## Implementation of Hypertension Surveillance at Majalengka District Health Office

## Pelaksanaan Surveilans Hipertensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
Fidah Syadidurrahmah 1 , Hoirun Nisa 2 , Mumu Hermawan 3
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1,2 , Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka 3 hoirun.nisa@uinjkt.ac.id

## Abstract
Health office is the implementer of regional autonomy in health sector. One of the duties and functions of health office is prevention and control of health problems, including hypertension based on scientific evidence. This study aimed to describe the implementation of hypertension surveillance at the Majalengka District Health Office  in  2021.  This  study  used  an  qualitative  method  by  indepth  interview, observation and review documents. The results showed that the implementation of hypertension  surveillance  consisted  of  data  collection,  data  processing  and analysis, data interpretation and information dissemination. The included data in this study were  risk factors and case  data. The  implementation of hypertension surveillance  at  the  Majalengka  District  Health  Office  has  complied  with  the standard NCDs’ surveillance  guidelines  from  the  Ministry  of  Health.  However, there were still some challenges in its operational, such as the surveillance network was not optimal, causing hypertension services to be quite low.
Keywords:
Health Office, Hypertension, Surveillance

## Abstrak
Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Salah  satu  tugas  dan  fungsi  dinas  kesehatan  merupakan  pencegahan  dan pengendalian masalah kesehatan, termasuk hipertensi berdasarkan bukti ilmiah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  surveilans hipertensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2021. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  cara  wawancara  mendalam,  observasi serta  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  surveilans hipertensi  terdiri  dari  pengumpulan  data,  pengolahan  dan  analisis  data, interpretasi data serta diseminasi informasi. Data yang dikelola merupakan data faktor risiko dan data kasus. Pelaksanaan surveilans hipertensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan standar pedoman surveilans PTM dari pusat. Namun masih terdapat beberapa kendala sepeti jejaring surveilans yang belum optimal yang menyebabkan pelayanan hipertensi masih cukup rendah. Kata Kunci:
Dinas Kesehatan, Hipertensi, Surveilans

## PENDAHULUAN
Penyakit  tidak  menular  (PTM)  merupakan salah  satu  permasalahan  kesehatan  dengan mortalitas  dan  morbiditas  yang  terus mengalami peningkatan. Secara global 71% kematian  disebabkan  oleh  PTM  di  tahun
2016. Angka kematian ini meningkat sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun 2008 (63% kematian). Adapun di Indonesia, pada tahun 2008 angka kematian yang disebabkan  oleh  penyakit  tidak  menular mencapai 64% dan meningkat menjadi 73%

## Article Info

## Article history
Received date: 2021-06-17 Revised date: 2021-06-29
Accepted date: 2021-07-27
di tahun 2016. Meningkatnya mortalitas dan morbiditas  ini  salah  satunya  disebabkan karena meningkatnya berbagai faktor risiko penyakit  tidak  menular  pada  masyarakat, baik  faktor  metabolik  maupun  gaya  hidup [1], [2].
Meningkatnya  tekanan  darah  atau  disebut dengan  hipertensi  merupakan  gangguan metabolik  yang  dapat  meningkatkan  risiko berbagai penyakit tidak menular. Selain itu, hipertensi juga dapat menyebabkan berbagai  komplikasi  seperti  gagal  jantung, gagal  ginjal,  gangguan  penglihatan,  stroke dan  demensia  [2]. Secara  global prevalensi hipertensi  mencapai  22,1%  di  tahun  2015 dan lebih banyak dialami oleh laki – laki [3]. Adapun  di  Indonesia,  prevalensi  hipertensi mencapai  34,11%.  Angka  ini  mengalami peningkkatan  jika  dibandingkan  dengan tahun 2013 yang mencapai 25,8%. Kejadian hipertensi  di  Indonesia  meningkat  seiring dengan  bertambahnya  usia  serta  lebih banyak terjadi pada perempuan [4], [5] Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu provinsi  dengan  prevalensi  hipertensi  yang tinggi.  Berdasarkan  data  Riskesdas  tahun 2018,  prevalensi  hipertensi  di  Jawa  Barat mencapai 39,6%. Jika dibandingkan dengan angka  Nasional,  prevalensi  hipertensi  di Jawa  Barat  melebihi  angka  Nasional  [5]. Kabupaten  Majalengka  merupakan  salah satu  kabupaten  yang  berada  di  wilayah timur provinsi Jawa Barat dengan prevalensi hipertensi yang cukup tinggi, yaitu mencapai 38,8%  di  tahun  2018.  Selain  itu,  di  tahun 2020  hipertensi  menjadi  penyakit  dengan proporsi  kasus  tertinggi  bila  dibandingkan dengan penyakit tidak menular lainnya, yaitu sebesar  69,12%.  Oleh  karena  itu,  penyakit hipertensi menjadi salah satu prioritas utama dalam  standar  pelayanan  minimal  di kabupaten Majalengka [6], [7] Ketersediaan  dan  kelengkapan  informasi terkait  dengan  situasi,  kecenderungan penyakit,  faktor  risiko  serta  masalah kesehatan  lainnya, termasuk  hipertensi tidak lepas  dari  adanya  kegiatan  surveilans
kesehatan.  Surveilans  Kesehatan  merupakan kegiatan  pengamatan  yang  sistematis  dan terus  menerus  terhadap  data  dan  informasi tentang  kejadian  penyakit  atau  masalah kesehatan. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk menjamin  ketersediaan  data  dan  informasi epidemiologi sebagai dasar dari pengambilan  keputusan  dalam  menjalankan program pengendalian dan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien. Kegiatan surveilans  kesehatan  dilakukan  dengan  cara pengumpulan  data,  pengolahan  data, analisis  data,  serta  diseminasi  informasi kesehatan [8].
Surveilans  kesehatan  menjadi  salah  satu kegiatan wajib dari setiap instansi kesehatan, baik  pusat  maupun  daerah  [8].  Dinas kesehatan  sebagai  pelaksana  otonomi daerah di bidang kesehatan harus melakukan kegiatan  surveilans. Tugas  utama  dari Dinas kesehatan  ialah  untuk  membantu  kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan  di  bidang kesehatan. Adapun fungsi  dari  dinas  kesehatan  meliputi perumusan  kebijakan,  pelaksana  kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi serta fungsi lain yang dibebankan  oleh  kepala  daerah  terkait bidang  kesehatan  masyarakat,  pencegahan dan  pengendalian  penyakit,  pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT  serta  sumber  daya  Kesehatan  [9]. Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  dinas kesehatan  harus  berdasarkan  data  yang valid sehingga kegiatan surveilans kesehatan perlu dilakukan dengan sistem yang kuat dan optimal. Menyikapi hal tersebut, maka penulis tertarik  untuk  mengkaji  terkait  dengan pelaksanaan  surveilans  hipertensi  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

## METODE
Penelitian  merupakan  penelitian  kualitatif dengan desain perbandingan, untuk membandingkan kegiatan surveilans di Dinas Kesehatan  kabupaten  Majalengka  dengan standar  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
ISSN 2580-0191 (Online), ISSN 2338 – 5634 (Print)
Kesehatan  RI.  Pengambilan  data  dilakukan dengan  teknik  wawancara  mendalam, observasi  serta  telaah  dokumen.  Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  pada  bulan  Februari – Maret 2021. Informan dari penelitian ini merupakan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang  bertugas  di  seksi  P2PTM  dan  Keswa (Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit Tidak  Menular  dan  Kesehatan  Jiwa)  selaku pemegang  program  hipertensi.  Informan utama berjumlah 3 orang yang tersiri dari 1 orang  sebagai  kepala  seksi  P2PTM  dan Keswa  dan  2  orang  sebagai  pemegang program  PTM  yang  lebih  memahami  terkait dengan  pelaksanaan  surveilans  hipertensi. Adapun informan pendukung merupakan staf dari  P2PTM  dan  Keswa  lainnya  yang berjumlah  2  orang.  Analisis  data  dilakukan dengan  proses  yang  saling  berkaitan,  yang terdiri dari verifikasi data, reduksi data serta penyajian data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Gambaran Dinas Kesehatan kabupaten

