## DESKRIPSI DAN PENYAJIAN TOKOH PADA WACANA BERITA KASUS e-KTP DALAM PERSPEKTIF PERS NASIONAL
Zamzani, Ahmad Wahyudin, dan Yayuk Eny Rahayu Universitas Negeri Yogyakarta email: zamzani@uny.ac.id
Abstract (Title: Description and Presentation of Characters in The News in The Case of e-KTP in National Press Perspective ). This study aims to describe the presentation of figures in the e-KTP case news discourse involving Setya Novanto. The research design used  is  a  qualitative  descriptive  study  with  a  critical  discourse  analysis  perspective, especially the Fairclough model. The data source of this research is the news about the e-KTP case involving Setya Novanto in Kompas, Republika, and Media Indonesia. The data collection technique was done by observing and taking notes. The validity of the data used in this study was content validity and pragmatic semantics. The reliability of this study uses an interrater and discussions with peers. Based on the results of the analysis, several things were found related to the description of the characters in the e-KTP case. The representation of the identity of the actors in the e-KTP case is presented in different ways in each media. In these three media, only Republika tends to be more detailed and complete in representing the character (the identity of the perpetrator). The depiction of identity begins with the mention of the perpetrator’s name, position, wife, children, nephews, and religion. Kompas puts more emphasis on facts relating to the perpetrators. Not  everything  related  to  the  perpetrator  is  revealed.  Meanwhile,  Media  Indonesia  is more focused on the involvement of other actors.
Keywords: the e-KTP case, Setya Novanto, national press perspective.
PENDAHULUAN Wacana  dalam  sebuah  teks  berita selalu  berhubungan  dengan  media  massa. Berbagai macam teks berita digunakan untuk merepresentasikan  ideologi  mereka.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  media  massa  digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi penguasa, sebagai  alat  untuk  mengesahkan  berbagai macam kejadian, dan sebagai kontrol terhadap wacana  publik.  Berkaitan  dengan  ideologi media,  Shoemaker  dan  Reese  (1996  :  23) menjelaskan  “ media  reflect  the  ideology  of those finance them, or ”pay the piper .” Oleh karena  itu,  untuk  berbagai  macam  keperluan, media massa dengan skala nasional sering kali menampilkan pemberitaan yang menjadi berita utama mereka. Kasus yang sama dapat dikemas dengan  berita  yang  berbeda.  Hal  itu  terjadi karena setiap media massa mempunyai aturan dan ideologi yang berbeda. Republika, Kompas , dan Media  Indonesia dikenal  sebagai  media yang selalu menyajikan berbagai sudut pandang yang berbeda. Pers nasional digunakan sebagai
agen konstruksi sosial untuk menggiring opini publik  sesuai  dengan  kepentingannya.  Media massa  apapun  baik  nasional  maupun  lokal merupakan  alat  bagi  kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi atau melegitimasi berbagai macam kepentingan.
Produksi  berita  dalam  surat  kabar sangat  berhubungan  dengan  latar  belakang penulisnya, bahkan latar belakang surat kabar tersebut, karena wartawan (penulis) tentu harus mewakili  ideologi  surat  kabarnya.  Penulisan berita  tentu  bukan  tanpa  rencana.  Misalnya, berita  yang  berkaitan  dengan  kasus  korupsi, ada banyak latar yang dapat diambil wartawan untuk  penguatan  atau  pemfokusan  berita. Latar belakang pelaku korupsi, latar belakang penyidik (KPK) sebagai badan pengusut kasus korupsi,  atau  tuntutan  dari  segi  hukum  yang sedang  terjerat  kasus  korupsi  menjadi  bahan pertimbangan penulisan sebuah berita. Masing- masing  topik  akan  dipaparkan  sesuai  dengan visi dan misi surat kabar. Keberpihakan surat kabar  menjadi  hal  utama  dalam  menguraikan
pemaparan berita, sehingga mampu membangun opini publik, sesuai dengan kerangka pikir dan ideologi media.
Paradigma  wacana  kritis  dapat digunakan  untuk  menganalisis  media  massa sebagai sebuah entitas yang bebas nilai. Studi wacana kritis merupakan salah satu studi yang berkembang pesat dan menarik perhatian para ahli  linguistik.  Dalam  hal  ini,  kajian  tentang analisis  wacana  telah  melampaui  pakem- pakem  linguistik  konvensional,  wacana  tidak lagi  dipandang  sebagai  organisasi  bahasa  di atas  kalimat  sehingga  wacana  hanya  berkutat dengan teks dan talk, namun telah  melibatkan faktor-faktor  sosio-politis  dan  ideologis. Dengan  demikian,  pada  perkembangan berikutnya  telah bermunculan beragam kajian yang terkait dengan analisis wacana, misalnya melihat  hubungan  wacana  dengan  ideologi masyarakat, hubungan wacana dengan politik dan sebagainya, yang kemudian dikenal dengan analisis wacana kritis.
Wacana  sendiri  merupakan  rangkaian ujar  atau  rangkaian  tindak  tutur  yang mengungkapkan  suatu  hal  (subjek)  yang disajikan  secara  teratur,  sistematis,  dalam suatu  kesatuan  yang  koheren,  dibentuk  oleh unsur  segmental  maupun  nonsegmental bahasa  (Alex,  2004).  Menurut    Fowler  (via setiawan,  2014:  112)  memberikan  pandangan yang berbeda, di mana  wacana adalah tuturan atau  tulisan  yang  dilihat  dari  sudut  pandang kepercayaan    (cara  pandang  terhadap  dunia atau ideologi yang dianut), nilai dan berbagai kategori    yang  melingkupinya.  Jadi,  wacana adalah proses komunikasi, yang menggunakan simbol-simbol,  yang  berkaitan  dengan interpretasi  dan  peristiwa-peristiwa  di  dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Wacana akan selalu berhubungan dengan ideologi dan nilai- nilai yang dianut masyarakat.  Analisis wacana terkadang  mengarah  ke  ranah  sosial  politik yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  luas. Meskipun pada awalnya kajian analisis wacana hanya  bertujuan  untuk  mendeskripsikan penggunaan bahasa, atau untuk apa bahasa itu dipakai (Brown, 1983). Fairclough  (1992:  63)  menjelaskan bahwa  penggunaan  wacana  menunjuk  pada
pemakaian  bahasa  sebagai  praktik  sosial lebih  daripada  praktik  individu  sehingga menghasilkan sejumlah implikasi. Ia membagi wacana  menjadi  tiga  dimensi,  yaitu  1) text ,
2) discourse  practice ,  dan  3) sociocultural practice . Text dianalisis  secara  linguistik dengan  cara  melihat  kosakata,  semantik,  dan tata  kalimat.  Selain  itu,  aspek  kohesi  dan koherensi  yang  terdapat  dalam  kalimat  juga menjadi perhatian.
Analisis  teks  secara  linguistik digunakan untuk melihat tiga masalah sebagai berikut. Pertama, ideasional yang merujuk pada representasi  tertentu  yang  akan  ditampilkan dalam  teks  (ideologi).  Analisis  pada  tataran ini  melihat  bagaimana  suatu  hal  (ideologi) ditampilkan dalam teks. Kedua, relasi merujuk pada hubungan antara penulis dengan pembaca dan situasi penyampaian teks. Ketiga, identitas merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas penulis dan pembaca dan bagaimana personal dan identitas ini ditampilkan.
Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini, penafsiran sebuah  teks  didasarkan  pada  aspek  produksi teks,  penyebaran  teks,  dan  penggunaan  teks. Pada  tahap  produksi  teks,  analisis  dilakukan untuk  melihat  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  produksi  teks  itu  sendiri  (siapa  yang mempoduksi). Analisis  dapat  dilakukan  pada tataran  terkecil  hingga  terbesar  (pemilik modal).  Analisis  penyebaran  teks  digunakan untuk mengetahui media apa yang digunakan untuk  menyebarkan  teks  tersebut.  Perbedaan media  yang  menyebarkan  akan  memberikan dampak yang berbeda pula. Analisis konsumsi teks digunakan untuk mengetahui pihak-pihak yang  menjadi  konsumen  atau  pembaca  teks tersebut. Sociocultural  practice merupakan analisis  tingkat  makro  yang  berhubungan dengan  konteks  di  luar  teks.  Konteks  dalam hal  ini  dapat  mencakup  konteks  situasi yang  berhubungan  dengan  masyarakat  atau budaya  dan  politik  tertentu.  Tataran  analisis pada  bagian  ini  meliputi  aspek  situasional, institusional,  dan  sosial.  Analisis  pada tataran  situasional  dilakukan  dengan  melihat
Deskripsi dan Penyajian Tokoh ... (Zamzani, Ahmad Wahyudin, dan Yayuk Eny Rahayu)
konteks  peristiwa  yang  terjadi  pada  saat  teks diproduksi. Analisis pada tataran institusional dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh institusi  (pembuat  teks)  ketika  memproduksi teks.    Biasanya,  institusi  atau  pembuat  teks mempunyai  kekuatan  untuk  mempengaruhi isi dari sebuah teks. Analisis sosial digunakan untuk  melihat  aspek  mikro,  seperti  ekonomi, politik, sosial dan budaya masayarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan penjelasan di atas, melalui analisis  wacana  kritis,  kita  dapat  mengetahui isi teks hingga mendalam. Teks hadir dengan membawa  ideologi  tertentu  yang  dititipkan oleh penulisnya agar orang yang membaca teks tersebut  mengikuti  apa  yang  diinginkannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang, fokus permasalahan penelitian adalah analisis wacana kritis  berita  Setya  Novanto  dalam  wacana berita  daring.  Deskripsi  ideologi  teks  berita dan keberpihakannya akan terdeskripsi dalam deskripsi  aktor  dan  ketelibatan  aktor  dalam sajian beritanya.  Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana representasi aktor lain  pada kasus  Setya  Novanto  dalam  perspektif  pers nasional.

## METODE
Rancangan penelitian yang digunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan perspektif  analisis  wacana  kritis,  khususnya model  Fairclough  (1992  :58).  Hal  ini  di dasrkan  pertimbangan  bahwa  wacana  berita sarat dengan idiologi yang ingin disampaikan oleh  media.  Untuk  mengunkapkan  ideologi tersebut, diperlukan analisis secara interpretatif, reseptif,  sekaligus  sosial.  Untuk  itulah, ancangan  aanalisis  wacana  kritis  dipandang mampu  mengungkapkan  makna  wacana  baik dari dimensi teks, kewanaan maupun dimensi sosialnya.
Secara  operasional  penelitian  ini mendeskripsikan proses analisis wacana kritis dengan fokus analisis aktor yang muncul dalan teks pemberitaan kasus korupsi yang menjerat Setya  Novanto.  Sumber  datanya  diambil dari    tiga  surat  kabar  daring,  yaitu Kompas , Republika , dan Media Indonesia . Ketiga surat kabar daring ini dianggap mewakili pers dengan skala  nasional  karena  dianggap  memiliki
ideologi  yang  berbeda.  Pengambilan  data dilakukan  pada  saat  Setya  Novanto  berstatus tersangka,  yaitu  pada  tanggal  17  Juli  2017 sampai dengan vonis Setya Novanto pada 24 April 2018. Adapun data yang dianalisis terdiri dari 20 topik dari 48 judul berita.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan teknik simak dan catat. Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut: 1) membaca dengan cermat surat kabar yang menjadi sumber data, 2) mengidentifikasi bentuk-bentuk tuturan sekaligus  mengidentifikasi  kata  kunci  yang sesuai dengan tema berita, 3) menyusun data- data tersebut dalam kartu data untuk dilakukan kategorisasi,  4)  kategorisasi  data  berdasarkan tema dan pokok bahasan 5) melakukan analisis dengan  ancangan  analisis  wacana  kritis  dan pandan  pragmatis.  Langkah  analisis  data dilakukan dengan cara;  mengidentifikasi data berdasarkan permasalahan, dilanjutkan dengan proses tabulasi dan  dijelaskan secara deskriptif kualitatif.  Interpretasi  dilakukan  dengan memperhatikan  pada  fokus  permasalahan. Data-data  yang  ada  akan  ditafsirkan  dan diintrepretasikan,  baik  dari  dimensi  dimensi teks, wacana maupun dimensi  sosial budaya.
Validitas  dan  reabilitas  sangat diperlukan  dalam  penelitian  ini,  agar  data terjaga  validitasnya.  Adapun  validitas  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah validitas isi dan semantik pragmatik. Validitas isi  dinilai  mampu  mengungkapkan  konsep- konsep  yang  hendak  diukur,  yaitu  aspek tekstual tentang berita Setya Novanto di media massa.  Sementara itu, validitas semantik dan pragmatik  digunakan  untuk  menafsirkan  data dengan mempertimbangkan makna keseluruhan untuk  mengetahui  aspek  kewacanaan  dan sosiobudaya. Sementara itu, reabilitas penelitian ini menggunakan intrarater dan diskusi dengan teman sejawat. Diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk pengecekan keakuratan hasil identifikasi dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Representasi Identitas  Pelaku Kasus  Setya Novanto dalam Perspektif Pers Nasional Kajian  analisis  wacana  kritis  dengan menggunakan  teori  Norman  Fairclough menitikberatkan  pada  hubungan  teks  (mikro)
dengan  konteks  sosial  masyarakat  (makro). Kajian teks pada tataran mikro menitikberatkan pada  tiga  aspek,  yaitu  representasi,  relasi, dan  identitas.  Pada  tahap  representasi  akan terlihat  bagaimana  penggambaran  pelaku atau  peristiwa  di  dalam  teks,  tahap  relasi akan  terlihat  bagaimana  hubungan  antara penulis  berita,  khalayak,  dan  partisipan  di dalam  teks,  dan  tahap  identitas  akan  terlihat identitas  wartawan,  khalayak,  dan  partisipan berita digambarkan di dalam teks. Sementara itu,  kajian  wacana  kritis  pada  tataran  makro menitikberatkan hubungan antara teks dengan sosiobudaya yang melingkupinya.
Representasi  identitas  dalam  hal  ini berhubungan  dengan  penggambaran  pelaku kasus  e-KTP,  Setya  Novanto.  Penggambaran identitas  dimulai  dari  penyebutan  nama pelaku,  jabatan,  istri,  anak,  keponakan,  dan
agama.  Sama  seperti  halnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mardikantoro  dan  Santoso (2017) yang menyatakan bahwa media melalui pemberitaannya  cenderung  mengarah  pada gerakan  menolak  dan  mengecam  adanya kasus  korupsi.  Melalui  penggambaran identitas  tersebut  sebenarnya  media  tidak mau  menutup-nutupi  kasus  korupsi  e-KTP. Berikut ini penggambaran pelaku kasus e-KTP yang  melibatkan  Setya  Novanto  oleh  media Republika , Kompas , dan Media Indonesia .
Representasi Nama Pelaku Terdapat  beberapa  kesamaan  dan perbedaan  penggambaran  identitas  yang dilakukan oleh Republika , Kompas , dan Media Indonesia. Berikut  ini  representasi  identitas nama  pelaku  kasus  E-KTP  pada  tiga  media tersebut.
Deskripsi dan Penyajian Tokoh ... (Zamzani, Ahmad Wahyudin, dan Yayuk Eny Rahayu)
Bagan 1. Representasi Nama Pelaku pada Tiga Media
Bagan  di  atas  menunjukkan  bahwa ketiga  media  nasional  memiliki  persamaan dan  perbedaan  dalam  merepresentasikan nama pelaku. Republika , Kompas , dan Media Indonesia menyebutkan  nama  pelaku  dengan sebutan yang sama, yaitu 1) Setya Novanto dan
2) Novanto.
(1)  Sebelumnya,  pengadilan  tindak  pidana korupsi  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat menggelar  sidang  perdana  pembacaan dakwaan perkara korupsi pengadaan KTP- el  dengan  terdakwa Setya  Novanto pada
Rabu  (13/12)  walaupun  sempat  diskors tiga kali (072/REP/17/12/17) (2)  Istri Setya Novanto Sebut Suaminya dalam Kondisi Sehat (076/KOM/17/12/17)
Dalam  perkara  ini  Novanto  didakwa menerima  7,3  juta  dolar AS  dan  jam  tangan Richard  Mille  senilai  135  ribu  dolar AS  dari proyek  KTP-el. Setya  Novanto menerima uang  tersebut  melalui  mantan  direktur  PT Murakabi  sekaligus  keponakannya  Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung (088/MI/17/12/17). Sementara  itu,  perbedaan  penyebutan nama pelaku terdapat pada Republika. Media ini menyebutkan  nama pelaku dengan sebutan yang lain, yaitu 1) Setnov, 2) Babeh Asiong, 3) SN, dan 4) S. Istilah Setnov untuk menyebutkan nama pelaku ini menjadi ciri khas Republika.
(3)  Ditanya Kondisi Setnov , Istri: Alhamdulillah (070/REP/17/12/17)\ (4)  Adapun, Babeh  Asiong yang  dimaksud adalah Setya Novanto. Dalam perkara ini Novanto diduga menerima 7,3 juta dollar
AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135  ribu  dollar  AS  dari  proyek  KTP-el (115/REP/22/02/18) (5)  KPK  menetapkan  saudara SNanggota
DPR  RI pada  2009  sampai  2011  sebagai tersangka. Karena menguntungkan  diri sendiri  menyebabkan kerugian  negara
Rp2,3 triliun dari paket pengadaan Rp5,9 triliun (003/REP/17/07/17)
(6)  “Ada  kalimat  jatah  si  Asiong  ada  di S .
Jelaskan?” Tanya Jaksa KPK Abdul Nasir” (113/REP/22/02/18)
Lain  halnya  dengan Kompas dan
Media  Indonesia tidak  pernah  menyebutkan nama  pelaku  dengan  sebutan  Setnov.  Selain sebutan Setnov, Republika juga menyebutkan pelaku  dengan  nama  samaran,  yaitu  Babeh Asiong, SN, dan S. Penyebutan nama samaran itu terdapat pada kutipan pembicaraan penyidik KPK  dan  beberapa  saksi.  Penyebutan  nama samaran  atau  inisial  berhubungan  sangat dengan  dengan  status  hukum  yang  pelaku. Namun, jika status pelaku menjadi tersangka, media  tidak  harus  menuliskan  inisial  pelaku tersebut. Penulisan inisial dalam pasal 5 kode etik jurnalistik digunakan untuk menyebutkan dan  menyiarkan  identitas  korban  kejahatan susila  dan  tidak  menyebutkan  identitas  anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, Republika lebih  lengkap  menyebut  nama pelaku  dibandingkan  dengan  media  lainnya dan media ini mempunyai ciri khas penyebutan nama pelaku, yaitu Setnov . Media lain, seperti Kompas dan Republika tidak pernah menyebut nama pelaku dengan sebutan Setnov. Republika lebih  lengkap  mengungkap  identitas  pelaku kasus  e-KTP  ini  dengan  menyebutkan  nama- nama  lain  Setya  Novanto.  Sama  seperti penelitian yang dilakukan oleh Yaghobi (2009) yang  menemukan  bahwa  pilihan  bahasa  dan paparan  dalam  berita  yang  disajikan  oleh orang-orang  media  dan  para  wartawan  hadir berdasarkan  dari  ideologi  yang  berbeda,
walaupun  itu  sebuah  peristiwa  yang  sama. Republika memiliki  ciri  khas  yang  berbeda dengan  media  lainnya  dalam  menyebutkan nama pelaku kasus e-KTP.
Pada  bagian  atas,  terdapat  nama samaran yang terungkap oleh Republika untuk nama  pelaku,  yaitu Babeh  Asiong .  Nama samaran ini berbeda dengan nama samaran yang lain,  seperti  SN  (Setya  Novanto),  S  (Setya). Nama samaran SN dan S dalam kasus e-KTP sudah  sangat  jelas  mengerucut  pada  nama Setya  Novanto.  Sementara  itu,  penyebutan nama Babeh  Asiong sangat  berbeda  dengan sebutan  SN  atau  S.  Tidak  semua  orang  tahu siapa Babeh Asiong . Nama tersebut terungkap ketika  Mantan  Direktur  Utama  PT  Quadra Solution Anang  Sugiana  Sudiharjo  mengakui adanya pemberian uang sebesar 1,8 juta dollar AS terkait proyek pengadaan KTP Elektronik (KTP-el)  kepada  Setya  Novanto.Pemberian kepada Novanto yang saat itu menjabat ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Analisis adanya dua bentuk nama samaran yang berbeda untuk pelaku  kasus  e-KTP,  yaitu 1)  nama  samaran digunakan  untuk  keperluan  penyidikan dengan  model  singkatan,  seperti  SN  dan  S, 2) nama samaran digunakan untuk keperluan tindak  korupsi .  Para  pelaku  tindak  korupsi mempunyai kode  khusus ketika  melakukan tindak  korupsi.  Terungkapnya  nama  samaran tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran memang telah direncanakan. Hal ini terbukti  ketika  pelaku  korupsi  e-KTP  tidak menggunakan nama mereka yang sebenarnya, tetapi menggunakan nama samaran. Berdasarkan  pemaparan  di  atas, representasi  identitas  pelaku  yang  dilakukan oleh  tiga  media  nasional  berbeda. Republika mempunyai ciri khas khusus untuk menyebut nama  pelaku,  yaitu Setnov. Sementara  itu, media lainnya tidak demikian.
Republika juga  berhasil  merepresen- tasikan  nama  samaran  yang  digunakan  oleh pelaku  dalam  menjalankan  kecurangan,  yaitu Babeh Asiong. Nama samaran ini bisa menjadi salah satu barang bukti di pengadilan. Dengan demikian, Republika berhasil  mengungkap identitas  lebih  dalam  dibandingkan Kompas, dan Media Indonesia.
Representasi Jabatan Pelaku Selain  identitas  berupa  nama  pelaku kasus  korupsi  E-KTP,  ketiga  media  juga menyebutkan jabatan Setya Novanto. Sebelum terjun ke dunia politik Setya Novanto berprofesi sebagai  pengusaha.I  a  memiliki  pengalaman selama empat belas tahun menjadi pengusaha. Puncak  kariernya  ketika  ia  ditunjuk  menjadi Kepala Penjualan mobil untuk seluruh wilayah Indonesia Timur.  Awal karier  Setya Novanto dalam dunia politik dimulai pada pemilu 1999, ia  terpilih  menjadi  anggota  DPR  dari  daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada pemilu  berikutnya,  ia  tiga  kali  berturut-turut kembali terpilih menjadi anggota DPR. Jabatan di DPR terus menaik, dimulai sebagai anggota, bendahara, hingga ketua Fraksi Partai Golkar. Puncak  karier  Setya  Novanto  dalam  dunia politik yaitu pada 2 Oktober 2014, ia terpilih menjadi  Ketua  DPR  RI  2014-2019  (Viva, 2018). Berikut ini representasi jabatan pelaku dalam tiga media nasional.
Republika menyebutkan jabatan Setya Novanto sebagai: 1) Mantan Ketua DPR RI, 2) Mantan Ketum Partai Golkar, dan 3) Anggota DPR.  Kompas  hanya  menyebutkan  dua jabatan Setya Novanto, yaitu 1) Mantan Ketua DPR RI dan 2) Mantan Ketum Partai Golkar. Sementara itu, Media Indonesia menyebutkan tiga jabatan Setya Novanto, yaitu: 1) Mantan Ketua  DPR  RI,  2)  Mantan  Ketum  Partai Golkar, 3) Politisi Partai Golkar. Sama halnya seperti hasil penelitian Beti dan Kusno (2017) yang mengatakan bahwa berdasarkan analisis tekstual (analisis mikro) menunjukkan bahwa media  ketika  menyampaikan  beritanya memiliki  struktur  teks  pendek  dan  langsung menyampaikan  isi  tuturan.  Sama  seperti  juga dalam  penelitian  ini,  media  secara  langsung menyebut  beberapa  jabatan  yang  pernah dimiliki oleh Setya Novanto.
Ada  dua  persamaan  penyebutan jabatan  Setya  Novanto  dalam  tiga  media tersebut,  yaitu  Mantan  Ketua  DPR  RI  dan Mantan Ketum Partai Golkar. Bukan menjadi rahasia  umum  lagi  bahwa  Setya  Novanto sebelumnya menjabat sebagai Ketua  DPR  RI periode  2014-2019.Ia  mundur  menjadi  Ketua DPR  RI  pada  Desember  2017  karena  kasus
E-KTP.Sebelumnya,  ia  juga  mundur  sebagai Ketua  Umum  Partai  Golkar  pada  September 2017.
Ketiga  media  nasional  menyebutkan jabatan Setya Novanto sebagai Mantan Ketua DPR RI karena ini jabatan tertinggi karier politik Setya  Novanto.  Selain  menyebutkan  jabatan Ketua DPR RI, ketiga media nasional tersebut juga  menyebutkan  jabatan  Setya  Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Peyebutan jabatan yang kedua ini tentu ada alasan politis di dalamnya. Berdasarkan penyebutan jabatan tersebut, mengandung informasi bahwa pilihan politik Setya Novanto berada pada partai yang berlambangkan pohon beringin. Posisi terakhir beliau di partai ini sebagai Ketua Umum.
Penyebutan  jabatan  Mantan  Ketua Umum  Partai  Golkar  pada  kasus  e-KTP yang  melibatkan  Setya  Novanto  ini  tentunya mempengaruhi  kredibilitas  Partai  Golkar  di masyarakat. Ketiga media nasional tidak mau menutup-nutupi jabatan Setya Novanto di partai tersebut. Hal ini terjadi terkait dengan pilihan politik  ketiga  media  tersebut  yang  berbeda dengan  pelaku  sehingga  tanpa  tedeng  aling- aling  ketiga  media  tersebut  menyebut  partai pengusung pelaku kasus e-KTP tersebut. Terdapat  juga  perbedaan  antara Republika,  Kompas,  dan  Media  Indonesia dalam penyebutan nama jabatan. Satu-satunya media  yang  menyebutkan  Setya  Novanto sebagai anggota DPR hanya Republika. Media ini  ingin  menunjukkan  bahwa  keterlibatan Setya  Novanto  pada  kasus  e-KTP  ketika  ia menjabat sebagai anggota DPR.
Setya Novanto tercatat menjadi anggota DPR  RI  periode  2009-2014.  Republika  ingin menunjukkan  bahwa  Setya  Novanto  terlibat korupsi  e-KTP  sebelum  ia  menjabat  sebagai ketua DPR RI. Hampir semua jabatan penting yang  pernah  diduduki  oleh  pelaku  diungkap Republika .  Konsentrasi  media  ini  untuk menginformasikan kasus ini secara mendalam memang cukup besar.
Representasi Nama Istri Pelaku Identitas  lain  Setya  Novanto  yang tercatat  dalam  ketiga  media  nasional  adalah nama  istri  beliau.  Berikut  ini  isi  berita  yang
Deskripsi dan Penyajian Tokoh ... (Zamzani, Ahmad Wahyudin, dan Yayuk Eny Rahayu)
menyebutkan  istri  Setya  Novanto.  Nama istri  Setya  Novanto  terungkap  ketika  media memberitakan  Setya  Novanto  tidak  bisa menjawab  pertanyaan  pada  saat  sidang perdananya. Ia beralasan karena sedang sakit. Republika dan Media Indonesia menulis berita bahwa  ketika  ditemui  awak  media  seusai menjenguk Novanto, Deisti menyatakan kondisi suaminya dalam keadaan sehat.Ia menyatakan bahwa  tidak  mengeluh  sakit  seperti  yang diungkapkan saat sidang perdana. Sebelumnya, pengadilan  tipikor  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  menggelar  sidang  perdana  pembacaan dakwaan  perkara  korupsi  pengadaan  KTP-el. Pembacaan  dakwaan  ini  sempat  diskors  tiga kali. Akhirnya, pembacaan dakwaan dilakukan pada pukul 17.10, sedangkan jadwal awalnya pukul 09.00 WIB.
Pada  saat  sidang  perdana,  dihadirkan seorang dokter KPK, tiga dokter RSCM, dan satu perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyampaikan hasil pemeriksan terhadap Setya  Novanto  tidak  mampu  menyampaikan identitas dirinya. Penasihat Hukum juga sudah menghadirkan  dokter  dari  RSPAD  pada  jeda pukul  11.30  WIB,  namun  Novanto  menolak diperiksa dengan alasan dokter tersebut adalah dokter umum, bukan dokter spesialis. Kedua media tersebut ( Republika dan Media  Indonesia )  mendeskripsikan  kejadian sidang  perdana  Setya  Novanto  secara  jelas. Hal  tersebut  berbeda  dengan Kompas yang hanya  memberitakan  tentang  keadaan  Setya Novanto. Kompas tidak menuliskan kronologi secara detail mengenai kejadian di saat sidang perdana kasus E-KTP. Hanya saja Kompas lebih lengkap ketika menyebutkan nama istri Setya Novanto,  yaituDeisti Astriana Tagor.
Selanjutnya, Republika menyebutkan nama  istri  pertama  Setya  Novanto  pada  saat KPK  memanggil  kedua  anak  Setya  Novanto. Pada saat itu juga, Republika menyebut nama istri  pertama  Setya  Novanto,  Luciana  Lily Herliyanti. Sementara itu, Kompas dan Media Indonesia tidak menuliskan nama istri pertama Setya Novanto. Bahkan Media Indonesia t idak memuat berita tersebut. Berdasarkan pemaparan berita mengenai  keadaan  Setya  Novanto  pada saat  sidang  pertama, Republika dan Media Indonesia begitu  detail  menuliskan  kejadian tersebut. Hal tersebut berbeda dengan Kompas . Walaupun  topik  berita  pada  hari  tersebut sama, Kompas tidak  menyebutkan  siapa  istri pertama dan kedua Setya Novanto. Republika menyajikan  segala  informasi  mengenai  Setya Novanto lebih lengkap dibandingkan Kompas dan Media Indonesia.
Representasi  Nama  Anak  dan  Keponakan Pelaku Identitas  berikutnya  yang  terungkap adalah  nama  anak  dan  keponakan  Setya Novanto. Munculnya kedua nama anak Setya Novanto dan dalam kasus e-KTP ketika KPK meminta  keterangan  mereka  berdua  terkait pengadaan  penerapan  e-KTP.    Sementara  itu, keponakan    Setya  Novanto  diduga  terlibat dalam kasus ini.
Republika,  Kompas ,  dan Media Indonesia menyebut nama putra Setya Novanto terkait  kasus  ini.  Putra  Setya  Novanto,  Reza Herwindo, memiliki saham di PT Mondialindo, selain  istri  Novanto,  Deisti  Astriani  Tagor. Sementara  itu,  saham  PT  Murakabi  dimiliki putri  Novanto,  Dwina  Michaella,  dan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Kantor  kedua  perusaahaan  besar  ini  berada dalam satu lokasi yang sama, yaitu di gedung Menara  Imperium  lantai  27.  Pemilik  kedua kantortersebut adalah Setya Novanto. Tim penyidik kasus e-KTP ini secara berkesinambungan  memanggil  saksi-saksi kunci  keterlibatan  Setya  Novanto  dalam kasus korupsi mega proyek nasional ini.KPK menduga  keluarga  Setya  Novanto  terlibat kasus ini. Hal ini terungkap oleh tim penyidik terkait  dasar  bukti  berupa  akta  notaris  yang menyebut  mereka  sempat  memegang  saham PT Mondialindo Graha Perdana. Keikutsertaan PT Murakabi dalam tender e-KTP pada 2011 diduga  sebagai  bagian  rekayasa  tender  yang telah  diatur  untuk  memenangi  konsorsium Percetakan  Negara  Republik  Indonesia (PNRI).Perlu  diketahui  bahwa  perusahaan ini  merupakan  pemilik  saham  mayoritas  PT Murakabi  Sejahtera  yang  kemudian  sempat mengikuti  lelang  proyek  e-KTP,  namun  pada akhinya kalah dari konsorsium PNRI.
Nama  keponakan  Setya  Novanto,
Irvanto  Hendra  Pambudi  muncul  di
Republika dan Kompas. Sementara  itu, Media  Indonesia tidak  menyebutkan  nama tersebut.  Keponakan  Setya  Novanto  diduga terlibat  proses  pengadaan e-KTP dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera. Ia juga beberapa kali mengikuti pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP (Tempo, 2018).
Representasi Agama Pelaku Tidak hanya nama, jabatan, istri, anak dan keponakan, agama pelaku juga tidak luput menjadi sorotan awak media.
Penggambaran agama pelaku menjadi sorotan  media  pada  saat  istrinya,  Deisti menjenguk  suaminya.  Pada  saat  sidang perdana, Setya Novanto tidak dapat menjawab beberapa  pertanyaan  karena  menurutnya  ia sedang  sakit.  Mendengar  keaadaan  tersebut, Deisti kemudian menjenguk suaminya. Agama pelaku  diketahui  ketika  Deisti  mengucapkan kata alhamdulillah untuk menerangkan bahwa keadaan  suaminya  dalam  keadaan  baik.Kata alhamdulillah merupakan kata yang diucapkan oleh umat Islam untuk menyatakan rasa syukur karena menerima karunia dari Allah. Republika dan Media Indonesia tidak mau menutupi apa agama pelaku dan istrinya. Republika dengan latar belakang media Islam ingin  menunjukkan  ketidakberpihakannya terhadap kasus Setya Novanto. Hal ini terlihat bahwa media ini menyoroti semua yang terkait dengan Setya Novanto, mulai dari nama pelaku, jabatan,  agama,  istri,  anak  dan  keponakan semua dipaparkan secara jelas. Sementara itu, Media Indonesia lebih fokus menyoroti hal-hal lain tentang Setya Novanto, tanpa menyinggung identitasnya secara lengkap.
SIMPULAN Representasi  identitas  tokoh  pelaku kasus e-KTP, Setya Novanto, disajikan dengan cara  yang  bermacam-macam. Republika cenderung  lebih  detail  dan  lengkap  dalam merepresentasikan  identitas  pelaku  kasus e-KTP.  Selain  identitas  pelaku  utama  kasus e-KTP terdapat juga nama lain yang terekam
oleh Republika, Kompas, dan Media Indonesia. Penggambaran identitas dimulai dari penyebutan nama  pelaku,  jabatan,  istri,  anak,  keponakan, dan  agama.  Semua  hal  yang  berhubungan dengan  pelaku  direpresentasikan  pemberitaan kasus  ini. Kompas lebih  menekankan  pada fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaku. Tidak  semua  hal  yang  berhubungan  dengan pelaku  terungkap.  Sementara  itu, Media
Indonesia lebih fokus pada keterlibatan aktor lain dalam kasus e-KTP ini.
DAFTAR PUSTAKA Brown,  G.  dan  Yule,  G.  (1983). Discourse Analysis. Cambridge:  Cambridge University Press. Fairclough,  N.  (1992). Discourse  and  Social
Change. Cambridge: Polity Press.
Mardikantoro, H. B. dan B. Wahyudi Joko S.
(2017).  Korupsi  dalam  Konstruksi Media:  Analisis  Tekstual  dalam
Pemberitaan  Korupsi  di  Televisi Nasional  Swasta  Indonesia  dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis van
Djik.” PIBSI  XXXIV .  Semarang,  7-9 November 2017. Kusno,  A.  dan  Nur  B.  2017.  “Analisis
Wacana  Kritis  Cuitan  Fahri  Hamzah (Fh)  Terkait  Hak  Angket  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).” Ranah:  Jurnal  Kajian  Bahasa .  Vol  6 (2), 2017, halaman 137-157.
Setiawan,  T.  2014. Ancangan  Awal  Praktik Analisis Wacana Kritis : Jurnal Ilmiah
DIKSI. Vol 2 no. 22, September 2014, halaman 111-120.
Sobur, A. 2004. Analisis Teks Media. Bandung:
Rosda Karya.
Shoemaker,  P.  J  dan  Reese,  S.  D.  1996. Mediating  The  Message,  Theories  of Influenceson  Mass  Media  Content. New York: Longman Publishers USA. Tempo, 2018. ”Begini Peran Keponakan Setya
Novanto dalam Kasus Korupsi E-KTP.”
Diunduh pada 17 Juli 2018 dari https:// nasional.tempo.co/read/1065418/ begini-peran-keponakan-setya- novanto-dalam-kasus-korupsi-e-ktp.
Deskripsi dan Penyajian Tokoh ... (Zamzani, Ahmad Wahyudin, dan Yayuk Eny Rahayu)
Viva. 2018. “Profil Setya Novanto.” Diunduh pada  tanggal  6  Juli  2016  dari http:// www.viva.co.id. Yaghoobi,  M.  2009.  “A  Critical  Discorse Analysis  of  the  Selected  Iranian and  American  Printed  Media  on the  Representation  of  Hizbullah- Israel  War.  Jurnal  of  Intercurtural Communication. No. 21, 2019.