## IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI KOTA TASIKMALAYA
Andi STIA YPPT Tasikmalaya andistiatsm@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk menggambarkan proses pengadaan barang  dan jasa secara elektronik di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  datanya  dengan wawancara  dan  observasi  website  LPSE  Kota  Tasikmalaya.  Melalui  kemudahan system  yang  dilakukan  secara  digital,  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik  yang  dikerjakan  dengan    terbuka,  tanpa  gangguan  atau  hambatan  serta bisa  diawasi oleh semua stakeholder yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap prosesnya merupakan solusi terbaik untuk menjawab masalah-masalah pengadaan di pemerintahan  Kota  Tasikmalaya.  Secara  administrasi,  implementasi  pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintahan kota Tasikmalaya .sudah berjalan secara  legal  dn  procedural  serta  prinsp-prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik  yaitu Efisien ,. Efektif , Transparan , Terbuka, Bersaing , Adil  atau  tidak diskriminatif , Akuntabel atau bertanggungjawab sudah diimplementasikan dengan baik. Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

## Abstract
The research aims to describe the process of procurement of goods and services electronically in the  government  of  Tasikmalaya  City.  The  method  used  is  descriptive  with  a  qualitative approach. Data collection techniques with interviews and observations of  the website LPSE Tasikmalaya. Through the facility of the digital system, the process of procurement of goods and services electronically done openly, without interference or barriers and can be supervised by all stakeholders who have a sense of responsibility to the process is the best solution to answer the  problems  of  procurement  in  the  Government  of  Tasikmalaya.  Administratively,  the implementation of the procurement of goods and services electronically in the government of Tasikmalaya  City  has  already  been  running  legally  and  procedurally  and  the  principles  of procurement  of  goods  and  services  electronically  are  efficient,  effective,  transparent,  open, competitive,  fair  or  not  discriminatory,  accountable  or  responsible  have  already  been implemented well.
Keywords: implementation, principles of the electronic  procurement of goods and services

## Pendahuluan
Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  bidang  pemerintahan  sudah mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan  yang  dikenal  dengan  e- government. E-government atau pemerintahan berbasis elektronik atau internet sidah mulai  banyak  dimanfaatkan  unuk  proses  pelayanan  public  yang  dilakukan  oleh organisasi  atau  badan  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah.  Tidak  terkecuali sudah  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Kota  Tasikmalaya  dalam  bidang  pengadaan barang dan jasa. Pengembangan spesifik dari e government pengadaan barang dan
jasa adalah e-procurement, yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya melalui jejaring internet/ website.
Proses  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  memanfaatkan  internet  atau teknologi  digital  adalah  untuk  mewujudkan  perubahan  dikarenakan  banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh proses pengadaan barang dan jasa secara manual atau konvensional,  seperti  adanya  proses  penyuapan  untuk  menang  pelelangan,  proses pelelangan yang tidak terbuka, informasi tender dan spesifikasi teknis  yang hanya bisa diketahui oleh pihak pihak tertentu, persaingan yang tidak sehat diantara para penyedia  bahkan  ada  kejanggalan  perusahaan  penyedia  jasa  yang  tidak  memiliki administrasi tender yang lengkap bisa ikut pelelangan dan menang . (Basrie, 2017) Layanan Pengadaan Secara Elektronik  sejak awal 2019  berada di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebelumnya merupakan bagian dari Depkominfo, sekarang berbentuk  UPTD  tersendiri  sehingga lebih  independen  dan  fokus  bekerja  dalam memproses pengadaan barang jasa di dinas-dinas yang Sebelumnya bersifat ad hoc. Melalui UPTD ini, proyek pemerintah terkait baik itu pembangunan, renovasi, hingga pengadaan dilingkungan kerjanya dilakukan olehnya. Tugas utama dari UPTD LPSE ini  adalah  memfasilitasi  penyelenggaraan  layanan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  secara  elektronik.  Mulai  dari  pelaksanaan  registrasi  dan  verifikasi pengadaan dan lelang melalui LPSE, penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik dan lainnya. UPTD LPSE ini juga memastikan semua prosesnya berjalan secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Dengan e-procurement, uploading (unggah) dan downloading (unduh) dokumen bisa dilakukan melalui internet. Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan  melalui  website  yang  ada.  Penyedia  jasa  dalam  proses  interaksi  harus menunggu  keputusan  pemberi  jasa  (Pemkot  Tasikmalaya)  .  Wilayah    cakupan pemberitahuannya  sangat  luas  (bisa  seluruh  dunia)  .  Kesempatan  untuk  berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil. . Informasi proyek dan  besaran  proyek  pengadaan  yang  diselenggarakan  semua  tercantum  dalam website
Pemanfaatan e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik bukan  hanya  untuk  lembaga  atau  institusi  pengguna  dan  pengembang  system tersebut, tapi juga untuk provider (penyedia) barang dan jasa yang bersangkutan serta stakeholder s  atau  para  pemangku  kepentingan  yang  bermaksud  mengetahui  proses pengadaan  lelang  barang  dan  jasa  pada  pemerintahan  setempat  yang  bisa  diakses dengan  sangat  terbuka  dan  beroperasi  24  jam . Dengan  sistem  digital  elektronik, institusi pelaksana tender memperoleh harga penawaran yang sangat bervariasi serta proses administrasinya semakin sederhana dan tepat waktu, sedangkan untuk para penyedia ( providers ) barang dan jasa bisa melebarkan dan meluaskan peluang usaha mereka,  mewujudkan  kompetisi  bisnis  yang  sehat,  serta  memberikan  kesempatan bagi  para  pelaku  bisnis  untuk  bergabung  didalamnya  dan  mengefiseinsikan  biaya proses administrasinya. (Muhammad et al., 2019)
Sudah  rahasia  umum    bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  di instansi-instansi  pemerintah  merupakan  salah  satu  celah  untuk  terjadinya penyimpangan.  Mulai  dari  permasalahan  adanya  permufakatan  yang  tidak  benar antara  penyedia  dengan  panitia  pengadaan,  proses  pengadaan  yang  kurang
transparan dan tidak fair, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam  penelitian ini peneliti  akan  menggambarkan  sejauhmana  mana    implementasi  prinsip-prinsip  e procurement sudah berjalan dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Tasikmalaya yatu  Efisien,  sesuai  dengan  waktu  dan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas.. Efektif , proses  pengadaan barang dan jasa harus cocok dan tepat  dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan bisa menghasilkan manfaat yang maksimal. Transparan , seluruh  persyaratan dan informasi pengadaan barang dan jasa jelas dan dapat diketahui oleh semua stakeholder . Terbuka, bisa  diikuti  dan  diakses  oleh  seluruh  penyedia  barang  dan  jasa  yang memenuhi kriteria dan prosedur yang jelas. Bersaing , harus dilakukan secara sehat dan  setara diantara para penyedia barang dan jasa dan memenuhi kriteria sehingga didapatkan harga dan  barang serta jasa yang kompetitif dan tidak ada campur tangan eksekutif,  legislative  maupun  yudikatif. Adil/tidak  diskriminatif ,  adanya    perlakuan yang  sama  bagi  semua  calon  penyedia  barang  dan  jasa  tanpa  kecuali. Akuntabel , proses pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  barang  secara elektroinik adalah  Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar  pencapaian  tujuan  dari  penerapan  e-procurement  barang  dan  jasa  yang diimplementasikankan  oleh  Kabupaten  Bojonegoro.  Metode  Penelitiannya    adalah deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitiannya    adalah  implementasi  e-procurement  di Kabupaten Bojonegoro berjalan kurang efektif,  dapat disimpulkan  tujuannya belum tercapai dengan maksimal. Ini diindikasikan  adanya kesempatan untuk “main mata”. Indikasi itu bisa jadi salah satu faktor yang bisa  mereduksi keefektifan penerapan e- procurement. Karena itu, untuk mengatasi adanya fenomena peluang “main mata” tersebut, dibutuhkan kontrol yang ketat dari masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat    seperti  ICW  (Indonesia  Corruption  Watch),  sehingga  tujuan implementasi sistem e-procurement dapat  berjalan dengan  terbuka dan  baik tanpa kecurigaan. (Nurchana, 2014)

