Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Model Kerjasama Build-Operate-Transfer (BOT) Dalam Pengelolaan Pasar Turi Baru di Surabay a
Syafela Ristia Rafani 1 , Muhammad Ulul Azmi 2 , Moh. Musleh 3* , M. Husni Tamrin 4
1,2,3,4 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

## Abstract
Pasar Turi Baru in Surabaya was built and managed using the Build-Operate-Transfer (BOT) cooperation model, where the private sector, namely PT. Gala Bumi Perkasa builds and manages it  within  a  certain  period  of  time,  and  after  that,  it  will  be  returned  to  the  Surabaya  City Government as a regional asset. The construction of the new Turi market was due to a fire at the old Turi market several years ago. With the existence of Pasar Turi Baru, it is hoped that it will return to its glory days and carry a more modern concept. Even though it has only been operating for  a  year,  the  management  of  this  new  turi  market  has  encountered  an  obstacle,  namely competition with online markets, which has made this new turi market quite empty of traders and visitors. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data using interviews, observation  and  documentation.  The  theory  used  in  this  research  is  Leonhardt's  partnership theory,  where  there  are  4  principles  of  success  in  carrying  out  public-private  partnerships, namely  1).  Transparency  and  commitment,  2).  Supervision  in  partnerships,  3).  Negotiation process,  and  4).  Equality  of  roles  in  partnerships.  The  results  of  this  research  show  that  this partnership  is  running  quite  well,  and  this  collaboration  is  quite  transparent.  Existing commitment is based on the existence of a cooperation contract, and the monitoring system is running optimally. The negotiation process is also running smoothly because there is still minimal conflict, and each stakeholder's role is all equivalent.
Keywords: bot, partnership, pasar turi baru

## Abstrak
Pasar Turi Baru di Surabaya dibangun dan dikelola dengan menggunakan model kerjasama Build- Operate-Transfer(BOT) ,  dimana pihak  swasta  yaitu  PT.  Gala  Bumi  Perkasa  membangun  serta mengelola dalam jangka waktu tertentu kemudian akan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai aset daerah. Pembangunan dilakukan karena ada kebakaran di pasar turi lama beberapa tahun silam. Pasar Turi Baru ini diharapkan dapat mengembalikan masa kejayaannya dan  konsep  yang  lebih  modern.  Meskipun  baru  beroperasi  satu  tahun,  pengelolaan  Pasar  Turi Baru mempunyai satu kendala, yaitu persaingan dengan pasar online yang membuat pasar turi baru ini cukup sepi pedagang dan pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam  penelitian ini, yaitu teori kemitraan dari Leonhardt, dimana terdapat 4 prinsip keberhasilan dalam menjalankan kemitraan pemerintah swasta, yaitu 1). Transparansi dan komitmen, 2). Pengawasan dalam kemitraan, 3). Proses negosiasi, dan 4). Kesetaraan peran dalam kemitraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan ini berjalan dengan cukup baik. Kerjasama ini cukup transparan. Komitmen yang ada juga berdasarkan adanya kontrak kerjasama serta sistem pengawasan berjalan dengan optimal. Proses negosiasi juga berjalan dengan lancar karena masih minim konflik. Setiap peran stakeholder setara.
Kata kunci: bot, kemitraan, pasar turi baru
* musleh.mohammad@hangtuah.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.13070
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Saat  ini  di  era  globalisasi, pengadaan  sarana  dan  prasarana  dalam
pembangunan infrastruktur guna
menunjang kelangsungan tujuan pembangunan nasional mempunyai peran yang penting. Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan publik
(Surahman et al., 2016). Dalam mewujudkan  tujuan    pembangunan nasional,  pemerintah  pusat  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah melalui asas desentralisasi untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangganya sendiri. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pula pemerintah  daerah  dapat  menjalin kerjasama  dengan  swasta  dengan  salah satu prinsip utama otonomi daerah yaitu meningkatnya  peran  serta  masyarakat (Algabili  et  al.,  2016;  Febrianti  et  al., 2023).
Dalam  kerjasama,  swasta  juga turut andil dalam hal pemberian suntikan berupa  hal  yang  bersifat  materi.  Pihak pemerintah tentu terbantu dengan adanya  kerjasama  dengan  pihak  swasta (Kirana  &  Artisa,  2020).  Adanya kerjasama  antara  pemerintah  dengan swasta dikarenakan Pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak
biaya,  pemerintah  yang  hanya  mampu membiayai  20%,  dan  80%  sisanya diharapkan dari pihak swasta. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan  dana  untuk  pembangunan infrastruktur  melalui  APBN  dituntut adanya  model  atau  pola  baru  sebagai alternatif proyek pembangunan (Surahman  et  al.,  2016).  Adanya kewenangan  daerah  sebagaimana  diatur dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  maka dengan melihat keterbatasan Pemerintah Daerah  dalam  penyediaan  dana  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  dalam rangka  pendayagunaan  barang  milik daerah  kususnya  barang  miik  daerah yang  berupa  tanah  perlu  dilakukan kerjasama  dalm  bentuk  Bangun  Guna Serah (BGS) atau sering dikenal dengan Buil-Operate-Transfer  (BOT) (Algabili et  al.,  2016).  Dalam  pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah  dengan  swasta  biasanya dituangkan  dalam  model  kerjasama
Build-Operate-Transfer
(BOT) .
Kebijakan yang mengatur tentang Build- Operate-Transfer (BOT) tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Astuti, 2022).
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Salah satu pemerintah daerah yang menjalin  kerjasama  dengan  swasta dalam  model  kemitraan  BOT  yaitu pemerintah  kota  Surabaya  dengan  PT. Gala  Bumi  Perkasa  yang  menjalin kerjasama  dalam  pembangunan  pasar turi baru di Surabaya. Pihak-pihak yang menjadi stakeholder dalam pembangunan  serta  pengelolaan  pasar turi  baru  ini  terdapat  tiga  dinas  yang terlibat, yaitu dinas koperasi dan umkm dalam  pengelolaan  pedagang  di  pasar turi, dinas perekonomian bagian keuangan dalam bagi hasil dan pembayaran retribusi, dan dinas pembangunan  bagian  perizinan  serta dibagian hukum dalam kontrak kerjasama.  Kerjasama  atau  kemitraan pengelolaan  pasar  turi  di  surabaya berdasarkan  MoU  (Memorandum  of Understanding) yang berlangsung selama  25  tahun.  Dalam  kerjasama  ini, hubungan  antara  pihak  swasta  dan pemerintah  kota  Surabaya  hanya  untuk pembayaran retribusi.
Menurut  Anshel  (2008)  Dalam konteks  kemitraan  antara  pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership , dimaknai sebagai unit kerja penyedia  layanan  pemerintah  maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang bekerjasama dengan sektor swasta dan  sektor  ketiga  (Azhar  et  al.,  2013; Yesayabela  et  al.,  2023).  Menurut
William (2019) Public Private
Partnership (PPP)  merupakan  bentuk perjanjian  atau  kontrak  antara  sektor publik  (pemerintah)  dan  sektor  private (swasta)  yang  terdiri  atas  beberapa ketentuan yaitu sektor private menjalankan  fungsi  pemerintah  untuk periode tertentu, kemudian sektor publik menerima konvensasi atas penyelenggaraan  fungsi  baik  secara langsung maupun tidak langsung (Utomo  &  Uguy,  2022).  Kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dengan PT.  Gala  Bumi  Perkasa  juga  disebut sebagai kemitraan.
Pembangunan  pasar  turi  baru  di Surabaya dikarenakan terjadinya kebakaran  di  pasar  turi  lama  beberapa tahun  silam.  Menurut  Tedi  Supriyadi selaku General  Manager di   Pasar Turi, saat  ini  Pasar  Turi  Baru  menyediakan sekitar  6426  gerai  toko  dan  pihak pengelola    untuk  membuka  gerai,  yaitu dengan membeli atau dengan menyewa. Bagi pedagang yang ingin membeli gerai toko dana yang harus dikeluarkan untuk satu unit gerai yaitu mulai dari 400 juta, dan  jika  ingin  menyewa,  untuk  saat  ini pedagang tidak diharuskan untuk membayar  uang  sewa  namun,  harus menyiapkan  dana  sekitar  1  juta  sebagai uang  fasilitas  yang  akan  didapat  seperti air,  listrik,  kebersihan,  dan  keamanan. Beroperasinya  Pasar  Turi  Baru  ini
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
bertujuan akan tetap menjalankan fungsi grosis namun dengan konsep yang lebih modern  sehingga  diharapkan  akan mengembalikan masa kejayaannya yang dulu telah hilang akibat kebakaran. Saat ini  pasar  turi  baru  setidaknya  memili  9 lantai,  mulai  dari  lantai  LG,  lantai  G, lantai 1, lantai 2 , lantai 3, lantai 4, dan lantai  parker  yang  terdiri  dari  lantai  5, lantai  6,  dan  lantai  7.    Dalam perkembangannya,  pasar  turi  baru  yang baru  beroperasi  pada  30  Maret  2022 lalu,  sehingga  masih  banyak  gerai  atau tenan  yang  belum  buka.  Namun,  dalam kemitraan ini belum sepenuhnya berjalan  dengan  optimal  dikarenakan adanya  pasar  online  atau  marketplace yang sudah mendominasi akibat digitalisasi  yang  berlangsung  dengan cepat sehingga pasar turi  baru ini terlihat cukup  sepi  saat  ini.  Cukup  sepi  dalam artian  bahwa  gerai  toko  tidak  banyak yang  buka  serta  tidak  cukup  banyak pengunjung serta pembeli yang berdatangan,  sehingga  para  pedagang yang  membuka  gerai  masih  belum mendapatkan  untung  yang  sama  seperti di  Pasar  Turi  Lama.  Selain  itu,  belum lagi  jika  para  pedagang  dihadapkan dengan  pembayaran  untuk  fasilitas  di Pasar  Turi  Baru.  Keuntungan  yang didapatkan cukup sedikit. Selain itu, para pedagang  di  Pasar  Turi  Baru  juga mengeluhkan  kurangnya  kebersihan
yang  merupakan  fasilitas  dari  pihak pengelola.
Selain itu, juga ada sengketa yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya pada  2016  lalu  yang  berujung  pada gugatan  di  Pengadilan.  Dalam  sengketa tersebut,  Pihak  dari  PT.  Gala  Bumi Perkasa  digugat  oleh  Pemerintah  Kota Surabaya karena PT. Gala Bumi Perkasa memperjualbelikan  gerai    dengan  hak milik atas satuan rumah susun.
Definisi Build,  Operate,  and Transfer atau sering disingkat BOT ialah salah  satu  bentuk  kerjasama  yaitu  salah satu pihak (investor) menyediakan dana dengan  membangun  dan  membiayai untuk mendirikan fasilitas baru. Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) merupakan suatu konsep di mana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya dari perusahaan swasta, beberapa perusahaan  swasta  atau  kerjasama dengan  BUMN  dan  setelah  dibangun, dioperasikan oleh kontraktor dan setelah tahapan pengoperasian selesai
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Build-Operate-Transfer
(BOT) ,  kemudian  dilakukan  pengalihan proyek kepada pemerintah selaku pemilik proyek (Sulistyaningrum, 2020).
Menurut  Jefrrey  Delmon  dalam Sulistyaningrum
(Sulistyaningrum, 2020)  menyatakan  bahwa  Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT)
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
merupakan  penyediaan  infrastruktur dalam bentuk perjanjian yang memindahkan  tanggung  jawab  (biaya, pembangunan  dan  operasional)  kepada pihak  swasta  dan  pada  akhir  proyek pihak pemerintah akan menerima penyerahan kembali atas aset yang sudah digunakan  oleh  pihak  swasta  termasuk infrastruktur  yang  telah  dibangun  dan telah  dioperasionalkan  selama  jangka waktu  atau  kurun  waktu    tertentu. Adapun perjanjian Build-Operate- Transfer  (BOT) dapat    terjadi  karena beberapa hal yang saling berkaitan, yaitu
1) kurangnya infrastruktur yang
diperlukan publik terutama dalam negara berkembang, 2) ketidakcukupan anggaran  dana  yang  berujung  pada adanya  kebijakan  untuk  membatasi penggunaan  dana  untuk  membangun infra struktur tersebut, dan 3) keengganan untuk mendanai infrastruktur tersebut melalui peminjaman  pada  organisasi-organisasi keuangan, oleh karena itu munculnya ide untuk menggunakan pihak swasta (private) untuk membangun infra struktur  tersebut  dengan  dana  yang mereka sediakan sendiri.
Melalui penjabaran di atas
mengenai perjanjian Build, Operate and
Transfer  (BOT),  dalam  Istifani  dan Prananingtyas (2022) sekurang-
kurangnya ada 3 tanda pekerjaan dalam Build-Operate-Transfer (BOT) , yaitu:
Pembangunan  (Build):  Pemegang hak  (kontraktor)  diberikan  otoritas  hak untuk melakukan pengelolaan agar dapat melakukan  pembangunan  suatu  proyek menggunakan  biayanya  sendiri  (pada hal-hal  tertentu  mungkin  saja  dibiayai oleh  kedue  belah  pihak)  oleh  pemilik proyek  selaku  pihak  yang  memberikan hak . Model serta perincian gedung ialah ide  dari  pemegang  hak  pengelolaan dimana  mereka  wajib  mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek.
Pengoprasian  (Operate):  Adalah pihak yang memiliki hak proyek tersebut memberikan tenggang waktu atau jangka waktu  tertentu  kepada  pihak  yang memegang  hak  proyek  dalam  suatu waktu  tertentu  yang  telah  ditentukan untuk  melakukan  pengelolaan  dan pengoperasian itu guna diperoleh kegunaannya secara ekonomi,
bersamaan  dengan  hal  tersebut  pihak yang memegang hak mempunyai kewajiban agar memelihara proyek yang telah  disebutkan.  Orang  yang  memiliki proyek memiliki hak untuk mendapatkan hasulnya selaras dengan kerjasama yang telah  ditentukan  dalam  jangka  waktu tertentu.
Penyerahan  kembali  (Transfer): penyerahan  hak  untuk  mengelola  dan bentuk  proyek diserahkan kepada pihak
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang  memiliki  proyek  setelah  kurun waktu  konsesi  berakhir  tanpa  ketentuan pada  umumnya  oleh  pihak  yang memegang  hak.  Pemberlakuan  beban biaya  penyerahan  secara  umum  sudah ditetapkan pada perjanjian tentang pihak mana yang menanggung.
Adapun Menurut Sulistyani dalam Azhar, dkk (Azhar et  al., 2013) definisi kemitraan  sendiri  dalam  perspektif etimologis berasal dari akar kata partner dan diserap dari kata partnership , maka berarti  “pasangan,  jodoh,  sekutu,  atau komponen”.  Sedangkan  arti  kata partnership diterjemahkan menjadi perkongsian  atau  persekutuan.  Dengan demikian,  maka  makna  dari  kemitraan yaitu  sebagai  satu  bentuk  persekutuan antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang membentuk  suatu  ikatan kerjasama  atas dasar  kesepakatan  dan  rasa  saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan  kapabilitas  di  suatu bidang  tertentu  atau  tujuan  tertentu, sehingga  dapat  memperoleh  hasil  yang lebih  baik.  Adapun  menurut  Amirullah dalam  Azhar,  dkk  (Azhar  et  al.,  2013) yang menyatakan bahwa Public Private Partnership ialah kerjasama pemerintah dengan sektor swasta untuk
melaksanakan  sebagian  atau  seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur melalui
pemberian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta.
Konsep kerjasama didalam sebuah tim  harus  berlandaskan  kepercayaan untuk  mencapai  tujuan  yang  saling menguntungkan  antar  anggota  mitra  di mana  setiap  anggota  mitra  selalu berusaha  untuk  menyelesaikan  konflik atau perselisihan sesuai dengan prosedur yang nantinya akan dapat menguntungkan  masing-masing  pihak (Arrozaaq,  2016;  Azhar  et  al.,  2013; Mutiarawati & Sudarmo, 2021) Namun, Saptono  dalam  (Ayu  et  al.,  2021) mengungkapkan inti dari Public Private Partnership adalah  keterkaitan  atau sinergi  yang  berkelanjutan  atau  kontrak kerja sama panjang dalam pembangunan suatu  proyek  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  antara  lain yaitu:  Pemerintah  selaku  regulator, perbankan  selaku  penyaandang  dana, dan  pihak  swasta  selaku  perusahaan dengan tujuan tertentu yang bertanggung jawab  atas  terselenggaranya  suatu proyek yang di awali dari pemeliharaan konstruksi,  desain  dan  operasional (Febrianti et al., 2023; Musleh, Subianto, &  Prasita,  2023;  Musleh,  Subianto, Tamrin, et al., 2023).
Menurut
Leonhardt dalam (Setiawan  &  Warsa,  2017)  terdapat beberapa prinsip yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pelaksanaan kemitraan
antara pemerintah  dan  swasta.  Prinsip  tersebut terdiri  dari  4  hal,  yaitu  1)  Transparansi dan  Komitmen  Pelaksanaan.  Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa terjaminnya akses  dan  kebebasan  bagi  setiap  pihak untuk  memperoleh  informasi  terkait penyelenggaraan  pemerintahan  baik informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan, dan pelaksanaan serta tujuan yang  hendak  dicapai.  Keberhasilan kemitraan  dalam  pengembangan  pasar ini  ditentukan  dengan  bagaimana  setiap aktor  yang  terlibat  dapat  mengetahui maksud  dan  tujuan  dari  pengembangan pasar  tersebut.  Selain  itu  juga  harus mengetahui  manfaat  dan  risiko  dari kemitraan ini. Informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemerintah juga harus  tersampaikan  kepada  seluruh pihak  yang  terlibat  agar  tidak  terjadi miskomunikasi  antar  pihak;  2)  Proses Negosiasi merupakan kegiatan
berunding  atau  musyawarah  di  antara
berbagai pihak dalam rangka menyatukan berbagai pemikiran menjadi satu  tujuan  dan  kesepakatan  yang  sama terkait dengan
public-private partnership.
Lebih lanjut, yang ke 3)
Pengawasan  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pelaksanaan kerjasama yang ditujukan untuk mengatur  pelaksanaan  pengembangan
pasar  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat. Pengawasan menjadi salah satu indikator yang  menimbulkan  efisiensi  dalam pelaksanaan  public-private  partnership. Proses  keberjalanan  pengawasan  dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta dapat diketahui melalui berbagai tahapan proses  kemitraan, aktor  – aktor yang terlibat dalam proses pengawasan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor tersebut.
Prinsip  ke  empat  4)  Kesetaraan Peran, dapat berupa kesetaraan kedudukan,  hak  dan  kewajiban  antar pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kemitraan.  Kesetaraan  peran  berawal dari  kesepakatan  yang  telah  dibentuk melalui  proses  negosiasi  sebelumnya. Pembagian  keuntungan  dan  pembagian tugas,  serta  pengambilan  keputusan dalam  pengelolaan  pasar  turi  menjadi indikator  kesetaraan  peran  yang  akan dibahas.

## METODE
Dalam penelitian model kemitraan Build-Operate-Transer  (BOT)  dalam pengelolaan pasar turi baru di Surabaya ini  akan  meenggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif (Azhar et al., 2013), yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek  penelitian,  seperti  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  secara
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
holistik.  Teknik  pengambilan  data dengan menggunakan wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  (Sugiyono,
2018). Teknik
analisis data menggunakan  miles  and  Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data,  penyajian  data,  dan  pengambilan kesimpulan.
Lokasi  penelitian  ini  berada  di Pasar  Turi  Baru  di  Surabaya.  Peneliti memilih  subjek  yang  relevan  dalam penelitian  ini  sebagai  informan  untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan pasar turi baru di Surabaya, yaitu  pihak    pengelola  PT.  Gala  Bumi Perkasa  yang  mengetahui  mengenai pengelolaan  Pasar  dan  pihak  dari pemerintah,  yaitu  Dinas  Koperasi  dan UMKM,  Dinas  Perekonomian,  serta Dinas  pembangunan  yang  memiliki keterkaitan  dengan  pengelolaan  Pasar Turi  Baru  melalui  kerjasama Build- Operate-Transfer  (BOT) .  Wawancara digunakan  sebagai  alat  untuk  mencari dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan  di  Pasar  Turi  Baru  dengan narasumber yaitu Bapak Tedi Supriyadi selaku  General  Manager  di  Pasar  Turi Baru  dan  beberapa  pedagang  di  Pasar Turi  Baru,  Surabaya.  Teori  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teori  kemitraan  dari Leonhardt yang terdapat 4 prinsip untuk mengukur keberhasilan dalam
menjalankan kemitraan pemerintah swasta, antara lain: 1). Transparansi dan komitmen, 2). Pengawasan pelaksanaan kemitraan,  3).  Proses  Negosiasi,  4). Kesetaraan peran dalam kemitraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pengelolaan pasar turi  baru di Surabaya menggunakan model kemitraan
Build-Operate-Transfer (BOT) diharapkan dapat mengembalikan masa kejayaannya dahulu dan mengusung  konsep  yang  lebih  modern sehingga dalam kemitraan ini pemerintah  dan  swasta  harus  saling bekerjasama  agar  pengelolaan  berjalan dengan  baik  serta  dapat  menyelesaikan masalah  atau  kendala  yang  dihadapi. Menurut  Budi  Santoso  (2008) Build- Operate-Transfer  (BOT) merupakan suatu konsep proyek yang dibangun atas biaya  sepenuhnya  perusahaan  swasta, beberapa perusahaan swasta atau kerjasama  dengan  BUMN  dan  setelah dibangun  dioperasikan  oleh  kontraktor dan  setelah  tahapan  pengoperasian selesai,  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) ,  kemudian  dilakukan  pengalihan proyek tersebut  pada pemerintah selaku pemilik proyek.  Pihak pemerintah akan memberikan  ijin  untuk  membangun, mengoperasikan  fasilitas  dalam  jangka waktu tertentu dan menyerahkan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pengelolaannya kepada pembangun proyek  (swasta).  Setelah  melewati jangka  waktu  tertentu  proyek  atau fasiitas  tersebut  akan  menjadi  milik pemerintah  selaku  pemilik  proyek. (Algabili et al., 2016).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan teori dari Leonhardt yang tedapat  4  prinsip  keberhasilan  dalam mengukur keberhasilan kemitraan antara pemerintah  dengan  swasta.  Kerjasama belum  dikatakan  berhasil  apabila  salah satu dari prinsip teori kemitraan menurut Leonhardt  tidak  terpenuhi.  Menurut Leonhardt  dalam  Safi’  dan  Ekowanti (2022) terdapat 4 prinsip untuk
mengukur keberhasilan dalam menjalankan kemitraan pemerintah swasta, antara lain:

## Transparansi dan Komitmen
Terjaminnya akses kebebasan bagi setiap pihak. Dalam mencapai keberhasilan  kerjasama  pengelolaan Pasar  Turi  Baru  ini  ditentukan  dengan bagaimana  dari  masing-masing  pihak dapat  mengetahui  maksud  dan  tujuan dari  pengelolaan  Pasar  Turi  Baru. Adapun  manfaat  dan  risiko  juga  harus diketahui  oleh  masing-masing  pihak. Setiap  informasi  mengenai  kegiatan ataupun  kebijakan  harus  disampaikan kepada  semua  pihak  yang    terlibat  agar miskomunikasi  antar  pihak  tidak  dapat
terjadi.  Kebebasan  dalam  mengakses informasi  yang  ada  di  Pasar  Turi  Baru Kota  Surabaya  pihak  pemerintah  dan pihak  swasta  telah  menyediakan  akeses kebebasan dalam memperoleh informasi pengelolaan  Pasar  Turi  Baru    dengan ketentuan  prosedur  yang  telah  dibuat oleh  pemerintah,  tetapi  terkait  dengan bentuk  pelaporannya  sendiri,  PT.  Gala Bumi  Perkasa  sebagia  pihak  pengelola tidak diwajibkan untuk melaporkan hasil pengelolaan secara penuh kepada pemerintah.  Namun,  untuk  khusus kepada Dinas Koperasi dan UMKM, PT. Gala  Bumi  Perkasa  sebagai  pihak pengelola diwajibkan untuk melaporkan segala  sesuatu  mengenai  pengelolaan terhadap  para  pedagang  yang  ada  di Pasar Turi Baru.
Selain  itu,  dalam  pelaksanaan kerjasama  pengelolaan  Pasar  Turi  Baru juga  diperlukan  komitmen  agar  tujuan dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang diinginkan.  Komitmen  sendiri  yaitu sebuah  keterikatan  dalam  melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar  Turi  Baru,  semua  pihak  yang terlibat didalamnya harus mampu berkomitmen  dan  bertanggung  jawab untuk menuntaskan pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen maka dapat dipastikan akan  ditemukan  berbagai  permasalahan dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Pasar Turi Baru. Perjanjian kemitraan sebagai
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
bentuk  komitmen  ini  telah  didasari dengan MoU yang telah disepakati oleh para stakeholder dan berkomitmen untuk membangun serta mengelola Pasar Turi Baru  dengan  baik.  Dalam  pengelolaan Pasar  Turi  Baru  dimana  pihak  swasta yaitu  PT.  Gala  Bumi  Perkasa  dengan Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  Dinas Perekonomian, dan Dinas Pembangunan telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama  sehingga  komitmen  antar stakeholder  terikat  dalam  perjanjian hukum.

## Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
Pengawasan dari pelaksanaan kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pengawasan didalam kerjasama  ditujukan  untuk  mengatur pelaksanaan  pengelolaan  oleh  pihak- pihak  yang  terlibat  di  Pasar  Turi  Baru. Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Pasar Turi Baru harus diawasi oleh pemerintah dan  swasta  untuk  memastikan  bahwa pelaksanaannya  berjalan  dengan  baik. Pengawasan  perlu  dilakukan  dalam pengelolaan  agar  permasalahan  atau kendala  yang  ada  selama  pengelolaan dapat diketahui dan dicarikan solusinya.
Pengawasan di  ranah pemerintah dalam pengelolaan  Pasar  Turi  Baru,  yaitu pemerintah berwewenang untuk mengawasi  pengelolaan  para  pedagang yang  berjualan  dan  tidak  terjadi
penyimpangan.  Didalam  pengawasan ini,  pemerintah  memiliki  wewenang, yaitu  Dinas  Koperasi  dan  UMKM. Adapun sistem pengawasan yang diterapkan  oleh  pemerintah  dalam pengelolaan Pasar Turi Baru, yaitu pihak pemerintah akan selalu meninjau secara berkala,  sehingga  pengawasan  dalam pengelolaan  pasar  turi  baru  berjalan dengan  baik.  Adapun  peninjauan  ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan jadwal yang teratur dan dengan sidang dadakan atau bisa disebut sidak.
Selain itu, pengawasan juga diperlukan oleh PT. Gala Bumi Perkasa sebagai pengelola Pasar  Turi Baru, yaitu dengan mengawasi ketertiban lingkungan serta dalam rangka menciptakan  kelestarian  lingkungan pasar selain  itu,  juga  mengawasi mengenai  fasilitas,  seperti  air,  listrik, keamanan,dan kenyamanan yang didapatkan  oleh  pedagang.  Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, diharapkan bahwa pelaksanaan  pengelolaan  Pasar  Turi Baru ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## Proses Negosiasi
Negosiasi dalam pengelolaan Pasa Turi  Baru  melalui  Kemitraan  Pemkot Surabaya  mengalami  kendala,  yaitu dalam persaingan melawan pasar online ,
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
disamping itu terdapat permasalahan lain yang  menjadi  kendala,  yaitu  sengketa yang  terjadi  pada  1  April  2016, Pemerintah  Kota  Surabaya  mengajukan gugatan terhadap PT Gala Bumiperkasa ke  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dengan Nomor Perkara 296/Pdt.G/2016/PN.Sby jo.  No.  688/Pdt/2017/PT.Sby  jo.  No. 1819  K/Pdt/2019. Penjualan  gerai dengan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun menjadi tindakan cedera janji dari PT.  Gala  Bumi  Perkasa  yang  menjadi dasar  gugatan.  Selanjutnya,  proses hukum pun berlangsung hingga akhirnya pada 30 Maret 2020, dengan menindaklanjuti  Putusan  Mahkamah Agung R.I. No. 1819 K/PDT/2019, surat yang  dikirimkan  oleh  PT  Gala  Bumi Perkasa  kepada  Wali  Kota  Surabaya dengan  Nomor  05/DIR/GBP/III/2020 tentang  ijin  operasional  para  pedagang ex  pedagang  Pasar  Turi,  yang  pada intinya sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan Pemkot Surabaya.
Pada  2022  yang  lalu,  Wali  Kota Surabaya,  Eri  Cahyadi  mengadakan pertemuan bersama Paguyuban Pedagang  Pasar  Turi  dan  PT  Gala Bumiperkasa di ruang sidang Wali Kota Surabaya.  Kala  itu,  berbagai  masalah pedagang  ditampung  dan  diselesaikan satu persatu.  Selain  di lapangan dilakukan pendampingan dan sosialisasi, pemerintah  menggelar  rapat  kembali
dengan Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan pihak PT Gala Bumiperkasa . Dalam menyelesaikan  kendala  yang  terjadi dalam persaingan melawan pasar online yang  terus  terjadi  di  era  globalisasi  ini, maka dalam  pembagian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tertera di perjanjian  kerjasama.  Dalam  mengatasi kendala yang terjadi  dalam  pengelolaan Pasar Turi Baru, keseluruhan pihak telah mempunyai ranah masing-masing. Ranah  dari  pemerintah  untuk  memuat publikasi,  yang  diharapkan  nantinya akan  menarik  minat  pedagang  untuk membuka  gerai  serta  menarik  minat pengunjung  untuk  mendatangi  dan membeli di Pasar Turi Baru.

## Kesetaraan Peran Dalam Kemitraan
Sejauh  ini  dari  pihak  pemerintah telah  melaksanakan  tugas  yang  sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,  bahwa  didalam  kemitraan pengelolaan pasar turi baru setiap pihak telah  memiliki  peran  masing-masing. Peran  yang  dimiliki  ini  dilaksanakan sesuai  dengan  kontrak  perjanjian  yang ada.  Semua  pihak  yang  ada  diijinkan untuk  mengeluarkan  pendapat.  Untuk melaksanakan  pengelolaan  Pasar  Turi Baru  ini  pihak  pemerintah  memiliki peran  untuk  membuat  kebijakan,  selain itu  pihak  pemerintah  juga  memiliki
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
peran memuat publikasi untuk menyebarluaskan  informasi  terhadap Pasar  Turi  Baru  agar  pasar  turi  baru dapat . Peran pemerintah yang lain yaitu memberikan  dukungan  acara  yang dilaksanakan di Pasar Turi Baru. Adapun peran yang dimiliki oleh PT. Gala Bumi perkasa  sebagai  pihak  pengelola  Pasar Turi  Baru, yaitu   memiliki  peran dalam pembangunan, penataan, pendanaan, dan pengelolaan.
Dalam  hal  ini,  pembagian  peran antara Pemerintah, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perekonomian, serta Dinas Pembangunan sebagai pihak yang menjalankan kemitraan pemerintah swasta  sudah  setara  sesuai  dengan porsinya masing-masing untuk
melaksanakan  pengelolaan  Pasar  Turi
Baru Kota Surabaya. Didalam
pengelolaan  Pasar  Turi  Baru  tidak terdapat pihak-pihak yang mendominasi sehingga pengambilan keputusan dilakukan  bersama  dalam  membuat suatu forum yang dihadiri oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam kemitraan  pemerintah  swasta  untuk pengelolaan  Pasar  Turi  Baru  untuk menghadapi  kendala  kendala  yang terjadi  dalam  pengelolaan  Pasar  Turi Baru Kota Surabaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pengelolaan Pasar  Turi  Baru  yang  menggunakan model kerjasama Build-Operate- Transfer  (BOT) antara  PT.Gala  Bumi
Perkasa dengan Pemerintah Kota Surabaya  berjalan  dengan  cukup  baik. Berdasarkan peneliitian ini dapat disimpulkan  kurangnya  transparansi yang  dilakukan  dalam  kemitraan  oleh pemerintah Kerjasama
dalam pengelolaan Pasar Turi Baru di Surabaya ini terdapat kontrak kerjasama yang sah secara hukum sehingga komitmen dalam kerjasama  ini  berjalan  dengan  baik, kurangnya  transparansi dikarenakan pihak  pengelola  tidak  diwajibkan  untuk melaporkan  laporan  secara  rutin  karena bersifat  mandiri.  Dalam  pembagian tugas, hak dan kewajiban antar stakeholder  telah  dibagi  secara  merata sehingga  tidak  ada  stakeholder  yang saling mendominasi  karena sudah ditetapkan  dalam  kontrak  kerjasama yang  sah  serta  proses  negosiasi  yang ditawarkan menarik dan saling menguntungkan  untuk  menjalin  sebuah kemitraan dengan kesetaraan peran yang seimbang  tanpa  merugikan  salah  satu pihak.  Pengelolaan  pasar  turi  baru  saat ini  belum  mengalami  konflik  yang signifikan  selain  dari  kendala  yang
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dihadapi  oleh  pengelola,  sehingga pengelolaan  ini  berjalan  dengan  cukup baik, dimana para stakeholder menjalankan  tugas  mereka  masing- masing sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh penulis kepada pengelola dan
Pemerintah  Kota  Surabaya,    yaitu
Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan seharusnya dapat lebih
mempublikasikan  serta  lebih  gencar dalam  memberikan  dukungan  terhadap pasar turi baru, sehingga Pasar Turi Baru akan lebih ramai pedagang dan pengunjung serta mungkin akan mengembalikan  lagi  masa  kejayaan Pasar  Turi  di  Surabaya.  Keterlibatan pengelola dalam pengelolaan Pasar Turi Baru  untuk  lebih  meramaikan  dengan cara  membuat  acara  secara  rutin, sehingga  dapat  menambah  ketertarikan pedagang serta pengunjung di Pasar Turi Baru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih banyak disampaikan  dari  penulis  untuk  semua pihak  yang  telah  membantu  penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI
Algabili, M. Z., Santoso, B., & Saptono, H. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) dalam  Pembangunan  Aset  Milik Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan  Pasar  Turi  Kota Surabaya). Diponegoro Law Journal, 5 (4), pp. 1-18. Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008). Collaborative governance in theory  and  practice. Journal  of Public  Administration  Research and  Theory , 18 (4),  pp.  543–571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032
Arrozaaq,
D. L. C. (2016). Collaborattive  Governance  (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen  Publik , 3 ,  pp.  1–13.
http://repository.unair.ac.id/67685 / Astuti,  C.  S.  (2022).  Kerjasama  Build Operate Transfer (BOT) Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Dalam Pembangunan Infrastruktur Di  Indonesia. Jurnal  Kertha Semaya , 10 , p. 12. https://doi.org/https://doi.org/10.2 4843/KS.2022.v10.i08.p09 Ayu, Y., Fatmawati, F., & Nasrulhaq, N. (2021). Public Private Partnership
Dalam Penerapan Terminal Parkir
Elektronik  (Tpe)  Di  PD  Parkir
Kota  Makassar. Kajian  Ilmiah Mahasiswa  Administrasi  Publik (KIMAP) , 2 (3),  pp. 787–800. Azhar, M. L. M., Hardjanto, I., & Minto
Hadi.  (2013).  Kemitraan  Antara Pemerintah  dan  Swasta  Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi  Publik  (JAP) , 1 (5), pp. 1048–1057.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Febrianti,  M.  K.  A.  C.,  Tamrin,  M.  H., Musleh,  M.,  &  Abubakar,  A.  H. (2023).  Innovative  Governance  in Practice:  An  Institutional,  Actor and  Society  Approach. Jurnal Public  Policy , 9 (4),  p.  248.
https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.
7369
Istifani,  N.  A.,  &  Prananingtyas,  P. (2022). Pengelolaan dan Pemanfaatan  Aset  Desa  Melalui Perjanjian  Bangun  Guna  Serah (Build, Operate And Transfer/BOT). Jurnal  Notarius , 15 (1), p. 17. https://doi.org/https://doi.org/10.1 4710/nts.v15i2.37141 Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu.
Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi Publik , 6 (1), pp. 68–84. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative
Data Analysis: A Methods
Sourcebook . London: Sage .
Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in  the  Development  of  Oxygen Ecotourism  on  Gili  Iyang  Island,
Indonesia. Journal of Government Civil  Society , 7 (2),  pp.  297–323. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.
8251
Musleh,  M.,  Subianto,  A.,  Tamrin,  M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role  of  Institutional  Design  and Enabling Environmental: Collaborative  Governance  of  a Pilgrimage  Tourism,  Indonesia. Journal  of  Local  Government
Issues  (LOGOS) , 6 (1),  pp.  75–90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i 1.22218
Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative  Governance  dalam Penanganan  Rob  di  Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan.
Wacana  Publik , 1 (1),  p.  82.
https://doi.org/10.20961/wp.v1i1. 50892
Safi’,  B.  A.,  &  Ekowanti,  M.  R.  L. (2022). Kemitraan Pemerintah dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah  Menjadi  Tenaga  Listrik dengan  Program  Zero  Waste  City di  Pembangkit  Listrik  Tenaga
Sampah/Pltsa  Benowo,  Surabaya.
Jurnal  Aplikasi  Administrasi , 25 , p. 6.
Setiawan, T., & Warsa, N. (2017). Public Sosial  Private  Partnership  (PSPP) Dalam  Penyediaan  Infrastruktur Publik. Jurnal Borneo Administrator , 13 (3), p.  18.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulistyaningrum, H. P. (2020). Karakteristik Perjanjian Build
Operate  Transfer  (BOT)  Sebagai Bentuk  Perjanjian  Innominate. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 2 (1), p. 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10 .28946/lexl.v2i1.1105 Surahman,  I.,  Prananingtyas,  P.,  & Mahmudah,  S.  (2016).  Tinjauan
Tentang  Kerjasama  Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) Dalam Mengefisiensikan dan Mengoptimalkan Sistem Penyediaan  Air  Minum  (Spam) (Studi  Kasus  Pada  Pdam  Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang). Diponegoro Law
Review , 6 , p. 13.
Utomo,  I.  N.,  &  Uguy,  L.  S.  (2022).
Public  Private  Partnership  dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Journal of Social Policy Issues , 1 ,pp.  22–27.
Yesayabela,  T.  M.,  Satyas,  F.  R., Musleh, M., &  Rianto, B. (2023).
Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang  Kabupaten  Trenggalek.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi Publik , 9 (3). pp. 327–346. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3 .11736