…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA
Oleh Yusuf Kurniawan 1 ,Sugiyanto 2
1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email: 1 Yusufkurniawan354@gmail.com, 2 Probosugiyanto@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  berdampak  negatif  terhadap  seluruh  asspek  kehidupan  manusia  seperti pariwsata, pendidikan, dan perekonomian. Salah satu kegiatan ekonomi kelas bawah yang sangat berdampak  adalah  UMKM.  Pada  saat  pandemic  covid-19  sedang  berjalan,  Undang-Undang tentang  Cipta  Kerja  dikeluarkan  Pemerintah  pada  nomor  11  tahun  2020,  adapun  tujuan  dan  isi pasal  undang-undang  tersebut  untuk  membantu  pelaku  UKM  agar  dapat    berkembang  dan bertahan  ditengah  derasnya  perkembangan  teknologi  informasi.  Sebab  UU  Cipta  Kerja  bagian dari penganti UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah pada tahun 2008 nomor 20. Ternyata Undang-Undang  Cipta  Kerja  saat  pademi  covid-19  mampu  berkontribusi  di  dalam  pemberian keringanan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan  bagi  UMKM.  Jika  dikaitkan  dengan  Mazhab Timoho,  maka  akan  tepat  apabila  masuk  kedalam  lingkup Governance .  Dimana Governance memberikan  gambaran  mengalihkan  pada  cara  terbaru  mengatur,  keadaan,  metode  dan menyelenggarakan kebijakan banyak kepentingan yang ada pada relasi antara pemerintah dengan swasta yang turut andil dalam pengelolaan urusan public. Penelitian ini fokus terhadap UMKM di kota Yogyakarta yang tergabun dalam komunitas Home Bussines Camp (HBC) yang terdampak covid-19.  Pendekataan  kualitatif  ini  dengan  mengumpulkan  data  melalui  observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Informan  dipilih  dengan  menggunakan  metode snowball sampling  dengan narasumber  yang  kompeten  sehingga  dapat  memberikan  informasi  secara  detail  dan  dapat memberikan petunjuk untuk informan berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dinilai mampu sedikit meringankan beban sebagian pelaku UMKM kususnya anggota HBC, karena  ada  banyak  kemudahan  fasilitas  dari  pemerintah  yang  dapat  diakses  anggota  HBC  yang sudah punya karyawan.  Namun  masih terdapat  beberapa kendala yang dihadapi  pelaku UMKM dibidang jasa dan kuliner.
Kata Kunci : Pandemi covid 19, UMKM, UU Ciptakerja.

## PENDAHULUAN
Predikat  Yogyakarta  sebagai  Kota Pendidikan  dan  Kota  Pariwisata  berdampak positif  terhadap  peluang  berusaha  peluang  ini dimanfaatkan  masyarakat  menjadi  pelaku (UMKM)  Usaha  Kecil  dan  Menengah. Menurut  Sugiyanto,  (2004),  UMKM  di  Kota Yogyakarta  melayani  pelajar,  mahasiswa  dan wisatawan  mendorong  lahirnya  pelaku  usaha bergerak secara individu maupun berkelompok yang  terhimpun  dalam  komunitas  UMKM. Hasil  usaha  pelaku  UMKM  terbukti  mampu menopang kebutuhan keluarga masing-masing, tetapi dimasa adanya virus covid-19,
penurunan pemasukan dialami pelaku UMKM dikarenakankegiatan  wisata  di  tutup  dan kegiatan  Pendidikan  diselenggarakan  secara daring dari rumah-masing-masing.
Berdasarkan  laporan Organization  for Economic  Co-operation  and  Development Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  secara  global menyebabkan pengaruh ancaman krisis ekonomi  yang  besar  dengan  adanya  tanda- tanda  beberapa  penutupan  sektor  produksi  di banyak  belahan  negara,  turunnya  tingkat konsumtif masyarakat, ketidakpercayaan konsumen,  pasar  saham  yang  jatuh  dan akhirnya  menimbulkan  ketidakpastian  (Nalini,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
2021). Karena kondisi tidak pasti maka negara bertanggungjawab  untuk  mengatur  kegiatan masyarakat dengan berbagai macam kebijakan, seperti social  distancing ,  PSBB,  belajar- bekerja-beribadah  di  rumah,  dan  memberi berbagai  bantuan  atau  subsidi,  termasuk pelaku  UMKM  mendapat  berbagai  kebijakan tersebut.
Kreatifitas dari sebagian pelaku UMKM dalam memaksimalkan sebuah penjualan  dengan  teknologi  terkini  berupa media online sehingga  para  konsumen  yang berlangganan  bisa  memberikan  penilaian barang  yang  mereka  beli  dengan  cara memberikan  bintang  supaya  peningkatan penjualan  tercapai  dan  dapat  dikenal  oleh kalangan  luas.  Pada  masa  pandemi  ketepatan sasaran  melalui  UMKM  yang  ditunjukan  dari hasil penelitian ini bahwa Strategi Pemberdayaan  masyarakat  dengan  berbagai cara  dalam  pengembangan  produk  melalui internet  marketing, penggunaan  pemasaran digital  sebagai  promosi  produk,  Customer Relationship Marketing (CRM) yang dipertahankan,  dan  kualitas    pelayanan  jasa dan produk diperbaiki (Emiliani et al., 2021).
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  sebagai salah  satu  daerah  kota  di  Indonesai  yang mempunyai  perhatian  pada  perkembangan ekonomi  kreatif  dan  UMKM  khususnya  di kalangan pemuda. Adapun Dinas Perindustrian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) Kota  Yogyakarta  di  tahun  2014  membentuk komunitas  UMKM  bernama Home  Business Camp (HBC).    Jadi  HBC  merupakan  suatu wadah  generasi  milenial  di  Kota  Yogyakarta yang  memiliki  usaha  mikro  dan  kecil,  dengan harapan  agar  anggota  dapat  menciptakan peluang kerja sendiri melalui wirausaha. Sebab angka pengangguran di Kota yogyakarta justru didominasi  oleh  kalangan  pemuda,  apalagi lowongan pekerjaan pada sektor formal sangat terbatas. Jika banyak anak muda yang terjun di dunia  wirausaha,  maka  akan  membuka peluang  kerja  bagi  orang  lain.  Program  HBC ditujukan  untuk  mengetahui  pertumbuhan wirausaha muda baru di Kota Yogyakarta yang
masih  sulit  dideteksi.  Kebijakan  Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk  komunitas HBC mendukung  hasil  studi  Listiyowati  et  al., (2021), UMKM  adalah  usaha  kerakyatan untuk  menopang  perekonomian  negara,  HBC adalah  salah  satu  bentuk  usaha  kerakyatan yang berkembang di Kota Yogyakarta. , Penumbuhan peningkatan pada wirausaha skala micro terdapat pada kebijakan pemerintah  dalam  Undang-Undang  tentang UMKM  tahun  2008  nomor  20.  Beberapa  hal yang  termuat  dalam  Undang-Undang  tersebut berisi  tentang  ketentuan  umum,  asas,  prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan  iklim  usaha,  pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif  dan  ketentuan  tindak  pidana. Pada  bidang  Industri  kreatif,  koperasi,  dan usaha  kecil  sebagai  pelaku  usaha  memiliki peran  dan  arti  penting  serta  kedudukan  yang strategis  untuk  membantu  ketahanan  ekonomi masyarakat  dan  sebagai  wahana  penciptaan lapangan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Simanulang,  (2021),  melakukan  penelitian studi  biografi  Sugiyanto  sebagai  Penggerak Wirausaha  Kota  Yogyakarta.  Hasil  studi Simanulang,  (2021)  menunjukan  bahwa  di Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat kebijakan  pengembangan  wirausaha  berbasis komunitas yang diatur melalui Perwal. Perwal yang  mengatur  tentang  tentang  rumah  belajar bisnis ( Home Business Camp ) sebagai pedoman dalam pelaksanan dan pengorganisasian  segala  bentuk  kegiatan  yang menunjang
dan berkenaan pada pengembangan  pelaku  usaha  muda  yang bergabung  di  dalam  komunitas  HBC  terdapat pda  perwal  tahun  2019  nomor  33.  Pemberian pelayanan  dan  pendidikan  bisnis  bagi  semua pelaku UMKM di Kota Yogyakarta merupakan tujuan dari pemberian fasilitas dari Pemerintah  Kota  Yogyakarta  berupa  layanan konseling  bisnis  (LKB)  bagi  semua  pelaku UMKM.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
Kontribusi  yang  terlihat  jelas  untuk menjadikan maju UMKM di Kota Yogyakarta tidak  bisa  lepas  dari  keterlibatan  Sugiyanto dalam  ide  dan  gagasan  yang  telah  dicetuskan dalam  menata  dan  mengembangkan  UMKM kedalam  4 cluster atau  komunitas  para  pelaku usaha,  yaitu:  1)    forum  komunikasi  (forkom) pelakuku  UMKM  yang  berkedudukan  di tingkat  kecamatan,  Forkom  diperuntukan pelaku  UMKM  pemula  tanpa  ada  pembatasan usia  dan  jenis  usaha;  2)  Karang  Mitra  Usaha (KaMU), adalah wadah pengembangan UMKM  yang  usia  anggotanya  lebih  dari  30 tahun  pada  jenis  usaha fashion,  handicraft , kuliner  dan  jasa,  KaMU  berkedudukan ditingkat  Kota; Home  Busines  Camp (HBC) adalah  wadah  pengembangan  UMKM  jenis usaha handicraft,  fashion ,  kuliner  dan  jasa dengan usia anggota mulai 18 tahun sampai 30 tahun,  HBC  berkedudukan  ditingkat  Kota;  4) Dekranasda.  Wadah  pengembangan  UMKM yang  dibentuk  pemerintah  pusat  kusus  untuk mewadahi  pelaku  UMKM  yang  bergerak dibidang craf atau kerajinaan.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan Sugiyanto  et  al.,  (2020)  berjudul  Nilai  positif pandemi  covid-19  bagi  UMKM  di  Kota Yogyakarta  dilatarbelakangi  oleh  adanya pandemi covid-19 di Indonesia, hasil penelitian  menunjukan  UMKM  komunitas HBC  dan  KaMU  di  Kota  Yogyakarta  dapat bertahan  dilatarbelakangi  pemikiran  positif pelaku  UMKM  dan  faktor  agama,  psikologis dan pendidikan. Sehingga para pelaku UMKM dapat mengambil pelajaran dengan berinovasi, mengevaluasi  usaha  dan  mengembangkan kreativitas.  Sementara  itu  penelitian  ini  akan berfokus  kepada  dampak  UU  Ciptakerja terhadap  anggota  HBC  saat  terjadi  pandemic covid-19 di Kota Yogyakarta pada tahun 2021.
