LEARNING COMMUNITY
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7 (2), 2023, 108-115

## Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten BanyuwangI Provinsi Jawa Timur
Aldy Darmanto 1 *, Fuad Hasan 1 , Irliana Faiqotul Himmah 1 1 Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Jember 62811, Indonesia * Korespondensi Penulis. Email: aldydarmanto87@gmail.com Telp: +6282132439925
Received: 6 Juli 2023, Revised: 9 Agustus 2023 Accepted: 2 September 2023

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pendidikan kesetaraan  diimplementasikan  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Metode  penelitian  yang  digunakan pada    penelitian    ini    adalah    dengan    menggunakan    metode    penelitian    deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sudah berjalan baik melalui beberapa tahapan yakni 1) Forum Group Discussion, 2) Sosialisasi, 3) Pola  Rekrutmen,  4)  Pelaksanaan,  5)  Evaluasi.  Adapun  hambatan  yang  terjadi  saat  proses implementasi  yakni  1)  Kurangnya  antusias  warga  belajar  mengikuti  proses  pembelajaran,  2) Keterbatasan  sarana  penunjang  pembelajaran,  3)  Penguasaan  teknologi  informasi  yang  masih kurang, dan 4) Kurang pedulinya beberapa stakeholder atas pentingnya pendidikan kesetaraan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan yakni 1) Pendidik,  2)  Sarana  dan  Prasarana,  3)  Pembiayaan,  4)  Dukungan      Pemerintah      Kabupaten Banyuwangi,   dan   5)   Inovasi   Program   Pendidikan Kesetaraan. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan yakni 1) Koordinasi, 2) Komunikasi, 3) Kerjasama.
Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Implementasi.
Implementation of the Policy for Providing Equal Education in Banyuwangi Regency, East Java Province

## Abstract
The purpose of this research is to describe how equality education policies are implemented in Banyuwangi Regency. The research method used in this research is to use a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study explained that the implementation of education  policies  had  gone  well  through  several  stages,  namely  1)  Forum  Group  Discussion,  2) Socialization, 3) Recruitment Patterns, 4) Implementation, 5) Evaluation. The obstacles that occur during  the  implementation  process  are  1)  Lack  of  enthusiasm  by  the  learning  community  to participate  in  the  learning  process,  2)  Limited  learning  support  facilities,  3)  Lack  of  mastery  of information  technology,  and  4)  Lack  of  concern  for  some  stakeholders  about  the  importance  of equality  education. In  addition, there  are  several  factors  that  support  the  implementation  of  the policy, namely  1)  Educators,  2) Facilities  and Infrastructure, 3)  Funding, 4)  Banyuwangi  District Government  Support,  and  5)  Equality  Education  Program  Innovation.  The  efforts  made  by  the Regional  Government  to  overcome  obstacles  to  policy  implementation  are  1)  Coordination,  2) Communication, 3) Cooperation.
Keywords: Policy, Education, Implementation
__________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kualitas  dari  pelayanan pendidikan  menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk meningkatkan angka Indeks
Pembangunan       Manusia       di       Indonesia. Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (2022), angka  rata-rata  lama  sekolah  penduduk  di Indonesia yaitu 9,04  tahun pada tahun 2022, hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian masyarakat  Indonesia  masih  menempuh pendidikan  hanya  setara  Sekolah  Menengah Pertama (SMP). Meskipun mengalami peningkatan  pada  angka  rata-rata  lama sekolah,  namun  angka  putus  sekolah  di Indonesia  pada  tahun  juga  mengalami peningkatan,  hal tersebut terjadi pada  semua jenjang  pendidikan  mulai  dari  Sekolah  Dasar (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP), hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Angka putus  sekolah  terbesar  terjadi  pada  jenjang SMA  yang  mencapai  1,38%  di  tahun  2022, angka  tersebut  meningkat  jika  dibandingkan pada  tahun  2021  yakni  sebesar  1,12%, sedangkan  pada  jenjang  SMP  tercatat  1,06% angka putus sekolah terjadi di Indonesia pada tahun  2022,  meningkat  0,16%   jika   dilihat dari  tahun  2021  yang  sebesar  0,90%,  dan pada  jenjang  SD  angka  putus  sekolah  yang terjadi  sebesar  0,13%,  meningkat  0,01%  jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 0,12% (Badan Pusat Statistik, 2022).
Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan   di   Indonesia   menurut   Badan Pusat Statistik (2022) pada tingkat SD/MI/Paket  A  sebesar  106,27%,  tingkat
SMP/MTS/Paket  B  sebesar  92,11%  dan SMA/SMK/MA/Paket  C  sebesar  85,49%. Faktor  kemiskinan,  rendahnya  kesadaran untuk melanjutkan sekolah, faktor lingkungan, perhatian  orang  tua  dan  lain  sebagainya menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam  pendidikan (Shemi, 2019). Selain  itu,  program  wajib  belajar  12  tahun sampai  hari  ini  masih  wacana,  retorika  yang masih  belum  mendapatkan  perhatian  serius dari  pemerintah  sehingga  belum  maksimal (Prastiwi, 2019).
Meningkatnya  angka  putus  sekolah menjadikan   pendidikan   kesetaraan   sebagai jalur pendidikan utama bagi masyarakat yang mengalami  putus  sekolah  atau  tidak  dapat menempuh  pendidikan  formal.  Pendidikan kesetaraan     adalah     kebijakan     pendidikan nonformal  yang  setara  dengan  pendidikan
formal, sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 20   Tahun   2003   yang   mengatur   tentang sistem  pendidikan  nasional.  Kata  kesetaraan menunjukkan  bahwa  pendidikan  nonformal memiliki      derajat      yang      sama      dengan pendidikan  formal  dalam  hal  mutu  dan penerapan standar nasional pendidikan.
Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi dalam  hal  ini  melalui  kebijakan  pendidikan kesetaraan    meluncurkan    sebuah    program bernama  AKSARA  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi.  AKSARA  adalah  akronim  dari Akselerasi    Sekolah    Masyarakat,    yaitu program  gotong  royong  untuk  memotivasi, mendaftarkan, mendampingi warga masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan   sampai   pendidikan   menengah atas  atau  sederajat  pada  satuan  pendidikan kesetaraan dalam  rangka meningkatkan rata- rata  lama  sekolah  dan  harapan  lama  sekolah Kabupaten    Banyuwangi,   terdata   sebanyak 9600 warga yang mengikuti program ini yang terbagi  menjadi  3  bagian  yaitu  638  warga mengikuti   program   Paket   A,   3.877   warga mengikuti program Paket B, dan 5.085 warga mengikuti  program  Paket  C  yang  terbagi  di seluruh  daerah  Kabupaten  Banyuwangi. Dengan  program  tersebut,  diharapkan  dapat menyelesaikan masalah di Kabupaten Banyuwangi  dalam  hal  pendidikan,  namun apakah  setelah  program  ini  berjalan  sudah cukup mampu meningkatkan kualitas pendidikan  masyarakat  yang  ada.  Menurut Fatkuroji    (2017),    kebijakan    pendidikan adalah  proses  pemaknaan  tahapan  untuk penyelenggaraan
pendidikan yang menghadirkan visi dan misi pendidikan, yang memiliki  tujuan  pendidikan  pada  waktu tertentu.  Dari  permasalahan  tersebut,  tujuan penelitian  dilakukan  untuk  mendeskripsikan proses  implementasi  kebijakan  pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi .

## METODE
Penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan
pendidikan kesetaraan  di  Kabupaten  Banyuwangi  ini menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif menurut  Sugiyono  (2019:  206)  adalah penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui adanya  nilai  variabel  bebas,  baik  satu  atau lebih  variabel  tanpa  menarik  perbandingan

## Aldy Darmanto , dkk.
atau  menghubungkan  dengan  variabel  lain. Sedangkan metode penelitian  kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti    objek    alam    (sebagai    lawan  dari eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  analisis  data  induktif  dan  hasil penelitian  kualitatif  menekankan  makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 18).
Penelitian ini dilakukan di tiga tempat berbeda,  yakni  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Banyuwangi,  Forum  Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat  Kabupaten  Banyuwangi,  dan lembaga-lembaga non formal sebagai penyelenggara  pendidikan  kesetaraan  di Kabupaten Banyuwangi yakni Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat.  Teknik  purposive  area digunakan    peneliti    dalam    menentukan tempat  penelitian.  Teknik  purposive  area adalah  teknik  yang  menetapkan  sebuah tempat penelitian tanpa memilih tempat yang lain  (Arikunto,  2006).  Penentuan  informan pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling.  Peneliti  menggunakan teknik  ini  karena  dalam  penentuan  informan atau  narasumber  membutuhkan  sosok  yang paham akan objek yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian terkait dengan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten  Banyuwangi,  sehingga  peneliti menjadikan  Kepala  Bidang  Pendidikan Masyarakat  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Banyuwangi   dan   Ketua   Pengurus   Forum Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM) Kabupaten  Banyuwangi  sebagai  informan kunci.  Penelitian  dilaksanakan  selama  empat bulan  sejak  bulan  September  2022  hingga Desember  2022.  Rincian  waktu  penelitian yakni    satu    bulan    peneliti    melakukan observasi  dan  studi  pendahuluan,  dua  bulan sebagai  waktu  penelitian  lapangan,  dan  satu bulan  terakhir  untuk  menyelesaikan  laporan penelitian.  Adapun  penelitian  ini  juga membahas mengenai proses atau implementasi kebijakan pendidikan
kesetaraan  dan  faktor  pendukung  dan penghambatnya,  dimana  hal  tersebut  tidak dapat    dipisahkan    dari    para    tutor    atau pendidik pada suatu lembaga pendidikan non formal  sehingga  peneliti  memilih  pengurus lembaga sebagai informan pendukung.
Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian     ini     menggunakan     observasi,
wawancara      dan      dokumentasi.      Teknik pemeriksaan  keabsahan  data  menggunaka triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Teknik analisis  data  menggunakan  model  Miles  and Huberman  (dalam  Sugiyono:  246)  yakni reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi            Kebijakan            Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi Pada  tahapan  ini,  peneliti  menggali sebuah  informasi  mengenai  kebijakan pendidikan  kesetaraan  di Kabupaten
Banyuwangi melalui 2 informan kunci yakni Ibu  Dra.  Nuriyatus  Sholeha,  M.Pd.  selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan  Kabupaten  Banyuwangi  dan Bapak  Zaki  Al  Mubarok, M.Si.  selaku  Kepala Forum  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Sehubungan dengan hal  ini,  Ibu  Nury  selaku  kepala  bidang pendidikan  masyarakat  mendeskripsikan bahwa  tujuan  pendidikan  kesetaraan merupakan pendidikan yang harus dilaksanakan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, karena tidak semua orang mempunyai  kesempatan  untuk  menempuh pendidikan formal. Hal tersebut juga sejalan dengan  pernyataan  Bapak  Zaki  yang menyatakan  bahwa  tujuan  dan  hakikat pendidikan  kesetaraan  adalah  pelayanan pendidikan  alternatif  bagi  seluruh  warga negara dengan basis pendekatan pendidikan nonformal  yang  diakui  dan  diatur  oleh pemerintah.  Dari  pernyataan  diatas  dapat dikatakan  bahwa  interaksi  yang  baik  antara pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  non formal selaku pelaksana pendidikan kesetaraan  sangat  penting  dalam  membuat kebijakan  pendidikan  kesetaraan  agar  saat proses  implementasi    dapat    terlaksana dengan baik.
Ibu  Nury  juga  menjelaskan  bahwa kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten  Banyuwangi  juga  sudah  sesuai dengan  payung  hukum  yang  menaunginya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan,  Riset,  Dan  Teknologi  Nomor  2 Tahun  2022,  dimana  setiap  warga  belajar harus     masuk     ke     dalam     Data     Pokok Pendidikan    dan    memiliki    Nomor    Induk Sekolah  Nasional  (NISN),  setiap  lembaga
penyelenggara    harus    wajib    mempunyai Nomor  Kepala  Sekolah  Nasional.  Kemudian sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  25 Tahun  2021  untuk  segera  menyegerakan masyarakat    yang    belum    atau    tidak bersekolah  untuk  bisa  bersekolah  kembali untuk menaikkan angka rata lama sekolah di Kabupaten  Banyuwangi  melalui  program Akselerasi  Sekolah  Masyarakat  (AKSARA). Kemudian       proses       implementasi       dan pengelolaan kebijakan pendidikan kesetaraan  di  PKBM  Mubarok  yang  juga dikepalai  oleh Bapak Zaki juga sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pendidikan kesetaraan dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan.
Adapun  indikator  keberhasilan  dari kebijakan       pendidikan       kesetaraan       di Kabupaten  Banyuwangi  dapat  diperhatikan dari  jumlah  warga  belajar  yang  terus mengalami  peningkatan  mulai  tahun  2019 dimana  jumlah  warga  belajar  pendidikan kesetaraan  hanya  berjumlah  5.000  orang hingga  pada  2022  menjadi  25.000  orang. Melalui program Akselerasi Sekolah Masyarakat  (AKSARA)  diharapkan  angka rata-rata  lama  sekolah  di  Kabupaten Banyuwangi  dapat  bergerak  naik  dan menjadikan  salah  satu  pilihan  untuk meningkatkan  layanan  pendidikan  untuk masyarakat  di  Kabupaten  Banyuwangi  agar kebutuhan  pendidikan  masyarakat  yang tidak  sempat  menempuh  pendidikan  atau mengalami  putus  sekolah  dapat  terpenuhi. Latar  belakang  dari  terciptanya  program AKSARA yaitu melihat rendahnya angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi, hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya kesadaran  masyarakat  untuk  melanjutkan sekolahnya  saat  mengalami  putus  sekolah. Rendahnya angka tersebut dapat diselesaikan  jika  masyarakat  dewasa  bisa menyelesaikan pendidikannya minimal sampai  jenjang  Sekolah    Lanjutan    Tingkat Atas  (SLTA). Melalui program AKSARA yang juga  menyertakan  ASN  (Aparatur  Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk  bergerak  menjadi  SUARGA  (Saudara Asuh  Keluarga)  dimana  mereka  diwajibkan untuk mengajak  saudara  atau  kerabat  yang berusia  23  sampai  58  tahun    yang    belum menuntaskan  pendidikannya  hingga  jenjang
SLTA untuk mengikuti Kejar Paket A, B, atau C di Satuan Pendidikan Nonformal. SUARGA juga   diwajibkan   untuk   selalu   memantau setiap proses pembelajaran warga masyarakat dalam proses pembelajaran. Selain  itu,  respon  dari  masyarakat terhadap  program  pendidikan  kesetaraan yang diselenggarakan di Kabupaten
Banyuwangi  sangat  baik,  dapat  dilihat  dari semakin      banyaknya      masyarakat      yang mengenal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  dan  pendidikan  kesetaraan  serta meningkatnya  angka  warga  belajar  yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.
Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan  Kesetaraan  di  Kabupaten Banyuwangi Proses implementasi sebuah kebijakan tentu   melewati   beberapa   tahapan.   Seperti yang  disampaikan  oleh  Ibu  Nury,  tahapan dari proses implementasi kebijakan pendidikan  kesetaraan sudah sesuai  dengan SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  yang telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendidikan Banyuwangi.  Ibu  Nury  menyatakan  bahwa pada  tahun  2021  mengenai  Akselerasi Sekolah  Masyarakat  menetapkan  beberapa tahapan  yang  sesuai  dari  beberapa  dasar hukum  yakni UU  nomor 20  tahun 2003,  UU nomor  25  tahun  2009,  Permendagri  nomor 120 tahun 2018 dan Perbup nomor 4 tahun 2018.
Berikut  hasil  dari  studi  dokumentasi mengenai     standar     operasional     kegiatan akselerasi sekolah  masyarakat pada  gambar 1.
