## DAMPAK INKONSISTENSI KEBIJAKAN PPIB TERHADAP RTRW DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jonathan Chandra Lumban Tobing 1 , Abdul Haris Farid 2 , Sri Kistiyah 2 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Jl. Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura, Riau
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No.5 Banyuraden, Yogyakarta Email: abharfa8@gmail.com
Naskah diterima: 29 April 2021; revisi: 24 Mei 2021; disetujui: 25 Mei 2021
Abstract: The inconsistency of stopping the issuance of land rights (PPIB) has had an impact on land registration activities, especially for the executor of land registration and on the products. The purpose of this study is to determine the form of inconsistencies to the impact of PPIB policies on land registration, thereby serving as material for policy recommendations. The qualitative descriptive method, with a normative and spatial juridical approach, is used in this study. The results show that there are many cultivation areas, which is eligible for issuance of certificates, conflict with PPIB regulations. This resulted in 724 K3.3 PTSL fields for which certificates could not be issued and 35 land parcels for routine land services that had not been completed because they were included in the PPIB location. The policy recommendation is synchronization of land and spatial planning policies, like as: (a) PIPPIB considers the RTRW; (b) The Ministry of of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency is expected to revoke the Letter of the Secretary General of the Ministry  of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency; (c) land parcels in PPIB locations to be issued a certificate in accordance with statutory regulations and the results reported to the Ministry of Environment and Forestry, and (d) good coordination by policy makers.
Keyword: stopping the issuance of land rights (PPIB), the land registration, the spatial planning, the policy recommendation
Abstrak: Inkonsistensi  kebijakan  penghentian  pemberian  izin  baru  (PPIB)  telah  berdampak pada kegiatan  pendaftaran tanah, terutama pada para pelaksana kegiatan dan terhadap produk yang dihasilkan. Tujuan kajian ini yaitu untuk  mengetahui  bentuk  inkonsistensi hingga  dampak kebijakan PPIB terhadap Pendaftaran Tanah, dengan demikian dapat  dijadikan  sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan yuridis normatif dan  keruangan.  Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sejumlah kawasan budidaya, yang notabene layak diterbitkan sertipikat, berbenturan dengan aturan PPIB. Hal ini berakibat pada 724 bidang K3.3 PTSL  yang tidak dapat diterbitkan sertipikat  dan  35 bidang tanah layanan pertanahan rutin yang belum dapat  diselesaikan karena  masuk dalam  lokasi PPIB. Rekomendasi kebijakannya  adalah  sinkronisasi  kebijakan penataan ruang dan pertanahan, dengan cara:  (a) PIPPIB mempertimbangkan RTRW; (b)  Kementerian ATR/BPN diharapkan mencabut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN; (c)  bidang tanah di lokasi PPIB agar diterbitkan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan dan  hasilnya  dilaporkan  kepada  KLHK,  dan  (d) koordinasi yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan.
Kata Kunci : Penghentian Pemberian Izin Baru, Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rekomendasi Kebijakan

## A. Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 20 Tahun 2015,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan institusi penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Salah satu fungsi yang dimilikinya yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut PP  Nomor 24 Tahun 1997 adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar  bidang-bidang tanah maupun satuan rumah susu, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya.  Pada akhir tahun 2019, terjadi permasalahan yang menghambat kegiatan rutin maupun kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau akibat dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa setiap kantor  pertanahan dalam melaksanakan pelayanan pertanahan wajib mempedomani Peta  Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  (PIPPIB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Adanya  kewajiban kantor pertanahan untuk mempedomani  PIPPIB  menambah kerancuan dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah, mengingat substansi PPIB ini belum diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi Riau. Pada tataran praktis di lapangan, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Areal Penggunaan Lain (APL) yang notabene bukan kawasan hutan  justru  ditetapkan sebagai lokasi PPIB. APL tersebut di dalam PPIB ditetapkan sebagai wilayah lahan gambut, sedangkan di dalam RDTR Provinsi Riau kawasan gambut ini dikategorikan sebagai kawasan lindung. Kondisi demikian menunjukkan bahwa bahwa masing-masing instansi memiliki mekanisme dan perbedaan dasar  acuan  dalam pengaturan fungsi maupun pemanfaatan kawasan  (Puspasari dan Sutaryono, 2017). Indikator yang dapat dilihat dari adanya perbedaan tersebut yaitu banyak dan beragamnya peta yang menjadi acuan dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Terlepas dari perbedaan pengaturan dan pemanfaatan kawasan, terbitnya Surat Edaran Sekjend ATR/BPN sebagai tindak lanjut dari  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun 2019  telah menghambat pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dikarenakan adanya perbedaan pengaturan di dalamnya. Di dalam salah satu diktum pada Inpres 5 disebutkan agar hak atas tanah seperti Hak Guna  Usaha  (HGU) dan Hak Pakai  (HP) yang berada  pada areal PIPPIB dihentikan penerbitannya. Di sisi lain, di dalam Surat Edaran Sekjend ATR/BPN disebutkan bahwa PPIB dijadikan pedoman dalam seluruh kegiatan layanan pertanahan untuk semua
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 231
jenis hak atas tanah termasuk sebagai pedoman dalam kegiatan PTSL. Dengan adanya perintah melalui Surat Edaran tersebut menimbulkan kegamangan bagi para pelaksana PTSL di Indragiri Hilir, mengingat dalam Inpres 5/2019 disebutkan bahwa kebijakan PPIB tidak diberlakukan terhadap Proyek Strategis Nasional.
Dari latar belakang kondisi tersebut, penulis ingin mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat inkonsistensi kebijakan penerapan PPIB. Kajian-kajian yang membahas mengenai perbedaan  pengaturan lahan gambut pernah dilakukan sebelumnya, seperti: (1) Jaya, dkk (2015) yang menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai kategori lahan gambut antara pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (2) Berliani, dkk. (2016) yang menunjukkan adanya perbedaan tafsir dalam pengkategorian berdampak pada suatu wilayah yang semestinya tetap diberlakukan moratorium namun dikeluarkan dari PIPPIB. Dari beberapa kajian yang ditemukan, terdapat perbedaan yang belum pernah diteliti yaitu mengenai dampak terhadap kegiatan pendaftaran tanah. Tujuan akhir dari kajian ini yaitu untuk mengetahui rekomendasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## B. Metode
Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (peraturan perundang-undangan) dan spasial (keruangan). Pendekatan spasial dilakukan dengan cara overlay antara PIPPIB Tahun 2019 dan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Riau, kedua data tersebut memiliki skala yang sama yaitu 1:250.000. Teknik overlay ini  digunakan untuk analisis distribusi atau sebaran PIPPIB diatas Rencana Pola Ruang Provinsi Riau yang berdampak pada kegiatan  pendaftaran tanah (Gambar 1). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan.
Gambar 1. Bagan Alir Analisis Overlay PIPPIB Tahun 2019 di Provinsi Riau
Peta Pola Ruang Prov. Riau Overlay Output Proses
Input Dampak terhadap Kawasan Lindung dan Budidaya
232 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah

## C. Inkonsistensi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap Tata Ruang
Undang-undang pada hakekatnya ada keterbatasan,  dimana  tidak bisa mengatur sesuatu sedetil dan sejelas mungkin (Suratno, 2017;163). Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut  pemerintah  mempunyai  kewenangan bebas  atau yang lazim  disebut  dengan freies ermessen (diskresi). Diskresi yang biasa digunakan oleh pejabat atau  badan-badan administrasi negara ialah berupa peraturan kebijakan/ beleidsregels. Peraturan kebijakan tidak hanya berupa keputusan/ketetapan tetapi juga dapat berbentuk surat edaran, surat perintah, pedoman  kerja,  petunjuk  pelaksanaan,  instruksi,  pengumuman,  dan  lain  sebagainya  yang materinya bersifat mengatur dan mengikat.  Permasalahan  kebijakan  PPIB  pada  prinsipnya adalah  inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha dalam merumuskan peraturan kebijaksanaannya.
Berdasarkan isi amar ketujuh huruf a Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Menteri  LHK)  nomor  SK.7099/MENLHK-  PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019  tentang PIPPIB Tahun 2019, dijelaskan bahwa dasar dilakukannya revisi PIPPIB yaitu: (1) hasil survei kondisi  fisik  lapangan;  (2)  perubahan  tata  ruang;  (3)  data  penutupan  lahan  terkini;  (4) masukan dari masyarakat; dan (5) pembaharuan data perizinan. Revisi PIPPIB tersebut secara konseptual telah mempertimbangkan aspek keadilan, dimana tidak hanya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan saja namun juga memperhatikan tata ruang dan hak berpendapat dari masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, perlu diidentifikasi tentang penyebaran lokasi PPIB  terhadap rencana pola  ruang  pada dokumen RTRW  sehingga  akan  diketahui  lokasi yang terdapat benturan  kebijakan  pemberian sertipikat hak atas tanah  (Tabel 1).  Suatu wilayah dikategorikan berbenturan apabila di salah satu dokumen diperkenankan adanya penerbitan Hak Atas Tanah (HAT) namun pada dokumen yang lain tidak diperkenankan penerbitan hak, sebagai contoh kawasan  yang  diperkenankan penerbitan HAT  menurut RTRW namun dilarang menurut PPIB maupun sebaliknya.
Tabel 1. Sebaran Lokasi PPIB Berdasarkan Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Budidaya) Provinsi Riau No Jenis Penghentian Izin Fungsi Lindung  Fungsi Budidaya Total Luas (ha)  (%) Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) 1 Gambut 6.603,88 0,63  1.348.832,79  16,94  1.355.436,67  15,04 2 Hutan Alam Primer 858.706,42  81,58 33.501,22 0,42 892.207,64  9,90 3 Di Luar Penghentian Izin 187.313,59  17,79  6.577.919,12  82,63  6.765.232,70  75,06 Jumlah 1052623,88  100  7960253,13 100 9012877,01  100 Sumber: Hasil overlay PIPPIB Tahun 2019 Terhadap Rencana Pola Ruang.