Penelitian dengan judul Perilaku Belanja Online Produk  UMKM  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kalangan  Generasi Milenial  yang  dilakukan  Yustika  &  Pasaribu, (2022)  dengan  hasil  penelitiaan  menunjukan persepsi  kegunaan,  motivasi  hedonis,  norma subjek  internal,  norma  subjek  eksternal,  dan pandemi  Covid-19  berpengaruh  signifikan
terhadap  niat  perilaku  motivasi  belanja online pada  produk  UMKM  yang  dipasarkan  secara on  line oleh  kaum  milenial  di  daerah Jabodetabek.  Hasil  penelitian  ini  mendukung aktivitas  UMKM  HBC  sebab  anggota  HBC rata-rata  kaum  melineal,  sehingga  mereka mampu  melakukan  penjualan  secara on  line , sehingga  pembelinya  juga  kebanyakan  kaum melineal.
Pemerintah Indonesia dalam membantu UMKM  yang  ada  dengan  menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesiapada tahun  2020  nomor  11  tentang  Ciptakerja. Salah  satu  tujuan  payung  hukum  ini  adalah untuk  membantu  pelaku  UKM  agar  bisa  terus berkembang  dan  bertahan  walaupun  dalam berbagai  situasi.  Undang-Undang  yang  dibuat tahun  2020  nomor  11  tersebut  dinilai  mampu berkontribusi dalam hal kemudahan, perlindungan, dan juga memberdayakan UMKM.  Ketentuan  tentang  kriteria  UMKM telah  mengalami  perubahan  sejak  adanya  UU Cipta  Kerja  dan  tidak  sama  dengan  Undang- Undang  tahun  2008  No.  20  mengenai  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Kriteria  UMKM saat  ini  dapat  memuat  modal  usaha,  omzet, indikator  kekayaan  bersih,  hasil  penjualan setiap  tahun,  atau  nilai  investasi,  insentif  dan disinsentif,  penerapan  teknologi  yang  aman untuk  lingkungan,  kandungan  lokal,  atau jumlah  tenaga  kerja  sesuai  dengan  kriteria setiap  sektor  usaha    sesuai  dengan  Pasal  87 angka 1 UU Cipta Kerja.
Pemberian  kemudahan  bagi  pelaku UMKM  dengan  memberikan  Dana  Alokasi Khusus,  Bantuan  dan  Pendampingan  Hukum termuat pada UU Cipta Kerja dengan beberapa ketentuan yang ada. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi  Khusus (DAK) guna  mendukung  pendanaan  bagi  pemerintah daerah  dalam  rangka  kegiatan  pemberdayaan dan mengembangkan UMK termuat dalam UU Cipta Kerja pasal 95. Sedangkan pada pasal 96 UU  Cipta  Kerja  UMK  dapat  juga  layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah.
Jika dikaitkan dengan Mazhab Timoho, akan  signifikan  kedalam  lingkup governance .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Sebab governance merujuk  pada  perubahan dari  tata  kelola  pemerintahan  yang  berarti lebih  luas  meliputi  sebuah  proses  pengaturan baru  ( new  process  of  governing ),  perubahan kondisi kaidah pengaturan ( a changed condition  ordered  rule ),  atau  sebuah  metode yang  baru  dimana  masyarakat  diatur  ( new method by which society is governed ) (Rhodes, 1996).  maka  peneliti  akan  focus  pada governance atau  tata  pemerintahan.  Dimana Governance memberikan gambaran mengalihkan  pada  cara  terbaru  mengatur, keadaan,  metode  dan  menyelenggarakan kebijakan  banyak  kepentingan  yang  ada  pada relasi  antara  pemerintah  dengan  swasta  yang turut  andil  dalam  pengelolaan  urusan  public yang  dalam  penelitian  ini  penulis  akan berfokus  terhadap  anggota Home  Bussines Camp (HBC)

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, mengingat  data  kualitatif  merupakan  data hidup  maka  peneliti  akan  mengikuti  prosedur kualitatif  (Creswell  &  Poth,  2016).  Adapun pihak  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan diteliti  merupakan  arti  dari  subjek  penelitian atau informan.  Informan dipilih menggunakan metode snowball sampling dengan narasumber yang  kompeten  sehingga  dapat  memberikan informasi  secara  detail  dan  dapat  memberikan petunjuk untuk informan berikutnya. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perindutrian Koperasi  dan  UKM,  Kepala  bidang  UMKM, dan  anggota  HBC  sebagai  pelaku  UKM diberbagai  bidang  usaha.  Data  dikumpulkan dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  juga dokumentasi.  Penjaminan  dalam  hal  validitas data,  dilakukan  dengan  menggunakan  metode trianggulasi,  triangulasi  teknik,  triangulasi hasil  dan  triangulasi  waktu.  Menfokuskan lebih  spesifik  dalam  rumusan  masalah  yang ditetapkan  sebelumnya  adalah  dasar  dalam menarik  kesimpulan.  Sebuah  jawaban  dari persoalan  penelitian  yang  telah  ditetapkan merupakan  hasil  analisis.  Alur  dalam  analisis
data  ada  tiga  proses  yang  harus  dilalui  yakni proses  reduksi  data,  menyajikan  data,  dan menarik  kesimpulan  kemudian  diteruskan dengan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  UU  Ciptakerja  terhadap anggota Home  Bussines  Camp di  masa Pandemic  Covid-19  di  Kota  Yogyakarta  pada tahun  2021,  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu pembahan  konsep  dan  implementasi  UU Ciptakerja  terhadap  anggota Home  Bussines Camp di  masa  Pandemic  Covid-19  di  Kota Yogyakarta.
1. Pemahaman Konsep
a. Implementasi.
Implementasi  dalam  bukunya  Wibawa et  al,  (1994)  yang  mana  telah  disampaikan pada model Grindle (1980) bahwa implementasi ditetapkan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa  setelah  kebijakan  dirubah,  setelah  itu barulah implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan  oleh  derajat implementability dari kebijakan  tersebut.  Isi  kebijakan  tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  berbagai jenis  kebijakan:  a)  jenis  manfaat  yang  akan dihasilkan; b) derajat perubahan yang diinginkan;  c)  kedudukan  pembuat  kebijakan; d)  siapa  pelaksana  program  kebijakan;  e) sumber daya yang dihasilkan.  Mengingat ada tiga kontek implementasi, yaitu : a) kekuasaan, kepentingan,  serta  strategi  aktor  yang  terlibat; b)  karakteristik  lembaga  serta  penguasa;  c) kepatuhan serta daya tanggap.
Pemahamannya  yang  komprehensif akan  konteks  kebijakan,  khususnya  yang menyangkut  dengan  implementor,  penerima implementasi,  dan  arena  konflik  yang  bisa terjadi  di  antara  para  aktor  implementasi tersebut,  serta  kondisi  kondisi  sumber  daya implementasi yang juga diperlukan merupakan beberapa  keunggulan  dari  model  Grindle (1980).  Kemudian  setelah  kegiatan  kebijakan yang  dipengaruhi  oleh  isi  atau  konten  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
lingkungan  atau  konteks  diterapkan,  maka dapat  diketahui  apakah  yang  melaksanakan kebijakan  dalam  membuat  sebuah  kebijakan sesuai dengan apa yang telah diharapkan, juga untuk  mengetahui  tentang  suatu  kebijakan dipengaruhi  oleh  suatu  lngkungan,  sehingga terjadinya tingkat perubahan yang telah terjadi. b. Undang-Undang Ciptakerja Undang-Undang Ciptakerja adalah perubahan  peraturan  dari  ragam  sektor. Didalam  pemberlakuannya,  UU  Cipta  Kerja telah  merubah,  menghapus  atau  mengatur ketentuan  baru  yang  saling  terkait  dengan berbagai  undang-undang  dan  peraturan  dunia usaha  dengan  tujuan  memperbaiki  iklim berwira  usaha  dan  menjadikan  kepastian hukum.  Pemerintah  pun  telah  membuat sejumlah  solusi  untuk  membuat  kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja.
Undang-Undang  yang  telah  disahkan oleh  pemerintah  pada  tahun  2020  nomor  11 tentang Cipta Kerja memuat bahwa penyelenggaraan  aturan  perizinan  berusaha berbasis  risiko,  mewujudkan  kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM,  serta  untuk  mendukung  kemudahan berusaha.
Berbagai  macam  cara  yang  telah dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan implementasi  UU Ciptakerja, yang tertuang  pada  salah  satu  Keputusan  Presiden tahun 2021 nomor 10 memuat isi yakni Satuan Tugas Percepatan
Sosialisasi, didalam menyatukan  substansi,  strategi,  dan  kegiatan sosialisasi  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan pelaksanaannya sehingga
pemerintah melakukan  pembentukkan Satuan  Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-
Undang Cipta Kerja. Aturan-aturan yang dapat memberikan  kemudahan  bagi  pelaku  UMKM terdapat  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Beberapa ketentuan  UU  Cipta  Kerja  yang  memberikan kemudahaan untuk UMKM sebagai berikut: 1) Pemberian  insentif  dan  kemudahan  dari Pemerintah  bagi  semua  pelaku  usaha menengah  dan  besar  yang  telah  bermitra dengan  UMK.  Ini  didasarkan  pada  UU Cipta  Kerja  yang  terdapat  pada  ayat  (1)
pasal  90  yang  berisi  tentang  Kewajiban bagi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  untuk  memfasilitasi,  mendukung, dan  menstimulasi  kegiatan  kemitraan usaha  menengah  dan  besar  dengan koperasi,  usaha  mikro,  dan  usaha  kecil yang bertujuan untuk memberikan peningkatan  kompetensi  dan  level  usaha. Kepastian hukum yang sudah ada pada UU Cipta  Kerja  tersebut  tentang  adanya ketentuan-ketentuan, Pemerintah memberikan  fasilitas  bagi  semua  pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) untuk bermitra  dengan  usaha  menengah  dan usaha  Besar.  Kemitraan  yang  dimaksud mencakup proses
penambahan keterampilan,  di  bidang  produksi  dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber  daya  manusia,  dan  teknologi. Kemudian  berdasarkan  Pasal  90  ayat  (5) UU  Cipta  Kerja  menyatakan,  bagi  usaha menengah  dan  usaha  besar  yang  bermitra dengan  UMK  akan  diberikan  tambahan insentif  oleh  pemerintah  pusat.  Sehingga tidak  hanya  pihak  UMK  saja  yang diuntungkan,  pihak  usaha  menengah  dan usaha  besar  yang  bermitra  dengan  UMK juga  mendapatkan  manfaat.  Akan  tetapi, saat  ini  ketentuan  mengenai  pemberian insentif  tersebut  masih  perlu  dikaji  dalam peraturan pemerintah.
2) Pemberian fasilitas kemudahan/ penyerdehanaan  kepada  UMK  berupa pemberian kemudahan fasilitas pembiyaan dan insentif fiskal yang ada pada UU Cipta Kerja pasal 92. Kemudahan yang diberikan  berupa:  Pelaku  usaha  UMK diberikan  kemudahan/  penyederhanaan didalam mengurus administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  Pelaku usaha  UMK  yang  mengajukan  perizinan berusaha  akan  diberi  keuntungan  karena tidak  dikenakan  biaya  atau  keringanan biaya Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi kemudahan  kepabeanan  Pelaku  usaha UMK  tertentu  dapat  diberi  insentif  Pajak
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Penghasilan (PPh). Kemudian dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, juga telah memberikan kemudahan  akses  berupa  kegiatan  UMK dapat dijadikan jaminan kredit program.
3) Pemberian  kemudahan  perizinan  berusaha dari  Pemerintah  yang  tertuang  pada Undang-Undang  Cipta  Kerja  pasal  91 bahwa  pemberian  kemudahan  bagi  semua pelaku usaha UMK dalam pengurusan izin berusaha.  Pemberian  bagi  peaku  usaha UMK  dari  Pemerintah  dalam  hal  ini Nomor  Induk  berusaha  (NIB)  secara elektronik.
Pelaku usaha UMK mengumpulkan syarat yakni harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  Surat  Keterangan  berusaha  dari pemerintah setingkat  rukun tetangga (RT). NIB  tersebut  akan  berfungsi  sebagai perizinan  tunggal  yang  berlaku  untuk semua  kegiatan  usaha.  Perizinan  tunggal yang dimaksud meliputi: Perizinan
Berusaha Standar Nasional Indonesia (SNI)
Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Sebagai catatan, jika kegiatan usaha UMK memiliki  resiko  menengah  atau  tinggi terhadap kondisi kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan yang digunakan,  maka  perlu  memiliki  sertifikat sertifikasi  standar  dan/atau  izin  (Pasal  91 ayat (7) UU Cipta Kerja).
4) Pemberian  Pemerintah  dalam  pengurusan Sertifikasi  Halal  tertuang  pada  Undang- Undang  pasal  14  nomor  33  tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Pemberlakuan  kebijkan  ini  ada pada setiap produk berupa barang dan/atau jasa  yang  terkait  dengan  makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik, dan  serta  barang  gunaan  yang  dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  Dari  ketentuan  itu,  maka setiap produk yang disebutkan diatas yang diedarkan  atau  diperdagangkan,  baik
secara eceran sampai dijual di supermarket wajib bersertifikat halal. Menurut Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK harus memiliki kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan  pelaku  usaha  UMK.  Akan tetapi, pernyataan itu harus  sesuai  standar halal  yang  telah  diterapkan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH).    Setelah  itu  dalam  Pasal  48 angka  20  UU  Cipta  Kerja,  bagi  pelaku usaha  UMK  yang  mau  mengajukan permohonan  sertifikasi  halal  tidak  dikenai biaya.
5) Pemberian  dari  pemerintah  berupa  Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan  Hukum  yang  termuat  pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 95. Pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja
Pasal 96 juga dinyatakan bahwa UMK juga dapat pelayanan bantuan dan pendampingan  hukum  bagi  UMK  dari pemerintah  dan  juga  pengalokasian  dari Pemerintah  Pusat  berupa  Dana  Alokasi
Khusus (DAK) guna memperlancar pendanaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK.
c. Home Business Camp (HBC)
Menurut Sugiyanto (2015) pengertian  HBC  dibedakan  menjadi  tiga, yaitu  a)  HBC  merupakan  program  inovasi unggulan  bidang  UMKM  “menumbuhkan wirausaha  muda  baru  di  Kota  Jogja”. Inovasi ini diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Pertanian  dan  UKM,  pada  tahun  2017 berubah  nama  menjadi  Dinas  Sosial, Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi. Tahun  2021  berubah  nama  menjadi  Dinas Perindustrian  Koperasi  dan  UKM;  b) Wadah  komunikasi,  koordinasi  pelaku UMKM,  untuk  mengembangkan  kreasi pelaku usaha muda agar tumbuh pengusaha-pengusaha muda dibidang kuliner,  craf,  fashion  dan  jasa;  c)  HBC digunakan  untuk    jembatan  pelaku  usaha
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
muda  yang  baru  dengan  pihak  ketiga  , seperti Perbankan, Pajak, BUMN,
Pengusaha,  Pemerintah,  PT,  Masyarakat,” dll.
Tujuan membentuk komunitas HBC antara lain: a) mencetak pendamping UMKM  muda  sebagai  fasilitator,  mentor, dan  konsultan  bidang  UMKM  yang profesional capabel dan berkarakter dengan  basis peer  group yang  berkiblat pada  Predikat  Kota  Yogyakarta  sebagai kota  Pendidikan  dan  pariwisata.;  b) meningkatkan hospitality pelaku  UMKM agar  memiliki  daya  saing  produk  dan pelayanan;  c)  mengetahui  jumlah  UMKM di  Kota  Yogyakarta  baik  secara  kualitatif maupun  secara  kuantitatif.  Efek  yang diharapkan  dari  program  inovasi  HBC: sebagai  upaya  melestarikan  Predikat  Kota Yogyakarta, menguragi jumlah dan mengalihkan minat pemuda ke profesi Non PNS,  mendorong  dan  menumbuhkan kreativitas pemuda, mendukung dan mengisi antar SKPD.
Berpijak  pada  perspektif  tujuan, bahwa pendampingan HBC diarahkan pada pencapaian  tujuan,  ada  tiga  tujuan  yang diprogram oleh konsultan, dan adapun tiga tujuan  tersebut  yaitu  :    1)  tujuan  vertikal, anggota HBC mampu  mengelola usahanya sehingga  berdiri  sendiri  di  atas  kakinya menjulang ke atas ( vertical ), bahwa angota HBC  hanya  bisa  menjadi  sukses  untuk dirinya sendiri dan keluarganya.;  2)Tujuan horizontal, anggota HBC yang telah sukses secara  vertikal  dikembangkan  lagi,  dan ternyata  ada  beberapa  anggota  yang  dapat dikembangkan ke arah horizontal.
Perkembangan horizontal berdampak pada teman  sebaya  dan  karyawan,  dampak  ini disebut  dampak horizontal ,  yaitu  di samping  sukses  untuk  diri  dan  keluarga anggota  HBC  mampu  mengembangkan teman sebaya di daerahnya menjadi pelaku usaha  atau  membesarkan  karyawannya menjadi  sejajar  dengan  anggota  HBC;  3) tujuan diagonal ,  bagi  anggota  HBC  yang telah sukses secara horizontal ternyata ada
beberapa peserta yang memiliki kemampuan lebih, maka kemampuan lebih dikembangkan  secara  diagonal.  Bentuk pengembangan  diagonal  peserta  diberikan pelatihan manajemen fasilitasi dan penyuluhan kewirausahaan sehingga setelah  selesai  pelatihan  peserta  mampu menjadi mentor atau penyuluh kewirausahan  atau  konsultan  yang  sejajar dengan  pendamping  atau  mentor  HBC  di OPD.
Profil  HBC  terkait  dengaan  jumlah peserta  perangkatan  dan  jenis  usaha  di sajikan  pada  table  1.  Sedang  keberhasilan dalam pendampingan dan jenis keberhasilan  sesuai  tujuan  pendamingan disajikan pada table 2.
Tabel  1.  Profile  Anggota  HBC  1-  6 Berdasarkaan Pendidikan dan Jenis Usaha
Sumber: data primer 2020
Dari  HBC  1  sampai  HBC  6  hasil pendampingan  dapat  dilihat  pada  tabel  2 sebagai berikut:
Tabel 2.  Tingkat Keberhasilan Anggota HBC 1-6
Sumber: dataa primer 2020 Keberhasilan pendampingan dipengaruhi  oleh  kondisi  peserta  antara  lain motivasi,  potensi,  talenta,  pengalaman,  dan lain-lain.  Pada  sektor  usaha  kuliner,  terdapat anggota  HBC  yang  menjual  makanan  secara ofline dan online ,  saat  terjadi  pandemic  covid 19,  untuk  usaha ofline mengalami  banyak penurunan omse t,  bahkan  ada  beberapa anggota  HBC  yang  usahanya  terpaksa  tutup untuk  sementara  karena  pandemic,  karena konsumen utamanya adalah mahasiswa,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sedangkan  saat  terjadi  pandemic  pada  tahun 2020 mahasiswa banyak yang pulang kampung,  dan  dengan  diberlakukannya  jam malam,  banyak  usaha  angkringan  milik anggota  HBC  yang  mengalami  penurunan omset yang  drastic,  bahkan  hingga  merugi. Untuk usaha kuliner online , walaupun omsetnya  juga  turun  pada  6  bulan  pertama, namun  6  bulan  berikutnya  sudah  berangsur pulih,  mereka  tetap  bisa  bertahan  walaupun sedang pandemic, karena menggunakan online marketing .  Baik  melaui  Tokopedia,  shoppe, bukalapak, gofood , maupun shopee food .
Untuk  usaha  craft  dan  fashion,  pada tahun  2020  awal  hingga  akhir  omset  mereka sangat turun drastis, bahkan untuk usaha yang sudah di support pemerintah pun tetap merugi, contohnya  seperti  usaha  anggota  HBC  yang ada  di  Alambana  Galeria  Mall,  tahun  2019 omset  pertahun  mencapai  Rp  1.043.307.000 namun pada tahun 2020 omset menurun drastis hingga Rp 347.700.000
Pada  usaha  jasa,  mereka  mengalami nasib yang berbeda-beda, seperti jasa baby Spa, dan  fotografi,  terjadi  penurunan  omset  sangat besar,  bahkan  hingga  harus  tutup  untuk sementara  dan  harus  memilih  pekerjaan  lain untuk menghidupi rumah tangga.
Berbeda dengan usaha di bidang IT dan website, mereka justru mendapatkan keuntungan  yang  berlimpah,  karena  terjadi lonjakan  permintaan,  banyak  usaha  yang dulunya  masih ofline ,  saat  pandemic  terjadi, akhirnya  pindah  ke  usaha online ,  pedangang yang  dulunya  full  ofline,  mulai  minta dibuatkan  website  baru  untuk  pemasaran mereka. Banyak klien baru yang membutuhkan  jasa  mereka  untuk  meeting dengan  rekan  bisnis  mereka,  ataupun  dari permintaan fasilitator seminar online.
Pada  tahun  2021  seluruh  agenda  rutin yang  diselenggarakan  Dinas  Perindustrian Koperasi  dan  UKM  Kota  Yogyakarta  untuk pelaku  usaha  di  kota  Yogyakarta,  kususnya anggota  HBC  terpaksa  dibatalkan.  Karena APBD  di recofusing pada  penangangan  covid atas  perintah  Walikota,  kegiatan  HBC  jalan
kembali  pada  tahun  2021.  Setelah  itu  Dinas mendata  seluruh  anggota  UKM  yang  terdapat covid,  waktu  itu  terdapat  14000  UKM  yang terdampak  covid,  setelah  itu  saat new  normal dinas  membangun  kemitraan  dengan  Lippo Mall,  karena  saat  itu  Lippo  Mall  sepi,  jadi banyak  UKM  yang  mendapatkan  jatah  tenant gratis  di  Lippo  Mall  dibidang  fashion,  craft dan  kuliner,  Juli-Desember  2020  berjalan  6 bulan  berjalan  2  tenan  untuk  anggota  HBC, KAMU dan Dekranas dan akhirnya sepi, yang tersisa  hanya  tenant  kuliner,  namun  untuk  di Alambana Galleria Mall tetap buka dan eksis. Saat terjadi pandemic Covid-19 dari Pemerintah  pusat  menganggarkan  BPUM  dan banyak  anggota  HBC  yang  mendapatkan bantuan,  lalu  hibah  Danais  dan  hibah wirausaha pemula.
2. Implementasi
Undang-Undang Ciptakerja Terhadap Anggota HBC
a. Ada  dana  bantuan  dari  pemerintah untuk  UMKM,  UMKM  yang  dapat akses  adalah  UMKMK  yang  memiliki legalitas (tuntutan dari UU Ciptakerja), kebijakan  ini  menuntut  anggota  HBC melengkapi  perijinan  usaha  seperti pembuatan  nomer  induk  berusaha (NIB),  akhirnya  banyak  anggota  HBC harus membuat NIB.
b. Kemudahan mengases modal ke berbagai  perbankan.  salah  satunya dengan  bank  pembangunan  daerah (BPD). Dalam rangka penangan covid- 19  BPD  mengucurkan  program  kredit PEDE. Ada space 35% untuk  UMKM, termasuk  perlakuan    kusus  bagi komunitas UMKM HBC.
c. Mendapat fasilitas publik, contohnya di Alambana  Galeria  Mall,  agar  tidak putus kontrak, dan bermitra dengan PT Kerata Api Indonesia.
d. Dengan  adanya  UU  Cipta  kerja,  UKM memiliki  dasar  umtuk  berargumen bahwa  UKM  punya  space  untuk  lebih mengembangkan  usahanya  dibeberapa pelaku  usaha  besar  maupun  instansi pemerintah dan swasta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e. Pelaku  UMKM  lebih  dimudahkan perijinannya    melalui  Perizinan Online Terpadu  atau  dengan  istilah Online Single  Submission (OSS).  Adapun  arti dari Online  Single  Submission (OSS) adalah  perizinan  yang  diterbitkan  oleh Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau  Bupati  melalui  sistem  elektronik yang sudah terintegrasi. Dengan
Perizinan Online Terpadu  anggota
HBC  lebih  mudah  dan  lebih  cepat dalam mengurusan perijinan.
f. Komunitas  HBC  merupakan  UMKM yang  terdampak  covid  19,  mendapat fasilitas  keringan  pembayaran  pajak. Dalam  memberikan  kesadaran  kepada pelaku
UMKM untuk tujuan meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak agar  patuh  dalam  membayar  pajak pada  masa  pandemi  covid-19  yang ditetapkan  sesuai  dengan  PP  tahun 2018 nomor 23 pemerintah menurunkan  tarif  pajak  final  bagi pelaku UMKM yang pada awalnya 1%
saat  ini berubah  jadi  0.5%  dan berlaku pada 1 Juli 2018.
Namun menurut kepala Dinas Perindustrian  Koperasi  dan  UKM  Kota Yogyakarta,  UU  Ciptakerja  belum  bisa berjalan  secara  efektif  pada  tahun  2020  dan 2021, dikarenakan UU Ciptakerja baru bisa di implementasikan setelah adanya PP (Peraturan Pemerintah)  tahun  2021  No.  5  tentang  sebuah penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis risiko  dan  PP  tahun  2021  Nomor  7  yang berhubungan
dengan kemudahan,
perlindungan  dan  pemberdayaan  koperasi  dan UKM. Kebijakan pemerintah Kota
Yogyakarta  membentuk  komunitas  HBC mendukung  hasil  studi  Listiyowati  et  al., (2021) UMKM  merupakan  bentuk  usaha kerakyatan  untuk  membantu  ekonomi  negara yang  sedang  turun  drastis  dikarenakan  masa pandemi  Covid-19,  UMKM  merupakan  usaha yang  paling  terdampak.   Rendahnya  tingkat kesadaran  dalam  tertib  bayar  pajak  oleh
UMKM  menjadi  hambatan  utama  yang  sering muncul. Dalam memberikan kesadaran kepada pelaku  UMKM  untuk  tujuan  meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  agar  patuh  dalam membayar pajak pada masa pandemi covid-19 yang  ditetapkan  sesuai  dengan  PP  tahun  2018 nomor  23  pemerintah  menurunkan  tarif  pajak final  bagi  pelaku  UMKM  yang  pada  awalnya 1%  saat  ini  berubah  jadi  0.5%  dan  berlaku pada 1 Juli 2018.

## KESIMPULAN
Pembentukan  UU  Cipta  Kerja  oleh pemerintah  sudah  dainggap  berjalan  secara baik di saat pandemi covid-19 melanda karena dinilai mampu memberikan kemudahan UMKM,  sehingga  UU  Ciptakerja  berdampak positif  terhadap  pelaku  UMKM  di  Indonesia, diantaranya  dapat  memberikan  tambahan pemasukan  (insentif)  dan  memudahkan  bagi para  pelaku  usaha  semua  kalangan  baik  usaha menengah maupun usaha besar yang bekerjasama  dengan  Usaha  Menegah  Kecil (UMK), pemberian sebuah akses mudah dalam fasilitas  pembiayaan  dan  insentif  fiskal,    UU Ciptakerja  pasal  92  termuat  bahwa  pemberian fasilitas penyederhanaan kepada UMK, adapun  pada  pasal  91  dalam  UU  Ciptakerja yakni  pemberian  kemudahan  dalam  hal perizinan  bagi  pelaku  usaha,  UU  Ciptakerja pasal 95 yakni pemberian dana alokasi khusus, bantuan dan juag pendampingan hukum.
Belum  adanya  Peraturan  Pemerintah tahun  2021  nomor  5  yang  berisi  tentang penyelenggaraan  proses  perizinan  berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah tahun 2021  nomor  7  yang  meliputi  tentang kemudahan,  perlindungan  dan  pemberdayaan koperasi dan UKM menjadikan alasan di Kota Yogyakarta bahwa UU Cipta Kerja belum bisa terealisasikan secara baik.
Untuk pelaku UMKM kususnya anggota  HBC,  hanya  sebagian  anggota  yang bisa memanfaatkan kemudahan dari UU Cipta Kerja,  dikarenakan  berbagai  alasan,  seperti usahanya  masih  kecil  jadi  tidak  perlu berpedoman dengan UU Cipta Kerja, usahanya terlanjur  bangkrut  dikarenakan  pandemi  covid
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
yang  tidak  kunjung  selesai,  sehingga  aktivitas perdagangan pun terhenti, dan banyak anggota HBC  yang  masih  tidak  mengetahui  tentang keuntungannya  dengan  adanya  UU  Cipta Kerja terhadap usaha anggota HBC itu sendiri. Namun  bagi  anggota  HBC  yang  usahanya sudah berjalan lancar, bisa mengambil peluang dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja,  seperti kemudahan dalam mengakses perijinan, sehingga  lancar  dalam  mengakses  dana  hibah maupun  penambahan  modal  melalui  kredit Bank.
Kepada  Dinas  Perindustrian  Koperasi dan  UKM  Kota  Yogyakarta  supaya  lebih mensosialisasikan  lagi  tentang  manfaat  yang bisa  didapatkan  dengan  adanya  UU  Ciptka Kerja  dan  agar  supaya  bisa  menerapkan program  yang  tepat  terhadap  anggota  HBC, bukan  hanya  untuk  anggota  HBC  yang  baru, namun untuk semua anggota HBC yang masif aktif.  Serta  membuat  formulasi  keberhasilan komunitas  UMKM  HBC  dengan  indicator yang  jelas.  Karena  sampai  saat  ini  belum  ada kejelasan  untuk  indeks  kesuksesan  anggota HBC  bisa  dilihat  dari  sudut  pandang  apa. Untuk  pembina  HBC  supaya  dipilih  orang- orang  yang  lebih  mengerti  sejarah  HBC  dan yang  terbukti  mampu  membina  anggotanya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  inquiry  and  research  design: Choosing  among  five  approaches.  Sage publications .
[2] Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., &
Habib,  M.  A.  F.  (2021).  Analisis pemberdayaan UMKM pada masa pandemi  COVID-19.  SOSEBI:  Jurnal
Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam, 1(1), 83–94 .
[3] Kristanto,  V.  H.  (2018).  Metodologi Penelitian  Pedoman  Penulisan  Karya Tulis Ilmiah:(KTI). Deepublish .
[4] Listiyowati,  L.,  Indarti,  I.,  Wijayanti,  F., &  Setiawan,  F.  A.  (2021).  Kepatuhan
Wajib  Pajak  UMKM  di  Masa  Pandemi COVID-19.  Jurnal  Akuntansi  Indonesia, 10(1), 41–58 .
[5] Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19  terhadap  Usaha  MIkro,  Kecil dan  Menengah.  Jesya  (Jurnal  Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 4(1), 662–669 .
[6] Primiana,  I.  (2009).  Menggerakkan sektor  riil  UKM  &  Industri  Bandung. Alfabeta .
[7] Rhodes,  R.  A.  W.  (1996).  The  new governance: governing without government.  Political  Studies,  44(4), 652–666 .
[8] Simanulang.  A.V.  (2021).  Biografi  Dr.
Sugiyanto  S.Sos,  M.M.  Sekolah  Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta .
[9] Sugiyanto.  (2004).  Yogyakaria  Kota Pendidikan  Dan  Ekonomi  Alternatif. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 3(3), 523–
546. https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.7594 [10] S. Sugiyanto, “Yogyakaria Kota
Pendidikan  dan  Ekonomi  Alternatif,” Cakrawala  Pendidik.,  vol.  3,  2004, [Online].
Available: https://www.neliti.com/public ations/86814/yogyakaria-kota- pendidikan-dan-ekonomi-alternatif .
[11] Sugiyanto,  S.,  Suma,  D.,  &  Prayeki,  P. (2020).  Positive  Value  of  Covid  19 Pandemic  for  MSMEs:  A  Case  Study  in Yogyakarta.  International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting Research (IJEBAR), 4(03).
[12] Sugiyanto,  S.  (2015).  Profil  Home Business  Camp.  Dinas  Perindustrian Perdagangan  Koperasi  Petanian  Kota Yogyakarta .
[13] Sugiyanto,  S.  (2015).  Profil  Home Business  Camp.  Dinas  Perindustrian Perdagangan  Koperasi  Petanian  Kota Yogyakarta .
[14] Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D. Bandung: IKAPI .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[15] Wibawa,  S.,  Purbokusumo,  Y.,  & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi kebijakan  publik.  PT  Raja  Grafindo
Persada .
[16] Yustika,  R.,  &  Pasaribu,  P.  N.  (2022). Perilaku  Belanja  Online  Produk  Umkm Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Kalangan  Generasi  Milenial.  Diversity:
Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 2 .
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN