## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Reksadana:  Penyelesaian  Sengeketa  Di  Badan  Arbitrase  Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
Fauzan Nur 1 , Abdul Mujib 2
1 Hukum Bisnis Syariah, Uin Sunan Kalijaga│ Fauzannurfn77@gmail.com
2 Hukum Bisnis Syariah, Uin Sunan Kalijaga

## Abstrak
Reksadana  merupakan  wadah  yang  digunakan  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat  pemodal  untuk  diinvestasikan  dalam  portofolio  efek  oleh  manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya  sengketa  tidak  terhindarkan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor. Diantaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan  kelalaian  dari  konsumen  atau  LJK  dalam  melaksanakan  kewajiban perjanjian  terkait  produk  atau  layanan  yang  dimaksud.  Dalam  penulisan  ini menggunakan  metode  normatif-deskriptif  bermotifkan  data  sekunder  yang menunjukkan,  terkait  kasus  persengketaan  antara  konsumen  dengan  pihak lembaga jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu.  Dalam  Peraturan  OJK  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  bagi  konsumen.  Jika penyelesaian  sengketa  di  LJK  tidak  mencapai  kesepakatan,  konsumen  dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui  pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS). Reksadana,  Pasar  Modal,  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Reksadana; Pasar Modal.

## Mutual Funds: Dispute Resolution at the Indonesian Capital Market Arbitration
Board (BAPMI)

## Abstract
Mutual funds are a forum used to collect funds from the investor community to be invested in  securities  portfolios  by  investment  managers  who  have  obtained  permission  from Bapepam-LK.  In  the  dynamic  interaction  between  consumers  and  financial  service institutions  (LJK),  coupled  with  the  ever-evolving  number  of  financial  products  and services,  the  possibility  of  disputes  is  unavoidable.  This  is  caused  by  several  factors. Among them are differences in understanding between consumers and LJK regarding a related product or service. Disputes can also cause negligence on the part of consumers or LJK in obligations related to the product or service in question. In writing using the normative-descriptive  method  with  secondary  data,  it  shows  that  in  cases  related  to disputes between consumers and financial service institutions, dispute resolution must be carried out at the LJK first. In the OJK Regulation concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, it is regulated that every LJK is required to have a work unit and function as well as a service mechanism and complaint resolution for consumers. If  the  dispute  at  the  LJK  does  not  reach  an  agreement,  the  consumer  can  resolve  the dispute out of court or through the court. Out-of-court dispute resolution is carried out through the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS)
Keywords: Alternative Dispute Resolution ; Capital Market; Mutual Fund

## PENDAHULUAN
Investasi secara umum memainkan peranan penting pada sektor pererkonomian, khususnya pada negara berkembang  seperti  Indonesia.  Tanpa adanya  investasi  yang  memadai  maka sulit mengharapkan adanya pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berdampak pada kesejahteraan sekonomi  bagi  negara  berkembang (Arifandani, 2020) Pasar  modal  dipandang  sebagai salah  satu  sarana  yang  efektif  untuk mempercepat pembangunan suatu negara.  Pasar  modal  di  negara  maju meupakan  salah  satu  lembaga  yang diperhitungkan  bagi  perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara/pemerintah  mempunyai  alasan untuk ikut mengatur jalannnya dinamika pasar modal. (Nyoman Satyayudha  Dananjaya,  Putu  Rasmadi Arsha Putra, 2021) Secara  sederhana,  pasar  modal adalah tempat memperdagangkan berbagai  instrumen  keuangan  jangka panjang  yang  bisa  diperjual-belikan, misalnya  saham  ( ekuity /penyertaan), obligasi  (surat  hutang),  reksadana, produk  derivatif,  maupun  instrumen lainnya   Hariyani, Serfianto (2010). Di dalam  pasar  modal  terdapat  beberapa cara  melakukan  investasi,  salah  satu contohnya adalah reksadana.
Reksadana  adalah  dana  bersama yang  dikelola  oleh  suatu  peruahaan investasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai pemodal dan menginvestasikannya  ke  dalam  efek- efek  baik  pasar  modal  maupun  pasar uang  Soemitra (2009)
Menurut pasal 1 butir (27) Undang- undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun 1995  (Rahmawati,  2016)  menyatakan bahwa  reksadana  adalah  wadah  yang dipergunakan  untuk  menghimpun  dari dari masyarakat pemodal untuk
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
Dalam  interaksi  antara  konsumen dengan  lembaga  jasa  keuangan  (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu perkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tidak terhindarkan(Dewi  &  Wirasila,  2015). Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor.  Diantaranya  adalah  perbedaan pemahaman  antara  konsumen  dengan LJK  mengenai  suatu  produk  atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga  dapat  disebabkan  kelalaian  dari konsumen atau LJK dalam melaksanakan  kewajiban  perjanjian terkait  produk  atau  layanan  yang dimaksud  (Pasal  1  angka  11  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal) (Putra & Fauzie, 2018).
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif-deskriptif dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat berupa  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  memiliki  relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,
penelitian terdahulu,  dan  literatur  jurnal  hukum terkait.  Sebagai  pelengkap  artikel  ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi
kepustakaan  ( library  research )  yang terkait.  Setelah  mempelajari  seluruh bahan  hukum  yang  digunakan  dalam artikel  ini,  penulis  mengurai  dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil  dan  pembahasan  artikel  ini menjadi  jawaban  bagi  permasalahan yang diangkat.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif-deskriptif dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat berupa  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  memiliki  relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,
penelitian terdahulu,  dan  literatur  jurnal  hukum terkait.  Sebagai  pelengkap  artikel  ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan  ( library  research )  yang terkait.  Setelah  mempelajari  seluruh bahan  hukum  yang  digunakan  dalam artikel  ini,  penulis  mengurai  dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil  dan  pembahasan  artikel  ini menjadi  jawaban  bagi  permasalahan yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kasus  persengketaan  antara konsumen  dengan  pihak  lembaga  jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan  di  Lembaga  Jasa  Keuangan (LJK) terlebih dahulu. Dalam Peraturan Otoritas  Jasa  Keuagan  (OJK)  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  diatur  bahwa  setiap  LJK wajib  memiliki  unit  kerja  dan  atau fungsi  serta  mekanisme  pelayanan  dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). A. Alternatif Penyelesain Sengketa Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan “ Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli ”.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  3 ayat  (1) Undang-undnag  Nomor  4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU  No.  4  Tahun  2004), dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  melalui pengadilan,  tetapi  parah  pihak  dapat memilih  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi  dengan  cara  perdamaian  atau arbitrase. Berdasarkan  pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan
“Convention  on  the  Recognition  and Enforcement of Foreign Arbital Award ” ( New  York  Convention )  yang  telah ditandatangani  di  New  York  pada tanggal  10  Juni  1959,  negara  Republik Indonesia secara resmi meratifikasi New York Convention , konvensi ini mnegatur bahwa  dalam  setiap  perjanjian  yang diadakan  oleh  para  pihak  baik  yang mencantumkan  klausul  arbitrase,  akan meniadakan  hak  dari  pengadilan  untuk memeriksa sengketa yang terjadi erdasrkan perjanjian tersebut  (Putra & Fauzie, 2018)
Penyelesain  sengketa  bisnis  di bidang  pasar  modal  dapat  dilakukan melalui  pengadilan  (jalur  litigasi)  dan dapat dilakukan di luar pengadilan (jalur nonlitigasi (Nurhayati, 2010). Penggunaan Jalur non-litigasi dilakukan dengan memakai alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR),  belakangan  ini, penyelesaian  sengketa  model  APS/ ADR mulai  lebih  disukai diantara  para pelaku usaha dan telah diatur dalam UU Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Penyelesain  Sengketa yang  mulai  berlaku  sejak  12  Agustus 1999  Iswi Hariyani & Serfianto (2010)
Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan  di  Indonesia  dianggap  tidak efisien  dan  efektif  (Rahmawati,  2016). Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  hal, antara  lain  waktunya  sangat  lama, biayanya  mahal,  prosedurnya  berbelit- belit,  tidak  ada  jaminan  kerahasiaan, putusannya bersifat menang-kalah, dapat  merusak  hubungan  baik  para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi, cenderung  lebih  berpihak  kepada  elite penguasa  dan  pemodal  besar,  masih suburnya mafia peradilan, dan lain-lain. Jika sengketa bisnis diselesaikan melalui  APS/ADR  model  Arbitrase, para  pihak  dapat  memiih  sendiri hukumnya dan memilih Arbitrase yang akan memeriksa perkara. Sementara itu, jika  menggunakan  APS/ADR  model Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi, para pihak  dapat  menentukan  sendiri  tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kesepakatan  kedua  belah  pihak  Iswi Hariyani & Serfianto (2010).
Menurut  Joni  Emerson,  bentuk alternatif  pilihan  sengketa  yang  paling umum  saat  ini  adalah  Negosiasi, Mediasi,  Konsiliasi,  dan  Arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut  dilakukan  di  luar  pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan,  tergantung  mana  yang lebih  disukai  dan  atau  dianggap  lebih tepat oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang
mereka  hadapi  Iswi  Hariyani  & Serfianto (2010)
B. Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia Soemartono (2006)
BAPMI  adalah  Bada  Arbitrase Pasar  Modal  Indonesia  yang  didirikan berdasarkan  akta  pendirian  Nomor  15 yang  dibuat  di  hadapan  Ny.  Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat  persetujuan  dari  Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03. TH
2002  tanggal  29  Agustus  2002  dan diumumkan  dalam  Berita  Negara Repulik  Indonesia  tanggal  18  Oktober 2002,  Nomor  84/2002,  Tambahan Berita  Negara  Nomor  5/PN/2002 (Nyoman  Satyayudha  Dananjaya,  Putu Rasmadi Arsha Putra, 2021)
Sengketa  atau  beda  pendapat  yang dapat  diselesaikan  BAPMI  hanya sengketa  atau  beda  pendapat  yang dimbul  diantara  para  pihak  yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Ketentuan  dan  prosedur  beracara BAPMI mengatur tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat  yang  timbul  di  antara  para pihak  sehubungan  dengan  kegiatan  di bidang  pasar  modal  di  Indonesia  yang berdaarkan pada kesepakatan para pihak akan  diselesaikan  melalui  Pendapat
Mengikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau Arbitrase. Disini terlihat bahwa  selain  menyelesaikan  lembaga Arbitrase  (sesuai  dengan  namanya Badan Arbitrase), BAPMI juga menangani sengketa dengan menyediakan lembaga pendapat mengikat dan APS. BAPMI  memeriksa  dan  memutus sengketa  yang  timbul  di  antara  para pihak melalui Arbitrase, hanya jika para pihak  sudah  menetapkan  di  dalam perjanjian Arbitrase bahwa penyelesaian atas sengketa yang terjadi di  antara  para  pihak  akan  diselesaikan melalui  Arbitrase  BAPMI.  Tetapi,  jika belum  diperjanjikan  sebelumnya,  para pihak  dapat  menyepakati  penyelesaian sengketa tersebut melalui Arbitrase dan selanjutnya mereka menuangkan kesepakatan  tersebut  dalam  suatu perjanjian Arbitrase.

## C. Permohonan  Arbitrase Soemartono
(2006)
Arbitrase  dilakukan  berdasarkan permohonan tertulis dari pemohon pada BAPMI  dengan  tembusan  dikirim kepada  termohon  mengenai  adanya sengketa diantara mereka, setiap
permohonan  Arbitrase  akan  didaftar pada sekretariat BAPMI setelah memenuhi  persyaratan.  BAPMI  dapat menolak permohonan untuk menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang diajukan  jika  perjanjian  Arbitrase dinilai tidak  cukup  kuat  untuk  menjadi dasar  kewenangan  BAPMI  untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut.
Putusan  tentang  penolakan  untuk
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase  diberitahukan  secara  tertulis kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya  empat  belas  hari kerja,  terhitung  sejak  diterimanya permohonan pemohon oleh BAPMI
Pengajuan  permohonn  arbitrase oleh pemohon sekurang-kurangnya mencantumkan:
a. Perjajian  arbitrase  di  antara mereka  baik  yang  dibuat sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa.
b. Nama  lengkap,  dan  tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
c. Penjelasan rinci mengenai masalah  yang  disengketakan oleh para pihak.
d. Perjanjian  dan/atau  dokumen lain yang relevan yang diajukan pemohon
e. Usulan  nama  arbiter  dari pemohon.
f. Daftar nama calon saksi dan/atau  saksi  ahli  yang  akan diajukan pemohon.
g. Gugatan/tuntutan  ganti  rugi dengan rinciannya.
h. Pernyataan tegas dari pemohon,  bahwa  pemohon akan  terikat  dan  tunduk  serta melaksanakan  putusan  arbiter tunggal  atau  majelis  arbitrase dan  tidak  akan  mengajukan perlawanan  dan/atau  upaya hukum lain atas sengketa yang sama di Pengadilan Negeri.
i. Keterangan  telah  dilunasinya pembayaran  dan/atau  imbalan berdasarkan peraturan BAPMI.
BAPMI berwenang memerintahkan  kepada  pemohon  dan termohon untuk memperbaiki perjanjian  Arbitrase  apabila  BAPMI berpendapat bahwa isi perjanjian
Arbitrase yang ada belum cukup untuk dijadikan  dasar  oleh  BAPMI  untuk memeriksa  dan  memutus  sengketa melalui Arbitrase. D. Arbiter dan Pengangkatannya

## Soemartono (2006)
Dalam  perihal  ini,  yang  dapat ditunjuk  sebagai  arbiter  adalah  arbiter yang  terdafatar  dalam  daftar  arbiter BAPMI. Pihak lain di luar daftar arbiter BAPMI  dapat  ditunjuk  sebagai  arbiter anggota  majelis  arbitrase  dalam  proses arbritase  sepanjang  yang  bersangkutan memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur dalam peraturan BAPMI tentang arbiter BAPMI dan mendapat persetujuan BAPMI.
Umtuk  memperoleh  persetujuan BAPMI  dalam  rangka  penunjukan arbiter yang tidak terdaftar dalam arbiter BAPMI, pihak yang bersangkutan harus mengajukan  permohonan  persetujuan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pada BAPMI dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pennunjukan arbiter yang bersangkutan  harus  dilakukan dan/atau disetujui oleh pemohon dan termohon. b. Penunjukan  arbiter  dimaksud disampaikan ke BAPMI dengan  melampirkn  data  dan imformasi lengkap calon arbiter yang sekurang- kurangnya memuat:
1) Riwayat hidup lengkap.
2) Pernyataan  bahwa  calon arbiter memahami peraturan dan acara dengan  mengisi  formulir yang disediakan oleh BAPMI. 3) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi arbiter dalam Arbitrase 4) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik berkepentingan dengan para pihak yang bersengketa  dan  dengan masalah yang disengketakan. 5) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan  independen, dan 6) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan akan
mematuhi  peraturan  dan acara.
Persetujuan  atau  penolakan  atas arbiter disampaikan oleh BAPMI secara tertulis  kepada  para  pihak  selambat- lambatnya empat belas hari kerja sejak diterimanya  surat  penunjukan  yang disampaikan  oleh  para  pihak.  Arbiter yang ditunuk oleh para pihak atau oleh BAPMI  berhak  menentukan  sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukan arbiter. E. Tempat  dan  Bahasa Soemartono
(2006)
Tempat  arbitrase  adalah  jakarta atau  kota  lain  di  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Pengurus  BAPMI menetapkan  tempat  Arbitrase,  kecuali para  pihak  yang  bersengketa  telah menetapkannya dalam perjanjian arbitrase.  Tempat  Arbitrase  dapat diubah  sewaktu-waktu  oleh  Arbiter
Tunggal atau Majelis Arbitrase jika hal tersebut dipandang perlu dengan persetujuan  semua  pihak.  Arbiter Tunggal  atau  Majelis  Arbitrase  dapat mengadakan  pemeriksaan,  mendengar keterangan  saksi  dan/atau  saksi  ahli  di tempat  yang  berkaitan  dengan  masalah yang disengketakan, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.
Bahasa  yang  digunakan  dalam persidangan  arbitrase  adalah  bahasa Indonesia,  kecuali  disetujui  sebaliknya oleh  arbiter  tunggal  atau  seluruh anggota majelis arbiter dan para pihak. Putusan  arbitrase  harus  dibuat  dalam bahasa Indonesia.
F. Biaya Arbitrase Soemartono (2006)
Untuk  menyelesaikan  sengketa melalui  arbitrase,  para  pihak  masing- masing  dikenakan  biaya  dan  imbalan yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI dalam daftar biaya dan  imbalan  BAPMI,  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan beracara BAPMI.
1. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat Menurut Pasal 60 UU No. 30 Tahun
1999 Sifat  putusan  Arbitrase  bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan  mengikat  para  pihak.  Artinya, putusan Arbitrase, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, hal ini berarti tidak ada upaya hukum  lain  terhadap  putusan  arbitrase yang  telah  diputuskan  oleh  baik
lembaga arbitrase maupun Arbitrase ad hoc
Meskipun konsep dasar dari UU No. 30  Tahun  1999  final  dan  mengikat, tetapi  masih  ada  peluang  bagi  para pihak  untuk  mengajukan  pembatalan terhadap  putusan  Arbitrase,  dalam  hal putusan arbitrase tersebut diduga mengandung  unsur-unsur  seperti  yang ditentukan  dalam  pasal  70  UU  No.  30
Tahun 1999 (Sari & Wulandari, 2020).
Permohonan  pembatalan  putusan Arbitrase  karena  alasan  pada  pasal  70 UU  No.  30  Tahun  1999  tersebut  harus diajukan  secara  tertulis  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak  penyerahan  dan  pendaftaran putusan  Arbitrase  kepada  panitera Pengadilan Negeri.

## KESIMPULAN
Dalam  kasus  persengketaan  antara konsumen  dengan  pihak  lembaga  jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan  di  LJK  terlebih  dahulu.
Dalam Peraturan OJK tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  diatur  bahwa  setiap  LJK wajib  memiliki  unit  kerja  dan  atau fungsi  serta  mekanisme  pelayanan  dan
penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sifat putusan Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifandani,  Y.  (2020).  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia. Dalam Perkembangan .
Dewi, I. G. A. I. O. P., & Wirasila. (2015). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif. Hukum  Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , 12 , 1 – 6.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Nurhayati, I. (2010). EFEkTIVITAS PEMBENTUkAN BADAN ARBITRASE
PASAR MODAL (BAPMI) DALAM MENUNJANG kEGIATAN PASAR MODAL  *  Laporan  Penelitian  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 200 .
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, K. A. S. (2021).
Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) . 669 – 686.
Putra,  J.,  &  Fauzie,  S.  (2018).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Reksa  Dana Konvensional dengan Reksa Dana Syariah. Sereal Untuk , 51 (1), 51.
Rahmawati,  Y.  (2016).  Penilaian  Kinerja  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia  Dengan  Metode  Total  Quality  Management  (TQM). Jurnal Cita Hukum , 4 (2), 241 – 266. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3671
Sari,  R.  I.,  &  Wulandari,  S.  S.  (2020).  Pengembangan  Lembar  Kegiatan Peserta  Didik  (LKPD)  Berbasis  Pendekatan  Saintifik  Mata  Pelajaran Humas dan Keprotokolan Semester Gasal Kelas XI OTKP Di SMK YPM 3 Taman. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) , 8 (3), 440 –
448. https://doi.org/10.26740/jpap.v8n3.p440-448