Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105

## Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia

## Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia trimulyani@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan    penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implikasi  kebijakan  izin  lingkungan  terhadap lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Adapun  urgensi  penelitian  ini  mengingat  bahwa  kebijakan  izin lingkungan  merupakan  alat  pemerintah  yang  bersifat  preventif  mengendalikan  perilaku masyarakat,  dan    represif  menanggulangi  masalah  lingkungan  disebabkan  aktivitas  manusia. Kebijakan  izin  lingkungan  dari  pemerintah  bertujuan  untuk  melestarikan  lingkungan,  jangan sampai  terjadi  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang  merugikan  masyarakat.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan  instrument  lingkungan  hidup  yang  merupakan  perwujudan  penyimpangan  terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam  proses  Amdal,  penghapusan  klausul  pengajuan  keberatan  terhadap  proes  Amdal,  dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.
Kata kunci : Implikasi; Izin Lingkungan; Kebijakan

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implications  of  environmental  permit  policies  on  the environment  in  Indonesia.  The  urgency  of  this  research  is  given  that  the  environmental  permit policy  is  a  government  tool  that  is  preventive  in  nature,  controlling  people's  behavior,  and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve  the environment, lest there be pollution and environmental  damage  that  harms  the  community.  The  approach  in  this  study  is  normative juridical  with  descriptive  analysis  specifications.  The  results  of  the  study  show  that  the implications  of  environmental  permit  policies  on  the  environment  in  Indonesia  are  not  actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated  into  business  permits.  These  changes  bring  about  the  weakening  of  environmental instruments  which  are  a  manifestation  of  deviations  related  to  environmental  justice,  such  as licensing  simplifications,  strict  liability  disorientation,  and  restrictions  on  environmental  rights: this  limitation  of  environmental  rights  is  in  the  form  of  limiting  the  degree  of  community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes.
Keywords: Implications; Policy; Environmental Permit
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hidup sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, 1 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakkan  hukum.  Pemerintah  dan  seluruh masyarakat  mempunyai  kewajiban  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup, 2 agar  dapat  mewujudkan  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development) , 3 yaitu  lingkungan  hidup  tetap  dapat sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 4
Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian dicabut dan berlaku Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH 1997),  yang kemudian dicabut  dan berlaku Undang-Undang RI  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH 2009), dan terakhir dirubah sebagian dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Salah  satu  upaya  mencegah  permasalahan  lingkungan,  dapat  dipergunakan sistem  perizinan  di  bidang  lingkungan  ( environmental  licence ). 5 Aturan  terkait izin  lingkungan  dalam  UU  Cipta  Kerja  saat  ini,  mengundang  perdebatan  dalam hal  isu  lingkungan  hidup,  yaitu  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (Amdal), 6 dan  dihapusnya  pasal  mengenai  kewajiban  izin  lingkungan.  Untuk  mendapatkan izin  berusaha,  pemohon  harus  mendapatkan  keputusan  mengenai  kelayakan lingkungan. 7 “Izin  Lingkungan”  dalam  UUPPLH,  diubah  nomenklatur  dan substansinya  menjadi  “Persetujuan  Lingkungan”  dari  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah. 8 Implikasi  diterbitkannya  izin  lingkungan  dalam  UUPLH terdapat  pengawasan  dari  menteri,  gubernur,  bupati/walikota  terhadap  kegiatan
1 Irwan  Hafid  Mahrus  Ali,  “Kriminalisasi  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Undang- Undang  Bidang  Lingkungan  Hidup,” USM  Law  Review Vol.  5,  No.  1  (2022):  1–15, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4890/2474.
2 Yokotani,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Terkait Penyalahgunaan  Izin  Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi  Bangka  Belitung,” Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 146, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655.
3 Helmi, “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup” (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 26.
4 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Perizinan” (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 15.
5 Takdir  Rahmadi,  “Hukum  Lingkungan  di  Indonesia”  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2011), hlm. 108-111.
6 Yulian  Dwi  Nuryanti,  “Kebijakan  Dan  Dampak  Akibat  Perizinan  Pembangunan  Policies And  Impact  Of  Development  Licensing,” Jurnal  Inovasi  Penelitian 2,  No.  3  (2021):  937–48, https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.652.
7 Al  Sentot  Sudarwanto  dan  Dona  Budi  Kharisma,  “Omnibus  Law  Dan  Izin  Lingkungan Dalam  Konteks  Pembangunan  Berkelanjutan,” Jurnal  Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 9, No. 1 (2020): 109–23, DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.
8 Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
usaha  yang  bisa  merusak  lingkungan,  namun  dalam  UU  Cipta  Kerja,  belum diketahui  secara  pasti  dampaknya  terhadap  pengawasan  pemerintah, 9 sehingga hak  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  sehat sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  28H  UUD  NRI  Tahun  1945 juncto Pasal 65  Ayat  (1)  UUPLH  menjadi  tidak  terjamin. 10 Ada  kekhawatiran  bahwa perubahan  aturan  ini  berpotensi  mudahnya  menerbitkan  Amdal  yang  kurang berkualitas,  karena  proses  penerbitannya  tanpa  kontrol  masyarakat,  yang merupakan  jiwa  dalam  penerbitan  Amdal.  Indeksasi  putusan  tata  usaha  negara, yang  dilakukan  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  Independensi  Peradilan menunjukkan, sengketa izin lingkungan di PTUN, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, terdapat 30 putusan. 11
Selama  ini  tema  mengenai  izin  lingkungan  sangat  menarik  untuk  diteliti. Peneliti  sebelumnya,  H.  Effendi  (2021)  juga  melakukan  penelitian  tentang  izin yang  memfokuskan  kajian  tentang  dinamika  persetujuan  lingkungan  dalam perspektif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  dan  peraturan turunannya. 12 Selanjutnya  penelitian  oleh Luhukay (2021)  penelitian  tersebut memfokuskan kajian tentang  penghapusan izin  lingkungan kegiatan usaha dalam undang  undang omnibus  law cipta  kerja. 13 Demikian  juga  penelitian  oleh  Bilal (2021),  penelitian  ini  membahas  kajian  pada  analisis  dampak  perizinan lingkungan  dalam omnibus  law terhadap  lingkungan  usaha.  Penelitian  yang terdahulu  tersebut,  dapat  dikatakan  masih  sebatas  memahas  dinamika, penghapusan  izin,  dan  dampakya  terhadap  lingkungan  usaha.  Sedangkan  dalam penelitian  ini,  berusaha  untuk  melengkapi  penelitian  terdahulu,  yaitu  membahas tentang kebijakan izin lingkungan beserta implikasinya terhadap lingkungan hidup di  Indonesia. 14 Tujuan    penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.
