Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 27 No. 2 September 2019
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Uji  Proporsionalitas  Terhadap  Hasil  Investigasi  Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia
Ahsan Yunus * , Desi Fitriyani, Ahmad Taufiq
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
* E-mail: ahsanyunus@unhas.ac.id

## Abstrak:
Hak  atas  informasi  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional  yang  dijamin  konstitusi. Pemenuhan  hak  atas  informasi  bagi  warga  negara  dilakukan  dengan  memperhatikan pembatasan  yang  telah  ditetapkan.  Masalah  kemudian  muncul  ketika  publik  menilai pembatasan  tidak  proporsionalitas  yang  terkesan  sepihak.  Hal  tersebut  bertautan  dengan informasi  rahasia  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  uji  proporsionalitas  atas  informasi  rahasia  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat Lion  Air  JT-610.  Metode  penulisan  menggunakan  metode  normative  dengan  pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  informasi  rahasia  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat  tidak diterapkan  secara  proporsional  dan  mendegorasi  hak  konstitusional  warga  negara.  Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas.
Kata Kunci: Hak Atas Informasi; Hak Asasi Manusia; Hasil Investigasi; Kecelakaan Pesawat; Uji Proporsionalitas

## 1. Pendahuluan
Kecelakaan  pesawat  Lion  Air  JT  610  (Boeing  MAX  8)  rute  penerbangan  Jakarta- Pangkal Pinang yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 telah menuai polemik yang amat  pelik. 1 Polemik  ini  bukan  tentang  ganti  kerugian  semata,  melainkan  tuntutan terkait  kejelasan  informasi  kecelakaan  pesawat.  Pihak  keluarga  korban  menilai informasi terkait seharusnya dapat diperoleh tanpa adanya sekat apapun namun pihak maskapai melakukan sebaliknya. Negara dengan tipe kesejahteraan seperti indonesia menuntut  adanya  peran  aktif  dari  negara  dalam  menciptakan  kesejahteraan  rakyat. 2 Tindakan ini, meski sesuai dengan regulasi yang ada, namun tetap saja dinilai sepihak oleh keluarga korban. 3 Tidak dapat dipungkiri, regulasi dan kualifikasi atas informasi
1 Ang,  T.  Michella.  (2019).  Tanggung  Jawab  Badan  Nasional  Pencarian  Dan  Pertolongan  Terhadap Korban  Kecelakaan  Pesawat  Udara  Di  Indonesia  (Studi  Kasus:  Kecelakaan  Pesawat  Udara  Lion  Air Nomor Registrasi PK–LQP). Jurnal Adigama, 2(1).
2 I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Diskresi Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Kertha Patrika, 39 (1): 33-46.
3 Pasal  359  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan, “Hasil  investigasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  yang  bukan  digolongkan  sebagai  informasi  rahasia,  dapat  diumumkan kepada masyarakat.”
rahasia patut ditinjau dan dikaji kembali, demi memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para yustisiabel.
Bertalian  dengan  kasus  tersebut,  tulisan  ini  hendak  menegaskan  bahwa  hak  atas informasi  adalah  hal  yang  fundamental  dan  dijamin  oleh  konstitusi  ( constitutional right ).  Hak  ini  pula  diklasifikasi  dalam  dimensi  HAM.  Kendati  demikian,  hak  atas informasi  merupakan  hak  yang  dapat  dibatasi  dalam  memperolehnya.  Masalah kemudian  muncul  ketika  publik  mempertanyakan  kualifikasi  informasi  rahasia, apakah  telah  memberikan  proporsionalitas.  Terkait  prinsip  proporsionalitas,  Aharon Barak menilai:
“ Proportionality  is  an  analitycal  framework  used  by  courts  in  many  countries  in determining whether or not limitations on the excersice of rights are justified, and therefore constitutional. ” 4
Uji  proporsionalitas  merupakan  kerangka  analisis  yang  digunakan  pengadilan  di banyak negara untuk menentukan apakah batasan terhadap hak telah sesuai koridor dalam  konstitusi.  Persoalan  ini  menunjukkan  diperlukan  kehati-hatian  dalam menentukan  kadar  pembatasan  hak  agar  proporsionalitas  dapat  diwujudkan. Proporsionalitas  dapat  direalisasikan  tentunya  dengan  melihat  uji  proporsionalitas. Penulis akan menggunakan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 untuk melihat kadar pemabatasan telah sejalur dengan tujuan pembatasan yang sah dalam konstitusi; Kedua, prinsip-prinsip pembatasan hak atas informasi.
Pada  tataran  normatif,  ketentuan  dalam  penjelasan  Pasal a  quo tentang  Penerbangan memberikan beberapa daftar informasi rahasia. Terdapat daftar informasi rahasia yang tidak  dapat  diperoleh  oleh  publik,  sekalipun  keluarga  korban  sebagai  pihak  yang berkepetingan. Padahal, informasi tersebut adalah hal yang esensial untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dan siapa yang bertanggung jawab.
Diperlukan  analisis  mendalam  untuk  menilai  hasil  investigasi  komprehensif  dan mendalam  dalam  menilai  persoalan  ini,  sebab  pada  tataran  normatif,  hak  atas informasi merupakan hak konstitusional warga negara ( constitutional rights ). 5 Urgensi tulisan  ini  menjelaskan  terkait  kehati-hatian  dalam  pembatasan  hak  konstitusional warga negara agar tidak terderogasi oleh pembatasan yang berlebihan.
Tulisan  ini  akan  disusun  dengan  struktur  sebagai  berikut.  Bagian  I  akan  membahas relasi  hak  atas  informasi  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Dilanjutkan  dengan pembatasan informasi dan informasi yang dikecualikan karena merupakan informasi rahasia, yang akan dibahas di Bagian II. Di akhir, menganalisis dengan melakukan uji proporsionalitasatas  informasi  rahasia  dalam  Undang-Undang  Penerbangan  pada Bagian III. Setelah itu, akan ditutup dengan kesimpulan

## 2.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( doctrinal  research ). 6 Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( satute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  komparatif
4 Aharon Barak. (2012). Proportionality and Pretense. Contitutional Commentary , 29(228), 229-35.
5 Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus. (2019). The Right to a good and healthy environment: Revitalizing green  Constitusion, IOP  Conf.  Series:  Earth  and  Environmental  Science  343  (2019)  012067 ,  1-10.  doi: 10.1088/1755-1315/343/1/012067
6 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta:Kencana, p. 133.
( comparative  approach ).  Pembahasan  secara  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan gambaran  terkait  regulasi  informasi  rahasia  kecelakaan  pesawat  yang  mendegorasi hak  warga  negara.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pembahasan  perskriptif  untuk memberikan  analisis  terkait  pembatasan  hak  yang  seharusnya  memberikan proporsionalitas.

## 3. Konstitusionalitas Hak Atas Informasi dalam Dimensi Hak Asasi Manusia
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan penerapan prinsip tata kelola dan keabsahan tindakan pemerintah. 7 Salah satunya melalui penyelenggaraan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik secara konsekuen. 8 Arus perubahan ke arah keterbukaan informasi kini didukung oleh separangkat norma hukum yang kian memadai.  Hal  ini  ditandai  dengan  reformasi  konstitusi  dengan  penekanan  pada perlindungan HAM yang kemuadian ditindaklanjuti melalui UU No. 39 tentang HAM; Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi  terkait  hak  atas  informasi  ini  memberi  gambaran  upaya  pemerintah  dalam menjadikan hak  atas  informasi sebagai  salah satu  isu utama  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Pada  tataran  praktis,  kemudian  tersandung  pada  ketentuan  bahwa  tidak  semua informasi  dapat  diakses  oleh  publik.  Pembatasan  dalam  undang-undang  adalah  hal yang  absah  untuk  dilakukan,  namun  pembatasan  perlu  memperhatikan  kadar  agak tidak  hiper-regulasi  dalam memberikan pembatasan. 9 Namun  demikian,  pembatasan ini  tentu  saja  akan  memberi  peluang  kepada  negara  untuk  tidak  mengeluarkan informasi  publik  yang  sebenarnya  harus  dibuka  atau  diberikan  pada  warga  negara. Pertanyaan  yang  dapat  diajukan  kemudian  adalah  apakah  pembatasan  terhadap pemenuhan hak atas informasi publik telah proporsional dan apakah pembatasan ini tidak  bertentangan  dengan keberadaan  informasi  publik  sebagai  bagian  dari  HAM. 10 Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima  dan  peran  serta  masyarakat  yang  transparan  dan  akuntabilitas  yang  tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. 11
Sebagai  manifestasi  dari  demokrasi,  HAM  mengandung  esensi  berupa  hak  akan kebebasan  dan  persamaan. 12 Dalam  instrumen  hukum  internasional,  hak  untuk memperoleh  informasi  diatur  dalam  Resolusi  Umum  PBB  Nomor  59  ayat  (1)  Tahun
7 Aminuddin Ilmar. (2020). Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah . Makassar: Phinatama Media.
8 Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Administrative  Law  &  Governance  Journal . 2(2), 218-232. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-%20234, p. 219.
9 Arief  Rianto Kurniawan. (2019). Proporsionalitas  Pembatasan Ham  Dalam  Pasal  28  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Legislasi Indonesia , 16(1), 16-21. ,p. 17.
10 Adam Muhshi. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. Lentera Hukum, 5(1), 59-70. DOI: https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.7284, p.59.
11 Eko  Noer  Kristiyanto.  (2016).  Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin the Implementation of Public Service)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), p.232.
12 Susani  Triwahyuningsih.  (2018).Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Di Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing, 2(2),p.133.
1946  yang  menyatakan  bahwa  kebebasan  informasi  merupakan  hak  asasi  yang fundamental  dan  sebagai  tanda  dari  seluruh  kebebasan  yang  akan  menjadi  titik perhatian PBB. 13 Right to know atau hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang  telah  dijamin  dalam konstitusi  yaitu  dalam Pasal 28F  UUD  NRI  1945. Lebih jauh lagi, hal ini masuk dalam salah satu dari 10 hak dasar sebagaimana dalam Pasal  14  Undang–Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Indonesia pun menjamin Hak Atas Informasi. 15
Melihat  pengaturan  mengenai  hak  atas  informasi  yang  tidak  hanya  dijamin  dalam konstitusi,  namun  juga  pada  peraturan  perundang-undangan  lainnya  termasuk peraturan  international  sekalipun.  Hal  ini  menunjukan  betapa  pentingnya  hak  atas informasi  karena  makin  terbuka  penyelenggaraan  negara  untuk  diawasi  publik, sehingga  penyelenggaraan  negara  tersebut  makin  dapat  dipertanggung  jawabkan. 16 Hak  setiap  Orang  untuk  memperoleh  informasi  juga  relevan  untuk  meningkatkan kualitas  pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik. Partisipasi  atau  pelibatan  masyarakat  tidak  berarti  banyak  tanpa  jaminan  informasi publik.  Selain  itu,  kehadiran  keterbukaan  informasi  publik  ini  didukung  sebagai konsekuensi perlindungan atas hak konstitusional warga negara.

## 4. Informasi Rahasia: Pembatasan Hak Atas Informasi?
Perlindungan  HAM  dibebankan  kepada  negara  yang  dituangkan  dalam  bentuk regulasi  secara  rasional. 17 Rasional  yang  dibangun  tentunya  melihat  norma  dan konstitusi bagaimana suatu hak dapat dibatasi dengan sah ( legitimate ). 18 Negara dalam melaksanaan  tanggung  jawabnya,  diperbolehkan  untuk  membatasi  hak  tertentu dengan  dasar  beberapa  klausul  pembatasan. 19 Pembatasan  hanya  boleh  diterapkan untuk  tujuan  yang  telah  atur  serta  berhubungan  langsung  dan  sesuai  dengan kebutuhan khusus yang ditentukan. 20
13 Toby  Mendel  dalam  Nunuk  Febriananingsih.  (2012).  Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. Rechtsvinding, 1(1),135-156.
14 10 hak dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah  hak mengembangan  diri  yang  termuat mulai  dari  Pasal 11 hingga  Pasal  16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak atas informasi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  “ (1)  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  (2)  setiap  orang  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi dngan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
15 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenant International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
16 Laurensius Arliman S. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesiona, Jurnal Cendekia Hukum , 3(2).,p. 139.
17 Bobi Aswandi, dan Kholis Roisah.(2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1(1), p, 128.
18 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  2016, Parameter  Hak  Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perundang-Undangan , Litbang Hukum dan HAM, Jakarta.
19 Rusman  Widodo  (ed).(2014).Editorial  oleh  Rusman  Widodo”, Jurnal  HAM  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia .11 .,p.Viii.
20 Ibid .
Hak atas informasi merupakan HAM yang dapat dibatasi perolehannya. Pembatasan tersebut harus memenuhi syarat  dan sesuai  dengan  tujuan  pembatasan sebagaimana dalam  Pasal  28J  UUD  NRI  1945.  Untuk  memahami  apa  yang  menjadi  salah  satu syaratnya,  maka  dalam the  Siracusa  Principles  on  the  limitation  and  Derogation  of provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Siracusa Principles) , 21 mengaskan  bahwa  sejatinya  pembatasan  terhadap  hak-hak  dasar  tidak  boleh berlebihan dan sewenang-wenang. Terkait dengan hak atas informasi hasil kecelakaan pesawat  telah  jelas  merugikan  beberapa  pihak  yang  berkepentingan  yakni  pihak keluarga  korban.  Pihak  keluarga  korban  menilai  bahwa  mereka  tidak  diberikan informasi secara holistik terkait peristiwa kecelakaa pesawat.
Masih dalam perspektif universal, pembatasan terhadap hak atas informasi juga dapat dilihat Johannesburg principles, 22 yang memberikan Batasan: Pertama , pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak; Kedua , pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi  kepentingan keamanan  nasional  yang  sah; Ketiga, pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa informasi  yang  dibatasi  merupakan  ancaman  yang  serius  terhadap  kepentingan kemanan  nasional  yang  sah.  Pembatasan  yang  dilakukan  adalah  sarana  pembatasan yang  serendah  mungkin  untuk  melindungi  kepentingan  tersebut;  dan  pembatasan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.”
Johannesburg  principles menegaskan  bahwa  suatu  pembatasan  tidak  sah  jika  tujuan yang  sesungguhnya  dari  suatu  pembatasan  adalah  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingan  yang  tidak  terkait  dengan  keamanan  nasional.  Hal  ini  termasuk  untuk melindungi  pemerintah  dari  rasa  malu  akibat  pengungkapan  kesalahan  yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi- institusi  publiknya,  atau  untuk  menanamkan  suatu  ideologi  tertentu,  atau  untuk menekan kerusuhan industrial. 23
Relasi  pembatasan  dalam  prinsip Johannesburg jika  dihubungkan  dengan  informasi rahasia  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat,  nyatanya  tidak  memiliki  relasi  dengan keamanan nasional dan terkesan hanya untuk mementingkan salah satu pihak yakni maskapai. Tuntutan dan protes dari keluarga korban menjadi sirene ada ketimpangan dalam  publikasi  informasi  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat  sehingga  bermuara pada tidak terwujudnya proporsional.
