## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TUKANG GIGI TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK
Dicky Nur Oktaviano Rizafaza 1 , Yovita Arie Mangesti 2 1,2 Fakultas Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dnuroctaviano@gmail.com , yovitaam@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  praktik  tukang  gigi  dalam pelayanan kesehatan serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi  dalam  praktik  tukang  gigi.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Pendekatan  penelitian  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Berdasarkan  penelitian  ini  diperoleh  hasil  bahwa pengaturan  tentang  praktik  tukang  gigi  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  39  Tahun 2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan,  Perizinan  dan  Pekerjaan  Tukang  Gigi  yang  dikeluarkan berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  40/PUU-X/2012  yang  merupakan  putusan Judicial Review. Aturan ini belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi yang  mengalami  malpraktik.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  tukang  gigi  dalam  melaksanakan pekerjaannya  menimbulkan  adanya  korban  yang  mengalami  kerugian.  Implikasi  hukum  dari  tidak adanya  aturan  hukum  positif  yang  lengkap  dan  berkepastian  hukum  dari  pemerintah  merupakan peluang  tukang  gigi  melakukan  praktik  atau  tindakan  melebihi  kewenangannya,  yang  berakibat munculnya  dugaan  malpraktik,  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  yang  melakukan perawatan gigi pada tukang gigi tersebut. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan melalui undang-undang  baru  tentang  praktik  tukang  gigi  yang  memuat  kewenangan  tukang  gigi  sehingga terdapat  batas  kewenangan  tukang  gigi  yang  berbeda  dengan  dokter  gigi.  Bagi  tukang  gigi  yang melakukan praktik seolah-olah seperti dokter gigi maka telah melanggar  Pasal 78 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan sanksi pidana.
Kata Kunci: Tukang Gigi, Praktik, Pengguna Jasa, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
This  legal  research  aims  to  determine  the  regulation  of  the  practice  of  dental  artisans  in  health services as well as to determine the legal protection of dental artisan service users in the practice of dental artisans. This research was conducted using normative legal research methods. The research approach is a legal approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based  on  this  research,  it  was  found  that  the  regulation  regarding  dental  practice  refers  to  the Regulation of the Minister of Health no. 39 of 2014 concerning the Guidance, Supervision, Licensing and  Employment  of  Dentists  issued  based  on  the  Constitutional  Court  Decision  Number  40/PUU- X/2012  which  is  a  Judicial  Review  decision.  This  rule  does  not  provide  legal  protection  for  dental artisans  who experience malpractice. Violations  committed  by  dental  artisans  in  carrying  out  their work  cause victims to suffer  losses.  The legal  implication  of  the  absence  of  complete  positive  legal regulations and legal certainty from the government is an opportunity for dental artisans to practice or  act  beyond  their  authority,  which  results  in  the  emergence  of  allegations  of  malpractice,  which incur losses for consumers who perform dental care for the dental artisan. Legal protection should be provided through a new law on the practice of dental artisans which contains the authority of dental artisans so that there is a limit to the authority of dental artisans who are different from dentists. For dental  artisans  who  practice  as  if  they  were  dentists,  they  have  violated  Article  78  Number  29  of 2004 concerning Medical Practices with criminal sanctions.
Keywords: Dentist, Practice, Service User, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Hak  kesehatan  merupakan  hak  yang  dimiliki  semua  masyarakat  untuk  hidup  sehat. Apabila hak atas kesehatan masyarakat berikut diingkari atau dilanggar, maka hal tersebut dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  konstitusional  (Sri  Isriawaty  Fheryal  2015). Tanpa adanya hidup sehat maka manusia menjadi tidak ada artinya, hal ini karena manusia melakukan aktivitas sehari-hari dengan badan yan sehat dan bugar, sehingga apabila sakit, maka  suatu  individu  tidak  dapat  melakukan  aktivitas  mereka. Salah satu  bagian kesehatan yang lalai dari perhatian manusia adalah kesehatan gigi, kesehatan gigi merupakan hal yang tidak kalah penting bagi kesehatan manusia. Dengan menjalani pengobatan gigi bisa dapat menjaga  kesehatan  gigi,  selain  untuk  kesehatan  gigi  juga  untuk  menambah  penampilan. Oleh karena itu pentingnya peranan gigi disini akan membuat seseorang untuk benar-benar menjaga kesehatan dan rapinya gigi.
Pengobatan  tukang  gigi  yang  ada  di  indonesia  yakni  salah  satunya  pengobatan tradisional.  Pengobatan  tradisional  masih  dijadikan  sebagai  sarana  pengobatan  kesehatan gigi selain pengobatan tradisional, terdapat pengobatan kesehatan gigi lain yang dilakukan oleh  tukang  gigi  (Yuningsih,  Rahmi.  2012).  Menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan,  dan  Perizinan,  Pekerjaan  Tukang Gigi (untuk selanjutnya disebut Permenkes No. 39 Tahun 2014). Tukang gigi disebut sebagai individu  yang  memiliki  kemampuan  untuk  membuat  juga  memasang  gigi  tiruan  lepasan, sehingga  masyarakat  mengunjungi  tukang  gigi  tersebut  untuk  membuat hingga  mengganti gigi mereka dengan gigi tiruan.
Keberadaan  tukang  gigi  di  indonesia  yang  kian  hari  semakin  bertambah  pesat  dan terdapat di berbagai tempat yang cukup mudah untuk dijumpai hampir di seluruh indonesia dan  pada  mulanya  hanya  menerima  membuat  gigi  palsu  atau  tiruan  hingga  kini  telah bertambah  dengan  penambalan  gigi,  pencabutan  gigi,  pemasangan  mahkota  gigi  hingga pemasangan  alat  ortodonti  tanpa  memperhatiakan  kaida  dalam  medis  sebab  tukang  gigi tidak pernah mempelajari  ilmu  kedokteran  gigi.  Bagi  masyarakat  yang  ekonomi menengah kebawah  karena mengingat  harga saat melakukan pelayanan  kesehatan  gigi  di  tukang  gigi jauh  lebih  murah  jika  dibandingkan  di  dokter  gigi.  Sebagai  masyarakat  ekonomi  yang
tergolong  rendah  masih  memiliki  tekanan  psikologis  pada  saat  berobat  ke  dokter  gigi bahkan menimbulkan rasa takut sehingga memilih ke tukang gigi.
Pada hakikatnya Perkerja Tukang Gigi memiliki perbedaan dengan Profesi Dokter Gigi. Hal  ini  dikarenakan  tukang  gigi  secara  akademik.  Tukang  gigi  tidak  mempelajari  mengenai ilmu kedokteran gigi, syaraf gigi, mulut dan lain-lain dan hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan  atau  palsu  tanpa  adanya  pertimbangan  hal  lainnya.  Hal  ini  tentu  sangat  berbeda dengan  dokter  gigi  yang  mempelajari semua hal  tentang  gigi,  baik  dari segi  ilmu  gigi  serta mulut  daj  jaringan  penyangga  gigi  yang  berguna  untuk  membuat  gigi  tiruan  dari  segi kesehatan  Dokter  gigi selalu melihat seluruh  kesehatan  jaringan  gigi, sedangkan mayoritas tukang  gigi  hanya  mendapatkan  kelebihan  dari  keterampilan  yang  diwariskan  turun- temurun atau kebiasaan dan keterampilan.
Masyarakat  yang  dilayani  oleh  dokter  terikat  pada  hubungan  terapeutik  sehingga disebut  pasien  sedangkan  masyarakat  yang  dilayani  oleh  Tukang  Gigi  tidak  terikat  pada hubungan terapeutik sehingga disebut pengguna jasa Tukang Gigi (Konsumen Tukang Gigi). Berdasarkan Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004,  pasien  dikatakan  sebagai  setiap  individu yang  melakukan  konsultasi  atas  masalah  kesehatan  yang  dimiliki  guna  memperoleh pelayanan  kesehatan  untuk  badan  mereka  ssecara  langsung  ataupun  tidak  langsung. Berdasarkan  Pasal  7  Permenkes  No.  39  Tahun  2014  secara  tersirat  ada  sebuah  informasi yang jelas serta tepat kepada pengguna jasa tukang gigi mengenai tindakan yang dilakukan tukang  gigi  tersebut.  Maka  setiap  orang yang datang  ke  tukang  gigi bukan  disebut  sebagai pasien melainkan sebagai pengguna jasa tukang gigi.
Apabila dilihat  dari  Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Kesehatan No  39  Tahun  2014 Tentang  Pembinaan,  Pengawasan Dan  Perizinan,  tukang  gigi  mempunyai  wewenang  untuk membuat gigi tiruan lepasan dalam sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing  acrylic ,  dan  bahan  inilah  yang  dikatakan  memenuhi  ketentuan  persyaratan kesehatan.  Kemudian  wewenang  lainnya  dalah  memasang  gigi  tiruan  lepasan  dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
Kasus  yang  banyak  menimpa  pengguna  jasa  dari  tukang  gigi  dapat  dikatakan  tidak selalu  dibawa  ke  dalam  pengadilan.  Hal  ini  dikarenakan  ketidak  tahuan  pengguna  jasa tersebut  atas  hak  serta  kewajiban  yang  mereka  miliki,  sehingga  acapkali  pengguna  jasa malah menjadi dirugikan atas aksi tersebut. Pengguna jasa yang berkunjung ke tukang gigi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
mayoritas tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan gigi yang mengakibatkan kerusakan  pada  gigi  dan  bisa  menyebabkan  kerusakan  pada  saraf.  Apabila  tukang  gigi kemudian melakukan malpraktik, maka hal itu akan memberikan dampak yang buruk pada penggunanya.  Jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  positif,  peraturan  mengenai  tukang  gigi seperti  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  diketahui  belum  diatur secara  khusus  tentang  tukang  gigi  juga  peraturan  mengenai  perlindungan  hukum  atas penggunaan  jasa  tukang  gigi.  Masyarakat  membutuhkan  peraturan  sebagai  bentuk perlindungan hukum yang bernilai kepastian hukum (Hasaziduhu Moho. 2019).
Meskipun  telah  diatur  mengenai  tukang  gigi  yang  bekerja  dengan  membuat  serta memasang  gigi  palsu  atau  tiruan  tersebut  dengan  tanpa  adanya  ilmu  dan  asal  memasang gigi  tiruan  bisa  dapat  menyebabkan  infeksi  dalam  rongga  mulut  dan  akibatnya  akan  fatal. Praktik tukang gigi merupakan praktik yang tergolong bebas tanpa ada pertanggungjawaban atas  terjadinya  sebuah  kesalahan  yang  akibatnya  kerusakan  pada  gigi  dan  juga  bisa menyebabkan  kerusakan  pada  syaraf  gigi.  Upaya  kesehatan  yang  semula  terfokus  pada penyembuhan  pasien,  lambat  laun  berkembang  menjadi  pemerataan  upaya  kesehatan. Pembangunan  kesehatan,  termasuk  peningkatan  kesehatan,  pencegahan  penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, perlu dilakukan bersama oleh pemerintah dan  masyarakat,  termasuk  dokter,  secara  adil,  terpadu,  dan  berkelanjutan.  (Wiriadinata, 2014).
Jasa  tukang  gigi  yang  kebanyakan  melakukan  praktik  menyalahi  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014.  Pemasangan  gigi  tiruan  yang dilakukan  oleh  tukang  gigi pada saat praktik  kepada  pengguna  jasa tukang  gigi  yang  gusinya  mengalami  infeksi parah sebab pemasangan gigi tiruan asal-asalan pada pengguna jasa dan tanpa pengetahuan yang cukup  hal  ini  dapat  membahayakan  kesehatan  pengguna  jasa  tersebut.  Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK), Pasal  4  huruf  g  menyatakan  bahwa  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak memenuhi persyaratan, konsumen akan diberi ganti rugi atas kerusakan dan ganti rugi. atau menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk bertukar. Apakah setuju. Kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang diwujudkan dan diciptakan oleh Pemerintah sebagai bagian  dari  kewajiban  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pemerintah  bertanggung  jawab  tidak  hanya  membangun  negara  dari  sisi  fisik  bangunan,
tetapi  juga  melibatkan  sumber  daya  manusia,  khususnya  masyarakat.  Oleh  karena  itu, dalam  rangka  pembangunan  kesehatan  secara  umum  perlu  dilaksanakan  dan  mendukung sistem  kesehatan  nasional,  termasuk  menetapkan  kebijakan  dan  peraturan  yang  sesuai dengan cita-cita bangsa (Bourdieu and others 2018).
Masalah  tindakan  malpraktik.  Pengguna  jasa  tukang  gigi  berada  pada  posisi  tidak menguntungkan.  Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  kedokteran  gigi  dan  hak pengguna  jasa  kedokteran  gigi  masih  relatif  lemah  dan  kurang  dimanfaatkan.  Banyaknya kelalaian  yang  mengakibatkan  cedera  meliputi  aspek  berwujud  dan  tidak  berwujud,  tetapi dokter  gigi  tidak  bertanggung  jawab.  Mereka  hampir  pasti  tidak  mau  bertanggung  jawab secara  umum.  Maka  inilah  yang  menjadi  permasalahan  penelitian  ini  (Djamali  2016). Perlindungan  hukum  pengguna  jasa  tukang  gigi  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk perlindungan  hukum  pengguna  jasa  kedokteran  gigi  sebagai  korban  jasa  medis  non  gigi. Penjelasan di atas menunjukkan adanya persoalan hukum, yaitu adanya kesenjangan hukum mengenai peraturan khusus bagi  tenaga kesehatan gigi dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang merupakan sebuah metode yang dapat  menentukan  aturan  hukum,  prinsip  serta  doktrin  hukum  guna  memberi  jawaban terkait  isu  hukum  yang  dihadapi.  Jenis  penelitian  normatif  juga  sering  disebut  sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yakni Pendekatan yang  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Mengenai  Regulasi  Perizinan  Praktik  Tukang  Gigi  Berdasrkan  Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014.
Ketika  mengatur  keberadaan  perajin  gigi  di  Indonesia,  pemerintah  untuk  pertama kalinya  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  53/DPK/I/K/1969  tentang Pendaftaran dan Penerbitan Izin Kerja Gigi (Permenkes No. 53 Tahun 1969). Pengaturan ini mengatur  tentang  tata  cara pendaftaran  dan pemberian izin praktik  kedokteran gigi.  Latar
belakang  dikeluarkannya  peraturan  ini  adalah  bahwa  di  Indonesia  pada  waktu  itu  banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan bekerja di bidang medis yang  bekerja  di  luar  wewenang  dan  kemampuan  untuk  membahayakan  atau  merugikan kesehatan  masyarakat.  bisa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  saat  itu  harus  mengeluarkan peraturan.  Keputusan  ini  kemudian  diganti  dengan  diterbitkannya  Keputusan  Menteri Kesehatan  No.  339/MENKES/PER/V/1989  (selanjutnya  disebut  Permenkes  339/1989) tentang Perawatan Gigi.
Permenkes  339/1989  tidak  mengatur  tentang  pemberian  izin  baru  kepada  pengrajin gigi,  tetapi  pengrajin  gigi  yang  telah  memiliki  izin  berdasarkan  Permenkes  53/1969  dapat memperbarui  izin  yang  sudah  ada.  Izin  tersebut  berlaku  selama  3  tahun  dan  dapat diperpanjang kembali. Salah satu akibat tidak adanya peraturan mengenai izin tukang gigi. Sehingga  efek  dari  adanya  permenkes  339/1989  memungkinkan  tidak  adanya  izin  untuk tukang  gigi  yang  baru.  Apabila  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  kompeten  dapat menimbulkan  efek  samping  yang  lebih  serius  bagi  pengguna  jasa  kedokteran  gigi.  Efeknya berkisar dari infeksi ringan pada gusi hingga jaringan yang lebih dalam yang menyebabkan pembengkakan.  Selain  itu,  ada  risiko  bahwa  jaringan  yang  berkembang  secara  tidak  wajar dapat  mempengaruhi  tumor  ganas.  Selain  itu,  penanganan  yang  tidak  tepat  dapat berdampak pada penyakit menular lainnya.
Pada  tahun  2011,  Kementerian  Kesehatan  kemudian  mengeluarkan  kembali pengaturan  yang  bertujuan  untuk  mencabut  Permenkes  No.  339/MENKES/PER/V/1989. Dalam  Permenkes  itu  dijelaskan  mengenai  dihapusnya  landasan  hukum  untuk  tukang  gigi guna  menyelenggarakan  pekerjaan  dibidang  kesehatan  gigi.  Peraturan  ini  dibikin  untuk mencabut  Permenkes  Nomor  339/MENKES/PER/V1989  mengenai  Pekerjaan  Tukang  Gigi. Perihal  ini  dicoba  supaya  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  gigi  serta  mulut  tidak  dilakukan oleh sembarang orang dengan alibi apapun serta hanya jadi kewenangan tenaga kesehatan yang mempunyai latar balik serta pembelajaran mengenai kesehatan gigi serta mulut dalam hal  ini  ialah  dokter  gigi.  Dengan  demikian,  berlakunya  Peraturan  Menteri  Kesehatan  ini menghilangkan  kemungkinan  dokter  gigi  mendapatkan  izin  untuk  melakukan  praktik kegiatannya,  sehingga  pelayanan  kesehatan  gigi  dan  mulut  sebagai  tenaga  kesehatan berlisensi  diharapkan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  dokter  gigi.  Ini  dilakukan  untuk memastikan  pelayanan  mengenai  kesehatan  gigi  Indonesia  dilaksanakan  dengan  benar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
sesuai prinsip pengetahuan yang cukup dengan memperhatikan keamanan masyarakat agar tidak terjadi pelayanan gigi yang tidak memenuhi standar.
Dari  hal  tersebut  di  atas,  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  diundangkan.  Untuk praktik  kedokteran  atau  kedokteran  gigi,  harus  menyelesaikan  magang  dan  hanya  dapat membuka  satu  praktik  setelah  menyelesaikan  studi.  Dokter  atau  dokter  gigi  Anda  telah memiliki  sertifikat  registrasi  dan/atau  izin  kesehatan.  Formulir  pendaftaran  menunjukkan bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  telah  mematuhi  prosedur  yang  sebenarnya  dilakukan mengenai penggunaan alat atau metode medis. Berbeda dengan dokter gigi, mereka tidak pernah  belajar  kedokteran  gigi,  hanya  menggunakan  pengetahuan  yang  diwarisi  dari pendahulunya, dan tidak memiliki izin praktik atau perpanjangan. (BG SIMANJUNTAK 2014). Oleh karena itu, diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan 1871/2011 mempertimbangkan  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) tentang praktik kedokteran.
Dokter  gigi  yang  diakui  negara  adalah  dokter  gigi  yang  memiliki  izin  berdasarkan Permenkes  53/1969  dan  diperbarui  berdasarkan  Permenkes  339/1989.  Pada  tahun  1969, Permenkes 53/1969 diterbitkan. Ini menetapkan bahwa tidak ada izin baru yang dikeluarkan sejak  1969,  tetapi  Permenkes  339/1989  hanya  mengatur  kelanjutan  izin  yang  ada. Berdasarkan  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  Departemen  Kesehatan  telah menerbitkan  Permenkes  1871/2011  tentang  pembatalan  Permenkes  339/1989  tentang perawatan gigi. Pencabutan berakibat tidak diberikannya izin profesi atau izin profesi untuk transaksi kedokteran gigi diperpanjang. Permenkes 1871/2011 tidak memungkinkan semua tukang  gigi  yang  bekerja  di  Indonesia  untuk  melanjutkan  praktik.  Lagi  pula,  orang  yang bekerja  sebagai  tukang  gigi  tidak  bisa  lagi  bekerja  dan  kehilangan  mata  pencaharian. Pengrajin  gigi  yang  merasa  hak  untuk  bekerja  dan  kehidupan  yang  layak  sebagai  warga negara telah direnggut dari mereka.
Pada  awal  2012,  dokter  gigi  mengajukan  4.444  pertanyaan  ke  Mahkamah  Konstitusi untuk  mempertimbangkan  praktik  kedokteran  yang  melanggar  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945).  Nama  pemohon  adalah  H.  Hamdani  Prayogo.  Pemohon berkewarganegaraan  Indonesia  yang  berprofesi  sebagai  teknisi  gigi  dan  merasa  bahwa berlakunya  Pasal  73  (2)  dan  78  UU  Kedokteran  Kedokteran  sangat  merugikan  hak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
konstitusionalnya. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Pasal 73, Ayat 2 dan Pasal 78, Pasal 27,  Ayat  2,  dan  Pasal  28  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Rangkuman pertama UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 (2) adalah setiap individu dilarang  menggunakan  alat,  cara,  atau  cara  lain  yang  telah  memiliki  tanda  registrasi dan/atau izin, dan apabila hal ini dilanggar maka akan  diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.
Bahkan,  penggugat  mengalami  kerugian  yang  cukup  besar  berupa  hilangnya pendapatan  bulanan  penggugat,  yaitu  rata-rata  Rp.  2.000.000 – Rp  3.000.000  per  bulan. Sebagai  akibat  hilangnya  pendapatan  bulanan  penggugat,  penggugat  merasa  telah kehilangan  dukungan  untuk  dirinya  sendiri  dan  keluarga  penggugat,  dan  bahwa  hak konstitusional penggugat dan kehidupan sipil yang layak telah dikompromikan.
Namun, meskipun pemerintah belum mendisiplinkan atau memberikan sanksi kepada para pengrajin gigi ini, banyak pengrajin gigi yang masih bekerja dan berpraktik di luar batas hukum  yang  tidak  dapat  menerapkan  Permenkes  1871/2011  secara  efektif.  Faktor  hukum dalam  hal  ini  adalah  Permenkes  1871/2011  belum  memiliki  sanksi  yang  tegas,  sehingga pengrajin  gigi  tetap  bersedia  untuk  memulai  pengobatan  dan  melayani  pasien.  Dalam  hal ini,  faktor  penegak  hukum  tidak  menegakkan  izin,  ternyata  pemerintah  tidak  mengambil langkah  untuk  menghentikan  kegiatan  praktik  yang  dilakukan  oleh  para  pengrajin  gigi tersebut.  Kurang  memadainya  sarana  atau  fasilitas  untuk  melaksanakan  ketentuan  yang tertuang  dalam  Permenkes  juga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Misalnya,  Biro Puskesmas  mendorong  pengrajin  gigi  untuk  melakukan  perawatan  gigi  berdasarkan Permenkes 339/1989. (Adiani 2014).
Putusan  MK  di  atas  memberikan  izin  untuk  melanjutkan  praktik  selama  para  pihak memiliki  izin  terhadap  perangkat  tersebut.  Keputusan  ini  menjadi  kontroversi  bagi  dokter gigi,  dokter  gigi,  dan  masyarakat  luas  (Sari  2019).  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan judicial review yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78, berarti tidak ada pembatasan serta sanksi untuk tukang gigi yang  memperoleh  izin  paraktik  dari  pemerintah  yang  menggunakan  alat,  metode  ataupun cara  lain  dalam  memberikan  jasa  pada masyarakat  yang  memunculkan  kesan seakan  yang bersangkutan  adalah  dokter  ataupun  dokter  gigi  yang  sudah  memiliki  surat  tanda pendaftaran serta/ ataupun surat izin praktik.
Apabila  tukang  gigi  bekerja  dengan  izin  pemerintah,  maka  dokter  gigi  tersebut dinyatakan  tidak  melanggar  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004.  Oleh  karena  itu, putusan MK tersebut diperhitungkan dalam penerbitan Putusan MK 40/PUU/-X/2012 yang menjadi  dasar  dikeluarkannya  Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014.  Tentang  pembinaan, pengawasan  dan  persetujuan  perawatan  gigi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengatur  aturan- aturan yang berkaitan dengan subjek pengajaran, pengawasan, otorisasi dan perawatan gigi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengrajin gigi dapat melanjutkan praktik mereka, asalkan  pengrajin  gigi  memiliki  persetujuan  pemerintah.  Berikut  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan ketika permohonan pemohon dikabulkan: (BG SIMANJUNTAK 2014):
1. Tukang gigi sudah ada sebelum dokter gigi.
2. Tukang gigi menjadi pilihan lain untuk kesehatan gigi yang terjangkau.
3. Keterbatasan tukang gigi dapat diatasi melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan.
4. Tukang gigi termasuk ke dalam kategori pelayanan medis tradisional.
Peraturan  mengenai  tukang  gigi  Indonesia  telah  diakui  dan  legal  dari  sudut  pandang hukum.  Sesuai  dengan  Pasal  39  (1)  Permenkes  Tahun  2014  tentang  Pembinaan, Pengawasan, dan Kewenangan Perawatan Gigi, semua pengrajin gigi mampu membuat dan memakai  gigi  tiruan  lepasan.  Dalam  prakteknya,  dokter  gigi  tidak  hanya  membuat  dan memasang  gigi  tiruan  lepasan,  tetapi  juga  melakukan  perawatan  gigi  dan  mulut  lainnya seperti pencabutan, pemasangan pengisi gigi, dan peralatan ortodontik. Lisensi tukang gigi adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  kepada  seorang  tukang  gigi  yang  telah  melakukan perawatan  gigi.  Tukang  gigi  kemudian  harus  juga  mendaftar  ke  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan izin.
Jika  diperhatikan  dengan  seksama,  tukang  gigi  dilarang  keras  untuk  bertindak  diluar dari  peraturan  menteri  kesehatan  tersebut.  Apabila  dilandaskan  ke  dalam  pasal  9 Permenkes No 39 Tahun 2014, pengaturan ini juga mengatur hal-hal apa saja yang dilarang keras dilakukan oleh seorang tukang gigi. Pasal ini meliputi seorang tukang gigi yang dilarang untuk melaksanakan pekerjaan kecuali yang diatur di dalam pasal 6, memerintahkan orang lain  guna  menggantikannya  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  serta  melakukan pekerjaan berpindah-pindah. Pada dasarnya, Peraturan Menteri Kesehatan telah menata dengan cara sempurna seperti apa kewenangan 7 pekerjaan seorang tukang gigi. Akan tapi dalam realita peraturan  itu  hanya  sampai  angin  kemudian.  Seorang  tukang  gigi  yang  tidak  mempunyai
latar  belakang  pembelajaran  ahli  seperti  seorang  dokter  gigi  terlihat  menjamur  membuka praktek di masyarakat. Mereka terlebih lagi membagikan jasa apalagi selayaknya ortodonti pula, seperti pemasangan dental braces serta treatment veneer gigi yang ialah bagian dari estetika gigi, rahang serta wajah (Anggarita and Purwani Sagung Putri M.E 2020).

## Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Atas Dugaan Malpraktik
Praktik  yang  dilakukan  oleh  tukang  gigi  merupakan  suatu  perkerjaan,  maka  dalam pelaksaannya pelaksanaan yang mendasarkan pada pelayanan yang sudah di terapkan oleh perundang-udangan,  maka  harus  tunduk  pada  kewenanganya  dengan  kode  etik  yang  di jelaskan  pada  permenkes  No.39  Tahun  2014.  Jika  di  ketahui  bahwa  tukang  gigi  termasuk dalam  komponen  untuk  pelayanan  kesehtan  pada  masyarakat  yang  mempunyai  peran langsung dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk para pengguna jasa tukang gigi yang ada di indonesia.
Pada  standar  pelayanan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  juga harus tunduk pada kewenangannya kode etik yang ditetapkan oleh Permenkes No 39 tahun 2014.  Tukang  gigi  juga  salah  satu  komponen  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  mempunyai  peranan  langsung  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada para pengguna jasa tukang gigi yang ada di indonesia.
Tetapi pada saat ini tukang gigi tak hanya membuat atau memasang gigi plasu/tiruan saja  namun  realitanya  tukang  gigi  jga  menawkan  pemasangan  kawat  (behel)  gigi  hal  ini menyimpang dari kewenanganya. Seharuanya kesehatan gigi dilakukan oleh dokter dengan cara  pencegahan  penyakit  gigi,  pengobatan  penyakit  gigi,  dan  pemulihan  kesehatan  gigi. Terlepas dari permasalahan perawatan gigi seharsunta tidak menggunakan jasa  tukang gigi sebab ditakuti akan adanya permasalahan baru untu keseahtan gigi dan mulut dari penggun jasa  tukang  gigi  tersebut.  Akan  tetapi  masyarakat  masig  buta  dengan  atruan,  kemampuan dan kewenangan oleh sorang tukang gigi
Sebagian  kasus  dan  resiko  dari  dikerjakannya  pemasangan  gigi  tiruan,  pemasangan kawat  gigi,  pencabutan  Gigi,  penambalan  gigi  dan  lain-lain.  Bisa  menyebabkan  pengguna jasa  tukang  gigi  berpotensi  terkena  sebagian  penyakit  semacam  kanker  sebagai  contoh setelah  pemasangan  gigi  tiruan  di  tukang  gigi  itu  meyebabkan  radang  parah  yang diakibatkan  dari  adanya  gigi  palsu  lengket  yang  tidak  ditangani  dengan  cara  benar  sesuai dengan adanya  metode, berlaku  alhasil mengakibatkan  terjadinya  penyakit  seperti  kanker,
dan  permasalahan  lain  yang  mengenai  korban  yaitu  munculnya sebuah  tumor, infeksi  gusi sampai  lumpuhnya  tulang  rahang  selesai  melakukan  pemeliharaan  di  tukang  gigi.  Hal tersebut  termasuk  dalam  kegiatan  kriminal  ilegal  yang  terjadi  karena  seorang  dokter  atau petugas  kesehatan  lainnya  tidak  berhati-hati  sehingga  membuat  pasiennya  menjadi meninggal atau menjadi cacat karena dia tidak begitu hati-hati atau rajin mencoba merawat pasien  yang  meninggal  atau  cacat.  Seperti  dilihat  bahwa  pengguna  jasa  tukang  gigi  yang menjadi  korban  yang  diamana  terkena  infeksi  gusi  sampai  kematian  rahang  termasuk kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh manusia.
Tukang  gigi  yang  menyebut  diri  mereka  "ahli  gigi"  tidak  mempelajari  keterampilan mereka  terhadap  gigi  manusia.  Oleh  karena  itu,  mereka  tidak  memiliki  pemahaman  yang baik  tentang  aspek  medis  dari  alat  yang  digunakan.  Hal  ini  berdampak  negatif  berupa penolakan  sosiologis,  karena  sebagian  masyarakat  takut  mencari  pengobatan  atau perawatan  gigi  oleh  tukang  gigi  akibat  malpraktik  medis  tukang  gigi  tersebut.  Perawatan biasanya  melibatkan pemakaian  atau pembuatan  gigi palsu,  pencabutan  gigi, penambalan, dan pemakaian kawat gigi seperti dokter gigi (Putri and T. Halisyah 2019).
Untuk itu perlindungan hukum pada pengguna jasa tukang gigi yang diarahkan untuk mencapai tujuan:
1) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum;
2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha;
3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4) Memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dari  praktek  usaha  yang  menipu  dan menyesatkan.
Permasalahan  kemudian  muncul  mengenai  bagaimana  pengaturan  Indonesia  dapat melindungi  masyarakat  sebagai  konsumen  apabila  tindakan  malpraktik  terjadi.  Hal  ini karena  konsumen  tidak  mendapat  untung  sebagai  pengguna  jasa  apabila  tukang  gigi melakukan  malpraktik.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  hak-haknya  di  Indonesia masih  relatif  lemah  dan  belum  maksimal  karena  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa tukang  gigi  pada  PERMENKES  39/2014  yang  hanya  memebrikan  pembinaan  saja  belum meberikan  perlindungan  maksimal  untuk  pengguna  maka  dari  itu  belum  adanya  secara khusus tentang tukang gigi serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi.
Hak-hak  konsumen  lebih  lanjut  telah  diatur  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  yang  dalam  isi  pasalnya,  konsumen  memiliki  hak  lebih  lanjut seperti berikut:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar danbjujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara  menurut  Undang-Undang  Kesehatan,  dikatakan  bahwa  hak-hak  bagi konsumen  adalah  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  mempunyai mutu dan  juga  terjangkau,  serta setiap  konsumen berhak  untuk  mendapat  informasi  serta edukasi  mengenai  kesehatan,  seperti  diadakannya  sebuah  penyuluhan,  sosialisasi,  hingga menyebarkan informasi mengenai kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui media lain seperti televisi, brosur, ataupun iklan layanan masyarakat.
Tidak  menutup  kemungkinan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan  tukang  gigi  atas tindakan  yang  tukang  gigi  lakukan  terhadap  konsumen  ketika  sedang  menjalankan pekerjaannya yang akan berdampak bear dari akibat yang ditimbulkan. Para oknum tukang gigig  yang  terkadang  tidak  memiliki  izin untuk  praktik  dan  hasilnya  baik  itu dari konsumen yang  dirugikan  akibat  dari  pekerjaan  tukang  gigi  maupun  kerugian  atas  kesehatan  yang
dialami  konsumen.  Hal  tersebut  dapat sangat  berdampak  pada  kesehatan  konsumen  yang dirugikan.
Tukang  gigi  melakukan  beberapa  tindakan,  yang  juga  dalam  perjalanannya menyediakan jasa perawatan gigi seperti yang telah disebutkan merupakan sebuah contoh dari  adanya  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik  seperti  yang  telah  diatur  dalam beberapa pasal sebagai berikut:
1) Berdasakan  Pasal  78  Pada  UU  No.29  tahun  2004  yang  memberikan  larangan  kepada siapa  saja  yang  bukan  berlatar  belakang  pendidikan  dokter  atau  dokter  gigi  untuk membuka praktik,  termasuk dalam  kriteria ini  adalah  tukang  gigi.  Apabila hal  ini  tetap dilakukan maka, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana penjara atau denda.
2) Dalam  Pasal  191  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  kemudian berbunyi  bahwa  siapa  saja  yang  tidak  mempunyai  izin  namun  melakukan  praktik pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  menggunakan  alat  dan  teknologi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  sehingga  praktik  tersebut  mengakibatkan  kerugian harta  benda,  luka  berat  atau  kematian  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Sanksi-sanksi  tersebut  merupakan  bentuk  dari  perlindungan  untuk  pengguna  jasa tukang gigi. Tukang gigi yang tidak berwenang tidak boleh melakukan sebuah praktik karena hanya  akan  membuat  rugi  konsumen.  Kerugian  konsumen  ini  dapat  meliputi  bermacam kerusakan seperti rusaknya kesehatan, waktu, hingga biaya yang harus konsumen tanggung ketika  sebuah  menerima  perawatan  di  tukang  gigi.  Kerugian  yang  dirasakan  seseorang secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  kerugian  yang  mempengaruhi  diri sendiri dan kerugian yang mempengaruhi harta benda. Kerugian kekayaan itu sendiri, di sisi lain,  dapat  berupa  kerugian  aktual  dan  hilangnya  keuntungan  yang  diharapkan.  Kerugian dapat  berupa  kerugian  diri  (fisik)  atau  harta  benda,  tetapi  dengan  ganti  rugi,  keduanya dapat  dinilai  dengan  uang  atau  harta  benda.  Kehilangan  harta  benda  dapat  terjadi  dalam bentuk  hilangnya  keuntungan  yang  diharapkan,  sehingga  pengertian  kerugian  adalah berkurangnya atau hilangnya harta benda salah satu pihak yang disebabkan oleh perbuatan (eksekusi atau izin) yang melanggar norma salah satu pihak. pemulihan.

## KESIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas  memberikan  izin  untuk  melanjutkan  praktik selama  para  pihak  memiliki izin  terhadap  perangkat  tersebut.  Keputusan ini  telah  menjadi kontroversi  di  kalangan  tukang  gigi,  dokter  gigi,  dan  masyarakat  luas.  Tata  cara  ini merupakan  kewenangan,  larangan,  izin  pengrajin  gigi,  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang merupakan putusan uji materiil. Namun, masih banyak dokter gigi jahat yang melanggar kewenangannya, seperti yang dijelaskan dalam Permenkes Nomor 39  Tahun  2014.  Permasalahan  dalam  hal  ini  adalah  dokter  gigi  tidak  hanya  melanggar Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  tetapi  juga  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  39 Tahun 2014 tentang  Perawatan  Gigi.  Terhadap  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014 tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi  juga  belum  ada  yang  mengatur  secara  jelas  mengenai larangan dan kepastian hukum yang tukang gigi lakukan. Sehingga perlu diatur secara jelas mengenai larangan yang dilakukan oleh tukang gigi seperti tidak boleh melakukan pekerjaan atau kegiatan berupa pencabutan gigi yang dapat membahayakan kesehatan pengguna jasa tukang  gigi  dan  sebagainya.  Mengenai  sanksi  pelanggaran  oleh  tukang  gigi  belum  secara lengkap mengatur mengenai sanksi pelanggaran yang dilakukan tukang gigi.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  pengguna  jasa  tukang  gigi  digolongkan  sebagai konsumen yang mengatur hak-hak semua konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Sebagai seorang yang,  seorang  dokter  gigi  wajib  mematuhi  hukum.  Undang-undang  ini  berkaitan  dengan kewajiban dan  kewenangan  orang  yang bekerja sebagai  tukang  gigi,  yang  kemudian  diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 (2) PERMENKES No. 39 Tahun 2014. Sanksinya sendiri bersifat administratif  serta  pidana  yang  ditujukan  kepada  setiap  tukang  gigi  yang  melakukan kesalahan  dan  melanggar  atau  melampaui  batasan  praktik  yang  telah  ditetapkan pengaturan.

## DAFTAR BACAAN
Adiani,  Wayan.  2014.  “PELAKSANAAN  PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  NOMOR 1871/MENKES/PER/IX/2011  TENTANG  PENCABUTAN  PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN NOMOR 339/MENKES/PER/V/1989 TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI” Anggarita,  Nyoman  Kinandara,  and  Purwani  Sagung  Put ri  M.E.  2020.  “PENGATURAN TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG KESEHATAN”
BG SIMANJUNTAK.  2014.  “KEABSAHAN  TU KANG  GIGI  TERKAIT  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR  40/PUU-X/2012  MENGENAI  PERMOHONAN  PERKARA  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1945  Berdaretta Gomgom Siman juntak”
Bourdieu, Pierre, Literacy Education, James Albright, Allan Luke, Eds Abingdon, and others. 2018.  “TANGGUNGJAWAB  HUKUM  KESEHATAN  AHL I  GIGI  TERHADAP  TINDAKAN MALPRAKTEK,” Jurnal Ilmiah Indonesia – , 3.6
Sari,  Anisa  Nurl aila.  2019.  “Analisis  Hukum  Ter hadap  Tanggung  Jawab  Jasa  Tukang  Gigi Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang  Pembinaan Pengawasan Dan
Perizinan Pek erjaan Tukang Gigi,” Cepalo , 2.1
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759>
Sri  Isr iawaty  Fheryal.  2015.  “Tanggung Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 3.2 Wiriadinata, Wahyu. 2014. “DOKTER, PASIEN DAN MALP RAKTIK, ” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26.1 <https://doi.org/10.22146/jmh.16053> Hasaziduhu  Moho.  2019.  “Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepas tian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” Universitas Dharmawangsa , 13.1: 138 – 49 R. Abdoel Djamali. 2016. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Baru) , Edisi revisi ke-21 (Jakarta: Raja Grafindo Presada)
Yuningsih, Rahmi. 2012. “Pengobatan Tradisional Di Unit Pel ayanan Kesehatan,” Info Singkat Kesejahteraan Sosial, 4.05