Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021: 63 – 72 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEBONJATI KOTA SUKABUMI
Andi Mulyadi, Ari Ramdani
Universitas Muhammdiyah Kota Sukabumi, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Email : hammaniandi@gmail.com; dosenmuda@gmail.com

## ABSTRAK
Upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi  yaitu  melalui  Program  KOTAKU  (Kota  tanpa  Kumuh).  Program  KOTAKU dilaksanakan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas umum di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan SK Walikota No. 61 Tahun 2015 terkait kawasan kumuh  Kota  Sukabumi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati  Kota  Sukabumi  dan  upaya  yang  dilakukan dalam  implementasi  program  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan bersifat  deskriptif  melalui pendekatan kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan berupa  reduksi  data,  kondensasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun  informan pada  penelitian  berjumlah  5  orang  yang  terdiri  dari  2  orang  pihak  Dinas  PUPRPKPP Kota  Sukabumi  sebagai  instansi  ditingkat  kota  yang  melakukan  monitoring  dan evaluasi,  Kepala  Kelurahan  Kebonjati,  dan  Sekretaris  BKM  dan  Ketua  KSM  Kelurahan Kebonjati.  Adapun  dalam  menguji  keabsahan  (validasi)  data  penelitian  menggunakan triangulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan Program KOTAKU  sebagai  upaya  penanganan  pemukiman  kumuh  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati sudah berjalan dengan baik sebesar 91.4%  dan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  pedoman  pelaksanaan  program KOTAKU  yang  berlaku.  (2)  Hambatan  yang  ditemui  dalam  implementasi  Program KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati  meliputi,  kurangnya    partisipasi    masyarakat Kelurahan Kebonjati dalam implementasi Program KOTAKU, pencairan anggaran yang terhambat,  terbatasnya  jumlah  pekerja  akibat  pandemi  covid-19,  kondisi  cuaca  yang tidak mendukung, serta lamanya pengiriman barang.

## Kata kunci : Implementasi Program; Pemukiman Kumuh,  KOTAKU

## A. PENDAHULUAN
Menurut Soares dkk (2015) “peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional  dan  daerah  sangatlah  penting”.  Pembangunan  dilakukan  oleh  negara-negara berkembang  secara  global  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan kesejahteraan  masyarakat.  oleh  karena  itu,  pembangunan  di  berbagai  sektor  perlu ditingkatkan,  salah  satunya  pembangunan  perumahan  dan  permukiman.  Wijayanto (2017)  menjelaskan  bahwa:  “pembangunan  sektor  perumahan  dan  permukiman  perlu dikembangkan secara lebih terarah, karena pembangunan permukiman setiap tahunnya tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan proses urbanisasi yang semakin
pesat”.  Selanjutnya,  Supriyatno  (2020)  menjelaskan  bahwa:  “pertumbuhan  penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan tanpa penanganan yang tepat mengakibatkan kepadatan  penduduk”.  Kepadatan  penduduk  di  suatu  daerah  berdampak  pada peningkatan permukiman kumuh.
Menurut Srinivas (2015) “permukiman kumuh yang semakin meluas
dapat  menyebabkan  sejumlah  masalah,  antara  lain  kualitas  lingkungan  yang  rendah, masalah  kesehatan,  kerusakan  citra  kota  dan  masalah  lain  yang  berkaitan  dengan  tata ruang  kota”.  Permasalahan  yang  ada  menjadi  alasan  untuk  mendorong  perbaikan permukiman kumuh (Sibyan, 2020). Dalam upaya perbaikan tidak hanya perbaikan fisik seperti  rumah  dan lingkungan,  tetapi juga pembangunan  masyarakat  diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Supriyatno, 2020).
Penanganan  permukiman  kumuh  merupakan  tantangan  besar  bagi  Pemerintah Kota Sukabumi, karena peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah  kebutuhan  akan  tempat  tinggal,  sedangkan    luas    wilayah    tidak    berubah (Azzahra,  2020).  Hal  tersebut  menyebabkan  kepadatan  permukiman  menjadi  kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya (Azzahra, 2020).
Salah  satu  upaya  Pemerintah  Kota  Sukabumi  untuk  melaksanakan  dan memperbaiki  permukiman  kumuh  perkotaan  adalah  melalui  penerapan  kebijakan "Program  Kota  Tanpa  Kumuh    (KOTAKU)”.    Program    KOTAKU    berdasarkan    Surat Edaran  Kementrian  PUPR  No.  40/SE/DC/2016  tentang  Pedoman  Umum  Program  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  adalah  “salah  satu  upaya  strategis  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk  mempercepat penanganan  permukiman  kumuh  di  perkotaan  dan  mendukung  Gerakan  100-0-100, adalah 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh,  dan 100% akses sanitasi layak.  Program  KOTAKU  dilaksanakan  secara  nasional  di  269  kota/kabupaten  dari  34 propinsi”.
Tabel.1
Sebaran Lokasi Kumuh Kota Sukabumi

## Sumber: Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015
Berdasarkan SK Walikota Kota Sukabumi No. 61 Tahun 2015, “luas permukiman kumuh di Kota Sukabumi adalah 139,02 hektar yang tersebar di 7 kecamatan dengan 33 kelurahan”.  Permukiman  kumuh  sebagian  besar  tercatat  di    Kecamatan    Citamiang, Kecamatan  Warudoyong,  dan  Kecamatan  Cikole.  Pasca  diterbitkannya  SK  Walikota tersebut,  Pemerintah  Kota  Sukabumi  mulai  melaksanakan  Program    KOTAKU    pada tahun 2016 hingga saat ini. Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemangku kepentingan tingkat provinsi, pemangku kepentingan tingkat kota, dan
masyarakat.
Tabel.2 Capaian Pengurangan Kumuh (Ha) Kecamatan ∑Luas Kumuh (Ha) Capaian Pengurangan Kumuh (Ha) 2018 2019 2020 Baros 17,27 12,16 2,4 0 Cibeureum 10,3 4,92 0,72 3,88 Cikole 26,13 17,84 1,26 12,31 Citamiang 34,23 23,23 9,36 0 Gunung Puyuh 14,23 7,83 2,42 0 Lembursitu 11, 02 4,4 3,42 0 Warudoyong 25,84 20,64 3, 08 9,65 Total 139, 02 91,02 22,60 25,84

