## Perdagangan Berjangka Komoditi : Berdzikirlah dengan Physical Delivery
Bambang Tutuko Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia bambang.tutuko@uisi.ac.id
Abstract  : Commodity  Futures  Trading  in  Indonesia  is  administered  by  the  government  under  the auspices  of  the  Commodity  Futures  Trading  Supervisory  Agency  (BAPPEBTI)  with  the  aim  of establishing  the  price  of  primary  commodities  (price  discovery)  and  as  a  hedging  facility  using  futures contracts. However, current futures trading is only a means of speculation caused by its specifications and transaction mechanism.
The  application  of  the  three  principles  of  dhikr:  the  principle  of  harmony,  the  principle  of  integrity,  and the principle of one on the quest for hedging solutions in commodity futures will lead to trade where the parties  who transact share the risk (risk sharing). Risk sharing can only occur if there  is a common  goal between buyers and sellers to manage risk (the principle of the one-an). The similarity of objectives will result in a commitment between buyers and sellers to perform physical handover backed by regulation to create  a  liquid  market  (the  principle  of  harmony),  so  that  the  wholeness  of  trade  mechanisms  involving market  participants,  markets,  and  regulators  will  be  maintained.  The  integrity  of  the  role  of  the stakeholders  of  commodity  trading  is  what  will  lead  to  the  solution  of  the  hedge  without  having  to separate the risk with its trading activities (principle of wholeness).
The  "dhikr"  hedging  is  a  hedge  accompanied  by  the  certainty  of  ownership  transfer  through  physical delivery  of  physical  commodities.  Thus,  the  hedge  is  not  separate  from  its  real  trading  activity,  because the risk is always attached to the profit-making business activity
Keywords: Commodity Futures Trading, Hedging, Dhikr.

## Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.
Perdagangan  Berjangka  Komoditi  dibentuk  dengan  tujuan  sebagai  sarana  pembentukan  harga acuan  komoditi  primer  di  Indonesia  dan  sebagai  sarana  lindung  nilai  ( hedging )  bagi  pelaku  pasar perdagangan  komoditi. Dasar berlakunya Perdagangan Berjangka Komoditi  di Indonesia adalah UU No. 32/1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  2011  tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (PBK)  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  jual  beli komoditi  dengan  penarikan margin dan  penyelesaian  kemudian  berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Pengertian Komoditi dalam undang-undang ini adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  subyek  kontrak  berjangka  untuk  derivatif  syariah  dan  atau kontrak  derivatif  lainnya  diatur  dengan  peraturan  Kepala  Bappebti.  Menurut  sejarahnya,  komoditi  yang ditransaksikan  diawali  dari  produk  primer  seperti  produk  pertanian,  pertambangan,  dan  energy,  dan  kini telah  mencakup  berbagai  produk  finansial  seperti  Indeks  Saham  dan  mata  uang  asing  ( Cross  Currency ) ( www.bappebti.go.id ).
Lindung    nilai  dengan  kontrak  berjangka  adalah  bentuk  lindung  nilai  dalam  ekonomi konvensional.  Sebagian  besar  aktifitas  lindung  nilai  komoditi  di  dunia  dilakukan  dengan  menggunakan kontrak berjangka. Untuk dapat melakukan perbandingan antara lindung nilai secara konvensional dengan lindung  nilai  Islam,  maka  perlu  untuk  dijelaskan  bagaimana  mekanisme  lindung  nilai  dengan menggunakan kontrak berjangka ini.
Kontrak  berjangka  ( futures )  adalah  suatu  perjanjian  yang  mewajibkan  kedua  belah  pihak  yang melakukan  transaksi,  yaitu untuk  membeli  ( long  position )  atau  menjual  ( short  position )  suatu  aset  dasar ( underlying  asset ) tertentu  yang  penyerahannya  ( delivery )  dilakukan  di  waktu  yang  akan  datang  dengan harga yang telah ditetapkan pada saat kontrak dilakukan (Hull, 2008).
Transaksi  kontrak  berjangka  ini  pada  awal  perkembangannya  digunakan  dalam  perdagangan komoditi yaitu untuk menjual suatu komoditi, misalnya komoditi pertanian, dari hasil panen di masa yang akan  datang  dengan  harga  yang  ditetapkan  sekarang.  Berbeda  dengan  kontrak forward ,  kontrak futures adalah  suatu  kontrak  terstandarisasi  antara  dua  pihak,  melibatkan  ketentuan-ketentuan  terstandarisasi, dalam  hal  jumlah  dan  tanggal  penyerahan  barang,  diperdagangkan  dalam  suatu  Bursa  Berjangka ( Exchange )  seperti New  York  Merchantile  Exchange ,  Bursa  Berjangka  Jakarta,  dikuotasikan  sesuai dengan  harga  pasar  harian,  dan  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  marjin  periodik.  Penyelesaian perdagangan kontrak Futures dapat dilakukan  dengan  cara serah-terima fisik ( physical delivery ) di akhir kontrak, atau dengan cara off-set dengan pembayaran tunai ( cash settlement ) pada saat kontrak berjalan. Perbedaannya  dengan  kontrak forward ,  dalam  kontrak futures harga  tidak  ditentukan.  Pada kontrak futures ,  harga  yang  digunakan  adalah  harga  pasar  pada  tanggal  yang  disepakati.    Kontrak berjangka ( futures ) dapat berupa komoditi seperti bahan makanan ataupun komoditi industri, yang disebut dengan futures komoditi ( commodity futures ). Adapun kontrak futures yang underlying asset -nya adalah instrumen keuangan disebut dengan futures keuangan ( financial futures ). Kontrak futures dan  kontrak forward merupakan  suatu  perjanjian  untuk  menjual  atau  membeli suatu  jumlah  aset  tertentu,  umumnya  adalah  komoditi  atau  instrumen  keuangan,  dengan  tingkat  harga tertentu  yang  ditentukan  sekarang  untuk  dilaksanakan  pada  suatu  saat  di  masa  yang  akan  datang. Perbedaannya  adalah futures hanya  diperdagangkan  di  bursa  yang  diatur  oleh  suatu  otoritas,  karenanya ketentuan-ketentuan futures tersebut  adalah  baku  ( standard  terms ).  Sedangkan forward diperdagangkan di  luar  bursa,  atau  secara  popular  disebut over-the-counter (OTC).  Karenanya  ketentuan-ketentuan forward tersebut  adalah  hasil  negosiasi  para  pihak  yang  bertransaksi  ( negotiated  terms ). Futures juga umumnya  hanya  atas  benda  berwujud  ( tangible  assets )  dan  penyelesaian  transaksi  dilakukan  melalui penyerahan  secara  fisik  ( physical  delivery ),  kecuali futures yang  aset  dasarnya  adalah  indeks,  dimana penyelesaiannya  dilakukan  melalui  pembayaran  tunai  ( cash  settlement ).Semua  pembeli  dan  penjual  dari kontrak futures diwajibkan  untuk  membuka  akun/rekening  dan  memasukkan  serta  memelihara  suatu margin deposit yang sebenarnya ditentukan oleh bursa (Hull, 2008).
Lindung Nilai ( Hedging ) dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.
Kontrak  berjangka  ( futures )  oleh  para  produsen  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  melakukan lindung  nilai  ( hedging ),  yaitu  strategi  untuk  mengurangi  resiko  yang  diakibatkan  oleh  fluktuasi  harga. Sedangkan  dalam  perkembangan  selanjutnya, margin  trading dalam  perdagangan  berjangka  membuat para  spekulan  melihat  bahwa  kontrak  ini  sangat  menarik  untuk  dikembangkan  menjadi  instrumen  untuk spekulasi.  Seorang  spekulan  dapat  saja  membeli  kontrak futures untuk  penyerahan  barang  di  masa  yang akan  datang,  dan  mulai  berspekulasi  dengan  perkiraan  harga  komoditi  pada  saat  penyerahan.  Dalam  hal ini,  para  spekulan  mengambil  alih  resiko  dari  para  produsen/petani.  Sejak  saat  itulah  terjadinya  pasar berjangka sebagai sarana spekulasi.
Dalam  setiap  kegiatan  perdagangan,  pengusaha  selalu  mengharapkan  keuntungan,  akan  tetapi juga dihadapkan kepada resiko kerugian yang selalu melekat dalam kegiatan usahanya.  Resiko umumnya berasal  dari  akibat  perubahan  harga  barang,  perubahan  kurs  mata  uang,  suku  bunga,  inflasi  dan  lain sebagainya.    Untuk  melindungi  pengusaha  dari  resiko  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  lindung  nilai ( hedging )  dengan  kontrak futures di  Bursa  Berjangka.   Dengan  melakukan  lindung  nilai,  resiko  tersebut dapat dialihkan ( transfer of risk ) kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga di Bursa Berjangka.
Lindung  nilai  adalah  suatu  kegiatan  pengambilan  posisi  di  pasar  berjangka  yang  berlawanan dengan posisinya di pasar fisik.  Dengan  mengambil posisi  yang berlawanan antara pasar berjangka dan pasar  fisik,  maka  kerugian  yang  timbul  akibat  adanya  fluktuasi  harga  di  pasar  fisik  dapat  dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh di pasar berjangka, atau sebaliknya (Umar, 2001:272).
Lindung  nilai  dengan  menggunakan  kontrak  berjangka  adalah  lindung  nilai  yang  dilakukan dengan  cara  mengalihkan  resiko  salah  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya,  karena  kontrak  berjangka diperdagangkan  dengan  sistem zero-sum .  Oleh  karena  itu,  lindung  nilai  dengan  menggunakan  kontrak berjangka  dikategorikan  sebagai  aktifitas  transfer  resiko  ( risk  transfer ).  Dalam  Islam,  mitigasi  resiko
seharusnya  dilakukan  dengan  cara  mengelola  resiko  bersama  atau risk  sharing ,  dimana  dalam  hal  ini pihak  pembeli  dan  penjual  akan  menanggung  dan  mengelola  resiko  secara  bersama-sama  dan  tidak  ada pihak  yang  lebih  dirugikan  karena  harus  menanggung  resiko  dari  pihak  yang  lain. Risk  transfer akan menimbulkan win-lose  situation ,  sedangkan risk  sharing akan  menimbulkan win-win  situation .  Karena risk  transfer bisa  menimbulkan win-lose  situation dimana  ada  pihak  yang  akan  dirugikan,  maka  hal  ini membuka  kesempatan  bagi  pihak  penanggung  resiko  untuk  melakukan  upaya-upaya  apapun  agar  tidak rugi, termasuk di dalamnya adalah menghalalkan segala cara.
Risk  transfer dengan  menggunakan  kontrak  berjangka  mengandung  sebuah  pengertian  bahwa kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, saling membebankan resiko yang timbul dari fluktuasi harga  komoditi.  Apabila  timbul  resiko  pada  pembeli,  maka  pihak  penjual  lah  yang  harus  menanggung resikonya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kontrak berjangka dibuat dengan spesifikasi yang memungkinkan  pihak-pihak  yang  bertransaksi  untuk  melikuidasi  posisinya  setiap  saat  dan  pada  harga berapa  pun  tanpa  harus  melibatkan  proses  serah-terima  fisik  komoditi  yang  bersangkutan.  Sehingga, pihak  pembeli  yang  awalnya  ingin  mendapatkan  barang,  begitu  juga  pihak  penjual  yang  awalnya  ingin menjual  barangnya,  pada  akhirnya  terekspos  pada  sebuah  situasi  ketidakpastian  akan  harga  serta  proses serah-terima fisik komoditi. Situasi ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:29 :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu .  dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Menurut  QS.  An-Nisa:29,  lindung  nilai  ( hedging )  seharusnya  dilakukan  dengan  prinsip  saling menguntungkan (suka-sama-suka) antara pihak pembeli  dan penjual. Bila  mekanisme lindung nilai yang dilakukan  masih  bisa  merugikan  salah  satu  pihak,  maka  mekanisme  tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai mekanisme lindung nilai yang Islami.
