How to cite: Thio Jonatan, Hery Firmansyah (2022) Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13908 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022
PENJATUHAN  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  PENISTA  AGAMA  DALAM MEDIA  SOSIAL  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
Thio Jonatan 1* , Hery Firmansyah 2
1* Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail : 1* thiojonatan23@gmail.com, 2 heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  di  era  globalisasi  berkembang  sangat  pesat,  sehingga penggunaan  teknologi  sudah  menjadi  bagian  dalam  aspek  kehidupan  manusia. Namun  perkembangan  tersebut  akan  memberikan  dampak  negatif  apabila  tidak digunakan  dengan  bijak,  salah  satu  dampak  negatif  tersebut  adalah  timbulnya ujaran  kebencian  yang  berbentuk  penistaan  terhadap  suatu  agama  di  Indonesia. Oleh sebab itu sebagai  negara hukum  yang ditetapkan di  dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tentu  hukum  harus  mengikuti perkembangan  jaman,  salah  satunya  perkembangan  teknologi.  Sehingga  hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya guna untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata  Kunci :  Perkembangan  Teknologi,  Penistaan  Agama,  Hukum  Pidana,  Negara Hukum

## Abstract
The  rapid  development  of  technology  in  the  era  of  globalization  has  become  an integral  part  of  human  life.  However,  this  development  can  have  negative consequences if not used wisely, one of which is the emergence of hate speech in the form of blasphemy against a religion in Indonesia. Therefore, as a constitutional state established in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the law must keep up with the times, including technological advancements. This is to ensure that the law can be enforced as fairly as possible in order to create justice and order in social life.
Keywords: Development of Technology, Blasphemy against religion, Criminal Law, State of Law

## Pendahuluan
Dalam era globalisasi saat ini perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat  pesat.  Perkembangan  teknologi  ini  sangat  membantu  manusia  dalam  menjalani kehidupan sehari-hari. Dimulai dari mencari informasi sampai dengan berbagai profesi telah  menggunakan  teknologi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  teknologi  menjadi  bagian dalam  kehidupan  sehari-hari  (Cecep  Abdul  Cholik,  2021).  Salah  satu  teknologi  yang sering dipakai oleh manusia adalah handphone . Berbagai media sosial dan platform yang disediakan  dan  dapat  digunakan  di handphone dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk melakukan chatting, calling, bahkan video call sekalipun.
Pada  dasarnya  penggunaan  media  sosial  sangat  mempermudah  manusia  untuk melakukan komunikasi dan melakukan interaksi dengan individu lainnya dari berbagai negara. Adanya media sosial, manusia dapat saling memberikan komentar kepada orang yang tidak dikenal, bebas berekspresi, mampu menyatakan pendapat dan opini, dan dapat membagikan foto atau video. Namun hal ini dapat berdampak negatif jika manusia tidak menggunakan  media  sosial  dengan  bijak.  Berbagai  komentar  yang  dilontarkan  dalam media sosial dapat mengandung ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat (Ferry Irawan Febriansyah et al, 2020).
Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda  tetap  satu.  Namun,  banyaknya  perbedaan  ini  terkadang  menimbulkan perpecahan dan rentan terjadi konflik antar satu sama lain. Adanya berbagai pihak yang tidak  bijak  dalam  menggunakan  media  sosial  yang  dijadikan  ajang  untuk  berkomentar berisi ujaran kebencian terhadap SARA (Maskun, 2014).
Adanya kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang berisi bahwa negara Indonesia menjamin kepada tiap-tiap warga negaranya untuk dapat dengan bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  sesuai  dengan  kepercayaannya.  Beberapa pihak  terkadang  merasa  bahwa  agama  dan  kepercayaannya  lah  yang  paling  benar. Sehingga hal ini memunculkan konflik dan perdebatan.
Ujaran  kebencian  memiliki  berbagai  bentuk,  salah  satunya  adalah  penistaan terhadap  kepercayaan  atau  agama  lain.  Pelaku  ujaran  kebencian  ini  biasanya menggunakan  media  sosial  untuk  memberikan  komentar  yang  berisi  kebencian.  Para pelaku  melakukannya  tanpa  memikirkan  akibat  yang  muncul  dikemudian  hari.  Hal  ini menyebabkan  fenomena  ujaran  kebencian  sangat  marak  terjadi  di  media  social  (Dian Junita Ningrum et al, 2018).
Penistaan  agama  merupakan  suatu  bentuk  penghinaan  atau  pelecehan  terhadap agama  yang  ada  di  Indonesia  baik  secara  verbal  maupun  non-verbal.  Penistaan  ini biasanya dilakukan kepada agama-agama besar di Indonesia, seperti Islam, Kristen, dan Katolik.  Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  banyaknya  individu  yang  masih  “kurang” dalam  pendidikannya  sehingga  mampu  menimbulkan  perpecahan  dan  konflik  antar agama (Yaya Mulya Mantri, 2022).
Indonesia  sendiri  merupakan  sebuah  negara  hukum  yang  berlandaskan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dimana  berdasarkan
landasan  tersebut  Negara  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  kedamaian dan  rasa  aman  di  dalam  masyarakat.  Juga  bertanggung  jawab  untuk  melindungi masyarakat  Indonesia dari setiap ancaman  yang ada  baik  di dalam negeri maupun luar negeri (Hery Firmansyah, 2011).
Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  elektronik.  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  ini  bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dalam menggunakan teknologi.
Salah  satu  contoh  kasus  ujaran  kebencian  terhadap  SARA  dalam  media  sosial terjadi pada Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Pelaku bernama Leopratama Limas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  45A  Ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam kasus ini Leopratama Limas (disingkat menjadi terdakwa) membuat suatu rekaman suara yang berjudul “Bahaya Dahsyat dari Vegetarian dan Ikrar Sesat” dan di upload di media sosial Youtube. Hal ini berisi penistaan dan penghinaan terhadap agama Budha,  dan  terdakwa  bukanlah  pemuka  agama  Budha.  Kemudian  terdakwa  membuat video kembali di media sosial youtube dengan judul “Kedunguan, kesesatan sutra hati Mahayana,  mahaprajnaparamitha  hrdaya  sutram”  dimana  setelah  ditelaah  arti mahaprajnaparamitha  merupakan  sifat  dari  bodhisattva,  setelah  diunggah  kembali menimbulkan  reaksi  yang  negatif  dari  umat  agama  Budha  karena  berisi  ajaran  yang menyesatkan.
Kemudian terdakwa Kembali mengunggah foto yang berisi terdakwa menginjak 5  kitab  suci  agama  Budha  di  facebook  yang  membuat  masyarakat  beragama  Budha menjadi marah terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menggungah foto yang telah  diunggah  sebelumnya,  namun  ditambahkan  Sembilan  foto  tambahan  yang  berisi terdakwa sudah merobek-robek, membakar, mencoret-coret, dan memasukan kedalam air 5 kitab yang digunakan oleh umat agama budha untuk menjalankan ibadah, sehingga hal tersebut membuat masyarakat yang beragama budha menjadi sangat marah terhadap hal tersebut.
Dalam  media  sosial  memiliki  aturan  yang  berlaku  jika  perilaku  individu menyimpang.  Di  Indonesia  sendiri  sudah  memiliki  hukum  yang  mengatur  mengenai informasi  dan  transaksi  elektronik.  Mengingat  bahwa  di  dalam  Sistem  peradilan  di Indoensia menerapkan Asas  Legalitas  yang berarti  pidana akan diberikan apabila telah ada  undang-undang  yang  mengaturnya  sebelum  perbuatan  pidana  dilakukan  (Hery Firmansyah,  2015),  berdasarkan  pemaparan  di  atas  dan  penelusuran  penulis,  penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam penerapan hukum tentang pemidanaan bagi  pelaku  ujaran  kebencian  terhadap  SARA  dalam  media  sosial  dengan  mengangkat
judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Media  Sosial  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Studi Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”.

