## APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY

## Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular Economy
* Luthfi Alif Dinar Choirunnisa dan Evi Grafitiani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia Diterima tanggal: 30 Agustus 2021; Diterima setelah perbaikan: 4 Maret 2022; Disetujui terbit: 28 Juni 2022

## ABSTRAK
Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R ( reduce , reuse , dan recycle) . Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat .
Kata Kunci: benefit transfer; circular economy ; ekosistem mangrove; pesisir; Pacitan

## ABSTRACT
Mangrove  ecosystems  have  great  ecological  and  socio-economic  benefits.  The  management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area  of  Pacitan  Regency.  The  biodiversity  value  as  a  reference  in  preserving  the  coastal  mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related  to  the  research.  The  method  used  to  see  the  option  value  is  the  benefit  transfer  method  by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiversity in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, and Pacitan Bay, Sidoharjo Village, Pacitan District with an area of 7 ha of mangoves amounted to Rp1,018,470.00/ha/ year. The economic value of the option value in the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency needs to be maintained through integrated management system with applications to monitor objects in the mangrove forest and monitor the relationship between the government and the community as mangrove ecosystem managers. Waste management activities need to be developed as well through the application of 3R (reduce, reuse, and recycle). The circular economy concept is used so that the value of the option benefits does not decrease and can increase the socio-economic and ecological benefits so that the welfare of the coastal community of Pacitan Regency increases .
Keywords: benefit transfer, circular economy, mangrove ecosystem; coastal; Pacitan
* Korespondensi Penulis: email: luthfialifdinar@student.uns.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10048

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki daerah pesisir yang luas, salah satunya Kabupaten Pacitan. Daerah pesisir memiliki potensi sumber daya pesisir yang terdiri dari 11 sektor ekonomi kelautan yang perlu dikelola dan dikembangkan (Lasabuda, 2013). Ekosistem mangrove merupakan salah satu sektor ekonomi kelautan yang perlu dikelola dan dikembangkan pada daerah pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Pada tahun 2020, jumlah rumah tangga perikanan laut sebanyak 4.540 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2020). Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (S Penelitian ini berhubungan dengan nelayan pesisir di Kabupaten Pacitan dengan kondisi sosial ekonomi nelayan yang rentan, terlebih dengan adanya perubahan iklim yang dirasakan dalam beberapa dekade terakhir ini. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change  (2007),  aktifitas  manusia  berupa  emisi gas rumah kaca memiliki potensi atas terjadinya perubahan iklim. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove (KKP, 2021). Tanaman mangrove menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut. Selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Stuchtey et al. (2020) dalam peneilitiannya menyatakan bahwa pemerintah melakukan upaya mitigasi perubahan iklim melalui kawasan konservasi laut (KKL). Kegiatan KKL berfungsi untuk membantu mengatasi dampak perubahan iklim dengan berfokus pada pengelolaan kawasan dan penerapan pengetahuan ilmiah untuk mengurangi stresor, serta memantau kondisi dan tren. Kegiatan KKL melalui ekosistem mangrove akan menjaga iklim dan cuaca karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor kerusakan sistem alam. Hutan mangrove menjadi sumber untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat dalam rangka membantu terjadinya iklim dan cuaca yang nyaman untuk mencegah bencana alam.
Melestarikan hutan mangrove merupakan tindakan yang tepat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ekosistem mangrove muncul sebagai solusi yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan menawarkan perlindungan pantai. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan (2020), panjang pantai di pesisir Kabupaten Pacitan mencapai 70,709 km. Wilayah pantai memerlukan
pengelolaan lingkungan karena hutan mangrove berperan penting bagi berbagai organisme perairan, melindungi dari abrasi, tsunami dan intrusi air laut. Di pesisir Kabupaten Pacitan terdapat cemara udang dan pandanus  tectorius atau pandan duri yang keduanya merupakan mangrove ikutan (Utami &  Luthfi,  2019).  Diterangkan  lebih  lanjut  bahwa mangrove asli masih sangat jarang ditemukan di pesisir Kabupaten Pacitan karena jenis substrat merupakan lahan pasir yang luas. Apabila mangrove asli ditanam, tingkat keberhasilan untuk hidup sangat kecil, karena secara umum ekosistem mangrove hidup pada substrat lumpur.Namun, saat ini masyarakat wilayah pantai di Pacitan sudah memulai melakukan penanaman mangrove, dan kesadaran akan pentingnya mangrove sudah mulai diajarkan di lembaga pendidikan.
Sejak tahun 2002, pemerintah telah menanam 14,9 juta batang bakau di 119,3 ha wilayah pesisir. Sementara itu, luas hutan mangrove dunia adalah 16.530.000 ha, sedangkan Indonesia memiliki 3.490.000 ha atau 21% dari luas mangrove dunia (KKP, 2021). Kabupaten Pacitan memiliki potensi mangrove yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo dengan luas sebesar 2 ha, dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas sebesar 5 ha. Jenis mangrove yang ada pada pesisir Kabupaten Pacitan adalah jenis Avicennia  sp dan Rhizopora sp (Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2018b). Jenis Avicennia  sp dan Rhizopora  sp memiliki kekhasan pada perakaran yang bermanfaat untuk perlindungan bagi larva dan biota laut lainnya dari ikan pemangsa (Karimah, 2017). Kekhasan yang dimiliki ekosistem mangrove yang ada di pesisir Kabupaten Pacitan dapat menjadi tempat bertelur, pemijah, berkembang biak, mencari makan berbagai jenis ikan dan udang kecil. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi sebagai penahan abrasi, amukan angin topan, dan tsunami, serta sebagai penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut. Ekosistem mangrove menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting dan kerang dengan nilai ekonomi tinggi. Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika dengan ciri khas tumbuh di sekitar pantai dan di sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Memiliki beberapa jenis tanaman bakau, api-api, nipah, jeruju dan lain-lain, mangrove tumbuh optimal pada wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur (Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2020).
Mangrove merupakan salah satu ekosistem pada daerah pesisir. Dalam Shih et  al. ( 2015), mangrove merupakan jenis vegetasi utama di sepanjang garis pantai dan dapat tumbuh pada daerah tropis maupun daerah subtropis. Pertumbuhan mangrove ditentukan oleh kondisi lingkungan perairan di antaranya kadar garam pada air laut, kondisi keasaman tanah, dan iklim (Mangkay et  al., 2012) hal ini membuat hutan mangrove di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Dijelaskan lebih lanjut, untuk menjaga keseimbangan siklus biologi pada perairan, hutan mangrove juga memiliki manfaat secara sosial maupun ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, masyarakat di pesisir Kabupaten Pacitan belum mengelola hutan mangrove dengan baik karena belum menyadari manfaat mangrove. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola ekosistem hutan mangrove.
