## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
KAJIAN YURIDIS TERHADAP

## PUTUSAN
SELA NOMOR :
39/PID.SUS-TPK  /2018/PN.KPG    PADA  PENGADILAN  TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KUPANG
Fransina Pattiruhu a , Salmun Saul Adu b , Jeremia Alexander Wewo c a Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia
b Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia
c Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

## Abstrak
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Putusan No.39/PID.SUS-TPK  /2018/PN.KPG  menjatuhkan  putusan  sela  setelah  pokok  pemeriksaan perkara.  Permasalahan  penulisan  ialah  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhkan  sela tindak pidana korupsi setelah  pemeriksaan pokok perkara. Hasil pembahasan menunjukan  bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan  pokok  perkara  ialah  kebutuhan  praktek  peradilan,  kewenangan  Hakim  atas  jabatan hakim,  dasar  pertimbangan  hakim  atas  nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi  terdakwa korupsi, Dasar  pertimbangan  hakim dengan metode  penemuan  hukum sebagaimana diatur  dalam Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  dasar pertimbangan hakim atas aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Saran yang diberikan oleh penulis ialah  penuntut  umum  harus  mengali  dan  mengikuti  perkembangan  hukum  untuk  menyusun dakwaan dan aparat penegak hukum khususnya hakim di lingkungan peradilan korupsi untuk terus menghasilkan  produk  putusan  yang  berkualitas  dan  memenuhi  asas  keadilan,  kepastian  hukum, dan kemanfaatan.
Kata Kunci : Dakwaan Jaksa, Hakim,Korupsi, Putusan Sela

## Abstract
Court Judge of Corruption criminal act at the Kupang state court with the ruling number No. 39/PID. SUS-TPK/2018/PN. KPG dropped the decision after the subject matter examination. The problem of writing is how judgment judges in the rationing of criminal acts of corruption after the examination of the  matter.  The  results  showed  that  :  the  basis  of  the  judgment  of  judges  in  the  decision  against corruption crimes after the main examination of the matter is the need for judicial practice, authority of  the  judge  on  behalf  of  judges,  basic  consideration  of  judges  The  value  of  justice,  certainty  and benefit  to  the  defendant's  corruption,  the  basis  of  consideration  of  the  judge  by  the  method  of discovery of law as stipulated in accordance with the provisions in article 5 of Law No. 48 year 2009 concerning  judicial  power  and  the  basis  of  Judgment  on  philosophical,  juridical  and  sociological aspects. The advice given by the author is that the public prosecutor must make up and follow the legal  developments  to  put  forth  the  indictment  and  the  law  enforcement  officers,  especially  the judges  in  the  corrupt  judicial  environment,  to  continue  to  produce  quality  decision  products  and Fulfill the principle of justice, legal certainty, and benefit..

## Keywords: Corruption, prosecutor's claim, judge, ruling
Penulis : a fransiglory@gmail.com, b salmunsaul.adu@gmail.com, c jeremiawewo92@gmail.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK NOMOR 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1290 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Negara  Indonesia  menganut  paham  demokrasi  dan  nomokrasi.  Landasan  yuridis sebagai negara demokrasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  berbunyi  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”. 1 Berpijak  pada  landasan  konstitusi menunjukkan,  bahwa  Indonesia  menganut  paham  kedaulatan  rakyat  yang  merupakan kekuatan  istimewa  dan  fundamentalnya  demokrasi.  Demokrasi  yang  sering  diidentikan dengan jargon “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menunjukkan kalau kesejatian demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Adapun paham nomokrasi dapat dibuktikan dengan  merujuk  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945  yang menegaskan  “negara Indonesia adalah  negara hukum”. Garis konstitusi  inilah  sebagai  dasar  paham  kedaulatan  hukum  yang  pada  pokoknya  menganut prinsip supremasi hukum. Artinya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk  pada  hukum  yang  berlaku. 2 Jelaslah  bahwa  penghayatan,  pengamalan,  dan pelaksanaan  hak  asasi  manusia  maupun  hak  serta  kewajiban  warga  negara  untuk menegakkan  keadilan  tidak  boleh  ditinggalkan  oleh  setiap  warga  negara,  setiap penyelenggara  negara,  setiap  lembaga  kenegaraan,  dan  lembaga  kemasyarakatan  baik  di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini. 3
Menurut  Simon,  hukum  acara  pidana  disebut  juga  hukum  pidana  formal  untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu  perbuatan,  petunjuk  tentang  orang  yang  dapat  dipidana  dan  aturan  tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana jadi berisi acara pidana. 4
Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana. 5
Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya  pada  cabang  hukum  lainnya  tidak  mempan  atau  dianggap  tidak  mempan. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim mempersilahkan Penuntut  Umum  membacakan  tuntutannya  (requisitoir).  Setelah  itu  giliran  terdakwa  atau
1 Bambang  Satriya,  Urgensi  Integritas  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dalam  Menegakkan  Kedaulatan Rakyat, 2017, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.3, No. 1, hlm.10.
2 Jeremia Alexander Wewo, Kotan Y. Stefanus, and Umbu Lili Pekuwali  , Code Of Ethics Urgency In The Implementation  Of  General  Election  In  Indonesia,  2018,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Faculty  Of  Law  Universitas Jenderal Soedirman, Vol.18, No.2, hlm.194
3 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.
4 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1.
5 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
penasihat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara  tertulis  dan  setelah  dibacakan  segera  diserahkan  kepada  hakim  ketua  sidang  dan turunannya  kepada  pihak  yang  berkepentingan  serta  apabila  acara  tersebut  telah  selesai maka  hakim  ketua  sidang  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  dinyatakan  ditutup.  Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.
Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana atau hukuman yang  dijatuhkan,  sedangkan  pada  bagian  lain,  melalui  putusannya  pula  hakim  akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan. 6 Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman    menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan dasar untuk mengadili.
Hakim sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  pidana.  Oleh karena  itu,  hakim  dalam  menangani  suatu  perkara  harus  berbuat  adil.  Sehingga,  dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena  pengaruh  agama,  kebudayaan,  pendidikan,  nilai,  norma,  dan  sebagainya  sehingga dapat  dimungkinkan  adanya  perbedaan  cara  pandang  sehingga  mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. 7
Oleh  karena  itu  hakim  harus  jeli  dan  cermat  dalam  melihat  argumentasi  Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi Penasehat Hukum dalam membela terdakwa.  Sehingga  sebelum  putusan  dijatuhkan,  pertimbangan  hakim  betul-betul meyakinkan. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan  lumpuh  dan  terdakwa  harus  diputus  bebas  yang  didakwa  kepada  pelaku.  Ketentuan Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana tidak menyebutkan  pengertian  surat  dakwaan. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  hanya  menyebutkan  cara  dan  isi  dari  surat dakwaan seperti dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
6 Rudi  Suparmono,  2006,  Peran  Serta  Hakim  Dalam  Pembelajaran  Hukum,  Majalah  Hukum  Varia Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006, hlm 50.
7 Oemar Seno Aji, 2009, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12
a.  Nama lengkap, tempat lahir,  umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b.  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Jika  memperhatikan  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  a,  b  KUHAP  tersebut  diatas  dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama , berkaitan  dengan  identitas  terdakwa. Kedua, berkaitan  dengan  uraian  mengenai  tindak pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,  tempat  tinggal,  agama  dan  pekerjaan.  Tidak  terpenuhinya  syarat  ini berakibatkan  surat  dakwaan  itu  cacat  hukum  ( obscur  libelle )  (Pasal  143  ayat  (2)  huruf  a KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan syarat materil adalah hal-hal yang berkaitan dengan uraian-uraian  yang  lengkap  dan  cermat  tentang  perbuatan  pidana  serta  uraian  mengenai tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana, tidak terpenuhinya syarat ini berarti surat dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
Moeljatno  menyarankan  agar  pembuatan  surat  dakwaan  itu  berisikan  dua  hal sebagaimana  juga  yang  berlaku  di  Negara-Negara  Anglo  Saxon,  yaitu: 8 a.Particulare  of offence, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti. b.Statement of offence, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.
Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya  dalam  dakwaan  tidak  dijelaskan,  hanya  ditentukan  dakwaan  harus  berisi waktu  dan  tempat  terjadinya  tindak  pidana  serta  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  apa yang  di  maksud  dengan  perbuatan  tidak  dijelaskan  sama  sekali,  dalam  ketentuan  baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di  masukkan  uraian  secara  lengkap,  cermat  dan  jelas  mengenai  tindak  pidana  yang didakwakan.
Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan  suatu  dakwaan  terkait  dengan  tindak  pidana  secara  materiil,  misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan  yang  masing-masing  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri- sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis ( concursus realis ), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif. 9
8 Muhammad  Rusli,  2007,  Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer,  Cetakan  Pertama,  PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm.84
9 Osman  Simanjuntak,  1999,  Teknik  Penerapan  Surat  Dakwaan,  Cetakan.  Pertama,  Sumber  Ilmu  Jaya, Jakarta, hlm 65
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Lebih  lanjut,  didalam  praktek,  surat  dakwaan  dibuat  dalam  beberapa  bentuk  sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu, Dakwaan tunggal, Dakwaan kumulatif, Dakwaan subsidair,  Dakwaan  alternatif,  Dakwaan  kombinasi.    Bentuk  surat  dakwaan  ini  merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, Sedang bentuk subsidair, alternatif dan  kombinasi  tidak  ditemukan  dalam  hukum  pidana  maupun  hukum  acara  pidana.  Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian yang diterima didalam persidangan sehingga  menjadi  kebiasaan  yang  diterima  sebagai  hukum. 10 Alasan  adanya  dakwaan dengan bentuk subsidair dan alternatif adalah apabila penuntut umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan yang dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di  sidang  terbuka  untuk  umum.  Pasal  1  angka  11  KUHAP  menyatakan  bahwa:  “Putusan pengadilan adalah pernyatan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini”.    Setiap keputusan hakim  merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:
1.  Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2.  Putusan bebas;
3.  Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 11
KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:
1.  Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP); 2.  Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP); 3.  Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
Dilihat  dari  perspektif  internal  hukum  memang  tidak  ada  yang  salah  ketika  hakim menjatuhkan  vonis  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  menjatuhkan pemidanaan.  Demikian  pula  hakim  menjatuhkan  sanksi  ringan,  sedang  atau  berat  kepada terdakwa. Putusan yang membebaskan terdakwa (vrijspraak) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  maka  terdakwa  diputus  bebas”.  Namun  keberadaan putusan  bebas  ( Vrijspraak )  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas dari pada putusan penghukuman akibatnya  semangat  dan  kerja  keras  KPK  yang  menangkap  tersangka  korupsi  kemudian diproses  di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  seperti  sia-sia  dengan  keluarnya  putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah. Khususnya di Pengadilan  Negeri  Kupang  pada  perkara  Nomor:  39/Pid.Sus-Tpk  /2018/PN.Kpg.  dengan amar putusan:
10 Loc.Cit
11 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 285.
1. Menyatakan  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  Nomor  Register  Perkara:  PDS – 02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum;
2. Menghentikan  pemeriksaan  perkara  Nomor:  39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG  atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

## PERUMUSAN MASALAH
Mendasari pada hal diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  sela  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara?

## PEMBAHASAN

## 1.  Teori Sistem Hukum
Teori  sistem  hukum  sangat  relevan  untuk  menganalisis  permasalahan  di  dalam penelitian ini . Kata “sistem” (systema) diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam- macam bagian”. 12 Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian akan tercipta dengan adanya sistem hukum. 13 Kondisi penegakan hukum dapat digambarkan  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  berada  dalam  sistim  besar  yaitu  teori sistem  hukum (legal  system  theory) .  Sistem  hukum  dalam  teori  JH.  Merryman  merupakan suatu  seperangkat  operasional  yang  meliputi  institusi,  prosedur,  dan  aturan  hukum (legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules) . 14
Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum,  dan  budaya  hukum.  Jika  membicarakan  teori  sistem  hukum,  maka  di  dalamnya senantiasa  terdapat  tiga  komponen.  Sebagaimana  menurut  Lawrence  Milton  Friedman, masing-masing yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup  keseluruhan  institusi-institusi  hukum  baik  lembaga-lembaga  pemerintahan maupun  aparat  penegak  hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kehakiman,  Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. 15
Substansi  hukum  mencakup  keseluruhan  aturan  hukum,  norma  hukum,  dan  asas hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan  yang bersifat  mengikat  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Kultur  hukum  mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah  undang-undang,  baik  dari  perilaku  aparat  penegak  hukum  dan  pelayanan  dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain. 16
12 Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4
13 Salim HS, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, hlm.71.
14 Ade Maman Suherman, Loc.Cit
15 Achmad  Ali,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm.204.
16 Ibid
Bagian penting yang dibicarakan dalam tulisan ini ialah masalah prosedur hukum dan substansi  hukum.  Alasan  memfokuskan  analisis  ini  pada  prosedur  dan  substansi  hukum karena prosedur hukum acara dan substansi hukum terkait dengan batalnya dakwaan demi hukum  tidak  tegas  diatur  dalam  KUHAP  dan  juga  tidak  dijelaskan  apakah  hakim  boleh membatalkan dakwaan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dakwaan dan tuntutan dibacakan. Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini ditujukan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  Kupang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  dalam  Putusan  Nomor  putusan Nomor:39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg yang menjatuhkan putusan sela dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dengan alasan karena dakwaan  tidak  cermat,  tidak jelas,  dan tidak  lengkap menguraikan  syarat  materiil  dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap  tentang  syarat  materiil  dakwaan.  Karena  sesuai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:  25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  berubah  menjadi  delik materil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan  pasal  ini  adalah  perbuatan  melawan  hukum  atau  penyalahgunaan  kewenangan yang  mengakibatkan  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara  yang  jumlahnya  bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya.
Oleh  karena  penyebutan  nilai  kerugian  keuangan  Desa/Daerah/Negara  terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:    25/PUU-XIV/2016.  Kelemahan  dakwaan  penuntut  umum tersebut  sebagai  faktor  penyebab  bagi  bagi  hakim  membatalkan  surat  dakwaan  setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan bahkan tidak mencantumkan putusannya pada salah satu putusan akhir, putusan pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan.
Struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  kultur  hukum  merupakan  elemen-elemen penting  dalam  penegakan  hukum.  Jika  salah  satu  elemen  dari  tiga  kompenen  saja  tidak bekerja  dengan  baik  maka  akan  mengganggu  elemen  lainnya  hingga  pada  gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. 17 Ketiga  elemen  ini  merupakan  bagian  dan  faktor-faktor  penegakan  hukum  yang  tidak  bisa diabaikan  karena  bila  diabaikan  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  penegakan  hukum yang tidak diharapkan. 18
Sebagai  suatu  sistem,  peradilan  pidana  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan perundang-undangan,  praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial  termasuk aparatur  penegak  hukum.  Kepolisian  berperan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan, kejaksaan berperan di bidang penuntutan, dan hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Itulah sebabnya KUHAP harus mampu mengakomodasi dan mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prosedural hukum acara dalam penegakan hukum.
17 Soerjono  Soekanto,  1983,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum,  Rajawali,  Jakarta, hlm.5.
18 Ibid
Akan  tetapi  sejatinya  pengadilan  itu  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  tempat  untuk memeriksa  dan  mengadili,  tetapi  jauh  lebih  luas  daripada  itu  bahwa  sejatinya  pengadilan merupakan  bagian  dari  masyarakat  itu  tersendiri  dan  di  dalamnya  berlangsung  berbagai proses  interaksi  dari  para  aktor  litigasi,  berperan  menegakkan  hukum,  dan  bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Sistim hukum harus lebih luas dari hukum acara pidana  karena  cakupan  hukum  acara  pidana  terbatas  pada  aspek  substansi  KUHAP. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum, artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara law in the books tetapi juga law in actions. Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formil maka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai judicial tyrany.
Sistem  hukum  secara  terpadu  diletakkan  di  atas  landasan  prinsip  diferensiasi fungsional  di  antara  para  penegak  hukum  yang  sesuai  dengan  tahap  proses  kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan sistim peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lain-lain baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya, tujuannya adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.

## 2.  Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg.
Hasil  penelusuran  dalam  Putusan  Nomor  Nomor:  39/Pid.Sus-Tpk  /2018/Pn.Kpg, penulis menemukan bahwa Terdakwa II Daud Pandi  menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan  Fatuleu,  Kabupaten  Kupang  sejak  tanggal  19  Desember  2016  dan  melakukan serah terima jabatan dengan pejabat Kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga dalam kurun waktu tahun 2016 sama sekali tidak ada perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  II  DAUD  PANDI  dalam  mengelola  APBDS  Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa  (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena sesungguhnya pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)  anggaran  tahun  2016  tersebut  sudah  dilaksanakan  dan  dipergunakan  sebelum Terdakwa II DAUD PANDI dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu,  Kabupaten  Kupang.  Menanggapi  hal  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa seyogianya  telah  tepat  bahwa  dakwaan  penuntut  umum  tidak  jelas  dan  tidak  jelas  karena penyebutan  waktu  dan  tempat  tindak  pidananya  tidak  sesuai  dengan  perbuatan  meteriil Terdakwa II DAUD PANDI dalam kurun waktu tahun 2016;
Selain itu, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  25/PUU-XIV/2016, tanggal 25  Januari  2017,  delik  formil  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  berubah  menjadi  delik  materil,  sehingga  perbuatan yang  dapat  digolongkan  sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan  pasal  ini  adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara  atau  perekonomian  negara  yang  jumlahnya  bersifat  nyata  dan  pasti,  sehingga konsekuensi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  terhadap  kerugian  keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya;
Apabila ditelaah dalam putusan tersebut, nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara  tersebut  didapat  dari  pekerjaan  pembangunan  Desa  dan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2016 serta pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2017 dan untuk diketahui Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016, dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya  pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga  sama  sekali  tidak  ada  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  II  Daud Pandi dalam mengelolah APBDS Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa  (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa  (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut baik untuk pekerjaan pembangunan Desa dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  sudah  dilaksanakan  sebelum  Terdakwa  II  DAUD PANDI  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Kuimasi,  sehingga  penyebutan  nilai  kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara sebesar Rp137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus  lima  puluh  empat  ribu  empat  ratus  rupiah)  adalah  kabur  dan  tidak  jelas,  mengingat Terdakwa  II  DAUD  PANDI  tidaklah  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  penyebab  kerugian keuangan Negara pada tahun anggaran 2016. Dengan demikian, penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  25/PUU-XIV/2016;
Hal yang berikut, terdakwa telah didakwa dengan pasal penyertaan (deelneming) yaitu secara  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  dalam  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2017 sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsider. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pelaku (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Delik  Penyertaan  terjadi  karena  keterlibatan  atau  penyertaan  orang  lain  karena  yang melakukan  (pelaku)  tidak  dapat  sendirian  melakukan  perbuatan  pidana,  mereka    harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dengan orang lain (kerjasama secara fisik)
Untuk itu, sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Kuimasi,  Kecamatan  Fatuleu,  Kabupaten  Kupang  pada tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi  yang  sebelumnya    pada  tanggal  27  Desember  2016,  sehingga  antara  Terdakwa  I STEFANUS MAAKH dengan Terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Desa Kuimasi tidaklah pernah sama sekali bekerja sama untuk melaksanakan pengelolaan APBDS Tahun 2016 Desa Kuimai  karena tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBDS Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa  (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa I Stefanus Maakh, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa  (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016  tersebut  baik  untuk  pekerjaan  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa sudah dilaksanakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi,  maka  tidak  ada  kehendak  bersama  ataupun  bersama-sama  melaksanakan kehendak itu, dalam bentuk kerjasama secara fisik, yang telah dilakukan Terdakwa II DAUD PANDI dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana pada tahun 2016.
Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan bahwa tidak jelas dakwaan penuntut umum yang telah mengkualifikasi Terdakwa II DAUD PANDI melakukan delik penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pelaksanaan APBDS Desa Kuimasi tahun 2016, tidak cermat dan
tidak lengkap, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 Huruf b“ KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta  berisi ”Uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang didakwakan  dengan  menyebutkan waktu  dan  tempat tindak pidana  itu  dilakukan” dan  oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum

## 3.  Analisis  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Sela  pada Perkara Tindak pidana Koropsi Setelah pemeriksaan Pokok Perkara
Berdasarkan uraian di atas maka di simpulkan bahwa putusan Nomor:39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg,  hakim  menjatuhkan  putusan  putusan  sela  setelah  memasuki  tahap pmeriksaan pokok perkara karna di sertai alasan pertimbangan hakim sebagai berikut :
a.  Terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
Bahwa  atas  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  penasihat  hukum  pada  terdakwa  tidak mengajukan  eksepsi/keberatan  sehingga  persidangan  di  lanjutkan  pada  pemeriksaan pokok perkara/pembuktian.
b.  Jabatan atau kewenangannya.
Karena  didalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  majelis  hakim  menemukan  adanya ketidak  beresan  yang  sangat  prinsip  dan  nyata  sehingga  terhadap  adanya  ketidak beresan  tersebut  ternyata  baru  terlihat  dengan  jelas  pada  saat  pemeriksaan  pokok perkara,  maka  demi  keadilan  hakim  mengambil  sikap  menggunakan  jabatan  atau kewenangannya secara ex officio untuk menyelesaikan persoalan atau perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sela sekalipun telah memasuki pada tahap pemeriksaan pokok perkara/pembuktian
c.  Kewajiban hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang di ajukan sebagaimana makna yang terkandung dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman  yang  menentukan  bahwa “ Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”.
d.  Dakwaan bertentangan dengan fakta persidangan
Karena  sesuai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:    25/PUU-XIV/2016,  tanggal  25 Januari  2017,  delik  formil  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  berubah  menjadi  delik  materil,  sehingga perbuatan  yang  dapat  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  menurut  ketentuan pasal  ini  adalah  perbuatan  melawan  hukum  atau  penyalahgunaan  kewenangan  yang mengakibatkan  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara  yang  jumlahnya  bersifat nyata  dan  pasti,  sehingga  konsekuensi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya;  oleh  karena  penyebutan  nilai  kerugian  keuangan  Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidaknyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  25/PUU-XIV/2016.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan  dan  analisis  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  memutusan  putusan  sela  setelah  pemeriksaan  pokok perkara  ialah  hakim menjatuhkan  putusan  sela karena  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan, hakim menjatuhkan putusan sela karena jabatan atau kewenangannya secara ex officio, hakim menjatuhkan putusan sela karena kewajiban hakim tidak  boleh  menolak  suatu  perkara  yang  di  ajukan,  dakwaan  bertentangan  dengan  fakta persidangan.  Saran  yang  diberikan  penulis  ialah  bagi  penuntut  umum  harus  menggali  dan mengikuti perkembangan hukum yang terkait dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi  dalam  pembuatan  dakwaan  untuk  melawan  korupsi  sebagai  musuh  negara  dan masyarakat.  kepada  aparat  penegak  hukum  khususnya  Hakim  di  lingkungan  Peradilan korupsi  untuk  terus  menghasilkan  produk  putusan  yang  berkualitas  dan  memenuhi  Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus  tetap  dijalankan  secara  seimbang  dan  proporsional.keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan kemanfaatan.  Meskipun  dalam  praktik  sangat  sulit  namun  harus  tetap  dijalankan  secara seimbang dan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Kencana, Jakarta, 2009.
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
HS, Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , Rajawali Press, 2012.
Lamintang,  P.A.F  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu  Pengetahuan Hukum Pidana &Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta,2011.
Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Prakte k, Ghalia Indonesia, Jakarta,2004.
Muhammad,  Rusli, Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer,  Cetakan  Pertama ,  PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Satriya,  Bambang, Urgensi  Integritas  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dalam  Menegakkan Kedaulatan  Rakyat, 2017 , Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.3, No. 1,2017.
Simanjuntak,  Osman, Teknik  Penerapan  Surat  Dakwaan,  Cetakan.  Pertama ,  Sumber  Ilmu Jaya, Jakarta, 1999.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Rajawali, Jakarta, 1983.
Suherman,  Ade  Maman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004.
Suparmono  Rudi, Peran  Serta  Hakim  Dalam  Pembelajaran  Hukum ,  Majalah  Hukum  Varia Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006, 2006.
Wewo,  Jeremia  Alexander,  Kotan  Y.  Stefanus,  and  Umbu  Lili  Pekuwali  , Code  Of  Ethics Urgency  In  The  Implementation Of General  Election  In Indonesia ,   Jurnal  Dinamika Hukum, Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vol.18, No.2, 2018.