ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## EVALUASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BAGI PELAKSANAAN FUNGSI ANGGOTA DPRD JAWA TENGAH (EVALUATION IN SOCIAL MEDIA USING FOR PERFORMING CENTRAL JAVA PARLIAMENT MEMBERS FUNCTIONS)
Oleh: Nuriyatul Lailiyah 1 dan Wahid Abdulrahman 2
1 Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP, E-mail: n.lailiyah@gmail.com
2 Dosen Ilmu Pemerintahan & Ilmu Politik FISIP, E-mail: 01abdulrahman@gmail.com

## Abstrak
Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Jawa Tengah media sosial digunakan sebagai sarana yang mudah, murah, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan fungsi anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosial dan masyarakat yang ada dalam jejaring mereka. Hasil penelitian terdiri dari tiga hal. Pertama, media sosial digunakan oleh anggota DPRD Jawa Tengah untuk tiga hal, antara lain: (1) mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran); (2) berkomunikasi dengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masukan; (3) sarana hiburan yang diwujudkan dengan menggunakan media sosial sebagai penyaluran ekspresi diri dan informasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga. Kedua, terkait fungsi dewan yang dikomunikasikan melalui media sosial, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling sering dilakukan. Sementara fungsi legislasi dilakukan secara moderat, dan fungsi anggaran sebagai fungsi yang paling jarang dikomunikasikan. Ketiga, informan masyarakat yang ada dalam jaringan media sosial anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosial mempersepsikan anggota dewan tersebut sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Kata kunci: media sosial, anggota dewan, fungsi DPRD

## Abstract
In order to improve the performance of Central Java Parliament, social media has been used as a tool that is easy, inexpensive, and could reach all segments throughout the region of Central Java. This study aimed to evaluate the use of social media in the implementation of the functions of legislators to communicate with the public. This research is a qualitative research with case study method. Capturing data through in-depth interviews to Central Java Parliament members who are active in social media and the public in their networks. The results of the study consisted of three things. First, social media is used by members of the Central Java Parliament for three reasons: (1) communicate the functions of the parliament (legislative, control, and budget); (2) communicate with the public in order to listen public needs and get feedback; (3) a means of self entertainment by using social media as a tool to express their selves and share personal information. Second, related to the function of the parliament which has been communicated through social media, the
control function is the most frequent performed. While the legislative function performed mode- rately, and the budget function as the most rarely communicated. Third, public informants in social media networks of Central Java parliament members perceives the them as representatives of the people who actually work for the people.
Keywords: social media, members of the board, the function of parliament.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai parlemen lokal di Indonesia memiliki peran yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemerintahan  daerah  bersama  pemerintah  daerah. DPRD sendiri berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penye- lenggara  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Selain itu DPRD memiliki tugas:
1) Membentuk  Perda  yang  dibahas  dengan  kepala  derah  untuk  mendapat  per- setujuan bersama.
2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3) Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan  peraturan  per- undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah,  dan  kerjasama internasional di daerah.
4) Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala  daerah/wakil  kepala daerah  kepada  presiden  melalui  Mendagri  bagi  DPRD  provinsi  dan  kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kab/kota.
5) Memilih  wakil  kepala  daerah  dalam  hal  terjadi  kekosongan  jabatan  wakil kepala daerah.
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7) Memberikan  persetujan  terhadap  rencana  kerja  sama  internasional  yang  di- lakukan oleh pemerintah derah.
8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penye- lenggaraan pemerintahan daerah.
9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.
Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut DPRD menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 96 Undang-undang No 23 Tahun 2014. Untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPRD dituntut untuk mampu berhubungan dengan
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
masyarakat secara berkesinambungan. Pola hubungan komunikasi antara anggota DPRD dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal anggota DPRD melakukan komunikasi  melalui  masa  reses  yang  telah  diatur  dalam  Tata  Tertib  DPRD.  Sedangkan secara  informal  anggota  DPRD  dapat  berkomunikasi  dengan  masyarakat  melalui  media sosial atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang kemudian didatangi oleh anggota DPRD.
Hasil penelitian Wahid Abdulrahman 1 masa reses DPRD Jawa Tengah belum se- penuhnya berjalan efektif. Dimana tidak semua masyarakat memiliki akses untuk meng- ikuti kegiatan reses  DPRD, hanya sebagian kecil masyarakat yakni pengurus partai dan simpatisanlah yang paling memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anggota DRPD. Akibatnya kemudian banyak aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat tertampung oleh anggota DPRD. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masa reses banyak diman- faatkan menjadi kegiatan konsolidasi internal partai. Sementara penelitian yang lebih baru terkait kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya menunjukkan bahwa kinerja DPRD Jawa Tengah dari fungsi legislasi sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Per- aturan Daerah yang disahkan dan jumlah Peraturan Daerah yang merupakan usulan dari DPRD (perda inisiatif). Jumlahnya meningkat jika dibandingakan dengan periode-periode sebelumnya 2 .
Pada  11  Februari  2016  DPRD  Jawa  Tengah  memproklamirkan  dirinya  sebagai Parlemen  Terbuka  dan  Modern  yang  dicanangkan  dalam  kegiatan  yang  dihadiri  oleh Menteri Dalam Negeri dan perwakilan DPRD Provinsi se-Indonesia 3 . Salah satu ciri dari parlemen  modern  adalah  kemudahan  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  sekaligus berkomunikasi  dengan  anggota  DPRD.  Dalam  rangka  memudahkan  masyarakat  untuk berkomunikasi  dengan  anggota  DPRD  Jawa  Tengah,  ketua  DPRD  Jawa  Tengah  meng- himbau anggotanya untuk memiliki akun di media sosial 4 . Pada tataran itulah peran media sosial sangat penting.
Penelitian 5 menunjukkan bahwa anggota DPRD Jawa Tengah menggunakan ber- bagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang mereka wakili. Beberapa media yang digunakan antara lain, melalui pemberitaan di media massa, bertemu langsung dengan konstituen di lapangan, dan menggunkan media sosial.
Pemberitaan di media massa bagi anggota dewan dipandang mampu meningkatkan perhatian pemerintah atau eksekutif atas isu yang disampaikan anggota dewan. Selain itu
1 Abdulrahman,  Wahid. Evaluasi Masa Reses DPRD Jawa Tengah .  Tesis.  Magister  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro, 2011. ( unpublished )
2 Abdulrahman, Wahid. “Evaluasi Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah.” Politika: Jurnal Ilmu Politik . Vol  6  (1  April  2015):  74-84,  ISSN:  2086-7344,  Magister  Ilmu  Politik  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro, 2015.
3 Humas.  “DPRD  Jateng  Menuju  Parlemen  Terbuka.”,  10  Februari  2016,  http://wartalegislatif. dprd.jatengprov.go.id/ post/dprd-jateng-menuju-parlemen-terbuka
4 Ayudea, Fani. “Anggota DPRD Harus Punya Akun Media Sosial.” Suara Merdeka , 11 Februari 2016, http://berita.suaramerdeka.com/anggota-dprd-harus-punya-akun-media-sosial/
5 Lailiyah,  Nuriyatul.  “Strategi  Media  Relations  Politisi  untuk  Meraih  Popularitas  di  Media  Massa.” Politika: Jurnal Ilmu Politik vol 6 (1 April 2015): 93-103, ISSN: 2086-7344 Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
berkomunikasi  melalui  media  massa  juga  sekaligus  memberi  kesempatan  pada  anggota dewan  untuk  menyampaikan  pada  masyarakat  bahwa  mereka  sedang  memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun kelemahan dari komunikasi melalui media cetak adalah tidak interaktif. Sehingga anggota dewan tidak bisa mendapatkan masukan atau respon secara langsung.
