Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 2 November Tahun 2019 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1771

## Analisis Penerapan Etika Pengambilan Keputusan Publik dalam Kebijakan Penertiban Kawasan Kalijodo Tahun 2016
David Malchiel Ravanelli 1 david.malchiel@ui.ac.id Doni Ramadhan 2
doni.ramadhan@ui.ac.id Diva Agristya 3
diva.agristya@ui.ac.id
Farrell Mochammad 4 farrell.mochammad@ui.ac.id
1,2,3,4 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas

## Indonesia

## ABSTRAK
DKI  Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan  sekaligus  pusat  perekonomian  menyebabkan  pertumbuhan penduduk di Jakarta kian meningkat dengan pesat. Oleh sebab itu, keberadaan lahan untuk permukiman sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan untuk  menciptakan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  sebesar  30%  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU.  No  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Dalam  upaya  menciptakan  lingkungan  yang  nyaman,  aman,  dan berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta kemudian menertibkan kawasan yang seharusnya menjadi jalur hijau. Salah satu  daerah  yang  sukses  dikembalikan  peruntukannya  adalah  kawasan  Kalijodo,  Jakarta  Utara.  Dalam menentukan  kebijakan  ini  diperlukan  etika  pengambilan  keputusan  publik  yang  meliputi  tiga  aspek  yakni konsekuensialis, deontologis, dan etika kebajikan. Oleh sebab itu penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis implementasi  dari  etika  pengambilan  keputusan  publik  dalam  kebijakan  penertiban  kawasan  Kalijodo  tahun 2016  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  serta  studi  kepustakaan  sebagai  instrumen pengambilan  data.  Penggusuran  ini  menyebabkan  berbagai  reaksi  dari  berbagai  aktor  kepentingan  yang  ada, namun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pengambilan  kebijakan  sudah  diterapkan  kombinasi  dari ketiga pendekatan etika. Pendekatan yang paling berpengaruh adalah konsekuensialis, diikuti deantologis, lalu etika  kebajikan.  Setiap  perspektif  etika  pengambilan  keputusan  publik  tidaklah  sempurna,  oleh  sebab  itu diperlukan ‘segitiga etika’ agar terjadi keseimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.

## Kata kunci: etika pengambilan keputusan publik; kebijakan publik; penertiban

## ABSTRACT
DKI  Jakarta  as  the  center  of  government  and  national  economy  causing  population  growth  rate  in Jakarta to increase rapidly. Therefore, land is much needed to meet the needs of the people. Otherwise, there is need to create a Green Open Space of 30% as written in UU No 26 Tahun 2007 about Spatial Planning. In order to create comfortable, safe and sustainable urban spaces, Government of DKI Jakarta impose a policy for areas that should be green lines. One of the areas that has been successfully carried is Kalijodo area, North Jakarta. To  decide  which  policy  is  used,  the  understanding  of  the  ethical  decision  making  is  needed,  the  aspects  are consecuentialist, deantological, and virtue ethics. The purpose of this research is to analyze the implementation of ethical decision making theory of curbing policy in Kalijodo area in 2016 by using quantitative descriptive approach  with  literature  study  method.  This  research  indicates  that  the  policy  making  process  has  been implemented the combination of three ethical approaches. The most influential approach is consecuentiatlist, followed  by  deantologist,  and  the  last  virtue  ethics.  Each  of  ethical  decision  making  is  imperfect,  therefore ‘ethical triangle’ is needed so that there is a balance in decicion making process.

## Keywords: ethical decision making; public policy; curbing

## PENDAHULUAN
Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan ibukota  negara  Indonesia.  Provinsi  DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif  yaitu  kota  administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta  Selatan,  dan  Jakarta  Timur,  serta Kepulauan  Seribu  (jakarta.go.id,  2008). Kota  Jakarta  ini  merupakan  kota  yang proses  perkembangannya  dinilai  sangat pesat. Pertumbuhan Kota Jakarta memang begitu cepat dan pesat dikarenakan kota ini menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat  seperti  pemerintahan  dan perekonomian,  serta  banyaknya  jumlah permukiman  warga  yang  menimbulkan banyaknya  masyarakat  berdatangan  dari berbagai daerah di Indonesia bahkan warga negara asing.
Kawasan Jakarta Pusat merupakan kawasan  pusat  pemerintahan  daerah
Provinsi DKI Jakarta dan juag
pemerintahan  nasional.  Sebagai  kawasan pusat  pemerintahan  Indonesia,  Kota Jakarta merupakan tempat berlangsungnya kegiatan politik dan kegiatan administratif yang berfungsi sebagai pusat dari struktur ruang kota dan sebagai pusat kegiatan dari Provinsi  DKI  Jakarta.  Kota  Jakarta merupakan  kota  yang  menjadi  pusat perekonomian bagi  negara  Indonesia. Hal ini dikarenakan Jakarta merupakan penggerak  perekonomian  nasional,  mulai dari  adanya  perusahaan-perusahaan  lokal dan  juga  perusahaan-perusahaan  asing, serta  adanya  bank  sentral  di  Kota  Jakarta yaitu  Bank  Indonesia  (Pratomo,  2012). Dengan  demikian,  karena  kondisi  Kota Jakarta  merupakan  pusat  dari  kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat,  tentu  hal  ini  menyebabkan
tingkat  pertumbuhan  penduduk  semakin lama semakin meningkat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta, jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta digabungkan dengan kabupaten administratif Kepulauan Seribu pada tahun 2017  yaitu  sebanyak  10.177.924  orang (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). Dilansir dari  (BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  2017) setiap  tahunnya  angka  pertumbuhan penduduk  di  DKI  Jakarta  mengalami peningkatan Berikut adalah grafik peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta dari tahun 1961-2017:

## Gambar 1.1 Jumlah Penduduk DKI
Jakarta
(Sumber: BPS, 2017)
Dikarenakan setiap tahunnya jumlah penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan, maka hal ini tentu menyebabkan  dibutuhkannya  lahan  untuk dibangun  perumahan  ataupun  tempat tinggal  lain  seperti  apartemen  guna mencukupi kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat  Jakarta.  Padahal  lahan  yang tersedia  di  daerah  Jakarta  terbatas,  maka dari  itu  pemerintah  harus  bisa  menangani masalah kependudukan tersebut dan dapat mengatur  adanya  lahan-lahan  yang  dapat dijadikan  permukiman  tanpa  adanya oknum-oknum yang melakukan penebangan lahan secara sembarangan. Sebagai  ibukota,  DKI  Jakarta merupakan kota yang wilayahnya memiliki  banyak  potensi.  Potensi  besar
yang  dimiliki  wilayah  DKI  Jakarta  salah satunya  adalah  dari  bidang  pariwisata. Kota  Jakarta  kaya  akan  tempat-tempat wisata  yang  tersebar  di  berbagai  daerah. Wisata yang terdapat di Kota Jakarta terdiri dari  wisata  alam,  wisata  belanja,  wisata kuliner,  dan  juga  wisata  sejarah  dan kebudayaan. Beberapa tempat wisata alam yang  terkenal  di  Jakarta  yaitu  Kebun Binatang  Ragunan  (Jakarta  Selatan)  dan Pantai Ancol (Jakarta Utara. Selain itu, ada wisata belanja di Jakarta yaitu Central Park (Jakarta  Barat)  dan  Grand  Indonesia (Jakarta Pusat).
Sedangkan  wisata  kuliner  yang terkenal  di  Kota  Jakarta  yaitu  makanan- makanan  khas  kota  Jakarta,  seperti  kerak telor,  semur  jengkol,  soto  betawi,  asinan betawi,  dodol  betawi,  kue  cucur,  dan  kue pancong. Walaupun demikian, kota Jakarta merupakan  salah  satu  kota  yang  terdapat banyak  situs  peninggalan  sejarah,  seperti museum  Lubang  Buaya  (Jakarta  Timur), Kawasan  Perkampungan  Budaya  Betawi Setu Babakan (Jakarta Selatan), Monumen Nasional  (Jakarta  Pusat),  Kota  Tua (Jakarta  Barat),  dan  Museum  Bahari (Jakarta Utara). Dengan ini dapat dikatakan bahwa kawasan di Kota Jakarta memang  banyak  memiliki  potensi  untuk menarik  para  wisatawan  dalam  negeri maupun luar negeri agar kota Jakarta dapat dikenal  semakin  luas  bahkan  sampai  ke mancanegara.
Kota Jakarta merupakan kota besar yang padat penduduk. Maka dari itu, tentu timbul adanya
permasalahan- permasalahan di ibukota. Beberapa permasalahan yang terjadi tersebut menyangkut  beberapa  bidang  kehidupan yaitu  pada  bidang  sosial  dan  ekonomi, seperti masalah urbanisasi, pengangguran, kemiskinan,  kemacetan,  dan  pencemaran
lingkungan.  Salah  satu  permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta adalah adanya urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk  dari  desa  ke  kota.  Masalah urbanisasi ini dapat menjadi masalah yang serius  bagi  Jakarta  apabila  pemerintah tidak  dapat  mengatur  masyarakat  urban yang datang di Kota Jakarta dengan jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnya.
Ditinjau  dari  aspek  ekonomi, masyarakat  urban  banyak  berpindah  ke Jakarta  dikarenakan  tersedianya  banyak lapangan  pekerjaan  di  kota  besar  seperti kota  Jakarta  dan  hal  ini  dapat  membuat masyarakat  urban mendapatkan pekerjaan yang  tidak  tersedia  di  daerah  mereka masing-masing. Selain urbanisasi, permasalahan  sosial  yang  sangat  sering terjadi  di  Jakarta  adalah  kemacetan. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di Jakarta. Faktor utama  penyebab  kemacetan  di  Jakarta adalah banyaknya volume kendaraan yang sangat  banyak  beroperasi  di  tiap-tiap harinya.  Kendaraan-kendaraan  tersebut terdiri  dari  kendaraan  bermotor  roda  dua dan  roda  empat  atau  lebih.  Disinyalir bahwa volume kendaraan sangat banyak di Jakarta karena disebabkan oleh mudahnya seseorang  untuk  membeli  kendaraan  baru karena down payment (DP) yang ditawarkan  terbilang  rendah  sehingga  hal ini pun menarik minat masyarakat sebagai konsumen (Eko, 2019).
Dengan  terjadinya  kemacetan  lalu lintas di Kota Jakarta, maka tentu saja hal ini  menimbulkan  dampak  yang  dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang timbul dari kemacetan  yaitu  adanya  pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh asap pembuangan dari  kendaraan-kendaraan  bermotor  yang beroperasi  di  jalanan  yang  menyebabkan
terjadinya  polusi  udara.  Asap  dari kendaraan-kendaraan tersebut dapat mengganggu  kesehatan  manusia  dan kelangsungan  hidup  tanaman  yang  ada  di pinggir  jalan,  karena  asap  kendaraan bermotor mengandung gas karbon monoksida  (CO).  Gas  ini  dapat  memicu kerusakan pada sistem pernapasan makhluk hidup.
Selain  faktor  volume  kendaraan yang  sangat  banyak,  faktor  yang  menjadi penyebab kemacetan di kota Jakarta adalah kondisi dan perkembangan dari tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta (Eko, 2019). Beroperasinya  kendaraan-kendaraan  yang ada di Kota Jakarta dan penataan tata ruang kota  memang  saling  mempengaruhi  satu sama  lain.  Hal  tersebut  dikarenakan  jika tata ruang Kota Jakarta tidak ditata dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan di masyarakat, salah satunya adalah  masalah  kemacetan.  Tata  ruang kota  merupakan  aspek  penting  yang dibutuhkan  oleh  suatu  daerah,  khususnya daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  karena adanya pengelolaan tata ruang kota sangat dibutuhkan  agar  terciptanya  ruang  kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan
Kota Jakarta merupakan kota yang dipenuhi  oleh  gedung-gedung  tinggi dengan  lahan  hijau  yang  berada  di  celah- celah jalanan dan gedung-gedung tersebut. Hal  tersebut  menggambarkan  masih kurangnya  ruang  terbuka  hijau  yang terdapat di Kota Jakarta. Keberadaan ruang terbuka  hijau  di  Jakarta  sangat  penting adanya agar dapat menjamin keberlangsungan  wilayah  Kota  Jakarta ditengah  pesatnya  pembangunan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  ketidakseimbangan antara  pembangunan  fisik  kota  dengan lingkugan yang menimbulkan permasalahan  pada  wilayah  perkotaan
(Wijaya,  2013).  Oleh  karena  itu,  dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pembangunan fisik tersebut adalah terjadinya  kemacetan,  polusi  udara,  dan bencana banjir.
