## IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA WISATA WARGASARA PULAU TUNDA

## IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE REGENT OF SERANG REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE TUNDA ISLAND CITIZENS' TOURISM VILLAGE
Rahmawati Allyreza * , Rahmi Winangsih Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Palka Km 3 Desa Sindangsari Kabupaten Serang, Banten,
Indonesia *E-mail: rahmawati@untirta.ac.id
disubmit: 26 September 2023, direvisi: 30 Oktober 2023, diterima: 10 November 2023

## ABSTRAK
Desa wisata saat ini menjadi salah satu tujuan alternatif untuk berwisata alam. Demikian halnya juga desa wisata  Wargasara  Pulau  Tunda  di  Kabupaten  Serang. Desa  wisata  Wargasara  Pulau  Tunda  ditetapkan oleh Keputusan Bupati Serang pada tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu kendala aksesibilitas terbatas, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang desa wisata dan masalah kebersihan pada obyek wisata.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dengan  menggunakan  teori  implementasi kebijakan  Charles O Jones yaitu struktur organisasi, interpretasi dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data menurut Miles dan Huberman dengan informan  penelitian  ditentukan  bertujuan  ( purposive  informan ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  pembentukan  Desa  Wisata  Wargasara  Pulau  Tunda  sudah  berjalan  optimal dengan beberapa penekanan. Dari dimensi organisasi, kelembagaan dan SDM Desa Wisata sudah baik dengan terbentuknya Pokdarwis Jalatunda  yang beranggotakan pemuda desa dengan minat pariwisata. Unsur interpretasi dimaknai beragam oleh pemerintah desa yang menyadari adanya kendala aksesibilitas dan  jaringan  listrik  untuk  pengembangan  wisata  lebih  maju,  sedangkan  dari  sisi  masyarakat,  ada peningkatan  pemahaman  bahwa  potensi  daerah  Wargasara  menjadi  tujuan  wisata.  Dimensi  penerapan kebijakan belum berjalan baik dimana penerapan Sapta Pesona belum berjalan baik terutama kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu perlu dibangun kolaborasi sinergis antar pihak untuk mengatasi hambatan aksesibilitas  dan  jaringan  listrik  serta  peningkatan  pemahaman  masyarakat  tentang  pariwisata berkelanjutan agar pariwisata berjalan dan lingkungan tetap terjaga.
Keywords: Desa Wisata, Implementasi Kebijakan, Sapta Pesona

## Abstract
Village tourism is currently one of the alternative destinations for nature tourism. This is also the case with  the  Wargasara  Tunda  Island  tourist  village  in  Serang Regency.  Wargasara Tunda  Island  tourist village was established by the Decree of the Regent of Serang in 2021. However, in its implementation, there  are  still  several  problems,  namely  limited  accessibility  constraints,  low  public  understanding of tourist villages and hygiene problems at tourist attractions. This study aims to describe and analyze how the policy implementation is using Charles O Jones' policy implementation theory, namely organizational structure, interpretation and implementation. The research method used is qualitative with a case study approach.  Data  analysis  according  to  Miles  and  Huberman  with  research  informants  determined  by purposive informants. The results showed that the implementation of the policy on the establishment of Wargasara  Tourism  Village  on  Tunda  Island  has  run  optimally  with  some  emphasis.  From  the organizational, institutional and human resource dimensions of the Tourism Village, it is good with the formation of Pokdarwis Jalatunda, which consists of village youth with tourism interests. The element of interpretation is interpreted variously by the village government who realizes that there are accessibility
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
and electricity network constraints for more advanced tourism development, while from the community side, there is an increased understanding that the potential of the Wargasara area is a tourist destination. The dimension of policy implementation has not gone well where the application of Sapta Pesona has not gone well, especially cleanliness and beauty. Therefore, it is necessary to build synergistic collaboration between  parties  to  overcome  barriers  to  accessibility  and  electricity  networks  and  increase  public understanding of sustainable tourism so that tourism runs and the environment is maintained.
Keywords: policy implementation, rural tourism,  Sapta Pesona

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  merupakan agenda setelah perumusan kebijakan dimana penerapan  kebijakan  tersebut  merupakan usaha bagaimana mengelola masukan untuk menghasilkan  luaran  atau  dampak  bagi masyarakat  luas.    Kebijakan  pariwisata  di
Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011 tentang Rencana Induk Pengembangan
Kepariwisataan Nasional. Dalam salah satu pasal  yaitu  pasal  29  disebutkan  bahwa strategi  untuk  peningkatan  potensi  dan kapasitas  sumber  daya  lokal  diwujudkan dalam bentuk desa wisata.
Implementasi PP No. 50 Tahun 2011 tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut  oleh pemerintah  daerah  dalam  bentuk  peraturan daerah  yang  mengatur  kepariwisataan daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  kondisi masing-masing.  Menurut  Peraturan  Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata Daerah 2014 – 2025 pasal 24 pembentukan
desa wisata merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
melalui kepariwisataan  (Perda  No  8  Tahun  2014
Tentang  RIPARDA  Tahun  2014  -  2025, 2014).
Desa  wisata  merupakan  wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan  tradisi  masyarakat  di  pedesaan  dengan segala potensinya. (Kementerian Pariwisata, 2019). Menurut UNWTO (2020) desa wisata merupakan jenis kegiatan pariwisata di mana pengalaman  pengunjung  terkait  dengan berbagai  macam  produk  yang  umumnya terkait  dengan  kegiatan  berbasis  alam, pertanian,  gaya  hidup/budaya  pedesaan, pemancingan  dan  tamasya.  Lebih  lanjut Brunori et  al. (2009)  dalam  (Ionela et  al.,
2015)  mendefinisikan  desa  wisata  sebagai semua  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  oleh wisatawan di pedesaan (agrowisata, penjualan  langsung  di  peternakan,  budaya dan keramahan masyarakat desa).
Pengembangan desa wisata di Kabupaten Serang merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan  usaha  produktif  sektor pariwisata.  Pada  tingkatan  kebijakan selanjutnya,  dibuat  keputusan  bupati  yang mengesahkan  pembentukan  desa  wisata-
desa  wisata  di  Kabupaten  Serang  yaitu Keputusan Bupati Serang Nomor 556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021  tentang
Pembentukan  Desa  Wisata,  salah  satunya adalah Desa Wisata Wargasara Pulau Tunda.
Desa wisata sebagai lokasi baru untuk melepaskan  lelah  ( healing )  atau  rekreasi mengalami  peningkatan  semenjak  pandemi covid-19, dimana hasil survey
Kemenparekraf pada Desember Tahun 2021 menemukan  bahwa  desa  wisata  paling diminati wisatawan di saat pandemi dengan tingkat kunjungan mencapai 44%.
(Kemenparekraf, 2022)
Menurut  data  Dinas  Pariwisata Provinsi  Banten  terdapat  69  desa  wisata  di Provinsi  Banten  dengan  rincian  21  desa wisata berada di Kabupaten Serang (6,44%), diikuti oleh Kabupaten Pandeglang 13 desa wisata  (3,84%)  dan  Kabupaten  Lebak  12 desa  wisata  atau  (3,48%)  (Dispar  Prov. Banten 2022).
Salah  satu  desa  wisata  di  Kabupaten Serang  adalah  Desa  Wargasara  yang  lebih dikenal  sebagai  Pulau  Tunda.  Menurut Alkhudri et  al. (2019)    Pulau  Tunda memiliki  potensi  pariwisata  yang  jika dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik akan  menjadi  destinasi  tersendiri.  Atraksi wisata  tersebut  yaitu  keindahan  pantai, kegiatan memancing, snorkeling dan melihat pemandangan  matahari  saat  terbit  dan terbenam. (Alkhudri et al., 2019)
Berdasarkan  Rencana  Strategis  Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang  Tahun  2021-2026,  menyebutkan Pulau  Tunda  sebagai  kawasan  pariwisata pulau  kecil  di  Kabupaten  Serang.  Pulau- pulau kecil merupakan sumberdaya kelautan yang  mempunyai  potensi  besar  untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Keanekaragaman ekosistem seperti
mangrove,  terumbu  karang  dan  padang lamun merupakan sumber pangan, kawasan pariwisata, perikanan, konservasi dan masih banyak  kegunaan  lainnya  (DLHK  Provinsi Banten, 2015)
Potensi  pariwisata  kawasan  pesisir  di Indonesia  sangat  besar.  Hasil  penelitian (Koroy et  al., 2017)  pada  kawasan  Pesisir Pulau  Sayafi  dan  Liwo  memiliki  potensi ekosistem terumbu karang, ikan karang, ikan hias, padang lamun dan perikanan. Kapasitas kawasan pesisir tersebut mampu menampung  260  orang/hari  untuk  wisata menyelam, dan 231 orang untuk wisatawan snorkeling dengan total luas wilayah wisata pesisir mencapai 35,07 ha.
Sementara itu, Pulau Tunda memiliki kapasitas  kunjungan  wisatawan  sebanyak 776  orang/hari  untuk  wisata  pantai,  80 orang/hari  untuk  wisata mangrove  dan  562 orang/hari untuk wisata snorkeling. Atraksi utama  Pulau  Tunda  yaitu  wisata diving dengan  kapasitas  mencapai  587  orang/hari ( Setyahandani et al., 2021)
Berdasarkan  berbagai  potensi  yang dimiliki  tersebut,  sejak  tahun  2021  Desa Wargasara  Pulau Tunda  ditetapkan  sebagai desa  wisata  dengan  potensi  bahari.  Atraksi wisata  unggulan  Pulau  Tunda  adalah snorkeling  dan diving .  Terdapat  beberapa spot snorkeling yaitu spot Karang Donat di wilayah utara, spot Karang Baja di wilayah timur,  spot  Cemara  Barat  dan  Tanjung B o’ong di wilayah barat (Gambar 1).
Pengembangan  pariwisata  di  Pulau Tunda  merupakan  bentuk  pariwisata  pulau kecil.  Seperti  halnya  pengembangan pariwisatadi  Karimun  Jawa  yang  telah
didukung  dengan  pembangunan  pelabuhan udara  Dewandaru  yang  dapat  digunakan untuk  pesawat  Cassa  212.  Meskipun  ada kendala  dalam  hal  daya  dukung  sarana prasarana,  partisipasi  masyarakat  yang rendah dan kurang memahami karakteristik wisatawan (Purwanti, n.d.) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keputusan Bupati Kabupaten Serang dalam pembentukan  desa  wisata  di  Desa  Wisata Wargasara  Pulau  Tunda.  Winarno  (2010),
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap penting  dalam  proses  kebijakan  publik. Kebijakan publik akan memberikan dampak dan  tujuan  yang  diinginkan  setelah dilaksanakan.
Penelitian  tentang  desa  wisata  yang menggunakan  pendekatan  implementasi kebijakan menurut Meter & Horn (Ardika & Agustana, 2021); menurut Grindle (Akbar et al., 2008;  Areros et  al., 2022).  Ada  pula penelitian  implementasi  kebijakan  berbasis masyarakat ( Sinaga et al., 2021). Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O Jones sehingga terdapat perbedaan sudut pandang terkait implementasi kebijakan.
Menurut  Charles  O  Jones  (Winarno, 2010),  implementasi  kebijakan  merupakan proses  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran dengan  menggunakan  tindakan  nyata  dan sistematis  dari  unsur:  (1)  pengorgansiasian yang  terlihat  dari  struktur  dann  keahlian
Gambar 1. Spot Snorkeling Pulau Tunda (a. Spot Cemara Barat; b. Spot Karang Donat) Sumber: Dokumentasi Penelitian 2023
pelaksana;  (2)  Interpretasi  kebijakan  dalam bentuk  ketentuan  peraturan  dan  petunjuk pelaksana  serta  penerapan  prosedur  kerja, jadwal pelayanan dan kepuasan masyarakat. Terakhir  3).  Penerapan  kebijakan  dapat ditinjau  dari  pelayanan  atau  lainnya  yang sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  (Winarno, 2010).
Berdasarkan  penelusuran  pustaka, hasil riset tentang Pulau Tunda lebih banyak terkait  manajemen  strategi  (Prameswara  & Suryawan, 2019; Umam & Novianti, 2021; Umam,  2019);  pariwisata  (Ulumi et  al., 2021)      ,  keilmuan  perikanan  dan  kelautan (DLHK Provinsi Banten, 2015; Dedi et al.,
2016;  Legowo et  al., 2019).  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  sudut pandang  keilmuan  Administrasi  Publik terutama konsentrasi kebijakan publik yaitu implementasi  kebijakan  sehingga  menurut peneliti,  kajian  dari  administrasi  publik merupakan bentuk novelty penelitian tentang Pulau Tunda.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Penelitian  studi  kasus  disebut  juga sebagai  ‘penelitian  lapangan’. Menurut Mulyana  (2004),  penelitian  lapangan merupakan metode penelitian yang mempelajari  fenomena  yang  berada  di lingkungan  alam.  Lebih  lanjut,  menurut Harahap  (2020)  penelitian  studi  kasus
berupa  mempelajari  secara  mendalam bagaimana interaksi lingkungan, posisi serta keadaan  lapangan  unit  penelitian  apa adanya.  Subjek  penelitian  dapat  berupa individu,  masyarakat,  ataupun  institusi (Harahap,
2020). Analisis data
menggunakan  Triangulasi  sumber  dan teknik menurut Miles dan Huberman dengan penentuan  informan  penelitian  bersifat purposive informan atau informan bertujuan. Informan  utama  penelitian  ini  yaitu  kepala desa,  sekretaris  desa,  ketua  Pokdarwis, tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan dan  pengelola homestay .  Informan  lainnya dari  bidang  destinasi  Dinas  Pemuda  Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Serang serta pengunjung wisata Pulau Tunda. Pengambilan  data  melalui  wawancara mendalam  dengan  informan  kunci  dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan  menurut  Jones  yaitu  Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa Wargasara yang berada di Pulau Tunda  berada  di  Kecamatan  Tirtayasa Kabupaten  Serang.  Secara  administratif Desa  Wargasara  Pulau  Tunda  merupakan salah  satu  desa  di  Kecamatan  Tirtayasa (Gambar 2).
Sebagai  pulau  kecil  terluar  di  daerah Teluk  Banten,  Pulau  Tunda  berbatasan dengan  kumpulan  Pulau  Pari  dan  Pulau Tidung di daerah Kepulauan Seribu Jakarta. Pada bagian selatan, Pulau Tunda berbatasan dengan  Teluk  Banten  dan  daratan  pulau, sedangkan  pada  bagian  barat  berbatasan dengan Laut Jawa.
Luas  wilayah  Pulau  Tunda  sebesar 275,5  Ha  terbagi  menjadi  dua  kampung besar  yaitu  kampung  barat  dan  kampung utara.  Jumlah  penduduk  Desa  Wargasara sebanyak  456  Kepala  Keluarga,  dengan jumlah  300  rumah  (data  desa  Wargasara 2023).
Untuk dapat mengunjungi desa wisata Wargasara  Pulau  Tunda,  wisatawan  dapat menggunakan kapal ferry penyebarang dari pelabuhan  perikanan  Karangantu  Kota Serang  pada  hari  Senin,  Rabu  dan  Sabtu
pukul  14-16  WIB  siang.  dengan  jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan laut. Hal ini dikarenakan untuk akses transportasi publik  warga  desa  hanya  terdapat  1  kapal penumpang  dengan  jarak  tempuh  selama  2 jam perjalanan. Wisatawan dapat menyewa kapal nelayan jika ingin mengunjungi di luar jadwal reguler kapal ferry.

## Temuan Lapangan dan Analisis
Untuk menganalisis pelaksanaan Keputusan Bupati Serang Nomor 556/Kep.154-Huk.Disporapar/2021 ten-tang
Pembentukan Desa Wisata studi pada Desa wisata  Wargasara  Pulau  Tunda,  peneliti melakukan  observasi  dengan  kunjungan langsung  ke  desa  dan  menginap  pada homestay yang  ada  di  Pulau  Tunda.
Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada kepala  desa  beserta  perangkat  desa
Gambar 2. Peta lokasi penelitian Sumber : Google Earth 2023
Provinsi Banten
Pulau Tunda
Wargasara, Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Jalatunda, pengelola homestay , agen  perjalanan  wisata  dan  pengunjung Pulau Tunda.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dimensi organisasi  dengan  subdimensi  struktur organisasi,  menurut  Kepala  Desa,  Desa Wargasara  telah  siap  menjadi  desa  wisata. Hal  ini  ditandai  dengan  telah  terbentuk Kelompok  Sadar  Wisata  atau  Pokdarwis yang  merupakan  organisasi  bentukan masyarakat  yang  memiliki  minat  dan perhatian  lebih  besar  pada  pariwisata. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Desa wisata  bahwa  syarat  utama  menjadi  desa wisata adalah adanya organisasi masyarakat yang terbentuk melalui Pokdarwis (Kemenparekraf, 2012)
Selain  itu,  Pemerintah  Desa  (Kades dan  Sekdes),  Pemerintah  Desa  Wargasara telah  menyadari  potensi  keindahan  alam yang  dimiliki.  Potensi  tersebut  sangat berbeda  dengan  potensi  desa  wisata  lain di Kabupaten Serang. Hal tersebut memberikan semangat  positif  baik  pada  perangkat  desa maupun  masyarakat,  menjadi  desa  wisata dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi perekonomian masyarakat.
Potensi  keindahan  alam  Pulau  Tunda menurut (Legowo et al., 2019) terbagi pada tiga  zona  yang  berbeda.  Bagian  utara, selatan dan barat Pulau Tunda memiliki zona estetika  tinggi,  yang    didominasi  oleh hamparan  pasir  putih  dan  memiliki
pandangan  kearah  laut  hamparan  terumbu karang.  Sedangkan  zona  yang  memiliki kualitas  rendah  didominasi  oleh  vegetasi pantai estuari.
Secara kelembagaan, inisiasi
terbentuknya  Pokdarwis  Jalatunda  sejak tahun  2017  beranggotakan  kurang  dari  5 orang.  Pokdarwis  kepengurusan  saat  ini telah  memiliki  25  orang  anggota  yang berasal  dari  berbagai  latar  belakang  sosial dan pendidikan, namun memiliki minat dan visi  yang  sama  memajukan  pariwisata  di Pulau Tunda.
Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas  pariwisata  di  Pulau  Tunda  dan meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan potensi  wisata  di  daerahnya,  maka Pokdarwis  Jalantunda  secara  kelembagaan disahkan  oleh  keputusan  kepala  desa Wargasara  tahun  2021.  Namun  sayangnya, pendokumentasian  keputusan  kepala  desa tersebut  tidak  dilakukan  dengan  baik sehingga  sulit  menelusuri  salinan  surat keputusan kepala desa tersebut.
Subdimensi keahlian pelaksana, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam diketahui bahwa inisiasi menjadi desa  wisata  sebenarnya  sudah  lama dilakukan  oleh  sekelompok  pemuda  Pulau Tunda. Berbekal pengalaman bekerja di luar Pulau Tunda serta mengalaman mengunjungi  destinasi  wisata  pantai  di Jakarta  dan  Pulau  Jawa  lainnya,  Ketua Pokdarwis  Jalatunda    memutuskan  untuk
menggeluti dunia wisata terutama menyelam dan  snorkeling  di  daerahnya  sendiri  (Pulau Tunda).  Sebagaimana  disampaikan  oleh pendamping wisata untuk diving /menyelam, bahwa kemampuan menyelam atau berenang bagi anak-anak Pulau Tunda sudah mendarah daging.
Masyarakat  Pulau  Tunda  mulai menyadari  bahwa  keindahan  alam  bawah laut  dimana  mereka  tinggal  dapat  menjadi sumber  pendapatan  lain  untuk  keluarga selain  sebagai  nelayan.  Hal  ini  berdampak pada  perubahan  perilaku  dan  penerimaan masyarakat  Pulau  Tunda  ketika  ada wisawatan yang berkunjung dan menginap.
Hasil  penelitian  (Umam  &  Novianti, 2021)  menyebutkan  bahwa  pengembangan wisata  Pulau  Tunda  sejak  tahun  2018 ditandai  dengan  semakin  meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan membawa arti penting dalam perekonomian masyarakat.
Sementara itu, menurut Kepala Bidang Destinasi  Wisata  Disporapar  Kab  Serang, Pulau  Tunda  sebagai  desa  wisata  memiliki obyek  wisata  yang  unik,  yang  menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan desa wisata lain. Desa wisata di Kabupaten Serang  didominasi  potensi  alam  seperti curug  dan  pegunungan.  Tetapi  hanya  Desa Wargasara potensi alamnya kelautan, seperti wisata  untuk  snorkeling, diving dan  pesisir pantai putihnya bagus. Dengan pengemasan promosi  wisata  yang  menarik  berbasis
digital,  diharapkan  dapat  meningkatkan kunjungan wisatawan.
Indikator implementasi kedua menurut Charles  O  Jones  yaitu Interpretasi . Interpretasi dalam hal ini dimaknai sebagai pemahaman  masyarakat  dan  keterlibatan stakeholder dalam  pengembangan  desa wisata Pulau Tunda. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung  dari  partisipasi  dan  dukungan masyarakat.  Salah  satu  bentuk  dukungan tersebut  adalah  kesadaran  masyarakat  akan wisata atau masyarakat sadar wisata. Sadar wisata  ini  diterjemahkan  dalam  bentuk penerapan Sapta Pesona.
Sapta  Pesona,  merupakan  jabaran konsep  Sadar  Wisata  yang  terkait  dengan dukungan  dan  partisipasi  masyarakat sebagai  tuan  rumah  untuk  menciptakan lingkungan  dan  suasana  kondusif  yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya  industri  pariwisata.  Prinsip Sapta  Pesona  yaitu  aman,  tertib,  bersih, sejuk,  indah,  ramah  dan  unsur  kenangan (Kemenparekraf, 2012).
Hasil  observasi  dan  wawancara diketahui diketahui bahwa Pemerintah Desa Wargasara  merasakan  ada  sedikit  beban yang  dihadapi  ketika  ditetapkan  menjadi desa  wisata.  Beban  tersebut  bukan  terkait dengan  atraksi  wisata  yang  ada,  melainkan beberapa  kondisi  sarana  prasarana  yang dinilai  belum  siap  untuk  menjadi  desa wisata. Kendala berkaitan dengan
aksesibilitas  untuk  pengunjung  yang  masih terbatas  pada  hari  dan  jam  tertentu. Keinginan  Pemerintah  Desa  Wargasara adalah  kunjungan  wisatawan  itu  bisa dilakukan setiap hari, akan tetapi menyadari keterbatasan aksesibilitas tersebut,
Pemerintah  Desa  tidak  terlalu  berharap banyak yaitu kunjungan wisatawan ke Pulau Tunda seperti wisatawan ke Pantai Anyer.
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Desa Wargasara menilai telah terjadi peningkatan pemahaman  masyarakat  tentang  wisata. Dapat  dikatakan  masyarakat  sudah  mulai sadar  wisata.  sebagaimana  diceritakan  oleh Ketua  Pokdarwis  Jalatunda,  di  awal-awal ada  wisatawan  datang  berkunjung  dan menginap, terjadi pencurian barang wisatawan, masyarakat bergerombol melihat wisatawan sehingga
sebagai penanggungjawab,  Ketua  Pokdarwis  harus bersiaga  selama  24  jam  selama  wisatawan menginap.  Lebih  lanjut,  Ketua  Pokdarwis menceritakan  bahwa  dibutuhkan  waktu kurang  lebih  2-3  tahun  untuk  mengajak, mengedukasi masyarakat bahwa wisatawan yang  datang  merupakan  tamu  yang  harus dihormati.  Ketua  Pokdarwis  menggandeng pemuda-pemuda  Pulau  Tunda  untuk menjadi bagian dari “agen perjalanan” yang ramah.
Lebih lanjut Pemerintah Desa
Wargasara  menyatakan  upaya-upaya  yang telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  sadar wisata masyarakat dilakukan langsung oleh
Kepala Desa dalam setiap momen kegiatan yang melibatkan seluruh warga seperti acara pernikahan,  kegiatan  kerja  bakti  dan sebagainya. Peningkatan kesadaran masyarakat  juga  karena  keterlibatan  penuh anggota Pokdarwis untuk mensosialisasikan tentang sadar wisata pada masyarakat. Ketua Pokdarwis Jalatunda menyatakan  bahwa  setiap  wisatawan  yang datang  harus  dianggap  sebagai  “potensi penghasilan  tambahan  bagi  keluarga”  yang harus disambut dengan ramah, menyenangkan dan memberikan kesan yang baik.  Aktivitas  keseharian  warga  desa Wargasara  dapat  dijadikan  sebagai  atraksi wisata.
Terkait dengan pemahaman
masyarakat  tentang  Sapta  Pesona    (Aman, Tertib,  Bersih,  Sejuk,  Indah,  Ramah  dan Kenangan) desa wisata, hasil observasi dan wawancara  mendalam  menunjukan  bahwa unsur-unsur  Sapta  Pesona  tersebut  belum seluruh  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat,  terutama  berkaitan  dengan unsur bersih, sejuk dan indah.
Jalur  masuk  wisatawan  menuju  desa wisata  Wargasara  melalui  dermaga  yang terletak di bagian utara Pulau Tunda. Tidak jauh  dari  dermaga  pengunjung  dapat berswafoto  pada landmark Pulau  Tunda.
Kantor Pemerintah Desa terletak tidak jauh dari  dermaga  dan landmark tersebut.
Bersebelahan dengan kantor Polisi Air Polda Banten.
Untuk  pengunjung  yang  menginap  di homestay warga,  pengunjung  melewati akses dengan pemandangan sampah-sampah domestik  yang  berserakan.  Hal  ini  jelas menunjukkan  permasalahan  pengelolaan sampah  di  Pulau  Tunda.  Keindahan pemandangan  laut  selama  perjalanan menuju  Pulau  Tunda  menjadi  tidak sebanding  dengan  pemandangan  masih banyaknya  sampah  berserakan  dan  jalur akses  masuk  ke  pemukiman  warga  yang kurang indah.
Alkhudri et  al. (2019)  menyebutkan permasalahan  sampah  di  Pulau  Tunda disebabkan  karena  minimnya  pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang  baik.  Pengelolaan  sampah  di  Pulau Tunda  masih  bersifat  tradisional  dimana sampah  hanya  dikumpulkan  di  satu  tempat pembuangan  akhir  kemudian  dibakar. (Alkhudri et al., 2019)
Terkait hal tersebut, Pemerintah Desa Wargasara menyadari permasalahan sampah yang mengganggu wisatawan. Dan permasalahan  ini  berkaitan  dengan  belum adanya tempat  penampungan  sampah  akhir di  Pulau  Tunda,  juga  Pemerintah  Desa belum  memiliki  kendaraan  pengangkut sampah-sampah  domestik  yang  dihasilkan warga.
Sementara itu, menurut ketua
Pokdarwis Jalatunda, kesadaran masyarakat terkait  kebersihan  lingkungan  memang belum terselesaikan sampai saat ini. Usulan
program  sudah  disampaikan  ke  Pemerintah Desa agar dibuat kegiatan lomba antar RW untuk menghias kampung agar bersih, sejuk, dan menyenangkan.
Menanggapi  hal  tersebut,  masyarakat Pulau  Tunda,  terutama  bagian  utara mengakui  bahwa  pemahaman  mereka tentang  Sapta  Pesona  masih  kurang. Menurut Pakpahan kendala yang ditemukan dalam  pengembangan  desa  wisata  berbasis komunitas  adalah  pendidikan  dan  kesiapan masyarakat (Pakpahan, 2018)
Pendapat  senada  disampaikan  oleh Akbar  bahwa  problematika  lingkungan seperti sampah dan penerapan Sapta Pesona pada  desa  wisata  disebabkan  adanya perbedaan kepentingan antar aktor kebijakan,  serta  daya  tanggap  dan kemampuan masyarakat tentang
pembangunan  desa  wisata  (Akbar et  al., 2008) Indikator
implementasi ketiga
menurut Charles O Jones adalah penerapan. Penerapan  kebijakan  dalam  hal  ini  berupa ketentuan rutin dari pelayanan atau lainnya yang  disesuaikan  dengan  tujuan  kebijakan. Hal tersebut dijadikan petunjuk pelaksanaan agar  implementasi  berjalan  sesuai  dengan yang direncanakan sebelumnya.
Pembentukan  desa  wisata  Wargasara dari  indikator  Penerapan  dapat  dijelaskan bahwa sejak penetapan menjadi desa wisata Tahun  2021,  Pemerintah  Desa  berupaya meningkatkan  alokasi  anggaran  dari  dana
desa untuk
program-program kepariwisataan. Kegiatan tersebut antara lain membangun homestay milik  desa  yang berada  di  samping  kantor  desa  dan  dekat dengan  dermaga.  Melakukan  pengecatan pagar-pagar rumah warga agar lebih menarik dan indah.
Keberhasilan  pengembangan  desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, Pokdarwis Jalantunda dan masyarakat    melainkan  juga  dibutuhkan kolaborasi Pentahelix dengan berbagai pihak atau  yang  dikenal  dengan  kolaborasi
Akademisi,
Bisnis, Community
(Masyarakat), Government (Pemerintah)
dan Media. Kontribusi Pemerintah Provinsi
Banten  dalam  pengembangan  desa  wisata Wargasara  dengan  memberikan  bantuan pembuatan landmark Pulau  Tunda  dan rumah  panggung  di  dekat  dermaga.  Selain itu,  untuk  peningkatan  kapasitas  SDM anggota  Pokdarwis,  Dinas  Pariwisata  Prov Banten menyelenggarakan pelatihan- pelatihan  tentang  destinasi  wisata  untuk pengurus desa wisata di Banten.
Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas  Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata melakukan  pendampingan  dan  pelatihan- pelatihan  tentang  pariwisata.  Kegiatan pelatihan  yang  pernah  diberikan  yaitu pelatihan  untuk  anggota  Pokdarwis  dan Disporapar  juga  melakukan  kunjungan
langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi Sapta Pesona.
Salah satu syarat menjadi desa wisata yang  layak  dikunjungi  adalah  ketersediaan penginapan atau homestay. Disporapar Kab Serang  melalui  Pokdarwis  Jalatunda mendorong mendorong rumah-rumah warga yang  telah  memiliki  kriteria  sebagai
homestay untuk dijadikan sebagai homestay /penginap. Saat ini tercatat ada 10 homestay milik warga dan 1 homestay milik pemerintah desa.
Kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis) Jalatunda  mendorong  dan  melakukan pendampingan  bagi  warga  yang  ingin rumahnya  dijadikan homestay ,  termasuk juga  membuat  kesepakatan  tarif  sewa homestay antar pengelola agar tidak terjadi kecemburuan.
Selain itu, saat ini terdapat lebih dari 5
agen wisata atau travel yang mempromosikan wisata Pulau Tunda. Agen wisata tersebut merupakan warga asli pulau Tunda  yang  tidak  bergabung  sebagai anggota Pokdarwis. Pemasaran wisata pulau Tunda  secara  masif  gencar  dilakukan melalui media sosial seperti facebook, blog traveler , promosi oleh kelompok komunitas yang pernah berkunjung ke Pulau Tunda dan promosi oleh Disporapar Kabupaten Serang.
Sementara  itu,  kontribusi  perguruan tinggi  dalam  pengembangan  desa  wisata Wargasara  Pulau  Tunda  dalam  bentuk kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.
Salah  satunya  adalah  pelatihan  pembuatan paket wisata  jelajah kampung Pulau Tunda sebesar  Rp  100.000/orang.    (Umam et  al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan agen  perjalanan  wisata  Pulau  Tunda, disebutkan paket wisata untuk jelajah Pulau Tunda  saat  ini  berada  di  kisaran  harga  Rp 300.000 – Rp  350.000,-/orang  untuk  1 malam 2 hari.
Lebih  lanjut,  (Khairusy et  al., 2023) dalam  rangka  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang edutourism dilakukan kegiatan pelatihan yang melibatkan Pokdarwis Jalatunda, Disporapar Kabupaten Serang dan perguruan tinggi swasta sebagai bentuk kolaborasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.
Kolaborasi antara stakeholder dengan Pentahelix  dalam  pengembangan  desa wisata  di  Indonesia  memberikan  dampak signifikan bagi pengembangan dan kemajuan desa wisata. Seperti keberhasilan desa  wisata  Cibuntu  yang  meraih  beberapa penghargaan  nasional  dengan  adanya koordinasi dan kolaborasi sinergis pentahelix (Pusparani & Rianto, 2021)
Selanjutnya  pengembangan  wisata
Sawarna  melalui  partisipasi stakeholder berupa partisipasi
pengelolaan kelembagaan,  partisipasi  sarana  prasarana, pengelolaan pemasaran dan inovasi promosi
(Amiruddin et al., 2022)
Keberhasilan
pelaksanaan pengembangan  wisata  bunga  di  Desa
Sidomulyo  karena  adanya  transparansi antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat, kapasitas  sumber  daya  desa,  serta  sikap pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi yang  mendukung  pengembangan  desa wisata bunga Sidomulyo (Bora, 2018).
Meskipun  ada  pula  kolaborasi  antara stakeholder yang  belum  optimal  seperti dalam  pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kawasan Kesultanan Banten ( Rusyadi et al.,
2022)
Penerapan  kebijakan  pembentukan desa wisata Pulau Tunda memiliki beberapa permasalahan  yang  belum  terselesaikan seperti  kendala  aksesibilitas,  jaringan komunikasi  hanya  2  provider  telepon seluler, jaringan listrik yang terbatas waktu mulai pukul 18.00 – 06.00 pagi dan kapasitas SDM  warga  desa  yang  belum  memahami dengan  baik  tentang  kepariwisataan. Sebagaimana  hasil  penelitian  (Prameswara & Suryawan, 2019)
kelemahan pengembangan  desa  wisata  Pulau  Tunda karena  faktor  SDM,  kurangnya  fasilitas pendukung wisata dan pengelolaan sampah yang belum baik. Dari sisi ancaman, terkait dengan penambangan pasir laut yang dapat mengancam kehancuran biota dan keindahan  bawah  laut  Pulau  Tunda. Ancaman  lainnya  adalah  kelestarian  taman bawah  laut  yang  dapat  terancam  ketika banyaknya  wisatawan  yang  datang  dan melakukan  kegiatan  wisata  (Sulistian, 2016).
Untuk mengatasi kendala
aksesibilitas,  jaringan  listrik  dan  jaringan komunikasi  di  Pulau  Tunda,  Pemerintah Desa  Wargasara  berupaya  meyakinkan  PT PLN  untuk  membangun  jaringan  kabel bawah  laut  agar  jaringan  listrik  di  Pulau Tunda bisa 24 jam. Akan tetapi, hal tersebut menurut PT PLN membutuhkan biaya yang sangat besar. Terkait dengan ancaman
pengembangan wisata di Pulau Tunda dalam hal  kerusakan  lingkungan  biota  dan keindahan  bawah  laut  serta  masalah pengelolaan  sampah  yang  dapat  merusak lingkungan, maka pengembangan pariwisata di  Desa  Wargasara  Pulau  Tunda  harus menerapkan  nilai-nilai  kearifan  lokal pariwisata  berkelanjutan.    seperti  edukasi kepada  masyarakat  dan  wisatawan  tentang sampah, menjaga ekosistem bawah laut oleh warga pada saat musim angin barat dimana pengunjung wisata berkurang.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Implementasi kebijakan pembentukan desa  wisata  Wargasara  Pulau  Tunda meskipun  masih  menghadapi  banyak kendala  dan  permasalahan  internal  yang tidak  mudah,  akan  tetapi  memiliki  potensi yang  sangat  besar  untuk  dikembangkan menjadi  lebih  baik  lagi.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  Keputusan  Bupati  Serang
Nomor:  556/Kep.  154-Huk.Disporapar/ 2021  tentang  Pembentukan  Desa  wisata  di Desa Wargasara Pulau Tunda belum optimal pada  dimensi  penerapan,  sedangkan  pada dimensi  organisasi  dan  interpretasi  sudah optimal.  Oleh  karena  itu,  pengembangan pariwisata pada desa wisata Wargasara lebih diarahkan pada mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
Dengan  penelitian  ini  diharapkan Pemerintah  Desa  Wargasara  menyusun rencana  strategis  desa  yang  lebih  berfokus pada  pengembangan  wisata  sesuai  dengan potensi yang dimiliki.

## Rekomendasi
Dari  hasil  penelitian  ini,  peneliti merekomendasikan  penelitian  berikutnya tentang kelembagaan kelompok sadar wisata di Desa Wargasara Pulau Tunda.
Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan, diharapkan
kolaborasi  antara  Pemerintah  Provinsi Banten  dan  Pemerintah  Kabupaten  Serang untuk  mengurai  kendala  aksesibilitas  (jalur transportasi)  dan  masalah  kelistrikan  di Pulau  Tunda  sehingga  pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  N.  A.  H.,  Setyowati,  E.,  & Sujarwoto. (2008). Implementasi
Kebijakan  Pembangunan  Desa  Wisata Berkelanjutan. Jurnal  Administrasi
Publik (JAP) , 5 (6), 394 – 401.
Alkhudri,  A.  T.,  Islami,  P.  Y.  N.,  Sylvi, & Anggi.  (2019). Ekologi  Sosial  Pulau Tunda .
Amiruddin, S., Suharyana, Y., &
Hermawan, A. A. (2022). Pengelolaan
Sektor  Pariwisata  Melalui  Pendekatan Partisipasi  Stakeholders  Di  Kawasan Wisata  Desa  Sawarna  Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 6 (2),
1 – 21. https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.202
Ardika,  I.  K.  M.,  &  Agustana,  P.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Pariwisata  Di  Desa  Umeanyar  Kec Seririt  Kab  Buleleng. Locus  Majalah Ilmiah FISIP , 13 (1), 13 – 26.
Areros, W. A., Lengkong, F. D. J., & Londa, V.  Y.  (2022).  Implementation  of Tourism  Village  Policy  in  South Minahasa  Regency. Journal  of  Asian Multicultural  Research  For  Social Science Study , 3 (3), 64 – 71.
Bora, S. Y. (2018). Implementasi kebijakan pengembangan  wisata  bunga  dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. JISIP Univ Tribuana , 7 (3),
47 – 54. Dedi,  D.,  Neviaty,  P.  Z.,  &  Taslim,  A. (2016). Hubungan Parameter Lingkungan Terhadap Gangguan Kesehatan  Karang  di  Pulau  Tunda – Banten. Jurnal  Kelautan  Nasional ,
11 (2), 105 – 118. http://ejournal- balitbang.kkp.go.id/index.php/jkn/artic le/view/611 2 DLHK  Provinsi  Banten.  (2015).  Laporan Akhir ; Kondisi Ekologis dan
Oseanografi  bagi  Sosial  Masyarakat Pulau Tunda. Dinas Lingkungan Hidup Dan  Kehutanan  Provinsi  Banten ,  17 –
18.
Harahap,  N.  (2020). Metode  Penelitian Kualitatif . Wal Ashri Publishing.
Ionela, G.-P., Constantin, B. M., & Dogaru, L.-D.  (2015).  Advantages  and  Limits for  Tourism  Development  in  Rural Area  (Case  Study  Ampoi  and  Mureş Valleys). Procedia  Economics  and Finance ,
32 (15), 1050 – 1059.
https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(15)01567-1
Kemenparekraf.  (2012). Buku  Pedoman Kelompok  Sadar  Wisata  Di  Destinasi Pariwisata .
Kemenparekraf. (2022). Buku Tren
Pariwisata  2022  2023 .  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Kementerian  Pariwisata.  (2019). Pedoman Desa Wisata Tahun 2019 .
Khairusy,  M.  A.,  Ferial,  L.,  &  Atmaja,  S. (2023).  Pemberdayaan  Masyarakat melalui  Pelatihan  Edutourism  dalam Peningkatan  Masyarakat  Pesisir  Pulau Tunda  ,  Banten. Jurnal  Pengabdian Pada Masyarakat LPPM UNMA , 8 (1), 29 – 38.
Koroy,  K.,  Yulianda,  F.,  &  Butet,  N.  A.
(2017).  Pengembangan  Ekowisata Bahari  Berbasis  Sumberdaya  Pulau- Pulau Kecil Di Pulau Sayafi Dan Liwo, Kabupaten  Halmahera  Tengah. Jurnal Teknologi  Perikanan  Dan  Kelautan , 8 (1),
1 – 17. https://doi.org/10.24319/jtpk.8.1-17
Legowo,  M.  S.,  Taofiqurohman,  A., Pamungkas, W., & Subiyanto. (2019). Analisis  Kesesuaian  Wisata  Pantai  di Pulau  tunda  Kab  Serang. Jurnal Perikanan Dan Kelautan , 10 (2), 73 – 80.
Mulyana, Dedy. 2004. Metodologi Penelitian  Kualitatif  (Paradigma  baru Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial Lainnya). Remaja Rosdakarya, Bandung
Pakpahan,  R.  (2018).  Implementasi  Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglinggo
Yogyakarta. Barista:  Jurnal  Kajian Bahasa  Dan  … .  https://journal.stp- bandung.ac.id/index.php/barista/article /view/160
Prameswara, B., & Suryawan, I. B. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari  Pulau  Tunda,  Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jurnal  Destinasi  Pariwisata ,
7 (1), 180. https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v 07.i01.p27
Purwanti,  F.  (n.d.).  strategi  pengembangan ekowisata  untuk  pulau  kecil.pdf. UNDIP.  Fak  Perikanan  Dan  Ilmu Kelautan .
Pusparani,  P.,  &  Rianto,  R.  (2021).
Implementasi Konsep Pentahelix Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata Cibuntu. Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata . http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index. php/wisata/article/view/5389 Rusyadi,  Y.,  Jumiati,  I.  E.,  &  Yulianti,  R. (2022). Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di Kawasan  Kasultanan  Banten  Kota Serang. Jurnal Kebijakan Pembangunan  Daerah , 6 (2),  45 – 55. https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.193
Perda No 8 Tahun 2014 Tentang RIPARDA Tahun 2014 - 2025, 96 (2014).
Setyahandani,  N.  E.,  Yulianda,  F.,  & Yulianto,  G.  (2021).  Menentukan Potensi Sumberdaya dan Daya Dukung Ekowisata  Pulau  Tunda,  Kabupaten Serang  Banten. Jurnal  Ilmu  Dan Teknologi Kelautan Tropis , 13 (1), 71 – 80. https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i1.34 699
Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan
pengembangan  pariwisata  berbasis
pemberdayaan  masyarakat. Jurnal SDM, Adm Dan Pelayanan Publik STIA Bina Taruna Gorontalo , VIII , 79 – 90.
Sulistian,  A.  (2016).  Pulau  Tunda  sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Serang. Skripsi , 145.
Ulumi,  B.,  Faizi,  H.,  &  Syafar,  M.  (2021). Pengembangan Ekowisata Pulau Tunda Berbasis Komunitas dalam Era Industri 4.0. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial
Budaya , 23 (1), 118. https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1. p118-120.2021
Umam,  C.  (2019).  Strategi  Pengembangan Ekowisata  Bahari  Di  Pulau  Tunda. Jurnalis , 2 (1), 13 – 22.
Umam,  C.,  &  Novianti,  E.  (2021).  Tunda Island  As  a  Tourist  Attraction  in Tirtayasa  District,  Serang  Regency. JELAJAH:  Journal  of  Tourism  and Hospitality , 3 (1), 25 – 32. https://doi.org/10.33830/jelajah.v3i1.1
828
Umam, C., Yuslistyari, E. I., & Suharna, N. (2022).  Pendampingan  Penyusunan Paket  Wisata  Jelajah  Kampung  Pulau Tunda. Jurnal Kuat ; Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan , 135 (4).
Winarno,  Budi.  2010.  Kebijakan  Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus. Penerbit CAPS, Jakarta