## Atika

## Penanggulangan  Premanisme  Menurut  Pandangan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

## Atika
Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: atika@radenfatah.ac.id

## Abstract
Makalah  ini  mengkaji  mengenai  faktor-faktor  penyebab    maraknya  premanisme dalam  kajian  kriminologi,  yakni:  faktor  politik,    faktor  ekonomi,    faktor  penegak hukum.  Penanggulangan  premanisme  menurut  kajian  kriminologi  melalui kegiatan  pencegahan  kejahatan,  yakni:  pemanfaatan  masyarakat  dan  lembaga- lembaga  yang  telah  ada,  pencegahan  serta  usaha  mengurangi  segala  macam disorganisasi  sosial,  penggalakkan  penyuluhan  hukum  dan  pemberian  bantuan hukum. Faktor-faktor penyebab  maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota  Palembang,  yakni:  lemahnya  iman,  lemahnya  pengawasan  orang  tua. Menurut  ketua  MUI  Kota  Palembang  penanggulangan  premanisme  di  Kota Palembag harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

## Abstract
This  paper  examined  the  factors  causing  the  rise  of  gangsterism  in  the  study  of criminology,  namely:  political  factors,  economic  factors,  factors  of  law enforcement.  Countermeasures  of gangsterism  based on  the  study  of  criminology through  the  activities  of  wickedness  prevention,  namely:  utilization  of  societies and institutions that already existed, prevention and efforts to reduce all kinds of social  disorganization,  the  promotion  of  legal  counseling  and  legal  aid.  Factors that  caused  rampant  gangsterism  according to  the  view  of  MUI  Palembang  city, namely:  the  weakness  of  faith,  lack  of  parental  supervision.  According  to  the chairman  of  the  MUI  in  the  city  of  Palembang  that  prevention  of  gangsterism  in Palembag city might be synergistic and integrated between muftis, umaro and law enforcement officers.
Keywords: Gangsterism, MUI
Manusia  adalah  makhluk  biososial,  oleh  sebab  itu  hidupnya  tidak  bisa terlepas  dari  kehidupan  bersama  manusia  yang  lainnya.  Maka  dengan  sendirinya manusia individu itu memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama.Apapun yang  dilakukannya dapat mempengaruhi  dan  mempunyai  makna bagi  masyarakat umumnya  dan  sebaliknya  apapun  yang  terjadi  di  masyarakat  akan  dapat mempengaruhi terhadap perkembangan pribadi tiap individu yang ada didalamnya.
Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta arus globlisasi telah menimbulkan  dampak  negative  berupa  masalah  baru  dan  gejolak  social  dalam kehidupan  bermasyarakat  ditengah  pesatnya  kemajuan,  tuntutan  kehidupan  yang semakin meningkat sehingga menuntut seseorang untuk bekerja ekstra keras demi memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  semakin  materialisme.  Kemajuan  ilmu, teknologi  dan  arus  globalisasi  tidak  diiringi  dengan  lapangan  pekerjaan  yang cukup; sehingga melahirkan pengangguran dimana-mana.
Dari  sekian  banyak  isu  sosial  yang  berskala  nasional  akhir-akhir  ini, adalah  menyangkut  masalah  preman/  premanisme.  Media  massa  banyak  yang memberitakan bahwa  kekerasan  maupun kejahatan jalanan adalah  dilakukan  oleh para  preman.  Secara  konkret  tidak  diketahui  kapan  perbuatan  itu  dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab  tidak  diketahui  apa  batasan  tentang  preman  dan  perbuatan  apa  yang dikatakan perbuatan preman tersebut.
Dari  sudut  kriminologi  setiap  orang  itu  adalah  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  melakukan  kejahatan,  dan  sebaliknya  setiap  orang  mempunyai kemungkinan  yang  sama  untuk  menjadi  korban  dari  perbuatan  jahat  tersebut. Apabila  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  kejahatan,  maka  ia akan  disebut  sebagai  penjahat.  Dengan  demikian  tidak  dapat  dengan  begitu  saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan  oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun dari pemberitaan  media  massa  dapat  ditarik  kesimpulan  sementara  bahwa  preman  itu adalah  seorang  jagoan  yang  dalam  melakukan  kejahatan  sering  dengan  cara kekerasan  dan  tidak  pilih  kasih  korbannya  itu  siapa;  laki-laki  atau  wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya. 1
Premanisme  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu :  vrijman artinya  orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran yaitu sebutan yang sering digunakan untuk merujuk  kepada  kegiatan  sekelompok  orang  yang  mendapatkan  penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. 2

## Atika
Pada  zaman  Belanda  dahulu  preman  diartikan  orang-orang  yang  bebas keluar  masuk  perkebunan  untuk  berdagang,  dimana  terhadap  mereka  yang berjualan  ke  kebun-kebun  tidak  dipungut  biaya  atau  upeti. 3 Sedangkan  dalam kamus  bahasa  Indonesia,  preman  diartikan  sebutan  kepada  orang  jahat. 4 Dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggeris, yaitu: Freeman ; yang secara harfiyah diartikan orang bebas.
Preman  juga  sebenarnya  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  dalam dunia  bisnis,  dimana  preman  dipakai  sebagai  penagih  hutang.  Premanisme  tidak muncul begitu saja. Secara alamiah berkembang di masyarakat dan dalam banyak hal  sangat  erat  berkaitan  dengan  persoalan  relasi  kekuasaan,  baik  ditingkat masyarakat  maupun  antara  Negara  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Praktek premanisme tidak selalu muncul diranah kepentingan ekonomi tetapi juga diranah politik.  Dalam  konteks  inilah,  varian  premanisme  berkembang  dalam  berbagai bentuk,  dari  yang  kecil  sampai  yang  besar.  Mulai  dari  pak  ogah  dijalanan, mengamen/mengemis  secara  memaksa,  memalak  di  atas  kendaraan  umum  dan menjadi centeng dengan memungut uang keamanan, membeckingi tempat hiburan malam,  perjudian,  narkoba  dan  bisnis  haram  lainnya  juga  pengamanan pembebasan lahan, debt collector dan sebagainya.
Aksi  premanisme  terjadi  dalam  berbagai  wajah,  dari  preman  individual sampai  yang  terorganisir  dalam  kelompok  dan  tidak  sedikit  yang  menggunakan perusahaan  legal  bahkan  menjadi  semacam  sindikat  atau  mafia.  Merebaknya premanisme  akan  sangat  meresahkan  bila  budaya  stereotip  ini  berkembang  subur tanpa kendali di dalam kehidupan kita.
Apapun  bentuk  dan  wajah  premanisme,  semuanya  dikaitkan  pada  satu sifat yaitu ancaman, intimidasi atau kekerasan. Premanisme menyebabkan dampak yang  besar,  banyak  korban  nyawa,  luka-luka  dan  harta  benda.  Muncul  rasa tidak aman  dan  ketidaknyamanan  hidup  bermasyarakat.  Masyarakat  was-was  dan  rasa takut  yang  selalu  menghantui  yang  pada  akhirnya  masyarakatlah  yang  paling banyak menanggung dampak buruk dari premanisme.
Penangkapan John Refra Kei, Ketua Angkatan Muda Kei (AMKei), sesaat memunculkan  harapan  di  masyarakat  terhadap  pemberantasan  premanisme. Namun  harapan  itu  musnah  ketika  aksi    premanisme  kembali  terjadi  justru didaerah  militer,  dimana  sekelompok  preman  menyerbu  kelompok  preman seterunya  di  Rumah  Duka  Rumah  Sakit  Pusat  Angkatan  Darat  (RSPAD)  Gatot Subroto  pada  kamis  23  Februari  2012.  Dua  orang  tewas  dan  ironisnya  aksi premanisme tersebut terjadi di komplek rumah sakit milik TNI angkatan Darat dan
tidak  jauh  dari  pos  polisi.  Kejadian  ini  menjadi  bukti  bahwa  premanisme  masih merajalela  dan  hal  ini  perlu  untuk  dikaji  lebih  lanjut. Lalu  dicarikan  solusi  untuk menanggulangi premanisme ini.
Tulisan  ini  membahas  problematika  premanisme  dan  penanggulangannya dari  kajian  kriminologi  dan  hukum  Islam.  Islam  dengan  tegas  mengharamkan seseorang  meneror,  mengintimidasi  dan  mengancam  orang  lain.  Nabi  saw bersabda: “Seorang muslim tidak halal meneror muslim yang lain” (H.R. Ahmad., Abu Daud dan A-Baihaqi).
Islam  melarang  mengancam,  mengintimidasi    dan  meneror  individu  lain yang  apabila  dilakukan,  berarti  telah  melakukaun  tindak  kejahatan.  Untuk  kajian hukum Islam, membahas pandangan majelis ulama kota Palembang, dengan alasan majelis  ulama  kota  Palembang  merupakan  suatu  lembaga  tempat  berkumpulnya tokoh-tokoh  agama  atau  ulama  kota  Palembang.    Selanjutnya  dibahas  mengenai faktor penyebab terjadinya premanisme.

## Faktor-Faktor Penyebab  Maraknya Premanisme dalam Kajian Kriminologi
Menurut  kajian  kriminologi  maraknya  premanisme  disebabkan  oleh: pertama ,  faktor  politik.  Politik  merupakan  tugas  luhur  untuk  mengupayakan  dan mewujudkan  kesejahteraan  bersama.  Tugas  dan  tanggung  jawab  itu  dijalankan dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  hormat  terhadap  martabat  manusia, kebebasan,  keadailan,  solidaritas fairness, demokrasi,  kesetaraan  dan  cita  rasa tanggung  jawab  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan    bernegara.  Tetapi dalam  banyak  bidang,  prinsip-prinsip  itu  tampaknya  makin  diabaikan  bahkan ditinggalkan  oleh  banyak  orang,  termasuk  oleh  para  politisi,  pelaku  bisnis  dan pihak-pihak  yang  punya  sumber  daya  serta  mempengaruhi  di  negeri  ini.  Yang berlangsung  sekarang,  politik  hanya  dipahami  sebagai  sarana  mencapai  dan mempertahakan  kekuasaan  atau  menjadi  ajang  pertarungan  kekuatan  dan perjuangan  untuk  menenangkan  kepentingan  kelompok.    Kepentingan  ekonomi dan keuntungan finasial bagi pribadi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Rakyat  sering  kali  hanya  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  dan mempertahankan kepentingan dan kekuasaan tersebut.
Politik  kekuasaan  tindak  kejahatan  dijadikan  alat  utama  untuk  mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu, kepercayaan rakyat  dikhianati.  Justru  orang-orang  yang  mempunyai  otoritas  politik  dan ekonomi  untuk  memperjuangkan  kesejahteraan  rakyat.  Bukankah  dengan demikian  martabat  bangsa  tidak  dihormati  dan  kedaulatan  rakyat  dirampas  untuk

## Atika
menjamin  kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Lemahnya  penegakkan mengaburkan  pemahaman  nilai  baik  dan  buruk  yang  pada  gilirannya mengumpulkan  kesadaran  moral  dan  perasaan  bersalah.  Jika  hal-hal  itu  disadari, orang menjadi tidak peka dan menganggap semua itu wajar-wajar saja. Kerusakan hidup  bersama  juga  disebabkan  dan  sekaligus  menghasilkan  penumpulan  hati nurani.
Kedua ,  faktor  ekonomi.  Di  dalam  laporan  lokakarya  yang  diadakan  pada bulan Juni 1974 oleh UNSDRI (United Nations Social Defense Research Institute) telah  dibahas  seperangkat  hipotesa  mengenai  korelasi-korelasi  antara  gangguan atau  krisis  ekonomi,  kejahatan  dan  bentuk-bentuk  perilaku  menyimpang  lain, tingkat-tingkat  toleransi  masyarakat  serta  kemampuan  untuk  mengenai penyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.
Beberapa  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  diskusi-diskusi  itu  antara  lain: 1).  pertumbuhan  ekonomi  berkorelasi  secara  positif,  walaupun  berbeda-beda dengan  angka  laju  yang  tinggi  dari  sebagian  besar  kategori  kejahatan-kejahatan yang dilaporkan; 2). melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat makro  yang  tercermin  dalam  pengangguran.  Kelemahan  bisnis  serta  hilangnya daya  beli  dapat  ditandai  adanya  peningkatan  yang  tajam  dari  sebagian  besar kategori  kejahatan yang  dilaporkan; 3). tenggang  waktu antara fluktuasi  ekonomi dan  peningkatan  angka  laju  kejahatan  berbeda-beda  sesuai  dengan  jenisnya, masyarakat  dan  waktu;  4).  kejahatan-kejahatan  “primer”,  yaitu  kejahatan  yang secara  langsung  berhubungan  dengan  disfungsi  ekonomi  berkorelasi  dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan  yang  mengalami  frustasi.  Di  antara  kejahatan  atau  perilaku menyimpang  lain  yang  meningkat  adalah:  kejahatan-kejahatan  ekonomi,  antara lain  penadahan  dan  penipuan  konsumen;  pelanggaran  norma  kriminal; pelanggaran-pelanggaran  lain,  seperti:  alkoholisme;  dan  5).  sering  kali  masalah yang  paling  serius  dihadapi  adalah  gejalah  kejahatan  “sekunder”  yang  terjadi apabila  kejahatan  “primer”  yang  berkaitan  degan  krisis  krisistidak  terkendalikan atau  diampuni  (mislanya  dalam  hal  penyalahgunaan  hukuman)  atau  ditindak  dan dihukum  dengan  kekerasan  yang  berlebihan.  Dalam  hal  terkhir,  karir  penjahat individual  lebih  diperkuat  dan  kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan  dengan  krisis semakain memperoleh dorongan.
Sesunggunhya  penelitian-penelitian  tentang  hubungan  antar  buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah diselidiki oleh  para  ahli    kriminologi  sekitar  akhir  abad  ke-19.  Pada  tahun  1967,  G.  Von
Mayr  membuktikan  adanya  hubungan  antara  pencurian  dengan  fluktuasi  harga gandum.  Kemudian  W.A.  Bonger  pada  tahun  1917  dengan  bahan-bahan  dari  18 negara Bonger di samping “kesulitan subyektif” seperti pengangguran merupakan hal yang menentukan.
Sedangkang beberapa hipotesa yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara seringnya terjadi kejahatan  dengan  semakin  besar,  gawat  dan  lamanya  krisis  ekonomi.  Hal  ini dihubungkan  pula  dengan  kejahatan-kejahatan  yang  dicetuskan  oleh  kecemasan akibat  rasa  ketidak  amanan  ekonomi.  Disamping  itu  pula  hubungan  antara  besar kecilnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekanan ekonomi dengan tinggi  rendahnya  angka  laju  kejahatan.  Dengan  begitu  perkembangan  kuantitas dan  kualitas  jenis  kejahatan  tertentu  di  dalam  masyarakat  dikaji  dalam hubungannya dengan intensitas, kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi.
Secara  teoritik  M.  Harvey  Brenner  mengidentifikasi  beberapa  pandangan yang  berbeda  mengenai  latar  belakang  kejahatan  dalam  hubungannya  dengan pengaruh langsung  ekonomi terhadap kejahatan, yakni: a). Penurunan pendapatan nasional  dan  lapangan  kerja  akan  menimbulkan  kegiatan-kegiatan  industri  ilegal; b). Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai- nilai  atau  tujuan-tujuan  sosial  dengan  sarana-sarana  sosio-struktural  untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang  mempunyai  kesempatan  mencapai  tujuan-tujuan  sosial  dan  “inovator” potensial  yang  cenderung  mengambil  bentuk  pelanggaran  hukum;  c). Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi akibat dapat tersumbatnya kesempatan dalam  sektor-sektor  ekonomi  yang  sah;  d).  Pada  beberapa  tipe  kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau  ancaman  terhadap  pencapaian  cita-cita  dan  harapan  yang  pada  gilirannya menjelma  dalam  bentuk-bentuk  perilaku  agresif;  e).  Pada  kelompok-kelompok tertentu  yang  mengalami  tekanan  ekonomi  terdapat  kemungkinan  besar  bagi pengembangnya  sub-kebudayaan  delinkuen;  f).  Sebagai  akibat  krisis  ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan  kehilangan  penghasilannya  cenderung  untuk  menggabungkan  diri  dengan teman-teman  yang  menjadi  pengangguran  dan  dengan  demikian  lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. 5
Ketiga ,  faktor  penegakan  hukum.  Salah  satu  akibat  kesalahan  penegakan hukum  yang  kemudian  munculnya  premanisme.  Contohnya,  ada  perkembangan baru  soal  peradilan  yang  menyimpang  di  Sulawesi  Tengah,  pada  persidangan  22

## Atika
kasus di Parigi pada tanggal 15 Maret 2003. Sidang dimaksud hanya dilaksanakan oleh  Majelis  Hakim  sekitar  setengah  hari  sebagaimana  yang  dianalisis  oleh  Palu Justice Watch (PJW), hasil temuan itu  di tindak  lanjuti lagi  oleh  wartawan Radar Sulteng, Tempo dan dikutip oleh beberapa wartawan, baik lokal maupun nasional. Dari  hasil  temuan  dimaksud  berkesimpulan  bahwa  kemungkinan  besar  terjadi penyimpangan  dalam  hukum  acara  pidana,  oleh  karena  adanya  pengakuan  dalam bentuk  keluhan  salah  seorang  hakim  mengenai  banyaknya  perkara  yang  harus diselesaikan  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Palu,  demikiah  juga pengakuan atas kekeliruan atau kekhilafan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  keterangan  singkat  dari  kasus  di  atas,  faktor  petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi  kualitas  penegak  hukum  rendah  maka  akan  ada  masalah.  Demikian  pula sebaliknya,  apabila  peraturannya  buruk,  sedangkan  kualitas  petugasnya  baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

## Penanggulangan Premanisme dalam Kajian Kriminologi
Usaha  pemberantasan  kejahatan  telah  dan  terus  dilakukan  oleh  semua pihak,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat,  karena  setiap  orang  mendambakan kehidupan  bermasyarakat  yang  tenang  dan  damai.  Namun,  di  negara  manapun kejahatan  dapat  saja  terjadi,  sepanjang  dalam  negara  itu  manusia-manusia  yang mempunyai  kepentingan  yang  berbeda,  bahkan  tidak  jarang  bentrok  satu  dengan yang lain. 6
Mencegah kejahatan berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban. Penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Meskipun  dalam hal pencegahan  ini tugas  Jaksa  tidak  secara  langsung  tersangkut  dalam  kegiatan,  namun  secara nasional  kiranya  perlu  ada  perhatian.  Kegiatan  pencegahan  kejahatan  seperti:  1). Pemanfaatan  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  yang  telah  ada.  Hal  ini  telah dilakukan  oleh  pemerintah  antara  lain  siskamling.  2).  Pencegahan  serta  usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. Hal ini dapat ditangani oleh Dept. Sosial,  Depdiknas,  Tenaga  Kerja,  Pramuka  dan  sebagainya.  3).  Penggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum
Cara-cara  pencegahan  yang  bersifat  langsung  dan  tidak  langsung: pertama ,  yang  bersifat  langsung.  Kegiatan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum terjadinya  suatu  kejahatan  dan  dapat  dirasakan  dan  diamati  oleh  yang bersangkutan,  antara  lain  meliputi  kegiatan:  a).  Pengamanan  objek  kriminalitas dengan sarana fisik/konkret  mencegah  hubungan antara pelaku  dan  objek  dengan
berbagai  sarana  pengamanan;  pemberian  pagar,  memasukkan  dalam  almari  besi, dan  lain-lain.  b).  Pemberian  pengawal/penjaga  pada  objek  kriminalitas.    c). Mengurangi/menghilangkan  kesempatan  berbuat  kriminal  dengan  perbaikan lingkungan,  menambah  penerang  lampu,  mengubah  bangunan,  jalan  dan  taman sedemikian  sehingga  mudah  diawasi.  d).  Perbaikan  lingkungan  yang  merupakan perbaikanstruktur  sosial  yang  mempengaruhi  terjadinya  kriminalitas.  Misalnya perbaikan  sistem  ekonomi  yang  meratakan  pendapatan  setiap  orang.  e). Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah  hubungan  antara  si  pelaku  dan  si  korban.  f).  Penghapusan  peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
Kedua ,  yang  bersifat  tidak  langsung.  Kegiatan  pencegahan  yang  belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi: a). Penyuluhan kesadaran  mengenai:  tanggung  jawab  bersama  dalam  terjadinya  kriminalitas, mawas  diri,  kewaspadaan  terhadap  harta  milik  sendiri  dan  orang  lain,  melapor pada  yang  berwajib  atau  orang  lain  bila  ada  dugaan  akan/terjadinya  suatu kriminlaitas,  akibat  kriminalitas.  b).  Perbuatan  peraturan  yang  melarang dilakukannya  suatu  kriminalitas  yang  mengandung  didalamnya  ancaman hukuman.  c).  Pendidikan,  latihan  untuk  memberikan  kemampuan  seseorang memenuhi  keperluan  fisik,  mental  dan  sosialnya.  Penimbulan  kesan  adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.
Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Premanisme Dan Cara
Penanggulangannya Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang
Faktor-faktor penyebab  maraknya premanisme dalam  pandangan Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Kota  Palembang,  yakni: Pertama ,  lemahnya  iman.  Iman memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  meluruskan  kepribadian  seseorang  dan membersihkan  dirinya  dari  kecenderungan  pada  kebejatan  atau  kekejian.  Ia menjadi  stimulus  terkuat  yang  mendorong  seseorang  untuk  menjauhi  berbagai bentuk  perilaku  kejahatan  dan  hal-hal  terlarang,  di  samping  menjadi  motivator yang  menggugahnya  untuk  memperbanyak  berbagai  bentuk  kebijakan  dan kebaikan. 7
Seorang  mukmin  sejati  dengan  demikian  akan  menjauhkan  diri  dari berbagai  kenistaan  dan  dosa  sebab  ia  meyakini  dengan  keyakinan  yang  teguh bahwa  Allah  maha  memperhatikan  dirinya  dari  segala  situasi  dan  kondisinya. Seperti dalam Alquran surat al-Hadid: 4, yang artinya: ” ...dan Dia bersama kamu

## Atika
di mana saja kamu berada...” . Selain itu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 1 yang artinya: ”Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Seorang  mukmin  sejati  meyakini  bahwa  Allah  mengetahui  segala  yang terjadi  di  semesta  raya  ini,  termasuk  apa  yang  bergejolak  dalam  diri  manusia dalam bentuk  hasrat atau kecenderungan dan apa yang terkandung dalam pikiran. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 5, ayng artinya: “ Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.”
Kedua ,  lemahnya  pengawasan  orang  tua.  Keluarga  adalah  lembaga pertama  dan  utama  dalam  melaksanakan  proses  sosialisasi  dan  sivilisasi  pribadi anak.  Di  tengah  keluarga  anak  belajar  mengenal  mkna  cinta-kasih,  simpati, loyalitas,  ideologi,  bimbingan  dan  pendidikan.  Keluarga  memberikan  pengaruh menentukan  pada  pembentukan  watak  dan  kepribadian  anak  dan  menjadi  unit sosial  terkecil  yang  memberikan  fondasi  primer  bagi  perkembangan  anak.  Baik- buruknya  struktur  keluarga  memberikan  dampak  baik  atau  buruknya perkembangan jiwa dan jasmani.
Menurut  Saim  Marhadan 8 dan  beberapa  ulama  Kota  Palembang  bahwa faktor  yang  menyebabkan  lemahnya  pengawasan  orang  tua: pertama, Rumah tangga.  Bila  rumah  tangga  terus  menerus  dipenuhi  konflik  yang  serius,  menjadi retak dan akhirnya menglami perceraian. Maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Kemudian munculah banyak konflik batin  dan  kegalauan  jiwani.  Anak  tidak  bisa  belajar  dengan  tenang,  tidak  betah tinggal  dirumah,  selalu  merasa  pedih-risau  dan  malu.untuk  meluapkan  semua  itu sang  anak  melampiaskan  kemarahannya  di  luar  keluarga.  Mereka  menjadi  nakal, urakan,  berandalan,  tidak  mau  lgi  mengenal  aturan  dan  norma  sosial,  bertingkah laku semaunya sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi.
Kedua, Perlindungan  lebih  dari  orang  tua. Bila  orang  tua  terlalu  banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan  atau  ujian  hidup  yang  kecil,  anak-anak  pasti  menjadi  rapuh  dan  tidak pernah sanggup belajar mandiri dan  mereka akan selalu bergantung pada bantuan orang  tua. Tanpa  bantuan  orang  tua anak  merasa  lemah,  hambar  patah  semangat, takut secara berlebihan dan tidak berani berbuat sesuatu. Mental dan kemauannya menjadi  rapuh  dan  berkembanglah  ia  menjadi  ”si  anak  agar-agar”,  tanpa  bisa menemukan motivasi yang kuat untuk hidup. Sebagai akibatnya, adakalanya anak melakukan  identifikasi  total  terhadap  pemimpin  gang  dan  secara  tidak  sadar danyut  terseret  melakukan  tindak  ugal-ugalan  serta  suka  berkelahi  untuk
menyembunyikan  kekerdilan hati  dan  kerapuhan  jiwa  sendiri  dalam kondisi batin putus-asa.
Ketiga, Penolakan orang tua. Ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bisa  memikul tanggung  jawab sebagai ayah  dan  ibu. Mereka ingin terus  menerus melanjutkan kebiasaan hidup yang lama, bersenang-senang sendiri seperti sebelum mereka menikah. Mereka tidak bertanggung jawab selaku orang dewasa dan orang tua.  Anak-anaknya  sendiri  ditolak,  dianggap  sebagai  beban,  sebagai  hambatan dalam  meniti  karir  mereka.  Anak  mereka  dianggap  hanya  menghalang-halangi kebebasan  bahkan  cuma  merepotkan  saja.  Anak  tidak  pernah  merasakan  ksih sayang,  perhatian  dan  perlindungan  orang  tua,  dan  meranalah  hidup  mereka. Anak-anak  ini  merasa terhina dan  menanam  dendam  kebencian  kepada  orang tua dan sebagai akibat jauhnya juga mendendam terhadap masyarakat luas.
Keempat, Pengaruh  buruk  dari  orang  tua.  Tingkah  laku  kriminal,  asusila (suka  main perempuan, korup, senang berjudi, sering  mabuk-mabukan, kebiasaan minum dan menghisab ganja-narkoba dan lain sebagainya) dari orang tua atau dari sala  seorang  keluarga  bisa  memberikan  pengaruh  menulah  atau  infeksius  kepada anak.  Situasi  keluarga  yang  kisruh,  kacau,  acak-acakan,  liar,  sewenang-wenang, main  hakim  sendiri,  tanpa  aturan  dan  disiplin  yang  baik  itu  jelas  sifatnya  tidak mendidik,  dan  tidak  memunculkan  iklim  yang  manusiawi.  Anak  secara  otomatis dan tidak sadar akan mengoper ada kebiasaan dan bertingkahlaku buruk orang tua serta orang dewas yang didekatnya. Sehingga anak ikut-ikutan menjadi sewenang- wenang, liar buas, agresif, suka  menggunakan  kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.
Dari  faktor  di  atas  bahwasanya  tugas  orang  tua  adalah  mendidik  dan mengawasi setiap tingkah laku anak. Dan ini juga merupaka suatu keawjiban bagi kepala keluar untuk menja keluarganya dari pada siksa didunia maupun di akhirat.
Sedangkan  penanggulangan  premanisme  menurut  pandangan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Kota  Palembang.  Menurut  ketua  MUI  Kota  Palembang penanggulangan  premanisme  di  Kota  Palembag  harus  dilakukan  secara  sinergis dan terpadu antara ulama, umaro  dan aparat penegak  hukum.  Syariah Islam  yang bersumber  dari  wahyu  Allah  Zat  yang  Maha  Sempurna  memiliki  seperangkat aturan sistemik yang jika diterapkan secara utuh niscaya premanisme akan sangat minimal,  bahkan  hilang  dari  masyarakat. Pertama ,  Islam  mewajibkan  penguasa untuk  membina  ketakwaan  masyarakat.  Hal  itu  diwujudkan  dengan  pendidikan yang  gartis  baik  formal  maupun  informal  yang  menjangkau  semua  lapisan masyarakat.  Dengan  keimanan  dan  ketakwaan  yang  senantiasa  dipupuk  maka

## Atika
dalam  diri  masyarakat terbentuk  kontrol  diri  yang  kuat dan bisa  menjadi benteng menghalangi munculnya aksi premanisme.
Kedua ,  Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Untuk  itu Islam  memberikan sistem  ekonomi  yang bisa menjamin terwujudnya  hal  itu.  Sistem  ekonomi  Islam  akan  menjamin  distribusi  harta  di tengah masyarakat secara adil dan merata. Dengan Sistem Ekonomi Islam, negara akan  memiliki  dana  yang  lebih  dari  cukup  untuk  menyediakan  lapangan  kerja dengan  membangun  berbagai  proyek  ekonomi  dan  pembangunan.  Diantaranya karena  Islam  menetapkan  kekayaan  alam  semisal  tambang,  migas,  hutan  dan lainnya sebagai milik umum yang harus dikelola oleh negara mewakili rakyat dan seluruh  hasilnya  dikembalikan  kepada  rakyat.  Selain  itu,  Islam  juga  mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat baik pangan, papan dan sandang selain kebutuhan dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Selain  itu,  dengan  Sistem  Ekonomi  Islam,  peluang  usaha  akan  terbuka lebar  dan  iklim  usaha  akan  kondusif.  Sebab  faktor  penghambat  ekonomi  akan hilang  seperti  biaya  tinggi,  administrasi  berbelit,  pajak  dan  berbagai  pungutan yang  diharamkan  oleh  Islam,  riba  dan  penghambat  ekonomi  lainnya.  Jika masalahnya ada di permodalan maka negara akan bisa memberikan bantuan modal karena  syariah  memberikan  sumber  modal  yang  besar  bagi  negara.  Dengan menerapkan  Sistem  Ekonomi  Islam,  maka  faktor  ekonomi  sebagai  salah  satu faktor utama munculnya premanisme bisa dihilangkan.
Ketiga ,  sistem  hukum  dan  sanksi  yang  memberikan  efek  jera.  Dalam  hal ini  Islam  dengan  tegas  mengharamkan  seseorang  meneror,  mengintimidasi  atau mengancam  orang  lain.  Nabi  Saw.  yang  artinya  “ Seorang  Muslim  tidak  halal meneror Muslim yang lain”. (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).
Siapa  saja  yang  mengintimidasi,  meneror  atau  mengancam  individu  lain, ia  telah  melakukan  tindak  kejahatan.  Dia  layak  dijatuhi  sanksi  berupa  ta’zir  di mana  bentuk  dan  kadar  sanksinya  diserahkan  kepada  ijtihad  qadhi.  Tentu  jika meneror dan mengancam orang banyak, ia layak dijatuhi sanksi yang berat.
Di  samping  itu,  untuk  tiap-tiap  aksi  kekerasan  premanisme  syariah  juga menetapkan  sanksi  hukumnya  secara  spesifik.  Jika  aksi  premanisme  itu menyebabkan  cacat fisik  maka di  dalamnya terdapat ketentuan  diyat. Jika sampai membunuh dengan sengaja maka sanksinya adalah qishash. Kecuali jika ahli waris korban  memaafkan,  namun  pelaku  harus  membayar  diyat.  Begitupun  jenis pembunuhan lainnya, maka pelakunya harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta
atau  1000  dinar  (4250  gram  emas  atau  Rp  9,35  miliar  dengan  kurs  1  Dinar=  Rp 2,2 juta) untuk tiap orang korban terbunuh.
Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah (merampok) maka sanksinya  seperti  difirmankan  oleh  Allah  Swt.  dalam  surat  al-Maidah  ayat  33, yang artinya:
Artinya: “Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat  kediamannya) . Yang  demikian itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  di  dunia,  dan  di  akhirat  mereka mendapat siksaan yang besar”.
Sanksi-sanksi  hukum  sesuai  syariah  itu  akan  bisa  membuat  jera pelakunya  dan  mencegah  orang  lain  melakukan  tindak  kejahatan  serupa. Masyarakat  pun  selamat  dari  aksi-aksi  premanisme  dalam  bentuk  kekerasan  dan tindakan  kejahatan. Wahai  Kaum  Muslim Jelas,  hanya  penerapan  Syariah  Islam secara  utuh  yang  akan  bisa  mengatasi  premanisme  secar  tuntas.  Rasa  aman  akan bisa  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat.  Harapan  kita  agar  masyarakat  terbebas  dari premanisme  hendaknya  kita  wujudkan  dengan  melipatgandakan  dakwah  dan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai al-Khilafah ‘ ala  minhaj  an-Nubuwwah yang  sekaligus  itu  merupakan  bukti  keimanan  kita kepada Allah Swt.

## Kesimpulan
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab maraknya  premanisme  dalam  kajian  kriminologi,  yakni: pertama ,  faktor  politik.
Politik  kekuasaan  tindak  kejahatan  dijadikan  alat  utama  untuk  mencapai  dan mempertahankan  kekuasaan.  Dengan  politik  uang,  rakyat  di  tipu,  kepercayaan rakyat  dikhianati. Kedua ,    faktor  ekonomi.  Sebagai  akibat  krisis  ekonomi  yang menimbulkan  pengangguran,  sejumlah  warga  menyatakan  yang  menganggur  dan kehilangan  penghasilannya  cenderung  untuk  menggabungkan  diri  dengan  teman- teman  yang  menjadi  pengangguran  dan  dengan  demikian  lebih  memungkinkan dirancang  dan  dilakukannya  suatu  kejahatan. Ketiga ,  faktor  penegak  hukum. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  sangat  lemah.  Penanggulangan premanisme  menurut  kajian  kriminologi  melalui  kegiatan  pencegahan  kejahatan, yakni: pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan

## Atika
serta  usaha  mengurangi  segala  macam  disorganisasi  sosial,  penggalakkan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.
Faktor-faktor  penyebab    maraknya  premanisme  menurut  pandangan  MUI Kota  Palembang,  yakni:  lemahnya  iman,  lemahnya  pengawasan  orang  tua. Menurut  ketua  MUI  Kota  Palembang  penanggulangan  premanisme  di  Kota Palembag  harus  dilakukan  secara  sinergis  dan  terpadu  antara  ulama,  umaro  dan aparat penegak hukum.

## End Note
1 M.  Hamdan, Politik  Hukum  Pidana. (Jakarta:  PT.  Rajawali  Grafindo  Persada, 1997), hlm. 42
2 Lihat http:// ulfahsoftskill.com/2012/03
3 Ediwarman, Preman  dan  Kejahatan  ditinjau  dari  Sudut  Kriminologi, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1995), hlm. 2
4 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1995),  hlm.
787
5 W.  Kusumah  Mulyana, Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan, (Bandung:  Armico,
1984), hlm. 34
6 Santoso, Psikologi  Forensik, (Jakarta:  Diktat  Pendidikan  Pembentukan  Jaksa), 1986. hlm. iv
7 Sa’im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)
8 Ketua  Majelis  Ulama’  Indonesia  (MUI)  Kota  Palembang,      pada  tanggal  25  Juli 2012.

## Daftar Pustaka
Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ediwarman.  (1995). Preman  dan  Kejahatan  ditinjau  dari  Sudut  Kriminologi,
Makalah. Medan: Fakultas Hukum USU. Hamdan,  M.  (1997). Politik  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Rajawali  Grafindo
Persada.
http://  ulfahsoftskill.com/2012/03Ketua  Majelis  Ulama’  Indonesia  (MUI)  Kota Palembang,   pada tanggal 25 Juli 2012.
Mulyana,  W.  Kusumah.  (1984). Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan. Armico.
Bandung.
Santoso.  (1986). Psikologi  Forensik. Jakarta: Diktat  Pendidikan  Pembentukan
Jaksa.
Sa’im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)