Bencana  banjir  dapat  terjadi  di Kota  Jakarta  karena  semakin  minimnya daerah  resapan  air  akibat  pembangunan permukiman ataupun gedung-gedung perkantoran yang semakin padat. Terdapat salah  satu  indikator  dari  kurangnya perhatian pemerintah terhadap ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Jakarta,  yaitu  adanya  ruang  terbuka  hijau yang  beralih  fungsi  menjadi  bangunan- bangunan  lain  (Wijaya,  2013),  minimnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan ruang terbuka  hijau  di  kota  Jakarta  juga merupakan  salah  satu  faktor  penyebab tidak  tercapainya  target  pembangunan ruang terbuka hijau di Jakarta. Dengan ini, masih  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah masih  belum  mencapai  target  mengenai pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Jakarta.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan pembangunan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) agar  dapat  mencapai  standar  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang  yaitu sebesar  30  persen  dari  luas  DKI  Jakarta yang terhitung 7.659,02 kilometer persegi. Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai contoh  dengan  perencanaan  membangun 53  RTH  dalam  bentuk  Taman  Maju Bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang umum yang dapat  digunakan untuk kegiatan publik.
Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan  penggusuran  di  lahan-lahan Jakarta yang terdapat banyak bangunan liar
yang  tidak  memiliki  izin  untuk  berdiri. Pada masa jabatan Gubernur Ahok, dalam dua tahun beliau tercatat sudah melakukan penggusuran sebanyak 12 kali. Salah satu contoh  kasusnya  adalah  daerah  Jakarta Timur  yang  meliputi  Kampung  Pulo  dan Bidaracina dimana dilakukan penggusuran untuk program normalisasi Sungai Ciliwung  agar  banjir  kiriman  dari  Bogor tidak  meluap  ke  pemukiman  warga. Contoh  lainnya  seperti  di  Bukit  Duri, Pinangsia,  Kemayoran,  Waduk  Pluit, Menteng Dalam, Kali Krukut, Pasar Ikan, dan  yang  terakhir  adalah  Kalijodo. Lokalisasi atau penertiban-penertiban tersebut dilaksanakan dengan untuk menggusur bangunan-bangunan yang tidak memiliki  izin  agar  lahan  milik  negara dapat dialihkan menjadi fungsi tujuannya, yaitu ruang terbuka hijau (RTH). Seringkali bangunan-bangunan liar tersebut  disalahgunakan  untuk  kegiatan- kegiatan  yang  menyimpang  dari  norma sosial. Seperti di kawasan Kalijodo sendiri yang  terkenal  dengan  aktivitas  prostitusi, perjudian, perdagangan miras, dan tingkah laku preman. Penertiban terhadap kawasan Kalijodo  dimulai  pada  awal  tahun  2016 (Tambun, 2016).
Kalijodo merupakan sebuah daerah yang  berada  di  Kelurahan  Pejagalan, Kecamatan  Penjaringan,  Jakarta  Utara. Kawaasan  tersebut  telah  ditertibkan  pada awal  tahun  2016  saat  masa  pemerintahan Gubernur  Ahok.  Daerah  Kalijodo  sendiri memiliki  sejarah  yang  panjang  dan  kerap menjadi  suatu  daerah  yang  tabu  untuk dibicarakan.  Hal  tersebut  terjadi  karena Kalijodo merupakan sentral ekonomi yang membuat  Jakarta  tetap  hidup  oleh  karena itu  Kalijodo  dapat  dikatakan  sebagai ladang perjudian dan pekerja seks komersil (PSK).  Awal  mulanya,  Kalijodo  adalah
suatu  daerah  dimana  mayoritas  pria Tionghoa  yang  kabur  dari  daerah  asalnya mencari  wanita  untuk  dijadikan  istri, namun seiring berjalannya waktu Kalijodo dijadikan  tempat  untuk  hiburan  yang dinikmati tidak hanya oleh kaum Tionghoa dan menyebabkan Kalijodo marak dengan aktivitas pelacuran (Rizal, 2016).
Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  saat itu  juga  menilai  bahwa  Kalijodo  tidak memiliki  manfaat  karena  terdapat  banyak bangunan  yang  tidak  mengantongi  surat izin,  terdapat  peredaran  narkoba  dan minuman  keras,  serta  kegiatan  prostitusi yang memarak.
Keputusan untuk melakukan penertiban  terhadap  kawasan  Kalijodo tentu  saja  menuai  respon  pro  dan  kontra. Pihak  yang  menyatakan  sikap  kontra sebagian besar terdiri dari masyarakat yang mata pencahariannya berasal dari aktivitas di Kalijodo. Masyarakat tersebut memikirkan nasib keberlangsungan pekerjaan  mereka  yang  apabila  dilakukan penertiban akan hilang. Begitu pula warga Jakarta  maupun  luar  Jakarta  yang  sudah bertahun-tahun tinggal di kawasan Kalijodo  yang  khawatir  mengenai  tempat mana yang dapat mereka singgahi. Namun,
Gubernur  Basuki  Tjahaja  Purnama  telah menawarkan  solusi  untuk  permasalahan- permasalahan  tersebut.  Bagi  warga  yang berdagang maka usahanya akan diberikan kepada UMKM atau PD Pasar Jaya. Untuk menangani  permasalahan  tempat  tinggal, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menawarkan rumah susun bagi masyarakat dengan KTP DKI Jakarta, sedangkan yang berasal dari luar DKI Jakarta akan dibiayai untuk  kembali  ke  kampung.  Selain  dari pihak masyarakat  lokal,  elemen lain yang mengkritik  lokalisasi  Kalijodo  adalah media  massa  yang  menilai  bahwa  proses
penertiban  terlalu  tergesa-gesa  tanpa dilakukannya  sosialisasi  terhadap  warga setempat (Friana, 2017).
Namun dengan ditawarkannya solusi-solusi  tersebut,  Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih mendapatkan  berbagai  aduan  dari  warga Kalijodo  yang  merasa  bahwa  haknya belum  terpenuhi.  Permasalahan  yang muncul  meliputi  alokasi  rumah  tinggal dimana  dari  sebanyak  6.027  kepala keluarga baru 200 KK yang sudah mengisi Rusun  Manrunda  sedangkan  sisanya terpaksa  menyewa  rumah  kontrak  atau tinggal di kolong jembatan.
Permasalahan  lainnya  meliputi penggusuran  PAUD  Seruni  Indah  yang tercatat  memiliki  siswa  sebanyak  135 anak.  PAUD  yang  disediakan  secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo tersebut  tidak  diganti  oleh  Pemprov  DKI. Warga Kalijodo  juga belum mendapatkan kompensasi listrik dan air yang dijanjikan oleh  Pemprov  DKI  sebesar  3  juta  rupiah per-KK. Aduan yang didapat oleh komnas HAM  juga  meliputi  permasalahan  mata pencaharian dimana terdapat pabrik bihun dan  pabrik  besi  baut  yang  sudah  berdiri selama  ratusan  tahun  yang  juga  ikut tergusur (Tarigan, 2016). Meskipun terdapat  pihak  yang  tidak  setuju  dengan kebijakan tersebut, tidak sedikit pula yang mendukung penertiban kawasan Kalijodo. Dukungan  yang  didapat  Gubernur  Ahok secara  terang-terangan  diungkapkan  oleh Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  Prasetyo  Edi Marsudi  yang  mengatakan  bahwa  lahan Kalijodo merupakan jalur hijau dan sudah seharusnya kawasan tersebut dikembalikan ke  fungsi  awalnya  (Jordan,  2016).  Selain dukungan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Gubernur Ahok juga memeroleh dukungan dari  Kepala  BPN  Ferry  Mursyidan  yang
menilai  bahwa  tindakan  yang  dilakukan oleh  Pemprov  DKI  sudah  tepat  karena kawasan Kalijodo merupakan tanah negara yang  berstatus  ruang  terbuka  hijau  bukan tempat  pemukiman  warga.  Beliau  juga mendukung  segala  bentuk  bantuan  sosial yang  ditawarkan  oleh  Pemprov  DKI Jakarta  (Retaduari,  2016).Kebijakan  ini juga mendapat dukungan penuh dari aparat pemerintah  seperti  TNI  dan  POLRI  yang ikut  serta  mengawal  proses  lokalisasi kawasan Kalijodo.
Kebijakan  penertiban  kawasan Kalijodo, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan  Penjaringan,  Kota  Jakarta Barat  erat  kaitannya  dengan  konsep  etika pengambilan keputusan publik  atau etika institusi dan individu dalam sektor publik yang mencakup pendekatan etika konsekuensialis, pendekatan etika deantologis, dan pendekatan etika kebajikan dalam (Lynch, Lynch, & Cruise, 2007; Segers & Sullivan, 2006). Kebijakan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang diputuskan oleh para pemangku kepentingan  mulai  dari  gubernur  hingga aparatur  di  bawahnya  untuk  melakukan penataan  ini  dapat  dianalisis  melalui  tiga pendekatan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dijabarkan  sebelumnya,  penulis tertarik untuk mengetahui suatu kemungkinan penerapan etika pengambilan  keputusan  publik  dalam kebijakan  penertiban  kawasan  Kalijodo oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta tahun  2016.  Adapun  rumusan  masalah yang  dibuat  adalah  bagaimana  penerapan etika pengambilan keputusan publik dalam kebijakan  penertiban  kawasan  Kalijodo tahun 2016?
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini adalah untuk menganalisis penerapan etika
pengambilan  keputusan  publik  dalam kebijakan  penertiban  kawasan  Kalijodo tahun 2016.

## LANDASAN TEORI
Etika pengambilan keputusan dibagi ke dalam tiga tipe yaitu pendekatan konsekuensialis (consequentialist) , pendekatan  deantologis  atau  kantianisme
(deontological  atau  kantian) ,  dan  etika kebajikan (virtue  ethics) (Segers  &
Sullivan, 2006).  Teori ini juga disebutkan dalam (Lynch et al., 2007) yang digunakan untuk  menganalisis  etika  institusi  dan individu dalam sektor publik.
Pendekatan konsekuensialis berfokus  pada  konsekuensi  dari  suatu kebijakan,  di  mana  kebijakan  yang  benar adalah kebijakan yang memiliki konsekuensi  atau  akibat  yang  lebih  baik dari  alternatif  kebijakan  lainnya.  Konsep ini menekankan pada hasil atau akibat baik (best outcome) dalam mengevaluasi tindakan  manusia  (Pettit,  1997;  Segers  & Sullivan,  2006). Best  outcome yang dimaksud  adalah  meningkatkan  sebanyak mungkin  kesenangan,  kebahagiaan,  atau kepuasan  bagi  sebanyak  mungkin  orang
(Christensen & Lægreid, 2011). Pendekatan
konsekuensialis adalah perkembangan  dari  buah  pikiran  Plato, Aristoteles,  Cicero,  yang  menekankan pada  manusia  sebagai  anggota  dari komunitas  yang  berbagi  tujuan  bersama. Oleh  sebab  itu  kebijakan  sosial,  sistem, sosial,  institusi,  dan  lingkungan  harus bermanfaat  bagi  setiap  orang  (Velasquez, Andre,  Shanks,  &  Meyer,  1996).  Dalam implementasinya, pendekatan ini mendapat  kritikan  yaitu  karena:  (1) mengorbankan kepentingan segelintir orang  demi  tercapainya  kepentingan banyak  orang;  (2)  pengambil  kebijakan
tidak dapat memperkirakan seluruh konsekuensi  yang  mungkin  terjadi  dari suatu  kebijakan  tertentu;  (3)  menyangkut perhitungan/kalkulasi dari konsekuensi itu sendiri, sebab timbul pertanyaan mengenai kepentingan siapa yang harus diperhitungkan,  bagaimana  seharusnya biaya  dan  manfaat  diukur,  dan  haruskah intensitas  preferensi  diukur  (Segers  & Sullivan,  2006).  Sementara  itu  menurut (Christensen & Lægreid, 2011), permasalahan  utama  dari  teori  ini  adalah betapa mudahnya menilai konsekuensi dari keputusan  secara  rasional.  Perspektif ‘economic man’ mudah saja
menentukannya, tetapi sebagai ‘administrative  man’ memiliki  adanya keterbatasan dalam perhatian dan kapasitas (Simon, 1957). Pendekatan konsekuensial adalah pendekatan yang digunakan sebagian besar pejabat publik.
Pendekatan deantologis atau kantianisme  menekankan  pada  benar  dan salah,  ada  kewajiban  moral  yang  harus dilakukan selain dari pertimbangan konsekuensi (Lynch et al., 2007; Segers & Sullivan,  2006).  Pendekatan  ini  didasari oleh pemikiran Imannuel Kant. Kewajiban moral manusia ditentukan oleh lingkungan sosial  di  mana  seseorang  itu  berada  atau peran dan tanggung jawab dalam masyarakat  yang  menyertainya  (Bradley, 1876). Contohnya menjadi orang tua, anak, tetangga, atau menjalankan profesi tertentu seperti  dokter,  pengacara,  pejabat  politik, dan  lainnya,  setiap  orang  memiliki pekerjaan  yang  harus  dilakukan  dan kewajiban  moral  untuk  melakukannya dengan baik. Menurut John Rawls, paham ini berfokus pada manusia memperlakukan orang  lain  sama  seperti  dirinya  ingin diperlakukan.  Manusia  memiliki  martabat berdasarkan  kehendak  bebasnya  dan
memiliki hak moral dasar untuk membuat pilihan  tersebut  dihormati  (Velasquez  et al.,  1996).  Tindakan  atau  kebijakan  yang benar  dimaknai  dengan  individu  yang bebas,  setara,  dan  rasional.  Contoh  dari pendekatan  deantologis  adalah  teori  hak asasi  manusia  di  mana  menghormati  hak adalah  tanda  menghormati  orang  sebagai tujuan  hidup.  (Segers  &  Sullivan,  2006). Terdapat  satu  kritik  mendasar  mengenai teori ini yakni prinsip ini terlalu kaku untuk menjadi  pedoman  etis,  sebab  sering dibutuhkan  adanya  diskresi.  Potensi masalahnya  lainnya  adalah  adanya  lebih dari  satu  prinsip  yang  dapat  terlibat, memungkinkan adanya inkonsistensi yang mengarah  pada trade  off (Christensen  & Lægreid, 2011) .
Pendekatan etika kebajikan berfokus  pada  sumber-sumber  moralitas dalam  kehidupan  dan  karakter  batin ((Baron, Pettit, & Slote, 2001; Lynch et al., 2007)).  Etika  ini  mempertanyakan  siapa kita  dan  kita  harus  menjadi  orang  yang seperti  apa,  hal  ini  berkaitan  dengan potensi  diri.  ((Pence,  1993;  Segers  & Sullivan,  2006)).  Sumber  teori  ini  berasal dari Aristoteles di mana ada cita-cita yang harus  diperjuangkan  karena  memberikan perkembangan terhadap kemanusian. Pejabat publik dalam memutuskan tindakan  atau  kebijakan  dalam  situasi tertentu  memanfaatkan  pendekatan  etika ini,  oleh  sebab  itu  institusi  publik  atau anggotanya harus menumbuhkan sifat-sifat karakter yang berbudi luhur dan melakukannya  dalam  perilaku  sehari-hari ((Deverette,  2002;  Lynch  et  al.,  2007)).
Dalam  pengambilan  keputusan  yang melibatkan  dilema  moral,  apa  yang  benar dan  salah  adalah  bagian  dari  persamaan. Contoh dari tindakan yang dapat dilakukan dan  dikembangkan  adalah  kejujuran,
keberanian,  belas  kasih,  kedermawanan, kesetiaan, integritas, keadilan, dan kebijaksanaan  (Segers  &  Sullivan,  2006). Etika  kebajikan  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kompetensi  manajemen (Macaulay  &  Lawton,  2006).  Kritik terhadap  teori  ini  yakni:  (1)  mengambil landasan moral yang terlalu tinggi dengan mengasumsikan  setiap  manusia  adalah pribadi  yang  berbudi  luhur;  (2)  tidak adanya  aturan  yang  jelas  mengenai pengambil  kebijakan  untuk  membuat keputusan  berdasarkan  moral.  (Lynch  et al., 2007).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penulisan  ini dikategorikan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis berbekal teori, pemahaman,  dan  data  yang  ada  sehingga mampu  menganalisis  dan  menjelaskan fenomena  yang  terjadi  (Sugiyono,  2010) dalam  hal  ini  yaitu  melakukan  analisis penerapan  etika  pengambilan  keputusan dalam  kebijakan  penertiban  kawasan Kalijodo tahun 2016. Objek penelitian ini adalah  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta dan masyarakat Kalijodo.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penulisan  makalah  ini adalah  studi  kepustakaan  yang  berarti penulisan  makalah  ini  menggunakan literatur-literatur  ilmiah  seperti  buku  dan jurnal  (Sugiyono,  2016).  Sumber  data penulisan  makalah  ini  menggunakan  data sekunder, sehingga penulis tidak memperoleh  secara  langsung  (Sugiyono, 2016).  Data  sekunder  yang  digunakan adalah dokumen dan publikasi Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta,  sumber  elektronik, dan  koran  daring  yang  membahas mengenai  kebijakan  penertiban  kawasan Kalijodo tahun 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggusuran yang dilakukan Pemprov  DKI  Jakarta  pada  kawasan Kalijodo  bukanlah  tanpa  sebab.  Kalijodo diproyeksikan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak (RPTRA).  Hal  ini  menjadi  perhatian Pemprov  DKI  Jakarta  karena  minimnya ruang  terbuka  hijau  yang  ada  di  Jakarta. Dari  luas  kota  yang  mencapai  661.5  km², ketersediaan ruang terbuka hijau di Jakarta masih dirasa sangat kurang dan masih jauh dari  syarat  yang  ada  dalam  UU  No.  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang. Menurut  data  Dinas  Pertamanan  dan Pemakaman  DKI  Jakarta,  luas  Ruang Terbuka  Hijau  di  Jakarta  hanya  sebesar 9.9% dari total  kebutuhan yang mencapai 30%  dari  luas  suatu  kota  (Jakarta  Smart City,  2016).  Dengan  kebutuhan  Ruang Terbuka  Hijau  yang  tinggi  tersebut, Pemprov DKI Jakarta berusaha melakukan penataan kota dengan melakukan penggusuran  kawasan-kawasan  kumuh yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah kawasan Kalijodo yang memang diketahui sebagai kawasan perkampungan kumuh di daerah  Jakarta  Utara.  Dengan  adanya penggusuran  tersebut,  total  seluas  3,4 hektar  lahan  beralih  fungsinya  menjadi Ruang Terbuka Hijau (BCI Asia, 2017).
Selain itu, Kalijodo sendiri dikenal sebagai  kawasan  premanisme,  prostitusi, dan  perjudian  yang  ada  di  DKI  Jakarta. Prostitusi  ini  dilakukan  di  rumah-rumah semi  permanen  yang  kondisinya  kumuh. Dengan  kondisi  seperti  ini,  banyak  dari pekerja  seks  komersial  di  kawasan Kalijodo yang akhirnya menderita Human Immunodeficiency  Virus (HIV).  Dilihat pula  dari  data  Kementerian  Kesehatan bahwasannya Provinsi DKI Jakarta
merupakan  provinsi  di  Indonesia  dengan jumlah  penderita  HIV  tertinggi  dengan jumlah  55.099  penderita  (Kementerian Kesehatan, 2016). Melalui kondisi tersebut,  menjadi  alasan  pendukung  bagi pemerintah untuk mengusulkan penggusuran lahan di Kalijodo. Melihat pada pendekatan konsekuensialis,  penggusuran  kawasan Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta dirasa adalah pengambilan keputusan yang tepat. Hal  ini  melihat  pada  dampak  yang dihasilkan  dari  kebijakan  penggusuran kawasan  Kalijodo  yang  memberikan kebermanfaatan  bagi  lebih  banyak  orang, walaupun tetap dalam praktiknya mengorbankan kepentingan segelintir orang.  Setelah  penggusuran  tersebut, kawasan  Kalijodo  yang  identik  dengan kehidupan  malam  berubah  statusnya menjadi  salah  satu  tempat  rekreasi  yang ada  di  Jakarta.  Dengan  menggandeng perusahaan  swasta  yaitu  PT  Sinarmas Land,  Pemprov  DKI  Jakarta  membangun berbagai  fasilitas  yang  terdapat  pada Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak (RPTRA) seperti  arena skateboard , ruang perpustakaan,  aula,  ruang  menyusui,  area taman  bermain,  hingga  area  pedagang makanan.  Dengan  berbagai  fasilitas  yang disediakan  ini,  Kalijodo  yang  dahulunya kawasan  kumuh  berubah  menjadi  Ruang Terbuka Hijau.
Selain sebagai  daerah penghijauan dan  resapan  air,  dengan  adanya  RTH  ini juga  memberikan  wadah  bagi  masyarakat sekitar Kalijodo untuk dapat bersosialisasi dan memperkuat jalinan dalam masyarakat.  Kemudian  dengan  statusnya sebagai  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah Anak,  di  tempat  ini  pula  dapat  dijadikan sebagai sarana pendidikan serta pengembangan
anak-anak sekitar
Kalijodo. Sebab saat ini di Jakarta jumlah ruang-ruang  publik  yang  ramah  anak masih dirasa minim, sebab sebagai sebuah perkotaaan,  Jakarta  seharusnya  mampu menyediakan  ruang-ruang  publik  bagi anak-anak  untuk  dapat  bermain  (Friana, 2017).
Makin  gencarnya  pembangunan terhadap gedung-gedung bertingkat,
menyebabkan anak-anak harus kehilangan tempat untuk dapat bermain dan mengembangkan  potensinya.  Walaupun dampak  yang  dihasilkan  baik,  tetapi penggusuran  kawasan  Kalijodo  juga menimbulkan  masalah  baru  yang  tidak terencanakan  sebelumnya.  Para  warga Kalijodo  yang  direlokasi  ke  berbagai Rumah Susun (Rusun) di Jakarta, mengeluhkan  berbagai  persoalan.  Para mantan warga Kalijodo merasa kehilangan mata  pencaharian  mereka,  sebab  banyak dari warga Kalijodo
yang menggantungkan  hidupnya  disana.  Selain itu mereka juga menuntut kompensasi dari Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  terkait naiknya  biaya  kebutuhan  hidup  mereka selama tinggal di Rumah Susun. (Tarigan, 2016; Widhana, 2016)
Sementara  itu  dari  sudut  pandang deantologis, dapat dilihat bahwa kebijakan penggusuran  yang  dilakukan  Pemprov DKI  Jakarta  bukanlah  tanpa  payung hukum.  Pemerintah  menggunakan  dasar hukum  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007  tentang  ketertiban  umum  (Sari, 2017).  Walaupun  telah  memiliki  payung hukum, penggusuran yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mendapat  pertentangan  dari  berbagai pihak,  salah  satunya  adalah  Lembaga Bantuan Hukum. LBH berpendapat bahwa penggusuran  yang  dilakukan  Pemprov DKI  Jakarta  yang  berpedoman  Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2007 cacat hukum (Sari,  2017).  Dengan  peraturan  tersebut, Pemprov DKI Jakarta seolah-oleh memiliki  kewenangan  lebih  untuk  dapat melakukan penertiban umum, salah satunya adalah tindakan penggusuran.
Dari perspektif deontologis, tindakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  dibenarkan. Gubernur  Basuki  Thahaja  Purnama  jelas memiliki  pertimbangan  khusus  dalam melakukan  suatu  tindakan  yang  akan diambil. Seperti pada tindakan penggusuran yang ia lakukan, dia berpendapat  bahwa  penggusuran  yang dilakukan  untuk  mengurangi  potensi bencana  banjir  yang  terdapat  di  Jakarta serta  mengembalikan  fungsi  lahan  sesuai peruntukkannya (Kumparan, 2017).
Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  kasus  ini memiliki  wewenang  yang  diatur  dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 23 Tahun 2014. Adapun  urusan  wajib  yang  menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah urusan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar,  meliputi:  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,  ketertiban  umum  serta perlindungan masyarakat dan sosial (Pradityo,  2017).  Jika  mengacu  pada Undang-Undang ini, tindakan yang diambil  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta dalam menggusur Kalijodo dapat dikatakan sebuah upaya untuk  melakukan penataan  ruang.  Dengan  begitu,  Pemprov DKI  Jakarta  hanya  menjalankan  peran, fungsi, dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin.
Terakhir,  apabila  ditinjau  dari pendekatan etika kebajikan maka tindakan Pemprov  DKI  Jakarta  tidak  sepenuhnya dianggap sebagai suatu kebenaran.
Penggusuran  yang  dilakukan  kepada masyarakat  Kalijodo,  dalam  beberapa kasus  tidak  berjalan  sesuai  dengan mekasnisme  yang  seharusnya.  Banyak warga  yang  memiliki  lahan  ataupun bangunan yang dilengkapi oleh Sertifikasi Garap,  namun  tidak  mendapatkan  proses ganti  rugi  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta. Menurut  salah  satu  tokoh  di  Kalijodo, Abdul Azis atau kerap disapa Daeng Azis mengaku rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan  Perkotaan  (PBB-P2). Sehingga beberapa warga Kalijodo merasa memiliki  hak  atas  lahan  dan  bangunan tersebut.  Walaupun  Pemerintah  Provinsi berdalih  bahwa  Daeng  Azis  menyalahi peraturan  dan  dapat  dipidana  karena dianggap  membeli  dan  menguasai  tanah negara (Alexander, 2016).
Dengan polemik tersebut, harusnya Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mampu menyelesaikan  kasus  ini.  Suatu  hal  yang patut  diapresiasi  adalah  ketika  kawasan Kalijodo  ini  ditertibkan  pada  29  Februari 2016, tidak ada perlawanan dari masyarakat sama sekali. Penertiban berlangsung lancar dan ratusan aparat yang dikerahkan juga tidak melakukan tindakan anarkis (BBC Indonesia, 2016).
Menurut pendekatan etika kebajikan, tindakan yang diambil Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta seharusnya  tetap  mengedepankan  nilai- nilai  luhur  dalam  hal  ini  termasuk  pula belas  kasih.  Walaupun  kawasan  Kalijodo yang  sebelumnya  dijadikan  tempat  dan pusat  kegiatan  lokalisasi  yang  tentunya dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran hukum,  namun  Pemprov  DKI  Jakarta harus dapat memenuhi hak masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun  menurut  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan
tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak memerlukan  adanya  proses  ganti  rugi.  Ia berpendapat  bahwa  Kalijodo  merupakan kawasan  yang  statusnya  adalah  tanah negara  yang  peruntukannya  bagi  ruang terbuka hijau (Andinni, 2016).
Bentuk tanggung jawab Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  kepada korban Kalijodo selain memberikan rumah susun kepada korban yang terdampak, para pekerja  seks  komersial  juga  diberikan pelatihan profesi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi  DKI  Jakarta  (Sasongko,  2016). Hal  ini  dimaksudkan  agar  para  mantan pekerja seks komersial ini tidak kembali ke profesi sebelumnya dan mampu memberdayakan  masyarakat  di  sekitar Kalijodo yang terdampak dengan penggusuran tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan terhadap penerapan etika pengambilan  keputusan  publik  terhadap kebijakan  penertiban  kawasan  Kalijodo oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  meliputi pendekatan  etika  konsekuensialis,  etika deantologis,  dan  etika  kebajikan,  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa dalam  pengambilan  kebijakan  tersebut sudah  diterapkan  kombinasi  dari  ketiga pendekatan tersebut. Etika konsekuensialis menjadi  pendekatan  yang  paling  kuat digunakan sebab menimbang best outcome yang  menghadirkan  manfaat  bagi  lebih banyak orang walau di sisi lain mendatangkan  kerugian  bagi  sebagian pihak. Diikuti dengan etika deantologis, di mana  pemerintah  memiliki  kewajiban mengeluarkan  keputusan  dalam  perannya sebagai  aparatur  negara.  Etika  kebajikan juga diimplementasikan walau pengaruhnya tidak signifikan.
Saran  yang  dapat  penulis  berikan mengenai  pengambilan  keputusan  publik di  dalam  kasus  penertiban  kawasan Kalijodo  ini  adalah  bahwa  Pemprov  DKI Jakarta  harus  menyadari  setiap  keputusan yang  dibuat  tidak  dapat  menyenangkan setiap aktor kepentingan yang ada. Dalam pengambilan  keputusan  publik  ini  patut disadari  bahwa  setiap  perspektif  etika pengambilan keputusan yang ada memiliki kelemahannya  masing-masing,  sehingga dalam pengambilan keputusan publik yang baik  diperlukan  adanya  ‘segitiga  etika’ agar terjadi keseimbangan antar pendekatan  etika  tersebut.  Terkait  dalam pengambilan keputusan penertiban kawasan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya  yang  menyangkut  hajat  hidup orang  banyak,  Pemprov  DKI  Jakarta seharusnya  tidak  hanya  mengedepankan perspektif  konsekuensialis  dalam  hal  ini
‘economic man’ , namun juga mengaplikasikan ‘administrative  man’ ,
sehingga  tidak  hanya  kalkulasi  biaya  dan untung rugi, namun juga meliputi hubungan sosial, perilaku manusia, budaya,  dan  hal-hal  luhur  lainnya  yang berkaitan  dengan  mengedepankan  etika kebajikan  dengan  menjunjung  tinggi  hak- hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  H.  B.  (2016).  Pemprov  DKI Jakarta  Harus  Bayar  Ganti  Rugi Korban  Kalijodo.  Retrieved  from https://properti.kompas.com/read/201 6/02/16/120000721/Pemprov.DKI.Ja karta.Harus.Bayar.Ganti.Rugi.Korba n.Kalijodo.?page=all Andinni,  A.  R.  (2016).  Menteri  Agraria:
Tak  Perlu  Ganti  Rugi  Penggusuran Kalijodo. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasio
nal/20160301185231-20- 114679/menteri-agraria-tak-perlu- ganti-rugi-penggusuran-kalijodo Baron,  M.,  Pettit,  P., &  Slote,  M.  (2001).
Three methods of ethics .
BBC  Indonesia.  (2016).  Pembongkaran
Kalijodo  lancar  tanpa  perlawanan.
Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berit a_indonesia/2016/02/160229_indone sia_kalijodo_update
BCI  Asia.  (2017).  Projects :  RTH  dan RPTRA  Kalijodo.  Retrieved  from http://www.constructionplusasia.com /id/rth-dan-rptra-kalijodo/%0A
BPS Provinsi DKI Jakarta. (2017). Jumlah
Penduduk  dan  Rasio  Jenis  Kelamin.
Retrieved from https://jakarta.bps.go.id/statictable/20 17/01/30/137/jumlah-penduduk-dan- rasio-jenis-kelamin-menurut- kabupatenkota-di-provinsi-dki- jakarta-2015.html
Bradley,  F.  H.  (1876).  My  station  and  its duties. Ethical Studies , 164–165.
Christensen,  T.,  &  Lægreid,  P.  (2011).
Ethics and administrative reforms: A study  of  ethical  guidelines  in  the central civil service. Public
Management  Review , 13 (3),  459– 477.
Deverette,  R.  J.  (2002).  Introduction  to Virtue  Ethics. Washington,  DC: Georgetown UP .
Eko,  E.  (2019).  Problematika  Kemacetan
Jakarta. Retrieved from
https://www.kompasiana.com/edwar diyonoekoprasojo/5d110632097f365 f25427c63/problematika-kemacetan- jakarta
Friana, H. (2017). Pengamat Nilai Jumlah Ruang  Terbuka  Hijau  di  Jakarta Stagnan.
Retrieved from https://tirto.id/pengamat-nilai-
jumlah-ruang-terbuka-hijau-di- jakarta-stagnan-co4Q jakarta.go.id. (2008). GEOGRAFIS
JAKARTA. Jakarta  Smart  City.  (2016).  Jakarta  akan Memenuhi Kebutuhan Ruang
Terbuka  Hijau.  Retrieved  from https://smartcity.jakarta.go.id/blog/1
14/jakarta-akan-memenuhi- kebutuhan-ruang-terbuka-hijau%0A Jordan,  R.  (2016).  Dukung  Penertiban
Kalijodo, Ketua DPRD DKI:
Pemerintah Tak Boleh Kalah! Retrieved from https://news.detik.com/berita/314177 9/dukung-penertiban-kalijodo-ketua- dprd-dki-pemerintah-tak-boleh-kalah
Kementerian  Kesehatan.  (2016).  Hari
AIDS Sedunia, Momen STOP Penularan  HIV:  Saya  Berani,  Saya Sehat! Retrieved from https://www.depkes.go.id/article/vie w/18120300001/hari-aids-sedunia- momen-stop-penularan-hiv-saya- berani-saya-sehat-.html
Kumparan.  (2017).  Ahok  Ungkap  Alasan
Tetap Lakukan Penggusuran. Retrieved from https://kumparan.com/kumparannew s/ahok-ungkap-alasan-tetap-lakukan- penggusuran
Lynch, T. D., Lynch, C. E., & Cruise, P. L.
(2007).  Global  Ethics  in  the  21st Century:  An  Alternative  Approach.

## PUBLIC  ADMINISTRATION  AND
PUBLIC POLICY-NEW YORK- , 129 , 903.
Macaulay, M., & Lawton, A. (2006). From virtue  to  competence:  Changing  the principles  of  public  service. Public Administration  Review , 66 (5),  702–
710.
Pence,  G.  (1993).  Virtue  theory. A
Companion to Ethics , 249–258.
Pettit,  P.  (1997). The  consequentialist perspective .
Pradityo,  R.  Y.  (2017).  Menyibak  Peran dan  Fungsi  Pemerintahan  Provinsi DKI Jakarta. Retrieved from https://www.netralnews.com/news/o pini/read/108737/menyibak-peran- dan-fungsi-pemerintahan-provinsi-
dki-jakarta-
Pratomo, H. (2012). DKI Jakarta,
penyumbang terbesar ekonomi nasional. Retrieved from https://www.merdeka.com/uang/dki-
jakarta-penyumbang-terbesar- ekonomi-nasional.html
Retaduari,  E.  A.  (2016).  Kepala  BPN:
Kalijodo  Tanah  Negara,  Penertiban Pemprov DKI Sudah Benar.
Rizal. (2016). Sejarah Berdirinya
Lokalisasi  Kalijodo  yang  Selama  Ini Selalu  Tabu  untuk  Dibicarakan. Retrieved
from https://www.idntimes.com/news/indo nesia/rizal/sejarah-berdirinya- lokalisasi-kalijodo-sejak-era- kolonial-belanda-hingga-sebesar- sekarang/full
Sari,  N.  (2017).  LBH  Sayangkan  Perda Ketertiban Umum jadi Dasar Hukum Penggusuran  di  Jakarta.  Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read /2017/04/13/16291211/lbh.sayangka n.perda.ketertiban.umum.jadi.dasar.h ukum.penggusuran.di.jakarta%0A Sasongko,  J.  P.  (2016).  Pemprov  DKI Siapkan Pelatihan Alih Profesi untuk PSK Kalijodo. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20160215152728-20- 111033/pemprov-dki-siapkan- pelatihan-alih-profesi-untuk-psk-
kalijodo Segers, M., & Sullivan, E. (2006). Ethical Issues  and  Public  Policy .  309–327. https://doi.org/10.1201/97814200170 07.ch21 Simon,  H.  A.  (1957). Administrative
behaviour; a study of decisionmaking process in
administrative
organization,  New  York,  1957 .  New
York: MacMillan.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian
Kuantitaif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: PT Alfabet.
Tambun,  L.  (2016).  Selama  Menjadi Gubernur DKI, Ahok Telah Lakukan 12  Penggusuran.  Retrieved  from https://www.beritasatu.com/megapoli tan/389284/selama-menjadi- gubernur-dki-ahok-telah-lakukan-12- penggusuran
Tarigan,  K.  (2016).  Untuk  Pak  Ahok:
Komnas HAM Ungkap Derita Warga Setelah Kalijodo Digusur.
Velasquez,  M.,  Andre,  C.,  Shanks,  T.,  & Meyer,  M.  J.  (1996).  Thinking ethically:  A  framework  for  moral decision  making. Issues  in  Ethics ,
7 (1).
Widhana,  D.  H.  (2016).  Balada  Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun. Retrieved from https://tirto.id/balada- korban-penggusuran-yang-tinggal-di- rusun-ccoQ Wijaya, P. (2013). Analisis Pembangunan RTH  Publik  di  Jakarta  Timur (Universitas  Indonesia).  Retrieved from http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016 -04/S46986-Putra Wijaya