## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF

## LOCAL GOVERNMENTS IN MERANGIN DISTRICT

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MERANGIN
Oleh:
Rina Nurarifah 1) , Afrizal 2) , Tona Aurora. L 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2022, Jambi – Indonesia
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia
rinanurarifah95@gmail.com 1) , afrizaldoktor@unja.ac.id 2) , tonalubis@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  research  is  an  analycal  study  and  explain  the  Accountability  variable  relationship  model,  Transparency, Control  System,  Organizational  Culture,  Apparatus  Competence  and  Regional  Financial  Management  that  affect Regional  Government  Financial  Performance  in  Merangin  District.  The  method  used  in  this  research  is  the Explanatory  Survey.  The  criteria  for  selecting  the  sample  are  financial  management  officers  in  government.  The sample  of  this  research  is  96  respondents.  Data  analysis  was  carried  out  using  descriptive  statistical  analysis descriptive  in  the  achievement  of  indicator  criteria,  and  inferential  statistical  analysis  using  causality  analysis. Structural  Equation  Modeling  (SEM)  based  on  1component.  The  results  showed  that:    Accountability  have  a positive effect on local government financial performance. Transparency has no positive effect on positive impact on  local  government  financial  performance.  Internal  control  system  does  not  have  a  positive  influence  on  local government financial performance. Organizational Culture does not have a positive influence on local government financial  performance.  Apparatus  Competence  has  a  positive  influence  on  local  government  financial performance.Regional Financial Management has a positive influence on local government financial performance.
Keywords:   Accountability,  transparency,  internal  control  system,  organizational  culture,  apparatus  competence, regional financial management, regional government financial performance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  studi    analisis  dan  menjelaskan  hubungan  variabel  Akuntabilitas,  Transparansi,  Sistem Pengendalian,  Budaya  Organisasi,  Kompetensi  Aparat  dan  Pengenolaan  Keuangan  Daerah  yang  mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey  Explanatory. Kriteria  pemilihan  sampel  adalah  aparat  pengelola  keuangan  di  intansi  pemerintahan  di Kabupaten  Merangin.  Sampel  penelitian  ini  adalah  188  responden.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  statistik  deskriptif  berupa    pencapaian  kriteria  indikator,  dan  analisis  statistic  inferensial  menggunakan analisis kausalitas Structural Equation Modeling (SEM) berbasis component . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas  tidak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Transparansi  tidak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Sistem  Pengendalian  internal  tidak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Budaya  Organisasi  tidak  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Kompetensi  Aparat  memiliki  pengaruh  positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci:   Akuntabilitas,  Transparansi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Budaya  Organisasi,  Kompetensi  Aparat, Pengelolaan Keuangan Daerah,  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1.   PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penerapan  otonomi  daerah  baik  di  provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah  daerah  setempat  untuk  menggali  potensi sumber  keuangan    di    daerahnya    sekaligus    dapat menentukan  alokasi  sumber  daya  ke  belanja daerah sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber  keuangan yang  berhasil  digali  di  suatu  daerah,  maka  hal  ini akanmeningkatkan pendapatan daerah. Agar pemerintah  daerah    mampu  menyediakan  pelayanan publik    yang  memadai,  disinilah  diperlukan  alokasi belanja modal yang lebih tinggi (Jatmiko, 2017)
Berdasarkan  prosedur  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  pada  tahun  2015,  komposisi pendapatan  daerah  untuk  provinsi  dan  kabupaten/  kota di Indonesia masih di dominasi oleh dana perimbangan yaitu  sebesar  55,93%,  sedangkan  pendapatan  asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar  24,11%  dan  19,96%.  Hal  ini  mengindikasikan banyak  daerah  di  Indonesiadalam  penyelenggaraan desentraliasi  daerah  belum  optimal  (Dewata  et  al., 2017)
Akuntabilitas  kinerja  berkaitan  erat  dengan sasaran  strategis  yang  diharapkan  dengan  jumlah  dana yang  dialokasikan,  jika  dana  yang  dimiliki  terbatas maka  sasaran  perlu  diukur  dengan  tepat  serta pengalokasian  dana  harus  transparan.  Pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  berpengaruh  terhadap kinerja suatu  instansi atau organisasi.
Keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan sumber  daya  publik  kepada  pihak–pihak  yang membutuhkan informasi disebut transparansi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan  dan    informasi  lainya  yang  akan  digunakan untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak–pihak  yang berkepentingan (Hehanussa, 2015)
Kinerja  keuangan  dapat  di  ukur  dengan  melihat realisasi alokasi anggaran pemerintah.Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  dapat  dilihat  dari perbandingan  pendapatan  asli  daerah  dengan  total pendapatan. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian  tentunya  didukung  oleh  PAD  yang  tinggi pula Julita, dkk (2012).
Kinerja pemerintahan  kabupaten/ kota di Provinsi Jambi  dinyatakan  baik  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  pada  beberapa  tahun  terakhir.  Salah satunya  Kabupaten  Merangin  yang  memperolah  opini wajar  tanpa  pengecualian.  Namun,  pada  kenyataannya masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  untuk  di  perbaiki, yaitu  mengenai  klasifikasi  belanja  dan  klasifikasi barang milik daerah (BPK.go.id).
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  di Kabupaten  Merangin  ialah  mengenai  rendahnya proporsi  pendapatan  asli  daerah  terhadap  total pendapatan  daerah,  serta  ketergantungan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat  yang  masih  tinggi. Sedangkan  Kabupaten  Merangin  memiliki  berbagai potensi  alam  yang  dapat  dikelola  untuk  kepentingan peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  yaitu  berupa tempat  destinasi  pariwisata  berupa  keindahan  alam, baik  area  pegunungan  dan  sungai,  serta  perkebunan yang dapat menambah pundi-pundi keuangan daerah.
Tabel 1. Tingkat Kemandirian Daerah di Beberapa Kabupaten No  Kabupaten Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer + Pinjaman Rasio Kemandirian 1 Merangin 95.221.421.001,09 1.372.762.801.010.37 6,93 % 2 Kerinci 108.190.930.000,00 1.256.960.985.581,00 8,6 % 3 Sarolangun 118.828.593.871,64 1.067.495.697.374,80 11,1% 4 Muaro Bungo 153.250.017.630,37 1.692.498.673.105,39 8,9 %

## Sumber: olahan output meranginkab.go.id
Pengendalian  internal  merupakan  suatu  tindakan bersifat aktif,  yang   mengupayakan tindakan perbaikan apabila  terjadi  penyimpangan.  Pengendalian  internal diterapkan    dalam  rangka  meminimalkan  hal-hal  yang mungkin terjadi diluar rencana, meningkatkan efisiensi dan  efektivitas,  mencegah  kerugian  atas  asset, meningkatkan tingkat keandalan dan akurasi data dalam laporan keuangan  serta  mendorong dipatuhinya  hukum dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  dapat tercapai tujuan yang diharapkan (Pujiono et al., 2016)
Berdasarkan  UU  No.12  tahun  2019,  tentang pengelolaan  keuangan  daerah  yang  mengatur  tentang lingkup  keuangan  daerah  yang  meliputi  antara  lain pajak  dan  retribusi  daerah,  kewajiban  daerah,
penerimaan  dan  pengeluaran  daerah,  kekayaan  daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
Penelitian    yang  akan  dilakukan  merupakan replikasi  dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Nasution,  2018) dimana  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa Pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan  pendapatan daerah,  belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh    (Nasution, 2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh
signifikan  terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah. Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Veronica Ireeuw et al., 2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemeintah, berarti semakin menurunnya  pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah maka semakin menurun kinerja pemerintah daerah.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjabarkan faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  merefleksikan pengaruh  variabel  endogen  dan  variabel  eksogen  serta melihat  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap  kinerja pemerintah.  Sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini, pemerintah  Kabupaten  Merangin  dapat  meningkatkan kinerjanya  dengan  memperbaiki  faktor-faktor  penentu keberhasilkan kinerja pemerintah yang belum optimal.Lokasi  penelitian  yang  peneliti  pilih  ialah  di seluruh organisasi perangkat daerah atau yang disingkat dengan OPD di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan  beberapa  rumusan  masalah,  sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah Akuntabilitas mempengaruni kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin?
2.  Bagaimanakah  Transparansi  mempengaruhi  kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin?
3.  Bagaimanakah  Budaya  Organisasi  mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin? 4.  Bagaimanakah Sistem pengendalian internal mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Merangin 5.  Bagaimanakah  Kompetensi  Aparat  mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin? 6.  Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan
mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Merangin ?

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparan, dapat  diketahui  tujuan  penelitian  adalah  sebagai berikut:
1.  Untuk  menganalisis    pengaruh  Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2.  Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berdasarkan indikator pendukungnya.
3.  Untuk  menganalisis  pengaruh  Budaya  organisasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.
4.  Untuk  menganalisis  pengaruh  Sistem  pengendalian internal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah daerah.
5.  Untuk  menganalisis  pengaruh  Kompetensi  Aparat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6.  Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## 1.4.   Hipotesis Penelitian
Berdasarkan tinjauan teoritis dan model penelitian,  diperoleh  hipotesis  penelitian    terdiri  dari tujuh poin, yaitu:
H1:   Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah Daerah
H2:  Transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan                  Pemerintah Daerah
H3:  Sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan.                  Pemerintah Daerah
H4:   Budaya  Organisasi  memiliki  pengaruh  terhadap Kinerja Keuangan         Pemerintah Daerah
H5:   Kompensasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap
Kinerja KeuanganPemerintah Daerah
H6:   Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## 2.   KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUSMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Otonomi Daerah
Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  NKRI.  Asas otonomi  adalah  suatu  prinsip  dasar  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  otonomi  daerah. Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,  proporsional,  demokratis,  dan  bertanggungjawab (Arifin, 2019).
Berdasarkan UU Nomor 23 (pasal 2) tahun 2014, tentang pembagian wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi kepada beberapa tingkat daerah,yaitu provinsi, kabupaten,  dan    kota  yang  bersifat  otonom.  Setiap pemerintahan  baik  wilayah  provinsi,  daerah,  maupun kabupaten/  kota  memiliki  wewenangnya  sendiri  untuk mengatur rumah tangganya dengan membuat peraturan daerah (Redaksi, 2017)
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengingkatan pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta peningkatan daya saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indinesia (UU Nomor 23, pasal 2, tahun 2014).

## 2.2.  Kinerja Keuangan Pemerintah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan  yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan    selama  satu  periode  anggaran. Bentuk  kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan    yang terbentuk  dari  unsur  Laporan  Pertanggungjawaban
Kepala  Daerah  berupa  perhitungan  APBD  (Agustina,
2018) 2.3. Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggung jawabkan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yaitu  berupa  penyampaian  hasil  kinerja  keuangan kepada  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  sehingga dapat  diketahui  prestasi  yang  telah  diraih  oleh organisasi atau instansi tersebut (Ismiarti., 2013)
Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari pengoptimalan  pengelolaan  keuangan,  serta  penurunan penyimpangan  yang  terjadi  dalam  organisasi.  Baik sumber-sumber penerimaan, jumlah penerimaan, maupun tujuan peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan  oleh  pengelola  (Haryanto, 2016)
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan  menciptakan  pengawasan  melalui  distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan  kondisi  saling  mengawasi  (checks  and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud  adalah  eksekutif  ,  yudikatif,  serta  legislatif (Krina, 2003)
2.4.   Transparansi
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan  Pemerintah    Nomor  71  Tahun  2010,  yang dimaksud dengan transparansi ialah prinsip keterbukaan  dan  kejujuran  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggung  jawaban  pemerintah  atas pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  sesuai dengan  peraturan  dalam  bentuk  penyusunan  laporan keuangan daerah.
Prinsip transparansi berdasarkan yang dikemukakan (Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, 2007) terbagi    menjadi  dua  aspek,  yaitu  komunikasi  publik oleh  pemerintah,  dan  terpenuhinya  hak  masyarakat terhadap  akses  informasi.  Komunikasi  yang  luas dengan  masyarakat  sangat  diharapkan  yang  berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan. 2.5.  Budaya Organisasi
Menurut  (Kadafi,  2010),  menjelaskan  bahwa budaya  organisasi  adalah  perngkat  nilai,  kepercayaan dan  pemahaman  yang  penting  dan  sama-sama  dimiliki oleh  para  anggota.  Budaya  memberikan  pola  cara-cara berfikir,  merasa  dan  menanggapi,  yang  menuntun  para peserta  organisasi  dalam  mengambil  keputusan  dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya.
Budaya  merupakan  cara  khas  berperilaku  dan percaya  bahwa  sekelompok  orang  telah  berkembang dari  waktu  ke  waktu  dan  memiliki  berbagi  kesamaan Organisasi  Budaya,  khususnya,  adalah  perwujudan konkrit  dari  nilai-nilai  dan  keyakinan  bersama  yang mempengaruhi perilaku karyawan dan membentuk cara sebuah organisasi beroperasi dan melakukan (Hoque et al., 2013, Tarique et al., 2016, 124).

## 2.6.  Kompetensi Aparat
Kompetensi  merupakan  kemampuan  individu untuk melaksanakan suatu  pekerjaan dengan benar dan memiliki  keunggulan  yang  didasarkan  pada  hal-hal yang  menyangkut  pengetahuan  (knowledge),  keahlian (skill),  dan  sikap  (attitude).  Indikator  yang  digunakan adalah  pengerahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan perilaku/ sikap (Sukarno et al., 2020)
Kompetensi  diartikan  sebagai  kemampuan  dasar dan  kualitas  kerja  yang  diperlukan  untuk  mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kompetensi aparatur pemerintah  daerah  berarti  kemampuan  yang  harus dimiliki  seseorang  aparatur  berupa  pengetahuan, keterampilan,  sikap  dan  perilaku  yang  diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Adha Inapty & Martiningsih, 2016)

## 2.7. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
(Walsh  &  Seward,  1990)  membagi  pengendalian menjadi  dua  jenis,  yaitu  pengendalian  internal  dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal melibatkan semua orang  yang terlibat dalam organisasi dari  posisi  terendah  hingga  tertinggi    sedangkan pengendalian    eksternal    melibatkan  orang    di    luar organisasi  yang  memiiki  kepentingan  atas organisasi tersebut.    Baik    pengendalian    internal    maupun eksternal  memiliki  peran  yang  sama  penting  bagi sebuah  organisasi.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan adanya  tuntutan  akuntabilitas    yang    wajib    diberikan organisasi  kepada stakeholder dan shareholder.
Pengendalian  intern  menurut  Mulyadi  (2012), adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan komisaris,  manajemen  dan  personel  lain,  yang  di bentuk  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tentang pencapaian tujuan. Dengan adanya Sistem Pengendalian  Internal  diharapkan  setiap  tugas  dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## 2.8.  Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan  Undang-Undang    No.12  tahun  2019, tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  mengatur tentang  lingkup  keuangan  daerah  yang  meliputi  antara lain  pajak  dan  retribusi  daerah,  kewajiban  daerah, penerimaan  dan  pengeluaran  daerah,  kekayaan  daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  seluruh kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan keuangan  daerah,  sehingga  dengan  adanya  penerapan prinsip-prinsip  tersebut,  maka  akan  menghasilkan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  sesuai  dengan harapan masyatakat (Ruspina, 2013)
Berdasarkan  UU  No.23  tahun  2014  (Pasal  280, ayat  2),  menyatakan  bahwa  kewajiban  Penyelenggara pemerintah  daerah    dalam  pengelolaan  keuangan daerah,  meliputi  :  a.  mengelola  dana  secara  efektif, efisien,  transparan  dan  akuntabel.    b.  menyingkronkan pencapaian  sasaran  program  Daerah  dalam  APBD
dengan  program  pemerintah  pusat.  (Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya)
3.   METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  survey exsplanator, yaitu suatu.  metode  yang  menyoroti  hubungan  antara variabel penelitian yang menguji hipotesis yang telah di rumuskan  sebelumnya  dengan  fokus  pada  penjelasan hubungan  antar  variabel  (Prof.  Dr.  Sugiyono,  2013) Analisis  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  dengan menggunakan    model  analisis  deskriptif  dan  metode analisis  inferensial.  Analisis  menggunakan  PLS-SEM biasanya  terdiri  dari  dua  sub  model  yaitu  model pengkuruan  ( measurement  model )  atau  sering  disebut outer  model dan  model  structural  ( structural  model ) atau sering disebut inner model.
Pengujian inner  model atau structural dilakukan untuk  melihat  hubungan  antar  variabel  laten,  nilai signifikan  dan R-square dari  model  penelitian  .  Model structural  dievaluasi  dengan    menggunakan R-square untuk  konstruk  dependen  dan  uji  t  signifikan  dari koefisien  parameter  jalur  structural.  Menilai  model dengan  PLS  dimulai  dengan  R-square  untuk  setiap variabel  laten  dependen.  Perubahan  nilai  R-square untuk  digunakan  dalam  menilai  pengaruh  varibel  laten independen  tertentu  terhadap  variabel  laten  dependen apkah  mempunyai  pengaruh  substantive  (Ghazali, 2015).

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  diperoleh  dari  pengolahan  data primer  berupa  kuesioner  yang  tersebar  di  beberapa intansi pemerintahan Kabupaten Merangin. Penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel.2 berikut:
Tabel 2. Penyebaran Kuesioner No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase (%) 1. Kuesioner yang disebar 120 100% 2. Kuesioner yang kembali 96 80% 3. Kuesioner yang tidak kembali 24 20% 4. Kuesioner yang diolah 96 80%
Sumber: data dioleh peneliti, 2021
Total  kuesioner  yang  disebar  adalah  sebanyak  120 kuesioner,  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  96 kuesioner  (96%  kuesioner  kembali),  sedangkan kuesioner  yang  tidak  kembali  sebanyak  24  kuesioner (20%).  Maka,  kuesioner  yang  dapat  diolah  dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 kuesioner.

## 4.1.   Hasil Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah  7  (tujuh)  variabel  laten.  Variabel  eksogen berupa  variabel  Akuntabilitas,  Transparansi,  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah,  variabel  Budaya Organisasi,Kompetensi  Aparat,  variabel  Pengelolaan Keuangan.  Variabel  endogen  berupa  variabel  Kinerja Keuangan Pemerintah. Jumlah indicator dalam penelitian ini ialah 33 indikator.
4.1.1.   Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil analisis data, Indikator variabel Akuntabilitas,  yaitu  kejujuran ,  jumlah skor  indikator kejujuran  adalah  sebesar  292.  Indikator  kejujuran diperoleh  nilai  74%  yang  artinya  penerapan  indicator kejujuran dalam akuntabilitas kinerja cukup baik.Indikator  ketaatan  hukum  dan  peraturan  diperoleh nilai 84%,  maka indicator tersebut dikategorikan baik. Selanjutnya  indicator  proses,  progress,  dan  kebijakan masing-masing  mendapat  nilai  80%,  83%,  dan  82%, dengan demikian ketiga indicator tersebut dikategorikan baik.
Pencapaian  kriteria  kinerja  variabel  transpatansi, indikator  pertama  adalah  Keterbukaan  informasi,  nilai capaian ialah sebesar 77% yang artinya kriteria tersebut tercapai  dengan  cukup  baik.  Indikator  Fasilitas  Publik merupakan  indicator  kedua  dari  Transparansi,  hasil
perhitungan  nilai  persentase  pencapaiannya  sebesar 77%  dimana  kriteria  tersebut  sudah  cukup  baik. Selanjutnya  pencapaian  Pelaporan  dan  Penyebaran Informasi  memiliki nilai sedikit lebih tinggi yaitu 78%, artinya criteria ini tercapai dengan baik.
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI),  diantaranya adalah  Lingkungan  Pengendalian  nilai  persentase pencapaian kriteria sebesar 82% ( Sangat baik). Hal ini menunjukan  bahwa  keandalan  informasi  keuangan dipemerintahan  telah  berjalan  dengan  cukup  baik. Indikator kedua ialah  Penafsiran risiko, informasi serta komunikasi.    Perhitungan    indikator  ketaatan  hukum dari  hasil  jawaban  responden    mencapai  75%  (cukup baik).  Indikator  ketiga  adalah    Kegiatan  pengendalian, dimana  perhitungan  nilai  indikator  adalah  80%  (baik). Indikator  berikutnya  adalah  Pemantauan  implementasi, mencapai nilai sebesar 78%  (cukup baik).
Kriteria  indikator  Budaya  Organisasi  adalah sebagai berikut, yaitu Indikator pertama adalah  Inovasi yang  memiliki  nilai  keseluruhan  jawaban  adalah  384, jumlah  dari  jawaban  dikalikan  dengan  skor  masing- masing.  Persentase  pencapaian  kriteria  Inovasi  adalah 90%,  dengan  predikat  Sangat  baik.  Selanjutnya indikator  kedua  adalah  Perhatian    sebesar  327  poin, dengan  persentase  92%  (Sangat  baik).  Indicator selanjutnya  Orientasi  Hasil  dengan  nilai  persentase sebesar  90%.  Iindikatorkeempat  Orientasi  orang    nilai persentase  mencapai  74%  dengan  kategori  baik. Indikator Orientasi Tim sebesar 86%, Indikator keenam ialah  Agresifitas  sebesar  87%,  dan  terakhir  Indikator ketujuh adalah Kemantapan yaitu sebesar 84%.  Maka, hasil  perhitungan  nilai  pencapaian  kriteria  variabel Budaya organisasi memiliki hasil yang Baik dan Sangat baik.
Kompetensi  aparat    memiliki  tiga  indikator. Nilai capaian kriteria yang terbesar adalah Pengetahuan sebesar  83%  dengan  criteria  sangat  baik.    sedangkan indicator  kedua  adalah  Kemampuan    sebesar  81% (Baik),  dan  selanjutnya  indicator  ketiga  Keterampilan sebesar  82%  (Baik),  dan  indicator  yang  terakhir  Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa semua indicator yang ada pada variabel Kompetensi Aparat di pemerintahan  Kabupaten  Merangin  telah  memenuhi criteria  yang  di  harapkan  dengan  predikat  Baik  dan Sangat Baik.
Indikator  Pengelolaan  keuangan  pemerintah adalah  sebagai  berikut  :  Kesesuaian  dokumen    sebesar 88%,  kemudian  Pengalolasian  Anggaran  Belanja sebesar  89%,  Transparansi    sebesar  89%,  Penyerapan Anggaran  sebesar  91%,    Kondisi  keuangan  daerah sebesar  91%,  dan  yang  terakhir  Opini  BPK  sebesar 89%.  Dari  hasil  perhitungan  tersenut  dapat  diketahui bahwa  penyerapan  anggaran  belanja  dan  Kondisi
Keuangan  Daerah  memiliki  nilai  tertinggi  yaitu  91% dengan  pencapaian  criteria  sangat  baik,  dan  criteria lainnya  mencapai  88-89%.  Berdasarkan  hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di  pemerintahan  Kabupaten  Merangin  telah  mencapai kriteria yang diharapkan.
Variabel  Kinerja  Keuangan  Daerah  memiliki empat indikator, diantaranya yaitu indikator kemandirian,  pencapaian  target,  pengeluaran  dan penerimaan, serta efisiensi. Pencapaian kriteria dinyatakan  dengan  predikat  baik  dan  cukup  baik. Indikator  Pencapaian  targer  dan  indicator  Efisiensi memperoleh  nilai  baik  dengan  persentase  sebesar  84% dan  82%.  Sedangkan  indicator  Kemandirian  dan Pengeluaran  dan  penerimaan  hanya  memperoleh  nilai cukup  baik,  dengan  nilai  capaian  77%  dan  79%.  Dari hasil  perolehan  nilai  dalam  pencapaian  kinerja keuangan  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah daerah sudah cukup baik.
Sumber: olah data menggunakan SmartPLS
Gambar 1. Hasil Pengujian Measurement Model (Pengujian Indikator/ Outer Model )

## Sumber: olah data menggunakan SmartPLS
Gambar 2. Hasil Perhitungan Model Kedua (PLS Algorithm)
Pengujian  indikator  dengan Convergent  validity tidak hanya dapat dilihat dari nilai loading factor tetapi juga  dapat  menggunakan  model  ketiga  beruapa  hasil
Average  Variance  Extracted (AVE)  dan Composite Reliability (CR).
Tabel 3: Average Variance Extracted (AVE) dan
Composite Reliability (CR) Variabel Rata-rata Varians Diekstrak (AVE) Reliabilitas Komposit Keterangan Akunt 0.750 0.936 Memenuhi Kriteria Bud.Org 1.000 1.000 Memenuhi Kriteria Kom.Ap 0.611 0.754 Memenuhi Kriteria Kin.Keu 0.508 0.753 Memenuhi Kriteria Pen.Keu 0.784 0.948 Memenuhi Kriteria SPI 0.542 0.779 Memenuhi Kriteria Trans 0.925 0.974 Memenuhi Kriteria
Sumber : hasil olah data menggunakan SmartPLS
4.1.2.  Hasil Pengujian Structural Model ( Inner Model )
Nilai  terhadap  structural  model  ( inner model) dilakukan  dengan  melihat  nilai R-Square sebagai  hasil uji goodness-fit model.  Besar Q 2 memiliki rentang nilai 0 < Q 2 < 1 Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik  (Solimun  dan  Rinaldo,  2009).  Berikut  nilai R Square  dan  Adjusted  Square disajikan  pada  tabel berikut:
Tabel 4. R Square dan Square Adjusted
R Square Adjusted R Square Kinerja Keuangan Daerah 0.332 0.287

## Sumber: hasil olah data SmartPLS
Nilai R  Square variabel  diperoleh  dari  output SmartPLS  sebagaimana  terlihat  pada  tabel,  selanjutnya dapat dihitung nilai Q Square atau predictive - relevance dengan formulasi berikut:
Q 2 = 1- (1- 0.332 2 )
Q 2   = 1- (0.889 2 )
Q 2 = 1- 0.790
Q 2 = 0,21
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai predictive- relevance sebesar  0,21  atau  21%  memperlihatkan bahwa  keragaman  data  yang  dapat  dijelaskan  oleh model  tersebut  adalah  sebesar  21%.  Hasil  tersebut memiliki makna bahwa variabel kierja keuangan daerah dapat  di  refleksikan  dari  variabel  akuntabilitas, transparansi,  sistem  pengendalian  intern,  budaya organisasi, kompetensi  aparat,  dan  pengelolaan
keuangan  daerah,  sedangkan  sisanya  dapat  di  jelaskan oleh variabel lain.
4.1.3.   Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian ini memiliki 6 (enam) hipotesis dengan pengaruh  langsung  ( direct  effect ).  Untuk  melihat pengaruh langsung tersebut maka hipotesisnya dilakukan dengan melakukan Bootstrapping.
Sumber: olah data menggunakan SmartPLS
Gambar 3: Hasil Perhitungan ( Bootstrapping )
Model Kedua Penelitian 4.1.4.  Hasil Pengujian Efaluasi Inner Model
( Structural  Model )  :  Uji  Signifikansi  Pengaruh Langsung ( Dirrect Effect )
Pengaruh  evaluasi inner  model selanjutnya  akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berupa signifikansi  pengaruh  langsung  . Inner  model atau pengukuran  bagian  dalam  disebut  dengan  uji  model structural. Tabel.5 menyajikan nilai koefisien jalur serta nilai P-value untuk  pengujian  signifikansi  pengaruh langsung ( total effect ).
( Total Effect )
Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021
Hasil  uji  signifikansi  pengaruh  langsung  ( total effect ) serta untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel laten penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat  diketahui  bahwa  besarnya  pengaruh  dapat signifikansi dapat diketahui dari kolom t statistic dan P value .    Nilai  T  statistik  >  1,95  menunjukkan  pengaruh yang  signifikan  dari  masing-masing  hipotesis.  Nilai  P value  signifikan  ditunjukkan  oleh  pengaruh  variabel Kompetensi  aparat  terhadap  Kinerja  keuangan,  dan pengaruh  Pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap Kinerja keuangan. Sedangkan variabel lainnya memiliki  nilai  P  value  diatas  0,05  sehingga  nilai tersebut tidak memiliki signifikansi.
a.  Pengujian Hipotesis I
Hipotesis  Pertama  dalam  penelitian  ini  adalah “Akuntabilitas”  berpengaruh    positif    terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Pengujian hipotesis  pertama  tersebut  menghasilkan  nilai koefisien  jalur  sebesar  0.667  (positif)    dengan t- statistic sebesar  2,104  <  1,96  serta  nilai  p  value sebesar  0,036  >  sig  0,005.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  kinerja keuangan  daerah  adalah  0,667  dan    signifikan.  Hal ini  menunjukkan terdapat  cukup  bukti  empiris untuk  menerima  hipotesis  pertama. Maka  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.