## Metode Penelitian
Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan prosedur  jenis  penelitian hukum  normative.  Menurut  Soekanto  (2001),  penelitian  hukum  normatif  dilakukan berdasarkan hukum, peraturan, serta asas hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  berhubungan  dengan  penjelasan- penjelasan  mengenai  rumusan  masalah  yang  dituangkan  kedalam  buku-buku  yang membahas  mengenai  permasalahan  dan  juga  jurnal-jurnal  penelitian  sebelumnya  yang juga membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang ( statute approach ).  Pendekatan  Undang-Undang  ini  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## Hasil dan Pembahasan
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Yang Dilakukan Di Dalam Media Sosial Dalam Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
Dalam  proses  penjatuhan  pidana  tidak  serta  merta  memberikan  sanksi  pidana kepada  pelaku  yang  didakwakan  tindak  pidana  kepadanya,  melainkan  perlu  mengikuti prosedur-prosedur dalam persidangan yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penjatuhan pidana perlu memperhatikan perbuatan si pelaku yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku  di  Indonesia  juga  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  hidup  di  dalam masyarakat (H. Usman, 2018). Konsep penjatuhan pidana sendiri perlu mengacu kepada bentuk-bentuk  pidana  yang  di  berlakukan  di  Indonesia,  dimana  mengenai  hal  tersebut dituangkan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
Kemudian pidana tambahan terdiri atas:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Penyitaan benda-benda tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Proses  penjatuhan  pidana  erat  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  pidana, bahwa dalam prinsip penjatuhan pidana kepada pelaku perlu memperhatikan apakah si pelaku  yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dapat  mempertanggungjawabkan mengenai perbuatannya tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  sendiri  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya  yang telah melanggar hukum positif  yang ada serta bertentangan dengan norma-norma  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  (Roeslan  Saleh,  2000).  Dalam  proses penjatuhan  pidana  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  perlu  memperhatikan  syarat- syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dimana syarat tersebut berkaitan dengan pelaku yang  melakukan  tindak  pidana,  dan  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku. Sehingga dalam proses penjatuhan pidana, perlu untuk memperhatikan sebuah fakta bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang manusia yang hak-haknya dijamin oleh  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  juga perlu untuk memperhatikan hak-haknya sebagai manusia.
Kaitan antara penjatuhan pidana dengan pertanggungjawaban pidana memang tidak terpisahkan  dan  menjadi  suatu  kesatuan  yang  pasti.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam proses  menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  perlu  memperhatikan  apakah pelaku secara ikhwalnya mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana menjadi salah satu acuan dalam penjatuhan pidana kepadanya (Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015).
Dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  tidak  semua  orang  dapat  diberikan pertanggungjawaban  pidana  kepadanya.  Dalam  Pasal  44  KUHP  dijelaskan  bahwa seseorang  yang  melakukan  sebuah  perbuatan  pidana  namun  karena  jiwanya  cacat, sehingga secara psikologis orang tersebut tidak mampu untuk bertanggung jawab, maka orang  tersebut  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dalam  artian seseorang  karena  jiwanya  cacat  dan  tidak  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya,  maka  orang  tersebut  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  kepadanya,  dan  sifat pidana dari perbuatannya terhapuskan.
Mengenai penghapusan sifat pidana yang dituangkan dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan  bahwa  orang  yang  mengalami  kecacatan  jiwa  tidak  dapat  dijatuhi  pidana kepadanya, penulis sepakat bahwa memang tidak semua orang dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  sehingga  dalam  konteks  hukum  pidana, ketidakmampuan bertanggung jawab berarti penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan. Hal tersebut selaras dengan konsep hukum pidana di Indonesia yang mengenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam suatu perbuatan pidana. Alasan pembenar antara lain:
1. Daya paksa
2. Pembelaan terpaksa
3. Menjalankan perintah undang-undang.
4. Perintah Jabatan
Kemudian alasan pemaaf antara lain:
1. Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab
2. Daya paksa
3. Pembelaan terpaksa
4. Menjalankan perintah jabatan
Alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  yang  diterangkan  diatas  memiliki  makna bahwa apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka sifat pidana dari perbuatan tindak pidana tersebut  terhapuskan. Sehingga  dengan hilangnya sifat  pidana dari suatu tindak  pidana,  maka  penjatuhan  pidana  tidak  dapat  diberlakukan  (P.A.F.  Lamintang, 2013).
Dalam  proses  penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana, perlu memperhatikan dasar-dasar dalam pemidanaan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.  Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  maka  harus  ada  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Perbuatan  pidana  itu  sendiri  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilarang  oleh  hukum  untuk  tujuan  menertibkan  masyarakat  dan  sebagai  penegakkan hukum,  dimana  apabila  dilanggar  akan  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelakunya (Moeljatno,  2008).  Tentu  dalam  hal  ini  berkaitan  bahwa  proses  penjatuhan  pidana kembali pada penerapan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawaban perbuatan pidananya.  Pertanggungjawaban  pidana  sebagai  salah  satu  acuan  dalam  menjatuhkan pidana  bertujuan  bukan  hanya  untuk  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat  yang dirugikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun juga keadilan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai seorang manusia. Sehingga tujuan dari hukum pidana itu dapat terlaksana dengan baik (Eddy. O. S. Hieriej, 2014).
Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana juga perlu memperhatikan unsur- unsur pidana selain dari kemampuan bertanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Unsur-unsur pidana antara lain (S.R. Sianturi, 20020):
1. Adanya subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.
2. Adanya kesalahan.
3. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
4. Perbuatannya dilarang oleh undang-undang.
5. Perbuatanya terjadi pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Kesalahan  sendiri  merupakan  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  unsur- unsur  penjatuhan  pidana.  Perbuatan  pidana  pada  dasarnya  terjadi  karena  adanya kesalahan,  dimana  kesalahan  yang  terjadi  menjadi  suatu  penyebab  suatu  tindakan bertentangan  dengan  hukum,  yang  memberikan  konskuensi  penjatuhan  hukum  pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut (Johan Widjaja, et al, 2021).
Dalam  Putusan  Nomor:  1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr  Terdakwa  Leopratama Limas  di  dakwakan  pada  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/  atau  denda  paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. Pada putusan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dilaksanakan, akan digantikan dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Dalam proses  penjatuhan  pidana  kepada  terdakwa,  hakim  telah  memperhatikan  unsur-unsur pidana baik secara kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, maupun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan.
Bahwa seperti  yang telah diterangkan diatas sebelumnya,  Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan penistaan agama yang dilakukan di dalam media sosial. Kemudian juga secara kondisi psikologis, Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, sehingga  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  kepadanya.  Mengenai  penerapan  alasan pembenar  dan  alasan  pemaaf,  dalam  fakta  persidangan  dalam  Putusan  Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat pidana dari perbuatan pidananya, sehingga Terdakwa dapat  dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Kemudian penerapan unsur-unsur pidana yang telah dijelaskan diatas yaitu:
1. Adanya subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.
2. Adanya kesalahan.
3. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
4. Perbuatannya dilarang oleh undang-undang.
5. Perbuatanya terjadi pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu
Subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dalam Putusan adalah Terdakwa Leopratama Limas. Kemudian Terdakwa melakukan kesalahan dengan menistakan ajaran agama Budha yang dilakukan di dalam media sosialnya, dimana perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan juga perbuatannya dilarang oleh  undang-undang.  Dalam  melakukan  perbuatannya  tersebut,  Terdakwa  melakukan perbuatannya  secara  bertahap  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan berlanjut,  yang  dilakukan  pada  30  April  2020  sampai  1  Juni  2020,  yang  dilakukan  di dalam  media  sosialnya  yang  dia  posting  di  kediamannya.  Sehingga  berdasarkan kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  pidana  dari  Terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan olehnya, kemudian keseluruhan unsur-unsur pidana dari pelaku terpenuhi secara keseluruhan, maka perlu memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya untuk menjatuhkan pidana kepada Pelaku.
Berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal tersebut dirumuskan dua unsur yaitu unsur setiap orang, dalam  unsur  ini  dijelaskan  di  dalam  putusannya  unsur  setiap  orang  merupakan  subjek pelaku  yang didakwakan dengan pasal  tersebut.  Dalam putusan ini,  unsur setiap orang
yaitu  Terdakwa  Leopratama  Limas,  sehingga  unsur  setiap  orang  terpenuhi.  Kemudian unsur  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), dalam putusan tersebut  dijelaskan  bahwa  unsur  tersebut  bahwa  Terdakwa  memang  mengkehendaki perbuatannya serta akibatnya, berdasarkan fakta persidangan, unsur tersebut terpenuhi.
Kemudian mengenai perbuatan berlanjut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut apabila (Andi Hamzah, 2010):
1. Adanya suatu kesatuan dari kehendak dalam berbuat.
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang sama atau perbuatan yang sejenis.
3. Hubungan  kausalitas  dari  perbuatan  pertama  ke  perbuatan  berikutnya  tidak terlalu jauh.
Dalam  Pasal  64  KUHP  yang  berbunyi:  “ Jika  diantara  beberapa  perbuatan, meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,  maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman  pidana  pokok  yang  paling  berat ”  dalam  fakta  persidangan  bahwa  unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.
Bahwa berdasarkan keseluruhan unsur-unsur pidana yang secara keseluruhan telah terpenuhi,  kemudian  keseluruhan  unsur-unsur  pidana  dalam  Pasal  45A  Ayat  (2)  yang menjadi  dasar  tuntutan  kepada  terdakwa  telah  tepenuhi,  juga  tidak  adanya  alasan pembenar  dan  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghilangkan  sifat  pidana  dari  perbuatan pidana,  serta  Terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidananya,  maka hakim  dalam  Putusan  Nomor  1145/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  satu  tahun  sepuluh  bulan,  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Berdasarkan ketentuan diatas, penulis sepakat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan keseluruhan baik dari segi hukum, penegakkan keadilan,  serta  hak-hak  masyarakat  maupun  Terdakwa.  Bahwa  hakim  telah mempehatikan aspek-aspek sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2001):
1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Tujuan dan motif dalam melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana.
5. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana.
6. Riwayat hidup pelaku tindak pidana.
7. Dampak dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.
8. Pandangan  dari  masyarakat  terkait  dengan  perbuatan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Sehingga  penerapan  hukum  pidana  kepada  putusan  tersebut  dapat  dikatakan selaras dengan tujuan pidana dan penegakkan hukum di dalam masyarakat telah berhasil ditegakkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  perkembangan teknologi  yang  pesat  dapat  menimbulkan  dampak  yang  negatif  jika  tidak  digunakan dengan  semestinya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan  efek  jera.  Seperti  kasus  yang  dilakukan  oleh  Leopratama  Limas  yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak.
Pelaku  melakukan  penistaan  terhadap  agama  lain  yang  mengharuskan  ia  untuk melalui  persidangan  atas  perilakunya.  Melalui  proses  pemeriksaan,  mengadili,  dan memutuskan perkara ini yang dilakukan oleh hakim, serta melalui pertimbangan hukum yang adil dan jujur, maka hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan dan denda sebesar satu milyar rupiah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip- prinsip  hukum  pidana  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan . Jakarta: Rajawali Pers.
Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  penanggulangan kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Firmansyah,  H.  (2015). Hukum  pidana,  materiel,  &  formil:  Asas  legalitas .  Jakarta: Kemitraan Partnership.
Hamzah, A. (2010). Pengantar dalam hukum pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hieriej,  E.  O.  S.  (2014). Prinsip-prinsip  hukum  pidana .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Saleh, R. (2000). Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sianturi,  S.  R.  (2002). Asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia  dan  penerapan .  Jakarta: Storia Grafika.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cholik,  C.  A.  (2021).  Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi/ICT  dalam berbagai bidang. Jurnal Fakultas Teknik Unisa Kuningan , 2(2).
Firmansyah,  H.  (2011).  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia,
Jurnal Mimbar Hukum , 23(2).
Ningrum,  D.  J.,  et  al.  (2018).  Kajian  ujaran  kebencian  di  media  sosial, Jurnal  Ilmiah Korpus , 2(3).
Usman,  H.  (2018).  Analisis  perkembangan  teori  hukum  pidana. Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi , 2(1).
Widjaja, J., et al. (2021). Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan. Jurnal Yustitia , 22(1).
Yahya, M. M. (2022). Kasus penistaan agama pada berbagai era dan media di Indonesia.
Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora , 1(3).
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

## Copyright holder:
Thio Jonatan, Hery Firmansyah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: