IDJ , Volume 3, Issue 1 (2022), pp. 57-76 doi: 10.19184/idj.v3i1.30512 © University of Jember, 2022 Published online May 2022

## Kebijakan Pemulangan WNI Eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum

## Maya Cristiana
Pemerhati Hukum dan Kebijakan

## Bayu Dwi Anggono
Universitas Jember

## Abstrak
Artikel ini berjudul Kebijakan Pemulangan WNI eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum. Latar belakang  dari  penulisan  ini  adalah  kesadaran  bahwa  kewarganegaraan  merupakan  hal  yang sangat  penting  karena  hanya  dengan  menjadi  warga  negara  seseorang  dapat  memperoleh perlindungan hukum dari negara. Sejak ISIS dinyatakan kalah, sebagian warga negara Indonesia yang  bergabung  dengan  ISIS  berkeinginan  untuk  kembali  ke  Indonesia.  Munculnya  wacana pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu hal yang dilematis, namun kebijakan tersebut harus tetap  diambil  oleh  pemerintah  demi  menjaga  stabilitas  keamanan  nasional.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan analitis.  Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini  dapat disimpulkan bahwa  dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan  seseorang  kehilangan  kewarganegaraanya  berkaitan  dengan  tindakan  seseorang terhadap negara lain. Namun disisi lain, negara berkewajiban memberikan hak kepada seluruh warga  negara  dalam  segala  aspek  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  terhadap  hak  asasi manusia.
Kata Kunci : Warga Negara Indonesia, ISIS, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia

## Abstract
The title of this article is the Policy to Repatriate Indonesian Citizens who are ex-ISIS from a Legal Perspective. The background of this writing is that citizenship is very important because of the legal protection by the state for its citizens.  Since ISIS was declared defeated, some Indonesian citizens who joined ISIS have wanted to return to Indonesia.  The discourse of repatriating ex-ISIS Indonesians is a dilemma, but the government must still take this policy in order to maintain the stability of national security.  This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and an analytical approach.  Based on the result of this research, it can be concluded that in Article 23 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia states that a person loses his citizenship in connection with someone's actions against another country.  However, on the other hand, the state is obliged to give rights to all citizens in all aspects as a form of state responsibility for human rights.
Keywords : Indonesian Citizen, Muslimic State of Iraq and Syria, Citizenship Status, Human Right

## I. PENDAHULUAN
Negara  merupakan  suatu  organisasi  kekuasaan  terbesar  untuk  mengatur  hubungan antara  manusia  dalam  masyarakat  yang  harus  memiliki  unsur-unsur  seperti  adanya wilayah,  pemerintah  yang  berdaulat,  serta  adanya  rakyat  yang  hidup  teratur  dan membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara
harus  memenuhi  tiga  unsur  yaitu  wilayah,  pemerintah  yang  berdaulat  dan  rakyat. 1 Rakyat suatu negara dalam hal ini meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Seperti halnya orang-orang  yang  berada  di  wilayah  suatu  negara  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk merupakan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan  dan  diperkenankan  untuk mempunyai  tempat  tinggal  pokok  (domisili) dalam wilayah negara itu. 2 Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud menetap di wilayah negara itu. 3
Adapun  penduduk  dapat  dibagi atas  penduduk  warga  negara  dan  bukan  warga negara.  Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Tahun 1945 bahwasanya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang  sebagai  warga  negara.  Kebanyakan  negara  mengatur  dalam  Undang- Undang Kewarganegaraan  siapa  yang  menjadi  warga  negara  dan  siapa  yang  dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 4 Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting karena memegang peranan dalam bidang hukum publik. Hal ini bisa  dilihat  dalam  hubungan  antara  negara  dan  perseoranganlah  betapa  pentingnya status  kewarganegaraan  seseorang.  Hal  ini  berdampak  pada  besar  konsekuensinya seseorang  termasuk  warga  negara  atau  warga  asing  dalam  kehidupan  publik  ini. Kewarganegaraan  merupakan  keanggotaan  suatu  negara,  sederhananya  dapat diumpamakan  negara  merupakan  suatu perkumpulan atau  organisasi  tertentu.  Dalam organisasi  tentunya  memerlukan  orang-orang  yang  dapat  dipandang  sebagai  inti  dari suatu organisasi tersebut dan setiap organisasi harus mempunyai anggota. Begitu pula dengan sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara. 5
Kewarganegaraan ditentukan menjadi dua, yakni ius soli dan ius sanguinis . 6 Ius soli ialah mereka yang kewarganegaraan diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan ius  sanguinis ialah  seseorang  yang  kewarganegaraan  diperoleh  berdasarkan keturunan. Hal ini karena kewarganegaraan merupakan hal yang sangat mendasar untuk diberikanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan ( apatride ) tidak akan
1 Sugianto, Ilmu  Negara:  Sebuah  Kajian  Dalam  Perspektif  Teori  Kenegaraan  di  Indonesia (CV  BUDI  UTAMA 2018).
2 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (4th edn, Liberty 2011).
3 Ibid.
4 CST Kansil, Hukum kewarganegaraan Indonesia (Sinar Grafika 1996).
5 S Gautama, Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh (Cet 4, Alumni 1987).
6 Heri  Herdiawanto  dan  Jumanta  Hamdayama, Cerdas,  Kritis,  dan  Aktif  Berwarganegara:  pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Erlangga 2010) hal. 58.
memperoleh  perlindungan  dari  negara. 7 Oleh  karena  itu,  status  kewarganegaraan sangatlah penting.
Indonesia merupakan sekumpulan dari berbagai pulau dengan banyak keragaman dari  budaya,  suku  bangsa,  agama,  hingga  aliran-aliran  kepercayaan  sehingga  hal  itu menjadikan Indonesia negara yang besar dengan jumlah warga negara yang besar pula. 8 Kondisi tersebut memberi konsekuensi berupa permasalahan yang banyak nan beragam di  lingkup  kehidupan  masyarakat.  Dengan  perkembangan  yang  ada  saat  ini,  warga negara  Indonesia  dapat  dengan  mudah  untuk  mencari  informasi  bahkan  berinteraksi dengan  warga  negara  lain.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  banyak  warga  negara Indonesia mudah terpengaruh oleh paham-paham atau kepercayaan yang tidak sesuai ideologi NKRI. Selain itu, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan terbukti selama ini banyak kelompok militan yang muncul di  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  mempengaruhi  beberapa  orang  di  Indonesia  yang mendukung gerakan-gerakan berorientasi kepada kekhilafahan sehingga mengakibatkan  adanya  warga  negara  Indonesia  yang  terpengaruh  propaganda  untuk jihad dan mendirikan sebuah negara Muslim.
Gerakan khilafah yang dikenal sebagai negara Muslim digerakkan oleh kelompok ISIS (Muslimic State of Iraq and Syria) 9 yang merupakan kelompok organisasi jihad dengan tujuan untuk membentuk sebuah negara Muslim (kekhilafahan Muslim) di wilayah Irak dan Suriah. Gerakan ISIS yang berpusat pada sebagian besar wilayah Irak dan Suriah ini mempunyai  jutaan  orang  didalamnya.  Mereka  berhasil  merekrut  orang  dari  seluruh dunia  berdatangan  ke  Suriah,    setidaknya  kurang  lebih  1.000-2.000  orang  di  seluruh dunia yang pada masa awal berkembangnya ISIS bersumpah untuk setia dan mendukung gerakan  ISIS  untuk  membentuk  negara  Muslim. 10 Berbagai  ancaman  yang  terus dilakukan oleh kelompok ISIS telah menyebar dengan aksi-aksi kekerasan yang sudah mempengaruhi warga Muslim maupun kelompok lainnya. 11 Bukan hanya itu, kelompok ISIS  dan  pendukungnya  juga  melakukan  serangan-serangan  di  dalam  negeri,  yang ditujukan  terhadap pemerintah dan kelompok agama minoritas serta orang asing yang dianggap akan mempengaruhi ataupun menghambat gerakan mereka di Indonesia.
Semenjak kekalahan ISIS yang diperkirakan dua atau tiga tahun lalu, ada lebih dari 70.000 orang dari berbagai negara ditempatkan di kamp pengungsian yang  terdiri dari para  keluarga  petempur  ISIS,  perempuan  dan  anak-anak. 12 Hal  ini  menimbulkan
7 Rokilah  Rokilah,  ‘Implikasi  Kewarganegaraan  Ganda  bagi  Warga  Negara  Indonesia’  (2018)  1 Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum hal. 55 <http://e-
jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497> accessed 13 December 2020.
8 Rizal Mubit, ‘ Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia ’ (2016) 11 Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Kemusliman 163.
9 Najamuddin Khairur Rijal, ‘Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia’ (2017) 13 Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 45.
10 ‘ISIS  Mulai  Tanam  Pengaruh di  Indonesia,  Pemerintah  Diminta  Batasi  Ruang  Gerak ’ <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS> accessed 13 December 2020.
11 Disusun o leh Sukawarsini Djelantik, ‘Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia’ 115.