## C. Inkonsistensi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap Tata Ruang
Undang-undang pada hakekatnya ada keterbatasan,  dimana  tidak bisa mengatur sesuatu sedetil dan sejelas mungkin (Suratno, 2017;163). Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut  pemerintah  mempunyai  kewenangan bebas  atau yang lazim  disebut  dengan freies ermessen (diskresi). Diskresi yang biasa digunakan oleh pejabat atau  badan-badan administrasi negara ialah berupa peraturan kebijakan/ beleidsregels. Peraturan kebijakan tidak hanya berupa keputusan/ketetapan tetapi juga dapat berbentuk surat edaran, surat perintah, pedoman  kerja,  petunjuk  pelaksanaan,  instruksi,  pengumuman,  dan  lain  sebagainya  yang materinya bersifat mengatur dan mengikat.  Permasalahan  kebijakan  PPIB  pada  prinsipnya adalah  inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha dalam merumuskan peraturan kebijaksanaannya.
Berdasarkan isi amar ketujuh huruf a Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Menteri  LHK)  nomor  SK.7099/MENLHK-  PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019  tentang PIPPIB Tahun 2019, dijelaskan bahwa dasar dilakukannya revisi PIPPIB yaitu: (1) hasil survei kondisi  fisik  lapangan;  (2)  perubahan  tata  ruang;  (3)  data  penutupan  lahan  terkini;  (4) masukan dari masyarakat; dan (5) pembaharuan data perizinan. Revisi PIPPIB tersebut secara konseptual telah mempertimbangkan aspek keadilan, dimana tidak hanya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan saja namun juga memperhatikan tata ruang dan hak berpendapat dari masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, perlu diidentifikasi tentang penyebaran lokasi PPIB  terhadap rencana pola  ruang  pada dokumen RTRW  sehingga  akan  diketahui  lokasi yang terdapat benturan  kebijakan  pemberian sertipikat hak atas tanah  (Tabel 1).  Suatu wilayah dikategorikan berbenturan apabila di salah satu dokumen diperkenankan adanya penerbitan Hak Atas Tanah (HAT) namun pada dokumen yang lain tidak diperkenankan penerbitan hak, sebagai contoh kawasan  yang  diperkenankan penerbitan HAT  menurut RTRW namun dilarang menurut PPIB maupun sebaliknya.
Tabel 1. Sebaran Lokasi PPIB Berdasarkan Pola Ruang
(Kawasan Lindung dan Budidaya) Provinsi Riau No Jenis Penghentian Izin Fungsi Lindung  Fungsi Budidaya Total Luas (ha)  (%) Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) 1 Gambut 6.603,88 0,63  1.348.832,79  16,94  1.355.436,67  15,04 2 Hutan Alam Primer 858.706,42  81,58 33.501,22 0,42 892.207,64  9,90 3 Di Luar Penghentian Izin 187.313,59  17,79  6.577.919,12  82,63  6.765.232,70  75,06 Jumlah 1052623,88  100  7960253,13 100 9012877,01  100 Sumber: Hasil overlay PIPPIB Tahun 2019 Terhadap Rencana Pola Ruang.
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Berdasarkan hasil overlay PIPPIB dan RTRW seperti pada Tabel 1 ditemukan bahwa terdapat kawasan fungsi lindung yang termasuk dalam penghentian izin dan ada pula yang tidak termasuk dalam areal penghentian izin. Areal kawasan fungsi lindung yang dikategorikan masuk dalam penghentian izin gambut dan hutan alam primer adalah seluas 865.310,30  Ha  atau 82,21% dari luas kawasan  lindung, sedangkan yang  tidak dalam lokasi PPIB adalah 187.313,59 Ha atau 17,79%. Di sisi lain, yaitu kawasan dengan fungsi budidaya, terdapat 1.382.334,01 Ha atau 17,37% dari kawasan budidaya yang berada dalam lokasi PPIB sedangkan 6.577.919,12 Ha atau 82,63% tidak berada di dalam lokasi PPIB. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 17,79% kawasan lindung yang tidak dioptimalkan sebagai areal penghentian izin baru, sebaliknya justru terdapat 17,37% kawasan budidaya yang dikategorikan masuk dalam PIPPIB.
Pada areal budidaya yang dikategorikan sebagai areal penghentian izin berdampak langsung pada kegiatan masyarakat. Dari 1.382.334,01  Ha  kawasan budidaya yang masuk lokasi PPIB  terdapat  340.446,06  Ha  atau 24,63% yang  telah digunakan untuk  kawasan permukiman, pertanian  dan perkebunan rakyat. Kawasan tersebut tentu saja menjadi kawasan yang sangat  penting  bagi  penghidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Masyarakat akan  sangat  dirugikan apabila  telah lama  mendiami  kawasan tersebut  namun  oleh PIPPIB ternyata masuk dalam lokasi PPIB dan tidak dapat diterbitkan sertipikat HAT. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada sektor pertanian atau perkebunan rakyat yang saat ini mulai meningkat dan dominan dipengaruhi  oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat  (Kurnia, 2020). Lokasi PPIB yang terletak pada kawasan perkebunan rakyat dan pertanian tentu saja akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian kemudian.
Disamping dampak yang dirasakan oleh masyarakat, pengaruh penetapan PIPPIB berpengaruh pula terhadap layanan pertanahan. Mengingat terdapat kawasan budidaya yang dikategorikan sebagai wilayah penghentian izin, maka akan terdapat sertipikat- sertipikat HAT yang telah terbit masuk ke dalam wilayah tersebut. Hal  inilah yang menyebabkan para pelaksana kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan Indragiri Hilir menjadi gamang untuk melaksanakan layanan pertanahan pada wilayah terdampak kebijakan PPIB.

## D. Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap Pendaftaran Tanah
1. Inkonsistensi  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2019  dan  Instruksi  Presiden Nomor 2 Tahun 2018
Sebagai upaya penurunan emisi, Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 mengeluarkan
Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  dan Penyempurnaan  Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Di dalam Inpres 5
234 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
tersebut terdapat 9 pihak yang diinstruksikan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, yaitu: (1) Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan; (2) Menteri Dalam Negeri; (3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; (4) Menteri Pertanian; (5) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) Sekretaris Kabinet; (7) Kepala Badan Informasi Geospasial; (8) Gubernur; dan (9) Bupati/Walikota. Masing-masing pihak diberikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan.
Berdasarkan diktum ketiga angka 3 huruf a pada Inpres 5/2019 dijelaskan  bahwa Menteri ATR/BPN diwajibkan untuk “menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain  berdasarkan PIPPIB”. Perintah tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan atau multitafsir karena  penggunaan kata  “ antara lain” dalam klausul tersebut. Efek ketidakjelasan peraturan tersebut kemudian memberikan peluang untuk memberlakukan PIPPIB tersebut  terhadap  seluruh  jenis  HAT. Ketika hal ini diberlakukan, kondisi berikutnya yang terjadi adalah inkonsistensi terhadap Instruksi Presiden  Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.  Pada satu  sisi presiden mendesak  untuk menyelesaikan  pendaftaran  tanah  namun  disisi  lainnya  presiden  menghentikan penerbitan HAT  jika  berada  didalam  lokasi  PPIB. Dengan diberlakukannya PIPPIB maka ATR/BPN dalam penerbitan HAT maupun memberikan layanan pertanahan berpedoman pada RTRW dan PIPPIB..
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program  Strategis Nasional  berupa  percepatan  PTSL  sebagai  upaya  pemerintah untuk  menjamin  kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat (Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI 2018, 1). Selanjutnya pemerintah  juga menegaskan dalam diktum pertama Inpres 2/2018 bahwa PTSL merupakan Gerakan Nasional yang tujuan utamanya agar terwujudnya pendaftaran tanah  secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek  Strategis  Nasional.  Inkonsistensi  yang  terjadi  adalah  dalam  diktum  kedua  huruf  h Inpres  5/2019  menjelaskan  penghentian  pemberian  izin  baru  dikecualikan  terhadap  proyek strategis nasional, namun pada lokasi PTSL tetap diberlakukan kebijakan PPIB. Berdasarkan uraian  tersebut,  perlu  adanya  peninjauan  terhadap  Inpres  tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam memaknai suatu kebijakan. Menurut Riana dan Junaidi (2017, 815), masih banyak tata  bahasa  dalam  membentuk peraturan yang multi  tafsir  sehingga perundang-undangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali dari sudut pandang tata  bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan yang nilainya berkepastian hukum.
234 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
tersebut terdapat 9 pihak yang diinstruksikan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, yaitu: (1) Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan; (2) Menteri Dalam Negeri; (3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; (4) Menteri Pertanian; (5) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) Sekretaris Kabinet; (7) Kepala Badan Informasi Geospasial; (8) Gubernur; dan (9) Bupati/Walikota. Masing-masing pihak diberikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan.
Berdasarkan diktum ketiga angka 3 huruf a pada Inpres 5/2019 dijelaskan  bahwa Menteri ATR/BPN diwajibkan untuk “menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain  berdasarkan PIPPIB”. Perintah tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan atau multitafsir karena  penggunaan kata  “ antara lain” dalam klausul tersebut. Efek ketidakjelasan peraturan tersebut kemudian memberikan peluang untuk memberlakukan PIPPIB tersebut  terhadap  seluruh  jenis  HAT. Ketika hal ini diberlakukan, kondisi berikutnya yang terjadi adalah inkonsistensi terhadap Instruksi Presiden  Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.  Pada satu  sisi presiden mendesak  untuk menyelesaikan  pendaftaran  tanah  namun  disisi  lainnya  presiden  menghentikan penerbitan HAT  jika  berada  didalam  lokasi  PPIB. Dengan diberlakukannya PIPPIB maka ATR/BPN dalam penerbitan HAT maupun memberikan layanan pertanahan berpedoman pada RTRW dan PIPPIB..
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program  Strategis Nasional  berupa  percepatan  PTSL  sebagai  upaya  pemerintah untuk  menjamin  kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat (Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI 2018, 1). Selanjutnya pemerintah  juga menegaskan dalam diktum pertama Inpres 2/2018 bahwa PTSL merupakan Gerakan Nasional yang tujuan utamanya agar terwujudnya pendaftaran tanah  secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek  Strategis  Nasional.  Inkonsistensi  yang  terjadi  adalah  dalam  diktum  kedua  huruf  h Inpres  5/2019  menjelaskan  penghentian  pemberian  izin  baru  dikecualikan  terhadap  proyek strategis nasional, namun pada lokasi PTSL tetap diberlakukan kebijakan PPIB. Berdasarkan uraian  tersebut,  perlu  adanya  peninjauan  terhadap  Inpres  tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam memaknai suatu kebijakan. Menurut Riana dan Junaidi (2017, 815), masih banyak tata  bahasa  dalam  membentuk peraturan yang multi  tafsir  sehingga perundang-undangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali dari sudut pandang tata  bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan yang nilainya berkepastian hukum.
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 235

## 2. Inkonsistensi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
Multi tafsir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  berimplikasi  pada kegiatan pendaftaran tanah. Perintah dalam diktum ketiga angka 3 huruf a pada Inpres 5/2019 yang menghentikan  penerbitan  HAT  antara  lain  HGU  dan  HP  pada  areal  penggunaan  lain berdasarkan PIPPIB tersebut dimaknai  bias dan tidak tegas  kepada  HGU  dan  HP  saja  atau terhadap seluruh jenis HAT. Sebagai tindaklanjut atas Inpres 5/2019, Kementerian ATR/BPN melalui  Sekretaris  Jenderal  ATR/BPN  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  TU.01.02/1717- 100/X/2019 pada tanggal 1 Oktober 2019. Isi surat tersebut antara lain: (a) agar seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mempedomani Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru  (PIPPIB) yang terakhir (Revisi XV) dalam menjalankan pelayanan pertanahan; (b)  untuk  produk hasil kegiatan sertifikasi, terutama PTSL yang masuk ke dalam areal PIPPIB tersebut agar dihentikan proses sertifikasinya sesuai amanat Instruksi Presiden Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2019; (c) terhadap produk- produk sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, agar dikategorikan ke dalam K3.3 dan dibuatkan daftar rekapitulasinya untuk dilaporkan kepada kami; (d) agar masyarakat tetap dapat  menerima  Sertipikat  Hak  Atas  Tanahnya  sesuai  peraturan  perundangan  maka selanjutnya  kami akan melakukan koordinasi ke Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan  untuk revisi PIPPIB tersebut;  dan  (e)  proses sertifikasi terhadap bidang-bidang tanah tersebut dapat dilanjutkan setelah revisi PIPPIB selesai.
Berdasarkan huruf a dan b pada surat edaran tersebut terlihat jelas bahwa Kementerian ATR/BPN secara tegas menghentikan pelayanan pertanahan untuk  penerbitan sertipikat termasuk PTSL di  lokasi PPIB. Padahal, di  dalam  Inpres  5/2019  tidak  disebutkan  secara eksplisit  untuk penghentian  seluruh  layanan pertanahan termasuk PTSL apabila masuk di dalam lokasi  PPIB.  Berikutnya pada huruf  c, secara tegas disebutkan bahwa  hasil  kegiatan PTSL yang masuk ke dalam lokasi PPIB dikategorikan sebagai Kluster 3.3 atau K3.3. Kondisi ini tidak relevan dengan  Petunjuk  Teknis  Nomor  2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019  tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, mengingat dalam Juknis tersebut disebutkan bahwa K3.3 diberlakukan pada obyek-obyek seperti tanah ulayat, tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah obyek landreform, dan konsolidasi tanah. Dengan kata lain, tidak ada pengaturan terhadap obyek PPIB dalam Juknis PTSL.
Pada huruf d dan e surat sekjen tersebut kemudian justru memberikan peluang untuk diterbitkannya sertipikat HAT dengan melakukan koordinasi ke KLHK untuk revisi PIPPIB. Tujuan  dari  kebijakan  tersebut  sudah  baik,  hanya  saja kepastian  terhadap  revisi  PIPPIB tersebut belum dijelaskan mengenai waktu penyelesaiannya mengingat layanan pertanahan, baik  itu  PTSL  maupun  pelayanan  rutin  dari  permohonan  masyarakat  memiliki  batasan waktu  penyelesaian  sesuai  petunjuk  teknis  ataupun  standar  pelayanan  dan  pengaturan
236 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.  Selain itu,  tidak  adanya  kepastian  bahwa  bidang  tanah  K3.3  yang telah memenuhi persyaratan dapat dikeluarkan pada revisi  selanjutnya atau tidak. Selain  surat  edaran  diatas,  Sekretaris Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  juga  mengeluarkan  surat  nomor  HR.01/451-100/II/2020 tanggal  28  Februari  2020  perihal  klarifikasi  kegiatan  PTSL  Tahun  2019  dan  Pemeliharaan Data  Hak  Tanah untuk  sertipikat  yang  telah  terbit  dan  berada  dalam  lokasi  PPIB  pada PIPPIB. Isi dari  surat  tersebut  pada  angka  1  kembali  menjelaskan  agar  berpedoman  pada surat  sekjen  sebelumnya  (Surat  Nomor  TU.01.02/1717-100/X/2019  pada  tanggal  1 Oktober 2019). Selanjutnya pada angka 2, dijelaskan mengenai persyaratan klarifikasi yang dilakukan, yaitu  dengan  menginventarisasi  sertipikat  PTSL  yang  masuk  lokasi PPIB  dan  dibuatkan peta  situasinya  untuk  dilaporkan  kepada  Menteri  ATR/BPN. Laporan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan koordinasi dengan KLHK untuk revisi PIPPIB.
Hal  yang  menimbulkan  permasalahan  kemudian  adalah  pada  angka  3  surat sekjen nomor  HR.01/451-100/II/2020  yang  memerintahkan “untuk kegiatan  derivatif  pemecahan, pemisahan,  peralihan,  perubahan  hak  atas  tanah  dan  pemasangan hak tanggungan pada sertipikat yang telah terbit untuk sementara  dihentikan  terlebih  dahulu,  menunggu  hasil koordinasi  dengan  KLHK”.  Masyarakat  yang  telah  melakukan  permohonan  di  Kantor Pertanahan tentu menjadi sangat dirugikan dari keputusan tersebut. Perintah pada angka 3 dapat diartikan bahwa  produk sertipikat yang telah terbit pada kenyataannya tidak secara konsisten  memiliki  kekuatan dan perlindungan hukum bagi  masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan tentang adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari kegiatan pendaftaran tanah.
3. Inkonsistensi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan kementerian yang diberikan mandat oleh presiden untuk menerbitkan PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Inpres 5/2019. Wujud  ditetapkannya  PIPPIB tersebut  diimplementasikan  kedalam  Surat  Keputusan  Menteri  LHK  Nomor:  SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019  (SK.7099)  tentang Penetapan PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kaitannya  dengan pembahasan ini, dalam diktum kesebelas khususnya huruf c dan d dari  SK.7099  tersebut  dijelaskan  tentang  pengecualian terhadap pemberlakuan PIPPIB yaitu PIPPIB dinyatakan tidak berlaku pada lokasi yang telah mendapat perizinan atau  titel  hak  dari  pejabat  berwenang  sesuai  peraturan  perundang- undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 323/Menhut-II/2011  atau sebelum penetapan  tanggal  17  Juni  2011.  Selanjutnya  pengecualian  tersebut  ditegaskan untuk tidak diberlakukan terhadap tanah milik masyarakat perseorangan di APL sepanjang disertai bukti

## 236 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.  Selain itu,  tidak  adanya  kepastian  bahwa  bidang  tanah  K3.3  yang telah memenuhi persyaratan dapat dikeluarkan pada revisi  selanjutnya atau tidak. Selain  surat  edaran  diatas,  Sekretaris Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  juga  mengeluarkan  surat  nomor  HR.01/451-100/II/2020 tanggal  28  Februari  2020  perihal  klarifikasi  kegiatan  PTSL  Tahun  2019  dan  Pemeliharaan Data  Hak  Tanah untuk  sertipikat  yang  telah  terbit  dan  berada  dalam  lokasi  PPIB  pada PIPPIB. Isi dari  surat  tersebut  pada  angka  1  kembali  menjelaskan  agar  berpedoman  pada surat  sekjen  sebelumnya  (Surat  Nomor  TU.01.02/1717-100/X/2019  pada  tanggal  1 Oktober 2019). Selanjutnya pada angka 2, dijelaskan mengenai persyaratan klarifikasi yang dilakukan, yaitu  dengan  menginventarisasi  sertipikat  PTSL  yang  masuk  lokasi PPIB  dan  dibuatkan peta  situasinya  untuk  dilaporkan  kepada  Menteri  ATR/BPN. Laporan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan koordinasi dengan KLHK untuk revisi PIPPIB.
Hal  yang  menimbulkan  permasalahan  kemudian  adalah  pada  angka  3  surat sekjen nomor  HR.01/451-100/II/2020  yang  memerintahkan “untuk kegiatan  derivatif  pemecahan, pemisahan,  peralihan,  perubahan  hak  atas  tanah  dan  pemasangan hak tanggungan pada sertipikat yang telah terbit untuk sementara  dihentikan  terlebih  dahulu,  menunggu  hasil koordinasi  dengan  KLHK”.  Masyarakat  yang  telah  melakukan  permohonan  di  Kantor Pertanahan tentu menjadi sangat dirugikan dari keputusan tersebut. Perintah pada angka 3 dapat diartikan bahwa  produk sertipikat yang telah terbit pada kenyataannya tidak secara konsisten  memiliki  kekuatan dan perlindungan hukum bagi  masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan tentang adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari kegiatan pendaftaran tanah.
3. Inkonsistensi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan kementerian yang diberikan mandat oleh presiden untuk menerbitkan
PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Inpres 5/2019. Wujud  ditetapkannya  PIPPIB tersebut  diimplementasikan  kedalam  Surat  Keputusan  Menteri  LHK  Nomor:  SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019  (SK.7099)  tentang Penetapan PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kaitannya  dengan pembahasan ini, dalam diktum kesebelas khususnya huruf c dan d dari  SK.7099  tersebut  dijelaskan  tentang  pengecualian terhadap pemberlakuan PIPPIB yaitu PIPPIB dinyatakan tidak berlaku pada lokasi yang telah mendapat perizinan atau  titel  hak  dari  pejabat  berwenang  sesuai  peraturan  perundang- undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 323/Menhut-II/2011  atau sebelum penetapan  tanggal  17  Juni  2011.  Selanjutnya  pengecualian  tersebut  ditegaskan untuk tidak diberlakukan terhadap tanah milik masyarakat perseorangan di APL sepanjang disertai bukti
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 237
hak atas tanah/ tanda bukti kepemilikan lainnya yang  diterbitkan sebelum tanggal 17 Juni 2011  dan  hasilnya  dilaporkan  kepada  Menteri LHK  melalui  Direktur  Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Berdasarkan isi keputusan tersebut, dapat dilihat inkonsistensi perlakuan bidang tanah yang masuk dalam lokasi PPIB  sebagai berikut:  (a) SK.7099  secara  jelas  memberikan pengecualian  pemberlakuan  PIPPIB  terhadap  lokasi  yang telah  mendapatkan  titel  hak  dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang- undangan dan juga terhadap bidang tanah masyarakat, sedangkan Inpres 5/2019 yang menjadi acuan SK.7099 tidak mempertimbangkan hak yang telah terbit bahkan hak masyarakat di dalamnya; (b) kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekjen  ATR/BPN secara jelas tidak mempertimbangkan isi dalam diktum kesebelas SK.7099; (c) pengecualian yang disertai bukti sebelum tanggal 17 Juni 2011 dianggap tidak memiliki alasan yang kuat, bagi masyarakat  yang  telah beritikad baik menguasai tanahnya sejak lama namun belum memiliki surat bukti/titel  hak ataupun alas hak  maka tidak akan memperoleh sertipikat jika alas haknya  dibuat setelah tanggal 17 Juni 2011; dan  (d) pemberlakuan PIPPIB baru dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 melalui surat Sekjen ATR/BPN padahal sejak tahun 2011 (pengecualian PIPPIB) hingga tahun 2019 (pemberlakuan PIPPIB  di Kantor Pertanahan) telah banyak sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
Pengecualian sebelum tanggal 17 Juni 2011 tersebut memberikan  makna yang bias terhadap sertipikat yang telah terbit setelah tanggal 17 Juni 2011. Dari SK.7099 tersebut seolah-olah memaknai bahwa sertipikat yang telah terbit setelah tanggal 17 Juni 2011 menjadi tidak berlaku padahal dalam menerbitkan  sertipikat HAT tersebut tentu telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  SK.7099  juga  sangat  tidak  konsisten  dalam menerapkan UU Penataan Ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang 26 2007  bahwa  penyelenggaraan penataan  ruang  dilakukan  dengan  tetap menghormati  hak  yang  dimiliki  orang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan.

## E. Dampak Inkonsistensi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru
1. Lokasi PPIB Terhadap Rencana Pola Ruang Provinsi Riau Permasalahan kebijakan PPIB terhadap kebijakan pendaftaran tanah pada  dasarnya adalah inkonsistensi kebijakan PPIB terhadap tata ruang, mengingat tata ruang adalah acuan dan pedoman bagi Kantor Pertanahan untuk menerbitkan  sertipikat  HAT  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola ruang dalam RTRW yang dibahas adalah kawasan  yang  ruang  lingkupnya  berpengaruh  secara  langsung  pada  masyarakat  yaitu kawasan  permukiman,  perkebunan rakyat,  dan pertanian. Tabel 2 berikut menampilkan
238 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
luasan kawasan permukiman, perkebunan, dan pertanian yang ditetapkan masuk dalam PPIB. Tabel 2. Lokasi Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap Kawasan Permukiman, Perkebunan Rakyat dan Pertanian Berdasarkan Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota PPIB dalam Pola Ruang Permukiman Perkebunan Rakyat Pertanian 1 Bengkalis 4.028,02 26.769,31 20.052,71 2 Indragiri Hilir 1.145,46 65.761,40 11.688,65 3 Indragiri Hulu 953,22 901,71 3.129,42 4 Kampar 255,97 11.278,86 1.131,78 5 Kepulauan Meranti 2.261,16 43.409,74 24.874,15 6 Kuantan Singingi 0,00 0,20 0,00 7 Pelalawan 3,40 31.784,79 15.118,72 8 Rokan Hilir 4.541,74 28.718,61 5.214,97 9 Rokan Hulu 0,00 79,22 0,00 10  Siak 16,57 859,19 24.061,27 11  Pekanbaru 3.712,56 0,00 0,00 12  Dumai 1.968,16 240,84 6.484,26 Jumlah 18.886,27 209.803,87 111.755,92 Sumber: Hasil Overlay PIPPIB Tahun 2019 Terhadap Peta Rencana Pola Ruang.
Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa permukiman yang masuk dalam lokasi PPIB paling luas adalah Kabupaten Rokan Hilir seluas 4.541 Ha  dan  untuk kawasan pertanian yang paling luas berada di  Kabupaten Kepulauan Meranti  seluas  24.874,15  Ha.  Selain  itu, untuk  kawasan  perkebunan  rakyat  yang  paling  luas  terdampak  lokasi  PPIB  adalah Kabupaten  Indragiri  Hilir  seluas  65.761,40  Ha. Hal berbeda ditunjukkan pada Kabupaten Kuantan Singingi,  dimana kawasan permukiman dan pertanian diketahui tidak terdampak dalam lokasi penghentian pemberian izin baru dan hanya sedikit terdampak pada kawasan perkebunan  rakyat  namun  tidak  cukup  berarti  dibandingkan  kabupaten lainnya.  Dengan adanya kondisi seperti ini dan tidak ditindaklanjuti dengan revisi PPIB maka permasalahan pendaftaran tanah akan terus terjadi.
2. Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap Pelayanan Rutin Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang ditandatangani oleh  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  Nomor:  TU.01.02/1717-100/X/2019 memerintahkan seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan wajib berpedoman pada Peta  Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  “dalam  menjalankan  pelayanan pertanahan”.  Makna  pelayanan  pertanahan tersebut memberikan kejelasan bahwa ruang lingkup pemberlakuan  kebijakan  penghentian  pemberian  izin  baru  sangat  luas  terhadap

## 238 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
luasan kawasan permukiman, perkebunan, dan pertanian yang ditetapkan masuk dalam PPIB.
Tabel 2. Lokasi Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap Kawasan Permukiman,
Perkebunan Rakyat dan Pertanian Berdasarkan Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota PPIB dalam Pola Ruang Permukiman Perkebunan Rakyat Pertanian 1 Bengkalis 4.028,02 26.769,31 20.052,71 2 Indragiri Hilir 1.145,46 65.761,40 11.688,65 3 Indragiri Hulu 953,22 901,71 3.129,42 4 Kampar 255,97 11.278,86 1.131,78 5 Kepulauan Meranti 2.261,16 43.409,74 24.874,15 6 Kuantan Singingi 0,00 0,20 0,00 7 Pelalawan 3,40 31.784,79 15.118,72 8 Rokan Hilir 4.541,74 28.718,61 5.214,97 9 Rokan Hulu 0,00 79,22 0,00 10  Siak 16,57 859,19 24.061,27 11  Pekanbaru 3.712,56 0,00 0,00 12  Dumai 1.968,16 240,84 6.484,26 Jumlah 18.886,27 209.803,87 111.755,92 Sumber: Hasil Overlay PIPPIB Tahun 2019 Terhadap Peta Rencana Pola Ruang.
Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa permukiman yang masuk dalam lokasi PPIB paling luas adalah Kabupaten Rokan Hilir seluas 4.541 Ha  dan  untuk kawasan pertanian yang paling luas berada di  Kabupaten Kepulauan Meranti  seluas  24.874,15  Ha.  Selain  itu, untuk  kawasan  perkebunan  rakyat  yang  paling  luas  terdampak  lokasi  PPIB  adalah Kabupaten  Indragiri  Hilir  seluas  65.761,40  Ha. Hal berbeda ditunjukkan pada Kabupaten Kuantan Singingi,  dimana kawasan permukiman dan pertanian diketahui tidak terdampak dalam lokasi penghentian pemberian izin baru dan hanya sedikit terdampak pada kawasan perkebunan  rakyat  namun  tidak  cukup  berarti  dibandingkan  kabupaten lainnya.  Dengan adanya kondisi seperti ini dan tidak ditindaklanjuti dengan revisi PPIB maka permasalahan pendaftaran tanah akan terus terjadi.
2. Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap Pelayanan Rutin
Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang ditandatangani oleh  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  Nomor:  TU.01.02/1717-100/X/2019 memerintahkan seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan wajib berpedoman pada Peta  Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  “dalam  menjalankan  pelayanan pertanahan”.  Makna  pelayanan  pertanahan tersebut memberikan kejelasan bahwa ruang lingkup pemberlakuan  kebijakan  penghentian  pemberian  izin  baru  sangat  luas  terhadap
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 239
pelayanan  rutin,  baik  itu  terhadap  pendaftaran  tanah  pertama  kali  maupun  terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pada tanggal 28 Februari 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN  juga mengeluarkan  surat  edaran  nomor  HR.01/451-100/II/2020  yang memerintahkan agar kantor pertanahan untuk  menghentikan  permohonan-permohonan  pemecahan,  pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan apabila  bidang tanahnya masuk dalam lokasi PPIB. Permohonan tersebut dihentikan untuk sementara waktu hingga “menunggu hasil koordinasi  dengan KLHK”.  Hasil studi dokumen sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelayanan rutin yang terhenti akibat kebijakan PPIB dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Permohonan Rutin Yang Terhenti Akibat Kebijakan PPIB No.  Jenis Permohonan Jumlah (bidang) Luas (m²) Desa/Kelurahan-Kecamatan 1  Pendaftaran pertama kali 20 66.428  Kelurahan:  Sungai beringin-Tembilahan,  Pekan Arba-Tembilahan,  Tembilahan Hulu-Tembilahan Hulu,  Hidayah-pelangiran Desa:  Teluk Jira-Tempuling,  Sungai Luar-Batang Tuaka. 2  Pemecahan 3 558  Kelurahan: Tembilahan Hilir-Tembilahan. 3  Pemisahan 10 1.514  Kelurahan:  Pekan Arba-Tembilahan,  Sungai Beringin-Tembilahan. 4  Perubahan HAT 2 326  Kelurahan:  Sungai Beringin-Tembilahan. Jumlah 35 68.826 Sumber: Hasil Studi Dokumen, 2020
Keputusan  Sekjen  ATR/BPN  tersebut  sangat  merugikan  banyak  pihak.  Masyarakat yang  akan  memperpanjang  pinjamannya  dengan  memasang  hak tanggungan,  peralihan, pemecahan dan sebagainya, bahkan tidak jarang masyarakat telah melakukan jual-beli tentu sangat dirugikan akibat penghentian tersebut. Kantor Pertanahan sebagai lini terdepan yang berhadapan langsung  dengan masyarakat juga telah dihadapkan dengan berbagai bentuk pengaduan,  laporan,  serta  keluhan  oleh  masyarakat  akibat  keputusan  tersebut.  Jika  hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya peraturan yang lebih tegas dan lebih mengikat sesuai yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan,  maka akan menjadi permasalahan yang besar di bidang pertanahan.
240 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah

## 3. Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap PTSL
Selain  permohonan  oleh  masyarakat  secara  rutin,  kebijakan  penghentian pemberian izin baru juga harus dilaksanakan terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga hanya bidang tanah yang berada di luar lokasi penghentian pemberian izin barulah yang dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Berdasarkan penetapan lokasi PTSL Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 9 desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL Tahun 2020. Desa-desa tersebut tersebar di 6  (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan  Enok,  Kemuning, Batang  Tuaka,  Reteh,  Tempuling  dan  Gaung.  Apabila  terdapat  bidang  yang masuk  dalam lokasi  penghentian  pemberian  baru,  maka  harus  dikategorikan  ke  dalam  K3.3  dan dibuatkan  rekapitulasinya  untuk  dilaporkan  kepada  Menteri  ATR/BPN  dan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Menteri  LHK)  melalui Direktur  Jenderal  Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  jika  memang memiliki  tanda  bukti  kepemilikan  atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses sertipikasi dapat dilanjutkan setelah revisi PIPPIB tersebut selesai. Berdasarkan Petunjuk  Teknis  Nomor  2/Juknis  00.3.KU.01.01/II/2019  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahun 2019,  pelaksanaan  penyelesaian  kegiatan PTSL untuk Kluster 3 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu K3.1, K3.2, dan K3.3. Dalam hal ini, Kluster 3.3 diberlakukan  untuk subyek yang merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN dan Badan Hukum Swasta. Selain itu K3.3 diberlakukan untuk subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL dan tanah objek transmigrasi.
Hasil identifikasi bidang K3.3 yang telah dilakukan,  didapatlah fakta-fakta  bahwa banyak bidang tanah K3.3 yang berada dalam lokasi penghentian pemberian izin baru (Tabel 4).  Terdapat 724 bidang tanah atau  36,2% dari total K3.3 yang masuk ke dalam lokasi penghentian pemberian izin baru  dan lokasinya tersebar di 4 desa, yaitu Desa Seberang Sanglar, Mekar Sari, Sungai Ambat, dan Tanjung Siantar. Dari keempat desa tersebut, bidang tanah yang paling banyak masuk dalam PPIB berada di Desa Sungai Ambat yaitu sebanyak 399 bidang tanah.
Tabel 4. Rekapitulasi Bidang Tanah K3.3 Terdampak PIPPIB Berdasarkan Desa No.  Desa/Kelurahan Kecamatan K3.3 Total K3.3 Dalam PPIB Luar PPIB 1 Seberang Sanglar Reteh 43 219 262 2 Mekar Sari Reteh 198 166 364 3 Sungai Ambat Enok 399 45 444 4 Teluk Kiambang Tempuling 0 228 228 5 Sungai Junjangan  Batang Tuaka 0 0 0 6 Tanjung Siantar Batang Tuaka 84 406 490 7 Gembira Gaung 0 0 0
240 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah

## 3. Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap PTSL
Selain  permohonan  oleh  masyarakat  secara  rutin,  kebijakan  penghentian pemberian izin baru juga harus dilaksanakan terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga hanya bidang tanah yang berada di luar lokasi penghentian pemberian izin barulah yang dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Berdasarkan penetapan lokasi PTSL Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 9 desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL Tahun 2020. Desa-desa tersebut tersebar di 6  (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan  Enok,  Kemuning, Batang  Tuaka,  Reteh,  Tempuling  dan  Gaung.  Apabila  terdapat  bidang  yang masuk  dalam lokasi  penghentian  pemberian  baru,  maka  harus  dikategorikan  ke  dalam  K3.3  dan dibuatkan  rekapitulasinya  untuk  dilaporkan  kepada  Menteri  ATR/BPN  dan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Menteri  LHK)  melalui Direktur  Jenderal  Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  jika  memang memiliki  tanda  bukti  kepemilikan  atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses sertipikasi dapat dilanjutkan setelah revisi PIPPIB tersebut selesai. Berdasarkan Petunjuk  Teknis  Nomor  2/Juknis  00.3.KU.01.01/II/2019  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahun 2019,  pelaksanaan  penyelesaian  kegiatan PTSL untuk Kluster 3 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu K3.1, K3.2, dan K3.3. Dalam hal ini, Kluster 3.3 diberlakukan  untuk subyek yang merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN dan Badan Hukum Swasta. Selain itu K3.3 diberlakukan untuk subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL dan tanah objek transmigrasi.
Hasil identifikasi bidang K3.3 yang telah dilakukan,  didapatlah fakta-fakta  bahwa banyak bidang tanah K3.3 yang berada dalam lokasi penghentian pemberian izin baru (Tabel 4).  Terdapat 724 bidang tanah atau  36,2% dari total K3.3 yang masuk ke dalam lokasi penghentian pemberian izin baru  dan lokasinya tersebar di 4 desa, yaitu Desa Seberang Sanglar, Mekar Sari, Sungai Ambat, dan Tanjung Siantar. Dari keempat desa tersebut, bidang tanah yang paling banyak masuk dalam PPIB berada di Desa Sungai Ambat yaitu sebanyak 399 bidang tanah.
Tabel 4. Rekapitulasi Bidang Tanah K3.3 Terdampak PIPPIB Berdasarkan Desa
No.  Desa/Kelurahan Kecamatan K3.3 Total K3.3 Dalam PPIB Luar PPIB 1 Seberang Sanglar Reteh 43 219 262 2 Mekar Sari Reteh 198 166 364 3 Sungai Ambat Enok 399 45 444 4 Teluk Kiambang Tempuling 0 228 228 5 Sungai Junjangan  Batang Tuaka 0 0 0 6 Tanjung Siantar Batang Tuaka 84 406 490 7 Gembira Gaung 0 0 0
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 241 8 Kemuning Tua Kemuning 0 121 121 9 Lubuk Besar Kemuning 0 91 91 Jumlah 724 1.276 2.000 Sumber: Hasil Identifikasi Bidang Tanah K3.3 Terhadap PIPPIB Tahun 2019 F. Rekomendasi Kebijakan
1. Pihak Yang Terlibat
Lindblom (1980) menjelaskan bahwa dalam memahami proses perumusan  kebijakan, perlu  dipahami  aktor-aktor  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembentukan kebijakan tersebut, baik itu pihak resmi dan pihak  yang tidak resmi. Selanjutnya Anderson dalam Wahab (2005) menjelaskan pihak resmi yang  dimaksud ialah pihak negara sebagai pembuat kebijakan resmi yang terdiri atas legislatif, eksekutif, administratif dan pengadilan. Legislatif  mengacu  pada  anggota  dewan  yang  dibantu  para  stafnya,  eksekutif  adalah Presiden dan jajarannya, sedangkan administratif adalah lembaga-lembaga pelaksana suatu kebijakan. Pihak yang tidak resmi adalah pihak non negara sebagai peserna  non pemerintahan  yang  terdiri  dari  partai  politik,  organisasi  penelitian,  media  komunikasi  dan individu masyarakat.
Tabel 5. Aktor yang Terlibat dalam Rekomendasi Kebijakan No. Aktor Peran Pelaksanaan 1  Kementerian ATR/BPN a. Pelaksana kebijakan PTSL. b. Pelaksana kebijakan penghentian pemberian izin baru. c. Pelaksana kebijakan penataan ruang a. Penguatan hak b. Klarifikasi bidang tanah di dalam lokasi penghentian pemberian izin baru pada kepada KLHK. c. Konsolidasi PIPPIB ke dalam revisi peta tata ruang wilayahnya. 2  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelaksana kebijakan penghentian pemberian izin baru. Pelaksanaan revisi PIPPIB dengan pertimbangan: a. Hasil survei kondisi fisik di lapangan b. Perubahan tata ruang c. Data penutupan lahan terkini d. Masukan dari masyarakat e. Pembaharuan data perizinan 3  Pemerintah Daerah a. Pelaksana kebijakan PPIB b. Pelaksana kebijakan penataan ruang Konsolidasi PIPPIB ke dalam revisi peta tata ruang wilayahnya 4  Masyarakat a. Objek kebijakan PTSL b. penghentian pemberian izin baru dan penataan ruang Pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Sumber: Analisis Peneliti, 2020
242 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
Berdasarkan konsep dasar sebagaimana dikemukakan Lindblom dan Wahab dapat ditelusuri para pihak  atau aktor yang terlibat dalam  permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru. Aktor tersebut antara lain: Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dari masing-masing aktor dapat diuraikan pula tugas dan perannya dalam sinkronisasi kebijakan PPIB terhadap kebijakan PTSL dan kebijakan penataan ruang (Tabel 5).
2. Identifikasi Permasalahan
Proses  identifikasi  dan  merumuskan  suatu  permasalahan  merupakan  langkah  yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan (Bintari dan Pandiangan 2016, 224). Setiap masalah-masalah  publik  harus  dikenali  dan  didefinisikan dengan baik agar dapat merumuskan suatu kebijakan yang baik.  Suatu  kebijakan  pada  dasarnya  dibuat  dengan harapan  agar  dapat  menyelesaikan  suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut penulis,  faktor  utama  yang  menjadi  hasil  temuan  dari  permasalahan kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap kebijakan PTSL dan kebijakan penataan ruang adalah dikarenakan terjadinya disharmoni kebijakan. Menurut Gandhi (1995,13) dalam Sayuna (2016, 21), disharmonisasi bisa terjadi karena  adanya perbedaan pendapat aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang. Pada prakteknya, Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni, yaitu:
a. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang- undangan.
b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya.
c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung.
e. Perbedaan antar ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu.
f. Benturan  antar  wewenang  instansi-instansi  pemerintah  karena  pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.
Selain  itu,  Mahendra  (2010)  mengemukakan  terdapat  6  (enam)  faktor  yang menyebabkan  disharmoni  sebagai  berikut:  1)  Pembentukan  dilakukan  oleh  lembaga  yang berbeda  dan  sering  dalam  kurun waktu  yang  berbeda; 2) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti  baik  karena  dibatasi  oleh  masa jabatan, alih tugas atau penggantian; 3) Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  lebih  kuat  dibanding  pendekatan sistem; 4) Lemahnya  koordinasi dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  yang  melibatkan  berbagai instansi dan  disiplin  hukum; 5) Akses  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan 6) Belum mantapnya cara

## 242 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
Berdasarkan konsep dasar sebagaimana dikemukakan Lindblom dan Wahab dapat ditelusuri para pihak  atau aktor yang terlibat dalam  permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru. Aktor tersebut antara lain: Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dari masing-masing aktor dapat diuraikan pula tugas dan perannya dalam sinkronisasi kebijakan PPIB terhadap kebijakan PTSL dan kebijakan penataan ruang (Tabel 5).

## 2. Identifikasi Permasalahan
Proses  identifikasi  dan  merumuskan  suatu  permasalahan  merupakan  langkah  yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan (Bintari dan Pandiangan 2016, 224). Setiap masalah-masalah  publik  harus  dikenali  dan  didefinisikan dengan baik agar dapat merumuskan suatu kebijakan yang baik.  Suatu  kebijakan  pada  dasarnya  dibuat  dengan harapan  agar  dapat  menyelesaikan  suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut penulis,  faktor  utama  yang  menjadi  hasil  temuan  dari  permasalahan kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap kebijakan PTSL dan kebijakan penataan ruang adalah dikarenakan terjadinya disharmoni kebijakan. Menurut Gandhi (1995,13) dalam Sayuna (2016, 21), disharmonisasi bisa terjadi karena  adanya perbedaan pendapat aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang. Pada prakteknya, Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni, yaitu:
a. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang- undangan.
b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya.
c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung.
e. Perbedaan antar ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu.
f. Benturan  antar  wewenang  instansi-instansi  pemerintah  karena  pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.
Selain  itu,  Mahendra  (2010)  mengemukakan  terdapat  6  (enam)  faktor  yang menyebabkan  disharmoni  sebagai  berikut:  1)  Pembentukan  dilakukan  oleh  lembaga  yang berbeda  dan  sering  dalam  kurun waktu  yang  berbeda; 2) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti  baik  karena  dibatasi  oleh  masa jabatan, alih tugas atau penggantian; 3) Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  lebih  kuat  dibanding  pendekatan sistem; 4) Lemahnya  koordinasi dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  yang  melibatkan  berbagai instansi dan  disiplin  hukum; 5) Akses  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan 6) Belum mantapnya cara
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah … 243
dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang- undangan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Gandhi dan Mahendra diatas, maka menurut  pendapat penulis, terjadinya disharmoni kebijakan dalam hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu:  a)  perbedaan  antara  peraturan  perundang-undang  dengan  kebijakan  instansi pemerintah; b) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya karena peraturan tersebut yang dibuat cenderung terburu-buru; dan c) lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.
3. Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan Berdasarkan faktor-faktor terjadinya disharmoni kebijakan penghentian pemberian izin baru, maka perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan oleh setiap pihak-pihak yang berwenang didalamnya.  Rumusan  rekomendasi  kebijakan  pertanahan  yang  perlu  dilakukan  adalah sebagai berikut:
a. Mendesain dan mengeluarkan kebijakan penataan ruang agar PIPPIB telah benar- benar mempertimbangkan RTRW Provinsi Riau
Upaya ini merupakan penerapan asas hukum atau doktrin hukum Lex Superior Derogat Lege Inferiori, artinya peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi atau dalam hal ini merupakan RTRW Provinsi Riau  yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018  mengesampingkan peraturan tingkat yang lebih rendah atau dalam hal ini  Inpres 5/2019 dan ketentuan-ketentuan yang menjadi tindak lanjut inpres  tersebut diantaranya tentang penetapan PIPPIB. Hal tersebut merupakan wujud dari diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  dimana  pada  penjelasan Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a,  disebutkan bahwa  kawasan bergambut  merupakan kawasan yang masuk  dalam  kawasan  lindung.  Berdasarkan  hal  tersebut,  akan  menjadi  rancu  apabila kawasan gambut diatur juga di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019.
Selanjutnya,  berdasarkan isi amar ketujuh huruf a Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  SK.7099/MENLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang  Penetapan  Peta  Indikatif  Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2019, dijelaskan bahwa revisi PIPPIB dilakukan berdasarkan Perubahan Tata Ruang. Faktanya saat ini  adalah revisi  PIPPIB Tahun 2019 belum disesuaikan pada RTRW Provinsi Riau karena banyaknya areal penggunaan lain khususnya permukiman, pertanian dan perkebunan rakyat yang masuk dalam lokasi penghentian pemberian izin baru. Oleh karena itu, revisi PIPPIB selanjutnya harus konsisten mengikuti tata ruang yang berlaku maupun jika telah dilakukan revisi terhadap tata ruang tersebut. Sejalan dengan Utami dkk (2017, 240) seharusnya PIPPIB tersebut segera disesuaikan dan dikonsolidasikan dengan RTRW.
244 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
b. Mencabut  Surat  Edaran  dari  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 dan Nomor: HR.01/451-100/II/2020
Peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu,  keputusan, instruksi, edaran, pengumuman. Menurut Phillipus M. Hadjon  (dalam Riyanto 2015, 6-7) bahwa produk semacam peraturan kebijaksanaan  tidak  terlepas  dari  penggunaan freies ermessen ,  yaitu  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk ”jurisdische regel” , seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran dan pengumuman kebijaksanaan. Van Kreveld mengatakan sebagaimana  dikutip  oleh  Nugraha  dkk.  (2005,  93), walau didasarkan pada azas freies ermessen, beleidsregel ini harus memenuhi  syarat-syarat tertentu  untuk kemudian  dapat berlaku. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, maka surat edaran Sekjen tersebut tidak memenuhi  syarat-syarat  diberlakukannya  suatu  kebijakan  sebagaimana  konsep  yang dikemukakan  oleh  Van  Kreveld,  karena:  (1) Bertentangan  dengan  peraturan  dasar  yang mengandung  wewenang diskresioner,  karena PTSL sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya hanya berpedoman  pada  RTRW  ataupun  peta  kehutanan  dan  tidak  pada  PIPPIB. Surat edaran edaran tersebut menghambat proses PTSL padahal PTSL  tidak  disebutkan  secara eksplisit di  dalam  Inpres  5/2019; (2) Bertentangan  dengan  nalar  sehat,  karena  akibat  yang ditimbulkan  berdampak  langsung  pada  masyarakat  padahal  di  dalam  Inpres  Nomor  5 Tahun 2019  seharusnya  tidak  dapat menghentikan kegiatan dalam  rangka  mendukung Program Strategis Nasional, sedangkan implementasinya diberlakukan juga terhadap PTSL dan mengabaikan  hak  yang  telah terbit; (3) Kebijakan  tidak  dipersiapkan  dengan  cermat. Kebijakan  dalam  surat edaran  berpotensi  menimbulkan  kesewenang-wenangan  pemerintah dan unsur pelaksana dalam bertindak; (4) Ketidakjelasan isi kebijakan yang seharusnya jelas memuat  hak  dan  kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal). Dari tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya kepastian hukum formal; (5) Ketidakjelasan tujuan dan dasar pertimbangannya. Pada surat edaran  tidak  dijabarkan dengan jelas mengenai tujuan dan dasar pertimbangannya, sehingga menimbulkan berbagai macam tafsir dari  seluruh  pemangku  dan  pelaksana  kebijakan; dan (6) Tidak  memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan  yang  telah  ditimbulkan  jangan  sampai  diingkari. Sebagaimana  yang  telah dijelaskan, syarat kepastian hukum materiil juga tidak dipenuhi dalam  kebijakan penghentian  pemberian izin baru.  Selain itu,  tidak  adanya  standar, operasional dan prosedur dalam kegiatan klarifikasi bidang tanah yang juga menimbulkan keabu-abuan dalam pelaksanaannya karena tidak dijabarkan dengan jelas berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses klarifikasi tersebut.
244 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
b. Mencabut  Surat  Edaran  dari  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 dan Nomor: HR.01/451-100/II/2020
Peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu,  keputusan, instruksi, edaran, pengumuman. Menurut Phillipus M. Hadjon  (dalam Riyanto 2015, 6-7) bahwa produk semacam peraturan kebijaksanaan  tidak  terlepas  dari  penggunaan freies ermessen ,  yaitu  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk ”jurisdische regel” , seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran dan pengumuman kebijaksanaan. Van Kreveld mengatakan sebagaimana  dikutip  oleh  Nugraha  dkk.  (2005,  93), walau didasarkan pada azas freies ermessen, beleidsregel ini harus memenuhi  syarat-syarat tertentu  untuk kemudian  dapat berlaku. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, maka surat edaran Sekjen tersebut tidak memenuhi  syarat-syarat  diberlakukannya  suatu  kebijakan  sebagaimana  konsep  yang dikemukakan  oleh  Van  Kreveld,  karena:  (1) Bertentangan  dengan  peraturan  dasar  yang mengandung  wewenang diskresioner,  karena PTSL sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya hanya berpedoman  pada  RTRW  ataupun  peta  kehutanan  dan  tidak  pada  PIPPIB. Surat edaran edaran tersebut menghambat proses PTSL padahal PTSL  tidak  disebutkan  secara eksplisit di  dalam  Inpres  5/2019; (2) Bertentangan  dengan  nalar  sehat,  karena  akibat  yang ditimbulkan  berdampak  langsung  pada  masyarakat  padahal  di  dalam  Inpres  Nomor  5 Tahun 2019  seharusnya  tidak  dapat menghentikan kegiatan dalam  rangka  mendukung Program Strategis Nasional, sedangkan implementasinya diberlakukan juga terhadap PTSL dan mengabaikan  hak  yang  telah terbit; (3) Kebijakan  tidak  dipersiapkan  dengan  cermat. Kebijakan  dalam  surat edaran  berpotensi  menimbulkan  kesewenang-wenangan  pemerintah dan unsur pelaksana dalam bertindak; (4) Ketidakjelasan isi kebijakan yang seharusnya jelas memuat  hak  dan  kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal). Dari tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya kepastian hukum formal; (5) Ketidakjelasan tujuan dan dasar pertimbangannya. Pada surat edaran  tidak  dijabarkan dengan jelas mengenai tujuan dan dasar pertimbangannya, sehingga menimbulkan berbagai macam tafsir dari  seluruh  pemangku  dan  pelaksana  kebijakan; dan (6) Tidak  memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan  yang  telah  ditimbulkan  jangan  sampai  diingkari. Sebagaimana  yang  telah dijelaskan, syarat kepastian hukum materiil juga tidak dipenuhi dalam  kebijakan penghentian  pemberian izin baru.  Selain itu,  tidak  adanya  standar, operasional dan prosedur dalam kegiatan klarifikasi bidang tanah yang juga menimbulkan keabu-abuan dalam pelaksanaannya karena tidak dijabarkan dengan jelas berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses klarifikasi tersebut.
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Pada  tataran  implementasi,  surat  edaran  sering  dijumpai  bahwa  materinya bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum,  sebagai  contoh  adalah  surat  edaran  yang ditandatangani  oleh  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN  Nomor  TU.01.02/1717- 100/X/2019  dan  Nomor  HR.01/451-100/II/2020.  Keanehan  yang  sangat  kontras  terlihat adalah  Surat  Sekretaris  Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tersebut  memiliki kop surat yang bersumber dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan bukan merupakan kop surat langsung dari Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
c. Mengeluarkan kebijakan PTSL terhadap bidang tanah yang berada di dalam lokasi penghentian pemberian izin baru
Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah tentu  saja  telah mempertimbangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jika ada peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga  tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku  maka  sebaiknya perlu  adanya koordinasi  mulai  dari level  daerah  hingga  pada level  pusat  sehingga  tidak  ada  keputusan  yang  merugikan  dan menimbulkan masalah bagi banyak pihak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019,  kebijaksanaan  tersebut  membuka  peluang sebesar-besarnya  pada  bidang  tanah  yang  terdampak  lokasi  penghentian  izin  baru  untuk dapat  dikeluarkan  pada  revisi  PIPPIB  selanjutnya  jika  memiliki  alat/tanda  bukti kepemilikannya.
Berdasarkan amar kesebelas huruf c dan d surat keputusan tersebut sangat jelas bahwa PIPPIB  tidak  dapat  diberlakukan  pada  bidang  tanah  milik  masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikannya jika telah memiliki sertipikat atau alas hak lainnya dalam hal ini berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat atau Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa yang diterbitkan sebelum SK.323/Menhut- II/2011 diberlakukan.  Oleh  karena  itu,  menyikapi  permasalahan  pemeliharaan data pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah pertama kali  khususnya PTSL seharusnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun  hasil akhirnya jika dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya (K1), maka  Kantor Pertanahan dapat melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
d. Koordinasi kepada pihak-pihak pembuat kebijakan
Sebagai bukti kesepakatan dari rumusan kebijakan-kebijakan di atas, maka koordinasi antar  kementerian/lembaga  yang  terkait  diantaranya  Kementerian ATR/BPN, KLHK, gubernur/wali kota sebagai instansi yang  berwenang  mengeluarkan kebijakan harus selalu sinkron.  Hal  tersebut  sangat  penting dilakukan agar komitmen dalam  melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.
246 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah

## G. Kesimpulan
Dari hasil analisis spasial yang dilakukan terhadap overlay PIPPIB Tahun 2019 dengan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Riau, ditemukan alasan yang sangat mendasar mengapa kebijakan PPIB bisa berdampak pada kebijakan pendaftaran tanah. Alasan tersebut dikarenakan lokasi PPIB ternyata berbenturan pada kawasan budidaya, diantaranya adalah kawasan permukiman seluas 18.886,27 Ha, perkebunan rakyat seluas 209.803,87 Ha dan pertanian seluas 111.755,92 Ha yang ketiganya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.
Hasil analisis komparasinya, terhadap pendaftaran tanah pertama kali, baik pelayanan rutin oleh pemohon maupun PTSL berdampak pada tidak diterbitkannya sertipikat HAT jika berada di dalam lokasi PPIB berdasarkan PIPPIB. Terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah khususnya pemecahan,  pemisahan,  peralihan,  perubahan  hak  atas  tanah  dan pemasangan hak  tanggungan  untuk  sementara dihentikan  terlebih  dahulu,  menunggi hasil koordinasi dengan KLHK. Dampaknya terhadap PTSL ialah terdapat 724 bidang K3.3 yang berada di dalam lokasi PPIB yang tidak dapat diterbitkan sertipikat  HAT-nya di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, dampaknya terhadap  pelayanan  rutin adalah terdapat 35 bidang tanah yang tertahan (tertunggak) di Kantor Petanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dapat diselesaikan karena masuk dalam lokasi PPIB. Permohonan tersebut  akan  diselesaikan hingga lokasi tersebut ditetapkan menjadi di luar lokasi PPIB sesuai revisi PIPPIB selanjutnya.
Rekomendasi kebijakannya adalah sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan,  yaitu  dengan  cara;  (a)  PIPPIB  mempertimbangkan  RTRW;  (b)  Kementerian ATR/BPN  diharapkan dapat mencabut surat edaran dari Sekretaris  Jenderal Kementerian ATR/BPN; (c) bidang tanah di lokasi PPIB agar diterbitkan  sertipikat  sesuai  peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada KLHK, dan (d) koordinasi  yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan.

## Daftar Pustaka
Berliani H., Suwito, Waluyo, J., Prameswari, A., Syarif, L.M., Hardiyanto, G.  (2016).
Penguatan kebijakan moratoriun perizinan di hutan alam primer dan lahan gambut. The Partnership for Governance Reform , Partner Policy Paper No.8/2016. Bintari,  A.  &  Pandiangan  L.H.S.  (2016).  Formulasi  kebijakan  pemerintah  tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(2),
220-238.
Gandhi, L.M.  (1995).  Harmonisasi  hukum menuju hukum responsive. Pidato Pengukuhan

## 246 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah

## G. Kesimpulan
Dari hasil analisis spasial yang dilakukan terhadap overlay PIPPIB Tahun 2019 dengan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Riau, ditemukan alasan yang sangat mendasar mengapa kebijakan PPIB bisa berdampak pada kebijakan pendaftaran tanah. Alasan tersebut dikarenakan lokasi PPIB ternyata berbenturan pada kawasan budidaya, diantaranya adalah kawasan permukiman seluas 18.886,27 Ha, perkebunan rakyat seluas 209.803,87 Ha dan pertanian seluas 111.755,92 Ha yang ketiganya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.
Hasil analisis komparasinya, terhadap pendaftaran tanah pertama kali, baik pelayanan rutin oleh pemohon maupun PTSL berdampak pada tidak diterbitkannya sertipikat HAT jika berada di dalam lokasi PPIB berdasarkan PIPPIB. Terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah khususnya pemecahan,  pemisahan,  peralihan,  perubahan  hak  atas  tanah  dan pemasangan hak  tanggungan  untuk  sementara dihentikan  terlebih  dahulu,  menunggi hasil koordinasi dengan KLHK. Dampaknya terhadap PTSL ialah terdapat 724 bidang K3.3 yang berada di dalam lokasi PPIB yang tidak dapat diterbitkan sertipikat  HAT-nya di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, dampaknya terhadap  pelayanan  rutin adalah terdapat 35 bidang tanah yang tertahan (tertunggak) di Kantor Petanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dapat diselesaikan karena masuk dalam lokasi PPIB. Permohonan tersebut  akan  diselesaikan hingga lokasi tersebut ditetapkan menjadi di luar lokasi PPIB sesuai revisi PIPPIB selanjutnya.
Rekomendasi kebijakannya adalah sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan,  yaitu  dengan  cara;  (a)  PIPPIB  mempertimbangkan  RTRW;  (b)  Kementerian ATR/BPN  diharapkan dapat mencabut surat edaran dari Sekretaris  Jenderal Kementerian ATR/BPN; (c) bidang tanah di lokasi PPIB agar diterbitkan  sertipikat  sesuai  peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada KLHK, dan (d) koordinasi  yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan.

## Daftar Pustaka
Berliani H., Suwito, Waluyo, J., Prameswari, A., Syarif, L.M., Hardiyanto, G.  (2016).
Penguatan kebijakan moratoriun perizinan di hutan alam primer dan lahan gambut. The Partnership for Governance Reform , Partner Policy Paper No.8/2016.
Bintari,  A.  &  Pandiangan  L.H.S.  (2016).  Formulasi  kebijakan  pemerintah  tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(2), 220-238.
Gandhi, L.M.  (1995).  Harmonisasi  hukum menuju hukum responsive. Pidato Pengukuhan
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …
Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Jakarta.
Jaya,  I.N.S.,  Hidayanti,  N.,  Suhadi,  Z.,  Rozani,  A.,  Rompas,  A.,  Nauli,  M.,  Jatmiko,  H.,
Kurniawan, R., Berliani, H., Waluyo, J., Suwito, Hardiyanto, G., Prameswari, A.,
Puteri, J.  (2015, April).  Analisis  kebijakan  penundaan  pemberian  izin  baru  dan penyempurnaan  tata kelola  hutan  alam  primer  dan  lahan  gambut. WALHI  RIAU .
Diakses dari http://www.walhi-riau.or.id/wp-content/uploads/2015/04/Analisis-
Moratorium- 2015-finalLL.pdf.
Kurnia, F. (2020, Februari 3).  Petani  Riau makin sejahtera, NTP melonjak 7 kali nasional.
Gatra.com . Diakses dari  https://www.gatra.com/detail/news/467797/ekonomi/petani- riau- makin-sejahtera-ntp-melonjak-7-kali-nasional pada 17 Mei 2020.
Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 November 2018.
Larasati, A.M., Subiyanto, S., & Sukmono, A.  (2017).  Analisis penggunaan dan pemanfaatan  tanah  (P2T)  menggunakan  sistem  informasi  geografis  Kecamatan Banyumanik tahun 2016. Jurnal Geodesi Undip , 6(4), 89-97. Lindblom, C.E. (1980). The Policy Making Process . London: Prentice Hall. Mahendra, A.A.O.  (2010).  Harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam Artikel Hukum Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-undangan. Diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180
Nugraha, S dkk. (2005). Hukum Administrasi Negara . Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Puspasari,  S.  &  Sutaryono.  (2017). Integrasi  agraria  pertanahan  dan  tata  ruang:  menyatukan status tanah dan fungsi ruang . Yogyakarta: STPN Press.
Riyanto,  A.  (2015).  Eksistensi  dan  kedudukan  hukum  surat  edaran  Kapolri  tentang penanganan ujaran kebencian. Jurnal Cahaya Keadilan , 3(2), 1-13. Sayuna, I.  (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tesis S2). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Suratno,  S.B.  (2017).  Pembentukan  peraturan  kebijakan  berdasarkan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik. E-Journal Lentera Hukum, 4(3), 164-174.
Utami, W., Ndaru, A.Y., Widyastuti, A. & Swardiana, I.M.A. (2017). Pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan melalui pemetaan HGU dan pengendalian pertanahan (Studi Kasus Provinsi Riau). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 3(2), 232-245.
Wahab, A.S.  (2005). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan
248 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Indonesia. Indonesia. Undang-Undang 26 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor 10 Tahun 2018  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.01/451-100/II/2020 perihal klarifikasi kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk sertipikat yang telah terbit dan berada dalam PIPPIB.
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 323/Menhut- II/2011  tentang  Penetapan  Peta  Indikatif  Penundaan  Pemberian  Izin  Baru Pemanfaatan  Hutan,  Penggunaan  Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.
248 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid, Sri Kistiyah
Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang 26 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor 10 Tahun 2018  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.01/451-100/II/2020 perihal klarifikasi kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk sertipikat yang telah terbit dan berada dalam PIPPIB.
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7099/MENLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019.
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 323/Menhut- II/2011  tentang  Penetapan  Peta  Indikatif  Penundaan  Pemberian  Izin  Baru Pemanfaatan  Hutan,  Penggunaan  Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.
Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB Terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah …