http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Dimas Moch. Risqi

## Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib  dilestarikan  dan dikembangkan  kemampuannya  agar  tetap  dapat  menjadi  sumber  penunjang  hidup  bagi  manusia  dan makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri  (Kementerian Lingkungan  Hidup,  2004:29).  Lingkungan  hidup  adalah  ruang  atau  tempat  yang  dihuni  oleh  manusia bersama  makhluk  hidup lainnya.  Manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  tentu  memiliki  keterikatan  sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah  lingkungan  hidup  semakin  lama  semakin  besar,  meluas,  dan  serius.  Persoalannya  bukan  hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak- dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling  berkaitan  yang  sesuai  dengan  sifat  lingkungan  yang  memiliki  hubungan  yang  luas  dan  saling mempengaruhi  secara  keseluruhan.  Apabila  salah  satu  aspek  dari  lingkungan  terkena  masalah,  maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada intinya masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri. Kata kunci: penegakan, lingkungan

## Latar Belakang
Lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.(Handoko & Warka, 2019)
Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan  hanya  bersifat  lokal  atau  translokal  saja,  tetapi  sudah  bersifat  regional,  nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau  akibat  pula.(Handoko  &  Warka,  2019)  Pada  intinya  masalah  lingkungan  hidup  itu  sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena  itu  tindakan  yang  mencemari  lingkungan  hidup  sama  artinya  dengan  mematikan kehidupan itu sendiri.
Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya kanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya
permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi.
Kenyataan  pahit  ini  tidak  hanya  terjadi  di  belahan  dunia  tertentu  tetapi  sudah  menjadi masalah global. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan suatu masalah lingkungan dalam  tiga  hal  :  pertama,  pencemaran  lingkungan;  kedua,  penggunaan  atau  pemanfaatan  lahan yang salah; dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam. Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan.(Sartika Alamsyah et al., 2020)
Di  Indonesia  sendiri  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  sudah  sangat  memperihatinkan, bahkan  sampai  dapat  mengakibatkan  kerusakan  yang  terjadi  pada  generasi  yang  akan  datang, sehingga  pada  akhirnya  generasi  mendatang  mendapat  masalah  lingkungan  yang  terjadi  akibat kerusakan  lingkungan  pada  masa  sebelumnya.  Dengan  demikian  maka  yang  harus  atau  perlu dipertegas  adalah  bahwa  Lingkungan  hidup  itu  sendiri  harus  dipandang  dan  dikelola  untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kesadaran  akan  kelestarian  lingkungan  itu  sendiri  di  indonesia  masih  sangat  kurang,  sehingga untuk mengurangi masalah lingkungan pada masa mendatang pun semakin sulit karena kurangnya kesadaran  pada  saat  ini,  jadi  dalam  hal  ini  yang  perlu  di  tingkatkan  dalam  untuk  mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan. Pada  pengelolaan  lingkungan,  kita  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  sarana  pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum admisnistrasi (administratiefrecht). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan  privat).  Dengan  demikian,  substansi  dari  hukum  lingkungan  itu  sendiri  menimbulkan pembidangan  dalam  bentuk  hukum  lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan  keperdataan, hukum  lingkungan  kepidanaan.  Hukum  Pidana  dipandang  sebagai  ultimum  remedium  artinya hukum  pidana  hendaknya  dipandang  sebagai  upaya  terakhir  dalam  memperbaiki  kelakuan manusia.4 Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji  mendalam,  hal  tersebutlah  yang  menarik  penulis  untuk  melakukan  penelitian  mengenai kebijakan  pidana  yang  ada  dalam  upayanya  untuk  menegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di Indonesia.  Titik  pembahasan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  pengkajian terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan  Lingkungan  hidup,  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penegakan  hukum Lingkungan Pada Saat Ini Menjadi Materi Utama Yang Diangkat Dalam Tulisan Ini.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Lingkungan?

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan yaitu hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  maksud  untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau
salah  serta  bagaimana  sebaiknya  peristiwa  itu  menurut  hukum. Penelitian  hukum  ini  berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum  apakah  tindakan  sesorang  sesuai  dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum.  Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

## Pembahasan

## Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dimaksud  dengan  Lingkungan  hidup adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain.  Lingkungan  memberikan  kebututuhan  hidup sehari-hari. Banyak manfaat yang dapat diambil melalui lingkungan. Akan tetapi, jika sumber daya dari  lingkungan  tersebut  terus  diambil  maka  akan  terus  berkurang  dan  habis.  Masa  yang  akan datang tidak akan bisa menikmati sumberdaya dari lingkungan itu lagi. Sehingga dibuat aturan untuk  menangani  hal  tersebut.  Dalam  Pasal  1  Angka  2  menjelaskan  bahwa  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk menangani masalah lingkungan hidup.(Hidayat et al., 2020) Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah  mengancam  kelangsungan  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  sehingga perlu  dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sungguhsungguh  dan konsisten  oleh  semua  pemangku  kepentingan.  Undang-  Undang  menjamin  keberlangsungan lingkungan  hidup  berkelanjutan,  sehingga  masa  yang  mendatang  masih  dapat  menikmati sumberdaya dari lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  pembangunan  harus  dijiwai  oleh kewajiban  melakukan  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  mewujudkan  tujuan  pembangunan berkelanjutan.