Cara  ketiga  yang  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat  adalah melalui  kegiatan  tatap  muka  langsung  dengan  masyarakat  seperti  saat  kegiatan  reses anggota dewan. Kegiatan tatap muka memiliki kekurangan karena membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar. Selain itu kegiatan tatap muka tidak bisa menjangkau orang banyak dari lokasi berbeda pada waktu yang sama. Berbagai kelemahan media komunikasi tersebut dilengkapi dengan kehadiran media sosial.
Media sosial memiliki sifat interaktif, murah, bisa menjangkau secara serentak ke banyak orang maupun personal. Melakukan komunikasi dengan baik melalui media sosial berarti  juga  bagian  dari  menjaga  dan  mempertahankan  kepercayaan  masyarakat.  Tidak dapat dipungkiri bahwa politisi cenderung mencalonkan kembali dalam periode berikutnya ketika menjadi wakil rakyat. Data dari Lembaga Pemilih Indonesia menunjukkan 90,5% anggota  DPR  RI  periode  2004-2009  mencalonkan  kembali  menjadi  wakil  rakyat  pada pemilihan  umum  2009  untuk  periode  2009-2014 6 .  Hal  ini  membuat  para  wakil  rakyat memiliki kesempatan yang baik untuk secara konsisten berkomunikasi dengan masyarakat.
Di samping dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, kehadiran media sosial  mendekatkan  anggota  dewan  dengan  masyarakat  yang  diharapkan  akan  kembali memilih mereka sebagai wakil pada periode pemilihan berikutnya. Potensi media sosial yang besar sebagai media komunikasi yang murah, mudah, dan menjangkau banyak lapisan masyarakat di berbagai penjuru berpotensi menurunkan biaya kampanye yang selama ini dinilai terlalu mahal dibandingkan dengan pendapatan resmi anggota dewan bila terpilih.
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang caleg DPR rata-rata harus mengeluarkan dana sebesar Rp.1,18 miliar untuk melakukan kampanye agar dapat menduduki kursi legislatif. Dana kampanye tersebut dinilai merupakan nilai yang wajar. Sementara pendapatan yang diperoleh anggota DPR selama lima tahun yakni Rp.5,3 miliar – Rp.5,4 miliar. Sementara pendapatan seorang anggota DPRD provinsi yakni Rp.1,6 miliar – Rp.1,8 miliar. Rentang pendapatan  tersebut  berasal  dari  pendapatan  resmi  maupun  tidak  resmi.  Berikut  rincian jumlah biaya kampanye dari calon legislatif yang berkampanye untuk pemilihan legislatif tahun 2014 7 :
6 Budilaksono,  Imam.  “90,5%  Anggota  DPR  Mencalonkan  Kembali.”, Antara News ,  5  Maret  2013, http://www.antaranews.com/berita/373085/905-persen-anggota-dpr-mencalonkan-kembali
7 Antara. “Hasil Riset, ini Jumlah Rata-rata Dana Kampanye Caleg DPR.”, Republika , 19 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-riset-ini-jumlah-ratarata-dana- kampanye-caleg-dpr
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## Tabel 1. Jumlah Biaya Kampanye Calon Legislatif
Tingkat Sedikit Optimal Wajar Tidak Wajar Tidak Rasional DPR RI < Rp. 787 Juta Rp.787 Juta – Rp.1,18 milyar Rp. 1,18 Milyar – Rp.4,6 Milyar Rp. 4,6 Milyar – Rp.9,3 Milyar >Rp.9,3 Milyar DPRD Propinsi <Rp.320 Juta Rp.320 Juta – Rp.481 Juta Rp. 481 Juta – Rp.1,55 Milyar Rp. 1,55 Milyar – Rp.3 Milyar >Rp.3 Milyar
Sumber : Antara, 2014.
Hasil penelitian di atas semakin menguatkan pentingnya penggunaan media sosial sebagai  media  yang  mudah  sekaligus  murah  untuk  sarana  komunikasi  anggota  dewan dengan masyarakat. Namun sejauh ini belum ada penelitian terkait efektivitas pemanfaatan media sosial dalam mendukung kinerja anggota DPRD yang menggunakan media sosial. Padahal saat ini seluruh anggota DPRD Jawa Tengah diharapkan sudah memiliki media sosial.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya dilakukan  penelitian  terkait  evaluasi  pemanfaatan media sosial bagi pelaksanaan fungsi anggota DPRD Jawa Tengah.
a. Rumusan masalah
Komitmen untuk menjadi parlemen terbuka yang dicanangkan oleh DPRD Jawa Tengah  menjadi  momentum  bagi  anggota  dewan  untuk  menjadi  lebih  terbuka  dan komunikatif  pada  masyarakat.  Komitmen  tersebut  disertai  himbauan  dari  ketua  DPRD Jawa  Tengah  agar  seluruh  anggota  DPRD  menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Sejak sebelum ada himbauan dari ketua DPRD, sebagian anggota DPRD sudah menggunakan media sosial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mereka  miliki 8 .  Penelitian  terdahulu  tentang  kinerja  DPRD  Jawa  Tengah  dalam  melak- sanakan tugas dan fungsi menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja 9 yang terlihat dari kenaikan jumlah peraturan daerah yang berhasil dihasilkan oleh DPRD Jawa Tengah.
Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Jawa Tengah itulah media sosial kemu- dian dapat digunakan sebagai sarana yang mudah, murah, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Keuntungan komunikasi melalui  media  sosial  jika  dilakukan  secara  efektif  bisa  mendorong  berkurangnya  biaya komunikasi dalam pemilihan legislatif periode berikutnya. Hal tersebut mengingat hasil riset Lembaga Pemilih Indonesia bahwa 90,5% anggota dewan mencalonkan kembali pada
8 Lailiyah,  Nuriyatul.  “Strategi  Media  Relations  Politisi  untuk  Meraih  Popularitas  di  Media  Massa.” Politika: Jurnal Ilmu Politik vol 6 (1 April 2015): 93-103, ISSN: 2086-7344 Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
9 Abdulrahman, Wahid. “Evaluasi Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah.” Politika: Jurnal Ilmu Politik . ISSN: 2086-7344, Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2015.
periode berikutnya 10 . Sementara selama ini biaya pencalonan anggota dewan cenderung mahal dan banyak habis untuk biaya kampanye offline .
Namun sejauh ini belum ada evaluasi bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan fungsi anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Karena itulah penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas media sosial bagi pelaksanaan fungsi anggota DPRD Jawa Tengah.
b. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal berikut:
1) Komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Jawa Tengah melalui media sosial
2) Sejauh  mana  pemanfaatan  media  sosial  oleh  anggota  DPRD  Jawa  Tengah dalam melaksanakan fungsinya.
3) Persepsi masyarakat terhadap anggota DPRD Jawa Tengah dalam media sosial

## c. Kerangka Pemikiran

## State of the art
Penelitian  terkait  media  yang  digunakan  oleh  anggota  parlemen  untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Beberapa yang digunakan adalah media cetak. Media  cetak  adalah  salah  satu  yang  digunakan  sebagai  media  berkomunikasi anggota  parlemen 11 .  Kiambi  meneliti  penggunaan  media  cetak  oleh  anggota parlemen di Kenya menghadapi tuduhan pelanggaran terkait korupsi dan pelang- garan jabatan lain. Dengan metode analisis teks ditemukan bahwa strategi retorika apologi  digunakan  baik  oleh  individual  maupun  organisasi  untuk  merespon tuduhan penyalahgunaan wewenang di Kenya. Anggota parlemen menggunakan strategi penyangkalan, viktimisasi, mortifikasi, dan perlawanan dibanding strategi lain. Satu strategi yang paling banyak muncul digunakan oleh politisi Kenya adalah dengan memanfaatkan isu etnis.
