Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu
Oleh: Yagie Sagita Putra yagieputra88@gmail.com Zico Junius Fernando zjfernando@unib.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

## Abstrak
Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  telah  diatur  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  lebih  mengutamakan perdamaian  dari  pada  proses  hukum  formal.  Perubahan  yang  hakiki  antara  lain digunakannya  pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  melalui sistem  diversi.  Keadilan  Restoratif  sebagai  pelaksanaan  diversi,  diterbitkannya PP  yang  merupakan  turunan  dari  UU  SPPA  Mahkamah  Agung  menerbitkan PERMA  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Poin  penting  PERMA  adalah  hakim  wajib menyelesaikan  persoalan  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  (ABH)  dengan cara  diversi  dan  memuat  tata  cara  pelaksanaan  diversi  yang  menjadi  pegangan Hakim  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Penelitian  ini  “difokuskan” pada,  arti  penting  pendekatan  Keadilan  Restoratif  dan  eksistensi  Diversi  dan Keadilan  Restoratif  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan emperis, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan quisioner dan wawancara langsung guna  memperoleh  gambaran  mengenai  penerapan  diversi  dengan  pendekatan restorative  Justice  dalam  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Kota Bengkulu  serta  gambaran  mengenai  hambatan  penerapan  diversi  dengan pendekatan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  anak  yang berkonflik  dengan hukum di Kota Bengkulu.
Kata Kunci : Restorative Justice, Diversi, Anak

## Abstract
Diversion  and  Restorative  Justice  have  been  regulated  in  Law  no.  11  of  2012 concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System  (UU  SPPA)  prioritizes  peace over  the  formal  legal  process.  The  essential  changes  include  the  use  of  a Restorative Justice approach through a diversion system. Restorative Justice as the implementation of diversion, the issuance of PP which is a derivative of the SPPA  Law,  the  Supreme  Court  issued  PERMA  Number  4  of  2014  concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The  important  point  of  PERMA  is  that  judges  are  obliged  to  resolve  problems with  children  who  are  in  trouble  with  the  law  (ABH)  by  way  of  diversion  and
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
contain procedures for implementing diversion which are the judge's guidance in resolving child criminal cases. This  research  is "focused"  on the importance of the Restorative Justice approach and the existence of Diversion and Restorative Justice in the settlement of juvenile criminal cases. This study uses an empirical approach,  which  is  carried  out  by  conducting  research  in  the  field  using questionnaires  and  direct  interviews  in  order  to  obtain  an  overview  of  the application  of  diversion  with  a  restorative  justice  approach  in  the  case  of children in conflict with the law in Bengkulu  City as well as an overview of the barriers  to  implementing  diversion  with  a  restorative  justice  approach.  in  the settlement of children in conflict with the law in Bengkulu City.
Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children

## I. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  sistem  pemidanaan  sedang  serius  mengatur  mengenai perlindungan  hukum  pidana  terhadap  anak  yang  apabila  anak  diposisikan sebagai  pelaku  tindak  pidana,  maka  pengenaan  pelaksanaan  pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.  Pembicaraan  terhadap  anak  dan  perlindungannya  tidak  akan pernah  berhenti  sepanjang  masa  sejarah  kehidupan,  karena  anak  adalah generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  Pembangunan,  yaitu  generasi  yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara,  tidak  terkecuali  Indonesia. Perlindungan  Anak  di  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya insani  dan  membangun  manusia  Indonesia  yang  seutuhnya  menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritiual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 1
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  memiliki  salah  satu  dari  peraturan perundang-undangan  tersebut  dikenal  dengan  adanya  suatu  sistem pemidanaan (the  sentencing  system) yang  merupakan  aturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. 2
1 Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
2 Nandang  Sambas,  2010, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia ,  Yogyakarta, Graha Ilmu
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana  dapat  membatasi  kemerdekaan  manusia  dengan  menjatuhkan hukuman  penjara  atau  hukuman  badan,  bahkan  menghabiskan  hidup manusia.  Hukum  pidana  memuat  sanksi-  sanksi  atas  pelanggaran  kaidah hukum  yang  jauh  lebih  keras  dari  akibat  sanksi-  sanksi  yang  diatur  dalam hukum  lain.  Pidana  sendiri  merupakan  suatu  pranata  sosial  kontrol  yang dikaitkan  dengan  dan  selalu  mencerminkan  nilai  dan  struktur  masyarakat, sehingga  merupakan  suatu  refarmasi  simbolis  atau  pelanggaran  terhadap “hati  nurani  bersama”  atau collective  conscience. Hukum  pidana  yang merupakan the  punitive  style  of  social  control dan  sebagai  produk  politik, sudah  seharusnya  merupakan  sublimasi  dari  semua  nilai  masyarakat  yang dirangkum  dan  dirumuskan  serta  diterapkan  oleh  aparat  dalam  sistem peradilan pidana.
Pemidanaan  tidak  lagi  hanya  berangkat  pada  pemikiran  pembalasan  kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas  hingga  kepada  suatu  sistem  pidana  yang  terpadu  yang  menyatukan berbagai  sendi  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  sistem  tersebut  sesuai dengan  yang  dicitacitakan.  Tanggung  jawab  sistem  pidana  sudah  harus dimulai  sejak  dilakukannya  pencegahan  terhadap  dilakukannya  kejahatan, terciptanya  kejahatan  oleh  pelaku  kejahatan  dan  tahapan-tahapan  lainnya hingga  kepada  berintegrasinya  kembali  pelaku  kejahatan  sebagai  manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum di dalamnya. 3
Perkembangan  tata  hukum  yang  ada  di  Indonesia  membahas  permasalahan anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dengan menghadirkan  konsep diversi sebagai  perwujudan  dari restoratif  justice. Kebijakan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  anak  sendiri  dimulai  dari  konvensi-konvensi internasional  hingga  kepada  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang ada  di  Indonesia.  Perlindungan  untuk  anak  berupa  peraturan  perundang-
3 Hadi  Soepeno,  2010, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikan  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
undangan  nasional  dapat  dilihat  dari  lahirnya  Pasal  330  BW  yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153  secara  eksplisit  disebutkan  oleh  KUHAP,  UU  nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan,  UU  nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, UU  nomor  12  tahun  1995  tentang  Lembaga  Pemasyarakatan,  UU  nomor  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UU  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  UU  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak, Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  dalam  Keppres  nomor  36  tahun  1990  dan peraturan pelaksana lainnya.