## Majalengka
Dinas  Kesehatan  memiliki  peran  membantu mewujudkan  visi  dan  misi  dari  kepala pemerintah  di  wilayahnya,  terkhusus  di bidang  kesehatan.  Adapun  di  Kabupaten Majalengka,  Dinas  Kesehatan  berperan dalam  mewujudkan  misi  pemerintah  poin  2 dan  4,  yaitu  dengan  isu  strategis peningkatan    infrastruktur    kesehatan    dan jaminan   kesehatan  bagi  masyarakat  miskin serta  isu  strategis  peningkatan  derajat kesehatan  masyarakat  dan  peningkatan akuntabilitas pelayanan publik Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Majalengka tergolong  menjadi  dinas  tipe  A  yang setidaknya  memiliki  1  sekretariat  dengan maksimal  3  sub  bagian  serta  memiliki  4 bidang  dengan  maksimal  3  seksi  [9]. Pelaksanaannya, dinas kesehatan Kabupaten Majalengka terdiri dari 1 sekretariat dengan 3  sub  bagian,  yaitu  sub  bagian  umum  dan
kepegawaian,  sub  bagian  keuangan,  serta sub  bagian  perencanaan,  evaluasi  dan pelaporan.  Adapun  bidang  di  dinas kesehatan  Kabupaten  Majalengka  terdiri dari bidang Kesehatan Masyarakat
(Kesmas),  Sumber  Daya  Kesehatan  (SDK),
Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit (P2P),  serta  bidang  Pelayanan  Kesehatan (Yankes).
2. Situasi Demografi Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten  di  bagian  Timur  Provinsi  Jawa Barat  dengan  luas  1.204,24  km 2 .  Secara geografis,
kabupaten Majalengka berbatasan  langsung  dengan  6  kabupaten lainnya.
Berdasarkan administratifnya, kabupaten  Majalengka  terdiri  dari  26 kecamatan  dan  343  desa/kelurahan. Wilayah  kabupaten  Majalengka  masih banyak ditemui persawahan. Selain itu, pada beberapa wilayah juga terdapat perbukitan dengan  lereng  curam  di  lereng  Gunung Ciremai  dan  daerah  lereng  Gunung Cakrabuana [10], [11].

## Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Majalengka
Jumlah  penduduk  di  wilayah  Kabupaten Majalengka mencapai 1.305.476  penduduk dengan  laju  pertumbuhan  sebesar  1,248% pada  tahun  2020.  Kepadatan  penduduk mencapai  1.084,07  jiwa/km 2 .  Berdasarkan distribusi usia, 65,57% masyarakat kabupaten  Majalengka  berada  pada  usia
produktif  (15 – 59  tahun).  Adapun  lansia sebagai kelompok yang paling rentan untuk mengalami penyakit tidak menular sebanyak 12,13% [10], [11].
3. Situasi Kesehatan Kabupaten Majalengka Salah  satu  indikator  yang  menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah ialah angka harapan  hidup  (AHH).  Berdasarkan  data pada  Tabel  1,  AHH  di  kabupaten Majalengka  terus  mengalami  peningkatan. Hal  ini  menunjukkan,  keberhasilan  upaya kesehatan yang dilakukan  melalui berbagai program  di  kabupaten  Majalengka.  Namun demikian,  apabila  dibandingkan  dengan data  Jawa  Barat  dan  Indonesia,  AHH kabupaten  Majalengka  masih  lebih  rendah. Oleh karena itu, berbagai upaya terobosan di bidang kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk  meningkatkan  angka  harapan  hidup masyarakat [11], [12].
Tabel 1. Angka Harapan Hidup Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 - 2020 2015  2016  2017  2018  2019  2020 Indonesia 70,8  70,9  71,1  71,2  71,3  71,5 Jawa Barat  72,4  72,4  72,5  72,7  72,8  73,0 Kab. Majalengka 69,1  69,2  69,4  69,7  69,9  70,3

## Sumber: BPS, 2020
Selain AHH, morbiditas atau angka kesakitan juga merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat  suatu  wilayah.  Berdasarkan rekap  laporan  bulanan  puskesmas  selama tahun  2020,  3  kasus  PTM  tertinggi  ialah penyakit  hipertensi,  penyakit  DM  dan gangguan kesehatan jiwa (Gambar 2). Tiga penyakit  ini  menjadi  prioritas  utama  dalam standar pelayanan minimal (SPM) di fasilitas kesehatan  wilayah  kabupaten  Majalengka [7].

## Gambar 2. Morbiditas Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Laporan Puskesmas Tahun 2020
Pada  tahun  2020,  pelayanan  penderita hipertensi  mencapai  32,99%  dari  target. Pelayanan  DM  mencapai  87,68%.  Adapun pelayanan  gangguan kesehatan  jiwa mencapai  85,22%.  Berdasarkan  data tersebut,  realisasi  SPM  untuk  penderita hipertensi  masih  cukup  rendah  [13].  Hal  ini dikarenakan  masih  rendahnya  kepatuhan penderita  untuk  melakukan  pemeriksaan  ke pelayanan  kesehatan  tiap  bulannya.  Selain itu,  data  capaian  juga  masih  terbatas  dari pelayanan  dalam  gedung  puskesmas. Keterbatasan  data  ini  dikarenakan  masih banyaknya  puskesmas  yang  belum  optimal dalam melakukan kerjasama dengan jejaring surveilans di wilayahnya.
Tabel 2. Target dan Capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Target  Capaian % Hipertensi 306.730  101.201  30,22 Diabetes Melitus 13.024  11.419 87,68 Ggn Kes. Jiwa 1.692 1.442 85,22 Sumber: Dinkes Majalengka, 2021
Bukan  hanya  SPM  hipertensi  di  kabupaten Majalengka  dengan  capaian  yang  masih rendah. Beberapa  wilayah  lain  seperti kota Bandung  dan  Semarang  juga  memiliki  hasil yang  serupa.  Hal  ini  dimungkinkan  karena target  sasaran  untuk  penderita  hipertensi yang  terdapat  dalam  Permenkes  RI  No.  4 Tahun  2019  terlalu  tinggi  untuk  di
69% 14% 4% 13% Hipertensi Diabetes
Melitus Ggn Kes. Jiwa
Lainnya

## implementasikan  di  beberapa  wilayah  di Indonesia [14], [15].
B. Pelaksanaan  Surveilans  Hipertensi  di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka 1. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  surveilans  hipertensi termasuk  didalamnya  pencatatan  dan pelaporan,  bukan    hanya  dari  riwayat hipertensi  yang  dilaporkannya.  Namun  juga dapat  dikategorikan  berdasarkan  hasil pengukuran  tekanan  darah  yang  tergolong hipertensi  dalam  satu  kunjungan  atau mengonsumsi  obat  antihipertensi  [16]. Kegiatan  surveilans  hipertensi  dibedakan menjadi  2,  yaitu  surveilans  faktor  risiko  dan surveilans kasus [17].
Pada  lingkup  dinas  kesehatan,  data surveilans  faktor  risiko  hipertensi  diperoleh dari  data  posbindu,  puskesmas  dan  rumah sakit.  Posbindu  PTM  merupakan  bentuk upaya  kesehatan  dalam  mengendalikan faktor  risiko  penyakit  tidak  menular  yang berada dibawah suatu puskesmas. Kegiatan pada posbindu PTM terdiri dari penelusuran riwayat  keluarga,  faktor  risiko  perilaku, faktor  risiko  metabolik,  konseling,  rujukan serta saran bagi anggota. Pengumpulan data pada  posbindu,  dapat  dilakukan  secara manual  ataupun  langsung  menggunakan sistem informasi surveilans PTM (SIPTM) [17], [18].  Wilayah  kabupaten  Majalengka memiliki  320  posbindu  yang  dibina  oleh puskesmas.  Setiap  posbindu  diberikan  kit peralatan  untuk  melaksanakan  deteksi  dini faktor risiko dari dinas kesehatan. Peralatan ini mencakup timbangan, mikrotoa, tensimeter,  buku  pencatatan,  lembar  balik informasi kesehatan, serta berbagai peralatan  lainnya  sebagai  input  dari pelaksanaan surveilans kesehatan.
Setiap posbindu melakukan pencatatan oleh kader dalam buku “Pencatatan Faktor Risiko PTM Posbindu PTM” yang disimpan di masing – masing posbindu. Selain dicatatkan dalam buku  pencatatan  di  posbindu,  masing –
masing anggota juga memiliki “Kartu Menuju Sehat  Faktor  Risiko  PTM  (KMS-FR- PTM)” sehingga  setiap  dilakukan  pengukuran dicatatkan  dalam  KMS  tersebut. Pencatatan dalam  buku  di  posbindu  kemudian  diubah menjadi  bentuk  sistem  informasi  yang terintegrasi  untuk  PTM,  yaitu  SIPTM. Pencatatan  ke  dalam  bentuk  SIPTM  ini dilakukan  oleh  puskesmas  di  wilayah posbindu  berada.  Hal  ini  dikarenakan sebagaian  besar  kader  yang  kesulitan mengaplikasikan  surveilans  berbasis  web, sehingga pengaplikasian web dilakukan oleh pihak puskesmas. Sulitnya surveilans berbasis web juga menjadi kendala dari pelaksanaan surveilans  di  beberapa  wilayah  lain  di Indonesia [19].
Selain data faktor risiko yang diperoleh dari posbindu,  data  faktor  risiko  juga  diperoleh dari  puskesmas  melalui  pandu  PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular).  Pandu  PTM  merupakan  kegiatan puskesmas dengan melaksanakan
pencegahan  dan  pengendalian  PTM  secara komperhensif  dan  juga  terintegrasi  melalui UKM  (Upaya  Kesehatan  Masyarakat)  dan UKP  (Upaya  Kesehatan  Perorangan)  [20]. Namun demikian, kegiatan padu PTM belum dilaksanakan  optimal  di  masing – masing puskesmas.  Sama  halnya  dengan  data  dari posbindu, data dari pandu PTM ini kemudian diubah ke dalam sistem informasi terintegrasi. Data SIPTM ini juga dilaporkan dalam bentuk excel  yang  dikirimkan  ke  email  P2PTM  dan Keswa  Dinkes  kab.  Majalengka  setiap bulannya.  Dalam  1  excel  maksimal  dapat menampung  50  data.  Oleh  sebab  itu,  jika dalam satu bulan deteksi dini dilakukan pada lebih dari 50 orang, maka pelaporan dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam satu bulan. Adapun secara singkat, alur pencatatan dan pelaporan  faktor  risiki  hipertensi  terdapat dalam Gambar 3.
Gambar 3. Alur Pencatatan dan Pelaporan Faktor

## Risiko PTM
Pada tahun  2020, pelaksanaan  deteksi  dini di  posbindu  mengalami  hambatan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  pandemi  COVID-19 yang  menyebabkan  pelaksanaan  posbindu menjadi  tidak  aktif.  Selain  itu,    pada  tahun 2020,  terjadi  banjir  di  beberapa  wilayah yang  ada  di  kabupaten  Majalengka, sehingga menyebabkan beberapa peralatan rusak yang semakin menghambat pelaksanaan kegiatan posbindu PTM. Selama masa  pandemi  COVID-19  tercatat  hanya 49% atau 156 dari 320 posbindu yang aktif melaksanakan kegiatan deteksi dini.
Gambar 4. Alur Pencatatan dan Pelaporan Kasus

## Hipertensi
Berdasarkan pedoman surveilans PTM, Data kasus  hipertensi  dapat  diperoleh  dari
Riskesdas,  puskesmas,  rumah  sakit  dan laboratorium [17]. Data kasus yang masuk ke dinas  kesehatan  kabupaten  Majalengka terdiri dari data laporan bulanan puskesmas serta  data  dari  rumah  sakit.  Puskesmas  di wilayah  kabupaten  Majalengka  terdiri  dari 32 puskesmas. Setiap puskesmas memperoleh data  hipertensi  dari  laporan  bulanan  (LB  1 puskesmas).  Selain  itu,  puskesmas  juga memperoleh data dari jejaring terkait seperti klinik,  praktik  bidan,  dokter,  atau  praktik tenaga  medis  lainnya.  Namun  demikian pelaporan  dari  jejaring  terkait  ini  belum maksimal,  dikarenakan  masih  banyaknya puskesmas  yang  belum  melakukan  jejaring surveilans.  Setiap  puskesmas  melakukan pelaporan  setiap  satu  bulan  sekali  melalui Google  Spreedsheet yang  telah  disediakan oleh  pihak  dinas  kesehatan.  Adapun  data dari  rumah  sakit  diperoleh  secara  langsung dari  diagnosis  terkonfirmasi  rumah  sakit. Terdapat  2  Rumah  sakit  di  wilayah kabupaten Majalengka, yaitu RSUD kabupaten  Majalengka  dan  RSUD  Cideres. Adapun secara singkat, alur pencatatan dan pelaporan  kasus  hipertensi  terdapat  dalam Gambar 4.
Berdasarkan  standar,  kasus  hipertensi dilaporkan  ke  dinas  kesehatan  setiap bulannya  dari  masing – masing  puskesmas. Pelaporan  ini  dilakukan  di  setiap  bulan selanjutnya.  Setiap  puskesmas  dituntut  untuk melaporkan tepat waktu, dimana dikategorikan pelaporan yang baik apabila melaporkan  pada  tanggal  1 – 5,  kategori sedang apabila melaporkan pada tanggal 6
– 10,  kategori  buruk  apabila  melaporkan lebih  dari  tanggal  11,  dan  sangat  buruk apabila tidak melaporkan. Pada pelaksanaanya,  terdapat  69%  puskesmas yang  melaporkan  laporan  bulanan  pada tepat  waktu  pada  tanggal  1 – 5  selama tahun  2020.  Selain  itu,  masih  terdapat puskesmas  yang  tidak  melaporkan  laporan bulanan  sehingga  berpengaruh  terhadap capaian program. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pemegang program di
puskesmas  untuk  melakukan  pencatatan  dan pelaporan setiap bulannya.
Gambar 5. Pelaporan Laporan Bulanan Puskesmas

## Kasus Hipertensi

## 2. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan  dan  analisis  data  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan software  SIPTM  ataupun  software  lainnya seperti microsoft excel. Data yang diolah dan dianalisis  mempertimbangkan  jumlah  sampel ataupun  penduduk  dari  wilayah  tempat kerjanya.  Adapun  produk  dari  pengolahan data  ialah  proporsi  hasil  pemeriksaan  FR, proporsi  kasus  PTM  berdasarkan  seluruh penyakit proporsi kasus, cakupan kunjungan, serta  cakupan  layanan.  Analisis  data dilakukan  secara  deskriptif  berdasarkan orang, tempat dan waktu. Hasil pengolahan dan  analisis  data  kemudian  digambarkan dalam  bentuk  narasi,  tabel,  grafik  ataupun bentuk  lainnya  agar  lebih  mudah  difahami [17], [18].
Adanya  sistem  informasi  merupakan  upaya untuk  mermudah  pelaksanaan  surveilans hipertensi karna dapat melakukan pengolahan  dan  analisis  data  secara otomatis  oleh  sistem.  Namun  demikian, pelaksanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  sendiri  belum  menerapkan dengan  pemanfaatan  sistem.  Pengolahan dan  analisis  data  di  dinas  kesehatan kabupaten  Majalengka biasa  menggunakan bantuan microsoft excel. Adapun data yang diolah  terdiri  dari  proporsi  hipertensi berdasarkan seluruh kasus PTM lainnya, baik dari  semua  golongan  umur,  maupun  hanya
berfokus pada usia produktif. Proporsi kasus hipertensi  juga  diolah  dan  dianalisis berdasarkan  tempat,  yaitu  dari  masing – masing  puskesmas.  Selain  itu,  cakupan layanan  penderita  hipertensi  di  tiap puskesmas,  capaian  dari  target  pelayanan, serta  ketepatan  pelaporan  dari  tiap puskesmas  juga  dilakukan  pengolahan  dan analisis. Analisis kasus dilakukan berdasarkan usia  (seluruh  golongan  umur  dan  usia produktif)  serta  wilayah.  Hasil  analisis berbentuk tabel dan juga grafik.

## 3. Interpretasi Data
Interpretasi data digambarkan berdasarkan kondisi  dalam  suatu  wilayah.  Apakah proporsi  tersebut  menunjukkan  besaran masalah  di  wilayah  tersebut.  Selain  itu, interpretasi  data  juga  dapat  dilakukan dengan  menghubungkan  dengan  faktor  lain seperti  demografi,  geografi,  gaya  hidup atau faktor lainnya [17], [18].
Pelaksanaannya, interpretasi data di wilayah kabupaten  Majalengka  hanya  dilakukan secara  deskriptif,  tanpa  menghubungkan dengan  data  lainnya.  Interpretasi  data berbentuk  narasi  pengembangan  dari  hasil pengolahan  dan  analisis  data.  Hasil interpretasi  data  di  wilayah  kabupaten Majalengka  menunjukkan  bahwa  hipertensi menjadi  masalah  utama  dikarenakan  kasus yang  cukup  tinggi  dan  cakupan  layanan masih cukup rendah

## 4. Diseminasi Informasi
Hasil  interpretasi  data  dibentuk  dalam sebuah laporan atau bahan untuk persentasi.
DInas Kesehatan Kab. Majalengka membentuk  laporan  profil  kesehatan  setiap tahunnya sebagai bahan diseminasi informasi.  Laporan  kemudian  dikirimkan  ke unit  penanggung  jawab  jenjang  struktural tertinggi.  Diseminasi  informasi  ditujukan kepada berbagai stakeholder terkait. Selain itu, diseminasi informasi juga dibentuk dalam bahan  persentasi  dalam  Microsoft  Power Point untuk di persentasikan pada pertemuan
69% 13% 15% 3% Tgl 1 - 5 Tgl 6 - 10 Tgl 11 - Akhir Bln Tdk
Melaporkan
ISSN 2580-0191 (Online), ISSN 2338 – 5634 (Print)
– pertemuan. Pertemuan  ini biasa  dilakukan minimal  2  kali  dalam  1  tahun.    Diseminasi infromasi terkait dengan hipertensi dan PTM lainnya  juga  dibentuk  dalam  KIE  yang dicetak satu tahun sekali dan disebarkan ke setiap  puskesmas  dan  posbindu.  Namun demikian,  diseminasi  informasi  di  wilayah kabupaten Majalengka belum maksimal untuk menyentuh  masyarakat  umum.  Penyebaran informasi  masih  terbatas  hanya  pada masyarakat yang memang sering datang ke fasilitas  pelayanan  kesehatan  maupun posbindu.  Penyampaian  informasi  terhadap masyarakat  secara  luas  perlu  ditingkatkan dengan meningkatkan sisi promosi kesehatan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  surveilans  hipertensi  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka mencakup pengumpulan data, pengolahan dan analisis data,  interpretasi  data  serta  diseminasi informasi.  Data  yang  dikumpulkan  meliputi data  faktor  risiko  dan  juga  kasus  yang diperoleh  dari  posbindu,  puskesmas  dan jejaringnya  serta  rumah  sakit.  Pengolahan, analisis  dan  interpretasi  data  dilakukan secara  deskriptif.  Diseminasi  informasi dibentuk laporan, bahan persentasi serta KIE. Pelaksanaan  surveilans  hipertensi  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Majalengka  telah sesuai  dengan  standar  pedoman  surveilans PTM  dari  pusat.  Namun  masih  terdapat beberapa kendala sepeti jejaring surveilans yang  belum  optimal  yang  menyebabkan pelayanan hipertensi masih cukup rendah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada seluruh  staf  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Majalengka, khususnya staf seksi P2PTM dan Keswa  yang  telah  membina  penulis  serta membantu dalam proses pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  WHO, Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011, France, 2011. [2]  WHO, Noncommunicable Disease
Country  Profiles  2018,  Swi,  2018,  doi: 10.1002/9781119097136.part5.
[3] WHO,  Raised  blood  pressure  (SBP  ≥ 140  or  DBP  ≥  90)  (Age -Standardized Estimate), World  Health  Organization , 2017. https://www.who.int/data/gho/data/in dicators/indicator-details/GHO/raised- blood-pressure-(sbp-=140-or-dbp-
=90)-(age-standardized-estimate) (accessed Feb. 02, 2021). [4]  Kemenkes  RI,  Riset  Kesehatan  Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan  Kesehatan  Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta, 2013. doi: 10.1007/s13398-014- 0173-7.2. [5]  Kemenkes RI, Laporan Nasional
Riskesdas 2018, Jakarta, 2019.
[6]  Kemenkes  RI,  Laporan  Provinsi  Jawa Barat Riskesdas 2018, Jakarta, 2019.
[7]  Dinkes  Majalengka,  Laporan  Penyakit Tidak Menular Dinkes Majalengka Tahun 2020, Majalengka, 2021.
[8]  Menkes  RI, Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan  Surveilans Kesehatan . 2014.
[9]  Menkes  RI, Peraturan  Meteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota . 2016.
[10] BPS,  Kabupaten  Majalengka  Dalam Angka 2021, Majalengka, 2020.
[11] Dinkes  Majalengka,  Profil  Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Majalengka
Tahun 2019, Majalengka, 2020.
[12] BPS,  Umur  Harapan  Hisup  Saat  Lahir (UHH)  (Tahun), Badan  Pusat  Statistik ,
2021.
https://www.bps.go.id/indicator/26/41
4/2/-metode-baru-umur-harapan- hidup-saat-lahir-uhh-.html (accessed Apr. 01, 2021).
[13] Dinkes Majalengka, Target dan Capaian Program  Seksi  PTM  dan  Keswa  Bidang
P2P Tahun 2020, Majalengka, 2021. [14] P. A. Anindya, S. P. Jati, and N. Nandini, “Upaya Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan Pada  Indikator  Pelayanan  Kesehatan Hipertensi Di Puskesmas Kota Semarang,” J. Kesehat. Masy. , vol. 10, no.
2, pp. 30 – 33, 2020.
[15] Y.  A.  N.  Aliyah,  “Capaian  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Kota Bandung Tahun 2020,” J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja , vol. 46, no.
2, pp. 355 – 368, 2020, doi: 10.33701/jipwp.v.
[16] M.  T.  Crim et  al. ,  “National  Surveillance Definitions  for  HypertensionPrevalence and  Control  Among  Adults.pdf,” Circ.
Cardiovasc. Qual. Outcomes , vol. 5, no. 3, pp. 343 – 351, 2012, doi: https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCO MES.111.963439.
[17] Kemenkes  RI,  Pedoman  Surveilans
Penyakit Tidak Menular, Jakarta, 2013. [18] Kemenkes  RI,  Petunjuk  Teknis  Surveilans Penyakit Tidak Menular, Jakarta, 2015. [Online]. Available: http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/20 16/10/Petunjuk-Teknis-Surveilans-
Penyakit-Tidak-Menular.pdf.
[19] E.  Rahajeng and  M.  Wahidin,  “Evaluasi Surveilans  Faktor  Risiko  Penyakit  Tidak Menular  (PTM)  Berbasis  Data  Kegiatan ‘Posbindu  PTM,’” Media  Penelit.  dan Pengemb.  Kesehat. ,  vol.  30,  no.  3,  pp.
241 – 256, 2020, doi: 10.22435/mpk.v30i3.3569.
[20] K. Hosni, D. Afandi, J. Yunita, D. Jepisah, and  A.  Hanafi,  “Analisys  of  the Implementation  of  Non-Communicable Disease  Control  Programs  in  Posbindu PTM  Puskesmas  Rokan  IV  Koto  I  Districs Rokan Hulu,” J. Kesehat. Komunitas , vol. 6, no.  2,  pp.  135 – 146,  2020,  doi:
10.25311/keskom.vol6.iss2.438.