## ASPEK YURIDIS ALIH FUNGSI TROTOAR JALAN SEBAGAI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

## GENTUR CAHYO SETIONO
Fakultas Hukum Universitas Kadiri Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Email : gentur@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektifitas Peraturan  daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta  Peraturan  Walikota  Kediri  No.  37  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam mengatasi permasalahan keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  yang  menggunakan  fasilitas  umum  di  Kediri. Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  sosiologis  yaitu “ metode  penelitian yang  berusaha  mengidentifikasi  penerapan  hukum  (substansi  hukum)  sebagai suatu  norma  atau  kaidah  produk  pemerintah  dan  peranan  lembaga  atau  institusi hukum  dalam  penegakan  hukum  di  masyarakat ”.  Dalam  pelaksanaan  penataan pedagang kaki lima langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kediri adalah melakukan penataan waktu berjualan yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima penataan waktu tersebut disesuaikan dengan tingkat kepadatan ruas jalan yang ada dikota kediri.

## I. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menjalankan roda kehidupan  berbangsa  dan  bernegara pemerintah  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial bagi  seluruh  rakyatnya.  Tujuan  tersebut  diwujudkan  dengan  menerbitkan serangkaian  kebijakan  dalam  menjalankan  pemerintahan  yaitu  dengan  membuat suatu kebijakan  yang mempermudah bagi pelaksanaan rencana program-program pemerintah.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah  Indonasia  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  membuat  kebijakan-kebijakan  publik  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  memiliki tujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu
tugas yang menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan  penyediaan  kesempatan  kerja  bagi masyarakat luas baik melalui sektor formal maupun informal.
Pekerjaan  sebagai  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  merupakan  salah  satu bentuk  kesempatan  kerja  disektor  informal.  Keberadaan  pedagang  kaki  lima merupakan bentuk  kegiatan ekonomi rakyat  yang banyak berkembang didaerah- daerah  perkotan  di  wilayah  Indonesia. Keterbatasan  kesempatan  kerja  di  sektor formal  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dimana  diantaranya  adalah keterbatasan  lapangan  kerja  dan  besarnya  pencari  kerja,  keterbatsan  modal  dan rendahnya  tingkat  pendidikan  menjadi  faktor  pesatnya  perkembangan  pedagang kaki lima.
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer  (1991)  “pedagang  kaki
lima adalah pedagang  yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya  menggunakan  sarana  yang  mudah  dibongkar  pasang  atau dipindahkan  serta  menggunakan  bagian  jalan  atau  trotoar,  tempat-tempat  yang tidak  diperuntukan  bagi  tempat  untuk  berusahaatau  tempat  lain  yang  bukan miliknya”.
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  sebagai  salah  satu  penopang  kebutuhan ekonomi  bagi  masyarakat  khususnya bagi  kalangan masyarakat  menengah kebawah,  namun dilain  pihak adanya pedagang  kaki  lima tersebut juga menjadikan sebuah permasalahan tersendiri di daerah-daerah perkotaan. Pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatannya sering menggunakan ruang publik yang fungsi sebenarnya  bukan  merupakan  tempat  untuk  melakukan  aktifitas perdagangan.
Keberadaan pedagang  kaki  lima  yang melakukan  aktifitas berjualan  di ruang-ruang publik selain menggangu ketertiban dan keindahan juga mengganggu aktifitas  pengguna  jalan  dimana pejalan  kaki  yang seharusnya  memiliki  sarana trotoar sebagai tempat beraktifitas tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya, menyempitnya  ruas  jalan karena  adanya  aktifitas  pedagang  kaki lima yang  pada ahkirnya juga akan menyebabkan terganggunya keselamatan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun kendaraan dan juga menyebabkan kemacetan.
Permasalahan-permasalah  terkait  keberadaan  pedagang  kaki  lima  di  kota kediri,  merupakan  permasalah  yang  perlu  dijadikan  perhatian  bagi  pemerintah sebagai  organ  yang  memiliki  fungsi  melakukan  kontrol  sosial.  Tindakan penanganan  pedagang  kakii  lima  berdasarkan  atas  suatu  kebijakan  publik,  yaitu baik  berupa  Undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  daerah  serta payung  hukum  lainnya  yang  mengatur  tentang  pedagang  kaki  lima  dan  fungsi ruas jalan.
Terkait  fungsi  ruas  jalan  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang
No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Jalan  Raya  (UU  LLAJ)  yang  berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat  dan  tertib.  Terkait  penggunaan  trotoar  menurut  pasal  131  ayat  (1)  UU LLAJ ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki, ini artinya bahwa trotoar  diperuntukan  untuk  kepentingan  pejalan  kaki,  bukan  untuk  kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain.
Selaras  dengan ketentuan  tersebut  dalam  pasal  34  ayat  (4)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  jalan  menyatakan  bahwa “trotoar
sebagai mana yang dimasksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas

## pejalan kaki”.
Merujuk pada peraturan penanganan pedagang kaki lima pemerintah kota
Kediri telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait penanganan pedagang kaki lima diantaranya adalah Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima serta Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor
7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Idealnya setelah ada peraturan diperlukan bentuk tindakan nyata agar apa yang  diinginkan  oleh  hukum  dapat  terwujud.  Hukum  tidak  dapat  bekerja  tanpa penegak  hukum  dan  peran  masyarakat  luas  yang  ikut  mendukung  penegakan hukum.  Ketaatan  masyarakat  atas  hukum  dapat  berasal  dari  paksaan,  dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa:
a. Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum;
b. Baik  dalam  hukum  maupun  dalam  kesewenang-wenangan  terdapat pemaksaan. 1
Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat control social  yang bersifat mendidik, mengajak dan memaksa masyarakat yang diatur agar mematuhi kaidah atau  norma  yang  berlaku,  sehingga  hak-hak  dan  kewajiban  anggota  masyarakat dapat terjaga..
1 Soedjono Dirdjisisworo, Pengantar Ilmu Hukum , RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hal. 93.

## II. Perumusan Masalah
Berdasar  uraian  tersebut  dapat  dirumuskan  permasalahan,  yakni  apakah menurut  hukum  dapat  dibenarkan    pemanfaatan trotoar  jalan  sebagai  lokasi pedagang kaki lima!

## III. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  secara  praktis  adalah  sebagai  bahan masukan  bagi  pemerintah,  khususnya  pemerintah  kota  Kediri  dan  instansi  yang terkait  dalam  rangka  penanganan  PKL  yang memanfaatkan trotoar  jalan    untuk berjualan. Sedangkan  secara  akademis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan salah  satu  acuan  bagi  penelitian  selanjutnya,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pedagang kaki lima dan alih fungsi trotoar jalan.

## IV. Tinjauan Teori
Dalam  proses  kehdupan  berbangsa  dan  bernegara masyarakat  tidak  dapat dipisahkan  dari  hukum, konstitusi  merupakan sebuah kontrak  social yang terbentuk antara  yang  diperintah  yaitu  rakyat  dengan  yang  memerintah  yaitu pemerintah.  Sebuah  Negara  merupakan  hasil  dari  perbuatan  manusia,  sehingga kepentingan  individulah  yang  harus  diperhatikan,  perlindungan  hak  dengan pembatasan  dimaksutkan  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan terhadap hak dan kebebasan masyarakat untuk memenuhi rasa adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban umum.
Karakteristik  hukum  adalah  sifatnya  yang  memaksa  dimana  dipertegas dengan  penerapan  sanksi  bagi  pelanggarannya,  agar  peraturan-peraturan  yang telah ditetapkan  benar-benar dapat ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan  tersebut  harus  dilengkapi  dengan  unsur  memaksa.  Dengan  demikian
hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang agar menaati tata tertib yang telah ditetapkan.
Hukum dapat bekerja dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling menunjang dan terintegrasi satu ama lain, dalam proses penegakan hukum banyak  Faktor  yang  mempengaruhi  bekerjanya  hukum,  Robert  B.  Siedman mengemukakan teorinya mengenai Faktor-faktor bekerjanya hukum, yaitu:
1. Peraturan perundang-undangan;
2. Aparat pelaksana/penegak hukum;
3. Masyarakat/kesadaran dan kepatuhan hukum. 2
Bekerjanya  hukum  menurut  Siedman  ini  adalah  menyatukan  tiga  Faktor, yaitu Faktor pembuat undang-undang  yang dalam hal ini adalah legislatif, faktor pelaksana  undang-undang  dalam  hal  ini  adalah  eksekutif  dan  Faktor  social  lain yang  juga  memegang  peran,  yaitu  masyarakat  dalam  hal  ini  menyangkut kesadaran hukum masyarakat.
Hukum  sebagai  suatu  sistem  dalam  penerapannya  tidak  hanya  mengacu pada  peraturan  saja,  namun  juga  mencakup  hal-hal  lain,  Lawrence  M.  Friedman mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  atau  tidaknya  penegakan  hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu, struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) 3 :
1. Substansi  hukum  (substance  of  law),  yaitu  aturan  atauran  atau  isi  dari suatu peraturan;
2. Struktur  hukum  (structure  of  law),  yaitu  pihak-pihak  yang  terkait  dalam penegakan suatu peraturan/aparat penegak hukum;
2 Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat , MSP, Jakarta, 1987, hal. 58.
3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan , Kencana, Jakarta, 2003, hal. 34.
3. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang kaidah-kaidah atau norma hukum untuk ditaati.
Ketiga  Faktor  dalam  system hukum  tersebut sangat  tergantung  satu  sama lain dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat, karena apabila substansi hukumnya  sudah  baik  harus  didukung  pula oleh  struktur  hukum  yang  baik  juga, serta culture  hukum yang melahirkan kesadaran hukum.
Dalam pembentukan subtansi suatu peraturan harus memperhatikan aspek kepentingan  penguasa  sebagai  organ  yang  memiliki  kewenangan mengatur  dan aspek kepentingan masyarakat sebagai organ yang diatur melalui aturan tersebut.
Struktur  dalam  hukum  baik  pemerintah  maupun penegak hukum tentu dalam menjalankan  tugasnya-tugasnya  harus sesuai  dengan  aturan  dan  menerapkan  apa yang  telah  diatur  dalam  peraturan yang  telah  ditetapkan tersebut,  sehingga  apa yang telah dijadikan  tujuan  dari  pembentukan  peraturan  tersebut  dapat diwujudkan,  serta  budaya  masing-masing  imdividu  dalam  masyarakat  dapat menerima dan menerapkan aturan tersebut.
Efektifitas  dalam  tindakan  atau  realita  hukum  dapat  diketahui  apabila seorang  menyatakan  bahwa  suatu  kaidah  hukum  berhasil  atau  gagal  mencapai tujuannya,  maka  hal  itu  biasanya  diketahui  dari  apakah  norma  hukum  berhasil mengatur  tingkah laku  tertentu  masyarakat  sehingga  sesuai  dengan  tujuan pembentukan peraturan atau tidak.
Efektifitas  hukum  merupakan  teori  dimana  orang  benar-benar  berbuat sesuai  dengan  norma/kaidah-kaidah  hukum  sebagai  mana  kewajiban  mereka, bahwa  norma  tersebut  harus  benar-benar  diterapkan  dan  dipatuhi.  Untuk
mengetahui  apakah  hukum  tersebut  benar-benar  diterapkan  dan  dipatuhi  oleh masyarakat maka harus dipenuhi beberapa Faktor: 4
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.
Kelima  Faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat  oleh  karena  merupakan  inti dari  penegakan  hukum  tersebut  yang  merupakan  tolok  ukur  atas  efektifitas hukum,  jadii  apabila  semua  unsur  tersebut  telah  terpenuhi  maka  tujuan  hukum dalam  masyarakat  dapat  dirasakan,  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan.

## V. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian dan pendekatan masalah
Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan  masalah  yang digunakan adalah    yuridis  sosiologis  yang  mana dalam penelitian data doperoleh dari data primer  dan data sekunder 5 ,  yaitu “ metode  penelitian  yang  berusaha mengidentifikasi  penerapan  hukum  (substansi  hukum)  sebagai  suatu  norma  atau kaidah  produk  pemerintah  dan  peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  dalam penegakan hukum di masyarakat ” .
4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , RajaGrafindo,
Jakarta,2013, hal. 8.
5 Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 48
Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  yaitu  jenis penelitian  yang  sifatnya  mendiskripsikan  atau  menjelaskan  peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif.
2. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.
a. Data Primer.
Data  primer  merupakan  keterangan  atau  fakta  yang  diperoleh  secara langsung  melalui  penelitian  lapangan,  baik  dengan  wawancara  atau studi  lapang  secara  langsung  dalam  hal  ini  adalah  pihak-piha  yang terkait dengan obyek penelitian.
b. Data Skunder
Data  skunder  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan yaitu berupa penelusuran peraturan perundang-undangan, buku  literatur,  dokumen,  majalah,  internet  serta  hasil  penelitian terdahulu yang memilikii hubungannya dengan obyek yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan data
a. Untuk  mengumpulkan  data  primer,  dilakukan  dengan  cara wawancara  yaitu  melakukan  Tanya  jawab  secara  langsung dengan responden yaitu dalam hal ini dinas yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yaitu satuan polisi pamong praja, dan  pedagang  kaki  lima  yang  menempati  trotoar  jalan  sebagai lokasi berdagang.
b. Untuk  mengumpulkan  data  sekunder,  dilakukan  dengan
penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait,  hasil penelitian,  hasil  karya  ilmiah,  kamus  dan  buku  literature  yang ada kaitannya denga pokok permasalahan yang dibahas.
4. Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  yang  dikumpulkan,  digunakan  analisis deskriptif  kualitatif  yaitu “ suatu  analisis  yang  sifatnya  menjelaskan  atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan  yang berlaku  yang terkait dengan obyek  yang  diangkat  dalam  penelitian,  dalam  hal  ini  adalah  peraturan-peraturan yang terkait dengan pengaturan pedagang kaki lima dan fungsi trotoar jalan serta didukung  dengan  data  yang  diperoleh  dari  hasil observasi,  quisioner  dan wawancara ” .

## VI. Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Kota Kediri
Luas wilayah kota Kediri adalah 63,40km2 dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Terletak didaerah yang dilalui sungai brantas dan si bawah lembah  gunung  wilis  dengan ketinggian  2552  meter.  Kota  kediri  berpenduduk 312.000  jiwa  terletak  antara  07 ˚45` -07 ˚55`  Lintang  Selatan  dan  111˚05` -112 ˚3` Bujur Timur, dari aspek topografis kota kediri terletak pada ketinggianrata-rata 67 meter  di  atas  permukaan  laut,  dengan  tingkat  kemiringan  0-40%.  Struktur  kota terbelah  menjadi  2bagian  oleh  sungai  brantas,  yaitu  sebelah  timur  dan  barat sungai. Wilayah dataran  rendah terletak di daerah timur sungai meliputi wilayah kecamatan  kota  dengan  luas  wilayah  14,900  km2  terdiri  dari  17  kelurahan  dan kecamatan  pesantren  dengan  luas  wilayah  23,903  km2  terdiri  dari  15  kelurahan, sedangkan  dataran  tinggi  terletak  pada  bagian  barat  sungai  yaitu  kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,601 km2 terdiri dari 14 kelurahan.
Secara administratif kota kediri terdiri dari 3 kecamatan dan 46 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah utara
:  kecamatan  gampengrejo  dan  kecamatan  grogol,
kabupaten kediri.
2. Sebelah selatan :  kecamatan  kandat  dan  kecamatan  ngadiluwih, kabupaten kediri
3. Sebelah timur :  kecamatan  ngasem,  kecamatan  wates,  dan kecamatan gurah, kabupaten kediri
4. Sebelah barat :  kecamatan  banyakan  dan  kecamatan  semen kabupaten kediri.
Perkembangan  kota  kediri  didukung  oleh  peningkatan  kualitas  dari berbagai  sektor,  yaitu  pendidikan  ,  pariwisata,  perdagangan,  industri  dan birokrasi. Industri rokok gudang garam merupakan penopang perekonomian bagi sebagian  besar  rakyat  kota  kediri,  sekitar  16.000  masyarakat  menggantungkan perekonomian merekan terhadap perusahaan rokok gudang garam.