Kebijakan  Diversi  juga  salah  satu  usaha  untuk  mengajak  masyarakat  untuk taat dan menegaskan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan  rasa  keadilan  sebagai  prioritas  utama  disamping pemberian  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  menempuh  jalur  non  pidana. Tujuan  Diversi  dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana,  adalah untuk:
1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi,  yaitu  tindakan  persuasif  atau pendekatan  non penal dan  memberikan  kesempatan  kepada  seseorang untuk memperbaiki  kesalahan.  Petugas  dalam  melakukan  diversi  menunjukkan pentingnya  ketaatan  kepada  hukum  dan  aturan.  Menangani  masalah  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  hendaknya  dilakukan  dengan  pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan.  Pengadilan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  menjadi upaya  terakhir  setelah  berbagai  upaya  yang  dilakukan  dengan  pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.
Berdasarkan  uraian  tersebut  peneliti  tertarik  mengangkat  masalah    ini  untuk diteliti dengan permasalahan yang diangkat sebagai berikut :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1. Bagaimana  penerapan  Restorative  Justice  System  melalui  pendekatan Diversi  dalam  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  kota Bengkulu ?
2. Apa  hambatan  penerapan  diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu ?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  ( non doctrinal ) karena merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Lokasi penelitian di wilayah Kota Bengkulu  dikarenakan  permasalahan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum di Kota Bengkulu menunjukkan pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan.  Populasi  dan  sampel  yang  diambil  adalah  aparat penegak  hukum,  keluarga  dari  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, keluarga  dari  anak  yang  menjadi  korban,  pelaku  (anak  yang  berkonflik dengan hukum) dan anak yang menjadi korban.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Restorative  Justice  System  melalui  pendekatan  Diversi dalam  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  kota Bengkulu.
1. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh Penyidik Polres Bengkulu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  di  Polres  Bengkulu  terhadap IPDA  Edi  Suardi  salaku  Kanit  Reskrim  PPA  dan  juga  Penyidik senior di Polres Bengkulu pada Tanggal 24  Agustus 2020, menurut beliau selaku Kanit PPA  Polres Bengkulu yang mengatakan bahwa penerapan  Diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum pada  tingkat  penyidikan  sangat  penting  karena  demi  tercapainya perdamaian  anak  di  luar  proses  peradilan;  Menyelesaikan  perkaran anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
kemerdekaan; Mendorong
masyarakat untuk partisipasi;
Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU. 4
Selanjutnya  responden  menjelaskan  bahwa  Perkara  pidana  yang dilakukan oleh anak-anak pada  umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  maka  penyidikannya  dilakukan  oleh penyidik  umum  dalam  hal  ini  penyidik  Polri.  Sejalan    akan diberlakukannya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, telah    dipertegas  bahwa    penyidikan    terhadap  perkara  anak  nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Kemudian  Responden  menjelaskan  Undang  –  Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dikenal  adanya  Penyidik  Anak,  yang berwenang  melakukan  penyidikan.  Penyidik  anak  diangkat  oleh Kapolri  dengan  Surat  Keputusan  Khusus  untuk  kepentingan tersebut.  Kemudian  responden  menjelaskan  berdasarkan  sikap diskresi  yang  dimiliki  penyidik,  bahwa  apabila  anak  yang  masih berusia  17  Tahun  dan  melakukan  tindak  pidana  maka  itu  dianggap masih anak-anak, maka proses penyidikannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradailan Pidana  Anak.  Diskresi  ini  dianggap  sudah  umum  pada  proses penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian responden menjelaskan  bahwa  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  harus  mentaati  Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  bahwa  proses  pemberian  bantuan  hukum  terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap  penyidikan  wajib didampingi  oleh  Advokat,  sesuai  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-undang
4 Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Anak Polres Bengkulu
Nomor  11  Tahun  2012    tentang    Sistem  Peradailan  Pidana  Anak, yaitu:
“Dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan,  Anak  wajib  diberikan  bantuan hukum  dan  didampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau pendamping  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Pemberian  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  di  Polres  bengkulu  dari  tahun  2018  sampai  dengan  tahun 2020, hasil penelitian pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bedasarkan wawancara penulis terhadap Brigpol Aziza Yudi Susanti  Penyidik  PPA  Polres  Bengkulu  sejak  diberlakukannya Undang  –  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11  tahun 2012 yaitu tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tahun 2020,  bahwa bantuan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum belum semuanya dapat pendampingan hukum dari Advokat, hal ini dikarenakan  bahwa Penyidik  memaknai bantuan  hukum  yang dimaksud  adalah  pendampingan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan (BAPAS).
Selanjutnya responden menjelaskan bahwa pentingnya pendampingan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan  keterangan  yang  benar  dan  sejelas-jelasnya. Responden juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan tersangka, Penyidik  tidak  memakai  pakaian  seragam  dan  hanya  memakai pakaian  yang  sopan,  dikarenakan  seorang  anak  juga  dapat  tertekan ketika melihat seragam Polisi. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku  anak  pada  tahap  penyidikan  selanjutnya  ialah,  wajib dirahasiakan yang sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Tindakan  penyidik  berupa  penangkapan,  penahanan,  dan
tindakan  lain  yang  dilakukan mulai  dari  tahap  penyelidikan  hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.
Mengenai hal bantuan hukum oleh Advokat, dalam implementasinya bantuan  hukum  atau  pendampingan  oleh  Advokat  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum apabila ancaman pidananya di atas 7 Tahun  dan/atau  tidak  bisa  didiversi,  maka  dari  dimulainya penyidikan anak tersebut wajib didampingi advokat.