## Penegakan Hukum Lingkungan
Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH  disebut  membawa  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan  pengelolaan  lingkungan hidup di Indonesia saat ini.(Hufron, 2019) Jika dicermati lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.
Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan/perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan dalam UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  (sebagaimana  diatur  dalam Pasal  98).  Kedua,  UUPPLH  1997  merumuskan  hukuman  pidana  dengan  pidana  maksimum, sedangkan  UUPPLH  2009  merumuskan  pidana  dengan  minimum  dan  maksimum.  Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu salah  satu  di  antaranya  adalah  pemidanaan  bagi  pelanggaran  baku  mutu  (sebagaimana  diatur dalam Pasal 100), perluasan terhadap alat bukti, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, dan pengaturan terhadap tindak pidana korporasi.(Wahyono et al., 2020)
Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan juga mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997  adalah  tentang  adanya  penguatan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  ini  yaitu  tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses dalam perumusan dan penerapan terhadap instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan penaggulangan dan penegakan hukum wajib untuk mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.(Suhartono, 2020)
Kejahatan  atau  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum,  terutama  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  sangat  diperlukan  dalam  menemukan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  itu.  Dengan  kata  lain,  peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah  upaya  menerapkan  prinsip–prinsip  ekologi  dalam  kegiatan  manusia  terhadap  dan/atau yang berdimensi lingkungan hidup.(Mahyani, 2019)

## Contoh Kasus Lingkungan Dalam Rana Pidana
PT.  Monrad  Intan  Barakat  merupakan  anak  perusahaan  PT.  Bakrie  Sumatera  Plantation (Bakrie Group) yang merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.  PT.  Monrad  Intan  Barakat  merupakan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terletak  di Kecamatan Astambul dan Martapura, Kabupaten Banjar yang mengelola lahan seluar 8000 hektar. Area  perkebunan  yang  di  bakar  yaitu  area  Perkebunan  kelapa  sawit  di  desa  Sungai  Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Area yang terbakar yaitu seluas 1.190 hektar.
Pembakaran  lahan  dapat  dikatakan  sebagai  kerusakan  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut dijelaskan  dalam  Pasal  1  Angka  9  Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2001,  yaitu  Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Monrad Intan Barakat yang salah satu dari korporasi penyebab kebakaran lahan kelapa sawit telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan.
Pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan dapat dijerat dengan hukuman pidana, jika yang melakukan  pembakaran  tersebut  adalah  orang  yang  dengan  sengaja  atau  lali  sehingga  terjadi kebakaran  hutan dan/lahan  tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  bisa  saja  jika  dibawa  kerana  hukum pidana.(Raissa  et  al.,  2020)  Dalam  kasus  pembakaran  hutan  dan/atau  lahan  ancaman  hukuman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang menjelaskan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Hal  tersebut  jika  pelaku  melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan dengan kesengajakan. Akan tetapi hukuman pidana juga dapat dijatuhkan apabila perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun  1990  menjelaskan  bahwa  Pemegang  hak  atau  izin  bertanggung  jawab  atas  terjadinya kebakaran  hutan  di  areal  kerjanya.(Purnomo  &  Komariyah,  2014)  Ancaman  pisana  yang  dapat dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

## Kesimpulan
Lingkungan  memberikan  segalanya  bagi  makhluk  hidup,  sehingga  hal  tersebut  harus  kita lestarikan dalam kehidupan berkelanjutan. Dengan cara menjaga dan mengembangkan lingkungan tersebut tidak hanya mengambil sumberdayanya saja. Hukum Indonesia telah mengatur bagaimana cara untuk mengelola lingkungan tersebut. Hukum Indonesia juga menegaskan bagi siapa saja yang memberikan kerusakan terhadap lingkungan akan mendapatkan hukuman.
Dalam Undang-Undang PPLH menjelaskan mengenai hukuman pidana bagi yang melanggar. Yang pertama bagi siapa saja yang dengan sengaja merusak lingkungan akan mendapat ancaman pidana  sesuai  dengan  Pasal  98  dan  bagi  saiapa  saja  karena  lalai  telah  merusak  lingkungan akan mendapatkan ancanam hukuman sesuai dengan Pasal 99.
Penegakan  hukum  harus  dilaksanakan  bahkan  untuk  melindungi  kelestarian  lingkungan. Karena agar untuk saat ini dan generasi yang akan datang masih dapat merasakan sumberdaya yang di hasilkan oleh lingkungan. Perlu adanya aturan hukum yang kuat dan aparat hukum yang disiplin sehingga dapat menciptakan penegakan hukum lingkungan yang baik.

## Daftar Pustaka
Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162
Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. Jurnal Akrab Juara. https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233 Hufron. (2019). No Title. Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman).
Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. Mimba RKeadilan, 15, 33–45.
Purnomo, S. H., & Komariyah, E. (2014). Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011. Mimbar Keadilan.
Raissa, A., Kleden, K. L., & Michael, T. (2020). PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT.
VYAVAHARA DUTA. https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1439
Sartika Alamsyah, D. P., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). SUI GENERIS DALAM

## PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM
RUANG ANGKASA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3643 Suhartono, S. (2020). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 206.
Wahyono, D., Suseno, I., Aziz, K., & Sukendar, A. Y. S. (2020). Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041