2. METODE
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian  yang objeknya  adalah permasalahan hukum  (sedangkan hukum  adalah
9 Aullia Vivi Yulianingrum Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi  Pidana  Tambahan  Bagi  Pemulihan  Lingkungan  Oleh  Korporasi,” Jurnal  Analisis  Hukum Vol. 5, No. 2 (2022): 174–88, https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739.
10 Wahyu  Nugroho  &  E.  Syahruddin,  “Politik  Hukum  Rancangan  Undang-Undang  Cipta Kerja  di  Sektor  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Suatu  Telaah  Kritis),” Jurnal  Hukum  & Pembangunan Vol. 51, No. 3 (2021): 637–658, DOI:
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol151.no3.3127.
11 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (https://leip.or.id/), 2022. 12 H.  Effendi,  Dkk,  “Dinamika  Persetujuan  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021dan  Peraturan  Turunannya,” Jurnal  Pengelolaan  Lingkungan Berkelanjutan Vol. 5, No. 3 (2021): 759–87, DOI: https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787.
13 Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,” Jurnal  Meta  Yuridis 4,  no.  1  (2021):  100–122,  DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827.
14 Muhamad  Bilal  Dkk,  “Analisis  Dampak  Perizinan  Lingkungan  Dalam  Omnibus  Law Terhadap  Lingkungan  Usaha,” Jurnal  Analisis  Hukum 4,  No.  2  (2021):  173–86.  P-ISSN:  2620- 4959, E-ISSN: 2620-3715.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
kaidah  atau  norma  yang  ada  di  masyarakat),  maka jenis  penelitian  hukum  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi, 15 terkait  izin  lingkungan. Spesifikasi  diskriptif  analitis,  Soerjono  Soekanto  memaknai  deskriptif  sebagai penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya. 16 Penelitian  ini  akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai izin lingkungan di Indonesia. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Izin Lingkungan Di Indonesia Saat Ini
Izin  lingkungan  di  Negara  Indonesia  saat  ini  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja yaitu  dalam  Pasal  4  huruf  a  mengenai  peningkatan  ekosistem  investasi  dan kegiatan  berusaha,  yaitu  penyederhanaan  persyaratan  dasar  perizinan  berusaha. 17 Pembahasan  utama  disini  adalah  Persetujuan  Lingkungan  yang  merupakan  suatu kewajiban  bagi  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  memiliki  dampak  penting atau  tidak  penting  terhadap  lingkungan,  dan  merupakan  prasyarat  penerbitan perizinan  berusaha  atau  Persetujuan  Pemerintah,  yang  dilakukan  melalui penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL
Setiap usaha dan/atau kegiatan  yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki  AMDAL;  UKL-UPL;  atau  SPPL.  Dalam  menentukan  apakah  rencana usaha  dan/atau  kegiatan  berdampak  penting  atau  tidak  terhadap  lingkungan, peraturan ini menggunakan tingkat resiko usaha yang digunakan untuk penetapan jenis perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.
a. AMDAL
Penentuan  dampak  penting  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  didasarkan  pada kriteria  dampak  penting  bahwa  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki  Amdal,  sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22. 18 Selanjutnya Pasal 23 UUPPLH 2009 juga dijelaskan dalam  Pasal  8  PP  Nomor  22  Tahun  2021,  kriteria  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berdampak  penting. 19 Artinya  bahwa  UU  Cipta  Kerja  dalam  menentukan  atau menetapkan  jenis  perizinan  berusaha  menggunakan  tingkat  risiko.  Dalam penetapan  jenis  perizinan  berusaha  menggunakan  konsep  RBA  ( Risk  Based
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 69. 17 Yulinda  Adharani  Evan  Devara,  Maret  Priyanta,  “Inovasi  Pendekatan  Berbasis  Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1, No. 1 (2021): 101–16, https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641.
18 Lihat  Pasal  22,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19 Lihat  Pasal  23  UUPPLH  2009  tersebut  dan  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  8  PP  Nomor  22 Tahun 2021.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
Approach ),  Risiko  itu  sendiri  merupakan  potensi  terjadinya  bahaya  yang ditimbulkan  oleh  pelaksanaan  suatu  kegiatan  usaha  yang  berdampak  terhadap kesehatan,  keselamatan,  keamanan,  lingkungan,  keterbatasan  sumberdaya dan/atau  dampak  lainnya. 20 Sedangkan  penetapan  jenis  dokumen  lingkungan menggunakan kriteria dampak penting.