Mengenai  Penyidik  Anak,  responden  menjelaskan  syarat-syarat Penyidik Anak yang ada dalam ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun  2012    tentang    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  melalui  Pasal 26 Ayat (3), yaitu:
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak;
Responden  menjelaskan  bahwa  pada  saat  dimulainya  penyidikan maka  Penyidik  akan  mengirimkan  surat  pemberitahuan  kepada BAPAS agar dapat mendampingi dan meneliti di lingkungan sekitar anak  untuk  membantu  mencari  informasi.  Perlindungan  hukum terhadap  anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan  dimulai  semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut. Selama  proses  peradilan  tersebut,  maka  hak-hak  anak  wajib dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku  dan  oleh  sebab  itu  harus dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait  dengan penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
Berkenaan  dengan pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak , berdasarkan  wanwancara  terhadap  Penyidik  PPA  Polres  Bengkulu Brigpol  Aziza  Yudi  Susanti  pada  tanggal  28  Agustus  2020, responden  menjelaskan  bahwa  Penyidik  anak  harus  memiliki persyaratan  khusus  yaitu,  memiliki  SKEP  (surat  keterangan
pelatihan)  yang  membidangi    khusus  Penyidik  Anak  dikeluarkan oleh  Dirkrimum  Polda  masing-masing  daerah,  memiliki  minat, perhatian dan dapat menjiwai permasalahan anak dan telah memiliki pengalaman sebagai Penyidik.
Selanjutnya  penulis  mencatat  perkara  anak  di  Satuan  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bengkulu:
Tabel 1:
Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Polres Bengkulu dari
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
No Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Anak Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1. Curanmor 17 kasus 26 kasus 22 kasus 2. Sajam 8 kasus 12 kasus 7 kasus 3. Pencurian dengan pemberatan 3 kasus 2 kasus 3 kasus 4. Jambret 9 kasus 7 kasus 12 kasus 5. Pencabulan 5 kasus 2 kasus 2 kasus 6. Menyetubuhi Anak 2 kasus - 1 kasus 7. Percobaan Perkosaan 1 kasus - 1 kasus 8. Pembunuhan 1 kasus - - 9. Pengeroyokan 15 kasus 4 kasus 9 kasus 10. Penganiayaan 5 kasus 3 kasus 6 kasus Total: Total 66 kasus Tahun 2018 Total 56 Kasus Tahun 2019 Total 63  Kasus Tahun 2020
Sumber: Kanit PPA Polres Bengkulu
Dari  tabel  satu  (1)  tersebut  diatas,penulis  melihat  anak  yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari Tahun  2018-2020 cukup  banyak,  berdasarkan  data  tersebut  diatas  maka  bantuan hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Kota Bengkulu  wajib  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  khususnya  mendapatkan pendampingan  hukum  dari  Advokat  dalam  setiap  proses  peradilan pidana  anak  yang  dalam  hal  ini  pada  saat  pemeriksaan  di  Polres Bengkulu.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Tabel 2
Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yang didampingi dan tidak didampingi Advokat dan yang tidak didampingi Advokat pada saat penyidikan di Polres
Bengkulu yaitu: No Tahun Jumlah kasus Kasus Anak yang didampingi Advokat Kasus Anak yang tidak didampingi Advokat Kasus Anak yang berhasil diversi Kasus Anak yang didampingi Advokat dan berhasil diversi 1. 2018 66 kasus 19 kasus 47 kasus 4 kasus 1 kasus 2. 2019 56 kasus 38 kasus 21 kasus 8 kasus 3 kasus 3. 2020 63 kasus 42 kasus 24 kasus 12 kasus 5 kasus Total 2018 – 2020 185 kasus 99 kasus 92 kasus 24 kasus 9 kasus
Sumber: Kanit PPA Polres Bengkulu
Berdasarkan  tabel  dua  (2)  tersebut  diatas,  penulis  melihat  bahwa penerapan  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  di  Polres  Bengkulu  belum  terlaksana  secara  maksimal, karena  tidak  semua  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  saat dimulainya  penyidikan  dan  atau  pemeriksaan  mendapatkan pendampingan  dari  Advokat.  Kemudian  dari  tabel  dua  (2)  tersebut diatas  terkait  pelaksanaan  diversi  di  Polres  Bengkulu  dari  Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 jumlah kasus anak yang berkonflik dengan  hukum,  terlihat  ada  beberapa  kasus  anak  yang  berhasil dilakukan  diversi,  meskipun  demikian  pelaksanaan  bantuan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  belum  terlaksana secara maksimal karena dari awal penyidikan tidak didampingi oleh Advokat yang pada akibatnya minimnya penerapan diversi di Polres Bengkulu.
Dari  Kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagaimana tersebut di atas ditemukan beberapa perkara pidana anak yang dalam proses  penyidikannya  tidak  didampingi  oleh  Advokat.  Hal  ini merupakan  wujud  dari  tidak  efisiennya  pemberian  bantuan  hukum
terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tahap penyidikan  di  Polres  Bengkulu,  dan  telah  melanggar  Pasal  40  ayat (1)  Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  yang  menyatakan  bahwa  Pejabat  yang melakukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib  memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.  Dalam  penjelasan  pasalnya  dinyatakan  pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali  apabila  Anak  dan  orang  tua/wali  tidak  dapat  membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.
Berdasarkan data pada tabel dua (2) tersebut di atas perlu diketahui bahwa  tidak  semua  kasus  anak  yang  diatur  dalam  RUU  ini menggunakan metode diversi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan  apakah  masalah  anak  diselesaikan  dengan  metode diversi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak tidak bias harus didiversi yaitu:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  diversi  dalam  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradailan  Pidana  Anak. Berdasarkan  data  pada  tabel  satu  (1),  dua  (2)      dan  data  peneliti tersebut  di  atas  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  Undang- undang    Nomor  11  Tahun  2012  yang  menyatakan  bahwa,  Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan  kepada  Anak  dan  orangtua/Wali  mengenai  hak memperoleh bantuan hukum, tidak terlaksana secara efektif.
2. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Kejaksaan  Negeri Bengkulu  terhadap  Bapak  Reki  salaku  Penuntut  Umum  khusus
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
anakdi  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  pada  Tanggal  4  Juni  2020, 5 responden menjelaskan  bahwa Penututan dalam Acara Pidana Anak memiliki  pengertian  tindakan  Penuntut  Umum  Anak  untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  Hakim  Anak  dalam  Persidangan Anak.  Akan  tetapi  sebelumnya  Penuntut  Umum  akan  memeriksa berkas  (  BAP  )  dari  Kepolisian  terlebih  dahulu  karena  Bapak  Reki menjelaskan bahwa apabila di Berita Acara Pemeriksaan Anak pada tingkat  Penyidikan  dijelaskan  tidak  didampingi  Advokat  maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas tersebut Kepada Pihak kepolisian untuk wajib didampingi oleh advokat pada tahap tingkat Penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anakyaitu,  Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau penahanan  wajib  memberitahukan  kepada  Anak  dan  orangtua/Wali mengenai  hak  memperoleh  bantuan  hukum,  dalam  penjelasan pasalnya  dinyatakan  pemberitahuan  mengenai  hak  memperoleh bantuan  hukum  dilakukan  secara  tertulis,  kecuali  apabila  Anak dan orang  tua/wali  tidak  dapat  membaca,  pemberitahuan  dilakukan secara  lisan 6 .  Selanjutnya  diperkuat  lagi  dalam  Pasal  23  ayat  (1) Undang-undang    No.  11  Tahun  2012    tentang    Sistem  Peradailan Pidana Anak  bahwa mewajibkan adanya pemberian bantuan hukum bagi Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Berdasar  hal  di  atas  maka  maksud  dari  wajib  diberikan  bantuan hukum adalah dalam bentuk diberikan bantuan hukum oleh Advokat dan Praktisi hukum yang memiliki kemampuan disiplin ilmu hukum yang telah diberikan kewenagan oleh Negara. Hal ini sesuai dengan
5 Wawancara Terhadap Penuntut Umum Khusus  Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu, 4 Juni 2020.
6 Penjelasan Pasal 23 Ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal  32  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2003 Tentang Advokat:
“Advokat,  penasihat  hukum,  pengacara  praktik  dan  konsultan hukum  yang  telah  diangkat  pada  saat  Undang-undang  ini  mulai berlaku,  dinyatakan  sebagai  Advokat  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini”. 7
Hal ini juga sesuai dengan Pasal 54 KUHAP Tentang Advokat: “Pasal  54  KUHAP  menentukan  untuk  kepentingan  pembelaan, tersangka  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  penasihat  hukum menurut  pilihannya  sendiri  (pasal  55  KUHAP).  Berdasarkan  hal tersebut  penyidik  pada  awal  pemeriksaan  sesuai  dengan  pasal  114 KUHAP  harus  diyakini  telah  memberitahukan  hak-hak  hukum tersangka untuk didampingi penasihat hukum (advokat)”. 8
Responden  juga  menjelaskan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan bahwa  Penuntut  Umum  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Jaksa Agung  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung  dan memiliki syarat sebagai berikut:
a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradian anak
Apabila  belum  terdapat  Penuntut  Umum  yang  memenuhi persyaratan  sesuai  pasal  41  diatas,  maka  tugas  penuntutan dilaksanakan  oleh  Penuntut  Umum  yang  melakukan  tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa itu juga  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  sebagaimana dimaksud  apabila  belum  terdapat  penuntut  umum  yang  memenuhi syarat.Penuntut Umum juga wajib mengupayakan diversi yang sama
7 Penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
8 Penjelasan Pasal 54 KUHAP Tentang  Fungsi Advokat..
seperti  pada  saat  diversi  dilakukan  dalam  proses  penyidikan,  yaitu jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima  berkas perkara dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Kemudian responden menjelaskan bahwa dalam menangani perkara anak  penuntut  umum  harus  berdasarkan  hati  nurani  dan  keadilan restoraktif.  Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  orang  tua  anak mempunyai  hak  untuk  mendampingi  anak  dalam  proses  peradilan anak akan tetapi tidak wajib, ini beda halnya dengan Advokat yang telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradailan  Pidana  Anak  wajib  mendampingi  Anak dalam  setiap  proses  peradilan  pidana  Anak.Kemudian  Penulis meminta  data  tentang  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Kejaksaan Negeri Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahnu 2018, adapun data tersebut sebagai berikut:
Tabel 4: Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bengkulu Bedasarkan Perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Tahun 2018 s/d Tahun 2020, sebagai berikut:
No Tahun Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Anak yang Didampingi Advokat di Kejaksaan Negeri Bengkulu Kasus Anak yang dilakukan Diversi Kasus Anak yang Berhasil Diversi Kasus Anak yang Tidak Berhasil Diversi 1. 2018 28 kasus 4 kasus 5 kasus 3 kasus 2 kasus 2. 2019 34 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 1 kasus 3. 2020 52 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus - Total 2018 - 2020 114 kasus 11 kasus 12 kasus 9 kasus 3 kasus
Sumber  Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.
Berdasarkan  data  peneliti  di  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  dan  pada tabel  empat  (4)  tersebut  di  atas  yang  sudah  dipaparkan  oleh responden  dapat  diketahui  bahwa  bantuan  hukum  terhadap  anak yang berkonflik dengan  hukum  oleh  Penuntut  Umum  khusus  Anak
di  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  belum  terlaksana  secara  maksimal, hal ini terlihat dari data jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum    dari  Tahun  2018  sampai  dengan  Tahun  2020  tidak  semua kasus  Anak  mendapatkan  pendampingan  dari  Advokat  yang  dalam ketentuan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib diberikan  bantuan  hukum,  sesuai  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1) Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012  yang  menyatakan  bahwa, Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib memberitahukan  kepada  Anak  dan  orangtua/Wali  mengenai  hak memperoleh bantuan hukum.
3. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh Hakim Khusus Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Pengadilan  Negeri Bengkulu terhadap Bapak Zeni Zenal salaku Hakim khusus anak di Pengadilan  Negeri  Bengkulu  pada  tanggal  30  Agustus  2020, 9 responden  menjelaskan  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan,  Anak wajib diberikan kesempatan untuk melaksanaan musyawarah diversi dimulai  ketika  para  pihak  sepakat  melakukan  diversi.  Proses pemeriksaan  yang  ada  di  pengadilan  pada  dasarnya  sama  dengan proses  pemeriksaan  di  tingkatan  penyidikan  dan  penuntutan. Persamaan  model  pemeriksaan  dalam  setiap  tingkatan  ini menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  peningkatan  atau  evaluasi terhadap  pelaksanaan  diversi  yang  telah  mengalami  kegagalan  dari tingkat  sebelumnya  dan  ini  menunjukkan  secara  tidak  langsung diversi  yang  pada  dasarnya  gagal  di  tingkatan  penyidik  juga  besar kemungkinan  akan  gagal  pada  tingkat  pengadilan  dikarenakan model pemeriksaan yang tetap sama.
9 Wawancara Terhadap Hakim Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu, 5 Juni 2020.
Perbedaan  dalam  tahap  pemeriksaan  ke  tiga  tingkatan  ialah  yang menjadi  fasilitator  diversi,  perbedaan  ini  dapat  menunjukkan kualitas  dari  masing-masing  fasilitator  diversi  yang  artinya  jika diversi  gagal  di  tingkat  penyidikan  belum  tentu  selamanya  dapat dikatakan  akan  gagal  di  tingkat  pengadilan  dikarenakan  adanya perbedaan  antara  kualitas  masing-masing  fasilitator  diversi  dalam mencari  titik  kesepakatan  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang terkait.  Peraturan  Pemerintah  dalam  hal  ini  mengatur  mengenai penanganan  anak  yang  belum  berumur  12  tahun.  Terkait  dalam penanganan  ini  diatur  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengambilan keputusan  bagi  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja  Sosial  Profesional.  Keputusan  yang  diambil  ialah  untuk menyerahkan  anak  kembali  kepada  orangtua/Wali  atau  mengikut sertakannya dalam program.
Kemudian  responden  mengatakan  ada  beberapa  syarat  yang  harus dilaksanakan oleh Hakim Khusus Anak  terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri, yaitu:
1. Membuat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum
2. Pengadilan  juga  wajib  untuk  melakukan  diversi,  sesuai  dengan syarat  dan  ketentuan  diversi  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
3. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan apabila:
a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan;
4. Sidang anak dilakukan secara tertutup
5. Hakim,  Penuntut  Umum  dan  Penasehat  Hukum  tidak diperkenankan menggunakan pakaian toga seperti pada peradilan umum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
6. Dalam  menyidangkan  Anak  Responden  menjelaskan  bahwa harus  menggunakan  cara-cara  hati  nurani  dan  mementingkan masa depan anak.
7. Hakim  di  sidang  pengadilan  berwenang  melakukan  penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  untuk  paling lama  15  (lima  belas)  hari  dan  dalam  hal  jangka  waktu  tersebut telah  berakhir  dan  Hakim  belum  memberikan  putusan,  anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Kemudian  Responden  menjelaskan  dasar  konstitusi  Negara Republik  Indonesia    tentang  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk melangsungkan  kehidupannya,untuk  tumbuh  dan  berkembang  serta terlindung  dari  kekerasan  yang  di  lakukan  oleh  orang  tua  maupun keluarga  juga  kekerasan  dari  masyarakat  di  sekelilingnya. Kemudian  Penulis  menanyakan  kepada  kepaniteraan  tentang  data kasus  anak yang  di  Sidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu dari Tahun  2018  sampai  Dengan  Tahun  2018  dan  Kepaniteraan memberikan data sebagai berikut:
Tabel 5: Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bengkulu Bedasarkan Perkara yang  masuk di Pengadilan  Negeri Bengkulu pada Tahun 2018 s/d Tahun 2018, sebagai berikut:
No Tahun Perkara Anak yang Masuk di Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Anak yang dilakukan Diversi Perkara Anak yang tidak dilakukan Diversi Perkara Anak yang disidangkan 1. 2018 27 Perkara --- --- 25 Perkara 2. 2019 32 Perkara --- --- 32 Perkara 3. 2020 48 Perkara 1 Perkara - 47 Perkara Total 2018 - 2020 107 kasus 1 kasus - 104 kasus
Sumber Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
Berdasarkan data peneliti di  Pengadilan  Negeri Bengkulu dan pada tabel lima (5) tersebut di atas yang sudah dipaparkan oleh responden dapat  diketahui  bahwa  penerapan  pemberian  bantuan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  saat pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  belum  terlaksana secara  tepat,  hal  ini  karena  kurang  tegasnya  sikap  dari  Pengadilan Negeri  yang  seharusnya  mengembalikan  berkas  tersebut  agar dilakukan  penyidikan  ulang  dengan  keterangan  telah  didampingi oleh  Advokat,  seperti  ketentuan  dalam  Pasal  Pasal  40  ayat  (1) Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data peneliti yang sudah dipaparkan oleh responden  dapat  diketahui  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  oleh  Hakim  khusus  Anak  di  Pengadilan Negeri  Bengkulu  tidak  diterapkan  sesuai  ketentuan  Pasal  Pasal  40 ayat  (1)  Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Penerapan Diversi  Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh Advokat di Kota Bengkulu.
Berdasarkan hasil   wawancara penulis di  Kantor Lembaga Bantuan Hukum  Darma  Bakti  Alumni  Unib  terhadap  Bapak  Hafiftullah salaku Avokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti  Alumni  Unib, 10 Pada  Tanggal  7  Juni  2020,  Beliau menjelaskan  bahwa  telah  3  kali  menangani  dan/atau  mendampingi kasus Anak, berbagai kasus tersebut sebagai berikut:
1. Kasus Pencabulan pada Bulan Juli 2018
2. Kasus Penganiayaan ringan Pada  Bulan Agustus Tahun 2018
3. Kasus Pelecehan Seksual Pada Bulan Februari Tahun 2020
10 Wawancara  Terhadap  Advokat  yang  menangani  Perkara  Anak  di  Lembaga  Bantuan  Hukum Darma Bakti Alumni Unib , 7  Juni 2020.
Responden menjelaskan bahwa dari tiga (3) kasus yang Responden tangani,  setiap  pendampingan  bukan  hanya  advokat  saja  tetapi semua  aparat  penegak  hokum  harus  mementingkan  hak-hak  anak dan  berdasarkan  hati  nurani  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melakukan  proses  peradilan  terhadap  anak.  Kemudian  beliau menjelaskan bahwa dari tiga (3) kasus anak yang responden tangani yang  paling menarik adalah kasus Penganiayaan dimana responden ditunjuk  pada  saat  berkas  tidak  berhasil  didiversi  di  Polres Bengkulu,  oleh  karena  itu  Bapak  Hafiftullah  pada  saat  melakukan pendampingan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut terkesan dipaksakan oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu. Kemudian  responden  mengupayakan  kembali  untuk  dilakukan  lagi upaya diversi di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan berhasil.
Selanjutnya  responden  menjelaskan  bahwa  dalam  upaya  diversi Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut tidak begitu sulit mengupayakan  diversi,  ini  terlihat  jelas  bahwa  masih  banyak penegak hokum yang melaksanakan penegakan hokum tidak sesuai dengan  Undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang  system  Peradilan Pidana  Anak.  Responden  menjelaskan  setelah  diupayakan  diversi dan  berhasil  kemudian  Penuntut  umum  mengeluarkan  surat  SP2P  ( surat ketetapan penghentian penuntutan ), ini artinya Pendampingan Hukum  Oleh  Advokat  terhadap  semua  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  sangatlah  penting  dikarenakan  yang  dapat mendampingi  dan  paling  akuntabel  dalam  pemeriksaan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  adalah  Advokat.  Berdasarkan  hasil wawancara dan mengacu pada data peneliti yang sudah dipaparkan dapat  diketahui  bahwa  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  di  Kota  Bengkulu  pada  diterapkan  oleh Advokat  di  Kota  Bengkulu.  Bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  oleh  Advokat  di  Bengkulu  telah
diupayakan  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  ketika  responen mengupayakan  diversi  pada  tahap  penuntutan  di  Kejaksaan  Negeri Bengkulu dan berhasil, ini membuktikan kesungguh-sungguhan dari Advokat  Bengkulu  dalam  mendampingi  dan  memberikan  bantuan hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Kota Bengkulu.
Oleh  karena  itu  Responden  berpesan  kepada  semua  juniornya dan/atau  mahasiswa  fakultas  hokum  yang  akan  menjadi  penegak hukum nantinya supaya tetap menegakkan hokum diatas segalanya. Demikian  wawancara  Penulis  terhadap  Responden  Bapak Hafiftullah  yang  merupakan  Advokat  muda  Bengkulu  yang bersinergri, baik, dan tulus dalam membela perkara.
5. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KLAS II Kota Bengkulu.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kota Bengkulu terhadap Ibu Siska selaku Kepala Pengawasan  Pendampingan  Terhadap  Anak  pada  Tanggal  2  Juni 2020,    menurut  responden  bahwa  bantuan  hukum  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum ada 3 tahap, yaitu:
1) Tahap awal
a. Penelitian kemasyarakatan
b. Menyusun rencana program bimbingan
c. Pelaksanaan programbimbingan
d. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyususnan rencana bimbingan tahap lanjutan
2) Tahap lanjutan
a. Pelaksanaan programbimbingan
b. Penelitian  pelaksanaan  program  tahap  lanjutan  penyusunan rencana
c. bimbingan tahap lanjutan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
3) Tahap akhir
a. Pelaksanaan programbimbingan
b. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
c. Mempersiapkan  klien  untuk  menghadapi  akhir  masa bimbingan  dan  mempertimbangkan  akan  kemungkinan pelayanan bimbingantambahan
d. Mempersiapkan akhir masa bimbingan klien
e. Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai Pemasyarakatan.
Selanjutnya  responden  menjelaskan  bahwa  tahap-tahap  diatas, adalah proses dimana Balai pemsayarakatan Klas II Kota Bengkulu melakukan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan atau anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari tahap awal hingga tahap  akhir  masa  bimbingan  klien  Pemasyarakatan.  Dalam melakukan  bimbingan  klien  diatas,  terdapat  beberapa  jenis bimbingan  seperti  pendekatan  agama,  pendidikan  budi  pekerti, pendidikan  formal,  kepramukaan  dan  ketrampilan  karya.  Selain  itu responden  menjelaskan  bahwa  Bapas  bertanggung  jawab  terhadap anak  yang  berstatus  sebagi  klien  untuk  diberikan  hak  anak  berupa pembimbingan.  Pengawasan,  dan  pendampingan  serta  pemenuhan hak  lainnya  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya  responden  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  klien tersebut,  menurut  Pasal  1  angka  23  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
Menurut Ibu Siska Bimbingan Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  pada  hakikatnya  mengarah kepada  kehidupan  pribadi  dari  klien  yang  bersangkutan.  Selain  itu juga  melihat  dari  berbagai  ilmu  yang  dibutuhkan  serta  berkaitan
sesuai  dengan  masalah  masing-masing  klien  yang  bersangkutan. Kemudian penulis memohon untuk bisa meminta data dari BAPAS terkait pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di  Kota  Bengkulu  dari  Tahun  2018  sampai  dengan  Tahnu  2018, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3:
Pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh BAPAS  Kelas  II  Kota  Bengkulu  dan  yang  berhasil  dilakukan diversi:
No Tahun Kasus Anak didampingi BAPAS Kasus Anak yang tidak didampingi BAPAS Kasus Anak yang Berhasil Diversi 1. 2018 34 kasus - 4 kasus 2. 2019 26 kasus - 8 kasus 3. 2020 43 kasus - 12 kasus Total 2018 – 2020 103 kasus - 24 kasus
Sumber BAPAS Klas II Kota Bengkulu.
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  penulis  melihat  bahwa  penelitian kemasyarakatan  dan  pembimbingan  dari  Lembaga  Kemasyarakatan (BAPAS)  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Kota Bengkulu  belum  terlaksana  secara  maksimal,  hal  ini  dikarenakan pemahaman  aparat  LAPAS  terhadap  bantuan  hukum  kepada  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  jika  anaktersebut  diduga melakukan  tindak  pidana  yang  ancamannya  diatas  7  Tahun,  maka untuk  kelancaran  proses  peradilan  pidana  anak  tersebut  wajib didampingi  oleh  Advokat,  yang  seharusnya  aparat  Lembaga Pemasyarakatan  berhak  memberitahukan  kepada  Penyidik  agar dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  setiap  anak  yang  berkonflik
dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh advokat.
Menurut  Ibu  Siska  selaku  Pendamping  dari  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  Klas  II  Kota  Bengkulu  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah berupaya  untuk  semaksimal  mungkin  memberikan  bantuan  hukum terhadap anak dan memmentingkan hak-hak anak sehingga terbukti ada  beberapa  kasus  setiap  tahunnya  yang  berhasil  didiversi.  Perlu diketahui bahwa tidak semua kasus anak yang diatur dalam RUU ini menggunakan metode diversi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan  apakah  masalah  anak  diselesaikan  dengan  metode diversi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak tidak bias harus  didiversi.  Berdasarkan  data  pada  tabel  tiga  (3)  dan  data peneliti tersebut di atas yang sudah dipaparkan oleh responden maka dapat  diketahui  bahwa  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) klas II  Kota  Bengkulu  tidak  diterapkan,hal  ini  disebabkan  oleh pemahaman  responden  tentang  penerapan  sesuai  ketentuan  Pasal Pasal  40  ayat  (1)  Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2012  yang menyatakan  bahwa,  Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau penahanan  wajib  memberitahukan  kepada  Anak  dan  orangtua/Wali mengenai  hak  memperoleh  bantuan  hukum,  yang  pada  wawancara tersebut  responden  mengatakan  bahwa  2  tahun  terakhir  ini penerapan  advokat  wajib  mendampingi  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  tidak  selamanya  dilaksanakan  oleh penegak hukum khusus Anak Kota di Bengkulu.

## B. Faktor yang menghambat Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Polres Bengkulu.
Adanya  kendala  bagi  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan, Responden  mengatakan  bahwa  terkesan  saksi  saat  ini  tidak  mau  dan juga  keberatan  untuk  dipanggil  guna  melengkapi  pemeriksaan  karena
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
sebagian  sibuk  bekerja  dan  nelayan, 11 oleh  sebab  itu  penyidik  dalam menerapkan  Diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum haruslah  terlebih  dahulu  mendengarkan  keterangan  para  saksi  dan melihat alat bukti. Selanjutnya yang menjadi kendala berikutnya yaitu sering terjadi perbedaan pendapat hukum oleh penegak hukum semisal Penyidik  dengan  Pegawai  BAPAS,  Penyidik  dengan  Advokat  dan Penyidik dengan Orang tua anak, tentang ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib memberitahukan  kepada  Anak  dan  orangtua/Wali  mengenai  hak memperoleh bantuan hukum.
Responden  menjelaskan  faktor  yang  menghambat  penyidik  khusus anak  dalam  memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum, yaitu 12 :
1) Penyidik Anak Polres Bengkulu belum ada yang memiliki SKEP (surat  keterangan  pelatihan)  yang  membidangi  khusus  Penyidik
Anak.  Sehingga  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  di  Kota  Bengkulu  tidak  dapat maksimal.
2) Penyidik  Umum  yang  menangani  kasus  Anak  yang  berkonflik dengan hukum di Polres Bengkulu, membuat tidak terlaksananya hak-hak  anak  sesuai  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan, karena Penyidik anak harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
3) Penyidik  khusus  anak  perempuan  juga  dilaksanakan  oleh
Penyidik umum dan/atau Penyidik dewasa di Polres Bengkulu.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  klas  II  Kota  Bengkulu  terhadap  Ibu  Siska  selaku  Kepala
11 I bid , Wawancara Terhadap Kanit PPA  Polres Bengkulu, 24 Mei Tahun 2020
12 wanwancara terhadap Penyidik  PPA Polres Bengkulu Brigpol Aziza Yudi Susanti pada tanggal 25 Juli 2020
Pengawasan Pendampingan Terhadap Anak pada tanggal 2 Juni 2020, menurut  responden  yang  menjadi  kendala  pada  saat  memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu adalah: 13
a. Penelitian kemasyarakatan
Tidak adanya respon positif dari masyarakat jika Bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan tentang perkara anak.
b. Pelaksanaan program bimbingan
Dikarenakan  banyak  anak  yang  berkonflik  dengan  hokum  adalah anak  nakal  oleh  karena  itu  sangatlah  penting  dilakukannya perekrutan  Pegawai  Bapas  yang  berlatar  belakang  jurusan psikologi.Supaya dapat merubah pola fikir anak nakal.
c. Penelitian  pelaksanaan  program  tahap  awal  dan  penyususnan rencana bimbingan
Selanjutnya guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan  tersebut  dilakukan  oleh  suatu  lembaga,  yaitu  Lapas yang  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  NAPI  dan Anak  Didik  Pemasyarakatan  (vide  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan).  Mengacu  ketentuan dalam  UndangUndang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak pada  Bab  VI  dengan  judul  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Pasal  60, menentukan:  1)  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lapas Anak  harus  terpisah  dari  orang  dewasa  2)  Anak  yang  ditempatkan  di lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berhak  memperoleh pendidikan  dan  latihan  sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya  serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu terhadap Bapak Reki salaku Penuntut Umum khusus anak di Kejaksaan Negeri  Bengkulu  pada  tanggal  4  Juni  2020,    responden  menjelaskan
13 ibid , Wawancara BAPAS Klas II Kota Bengkulu.
bahwa  adanya  hambatan  baik    internal  maupun  eksternal  dalam melaksanakan  diversi  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Hambatan internal, meliputi:
a. Mencapai  kesepakatan  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  yang berkonflik dengan hukum;
b. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  terkait  penuntut  umum  khusus anak.
Adapun hambatan eksternal meliputi:
1) terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  proses diversi;
2) pemahaman  yang  berbeda-beda  dalam  penanganan  anak  yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum;
3) koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing
kemasyarakatan;
4) pemahaman masyarakat mengenai diversi;
5) regulasi  mengenai  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  hasil kesepakatan diversi.
Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam mengatasi hambatan internal yaitu sebagai berikut:
1) melakukan  pertemuan  terpisah  (kaukus)  untuk  mencapai kesepakatan:
2) menyusun  rencana  kerja  dan  memaksimalkan  kinerja  setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak.
