POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Politeia, 13 (1) (2021): 15-28 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## ‘Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019
Muhammad Alif Alauddin*, Khalis Asyifani, Herlina, Mustika Ayu Permata Putri
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sosiologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 57126

## Submitted: 06 Mei 2020 Revision: 14 Juni 2020 Accepted: 23 Januari 2021
Abstrak
‘Aisyiyah  merupakan  salah  satu  organisasi  otonom  dalam  Persyarikatan  Muhammadiyah  yang  memiliki peran aktif dalam pergerakan kelompok perempuan di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan yang berusia hampir  100  tahun,  ‘Aisyiyah  telah  berkontribusi  memajukan  perempuan  Indonesia  dalam  berbagai  sektor seperti  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  kesejahteraaan  sosial,  bahkan  juga  dalam  bidang  politik.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran ‘Aisyiyah dalam penekanan angka golput pada Pemilihan Umum (Pemilu)  tahun  2019.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengulik  peran  Muslimah  ‘Aisyiyah  dalam  melakukan sosialisasi politik-keagamaan pada Pemilihan Umum 2019 serta arah dukungan berdasarkan basis pendukung di  tingkat  akar  rumput.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Pimpinan  Daerah  ‘Aisyiyah  Kota  Surakarta  dengan menggunakan metode  deskriptif  kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu  Pimpinan  Daerah  ‘Aisyiyah  periode  2015  -  2020.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara  mendalam  serta  studi  pustaka  terkait  pergerakan  wanita.  Hasil  dari  penelitian  ini  mencakup beberapa  poin  yaitu;  (1)  ‘Aisyiyah  memiliki  peran  penting  dalam  penekanan  angka  golput  pada  pemilihan umum tahun 2019, (2)  ‘Aisyiyah mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan secara aktif terlibat dalam kampanye,  (3)  seluruh  anggota kepengurusan  Muhammadiyah  beserta keluarganya merupakan  bagian dari basis  massa  ‘Aisyiyah.  Penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  tinjauan  sosiologis  dalam  melihat  penguatan keagamaan dalam praktik politik yang menjadi tren pada Pemilihan Umum 2019 di Indonesia.
Kata Kunci: ‘Aisyiyah, Pergerakan Muslimah, Politik Identitas,Surakarta

## Abstrak
‘Aisyiyah  is  one  of  the  autonomous  organizations  of  Muhammadiyah  which  actively  participate  in  the  movement  of women  groups  in  Indonesia.  As  a  women's  organization  which  will  reach  its  100 th years,  ‘Aisyiyah  contributes  to empower  Indonesian  women  in  various sectors  such as education,  health,  economics, social  welfare,  as  well  as  politics. This study aims to describe the role of ‘Aisyiyah in supressing the abstainers in the Indonesian General Election of 2019. This research is conducted at the ‘Aisyiyah District head of Surakarta by using qualitative descriptive method. Informants are chosen purposively in accordance with ‘Aisyiyah Surakarta’s organizational structure period of 2015-2020. The study founds several points; (1) ‘Aisyiyah has an important role in suppressing the number of abstentions in the 2019 general elections,  (2)  ‘Aisyiyah  supports  National  Mandate  Party  (PAN)  and  actively  involved  in  political  campaign,  (3)  all members  Muhammadiyah  and  their  families  are  part  of  the  ‘Aisyiyah  mass-base.  This  research  contributes  as  a sociological approach in reviewing the arose of religious-based political movement which popularly used in the Indonesia 2019 election.
Password : ‘Aisyiyah, Politic of Identity, Woman Participation, Surakarta
How to Cite: Alauddin M. H, dkk . ( 2019). Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (1): 15-28
*Corresponding author: Muhammad Alif Alauddin E-mail: malifaaa@student.uns.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara demokrasi  dimana  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  dipilih  melalui
Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan  setiap  5  tahun  sekali,  dan menjadi  suatu  ajang  pesta  demokrasi nasional. Pada tahun 2019, pemilu tidak hanya ditujukan untuk memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  saja, namun juga pemilihan anggota legislatif.  Terhitung  ada  711  kursi  yang diperebutkan  oleh  calon  anggota legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR  RI) yang  meliputi  575  kursi  untuk  calon anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  136  untuk  calon  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). Berbagai jenis kampanye dari para calon anggota legislatif maupun calon presiden  dan  wakilnya  sudah  mulai  di lakukan terhitung sejak bulan September 2018 (Fitri, 2018).
Sebanyak  192,83  juta  jiwa  menjadi Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada pemilu  17  April  2019.  Angka  tersebut terdiri  atas  DPT  dalam  negeri  sejumlah
190,77  juta  jiwa  dan  Daftar  Pemilih Teteap  (DPT)  luar  negeri  sejumlah  2,06 juta jiwa (CNN Indonesia, 2019). Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  instansi terkait, menghimbau kepada masyarakat  yang  telah  mendapatkan hak  pilih  untuk  menggunakannya dengan  sebaik  mungkin.  Himbauan tersebut  diberikan  sebagai  respon  dari maraknya isu kelompok Golongan Putih (golput)  yang  akan  selalu  muncul menjelang  penyelenggaraan  pemilihan umum.  Berdasarkan  data  Pilpres  dari tahun  ke  tahun,  tingkat  golput  pada tahun  1999  mencapai  31,02  juta  suara atau  20,24  persen.  Kemudian  pada tahun  2004  mencapai  33,98  juta  suara atau  22,56  persen.  Peningkatan  angka golput juga terjadi di tahun 2009 dengan jumlah  43,38  juta  suara  atau  27,43 persen  dan  kembali  meningkat  menjadi 58,99 juta suara atau 31 persen di tahun 2014 (Purnamasari, 2018).
Dalam  pergerakan  politik  di Indonesia,  kelompok  golongan  putih (golput)  mulai  popular  di  era  tujuh puluhan,  yang  dipelopori  oleh  Arif Budiman.  Golongan  ini  muncul  akibat
ketidakpuasan beberapa oknum masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971 (Rohmawati, 2016).
Menurut  kalangan  aktivis  kampus pada  saat  itu,  pemilu  tahun  1971 merupakan  sebuah  ajang  penipuan sistematis  terhadap  rakyat.  Protes pertama  mereka  dilakukan  dengan mengumandangkan  ide  “tidak  ikut pemilu”. Ide tersebut kemudian dikenal dengan sebutan golongan putih (golput) (Yanuarti, 2016).
Banyak  upaya  telah  dilakukan untuk  mengurangi  angka  golongan putih  di  Indonesia.  Pemahaman  politik bagi  masyarakat  untuk  memanfaatkan hak  pilihnya  memang  penting,  namun tidaklah cukup untuk menekan semakin tingginya  angka  golput  yang  ada (Immanuel, 2015).
Organisasi- organisasi sosial dalam masyarakat  memiliki  peran  penting dalam strategi penekanan angka golongan  putih  (Nyarwi,  2009).    Salah organisasi yang dinilai progresif menyuarakan pentingnya politik adalah satunya Organisasi ‘‘Aisyiyah.
‘Aisyiyah  merupakan  salah  satu Organisasi Otonom dalam
Persyarikatan  Muhammadiyah  yang memiliki  peran  aktif  dalam  pergerakan kelompok  perempuan  di  Indonesia .Sebagai  organisasi  perempuan  di Indonesia  yang  telah  memasuki  100 tahun  perjuangan,  ‘Aisyiyah  telah banyak  berkarya  dan  berkontribusi dalam memajukan pergerakan perempuan  Indonesia  dalam  berbagai bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraaan sosial, hingga Pendidikan  politik  (Fauzia,  2004).
Berbagai  macam  pola  perilaku muncul  saat  agenda  pemilihan  umum berlangsung,  banyak  orang-orang  yang mantap  memilih  wakil  rakyat,  hingga yang  cenderung  acuh  bahkan  golput. Kondisi tersebut mendorong respon lain dari masyarakat yaitu upaya pemberian pendidikan  politik  oleh  kelompok- kelompok berpengaruh kepada masyarakat  awam.  Kondisi  tersebut sejalan dengan teori tindakan sosial dari Max  Weber  yang  menyatakan  bahwa manusia memiliki perilaku yang mempunyai  makna  atau  arti  subjektif bagi  dirinya  dan  diarahkan  kepada tindakan orang lain (Beetham, 2018).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah melihat  potret  peran  Muslimah  yang tergabung  dalam  Organisasi  ‘Aisyiyah Kota  Surakarta  dalam  melakukan sosialisasi politik-keagamaan pada
Pemilihan  Umum  2019  serta  arah dukungan
berdasarkan basis pendukung di tingkat akar rumput.
Apabila  ditinjau  lebih  jauh,  Kota Surakarta  identik  dengan  kebangkitan politik  Islam,  seperti  terbentuknya Sarekat  Dagang  Islam  (SDI)  pada  fase merebut kemerdekaan yang sampai saat ini  terus  diwariskan.  Terdapat  banyak aliran  islam  yang  eksis  menyebarkan paham  ideologi  dan  tak  jarang mempengaruhi atmosfer politik.
Terlebih  pada  Pemilihan  Umum  2019, sentimen  agama  menjadi  isu  populis dalam  mendongkrak  suara  calon  atau partai politik tertentu. Sehingga urgensi penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk melihat  sejauh  mana  efektifitas  isu politik-keagamaan yang potensi dibawa
oleh Organisasi ‘Aisyiyah Kota Surakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling . Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan  studi  literatur  terdahulu, observasi  dan  wawancara  mendalam terhadap informan sebagaimana berikut
Tabel 1. Informan Penelitian Nama Jabatan Lama Bergabung Hj. Siti Maesaroh, SAg Ketua 32 Tahun Dewi  Isa’ Maratati, S,Psi. Anggota Lembaga Kebudayaan 25 Tahun Hj. Hindun Zulaikha Kepala Majelis
Dikdas
17 Tahun Siti Fatmawati,
M.Kep. Ketua  Majelis Pembinaan Kader 12 Tahun Hj. Suratmi Sumedi. Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial 14 Tahun

## Sumber Data Primer, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi  Otonom ‘Aisyiyah sebagai Non-Government Organization
‘Aisyiyah  merupakan  organisasi otonom  bagi  wanita  Muhammadiyah yang didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei  1917  bertepatan  dengan  momen Isra  Mi’raj  Nabi  Muhammad  SAW. Selaras  dengan  jargon  organisasi  induk Muhammadiyah, ‘Aisyiyah juga memegang  teguh  prinsip  dakwah  amar makruf  nahi  munkar  dan  tajdid  yang berasaskan  Islam  serta  bersumber kepada  Al-Qur’an  dan  As-  Sunnah. Dalam  satu  abad  kiprahnya  di Indonesia,  saat  ini  ‘Aisyiyah  telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah  (setingkat  Propinsi),  370 Pimpinan  Daerah  ‘Aisyiyah  (setingkat kabupaten),  2332  Pimpinan  Cabang ‘Aisyiyah  (setingkat  Kecamatan)  dan 6924  Pimpinan  Ranting  ‘Aisyiyah (setingkat Kelurahan).
Selain itu, ‘Aisyiyah juga memiliki  amal  usaha  yang  bergerak diberbagai bidang antara lain pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan sosial,  ekonomi  dan  pemberdayaan
masyarakat.  Beberapa  bentuk  amal usaha  ‘Aisyiyah  antara  lain  meliputi Rumah  Singgah  Anak  Jalanan,  Panti Asuhan,  Dana  Santunan  Sosial,  Tim Pengrukti  Jenazah  dan  Posyandu,  dan masih  banyak  lagi  terutama  di  bidang pendidikan dan kesehatan.
‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan  keagamaan  terbesar  di Indonesia  juga  memiliki  beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat  khususnya  penyadaran terhadap  kehidupan  bermasyarakat muslim  Indonesia  meliputi Qoryah Thayyibah ,  Kelompok  Bimbingan  Haji (KBIH),  badan  zakat  infaq  dan shodaqoh  serta  musholla  berjumlah 3.785 (PDA Kota Surakarta, 2016).
Difusi sebagai Sarana Penekan Golput
Amal  usaha  ‘Aisyiyah  yang disebutkan diawal belum mencantumkan  peranan  anggotanya dalam  bidang  pendidikan  politik. Keberlangsungannya  sebagai  organisasi sosial  tak  membatasi  ‘Aisyiyah  untuk turut  berpartisipasi  dalam  pendidikan politik  anggotanya.  Salah  satu  wujud partisipasi ‘Aisyiyah dalam menerapkan politik yang sehat adalah turut menekan
angka  golput  di  Indonesia.  Meskipun begitu, ‘Aisyiyah tetap tidak memberikan  klaim  bahwa  ‘Aisyiyah merupakan  organisasi  politik.  Hal  ini seperti  yang  disampaikan Hj.  Hindun Zulaikha  sebagai  kepala  Majelis  Dikdas dalam struktur kepengurusan Pimpinan Daerah  ‘Aisyiyah,  yang  ditemui  pada tanggal  5  April  di  kantor  Pimpinan Daerah (Pimda) ‘Aisyiyah Surakarta:
“Disini terus terang ‘Aisyiyah itu  organisasi  sosial  bukan  organisasi politi k”  (Wawancara  tanggal  5
April 2019)
Tak  sampai  di  situ,  Hj.  Siti Maesaroh,  S.Ag  selaku  Ketua  Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Surakarta menjelaskan  mengenai  keikutsertaan ‘Aisyiyah  dalam  dunia  politik  yang sempat macet. Hal tersebut dikarenakan masih sensitifnya bahasan politik dalam internal organisasi berbasis Islam seperti ‘Aisyiyah,  maupun  Muhammadiyah. Menurut  Hj.  Siti  Maesaroh,  SAg,  masih banyak  anggota  yang  merasa  bahwa bahasan  politik  merupakan  hal  yang tabu  apabila  dibawa  dalam  forum organisasi  sosial.  Di  sisi,  lain  ungkapan
Ketua  Komisioner  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) mengenai peran perempuan  dalam  memelopori  gerakan anti  golput,  menyatakan  bahwa  KPU rupanya  telah  membuat  kelompok kolektif dari berbagai gerakan wanita di Surakarta  termasuk  ‘Aisyiyah  untuk melakukan  sosialisasi  seputar  pemilu dan himbauan minimal kepada anggotanya  untuk  tidak  golput.  Hj.  Siti Maesaroh,  SAg  memberikan  tanggapan sebagai berikut:
“ Karena  KPU  itu  telah mengundang  beberapa  organisasi wanita  di  Solo,  antara  lain  ‘Aisyiyah,
Muslimat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
kemudian  GOW,  GOW  itu  Gerakan Organisasi  Wanita,  Fataya  juga.  Ya itu diundang intinya untuk melakukan  sosialisasi  ttg  pemilu, termasuk  himbauan  untuk  tidak golput  itu .”.  (Wawancara  tanggal  5 April 2019)
Berangkat dari itu dapat disimpulkan  bahwa  Komisi  Pemilihan Umum  memiliki  progres  usaha  yang cukup  baik  dengan  merealisasikan pendidikan politik yang
memberdayakan  perempuan  di  Kota Surakarta. Rupanya beberapa organisasi wanita  tersebut  turut  berpartisipasi langsung  untuk  mewujudkan  pemilu yang  sehat  di  Surakarta.  Sosialisasi  ini tidak  hanya  dilakukan  pada  pemilu presiden  di  bulan  April  2019  saja, namun telah dilakukan dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) serentak pada tahun 2018.
Upaya  pengolektifan  partisipasi organisasi  perempuan  dari  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  ini  memiliki beberapa tujuan khusus yang ditekankan  agar  dapat  terealisasi  yaitu 1).  Agar  masyarakat  tidak  golput,  2).
Agar jadi pemilih yang cerdas, 3). Agar tidak  tertarik  dengan money  politic .
Ketiga  hal  tersebut  muncul  sebagai bentuk  evaluasi  dari  pemilu-pemilu sebelumnya  yang  menunjukkan  tingkat golput  dan money  politic yang  tinggi.
Pada  proses  sosialisasi  ini,  para  wakil dari  tiap  organisasi  wanita  diharapkan mampu  bersikap  netral  tanpa  memihak calon  wakil  rakyat  yang  diusung.  Hj. Siti Maesaroh, S.Ag menuturkan bahwa setiap  perwakilan  organisasi  memiliki
tupoksi  kerjanya  masing-masing  dalam melakukan sosialisasi:
“ Misalkan  saya  di  ‘Aisyiyah ya  sosialisasi  dilingkup  ‘Aisyiyah, yang  PKK  dilingkup  masyarakat umum  Rukun  Tetangga  (RT)  atau Rukun  Warga  (RW),  di  lingkup Fataya  Nahdlatul  Ulama  (NU)  ya berarti  dilingkungan  NU,  kemudian yang dilingkungan Gerakan Organisasi  Wanita  ke  lingkaran perkumpulannya,  kemudian  ada  yang dari  gereja  Santa  Maria  dan sebagainya
yang intinya
mensosialisasikan ”. (Wawancara
tanggal 5 April 2019)
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perwakilan  organisasi  wanita  memiliki peran  dalam  lingkup  organisasinya masing-masing.  Di  internal  ‘Aisyiyah sendiri, beberapa anggota atau pengurus  yang  tergabung  dalam relawan  KPU  ini  menyampaikan sosialisasi pemilu serta himbauan untuk tidak  golput  dalam  forum-forum  atau majelis. Hal tersebut dapat disampaikan baik  secara  langsung  dalam  forum sosialisasi dan penyuluhan atau
dilakukan dengan memasukkan
himbauan dalam materi saat majelis.
Berikutnya, Siti Fatmawati,
M.Kep  merupakan  calon  legislative daerah  pemilihan  Kota  Surakarta sekaligus  sebagai  anggota  ‘Aisyiyah Surakarta.  Dirinya  turut  menyatakan mengenai  pentingnya  pemilihan  umum tanpa golongan putih:
“ Saya  itu  selama  berada  di lingkungan  politik  seperti  itu  selalu menekankan bahwa jangan sampai gak milih. Karena itu sangat memengaruhi banyak hal sebenarnya .”. (Wawancara tanggal 5 April 2019)
Dewi Isa’ Maratati, S,Psi.
menyatakan  bahwa  golput  terjadi  tidak semata-  mata  tanpa  alasan,  namun kebanyakan  masyarakat  melakukan  itu karena mengalami kekecewaan
terhadap  pemerintahan  terutama  para petahana.
“ Jadi  karena  memang  orang- orang ini merasa tidak ada yang ideal diantara  calon  yang  ada,  dan  mereka merasa  tidak  ada  alternatif  yang  bisa mereka  ambil,  sehingga  lebih  baik tidak usah memilih sekalian ”.
(Wawancara tanggal 5 April 2019) Namun  disampaikan  juga  oleh Dra,  Hj.  Sri  Lestari  bahwa  tindakan golongan  putih  tersebut  tidak  menjadi solusi  atas  pemerintahan  yang  tidak memuaskan,  masyarakat  yang  golput tidak  turut  menentukan  pilihannya sehingga  hasil  hitung  suara  menjadi tidak  maksimal,  hal ini  tentunya  cukup merugikan.  Kecuali  apabila  muncul kondisi  dimana  orang-orang  dengan golongan putih tersebut dapat memberikan solusi terhadap
kekecewaan  yang  dirasakan,  sehingga terbentuk  keadaan  saling  memahami antar  masyarakat  dan  pemerintah  demi terwujudnya  kehidupan  masyarakat yang sejahtera.
Ketika  ditanya  tentang  sejak kapan  ‘Aisyiyah  mulai  berpartisipasi dan  berperan  dalam  mewujudkan
Gambar 1. Struktur Pengurus Aisyiyah Surakarta. Sumber Pribadi
pemilu  tanpa  golput,  Hj.  Hindun Zulaikha menyampaikan:
“ Kali  ini  baru  bangkit  lagi, karena sudah tahu kalo kita islam ini betul-betul  perlu  memahami  politik sebenarnya,  karena  politik  itu  kan masuk  ke  Siyasah.  Itulah  kenapa seharusnya  organisasi  islam  juga perlu  menghadapi  pemilu,  ada ilmunya.  Sekarang  berbangkitlah, saya  sudah  kerasa  baru  kali  ini  alim ulama dan sebagainya terjun menentukan
pilihannya .”.
(Wawancara tanggal 5 April 2019)
Disampaikan  juga  oleh  Dewi  Isa’ Maratati,  S,Psi.  bahwa  keikutsertaan organisasi  islam  dalam  jalur  politik belakangan  memang  tidak  banyak. Mayoritas  masyarakat  muslim  masih menganggap bahasan politik merupakan sebuah  bahasan  yang  sensitif  dan memicu perpecahan, hal tersebut bertentangan  dengan  prinsip  berkumpul dalam majelis. Bukan berarti masyarakat dalam organisasi Islam tidak berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum, hanya  saja  porsi  partisipasinya  tidak lebih  dari  sekedar  mencoblos  atau
mencontreng.  Namun  beberapa  tahun terakhir ‘Aisyiyah bersama Muhammadiyah sepakat bahwa
organisasi Islam juga perlu berpartisipasi dalam  perwujudan  pemilu  yang  lebih
baik.
Arah Dukungan Politik ‘Aisyiyah
Hj.  Siti  Maesaroh,  SAg  selaku pimpinan  daerah  ‘Aisyiyah  Surakarta yang  bertanggung  jawab  atas  fungsi politis  dan  keagamaan  menyampaikan bahwa:
“Saat  ini  ‘Aisyiyah  sudah mau  berpartisipasi  dalam  politik meskipun  tidak  banyak.  Sekarang kalau  ada  calon  legislatif  (caleg)  dari Muhammadiyah,  atau  dari  ‘Aisyiyah
Gambar 2. Pengajian Daerah pada Hari Jumat. Sumber Gambar Pribadi
sendiri,  ya  didukung ”.  (Wawancara tanggal 5 April 2019)
Dari  ungkapan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  sebelumnya,  ‘Aisyiyah sendiri  murni  bergerak  di  bidang  sosial. Dengan  begitu  anggotanya  sama  sekali acuh  dengan  hal-hal  yang  berkaitan dengan politik. Seperti telah disampaikan bahwa  politik  masih  dianggap  tabu terutama apabila masuk kedalam majelis. Namun beberapa tahun terakhir rupanya kesadaran anggota Muhammadiyah termasuk ‘Aisyiyah mulai berani terbuka dengan  bahasan  politik  terutama  dalam pemilu, sebagaimana yang dikemukakan Dra, Hj. Sri Lestari:
“ ‘Aisyiyah sekarang beda dengan yang dulu. Organisasinya kan peduli dengan  politik  melihat  situasi  yang seperti  sekarang  ini  ‘Aisyiyah tergugah  untuk  berjihad  berdakwah untuk islamnya terutama .” (Wawancara tanggal 5 April 2019) Hj. Hindun Zulaikha menyampaikan bahwa saat ini Muhammadiyah  dan  ‘Aisyiyah  mulai merekomendasikan  anggotanya  untuk
mengajukan  diri  sebagai  anggota legislatif.  Berdasarkan  paparannya,  di Kota  Surakarta  terdapat  5  nama  calon anggota legislatif Muhammadiyah,
salah satunya perempuan dari ‘Aisyiyah.  Dewi  Isa’  Maratati,  S,Psi. menyatakan  bahwa  Muhammadiyah, termasuk  di  dalamnya  ‘Aisyiyah memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kecenderungan politik organisasi.  Hal  tersebut  dikuatkan dengan fakta bahwa ketua umum Partai
Amanat Nasional (PAN) sendiri merupakan sesepuh dari
Muhammadiyah.
“ Pendiri  Partai  Amanat
Nasional (PAN) dari kader muhamadiyah  itu  pak  Amin  Rais. Siapa lagi yang akan ngopeni partai kita  kalau  bukan  pak  Amin  Rais. Makanya  itu  dari  kita  ya  terus ngumpulkan  caleg-  caleg  yang  dari Partai  Amanat  Nasional  (PAN) ”. (Wawancara  tanggal  5  April 2019)
Disampaikan juga bahwa
‘Aisyiyah  mencoba  untuk  mengikuti arah  gerak  organisasi  induknya  yaitu Muhammadiyah.  Saat  ini  ‘Aisyiyah
sudah  memulai  untuk  melakukan pendidikan  politik  kepada  anggotanya terkait  dengan  kecenderungan  daya dukung  untuk  Partai  Amanat  Nasional (PAN) sehingga  diharapkan  dapat menyusul  angka  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu yang  dapat  dilakukan  oleh  ‘Aisyiyah adalah  perbanyak  sosialisasi  mengenai Partai  Amanat  Nasional  (PAN) kepada anggotanya agar dapat serentak membirukan pemilu dari sisi organisasi islam modern saat ini.
Basis Dukungan
Dalam menjalankan
roda organisasinya, para perempuan
‘Aisyiyah selalu mengacu pada kurikulum  atau  prosedur  yang  dibuat oleh  Muhammadiyah.  Mayoritas  basis utama  organisasi  Aisyayah  adalah perempuan  yang  merupakan  istri  dari suami seorang anggota Muhammadiyah atau  berpartisipasi  secara  individu  di kepengurusan.  Mereka  yang  tergabung didalamnya, seperti yang dilansir dalam buku  Sejarah  dan  Langkah  ‘Aisyiyah Kota  Surakarta  dari  awal  berdirinya sampai  saat  ini,  struktur  anggota memiliki  riwayat  pendidikan  yang
tinggi  dimulai  dari  tingkat  sarjana, magister,  dan  doktoral.  Selain  melalui jalur pendidikan formal, mereka memiliki rekam jejak pendidikan agama yang diwariskan oleh keluarganya yang juga  anggota  Muhammadiyah.  Dalam memantau  seluruh  basis  dukungannya, ‘Aisyiyah  daerah  Surakarta  memiliki hierarki kepengurusan yang diungkapkan oleh  Hj. Hindun Zulaikha sebagai berikut:
" ‘Aisyiyah itu mempunyai 7 cabang,  ini  adalah  tingkat  kota  7 cabang itu kalo istilah pemerintah itu 7 kecamatan. cabang itulah kecamatan,  ranting  itu  kelurahan ".
(Wawancara tanggal 5 April 2019) Setiap agenda yang
diselenggarakan  oleh  pimpinan  daerah ‘Aisyiyah  Kota  Surakarta  memiliki tujuan untuk merekatkan setiap anggotanya.  Beberapa  kegiatan  rutin yang  dilaksanakan  seperti Munadhoroh atau  pembahasan  ayat  Al  Qur'an  dan Hadis  setiap  sebulan  sekali,  pengajian daerah  yang  diselengarakan  setiap setengah  bulan  sekali  pada  Jum'at pertama  dan  ketiga  dan  bertempat  di Musholla  kantor  pimpinan  daerah
Surakarta,  pengajian  peringatan  Hari Besar  Islam  dan milad atau  hari  jadi ‘Aisyiyah, dan kegiatan majelis lainnya. Dari  banyaknya  agenda  tersebut, pengurus inti ‘Aisyiyah selalu menyisipkan  himbauan  dan  informasi- informasi  tambahan  diluar  materi majelis,  termasuk  pendidikan  politik anggota.
Kegiatan  sosialiasi  politik  yang dilakukan  oleh  ‘Aisyiyah  menjelang Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dinilai sangat efektif dalam mensolidkan suara pada internal organisasi. Fokus utamanya  adalah  penguatan  prinsip untuk  lingkup  internal  ‘Aisyiyah  itu sendiri.
Hj.
Hindun Zulaikha menyatakan:
" Ya  diutamakan  dilingkup aisiyah,  dimulai  dengan  pengajian, pengajian  yang  lain  ndak  papa,  di lingkup  sesame  (Rukun  Tetangga) RT  atau  Rukun  Warga  (RW)  ndak papa.  Yang  disosialisasikan  itu PAN  nya  itu,  syukur"  bisa mejadikan  biru.  Solo  kan  mayoritas merah,  mudah-  mudahan  bisa  jadi biru "  (Wawancara  tanggal  5 April 2019)
Langkah ‘Aisyiyah dalam mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) s ebagai kecenderungan politik organisasi dalam pemilu merupakan  bentuk  partisipasi  aktif organisasi dalam ranah politik.

## SIMPULAN
Pemilihan  umum  tahun  2019 menjadi sebuah kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk secara bijaksana menggunakan  hak  pilihnya  demi mengurangi  tingginya  angka  golongan putih  (golput).  ‘Aisyiyah  sebagai organisasi  bagi  wanita  Muhammadiyah yang  bergerak  dalam  bidang  sosial keagamaan kini telah melebarkan sayap amal  usahanya  dalam  pendidikan politik  sebagai  bentuk  partisipasi organisasi  dalam  mewujudkan  politik yang sehat.
Salah  satu  peranan  yang  diambil ‘Aisyiyah  daerah  Surakarta  adalah dengan  tergabung  dalam  relawan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  pada program  penekanan  angka  golput  di Surakarta.  Langkah  yang  dilakukan ‘Aisyiyah  yaitu  dengan  memberikan
sosialisasi  terkait  pendidikan  politik anggota  ‘Aisyiyah  yang  disampaikan dalam forum penyuluhan, atau disisipkan  sebagai  himbauan  dalam materi  majelis taklim yang  rutin diselenggarakan.  Praktik  semacam  ini sangat berdampak positif sebagai proses difusi  penyebaran  pesan  politik  pada tataran masyarakat agamis.
Selain  turut  menekan  tingginya angka  golput  di  Indonesia,  saat  ini ‘Aisyiyah  bersama  Muhammadiyah secara  terbuka  menghimbau  seluruh keluarga besar Muhammadiyah sebagai basis massa organisasi untuk memberikan  dukungan  politik  pada kader-kader  yang  menjadi  anggota legislatif  dengan  kecenderungan  politik kepada  Partai Amanat  Nasional (PAN). Secara  akar  sejarah  dan  gerakan, informan merupakan kesatuan konstituen  PAN  yang  tergabung  dalam Muhammadiyah  sebagai  organisasi  inti dan  ‘Aisyiyah  sebagai  organisasi  sayap untuk  kaum  wanita.  Dengan  demikian, ‘Aisyiyah  sebagai  organisasi  otonom Muslimah  di  Kota  Surakarta  berperan positif  terhadap  keberlangsungan  pesta
demokrasi  2019  tanpa  memainkan sentimen agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Beetham,  D.  (2018). Max  Weber  and  the theory of modern politics . John Wiley
& Sons.
CNN  Indonesia.  (2019). KPU:  Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta .  Retrieved  June  16  2020,  from CNN
Website:
https://www.cnnindonesia.com/n asional/20181215171713-32- 353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap- pemilu-2019-capai-192-juta
Fauzia,  A.  (2004). Tentang  perempuan Islam: Wacana dan gerakan .
Gramedia Pustaka Utama.
Fitri,  A.  (2018). Dinamika  Dan  Tantangan Jelang  Pemilu  Presiden  Tahun  2019 . KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 113-131. Imanuel,  Fiorentinus  Christian.  2015. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang  Kecamatan  Muara  Badak
Kabupaten  Kutai  Kartanegara .  E- Journal  Ilmu  Pemerintah.  Volume 3. Nomor 2.
Nyarwi,  N.  (2009). Golput  Pasca  Orde Baru:  Merekonstruksi  Ulang  Dua Perspektif. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu Politik, 12(3), 281-305.
Purnamasari,  Desi.  (2018). Gelombang
Golput  yang  Tak  Pernah  Surut .
Retrieved  June  16  2020,  from Tirto.id website:
https://tirto.id/gelombang-golput- yang-tak-pernah-surut-cVnc
Rohmawati, T. (2016). PERILAKU
PEMILIH GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
(PILGUB)  JAWA  BARAT  TAHUN
2008. JIPSI-Jurnal  Ilmu  Politik  dan
Komunikasi UNIKOM, 5(2).
Yanuarti, S. (2016). Golput dan Pemilu di
Indonesia. Jurnal Penelitian Politik,
6(1), 21-32.

## PDA  Kota  Surakarta.  (2016). PERAN
DAN
PERKEMBANGAN
‘‘AISYIYAH .  Retrieved  June  17
2020,  from  PDA  Kota  Surakarta website: http://kota-
surakarta.’Aisyiyah.or.id/id/page
/peran-dan-perkembangan.html