## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-08-15 Accepted: 2022-09-19 Published: 2022-09-27

## KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA DAN

## PENYEBARLUAS PORNOGRAFI DALAM UNDANG – UNDANG ITE SERTA MENURUT HUKUM ISLAM
Sunardi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus elyasalfianan5@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kebijakan  sanksi  pidana  bagi penyedia jasa internet yang bermuatan pornografi serta untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam masyarakat bisa menerapkan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  dan  bahkan  Hukum  Islam.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif,  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  dengan  melihat  hukum dari  aspek  normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum. Hasil penelitian menunjukan Sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang berbuatan pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008  dan bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif,  keadaan  menyertai,  syarat  tambahan  untuk  dapatnya  dituntut  pidana,  dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  pornografi  bisa  dihukum  dengan  hukuman zina,  ta’zir,  dan  qisas  yang  artinya  Hukum  Islam  saat  ini  hanya  dapat  diterapkan dibeberapa provinsi di Indonesia.
Kata kunci: Hukum Positif, Syariat, Pornografi.
Abstract: The purpose of this study is to determine the policy of criminal sanctions for internet  service  providers  containing  pornography  and  to  examine  the  legal  rules  and reasons  why  the  forms  and  criteria  of  pornography  crimes  in  society  can  apply pornographic  criminal  sanctions  according  to  Law  Number  44  of  2008,  Law  No. Number  11  of  2008  concerning  information  and  electronic  transactions  and  even Islamic  law.  This  research  is  a  normative  juridical  law  research,  by  examining  the legislation, by looking at the law from the normative aspect. The data used in this study are  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that  criminal  sanctions  for  internet service  providers  who commit  pornography  as  stated  in  Law  Number  44  of  2008 and the forms and criteria in Islamic criminal law that can be categorized as pornographic crimes are in the form of behavior, unlawful nature, errors, constitutive consequences. , accompanying  circumstances,  additional  conditions  for  being  prosecuted  for  a  crime, and  additional  conditions  for  being  convicted.  The  application  of  criminal  sanctions  in Islamic law punishments for perpetrators of pornographic crimes can be punished with adultery, ta'zir, and qisas, which means that Islamic law currently can only be applied in several provinces in Indonesia.
Keyword: State Law, Syaria ’, Pornography.

## PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang  demikian  pesat.  Salah satu perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, di bidang komputer  dan  telekomunikasi  telah memberikan  media  baru  berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan  dan memperoleh  berbagai informasi yang disajikan  dengan  canggih  dalam hubungan jarak jauh atau dekat.
Komputerisasi,  internet  dan  alat telekomunikasi  selular  ( handphone ) menjadi trend yang  merubah  pola kerja  dan  gaya  hidup  masyarakat. Media internet  dapat  digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat  terbang,  tiket  kereta  api, hotel),  pembayaran  tagihan  telepon, listrik, transfer uang, hingga berbelanja pun dapat dilakukan secara online .  Fenomena  tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat
modern terhadap teknologi  komputer  berupa  internet tidak dapat dielakkan lagi. Pemanfaatan Teknologi Informasi,  media,  dan  komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia  secara  budaya  dan  secara global. Perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.  Teknologi  Informasi  saat  ini menjadi  pedang  bermata  dua  karena selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan,  dan  peradaban  manusia, sekaligus  menjadi  sarana  efektif perbuatan melawan hukum.
Namun  kemajuan  teknologi  ini kemudian menimbulkan berbagai
permasalahan hukum, sebagai contoh  timbulnya  pikiran  dari  pihak lain  yang  bermaksud  untuk  mencari keuntungan  secara  melawan  hukum dengan memanfaatkan media internet  untuk  melakukan  kejahatan yang berbasiskan teknologi ini. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan  media  internet  yang berkembang  pesat  belakangan  ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi  dalam  jaringan  internet atau  lebih  dikenal  dengan  istilah cyberporn (kejahatan pornografi). Cara  mendapatkan  situs  porno  atau biasa disebut cyberporn pada internet,  pengguna  atau  user  dapat mencari website pada jaringan internet  ( computer  network )  tertentu. (Dikdik M. Arief Mansyur, 2009:25) Kondisi ini tentu sangat
memprihatinkan,  karena  saat  ini pengguna  internet  tidak  hanya  orang dewasa, kalangan pelajar merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda. Mayoritas dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, chatting ,  dan  menjadi anggota  dari  situs  pertemanan  yang sedang booming saat  ini  seperti Instagram , Facebook dan Twitter , namun  lambat  laun  tidak  sedikit  dari mereka  yang  akhirnya  tergoda  untuk mengakses situs-situs yang
menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Pornografi dalam kaitannya dengan  Hukum  Islam  ini,  masuk  ke dalam  kategori  zina  yang  kedua, yaitu  tidak  sampai  terkena  hukuma langsung ( had ), namun tetap membuat  pelakunya  berdosa.  Dalam hal  pornografi,  daya  rangsangnya terhadap  hasrat  seksual  seseorang,
terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.  Berbagai  penelitian tentang  media  pornografis  yang terbanyak dikonsumsi oleh
masyarakat adalah VCD porno, situs- situs  porno  di  internet,  gambar/foto- foto,  baru  kemudian  melalui  lirik-lirik vulgar  di  lagu-lagu  dan  party  line (sambungan telepon mesum), tulisan/buku, dan sebagainya. (Azimah soebagijo, 2008:77) Termasuk dalam kategori ta’zir , yakni sanksi  yang  ditetapkan  atas  tindakan maksiat  yang  di  dalamnya  tidak  ada had dan kifarat . Ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa (khalifah)  untuk  menetapkan  jenis sanksinya. Sanksi ta’zir bisa berbentuk hukuman mati, jilid, penjara,  pengasingan,  pemboikotan, salib,  ganti  rugi,  maupun  bentuk lainnya tergantung tingkat kejahatannya namun penerapan sanksi  untuk  Hukum  Islam  masih berlaku dibeberapa wilayah di Indonesia. (Rofiq dan Arya, 2017:9).

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar
belakang diatas, maka pokok permasalahannya  adalah  bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Penyedia  Jasa  Dan  Penyebarluas Pornografi  Dalam  Undang –  Undang
ITE Serta Menurut Hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah yuridis  normatif,  dilakukan  dengan  cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan  permasalahan,  dengan  melihat hukum dari aspek normatif yang didukung  oleh  data  yang  diperoleh  dari
kepustakaan dengan jalan mengumpulkan bahan  hukum  (Soekanto  &  Mamudji, 2001:13).  Jenis  penelitian  ini  bersifat deskriptif  yaitu  berdasarkan  teori  atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat  data,  atau  menunjukkan komparasi  atau  hubungan  seperangkat data  dengan  seperangkat  data  yang  lain (Ibrahim,  2012:  295).Metode  penelitian ini  adalah  yuridis  normatif,  dilakukan dengan  cara  meneliti  terlebih  dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan  dengan  permasalahan,  dengan melihat  hukum  dari  aspek  normatif  yang didukung  oleh  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan dengan jalan mengumpulkan bahan  hukum  (Soekanto  &  Mamudji, 2001:13).  Jenis  penelitian  ini  bersifat deskriptif  yaitu  berdasarkan  teori  atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat  data,  atau  menunjukkan komparasi  atau  hubungan  seperangkat data  dengan  seperangkat  data  yang  lain (Ibrahim, 2012: 295).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan  sanksi  pidana  bagi penyedia  jasa  internet  yang bermuatan pornografi serta
untuk  menelaah  aturan  Hukum Positif dan Hukum Islam Pembahasan tentang kata  pornografi  pada  dasarnya merupakan sebuah terminomorlogi yang  baru  muncul  di  era  abad modern  ini.  Namun,  makna  yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah  sejak  lama  dikenal  oleh masyarakat
luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata
pornografi  menurut  asal  katanya berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu porne yang  berarti  pelacur  dan
graphein yang  berarti  yang  berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi  juga  dapat  diartikan dengan  gambar  pelacur.  Dengan demikian, secara sederhana
pornografi  dapat  diartikan  sebagai gambar  yang  memuat  tentang pelacuran  atau  suatu  perkataan atau  tulisan  yang  memuat  tentang pelacuran
(Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan transaksi elektronik) Pornografi  selalu  dikaitkan
dengan  segala  bentuk  gambar, tayangan,  siaran,  suara  desahan, gerak  tubuh  yang  erotis  dan sensual serta
benda-benda berbentuk  misalnya  alat  kelamin buatan yang diperjualbelikan, yang bertujuan  untuk  membangkitkan nafsu  birahi  bagi  lawan  jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan  bagi  orang  yang melihatnya,  mendengar  maupun menyentuhnya  ada  timbul  rasa menjijikkan, memuakkan, dan memalukan,  karena  tidak  semua orang  menyukai  untuk  melihat bentuk  gambar,  lukisan-lukisan,
photo-photo, siaran, suara desahan,  benda-benda  berbentuk dan  bergambar  erotis  dan  sensual tersebut.  (Undang-Undang  Nomor 44 tahun 2008)
Saat  ini  ada  ratusan  atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi  yang  dibintangi  oleh orang  lokal/Indonesia  beredar  di internet, yang paling memprihatinkan adalah orang-
orang  yang  berada  di  dalam  foto atau  video tersebut  sebagian besar  merupakan  generasi  muda. Gambar dan video tersebut, sebagian  bukanlah  dibuat  secara
khusus untuk dijadikan tontonan di media  internet.  Terdapat  ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat  untuk  dokumentasi  pribadi namun  akhirnya  tersebar  dan menjadi konsumsi umum di internet.  Keteledoran  karena  tidak hati-hati  menyimpan  foto  dan rekaman  pribadi  membuat  pihak lain  yang  menemukan  foto  dan video  tersebut  menyalahgunakan dan  menyebarkannya  di  internet.
Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif  terhadap  perilaku  generasi muda.  Anak-anak  dan  perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai  “pelaku  sebagai korban”, karena itu, pornografi dan pornoaksi  dikategorikan  sebagai perbuatan  pidana.  Hal  ini  bukan masalah  baru,  karena  pada  Pasal 281,  Pasal  282,  Pasal  283,  Pasal 532  dan  Pasal  533  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP) telah  atau  melarang  pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. ” (Undang-Undang  Nomor  44  tahun 2008)
Segi  historis  terlihat  bahwa
KUHP  dirancang  bukan  untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet  mulai  dikembangkan  pada akhir  tahun  1950-an  dan  awal 1960-an.  KUHP  yang  sekarang diberlakukan  adalah  KUHP  yang bersumber  dari  hukum  kolonial Belanda  ,  yakni Wetboek  van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie . (Muslich, 2005) Pengesahannya  dilakukan  melalui
Staatsblad Tahun 1915 nomor 732
dan  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1
Januari 1918.
Berdasarkan Pasal 282 KUHP tersebut, terjadi perubahan- perubahan yang menggeser mengenai  makna  kata  pornografi. Pergeseran makna yang disebabkan  oleh  perkembangan teknologi  seharusnya  mengubah penafsiran  terhadap  unsur  delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan  sebagai  makna  di muka umum sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  282 KUHP. Mencegah  lolosnya  pelaku tindak  pidana cyberporn karena tidak adanya hukum yang
mengatur, pemerintah merasa perlu  untuk  membuat  undang- undang  khusus  yang  mengatur masalah ini. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-
Undang  ITE)  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  Informasi dan Transaksi Elektronik,
dijelaskan  tentang  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  pornografi.
Pasal  27  ayat  (1)  mengatur sebagai  berikut  : “ Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan .” Berdasarkan  Pasal  27  ayat (1) tersebut, maka dapat dijelaskan  bahwa  perbuatan  yang dilarang  adalah  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.  Masalah cyberporn lebih  khusus  diatur  dalam  Pasal  4 ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi bahwa : “ Setiap orang  dilarang  menyediakan  jasa pornografi.  Jasa  pornografi  adalah segala  jenis  layanan  pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau kooporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel,  televisi  teresterial,  radio, telepon,  internet,  dan  komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang
cetakan lainnya . ” Namun dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga  terdapat  permasalahan  yang sama dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang batasan-batasan  pornografi  yang kurang  jelas,  karena  setiap  orang mempunyai pandangan yang berbeda  mengenai  porno  atau tidaknya  sesuatu.  Para  pelaku tindak  pidana cyberporn ,  baik  itu pemilik website atau  orang-orang yang  menjadi  objeknya  tidak  akan
semudah  itu  untuk  ditangkap  dan diadili. Pemilik website yang menyajikan tontonan yang memuat unsur  pornografi  bisa  saja  bukan berasal  dari  negara  Indonesia, dengan kata lain  hukum Indonesia tidak  berlaku  padanya.  Hal  ini terlihat  bahwa  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44
Tahun  2008  tentang  Pornografi, membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur  secara  rinci  tetapi  jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan itu dibolehkan  dengan  batasan  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Modus  kejahatan  pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan peredaran  video  porno  melalui handphone  maupun  internet  serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya  bergoyang  pinggul dengan gerakan seolah-olah
bersenggama yang didampingi
platform –  platform terkenal  juga besar bahkan anak kecilpin memakainya. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang  dapat  kita  lihat  bersama  di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan. Salah satu upaya dari
pemerintah  agar  tidak  terjadi  aksi pornografi  yang  bisa  mengancam kelangsungan  generasi  bangsa maka  diundangkannya  undang- undang  Pornografi  yaitu  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  2008,  yang  diharapkan
dengan  undang-undang  tersebut, penanggulangan  pornografi  dapat ditanggulangi  secara  efektif  dan yang paling penting bahwa Undang-Undang. Dalam objek pornografi  mengandung  tiga  sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan,  (2)  eksploitasi  seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan. Dalam  Undang –  Undang  No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengaturan mengenai tindak pidana  pornografi  diatur  mulai
Pasal  4  sampi  14  Bab  II  dan mengenai  sanksi  pidananya  diatur dalam  Pasal  29  sampai  Pasal  41 Bab  VII.  Dalam  Pasal  4  ayat  (1) disebutkan: “ Bahwa  setiap  orang dilarang  memproduksi,  membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  yang  secara  eksplisit memuat:
persenggamaan, termasuk  persenggamaan  yang menyimpang;  kekerasan  seksual; masturbasi atau onani;
ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan  ketelanjangan;  alat kelamin; atau pornografi anak. ”
Dalam  KUHP  pasal  yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana penyedia  jasa  prostitusi online yaitu Pasal 296 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain dengan orang lain, dan
menjadikannya  sebagai  pencarian atau  kebiasaan,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana
denda  paling  banyak  lima  belas ribu  rupiah. 1 Pengaturan  lainnya dalam Pasal 506 KUHP: Barangsiapa  menarik  kuntungan dari  perbuatan  cabul  seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan  pidana  kurungan  paling lama satu tahun. Dalam Pasal 296
KUHP  dapat  dijelaskan  inti  delik ( delictsbestanddelen ), sebagai berikut: a.  Sengaja b.  Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain c.  Dan  menjadikan  sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Asas  yang  terpenting  dalam hukum pidana yaitu asas culpabilitas atau  dikenal  dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen  straf  zonder  sculd) yang artinya  bahwa  seorang  pelaku dijatuhi  pidana  apabila  tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban  pidana  pada hakikatnya  mengandung  makna pencelaan pembuat (subjek hukum)  atas  tindak  pidana  yang telah  dilakukannya.  Oleh  karena itu,  pertanggungjawaban  pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaansubjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut  hukum yang berlaku)  dan secara  subjektif  si  pembuat  patut
1 Lihat selengkapnya pada KUHP
dicela atau
dipersalahkan/dipertanggungjawab kan  atas  tindak  pidana  yang dilakukkannya itu sehingga ia patut di pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun yang mengandung  muatan  pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah  memenuhi  unsur-unsur dari  pertanggungjawaban  pidana, yaitu : (Mono, Henny. 2007) a. Melakukan perbuatan pidana/tindak pidana; b. Mampu bertanggung jawab; c.  Adanya kesalahan;
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
Sementara pertanggung jawaban  yang  dilakukan  oleh pembajak  atau  hacker,  disebutkan dlam  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang dikenakan Pasal 30Ayat (1) Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak atau melawan hukum mengakses  Komputer  dan/atau
Sistem  Elektronik  milik  Orang  lain dengan  cara  apa  pun.  Ayat  (2) Setiap Orang dengan sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ayat  (3)  Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik  dengan  cara  apa  pun dengan  melanggar,  menerobos, melampaui,  atau  menjebol  sistem pengamanan.
Hal  ini  bentuk  dan  kriteria dalam  hukum  pidana  Islam  yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana  pornografi  adanya  bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat
tambahan  untuk  dapatnya  dituntut pidana,  dan  syarat  tambahan untuk dapat dipidana. Oleh karena itu,  kriteria  adanya  tulisan  berupa majalah,  buku,  koran  dan  bentuk tulisan  lainya,  produk  elektronik misalnya  kaset  video,  VCD,  DVD,
laser disc, gambar-gambar bergerak (”hard-r”), program TV/TV  kabel,  cyber-porn  melalui internet, dan audio porno,
Pornografi  akhir-akhir  ini  lebih cocok  disebut  sebagai  porno- bisnis  atau  dagang  porno  dan bukan sekedar sebagai pornografi.
Pornografi mempunyai kriteria seperti  sengaja  membangkitkan nafsu  birahi  orang  lain,  bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak,  tidak  mengandung nilai  (estetika,  ilmiah,  pendidikan),
tidak  pantas  menurut  tata  krama dan norma etis masyarakat setempat, dan bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi, dan kelompok. Pandangan hukum  Islam  bentuk  dan  kriteria dikaitkan  dengan  tindak  pidana pornografi seperti seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan dan hal lainnya yang dapat  menimbulkan  nafsu  birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina. Kriterianya apabila ada seseorang  yang  melihat  blue  film di  mana  dalam  tayangan  tersebut berisi  tentang  adegan  seks,  maka
setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan  seperti  apa  yang  telah dilihatnya.  Hal  itulah  yang  disebut mendekati zina. Intinya penyebaran  gambar-gambar  atau tulisan  atau  apapun  juga  yang bersifat  pornografi  dilarang  karena mendekati  zina.  Hukum  Islam sifatnya  tegas  meskipun  hal-hal yang  dilarang  tersebut  dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam
diwajibkan untuk mematuhinya demi kemaslahatan bersama.
2.  Bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam masyarakat  bisa  menerapkan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  dan  bahkan  Hukum Islam
Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi menyatakan pengertian Pornografi adalah “gambar, sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan, suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan lainnya  melalui  berbagai  bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.14 Hasil analisis penulis hukuman  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun
2008  dengan  hukuman  yang ditetapkan  dalam  hukum  Islam terdapat  perbedaan.  Hukuman dalam Undang-undang Nomor 44 tahun  2008  tentang  Pornografi menetapkan  bahwa  bagi  pelaku tindak  pidana  menyebarluaskan pornografi dijerat dengan hukuman dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Menurut Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan nomor  19  tahun  2016  tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan hukum pidana  diluar  KUHP  yang  dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyberporn. Ketentuan  terkait  tindak  pidana cyberporn  diatur  dalam  Pasal  27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut : a. Mendistribusikan; b. Mentransmisikan; c.  Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana bagi penyedia  jasa  internet  yang berbuatan  pornografi  diantaranya
Undang-undang  Nomor  44  tahun 2008  pasal  29:  Pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan
dan  paling  lama  12  (dua  belas tahun)  dan  atau  pidana  denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling  banyak  6  miliar  rupiah. Pasal  30:  Pidana  penjara  paling singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  6  (enam  tahun)  dan atau  pidana  denda  paling  sedikit 250  juta  rupiah  dan  paling banyak 3 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana  diubah  demgan Undang-undang  Nomor  19  tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Pasal  27 adalah sistem maksimum
khusus,  yaitu:  (1)  Maksimum khusus  untuk  pidana  penjara, antara  6  (enam)  tahun  sampai dengan  12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum  khusus  untuk  pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan  Rp  12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Dalam syari’at Islam, peraturan  mengenai  kesusilaan termasuk  dalam jarimah  hudud dan ta’zir. Perbuatan zina termasuk  dalam jarimah  hudud karena  telah  diketahui  kadar  dan batasannya dalam
alquran.
Sedangkan menyebarluaskan pornografi ini dapat dikategorikan dalam jarimah  ta’zir karena merusak  moral  dan  sebagai penghantar  kepada  pelaku  untuk melakukan  perzinaan yang kadar dan batasannya belum
ditentukan  dalam  Al- Qur‟an.
Hukuman  akan  ditentukan  oleh hakim  yang  berkuasa  dengan kadar  yang  dianggap  sesuai dengan  perbuatannya  yang  telah
ditentukan.  Islam  memberikan kesempatan  kepada  penguasa untuk menetapkan macam- macam tindak pidana dan hukumannya.  Al- Qur‟an  dan  as- Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum  tersebut  adalah  bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik  terhadap  individu  maupun masyarakat  merupakan  tindakan pidana  yang  harus  dikenakan hukuman.  Tindak  pidana  yang seperti ini disebut dengan jarimah ta’zir dan  hukumannya  disebut juga  dengan  hukuman ta’zir.
Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan  reaksi  dan  balasan dari masyarakat terhadap perbuatan  pelaku  yang  telah melanggar maqasid  asysyariah . Perbuatan tersebut dilarang karena  dapat  merusak  sendi kehidupan  masyarakat  karena fungsi jinayat adalah  menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas  larangan  tersebut, harus  disertai  dengan  sanksi (hukuman) terhadap pelaku kejahatan menyebarluaskan pornografi. Hukuman ini dimaksudkan  untuk  memberikan effek jera kepada pelaku sekaligus  dapat  dijadikan  contoh oleh  masyarakat  untuk  tidak melakukan  hal  tersebut.  Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan  di  atas  perorangan, dan karenannya kepentingan masyarakat yang lebih di dahulukan,  bukan  sebaliknya. Oleh  sebab  itu  setiap  tindakan yang dilakukan menganggu kedamaian ketenteraman masyarakat seperti halnya menyebarluaskan pornografi dianggap kejahatan terhadap Allah.

## SIMPULAN
Undang-Undang Pornografi sudah  memiliki  ketentuan  yang  jelas dalam  konsep  pornografi,  dengan ancamannya yang tegas. Bentuk dan kriteria  dalam  hukum  pidana  Islam yang  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  pornografi  adanya bentuk  tingkah  laku,  sifat  melawan hukum,  kesalahan,  akibat  konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk  dapatnya  dituntut  pidana,  dan syarat tambahan untuk dapat dipidana.  Penerapan  sanksi  tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan  hukuman  zina,  ta’zir,  qisas, dan sebagainya. Pornografi berdampak negatif karena
terganggunya  pola  pikir  anak  karena pornografi  belum  pantas,  kejahatan seksual  terhadap  anak-anak,  dan kerusakan otak

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agus  Riswandi,  Budi.  (2003). Hukum Dan Internet Di Indonesia . UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.
[2] Asmawi, M. (2003). Islam Sensual .
Darussalam,
Yogyakarta, hlm, 92.
[3] Atmadi.  (2001). Bunga  Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia). Pantja Simpati,
Jakarta, hlm. 33.
[4] Barda  Nawawi  Arief.  (2007).
Tindak Pidana Mayantara,
Perkembangan  Kajian  Cyber
Crime di Indonesia , Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  hlm.
122.
[5] M.  Fahmi  Afif.  (2019). Tinjauan
Hukum  Pidana  Islam  Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam  Undang-undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .  Jurnal  Hukum  Vol. 31, No. 8.
[6] Raharjo, Agus.
(2002). Cybercrime  "Pemahaman  dan
Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi”, PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.
[7] Rahayu. Ira. (2015). Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan  Video  Disc Porno  Berdasarkan  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi, JOM Fakultas Hukum  Volume  II  Nomor  2 Oktober 2015.
[8] Said Firdaus Abbas, Mohd. Din,
Iman  Jauhari.  (2018). Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam  Hukum  Pidana  Islam .
Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019).