## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA’: STUDI KASUS
NO.1803/PDT.G/2011/PA. SBY.

## Zakiul Fuady Muhammad Daud
IAIN Takengon, Aceh, Indonesia Email: zakiul_fuady@yahoo.com
Abstract: Religious differences in a family in Indonesian society cannot be avoided because Indonesia is pluralist.  However,  in  the  view  of  Islam,  this  will  have  an  impact  on  inheritance  issues  where  religious differences are one of the barriers in obtaining inheritance. To overcome this, most judges give inheritance to heirs with different religions through wajibah wills. However, in this case, the judge did not give wajibah wills  to  heirs  with    different  religions.  The  aim  of  this  study  is  to  find  out  the  reason  for  the  judge  in deciding the case and to analyze the decision taken from a sharia perspective. This research is a combined study between normative juridical and empirical juridical studies where the researcher tries to analyze the judge's decision which is empirically juridical based on the sharia perspective. The results showed that the judge decided not to give wajibah wills to heirs with different religions based on article e of the Islamic law compilation regarding the qualifications of heirs. This decision is in accordance with sharia because it does not  contradict  the  hadith  and  the  principles  in  Islamic  inheritance  law  are  force  (ijbari)  which  cannot  be compromised except with other arguments.
Keywords : Heirs with Different Religions, Wajibah Will, Islamic Inharitance
Abstrak: Perbedaan agama dalam sebuah keluarga pada masyarakat Indonesia tidak bisa dielakkan karena Indonesia  bersifat  pluralis.  Namun  demikian,  dalam  pandangan  Islam,  hal  ini  akan  berdampak  kepada masalah  kewarisan  dimana  perbedaan  agama  merupakan  salah  satu  penghalang  untuk  mendapatkan warisan.  Untuk  mengatasi  hal  ini  kebanyakan  hakim  memberikan  harta  warisan  kepada  ahli  waris  yang berbeda agama melalui wasiat wajibah. Namun, dalam kasus ini, hakim tidak memberikan wasiat wajibah kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  alasan  hakim dalam  memutuskan  perkara  tersebut  dan  menganalisis  putusan  yang  diambil  dalam  perspektif  syara’. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  gabungan  antara  kajian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  dimana peneliti mencoba menganalisis putusan hakim yang bersifat yuridis empiris berdasarkan kepada perspektif syara’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama berlandaskan kepada KHI pasal e tentang kualifikasi ahli waris. Putusan ini sudah  sesuai  dengan  syara’  karena  tidak  bertentangan  dengan  hadits  dan  asas  dalam  hukum  kewarisan Islam bersifat ijbari yang tidak bisa dikompromikan kecuali dengan dalil lain.
Kata Kunci : Ahli Waris Yang Berbeda Agama, Wasiat Wajibah, Kewarisan Islam

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  terkenal  mayoritas  beragama  Islam,  tetapi  masyarakat Indonesia juga bersifat pluralis yang tidak hanya terdiri dari beragam suku maupun etnik, tetapi  juga  beragam  dalam  beragama  (Daud  &  Azahari,  2019a;  Sukarna  &  Hambali, 2017). Perbedaan agama ini menjadi fenomena yang biasa terjadi di Indonesia, termasuk dalam  kehidupan  keluarga.  Terkadang  dalam  satu  keluarga  kedua  orang  tua  beragama Islam, akan tetapi ada salah satu anaknya yang beragama selain Islam. Dalam pandangan Islam,  perbedaan  keyakinan  ini  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  keluarga tersebut  terutama  pada  aspek  akibat  hukum  yang  akan  diterima  oleh  anggota  keluarga tersebut.

## Jurnal As-Salam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2021
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
Akibat  hukum  yang  mencolok  dari  adanya  perbedaan  agama  adalah  berkaitan dengan masalah warisan. Pada dasarnya dalam hukum  Islam, antara orang tua dan anak saling  mewarisi  apabila  salah  satunya  meninggal  selama  mempunyai  keyakinan  yang sama. Akan tetapi jika keyakinan yang dimiliki anggota keluarga berbeda, maka mereka tidak  dapat  saling  mewarisi  karena  beda  agama  merupakan  salah  satu  hal  yang menghalangi  seseorang  untuk  mendapatkan  harta  warisan  (Arif,  2017;  Cahyono, Kusuma, & Telussa, 2019; Daud, 2018; Daud & Azahari, 2018; Hanum & Syahr, 2016; Istiqamah,  2017;  Raharjo  &  Dwi  Putri,  2019;  Setiawan,  2017;  Yudistiawan,  2018).  Hal ini  sebagaimana  hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim yang artinya:
“Abu Ashim telah menceritakan dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Ali Ibn Husain dari  Amr  Ibn  Utsman  dari  Usamah  Ibn  Zaid  RA:  Sesungguhnya  Rasulullah  bersabda: ‘ Orang  muslim  tidak  boleh  mendapatkan  harta  waris  dari  orang  kafir,  dan  orang  kafir tidak  boleh  mendapatkan  warisan  dari  orang  muslim. ’”(Bukhari, 1984; Muslim, 1988). Hadits  ini  mengisyaratkan  bahwa  status  agama  individu  sebagai  pewaris  sangat  penting ketika  proses  pembagian  harta  waris  apakah  ahli  waris  berhak  mendapatkan  harta warisannya atau tidak  (Daud, 2018;  Herenawati, Sujana,  & Kusuma, 2020), begitu juga sebaliknya.
Dalam  menanggapi  hal  ini,  sebagian  pakar  yang  menganggap  bahwa  perbedaan agama  menjadi  penghalang  mendapatkan  harta  warisan  merupakan  sebuah  bentuk diskriminasi  (Apriyudi,  2018).  Bagi  kaum  minoritas  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa aplikasi hukum Islam tidak sesuai dengan karakter Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin (Arif,  2017).  Namun  demikian,  dalam  realitanya  kebanyakan  putusan  MA memberikan  harta  waris  kepada  ahli  waris  yang  beragama  selain  Islam  melalui  wasiat wajibah  (Daud,  2018;  Daud  &  Azahari,  2018)  dan  ini  dianggap  sebagai  terobosan  yang dapat  mendongkrak eklusivisme  Islam dan menangkal  konsep diskriminasi  dalam  Islam diantaranya  kasus  No.0140/Pdt.P/2012/PA.SBY,  No.18/Pdt.G/2007/PTA.SBY.  dan 331/K/Ag/2018.  Bahkan  putusan  Mahkamah  Agung  pada  kasus  terakhir  dijadikan sebagai lendmark  decision bagi  para  hakim  rendah  maupun  tinggi  untuk  dijadikan rujukan bagi kasus-kasus pembagian ahli waris non muslim (Raharjo & Dwi Putri, 2019).