Upaya mengatasi hambatan eksternal:
1) mengoptimalkan sarana dan prasarana;
2) menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi;
3) menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya;
4) meningkatkan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan;
5) mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
6) membuat  kesepakatan  mengenai  pengawasan  pelaksanaan  hasil kesepakatan diversi.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu terhadap  Bapak  Zeni  Zenal  salaku  Hakim  khusus  anak  di  Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni  2020,  beliau mengatakan bahwa adanya  hambatan  yang  dihadapi  Hakim  khusus  Anak    dalam memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum di Kota Bengkulu baik internal maupun eksternal.
c. Hambatan Internal
Secara  internal  adanya  hambatan  tentang  pemahaman  yang  belum mendalam  terhadap  isi  dari  Perma  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, karena  Perma  ini  wajib  menjadi  acuan bagi  para  hakim  atau  fasilitator Diversi  di  Pengadilan  seluruh  Indonesia.  Selain  itu  ruang  tahanan khusus anak yang belum ada di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga setiap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  status  tahanan masih  di  tempatkan  di  ruang  tahanan  dewasa  walaupun  memang  tidak dicampur dengan tahanan dewasa yang lain.
d. Hambatan Eksternal
Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bengkulu, secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu :
1. Pemahaman  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya terhadap Diversi masihlah kurang.
2. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
3. Kerjasama  instansi  lain  terkait  penerapan  Diversi  belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan  hasil    wawancara  penulis  di  Kantor  Lembaga  Bantuan Hukum  Darma  Bakti  Alumni  Unib  terhadap  Bapak  Hafiftullah    salaku Advokat  yang  berkantor  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  Unib,  Beliau mengatakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  Advokat  Khusus  Anak
dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu adalah:
a) Bahwa  Penyidik  Anak  terkesan  menekan  anak  dalam  proses
Pemeriksaan  dan  juga  sering  mengabaikan  ketentuan  Undang- undang  No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradailan Pidana Anak, yang dalam ketentuan Undang-Undang  No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradailan  Pidana  Anak  adalah  menggunakan  upaya pendekatan restoraktif justice dan menggunakan hati nurani.
b) Kemudian  Penunjukan  Advokat  pada  saat  penyidikan  tidak dilakukan  terhadap  semua  jenis  kategori  tendak  pidana  yang dilakukan anak.
c) Jenis  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  tidak  dapat  dilakukan diversi  karena  ancamannya  lebih  dari  7  tahun penjara.  Hal tersebut merupakan  alasan  paling  banyak  kenapa  upaya  diversi  tidak  dapat dilakukan.  Pihak  LBH  merekomendasikan  pemerintah  untuk melakukan legislatif  review terkait  syarat  pelaksanaan  diversi, terutama tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun tapi tidak terdapat  korban  dalam  pidana  yang  disangkakan  kepada  anak tersebut.  Selain  itu  sebaiknya  pemerintah  merinci  jenis  tindak pidana  apa  saja yang  dapat  dilakukan  diversi  atau  tidak.  Kemudian perlu  ada  pengawasan  lebih  ketat  terhadap  pelaksanaan  diversi dalam tiap tahapan dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang menyangkut diversi.
d) Penegak  hukum  lainnya  tidak  selaras  pemahaman  tentang  Pasal  40 ayat  (1)  Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak,  mengenai  bantuan  hukum  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum. 14
14 Ibid,WawancaraTerhadap  Advokat yang  menangani  Perkara  Anak di Lembaga  Bantuan  Hukum Darma Bakti Alumni Unib , 7  Juni 2020.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di
Kota  Bengkulu  dari  Tahun  2018  hingga  Tahun  2020  belum  terlaksana secara  maksimal,  kemudian  Penyidik  berbeda  pendapat  dengan Penuntut  umum  Khusus  Anak  dimana  Penuntut  Umum  khusus  anak memaknai  Pasal  23  ayat  (1)  dan  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Penyidik Anak wajib memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak  pidana  dengan  cara  pada  saat  peyidikan  harus  didampingi  oleh Advokat.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Kota  Bengkulu  adalah  kurangnya keseriusaan  dari  seluruh  aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam sistem peradilan pidana anak untuk menerapkan ketentuan hak-hak anak yang  berkonflik  dengan  hukum  secara  maksimal  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  kemudian syarat  Penyidik  khusus  Anak  yang  ada  di  Polres  Bengkulu belumterpenuhi sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini menyebabkan sulitnya mewujudkan bantuan hukum terhadap Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  kurangnya  kesepahaman sesama  Penegak  Hukum  dalam  menjalankan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Penerbit Akademika Pressindo; Jakarta. 1985. Bambang  Waluyo. Viktimologi  Perlindungan  korban  dan  Saksi ,  Penerbit  Sinar Grafika .Jakarta.
Bunani Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur , Bandung, P.T. Alumni, 2010.
Dvannes, Restorative  Justice  Briefing  Paper-2,  Centre  for  Justice  &
Reconciliation , November 2008..
Kathleen  Daly, Restorative  Justice  in  Diverse  and  Unequal  Societies, Law  in Context  1:167-190,  2000.  Lihat  :  Mark  M.  Lanier  dan  Stuart  Henry, Essential  Criminology ,  Second  Edition,  Westview,  Colorado,  USA, 2004. Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
Talib Effendi , Sistem Peradilan Pidana , Penerbit Pustaka Yustisia ; 2013. Maidin  Gultom,  2010. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Bandung, PT. Refika Aditama Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Marlina, Penerapan  Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum Pidana , Medan, USU Press, 2010. Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The
Center for Restorative Justice, University of
Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/952
3-family_group/family3.html.,  2001.  Lihat:  Mark  M.  Lanier  dan Stuart  Henry,  Essential  Criminology,  Second  Edition,  Wastview, Colorado, USA, 2004.
Susan  C.  Hall, Restorative  Justice  in  the  Islamic  Penal  Law.  A  Cintribution  to the  Global  System ,  Duquesne  University  School  of  Law  Research Paper, No. 2012-11.
Sthepanie Coward-Yaskiw, Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do  Women  Think? ,  Horizons  15  Spring),  http:  web.infotrac.gale- group.com;  Lihat  :  Mark  M.  Lanier  dan  Stuart  Henry, Essential Criminology , Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, 1986. Tony  Marshall, Restorative  Justice:  An  Overview,  London:  Home  Office Research  Development  and  Statistic  Directorate, 1999,  hlm.  5, diakses  dari  website:  http//www.restorativejustice.org.  pada  tanggal 15 April 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
UNODC, Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes .  Criminal  Justice
Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).
Walyadi, Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana ,  Bandung,  Mandar  Maju, 1991.
Wigiati  Soetodjo,  2010, Hukum  Pidana  Anak ,  Cetakan  Ketiga,  Bandung, P.T.Refika Aditama.
Situs Web/ Internet : Rocky  Mabun, Restorative  Justice  Sebagai  Sistem  Pemidanaan  di  Mas  Depan , http://forumduniahukumblogku.wordpress.com . Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website http://www.restorativejustice.org