b.  Pengujian Hipotesis2
Hipotesis kedua penelitian ini adalah “Transparansi berpanguruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah”.  Pengujian  hipotesis  kedua menghasilkan  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,025 dengan  nilai t-stat 0,298<  1,96  serta  nilai  p  value sebesar  0,766  >  sig  0,005.  Hasil  pengujian  ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah adalah  sebesar    0,025  dan  tidak  signifikan.  Hal  ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti empiris untuk  menerima hipotesis  kedua. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
c.  Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis  ketiga    penelitian  ini  adalah  “Sistem Pengendalian Internal  berpanguruh positif terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah”.  Pengujian hipotesis  ketiga  menghasilkan  nilai  koefisien  jalur sebesar 0,446  dengan nilai t-stat 0,643 < 1,96 serta nilai  p  value  sebesar  0,101  >  sig  0,005.  Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  sebesar  0,446  dan  tidak signifikan.  Hal  ini  menunjukkan tidak  terdapat cukup  bukti  empiris  untuk  menerima  hipotesis kedua. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
d.  Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis  keempat  penelitian  ini  adalah  “Budaya Organisasi  berpanguruh  positif  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis keempat  menghasilkan  nilai  koefisien  jalur  sebesar 0,025 (positif) dengan nilai t-stat 0,298 < 1,96 serta nilai  p  value  sebesar  0,766  >  sig  0,005.  Hasil pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh Budaya  Organisasi    terhadap  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  sebesar  0,025  dan  tidak signifikan.  Hal  ini  menunjukkan tidak  terdapat cukup  bukti  empiris  untuk  menerima  hipotesis kedua. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  oudaya organisasi    tidak  berpengaruh  positif  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
e.  Pengujian Hipotesis 5
Hipotesis  kelima  dalam    penelitian  ini  adalah “Kompetensi  Aparat  berpanguruh  positif  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah”.  Pengujian hipotesis  kelima  menghasilkan  nilai  koefisien  jalur sebesar 0,208 dengan  nilai t-stat 2,048 > 1,96 serta nilai  p  value  sebesar  0,024  >  sig  0,005.  Hasil pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh Kompetensi  Aparat  terhadap  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  sebesar  0,208  dan signifikan.  Hal  ini  menunjukkan terdapat  cukup bukti  empiris  untuk  menerima  hipotesis  kedua. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi
aparat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
f.  Pengujian Hipotesis 6
Hipotesis keenam dalam  penelitian ini adalah “Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  berpanguruh positif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis keenam menghasilkan nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,212  (positif)  dengan nilai t-stat 2,0485>  1,96  serta  nilai  p  value  sebesar 0,041 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Pemerintah pengaruh
terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah adalah  sebesar  0,212  dan    signifikan.  Hal  ini menunjukkan terdapat  cukup  bukti  empiris untuk  menerima hipotesis  kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan
Pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  yang  sudah dilakukan  sebelumnya  tersebut, maka  dapat disimpulkan  hasil  pengujian  hipotesis  langsung sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:
Tabel 6: Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung ( Total Effect ) No Hubungan Variabel Hipotesis Sampel Asli T Statistik P Value Keputusan 1 AKUNT  -> KINKEU Positif 0.664 2.104 0.036 Hipotesis diterima 2 BUDOR -> KINKEU Positif -0.025 0.298 0.766 Hipotesis ditolak 3 KOMAP -> KINKEU Positif -0.208 2.259 0.024 Hipotesis diterima 4 PENKEU  -> KINKEU Positif 0.212 2.048 0.041 Hipotesis diterima 5 SPI -> KINKEU Positif -0.446 1.643 0.101 Hipotesis ditolak 6 TRANS  -> KINKEU Positif 0.237 0.375 0.708 Hipotesis ditolak
Sumber : Diolah dari Output SmartPLS,2021

## 4.2.   Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah,  dengan  menguji  ada  atau    tidaknya  pengaruh variabel laten.
4.2.1. Outer Loading
Setelah  di  lakukan  uji outer  model pertama, diperoleh beberapa indikator yang tidak mencapai nilai 0,7,  yaitu  sebanyak  9  menguji  penelitian  ini  adalah sebanyak  25  indikator,  yang  terdiri  dari  5  (lima) indicator akuntabilitas, 3 (tiga) indicator transparansi, 5 (lima)  indicator  sistem  pengendalian  internal,  1  (satu) indicator  budaya  organisasi,  1  (satu)  indicator kompetensi  aparat,  5  (enam)  indicator  pengelolaan keuangan, 4 (empat) indicator kinerja keuangan daerah.
Hasil  pengujian R-Square dan Square  Adjusted. menunjukkan  bahwa  variabel  laten  dapat  dijelaskan dengan  nilai  Q 2 sebesar  0,21  (21%),  maka  dapat dikatakan bahwa indicator dapat merefleksikan variabel laten secara sebesar 21%, sedangkan sisanya di jeleskan oleh variabel lain. Berdasarkan  hasil olah data.
4.2.2.   Pengujian Inner Model ( Structural Model )
Pengujian Inner  Model dapat  dilakukan  dengan pengujian  langsung (Dirert  Effet )  dan  Pengujian    tidak langsung  ( Indirect  Effect ),  dalam  penelitian  ini  hanya dilakukan  pengujian  langsung  yaitu  pengujian  variabel endogen  terhadap  variabel  eksogen.  Hal  ini  dilakukan karena  dalam  penelitian  ini  tidak  ada  variabel intervening  yang  menjadi  perantara  antara  variabel endogen  dan  variabel  eksogen.  Hasil  pengujian  dapat dikatakan  memiliki  pengaruh  apabila    nilai  T-  statistik lebih  besar  dari  1,95.  Berdasarkan  pengujian  terhadap variabel  laten  akuntabilitas,  transparansi,  sistem
pengendalian  internal,  budaya  organisasi,  kompetensi aparat  dan  pengelolaan  keuangan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  diperoleh  hasil  bahwa variabel  kompetensi  aparat  dan  pengelolaan  keuangan daerah memiliki nilai diatas 1,95.
Sedangkan variabel transparansi, sistem pengendalian  internal  dan  budaya  organisasi  tidak mencapai  nilai  signifikansi  1,95.  Nilai  sign  P value adalah  variabel  yang  di  uji  harus  memiliki  nilai  lebih kecil dari 0,05 (P value < 0,05). Berdasarkan pengujian uji  signifikansi  langsung  yang  dilakukan  terhadap variabel  laten  transparansi,  sistem  pengendalian internal,  budaya  organisasi,  kompetensi  aparat,  dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  dapat  diketahui  bahwa variabel  akuntabilitas,  kompetensi  aparat  dan  variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih lebih kecil dari 0,05.
Sedangkan variabel transparansi, sistem pengendalian  internal,  dan  budaya  organisasi  memiliki nilai  signifikansi  di  atas  0,05.  Nilai  P value variabel akuntabilitas sebesar 0,664,   Kompetensi aparat adalah sebesar  0,208  dan  P  value  variabel  Pengelolaan keuangan daerah adalah 0,212. Maka berdasarkan nilai tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  pengaruh langsung  variabel  Kompetensi  Aparat  dan  variabel Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Merangin.
4.2.3.  Hasil Uji Hipotesis
a.   Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  uji  hipotesis  mengenai  pengaruh akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan  anatar  variabel  akuntabilitas  terhadap
kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yang  di refleksikaan  oleh  lima  indikator.  Indikator  yang  di uji  adalah    kejujuran,  taat  kepada  hukum,  proses, progress, dan kebijakan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Husaini,  Lucy Aditya,  2013),  dan  (Nasution,  2018),  yang menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  variabel  akuntabilitas  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  uji hipotesis  yang  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  semakin  meningkatnya  akuntabilitas,  akan berbanding  lurus  dengan  peningkatan  kinerja keuangan pemerintah daerah.
b.   Pengaruh  Transparansi  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  diketahui  bahwa Transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil  tersebut  berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Husaini,  Lucy  Aditya,  2013) (Nasution, 2018), dan (Firmansyah, 2018), (Firmansyah,  2018),  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  variabel  transparansi terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik transparansi tidak berbanding  lurus  dengan  peningkatan  kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin.
c.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Sistem pengendalian internal (SPI) yang di refleksikan oleh indikator keandalan informasi keuangan lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemanrauan  implementasi.  Berdasarkan  pengujian dalam  penelitian  ini  tidak  berpengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  berbeda  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Agus  Aryaka Darmawan  et  al.,  2020)    dan  Putu,  Made, Anantawirakma  (2016),  yang  menyatakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  pemerintah  secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja manajerial  aparatur  pemerintah  daerah.  Sehingga dengan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang baik  akan  meningkatkan  kinerja  aparat  pemerintah. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  penelitian  yang peneliti lakukan, dapat disumpulkan bahwa, dengan adanya  peningkatan  sistem  pengendalian  internal tidak  memberikan  peningkatan  pada  kinerja keuangan pemerintah daerah.
d.   Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa  Budaya  organinasi  yang  direfleksikan  oleh tujuhindicator.  Hanya  indikator    agresifitas  yang member  pengaruh  langsung.  Sedangkan  indicator lainnya  tidak  memiliki  dampak  positif  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Budaya organisasi merupakan salah satu variabel laten yang memiliki tujuh indicator. Namun, dari hasil uji outer loading terhadap  keseluruhan  indicator,  inovasi memiliki  nilai  dibawah  0,7  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  inovasi  belum  memberikan dukungan  bagi  terciptanya  budaya  organisasi  yang baik  dilingkungan  pemerintahan,  khususnya  pada divisi keuangan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  (Morphology,  n.d.),  (Priagung  et  al., 2016), (Wahyuni & Rosmida, 2017), dan (Joseph & Kibera,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  terhadap pengaruh positif variabel budaya organisasi terhadap  kinerja  keuangan.  Maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  budaya  organisasi  dilingkungan pemerintahan  daerah  tidak  dapat  mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
e.  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  uji  hipotesis  variabel  kompetensi  aparat terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  diperoleh  hasil bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel kompetensi  aparat  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah yang direfleksikan oleh indicator perilaku.  Pada  awal  pengujian,  Indikator  variabel kompetensi aparat terdiri dari empat indicator,  dari empat  indicator  yang  di  uji,  hanya  satu  indicator yang  mencapai  nilai outer  loading ,  yaitu  indikator perilaku.  Sedangkan  indikator  lainnya yaitu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan memiliki  nilai  dibawah outer  loading. Perilaku berkaitan  dengan  tingkah  laku  dan  sikap  aparat pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
f.   Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  didapatkan  hasil pengaruh  positif  signifikan,  dengan  variabel pengelolaan    keuangan  direfleksikan  oleh  tujuh indicator.  Indikator  tersebut  diantaranya  adalah Kesesuaian    dokumen  perencanaan,  Pengalokasian anggaran belanja, Transparansi, Penyerapan anggaran,  Kondisi  keuangan  daerah,  Opini  BPK. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh    (Pujiono  et  al.,  2016),  dan (Nasution,  2018).  Namun,  berbeda  dengan  hasil penelitian  (Veronica  Ireeuw  et  al.,  2019),  yang menyatakan  tidak  terdapat  pengaruh  pengelolaan keuangan  pemerintah  terhadap  kinerja  pemerintah. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dan  penelitian terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik  maka akan meinhkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Simpulan
Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan  terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Transparansi yang dibuktikan dengan Keterbukaan  Informasi,  fasilitas  publik,  pelaporan  dan penyebaran  informasi  tidak  mempunyai  pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dibuktikan  dengan  Keandalan  informasi  keuangan, Kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan,  efektivitas dan  efisiensi  operasi,  penafsiran  risiko,  Pemantauan tidak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Budaya  Organisasi  yang dibuktikan  dengan  inovasi,  perhatian,  orientasi  hasil, orientasi  orang  ,  orientasi  tim,  agresivitas,  dan kemantapan    tidak  mempunyai  pengaruh  positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompetensi  aparat  dibuktikan  dengan  pengetahuan, kemampuan,  dan  sikap,  mempunyai  pengaruh  positif terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa    kompetensi  aparat    berdampak positif  secara  langsung  dan  signifikan  kepada  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengelolaan  Keuangan  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan berdampak  positif  secara  langsung  dan  signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 5.2  Saran
Saran bagi pemerintah Kabupaten Merangin. Data hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  Kabupaten  Merangin  belum  optimal,  dapat dilihat dari pengaruh peningkatan hasil kinerja hanya di dukung  oleh  Pengelolaan  keuangan  dan  Kompetensi aparat.  Perlu  dilakukan  upaya  optimalisasi  dalam peningkatan  akuntabilitas,  transparansi,  begitu  pula budaya  organisasi  dan  sistem  pengendalian  internal, sehingga  dapat  terjadi  peningkatan  kinerja  dengan dukungan berbagai faktor.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah.  (2014). Pengaruh  Kompetensi  Dan  Motivasi Terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pidie  Jaya. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 7 (1), 133.
