## Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024
Taufik Hidayat 1 , Miftahul Hidayah 2
1 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
taufikasciaz@gmail.com mhidayah231@gmail.com
Artikel History Submit: 3 Oktober 2023 Review: 1 3 November 2023 Revised: 29 November 2023 Accepted: 17 December 2023 Abstract: This study aims to determine the phenomenon of identity politics in Indonesia, farming Islamic identity politics and identity politics ahead of the 2024 elections.  The  method  used  is  qualitative.  Data  is  grouped  into  primary  and secondary,  where  primary  data  is  obtained  from  books,  and  journals  and secondary data from articles published on the internet. Data collection techniques by way of literature review. After that the data is collected, presented, and then drawn conclusions. The results of this study concluded identity politics is not just an  Indonesian  phenomenon,  it  has  become  a  global  phenomenon.  Identity politics arises as a reaction or response to injustice. Indonesia has had its historical roots since the colonial period. It's just that identity politics can have a positive impact,  it  can  also  be  negative.  Solidarity  and  tolerance  between  groups  are positive  effects,  while  suspicion,  conflict,  and  division  are  negative  effects. However, this study argues that the use of Islamic identity politics in any form and  dose  will  not  harm  the  nation  as  long  as  it  does  not  use  means  that  are contrary to the constitution.
Keywords: Politics, Identity, Islam, Elections
How to cite: Taufik Hidayat dan Miftahul Hidayah. (2023). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial , 7 (2), 190 – 213.
https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momen bersejarah bagi kehidupan demokrasi  sebuah  negara  bernama  Indonesia.  Pada  saat  itu,  negara  dengan  mayoritas penduduknya umat Islam ini, akan menyelenggarakan tiga pemilihan sekaligus, pemilihan presiden (Pilpres) pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara bersamaan. Pemilu 2024 itu nantinya akan menjadi ruang bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk bertarung merebut mandat dari rakyat, sekaligus menjadi titik tolak bagi bangsa  Indonesia  dalam  menentukan  kemana  arah  perjalanannya  selama  lima  tahun kedepan. Pada momentum sekali dalam lima tahun itu, 273,52 juta jiwa rakyat Indonesia akan menyerahkan mandatnya kepada mereka yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat sampai pemimpin daerah sesuai dengan amanat konstitusi. Seperti diketahui  melalui  peraturan  KPU  nomor  3  tahun  2022  tentang  Tahapan  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, telah menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari Pemilu.
Semantara itu, politik identitas menjadi salah satu tema yang menjadi arus utama dalam ragam diskusi publik. Politik identitas sendiri, mengacu kepada praktik politik yang berdasarkan pada kelompok agama, etnis, denominasi   sosial   budaya   yang   kontras terhadap   praktik   politik   yang   berdasar pada kepentingan.  Ini artinya, aliansi sebuah kelompok  yang  memiliki  kesamaan  kepentingan,  baik  agama,  budaya,  dan  etnis  yang merasa tersingkir dari kelompok dominan dan berkuasa yang kemudian diterjemahkan dalam perjuangan politik. Persoalan terkait politik identitas ini menjadi semakin menarik atensi publik, apalagi media massa terlibat secara intens memuat artikel atau opini yang berkaitan tentangnya. Media Kompas misalnya menurunkan artikel diantaranya berjudul Tangkal  Bahaya  Politik  Identitas  dengan  Dialog  Lintas  Iman  dan  Waspadai  Politik Identitas  Lewat  Manipulasi  Opini  Jelang  Pemilu  2024.  Artikel  pertama  menyarankan pentingnya  dialog  lintas  agama,  untuk  menangkal  bahaya  politik  identitas  apalagi menjelang pemilu 2024  (Kompas, 28/01/2023). Artikel kedua, menghimbau masyarakat agar mewaspadai manipulasi opini publik melalui politik identitas menjelang pemilu 2024. Dikatakan bahwa pola yang dilakukan biasanya dalam bentuk ujaran kebencian dan yang berdampak  pada  disharmoni  dan  kekerasan  antar  anak  bangsa  (Kompas,  02/3/2023). Secara tidak langsung media  Kompas berperan dalam membentuk citra terhadap politik identitas.
Semantara itu, para ahli berbeda pendapat terkait politik identitas ini. Misalnya Ahmad  Syafii  Maarif  melihat  politik  identitas  dalam  bentuk  apapun  tidak  akan membahayakan keutuhan bangsa, selama Pancasila sebagai dasar filosofis negara dihayati, dilkasankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.  Sedangkan Siti Musda Mulia,  dalam  konteks  Indonesia  politik  identitas  menurutnya  sering  dilakukan  oleh kelompok  agama  mayoritas,  dalam  hal  ini  yaitu  Islam.    Sedangkan  pada  level  simpul masyarakat atau civil society Islam, Haedar Nasir selaku Ketua Umum Muhammadiyah, mengkritik  pihak  yang  melakukan  dikotomi  terhadap  politik  identitas.  Seperti  dikutip beritajatim.com, Haedar mengatakan,“Tidak (ber)politik identitas, tapi setiap tokoh dan kekuatan  politik  datang  ke  pesantren.  Padahal  itu  politik  identitas  sebenarnya.  Ingin merebut  hati  kaum  santri.  Jadi  akhirnya  apa?  Politik  demokrasi  kita  cenderung membelah.”    Berbeda  dengan    Muhammadiyah,  NU    melalui  ketua  umumnya  Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menghimbau agar warga NU itu tidak terlibat atau menghindari politik identitas dengan alasan demi menjaga reputasi bangsa. Mengutip dari NU Online Gus  Yahya  mengatakan,  “Kita  harus  mulai  dari  Indonesia,  karena  Indonesia  sudah memiliki  reputasi  sebagai  bangsa  yang  menjadi  teladan  dunia  terkait  dengan  toleransi, suku, etnik, maupun agama.”
Sedangkan dari partai politik, terdapat partai yang menegaskan dirinya untuk tetap menjalankan politik identitas. Misalnya Partai Ummat yang merupakan salah satu  partai politik  peserta  pemilu  2024.  Partai  yang  didirikan  oleh  Amien  Rais  itu,  melalui  ketua umumnya Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan menjalankan politik identitas dan melawan  semua  narasi  yang  menyesatkan  berkaitan  dengan  politik  identitas.  Ridho mengatakan  tanpa  unsur  agama,  politik  akan  kehilangan  arah.  Ia  juga  menegaskan memisahkan agama dengan politik adalah 'proyek sekularisme'.   Pada saat yang sama, hampir sebagian besar partai politik  menolak pemilu 2024 diwarnai oleh politik identitas. Diantara  alasan  umum  yang  disampaikan  yaitu,  karena  dapat  memicu  perpecahan  dan membahayakan kerukunan dan persatuan bangsa.  Atas sejumlah fakta itu, penelitian ini mengangkat judul “Islam dan Politik Identitas Menjelang  Pemilu 2024.” Judul ini dipilih mengingat wacana politik identitas menjelang pemilu 2024 terus bergulir mewarnai ragam diskusi publik. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia diseret dalam dinamika wacana politik  identitas  itu.  Mengingat  untuk  kepentingan  elektoral,  suara  umat  Islam  sering menjadi sasaran bagi para kandidat atau politisi, baik yang beragama Islam, maupun yang
bukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik identitas di Indonesia, farming isu politik identitas Islam dan politik identitas menjelang pemilu 2024.
Politik  identitas  diartikan  sebagai  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  tertentu  dengan  menjadikan  identitas  sebagai  tameng  dan digunakan dalam konstelasi politik untuk mempengaruhi aspirasi dan kebijakan publik. Identitas  menurut KBBI adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.  Identitas disini, bisa agama, kepercayaan, budaya, sampai ideologi. Ia melekat pada diri seorang atau kelompok,  pembeda  terhadap  yang  di  luarnya.  Donald  Horowitz  (1985)  sebagaimana dikutip  oleh  Alfridus  mengatakan  identitas  merupakan  faktor  yang  melekat  pada  diri masing-masing  orang,  sehingga  berpengaruh  terhadap  preferensi  pilihan  politik. Kemudian Lasswell seperti dikutip oleh Syafuan mendefinisikan politik identitas sebagai strategi dan konstelasi ikatan simbol kultur, primordial (agama, suku, ras dan kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.  Masih dari sumber yang  sama  Agnes  Heller  memaknai  politik  identitas  sebagai  strategi  politik  yang memfokuskan  pada  pembedaan  dan  pemanfaatan  ikatan  primordial,  sebagai  kategori utamanya.  Misalnya saja dari segi etnis orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh atau orang Papua, sedangkan dari segi agama seperti umat Islam, umat Katolik, Hindu Budha dan yang lainnya sebagai kategori identitas utama.
Sedangkan  menurut  Ahmad  Syafii  Maarif,  secara  substantif  politik  identitas dikaitkan  dengan  kepentingan  anggota-anggota  sebuah  kelompok  yang  merasa  diperas dan tersingkir oleh sebuah arus besar dalam sebuah negara atau bangsa.  Bisa dikatakan kelompok  yang  merasa  tersingkir  tadi  itu,  membentuk  aliansi  identitas  tertentu,  yang kemudian  melalui  aliansi  itu  mereka  menyatukan  kepentingannya  untuk  kemudian melakukan  perlawanan  terhadap  kelompok  dominan  dan  mapan.  Terutama  dominan terhadap penguasaan sumber daya serta mapan secara ekonomi dan status sosial. Karena itu Cansu Elmadagli dan David Machin mengatakan politik identitas bisa menjadi gerakan sosial berbasis isu tunggal, yang diprakarsai oleh kelompok tertindas dan terpinggirkan dalam hal gender, seksualitas, ras, kemampuan, serta kategori identitas lainnya.
Secara sejarah, fenomena politik identitas pertama kali digunakan sekitar 1980-an dan 90-an tepatnya di Amerika Serikat, sebagai reaksi atau respon terhadap ketidakadilan berbasis identitas dan seksual.  Tapi dalam perkembangan berikutnya, isu politik identitas meluas  ke  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  masyarakat  di  berbagai  negara.  Maarif menjelaskan dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas meluas meliputi
agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.  Dalam konteks persaingan politik elektoral, politik identitas dikaitkan dengan penggunaan identitas tertentu sebagai kendaraan politik. Memang dalam berbagai temuan, faktor agama berpengaruh terhadap perilaku  politik  pemilih.  Dalam  konteks  politik  lokal  misalnya,  faktor  agama  dan  etnis menjadi  bahan  bakar  bagi  kemunculan  politik  identitas  dalam  setiap  pemilihan  kepala daerah.    Satu  diantara  identitas  yang  paling  sering  digunakan  dan  akan  menjadi  fokus dalam penelitian ini yaitu identitas agama, dalam hal ini Islam. Bila dikaitkan dengan Islam, maka Islam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk yang khas dari sebuah identitas, ketika ia membumi dengan kehidupan manusia yang bermasyarakat dalam bentuk tradisi dan  kebudayaan.    Artinya  penggunaan  simbol-simbol  islam  sebagai  strategi  dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai politik identitas, terlepas yang bersangkutan mengakui atau tidak.

## Metodologi
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah untuk tujuan tertentu. Maksud cara ilmiah disini yaitu sebuah  penelitian  dilakukan  mengikuti  kaidah  keilmuan  yang  bercirikan  rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang  dilakukan  itu  dapat  diamati  oleh  indera  manusia,  sehingga  orang  lain  dapat mengamati  dan  mengetahui  cara-cara  yang  digunakan.  Sistematis  artinya,  proses  yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis.
Adapun jenis metode yang digunakan yaitu kualitatif. Alasan  penggunaan metode ini, karena hendak menjelaskan dan mengidentifikasi, menguraikan atau mendeskripsikan terkait  Islam  dan  politik  identitas  menjelang  pilpres  2024  secara  mendalam.  Seperti diketahui,  metode  kualitatif  merupakan  metode  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  masalah-masalah  manusia  dan  sosial,  bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif  dengan  positivismenya.    Sumber  data  dikelompokkan  menjadi  primer  dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari buku, dan jurnal dan data sekundernya dari artikel yang dimuat di internet. Teknik Pengumpulan datanya dengan cara literatur review.
Setelah itu data dikumpulkan, disajikan, lalu ditarik kesimpulannya.

## Hasil dan Pembahasan

## Fenomena Politik Identitas di Indonesia
Politik  identitas  dalam  perjalanan  Indonesia,  sejatinya  sesuatu  yang  telah  ada  sejak dulu. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah dari zaman Kolonial, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi.  Pada masa Kolonial pembentuk semangat melawan penjajah adalah identitas,  dalam  hal  ini  Islam.  Politik  identitas  Islam  muncul  sebagai  reaksi  atas ketidakadilan  dalam  hal  distribusi  dan  akses  terhadap  sumber  daya,  sehingga memunculkan  kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Tanpa adanya dorongan identitas,  sulit  membayangkan  Indonesia  terbebas  dari  penjajah,  apalagi  dalam  situasi Indonesia yang ketika itu masih terbagi dalam berbagai wilayah kekuasan. Walau begitu pada  masa  kolonial,  praktik  politik  identitas  juga  dilakukan  oleh  penjajah.  Misalnya kebijakan  pendidikan  yang  berbasis  identitas  pada  masa  itu,  dimana  golongan  Eropa mendapatkan  perlakuan  istimewa  sebagai  kelas  pertama,  mereka  didirikan  sekolah, kemudian golongan Cina sebagai warga kelas kedua diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah sendiri, sedangkan golongan pribumi sebagai warga kelas ketiga baru didirikan sekolah selang 80 tahun kemudian.  Dalam perkembangan berikutnya, masa Orde Lama, politik identitas Islam bertransformasi dalam  bentuk partai politik yaitu Masyumi. Salah satu  tokohnya  M.  Natsir,  dikenal  sebagai  pemersatu  bangsa  lewat  mosi  integral,  dan pernah menjadi perdana menteri 1950-1951. Era Orde Baru identitas Islam dileburkan ke dalam  satu  partai  yaitu  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP).    Era  reformasi  ditandai dengan kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai UMMAT yang terbaru.
Memang  dalam  perkembangannya  politik  identitas  secara  umum  bisa  dikatakan bermata dua, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Dampak positif politik identitas  dapat  memperkuat  solidaritas  dan  persatuan  atas  kesamaan  nasib  dalam kelompok  tertentu.  Termasuk  mengokohkan  dan  menumbuhkan  sikap  toleransi  antar kelompok.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  masa-masa  awal  berdirinya  Indonesia,  dimana kesamaan identitas Islam dan Nasionalisme mampu menyingkirkan bangsa penjajah. Akan tetapi  dampak  negatif  politik  identitas  dapat  memicu  perpecahan  sesama  anak  bangsa. Apalagi kalau para aktornya menggunakan retorika mengunggulkan kelompok sendiri, lalu merendahkan  kelompok  lain.  Selain  itu,  politik  identitas  dapat  memicu  kecurigaan terhadap  kelompok  lain,  sehingga  menumbuhkan  sikap  diskriminasi  dan  intoleransi terhadap  kelompok  yang  berbeda.  Contoh  gerakan  politik  identitas  yang  berdampak
perpecahan diantaranya RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh adalah bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama.  Meskipun sebagian  orang  mengatakan  penyebab  kemunculan  gerakan  itu  adalah  karena  adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh diskriminasi distribusi sumber daya yang tidak merata oleh kekuasaan pusat. Ditambah tradisi pemerintahan Indonesia sebelum reformasi yang cenderung sentral alias terpusat. Proses pembangunan hanya terpusat di Jawa, sedangkan di luar itu kurang mendapatkan perhatian.  Itu sebabnya, ide mengenai keadilan menurut Syafii Maarif menjadi sangat relevan.
Dalam perkembangan mutakhir pasca reformasi cakupan penggunaan politik identitas meluas, termasuk dalam hal pemekaran wilayah. Sayangnya di tingkat lokal alih-alih politik identitas  digunakan  untuk  menumbuhkan  solidaritas  dan  sikap  toleransi  yang  terjadi politik identitas justru digunakan untuk menguatkan posisi elit lokal.  Sedangkan politik identitas  Islam  yang  paling  fenomenal  yaitu  pada  pilkada  DKI  Jakarta,  yang  ditandai kemunculan aliansi gerakan 212 yang secara tegas mendukung Anies-Sandi yang dianggap berpihak kepada umat Islam dan pribumi sebagai identitas utamanya dan dijadikan sebagai retorika politik yang terus digaungkan. Antitesa terhadap gubernur petahana yang dikenal dengan  nama  Ahok  yang  beretnis  Tionghoa  dan  Kristen  yang  juga  membangun konsolidasi melalui ikatan etnis dan agama untuk mendapatkan dukungan politik. Akan tetapi kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa dikatakan sebagai bukti kemenangan politik identitas Islam.
Pada pilpres 2019 politik identitas kembali dimainkan oleh Prabowo-Sandi, dengan menggaet kelompok Islam yang menjadi aktor penting dalam pilkada DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi alumni 212. Pada saat yang sama rival Prabowo yaitu Jokowi juga menggunakan politik identitas dengan menjadikan KH Ma'ruf Amin sebagai wapres, dengan alasan Ma'ruf adalah agamawan yang bijaksana.  Menunjukan betapa aspek agama, terutama Islam sebagai identitas seringkali menjadi kendaraan politik untuk mendulang dukungan masyarakat. Maruf Amin sendiri adalah tokoh NU, Kyai sekaligus ulama serta representasi dari kaum santri, yang keseluruhannya itu memainkan peran penting dalam penggunaan politik identitas oleh kubu Jokowi. Tujuannya jelas agar suara kaum santri dan NU dapat dikapitalisasi untuk memenangkan Jokowi-Maruf pada pemilihan presiden 2019.  Terbukti  hasil  survey  Pilpres  2019,  menyebutkan  56  persen  warga  Nahdliyin mengaku  memilih  Jokowi- Ma’ruf,  naik  12  persen  dibandingkan  pemilu  tahun  2014.
Menunjukan politik identitas mewarnai  kontestasi pemilu tanah air, terlepas pelakunya mengakui atau tidak.

## Farming Isu Politik identitas Islam Menjelang Pemilu 2024
Sayangnya  sejauh  ini  umat  Islam  paling  dirugikan  ketika  berbicara  soal  politik identitas. Seakan jika menyebut politik identitas, umat Islam akan disorot sebagai pelaku tunggalnya.  Padahal  fenomena  ini  bukan  hanya  terjadi  di  satu  tempat  saja,  di  daerah- daerah  juga  politik  identitas  dimainkan  seperti  yang  terjadi  dalam  Pilkada  NTT  2018. Akan  tetapi  farming  politik  identitas  Islam  menjelang  pemilu  2024,  selalu  digembosi dengan label politisasi agama, kekerasan, pembangkangan, terorisme, intoleran serta label- label negatif lainnya. Label negatif ini mulai digaungkan sejak  Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, kemudian pada Pilpres 2019 hingga saat ini. Bahkan pilkada DKI 2017, disebut oleh media luar sebagai pertarungan politik antara kelompok Islam ekstrimis dan Ahok yang beretnis ganda (Kristen dan Cina). Hanya saja semakin kesini, farming isu politik identitas menjelang  pemilu  2024,  sesungguhnya  mengarah  pada  dua  tujuan  utama  yaitu  untuk mendulang dukungan, dan menjatuhkan lawan politik termasuk merusak citra Islam.
Bagi  kelompok  yang  pertama,  retorika  politik  identitas  dilihat  sebagai  bagian  dari konsolidasi atas kesamaan nasib, yaitu fakta ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap  sumber  daya,  terutama  sumber  daya  ekonomi  dan  penegakan  hukum.  Disini pentingnya keadilan. Sebab ketidakadilan merupakan awal kemunculan perpecahan, saling curiga  antar  kelompok  masyarakat,  serta  keinginan  untuk  melawan  kekuasaan  yang dominan  dan  anti  kritik  serta  sekelompok  masyarakat  serakah  yang  menguasai  hampir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara. Semantara identitas Islam terbukti menjadi satu-satunya wadah kekuatan yang dapat mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan kepentingan. Hal inilah yang terjadi dalam pilkada DKI Jakarta  2017.  Kelompok  pertama  meyakini  politisi  dari  partai  apapun  pasti  akan menggunakan politik identitas Islam sebagai senjata untuk mendulang dukungan dalam pemilu 2024, terlepas mereka mengakui atau tidak. Dan memang realitanya dalam tradisi politik di Indonesia, menjelang pemilu banyak politisi berubah menjadi lebih islami, sering mengunjungi masjid-masjid, mendatangi berbagai pondok pesantren.  Biasanya datang ke pondok pesantren berpakaian khas identitas budaya santri, berjubah, bersorban dan lain sebagainya. Disebut untuk silaturahmi meski langkah itu kerap terlihat setiap menjelang pemilu  dan  jadi  strategi  mendongkrak  elektabilitas.    Konkritnya  meminta  restu  dan
dukungan kyai, santri sampai wali santri dan juga jamaah pesantren yang bersangkutan. Adapun partai politik yang tidak menolak politik identitas, selain partai UMMAT yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan.
Sedangkan  bagi  kelompok  yang  menggunakan  isu  politik  identitas  untuk  menjegal lawan politik, membangun retorika politik identitas dikhawatirkan akan berdampak pada perpecahan  atau  polarisasi  yang  berujung  pada  konflik  horizontal.  Kekhawatiran  itu diperkuat oleh narasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak dari berbagai penjuru, mulai Presiden,  Polri,  tokoh  ormas,  partai  politik  sampai  lembaga  penyelenggara  pemilu termasuk judul berita provokatif media. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) misalnya, melihat isu politik identitas perlu diwaspadai menjelang tahun politik 2024 dan menjadi kekhawatiran bersama, bukan hanya KPU.  Singkatnya pelaku politik identitas bagi mereka berbahaya dan harus ditolak. Bagi kelompok kedua, politik identitas tidak datang dari ruang hampa, tentu ada pelakunya dan harus dikampanyekan di publik. Tujuannya untuk dihindari oleh masyarakat, dan jika pelakunya adalah pesaing mereka pada  pemilu  2024  mendatang,  semoga  saja  elektabilitasnya  menurun  setelah  dihujani dengan  isu  politik  identitas.  Nampaknya  metode  ini  yang  dipakai  oleh  mereka  untuk menjegal Anies Baswedan yang merupakan pemenang dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang disokong oleh umat Islam melalui gerakan 212. Anies diusung partai NasDem, PKS dan Demokrat untuk maju sebagai calon presiden 2024.  Bagi kelompok kedua, Anies adalah representasi dari kelompok pendukung politik identitas Islam sebagaimana yang terjadi pada Pilkada 2017. Untuk itu harus ditolak dan diserang habis-habisan.
Diantara aktor partai politik yang sangat getol menyerang politik identitas terhadap Anies adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terus menkeritiknya ketika menjadi gubernur DKI sampai selesai. Bahkan pada pilpres mendatang PSI secara jelas dan tegas tidak mendukung Anies, karena dinilai terlibat dalam politik identitas pada pilkada DKI Jakarta 2017.  PDI Perjuangan menganggap pelaku politik identitas tidak punya prestasi. Akan tetapi apakah kedua partai ini tidak pernah melakukan politik identitas? Sebelum pemilu  2019,  PSI  berkunjung  ke  sebuah  pondok  pesantren.  Katanya  dalam  rangka mendengarkan aspirasi, tetapi sekaligus meminta dukungan dalam bentuk saran dan doa untuk Pemilu 2019.   Kemudian calon Presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo, pasca dideklarasi mengunjungi pondok pesantren bertemu kyai dan santri. Diantaranya di pondok  pesantren  Girikusumo  di  Kecamatan  Mranggen,  Demak,  Kamis,  4  Mei  2023. Katanya  dalam  rangka  meminta  masukan  untuk  pendidikan  di  Jateng  dan  merawat
kebangsaan. Akan  tetapi dalam  pertemuan  itu  Ganjar  mengatakan,  banyaknya  pondok pesantren legendaris di Jateng membawa keuntungan baginya.  Presiden Jokowi menolak politik identitas terjadi dalam pemilu 2024, tetapi tidak menolak atau tidak berkomentar ketika Hary Tanoe pengusaha sukses beretnis Tionghoa sekaligus orang dekat Presiden yang menyatakan terkait pilpres 2024 warga Tionghoa menunggu arahan Presiden Jokowi.
Fakta  diatas  mengirim  sinyal  mengenai  tidak  konsistennya  sikap  kelompok  yang menolak  politik  identitas  ini.  Ketika  politik  identitas  dilakukan  oleh  kelompok  yang berbeda  dengan  mereka  dianggapnya  berbahaya.  Akan  tetapi  bila  yang  melakukannya kelompoknya sendiri maka tidak ada komentar atau penolakan.  Ujungnya farming politik identitas hanya dijadikan sebagai momok untuk menjegal lawan politik, meskipun usaha ini terkesan dipaksakan. Padahal baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak, sama-sama  melakukannya,  dan  itu  sah-sah  saja.  Intinya  politik  identitas  tidak  bisa dihindarkan dalam setiap momentum pemilu. Konkritnya ada kelompok identitas yang ditarget oleh aktor politik tertentu, untuk dikapitalisasi suaranya, baik kelompok agama, etnis dan identitas lainnya baik yang satu identitas dengannya, maupun yang di luarnya, serta menampilkan diri layaknya kelompok yang ditargetkan. Pada titik ini, Gary Younge menyebutkan  politik  identitas  adalah  istilah  yang  berhubungan  dengan  segala  jenis intervensi politik yang dengan sengaja menargetkan suatu kelompok dengan tujuan yang dirasakan  untuk  mendapatkan  keuntungan.    Itu  sebabnya  menolak  penggunaan  politik identitas menjelang pemilu 2024, sama halnya menolak para politisi masuk ke pesantren, menampilkan  diri  mereka  sebagai  pribadi  yang  secara  tiba-tiba  menjadi  religius  dan berpihak  kepada  kepentingan  umat  Islam.  Meskipun  setelah  terpilih  suara  umat  Islam ditinggal dan tidak didengarkan lagi. Bahkan tidak jarang berubah menjadi oposisi paling radikal setiap kali ada upaya-upaya memasukkan kepentingan umat Islam dalam kebijakan pemerintah.
Islam  memandang  politik  identitas  sebagai  sesuatu  yang  sangatlah  mulia  selama dijalankan untuk tujuan yang mulia pula. Dalam Islam, pemimpin haruslah yang seiman, dasarnya firman Allah dalam Al- Qur’an Surat Al - Maidah ayat 51 yang artinya, “Hai orang - orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang  lain.  Barangsiapa  diantara  kamu  mengambil  mereka  menjadi  pemimpin,  maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- orang yang zalim.”  Telah dijelaskan juga dalam Qur’an bahwa
memimpin  adalah  fitrah,  dasarnya  firman  Allah  SWT,  dimana  Allah  telah  menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi.  Sedangkan memilih pemimpin yang seiman  adalah  keharusan.  Ulama salaf  ketika memahami  ayat-ayat  yang  berkaitan dengan kepemimpinan telah  sampai pada tingkat bersepakat dan tidak ada perselisihan, meskipun  ada  legitimasi  terhadap  bolehnya  memilih  pemimpin  diluar  Islam,  hal  itu berdasarkan fatwa dari ulama muta’akhirin saat ini.  Walau begitu, generasi salaf adalah sebaik-baik generasi  utama dan terbaik, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian pentingnya memilih pemimpin dalam Islam, mengingat posisi pemimpin itu strategis, menyangkut persoalan umat dan Bangsa. Sehingga kalau pemimpinnya benar- benar orang yang beriman dan bertaqwa, nilai-nilai Islam dan umat Islam dijalankan dan tidak  tersingkir  dari  negerinya  sendiri.  Untuk  itu  penting  bagi  umat  Islam  memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang jelas identitas, terutama agamanya. Sebab terkadang ada orang yang tiba-tiba Islam saat musim pemilu, padahal aslinya dia bukan Islam, atau Islam tapi ketika pemilu saja, mereka itu adalah kelompok hipokrit.

## Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024
Terlalu  banyak  narasi  yang  beredar,  baik  melalui  wacana  akademik  maupun  media yang  beredar  di  ruang  publik  yang  melihat  politik  identitas  ini  sebagai  sesuatu  yang berbahaya. Pada saat yang sama tidak sedikit juga naskah akademik maupun wacana yang melihat  politik  identitas  ini  sebagai  sesuatu  yang  alami.  Terlalu  banyak  fakta  yang menunjukan bahwa, seorang memilih dalam pemilu karena pertimbangan identitas, atau seorang  berafiliasi  dengan  partai  tertentu  karena  kesamaan  identitas,  atau  partai  yang bersangkutan  banyak  berpihak  kepada  identitasnya  terutama  identitas  agama.  Intinya seperti dikatakan oleh Younge bahwa identitas selalu ada dalam politik. Menurutnya tak satupun dari kita datang ke politik dari ruang hampa, tapi kita datang dengan afiliasi yang membentuk  pandangan  dunia  kita.    Bagi  umat  Islam  pandangan  dunianya  jelas  Islam, begitu  pula  agama  yang  lain.  Dalam  konstelasi  politik,  tak  jarang  ia  digunakan  sebagai strategi  untuk  mendapatkan  keuntungan  politik.  Tegasnya  politik  identitas  Islam menjelang  pemilu  2024  adalah  sebuah  keniscayaan,  sedangkan  pandangan  negatif terhadapnya  terlalu  didramatisir.  Padahal  riilnya,  politik  identitas  jamak  dilakukan  oleh politisi dari golongan manapun.
Kalaulah  politik  identitas  itu  diidentikkan  dengan  perpecahan,  kekerasan,  konflik, polarisasi  dan  sebagainya,  sejauh  ini  akar  dari  semua  itu  adalah  ketidakadilan.  Tingkat kemiskinan yang belum terurai secara tuntas menjadi pembakar timbulnya perpecahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen.  Tentu, kelompok yang paling banyak adalah umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Sedangkan pada saat yang sama, kelompok  oligarki  tumbuh  subur.  Belum  lagi  soal  penegakan  hukum  yang  timpang. Terdapat  sekelompok  masyarakat  yang  sama  sekali  tidak  tersentuh  oleh  hukum,  yaitu mereka yang mendukung rezim, yang diwakili oleh buzzerRP, bahkan terkesan sengaja dipelihara.  Mereka  ini  digunakan  oleh  rezim  yang  berkuasa  tidak  hanya  untuk menyebarkan  programnya,  tapi  juga  untuk  menangkal  dan  menyerang  para  pengkritik rezim.    Para  buzzerRP  ini  dimanfaatkan  oleh  negara  untuk  mengkampanyekan kebijakannya,  terutama  saat  Covid19  melanda  Indonesia.  Untuk  menghidupi  mereka negara tidak tanggung-tanggung menghabiskan 90,45 miliar.
Sebaliknya,  terdapat  kelompok  masyarakat  yang  harus  berurusan  dengan  hukum, bahkan  kalau  bisa  diburu  jika  berani  mengkritik  rezim,  mereka  itu  kaum  oposisi.  Hak demokrasi  mereka  untuk  berkumpul  dan  menyampaikan  aspirasinya  ditolak  dan dibubarkan.  Misalnya  saja  aksi  penolakan  dan  pembubaran  paksa  terhadap  kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk medeletigimasi aksi protes pasca pemilu.  Pasca pemilu ditandai dengan penangkapan terhadap aktivis yang kritis,  terhadap  rezim,  termasuk  pembubaran  paksa  terhadap  pertemuan  kelompok masyarakat  yang  menginginkan  perubahan.  Akhirnya  setelah  persoalan  keadilan, persoalan kebebasan berpendapat menjadi salah satu penyebab kemerosotan Indonesia. Data  hasil  survey  menyebutkan  indeks  demokrasi  Indonesia  dalam  beberapa  tahun terakhir mengalami kemunduran sebagaimana yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Hasil  survey  dari  V-Dem  yang  berpusat  di  Swedia  seperti  dikutip  dalam  laporan menyebutkan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Menanggapi itu, negara berdalih akibat pandemi Covid 19 (Koran Tempo 22 Mei 2023). Analisis dari Felix Nathaniel menyebutkan Jokowi tidak memandang demokrasi sebagai hal yang harus diperjuangkan. Baginya, demokrasi hanya alat untuk memenangkan pemilu. Kondisi  ini  diperparah  oleh  persoalan  korupsi  yang  tidak  pernah  selesai.  Lembaga transparansi  internasional  merilis  hasil  Corruption  Perception  Index  (CPI)  untuk pengukuran  tahun  2022  di  Indonesia.  Hasilnya  indeks  persepsi  korupsi  Indonesia
mengalami  penurunan  terburuk  sepanjang  sejarah  reformasi.  Dari  180  negara  yang  di survei, Indonesia bertengger di peringkat 110 atau sama dengan skor 34/100, dari 2021 yang berada pada skor 38/100 alias terjungkal 4 poin.
Situasi di atas meniscayakan kehadiran aliansi identitas tertentu untuk mengupayakan perubahan. Karena itu umat Islam sebagai sebuah entitas besar harus mengambil peran dalam  pemilu  2024.  Penggunaan  politik  identitas  dalam  bentuk  dan  dosis  apa  dan berapapun  tidak  akan  membahayakan  bangsa  selama  tidak  dengan  cara-cara  yang bertentangan dengan konstitusi dan kohesi sosial termasuk keadaban dalam berbangsa. Akan  tetapi  kalau  ada  kelompok  yang  membangun  retorika  menolak  politik  identitas menjelang  pemilu  2024  sah-sah  saja  sebagai  sebuah  aspirasi  dalam  ruang  demokrasi, meskipun tidak ada aktor politik yang luput dari menggunakan politik identitas, dalam bentuk apapun, baik agama, ras, budaya, gender dan sebagainya. Justru, kelompok yang menolak  politik  identitas  itu  perlu  dipertanyakan,  apakah  benar  mereka  tidak  akan menggunakan  politik  identitas.  Ditengah  gempuran  fakta  di  berbagai  negara  yang menyebutkan pengaruh agama sebagai sebuah identitas dalam mengubah perilaku politik pemilih biasa terjadi. Hal ini didasarkan pada sejumlah temuan di berbagai negara seperti di  Italia,  Belgia,  Kanada,  Afrika  Selatan  dan  Swiss.  Adapun  bagi  kelompok  yang mendukung  politik  identitas,  itu  adalah  pilihan.  Hanya  yang  perlu  dicatat,  penggunaan politik  identitas  jangan  hanya  bersifat  temporal,  dimana  hanya  untuk  mengkapitalisasi dukungan umat Islam saja, setelah terpilih suara umat ditinggal dan tidak didengar.
Akan tetapi untuk meminimalisir akibat negatif dari politik identitas, kedepan perlu dirumuskan implementasi politik identitas ini agar tetap  mendorong sikap toleransi antar kelompok yang berbeda. Disini peran akademisi, tokoh masyarakat, ormas arus utama dan pihak-pihak  terkait  sangat  penting.  Memberikan  pencerahan  kepada  publik  Indonesia mengenai  penggunaan  politik  identitas  menjelang  pemilu  2024  agar  tetap  menjaga kerukunan  bangsa.  Sehingga  meskipun  masing-masing  kelompok  menonjolkan identitasnya dan menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi preferensi politiknya, pada saat yang mereka juga berkewajiban untuk  menjaga harmoni sosial bangsa Indonesia yang heterogen. Dengan begitu praktik politik identitas dapat dilihat sebagai proses kompetisi yang sportif antar identitas disatu sisi, tetapi membuka peluang untuk kolaborasi di sisi yang lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  diatas,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  politik identitas  diartikan  sebagai  strategi  politik  yang  memfokuskan  pada  pembedaan  dan pemanfaatan ikatan primordial, sebagai kategori utamanya, atau identitas sebagai strategi dan konstelasi ikatan simbol kultur, primordial (agama, suku, ras dan kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, (Agnes Heller dan Lasswell dalam  Syafuan  ,  dkk  2021).  Adapun  menurut  Ahmad  Syafii  Maarif,  secara  substantif politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok yang merasa diperas dan tersingkir oleh sebuah arus besar dalam sebuah negara atau bangsa. Politik identitas mengemuka pada 1990-an tepatnya di Amerika Serikat, sebagai reaksi atau respon terhadap ketidakadilan berbasis identitas dan seksual. Sedangkan di Indonesia telah ada sejak masa kolonial.
Dalam  perkembangannya,  politik  identitas  di  Indonesia  cakupannya  meluas sampai ke persoalan pemekaran wilayah. Sayangnya di tingkat lokal alih-alih berdampak positif,  yang  terjadi  sebaliknya,  mengokohkan  posisi  elit  lokal.  Memang  penggunaan politik  identitas  bisa  dikatakan  bermata  dua,  bisa  positif  dan  negatif.  Solidaritas  dan toleransi antar kelompok merupakan dampak positifnya, sedangkan kecurigaan, konflik, perpecahan merupakan dampak negatifnya. Sedangkan penggunaan isu politik identitas menjelang  pemilu  2024  mengarah  pada  dua  tujuan  utama;  mendulang  dukungan,  dan menjegal  lawan  politik.  Walau  faktanya,  hampir  tidak  ada  aktor  politik  yang  tidak menunggangi politik identitas untuk kepentingan politik, hata yang menolak sekalipun. Meskipun banyak kajian yang melihat politik identitas sebagai sesuatu yang negatif, tidak sedikit juga yang menganggapnya positif. Atas dasar itulah penelitian ini menyimpulkan penggunaan politik identitas Islam dalam bentuk dan dosis apa dan berapapun tidak akan membahayakan bangsa selama tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi dan kohesi sosial termasuk keadaban dalam berbangsa.
Adapun kekhawatiran terhadap penggunaan politik identitas sejatinya terlalu di dramatisir.  Penelitian  ini  juga  berpendapat  penggunaan  farming  isu  politik  identitas menjelang  pemilu  2024,  sesungguhnya  mengarah  pada  dua  tujuan  utama  yaitu  untuk mendulang  dukungan,  dan  menjatuhkan  lawan  politik  termasuk  merusak  citra  Islam. Sedangkan yang menyebabkan konflik dan perpecahan adalah ketidakadilan, dimana akses terhadap sumber daya baik ekonomi, dan hukum itu timpang. Untuk itu umat Islam harus terlibat  aktif  dalam  politik,  dan  penggunaan  politik  identitas  adalah  mulia.  Islam
mengajarkan  hanya  boleh  memilih  pemimpin  yang  seiman,  sebagaimana  telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga kesepakatan para ulama. Akan tetapi untuk meminimalisir  akibat  negatif  dari  politik  identitas,  kedepan  perlu  dirumuskan implementasi politik identitas ini agar tetap  mendorong sikap toleransi antar kelompok yang berbeda. Disini peran akademisi, tokoh masyarakat, ormas arus utama dan pihak- pihak terkait sangat penting. Memberikan pencerahan kepada publik Indonesia mengenai penggunaan  politik  identitas  menjelang  pemilu  2024  agar  tetap  menjaga  kerukunan bangsa.

## Daftar Pustaka Buku dan Jurnal
S.D. Alfidus, Dari. “Isu Identitas Pada Kontestasi Pilkada di NTT tahun 2018”, Jurnal Politiconesia, Vol.1, No.1, 2022.
Ardipandanto,  Aryojati.  “Dampak  Politik  Identitas  Pada  Pilpres  2019:  Perspektif Populisme”, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, Vol.11, No.1, 2020.
Elmadagli, Cansu dan Machin, David. “The Gains and Losses of Identity Politics: The Case  of  a  Social  Media  Social  Justice  Movement  Called  Stylelikeu”, Critical Discourse Studies , 2022.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Bumi Aksara, 2022.
Habibi,  Muhammad.  Analisis  Politik  Identitas  di  Indonesia,  2018.  Diakses https://www.researchgate.net/publication/315338050.
Kiftiyah,  A.  “Upaya  Rekonsiliasi  Politik  Identitas  Pasca  Pelaksanaan  Pemilu  2019  di Indonesia”, Jurnal Analis Kebijakan, Vol.3, No.01, 2019.
MD.  Abbiyyu,  dan  DA.  Nindyaswari.  “Penggunaan  Buzzer  dalam  Hegemoni Pemerintahan  Joko  Widodo”, Langgas:  Jurnal  Studi  Pembangunan, Vol.  1,  No.  2, 2022.
Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional", MAARIF, Vol. 13, No. 2 , 2018.
Nursyahid, Muhammad. “Islam dan Identitas”, Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society , Vol.1  No.1, 2021.
Prasetyo, Ari. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. Zifatama Jawara, 2014.
Q.S. Al-Baqaroh [2]:30.
Q.S. Al-Maidah [5]:51.
Romli, Lili. Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol. 4, No. 1, 2019.
Salim, Kamaruddin. Politik Identitas di Maluku Utara. POLITIK, Vol. 11, No. 2, 2016.
Saputro, A. Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, Vol.2, No. 2 , 2018.
Suryanegara, AM. Api Sejarah. PT. Grafindo Pratama, 2009.
Syafii  A.  Maarif,  dkk.  Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita.  Pusat  Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
Syafuan, dkk. Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua. Bumi Aksara, 2021.
Ukhra, Aunil. Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 . Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
Younge,  Gary.  “The  Politics  of  Identity:  from  Potential  to  Pitfalls,  and  Symbols  to Substance”, Identitas Global Studies in Culture and Power, Vol. 26 No. 1. 2019.
Website
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf. Diakses pada 11 April 2023. https://news.detik.com/pemilu/d-6566940/partai-ummat-kami-adalah-politik-identitas. Diakses pada 11 April 2023.
https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-imbau-warga-nu-untuk-menghindari- politik-identitas-m1jru. Diakses pada 11 April 2023.
https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/haedar-nashir-tidak-berpolitik-identitas- tapi-datangi-pesantren/. Diakses pada 11 April 2023.
https://www.britannica.com/topic/identity-politics. Diakses pada 11 April 2023. https://kbbi.web.id/identitas. Diakses pada 11 April 2023.
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/partai-persatuan- pembangunan-meleburnya-partai-islam. Diakses pada 14 April 2023.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/10/ramai-ramai-mengejar-restu-kiai. Diakses pada 14 April 2023.
https://www.liputan6.com/news/read/5242841/5-fakta-nasdem-pks-dan-demokrat- resmi-bentuk-koalisi-perubahan-usung-anies-baswedan-jadi-capres-di-pemilu- 2024. Diakses pada 15 April 2023.
https://nasional.tempo.co/read/1641864/psi-sebut-anies-baswedan-terlibat-politik- identitas-nasdem-semua-manusia-pasti-pernah-berbuat-salah.  Diakses  pada  15 April 2023.
https://www.merdeka.com/politik/awali-solidarity-tour-psi-kunjungi-ponpes- darussalam-bandung-barat.html. Diakses pada 15 April 2023.
https://www.bps.go.id/publication/download.html. Diakses pada 15 April 2023. https://tirto.id/di-bawah-jokowi-oligarki-kian-mencengkeram-demokrasi-makin-semu- f7XT. Diakses pada 16 April 2023.
https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/. Diakses pada 16 April 2023. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338091/pemerintah-habiskan-rp9045- miliar-untuk-bayar-buzzer. Diakses pada 16 April 2023.
https://nasionaltempo.co/read/1520796/top-nasional-demokrasi-di-era-jokowi-dinilai- makin-turun-dan-asal-usul-kemenag. Diakses pada 16 April 2023.
https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/. Diakses pada 16 April 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/06/politik-identitas-isu-jelang- kontestasi-politik-2024. Diakses pada 16 April 2023.
https://habibiecenter.or.id/img/publication/. Diakses pada 1 6 April 2023.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).