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan,mengatakan bahwa di dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan secara terminologi  sudah tidak ada lagi,  akan tetapi muatan  di  dalam  substansinya  izin  lingkungan  tidak  hilang,  karena  izin lingkungan  masuk  atau  diintegrasikan  ke  dalam  perizinan  berusaha.  Usaha dan/atau  kegiatan  itu  digolongkan  menjadi  tingkat  resiko  tinggi,  menengah  dan rendah,  di  mana  tingkat  risiko  menengah  terdiri  dari  menengah  tinggi  dan menengah  rendah.  Pada  saat  membicarakan  tingkat  risiko  usaha  maka  tidak  ada kaitannya  dengan  membicarakan  jenis  dokumen  lingkungan,  karena  ketika membicarakan  tingkat  risiko  usaha  kriteria  yang  digunakan  adalah  Kesehatan, Keselamatan,    Keterbatasan  Sumber  Daya  dan  Lingkungan  (K3L),  kriteria  ini terdapat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Dapat di ketahui bahwa apabila tingkat risiko  usaha  tersebut  tinggi  maka  jenis  perizinan  berusahanya  adalah  Izin  dan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  apabila  risiko  usahanya  menengah  maka  jenis perizinan  berusahanya  sertifikat  standard  dan  NIB,  sementara  tingkat  risiko rendah  maka  jenis  perizinan  berusahanya  hanya  NIB.  Jadi  tingkat  risiko  hanya menentukan  jenis  perizinan  berusaha.  Tidak  serta  merta  ketika  berbicara  tingkat risiko  tinggi  maka  dokumen  lingkungannya  Amdal,  tingkat  risiko  menengah UKL-UPL,  tingkat  risiko  rendah  SPPL,  yang  dimaksud  dalam  pengaturan  ini bukan  seperti  itu,  tetapi  untuk  menentukan  jenis  dokumen  lingkungan  dalam peraturan  ini  menggunakan  ketentuan  Pasal  23  dan  22  dalam  UUPPLH  2009. Terkait  NIB  sebagai  perizinan  berusaha  telah  mengintegrasikan  SPPL,  sehingga pada  dasarnya  setiap  pelaku  usaha  yang  telah  memiliki  NIB,  maka  yang bersangkutan juga telah membuat dan memiliki SPPL.
Terkait  penerbitan  Persetujuan  Lingkungan,  perlu  diketahui  bahwa  secara prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari  konsep  pengaturan  dalam  ketentuan  sebelumnya,  perubahan  lebih  diarahkan untuk  penyempurnaan  kebijakan  dalam  aturan  pelaksanaannya  sesuai  dengan tujuan UU Cipta Kerja. Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan  hidup  dari  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan,  untuk digunakan  sebagai  prasyarat  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah.
Tahapan Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam  Pasal  27  PP  Nomor  22  Tahun  2021.  Dalam  proses  penilaian  Amdal  atau
20 Direktur  Pencegahan  Dampak  Lingkungan,  “Sosialisasi  Kebijakan  Persetujuan Lingkungan”, Jakarta 29 Oktober 2021 (online), (https://youtu.be/sjFVK9sROIM, diunduh 7 Mei 2022).
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
dalam  undang-undang  ini  yang  dimaksud  adalah  mengenai  penilaian  Uji Kelayakan  Lingkungan  Hidup  di  lakukan  oleh  Tim  Uji  Kelayakan  Lingkungan Hidup  (TUKLH)  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  24  ayat  (3)  UU  Cipta Kerja, di mana tim ini dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). LUKLH dibentuk oleh menteri. TUKLH terdiri atas unsur pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan  ahli  bersertifikat,  yang  berkedudukan  di  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota,  dengan  unsur-unsur  terdiri  atas  ketua,  kepala sekretariat;  dan  anggota,  dengan  tugas  membantu  menteri,  gubernur, bupati/walikota  untuk  melakukan  penilaian  uji  kelayakan  lingkungan  hidup rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan.
Dasar  pemikiran  KPA  (Komisi  Penilai  Amdal)  diganti  dengan  sistem  uji kelayakan  untuk  memastikan  standardisasi  pelaksanaan  sesuai  dengan  NSPK, mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah, mengatasi bottleneck (suatu kondisi dimana  suatu  sistem  tidak  bisa  bekerja  secara  optimal  karena  terhambat  oleh komponen yang kurang seusai) penilai Amdal. Dalam penyusunan maupun penilai Amdal  dipersyaratkan  harus  memiliki  sertifikat,  agar  dokumen  Amdal  yang digunakan  dalam  menentukan  kelayakan  lingkungan  hidup  suatu  usaha  dan/atau kegiatan dapat dieprtanggungjawabkan secara ilmiah /sainstifik.
b. UKL-UPL
Disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  6  PP  Nomor  22  Tahun  2021,  UKL-UPL merupakan  upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Upaya  Pemantauan Lingkungan  Hidup  yang  disebut  UKL-UPL  merupakan  rangkaian  proses pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup  yang  dituangkan  dalam  bentuk standar  untuk  digunakan  sebagai  prasyarat  pengambilan  keputusan  serta  termuat dalam  perizinan  berusaha,  atau  persetujuan  pemerintah  pusat  atau  daerah. Kelengkapan  persyaratan  adminsitrasi  yang  harus  dilengkapi  untuk  melakukan Persetujuan  Lingkungan  melalui  penyusunan  Formulir  UKL-UPL  dan pemeriksaan  Formulir  UKL  UPL  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  PP  Nomor 22 Tahun 2021.
Terkait pengaturan integrasi  izin  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  dengan  Amdal  dan  UKL-UPL,  dapat  dilihat  berdasarakan  Pasal  123 UUPPLH  2009  yang  menyebutkan  bahwa  segala  izin  di  bidang  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  telah  dikeluarkan  oleh  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini  ditetapkan. Kemudian di dalam UU Cipta Kerja di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A.
Persetujuan  Teknis  (Pertek)  ditujukan  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berisiko tinggi dan menengah. Pertek bagi risiko menengah dilakukan oleh sistem. Pengintegrasian  Pertek  ke  dalam  Persetujuan  Lingkungan  yang  dapat  membuat proses  perizinan  berusaha  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  serta  dapat memangkas birokrasi perizinan. Persetujuan teknis adalah persetujuan pemerintah
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
atau  pemerintah  daerah  berupa  ketentuan  mengenai  standar  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dan/atau  kegiatan  mengenai  dampak  lalu  lintas usaha  an/atau  kegiatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Pengajuan dokumen  Amdal  dan  dokumen  RKL-RPL  harus  dilengkapi  persetujuan  teknis, yaitu  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air  Limbah;  Pemenuhan  Baku  Mutu  Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan/atau Analisis mengenai dampak lalu lintas.
c. SPPL
Disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa SPPL merupakan  pernyataan  kesanggupan  dari  penanggungjawab  usaha  dan/atau kegiatan  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup  atas dampak  lingkungan  hidup  dari  usaha  dan/atau  kegiatannya  diluar  yang  wajib Amdal atau UKL UPL.
Bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  mikro  dan  kecil  yang  berdampak  penting pada  lingkungan  pemerintah  memberikan  bantuan  dalam  penyusunan  Amdal. Bantuan pemerintah ini termuat  di  dalam bagian  kesepuluh  PP Nomor 22 Tahun 2021,  tepatnya  Pasal  102.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  lingkungan, terdapat  konsekuensi  terhadap  izin  berusaha,  dimana  persetujuan  lingkungan  ini sudah terintegrasi didalam izin berusaha, sehingga otomatis mencabut keduanya.
3.2. Implikasi Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia
Berdasarkan  kebijakan  izin  lingkugan  yang  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja, berikut ini dikemukakan analisis implikasinya terhadap lingkungan hidup:
a. Simplikasi Perizinan
UUPPLH  1982  masih  secara  sederhana  mengatur  ketentuan  perizinan lingkungan  dengan  penjelasan  mekanisme  perizinan  yang  belum  jelas  dan  baru terfokus  pada  izin  usaha  saja,  akan  tetapi  UUPPLH  1982  sebagai  pengawal regulasi  lingkungan  di  Indonesia  telah  memperkenalkan  konsep  Amdal,  adanya perencanaan pembangunan harus memuat perkiraan dampak terhadap lingkungan hidup  sebagai  dasar  pertimbangan  pembuatan  Amdal,  sehingga  pada  masa  itu UUPPLH  telah  cukup  mengakomodir  instrument  pencegahan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dengan  adanya  mekanisme  penentuan dampak  untuk  melaksanakan  Amdal. 21 Kemudian  arah  kebijakan  hukum perlindungan lingkungan dipertegas UUPLH 1997, dengan adanya penguatan asas dan  tujuan  pengelolaan  dan  berbagai  instrument  terkait  hukum  lingkungan administrasi,  perdata  dan  pidana.  Dalam  UUPLH  1997  pengaturan  tentang perizinan  melingkupi  Amdal  serta  izin  usaha  pada  Pasal  18  dengan  mekanisme yang cukup jelas diakomodir Pasal 19 dan Pasal 20 UUPLH 1997.
Berlakunya  UUPPLH  2009  dan  PP  Nomor  27  Tahun  2012  sebagai pelaksana  undang-undang,  kemudian  pengaturan  ini  memperkenalkan  izin
21 Hario  Danang  Pambudhi  dan  Ega  Ramadayanti,  “Menilai  Kembali  Politik  Hukum Perlindungan  Lingkungan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk  Mendukung  Keberlanjutan ekologis,” Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia Vol.  7,  No.  2  (2021):  297–322,  DOI: https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
lingkungan yang menjadi dasar diterbitkannya izin usaha. Adapun untuk memiliki izin lingkungan maka pelaku usaha perlu untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL. Aspek  yang  menjadi  sorotan  perlindungan  lingkungan  tampak  dari  adanya  dua tahapan  izin  yang  harus  dipenuhi.  Maka,  setiap  ada  kegiatan  yang  diperkirakan akan berdampak baik berdampak penting bagi lingkungan atau tidak penting pada lingkungan hidup, diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu. Hal  ini  merupakan  langkah  korektif  dan  evaluatif  terhadap  UUPLH  1997.  Di mana  saat  itu  setelah  penilaian  Amdal  tidak  dikenal  izin  lingkungan,  melainkan persetujuan  atas  Amdal  atau  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  yang menjadi  prasyarat  penerbitan  izin  usaha.  Namun  hal  ini  tidak  cukup  efektif dikarenakan  dalam  implementasiannya,  tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan bahwa apabila terdapat suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup, bagaimana kaitannya dengan keberlakuan persetujuan Amdal dan izin usaha, artinya diantara keduanya  merupakan  hal  yang  dapat  dipisahkan  atau  bahkan  terpisah.  Maka begitu,  ketika  ada  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mencemari  lingkungan menyebabkan dicabutnya persetujuan atas Amdal, namun usaha dan/atau kegiatan usaha  tersebut  dapat  terus  berjalan  karena  izin  usaha  tidak  serta  merta  dicabut. Paradigma  UUPPLH  2009  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  serta  mengelola lingkungan hidup.
Kemudian  dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  dengan  semangat memudahkan  iklim  investasi  serta  kemudahan  berusaha  untuk  meningkatkan aspek  ekonominya,  atau  dengan  kata  lain  undang-undang  ini  bertujuan  untuk menciptakan lapangan kerja, semangat tersebut tidak serta merta dibarengi dengan semangat  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  lingkungan  secara  optimal, kebijakan yang baru seharusnya belajar dari pengalaman terdahulu, mengevaluasi kekurangan-kekurangan    kebijakan  yang  telah  berlaku.  Sebagaimana  berkaca dengan  semangat  awal  Negara  Indonesia  ikut  berperan  ketika  berhubungan dengan  peristiwa  kecelakaaan  kapal  tanker  raksasa Showa  Maru Jepang  yang kandas  pada  Tanggal  6  Januari  1975  di  dekat  Pelabuhan  Singapura,  saat  itu Indonesia  menyadari  sangat  diperlukannya  pengaturan  untuk  perlindungan lingkungan  nusantara,  secara  fundamental  dalam  menghadapi  penyelesaian  dan tuntutan  ganti  rugi  akibat  pencemaran  lingkungan,  sehingga  saat  itu  mulai disusunlah  undang-undang  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  laut, yang  merupakan  awal  mula  Indonesia  membenahi  hukum  lingkungan  secara konsepsional.
UU  Cipta  Kerja  menimbang  bahwa  perlunya  penyesuaian  berbagai  aspek aturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  perlindungan  dan  pemberdayaan UMKM,  peningkatan  ekosistem  investasi,  percepatan  proyeksi  nasional  serta peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja,  yang  menjadi  urgensi  dari undang-undang  ini.  Alih-alih  demi  mencapai  tujuan  mulia  tersebut,  dalam  UU Cipta  Kerja  terdapat  pengaturan  yang  cenderung  mengancam  keberlanjutan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
UUPPLH  2009  menjadi  persetujuan  lingkungan  yang  menjadi  prasyarat penerbitan  perizinan  berusaha.  Hal  tersebut  digadang-gadang  sebagai  paradigma baru  perizinan  dalam  UU  Cipta  Kerja  untuk  mengintegrasikan  izin  lingkungan dengan  perizinan  berusaha,  sehingga  pelaku  usaha  tidak  perlu  mengurus  banyak perizinan  yang  sebelumnya  berdiri  sendiri  antara  satu  sama  lain,  serta  jika  ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha  sebagai  izin  utamanya.  Namun  paradigma  tersebut  nampaknya  tidak menunjukkan  perbedaan  signifikan  dengan  paradigma  yang  telah  diusung  dalam UUPPLH  2009,  pasalnya  UUPPLH  2009  juga  menempatkan  izin  lingkungan sebagai  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  diterbitkannya  izin  usaha, sehingga  izin  lingkungan  dicabut  maka  izin  usaha  juga  dapat  di  batalkan berdasarkan UUPPLH 2009.
Paradigma  yang  tidak  terang  justru  menimbulkan  kebingungan  berkaitan dengan  kedudukan  persetujuan  lingkungan  sebagai  objek  sengketa  Tata  Usaha Negara,  mengingat  Pasal  38  dan  39  UUPPLH  yang  menyatakan  bahwa  izin lingkungan  dapat  dibatalkan  lewat  pengadilan  TUN.  Padahal  apabila  menilik bentuk  persetujuan  lingkungan  yang  dimaksud  UU  Cipta  Kerja  adalah  SKKL, atau  PKPLH  yang  telah  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Bila  dikonstruksikan  melalui  bentuk  produk  persetujuan lingkungan beserta prakondisinya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan  memenuhi  unsur  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  izin  sebagaimana ditegaskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah.
Selain  itu,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menggunakan  pendekatan  baru dengan berbasis risiko, yang membagi kategori usaha menjadi mengah dan tinggi yang akan menjadi dasar pengklasifikasian untuk memproses perizinan berusaha, namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  Indonesia  saat  ini  masih  memiliki  berbagai kelemahan  yang  seharusnya  menjadi  prasyarat  penggunaan  pendekatan  berbasis risiko,  yaitu:  1)  Lemahnya  basis  data  di  Indonesia  secara  menyeluruh  maupun pada sektor-sektor yang ada; 2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi  kebijakan,  rencana  dan  program  dari  pemerintah  daerah  yang berbasis  pada  pemetaan  risiko;  3)  Tingginya  tingkat  korupsi,  dan  4)  Ketiadaan kelengkapan  inventarisasi  lingkungan  hidup  yang  berbasis  pada  pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu.
b. Disorientasi Strict Liability
UU Cipta Kerja mengubah definisi strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH di  mana  terdapat  perubahan  pasal.  Awalanya  adalah  bertanggung  jawab  mutlak atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian  unsure  kesalahan  menjadi bertanggungjawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari  usaha  dan/atau kegiatannya.  Akan  tetapi  perubahan  tersebut  tidak  mengganti  pemaknaan  dari strict liability menjadi liability based on fault. Pergeseran makna strict liability ini dapat  dilihat  pada  PP  Nomor  22  Tahun  2021,  di  mana  dalam  Pasal  501  ayat  (1) juncto Pasal  500  ayat  (3),  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
pertanggungjawaban  mutlak  adalah  unsur  kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh pihak  penggugat sebagai dasar  pembayaran  ganti  rugi. Pembuktian pertanggungjawaban  mutlak  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum  perdata yang  dilakukan  apabila  hasil  kesimpulan  laporan  hasil  pengawas  lingkungan hidup  menyatakan  pelaku  usaha  tersebut  tidak  taat,  hal  ini  tentu  tidak  sejalan dengan  prinsip strict  liability sebagai  bagian  dari liability  based  on  fault hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan berarti perlu  ada  pembuktian  unsur  kesalahan.  Hal  ini  tentunya  merupakan  disorientasi terhadap pemaknaan strict liability .
Bambang Hendroyono  mengatakan bahwa dalam  Pasal  88 UU Cipta Kerja tersebut  tidak  menghapus  frasa  “kata  tanggung  jawab  mutlak”,  tetapi memasukkan hal tersebut ke ranah perdata. UU Kehutanan juga mengatur norma larangan dan juga norma  sanksi. Apabila korporasi  terbukti melanggar, misalnya membakar hutan, maka akan dikenai sanksi pidana, akan tetapi  yang dihilangkan dalam  hal  ini  hanya  frasa  “  tanpa  pembuktian  kesalahan. 22 Pernyataan  tersebut tentunya  sudah  menjelaskan  bahwa  memang  dalam  halnya  ketika  terjadi pelanggaran  lingkungan  maka  masyarakat  terdampak  harus  membuktikan kesalahan  ketika  menggugat  ke  pengadilan.  Tentunya  ini  sangat  merugikan masyarakat.  Senada  Nur  Hidayati  menyatakan  bahwa  frasa  “tanpa  pembuktian kesalahan” ini dipindahkan dalam pasal penjelasan, artinya dalam UU Cipta Kerja menjadi  lebih  lemah  karena  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  batang tubuhnya.  Padahal  apabila  berkaca  sejak  UUPLH  1997,  UUPPLH  2009  ini merupakan  penyempurnaan  dari  undang-undang  sebelumnya,  karena  dalam pembuktian  kesalahan  ini  akan  sangat  sulit  dibuktikan  saat  terjadi  pencemaran lingkungan. 23 Artinya  bahwa  masyarakat  dan  lingkungan  yang  telah  menjadi korban  pencemaran  lingkungan  ketika  menggugat  di  pengadilan  mereka  harus membuktikan  unsur  kesalahan  dari  adanya  pencemaran  lingkungan  tersebut,  hal tersebut  bisa  dikatakan  seperti  sudah  jatuh  tertimpa  tangga,  karena  sudah  rusak dan  dirugikan  kemudian  harus  membuktikan  pula  adanya  kesalahan  yang ditimbulkan  oleh  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan.  Padahal  dalam  prinsip strict liability ini  tanggung  jawab  mutlak  ini  memang  tanggung  jawab  pemegang  izin usaha  untuk  menjamin  tidak  terjadinya  pencemaran  lingkungan  dan  perusakan diwilayah usahanya, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang besar apabila frasa “tanpa pembuktian kesalahan” itu dihapuskan.
c. Pembatasan Hak Lingkungan
Hak  atas  lingkungan  hidup  bukan  lah  hak  yang  berdiri  sendiri,  melainkan terdapat  hak-hak  turunan  yang  akan  menentukan  sejauh  mana  kualitas  hak  atas lingkungan  dapat  terpenuhi.  Terdapat  dua  aspek  yang  membentuk  hak  atas
22 Bambang Hendroyono, Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara (https://youtu.be/I8LLcjPQj5k, diunduh 10 Mei 2022 ), 2022.
23 i Nur Hidayati, Direktur Eksekutiif Wahana Lingkungan Hidup wawancara, (https://youtu.be/I8LLcjPQj5k, diunduh 10 Mei 2022 ), 2022.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
lingkungan,  yakni  aspek  prosedural  dan  aspek  substantif.  Aspek  prosedural berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan  dan  hak  untuk  mendapat  akses  keadilan. 24 Sementara  aspek  substantif berkaitan  dengan  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  mendapatkan  standar  hidup  yang layak  dan  sehat,  serta  hak  untuk  mendapat  keadilan  intra  dan  antar  generasi. Terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  justru  membatasi  hak atas lingkungan tersebut, khususnya dari aspek prosedural, yaitu:
1) Pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal Terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal. UU Cipta Kerja ini dapat  mereduksi  pasrtisipasi  maysrakat  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap lingkungan, yaitu terbatas hanya masyarakat  yang terdampak langsung, maka hal tersebut menjadikan pembatasan hak atas lingkungan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur soal  penataan dan penegakan hukum  lingkungan  guna memenuhi hak  atas  lingkungan  hidup  baik  secara  prosedural  maupun  substantif.  Padahal dalam  konsititusi  menjamin  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagaimana  dijunjung tinggi  oleh  negara  Indonesia  yaitu  UUD  NRI  Tahun  1945,  jika  isu  lingkungan terus  dibiarkan,  maka  yang  dikhawatirkan  akan  berdampak  buruk  pada keberlanjutan  ekologis.  Selain  itu  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  keadilan lingkungan.  Keadilan  lingkungan  merupakan  suatu  konsep  yang  berbicara  agar dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, kepentingan lingkungan harus tetap diperhatikan.  Diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  membawa  diskursus  baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Politik hukum mendasar mengenai perlindungan  lingkungan  yang  mengarah  pada  sifat  eksploitatif  dibandingkan dengan konservasi, sehingga hal ini menjauhi prinsip keadilan lingkungan. Hal ini menunjukkan  benturan  antara  kepentingan  ekonomi  dan  kepentingan  ekologis. Kepentingan  ekonomi  akan  berbicara  masalah  bagaimana  cara  manusia  untuk mencapai  kesejahteraan  dengan  cara  mengatur  ketersediaan  sumber  daya  yang bersifat  terbatas  untuk  keperluan  hidup  manusia.  Dalam  menjalankan  cara-cara tersebut,  kepentingan  ekologis  akan  selalu  menjadi  yang  paling  merasakan dampaknya,  sebab  kepentingan  ekologis  berbicara  agar  kepentingan  ekonomi tidak  hanya  menjadikan  kesejahteraaan  sebagai  tujuan  utama  melainkan  harus memperhatikan  kelestarian  lingkungan  dan  ketersediaan  sumber  daya  bagi kepentingan kehidupan  masa kini maupun kehidupan di  masa  yang akan datang. Hal ini ditunjukkan dengan dihapusnya izin lingkungan di dalam UU Cipta Kerja sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas.
Terdapat  perubahan  pada  Pasal  26  ayat  (3)  UUPPLH  2009  yang mempersempit  makna  masyarakat  yang  dilibatkan  dalam  penyusunan  Amdal  di UU  Cipta  Kerja  menjadi  hanya  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  saja, meskipun pemaknaan masyrakat terdampak langsung diperluas oleh PP Nomor 22 Tahun  2021,  dalam  tahap  penysunan  Amdal  pasca  UU  Cipta  Kerja,  misalnya
24 Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang- Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan ekologis.”
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
organisasi  lingkungan  hidup  yang  telah  mendampingi  dan  membina  masyarakat terdampak  langsung  dianggap  sebagai  bagian  dari  masyarakat  terdampak langsung  juga.  Dalam  hal  ini  mereka  dapat  mengajukan  saran,  pendapat,  dan tanggapan  (SPT)  secara  langsung  setelah  pengumuman  rencana  usaha  dan  atau kegiatan, dan akan dilibatkan pada saat pelaksanaan konsultasi publik. Akan tetapi bagi organisasi lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lain yang bukan termasuk kategori masyarakat yang terkena dampak langsung hanya memiliki hak untuk  dapat  memberikan  SPT  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  setelah diumumkan  oleh  TUKLH  dengan  jangka  waktu  10  hari  kerja,  akan  tetapi  SPT tersebut akan dipilah lagi oleh TUKLH apakah relevan atau tidak. Hal ini menjadi pertanyaan, mengingat belum adanya standar pengukuran SPT yang relevan oleh TUKLH.  Berbeda  hal  dengan  pelibatan  masyarakat  pada  saat  pengaturan UUPPLH  di  mana  masyarakat  baik  terkena  dampak,  pemerhati  lingkungan,  dan yang  terpengaruuh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses  Amdal  yang merupakan  bagian  ang  tidak  terpisahkan  dalam  pengikutsertaan  penyusunan Amdal.  Dalam  penilaian  Amdal  berbeda  halnya  dengan  sebelumnya  dimana masyarakat  dan  organisasi  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  unsur  dalam Komisi Penilai Amdal yang memiliki kedudukan yang sama dengan usnur lainnya dalam menentukan layak atau tidaknya Amdal yang diajukan.
Pasca  UU  Cipta  Kerja  unsur  masyarakat  tidak  termasuk  dalam  unsur TUKLH,  walaupun  mereka  tetap  akan  dilibatkan  dalam  proses  penilaian  Amdal, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan derajat partisipasi yang  sebelumnya  unsur  masyarakat  memiliki  hak  suara  dalam  pengambilan keputusan,  namun  sekarang  hanya  akan  dilibatkan  dalam  proses  penilaian  dan sejauh apa suara mereka berpengaruh dalam pengambilan   keputusan tidak dapat dipastikan.
2) Penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal Pasal  26  ayat  (4)  UUPPLH  2009  sebelumnya,  diatur  ketentuan  dimana masyarakat  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap  dokumen  Amdal,  akan  tetapi dalam  UU  Cipta  Kerja  pasal  ini  dihapus,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  telah terdapat pembatasan atas hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya  apabila  hasil  Amdal  nantinya  merugikan  masyarakat.  Adapun  dalam PP  Nomor  22  Tahun  2021  terkait  hak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap proses  Amdal  ini  juga  tidak  dijamin.  Hal  ini  akan  mereduksi  pemenuhan  hak akses masyarakat atas keadilan.
3) Ketidakjelasan  kedudukan  persetujuan  lingkungan  sebagai  objek  sengketa TUN
Diubahnya  nomenklatur  izin  lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan serta  penghapusan  Pasal  38  dan  93  UUPPLH  2009,    dalam  UU  Cipta  Kerja menyebabkan  kedudukan  persetujuan  lingkungan  dipertanyakan  sebagai  objek sengketa  TUN  oleh  masyarakat  umum.  Namun  jika  melihat  konsep  izin  yang dikonstruksikan sebagai persetujuan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan,
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
maka seharusnya persetujuan lingkungan dimaknai sebagai objek sengketa TUN. Oleh karenanya, sudah seharusnya persetujuan lingkungan disebutkan secara tegas oleh  pembentuk  undang-undang  sebagai  objek  sengketa  TUN  dalam  UU  Cipta Kerja.  Hal  ini  dikarenakan  penerbitan  persetujuan  lingkungan  tentunya  telah menimbulkan akibat hukum. Maka diperlukan ruang untuk dapat mengoreksi hal tersebut.  Tidak  hanya  itu,  upaya  untuk  mengoreksi  keputusan  terkait  lingkungan hidup  hanya  melalui  perizinan  berusaha  tentunya  sudah  terlampau  terlambat. Mengingat,  pasca  OSS,  bahkan  mungkin  saja  telah  ada  kegiatan  yang  dapat dilakukan  setelah  izin  lingkungan  dengan  komitmen  keluar,  misalnya  pengadaan tanah maupun perubahan luas lahan.
Pemerintah  sesungguhnya  menaruh  perhatian  terhadap  lingkungan sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  yang  memproyeksikan adanya  keseimbangan  penjamin  kesejahteraan  dengan  tetap  memperhatikan lingkungan  hidup.  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  juga  memberikan  penegasan terhadap  perekonomian  nasional  harus  didasari  dengan  wawasan  lingkungan mengindikasikan  tanggung  jawab  negara,  bahwa  negara  melalui  hak  menguasai dapat membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya  alam  guna menjamin  keberlanjutan lingkungan dalam situasi  pembangunan ekonomi  nasional. 25 Artinya  bahwa  UUD  1945  telah  berusaha  untuk menempatkan secara proporsional kepentingan lingkungan agar seimbang dengan kepentingan  ekonomi.  Hal  ini  dipertegas  dengan  kewajiban  negara  untuk mengakui,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  atas  lingkungan  sebagai  bagian  dari hak asasi manusia rakyat.

## 4. PENUTUP
Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang  saat  ini  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja  bukanlah  izin  yang  sesungguhnya, namun  hanya  sebatas  persetujuan  lingkungan.  Izin  lingkungan  dihilangkan  dan diintegrasikan  ke  dalam  izin  berusaha.  Perubahan  tersebut  membawa  pelemahan instrumen  lingkungan  hidup  yang  merupakan  perwujudan  penyimpangan  terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan  hak  lingkungan:  pembatasan  hak  lingkungan  ini  berupa pembatasan  derajat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  Amdal,  penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri, Fauzi Hadi Al. “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Bina Hukum Lingkungan Vol. 6, No. 3 (2022): 440–52. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265.
25 Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Bina  Hukum  Lingkungan Vol.  6,  No.  3 (2022): 440–52, https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105

## Evan  Devara,  Maret  Priyanta,  Yulinda  Adharani.  “Inovasi  Pendekatan  Berbasis
Risiko  Dalam  Persetujuan  Lingkungan  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta Kerja.” Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria Vol. 1, No. 1 (2021): 101–16. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23920/Litra.V1i1.641.
H. Effendi, Dkk. “Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021dan  Peraturan  Turunannya.” Jurnal Pengelolaan  Lingkungan  Berkelanjutan 5,  No.  3  (2021):  759–87. Https://Doi.Org/Doi: Https://Doi.Org/10.36813/Jplb.5.3.759-787.
Hadjon,  Philipus  M.  “Pengantar  Hukum  Perizinan,”  15.  Surabaya:  Yuridika,
1993.
Helmi. “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,” 26. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Hendroyono,  Bambang.  Sekjen  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan,
Wawancara (2021).
Hidayati,  Nur.  “Direktur  Eksekutiif  Wahana  Lingkungan  Hidup  Wawancara,” N.D. Https://Youtu.Be/I8llcjpqj5k.
Direktur  Pencegahan  Dampak  Lingkungan,  “Sosialisasi  Kebijakan  Persetujuan Lingkungan”,  (Online),  (Https://Youtu.Be/Sjfvk9sroim,  Diunduh  7  Mei 2022), (Jakarta 29 Oktober 2021). “No Title,” N.D.
Kharisma,  Al  Sentot  Sudarwanto  Dan  Dona  Budi.  “Omnibus  Law  Dan  Izin Lingkungan  Dalam  Konteks  Pembangunan  Berkelanjutan.” Jurnal Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  No.  1  (2020):  109–
23. Https://Doi.Org/Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V9i1. Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip).
(Https://Leip.Or.Id/), 2022. (N.D.).
Luhukay,  Roni  Sulistyanto.  “Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha
Dalam  Undang  Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.” Jurnal  Meta  Yuridis
Vol. 4, No. 1 (2021): 100–122. Https://Doi.Org/Doi: Https://Doi.Org/10.26877/M-Y.V4i1.7827.
Mahrus  Ali,  Irwan  Hafid.  “Kriminalisasi  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” Usm Law Review Vol. 5, No. 1 (2022): 1–15. Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/4890/2474. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2009.
Muhamad Bilal, Dkk. “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law  Terhadap  Lingkungan  Usaha.” Jurnal  Analisis  Hukum Vol.  4,  No.  2 (2021): 173–86.
Nuryanti,  Yulian  Dwi.  “Kebijakan  Dan  Dampak  Akibat  Perizinan  Pembangunan
Policies And Impact Of Development Licensing.” Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2, No. 3 (2021): 937–48. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47492/Jip.V2i3.652.
Rahmadi,  Takdir.  “Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia.”  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Ramadayanti,  Hario  Danang  Pambudhi  Dan  Ega.  “Menilai  Kembali  Politik Hukum  Perlindungan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja Untuk  Mendukung  Keberlanjutan  Ekologis.” Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia Vol.  7,  No.  2  (2021):  297–322.  Https://Doi.Org/Doi:
Https://Doi.Org/10.38011/Jhli.V7i2.
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani
e-ISSN : 2621-4105
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Ui Press, 2008.
Syahruddin, Wahyu Nugroho  & E.  “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta  Kerja  Di  Sektor  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  (Suatu  Telaah Kritis).” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 51,  No.  3  (2021):  637–58. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol151.No3.3127. Yohana Widya Oktaviani, Aullia Vivi Yulianingrum. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan  Sanksi  Pidana  Tambahan  Bagi  Pemulihan  Lingkungan  Oleh Korporasi.” Jurnal  Analisis  Hukum Vol.  5,  No.  2  (2022):  174–88. Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V5i2.3739.
Yokotani.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Terkait Penyalahgunaan  Izin  Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi Bangka  Belitung.” Jurnal  Ius  Constituendum Vol.  4,  No.  2  (2019):  146. Https://Doi.Org/10.26623/Jic.V4i2.1655.