Namun  demikian,  pada  putusan  tertentu  seperti  kasus  No.1803/Pdt.G/2011/PA. SBY.  Hakim  tidak  memberikan  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama. Hal  ini  membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  bagaimana  putusan yang  diberikan  oleh  hakim  pada  kasus  tersebut,  apa  alasan  hakim  tidak  memberikan wasiat wajibah kepada mereka, dan bagaimana putusan hakim tersebut  dalam perspektif syara’.  Diharapkan  dengan  mengangkat  kasus  ini  memberikan  pertimbangan  untuk menerapkan hukum waris sesuai dengan pembuat syariat.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Kewarisan dalam Islam
Kata  mawaris  merupakan  bentuk jama’ dari  kata mitrats  (irts,  wirts,  turats) yang artinya  harta  tinggalan  orang  yang  sudah  meninggal  yang  akan  diwarisi  oleh  ahli warisnya  (Ash-Shiddieqy,  1987;  Daud,  2018).  Oleh  karena  itu,  ilmu  yang  mempelajari tentang  harta  waris  disebut  sebagai  ilmu  waris.  Muhibbin  &  Wahid  (2009)  mengatakan
bahwa  ilmu  waris  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  cara  perpindahan  harta peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli waris serta bagian masing-masing.
Berdasarkan definisi di atas, maka obyek kewarisan adalah harta peninggalan. Oleh karena  itu,  harta  peninggalan  yang  ditinggal  si  mayit  disebut  sebagai tarikah (Ash- Shiddieqy,  1987;  Daud,  2018).  Berkenaan  dengan tarikah ini  terdapat  pandangan  yang berbeda diantara ulama tentang definisi tarikah . Jumhur ulama bersepakat tarikah adalah segala  bentuk  peninggalan  mayit  baik  berupa  harta  maupun  hak  yang  bersifat  harta. Dengan  demikian, tarikah dalam  pandangan  ini  mencakup  seluruh  harta  termasuk  di dalamnya  hutang,  menggadaikan  barang,  maupun  hutang  yang  bersifat  pribadi  seperti hutang mahar (Ash-Shiddieqy, 1987; Daud, 2018).
Ajaran  Islam  melalui  al-Qur’an  dan  al-Hadis  mengarahkan  umatnya  untuk membagikan  harta  warisan  sebagaimana  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  Allah.  Siapa yang  mengikuti  pembagian  waris  sesuai  ketentuan  Allah,  maka  Allah  akan  berikan pahala,  begitu  sebaliknya  siapa  yang  memberikan  bagian  harta  waris  tidak  berdasarkan ketentuan Allah, maka ia akan mendapatkan hukuman seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 13-14 yang artinya:
“ Semua  hukum  yang  tersebut  adalah  batas-batas  (Syariat)  Allah.  Dan  siapa  yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir  dari  bawahnya  beberapa  sungai,  mereka  kekal  di  dalamnya;  dan  itulah keberuntungan  yang  amat  besar.  Dan  siapa  yang  durhaka  kepada  Allah  dan Rasulnya,  dan  melampaui  batas-batas  Syariatnya,  akan  dimasukkan  oleh  Allah  ke dalam  api  neraka,  kekallah  dia  di  dalamnya,  dan  baginya  azab  yang  amat menghinakan .” (QS. An-Nisa’: 13-14).
Hukum  kewarisan  Islam  adalah  aturan-aturan  Allah  yang  sudah  ditentukan  cara penyelesaiannya.  Aturan-aturan  yang  Allah  berikan  untuk  manusia  bertujuan  sebagai rahmat bagi umat manusia atau memberikan kemaslahatan umat agar menghindarkannya dari  kemudharatan  (Daud,  2018;  Djakfar  &  Yahya,  1995).  Selain  itu,  pada  hakikatnya, hukum syara’ merupakan aturan yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak  akan  ada  hukum  syara’  yang  berlawanan  dengan  nurani  setiap  individu  muslim. Oleh karena itu, umat harus dapat mengamalkan segala sesuatu  yang diperintahkan oleh Allah sesuai kadar kemampuannya.
Praktek dalam masyarakat, sebagian muslim dapat menerima hukum kewarisan ini sehingga  dalam  pembagian  warisan  mengikuti  aturan  yang  sudah  ditentukan  Allah. Namun  demikian,  terkadang  ada  sebagian  orang  muslim  yang  merasa  berat  hati  untuk mengamalkan  pembagian  harta  waris  seperti  yang  diajarkan  dalam  Islam,  sehingga mereka  masih  menganut  kepada  kebiasaan  budaya  setempat  yang  mungkin  berbeda dengan aturan Islam.
Jika  dilihat  dari  ayat-ayat  mawaris,  ayat-ayat  tersebut  bersifat qath’i yang menunjukkan bagian yang sudah ditetapkan ( furudh al muqaddarah ), sehingga tidak ada peluang  bagi  akal  untuk  melakukan  interpretasi  lebih  lanjut  (Daud,  2018;  Daud  & Azahari, 2018, 2019a, 2020, 2019b; Djakfar & Yahya, 1995). Dengan demikian, konsep kewarisan  dalam  Islam  bersifat ta’abbudi bukan ta’aqquli ,  dimana  semua  aturan  sudah ditentukan oleh pembuat syariat, umat Islam tinggal melaksanakan aturan tersebut. Siapa
yang menjalankannya maka dinilai sebagai ibadah, sebaliknya siapa yang melanggarnya, maka dia mendapatkan dosa. Dan konsep kewarisan dalam Islam bukan bersifat ta’aqquli bermakna  bahwa  pembagian  harta  waris  yang  ada  dalam  Islam,  bukan  ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan akal manusia melainkan sudah ditetapkan oleh Allah.

## Asas Kewarisan dalam Islam
Berkaitan dengan proses pemindahan tarikah kepada ahli waris, terdapat  beberapa asas  yang  harus  dipegang,  yaitu  asas  ijbari,  asas  bilateral,  asas  individual  dan  asas keadilan  berimbang  (Daud,  2018;  Muhibbin  &  Wahid,  2009;  Syarifuddin,  2004).  Yang dimaksud  dengan  asas  ijbari  adalah  dengan  meninggalnya  individu,  maka  harta  yang dimiliki  oleh  si  mayit,  secara  otomatis  berpindah  ke  ahli  warisnya.  Di  sini,  berlakunya perpindahan  harta  disebabkan  dikehendaki  oleh  Allah  dan  tidak  tergantung  kepada kehendak  waris  maupun  keinginan  dari  ahli  waris.  Dan  asas  ijbari  ini  berlaku  untuk semua aspek, seperti siapa yang seharusnya menjadi ahli waris, dan jumlah bagiannya itu sudah  ditentukan  oleh  Allah.  Dengan  demikian,  tidak  ada  otoritas  manusia  untuk memasukkan  ahli  waris  lain  dan  mengeluarkan  ahli  waris  yang  semestinya mendapatkannya (Daud & Azahari, 2019a, 2019b; Syarifuddin, 2004).
Sedangkan  asas  bilateral  bermakna  bahwa  konsep  peralihan  harta  waris  dalam Islam  melibatkan  dua  arah  garis  keturunan  yaitu  mengikuti  garis  keturunan  perempuan dan garis keturunan laki-laki (Daud, 2018; Syarifuddin, 2004). Asas bilateral menjelaskan bahwa gender bukan menjadi halangan untuk mendapatkan harta waris ataupun mewarisi (Daud,  2018;  Muhibbin  &  Wahid,  2009).  Sebagai  contoh  ayat  7  surat  an-Nisa’ menjelaskan  bahwa  anak  laki-laki  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  waris  dari ayah dan ibunya, begitu juga anak perempuan juga mendapatkan bagian harta waris dari kedua  orangtuanya  apabila  meninggal  dunia  (Daud,  2018;  Syarifuddin,  2004).  Dengan demikian,  asas  bilateral  ini  memberikan  kesempatan  yang  sama  antara  kaum  lelaki  dan perempuan, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu sehingga keadilan dapat dicapai.
Sementara itu, asas individual memberikan makna bahwa tiap-tiap ahli waris yang ditetapkan  mendapatkan  bagian,  menerima  jatahnya  secara  individual  yang  tidak tersangkut  dengan  bagian  ahli  waris  yang  lain  (Syarifuddin,  2004).  Ini  disebabkan masing-masing ahli waris  sudah mendapatkan bagian sesuai  kadar  yang ditentukan oleh Allah.  Asas  ini  dapat  dilihat  dari  ayat-ayat  mawaris  yang  masing-masing  ahli  waris mempunyai  bagian  tertentu  walaupun  terkadang  dalam  prakteknya  terdapat  ahli  waris yang  mendapatkan  bagian  secara  bersama-sama.  Misalnya  jika  si  mayit  meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka bagian anak perempuan awalnya bergabung dengan anak laki-laki. Namun demikian pada pembagian selanjutnya akan  dibagikan  secara  individual  dimana  anak  lelaki  mendapatkan  dua  bagian  anak perempuan.
Sedangkan  asas  keadilan  berimbang  bermakna  adanya  keserasian  antara  jumlah harta waris yang diperoleh dengan kewajiban yang dipikulnya. Dalam hukum kewarisan Islam,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  keduanya  berhak  memperoleh  harta  waris. Dengan  perkataan  lain,  jika  anak  laki-laki  mendapatkan  harta  waris,  maka  anak perempuan juga mendapatkan bagian. Di sini terkadang perempuan mendapatkan bagian yang  sama  besarnya  dengan  bagian  laki-laki,  seperti  kasus  meninggalnya  anak  yang meninggalkan  ahli  waris  bapak  dan  ibunya  serta  anak  lelaki.  Maka  bagian  bapak  sama
dengan bagian ibu  yaitu 1/6. Namun terkadang laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian perempuan, seperti anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan, saudara laki-laki mendapatkan bagian dua saudara perempuan.
Jika  dilihat  dari  jumlah  yang  diperoleh,  nampak  terdapat  ketidakadilan.  Namun demikian,  kondisi  ini  bukan  menunjukkan  ketidakadilan  karena  keadilan  menurut  Islam tidak  hanya  dilihat  dari  besaran  yang  sama  melainkan  berkait  erat  dengan  manfaat  dan kebutuhan.  Seorang  lelaki  mempunyai  kebutuhan  yang  lebih  banyak  dibandingkan seorang  perempuan  karena  dia  mempunyai  tanggungjawab  yang  dobel,  yaitu tanggungjawab  terhadap  dirinya  dan  keluarganya  termasuk  terhadap  istrinya (Syarifuddin, 2004) bahkan terhadap ibunya jika ibunya masih hidup sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 34 yang artinya:
“ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  karena  Allah  telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ” (QS. 4: 34).
Asas kewarisan dalam Islam yang terakhir adalah asas semata-mata akibat kematian yaitu terjadinya perpindahan harta warisan dari individu kepada individu lain setelah yang mempunyai  harta  meninggal  dunia.  Ini  bermakna  bahwa  apabila  individu  muslim memberikan  hartanya  kepada  yang  lain  ketika  masih  hidup,  maka  harta  tersebut  bukan dinamakan  sebagai  harta  waris,  walaupun  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  dia meninggal dunia. Asas ini diambil dari banyaknya penggunaan kata “ waratsa ” dalam al- Qur’an yang mengandung makna berpindahnya sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris setelah yang mewariskan itu meninggal dunia (Syarifuddin, 2004).
Selain  dari  lima  asas  di  atas,  Djakfar  dan  Yahya  (1995)  mengimbuhkan  asas personalitas ke dalam asas kewarisan Islam dimana asas ini menghendaki peralihan harta dalam kewarisan hanya terjadi apabila antara yang mewarisi dan yang menerima warisan sama-sama  beragama  Islam.  Asas  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  diperbolehkan  seorang muslim  mewarisi  ahli  warisnya  yang  berbeda  agama  dengannya  sehingga  secara  mutlak dia tidak berhak menerima harta warisan.

## Penghalang untuk Mendapatkan Harta Waris
Jumhur  ulama  bersepakat  bahwa  penyebab  seseorang  tidak  mendapatkan  harta waris  ( al-hijab  bil  wasfi )  ada  tiga;  yaitu  pembunuhan,  budak,  dan  beda  agama  (Abd. Hamid,  2009;  Ash-Shabuni,  1995).  Walau  bagaimanapun,  terdapat  juga  penghalang mendapatkan harta waris yang masih diperdebatkan oleh ulama, seperti murtad, berlainan negara,  dan  intervensi  pemerintah  melalui  keputusan  hakim  ( ad-daur  al-hukmi )  (Abd. Hamid, 2009; Ash-Shiddieqy, 1987; Muhibbin & Wahid, 2009).
Berkaitan  dengan  pembunuhan,  Rasulullah  menegaskan  bahwa  pembunuh  yang membunuh  salah  seorang  anggota  keluarganya,  maka  si  pembunuh  sama  sekali  tidak boleh menerima pusaka  (Abd. Hamid, 2009; Daud, 2018). Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah  SAW  yang  artinya:  “ Tak  ada  pusaka  bagi  si  pembunuh ”.  (HR.  Malik  dan Ahmad  dari  Umar).  Berdasarkan  hadis  ini,  para ushuliyyin membuat  sebuah  kaedah “ Orang yang mendahului sebelum waktunya, maka akan dihukum dengan tidak diberikan bagian  yang  seharusnya  ia  dapatkan ”  (Abd.  Hamid,  2009).  Maka,  pembunuhan merupakan sebuah dosa besar dan dianggap sebagai suatu jarimah yang akan dibalas oleh
Allah  dengan  azab  yang  paling  berat  karena  menjadikan  maksiat  sebagai  jalan  untuk mendapatkan kenikmatan dan keuntungan (Abd. Hamid, 2009).
Sedangkan  penghalang  kedua  adalah  budak.  Pada  masa  dulu,  budak  ada  dimana- mana,  sehingga  sangat  sulit  untuk  diatasi.  Islam  sangat  menghargai  manusia  dan  ingin menghilangkan adanya perbudakan. Oleh karena  itu, perbudakan juga menjadi tumpuan utama dalam hukum Islam seperti kafarat melakukan dhihar adalah dengan membebaskan budak.  Dalam  hal  ini,  seseorang  yang  menjadi  budak  selamanya  terputus  hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya sehingga apabila ia meninggal, tidak dapat mewariskan hartanya kepada anaknya sekalipun (Abd. Hamid, 2009).
Yang  terakhir  golongan  yang  tidak  berhak  mendapatkan  waris  adalah  berbeda agama. Yang dimaksud  di  sini adalah agama si  mayit berbeda dengan agama ahli waris yang akan mendapatkan harta waris. Para ulama bersepakat bahwa agama yang berbeda antara  pewaris  dan  ahli  waris  menghalangi  ahli  waris  untuk  mendapatkan  harta  waris. Dengan  kata  lain,  seorang  kafir  tidak  akan  mendapatkan  harta  waris  dari  keluarganya yang muslim baik melalui hubungan kekerabatan maupun hubungan kekeluargaan, begitu juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan kepada keumuman hadis dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:
“ Seorang  muslim  tidak  boleh  mendapatkan  warisan  dari  seorang  kafir.  Dan  seorang kafir  tidak  boleh  mendapatkan  warisan  dari  seorang  muslim ”.  (HR.  Bukhari  dan Muslim).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat  terhadap  apakah  seorang kafir  dapat  menerima  harta  waris  jika  ia  masuk  Islam  setelah  si  mayit  meninggal  dan sebelum  harta  waris  dibagikan?  (Abd.  Hamid,  2009).  Menurut  Imam  Malik,  Imam  Abu Hanifah,  dan  Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  orang  kafir  tidak  mempunyai  hak mendapatkan  harta  waris  dari  seorang  muslim  dengan  sebab  pewarisan  apapun,  baik melalui wala’ ,  pernikahan  maupun  kekerabatan.  Sedangkan  menurut  Imam  Ahmad  bin Hambal menyatakan bahwa orang kafir boleh mendapatkan harta waris dari orang muslim apabila ia masuk Islam sebelum harta waris dibagikan (Abd. Hamid, 2009).

## Wasiat Wajibah
Pembahasan  tentang  wasiat  wajibah  tidak  terlepas  dari  wasiat  itu  sendiri.  Namun jika istilah wasiat digabungkan dengan wajibah, maka mempunyai arti yang agak berbeda dengan  makna  wasiat  itu  sendiri.  Pada  dasarnya,  wasiat  dilakukan  dengan  kerelaan ( ikhtiyarah )  dan  keinginan  sendiri  sehingga  individu  bebas  untuk  berwasiat  atau  tidak (Muhibbin  &  Wahid,  2009).  Namun  jika  wasiat  digabungkan  dengan  wajibah,  maka maknanya  menjadi  wasiat  yang  diwajibkan  (Ash-Shiddieqy,  1987;  Daud,  2018).  Secara istilah,  berdasarkan  pandangan  imam  fiqh  dan  sebagian  fuqaha’  tabi’in,  wasiat  wajibah adalah  wasiat  yang  harus  dibagikan  kepada  anggota  keluarga  yang  tidak  mendapatkan jatah  harta  pusaka,  seperti  firman  Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  180  yang  artinya: “ Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda-tanda) maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu  bapa  dan  karib kerabatnya  secara  ma'ruf,  (Ini  adalah)  kewajipan  atas  orang-orang  yang  bertaqwa… ” (QS. al-Baqarah, 2: 180).
Menurut  Usman  &  Somawinata  (1997),  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang eksekusinya  tidak  tergantung  kepada  keinginan  orang  yang  meninggal,  tetapi  harus dieksekusi baik itu diucapkan ataupun tidak. Pembagian melalui wasiat wajibah ini bukan karena  adanya  bukti  wasiat  dari  yang  berwasiat  melainkan  dikarenakan  alasan-alasan hukum  tertentu.  Lebih  dari  itu,  Ibn  Hazm  yang  berpandangan  bahwa  apabila  tidak diadakan  wasiat  untuk  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  harta  waris,  maka  hakim  harus mengambil  sikap  memberikan  sebagian  harta  waris  kepada  mereka  sebagai  wasiat  yang wajib  diberikan  untuk  mereka  (Ash-Shiddieqy,  1987).  Seperti  cucu  yang  tidak mendapatkan  harta  warisan  dari  kakeknya  karena  terhalang  oleh  paman  mereka.  Abdul Manan (1998) juga mendukung pandangan Ibn Hazm dimana wasiat wajibah merupakan keputusan  yang  ditentukan  dan  dilaksanakan  oleh  hakim  sebagai  pemerintah  negara untuk  memberikan  wajib  wasiat  bagi  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  individu tertentu dalam keadaan tertentu. Dari definisi yang diberikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah terdiri dua unsur (Daud & Azahari, 2018), yaitu: a. Tidak membutuhkan kerelaan orang yang berwasiat untuk memberikan wasiat. Hal ini mengisyaratkan bahwa biarpun yang meninggal tidak menyatakan wasiat, tetapi tetap dianggap berwasiat.
b. Hakim  yang  berperan  sebagai  pewasiat  untuk  membagikan  harta  paling  banyak sepertiga harta orang yang meninggal tersebut untuk dibagikan kerabat yang terhalangi untuk menerima warisan.
Pada hakikatnya istilah wasiat wajibah adalah sesuatu yang baru popular pada abad ke-20 dan istilah ini tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip fiqh klasik (Khairani, 2012).  Maka  dari  itu,  bagaimana  hukum  wasiat  wajibah  itu  dalam  perspektif  Islam merupakan  sesuatu  kontroversial  dan  membutuhkan ijtihad serta istinbat hukum  oleh ulama. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dimana ada yang membolehkan  memberikan  wasiat  wajibah  dan  sebagian  ulama  lainnya  tidak membolehkan memberikan wasiat wajibah.
Kelompok  yang  membolehkan  wasiat  wajibah  adalah  Abī  Abī  ‘Abd  Allāh’Abd Allāh Muḥammad bin ‘Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muḥammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi’  bin  Anas,  Qatadah,  Muqatil  bin  Hayyan,  Ibn  ‘Abbās,  dan  al-Hasan  (Usman  & Somawinata,  1997).  Dan  pandangan  ini  merupakan  pegangan  Ibn  Hazm.  Alasan  yang mereka  gunakan: pertama ,  adanya  kewajiban  pada  surah  al-Baqarah  ayat  180  hanya dilakukan  kepada walidain (orangtua)  dan aqrabin (sanak  kerabat)  yang  terhalang  atau yang  tidak  menjadi  ahli  waris  (Al-Jashash,  n.d.;  Al-Qurtubī,  1999;  Ridha,  n.d.).  Hal  ini dijelaskan  oleh  Ibn  Hazm  yang  mengatakan  bahwa  perintah  memberikan  wasiat  dalam ayat  wasiat  masih  tetap  ada  dan  berhukum  wajib.  Perintah  yang  ditiadakan  ditujukan hanya kepada anggota keluarga yang telah menjadi ahli waris. Sehingga apabila seorang Muslim wafat dan tidak meninggalkan wasiat apapun sebelumnya, maka ahli waris wajib memberikan sebagian harta warisannya (Hazm, 1983). i Lebih dari itu, jika kewajiban ini tidak  dilaksanakan,  maka  pengadilan  yang  berperan  sebagai  penguasa  ( ulul  amri ) berkewajiban  memberikan  wasiat  untuk  memenuhi  kewajiban  wasiat  ini  (Al-‘Ainani, 1982).
Sedangkan  kelompok  yang  tidak  membolehkan  adanya  wasiat  wajibah  adalah mayoritas  ulama  yang  menyepakati  bahwa  hukum  memberikan  wasiat  kepada  sanak saudara  yang  tidak  berhak  memperoleh  harta  warisan  adalah  sunnah.  Dalam  hal  ini, hujjah yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah pertama , lafaz kutiba dalam surah al- Baqarah  ayat  180  sudah dinasakh oleh  ayat-ayat mawārits yang  sudah  menjelaskan bagian  masing-masing  ahli  waris  seperti  orangtua,  dan  sanak  kerabat  dengan  ketentuan yang  sudah  pasti  (Khairani,  2012). Kedua ,  kewajiban  dalam  ayat  wasiat  ini  juga  sudah di nasakh oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya:
“ dari Abū Umamah RA berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbah beliau pada tahun haji wada’ bahwa Allah telah memberikan hak kepada siapa yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada hak untuk mendapatkan wasiat bagi para ahli waris …”(Al-Tirmidhi, 1977; Ibnu Mājah, 1999) (Khairani, 2012).
Ketiga , secara historis, Rasulullah SAW dan rata-rata sahabat tidak mempraktikkan memberikan  wasiat  kepada  sanak  famili  (Abu  Bakar,  1989). Keempat ,  mayoritas  ulama mengkaitkan antara kata kutiba dengan khairan . Oleh karena itu, mereka lebih condong mengemukakan bahwa kewajiban memberikan wasiat hanya untuk orang-orang kaya atau yang mencapai batas harta (Al-Maraghi, 1974; Ridha, n.d.). Dengan demikian, mayoritas ulama tidak lagi memberikan makna kata kutiba dengan diwajibkan, bahkan apabila ada seorang  Muslim  yang  menyatakan  wasiat  untuk  ahli  waris,  maka  hukumnya  tidak  sah atau batal (Khairani, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  gabungan  antara  kajian  yuridis  normatif atau normatif  legal  research ( law  in  book )  dan  kajian  yuridis  empiris  ( law  in  action ) terhadap regulasi wasiat wajibah yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prakteknya  melalui  putusan-putusan  hakim  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Pengadilan Agama  di  Jawa  Timur.  Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  titik fokusnya  kepada  realitas  yang  telah  dan  sedang  terjadi.  Melalui  desain  penelitian  ini, peneliti  dapat  memahami  hukum  kewarisan  secara  mendalam  tentang  realitas  yang menjadi  fokus  penelitian  (Piaw,  2006),  dalam  hal  ini  adalah  ahli  waris  yang  berbeda agama.  Oleh  karena  itu,  peneliti  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  alasan  hakim  dalam perkara  wasiat  wajibah  dengan  meneliti  kembali  putusan-putusan  hakim  dengan  semua peraturan-peraturan yang sudah ada dan pendekatan syara’.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan Hakim Tidak Memberikan Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non-Muslim pada Kasus No.1803/Pdt.G/2011/PA. SBY.
Sebelum peneliti menguraikan alasan hakim dalam memberikan putusan pada kasus ini,  peneliti  akan  memaparkan  permasalahannya  yaitu  seorang  laki-laki  (Islam) mempunyai  saudara  sebanyak  4  orang  (Islam)  menikah  dengan  seorang  perempuan (Islam)  yang  mempunyai  5  saudara  (Islam).  Setelah  menikah,  mereka  tidak  mempunyai anak. Sang suami menikah lagi  dengan istri lain di  lain daerah dan mempunyai  seorang anak perempuan  (Kristen). Anak perempuan  ini dibesarkan oleh ayah dan istri pertama.
Mereka  juga  mengangkat  seorang  anak  lain  secara  adat.  Di  samping  itu,  mereka  juga mengasuh  adik  sang  istri.  Kedua  suami  istri  tersebut  meninggal  dan  meninggalkan sejumlah harta waris. Dalam kasus ini yang menjadi pewaris adalah ayah yang beragama Islam dan meninggalkan anak yang beragama Kristen. Disebabkan perbedaan agama ini, maka  hakim  memutuskan  sang  anak  terhalang  dari  menerima  harta  pusaka  juga  tidak menerima bagian melalui wasiat wajibah ( mani’ul irtsi ).
Adapun  dasar  hukum  yang  dijadikan  landasan  oleh  hakim  dalam  memberikan putusan tersebut adalah sebagaimana pada pasal 171 huruf e KHI yang berbunyi:
“ahli waris adalah orang yang ketika meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau  hubungan  pernikahan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  oleh sebab hukum untuk menjadi ahli waris.” (Kompilasi Hukum Islam, 2001, p. 83).

## Analisis Putusan Hakim dalam Perspektif Syara’
Berdasarkan putusan di atas, maka secara umum dalam pandangan penulis, putusan tersebut  sesuai  dengan  syara’.  Dimana  hakim  tidak  memberikan  harta  pusaka  kepada anak (pewaris) yang beragama Kristen karena ia tergolong kepada mani’ul irtsi . Putusan ini  selaras  dengan  hadist  dari  Usamah  Ibn  Zaid  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari dan imam Muslim. Selain itu, jika merujuk kepada maqāṣid al-khamsah , maka perhatian terhadap hifd ad-din harus menjadi fokus utama dalam putusan apapun dan ini dilakukan oleh hakim tersebut. Di samping itu, hakim juga merujuk kepada regulasi  yang terdapat dalam  KHI  yaitu  pasal  171  huruf  (e)  berisi  tentang  kriteria  yang  menjadi  ahli  waris,  di mana selain harus mempunyai hubungan darah juga harus yang beragama Islam. Dengan demikian, putusan hakim ini tidak keluar dari ketentuan yang terdapat dalam KHI (Daud & Azahari, 2019b).
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herenawati et al. (2020) dimana hakim memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda  agama  dengan  alsaan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Imam Muslim  dari  Usamah  Ibn  Zaid  dianggap  sebagai  perkataan  Umar  bin  Khattab,  bukan sabda nabi Muhammad SAW. Di samping itu, kafir yang dimaksud dalam hadits tersebut tidak  diketahui  kafir  yang  bagaimana,  padahal  nabi  selalu  mengkategorikan  kekafiran individu.  Dan  dalam  penelitian  tersebut,  hakim  berpegang  pada  hukum  yang  terdapat pada  KHI  dimana  dalam  KHI  tidak  dijelaskan  bahwa  salah  satu  yang  menghalangi seseorang  mendapatkan  harta  warisan  adalah  perbedaan  agama,  hanya  karena pembunuhan  dan  kejahatan  yang  menghalangi  seseorang  mendapatkan  harta  waris. Sebagai  tambahan  mereka  berargumen  bahwa  hubungan  kekerabatan  lebih  diutamakan daripada perbedaan agama. Artinya hubungan darah lebih kuat walaupun mereka berbeda agama  misalnya  hubungan  anak  dan  ibu  tidak  akan  terputus  walaupun  sudah  berbeda keyakinan. Sehingga anak ataupun ahli waris harus mendapatkan harta warisan walaupun mempunyai  keyakinan  yang  berbeda.  Dan  Islam  tidak  mengajarkan  umatnya  untuk membenci keluarganya apabila telah murtad dari agama Islam.
Menanggapi  alasan  yang  diberikan  pada  penelitian  Herenawati  et  al.  (2020),  jika berpedoman  pada  KHI,  memang  dalam  KHI  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  bahwa perbedaan  agama  menjadi  penyebab  menghalangi  mendapatkan  harta  warisan.  Akan tetapi,  pada  pasal  171  huruf  e  sudah  dipaparkan  bahwa  yang  menjadi  ahli  waris  adalah
individu  yang  mengalir  darah  yang  sama  dan  beragama  Islam  baik  antara  pewaris maupun  ahli  waris.  Pasal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  tidak  menjadikan anggota  keluarga  sebagai  ahli  waris  jika  agamanya  bukan  Islam.  Selain  itu,  jika  hakim ingin mencari sebuah hukum yang tidak ditemukan dalam KHI, maka seharusnya hakim kembali  kepada  hukum  Islam  yang  bersumber  kepada  al-Qur’an  dan  hadits.  Dimana dalam  hukum  kewarisan  Islam,  keyakinan  yang  berbeda  merupakan  salah  satu  menjadi penyebab  seseorang  terhalang  mendapatkan  harta  warisan.  Hal  ini  berdasarkan  kepada hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Imam  Muslim  yang  terakui ke tsiqah annya dan bersambung sanadnya dari Usamah Ibn Zaid kepada Rasulullah SAW. Hadits ini adalah hadits shahih dan merupakan sabda Rasulullah, bukan pernyataan Umar Bin Khattab, sehingga hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalam hadits ini kata-kata kafir  bersifat  umum,  sehingga  siapa  saja  yang  telah  kafir  ataupun  murtad  dari  agama Islam ketika pewaris sudah meninggal  dunia, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan.
Putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  kajian  ini  juga  tidak  sejalan  dengan kajian  yang  dilakukan  oleh  Mutmainah  &  Sabir  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama tidak menyalahi hadits Rasulullah  SAW  dari  Usamah  bin  Zaid  karena  anggota  keluarga  yang  berbeda  agama tidak  dijadikan  sebagai  ahli  waris,  melainkan  diberikan  harta  waris  melalui  wasiat wajibah. Alasan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan syariat dimana kemaslahatannya berupa  keadilan  sosial  yang  diperoleh  seluruh  anggota  keluarga  walaupun  berbeda agama.
Menurut penulis, hakim sebelum memutuskan memberikan wasiat wajibah ataupun tidak,  harus  merujuk  dan  memperhatikan  kepada  asas  kewarisan  di  mana  salah  satunya adalah asas  ijbari. Asas  ijbari di  sini bermakna bahwa setelah pewaris meninggal,  maka suka  atau  tidak  suka,  baik  atau  tidak  baik  ahli  waris  dengan  pewaris,  harta  peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya secara otomatis. Ini merupakan ketentuan Allah yang bukan didasarkan kepada perasaan atau emosi seseorang melainkan kepada maqāṣid al-sharī‘ah .
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanum & Syahr  (2016)  yang  menyimpulkan  bahwa  pemberian  wasiat  wajibah  merupakan penyelesaian perkara tentang kewarisan terhadap ahli waris yang berbeda agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai solusi yang tepat karena mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan  kepastian  hukum  bagi  pencari  keadilan.  Jika  dianalisis  berdasarkan  pendapat  imam empat,  keputusan  pemberian  wasiat  wajibah  bukanlah  solusi  yang  tepat  bagi  ahli  waris yang berbeda agama. Hal ini bisa dilihat dimana para imam empat bersepakat bahwa ahli waris  yang  berbeda  agama  tidak  bisa  mewarisi  dengan  orang  muslim  sekalipun  melalui perbudakan dan pernikahan. Artinya walaupun antara ahli waris dan pewaris mempunyai hubungan darah akibat diikat oleh pernikahan, tetap ahli waris yang berbeda agama tidak berhak  dan  terhalang  untuk  mendapatkan  harta  warisan.  Dalam  hal  ini  jika  merujuk kepada  asas  keadilan  dalam  hukum  waris  Islam,  bukan  keadilan  merata  tetapi  keadilan berimbang,  dimana  keadilan  yang  diberikan  sesuai  tanggung  jawab  yang  dimilikinya (Syarifuddin, 2004). Sebagai contoh, ada seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya,
maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki bapaknya yang beragama Islam dan  pamannya  tersebut  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengasuh  anak  tersebut.  Jika pamannya beragama Islam, maka sang paman berhak mendapatkan harta waris. Sehingga di  sini  terlihat  paman  mendapatkan  hak  harta  waris  tetapi  juga  mempunyai  tanggung jawab untuk merawat anak tersebut. Sebaliknya, jika sang paman beragama Kristen, tentu saja  sang  paman  tidak  bisa  menjadi  wali  sang  keponakan  dan  dia  juga  tidak  berhak mendapatkan  harta  waris.  Di  sini  nampak  bahwa  keadilan  yang  dikehendaki  dalam kewarisan Islam adalah keadilan berimbang bukan keadilan merata.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasbi  (2018) yang  menyatakan  bahwa  sebagai  tindakan  preventif  terjadinya  konflik  kewarisan  beda agama,  maka  dalam  Undang-Undang  perkawinan  di  Indonesia  sudah  ditetapkan  bahwa perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  seagama. Undang-undang  perkawinan  ini  berarti  bahwa  agar  tidak  lahir  dari  keturunan  pasangan muslim,  maka  diharuskan  kedua  pasangan  mempunyai  keyakinan  yang  sama  sehingga diharapkan akan lahir keturunan  yang seagama  yang berimbas kepada pemerolehan hak waris  jika  salah  satu  orang  tuanya  meninggal  dunia.  Dan  Hasbi  (2018)  menyatakan bahwa jika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang beda agama, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan karena tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap  sebagai  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  sehingga  hak  kewarisannya  hanya berhubungan dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya. Namun demikian, dikarenakan fenomena adanya keluarga yang antara suami dan istri berbeda agama, mereka tidak bisa saling  mewarisi  tetapi  mereka  bisa  mendapatkan  harta  dari  satu  sama  lainnya  melalui hibah, hadiah maupun wasiat dan inilah hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 (Hasbi, 2018).
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yudistiawan (2018)  dimana  pemberian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  yang  berbeda  agama dianggap responsif terhadap HAM dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis, fiqih dan  KHI.  Dan  ijtihad  yang  digunakan  oleh  hakim  dinamakan ijtihad  intiqa’i dimana hakim menerapkan hukum sebagaimana  yang terdapat pada hukum wasiat biasa dimana wasiat boleh diberikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan keyakinan.
Menanggapi  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  sepakat  bahwa  pemberian  harta melalui  wasiat  boleh  diberikan  kepada  siapapun,  sekalipun  kepada  orang  yang  berbeda agama.  Namun  demikian,  peneliti  kurang  sependapat  jika  wasiat  wajibah  disamakan kedudukannya dengan wasiat biasa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mendasar antara  wasiat  wajibah  dengan  wasiat  biasa.  Kalau  wasiat  biasa  diberikan  atas  kehendak yang  berwasiat  tanpa  ada  paksaan  dan  wasiatnya  dilakukan  sebelum  yang  bersangkutan meninggal dunia. Artinya pemberian wasiat memang disadari dan disetujui oleh pewasiat karena itu merupakan kehendaknya sendiri. Sementara, wasiat wajibah dilakukan bukan atas  dasar  kehendak  pewasiat  karena  wasiat  tersebut  dilakukan  oleh  orang  lain  setelah yang  bersangkutan  meninggal  dunia,  padahal  belum  tentu  pewasiat  rela  untuk memberikan hartanya kepada orang ahli waris yang berbeda agama. Seandainya pewasiat memahami bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak bisa menjadi ahli waris, tentu dia akan  berwasiat  jauh-jauh  hari  sebelum  dia  meninggal.  Sekiranya  yang  meninggal  tidak
mempunyai pemahaman tersebut, maka solusi untuk masalah ini agar tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis adalah melalui hibah maupun wasiat.
Di  samping  itu,  menurut  peneliti,  pemberian  wasiat  wajibah  merupakan  hal  yang bersifat  kontroversial,  dimana  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  fiqh  dan jumhur  ulama  bersepakat  tidak  ada  wasiat  wajibah  dalam  hukum  kewarisan  Islam. Pendapat jumhur yang yang dipegang oleh peneliti dengan alasan bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan adalah asas ijbari yang bermakna bahwa regulasi yang terdapat pada hukum kewarisan Islam itu bersifat memaksa dan sebagian besar sudah diatur oleh pembuat syariat, baik itu penerima warisan maupun jumlah bagian yang diperoleh. Oleh karena itu, menurut peneliti, hukum kewarisan dalam  Islam bersifat ta’abbudi yang jika menjalankan  aturan  yang  Allah  dan  RasulNya  tetapkan  merupakan  bentuk  pengamalan ibadah  sebagaimana  ibadah-ibadah  lainnya  yang  jika  tidak  dikerjakan  maka  berdampak kepada perbuatan dosa. Oleh karena itu seharusnya hakim berhati-hati dalam menetapkan putusan terkait dengan hal-hal yang masih bersifat kontroversi yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan hadist.

## KESIMPULAN
Putusan hakim terhadap kasus beda agama dimana sang ayah beragama Islam yang bertindak  sebagai  pewaris  dan  anak  beragama  Kristen  yang  merupakan  ahli  warisnya tidak  mendapatkan  harta  waris  dari  ayahnya  sekalipun  melalui  wasiat  wajibah.  Putusan ini  diambil  oleh  hakim  berlandaskan  kepada  pasal  171  huruf  e  KHI  (Kompilasi  Hukum Islam)  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ahli  waris  adalah  orang  yang mempunyai hubungan darah atau diikat oleh ikatan pernikahan serta beragama Islam dan tidak masuk dalam kategori yang terhalang menerima harta waris.
Putusan  yang  diambil  oleh  hakim  sudah  sesuai  dengan  syara’  karena  berdasarkan hadist  dari  Usamah  bin  Zaid  yang  intinya  tidak  bisa  saling  mewarisi  antara  muslim dengan  kafir.  Di  samping  itu,  tujuan  dari  adanya  aturan  Allah  adalah  untuk  mencapai maqāṣid  al-sharī‘ah dimana  menjaga  agama  lebih  didahulukan  daripada  aspek  lainnya. Maka  tidak  memberikan  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama  juga merupakan  bentuk  keadilan  berimbang.  Dalam  hal  ini,  sebagai  solusi  dalam  kasus  ahli waris  yang  berbeda  agama  adalah  dengan  memberikan  harta  kepada  mereka  melalui wasiat biasa, hibah maupun hadiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Hamid,  M.  M.  (2009). Panduan  Waris  Empat  Madzhab (W.  Abdurrahim,  Ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Abu Bakar, A.-Y. (1989). Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran  Hazairin  dan  penalaran  fikih  madzhab .  Disertasi.  Yogyakarta:  IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Al-‘Ainani,  B.  A.  (1982). Ahkām al-Wasāyā wa’l-Auqaf . Alexandria:  Muassasa Shabāb al-Jamī’a.
Al-Jashash. (n.d.). Aḥkām al-Qur’an Vol 2 . Beirūt: Dār al-Kitab al-Arabi.
Al-Maraghi, A. M. (1974). Tafsir al-Maraghi, Volume IV . Qāhirah: al-Bab al-Halabi. Al-Qurtubī, M. bin A. (1999). Al-Jamī’ li Ahkām Al-Qur’ān, vol. 3 . Cairo: Dār al-Hadīth.
Al-Tirmidhi, M. bin ‘Īsa bin S. (1977). Bāb fī nafaqa al-mar’ati min baiti zaujihā. In al- Jamī’ al-Sahīh Sunan al-Tirmidhi . Cairo: Mustafa al-Bābi al-Halabī.
Apriyudi,  E.  (2018).  Pembagian  harta  waris  kepada  anak  kandung  non  muslim  melalui wasiat wajibah. Kertha Patrika , 40 (01), 45–60. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05
Arif,  M.  R.  (2017).  Pemberian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  beda  agama  (Kajian perbandingan  hukum  antara  Hukum  Islam  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 368.K/AG/1995). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 351–372. https://doi.org/10.31219/osf.io/9f5cj
Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam . Jakarta: Gema Insani.
Ash-Shiddieqy, M. H. (1987). Fiqih Mawaris . Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
Bukhari, I. (1984). Shahih al-Bukhari . Kairo: Dar al-Hadits.
Cahyono,  D.  N.,  Kusuma,  B.  A.,  &  Telussa,  J.  E.  I.  (2019).  Pembagian  harta  warisan orangtua yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam. Perspektif , 24 (1), 19– 29.
Retrieved from http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/702 Daud,  Z.  F.  M.  (2018). Belajar  Praktis  Fiqih  Mawaris (I.  Rusuli,  Ed.).  Takengon:
Shakura.
Daud,  Z. F. M.,  & Azahari, R. (2018). Amalan penghakiman dalam kes  wasiat wajibah kepada waris berbeza agama: Kajian kes Terpilih. Jurnal Syariah , 26 (2), 267–294. https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.4
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  (2019a).  The  wajibah  will:  Alternative  wealth  transition for  individuals  who  are  prevented  from  attaining  their  inheritance. International Journal of Ethics and Systems , Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  (2020).  Analisis  keputusan  dan  metode  penghakiman terhadap  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  tidak  sah  taraf  dalam  kes  no. 0257/PDT.G/2012/PA.JBG. Jurnal Fiqh , 17 (1), 1–32. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol17no1.1
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  B.  (2019b).  Menyoal  Rekontruksi  Maqashid  Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 18 (1), 1-33. https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843
Djakfar, I., & Yahya, T. (1995). Kompilasi Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
Hanum,  Z.,  &  Syahr,  A.  (2016).  Wasiat  wajibah  sebagai  wujud  penyelesaian  perkara waris  beda  agama  dalam  perkembangan  sosial  masyarakat. Holistik:  Journal  For Islamic Social Sciences , 1 (2), 123–133. http://dx.doi.org/10.24235/holistik.v1i2.905
Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (1), 37–49. https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15
Hazm, I. (1983). Al-Muhalla, vol. 9 . Beirut: Dār al-Fikr.
Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). Kedudukan harta warisan dari pewaris  non  muslim  dan  penerapan  wasiat  wajibah  bagi  ahliwaris  non  muslim (Analisis  penetapan  pengadilan  agama  Badung  nomor:  4Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013). Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), 25–37. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2654
Ibnu Mājah, I. al-H. A. A. M. bin Y. al-R. (1999). Bāb Lā wasiyyata li wārith. In Sunan Ibn Mājah . Riyadh: Dār al-Salām.
Istiqamah, I. (2017). Tinjauan yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama (Pesrpektif hukum Islam dan KUH Perdata). Jurisprudentie , 4 (1), 54– 67.
https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664
Khairani.  (2012). Wasiat  Wajibah  dalam  Pemikiran  Hukum  Ibn  Hazm .  Banda  Aceh: Searfiqh.
Direktorat Jenderal Peradilan Agama. (2001). Kompilasi Hukum Islam . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Manan, A. (1998). Beberapa masalah hukum tentang wasiat dan permasalahannya dalam konteks  kewenangan  peradilan  agama. Mimbar  Hukum  Aktualisasi  Hukum  Islam , 38 (Tahun IX, 1998). Muhibbin,  M.,  &  Wahid,  A.  (2009). Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan Hukum Positif di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Muslim, I. (1988). Shahih Muslim . Kairo: Dar al-Hadits.
Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  nomor:  368K/AG/1995). Diktum:  Jurnal Syariah Dan Hukum , 17 (2), 188–210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818
Piaw, C. Y. (2006). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Asas Statistik Penyelidikan buku
2 . Kuala Lumpur: McGraw-Hill Companies.
Raharjo,  A.  P.,  &  Dwi  Putri,  E.  F.  (2019).  Analisis  pemberian  wasiat  wajibah  terhadap ahli  waris  beda  agama  pasca  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  331  K/Ag/2018. Jurnal Suara Hukum , 1 (2), 172–185.
https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185
Ridha, R. (n.d.). Tafsir al-Qur’an al-Hakim, Volume II . Qāhirah: Maktabah al-Qahirah. Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. Muslim Heritage , 1 (2), 43–62. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045
Sukarna,  K.,  &  Hambali,  J.  K.  (2017).  Implementasi  hak  atas  ahli  waris  anak  kandung non  muslim  dalam  perspektif  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia. Jurnal  Ius Constituendum , 2 (2), 170–182. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659 Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Kencana. Usman, S., & Somawinata, Y. (1997). Fiqh Mawaris: Hukum kewarisan Islam . Jakarta: Gaya Media.
Yudistiawan, R. (2018). Putusan-putusan mahkamah agung yang “bertentangan” dengan nash. Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality , 3 (2), 248–264.
https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.724
i Ibn  Hazm  juga  menyatakan  bahwa  “diwajibkan  bagi  setiap  Muslim  untuk  berwasiat  kepada  sanak kerabat  yang  tidak  menerima  harta  pusaka  baik  karena  perbudakan,  perbedaan  agama,  terhalang  maupun dikarenakan  bukan  ahli  waris.  Hendaknya  dia  berwasiat  sekehendaknya,  tidak  ada  Batasan  berapa. Seandainya  ia  meninggal  dan  tidak  berwasiat,  maka  ahli  waris  harus  memberikan  kepada  mereka  yang dianggap  layak”. Beliau  juga  menambahkan  bahwa  jika  orangtuanya  atau  salah  dari  keduanya  beragama lain, atau menjadi budak,wajib pula baginya untuk memberikan wasiat kepada keduanya atau salah satunya meskipun  ia  tidak  berwasiat,  maka  tetap  harus  dikeluarkan  wasiatnya  setelah  itu  itu  baru  boleh  berwasiat untuk yang lain.