## PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ODGJ ( ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA )

## KECAMATAN  POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
1 Andi Tenriangka  , 2 Nurfitrah, 3 Abdul Khalik,
1 Ilmu Pemerintahan, 2 Fakultas  Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 3 Universitas  Al Asyariah  Mandar.

## Anditenriangka742@gmail.com

## ABSTRACT
ANDI  TENRIANGKA,  2021  "The  Role  of  the  Social  Service  in  Handling  People  With  Mental  Disorders (ODGJ)  Polewali  District,  Polewali  Mandar  Regency".  Supervised  by  Mrs. Nur Fitrah as Advisor I and Mr. Abdul Khalik as supervisor II.
This  study  aims  to  determine  1.  How  is  the  role  of  social  services  in  handling  ODGJ  in  Polewali District,  Polewali  Mandar  Regency,  2.  Inhibiting  factors  and  supporting  factors  in handling ODGJ in Polewali District, Polewali Mandar Regency. This type of research does not use calculation procedures or numbers and does not use measuring instruments with this qualitative method only describing an event or occurrence.
The  results  showed that the role of the Social Service in handling ODGJ sufferers was still limited. In addition,  the  Social  Service  had  carried  out  its  role  in  handling  ODGJ  people  in  Polewali  District,  namely  by facilitating ODGJ sufferers such as providing assistance in the form of basic necessities and medicines. So that  the roles played by the Social Service Office in handling people with ODGJ in terms of the number of recipients of social assistance  can  be  said  to  have  increased  although  not  by  a  significant  amount.  The inhibiting factor in handling ODGJ  is the absence of a place or place for rehabilitation in Polewali Mandar Regency to accommodate ODGJ in order to develop their personality to be better and the absence of a regional regulation that regulates ODGJ.
Keywords: Rehabilitation, ODGJ

## ABSTRAK
ANDI TENRIANGKA, 2021 ” Peran Di nas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Ji wa (ODGJ) Kecamatan Pol ewali Kabupaten Polewali Mandar”.  Di  bi mbi ng ol eh  Ibu Nur Fi trah  sel aku Pembi mbi ng I dan Bapak Abdul  Kh al i k sel aku pembi mbi ng II.
Penel i ti an i ni  bertujuan untuk mengetah ui  1.Bagai mana peran di nas sosi al  dal am penanganan ODGJ  di   Kecamatan  Pol ewal i   Kabupaten  Pol ewal i   Mandar, 2. Faktor pengh ambat dal am penanganan ODGJ di  Kecamatan pol ewal i  Kabupaten Pol ewal i  Mandar.
Jeni s  penel i ti an  i ni   bersi fat kual i tati f yang jeni s pen el i ti annya ti dak menggunakan prosedur perh i tungan atau angka-angka dan tidak menggunakan alat ukur, Metode kual i tati f i ni  h anya memaparkan suatu  peri sti wa  atau  kejadi an.Sumber  data yang di gunakan adal ah  sumber pri mer yai tu i nformasi  yang bersumber dari  pengamatan l angsung l okasi  penel i ti an dengan cara observasi  dan wawancara.
Hasi l  penel i ti an menunjukkan bah wa Peran Di nas Sosi al  dal am penanganan penderi ta ODGJ bel um maksi mal, Selain itu Di nas Sosial telah menjalankan perannya dalam penanganan Penyandang ODG J di  Kecamatan Pol ewal i  yai tu dengan memfasi l i tasi  para Penyandang ODGJ seperti  memberi kan bantuan berupa sembako dan obat-obatan. Seh i ngga peran-peran yang di l akukan Di nas Sosi al  dal am penanganan Penyandang ODGJ dari  segi  juml ah  peneri ma bantuan sosi al  dapat di katakan meni ngkat wal aupun ti dak dengan juml ah  yang si gni fi kan. Faktor pengh ambat dal am penanganan ODGJ yai tu bel um adanya wadah atau tempat reh abi l i tasi  di  Kabupaten Pol ewal i  Mandar untuk menampung ODGJ guna membi na pri badi mereka agar menjadi  l ebi h  bai k dan bel um adanya Perda yang mengatur ODGJ.
Kata  Kunci : Rehabilitas, ODGJ
180 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Masalah kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global yang  sangat  serius.  Hampir  400  juta  penduduk  dunia  menderita  masalah kesehatan  jiwa dan gangguan perilaku, satu dari empat keluarga sedikitnya mempunyai seorang anggota keluarga dengan gangguan kesehatan jiwa (WHO, 2011)  Setiap  empat  orang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan,  seorang diantaranya mengalami gangguan jiwa dan seringkali tidak terdiagnosis secara tepat  sehingga  tidak memperoleh perawatan dan pengobatan dengan tepat. Menurut World federation of mental health atau disingkat WFMH (2016) dalam (ikatan  dokter Indonesia, 2016) ada fakta mencengangkan, bahwa satu dari empat orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada satu waktu dalam  hidupnya  bahkan,  Setiap  40  detik  di  suatu  tempat  di  dunia  ada seseorang yang meninggal karena bunuh diri. (WHO,2011)
Gangguan  jiwa  adalah  penyakit  yang  menyerang  sel  saraf,  yang mempengaruhi emosional dan psikologis seseorang di Indonesia.Gangguan jiwa identik dengan sebutan “orang gila” dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak  menyenangkan  dari  Masyarakat  atau  orang  yang  disekitarnya  dan membuat  emosionalnya  terganggu  sehingga  keluarganya  memilih  untuk memasung. Memasung bukanlah solusi yang baik untuk gangguan jiwa karena akan  membuat  psikologisnya  semakin  buruk  dan  sehingga  tidak menyembuhkan tetapi membuat si penderita semakin merasa tertekan.
Buruknya pelayanan publik di Indonesia sering menjadi variabel penting yang  mendorong  munculhya  krisis  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah.  Serta  baik  buruknya  pelayanan  tergantung  dari  bagaimana pelayanan itu diberikan dan siapa yang memberikan pelayanan. Pada dasamya setiap  manusia  membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara  ekstrinm  dapat dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan manusia.Namun nyatanya pelayanan publIk di Indonesia masih belum sesuai dengan  harapan.  Hal  utama  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  oleh pemerintan adalan bahwa harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas  sangat  tingg,  namun  pada  kenyataannya  di  lapangan  bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga tenadi kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan pelayanan nyata yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Bl, W., Syaeba, M., & Rustan, I.  R.  2020  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  membentuk  pelayanan yang berkualitas dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara yang harus digunakan lebih awal.
Di  Indonesia  hanya  1  provinsi  yang  mempunyai  peraturan  mengenai gangguan  jiwa  yaitu  Provinsi  Jawa  Barat,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY).Yang membuat peraturan Gubernur, yang secara spesifik menangani gangguan jiwa.Daerah istimewa  Yogyakarta hanya memiliki satu peraturan yang membahas masalah spesifik pemasungan penderita gangguan jiwa yaitu
| 181
peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No 81 tahun 2014, untuk pedoman  penanggulangan pemasungan.Sampai saat ini belum ada provinsi atau  kabupaten  yang  membuat  peraturan  daerah  secara  spesifik  mengatur mengenai gangguan jiwa atau tunalaras termasuk, Provinsi Sulawesi Barat.
Di Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu Kabupaten yang belum ada sama sekali yang mengatur mengenai hal tersebut. Termasuk kurangnya fasilitas  kesehatan  yang  layak  untuk  menangani  penderita  gangguan  jiwa padahal  sudah  jelas  tertulis  melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dalam pasal 81 yang menyatakan, bahwa pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan  rehabilitasi  terhadap  ODG “orang dalam gangguan” dan pasal 42 Undang-undang HAM “setiap warga Negara berhak yang berusia lanjut cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya Negara,  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat kemanusiannya,  Meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”
Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya, membuat regulasi peraturan Daerah mengenai gangguan jiwa dan memberikan anggaran kepada Dinas Sosial sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia  mengenai  penanganan  gangguan  jiwa  dan  perlindungan,  agar perlindungan  mereka  terjamin  secara  sah,  dilihat dari beberapa kasus yang terjadi khususnya di Kecamatan Polewali Mandar masih banyaknya gangguan jiwa yang terlantar dan tidak mendapat penanganan secara khusus termasuk tempat rehabilitasi,
Yang kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Polewali Mandar ter- khusus  Kecamatan  Polewali,  dikarenakan  banyaknya  gangguan  jiwa  yang sering berkeliaran di jalanan membuat Masyarakat resah, bahkan sampai ada yang  terpaksa  dipasung  oleh  keluarganya  karena mereka tidak mempunyai pilihan  lain, yang seharusnya penderita gangguan jiwa mempunyai tempat rehabilitasi untuk proses penyembuhan secara total, tetapi tidak terdapat sama sekali tempat khusus yang menangani hal tersebut, sesuai dengan Pasal 149 UU kesehatan:
“Penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang,  mengancam keselamatan  dirinya  atau  orang  lain,  mengganggu  ketertiban  dan  atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”
Masih banyaknya kalangan yang menganggap gangguan jiwa tidak harus menjadi salah satu fokus perlindungan dan memandang sebelah mata adalah hal yang sangat disayangkan sekali, karena mereka juga mempunyai hak yang sama.  Meski  demikian  telah  kita  ketahui  bersama  bahwa  di  Kecamatan Polewali Mandar masih terdapat banyak gangguan jiwa yang sering berada di
182 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
jalan, sehingga sangat membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. akan tetapi fasilitas di Polewali Mandar ter-khusus Kecamatan Polewali belum memadai untuk menangani secara serius, seperti Rumah sakit khusus penderita gangguan jiwa dan belum ada sama sekali, yang seharusnya gangguan jiwa mempunyai  tempat  khusus  untuk  proses  penyembuhan  secara  total  dan pencegahan  untuk  mengurangi  peningkatan  gangguan  jiwa  yang  ada  di Kecamatan Polewali.
Berdasarkan  beberapa  permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode kualitatif yang jenis penelitiannya tidak menggunakan prosedur perhitungan atau  angka  angka  dan  tidak  menggunakan  alat ukur, Metode kualitatif ini hanya memaparkan suatu peristiwa atau kejadian. Menurut Sugiyono(2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci. Secara umum metode penelitian terdiri atas dua kata metode dan penelitian.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Dimana pada jenis penelitian ini berdasarkan metode fenomena sosial yang menyelidiki masalah manusia.  Bahkan  dalam  penelitian  ini  peneliti  membuat  gambaran  yang kompleks, memeriksa kata-kata, laporan rinci dalam pandangan responden dan melakukan  penelitian  alami.Bogdan  dan  Taylor  dalam  (Moleong,  2014:4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2011:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel  atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.
Metode  kualitatif  mencari  makna  pengalaman  partisipan,  maka  arah penelitian  harus  disesuaikan  dengan  masukan  dari  informan.  Jadi  titik berangkatnya adalah informasi partisipan. Praduga dan konsep peneliti harus disingkirkan.  Hal  ini  mengungkap  aspek  lain  dari  metode kualitatif adalah aspek  demokratis.  Maksudnya  bahwa  masukan  dan  informasi  partisipan mnenjadi sumber data yang sangat penting. Ide, pendapat dan pikiran mereka diakomodasi (Raco, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
| 183

## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian ini akan menguraikan seluruh hasil pengumpulan data penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
1. Peran  Dinas  Soial  Dalam  penanganan  ODGJ  di  Kecamatan  Polewali Kabuaten Polewali Mandar.
Peran Dinas Sosial dalam penanganan penderita ODGJ masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penderita ODGJ yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersenutuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penderita ODGJ  di  kabupaten  Polewali  Mandar.  Dinas  Sosial  selaku  dinas  yang menaunginya  harus  mampu  berperan  secara  maksimal  untuk memberdayakan  para  penderita  ODGJ  terutama  yang  telah  memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di kecamatan polewali  terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penderita ODGJ itu sendiri.
2. Bentuk penanganan Dinas Sosial Penanganan  Dinas  Sosial  dalam  penanganan  Odgj  masih  terbatas.
Keterbatasan  sebagaimana  terkait  pada  penanganan  Odgj  yang  tidak merata,  sehingga  masih  terdapat  penyandang  yang  belum  tersentuh penyuluhan/sosialisasi  mengenai  adanya  adanya  bantuan  sosial  yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ODGJ di Kecamatan Polewali. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para Odgj terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, serta dapat meningkatkan taraf  kemandirian Odgj itu sendiri.
3. Gambaran Sikap dan Dukungan keluarga terhadap ODGJ
a. Sikap Keluarga terhadap penyandang ODGJ
Sebagian besar keluarga berpendapat bahwa gangguan jiwa merupakan suatu kondisi yang berbeda dari orang normal pada umumnya, gangguan jiwa  memiliki  prilaku  dan  pemikiran  yang tidak wajar sehingga berbeda dengan kondisi normal.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dalamah selaku ibu dari anak Penderita ODGJ yang berkediaman di Manding, beliau mengatakan bahwa :
“……anak saya sudah 30 tahun mengidap penyakit ODGJ ini, penyakitnya ini merupakan penyakit keturunan dari bapaknya, tanggapan dari keluarga saya hanya memberi pendapat dan dukungan. ” (wawancara, 15 April 2021)
b. Sikap Keluarga secara kecenderungan untuk bertindak
184 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
Sikap keluarga dalam menghadapi persoalan pada penderita gangguan jiwa sebagian besar menerima keadaan yang ada dan berharap semua dapat sembuh dan keluarga berusaha untuk tetap melakukan pengobatan.
Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Ibu Dalamah tentang alasan mempasung anaknya si Lukman, mengatakan bahwa : “ Sebelum dipasung anak saya tidak pernah menggangu tetangga maupun dilingkungan sekitar, alasan saya mempasungnya karena sering pergi jauh tanpa arah” (wawancara, 15 April 2021)
Ibu  Dalamah  pun  menceritakan  tentang  anaknya waktu berumur 30 tahun tentang pendapat keluarganya :
“Pada waktu itu keluarga sepakat untuk membawa anak saya kerumah sakit Jiwa yang berada di Makassar, akan tetapi tidak ada perubahan justru anak saya hampir saja mati karena tidak mau makan, sehingga saya memutuskan anak saya dibawa pulang saja ke Polewali Mandar, setelah sampai dirumah datanglahPak RT lingkungan setempat beliau menyarankan untuk dibuatkan ruang khusus agar supaya bebas bergerak tanpa harus dipasung, tapi apalah daya saya salah satu orang yang tidak mampu, saya hanya berharap anak saya  mendapat  bantuan  dari  pihak  pemerintah  daerah. Suatu waktu Ibu Kapolres  datang  berkunjung  beserta Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Polewali mandar, alhamdulillah beliau memberikan Sedikit bantuan berupa uang dan Obat-obatan untuk anak saya, setelah selang beberapa hari datang pula Tim dari Dinas Sosial dengan memberikan bantuan berupa Sembako dan Obat-obatan,  besar  harapan  saya  agar  supaya  Tim  dari  Dinas  Sosial memberikan  tempat  rehabilitas  untuk  anak  saya  dan  para  penderita Penyandang ODGJ yang lain.” (wawancara, 15 April 2021)
4. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam penanganan penderita ODGJ Yang termasuk faktor penghambat yaitu: Terdapatnya komitmen atau loyalitas  ganda,  Kerumitan  yang  melekat  pada program itu sendiri, dan Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
Berdasarkan hasil wawancara dia atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan perhatian khusus bagi penderita ODGJ sebagai bentuk pembinaan awal dari pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Dinkes dan Rumah sakit daerah kabupaten Polewali Mandar.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yang dihadapi dalam penanganan ODGJ ini karena tempat penampungan/ panti rehabilitasi belum ada. hal inilah yang menjadi hambatan mengapa sampai saat ini penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, selain hambatan dalam penanganan ODGJ karena belum adanya wadah, dinas sosial, juga memiliki hambatan dalam melakukan bantuan sosial dikarenakan kurangnya dana.
| 185
p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ ini sangat penting untuk menuntaskan  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  di  Kecamatan Polewali, Dinas Sosial kabupaten Polewali mandar dalam hal menangani ODGJ di Kecamatan Polewali belum cukup efektif karena ODGJ hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah ODGJ di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali.
Ada  beberapa  kendala  atau  hambatan  yaitu  belum  tersedianya  panti rehabilitasi  untuk  membina atau menangani ODGJ dari berbagi hambatan yang ada di Dinas Sosial, salah satu cara untu mengatasinya yaitu dengan cara adanya kerja sama dari masing-masing pihak.
Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menangani ODGJ yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan cukup baik, namun dalam penanganan ODGJ Dinas Sosial memiliki hambatan- hambatan  yang  akan  mempersulit peran. Adapun hambatan-hambatan itu antara lain adalah sebagai berikut :
1. Hambatan  dalam  penanganan  ODGJ  ini  yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk ODGJ setelah tertangkap oleh tim Dinsos .
2. Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan penanganan ODGJ. Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan ODGJ, berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran  yang  diperoleh  dari  alokasi  anggaran  sangat  minim,  maka penertiban, pemberdayaan, penanganan ODGJ sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya maka penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  Dinas  Sosial  dalam  penanganan Penyandang  ODGJ  telah  melaksanakan  perannya  namun  belum maksimal karena melihat dari segi jumlah penerima bantuan dari perannya yaitu peran fasilitatif  yang  dilaksanakan  Dinas  Sosial  belum secara merata, dibuktikan dengan  bantuan  sosial yang  diberikan masih terbilang minim bahkan tidak mencapai  20  persen  dari  jumlah  keseluruhan penderita Penyandang ODGJ yakni sebanyak 8 orang se Kecamatan Polewali dikarenakan tidak adanya dana anggaran dari pemerintah daerah. Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam penanganan ODGJ di Kecamatan Polewali belum sepenuhnya berjalan dengan dengan efektif dikarenakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan ODGJ yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di
186 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan  & Ilmu Komunikasi
Kabupaten Polewali Mandar untuk menampung ODGJ guna membina pribadi mereka  agar  menjadi  lebih  baik  dan  belum  adanya  Perda  yang  mengatur ODGJ.

## DAFTAR PUSTAKA
Dermawan deden dan Rusdi. 2013. Keperawatan jiwa; konsep dan kerangka kerja Asuhan keperawatan jiwa. Yogyakarta: Gosyen Publising. Goal  N.J  (2012).  Kesehatan  jiwa: Pusat  penyembuhan  penyakit  jiwa  dan gangguan kejiwaan
Lexy J. Moleong. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Sugiyono. (2011) Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
pasal 148 ayat (1) dan pasal 149 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesesatan (Undang-undang kesesatan)
Tyas.  T.  H.  W.  M.  Minza,&  G.  Lutfiyanto  (ED)  2012. Psikologi  untuk kesejahteraan  masyarakat:  pasung  sebagai  isu  kesehatan  jiwa  di Indonesia
Jaya, Zulfikar, H. Sjuaib Hannan, and Abdul Khalik. "Analsis Pengembangan Kapasitas  Struktur  Organisasi  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Di Puskesmas Malunda." Journal Peqguruang: Conference Series . Vol. 2. No.
1. 2020.
Bl,  W.,  Syaeba,  M.,  &  Rustan,  I.  R.  (2020,  November).  Peranan  Badan Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Kabupaten Mamasa. In Journal Peqguruang: Conference Series (Vol.
2, No. 2)