## Tinjauan Pustaka
Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima  hasil pekerjaan.(Perpres No 16 Tahun 2018, n.d.)
Menurut  Indrajit  e-procurement  diartikan  sebagai  sebuah  proses  digitalisasi tender  atau  lelang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  berbantuan  internet. (Hidayat, 2015)
Menururt  Sutedi,  E  procurement  adalah  sebuah  sistem  lelang  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan  komunikasi  berbasis  internet,  agar  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien, terbuka, dan akuntabel.(Hidayat, 2015)
E-Procurement  adalah  proses  pengadaan  barang/jasa  yang  pelaksanaannya dilakukan  secara  elektronik  yang  berbasis  web/internet  dengan  memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra- kualifikasi  dan  sourcing  secara  elektronik  dengan  menggunakan  modul  berbasis website.(Muhammad et al., 2019)
Pengadaan  secara  elektronik  atau  E-Procurement  adalah  Pengadaan Barang/Jasa  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.(Peraturan Presiden No 54 Tentang Pengadaan Barang dan jasa, 2010)

## Prinsip E-Procurement
Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 Prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yaitu :
1. Efisien, berarti penggunaan dana dan waktu  yang terbatas untuk tercapainya kualitas maksimal pengadaan barang dan jasa  yang telah  ditetapkan.
2. Efektif,  berarti  adanya  kesesuaian  pengadaan  barang  dan  jasa  antara kebutuhan  dengan  sasaran  yang  sudah    ditentukan  serta  menghasilkan kemanfaatan  yang bisa dirasakan.
3. Transparan, berarti jelasnya informasi dan kriteria  pengadaan barang dan jasa serta  bisa diakses secara luas dan leluasa  oleh penyedia barang dan jasa yang tertarik  serta oleh pemangku kepentingan atau masyarakat secara umum.
4. Terbuka, berarti seluruh  penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku bisa mengikuti  proses tender dengan prosedur yang jelas
5. Bersaing,  berarti  terciptanya  persaingan yang  sehat  diantara  para    penyedia barang dan jasa yang sama dan terpenuhi  kriterianya, sehingga didapatkan barang dan jasa yang ditawarkan secara bersaing  dan tidak diintervensi oleh pihak ketiga atau kekuasaan.
6. Adil/tidak  diskriminatif,  berarti  adanya  perlakuan  yang  tidak  diskriminatif untuk  seluruh  calon  penyedia  barang  dan  jasa  dan  tidak  bermaksud memberikan  keuntungan  kepada  pihak-pihak  tertentu,  dengan  tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel,  berarti  regulasi  dan  kriteria  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam proses pelaksanaanya harus sesuai sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

## Tujuan E-Procurement
Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
a. rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonorni;
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan (Perpres No 16 Tahun 2018)

## Manfaat E-Procurement
1. Sistem  pengadaan  pemerintah  secara  elektronik  (eprocurement)  bisa  membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan yang sehat;
2. Mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Selain  itu,  masyarakat  luas  dapat  dengan  mudah  memperoleh  informasi tentang tender di wilayahnya;
3. E-procurement  merupakan  solusi  untuk  mencegah  dan  meminimalisir  adanya peluang  terjadinya fraud tindakan  korupsi  karena  semua  peserta  pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi. Selain itu, peluang untuk melakukan kontak langsung  antara  penyedia  barang  atau  jasa  dengan  panitia  pengadaan  menjadi semakin kecil;
4. Tercapainya mutu produk yang didapatkan sesuai spesifikasi;
5. Mereduksi tenaga sumber daya manusia dan mengubah rutinitas pembelian;
6. Prosesnya yang secara online akan membuat peningkatan kinerja dari organisasi;
7. Menghemat biaya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan.
8. Dalam  pelaksanaannya  mudah  untuk  melakukan  pertanggungjawaban keuangan.( Pengertian e-Procurement_ Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya - Pengadaan Barang dan Jasa , n.d.)

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah    penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak  dapat  dikuantifikasikan yang  bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja,  formula  suatu  resep,  pengertian  tentang  suatu  konsep  yang  beragam, karakteristik  suatu  barang  dan  jasa,  gambar-gambar,  gaya-gaya,  tatacara  suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya. (Satori & Komariah, 2014)
Metode  penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai  metode  penelitian  ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata dan pernbuatan- perbuatan nabusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.(Afrizal, 2014)
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu Kepala LPSE dan Penyedia Barang  dan Jasa.  Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah observasi  lapangan  dan      website  LPSE  Kota  Tasikmalaya,  wawancara  dan dokumentasi.  Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat proses pengadaan barang dan jasa secara  elektronik  serta  mengamati  website  LPSE  Kota  Tasikmalaya  untuk memperkuat  penelitian,  melakukan  wawancara  dengan  para  informan  dengan memakai alat perekam handphone dan alat tulis. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif
naratif yaitu Menurut i
Miles i dan i Huberman p (1984) p dalam p (Sugiyono, 2016, hal. 246 – 247) mengemukakan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif dan i berlangsung i secara i terus i menerus i sampai i tuntas, p sehingga ii datanya
sudah i jenuh. Teknik Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data ( Data  Collection ),  reduksi    data  ( Data  Reduction ),  penyajian  data  ( Data  Display ),  dan penarikan kesimpulan ( Conclusion) .

## Hasil Penelitian
Semua  penyedia  barang  dan  jasa  dari  seluruh  Indonesia  bisa  mengikuti pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  pemerintahan  Kota Tasikmalaya  dengan  syarat  harus  mendaftar  dulu  di  LPSE  dengan  mendownload formulir pendafataran dan keikutsertaan di website LPSE Kota Tasikmalaya untuk diverifikasi oleh LPSE. Dengan sudah terdaftar sebagai penyedia jasa dan barang di LPSE Kota Tasikmalaya, berarti juga bahwa penyedia tersebut bisa mengikuti proses lelang pengadaan dan barang secara elektronik di wilayah Indonesai.
Peran OPD sangat penting dalam proses tahapan lelang, tidak hanya sekedar lelang tapi bagaimana proses lelang itu direncanakan dengan baik agar menghasilkan pengadaan  barang  dan  jasa  yang  berkualitas  dan  akuntabel  serta  mampu mewujudkan  proses  lelang  yang  lebih  profesional  dan  transparan  sehingga  tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,  meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  usaha  yang  sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
1. Efisien,
Pemgadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kota  Tasikmalaya  sudah dilakukan secara efisien karena proses unduh dan unggah dokumennya melalui sistem  informasi,melalui  internet,  penggunaaan  alat  tulis  kantor  sangat  sedikit sehingga bisa mengurangi biaya kantor. Pemberkasan dokumen pun tidak banyak menguras  biaya  yang  biasanya  poto  kopi  dokumen-dokumen  menumpuk  dan memenuhi  ruang  kantor  LPSE  bisa  dikatakan  hampir  tidak  ada  lagi  dokumen pengadaan  yang  menumpuk  ,  sudah  ada  di  database  website  LPSE  Kota Tasikmalaya.        Display  website  lelang  pengadaan  barang  dan  jasa  beroperasi selama 24 jam sehingga para peserta yang tertarik pengadaan barang dan jasa di lingkungan  pemerintahan  Kota  Tasikmalaya  bisa  mengaksesnya  kapanpun  dan dimanapun,  tidak  perlu  lagi  dilakukan  tatap  muka  antara  Pelelang  dengan Penyedia Jasa  . Tidak ada kontak sama sekali pada saat proses pelelangan, bisa dilakukan lewat WA Web atau email sehingga efisien sekali  proses negosiasinya. Baru setelah tahap pemenang tender diputuskan terjadi kontak antara Pokja LPSE dengan  pemenang  tender  itupun  sebatas  administrasi  dokumen.  untuk  proses selanjutnya  terjadi  di  OPD  Kota  Tasikmalaya  masing-masing  yang  melakukan pengadaan barang dan jasa.

## Gambar1.1

## Prinsip Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elelktronik

## Sumber : Website LPSE Kota Tasikmalaya, 2019

## 2. Efektif .
Pengadaan barang dan jasa sudah disesuaikan dengan skala prioritas masing- masing  instansi  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  lewat  kantor  LPSE.  Dengan pengadaan Barang dan jasa secara elektronik, peyedia barang dan jasa cepat mudah didapatkan karena jadwal Pengadaan barang dan jasa sudah tercantum di Website LPSE  dan  para  penyedia  barang  dan  jasa  di  lingkungan  pemerintahan  Kota Tasikmalaya tinggal mengunggah dokumen dokumen yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, waktu prosesnya semakin cepat dan tepat waktu dan besaran Harga tender  serta  lamanya  proses  penyelenggaraan  pembukaan  dan  penutupan pelelangan barang dan jasa sudah terjadwal dengan baik. Oleh karena itu, tujuan pengadaan barang dan jasa bisa tercapai atau efektif.
Gambar dibawah ini menggambarkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara  elektronik  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  dan manfaatnya  akan  bisa  dirasakan  sebesar-besarnya  setelah  hasil  pekerjaannya tuntas dan beres.

## Gambar 1.2 Prinsip Efektif Pengadaan barang Dan Jasa Secara Elelktronik
Sumber : Website LPSE Kota Tasikmalaya, 2019

## 3. Transparan,
Ketentuan  mengenai  persyaratan  tender  atau  pelelangan  semuanya  bisa diakses  lewat  internet  oleh  siapapun,kapanpun  dan  dimanapun.  Panitia pengadaan barang jasa dan Penyedianya serta masyarakat bisa secara terbuka dan jujur  memberikan  informasi-informasi  tentang  aturan  atau  persyaratan  proses pengadaan.  Proses  transparan  ini  juga  memberikan  perhatian  kepada  Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk bekerja secara terbuka, tidak ada kolusi, korupsi dan  nepotisme  karena  semua  stakeholder  mengawasinya  termasuk  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
seluruh  Organiasi  Perangkat  Daerah  (OPD)   yang  terlibat  dalam  pelaksana lelang pengadaan       barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib  melaksanakan  tahapan-tahapan  dan   mulai  proses  perencanaan  sampai proses pengadaan yang benar. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang  Jasa,  sehingga  PPK,  PPTK  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  yang  terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada aturan dan sistem yang baru dalam rangka mewujudkan proses lelang yang transparan.
Gambar dibawah ini menunjukkan informasi tender yang transparan, semua pihak penyedia barang dan jasa bisa mengetahuinya dengan mendetil sekali.
Gambar 1.3
Transparansisi Pengadaan barang Dan Jasa Secara Elelktronik

## Sumber : Website LPSE Kota Tasikmalaya, 2019

## 4. Terbuka,
Untuk bisa  mengikuti proses pelelangan di LPSE Kota Tasikmalaya, semua penyedia  diharuskan  mendaftar  di  website  untuk  mendapatkan  akun  login. Siapapun calon penyedia barang dan jasa yang berminat untuk mengikuti proses pelelangan  bisa  mendaftar  dan  mengunggah  persyaratan-persyaratan  yang disyaratkan  oleh  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  tanpa  memandang  berasal darimana  calon  penyedia  tersebut.  Juga,  para  penyedia  barang  dan  jasa  bisa bertanya sejelas-jelasnya kepada Panitia Pelelangan melalui website  dan dijawab pada saat itu juga kalau pada saat jam kerja. Proses penawaran harga pengadaan ssampe proses pemenang tender bisa diikuti di websitenya berikut dengan waktu dan  besaran  harga  tendernya.  Jadi,  dengan  prinsip  terbuka  informasi    proses pengadaan barang dan jasa bisa didapatkan oleh semua stakeholder tanpa kecuali.

## Gambar 1.4

## Prinsip terbuka Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik

## Sumber : Website LPSE Kota Tasikmalaya, 2019

## 5. Bersaing,
Setiap  penyedia  barang  dan  jasa  berhak  untuk  ikut  pelelangan  dengan persyaratan sudah terdaftar di database LPSE Pemerintah Kota Tasikmalaya baik perusahaan  besar  maupun  kecil  dengan  mengajukan  harga  penawaran  yang ditawarkan.  Untuk menentukan siapa pemenang tender pengadaan barang dan jasa minimal harus ada 3 peserta tender, kalau tidak memenuhinya harus diulang lagi tender tersebut.
Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan melalui persaingan yang sehat, pesertanya lebih dari 3 perusahaan  dan secara administrasi para pesertanya sudah memenuhi persyaratan dan legal.

## Gambar 1.5
Prinsip bersaing Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik

## Sumber : Website LPSE Kota Tasikmalaya, 2019
6. Adil/tidak diskriminatif ,
Dengan  penggunaan  website  internet,  semua  peserta  diberi  hak  yang  sama untuk ikut pelelangan melalui unduh dan unggah dokumen lewat website. Sama
sekali tidak ada kontak antara penyelenggara pelelangan dengan penyedia barang dan  jasa.  Semua  interaksi  proses  pengadaan  barag  dan  jasa  dilakukan  lewat chatting website LPSE Kota Tasikmalaya. Sehingga semua calon pemenang tender mendapat perlakuan yang sama apakah itu penyedia barang dan jasa yang besar atau Koperasi bahkan pelaku UMKM. Oleh karena itu,  dengan prinsip adil atau tidak diskriminatif bisa dihindarkan konflik antar penyedia barang dan jasa karena prosesnya sudah jelas.
7. Akuntabel atau bertanggungjawab .
Dengan memakai sistem secara online, semua telah terkoneksi dengan petugas KPK, LKPP sehingga bisa dimonitor langsung, jadi tidak mungkin ada permainan atau kongkalikong antara pejabat pengadaan dengan rekanan penyedia barang dan jasa.  Selain  itu  juga,  para  pegawai  LPSE  sudah  mengantongi  sertifikat  ahli pengadaan barang dan jasa.
Gambar  dibawah  menunjukkan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik  di  pemerintahan  Kota  Tasikmalaya  sudah  sesuai  dengan  aturan  dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## Gambar 1.6

## Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

## Hambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
1. Sumber daya manusia yang masih sedikit. Hanya ada 3 orang terlibat dalam pelaksanaan langsung pengadaan secara elektronik yaitu 1 orang administrasi, 1 orang verifikator dan 1 orang lagi kasubag.
2. Anggaran  yang  belum  cukup.  Untuk  tahun  2019  saja,  belum  ada  anggaran untuk  sosialisasi  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  dengan  para penyedia  barang  dan  jasa  di  Kota  Tasikmalaya  sehingga  belum  bisa terselenggara

## Kesimpulan
Implementasi  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kota Tasikmalaya  dimaksudkan  untuk  membuat  sederhana  fase-fase  proses  pengadaan barang  dan  jasa      serta  prosesnya  jadi  lebih  efektif  secara  tujuannya  seperti  tahap pengumuman pelelangan, tahap pencarian vendor, perbandingan harga dari masing- masing vendor, tahap pengumuman pemenang, persetujuan, pemantauan  dan lebuh efisien dari segi waktu dan biaya seperti tidak dibutuhkannya dokumen dokumen tertulis pada saat proses pengadaan barang dan jasanya  serta transparan bagi semua stakeholder  yang  terkait,  bisa  diakses  dan  dimonitor  di  website  LPSE  Kota Tasikmalaya.Jadi,  proses  pengadaaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  merubah pengadaan  secara  konvensional  yang  biasanya  rumit,  birokratis  dan  boros  waktu. Dengan demikian, prose pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya secara elektronik  sudah melaksanakan   prinsip-prinsip pengadaan yang baik, yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel.

## Daftar Pustaka
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . PT RajaGrafindo Persada.
Basrie, H. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Skripsi , 29.
Hidayat, R. (2015). PENERAPAN e-PROCUREMENT DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH GUNA MENDUKUNG KETAHANAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Jurnal Ketahanan Nasional , 21 (2), 118. https://doi.org/10.22146/jkn.10155
Perpres No 16 Tahun 2018, 1. http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf
Muhammad, ., Djumlani, A., & Paselle, E. (2019). Studi Tentang Pemanfaatan E- Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Paradigma (JP) , 8 (1), 22. https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2924
Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 2 (2), 355 – 359.
Pengertian e-Procurement_ Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya - Pengadaan Barang dan Jasa . (n.d.).
Peraturan Presiden No 54 Tentang Pengadaan Barang dan jasa, (2010).
Satori, D., & Komariah, A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (6th ed.). Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.