Menggunakan public relations adalah  salah  satu  cara  yang  juga bisa  digunakan politisi  untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Salah  satu  aktivitas public relations yang  bisa  digunakan  adalah  dengan  menunjukkan  komitmen  bekerja sesuai  kewajibannya  yaitu  aktif  dalam  kegiatan  parlemen.  Bernecker 12 meneliti tentang tingkat aktivitas anggota parlemen Jerman.  Dengan menggunakan analisis mikro peneliti mengkaji terkait kompetisi elektoral yang ketat dan pengaruhnya terhadap kelalaian politik. Dengan menggunakan data sepanjang tahun 2005-2012 yang mencakup informasi biografis dan politis anggota parlemen Jerman, termasuk tingkat  kehadiran  mereka  dalam  sesi  pengambilan  suara.  Bagi  parlemen  yang terpilih  pada  tahun  2009,  terlihat  bahwa  partai  oposisi  parlemen  Jerman  yang
10 Budilaksono,  Imam.  “90,5%  Anggota  DPR  Mencalonkan  Kembali.”, Antara News ,  5  Maret  2013, http://www.antaranews.com/berita/373085/905-persen-anggota-dpr-mencalonkan-kembali
11 Kiambi, Dane. “Ethnic Appeal: A Self-defense Tool for Kenyan Politicians.” Public Relations Review, 38 (2012): 144–146.
12 Bernecker, Andreas. “Do Politicians Shirk when Relection is Certain? Evidence from The German Parliament.” European Journal of Political Economy 36 (2014): 55–70.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
bersiap menghadapi kompetisi yang ketat di distrik mereka menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang signifikan rendah di parlemen sebelumnya. Anggota parlemen dari partai berkuasa tidak bereaksi secara signifikan pada kompetisi elektoral. Hasil tersebut dikonfirmasi dengan analisis pada anggota parlemen yang terpilih pada tahun 2005, dengan  beberapa  pengecekan yang  kuat,  dan dengan  menggunakan strategi  variabel  intal  yang  mengeksploitasi  kekhasan  yang  mudah  dari  sistem elektoral Jerman. Hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana anggota parlemen yang terpilih melalui partai bereaksi pada tingkat yang berbeda dalam kompetisi elektoral 13 (Bernecker, 2014).
Penggunaan public relations sebagai  alat  komunikasi  juga  terkait  dengan  opti- malisasi “kehadiran” baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kehadiran anggota parlemen di dunia maya menjadi kajian Lim & Park 14 . Visibilitas web dari politisi memiliki  implikasi  positif  bagi  internet  dan  politik.  Terkait  itu,  dilakukan penelitian terhadap visibilitas web dari anggota Majelis Nasional Korea Selatan 15 ke-18. Penelitian mengkaji anggota parlemen dengan web visibilitas tertinggi dan menentukan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  web  visibilitas  mereka  dengan menggunakan  seperangkat  variabel  yang  menunjukkan  visibilitas  web.  Konsep visibilitas web secara operasional didefinisikan sebagai jumlah web mention 16 dari tiap anggota kongres. Web mentions dari nama tiap anggota kongres dikumpulkan melalui  berbagai  platform  termasuk  blog,  gambar,  berita,  dan  situs  dengan menggunakan  alat  pencarian  Naver  berdasar  pada  API 17 ,  dan  hubungan  antara visibilitas web anggota kongres dengan atribut sosio-demografis mereka (gender, jenis  kelamin,  istilah,  konstitusi,  dan  afiliasi  partai)  dianalisis  dengan  uji  U Kruskal-Wallis, Median, dan Mann-Whitney. Politisi yang paling nampak di dunia web Korea memiliki kualifikasi ketenaran dan karir politik yang tinggi. Perbedaan pada visibilitas web politisi tergantung pada atribut politik mereka (istilah yang digunakan,  konstituensi,  dan  partai),  bukan  pada  atribut  demografis  mereka (gender  dan  usia).  Temuan  ini  menyarankan  agar  politisi  yang  membangun kekuatan dan pengaruh politik melalui karir politik di dunia nyata cenderung lebih
13 Bernecker,  Andreas.  “Do  Politicians  Shirk  when  Relection  is  Certain?  Evidence  from  the  German Parliament . ” European Journal of Political Economy 36 (2014): 55–70 . 14 Lim, Yon Soo & Han Woo Park. “How Do Congressional Members Appear on The Web? Tracking the Web Visibility of South Korean Politicians . ” Government Information Quarterly, 28 (2011): 514–521.
15 Parlemen di Korea Selatan
16 Web mention adalah cara sederhana untuk menotifikasi URL apapun saat kita menempatkannya dalam situs kita. Dari perspektif penerima, ini adalah cara untuk meminta notifikasi ketika link lain membuat tautan pada web tersebut (https://indiewebcamp.com/Webmention). Contoh cara kerja web mention :
1) Alice  menulis  materi  yang  menarik  pada  situsnya  (sudah  dirancang  untuk  bisa  menerima  web mention ).
2) Bob melihat konten Alice dan berkomentar tentangnya di situsnya sendiri dengan menautkan pada materi yang ditulis Alice.
3) Dengan  web mention, software muatan  Bob  secara  otomatis  menotifikasi server Alice  bahwa tulisannya ditautkan pada tulisan Bob di webnya.
4) Software muatan  Alice  memverifikasi  bahwa  dalam  tulisan  Bob  benar-benar  terdapat  tautan  ke tulisannya dan kemudian menampilkan informasi tersebut di web Alice sendiri.
17 Application Programming Interface is a language and message format used by an application program to communicate with the operating system or some other control program such as a database management system (DBMS) or communications protocol (http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/37856/api) .
terlihat di dunia web. Ke  depan, indikator terintegrasi berdasar status visibilitas politisi dapat merefleksikan “kehadiran di mana-mana” mereka dalam masyarakat digital Korea 18 .
Riset-riset di atas menunjukkan berbagai media yang digunakan oleh politisi baik dalam konteks untuk berkomunikasi dengan masyarakat maupun dalam konteks melaksanakan pekerjaan mereka sebagai anggota parlemen. Dari pencarian yang dilakukan  oleh  peneliti  melalui  situs  pencarian  jurnal Science Direct ,  peneliti belum menemukan secara spesifik penelitian terkait penggunaan media sosial oleh anggota parlemen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi anggota parlemen.

## Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial
Media  sosial  dikatakan  efektif  sebagai  sarana  berkomunikasi  ketika  tujuan  ko- munikasi  tercapai.  Peneliti  melihat  pesan  yang  dikirimkan  oleh  anggota  dewan dalam  media  sosial  mereka  termasuk  kategori  pesan  persuasi.  Karena  anggota dewan  melakukan  komunikasi  dengan  media  sosial  dengan  tujuan  menjalankan fungsinya sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Pesan dalam media sosial sebagai pesan persuasi diarahkan untuk merubah sikap masyarakat sebagai audiens agar positif terhadap anggota dewan.
Berbicara  soal  efek  persuasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  teori elaboration likelihood dari Petty dan Cacciopo 19 . Teori persuasi yang memprediksi kapan dan bagaimana  orang  akan  dapat  dipersuasi  atau  tidak  oleh  informasi.  Teori  ini menjelaskan  berbagai  cara  orang  dalam  mengevaluasi  informasi  yang  diterima. Ada dua rute dalam memproses informasi yang digunakan berdasar kemampuan dan  motivasi  memproses  informasi  yaitu,  rute  sentral  dan  rute  periferal.  Ketika orang memproses informasi  melalui rute sentral, orang menjadi aktif dan kritis. Sementara  rute  periferal  digunakan  untuk  memproses  informasi.  Ketika  orang memiliki  motivasi  yang  rendah,  orang  cenderung  menggunakan  jarul  periferal untuk memproses informasi. Motivasi antara lain terdiri dari keterlibatan, keber- agaman argumen, serta predisposisi individu terkait berpikir kritis 20 .
