  pakar  dan  penegak  hukum.  Hal  ini tampak pada  penafsiran  keuangan  negara  dikaitkan  dengan  aset  Badan    Usaha    Milik  Negara (BUMN).  Ada  yang  berpendapat  bahwa  aset  BUMN  termasuk  kekayaan  negara, tetapi ada juga  yang  berpendapat aset  BUMN  itu merupakan  penyertaan modal  negara sehingga bukan merupakan  kekayaan  negara.  Padahal  implikasinya  sangat  besar  pada  kasus korupsi.  Salah satu, dari tiga, unsur korupsi adalah adanya unsur kerugian   negara.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang perubahan  atas Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999,  yang  menyatakan  “Setiap  orang  yang secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  …” Kata-kata  :  “… yang dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ..” ,  yang dapat  ditafsirkan  menurut  kehendak  siapa  saja  yang  membacanya  tidak  mendatangkan kepastian  hukum  kepada  pencari  keadilan  dan  penegak  hukum,  karena  perbuatan  atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti   jumlahnya.
Kajian  terhadap  definisi  “Kerugian  Negara”  yang  menciptakan  kepastian  hukum,  yaitu sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara,  Pasal  1  ayat  (22)  :  “Kerugian  Negara/Daerah  adalah  kekurangan uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  akibatnya  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai”.  “Kerugian  negara  yang  nyata  dan  pasti jumlahnya…”, memberi kepastian  hukum.
Kewajiban  negara  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  konsekuensi pada lahirnya  hak  pemerintah  untuk  dapat  memungut  sejumlah  dana  secara  paksa  dari masyarakat  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  pajak  ataupun  penerimaan  negara lainnnya. Terkait dengan  kewajiban  tersebut,  dalam pengelolaan  keuangan  negara pemerintah selalu  berusaha  menghindarkan  terjadinya  kekurangan  kekayaan  karena  alasan apapun  yang
disebabkan    kesalahan    dalam  pengelolaan    oleh    pejabatnya,  agar    pemerintah  tetap  dapat menyediakan layanan kepada  masyarakat  sesuai  dengan rencana  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  konsep  dasar  di  atas,  bahwa  setiap  terjadinya  kekurangan  keuangan negara, baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  atau  disebut  dengan  istilah  kerugian  negara, pemerintah  mewajibkan  untuk  melakkan  pemulihan  kemampuan  keuangan    Negara sehingga pemerintah  tetap  dapat  memenuhi  kewajibannya  dalam  menyediakan  layanan  kepada masyarakat sebagaimana kewajiban yang telah digariskan dalam UUD   1945.
Sehubungan  dengan  pandangan  di  atas,  UU  Keuangan  Negara  maupun  UU Perbendaharaan Negara  menghendaki  agar  semua  kekayaan  yang  berkurang  sebagai  akibat kesalahan pengelolaan  dipulihkan  kembali  dalam  artian  tidak  adanya  kekurangan.  Namun demikian, dalam  masalah  kerugian  negara  tersebut  harus  dibedakan  antara  kerugian  negara sebagai akibat  kesalahan  dalam  pengelolaan  (maladministrasi),  dan  kerugian  negara  sebagai akibat  tindakan  kecurangan/  penyalahgunaan  kewenangan  pejabat  pengelola  keuangan (financial fraud).
Dalam  hal  yang  terakhir  ini,  pemulihan terhadap kekayaan  negara  saja  dirasakan tidak cukup  adil.  Tindakan  kecurangan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara  dimaksud  telah menghambat  pemerintah  untuk  dapat  melaksanakan  kewajibannya.  Tindakan  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  merugikan  kepentingan  umum  ataupun  bersifat melawan  hukum.  Atas  dasar  hal  tersebut,  tindakan  curang  yang  merugikan   keuangan negara disamping  diwajibkan  memulihkan  kerugian  yang  terjadi  masih  pula  dikenakan sanksi  lain dalam bentuk sanksi administratif, perdata, ataupun   pidana.
Pengertian  kerugian  negara  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Pasal 1  angka  22.  Kerugian  Negara  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang, yang nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai.  Perbuatan  melawan  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  Keuangan  Negara. Sengaja berarti  menghendaki  dan  mengetahui  apa  yang  ia  perbuat  atau  dilakukan.  Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau   kealpaan.
Sebagai  contoh,  bendahara  pengeluaran  melakukan  perbuatan  atas  kehendaknya  sendiri yang  melanggar  hukum  keuangan  negara  yang  berakibat  terjadinya  kekurangan  uang persediaan  yang  dikelolanya,  maka  hal  ini  bisa  disebut  kerugian  negara.  Contoh  lainnya bendahara    pengeluaran    melakukan    kesalahan    pencatatan    sehingga    terjadi    selisih kekurangan  uang  persediaan  antara  fisik  dan  pembukuaannya  dan  tidak  bisa  menjelaskan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian  negara.
