ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 12 TAHUN 2020 DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR
ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AND FISHERIES NO 12 OF 2020 IN KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR
Oleh : 1 Desi Dwi Djayanti, 2 Trisna Insan Noor, 3 Ahmad Choibar Tridakusumah 3
1 djayanti@unsur.ac.id , 2 trisna.insan.noor@unpad.ac.id , 3 tridakusumah@gmail.com 1 Universitas Suryakancana 2,3 Universitas Padjadjaran Masuk: 26 Maret 2024 Penerimaan: 26 Maret 2024 Publikasi: 27 Juni 2024

## ABSTRAK
Lobster adalah komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan lobster tidak hanya untuk kepentingan pemenuhan konsumsi akan tetapi juga termasuk kebutuhan  akan  benihnya.  Tingginya  kebutuhan  tersebut  akan  meningkatkan  permintaan  akan  benih lobster, hal ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pengelolaannya. Didasarkan oleh hal tersebut, pemerintah  membatasi  penangkapan  benih  lobster  dengan  membuat  PERMENKP  No.56/2016. Kemudian pada tahun 2020 kebijakan tersebut diganti dengan PERMENKP No.12/2020 yang memberikan izin  terhadap  penangkapan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  tentang pengelolaan lobster di Kecamatan Cidaun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel kemudian dibahas secara deskriptif. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya.
Kata kunci : kebijakan, nelayan, lobster, implementasi

## ABSTRACT
Lobster is a leading commodity with high economic value. Over time, the need for lobsters is not only for the purpose of fulfilling consumption but also including the need for seeds. This high need will increase the demand for lobster seeds, which is feared to threaten the sustainability of their management. Based on this, the government restricted the capture of lobster seeds by issuing PERMENKP No.56/2016. However, in 2020 the policy was replaced by PERMENKP No.12/2020 which granted permission for arrest. The purpose of this research is to analyze the implementation of policies on lobster management in Cidaun District. The research method used is qualitative. The results of the analysis are then tabulated into table form and discussed descriptively. The realization of the policy shows that apart from the arrest device, all policy mandates are not properly obeyed.
Keywords: policy, fishing, lobster, implementation

## PENDAHULUAN
Crustacea  atau  udang-udangan  merupakan  bagian  dari  perikanan  tangkap  di  Indonesia. Kelompok  ini  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  produksi  perikanan  tangkap Indonesia. 10 tahun terakhir, data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.
Lobster  ( Panulirus  spp. )  adalah  komoditi  unggulan  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang  sangat tinggi, hal tersebut menyebabkan lobster menjadi target tangkapan nelayan. Seiring berjalannya waktu permintaan akan lobster ( Panulirus spp. ) tidak hanya untuk keperluan konsumsi, akan tetapi juga mencakup benih lobster ( Puerulus ) yang digunakan untuk keperluan budidaya (Witomo dan Nurlaili 2015). Hingga saat ini produksi lobster konsumsi dan benih lobster di dunia termasuk Indonesia masih tergantung dari pasokan alam (Furqan, 2017). Karena hal tersebut, tingginya permintaan  akan  benih  lobster  dikhawatirkan  dapat  mengancam  keberlanjutan  dari  pasokan sumberdaya  lobster.  Menurut  Monintja  (2000),  penangkapan  lobster  yang  dilakukan    terus menerus akan menyebabkan penurunan populasi ikan tangkapan. Didasarkan dari permasalahan tersebut pemerintah melakukan pembatasan terhadap ukuran lobster yang boleh dan tidak boleh ditangkap  PERMENKP  No.56/2016.  Salah  satu  poin  dalam  kebijakan tersebut  menjelaskan pelarangan  penangkapan  dan  ekspor  lobster (Panulirus  spp.) dengan  ukuran  tertentu. Dibentuknya  PERMEN  KP  No.56/2016  mengakibatkan  adanya  penangkapan  benih  lobster secara  ilegal.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2019),  kasus penyelundupan  ekspor  benih  lobster  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017  hingga  tahun 2019.  Sehingga  pada  tahun  2020  PERMENKP  No.56/2016  direvisi  dan  diganti  dengan PERMENKP  No.12/2020  tentang  pengelolaan  lobster  ( Panulirus  spp .).  Kebijakan  tersebut mengizinkan nelayan melakukan penangkapan terhadap benih lobster dan melakukan ekspor dengan beberapa ketentuan. Penangkapan benih lobster umumnya dilakukan di daerah pesisir yang memiliki karakteristik berbatu karang. Sehingga kegiatan penangkapan lobster umumnya dilakukan  oleh  nelayan  tradisional  yang  menggunakan  perahu  kecil.  Pelabuhan  Jayanti merupakan  daerah  penangkapan  ikan  yang  memiliki  karakteristik  pesisir  karang  berpasir sehingga  seluruh  nelayan  merupakan  nelayan  tradisional.  Berdasarkan  pemaparan  diatas, penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  isi  kebijakan  PERMENKP  No.12/2020 tentang pengelolaan lobster ( Panulirus spp. ), mengukur tingkat pemahaman dan persepsi nelayan terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  lobster,  serta  menilai  sikap  nelayan  terhadap  kebijakan PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster ( Panulirus spp .).
Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas
(Ton)
Komoditas Volume % Nilai % Cumi-Sotong- Gurita 143.847.343.07 12,15 556.290.650.98 11,27 Rajungan-Kepiting 25.942.911.49 2,19 393.497.773.68 7,97 Rumput Laut 209.241.303.11 17,67 324.849.979.30 6,58 Tuna-Tongkol-Cakalang 184.130.234.06 15,55 747.538.121.98 15,14 Udang-udangan 207.704.831.41 17,54 1.719.197.167.57 34,83 Lainnya 413.329.067.04 34,90 1.194.591.107.98 24,20
Sumber : Data KKP, 2019

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. terdiri atas:
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dengan objek penelitian yaitu pelaku perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan lobster. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 – Maret 202.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif.
3. Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah pelaku perikanan yaitu nelayan, bakul, pengepul, dan petugas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
4. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung kepada para pelaku perikanan (Nelayan, Bakul, Tengkulak, dan Pihak UPTD).
5. Rancangan Analisis Data
a. Analisis Kebijakan Analisis data kebijakan dilakukan dengan cara memberikan penilain terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat berdasarkan mandat, implementasi, dan kendala atau kelemahan. Hasil analisis kemudian ditabulasikan lalu dibahas secara deskriptif.
b. Tingkat pemahaman dan persepsi nelayan Analisis ini akan dilakukan secara deskriptif, hasil penelitian bersumber dari wawancara mendalam dengan pelaku perikanan yaitu nelayan, bakul, pengepul, dan petugas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Analisis Kebijakan
Tabel  2.  Analisis  Isi  Kebijakan  PERMENKP  No.12/2020  Terkait  Perikanan  Lobster  dan
Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun Mandat Implementasi Realisasi Pasal 2 Penangkapan dan/atau pengeluaran
Lobster ( Panulirus spp .) di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir ( Panulirus homarus ); atau
b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8(delapan) cm
Aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD a. Secara umum pembahasan pasal 2 tidak dijelaskan secara tegas kepada siapa aturan tersebut tersebut ditujukan
b. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan dilakukan tidak efektif dilihat dari banyak nelayan yang tidak menerima sosialisasi mengenai kondisi lobster yang boleh dan tidak boleh ditangkap c. Kegiatan penangkapan terhadap seluruh ukuran lobster terus
Tabel  2.  Analisis  Isi  Kebijakan  PERMENKP  No.12/2020  Terkait  Perikanan  Lobster  dan
Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun Mandat Implementasi Realisasi atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dilakukan tanpa ada tindak lanjut dari pihak petugas setempat d. Yang melatarbelakangi penangkapan tersebut adalah setiap ukuran lobster memiliki harga yang berbeda Pasal 3 Penangkapan  dan/atau  pengeluaran
Benih  bening  lobster  (puerulus) dan/atau  lobster  muda  untuk Pembudidayaan  di  dalam  negeri hanya  dapat  dilakukan  dengan ketentuan:
a. Kuota  dan  lokasi  penangkapan benih  bening  lobster  (puerulus) sesuai  hasil  kajian  dari  Komnas KAJISKAN;
b. Penangkapan benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster  muda  dilakukan  oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok  nelayan  di  lokasi penangkapan;
c. Penangkapan benih bening lobster (puerulus) dan/atau lobster  muda  harus  dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan  ikan  yang  bersifat statis; d. Pembudidayaan harus dilaksanakan di: 1. Provinsi  yang  sama  dengan wilayah perairan tempat penangkapan;
2. Lokasi  yang  sesuai  dengan Rencana Zonasi;
e. Pembudidaya
harus melepasliarkan  lobster  (panulirus spp.),  sebanyak  2  (dua)  persen
a. Sosialisasi terhadap nelayan dan pelaku perikanan lain di kawasan perairan Kecamatan Cidaun; b. Upaya pengawasan terhadap nelayan dan pelaku perikanan lain di kawasan perairan Kecamatan Cidaun; c. Upaya memberikan kemudahan untuk pembudidaya dalam perizinan pembentukan tempat budidaya lobster
a. Penentuan kuota dan lokasi berdasarkan kemampuan nelayan belum mengikut kajian dari komnas KAJISKAN; b. Kegiatan penangkapan lobster dan benih lobster tidak sesuai dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan; c. Kegiatan penangkapan benih dan lobster konsumsi menggunakan alat penangkapan yang bersifat statis, sesuai dengan ketentuan;
d. Kegiatan budidaya belum efektif sehingga setiap aktivitas budidaya yang diatur dalam pasal 3 belum terlaksana;
e. Kegiatan  pelepasliaran tidak dilakukan dengan baik dikarenakan kegiatan budidaya yang belum efektif; f. Tempat budidaya lobster  di  Kecamatan Cidaun  terlihat  seperti sekedar  syarat  untuk
Tabel  2.  Analisis  Isi  Kebijakan  PERMENKP  No.12/2020  Terkait  Perikanan  Lobster  dan
Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun Mandat Implementasi Realisasi dari hasil panen lobster (panulirus spp.) yang dibesarkan; f. Ukuran  lobster  (panulirus  spp.) yang  dilepasliarkan  sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran lobster  (panulirus  spp.)  hasil panen;
g. Pelepasliaran  lobster  (panulirus spp.)  dilakukan  di  wilayah perairan  tempat  pengambilan benih  bening  lobster  (puerulus) dan/atau  lobster  muda  atau  di perairan lain sesuai rekomendasi;
h. Pelepasliaran  lobster  (panulirus spp.) dilakukan oleh pembudidaya yang dilengkapi berita acara;
i. Nelayan  kecil  penangkap  benih bening lobster
(puerulus) dan/atau lobster muda ditetapkan oleh  direktorat  jenderal  yang menyelenggarakan  tugas  dan fungsi  di  bidang  perikanan tangkap; dan
j. Pembudidaya  ditetapkan  oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan  tugas  dan fungsi  di  bidang  perikanan budidaya. mendapatkan izin melakukan aktivitas penangkapan Benih Lobster; Dalam kebijakan tidak disertakan  ketentuan  atau aturan untuk pelaku perikanan lain  selain  nelayan,  sementara pelaku perikanan seperti tengkulak, bakul, dan pedagang turut  andil  dalam  aktivitas pengelolaan lobster di
Kecamatan Cidaun
Tabel  2.  Analisis  Isi  Kebijakan  PERMENKP  No.12/2020  Terkait  Perikanan  Lobster  dan
Implementasi Serta Kendalanya di Kecamatan Cidaun Mandat Implementasi Realisasi Pasal 5 g. Penangkapan benih bening
lobster  ( puerulus )  harus  dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan  ikan  yang  bersifat pasif;
2. Harga  patokan  terendah  benih bening  lobster  ( puerulus )  di nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal  yang  menyelenggarakan tugas  dan  fungsi  di  bidang perikanan tangkap.
3. Harga  patokan  terendah  benih bening  lobster  ( puerulus )  di nelayan dijadikan dasar pertimbangan  dan  usulan  harga patokan  ekspor  yang  ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan  tugas  dan fungsi dibidang perdagangan. Aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD a. Harga yang berlaku sesuai dengan harga yang diberikan oleh pihak tengkulak; b. Aktivitas pelelangan tidak berjalan, sehingga harga ditentukan oleh satu pihak yaitu tengkulak; c. Buruknya peran pihak pemerintah setempat dalam pemeliharaan dan pengawasan kegiatan perikanan yang berlangsung di perairan Kecamatan
Cidaun.
Hasil analisis isi kebijakan dilihat dari mandat, implementasi dan realisasi. Mandat yang tercantum  mengatur  ketentuan  terkait  pengelolaan  lobster  diantaranya  nelayan  yang  terlibat dalam penangkapan lobster, ukuran, alat tangkap, harga, budidaya dan ekspor. Implementasi kebijakan dilakukan dengan aktifitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya.

## b. Tingkat pemahaman dan persepsi nelayan
Hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  analisis  implementasi  kebijakan  PERMENKP  No.12/2020 adalah tingkat pengetahuan dan persepsi nelayan terhadap kebijakan tersebut. Diharapkan dari adanya  pengetahuan  mengenai  kebijakan  akan  meningkatkan  kesadaran  dari  nelayan  dalam kaitannya  dengan  pengelolaan  lobster  di  perairan  Kecamatan  Cidaun.  Berdasarkan  hasil wawancara  mendalam  diketahui  bahwa  pengetahuan  nelayan  mengenai  PERMENKP No.12/2020 hanya sebatas pengetahuan bahwa kegiatan penangkapan benih lobster sekarang boleh dilakukan, tanpa ada pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana isi kebijakan tersebut. Pengetahuan yang didapat juga hanya sekedar dari media informasi seperti surat  kabar  dan  berita  dari  televisi.  Sementara  itu  minimnya  pengetahuan  mengenai  isi  dari kebijakan  tersebut  tidak  mengurangi  dukungan  masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Cidaun terhadap  kebijakan  tersebut.  Menurut  Baron  dan  Byrne  (2004),  persepsi  merupakan  proses memilih,  mengorganisir,  dan  menginterpretasi  informasi  yang  dikumpulkan  oleh  seseorang dengan maksud untuk memahami dunia sekitar. Persepsi yang selektif dapat menjadi salah satu kunci  dalam  menentukan  sikap  serta  perilaku.  Persepsi  memahami  objek  dan  kemudian menginterpretasikannya  menjadi  sebuah  perilaku.  Pemaknaan  suatu  objek  dapat  bergantung
pada  perseptornya.  Proses  dalam  mengerti  dan  memahami  lingkungan  juga  menjadi  penting dalam upaya menentukan perilaku yang akan dilakukan (Ross dan Nisbett 1991). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cidaun, persepsi nelayan mengenai penangkapan benih lobster  yang  dilakukan  terus  menerus  tidak  memiliki  dampak  apa-apa  bagi  ketersediaan sumberdaya  lobster  di  perairan  Kecamatan  Cidaun.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  argumen nelayan bahwa walaupun selama ini penangkapan benih lobster terus dilakukan tapi ketersediaan lobster  masih  tetap  terjaga.  Sehingga  kepedulian  terhadap  hal  lain  selain  keuntungan  tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan penangkapan lobster.

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  isi  kebijakan  dilihat  dari  mandat,  implementasi  dan  realisasi.  Mandat  yang tercantum  mengatur  ketentuan  terkait  pengelolaan  lobster  diantaranya  nelayan  yang terlibat dalam penangkapan lobster, ukuran, alat tangkap, harga, budidaya dan ekspor. Implementasi kebijakan dilakukan dengan aktivitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD. Realisasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain alat penangkapan, semua mandat kebijakan tidak dipatuhi dengan semestinya. Implementasi yang tidak dilakukan dengan baik mempengaruhi  pemahaman  dan  persepsi  nelayan  mengenai  kebijakan  yang  berlaku  dalam kegiatan pengelolaan lobster.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. 2018. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2018. Katalog : 1102001.32, Jawa Barat
Badan  Pusat  Statistika  Kabupaten  Cianjur.  2018.  Kecamatan  Cidaun  dalam  Angka  2018. Katalog/Catalog : 1102001.3203030
Baron & Byrne. Psikologi Sosial. Edisi kesepuluh. Erlangga: Jakarta
Baskoro,  Mulyono  S.  2002.  Metode  Penangkapan  Ikan.  Jurusan  Pemanfaatan  Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Creswell  JW.  2009.  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. London (UK): Sage Publications. 203-223.
Dinas  Kelautan,  Perikanan  dan  Perternakan.  2017.  Buku  Statistik  Kelautan,  Perikanan  dan Perternakan Tahun 2017. Kabupaten Cianjur
Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. 2011. Kajian Awal Keragaman Pendekatan Ekosistem dalam  Pengelolaan  Perikanan  (Ecosystem  Approach  to  Fisheries    Management)  di  Wilayah Prairan Indonesia.
Ekonomi  Suwono  AmaNU :  Jurnal  Manajemen  Dan  Ekonomi,  3(1),  55 – 72.Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2019. Pusat Data, Statistika dan Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Furqan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono, Deni Achmad Soeboer. 2017. Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus spp. di Palabuhanratu. Albacore  Volume I, No 3, Hal 297-308.
Kanna,  Iskandar.  2006.  Lobster  (Penangkapan,  Pembenihan,  Pembesaran).  Kanisius. Yogyakarta.
Kecamatan Cidaun. 2018. Profil Kecamatan Cidaun. Kecamatan Cidaun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2019. Pusat Data, Statistika dan Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ross L, Nisbett RE (1991). The Person and The Situation: Perspectives of social psychology [internet].
[dikutip 4 Oktober 2014]. Dapat diunduh dari http://psycnet.apa.org/psycinfo/1991-97382-00
Umar Alatas. 2014. Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis Kecil  Berkelanjutan di Teluk Palu. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Witomo  CM,  Nurlaili.  2015.  Strategi  keberlanjutan  pengelolaan  benih  lobster  di  Perairan Lombok. Jurnal Kebijakan Sosek KP, 5 (1):11-18.