Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam (Studi tentang Maqāṣid al-Syarī‘ah)
Fakhrurrazi M.Yunus, Amira Luthfiani

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: amirah@gmail.com

## Abstract
Such  rapid  development  of  science  and  technology  lately resulted in such rapid changes in the social life of the human culture, one of which is medical field. But although there has been no progress there may be some problems that have not been solved by human beings, such as the discovery of drugs or  a  potent  bidder  to  cure  deadly  diseases  such  AS  AIDS, cancer,  and  other  malignant  diseases.  These  deadly  diseases are a reason for someone to end his life from having to endure a long time ill one of them by asking for family assistance to end  his  life,  which  in  medicine  is  called  euthanasia.  This research  aims  to  determine  how  the  position  of  passive euthanasia and birthright position for applicants of euthanasia passive  according  to  Islamic  law  when  viewed  in  terms  of maqāṣid al-Syarī'ah .  This  research  is  done  by  collecting  the library  materials  in  the  form  of  books,  encyclopedia,  and scientific works related to this discussion. The results of this study gave the answer that stopping the treatment, or releasing the  organ  and  respiratory  aids  from  the  sick  or  euthanasia passive the law may but only in the case of the sick suffer the death  of  the  brainstem.  Because  while  using  these  tools  is contrary  to  sharia  teachings  among  them,  postponing  the management  of  dead  and  its  funeral  without  emergency reasons, postponing the division of inheritance and resigning the time of his wife. Therefore, the birthright position for the heir or the family that asks or plea for passive euthanasia is not hindered  by  the  heir.  Because  the  passive  euthanasia  in  this case is not classified as an act of murder.
Keywords : Birthright, euthanasia passive

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Abstrak
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang demikian  pesat  akhir-akhir  ini  mengakibatkan  perubahan- perubahan  yang  demikian  cepat  dalam  kehidupan  sosial budaya umat manusia, salah satunya bidang kedokteran. Tapi meskipun telah terjadi kemajuan  tidak tertutup kemungkinan bahwasanya  masih  ada  permasalahan-permasalahan  yang belum dapat dipecahkan oleh manusia, seperti penemuan obat atau  penawar  yang  ampuh  untuk  menyembuhkan  penyakit- penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya.  Penyakit-penyakit  mematikan  ini  menjadi  alasan tersendiri bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah satunya dengan  cara  meminta  bantuan  keluarga  untuk  mengakhiri hidupnya,  yang  dalam  istilah  kedokteran  disebut  dengan euthanasia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  kedudukan  euthanasia  pasif  dan  kedudukan  hak waris  bagi  pemohon  euthanasia  pasif  menurut  hukum  Islam bila  dilihat  dari  segi maqāṣid  al-syarī‘ah .  Penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka berupa  buku, ensiklopedia,  dan  karya-karya  ilmiah  yang  ada kaitannya  dengan  pembahasan  ini.  Hasil  penelitian  ini memberi  jawaban  bahwa  menghentikan  pengobatan,  atau melepaskan alat-alat bantu organ dan pernafasan dari si sakit atau  euthanasia  pasif  hukumnya  boleh  tetapi  hanya  dalam kasus si sakit mengalami kematian batang otak. Karena dengan tetap  menggunakan  alat-alat  tersebut  bertentangan  dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit  dan  penguburannya  tanpa  alasan  darurat,  menunda pembagian  harta  warisan,  dan  mengundurkan  masa  iddah istrinya. Oleh karena itu maka kedudukan hak  waris bagi ahli waris  atau  keluarga  yang  meminta  atau  memohonkan euthanasia  pasif  tidak  terhalang  hak  waris  baginya.  Karena euthanasia  pasif  dalam  kasus  ini  tidak  tergolong  dalam tindakan pembunuhan.
Kata Kunci : Hak Waris, Euthanasia Pasif

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Seiring  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dunia  kedokteran  terus  bergerak  maju.  Banyak  penelitian  ilmiah yang  menghasilkan  penemuan  baru  yang  tidak  ada  pada  masa sebelumnya.  Pengenalan  teknologi  baru  dalam  kedokteran  antara lain meliputi sistem pertahanan untuk mempertahankan kehidupan, transplantasi  organ,  pembuahan  untuk  mendapatkan  keturunan secara  bioteknologi,  AIDS,  dan  lain-lain  telah  memunculkan berbagai pernyataan baru dan mempengaruhi pandangan dalam etika kedokteran. Umat Islam (terutama dokter, pasien, dan keluarganya) harus memperbaharui pengetahuan mereka saat ini serta melakukan kajian dengan persfektif dalam area ini.
Meskipun  telah  terjadinya  kemajuan-kemajuan  teknologi dalam  bidang  kedokteran  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwasanya masih  ada  permasalahan-permasalahan  yang  belum  dapat dipecahkan  oleh  manusia.  Salah  satunya dalam  bidang  kedokteran belum  juga  ditemukannya  obat  atau  penawar  yang  ampuh  untuk menyembuhkan  penyakit-penyakit  mematikan  seperti  AIDS, kanker,  dan  penyakit  ganas  lainnya.  Penyakit-penyakit mematikan ini  menjadi  alasan  tersendiri  bagi  seseorang  untuk  mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah  satunya  dengan  cara  meminta  bantuan  keluarga  untuk mengakhiri hidupnya, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan euthanasia.
Secara  harfiah  euthanasia  berarti  kematian  dengan  mudah atau  tanpa  rasa  sakit,  yaitu  pengakhiran  dengan  sengaja  hidup seseorang yang menderita penyakit dengan rasa sakit yang hebat dan tidak  bisa  disembuhkan. 1 Euthanasia  terbagi  dua,  yang  pertama euthanasia aktif ( mercy killing ), yaitu pengakhiran hidup seseorang dengan  memberikan  obat-obatan  dengan  sengaja,  dan  yang  kedua yaitu  euthanasia  pasif  yaitu  pengakhiran  kehidupan  seseorang dengan  sengaja  dengan  tidak  memberikan  obat  atau  terapi  yang mempertahankan kehidupan.
1 W.A. Newman Dorland , Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 31 Editions (terj. Ratna Neary Elseria,dkk) (Jakarta: Buku Kedokteran EGC,2007), hlm. 764.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mengenai euthanasia pasif merupakan suatu “daerah kelabu” karena memiliki nilai yang bersifat “ambigu”, yaitu di satu sisi bisa dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi di sisi lain bisa dianggap sebagai  perbuatan  mulia  karena  dimaksudkan  untuk  tidak memperpanjang  atau  mengakhiri  penderitaan  pasien,  dengan  lebih membiarkan penyakit yang diderita pasien berjalan secara ilmiah. 2
Berbicara masalah kematian dalam Islam, apabila seseorang telah  mati  maka  ahli  waris  berhak  mendapatkan  harta  warisan peninggalan dari si pewaris. Ahli waris dapat mewarisi harta pewaris apabila  terpenuhinya  rukun  mawaris,yaitu  :  pertama,  ahli  waris ( wariṡ )  yaitu  orang  yang  memiliki  hubungan  dengan  si  pewaris dengan  salah  satu  dari  sebab-sebab  pewarisan.  Kedua,  pewaris, ( muwariṡ ), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Ketiga,  warisan  ( mauruṡ ),  yaitu  harta  atau  hak  yang  dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang disebut juga tirkah atau mīrāṡ. 3
Adapun yang menghalangi terjadinya pewarisan yaitu  orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki suatu  sifat  yang  mencabut  haknya  untuk  mendapatkan  warisan. Adapun  hal-hal  yang  menghalangi  pewarisan  ada tiga, yaitu:pertama,  hamba  sahaya.  kedua,  perbedaan  agama,  artinya orang  muslim  tidak  mewarisi  orang  kafir.  Ketiga,  pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. 4
Dari itu timbulah suatu permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis  bagaimana  sebenarnya  Islam  memandang  hak  waris pemohon  euthanasia  pasif  jika  seorang  ahli  waris  melakukan euthanasia  pasif  karena  rasa  belas  kasihan  karena  penyakit  pasien yang  cukup  parah  dan  tidak  ada  jaminan  kehidupan  baginya  atau bagaimana  jika  seandainya  euthanasia  pasif  dilakukan  karena keterbatasan  ekonomi  yang  apabila  dilanjutkan  pengobatan  akan menghabiskan harta warisan. Apakah hal seperti ini juga dianggap
2 As’ad Sungguh, Kode  Etik  Profesi  Tentang  Kesehatan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), hlm.66.
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (terj.mujahidin muhayan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 513.
4 Gamal  Achyar, Panduan  Praktis  Pembagian  Warisan  dalam  Islam , (Banda Aceh: 2016) hlm.17.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pembunuhan  dalam  Islam,  dan  terhalang  hak  waris  bagi  pewaris, sedangkan Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Nisā ayat 9 : َشْخَيْل َو
اوُلوُقَيْل َو َالله اوُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم اوُك َرَت  ْوَل َنيِذَّلا اًديِدَس ًلا ْوَق
Artinya:    Dan  hendaklah  takut  (kepada  Allah)  orang-orang  yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang  mereka  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraannya).  Oleh  sebab  itu,  hendaklah  mereka bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka  berbicara dengan tutur yang benar.

## Pengertian Kewarisan dalam Islam
Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara  mutlak.  Ibnu  Hazm  berkata,  “sesungguhnya  Allah  telah mewajibkan  warisan  dalam  harta  yang  ditinggalkan  oleh  manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak  diwariskan.  Tidak  ada  hak  yang  diwariskan  kecuali  yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil  manfaat  dan  menguasai,  serta  untuk  tinggal  di  tanah yang di khususkan untuk pembangunan dan penanaman.” 5 Menurut Wahbah al-Zuhaili, warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak  ahli  warisnya  secara  syar’i. ثاريملا  ملع (Ilmu mīrāṡ )  adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. 6
Yang disebut dengan harta waris adalah sisa dari kekayaan si mayit setelah dipotong untuk:
a. Menzakati harta yang ditinggalkan si mayit.
b. Membiayai  pengurusan  si  mayit,  dari  mulai  biaya pengobatan dan ambulans (jika meninggal dunia di rumah sakit) pembelian kain kafan, nisan, penggalian kubur, dan lain-lain sampai pemakamannya.
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (terj.mujahidin muhayan), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 511-512.
6 Wahbah  Az-Zuhaili , Fiqih  Islam Wa Adillatuhu Jilid  10 , (terj.  Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm. 340.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
c. Melunasi  hutang-hutang  si  mayit  apabila  ia  memiliki hutang.
d. Memenuhi  wasiat  si  mayit,  jika  ia  berwasiat  yang besarnya  tidak  lebih  dari  sepertiga  dari  harta  yang ditinggalkannya.  : “.  .  . (pembagian  harta  pusaka  itu) sesudah  dipakai  memenuhi  wasiat  si  mayit  dan  sesudah membayarkan  hutangnya.”  (QS. al-Nisā’ :11).  Yang berhak  mendapatkan  wasiat  adalah  selain  ahli  waris, karena ia sudah mendapatkan hak warisan. 7

## Rukun Dan Syarat Sah Kewarisan
Rukun menurut bahasa artinya pokok, dasar, tiang atau sudut. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang harus ada dan apabila tidak  ada  membuat  ibadah  yang  kita  lakukan  menjadi  tidak  sah. 8
Sedangkan  syarat  menurut  bahasa  berarti  pertanda,  indikasi,  atau upaya  memastikan  sesuatu.  Sedangkan  menurut  istilah  ialah  sifat yang  keberadaannya  sangat  menentukan  keberadaan  hukum  syar’i dan  ketiadaannya  membawa  ketiadaan  hukum.  Misalnya  wuduk sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Shalat menjadi sah apabila didahului  oleh  wuduk.  Meskipun  demikian,  wuduk  bukan  bagian dari shalat dan jika setelah berwuduk tidak harus mendirikan shalat. 9
Sehubungan  dengan  pembahasan  hukum  waris,  yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.
1. Harta peninggalan (ثوروم)
Harta peninggalan ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan,  melunasi  hutang  dan melaksanakan  wasiat.  Harta  peninggalan  dalam  kitab  fiqh  biasa disebut tirkah ,  yaitu  apa-apa  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Apabila seorang wafat dan meninggalkan harta, maka dalam hartanya ada empat hak yang harus diselesaikan:
7 Syamsul  Rizal  Hamid, Buku  Pintar  Agama  Islam ,  (Bogor:  LPKAI Cahaya Islam, 2008), hlm. 483.
8 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 193.
9 Ibid , hlm. 208
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1. Hak  orang  yang  meninggal  itu  harus  disiapkan  dari  harta tersebut. Dari haknya inilah diambil biaya untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan.
2. Hutangnya harus dibayar dari harta tersebut.
3. Wasiatnya harus dijalankan dengan batas sepertiga jumlah harta warisannya.
Yang tersisa setelah tiga hak di atas ditunaikan akan menjadi harta  warisan  yang  harus  dibagi  sesuai  dengan  kitab  Allah  dan sunnah Rasulullah SAW. 10
2. Pewaris  atau  orang  yang  meninggalkan  harta  waris ( muwarriṡ )
Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut al-muwarriṡ , ialah seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris  berlaku  sesudah  matinya  pewaris,  maka  kata  pewaris  itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip ijbārī maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak  menentukan  siapa  yang  akan  mendapatkan  harta  yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu. 11
3. Ahli waris (ثراو)
Ahli  waris  disebut  juga  dengan wāriṡ dalam  istilah  fikih, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan  pewaris  yang  meninggal.  Di  samping  adanya  hubungan kekerabatan  dan  perkawinan  itu,  mereka  baru  berhak  menerima warisan  secara  hukum  dengan  terpenuhinya  persyaratan  sebagai berikut:
1) Ahli  waris  itu  telah  atau  masih  hidup  pada  waktu meninggalnya pewaris.
10 Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 630.
11 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta:Kencana,2004), hlm.204.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2) Tidak  ada  hal-hal  yang  menghalanginya  secara  hukum untuk menerima warisan.
3) Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang dekat.
Adapun  syarat  ialah  sifat  yang  keberadaannya  sangat menentukan keberadaan hukum syar’i dan ketiadaannya membawa etiadaan hukum. Misalnya wuduk sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Shalat menjadi sah apabila didahului oleh wuduk. Meskipun demikian, wuduk bukan bagian dari shalat dan jika setelah berwuduk tidak harus mendirikan shalat.
Adapun syarat sahnya warisan adalah:
a. Matinya  orang  yang  mewariskan.  Kematian  orang  yang mewariskan  harus  dibuktikan,  baik  secara hakiki, ḥukmī ,  atau taqdīrī dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. 12
b. Kepastian  tentang  masih  hidupnya  pada  waktu  orang  yang mewariskan  wafat,  meskipun  hidupnya  itu  secara  hukum, misalnya  kandungan  karena  kandungan  itu  secara  hukum dianggap  hidup  dan  berarti  berhak  menjadi  pewaris.  Apabila tidak diketahui dengan pasti mana yang lebih dahulu meninggal sehingga  tidak  diketahui  siapa  pewaris  dan  yang  mana  yang mewarisi karena keduanya meninggal pada saat yang bersamaan seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi, dan harta masing- masing  dari  mereka  itu  dibagi  kepada  ahli  waris  yang  masih hidup. 13

## Sebab-Sebab Kewarisan
Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan, yaitu hubugan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan walā’ (perwalian).
Pertalian darah ini dibagi menjadi, ke atas atau yang disebut uṣȗl, yaitu  ibu-bapak,  kakek-nenek  dan  seterusnya.  Ke  bawah, disebut furȗ’ ,  yaitu  anak-cucu  keturunan  si  mati.  Dan  ahliwaris
12 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , . . . , hlm.349.
13 A.  Hamid  Sarong,  dkk  , Fiqh ,  (Banda  Aceh:  PSW  IAIN  Ar-Raniry, 2009), hlm.231.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menyamping,  disebut ḥawāsyī ,  yaitu  saudara,  paman,  bibi,  dan keponakan dari simayit. 14
Walā’ adalah  hubungan antara  dua  orang  yang  menjadikan keduanya  seakan  sudah  sedarah  daging  laksana  hubungan nasab . Maka apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka ia  menjadi maula (budak)  dari  orang  yang  memerdekakannya  itu, dan  berhak  mewarisinya  manakala  bekas  hambanya  itu  tidak mempunyai seorang pewaris pun. 15
Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah  antara  dua  orang,  baik  keduanya  berada  dalam  satu  titik hubungan  (satu  jalur)  seperti  ayah  ke  atas  atau  anak  ke  bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ke tiga, yaitu saudara- saudara, para paman dari ayah atau ibu. Keturunan yang sah ( syar’i ) mencakup  pernikahan  yang  sah,  sedangkan  perkawinan  tidak  bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Penghalang Kewarisan )باجحلا( 1. Pembunuhan
Pembunuhan  berasal  dari  kata  “bunuh”  atau  “membunuh” yang  berarti:  mematikan,  menghapus  (tulisan),  memadamkan, menutup. 16 Dalam  istilah  Hukum  Pidana  Indonesia,  pembunuhan dirumuskan  sebagai  “perbuatan  yang  mengakibatkan  kematian orang  lain”.  Rumusan  ini  diambil  dari  Pasal  338  KUHP  yang berbunyi:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa orang  lain,  dihukum,  karena  pembunuhan  biasa  dengan  hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 17 Dalam Hukum Pidana Islam,  pembunuhan  didefinisikan  dengan  perbuatan  seorang
14 Syamsul  Rizal  Hamid, Buku  Pintar  Agama  Islam ,  (Bogor:  LPKAI Cahaya Salam, 2008), hlm.484.
15 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab , (Jakarta: Lentera Basritama,2001), hlm.540.
16 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi ke Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.179.
17 Andi  Hamzah, KUHP  dan  KUHAP ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2014), hlm. 134.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
manusia  yang  menghilangkan  kehidupan,  yakni  menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain. 18
Pembunuhan  menghalangi  seseorang  untuk  mendapat  hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
هيلع الله ىلص الله لوسر نع ةريره يبأ نع هاور( ثري لا لتاقلا:لاق هنأ ملسو
19 )هجام نبا
Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:
“ Seorang pembunuh tidak mewarisi”.
Karena  pembunuhan  itu  mencabut  hak  seseorang  atas warisan, perlu dijelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan  yang  menjadi  penghalang  itu.  Hal  ini  menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum. 20 Pada  dasarnya  pembunuhan  itu  adalah  suatu  kejahatan yang dilarang keras dalam Islam. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu  pembunuhan  itu  bukan  suatu  kejahatan  yang  membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam:
a. Pembunuhan  secara  hak  dan  tidak  melawan  hukum,  yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau  dosa.  Termasuk  dalam  kategori  pembunuhan  seperti  ini adalah:
1) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
2) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
3) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan. 21
b. Pembunuhan  secara  tidak  hak  dan  melawan  hukum,  yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/ atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi kepada beberapa tingkat:
1) Pembunuhan  sengaja  dan  terencana,  yaitu  suatu  cara pembunuhan  yang  dalam  pelaksanaannya  terdapat  unsur
18 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . ., hlm. 30.
19 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, . . . , hlm.482.
20 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam . . . , hlm. 193.
21 Ibid .

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kesengajaan.  Unsur  kesengajaan  ini  eksis  dengan terdapatnya tiga hal yaitu (pertama) sengaja dalam berbuat, (kedua)  sengaja  arah  atau  sasaran  dan  (ketiga)  sengaja  alat yang  digunakan  yaitu  sesuatu  yang  menurut  lazimnya mematikan.  Pelaku  pembunuhan  sengaja  yang  telah memenuhi  syarat  dan  tidak  ada  yang  menghalangi  dikenai hukuman  mati  dalam  bentuk qiṣāṣ 22 ,  diikuti  sanksi  akhirat yaitu  neraka. 23 Kewajiban qiṣāṣ dinyatakan  dalam  Alquran surat al-Baqarah ayat 178.
َماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي
ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو   ِرُحْلاِب  ُّرُحْلا ىَلْتَقْلا يِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع  َبِتُك اوُن
َثنُلأْاِب ىَثنُلأْا َو ِهْيَلِإ ٌءاَدَأ َو  ِفو ُرْعَمْلاِب ُعاَب ِتاَف  ُُُءْيَش ِهي ِخَأ  ْنِم ُهَل َيِفُع ْنَمَف ى
ُفيِفْخَت  َكِلَذ ٍناَسْحِإِب ْح َر َو ْمُك ِب َّر ن ِم  ُُ
ُُُميِلَأ ٌباَذَع ُهَلَف  َكِلَذ َدْعَب ىَدَتْعا ِنَمَف ٌةَم
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang mendapat  suatu  pemaafan  dari  saudaranya,  hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah  (yang  diberi  maaf)  mambayar  (diat)  kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  hukuman  di  dunia  bagi pembunuh adalah qiṣāṣ yaitu dibunuh sebagai hukuman pembalasan atasnya.  Sedangkan  hukuman  di  Akhirat  adalah  si  pembunuh dimasukkan  ke  dalam  Neraka  Jahannam.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Alquran  surat al-Nisā’ ayat: 11
22 Secara harfiah qiṣāṣ artinya memotong  atau membalas. Qiṣāṣ yang dimaksud  dalam  Hukum  Pidana  Islam  adalah  pembalasan  setimpal  yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi satas perbuatannya. Hukuman ini menjadi  tidak  berlaku  apabila  keluarga  korban  memafkannya.  Meskipun demikian, bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman, ia tetap wajib membayar diyat. (Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh , hlm. 184).
23 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam . . . . , hlm. 194.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
َّنَهَج ُهُؤآَزَجَف اًدِ مَعَتُّم اًنِم ْؤُم ْلُتْقَي نَم َو
َو ُهَنَعَل َو ِهْيَلَع ُالله  َب ِضَغ َو اَهيِف اًدِلاَخ ُم
اًباَذَع ُهَل َّدَعَأ
اًمي ِظَع
Artinya  :      “Dan  barang  siapa  yang  membunuh  seorang  mukmin dengan  sengaja,  maka  balasannya  adalah  Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya  serta  menyediakan  azab  yang  besar baginya.”
2) Pembunuhan  tersalah  ( qatl  al-khaṭā’ ),  yaitu  pembunuhan  yang didalamnya  tidak  terdapat  unsur  kesengajaan,  baik  arah  atau perbuatannya, seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati. 24 Pembunuhan  tersalah  karena  tidak  terdapat  di  dalamnya unsur  kesengajaan,  dan  pelaku  tidak  berniat  untuk  menghilangkan nyawa  orang  lain,  demikian  juga  ia  tidak  menyadari  bahwa perbuatannya  itu  akan  menimbulkan  kematian  bagi  orang  lain sehingga  si  pelaku  bebas  dari  sanksi  akhirat.  Akan  tetapi  karena perbuatan  tersebut  menghilangkan  nyawa  seseorang,  maka pelakunya tetap dikenakan sanksi dunia dalam bentuk diyāt (denda) ringan yang harus diserahkan ke pihak keluarga si korban.
Menurut  Sayid  Sabiq,  pembunuhan  tersalah terjadi  apabila seorang  mukallaf  melakukan  perbuatan  halal,  seperti  berburu  atau membidik  suatu  sasaran  (seperti  melempar  anak  panah),  lalu mengenai  manusia  yang  dijamin  keselamatannya  dan  kemudian membunuhnya. 25
Sedangkan  menurut  Wahbah  Zuhaili  pembunuhan  karena kesalahan  adalah  pembunuhan  yang  terjadi  tanpa  disertai  dengan kesengajaan,  baik  dalam  perbuatannya  maupun  objeknya (orangnya)”. 26
Dari  definisi  tersebut  jelas  terlihat  perbedaan  antara pembunuhan  tersalah  dan    pembunuhan  seperti/serupa  sengaja. Dalam pembunuhan karena tersalah si pelaku sama sekali tidak ada niat  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dilarang.  Artinya  perbuatan yang  dilakukan  adalah  perbuatan  yang  diakukan  adalah  perbuatan
24 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam . . . . , hlm. 194.
25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terj.  M. Ali Nursyid  dan Hunainah M. Thahir Makmun), jilid keempat , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 289. 26 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu . . . . , hlm. 356.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mubah. Akibat yang timbul, berupa kematian si korban, semata-mata karena  kelalaiannya  atau  kurang  hati-hatinya.  Sedangkan  dalam pembunuhan seperti sengaja, si pelaku sengaja melakukan perbuatan yang  dilarang,  tetapi  di  dalam  hati  si  pelaku  tidak  ada  niat  untuk membunuh  orang.  Itulah  sebabnya  perbuatan  ini  dianggap  (mirip) sengaja dan bukan termasuk pembunuhan tersalah.
3) Pembunuhan  seperti/serupa  sengaja  ( qatl  syibh  al-âmdi) yaitu pembunuhan  yang  terdapat  padanya  dua  unsur  kesengajaan  yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukan alat yang lazim mematikan.  Dalam  hukum  positif,  istilah  ini  tidak  dikenal,  karena pembunuhan  hanya  dikenal,  karena  dalam  hukum  positif, pembunuhan  hanya  dibagi  kepada  dua  bagian,  yaitu  pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. 27
Sementara Imam Syafi’i dan Ahmad ibnu Hanbal serta dua orang murid Abu Hanifah, sebagaimana yang dikutip oleh al-Jaziri, mengemukakan: Syibh  al-âmdi ialah  kesengajaan  pemukulan  oleh seseorang  dengan  sesuatu  (alat)  yang  pada  ghalibnya  tidak mengakibatkan kematian”. 28

## 2. Perbedaan Agama
Perbedaan agama antara muwarriṣ dan orang yang mewarisi menghalangi  warisan  sebagaimana  kesepakatan  ulama  mazhab empat. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa  mewarisi  orang  Islam,  baik  disebabkan  kekerabatan  maupun disebabkan hubungan suami isteri. Rasulullah SAW bersabda:
نامثع نب ورمع نع نيسح نب يلع نع باهش نبا نع جيرج نبا نع مصاعوبأ انثدح أ نع هيلع الله ىلص يبنلا نأ مهنع الله يضر ديز نب ةماس
رفاكلا ملسملا ثري لا :لاق ملسو
لسملا رفاكلا لاو )يراخبلا هور(م 29
Artinya:  “Abu  ‘Asim  berkata  kepadaku  dari  Ibnu  Juraij  dari  Ibnu Syihab  dari  Ali  bin  Husain  dari  Amru  bin  Usman  dari Usamah  bin  Zaid  r.a  bahwasanya  Nabi  SAW  bersabda orang Islam tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.
27 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm. 35.
28 Ibid.
29 Ahmad bin Ali bin Hajar, Fatḥ al-Bārī, (Kairo: 1987, Cetakan pertama, Darul Bayan lit-Turas), hlm. 51.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 3. Perbudakan
Budak  atau  hamba  sahaya  tidak  berhak  mewariskan  atau mewarisi  karena  budak  tidak  mempunyai  hak  milik. 30 Allah berfirman dalam Alquran surah al-Naḥl : 75).
ْمَم اًدْبَع ًلاَثَم ُالله  َب َرَض ٍءْىَش ىَلَع  ُرِدْقَيَّلا اًكوُل
ُهْنِم ُقِفنُي  َوُهَف اًنَسَح اًق ْز ِر اَّنِم ُهاَنْق َزَّر نَم َو
َنوُمَلْعَيَلا ْمُه ُرَثْكَأ ْلَب ِ َّ ِلِلّ ُدْمَحْلا َنو ُوَتْسَي ْلَه ا ًرْهَج َو اًّرِس
Artinya:  Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adalah mereka itu sama. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi sebagian dari mereka tidak mengetahui.
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  budak  tidak  cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, oleh karena itu ia terhalang mendapatkan hak kewarisan. Alasan lain perbudakan menjadi  penghalang  hak  waris  adalah  karena  jika  seorang  budak mendapatkan  warisan  maka  warisan  tersebut  akan  menjadi  milik tuannya. Padahal tuannya adalah orang asing baginya yang nantinya tidak  akan  mewariskan  baginya  sebagai  budak  mereka.  Karena inilah alasan perbudakan terhalang hak warisnya. 31 Budak mubā’aḍ yaitu  budak  yang  sebagiannya  merdeka  dan  sebagian  yang  lain masih berstatus budak, ia juga tidak berhak menerima warisan. 32

## Maqāṣid al-Syarī‘ah
Maqāṣid berasal dari bahasa Arab )دصاقم( yang merupakan bentuk jamak dari kata ( maqṣid ), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip,  niat,  tujuan,  tujuan  akhir. 33 Sedangkan al-Syarī‘ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah
30 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu . . . . , hlm. 86.
31 A. Hamid Sarong, Rukiyah M Ali, Khairani, Rasyidah, Fiqh . . . . , hlm. 232.
32 Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi’I . . . , hlm. 87.
33 Jaseer  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah , (terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im), (Bandung:  Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menuju  sumber  pokok  kehidupan. 34 Maqāṣid  al-syarī‘ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan hadis). yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia  baik  di  dunia  (dengan mu’āmalah )  maupun  di  akhirat (dengan ‘ aqīdah dan ibadah).
Ulama uṣȗl fiqh mendefinisikan maqāṣid al-syarī‘ah dengan “makna  dan  tujuan  yang  dikendaki syara’ dalam  mensyariatkan suatu  hukum  bagi  kemaslahatan  umat  manusia.” Maqāṣid  al- syarī‘ah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrār al- syarī‘ah ,  yaitu  rahasia-rahasia  yang  terdapat  di  balik  hukum  yang ditetapkan  oleh  syarak,  berupa  kemaslahatan  bagi  umat  manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 35

## Pengertian Euthanasia
Istilah  euthanasia  berasal  dari  Bahasa  Yunani,  yaitu  “ eu- thanatos ”. Eu artinya  baik,  dan thanatos artinya  mati.  Secara keseluruhan  kata  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  “kematian  yang senang dan wajar”. 36 John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa  menurut  arti  bahasa  euthanasia  itu  adalah  obat  untuk  mati dengan tenang. 37

## Jenis-jenis euthanasia
a. Euthanasia pasif
Euthanasia  pasif  adalah  perbuatan  menghentikan  atau mencabut  segala  tindakan  atau  pengobatan  yang  perlu  untuk penyembuhan hidup manusia. 38 Dengan perkataan lain pengobatan
34 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin , Kamus Ilmu Ushul Fiqh . . . . ,hlm. 196.
35 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Cetekan  ke  empat, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm.1108.
36 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm.11.
37 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm. 11. Dikutip dari John Suryadi dan S. Koencoro, Kamus Lengkap Populer, (Jakarta: Indah, 1986), hlm. 112.
38 M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan . . . , hlm. 119.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak dilanjutkan. 39 Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan  sama  sekali,  melainkan tetap diberikan  dengan  maksud untuk membantu pasien dalam fase kehidupannya yang terakhir.
b. Euthanasia aktif
Euthanasia  aktif  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara medik  melalui  interaksi  aktif  oleh  seorang  dokter  dengan  tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. 40 Apabila seorang dokter melihat pasiennya  dalam  keadaan  penderitaan  yang  sangat  berat,  karena penyakitnya  yang  sulit  disembuhkan,  dan  menurut  pendapat  serta pemikirannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk  mempercepat  kematiannya,  maka  perbuatan  tersebut dinamakan  euthanasia  aktif.  Dalam  hal  ini  peranan  dan  tindakan dokter  sangat  menentukan  bagi  mempercepat  kematian  si  pasien, dan dia lah pelaku euthanasia tersebut.
Menurut Yusuf Hanafiah, euthanasia aktif dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:
a. Euthanasia aktif langsung
Euthanasia  aktif  langsung  adalah  dilakukannya  tindakan medis  secara  terarah  yang  diperhitungkan  akan  mengakhiri  hidup pasien,  atau  memperpendek  hidup  pasien.  Jenis  euthanasia  ini dikenal  dengan  istilah mercy  killing .  Euthanasia  aktif  langsung terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk meringankan penderitaan si pasien  dengan  sedemikian  rupa,  sehingga  secara  logis  dapat diperkirakan/  diharapkan  bahwa  kehidupan  si  pasien  diperpendek atau diakhiri.
b. Euthanasia aktif tidak langsung ( indirect )
Euthanasia  aktif  tidak  langsung  adalah  saat  dokter  atau tenaga  kesehatan  melakukan  tindakan  medik  untuk  meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atapun mengakhiri hidup pasien.
Ditinjau dari segi permintaan atau pihak yang meminta dilakukan euthanasia dibedakan atas:
39 Ibid , hlm.162.
40 M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan . . . , hlm. 119.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
a. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien)
Euthanasia voluntir adalah  euthanasia  yang  dilakukan  atas permintaan pasien secara sadar dan dilakukan secra berulang- ulang.
b. Euthanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien) Euthanasia involuntir adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta. 41
Kedua jenis euthanasia di atas dapat digabung, misalnya euthanasia pasif voluntir, euthanasia aktif involuntir , dan euthanasia aktif langsung involuntir . 42

## Euthanasia dalam Pandangan  Hukum Positif
Apabila  seorang  dokter  memberikan  suntikan  yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri ataupun  keluarganya,  maka  ia  dianggap  melakukan  tindak  pidana pembunuhan,  dan  diancam  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  dua  belas  tahun,  sesuai  dengan  Pasal  344  KUHP.  Tetapi apabila ia melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri, tanpa adanya permintaan dari pasien atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindakan pidana pembunuhan sengaja biasa dan ia dapat dikenakan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun, sesuai dengan Pasal 338 KUHP, atau bahkan pembunuhan sengaja yang  direncanakan  dengan  ancaman  hukuman  mati  atau  penjara seumur  hidup  atau  penjara  sementara  selama-lamanya  20  tahun, sesuai dengan Pasal 340 KUHP. 43

## Euthanasia dalam Pandangan  Hukum Islam
Euthanasia pasif boleh dilakukan apabila pasien sudah tidak ada harapan untuk sembuh seperti karena sudah matinya batang otak, karena pada dasarnya pasien tersebut telah mati walupun lahiriahnya masih hidup karena bantuan instrumen-instrumen kesehatan. Tetapi apabila seorang pasien mengalami penyakit yang cukup parah tetapi
41 M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran . . . , hlm. 120.
42 Ibid , hlm.119.
43 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm.65.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ada  harapan  kesembuhan  atas  dirinya  menurut  ilmu  kedokteran, euthanasia  pasif  tetap  tidak  boleh  dilakukan,  karena  berobat  lebih baik.
Adapun  sanksi  bagi  pelaku  tindakan  euthanasia  yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter tanpa izin dari pihak pasien ataupun  keluarganya  tetapi  atas  inisiatif  dokter  atau  tenaga  medis maka  perbuatan  itu  jelas  merupakan  pembunuhan  dengan  sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman qiṣāṣ .  Apabila  keluarga  korban  memberikan  ampunan  maka hukuman qiṣāṣ diganti  dengan  hukuman diyāt .  Apabila  hukuman diyāt juga  dibebaskan  oleh  pihak  keluarga  maka  hukuman ta’zīr , baik berupa denda ataupun penjara, atau hukuman lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Hanafiah dan Malkiyah. Alasannya ialah  dalam  hukuman qiṣāṣ terdapat  dua  hak,  yang  pertama  hak Allah dan hak masyarakat dan yang kedua adalah hak manusia atau individu, yakni hak korban atau keluarganya. 44
Penjatuhan  hukuman ta’zīr untuk  pelaku  pembunuhan, setelah  adanya  pengampunan  oleh  pihak  keluarga  korban  dari hukuman qiṣāṣ dan diyāt ,  sepenuhnya  merupakan  hak  dan wewenang ulil  amri (penguasa/hakim).  Apabila  berdasarkan pertimbangan  dan  ijtihadnya  si  pelaku  memang  harus  dikenakan hukuman  maka  hakim  berwenang  untuk  menetapkan  hukuman ta’zīr .  Akan  tetapi  apabila  hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan pertimbangan si pelaku harus dibebaskan, maka hakim berwenang membebaskannya dari hukuman ta’zīr tersebut. 45
Adapun apabila euthanasia dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien atau keluarganya maka perbuatannya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pelaku (dokter atau tenaga medis) hanya dikenakan hukuman ta’zīr dan dibebaskan dari hukuman qiṣāṣ dan diyāt . Dasar pertimbangannya adalah bahwa permintaan  dan  persetujuan  dari  pasien  atau  keluarganya  kepada dokter  untuk  mempercepat  kematian  pasien  merupakan  hal  yang meringankan bagi si pelaku (dokter atau tenaga medis). Di samping itu  ketika  dokter  atau  tenaga  medis  menerima  dan  melaksanakan
44 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm. 89.
45 Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut . . . , hlm. 90.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
permintaan pasien atau keluarganya untuk meringankan penderitaan si  pasien  tanpa  ada  maksud  untuk  melakukan  tindakan  pidana. Meskipun demikian, ia tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa dan hidup  manusia  dilindungi  oleh  agama/syara’.  Oleh  karena  itu hukuman ta’zīr sudah cukup memadai dan seimbang dengan tidakan yang dilakukan. 46

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif  menurut Hukum  Islam dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah
Tindakan  ahli  waris  yang  tidak  memberikan  atau  tidak mengusahakan  obat  terhadap  orang  yang  sakit,  padahal  keluarga (ahli waris) sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengobatinya, dan  secara  ilmu  kesehatan  (menurut  dokter)  bila  diobati  dapat mengurangi  atau  meringankan  si  pasien,  kemudian  orang  sakit menemui  kematiannya,  yang  dalam  artian  ini  ahli  waris  telah melakukan  euthanasia  pasif  maka  menurut  penulis  ahli  warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi  harta  dari  orang  yang  dibiarkannya  mati  karena  sengaja tidak diobatinya.
Jika  kita  lihat  tidak  wajibnya  hukum  syara’  dalam melakukan pengobatan medis maka kita bisa menyimpulkan bahwa euthanasia  pasif  itu  boleh  dilakukan  oleh  seseorang  menimbang beberapa faktor yaitu, pertama dapat menghemat biaya dikarenakan tidak  ada  jaminan  kesembuhan  sebab  pasien  mengalami  kematian batang otak dan sarafnya yang  medis telah mati walaupun si pasien secara  lahiriah  masih  hidup.  Kedua  membiarkan  si  sakit  dalam kondisi  seperti itu menghalangi  penggunaan alat-alat tersebut  bagi orang  lain  yang  membutuhkannya  dan  masih  dapat  memperoleh manfaat dari alat tersebut.
Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak berobat  adalah  lebih  utama  dan  bersabar  atas  penyakit  yang dideritanya  akan  mendapat  surga  membuat  hukum  berobat  tidak wajib. Atas pendapat ini maka bagi keluarga ataupun ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena
46 Ibid . , hlm. 94.

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak ada jaminan kesembuhan baginya (seperti karena sudah terjadi kematian batang otak), tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Karena  dalam  kondisi  seperti  ini  pasien  tidak  dianggap  berada  di alam  orang  sakit, tetapi menurut  kenyataannya  dia  berada  di  alam orang mati, semenjak otak atau pusat sarafnya mengalami kematian secara total.
Oleh  karena  itu  ahli  waris  yang  melakukan  tindakan euthanasia  pasif  dalam  kasus  kematian  batang  otak  tersebut  tidak terhalang  mendapatkan  warisan  dari  pewarisnya  (si  sakit).  Karena euthanasia  pasif  yang  demikian  tidak  dikategorikan  ke  dalam pembunuhan.  Malah  euthanasia  pasif  yang  demikian  dengan mencabut  alat-alat  medis  dari  pasien  yang  sudah  mati  batang otaknya  akan  memberi  kesempatan  kepada  pasien  lain  yang membutuhkan  alat  medis  tersebut.  Tindakan  ini  berarti mengutamakan  kemaslahatan  orang  yang  hidup.  Hal  ini  sangat sesuai  dengan  prinsip  Islam,  karena  dalam  Islam  memelihara kemaslahatan  orang  yang  hidup  lebih  diutamakan  dari  pada kemaslahatan orang mati, seperti kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi.

## Penutup
1. Adapun kedudukan euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat  dari  segi maqāṣid  al-syarī‘ah ada  dua  yaitu: Pertama : boleh  melakukan  tindakan  euthanasia    pada  kondisi  tertentu seperti penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, seperti matinya batang  otak  yang  mengakibatkan  seorang  telah  mati  secara medis  tetapi  masih  hidup  secara  lahiriah,  melanjutkan pengobatan  adalah  sia-sia.  Dalam  kondisi  seperti  ini  keluarga harus  merawatnya  dengan  menggunakan  instrumen-instrumen tertentu, misalnya untuk memasukkan makanan, pernafasan dan kontinuitas peredaran darahnya. Kadang-kadang kondisi seperti ini  dijalani  berbulan-bulan  atau  bertahun-tahun  dengan  biaya yang besar dan harus menungguinya secara bergantian.
Karena  itu  meneruskan  pengobatan  dengan  cara  seperti  itu merupakan  perbuatan  sia-sia,  membuang-buang  tenaga,  uang, dan  waktu,  dan  yang  demikian  ini  tidak  sesuai  dengan  ajaran Islam. Dengan menghentikan pengobatan terhadap pasien yang demikian, keluarga dapat menghemat tenaga dan biaya. Dengan

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
itu,  tempat  tidur  bekas  si  sakit  dan  peralatan-peralatan  medis lainnya  dapat  dimanfaatkan  pasien  lain  yang  memang  masih hidup.  Karena  dengan  tetap  menggunakan  alat-alat  tersebut bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  syariah  di  antaranya  yaitu, menunda  pengurusan  mayit  dan  penguburannya  tanpa  alasan darurat,  menunda  pembagian  harta  warisan,  mengundurkan masa iddah isterinya. Dan selain itu menyia-nyiakan harta serta membelanjakannya  untuk  sesuatu  yang  tidak  ada  gunanya, sedangkan  tindakan  seperti  ini  terlarang. Kedua hukum euthanasia  pasif  menurut  hukum  Islam,  bila  dilihat  dari  segi maqāṣid  al-syarī‘ah yaitu  tidak  boleh  dilakukan  pada  pasien yang  mengalami penyakit yang cukup parah tetapi ada harapan kesembuhan atas dirinya menurut ilmu kedokteran, euthanasia pasif tetap tidak boleh dilakukan, karena berobat lebih baik.
2. Adapun sanksi bagi pelaku tindakan euthanasia yang dilakukan oleh  tenaga  medis  atau  dokter  tanpa  izin  dari  pihak  pasien ataupun  keluarganya  tetapi  atas  inisiatif  dokter  atau  tenaga medis maka perbuatan itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (doter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman qiṣāṣ . Apabila keluarga korban memberikan ampunan maka hukuman qiṣāṣ diganti dengan hukuman diyāt . Apabila hukuman diyāt juga  dibebaskan  oleh  pihak  keluarga  maka beralih  kepada  hukuman ta’zīr ,  baik  berupa  denda  ataupun hukuman  lainnya.  Tetapi  apabila  euthanasia  dilakukan  oleh dokter  atau  tenaga  medis  atas  permintaan  pasien  atau keluarganya,  maka  perbuatannya  tetap  dianggap  sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pelaku (dokter atau tenaga medis) hanya dikenakan hukuman ta’zīr dan dibebaskan dari hukuman qiṣāṣ dan diyāt .
3. Adapun  kedudukan  hak  waris  pemohon  euthanasia  pasif    bila dilihat  dari  segi maqāṣid  al-syarī‘ah maka  dikategorikan  ke dalam  dua  macam.  Pertama,  apabila  keluarga  atau  ahli  waris memiliki biaya atau kemampuan untuk mengobati sang pasien tetapi  ahli  warisnya  tidak  berusaha  mengobatinya,  kemudian orang  sakit  menemui  kematiannya,  padahal  secara  ilmu kesehatan (menurut dokter) bila diobati dapat mengurangi atau meringankan si pasien maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan  tindakan  pembunuhan  dengan  mengambil  manfaat

## Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dari  sakitnya  si  pasien.  Dengan  demikian  ahli  warisnya  tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja  tidak  diobatinya.  Kedua  bagi  keluarga  ataupun  ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena menurut perkiraan dokter pasien tersebut tidak mungkin lagi disembuhkan karena batang otaknya sudah mati, tidak  termasuk  dalam  kategori  pembunuhan.  Oleh  karena  itu ahli  waris  yang  melakukan  tindakan  euthanasia  pasif  tersebut tidak terhalang mendpatkan warisan dari pewarisnya (si sakit).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid Sarong, dkk , Fiqh , (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry,
2009.
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam, Jakarta:  Ichtiar
Baru van Hoeve, 2000.
Abu  Malik  Kamal  ibn  as-Sayyid  Salim, Fikih  Sunnah  Wanita, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar, Fatḥ  al-Bārī, Kairo:  1987, Cetakan pertama, Darul Bayan lit-Turas.
Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2013.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta:Kencana, 2004.
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
As’ad  Sungguh, Kode  Etik  Profesi  Tentang  Kesehatan, Jakarta:
Sinar Grafika, 2014.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Gamal Achyar, Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam ,
(Banda Aceh: 2016.
Jaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , (terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im), Bandung:  Mizan Pustaka, 2015.
Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fikih  Lima  Mazhab ,  Jakarta: Lentera Basritama,2001.
Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah,  (terj.mujahidin  muhayan), (Jakarta:
Tinta Abadi Gemilang, 2013.
Syamsul  Rizal  Hamid, Buku  Pintar  Agama  Islam ,  Bogor:  LPKAI Cahaya Islam, 2008.
Syamsul  Rizal  Hamid, Buku  Pintar  Agama  Islam ,  Bogor:  LPKAI Cahaya Salam, 2008.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
W.A. Newman Dorland , Dorland’s Illustrated Medical Dictionary
31 Editions (terj. Ratna Neary Elseria,dkk), Jakarta: Buku Kedokteran EGC,2007.
Wahbah Az-Zuhaili , Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 , (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk), Jakarta:Gema Insani,2011.