p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF

## Januardo Sulung Partogi Sihombing
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta januardo.sihombing@trisakti.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  urgensi  atas  tindakan redivasi  yang  optimal  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  menjadi  Badan  Penerimaan Pajak sebagai suatu pembaharuan sistem hukum perpajakan nasional yang progresif. Adapun  unsur  filosofis  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  kepentingan reinstitusionalisasi  dan  tujuan  negara  demi  pemberlakuan  sistem  perpajakan  yang progresif. Bagaimana keberadaan Badan Penerimaan Pajak sebagai sebuah backbone negara di pos penerimaan? Bagaimanakah upaya redivasi sistem perpajakan nasional dalam  bentuk  pelembagaan  otorisasi  dan  norma  yang  progresif?  Penulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dan  konseptual,  menggunakan  data sekunder  berupa  perundang-undangan  dan  buku-buku  yang  didukung  oleh  data primer  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  dan  diolah  secara  kualitatif.  Temuan dari  penelitian  ini  dikaji  dari  skala  penerimaan  pajak  sebagai backbone di  pos penerimaan  Negara  adalah  Indonesia  masih  dianggap  tertinggal  jauh,  meskipun pembaharuan  dan  perencanaan  perbaikan  konsep  terus  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  menjadi  suatu  badan  yang  lebih  otonom  seperti  beberapa negara  lain.  Namun  demikian,  upaya  pembentukan  badam  ini  semakin  jauh  dari rencana  terlebih  lagi  dengan  adanya  pembahasan Omnibus  Law sektor  perpajakan yang  justru  berpotensi  mengurangi  penerimaan  Negara.  Upaya  redivasi  dalam mewujudkan  sistem  perpajakan  nasional  yang  progresif  dapat  diusahakan  dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya  pengaturan pelembagaan  kembali  dari  norma-norma  ( reinstitutionalization  of  norms ),  hal  ini sesuai  dengan  kondisi  kelembagaan  perpajakan  Indonesia  yang  masih  bercampur fungsi budgetair dan regulerend nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.
Kata Kunci: redivasi; kelembagaan otoritas; penerimaan pajak; progresif
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## INSTITUTIONAL REFORM ON INDONESIAN TAX REVENUE AUTHORITY IN THE RENEWAL OF PROGRESSIVE NATIONAL TAXATION LEGAL SYSTEM

## Januardo Sulung Partogi Sihombing
Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta januardo.sihombing@trisakti.ac.id

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  depict  an  urgency  of  an  optimal  course  of institutional reform from Directorate General of Taxes to Tax Revenue Agency as a renewal  of  progressive  national  taxation  legal  system.  There  shall  be  some philosophical  elements  used  in  this  research  namely  the  interests  of  reinstitutional and  the  objective  of  country  for  the  sake  of  a  progressive  imposement  of  taxation system. How is the nature existence of Tax Revenue Agency as the state’s backbone in admission posts? Then, how are some reformation measures of national taxation system in a form of authority institutionalization and progressive norms?. This study applies  normative  and  conceptual  research  methods,  work  with  secondary  data which constitute laws and numerous books supported by primary data which then be descriptively analyzed and qualitatively cultivated. Some findings in this research is, if  further  examined  through  the  scale  of  tax  levy  in  his  accountability  as  the backbone in the state’s admission post that Indonesia considered is a substantially preserved  one,  though  some  reformations  and  plannings  of  concept  advancement have  been  kept  implemented  by  Directorate  General  of  Taxes  to  make  it  a  more autonomous  agency  similar  to  some  other  states.  Even  so,  the  measure  of establishment  of  this  Agency  would  be  much  more  distant  from  its  plan  moreover, the existence of Omnibus Law taxation sector which precisely having a tendency to decrease the state’s revenue. The measure of reformation to implement a progressive national  taxation  system  shall  be  sought  with  the  help  from  a  theory  by  Paul Bohannan, that describes how important the reinstitutionalization of norms, it is in accordance  with  the  condition  of  Indonesia’s  institutional  taxation  in  which  its budgetair  and  regulerend  are  still  functionally  combined  therefore  it  then  can disrupts its optimal performance.
Keywords: reformation; authority institutional, tax revenue, progressive
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pajak  bersifat  memaksa  dan  dipungut  berdasarkan  Undang-Undang merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat  dimana  pajak  sebagai  tulang punggung  negara  dari  segi  ekonomi  wajib  dipergunakan  secara  adil  untuk kesejahteraan. 1 Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  23A  UUD  1945  menyatakan bahwa, “Pajak  dan  Pungutan  Lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan Negara  diatur  dengan  undang-undang .”  Black’s  Law  Dictionary  mengartikan pajak  sebagai  sebuah  biaya  moneter  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  pada orang,  badan,  transaksi,  atau  properti  untuk  menghasilkan  pendapatan  publik, yang  dalam  arti  luas,  mencakup  semua  istilah  pemaksaan  pemerintah  pada orang,  properti,  hak  istimewa,  pekerjaan  dan  kesenangan  orang,  dan  termasuk bea,  pungutan  dan  cukai.  Meskipun  pajak  sering  dianggap  secara  alami,  tidak selalu dibayarkan dengan uang. 2 Pajak juga dapat dimaknai sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum,  sebagaimana dikemukakan oleh Rochmat Sumitro. 3
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Menteri  Keuangan  RI,  Sri  Mulyani Indrawati  kembali  menegaskan  tekad  Pemerintah  sejak  tahun  1980-an,  yang pada  intinya  memaknai  pajak  sebagai  tulang  punggung  bagi  vitalitas perekonomian  nasional,  yang  kemudian  terealisasi  secara  yuridis  dalam  bentuk pengadaan Tax  Reform di  tahun  1983,  1985 4 ,  1991,  1994 5 ,  1997,  2000 6 dan
1 Shidarta,  Abdul  Rasyid,  Ahmad  Sofian, Aspek  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis (Jakarta: Prenadamedia Group), hal, 224
2 Dalam  transkrip  aslinya  ditulis  sebagai: tax  (n).  A  monetary  charge  imposed  by  the government on person, entitles, transaction, or property to yield public revenue; Most broadly, the term embraces all governmental impositions on the person, property, privileges,occupation, and enjoyment  of the people, and includes duties, imposts and excises.  Although a tax is often thought of as being in nature, it is not necessarily payable on money. Bryan A. Garner, Black’s Law  Dictionary (T.Tp:  Thomson,  1999),  hal.  1496,  diterjemahkan  dalam  M.  Farouq, Hukum Pajak di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hal. 22.
3 Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Grasindo, 2000), hal 2.
4 UU hasil tax reform di tahun 1985 adalah UU Nomor 13 Tahun 1985.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
2002 7 .  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Sarfi  Nurmantu 8 yang  menyebutkan bahwa  strategi  Pemerintah  untuk  memperbanyak  sumur  pendapatan  negara awalnya bersumber dari latar belakang penurunan harga pasaran minyak dan gas bumi  dunia  yang  berkepanjangan,  sehingga  sumber  daya  alam  yang penggunaannya  relatif  sebentar  karena  terbatasnya  pasokan  jangka  panjang semacam  itu,  harus  mulai  ditunjang  secara  optimal  oleh  institusi  penerimaan negara  lain  yang  lebih  praktis,  yakni fiscus 9 pajak  dalam  hubungannya  dengan wajib  pajak.  Bagi  wajib  pajak,  khususnya  para  pengusaha,  kewajiban  dan  hak perpajakan merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari. Sebab setiap langkah untuk  menjadi  pengusaha  formal,  seperti  izin  pemerintah  daerah  dan  izin Departemen  Perdagangan  mempersyaratkan  pemenuhan  salah  satu  kewajiban perpajakan,  yakni  kewajiban  mendaftarkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk mendapatkan  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak).  Untuk  itulah,  peranan perpajakan  masih  dan  akan  selalu  dianggap  penting  untuk  mencapai  tujuan kesejahteraan  sesuai  tujuan  Negara  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 10 .
Sebagaimana  pernah  disinggung  dalam  pidato  kenegaraan  Presiden  RI  di hadapan  Sidang  Paripurna  DPR  pada  tanggal  7  Januari  1989,  bahwa “peningkatan penerimaan pajak adalah suatu perjuangan habis-habisan” , baik bagi Pemerintah, maupun bagi Wajib Pajak. Pernyataan Presiden kala itu terkait
5 UU hasil tax reform di tahun 1994 adalah UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985.
6 UU  hasil tax  reform di  tahun  2000  adalah  UU  Nomor  16  Tahun  2000,  UU  Nomor  17 Tahun 2000, UU Nomor 18 Tahun 2000, UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 20 Tahun 2000 dan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997.
7 UU hasil tax reform di tahun 2002 adalah UU Nomor 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 1997.
8 Sarfi Nurmantu, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal x.
9 Kata fiscus berasal  dari  kata  Latin “fisc” yang  berarti  keranjang  uang  atau  pundi-pundi raja  yang  kemudian  mempunyai  arti  yang  lebih  luas,  yakni  bukan  saja  sebagai  tempat menyimpan uang, atau bendahara  negara, tetapi  juga  meliputi  petugas dan aparat negara  yang bertugas  memungut/mengelola  keuangan  negara,  termasuk  pajak  dan  bea-cukai.  Dalam pengertiannya  secara  fiskal,  dapat  juga  diartikan  sebagai  penerimaan  atau  pengeluaran  uang negara. Ibid , hal. 11.
10 Dwi  Sulastyawati, Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  bagi  Kesejahteraan  Rakyat, SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i  Volume  1  No  1,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, Jakarta hal. 120. DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1530
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
upaya  realisasi  penerimaan  pajak  dapat  dikaji  melalui tax  ratio dalam  kurun waktu 17 tahun yakni periode 1990-2007. Tax ratio merupakan suatu tolak ukur sejauh  mana  Pemerintah  melakukan  upaya  kolektifitas  penerimaan  pajak  atau penyerapan  kembali  pajak  dari  total  PDB  (Produk  Domestik  Bruto).  Merujuk penelitian sebelumnya, selama periode tahun 1990 hingga tahun 2000, maka Tax Ratio Indonesia berada pada kisaran 8 % - 10 %. Selanjutya, tax ratio Indonesia mencapai  13,01  %  pada  tahun  2000-2007.  Namun  demikian,  angka  ini  masih lebih rendah dibandingkan dengan indikator cakupan tax ratio versi Bank Dunia yaitu 15 % - 20 % untuk negara berkembang. 11
Penelitian  selanjutnya  adalah  mengenai  kajian  penerimaan  Wajib  Pajak Badan untuk periode 2006 – 2017. Periode 2006-2017 memiliki 2 (dua) catatan monumental dalam histori perpajakan Indonesia yakni program sunset policy di tahun 2008 dan Tax Amnesty (pengampunan Pajak) yang terbagi dalam 3 (tiga) periode  yakni  Periode  1  dari  tanggal  diundangkannya  UU  Pengampunan  Pajak hingga  30  September  2016;  Periode  2  dari  tanggal  1  Oktober  2016  sampai dengan  31  Desember  2016,  serta  Periode  3  dari  tanggal  1  Januari  2017  –  31 Maret  2017.  Tujuan  dari  2  (dua)  program  tersebut  secara  khusus tax  amnesty tentunya  adalah  untuk  menjaring  potensi  penambahan  penerimaan  pajak  yang progresif  dan  masif  untuk  mendukung  kegiatan  pembangunan  nasional  Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang merata  dan  berkeadilan,  hal  mana  sebagaimana  termaktub  dalam  konsiderans menimbang  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak.  Dari  data  penelitian  yang  diambil  dari  sampel  Kantor  Pelayanan  Pajak Gambir  Empat,  maka  pengampunan  pajak  dan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  sedangkan  pemeriksaan  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. 12 Hal  yang  hendak  digaris  bawahi
11 Parmadi, Suatu  Deskripsi  Tentang  Penerimaan Pajak Dalam Negeri  Indonesia  Periode 1990  –  2007 ,  Jurnal  Paradigma  Ekonomika  Vol.  1,  No.  3  April  2011,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Jambi, 2011, Jambi,  hal 18.
12 Elvina Desideria dan Ngadiman , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2016-2017 ,  Jurnal  Paradigma  Akuntansi  Volume  I  No.  2, Fakultas  Ekonomi  dan  Bismis  Universitas  Tarumanegara,  2019,  Jakarta,  hal.  362. DOI: http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5003
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
disini  adalah  terkait  dengan  fungsi  kelembagaan  otoritas  pajak  dalam menjalankan aspek perpajakan secara budgeter maupun regulerend yang masih memiliki beberapa kendala di lapangan tidak hanya secara internal kelembagaan namun juga secara eksternal ketika berhadapan dengan wajb pajak (pemeriksaan pajak,  tata  cara  pemungutan  pajak,  edukasi  perpajakan,  dan  kebijakan impelementatif lainya) dalam menggapai target penerimaan negara.
Di  era  modern  sekarang  ini,  pemungutan  pajak  yang  sudah  terintegrasi dalam  sistem  digital  sebagai  standar  pemungutan  pajak  yang  lebih  efisien  dan transparan bagi negara, sebenarnya turut bersumber dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945  yang  berbunyi; “Segala  pajak  untuk  keperluan  negara  berdasarkan undang-undang”. Pasal  ini  juga  memiliki  keterkaitan  kuat  dalam  hal perwujudan  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  yang  spesifik  dan akuntabel. Jika dikaitkan dengan data realisasi kinerja APBN 2018 ( unaudited ) yang  secara  umum  dianggap  cemerlang,  permasalahan tahunan mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, masih terus berlanjut.
Merujuk  data  dari  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun dari target sebesar Rp 1.434  triliun.  Dengan  demikian,  masih  ada  selisih  kurang  ( shortfall )  antara realisasi  dan  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp  108,1  triliun.  Lebih  lanjut, realiasi  penerimaan  pajak  di  tahun  2019  menunjukkan  tren  menurun  yakni sebesar  Rp1.545,3  triliun  atau  sebesar  86,5%  dari  target  APBN  tahun  2019. 13 Persoalan  klasik  yang  selalu  muncul  adalah  terkait  perlunya  pembenahan sistem  perpajakan  yang  meliputi  aspek  regulasi  ( substance) ,  kebijakan administrasi  perpajakan  secara  kelembagaan (structure), perilaku  kepatuhan rakyat selaku wajib pajak (culture) .
Pembenahan  sistem  perpajakan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  seringkali diidentikkan  dengan  istilah  reformasi  atau  redivasi.  Redivasi  perlu  dilakukan karena  kapabilitas  organisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  melakukan pemungutan  pajak  semakin  menurun  seiring  berjalannya  waktu.  Hal  ini  dapat
13 Data ini disadur dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung- 2019/ , diakses tanggal 27 Maret 2020.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dilihat  dari  dua  indikator,  yaitu  tren  penurunan tax  ratio selama  sepuluh  tahun terakhir dan target penerimaan pajak yang tidak tercapai sejak tahun 2008.
Pembenahan  selain  berpijak  pada  isu  redivasi  organisasi  namun  juga linier  dengan  pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup revisi  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah  (PPN  dan  PPnBM),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  serta  peraturan pelaksanaannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberi  kepastian  hukum, menampung  dinamika  kegiatan  perekonomian  yang  berkembang,  baik  di  pusat maupun  daerah  dengan  mengkorelasikan  jumlah  penduduk  sebagai  potensi wajib  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang terkoneksi dengan kebijakan penting lainnya diantaranya perluasan  kesempatan kerja.  Hal  ini  selain  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan  ekonomi namun juga dapat digunakan sebagai ukuran dalam mencapai kesejahteraan 14 .
Objek  penelitian  ini  pro-kontra  mengenai  pembaharuan  kelembagaan Direktorat  Jenderal  Pajak  menjadi  Badan  Penerimaan  Pajak,  sebagai  bentuk nyata  draf  revisi  UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  di tahun  2016  yang  sampai  saat  ini  masih  terbentur  kendala.  Inti  transformasi Direktorat  Jenderal  Pajak  menjadi  Badan  Penerimaan  Pajak  adalah  seputar keleluasaan  dan  efektifitas  dimana  Badan  Penerimaan  Pajak  nantinya  akan dibentuk  terpisah  dengan  Kementerian  Keuangan  dan  bertanggung  jawab langsung  terhadap  Presiden.  Dengan  adanya  Badan  Penerimaan  Pajak tersebut, maka  akan  ada  pemisahan  antara  fungsi  kebijakan  dan  fungsi  administratif perpajakan. Diharapkan upaya Pemerintah dalam  mendorong penerimaan pajak dapat  berlangsung  maksimal.  Hal  pemisahan  fungsi policy dan  administrasi itulah  yang  disinyalir  dapat  memperluas  kepasitas  Direktorat  Jenderal  Pajak dalam menunaikan tugasnya, terutama mengenai tindakan pemeriksaan.
14 Bambang Jatmiko, Ilham Gilar Wicaksono , Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Banjar  Negara  (Studi  Deskriptif  Pada Kabupaten  Banjarnegara-Jawa  Tengah), Jurnal  Akuntansi  Trisakti  Vol  6  No  2,  2019, Universitas Trisakti, 2019, Jakarta, hal 162.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  penulis  bermaksud  mengkaji permasalahan  terkait  dalam  sistematika  makalah  yang  berjudul  “ REDIVASI KELEMBAGAAN  OTORITAS  PENERIMAAN  PAJAK  INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF”.

## B.  Perumusan Masalah
1. Bagaimana  keberadaan  Badan  Penerimaan  Pajak  sebagai  sebuah backbone negara di pos penerimaan?
2. Bagaimanakah  upaya  redivasi  sistem  perpajakan  nasional  dalam  bentuk pelembagaan otorisasi dan norma yang progresif?
C. Metode Penelitian/Landasan Teoritis
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dan  konseptual, menggunakan  data  sekunder  berupa  perundang-undangan  dan  buku-buku  yang didukung  oleh  data  primer  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  dan  diolah secara  kualitatif.  Namun  demikian,  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan socio-legal research . Dasar penggunaan metode pendekatan antara lain dimotori oleh  pendapat  Dr.  Shidarta,  S.H.,  M.Hum.,  yang  mengatakan  bahwa  “ hukum merupakan  gejala  multifaset” ,  sehingga  kodrat  ilmu  hukum  memang  selalu bersinggungan dengan ilmu lain, terutama ilmu sosial. Selain itu, Prof. Dr. Esmi Warassih,  S.H.,  MS.,  juga  mengutip  kata-kata  Sinzheimer,  yang  memberikan pesan  serupa  dengan  pendapat  Dr.  Shidarta,  S.H.,  M.Hum,  yakni  pendapat bahwa hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal- hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan  dalam  lingkup  manusia-manusia  yang  hidup. 15 Heraclitus  pernah mengatakan  bahwa,  dunia  ini panta  rei ,  bergerak  tanpa  henti.  Kita  menyadari bahwa  hukum  bukanlah  semata-mata rule  and logic ,  tetapi  juga behavior .  Oleh karena  itu,  kita  seharusnya  tidak  hanya  membaca  dan  mempelajari  teks  serta
15 Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. xiii.
menggunakan  logika  peraturan  saja,  melainkan  mendalami  makna  hukum, misalnya makna sosial ( social meaning ). 16

## II. PEMBAHASAN
Jika  ditinjau  dari  dinamika  hukum  dalam  lintas  sejarah,  penalaahan  ilmu secara  metodologis  umumnya  dimulai  dari  pandangan  umum  bahwa  hukum harus  bersifat  netral  dan  objektif  dalam  kacamata  paradigma positivism ,  yang berangkat  dari  ajaran  Auguste  Comte  (1798-1857). 17 Positivisme  yang merupakan  paradigma  warisan  dari  ilmu  alam  meyakini  bahwa  realitas  sosial ada  dan  berjalan  sesuai  dengan  hukum  alam,  sehingga  penelitiannya  berpusat pada pengungkapan sebuah realitas yang ada. Seiring berkembangnya masukan keilmuan dan lingkup kemasyarakatan yang berevolusi secara alami, hukum pun senantiasa mengalami perubahan-perubahan konstruktif. Hal ini bersumber dari realitas sosial dimana setiap perubahan sosial terjadi, maka keberadaannya akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum dengan sendirinya. Sebab, jika  terjadi  perubahan  sosial,  maka  kebutuhan  masyarakat  juga  akan  berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Juga, kebutuhan hukum masyarakat pun dengan itu  akan  berubah,  dan  menghendaki  perubahan  serta  tambahan  baik  kaidah hukum positifnya maupun lembaga hukumnya. 18
Fakta  mengenai  hal  tersebut  akhirnya  memayungi  pergeseran  paradigma positivism menjadi  paradigma post  positivism, yang  fokus  utamanya  adalah untuk menguji tingkat kebenaran sebuah kepastian dengan melakukan falsifikasi empirik  mengenai  konsep  pemikiran  atas  keberadaan  banyak  faktor  yang mempengaruhi  realita  tersebut  sebagai  suatu  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat. 19 Aliran  paradigma post  positivism sebenarnya  berakar  dari  tiga lingkup kritik, yaitu: 1) pengetahuan mengenai hakikat observasi sebagai unsur utama metode penelitian; 2) adanya hubungan yang kaku antara teori dan bukti
16 Mahfud MD, dkk., Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hal. 47.
17 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme , (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hal 117.
18 Bernard Arief Shidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hal. 25.
19 Ibid, hal. 183.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dan  3)  tradisi  keilmuan  yang  terus  berkembang  secara  simultan,  sehingga sampai pada kesimpulan bahwa observasi tidak akan cukup untuk sampai pada penalaran  sosial  yang  sempurna,  sehingga  harus  ditunjang  dengan  metode  lain (trianggulasi).
Berdasarkan uraian tersebut dan dengan memperhatikan rumusan masalah yang  sebelumnya  telah  diutarakan,  maka  penelitian  tentang  redivasi kelembagaan  otoritas  penerimaan  pajak  dalam  pembaharuan  sistem  hukum perpajakan nasional menjadi sebuah hasil kajian ilmiah dengan mempertimbangkan  keberlakuan  paradigma post  positivism melalui  sebuah substansi,  struktur  dan  budaya  hukum  spesifik  yang  dapat  membangun  suatu sistem  penerimaan  pajak  berbentuk  otorisasi  kelembagaan  demi  mencapai kesejahteraan komunal bangsa dari segi ekonomi 20 .

## Paradigma
Paradigma  menurut  Guba  diartikan  sebagai  seperangkat  keyakinan mendasar  yang  memandu  tindakan-tindakan  orang,  baik  tindakan  sehari-hari maupun  tindakan  ilmiah. 21 Menurut  Ritzer,  paradigma  adalah  pandangan  yang mendasar  dari  ilmuwan  tentang  apa  yang  menjadi  pokok  persoalan  yang mestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan ( discipline ). Paradigma membantu  merumuskan  tentang:  1)  apa  yang  harus  dipelajari;  2)  persoalan- persoalan apa yang mesti dijawab; 3) bagaimana seharusnya menjawabnya serta 4)  aturan-aturan  apa  yang  harus  diikuti  dalam  rangka  menjawab  persoalan tersebut.
Setiap  paradigma  terbangun  dari  tiga  pertanyaan  mengenai  aspek ontologis,  epitimologis  dan  metodologis.  Rumusan  spesifik  atas  pertanyaan dimaksud  akan  menentukan  suatu  paradigma  tertentu  untuk  memberikan jawaban, yang mana satu jawaban berkaitan erat dengan dua pertanyaan lainnya. Ketiga pertanyaan tersebut terbentuk dari skema pemikiran sebagai berikut: 22
20 Nuning Sumaryani, Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Surakarta, Https://dfs.semanticscholar.org , Diakses pada Tanggal 3 Februari 2020
21 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan penerapannya) (Yogyakarta: PT Tiara Wacana: 2001), hal. 33.
22 N.K  Denzin  dan  Y.S  Lincoln  (Ed.), Handbook  of  Qualitative  Research, Cet.  1, Terjemahan  Dariyanto dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.133.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
1. Pertanyaan Ontologis. Apakah bentuk dan sifat realitas dan apakah yang ada disana yang dapat diketahui tentangnya?
2. Pertanyaan Epistemologis. Apakah hubungan antara yang mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui?
3. Pertanyaan  Metodologis.  Bagaimanakah  cara  peneliti  untuk  menemukan jawaban apa ia percaya dapat diketahui?
Dari  sumber  tiga  pertanyaan  dasar  tersebut,  Guba  dan  Lincoln  membagi paradigma  menjadi  empat  paradigma  utama,  yaitu: positivism,  postpositivism, critical  theory dan constructivism. Sementara  Guba  dan  Denzin  membagi pengelompokan  paradigma  penelitian  menjadi  lima,  yaitu: positivism atau naturalism , post  positivism , critical  theory , constructivism dan participatory.
Penelitian ini  berpihak  pada  paradigma post  positivism ,  yang  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1. Aspek Ontologis
Fungsi  penerimaan  negara  dari  sumur  perpajakan  nasional  diotorisasi  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak,  yang  bertanggung  jawab  kepada  Menteri Keuangan.  Ultimasi  fungsi  kebijakan  dan  administratif  perpajakan  yang dibebankan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  merupakan  realisasi  nilai kebijakan  dalam  bentuk  lembaga  resmi  Pemerintah  dan  akumulasi kepercayaan  moril  masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban  pajak.  Secara nyata,  hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menambah  pendapatan  negaradalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. 23
2. Aspek Epistemologis
Karena  sifat  epistemologis  paradigma post  positivism yang  interaktif  dan netral,  maka  objektivitasi  peneliti  hanya  dapat  diperkirakan  dan  bergantung pada suatu tradisi / komunitas yang kritis. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak  dapat  dikaji  pengembanan  tugasnya,  serta  disesuaikan  dengan  praktik empiris dalam melaksanakan amanat negara dari sisi ekonomi. Penelitian ini akan mengkaji temuan-temuan reflektif yang menjadi cerminan
23 Leonard  Makalalag, Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  Dalam Transaksi Perdagangan Online  (E-Commerce), Legal Opinion  Jurnal  Ilmu  Hukum Voulume 4 Edisi 1, Universitas Tadulako, 2016, Kendari, hal 2.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
penyelenggaraan administasi perpajakan yang efisien dan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945.
3. Aspek Metodologis
Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  tindakan  komparasi  terhadap  negara- negara yang memang telah menetapkan suatu otorisasi penerimaan pajak yang mandiri,  serta  langsung  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan  bukan kepada  Menteri  Keuangan,  dan  selanjutnya  akan  bermuara  pada  solusi  yang komprehensif bagi pengembanan hukum perpajakan yang progresif.
Badan  Penerimaan  Pajak  sebagai  sebuah  backbone  Negara  di  Pos Penerimaan
Gagasan mengenai pembentukan Badan Penerimaan Pajak merupakan salah satu program  Presiden  Joko  Widodo  yang  tercantum  dalam  Nawacita  untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa. Karenanya, kini menjadi tugas Tim  Reformasi  Perpajakan  untuk  mendesain  bentuk  Badan  Penerimaan  Pajak seperti  apa,  stuktur  kelembagaan  organisasinya,  SDM-nya,  kompleksitas  tugas serta ruang lingkup seluruh pekerjaannya dari Sabang sampai Merauke. Semua ini  penting  direncanakan  sejak  awal  agar  tugas  dan  fungsi  Badan  Penerimaan Pajak  dapat  berjalan  efektif.  Payung  hukum  pembentukan  Badan  Penerimaan Pajak  pun  telah  tercakup  dalam  draf  revisi  Undang-Undang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang  isinya  mengamanatkan  pembentukan  Badan Penerimaan Pajak pada tanggal 1 Januari 2018, yang hingga saat ini meleset dan belum terealisasi.
Meski  belum  terbentuk  secara  mandiri,  sejumlah  kalangan  telah  terang- terangan  mendukung  pembentukan  lembaga  ini.  Mereka  menilai  bahwa pembentukan  Badan  Penerimaan  Pajak  akan  memudahkan  Pemerintah  dalam mengatur  dan  mengelola  penerimaan  negara  secara  produktif.  Badan Penerimaan  Pajak  akan  menjadi backbone negara  di  pos  penerimaan.
Karenanya,  Badan  Penerimaan  Pajak  harus  diberi  kewenangan  yang  besar  dan memiliki seluruh komponen yang dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak.  Hal  ini  masih  saja  bertitiktolak  dari  satu  akar  penyakit  yang  sama: realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Bahkan pada saat draf revisi
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dibahas di akhir tahun 2016 24 , realisasi  penerimaan  pajak  tercatat  Rp  1.032,2  triliun  atau  ekuivalen  dengan 76,17%  dari  target  APBN-P  2016  yang  ditargetkan  sebesar  Rp  1.355,2  triliun. Walaupun  ada  peningkatan  kapasitas  penerimaan  Negara  pasca  program Tax Amnesty, permasalahan klasik  terkait  aspek  regulasi  ( substance ),  kebijakan administrasi  perpajakan  secara  kelembagaan  ( structure ),  perilaku  kepatuhan rakyat  selaku  wajib  pajak  ( culture )  masih  tetap  sama  merujuk  fakta  3  (tiga) tahun  terakhir.  Bahkan, Tax  Amnesty yang  dipandang  berhasil  sekalipun menyimpan  beberapa  permasalahan  yang  cukup  fundamental  diantaranya;  (1) menimbulkan  rasa  ketidakadilan  khususnya  bagi  wajib  pajak  yang  patuh,  (2) dapat  menimbulkan  sikap  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  untuk  tidak  membayar pajak  dulu  karena  Wajib  Pajak  berharap  ada Tax  Amnesty di  masa  yang  akan datang. 25
Fakta  3  (tiga)  tahun  terakhir  pun  menunjukkan  bahwa  target  pendirian Badan  Penerimaan  Pajak  di  awal  tahun  2018  dan  2019  sebagaimana  terurai  di atas  belum  tercapai  dimana  Pemerintah  tampaknya  masih  fokus  melakukan upaya  mengejar  potensi  pajak  dari  program  amnesti  pajak  maupun  penerimaan rutin.  Bahkan,  keadaan  yang  terjadi  di  akhir  2019  hingga  awal  2020  adalah pergeseran  dinamika  kepentingan  yang  sifatnya  substantif  yakni  pembahasan RUU  Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan  untuk  Penguatan  Perekonomian  atau dikenal  dengan  nama Omnibus  Law sektor  perpajakan.  Omnibus  Law  sektor perpajakan menghadapi kembali pro kontra di tataran substansi termasuk adanya pernyataan  dari  Dirjen  Pajak  bahwa  pemberlakuan  aturan  ini  berpengaruh terhadap potensi penyusutan penerimaan Negara sebesar Rp 80 trilliun. 26
24 Di  tahun  yang  sama  ini,  juga  telah  dibentuk  Tim  Reformasi  Perpajakan  melalui Keputusan  Menteri  Keuangan  885/KMK.03/2016  tentang  Pembentukan  Tim  Reformasi Perpajakan,  sebagai  langkah  awal  merealisasikan  rencana  pembentukan  Badan  Penerimaan Pajak.
25 Budi  Ispriyarso ,  Keberhasilan  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  di Indonesia, Adminitrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 1, March 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang, hal. 55-56.
26 Pernyataan  ini  disampaikan  oleh  Suryo  Utomo,  Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  acara media briefing di kantor  Ditjen Pajak pada tanggal 11 Februari 2020 dalam rangka pembahasan Omnibus  Law perpajakan,  diunduh  dari  https://investor.id/business/omnibus-law-bisa-gerus- penerimaan-rp-80-t-pemerintah-siapkan-mitigasi tanggal 25 Maret 2020 pukul 10.30 WIB.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Target  penerimaan  Negara  harus  menyentuh  aspek  fundamental  yakni aspek kelembagaan yang memberikan kewenangan serta efektifitas kinerja yang lebih luas, Pembentukan Badan Penerimaan Pajak dapat membenahi penerimaan pajak  yang  stagnan  ketika  dijalankan  Direktorat Jenderal  Pajak.  Meskipun  kini Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  tugas  besar  mengejar  target  penerimaan pajak  yang  ditetapkan  dalam  APBN,  namun  kelembagaannya  hanya  diatur berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  sebagai  turunan  Peraturan  Presiden tentang  Struktur  Organisasi  Kementerian.  Masalahnya  terletak  pada inkonsistensi. Setiap berganti kabinet, maka berganti pula regulasinya.
Kemudian,  Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak  memiliki  keuangan  dalam mengatur  SDM,  organisasi  dan  anggaran  sendiri.  Direktorat  Jenderal  Pajak sebagai  otoritas  pajak  masih  dikelompokkan  sebagai single  directorate  in Ministry  of  Finance. Fakta  ini jelas  berbeda  dengan  negara-negara  lain  di  Asia Tenggara  seperti  Singapura,  Filipina  dan  Malaysia  yang  mendelegasikan kewenangan SDM, anggaran dan organisasi ke unit otoritas pajaknya atau Semi Autonomous  Revenue  Authority (SARA).  Singapura  telah  membentuk  badan terpisah  bagi  penerimaan  negara  sejak  tahun  1993  silam.  Sedangkan  Malaysia telah melakukannya sejak tahun 1992. Sejak itu pula, penerimaan pajak mereka naik  signifikan.  Belajar  dari  dua  negara  tetangga  itu,  Indonesia  sudah  saatnya memberikan otonomi kepada otoritas pajak melalui redivasi perpajakan di sektor penerimaan  negara.  Otonomi  tersebut  dapat  menjadikan  otoritas  pajak  lebih independen  secara  organisasi  dan  dapat  mengurangi  tekanan  politik  kepada Kemenkeu.
Redivasi  perpajakan  tidak  akan  bermakna  apabila  pembentukan  Badan Penerimaan  Pajak  tidak  direalisasikan  secepatnya.  Selama  tidak  ada  Badan Penerimaan  Pajak,  maka  akan  selalu  muncul  konflik  kepentingan  antara Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  direktorat  yang  bertugas  mengumpulkan penerimaan  pajak  dan  Direktorat  Jenderal  Anggaran  sebagai  direktorat  yang mengelola  dan  mengatur  penggunaan  anggaran  negara.  Tentu  kedepannya diharapkan  agar  terbentuknya  Badan  Penerimaan  Pajak  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  negara  dalam  mengumpulkan  pajak.  Kebutuhan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
membentuk  Badan  Penerimaan  Pajak  semakin  mendesak  seiring  terjadinya kekurangan ( shortage ) penerimaan negara dari pajak tahun ini. Karena berada di bawah  kendali  Presiden  langsung,  Badan  Penerimaan  Pajak  akan  lebih  efektif menjalankan  fungsi,  tugas  dan  wewenangnya,  berbeda  dengan  keberadaan Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  selama  ini  selalu  bertindak  tidak  leluasa menggali pendapatan pajak secara optimal.
Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  Pemerintah  harus  secara  buta  membentuk Badan Penerimaan Pajak tanpa memenuhi nilai-nilai vital perekonomian negeri dan pertimbangan mengenai persyaratan pokok good governance system , seperti penjaminan  transparansi,  mekanisme  pengawasan  serta  integritas  aparat  yang bertugas,  sebagai  cara  pencegahan  adanya  penyalahgunaan  kewenangan  Badan Penerimaan Pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Redivasi  Sistem  Perpajakan  Nasional  sebagai  bentuk  Pelembagaan Otorisasi dan Norma yang Progresif
Dalam  mendukung  sebuah  tindakan  redivasi  yang  optimal,  maka diperlukan  sebuah  tinjauan  hukum  disamping  pemberlakukan  tinjauan kebijakan.  Lebih  daripada  pengaturan  seputar  otorisasi  wewenang  dalam kelembagaan  perpajakan,  maka  pengaturan  pelembagaan  kembali  dari  norma- norma ( reinstitutionalization of norms ) 27 justru tak kalah esensial. Penggagas hal ini,  Paul  Bohannan,  menegaskan  bahwa  cara  menyelesaikan  perselisihan  yang timbul dalam sebuah institusi dengan tugas kemasyarakatan lainnya (dalam hal ini  tugas  institusi  perpajakan  dalam  menghimpun  dana),  harus  mencakup  dua jenis aturan, yaitu penetapan kembali aturan-aturan kelembagaan dan penetapan tatanan aktivitas dari kelembagaan hukum itu sendiri secara sejalan.
Pendapat  Bohannan  sangat  penting  untuk  diperhatikan  karena  dengan pernyataannya  tersebut,  ia  berpendapat  bahwa  sifat  yang  penting  dari  gejala hukum  adalah  fakta  bahwa  aturan  dari  kelembagaan  tersebut  mengatur  hampir seluruh perikelakuan sosial dalam masyarakat (terkait dengan tingkat kepatuhan dan  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap fiscus ).  Menindaklanjuti  pendapat  dari Prof.  Dr.  Haula  Rosdiana,  M.Si.,  dalam  salah  satu  wawancaranya  dengan
27 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 73.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Redaksi  Ortax,  kelembagaan  dan  otoritas  perpajakan  tidak  hanya  difokuskan untuk  bertindak  praktis  dalam  melakukan  pungutan  wajib,  namun juga  sebagai penjalanan  nilai  “demi  kesejahteraan”,  yaitu  kesejahteraan  yang  berkeadilan sesuai  cita-cita  bangsa  menurut  UUD  1945  dari  segi  ekonomi  nasional  sebagai hasil pengembanan political will negara yang meluas.
Selain  mengaplikasikan  teori  Bohannan  dalam  disfungsi  kelembagaan pajak  kini,  “tujuan  progresivitas”  harus  ditempuh  dengan  melakukan pengutamaan  kepentingan  sosial  masyarakat  sebagai  akar  rumput.  Dalam menghindari  kondisi  dimana  masyarakat  merasa  teralienasi  oleh  hukum  yang dijalankan  aparat  (dalam  hal  ini  hukum  dalam  mengultimasikan  kewajiban Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya),  pendapat  Prof. Satjipto Rahardjo tentu merupakan payung berfilsafat yang paling tepat. Dengan tataran  studi  hukum  kritis  yang  disempurnakan  dengan  misi  emansipatoris, formalisme  hukum  tidak  dianggap  sebagai  satu-satunya  gerbang  legitim  untuk menerangi  cara  pandang  dan  bertindak.  Unsur  ini  disebut  oleh  beliau  sebagai optik yang memihak kepentingan sosial ( sozialen interessen ). 28
Prof.  Soetandyo  Wignjosoebroto  turut  ambil  bagian  dalam  memberikan pandangan  sosial  terhadap  penulis,  terutama  dalam  pemikiran  beliau  yang diramu dalam judul publikasi “Pancasila: Sebagai Pilar Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan”, melalui narasi Tanius Sebastian. Untuk pengembangan ilmu sosial  yang  progresif,  terutama  ilmu  hukum  yang  berkeadilan  dan  taat  nilai, Pancasila  tetap  harus  dijadikan  acuan  utama.  Beliau  memberikan  pandangan bahwa  pancasila  itu ada  bagaikan  matahari.  Letaknya  nan  jauh  di atas angkasa sana,  dan  tak  sama  sekali  membumi.  Namun  meski  begitu,  ia  tetap  bertaraf selaku  energi.  Jika  benar-benar  dicermati,  dalam  suasana  kultural  yang  dibalut dengan  berbagai  kenyataan  sosio-politis  di  masyarakat,  hanya  energi  semacam itu yang dapat menggerakkan kehidupan.
Secara  nyata,  maka  arah  pembentukkan  Badan  Penerimaan  Pajak  tentu harus  berpijak  pada  suatu  kerangka  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah  selaku
28 Mahmud MD, Ibid., hal. 84 .
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
penguasa.  Selain  itu,  pembentukkan  kelembagaan  baru  harus  sejalan  dengan arah pembangunan ekonomi bangsa dimana pajak adalah pilar penerimaan yang sangat  vital  bagi  pembangunan.  Dengan  demikian,  kebijakan  ini  seyogyanya juga  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  iklim  perpajakan  yang  adil  dan  kondusif serta  memberikan  kepastian  hukum 29 .  Modernisasi  perpajakan  yang  dilakukan dalam bentuk redivasi kelembagaan oleh Pemerintah tentunya tidak hanya untuk mengejar  optimalisasi  pemungutan  pajak  ( budgeter )  semata.  Hal  yang  patut dijadikan  pondasi  adalah  adanya  perubahan  paradigma  perpajakan  ( change  of tax  paradigm )  melalui  suatu  redivasi  kelembagaan,  revitalisasi  regulasi, pelayanan  wajib  pajak,  kepastian  hukum,  serta  penciptaan  iklim  dunia  usaha yang business friendy.

## III. PENUTUP
Indonesia  masih  dianggap  tertinggal  jauh,  meskipun  pembaharuan  dan perencanaan  perbaikan  konsep  terus  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  menjadi  suatu  badan  yang  lebih  otonom  seperti  beberapa  negara  lain. Namun  demikian,  upaya  pembentukan  Badan  ini  semakin  jauh  dari  rencana terlebih lagi dengan adanya pembahasan Omnibus Law sektor perpajakan yang justru  berpotensi  mengurangi  penerimaan  Negara.  Upaya  redivasi  dalam mewujudkan  sistem  perpajakan  nasional  yang  progresif  dapat  diusahakan dengan  memberlakukan  teori  dari  Paul  Bohannan,  yang  menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma ( reinstitutionalization  of  norms ),  hal  ini  sesuai  dengan  kondisi  kelembagaan perpajakan  Indonesia  yang  masih  bercampur  fungsi budgetair dan regulerend nya  sehingga  menghambat  optimalisasi  kinerja.  Sifat  emansipatoris dari  teori  Bohannan  tersebut  yang  sejalan  dengan  pengembanan  hukum progresif menurut  Prof. Satjipto Rahardjo, dapat pula diperluas keberadaannya dengan  melakukan  studi  komparatif  dan  wawancara  terhadap  negara-negara yang  telah  memiliki  lembaga  penerimaan  pajak  secara  mandiri  (langsung  di bawah  Presiden),  yang  dikenal  juga  dengan  negara-negara  yang  telah
29 Amin Purnawan, Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2011, Purwokerto, hal. 41.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
mengaplikasikan  sistem Semi  Autonomous  Revenue  Authority atau  yang  biasa disingkat dengan istilah SARA (mengingat Indonesia kini masih berada dalam kondisi  non-SARA).  Indonesia  seharusnya  fokus  kepada  fundamental permasalahan  yang  ada  dalam  hal  pungutan  pajak  sebagai backbone di  pos penerimaan  Negara  melalui  pemberdayaan  kelembagaan  melalui  pembentukan Badan Penerimaan Pajak secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Farouq, M. 2018. Hukum Pajak di Indonesia Jakarta: Kencana Prenada Media. Marsyahrul, Tony. 2000. Pengantar Perpajakan Jakarta: Grasindo.
MD,  Mahmud,  dkk.  2011.  Satjipto  Rahardjo  dan  Hukum  Progresif:  Urgensi  dan Kritik. Jakarta: Epistema Institute.
Nurmantu, Sarfi. 2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Samekto,  Adji.  2015. Pergeseran  Pemikiran  Hukum  dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme . Jakarta: Konstitusi Press. Shidarta, Bernard Arief. 2009. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: CV Mandar Maju.
Shidarta, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian, 2018. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekanto, Soerjono. 2006. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Warassih, Esmi. 2011. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## Jurnal
Amin Purnawan, Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis  Nilai  Keadilan, Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  11,  Edisi  Khusus Februari  2011,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jenderal  Soedirman, Purwokerto,
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.260
Bambang  Jatmiko,  Ilham  Gilar  Wicaksono, Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Banjar  Negara  (Studi Deskriptif  Pada  Kabupaten  Banjarnegara-Jawa  Tengah) ,  Jurnal  Akuntansi Trisakti 6 (2), 2019, http://dx.doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580 Budi Ispriyarso , Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak Pajak (Tax Amnesty) di  Indonesia ,  Adminitrative  Law  &  Governance  Journal  Volume  2  Issue  1, March 2019, https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47 - 59
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Dwi  Sulastyawati, Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  bagi  Kesejahteraan  Rakyat, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Volume 1 No 1, Fakultas Syariah dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah,  2014,  Jakarta DOI : 10.15408/sjsbs.v1i1.1530
Elvina  Desideria  dan  Ngadiman, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak  Dari  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2016-2017 ,  Jurnal  Paradigma Akuntansi  Volume  I  No.  2,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bismis  Universitas Tarumanegara, 2019, Jakarta. DOI: http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5003 Leonard  Makalalag, Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  Dalam Transaksi  Perdagangan  Online  (E-Commerce), Legal  Opinion  Jurnal  Ilmu Hukum Voulume 4 Edisi 1, Universitas Tadulako, 2016, Kendari,
Parmadi, Suatu  Deskripsi  Tentang  Penerimaan  Pajak  Dalam  Negeri  Indonesia Periode 1990 – 2007 , Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 1, No. 3 April 2011, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jambi, 2011, Jambi.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-
Undang  No 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Internet
https://investor.id/business/omnibus-law-bisa-gerus-penerimaan-rp-80-t-pemerintah- siapkan-mitigas
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di- penghujung-2019
https://dfs.semanticscholar.org ,