Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 228-233| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH
I Gusti  Agung  Mas Cahyani  Dewi, Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar,  Bali-Indonesia

## Abstrak
Aktivitas pemberian  kredit  dapat dilakukan  oleh siapa saja yang memiliki  kemampuan  untuk memulai  perjanjian utang piutang antara pemberi utang/ kreditur dan penerima pinjaman/debitur,  hal ini diatur dalam pasal 8 Undang - Undang Perbankan.  Penelitian  inibertujuan  untuk menganalisis  kedudukan hukum  dalam  perjanjian  kre dit  jika objek  jaminan  fidusia  musnah, dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa akibat musnahnya objek jamina n fidusia.  Metode yang digunakan  adalah  metode  empiris  dengan pendekatan  sosiologi  hukum.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa kedudukan hukum perjanjian  kredit jika  objek jaminan  fidusia musnah baik dalam  hal benda yang menjadi  objek  telah diasuransikan maupun belum  diasuransikan oleh  pemilik  benda. Perjanjian  kreditnya tetap ada dan debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan atas utangnya. Den gan situasi tersebut maka pihak kreditur  akan berubah menjadi  kreditur  konkuren. Selanjutnya, dalam  menyelesaikan  sengketa musnahnya objek jaminan  fidusia terdapat dua cara yaitu, jika  benda yang dijadikan  objek jaminan  fidusia oleh debitur dalam  suatu perjanjian  kredit  telah diasuransikan maka  pihak  kreditur  bisa mengklaim  asuransi atas benda yang dijaminka n tersebut.  Sedangkan  jika  benda  yang  dijadikan  jaminan  belum  diasuransikan  dalam  hal  ini  kreditur  telah mengeluarkan  kredit  dan sedang mengurus asurans i benda tersebut, terjadi peristiwa yang tidak diinginkan oleh pihak  debitur  maupun  kreditur  yaitu  musnahnya  benda  yang  dijadikan  jaminan.  Maka  debitur  tetap  harus ertanggung jawab dengan mengganti benda yang dijaminkan  dengan benda baru yang dimiliki  piha k debitur dan nilai  jualnya sama dengan kredit  yang telah dikeluarkan  oleh pihak kreditur.
Kata  Kunci: Perjanjian  Kredit; Jaminan Fidusia; Musnahnya Objek Jaminan  Fidusia

## Abstract
Crediting activities can be carried out by anyone who has the ability to  initiate a loan agreement between the creditor / creditor and the recipient of the loan / debtor, this is regulated in article 8 of the Bank ing Act. This study aims to analyze the legal position in the credit agreement if the fiduciary collateral object i s destroyed, and analyze efforts to resolve disputes due to the destruction of the fiduciary collateral object. The method used is an empirical method with the approach of legal sociology. The results showed that the legal position of the credit agreement  if the fiduciary collateral object was destroyed either in the case that the object became the object had been insured or not insured by the owner of the object. The credit agreement remains and the debtor remains responsible for paying off the debt. With this situation, the creditor will turn into a concurrent creditor. Furthermore, in resolving disputes the destruction of fiduciary collateral objects, there are two ways, namely, if the object used as fiduciary collateral object  by  the  debtor  in  a  credit  a greement  is  insured,  the  creditor  can  claim  insurance  for  the collateralized object. Whereas if the object which is used as collateral has not been insured in this case the creditor has issued a credit and is tak ing care of the object's insurance, an undesirable event occurs by the debtor and the creditor, namely the destruction of  the object  used as collateral. Then the debtor must be  held responsible by replacing the items pledged with new objects owned by the debtor and the selling price is the same as t he credit issued by the creditor.
Keywords: Credit Agreement; Fiduciary Guarantee; the Destruction of Fiduciary Objects

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  Hukum  di  Negara  Republik  Indonesia  difokuskan  pada  pengembangan  peraturan perundang-undangan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Disamping  itu, pembangunan di bidang hukum  harus mampu  mengikuti  perkembangan masyarakat yang saat ini  sedang berkembang  kearah
modernisasi.  Semua  kebutuhan  dan  pengaturan  kehidupan  masyarakat  berdasarkan  tingkat kemampuannya harus ditampung  dalam pembangunan hukum.