Elaboration Likelihood Model (ELM) adalah pendekatan untuk memahami proses persuasi yang menggambarkan jalur pembuatan keputusan pada keyakinan, sikap, dan  perubahan  perilaku.  Rute  sentral  adalah  ketika  konsumen  memiliki  keter- libatan tinggi dalam memproses informasi. Rute periferal adalah ketika konsumen memiliki  keterlibatan  rendah  dalam  memproses  informasi.  Ketika  terjadi  perge- rakan  melalui  hirarki  keterlibatan  tinggi,  konsumen  menganalisa  pesan  yang diterima  secara  hati-hati  dan  membandingkannya  pada  posisi  sikap  konsumen. Ketika  respon  komunikasi  cenderung  menghasilkan  sejumlah  respon  kognitif, tanda  sentral  merujuk  pada  gagasan  dan  data  pendukung  yang  secara  langsung
18 Lim, Yon Soo & Han Woo Park. “How Do Congressional Members Appear on The Web? Tracking the Web Visibility of South Korean Politicians . ” Government Information Quarterly, 28 (2011): 514–521.
19 Fill, Chris .  Marketing Communications; Contexts, Contents, and Strategies (2nd  Ed.).  Barcelona: Prentice Hall Europe, 1999.
20 Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen  Foss. Theories of Human Communication (9th  Ed.).  Bellmont, California: Wadsworth, 2008. 73-75
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
memperlihatkan  kualitas  argumen  yang  dikembangkan  dalam  pesan.  Saat  kon- sumen  bergerak  melalui  hirarki  keterlibatan  rendah,  respon  kognitif  cenderung minim 21 .
Rute  yang  diaktifkan  tergantung  dari  tingkat  elaborasi  yang  dimiliki  penerima pesan (pemikiran yang relevan terkait isu). Pertama, rute sentral, dimana outcome upaya persuasif sebagai hasil dari pemikiran mendalam dari penerima pesan atas isu materi yang relevan (misal: argumentasi pesan); ketika proses rute sentral yang terjadi, kualitas atau kekuatan argumen pesan cenderung menjadi kunci penentu suksesnya  persuasi.  Rute  persuasi  yang  lain  adalah  rute  periferal  atau  pinggir, dimana outcome persuasi  muncul  dari  proses  berpikir  yang  kurang  mendalam, misal  penerima  menggunakan  sebagian  heuristik  (aturan  penyederhanaan keputusan);  sebagai  contoh,  penerima  pesan  mengambil  kesimpulan  justru  ber- dasar kredibilitas atau rasa suka pada komunikator atau berdasar reaksi orang lain terhadap pesan dan bukannya mempertimbangkan argumen dan bukti. Dua jalur tersebut bukanlah jalur yang eksklusif, tetapi lebih sebagai bentuk prototip yang merepresentasikan  kontinum  elaborasi  yang  ekstrim.  Pada  level  elaborasi inter- mediate, rute sentral dan periferal dapat bekerja bersamaan 22 .
Rute sentral dan periferal berbeda tidak hanya pada penekanan atas faktor yang mempengaruhi  hasil  persuasi,  tetapi  juga  pada  penekanan  terhadap  konsekuensi atas segala persuasi yang diterapkan. Persuasi dicapai melalui proses rute sentral cenderung  lebih  bertahan  (lebih  membekas  dalam  waktu  yang  lama  dan  lebih resisten  terhadap  persuasi  yang  berlawanan)  dan  memiliki  pengaruh  yang  lebih besar pada perilaku yang mengikuti dibanding saat persuasi dicapai melalui proses rute periferal 23 .
ELM  menekankan  perubahan  sikap  merupakan  hasil  dari  satu  atau  dua  rute pemrosesan, berdasar tingkat keterlibatan penerima pada pesan. Menurut Petty dan Cacioppo  elaborasi  adalah  “pemikiran  terkait  isu”.  Individu dengan elaboration likelihood yang tinggi mengikat elaborasi yang ekstensif (pemrosesan jalur tengah) dari argumen terkait isu vs struktur sikap dan pengetahuan yang sudah ada dalam rangka menilai kualitas pesan yang sebenarnya. Argumen pesan adalah “unit-unit informasi” yang terkait dengan penilaian subyektif dari advokasi pesan.

## Pelaksanaan Fungsi DPRD
DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  berada  di  daerah  (provinsi  atau kabupaten/kota).  Menurut  calvin  mackinzie 24 lembaga  perwakilan  rakyat  mem- punyai tiga fungsi signifikan yaitu legislation , representation , dan administrative oversight .  Berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta
21 Mowen, John C. & Michael Minor. Terj. Perilaku Konsumen Jilid I . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
22 O’ Keefe, D. J. Theories of Persuasion . Dalam Oliver, M. B. & R. Nabi (Eds.). Handbook of Media Effects . California: Sage Publications, 2009.
23 Petty & Wegner dalam O’ Keefe, D. J. Theories of Persuasion . Dalam Oliver, M. B. & R. Nabi (Eds.). Handbook of Media Effects . California: Sage Publications, 2009.
24 & 28 Efriza. Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia . Malang: Setara Press, 2014, 73-74.
Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD fungi DPRD adalah legislasi, budgeting , dan controlling .
Pelaksanaan fungsi DPRD tidak dapat dilepaskan dari kondisi anggota DPRD atau personalitas  dari  anggota  DPRD  yang  kemudian  akan  mempengaruhi  kinerja secara kelembagaan DPRD. Barbers 25 mengkategorikan anggota parlemen dalam empat  kelompok. Pertama adalah  tipe lawmakers yakni  mereka  yang  memiliki keaktifan dalam seluruh proses dan kegiatan di parlemen baik secara administrasi maupun  secara  substansi.  Mereka  juga  memiiki  keinginan  untuk  terus  memper- juangkan idealismenya melalui parlemen.
Kedua adalah tipe advertisers , yakni mereka aktif dalam kegiatan parlemen baik secara  subtansi  dan  administrasi  namun  mereka  menganggap  bahwa  menjadi anggota parlemen adalah media untuk memperluas jaringan dan pencapaian pada jenjang kehidupan atau karir yang lebih baik. Sehingga seringkali mereka kemu- dian tidak bertahan lama sebagai anggota parlemen.
Ketiga, adalah tipe spectators . Mereka merupakan anggota parlemen yang tidak memiliki  keaktifan  dalam  substansi  proses  kegiatan  di  parlemen.  Keikutsertaan mereka di kegiatan parlemen hanyalah keikutsertaan secara administratif bahkan cenderung sebagai pengembira atau tidak mengambil peran yang substantif dalam proses  di  parlemen.  Namun  demikian  mereka  menikmati  kondisi  tersebut  dan senantiasa berupaya untuk terus menjadi anggota parlemen.
Keempat, adalah tipe reluctants . Mereka merupakan orang-orang yang tidak aktif dalam proses di parlemen sementara pada saat yang sama mereka juga sudah tidak memiliki gairah untuk berada di parlemen. Keanggotaannya diparlemen lebih pada satu kewajiban dari partai yang harus dijalankannya.
Terkait dengan fungsi DPRD, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi DPRD dalam menjalankan fungsinya, yakni 26 ,
1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota legislatif
2) Pola  hubungan  anggota  legislatif  dengan  anggota  masyarakat  yang  mereka wakili yang tercermin dalam sistem perwakilan yang berlaku.
3) Struktur organisasi legislatif
4) Hubungan antara legislatif dengan eksekutif dan lembaga lainnya.
d. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan metode kualitatif deskriptif.  Metode  kualitatif  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian tentang  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan  melalui  media  sosial mereka  terkait  pelaksanaan  fungsi  dewan  sekaligus  sikap  masyarakat  setelah terlibat  dalam  komunikasi  dengan  anggota  dewan  melalui  media  sosial.  Peng- ambilan data untuk metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah.
25 Sanit, Arbi. Perwakilan Politik di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 1985, 205.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## Bagan 1.2. Alur Penelitian
Penelitian ini diawali dengan memilih tiga anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif memperbarui status di akun media sosial mereka. Ketiga anggota dewan tersebut diwawancara dengan teknik wawancara mendalam. Setelah melakukan wawancara mendalam, hasil wawancara akan ditranskrip untuk kemudian diklasifikasi dengan kategorisasi bukti dan kemudian dianalisis.
Peneliti lalu melihat daftar teman atau pengikut di jejaring sosial anggota dewan dan memilih  subjek penelitian. Terdapat dua kelompok subjek dalam penelitian ini. Subjek pertama adalah anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 yang aktif  menggunakan  media  sosial  untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat. Anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi informan yaitu Riyono, Hadi Santoso, dan  Muh  Zen.  Ketiganya  aktif  di Facebook dan  menggunakan Facebook untuk mensosialisasikan berbagai aktivitas, baik yang terkait DPRD maupun yang tidak.
Subjek  kedua  adalah  masyarakat  yang  ada  dalam  jejaring  media  sosial  anggota DPRD Jawa Tengah yang berhasil diwawancarai peneliti. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang menjadi teman ataupun jaringan dalam media sosial informan anggota dewan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Teknik wawancara ini  digunakan  untuk  memperoleh  data  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  tidak terstruktur dan bersifat open ended . Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dari Anggota DPRD Jawa Tengah dan orang yang ada dalam jaringan media sosial anggota DPRD. Studi dokumentasi dan kepustakaan juga dilakukan sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder.
Dalam melakukan analisis dan interpretasi data untuk metode kualitatif, penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  dan  interpretasi  data  dengan  membuat  kate- gorisasi  bukti,  yaitu  dengan  membuat  matriks  kategori  dan  menempatkan  bukti dalam kategori tersebut 27 .
27 Yin, Robert K. (2005). Studi Kasus; Desain dan Metode . Jakarta: Rajawali Press
Wawancara mendalam dengan anggota dprd aktif di media sosial
wawancara masyarakat
dalam jejaring akun angota Transkrip, kategorisasi, analisis Transkrip wawancara, kategorisasi, dan analisis HASIL PENELITIAN
Menurut Guba dan Lincoln 28 kualitas data dalam penelitian yang menggunakan paradigma postpositivisme dilakukan dengan secara tegas dengan validitas internal dan eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Menurut Miller 29 paradigma postpositivisme juga mengandalkan kritik yang teliti dari  komunitas  akademisi  agar  objektivitas  dapat  terjaga  dan  memaksimalkan pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Media sosial dan Anggota DPRD Jawa Tengah
Seluruh  informan  anggota  dewan  dalam  penelitian  ini  menganggap  penting aktivitas  komunikasi  dengan  masyarakat.  Komunikasi  dengan  masyarakat  dipandang sebagai  bagian  dari  kewajiban  dewan  untuk  masyarakat  yang  diwakilinya.  Kesadaran tersebut  membuat  anggota  dewan  selalu  berupaya  untuk  mengkomunikasikan  aktivitas kedewanannya. Informan menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mela- kukan komunikasi dengan masyarakat.
Munculnya  media  sosial  telah  mempengaruhi  lebih  dari  sekedar  praktik  komu- nikasi—itu telah memberikan platform baru yang besar untuk demokratisasi kepentingan dan gagasan dengan secara dramatis memperluas kesempatan bagi ekspresi bersaing dan ide-ide kontroversial di masyarakat. Dalam melakukan hal itu juga telah memperluas dan mengubah  pentingnya  hubungan  masyarakat.  Tidak  ada  lagi  individu  dan  kelompok terhalang oleh kurangnya akses ke media cetak atau penyebaran terbatas agunan tersebut. Hari  ini,  individu  dan  organisasi  dapat  mempromosikan  dan  membujuk  menggunakan berbagai platform dan alat-alat media sosial, berpotensi mencapai siapa pun di dunia maya. Dalam  organisasi,  tugas  pemahaman  dan  memanfaatkan  teknologi  tersebut  untuk  mem- promosikan dan membujuk sering berada di bawah kedok public relations . (Auger, 2013) Media sosial secara utama adalah berinteraksi dengan orang lain dengan harapan mendapatkan balasan. Karaduman memodifikasi kategori media sosial yang dibuat oleh Kaplan dan Haenlein sebagai berikut 30 : (Karaduman, 2013).
28 & 31 Dalam Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (Eds). (2005). The Sage Handbook Of Qualitative Research (3rd ed.). California: Sage Publication 29  &  33 Karaduman,  Ilkay.  "The  Effect  of  Social  Media  on  Personal  Branding  Efforts  of  Top  Level Executives." 99 (2013): 465–473, http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.515
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Tabel 1 Kategori Media Sosial Kaplan dan Haenlein 31 Kehadiran Sosial/Media Richness Rendah Sedang Tinggi Presentasi diri/ pengungkapan diri Tinggi Blog Jejaring sosial.  misal: Facebook Situs mikro blogging. Misal: Twitter Dunia sosial virtual. Misal: Second Life Rendah Proyek kolaboratif. Misal: wikipedia Komunitas konten. Misal: Youtube Situs profesional. Misal: LinkedIn Dunia game virtual. Misal: World of Craft
Kategori di atas memperlihatkan bahwa Facebook menempati posisi media sosial dengan presentasi dan pengungkapan diri yang tinggi. Karenanya tidak mengherankan jika anggota  dewan  juga  menggunakan  Facebook  sebagai  media  sosial  utama  untuk  berko- munikasi dengan anggota dewan.
Anggota dewan menggunakan media sosial untuk beberapa kepentingan. Pertama , sebagai sarana mengkomunikasikan kinerja yang terkait fungsi dewan, yaitu, fungsi legis- lasi, pengawasan, dan anggaran. Kedua , media sosial sebagai media komunikasi dengan publik.  Komunikasi  dengan  publik  berfungsi  untuk  menyerap  aspirasi,  menyampaikan kinerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ketiga , sebagai sarana hiburan pengguna  yang  berfungsi  untuk  saluran  ekspresi  diri  dan  informasi  aktivitas  pribadi maupun keluarga.
Media  sosial  digunakan  sebagai  media  sosialisasi  atas  aktivitas  informan  dalam menjalankan fungsi anggota dewan. Fungsi legislasi dan pengawasan adalah fungsi yang banyak dikomunikasikan melalui media sosial. Fungsi anggaran hanya dilakukan oleh satu informan.  Selain digunakan terkait fungsi anggota dewan, media sosial juga digunakan oleh informan untuk mengkomunikasikan hal di luar kedewanan seperti berbagi informasi kegiatan, berbagi pandangan pribadi soal isu yang hangat diperbicangkan di masyarakat, maupun untuk berbagi sarana hiburan bagi sang pemilik akun.
Namun di satu sisi anggota dewan menyadari bahwa pesan terkait fungsi anggota dewan  yang  mereka  bagi  ke  media  sosial  tidak  mendapat  respon  sejauh  yang  mereka harapkan. Mereka menyadari bahwa pesan terkait fungsi anggota dewan yang mereka bagi cenderung  dianggap  tidak  menarik  untuk  sebagian  besar  orang.  Sehingga  ketika  orang hanya merespon dengan mengklik Like sudah dipandang sebagai respon yang sangat baik. Fungsi anggaran adalah fungsi yang paling jarang dikomunikasikan melalui media sosial. Hal tersebut dikarenakan rumitnya data yang harus diunggah dan dibutuhkan terkait fungsi anggaran.
Hasil riset menunjukkan bahwa informan anggota DPRD memandang media sosial sebagai media yang potensial untuk menjangkau pemilih dengan segala keterbatasan yang mereka  miliki  sebagai  anggota  DPRD.  Karenanya  informan  anggota  DPRD  Jateng  me- ngelola media sosial yang mereka miliki dengan serius. Mereka cenderung memilih untuk tidak  berbagi  hal-hal  yang  bersifat  personal.  Bahkan  informan  dari  PKS  mengelola sekaligus beberapa akun media sosial dan situs personal. Mereka memiliki website, akun
di  Facebook,  Twitter,  Instagram.  Mengelola  media  sosial  merupakan  bagian  dari  ke- mampuan yang didorong oleh PKS untuk dimiliki kadernya di parlemen.
Pertanggungjawaban  publik  atas  kinerjanya  di  DPRD  Jawa  Tengah.  Bagi  infor- man, sifat interaktif dari media sosial membuat mereka dengan cepat bisa melihat respon maupun feedback dari masyarakat informan. Meskipun informan anggota dewan mengakui bahwa respon dan feedback dari masyarakat terkait kinerja yang mereka sosialisasikan di media  sosial  belum  sebaik  yang  mereka  harapkan.  Informan  konstituen  dalam  jaringan media sosial anggota dewan menilai positif sosialisasi kegiatan dan gagasan terkait kinerja dewan. Mereka melihat komunikasi antara dewan dan rakyat yang diwakili bisa sangat cair melalui media sosial. Informan anggota dewan seringkali bertanya pendapat masyarakat, masyarakat  pun  tidak  canggung  menyampaikan  aspirasinya.  Penilaian  positif  informan masyarakat  semakin  baik  ketika  aspirasi  yang  mereka  sampaikan  di  media  sosial  ditin- daklanjuti melalui solusi nyata oleh informan anggota dewan.
Media sosial bisa menjadi bagian dari alat personal branding untuk anggota dewan. Personal branding merupakan proses dimana orang dan karir mereka dipandang sebagai brand dan dibedakan tujuannya dari manajemen reputasi dan manajemen kesan. Ia secara langsung ditujukan untuk menciptakan brand ekuitas dan aset yang membedakan ia dari orang  lain.  Biasanya  upaya branding membutuhkan  dukungan  finansial  yang  ekstensif untuk mendukung promosi dalam  menciptakan brand awareness dan selanjutnya brand loyalty .  Media  sosial  dengan  struktur  ideologis  dan  teknologinya  memberi  kesempatan pada orang untuk mempromosikan dirinya sendiri sebagai brand dengan cara yang relatif mudah dan efisien 32 (Karaduman, 2013).

## 2. Sikap  Masyarakat  Atas  Penggunaan  Media  Sosial  Oleh  Anggota  DPRD Jawa Tengah
Menurut  Petty  dan  Cacioppo elaboration likelihood model (ELM)  menguji  pe- mrosesan sentral atas informasi sebagai pembentukan sikap didasarkan pada motivasi dan kemampuan orang untuk terlibat dengan pemikiran terkait pesan dan isu.  Motivasi untuk terlibat  dalam  transaksi  persuasif  dihubungkan  dengan  faktor  perhatian,  kualitas  pesan, keterlibatan orang dengan isu tersebut, dan kemampuan orang untuk memproses argumen persuasif. Hal ini berarti bahwa jika orang tidak peduli dengan sebuah topik, ia cenderung tidak akan menghabiskan banyak energi untuk memproses informasi dalam pesan persuasif tersebut. Orang seperti itu dapat diharapkan untuk mengandalkan isyarat periferal pesan tambahan, seperti daya tarik pelaku persuasi atau kredibilitasnya 33 .
Menurut Reinard jika penerima pesan secara personal peduli dengan topik, ia akan cenderung  mencurahkan  energi  yang  besar  untuk  memproses  isi  pesan.  Pada  perkem- bangannya,  bukti  juga  menjadi  penting.  Karena  jika  bukti  tersebut  kuat,  orang  akan  di- pengaruhi olehnya. Dengan kata lain, menurut Pratkanis & Turner ketika individu diha-
32 Karaduman, Ilkay. "The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top Level Executives."
99 (2013): 465–473, http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.515
33 &  36 Jowett,  Gartt  S.  &  Victoria  O’Donnel. Propaganda and Persuasion .  California:  Sage Publications,Inc. 2006, 177
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
dapkan dengan situasi sosial yang nyata, ditunjukkan relevansi isu dengan hal-hal yang mereka perhatikan, refleksi, pemikiran kritis, dan tindakan lanjutan akan terjadi 34 .
Dalam  perspektif elaboration likelihood model ,  informan  masyarakat  memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi untuk memproses informasi. Motivasi tersebut akibat adanya  keterlibatan  personal  pada  informan  masyarakat  dengan  anggota  dewan  seperti kesamaan  almamater  maupun  kesamaan  daerah.  Kemampuan  tinggi  untuk  memproses informasi  terjadi  karena  anggota  aktif  di  media  sosial.  Sehingga  pesan  yang  mereka kirimkan punya peluang dikonsumsi oleh informan masyarakat secara berulang dan utuh. Terlebih mengingat sifat media sosial seperti Facebook yang bisa diakses kapanpun dan menyimpan  unggahan  yang  telah  lewat.  Dengan  motivasi  dan  kemampuan  memproses yang tinggi, masyarakat menggunakan jalur sentral untuk memprosen pesan yang dikirim oleh anggota dewan. Adanya sikap positif di awal yang muncul karena kesamaan daerah dan  sekolah  kemudian  diteguhkan  oleh  adanya  pandangan-pandangan  yang  mendukung dari materi yang diunggah anggota dewan. Pada akhirnya sikap yang muncul adalah sikap positif terhadap anggota dewan yang aktif di media sosial.
Semakin sering pesan diulang, semakin besar peluang seseorang untuk memikirkan konten pesan. Semakin seseorang mendapatkan gangguan, semakin rendah peluang orang untuk  memikirkan  pesan  yang  tengah  berlangsung  atau  dikirimkan.  Pesan  yang  tertulis menyajikan  kesempatan  yang  lebih  besar  pada  seseorang  untuk  mengelaborasi  pesan dibandingkan  dengan  pesan  audio.  Hal  itu  terjadi  karena  orang  dapat  memroses  pesan tertulis dengan cara mereka sendiri. Jika pesan tidak utuh atau jika orang tidak memiliki skema  atau framework untuk  dihubungkan  dengan  kepercayaan  yang  telah  ada,  maka kemampuan proses informasi tidak dapat muncul. Meskipun motivasi memproses infor- masi telah mencukupi 35 .
Semakin orang merasa bahwa pesan tersebut penting dan terkait dengan dirinya, maka semakin besar motivasi yang dimiliki untuk memproses atau memikirkan informasi tersebut.  Dalam elaboration likelihood model, orang  menjadi  lebih  termotivasi  untuk memikirkan isi pesan ketika tahu bahwa mereka akan diwawancarai tentang isu tersebut. Ketika  seseorang  diberi  tahu  akan  ditanyai  tentang  suatu  isu,  maka  orang  cenderung menganggap isu atau pesan terkait isu tersebut penting bagi dirinya. Sehingga motivasinya pun  meningkat.  Terkadang  orang  juga  lebih  termotivasi  oleh  informasi  yang  berbeda dengan yang biasa mereka hadapi dibandingkan dengan informasi yang cenderung sama 36 (Petty dan Cacioppo, 1996: 265).
Motivasi antara lain terdiri dari keterlibatan atau relevansi personal, keberagaman argumen,  serta  predisposisi  individu  terkait  berpikir  kritis.  Keterlibatan  berarti  semakin penting  topik  untuk  seseorang,  maka  ia  akan  semakin  termotivasi  untuk  memikirkan informasi tersebut. Keberagaman argumen berarti orang akan cenderung lebih memikirkan argumen  yang  berasal  dari  sumber  yang  bervariasi.  Hal  itu  dikarenakan,  ketika  banyak orang membicarakan topik tersebut, seseorang tidak dapat memberikan penilaian dengan
35 Petty,  Richard  E.  &  John  T.  Cacioppo. Attitude and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches . Colorado: Westview Press, 1996, 265.
36 Petty,  Richard  E.  &  John  T.  Cacioppo. Attitude and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches . Colorado: Westview Press, 1996, 265.
mudah.  Ia  akan  termotivasi  untuk  lebih  memikirkannya.  Ketika  banyak  argumen  dan banyak sumber dilibatkan dalam suatu topik, maka penerima cenderung termotivasi untuk berpikir lebih dalam. Individu yang terbiasa berpikir kritis akan termotivasi untuk memi- kirkan informasi dengan kritis pula. (Littlejohn& Foss, 2008: 74)
Faktor-faktor seperti daya tarik dan keahlian sumber atau komunikator. Sedikitnya argumen yang disajikan, dan stimulus atau pengaruh positif atau negatif yang membentuk konteks dimana pesan disampaikan (misal: musik yang menyenangkan, daya tarik sumber, kelayakan  sumber  untuk  dipercaya,  dll).  Efek  kebenaran  akan  muncul  ketika  sesuatu diulang berkali-kali dan orang akan kemudian mempercayainya (Mowen & Minor, 2002).
Penerima pesan mengambil kesimpulan justru berdasar kredibilitas atau rasa suka pada  komunikator  atau  berdasar  reaksi  orang  lain  terhadap  pesan  dan  bukannya  mem- pertimbangkan  argumen  dan  bukti  (O’Keefe,  2009).  Pada  kemunculan  tanda  periferal, diharapkan  informan  masyarakat  dapat  mengambil  kesimpulan  yang  menguntungkan dengan tidak mempertimbangkan pada argumen dan bukti.
Robert Cialdini dari Arizona State University membuat daftar isyarat atau tanda yang memicu respon pengambilan keputusan secara cepat (“click,whirr”), yaitu: (1) timbal balik  atau  balas  jasa—“anda  berhutang  pada  saya”;  (2)  konsistensi—”kita  selalu  mela- kukan-ya dengan cara itu”; (3) bukti sosial—“semua orang melakukannya”; (4) kesukaan- “cintai saya, cintai gagasan saya”; (5) otoritas atau kekuasaan-“karena saya bilang begitu”; (6)  kelangkaan-“cepat,  sebelum  semuanya  habis”.  Isyarat  tersebut  merupakan  isyarat periferal. Petty dan Cacioppo menjabarkan kredibilitas pembicara, reaksi orang lain, dan penghargaan ( rewards ) eksternal merupakan bagian dari isyarat periferal (Griffin, 2003: 198).
Sifat  pemrosesan  kognitif  terdiri  dari  sikap  awal  dan  kualitas  argumen.  Sifat argumen  dalam  pesan:  secara  subyektif  kuat  (pandangan  menyenangkan  yang  terlatih), secara subyektif lemah (pandangan tidak menyenangkan yang terlatih), secara subyektif ambigu. Sifat advokasi: kontra sikap (pandangan tidak menyenangkan yang terlatih), pro sikap (pandangan menyenangkan yang terlatih), dan netral. Ketika orang memaknai bahwa pesan memiliki argumen yang kuat dan menarik, maka memikirkan argumen menimbulkan pandangan  terlatih  yang  menyenangkan.  Sebaliknya  ketika  orang  menilai  bahwa  pesan mengandung  argumen  yang  lemah,  maka  memikirkan  argumen  akan  menghasilkan argumen  kontra  yang  terlatih.  Orang  bisa  saja  langsung  bersikap  jauh  dari  yang diharapkan 37 .
Penerima  pesan  mengidentifikasi  argumen  yang  lemah  dan  dipengaruhi  oleh argumen yang kuat. Dalam rute sentral, argumen dinilai dan dievaluasi dengan hati-hati 38 . Sehingga argumentasi yang muncul merupakan hasil dari pemrosesan kognitif yang baik.
Pemrosesan  kognitif  menekankan  pada  isi  pesan  yang  berkualitas  dan  memiliki argumentasi  yang  dapat  membuat  penerima  pesan  berpikir 39 .  Menurut  Petty  dan
37 Petty,  Richard  E.  &  John  T.  Cacioppo. Attitude and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches . Colorado: Westview Press, 1996, 256-265.
38 Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen  Foss. Theories of Human Communication (9th  Ed.).  Bellmont, California: Wadsworth, 2008.
39 Fill,  Chris.  Marketing  Communications;  Contexts,  Contents,  and  Strategies  (2nd  Ed.).  Barcelona: Prentice Hall Europe. 1999, 275.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Cacioppo 40 argumentasi  yang  kuat  menghasilkan  pandangan  atau  pemikiran  yang menyenangkan saat didengarkan dan diamati. Mereka memprediksi bahwa pertimbangan yang matang akan pesan yang kuat akan menghasilkan perubahan sikap yang besar sesuai harapan dari pengirim pesan. Selain kualitas argumen, pemrosesan kognitif juga didasarkan pada sikap awal penerima pesan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Jawa  Tengah  melalui  media  sosial  diproses  menggunakan  jalur  sentral  oleh  informan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya motivasi dan kemampuan memproses pesan pada  penerima  pesan.  Motivasi  muncul  karena  adanya  kesamaan  antara  pengirim  dan penerima pesan, yaitu kesamaan wilayah asal maupun kesamaan sekolah. Keterkaitan pada latar belakang pengirim dan penerima pesan membuat penerima pesan memiliki motivasi untuk memproses komunikasi melalui medai sosial.
Sementara kemampuan memproses komunikasi muncul karena adanya informan anggota dewan secara konsisten memperbarui status di media sosial mereka. Sifat media sosial  yang  meninggalkan  jejak  juga  memudahkan  penerima  pesan  untuk  menelusuri kembali  pesan-pesan  yang  pernah  dikirimkan  oleh  informan  anggota  dewan.  Dengan adanya  motivasi  dan  kemampuan  memproses  informasi,  maka  terjadilah  pemrosesan kognitif. Pemrosesan kognitif juga melibatkan sikap awal dari penerima pesan.
Karena adanya kesamaan latar belakang antara penerima dan pengirim pesan, sikap awal  penerima  pesan  cenderung  positif  terhadap  pengirim  pesan.  Kondisi  tersebut kemudian menghasilkan pemrosesan melalui jalur sentral yang berujung pada sikap positif terhadap anggota dewan yang aktif di media sosial. Informan masyarakat melihat bahwa anggota  dewan  yang  aktif  di  media  sosial  adalah  mereka  yang  benar-benar  bekerja  dan layak  mendapat  kepercayaan  masyarakat.  Sehingga  perubahan  sikap  yang  terjadi  pada informan masyarakat adalah semakin positif terhadap anggota dewan yang aktif di media sosial.
Bagan  berikut  menunjukkan  bagaimana  sikap  informan  masyarakat  terbentuk dalam konteks elaboration likelihood model.
40 Dalam Griffin, Emory A. A First Look at Communication Theory . (5th Ed). New York: McGraw Hill Companies. 2003, 199-201.

## Bagan 1. Alur Pemrosesan Komunikasi Melalui Media Sosial

## Dari Anggota Dewan Oleh Masyarakat
Ya Ya
Sumber: Hasil Penelitian Penulis
Media sosial digunakan oleh anggota DPRD Jawa Tengah untuk tiga hal, antara lain:  (1)  mengkomunikasikan  fungsi  dewan  (legislasi,  pengawasan,  dan  anggaran);  (2) berkomunikasi  dengan  publik  dalam  rangka  mendengar  aspirasi  dan  mendapatkan  ma- sukan;  (3)  sarana  hiburan  yang  diwujudkan  dengan  menggunakan  media  sosial  sebagai penyaluran ekspresi diri dan informasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga.
Terkait  fungsi  dewan  yang  dikomunikasikan  melalui  media  sosial,  fungsi  peng- awasan  merupakan  fungsi  yang  paling  sering  dilakukan.  Sementara  fungsi  legislasi dilakukan  secara  moderat,  dan  fungsi  anggaran  sebagai  fungsi  yang  paling  jarang dikomunikasikan.
Informan masyarakat yang ada dalam jaringan media sosial anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosial mempersepsikan anggota dewan tersebut sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Persepsi positif tersebut muncul bersamaan dengan feedback yang minim atas aktivitas anggota DPRD Jawa Tengah di media sosial. Informan  masyarakat  menyatakan  bahwa  mereka  mempersepsikan  positif  namun  jarang memberikan umpan balik terhadap hal-hal yang diunggah anggota dewan.
Komunikasi Anggota dewan melalui media sosial Berdasar teori elaboration likelihood model
Petty &
Cacioppo Motivasi memproses informasi? (karena keterlibatan personal) Kemampuan memproses informasi? (karena repetisi, keutuhan pesan, distraksi rendah) Sifat pemrosesan kognitif? Sikap awal positif Lebih banyak pandangan positif Perubahan struktur kognitif? Mengetahui anggota dewan bekerja Perubahan sikap? Semakin positif pada anggota dewan
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## Bagan 2. Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial
Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Jawa Tengah
Sumber: Hasil Penelitian Penulis

## C. Kesimpulan
Media sosial digunakan oleh anggota DPRD Jawa Tengah untuk tiga hal, antara lain:  (1)  mengkomunikasikan  fungsi  dewan  (legislasi,  pengawasan,  dan  anggaran);  (2) berkomunikasi dengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masuk- an;  (3)  sarana  hiburan yang diwujudkan  dengan  menggunakan  media  sosial  sebagai  pe- nyaluran ekspresi diri dan informasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga.
Terkait  fungsi  dewan  yang  dikomunikasikan  melalui  media  sosial,  fungsi pengawasan  merupakan fungsi yang paling sering dilakukan. Sementara fungsi legislasi dilakukan  secara  moderat,  dan  fungsi  anggaran  sebagai  fungsi yang  paling  jarang  diko- munikasikan.
Informan masyarakat yang ada dalam jaringan media sosial anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosial mempersepsikan anggota dewan tersebut sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Persepsi positif tersebut muncul bersamaan dengan feedback yang minim atas aktivitas anggota DPRD Jawa Tengah di media sosial. Informan  masyarakat  menyatakan  bahwa  mereka  mempersepsikan  positif  namun  jarang memberikan umpan balik terhadap hal-hal yang diunggah anggota dewan.
Dalam  perspektif elaboration likelihood model ,  informan  masyarakat  memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi untuk memproses informasi. Motivasi tersebut akibat adanya  keterlibatan  personal  pada  informan  masyarakat  dengan  anggota  dewan  seperti kesamaan  almamater  maupun  kesamaan  daerah.  Kemampuan  tinggi  untuk  memproses informasi  terjadi  karena  anggota  aktif  di  media  sosial.  Sehingga  pesan  yang  mereka
Media Sosial oleh Anggota Dewan Sarana Hiburan Pengguna Mengkomunikasikan Fungsi Dewan Anggaran Persepsi Masyarakat Positif Namun Minim Feedback Media Komunika si dengan Publik Legislasi Pengawasan Dilakukan Secara Moderat Paling Sering Dilakukan Jarang Dilakukan
kirimkan punya peluang dikonsumsi oleh informan masyarakat secara berulang dan utuh. Terlebih mengingat sifat media sosial seperti Facebook yang bisa diakses kapanpun dan menyimpan  unggahan  yang  telah  lewat.  Dengan  motivasi  dan  kemampuan  memproses yang tinggi, masyarakat menggunakan jalur sentral untuk memprosen pesan yang dikirim oleh anggota dewan. Adanya sikap positif di awal yang muncul karena kesamaan daerah dan  sekolah  kemudian  diteguhkan  oleh  adanya  pandangan-pandangan  yang  mendukung dari materi yang diunggah anggota dewan. Pada akhirnya sikap yang muncul adalah sikap positif terhadap anggota dewan yang aktif di media sosial.

## Daftar Pustaka
Abdulrahman, Wahid. Evaluasi Masa Reses DPRD Jawa Tengah . Tesis. Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2011. ( unpublished ) Abdulrahman, Wahid. “Evaluasi Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah.” Politika: Jurnal Ilmu Politik .  ISSN:  2086-7344,  Magister  Ilmu  Politik  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2015.
Auger,  G.  A.  "Public  Relations  Review  Fostering  Democracy  Through  Social  Media : Evaluating  Diametrically  Opposed  Nonprofit  Advocacy  Organizations  Use  of Facebook, Twitter, and YouTube.” Public Relations Review 39 (4) (2013): 369– 376, http://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.07.013
Bernecker, Andreas. “Do Politicians Shirk when Relection is Certain? Evidence from The German Parliament . ” European Journal of Political Economy 36 (2014): 55–70 . Efriza. Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia . Malang: Setara Press, 2014. Fill, Chris . Marketing Communications; Contexts, Contents, and Strategies (2nd  Ed.).
Barcelona: Prentice Hall Europe, 1999.
Griffin, Emory A. A First Look at Communication Theory . (5th Ed). New York: McGraw Hill Companies. 2003
Jowett,  Gartt  S.  &  Victoria  O’Donnel. Propaganda and Persuasion .  California:  Sage Publications, Inc. 2006.
Karaduman, Ilkay. "The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top Level
Executives." 99 (2013): 465–473, http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.515 Kiambi,  Dane.  “Ethnic  Appeal:  A  Self-defense  Tool  for  Kenyan  Politicians . ” Public Relations Review , 38 (2012): 144–146. Lailiyah, Nuriyatul. Komunikasi Strategis dalam Pemilukada: Studi Kasus Kemenangan Widya Kandi-Mustamsikin dalam Pemilukada Kabupaten Kendal . Tesis. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, 2011. ( Unpublished )
Lailiyah, Nuriyatul. “Strategi Media Relations Politisi untuk Meraih Popularitas di Media Massa.” Politika: Jurnal Ilmu Politik vol 6 (1 April 2015): 93-103, ISSN: 2086-
7344 Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Lim, Yon Soo & Han Woo Park. “How Do Congressional Members Appear on The Web?
Tracking  the  Web  Visibility  of  South  Korean  Politicians . ” Government
Information Quarterly, 28 (2011): 514–521.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen  Foss. Theories of Human Communication (9th  Ed.). Bellmont, California: Wadsworth, 2008.
Mowen,  John  C.  &  Michael  Minor. Terj. Perilaku Konsumen Jilid I .  Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2002.
O’ Keefe, D. J.  Theories of Persuasion. Dalam Oliver, M. B. & R. Nabi (Eds.). Handbook of Media Effects. California: Sage Publications, 2009.
Petty, Richard E. & John T. Cacioppo. Attitude and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches . Colorado: Westview Press, 1996.
Sanit, Arbi. Perwakilan Politik di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 1985.
Yin, Robert K. (2005). Studi Kasus; Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Press Antara.  “Hasil  Riset,  ini  Jumlah  Rata-rata  Dana  Kampanye  Caleg  DPR.”,
Republika , 19 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-riset-ini-jumlah- ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr Ayudea,  Fani.  “Anggota  DPRD  Harus  Punya  Akun  Media  Sosial.” Suara Merdeka ,  11
Februari  2016,  http://berita.suaramerdeka.com/anggota-dprd-harus-punya-akun- media-sosial/
Budilaksono,  Imam.  “90,5%  Anggota  DPR  Mencalonkan  Kembali.”, Antara News ,  5 Maret  2013,  http://www.antaranews.com/berita/373085/905-persen-anggota-dpr- mencalonkan-kembali
Humas.  “DPRD  Jateng  Menuju  Parlemen  Terbuka.”,  10  Februari  2016, http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/post/dprd-jateng-menuju-parlemen- terbuka