Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 63-74 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Kepastian Hukum Terhadap Tidak Di Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Penyeleksian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Legal Certainty Against Not Reporting Assets of State Administrators in Selection of Corruption Eradication Commission Chairmanship Candidates
Wilson Gunawan Salim wilsonhahe96@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Info Artikel
Abstrak
Kata  Kunci: KPK;  LHKPN;  Seleksi  Calon Pimpinan
Keywords: KPK;  LHKPN;  selection  of candidates for leadership.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2074 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) merupakan  lembaga  negara  yang  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  apapun.  Laporan  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  adalah daftar  seluruh  kekayaan  Penyelenggara Negara  yang  dituangkan  dalam  formulir LHKPN  yang  ditetapkan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Seleksi  Calon pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi tidak  diwajibkan  menyampaikan  Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),  demikian  pernyataan  Ketua Panitia Seleksi Yenti Garnasih. Bagaimana konsekuensi tidak dipertimbangkannya  LHKPN  (Laporan Kekayaan  Barang  Milik  Negara)  oleh panitia  pemilihan  calon  pimpinan  KPK ditinjau  dari  Pasal  29  Undang-Undang
Submitted: Mar 23, 2020; Reviewed: Apr 15, 2020; Accepted: Mei 18, 2020
Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Jo.  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Tata  Usaha  Negara  yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  terkait  dengan  pengumuman harta  kekayaan  calon  pimpinan  KPK. Penyelenggara  Negara  wajib  bersedia memeriksa  kekayaannya  sebelum,  selama dan setelah menjabat, melaporkan kekayaannya  pada  saat  pertama  kali menjabat, memindahkan, mempromosikan dan pensiun, serta mengumumkan kekayaannya.  Tujuan  dibuatnya  LHKPN sebagai  bagian  dari  kewenangan  yang dimiliki oleh KPK  yaitu untuk melakukan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak  pidana  korupsi  dalam  bentuk  lain dengan cara mendaftarkan dan memeriksa LHKPN.  Pelaporan  tentang  kekayaan penyelenggara  negara  harus  ditegakkan sebelum selesainya pemilihan calon pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi karena  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk membuka  calon  pimpinan  KPK  dan sebagai upaya pencegahan korupsi. Abstract Corruption Eradication Commission (KPK)  is  a  state  institution  that  in carrying  out  its  duties  and  authority  is independent and free from the influence of any  power.  The  Report  of  State  Official Assets  (LHKPN)  is  a  list  of  all  the  assets of  the  State  Administrators  as  outlined  in the  LHKPN  form  determined  by  the Corruption Eradication Commission. Selection Candidates for the leadership of the  Corruption  Eradication  Commission are not required to submit a Report on the Wealth  of  State  Administrators  (LHKPN), the statement was said by the Chairman of the  Selection  Committee  Yenti  Garnasih. how  the  consequences  of  not  considering the LHKPN (Report on the Assets of State Assets)  by  the  KPK  leadership  candidate selection  committee  in  terms  of Article  29 of  Law  Number  30  Year  2002  concerning the  Corruption  Eradication  Commission Jo.  Article  5  of  Law  Number  28  of  1999

## A. Pendahuluan
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksakan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun (Pasal  3  UU  Nomor  30  Tahun  2002).  Usaha  pemberantasan  korupsi  jelas  tidak  mudah, kesulitan  itu  trelihat  semakin  rumit,  karena  korupsi  kelihatan  benar-benar  telah  menjadi budaya  pada  level  masyarakat. 1 Tujuan  dibentuknnya  KPK  tidak  lain  adalah  meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna  terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Lembaga KPK  dibentuk  dengan  memikul  banyak  tugasdan  wewenang  di  pundaknya. 2 KPK  juga dibentuk  dengan  tujuan  sebagain  prevensi  dan  penegakan  hukum    dalam  pemberantasan korupsi. 3
KPK  dibentuk  karena  institusi  Kepolisian,  Kejaksaan,  Peradilan,  Partai  Politik  dan Parlemen  yang  seharusnya  mencegah  korupsi  tidak  berjalan  bahkan  larut  dan  terbuai  dalam korupsi. 4 Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sampai  sekarang  belum  dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara
1 Nugroho,  “Efektivitas  Fungsi  Koordinasi  Dan  Supervisi  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi ,” Jurnal Dinamika Hukum , September (2013),
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236. hlm 392.
2 Hari  S.  Disemadi  dan  Nyoman  S.  Putra  Jaya  Kartika  S.  Wahyuningrum,  “Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi: Benarkah Ada?,” Refleksi Hukum, (April 2020), https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160/1480. hlm 240.
3 Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  and  Kendala  dan  Tantangan  dalam,  “Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi,  Kendala Dan Tantangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0,” Solusi vol. 18, no. 2 (May 1, 2020): 229-250, http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287. hlm 229.
4 Endro Nugroho  et al., “Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Pandangan Harian Suara Merdeka Dalam Konflik KPK vs Polri Jilid II: Analisis Wacana Kritis Pada Tajuk Rencana Info Artikel,” 256 SELOKA , vol. 6, no. 3 (2017), https://doi.org/10.15294/SELOKA.V6I3.13921. hlm 256.
concerning  State  Administration  that  is Clean  and  Free  of  Corruption,  Collusion and  Nepotism  relating  in  announcing  the assets  of  prospective  KPK  leaders.  The State  Administrators  are  obliged  to  be willing  to  inspect  their  assets  before, during and after taking office, report their assets  at  the  first  time  in  office,  transfer, promote and retire, and to announce their assets.  The  purpose  of  making  LHKPN  is as  part  of  the  authority  possessed  by  the KPK, which is to carry out steps or efforts to prevent the occurrence of other forms of corruption  by  registering  and  examining LHKPN. The  report  on  the  assets  of  state administrators should be enforced prior to the  completion  of  the  selection  of candidates  for  the  leadership  of  the Corruption Eradication Commission because  this  is  intended  as  an  effort  to open  the  candidates  for  KPK  leaders  and as an effort to prevent corruption.
professional,  intensif,  dan  berkesinambungan. 5 Hadirnya  KPK  dan  pengadilan  tindak  pidana korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa, sebab dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangatlah luar biasa. 6
Korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan  nasional.  Begitu  parahnya  maka  korupsi  di  Indonesia  sudah  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ). 7 Cara  penanganan  korupsi  harus dengan  cara  yang  luar  biasa.  Untuk  itulah  dibentuk  KPK  yang  mempunyai  wewenang  luar biasa,  sehingga  kalangan  hukum  menyebutnya  sebagai  suatu  lembaga superbody .  Dalam menangani  kasus,  KPK  diberi  kewenangan  memperpendek  jalur  birokrasi  dan  proses  dalam penuntutan.  KPK  diberikan  kewenangan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  lembaga  penegak hukum  lainnya. 8 Cara  penanganan  korupsi  harus  dengan  cara  yang  luar  biasa.  Untuk  itulah dibentuk  KPK  yang  mempunyai  wewenang  luar  biasa,  sehingga  kalangan  hukum menyebutnya  sebagai  suatu  lembaga superbody. 9 Jadi,  KPK  mengambil  sekaligus  dua peranan  yaitu  tugas  Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  selama  ini  kurang  berdaya  dalam memerangi korupsi. Di samping itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian,  atau  penelaahan  terhadap  instansi  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  yang berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi  dan  instansi  yang  melaksanakan  pelayanan  publik (Pasal  8  Ayat  (1)). 10 Mengingat  banyak  sekali  aparatur  sipil  negara  di  Indonesia  yang memiliki harta berlimpah, maka harta-harta tersebut harus harus dapat dipertanggungjawabkan apakah hasil tindak pidana atau bukan. 11
Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  adalah  daftar  seluruh  harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 12 LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara  negara,  namun  juga  keluarga  inti  seperti  pasangan  dan  anak  yang  masih menjadi  tanggungan.  Dengan  tidak  adanya  LHKPN,  maka  perkembangan  kekayaan  para pejabat  publik  sulit  untuk  diawasi  dan  ini  membuka  celah  korupsi.  Atas  ketidak  patuhan inilah, artinya subjek tersebut setengah hati untuk berantas korupsi. 13
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas,  dimana  hal  tersebut  bermula  pada pernyataan  bahwa  Calon  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tidak  diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pernyataan tersebut  disampaikan  Ketua  Panitia  Seleksi  (Pansel)  KPK  Yenti  Garnasih  menyusul  sorotan
5) Totok  Sugiarto,  “Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2013, hal. 188
6 Hasril  Hertanto,  “Evaluasi  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Studi  Atas  Kebutuhan,  Peran  Dan  Kualitas Putusan  Hakim  Di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Dan  Bandung  Pasca  Pemberlakuan  Undang-Undang  No.  46 Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi)." Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, vol.  44,  no.  1  (2014), http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/13/13. hlm 2.
7 Achmad  Surya,  “Problematika  Penyidik  Dalam  Penetapan  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Aceh Tengah,”
RESAM Jurnal Hukum , Vol. 4, no. 1 (May 1, 2018): 1–16,
http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/5/7. hlm 2
8 Edita Elda, “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Lex LATA ,
vol. 1, no. 2 (July 7, 2019),
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477. hlm 154.
9 Totok  Sugiarto,  “Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia,” Jurnal  Cakrawala  Hukum ,  vol.  18,  no.  2  (December  31,  2013)  https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1123.  hlm 188.
10) Ibid. , hlm. 189
11 Junior  Willem  and  John  Latumeten,  “Kekayaan  Yang  Tidak  Dapat  Dipertanggungjawabkan  (Illicit  Enrichment)  Sebagai Salah  Satu  Cara  Dalam  Memberantas  Korupsi,” LEX  PRIVATUM ,  vol.  5,  no.  2  (March  15,  2017):    105-112. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15286/14840. hlm 106.
12 Yuniarty  Veronika  Ingnuan  and  Mohamad  Lutfi,  “Pelaksanaan  Peningkatan  Kepatuhan  Pelaporan  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN),” Jurnal  Ekobis :  Ekonomi  Bisnis  &  Manajemen ,  vol.  8,  no.  2  (2018), http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis. hlm 132.
13) Syahrul Mustofa, Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik , (Jakarta: Guepedia, 2010), hal. 113
Indonesia Corupption Watch (ICW) yang menyoal rendahnya kepatuhan peserta capim KPK. Menurut  Yenti,  berdasarkan  aturan  yang  ada  dinyatakan  yang  wajib  menyetor  LHKPN pimpinan  KPK  yang  telah  diangkat,  bukan  yang  masih  berstatus  calon.  Kemudian  dalam Pansel menerjemahkan dengan cara karena untuk diangkat bukan untuk mengikuti seleksi. 14) Pelaporan  LHKPN,  lanjut  Yenti,  baru  wajib  apabila  calon  pimpinan  tersebut  telah  lolos semua tahapan seleksi dan segera diangkat menjadi komisioner KPK.  “Sehingga terjemahan kita  adalah  bahwa  dalam  syarat  administrasi  adalah  memberikan  surat  pernyataan  apabila diangkat  bersedia  untuk  melaporkan  LHKPN-nya,  tidak  merangkap  jabatan,  meninggalkan pekerjaan asalnya. Itu kan undang-undang kan seperti itu, bagaimana kita terjemahkan,” Yenti beranggapan,  jika  setiap  calon  harus  terlebih  dahulu  melaporkan  LHKPN  maka  pendaftaran Capim  KPK  bakal  sepi  peminat.  Menurut  Yanti  LHKPN  tidak  mewajibkan  swasta, masyarakat  tidak  punya  kewajiban  untuk  LHKPN.  Jadi  banyak  hal  yang  harus  kita  pikirkan dalam menterjemahkan keinginan dan maksud dari undang-undang. 15)
Berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  untuk  dapat  diangkat  sebagai  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berijazah  sarjana  hukum  atau  sarjana  lain  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman sekurang-kurangnya  15  (lima  belas)  tahun  dalam  bidang  hukum,  ekonomi,  keuangan, atau perbankan;
e. Berumur  sekurang-kurangnya  40  (empat  puluh)  tahun  dan  setinggi-tingginya  65  (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
i. Melepaskan  jabatan  struktural  dan  atau  jabatan  lainnya  selama  menjadi  anggota  Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota  Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
k. Mengumumkan  kekayaannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. 16 Pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme,  menyatakan  bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
1. Mengucapkan  sumpah  atau  janji  sesuai  dengan  agamanya  sebelum  memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama. dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
14) Chandra  Iswinarno  dan  Novian  Ardiansyah,  “Ketua  Pansel  Capim  KPK  Sebut  Calon  Tak  Wajib  Lapor  LHKPN”, Suara.com , 28 Juli 2019, hal. 1
15) Ibid.
16 Putra, “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-Lhkpn Di Lingkungan Universitas Teuku Umar ,” Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , (2020), http://journal.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/2301/1433. hlm 30.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan  tidak  mengharapkan  imbalan  dalam  bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundane-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan  pada  karya  ilmiah  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul  “Kepastian  Hukum terhadap  Tidak  Dilaksanakannya  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang  hendak  diteliti adalah  bagaimana  akibat  jika  tidak  dipertimbangkannya  LHKPN  (Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara)  oleh  panitia  seleksi  calon  pimpinan  KPK  ditinjau  dari  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme  berkaitan  dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  akan dihadapi.
1. Tipe Penelitian
Tipe  yang  digunakan  Peneliti  dalam  Penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  asas-asas  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan hukum yang dihadapi. 17)

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  Peneliti  gunakan  adalah  jenis  data  sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap  berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  atau  materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. 18)
Dalam  metode  penelitian  normatif  terdapat  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  digunakan oleh Peneliti, yakni:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya mempunyai otoritas. 19) Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2) Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
17) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal.34.
18) Ibid., hal.184.
19) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.181.
4) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi. 20) Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini adalah  berbagai  kepustakaan  hukum  yakni  buku  atau  jurnal  hukum  yang  berisi  mengenai prinsip-prinsip  dasar  (asas  hukum),  pandangan  para  ahli  hukum  (doktrin)  berupa  semua publikasi tentang hukum.
c. Bahan Tersier
Bahan  Penelitian  yang  terdiri  atas  buku  teks  bukan  hukum  yang  terkait  dengan penelitian, 21) seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1. Teknik Pengumpulan
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  dengan  studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  non-hukum.  Penelusuran  bahan-bahan  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. 22)

## 2. Teknik Pengolahan Data
Setelah  data  dan  bahan  hukum  dikumpulkan,  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan pengolahan  data,  yaitu  mengelola  data  sedemikian  rupa  sehingga  data  dan  bahan  hukum tersebut  tersusun  secara  runtut  dan  sistematis. 23) Dalam  penelitian  hukum  normatif, pengelolaan  bahan  bertujuan  untuk  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. 24)

## 3. Teknik Analisis Data
Hasil  pengelolaan  data  tersebut  dianalisis  dengan  teori  yang  didapatkan  sebelumnya. 25) Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang bersifat  preskriptif.  Dalam  penelitian  preskriptif  Peneliti  akan  memberikan  argumentasi  atas hasil  yang  diperoleh  melalui  sumber-sumber  penelitian.  Adapun  sumber-sumber  penelitian merupakan  hasil  perkembangan  pikiran  Peneliti  berdasarkan  pendekatan  normatif  terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Peneliti. Argumentasi tesebut berupa  penilaian  mengenai  benar  atau  salahnya,  atau  apa  yang  seyogyanya  menurut  hukum terhadap  fakta  atau  peristiwa  hukum  dari  hasil  penelitian.  Pendekatan  normatif  ini,  Peneliti akan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  undang-undang.  Pendekatan Konseptual  ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab  pemahaman  terhadap pandangan/doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 26)

## D. Pembahasan
20) Ibid.
21) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hal.43.
22) Ibid., hal.160.
23) Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal.180.
24) Ibid., hal.181.
25) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hal.183.
26) Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal.133.
1. Analisis  Kepastian  Hukum  terhadap  Tidak  Dilaksanakannya  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  Dalam  Seleksi  Calon  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi
Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  pada  prinsipnya  merupakan laporan  yang  wajib  disampaikan  oleh  penyelenggara  Negara  mengenai  harta  kekayaan  yang dimilikinya  saat  pertama  kali  menjabat,  mutasi,  promosi  dan  pensiun.  Kewajiban  lain  yang menyertai  LHKPN  adalah  mengumumkan  harta  kekayaan  dan  bersedia  dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya. 27
LHKPN  tersebut  disampaikan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) berdasarkan  Pasal  10  sampai  19  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Oleh  Karena  itu,  berkaitan  dengan  permasalahan  Kepastian  Hukum  terhadap  Tidak Dilaksanakannya  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  Dalam  Seleksi  Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditinjau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo .  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK sangat diwajibkan untuk diterapkan.
Kewajiban  LHKPN  tersebut  merupakan  tujuan  dari  pembuatan  LHKPN  adalah  sebagai bagian  dari  wewenang  yang  dimiliki  KPK  yaitu  melaksanakan  langkah  atau  upaya pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  atara  lain  dengan  melakukan  pendaftaran  dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2) Melaporkan  harta  kekayaannya  pada  saat  pertama  kali  menjabat,  mutasi,  promosi  dan pension.
3) Mengumumkan harta kekayaannya.
Adapun  Penyelenggara  Negara  yang  diwajibkan  untuk  melaksanakan  LHKPN sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; dan
7. Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang meliputi:
a) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
b) Pimpinan Bank Indonesia;
c) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
27 http://www.pa-palembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1105:laporan-harta-kekayaan-pejabat- negara-lhkpn&catid=105&Itemid=676, 21 Februari 2018
d) Pejabat  Eselon  I  dann  pejabat  lain  yang  disamakan  di  lingkungan  sipil,  militer  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e) Jaksa;
f) Penyidik;
g) Panitera Pengadilan; dan
h) Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan.
Oleh  karena  itu,  Dalam  rangka  untuk  menjaga  semangat  pemberantasan  korupsi,  maka Presiden  menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi.  Berdasarkan  intruksi  tersebut,  maka  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  (MenPAN)  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  SE/03/M.PAN/01/2005 tentang  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  NegaraTentang  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  yang  juga  mewajibkan  jabatan-jabatan  di  bawah  ini  untuk menyampaikan LHKPN yaitu:
1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi
MenPAN  dalam  rangka  mendukung  pemberantasan  korupsi  kemudian  menerbitkan kembali  Surat  Edaran  Nomor:  SE/05/M.PAN/04/2005  dengan  perihal  yang  sama. Berdasarkan  Surat  Edaran  (SE)  ini,  masing-masing  Pimpinan  Instansi  diminta  untuk mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang  penetapan  jabatan-jabatan  yang  rawan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi  yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk  menyampaikan  LHKPN  kepada  KPK,  yaitu  antara  lain  Calon  Presiden  dan  Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.
Berkaitan  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, telah dijelaskan mengenai Asas-asas umum penyelenggara negara, yang meliputi:
1 Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan Penyelenggara Negara.
2 Asas  Tertib  Penyelenggaraan  Negara,  adalah  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenqgara Negara.
3 Asas  Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4 Asas  Keterbukaan,  adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan rahasia negara.
5 Asas  Proporsionalitas,  adalah  asas  yang  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6 Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7 Asas  Akuntabilitas, adalah asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari  kegiatan  Penyelenggara  Negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## E. Penutup

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  analisis  diatas  berkaitan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan, Peneliti menyimpulkan bahwa akibat atas tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme  berkaitan  dalam mengumumkan  harta  kekayaan  calon  pimpinan  KPK  sangat  bertentangan  dengan  kepastian hukum.
Berdasarkan  pada  Pasal  29  huruf  (k)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Untuk  dapat  diangkat  sebagai  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  harus  memenuhi  persyaratan  yaitu  dengan  mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Didalam  pada  Pasal  5  angka  (2)  dan  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan Nepotisme,  menyatakan  bahwa  Setiap  Penyelenggara  Negara  berkewajiban  untuk  bersedia diperiksa  kekayaannya  sebelum,  selama.  dan  setelah  menjabat  dan  melaporkan  dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Tujuan  dari  pembuatan  LHKPN  adalah  sebagai  bagian  dari  wewenang  yang  dimiliki KPK  yaitu  melaksanakan  langkah  atau  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
Berkaitan dengan  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Penyelenggara Negara  berkewajiban  untuk  diperiksa  kekayaannya  sebelum,  selama  dan  sesudah  menjabat, dan  juga  melaporkan  harta  kekayaannya  pada  saat  pertama  kali  menjabat,  mutasi,  promosi dan pension serta mengumumkan harta kekayaannya.

## b. Saran
Saran terkait permasalahan didalam Penelitian ini adalah sebaiknya Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melaksanakan seleksi tersebut tetap mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  sebaiknya  diberlakukan  pada  saat sebelum  sampai  dengan  setelah  selesainya  seleksi  calon  pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  karena  hal  ini  bertujuan  sebagai  upaya  keterbukaan  calon  pemimpin  KPK  dan sebagai upaya pencegahan didalam tindak pidana korupsi.
A. Buku ND,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
Syahrul  Mustofa,  Syahrul, Demokrasi,  Korupsi  dan  Pembubaran  Partai  Politik, (Jakarta: Guepedia, 2010).
B. Jurnal
Elda,  Edita.  “Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia:Kajian  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.” Lex  LATA .  Vol.  1,  July  7,  2019. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477.
Fransisco,  Wawan,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  and  Kendala  dan  Tantangan  dalam.
“Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  Dan  Tantangan  Dalam  Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0.” Bulan Mei 18, no. 2 (May 1, 2020): 2020.
http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287.
Hasril  Hertanto.  “Evaluasi  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Studi  Atas  Kebutuhan,
Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca  Pemberlakuan  Undang-Undang  No.  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi),” 2014. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/13/13.
Ingnuan,  Yuniarty  Veronika,  and  Mohamad  Lutfi.  “Pelaksanaan  Peningkatan  Kepatuhan  Pelaporan Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN).” Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis  & Manajemen . Vol. 8, 2018. http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis.
Iswinarno,  Chandra  dan  Novian  Ardiansyah,  “Ketua  Pansel  Capim  KPK  Sebut  Calon  Tak  Wajib Lapor LHKPN”, Suara.com , 28 Juli 2019.
Kartika  S.  Wahyuningrum,  Hari  S.  Disemadi  dan  Nyoman  S.  Putra  Jaya.  “Independensi  Komisi
Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” April 2020.
https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160/1480.
Marzuki,  Peter  Mahmu, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013).
Nugroho.  “Efektivitas  Fungsi  Koordinasi  Dan  Supervisi  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  .”  Jurnal  Dinamika  Hukum,  September  2013. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236.
Nugroho, Endro, Wasono Aji, Dan Fathur Rokhman, and Sejarah Artikel. “Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa  Dan  Sastra  Indonesia  Pandangan  Harian  Suara  Merdeka  Dalam  Konflik  KPK  vs  Polri Jilid II:  Analisis Wacana Kritis Pada Tajuk  Rencana  Info Artikel.” 256 SELOKA . Vol. 6, 2017. https://doi.org/10.15294/SELOKA.V6I3.13921.
Putra.  “Sosialisasi  Pelaporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  Dengan  Sistem  E-Lhkpn  Di Lingkungan Universitas Teuku Umar .” Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020. http://journal.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/2301/1433.
Sugiarto,  Totok.  “Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Cakrawala  Hukum .  Vol.  18,  December  31,  2013. https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1123.
Surya,  Achmad.  “Problematika  Penyidik  Dalam  Penetapan  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Desa  Di  Kabupaten  Aceh  Tengah.” RESAM  Jurnal  Hukum 4,  no.  1  (May  1,  2018):  1–16. https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-.
Willem,  Junior,  and  John  Latumeten.  “Kekayaan  Yang  Tidak  Dapat  Dipertanggungjawabkan  (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu  Cara Dalam Memberantas Korupsi.” LEX PRIVATUM . Vol. 5, March 15, 2017. https://news.detik.com/berita/d-.