## APAKAH PERIZINAN BERDAMPAK PADA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT?
Cynthia Atika Dewi 1) , Maria Florensia Siagian 2) , Amrie Firmansyah 3)*
1) cynthia_4132230025@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) maria_4132230017@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Indonesia is one of the largest palm oil producers in the world. Licensing issues are the main focus in establishing a palm oil company. Based on Presidential Regulation Number 44 of 2020 concerning the Indonesian Sustainable Palm  Oil  Plantation  Certification  System,  commonly  known  as  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  (ISPO),  the government requires every palm oil company to have ISPO certification as a form of licensing and guarantee that production  practices  follow  the  principles  and  rules.  Sustainable.  Licensing  problems  negatively  impact companies because they trigger conflicts of interest with the community, government, and environmental problems. This research aims to discuss the relationship between palm oil company licensing issues and the sustainability of palm oil companies. The data used in this research is secondary data sourced from scientific journal articles. The approach in this research uses the scoping review method. The analysis was carried out by linking secondary data information  related  to  social  sustainability  issues  with  palm  oil  plantation  licensing  in  Indonesia  and  its relationship to the Global Reporting Initiative (GRI) standard. This research concludes that there is a relationship between palm oil company licensing issues and social sustainability issues. Palm oil companies that ignore social sustainability issues will have a negative impact on the company's sustainability in the future.
Keywords: GRI, Impact, Licensing, Social, Sustainability

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Permasalahan perizinan tentunya menjadi sorotan utama dalam pendirian perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia,  yang  biasa  dikenal  dengan Indonesian  Sustainable  Palm  Oil (ISPO),  pemerintah  mewajibkan  setiap  perusahaan  kelapa  sawit  memiliki sertifikasi ISPO sebagai bentuk perizinan dan jaminan bahwa praktik produksi telah mengikuti prinsip dan kaidah berkelanjutan.  Permasalahan  mengenai  perizinan  membawa  dampak  negatif  bagi  perusahaan  karena  memicu terjadinya  konflik  kepentingan  dengan  masyarakat,  pemerintah,  dan  permasalahan  lingkungan.  Penelitian  ini bertujuan untuk membahas hubungan antara permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit dan keberlanjutan perusahaan kelapa  sawit.  Data  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari artikel jurnal ilmiah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode scoping review . Analisis dilakukan dengan  menghubungkan  informasi  data  sekunder  terkait  isu  keberlanjutan  sosial  dengan  perizinan  perkebunan kelapa  sawit  di  Indonesia  serta  kaitannya  dengan Global  Reporting  Initiative  (GRI)  standard . Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  dengan  isu keberlanjutan  sosial.  Perusahaan  kelapa  sawit  yang  mengabaikan  isu  keberlanjutan  sosial  akan  menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.
Kata kunci : Dampak, GRI, Keberlanjutan, Perizinan, Sosial

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga kondisi ini menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas strategis bagi Indonesia (Dewi & Agarta, 2023). Tingginya  produksi  komoditas  ini  mengakibatkan  Indonesia  memiliki  perusahaan  pengelola kelapa sawit yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, perusahaan kelapa sawit di Indonesia sering mengalami beberapa permasalahan yang berdampak terhadap keberlanjutan  dari  perusahaan  tersebut.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah terkait dengan perizinan. Perusahaan kelapa sawit wajib memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan  izin  pendirian  perusahaan.  Dasar  hukum  ini  muncul  dalam  bentuk  perizinan  operasi perusahaan kelapa sawit baik operasi kebun maupun operasi pabrik. Perizinan menjadi hal yang penting  karena  berhubungan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  perusahaan.
Dampak  yang  dihasilkan  akan  sangat  besar  jika  perizinan  menjadi  masalah  bagi  perusahaan kelapa  sawit.  Permasalahan  perizinan  berdampak  negatif  bagi  perusahaan  karena  memicu terjadinya konflik kepentingan dengan masyarakat, pemerintah, dan permasalahan lingkungan. Di  Kabupaten  Bireuen,  hanya  sebagian  kecil  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  yang  telah memiliki izin usaha perkebunan, sementara sisanya tak memiliki perizinan (Kabarbireun.com, 2023). Selain itu, dari 3,3 juta hektar luas tutupan sawit di kawasan hutan, 2,2 juta hektar belum memiliki Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan (Arlinta, 2023). Selanjutnya, lahan seluas 700.000 Ha masih merupakan kawasan hutan dan sebanyak 380 perusahaan merupakan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Anisah, 2023). Berdasarkan fenomena ini, permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit masih banyak terjadi dan perlu dilakukan dielaborasi lebih lanjut.
Permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat dengan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial perusahaan kelapa sawit memiliki hubungan langsung  dengan  masyarakat.  Perusahaan  kelapa  sawit  diwajibkan  untuk  membangun  kebun plasma bagi masyarakat sebagai bentuk peran perusahaan kelapa sawit untuk memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 58, bahwa perusahaan perkebunan termasuk perusahaan kelapa sawit  wajib  memfasilitasi  pembangunan  kebun  masyarakat  seluas  20  persen  dari  luas  lahan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin kepada salah satu  perusahaan  kelapa  sawit  karena  perusahaan  tersebut  tidak  memenuhi  kewajibannya membangun  kebun  plasma  untuk  masyarakat  (Ferdian,  2023).    Permasalahan  serupa disampaikan oleh Wicaksono (2023), bahwa tidak adanya fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) menjadi biang konflik warga desa Bangkal dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kalimantan Tengah. Permasalahan pemenuhan kewajiban ini akan berdampak pada pemberian sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan dan/atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Permasalahan  lainya adalah  ketika  terdapat  sengketa  antara  pihak  PT  Agro  Bengkulu  Selatan  (PT  ABS)  dengan petani karena pencabutan bibit tanaman petani (Wicaksono, 2023). Permasalahan ini muncul karena  PT  ABS  diduga  telah  melakukan  kegiatan  ilegal  karena  tidak  pernah  melengkapi dokumen  perizinan  (Wicaksono,  2023).  Keberlanjutan  sosial  berhubungan  erat  dengan hubungan  antara  perusahaan  kelapa  sawit  dan  masyarakat  sekitar  perkebunan  kelapa  sawit (Wicaksono,  2023).  Tidak  dipenuhinya  persyaratan  sesuai  dengan  regulasi  mendorong timbulnya  konflik  antara  perusahaan  dengan  masyarakat  maupun  perusahaan  dengan pemerintah.  Konflik  ini  merupakan  permasalahan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan keberlanjutan perusahaan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  hubungan  antara  isu  perizinan  perusahaan kelapa  sawit  dan  keberlanjutan  sosial.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menyediakan  literatur yang berkaitan dengan isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan penelitian dengan topik sejenis di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan Pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dalam  rangka  peningkatkan  kebijakan  terkait  dengan  perencanaan  dan  pengembangan infrastruktur berkelanjutan pada industri kelapa sawit.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Perizinan
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  perizinan  adalah  proses pemberian  izin  yang  berarti  persetujuan  untuk  membolehkan  suatu  tindakan  atau  kegiatan tertentu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Perizinan berfungsi sebagai hal yang  bersifat  untuk  mengendalikan  kegiatan  tertentu,  selain  itu  perizinan  berfungsi  sebagai
bentuk  kepastian  hukum  (Miftah  et  al.,  2022).  Proses  pemberian  izin  dilakukan  dengan melibatkan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga atau badan yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  izin  tersebut.  Pemberian  izin mempertimbangkan  penilaian  pada  aspek  regulasi  yang  dapat  bervariasi  berdasarkan  pada daerah,  jenis  kegiatan  yang  dilakukan,  serta  lembaga  atau  badan  yang  memberikan  izin. Perizinan bertujuan untuk memberikan kontrol dan tata kelola terhadap kegiatan sehingga dapat memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan izin.

## Perkebunan Kelapa Sawit
Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh dan berkembang pesat  di  wilayah  Indonesia.  Kelapa  sawit  dibudidaya  di  Indonesia  dan  dimanfaatkan  untuk menghasilkan komoditas perkebunan seperti minyak sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas yang  sangat  menghasilkan  di  Indonesia.  Tercatat  dari  komoditas  ini,  Indonesia  mampu menyumbang sekitar 59% jumlah minyak dunia pada 2022-2023 (Dewi & Agarta, 2023). Oleh karena  itu,  pembudidayaan  kelapa  sawit  menjadi  sangat  pesat  di  Indonesia.  Hal  ini  sejalan dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang ada di  Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh pemerintah, swasta, dan individu. ada tahun 2022 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14,9 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit terbesar berapa pada di  Provinsi  Riau,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Sumatera  Utara,  dan  Kalimantan Timur (Ahdiat, 2023).

## Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit
Pemerintah  mempunyai  peran  dalam  mengendalikan  berbagai  aktivitas  masyarakat, salah satunya melalui pemberian izin atas kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pemberian izin yang baik dilakukan dengan memperhatikan berbagai dampak yang timbul dari adanya tindakan atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Selain  dampak  perekonomian  yang  menjadi tujuan utama dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan dampak  kegiatan  pada  lingkungan  hidup  di  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha.  Izin  Pemanfaatan Lingkungan  Hidup  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  izin  UKL-UPL  adalah  salah  satu bentuk izin yang ditujukan untuk kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi berdampak pada lingkungan.  Proses  pengajuan  izin  UKL-UPL  melibatkan  penilaian  dampak  lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan setara yang memerinci dampak-dampak yang mungkin timbul  dari  kegiatan  yang  direncanakan  dan  upaya  mitigasi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi  atau  mencegah  dampak  tersebut.  Kedudukan  AMDAL  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  sangat  penting  dan  strategis  karena  merupakan  instrumen  pencegahan pencemaran  lingkungan  yang  menentukan  mutu  lingkungan  melalui  mekanisme  pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL (Sukananda & Nugraha, 2020).
Perizinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  pemilik perusahaan.  Hal  ini  juga  berlaku  sama  pada  pemilik  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit. Perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  merupakan  salah  bentuk  kegiatan  usaha  yang memanfaatkan  lahan  perhutanan  untuk  ditanami  dengan  tanaman  kelapa  sawit  (Elaeis guineensis). Dalam menjalankan kegiatan usaha ini secara legal, dibutuhkan berbagai perizinan untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  dilakukan  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku. Beberapa izin yang dibutuhkan meliputi: (1) izin lokasi, (2) izin UKL-UPL, (3) izin usaha, (4) izin kehutanan, (5) izin penggunaan lahan, (6) izin pemanfaatan air, dan (7) izin pembebasan lahan. Selain itu, terdapat  sertifikasi  yang diwajibkan dimiliki oleh setiap perusahaan kelapa sawit yaitu sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil , merupakan sebuah bentuk perizinan  yang  digunakan  untuk  memastikan  perusahaan  kelapa  sawit  telah  melaksanakan produksinya  sesuai  dengan  Prinsip  keberlanjutan.  Ferdiansyah  (2018)  menyatakan  bahwa setelah diberlakukan kebijakan ISPO, terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah ekspor
kelapa sawit Indonesia ke beberapa negara. Anwar et al. (2016) menyebutkan bahwa capaian penerapan standar ISPO adalah komitmen perusahaan perkebunan sebagai pelaku usaha yang didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  untuk  mewujudkan  perkebunan  kelapa sawit  yang  berkelanjutan  serta  dibutuhkan  peran  pemerintah  selaku  penentu  regulasi  dan pengawal penerapan kebijakan tersebut.

## Keberlanjutan dan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit
Keberlanjutan adalah suatu etik, seperangkat prinsip dan pandangan yang berorientasi pada masa depan  (World Commission  on Environment and Development,  1987).  Sementara itu,  Novitasari  et  al.  (2021)  menyatakan  bahwa  keberlanjutan  bertujuan  untuk  memastikan generasi penerus di masa depan yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya serta  meneruskan  kehidupan  di  masa  depan.  Prinsip  keberlanjutan  merupakan  suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Aspek  perizinan  akan  menentukan  keberlangsungan  dari  perusahaan  kelapa  sawit. Keberadaan  perusahaan  kelapa  sawit  di  tengah-tengah  masyarakat  harus  menciptakan keseimbangan  antara  ekonomi  dan  keadaan  sosial  masyarakat.  Tanggung  jawab  sosial  serta lingkungan  lebih  dikenal  dengan  istilah corporate  social  responsibility (CSR).  CSR menekankan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selanjutnya dalam prinsip keberlanjutan terdapat istilah akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  suatu  entitas/organisasi  terhadap  aspek  ekonomi,  sosial, dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Tujuan utama dari akuntansi keberlanjutan adalah memahami dan mengelola dampak yang timbul dari kegiatan organisasi terhadap  keberlanjutan  dengan  memperhatikan  3  (tiga)  pilar  keberlanjutan,  yakni  ekonomi, sosial,  dan  lingkungan.  Organisasi  menyusun  laporan  keberlanjutan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dan  transparansi  dalam  mengelola  dampak  berkelanjutan  yang  dapat digunakan  oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk  menilai  kontribusi  organisasi  pada keberlanjutan. Ekonomi berkelanjutan merujuk pada model kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketergantungan pada satu jenis kegiatan atau sumber daya tertentu.  Pertanggungjawaban terhadap  dampak  sosial  yang  dihasilkan  oleh  organisasi,  termasuk  keterlibatan  dengan masyarakat  lokal, hak asasi  manusia, dan dampak positif maupun negatif. Sedangkan dalam aspek  keberlanjutan  lingkungan,  diukur  dari  kegiatan  organisasi  dalam  penggunaan  sumber daya alam, pengeluaran emisi karbon, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Wahyuni et al. (2020) menyebutkan bahwa urgensi akuntansi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  sebagai  media  informasi  untuk  meningkatkan kinerja lingkungan yang akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan  di  masa yang akan datang.

## GRI Standard
Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi non-profit internasional yang dibentuk pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. Pada tahun 2016, mulai dikembangkan GRI Standard yang mengatur tata cara pengungkapan laporan keberlanjutan, mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Standar ini membantu organisasi dalam memberikan laporan kepada  publik  terkait  dampak  atas  kegiatan  perusahaan  yang  berlandaskan  pada Sustainable Development Goals (SDGs) (Global Reporting Initiative, 2016). GRI standard dibagi menjadi 3 (tiga) modul standar universal, yaitu GRI 101 (Landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum), serta GRI 103 (Pendekatan Manajemen). Kemudian berdasarkan topik spesifik, GRI Standard juga dibagi menjadi 3 (tiga) standar topik, yaitu GRI 200 (Ekonomi), GRI 300 (Lingkungan), dan GRI 400 (Sosial).
GRI 101 merupakan indikator yang memberikan wawasan mengenai penerapan standar GRI  oleh  perusahaan.  Pengungkapan  yang  diwajibkan  mencakup  prinsip-prinsip  pelaporan, penggunaan  standar  GRI  untuk  laporan  keberlanjutan,  dan  pernyataan  terkait  penggunaan standar  GRI.  GRI  102  merupakan  indikator  yang  memberikan  gambaran  luas  mengenai organisasi. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup profil perusahaan, pendekatan strategis, standar  etika  dan  integritas,  struktur  tata  kelola,  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  dan metodologi  pelaporan.  GRI  103  memberikan  wawasan  mengenai  metodologi  pengelolaan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup penyediaan informasi mengenai hal-hal penting dan kendala-kendalanya,  metodologi  yang  digunakan  oleh  manajemen  dan  bagian-bagian penyusunnya, serta penilaian terhadap pendekatan manajemen. GRI 200 merupakan indikator yang  mengukur  dampak  ekonomi  dari  operasi  bisnis  suatu  perusahaan.  Pengungkapan  yang diwajibkan  mencakup  beberapa  aspek  seperti  kinerja  keuangan,  keberadaan  pasar,  dampak ekonomi  sekunder,  metode  pembelian,  tindakan  melawan  korupsi  dan  tindakan  untuk mencegah aktivitas anti-persaingan.
GRI  300  memberikan  wawasan  mengenai  dampak  lingkungan  dan  pendekatan pengelolaan  kegiatan  operasional  perusahaan.  Hal-hal  yang  perlu  diungkapkan  mencakup material,  energi,  air,  limbah,  keanekaragaman  hayati,  emisi,  air  limbah,  limbah,  kepatuhan lingkungan,  dan  penilaian  lingkungan  pemasok.  GRI  400  memberikan  wawasan  mengenai konsekuensi  sosial  dari aktivitas  operasional  perusahaan.  Informasi  yang  harus  diungkapkan mencakup  berbagai  aspek  seperti  ketenagakerjaan,  hubungan  pekerja/manajemen,  kesehatan dan  keselamatan  kerja,  pelatihan  dan  pendidikan,  keberagaman  dan  kesetaraan  kesempatan, non-diskriminasi,  pekerja  anak,  kerja  paksa,  praktik  keselamatan,  kebebasan  berserikat  dan perundingan  kolektif,  penilaian  hak  asasi  manusia  terhadap  individu,  dampak  terhadap komunitas lokal, penilaian sosial pemasok, kepatuhan terhadap kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan  pelanggan,  praktik  pemasaran  dan  pelabelan,  privasi  pelanggan,  dan  kepatuhan terhadap standar sosial ekonomi.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan scoping review . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder meliputi, jurnal, artikel, internet, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik scoping review pada literatur- literatur yang ada untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Metode scoping review dilakukan  dengan  menyajikan  gambaran  menyeluruh  tentang  literatur  yang  ada  dan mengidentifikasi  area-area  yang  dijadikan  ulasan  penelitian.  Pencarian  literatur  yang  sesuai dengan  ruang  lingkup  penelitian  dilakukan  dan  selanjutnya  dilakukan  seleksi  literatur berdasarkan  judul  dan  abstrak  untuk  menentukan  literatur-literatur  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Selanjutnya,  ekstraksi  data  dari  literatur  yang  memenuhi  kriteria  dilakukan sebagai dasar analisis penelitian ini.
Analisis  dilakukan  dengan  menghubungkan  informasi  data  sekunder  terkait  isu keberlanjutan  sosial  dengan  perizinan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Selain  itu, penelitian  ini  menganalisis  hubungan  pedoman  GRI Standard Tahun  2016  dengan  regulasi yang  ada  serta  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  kelapa  sawit  di  Indonesia.  GRI standard merupakan  sebuah  standar  global  yang  melaporkan  berbagai  dampak  ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan GRI standard menggambarkan  bagaimana  kontribusi  sebuah  perusahaan  terhadap  isu keberlanjutan, sehingga cocok digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tren Permasalahan Perusahaan Kelapa Sawit Berkaitan dengan Perizinan Kelapa Sawit
Permasalahan  perizinan  memiliki  tren  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Jika dijabarkan, terdapat beberapa kelompok permasalahan perizinan pada perusahaan kelapa sawit. Permasalahan  tersebut  di  antaranya  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pencurian  tandan buah  segar,  permasalahan  perizinan  terkait  dengan  administrasi  dokumen perusahaan  kelapa sawit,  dan  permasalahan  terkait  dengan  gugatan  sengketa  lahan.  Permasalahan  gugatan sengketa lahan menjadi permasalahan perizinan yang sangat sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari visualisasi tren permasalahan perizinan kelapa sawit didapatkan berdasarkan data putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permasalahan terkait perkebunan sawit pada tahun 2018 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

## Sumber: Diolah
Dari  68  data  putusan  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2018  sampai  dengan  2023, diketahui  permasalahan  perizinan  dan  pencurian  tandan  buah  segar  pada  perusahaan  kelapa sawit  menunjukkan  tren  penurunan.  Berbanding  terbalik  dengan  permasalahan  gugatan sengketa yang justru mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2018 permasalahan didominasi oleh sengketa pencurian, yakni sebanyak 6 sengketa. Sementara itu, permasalahan sengketa hanya ada 1 kasus dan permasalahan perizinan sebanyak 4 kasus. Kemudian pada tahun 2019, terjadi lonjakan permasalahan pencurian menjadi 13 kasus dan perizinan menjadi 7 kasus. Pada tahun 2019  tidak  ada  permasalahan  gugatan  sengketa  yang  dalam  hal  ini  adalah  permasalahan sengketa lahan.
Pada  tahun  2020  terjadi  penurunan  jumlah  yang  cukup  signifikan  pada  gugatan pencurian  dan  perizinan.  Pada  permasalahan  pencurian  turun  menjadi  8  kasus  dan  perizinan turun  menjadi  2  kasus.  Namun  permasalahan  terkait  sengketa  lahan  yang  pada  tahun sebelumnya tidak ada, justru kembali muncul dengan total sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2021, terjadi  kenaikan  kembali  pada  permasalahan  sengketa  lahan,  yang  pada  tahun  sebelumnya berjumlah  3  kasus  naik  menjadi  10  kasus.  Sama  seperti  pada  permasalahan  sengketa  lahan, permasalahan  perizinan  juga  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  yakni  menjadi  4 kasus. Sementara itu, permasalahan pencurian mengalami penurunan menjadi hanya 3 kasus. Pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023 tidak ada permasalahan mengenai pencurian. Permasalahan perizinan mengalami penurunan menjadi 1 kasus di Tahun 2022 dan 0 kasus di Tahun 2023. Permasalahan sengketa lahan di Tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan Tahun 2023 hanya sebanyak 1 kasus.
Secara  garis  besar  permasalahan  terkait  perizinan  mengalami  peningkatan  baik  pada kasus  pencurian  tandan  buah  segar,  permasalahan  terkait  administrasi  perizinan  perusahaan kelapa sawit hingga kasus terkait dengan sengketa lahan perusahaan kelapa sawit. Peningkatan kasus perizinan tersebut memiliki dampak yang bagi keberlanjutan perusahaan.

## Dampak Permasalahan Perizinan Perusahaan Kelapa Sawit
Permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  memiliki  dampak  signifikan  pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan data direktori Mahkamah Agung dengan kata  kunci  izin  usaha  perkebunan  secara  garis  besar  selama  lima  tahun  terakhir  didapatkan informasi  bahwa  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perizinan  menunjukkan  tren  yang meningkat.  Sengketa  lahan  merupakan  permasalahan  perizinan  yang  paling  sering  terjadi. Sengketa  lahan  muncul  sebagai  akibat  dari  tidak  terpenuhinya  perizinan  yang  dimiliki  oleh perusahaan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perusahaan kelapa sawit sebagian  besar  berkaitan  dengan  kepemilikan  lahan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit. Permasalahan perusahaan kelapa sawit juga disebabkan karena tumpang tindih antara kawasan perkebunan dengan kawasan hutan/lahan milik warga. Selain itu, permasalahan sengketa lahan sawit muncul akibat dari campur tangan masyarakat adat yang merasa memiliki lahan secara turun-temurun.  Permasalahan-permasalahan  ini  muncul  karena  diduga  buruknya  tata  kelola perizinan  perusahaan  kelapa  sawit.  Pentingnya  dokumentasi  dokumen  perizinan  berupa dokumen  kepemilikan  atas  lahan  menjadi  salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh perusahaan  kelapa  sawit.  Perbedaan  persepsi  mengenai  penguasaan  lahan  antara  perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat setempat juga harus diselesaikan melalui dialog inklusif antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Masyarakat setempat memerlukan pengakuan atas hak-hak  adat,  sedangkan  perusahaan  kelapa  sawit  memerlukan  panduan  untuk  melakukan praktik  usahanya  secara  berkelanjutan  agar  tidak  bersinggungan  dengan  hak-hak  adat masyarakat setempat.
Permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  berdampak  negatif  secara  langsung terhadap pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat. Rochgiyanti (2022) menyatakan bahwa salah satu desa di Kalimantan Selatan mengidentifikasi dua sifat konflik yang dihasilkan akibat dari  permasalahan  perusahaan  kelapa  sawit  yaitu  konflik  vertikal  yaitu  konflik  antara  elite pengambil  kebijakan  dan  kelompok  bisnis  dan  konflik  horizontal  yaitu  konflik  yang  terjadi antar  kalangan  masyarakat.  Masyarakat  desa  menolak  adanya  pembukaan  lahan  perkebunan kelapa  sawit  di  daerah  domisilinya  (Rochgiyanti,  2022).  Sumber  konflik  terjadi  sejak  tahun 2007  pada  saat  perusahaan  kelapa  sawit  mulai  masuk  ke  wilayah  desa  (Rochgiyanti,  2022). Warga desa dan perusahaan kelapa sawit sama-sama memperebutkan sumber daya yang sama namun  dengan  tujuan  yang  berbeda  (Rochgiyanti,  2022).  Sebagai  salah  satu  kewajiban, perusahaan  kelapa  sawit  telah  menyiapkan  kebun  plasma  bagi  warga  sekitar  namun  dalam realitasnya  kebun  plasma  yang  diberikan  tidak  terdaftar  dalam  dokumen  HGU  perusahaan (Rochgiyanti,  2022).  Rochgiyanti  (2022)  memetakan  kebun  plasma  dan  kebun  inti  yang tersebar  di  Kecamatan  Kuripan.  Kebun  plasma  yang  berada  pada  pada  salah  satu  desa  yang tidak  masuk  HGU  Plasma  menimbulkan  konflik  yang  bersifat  vertikal  yaitu  adanya  konflik antara  perusahaan  kelapa  sawit  dengan  warga  desa  (Rochgiyanti,  2022).  Konflik  ini  terus berevolusi  dan  akhirnya  menghasilkan  beberapa  kesepakatan  yang  harus  dipenuhi  oleh perusahaan kelapa sawit dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah (Rochgiyanti, 2022).
Berdasarkan  ulasan  di  atas,  permasalahan  perusahaan  kelapa  sawit  tidak  jauh  dari sengketa  lahan  dan  permasalahan  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat. Permasalahan  ini  memiliki  dampak  jangka  panjang  sehingga  dibutuhkan  perhatian  khusus untuk menyelesaikannya. Permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat dapat memberikan dampak  negatif  bagi  perusahaan  antara  lain  konflik  sosial  dengan  masyarakat  setempat, penurunan  reputasi  dan  citra  perusahaan  yang  berakibat  pada  hilangnya  kepercayaan  dari
masyarakat,  konsumen,  investor  serta  mitra  bisnis,  kerugian  finansial  yang  disebabkan  oleh biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk  menyelesaikan  konflik  dengan masyarakat setempat dan denda yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan kelapa sawit akibat dari perizinan adalah gangguan operasional perusahaan. Gangguan ini dapat berupa penutupan sementara kebun kelapa sawit, pemogokan tenaga  kerja,  sabotase  sarana  dan  prasarana  perusahaan  kelapa  sawit,  yang  semuanya  akan berimbas  pada  produktivitas  perusahaan.  Turunnya  tingkat  produktivitas  perusahaan  kelapa sawit  bersamaan  dengan  timbulnya  biaya  penyelesaian  permasalahan  perizinan  akan mengancam keberlanjutan/eksistensi perusahaan kelapa sawit.
Oleh karena itu, perusahaan kelapa sawit perlu untuk memperhatikan isu keberlanjutan dalam perusahaannya khususnya keberlanjutan sosial perusahaan. Dalam hal perusahaan kelapa sawit  ingin melakukan operasionalnya secara berkelanjutan diperlukan tata kelola yang baik sehingga terdapat  dasar  kepastian hukum  atas kepemilikan lahan. Kepastian hukum  dan tata kelola  yang  baik  ini  didukung  dengan  lengkapnya  dokumen  perizinan  yang  diperlukan  oleh perusahaan kelapa sawit .

## Hubungan  Permasalahan  Perusahaan  Kelapa  Sawit  dengan  Keberlanjutan  Sosial Berdasarkan GRI Standards
Perusahaan  kelapa  sawit  memiliki  beberapa  permasalahan  yang  berkaitan  dengan keberlanjutan  sosial.  Permasalahan  teridentifikasi  berupa  sengketa  tanah,  pencurian  tandan buah segar, dan kasus perizinan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen/data yang harus dimiliki  oleh  perusahaan  kelapa  sawit.  Ketiga  permasalahan  utama  tersebut  secara  umum membahas terkait dengan perizinan yang ada pada perusahaan kelapa sawit. Perizinan ini dapat berupa perizinan atas izin usaha lahan, perizinan terkait panen tandan buah segar, dan perizinan terkait  kelengkapan  dokumen  usaha  perusahaan.  Tren  permasalahan  yang  timbul  memiliki hubungan erat dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan.  Hal  ini  mendukung  pernyataan  keterkaitan  langsung  atas  tren  permasalahan perindustrian kelapa sawit dan isu keberlanjutan sosial.
Dalam  pelaporan  keberlanjutan,  terdapat GRI  standards yang  mengatur  pelaporan dampak  atas  kegiatan  operasional  perusahaan  dari  segi  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial. Standar ini memungkinkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melaporkan informasi tentang dampak kegiatan usaha kelapa sawit terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. GRI 411 yang berkaitan dengan hak masyarakat  adat menjelaskan insiden pelanggaran yang mungkin  dilakukan  oleh  perusahaan  kelapa  sawit  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  serta tindakan  perbaikan  yang  perlu  dilakukan.  Perusahaan  kelapa  sawit  sering  kali  melupakan hubungan  dengan  masyarakat  sekitar  perkebunan,  dimana  masyarakat  tersebut  mempunyai persepsi bahwa mereka mempunyai hak-hak adat untuk menguasai dan memanfaatkan lahan kelapa  sawit.  Oleh  karena  itu,  selain  memperhatikan  faktor  perizinan  dari  pemerintah, perusahaan  perlu  untuk  memperhatikan  kesepakatan  pemanfaatan  lahan  dengan  masyarakat setempat.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menghindari  adanya  perselisihan  di  masa  yang  akan datang  antara  perusahaan  dengan  masyarakat  setempat  terkait  penguasaan  dan  pemanfaatan lahan.
GRI  413  tentang  masyarakat  setempat  berisi  pengungkapan  bagi  organisasi  untuk melaporkan informasi tentang dampak mereka terkait masyarakat setempat, dan cara mereka mengelola  dampak-dampak  tersebut.  Salah  satu  persyaratan  pengungkapan  yang  harus dilaporkan oleh perusahaan adalah persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat yang  sudah  diimplementasikan  serta  dampak  atas  keterlibatan  tersebut.  Tidak  adanya keterlibatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit pada operasi perusahaan dapat menjadi faktor pemicu konflik sosial yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi di daerah sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mendukung
pernyataan hubungan langsung antara permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit dan isu keberlanjutan sosial.
GRI  419  tentang  kepatuhan  sosio  ekonomi  menjelaskan  kewajiban  bagi  perusahaan untuk patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi. Di Indonesia,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  perizinan,  tata  kelola  dan operasional  perusahaan  kelapa  sawit,  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  tentang  Perhutanan Sosial. Kepatuhan perusahaan kelapa sawit terhadap peraturan-peraturan perlu dilakukan untuk memastikan legalitas perizinan pendirian usaha, operasional usaha, serta keberlanjutan usaha. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku juga akan membantu perusahaan untuk mengelola risiko hukum dan reputasi perusahaan. Permasalahan di kemudian hari yang mungkin muncul dapat  dimitigasi  dengan  dasar  hukum  yang  jelas.  Termasuk  apabila  terdapat  perselisihan perizinan dengan masyarakat, perusahaan akan memiliki legalitas hukum yang kuat atas usaha yang dijalankannya.
Permasalahan  perizinan  pada  studi  kasus  pelanggaran  penerbitan  Izin  Usaha Perkebunan  oleh  PT  TKU  dan  PT  MSM  di  lahan  milik  masyarakat  adat  Kabupaten  Boven Digoel merupakan salah satu bentuk studi kasus yang dapat dihubungkan dengan standar GRI dalam keberlanjutan sosial. Putri et al. (2023) menyebutkan bahwa Jayapura menjadi daerah dengan tata kelola perizinan terburuk di Indonesia. Masyarakat adat setempat yakni suku Awyu sebagai  pemilik  tanah  merasa  tidak  dilibatkan  dalam  musyawarah  mengenai  tindakan pemerintah dan penanaman modal, yang dalam  hal  ini adalah pemanfaatan tanah adat  untuk lahan  perkebunan  kelapa  sawit.  Hal  tersebut  mengakibatkan  masyarakat  suku  Awyu  merasa telah dirampas hak tanah adatnya oleh PT TKU dan PT MSM. Selain kerusakan tanah adat, seperti  hilangnya  keanekaragaman  hayati  dan  kerusakan  hutan,  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  kedua  perusahaan  tersebut  menyebabkan  kemiskinan  dan  hilangnya  mata  pencaharian masyarakat  setempat  sehingga  berdampak  pada  penurunan  penghasilan  dari  pemanfaatan hutan.  Terlebih  lagi  tidak  adanya  keterlibatan  masyarakat  sekitar  lahan  perkebunan  yang diikutsertakan dalam operasi perusahaan menimbulkan konflik antara masyarakat adat setempat dengan  kedua  perusahaan  tersebut.  Permasalahan  perizinan  pada  akhirnya  tidak  hanya merugikan negara secara finansial, namun juga memberikan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat  sekitar  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit.  Terlebih  lagi  perusahaan  tidak mengindahkan  standar  yang  harus  dipenuhi,  seperti  pada  kasus  perusahaan  kelapa  sawit  di Kabupaten Boven Digoel.

## Hubungan  Tren  Permasalahan  dengan  Keberlanjutan  Sosial  Berdasarkan  Kebijakan Pemerintah
Tren  permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  juga  menjadi  perhatian  penuh bagi  pemerintah  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  mencoba  untuk  berinovasi  mencari penyelesaian  permasalahan  sehingga  pemerintah  dapat  mewujudkan  persamaan  hak  antara pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat.  Pemerintah  Indonesia  fokus  untuk  menyelesaikan masalah  keberlanjutan  dengan  memasukkan  indikator  keberlanjutan  dalam  RPJMN  tahun 2020-2024.  RPJMN  tahun  2020-2024  menyatakan  bahwa  pemerintah  berkomitmen  untuk meningkatkan  pembangunan  berkelanjutan  pada  perusahaan  kelapa  sawit.  Hal  ini  menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah harus mampu mengakomodir hak dan kewajiban antara perusahaan,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  membuat  sebuah persyaratan  yang  menjadi  salah  satu  kewajiban  bagi  perusahaan  kelapa  sawit  dalam
pelaksanaan operasionalnya. Persyaratan tersebut berbentuk sertifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.
Sistem sertifikasi perusahaan kelapa sawit ini disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kedua sertifikasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan SDGs yang ditetapkan oleh UN atau PBB. Perbedaan utama dari kedua sertifikasi ini yaitu terletak pada implementasinya. ISPO bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha  industri  sawit  di  Indonesia.  Sementara  itu,  RSPO  memiliki  sifat  keanggotaan  serta sertifikasi yang berlaku secara sukarela (Savira, 2023).
Sertifikasi ISPO sendiri digadang-gadang akan mengeliminasi permasalahan terkait tata kelola perusahaan kelapa sawit. Tata kelola ini berupa kelengkapan dokumen atau persyaratan yang  harus  dimiliki  oleh  perusahaan  dalam  hal  pemenuhan  syarat  utama  operasi  perusahaan kelapa sawit. Permasalahan perizinan yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit secara tidak langsung  dapat  diselesaikan  dengan  melakukan  sertifikasi  ISPO  yang  telah  dicanangkan pemerintah.  Sertifikasi  ini  mewajibkan  perusahaan  kelapa  sawit  untuk  melengkapi  terlebih dahulu setiap perizinan sebelum akhirnya dapat menerima sertifikasi ISPO.
Konsep  ISPO  diharapkan  dapat  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan akseptabilitas dalam tata kelola perusahaan kelapa sawit. ISPO merupakan instrumen penting dalam  rangka  memperbaiki  tata  kelola  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  kelapa  sawit Indonesia (Fahamsyah & Pramudya, 2017). Hal ini berkaitan langsung dengan permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit yang membutuhkan perbaikan tata kelola khususnya pada perizinan  berkelanjutan.  Perbaikan  tata  kelola  dalam  hal  perizinan  usaha  kelapa  sawit  dapat berupa  penyediaan  akses  terbuka  terhadap  informasi  proses  perizinan,  penyederhanaan prosedur  perizinan,  dan  peningkatan  kapasitas  pemerintah  dalam  memberikan  perizinan. Keterlibatan  masyarakat  sebagai  konsultan  dalam  proses  perizinan  juga  diperlukan  untuk mengetahui karakteristik lahan serta mitigasi  dampak yang mungkin timbul  akibat pendirian perusahaan kelapa sawit.

## PENUTUP Simpulan
Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit yang terjadi selama 5 tahun terakhir, memiliki  hubungan  langsung  dengan  isu  keberlanjutan  khususnya  isu  keberlanjutan  sosial. Permasalahan  perizinan  perusahaan  kelapa  sawit  berimbas  pada  munculnya  konflik  sosial antara  perusahaan  kelapa  sawit  dengan  masyarakat  sekitar  perkebunan.  Kejelasan  dan kepatuhan  terhadap  perizinan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  kelapa  sawit  menjadi  isu  yang penting. Tidak hanya perizinan, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar perkebunan juga harus  menjadi  perhatian  perusahaan.  Apabila  perusahaan  kelapa  sawit  mengabaikan  isu keberlanjutan sosial pada kegiatan usahanya, akan memberikan dampak negatif yang besar bagi kondisi perusahaan di masa mendatang.

## Saran
Penelitian  ini  hanya  mengulas  permasalahan  industri  kelapa  sawit  dari  sektor  sosial dalam  isu  keberlanjutan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  literatur yang membahas permasalahan pada industri kelapa sawit terkait perizinan dan AMDAL, bukan mengkhususkan  pembahasan  tentang  isu  keberlanjutan  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, penelitian selanjutnya dapat mengulas isu permasalahan yang terjadi pada industri kelapa sawit bukan hanya pada sektor sosial, namun juga sektor lingkungan dan ekonomi.
Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  perlu  meningkatkan  kebijakan keberlanjutan  yang  berkaitan  dengan  perizinan  industri  kelapa  sawit  dengan  memperhatikan regulasi  internasional  yang  digukanan  oleh  badan  penyusun  standar  laporan  keberlanjutan
sebagai  bentuk  mitigasi  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  perizinan pendirian perusahaan kelapa sawit. Pemerintah juga perlu mempertegas kebijakan pelaksanaan keberlanjutan pada  perusahaan  kelapa  sawit,  seperti  pada  aspek  sanksi/hukuman  bagi perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan isu keberlanjutannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiat,  A.  (2023). Ini  provinsi  dengan  perkebunan  kelapa  sawit  terbesar  pada  2022 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-dengan- perkebunan-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022
Anisah,  L.  (2023). Ada  700.000  Ha  lahan  sawit  anggota  gapki  masuk  kawasan  hutan . https://industri.kontan.co.id/news/ada-700000-ha-lahan-sawit-anggota-gapki-masuk- kawasan-hutan
Anwar, R., Sitorus, S. R., Fauzi, A. M., Widiatmaka, N., & Machfud, N. (2016). Pencapaian standar  Indonesian  sustainable  palm  oil  (ispo)  dalam  pengelolaan  perkebunan  kelapa sawit  di  Kalimantan  Timur. Jurnal  Penelitian  Tanaman  Industri , 22 (1),  11–18. https://doi.org/10.21082/littri.v22n1.2016.11-18
Arlinta, D. (2023). Problem legalitas perkebunan sawit di kawasan hutan segera dituntaskan . https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/problem-legalitas-perkebunan- sawit-di-kawasan-hutan-segera-dituntaskan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring . Dewi, R., & Agarta, V. (2023). 11 Negara penghasil sawit terbesar di dunia 2023, Indonesia Nomor 1 . https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negara- penghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1
Fahamsyah,  E.,  &  Pramudya,  E.  P.  (2017).  Sistem  ispo  untuk  menjawab  tantangan  dalam pembangunan  kelapa  sawit  indonesia  yang  berkelanjutan. Jurnal  Masyarakat Indonesia , 43 (1), 65–79. https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.718 Ferdian,  D.  (2023). Tak  penuhi  kewajiban  bangun  kebun  plasma  untuk  masyarakat,  KLHK diminta cabut izin PT Sinar Widita Pamarta . https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1110975238/tak-penuhi-kewajiban-bangun- kebun-plasma-untuk-masyarakat-klhk-diminta-cabut-izin-pt-sinar-widita-pamarta Ferdiansyah,  A.  (2018). Analisis  penerapan  kebijakan  indonesia  sustainable  palm  oil  (ispo) untuk meningkatkan volume penjualan export kelapa sawit Indonesia Di Asia dan Uni Eropa [Universitas  Widyatama].  https://repository.widyatama.ac.id/items/c9fc62c2- 97df-4ced-82f3-a26918e2fccf
Global  Reporting  Initiative.  (2016).  Reporting  Principles  and  Standard  Disclosures.  In GRI Standards . https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation- 2016.pdf
Kabarbireun.com.  (2023). Ini  perusahaan  perkebunan  sawit  di  Bireuen  yang  memiliki  izin . https://kabarbireuen.com/ini-perusahaan-perkebunan-sawit-di-bireuen-yang-miliki- izin/
Miftah,  F.,  Firdauzi,  N.,  &  Arwanto,  B.  (2022).  Kepastian  hukum  penerbitan  persetujuan bangunan gedung (pbg) dalam penerbitan izin usaha di Kota Surabaya. ULIL ALBAB:
Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (7), 2015–2023. https://journal- nusantara.com/index.php/JIM/article/view/488
Novitasari,  B.,  Putra,  A.  M.,  &  Saebani,  A.  (2021).  Pergantian  dewan  komisaris  dan  dewan direksi  terhadap  pengungkapan  laporan  keberlanjutan. Wahana:  Jurnal  Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 24 (1), 60–78. https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262
Putri, S. R. M., Kusumawardana, Y. R., Kinasih, C., & Annisa, P. (2023). Analisis pelanggaran perizinan  lingkungan  hidup  perusahaan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Boven  Digoel.
Innovative: Journal Of Social
Science Research , 32 (2), 4246–4225. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.820
Rochgiyanti, R. (2022). Konflik antara warga desa dan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). Yupa: Historical Studies Journal , 6 (1), 33–44. https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1048
Savira,  D.  (2023). Sertifikasi  industri  minyak  kelapa  sawit  (CPO)  brkelanjutan  Indonesia . https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sertifikasi-industri-minyak-kelapa- sawit-cpo-berkelanjutan-indonesia
Sukananda,  S.,  &  Nugraha,  D.  A.  (2020).  Urgensi  penerapan  analisis  dampak  lingkungan (amdal) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 119–137. https://doi.org/10.18196/jphk.1207
Wahyuni, I., Alimuddin, A., Habbe, H., & Mediaty, M. (2020). Esensi akuntansi lingkungan dalam keberlanjutan perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen , 3 (2), 147–159. https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.646
Wicaksono, R. A. (2023). Tak bangun kebun masyarakat, izin perusahaan sawit bisa dicabut . https://betahita.id/news/detail/9349/tak-bangun-kebun-masyarakat-izin-perusahaan- sawit-bisa-dicabut.html?v=1699366894
World  Commission  on  Environment  and  Development.  (1987). Our  common  future  (‘the brundtland  report’):  world  commission  on  environment  and  development . https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable- development/brundtland-report.html