## 2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri
Tidak  dapat  dipungkiri  keberadaan  pedagang  kaki  lima  merupakan salah  satu  bentuk  kegiatan  perekonomian  rakyat  yang  berkembang  didaerah- daerah  perkotaan  di  indonesia,  keberadaan  pedagang  kaki  lima  merupakan merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari  keberadaan  wilayah  perkotaan.  Di  kota  kediri  keberadaan  pedagang  kaki lima  sendiri  juga  menjadi  salah  satu  kegiatan  usaha  yang  penopang perekonomian  masyarakat,  keberadaan  PKL  di  kota  Kediri  sendiri  banyak tersebar  di  berbagai  tempat  baik  di  daerah  Barat  sungai  dan  daerah  timur sungai.
Tabel Data Pedagang Kaki Lima No Daerah Jumlah 1 Jl. Airlangga 16 2 Depan Terminal Baru 13 3 Jagung Suprapto 5 4 Jl. Veteran Timur 24 5 Jl. Veteran Barat 29 6 Pasar bandar (utara) 16
7 Jl. Penanggungan 33 8 Jl. Patimura 15 9 Jl. Hayam Wuruk 26 10 Alon-Alon Kota Kediri 107 11 Jl. Brawijaya 20 12 Jl. Kilisuci 30 13 Mauni 40 14 Ahmad yani 26 15 Tembus lebak tumpang 48 16 Bantaran sungai brantas 9 17 Taman sekartaji 14 Total 471 Data Kantor Satpol PP Kota Kediri.
Berdasar atas data  yang diperoleh jumlah PKL  yang terdata di Kantor
Satpol  PP  berjumlah  471  PKL,  jumlah  PKL  paling  besar  terdata  berada  di kawasan  Alon-alon  Kota  kediri  yaitu  sejumlah  107  PKL.  Menurut Sucipto Komandan  Regu  Penertipan  Satpol  PP  Kota  Kediri,  sampai  saat  ini  petugas satpol  PP  masih  terus  melakukan  pendataan  terhadap  PKL  yang  ada  di  kota kediri,  dalam  hal  ini  pihak  Satpol  PP  berkordinasi  dengan  ketua  Aliansi paguyupan PKL kota kediri.
Rekapitulasi  hasil  kuisioner  25  PKL  di  daerah  Jl.  Veteran  dan  bandar sekitar Rumah sakit Gambiran.
a. Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Persentase 1 SD 7 28% 2 SMP 14 56% 3 SMA 4 16% 4 SARJANA - 100% b. Jenis Barang Dagangan No Dagangan Jumlah 1 Makanan/Minuman 21 2 Barang 4 3 Jasa - c. Lama berjualan No Waktu Jumlah
1 < 5 jam 6 2 5 – 10 jam 18 3 > 10 jam 2 d. Cara menyimpan sarana dagangan No Sarana dagangan Jumlah 1 Ditinggal - 2 Dibawa pulang 12 3 Dititipkan di sekitar lokasi 13 e. Alasan berjualan di Trotoar
Dari  pertanyaan  ini  sebagian  besar  PKL menjawab  bahwa  alasan mereka  adalah  karena  keterbatasan  modal  dan  mencari  lokasi  strategis di daerah yang ramai.
f. Keinginan PKL Jika ada penataan oleh pemerintah
No Penataan PKL Jumlah 1 Dipindah  ke  lokasi  kusus PKL 2 2 Penataan di lokasi sekarang 14 3 Lainnya 9 g. Pengetahuan tentang larangan berjualan di trotoar No Pengetahuan Aturan Jumlah 1 Tahu 25 2 Tidak tahu - h. Tarikan/iuran dari pemerintah No Iuran Jumlah 1 Ada 25 2 Tidak ada -
Apabila  kita  perhatikan  dari  data  yang  diperoleh  banyak  faktor  yang menyebabkan tumbuhnya pedagang kaki lima di kota kediri, faktor pendidikan menjadi  salah  satu  faktor  terbesar  yang  menentukan  jenis  pekerjaan  apa  yang akan  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  pilihan menjadi  pedagang  kaki  lima  dikarenakan  rendahnya  pendidikan  dan
keterampilan  yang  mereka  miliki  karena  menjadi  PKL  tidak  memerlukan keterampilan/skill kusus yang menunjang.
Faktor  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah permasalahan  modal,
mereka  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menyewa  tempat  untuk  berjualan, hal inilah yang pada ahkirnya mendorong PKL memanfaat trotoar untuk tempat dagangan  mereka  dari  pada  menyewa  tempat  untuk  berdagang,  modal  yang kecil  serta  laba    yang didapat  daru  usaha  tidak  bisa  dipergunakan  untuk mengembangkan  usaha  sehingga  keuntungan  yang  didapat  hanya  bisa dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Terkait  model penataan yang diinginkan terhadap aktifitasnya sebagian besar  dari PKL  meginginkan  dilakukan  model  penataan  ditempat  mereka berjualan  saat  ini,  berdasr  hasil  wawancara  dengan  PKL  mereka  tetap  ingin berjualan  dilokasi  tersebut  karena  alasan  daerah  tersebut  merupakan  tempat yang  strategis,  ramai  pengunjung  dan  sudah  banyak pelangan  yang  membeli dagangan mereka di daerah tersebut.

## 3. Kebijakan Penataan PKL Di Kota Kediri
Keberadaan  Pedagang  kaki  lima  di  kota  kediri  merupakan  suatu masalah  yang  harus  segera  diselesaikan  oleh  pemerintah  kota  kediri.
Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik yang berjualan di ruang-ruang publik  serta  menggunakan  fasilitas  trotoar  dan  bahu  jalan  akan  menimbulkan kesan  buruk  baik  dari  segi  keindahan  kota  dan  mengganggu  aktifitas  dan keselamatan  pejalan  kaki, menyempitnya  ruas  jalan  yang  pada  ahkirnya  juga akan  menyebabkan  terganggunya  keselamatan  pengguna  jalan  baik  pejalan kaki maupun kendaraan dan juga menyebabkan kemacetan.
Untuk menjaga keselamatan pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya, pejalan  kaki  wajib  berjalan  pada  bagian  jalan  dan  menyeberang  pada  tempat yang  telah  disediakan  bagi  pejalan  kaki,  dalam  hal  ini  hak  dari  pejalan  kaki dilindungi  oleh  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 131 disebutkan :
1) Pejalan  kaki  berhak  atas  ketersediaan fasilitas  pendukung  yang  berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain;
2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3) Dalam  hal  belum  tersedia  fasilitas  sebagaimana  termaksut  dalam  ayat
(1)  pejalan  kaki  berhak  menyeberang  ditempat  yang  dipilih  dengan
memperhatikannya keselamatannya.
Dari  penjelasan  pasal  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  pejalan kaki  memiliki  hak  atas  ketersediaan  fasilitas  pendukung  yang  berupa  trotoar dan    tempat  penyeberangan,  trotoar  merupaka  hak  bagi  pejalan  kaki,  trotoar merupakan  jalur  bagi  pejalan  kaki  dipinggir  jalan  raya  yang  posisinya  lebih tinggi dari jalan  raya  yang disediakan untuk memberikan hak  yang sama bagi pejalan  kaki  dengan  pengguna  jalan  lainnya  dan  juga  untuk  menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya.
Penataan dan penertiban pedagang kaki lima penting dilakukan karena mereka  dalam  melakukan  aktifitas  perdagangannya  selalu  memanfaatkan fasilitas  umum  seperti  lahan-lahan  kosong,  emperan  toko,  trotoar  jalan  dan bahu jalan, hal ini tentunya akan mengganggu fungsi sebenarnya dari fasilitas- fasilitas  tersebut.  Kondisi  trotoar  dan  bahu  jalan  yang  dipergunakan  sebagai
tempat berdagang pedagang kaki lima akan mengganggu hak pejalan kaki yang sebenarnya memiliki hak atas adanya fungsi trotoar jalan.
Kebijakan  pemerintah  daerah  kota  kediri  dalam  penataan  Pedagang Kaki  Lima  dalam  manjalanlan  aktifitas  perdagangannya  sangat  diperlukan, dalam hal ini penataan pedagang kaki lima di kota kediri mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Menurut pasal 1 butir  4  Perda  Nomor  7  Tahun  2014  :  “Pedagang  Kaki  Lima  yang  selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha  yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan  sarana  usaha  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  menggunakan prasarana  kota,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan  milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.
Penataan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktifitas perdagangannya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kota  kediri,  hal  ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  PKL  tidak  merugikan kepentingan  fungsi-fungsi  sarana  dan  prasarana  lain  seperti  fungsi  trotoar  dan bahu  jalan  sehingga  merugikan  bagi  pejalan  kaki.  Banyak  faktor  yang  saling terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima dan fungsi trotoar sebagai lokasi PKL  berdagang  disatu  sisi  PKL  merupakan  salah  satu  sektor  pekerjaan Informal yang menopang perekonomian masyarakat dan disisi lain penggunaan trotoar  sebagai  lokasi  berdagang  melanggar  fungsi  sesungguhnya  dari  trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki.
Kebijakan  pemerintah  daerah  kota  kediri  dalam  penataan  Pedagang
Kaki  Lima  dal am  manjalanlan  aktifitas  perdagangannya  sangat  diperlukan, dalam  hal  ini  langkah  pemerintah  kota  kediri  dalam  melakukan  penataan
terhadap pedagang kaki lima dengan menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 37  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Daerah Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Penataan  Dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima.
Perda  Nomor  7  Tahun  2014  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota  kediri untuk  melakukan  penataan  dan  pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima,  dengan adanya  perda  tersebut  diharapkan  akan  mampu  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  yang  ada  terkait  dengan  keberadaan  pedagang  kaki  lima  yang melakukan aktifitasnya di bahu jalan dan trotoar. dalam aturan pasal 1 Perwali No  37  Tahun  2015  ditegaskan  bahwa  lokasi  PKL  merupakan tempat  usaha bersifat  sementara  yang  terjadwal  dan  PKL  hanya  diperbolehkan  berjualan pada  jadwal  waktu  yang  telah  ditentukan.  Tempat  usaha  PKL  menurut  aturan ini  haruslah  tempat  usaha  yang  dapat  bergerak  (dapat  dipindahkan)  dan  harus ditata sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi arus lalu lintas.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  penulis  kebijakan  yang  diambil  oleh
Pemerintah  Kota  Kediri  dalam  penataaan  dan  penertiban  pedagang  kaki  lima adalah  dengan  melakukan  pendataan  PKL,  Pendaftaran  PKL,  Penetapan  lokasi PKL dan Pengawasan PKL.

## 1. Pendataan PKL
Pemerintah  Kota  Kediri  melakukan  pendataan  PKL  yang  ada  untuk mendapatkan dat yang akurat sehingga pelaksanaan penataan PKL dapat berjalan
dengan  baik.  Dengan  adanya  pendataan  ini  maka  akan  diketahui  informasi yang dibutuhkan  dalam  proses  penataan  PKL  di  kota  kediri.  Langkah – langkah pendataan  ini  dilakukan  agar  pemerintah  kota  kediri  mendapatkan  jumlah pedagang  kaki  lima  yang  ada  sehingga  dapat  mempermudah  pemerintah  dalam proses penataan pedagang kaki lima.
2. Pendaftaran PKL
Dalam  kebijakan  yang  diatur  oleh  pemerintah  kota  kediri,  pihak pemerintah  kota  mewajibkan  bagi  para  PKL  untuk  melakukan  pendaftaran aktifitas  usahanya,  proses  pendaftaran  kegiatan  usaha  PKL  tersebut  diajukan  ke dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  pertambangan  dan  Energi  sesuai  dengan mekanisme  dan  persyaratan  yang  telah  ditentukan  dalam  Perwali  Nomor  37
Tahun  2015.  Bagi  PKL  yang  sudah  terdata  dan  memiliki  TDU  (tanda  daftar usaha)  dapat  melakukan  usahanya  sesuai  dengan  zona  waktu  dan  tempat sementara  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota  kediri.  Proses  pendataan dan  pendaftaran  terhadap  kegiatan  usaha  PKL  akan  memberikan  kemudahan secara administratif bagi pemerintah kota kediri dalam melakukan penataan PKL selain itu kebijakan tersebut juga akan memberi kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usahannya.

## 3. Penatapan Lokasi PKL
Dalam  melaksanakan  penetapan  lokasi  usaha  bagi  pedagang  kaki  lima dalam  rangka  melakukan  proses  penataan,  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  kota  kediri  adalah  dengan  mengambil  kebijakan  tentang  pengaturan zona  waktu  dan  tempat  yang  boleh  dijadikan  tempat  usaha  bagi  pedagang  kaki
lima,  dengan  adanya  sistem  penzonaan  ini  akan  mempermudah  bagi  pemerintah kota kediri untuk melakukan penataan bagi pedagang kaki lima yang ada.

## DAFTAR LOKASI DAN JADWAL PKL YANG BERSIFAT SMENTARA
NO LOKASI WAKTU 1 Jl. BANDAR NGALIM (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 2 Jl. DR. SAHARDJO (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 3 Jl. GATOT SUBROTO  (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 4 Jl. JAKGUNG SUPRAPTO (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 5 Jl. KH. AHMAD DAHLAN (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 6 Jl. KH. WACHID HASYIM (barat jalan) 17.00 – 24.00 7 Jl. KH.AGUS SALIM (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 8 Jl. SEMERU (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 9 Jl. SUPRIYADI (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 10 Jl. BOTOLENGKET UTARA (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 11 Jl. BUNGA (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 12 Jl. DERMO MRICAN (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 13 Jl. KAWI (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 14 Jl. KH ABDUL KARIM (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 15 Jl. KH. HASYIM ASHARI (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 16 Jl. MASTRIP (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 17 Jl. MERBABU (sebelah kiri dan kanan jalan 10.00 – 24.00 18 Jl. NGAMPEL RAYA (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 NO LOKASI WAKTU 19 Jl. PENANGGUNGAN (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 20 Jl. RAUNG (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 21 Jl. SELOMAGLENG (sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 22 Jl. VETERAN (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 23 Jl. BRAWIJAYA (sebelah kiri jalan) 17.00 – 24.00 24 Jl. WACHID HASYIM II (sebelah kiri dan kanan jalan 10.00 – 24.00 25 Jl. WIRANTO (sebelah sebelah kiri dan kanan jalan) 10.00 – 24.00 26 Jl. DHOHO (sebelah kiri jalan) 21.00 – 24.00 27 Jl. ERLANGGA (sebelah kiri jalan 17.00 – 24.00 28 Jl. HAYAM WURUK (sebelah kiri jalan) 17.00 – 24.00 29 Jl. JEND. A. YANI (sebelah kiri dan kanan jalan) 17.00 – 24.00 30 Jl. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA (sebelah kiri ) 17.00 – 24.00 31 Jl. PATIMURA (sebelah kiri jalan) 17.00 – 24.00 32 Jl. ADI SUCIPTO (sebelah timur jalan dan barat jalan) 10.00 – 24.00 33 Jl. BALOWERTI I 08.00 – 24.00 34 Jl. BALOWERTI II 08.00 – 24.00 35 Jl. BANJARAN I 08.00 – 24.00 36 Jl. BANJARAN II 08.00 – 24.00 37 Jl. CUT NYAK DIEN 08.00 – 24.00 38 Jl. HALIM PERDANA KUSUMA 10.00 – 24.00
39 Jl. IR SUTAMI (sebelah utara dan selatan jalan) 10.00 – 24.00 40 Jl.JOYOBOYO (sebelah timur dan barat jalan) 17.00 – 24.00 41 Jl. KHAIRIL ANWAR 08.00 – 24.00 42 Jl. KILI SUCI (sebelah timur dan barat jalan) 17.00 – 24.00 43 Jl. KKO.USMAN 10.00 – 24.00 44 Jl.KOMPOL  DURYAT (sebelah timur dan barat jalan) 17.00 – 24.00 45 Jl. KYAI MOJO 08.00 – 24.00 NO LOKASI WAKTU 46 Jl. MATARAM 08.00 – 24.00 47 Jl. MEDANG KAMULAN 08.00 – 24.00 48 Jl. MONGINSIDI 17.00 – 24.00 49 Jl. PANGLIMA POLIM (sebelah timur dan barat jalan) 08.00 – 24.00 50 Jl. SAM RATULANGI 17.00 – 24.00 51 Jl. SELOWARIH 08.00 – 24.00 52 Jl. SEMAMPIR I 08.00 – 24.00 53 Jl. SEMAMPIR II 08.00 – 24.00 54 Jl. SEMAMPIR V 08.00 – 24.00 55 Jl. SEMAMPIR VI 08.00 – 24.00 56 Jl. SERSAN HARUN 08.00 – 24.00 57 Jl. SLAMET RIADI 08.00 – 24.00 58 Jl. SMU 6 08.00 – 24.00 59 Jl. SULTAN AGUNG (sebelah timur dan barat) 17.00 – 24.00 60 Jl. SUNAN AMPEL 17.00 – 24.00 61 Jl. SUNAN AMPEL III 17.00 – 24.00 62 Jl. TRUNOJOYO (sebelah timur dan barat) 17.00 – 24.00 63 JL. BRIGJEN POL IMAM BAHCRI 17.00 – 24.00 64 Jl. HOS COKROAMINOTO (sebelah timur dan barat jalan) 17.00 – 24.00 65 Jl. KAPTEN TENDEAN (sebelah timur dan barat) 17.00 – 24.00 66 Jl. AKASIA 08.00 – 24.00 67 Jl. BETET BAWANG 08.00 – 24.00 68 Jl. BETET PAGU 08.00 – 24.00 69 Jl. CENDANA 08.00 – 24.00 70 DESA BLABAK 08.00 – 24.00 71 Jl. DURIAN 08.00 – 24.00
Dari  hasil  data  diperoleh  kebijakan  penanganan  terhadap  PKL  yang memanfaatkan  trotoar  sebagai  lokasi  usaha,  Pemerintah  kota  kediri  tidak melakukan relokasi terhadap keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya memanfaatkan  keberadaan  trotoar,  tetapi  mengatur  zona  waktu  yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah kota  kediri  saat  ini  belum  memiliki  lokasi  untuk  lahan  relokasi  PKL,  sehingga kebijakan  penataan  PKL  mengacu  pada  Peraturan  Walikota  Kediri  nomor  37 Tahun  2015  dilakukan  dengan  pengaturan  zona  waktu,  menurut Sucipto
Komandan  Regu  Penertipan  Satpol  PP  Kota  Kediri ada  5  zona  waktu  yang digunakan yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktifitas perdagangannya yakni zona pukul 17.00-05.00, zona pukul 08.00-12.00, zona pukul 08.00-17-00, zona pagi sampai jam 22.00 dan zona steril.
Lebih lanjut menurut Sucipto Poin penting dalam penertiban PKL  adalah menertibkan  arus  lalu  lintas  di  kota  kediri,  arus  lalu  lintas  sudah  mulai  padat sehingga  perlu  ada  pengaturan  yang  lebih  tertib. Penataan  PKL  yang  mengacu pada  pengaturan  zona  waktu  berjualan  ini  mempertimbangkan  pada  kepadatan arus  lalu  lintas  di  setiap jalan  di  Kota  Kediri,  sehingga  kebijakan  waktu  disetiap titik  jalan  akan  berbeda  pula  tidak  bisa  dipukul  rata  sama,  akan  dilakukan pemetaan  daerah-daerah  berdasar  tingkat  kepadatan  lalu-lintas  untuk  mengatur zona  waktu  seperti  di  Jl.  Imam  Bonjol  akan  berbeda  dengan  Jl.  Hayam  Wuruk dimana  di  Jl.  Imam  Bonjol  arus  lalu  lintas  tidak  seramai  di  Jl.  Hayam  Wuruk maka pengaturan waktu untuk berdagang PKL pasti akan berbeda.
Dalam kebijakan yang diambil berdasar perwali tersebut pihak pemerintah kota  kediri  hanya  akan  melakukan  penataan  pada  PKL  tanpa  melakukan pelarangan bagi PKL untuk berjualan penetapan zona waktu ini merupakan upaya pemerintah  kota  kediri  untuk  memecahkan  permasalahan  PKL  dan  hak  dari masyarakat  pengguna  fasilitas  jalan  maupun  trotoar.  Guna  menegakan  aturan  ini bagi  PKL  yang  tidak  mematuhi  peraturan  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan pasal 40 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  selain  dekenakan  sanksi  administrasi  dapat pula  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  50  juta  rupiah.  Dengan  pemberian  sanksi  tersebut  bertujuan  agar PKL dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kediri.
4. Pengawasan PKL
Pasaca  pendataan,  pendaftar  dan  penetapan  zona  waktu  dan  lokasi  yang diperbolehkan  bagi  PKL  untuk  melakukan  aktifitas  perdagangannya, peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri melakukan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pengawasan terhadap PKL yang  melakukan  kegiatan  usahanya.  Dalam  rangka  penegakan  perwali,  pihak satpol  PP  melakukan  sweeping  dan  penertiban  bagi  PKL  yang  berjualan  tidak
menaati  zona  waktu  berjualan,  menurut  Sucipto  Komandan  Regu  Penertipan Satpol  PP  Kota  Kediri  petugas  satpol  PP  akan  melakukan  sweeping  secara berkelanjutan  di  beberapa  ruas  jalan  yang  menjadi  tempat  para  PKL  menjual dagangannya.
Bagi  para  PKL  yang  masih  melakukan  aktifitas  di  luar  jam  yang  telah ditetapkan  akan  diberikan  penindakan  oleh  Satpol  PP  kota  kediri,  tindakan  yang diambil  petugas  Satpol  PP  Kota  Kediri  bersifat  persuasif  dengan  memberikan peringatan dan pengarahan kepada para PKL agar menaati peraturan yang ada dan berjualan  sesuai  dengan  zona  waktu  yang  telah  ditentukan,  untuk  gerobak  atau rombong  yang  ditinggal  pemiliknya  di  pinggir  jalan  dibawa  petugas  ke  Mako Satpol  PP.  Selaku  petugas  pihak  atpol  PP  akan  terus  melakukan  pembinaan, pengarahan  dan  sosialisasi  kepada  PKL  agar  mereka  mematuhi  peraturan  yang ada  karena  sebenarnya  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  kota  kediri  sudah menguntungkan  PKL  karena  pemerintah  tidak  melarang  berjualan  namun mengatur waktu-waktu yang diperbolehkan bagi PKL untuk berjualan.
Berdasar  hasil  penelitian  pola  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah kota  kediri  terkait  keberadaan  PKL  adalah  usaha  melakukan  penataan  dan penertiban pedagang kaki lima, adanya perda dan perwali tentang penataan PKL di  kota  kediri  bukan  bertujuan  untuk  menghilangkan  dan  mematikan  usaha pedagang  kaki  lima  melainkan  bertujuan  agar  pedagang  kaki  lima  tetap  bisa dipertahankan namun dengan meminimalkan dampak negatif sehingga keberadaan PKL ini tidak banyak menimbulkan masalah dan pejalan kakipun merasa nyaman dan tidak terganggu menggunakan fasilitas trotoar dalam melakukan aktifitasnya. Keseimbangan penataan ruang perlu dijaga agar segala kepentingan masyarakat di kota kediri dapat terpenuhi.
Menilai  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  kota  kediri  pendekatan hukum  yang  dilakukan  lebih  pada  pendekatan  humanis  sosiologis,  pendekatan kemanusiaan  merupakan  faktor  dominan  yang  diterapkan  dalam  penanganan penataan  PKL  di  kota  kediri.  Ada  banyak  kepentingan  yang  terkait  dalam permasalahan  penataan  PKL,  sedapat  mungkin  pemerintah  Kota  Kediri  akan memberikan  solusi  yang  terbaik  bagi  kepentingan-kepentingan  tersebut  sehingga tidak  ada  pihak-pihak  yang  merasa  diuntungkan  atau  dirugikan  akibat  kebijakan
yang  diambil  oleh  pemerintah  kota  kediri.  Berdasar  hasil  wawancara  dengan anggota  Satpol  PP  permasalahan PKL  bukan  hanya  sekedar  penataan  dan penertiban  saja  namun  juga  terkait  masalah  perekonomian  kususnya  bagi masyarakat  tingkat  menengah  kebawah  di  kota  kediri.  Kami  petugas  selain melakukan penertiban juga sedapat mungkin akan menampung keluhan dari PKL yang  nantinya  akan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  untuk  memberikan solusi  terbaik  terkait  masalah  penataan  PKL  di  kota  kediri.  Dalam  menegakkan Peraturan  yang  ada  pihak  Satpol  PP  mengambil  langkah  persuasif  yaitu  dengan melakukan  peringatan  dan  pengarahan  pada  PKL  agar  mematuhi  peraturan  yang ada.

## VII. PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Faktor  yang  menorong  pedagang  kaki  lima  menggunakan  fasilotas trotoar  sebagai  lokasi  berjualan  selain  rendahnya  tingkat  pendidikan, terutama  adalah  karena  keterbatasan  modal  sehingga mereka  tidak mampu  menyewa  tempat  sebagai  tempat  melaksanakan  aktifitas usahanya.
2. Upaya  pemerintah  kota  kediri  dalam  melakukan  penataan  pedagang kaki  lima  yang  memanfaatkan  ruang  publik  terutama  trotoar  yang merupakan  fasilitas  untuk  pejalan  kaki  dalam  melakukan  aktifitasnya adalah  dengan  menetapkan  Perda  Nomor  7  Tahun  2014  dan  Perwali Nomor 37 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  kota  kediri  dalam  penataan pedagang  kaki  lima  adalah  tidak  melarang  PKL  berjualan  namun mengatur  zona  waktu  dan  tempat  berjualan  bagi  PKL,  zona  waktu  di setiap  ruas  jalan  berbeda  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  kepadatan pengguna  jalan. Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP kediri  terhadap  PKL  yang  masih  melanggar  zona  waktu  yang  telah ditetapkan  masih  bersifat  persuasif  yaitu  dengan  memberikan peringatan dan pengarah pada para PKL agar mematuhi peraturan yang ada.
2. Saran
Bagi pemerintah kota kediri sebaiknya segera memberikan solusi yang lebih  baik  dalam  penataan  pedagang  kaki  lima,  perlu  segera mengambil alternatif kebijakan untuk mensinergikan kepentingan PKL dan Pejalan kaki sebagai penguna jalan yaitu  dengan cara memberikan lokasi tempat berdagang yang strategis  bagi para pedagang kaki lima sehingga  mereka  mudah memasarkan  barang  dagangannya,  sehingga dapat  tercipta  format  penyelesaian  kebijakan  yang  win-win  solution kedepan trotoar akan dapat dikembalikan pada fungsinya yaitu sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima pun dapat  diwujudkan.  Langkah  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  kota kediri misalnya :
- Memanfaatkan  lahan-lahan  kosong  yang  ada  untuk  digunakan berjualan PKL.
- Menyediakan  beberapa  lokasi  untuk  pedagang  kaki  lima  dengan bentuk cluster-cluster sesuai klasifikasi jenis usaha PKL.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Tebaran  Pikiran  Tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat,  MSP, Jakarta, 1987.
Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2009
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, RajaGrafindo, Jakarta,2013
Soedjono Dirdjisisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2005
Achmad  Ali,Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan,  Kencana,  Jakarta, 2003.
Perda  Kota  Kediri  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Penataan  Dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan