Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## COMPARASI PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Dermina Dalimunthe
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Email: derminadalimunthe1971@gmail.com

## Abstract
Comparation  of  the  transfer  of  grant  assets  is  inherited  from  the perspective  of  KHI  and  the  Civil  Code,  in  the  KHI  the  process  of transferring the grant assets automatically becomes inheritance whereas according  to  the  Civil  Code  through  the  inbreng  process.  justice  and protect  the  portion  of  the  heirs  established  by  the  KHI  and  the  Civil Code
Kata Kunci: Comparasi, Harta Warisan, KHI dan KUUHPerdata
A. Pendahuluan
Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  secara lahirian maupun batiniah, sehingga mendorong  manusia  selalu  berusaha  untuk memperoleh semua kebutuhannya.
Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  yaitu sandang,  pangan  dan  papan.  Kebutuhan  – kebutuhan  ini  terus  berkembang  dan  dapat terselesaikan  dengan  mengumpulkan  harta yang  banyak  sebab  harta  memiliki  peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.
Islam  mengatur  penggunaan  harta pada  jalan  yang  baik  dalam  hal  jual  beli, pinjam  meminjam,  warisan,  hibah,  wasiat dan  sebagainya,  harta  memiliki  kedudukan yang  terhormat  apabila  dipergunakan  sesuai dengan syari‟at Islam. Hibah dapat diartikan sebagai  pemberian  berupa  harta  kekayaan tanpa mengaharapkan imbalan apapun 1
Pasal  171  Kompilasi  Hukukm  Islam huruf g  yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian  secara  sukarela  tanpa  imbalan, dan dalam Pasal 211Kompilasi Hukum Islam tertuang  bahwa:  “hibah  dari  orang  tua
1 Anisitus Amanat, Membagi Warisan
Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. 1, hal. 52.
kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai  warisan”. 2 Pasal 1666 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata BW menyebutkan bahwa
hibah adalah”penyerahan suatu benda secara cuma- cuma,  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan sah ketika  masih sama-sama hidup‟. 3
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam mengatur  pengalihan  harta  hibah  menjadi harta  warisan,  sedangkan  dalam  BW  tidak ada  pasal  yang  mengatur  secara  jelas memgenai  pengalihan  harta  hibah  menjadi harta  warisan  tetapi  dikenal  adanya  istilah pemasukan (inbreng) .Pembagian  warisan harus  diatur  dengan  baik  jika  tidak  maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan  saling  membunuh  antara  para  ahli waris.  Bagaimana  comparasi  pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata    akan  dipaparkan oleh penulis.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan penulis  adalah    penelitian  hukum  normative (library  research) atau  kepustakaan  yang
2 UURI  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung, Citra Umbara, 2011, hal. 291.
3 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta,  Pradnya Paramita, 2008, Cet. 38., hal. 436.
mencakup salah satunya adalah perbandingan  hukum.    Pendekatan  yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normative  untuk  menganalisa  data  dengan cara  membandingkan  konsep-konsep  dan pandangan  yang  ada  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  berdasarkan  literature- litaratur  yang  dipelajari  penulis  dari  data sekunder.
Prosedur pengumpulan data dilakukan  melalui  inventarisasi  hukum positif  dan  penelusuran  kepustakaan  (studi pustaka) terkait dengan masalah yang diteliti.
Terhadap  semua  bahan  hukum primer dan sekunder yang dapat dikumpulkan diidentifikasi dan dilassifikasikan  menurut  bidangnya  secara deskriptif, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## C. Hibah  Menurut  Kompilasi  Hukum
Islam
1. Pengertian Hibah
Pengertian  hibah  dapat  ditinjau dari  dua  segi  yaitu  etimologi  dan terminologi  berasal  dari  Bahasa  Arab yaitu  wahiba  yang  berarti  “pemberian
kepada  orang  lain  tanpa  imbalan”. 4
Pengertian  hibah  secara  etimologi  adalah memberikan  sesuatu  benda,  sehingga  hak milik  atas  benda  berpindah  dari  orang yang  memberi  kepada  orang  yang menerima tanpa mengaharapkan imbalan.Secara terminology, hibah adalah pemilikan  suatu  benda  melalu  transaksi (aqad)  tanpa  mengaharapkan  imbalan yang  telah  diketahui  dengan  jelas  ketika pemberi masih hidup. 5 Abdul Aziz Dahlan
mendefenisikan  hibah  sebagai  pemberian suka  rela  untuk  mendekatkan  diri  kepada Allah  tanpa  mengharap  balasan. 6 Jumhur Ulama  mendefenisikan  hibah  sebagai aqad  yang  memindakan  hak  milik  tanpa ganti  rugi  secara  suka  rela  ketika  masih hidup.  Ulama  Hambali  yang  dikutip  oleh Ahmad  Dahlan  menyatakan  hibah  adalah perpindahan  harta  yang  memberikan  hak untuk melakukan tindakan hukum, bendanya ada dan dapat diserahkan. 7
Dapat disimpulkan bahwa
pengertian hibah pada intinya adalah sama meskipun redaksinya berbeda.Hibah merupakan  suatu  akad  yang  memberikan
4 Fuad  Ifram  al-Butami, Munjib  al-Tullab ,  Beriut, Dar-al Masyriq, tt, hal. 920.
5 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia , Jakarta,Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 466.
6 Abdul  aziz  Dahlan, Ensklopedi  Hukum  Islam , Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hal.540.
7 Ibid.
akibat hukum berpindahnya hak kepemilikan  tanpa  ganti  rugi,  yang dilakukan ketika masih hidup  secara suka rela.  Memberi  tanpa  mengharap  balasan dijelaskan  Allah  dalam  surat  al-Mudassir ayat 6:
                        
Artinya: “Dan janganlah kamu  memberi  (dengan  maksud) memperoleh  (balasan)  yang  lebih banyak”. 8
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171 huruf  g  dituliskan  bahwa  hibah adalah  pemberian  semasa  hidup secara  suka  rela  berupa  sesuatu benda. 9

## 2. Dasar Hukum Hibah
Dasar hukum hibah secara ekplisit tidak  ditemukan,  namun  dapat  digunakan petunjuk  atau  anjuran  secara  umum,  agar seseorang  membagi  sebagian  rezekinya kepada orang lain. 10
Dasar hibah menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT yang
8 Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahnya, Bandung,  Jumanatul  „Ali,  2005,  hal.
50.
9 UURI  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Op.Cit ., hal. 291.
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit., hal.467.
menganjurkan  kepada  ummat  Islam  agar berbuat  baik  kepada  sesamanya,  dan saling  mengasihi.  Islam  menganjurkan agar  ummatnya  suka  memberi  karena memberi  lebih  baik  dari  menerima. Namun  pemberian  itu  harus  ikhlas  dan hanya mencari ridha Allah dan memepererat  tali  persaudaraan,  Firman Allah  dalam  Al-Qur‟an  surat,  Al-Maidah ayat 2:
                                                       
                             

Artinya: “dan tolong- menolonglah kamu dalam
(mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya”. 11
Dalam  surat  lain  disebutkan  juga untuk  selalu  berbuat  baik  dengan  tolong menolong, yang direalisasikan dalam perbuatan  memberikan  harta  kepada  orang lain  yang  benar-benarmembutuhkannya, 12
11 Departemen  Agama  RI, AlQur’an  dan Terjemahnya , Op.Cit ., hal. 44. 12 Hendi Suhnedi, Fikih Muamalah ,, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 212 .
yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur‟an  dalam surat al Baqoroh ayat 177:
                                                      
                                                                  
                                                                
                                                           
                                                           
                                                         
                                                            
                                                            
Artinya “B ukanlah  menghadapkan  wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan  tetapi  Sesungguhnya  kebajikan  itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi-nabi dan  memberikan  harta  yang  dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,  mendirikan  shalat,  dan  menunaikan zakat;  dan  orang-orang  yang  menepati janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang- orang  yang  sabar  dalam  kesempitan, penderitaan  dan  dalam peperangan.  mereka
Itulah  orang-orang  yang  benar  (imannya); dan  mereka  itulah  orang-orang  yang bertakwa”. 13
Hibah  adalah  salah  satu  bentuk  tolong menolong  dalam  rangka  kebajikan  antara sesama manusia yang bernilai positif. Ulama fikih sepakat hukum hibah adalah sunnah 14 berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa atay 4 yaitu:
                                                            
                                             
Artinya:  “Berikanlah  maskawin  (mahar) kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian itu  (sebagai  makanan)  yang  sedap  lagi  baik akibatnya. 15
Al-Qur‟an  tidak  ada  menyebutkan secara langsung untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa Allah  dan  Rasul-Nya  menganjurkan  ummat Islam untuk suka menolong sesama,
melakukan  infaq,  sedekah  dan  lain-lain termasuk hibah.
Barang-barang  yang  dilarang  untuk diperjual belikan, maka tidak boleh
13 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 27. 14 Abdul  Aziz  Dahlan, Enklopedia  Hukum Islam, Op.,Cit ., hal 540. 15 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, Op. Cit, hal. 77
dihibahkan, seperti barang-barang haram dan najis serta barang yang belum jelas diketahui asal  muasalnya.  Hibah  dalam  hukum  Islam dapat  dilakukan  secara  tertulis  dan  tidak tertulis,  bila  pemberian  harta  yang  tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan, tetapi sebaiknya  untuk  bukti-bukti  yang  cukup telah  terjadi  peralihan  hak  milik,  maka pemberian dinyatakan dalam tulisan.
Menurut
Eman Suparman 16
pemberian  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis ada dua macam:
a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian. b. Bentuk  tertulis  yang  perlu  didaftarkan, jika  surat  itu  merupakan  alat  dari penyerahan  pemberian  itu  sendiri,  artinya apabila  pernyataan  penyerahan  benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen  resmi  tentang  pemberian,  maha harus didaftarkan.
3. Rukun dan Syarat Hibah
Setiap perbuatan yang
berhubungan dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  syarat dan  rukun,  begitu  juga  dengan  perbuatan jual  beli,  hadiah,  wasiat,  hibah  dan
16 Eman  Suparman, Intisari  Hukum  Waris  Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 74-75.
sebagainya.  Ulama  sepakat  bahwa  hibah dianggap  sah  jika  mempunyai  rukun  dan
syarat tertentu. Jumhur ulama
mengemukakan  bahwa  rukun  hibah  ada empat (4) 17 , yaitu:
a. Orang yang menghibahkan
b. Harta yang dihibahkan
c. Lafal hibah
d. Orang yang menerima hibah
Pasal  210  KHI  ayat  1  dinyatakan bahwa  syarat  orang  yang  menghibahkan hartanya adalah: “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya  21  tahun  berakal  sehat tanpa  adanya  paksaan  dapat  mnehibahkan sebanyak-banyaknya  1/3  hatra  bendanya kepada  orang  lain  atau  lembaga  di  hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. 18
Dalam  Pasal  21  KHI  ayat  2 menyebutkan syarat barang  yang dihibahkan adalah:”harta  benda  yang  dihibahkan  harus merupakan hak dari penghibah”. 19

## D. Hibah Menurut Hukum Perdata BW

## 1. Pengertian Hibah
Hibah  dalam  bahasa  Belanda adalah “Schenking”. 20 Sedangkan
17 Abdul Aziz Dahlan, Op., Cit ., hal. 540. 18 UURI  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Op.,  Cit., hal. 3030.
19 Ibid ., hal. 303. 20 J.C.T.  Simorangkir,  Rudy  T  Erwin,  dan
J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta, sinar Grafika,2008 Cet. Ke-12, hal. 154.
menurut  istilah  yang  dimaksud  hibah menurut  pasal  1666  Kitan  Undang- Undang  hukum  Perdata  adalah:  “Suatu perjanjian penyerahan benda oleh penghiba  di  waktu  hidup  secara  cuma- cuma dan tidak dapat ditarik kembali”. 21
Pengertian  yang  terdapat  pada pada  pasal  1666  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  bahwa  pemberian  adalah suatu  perjanjian  untuk  memberikan  suatu benda  dengan  cuma-cuma  dan  mutlak, serta  tidak  dapat  dicabut  kembali. 22
Kesimpulannya  hibah  adalah  perjanjian yang  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat ditarik  kembali  secara  sepihak  oleh  pihak penghibah.

## 2. Dasar Hukum Hibah
Ketentuan  yang  mengatur  tentang hibah  dalam  hukum  perdata  Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  terdapat  dalam  pasal  –pasal sebagai berikut:
a) Pasal    1667  Kitan  Undang-Undang Hukum  Perdata  (BW):  “Objek  hibah adalah  benda-benda  yag  sudah  ada,  jk bendanya  masih  akan  ada  hibahnya
21 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta ,  Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39, hal. 436.
22 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, Jakarta, Intermasa, 2002, hal. 165.
batal”. 23 Berdasarkan ketentuan pasalini maka  jika  terjadi  hibah  benda  yang sudah  ada  dengan  benda  yang  masih akan  ada  maka  hibah  benda  yang  ada sah  dan  hibah  benda  yang  masih  aka nada tidak sah.
b) Pasal  1668  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (BW):  “Hibah  dengan perjanjian  bahwa  penghibah  berkuasa untuk  menjual  dan  memberikan  benda hibah kepada orang lain adalah batal” 24
Perikatan  yang  berisi  penghibah  tetap berkuasa  untuk  menjual  dan  memindah tangankan  benda  hibah  kepada  orang lain,  pada  hakikatnya  tidak  terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah  hal  ini  jelas  menyebabkan  hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.
c) Pasal  1669  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (BW)  :  “Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki  kenikmatan  hasil  benda-benda bergerak  dan  tidak  bergerak  yang dihibahkan untuk dirinya dan orang lain dengan  memperhatikan  bab  sepuluh buku  kedua  Kitab  Undang-Undang
23 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta ,  Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39, Op., Cit ., hal. 436. 24 Ibid
Hukum  Perdata”. 25 Bab  kesepuluh  ini maksudnya  adalah  di  dalam  bab  ini mengatur  tentang  hak  pakai  hasil  atau hak  nikmat  hasil.  Banyak  yang  telah dicabut  setelah  keluarnya  Undang- Undang  pokok  Araria  No.  5  Tahun 1960,  tetapi  pengaturan  benda  bergerak masih berlaku.
d) Pasal  1670  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (BW):           “Apabila dalam  akta  hibah  terdapat  pernyataan untuk  melunasi  utang-utang  atau  beban lain maka hibah batal”. 26
E. Pengalihan  Harta  Hibah  Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan
1. Menurut Kompilasi Hukum Isla.
Pasal  211  Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan  bahwa:  warisan dapat  diperoleh  berupa  hibah  dari orangtua” 27 Hal  ini sebenarnya tidak ada diatur  dalam  Al-Qur‟an  dan  hadis  yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan  sebagai  bagian  dari warisan,  bila  dianalisis  ini  sebenarnya memuat aspek “urf,
25 Ibid ., hal. 437. 26 Ibid .
27 UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Op.,  Cit ., hal.304.
Ketentuan  pasal  211  Kompilasi Hukum  Islam  tentang  hibah  orang  tua kepada  anaknya,  dapat  diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar  dan  telah  diterima  oleh masyarakat Indonesia,  adat istiadat semacam  ini dalam kaidah  Islam  disebut “urf,  yang  dimaksud  dengan‟urf  adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan. 28
Hibah  yang  diberikan  orang  tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai  warisan,  telah  menjadi  tradisi atau  “urf  di  kalangan  masyarakat Indonesia.  Misalnya  masyarakat  Jawa memberikan  hibah  kepada  anak  laki-laki dan  anak  perempuan.Hal  ini  merupakan penghibahan  sebagian  harta  keluarga kepada  anak.  Ini  dimulai  ketika  anak hidup  berumah  tangga  dan  membentuk keluarga  sendiri.  Pasca  penghibahan  ini orang  tua  meninggal  dunia,  dilakukan pembagian  harta  warisan,  maka  hibah akan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anaknya.
Apabila, si anak telah mendapatkan hibah semasa hidup
28 Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh) , Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1996, hal. 133 .
bapaknya,  sebesar  bagian  warisan  yang telah  diperhitungkan  menjadi  bagiannya maka ia dianggap telah menrima bagiannya  secara  penuh,  maka  anak  ini tidak  berhak  lagi  atas  harta  yang  lain yang dibagi-bagi pasca bapaknya meninggal  dunia.  Akan  tetapi  setelah menghitung banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak  tersebut  masih  belum  cukup,  maka ia  akan  mendapat  tambahan  pada  saat warisan dibagi-bagi, sehingga semua ahli waris memperoleh bagian yang sama. 29
Tradisi  ini  dilakukan  juga  oleh masyarakat yang menganut sisiten kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minagkabau dan masayarakat  yang  menganut  system patrilineal  seperti  masyarakat  Batak. Tujuan  kebiasaan  ini  adalah  untuk menciptakan  keadilan  dan  menghindari perselisihan  pada  ahli  waris.  Kompilasi HukumIslam  tidak  membuat  patokan secara jelas seperti apa hibah yang dapat diperhitungkan  sebagai  warisan,  secara kasuistik  dapat  dilihat  beberapa  patokan yaitu:
a. Harta  yang  diwarisi  sangat  kecil, sehingga hibah yang diterima
29 Surojo  Wiknjodiputro, Pengantar  dan Asas-Asas  Hukum Adat , Jakarta, Gunung Agung, hal. 172.
seorang  anak  tidak  diperhitungkan ahli waris ya laingn tidak memperoleh bagin waris yang berarti.
b. Penerima  hibah  kaya,  sedangkan ahli  waris  yang  lain  tidak  kaya, sehingga  penghibah  memperkaya yang  sudah  kaya,  sehingga  pantas untuk diperhitungkan. 30
Menurut  Al-Jurjany  yang  dikutif oleh  Abdul  Mujib,  dalam  bukunya  yang berjudul  Kaidah-Kaidah  Ilmu  Fiqh,  “Al- Aadah  ialah  sesuatu  perbuatan/perkataan yang dilakukan terus secara berulang karena sesuai  akal”. 31 Perbuatan  itu  harus  benar- benar  telah  dilakukan  oleh  manusia  secara berulang sehingga melekat di jiwa, diterima dan  dibenarkan  oleh  akal  sehat  serta bermanfaat  dan  tidak  bertentangan  dengan syara‟.
Pengalihan harta hibah yang diberikan  orang  tua  kepada  anak  menjadi bagian  dari  warisan  bertujuan  untuk menciptakan  keadilan  dan  menghinadri perselisihan  di  antara  para  ahli  waris. Kebiasaan  ini  sering  dilakukan  oleh masayarakat  karena  bertujuan  baik  dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
30 J. Satrio, Hukum Waris , Bandung,  Alumni, 1992.hal. 114.
31 Abdul  Mujib, Kaidah-kaidah  Ilmu  Fiqh , Jakarta, Kalam Mulia, 1999, hal. 43 .
F. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) . Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur  dengan  jelas  dan  tegas  mengenai pengalihan  harta  hibah  yang  diberikan orangtua  kepada  anak  sewaktu  hidupnya, akan  tetapi  melalui  proses  pemasukan  atau inbreng . Inbreng berasal dari  bahasa Belanda,  yang  artinya  hibah  yang  dapat diperhitungkan 32
Defensi  inbreng  adalah  pemberian harta  oleh  pewaris  kepada  ahli  warisnya ketika  masih  hidup  turut  diperhitungkan. 33
Hal  ini  diatur  dalam  pasal  1086  sampai dengan  pasal  1099  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (BW).  Kitab  Undang- Undang  tidak  memberikan  defenisi  inbreng, tetapi  dari  ketentuan-ketentuannya  dapat disimpulakan, bahwa yang dimaksud dengan inbreng  adalah  Pemeratan  bagian  ahli  waris dilakukan  dengan  menghitung  kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris. 34
Ahli  waris  yang  terkena  aturan inbreng ini adalah ahli waris yang menerima hibah yang harus dikembalikan ke harta asal (boedel)  untuk  dibagi  bersama  ahli  waris
32 Pramadya Puspa, Kamus Hukum , Semarang, Aneka Ilmu, tt, hmn.455.
33 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Waris  di Indonesia , Bandung, Sumur, 1980, hal. 145.
34 J. Satrio, Hukum Waris , Bandung, Alumni, 1992, hal.348.
lainnya. Inbreng diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata    pada  Bab  XVII bagian  kedua  dengan  judul  “Tentang Pemasukan” yang meliputi pasal 1086-1099.
Fungsi  inbreng  untuk  menjamin tercapainya  keadilan  dalam  pembagian warisan baik melalui hibah maupun pembagian  warisan  pasca  kematian  pewaris, terutama  berkaitan  dengan  legiteie  portie (bagian  mutlak)  yaitu  bagian  yang  harus diterima  oleh  ahli  waris.  Dasar  piker peraturan inbreng ini adalah bahwa pewaris, kecuaali sebaliknya, harus dianggap menerapkan keadilan terhadap ahli warisnya. 35 Keadilan  yang  dimaksud  di  sini adalah bahwa semua ahli waris mendapatkan warisan  sesuai  dengan  bagiannya  masing- masing, karena mungkin jumlah hibah orang tua berbeda dengan cara memasukkan setiap hibah  kembali  ke  harta  asal.  Dengan demikian  maka  setiap  ahli  waris  akan terjamin  legitieme  portienya  (bagian  mutlak yang harus diterimanya).
Dalam  Pasal  1086  Kitan  undang- Undang  Hukum  Perdata  dituangkan  bahwa: “Ahli  waris  harus  memperhitungkan  semua hibah  dan  utangnya  ke  dalam  harta  warisan kecuali  ada  akta  otentik  atau  wasiat  yang telah  dibebaskan  untuk  itu  dan  juga  ada
35 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1989, hal. 97.
pernyataan  tegas  yang  yang  memerintahkan untuk  dilakukannya  pemasukan.” 36 Pada Prinsipnya ada dua golongan ahli waris yang terkena inbreng, yaitu:
1. Kelompok  I  adalah  ahli  waris  dalam garis  lurus  ke  bawah,  kecuali  pewaris membebaskan mereka. Sehinnga mereka  harus  memenuhi  dua  kriteria, yaitu  mereka  harus  berkualitas  sebagai ahli  waris  dan  harus  ahli  waris  dalam garis  lurus  ke  bawah.  Sekalipun  orang pernah  menerima  hibah  dari  pewaris pada  waktu  warisan  pewaris  terbuka, orang  tersebut  tidak  berstatus  sebagai ahli  waris  maka  ia  tidak  diwajibkan untuk  inbreng.  Ahli  waris  dalam  garis lurus  ke  bawah  adalah  anak  keturunan pewaris termasuka anak luar kawin yang diakui  secara  sah  juga  ahli  waris plaasvervulling.
2. Kelompok  2  adalah  ahli  waris  lain dalam  hal  pewaris  mewajibkan  inbreng baru  ada  kalau  dipenuhi  dua  kriteria yaitu:  mereka  harus  berkualitas  sebagai ahli  waris  dan  harus  ada  pernyataan tegas  dari  pewaris  bahwa  mereka  wajib inbreng.
Seorang  yang  pernah  mendapat hibah  dari  pewaris,  tetapi  bukan  ahli
36 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Op., Cit ., hal. 282.
waris legitieme portie dan tidak berkualitas  sebagai  ahli  waris  tidak berkewajiban  untuk  inbreng.Kewajiban inbreng  ini  tidak  mempunyai  kekuatan kalau  hanya  dilakukan  secara  lisan tetapi  harus  dengan  pernyataan  tegas dalam  akta  hibah  atau  dalam  testamen yang memerintahkan untuk inbreng. 37
Kemudian  Undang-undang  juga mengatur  tentang  oranr-orang  yang dikecualikan  dari  kewajiban  inbreng, yaitu:
1. Pasal  1087  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata “Ahli waris yang menolak warisannya tidak  diwajibkan  untuk  inbreng kecuali  mengurangi  bagian  mutlak ahli waris yang lain”. 38
2. Pasal  1089  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata “Anak  yang  mewaris  dari  kakek neneknya  tidak  perlu  melakukan inbreng.
3. Pasal  1090  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata
“Hibah yang diterima seorang laki-laki atau  perempuan  dari  mertua  tidak perlu melakukan inbreng”. 39
37 J. Satrio, Hukum Waris , Op., Cit ., hal. 352. 38 R. Subekti dan  R, Tjitrosudibio, Op., Cit., hal 282.
39 Ibid., hal. 283 .
Kemudian  undang-undang  Hukum Perdata  juga  mengatur  tentang  syarat pemasukan, dalam Pasal 1091 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  disebutkan bahwa: “pemasukan hanya terjadi pada harta peninggalan  si  pemberi  hibah  dan  hanya diwajibkan kepada ahli waris untuk kepentingan  ahli  waris  lainnya.  Pemasukan bukan  untuk  kepentingan  penerima  hibah wasiat dan juga penerima hibah.
Undang-Undang juga mengatur bahwa  hibah  yang  harus  diperhitungkan diatur  dalam  pasal  1096  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  bahwa:  “selain hibah  menurut  pasal  1085  juga  harus dimasukkan  segala  apa  yang  telah  diberikan kepada  seorang  ahli  waris  kedudukan, pekerjaan,  perusahaan,  pembayaran  utang ahli waris dan juga pesangon perkawinan” 40
Pasal  1097  mengatur  tentang  hibah yang  tidak  perlu  diperhitungkan  yaitu:” biaya  yang  berkaitan  dengan  seluruh pemeliharan  dan  pendidikan  ahlni  waris, biaya  perkawinan,  pakaian  dan  perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan”. 41 Pasal  1099  Kitab  Undang- Undang hukum  Perdata  menjelaskan bahwa: hibah  yang  diterima  ahli  waris  yang  telah
40 Ibid.
41 Ibid.
musnahdi lar kesalahannya, tidak diperhitungkan lagi 42
Besarnya inbreng tergantung dari:
a) Besarnya hibah
b) Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh  oleh  orang  yang  akan  menerim inbreng dari warisan.
c) Kekuarangan  yang  dilakukan  untuk memenuhi legitieme portie. 43

## G. Persamaan  dan  Perbedaan  Antara Pengalihan  Harta  Hibah  Orangtua
Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Kitab Undang-Undang

## Hukum Perdata
Pasal  211  Kompilasi    Hukum  Islam ditegaskan  bahwa  “hibah  orangtua  kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur  dengan  jelas  pengalihan  harta hibah  mrnjadi  harta  warisan.  Ini  merupakan „urf, karena dari penelusuran ayat Al-Qur‟an dan hadis, tidak dijumpai nas yang mengatur tentang diperhitungkannya harta hibah menjadi  harta  warisan.  Ini  sesuai  dengan kaidah  ilmu  fiqh  yang  menyatakan  “hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan” 45
42 Ibid ., hal. 285.
43 J. Satrio, Op., Cit. hal. 358. 44 UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Op.,  Cit ., hal. 304. 45 Abdul  Mujib ,  Kaidah-Kaidah  Ilmu  Fikqh, Jakarta,Kalam Mulia, 1999 , Loc., Cit..
Sedangkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tidak  ada  pasal  yang mengatur  secara  jelas  mengenai  pengalihan harta  hibah  menjadi  harta  warisan,  namun ada  dikenal  istilah  pemasukan  (inbreng) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata sendiri  tidak  ada  memberikan  defenisi inbreng  tapi  dapat  disimpulkan  bahwa inbreng itu adalah “penghitungan harta hibah yang  diterima  oleh  ahli  waris  pada  saat pembagian harta warisan” 46 .
1. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  proses pengalihan harta hibah  menjadi  warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata melalui proses pemasukan atau inbreng
2. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak ada  pasal  yang  mengatur  bahwa  hibah harus  dilakukan  dengan  akta  notaris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dinyatakan  dengan tegas  dalam  Pasal  1682  bahwa  hibah batal  apabila  tidak  dibuat  dengan  akta notaris.
3. Dalam  Kompilasi  hukum  Islam  semua hibah orangtua kepada anaknya diperhitungkan  sebagai  warisan  tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang
46 Efendi  Perangin, Hukum  Waris ,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal . 143.
Hukum  Perdata  tidak  semua  penerima hibah  berkewajiban  untuk  memasukkan kembali  semua  hibah  yang  diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah.
4. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai    tujuan    bahwa  pengalihan harta  hibah  yang  diberikan  orang  tua kepada  anak  menjadi  warisan  adalah untuk melindungi bagian masing- masing ahli waris agar tercipta keadilan dan  terhindar  dari  perselisihan  sesama ahli waris.

## H. Kesimpulan
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  Pasal 211  hibah  orang  tua  kepada  anaknya
otomatis  diperhitungkan  sebagai  warisan yang  bertujuan  untuk  melindungi  bagian semua  ahli  waris  sedangkan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan  harta  hibah  menjadi  warisan tetapi dikenal istilah inbreng yaitu pengembalian  hibah  yang  dilakukan  oleh pewaris  selama  hidupnya  ke  dalam  harta asal. Pengalihan harta hibah menjadi warisan menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  bertujuan untuk  melindungi  bagian  mutlak  ahli  waris agar  tercipta  keadilan  dan  terhindar  dari konflik di antara semua ahli waris

## REFERENCE
Abdul  aziz  Dahlan, Ensklopedi  Hukum Islam ,  Jakarta,  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2003.
Abdul  Mujib, Kaidah-kaidah  Ilmu  Fiqh , Jakarta, Kalam Mulia, 1999
Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum  Islam  (Terjemah  Ilmu Ushulul  Fiqh, Jakarta,  Raja GrafindoPersada, 1996.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia , Jakarta,Raja Grafindo Persada, 1997.
Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet. 1, 2000.
Efendi  Perangin, Hukum  Waris ,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
Eman  Suparman, Intisari  Hukum  Waris Indonesia , Bandung, Mandar Maju, 1995.
Fuad  Ifram  al-Butami, Munjib  al-Tullab , Beriut, Dar-al Masyriq, tt.
Hendi Suhnedi, Fikih Muamalah ,, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 212.
J. Satrio, Hukum Waris , Bandung, Alumni, 1992.
J.C.T.  Simorangkir,  Rudy  T  Erwin,  dan  J.T
Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta,  sinar  Grafika,Cet.  Ke-
12, 2008.
Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, tt
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta , Pradnya Paramita, Cet k -39, 2008.
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata,
Jakarta, Intermasa, 2002.
Surojo Wikjodiputro, Pengantar dan Asas- Asas  Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, tt.
Yahya  Harahap,  “ Materi  Kompilasi  hukum Islam” Dalam Dadan Muttqien dkk  (red),    Peradilan  Agama dan  Kompilasi  Hukum  Islam Dalam  Tata  Hukum  Indonesia, Yogyakarta UII Press, 1993.
Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Waris  di Indonesia, Bandung, Sumur, 1980.
Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahnya, Bandung,  Jumanatul  „Ali, 2005.
UURI No.  1  Tahun  1974 Tentang
Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam, Bandung,  Citra Umbara, 2011.