Dalam  menunjang  dunia  usaha  tidak  terlepas dari  permodalan  Lembaga Perbankan memiliki peran dalam pertumbuhan ekenomi di Negara Republik Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi,  bank memiliki  peran  untuk  membantu  para  nasabah  atau  debitur  yang  memerlukan  danadengan  cara pemberian  kredit  yang  berfungsi  untuk  membantu  meningkatkan  produktivitas  dalam  memajukan pembangunan. Dalam hal ini  lembaga perbankan bertindak sebagai pemberi dana atau biasanya disebut dengan kreditur.
Pemberian  kredit  terhadap  debitur  dilakukan  dalam  dunia  perbankan  maupun  lembaga pembiayaan  melalui  suatu perjanjian  yaitu  perjanjian  pokok  yang biasanya  diikuti  dengan perjanjian tambahan  dari  perjanjian  pokok.  Pada umumnya  perjanjian  pokok  berupa  perjanjian  utang  piutang, perjanjian  pinjam  meminjam,  perjanjian  kredit atau perjanjian  lainnya  yang mengakibatkan timbulnya hubungan  hukum  utang-piutang  antara  kreditur  dengan  debitur.  Dalam  perjanjian  utang  piutang diperjanjikan  salah satunya antara debitur  dengan  kreditur  bahwa pinjaman  tersebut dibebani  dengan suatu jaminan,  yang  nantinya  akan diikuti  dengan pengikatan  jaminan  yang dapat berupa pengikatan jaminan  kebendaan atau jaminan  perseorangan.
Pemberian kredit  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja yang  memiliki  kemampuan  untuk  memulai perjanjian  utang piutang  antara pemberi utang/kreditur  dan penerima  pinjaman/debitur,  hal ini  diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan tentu ada resikonya, untuk meminimalisir  resiko yang timbul  maka perjanjian kredit  harus  disertakan suatu lembaga  jaminan  yang  berfungsi  untuk  memberikan  keamaan pemberi kredit. Jika debitur  melakukan wanprestasi maka kreditur  mempunyai  hak untuk menuntut  piutangnya terhadap kekayaan debitur  yang dipakai  suatu jaminan  dalam perjanjian  kredit. Hal ini  adalah wujud dari  prinsip  kehati-hatian  lembaga  perbankan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 10  Tahun 1998  perubahan atas Undang-Undang  Nomor 7  Tahun 1992  selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan.
Lembaga jaminan  yang  saat ini  sering  diterapkan  dalam perjanjian  kredit  salah satunya adalah jaminan fidusia,  lembaga ini dapat digunakan jika objek jaminanannya  adalah benda bergerak. Lembaga jaminan  fidusia merupakan suatu perjanjian  accessoir dari perjanjian  utang piutang (kredit) merupakan hasil  perkembangan  dari lembaga jaminan  gadai.  Jaminan fidusia  telah digunakan  di  Indonesia  sejak zaman penjajahan  Belanda sebagai suatu bentuk jaminan  yang lahir  dari yurisprudensi.  Isi  janji  yang dibuat oleh debitur  dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan  kepemilikan  atas suatu benda sebagai jaminan  utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur  tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan  kreditur  akan mengalihkan  kembali  kepemilikan  tersebut kepada debitur  jika  utangnya sudah  dibayar  lunas.  Dengan tetap  menguasai  benda  tersebut,  pemberi  fidusia  dapat  menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya (F. G. Tumbuan, 2000). Hal ini juga diterangkan oleh peneliti  sebelumnya  dari  (Hariyani,  2016)  bahwa hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) khususnya Hak Cipta sudah dilegalkan  sebagai obyek jaminan  utang melalui  skema Fidusia  berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. HAKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) dapat diikat dengan jaminan  Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (immaterial)  atau tak-benda (intangible)  hanya bisa diikat  dengan jaminan  Fidusia.
Penyerahan hak milik  yang tanpa disertai dengan penyerahan fisik  ini  dalam  prakteknya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  oleh para pihak, seperti objek jaminan yang diikat  dengan jaminan fidusia  ternyata musnah. Hal ini  dapat merugikan  masing-masing  pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Jika mengkaji  pada pernyataan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini,  terjadi ketidakjelasan  mengenai  pengaturan  mengenai  indikator  musnahnya  objek  jaminan  fidusia  dalam perjanjian  kredit.
Terkait  dengan  kajian  penelitian  ini,  berikut  ini  adalah  uraian  dari  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya.  Pertama, (Putriyanti,  2017)  mengkaji  tentang  status hukum  jaminan  credit  bank  dalam jaminan  hukum  Indonesia,  menyatakan bahwa sistem jaminan  hukum  di  Indonesia  sudah tidak  murni lagi menganut sistem tertutup, tetapi sudah mulai bergeser menjadi sistem terbuka. Kedua, (Yasir, 2016) menyatakan dalam penelitiannya  bahwa pidana dalam Jaminan Fidusia  dapat dijatuhkan  kepada orang yang dengan  sengaja memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau dengan cara apapun  memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui  oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan  Fidusia.  Selanjutnya,  (Jayanti,  2018)  mengatakan bahwa dengan  membuat  jaminan  fidusia
yang mengikat akta notaris akan mampu memberikan  kepastian hukum  baik  debitur maupun  kreditur, sehingga mereka mendapat sebuah kepastian tentang apa yang mereka harapkan dalam kondisi  tertentu. Terakhir, (K, 2017)  menyatakan bahwa aspek-aspek hukum  objek tidak  bergerak seperti fidusia  objek dapat dikategorikan  ke dalam  3  (tiga)  periode,  yaitu  periode  sebelum  hukum  4  1996  pada hipotek, periode  setelah diberlakukannya  undang-undang-undang  No. 4 tahun 1996  pada hipotek,  dan periode setelah undang-undang  No. 42  tahun  1999  tentang fidusia.  Ketentuan mengenai  objek  tak  bergerak mengakomodasi  kredit  kebutuhan  untuk  membangun  pemilik  tanpa hak  tanah dimana  bangunan  ini memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi  sesuai  dengan  prinsip  horisontal  pemisahan.  Berdasarkan penjelasan  di  atas, maka penelitian  baru ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  dalam perjanjian  kredit  jika  objek  jaminan  fidusia  musnah,  dan menganalisis  upaya penyelesaian  sengketa akibat musnahnya objek jaminan  fidusia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum. Selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan dalam penelitian  ini  yaitu dengan menganalisis  buku- buku  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui  hasil wawancara langsung ke pihak yang terkait yaitu pihak  BPR Bumi Prima Dana dan pihak  Koperasi Bina Karya Utama, Selain  itu  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1992  tentang  jaminan  fidusia.  Kemudian,  sumber  data  sekunder  juga digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara membaca  jurnal,  membuat ringkasan dan kemudian dianalisis  dengan menggunakan teknik  deskripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Jika Objek Jaminan Fidusia Musnah
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji  untuk mengikatkan  diri  kepada orang lain, dimana  perjanjian  tersebut berisi  janji-janji  yang sebelumnya telah disetujui  atau disepakati  oleh  para pihak  yang terlibat,  yaitu  berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis  maupun lisan.  Hal yang terpenting  yaitu sahnya suatu perjanjian,  jika  perjanjian dinyatakan  sah maka perjanjian  tersebut dapat dilaksanakan  oleh  kedua belah pihak,  tetapi jika  suatu perjanjian  dikatakan tidak sah maka perjanjian  tersebut dinyatakan batal demi hukum. Suatu perjanjian dikatakan  sah  apabila  memenuhi  syarat-syarat  yang  dimaksud  pada  Pasal  1320  KUHPer,  yang menyebutkan bahwa:
1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.
Melaksanakan suatu  perjanjian  terdapat objek  dan  subjek  perjanjian.  Adapun  yang  dimaksud dengan objek dalam suatu perjanjian  adalah prestasi, prestasi ini  harus dilaksanakan atau dipenuhi  oleh pihak-pihak  yang terlibat di dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi  subjek hukumnya  adalah individu/  pribadi  dan badan hukum.  Salah satu contoh dari  bentuk perjanjian  yaitu perjanjian  kredit.  Kredit  berasal dari  kata creditus  yang  berarti  kepercayaan (Munari  Fuady,  1996). Kegiatan  pemberian  kredit  merupakan  kegiatan  yang  sangat konvensional  daru  suatu  bank,  bahkan kegiatan  Lembaga  perbankan  secara  tradisional  berfungsi  untuk  menghimpun  dana-dana  dari masyarakat dan menyarulkan dana tersebut kepada masyarakat. Dalam membuat perjanjian kredit tentu memiliki  dasar-dasar hukum  yang  dipakai  oleh  Lembaga  perbankan.  Adapun  dasar-dasar hukum tersebut, yaitu:
1. Perjanjian diantara para pihak yang terlibat.
2. Undang-Undang sebagai dasar hukum.
3. Peraturan pelaksaan sebagai dasar hukum.
4. Yurisprudensi  sebagai dasar hukum.
5. Kebiasaan perbankan sebagai dasar huku.
6. Peraturan
Dalam praktek perkreditan,  untuk  memberikan rasa aman bagi kepentingan bank yang bertindak sebagai  kreditur  maka  akan  meminta  jaminan  kepada  debitur.  Jaminan  tersebut  berfungsi  untuk meyakinkan  pihak  bank selaku  kreditur  bahwa debitur  akan mengembalikan  utang atau pinjamannya
tepat waktu sesuai dengan  kesepakatan bersama. Dengan menggunakan benda bergerak dalam suatu jaminan  tentu  akan ada beberapa resiko  yang timbul.  Salah  satunya yaitu  benda yang menjadi  objek jaminan  fidusia dapat musnah atau hilang  yang tentu saja mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat  diperjualbelikan.  Hal  tersebut terjadi  akibat  benda  bergerak  yang  dijaminkan  musnah  karena bencana alam, seperti banjir,  gempa bumi,  kecelakaan, atau kebakaran yang dalam hal ini terjadi karena diluar  kehendak  pemilik  benda. Apabila  dalam  suatu perjanjian  kredit  antara pihak  kreditur  dengan debitur terjadi  suatu sengketa musnahnya benda yang dijaminkan  dalam hal ini  adalah jaminan  fidusia maka  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  tidak  hapus  dan  tidak  merubah  kedudukan  debitur mengingat  benda yang  dijaminkan  telah musnah  tetapi perjanjian  pokoknya  dalam  hal  ini  perjanjian kredit tetap berlaku, yang berubah hanya kedudukan kreditur menjadit  kreditur konkuren. Maka dari itu pihak debitur  tetap bertanggung jawab atas pinjaman yang telah dikeluarkan  oleh pihak kreditur.
Dalam suatu perjanjian  kredit  jika  debitur  menjaminkan  suatu benda yang  bisa disebut  dengan jaminan  fidusia  maka benda  tersebut harus diasuransikan  terlebih  dahulu  sebelum  pihak  kreditur mengeluarkan  kredit.  Hal  ini  dilakukan  untuk meminimalisir  terjadinya  objek jaminan  yang musnah mengingat  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  tetap dalam  penguasaan pihak  debitur,  jika  hal  ini terjadi  maka  pihak  kreditur  dapat  mengklaim  asuransi  atas  benda  yang  dijaminkan  tersebut  dan menggunakan hasil klaim  tersebut untuk melunasi  hutang atau pinjaman  dari pihak  debitur.

## 2. Penyelesaian Sengketa Akibat Musnahnya Objek Jaminan Fidusia
Fidusia  berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan atas penyerahan hak milik suatu benda sebagai pelunasan  hutang  terhadap  kreditur.  Dengan  adanya  penyerahan  hak  kepemilikan  atas  kebendaan fidusia,  bukan berarti kreditur  sebagai penerima benda fidusia  akan menjadi  pemilik  kebendaan yang dijaminkan  dengan fidusia.  Dengan kata lain  kreditur  bisa menjual  kebendaan fidusia  apabila  debitur tidak  melunasi  utangnya  atau  debitur  wanprestasi,  sedangkan  bila  debitur  mampu  untuk  melunasi utangnya tepat waktu maka kebendaan fidusia  akan diserahkan kembali  kepada debitur.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan maka perlu dibuat  atau diadakan Lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia  merupakan Lembaga hak jaminan  yang bersifat kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Adanya  kewajiban  untuk  menyerahkan  sesuatu membuktikan  bahwa perjanjian  fidusia  bersifat zakelijk  yang berarti hak kebendaan, dan hak ini  dapat dipertahakan terhadap siapapun dan dimanapun  juga  (Satrio, 2005).
Jaminan  fidusia  diberikan  sebagai  agunan untuk  pelunasan  atas utang  tertentu yang dilakukan oleh  debitur  kepada kreditur.  Oleh  karena itu  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  tambahan yang didasarkan pada suatu perjanjian  utang-piutang  atau perjanjian  lain. Ada atau tidaknya jaminan  fidusia tergantung pada ada atau tidaknya suatu piutang yang dijaminkan  pelunasannya dengan jaminan fidusia. Dalam  menggunakan  jaminan  fidusia  harus  dilakukan  pembebanan  jaminan  fidusia  terlebih  dahulu dalam  bentuk  akta  oleh  notaris.  Akta  notaris  adalah  akta  autentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian  paling  sempurna, oleh karena itu pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia  dituangkan dalam  akta notaris yang  merupakan Akta Jaminan Fidusia.Hal  itu  dikarenakan  objek  jaminan  fidusia pada umumnya  merupakan barang bergerak yang  tidak  terdaftar, sudah  sepatutnya bentuk  akta yang digunakan adalah akta autentik, karena akta autentik dianggap paling  dapat menjamin  kepastian hukum menyangkut dengan objek  jaminan fidusia  (Tumbuan,  2000).
Yang wajib  didaftarkan  oleh  penerima fidusia  dalam hal  ini  kreditur  adalah benda yang sudah dibebani  dengan jaminan  fidusia. Dalam hal ini benda yang berada di dalam negeri maupun benda yang berada di luar negeri. Permohonan pendaftaran fidusia ini dilakukan  sendiri oleh penerima fidusia dalam hal ini  kreditur,  kuasa maupun wakilnya dengan melampirkan  pernyataan pendaftaran jaminan  fidusia. Pendaftaran ini  dilaksanakan di  Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya merupakan tempat tinggal  atau tempat kedudukan  dari  pemberi  fidusia  yang bersangkutan. Dengan adanya pendaftaran jaminan  fidusia  ini  juga memberikan perlindungan  bagi pihak kreditur jika  objek  jaminan  fidusia yang penguasaannya tetap berada pada tangan debitur bisa saja mengalami kemusnahan baik karena bencana alam ataupun kelalaian  dari pihak  debitur.
Hapusnya  jaminan  fidusia  akibat  musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia merupakan suatu hal yang wajar karena tidak ada manfaatnya lagi jika  dipertahankan mengingat  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  sudah tidak  ada (Munir  Fuady,  2000).  Jika  hal  ini  terjadi  pihak kreditur  akan  mengecek terlebih  dahulu  kebenaran tersebut  dan  jika  benar objek  yang  dijaminkan
mengalami  kemusnahan maka pihak  kreditur  bisa mengklaim  asuransi dan menggunakan  hasil  klaim tersebut untuk melunasi hutang debitur, sedangkan jika objek jaminan fidusia belum diasuransikan pada saat kemusnahan tersebut maka pihak  kreditur meminta  debitur  untuk  mengganti  benda yang musnah tersebut dengan benda lain yang dimiliki  debitur saat ini ataupun yang akan datang, dan benda pengganti tersebut harus memiliki  nilai  jual  yang sama dengan kredit  atau pinjaman  yang telah dikeluarkan  oleh pihak  kreditur.  Dengan  kata lain  pihak  debitur  tetap bertanggung  jawab  untuk  melunasi  hutangnya walaupun  objek  jaminan  yang  telah  dijaminkan  mengalami  kemusnahan.  Hal  ini  sejalan  denga (Meilaputri,  Suryani,  &  Seputra,  2019;Wijaya,  2020)  mengatakan  bahwa  hendaknya  lembaga pembiayaan  konsumen  mendaftarkan akta  pembebanan  jaminan  tersebut pada  Kantor  Fidusia  agar mempunyai  kepastian hukum  sebagai kreditur  preferen. Selain  itu,  dapat menggunakan  haknya untuk menjual  lelang Jaminan Fidusia  ketika debitur  wanprestasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil  analisis  dan  deskripsi  di  atas, maka dapat disimpulkan  bahwa kedudukan  hukum perjanjian  kredit  jika  objek  jaminan  fidusia  musnah  baik  dalam hal benda yang menjadi  objek  telah diasuransikan  maupun  belum  diasuransikan  oleh  pemilik  benda.  Perjanjian  kreditnya  tetap ada dan debitur  tetap  bertanggung  jawab atas pelunasan  atas utangnya.  Dengan situasi  tersebut maka  pihak kreditur  akan  berubah  menjadi  kreditur  konkuren.  Selanjutnya,  dalam  menyelesaikan  sengketa musnahnya  objek  jaminan  fidusia  terdapat dua cara yaitu,  jika  benda yang dijadikan  objek  jaminan fidusia  oleh  debitur  dalam  suatu  perjanjian  kredit  telah  diasuransikan  maka  pihak  kreditur  bisa mengklaim  asuransi  atas  benda  yang  dijaminkan  tersebut.  Sedangkan  jika  benda  yang  dijadikan jaminan  belum  diasuransikan  dalam  hal  ini  kreditur telah mengeluarkan kredit dan sedang mengurus asuransi benda  tersebut, terjadi  peristiwa  yang  tidak  diinginkan  oleh  pihak  debitur  maupun  kreditur yaitu  musnahnya  benda  yang  dijadikan  jaminan.  Maka debitur  tetap harus ertanggung jawab dengan mengganti  benda yang dijaminkan  dengan benda baru  yang  dimiliki  pihak  debitur  dan  nilai  jualnya sama dengan  kredit  yang telah dikeluarkan  oleh pihak  kreditur.

## 2. Saran
Adapun rekomendasi  berdasarkan hasil  analisis  di  atas yaitu  diperlukan  penjelasan  mengenai  setiap pasal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar tidak terjadi  multitafsir  terhadap  pasal-pasal  yang  belum  jelas.  Dan  mempertegas  ketentuan  kedudukan perjanjian  kredit jika terjadi suatu peristiwa yang terjadi diluar kehendak debitur dan kreditur. Agar para pihak  yang  terlibat  terlindungi  kedudukannya.  Kemudian,  kejelasan  prosedur  pemberian  kredit  oleh BPR Bumi  Prima  Dana dan  Koperasi  Bina  Karya Utama menyangkut  benda  yang  dijadikan  objek jaminan.  Untuk  mengantisipasi  keluarnya  kredit  tanpa  mengetahui  kejelasan  status  benda  yang dijaminkan  telah diasuransikan atau sedang dalam proses untuk diasuransikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munari. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bhakti. Fuady, Munir. (2000). Jaminan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hariyani, I. (2016). Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (2), 294–319. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7
Jayanti, A. A. A. S. W. (2018). Motorcycle as a Fidusia  Guarantee Object in  Financing  Companies  in PT Adira Cabang Denpasar, 3 (2), 122–129. https://doi.org/10.22225/jn.3.2.747.122-129 K,  C. T.  S. (2017).  Aspek Hukum  Benda Tidak  Bergerak Sebagai  Obyek  Jaminan  Fidusia. Jurnal Notariil , 1 (2), 13–22. https://doi.org/10.22225/jn.2.1.150.13-22
Meilaputri,  I. G. A. D., Suryani,  L. P., & Seputra, P. G. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia  yang  Didaftarkan  Setelah  Terjadinya  Wanprestasi. Kertha  Wicaksana:  Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa , 13 (2), 69–72.
Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1211
Putriyanti,  E.  D.  (2017).  Legal  Status  of  Credit  Bank  Guarantee  in  Indonesia’s  Legal  Guarantee.
Sriwijaya Law Review , 1 (2), 128–141. https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.38.pp128-141 Satrio. (2005). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Tumbuan, F. B. . (2000). Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum
Di Bidang Hukum Perdata . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Tumbuan,  F. G. (2000). Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Fidusia . Jakarta: BP Cipta Jaya. Wijaya,  H. T. (2020). Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia  Yang Tidak Didaftarkan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (1), 39–53. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3039 Yasir,  M. (2016).  Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia  (Legal  Aspect of  Fiduciary  Guaranty). SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 3 (1), 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307