## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA
Oleh Ruddy Handoko Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Konsep  outsourching  dalam  UU  Ketenagakerjaan  terbagi  dalam  dua  kategori yaitu  outsourching  pekerjaan  dan  outsourching  pekerja.  Banyak  perusahaan  yang mempekerjakan  buruh  dengan  sistem  outsourching  untuk  semua  pekerjaan,  baik pekerjaan  inti  maupun  pekerjaan  penunjang.  Pasal  65  ayat  (2)  huruf  a  UU  tentang ketenagakerjaan  telah  menentukan  bahwa  pekerjaan  penunjang  saja  yang  dilakukan dengan outsourching baik melalui outsourching pekerjaan maupun outsourching pekerja. Perusahaan  yang  mempekerjaan  Pekerja  dengan  sistem  Outsourcing,  senantiasa membuat  para  pekerja  resah,  karena  masa  kerjanya  dibatasi  dengan  waktu  tertentu, sehingga  kadang-kadang  sering  terjadi  demo  mengakibatkan  situasi  perusahaan  tidak kondusif. Penggunaan tenaga kerja dengan sistem outsourcing masih banyak persoalan sehingga  tenaga  kerja  sering  pada  posisi  yang  lemah.  Hal  ini  yang  perlu  dilakukan Pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan  yang menggunakan tenaga kerja dengan sistem outsoursing, agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusahaan, Tenaga outsoursing

## ABSTRACT
The  concept  of  outsourcing  in  the  Labor  Law  is  divided  into  two  categories: work  and  worker  outsourcings.  Many  companies  employ  workers  using  outsourcing system for all the kinds of work, both core and supporting works. Article 65 paragraph (2) of  the  Labor  Law  has  determined  that  the  supporting  work  is  the  only  one  using outsourcing  either  work  or  worker  outsourcing.  The  companies  that  employ  workers using outsourcing system always make the workers restless because the work is limited to a certain time. Therefore, there were frequently demonstrations leading to unconducive company situation. The use of labor using outsourcing system still have many problems so that workers are often in a weak position. It is what the government should do in the form of law enforcement for the companies that use labor using outsourcing system so that the rights of workers are protected according to the provisions of Act No. 13 of 2003.
Keywords : Law Enforcement, Company, Labor Outsourcing
A. Pendahuluan
Globalisasi telah membawa
dampak  yang  luas  dalam  kehidupan manusia.  Dampak  yang  ditimbulkan
globalisasi  tidak  semuanya  bersifat positif,  akan  tetapi  ada  juga  yang berdampak  negatif  bagi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. 1 Globalisasi  ekonomi  yang ditandai dengan persaingan yang semakin  ketat,  telah  menempatkan Indonesia  sebagai  Negara  berkembang pada  posisi  yang  serba  dilematis  dalam menjamin  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak.
Bekerja  adalah  cara  manusia mendapatkan  harkat  dan  martabatnya sebagai  manusia.  Sayangnya,  bekerja tidak  serta  merta  mengangkat  harkat ketika  pekerja  berhadapan  dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja. 2 Padahal  apabila  mengkristalisasi tujuan kedua dari tujuan nasional dalam Undang  -  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  maka  akan bisa dimaknai bahwa Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya  adalah  meningkatkan  derajat penghidupan  rakyat  Indonesia  melalui pekerjaan  yang  layak.  Tujuan  ini kemudian  dipertegas  didalam  Pasal  27 ayat  (2),  yang  menjamin  hak  warganya atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang
1 Miswati,  Betti.  Dampak  Globalisasi  Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bemegara, http://www.sabenego.com/2014/01/dampak-glo balisasi-terhadap-kehidupan . html, diakses tanggal 17Maret 2014
2 NPM, Bola Salju Sistem “OUTSOURCE” Harian Kompas, Jumat 26 Maret 2010, hal.45
layak  bagi  kemanusiaan.  Pasal  ini merupakan  pasal  yang  ditujukan  pada warga Negara Indonesia yang mengadung dasar etika, khususnya etika kemanusiaan.  Oleh  sebab  itu,  hak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga Negara.
Unsur  tenaga  kerja  memegang peranan  penting  dalam  pembangunan. Dengan  jumlah  penduduk  yang  besar apabila  dapat  dibina  dan  dikerahkan sebagai  tenaga  kerja  yang  efektif merupakan  modal  pembangunan  yang sangat  besar  dan  menguntungkan  bagi usaha pembangunan disegala bidang. 3 Bila  dilihat  dari  posisi  antara buruh  dan  pengusaha  yang  tidak seimbang,  diperlukan  peran  Negara untuk  melindungi  pihak  yang  lemah yaitu  perlindungan  terhadap  buruh melalui hukum atau peraturan perundang  -  undangan  khususnya  UU tentang  ketenagakerjaan  agar  tercapai keseimbangan antara buruh dan pengusaha  serta  tercapai  tujuan  Negara yaitu  menjamin  kehidupan  yang  layak bagi setiap warga Negara.
Paradigma hukum sebagai perwujudan dari kebijakan public
3 Djumadi. 1995, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada.hal.19
seharusnya  dijadikan  dasar  didalam pembentukan UU tentang ketenagakerjaan  meskipun  hukum  juga merupakan produk politik dan kepentingan  pihak  -  pihak  tertentu. Pilihan  antara  upaya  mensejahterakan rakyat  (pekerja)  melalui  peraturan perundang - undangan dihidang
ketenagakerjaan dengan kebijakan Untuk  menarik  investor  asing,  melalui keunggulan komparatif upah murah dan pelaksanaan  hukum  ketenagakerjaan yang  lunak,  merupakan  dilema  bagi
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. 4 Disatu pihak Negara
berkembang  yang  berada  pada  posisi tergantung  pada  modal  dan  teknologi Negara maju, terpaksa  menekan tingkat upah  dan  syarat  -  syarat  kerja  lainnya untuk  menarik  penanam  modal  asing. Dilain  pihak  mereka  ditekan  oleh Negara maju untuk memperhatikan upah buruh  serta  syarat  -  syarat  kerja  dan kondisi  keija  lainnya  melalui  berbagai macam cara. Ancaman pencabutan kuota ekspor selalu diusulkan untuk diagendakan dalam setiap sidang World
4 Aloysius  Uwiyono,  2004, Implikasi  Hukum Pasar Bebas dalam Kerangka AFTA terhadap Hukum Ketenagakeijaan  di  Indonesia .  Jumal  Hukum
Bisnis, hal.41-46
Trade  Organization  (WTO).  Misalnya,
Amerika Serikat beberapa kali mengancam  akan  mencabut  kuota ekspor tekstil ke Amerika Serikat karena pemerintah  Indonesia  tidak  menjamin hak  buruh  untuk  berserikat  ataupun pelaksanaan  peraturan  perundang  - undangan. 5
Meskipun  era  globalisasi  dan pasar bebas belum berjalan sepenuhnya, persaingan  antar  perusahaan  barang maupun  jasa  baik  di  dalam  negeri maupun  antar  Negara  sudah  terasa ketatnya.  Dalam  iklim  pasar  bebas, hanya  perusahaan  etisien  dan  dengan produk  berkualitas  saja  yang  akan mampu bertahan dalam seleksi tersebut, sehingga  perusahaan  harus  melakukan berbagai upaya efisiensi disegala bidang dengan  tetap  meningkatkan  kualitas produk dan layanannya.
Perusahaan di Indonesia dituntut untuk  meningkatkan  produksinya  agar tidak  tergerus  oleh  derasnya  persaingan dalam  era  pasar  bebas.  Bahkan  sejak tanggal  1  Januari  2010,  melalui  Asean China  Free  Trade  Area  (ACFTA), Indonesia telah memasuki arena perdagangan  bebas  bersama  5  negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia,
5 Aloysius Uwiyono, 2001, Hak Mongok di Indonesia, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia,hal.221
Malaysia,  Singapura,  Filipina  dan
Thailand dengan Tiongkok yang merupakan  Negara  industri  terbesar  di Asia  dan  diprediksi  akan  menguasai pasar dunia. ACFTA semakin membuat Indonesia  harus  meningkatkan  daya saing  produksi  dunia  usahanya  demi tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat disegala aspek.
Sebagai akibatnya banyak perusahaan berusaha mengurangi resiko usaha termasuk risiko dalam hal Sumber Daya  Manusia  (SDM)  untuk  menekan biaya  produksi.  Upaya  yang  dilakukan oleh perusahaan adalah dengan
menerapkan system outsourcing.
Bahkan  hal  ini  juga  dilakukan  oleh Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) seperti  PT.  Pertamina,  PT  PEN  dan  PT Telkom,  meskipun  berdasarkan  Surat Edaran  Menteri  BUM  sejak  tanggal  5 Maret  2014  tidak  diperbolehkan  lagi perusahaan BUMN melaksanakan outsourcing  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan UU tentang ketenagakerjaan.
Demo  buruh  yang  sering  terjadi sejak beberapa tahun terakhir seringkali mengusung  beberapa  tuntutan  besar diantaranya penghapusan system
outsourcing, sudah sekian lama buruh di Indonesia menuntut penghapusan outsourcing  yang  dinilai  lebih  banyak
merugikan,  mengganggu  rasa  keadilan dan  kesejahteraan,  serta  dianggap  lebih menguntungkan pengusaha.
Konsep  outsourcing  pertama  kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh CK Prahalad  dan  Gary  Hamel  melalui sebuah  artikel  berjudul  “The  Core Competences  of  The  Corporations”. Disebutkan  bahwa  dalam  persaingan bisnis global saat ini, agar bisa bertahan hidup serta sukses dalam jangka panjang setiap perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif dalam menjalankan  bisnisnya.  Diantaranya dengan  cara  penerapan  konsep  pekeija alih daya. 6
Outsourcing  merupakan  sebuah gejala  global  yang  terjadi  diseluruh dunia,  dan  muncul  karena  dunia  usaha semakin  menyadari  siklus  bisnisnya bergerak  semakin  pendek. 7 Pada  tahun 2003 dan tahun 2011, pasal - pasal yang terkait outsourcing telah diuji materil ke Mahkamah  konstitusi  (MK)  meskipun MK  tidak  mengabulkannya.  Namun selama  ini  pelaksanaan  outsourcing menimbulkan  keresahan  bagi  pekerja  /
6 Muhammad  Shodiq .  Wacana  Penghapusan Pekeija Alih Daya . Kompas, Jum’at 3 Januari 2014.hal.7
7 Rhenald  Kasali,  -  Outsourcing.  Seputar
Indonesia, Kamis, 4 Oktober 2012.hal.1
buruh. Aksi penolakan maupun permintaan  penghapusan  outsourcing oleh buruh menunjukkan adanya kemungkinan terdapat kekurangan dalam  penegakan  hukum  teradanya kemungkinan terdapat kekurangan dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaksanaan  outsourcing  berdasarkan UU tentang ketenagakerjaan.

## B. Permasalahan
Permasalahan  tentang  outsourcing  yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :
1. Bagaimana pengatur outsourcing dalam UU tentang ketenagakerjaan  dan  bagaimana penegakan hukumnya 2. Apakah outsourcing perlu
dihapuskan sebagaimana dituntut
oleh buruh selama ini?

## C. Pembahasan
1. Pengaturan Outsourcing Sistem Hukum menurut
Lawrence  Meir  Friedman  meliputi elemen  -  elemen  sebagai  berikut,  yaitu struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan kultur  hukum  yang  hidup,  bukan  hanya pada  aturan  yang  ada  dalam  kitab hukum. Sumber hukum ketenagakerjaan di  Indonesia  didominasi  oleh  ketentuan hukum yang tersebar diberbagai
peraturan perundang - undangan dibidang ketenaga kerjaan, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu substansi hukum.
Mengingat  bisnis  outsourcing berkaitan erat dengan praktik ketenagakerjan,  peraturan  -  peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan  menjadi  factor  penting dalam memacu
perkembangan outsourcing  di  Indonesia.  Legalisasi penggunaan  jasa  ousourcing  mulai terjadi  pada  tahun  2003,  yakni  dengan berlakunya UU tentang ketenagakerjaan. 8 UU tentang ketenagakerjaan tidak merumuskan secara eksplisit tentang istilah outsourcing dan hanya mengatur konsep pelaksanaan outsourcing dalam pasal 64, pasal  65  dan  pasal  66  serta  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19 Tahun  2012  tentang  syarat  -  syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
Dalam  pasal  64  disebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan  lainnya  melalui  peijanjian
8 Lalu  Husni,  ,  2003, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta,
Raja Grafindo Persada.hal.77
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa  pekerja  /  buruh  yang  dibuat  secara tertulis”.
Bila melihat konsep redaksional  pasal  ini,  maka  terlihat bahwa konsep outsourcing dalam Undang  -  Undang  Ketenagakerjaan terbagi  dua  kategori  yaitu  pertama adalah  outsourcing  pekerjaan,  dimana perusahaan  utama  menyerahkan  atau memborongkan kepada perusahan lainnya.  Sebagai  contoh  kategori  yaitu pertama  adalah  outsourcing  pekerjaan, dimana perusahaan utama menyerahkan atau memborongkan kepada perusahaan lainnya. Sebagai contoh kategori pertama  yaitu  outsourcing  pekerjaan,
misalnya satu
perusahaan
memborongkan atau menyerahkan pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya untuk  melaksanakan  sebuah  pekerjaan. Perusahaan  yang  menerima  pekerjaan ini  mempekerjakan  pekerja  tersebut sehingga pekerja tersebut hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan  yang  menerima  pekerjaan tersebut.
Kategori kedua adalah outsourcing pekerja, dimana perusahaan
utama (pengguna) memperkerjakan pekerja  yang  didapatkannya  melalui perusahaan  lain  yaitu  perusahaan  jasa pekerja.  Sebagai  contoh  untuk  kategori
kedua yaitu outsourcing pekerja, misalnya  satu  perusahaan  menyerahkan pekerjaannya  kepada  perusahaan  lain untuk  dipekerjakan  dibawah  pimpinan atau pengawasan perusahaan lain tersebut.
Dalam  pasal  65  ayat  (1)  juga disebutkan bahwa “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan  lain  dilaksanakan  melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”. Selanjutnya, pada ayat (2) dipersyaratkan terhadap pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain tersebut harus memenuhi  syarat  -  syarat  sebagai berikut:
a. Dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama
b. Dilakukan dengan perinth langsung  atau  tidak  langsung  dari pemberi pekerjaan
c. Merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara keseluran dan d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung
Selain  persyaratan  tersebut,  syarat lain  yang  harus  dipenuhi  adalah pemberian kerja dan syarat - syarat kerja harus  sekurang  -  kurangnya  sama dengan  perlindungan  kerja  dan  syarat  - syarat  kerja  pada  perusahaan  pemberi
pekerjaan  atau  sesuai  dengan  peraturan perundang  -  undangan  yang  berlaku. Selanjutnya,  hubungan  kerja  dapat didasarkan  atas  perjanjian  kerja  waktu tertentu  atau  perjanjian  kerja  waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU tentang ketenagakerjaan. Namun berdasarkan  putusan  MK  Nomor  27  / PUU - IX / 2011 frasa.“ Perjanjian kerja  waktu  tertentu”  dalam  pasal  65 ayat (f) sudah tidak mengikat.
Bila  melihat  pasal  65  ayat  (2) huruf  a,  dengan  tidak  dijelaskan  lebih lanjut  batasan  kegiatan  utama  dapat membuat  kesulitan  dalam  menafsirkan batasan  yang dimaksud  antar kegiatan / pekerjaan  utama  atau  bukan  (kegiatan  / pekerjaan  penunjang).  Redaksional  ini memiliki  potensi  multitafsir  yang  akan mengakibatkan  ketidakjelasan  definisi sebuah  pekerjaan  merupakan  kegiatan utama  atau  bukan.  Ditambah  lagi  tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengeni criteria dari masing —  masing kegiatan tersebut  secara  rinci  menyebabkan perusahaan dapat menafsirkannya secara berbeda  -  beda  karena  tidak  ada  pihak lain yang dapat menilai atau menentukan kegiatan  utama  atau  penunjang  sebuah perusahaan  selain  perusahaan  tersebut sehingga  masing  -  masing  perusahaan
dapat menafsirkan secara berbeda -beda.
Terkait hal tersebut, masih banyak perusahaan yang
mempekerjakan  buruh  dengan  system outsourcing untuk semua pekerjaan, baik pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang. Pasal 65 ayat (2) huruf a UU tentang ketenagakerjaan telah menentukan bahwa pekerjaan penunjang saja  yang  dapat  dilakukan  dengan outsourcing  baik  melalui  outsourcing pekerjaan maupun outsourcing pekerja. 9

## 2. Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, dalam menilai efektivitas suatu undang - undang di masyarakat dapat dilihat dari beberapa  faktor  yang  mempengaruhi bekeijanya  hukum  atau  penegakan hukum, yaitu: 10
1. Hukum  atau  peraturan  perundang  - undangan
2. Penegakan  hukum,  yakni  pihak  - pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Kesadaran hukum masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu
9 M. Hadi Subhan, Buruh dan Lumpuhnya Hukum, Harian Kompas,Selasa 29 April 2004, hal.7
10 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang mempengarihi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Press.hal.2
berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan  pada  karsa  manusia didalam pergaulan hidup.
Bila sebelumnya telah telah dijabarkan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu peraturan perundang  -  undangan, faktor lain  yang  penting  adalah  penegak hukum.  Ruang  lingkup  dari  istilah “penegak hukum” luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan  hukum.  Didalam  tulisan  ini, yang  dimaksud  dengan  penegak  hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara berkecimpung dibidang ketenagakerjaan seperti  mereka  yang  bertugas  dalam pengawasan  terhadap  pelaksanaan  UU tentang ketenagakerjaan.
Peranan  penegak  hukum  telah dirumuskan  dalam  pasal  176  sampai dengan pasal 181 Bab XIV UU tentang ketenagakerjaan.  Dalam  pasal  176
disebutkan bahwa “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjan yang mempunyai kompetensi dan independen guna  menjamin  pelaksanaan  peraturan perundang - undangan
ketenagakerjaan”.  Salah  satu  tugas
utama  pemerintah  yaitu  mengawasi terjadinya  hubungan  industrial  yang dilakukan pengusaha dengan pekerjanya apakah  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang  -  undangan,  perjanjian  kerja dan perjanjian kerja bersama.
Tugas  pengawasan  yang  harus dilakukan  terkait  outsourcing  adalah mengawasi implementasi norma outsourcing  secara  aktif  dan  rutin  ke setiap  perusahaan  untuk  mengetahui antara  lain  berapa  jumlah  pekerja outsourcing  disebuah  perusahaan  dan apakah bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja outsourcing tersebut.
Hal  ini  perlu  dilakukan  karena ketika ada pekerja outsourcing diperusahaan  tersebut,  maka  harus diawasi apakah bentuk pekerjaan pekerja outsourcing diperusahaan tersebut  telah  sesuai  dengan  norma  — norma dalam UU tentang ketenagakerjaan  atau  tidak.  Artinya penegak hukum harus melihat langsung ke setiap perusahaan terhadap implementasi  dari  norma  outsourcing ini.
Persoalan penegakan hukum pada  faktor  penegak  hukum  salah satunya terdapat pada kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan  terhadap  penerapan  UU
tentang  ketenagakerjaan.  Berdasarkan data  Kementerian  Tenagakerja  dan Transmigrasi  (Kemenakertrans),  jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang di Indonesia. Para pengawas  itu  harus  mengawasi  sekitar 216.547 perusahaan di Indonesia. Sebaran pengawas ketenagakerjaan saat ini  baru  menjangkau  kurang  lebih  300 Kabupaten  /  Kota  dari  kurang  lebih banyak  500  jumlah  Kabupaten  /  Kota yang  ada.  Dengan  asumsi  1  pengawas ketenagakerjaan  mampu  mengawasi  60 perusahaan pertahun maka masih
dibutuhkan tambahan kurang lebih 3.700 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan. 11
Dengan jumlah yang tidak berimbang  antara  tenaga  pengawas  dan jumlah  perusahaan, hal ini  jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan  menjadi  tidak  efektif
karena kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan  yang  belum  sesuai dengan  kebutuhan  dilapangan.  Diantara pegawai  pengawas  tersebut  bahkan  ada yang diberikan tugas ganda yaitu beban tanggung  jawab  struktural  misalnya
11 Wiji Nurhayat, Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di Indonesia masih minim, 2013,http//finance-detik.com/read/2013/05/07/1 65151/2240337/4/jumlah-pengawas-ketenagake rjaan-di-indonesia-masih-minim, diakses tanggal 13 januari 2017
sebagai kepala seksi, kepala bidang dan lain  -  lain. 12 Lemahnya  pengawasan merupakan  hal  yang  perlu  mendapat perhatian  penting  dalam  aspek  penegak hukum dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan
ketenagakerjaan seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  134  UU  tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan “Dalam  mewujudkan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  pekerja  /  buruh  dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang -
undangan ketenagakerjaan.”
Selain  faktor  UU  dan  penegak hukum, penegakan hukum tidak mungkin  akan  berlangsung  dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut antara  lain  organisasi  yang  baik, peralatan  yang  memadai  dan  keuangan yang cukup.
Keterbatasan sarana atau fasilitas operasional  pengawas  ketenagakerjaan merupakan kendala yang sering ditemukan dibeberapa daerah; Pengawas ketenagakerjaan  belum  difasilitasi  oleh kendaraan operasional dalam 12 Danang  Sunyoto,2013, Hak  dan  Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha, Yogyakarta Pustaka Yustisia.hal.33
menjalankan  tugasnya.  Padahal  dengan wilayah  kerja  yang  cukup  luas  disetiap Kabupaten / Kota atau setiap kecamatan, pengawasan  akan  sulit  dilaksanakan tanpa kendaraan operasional.
Sebagai  contoh  di  Kotawaringin Timur  Kalimantan  Tengah  yang  hanya memiliki dua orang pengawas ketenagakerjan,  belum  memiliki  mobil dinas  operasional  untuk  pengawasan dilapangan.  Akibatnya,  pengawasan masih terbatas karena hanya menggunakan dana yang cukup terbatas untuk mengawasi 470  perusahaan dengan  sekitar  105.000  pekerja  di Kotawaringin  Timur  tersebut. 13 Selama ini pengawas ketenagakerjaan seringkah melaksanakan tugasnya
dengan kendaraan pribadi mereka.
Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat  kerja  bagi  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan  secara  penuh  dalam  jabatan fungsional  pengawas  ketenagakerjaan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan oleh pemerintah, yang diatur dalam Peraturan
13 Kotawaringin  Timur  Hanya  Memiliki  Dua Pengawas Ketenagakerjaan, 2013, http://www.kalimantan-news.com / berita - php?
Idb  =  21789,  diakses  tanggal  14 Maret2014
Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan.
Namun  jumlah  tunjangan  yang diterima sejumlah Rp. 240.000,00 untuk pengawas  ketenagakerjaan  pelaksana hingga  sejumlah  Rp.  500.000,00  untuk pengawas ketenagakerjaan madya setiap bulannya. Jelas belum memadai dengan beban  kerja  yang  diemban  pengawas tersebut.  Dengan  jumlah  tunjangan pengawas ketenagakerjaan yang relative sangat rendah dan sarana untuk operasional  pengawasan  seperti  alat transportasi  dan  anggaran  pengawasan dilapangan  tersebut  merupakan  kendala yang perlu segera dicari jalan keluarnya karena  dikhawatirkan  dapat  membuat pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi semakin lemah dan berpotensi terjadinya kolusi antara pengawas dengan perusahaan  yang  diperiksanya.  Dimasa yang  akan  datang,  jumlah  pengawas harus dapat ditingkatkan dengan jumlah yang  ideal  sehingga  dapat  berjalan optimal.
Faktor  keempat,  yaitu  faktor masyarakat. Faktor ini memang memiliki  keterkaitan  dengan  faktor  - faktor  sebelumnya  yaitu  peraturan, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Penegakan  hukum  memang  bertujuan
untuk  mencapai  kedamaian  dalam masyarakat  meskipun  masyarakat  dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.  Masyarakat  memang  memiliki peran yang sangat besar dalam
penegakan undang - undang ketenagakerjaan khususnya terkait dengan outsourcing.
Outsourcing  memang  ditujukan terhadap pekerjaan  yang sifatnya bukan bisnis  utama  (core  business),  namun dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat  yang  semakin  meningkat membuat  pekerja  mau  bekerja  dengan system  outsourcing  yang  seringkali dipaketkan  dengan  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh penyedia jasa  outsourcing.  Padahal  pelaksanaan PKWT  memiliki  criteria  tersendiri  dan tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan  PKWT.  Hal  ini  dilakukan  oleh pekerja karena kebutuhan keluarga yang terus  meningkat  sehingga  pekerjaan apapun dan dengan kondisi apapun akan dikerjakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Kedudukan yang berbeda antara pekerja dengan pengusaha, juga merupakan  kendala  di  masyarakat. Dengan kedudukan yang tidak seimbang ini  akan  membuat  perusahaan  dan penyedia jasa outsourcing mendominasi
dalam  membuat  khususnya  PWKT sehingga PWKT yang dihasilkan sesuai dengan keinginan penyedia jasa tersebut, meskipun  seringkali  tidak  tepat  untuk jenis  pekerjaan  yang  diperjanjiakannya. Sedangkan bagi pekerja, faktor ekonomi merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam mendapatkan pekerjaan. Sulitnya mencari  pekerjaan  sehingga  pekerja terpaksa menerima kondisi atau perlakuan  yng  tidak  tepat  dalam mendapatkan  sebuah  pekerjaan.  Hal  ini mengakibatkan  tidak  dapat  berjalannya penegakkan  hukum  karena  kondisi masyarakat  yang  menerima  perlakuan tersebut  tanpa  adanya  upaya  tawar menawar yang disebabkan tidak seimbangnya  posisi  pekerja  dengan pengusaha atau penyedia jasa outsourcing.
Dari  hal  tersebut  dapat  terlihat bahwa kendala rendahnya tingkat ekonomi pekerja, sulitnya mendapatkan pekeijaan, beban biaya hidup yang terus meningkat, serta kesadaran hukum yang lemah  membuat  masyarakat  (pekerja) melepaskan hak - haknya yang
dilindungi oleh UU tentang ketenagakerjaan sehingga meskipun UU tentang ketenagakerjaan
telah melindungi  dalam  pengaturan  terkait outsourcing menjadi tidak berarti karena
pekerja melepaskan hal perlindungannya tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi.
Sebagai  contoh,  hubungan  kerja terhadap pekerja outsourcing didasarkan dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu yang dalam penerapannya harus memenuhi  persyaratan  dalam  pasal  59, yaitu hanya dilakukan terhadap :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama
3 (tiga) tahun
c. Pekerjaan  yang  bersifat  musiman, atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk  tambahan  yang  masih  dalam percobaan atau penjajakan.
Dikarenakan sulitnya
mendapatkan  pekerjaan  dan  rendahnya tingkat ekonomi, seseorang akan menerima pekerjaan apapun tanpa harus berfikir  apakah  pekerjaan  tersebut  telah sesuai  dengan  persyaratan  dalam  pasal 59  atau  tidak.  Hal  ini  dilakukannya karena  belum  tentu  dia  mendapatkan pekerjaan  ditempat  lain.  Hak  -  hak perlindungan  yang  seharusnya  pekerja outsourcing  mendapatkan  berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana  diatur  dalam  pasal  59 menjadi dilepaskan atau tidak diperdulikan demi tetap untuk bekerja.
Selain itu, pengusaha juga menggunakan kelemahan dalam pelaksanaan UU tentang ketenagakerjaan  untuk  membenarkan tindakannya dalam menjalankan outsourcing,  sehingga  pekerja  terpaksa menerima  kondisi  atau  perlakuan  yang tidak  tepat  dalam  mendapatkan  sebuah pekerjaan.  Pengusaha,  sebagai  pihak yang  lebih  paham  hukum  karena kemampuan  modal  dan  pendidikan, seharusnya  memberikan  panutan  atau tidak  memanfaatkan  kondisi  kelemahan yang dimiliki oleh pekerja agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
Faktor  yang  terakhir  faktor kebudayaan. Faktor ini yang sebenarnya terkait dengan faktor masyarakat, namun sengaja  dibedakan  karena  didalam pemabahasan ini masalah system nilai - nilai  yang  akan  menjadi  inti  dari kebudayaan  spiritual  atau  non  materiil. 14 Kebudayaan  (system)  hukum  pada dasarnya  mencakup  nilai  -  nilai  yang merupakan  konsepsi  abstrak  mengenai apa yang dianggap baik (sehingga harus
14 Lawrence M.Friedman, 1997, dikutip dalam Soerjono Soekanto, op cit.hal.47
dianut)  dan  apa  yang  dianggap  buruk (sehingga  harus  dihindari).  Nilai  -  nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai  -  nilai  yang  mencerminkan  dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.
Nilai - nilai tersebut  yaitu dalam hal ini ketertiban dan nilai ketentraman. Dalam  hal  outsourcing,  nilai  ketertiban yang harusnya tercapai adalah bagaimana UU tentang ketenagakerjaan menciptakan  ketertiban  hukum  dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan  oleh  pembuat  undang  - undang.  Sedangkan  nilai  ketentraman dapat  tercipta  dalm  hal  outsourcing, yaitu  ketika  seseorang  yang  tidak memiliki  pekerjaan  dalam  memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya.
Namun ketika pengusaha
menerapkan  outsourcing  yang  tidak sesui dengan peraturan seperti menerapkan  outsourcing  untuk  semua pekerjaan  baik  pekerjaan  inti  maupun pekerjaan  penunjang,  si  pekerja  tetap terpaksa  untuk  bekerja  dengan  kondisi apapun karena pekerja lebih mementingkan  ketentraman  hatinya. Ketentraman  hatinya  didapat  karena telah  mendapatkan  pekerjaan  dan  dia tidak  peduli  apakah  pekerjaannya  itu merupakan pekerjaan inti atau pekerjaan
penunjang dari perusahaan tersebut.
Dari kedua nilai tersebut, terlihat bahwa  nilai  ketertiban  dikesampingkan karena  lebih  mengedepankan  nilai ketentraman.  Nilai  ketertiban  yang harusnya  tercipta  dengan  lahirnya  UU tentang ketenagakerjaan terkait outsourcing  menjadi  dikesampingkan penegakan  hukumnya  karena  lebih mementingkan ketentraman pribadi dari pekerja tersebut.
Hal ini tercermin dari kekhawatiran  seseorang  yang  takut dicemooh  oleh  keluarganya  apabila tidak  bekerja  sehingga  mau  saja menerima  pekerjaan  apapun  dengan kondisi apapun daripada menjadi pengangguran.  Meskipun  realitasnya implementasi  system  outsourcing  di Indonesia  lebih  banyak  merugikan pekerja,  namun  dikarenakan  lebih menonjolnya faktor kebudayaan tersebut menjadi sulit untuk dihindari.
Kedudukan  yang  berbeda  antara pengusah dan pekeija juga menjadi salah satu  alasan  budaya  yang  menghambat penegakan  hukum  karena  nilai  -  nilai yang terdapat dalam masyarakat menganggap pengusaha sebagai pemilik modal  merupakan  pihak  yang  berkuasa dibandingkan  pekerja.  Pengusaha  dapat
dengan mudah mendapatkan dan menentukan  seseorang  untuk  dapat bekerja,  sedangkan  pekerja  menjadi tidak berdaya sebab sangat membutuhkan pekerjaan. Oleh sebab itu, cukup  banyak  perusahaan  yang  ingin meraih untung sebesar - besarnya amun tidak  memikirkan  hak  -  hak  dan kesejahteraan  karyawannya.  Budaya tersebut  menyebabkan  hukum  menjadi semakin sulit.
Kelima  faktor  tersebut  saling berkaitan  erat  karena  merupakan  esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka
pelaksanaan  outsourcing  berdasarkan undang - undang tentang
ketenagakerjaan belum efektif.
Menurut  teori  Radbruch,  suatu peraturan  atau  hukum  baru  dapat dikatakan  baik  apabila  memenuhi  tiga syarat,  yaitu  secara  filosofis  dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat,  dan  secara  yuridis  dapat menciptakan  kepastian. 15 Selain  itu hukum  perburuhan  harus  berfungsi sebagai stabilitator (stability), memberikan  keadilan  (faimess)  dan memberikan  arahan  kedepan  yang  jelas
15 Rahardjo,  Sutjipto,  1980,  Hukum  dan Masyarakat. Bandung, Angkasa.hlm.25
(predictability). 16
Pro kontra praktek “outsourcing” terjadi  terus  menerus  karena  benturan kepentingan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh. Oleh karena  itu  kebijakan  pembangunan hukum  memainkan  peranan  penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Pengaturan
pelaksanaan
pekerjaan  pemborongan  dan  penyedia jasa  tenaga  kerja  dalam  UU  tentang ketenagakerjaan diharapkan bisa
menjadi landasan penyelesaian permasalahan apabila terjadi
perselisihan  hubungan  industrial  akibat outsourcing. 17 Pengaturan tersebut bertujuan untuk
mengakomodir kenyataan yang ada dalam praktek sehari -  hari  bahwa  ada  pekerjaan  -  pekerjaan yang menurut jenis dan sifat pekerjaannya  merupakan  penunjang bagi  kegiatan  usaha  tertentu  yang  pada
16 Aloyisus Uwiyono, Peranan Hukum Perburuan  dalam  Penelitian  Ekonomi  dan Peningkatan  Kesejahteraan  Buruh, Orasi  pada Upaca  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  dalam Bidang  Ilmu  Hukum  Pemburuhan  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok  11  Juni 2003, hal.7
17 Muzni  Tambusai,.  Pengaturan  Outsourcing,
Tidak Tertera secara Eksplisit. Majalah Buletin HRD
Volume  II,  Edisi  2,  September  2003,  Jakarata,
Sentra Dinamika Mandiri, hal.33
umumnya dilakukan melalui
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa  pekerja  /  buruh.  Tujuan  lainnya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja  /  buruh  dengan  menetapkan syarat - syarat tertentu bagi pelaksanaan outsourcing.  Penetapan  syarat  -  syarat tertentu  tersebut  akan  menjamin  bahwa perlindungan  pekerja  /  buruh  yang bekerja berdasarkan perjanjian pemborongan. 18 Berdasarkan hal tersebut pula, outsourcing bisa dikatakan masih  diperlukan  selama  pelaksanaan outsourcing dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
Dilihat dari sudut pengusaha atau perusahaan,  pelaksanaan  outsourcing sangat menguntungkan karena perusahaan  jadi  lebih  focus  kepada kegiatan  utama  perusahaan  sehingga perusahaan  lebih  efektif  dan  efisien. Oleh  karena  itu,  yang  harus  dituntut adalah konsistensi pelaksanaan peraturan  dan  saling  instrospeksi  diri oleh berbagai pihak (Pemerintah,
Pengusaha,  Buruh)  agar  permasalahan outsourcing  tidak  berlarut  dan  tujuan
18 Mahkamah Konstitusi Putusan, Perkara Nomor 012  /  PUU  -1  /  2003  Dimuat  dalam Berita Negara
Republik  Indonesia  Nomor.42  Tahun  2004,
Terbit Hari Rabu tanggal 17
Nopember 2004
bernegara  sebagaimana  yang  dicita  - citakan  dalam  pembukaan  UUD  1945 dapat terwujud.

## D.Penutup

## Kesimpulan
1.  UU  tentang  ketenagakerjaan  tidak merumuskan secara eksplisit tentang istilah outsourcing.
Konsep  pelaksanaan  outsourcing tergambar  dalam  pasal  64,  pasal 65  dan  pasal  66  serta  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2012  tentang syarat - syarat penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan lain.
Penegakan  hukum  outsourcing berdasarkan pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 UU tentang ketenagakerjaan  belum  terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum pelaksanaan  outsourcing  yaitu  : pertama, faktor hukum atau peraturan  perundang  -  undangan dimana masih terdapat kekurangan substansial  dalam  rumusannya. Kedua,  faktor  penegak  hukum, yaitu  masih  kurangnya  kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan.
Ketiga,  faktor  masih  kurangnya sarana  atau  fasilitas  yang  dimiliki tenaga  pengawas,  seperti  alat transportasi  dan  jumlah  honor pengawas ketenagakerjaan sehingga  menjadi  kendala  dalam melakukan pengawasan. Keempat, faktor  masyarakat  dimanaadanya kedudukan  yang  berbeda  atau tidak  seimbang  antara  pekerja dengan  pengusaha,  dan  bagi
pekerja, faktor ekonomi
merupakan hal yang sangat
penting dalam mendapatkan
pekerjaan, karena sulitnya mencari
pekeijaan, sehingga terpaksa menerima  outsourcing.  Kelima, faktor  kebudayaan  dimana  masih terdapatnya  nilai  -  nilai  dalam masyarakat  yang  menyebabkan
masyarakat mengabaikan peraturan demi ketentraman dirinya.
2.  Bila  kendala  penegakan  hukum
tersebut  telah  diselesaikan  serta pelaksanaan  outsourcing  telah sesuai  dengan  ketentuan  UU tentang  ketenagakerjaan  dan putusan  MK,  sebenamya  tidak ada alasan untuk tetap menuntut penghapusan  outsourcing  yang harus dituntut adalah konsistensi
/  pelaksanaannya  dan  saling introspeksi  diri  oleh  berbagai pihak  (Pemerintah,  Pengusaha dan  Buruh)  agar  permasalahan outsourcing  tidak  berlarut  dan tujuan  bemegara  sebagaimana yang  dicita  -  citakan  dalam pembukaan  UUD  1945  dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumadi.1995, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Husni,  Lalu,  2003, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia.
Jakarta, Raja Grafindo
Persada.
Indrajit,  Richardus  Eko  dan  Richardus Djokopmoto,  2003, Proses Bisnis  Outsourcing, Jakarta,
Grasindo.
Rahardjo,  Sutjipto,  1980,  Hukum  dan Masyarakat. Bandung, Angkasa.
Soekanto,  Soeijono,  2002, Faktor - faktor  yang  mempengaruhi Penegakan  Hukum, Jakrta, Raja Grafindo Persada^
Soepomo, Iman,  1999, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta,
Djambatan.
Sunyoto,  Danang.  2013, Hak  dan
Kewajiban  Bagi  Pekerja  dan Pengusaha,
Yogyakarta
Pustaka Yustisia.
Tanggal,  Hadi  Setia.  2010, Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan Edisi 2011, Jakarta , Harvarindo.
Uwiyono,  Aloysius,  2001, Hak  Mogok
di Indonesia. Jakarta, Program
Pasca Saijana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
________,  2002, Masalah  -  Masalah
Aktual  Hukum  Perburuhan,
Jakarta, Fakultas
HukumUniversitas  Indonesia Program Pascasarjana. ________,  2004, Implikasi  Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka  AFTA  terhadap Hukum  Ketenagakerjaan  di Indonesia. Jumal Hukum Bisnis. ________ , Outsourcing = “Perbudakan Modern”. Buletin HRD Volume II, Edisi 2,September 2003. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002,
Hukum  Paradigma,  Metode dan  Dinamika  Masalahnya, Jakarta, ELSAM dan HUMA.

## JURNAL
Tambusai, Muzni. Pengaturan Outsourcing,  Tidak  Tertera secara Eksplisit. Majalah
Buletin HRD Volume II, Edisi
2, September 2003
Uwiyono,  Aloysius.  Implikasi  Hukum
Pasar  Bebas  dalam  Kerangka AFTA terhadap Hukum Ketenagakeijaan di Indonesia.Jumal Hukum Bisnis, Tahun 2004.

## SURAT KABAR
Muhammad Shodiq. Wacana Penghapusan Pekeija Alih Daya.  Kompas,  Jum’at  3 Januari 2014.
Kasah,  Rhenald  -  Outsourcing.  Seputar
Indonesia,  Kamis,  4  Oktober 2012.
Subhan, M. Hadi.Buruh dan Lumpuhnya
Hukum.  Kompas,  Selasa,  24 April 2014.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Undang  -  undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Peraturan  Presiden  Nomor  51  Tahun
2007 tentang Tunjangan
Jabatan  Fungsional  Pengawas
Ketenagakeijaan
Putusan,  Mahkamah  Konstitusi  Perkara Nomor 012 / PUU -1 / 2003
Putusan,  Mahkamah  Konstitusi  Perkara Nomor 012 / PUU -1 / 200327 / PUU - EX / 2011

## WEBSITE
Kotawaringin  Timur  Hanya  Memiliki
Dua Pengawas Ketenagakerjaan, 2013, http://www.kalimantan-news.c om / berita - php? Idb = 21789, diakses tanggal 14 Maret2014 Miswati,  Betti.  Dampak  Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bemegara, http://www.sabeneg
o.com/2014/01/dampak-global isasi-terhadap-kehidupan . html, diakses tanggal 17 Maret 2014