Adha  Inapty,  M.  A.  F.  B.,  &  Martiningsih,  R.  S.  P.
(2016).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  Dan  Peran Audit  Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian Intern  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB).
Akuntabilitas , 9 (1), 27–42. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583
Agus  Aryaka  Darmawan,  I.  P.,  Puja  Wirya  Sanjaya,  I.
K.,  &  Intan  Saputra  Rini,  I.  G.  A.  (2020). Pengelolaan Corporate Social Responsibility (Csr) Internal  Berdasarkan  Persepsi  Karyawan  Hotel Bintang  Lima  Di  Wilayah  Kuta. Jurnal  Riset Akuntansi Warmadewa , 1 (2), 63–72.
https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1854.63-72
Agustina,  L.  R.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,Belanja  Modal  dan Ukuran  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Universitas Islam Negeri , 1080.
Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia  Pasca  Reformasi. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Dewata,  E.,  Ilmiyyah,  N.  M.,  &  Sarikadarwati,  S. (2017).  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi  Sumatera  Selatan  Tahun  2012-2015. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen
Bisnis , 5 (1), 147.
https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446
Firmansyah,  D.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Dan  Pengawasan  Terhadap  Kinerja Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  Pada
Instansi Pemerintah Di Kota Makassar. Economics Bosowa Journal Edisi Xxiv Januari s/d Maret 2018 , 4 (001), 165–177.
Halim  A.  (2007). Akuntansi  Keuangan  Daerah . Salemba Empat.
Haryanto. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia:  Sebuah  Studi  Awal. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 9 (2), 111–124.
Hehanussa,  S.  J.  (2015).  kutip  1  (Salomi  J.  Hehanussa ). Conference  in  Busniess,  Accounting  and Management , 2 , 82–90.
Husaini,  Lucy  Aditya,  L.  (2013).  Analisis  Pengaruh Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah. Akuntansi Dan Manajemen , Volume 3, (1),
21–41.
Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah.
Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.
Jatmiko,  R.  D.  (2017).  Pengaruh  Budaya  Organisasi Terhadap  Kinerja  Usaha  Kecil. Journal  of Management  and  Business  Review , 11 (1),  40–45. https://doi.org/10.34149/jmbr.v11i1.55
Joseph,  O.  O.,  &  Kibera,  F.  (2019).  Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance  Institutions  in  Kenya. SAGE  Open ,
9 (1). https://doi.org/10.1177/2158244019835934
Kadafi,  M.  (2010).  Pentingnya  Kerjasama  Tim  dan
Orientasi  Hasil  Terhadap  Kinerja  Karyawan. Jurnal Eksis , 6 (2), 1521–1525.
Krina,  L.  L.  (2003).  Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .
Morphology, T. C.  Analisis Struktur Kovarian.
Nasution,  D.  A.  D.  (2018).  Analisis  Pengaruh Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas  dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal  Studi  Akuntansi  &  Keuangan , 2 (3),
149–162. https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26
Priagung,  D.,  Sinoeraya,  E.,  &  Mafudi,  M.  (2016).
Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi,  Kepuasan  Kerja  Dan  Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan
Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Banjarnegara). Al-Tijary , 2 (1),  1–15. https://doi.org/10.21093/at.v2i1.536
Prof.  Dr.  Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Pujiono,  D.  S.,  Sukarno,  H.,  &  Puspitasari,  N.  (2016).
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  SertaPujiono,  D. S.,  Sukarno,  H.,  &  Puspitasari,  N.  (2016). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta  Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  di  Provins. Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen , 10 (1), 68–81.
Redaksi,  T.  (2017). Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  dan  Perubahannya (D.  Hannie  (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
Ruspina,  D.  O.  (2013).  Pengaruh  Kinerja  Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan
Daerah,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah Terhadap  Penerapan  Good  Governance  (Studi
empiris  pada  Pemerintah  Kota  Padang). Jurnal Akuntansi , September , 1–27.
Sukarno,  S.  A.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Tangkuman,  S.  J.
(2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen  organisasi  terhadap  implementansi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi  Sulawesi  Utara). Indonesia  Accounting Journal , 2 (2), 110. https://doi.org/10.32400/iaj.27981
Veronica Ireeuw, S. M., Allo Layuk, P. K., & Rante, A.
(2019).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , 14 (1), 87–99.
Wahyuni,  E.  S.,  &  Rosmida,  R.  (2017).  Analisis Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Locus  Of  Control Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  Dan Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel  Intervening (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis). Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis , 5 (1),12. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v5i1.165
Walsh, J. P., & Seward, J. K. (1990). On the Efficiency of  Internal  and  External  Corporate  Control Mechanisms. Academy  of  Management  Review , 15 (3), 421–458. https://doi.org/10.5465/amr.1990.4308826
Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  terhadap  hubungan  antara  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dengan  pengawasan keuangan  daerah  (APBD). Simposium  Nasional Akuntansi X Di Makassar .