Kontrak  berjangka  ( futures )  juga  diperdagangkan  dengan  menggunakan  uang  jaminan  ( margin ), sehingga memberi kesempatan kepada pelaku pasar untuk melakukan penjualan kontrak berjangka tanpa harus  memiliki  komoditinya  terlebih  dahulu  ( short  selling ).  Hal  ini  melanggar  prinsip  jual-beli  dalam Islam  dimana  seseorang  boleh  menjual  barangnya  hanya  jika  telah    menerima  dari  pihak  penjual  dan menguasainya, sebagaimana hadits berikut ini :
“Dari  Abdullah  bin  Umar  Radhiyallahu  anhuma,  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  ‘Barangsiapa membeli  bahan  makanan,  maka janganlah  dia  menjualnya  kembali  sebelum  menerimanya .” (HR.  Al- Bukhari dan Muslim)
Syarat untuk bisa menjual komoditi hanya jika telah menerima dari penjual dan  menguasainya bertujuan untuk  menghindari  praktik-praktik  yang  mengarah  kepada  judi  ( maysir ).  Kontrak  berjangka  yang diperdagangkan  dengan  menggunakan  uang  jaminan  ( margin )  menjadikan  instrumen  tersebut  lebih banyak digunakan sebagai sarana berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harganya. Hal  ini  disebabkan  karena  berdagang  dengan  menggunakan  uang  jaminan  memberikan  faktor  kelipatan tinggi  ( high  leverage )  bagi  pembeli  dan  penjual  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  jauh  lebih  tinggi bila  dibandingkan  dengan  berdagang  fisik  komoditi.  Adanya high  leverage inilah  yang  menyebabkan terjadinya praktik spekulasi dengan menggunakan kontrak berjangka. Allah SWT mengharamkan praktik spekulasi  yang  berlebihan  karena  identik  dengan  judi  ( maysir ),  sebagaimana  firmanNya  dalam  QS.  Al- Maidah:90 :
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi  nasib  dengan  panah ,  adalah termasuk  perbuatan  syaitan .  Maka  jauhilah  perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
Metodologi Penelitian dengan Dzikrullah Analysis .
Penelitian  ini  dilakukan secara kualitatatif dengan  menggunakan paradigma posmoderen  dimana mengganggap  bahwa  realitas  bersifat  relatif  tergantung  dari  sudut  pandang  peneliti  dalam  menganalisis. Ciri yang khas dari penelitian posmoderen adalah pengangkatan kembali yang telah terpinggirkan dengan cara  memasukkan  hal-hal  yang  telah  diabaikan  dalam mainstream diskursus  (Kamayanti,  2016). Posmodernitas dalam penelitian  ini adalah pengangkatan kembali konsep  dzikir dan  memasukkannya  ke dalam  praktik  lindung  nilai  ( hedging )  sehingga  bisa  memunculkan  konsep dzikrullah  hedging ,  yaitu lindung nilai yang “berdzikir”.
Penggalian  data  penelitian  ini  dilakukan  melalui  tiga  cara,  yaitu  : in-depth  interview ,  studi kepustakaan,  dan  dokumentasi. In-depth  interview dengan key  informant yang  merupakan  praktisi perdagangan  berjangka  komoditi  ditujukan  untuk  menggali  dinamika  praktik  perdagangan  berjangka komoditi.  Studi  kepustakaan  meliputi  dalil-dalil  dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah,  serta  penelitian terdahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah  segala data yang tertulis, tercetak, dan terekam  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  informasi  tentang  konsep  dan  mekanisme  lindung  nilai Islam.
Penelitian ini dimulai dengan menggali prinsip-prinsip dzikir dari Al-Qur’an dan As-Sunnah agar dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  menganalisis  praktik  perdagangan  berjangka  komoditi.  Analisis dengan menggunakan prinsip dzikir ini dilakukan dengan cara triangulasi antara : hasil in-depth interview , penelitian  terdahulu,  dan  dokumentasi,  sehingga  menghasilkan  sebuah  solusi  menuju  perdagangan berjangka yang “berdzikir”.

## Tiga Prinsip Dzikir.
Lindung  nilai ( hedging ) sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar perdagangan  komoditi pertanian di Indonesia  sebagai  sarana  mitigasi  resiko  akibat  fluktuasi  harga.  Harga  komoditi  yang  berfluktuasi menyebabkan  ketidakpastian  baik  bagi  pihak  pembeli  maupun  penjual  komoditi.  Pihak  pembeli  yang membutuhkan  komoditi  melakukan  lindung  nilai  untuk  memitigasi  resiko  akibat  kenaikan  harga  beli, demikian  pula  pihak  penjual  melakukan  lindung  nilai  untuk  memitigasi  resiko  akibat  penurunan  harga jual komoditi. Lindung nilai adalah salah satu bentuk manajemen resiko keuangan.
Dalam kaitannya dengan  manajemen resiko, Islam  mengajarkan untuk  mempersiapkan hari esok dengan  sebaik-baiknya,  termasuk  di  dalamnya  adalah  mempersiapkan  cara  untuk  mengelola  resiko keuangan yang bisa timbul di hari esok, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr:18-19 :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa  yang  telah  dikedepankannya  untuk  hari  esok (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
“Dan janganlah seperti orang-orang yang lupa kepada Allah , lalu menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri . Mereka itu adalah orang-orang yang fasik”
Menurut  Tafsir  Al-Misbah,  kata  “ tuqaddimu /dikedepankan”  di  ayat  18  digunakan  dalam  arti amal-amal yang  dilakukan  untuk  meraih  manfaat  di  masa  yang  akan  datang.  Ini  seperti  seorang  tukang  kayu  yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memerhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba  saatnya  diperiksa,  tidak  ada  lagi  kekurangan  dan  barang  tersebut  tampil  sempurna.  Akan  tetapi, dijelaskan di ayat 19 bahwa orang-orang yang lupa untuk mempersiapkan diri untuk hari esok sebenarnya adalah  orang-orang  yang  lupa  kepada  Allah.  Dengan  kata  lain,  akibat  sikap  lupa  itu  Allah  menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak  melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri  mereka  untuk  mendapat  keberuntungan  (Shihab,  2002:552-553).  Tafsir  ini  menjelaskan  bahwa persiapan  diri  untuk  hari  esok  adalah  perintah  takwa  dan  berfokus  pada  evaluasi  diri  terhadap  amalan yang  telah  atau  sedang  dilakukannya.  Semakin  baik  evaluasi  yang  dilakukannya,  semakin  besar  pula manfaat yang akan didapatkannya di  masa yang akan datang. Jadi, evaluasi diri adalah sebuah persiapan
untuk hari esok. Akan tetapi, kemampuan untuk melakukannya adalah pemberian dari Allah akibat selalu ingat  kepadaNya.  Kemampuan  dan  kesempatan  untuk  evaluasi  diri  hanya  sebuah  akibat,  penyebab utamanya adalah selalu ingat kepada Allah ( dzikrullah ).
Yang  dimaksud  ”hari  esok”  di  ayat  18  tersebut tidak  hanya  urusan  akhirat,  melainkan  segala kemungkinan  yang  bisa  terjadi  di  masa  yang  akan  datang  yaitu  munculnya  resiko  keuangan.  Manusia diperintah  oleh  Allah  SWT  untuk  mempersiapkan  diri  dengan  baik  agar  bisa  meminimalkan  dampak negatif  dari terjadinya resiko  di  masa yang akan  datang. Dampak  negatif dari resiko itu  adalah  kerugian yang  akhirnya  bisa  membawa  manusia  kepada  kebangkrutan  dan  kemiskinan.  Salah  satu  bentuk  upaya untuk  memitigasi  resiko  tersebut  adalah  melakukan  lindung  nilai.  Dan  lindung  nilai  yang  baik  menurut Islam adalah lindung nilai yang bermakna ”ingat kepada Allah”.
Prinsip Keserasian ( Principle of Harmony ) dalam Tasbih .
Salah  satu  bentuk  dzikir  adalah  menyucikan  Allah  ( tasbih ).  Pada  kenyataannya,  seluruh  alam semesta dan seisinya senantiasa berdzikir dengan bertasbih, sebagaimana firmanNya berikut ini :
”Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah . Dan tak ada suatu pun  melainkan  bertasbih  dengan  memujiNya,  tetapi  kamu  sekalian  tidak  mengerti  tasbih  mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Isra:44)
”Tidakkah  kamu  tahu  bahwasanya  Allah, kepadaNya  bertasbih  apa  yang  di  langit  dan  di  bumi dan (juga)  burung  dengan  mengembangkan  sayapnya.  Masing-masing telah  mengetahui  (cara)  sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. An-Nur:41)
Tasbih langit dan bumi dipahami oleh sementara ulama dalam arti majazi , yakni dalam arti kepatuhannya mengikuti hukum-hukum Allah yang berlaku atasnya. Atau, keadaan setiap ciptaan Allah yang demikian sempurna  dan  serasi,  bukan  saja  pada  wujudnya  atau  sistem  kerjanya  sebagai  satu  kesatuan,  tetapi  juga dalam bagian dan perincian masing-masing satuan. Keserasian itulah tasbihnya (Shihab, 2002:103).
Tasbih  adalah  penyucian  dengan  ucapan  atau kalam ,  sedangkan  hakikat kalam adalah mengungkap  apa  yang  terdapat  dalam  benak  dengan  cara  tertentu.  Manusia  menggunakan  lafadz-lafadz tertentu  yang  merupakan  suara  yang  disepakati  maknanya  untuk  mengungkap  apa  yang  ingin disampaikannya,  dan  boleh  jadi  juga  menggunakan  isyarat  tangan,  kepala,  atau  selain  keduanya  dari anggota  badannya  atau  menggunakan  tulisan  atau  menetapkan  tanda  untuk  tujuan  mengungkap  maksud hati itu, bahkan mengkhususkan penyebutan burung karena uniknya keadaan burung-burung saat terbang mengembangkan sayapnya, dan semuanya membuktikan keesaan Allah. (Shihab, 2002:574-575).
Kedua  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  semua  ciptaan  Allah  berdzikir  dengan  bertasbih kepadaNya  dengan  cara  mereka  masing-masing.  Bila  burung  saja  bertasbih  dengan  mengepakkan sayapnya  sebagai kalam -nya,  maka  manusia  pun  tentunya  bertasbih  baik  dengan  ucapan  maupun kalam yang berupa isyarat, tindakan, termasuk pula aktifitas muamalah. Lindung nilai adalah salah satu aktifitas muamalah yang menjadi sarana bagi manusia untuk berdzikir dengan bertasbih kepadaNya. Manusia yang berdzikir dan bertasbih akan tercermin dalam aktifitas kesehariannya, apabila sedang bermuamalah maka muamalahnya akan mengandung nilai-nilai dzikrullah . Muamalah yang bertasbih adalah muamalah yang senantiasa menjaga keserasian di dalam prosesnya. Keserasian memiliki arti yang meliputi keseimbangan, kesatuan,  keselarasan,  serta  konsistensi. Tasbih memunculkan  prinsip  keserasian  ( priciple  of  harmony ) dalam muamalah, termasuk di dalamnya adalah lindung nilai.
Dzikir  yang  berkualitas  adalah  dzikir  yang  menjaga  keserasian  secara  menyeluruh  dalam prosesnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah:152 :
”Karena  itu, ingatlah  (dzikir)  kepadaKu  niscaya  Aku  ingat  (pula)  kepada  kamu ,  dan  bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”
Ayat  tersebut  menjelaskan  begitu  besarnya  limpahan  karunia  Allah,  karena  itulah  Allah  memerintahkan kita untuk senantiasa ingat (berdzikir) kepadaNya dengan lidah, pikiran hati, dan anggota badan, dimana lidah  menyucikan  dan  memujiNya,  pikiran  dan  hati  memerhatikan  tanda-tanda  kebesaranNya,  dan anggota  badan  melaksanakan  perintah-perintahNya.  Jika  itu  semua  dilakukan  niscaya  Allah  akan  ingat pula  kepada  kita,  sehingga  Allah  akan  bersama  kita  saat  suka  maupun  duka.  Kemudian  bersyukurlah kepadaNya  dengan  hati,  lidah,  dan  perbuatan,  niscaya  akan  Allah  tambah  nikmat-nikmatNya,  dan janganlah kita ingkari nikmatNya agar siksaNya tidak menimpa kita (Shihab, 2002:433).
QS.  Al-Baqarah  ayat  152  ini  menjelaskan  bahwa  ”ingat  kepada  Allah”  harus  dilakukan  secara menyeluruh  ( kaffah )  meliputi  lisan,  pikiran  dan  hati,  serta  tindakan,  dimana  lisan  adalah  hulunya  dan tindakan  sebagai  hilirnya.  Keserasian  ”hulu  ke  hilir”  inilah  yang  menentukan  kualitas dzikrullah (ingat kepada Allah) sehingga akan membuat Allah ingat pula kepada kita dengan memberikan solusi dari setiap permasalahan. Ketidakserasian antara hulu dan hilir akan  menimbulkan permasalahan, dimana solusinya tidak  bisa  diperoleh  hanya  berfokus  pada  hulu  atau  hilir  saja,  tetapi  harus  menyeluruh  mulai  dari  hulu hingga  ke  hilir  sebagai  suatu  kesatuan.  Keserasian  dari  hulu  ke  hilir,  dari  lisan  yang  menggerakkan pikiran dan hati sehingga menimbulkan tindakan, adalah hakikat kesempurnaan dzikrullah . Konsep  keserasian  hulu  ke  hilir  ini  terbukti  dalam  penerapan  rantai  pasok  halal  ( halal  supply chain ) dimana prosesnya dimulai dari sumber pasokan ( source of supply ) sampai dengan barang tersebut sampai  kepada  konsumen.  Bila  hal  ini  menyangkut  produk  daging  halal  maka  yang  dimaksud  dengan halal  supply  chain adalah  keseluruhan  proses  mulai  dari  cara  beternak  ( farming ),  pemberian  dan  jenis makanan  ( animal  feeding ),  cara  penyembelihan  ( proper  slaughtering ),  pengiriman  ( transporting )  dan penyimpanan  ( storing )  hingga  produk  tersebut  sampai  kepada  konsumen  sesuai  dengan  syariah  Islam. Pada intinya adalah bagaimana  meyakinkan bahwa konsep  halal  ini tidak  hanya diterapkan pada produk atau  makanan  saja,  tetapi  juga  pada  seluruh  aktifitas  di  dalam  rantai  pasok  produk  tersebut  termasuk manajemen  persediaan  dan  penanganan  material  (Omar,  Emi  N.  and  Jaafar,  Harlina  S., 2011;  Lindgren, A. and Hingley, M., 2003; Folinas, D., Manikas, I. and Manos, B., 2006; Suhaiza, Z. et al, 2009; Petracci, M.,  Bianchi,  M.,  Cavani,  C., 2010; Talib,  Z.,  Zailani,  S.,  and  Zainuddin,  Y.,  2010).  Setiap  langkah  dan fase dalam rantai pasok halal berperan penting untuk mengidentifikasi critical halal control point dimana bisa  menyebabkan  produk  halal  menjadi  produk  non-halal  akibat  kontaminasi  dan  pencampuran  dengan produk  non-halal  saat  proses  penanganan,  penyimpanan,  pengemasan,  dan  pengiriman.  Dengan  dasar pemikiran yang sama, terjadinya sebuah permasalahan pada praktik lindung nilai sebenarnya disebabkan oleh  ketidakserasian  dari  hulu  ke  hilirnya,  sehingga  pada  kondisi  yang  demikian  bisa  dikatakan  bahwa praktik lindung nilainya ”belum berdzikir” kepada Allah. Lindung nilai yang ”berdzikir” adalah lindung nilai  yang seharusnya  meliputi bagaimana sebuah barang/komoditi diproduksi, dibiayai, hingga akhirnya barang/komoditi  tersebut  bisa  dijual.  Aktifitas  lindung  nilainya  terletak  pada  bagaimana  menyerasikan antara produksi yang berkualitas, pembiayaan yang syariah, hingga kepastian penjualan komoditi.
Akad salam adalah  acuan  mekanisme  lindung  nilai  yang  Islami  untuk  perdagangan  komoditi pertanian  di  Indonesia.  Sektor  pertanian  dan  perkebunan  di  Indonesia  sebagai  negara agraris  merupakan pangsa  pasar  yang  besar  bagi  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menyalurkan  pembiayaan  dengan menggunakan akad salam . Akan tetapi,  masih terdapat beberapa permasalahan terkait  dengan penerapan akad salam sehingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  juga  dapat  terealisasi.  Permasalahan  utama  pada penerapan  pembiayaan salam tersebut  disebabkan  oleh  tingginya  resiko  bagi  pihak  bank  akibat kredibilitas  keuangan  petani  dan  faktor  alam  yang  sangat  memengaruhi  hasil  panen  (Ningsih,  2015; Adnan, Revisa, dan Faiq, 2016). Sebenarnya penyebab utama timbulnya resiko tersebut adalah perbedaan pemikiran  antara  bank  syariah  dan  petani,  dimana  pembiayaan salam berlogika  uang  sedangkan  petani berlogika mekanisme alam.  Logika mekanisme alam ini sesuai dengan persepektif dari petani itu sendiri yang  mana  pembiayaan  akad salam dianggap  sebagai  pembiayaan  musiman  yang  harus  menyesuaikan dengan faktor alam. Faktor alam seperti cuaca yang tidak bisa diperkirakan dan juga bencana alam yang tidak  bisa  diprediksi  merupakan  suatu  penghambat  dalam  kegiatan  usaha  taninya  sehingga  berdampak juga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh petani apabila usaha taninya mengalami gagal panen. Pada akhirnya  petani  yang  menggunakan  pembiayaan salam tidak  dapat  melunasi  pembayaran  kepada  bank saat jatuh tempo pembayaran yang senantiasa menggunakan periode bulanan (Affandi, 2014). Perbedaan
paradigma  antara  bank  syariah  dan  petani  yang  berujung  masalah  ini  adalah  sebuah  bukti  tidak berjalannya  prinsip  keserasian  ( principle  of  harmony )  yang  digali  dari  dzikir tasbih ,  sehingga  solusinya adalah  bagaimana  mewujudkan  keserasian  antara  bank  syariah  dengan  petani  agar akad salam ini  dapat diterapkan sebagai sarana lindung nilai.
Prinsip Keutuhan ( Principle of Integrity ) dalam Tahmid . Lafadz dzikir yang berikutnya adalah tahmid , yaitu alhamdulillah , yang bermakna memuji Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Fatihah:2 :
” Segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam .”
Kata al-hamd terdiri dari dua huruf alif dan lam (baca Al ) bersama dengan hamd . Dua huruf alif dan lam yang  menghiasi  kata hamd oleh  para  pakar  bahasa  dinamai al-istighraq dalam  arti  mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Pada kata alhamdulillah , huruf lam yang menyertai kata Allah mengandung makna pengkhususan bagiNya. Ini berarti  bahwa segala pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah SWT. Dia dipuji karena Dia yang menciptakan  segala  sesuatu  dan  segalanya  diciptakanNya  dengan  ”baik”,  penuh  kesadaran,  dan  tanpa paksaan.  Dengan alhamdulillah ,  si  pengucap  menyimpulkan  bahwa  segala  sesuatu  yang  bersumber  dari Allah adalah terpuji, walau suatu kondisi atau ketetapan itu tidak sejalan dengan kepentingan si pengucap atau  dia  duga  merugikannya.  Dugaan  merugikan,  atau  penilaian  negatif  itu,  pada  hakikatnya  lahir  dari keterbatasan  pandangan  manusia.  Pasti  ada  sesuatu  yang  luput  dari  jangkauan  pandangannya  sehingga penilaiannya menjadi demikian.
Lanjutan  ayat  ini  menyatakan  bahwa  Allah Rabb  al-’alamin .  Kata rabb ,  seakar  dengan  kata tarbiyah ,  yaitu  mengarahkan  sesuatu  tahap  demi  tahap  menuju  kesempurnaan  kejadian  dan  fungsinya. Ketika  menyebut  kata rabb ,  dalam  kandungan  makna  kata  ini  terhimpun  semua  sifat-sifat  Allah  yang dapat menyentuh  mahluk. Pengertian rububiyah (kependidikan atau pemeliharaan) mencakup pemberian rejeki, pengampunan dan kasih sayang, juga amarah, ancaman, siksaan, dan sebagainya. Ini berarti bahwa ketetapanNya  yang  terlihat  oleh  kacamata  manusia  sebagai  negatif,  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari pemeliharaan  dan  pendidikanNya.  Sarana  pendidikan  dan  pemeliharaan  Allah  terhadap  manusia disiapkanNya  jauh  sebelum  manusia  wujud  di  bumi  ini,  bumi  dengan  segala  kesempurnaan  dan kecukupannya  bagi  manusia,  bahkan  surga  yang  akan  dihuninya  kelak  pun  telah  disiapkan  olehNya. Semua  nikmat  telah  Dia  wujudkan  sebelum  kewajiban  mensyukuri  dan  bahkan  sebelum  yang  harus bersyukur hadir di pentas kehidupan (Shihab, 2002:32-37).
Memuji  Allah  SWT  adalah  luapan  rasa  syukur  yang  memenuhi  jiwa  seorang  mukmin  dikala mendengar  namaNya  disebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  keberadaan  seseorang  sejak  semula  di  pentas bumi  ini  tidak  lain  kecuali  limpahan  nikmat  Ilahi  yang  mengundang  rasa  syukur  dan  pujian.  Setiap kejapan, setiap saat, dan pada setiap langkah, silih berganti anugerah Allah berduyun-duyun, lalu menyatu dan  tercurah  kepada  seluruh  mahluk,  khususnya  manusia.  Karena  itu,  adalah  wajar  memulai  dengan memujiNya dan mengakhiri pun dengan memujiNya. ”Dia Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Bagi-Nya saja segala puji sejak awal (dalam kehidupan dunia ini) dan di akhirat nanti.” (QS. Al-Qashash:70). Segala  sesuatu  yang  terjadi  di  muka  bumi  ini  adalah  ketetapanNya,  semuanya  penuh  dengan kebaikan, dan oleh karenanya kita harus memujiNya. Fluktuasi harga komoditi pertanian yang dipandang oleh  manusia  sebagai  sesuatu  yang  negatif  karena  mengandung  resiko  sebenarnya  adalah  sesuatu  yang baik  dan  tidak  terlepas  dari  pemeliharaanNya,  sehingga  solusinya  pun  sudah  menyatu  dengan kejadiannya. ”Karena  sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan,  sesungguhnya  sesudah kesulitan  itu  ada  kemudahan.” begitu  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Insyirah  ayat  5-6.  Kesadaran  bahwa segala kejadian adalah sesuatu yang baik akan menimbulkan sikap bersyukur bahwa setiap kejadian yang dianggap  sebagai  masalah  ternyata  utuh  dan  lengkap  dengan  solusinya,  dimana  solusinya  bisa  berupa sebuah  instrumen,  mekanisme,  atau  apa  saja  yang  masih  terkait  dan  tidak  terpisahkan  dengan
kejadiannya. Pemikiran bahwa ”solusi ada di dalam masalahnya” timbul dari sebuah prinsip bahwa semua kejadian  adalah  utuh  ( principle  of  integrity )  sehingga  akhirnya  terucap  kalimat  pujian  kepadaNya, alhamdulillahirabbil’alamiin .
Prinsip  keutuhan  ini  sangat  terkait  dengan  prinsip  keserasian  ( principle  of  harmony )  yang  digali dari tasbih .  Segala  sesuatu  yang  serasi  secara kaffah ,  dari  hulu  ke  hilir,  tentunya  terjaga  keutuhannya, dengan  kata  lain  unsur-unsur  penyusunnya  tak  terpisahkan.  Permasalahan  dalam  sebuah  aktifitas muamalah  seringkali  disebabkan  karena  adanya  upaya  ”pemisahan”  antara  unsur-unsur  penyusunnya, sehingga mengganggu keserasiannya. Perbedaan konsep risk sharing dan risk transfer dalam manajemen resiko bisa diambil sebagai contoh.
Konsep risk sharing dalam manajemen resiko Islam adalah salah satu hasil dari pemikiran dengan menggunakan prinsip keutuhan ( principle of integrity ) dimana setiap kejadian adalah utuh sehingga setiap permasalahan  diciptakan  oleh  Allah  tak  terpisahkan  dengan  solusinya.  Konsep risk  sharing ini  menolak konsep  pemindahan  resiko  ( risk  transfer )  sebagai  metode  mitigasi  resiko  dalam  manajemen  resiko konvensional.  Memindahkan  resiko  kepada  pihak  lain  menunjukkan  adanya  langkah  untuk  menghindari resiko ( risk aversion ) yang  merupakan pemisahan antara resiko  dengan  kegiatan bisnisnya. Hal ini tidak sesuai  dengan  prinsip  Islam  : al-kharaj  bi  al-daman dan al-ghunm  bi  al-ghurm .  Prinsip al-kharaj  bi  al- daman adalah  prinsip  berdasarkan  hadits  riwayat  Ibnu  Majah  dalam  Kitab  Al-Tijarat,  Bab Al-Kharaj bi Al-Daman, hadits  nomer  2243,  yang  menyatakan  bahwa  keuntungan  ( profit )  bisa  didapatkan  karena keberanian  seseorang  mengambil  resiko,  sehingga  bila  tidak  mau  mengambil  resiko  maka  jangan mengharapkan keuntungan ( no risk no gain ). Semua keuntungan yang didapatkan tanpa mengelola resiko termasuk  dalam  kategori  riba  (Chapra,  2008).  Demikian  pula  prinsip al-ghunm  bi  al-ghurm dimana seseorang  layak  mendapatkan  keuntungan  hanya  apabila  dia  bersedia  untuk  menghadapi  kemungkinan untuk  rugi, returns  are  justified  by  taking  risks (Ayub,  2007).  Dari  realitas  ini  bisa  ditarik  kesimpulan bahwa  keuntungan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  resikonya,  dengan  kata  lain  resiko  terkait  dengan  aktifitas bisnisnya. Solusi untuk resiko  tersebut adalah dengan cara mengambil dan  mengelola resiko itu sendiri, bukan  menghindari  dan  memindahkan  resiko.  Lindung  nilai  yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam  adalah lindung  nilai  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  resiko  ( risk  reduction )  dengan  cara risk  sharing ,  bukan memindahkan resiko kepada lawan transaksi sehingga membuka kesempatan untuk berspekulasi (Ahmad and Halim, 2014). Hal ini sejalan dengan prinsip keutuhan ( principle of integrity ) dimana semua kejadian adalah  utuh  sehingga  setiap  solusi  pasti  melekat  di  setiap  permasalahan,  solusi  untuk  mengelola  resiko bisnis terdapat pada keutuhan aktifitas bisnis itu sendiri.
Prinsip Ke-Satu-an ( Principle of One ) dalam Tahlil dan Takbir. Bentuk  dzikir  yang  berikutnya  adalah tahlil,  laa  ilaaha  ilallaah, dan takbir,  Allahu  Akbar. Menjadikan  satu  pembahasan  tentang  tahlil  dan  takbir  ini  karena  keduanya  sama-sama  menjelaskan tentang kesempurnaan Zat Allah, sebagaimana firmanNya berikut ini :
” Dia  Allah  Yang  tiada  Tuhan  selain  Dia ,  Maha  Mengetahui  yang  gaib  dan  yang  nyata,  Dialah  ar- Rahman lagi ar-Rahim.” (QS. Al-Hasyr:22)
Al-Biqa’i berkomentar tentang kata huwa pada QS. Al-Hasyr ayat 22 di atas bahwa Dia yang wujudNya dari zatNya sendiri sehingga Dia sama sekali tidak disentuh oleh ’adam (ketiadaan) dalam bentuk apapun, dan dengan demikian tidak ada wujud yang pantas disifati dengan kata tersebut selainNya karena Dialah yang selalu wujud sejak dahulu hingga kemudian yang tidak terhingga (Shihab, 2002:558).
”Dan  katakanlah  :  ”Segala  puji  bagi  Allah  yang  tidak  mempunyai  anak  dan  tidak  mempunyai  sekutu dalam kerajaanNya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya .” (QS. Al-Israa’:111)
Kata kabbirhu yang  berarti  ”agungkanlah  Dia”  dalam  QS.  Al-Israa’  ayat  111  mencakup  pengagungan dengan  hati,  lidah,  dan  perbuatan. Sementara  ulama  berpendapat  bahwa  kandungan  makna  kata  tersebut
jika  yang  dimaksud  dengannya  sifat  Allah  adalah  keagungan  dan  kekuasaan.  Imam  Ghazali memahaminya  dalam  arti  kesempurnaan  Zat,  yang  juga  berarti  kesempurnaan  wujudNya,  dimana kesempurnaan  wujud  ditandai  oleh  dua  hal,  yaitu  keabadian  dan  sumber  wujud.  Allah  kekal  abadi,  Dia awal  yang  tanpa  permulaan  dan  akhir  yang  tanpa  pengakhiran.  Tidak  dapat  tergambar  dalam  benak  , apalagi  dalam  kenyataan,  bahwa  Dia  pernah  tiada  dan  suatu  ketika  akan  tiada.  Allah  adalah  Zat  yang wajib wujudNya. Berbeda dengan mahluk yang wujudnya didahului oleh ketiadaan dan diakhiri pula oleh ketiadaan.  Dari  segi  sumber  wujud,  Dia  adalah  sumbernya  karena  setiap  yang maujud pasti  ada  yang mewujudkannya. Mustahil sesuatu dapat mewujudkan dirinya sebagaimana mustahil pula ketiadaan yang mewujudkannya.  Jika  demikian,  benak  kita  pasti  berhenti  pada  wujud  yang  wajib  dan  yang  merupakan sumber dari segala yang wujud. Dialah Allah Yang Maha Besar (Shihab, 2002:218).
Memikirkan  tentang  kesempurnaan  wujudNya  yang  tidak  berawal  dan  tidak  berakhir,  tidak diawali  dengan  ketiadaan  dan  tidak  diakhiri  oleh  ketiadaan,  akan  mengarahkan  pada  kesadaran  bahwa semua  kejadian  di  alam  semesta  ini  disebabkan  oleh  sumber  dari  segala  sumber  sebab,  yaitu  Sang  Satu ( Ahad ),  Allah  SWT.  Segala  keberagaman  ciptaanNya,  yaitu  alam  semesta  dan  seluruh  kejadian  di dalamnya sebenarnya mengandung sebuah kesamaan yang hakiki, yaitu sama-sama bersumber dari Sang Ahad , merefleksikan wujud  Yang Tunggal, yaitu Allah. Hukum  yang tersebar di alam ini adalah  hukum keberagaman  yang  terikat  dalam  satu  kesatuan  (Triyuwono,  2015:387).  Bila  demikian,  perbedaan  itu sendiri adalah sebuah kesamaan, yaitu sama-sama dibuat berbeda dan unik. Keunikan dalam keberagaman ciptaanNya  menunjukkan  kebesaranNya.  Segala  sesuatu  yang  unik  berarti  tidak  sama  dengan  lainnya, bahkan bisa dikatakan segala sesuatu diciptakan hanya ada ”satu” di alam semesta ini, dimana merupakan perwujudan sifatNya yang Ahad . Manusia yang satu tidak sama dengan  manusia yang lain, bahkan pada saudara  kembar  identik  sekalipun  sehingga  membutuhkan  perlakuan  yang  berbeda.  Kejadian  sama  yang senantiasa  berulang  juga  tidak  sama,  yaitu  kombinasi  kejadian  jam  7.00  pagi  hari  ini  tentu  tidak  sama dengan  kombinasi  kejadian  jam  7.00  pagi  kemarin  dan  esok,  bahkan  kejadian  detik  ini  pun  tidak  akan sama  dengan  kejadian  detik  berikutnya,  dan  seterusnya.  Begitulah  Allah  menciptakan  segala  sesuatu dengan unik, bahkan hanya ada ”satu” di alam semesta.
Mengakui  keunikan  tiap-tiap  kejadian  adalah  suatu  cara  untuk  mengagungkan  kesempurnaan ZatNya,  yaitu  dengan  memperlakukan  keunikan  tersebut  sesuai  dengan  keunikannya.  Sebuah  perlakuan terhadap sebuah benda atau kejadian yang unik tentu tidak bisa diterapkan pada benda atau kejadian yang lain.  Di  dalam  sub  bab  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  setiap  permasalahan  sudah  lengkap  dengan solusinya, dimana solusi yang dimaksud ini bersifat unik, fokus, dan spesifik. Solusi yang satu tidak bisa menjadi  solusi  dari  permasalahan  lainnya.  Walaupun  solusi  tersebut  terlihat  berbeda-beda  pada  setiap permasalahan,  akan  tetapi  memiliki  tujuan  yang  satu,  yaitu  menciptakan  kemaslahatan.  Inilah  yang disebut  oleh  peneliti  sebagai  prinsip  ke-satu-an  ( principle  of  one ).  Prinsip  ini  memandang  bahwa keberagaman  itu  sebenarnya  terikat  oleh  satu  kesatuan  tujuan,  selama  masih  memiliki  kesamaan  tujuan maka keberagaman tersebut hendaknya diperlakukan secara spesifik sesuai dengan keunikan karakter dan kebutuhannya  masing-masing.  Kesatuan  tujuan  ini  menunjukkan  adanya  keserasian  dan  keutuhan  dalam keberagaman  itu  sendiri  karena  sebenarnya  keberagaman  itu  berasal  dari  Yang  Satu.  Dengan  demikian, kesamaan  tujuan  dalam  prinsip  ke-satu-an  ini  merupakan  pengikat  prinsip  keserasian  dan  prinsip keutuhan.  Semua  aktifitas  muamalah  yang  memiliki  satu  tujuan,  yaitu  kemaslahatan,  pasti  merupakan aktifitas  yang  terjaga  keserasian  dan  keutuhannya,  berdzikir.  Semua  lafadz  dzikir  yaitu tasbih,  tahmid, tahlil dan takbir sebenarnya adalah satu lafadz, yaitu Allah.
Principle  of  one ini  berlaku  dalam  aktifitas  muamalah.  Beberapa  akad  muamalah,  misalnya  : murabahah,  mudharabah,  musyarakah, dan salam, tentunya  memiliki  mekanisme  yang  berbeda  sesuai dengan  fungsinya  masing-masing  untuk  merumuskan  produk-produk  keuangan  syariah  yang  dapat digunakan oleh masyarakat. Akad murabahah adalah solusi bagi mereka yang ingin membeli aset dengan cicilan  tetap  tanpa  riba.  Akad mudharabah dan musyarakah adalah  solusi  bagi  pihak-pihak  yang  ingin berinvestasi  dalam  sebuah  bisnis.  Begitu  pula  dengan  akad salam yang  menjadi  solusi  bagi  para  petani yang  ingin  menjual  hasil  panennya  sebelum  panen  untuk  mendapatkan  pembiayaan  modal  kerja. Walaupun  mekanisme  dan  kegunaannya  berbeda,  akad-akad  tersebut  sebenarnya  memiliki  kesamaan tujuan,  yaitu  mewujudkan  perniagaan  yang  suka-sama-suka  di  antara  pihak-pihak  yang  bertransaksi
( tijaratan  antaradhin  minkum )  sebagaimana  QS.  An-Nisa’  ayat  29.  Perniagaan  yang  demikian  pada akhirnya dapat menghindarkan aktifitas muamalah tersebut dari praktik ribawi yang dilarang dalam Islam.
Berdzikir adalah Berpikir Terbalik ( Reversed Thinking ).
Berdzikir akan membawa kita kepada sebuah perasaan dimana Allah begitu dekat dengan diri kita sehingga  membuat  kita  melupakan  yang  selain  Allah.  Allah  memang  memerintahkan  kita  untuk senantiasa  ingat  dan  bergantung  hanya  padaNya,  sehingga  tidak  bergantung  sedikitpun  kepada  mahluk, sebagaimana firman-firman Allah sebagai berikut :
”Hanya  Engkaulah  yang  kami  sembah,  dan hanya  kepada  Engkaulah  kami  meminta  pertolongan. ” (QS. Al-Fatihah:5)
”Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu .” (QS. Al-Ikhlas:2)
”Hai  manusia, kamulah  yang  berkehendak  kepada  Allah ,  dan  Allah  Dialah  Yang  Maha  Kaya  (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (QS. Fathir:15)
Dzikir  yang  berkualitas,  yaitu  yang  menyeluruh  mulai  dari  hulu  ke  hilir,  dimulai  dari  lisan,  pikiran  dan hati,  serta  tindakan,  akan  menimbulkan  sikap  ketergantungan  hanya  kepada  Allah,  yang  disebut  dengan tawakal  ( tawakkal ).  Orang-orang  yang  bertawakal  adalah  orang-orang  yang  tidak  takut  kepada  siapapun dan apapun kecuali hanya takut kepada Allah (QS. Ali Imran:175), serta merasa cukuplah Allah menjadi penolong dan sebaik-baik pelindung (QS. Ali Imran:173). Keberanian untuk bertawakal ini timbul karena Allah  memang  berjanji  untuk  mencukupkan  segala  keperluan  bagi  siapa  saja  yang  mau  berserah  diri hanya kepadaNya, sebagaimana firmanNya dalam QS. At-Talaq:3 :
”Dan  barangsiapa  yang bertawakal  kepada  Allah ,  niscaya Allah  akan  mencukupkan  segala keperluannya .”
Akan tetapi, seringkali  manusia lupa dan  menggantungkan hidupnya pada selain Allah, dengan  kata lain manusia seringkali menciptakan tuhan-tuhan yang lain dan bergantung kepadanya. Tuhan-tuhan yang lain itu bisa berupa harta, kekuasaan, dan segala kenikmatan duniawi lainnya. Manusia seringkali  lebih takut kehilangan  uang  daripada  mengingat  perintah  Allah  untuk  menghindari  riba.  Manusia  seringkali  lebih takut kehilangan jabatan dengan lebih mementingkan jadwal rapat daripada jadwal sholat. Bila demikian yang terjadi, maka sebenarnya manusia tersebut sudah menuhankan yang selain Allah, sudah bergantung kepada  selain  Allah,  lebih  takut  kehilangan  dunia  daripada  kehilangan  Allah,  sehingga  bisa  dikatakan manusia tersebut sedang tidak berdzikir kepada Allah. Kondisi inilah yang merupakan sebab kerusakan di langit dan bumi, sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Anbiya:22 :
” Sekiranya  ada  di  langit  dan  di  bumi  tuhan-tuhan  selain  Allah,  tentulah  keduanya  itu  telah  rusak binasa . Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ”Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.”
Dengan  demikian,  penerapan  ketiga  prinsip  dzikir  yang  saling  terikat  satu  dengan  lainnya  sebagaimana digali  dalam  sub  bab  sebelumnya,  yaitu  :  prinsip  keserasian,  prinsip  keutuhan,  dan  prinsip  ke-satu-an, akan  menimbulkan  sikap  berani  melupakan  yang  selain  Allah  dan  hanya  bergantung  ( tawakkal ) kepadaNya.  Berani  untuk  melupakan  yang  selain  Allah  berarti  berani  untuk  tidak  menggantungkan  diri kepada  ciptaanNya,  yaitu  alam  semesta,  dunia,  dan  seisinya.  Bila  dunia  dan  seisinya  dirasa  lebih membawa kerusakan daripada kemaslahatan, maka manusia yang berdzikir akan berani untuk melupakan ketergantungannya kepada dunia dan mencari jalan untuk kembali kepada Allah.
Pada  hakikatnya,  semua  adalah  ciptaan  Allah,  sehingga  alam  semesta  dan  segala  kejadian  di dalamnya adalah milik Allah dan tentunya akan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna illaihi roji’un yang  artinya  sesungguhnya  kami  adalah  milik  Allah  dan  akan  kembali  kepada  Allah  (QS.  Al-
Baqarah:156).  Ayat  ini  mengilhami  filsafat Manunggaling  Kawulo-Gusti yang  diajarkan  seorang  tokoh sufi  besar  yang  kontroversial  di  jamannya,  yaitu  Syaikh  Siti  Jenar.  Ajaran  ini  terkait  dengan  konsep sangkan  paraning  dumadi ,  asal  mula  dan  arah  tujuan  semua  kejadian,  yaitu  memahami  bahwa  segala sesuatu berasal dari Allah dan berakhir pada Allah (Triyuwono, 2015:368; Djaya, 2003:31).
Bila  semua  berasal  dari  Allah  dan  akan  kembali  kepadaNya,  maka  hakikat  kehidupan  dengan segala  aspek  di  dalamnya  adalah  sebuah  perjuangan  untuk  menemukan  jalan  untuk  ”kembali”  kepada Allah. Kata ”kembali” ini  mengandung  makna kesengajaan untuk  menghentikan perjalanan yang sedang dilakukan dan berputar kembali menuju awal perjalanan. Bila materialisme adalah sebuah kesadaran yang sering mewarnai perjalanan hidup manusia di dunia, maka ” berhenti dan berputar kembali” berarti berani untuk  melepaskan  ketergantungan  pada  materialisme.  Keberanian  untuk  tidak  bergantung  kepada materialisme  ini  bisa  diterjemahkan  sebagai  keberanian  untuk  berpikir  ”melawan  putaran  arus” keduniawian. Filosofi putaran arus keduniawian terlihat pada putaran benda-benda di dunia yang berputar ke  kanan  searah  jarum  jam  ( clock-wise ),  sebagaimana  terlihat  dalam  putaran  ulir  tutup  botol  minuman, putaran  mur,  serta  putaran  kran  air  yang  bila  diputar  ke  kanan  akan  semakin  menutup  atau  mengeras, sebagaimana  kesepakatan  para  ahli  manufaktur  di  seluruh  dunia.  Arus  keduniawian  juga  terlihat  pada aliran  arus  sungai  yang  berawal  dari  mata  air  menuju  ke  muara,  dimana  makin  ke  muara  makin  keruh airnya. Begitulah putaran dan arus dunia, makin diikuti makin membawa manusia jauh dari Allah, makin lupa  kepadaNya,  sehingga  makin  dekat  dengan  kerusakan  daripada  kemaslahatan.  Kemaslahatan  akan diperoleh dengan cara berani ”melawan arus” dunia dengan tujuan kembali mendekat kepada Allah agar mendapatkan kecukupan dan keberuntungan dariNya, sebagaimana arus putaran thawaf yang tidak searah jarum jam ( anti-clock-wise ).
Arus  dan  putaran  dunia  bisa  diterjemahkan  sebagai  sistem  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh manusia dimana sarat dengan nilai yang dianutnya saat membuat sistem atau peraturan tersebut, atau bisa juga  sebuah  aktifitas  yang  sudah  biasa  dilakukan.  Sepanjang  ”sesuatu”  itu  melibatkan  manusia,  maka sesuatu  itu  pasti  subyektif  dan  konsekuensinya  sarat  nilai  ( value  ladden )  (Triyuwono,  2015:389).  Bila sistem,  peraturan,  atau  kebiasaan  tersebut  sudah  tidak  bisa  mengakomodasi  kebutuhan  untuk  membawa maslahat, maka diperlukan keberanian untuk berpikir terbalik ( reversed thinking ), tidak biasa, ”melawan arus”, out-of-the  system , out-of-the  box, atau  disebut  juga  berpikir  inovatif.  Lindung  nilai  adalah  sebuah upaya  untuk  menghindari  kerugian  akibat  fluktuasi  harga  komoditi,  dimana  secara  tidak  langsung memelihara  keuntungan  yang  didapatkan  seorang  pelaku  pasar  perdagangan  komoditi.  Bila  belum terdapat  sebuah  produk,  mekanisme,  atau  regulasi  yang  mengakomodasi  praktik  lindung  nilai  secara Islami, maka dibutuhkan keberanian untuk berinovasi dengan cara berpikir out-of-the box bahkan out-of- the  system demi  mencari  solusinya.  Realitas  maraknya  transportasi online (Go-Jek,  Uber,  Grab),  toko online (OLX,  Lazada,  Shopee,  JD.id),  dan financial  technology ( peer-to-peer  lending )  adalah  beberapa hasil  dari  berpikir  terbalik,  tidak  biasa,  inovatif,  yang  mampu  menembus  batas  regulasi  yang  ada.  Bila menunggu  keluarnya  payung  regulasi,  maka  realitas  yang  terbukti  mampu  memberdayakan  masyarakat luas  tersebut  belum  tentu  bisa  terwujud.  Dengan  demikian,  lindung  nilai  yang  berdzikir  adalah  lindung nilai  yang  dilakukan  dengan  inovatif  sesuai  dengan  petunjuk  dari  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  walaupun terkadang harus berani menembus batas regulasi yang ada.
Pada intinya, segala permasalahan yang terjadi pada aktifitas muamalah disebabkan karena tidak menerapkan  prinsip  dzikir.  Penerapan  ketiga  prinsip  dzikir,  yaitu  :  prinsip  keserasian,  prinsip  keutuhan, dan  prinsip  ke-satu-an,  dalam  aktifitas  muamalah  akan  mengembalikan  aktifitas  muamalah  tersebut kepada  keserasian supply  chain -nya  dari  hulu  ke  hilir,  mengembalikan  keutuhan  mekanismenya,  dan mengembalikan keberagaman  kepada tujuan  yang satu, yaitu kemaslahatan. Kuncinya terletak pada kata ”kembali”  yang  bermakna  pembalikan  arah  menuju  asal  usulnya  yang  serasi,  utuh,  dan  satu  tujuan. Pencarian  solusi  dari  permasalahan  lindung  nilai  ( hedging )  nantinya  dilakukan  dengan  menggunakan filosofi berpikir terbalik ( reversed thinking ) melalui penerapan ketiga prinsip dzikir tersebut, baik secara simultan maupun parsial.
Perdagangan Berjangka Komoditi : Berdzikirlah dengan Physical Delivery .
Pencarian “jalan kembali” untuk lindung nilai komoditi dengan  menggunakan reversed  thinking ini  bermula  saat  penulis  menemukan  berbagai  permasalahan  dalam  praktik  perdagangan  berjangka komoditi  di  Indonesia.  Perdagangan  berjangka  yang  seharusnya  digunakan  sebagai  sarana  lindung  nilai pada  praktiknya  lebih  banyak  digunakan  sebagai  sarana  berspekulasi  dengan  cara  memperdagangkan kontrak  berjangka  tanpa  bermaksud  sama  sekali  untuk  melakukan  serah  terima  fisik  komoditi.  Hal  ini terlihat  dari  laporan  transaksi  perdagangan  berjangka  komoditi  yang  menunjukkan  bahwa  transaksinya 95%  adalah  transaksi  kontrak  berjangka  Sistem  Perdagangan  Alternatif  (SPA)  yaitu  kontrak  berjangka yang tidak melibatkan serah terima fisik komoditi ( www.bappebti.go.id ).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  sebagai  regulator  di  bawah naungan  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  sudah  mewajibkan  kedua  Bursa  Berjangka komoditi  di  Indonesia,  yaitu  Bursa  Berjangka  Jakarta  ( Jakarta  Futures  Exchange/JFX )  ( www.jfx.co.id ) dan  Bursa  Komoditi  dan  Derivatif  Indonesia  ( Indonesia  Commodity  and  Derivatives  Exchange/ICDX ) ( www.icdx.co.id ),  untuk  meluncurkan  produk  kontrak  berjangka  komoditi  multilateral,  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 69/BAPPEBTI/PER/6/2009 Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6 berikut ini :
“Setiap  Penyelenggara  Sistem  Perdagangan  Alternatif wajib  melaksanakan  transaksi  Kontrak Berjangka  Multilateral  di  Bursa  Berjangka  paling  sedikit  5% (lima  persen)  dari  total transaksi  setiap bulan.” (Pasal 4 ayat 3)
“Setiap  pihak  yang  melanggar  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perlaksanaannya.” (Pasal 6)
Komoditi  multilateral  adalah  kontrak  berjangka  yang  ditransaksikan  di  dalam  bursa  ( exchange traded ) sehingga harga yang terjadi mencerminkan permintaan dan penawaran terhadap kontrak tersebut. Perdagangan  komoditi  multilateral  diharapkan  bisa  menjalankan  fungsi price  discovery komoditi- komoditi  primer  di  Indonesia, sehingga  menjadikan  Indonesia  sebagai  pembentuk  harga  acuan  beberapa komoditi primer, yaitu : kelapa sawit, kakao, kopi, dan komoditi lainnya. Selain itu, perdagangan kontrak komoditi multilateral bisa menjadi sarana lindung nilai ( hedging ) bagi para pelaku pasar komoditi. Penyelenggara  Pasar  ( market  maker )  berperan  penting  untuk  memastikan  perdagangan  komoditi multilateral  bisa  terjadi  di  bursa  berjangka  komoditi.  Hal  ini  disebabkan  karena  Penyelenggara  Pasar bertugas  untuk  memasang  amanat  beli  dan/atau  amanat  jual  secara  terus  menerus  selama  jam perdagangan untuk memastikan likuiditas pasar.
“Dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  ini  yang  dimaksud dengan Penggerak Pasar adalah pihak yang memasang amanat beli dan/atau amanat jual secara terus menerus selama jam perdagangan berlangsung .” (Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 69/BAPPEBTI/PER/6/2009, Pasal 1 butir 1)
Tetapi  hingga  saat  ini,  Bappebti  belum istiqamah menjalankan  perannya  untuk  mengarahkan aktifitas  perdagangan  berjangka  komoditi  sebagai  sarana  lindung  nilai.  Hal  ini  terlihat  dalam  hasil in- depth  interview dengan Commodity  Desk  Officer salah  satu  perusahaan  pialang  berjangka  terbesar  di Indonesia, yang selanjutnya disebut key informant , berikut ini :
“Regulator (Bappebti) itu sepertinya ndak serius ngurusi transaksi komoditi multilateral, transaksinya ya wes gini-gini aja, sekedar diada-adakan transaksinya untuk menggugurkan kewajiban jumlah transaksi minimal  5%  dari  transaksi  SPA  (transaksi  over-the-counter)  tiap  bulan.  Itupun  ndak  konsisten  dengan aturan  yang  dibuatnya,  karena  ada  pialang  lain  yang transaksinya  kurang  dari  5%  juga  ndak  ada sanksinya .”
Ketidakkonsistenan  Bappebti  dalam  mendukung  transaksi  lindung  nilai  terbukti  dengan  belum  adanya sanksi  yang  diberikan  kepada  pialang  berjangka  yang  belum  memenuhi  persyaratan  jumlah  minimal transaksi  komoditi  multilateral.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidakseriusan  para  fasilitator  perdagangan berjangka  komoditi,  yaitu  pialang  berjangka,  bursa  berjangka,  dan  penyelenggara  pasar  ( market  maker ) untuk  mendukung  terciptanya  transaksi  lindung  nilai.  Pialang  berjangka  menjadi  tidak  serius  dalam menawarkan  produk  kontrak  berjangka  multilateral  kepada  nasabahnya,  dan  bursa  berjangka  juga  tidak konsisten “memaksa” penyelenggara pasar untuk senantiasa memasang amanat beli dan/atau jual selama jam  perdagangan.  Akibatnya,  pasar  menjadi  tidak  likuid.  Ketidaklikuidan  pasar  ini  akan  menyebabkan para nasabah pialang berjangka yang serius menawarkan lindung nilai kesulitan untuk menemukan lawan transaksi dalam rangka membuka posisi pada harga yang diinginkan, hingga akhirnya harga berubah dan jam perdagangan ditutup, sebagaimana hasil in-depth interview dengan key informant berikut ini :
“Waktu  itu  saya  pasang  posisi  buy  1  lot  kontrak  berjangka  emas  di  bursa  ICDX,  pagi  pasangnya, ditunggu lama nggak juga matched (dapat lawan transaksi), lha wong ndak ada yang nge-bid dan nge- offer , sampai akhirnya pasar tutup dan posisinya ilang, besoknya tak ulangi lagi, tetep podo ae.”
Kondisi  ini  dapat  membuat  nasabah  memutuskan  untuk  tidak  bertransaksi  lagi  dan  menarik  semua dananya  ( withdraw ).  Pada  akhirnya,  ketidakpuasan  nasabah  ini  bisa  menjadi  alasan  bagi  pialang  untuk tidak lagi menawarkan sarana lindung nilai dengan komoditi multilateral kepada nasabahnya.
Permasalahan  dalam  mekanisme  lindung  nilai  melalui  perdagangan  berjangka  komoditi  adalah akibat  dari  tidak  diterapkannya  prinsip  keserasian  ( principle  of  harmony ).  Peraturan  Kepala  Bappebti tentang  jumlah  minimal  transaksi  komoditi  multilateral  beserta  sanksinya  dan  kewajiban  pemasangan amanat  beli  dan/atau  jual  oleh  peyelenggara  pasar  adalah  upaya  untuk  membentuk  keserasian  antara regulator  (Bappebti),  bursa  berjangka,  penyelenggara pasar,  pialang  berjangka,  dan  nasabah.  Bila  aturan tersebut diimplementasikan  dengan benar, maka pialang berjangka akan berusaha sebaik  mungkin untuk menawarkan produk lindung nilai, dan bursa berjangka akan memfasilitasi transaksi semaksimal mungkin dengan  “memaksa”  penyelenggara  pasar  untuk  memasang  amanat  beli  dan/atau  jual  selama  jam perdagangan.  Keserasian  ini  akan  menciptakan  likuiditas  pasar  sehingga  nasabah  mudah  untuk mendapatkan lawan transaksi. Tidak diberlakukannya sanksi yang tegas oleh Bappebti akhirnya memutus keserasian mekanisme ini sehingga pasar menjadi tidak likuid.
Pasar  yang  likuid  akan  menarik  banyak  nasabah  untuk  bertransaksi.  Semakin  meningkat keberagaman  nasabah  yang  bertransaksi  akan  meningkatkan  kemungkinan  terjadinnya  transaksi  lindung nilai  antara  pelaku  lindung  nilai  ( hedger )  dengan  pelaku  lindung  nilai  ( hedger ),  yaitu  antara buying hedger dan selling hedger .  Dengan  semakin  meningkatnya  transaksi  antara hedger dengan hedger maka kemungkinan  terjadinya  serah  terima  fisik  saat  kontrak  jatuh  tempo  akan  semakin  besar.  Serah  terima fisik saat kontrak berjangka jatuh tempo adalah indikator utama terjadinya lindung  nilai, dimana penjual akan menyerahkan komoditinya dan pembeli akan membayar lunas kepada penjual. Bila di akhir kontrak pembeli sudah siap dengan pembayaran dan ternyata penjual gagal serah komoditi, hal  ini  menunjukkan bahwa mekanisme lindung nilai belum berjalan. Inilah yang terjadi di perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, sebagaimana terlihat dari hasil in-depth interview dengan key informant berikut ini :
“Kapan itu ketemu teman broker dari perusahaan pialang berjangka “Pandawa” (nama samaran), saya ucapkan selamat karena transaksi komoditi multilateralnya sudah bagus, tapi katanya semua nasabahnya ndak bisa serah terima fisik komoditi emas di Pegadaian (tempat serah terima fisik emas yang ditunjuk resmi oleh bursa berjangka), alasannya barangnya ndak ada.”
Permasalahan  gagal  serah  komoditi  oleh  penjual  di  akhir  masa  kontrak  tersebut  menunjukkan ketidakserasian  antara  pembeli  dan  penjual,  pembeli  bermaksud  untuk  lindung  nilai  akan  tetapi  penjual bisa jadi  hanya bermaksud untuk berspekulasi  dengan  tidak  melibatkan fisik  komoditi.  Untuk  mengatasi ketidakserasian  ini  diperlukan  regulasi  yang  tegas  agar  bisa  menjamin  terjadinya  serah  terima  fisik. Regulasi ini diharapkan bisa memastikan bahwa pihak pembeli dan penjual bermaksud untuk melakukan
lindung  nilai  dengan  serah  terima  fisik  di  akhir  kontrak.  Bila  tidak  dimungkinkan  dilakukan  dengan kontrak  berjangka  multilateral  yang  masih  bersifat seller’s-choice  physical  delivery (serah  terima  fisik berdasarkan permintaan penjual; Kontrak Berjangka) atau buyer’s-choice physical delivery (serah terima fisik  berdasarkan  permintaan  pembeli;  Kontrak  Berkala)  di  Bursa  Berjangka  Jakarta  ( www.jfx.co.id ), maka  bisa  dilakukan  dengan  mengeluarkan  produk  kontrak  baru  yang buyer’s  seller’s-choice  physical delivery (serah  terima  fisik  sesuai  permintaan  bersama  antara  pembeli  dan  penjual)  sehingga  ada kepastian  terjadinya  perpindahan  kepemilikan  komoditi  dari  penjual  kepada  pembeli.  Perpindahan kepemilikan  merupakan  syarat  utama  perniagaan  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Perniagaan  yang demikian akan terjadi apabila ada keserasian antara pembeli dan penjual. Pasar yang likuid dan dukungan regulasi akan bisa mewujudkannya.
Memastikan  perpindahan  kepemilikan  komoditi  dari  penjual  kepada  pembeli  melalui  serah terima  fisik  komoditi  saat  kontrak  jatuh  tempo  merupakan  sebuah  langkah  untuk  mengembalikan keutuhan mekanisme transaksi sebagaimana prinsip keutuhan ( principle of integrity ). Spesifikasi kontrak berjangka  yang  mengandung  ketidakpastian  serah  terima  fisik  komoditi  merupakan  pemisahan  antara resiko dari aktifitas perdagangannya. Pemisahan ini terjadi karena adanya kepentingan dari hedger untuk mentransfer resiko fluktuasi  harga komoditi  kepada lawan transaksinya. Bila resiko ini  hanya ditransfer, maka  sebenarnya  resiko  tersebut  masih  belum  terkelola,  hanya  berpindah  kepada  lawan  transaksi  dan masih  dapat  mengakibatkan  kerugian. Risk  transfer adalah  aktifitas zero-sum dimana  keuntungan  salah satu pihak yang bertransaksi mengakibatkan kerugian bagi lawan transaksinya. Islam mengajarkan bahwa perniagaan  itu  harus  berprinsip  suka-sama-suka  ( win-win  situation )  di  antara  pihak  yang  bertransaksi, tijaaratan  antaradhin  minkum (QS.  An-Nisa’:29).  Karena  menanggung  potensi  kerugian  yang dipindahkan  oleh hegder ,  maka  lawan  transaksi  akan  berusaha  bagaimana  agar  tidak  rugi  dengan  cara segera  melikuidasi  atau  mengakhiri  posisinya  saat  mendapatkan  keuntungan  berdasarkan  perhitungan daily mark-to-market (perhitungan untung-rugi harian dari posisi terbuka). Transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi bisa diakhiri dengan dua cara, yaitu : melikuidasi posisi ( offsetting ) atau membiarkan kontrak berakhir dengan serah terima fisik ( physical delivery ). Bila salah satu pihak melikuidasi posisinya sebelum kontrak berakhir, maka pihak tersebut sebenarnya sedang memindahkan resikonya kepada pihak lain. Likuidasi posisi sebelum jatuh tempo kontrak berjangka adalah sebuah aktifitas trading sebagaimana dilakukan oleh spekulan dimana  motif transaksinya adalah berspekulasi untuk  mendapatkan keuntungan, bukan untuk berlindung nilai. Dengan demikian, mekanisme lindung nilai yang seharusnya terjadi antara hedger dengan hedger akhirnya menjadi sebuah transaksi antara hedger yang berharap serah terima fisik komoditi dengan spekulan yang tidak mengharapkan untuk melibatkan fisik komoditi.
“The  instrument  of  derivatives  allow  risk  related  to  the  price  of  the  underlying  asset  to  be  transferred from one party to another. This is due to derivatives contract involves one party reducing its risk, and the other taking on risk associated with an underlying asset. This allows parties to speculate on the values of underlying assets, without necessarily having any actual interest in the asset itself.” (Ahmad and Halim, 2014)
Ketidakserasian  ini  timbul  karena  adanya  ketidakutuhan  dalam  mekanisme  perdagangan  berjangka komoditi  akibat  pemisahan  antara  resiko  dengan  aktifitas  perdagangannya.  Pemisahan  ini  menimbulkan ketidakpastian perpindahan kepemilikan komoditi dari penjual kepada pembeli.
Perbedaan kepentingan atau tujuan antara regulator dan para pelaku pasar, yaitu Bappebti, bursa berjangka,  pedagang  berjangka,  pialang  berjangka,  dan  nasabah,  menyebabkan  ketidakserasian  dan ketidakutuhan  mekanisme  transaksi  di  dalam  perdagangan  berjangka  komoditi.  Bursa  berjangka  dan pialang  berjangka  yang  pendapatannya  masih  bergantung  pada  jumlah  transaksi  SPA  (Sistem Perdagangan Alternatif) tentunya akan cenderung untuk sekedar “bermain aman” dengan jumlah minimal lot  transaksi  komoditi  multilateral.  Pedagang  berjangka  sebagai  penyelenggara  pasar  di  lain  pihak berorientasi  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  sehingga  pasar  yang  masih  baru  dan  belum  banyak “pemainnya”  tentunya  tidak  akan  menarik  baginya.  Kewajiban  untuk  selalu  memasang  amanat  beli dan/atau jual selama jam perdagangan komoditi multilateral akan berujung pada “insentif’ apa yang akan
didapatkan  oleh  pedagang  berjangka.  Bappebti  yang  seharusnya  berperan  untuk  menggalang  kesatuan tujuan ternyata belum juga memiliki “keberpihakan” kepada transaksi untuk lindung nilai. Hal ini terlihat dari hasil in-depth interview dengan key informant berikut ini :
“Sebenarnya  sebabnya  juga  dari  regulator  (Bappebti)  sendiri  kenapa  kok mengijinkan transaksi komoditi  multilateral yang  ndak  bisa  serah  terima  fisik (kontrak  berjangka  gulir)  jadinya  ya  sama  aja dengan transaksi SPA.”
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  Bappebti  hingga  saat  ini  masih  berpihak  pada  transaksi SPA  yang  bersifat over-the-counter (OTC)  yang  terdiri  dari  produk-produk  kontrak  berjangka  yang sifatnya  gulir  dan  tanpa  serah  terima  fisik,  yaitu  : forex,  stock  index,  loco  London  gold (XAUUSD) , kontrak gulir emas (GoldUD, GoldID) yang harganya mengacu pada harga emas London ( www.jfx.co.id ; www.icdx.co.id ).  Tidak  adanya  serah  terima  fisik  membuat  kontrak-kontrak  tersebut  memiliki kecenderungan  untuk  ditransaksikan  oleh  spekulan  dengan  motif  mencari  keuntungan,  bukan  untuk berlindung nilai. Keberpihakan Bappebti pada transaksi OTC juga terlihat dari kutipan Peraturan Kepala Bappebti berikut ini :
“Sebelum  ketentuan  dalam  Peraturan  ini  berlaku  untuk  semua  Pihak,  Bappebti  terlebih  dahulu menetapkan Pihak yang melakukan Pilot Project dalam rangka pelaksanaan penerimaan Nasabah secara elektronik  on-line  hanya  untuk  transaksi  Kontrak  Derivatif  selain  Kontrak  Berjangka  dan  Kontrak Derivatif  Syariah  dalam  Sistem  Perdagangan  Alternatif  dengan volume  minimum  0,1  (nol  koma  satu) lot untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  Peraturan  ini  diundangkan  berdasarkan  Keputusan Kepala Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.” (Peraturan  Kepala  Bappebti  Nomor: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012, Pasal 4 ayat 1)
Pemberlakuan  volume  minimum  transaksi  SPA  (OTC)  sebesar  0,1  lot  dalam  kebijakan  penerimaan nasabah secara online pada tahun 2012 menjadi trigger untuk penyebaran transaksi SPA kepada nasabah- nasabah  yang illegible . Transaksi  SPA  adalah  transaksi  kontrak  berjangka  yang  memiliki leverage yang tinggi  sehingga  seharusnya  hanya  bisa  dilakukan  oleh  nasabah-nasabah  yang  memiliki investment knowledge dan financial  situation yang  baik.  Nasabah  yang  berkarakter  demikian  adalah  nasabah  yang memiliki  kemampuan  untuk  membuka  rekening  perdagangan  dengan intial  margin minimal Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  untuk  bisa  bertransaksi  minimal  1  lot  (lot  standar).  Terbukanya kebijakan  untuk  bertransaksi  0,1  lot  (lot  mini)  akan  menyebabkan  masuknya  nasabah-nasabah  yang bermodal  Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  hingga  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  untuk bertransaksi  dengan  motif  spekulasi  pada  kontrak  ber- leverage tinggi.  Nasabah-nasabah  yang  demikian adalah  nasabah-nasabah  yang  memiliki  kecenderungan  untuk  memakai  cadangan  dana  kebutuhan daruratnya  untuk  bertransaksi,  dan  tentunya  dengan  pengetahuan  investasi  yang  masih  rendah  sehingga selalu  berharap  untung  dan  tidak  mau  rugi.  Pengetahuan  investasi  yang  rendah  akan  mengakibatkan kecenderungan  nasabah  lot  mini  ini  untuk  berakhir  dengan  kerugian  karena  ketidaksiapan  mental menghadapi  transaksi  yang high  leverage .  Hal  ini  semakin  memperburuk image perdagangan  berjangka komoditi yang beberapa tahun yang lalu sudah sempat masuk dalam daftar “investasi bodong” yang dirilis oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ( www.ojk.go.id ).  “Lingkaran  kejadian”  ini  akan  berputar  terus menerus apabila tidak terjadi kesatuan tujuan antara regulator dan pelaku pasar.
Memastikan  perpindahan  kepemilikan  komoditi  melalui  serah  terima  fisik  ( physical  delivery ) akan  mengembalikan  mekanisme  transaksi  kepada  tujuan  yang  satu  yaitu  lindung  nilai,  dimana  tidak memisahkan antara resiko dengan aktifitas perdagangannya, sebagaimana prinsip ke-satu-an ( principle of one ).
“The risk acceptable in Islam is the one that follows the economic activities and the one that generates returns, rather than unprofitable risk detrimental to the economic activities.” (Suwailem, 2006)
“The sole objective of Islamic hedging in reducing risks must relate only with real economic activities.” (Ahmad and Halim, 2014)
Transaksi  yang  terjadi  antara  pembeli  yang  ingin  mendapatkan  komoditi  ( buying  hedger )  dan  penjual yang ingin menjual komoditi yang dimilikinya ( selling hedger ) akan menimbulkan kepastian serah terima fisik. Dan instrumennya adalah regulasi yang “berpihak”.
Perpindahan  kepemilikan  ini  sebenarnya  merupakan  perdagangan  fisik  komoditi,  bukan perdagangan  berjangka  komoditi.  Kata  “berjangka”  dalam  perdagangan  berjangka  komoditi  adalah sebuah  simbol  pemisahan  antara  perdagangan  komoditi  dengan  resikonya.  Perdagangan  komoditinya terjadi  di  pasar  fisik  ( spot  market )  sedangkan  resikonya  diperdagangkan  di  pasar  berjangka  ( futures market ). Dengan demikian, solusi mekanisme lindung nilai yang sesuai dengan syariat Islam ada di dalam perdagangan komoditi di pasar fisiknya, bukan di pasar berjangkanya. Selama masih menggunakan istilah “berjangka”,  maka  serah  terma  fisik  komoditi  masih  belum  menjadi  “kewajiban”  dalam  perdagangan berjangka  komoditi.  Bila  serah  terima  fisik  masih  hanya  menjadi  pilihan,  maka  kepastian  perpindahan kepemilikan tidak akan pernah terwujud, sehingga perdagangan berjangka komoditi belum bisa dikatakan “berdzikir”  karena tidak  menerapkan prinsip  keserasian, prinsip keutuhan, dan prinsip ke-satu-an dalam mekanisme perdagangannya.
Lindung  nilai  ( hedging )  yang  “berdzikir”  adalah  lindung  nilai  yang  disertai  dengan  kepastian perpindahan  kepemilikan  melalui  serah  terima  fisik  komoditi.  Dengan  demikian,  lindung  nilai  tersebut tidak terpisah dengan aktifitas perdagangan riilnya, karena resiko senantiasa melekat pada aktifitas  bisnis yang menghasilkan keuntungan.
“It can be concluded that the theory of Islamic hedging is to be in accordance with the hadith of al-kharaj bi  al-daman  and  fiqh  maxim  of  al-ghunm  bi  al-ghurm.  Al-Ghunm  bi  al-ghurm  is  one  of  the  famous Islamic  legal  principle  which  means  returns  are  justified  by  taking  risks.  The  principle  refers  to  one  is entitled  to  a  gain  only  if  one  agrees  to  bear  the  responsibility  for  the  loss.  Thus,  earning  profit  is legitimised only by risk-sharing and engaging in an economic venture. Islamic hedging first and foremost recognizes  the  importance  of risk-taking,  rather  than evading  it.  The  profits  made  without risk-taking  is not  permissible  in  Islam.  Economic  activities  carried  out  must  also  be  linked  solely  to  real  economic activities.” (Ahmad and Halim, 2014; Ayub, 2007)
Keuntungan  yang  didapatkan  tanpa  adanya  pengambilan  resiko  tidak  dibenarkan  dalam  Islam, sebagaimana  prinsip al-kharaj  bi  al-daman,  al-ghunm  bi  al-ghurm , no  pain  no  gain .  Resiko  itu  untuk dikelola,  bukan  untuk  dihilangkan.  Cara  terbaik  untuk  mengelola  resiko  adalah  dengan  mengambil  dan saling  membagi  resiko  ( risk  sharing ),  bukan  memindahkan  resiko  ( risk  transfer )  sebagaimana  yang terjadi  dalam  perdagangan  berjangka  komoditi.  Penerapan  ketiga  prinsip  dzikir  pada  upaya  pencarian solusi  lindung  nilai  akan  mengarahkan  pada  perdagangan  dimana  pihak-pihak  yang  bertransaksi  saling membagi  resiko  ( risk  sharing ). Risk  sharing hanya  bisa  terjadi  apabila  ada  kesamaan  tujuan  antara pembeli  dan  penjual  untuk  mengelola  resiko  (prinsip  ke-satu-an).  Kesamaan  tujuan  akan  menimbulkan komitmen  antara  pembeli  dan  penjual  untuk  melakukan  serah  terima  fisik  yang  didukung  oleh  regulasi untuk  menciptakan  pasar  yang  likuid  (prinsip  keserasian),  sehingga  keutuhan  mekanisme  perdagangan yang  melibatkan  pelaku  pasar,  pasar/bursa,  dan regulator akan  terjaga.  Keutuhan  peran  para stakeholder perdagangan  komoditi  inilah  yang  akan  memunculkan  solusi  dari  lindung  nilai  tanpa  harus  memisahkan antara  resiko  dengan  aktifitas  perdagangannya  (prinsip  keutuhan). ”Karena  sesungguhnya  sesudah kesulitan  itu  ada  kemudahan,  sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.” begitulah  firman Allah dalam QS. Al-Insyirah ayat 5-6.

## Simpulan
Perdagangan  Berjangka  Komoditi  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  bawah naungan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  dengan  tujuan  sebagai  sarana pembentukan harga komoditi primer ( price discovery ) dan sebagai sarana lindung nilai ( hedging ) dengan
menggunakan  kontrak  berjangka  ( futures  contract ).  Akan  tetapi,  praktik  perdagangan  berjangka  saat  ini hanya menjadi sarana spekulasi yang disebabkan oleh spesifikasi dan mekanisme transaksinya.
Lindung  nilai  dengan  menggunakan  kontrak  berjangka  adalah  lindung  nilai  yang  dilakukan dengan  cara  mengalihkan  resiko  salah  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya,  karena  kontrak  berjangka diperdagangkan  dengan  sistem zero-sum .  Oleh  karena  itu,  lindung  nilai  dengan  menggunakan  kontrak berjangka  dikategorikan  sebagai  aktifitas  transfer  resiko  ( risk  transfer ).  Dalam  Islam,  mitigasi  resiko seharusnya  dilakukan  dengan  cara  mengelola  resiko  bersama  atau risk  sharing ,  dimana  dalam  hal  ini pihak  pembeli  dan  penjual  akan  menanggung  dan  mengelola  resiko  secara  bersama-sama  dan  tidak  ada pihak  yang  lebih  dirugikan  karena  harus  menanggung  resiko  dari  pihak  yang  lain. Risk  transfer akan menimbulkan win-lose  situation ,  sedangkan risk  sharing akan  menimbulkan win-win  situation .  Karena risk  transfer bisa  menimbulkan win-lose  situation dimana  ada  pihak  yang  akan  dirugikan,  maka  hal  ini membuka  kesempatan  bagi  pihak  penanggung  resiko  untuk  melakukan  upaya-upaya  apapun  agar  tidak rugi, termasuk di dalamnya adalah menghalalkan segala cara.
Risk  transfer dengan  menggunakan  kontrak  berjangka  mengandung  sebuah  pengertian  bahwa kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, saling membebankan resiko yang timbul dari fluktuasi harga  komoditi.  Apabila  timbul  resiko  pada  pembeli,  maka  pihak  penjual  lah  yang  harus  menanggung resikonya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kontrak berjangka dibuat dengan spesifikasi yang memungkinkan  pihak-pihak  yang  bertransaksi  untuk  melikuidasi  posisinya  setiap  saat  dan  pada  harga berapa  pun  tanpa  harus  melibatkan  proses  serah-terima  fisik  komoditi  yang  bersangkutan.  Sehingga, pihak  pembeli  yang  awalnya  ingin  mendapatkan  barang,  begitu  juga  pihak  penjual  yang  awalnya  ingin menjual  barangnya,  pada  akhirnya  terekspos  pada  sebuah  situasi  ketidakpastian  akan  harga  serta  proses serah-terima fisik komoditi.
Penerapan  ketiga  prinsip  dzikir,  yaitu  :  prinsip  keserasian  ( principle  of  harmony ),  prinsip keutuhan  ( principle  of  integrity ),  dan  prinsip  ke-satu-an  ( principle  of  one )  pada  upaya  pencarian  solusi lindung nilai dalam perdagangan berjangka komoditi akan mengarahkan pada perdagangan dimana pihak- pihak yang bertransaksi saling membagi resiko ( risk sharing ). Risk sharing hanya bisa terjadi apabila ada kesamaan  tujuan  antara  pembeli  dan  penjual  untuk  mengelola  resiko  (prinsip  ke-satu-an).  Kesamaan tujuan akan menimbulkan komitmen antara pembeli dan penjual untuk melakukan serah terima fisik yang didukung  oleh  regulasi  untuk  menciptakan  pasar  yang  likuid  (prinsip  keserasian),  sehingga  keutuhan mekanisme perdagangan yang melibatkan pelaku pasar, pasar/bursa, dan regulator akan terjaga. Keutuhan peran  para stakeholder perdagangan  komoditi  inilah  yang  akan  memunculkan  solusi  dari  lindung  nilai tanpa harus memisahkan antara resiko dengan aktifitas perdagangannya (prinsip keutuhan).
Lindung  nilai  ( hedging )  yang  “berdzikir”  adalah  lindung  nilai  yang  disertai  dengan  kepastian perpindahan  kepemilikan  melalui  serah  terima  fisik  komoditi  ( physical  delivery ).  Dengan  demikian, lindung  nilai  tersebut  tidak  terpisah  dengan  aktifitas  perdagangan  riilnya,  karena  resiko  senantiasa melekat pada aktifitas bisnis yang menghasilkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Azlin A., Halim, Mustafa A., 2014, The Concept of Hedging in Islamic Financial Transactions , Journal of Asian Social Science, Vol. 10 No. 8.
al-Amine,  M.,  &  al-Bashir,  M.,  2008, Risk  Management  in  Islamic  Finance:  An  Analysis  of Derivatives Instruments in Commodity Markets , Pertama. Leidin: Brill’s Arab & Islamic Law Series.
al-Saati, & Hameed, A. R. A., 2002, Sharia Compatible Futures , Journal King  Abdulaziz University: Islamic Econ, 15(1), 3-25.
Al-Tabari, 2000, Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an , Vol. 2, Beirut : Mu’assasah Al Risalah.
An-Nawawi, Riyadhus Shalihin Jilid 1 , Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Imani, 1999) Cetakan IV.
Anwar,  Muhammad,  1990, Islamic  economic  methodology .  Journal  of  Objectives  Studies,  2  (1),  28- 46.
Ayub, M., 2007, Understanding Islamic Finance . England: John Wiley & Sons, Ltd.
Bacha,  O.  I.,  2000, Asia’s  currency  crisis:  Between  forex  market  inadequacies  and  currency vulnerability .  In  D.N.  M.  N.  Hassan,  &  M.  Musa  (Eds.),  The  Economic  and  Financial Imperatives  of  Globalization:  An  Islamic  Response  (pp.  41-89).  Kuala  Lumpur:  Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Bacha,  O.  I.,  2004, Value  preservation  through  risk  management-a  shariah  compliant  proposal  for equity  risk  management .  MPRA  Research  Paper  12632.  Germany:  University  Library  & Munich.
Bakar, Osman, 1984, The Question of Methodology in Islamic Science . Muslim Education Quarterly, 2 (1), 16-30.
Borgherts, Donald M, 1996, The Encyclopedia of Philosophy Supplement . New York: Simon & Schuster Macmillan.
Bungin, Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Castelino,  M.G.,  1992, Hedge  Effectiveness  :  Basis  Risk  and  Minimum  Variance  Hegding ,  Journal  of Futures Markets, vol.12(2), pp.187-201.
Chapra, M. Umer, 1996, What is Islamic economics . Jeddah: IRTI – IDB. Fox, Glen. (1997). Reason and reality in the methodologies of economics. UK: Edward Elgar.
Conrad, C., et al. 1993. Qualitative Research in Higher Education . Needham Heights MA: Giun Press.
Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Cet. 3 , Jakarta; CV. Gaung Persada.
Djaya, Ashad Kusuma, 2003, Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar : Membuka Pintu Makrifat , Yogyakarta : Kreasi Wacana
Elgari, & Ali, M., 2010, Hedging mechanism in Islamic financial operations , Paper presented to the 7 th conference of Shariah Boards of the Islamic Financil Institutions-Auditing Unit for the Islamic Financial Institutions. Jeddah: King Abdul Aziz University.
Ferdiansyah,  T,  Roy  Sembel,  2002, Sekuritas  Derivativ ,  Edisi  Pertama,  Salemba  Empat,  Jakarta, Indonesia.
Folinas,  D.,  Manikas,  I.  and  Manos,  2006,  B.  , Traceability  data  management  for  food  chains, British Food Journal, Vol. 108 No. 8, pp 622.
Global Islamic Finance Report, 2010, Global Islamic Finance, Annual Report.
Global Islamic Finance Report, 2010, Islamic derivatives, Theory and Practice, Global Islamic Finance.
Haider Ala Hamoudi, 2007, Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant? : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance, Cornell International Law Journal, 40 Cornell International 89..
Holmes,  P.,  1995, Ex  Ante  Hedging  Ratio  and  Hedging  Effectiveness  of  the  FTSE-100  Stock  Index Futures Contract , Applied Economics Letters, vol.2(3), pp.56-59.
Hull,  John  C.,  2002, Fundamentals  of  Futures  and  Options  Markets ,  Prentice  Hall  Inc.,  Upper  Saddle River, New Jersey.
___________,  2008, Futures,  Options,  and  Other  Derivatives ,  Prentice  Hall  Inc.,  Upper  Saddle  River, New Jersey.
IFSB, 2005, Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services, Exposure, Draft no. 1, www.ifsb.org
Jarrow, R., S. Turnbull, 2000, Derivative Securities , Second Edition, South-Western College Publishing, Ohio, USA.
Kahf,  Monzer,  2003, Islamic  economics:  Notes  on  definition  and  methodology .  Review  of  Islamic Economics, 13, 23-47, edition. Herndon, USA: IIIT.
Kamali, Muhammad Hashim, 1989, Source, nature and Objectives of Shari’ah . The Islamic Quarterly, 33 (4), 215-235.
Kamayanti,  Ari,  2016, Metodologi  Konstruktif  Riset  Akuntansi  :  Membumikan  Religiositas ,  Cetakan Pertama, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta.
Karim, Adiwarman, 2003, Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan , Jakarta: IIIT Indonesia.
Khan,  M.  Fahim,  1997, Islamic  Futures  and  Their  Markets,  with  Special  Reference  to  their  Role  in Developing  Rural  Financial  Market, Research  Paper  No.  32,  Islamic  Research  and  Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
Khan, T., & Ahmed, H., 2001, Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry , Jeddah : Islamic  Development  Bank.  Occasional  paper,  (5).  Retrieved  August  2,  2009.
Kolb, R. W., & Overdahl, J. A., 2006, Understanding Futures Markets . Oxford: Blackwell Publishing.
Kolb, Robert W., 2000, Financial Derivatives , New York Institute of Finance, USA.
Laldin,  M.  A.,  &  Mokhtar,  S.,  2009, Risk  management  in  Islamic  finance .  Kertas  kerja  Seminar Harvard-LSE  Workshop  on  Risk  Management.  Islamic  Economic  and  Islamic  Ethico-Legal Perspectives on the Current Financial Crisis. London School of Economics.
Lindahl, M., 1992, Minimum Variance Hedge Ratios for Stock Index Futures : Durations and Expectation Effects , Journal of Futures Markets, vol.12(1), pp.33-53.
Lindgreen,  A.  and  Hingley,  M.,  2003, The  impact  of food  safety  and  animal  welfare  policies  on Supply Chain Management , British Food Journal Vol.105 No.6, pp 328-349.
Lubis, Akhyar Yusuf, 2004, Filsafat Ilmu dan Metodologi Postmodern , Bogor : Akademia.
Lyotard,  Jean  Francois.  1984, The  Postmodern  Condition:  A.  Report  on  Knowledge ,  Minneapolis: University of Minnesofa Press.
Machlup,  Fritz,  1978, Methodology  of  economics  and  other  social  sciences .  New  York:  Academic Press, Inc.
Majah, I., & Al-Qazwini, M. I. Y. (1972). Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Jil.
Mardani, 2013, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah , Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia.
Mohamad, S., & Ali, T., 2008, Islamic hedging: Gambling or risk management? , Islamic Law and the Law of the Muslim World, 8-47. 21 st Australian Finance and Banking Conference.
Muhadjir, Noeng, 1982, Teori Perubahan Sosial, Yogyakarta : Rake Sarasin.
Muhammad, 2000, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah , Yogyakarta: UII Press.
Mujib, Abdul, et. al, 1994, Kamus Istilah Fiqh , Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
Munawir, Ahmad Wanson, 1997, Al Munawir Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progesif.
Nienhaus,  Volker,  1989, Epistemology,  Methodology  and  Economic  Policy:  Some  Thought  on Mainstream, Austrian and Islamic Economics . Humanomics, 5 (1), 91-111.
Ningsih,  Wiwik  F.,  2015, Modifikasi  Pembiayaan  Salam  dan  Implikasi  Perlakuan  Akuntansi  Salam , Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 13 No.2 Desember.
Obiyathullah,  B.,  1999, Derivative  Instruments  and  Islamic  Finance, International  Journal  of  Islamic Financial Services, 1, no. 1.
Omar,  Emi  N.,  Jaafar,  Harlina  S.,  2011, Halal  Supply  Chain  in  the  Food  Industry  :  A  Conceptual Framework ,  IEEE  Symposium  on  Business,  Engineering  and  Industrial  Application  (ISBEIA), Langkawi, Malaysia.
Omar,  Mohd.  Azmi,  M.  Abduh,  R.  Sukmana,  2012, Fundamentals  of  Islamic  Money  and  Capital Markets , Wiley Finance Series, Singapore.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014, Siaran Pers : Daftar 262 Investasi Bodong , www.ojk.go.id
Petracci, M., Bianchi, M. and Cavani, C., 2010, Pre-slaughter handling and slaughter factors influencing poultry product quality , Vol. 66, No.5.
Rivai, Harif Amali, 2006, Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional, Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas .
Rokhman, Fatkhur, “ Manajemen Risiko dalam Islam” artikel diakses pada 23 Maret 2012 dari http :// xa.yimg.com/kq/groups/24017033/470117059/name/Manajemen.
Ryandono, M. N. H., 2009, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Serambi, Yogyakarta, Indonesia.
Sabiq, Sayyid, 1998, Fiqh Sunnah jilid 11 , Terjemahan Kamaludin A Marzuki, Bandung: Pustaka.
Seelajaroen,  R.,  2000, Hedge  Ratios  and  Hedging  Effectiveness  of  the  SPI  Futures  Contract ,  Working Paper Series in Finance, vol.00-09.
Shihab, M. Q., 2002, Tafsir Al Misbah, Lentera Hati, Jakarta, Indonesia.
Shihab, M. Quraisy, Tafsir Al-Mishbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-V.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1981, Restructuring the study of economics in Muslim universities . In Isma’il  R.  Al-Faruqi  and  Abdullah  Omar  Nasseef  (eds.),  Social  and  natural  sciences:  The Islamic perspective (pp. 71-86). Jeddah: King Abdulaziz University.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 2001, Economics : An Islamic approach . Islamabad : Institute Policy Studies and The Islamic Foundation.
Sudarsono, Heri 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , Yogyakarta: Ekonsia.
Suhendi, Hendi, 2002, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT Raja Grafindo.
Sutedi, Adrian, 2012, Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Suwailem, S., 2006, Hedging in Islamic Finance, Islamic Development Bank, Occasional Paper No. 10.
Talib, Z., Zailani, S. and Zainuddin, Y., 2010, Conceptualization on the Dimensions for Halal Orientation for  Foods  Manufacturers:  A  Study  in  the  Context  of  Malaysia ,  Pakistan  Journal  of  Social Sciences. Vol. 7 No. 2, pp 56-6.
Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, 2001, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional ,Jakarta : Djambatun.
Triyuwono,  Iwan,  2015, Akuntansi  Syariah  :  Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori ,  Edisi  Kedua,  Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
Umar,  Husein,  2001, Manajemen  Resiko  Bisnis  :  Pendekatan  Analisis  Finansial  dan  Non-Finansial , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia.
Umar,  M.  Abdul  Halim,  1995, Shari’ah,  Economic  and  Accounting  Framework  of  Bay  Al  Salam in  the Light  of  Contemporary  Application, Research  Paper  No.  33,  Islamic  Research  and  Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
Zahan, M., & Kenett, R. S., 2012, Hedging instruments in conventional and Islamic finance . Journal of
Applied Statistical Analysis: Decision Support Systems and Services Evalation EJASA: DSS, 3(1), 59-74.
Zailani, Suhaiza et al, 2009, Halal Traceability and Halal Tracking Systems in Strengthening Halal Food Supply  Chain  for  Food  Industry  in  Malaysia ,  18 th International  Conference  Society  for  Global Business & Economic Development, Bratislava, Slovak Republic, May 27-30.
Zarqa,  Muhammmad  Anas,  1987, Problem  of  research  in  the  theory  of  Islamic  economics  and suggested  solutions .  In  Problem  of  research  in  Islamic  economics  (pp.  52-63).  Jordan:  The Royal Academy for Islamic Civilization Research.
Zarqa,  Muhammmad  Anas,  2003, Islamization  of  economics:  The  concept  and  methodology .  Journal  of King Abdul Azis University: Islamic Economics, 16 (1), 3-42.