Berdasarkan  pengertian  kerugian  negara  tersebut  di  atas,  terdapat  tiga  unsur  yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaiannya,   yaitu:
1) Kerugian negara/daerah merupakan berkurangnya keuangan negara/daerah berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai   yang seharusnya. Secara subtansi  merupakan  ekspresi  atau  perwujudan  terjadinya  selisih kurang  antara  fisik dengan  buku
2) Kekurangan  dalam  keuangan  negara  tersebut  harus  nyata  dan  pasti  jumlahnya  atau dengan  perkataan  lain  kerugian  tersebut  benar-benar  telah  terjadi  dengan  jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian   kerugian
3) Kerugian  tersebut  akibat  perbuatan  melawan  hukum,  baik  sengaja  maupun  lalai. Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan   tepat.
Berdasarkan  pengertian  kerugian  negara  tersebut  di  atas,  jenis-jenis  kerugian  negara dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  dari  segi  obyek  dan  segi  subjek.  Dari  segi  obyek, maka kerguian  negara  terdiri  dari  uang,  surat  berharga,  dan  barang.  Sedangkan  jenis kerugian negara  ditinjau  dari  segi  subjek,  adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang   menetapkan:
1) Setiap  pejabat negara dan pegawai negeri bukan  bendahara  yang  melanggar hukum atau  melalaikan  kewajibannya  baik  langsung  atau  tidak  langsung  yang  merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian  dimaksud.
2) Setiap orang yang  diberi  tugas menerima,  menyimpan,  membayar,  dan/atau menyerahkan uang atau  surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan.
3) Setiap  bendahara  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  keuangan  negara yang berada dalam  pengurusannya.
Sesuai  dengan  ketentuan  di  atas,  maka  kerugian  negara  dari  segi  subjek  dapat dibedakan menajdi dua,  yaitu:
1) Kerugian  Negara  oleh  pejabat  negara  dan  pegawai  negeri  bukan  bendahara  atau kerugian negara bukan kekurangan  perbendaharaan
2) Kerugian negara oleh bendahara atau kerugian negara kekurangan   perbendaharaan.
Dalam  Undang-undang  No  31  Tahun  1999  tentang  Tindak    Pidana    Korupsi,    Istilah keuangan  negara  Pasal  2  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.
Selanjutnya  pada  Pasal  3  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukannya yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20 (duapuluh) tahun.
Dalam  ayat  di  atas  dapat  dicermati  lebih  lanjut  yaitu  bahwa  terdapat  3  pengertian yaitu kegiatan  tindak  pidana korupsi,  pengertian  keuangan  negara dan  perekonomian  negara. Lebih  lanjut  pengertian  keuangan  negara  disebutkan  dalam  bagian  penjelasan  umum Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dinyatakan  b a h w a keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk  apapun  yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk  didalamnya  segala    bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul   karena:
1) berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di  daerah,
2) berada  dalam  penguasan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan    hukum    dan  perusahaan  yang menyertakan  modal  negara,    atau    perusahaan    yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjan dengan  negara.
Sedangkan  pengertian  Keuangan  Negara  dalam  undang-undang  ini    adalah    Seluruh kekayaan   negara   dalam   bentuk   apapun   baik   yang   dipisahkan   maupun   yang   tidak dipisahkan,  termasuk  didalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban yang timbul karenanya:
1) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat  Daerah.
2) Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus  1999
3) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan pertanggungjawaban Badan Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Yayasan,  Badan  Hukum,  dan  Perusahaan  yang menyertakan  Modal  Negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  pihak    ketiga berdasarkan perjanjian dengan  Negara.
Undang-undang  bermaksud  mengantisipasi  atas  penyimpangan  keuangan    atau perekonomian  negara  yang dirasa  semakin  canggih dan  rumit.  Oleh  karenanya   tindak pidana korupsi  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  dirumuskan  seluas-luasnya  sehingga meliputi perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi secara melawan  hukum.  Dengan  rumusan  tersebut,  pengertian  melawan  hukum  dalam tindak  pidana korupsi  dapat  pula  mencakup  perbuatan-perbuatan  tercela  yang  menurut perasaan  keadilan masyarakat harus dituntut dan  dipidana.
Selanjutnya  Tindak  pidana  korupsi  dalam  undang-undang  ini  dirumuskan  secara  tegas sebagai  tindak  pidana  formil,  hal  ini  sangat  penting  untuk  pembuktian.  Dengan  rumusan formil  yang  dianut  dalam  undang-undang  ini  berarti  meskipun  hasil  korupsi  telah dikembalikan  kepada  negara,  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke  Pengadilan dan  tetap  dipidana  sesuai  dengan  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 menyatakan  “Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dan Pasal  3”.  Dan  Penjelasan  dari  pasal  tersebut  “Dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur  pasal  dimaksud,  di   mana pengembalian kerugian negara atau perekonomian  negara,  yang  telah  dilakukan  tidak menghapuskan  pidana si  pelaku  tindak  pidana  tersebut”.  Pengembalian kerugian  negara atau  perekonomian  negara tersebut  hanya  merupakan  salah  satu  faktor  yang  meringankan pidana bagi  pelakunya.
Dalam  undang-undang  ini  juga  diatur  perihal  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana korupsi  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dimana  hal  ini  tidak  diatur  sebelumnya  yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun   1971.
Undang-undang  ini  bertujuan  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  memuat ketentuan- ketentuan  pidana  yang  berbeda  dengan  undang-undang  sebelumnya,  yaitu  menentukan ancaman  pidana  minimum  khusus,  pidana  denda  yang  lebih  tinggi,  dan ancaman pidana mati yang  merupakan  pemberatan pidana. Selain  itu  undang-undang     ini memuat  juga pidana  penjara  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak   membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian  negara 3 .

## 3.2. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara
Berawal  dari  negara  yang  berkedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  hukum,  dan menyelenggarakan  pemerintahan  negara  berdasarkan  konstitusi,  sistem  pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Selama  kurang  lebih  65  Tahun  sejak  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  negara  masih  menggunakan  ketentuan  perundang-undangan  yang disusun pada  masa pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan  Peralihan Undang- Undang Dasar  1945, Dalam Penjelasan  Umum  UU Nomor 17 Tahun 2003  Tentang Keuangan Negara yakni :
1) Indische  Comptabiliteitswet  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  ICW  Stbl.  1925  No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor  49,  dan  terakhir  Undang-undang  Nomor  9  Tahun    1968,    yang    ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun  1867.
2) Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445   dan
3) Reglement  voor  het  Administratief  Beheer  (RAB)  Stbl.  1933  No.  381.  Selanjutnya dalam      pelaksanaan      pemeriksaan      pertanggungjawaban      keuangan      negara digunakan  Instructie  en  verdere  bepalingen  voor  de  Algemeene  Rekenkamer  (IAR) Stbl. 1933 No. 320.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  dapat  mengakomodasikan  berbagai perkembangan  yang  terjadi  dalam  sistem  kelembagaan  negara  dan  sistem  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  meskipun  berbagai  ketentuan  tersebut  secara  formal  masih  tetap  berlaku, secara materiil  sebagian dari ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan  dimaksud tidak lagi  dilaksanakan. Setelah  ditetapkannya  paket  Undang-undang  di  Bidang  Keuangan  Negara, segala peraturan mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sepanjang  telah diatur  dalam undang-undang  ini,  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Kelemahan  perundang- undangan  dalam bidang      keuangan      negara      menjadi      salah      satu      penyebab      terjadinya beberapa      bentuk  penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  lebih  dikenal dengan  Istilah  KKN 4 .
Berdasarkan  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan  Negara  “Keuangan  Negara  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”  Pengelolaan  dimaksud  mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan,     penguasaan,
penggunaan, pengawasan, dan  pertanggungjawaban . 5
Berdasarkan  ruang  lingkup,  keuangan  negara  dapat  dikelompokan  menjadi  dua  bagian dilihat dari pengelolaan  :

## 1) Dikelola langsung oleh  Negara
Dikelola secara langsung oleh negara yang berarti termasuk dalam APBN terdiri   dari:
(1) Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran pendapatan negara adalah suatu perkiraan mengenai  batas  penerimaan  tertinggi  keuangan  negara  sebagai  sumber pendapatan  negara dan  merupakan  dana  yang  akan  diterima  guna  membiayai belanja  negara.  Anggaran pendapatan negara terdiri dari pendapatan  rutin  (pajak, bea  cukai,  pendapatan    jasa,        denda  khusus,  dan  lain-lain)  dan  pendapatan pembangunan/bantuan  luar negeri  (bantuan program dan bantuan  proyek).
(2) Anggaran  Belanja  Negara,  Anggaran  belanja  negara  adalah    suatu    perkiraan mengenai  batas  pengeluaran  tertinggi  keuangan  negara  bagi  pembiayaan pelaksanaan kegiatan  organisasi  pemerintah  untuk  masa  satu  tahun.  Anggaran
belanja  negara  terdiri dari:  (i)  Belanja  pembangunan,  yaitu  suatu  perkiraan  batas pengeluaran    tertinggi pemerintah  yang  diperlukan  pada  setiap  tahun  anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan  proyek pembangunan selama rencana pembangunan  itu  ada dan  masih  berguna.  (ii)  Belanja rutin,  yaitu  perkiraan  batas pengeluaran  tertinggi  pemerintah  yang  diperlukan  secara  terus menerus  pada setiap  tahun  anggaran  bagi  pembiayaan  kegiatan  yang  meliputi  belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa   dinas.
(3) Barang-Barang  Milik  Negara  (BMN),  Adalah  Barang-Barang  Tetap,  Bergerak, Hewan-Hewan  Maupun  Barang  Dalam  Bentuk    Persediaan.  Sesuai  Dengan undang-undang  Perbendaraan  Negara  yang  disebut  dengan  BMN  Adalah  : “Pengurusan    Barang-    Barang  Materiil    Dalam    Gudang-Gudang  Dan    Tempat Penyimpanan  Lainnya  Ada  Dibawah  Pengawasan  BPK-RI,  Berdasarkan  Dan Sesuai Dengan Cara Yang Ditentukan Dalam Peraturan  Umum. 6

## 2) Dikelola tidak langsung oleh  Negara
Adalah  Keuangan  Negara  Yang  Pengelolaannya  Diserahkan  Kepada  Badan-Badan Usaha  Milik  Negara  Dan  Lembaga-Lembaga  Keuangan  Milik  Negara  berdasarkan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam bentuk  :
(1) Persero  (Perusahaan  Perseroan),  Pasal  1  Angka  2  UU  Nomor  19    Tahun  2003 “Perusahaan  Perseroan,  yang  selanjutnya  disebut  Persero,  adalah  BUMN    yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh atau paling sedikit  51  %  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar  keuntungan.”
(2) Perum  (Perusahaan  Umum),  Pasal  1  Angka  4  UU  Nomor  19  Tahun  2003 “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya  dimiliki  negara  dan    tidak  terbagi    atas    saham,  yang  bertujuan  untuk kemanfaatan  umum   berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus   mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan  perusahaan.”

## 3.3. Penghitungan Kerugian  Negara
Terjadinya  kerugian  negara  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh pejabat  pengelola  keuangan  negara,  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  dapat  disebabkan karena  ketidaksengajaan  atau  karena  penyalahgunaan  kewenangan  (perbuatan  melawan hukum).  Kerugian  negara  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri  dapat berupa berkurangnya  sejumlah  kekayaan  (uang/  barang)  yang  berada  dalam  pengelolaan seorang pejabat  pengelola  keuangan  atau  dapat  pula  berupa    tidak    diterimanya    sejumlah uang  atau barang yang seharusnya menjadi hak  negara.
Oleh  karena  kerugian  negara  dihitung  atas  dasar  kenyataan  yang  ada  atas  hak pemerintah atau  yang  seharusnya  menjadi  hak  pemerintah,  besarnya  kerugian  negara  dihitung dengan perhitungan yang sangat sederhana, yaitu membandingkan kekayaan yang menjadi  hak negara  dengan  kekayaan  yang  hilang  (berkurang)  karena  akibat  pengelolaan  ataupun perbuatan melawan  hukum.
Untuk  kerugian  negara,  misalnya  dalam  bentuk  uang  yang  kurang  distorkan  ke  Kas Negara yang  dilakukan  secara  sengaja,  formula  tersebut harus  lebih  disempurnakan.  Pertama, harus diperhatikan  landasan  hukum  pemungutannya;  kedua,  cara  menginformasikan;  dan ketiga, besaran  jumlah  yang  dipungut  dari  masyarakat.  Setelah  ketiga  unsur  tersebut  diteliti, kemudian  dengan  menghitung  banyaknya  transaksi  yang  terjadi  dalam  suatu  periode  akan
dihasilkan jumlah yang seharusnya diterima oleh  negara.

## 1) Penetapan Kerugian  Negara
Pada  masa  Hindia  Belanda,  kerugian  negara  dibedakan  dalam  kerugian  negara yang  terjadi sebagai  akibat  kelalaian  ataupun  kesengajaan  pejabat  sebagai  pegawai negeri  biasa,  dan  kerugian  negara  yang  terjadi  sebagai  akibat  kelalaian  atau kesengajaan  pegawai  negeri  dalam  kedudukannya  selaku  bendahara  (comptabel). Kerugian  negara  yang  terjadi  sebagai  akibat  kelalaian/kesengajaan  pejabat  dalam kapasitasnya  sebagai  pegawai  negeri  biasa cukup  diputuskan  oleh  majelis  yang  terdiri dari  unsur  pimpinan  di  instansinya.  Sementara  itu,  besarnya  kerugian  yang diakibatkan  oleh  pegawai  negeri  dalam  kedudukannya  selaku bendahara    ditetapkan oleh  Algemene  Rekenkammer.  Perlu  diperhatikan  dalam  hal    ini bahwa  Algemene Rekenkammer  pada  masa  itu merupakan lembaga  yang  bersifat  quasi judiciair, yang khusus mengadili rekening seperti halnya Cour des Comptes di   Prancis.
Hingga  saat  ini,  kendati  Badan  Pemeriksa  Keuangan  tidak  lagi  merupakan lembaga peradilan yang bersifat quasi, kerugian negara yang diakibatkan oleh  kelalaian atau tindakan  kesengajaan  seorang  bendahara  tetap  ditetapkan  oleh  BPK.  Sedangkan kerugian negara  oleh pegawai  lainnya  yang bukan  bendahara  dilakukan  oleh majelis di  masing- masing  instansi.
Dengan  demikian,  dari  praktek  yang  terjadi  selama  ini  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  yang ternyata  tidak  berbeda  dengan  prinsip  dalam  hukum  keuangan negara  yang  menyatakan bahwa  besarnya  kerugian  negara  harus  ditetapkan  oleh suatu  majelis  (hakim)  baik  secara administrative  maupun  yudisial. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa kemampuan untuk menetapkan  kerugian  negara  yang  dimiliki  oleh  para anggota  majelis  tersebut  merupakan kemampuan  institusi,  sehingga  para  anggota majelis  pada hakekatnya  secara  individu  tidak memliki  kemampuan  dimaksud,  karena setiap  keputusan  hanya  dilakukan  untuk  dan  atas nama  institusi,  baik  adminstratif maupun quasi  judiciair.
Kebutuhan  terhadap  seorang  ahli  dalam  suatu  persidangan  pada  umumnya,  tidak terkecuali pada  pengadilan  TIPIKOR,  terletak  pada  kemampuan  memaparkan  latar belakang  filosofis bidang  keilmuan  yang  dimilikinya,  yang  pada  saat  itu  dijadikan  uji materi dalam persidangan,  disamping kemampuan  analisisnya terhadap suatu  kejadian terkait dengan bidang  keahliannya.
Ahli  semacam  ini  merupakan  ahli  yang  diharapkan  untuk  mampu  membantu para  pihak dalam forum persidangan untuk mengklarifikasi permasalahan yang menjadi kunci pengambilan  keputusan  hakim.  Mampu  menunjukkan  titik  strategis  di  mana keputusan hakim akan  diletakkan.
Ahli  dalam  kategori  seperti  ini,  sejak  awal  terjadinya  penyelidikan  maupun penyidikan  polisi/  kejaksaan  harus  sudah  menjadi  ‘penasehat’  untuk  menguak misteri  permasalahan yang  sedang  ditangani.  Dalam  suatu  kasus  korupsi,  misalnya, seorang  ahli  (di  bidang  keuangan  negara)  dibutuhkan  untuk  meyakinkan  bahwa memang  telah  terjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  merugikan keuangan   negara. Ahli dimaksud disamping mampu membuktikan terjadinya kerugian negara   karena perbuatan  melawan  hukum  seorang  tersangka,  juga  harus  mampu,
bilamana  diperlukan, menciptakan formula  yang  dapat  membimbing  penyidik  untuk menetapkan  besaran kerugian  yang  mungkin  terjadi.  Selanjutnya,  untuk  memperoleh kepastian  tentang  besaran kerugian  negara  yang  akan  ditetapkan  dalam  tuntutan, penyidik  kemudian  dapat  meminta bantuan  seorang  praktisi  di  bidang  audit  agar penghitungannya dapat dilakukan  lebih cermat.
Dengan  mengacu  pada  paradigma  yang  telah  dikemukakan  dalam  uraian terdahulu, lembaga  peradilan  umum  maupun  peradilan  korupsi,  dalam  menangani kasus-kasus tertentu  terkait  dengan  kerugian  negara,  berwenang  menetapkan  besaran kerugian  negara melalui  keputusan  majelis  hakim.  Kerugian  Negara  dalam  kontek pelaskanaan  tugas  BPK diletakan  pada  tuntutan  perbendaharaan  dan  tuntutan  ganti rugi  yang  bersifat  administratif.  Sementara  kerugian  negara  dalam  konteks pemberantasan TIPIKOR  merupakan  delik formil.
Dari  uraian  diatas  bahwa  Konsep  Kerugian  Negara  ditinjau  dari    Aspek    Hukum Administrasi  Negara  adalah  adanya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dimiliki  oleh organ Negara.

## 2) Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Negara di   Indonesia
Terbitnya  paket  Undang-Undang  Nomor  17    Tahun    2003    tentang  Keuangan Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  dan    Pengelolaan  dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara, maka  Undang-Undang  Perbendaharaan  Indonesia atau yang  lebih  dikenal  dengan  Indische  Comptabiliteits  Wet  (ICW)  Staatsblad  (Stbl) 1925 Nomor  448  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor  9  Tahun  1968  yang  di  dalamnya  antara  lain  mengatur  perundang- undangan  dan tuntutan  ganti  rugi bagi ordonatur dan pegawai  lainnya  yang  melanggar hukum  atau melalaikan  kewajibannya  sehingga  merugikan  negara,  dinyatakan  tidak berlaku  lagi. Sebagai  gantinya  di  dalam  BAB  XI  Pasal  59  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  ditetapkan  bahwa  Bendahara, pegawai  negeri  bukan  Bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena  perbuatannya melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  secara langsung merugikan negara, wajib mengganti kerugian  tersebut.
Dalam  pelaksanaan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  dan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  telah  menetapkan  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara  Terhadap  Bendahara  yang mengatur  tata  cara  penyelesaian  ganti  kerugian  negara  terhadap  bendahara  di lingkungan  instansi  pemerintah/lembaga  negara  dan  Bendahara  lainnya  yang mengelola keuangan   negara.
Peran  BPK  dalam  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara  secara  teknis  diatur dalam  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Ganti Kerugian Negara.  Dalam  Pasal  3  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007  Informasi tentang  kerugian negara dapat diketahui dari  :
(1) pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan.
(2) pengawasan aparat pengawasan  fungsional.
(3) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
(4) perhitungan ex  officio.
Selanjutnya  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007 memerintahkan  Pimpinan  instansi  wajib  membentuk  TPKN.  Pimpinan  instansi menyampaikan  Laporan  Hasil  Verifikasi  Kerugian  Negara  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  selambatlambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  diterima  dari  TPKN  dengan dilengkapi dokumen  (Pasal  11 Ayat 1)  dan  atas  Laporan  Hasil  Verifikasi  Kerugian Negara  dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 ditentukan  :
(1) Badan  Pemeriksa  Keuangan  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan  kerugian negara  berdasarkan  laporan  hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 11  ayat  (2)  untuk  menyimpulkan  telah  terjadi  kerugian  negara  yang meliputi nilai  kerugian  negara,  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai, dan penanggung  jawab.
(2) Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) terbukti ada  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai,  Badan Pemeriksa Keuangan  mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi  untuk  memproses penyelesaian kerugian negara melalui  SKTJM.
(3) Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) ternyata tidak  terdapat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai, Badan Pemeriksa  Keuangan  mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi agar  kasus kerugian  negara  dihapuskan  dan dikeluarkan  dari  daftar kerugian negara.
Dalam  hal  Penetapan  Batas  Waktu  BPK  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Batas Waktu (SK PBW)  apabila:
(1) Berdasarkan  pemberitahuan  Menter/Ketua  Lembaga  tentang  pelaksanaan SKTJM, ternyata Bendahara tidak bersedia menandatangani  SKTJM.
(2) Badan  Pemeriksa  Keuangan  tidak  menerima  Laporan  Hasil  Verifikasi  Kerugian Negara dari Menteri/Ketua  Lembaga.
SK  PBW  disampaikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  kepada  Bendahara  melalui Kepala  Kantor/Satuan  Kerja  dengan  tembusan  kepada  Menteri/Ketua  Lembaga  dengan tanda terima  dari  Bendahara.  Kepala  kantor/Satuan  kerja  harus  menyampaikan  SK  PBW kepada bendahara dan meminta kepada bendahara untuk menandatangani tanda   terima.
Dalam  hal  bendahara  dibawah  pengampuan/berhalangan  tetap/melarikan  diri/meninggal dunia,  Kepala  Kantor/Satuan  Kerja  menyampaikan  SK  PBW  kepada  Pengampu/yang memperoleh  hak/ahli  waris.  Tanda  terima  dari  Bendahara/Pengampu/yang  memperoleh hak/ahli  waris  disampaikan  kepada  BPK  oleh  kepala  kantor/satuan  kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima  Bendahara.
Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat   mengajukan keberatan  atas SK  PBW  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dalam  waktu  14  (empat  belas) hari    kerja setelah  tanggal  penerimaan  SK  PBW  yang  tertera  pada  tanda  terima  dengan tembusan kepada  Menteri/Ketua  Lembaga  dan  Pimpinan  unit  eselon  I  bersangkutan.  Apabila Bendahara  bersangkutan  telah  membuat  SKTJM,  maka  kepada  Bendahara  tersebut tidak diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  pembelaan  diri/keberatan.  Adapun  putusan atas
keberatan  tersebut  dapat  diketahui  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  surat keberatan  dari  bendahara/Pengampu/yang  memperoleh  hak/ahli  waris  tersebut    diterima oleh Badan Pemeriksa  Keuangan.
Dalam  hal  Pembebanan  Kerugian  Negara  BPK  mengeluarkan  Surat  Keputusan Pembebanan  apabila:
1) Jangka  waktu  untuk  mengajukan  keberatan  telah  terlampaui  dan  Bendahara  tidak mengajukan  keberatan;
2) Bendahara mengajukan keberatan tetapi  ditolak;
3) Telah  melampaui  jangka  waktu  40 (empat  puluh)  hari  sejak  ditandatangani  SKTJM namun kerugian negara belum diganti  sepenuhnya.
Kepala  Kantor/Satuan  Kerja  harus  menyampaikan  Surat  Keputusan  Pembebanan  kepada bendahara  dan  meminta  kepada  bendahara  untuk  menandatangani  tanda  terima.  Surat Keputusan  Pembebanan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat final. Dengan  terbitnya  Surat  Keputusan  Pembebanan,  Menteri/  Ketua  Lembaga memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti penyelesaian kerugian  negara.

## Cara Penyelesaian/Pelaksanaan Surat Keputusan  Pembebanan
1) Bendahara  wajib  mengganti  kerugian  negara  dengan  cara  menyetorkan  secara  tunai ke kas  negara  dalam  jangka  waktu  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan dari  BPK
2) Dalam  hal  Bendahara  telah  mengganti  kerugian  negara  secara  tunai,    maka  harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang  bersangkutan.
3) Surat  Keputusan  Pembebanan  mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  pelaksanaan  sita eksekusi dan memiliki hak  mendahului.
4) Surat  Keputusan Pembebanan oleh BPK mempunyai kekuatan  hukum    yang   bersifat final
5) Apabila  Bendahara tidak  memiliki  harta kekayaan  untuk  dijual atau  hasil  penjualan tidak  mencukupi  untuk  penggantian  kerugian  negara,  maka  Kepala  kantor/satuan kerja  yang  bersangkutan  mengupayakan  pengembalian  kerugian  negara  melalui pemotongan serendah-rendahnya  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  penghasilan tiap  bulan sampai lunas.
6) Dalam  hal  Bendahara  memasuki  masa  pensiun  apabila  masih  memiliki  hutang kepada negara,  maka  dalam  Surat  Keputusan  Penghentian  Pembayaran  (SKPP) dicantumkan bahwa  yang  bersangkutan  masih  mempunyai  utang  kepada  negara  dan Tabungan  Asuransi  dan  Pensiun  (Taspen)  yang  menjadi  hak  Bendahara  dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian  negara.

## Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan  Pembebanan
1) Kepala  Kantor/Satuan  Kerja  menyampaikan  laporan  atas  pelaksanaan  surat keputusan pembebanan  kepada  TPKN  dan  pimpinan  unit  eselon  I  yang  bersangkutan secara berjenjang.
2) Untuk  selanjutnya  Menteri/Ketua  Lembaga  menyampaikan  laporan  atas  pelaksanaan surat keputusan pembebanan kepada BPK dengan dilampiri bukti   setor.
Dalam  hal  Penyelesaian  Kerugian  negara  Yang  Bersumber  Dari  Perhitungan  Ex  Officio. Ketentuan-ketentuan  dalam  petunjuk  pelaksanaan  ini  berlaku  pula  terhadap penyelesaian
kasus  kerugian  negara  yang  diketahui  berdasarkan  perhitungan  ex  officio.  Apabila pengampu/yang  memperoleh  hak/ahli  waris  bersedia  mengganti  kerugian  negara secara sukarela,  maka  yang  bersangkutan  membuat  dan  menandatangani  surat  pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti  SKTJM.
Nilai  kerugian  negara  yang  dapat  dibebankan  kepada  pengampu/yang  memperoleh hak/ahli  waris  terbatas  pada  kekayaan  yang  dikelola  atau  diperolehnya  yang  berasal  dari Bendahara. Dalam hal kewajiban Bendahara  untuk  mengganti kerugian  negara      dilakukan pihak  lain,  pelaksanaannya  dilakukan  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  pengampu/yang memperoleh hak/ahli  waris.

## Dalam hal Kadaluwarsa ganti rugi
1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti   rugi.
2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan  kepada Bendahara,  atau  sejak Bendahara diketahui melarikan  diri  atau  meninggal  dunia  tidak  diberitahukan  oleh  pejabat  yang berwenang tentang kerugian  negara.

## Dalam hal Penuntutan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana,
Kerugian Negara selain  dapat  diselesaikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang Perbendahaaan  Negara  sebagaimana  telah  diuraikan  tersebut  di  atas,  juga  dapat diselesaikan  berdasarkan  ketentuan  hukum  pidana  apabila  dalam  kasus  kerugian  negara tersebut  perbuatan  Bendahara  bersangkutan  memenuhi  unsur-unsur  pidana.  Langkah- langkah  Kepala  Kantor/Satuan  Kerja  dalam  upaya  penyelesaian  kerugian  negara  yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini adalah  :
1) Apabila  dalam  suatu  peristiwa  kerugian  negara  mengandung  unsur-unsur  tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana  tersebut,  sedang  penyerahan  perkaranya  kepada  Kejaksaan  dilakukan  setelah mendapat  petunjuk  dari  Menteri  Keuangan  cq.  Kepala  Biro  Bantuan  Hukum Departemen/Ketua Lembaga.
2) Memantau  perkembangan  penyelesaian  kasus  tersebut,  dan  melaporkan  hasilnya kepada  Menteri/Ketua  Lembaga  u.p.  Sekretaris  Jenderal  secara  berjenjang  melalui eselon I bersangkutan dengan melampirkan  :
(1) Putusan  pengadilan; Eksekusi putusan pengadilan, meliputi  :
a. Nilai barang-barang yang dirampas untuk negara,  dan/atau
b. Denda, pembayaran uang  pengganti;
c. Sanksi-sanksi  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Tembusan  laporan disampaikan kepada:
a) Inspektur Jenderal  Departemen/Lembaga;
b) Kepala Biro Hukum  Departemen/Lembaga;
c) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  Departemen/Lembaga;
d) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja  bersangkutan;
Dari  uraian  diatas  bahwa  dalam  proses  Pertanggungjawaban  Kerugian  Negara  di Indonesia dalam  hukum  administrasi  terletak  pada  adanya  penetapan  Kerugian  Negara oleh  BPK. Hasil audit BPK selanjutnya  menjadi dasar pada pimpinan lembaga  kementian dan
lembaga untuk  membentuk  TIM  TPGR  dalam  rangka  pengembalian  kerugian  Negara.  Ini bersifat primum  remedium  dan  selanjutnya  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  bahwa terhadap penyalahgunaan wewenang dapat dituntut dan bersifat ultimum   remedium.
4. K K E E S S I I M M P P U U L L A A N N D D A A N N S S A A R R A A N N

## 4.1. Konsep Kerugian Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi  Negara
1) Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan  keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola  keuangan negara  sesuai  dengan  kedudukan  dan  kewenangannya,  yang meliputi  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan   pertanggungjawaban.
2) Konsep  Kerugian  Negara  dalam  hukum  administrasi  terletak  kepada  penyalahgunaan wewenang (maladministrasi).

## 4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Negara di Indonesia
1) Pertanggungjawaban  Kerugian  Negara  di  Indonesia  dalam  hukum  administrasi terletak  pada  adanya  penetapan  Kerugian  Negra  oleh  BPK.  Hasil  audit  BPK selanjutnya  menjadi  dasar  pada  pimpinan  lembaga  kementian  dan  lembaga  untuk membentuk TIM TPGR dalam rangka pengembalian kerugian  Negara.
2) Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  bahwa  terhadap  penyalahgunaan wewenang dapat dituntut di pengadilan bersifat ultimum  remedium.
D D a a f f t t a a r r P P u u s s t t a a k k a a
Achmad  Ali,  Menjelajah  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum,  Yarsif  Watampone,  Jakarta, 1998.
Amrah Muslimin, 1985, Beberapa asas-asas dan pengertian pokok tentang administrasi dan hukum administrasi, Penerbit: Alumni –  Bandung.
Arifin P Soeria Atmadja. 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis. Gramedia.  Jakarta.
---------------------. 2009. Keuangan  Publik dalam  perspektif Hukum: Teori, kritik  dan Praktik. Rajawali Pers.  Jakarta
Badan Pemeriksa Keuangan, 2007, Refleksi 50 Tahun Badan Pemeriksan   Keuangan.
Hans Kelsen. 2007. Teori  Umum Hukum dan  Negara (General Theory of Law and    State).
Alih Bahasa Somardi. Bee Media Indonesia,  Jakarta.
J.J.H.  Bruggink, 1999, Refleksi Tentang  Hukum, Alih  Bahasa Bernard Arif Sidharta,  Citra Aditya Bakti,  Bandung.
Jimly  Asshiddigie,  2007,  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi,
Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok  Gramedia.
Jimly  Asshiddiqie  &  M.  Ali  Safa’at,  2006,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Jakarta:
Setjen & Kepaniteraan MK-RI,Cetakan  Pertama.
Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,   1996.
Masyhur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta,  1994.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana,  Jakarta.
Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum,  2002
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Pamudji,  1985,  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Rajawali  Pers, Jakarta,  1985.
-----------------. 1989. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press,  Jakarta.
W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT   Grasindo.

## Endnote
1 Lihat  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara,  Lembaran  Negara  Nomor  47  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4286 disayhkan  dan  diundangkan  tanggal  5  April  2003  (UU  ini  tidak  ditandatangani presiden).
2 Periksa Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3 Lihat Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana   Korupsi
4 Lihat, Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme.  (Dalam  Pasal  3  Ayat  1  :  seseorang  yang dipercaya  menjabat  suatu  jabatan  dalam  penyelenggaraan  negara  harus  bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia  diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat)
5 Pasal 1  Angka  6  UU  15  Tahun  2004  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6 Lihat Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara