## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 44 - 55 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3177

## EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH: LITERATUR REVIEW
Sartono 1, Zulkifli 2 Universitas Jayabaya 1,2 E-mail: sartonosar1953@gmail.com 1, joelkifli.plg@gmail.com 2
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Mei 2023 Accepted  : 23 Mei 2023
Published  : 25 Mei 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  merupakan  sebuah  pertanda  majunya  sebuah  daerah  dan  juga negara.  Dan  perkembangan  ekonomi  ini  ditandai  dengan  masuknya  pendapatan  negara dan  daerah  dari  penerimaan  pajak  serta  retribusi  daerah.  Hal  ini  tentu  menjadi  sebuah hasil  dari  program  pemerintah  daerah  di  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  yang  akan digunakan sebagai pembiayaan negara serta daerah demi melaksanakan tugas pokok dan juga  fungsi  dari pemerintah  tersebut.  Penelitian  mengenai  pajak  ini  menggunakan  teknik dokumentasi,  deskripsi  kualitatif  dan  juga  kepustakaan  dengan  melakukan  pengumplan data  baik  primer  dan  juga  sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan  guna  mengetahui  tingkat efisiensi dan juga efektifitas dari kontribusi pajak dan retribusi daerah. Penemuan empiris menghasilkan  tingkatan  pencapaian  yang  menghasilkan  bahwasanya  pajak  daerah memiliki  peran  yang  sangat  efektif  dan  juga  efisien.  Begitu  juga  dengan  retribusi  daerah yang  menjadi  salah  satu  pendapatan  asli  daerah  yang  memiliki  peran  yang  efektif  untuk pendapatan daerah.
Kata kunci: pajak, retribusi, pendapatan daerah

## Abstract
Economic  development  is  a  sign  of  the  progress  of  a  region  and  also  a  country.  And  this economic  development  is  marked  by  the  influx  of  state  and  regional  revenues  from  regional tax  revenues  and  levies.  This  is  certainly  a  result  of  the  regional  government  program  in carrying  out  regional  autonomy  which  will  be  used as  state  and  regional  financing  to  carry out  the  main  tasks  and  functions  of  the  government.  This  tax  research  uses  documentation techniques,  qualitative  descriptions  and  also  literature  by  collecting  both  primary  and secondary data. This research was conducted to determine the level of efficiency and also the effectiveness of the contribution of regional taxes and fees. Empirical findings produce levels of  achievement  that  result  in  local  taxes  having  a  very  effective  and  efficient  role.  Likewise with regional levies  which  are one of the regional original revenues which have  an effective role for regional income.
Keywords: taxes, fees, regional income

## PENDAHULUAN
Pendapatan daerah menjadi salah satu penghasilan atau masukan dari pemerintah  daerah  guna  menjalankan  tugas  utama  atau  pokok  sebagai operator  dalam  membangun  daerah.  Dan  pembangunan  daerah  sendiri menjadi  salah  satu  bagian  dari  program  pembangunan  nasional  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat.  Oleh  sebabi  tu  guna  membangun daerah  masing-masing,  tentu  saja  memerlukan  pendapatan  dalam pembiayaan  pembangunan  tersebut.  Sponsor  dari  perusahaan  negara  dan juga  swasta  menjadi  salah  satu  pendapatan  yang  bisa  membantu  dalam
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
proses pembangunan, akan tetapi pendapatan utama adalah dari pajak dan juga retribusi daerah.
Di  dalam  mewujudkan  sisi  kemandirian  di  daerah  masing-masing dalam  hal  pembangunan  dan  juga  kepengurusan  pemerintah,  tentu  saja setiap  masing-masing  pemerintah  daerah  memiliki  kesempatan  guna mendapatkan  dan  mencari  sumber  keuangan  yang  berputar  di  daerah masing-masing.  Pemerintah  pusat  sudah  menyatakan  bahwa  mereka mengeluarkan Perundang-undangan dan juga peraturan yang memberikan kewenangan  penuh  kepada  pemerintah  daerah  guna  mencari  dan mendapatkan  dana  mereka  sendiri  yang  disebut  dengan  desentralisasi. Tentu  saja  hal  ini  membuat  pembiayaan  serta  pendapatan  daerah  juga mengalami  desentralisasi  yang  implikasinya  bahwa  pendapatan  daerah akan diatur dan diurus oleh pemerintah daerah masing-masing.
Praktis tanggung jawab dari perencanaan sumber dana tersebut untuk pembangunan dan juga perkembangan ekonomi sepenuhnya ada di tangan pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat  tidak  akan  ikut  campur  dalam pengelolaan.  Hal  ini  tentu  membuat  pemerintah  daerah  harus  bisa memaksimalkan  dan  memanfaatkan  potensi  yang  tersedia  di  wilayah mereka yang bisa menjadi pendapatan utama bagi daerah.  Terutama pada otonomi  daerah  yang  sekarang  ini  sudah  diberikan  keleluasaan  dari pemerintah pusat.
Setiap  daerah  memiliki  kekuasaan  yang  jauh  lebih  besar  dari peraturan  sebelumnya  dalam  hal  pengelolaan  keuanagn  daerah.  Hal  ini tercantum  di  dalam  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  Pasal  1  yang berhubungan  dengan  Pemerintah  Daerah  dimana  setiap  Otonomi  Daerah merupakan  hak  dan  wewenang  serta  kewajiban  daerah  otonom  yang  siap mengatur  dan  juga  mengurus  diri  mereka  sendiri  yang  berhubungan dengan  urusan  pemerintah  dan  juga  kepentingan  masyarakat  setempat yang sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja konsekuensinya  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  bahwa  setiap  daerah harus  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD  agar  pemerintah daerah bisa membiayai pembangunan dan juga pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat setempat.
PAD  atau  Pendapatan  Asli  Daerah  sendiri  merupakan  pendapatan yang  didapatkan  oleh  daerah  yang  dipungut  dengan  landasan  peraturan daerah  dan  juga  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  menurut penuturan  dari  (Sartono  &  Zulkifli,  2023).  Peningkatan  pendapatan  dan juga  penghasilan  daerah  tentu  saja  dengan  jalan  meningkatkan  sisi efektifitas dan juga efisiensi dari pungutan dari pajak dan retribusi daerah. Hal  ini  menjadi  salah  satu  cara  optimalisasi  potensi  yang  bisa  membantu pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  sumber  pendapatan  atau penghasilan baru dengan memiliki kemungkinan akan terus bertambah dan meningkat  setiap  tahunnya  dari  pendapatan  pajak  dan  retribusi  daerah tersebut.
Pajak  Daerah  sendiri  memiliki  landasan  dari  Undang-Undang  No.  34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terakhir kali dirubah pada tahun 2009 atau tepatnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwasanya  Pajak  Daerah  yang  disebut sebagai Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang merupakan sifat  terutang  oleh  individu  atau  badan  yang  memaksa  dengan  landasan undang-undang. Dan tidak ada imbalan secara langsung yang bisa dipakai
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
sebagai keperluan Daerah yang sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Efektifitas  di  sisi  pajak  daerah  memiliki  penilaian  kerja  dari pemungutan  pajak  daerah  yang  menjadi  program  dari  Dinas  Pendapatan daerah  selama  1  tahun  anggaran  daerah.  Mengenai  efektifitas  dan  juga efisiensi  dari  presentase  penerimaan  pajak  tersebut  harus  dibandingkan dengan target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah yang akan direalisasikan  setiap  tahun  yang  sesuai  denagn  target.  Sementara kontribusi  pajak  daerah  sendiri  menjadi  tingkatan  sumbangan  pajak daerah yang bisa didapatkan dari perbandingan penerimaan pajak dan juga Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berada  dalam  1  tahun  anggaran  di  daerah tersebut.
Pendapatan  daerah  dari  pajak  di  setiap  daerah  rata-rata  memiliki peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  salah  satu  bukti bahwasanya pajak dan retribusi daerah menjadi sumber yang memiliki sisi potensial  yang  tinggi  dalam  hal  Pendapatan  Asli  Daerah.  Rata-rata realisasai  target  dari  pajak  sendiri  selalu  melebihi  target  yang  sudah ditentukan  oleh  Dispenda  daerah  masing-masing.  Dinas  Pendapatan Daerah sendiri merupakan operator dan perangkat daerah yang mempunyai tanggung  jawab  mengenai  pengelolaan  pajak  yang  bisa  digunakan  sebagai optimalisasi  dalam  hal  pemungutan  pajak  agar  bisa  mendapatkan pendapatan  dari  pajak  yang  jauh  lebih  besar  guna  menguntungkan pembangunan daerah tersebut.
Penerimaan  pendapatan  pajak  daerah  memiliki  ketergantungan  dari mekanisme pemungutan tersebut. Dalam implementasi tersebut tentu saja ada  beberapa  permasalahan  yang  pastinya  bisa  ditemui  di  setiap  daerah. Seperti  salah  satunya  adalah  piutang  bermasalah  mengenai  Pendapatan Asli  Daerah.  Belum  lagi  tindakan  kriminalisasi  seperti  korupsi  yang  bisa menganggu proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah.
Pendapatan Asli Daerah atau PAD sendiri memiliki definisi pendapatan yang  didapatkan  dengan  cara  memungut  dengan  berlandaskan  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sementara berdasarkan  pemikiran  dari  (Nasir,  2019)  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah atau PAD ini merupakan penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan dan perekonomian asli dari daerah masing-masing. Sementara menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  mengenai  Perimbangan Keuangan  Negara  diantara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menyatakan bahwasanya ada beberapa sumber penerimaan pendapatan yang semuanya berasal dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah
4. Pendapatan  lain  yang  sah  dan  merupakan  pendapatan  asli  dari daerah
Sedangkan menurut penuturan dari (Ganing, 2020) bahwa pendapatan daerah  merupakan  hal  dari  pemerintah  daerah  yang  mendapatkan pengakuan  dari  pemerintah  pusat  sebagai  pendapatan  dan  nilai  dari kekayaan bersih. Pendapatan daerah ini sendiri terdiri dari pendapatan asli dari  daerah,  dana  perimbangan  dan  juga  pendapatan  daerah  yang  sah. Pendapatan  asli  dari  daerah  sendiri  berdasarkan  pajak  daerah,  retribusi
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
daerah dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Dan ada hal-hal lain yang juga sah diantaranya mencakup:
1. Hasil penjualan dari kekayaan daerah yang tidak dipisah
2. Hasil  pemanfaatan  atau  pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang tidak dipisah
3. Pendapatan dari bunga
4. Tuntutan ganti rugi
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah akan mata uang asing
6. Komisi,  potongan  dan  juga  bentuk  lain  yang  menjadi  akibat  dari penjualan serta pengadaan barang dan atau jasa dari daerah.
Pendapatan dana perimbangan memiliki pengertian sebagai dana yang memiliki sumber dari pendapatan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang bertujuan untuk melaksanakan desentralisasi yang meliputi  dana  bagi  hasil  dan  juga  alokasi  umum.  Selain  itu  ada  pula pendanaan  untuk  alokasi  khusus  di  dalam  pendapatan  daerah  tersebut. Pendapatan  lain  yang  sah  adalah  keseluruhan  dari  pendanaan  daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah dan juga dana perimbangan dimana di dalamnya  terdapat  hibah,  dana  daerah  dan  juga  pendapatan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sementara  pinjaman  daerah  sendiri  memiliki sumber yang berasal dari:
1. Pemerintah
Pinjaman  tersebut  bisa  didapatkan  dari  pemerintah  yang  berasal dari  penerusan  pinjaman  atau  dana  dari  utang  luar  negeri  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  guna  meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah masing-masing.
2. Pemerintah daerah lain
Pemerintah  dari  daerah  lain  bisa  memberikan  pinjaman  antara daerah  agar  perekonomian  daerah  yang  dibantu  tetap  stabil  dan tidak  mengalami  kerugian  di  dalam  pembangunan  pemerintah daerahnya
3. Lembaga Keuangan Bank
Bank bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan
4. Lembaga Keuangan bukan Bank
Lembaga  asuransi  pemerintah  dan  juga  dana  pensiun  menjadi salah  satu  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  bisa  memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah tersebut.
5. Masyarakat Masyarakat  daerah  setempat  bisa  memberikan  bantuan  pinjaman. Dan  masyarakat  ini  bisa  berupa  individu  atau  juga  badan  serta perusahaan  yang  melakukan  proses  investasi  di  pasar  modal  demi membantu pendapatan dan keuangan daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD  sendiri  merupakan  cerminan  dari pertumbuhan  sisi  perekonomian  yang  ada  di  dalam  sebuah  pemerintah daerah  menurut  pemikiran  dari  (Arini  &  Kusuma,  2019).  Pendapatan  Asli Daerah  sendiri  menjadi  salah  satu  alat  ukur  guna  menilai  perkembangan dan  juga  peningkatan  di  sisi  ekonomi  dari  sebuah  daerah.  Dan  nilai  dari PAD sendiri memiliki ketergantungan kepada kapabilitas dan kapasitas dari pajak  dari  setiap  daerah.  Dan  keduanya  memiliki  konektifitas  yang  saling berhubungan.  Sumber  pendapatan  asli  daerah  sendiri  merupakan  sumber
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
yang  berasal  dari  pajak  asli  daerah.  Contohnya  yaitu  pajak  kendaraan bermotor  bea  balik  nama,  pajak  bumi  bangunan  atau  PBB,  pajak perhotelan dan restoran, reklame biaya retribusi dan juga keuntungan yang didapatkan dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah.
Nilai  dari  pajak  yang  masuk  ke  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  atau PAD  ini  merupakan  cerminan  dari  volume  aktifitas  ekonomi  di  setiap daerah.  Jika  roda  perekonomian  stagnan  atau  tidak  bergera,  maka  PAD atau  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  bisa  berkembang  dan  dimanfaatkan oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Sebuah  dilema  yang  menerpa pembangunan  daerah  dimana  kemampuan  pendapatan  dan  pendanaan daerah  masih  bergantung  kepada  sistem  Dana  Alokasi  Umum  atau  DAU sebagai cara dalam menutup keperluan di sisi fiskal.
Definisi  dari  pajak  sendiri  banyak  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli dimana ada batasan-batasan dari definisi tersebut. Seperti penegasan dari Rochmat  Soemitro  mengenai  pajak  dimana  pajak  merupakan  iuran  dari masyarakat  yang  akan  masuk  ke  dalam  kas  negara  dengan  landasan Undang-undang  yang  berlaku.  Dan  pajak  ini  memiliki  sifat  yang  bisa dipaksakan kepada masyarakat untuk ditagih. Dan pajak ini tidak memiliki jasa  timbal  balik  atau  kontra  prestasi  yang  langsung  digunakan  atau ditampilkan dalam pengeluaran umum.
Sedangkan  definisi  menurut  S.I.  Djajaningrat  bahwasanya  pajak merupakan  sebuah  kewajiban  dalam  menyerahkan  kekayaan  kas  negara yang  memiliki  penyebab  dari  sebuah  kejadian,  keadaan  hingga  perbuatan yang  bisa  memberikan  kedudukan  tertentu  yang  tidak  termasuk  sebagai hukuman. Menurut peraturan yang sudah ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah  bahwa  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  atas  para  wajib pajak dan juga bisa memaksakan untuk menarik pajak kepada masyarakat. Jasa timbal balik ini bukan berarti tidak  ada timbal balik dari pemerintah sama sekali. Akan tetapi timbal balik tersebut yang sifatnya langsung atau segera.  Dan  hal  ini  dilakukan  guna  menjaga  kesejahteraan  secara  umum menurut penuturan dari (Tuwu et al., 2021).
Dari  data-data  dan  juga  definisi  dari  para  ahli  mengenai  pajak,  maka bisa  ditemuan  bahwasanya  pajak  ini  seolah-olah  didapatkan  oleh pemerintah yang menjadi sumber dana untuk melaksanakan semua tugas pemerintah.  Dan  kesan  ini  memang  bisa  dipahami  karena  pajak  ini memang  memiliki  fungsi  sebagai  sumber  dana  dalam  hal  pengisian  kas negara yang berhubungan dengan tugas yang ditargetkan oleh pemerintah pusat  dan  juga  daerah.  Akan  tetapi  pendapatan  dari  pajak  tersebut memiliki  fungsi  dan  juga  peran  yang  cukup  luas.  Bukan  hanya  sebagai sumber  kas  negara  saja,  namun  bisa  digunakan  untuk  mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat.
Menurut pemikiran dari (Rusdi, 2021) bahwa pajak adalah salah satu pendapatan dan juga penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam hal membantu pembangunan negara dan daerah yang  jika  terus  menerus  dilaksanakan  serta  berkesinambungan  bisa menjadi  salah  satu  cara  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pembangunan. Jika  ditinjau  lebih  dalam  mengenai  fungsi  pajak  sendiri  bahwa  pajak memiliki  peran  yang  cukup  penting  di  dalam  pelaksanaan  fungsi  negara dan  juga  pemerintahan.  Baik  di  dalam  fungsi  alokasi,  distribusi  dan  juga stabilisasi hingga regulasi serta kombnasi diantara keempat hal tersebut.
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
Berdasarkan  penuturan  dari  Mardiasmo  (2008:  1)  bahwa  ada  fungsi- fungsi lain dari pajak yang terdiri dari:

## 1. Sebagai penerimaan atau budgetair
Pajak  memiliki  fungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  atau penerimaan  untuk  pemerintah  baik  pusat  dan  juga  daerah  yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran dan belanja pemerintah untuk negara.
2. Sebagia pengatur atau regulered Pajak memiliki fungsi sebagai alat yang bisa digunakan pengaturan dan  pelaksanaan  mengenai  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  mengatasi  permasalahan  di  sektor  sosial  dan  juga ekonomi.  Pajak  bisa  dipakai  oleh  pemerintah  sebagai  cara  guna menjalankan  peran  mereka  dalam  mengatur  negara.  Peran pemerintah  sendiri  memiliki  arti  yang  cukup  luas  dimana pemerintah sebagai operator yang mengatur kegiatan prosedur dan juga konsumen dalam pencapaian tujuan.
Pajak  merupakan  individu  atau  badan  yang  meliputi  di  dalalmnya sebagai  pembayar  paja,  pemotong  pajak  hingga  pemungut  pajak  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  perpajakan  dimana  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan juga perpajakan daerah. Ada pula yang bernama masa pajak dimana masa pajak ini adalah jangka waktu  1 bulan kalender atau  jangka  waktu  yang  sesuai  dengan  peraturan  kepala  daerah  yaitu maksimal 3 bulan kalender yang menjadi salah satu dasar wajib pajak guna menghitung, menyetor dan juga melaporkan pajak yang terutang.
Sementara  pajak  daerah  menurut  penuturan  dari  (Sartono  &  Zulkifli, 2023) memiliki definisi sebagia iuran wajib yang dilaksanakan oleh individu atau  badan  serta  perusahaan  kepada  pemerintah  daerah  yang  tidak melibatkan  imbalan  secara  langsung  serta  bisa  dipaksakan  dengan peraturan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dan  pajak  daerah  ini  akan dignakan  sebagai  sumber  dana  dan  biaya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.
Sedangkan  (Rusdiawan,  2022)  menyatakan  bahwasanya  pajak  daerah ini  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  yang  diatur dengan landasan peraturan daerah masing-masing dimana hasil pungutan pajak  tersebut  bisa  digunakan  sebagai  sumber  dana  dari  pembiayaan rumah tangga daerah.
Sebuah teori memiliki pendapat bahwasanya individu atau badan yang menyatakan kesediaan mereka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding  kepada  pemerintah  pusat  disebabkan  manfaat  dan  juga  timbal balik  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  bisa  terlihat  secara  langsung  dan juga  dengan  mudah  untuk  dikawal.  Terutama  yang  berhubungan  dengan pembangunan di daerah mereka. Teori ini disebut sebagai teori development from  below  menurut  Davey  (1988).  Menurut  pendapat  ini  maka  sangat penting  bahwa  pajak  daerah  ini  sebagai  pembangunan  daerah.  Ada  pula manfaat  lain  yang  bisa  didapatkan  dari  pajak  daerah  yang  bisa  dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat.
Sementara menurut Bahl & Smoke (2003) bahwa pemerintah setempat harus  memiliki  peraturan  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Terutama  yang berhubungan dengan pajak dimana hal ini berhubungan dengan keputusan penetapan  struktur  dan  juga  tarif  serta  siapa  yang  masuk  ke  dalam  wajib pajak.  Selain  itu  sanksi  mengenai  pelanggaran  pajak  sendiri  menjadi
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
kesepakatan  politis  diantara  lembaga  eksekutif  dan  juga  legislatif  yang menjadi representasi dari masyarakat.
Anggoro  (2017:  45)  menyatakan  bahwasanya  pajak  daerah  sendiri memiliki definisi lain yang terdiri dari:
1. Pajak yang diambil pemerintah daerah harus berdasarkan landasan dari peraturan dari daerah tersebut
2. Pajak  bisa  diambil  berdasarkan  acuan  dan  pedoman  peraturan nasional dan penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang berdasarkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak  bisa  diadministrasikan  dan  diambil  oleh  pemerintah  pusat namun hasil pemungutan diberikan kepada pemerintah daerah dan dibagi hasil dengan dibebani pungutan tambahan oleh Pemda.
Berdasarkan  pemikiran  dari  Soelarno  dalam  Lutfi  (2006:  7)  bahwa pajak  daerah  merupakan  pajak  asli  daerah  atau  pajak  negara  yang diberikan sepenuhnya kepada daerah yang proses pungutan pajak tersebut digelar  di  daerah  dan  juga  berada  di  wilayah  administrasi  kekuasan pemerintah  daerah.  Dan  pajak  ini  akan  digunakan  sebagai  sumber  dana dalam  pengeluaran  daerah  guna  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerah sendiri.
Berbeda  dengan  penuturan  Boediono  yang  menyatakan  bahwa  pajak daerah  sendiri  adalah  hasil  dari  tinjauan  mengenai  pihak  yang  memiliki wewenang  dalam  memungut  pajak.  Dan  pemerintah  pusat  memiliki wewenang  untuk  memungut  pajak  dengan  jenis  pajak  yang  masuk  ke dalam  pajak  negara  atau  pajak  pusat.  Jenis  pajak  dan  pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah maka disebut dengan pajak daerah.
Dari uraian dan definisi ini maka disimpulkan bahwasanya pungutan ajak daerah yang dilakukan kepada masyarakat ini memiliki tujuan sebagai pembiayaan  penyelenggaraan  tugas  pemerintah  dan  juga  pembinaan kepada  masyarakat  yang  berdaya  guna  serta  keberhasilan  dalam meningkatkan taraf hidup di dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendiri merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada  daerah  yang  terutang  baik  oleh  individu  atau  badan  usaha. Sementara di dalam pasal 2 UU No.28  Tahun 2009 tersebut ada beberapa jenis pajak provinsi yang terdiri dari:
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Sementara untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari:
1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…

## 11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengedepankan  data  primer  dan  juga  sekunder  dalam  proses  penelitian dan  juga  pengambilan  data  tersebut.  Dan  teknik  pengumpulan  data  pada penelitian kali ini menggunakan sistem dokumentasi dimana menggunakan berbagai  macam  literasi  atau  literatr  dari  berbagai  macam  buku,  laporan serta jurnal lainnya sebagai data-data pada proses penelitian tersebut.

## HASIL  Dan PEMBAHASAN
Proses  analisa  dan  juga  deskripsi  mengenai  tingkatan  efektifitas pengambilan  pajak  daerah  memiliki  definisi  analisa  yang  menyajikan kemampuan  pemerintah  daerah  di  dalam  realisasai  pajak  daerah  yang dihasilkan  dengan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  dengan  dasar  potensi real  dari  daerah.  Dan  rumus  dari  perhitungan  efektifitas  pajak  sendiri yaitu:
Realisasi pajak daerah x 100% Realisasi PAD Analisa  dari  efektifitas  pajak  dareah  sendiri  menjadi  salah  satu  cara untuk  melihat  perkembangan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah.  Dan analisa ini bisa digunakan untuk melihat apakah setiap tahun pendapatan dari pajak dan retribusi daerah bisa mendukung pendapatan daerah guna meningkatkan  pembangunan  daerah  di  masing-masing  daerah  tersebut. Selain  pajak,  retribusi  daerah  bisa  menjadi  salah  satu  pendapatan  daerah yang  bisa  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Retribusi  daerah  memiliki definisi  sebagai  pungutan  daerah  dan  juga  pembayaran  jasa  serta pemberian izin khusus yang diberikan pemerintah daerah guna mendukung kepentingan  individu  atau  badan  serta  perusahaan.  Dan  retribusi  ini dilakukan  dan  dikelola  oleh  instantsi  teknis  terkait  yang  berada  di  dalam lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
Kekayaan  daerah  menjadi  salah  satu  pendapatan  yang  dipertanggung jawabkan  melalui  anggaran  belanja  daerah  dan  memiliki  maksud  untuk dikuasai dan juga dipertanggung jawabkan sendiri oleh pemerintah daerah. Hasil  laba  dari  perusahaan  daerah  sendiri  menjadi  salah  satu  pendapatan daerah yang keseluruhan modal menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil  dari  pengelolaan  kekayaan  daerah  ini  sendiri  terdiri  dari  laba  dari BUMN hingga penyertaan modal dari pihak ketiga.
BUMD  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  merupakan  sebuah perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Dan  penerimaan  laba dari  pengelolaan  BUMD  tersebut  menjadi  salah  satu  pendapatan  negara. Contohnya  seperti  perusahaan  milik  daerah  PDAM  dan  juga  pasar  yang menjadi  salah  satu  pemasukan  dari  retribusi  daerah  kepada  anggaran belanja daerah tersebut.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  atau  PDRB  sendiri  memiliki  definisi sebagai  total  nilai  dari  produksi  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  pada wilayah  atau  daerah  tersebut.  PDRB  perkapita  merupakan  nilai  dari  hasil pembagian  PDRB  dengan  jumlah  populasi  penduduk  pertengahan  tahun. Dan hal ini berhubungan erat dengan tingkat populasi penduduk. Semakin tinggi  penduduk,  maka  PDRB  akan  rendah.  Begitu  juga  dengan kebalikannya.  Semakin  rendah  populasi,  maka  PDRB  akan  tinggi.  Masih
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
ada sisi keterbatasan dalam hal perhitungan PDRB tersebut namun hal ini masih bisa memadai dalam hal mengetahui tingkat perekonomian di daerah dalam lingkup makro tersebut.
PMDN  atau  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  menjadi  penyertaan modal yang memiliki sumber dari dalam negeri sehingga memiliki pengaruh dalam  hal  pembangunan  perekonomia  di  Indonesia  yang  cukup  baik. Apalagi  hal  ini  memiliki  sumber  investasi  yang  didapat  dari  para  investor dalam  negeri  yang  bisa  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  masing- masing.  Hal  ini  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  kepada Pendapatan Asli Daerah.
Ada sebuah analisa yang biasa dipakai guna mengetahui pengaruh dan juga  kontribusi  dari  pajak  serta  retribusi  daerah  kepada  Pendapatan  Asli Daerah dengan cara melakukan perhitungan memakai rumus yaitu:
Pn = 𝑄𝑋𝑛 𝑄𝑌𝑛 x 100%
Catatan dan keterangan:
Pn  :  Kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah kepada Pendapatan Asli Daerah
QX  : Jumlah penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah QY  : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD n : Tahun atau periode tertentu pada Pendapatan Asli Daerah.
Dari  perhitungan  rumus  diatas  maka  bisa  didapatkan  presentase mengenai  perhitungan  kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  daerah  di  dalam kurun  waktu  tertentu.  Dan  presentase  ini  bisa  menampilkan  bagaimana peranan dan juga efektifitas dan efisiensi  dari pajak serta retribusi daerah kepada pajak daerah. Dan tabel kriterianya sebagai berikut:
No Kontribusi Kriteria 1. Lebih besar dari 50%  Sangat Baik 2. 40,10% hingga 50% Baik 3. 30,10% hingga 40,00% Cukup Baik 4. 20,10% hingga 30,00% Sedang 5. 10,10% hingga 20,00% Kurang Baik 6. Kurang dari 10% Sangat kurang
Dari  tabel  tersebut  maka  bisa  diketahui  bersama  bahwasanya  pajak daerah  dan  juga  retribusi  daerah  memiliki  tingkat  peranan  atau  kriteria dalam  membantu  Pendapatan  Asli  Daerah  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  peningkatan  pembangunan.  Dari  tabel  ini bisa ditentukan klasifikasi dari kriteria peranan atau kontribusi dari pajak dan retribusi daerah. Untuk perhitungan dengan rumus yang menghasilkan presentase diatas atau lebih dari 50%, maka masuk ke dalam kategori atau kriteria yang sangat baik dalam mendukung pendapatan daerah.
Sementara  kontribusi  diantara  40,1%  hingga  50%,  maka  masuk  ke dalam  kriteria  yang  Baik.  Lalu  kontribusi  30,1%  hingga  40%  termasuk  ke dalam  kriteria  yang  Cukup  Baik.  Sedangkan  untuk  kontribusi  20,1% hingga  30%  termasuk  ke  dalam  kriteria  yang  Sedang.  Kriteria  atau
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
klasifikasi  yang  Kurang  Baik  dan  Sangat  Kurang  memiliki  nilai  kontribusi 10,1% hingga 20% serta kurang dari 10%.
Kontribusi  tersebut  bisa  menjelaskan  dan  juga  menunjukkan efektifitas  dan  juga  efisiensi  dari  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Efektifitas dan efisiensi pajak dan  retribusid  aerah  ini  menjadi  hubungan  diantara  realisasi  penerimana pajak  dan  juga  retribusi  daerah  kepada  target  penerimaan  pajak  di  dalam Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dan besarnya efektifitas dan efisiensi dari pajak  ini  bisa  dihitung  dimana  jika  menghaslikan  angka  presentase  yang mendekati 100% maka pajak daerah akan semakin efektif dan juga efisien. Akan tetapi jika nilai presentase menjauh dari nilai presentase 100%, maka tingkat  efektifitas  menurun.  Dan  perhitungan  ini  dilakukan  setiap  tahun dan  setiap  waktu.  Hal  ini  untuk  melakukan  proses  evaluasi  mengenai Pendapatan  Asli  Daerah  dari  berbagai  macam  sumber  termasuk  di dalamnya adalah Pajak dan Retribusi Daerah.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  rasio  efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sangat baik atau minimal baik adalah yang memiliki tingkat kontribusi yang mendekati angka 100%. Dan perhitungan atau evaluasi dari kontribusi tersebut dilakukan setiap tahun untuk  melihat  bagaimana  peran  dari  pajah  daerah  dan  juga  retribusi kepada  Pendapatan  Asli  Daerah.  Di  setiap  daerah  tentu  saja  memiliki tingkat  kontribusi  yang  berbeda-beda  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah tersebut.
Dari hasil perhitungan ini bisa diketahui bersama jika pajak dan juga retribusi  daerah  memiliki  kontribusi  yang  berbeda-beda  di  setiap  daerah. Akan  tetapi  kontribusi  dari  pajak  serta  retribusi  tersebut  memiliki kontribusi  yang  rata-rata  sangat  baik.  Dan  nilai  kontribusi  tersebut dipercaya memiliki peningkatan dari  tahun ke tahun dimana ada berbagai macam  potensi  yang  muncul  dari  penerimaan  pajak  dan  juga  retribusi daerah  yang  bisa  memaksimalkan  serta  mengoptimalisasi  potensi  pajak yang  mendukung  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  juga  mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  Daerah  sebagai  operator  dan  pengelola  pajak  tentu  harus meningkatkan  kinerja  agar  pajak  daerah  dan  juga  retribusi  guna mendukung  pembangunan  tetap  berjalan  semestinya  dan  juga  bisa  lebih baik lagi. Peningkatan kinerja di dalam pendataan dari semua potensi Pajak Daerah  ini  tentu  harus  berada  dalam  pengawasan  pemerintah  terhadap sumber  pajak  yang  bisa  diminimalisir  akan  penyimpangan  dalam  proses pungutan pajak tersebut.
Pajak  dan  retribusi  daerah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting. Efektifitas dan efisinesi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa memberikan  keuntungan  tersendiri  kepada  pemerintah  daerah  untuk menyeimbangkan  neraca  keuangan  dalam  membangun  kesejahteraan masyarakat  di  daerah.  Selain  itu  bisa  membantu  mempercepat pembangunan  perekonomian  masyarakat  di  daerah  dan  juga  di  tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Arini,  P.  R.,  &  Kusuma,  M.  W.  (2019).  PENGARUH  BELANJA  MODAL  DAN
Sartono 1, Zulkifli 2, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP…
PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  TERHADAP  INVESTASI  SWASTA  DI INDONESIA  DENGAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  SEBAGAI  VARIABEL INTERVENING. Jurnal  Riset  Akuntansi  Mercu  Buana , 5 (1),  28. https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Timur.  (2020). Realisasi Penerimaan  dan  Belanja  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Tahun Anggaran 2013-2019 . Samarinda: Sekar Mulya. Ganing,  P.  (2020).  ANALISIS  PENGAKUAN  DAN  PENGUKURAN  PIUTANG PENDAPATAN  BADAN  PENDAPATAN  DAERAH  KOTA  PALOPO. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo , 5 (2). Handoko  P,  Sri.  2013.  “AnalisisTing -  kat  Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Pontianak”,  diakses  pada  7
November 2013 dari http://jurnal.untan.ac.id/in- dex.php/JEDA2/article/view/1361
Haruman, T. (2010). Penyusunan Anggaran Perusahaan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Kesit,  Bambang  Prakosa.2005. Pajak  dan  Retribusi  Daerah .

## Yogyakarta: UII Press
Khalikussabir.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  berdasarkan  Value  for Money  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  PU  Pengairan,  PU  Binamarga  &  PU Cipta KaryaKabupaten Probolinggo). Jurnal Riset Manajemen, 3 (4), 1-22. Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
Liando, H. S., Saerang, D. P. E., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. Jurnal EMBA, 2 (3), 1686-1694. Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu  dekadeotonomi  daerah. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan ,
2 (1), 30 – 45.
Rusdi,  D.  R.  (2021).  Peranan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dalam Pendapatan  dan  Belanja  Negara. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (1). Rusdiawan,  R.  (2022). KONTRIBUSI,  EFEKTIVITAS  DAN  SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM  MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR . Universitas Hasanuddin. Sartono, S., & Zulkifli, Z. (2023). EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI  DAERAH  TERHADAP  PENDAPATAN  DAERAH:  LITERATUR REVIEW. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , 5 (2), 56 – 71.
Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia , 10 (2), 97 – 110.