21 The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil  and  Political  Rights,  E/CN.4/1985/4.  Siracusa  Principles  adalah  prinsip-prinsip  mengenai ketentuan  pembatasan  dan  pengurangan  hak  yang  diatur  di  dalam  Kovenan  Internasional  tentang Hak  Sipil  dan  Politik.Prinsip-prinsip  ini  dihasilkan  oleh  sekelompok  ahli  hukum internasional  yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984.
22 Asep  Mulyana,  “Konglomerasi  Media  di  Era  Digital  dan  Kebebasan  Informasi”, https://referensi.elsam.or.id/2015/01/konglomerasi-media-di-era-digital-dan-kebebasan-informasi/ ,  (Diakses  12 Februari 2020).
23 Ibid.
Pada  tataran  regulasi  nasional,  limitasi  terhadap  hak  atas  informasi  dilakukan pengecualian karena bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 jo Pasal 17 UU KIP dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) bagian (Gambar 1).
Gambar 1. Kualifikasi Informasi Rahasia

## a) Informasi Rahasia Pribadi
Privasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  agar  dapat  menikmati  kebebasan, perorangan-perorangan  yang  bersangkutan  terlebih  dahulu  harus  mampu  memilih tingkat keterlibatan dan penyampaian ekspresinya di dalam suatu masyarakat, dan hal ini  mencangkup  privasi. 24 Adapun  mengenai  informasi  rahasia  pribadi  merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 17 huruf h UU KIP bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi  Publik  dapat  mengungkap  rahasia  pribadi,  yaitu:  (1)  riwayat  dan  kondisi anggota keluarga; (2) riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan; (3) fisik, dan psikis seseorang;  (4) kondisi keuangan,  aset, pendapatan,  dan  rekening  bank seseorang;  (5) hasil-hasil  evaluasi  sehubungan  dengan  kapabilitas,  intelektualitas,  dan  rekomendasi kemampuan  seseorang;  dan/atau;  (6)  catatan  yang  menyangkut  pribadi  seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan; (7) pendidikan informal.
Berkaitan  dengan  beberapa  indikator  informasi  rahasia  pribadi  tersebut,  terdapat batasan sehingga informasi rahasia pribadi ini dapat dibuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP 25 . Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa  kendatipun  informasi  pribadi  tersebut  merupakan  infromasi  rahasia,  namun pada  akhirnya  tetap  dapat  dibuka.  Hal  ini  dikarenakan  kepentingan  publik didalamnya  lebih  besar  ketika  informasi  tersebut  dibuka.  Selain  itu  juga  disebabkan
24 Dessy eko Prayatno, et.al. (2012). Penefsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi : Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain . Centre for law and Democracy dan Indonesian Center for Enviromental Law,
p. 51.
25 Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Udang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik menyatakan,  tidak  termasuk  informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: (a) pihak yang rahaisanya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau; (b) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik .
Informasi Rahasia Negara Pribadi Bisnis
karena  adanya  persetujuan  tertulis  dari  si  pihak  yang  rahasianya  akan  diungkap. Sejalan dengan hal tersebut, ternyata dalam peraturan perundang-undangan mengatur pula  informasi  rahasia  pribadi  yang  dapat  diungap  karena  kepentigan  publik didalamnya lebih besar. 26
b) Informasi Rahasia Bisnis
Undang-Undang  Rahasia  dagang  didalamnya  melindungi  informasi  rahasia  bisnis terhadap  penggunaanya  yang  tidak sah atau pengungkapannya  oleh seseorang  yang memperolehnya  dengan  cara-cara  yang  layak  atau  melalui  adanya  hubungan  yang bersifat rahasia. 27 Rahasia bisnis menjadi salah satu informasi yang dikecualikan dalam Pasl 17 UU KIP, yang membaginya menjadi dua bagian. Pertama adalah perlindungan atas  HAKI.  Adapun  yang mencakup  HAKI  adalah hak  cipta,  rahasia  dagang,  desain industri,  merek,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Perlindungan  Varietas Tanaman; 28 Kedua, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

## c) Informasi Rahasia Negara
Rahasia negara dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan upaya perlindungan  terhadap  kedaulatan,  keutuhan  dan  keselamatan  negara.  Disisi  lain, Pemerintah  dihadapkan  juga  pada  kewajiban  mewujudkan good  governance (pemerintahan  yang  baik).   Membangun good  governance partisipasi publik  sangatlah menjadi syarat yang penting. Hal ini tidaklain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih  dan  efisien,  mencegah  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  meningkatkan kualitas masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik. 29
Rezim  kerahasiaan  mengenal  konsep Arcana  Imperii yang  merupakan  rahasia  negara yang  meniru  “ arcane  reture ”  (rahasia  alam). 30 Arnold  Clapmarius  mengatakan  Arcana imperii adalah “ intimae et occultae rationes sive consilia eorum qui in re publika principatum obtinent ”  dalam  hal  ini  merupakan  rahasia  mengenai  rencana  mendalam  terkait kebijakan  publik  didalamnya. 31 Negara  tetap  menggenggam  kewajiban  melindungi
26 Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa kerahasiaan  pasien  dapat  dibuka  apabila  :  1)  dibukanya  informasi  tersebut  dilakukan  demi  tujuan kesehatan  pasien  sendiri;  2)  sejalan  dengan  perintah  petugas  penegak  hukum  dalam  kerangka penegakan  hukum;  3)  atas  permintaan  pasien  sendiri;  4)  dibukanya  informasi  tersebut  berdasakan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1) huruf  b  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269/MENKES/PER/III/2008  tentang  Rekam  Medis yang menyatakan “Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan kedokteran dan kedokteran gigi”.
27 Tommy Ricky. (2012). P erlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan . Universitas Islam Indonesia, p. 4.
28 Mujiono  dan  Ferianto.  (2017). Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Sentra  HKI  : Universitas Negeri Yogyakarta, p. 2.
29 Lihat: Naskah Akademik RUU Rahasia Negara.
30 Mariavittoria  Catanzariti.  2010.  New  Arcana  Imperii, Makalah, Powered  by  the  California  Digital Library University of California, p. 1.
31 Ibid .
beberapa jenis informasi. Bahkan di Amerika Serikat, Senator telah membuat legislasi yang berisi pemidanaan bagi mereka yang membocorkan rahasia negara. 32
Mengenai informasi rahasia Negara, pengaturannya secara umum telah diatur dalam Pasal  17  huruf  c  UU  KIP, 33 yang  mencantumkan  hal  berikut:  (1)  informasi  tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan  penyelenggaraan sistem  pertahanan  dan  keamanan  Negara,  meliputi  tahap  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengakhiran  atau  evaluasi  dalam  kaitan  dengan  ancaman  dari  dalam  dan  laur negeri;  (2)  dokumen yang  memuat  strategi,  intelijen,  operasi,  teknik  dan  taktik  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  system  pertahanan  dan  keamanan  Negara  yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; (3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan system  pertahanan  dan  keamanan  Negara  serta  rencana  pengembangannya;  (4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalansi militer; (5)  data  perkiraan  kemampuan  militer  dan  pertahanan  Negara  lain  terbatas  pada segala  tindakan  dan/atau  indikasi  Negara  tersebut  yang  dapat  membahayakan kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan/atau  data  terkait  kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau  sangat  rahasia;  (6)  system  persandian  Negara;  dan/atau;  (7)  sistem  inteligent negara.
Berdasarkan  konstruksi  hukum  tersebut,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tidak terdapat  relasi  dan  urgensi  yang  kuat  untuk  membatasi  informasi  rahasia  hasil kecelakaan  pesawat  dengan  dasar  pertimbangan  informasi  rahasia  negara. 34 Rahasia negara yang termuat dalam Undang-Undang tersebut hanya beroreantasi pada ranah militer.

## 5. Uji  Proporsionalitas  Terhadap  Informasi  Rahasia  Hasil  Investigasi Kecelakaan Pesawat
Istilah  “Proporsionalitas” merupakan salah  satu asas-asas umum  pemerintahan  yang baik, 35 yang  digunakan  dalam  melihat  tindakan  pemerintah  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya.  Aharon  Barak  sendiri  menilai  bahwa  proportionalitas  adalah  cara terbaik untuk menentukan pembatasan hak. 36 Proporsionalitas sering dianggap sama dengan  keseimbangan.  Padahal  tidaklah  demikian.  Proporsionalitas  berasal  dari Eropa, terkhusus di Negara Jerman. Adapun keseimbangan merupakan konsep yang dikembangankan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. 37
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengadilan  konstitusional  juga  belum  pernah melakukan  uji  proporsionalitas.  Uji  proporsionalitas  tidaklah  baku  atau  rigid, melainkan  tergantung  pada  kondisi  tiap-tiap  negara  yang  menggunakannya  dengan tidak  hanya  melihat  tujuan  dan  cara,  tetapi  juga  memeriksa  derajat  kerugian
32 Kusnanto Anggoro (Ed). “WikiLeaks dan Rezim Informasi”.
https://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/14/03341690/wikileaks.dan.rezim.informasi?page=all ,  (Diakses  31 Februari 2020)
33 Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
34 Lihat Penjelasan Pasal 359 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
35 Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
36 Aharon Barak, loc.cit . 37 Bisariyadi.  (2018).  Penerapan  Uji  Proporsionalitas  Dalam  Kasus  Pembubaran  Partai  Politik:  Sebuah Perbandingan. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 48, No. 1, 2018, hlm.  84-109.
Konstitutional  yang  akan  diderita. 38 Berdasarkan  literatur  ukuran  pengujian proporsionalitas terdiri dari empat, yaitu (i) tujuan sah yang hendak dicapai terhadap pembatasan,  (ii)  Apakah  pembatasan  tersebut  mempunyai  kesesuaian  atau  pertalian yang rasional ( suitability ), (iii) apakah pembatasan telah sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kadar kerugian konstitusional paling rendah  ( necessity ), dan (iv) apakah pembatasan  telah  menghasilkan  keseimbangan  dalam  arti  sempit  atau Balancing  in narrow sense 39 (Gambar 2).
Indikator uji proprosionalitas jika dikaitkan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat, telah dimuat dalam penjelasan Pasal 359 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Informasi rahasia ( non-disclosure of records ), antara lain:
1. Pernyataan dari orang-orang yang deperoleh dalam proses investigasi;
2. Rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara;
3. Informasi  mengenai  kesehatan,  atau  informasi  pribadi  dari  orang-orang  yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian;
4. Rekaman  suara  diruang  kemudi  ( cockpit  voice  recorder )  dan  catatan  kata  demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut;
5. Rekaman  dan  transkrip  dari  pembicaraan  petugas  pelayanan  lalu  lintas penerbangan ( air traffic services ); dan
6. Pendapat  yang  disampaikan  dalam  analisis  informasi  termasuk  rekaman informasi penerbangan ( fight data recorder ).
Gambar 2. Indikator Uji Proporsionalitas.

## a) Tujuan pembatasan yang sah (goals)
Untuk melihat apakah suatu pembatasan telah sah dan sesuai dengan tujuannya, maka ketentuan  yang  dijadikan  acuan  yakni  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  1945.  Apabila dirunut  lebih  jauh,  maka  dapat  diperoleh  beberapa  poin. Pertama ,  apakah  informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat apabila dapat diperoleh oleh pihak yang berkepentingan  yaitu  keluarga  korban  akan  mencederai  HAM  orang  lain?  tentunya tidak. Hal ini dikarenakan HAM orang lain yang dimaksud dalam penjelasan Pasal a
38 Ibid . 39 Lihat Aharon Barak, Op.cit . 240, Robert Alexy, “Constitutional Rights and Proportionality”, Revus Vol. 22, p. 51-56.
Goals
Suitability
Balance
Necessity UJI PROPORSIONALITAS
quo tentang Penerbangan adalah rahasia pribadi yaitu Informasi mengenai kesehatan, atau informasi pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian. Kendatipun  merupakan  informasi  rahasia  pribadi,  tentunya  tetap  dapat  dibuka  atau diketahui oleh pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban. Sebagaimana dalam ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 40
Hal  ini  memberikan  keseimpulan  bahwa “informasi  mengenai  kesehatan,  atau  informasi pribadi  dari  orang-orang  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  atau  kejadian” yang  merupakan salah  satu  informasi  rahasia  kecelakaan  pesawat  dapat  diperoleh  oleh  pihak  yang berkepentingan yaitu keluarga korban. Demi menjadikannya sebagai alat bukti dalam proses  peradilan.  Ketentuan  ini  semakin  memperjelas  bahwa  pembatasan  ini  tidak tepat dan berlebihan.
Kedua ,  ketentuan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  memperbolehkan pembatasan  Hak  Asasi  Manusia  ketika menyangkut  ketertiban  umum. Pertanyaanya adalah,  apakah  ketika  informasi  rahasia  hasil  investgasi  kecelakaan  pesawat  ini diberikan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  yaitu  keluarga  korban  akan menyebabkan  ketidaktertiban?  jawabannya  tentunya  tidak.  Perlu  diketahui  terlebih dahulu, apa definisi dari ketertiban umum dan yang menjadi indikator sehingga suatu hal dapat dikatakan akan mengganggu ketertiban umum. Dalam literatur hukum jika berpedoman pada  ketentuan  Bab  V  KUHP yaitu  Pasal  154-Pasal  181 yang  mengatur berbagai bentuk tindakan kejahatan dan ketertiban umum. Penulis tidak menemukan nexus yang  akan  menyebabkan  ketidaktertiban  ketika  informasi  rahasia  hasil investigasi  kecelakaan  pesawat  tersebut  dapat  diperoleh  oleh  pihak  yang berkepentingan.
Ketiga, keamanan  nasional  juga  menjadi  salah  satu  alasan,  sehingga  HAM  dapat dibatasi.  Salah  satunya  didasarkan  atas  doktrin  pertahanan  nasional  ( national resilience ). 41 Ketahanan  nasional  sebagai  suatu  kondisi  dinamis  suatu  bangsa  yang terdiri  atas  ketangguhan  serta  keuletan  dan  kemampuan  untuk  mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun  yang  tidak  langsung  yang  mengancam  dan  membahayakan  integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkn tujuan  perjuangan  nasional. 42 Harus  diakui  tidak  ditemukan  kausalitas  yang menyebabkan  kemanan  nasional  terganggu  jika  informasi  rahasia  hasil  investigasi kecelakaan pesawat dapat diperoleh oleh pihak yang berkepentingan.
Orientasi tujuan pembatasan yang sah menurut Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 telah dijabarkan di atas. Tampak jelas bahwa pembatasan hak atas informasi diidentifikasi sebagai sebuah informasi rahasia. Jika dikaji dan dikaitkan dengan pembatasan HAM, maka  telah  mencakup  rahasia  pribadi  dan  rahasia  negara.  Kendati  demikian,  masih menyisakan  pembatasan  informasi  karena  merupakan  informasi  rahasia  bisnis.
40 Pasal  13 ayat  (1)  huruf  b  Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  269/MENKES/PER/III/2008  tentang Rekam  Medis,  menyebutkan, “Pemanfaatan  rekam  medis  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan kedokteran dan kedokteran gigi”.
41 Heru  Susetyo.  (2008).  Menuju  Paradigma  Keamanan  Komperehensif  Berperspektif  Keamanan Nasional Indonesia. Lex Jurnalica , 6(1): 1-10.
42 Ibid.
Legalitasnya  diatur  dalam  Pasal  17  huruf  b  UU  KIP, 43 namun  tetap  saja  tidak  ada alasan kuat sehingga sekali lagi informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat dibatasi untuk diperoleh pihak keluarga korban sebagai pihak yang berkepentingan.
Instrumen hukum international tidak luput untuk menjadi indikator pembatasan hak atas  informasi.  Dalam  laporan the  public’s  Right  to  Know:  Principles  on  Freedom  of Information  Legislation, yang  dipublikasikan  oleh  LSM  HAM  international,  Article  19, menjelaskan  standar-standar  praktik  terbaik  mengenai  undang-undang  yang mengatur  hak  atas  informasi.  Pengujian  pertama  telah  diterapkan  dengan menggunakan  Pasal  28J  UUD  NRI  1945.  Kedua,  informasi  rahasia  hasil  investigasi kecelakaan  tersebut sama  sekali  tidak memiliki kaitan  yang  akan  mengancam  tujuan pembatasan yang sah.  Ketiga,  Tujuan  pembatasan  yang  sah  tersebut  tentunya untuk melindungi kepentingan publik.

## b) Kesesuaian atau pertalian yang rasional (suitability)
Informasi  rahasia  hasil  investigasi  kecelakaan  pesawat  tidak  dapat  diperoleh  oleh publik  dikarenakan  akan  diolah  oleh  KNKT  (Komite  Nasional  Keselamatan Transportasi)  untuk  menjadi  bahan  evaluasi  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  pesawat dengan  penyebab  yang  sama  dikemudian  hari.  Namun,  apakah  ketika  informasi tersebut dapat diperoleh oleh pihak keluarga korban, akan menyebabkan KNKT tidak dapat  menjalankan  tugasnya  tersebut.  Terlebih  keluarga  korban  merupakan  pihak yang berkepentingan untuk memperolehnya demi kepentingan peradilan.
Sebagai  perbandingan,  Perancis  memberikan  kemungkinan  setelah  adanya  suatu kecelakaan  untuk  penyelidikan  yudisial,  investigasi  terpisah  yang  dilakukan berdasarkan ketetuan Annex ini sesuai dengan Rekomendasi 5.4.1, menunjukan bahwa rekaman tertentu,  dan khsusnya flight  recorders , kemudian  digunakan secara  terpisah oleh  orang yang  bertanggung  jawab  atas  dua  penyelidikan.  Rekaman  dipegang  oleh kewenangan  pengadilan  ditangani  sesuai  dengn  ketetuan  yang  mengatur  jenis investigasi ( criminal procedure code ).  Selain Prancis, Amerika merupakan negara yang regulasinya  melarang  pengungkapan  rekaman  suara  kopkit  kepada  publik,  dan membatasi  pengungkapan  transkrip  rekaman  suara  kopkit  untuk  informasi  spesifik yang  dipertimbangkan  berkaitan  dan  relevan  oleh  kewenangan  lembaga  investigasi. Namun, Pengadilan Amerika Serikat dapat memerintahkan pengungkapan informasi tersebut, selain untuk tujuan investigasi kecelakaan. Standar untuk menentukan akses ke  informasi  ini  tidak  mempertimbangkan  efek  yang  merugikan  domestik  atau internasional dalam penyelidikan yang timbul dari akses tersebut. 44
Kedua contoh negara di atas, tidak menutup peluang agar informasi rahasia tersebut dapat  diproses  diperadilan.  Hal  tersebut  tidak  lain  untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil  bagi  keluarga  korban  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menjadikannya sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
43 Lihat pembahasan tentang informasi rahasia bisnis.
44 Andre  Paminto  Wastuadhi.  (2012). Penyelenggaraan  Penyelidikan  Dalam  Mencari  Penyebab  Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Yang Terjadi Di Wilayah Indonesia . Universitas Indonesia, p. 80-82.
c) Sesuai dengan kebutuhan (necessity)
Pembatasan untuk memperoleh informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat dilakukan  tentunya  dengan  sebuah  alasan.  Alasan  tersebut  menjadi  kebutuhan  agar dapat  mencegah  kecelakaan  pesawat  dengan  penyebab  yang  sama.  Tentunya pembatasan  tersebut  akan  mengurangi  tingkat  derajat kerugian konstitusional  ketika pihak keluarga korban dapat memperolehnya. Disisi keluarga korban, kebutuhan akan informasi  tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  peradilan. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, bahwa Amerika juga memberikan peluang untuk pengungkapan informasi tersebut selain untuk tujuan investigasi keelakaan.
d) Keseimbangan dalam arti sempit atau Balancing in narrow sense.
Hak atas informasi merupakan hak fundamental dan informasi rahasia merupakan hal yang lumrah dalam sebuah negara. Ketika informasi rahasia hasil investigasi tersebut tidak  dapat  diperoleh  oleh  keluarga  korban,  maka  keluarga  korban  tidak  dapat mengetahui apa penyebab detail sehingga kecelakaan pesawat tersebut terjadi. Ketika informasi rahasia kecelakaan pesawat dapat diperoleh oleh pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban, maka tentunya KNKT tetap dapat melakukan tugasnya untuk melakukan  evaluasi  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  pesawat  dengan  penyebab  yang sama, sehingga terjadi keseimbangan di antara para pihak.

## 6. Kesimpulan
Limitasi  terhadap  HAM  harus  diberikan  secara  proporsional  dengan  mengacu  pada empat  indikator  uji  proporsionalitas.  Pertama,  tujuan  sah  yang  hendak  dicapai terhadap  pembatasan;  Kedua,  apakah  pembatasan  tersebut  mempunyaii  kesesuaian atau  pertalian  yang  rasional  ( suitability );  Ketiga,  apakah  pembatasan  telah  sesuai dengan  kebutuhan  dan  memberikan  kadar  kerugian  konstitusional  paling  rendah ( necessity );  Terakhir  dan  tidak  kalah  pentingnya,  apakah  pembatasan  telah memberikan  keseimbangan  ( balancing  in  narrow  sense) antara  parapihak.  Informasi rahasia  hasil  investigasi  kasus  kecelakaan  Pesawat  Lion  Air  JT  610  (Boeing  MAX  8) sayangnya  belum  memberikan  proporsionalitas.  Hal  ini  didasari  dengan  melihat tujuan  pembatasan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  prinsip-prinsip pembatasan hak atas informasi, dan informasi rahasia.

## Referensi
Arliman  S,  Laurensius,  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Pubik  Untuk Mendukung  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Profesional, Jurnal  Cendekia Hukum , Vol. 3, No 2, Maret 2018. Zulkifli, A., & Yunus, A. (2019). The right to a good and healthy environment: Revitalizing green  constitusion , IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science  343 (1), 012067.
Azhar,  Haris.  (2011). Panduan  Mengenal  Hak  atas  Informasi  Publik  dan  Pemolisian .  Tim KontraS: Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Parameter Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Rancangan  Perundungan-Undangan .  Litbang  Hukum dan HAM: Jakarta.
Barak,  Aharon,  “Proportionality  And  Pretense“, Contitutional  Commentary ,  Vol  .29 No.228, 2012.
Bisariyadi,  “Penerapan  Uji  Proporsionalitas  Dalam  Kasus Pembubaran  Partai  Politik: Sebuah Perbandingan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 48, No. 1,2018. Catanzariti, Mariavittoria, “New Arcana Imperii”, Makalah, Powered by the California Digital Library University of California, 2010, hlm. 1.
Febriananingsih,  Nunuk,  “Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam  Pemerintahan Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  yang  Baik”, Rechtsvinding, Vol.1  No.1,April 2012.
Kurniawan,  Arief  Rianto,”Proporsionalitas  Pembatasan  Ham  Dalam  Pasal  28 Undangundang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme”, Jurnal  Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019. Kusnanto, Anggoro (Ed), “WikiLeaks dan Rezim Informasi”, https://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/14/03341690/wikileaks.dan.rezim .informasi?page=all, diakses 31 Februari 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi I .  Kencana : Jakarta. Mahfud MD. (2017). Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam  MZ  Al-Faqih,  “Komisi  Informasi  Reposisi  dan  penguatannya  “ .  Deepublish  : Yogyakarta.
Muhsin,  Adam,  ”Pemenuhan  Hak  atas  Informasi  Publik  sebagai  Tanggung  Jawab Negara  dalam  Mewujudkan  Good  Governance”, Lentera  Hukum, Vol.5  Issue  1, 2018.
Mujiono dan Ferianto. (2017). Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual . Sentra Hki Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
Mulyana,  Asep,  “Konglomerasi  Media  di  Era  Digital  dan  Kebebasan  Informasi”, https://referensi.elsam.or.id/2015/01/konglomerasi-media-di-era-digital-dan- kebebasan-informasi/, diakses 12 Februari 2020.
Noer  Kristiyanto,  Eko,”  Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  (Urgency  of  Disclosure  of  Informationin  the  Implementation ofPublic Service)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2, Juni 2016. Prayatno, Dessy Eko, er.al. (2012). Penafiran Atas Pengecualiaan Dalam Atas Pengecualiaan Dalam  Hak  Atas  Informasi . Centre  for  law  and  democracy  dan  Indonesia Center for Enviromental Law.
Ricky,  Tommy,  (2012). Perlindungan  Rahasia  Dagang  Perusahaan  NielaSary  ,Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan . Universitas Islam Indonesia.
Susetyo,  Heru,  “Menuju  Paradigma  Keamanan  Komperehensif  Berperspektif Keamanan Nasional Indonesia”, Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1, Desember, 2008.
T. Michella, Ang et al, ”Tanggung Jawab Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Terhadap  Korban  Kecelakaan  Pesawat  Udara  Di  Indonesia  (Studi  Kasus: Kecelakaan  Pesawat  Udara  Lion  Air  Nomor  Registrasi  PK–LQP)”, Jurnal Adigama , Vol.2 No.1,2019.
Triwahyuningsih,  Susani”  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Di Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing , Vol.2 No.2, September 2018
Wastuadhi,  Andre  Paminto,  (2012). Penyelenggaraan  Penyelidikan  Dalam  Mencari Penyebab  Kecelakaan  Pesawat  Udara  Sipil  Yang  Terjadi  Di  Wilayah  Indonesia . Universitas Indonesia.
Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik  sebagai  Upaya  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Administrative Law & Governance Journal . 2(2), 218-232. Widodo, Rusman (ed), “Editorial oleh Rusman Widodo”, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Vol.11, 2014.