12 ‘WNI Eks ISIS di Suriah y ang Ingin Kembali Ke Indonesia: “Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih j ika Menerima Kami Pulang” - BBC News Indonesia’ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia - 51410570> accessed 13 December 2020.
perbincangan di dunia internasional mengenai nasib para militan dan anggota keluarga mereka yang pernah bergabung dengan kelompok tersebut (eks ISIS), mulai dari status kewarganegaraan, hak asasi manusia, hingga kemungkinan ancaman dan bahaya yang dapat timbul jika mereka kembali ke negara asal.  Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengambil  tindakan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  apabila  diketahui  bergabung dalam ISIS akan mendapatkan konsekuensi, yaitu kehilangan status kewarganegaraan. Dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  disebutkan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  kehilangan kewarganegaraanya jika yang bersangkutan:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak  menolak  atau  tidak  melepaskan  kewarganegaraan  lain,  sedangkan  orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. dinyatakan  hilang  kewarganegaraannya  oleh  Presiden  atas  permohonannya sendiri,  yang  bersangkutan  sudah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin,  bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  dan  dengan  dinyatakan  hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara  sukarela  masuk  dalam  dinas  negara  asing,  yang  jabatan  dalam  dinas semacam  itu  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela  mengangkat  sumpah  atau  menyatakan  janji  setia  kepada  negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. tidak  diwajibkan  tetapi  turut  serta  dalam  pemilihan  sesuatu  yang  bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. mempunyai  paspor  atau  surat  yang  bersifat  paspor  dari  negara asing atau  surat yang  dapat  diartikan  sebagai  tanda  kewarganegaraan  yang  masih  berlaku  dari negara lain atas namanya; atau
i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa  alasan  yang  sah  dan dengan  sengaja  tidak  menyatakan  keinginannya  untuk  tetap  menjadi  Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  yang  bersangkutan  padahal Perwakilan  Republik  Indonesia  tersebut  telah  memberitahukan  secara  tertulis kepada  yang  bersangkutan,  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  menjadi  tanpa kewarganegaraan.
Dalam  Pasal  23  huruf  (d)  diatas  yang  dimaksud  dinas  tentara  asing  dapat disamakan dengan ISIS sebagai organisasi pemberotak disuatu negara. Oleh karena itu, secara  otomatis  WNI  yang  ikut  bergabung  dengan  anggota  ISIS  telah  kehilangan kewarganegaraanya  karena  mereka  mempercayai  bahwa  ISIS  adalah  sebuah  negara. Hilangnya status kewarganegaraan bagi eks ISIS menjadikannya apatride karena tidak
memiliki  kewaganegaraan  ( stateless ),  namun  mereka  yang  tidak  ikut  serta  dalam kejahatan yang dilakukan ISIS dengan kata lain hanya menjadi korban propaganda ISIS perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Hak atas kewarganegaraan juga telah diatur dalam beberapa pengaturan internasional, yaitu Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948: ( 1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan  semena-mena  dapat  dicabut  kewarganegaraannya  atau  ditolak  hanya  untuk mengganti kewarganegaraannya dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right : “Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan” , 13 yang artinya  hak  atas  status  kewarganegaraan  individu  dapat  memperoleh  haknya  sebagai warga negara, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan melalui pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya berjanji untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk WNI eks ISIS. Salah satu bentuk perlindungan HAM yaitu status kewarganegaraan. Dalam pasal  28D  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas  status kewarganegaraanya”  dan  pasal  28E  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyebut  “ Setiap  orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali ” .  Dengan  itu  untuk menyikapi pemulangan WNI eks ISIS tidak terlepas dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.
Sekarang  ini  banyak  negara,  salah  satunya  Indonesia,  yang  sedang  menghadapi keadaan sulit. Disatu sisi negara ingin menanggapi keinginan sekitar 600 lebih warga negara  Indonesia  eks  ISIS  untuk  kembali  ke  Indonesia, 14 namun  di  sisi  lain  negara memikul  tanggung  jawab  untuk  melindungi  keamanan  nasional  dari  ancaman radikalisme  dan  terorisme.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  meresahkan  kondisi  keamanan nasional  Indonesia  yang  menjadi  terancam  terlebih  dengan  adanya  keberadaan simpatisan  ISIS  di  Indonesia.  Keamanan  nasional  tidak  hanya  mencakup  kekuatan militer, namun juga melingkupi berbagai aspek kehidupan yang melindungi setiap warga negaranya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, dan  pengakuan  atas  hak  asasi  manusia  dari  negara  dan  bangsa. 15 Namun  mengingat dalam UUD 1945 pasal 28J ayat (2) menegasakan pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk  pada  pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  sebab  itu,  pengimplementasian  HAM  di  Indonesia  tidak  menganut paham kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan melalui pembatasan-pembatasan demi melindungi hak asasi yang ada pada orang lain.
13 Terjemahan oleh Penulis
14 ‘P enyelesaian Masalah 660 WNI Eks Isis | Jurnal Intelijen’
<https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks ISIS/> accessed 13 December 2020.
15 T Hari Prihatono, Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan: Proses Penataan Regulasi Keamanan Nasional (Cet 1, Propatria Institute: Friedrich Ebert Stiftung 2007).
Berdasarkan  Undang-Undang  Kewarganegaraan  bahwasanya  WNI  yang bergabung dengan anggota ISIS tidak lagi mempunyai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, karena yuridiksi UUD 1945 hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia saja dan  tidak  berlaku  bagi  warga  negara  yang  sudah  kehilangan  kewarganegaraanya. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memulangkan eks ISIS sampai ada kajian dari tim khusus presiden yang rencananya akan diumumkan hasilnya. 16 Pemulangan  kembali  (repatriasi)  warga  negara  eks  ISIS  ini  merupakan persoalan  yang  tidak  mudah  dan  karena itu  memerlukan  kajian  mendalam.  Persoalan serius  dalam  kebijakan  pemulangan  WNI  eks  ISIS  menciptakan  ketegangan  antara pemenuhan HAM dan kewajiban melindungi keamanan nasional.

## II. PEMBAHASAN

## A. Status Hukum bagi WNI yang telah menyatakan bergabung dengan ISIS
Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam hubungannya  antara  warga  negara  dan  negara  mempunyai  kewajiban  dan  hak-hak  sebagai seorang  warga  yang  harus  diberikan  dan  dilindungi  oleh  negara.  Sebagai  anggota  dari  suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Hal ini yang membedakan antara warga negara dan orang asing, meskipun ia tidak bertempat tinggal di luar negeri. Sementara itu orang asing hanya mempunyai hubungan selama ia bertempat tinggal di wilayah  negara  tersebut.  Di  Indonesia  sendiri  Warga  Negara  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu: “Warga  Negara  adalah  warga  negara  suatu  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan  peratura n perundang- undangan”  dan  dalam  Pasal  2  Undang -Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, dijelaskan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Namun ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa dalam kewarganegaraan Indonesia, selain mengenai asas keturunan (Ius Sangius) dan asas domisili (Ius Soli), terdapat beberapa asas khusus  juga  menjadi  dasar  penyusunan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, yakni: 17
1. Asas  kepentingan  nasional,  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  peraturan kewarganegaraan  mengutamakan  kepentingan  nasional  Indonesia,  yang  bertekad mempertahankan  kedaulatannya  sebagai  negara  kesatuan  yang  memiliki  cita-cita  dan tujuan sendiri.
2. Asas  perlindungan  maksimum,  adalah  asas yang  menentukan  bahwa  pemerintah  wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap  Warga  Negara  lndonesia  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan.
16 ‘Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Eks WNI Tergabung ISIS’
<https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/599798/pemerintah-putuskan-tak-pulangkan- eks-wni-tergabung-isis> accessed 13 December 2020.
17 Umi Salamah, Munir, MBM, Suratman, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Madani 2017).
4. Asas  kebenaran  substantif,  adalah  prosedur  pewarganegaraan  seseorang  tidak  hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas  keterbukaan  dan  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  adalah  yang  dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas  keterbukaan,  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  dalam  segala  hal  ihwal  yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan  bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan  kewarganegaraan  Republik  Indonesia  diumumkan  dalam  berita  Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
Disamping asas yang tersebut di atas, dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan. Stelsel tersebut, yaitu: 18
1. Stelsel aktif , adalah orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.
2. Stelsel  pasif ,  adalah  orang  dengan  sendirinya  dianggap  menjadi  warga  negara  tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.
Pelaksanaan kedua stelsel itu menimbulkan berlakunya dua konsekuensi  hukum yakni berupa,  hak opsi  yang merupakan hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Dalam hal ini berlaku dalam stelsel aktif .  Sementara itu hak repudiasi merupakan  hak  untuk  menolak  suatu  kewarganegaraan  yang  ditawarkan  oleh  negara  lain, seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hal ini berlaku dalam stelsel pasif .
Dalam  hukum  kewarganegaraan  Indonesia,  penyelesaian  masalah  kewarganegaraan menurut salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yaitu pemberlakuan stelsel aktif dengan  hak  opsi,  yang  dikenakan  kepada  penduduk  Indonesia  keturunan  Eropa.  Sedangkan penerapan  stelsel  pasif  dengan  Hak  Repudiasi,  yang  dikenakan  kepada  penduduk  Indonesia keturunan Timur Asing, seperti keturunan Cina, Korea, Jepang, dan Arab.
Namun dalam kasus wacana pemulangan WNI eks ISIS jika berbicara mengenai status kewarganegaraan bagi WNI yang telah menyatakan bergabung dengan ISIS. Menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia warga negara yang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri akan kehilangan kewarganegaraanya. Hal ini sesuai dalam pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun  2018  melalui  Menteri  Pertahanan  Nasional  pada  saat  itu,  Ryamziard  Ryacud mengungkapkan berdasarkan data intelijen pihaknya terdapat 800 orang dari Asia Tenggara dan sebanyak 400 Warga Negara Indonesia yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah atau Irak, dan hingga kini jumlahnya terus bertambah. 19
Pada  tahun  2020  sekitar  689  eks  WNI  ISIS  kembali  menjadi  pembahasan  di  berbagai media  massa,  bahkan  stasiun  televisi  menyiarkan  dengan  berbagai  narasumber,  yang  dalam kasusnya lebih mendasar pada persoalan apakah WNI yang bergabung dengan ISIS masih atau
18 Ibid.
19 ‘Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS’
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711190426-20-313362/menhan-sebut-ada-400-warga- indonesia-bergabung-isis> accessed 14 December 2020.
tidaknya mememiliki Kewarganegaraan Indonesia dan perlu atau tidaknya untuk dipulangkan. 20 Isu pemulangan WNI pendukung ISIS ini menuai polemik, yakni antara yang pro dan kontra. Kelompok yang menolak beranggapan bahwa kepulangan mereka akan pemikiran radikalisme membawa  dampak  buruk  bagi  masyarakat  Indonesia.  Presiden  Joko  Widodo  secara  pribadi dengan tegas menolak kepulangan para WNI pendukung ISIS, namun masih akan mengadakan rapat  terbatas  untuk  membuat  keputusan  final. 21 Disisi  lain,  kelompok  yang  mendukung didasarkan  pada  nilai-nilai  HAM  yang  harus  dilindungi  tanpa  melihat  status,  termasuk  para WNI di Suriah pendukung ISIS.
Dalam hal ini hak atas kewarganegaraan bagi warga negara yang bergabung dengan ISIS masih saja menjadi polemik. Sebagian besar negara mengambil tindakan bagi warga negaranya yang  apabila  diketahui  bergabung  dalam  ISIS,  yaitu  pencabutan  kewarganegaraan  atasnya karena segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara akan membawa konsekuensi kepada negaranya.  Seperti  Belanda  yang  terlebih  dahulu  mencabut kewarganegaraan  terhadap warga negaranya  yang  terbukti  bergabung  menjadi  anggota  militan  ISIS.  Menteri  Kehakiman  dan Keselamatan Belanda, Stef Blok, mengatakan, “Dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya”. 22 Sedangkan di Australia, ada  5  orang  yang  terbukti  bergabung  dalam  organisasi  teroris  internasional  telah  dicabut kewarganegaraannya.  Menteri  Dalam  Negeri  Australia, Dutton,  mengatakan:  “Kami  telah mengambil  keputusan  bahwa  orang-orang  ini  terlibat  kegiatan  serius  yang  berkaitan  dengan teroris”. 23 Hal ini mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang (stateless) secara hukum (de jure) tetapi juga secara de facto. Stateless de facto dalam hal ini diartikan seseorang yang berada di  luar negara dari  kewarganegaraanya dan tidak jelas, atau untuk alasan-alasan valid tetapi  tidak  mendapatkan  perlindungan  negara  tersebut. 24 Dalam  hal  ini  pancabutan kewarganegaraan oleh negara asal ditujukan untuk melindungi perdamaian bangsa dari gerakan radikalisme  ISIS.  Karena  radikalisme  ISIS  dikenal  dengan  kejahatan  luar  biasa (extraordinary crime) suatu  pelanggaran  HAM  berat  yang  dilakukan  tanpa  ada  rasa  perikemanusiaan,  serta mengabaikan  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia.  Beberapa  kejahatan  yang  dilakukan  ISIS seperti pengeboman gereja di Filipina, genosida terhadap kaum yazidi Irak dan Suriah, kejahatan perang di Suriah, perbudakan seksual perempuan kaum yazidi, dan sebagainya. 25 Oleh karena itu,  dengan  alasan  keamanan  nasional  negara-negara  mendenasionalisasi  warga  negara  yang tergabung di dalam ISIS.
20 ‘Jokowi Minta 689 WNI Eks ISIS Dicekal Masuk Indonesia’
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks ISIS-dicekal-masuk-indonesia> accessed 14 December 2020.
21 Ratu  Rina  Windarty,  ‘R esmi!  RI  Tolak  Pulangkan  689  WNI  Eks  ISIS  k e  Tanah  Air’  ( news ) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689- wni-eks ISIS-ke-tanah-air> accessed 14 December 2020.
22 ‘Pengadilan Den Haag Cabut Kewarganegaraan 4 Teroris Belanda’
<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den-haag-cabut- kewarganegaraan-4teroris-belanda> accessed 14 December 2020. 23 ‘Au stralia Cabut Kewarganegaraan Lima Teroris - Indonesian’
<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-09/australia-cabut-kewarganegaraan-lima- teroris/10093642> accessed 14 December 2020.
24 Panti Rahayu, ‘ Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Permasalahan Stateless di Pantai Gading 2014- 2017’ 7 14.
25 ‘PBB:  Kejahatan  ISIS  atas  Warga  Yazidi  Sama  dengan  Genosida’  ( VOA  Indonesia ) <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida- /3378843.html> accessed 14 December 2020.

## 65 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dimana  negara  atau  pemerintahan  yang  berdasarkan hukum.  Searah  dengan  hal  tersebut  secara  yuridis  peraturan  yang  terkait  dengan  status kewarganegaraan  bagi  warga  negara  Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU Kewarganegaraan).  Salah  satu  hal  yang  diatur  didalamnya  yaitu  dalam  Pasal  23  UU Kewarganegaraan adalah cara-cara bagaimana hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Hal itu  sehubungan  dengan  wacana  pencabutan  kewarganegaraan  Indonesia  bagi  WNI  yang bergabung dengan kegiatan ISIS. Mencabut kewarganegaraan WNI yang berjanji setia kepada ISIS. 26 Jika dilihat dalam Pasal 23 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  Kewarganegaraan  menyatakan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
huruf e: “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketenuan  peraturan  perundang-undangan  hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”
huruf f: “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”
Berdasarkan pasal diatas, hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan berhubungan  dengan  apa  yang  dilakukan  orang  tersebut  dan  kaitannya  dengan  negara  lain. Hilangnya status kewarganegaraan Indonesia WNI eks ISIS dalam hal ini dengan ikut bagian dari  negara  asing  serta  melakukan  pemberontakan  yang  ingin  menggulingkan  pemerintahan yang sah. Yang masih menjadi perdebatan yaitu berkaitan apakah ISIS sebuah negara atau hanya organisasi pemberontak. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States Tahun 1933 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “ the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) goverment; and (d) capacity to enter into relations  with  the  other  states” yang  artinya  “negara  sebagai  pribadi  hukum  internas ional  harus memiliki  syarat-syarat  sebagai  berikut:  (a)  penduduk  tetap;  (b)  wilayah  tertentu;  (c) pemerintah;  dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan- hubungan dengan negara lain”. 27 Jika  melihat  pada  pasal  1  Konvensi  Montenvindo  diatas,  ISIS  tidak  memenuhi  sebagai sebuah negara. Hal itu karena memang ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap dan wilayah yang permanen. Namun disisi lain sama seperti halnya Israel, menurut Indonesia Israel bukanlah sebuah negara, namun menurut Amerika Serikat Israel adalah sebuah negara. Sebaliknya dengan Palestina, Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Palestina sebuah negara, namun Indonesia menganggap sebaliknya. Bahkan di Palestina ataupun Israel ada berbagai organ negara seperti presiden. Dalam hal ini jika saja WNI yang bergabung dengan tentara Israel akan kehilangan kewarganegaraanya, mengingat Israel bukalah negara menurut Indonesia. Lalu bagi WNI yang bergabung dengan ISIS mereka menganggap ISIS sebagai sebuah negara, tetapi tidak diakui oleh Indonesia dan negara didunia, lantas tidakah kehilangan kewarganegaraanya?
Dilihat disisi lain, dinas tentara asing bisa saja mencakup tentara dari suatu negara yang telah diakui oleh Indonesia atau tentara dari suatu negara yang tidak diakui oleh Indonesia, atau sebuah  pemberontak  di  suatu  negara.  Karena  ISIS  merupakan  pemberontak  yang  tujuanya
26 antaranews.com, ‘Menilik Arah Kebijakan Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS’ ( Antara News , 29  December  2019)  <https://www.antaranews.com/berita/1227816/menilik-arah-kebijakan-wacana- pemulangan-wni-simpatisan-isis> accessed 14 December 2020.
27 ‘Negara sebagai Subjek Hukum Internasional - NegaraHukum.Com’ <https://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subjek-hukum-internasional.html> accessed 14
December 2020.
menggulingkan pemerintah yang sah di Suriah dan Irak, maka WNI yang bergabung dengan ISIS bisa dikategorikan dalam pemberontak di suatu negara.
Ditegaskan  dalam  Pasal  23  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terang berbunyi “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Dalam hal ini dinas tentara asing yang dimaksud adalah ISIS sebagai organisasi pemberotak disuatu negara. Oleh karena itu secara otomatis WNI yang ikut  bergabung  dengan  anggota  ISIS  telah  kehilangan  kewarganegaraanya  karena  mereka mempercayai  bahwa  ISIS  adalah  sebuah  negara.  Merujuk  pada  pasal  31  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2 007,  disebutkan  “Warga  Negara  Indonesia  dengan  sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak  menolak  atau  tidak  melepaskan  kewarganegaraan  lain,  sedangkan  orang  yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan  sebagai  tanda  kewarganegaraan  yang  masih  berlaku  dari  negara  lain  atas namanya; atau
h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus- menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa  alasan  yang  sah  dan  dengan  sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka  waktu  5  (lima)  tahun  itu  berakhir,  dan  setiap  5  (lima)  tahun  berikutnya  yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal yang  bersangkutan  padahal  Perwakilan  Republik  Indonesia  tersebut  telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Kata “dengan sendirinya” disini berarti otomatis atau dengan kata lain tidak perlu adanya proses  lanjut  bila  terpenuhi  dari  salah  satu  dari  berbagai  alasan  yang  ada.  Hilangnya  status kewarganegaraan  bagi  simpatisan  ISIS  dibeberapa  negara  memang  menjadi  masalah internasional yang dianggap menimbulkan kerumitan untuk hubungan atar bangsa. Diantaranya permasalahan  mengenai  status  hukum  bagi  anak-anak  eks  WNI  ISIS  yang  mengikuti  orang tuanya. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka (1), yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia”  dan P asal  8,  yakni:  “Perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Hal ini dimana pada dasarnya hak asasi anak wajib dilindungi oleh negara.
Anak  adalah  seorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. 28 Dalam UUD 1945 juga termuat bahwa Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi  Manusia hal ini  juga termuat dalam United Nations Convention on the Right of the Child yang mengatur beberapa prinsip dasar anak seperti prinsip non diskriminasi, prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. 29 Hal ini juga diatur  dalam peraturan-peraturan internasional yakni, Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation, and Reintegration of Woman and Children with Links to UN Listed Terrorist Groups.
Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  Perlindungan  khusus  terhadap  yang  diberikan  kepada  anak  yang  dalam kondisi tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014. Salah satunya  yakni,  perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  yang  menjadi  korban  jaringan terorisme. Karena tidak semua anak-anak yang pergi ke Suriah ingin menjadi kombatan ISIS, ada juga  yang  dari  mereka  dibawa  oleh  orang  tuanya  yang  dalam  hal  ini  bisa  dianggap  menjadi korban.  Oleh  karena  itu  anak  eks  ISIS  masih  mempunyai  kewarganegaraan  Indonesia,  maka negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak mereka sebagai anak. Disisi lain jika anak-anak eks ISIS ini dipulangkan juga akan menimbulkan berbagai respon negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam  penegakan  hak  asasi  anak,  pemerintah  juga  harus  mempertimbangkan  dampak yang akan terjadi di dalam masyarakat karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan anak eks  ISIS  saja,  melainkan  juga  dengan  jaminan  terhadap  seluruh  hak  asasi  seluruh  rakyat Indonesia. “Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.” Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, harus ada pertimbangan dan persiapan yang matang apabila anak-anak  eks ISIS ini  dipulangkan dapat menjamin rasa aman selutuh rakyat Indonesia dari kekhawatiran ancaman bahaya paham radikalime ISIS.
Berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas bahwa WNI yang dengan sukarela bergabung dengan  ISIS  baik  yang  sengaja  maupun  yang  menjadi  korban  propaganda  sudah  otomatis kehilangan status kewarganegaraannya sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan  pasal  31  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan, Pembatalan  dan  Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Namun  dalam status kewarganegaraan anak-anak anggota eks WNI ISIS, terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka masih mempunyai kewarganegaraan Indonesia sebgai bentuk perlindungan hak asasi anak berdasakan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf k jo. Pasal 69B UU No.35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada anak eks WNI  ISIS  yang  merupakan  anak  korban  jaringan  terorisme  melalui  upaya  edukasi  tentang
28 ‘Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)’ pt Pasal 1 angka 1.
29 ‘OHCHR | Convention on the Rights of the Child’
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> accessed 14 December 2020.
Pendidikan, iedologi dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme dan rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. 30

## B. Apakah WNI yang bergabung ISIS masih memiliki hak untuk kembali ke Indonesia?
Kasus WNI eks ISIS dalam hal ini merupakan konteks kesukarelaan pribadi seseorang untuk memilih keluar dari Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Indonesia sebagai negara berdaulat dan mempunyai aturan sendiri yang harus dihormati oleh setiap warga negaranya, aturan yang jelas  bagi  mereka  yang  pergi  dan  mengucap  janji  setia  kepada  negara  lain  adalah  kehilangan status kewarganegaraan. Akibat kehilangan status kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan  ISIS  sudah  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan  dan  Pembatalan  Kewarganegaraan.  Lantas  apakah  status hukum tersebut sangat tepat, karena banyak yang masih menganggap WNI eks ISIS tidak dapat serta  merta  kehilangan  status  kewarganegraanya.  Apalagi  adanya  Hak  Asasi  Manusia  yang menjadi tanggung jawab negara dan harus dijunjung tinggi sebagaimana yang dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  “Melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”. Permasalahan antara pemenuhan HAM dan perlindungan keamanan nasional memang bukan perkara yang mudah. Disamping itu ada dua pandangan dalam menyikapi persoalan ini, yaitu dengan memenuhi HAM namun keamanan nasional dikorbankan atau sebaliknya keamanan nasional terlindungi namun HAM diabaikan. 31 Kebijakan  merepatriasi  WNI  eks  ISIS  merupakan  salah  satu  bentuk  pencegahan  yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Fakta dalam kasus ini tidak sedikit dari orang-orang eks ISIS mempunyai keahlian dalam bertempur yang mereka latih dalam peperangan waktu yang cukup lama. 32 Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dan negara dengan populasi penduduk muslim  terbanyak  di  dunia,  Indonesia  cukup  sering  menghadapi  aksi  teror.  Hal  ini  tidak mengherankan jika pemerintah berupaya mengeliminasi berbagai potensi aksi terorisme. Namun disisi lain kebijakan yang dibuat pemerintah dalam melindungi keamanan nasional juga harus tetap mengacu pada standar HAM, rule of law , dan demokrasi. 33 Prinsip HAM internasional dalam hal ini sebagai kerangka pengaman agar dapat melindungi warga negaranya dalam menjalankan pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan nasional. Sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan dan melaksankanya, tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang tanpa dasar dan batasan yang jelas dan pasti.
Tanggung  jawab  negara  dalam  konteks  HAM  yaitu  dapat  menghargai,  melindungi  dan memenuhi hak setiap warga negaranya. Namun hal tersebut tidak semua bersifat absolut sebab dalam  konteks  tersebut  dapat  tunduk  pada  pembatasan.  Sama  dengan  halnya  kesepakatan
30 ‘Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)’ (n 28) pt Pasal 59 ayat (2) huruf k jo. Pasal 69B.
31 ‘Pemulangan Eks ISIS Ancam Keamanan Nasion al - Medcom.Id’
<https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwjYmJN-pemulangan-eks
ISIS-ancam-keamanan-
nasional> accessed 14 December 2020.
32 ‘Ahli: WNI Eks Anggota ISIS Tidak Punya Hak Tinggal d i Indonesia’ <https://news.detik.com/berita/d - 4889747/ahli-wni-eks-anggota-isis-tidak-punya-hak-tinggal-di-indonesia>  accessed  14  December 2020.
33 Tubagus Rismunandar Ruhijat, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia: Bunga Rampai (2019).
Internasional  yang  memberikan  batasan-batasan  terhadap  HAM  yaitu  harus  diatur  dengan hukum, untuk memenuhi tujuan yang sah, dilakukan secara proposional, serta berdasarkan asas kebutuhan. 34 Menjustifikasi pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia bisa menjadi salah satu alasan untuk melindungi keamanan nasional, misalnya dengan membatasi hak atas kebebasan bergerak  dan  berpindah,  disisi  lain  negara  harus  membuktikan  bahwa  pembatasan  itu  benar diperlukan. Dalam kasus pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS yang harus dikaji lebih dalam  apakah  memang  mereka  dengan  suka  rela  bergabung  dengan  kombatan  atau  hanya menjadi  korban propaganada ISIS, 35 sehingga hak WNI  eks ISIS untuk kembali  ke Indoensia masih dapat diberikan. Kontroversi pemulangan eks ISIS memang bukan masalah yang mudah dijembatani, bahwa untuk pemulangan WNI eks ISIS membutuhkan proses yang cukup lama. Apakah mereka memang benar-benar mempercayai ideologi NKRI dan terbebas dari radikalisme atau hanya sebatas ucapan saja sebab mereka sudah kalah perang. Pemahaman ideologi seseorang memang sangat sulit terdeteksi. Jika WNI eks ISIS ini bisa dipulangkan dengan hanya mengucap janji setia kepada NKRI namun siapa tahu ia juga bisa menjadi bom waktu bagi Indonesia.
Disisi  lain,  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  menjadi  korban  propaganda  ISIS  dengan dijanjikan penghidupan yang lebih baik. Hal ini yang menjadikan apakah WNI eks ISIS masih mempunyai  hak  pulang  ke  Indonesia,  dengan  konsekuensi  yang  sudah  dijatuhkan  secara otomatis kehilangan status kewarganegaraan Indonesia sejak awal mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Adapun kasus pembakaran paspor hijau Indonesia juga menuai pro dan kontra apakah pembakaran paspor menjadi salah satu alasan WNI eks ISIS ini tidak bisa kembali ke  Indonesia. 36 Konsekuensi  keimigrasian  akibat  menjadi  anggota  ISIS  juga  berpengaruh terhadap hak-hak keimigrasiannya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa “Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” . Merujuk pada penjelasan  Pasal 8 ayat (1) yakni, “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang  dikeluarkan  sekurang-kurangnya  selama  enam  bulan  sebelum  masa  berlakunya  habis. 37 Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 9, disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2) Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pemeriksaan  Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
(3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian. Hal  ini  berdampak  pada  WNI  yang  ingin  masuk  ke  Indonesia,  tetapi  tidak  bisa membuktikan  secara  sah  dan  status  kewarganegaraanya  yang  dianggap  sebagai  orang  asing
34 Osgar  S.  Matompo,  ‘P embatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Per spektif  Keadaan  Darurat’ (2014) 21 Jurnal Media Hukum 57.
35 ‘Kisah Nyata Dhania Termakan Propaganda Surga Ala ISIS, Saat Itu Saya... - Ramadan Liputan6.Com’ <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4252558/kisah-nyata-dhania-termakan-propaganda- surga-ala-isis-saat-itu-saya> accessed 14 December 2020.
36 ‘Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI’
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks  ISIS-bakar-paspor- sudah-bukan-wni> accessed 14 December 2020.
37 ‘Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 t entang Keimigrasian’.
untuk  sementara  waktu  berlaku  sampai  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Dalam  kasus pembakaran paspor Indonesia oleh  eks ISIS ini termasuk salah satu bentuk dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 129 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Hal ini menjelaskan bahwa mereka yang sudah jelas - jelas membakar paspor berarti sudah tidak ingin berkewarganegaraan Indonesia.
Kembali lagi pada isu HAM, tidak semua WNI melakukan pembakaran paspor ataupun terjun langsung  angkat  senjata.  Pada  pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian berbunyi bahwa “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indones ia” dan disebutkan juga dalam Pasal 27 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:
(1) Setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk  secara  bebas  bergerak,  berpindah,  dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  meninggalkan  dan  masuk  kembali  ke  wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam konteks HAM tidak seharusnya semua WNI eks ISIS ditolak pulang ke Indonesia karena harus dikaji terlebih dahulu faktor apa yang melatarbelakangi penolakan pemulangan eks ISIS ini, semisal posisi apa yang mereka tempati disana, kegiatam apa yang mereka ikuti, dan faktor- faktor lainya. Pemulangan WNI eks ISIS bisa saja diterima namun akan membutuhkan proses yang cukup panjang dan rumit, bahkan bagi perempuan dan anak-anak sekalipun.
Melihat dari kasus pembakaran paspor, kasus ini juga dilakukan oleh sebagian anak-anak bahkan  sudah  ada  yang  dibekali  senjata  perang. 38 Anak-anak  eks  ISIS  memiliki  peran  yang signifikan dalam penyebaran ideologi radikal, karena sebagian dari mereka memang dididik saat masih kecil akan paham-paham ISIS. 39 Pemahaman radikal, intoleran, bahkan kekerasan sangat kuat pada memori otak seorang anak. 40 Hal ini yang memicu perdebatan apakah seorang anak- anak  yang  bergabung  dengan  ISIS  hanya  menjadi  korban  dari  keinginan  orang  tuanya  atau sebaliknya  mereka  memang  tidak  ada  pilihan  lain  lagi  dan  akhirnya  mereka  memepercayai ideologi ISIS. Banyak diantara perempuan dan anak-anak memang hanya mengikuti suaminya dan  akhirnya  mereka  menjadi  korban  penelantaran  oleh  suami  yang  bergabung  dengan kombatan  ISIS. 41 Tidak  jarang  perempuan  harus  melahirkan  di  kamp  pengungsian,  dan menjadikan seorang bayi tidak berkewarganegaraan (stateless), hal ini yang menjadikan hak-hak seorang anak tidak bisa terpenuhi karena tidak ada jaminan HAM dari negara manapun. Banyak dari  perempuan  yang  menjadi  korban  kejahatan  seks  dan  juga  anak-anak  yang  terabaikan akhirnya  berada  pada  lingkungan  yang  didominan  kekerasan,  akibatnya  mereka  kesusahan untuk berhubungan baik dengan orang lain. 42
38 ‘Mengingat V ideo Anak-Anak ISIS Bakar Paspor Hijau - Halaman 2’ <https://news.detik.com/berita/d - 4893064/mengingat-video-anak-anak-isis-bakar-paspor-hijau/2> accessed 14 December 2020.
39 Sekar  Wiji  Rahayu,  Fajar  Sugianto  and  Vivi  Velicya,  ‘ Penguatan  Pemahaman  terhadap  Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko d an Perlindungan Anak’ (2020) 16 1 3.
40 Ibid hal. 106.
41 ‘Kamp al -Hol: Perempuan dan Anak-Anak ISIS yang Tak Diinginkan Siapa-S iapa’ BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47918442> accessed 14 December 2020.
42 “Perempuan Hamil P etempur ISIS asal Indonesia” Tewas Dibunuh di Kamp Al- Hol’ BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49169386> accessed 14 December 2020.

## 71 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Korban  kekerasan  terhadap  anak  memang  menjadi  sorotan  utama  dunia  internasional terlebih  sekali  anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  di  daerah  konflik.  Melihat  pada konvensi  tentang  hak- hak  anak,  dijelaskan  “anak”  sebagai  setiap  manusia  dibawah  18  tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai  lebih  awal.  Dijelaskan  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hal ini memang adanya suatu hak anak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi yang seharusnya dijamin oleh negara. Disisi lain apakah seorang anak yang menjadi korban atas tindakan orang tua yang meninggalkan NKRI dan bergabung dengan ISIS, lantas juga ditolak untuk kembali ke Indoneisa.
Pemulangan  atau  penolakan  anak-anak  eks  ISIS  oleh  pemerintah  Indonesia  bisa  saja dilakukan namun pasti ada konsekuensi dari pilihan tersebut. Jika saja pemerintah memutuskan untuk menolak anak-anak eks ISIS ini, mungkin saja akan menimbulkan konflik dengan negara lain yang akhirnya terpaksa menampung mereka. Selain itu anak-anak juga bisa mempunyai rasa dendam  kepada  pemerintah  Indonesia  dan  pada  akhirnya  setelah  mereka  dewasa  menjadi ancaman radikalisme yang berujung teror bagi NKRI di masa mendatang. Namun sebaliknya, jika anak-anak eks ISIS ini dipulangkan ke Indonesia akan membutuhkan waktu yang lama dan harus melalui proses asesmen sangat ketat karena harus melihat seberapa pemahaman ideologi radikal yang diterima seorang anak yang sudah tertanam dalam otak dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, pemerintah harus siap menerima konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Sebelum itu,  pemerintah  juga  harus  mengidentifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  anak-anak  yang  akan dipulangkan  karena  penyebaran  dan  ketiadaan  identitas  menjadi  tugas  yang  sulit  dilakukan. Anak-anak  korban  kekerasan  di  daerah  konflik  ataupun  anak-anak  yang  sudah  faham  akan idelogi radikal serta mereka yang sudah diberikan pelatihan mengangkat senjata perlu adanya pelayanan kesehatan yang memadai, baik itu secara fisik maupun mental untuk mengintervensi psikolgi anak-anak eks ISIS tersebut. Hal yang terpenting adalah deradikalisasi terhadap anak- anak tersebut, sosialisasi tentang ideologi NKRI bahkan dukungan masyarakat agar menerima anak-anak  eks  ISIS  dilingkungan  sekitar.  Hal  ini  karena  mereka  dapat  dipandang  dengan prasangka yang buruk tak terkecuali jika mereka bergaul dengan teman sebayanya mungkin saja mereka dianggap sebagai penyebar virus radikal.
Hilangnya  status  kewarganegaraan  WNI  eks  ISIS  yang  berujung  atas  ketidakpastian pemulangan kembali ke tanah air merupakam hal yang tidak mudah untuk diputuskan. Karena dalam  hal  ini,  HAM  sebagai  perlindungan  hak  menjadi  hal  yang  sangat  fundamental  dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan  keterkaitanya HAM  yang sangat erat pada nilai-nilai kemanusiaan, maka hilangnya hak untuk kembali ke Indonesia berorientasi pada perlindungan HAM yang tindakanya mengarah pada ide individualisasi pidana. Serta dianutnya asas culpabilita s yang  menjadi  suatu  konsep  bahwa  tidaklah  manusiawi  jika  penjatuhan  pidana  diberikan terhadap orang yang tidak bersalah. 43 Melihat kebijakan dari negara lain atas pemulangan WNI eks ISIS ini seperti Rusia, Inggris dan beberapa negara-negara lainya membuka pintu bagi anak- anak. 44 Namun  disatu  sisi,  banyak  negara  yang  tidak  mengijinkan  perempuan  untuk  kembali
43 Gindo Ginting, Faisal A Rani and Dahlan Ali, ‘P endeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian ’ 7.
44 ‘Nasib ’ Anak- Anak “ISIS” Yang Terlantar Di Kamp -Kamp: Bagaimana Cara Memulangkan Mereka ke Negara  Asal?  - BBC  News  Indonesia’  <https://www.bbc.com/indonesia/dunia -50051635>  accessed  14 December 2020.
pulang ke negara asal. Hal ini yang menjadi masalah bagaimana atas kelangsungan hidup mereka jika  anak-anak  eks  ISIS  ini  berhasil  dipulangkan,  akankah  adanya  orang  tua  pengganti  atau jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka sampai tumbuh dewasa. Karena kasus ini cukup  rumit  jika  dilihat  dari  beberapa  kasus  mengenai  paparan  radikal  yang  diterima  oleh seorang  perempuan  mungkin  lebih  kuat  dari  laki-laki.  Hal  ini  karena  perempuan  lebih menanamkan kepercayaan jika mereka mati syahid akan mendapatkan surga di akhirat. 45 Salah satu contoh kasus bom bunuh diri di gereja Surabaya dilakukan oleh satu keluarga dimana ada seorang ayah, ibu dan empat anak-anaknya. Dalam hal ini perempuan meletakkan dirinya sebagai pihak  pendukung,  tentu  saja  peran  itu  sangat  penting  seperti  halnya  mereka  menguatkan suaminya  untuk  berjihad  dengan  ikut  ISIS  yang  mengatasnamakan  syahid  akan  membawa mereka  ke  surga. 46 Masalah-masalah  seperti  inilah  yang  menjadi  pertanyaan  apakah  seorang perempuan  dalam  tindakan  teorisme  hanya  menjadi  korban  atau  mungkin  ikut  andil  dalam tidakan tersebut meski mereka sendiri belum atau tidak terlibat dalam aksi kekerasan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan dalam hal ini sebagai pelaksana mengenai mekanisme perolehan kembali  kewarganegaraan atas hilangnya kewarganegaraan Indonesia.  Dalam kasus  WNI  eks ISIS yang sudah kehilangan kewarganegaraanya, bisa saja kewarganegaraanya diperoleh kembali dan diperbolehkan untuk kembali  Indonesia. Namun, dengan beberapa syarat-syarat tertentu dan  faktor  pendukung  yang  bisa  diterima  untuk  kembali.  Hal  ini  karena  harus mempertimbangkan juga alasan kemanusian serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi faktor utama untuk yang mendukung pemulangan eks ISIS. Disisi lain, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia,  ISIS  merupakan  organisasi  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  HAM  berat  dengan melakukan perang serta kekerasan. Bahkan PBB mempercayai  bahwa praktik yang dilakukan ISIS  sudah  diluar  batas  hukum  humaniter  dengan  kata  lain  masuk  dalam  kategori  kejahatan perang. 47 Bagaimana  mereka  harus  memperlakukan  warga  sipil  atau  orang  yang  menjadi tawanan, dalam hal ini ISIS tidak mentaati peraturan-peraturan tersebut dan sudah melakukan banyak sekali pelanggaran atau bisa disebut sebagai penjahat perang.
Dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Adapun  unsur  penyerangan  dengan  tindakan agresi dan penyerangan terhadap militer serta penduduk sipil, perempuan dan anak-anak dengan tujuan  untuk  memenangkan  perang  tindakan  tersebut  bisa  dikategorikan  masuk  dalam kejahatan  terhadap  kemanusiaan. 48 Adanya  unsur  tindakan  kejahatan  genosida  seperti pembunuhan  terhadap  warga  sipil,  peculikan,  menahan  orang  tanpa  pengadilan  atau  tanpa proses  hukum,  pemerkosaan,  perbudakan  seks,  pembunuhan  terhadap  anak  dan  lain
45 ‘Bagaimana Para  Perempuan  Menjadi  Pelaku  Teror  dan  Membawa  A nak?’ BBC  News  Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44106870> accessed 14 December 2020.
46 ‘Menalar  Peran  Teroris  Perempuan di  Balik  Bom  Bunuh  Diri  Surabaya  Halaman  al  - Kompas.Com’ <https://sains.kompas.com/read/2018/05/14/175700923/menalar-peran-teroris-perempuan-di-balik- bom-bunuh-diri-surabaya?page=al> accessed 14 December 2020.
47 ‘PBB:  ISIS Lakukan  Kejahatan  P erang  di  Suriah’  ( BBC  News  Indonesia ,  14  November  2014) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114_pbb_isis_kejahatan_perang> accessed 14 December 2020.
48 Irsyad  D  Samad  Suh aeb,  ‘Mengartikan  Kejahatan  Kemanusiaan d alam  Hak  Asasi  Manusia  Sesuai’ <http://eprints.unm.ac.id/16390/1/2.b.4.%20Mengartikan%20Kejahatan%20Kemanusiaan.pdf.>.
sebagainya. 49 Hal-hal tersebut memenuhi kriteria terhadap tindakan HAM berat dan korbannya pun tidak sedikit mengingat wilayah yang mereka kuasai cukup luas yang meliputi dua negara Iraq dan Syria. Jika dilihat dari sisi hukum, ISIS merupakan pemberontak yang menggulingkan dua negara yang sah, negara sah pun punya kewenangan menegakan hukum berdasarkan negara masing-masing. Jadi bisa dikatakan status mereka bukan hanya pengungsi tetapi juga pelaku.
Berdasarkan hal tersebut para WNI eks ISIS ini adalah mereka yang terduga pelaku. Jika saja WNI eks ISIS ini memenuhi kriteria untuk dapat dipulangkan dan memenuhi syarat untuk memperoleh  kewarganegaraan  kembali,  maka  mereka  harus  melalui  pengadilan  yang  akan memutuskan hukuman apa yang mereka dapat atas kejahatan ataupun tindakan yang mereka lakukan  setelah  meninggalkan  Indonesia  dan  bergabung  dengan  ISIS.  Adapun  WNI  yang bergabung dengan ISIS ini  terdiri dari  laki-laki  dewasa,  perempuan dan anak-anak, serta apa alasan  mereka  memutuskan  untuk  bergabung  dengan  ISIS.  Hal  ini  bisa  bertingkat-tingkat perannya,  semisal  bagi  laki-laki  yang  terlibat  dalam  angkat  senjata  posisi  apa  yang  mereka tempati.  Bagi  perempuan  dilihat  apakah  mereka  terlibat  atau  tidak,  karena  dalam perkembanganya  partisipasi  perempuan  dalam  kejahatan  dan  kekerasan  juga  sangat  aktif. Bahkan  bagi  anak-anak  tidak  semata-mata  mereka  akan  kebal  hukum,  namun  perlakuan terhadap  anak  akan  lebih  ringan  dari  pada  orang  dewasa.  Proses  deradikalisasi  seperti pembinaan, rehabilitasi, sosialisasi, dan lain sebagainya yang mungkin akan sanggat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena dari 600 lebih eks ISIS ini tidak mudah untuk mengetahui apakah mereka sudah benar-benar lepas dari ideologi radikal (ISIS).

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia dalam segala aspek bidang,  tanpa terkecuali. Terkait hal ini, ketika seorang warga  negara  Indonesia  yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  terkait kewarganegaraan  Indonesia  karena  langkah  atau  perbuatan  seseorang  yang  dengan  sengaja melakukan  tindakan  tertentu,  hal  tersebut  menyebabkan  seorang  WNI  kehilangan  status kewarganegaraanya.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  23,  Pasal  26,  dan  Pasal  28  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Konsekuensi  atas kehilangan  status  kewarganegaraan  Indonesia  ini  salah  satunya  didapat  oleh  WNI  yang bergabung dengan anggota ISIS, karena meraka memenuhi salah satu unsur dari berbagai alasan yang ada yaitu “secara sukarela masuk dalam dinas tantara asing” disuatu negara. Hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga negara.
Terkait  hal  tersebut  jika  sesorang  kehilangan  status  kewarganegaraanya  mereka  bisa mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara pewarganegaraan dengan mentaati segala prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  pada  Pasal  43 sampai dengan Pasal 47. Maka mereka (eks ISIS) dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan haknya kembali sebagai warga negara Indonesia .

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (4th edn, Liberty 2011)
Heri  Herdiawanto  dan  Jumanta  Hamdayama, Cerdas,  Kritis,  dan  Aktif  Berwarganegara : pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Erlangga 2010)
Kansil CST, Hukum kewarganegaraan Indonesia (Sinar Grafika 1996) Ruhijat TR, Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia: bunga rampai (2019) Sugianto, Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia (CV BUDI UTAMA 2018)
Umi Salamah, Munir, MBM, Suratman, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Madani 2017)
Prihatono TH, Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran
Gautama S, Warga negara dan orang asing: berikut peraturan-peraturan dan contoh-contoh (Cet 4, Alumni 1987)
Ginti ng G, Rani FA and Ali D, ‘ Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian’ 7
Irsyad  D  Samad  Suhaeb,  ‘Mengartikan  Kejahatan  Kemanusiaan  Dalam  Hak  Asasi
Manusia Sesuai’ <http://eprints.unm.ac.id/16390/1/2.b.4.%20Mengartikan%20Kejahatan%20Kema nusiaan.pdf.>
Mubit  R,  ‘Peran  Agama  Dalam  Multikulturalisme  Masyarakat  Indonesia’ (2016)  11 Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Kemusliman 163
Oleh D and Djelantik S, ‘Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia’ 115 Osgar  S.  Matompo,  ‘ Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif Keadaan Darurat’ (2014) 21 Jurnal Media Hukum 57
Politik Dan Kebijakan: Proses Penataan Regulasi Keamanan Nasional (Cet 1, Propatria Institute : Friedrich Ebert Stiftung 2007)
Rahayu P, ‘ Upaya United Nations High Commissioner  for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Permasalahan Stateless di Pantai Gading 2014- 2017’ 7 14
Rahayu  SW,  Sugianto  F  and  Velicya  V,  ‘ Penguatan  Pemahaman  terhadap  Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Anak ’ (2020) 16 13 Rijal  NK,  ‘Eksistensi  dan  Perkembangan  ISIS:  Dari  Irak  Hingga  Indonesia’  (2017)  13

## Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 45
Rokilah R, ‘Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia’ (2018) 1
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum <http://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497> accessed 13 December 2020
‘Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 t entang Keimigrasian’
‘Undang -Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5606)’
‘OHCHR | Convention on the Rights of the Child’ <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> accessed 14
December 2020
‘Ahli:  WNI  Eks  Anggota  ISIS  Tidak  Punya  Hak  Tinggal d i  Indonesia’ <https://news.detik.com/berita/d-4889747/ahli-wni-eks-anggota-isis-tidak- punya-hak-tinggal-di-indonesia> accessed 14 December 2020
antaranews.com, ‘Menilik Arah Kebijakan Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS’
( Antara News , 29 December 2019) <https://www.antaranews.com/berita/1227816/menilik-arah-kebijakan-wacana- pemulangan-wni-simpatisan-isis> accessed 14 December 2020 ‘Australia Cabut Kewarganegaraan Lima Teroris - Indonesian’ <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-09/australia-cabut- kewarganegaraan-lima-teroris/10093642> accessed 14 December 2020
‘Bagaimana Para  Perempuan  Menjadi  Pelaku  Teror  dan  Membawa  Anak ?’ BBC  News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44106870>  accessed  14 December 2020
‘ISIS  Mulai  Tanam  Pengaruh d i  Indonesia,  Pemerintah  Diminta  Batasi  Ruang  Gerak’ <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS> accessed 13 December 2020 ‘Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI’ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks ISIS-bakar-paspor-sudah-bukan-wni> accessed 14 December 2020 ‘Jokowi Minta 689 WNI Eks ISIS Dicekal Masuk Indonesia’ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi- minta-689-wni-eks ISIS-dicekal-masuk-indonesia> accessed 14 December 2020
‘Kamp al -Hol: Perempuan dan Anak-Anak ISIS yang Tak Diinginkan Siapa-Siapa ’ BBC News  Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47918442>  accessed  14 December 2020
‘Kisah Nyata Dhania Termakan Propaganda Surga ala ISIS, Saat Itu Saya...  - Ramadan Liputan6.Com’  <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4252558/kisah -nyata- dhania-termakan-propaganda-surga-ala-isis-saat-itu-saya> accessed 14 December 2020
‘Menalar  Peran  Teroris  Perempuan di  Balik  Bom  Bunuh  Diri  Surabaya  Halaman  al  -
Kompas.Com’ <https://sains.kompas.com/read/2018/05/14/175700923/menalar - peran-teroris-perempuan-di-balik-bom-bunuh-diri-surabaya?page=al> accessed 14 December 2020
‘Mengingat  Video  Anak -Anak  ISIS  Bakar  Paspor  Hijau  - Halaman  2’ <https://news.detik.com/berita/d-4893064/mengingat-video-anak-anak-isis- bakar-paspor-hijau/2> accessed 14 December 2020 ‘Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS’ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711190426-20-313362/menhan- sebut-ada-400-warga-indonesia-bergabung-isis> accessed 14 December 2020
‘Nasib Anak- Anak “ISIS” yang Terlantar di Kamp-Kamp: Bagaimana Cara Memulangkan Mereka ke Negara Asal? - BBC News Indonesia’ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051635> accessed 14 December 2020 ‘Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional - NegaraHukum.Com’
<https://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subjek-hukum- internasional.html> accessed 14 December 2020
‘PBB: ISIS Lakukan Kejahatan P erang di Suriah’ ( BBC News Indonesia , 14 November 2014)
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/11/141114_pbb_isis_kejahatan_perang > accessed 14 December 2020
‘PBB:  Kejahatan  ISIS  atas  Warga  Yazidi  Sama  dengan  Genosida’  ( VOA  Indonesia ) <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama- dengan-genosida-/3378843.html> accessed 14 December 2020 ‘Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Eks WNI Tergabung ISIS’ <https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/599798/pemerintah- putuskan-tak-pulangkan-eks-wni-tergabung-isis> accessed 13 December 2020 ‘Pemulangan Eks ISIS Ancam Keamanan Nasional - Medcom.Id’ <https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwjYmJN-pemulangan-eks ISIS- ancam-keamanan-nasional> accessed 14 December 2020 ‘Pengadilan Den Haag Cabut Kewarganegaraan 4 Teroris Belanda’ <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den- haag-cabut-kewarganegaraan-4teroris-belanda> accessed 14 December 2020
‘PENYELESAIAN  MASALAH  660  WNI  EKS  ISIS  |  Jurnal  Intelijen’ <https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks  ISIS/> accessed 13 December 2020
‘“Perempuan Hamil Petempur ISIS Asal Indonesia Tewas Dibunuh di Kamp Al- Hol’ BBC News  Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49169386>  accessed  14

## December 2020
Windarty  RR,  ‘Resmi!  RI  Tolak  Pulangkan  689  WNI  Eks  ISIS k e  Tanah  Air’  ( news ) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri- tolak-pulangkan-689-wni-eks ISIS-ke-tanah-air> accessed 14 December 2020
‘WNI  Eks  ISIS di  Suriah  yang  Ingin  Kembali  k e  Indonesia:  “Saya  Sangat  Lelah,  Saya Sangat  Berterima  Kasih  j ika  Menerima  Kami  Pulang” - BBC  News  Indonesia’ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570> accessed 13 December 2020