Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)
Volume 9 No. 2 Tahun 2020

## PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
Arthur Simanjuntak1 Christina V. Situmorang2 Duma M. Elisabeth3
arthur.simanjuntak@universitas.methodist.ac.id

## Universitas Methodist Indonesia 1,3
Jl. Hang Tuah No.8, 20151 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Indonesia

## Universitas Krisnadwipaya
2
Jl. Raya Jatiwaringin, 13077
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Indonesia Received Date : 24.03.2020 Revised Date : 07.07.2020 Accepted Date : 27.07.2020

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG

## ABSTRACT
There are 32 village officials, 3 families from the Village Chief and Village Chief who entered the legal case against the misuse of village funds from 2015 - 2017 continued to experience an increase. The purpose of this research is to test the role of society participation, accountability, and transparency in achieving Good  Governance  towards  rural  development.  This  research  uses  the  survey method  with  questionnaires  as  instruments.  The  Role  of  Village  Society Participation in Pancur Batu Sub-District, Deli Serdang District is going well. The Role of Village Accountability in Pancur Batu Sub-District, Deli Serdang Regency, which involves the community in achieving its goals, namely Rural Development has  been  going  well.  Publications  in  the  form  of  banners  or  announcements during  deliberations  on  the  details  of  the  use  of  village  funds  for  Rural Development still have not been implemented properly.
Keywords: Society Participation, Accountability, Transparancy, and Rural Development.

## ABSTRACT
Terdapat 32 aparat desa, 3 keluarga dari Kepala Desa dan Kepala Desa yang  masuk  kasus  hukum  terhadap  penyalahgunaan  dana  desa  dari  2015  - 2017  yang  terus  mengalami  peningkatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menguji peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mencapai Good Governance menuju pembangunan pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen. Peran Partisipasi  Masyarakat  Desa  di  Kecamatan  Pancur  Batu,  Kabupaten  Deli Serdang berjalan baik. Peran Akuntabilitas Desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten  Deli  Serdang,  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  mencapai tujuannya,  yaitu  Pembangunan  Desa  telah  berjalan  dengan  baik.  Publikasi dalam  bentuk  spanduk  atau  pengumuman  selama  musyawarah  tentang rincian  penggunaan  dana  desa  untuk  Pembangunan  Desa  masih  belum diimplementasikan dengan baik.
Keyword: Partisipasi Masyarakat,  Akuntabilitas,  Transparansi, dan Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Desa merupakan lingkungan yang mendukung lokasi yang digunakan sebagai  tempat  tinggal  untuk  memenuhi  keberlangsungan  hidup  sebuah keluarga di sebuah desa untuk memenuhi kebutuhan. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  persatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang dipersiapkan untuk dan dikelola pemerintahan, kepentingan masyarakat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan  /  atau  hak  tradisional  yang  disetujui  dan  dihargai  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indoensia  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  mengatur  tentang  pengelolaan keuangan  daerah dan juga pertanggungjawabannya. Oleh karena itu dalam merealisasikan  pengelolaan  dan  juga  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  tersebut,  penting  untuk  dilakukan  pengembangan  dan  juga pengaplikasian  akuntansi  sektor  publik  sebagai  alat  melakukan transparansi  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  publik  untuk  mencapai good governance (Mardiasmo, 2012). Konsep good  governance lebih  menekankan  kepada  terwujudnya demokrasi,  oleh  karena  itu  penyelenggara  negara  yang  demokratis  akan menjadi syarat mutlak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,  yang  berdasar  kepada  partisipasi  masyarakat,  tanggung  jawab (akuntabilitas), serta transparansi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 bahwa  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel  dan  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran. Seyogiannya ketiga elemen tersebut ada dalam diri setiap pelaku di dalam sebuah institusi yang bersangkutan dengan cara memperhatikan nilai kemanusiaan dan juga nilai moral.
Berdasarkan Undang-Undang Republik ’ Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pengertian tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang  dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan  uang  dan  barang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kebutuhan desa. Sementara  aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, di  beli  atau  diperoleh  di  atas  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  atau  minta  hak lain yang sah. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang mencakup perencanaan. pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa. Proses  Pelaksanaan  dimulai  dari  pelaksanaan  kegiatan  dengan  Rencana Anggaran sampai dengan menerima pembayaran dari penyedia barang / jasa sehingga dapat dibukukan oleh Bendahara Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa Arah baru  bagi pembangunan Desa.  Semangat ’ pembentukan
Undang-Undang ’ Desa yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  poin  penting  yang  menjadi  acuan dalam  Undang-Undang  desa  ini  adalah  Alokasi Dana’Desa yang  dikenal dengan  ADD  dan  Dana  Desa  yang  dikenal  dengan  DD.    Alokasi  Dana
Desa (ADD) adalah alokasi  dana  dengan  perhitungan Dana Perimbangan yang  diterima  oleh  Kabupaten  sebesar  10%  setelah dihitung  dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum  pengalokasian Dana  Perimbangan  ke  Desa  yang  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  72  ayat  (4),  jika  hal  tersebut  tidak disetujui  maka ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (6), yang dapat di akses oleh pemerintah  dan  /  atau  Pemotongan  sebesar  Dana  Perimbangan  setelah dipotong  Dana  Alokasi  Khusus.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor ’ 6 Tahun 2014 tentang Desa  Nomor  96  ayat  (3)  pengalokasian  ADD  dengan  pertimbangan  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Sementara  tujuan  pembangunan  desa  dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta  penanggulangan  kemiskinan melalui pembangunan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal dan sumber daya  alam  kebersamaan,  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  guna mewujudkan  pengarusutamaan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Sejalan dengan restorasi  dan  dinamika  pembangunan  bangsa,  perlu  dilakukan pembangunan  kawasan  pedesaan.  Undang-Undang  desa  dapat  menjadi salah  satu  program komitmen  yang  berpihak  pada  rakyat  sebagai  dasar pembangunan  10  tahun  terakhir.  Undang-Undang  ini  juga  akan memperjelas  persetujuan  Kepala  Desa  sebagai  yang  bertanggung  jawab dengan dana desa.
Berdasarkan  pertimbangan  dana  yang  dikelola  desa  dan  harapan untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  demi  pemerataan pembangunan desa. Diperoleh juga dari yang dicabut yang tidak terbesar, ketidaksiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) akan  menunda pengelolaan dana tidak transparan. Tanpa  kehadiran  dan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  baik  akan  dapat  menimbulkan  potensi penyelewengan yang dapat dilakukan oleh aparatur desa selaku pengelola dana. Indonesia Coruption Watch (ICW) menjelaskan setidaknya pada tahun 2018 adalah 158 perangkat desa yang terkandung dalam kasus korupsi di Indonesia.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukaan oleh ICW yang ditemukan selama tahun 2015 hingga 2017 tidak membahas perangkat desa yang terlibat korupsi (Dewi dan Adi, 2019).
Salah satu fungsi dari Pemerintah desa adalah mengemban amanah dari  masyarakat  desa  dengan  akuntabel.  Akuntabilitas  sebagai  bentuk pertanggungjawaban berhasil atau gagal pelasanaan misi organisasi untuk mencapai  tujuan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  melalui media  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  periodik.  Hal  ini  berarti
pemerintah desa harus memberikan informasi yang transparan tetapi juga harus  mempertanggungjawabkan  hasil  yang  ditawarkan  kepada masyarakat yang berkelanjutan dan mudah untuk akses.
Fenomena  yang  terjadi  mengenai  dana  desa  yang  dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat  ke  desa  melalui  3  (tiga) tahap  ini,  sarat dengan  kasus  hukum  yang  menjerat  para  kepala  desa.  Dimana  32 perangkat desa, 3 orang keluarga dari Kepala Desa dan Kepala Desa yang masuk dalam kasus hukum penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2015- 2017 terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk  memperoleh  hasil  analisis  dari  Peran  Partisipasi  Masyarakat, Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Mewujudkan Good  Governance Terhadap Pembangunan Desa.
Desa Candirejo merupakan desa yang menerima dana paling besar dari  semua desa  yang ada di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Besarnya  penerimaan  dana  desa  di  Desa  Candirejo  yaitu  sebesar Rp.877.812.000. Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Candirejo itu sendiri pada tahun 2017 (Laporan Dana Desa Kab. Semarang tahun 2017). Besarnya dana desa yang harus dimiliki Candirejo  harus dikelola  dengan  baik  agar  tujuan  pemberian  dana  desa kepada  setiap  desa  dapat  disetujui  sesuai  ketentuan  Undang-Undang. Realitasnya  dari  hasil  penelitian  dana  desa  yang  diperoleh  masih  belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa Candirejo (Dewi dan Adi, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas.  Bagaimana  Peran  Partisipasi Masyarakat,  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  Dalam  Mewujudkan Good Governance Terhadap  Pembangunan  Desa.  Berdasarkan  perumusan masalah  tersebut,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini untuk yang ingin dicapai dan menganalisis Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas,  dan  Transparansi  dalam  Mewujudkan Good  Governance Terhadap Pembangunan Desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stewardship Theory
Teori Stewardship di desain untuk para peneliti untuk membantah para  eksekutif  di  perusahaan  sebagai  pelayan  ( stewardess )  dapat termotivasi  untuk  melakukan  dengan  cara  terbaik  bagi  pelaku-nya (Donaldson dan Davis, 1991). Selanjutnya (Chinn, 2000) Teori Stewardship dibangun diatas anggapan filosofis tentang sifat manusia tentang manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu dipertanggungjawabkan penuh, bertanggung jawab dan penuh integritas.
Menurut  teori Stewardship ,  pemilik  (pemegang  saham  utama) perusahaan adalah direktur dan perusahaan (prinsipal dan penatalayan). Teori Stewardship adalah  teori  yang  membahas  tentang  para  manajer
tentang  termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan  organisasi.  Teori  ini  memiliki landasan psikologi dan sosiologi yang telah disusun, dimana para eksekutif sebagai pelayan termotivasi untuk sesuai permintaan prinsipal, selain itu pelayan pelaksana tidak akan  meninggalkan organisasinya sebab pelayan yang membantu mencari sasaran  organisasinya.

## Transparansi
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang  dicapai  (Lalolo,  2003).  Menurut  Mardiasmo  (2006)  terkait  dengan keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan  pengelolaan  sumber ’ daya  masyarakat  kepada  pihak  yang membutuhkan  masyarakat.  Sementara  itu,  pertanyaan  yang  diajukan mengenai  konsep  dalam  penelitian  ini  adalah  terbukanya  akses  bagi masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tentang  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Berdasarkan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  indikator  utama transparansi  dalam penelitian  ini  adalah  (a)  Penyediaan  akses  informasi yang  jelas  tentang  perencanaan,  prosedur  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban,  (b)  Musyawarah  yang  melibatkan  masyarakat,  (c) Keterbukaan proses  pengelolaan, dan (d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan dalam menyelesaikan misi (Mardiasmo, 2012). Pertanggungjawaban media yang  dilakukan  akan  dikerjakan  secara  berkala.  Akuntabilitas  adalah lembaga yang telah memberikan wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat  harus  melakukan  pertanggungjawaban.’Akuntabilitas  adalah prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  proses  penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat  disetujui  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat ’ Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak  hanya memiliki hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga  berhak ’ untuk meminta  pertanggungjawaban  atas  rencana  baik  pelaksanaan  anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012).
Menurut United  Nations  Development  Programme (UNDP), akuntabilitas  adalah  penilaian  terhadap  proses  pelaksanaan  kegiatan  / pertanggungjawaban organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan juga sebagai  umpan  balik  bagi  kepemimpinan  organisasi  untuk  dapat meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa, (b) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana,  (c)  Adanya  laporan  pertangungjawaban,  dan  (d)  Adanya keterlibatan aktor ’ publik.

## Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan  proyek  pembangunan  desa  dan  perencanaan pembangunan  desa  juga  (Dewi  dan  Adi,  2019).  Supratna  (2000) mengemukakan  tentang  kemandirian  yang  dibutuhkan  oleh  warga  desa demi  peningkatan  pembangunan  desa  maka  dibutuhkan  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  tersebut.  Terkait masyarakat  juga  perlu  membahas  masalah  pembangunan  dan  proses perencanaan  program  pembangunan  desa  (Dewi  dan  Adi,  2019). Berhubungan  terjalin  antara  perangkat  desa  dengan  masyarakat  untuk mewujudkan kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dibuat  dalam  tujuh  dimensi (tujuh) indikator yang disediakan:
1. Adanya norma atau aturan standar;
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan;
3. Keaktifan dalam melakukan  pengawasan;
4. Dampak pendapatan negara dan daerah;
5. Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
6. Dampak terhadap pengembangan sektor lain;
7. Pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

## Pembangunan Desa
Pembangunan  perdesaan  adalah  konsep  pembangunan  yang berbasis perdesaan (pedesaan) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya  masyarakat  yang  tinggal  dikawasan  perdesaan  (Barokah,  dkk. 2015).  Masyarakat  perdesaan  pada  umumnya  masih  memiliki  dan melestarikan  kearifan  lokal  kawasan  perdesaan  yang  terkait  dengan karakteristik  sosial,  budaya  dan  geografis,  struktur  demografi,  serta kelembagaan desa. Masyarakat ’ pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan,  juga  masih  kekurangan  dan  akses  terhadap  infrastruktur pelayanan dasar.

## Penelitian Terdahulu
Ada beberapa peneliti terdahulu, antara lain:  Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi (2019) melakukan penelitian berjudul Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan  Desa  Di  Desa  Candirejo  Kecamatan  Pringapus  Kabupaten
Semarang. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat menyimpulkan laporan tentang  dana  desa  dan  publikasi  dalam  bentuk  spanduk  atau  pengumuman selama  musyawarah  tentang  informasi  keuangan  desa  untuk  membuktikan Desa Candirejo yang telah disetujui yang digunakan. Adanya akuntabilitas di Desa  Candirejo  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  yang ditentukan.  Partisipasi  masyarakat  di  desa  Candirejo  berjalan  dengan  baik sehingga  bermanfaat  Dana  desa  dapat  segera  diterima  oleh  masyarakat. Kehadiran  komunitas  dalam musyawarah  merupakan peluang untuk dapat memberikan proposal  dan  menyalurkan’a spirasi  masyarakat  sehingga  apa yang telah disetujui benar-benar dapat terwujud.
Sementara  Nafidah  dan  Suryaningtyas  (2015)  melakukan  penelitian tentang “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini membahas  tentang  alokasi  dana  desa  (ADD)  dalam  upaya  meningkatkan pebangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban ADD dengan teknik dan administrasi berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selanjutnya, Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi (2013) yang ’ melakukan penelitian
tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Peradaban (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir. ’ Hasil penelitian membuktikan fakta  bahwa  variabel  partisipasi  masyarakat  positif  signifikan  terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif  adalah  penelitian  yang  banyak  dituntut  menggunakan  angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penemuan hasil Arikunto (2010). Oleh sebab itu mengerti akan kesimpulan penelitian akan  lebih  baik  jika  membahas  tabel  grafik  dan  bagan.  Peneliti menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk mengungkap  kebenaran  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  yaitu  untuk menguji akuntabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi
Masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik terhadap pembangunan  desa  di  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama dan data pendukung. Data utama di dapat dari responden dengan cara  wawancara  langsung  kepada  responden  yang  berkompeten  serta meminta  bantuan  dana  desa di desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Data pendukung di dapat dari dokumen yang ada di Kantor desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
Untuk  mendukung  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti  melakukan metode  pengumpulan  data  yang  terdiri  dari  data  utama  dan  data
pendukung. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian data yaitu wawancara  yang  dilakukan  terhadap  informan-informan  yang  menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Selain itu wawancara  juga  dilakukan  kepada  masyarakat  untuk  melakukan konfirmasi  diperoleh  data  akurat  yang  dikeluarkan  tidak  diperoleh  di dokumen- dokumen.
Wawancara  dilakukan  dengan  cara  memberikan  pertanyaan terbuka  serta  menggunakan  perekam  agar  meringankan  kompilasi  hasil wawancara sehingga dapat memberikan data dengan jelas dan valid. Selain itu beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga menggunakan dokumentasi di desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur dan pejabat pengelola Dana Desa. Berdasarkan metode purposive sampling , jumlah sampel yang diperoleh adalah 75 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Analisis Data
a. Uji Validitas. Berdasarkan hasil uji validitas disetujui dapat disetujui valid r-hitung> r-tabel. Pada Signifikan 5% dengan derajat bebas df = 75-3 = 72. Dapat diketahui bahwa pada penelitian ini sebesar 0,228.
Dari hasil uji validitas yang diakui nilai r-hitung> r-tabel lebih besar dari  yang  ditentukan  sebesar  0,228.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa item pertanyaan untuk variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan pembangunan desa dinyatakan valid.
b. Uji  Reliabilitas. Pengujian  reliabilitas  variabel  partisipasi masyarakat,  akuntabilitas,  transparansi  dan  pembangunan  desa dengan menggunakan nilai Cronbatch's Alpha. Dengan nilai Cronbatch Alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat ditentukan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbatch's Alpha di atas nilai 0,60, maka dapat disimpulkan seperti variabel, akuntabilitas, dan masyarakat yang dapat diandalkan reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas. Berdasarkan  uji normalitas grafik dan statistik, maka dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  hasil  uji  normalitas  grafik histogram dan Normal PP. Plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sementara berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji One - Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil itu nilai Asym. Sig.  2 Tailed sebesar  0,200  menunjukkan  nilai  signifikansi  lebih besar’dari  0,05.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  data berdistribusi normal.
b. Uji  Multikolinieritas. Uji  coba  yang  diajukan  untuk  membahas apakah  model  regresi  ditemukan  terkait  antar  variabel  bebas.  Jika nilai  toleransi  >  0,01  dan  nilai Variance  Inflation  Factors (VIF) <10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji
multikolinieritas menunjukkan nilai toleransi> 0,01 dan nilai Variance Inflation  Factors (VIF)  <10  maka  disimpulkan  variabel  Partisipasi Masyarakat,  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  tidak  terjadi Multikolinieritas.
c. Uji  Heteroskedastisitas. Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas menunjukkan  titik-titik  tidak  membentuk  pola,  maka  dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi kriteria uji  heteroskedastisitas.
3. Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (Uji – t). Pada penelitian ini menggunakan uji parsial (uji-t)
dengan df = n – 3;  df  =  72  dan  tingkat  signifikansi  (α)  =  5%  maka diperoleh t – tabel sebesar 1,993. Hasil hipotesis diterima jika thitung > ttabel atau memiliki nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial  diperoleh  bahwa  nilai  variabel  partisipasi  masyarakat diperoleh bahwa nilai B bernilai 0,298 (bertanda positif), dengan nilai t – hitung sebesar 3,329 > 1,993, dan nilai signifikansi sebesar 0,01 <
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Variabel  akuntabilitas  diperoleh  bahwa  nilai  B  bernilai  0,410
(bertanda positif), dengan nilai t – hitung sebesar 3,250 > 1,993, dan nilai signifikansi sebesar 0,01 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pembangunan desa. Sedangkan variabel transparansi dengan nilai B bernilai - 0,260 (bertanda negatif), dengan nilai t – hitung sebesar - 2,990 > 1,993, dan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05. Maka dapat disimpulkan  bahwa  variabel  transparansi  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap pembangunan  desa.
b. Uji  Simultan. Berdasarkan  tabel  uji  signifikansi  diperoleh  nilai  F sebesar  5,967  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,001.  Nilai  tersebut lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas dan  transparansi  berpengaruh  secara  simultan  atau  bersama-sama terhadap pembangunan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Peran  Partisipasi Masyarakat,  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Mewujudkan Good Governance Terhadap  Pembangunan  Desa  di  Kecamatan  Pancur  Batu Kabupaten Deli Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Peran  Partisipasi  Masyarakat  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pancur  Batu Kabupaten  Deli  Serdang  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  di  lihat  dari Pembangunan  Desa  yang ada  di  Kecamatan  Pancur  Batu Kabupaten Deli Serdang, (b) Peran Akuntabilitas Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten  Deli  Serdang  yang  melibatkan  masyarakat  untuk  mencapai tujuan yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik, (c) Publikasi
dalam bentuk spanduk atau pengumuman pada saat musyawarah  tentang rincian penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa masih ada  yang belum  terlaksana  dengan baik,  (d)  Secara  keseluruhan,  Peran  Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menyarankan  khususnya kepada Desa yang masih belum membuat spanduk atau pengumuman pada saat  musyawarah  tentang  rincian  penggunaan  dana  desa  untuk pembangunan  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli Serdang, sedangkan yang lain seperti Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mencari sampel dengan cakupan yang lebih  luas.  Agar  dapat  menggambarkan  yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka  Cipta. Barokah,  dkk.  2015. Indeks  Pembangunan’Desa  2014: Tantangan Pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimum  Desa .  Jakarta:  Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat ’ Statistik. Chinn,  Richard.  2000. Corporate  Governance  Handbook .  London:  Gee Publishing ’ Ltd.
Dewi,  Dyah  Evita  dan  Priyo  Hari  Adi.  2019.  Transparansi,  Akuntabilitas,
Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika . Volume 03, Nomor 02. Hal. 287-299. Donaldson,  L., & Davis, J.H. 1991. “Stewardship Theory or Agency Theory:
CEO  Governance  and  Shareholder  Returns”. Australian  Journal  of Management, 16: 49-64 . Lalolo,
Krina Loina. 2003. Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi,  dan
Partisipasi. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan’Nasional. Mardiasmo.  2006. “Perwujudan’Transparansi dan  Akuntabilitas  Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1.
Mardiasmo.  2012. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Penerbit ANDI: Yogyakarta.
Nafidah”dan  Suryaningtyas.”2015.  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi
Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal STIE PGRI Dewantara Jombang .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor ’ 113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Republik ’ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara .
Simanulang,  Lahsa  Junianna,  Badaruddin,  dan  Agus ’ Suriadi.  2013. “Pengaruh  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Pelaksanaan Pembangunan  melalui  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir”. Jurnal Ekonom, Vol. 16, No.3, Juli 2013.
Supratna, Tjahja.  2000. Strategi  Pembangunan  dan ” Kemiskinan .  Jakarta: Rineka Cipta.