## NOVEL ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMAD TOHARI
(Kajian Analisis Wacana Kritis Michel Foucault)

## Achmad Fathoni
SMP Negeri 2 Modo-Lamongan Telp. 081330719962 E-mail: achmadfathoni99@gmail.com
Abstract:The  aim  of  study  was    to  describe  the  authority  of  discursive  practice  of OrdeBaru in novel Orang – orang Proyek by Ahmad Tohari,  the roles of a literary work as a resistance to the  hegemony  power  of  OrdeBaru in  novel Orang – orang  Proyek  by Ahmad Tohari, the discursive strategy as an effort to frame knowledge or desire in novel Orang – Orang  Proyek by  Ahmad  Tohari,  the  power  relation  in  novel Orang – Orang Proyek by Ahmad Tohari.The methodology of this research is descriptive qualitative by using  the  theory  of  Michael  Foucault’s  Critical  Discourse  Analysis.  The  result  of  this study  shows  that  the  power  of  OrdeBaru  wants  to  form  a  development  by  moving  the normalization  with  party  similarity  that  tends  to  do  a  dishonest  political  practice  and cause corruption. Novel Orang – Orang Proyek by Ahmad Tohari has a role as a tool to fight  the  authority  the  discursive  of  OrdeBaru    which  near  with  dishonest  politic, corruption, and repressive will cause the resistance to the hegemony power. Writing is a discursive  strategy  that  Ahmad  Tohari  did  to  apply  the counter-hegemony to  the government  through  his  novel.  Power  relation  will  proof  that  there  is  a  knowledge production to strengthen the authority and the truth.
Keywords: Michael  Foucault’s  Critical  Discourse  Analysis,  authority  discursive practice, discursive role as literary work , discursive strategy,  and power relation.
Abstrak:  Tujuan  penelitian  ini  adalah,  1)mendeskripsikan  praktik  diskursif penguasaOrde  Baru  dalam  novel Orang-Orang  Proyekkarya  Ahmad  Tohari, 2)mendeskripsikan  peran  diskursifkarya  sastra  sebagai  bentuk  resistensi  terhadap hegemoni penguasa Orde Baru dalam novelOrang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, 3) mendeskripsikan  strategi  diskursif  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  pengetahuan  atau kehendak  berkuasa  dalam  novel Orang-Orang  Proyek karya  Ahmad  Tohari,  4) mendeskripsikan  relasi  kekuasaan  dalam  novel Orang-Orang  Proyek karya  Ahmad Tohari.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan  teori  analisis  wacana  kritis  Michel  Foucault.Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  keinginan    penguasa  Orde  Baru  untuk  mewujudkan  pembangunan dengan  menggulirkan  wacana  normalisasi  melalui  penyeragaman  partai  yang  mengarah pada  tindakan  kecurangan  berpolitik  dan  menimbulkan  tindak  koruptif.  NovelOrang- Orang  Proyek mengemban  peran  sebagai  wahana  untuk  menandingi  diskursif  penguasa Orde BaruPenguasa  Orde  Baru  yang    melakukan  kecurangan  politik,  koruptif,  dan cenderung  represif  sebagai  bentuk  resistensi  terhadap  hegemoni  penguasa.  Menulis merupakan  strategi    diskursif  yang  dilakukan  Ahmad  Tohari  guna  melakukan counter- hegemoni terhadap pemerintah melalui novelnya. Relasi kekuasaan akan memperlihatkan adanya produksi pengetahuan untuk mengukuhkan kekuasaan atau kebenaran.
Kata kunci: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault, praktik diskursif penguasa,  peran diskursif karya sastra, strategi diskursif, dan relasi kekuasan.
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204
192

## PENDAHULUAN
Ahmad  Tohari, salah  satu  sastrawan
yang karya-karyanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat, bahkan beberapa karyanya telah mendunia. Karya- karyanya acapkali diwarnai oleh keberpihakannya  pada wong  cilik. Salah satunya dapat ditemukan dalam novelOrang-Orang Proyek.
Penyebabnya,  Ahmad  Tohari marah  atau gelisah terhadap  para  pemimpin  yang belum  juga  membuktikan  komitmennya pada  orang-orang    kecil  (Yudiono, 2003:2-3). Hal ini tampak pada Pemimpin atau penguasa Orde Baru yang ingin  kekal  berkuasadengan  wacana- wacana  ke publik  melalui  praktik
diskursifnya untuk melanggengkan hegemoni kekuasaannya.
Sebagai bentuk peran diskursif karya sastra, melalui Orang-Orang  Proyek, Ahmad  Tohari  menyampaikan  gugatan dan kegusarannya terhadap praktik pemerintah  Orde  Baru  yang  nyaris mengabadi. Kegusasaran sebagai bentuk resistensi  terhadap  praktik  kekuasaan pemerintah Orde Baru.
Pengarang atau penulis selalu berkaitan  dengan  aktivitas  menulis, sebagai  bagian  dari  proses  produksi  dan reproduksi teks. Dari menulislah pengetahuan  tentang  sebuah  wacana  atau diskursus diciptakan.
Sebagaimana dinyatakan  oleh  Foucault,  pengetahuan itu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan muncul  bersandarkan  pada  sejumlah pengetahuan;  begitu  juga  pengetahuan melahirkan  kekuasaan.  Kekuasaan  dan pengetahuan  yang  dalam  buku  Foucault ditulis  dengan Power/Konwlegde (2002) adalah  ibarat  dua  sisi  mata  uang;  satu kesatuan  yang  kemunculannya  menuntut kehadiran  sisi  lainnya.  Kehendak  untuk
tahu  adalah  nama  lain  bagi kehendak untuk berkuasa (Adian, 2002:22).
Karya  sastra  tidak  kalah  penting dibandingkan  teks-teks  faktual,  baik tulisan  sejarah,  berita,  maupun  karya ilmiah.  Namun,  karya  sastra  juga  tidak lebih  penting  dibandingkan  teks-teks  itu. Masing-masing punya peran dalam menentukan, mengarahkan, mendisiplinkan suatu diskursus. Diskursus (discourse) sebagaimana dinyatakan  Foucault  (2002:9),  yaitu  cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial  yang menyertainya, bentuk subjektivitas  yang  terbentuk  darinya, relasi  kekuasaan  yang  ada  di  balik pengetahuan  dan  praktik  sosial  tersebut, serta  saling  keterkaitan  di  antara  semua aspek tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas, dalam penelitian ini akan dibicarakan masalahpraktik  diskursif  penguasaOrde Baru dalam novel
Orang-Orang
Proyekkarya Ahmad Tohari, peran diskursifkarya  sastra  sebagai  bentuk resistensi  terhadap  hegemoni  penguasa Orde  Baru  dalam  novelOrang-Orang
Proyek karya  Ahmad  Tohari,  strategi diskursif sebagai upaya untuk menciptakan  pengetahuan  atau  kehendak berkuasa  dalam  novel Orang-Orang
Proyek karya  Ahmad  Tohari,  relasi kekuasaan  dalam  novel Orang-Orang
Proyek karya  Ahmad  Tohari.Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Michel Foucault.

## METODE
Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif.Data dalam penelitian ini adalah data  deskriptif  yangditemukan  dalam
novel Orang-Orang  Proyekkarya  Ahmad Tohari. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan  dengan  teknikpustaka  dan catat.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini memakai teknik analisis deskriptif dengan  teori  analisis  wacana  kritis Michel Foucault.

## PEMBAHASAN
Novel Orang-Orang  Proyek berlatar waktu  pada  tahun  1990-1991, bertepatan dengan masa kampanye menjelang pemilu 1992. Sesuai dengan latarnya, hal yang menonjol adalah upaya penyeragaman  satu  partai  dalam wadah
Golongan  Karya  yang  oleh  Ahmad Tohari diidentikkan denganGolongan Lestari  Menang  (GLM)  dengan  segala pernak-pernik akibat yang ditimbulkan.

## a. Praktik Diskursif  Penguasa Orde Baru dalam Novel Orang-Orang

## Proyek

## Karya Ahmad Tohari
Normalisasi kondisi  negara  perlu diwujudkan  agar  pembangunan  dapat berjalan.  Hanya  dengan  keadaan  politik yang normal dan stabillah yang memungkinkan  terjadinya  pembangunan. Oleh  karena  itu,  perlu  tindakan  nyata untuk  mewujudkan  kondisi  ideal  itu. Salah satu aspek yang harus ditata adalah partai  politik.  Menurut  penguasa  Orde Baru  partai politik adalah sumber konflik karena keegoisannya.Karena itu, pemerintahan  tidak  dapat  berjalan jika selalu  berganti penguasa.  Agar  tidak terjadi  demikian,  sumber  konflik  itu harus dibuat  normal.Rakyat  hanya  punya satu  pilihan  yang  tepat,  yaitu  Golongan Lestari  Menang  alias  Orde  Baru,    Orde Pembangunan  .  Hal  ini  sesuai  dengan kutipan berikut.
“....Kepada  seluruh  warga  hendaknya dikatakan  mereka  hanya  punya  satu
pilihan  yang  tepat, yaitu  Golongan Lestari Menang alias Orde baru. Karena, selain  GLM  isinya  Cuma  politikus- politikus tukang omong kosong.
Sedangkan kita, GLM, jagonya pembangunan.  Maka  Ketua  Dewan Pembina kita digelari Bapak Pembangunan, iya kan?” (Tohari, 2004:79)
Penguasa Orde  Baru  berupaya menanamkan  pemahaman bahwa Partai- partai  selain  Golongan  Karya  hanya berisikan  para  pembual  dan  pembohong politik.    Yang  kerjanya  hanya  membuat kacau  negara.  Hal  ini  seperti  dalam kutipan berikut.
“Eh,  di  masa  pembangunan  semua dalang  harus  kreatif  menciptakan  lakon yang  bersemangat  Orde  Baru.  Dan Gatotkaca  Kembar  Tiga  menceritakan ada tiga Gatotkaca. Yang satu berkampuh  warna  hijau,  satu  lagi berkampuh  warna  merah,  dan  yang  lain berkampuh  warna  lambang  GLM.  Dan akhir cerita membuktikan, Sang Gatotkaca yang berkampuh warna GLM-lah  yang  asli.  Lainnya  palsu  dan kerjanya bikin kacau negara.” “Tapi  ceritanya  tidak  berhenti  di  situ,” potong  Tamu- 2.  “Setelah  dikalahkan oleh  Gatotkaca  asli,  maka  dua  yang palsu  berbalik  menjadi  abdi  sang pemena ng,”  sambung  Tamu -2  (Tohari, 2004:80-82).
Di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru berkuasa  terdapat  tiga  lembaga  yang memerankan diri dengan peran seperti itu yaitu  Golongan  Karya,  Partai  Persatuan
Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Keberadaan lembaga  ini  nyaris  hanya  sebagai  simbol dan  sebagai  stempel  demokrasi  begitu halnya  orang-orang  partai  yang  duduk dalam  lemabaga  legislatif.  Tak  lebih hanya sebagai eksesori pula.
“Di  tahun  1991  ini    Kabul  sering membaca  kritikan  pedas  terhadap  para anggota  dan  lembaga  DPRD.  Secara kelembagaan  DPRD  sering  dicap  hanya
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204
194
menjadi  tukang  stempel  atau  aksesori pemerintah  Orde  Baru.  Rakyat  jadi pemilih sangat naif yang hanya dipinjam namanya.  Keterwakilan mereka  di lembaga legislatif sangat rendah.
Amanat  rakyat pemilih  kurang  tersalur dan lebih banyak menjadi bahan retorika para politikus” (Tohari, 2004:54) Golongan  Karya  pada  periode  ini memiliki  tempat  yang  lebih  istimewa daripada  dua  partai  politik    lain. Golongan  Karya  yang digunakan  oleh Suharto  sebagai  kendaraan  politik,  dan lembaga  stempel  paling  loyal  tempat  ia mendaftarkan  diri  maju  sebagai  presiden setiap  lima  tahun  sekali. Partai  yang kalah  dalam  pemilu  (PPP  dan  PDI)  pada akhirnya akan menjadi partai  yang selalu mengamini  semua  program  Orde  Baru. Kedua partai ini hanya sekadar simbolisasi pelaksanaan demokrasi, tidak lebih dari itu.
Rakyat yang sudah terhipnotis dengan  wacana  yang  sudah  dibangun penguasa  hanya  bisa  tunduk  patuh memberikan kesetiaan yang kosong tanpa nilai.  Kesetian  buta  karena  akal sehat sudah  terkalahkan  dengan  diskursif penguasa.
“Ribuan  mesin  mulai  hidup.  Dan  sorak - sorai  membahana.  Sang  Ketua  Umum datang dan mobil mewahnya menempati kepala barisan. Ribuan massa merengsek  dan  meneriakkan  yel-yel
GLM  ketika  diumumkan  ketua  umum siap menggunting  pita  tanda  presmian penggunaan jembatan.  Maka  sang  ketua turun  dari  mobil  dengan  senyum  khas karena  gigi  taringnya  sedikit  gingsul. Langkahnya  megah.  Penuh  kejayaan. Dan  puja- puji,  hidup  Orde  Baru” (Tohari, 2004:215-216).
Orde  Baru  yang  memiliki  posisi sebagai man of desire, dapat menciptakan dan  mengkondisikan  kebenaran  sesuai yang  dikehendaki.    Dengan  berlatar waktu  menjelang  pemilu,  dalam  novel Orang-Orang Proyek menjadikan
kampanye sebagai sarana untuk memproduksi wacanatentang mesin politiknya Partai Golongan Lestari Menang  yang mampu  menghegemoni masyarakat  untuk  merasa,  berpikir,  dan bersikap  (beraktualisasi)  sesuai  dengan wacana penguasa.
a. Peran  Diskursif    Karya  Sastra sebagai Bentuk Resistensi terhadap Hegemoni Penguasa dalamNovel Orang-Orang  Proyek Karya Ahmad Tohari Penguasa  menutup-nutupi  realitas dengan melakukan diskursif.
Pengkultusan  satu  partai  yang  akhirnya memunculkan  tindakan  tidak  terpuji: kecurangan  dan  penyelewengan  dana proyek  demi  perayaan  hari  ulang  tahun partai.  Ironisnya, para  pemimpin  di negara  demokrasi  yang  partainya  sudah satu  azas,  dan  semua  aparatnya  sudah ditatar P-4. Ahmad Tohari menggambarkannya dalam kutipan berikut.
“Brengsek! Samad mulai terbakar emosinya.  Negara  dan  pejabat  negara merasa  dirinya  tak  bisa  salah?  Itu  kan kultur negara kerajaan yang feodal? Apa kita yang sudah 45 tahun menjadi negara republik masih berjiwa feodal?
Apa  kamu  kira  negara  kita yang  konon berpancasila  ini,  dan  semua  aparatnya sudah  ditatar  P-4,  sebuah  negara republik  demokrasi?  Bangun,  bangun! Hentikan mimpimu. Dan sadari di tahun 1991  ini  kita  hidup  di  bawah  sebuah orde feodal baru” (Tohari, 2004:111).
Kekuasaan yang lalim dapat dilakukan  oleh  semua  pihak  yang memiliki  otoritas  formal  dan  tradisional, kekuatan  represif,  maupun  kewenangan publik yang luas. Manifestasinya beragam, mulai dari penindasan, pengekangan,  pembungkaman,  hingga pembiaran  atas  ketidakadilan.  Misalnya, praktik  korupsi  yang  menggila.  Korupsi
telah menjadi suatu kewajaran.
Kecurangan  sudah  menjadi  barang  biasa. Kejujuran  adalah  hal  istimewa  bagi orang-orang  korup seperti  dalam  kutipan berikut.
“Ya, kecurangan memang sudah menjadi  barang  biasa.  Maka  Dalkijo juga  pernah  bilang  kepada  Kabul,  si jujur adalah orang yang menentang arus dan  konyol.  Blo’on.  Mungkin.  Namun bagi  Kabul  kejujuran  sebenarnya  bukan suatu  hal  yang  istimewa.  Dialah  yang seharusnya  dianggap  biasa  “(Tohari, 2004:52).
Salah  satu  bentuk  respon  terhadap tatanan  yang  lalim  adalah  munculnya resistensi publik. Ini merupakan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan, penentangan terhadap penguasa  yang  lalim,  maupun  gerakan tandingan  yang  dilakukan  oleh  rakyat atas  kebejatan  rezim. Secara  konseptual, gerakan  rakyat  ini  bisa  berupa counter- movements,  counter-hegemony,  maupun infrapolitik.
“Pertanyaan  apa?  Kalau  sulit  saya  tak bisa.
Mudah saja. Mengapa beberapa penduduk di sini suka menyuap kuli-kuli untuk mendapat, atau tepatnya dicurikan semen?
Oh,  maaf.  Tadi  Mas  Kabul  tanya  apa? Ah,  saya  ingat.  Ada  orang  kampung ingin  mendapat  semen  dari  proyek  ini dengan cara menyuap kuli-kuli? Ya. Tanpa maksud membela sesama saudara sekampung,  bukankah  mereka  tak  bisa merugikan  proyek  tanpa  kerja sama dengan orang dalam, bukan?”
Ya. Tapi kan, selama ini saya menganggap  orang  kampung  lugu, bersih,  tidak melik terhadap  barang orang lain.
He  he  he...,  itu  dulu,  Mas  Kabul. Sekarang lain. Sekarang orang kampung menganggap, misalnya, mengambil aspal  dari  pinggir  jalan  adalah  perkara
biasa.  Bila  ketahuan,  ya  mereka  akan membeli rokok  buat  pak  mandor.
Selesai.”
(Tohari, 2004:15-16)
Kutipan  di  atas  dapat  menunjukkan bahwa  rakyat  kecil  menjadi  bersifat apatis dengan tindak korup atau penyelewengan  yang  sudah  terjadi  di mana-mana.  Pelakunya  tidak  tanggung- tanggung  dari  para  kontraktor,  pejabat, hingga para wakil rakyat. Jadi rakyat pun melakukan  semacam  gerakan  tandingan untuk ikut merasakan uang korupsi. Yang menarik  adalah  bahwa  hukum  pun  bisa dipermainkan.  Sanksi  bisa  hilang  dengan adanya  permainan. Penegakan  hukum yang  amburadul.  Dalam  pola  pikir masyarakat yang sudah koruptif memainkan undang-undang demi
kepentingannya    sudah  biasa.  Kutipan berikut menunjukkannya.
“Pak  Dalkijo,  saya  ingatkan  ada undang-undang  nomor  18  tahun  1990; pemborong  wajib  menjamin  bangunan yang dikerjakan bisa bermanfaat setidaknya selama sepuluh tahun.
Wah,  Dik  Kabul,  terima  kasih  atas peringatan  ini.  Dan  terus  terang,  saya juga  tidak  pernah  melupakan  undang- undang itu. Tapi bisa dibilang undang- undang  tersebut  baru  lahir  kemarin sore.  Jadi,  belum  memasyarakat.  Lagi pula  Dik  Kabul  tahu  bagaimana efektivitas  hukum  di  negeri  ini. Penegakkannya  amburadul.  Makanya banyak  orang  bilang  di  sini  hukum dibuat  hanya  untuk  di  langgar,  iya kan?” (Tohari, 2004:186) Aksi infrapolitik merupakan bentuk resistensi  publik  yang  sangat  mudah dijumpai. Manifestasi  infrapolitik  oleh rakyat  kecil  sangat  beragam,  mulai  dari gaya  subversi  halus,  pembangkangan, hingga  pemberontakan.  Dalam  novel Orang-Orang  Proyek direpresentasikan oleh Kabul yang dengan tegas tetap tidak mau bekerja sama untuk menyelewengkan dana  proyek  demi
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204
196
hanya  untuk  kegiatan  HUT  Partai Golongan  Lestari  Menang.  Walaupun  ia harus  dianggap  orang  yang  tidak  loyal pada  Orde  Baru,  tidak  berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya
penyelewengan  adalah  kesalahan  besar. Korupsi  dengan  mengambil  dana  proyek untuk kegiatan lain tidak boleh disamakan  dengan  bentuk  partisipasi pembangunan.  Penyelewengan  adalah penyelewengan.  Kabul  tetap  bergeming, sekalipun  ia  harus  berhadapan  dengan tuduhan  subversif  dan  tidak  bersih lingkungan,  bahkan  harus  berhadapan dengan tindakan represif aparat.
“Tapi  Kabul,  benarkah  kamu  akan seberani  itu?  Sebab  bila  kamu  berani membantah,  si  Tamu-1  pasti  akan menerormu  dengan  tuduhan  sengit; loyalitas terhadap Orde Baru diragukan; tak mau berpartisipasi dalam pembangunan.  Atau kamu  akan  ditliti, dikuliti,  sampai  mereka  yakin  bahwa kamu  bersih  lingkngan.  Yakni  kamu bukan  anak,  kemenakan,  sepupu  jauh, satu  buyut,  dengan  orang-orang  yang terlibat  gerakan  komunis”  (Tohari, 2004: 85).
Kutipan lain juga disebutkan, “.... Dengar, Dik. Untuk memeriksa atau bahkan  menahan  Dik  Kabul,  mereka akan menemukan banyak alasan. Misalnya, menghambat pelaksanaan program  pembangunan;  tidak  loyal kepada  pemerintah;  menentang  Orde Baru,  sampai  indikasi  bahaya  laten komunis. Dan sekali Dik Kabul beruurusan  dengan  aparat  keamanan, nama  Dik  Kabul  akan  masuk  daftar hitam; Dik Kabul akan tetap diawasi dan mungkin  tidak  akan  dapat  bekerja  di mana pun” (Tohari, 2004:205).
Dalam kesehariannya, resistensi publik bisa terekspresikan melalui karnaval  budaya,  ritual  lokal,  hingga bentuk kesenian rakyat lainnya yang sarat kritik  dan  pesan  untuk  penguasa  lalim serta  ajakan  untuk  rakyat  supaya  tidak
larut  dan  permisif  terhadap  kekuasaan yang  lalim.Semua  itu  mengarah  pada upaya sadar, meski tanpa koordinasi, oleh rakyat yang  tertindas  dan  tergilas ketidakadilan  untuk  menegasikan public transcripts, yaitu potret diri penguasa dan wacana  kekuasaan  yang  diproduksi  dan diinternalisasi  oleh  para  elite  penguasa lalim  melalui  berbagai  instrumen  dan media  sosialisasi  supaya ketidakadilan dan kelaliman diterima sebagai hal wajar oleh rakyat kecil.
Dalam  novel  ini,  Ahmad  Tohari tidak  memberikan  revolusi  itu  sebagai pilihan  untuk  keluar  dari  permasalahan yang dibicarakannya. Tatapi, ia menawarkan  solusi  damai.  Lebih  pada pelontaran  wacana  untuk  merenovasi karakter bangsa
dengan kereligiusitasannya  dan  kejawaannya.
Ahmad Tohari menawarkan solusi  untuk keluar  dari  korupsi  dengan selalu  ingat Tuhan , jujur, dan sederhana.
Selalu  ingat  pada  Tuhan    (eling) adalah yang paling dasar dalam keimanan. Allah swt telah mengutus Nabi
Muhammad  untuk  menata keimanan yang sebenar-benarnya sehingga umatnya berbudi pekerti
luhur. Dengan begitusegala masalah negeri ini teratasi.
“Ya.  Bahwa Kanjeng  Nabi  tidak  diutus, k-e-c-u-a-l-i  untuk  menyempurnakan akhlak  manusia.  Ah,  dari  dulu  kita terpesona  oleh  kata  ‘kecuali’  itu  yang agaknya  diabaikan  oleh  banyak  orang. Padahal  kosakata  itu,  dalam  konteks riwayat tadi, punya peran amat strategis” (Tohari, 2004: 36)
Kemudian dilanjutkan dalam kutipan,
“....’Kecuali’.  Kosakata    ini  sepanjang permenungan  Pak  Tarya,  mewajibkan orang membidik serta memaknai seoptimal mungkin kata kunci berikutnya,  yakni  ‘menyempurnakan akhlak’. Karena selain ‘ menyempurnakan akhlak sudah dikecualikan. Artinya, selain penyempurnaan  akhlak,  bukan  tujuan
diutusnya Kanjeng Nabi” (Tohari,
2004:38)
Jujur  (temen) merupakan  salah  satu wujud budi luhur  yang harus diwujudkan dalam  kehidupan  sehari-hari. Sikap  jujur identik dengan kebenaran. Jadi memanfaatkan kesempatan atau mengklaim hak  orang  lain  berada  jauh dari  wilayah  kebenaran  ini.  Selain mendatangkan ketenangan, kejujuran juga akan
mendatangkan kemudahan.Dalam Orang-Orang Proyek,
kejujuran  Kabul  jelas  berdampak  pada kesejahteraan  orang-orang  di  sekitarnya. Kejujurannya  merupakan  bagian  didikan ibunya, yaitu cablaka.
“Kegelisahan  saya  mungkin  muncul karena  saya  mewarisi  watak  orangtua. Saya  anak  petani  kecil.  Kami  biasa bersikap cublaka. Tidak  biasa  nakal. Tidak biasa selingkuh, apalagi selingkuh.” (Tohari, 2004:67 ) Sederhana (Prasaja) merupakan hidup  hemat,  tidak  konsumtif.  Dalam Orang-Orang  Proyek
dititipkan  oleh
Ahmad  Tohari  pada  tokoh biyung, ibu
Kabul. Dengan kesederhanaan, ia mendidik anak-anaknya menjadi manusia sejati. Biyung menjadi petunjuk bagaimana  seorang  berlaku hemat  di masa  materi  berlebih,  tidak  cepat  silau dengan  kemewahan.  Walaupun  Kabul sudah  bekerja,  namun  Biyung  tetap berkarya. Ia tidak mau hanya menggantungkan    pemberian  sang  anak. Kesederhanaan ini pantas untuk dicontoh bagi  para  penguasa  agar  rakyat  juga memiliki  pola  hidup  yang  sama  dengan penguasanya.
b. Strategi  Diskursif  sebagai  Upaya untuk Menciptakan  Pengetahuan atau  Kehendak  untuk  Berkuasa dalam  Novel Orang-Orang  Proyek Karya Ahmad Tohari Tulisan,  sebagai  salah  satu  produk teks  merupakan  faktor  penting  dalam
membentuk  diskursus.  Derrida  pernah menyatakan  bahwa  tidak  ada  apa-apa  di luar  teks, Il  n’y  a  pas  de  horstexte . Semuanya  ada  dalam  teks  belaka. Melalui  tekslah  pertarungan  membentuk hegemoni atau
kekuasaan itu berlangsung(Kurniawan, 2005).
Dengan menulis novel Orang-Orang
Proyek,  Ahmad  Tohari  menyampaikan kegusarannya  atas  tindak  penguasa  Orde Baru.
Ia merasa geram dengan ketidaksesuaian antara kebenaran wacana yang  dimunculkan  penguasa Orde  Baru dengan  realitas.  Wacana  penyeragaman partai dengan dalih mewujudkan stabilitas  atau  normalisasi  dan  demi pembangunan ternyata hanyalah stabilitas semu. Begitu pula dengan pembangunan.
Pembangunan memunculkan adanya praktik  korupsi.  Penyebabnya  adalah keinginan  para  pengurus  partai  untuk mendanai  berbagai  kegiatan  partai  yang berkuasa  melalui  proyek-proyek  yang dianggap  sebagai  milik  orang-orang partai.  Hal  ini  seperti  tampak  dalam kutipan berikut.
“Dan  campur  tangan  itu  ternyata  tidak terbatas  pada  penentuan  awal  pekerjaan yang menyalahi rekomendasi para perancang, tapi masuk juga hal-hal lain. Proyek  ini  yang  dibiayai  dengan  dana pinjaman  luar  negeri  dan  akan  menjadi beban  masyarakat,  mereka  anggap sebagai  milik  pribadi.  Kabul  tahu bagaimana  bendahara  proyek  wajib mengeluarkan  dana  untuk  kegiatan partai  golongan  penguasa”  (Tohari, 2004 : 22).
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam kutipan  itu  pula,  Ahmad  Tohari  melalui tulisannya (novelnya) ingin menanamkan pengetahuan  dalam  benak  pembaca bahwa  sebenarnya  dalam  pembangunan ada  konsekuensi  logis  yang  harus ditanggung  oleh  rakyat;    utang  luar negeri.  Dana  pembangunan  itu  berasal dari utang luar negeri yang akan menjadi
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204
198
beban masyarakat. Eronisnya masyarakat telah  terbutakan  oleh  wacana  pemerintah Orde  Baru.  Dan  utang  itu  ternyata  tidak hanya  untuk  pembangunan  tetapi  juga dimanfaatkan  oleh  penguasa  melalui partainya untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Kekuasaan yang  menurut  Ahmad  Tohari  sebagai kekuasaan yang gila.
“Saya  jujur.  Bukan  hanya  desa  ini, melainkan  semua  desa  membutuhkan kades atau lurah seperti kamu. Saya kira perubahan  harus  dimulai  dari  desa. Sayang,  saya  juga  tahu  hal  ini  tidak mudah  dalam  sistem  kekuasaan  gila seperti ini” (Tohari, 2004:93) Pada kutipan lain disebutka pula, “Terima  kasih.  Kalau  kamu  bilang  saya dibutuhkan, saya akan mencoba bertahan.  Saya  akan  bersiasat  untuk sedikit mengurangi  dampak  kerakusan GLMagar  kerusakan  desa  saya  tak terlalu  parah.  Ya  kalau  benda  yang rusak,  tapi  kalau  hati  dan  moral  rakyat serta  nilai- nilai  yang  hidup  disini?” (Tohari, 2004:94)
Penghilangan  hak  sebagai  warga negara yang merdeka sering diterima oleh rakyat.  Rezim  yang  represif,  selalu memberikan  label  dengan  “perbuatan makar, subversif, tidak bersih lingkungan,  eks  tapol-napol,  dan  masih banyak  lagi  yang  lainnya pada  orang- orang yang menentang penguasa. Dengan kenyataan ini Ahmad Tohari menyadarkan pembaca bagaimana
nistanya  nilai  kemanusiaan  orang-orang yang  ber-KTP  OT  dan  ET  sebagaiamana kutipan berikut.
“Gusti,  demi  pemiliki  nama  Sang Pengampun, Sang Penyayang. Haruskah mereka menangung beban sejarah seumur  hidup?  Haruskah  anak  cucu mereka  terus  menanggung  hukuman kesalahan  politik  yang  tidak  mereka lakukan?  Lihat  mata  mereka  ketika kusebutkan  kata  ‘GLM’  atau  ‘Orde Baru’  atau  ‘pemerintah’  atau  lainnya
yang  menyangkut  kekuasaan  negara. Dalam  bola  mata  mereka  ada  cekam ketakutan.  Ada  bayangan  menggigil karena  kecut  hati.  Wajah  berubah  jadi pucat  dengan  bibir  bergetar.  Tangan wel-welan karena tak tahu lagi cerca dan nista, apalagi yang akan mereka terima” (Tohari, 2004:86)
Dalam kutipan lain disebutkan pula,
“....Mereka  adalah  warga  desa  yang disandangi  gelar  yang  selalu  membuat merka  ketakutan: OT dan ET. Dan saya – Kades  Basar- mendapat  perintah mengabadikan  stigma  pembrontakan komunis  tahun  1965  hingga  harga  diri dan  jiwa  mereka  luluh?...”  (Tohari, 2004: 86)
Rehabilitasi  para  korban  Orde  Baru akan  didengar  oleh  kalangan  pimpinan eksekutif,  legislatif  dan  judikatif,  kalau ada desakan yang kuat dan terus-menerus oleh berbagai kalangan dalam masyarakat.Rehabilitasi  nama  baik  para ex-tapol ini bukan saja akan membebaskan para ex-tapol dari penyiksaan    batin  (dan  juga  fisik,  bagi sebagiannya), tetapi juga melegakan para keluarga  dan  sanak-saudaranya  (dekat maupun  jauh)    yang  jumlahnya  cukup besar.  Rehabilitasi  nama  baik  para  ex- tapol  juga  akan  menimbulkan  dampak kesejukan  dalam  kehidupan  masyarakat, yang  merupakan  langkah  penting  untuk terciptanya rekonsiliasi nasional.
Ahmad  Tohari  sebagai pengarang yang tidak lainpulaadalah salah satu agen hegemoni  sebagaimana  dinyatakan  oleh Gramsci, yakni sebagaiintelektual; sebagai  intelektual  tradisional  yang menjadi  bagian  dari  kelompoksubordinat yang melakukan resistensi atas kelompok hegemonik. Melalui karyanya ia menghadirkan  wacana  rehabilitasi  bagi orang- orang  yang  ‘dianggap’  pemerintah Orde  Baru  sebagai  komunis.  Ia  ingin menghilangkan  stigma  yang  disandang para  warga  dengan  KTP  dengan  OT  dan
ET.  Boleh  dikata  Ahmad  Tohari  seperti halnya Said, Oktar, Gray, dan
Brownyang  telah  melakukan counter- hegemonik  atas  diskursus  orientalisme,
holocaust,terorisme, dan keimanan Kristiani.
c. Relasi    Kekuasaan    dalam  Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai  hubungan  timbal  balik. Penyelenggaraan kekuasaan
terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan,  begitu  pun  sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan  efek  kekuasaan.  Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan- Pengetahuan (Eriyanto, 2003:65). Dalam  novel Orang-Orang Proyek karya  Ahmad  Tohari  memperlihatkan bahwa  tokoh-tokoh  cerita  merasakan adanya entitas penyelenggaraan
kekuasaan  yang  dilakukan  Orde  Baru dalam  sepak  terjang  pemerintahannya sehingga melahirkan pengetahuan. Begitu pula
sebaliknya. Penyelenggaraan pengetahuan  akan  menimbulkan  efek kekuasaan.  Terkait  bahaya  komunisme, misalnya.
Komunisme
merupakan suatu wacana  paling  penting  dalam  kekuasaan orde  baru. Lewat  sekolah-sekolah  dan institusi
pendidikan disebarkan pengajaran sejarah  yang menggambarkan kekuatan komunis itu buruk sekali. Lewat birokrasi  dengan  membedakan  perlakuan yang berbeda kepada yang dituduh punya kaitan atau orang tuanya komunis. Lewat institusi militer, dilakukan dengan melarang  orang  yang  punya  indikasi komunis masuk militer.
Lewat pemerintah, dengan penerapan litsus. Dan lewat  institusi  kemasyarakatan  dengan pemberian  kode  tertentu  kepada  mereka
yang  diindikasikan  punya  hubungan dengan  komunis  dan  punya  potensi mempunyai  ideologi  komunis.  Dengan penyebaran serentak semacam itu khalayak  didikte  untuk  memandang komunisme sabagi sesuatu yang berbahaya  sekaligus  sebagai  kekuatan yang harus diwaspadai karena setiap saat bisa bangkit. Pengetahuan  ini ditanamkan  ke benak khalayak dikontrol, diatur, didisiplinkan  bukan  dengan  jalan  fisik, tetapi lebih  kepemikiran,  ide  sehingga selalu waspada dengan kekuatan komunis. Pelabelan  dalam  identitas  diri penduduk  dipakai  sebagai  strategi  agar rakyat  menginternalisasi  pengetahuan yang diwacanakan Orde Baru.
“Jangan  lupa  warga  yang  ber -KTP dengan  tanda  OT atau  ET.  Ingatkan mereka  akan  peristiwa  ’65  agar  mereka dan  seluruh  keluarga  mereka  menjadi pendukung  kita.  Manfaatkan  kekuasaan Anda  ketika  warga  datang  untuk  minta tanda tangan demi melestarikan kemenangan  GLM.  Dan,  Anda  tidak akan  memberikan  atau  memperpanjang surat  izin  usaha  untuk  toko,warung, kilang  padi,  dan  sebagainya,  kecuali mereka  berjanji  dan  sudah  terbukti mendukung kita”(Tohari, 2004:80) Pencantuman  OT  dan  ET  dalam KTP  penduduk  yang  dianggap  memiliki kedekatan  dengan  “komunisme”.  Basar sebagai  kepala  desa  dengan  pengetahuan tersebut  demi  kelestarian  kemenangan GLM.  Begitu  pula  untuk  warga  lainnya yang  ingin  memperpanjang  surat  izin usahanya  harus  membuat  dan  mengisi lembar-lemabar tertulis yang berisi pernyataan  dukungannya  kepada  GLM. Di  era  kejayaan  Orde  Baru  bukan  hal aneh  bila  harus  meminta  rekomenadasi terlebih  dahulu  dari  pimpinan  ranting Golkar jika akan mengurusi suatu urusan. Basar memiliki kapasistas untuk
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204 200
menyampaikan pengetahuan sebagai orang yang dianggap memiliki kuasa.
Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak  sadar  dalam  jaringan  kesadaran masyarakat.  Inilah  yang    diharapkan dalam  konteks  ini.  Adanya  regulasi- regulasi  dari  dalam  yang  menormalkan. Kekuasaan  tidak  datang  dari  luar  tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan  itu  dari  dalam. Sebagai contoh dapat disebutkan seorang karyawan yang secara berdisiplin bekerja sesuai  dengan  tugas-tugasnya.  Bahwa ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya  represi  dari  bos  atau  pimpinan namun  karena  adanya  regulasi-regulasi dari  dalam  yang  menormalkan.  Mereka bekerja  dengan  giat  bukan  saja  hanya karena  ada  ancaman  atau  tekanan  tapi juga  karena  adanya  semacam  struktur diskursif  yang  mengatakan  akan  ada penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.
Tokoh  Basar,  mantan  aktivis,  yang dulunya  giat  berdemo  menentang  Orde Baru kini harus menjadi bagian dari Orde Baru.  Sebagai  kepala  desa  ia  secara otomatis menjadi orang Golongan Lestari
Menang (Golkar). Realitas ini mengharuskannya untuk melakukan disiplin tubuh bahwa ia adalah Golongan Lestari  Menang.  Internalisasi  terjadi dalam  diri  Basar.  Kekuasaan  telah memproduksi pengetahuan baru pada diri Basar  sebagai  kepala  desa  dan  sebagai orang  partai.  Basar  menjelma  menjadi tubuh-tubuh    yang  taat  (dociel  bodies) sebagaimana dalam kutipan berikut.
“Memang  ya. Karena, sistem  kekuasaan di  bawah  Golongan  Lestari  Menang, GLM,  menempatkan  jajaran  perangkat desa  dan  kelurahan  seluruh  Indonesia menjadi onderbouw mereka.  Jajaran perngkat desa adalah  satu di antara tiga pilar  penopang  GLM.  Dua  pilar  lain adalah  birokrasi  pegawai  negeri  dan ABRI.  Maka  suka  atau  tidak,  seorang
kades  seperti  Basar  sudah  tercantum sebagai kader Golongan Lestari
Menang” (Tohari, 2004:83).
Kekuasaan  sesuai  data  di  atas  sama sekali  berbeda  dengan  pengertian  yang dipahami  oleh  masyarakat  selama  ini. Kekuasaan  diartikan  secara  represif  dan kadangkala malah opresif. Namun,
kekuasaan  di  atas  dilakukan  dengan menciptakan regulasi-regulasi dalam struktur  kehidupan  masyarakat  tujuannya adalah  untuk  melakukan  pengawasan yang  lebih  ekonomis.  Sistem  panoptis diterapkan  penguasa  untuk  menciptakan kepatuhan  warganya,  khususnya  para pejabat  pemerintah.  Dalam  tubuh-tubuh itu  terdapat  internalisasi  atas  perturan- peraturan yang diciptakan penguasa.
Di  sisi  lain, internalisasi  pada  tokoh Kabul  misalnya.  Dalam  dirinya  telah tertanam  kuat  atas  pemahaman  kejujuran dan berkorupsi dengan melakukan tindak penyelewengan  berarti  tidak  berpihak kepada masyarakat miskin. Tindak penyelewengan  merupakan  suatu  bentuk penghianatan atas tujuan mulia pembangunan.  Kepatuhan  seperti  inilah yang  mestinya  perlu  dibangun  dalam upaya  membebaskan  negara  republik  ini agar  terbebas  dari  masalah  dekadensi moral, korupsi akibat hilangnya ketidakjujuran.
“Aku insinyur. Aku tak bisa menguraikan  dengan  baik  hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat
miskin...  Yang  jelas  bagiku  kecurangan besar  maupun  kecil  yang  terjadi  di proyek  ini  pasti  akan  mengurangi tingkat kesungguhan, bahkan mengkhianati  tujuan  dasarnya.  Dan hatiku  tak  bisa  menerimanya”  (Tohari, 2004: 31-32).
Keberadaan panoptisme dan internalisasi  dalam  diri  tokoh    di  atas memperlihatkan  cara  membaca  yang
berbeda  tentang  kekuasaan  sebagaimana Foucault  memahami  kekuasaan  yang sangat  orisinal.  Kekuasaan  tidak  dimiliki dan  dipraktikkan  dalam  suatu  ruang lingkup  di  mana  ada  banyak  posisi  yang secara  strategis  berkaitan  antara  satu dengan yang  lain.  Kekuasaan  lebih  pada individu,  subjek  dalam  lingkup  yang paling  kecil.  Dikatakan  individu  karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi  dan  meresap  ke  dalam seluruh  jalinan  perhubungan  sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan,  ilmu,  lembaga-lembaga. Lagipula sifatnya bukan represif, melainkan  menormalisasikan  susunan- susunan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan  kajian  analisis  wacana  kritis Michel  Foucault  ini  dapat  diketahui bahwa dalam novel Orang-Orang Proyek karya  Ahmad  Tohari  ini  menunjukkan adanya  praktik  diskursif    yang  dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang  kuat  adalah normalisasi dengan penataan    partai  politik,  karena  partai politik adalah sumber konflik. Agar tidak terjadi  demikian,  sumber  konflik  itu dibuat  normal,  ditata  sehingga  partai politik tidak menjadi penghalang kelangsungan pembangunan.
Partai politik harus diseragamkan atau harus ada satu partai yang lebih dominan. Golongan Karya  yang  dalam  novel  Ahmad  Tohari disebut Golongan Lestari Menang,
sebagai  kendaraan  politik  dan  salah  satu pilar  Orde  Baru  harus  mendominasi perolehan  suara  dalam  setiap  pemilu. Struktur  diskursif inilah  yang  dibangun oleh  Orde  Baru  dan  disebarkan  lewat pernyataan  pidato  dari  pejabat  pusat sampai  daerah,  lewat  buku-buku  ajar sekolah, dan sebagainya.
Dari  kajian    ini  dapat  disimpulkan pula  bahwa  karya  sastra  (Novel Orang- Orang  Proyek)  memiliki  peran  diskursif. Novel ini sebagai wahana untuk menyampaikan wacana. Bentuk diskursifnya  merupakan
counter- hegemonik/resistensi  terhadap  penguasa Orde Baru.Resistensi dalam novel Orang- Orang  Proyek  bukan  konter-hegemoni yang represif dan anarkis.  Novel Orang- Orang  Proyek telah menunjukkan bahwa praktik-praktik  diskursif  penguasa  Orde Baru; normalisasi/stabilisaasi dengan penyeragaman  partai  demi  kelangsungan pembangunan  ditandingi  dengan  wacana di  balik  berbagai  proyek  pembangunan ada  penyelewengan,  korupsi.  Korupsi yang  muncul  akibat  keinginan  menjaga superioritas partai.
Selain  diwujudkan  dalam  bentuk wacana  yang  merupakan  konter-diskursif penguasa  Orde  Baru,  resistensi  ini ternyata  berupa  wacana  yang  memuat ide-ide  solutif  Ahmad  Tohari  dalam mengentaskan  problem  korupsi  bangsa melalui   perbuatan para tokoh novel.
Menulis merupakan salah satu strategidiskursif dalam menciptakan pengetahuan;  dengan  kata  lain  yaitu kehendak  untuk  berkuasa.Pengetahuan, sebagaimana  dinyatakan  oleh  Foucault, identik
dengan kekuasaan.
Menulis,termasuk  menulis  karya  sastra, merupakan  salah  satu  dari  strategi  itu. Melalui  novel  yang  telah  ditulisnya, Ahmad  Tohari  menggulirkan  wacana sebagai bentuk counter-hegemonik pemerintah  Orde  Baru;  penyeragaman partai  ternyata  hanya  menimbulkan masalah  baru  yakni  korupsi.  Di  samping itu, rehabilitasi terhadap warga  yang ber- KTP  dengan  tanda  OT  dan  ET  juga diwacanakan oleh Ahmad Tohari.
Disimpulkan pula bahwa  relasi kekuasaan  tampak  dalam  pengetahuan (wacana) yang diproduksi oleh
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204 202 pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan kekuasaan/melakukan pembenaran guna
melanggengkan hegemonninya. Apa yang sudah tertanam sebagai  kebenaran  dalam  aras  pikiran rakyat perlu dilanggengkan. Untuk melanggengkannya,  pemerintah  Orde
Baru  menerapkan    panoptisme.  Yakni, pengawasan  yang  diskontinyu,  namun membawa dampak yang kontinyu.
Praktiknya  dibentuklah  regulasi-regulasi dalam  struktur  sosial  masyarakat  agar masyarakat  menjadi  tubuh-tubuh  yang patuh, manusia yang disiplin. Kedisiplinan  ini  bukan  karena  sikap represif  ataupun  oprasif,  namun  semata- mata karena adanya internalisasi terhadap pengetahuan  yang  ia  pahami.  Sistem panoptis  ini  ada  kalanya  bersifat  halus dan  kadang  kasarbila  terlampau  kasar, bisa berdampak buruk pada kekuasaan.
Peneliti  berharap  bahwaPertama, kebohongan dan kezaliman walau ditutup-tutupi  akan  terlihat  juga.  Wacana seyogyanya digunakan untuk menciptakan grand narative yang memungkinkan  untuk  kemajuan  dan kemakmuran rakyat. Antara wacana yang dibangun dan kenyataan
harus diselaraskan  agar  tidak  terjadi  resistensi terhadap  wacana yang digulirkan.
Kedua, keberadaan  partai,  sedikit atau banyak jumlahnya belum tentu akan menjamin berlangsungnya demokrasi yang  baik.  Semuanya  bergantung  pada pelakunya.  Oleh  karena  itu,  kedewasaan berpolitik  dan  etika  berpolitik  perlu dibangun.  Penyeragaman  partai  yang keterlaluan nyatanya dapat menumbuhkan bibit penyelewengan wewenang  dan  kekuasaan.  Penggiat partai  akan  berupaya  untuk  mewujudkan cita-cita partai dan cenderung menghalalkan segala cara untuk
meraihnya.  Korupsi,  intimidasi,  dan kecurangan-kecurangan  politik  bisa  jadi
akan  tumbuh  subur  di  negeri  ini. Kebijakan  penggalangan  dana  kegiatan partai  dengan  dalih  partisipasi  untuk pembangunan  seperti  pada  novel Orang-

## Orang Proyek sebagai bukti akan hal itu.
Oleh  karena  itu,  harus  ada  batas  yang tegas  dalam  pendanaan  partai.  Jika kesadaran berdemokrasi masyarakat maka jumlah partai yang porposional dan profesional    akan  menambah kualitas demokrasi di Indonesia.
Ketiga, karya  sastra  pun  memiliki andil  dalam  pemberian  pencerahan. Penggalian  nilai  untuk  perbaikan  negeri ini  dapat  ditemukan  dalam  karya  sastra. Solusi  dalam  upaya  mengatasi  korupsi misalnya.  Oleh  karena  itu,  karya  sastra harus  tetap  mendapatkan  tempat  dan tidak boleh dipinggirkan dalam pengkajiannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Adian,  Donny  Gahral.  2002.  “ Berfilsafat Tanpa  Sabuk  Pengaman,  Sebuah Pengantar, ”  dalam Pengetahuan danMetode,  Karya-Karya  Penting Foucault. Yogyakarta: Jalasutra.
Allen,  Pamela.  2004. Membaca,  dan
Membaca  Lagi,  [Re]interpretasi Fiksi Indonesia 1980-1995. Magelang:Indonesiatera.

## Budianta,  Melani.  2002.  “Teori  Sastra Sesudah  Strukturalisme:  dari  Studi
Teks  ke  Studi  Wacana  Budaya,” BahanPelatihan  Teori  dan Kritik Sastra.  Jakarta:  PPKB  Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
Damono, Sapardi Djoko. 1989. Sosiologi Sastra  Sebuah  Pengantar  Ringkas. Jakarta: P3B Depdikbud.
Endraswara,  Suwardi.  2011. Metodologi Penelitian Sosiologi sastra. Yogyakarta: CAPS. Eriyanto.2011.Analisis Wacana : Pengantar Analisis teks Media.Yogyakarta:LKiS
Esten,  Mursal.  1984. Sastra  Indonesia dan Subkultur. Bandung: Angkasa.
Faruk. 2010. Pengantar Sosiologi Sastra:
dari  structural  Genetik  sampai Post-Modernism. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Foucault, Michel2002a. Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan.  Yogyakarta: Bentang.
Foucault,  Michel.  2007. Order  of  Thing :Arkeologi Ilmu-Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkan  oleh  Tim  Kita. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucault,  Michel.  2011. Pengetahuan dan  Metode:  Karya-Karya  Penting Michel  Foucault. Diterjemahkan oleh Arif. Yogyakarta: Jalasutra.
Foucault, Michel. 2012. Arkeologi Pengetahuan. Diterjemahkann  oleh Inyiak Ridwan Munzir. Yogyakarta: IRCiSoD. Hardiyanta, P.  Sunu.  1997. Michel Foucault : Bengkel Individu ModernDisiplin Tubuh. Yogyakarta: LkiS. Haryatmoko, “ Kekuasan melahirkan Anti  Kekuasaan ”  dalam  Jurnal Basis  No  01-02  Tahun  ke-51, Januari-Februari 2002.
Jalal, Moch. Tanpa Tahun. Praktik Diskursif The Theory of Truth Michel Foucault dalam Kontruksi
Simbolisaasi Bahasa di Indonesia.(Online), (http://journal.unair.ac.id/filerPDF /Praktik%20Diskursif.pdf, diakses pada 9 September 2013). Kurniawan. 2005. ” Bekas-bekas Dekonstruksi Derrida”(www. Cybersastra.net.  diakses  pada  9 September 2013). Luxemburg,  Jan  van et  al.  1984. Pengantar Ilmu Sastra: Terjemahan  Dick  Hartoko.  Jakarta: Gramedia. Nurgiyantoro, Burhan. 1998. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Nurhadi. 2006. Peran Diskursif Karya Sastra.Jurnal Diksi FBS, UNY. (Online), No. 44Edisi Januari. (http://staff.uny.ac.id..., diakses  9 September 2013).

## Nurhadi. 2006. Menulis sebagai Strategi
Diskursif .Jurnal Diksi FBS, UNY. (Online), No. 32Edisi ...... 2005.
(http://staff.uny.ac.id..., diakses  9 September 2013).

## Pradopo,  Rachmat  Djoko. 1997. Prinsip-
Prinsip  Kritik  Sastra. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Purwanto, Bambang. 2003. “ Historisisme Baru  dan  Penulisan  Sejarah ,” dalam  Muh.  Arif  Rokhman  dkk.,
EDU-KATA, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014:191 — 204
204
SastraInterdisipliner.  Yogyakarta:
Qalam.
Ratna, Nyoman Kutha. 2009. Paradigma Sosiologi Sastra.
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Tohari,  Ahmad.  2004. Orang-Orang Proyek. Yogyakarta: Mahatari.

## Tim Penyusun KBBI. 2005. Kamus Besar
Bahasa  Indonesia. Jakarta  :  Balai Pustaka.
Said, Edward W. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan,  Membongkar  Mitos hegemoni  Barat (terjemahan  dari Cultureand  Imperialism,  1993). Bandung: Mizan.
Said,  Edward  W.  1994. Orientalisme (terjemahan dari Orientalism,
1979). Bandung: Pustaka.
Salmon,  Claudine.  1985. Sastra  Cina Peranakan  dalam  Bahasa  Melayu. Jakarta: Balai Pustaka.
Sobur,  Alex.  2006. Analisis  Teks  Media. Suatu  Pengantar  untuk  Analisis Wacana,  Analisis  Semiotik,  dan
Analisis Framing.
Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Sunardi,  St.  2002. Semiotika  Negativa. Yogyakarta: Kanal.
Storey,  John.  2003. Teori  Budaya  dan Budaya  Pop,  Memetakan  Lanskap
Konseptual
Cultural
Studies.
Yogyakarta:Qalam.
Suryadinata,  Leo.  1992. Golkar  dan Militer. Jakarta: LP3ES.
Wellek,  Rene  dan  Austin  Warren.  1995.
Teori  Kesusasteraan (Terjemahan Melanie Budianta). Jakarta: Grasindo. Yudiono,  KS.  2003. Ahmad  Tohari:
Karya  dan  Dunianya.  Jakarta: Grasindo.