This study aims to describe the development of local democracy in the Special Capital Region of Jakarta based on the achievement of the Indonesian Democracy Index (IDI) in the last 5 years (2013-2017). The methods used are library research, in-depth interviews, Focus Group Discussion,  and  analysis  of  news  document  content.  The  results  of  the  study  show  that  the achievements  of  the democracy index of  DKI Jakarta  Province occupy the highest position, compared to other provinces. In 2014 DKI Province's democracy index score reached 84.70, from  a  scale  of  100.  In  2015  the  index  score  reached  85.32,  2016  dropped  to  70.85.  While 2017 reaches the highest ranking, which is 84.73. Thus, Jakarta is a national "barometer" for the achievement of democracy. The dynamics and performance of democracy in DKI Jakarta Province is strongly influenced by its position as the capital city, metropolitan city, the center of political, economic, socio-cultural life.
Keywords: Index of Democracy, Local Politics, Development of Democracy.

## WAJAH DEMOKRASI JAKARTA
DALAM POTRET INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
Oleh: Rahmatulloh  

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perkembangan  demokrasi  lokal  di  Propinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  berdasarkan  capaian  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI) dalam  kurun  5  tahun  terakhir  (2013-2017).  Metode  yang  digunakan  adalah,  studi  pustaka (library  research),  wawancara  mendalam,  Focus  Group  Discussion,  dan  analisa  konten dokumen  pemberitaan.  Hasil  kajian  menunjukkan  capaian  indeks  demokrasi  Propinsi  DKI Jakarta menempati posisi tertinggi, dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain. Pada tahun 2014 skor indeks demokrasi Propinsi DKI mencapai 84,70, dari skala 100. Pada tahun 2015 skor  indeks  mencapai  85,32,  tahun  2016  merosot  menjadi  70,85.  Sementara  tahun  2017 mencapai  peringkat  tertinggi,  yakni  84,73.  Dengan  demikian,  Jakarta  merupakan  sebuah “barometer” nasional bagi capaian demokrasi. Dinamika dan kinerja demokrasi di Propinsi DKI  Jakarta  sangat  dipengaruhi  kedudukannya  sebagai  Ibukota  negara,  kota  metropolitan, pusat kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya.
Kata Kunci: Indeks Demokrasi, Politik Lokal, Perkembangan Demokrasi.

## ABSTRACT
 Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Email: rahmat.algharamy@gmail.com

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  penelitian  yang  diungkap Unesco  tahun  1950  bahwa  untuk pertama  kali  dalam  sejarah,  demokrasi dinyatakan  sebagai  nama  yang  paling baik  dan  wajar  untuk  semua  sistem organisasi  politik  dan  sosial  yang diperjuangkan  oleh  para  pendukungnya yang  berpengaruh.  Demokrasi  seolah menegaskan  diri  sebagai  sistem  yang terbaik  dari  semua  sistem  politik  yang ada.  Meskipun  terdapat  kritik  atas kekurangan yang  dimiliki,  namun demokrasi  dianggap  paling  sedikit keburukannya  dari  keburukan  yang dimiliki sistem di luarnya.
Demokrasi  kini  sudah  menjadi trend  global  di  berbagai  negara  di dunia.  Kehadirannya  sebagai  “anak kandung” dalam bangunan politik Barat kini  telah  diadopsi  sebagai  milik masyarakat  dunia.  Demokrasi  tidak hanya mewabah pada negara dalam arti teritoral  yang  bersifat  tunggal  dan tersentralisasi,  tetapi  juga  “merembes” hingga  menjadi  trend  politik  lokal  di tiap-tiap  wilayah  sebagai  bangunan sistem  politik  dari keberadaannya sebagai negara demokrasi. Artinya bagi negara, demokrasi kini telah menyentuh aspek  lokalitas  politik  masyarakat
sesuai  kondisi,  tradisi  dan  budaya  yang melatarinya.
Konon, sekarang ini lebih dari 70 negara di berbagai belahan dunia sudah mulai  melaksanakan  reformasi  politik dan  demokrasi  yang  berujung  pada desentralisasi dan pemberdayaan pemerintahan  lokal  (Maxim,  2002:v). Dalam  demokrasi  lokal,  setidaknya terdapatnya  peran  atau  kiprah instansi- instansi pemerintah lokal seperti gubernur  di  tingkat  Provinsi  dan walikota atau bupati di tingkat Kota/Kabupaten, DPRD, termasuk dewan kota, dan pelayanan administratif;  serta  adanya  aktivitas masyarakat  yang  terorganisasi  ( civil society ).  Dari  konteks  tersebut,  dimana para  aparat  pemerintah  dan  elit  politik lokal  dan  gerakan  masyarakat  sipil memiliki  peran  saling  mengisi  dalam pengambilan keputusan dan terdapatnya hubungan  yang  saling  mendukung untuk mengidentifikasi pelbagai permasalahan  yang  dihadapi  dalam rangka  mencari  solusi  di  wilayah  yang menjadi otonominya.
Perkembangan  terkini,  penguatan demokrasi  lokal  menjadi  ukuran  bagi keberhasilan  demokrasi  secara  nasional dalam  suatu  negara.  Bahwa  untuk melihat  perkembangan  demokrasi  di Indonesia,  diperlukan  pengukuran  bagi
keadaan demokrasi di tiap-tiap provinsi. Melalui  pengukuran  model  IDI  (Indeks Demokrasi Indonesia) yang telah dibakukan  oleh  para  pakar/ahli  dan difasilitasi  oleh  Kemenkopolhukam, BAPPENAS,  Kemendagri,  BPS  dan dukungan  UNDP  sejak  2007,  maka dapat  diketahui  tingkat  demokratisnya masing-masing provinsi sehingga diakumulasi  menurut  agregasi  capaian rata-rata keseluruhan atau secara nasional untuk melihat capaian demokrasi  Indonesia.  Uniknya  melalui pengukuran  ini  juga  dapat  dilihat sejauhmana  peringkat  demokrasi  tiap- tiap  provinsi  untuk  kemudian  dapat dijadikan  penyusunan  bagi  prioritas pembangunan  politik  oleh  pemerintah maupun pemerintah daerah.
DKI Jakarta sebagai pusat
pemerintahan  dan  daerah  otonomi khusus  sering  disebut  sebagai  kota “barometer
nasional” dalam
pembangunan  politik  demokrasi  juga tidak  luput  dalam  obyek  pengukuran IDI.  Bahwa  diketahui  DKI  Jakarta berhasil  menempati  angka  tertinggi dalam capaian indeks demokrasi dibanding provinsi yang lain di Indonesia dan bahkan sebaliknya pernah terpuruk ke peringkat 14 dari 34 Provinsi  pada  2016,  dan  bangkit kembali ke peringkat pertama pada
2017,  dan  dalam  variabel  tertentu  juga terdapat capaian yang rendah dan kerap muncul  setiap  tahunnya.  Hal  ini  tentu diperlukan suatu kajian mengenai aspek pengukuran IDI bagi peningkatan capaian  indeks  dari  variabel  tersebut dan  sekaligus  pemanfaatan  hasilnya bagi pembangunan di DKI Jakarta, serta kelemahannya  dalam  pengukuran  dan manfaat IDI terkait.

## B. Metode
Metode pengumpulan dan pengolahan data  yang digunakan dalam kajian  ini  menggunakan  studi  pustaka ( library research ) sebagai bahan literatur  yang  dapat  menyajikan  data dan  disertai  dokumen  pendukung  yang menjadi  referensi  penting  dalam  kajian ini,  meliputi  dokumen  publikasi  dari BPS DKI Jakarta, Focus Group Discussion, dan dokumen pemberitaan.

## KERANGKA KONSEPTUAL
A. Demokrasi  Klasik  Ke  Demokrasi

## Modern
Kebanyakan  negara  di  dunia meyakini  demokrasi  sebagai  basis legitimasi  bagi  kedaulatan  kekuasaan negara karena mencerminkan dukungan rakyatnya. Mengingat demokrasi menggunakan “tolok ukur tak terbantah dari  keabsahan  politik”  sebagai
pencerminan  atas  kehendak  aspirasi penghuninya. Keyakinan bahwa kehendak  rakyat  adalah  dasar  utama bagi  otoritas  negara  sebagai  basis  bagi tegak kokohnya sistem politik.
Jika  di  masa  lalu,  yakni  Yunani kuno,  demokrasi  diyakini  merupakan bagian dari bentuk-bentuk
pemerintahan alternatif dalam penyusunan negara.
Sebagaimana
menurut  Plato,  kala  itu  membentuk pemerintahan dibedakan menjadi: monarki,  tirani,  aristokrasi,  oligarki, demokrasi,  dan  mobokrasi/okhlokrasi. Bahkan kemudian, Polybios membuatnya  menjadi  semacam  siklus politik kekuasaan sebagai proses pergantian atas semua bentuk pemerintahan  sebagaimana  menurut Plato dimaksud.
Pada  fase  berikutnya,  di  era modern  demokrasi  tidak  lagi  menjadi suatu  bentuk  pemerintahan  melainkan sebagai sistem politik yang cakupannya lebih  luas.  Mengingat  keberadaannya mengejawantahkan segala bentuk prosedur  yang  mesti  ditempuh  dalam membangun  konstruksi  bagi  institusi negara,  sehingga  berbagai  aspek  yang melatari bagian-bagiannya seperti kebebasan  hak  sipil  dan  politik  serta supremasi hukum diperlukan
pelembagaan atau institusionalisasi demokrasi.
Sebagaimana  Henry  B.  Mayo, menyatakan  demokrasi  sebagai  sistem politik  merupakan  suatu  sistem  yang menunjukkan  bahwa  kebijakan  umum ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh wakil-wakil  rakyat  yang  diawasi  secara efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip kesamaan  politik  dan  diselenggarakan dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan politik.
Namun belakangan ini, demokrasi tidaklah  cukup  sebagai  sistem  politik bagi bangunan negara demokrasi modern. Sebab kehadirannya membutuhkan  “support”  dari  berbagai pandangan  hidup  dan  perilaku  politik yang  demokratis  dari  individu  selaku pemilik kedaulatan. Di sinilah demokrasi mesti diartikan sebagai sikap hidup  para  individu  pendukungnya yang menopang tegaknya politik demokrasi  sebagai  sistem.  Demokrasi memerlukan  praktik  demokratis  untuk tumbuh kembangnya negara demokrasi. Praktik  atas  perilaku  demokrasi  terkait dengan  nilai-nilai  demokrasi  yang dipegang  teguh  atau  telah  tumbuh sebagai kesadaran politik sehingga akan membentuk budaya atau kultur demokrasi.
Nilai-nilai yang membangun kultur demokrasi penting untuk terwujudnya sistem demokrasi. Henry B Mayo  dalam  Mirriam  Budiardjo  (1990) menyebutkan  adanya  delapan  nilai demokrasi,  yaitu;  (1)  Menyelesaikan pertikaian-pertikaian  secara  damai  dan suka  rela;  (2)  Menjamin  terjadinya perubahan  secara  damai  dalam  suatu masyarakat  yang  selalu  berubah;  (3) Pergantian penguasa dengan teratur; (4)
Penggunaan paksaan sesedikit
mungkin;
(5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman; (6) Menegakan
keadilan; (7) Memajukan ilmu pengetahuan;  dan  (8)  Pengakuan  dan penghormatan terhadap kebebasan. Menurut  Mirriam  Budiardjo  (1997) menyatakan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai
demokrasi
perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut:
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili  golongan  dan  kepentingan dalam  masyarakat yang  dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan  rahasia  agar  lembaga  ini melakukan  pengawasan  terhadap pemerintah.
c. Suatu organisasi politik yang mencakup  lebih  dari  suatu  partai. Dan melalui partai menyelanggarakan  fungsi  politiknya sebagai pelembagaan politik masyarakat.
d. Pers  dan  media  masa  yang  bebas untuk menyatakan pendapat.
e. Sistem  peradilan  yang  bebas  untuk menjamin  hak  asasi  manusia  dan mempertahankan keadilan.
Sedangkan  Mouffe  (1996)  dalam bahasan  Budiarto  Danujaya  (2012;xv) mengenai perpektif demokrasi menurutnya  bahwa  yang  beredar  luas saat  ini  adalah  perpaduan antara gagasan kuno Yunani mengenai  “kuasa dari  rakyat”  dan  gagasan  modern  sejak era  renaisance  akhir  dan  pencerahan abad  XVIII  sampai  paruh  abad  XX mengenai  “hak-hak  individual  yang dijamin  secara  hukum”.  Sehingga demokrasi mengalami liberalisasi sebagaimana pendapat MacPherson
“demokrasi  diliberalisasikan”.  Dalam Budiarto  Danujaya  (2012;157  dan  207) bahwa  liberalisme  sebagai  paradigma modernisme berbicara batas-batas kuasa negara  karena  legitimasi  politik  negara berlandaskan dari dan untuk pemenuhan  hak-hak  warga  negara. Hak-hak  asasi  manusia  sebagai  limit yang menentukan asas negara hukum
pada ketatanegaraan demokrasi konstitusional.

## B. Pengukuran Demokrasi
Amien  Rais  (1986:  xvii-xxv) dalam  kata  pengantar  buku Demokrasi dan  Proses  Politik yang  merupakan kumpulan hasil jurnal LP3ES menyatakan  bahwa  demokrasi  sulit untuk didefinisikan secara baku, apalagi jika hanya digambarkan dengan bentuk- bentuk formal yang seringkali menyesatkan.  Sehingga  menurutnya lebih  tepat  disusun  kriteria  demokrasi untuk  memahami  hakikatnya  sebagai ukuran untuk menentukan sudah seberapa jauhkah suatu negara mencoba menerapkan  demokrasi  dalam  tata politik  dan  pemerintahannya.  Sejumlah kriteria tersebut menurutnya adalah: (1) Partisipasi  rakyat  dalam  pembuatan keputusan;  (2)  Persamaan  di  depan hukum;  (3)  Distribusi pendapatan secara adil;  (4) Kesempatan pendidikan yang sama; (5) Empat macam kebebasan (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul/berserikat,  dan  kebebasan beragama); (6) Ketersediaan dan
keterbukaan informasi; (7)
Mengindahkan  Fatsoen  (etika)  politik; (8)  Kebebasan  individu  ( privacy );  (9)
Semangat kerjasama sesuai kesepakatan
nilai-nilai  luhur  (konsensus);  (10)  Hak untuk  protes  (koreksi).  Menurutnya sejumlah kriteria itu diperlukan sebagai referensi,  sebab  berhasil  atau  tidaknya suatu  praktek  hanya  dapat  ditentukan bila  praktek  ini  dihadapkan  dengan teori.  Baginya  untuk  menilai  suatu realitas  hanya  dapat  dilakukan  bila kenyataan  itu  dikonfontasikan  dengan dimensi yang ideal.
G. Bingham Powell (1982) dalam Pangi Syarwi Chaniago (2017:182-183) menjelaskan  bahwa  suatu  negara  yang menyelenggarakan demokrasi perlu dilihat  dari  sejumlah  kriteria  yang dipersyaratkannya antara lain:
1. the  legitimacy  of  the  government rest  on  claim  to  represent  the desires  of  its  citizen.  That  is,  the claimof the government to obedience  to  its  laws  is  based  on the  governments  assertion  to  be doing what they want it to do.
2. the  organized  arrangement  that regulated this bargain of legitimacy  is  competitive  political election.  Leader  are  can  choose among  alternative  candidate.  In practice at lest plotical parties that have  a  change  of  winning  are needed  ato  make  such  choice meaningful.
3. most  adults  can  paticipate  in  the electoral process, both as voter and the candidate for importants political office.
4. citizen  voter  are  secret  and  not coerced.
5. citizens  and  leaders  enjoy  basic freedom of speech, press, assembly, and  organization.  Both  established parties  and  new  ones  work  to  gain members and voters .
Sebagaimana  dijelaskan,  bahwa demokrasi  bukan  lagi  semata-mata persoalan  pemenuhan  hak  dipilih  dan memilih, yakni ketersediaan kesempatan untuk ikut dalam kompetisi dalam jabatan politik, mapun partisipasi warga dalam menggunakan hak memilih  (prosedur  demokrasi),  namun juga  demokrasi  modern  meniscayakan terjaminnya penyelenggaraan kebebasan  sipil  dan  politik.  Demokrasi secara  substansi  menempatkan  pada kebebasan,  kesetaraan,  keadilan,  dan pemenuhan hak-hak asasi dalam lembaga-lembaga demokrasi.
Mengingat kebebasan sipil merupakan salah satu inti dari konsepsi demokrasi, maka menurut Gastil (1993) dalam  Maswadi  Rouf,  dkk  (2012;17) konsepsi  tersebut  terdapat  dalam  dua dimensi yang berbeda aspek: yakni
Hak-hak  Politik (Political  Rights) dan Kebebasan Sipil (Civi Liberty).
Kini,  tingkat  demokrasi  suatu negara  telah  diukur  menurut  penilaian yang  telah  dibakukan  secara  obyektif sesuai  konsep-konsep  demokrasi  yang telah  disederhanakan  sesuai  kerangka konseptual dalam  bentuk variabel operasional  yang  dapat  diukur  secara ilmiah.  Bahwa  suatu  negara  dapat disebut paling demokratis, cukup demokratis  hingga  kurang  demokratis, berdasarkan  parameter  demokrasi  yang diukur  menurut  suatu  pengukuran indikator  pada  variabel  indeks  secara kuantitatif.
Sebagaimana  lembaga  ternama Freedom House yang melakukan pengukuran  tingkat  demokrasi  negara- negara  di  dunia  setiap  dua  tahun melalui  skoring  atas  variabel-variabel demokrasi  seperti  kebebasan  sipil  dan politik,  dan The  Economist  y ang mengeluarkan Democracy  Index setiap tahun,  maka  di  Indonesia  kini  terdapat pengukuran  tersendiri  bernama  Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat IDI (Maswadi Rouf, dkk., 2012;15).
IDI  dipraktikan  di  Indonesia melalui  pengukuran  atas  variabel- variabel demokrasi yang khas Indonesia,  sehingga  tidak  sepenuhnya mengikuti
instrumen yang
dikembangkan  dari  luar.  Sebagaimana praktik demokrasi tidak semata melibatkan struktur atau lembaga demokrasi tetapi juga melibatkan masyarakat  sipil  secara  luas  melalui perilaku yang mendukung suatu sistem, sehingga IDI juga menempatkan partisipasi masyarakat yang juga merupakan  bagian  yang  diukur  karena turut  berpengaruh  bagi  pengukuran demokrasi.

## C. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
IDI yang telah dimulai sejak 2007 diselenggarakan  dengan  mendapatkan sokongan  dari  program  pembangunan PBB  bernama  UNDP  melibatkan stake holders demokrasi meliputi pemerintah, pemerintah  provinsi,  masyarakat  sipil, dan  akademisi.  Dengan  demikian,  IDI memberikan  gambaran  tentang  wajah demokrasi  lokal  setiap  provinsi  yang ada  di  Indonesia.  Tinggi,  sedang,  atau rendahnya  tingkat  demokrasi  suatu provinsi  dapat  dilihat  dari  kinerja  hasil pengukuran IDI yang dilakukan kelompok  kerja  (Pokja)  terdiri  para stake holder yang ada di tiap provinsi.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah  ukuran  tingkat  perkembangan demokrasi  Indonesia  dengan  menilai dinamika  demokrasi  yang  terjadi  di tingkat provinsi. IDI dirancang untuk
memberikan  gambaran  dengan  jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi  di  daerah.  Sebagaimana penjelasan  bahwa  “ Demokrasi  Lokal yang  kuat  dan  efektif  merupakan  dasar utama dalam mewujudkan demokrasi di tingkat  nasional  yang  sehat  dan  kuat ” dalam Demokrasi  di  Tingkat  Lokal , Buku  Panduan  International  IDEA Mengenai  Keterlibatan,  Keterwakilan,
Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan. Sarah Maxim,
Penyunting (2002:1).
IDI  mengukur  kualitas  demokrasi suatu  provinsi  yang  di  dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi  yang  telah  terjadi  selama satu tahun. IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun  hasilnya  bisa  dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun  pembangunan  politik  agar terjadi  peningkatan  kualitas  demokrasi sehingga wajah demokrasi di daerahnya dapat mengalami perbaikan.
IDI tidak semata mengukur peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan tetapi juga peran institusi publik  lainnya,  yakni  peradilan  dan kepolisian,  hingga  peran  partai  politik dan masyarakat yang turut berkontribusi  bagi  terciptanya  tatanan demokrasi.  Sebab  IDI  mengidentifikasi
berbagai  persoalan  yang  menghambat internalisasi  demokrasi  di  tingkat  lokal,
baik pemerintah maupun masyarakatnya.  Pengukuran  dilakukan setiap tahunnya
agar dapat dimanfaatkan  hasilnya,  yakni  dijadikan pedoman dalam perencanaan dan
kebijakan pembangunan serta memberikan  dukungan  bagi  program pengembangan dan
penguatan demokrasi.
Aspek  yang  diukur  dalam  IDI meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi,
mengingat  dalam  konseptualisasi  IDI dijelaskan  bahwa  esensi  demokrasi yang  secara  konseptual  ada  aspek kebebasan  sipil,  hak-hak  politik  yang kemudian  didukung  oleh  struktur  dan prosedur  lembaga  demokrasi  perlu dilakukan penyederhanaan konsep secara obyektif dalam beberapa variabel dan  indikator  yang  dapat  diukur, sebagaimana berikut:
1. Kebebasan Sipil ( civil liberty) :
1) Kebebasan Berkumpul dan
Berserikat (2 indikator)
2) Kebebasan Berpendapat (2
indikator)
3) Kebebasan Berkeyakinan (3 indikator)
4) Kebebasan dari Diskriminasi (3 indikator)
2. Hak-Hak Politik ( political rights) :
5) Hak Memilih dan Dipilih (5
indikator)
6) Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (2 indikator) 3. Lembaga Demokrasi ( institution of democracy ):
7) Pemilu yang Bebas dan Adil (2 indikator)
8) Peran DPRD (3 indikator)
9) Peran Partai Politik (2 indikator)
10) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (2 indikator)
11) Peradilan yang Independen (2 indikator)
Metode  yang  dipakai  dalam  IDI adalah  metode  trianggulasi  dengan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif  sehingga  data  yang  diperoleh dari metode yang satu akan memvalidasi  silang  ( cross  validate ) data  yang  diperoleh  metode  lainnya. Sehingga metodologi pengumpulan data digunakan sebagai berikut:
1. Review (koding)  berita  dari  surat kabar.
2. Review (koding) dokumen.
3. Focus  Group  Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan/ stakeholders 4. Indept Interview /wawancara
mendalam
Dari  data  indeks  atas  masing- masing  indikator  dari  aspek  dan
variabel  di  atas  dihitung  menjadi komposit  indeks  dalam  IDI  melalui penentuan  Bobot,  penghitungan dengan Analitical  Hierarchy  Procedure  (AHP) dan  Skala  Kinerja  Demokrasi.  Capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala  0  –  100.  Skala  ini  merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah  dan  100  adalah  tingkat tertinggi,  dan  kemudian  dibagi  ke dalam  tiga  kategori  tingkat  demokrasi yakni:
a. Kategori “baik” (indeks > 80);
b. Kategori “sedang” (indeks 60 – 80); dan
c. Kategori “buruk” (indeks < 60).

## PEMBAHASAN

## A. Capaian  Demokrasi  di  DKI  Jakarta Berdasarkan Hasil IDI
Tahun  2017  merupakan  tahun politik  di  DKI  Jakarta  yang  banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia,  yakni  diselenggarakannya pesta Pemilukada 2017
untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur  masa  bakti  2017-2022.  Di tengah  tingginya  tensi  politik,  pada 2018  dirilis  berita  resmi  statistik  oleh BPS  DKI  Jakarta  pada  3  September 2018,  bahwa  Capaian  hasil  IDI  DKI Jakarta  2017  secara  keseluruhan  cukup menakjubkan,  yakni  mencapai  angka
sebesar  84,73  (skala  0  sampai  100). Bila  dibandingkan  dengan  capaian  IDI DKI  Jakarta  2016  yang  sebesar  70,85, jelas  pada  tahun  2017  ini  angkanya mengalami kenaikan secara signifikan.
Dengan hasil pengukuran tersebut,  maka  IDI  DKI  Jakarta  2017 berada pada kategori baik, dibandingkan  capaian  IDI  tahun  2016 yang  berada  pada  kategori  sedang,  dan bahkan  berada  di  urutan  ke-14  atau tercecer  dari  hasil  capaian  Provinsi lainnya di Indonesia.
Hasil  capaian  IDI  tahun  2017 tersebut  menunjukkan  IDI  DKI  Jakarta menempati posisi tertinggi atau peringkat pertama perkembangan
demokrasinya  dan  mengulang  pada prestasi demokrasi dua tahun sebelumnya,  yakni  IDI  tahun  2015 dimana  perolehannya  DKI  mencapai 85,32 dan IDI tahun 2014 sebesar 84,70.
Dengan  demikian,  hasil  capaian demokrasi  menurut  catatan  IDI  2017, maka  perolehan  IDI  Provinsi  DKI Jakarta menjadi yang tertinggi capaiannya  di  Indonesia  dan  bersama tiga provinsi lainnya, yakni DI Jogyakarta,  Kalimantan  Utara,  dan Bangka  Belitung  berada  pada  kategori baik  karena  memiliki  indeks  di  atas angka 80.
Jika  dilihat  dari  tabel  di  bawah ini, pada 2017 DKI Jakarta memperoleh 84,73  disusul  oleh  DI  Yogyakarta (83,61),  Kalimatan  Utara  (81,06),  dan Bangka  Belitung  (80,11).  Hal  tersebut dapat  dilihat  sebagaimana  tabel  1 berikut: 1
1 Data  Statistik  BPSDKI  Jakarta  sesuai berita  resmi  No.  69/08/th.XXI,  15 Agustus 2018
Tabel 1. IDI seluruh Provinsi se-Indonesia berdasarkan 3 Aspek Tahun 2016-2017
IDI 2016 IDI 2017 Kode Provinsi IDI Aspek Kebebasan Sipil Aspek Hak- Hak Politik Aspek Lembaga Demokrasi IDI Aspek Kebebasan Sipil Aspek Hak- Hak Politik Aspek Lembaga Demokrasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Aceh 72,48 92,92 63,94 60,33 70,93 87,27 63,94 61,47 12 Sumatera Utara 67,37 82,71 62,29 56,13 68,08 74,75 62,29 68,87 13 Sumatera Barat 54,41 51,01 54,33 58,82 69,50 61,66 61,08 92,72 14 Riau 71,89 71,78 77,98 62,34 73,41 82,03 66,57 73,41 15 Jambi 68,89 84,39 65,63 54,58 74,12 86,81 62,08 77,27 16 Sumatera Selatan 80,95 91,17 81,94 66,53 74,04 90,83 63,90 69,03 17 Bengkulu 74,23 85,14 63,84 77,01 72,73 88,51 59,42 74,03 18 Lampung 61,00 60,49 59,32 64,31 72,01 74,12 67,20 77,00 19 Kepulauan Bangka Belitung 83,00 87,65 81,09 80,20 80,11 83,07 82,30 72,89 21 Kepulauan Riau 72,84 85,43 71,28 59,48 76,33 90,84 71,45 65,82 31 DKI Jakarta 70,85 81,11 67,54 63,19 84,73 87,73 80,86 87,12 32 Jawa Barat 66,82 73,37 72,34 49,79 68,78 73,61 71,02 59,16 33 Jawa Tengah 66,71 66,06 67,24 66,69 70,85 69,07 67,24 78,82 34 DI Yogyakarta 85,58 90,00 81,59 86,37 83,61 93,25 82,31 73,55 35 Jawa Timur 72,24 73,73 76,49 63,63 70,92 78,98 60,98 76,57 36 Banten 71,36 83,47 68,30 60,99 73,72 85,16 63,87 74,98 51 Bali 78,95 96,94 69,60 71,18 78,80 95,51 66,80 76,85 52 Nusa Tenggara Barat 65,41 65,06 62,08 71,13 76,04 79,40 62,08 93,98 53 Nusa Tenggara Timur 82,49 96,25 81,68 66,46 75,51 79,69 69,75 79,39 61 Kalimantan Barat 75,28 83,29 75,70 64,54 79,13 97,15 76,36 60,85 62 Kalimantan Tengah 74,77 84,98 70,66 68,43 76,12 95,58 56,69 82,50 63 Kalimantan Selatan 73,43 61,04 83,58 72,89 76,25 60,16 81,09 88,79 64 Kalimantan Timur 73,64 78,25 78,35 60,36 72,86 83,33 67,18 68,72 65 Kalimantan Utara 76,98 100,00 66,64 64,48 81,06 98,57 68,54 78,93 71 Sulawesi Utara 76,34 96,31 70,42 60,62 75,76 90,87 72,12 62,54 72 Sulawesi Tengah 72,20 80,39 67,89 68,76 69,79 90,04 55,88 66,44 73 Sulawesi Selatan 68,53 75,54 61,51 70,86 70,79 77,48 64,58 72,23 74 Sulawesi Tenggara 71,13 88,07 55,51 74,66 68,51 77,66 60,49 69,74 75 Gorontalo 77,48 82,35 75,54 74,42 73,92 85,30 68,18 68,73 76 Sulawesi Barat 72,37 82,89 69,02 64,47 67,74 73,56 60,84 71,39 81 Maluku 78,20 87,17 76,18 70,13 77,45 81,78 74,85 76,15 82 Maluku Utara 73,27 92,27 61,79 67,59 70,73 90,19 65,84 54,02 91 Papua Barat 60,35 93,67 38,05 53,85 62,76 92,42 39,05 63,14 94 Papua 61,02 92,15 41,13 53,45 61,34 89,09 42,16 56,91 Indonesia 70,09 76,45 70,11 62,05 72,11 78,75 66,63 72,49
Total  angka  secara  keseluruhan di atas menjadikan Jakarta merupakan sebuah  “barometer”  nasional  bagi capaian  demokrasi,  meski  ini  menjadi catatan untuk terus diperbaiki.
Mengingat  masih  terdapat  beberapa kelemahan  dari  aspek  dan  indikator tertentu  yang  masih  tertinggal  dari angka atau indeks aspek dan indikator dari  provinsi  lain.  Misal  pada  aspek Kebebasan  Sipil  yang  peroleh  DKI Jakarta  (87,73)  masih  di  bawah Kalimantan Utara (98,57), Kalimantan Barat  (97,15),  Kalimantan  Tengah (95,58), DI Yogyakarta (93,25), bahkan  Papua  Barat  (92,42)  dan  lain sebagainya.  Pada  aspek  Hak-Hak Politik, DKI Jakarta (80,86), di bawah DI  Jogyakarta  (82,31),  Kep.  Bangka Belitung  (82,30),  dan  Kalimantan Selatan  (81,09).  Sedangkan  pada Aspek  Lembaga  Demokrasi  diperoleh DKI  Jakarta  (87,12),  masih  di  bawah NTB  (93,98),  dan  Sumatera  Barat (92,72).
Sejak  diberlakukan  IDI  bagi seluruh  provinsi  di  Indonesia  pada 2009  hingga  kini,  Jakarta  selalu bertengger pada posisi teratas, meskipun awalnya berada pada
ketegori sedang dan meningkat menjadi  kategori  baik  pada  2014  dan 2015.  Namun  pada  2016  mengalami
penurunan  pada  kategori  sedang  dan berada  pada  peringkat  ke-14,  tetapi akhirnya  pada  2017  kembali  naik teratas.  Dengan  demikian,  sejak  2009 hingga  2017  di  IDI  DKI  Jakarta mengalami  naik-turun  sebagaimana berikut:
a. Pada 2009 sebesar 73,91 (Kategori Sedang);
b. Pada 2010 sebesar 77,44 (Kategori Sedang);
c. Pada 2011 sebesar 77,81 (Kategori Sedang);
d. Pada 2012 sebesar 77,72 (Kategori Sedang);
e. Pada 2013 sebesar 71,18 (Kategori Sedang);
f. Pada 2014 sebesar 84,70 (Kategori Baik);
g. Pada 2015 sebesar 85,32 (Kategori Baik).
h. Pada 2016 sebesar 70,85 (Kategori Sedang).
i. Pada 2017 sebesar 84,73 (Kategori Baik).
Selanjutnya, untuk memudahkan perbandingan  capaian  IDI  dari  tahun ke  tahun  tersebut,  maka  secara sederhana dapat dilihat grafiknya pada tabel 2 berikut:
Tabel 2 Perkembangan IDI Provinsi DKI Jakarta 2009-2007
Dari nilai IDI DKI Jakarta tahun 2017  di  atas,  meskipun  mengalami kenaikan  dari  kategori  “sedang” menjadi  kategori  “baik”  atau  teratas, namun  masih  terdapat  variabel  aspek dan  indikator  yang  mesti  diperbaiki mengingat ada beberapa angka mengalami penurunan. Penurunan angka  tersebut  menunjukkan  adanya kekurangan-kekurangan perlu mendapat perhatian dari semua kalangan pelaku demokrasi di Ibukota Jakarta,  bahkan  dari  kekurangan tersebut  sebenarnya  pernah  tergambar atau  terjadi  secara  berulang  karena belum  mengalami  perbaikan  atau perubahan  oleh  pengambil  kebijakan ataupun  stakeholders  demokrasi  di Jakarta.

## B. Capaian  Indeks  Dalam  Variabel

## IDI  DKI  Jakarta  Tahun  Lima Tahun Terakhir
Bahwa  peningkatan  IDI  DKI Jakarta  dari  tahun  ke  tahun  selalu dipengaruhi  perubahan  tiga  aspek demokrasi,  yaitu:  (1)  Kebebasan  Sipil ( Civil  Liberty );  (2)  Hak-Hak  Politik
( Political  Rights ),  dan;  (3)  Lembaga- lembaga  Demokrasi  ( Institution  of Democracy ).  Dari  3  aspek  tersebut, secara keseluruhan terdapat 11
variabel yang diukur melalui indikatornya masing-masing.

## 1. Capaian  IDI  DKI  Jakarta  Tahun 2013
Berdasarkan  data  lima  tahun terakhir,  setidaknya  dapat  tergambar capaian  perkembangan  tentang  naik- turunnya nilai IDI DKI Jakarta. Dalam Tabel  2  di  atas,  pada  tahun  2013, capaian  IDI  DKI  Jakarta  mengalami penurunan  (71,18)  atau  lebih  rendah dari  tahun  sebelumnya,  bahkan  sejak tahun  2009  yang  mencapai  (73,91). Hal tersebut didapati dari ketiga aspek yang  diukur  tersebut  salah  satunya Aspek tentang Hak-Hak Politik ( Political  Rights )  dalam  kategori buruk,  sedangkan  Lembaga-lembaga Demokrasi  ( Institution of  Democracy ) turun  dari  kategori  sedang  menjadi kategori  buruk.  Berbeda dengan Aspek Kebebasan Sipil ( Civil Liberty ) yang tetap stabil dalam kategori baik.
Diantara 11 variabel yang mengalami  penurunan  terdapat  5 variabel,  yang  memperoleh  skor terendah  adalah  Peran  partai  politik turun  77,14  poin  dari  87,14  (2012) menjadi  10,00  (2013).  Disusul  4 variabel  lainnya,  yakni  Hak  memilih dan dipilih turun 0,34 poin  dari 52,98 menjadi    52,64,    Partisipasi    politik
dalam  pengambilan  keputusan  dan pengawasan  turun  14,54  poin  dari 72,06  menjadi  57,52,  Kebebasan Berpendapat  turun  22,23  poin  dari 90,00  menjadi  67,77;  dan  Kebebasan dari Diskriminasi turun 4,17 poin dari 74,32  menjadi  70,15.  Dari  data  yang ditilik pada tahun 2013 banyak Parpol di  DKI  yang  belum  melakukan kegiatan  kaderisasi  atau  melakukan kaderisasi  tetapi  tidak  disampaikan saat  dimintai  data  oleh  petugas  BPS selaku  Pokja  IDI,  hingga  akhirnya mendapatkan angka 0. Oleh karenanya partisipasi  Parpol  dalam  memberikan data  yang  dibutuhkan  lengkap  amat diperlukan  agar  IDI  DKI  Jakarta mencapai angka tertinggi atau tidak ke kategori  buruk  apalagi  jatuh  di  angka 0.
2. Capaian  IDI  DKI  Jakarta  Tahun 2014
Pada 2014, dimana pesta demokrasi  Pemilu  2014  terjadi,  DKI Jakarta  mengalami  kenaikan  angka yang  cukup  besar.  IDI  DKI  Jakarta 2014  sebesar  84,70,  angka  ini  naik 13,52  poin  dibandingkan  dengan  IDI DKI  Jakarta  2013  sebesar  71,18, sehingga  dengan  nilai  ini,  IDI  DKI Jakarta  berubah  dari  kategori  sedang
pada  tahun  2013  menjadi  kategori baik pertamakalinya pada tahun 2014.
Nilai  IDI  DKI  Jakarta  2014 yang diukur dalam tiga aspek demokrasi seluruhnya mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan dari  tahun  sebelumnya  (2013).  Indeks hak-hak politik mengalami peningkatan  terbesar  yaitu  sebesar 18,86  poin,  nilai  indeks  lembaga demokrasi  meningkat  sebesar  18,28 poin,  dan  nilai  indeks  kebebasan  sipil meningkat 3,00 poin. Sehingga indeks Hak-Hak  Politik  ( Political  Rights ) meningkat dari kategori buruk menjadi “sedang” dan indeks Lembaga-lembaga Demokrasi ( Institution  of  Democracy )  meningkat dari  kategori  sedang  menjadi  “baik”, sedangkan  indeks  Kebebasan  Sipil ( Civil Liberty ) masih sama berkategori “baik”.  Dari  11  variabel,  yang  naik hanya  8  variabel.  Yang cukup fantastis,  peningkatan  terbesar  pada variabel  peran  partai  politik,  yakni dari  10,00  (2013)  menjadi  100,00 (2014).  Lainnya  peningkatan  yang cukup berarti diantaranya hak memilih dan  dipilih  dari  52,64  menjadi  77,  18 dan partisipasi politik dalam pengambilan  keputusan  pengawasan dari 57,52 menjadi 70,71. Nampaknya dari  perolehan  nilai  IDI  2014  ini,
angka  yang  tersebar  dalam  bentuk skor  pada  masing-masing  variabel cukup baik, tidak ada yang memperoleh skor di bawah 60, karena yang terendah hanya 66,26 yakni pada variabel Peran DPRD.

## 3. Capaian  IDI  DKI  Jakarta  Tahun 2015
Lonjakan  perolehan  nilai  IDI
DKI  Jakarta  tahun  2015  adalah  yang tertinggi,  yakni  sebesar  85,32.  Angka ini  naik  0,62  poin  dibandingkan dengan  IDI  DKI Jakarta 2014 sebesar 84,70,  sehingga  hasilnya  IDI  DKI Jakarta  2015  tetap  berada  pada kategori baik sama seperti tahun 2014. Kenaikan  tersebut  terjadi  dari  tahun 2014  ke  2015  dipengaruhi  perubahan tiga  aspek  demokrasi  yakni  khusus Hak-Hak  Politik  ( Political  Rights ) naik  9,25  poin  (dari  73,94  menjadi 83,19)  sehingga  menjadikannya  naik ke  kategori  “baik”  dibanding  tahun lalu (2014),. Sedangkan aspek Kebebasan  Sipil  ( Civil  Liberty )  turun sedikitnya  menjadi  2,08  poin  (dari 91,72  menjadi  89,64),  dan  Lembaga- lembaga  Demokrasi  ( Institution  of Democracy )  turun  9,71  poin  (dari 92,97  poin  menjadi  83,26),  sehingga kedua aspek tersebut pada 2015 masih
sama berkategori “baik” sepertihalnya tahun 2014.
Meskipun pada 2015 ini capaian IDI  DKI  Jakarta  yang  tertinggi, namun  terdapat  sejumlah  penurunan.5 variabel  yang  mengalami  penurunan skor dibanding tahun 2014, yaitu:
a. kebebasan berpendapat yang turun 6,94  poin  dari  77,77  menjadi 70,83;
b. kebebasan  berkeyakinan turun 2,58 poin dari 100 menjadi 97,42;
c. kebebasan  dari  diskriminasi  turun 1,96  poin  dari  77,10  menjadi 75,14;
d. peran partai politik turun 1,99 poin dari 100 menjadi 98,01;
e. peran  birokrasi  pemerintah  daerah turun  42,44  poin  dari  100  menjadi 57,56 .
Sementara  itu,  empat  variabel lainnya  mengalami  peningkatan  skor, yaitu  terdapat  pada  variabel:  (a) kebebasan  berkumpul  dan  berserikat meningkat  6,41  poin  dari  91,25 menjadi  97,55;  (b)  hak  memilih  dan dipilih  meningkat  0,08  point  dari 77,18  menjadi  77,26;  (c)  partisipasi politik  dalam  pengambilan  keputusan dan  pengawasan  meningkat  18,42 poin  dari  70,71  menjadi  89,13;  serta (d) peran  DPRD  meningkat  1,62  poin dari 66,26 menjadi 67,88.
Capaian IDI DKI Jakarta sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  ada variabel  aspek  dan  indikator  yang perlu  menjadi  perhatian  khusus  agar nilainya  dapat  membaik,  meskipun penurunan tersebut beberapa di antaranya masih terdapat kategori baik sekalipun  (di  atas  80).  Misalnya  pada variabel  aspek  peran  partai  politik turun  1,99  poin  dari  100  pada  2014 menjadi  98,01  pada  2015.  Meskipun mengalami  sedikit  penurunan,  namun memerlukan perbaikan seperti semula.
Pada variabel aspek kebebasan berpendapat yang turun 6,94 poin dari 77,77  menjadi  70,83,  diyakini  di antaranya  adalah  terjadi  pada  kedua indikator berikut:
a. Ancaman  /penggunaan  kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat  dari  83,33  pada  2014 menjadi 75,00 pada 2015.
b. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan  berpendapat  50,00  pada 2014 tetap tidak beranjak membaik yakni masih 50,00 pada 2015.
Ditengarai capaian pada indikator  atas  variabel  kebebasan berpendapat  di  atas,  dalam  catatan penulis  sepanjang  2015  di  antaranya adalah:
1. Kontroversi dikeluarkannya Pergub 228/2015 (kemudian revisi no.232/2015)  oleh  Gubernur  DKI Jakarta,  Basuki  Thahaja  Purnama yang membatasi kebebasan berpendapat  oleh  publik  ibukota. Meskpun  kemudian  Pergub  sudah direvisi  namun  masih  ada  batasan yang  bertentangan,  di  antaranya larangan  menggunakan  pengeras suara  melebihi  batas  maksimal baku  tingkat  kebisingan  hanya  60 desibel  tidak  sesuai  dengan  UU Nomor  9  Tahun  1998.  Di  UU Nomor  9  Tahun  1998  tidak  diatur mengenai tingkat kebisingan, sehingga  pergub  ini  harus  ditolak. Selain  itu  juga  dalam  Pergub  hasil revisi  ini  masih  menyertakan  TNI dalam  kegiatan  mediasi  (Pasal  9 ayat  2),  Koordinasi  (Pasal  11  ayat 3)  dan  Pemantauan  (Pasal  12  ayat 2),  serta  Evaluasi  (Pasal  13  ayat 3,dan  Pasal  14  ayat  3).  Pergub telah  menempatkan  peran  TNI bukan hanya di  bidang pertahanan, tetapi  juga  memberikan  ruang peran  dan  fungsinya  di  bidang keamanan dalam ranah pengendalian
kebebasan berpendapat pada unjuk rasa warga sipil, dan ini mencederai demokrasi
dan kepercayaan masyarakat dalam reformasi TNI.
2. Aksi  Mogok  kaum  buruh  yang dilakukan  di  berbagai  tempat industri  dan  di  jalanan  ternyata dihadapi  dengan  kekerasan  oleh hadangan  warga  sipil  dan  aparat keamanan. Aparat keamanan menggunakan  dalih  melarang  aksi mogok  nasional  karena  mogok nasional  dianggap  ilegal  dan  tidak dikenal  dalam  nomenklatur  unjuk rasa.  Mogok  nasional  menurut aparat  dianggapnya  hanya  cukup dilakukan  di  dalam  perusahaan karena  itu  hanya  urusan  mogok kerja.  Bahkan  tidak  saja  aparat, pihak  sekelompok  warga  sipil  pun sebagai  pesanan  pihak  pengusaha yang berusaha ikut berlagak
“preman”  yang  menebar  ancaman dan tindak kekerasan untuk melarang  aksi  mogok  nasional tersebut.
Sekedar catatan juga dari penulis,  bahwa  di  luar  kejadian  yang tidak terinput atau tidak terkait dengan data informasi IDI pada 2015 terdapat berbagai  peristiwa  yang  mewarnai situasi sosial politik di tengah masyarakat  Ibukota  Jakarta,  adalah adanya  animo  politik  yang  tinggi sepanjang tahun 2015  sebagai puncak
pertentangan  politik  antara  Gubernur dan  DPRD  mengenai  RAPBD  2015 yang  berujung  pada  Hak  Angket  oleh DPRD, dan hal tersebut telah memancing  massa  tingkat  bawah menggeruduk  Balai  Kota  dan  DPRD melakukan aksi unjuk rasa. Kegaduhan politik tersebut menciptakan  ruang  protes massa antara  yang  pro  dan  yang  kontra menyikapi “Gubernur Bermulut Kotor” versus tudingan “Begal APBD di  DPRD”.  Aksi  protes  tersebut  tidak saja  ditumpahkan  di  depan  halaman Balai  Kota  hingga  jalan  Kebon  Sirih Jakarta  Pusat,  bahkan  juga  massa kerap  memanfaatkan  Car  Free  Day untuk aksi-aksi simpatik.
Termasuk sepanjang tahun 2015 juga ditandai banyaknya aksi pembangkangan warga terhadap kebijakan  penggusuran  (permukiman, lahan  usaha,  dan  sarana  sosial)  yang menimbulkan gelombang protes demontrasi  atau  perlawanan  massa sehingga  timbul  kekerasan yang mengancam kehidupan beberapa warga penghuni.
Sejak  Januari  hingga  Desember 2015, berdasarkan Laporan Penggusuran  Paksa  di  Wilayah  DKI Jakarta  yang  dirilis  oleh  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta
tercatat 113    kasus    dengan    jumlah 8.145  KK  dan  6.283  unit  usaha. Sebagian  pelaku  penggusuran  paksa tersebut  adalah  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta.  Sebanyak  95  kasus (84%) penggusuran paksa yang menimpa  korban  dilakukan  secara sepihak  oleh  pelaku  dan  mayoritas warga  sama  sekali  tidak  diberikan solusi  yang  memadai.  Ini  artinya hampir  seluruh  kasus  penggusuran paksa  yang  terjadi  di  wilayah  DKI Jakarta tidak melalui prosedur musyawarah  sebelum  melaksanakan penggusuran.  Sedikitnya  hanya  18 kasus  (16%)  yang  diputuskan  melalui musyawarah.  Eksekusi  penggusuran seringkali  dilakukan  dengan  ancaman alat  berat,  juga  tindakan  penertiban oleh  personil  gabungan  dari  personil Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  yang  ditopang  personil  TNI,  dan personil POLRI.
4. Capaian  IDI  DKI  Jakarta  Tahun

## 2016
Tahun  2016  terjadi  penurunan terhadap  kualitas  demokrasi  di  DKI Jakarta. Hal tersebut diperolehnya IDI Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  70,85 yang  mengalami  penyusutan  angka dibandingkan  dengan  IDI  Provinsi DKI  Jakarta  2015  yang  capaiannya
sebesar  85,32.  Meskipun  tingkat demokrasi Provinsi DKI Jakarta tersebut masih termasuk dalam kategori  “sedang”,  nampaknya  DKI Jakarta  terpental  diperingkat  ke-14, jauh di bawah provinsi-provinsi lainnya  di  Indonesia,  seperti  DI Jogyakarta  (85,58),  Kep.  Bangka Belitung  (83,00),  Nusa  Tenggara Timur/NTT  (82,49),  dan  Sumatera selatan (80,95).
Angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2016  mengalami  penurunan  dari  tiga aspek yakni:
a. aspek  Kebebasan  Sipil  dengan angka 81,11 mengalami penurunan 8,53 poin dibandingkan tahun 2015;
b. aspek  Hak-Hak  Politik  dengan angka 67,54
mengalami penurunan  sebesar  15,65  poin;
dan,
c. aspek Lembaga Demokrasi dengan angka 63,19 mengalami
penurunan  sebesar  20,07  poin, sehingga  menjadi  aspek  yang mengalami penurunan nilai terbesar dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah
Meskipun  sama  dengan  tahun 2015,  dimana  tidak  ada  lagi  indeks aspek  yang  berkategori  “buruk”  bagi
IDI  DKI  Jakarta,  namun  pada  2016 dapat  dibandingkan  hasilnya,  bahwa tahun  2015  semua  indeks  aspek berkategori  “baik”,  sedangkan  pada tahun  2016  Indeks  aspek  Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi turun menjadi  kategori  “sedang”,  hanya aspek  Kebebasan  Sipil  yang  tetat berada pada kategori “baik”.
Penurunan  pada  aspek  tersebut di  atas,  dapat  diihat  dari  sejumlah variabel,  dua  di  antaranya  dari  9 variabel  yang  menurun  cukup  tajam. Pertama,  Peran  Birokrasi  Pemerintah Daerah  menurun  paling  tajam  yaitu sebesar  53,04  poin,  dari  57,56  pada 2015 menjadi 4,52 pada 2016. Kedua, terjadi pada variabel Kebebasan
Berkumpul  dan  Berserikat  yang  turun 49,22  poin,  dari  97,66  pada  2015 menjadi 48,44 pada 2016.
Selain itu dapat juga dilihat dari hasil kinerja indikator demokrasi yang berkategori  “buruk”(atau  skor  di bawah 60) di tahun 2016, yaitu:
a. Indikator  1,  Ancaman  kekerasan atau  penggunaan  kekerasan  oleh aparat pemerintah yang
menghambat  kebebasan  berkumpul dan berserikat.
b. Indikator  2,  Ancaman  kekerasan atau  penggunaan  kekerasan  oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat
c. Indikator  4,  Ancaman/Penggunaan Kekerasan  oleh  Masyarakat  yang
Menghambat
Kebebasan Berpendapat
d. Indikator  8,  Aturan  tertulis  yang diskriminatif  dalam  hal  gender, etnis  atau  terhadap kelompok rentan lainnya
e. Indikator  16,  Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan
f. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD
g. Indikator  22,  Rekomendasi  DPRD Kepada Eksekutif
h. Indikator  23,  Kegiatan  Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu
i. Indikator  25,  Jumlah  kebijakan pejabat  pemerintah  daerah  yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, dan
j. Indikator  26,Upaya  Penyediaan Informasi  APBD  oleh  Pemerintah Daerah.
Dapat  terekam  dari  berbagai media,  bagaimana  situasi  politik demokrasi  di  DKI  Jakarta  tergambar di  masa  sepanjang  tahun  2016,  dan masuk dalam kenangan buruk masyarakat  dan  termasuk  kinerja pemerintah  daerah.  Misalnya  selain ancaman  kekerasan  terhadap
kebebasan berpendapat yang dilakukan  masyarakat,  juga  ancaman terjadi dilakukan oleh aparat pemerintah  sendiri.  Sebagai  contoh kejadian penghadangan atau penolakan  warga  atas  kedatangan Basuki  Thahaja  Purnama  (Ahok)  di sejumlah  tempat  oleh  masyarakat yang  kerap  menimbulkan  gejolak kekerasan,  juga  adanya  pengusiran wartawan  atau  awak  media  yang hendak  meliput  berita  oleh  Gubernur DKI saat itu, Basuki Thahaja Purnama.  Tindakan  Gubernur  DKI tersebut  dikategorikan  menghalangi kebebasan dalam berpendapat. Selama 2016, selain banyak kejadian-kejadian politik masa Pilkada yang menggangu demokrasi, seperti penghadangan, demontrasi  dengan  kekerasan,  juga dipicu  peran  birokrasi  pemerintah daerah  (sebesar  4,52)  yang  terendah nilainya, serta kinerja legislatif
(DPRD)  yang  minim  hak  inisiatif dalam menyusun Perda, sampai rendahnya rekomendasi pada
eksekutif.
5. Capaian  IDI  DKI  Jakarta  Tahun 2017
Sebagaimana  telah  disebutkan  di awal,  bahwa  capaian  IDI  secara nasional 2017, perolehan IDI Provinsi
DKI  Jakarta  adalah  capaian  angka yang  tertinggi  (sebesar  84,73)  di Indonesia  dan  bersama  tiga  provinsi lainnya,  yakni  DI  Jogyakarta(83,61), Kalimantan Utara (81,06), dan Bangka  Belitung  (80,11).  Bahwa  4 Provinsi tersebut berada pada kategori baik  karena  memiliki  indeks  di  atas angka 80.
Bagi DKI Jakarta, jelasnya capaian  IDI  2017  merupakan  prestasi yang  luar  biasa  karena  mampu membalikkan  keadaan  dari  tahun sebelumnya yang terpuruk pada peringkat  ke-14  pada  IDI  tingkat Provinsi di Indonesia.
IDI  Provinsi  DKI  Jakarta  2017 mencapai  angka  84,73  karena  adanya kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2016 yang angkanya  70,85,  sehingga  capaian kinerja demokrasi 2017 menempatkan  DKI  Jakarta  pada kategori  “baik”.  Kenaikan  terjadi  dari nilai indeks tiga aspek yakni:
a. indeks  aspek  Kebebasan  Sipil bernilai  87,73  yang  mengalami kenaikan  6,62  poin  dibandingkan tahun  2016,  ini  menjadi  aspek dengan capaian yang tertinggi;
b. indeks aspek Hak-Hak Politik yang bernilai  80,86  yang  mengalami
kenaikan sebesar 13,32 poin dibandingkan 2016; dan c. indeks  aspek  Lembaga  Demokrasi yang bernilai 87,06 yang mengalami  kenaikan  sebesar  23,93 poin.
Pada  tahun  2017  tidak  ada  lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”  dan  “sedang”,  mengingat ketiga indeks aspek di atas berkategori “baik”. Pada tahun 2017 terdapat satu variabel  yang  mengalami  penurunan indeks, tujuh variabel yang mengalami peningkatan  dan  tiga  variabel  yang tidak berubah (tetap). Variabel
Kebebasan Berpendapat menurun cukup tajam  yaitu sebesar 41,65 poin, dari  62,48  pada  2016  menjadi  20,83 pada  2017.  Kenaikan  terbesar  terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah  Daerah  yang  naik  63,52 poin,  dari  4,52  pada  2016  menjadi 68,04 pada 2017.
Namun  demikian,  dari  capaian peringkat  tertinggi  tersebut,  bukan berarti minim dari kekurangan, karena justru  masih  banyak  pekerjaan  rumah untuk  memperbaiki  kinerja  demokrasi dari  segi  kinerja  indikator  demokrasi yang  buruk  selama  2017  (disebut berkategori  “buruk”  karena  perolehan skor di bawah 60):
a. Indikator  2,  Ancaman  kekerasan atau  penggunaan  kekerasan  oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
b. Indikator  3,  Ancaman  kekerasan atau  penggunaan  kekerasan  oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
c. Indikator  4,  Ancaman  kekerasan atau  penggunaan  kekerasan  oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
d. Indikator  21,  Perda  yang  berasal dari  hak  inisiatif  DPRD  terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
e. Indikator  22,  Rekomendasi  DPRD kepada eksekutif
f. Indikator  26,  Upaya  Penyediaan Informasi  APBD  oleh  Pemerintah Daerah.
Perolehan  skor  yang  buruk  dari kinerja demokrasi berdasarkan indikator-indikator  tersebut  di  atas, maka diperlukan perhatian khusus dari semua  pihak,  baik  kalangan  dari aparatur pemerintahan, lembaga perwakilan  (DPRD),  penegak  hukum, penyelenggara Pemilu, dan dari kalangan  masyarakat,  baik  Partai Politik, NGO, dan sebagainya memanfaatkan  hasil  IDI  digunakan
sebagai  masukan  bagi  penyusunan program  penguatan  nilai-nilai,  kultur dan  struktur  demokrasi  agar  kelak capaian  kinerja  demokrasi  makin membaik. Di  sinilah  pentingnya memanfaatkan  hasil  pengukuran  IDI terhadap  kinerja  demokrasi  di  DKI Jakarta,  baik  melalui  stakeholder dalam  hal  ini  pemerintah  dan  elemen masyarakat  dalam  bentuk  Kelompok Kerja  (Pokja)  IDI  Provinsi  DKI Jakarta  dan  kalangan  luas  yang menjadi  pelaku  demokrasi  di  Ibukota Jakarta.

## C. Kekurangan  dan  Penguatan  Pokja IDI  di  Tingkat  Provinsi DKI

## Jakarta
Meskipun  menggunakan  alat ukur  yang  obyektif  dengan  didukung oleh  metodologis  yang  kuat,  namun IDI  tetap  masih  terdapat  sejumlah kelemahan  di  dalam  “meneropong” dinamika  demokrasi  yang  terjadi secara  keseuruhan.  Hal  tersebut  dapat dilihat berikut ini:
1. Dari segi kepesertaan, tidak semua
Partai  Politik  terlibat  dalam  FGD IDI.  Dalam  beberapa  kesempatan melakukan FGD IDI untuk
“membongkar”  kasus  yang  terjadi selama setahun  yang tengah dikaji hanya  melibatkan  2  (dua)  parpol
(setidaknya sepanjang 2010 sampai  2015  dalam  pengamatan penulis) yakni PKPI dan PBB DKI Jakarta dikarenakan keduanya tidak  memperoleh  kursi  di  DPRD dengan argumen untuk pemenuhan dokumen.  Mengingat  parpol  yang memiliki suara di parlemen memiliki banyak peran atau terlibat  dalam  peristiwa  politik dalam  dinamika  legislatif  dan eksekutif  sehingga  dimungkinkan memiliki  data  atau  dokumen mengenai  kiprah  partai  politiknya dalam  pelembagaan  demokrasi  di tingkat lokal. Meskipun pada 2016 dan  2017  terjadi  penambahan keikutsertaan  partai  poltik  secara bergantian, namun belum semuanya  terlibat,  sehingga  pada akhirnya tidak banyak
memberikan  laporan  mengenai kejadian politik.
2. Tingkat  kesulitan  dalam  melacak atau  merekam  peristiwa  yang sudah  lewat  selama  1  tahun kejadian, apalagi hanya mengandalkan berita hanya pada 1 (satu) koran harian sebagai sampel (salah  satu  dari  Wartakota  atau Poskota) sebagai dasar ada tidaknya  mempertanyakan  kasus yang terjadi dalam setahun pada
indikator  sesuai  variabel  yang dikaji  dalam  pengukuran  IDI. Mengkaji  IDI  dilakukan  beberapa bulan  setelah  melewati  tahun tersebut  sehingga  banyak  kasus kejadian  luput  dalam  perekaman dan  ingatan  peserta  FGD  IDI sehingga tidak banyak melengkapi data dan informasi yang diperlukan.  Apalagi  keberadaan Pokja  IDI  belum  jelas  peran keanggotaannya  untuk  melakukan penyelidikan,  termasuk  antisipasi dan pengawalan IDI dalam memperbaiki  kinerja  demokrasi tahun berikutnya. Meskipun demikian,  harus  diakui  penggalan isu  muncul  “sepotong-sepotong” dalam  Kliping  1  Koran  dan  FGD harus  didalami  kembali  melalui In-dept interview untuk mengurangi  bias  dalam  data  dan informasi  yang  diperoleh  dengan para pakar/ahli/narasumber, tokoh, atau aktor organisasi yang menjadi saksi  atau  memiliki  informasi  atas kasus-kasus  yang  terkait  dengan data  sehingga  didapat  keabsahan data yang diperlukan sesuai rekomendasi FGD. Meskipun lagi- lagi,  peritiswa  yang  dicatat  hasil FGD  dan  interview  akan  dihitung jika  dikategorikan  sebagai
peristiwa  atau  kejadian  demokrasi tersebut dinyatakan “layak” sesuai kepentingan  indikator  menurut “Dewan Pakar”.
3. Jumlah  pengaduan masyarakat dalam  layanan  publik  di  sejumlah wilayah di Jakarta belum semuanya dapat terangkum ( uncovered ), khususnya pada layanan publik di berbagai institusi  Pemprov  atau  SKPD. Banyak pengaduan publik dilakukan  di  berbagai  lembaga yang  sulit  direkapitulasi  sejak tingkat  unit-unit  teknis  pelayanan publik,  di  instansi  kelurahan- kelurahan,  Puskesmas  kecamatan, hingga instansi pemerintah Kab/Kota  sampai  SKPD  Provinsi. Di  institusi  Pemprov  DKI  juga banyak  tersebar  pada  lembaga yang  menerima  dan  menganalisa pengaduan.  Belum  lagi  pada instansi  di  luarnya  seperti  Komisi Ombdusman, hingga institusi kemasyarakatan lainnya  yang sulit disinkronkan  menjadi  kesatuan pengaduan pelayanan publik secara  utuh  dalam  waktu  singkat di FGD.
4. Isu-isu  politik  nasional yang menjadi aktivitas politik keseharian  di  Ibukota  yang  cukup
kompleks dan beragam kepentingan, sehingga wacana dan praktik  politik  negara  banyak mewarnai  puspa  ragam  demokrasi Jakarta.  Inilah  yang  merumitkan analisa  demokrasi  di  Ibukota. Banyaknya laporan aksi demontrasi  di  Jakarta  berdasarkan laporan  kepolisian  tidak  melulu tentang  masalah  Ibukota  tapi  juga masalah  nasional  dan  bahkan  isu lokal  dari  wilayah  provinsi  lain sehingga menjadikan Jakarta populer  disebut  “kota  demo”. Dapat  dilihat  misalnya  aksi  unjuk rasa  yang  bersifat  nasional  kerap tumpah  di  jalanan  Ibukota,  seperti hari  buruh,  hari  sumpah  pemuda, hari  kebangkitan  nasional  (setiap 20  Mei)  yang  mendekati  hari peristiwa  reformasi  (21  Mei) hingga adanya aksi penolakan UU atau Peratuan pusat lainnya.
Termasuk  juga  isu  lokal  di  luar
daerah Jakarta yang
menyemarakan  unjuk  rasa  di  kota Jakarta  seperti  aksi  unjuk  rasa tentang  kasus  agraria,  hingga gerakan  protes  ke  MK  atau  KPK mengenai  kasus  Pemilukada  dan Korupsi  di  daerahnya.  Isu  lokal dari  luar  wilayah  nampaknya dapat  dikesampingkan  dalam  data
IDI  di  DKI,  namun  memilah  isu nasional  yang  juga  diramaikan oleh partisipasi warga lokal Ibukota harus mendapat  perhatian. Seperti  aksi  buruh  yang  menolak PP  78/2015  sebagai  isu  nasional mengenai  mekanisme  upah  yang menghilangkan  peran  Tripartit  di daerah  daerah  menjadikan  banyak wilayah  aksi  secara  serentak  di depan  pemerintah  daerah  masing- masing, karena kejadian di Ibukota,  di  depan  istana  negara ricuh  menjadi  dicatat  sebagai peristiwa lokal Jakarta.
5. Pemilukada sebagai wajah perpolitikan di tingkat lokal belum menjadi parameter untuk berkontribusi  pada  pengukuran IDI.  Dalam  suatu  dialog di Asrama Sunan Giri (ASG) Rawamangun Jakarta Timur (dekat  Kampus  UNJ)  pada  2016, Dewan  Pakar  IDI,  Prof.  Dr. Maswadi  Rauf  MA  menyatakan bahwa  Pemilukada  sulit  diukur karena  penyelenggaraannya  tidak merata.  Sedangkan  mengukur  IDI setiap  tahun  dilakukan  di  daerah yang  belum  tentu  setiap  daerah tersebut  telah  menyelenggarakan Pemilukada.  Meskipun  demikian, segala  kejadian  politik  selama  di
pilkada  dicatat  sebagai  peristiwa demokrasi, meskipun tidka sepenuhnya  terinput,  seperti  soal keikutsertaan  masyarakat  yang tercantum  dalam  data  pemilih. Sehingga  dari  kesulitan  inilah, maka menjadikan Pemilu 5 tahunan  yang  serentak  seperti Pilleg  dan  Pilpres  masih  menjadi acuan  mengukur  data  IDI.  Ini terlewatkan begitu saja, mengingat sudah  3  kali  Pemilukada  di  DKI Jakarta  tahun  2007,  2012,  dan 2017 selalu berjalan lebih terbuka, demokratis  dan  berjalan  damai, tanpa  adanya  protes  atau  gugatan yang berujung sengketa di di MK. Kompetisi  kalah-menang  dalam Pilkada  di  DKI  Jakarta  selalu diterima sebagai bagian dari kedewasaan politik demokrasi masyarakat Ibukota tersebut selalu diapresiasi  oleh  pemerintah  dan masyarakat luas, namun “disayangkan”  kurang  mendapat tempat dalam pengukuran
demokrasi  lokal  pada  indikator IDI DKI.
Dari sejumlah kekurangan tersebut  di  atas,  setidaknya  dapat dinyatakan bahwa tidak ada demokrasi yang  mencapai predikat
baik  yang  “sempurna”  bagi  suatu wilayah  dalam  negara  untuk  selesai menjadi  yang  paling  demokratis. Meskipun  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara  RI  yang  menjadi  barometer politik  demokrasi  secara  nasional dengan  pengalamannya  di  peringkat tertinggi  dalam  capaian  demokrasi  di tingkat  Provinsi  sesuai  capaian  IDI 2017  dan  bahkan  melampaui  angka IDI secara nasional. Namun demikian, berdasarkan  pengalaman  demokrasi lokal di Ibukota Jakarta yang mengalami pasang surut dalam dinamika  politik  lokal  dan  nasional yang mempengaruhinya, dan kemudian terekam dalam “potret” IDI. Maka  dengan  demikian  IDI  Provinsi DKI Jakarta menjadi wajah demokrasi Jakarta yang capaiannya harus diapresiasi  dan  dimanfaatkan  untuk penyusunan  program  dan  kebijakan yang mendorong pembangunan politik di Ibukota.
Sehingga, sebagaimana diungkap  dalam  kerangka  konseptual tulisan  ini,  bahwa  jika  suatu  negara gagal menterjemahkan substansi demokrasi  dalam  praktiknya,  namun pada  dasarnya  negara  tersebut  dapat berusaha  menyusun  format  demokrasi melalui sejumlah program dan kebijakan di dalam pemerintahan agar
sejalan  dengan  kaidah  atau  kriteria- kriteria  (aspek-aspek  yang  menjadi variabel  dan  indikator)  demokrasi dalam  rangka  memperbaiki  atau menguatkan pembangunan politik dan kualitas demokrasi dalam pemerintahan.
Demikian pula, mengingat demokrasi  sulit  dibakukan  dalam bentuk  yang  pasti  secara  definitif, maka  sejumlah  kriteria  demokrasi yang  ada  dapat  menjadi  ukuran demokratisnya  suatu  negara  atau wilayah,  maka  IDI  sebagai  bentuk pengukuran  yang  khas  Indonesia  dari sejumlah prinsip dan kaidah demokrasi yang universal.
Sebagaimana dijelaskan dilatar belakang  dan  kerangka  konseptual bahwa capaian IDI amat penting untuk dijadikan  parameter  bagi  capaian pengembangan  demokrasi  sekaligus pembangunan  politik  di  daerah.  Dari hasil  pengukuran  IDI  dapat  dilihat kualitas  demokrasi  suatu  provinsi (kondisi  dan  dinamika  demokrasi suatu  daerah)  yang  melibatkan  peran pemerintah,  instansi  publik  dan  partai politik maupun masyarakat luas.
Pemerintah  mendorong  daerah untuk  meningkatkan  capaian  dari parameter  demokrasi  tersebut  melalui Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 200/526/SJ tanggal 21 Februari  2012  tentang  Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Pengembangan  Demokrasi  Provinsi guna memantapkan capaian dan pengembangan IDI di Provinsi, sebagai  berikut  melalui  Keputusan Gubernur  yang  mengacu  pada  format struktur  organisasi,  dimana  Sekretaris Daerah  sebagai  Ketua  Pokja,  Ketua Komisi  A  (Bidang  Pemerintahan) DPRD sebagai Wakil Ketua Pokja dan Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  sebagai  Sekretaris  Pokja, dengan menambah keanggotaan unsur Komando  Daerah  Militer/Komando Resort  Militer,  Kepolisian  Daerah (Polda),  dan  kanwil  Kementerian Hukum  dan  HAM;  selain  melibatkan unsur  masyarakat  sipil.  Adapun  tugas utama  Pokja  IDI,  yaitu:  (1)  Memberi masukan strategi pemanfaatan IDI; (2) Melakukan quality  assurance dalam pengumpulan  data;  (3)  Terlibat  aktif di  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan;  (4)  Terlibat aktif dalam  upaya  diseminasi  IDI  Tingkat Provinsi; (5) Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi  IDI.  Surat  edaran  juga mendorong  kepada  daerah  untuk mengalokasikan  anggaran  dalam
APBD  untuk  pelaksanaan  kegiatan Pokja
Keseriusan pemerintah mendorong  peningkatan  IDI  tersebut juga  dikeluarkannya  Surat  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  200/618/SJ tanggal  4  Februari  2015  perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah dan Surat  Menteri  Koordinator  Politik
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Nomor: B-
33/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/3/20
16  tertanggal  17  Maret  2016  perihal Optimalisasi  Peran  dan  Fungsi  Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi.
Selain  itu  juga  sesuai  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2015- 2019, Pemerintah
bertekad mewujudkan  konsolidasi  demokrasi yang  salah  satunya  diukur  melalui capaian  Indeks  Demokrasi  Indonesia (IDI), dan target pembangunan politik sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2007  tentang RPJPN 2005-2025.
Berdasarkan Surat Edaran
Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor
200/1147/  SJ  tertanggal  6  April  2016 tentang  Pelaksanaan  Kelompok  Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah mempertegas  kepada  Gubernur  setiap provinsi di daerah menyusun Rencana
Aksi  Pengembangan  Demokrasi  di Daerah dan melaporkan hasil perencanaan dan pelaksanaannya kepada  Menteri  Dalam  Negeri  Cq. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan  Umum.  Selain  itu  juga peran  Sekretaris  Daerah  Provinsi selaku  Ketua  Pokja  Pengembangan Demokrasi Daerah untuk lebih optimal dan serius dalam meningkatkan  komunikasi,  koordinasi dan pemberdayaan peran kepengurusan  Pokja.  Pemberdayaan dimaksud  dapat  melalui  memasukkan program  IDI  ke  dalam  Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan/atau melalui Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  sebagai bagian  dari  pembangunan  bidang ideologi
Pancasila, wawasan kebangsaan, dan politik di daerah.
Termutakhir, melalui Permendagri  Nomor  134  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Dalam  negeri  Nomor  33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2018, dan berikutnya Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Penyusunan
Anggaran  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2019 ddisertai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/7570/SJ  tanggal  26  September 2018  terkait  Penguatan  Kelompok Kerja  (Pokja)  Demokrasi  di  Daerah, yakni  agar  setiap  daerah  menyusun Rencana Aksi Penguatan Pokja IDI di tiap-tiap Provinsi. Sebagaimana dalam Arah  dan  Kebijakan Pemerintah
Dalam Pembangunan Demokrasi Sesuai Amanat RPJMN oleh Kasubdit
Fasilitasi  Lembaga  Pemerintahan  dan
Perwakilan (2019),
dan mengintegrasikan  IDI  terhadap  misi Pemda  dalam  bidang  pembangunan politik,  mensinergikan  aspek  dan variabel  IDI  dengan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD),  dan mengoperasionalkannya dalam bentuk program  jangka  pendek  dan  jangka menengah  daerah,  dan  sekaligus  Data IDI dapat dijadikan sebagai salah satu sumber  informasi  dalam  penyusunan RPJMD.  Dengan  demikian,  capaian IDI  dapat  menjadi  bahan  diseminasi dan pemanfaatan
hasil bagi stakesholder ,      khususnya bagi pemerintah
untuk membantu
perencanaan pembangunan  yang lebih baik,  mendorong  kebijakan  publik yang  berbasis  data  empirik  ( evidence based policy ).
Keberadaan  Pokja  IDI  di  DKI Jakarta  belum  difungsikan  secara maksimal,  kecuali  sekedar  pertemuan yang  diselenggarakan  secara  formal oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  (Bakesbangpol)  Pemprov  DKI Jakarta  guna  mendiskusikan  hasil  IDI untuk  kepentingan  penguatan  capaian IDI  yang  akan  datang  khususnya. Sudah  semestinya  Pokja  IDI  DKI Jakarta diberdayakan melalui kegiatan perencanaan hingga pengawasan, maupun  kegiatan  sosialisasi  pada kalangan  yang  lebih  luas,  khususnya pengurus partai politik, dan ormas/LSM/perkumpulan  masyarakat, dan kalangan organisasi kepemudaan/kemahasiswaan. Di kalangan  pemerintah  daerah,  mulai dari  yang  terbawah,  kelurahan  dan kecamatan  juga  mestinya  menjadi sasaran  sosialisasi  dan termasuk melakukan  dialog  bersama  kalangan DPRD  berikut  jajaran  sekretariat DPRD  dalam  rangka  meningkatkan kualitas demokrasi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  demokrasi  sebagai sistem  politik  di  suatu  daerah  atau  negara memerlukan dukungan  struktur demokrasi
yang  baik,  yakni  berupa  pemerintahan yang  mempraktikan  demokrasi  sesuai konstitusi  dan  perundang-undangan  yang berlaku, serta meminimalir tindakan aparat yang menimbulkan anti demokrasi maupun kebijakan pemerintah yang merugikan  kepentingan  publik  lainnya. Selain  itu  juga  demokrasi  memerlukan perilaku  yang  mencerminkan  nilai-nilai demokrasi  demi  terbangunnya  kultur demokratis  dari  kalangan  masyarakat pendukungnya. Semuanya tersebut tercermin dalam berbagai kriteria demokrasi  yang  menjadi  aspek-aspek pengukuran indeks demokrasi suatu daerah atau negara.
Pada  5  tahun  terakhir,  tingkat demokratisnya  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara  RI  mengalami  pasang  surut  sesuai dinamika  politik  lokal  dan  nasional  yang mempengaruhinya  .  Hal  tersebut  dapat terekam  dalam  capaian  hasil  IDI  DKI Jakarta setiap tahunnya yang menunjukkan pemeringkatan  kualitas  demokrasi  antar Provinsi secara nasional sesuai pengukuran  dari  berbagai  aspek,  variabel dan  indikator  yang  digunakan  dalam Indeks  Demokrasi  Indonesia.  Meskipun Jakarta  sebagai  wilayah  yang  kecil dibanding  provinsi-provinsi  lainnya  di Indonesia,  khususnya  bagian  Jawa  yang padat  penduduk  dan  banyaknya  jumlah pemerintahan  Kabupaten  dan  kotanya,
namun  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara kerap diramaikan oleh sejumlah perpolitikan nasional dan lokal yang saling mempengaruhi  kinerja  dari  aspek-aspek demokrasi.
Dari  keseluruhan  hasil  capaian  IDI Provinsi  DKI  Jakarta  terakhir  (2017) berada  pada  kategori  baik  dan  tertinggi dibanding  capaian  IDI  provinsi  lainnya dan  bahkan  melampaui  capaian  IDI Nasional.  Sehingga  dari  kategori  inilah yang  menjadikan  Jakarta  merupakan sebuah  “barometer”  nasional  bagi  capaian demokrasi.
Namun,  dari  capaian  tersebut,  juga terdapat  catatan  untuk  terus  diperbaiki karena  masih  dijumpai  penurunan  angka sehingga terjadi kelemahan dari aspek dan indikator  tertentu  yang  tertinggal  dari angka atau indeks aspek dan indikator dari provinsi  lain  yang  menggambarkan  wajah demokrasi Jakarta sepanjang tahun, seperti masih  adanya  ancaman  atau  penggunaan kekerasan  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan dalam berpendapat, berkumpul/ berserikat sebagaimana yang terjadi pada 2017.
Selain  isu-isu  nasional  di  DKI  yang mempengaruhinya,  juga  dapat  dilihat  dari sejumlah  variabel  aspek  dan  indikator dalam mengukur peristiwa di Jakarta yang kerap  terjadi  penurunan  kualitas
demokrasi,  setidaknya  terdapat  beberapa kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah daerah  perlu  mendapat  perubahan  atau revisi  seperti  Perda  Ketenagakerjaan  yang masih  menunjukkan  adanya  diskriminasi pada  kaum  perempuan,  dan  Pergub  yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat  di  muka  umum.  Termasuk variabel  lainnya  meliputi  kinerja  DPRD dalam membuat Perda Inisiatif dan jumlah Rekomendasi  kepada  eksekutif  perlu menjadi  perhatian  khusus  agar  nilainya dapat membaik.
Demikian  juga  pentingnya  partai- partai politik melakukan pendidikan politik secara kontinyu serta memaksimalkan
pelibatan kaum
perempuan.  Juga  perilaku  masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berpendapat  perlu  mendapat  jaminan perlindungan dan menyampaikannya secara  damai,  sehingga  dengan  demikian, perlunya Pemerintah Daerah Provinsi DKI bersama  elemen  masyarakat  luas  lainnya ikut  mendorong  dan  memfasilitasi  Pokja IDI  yang  berguna  bagi  pengembangan demokrasi  di  daerah  dan  Pokja  IDI  yang terbentuk  bergerak  lebih  optimal  sesuai peran  dan  fungsinya,  baik  sejak  dalam input  dokumen,  hingga  pembahasannya baik  oleh  FGD  sampai  konsultasi  ke Dewan  Ahli/Pakar,  serta  hasilnya  dapat diberdayakan dengan  memasukkan
program IDI ke dalam Rencana Pembangunan  Daerah  (RPJMD)  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dan/atau  melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  perlu  melibatkan  masyarakat  sipil dalam  penyusunan  program  dan  kebijakan serta  sosialisasi  IDI.  Dengan  demikian capaian  IDI  benar-benar  dapat  menjadi bahan  diseminasi  dan  pemanfaatan  hasil bagi stakesholder demokrasi di Ibukota.

## DAFTAR PUSTAKA
Amien  Rais.  1986. Demokrasi  dan Proses Politik . Jakarta: LP3ES. Budiarto  Danujaya.  2012. Demokrasi Disensus, Politik Dalam Paradoks . Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama. Maswadi  Rauf,  dkk.  2012. Indeks Demokrasi Indoensia 2010, Kebebasan Yang Bertanggungjawab dan Substansial,  Sebuah  Tantangan .
Jakarta: Badan Pusat Statistika.
Mirriam  Budiardjo.  1990. Dasar- Dasar  Ilmu  Politik . Jakarta:  PT. Gramedia.
Mirriam  Budiardjo.  1990. Demokrasi di Indonesia . Jakarta: PT.
Gramedia. Pangi Syarwi Chaniago. 2017. Demokrasi Konsensus, Kontestasi  Antara  Suara  Voting VS  Suara  Permusyawaratan . Jakarta: Voxpol Center Research& Consulting. Sarah Maxim (Peny.). 2002.
Demokrasi  di  Tingkat  Lokal,
Buku  Panduan  International
IDEA Mengenai Keterlibatan,
Keterwakilan, Pengelolaan
Konflik  dan  Kepemerintahan.
Seri  Buku  Panduan .  Jakarta:
AMEEPRO. Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang  RI  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor 23/2014 Menjadi Undang- Undang. Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (disahkan dan diundangkan pada 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58). Undang-Undang  RI  Nomor  29  tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat  di  Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat  di  Muka Umum Pada Ruang Terbuka.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara RI Nomor 7 tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,  Pengamanan,  dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat  di  Muka Umum. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri RI Nomor 200/1147/ SJ
tertanggal  6  April  2016  tentang Pelaksanaan  Kelompok  Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah. Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 200/618/SJ  tanggal  4  Februari 2015 perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah. Surat  Menteri  Koordinator  Politik
Hukum  dan  Keamanan  Nomor B- 33/Menko/Polhukam/DN.02.02. 4/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal  Optimalisasi  Peran  dan Fungsi  Pokja  Pengembangan
Demokrasi Provinsi. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  200/526/SJ  tanggal  21 Februari 2012 tantang Pembentukan  Kelompok  Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi Provinsi.
Dokumen  FGD  IDI  DKI  Jakarta Tahun  2015  pada  FGD  IDI  di Hotel  Golden  Jakarta,  25-26

## Mei 2016.
Dokumen  Presentasi  Arah  dan  Kebijakan Pemerintah  Dalam  Pembangunan Demokrasi Sesuai Amanat RPJMN oleh  Kasubdit  Fasilitasi  Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan
(2019).
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI Jakarta No. 35/07/31/XVI, 7 Juli 2014  tentang  IDI  Provinsi  DKI Jakarta Tahun 2013.
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI Jakarta No. 40/08/31/th.XVII,
13  Agustus  2015  tentang  IDI Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2014.
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI Jakarta No. 35/08/31/th.XVIII, 3
Agustus 2016 tentang IDI
Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun
2015.
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI
Jakarta  No.  45/09/31/Th.  XIX, 14  September  2017  tentang  IDI Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2016.
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI Jakarta No.  42/09/31/Th.  XX,  3
September  2018 tentang  IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
Berita  Resmi  Statistik  BPS  DKI Jakarta No.  69/08/th.XXI,  15
Agustus 2018 tentang IDI 2017.