## Sumber: Handout KOTAKU Kota Sukabumi, 2020
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kota  Sukabumi  sudah  berjalan  dengan    baik. Dapat dilihat pada Tabel.2 bahwa Kota Sukabumi berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas  113,18  hektar.  Pada  tahun  2020,  sisa  lokasi    kumuh    di    Kota  Sukabumi  yaitu seluas 25,84 hektar dari 139,02 hektar yang terletak di Kecamatan Cibeurum (Kelurahan Cibeureum  Hilir),  Kecamatan   Cikole    (Kelurahan   Cisarua  dan   Kelurahan     Kebonjati) dan  Kecamatan  Warudoyong  (Kelurahan  Warudoyong).  Salah  satu  wilayah  sasaran Program  KOTAKU  di  Kota  Sukabumi  adalah  Kelurahan  Kebonjati.  Kelurahan  Kebonjati ditetapkan  sebagai  kawasan  kumuh  karena  kondisi  rumah-rumah  di  kelurahan    ini belum sepenuhnya terlayani, seperti jalan berlubang, sulitnya akses jalan karena lahan yang sempit terutama para untuk para pengendara motor, tidak terpeliharanya drainase, sistem  pengelolaan  sampah  yang  buruk  sehingga  banyak  sampah  yang  berserakan  di pinggir  saluran  drainase,  serta  fasilitas  air  bersih  yang  masih  minim,  sehingga masyarakat  sulit  memperoleh  kebutuhan  air  bersih.  Selain  itu,  masih  terdapat  sistem pengelolaan   air   limbah   yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku. Kondisi ini dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki  sistem  yang  memadai  yang  terhubung  dengan  tangki  septik  atau  septitank, sehingga  masyarakat  membuang  kotoran  langsung  ke  selokan  atau  sungai  dan  dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Alasan  pemilihan  lokasi  penelitian  di  Kelurahan  Kebonjati,  adalah  karena Kelurahan  Kebonjati  memiliki  potensi  ekonomi  yang  besar,  baik  dilihat  dari  jumlah pedagang kaki lima, ruko, pertokoan, rumah kos, dan seluruh kegiatan industri lainnya. Potensi  ekonomi  di  Kelurahan  Kebojati  besar,  karena    lokasi    Kelurahan    Kebonjati berada  di  pusat  kota.  Namun  dengan  potensi  tersebut,  membuat  Kelurahan  Kebonjati menjadi  semakin  padat  dan  kumuh,  sehingga  diperlukan  adanya  perbaikan  terkait kawasan  kumuh  di  Kelurahan  Kebonjati  melalui  “Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)”.
Berdasarkan  persentase  aspek  permukiman  kumuh  yang  tertuang  pada  Slum Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi Tahun 2015-2019, “Kelurahan Kebonjati termasuk ke dalam kategori kumuh ringan, dengan rata-rata rasio permukiman kumuh sebesar 26%”. Aspek permukiman kumuh yang paling banyak terindikasi di Kelurahan Kebonjati  adalah  tidak  terpeliharanya  drainase,  ketidakteraturan  bangunan,  tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
yang  tidak  sesuai  standar  teknis.  Adapun  luas  kawasan  kumuh  Kelurahan  Kebonjati berdasarkan SK Walikota No. 61 Tahun 2015, adalah 4,78 hektar. Kemudian diverifikasi pada tahun 2017 menjadi 5,43 hektar. Program KOTAKU di Kelurahan Kebonjati sudah berjalan dua tahun yakni pada tahun 2017 dan tahun 2020.
Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan  Kebonjati  khususnya  pada  tahun  2020,  terlihat  bahwa  komunikasi  serta penyaluran  informasi  antar  instansi/lembaga  terkait  sudah  baik,  namun  keterlibatan masyarakat  dalam  mendukung  program  KOTAKU  masih  sedikit.  Selain  itu,  Kelurahan Kebonjati  mendapatkan  anggaran  Program  KOTAKU  sebesar  1  miliar  langsung  dari pemerintah  pusat.  Anggaran  yang  disediakan  sudah  cukup  untuk  memperbaiki permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Kebonjati,  namun  yang  menjadi  kendala  adalah adanya  keterlambatan  alokasi  anggaran  sehingga  menghambat  pelaksanaannya program.  Selanjutnya,  pelaksanaan  Program  KOTAKU  tahun  2020  sangat  berbeda dengan  tahun  sebelumnya,  dikarenakan  adanya  Pandemi  Covid-19.  Sehingga, pelaksanaan  terhambat  karena  terbatasnya  jumlah  pekerja  untuk  melaksanakan kegiatan.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terkait  “Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati, Kota Sukabumi.”

## Pengertian Implementasi
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab  (2002)  “implementasi merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu/  pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintahan/  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Sedangkan menurut  Tachjan  (2006)  “apabila  pengertian  implementasi  dikaitkan  dengan  kebijakan publik,  maka  kata  implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas penyelesaian  atau  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.
Dari  pengertian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  “implementasi  ialah  suatu bentuk  perealisasian  atau  pelaksanaan  sebuah  aturan,  program,  maupun  kebijakan berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang  sebelumnya  telah  direncanakan  oleh  para pemangku kebijakan atau implementor”.

## Pengertian Kebijakan Publik
Menurut  Winarno  (2008)  “secara  umum  istilah  kebijakan  atau  policy  digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu  lembaga  pemerintahan)  atau  sejumlah  aktor  dalam  suatu  bidang  kegiatan tertentu”.  Sedangkan  pengertian  kebijakan  publik  menurut  Tachjan  (2006)  adalah “rangkaian  keputusan  yang  mengandung  konsekuensi  moral  yang  di  dalamnya  adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada”.
Dari  beberapa  penjelasan  para  ahli diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  “kebijakan  ialah  suatu  tindakan  atau    usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam menyelesaikan suatu persoalan publik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah dibuat sebelumnya”.

## Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
Pengertian sejahtera menurut Poerwadarminta (1996) ialah “suatu keadaan yang aman,  sentosa,  dan  makmur”.  Dalam  arti  lain  jika  kebutuhan  akan  keamanan, keselamatan  dan  kemakmuran  ini  dapat  terpenuhi,  maka  akan    terciptalah kesejahteraan. Sedangkan menurut Sunarti (2006) “kesejahteraan merupakan
sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima”.  Sehingga,  tingkatan  kesejahteraan  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  relatif, karena  tergantung  dari  besarnya  kepuasan  yang  diperoleh  dari  hasil  mengkonsumsi pendapatan  tersebut  (Sawidak,  1985).  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  “kesejahteraan masyarakat  ialah  tercukupinya  kebutuhan  hidup  masyarakat  atau  kepuasaan masyarakat akan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi, social, budaya, dan sebagainya”.

## Model Implementasi Kebijakan
Menurut  kerangka  pemikiran  Edward  III  (1980),  implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, adalah:
a. Komunikasi. Menurut Edward III (1980) “agar implementasi sebuah keputusan atau kebijakan berjalan dengan baik, maka para implementor harus mengetahui apa yang harus  mereka  kerjakan.  Komando  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  mesti ditransmisikan kepada personal yang tepat dan kebijakan ini mesti jelas, akurat dan konsisten”.
b. Sumberdaya.  Menurut  Edward  III  (1980)  “meskipun  isi  kebijakan  telah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  dalam  implementasi kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan berjalan  dengan  baik”.  Sumber  daya  tersebut  dapat  meliputi  staf  yang  memiliki keahlian  yang  diperlukan;  informasi  yang  relevan  dan  cukup  tentang  cara mengimplementasikan kebijakan; serta fasilitas .
c. Disposisi.  Disposisi  yang  dimaksud  adalah  diposisi  implementor  yang  menurut Edward  III  (1980)  “bahwa  implementor  harus  bersikap  memperhatikan  dan melakukan  akan  suatu  kebijakan  yang  dimaksudkan  oleh  para  pembuat  keputusan atau pembuat kebijakan”.
d. Struktur  Birokrasi.  Struktur  Birokrasi  merupakan  hal  penting  dalam  implementasi kebijakan setelah komunikasi, sumber daya dan disposisi. Hal ini terlihat dari adanya Standard  Operating  Procedure  (SOP). SOP  yang  rumit  dan  kompleks,  akan menjadikan  aktivitas  implementasi  tidak  terbantu,  malah  sebaliknya  menjadi terhalang”.
Diantara  faktor-faktor  tersebut  terjadi  interaksi  dan    pada    gilirannya berpengaruh  terhadap  implementasi.  Model  tersebut  dapat  disajikan  dalam  gambar  di bawah ini:
Gambar.1 Model Implementasi George Edwards III

## Sumber: George Edwards III, 1980:148

## Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Menurut  UU  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  “permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas
bangunan  serta  saran  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat,  sedangkan perumahan  kumuh  adalah  perumahan  yang  mengalami  penurunan  kualitas  fungsi sebagai  tempat  hunian”.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Kementrian  PUPR  No. 40/SE/DC/2016  tentang  Pedoman  Umum  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU), “Program KOTAKU adalah salah satu program dari sejumlah upaya strategis Derektorat Jendral  Cipta  Karya  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk mempercepat  penuntasan  permukiman  kumuh  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  secara nasional  di  269  kota/kabupaten  34  Propinsi”.  Tujuan  Program  KOTAKU  Berdasarkan Surat  Edaran    No.    40/SE/DC/2016    Tentang    Pedoman    Umum    Program    KOTAKU adalah  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang  layak  huni,  produktif  dan  berkelanjutan,  menurunnya  luas  permukiman  kumuh, mewujudkan  kolaborasi  penanganan  kawasan  kumuh  dari  berbagai  stakeholder,  dan penataan  kawasan permukiman kumuh  melalui  penyediaan  infrastruktur  permukiman yang  diprioritaskan  pada  peningkatan  akses  air  minum  dan  sanitasi  serta  merubah wajah  kawasan.  Adapun  struktur  organisasi  pengelolaan  Program  KOTAKU  adalah sebagai berikut:
Gambar.2 Struktur organisasi KOTAKU

## Sumber: kotaku.pu.go.id

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  memilih  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  karena  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  fokus  penelitian yang  diteliti  yaitu  terkait  implementasi  Program  KOTAKU  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi, dapat digambarkan atau  dijabarkan  secara  jelas,  spesifik,  sistematis,  dan  akurat  berdasarkan  fakta  di lapangan melalui pendekatan teori Edward III (1980).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui  adanya  observasi, wawancara dengan informan, dan pengambilan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya Peneliti menganalisis data tersebut.
Adapun   penentuan    informan    dalam    penelitian    ini    menggunakan    “non
probabillity  sampling”  dengan  metode  “purposive  sampling”,  yang  artinya  bahwa penentuan  informan  penelitian  ini  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  yang  peneliti tentukan  sendiri  dan  peneliti  anggap  informan  yang  telah  ditentukan  mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dan relevan dengan fokus masalah yang peneliti akan lakukan. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari pihak  Dinas  PUPRPKPP  Kota  Sukabumi  sebagai  instansi    ditingkat    kota    yang melakukan  monitoring  dan  evaluasi,  Kepala  Kelurahan  Kebonjati  sebagai  instansi ditingkat  kelurahan  yang  melakukan  monitoring  dan  evaluasi,  serta  Sekretaris    BKM dan Ketua KSM Kelurahan Kebonjati sebagai pelaksana program di lapangan.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang, Perumahan,  Kawasan,  Permukiman  dan  Pertanahan  (DPUPRPKPP)  Kota    Sukabumi untuk  mengetahui  Implementasi Program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU) di Kelurahan Kebonjati  Kota  Sukabumi.  Dengan  menggunakan  model  implementasi  Edwards  III (1980), yang terdiri dari empat aspek/dimensi adalah:
1. Komunikasi
Komunikasi  yang  dilakukan  antar  instansi  dalam  implementasi    Program KOTAKU  sudah  baik.  Dapat  dilihat  dari  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  secara berjenjang  dari  Dinas  PUPRPKPP  Kota  Sukabumi  ke  Kelurahan  Kebonjati  lalu  ke  BKM dan  KSM.  Namun,  sosialisasi  yang  dilakukan  belum  bisa  meningkatkan  partisipasi masyarakat Kelurahan Kebonjati dalam mendukung secara penuh Program KOTAKU.
2. Sumber Daya
– Sumber Daya Manusia (SDM)
Terkait  dengan  SDM  dalam  pelaksanaan  Program  KOTAKU  di  Dinas  PUPRPKPP Kota Sukabumi sebagai instansi pemerintah di tingkat kota yang memiliki fungsi dalam memonitoring  dan  evaluating  program  sudah  cukup  baik    dengan    background pendidikan  yang  tinggi.  Sedangkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  tingkat  kelurahan adalah  anggota  BKM  dan  KSM  pun  sudah  baik,  dilihat  dari  kualitas  kinerja  serta pengalaman yang cukup. Tetapi, dalam pelaksanaan program ini hanya beberapa orang yang berkontribusi penuh.
– Informasi
Sumber informasi  merupakan  hal penting  dalam implementasi kebijakan.  Dinas PUPRPKPP  Kota  Sukabumi  sebagai  instansi  tingkat  kota  dalam  mengimplementasikan kebijakan  Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati  berdasar  pada  SK  Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015 serta terkait  pelaksanaan berdasar kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan  Kegiatan  Padat Karya  serta  Pedoman  Umum  Program  Kota  Tanpa  Kumuh Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  Dalam  peraturan  yang  mendasari  kebijakan  tersebut, didalamnya  terdapat  informasi  terkait  pelaksanaan  atau  juklak-juknis  implementasi kebijakan  Program  KOTAKU.  Sumber-sumber  kebijakan  tersebut  sudah  jelas.  Sehingga dalam  pelaksanaan  bersumber  kepada  peraturan  tersebut.  Sumber-sumber  kebijakan menjadikan sebuah informasi yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan.
– Anggaran
Anggaran Program KOTAKU mengalami kenaikan yang pada awalnya 500 juta di tahun  2017  menjadi  1M  di  tahun  2020.  Tentunya  anggaran  yang  semakin  meningkat dapat  membuat  pelaksanaan  program  menjadi  cepat  terselesaikan.  Namun,  anggaran yang  masuk  pada  tahun  2020  terlambat  sekitar  dua  bulan,  sehingga  menyebabkan pelaksanaan  kegiatan  di  Kelurahan  Kebonjati  terhambat  karena  lambatnya  pencairan anggaran.