Gambar 1. Standar operasional prosedur kegiatan akselerasi sekolah masyarakat
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi
Keberadaan  faktor  penghambat  dan pendukung    suatu    kebijakan    tidak    dapat dipisahkan    dari    kebijakan    publik,    tidak
terkecuali   kebijakan   pendidikan.   Kendala yang  menghambat  kebijakan  pendidikan kesetaraan diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi  ini  menurut  Ibu  Nury  selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan  Kabupaten  Banyuwangi  adalah semangat  dari  warga  belajar  itu  sendiri. Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan oleh  Pak    Zaki    yang    menyatakan    bahwa Penghambat  dari  kebijakan  pendidikan  itu sendiri  yang  pertama  adalah  minat  belajar masyarakat untuk mengikuti proses
pembelajaran  kesetaraan  yang  perlu ditingkatkan lagi, kedua keterbatasan sarana penunjang  pembelajaran  seperti  komputer untuk pelaksanaan ujian, ketiga yakni kurang pedulinya  beberapa  stakeholder  akan pentingnya  pendidikan  kesetaraan  untuk meningkatkan indeks
pembangunan manusia  di  kabupaten  banyuwangi  dan penguasaan teknologi informasi yang masih kurang.  Adapun  Ibu  Maya  yang  bertugas sebagai  tutor  di  PKBM  Mubarok  juga menyatakan hal yang sama bahwa kesulitan selama proses pembelajaran yakni dari pihak warga  belajar  itu  sendiri.  Sedangkan  faktor pendukung  dari  implementasi  kebijakan pendidikan  kesetaraan  di  Kabupaten Banyuwangi  yang  disampaikan      oleh      Ibu Nury   adalah   ada insentif, ada kerja sama dengan desa, kemudian kita juga memfasilitasi ujian-ujian dan sebagainya. Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Zaki yang menyatakan  bahwa  factor  pendukung  dari kebijakan  pendidikan  kesetaraan  yaitu pendidik,  sarana  prasarana,  pembiayaan, dukungan pemerintah kabupaten banyuwangi, dan inovasi program kesetaraan.
Upaya  Menangani  Sebuah  Hambatan dalam  Proses  Implementasi  Kebijakan Pendidikan  Kesetaraan  di  Kabupaten Banyuwangi Kewenangan  dinas  pendidikan  bidang pendidikan    masyarakat    dalam    menaungi lembaga      pendidikan      non      formal      dan mengatasi   berbagai   permasalah   yang   ada pada  saat  proses  implementasi  kebijakan yakni  melakukan koordinasi, berkomunikasi dan  ikut aktif dalam  pelaksanaan  kebijakan, dinas pendidikan berperan sebagai fasilitator guna  berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah terkait kekurangan yang dialami oleh
lembaga  pendidikan  non  formal  dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraan.    Hal    tersebut    juga    didukung dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh Pak Zaki yang menyatakan adanya upaya dari pemerintah  daerah  yang  telah  mengadakan banyak  kegiatan  dan  program  pendukung untuk    pendidikan    kesetaraan,    adanya bantuan  insentif  untuk  tutor  kesetaraan, adanya  bantuan  saran  dan  peralatan pembelajaran  dan  bantuan  komunikasi  dan jaringan hingga ke desa.
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  telah  dilakukan  upaya- upaya pemerintah daerah untuk terlaksananya kebijakan pendidikan kesetaraan. Kebijakan pendidikan Akselerasi Sekolah Masyarakat sebagai kebijakan jangka Panjang sudah seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan Tantangan     Pendidikan     Kesetaraan     di
Kabupaten Banyuwangi
Proses implementasi kebijakan pendidikan       kesetaraan       di       Kabupaten Banyuwangi       bukanlah       tanpa       sebuah tantangan, antusias dari warga belajar untuk mengikuti  proses  pembelajaran  pendidikan kesetaraan yang masih rendah menjadi salah satu  permasalahannya,  hal  ini  disebabkan oleh  banyaknya  warga  belajar  yang  bekerja dan tidak mempunyai waktu untuk mengikuti proses pembelajaran. Bekerja untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan  sehari-hari  keluarga  menjadi  hal yang  lebih  penting  daripada  mengikuti pembelajaran, selain itu faktor ekonomi juga mengakibatkan  warga  belajar  tidak  mau melanjutkan pendidikannya.
Dengan demikian, peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai instansi tertinggi sangat berpengaruh  untuk  memberikan  dukungan kepada satuan pendidikan nonformal seperti bantuan  fasilitas  atau  sarana  dan prasarana untuk  dapat  digunakan  saat  proses pembelajaran berlangsung. Selain pentingnya dukungan  pemerintah  daerah,  upaya  yang dilakukan tutor dalam meningkatkan proses pembelajaran yakni dengan mengoptimalkan perannya    sebagai    pendidik    untuk menerapkan  metode  belajar  yang  menarik sehingga  menarik  minat  dari  warga  belajar untuk  mengikuti  pembelajaran.  Siswanto
(2013:  38)  mengartikan  minat  adalah kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas  secara  tetap,  adapun  menurut Slameto (2013: 57) minat memiliki pengaruh besar  terhadap  belajar  baik  proses  maupun hasilnya,  yaitu  bila  bahan  pelajaran  yang dipelajari  tidak  sesuai  dengan  minat  siswa, siswa  tidak  akan  belajar  dengan  sebaik- baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Hal  tersebut  didukung  pendapat  Susanto (2014:    66-67)    yang    menyatakan    bahwa faktor  minat  merupakan  faktor  yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap keberhasilan  belajar  siswa.  Oleh  karena  itu, tutor  perlu  memiliki  keterampilan  untuk pekerjaan  mereka  sebagai  pendidik  karena pendidik  merupakan  faktor  kunci  dalam penentu keberhasilan pendidikan.
Selain   dari   antusias   warga   belajar yang  masih  kurang,  penguasaan  teknologi yang  masih  kurang  juga  menjadi  tantangan bagi proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan  di Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan teknologi informasi  terus  meningkat  pesat  seiring dengan  kebutuhan  manusia,  termasuk  pada bidang  pendidikan.  Dalam  pelaksanaan Asesmen Nasional  Berbasis  Komputer (ANBK),  masih  banyak  warga  belajar  yang kesulitan  dalam  mengoperasikan  komputer untuk mengerjakan soal-soal ujian. Menurut Selwyn (2011), penggunaan teknologi digital memiliki  peran  dalam  mendukung  dan meningkatkan  proses  kognitif  peserta  didik dan  keterampilan  berpikir.  Oleh karena  itu, perlu  adanya  pembelajaran  mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di satuan pendidikan non formal. Warga belajar perlu  diajarkan  untuk  memahami  komputer dan bagaimana pengoperasiannya. Teknologi pendidikan    dapat    didefinisikan    sebagai proses yang kompleks dan terintegrasi yang menggabungkan  orang,  prosedur,  ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah,  menemukan  solusi,  menerapkan, menilai,  dan  mengelola  pemecahan  masalah di    semua    aspek    pembelajaran    manusia (Fitria, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  agar proses  pembelajaran  dapat  berjalan  dengan baik. Dalam hal ini, komputer menjadi bagian penting  sebagai  media  belajar  untuk  warga belajar.  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Banyuwangi perlu
memenuhi  segala  kebutuhan  yang  menjadi hal    penting    bagi    satuan    pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan agar proses pembelajaran  berjalan  dengan  baik.  Sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Mahmud (2008: 13) dalam bukunya ICT Untuk Sekolah Unggul terdapat berbagai prasyarat pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi   dan   komunikasi,   salah satunya  yang  terpenting  adalah  penyediaan infrastruktur yang memungkinkan pembelajaran berbasis TIK.
Peluang       Pendidikan       Kesetaraan       di Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah   Kabupaten   Banyuwangi melalui       Dinas       Pendidikan       Kabupaten Banyuwangi    telah    meluncurkan    program Akselerasi   Sekolah   Masyarakat   (AKSARA) sejak    tahun    2021,    dimana    program    ini diadakan  untuk  memberikan  motivasi, mendaftarkan  dan  mendampingi  warga masyarakat  yang  belum  menuntaskan pendidikannya sampai pendidikan menengah atas  atau  sederajat  melalui  pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan rata- rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di  Kabupaten  Banyuwangi.  Pendidikan kesetaraan  dapat  membantu  masyarakat untuk melihat kemampuan atau potensi yang dimiliki  masyarakat  sehingga  mereka  dapat memberdayakan dirinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan motivasi baik secara   langsung   maupun   tidak   langsung untuk  warga  belajar  terus  mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan adanya  motivasi  yang  muncul  dalam masyarakat, akan memudahkan
penyelenggaraan  pendidikan  kesetaraan. Pemberian    motivasi    kepada    masyarakat dapat  berupa  rangsangan  yang  bersifat memancing,  contohnya  dengan memberikan hadiah  kepada  setiap  orang  yang  mengikuti pendidikan    kesetaraan    dan    dilanjutkan dengan pemberian motivasi untuk memperbaiki kehidupan.
Peluang  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  pendidikan  yang  lebih  baik sesuai    dengan    kebutuhannya    semakin terbuka seiring dengan semakin dipahaminya konsep pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan  sepanjang  hayat  yang  esensinya adalah  pendidikan  nonformal,  sebagaimana
diakui dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 sampai dengan 7. Peluang ini harus di manfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat khususnya  masyarakat  yang  tak  bisa mengenyam    pendidikan    formal    (Zubaedi. 2004:130).  Dengan  adanya  pendidikan kesetaraan,  dapat  memberikan  kesempatan bagi    masyarakat    untuk    mengembangkan potensinya  yang  nantinya  dapat  digunakan untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Keterampilaan  diharapkan  mampu  menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengembangkan potensinya, sehingga  dapat menghasilkan    karya  kreatif  dan  inovatif  di bidangnya  (Verani,  dkk.,  2020).  Saputro, 2020), Rosita, dkk (2022).
.  Pendidikan  nonformal  memiliki peran  dan  peluang  yang  besar  dalam meningkatkan  keterampilan  fungsional, membentuk sikap dan kepribadian profesional, serta
mengembangkan keterampilan   hidup   bagi   masyarakat   luas, tanpa    memandang    usia,    lokasi,    waktu, maupun  kemampuan.  Karakter  sistem pendidikan,  termasuk  organisasi  layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan  kesetaraan  dan  pendidikan nonformal,  harus  menjadi  landasan  bagi pendidikan nonformal yang berkualitas.
Dengan  adanya  keterampilan  yang didapat dari pendidikan kesetaraan menjadi wadah bagi warga belajar untuk meningkatkan   taraf    hidupnya    dan   untuk pengentasan    kemiskinan.    Menurut    Dayat (2016:135),   warga   belajar   yang   mengikuti Paket  C  memberikan  dampak  positif  bagi kehidupan  ekonomi  keluarganya.  Dampak positif  yang  diantisipasi  oleh  warga  belajar kejar  paket  C  adalah  peluang  untuk meningkatkan  pendapatan  ekonomi  mereka setelah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  Dayat  (2016:  133)  juga menyebutkan  bahwa  setiap  individu  berhak untuk memaksimalkan potensinya. Maka dari itu,  pendidikan  merupakan  layanan  yang harus   tersedia   untuk   masyarakat   umum, yaitu semua warga negara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yakni mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di
Kabupaten  Banyuwangi,  didukung  dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa  implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di
Kabupaten  Banyuwangi  sudah  terlaksana dengan  baik  dengan  melalui  beberapa  alur proses    diantaranya:    1) Focus    Group Discussion , 2) Sosialisasi, 3) Pola Rekrutmen,
4)   Pelaksanaan,   dan   5)   Evaluasi.   Dalam proses   implementasi   kebijakan  pendidikan kesetaraan    di    Kabupaten    Banyuwangi terdapat      beberapa      permasalahan      yang menjadi penghambat saat proses implementasi           kebijakan           pendidikan kesetaraan maupun dalam proses pembelajarannya     seperti:     1)     Kurangnya Antusias   Warga   Belajar   Mengikuti   Proses Pembelajaran,      2)      Keterbatasan      Sarana Penunjang    Pembelajaran,    3)    Penguasaan Teknologi Informasi yang Masih Kurang, dan 4)  Kurang  Pedulinya  Beberapa  Stakeholder Akan  Pentingnya  Pendidikan  Kesetaraan. Selain  adanya  beberapa  hambatan,  proses implementasi      kebijakan      juga      terdapat beberapa  aspek  pendukung  yang  terus mengoptimalkan proses implementasi kebijakan,  beberapa  faktor  yang  menjadi pendukung  dari  proses  implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di
Kabupaten  Banyuwangi  antara  lain:  1) Pendidik,  2)  Sarana  dan  Prasarana,  3) Pembiayaan,  4)  Dukungan  Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi,  dan  5)  Inovasi Program  Pendidikan  Kesetaraan.  Selain  itu, terdapat  beberapa  upaya  dari  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Banyuwangi  selaku institusi  yang  bergerak  pada  bidang pendidikan  guna  mengatasi  permasalahan yang  ada  pada  saat  proses  implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan berlangsung    yakni    dengan    cara:    1)
Koordinasi,   2)   Komunikasi,   dan   3)   Kerja sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Badan     Pusat     Statistik.     (2022). Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: BPS
Dayat,  H.    (2016).    Pembelajaran  Partisipatif Keterampilan    Berwirausaha    Untuk Pemberdayaan       Ekonomi       Warga
Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7 (2), September 2023 - 115
Belajar  Kejar  Paket  C. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(2), 133-135. Fatah,   A.,   Suhaili,   M.,   &   Farida,   I.   (2021). Analisis         Indikator         Pendidikan: Analisis  Partisipasi  di  Indonesia Periode 1994-2018. Jurnal kependidikan, 7 (3), 561. Fatkuroji.  (2017).  Implementasi  kebijakan pembelajaran    terpadu    dan    minat pelanggan       pendidikan. Tarbawi: Jurnal           Keilmuan           Manajemen Pendidikan , 2(2), 2840.
Fitria,  H.  (2018).  Pengembangan  Strategi Problem  Based  Learning  pada  Mata Kuliah  Strategi  Belajar  Mengajar. Seminar  Pendidikan  Nasional (p. 1279).  Palembang:  Universitas  PGRI Palembang.
Isjoni.,  Ismail,  M.A.,  dan  Mahmud,  R.  (2008). ICT        Untuk        Sekolah Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Istiqomah,  N.,  Fakhruddin.,  &  Utsman.
(2017). Evaluasi   Mutu   Layanan Pendidikan Kesetaraan  pada  PKBM Citra  Ilmu  di  Semarang. Journal  of Nonformal Education , 3(2), 150.
Lestari,   S.   (2018).   Peran   Teknologi   Dalam Pendidikan  di  Era  Globalisasi. Jurnal Pendidikan Agama Islam , 2(2), 95.
Prastiwi,   D.   (2019,   Februari   11). Merdeka . Retrieved    Januari    23,    2023,    from
Merdeka: https://www.merdeka.com/peristiw a/mendikbud-akui-wajib-belajar-12- tahun-belum-maksimal.html Rosita,  E.,  Hilmi,  M.  I.,  &  Imsiyah,  N.  (2022). "Setara Daring" Learning Management  on  Learning  Results  In Package  C  at  PKBM  Lestari Banyuwangi. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) , 10 (2),
349-356 .
Saputro, D., Hendrawijaya, A., & Ariefianto, L. (2020). Peran Profesionalisme Tutor Dalam  Meningkatan  Motivasi  Belara Pada Warga Belajar Paket C Di PKBM Al-Muttaqin Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember. Learning  Community:  Jurnal
Pendidikan Luar Sekolah, 3 (2), 70-73. doi:10.19184/jlc.v3i2.16805
Selwyn,  N.  (2011). Education  and  Technology Key Issues and Debates . India: Replika Press Pvt Ltd.
Shemi, H. (2019). idntimes . Retrieved   Januari 23, 2023, from idntimes: https://www.idntimes.com/news/ind onesia/helmi/angka-putus-sekolah- di-indonesia-yang-mengkhawatirkan
Siswanto. (2013). Membangun Motivasi Belajar Pendidikan  Non  Formal .  Semarang: Unnes Press.
Slameto.   (2013). Belajar   dan   Faktor-faktor yang     Mempengaruhi .     Jakarta:     PT Rineka Cipta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Suriyani.,  Napitupulu,  A.  P.,  Armyliyanda,  N., &    Emayanti,  M.    (2021).    Peluang, Tantangan,  dan                  Problematika Pendidikan Luar Sekolah. Edu Society: Jurnal   Pendidikan,  Ilmu   Sosial,   dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1(2), 287.
Susanto,     A.     (2014). Teori     Belajar     dan Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Kependidikan , 7(3), 561.
Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor 20   tahun   2003. Sistem   Pendidikan Nasional .    8    Juli    2003.    Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2003 Nomor 4301. Jakarta. Verani,  U.,  Imsiyah,  N.,  &  Hilmi,  M.  (2020). Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam Peningkatan Partisipasi Warga Belajar  Pendidikan  Kesetaraan  Di PKBM  Nurul  Huda  Kabupaten
Jember. Learning  Community:  Jurnal
Pendidikan Luar Sekolah, 3 (2), 50-58. doi:10.19184/jlc.v3i2.16802 Zubaedi. (2004). Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi  Terhadap  Berbagai  Problem Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.