Peranan pemerintah diperlukan melalui pengelolaan hutan mangrove dengan sistem circular economy sebagai upaya pelestarian hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan. Moata et al. (2019) mengatakan bahwa circular economy diperkenalkan pertama kali di China pada tahun 1998 dan diterima oleh pemerintah pusat secara formal pada tahun 2002 sebagai strategi baru pembangunan. Circular economy memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi, menjaga lingkungan dan memelihara sumber daya. Heshmati dan Rashidghalam (2021) mengatakan bahwa konsep circular economy memiliki sifat regeneratif yang artinya dapat meminimalkan input sumber daya ekonomi, limbah, emisi, penggunaan energi dan kebocoran melalui kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penggunaan kembali dan daur ulang. Penggunaan konsep circular  economy, yang dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Arninda & Gravitiani (2021), dapat diterapkan untuk melakukan pengelolaan hutan mangrove di daerah pesisir dalam pelestarian lingkungan. Apabila hutan mangrove hanya dibiarkan tanpa adanya peraturan dan manajemen pengelolaan maka nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan lambat laun akan berkurang. Hal ini akan berdampak pada pengeluaran biaya yang besar untuk mengatasi dampak negatif pada masyarakat sekitar.
Manfaat utama hutan mangrove sebagai keseimbangan ekosistem yakni menyediakan kebutuhan hidup pada masyarakat dan kebutuhan pada  keanekaragaman  flora  dan  fauna  yang  ada
di daerah mangrove pesisir kabupaten Pacitan (Takarendehang et  al., 2018). Hutan mangrove juga memiliki manfaat pada mitigasi perubahan iklim yang harus dijaga agar terus menjadi kawasan perlindungan lingkungan pesisir Kabupaten Pacitan (Senoaji & Hidayat, 2017). Dari segi lingkungan, hutan mangrove juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan garis pantai, pelindung pantai dari abrasi, menahan sedimen, serta penyangga proses intrusi air laut ke arah darat. Manfaat dari segi sosial ekonomi, hutan mangrove merupakan penghasil bahan bakar, bahan baku industri, obat-obatan, perabot rumah tangga, kosmetik, makanan, tekstil, lem, penyamak kulit, penghasil bibit/benih ikan, udang, kerang, kepiting, dan sebagai kawasan wisata, konservasi pendidikan serta untuk penelitian (Baderan, 2017). Begitu banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari hutan mangrove bagi aktivitas manusia maka diperlukan  strategi  dalam  pelestariannya. Aktifitas manusia sangat berperan untuk meningkatkan atau menurunkan kandungan karbon yang terkandung pada ekosistem mangrove. Penanaman mangrove akan meningkatkan kandungan karbon, sedangkan penurunan jumlah mangrove akan menurunkan kandungan karbon.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut dengan salah satu sumber daya pesisir adalah mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem pada daerah pesisir yang memiliki manfaat ekologi yang tinggi, tetapi hutan mangrove juga memiliki ancaman sehingga harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap lestari (Kay & Jacqueline, 1999). Hutan mangrove memiliki manfaat ekologi dan manfaat ekonomi sehingga perlu adanya penilaian atas manfaat ekonomi yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih bijaksana serta berdampak optimal bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pesisir di Kabupaten Pacitan. Mengetahui manfaat ekosistem mangrove akan memberikan gambaran nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi dari ekosistem mangrove yang cukup besar sehingga perlu pengelolaan hutan mangrove.
Pada tahap awal untuk mengetahui nilai manfaat ekosistem mangrove, peneliti menggunakan metode benefit  transfer. Metode benefit  transfer digunakan dengan cara menilai
perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian benefit tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan (Tahang et  al ., 2018). Proses pengelolaan hutan mangrove memerlukan sebuah konsep agar terjadi proses restorasi dan regenerasi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas yakni hutan mangrove di Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat dilakukan dengan konsep circular economy yang merupakan restorasi dan regenerasi yang dapat dilakukan dalam sebuah sirkulasi sehingga nilai dari sebuah produk akan dapat digunakan secara optimal (EMF, 2013). Pada hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan diperlukan konsep circular economy yang fokus pada kegiatan optimalisasi pengelolaan sirkulasi sebuah produk berupa ekosistem mangrove. Kegiatan ini dilakukan sebelum nilai dari ekosistem mangrove berakhir pada tempat pembuangan. Ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dikelola dengan konsep circular economy karena pentingnya manfaat hutan mangrove.
Konsep circular economy pada hutan mangrove menerapkan sebuah kegiatan regenerasi dan perbaikan sehingga dapat diterapkan pada setiap keragaman hayati yang ada pada hutan mangrove. Konsep circular economy difokuskan pada pengelolaan hutan mangrove agar terjadi proses restorasi dan regenerasi yang dimulai dari kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan hingga manajemen ekowisata. Melalui konsep tersebut, akan terbangun pola interaksi antara user dan sistem circular economy dalam pengelolaan hutan mangrove. Pola interaksi user berupa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam memantau keadaan dan mengelola hutan mangrove melalui circular economy, mulai dari keberadaan program yang diberikan (kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan hingga manajemen ekowisata), keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan, dan pengelolaan sampah (Ripanti, 2019). Berdasarkan konsep circular economy , pengelolaan sampah bertujuan untuk  mengembangkan  ekonomi, menjaga   lingkungan   dan   memelihara   sumber daya dengan mempertimbangkan  keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem dengan 3R yaitu reduce , reuse , dan recycle (Arninda & Gravitiani, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pilihan yang diukur dari nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity ) ekosistem mangrove di daerah pesisir Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode benefit  transfer . Kemudian, hasil dari nilai keanekaragaman hayati
dapat digunakan sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan berdasarkan circular economy.
Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di daerah pesisir Kabupaten Pacitan yang memiliki potensi ekosistem manggrove, yakni terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif atas data-data literer yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, media massa atau elektronik, kajian peraturan-peraturan serta sumber lain yang membahas pengelolaan ekosistem mangrove, circular economy dan benefit transfer. Data sekunder berupa luas hutan mangrove dan jenis tumbuhan mangrove diambil dari situs web Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan; sistem circular economy dalam pengelolaan hutan mangrove diambil dari jurnal (Dennis et  al. , 2015; Ripanti & Tjahjono, 2019; Bernon et al., 2018; Ripanti, 2019); penghitungan nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity ) menggunakan acuan jurnal (Ruitenbeek, 1992; Osmaleli, 2014); peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan mangrove diambil dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan penelitian mengenai nilai manfaat ekonomi pengelolaan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan berdasarkan circular economy. Kerangka pendekatan penelitian mengenai manfaat ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengetahui nilai keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang ada pada daerah mangrove pesisir kabupaten Pacitan. Nilai pilihan mengacu kepada nilai dari penggunaan hutan mangrove yang memiliki karakteristik berbeda di setiap daerah. Dalam hal ini, pemanfaatan hutan mangrove ada yang dikonservasi menjadi perumahan, tambak atau digunakan untuk kegiatan aktivitas ekowisata skala besar. Konsep yang digunakan untuk melihat manfaat ekonomi berupa nilai pilihan yang diukur dari nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity ) ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan (Pearce & Moran, 1994). Nilai keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan berdasarkan c ircular
economy. Metode yang digunakan untuk melihat nilai dari ekonomi berupa nilai pilihan, yakni metode benefit  transfer . Kerangka pendekatan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penilaian manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan menggunakan metode benefit  transfer untuk menilai perkiraan benefit dari daerah lain untuk sumber daya yang tersedia. Kemudian, benefit ditransfer untuk mendapatkan perkiraan kasar mengenai manfaat dari lingkungan. Teknik benefit transfer digunakan dalam penelitian ini untuk melihat nilai pilihan yang diukur berdasarkan nilai keanekaragaman hayati. Teknik ini sangat tepat digunakan terutama karena penelitian ini mencakup ekosistem mangrove dengan luas tertentu untuk mengestimasi manfaat nilai pilihan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dengan mengadaptasi estimasi nilai keragaman hayati. Menurut Ecosystem Valuation Organization (2022), metode benefit  transfer digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi jasa ekosistem dengan mentransfer informasi yang tersedia dari studi yang sudah ada di lokasi lain. Beberapa kelebihan dari
penggunaan teknik benefit  transfer yaitu penghematan dalam hal biaya dan waktu, kemudahan dalam penyesuaian terhadap orang- orang yang terkena dampak, dan kebanyakan teknik ini dipertahankan untuk transfer nilai ekonomi (Asian Development Bank, 1996; Barbera, 2010). Metode yang dilakukan adalah dengan menghitung manfaat atas keanekaragaman hayati ( biodiversity ) pada mangrove pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai yang digunakan adalah nilai dari hasil penelitian (Ruitenbeek, 1992) pada Teluk Bintuni, Papua Barat yaitu US$15/ha/tahun. Nilai ini dapat dipakai untuk seluruh hutan mangrove yang ada di seluruh wilayah Indonesia karena ekosistem hutan mangrove secara ekologis dinilai penting dan tetap terpelihara (Tahang et  al ., 2018). Pada penelitian Paes et al . (2019), nilai pilihan dihitung berdasarkan kesepakatan, yakni berdasarkan luasan mangrove yang dikalikan dengan harga mangrove.  Hasil penelitian Tahang et  al . (2018) menunjukkan bahwa jenis mangrove yang mendominasi di antaranya Avicennia  sp dan Rhizopora  sp , dan ekosistem mangrove memiliki jenis dan karakteristik yang sama dengan mengrove
Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penilaian manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan menggunakan metode benefit transfer untuk menilai perkiraan benefit dari daerah lain untuk sumber daya yang tersedia. Kemudian, benefit ditransfer  untuk  mendapatkan  perkiraan  kasar  mengenai  manfaat  dari  lingkungan.  Teknik benefit  transfer digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  nilai  pilihan  yang  diukur berdasarkan nilai keanekaragaman hayati. Teknik ini sangat tepat digunakan terutama karena penelitian  ini  mencakup  ekosistem  mangrove  dengan  luas  tertentu  untuk  mengestimasi manfaat nilai pilihan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dengan mengadaptasi estimasi nilai keragaman  hayati.  Menurut Ecosystem  Valuation  Organization (2022),  metode benefit transfer digunakan  untuk  mengestimasi  nilai  ekonomi  jasa  ekosistem  dengan  mentransfer informasi  yang  tersedia  dari  studi  yang  sudah  ada  di  lokasi  lain.  Beberapa  kelebihan  dari penggunaan  teknik benefit  transfer yaitu  penghematan  dalam  hal  biaya  dan  waktu, kemudahan  dalam  penyesuaian  terhadap  orang-orang  yang  terkena  dampak,  dan kebanyakan teknik ini dipertahankan untuk transfer nilai ekonomi (Asian Development Bank, 1996;  Barbera,  2010).  Metode  yang  dilakukan  adalah  dengan  menghitung  manfaat  atas keanekaragaman hayati ( biodiversity ) pada mangrove pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai yang digunakan  adalah  nilai  dari  hasil  penelitian  (Ruitenbeek,  1992)  pada  Teluk  Bintuni,  Papua

## Permasalahan Ekosistem Mangrove
 Masyarakat masih belum menyadari bahwa mangrove memiliki banyak manfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi.
 Pengelolaan  mangrove  perlu  dilakukan  karena  pentingnya manfaat bagi daerah pesisir Pengelolaan hutan mangrove agar terjadi proses restorasi dan regenerasi merupakan langkah awal pencegahan kerusakan ekosistem harus dilakukan melalui data-data pendukung.  Pengelolaan melalui circular economy mulai dari keberadaan program yang diberikan (pembibitan, penanaman, perawatan, dan manajemen ekowisata),
keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan; dan pengelolaan sampah.
Penelitian manfaat ekonomi berupa nilai pilihan yang diukur dari nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity ) menggunakan metode benefit transfer sebagai data pendukung dan rekomendasi kebijakan pengelolaan pesisir
Rekomendasi hasil penelitian pada pengelolaan hutan mangrove secara c ircular economy
Gambar 1. Kerangka Pendekatan Penelitian. Figure 1. Research Approach Framework.
yang ada di daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Perbedaan terletak pada luasan ekosistem mangrove pada Teluk Bintuni seluas 225.367 yang merupakan mangrove terbaik di dunia setelah Raja Ampat, dan memiliki luas 10% dari luas ekosistem mangrove di Indonesia (Jubi.co.id, 2019). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa p ada tahun 1980 World Wild Foundation mengusulkan agar hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk ke dalam cagar alam, dan usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Konservasi Internasional (CI).
Agar hasil dari perhitungan nilai menjadi aktual, transfer dilakukan dengan menyesuaikan tahun penelitian. Berdasarkan penelitian Lugina et  al . (2019),  untuk mengetahui  nilai manfaat mangrove di Kelurahan Kutawaru, Desa Pemogan, dan Kelurahan Tuban, Mandela et  al . (2020) melakukan penelitian tentang valuasi ekonomi hutan mangrove di Kecamatan Mandah, Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan benefit transfer . Pendekatan dilakukan untuk menilai biodiversity, kemudian disesuaikan berdasarkan tingkat upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah munimum rata-rata nasional dengan rumus sebagai  berikut (Osmaleli, 2014; Lugina et  al . 2019; Mandela et al . 2020):
V 2021 = V 1992 (1+  i) t
Keterangan: V = Nilai biodiversity i  = Tingkat suku bunga (%) t  = Banyaknya waktu (tahun)
Nilai manfaat ditransfer sesuai dengan daya beli dan harga-harga di Kabupaten Pacitan karena daya beli dan harga-harga yang berlaku di Teluk Bintuni, Papua Barat diasumsikan memiliki nilai manfaat yang berbeda. Dalam hal ini, agar nilai dari hasil  perhitungan yang diperoleh lebih akurat maka digunakan rumus di bawah ini:
digunakan  adalah  nilai  dari  hasil  penelitian  (Ruitenbeek,  1992)  pada  Teluk  Bintuni,  Papua Barat yaitu US$15/ha/tahun. Nilai ini dapat dipakai untuk seluruh hutan mangrove yang ada di seluruh wilayah Indonesia karena ekosistem hutan mangrove secara ekologis dinilai penting dan tetap terpelihara  (Tahang et al ., 2018). Pada penelitian Paes et al . (2019), nilai pilihan dihitung  berdasarkan  kesepakatan,  yakni  berdasarkan  luasan  mangrove  yang  dikalikan dengan  harga  mangrove.    Hasil  penelitian  Tahang et  al .  (2018)  menunjukkan  bahwa  jenis mangrove yang mendominasi di antaranya Avicennia sp dan Rhizopora sp , dan ekosistem mangrove memiliki jenis dan karakteristik yang sama dengan mengrove yang ada di daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Perbedaan terletak pada luasan ekosistem mangrove pada Teluk Bintuni seluas 225.367 yang merupakan mangrove terbaik di dunia setelah Raja Ampat, dan memiliki luas 10% dari luas ekosistem mangrove di Indonesia (Jubi.co.id, 2019). Lebih lanjut, dijelaskan  bahwa  p ada  tahun  1980 World  Wild  Foundation mengusulkan  agar  hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk ke dalam cagar alam, dan usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Konservasi Internasional (CI).
Agar  hasil  dari  perhitungan  nilai  menjadi  aktual, transfer dilakukan  dengan menyesuaikan  tahun  penelitian.  Berdasarkan  penelitian  Lugina et  al .  (2019),    untuk mengetahui  nilai manfaat mangrove di Kelurahan Kutawaru, Desa Pemogan, dan Kelurahan Tuban, Mandela et al . (2020) melakukan penelitian tentang valuasi ekonomi hutan mangrove di  Kecamatan  Mandah,  Provinsi  Riau  dengan  menggunakan  pendekatan benefit  transfer . Pendekatan dilakukan untuk menilai biodiversitas, kemudian disesuaikan berdasarkan tingkat upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah munimum rata-rata nasional dengan rumus sebagai  berikut (Osmaleli, 2014; Lugina et al . 2019; Mandela et al . 2020):
V 2021 = V 1992 (1+  i) t Keterangan: V = Nilai biodiversity i = Tingkat suku bunga (%) t = Banyaknya waktu (tahun)
Nilai  manfaat  ditransfer  sesuai  dengan  daya  beli  dan  harga-harga  di  Kabupaten Pacitan  karena  daya  beli  dan  harga-harga  yang  berlaku  di  Teluk  Bintuni,  Papua  Barat diasumsikan  memiliki  nilai  manfaat  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  agar  nilai  dari  hasil perhitungan yang diperoleh lebih akurat maka digunakan rumus di bawah ini:
N = V x M UMK  Kabupaten Pacitan UMP Papua Barat
Keterangan: N = Nilai biodiversity mangrove di  Kabupaten Pacitan tahun 2021 (Rp/ha/tahun) V = Nilai biodiversity mangrove di  Papua Barat (Rp/ha/tahun) M = Luas ekosistem mangrove (ha)
digunakan  adalah  nilai  dari  hasil  penelitian  (Ruitenbeek,  1992)  pada  Teluk  Bintuni,  Papua Barat yaitu US$15/ha/tahun. Nilai ini dapat dipakai untuk seluruh hutan mangrove yang ada di seluruh wilayah Indonesia karena ekosistem hutan mangrove secara ekologis dinilai penting dan tetap terpelihara  (Tahang et al ., 2018). Pada penelitian Paes et al . (2019), nilai pilihan dihitung  berdasarkan  kesepakatan,  yakni  berdasarkan  luasan  mangrove  yang  dikalikan dengan  harga  mangrove.    Hasil  penelitian  Tahang et  al .  (2018)  menunjukkan  bahwa  jenis mangrove yang mendominasi di antaranya Avicennia sp dan Rhizopora sp , dan ekosistem mangrove memiliki jenis dan karakteristik yang sama dengan mengrove yang ada di daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Perbedaan terletak pada luasan ekosistem mangrove pada Teluk Bintuni seluas 225.367 yang merupakan mangrove terbaik di dunia setelah Raja Ampat, dan memiliki luas 10% dari luas ekosistem mangrove di Indonesia (Jubi.co.id, 2019). Lebih lanjut, dijelaskan  bahwa  p ada  tahun  1980 World  Wild  Foundation mengusulkan  agar  hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk ke dalam cagar alam, dan usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Konservasi Internasional (CI).
Agar  hasil  dari  perhitungan  nilai  menjadi  aktual, transfer dilakukan  dengan menyesuaikan  tahun  penelitian.  Berdasarkan  penelitian  Lugina et  al .  (2019),    untuk mengetahui  nilai manfaat mangrove di Kelurahan Kutawaru, Desa Pemogan, dan Kelurahan Tuban, Mandela et al . (2020) melakukan penelitian tentang valuasi ekonomi hutan mangrove di  Kecamatan  Mandah,  Provinsi  Riau  dengan  menggunakan  pendekatan benefit  transfer . Pendekatan dilakukan untuk menilai biodiversitas, kemudian disesuaikan berdasarkan tingkat upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah munimum rata-rata nasional dengan rumus sebagai  berikut (Osmaleli, 2014; Lugina et al . 2019; Mandela et al . 2020): V 2021 = V 1992 (1+  i) t Keterangan: V = Nilai biodiversity i = Tingkat suku bunga (%) t = Banyaknya waktu (tahun)
Nilai  manfaat  ditransfer  sesuai  dengan  daya  beli  dan  harga-harga  di  Kabupaten Pacitan  karena  daya  beli  dan  harga-harga  yang  berlaku  di  Teluk  Bintuni,  Papua  Barat diasumsikan  memiliki  nilai  manfaat  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  agar  nilai  dari  hasil perhitungan yang diperoleh lebih akurat maka digunakan rumus di bawah ini:
N = V x M UMK  Kabupaten Pacitan
UMP Papua Barat
Keterangan:
N = Nilai biodiversity mangrove di  Kabupaten Pacitan tahun 2021 (Rp/ha/tahun)
V = Nilai biodiversity mangrove di  Papua Barat (Rp/ha/tahun)
M = Luas ekosistem mangrove (ha)
................(1)
Keterangan: N   = Nilai biodiversity mangrove di  Kabupaten Pacitan tahun 2021 (Rp/ha/tahun)
V     =  Nilai biodiversity mangrove di  Papua Barat (Rp/ha/tahun)
M     =   Luas ekosistem mangrove (ha) UMK  =   Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp)

## 1.  Nilai  Ekonomi  Manfaat  Pilihan  pada Ekosistem  Mangrove  Pesisir  Kabupaten Pacitan
Nilai ekonomi manfaat pilihan dalam penelitian ini berdasarkan nilai penggunaan lain dari hutan mangrove. Berbeda dengan karakteristik hutan mangrove pada daerah lain yang dikonversi menjadi perumahan, tambak hingga aktivitas ekowisata, hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan sampai dengan saat ini tidak dimanfaatkan untuk penggunaan lain. Oleh karena itu, nilai pilihan hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dilihat melalui nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity) . Kegiatan penanaman bibit pada hutan mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan tanpa adanya dukungan pelestarian dari masyarakat akan mengakibatkan terbengkalainya berbagai jenis flora  dan  fauna  di  hutan  mangrove.  Untuk  itu, nilai pilihan diukur dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity) flora dan fauna ekosistem mangrove.
Teknik dalam menghitung nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity) di daerah penelitian ini berbeda dengan lokasi lain secara umum yang mengalikan nilai benefit keanekaragaman hayati ( biodiversity) (Ruitenbeek, 1992) dengan luas area mangrove pada daerah penelitian. Di lokasi penelitian, perhitungannya menggunakan nilai transfer agar dihasilkan nilai yang lebih akurat dan mendekati nilai yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian, nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) di lokasi penelitian sebesar US$15 per ha, dengan nilai tukar rupiah 1 US$ sebesar Rp14.250,00 (per 8 Juni 2021). Kemudian, nilai tersebut ditransfer dari tahun 1992- 2021 dengan menggunakan UMR  Kabupaten  Pacitan dan UMP Irian Barat serta jumlah suku bunga pada tahun penelitian sehingga akan mendapatkan nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan pada dua lokasi dengan luas mangove 7 ha sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun (tabel 1).
Berdasarkan nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan di atas, jika dibandingkan dengan daerah lain akan didapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan nilai ekonomi manfaat pilihan hutan mangrove bervariasi karena setiap hutan mangrove memiliki keanekaragaman hayati dan luas hutan mangrove yang berbeda. Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Osmaleli (2014) di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu menggunakan metode perhitungan yang sama dan memperoleh nilai sebesar Rp654.160,00/ha/tahun. Perbedaan nilai tersebut dikarenakan adanya perbedaan nilai dalam perhitungan keanekaragaman hayati ( biodiversity) , salah  satunya karena luas mangrove Pabean Udik (58,05 ha) lebih luas dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan (7 ha).
Tabel 1.   Nilai Ekonomi Manfaat Pilihan Ekosistem Mangrove  Pesisir  Kabupaten  Pacitan Tahun 2021.
Table . 1.  The  Economic  Value  of  Option  Value Coastal Mangrove Ecosystems in Pacitan Regency in 2021.
Uraian/ Description Nilai/ Value Nilai biodiversity (US$ per ha) 15 Kurs (1 US$ = Rp) 14.250,00 UMP Papua Barat (Rp) 2.881.160,00 UMK Kabupaten Pacitan (Rp) 1.961.154,00 Luas Mangrove (ha) 7 Tingkat Suku Bunga (%) 3,5 Nilai Ekonomi Biodiversity (Rp/Ha/Tahun) 1.018.470,00

## 2.  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  Pesisir

## Kabupaten  Pacitan  Berdasarkan Circular Economy
Nilai ekonomi ekosistem mangrove Kabupaten Pacitan memiliki peran yang penting pada kesejahteraan terutama pada masyarakat di pesisir melalui pembangunan ekonomi. Peranannya juga harus seimbang dengan investasi terhadap konservasi ekosistem mangrove. Oleh karena itu, hasil dari nilai  manfaat akan menjadi dasar untuk para pemegang kebijakan untuk mengelola keragaman hayati yang terdapat pada hutan mangrove sehingga terjaga kelestarian ekosistemnya, serta memberikan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan juga perlu dikelola dengan konsep berdasarkan proses restorasi dan regenerasi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya terutama pada sumber daya yang terbatas. Hal ini dapat dilakukan dengen konsep circular economy yang merupakan restorasi dan regenerasi yang dapat dilakukan dalam sebuah sirkulasi sehingga nilai dari sebuah produk dapat digunakan secara optimal (EMF, 2013). Lebih lanjut, EMF (2013) membagi circular economy menjadi dua jenis, yakni secara teknis dan biologis, namun memiliki proses yang serupa.
Menurut Stahel (2012), prinsip circular economy menguntungkan  dan  efisien  sumber  daya  karena nilai dipertahankan, aliran melingkar, hemat biaya, penggunaan embali, perbaikan, pembuatan ulang dan membutuhkan pasar.
Pengelolaan hutan mangrove dengan sistem circular economy diperlukan untuk pelestarian hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan. Jenis tumbuhan mangrove yang ada di pesisir Kabupaten Pacitan, yakni Avicenia  sp dan Rizophora sp , memiliki kekhasan pada perakaran yang bermanfaat untuk perlindungan bagi larva dan biota laut lainnya dari ikan pemangsa (Karimah, 2017). Kekhasan yang dimiliki ekosistem mangrove yang ada di pesisir Kabupaten Pacitan dapat menjadi tempat bertelur, pemijah, berkembang biak, mencari makan berbagai jenis ikan dan udang kecil. Ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting dan kerang dengan nilai ekonomi tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dilakukan melalui beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pelestarian hutan mangrove, di antaranya melalui kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.  Dalam peraturan dan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan  dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, teknik konservasi vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
Secara teknis, terdapat beberapa regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan mangrove melalui penyesuaian kegiatan di lapangan dengan konsep circular economy. Regulasi tersebut diharapkan dapat melestarikan hutan mangrove yang didukung oleh berbagai pihak di antaranya kontribusi dari masyarakat sekitar daerah hutan mangrove. Kontribusi masyarakat dalam memahami manfaat hutan mangrove berguna untuk menjaga kualitas lingkungan, misalnya dengan beberapa kegiatan dalam bersih-bersih sampah dengan memisahkan sampah yang ada pada ekosistem mangrove berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik sebelum diserahkan ke bank sampah.
Adanya beberapa regulasi dan peraturan pengelolaan pada hutan mangrove pada pesisir Kabupaten Pacitan, pada tahun 2018 dilakukan
kegiatan penanaman mangrove di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan sebanyak 16.000 pohon. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melakukan penanaman bibit. Selain itu, terdapat juga kegiatan yang dilakukan bersama dengan berbagai kelompok masyarakat pesisir di antaranya KUB (Kelompok Usaha Bersama), HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang Pacitan, dan Penyuluhan Perikanan KKP dan Masyarakat Pesisir pada sekitar daerah tersebut (Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2018a). Pada tahun yang sama juga dilakukan penanaman pohon mangrove sebanyak 3.000 pohon di pesisir Desa Sidomulyo oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama dengan masyarakat sekitar. Kegiatan penanaman bibit dilakukan bersamaan dengan pembekalan yang disampaikan oleh Kepala UPT P2SKP Tamperan tentang pentingnya menjaga kelestarian wilayah pesisir dengan harapan masyarakat dapat menjaga ekosistem mangrove (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2018). Penanaman 3.000 Mangrove juga dilakukan kembali pada tahun 2019 di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo. Pada tahun selanjutnya, sebanyak 3.000 bibit mangrove didapatkan ketika ulang tahun ke-21 BUMN melalui PT. Industri Kereta Api (INKA) yang diberikan kepada Pemerintahan Desa Sidomulya, lengkap dengan alat pemeliharaannya (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2019). Di pesisir Kabupaten Pacitan telah dilakukan pembibitan dengan pembekalan pengetahuan mengenai pelestarian untuk menjaga ekosistem mangrove, namun potensi hidup hasil tanam hanya 20% dikarenakan perawatannya dianggap sulit (Radar Madiun, 2022).
Sampah menjadi salah satu penyebab kegagalan bibit mangrove untuk hidup. Bibit yang masih muda mudah patah saat terseret batang kayu. Berbagai macam jenis sampah terbawa dari aliran Sungai Grindulu yang mengaliri empat kecamatan, berupa sampah rumah tangga hingga bongkahan kayu. Beberapa masyarakat sekitar sudah ada yang sadar akan manfaat mangrove dan menjaga bibit mangrove dengan menanam ulang ratusan mangrove yang hanyut terseret batang kayu. Sekitar dua puluh ribu batang mangrove telah dihabiskan untuk menghijaukan kawasan di muara sungai Grindulu Pacitan hingga teluk Pacitan di Kelurahan Sidoharjo. Beberapa batang berhasil
tumbuh dengan baik, dan tingginya ada yang lebih dari dua meter.
Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM) juga melakukan kegiatan bersih sampah plastik pada kawasan konservasi ekosistem mangrove di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Karyawan dan jajaran UBJOM Pacitan turut serta dalam kegiatan bersih sampah dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan bersih sampah menjadi agenda rutin yang dilakukan masyarakat beserta puluhan karyawan UBJOM Pacitan yang beramai-ramai membersihkan sampah. Sampah itu dipisahkan antara yang organik dan anorganik sebelum diserahkan ke bank sampah terdekat. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) UBJOM Pacitan dengan Komunitas Mangrove Pacitan Indonesia (KMPI) bersepakat untuk menjaga awasan konservasi tersebut agar dapat mandiri dan sebagai contoh bagi lokasi ekosistem mangrove di daerah lain. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi bersih dan bebas sampah adalah dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan cinta lingkungan yang berkelanjutan.
Penerapan konsep circular economy dapat dilakukan melalui kegiatan teknis maupun biologis. Pada material teknis, sistem informasi dalam mengelola hutan mangrove berdasarkan circular economy juga dapat dikombinasikan menggunakan System  Development  Life  Cycle (SDCL) (Dennis et  al ., 2015). Sistem SDCL digunakan untuk membangun sistem informasi dalam mengelola hutan mangrove yang memiliki empat tahapan, antara lain perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Pengelolaan hutan tanaman mangrove dirancang agar pengelolaannya dapat optimal dalam sebuah sirkulasi. Pada sistem ini terdapat dua pihak yang sangat penting sebagai penentu dan perlu adanya interaksi keduanya dalam pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu masyarakat dan pemerintah. Gambar untuk pola interaksi antara user dan sistem circular economy dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dilihat pada gambar 2.
Pada gambar 2 terlihat bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove melalui sistem circular economy yang berfokus pada pengelolaan keragaman hayati ( biodiversity ) pada hutan mangrove, dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga manajemen ekowisata. Sistem tersebut memungkinkan
masyarakat dan pemerintah memantau keadaan dan mengelola hutan mangrove mulai dari keberadaan program yang diberikan, keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan, dan pengelolaan sampah (Ripanti, 2018). Berdasarkan tujuan dari circular  economy, pengelolaan sampah bertujuan untuk  mengembangkan  ekonomi, menjaga lingkungan, dan memelihara sumber daya dengan mempertimbangkan  keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem dengan 3R yaitu reduce , reuse , dan recycle (Arninda & Gravitiani, 2021). Konsep circular economy pada hutan mangrove menerapkan sebuah kegiatan regenerasi dan perbaikan sehingga dapat diterapkan pada setiap keragaman hayati yang ada di hutan mangrove.
Secara lebih spesifik dalam circular economy, Ripanti dan Tjahjono (2019) mengungkapkan bahwa pengelolaan hutan mangrove yang dapat dilakukan di antaranya waste  elimination , yaitu secara sistematis dengan mengurangi dan menghilangkan limbah dengan menjadikan area mangrove sebagai penampung terakhir bagi limbah padat dan cair dari industri, serta dari perkampungan hulu yang terbawa arus menuju muara sungai dan laut lepas. Penumpukkan limbah akan terjadi terutama jika polutan yang masuk ke dalam lingkungan estuari melebihi kemampuan pemurnian alami oleh air. Kegiatan pengelolaan sampah pada ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan sudah mulai dilakukan oleh masyarakat yang telah sadar akan manfaat
hutan mangrove, namun belum terintegrasi dengan sistem sehingga tidak dapat dilakukan pelacakan.
Mangrove alami berperan efektif dalam melindungi pantai dari tekanan alam dan erosi (Mulyadi et al ., 2009); systems thinking , merupakan komponen dalam konsep yang terintegrasi dan memengaruhi satu sama lain; technology-driven yang merupakan teknologi yang disesuaikan secara ekonomi diadopsi untuk proses pelacakan; economic  optimisation untuk mempertimbangkan benefit yang didapatkan sehingga akan tangguh secara ekonomi; collaborative  network untuk kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan sektor  industri atau antara berbagai sektor untuk mencapai tujuan  bersama. Selanjutnya, seluruh kegiatan dikombinasikan pada objek hutan mangrove yang telah diidentifikasi sehingga proses pengelolaan dapat tercapai secara bersamaan. Pengelolaan pada  hutan mangrove secara spesifik akan melibatkan sebuah aplikasi sehingga masing-masing objek dapat dipantau dan dapat dilihat bagaimana hubungan tokoh utama, yakni pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola hutan mangrove (Ripanti, 2019). Perhitungan nilai ekonomi pada hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 ini merupakan nilai dari manfaat mangrove bagi masyarakat. Apabila hutan mangrove  mengalami tekanan, tidak ada peraturan, bahkan tidak memiliki manajemen pengelolaan, nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan lambat laun akan berkurang
Gambar 2. Pola interaksi antara user dan sistem circular economy dalam pengelolaan hutan mangrove.
Figure 2. Patterns of interaction between users and circular economy system in mangrove forest management.
Sumber: (Ripanti, 2019)
Pada gambar di atas terlihat bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem  hutan  mangrove  melalui  sistem circular economy yang  berfokus  pada  pengelolaan  keragaman  hayati  ( biodiversity )  pada  hutan mangrove, dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga manajemen ekowisata.
Sistem  tersebut  memungkinkan  masyarakat  dan  pemerintah  memantau  keadaan  dan mengelola hutan mangrove mulai dari keberadaan program yang diberikan, keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan, dan pengelolaan sampah (Ripanti, 2018). Berdasarkan tujuan dari circular    economy, pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk   mengembangkan   ekonomi, menjaga  lingkungan,  dan  memelihara  sumber  daya  dengan  mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem dengan 3R yaitu reduce , reuse , dan recycle (Arninda & Gravitiani, 2021). Konsep circular  economy pada hutan mangrove menerapkan sebuah kegiatan regenerasi dan perbaikan sehingga dapat diterapkan pada setiap keragaman hayati yang ada di hutan mangrove.
Secara  lebih  spesifik  dalam circular  economy, Ripanti  dan  Tjahjono  (2019) mengungkapkan  bahwa  pengelolaan  hutan  mangrove  yang  dapat  dilakukan  di  antaranya waste  elimination ,  yaitu  secara  sistematis  dengan  mengurangi  dan  menghilangkan  limbah dengan menjadikan area mangrove sebagai penampung terakhir bagi limbah padat dan cair dari industri, serta dari perkampungan hulu yang terbawa arus menuju muara sungai dan laut lepas.  Penumpukkan  limbah  akan  terjadi  terutama  jika  polutan  yang  masuk  ke  dalam lingkungan  estuari  melebihi  kemampuan  pemurnian  alami  oleh  air.  Kegiatan  pengelolaan sampah pada ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan sudah mulai dilakukan oleh
Launcing Program Manajemen Pembibitan Kegiatan Pembibitan Manajemen Penanaman Kegiatan perawatan Manajemen perawatan Kegiatan penanaman Manajemen Ekowisata Pemerintah Masyarakat
Gambar 2.   Pola Interaksi Antara User dan Sistem Circular Economy Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.
Figure  2.    Patterns  of  Interaction  Between  Users  And  Circular  Economy  System  in  Mangrove  Forest Management.
Sumber: (Ripanti, 2019)/ Source: (Ripanti, 2019) .
dan berdampak pada besarnya biaya pengeluaran untuk mengatasi dampak negatif pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove melalui konsep circular economy . Dengan adanya aplikasi ini, kegiatan circular economy dalam pengelolaan hutan mangrove juga dapat dipantau, di antaranya dapat melihat jumlah pengunjung, bibit, keragaman hayati  berupa  flora  fauna,  peningkatan  program pemerintah, dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh hutan mangrove.  Berbagai informasi yang didapatkan tersebut akan bermanfaat untuk pemerintah sebagai kontrol dalam pelestarian melalui circular economic pada hutan mangrove. Selain itu, manfaat bagi masyarakat juga penting, yakni adanya kontribusi secara langsung atas kelestarian ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan.
Berdasarkan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, telah terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove melalui sistem circular economy yang berfokus pada pengelolaan keragaman hayati ( biodiversity ) yang ada di hutan mangrove, dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan hingga manajemen ekowisata. Namun demikian, kegiatan perawatan terkendala permasalahan sampah berupa sampah rumah tangga hingga bongkahan kayu. Masyarakat sekitar sudah menjaga bibit mangrove dengan menanam ulang ratusan mangrove yang hanyut terseret batang kayu, membersihkan sampah, memisahkan sampah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik sebelum diserahkan ke bank sampah . Pembersihan sampah oleh warga sekitar dilakukan secara rutin. Selain itu, pengembangan ekowisata dilakukan dengan memaksimalkan potensi wisata Pantai Taman yang memiliki ekosistem mangrove dengan membangun shelter untuk pemberdayaan masyarakat. Shelter itu dibangun untuk memaksimalkan potensi wisata Pantai Taman yang ada di Kecamatan Ngadirojo dengan tujuan memberi efek peningkatan kesadaran wisata yang sejalan dengan program konservasi berbasis mangrove menuju wisata bersih sehat (WBS). Melalui sarana shelter, masyarakat di sekitar pesisir diharapkan dapat lebih menjaga awas-aset awasan wisata dan menunjang kenyamanan berwisata bagi wisatawan serta
mampu memperbaiki pantai Taman dari segi estetika dan penataan ruang.
Identifikasi  pengelolaan  hutan  mangrove melalui sistem circular economy harus dikombinasikan dengan seluruh objek yang ada di hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove secara spesifik akan melibatkan aplikasi sehingga hubungan pemerintah dan masyarakat selaku pengelola hutan mangrove serta seluruh objek pada hutan mangrove dapat dipantau (Ripanti, 2019). Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan berdasarkan circular economy diperlukan untuk membantu dalam memantau jumlah pengunjung, bibit, keragaman hayati  berupa  flora  fauna,  meningkatkan program pemerintah, dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh hutan mangrove. Kegiatan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan sistem circular economy harus diintegrasikan dengan aplikasi agar memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat dalam proses pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan. Manfaat untuk pemerintah yakni sebagai kontrol dalam pelestarian melalui c ircular economy hutan mangrove, sedangkan manfaat untuk masyarakat yakni dapat berkontribusi secara langsung atas kelestarian ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan.Pelestarian menggunakan konsep circular economy dapat meningkatkan nilai manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan meningkat.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati  ( biodiversity ) di lokasi penelitian sebesar US$15 per ha, dengan nilai tukar rupiah 1 US$ sebesar Rp14.250,00 (pada 8 Juni 2021). Kemudian, nilai tersebut ditransfer dari tahun 1992-2021 dengan menggunakan UMR  Kabupaten  Pacitan dan Irian Barat serta  jumlah suku bunga pada tahun penelitian sehingga didapatkan nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) . Nilai keanekaragaman hayati ( biodiversity) e kosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan yang terdapat di dua lokasi, yakni di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangove 7 ha
sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove. Apabila hutan mangrove hanya dibiarkan tanpa ada peraturan, bahkan tidak memiliki manajemen pengelolaan yang diintegrasikan dengan aplikasi, nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan lambat laun akan berkurang tanpa adanya pemantauan, dan akan berdampak pada pengeluaran biaya yang besar untuk mengatasi dampak negatif pada masyarakat sekitar. Kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi bertujuan untuk memantau masing-masing objek yang terdapat pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan. Dengan demikian, pengelolaan hutan mangrove dapat terkontrol dengan baik dan bermanfaat secara ekologis maupun sosial ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan hutan mangrove yang terintegrasi dengan aplikasi akan memberikan manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan sosial ekonominya secara berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R yaitu reduce , reuse , dan recycle . Pengelolaan keanekaragaman hayati pada ekosistem mangrove di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan terhambat akibat sampah rumah tangga dan bongkahan kayu. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar memerlukan dukungan dari pemerintah dengan membuat kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai cinta lingkungan yang berkelanjutan pada ekosistem mangrove. Pengelolaan berdasarkan sistem circular economy yang terintegrasi dengan aplikasi akan mendorong tumbuh kembang hutan mangrove secara pesat, menambah nilai keanekaragaman biodiversity, dan menambah manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si, selaku ketua Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEB, UNS yang telah memberikan bimbingan selama melakukan penelitian, serta segenap tim Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan yang telah membantu penyempurnaan tulisan ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Luthfi Alif Dinar Choirunnisa, sebagai kontributor utama, Evi Gravitiani sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Anna, Z. (2019). Pemanfaatan Model Bio-Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan. Diambil dari SDGs center universitas padjadjaran website: http://sdgcenter. unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/Orasi- Guru-Besar-Prof.-ZA.pdf.
Arninda, D., & Gravitiani, E. (2021). Menilai Pelestarian Lingkugan Pantai, Studi Literatur Dengan Pendekatan Circular Economy dan Choice Modelling. Jurnal Ilmu Lingkungan , 19 (3), 511–516. https://doi.org/10.14710/jil.19.3.511-516.
Asian Development Bank. (1996). Economic Evaluation of Environmental Impacts . Manila, Philippines.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. (2020). Kabupaten Pacitan dalam Angka 2020. In Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan .
Baderan, D. W. K. (2017). Distribusi Spasial dan Luas Kerusakan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Jurnal GeoEco , 3 (1), 1–8. Diambil dari https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/8974.
Barbera, M. G. (2010). Benefit  Transfer  Approaches . Selandia Baru: Auckland Council.
Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). System Analysis and Design: An object-oriented approach with UML, 5th ed. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53).
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. (2018). “Pesisir Berseri” Di Pacitan Tanam 3000 Pohon Mangrove. Diambil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur website: https://dkp.jatimprov.go.id/index.php/2018/08/06/ pesisir-berseri-di-pacitan-tanam-3000-pohon- mangrove/.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. (2019). Pantai Siwil Sidomulyo Pacitan, Penanaman 3000 Mangrove Cegah Abrasi. Diambil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur website: https://dkp. jatimprov.go.id/index.php/2019/04/04/pantai-si- wil-sidomulyo-pacitan-penanaman-3000-man- grove-cegah-abrasi/.
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. (2018a). Penanaman Mangrove Di Pancerdoor Pacitan. Diambil dari Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan website:https://perikanan.pacitankab.go.id/ penanaman-mangrove-di-pancerdoor-pacitan/.
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. (2018b). Potensi Perikanan Kabupaten Pacitan. Diambil dari perikanan.pacitankab.go.id website: https:// perikanan.pacitankab.go.id/wp-content/ uploads/2018/08/potensi-perikanan-kabupat- en-pacitan.pdf.
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. (2020). Potensi Perikanan Kabupaten Pacitan. Diambil dari perikanan.pacitankab.go.id website: http:// perikanan.pacitankab.go.id/wp-content/ uploads/2021/07/Buku-profil-2020-Dinas- perikanan.pdf.
Ecosystem  Valuation  Organization.  (2022).  Benefit Transfer Method. Diambil dari www.ecosys- temvaluation.org.
EMF. (2013). Towards  the  Circular  Economic  1 : Economic  and  business  rasionale  for  an accelerated transition . 40 (2), 201–205.
Heshmati, A., & Rashidghalam, M. (2021). Assessment of the urban circular economy in Sweden. Journal of Cleaner Production , 310 (May), 127475. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127475.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
(2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. In International Encyclopedia  of  Human  Geography . canada: Cambridge University Press. https://doi. org/10.1016/B978-008044910-4.00250-9.
Jubi.co.id. (2019). Melestarikan Mangrove Teluk Bintuni. Jubi.co.id . Diambil dari https://jubi.co.id/ melestarikan-mangrove-teluk-bintuni/#:~:text=Di Papua Barat%2C salah satu,hutan bakau di Papua Barat.
Karimah. (2017). Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut. Jurnal Biologi Tropis , 17 (2), 51. https://doi.org/10.29303/ jbt.v17i2.497.
Kay, R., & Jacqueline, A. (1999). Coastal Planning and Management. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). https://doi.org/https://doi. org/10.4324/9780203010174.
Kementerian Kelautan Dan Perikan. (2021). Kondisi Mangrove Di Indonesia. Diambil dari Kementerian Kelautan Dan Perikan Website: Https://Kkp. Go.Id/Djprl/P4k/Page/4284-kondisi-mangrove-di- indonesia.
Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Platax ,
I (january), 92–101. Diambil dari http://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/platax.
Lugina, M., Indartik;, & Pribadi, M. A. (2019). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Indonesia , 16 (3), 197–210.
Mandela, H., Facrudin, A., & Yulianto, G. (2020).
Economic valuation of mangrove ecosystem services in Vanuatu. Journal  of  Economic  and Social of Fisheries and Marine , 7 (2), 142–156.
Mangkay, S., Harahap, N., Polii, B., & Soemarno. (2012).
Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan Di Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan, Indonesia. Indonesian  Journal  of Envornment  and  Sustainable  Development ,
3 (1), 8–18. Diambil dari https://www.jpal.ub.ac. id/index.php/jpal/article/view/122.
Moata, M. R. S., Tome, V. D., Kuang, S., & Gharu, B. (2019). Perbaikan Pola Tanam Lahan Kering Dengan Pendekatan Circular Economy Menuju Agro-Ekowisata. J-Dinamika :  Jurnal Pengabdian  Masyarakat , 4 (2), 179–184. https:// doi.org/10.25047/j-dinamika.v4i2.1086.
Mulyadi, E., Laksmono, R., & Aprianti, D. (2009). Fungsi Mangrove sebagai Pengendali Pencemar Logam Berat. Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan ,
1 , 33–39. Diambil dari http://eprints.upnjatim. ac.id/1263/.
Osmaleli. (2014). Analisis  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di  Desa  Pabean  Udik,  Kabupaten  Indramayu (IPB). IPB. Diambil dari https://repository.ipb. ac.id/handle/123456789/73119.
Paes, L. A. B., Bezerra, B. S., Deus, R. M., Jugend, D., Battistelle, R. A., & Gomes. (2019). Organic solid waste management in a circular economy perspective – A systematic review and SWOT analysis. Journal  of  Cleaner Production , 239 , 1–12. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2019.118086.
Pearce, D., & Moran, D. (1994). The Economic Value of Biodiversity. Journal  The  World Conservation  Union , 2 (1), 111–119. https://doi. org/10.2307/2404666.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  dan  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati . , (1999).
Radar Madiun. (2022). Warga Kembang, Pacitan Telaten Kembangkan Wanawisata Mangrove. Diambil dari Radar Madiun website: https://radarmadiun. jawapos.com/berita-daerah/pacitan/06/03/2022/ warga-kembang-pacitan-telaten-kembang- kan-wanawisata-mangrove/.
Ripanti, E. F. (2018). Analisis Kebutuhan Sistem Ekonomi Melingkar Dengan Pendekatan System Development Life Cycle ( SDLC )

## Untuk Pengelolaan Hutan Tanaman Mangrove.
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pontianak, 2 – 3 Mei .
Ripanti, E. F. (2019). Implementasi Ekonomi Melingkar pada Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Mangrove. Jurnal  Edukasi  dan  Penelitian Informatika  (JEPIN) , 5 (2), 249. https://doi. org/10.26418/jp.v5i2.31100
Ripanti, E. F., & Tjahjono, B. (2019). Unveiling the potentials of circular economy values in logistics and supply chain management. International Journal of Logistics Management , 30 (3), 723–742. https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2018-0109.
Ruitenbeek, H. J. (1992). Mangrove Management: An
Economic Analysis of Management Options with a Focus on Bintuni Bay, Irian Jaya. EMDI Environmental Reports, 8 Mangrove .
Senoaji, G., & Hidayat, M. F. (2017). Peranan Ekosistem Mangrove Di Kota Pesisir Bengkulu Dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui Penyimpanan Karbon (The Role of Mangrove Ecosystem in the Coastal City of Bengkulu in Mitigating Global Warming through Carbon sequestration). Jurnal Manusia dan Lingkungan , 23 (3), 327. https://doi. org/10.22146/jml.18806.
Shih, S. S., Hsieh, H. L., Chen, P. H., Chen, C. P., & Lin, H.
J. (2015). Tradeoffs between reducing flood risks and storing carbon stocks in mangroves. Ocean and Coastal Management , 105 , 116–126. https:// doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.01.001.
Stahel, W. R. (2012). The Business Angle of A Circular Economy  Higher  Competitiveness,  Higher Resource  Security  and  Material  Efficiency . 15 ,
1–10.
Stuchtey, M. R., Vincent, A., Merkl, A., Bucher, M., Haugan, P. M., Lubchenco, J., & Pangestu, M. E. (2020). Solusi dari Laut yang Menguntungkan Manusia, Alam,  dan  Ekonomi . Washington, DC, USA. Diambil dari https://oceanpanel.org/ocean-action/ files/executive-summary-ocean-solutions-re- port-ind.pdf.
Tahang, H., Amilludin;, Amir, F., & Firman. (2018). Economic valuation of mangrove forest ecosystem in  Sinjai . 1 (2), 71–80. https://doi.org/https://doi. org/10.35911/torani.v1i2.4444.
Takarendehang, R., Sondak, C. F. A. ., Kaligis, E., Kumampung, D., Manembu, I. S., & Rembet, U. N. W. J. (2018). Kondisi Ekologi Dan Nilai Manfaat Hutan Mangrove Di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis , 6 (2), 45. https:// doi.org/10.35800/jplt.6.2.2018.21526.
Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-  Undang Nomer  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-  Pulau
Kecil . , (2014).
Utami, A.  S.  S.,  &  Luthfi,  O.  M.  (2019).  Role  Of  Local Disaster Management Authority For Facing High Tide Disaster At Pacitan Bay, East Java. Journal  of  Innovation  and  Applied  Technology ,
5 (1), 819–823. https://doi.org/10.21776/ ub.jiat.2019.005.01.2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.