– Sarana dan Prasarana
Kantor  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  terletak  di  Jalan  Babakan
Sirna  No.  25,  Benteng,  Kec.  Warudoyong,  Kota  Sukabumi.  Bangunan  Gedung  yang  baik tentu akan membuat pegawai nyaman dalam melaksanakan semua tugas- tugasnya. Para pekerja  juga  didukung  dengan  fasilitas  yang  ada  seperti  ruang  kerja  yang  lengkap (difasilitasi dengan komputer, printer, wifi, dan lainnya). Dinas PUPRPKPP juga memiliki beberapa  fasilitas  lain  seperti  mobil  dinas  dan  motor  dinas.  Kendaraan  tersebut digunakan  untuk  mempermudah  mobilitas  pegawai  bidang    perumahan    dan permukiman ketika  akan  tugas  lapangan  untuk  melihat  pelaksanaan  Program  KOTAKU di lapangan.
Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap,  para  pegawai  dapat melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik,  sehingga  implementasi  program  pun  akan terlaksana. Namun, sarana dan prasarana ditingkat kelurahan belum terfasilitasi. Dilihat dari  belum  adanya  tempat  pertemuan  atau  sekre  BKM.  Sehingga,  BKM  melakukan sosialisasi dan rembug warga secara bergilir di rumah ketua RT/RW.
3. Disposisi
Dinas  PUPRPKPP  Kota  Sukabumi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan Program  KOTAKU  di  Kota  Sukabumi  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam kebijakan  tersebut  telah  berupaya  secara  maksimal  dalam  melaksanakan  program. Dilihat dari  adanya  sikap  yang baik  dan cepat tanggap  dalam  melaksanakan  pekerjaan. Selain  itu,  sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan,  BKM  dan  KSM  sudah  melaksanakan tugasnya  dengan  baik  sesuai  arahan  dari  pusat.  Hal  tersebut  membuat  kelurahan kebonjati  memiliki  catatan  progress  yang  cukup  baik  dalam  merealisasikan  program KOTAKU ini.
4. Struktur Birokrasi
Dalam  pengimplementasian  Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati,  seluruh instansi  yang  terkait  (Dinas  PUPRPKPP Kota  Sukabumi,  Kelurahan  Kebonjati,  BKM  dan KSM  Kelurahan  Kebonjati)  sudah  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  SOP (Standar  operasional  Prosedur)  yang  berlaku.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari perealisasian  Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati  tahun  2020  yang    sudah mencapai 91,4%.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  analisis  data  dan  pembahasan  mengenai implementasi  program  kota  tanpa  kumuh  (KOTAKU)  di  Kota  Sukabumi  di  Kelurahan Kebonjati  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  Program  KOTAKU  merupakan sebuah  program  yang  dibuat  oleh  Kementrian  PUPR  yang  bertujuan  untuk  mengatasi kawasan  kumuh  yang  berada  disetiap  wilayah  Kota  atau  Kabupaten.    Dalam menjalankan program ini tentunya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Program  KOTAKU  ini  diawali  dengan  melihat  kondisi  masyarakat.  Kondisi masyarakat  di  kelurahan  kebonjati  memiliki  beberapa  masalah  yang  perlu  ditangan. Penyusunan  program  kerja  ini  melalui  beberapa  tahap  yaitu  musyawarah  desa  dan sosialisasi,  pelatihan  tim  pelaksanaan  dan  relawan  program  KOTAKU,  diadakan  juga rembug warga, dan musyawarah rencana pembangunan.
Adapun  implementasi  program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati  dilihat  dari  4 aspek  keberhasilan  implementasi  menurut  Edwards  III  (1980)  ialah  penyaluran komunikasi  sudah baik, sumber  daya  manusia kurang  mumpuni karena  keikutsertaan masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  yang  masih  minim,  sikap/disposisi  para implementor  juga  sudah  baik  dengan  mengikuti  arahan  dari  pusat,  serta  struktur birokraksi intansi terkait juga sudah cukup baik karena masing-masing pekerja/anggota
telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Sehingga  implementasi  Program  KOTAKU  di  Kelurahan  Kebonjati    bisa    dikatakan efektif,  namun  walaupun  berjalan  secara  efektif  dalam  pelaksanaan  program KOTAKU masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  berpartisipasi  aktif,  dan  juga  kurangnya  SDM untuk  mendukung  Program  KOTAKU.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  BKM  dan    KSM tetap  membangun  integritas  untuk  terwujudnya  program  KOTAKU  di  kelurahan Kebonjati.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan dalam  implementasi program KOTAKU  dalam  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat di Kelurahan Kebonjati adalah:
1. Perlu  adanya  penguatan  sinergi  antar  dinas  berwenang  sampai  tingkat  kelurahan dalam pengawasan secara konsisten dan berkala agar tidak menimbulkan masalah terkait pelanggaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Perlu  meningkatkan  sosialisasi  agar  peran  dan  kesadaran  masyarakat  dalam implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  dalam  meningkatkan kesejahtraan masyarakat lebih bersikap taat dan kooperatif terhadap kebijakan.
3. Untuk  menciptakan  SDM  yang  unggul  terutama  pekerja  maka  dilakukan  pelatihan terlebih dahulu jauh sebelum pelaksanaan. Sangat diharapkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat, karena dengan adanya  pelatihan  skill  dan  juga  keterampilan  akan  membantu  masyarakat  untuk lebih  maju.  Dengan  adanya  pelatihan  juga  diharapkan  akan  sangat  membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan sesuai skil yang dimiliki.
4. Menumbuhkan  kekompakan  pada  lingkungan  masyarakat  dan  adanya  ruang terbuka publik atau tempat untuk bermusyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azzahra,  S.  2020.  Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  Di  Kota Sukabumi  (Studi  Kasus  Kecamatan  Citamiang).    Jurnal    Administrasi    Publik, Vol. 2, No. 2, Hal. 26-33.
Edward  III,  G.  1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington  DC:  Congressional Quarterly Press.
Kementerian  PUPR.  Surat  Edaran  No.  40/SE/DC/2016  Tentang  Pedoman  Umum Program KOTAKU.
Poerwadarminta,  W.J.S.  1996.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai  Pustaka. Pemerintah  Kota  Sukabumi. Handout KOTAKU Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi. Slum Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi Tahun 2015-2019.
Pemerintah Kota Sukabumi. Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015
Tentang  Lokasi Perumahan Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  di Kota Sukabumi.
Sawidak, M. 1985. Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani Transmigrasi di Delta Upang Sumatera Selatan. Bogor: Tesis Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Sibyan.  2020.  Rethinking  slum  planning:  A  comparative  study  of  slum  upgrading projects. Journal of Regional and City Planning, Vol. 31, No. 1, Hal. 1-11.
Soares,  dkk.  2015.  Peranan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perencanaan  Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2, Hal. 231-236.
Srinivas,   Hari.   2015.   Defining   Squatter Settlements. GDRC Reseaarch output E-
036.  Kobe,  Japan:  Global    Development  Research    Center.  Diakses  pada  2 Januari 2021, dari https://www.gdrc.org/uem/squatters/defin e-squatter.html Sunarti,      Euis.      2006.      Indikator      Keluarga  Sejahtra:        Sejarah        Pengemabangan Evaluasi  dan  Berkelanjutan.    Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut  Pertanian Bogor
Supriyatno,  B.  2020.  The  Attitude  and  Role  of  Bekasi  City  Government  in  Slum  Areas. Journal of Human Behavior in the Social Environment,  Vol. 30, No.2, Hal 228- 242.  Suryana.  2012.  Metodologi  Penelitian:  Metodologi  Penelitian  Model Prakatis  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Buku  Ajar  Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika Wijayanto, Arik. 2017. Implementasi  Kebijakan  Penataan  Perumahan  dan
Kawasan  Permukiman  dalam  Perspektif  Sustainable  City:  Studi  Pada Pemerintah  Kota  Malang.  Malang:  Tesis  Program  Studi  Ilmu  Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
Winarno, Budi. 2008.     Kebijakan     Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.