Konsep Harta Seuharekat Ahmad Yani & Safriadi

## KONSEP HARTA SEUHAREKAT (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang)
Ahmad Yani & Safriadi* 1 Email:ahmadyanifhy0105@gmail.com, safriadi@iainlhokseumawe.ac.id
Abstract This study raised about The Concept Of Seuharekat (A Normative Study Between Islamic Law and Living Laws). In this study, the authors use the  research  library (library  research),  and  data  collection  is  done  by reviewing books and books of fiqh as well as the laws and regulations in force in Indonesia as a primary ingredient, and other books related to  the  discussion  of  this  research  as  a  material  secondary,  so  this pattern  qualitative  form.  In  addition,  analysis  by  the  writer  is descriptive analysis. From the results of this study concluded that the formulation  of  the  treasure  found  together  in  marriage  law  in Indonesia  is  one  manifestation  of  a  new  formulation  of  the  legal character  of  Indonesia.  Institutionalization  allegedly  as  a  reflection responsive  to  the  laws  of  life  in  the  midst  of  Indonesian  society  (al- Adat al-Muhakkamat). The formulation of joint property in fiqh can be known  through analogy into shirkah  Amlak .  This  is  based  on  several reasons, the first is that no form through contract. Secondly when there is a desire to share the treasure union, then divided equally between the  unionized.  In  addition,  the  lack  of  capital  in  the incorporation  of the  property  will  be  divided.  According  to  the  Indonesian  marriage law,  that  property  generated  during  the  marriage  become  the  joint property of husband and wife. Marriage law also does not provide a concrete  explanation  of  the  division  of  joint  property  if  the  marriage broke up, either because of divorce divorce, contested divorce or one dies.  In  the  case  of  marriages  break  up  because  divorce  is  only determined  that  the  joint  property  is  set  according  to  its  own  laws. While  the  definition  of  the  respective  legal explanation  is  that  the religious  law,  customary  laws,  and  other  laws.  This  means  that  any applicable  law  is  in  accordance  with  the  agreement  of  the  parties concerned. It is given that in Indonesia there are various family system affects the joint property ownership
Key Word; Joint Property, Fiqh, Regulation
1 *Penulis adalah Dosen IAI Al-Aziziyah dan Dosen IAIN Lhokseumawe

## A. Pendahuluan
Menentukan  status  pemilikan  harta  bersama  selama perkawinan  itu  penting  untuk  memperoleh  kejelasan bagaimana  kedudukan  harta  itu  jika  terjadi  kematian  salah satu  suami  istri  atau  jika terjadi  perceraian. 2 Namun  untuk  menentukan status  harta  bersama  dalam  perkawinan  perlu  kajian  yang  mendalam karena  persoalan  ini  masih  terdapat  kesimpangsiuran,  menurut  fiqh disatu sisi dan menurut hukum perkawinan Indonesia disisi yang lain.
Dalam  hukum perkawinan  Indonesia, 3 menganut  azas  bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga  maupun  dalam  pergaulan  hidup  di  masyarakat. 4 Sebagai perwujudan  azas  keseimbangan  ini,  masing-masing  pihak  berhak melakukan  perbuatan  hukum 5 .  Lebih  dari  itu  ditentukan  bahwa  harta benda 6 yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Jika suami  atau  istri  membawa  harta  ke  dalam  perkawinan,  atau  dalam perkawinan  itu  masing-masing  memperoleh  harta  karena  hadiah  atau warisan, maka harta tersebut menjadi milik masing-masing, kecuali jika ditentukan  untuk  dijadikan  harta  bersama.  Terhadap  harta  bersama  ini baik suami maupun istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah  satu  pihak.  Sedangkan  mengenai  harta  bawaan,  suami  atau  istri mempunyai hak sepenuhnya atas harta masing-masing. 7
2 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: yayasan Pena, 2010), hal. 112
3 Yang  dimaksud  dengan  hukum  perkawinan  Indonesia  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  undang-undang  nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang pelaksanaannya, dan petunjuk pelaksanaan yang lain, seperti petunjuk Mahkamah Agung dan  petunjuk  Menteri  Agama.  Sebagai  tambahan  juga  termasuk Intruksi  Presiden  RI, Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya baca K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. VII, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 1
4 Ahmad  Ichsan, Hukum  perkawinan  bagi  yang  beragama Islam,  suatu tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum, cet. 1, (Jakarta: Pramida Paramita, 1986), hal. 104
5 Pasal. 31 UU Nomor 1 tahun 1974
6 Benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh orang. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 60
7 Pasal. 36 UU Nomor 1 tahun 1974
M
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  harta  benda  dalam perkawinan  ini  mendapatkan  perhatian  yang  besar  dan  lebih  lengkap. Harta  benda  dalam  perkawinan  tertuang  dalam  bab  XIII  pasal  85-97, disamping  pasal-pasal  lain  yang  terkait.  Peraturan  harta  perkawinan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  pada  prinsipnya  tidak  berbeda dengan  apa  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  perkawinan.  Harta bersama  menurut  KHI  meliputi  benda-benda  berwujud,  seperti  benda- benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak,  dan  termasuk  surat-surat berharga, dan benda-benda tidak berwujud, yang dapat berupa hak dan kewajiban.  Juga  dijelaskan  tentang  pembagian  harta  bersama  jika perkawinan  putus.  Jika  putus  karena  cerai  mati,  maka  seperdua  harta dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup. Demikian juga jika putus  karena  peceraian,  maka  masing-masing  dari  suami  istri  berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain.
Meskipun harta bersama tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, tetapi merupakan  alternative  yang  baik  dalam  penyelesaian  harta-harta  yang diperoleh  selama  perkawinan.  Kebolehan  harta  bersama  ini  secara metodologis (istidlal) didasarkan atas ‘ Urf dan atau maslahah. Jadi apa yang tidak pernah dibicarakan oleh fiqh, tidak bisa disimpulkan sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran islam (syari’ah). Fiqh sendiri tidak seluruhnya  mencerminkan  syari’ah,  karena  sebagai  hasil  pemikiran,  ia sangat dipengaruhi oleh setting social di mana fiqh itu di susun. 8
Ada  beberapa  ayat  al-Qur’an  yang  mengisyaratkan  tentang  harta suami isteri dalam perkawinan, antara lain terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 (4: 32) yang berbunyi :
Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu ”. 9
8 Nurkhairin, Kepemilikan Harta...,hal. viii.
9 Al- Qur’an Al -Karim dan Terjamahnya Departemen Agama RI, Edisi Tahun 2002, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hal. 108.
Memang  pada  tataran  yang  sangat  dasar,  al-Qur’an  dan  Hadits tidak membicarakan harta bersama suami istri. Oleh karena itu, persoalan tersebut  diserahkan  kepada  lembaga  ijtihad  atau  kepada  hukum  adat, sejalan dengan kaidah al-Adat al-Muhkamah (kebiasaan dapat dipakai atau punya  otoritas  untuk  menentukan  hukum  atau  kebiasaan  dipandang sebagai hukum).
Oleh karena beragam pendapat tentang harta bersama suami isteri dalam perkawinan, dan tidak ditemukannya pandangan ulama terdahulu yang membahas hal ini secara spesifik, maka pembahasan masalah harta bersama  suami  isteri  dalam  perkawinna  terus  menjadi  isu  menarik. Kenyataan  hari  ini  secara  umum,  harta  suami  isteri  dalam  masa perkawinan  pada  masyarakat  Aceh  khususnya berada  di  tangan  suami, dan  pembagian  harta  bersama  pada  saat  terjadi  perceraian  sangat  sulit dan rumit serta banyak menimbulkan banyak masalah.
Ketidak tegasan ayat dan hadits serta tidak ditemukannya pendapat imam  mazhab  tentang  harta  bersama  pada  sebuah  perkawinan,  juga menimbulkan  multi  tafsir,  sehingga  sebagian  suami  tidak  mengakui adanya 50 % hak istri dalam harta bersama, akibatnya banyak suami yang menguasai  harta  bersama,  dan  tidak  sedikit  suami  yang  menghabiskan harta  bersama  dengan  alasan  bayar  utang,  dan  ada  pula  suami  yang mengalihkan  (menjual)  harta  bersama  dalam  mas  tunggu  putusan pengadilan,  disamping  itu  banyak  suami  yang  melakukan  banding terhadap  putusan  Mahkamah,  dan  banyak  pula  suami  yang mmpertahankan dan menguasai harta bersama tanpa rasa bersalah.
Meskipun  pendefinisian  harta  bersama  dalam  hukum  perkawinan di  Indonesia  telah  berlangsung  lama,  namun  pada  tataran  penegakan hukum  di  pengadilan  masih  membutuhkan  pengkajian  yang komprehensif,  terutama  ditinjau  dari  pembagian  yang  memenuhi  rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Atas latar demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas tentang konsep harta bersama dalam tinjauan fiqh dan undang-undang.

## B. Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqh
Dalam ilmu fiqh, tidak dijelaskan pembagian harta bersama setelah perceraian,  karena jika  terjadi  perceraian  atau  talak,  maka  suami  hanya diwajibkan  untuk  membayar mut’ah, nafaqah,  biaya  pengasuhan  anak dan juga membayar mahar yang belum dilunasi. 10
Fiqh yang menjelaskan  tentang  kewajiban  seorang  mantan  suami tersebut adalah lahir di Negara Arab, Negara dimana kultur istri harus di rumah  sedang  suami  bekerja,  hal  ini  tentu  saja berbeda  dengan  Negara Indonesia yang mempunyai kultur perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuannya, dan banyak dari istri-istri yang mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami.
Tentang  harta  bersama  dalam  Islam  menurut  Ismail  Muhammad Syah  sebagaimana  dikutip  oleh  Yahya  Harahap  bahwa harta bersama suami  istri seyogianya  masuk  dalam rub’ul  mu’amalah .  Tetapi  ternyata secara  khusus  tidak dibicarakan,  menurutnya hal  ini  disebabkan  oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab,  sedang  adat orang Arab  tidak  mengenal  adanya  adat  mengenai pencarian  bersama  suami  istri  itu.  Tetapi  di  sana  ada  dibicarakan mengenai perkongsian (syirkah).
11
Perkataan syirkah dalam  bahasa Indonesia  sekarang  itu  berasal  dari bahasa  Arab.  Seterusnya  ia mengatakan,  oleh  karena  masalah  pencaraian  bersama  suami  istri  ini
10 Muhammad  Khatib  Syarbaini, Iqna’ fi  Hilli  Alfa̅dhi  Abı̅  Syuja̅’ ,  Juz. II, (Indonesia:  Maktabah  Toha  Putra,  t.t),  hal.  177. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia harta  bersama  secara  hukum  artinya  adalah  harta  yang  berhasil  dikumpulkan  selama berumah  tangga  sehingga  menjadi  hak  berdua  suami istri.  Sedangkan  dalam Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  harta  bersama  adalah  harta  perolehan  bersama selama  bersuami  istri.  Lihat Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Setelah Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 2 .
11 Syirkah menurut  etimologi  adalah  percampuran,  sedang  menurut  terminologi adalah  jaminan  hak  terhadap  sesuatu  yang  dialakukan  oleh  dua  orang atau  lebih secara umum,  atau  bisa  juga  dikatakan akad  yang  menunjukkan  hak  terhadap  sesuatu yang  dilakukan  oleh  dua  orang atau  lebih  sesuai  pandangan umum.  Dalam  kitab fiqh Madzahibul Arba’ah , syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan  orang  lain,  sehingga  dalam  perkongsian  itu  tidak  dapat  dibedakan  lagi  hartanya. Selanjutnya  lihat Muhammad  Abu  Zahrah. Usul  Fiqh. Terj. Saefullah, Cet 10, (Jakarta: Pustaka  Firdaus, 2007), hal.  255.  Dan  Abd  ar-Rahman  al-Jazari, Fiqh Madzahibul Arba ’ah , Jld.III, (Bairut: Darul Fikr, 1999). Hal. 50
adalah  termasuk  perkongsian  (syirkah).  Dalam  hal syirkah , ia katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufāwa ḏ ah dan abdān . 12
Pada dasarnya  hukum syirkah menurut  Islam  boleh. Kebolehan melakukan  akad syirkah adalah  tergantung  dari  macam- macam syirkah yang  telah  ditetapkan  para  ulama.  Menurut  Sayyid Sabiq, syirkah itu  ada  dua  macam  yakni syirkah amlāk dan syirkah uqūd . 13 Hal ini juga sama dengan pendapat ulama madzab Hanafiyah syirkah ada dua yaitu syirkah amlāk dan syirkah uqūd .
a. Syirkah Amlāk .
Syirkah amlāk menurut  ulama  Hanafiyah  adalah  ungkapan kepemilikan  dua  orang  atau  lebih  terhadap  suatu  benda  tanpa  adanya akad. Contoh syirkah amlāk yang  secara  otomatis,  kepemilikan  orang banyak yang didapat dari satu orang dengan cara otomatis seperti halnya perserikatan harta warisan oleh ahli waris. 14
b. Syirkah Uqūd .
Syirkah uqūd adalah  kesepakatan  dua  orang  atau  lebih  terhadap perkongsian  harta  benda,  yang  tujuannya  adalah  laba.  Lebih  lanjut Sayyid Sabiq membaginya atas empat bagian: 15
1) Syirkah ‘inān. 2) Syirkah Mufāwa ḏ ah .
3) Syirkah Abdān.
4) Syirkah Wujūh.
Dalam hal syirkah uqūd , Sayyid Sabiq memberikan beberapa rukun sebagai  hal  yang  harus  ada  dalam  transaksi syirkah ini, ia mengatakan bahwa  rukun syirkah uqūd berupa ījāb dan qabūl .  Seperti  “Saya  beserikat denganmu dalam hal harta ini, dengan cara seperti ini, kemudian pihak serikatnya mengatakan saya terima”. 16 Ini
menunjukkan
12 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 270-271
13 Abd ar-Rahman al-Jazari, Fiqh Madzahibul..., hal. 50
14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jld.III, (Bairut: Al-Asriyah, 2011) hal. 111
15 Sayyid Sabiq, Fiqh.., hal. 111
16 Sayyid Sabiq, Fiqh.., hal. 111
dalam syirkah uqūd mengharuskan  adany ījāb dan qabūl di  dalamnya,  dan tanpa kedunya tidak sah.
Dari  beberapa  bentuk syirkah yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka penulis  hanya  akan  membahas  tentang syirkah  mufāwa ḏ ah dan syirkah abdān .  Karena  dalam  masalah  harta  bersama  para  ahli  hukum kontemporer  menganggap  bahwa syirkah  mufāwa ḏ ah dan syirkah  abdān yang  dapat  di -qiyas- kan  kepada  harta  bersama  suami  istri. Maka, pembahasannya di khususkan kepada dua macam syirkah saja.
a). Syirkah Mufāwa ḏ ah . Syirkah  mufāwa ḏ ah adalah  kesepakatan  di  antara  dua  orang  atau lebih  untuk  berserikat  dalam  hal  pekerjaannya  saja. 17 Sedang  menurut ulama hanafiyah syirkah  mufāwa ḏ ah adalah kesepakatan  dua  orang  atau lebih  terhadap suatu  pekerjaan. Dalam  prakteknya  menurut  imam Maliki, masing-masing pihak telah menjual sebagian dari sebagian harta dari pihak lain. Kemudian masing-masing pihak mengusahakan kepada pihak lain untuk memikirkan bagian yang masih tersisah di tangannya. 18 Hukum syirkah  mufāwa ḏ ah menurut Imam  Maliki  dan  juga  Abu Hanifah  mengatakan  perbolehannya.  Mereka hanya  berselisih  pendapat tentang  adanya  modal  yang  harus  sama.  Sebab  menurut  Abu  Hanifah dalam syirkah  mufāwa ḏ ah harus  adanya  kesamaan  modal,  sedang menurut  Imam  Maliki  kesamaan  modal  adalah  tidak  menjadi  Syarat, karena disamakan dengan dengan syirkah ‘inān . 19
b). Syirkah Abdān. Syirkah abdān adalah kesepakatan dua orang untuk saling menerima pekerjaan  dari  bermacam-macam  pekerjaan,  agar  upah  dari  pekerjaan tersebut adalah menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti  dua  orang  pedagang saling  sepakat  untuk  berserikat  dengan pedagang lainya,  seorang  pandi besi  berserikat kepada  pandi  besi  yang
17 Sayyid Sabiq, Fiqh.., hal. 212
18 Ibnu  Rusdy, Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muktashad, Terj. Imam  Ghazali Said, Ahmad Zaidun, Jld.II, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 149
19 Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid..., hal. 149
lain,  pengangkut  barang  berserikat  dengan  pengangkut  yang  lain  atau pandi besi berserikat dengan pengangkut barang dan lain sebagainya. 20 Ulama  malikiyyah  berpegangan  pada  kesamaan  pembagian  hasil orang-orang  yang  menerima ghanimah . Mereka  berhak  memperoleh ghanimah itu hanya karena kerja. Hal ini seperti akad mudharabah , dengan demikian  usaha  itu  dapat  dijadikan  dasar  bagi  terjadinya  serikat dagang. 21
Dalam  hal syirkah abdān ini  Imam  Maliki  mensyaratkan  adanya pekerjaan  sejenis  dan  tempat  yang  sama.  Sementara itu  Abu  Hanifah memperbolehkan walau  jenis  pekerjaannya  berbeda,  beliau mencontohkan seperti perserikatan orang yang menyamak kulit dengan orang yang membuat sepatu.
Dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika syirkah mufāwa ḏ ah dan abdān dijadikan  subyek  qiyas  bagi  ketetapan hukum  harta  bersama.  Hal-hal  tersebut  adalah  tentang  harus  adanya akad  yang  di  dalamnya  ada ījāb dan qabūl dan  harus  adanya modal bagi syirkah mufāwa ḏ ah .
Dalam  praktek  akad  pernikahan  yang  sering di lihat,  akad  atau perjanjian  tentang  penggabungan  harta  tidak  lah  kita  ketemui,  jika  ada maka itupun sedikit adanya. Dari situ perlu kita ingat, dalam asas hukum tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluruh. Maka dalam hal ini, jika syirkah abdān dan mufāwa ḏ ah dijadikan  sandaran  hukum perserikatan harta  dalam  pernikahan,  maka  dapat di  simpulkan  yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.
Dalam hal syirkah sebagai landasan ketetapan hukum perserikatan harta  bersama,  adalah syirkah amlāk ,  sebagaimana  yang  diungkapkan  di atas  tentang syirkah amlāk .  Bahwa syirkah amlāk adalah  perserikatan  dua orang  atau  lebih  dengan  tanpa  adanya  akad,  baik  terjalinnya syirkah itu melalui  usaha  (ikhtiyārī)  atau  pun  dangan  tanpa  usaha  (ijbārī), sebagaiamana  dijelaskan  di  atas  bahwasyirkah ini  dicontohkan  seperti halnya  konsep  waris,  dimana  antara  ahli  waris  satu  dan  yang  lain
20 Sayyid Sabiq, Fiqh.., hal. 213
21 Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid..., hal. 151
berserikat  terhadap  harta  waris  pewaris  yang  belum  dibagi (bentuk ijbārī), dan dua orang atau lebih yang mendapat hadiah karena ikut lomba dimana mereka memperolehnya atas usaha semua pihak.
Menurut  hemat  penulis,  dalam syirkah amlāk dan  praktek  harta bersama dalam perkawinan terdapat beberapa kesamaan. Pertama adalah bentuk  peserikatannya  yang  tidak  dengan  melalui  akad.  Kedua  ketika ada  keinginan  untuk  membagi  harta  perserikatan,  maka  dibagi  rata antara  orang  yang  berserikat.  Selain itu,  tidak  adanya  modal  dalam penggabungan  harta  yang  akan  dibagi.  Maka  pantas  jika  perserikatan harta bersama dianalogikan kepada syirkah amlāk .
KH.  Ma’ruf  Amin,  Ketua  Komisi  Fatwa  MUI  Pusat  mengatakan, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah , yaitu  harta  yang  terkumpul  selama  menikah  harus  dibagi  secara proporsional  jika  terjadi  perceraian.  Harta bersama dapat  di- qiyas -kan dengan syirkah karena  dipahami  istri  juga  dapat  dihitung  sebagai pasangan  (kongsi)  yang  bekerja,  meskipun  tidak  ikut  bekerja  dalam pengertian  yang  sesungguhnya.  Maksudnya,  istri  yang  bekerja  dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh  anak,  membereskan  rumah  tangga,  dan  pekerjaan  domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang peranannya tidak bisa dipandang sebelah mata 22 .
Jika  kita  mengikuti  definisi  yang  dikemukakan  oleh Taqiyuddin An- Nabhani  dalam  kitab al-Nizham  al-Iqtisha ̅ di  fi  Al-Islam , syirkah mufawadhah adalah suatu  bentuk  perkongsian  dua  belah  pihak  yang melakukan  kegiatan  usaha,  sedangkan  pihak  ketiga sebagai  pemodal. Sedangkan syirkah abda ̅ n adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. 23
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  jika  harta bersama di- qiyas -kan dengan syirkah sangatlah  masuk  akal  karena  sama-sama  mengandung pengertian  sebagai  suatu  bentuk  perkongsian  atau  kerja  sama  antara suami  dan istri. Hanya saja  dalam  konsep syirkah pada  umumnya lebih
22 Majalah Anggun, Edisi No. 22 Vol. 2, Maret 2007.
23 Taqiyuddin Al-Nabhani, Al-Nizham al- Iqtisha̅di fi Al -Islam, (ttp:tp, tt), hal. 67
bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah dalam  harta  bersama sifatnya  hanya  kerja  sama  dalam  membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah , meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.
Peng- qiyas- an antara harta  bersama dengan syirkah dapat  pula dipahami  melalui  argumentasi  sebagai  berikut.  Bahwa  persatuan  atau percampuran  harta  kekayaan  suami  dan  istri  dapat  dipahami  sebagai harta  kekayaan  tambahan  karena  adanya  usaha  bersama  antara  mereka berdua.  Logikanya,  jika  terjadi  pemutusan  hubungan  (perceraian)  di antara  mereka,  maka  persatuan  harta  bersama itu  harus  dibagi  dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi  dalam  kerja  sama  itu,  apakah  suami atau istri.  Atau  juga dapat  dibagai  secara  merata,  yaitu  masing-masing  pihak  mendapatkan sebagian. 6
Jadi  dari  uraian  di  atas,  kajian  tentang  harta  bersama  dalam fiqh tidak  terlepas  dari pembahasan  tentang  konsep syirkah dalam perkawinan.  Banyak  Ulama  yang berpendapat  bahwa  harta  bersama termasuk dalam konsep syirkah . Mengingat konsep tentang harta bersama tidak  ditemukan  dalam  rujukan  teks  Al-Quran  dan  Hadis,  maka sesungguhnya  kita  dapat  melakukan  qiyas  (perbandingan)  dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri.
Menurut Ismuha  bahwa  pencaharian  bersama  suami  isteri  dapat digolongkan  dalam syirkah  abdaan  wa  syarikah  mufawadhah ,  yaitu perkongsian  tenaga  dan  perkongsian  tak  terhingga.  Hukumnya mubah menurut  mazhab  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali.  Akan  tetapi  tidak  boleh menurut  menurut  mazhab  Syafi’i.  Dalam  hal  ini  Ismuha  cenderung kepada pendapat bahwa syirkah abdaan wa syarikah mufawadhah itu boleh hukumnya. Oleh karena itu, maka pencaharian bersama suami-isteri yang disebut hareuta sihareukat di Aceh, Harta Suarang di Minangkabau, Guna Kaya di Sunda, Druwe Gabro di Bali, Barang Berpantangan di Kalimantan, dan Ghuna  Ghana di  Madura  adalah  sah  hukumnya  ditinjau  dari  sudut
hukum Islam. 24 Ismuha menguraikan bahwa suami isteri mempunyai dua macam harta  yaitu  harta  bawaan  yang  disebut hareuta  tuha dan  harta bersama  yang  dinamakan hareuta  sihareukat itu  dibagi  seandainya perkawinan  suami  isteri  terputus  karena  perceraian;  atau  salah  seorang diantara keduanya meninggal dunia.
Dikatakan syirkah  abdaan wa  syarikah  mufawadhah karena  memang perkongsian  suami  isteri  dalam  gono-gini  itu  tidak  terbatas. Apa  saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk harta gono-gini,  selain  dari  warisan  dan  pemberian  yang  tegas-tegas dikhususkan  untuk salah  seorang  dari  kedua  suami  isteri  itu. 25 Dalam kitab  fiqh  memang  tidak  ditemukan  pembahasan  khusus  tentang  harta perkawinan,  hanya  saja  pembahasan  mengenai  tentang  kepemilikan mahar  yang  menjadi  hak  mutlak  isteri,  sebagai  akibat  dari  perkawinan yang sah, suami berhak memberi nafkah kepada isteri sebagai kewajiban pokoknya. 26 Berbeda dengan suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja dalam  mencari  sandang-pangan.  Hanya  karena  berbeda  fisik,  maka dalam  pembagian  pekerjaan  antara  mereka  berdua,  biasanya  masing- masing dipilih pekerjaan yang sesuai.
Kecendrungan memilih pendapat yang membolehkan perkongsian tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Semua  Ulama  sependapat  bahwa  perkongsian  pada  umumnya boleh  hukumnya  dalam  syari’at  Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada hadits  qudsi  yang  diriwayatkan  Abu  Daud  dan  al-Hakim  dari Abu  Hurairah: Allah berfirman, “ Aku  kongsi ketiga  dari  dua orang yang berkongsi, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati kongsi yang lain ”. Hadits ini menunjukkan perkongsian hukumnya boleh.
2. Pada  perkongsian  suami  istri  yang  disebut  pencaharian  bersama tidak  ada  penipuan,  meskipun  pada  perkongsian  lain  ada
24 Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri  Ditinjau  dari  Sudut  Undang- undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 320 25 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang- undang..., hal. 78-79
26 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Jld. III, (Dimsyiq: Dark al-Fikr, 1989), hal. 786
kemungkinan  terjadinya  penipuan.  Sebab  perkongsian  antara suami  dan  isteri  senantiasa  bercita-cita  dengan  usaha  bersama untuk mendapat income tambahan  keluarga  yang  kemudian menjadi harta yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka. 3. Tidak ada satu nash pun yang menunjukkan bahwa perkongsian semacam  itu  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam.  Satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyyah ialah penipuan. Alasan ini sudah tertolak dengan alasan poin yang kedua di atas. 4. Qaidah Ushul Fiqh “ al-‘Adatu Muhakkamah ” dapat berlaku di sini, karena  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan. Pencaharian bersama suami isteri merupakan adat kebiasaan yang diterima dengan baik oleh masyarakat; sedangkan nash mengenai hal  ini  tidak  ada.  Di  samping  itu,  pencaharian  bersama  suami isteri tidak termasuk aspek ibadah, melainkan bidang mu’amalah , sehingga  Islam  membenarkan  masyarakat  mengatur  sendiri.  Ini mengacu  kepada  hadits  riwayat  Muslim  dari  Anas  dan  ‘Aisyah “ kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu ”. Mengenai hukum Adat,  lebih  jauh  Ismuha  menjelaskan  bahwa  tidak  semua  adat istiadat dapat menjadi hukum menurut Islam, salah satunya yaitu tidak  bertentangan  dengan  nash,  baik  al-qur’an  maupun  hadits, karena nash adalah lebih kuat daripada adat kebiasaan.
5. Kalau  ada  yang  mengatakan  bahwa  perkongsian gono-gini tidak ada sighat ,  maka  Ismuha  menyatakan  ulama  fiqh  berpendapat bahwa sighat merupakan  lafadh    yang  memberi  pengertian  izin kepada  kongsinya  untuk  bertindak  atas  namanya  serta  sama dengan lafadh yaitu tulisan, jika sudah ada izin serupa meskipun tidak  ada  lafadh  dianggap  cukup.  Menurut  adat  kebiasaan  di Indonesia  dengan  terjadinya  perkawinan,  maka  masing-masing pihak sudah memberi izin kepada pihak lainnya untuk bertindak atas namanya dalam menempuh hidup berumah tangga. Ini juga berlaku qaidah al-‘adatu muhakkamah .
6. Perubahan hukum karena perubahan suasana juga sudah pernah terjadi  pada  masa  Rasulullah  Saw.  dan  masa  sahabat,  misalnya hukum  potong  tangan  (al-Maidah:38);  tetapi  nabi  melarang
potong  tangan  dalam  peperangan  karena  dikhawatirkan  pencuri itu  bergabung  dengan  musuh;  begitu  juga  dengan  larangan pemberian zakat kepada muallaf pada masa Umar ibn Khattab. 27
Ismuha,  agaknya  sepakat  bahwa  sumber-sumber  hukum  Islam adalah  al-Qur’an,  hadits, ijma’ dan qiyas .  Namun  Ismuha  menegaskan bahwa  dalam  kasus-kasus  tertentu  ijtihad  juga  diperlukan.  Tentu  saja ijtihad ini terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetap oleh para ulama. Ismuha  menyatakan  pintu  ijtihad  masih  terbuka  bagi  mereka  yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, ijtihad itu terbatas pada masalah-masalah mu’amalah yang  sama  sekali  tidak  tegas dalalah -nya. Menurut  Ismuha,  penutupan  pintu  ijtihad  oleh  sebahagian  ulama merupakan  suatu  ijtihad  pula  yang  disamping  ada  akibat  negatif,  ada juga akibat positifnya, yaitu untuk menghindari semua orang melakukan ijtihad,  sesuai  dengan  suasana  pada  masa  itu.  Bagi  mereka yang  sudah memenuhi  syarat,  berijtihad  sekarang  lebih  mudah  daripada  masa  lalu pada waktu hadits-hadits belum terkodifikasi. 28

## C. Perumusan Harta Bersama Menurut Undang-undang
Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan  sampai  perkawinan  tersebut  putus  karena perceraian  atau  karena mati.  Berbeda  dengan  harta  bawaan  masing- masing  suami atau  isteri  dan  harta yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  yang  disebut  dengan harta  pribadi  yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 29
27 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang- undang..., hal. 320
28 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang- undang..., hal. 280
29 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjayati, Hukum Perdata Islam:Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 33
Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun  dalam  pasal  86  ayat  1  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1985 maupun  pasal 85  KHI,  terhadap  harta  suami  istri  yang  berada  dalam masa  ikatan  perkawinan telah  diberi  nama  “Harta  bersama”.  Dalam masyarakat  Aceh  dikenal  dengan “Harta seharkat”.  Dalam  masyarakat Melayu  dikenal  dengan  nama  ”Harta serikat”.  Dan  dalam  masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan “Harta gono-gini”.
Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan. 30
Sejak  perkawinan  dimulai,  dengan  sendirinya  terjadi  suatu percampuran antara  kekayaan  suami  dan  kekayaan  istri.  Hal  ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan  demikian  berlangsung seterusnya  dan tidak  dapat  diubah  lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini  senada  dengan  apa yang  diungkapkan  Vollmar bahwa  akibat-akibat perkawinan  terhadap  kekayaan  dan  penghasilan  suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan. 31
Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  atas  harta  bersama  tersebut melalui persetujuan  kedua  belah  pihak.  Semua  harta  yang  diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta  tersebut  diperoleh secara  tersendiri  maupun  diperoleh  secara bersama-sama.  Demikian  juga  harta yang  dibeli  selama  ikatan perkawinan  berlangsung  adalah  menjadi  harta  bersama. Tidak  menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan. 32
30 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, hal. 272
31 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 77
32 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 109
Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh  suami.  Harta  yang  menjadi  hak  istri  dalam perkawinan  tersebut adalah  nafkah  yang  diperoleh  dari  suami  untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian  masing-masing  tergantung  pada  banyak  atau sedikitnya  usaha yang  mereka  lakukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga. Apabila  usahanya  sama-sama  besar  maka  harta  yang  dimiliki  dari perolehan  tersebut  seimbang.  Akan  tetapi  apabila  suami  lebih  besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu  juga sebaliknya.  Disamping  berlakunya  ketentuan  umum  di  atas dapat  pula dimungkinkan  adanya  percampuran  harta  kekayaan  yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama. 33
Dasar  hukum  tentang  harta  bersama  dapat  ditelusuri  melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:
a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta  kekayaan  yang  diperoleh  sebelum  terjadinya  perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
b. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  pasal  119,  disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu  tidak diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan  atau  diubah  dengan  suatu  persetujuan  antara suami istri”.
c. Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  85,  disebutkan  bahwa  “Adanya harta bersama  di  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di
33 Umar  Said, Hukum  Islam  di Indonesia  Tentang  Perkawinan,(Surabaya: Cempaka, 2000), hal. 163
dalam  pasal  ini disebutkan  adanya  harta  bersama  dalam perkawinan,  akan  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  adanya harta milik masing-masing suami-istri.
Jadi,  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII  terdiri  dari  pasal 35  sampai  pasal  37.  Kemudian  diperjelas  oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.

## D. Penutup
Perumusan  harta  bersama  dalam  fiqh  dapat diketahui  lewat penganalogian  ke  dalam syirkah amlāk . Hal  ini  didasari  atas  beberapa alasan, pertama adalah bentuk perserikatannya yang tidak dengan melalui akad. Kedua ketika  ada  keinginan  untuk  membagi  harta  perserikatan, maka  dibagi  rata  antara  orang  yang  berserikat.  Selain  itu,  tidak  adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi.
Menurut  hukum  perkawinan  Indonesia,  bahwa  harta  yang dihasilkan  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama  suami  istri. Undang-undang  perkawinan  juga  tidak  memberikan  penjelasan  konkrit mengenai pembagian harta bersama jika perkawinan putus, baik karena cerai talak, cerai gugat atau salah satu meninggal. Dalam hal perkawinan putus  karena  perceraian  hanya  ditentukan  bahwa  harta bersama  diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan hukumnya  masing-masing  itu  dalam  penjelasannya  adalah  hukum agama, hukum  adat,  dan hukum-hukum lainnya. Artinya hukum  mana saja  yang  berlaku  adalah  sesuai  dengan  kesepakatan  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  di  Indonesia  terdapat  berbagai sistem  kekeluargaan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kepemilikan harta bersama.

## E. Daftar Pustaka
A. Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia ,  Cet.  3,  (Banda Aceh: yayasan Pena, 2010)
Abd  ar-Rahman  al-Jazari, Fiqh Madzahibul  Arba’ah, Jld.III,  (Bairut:  Darul Fikr, 1999)
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006)
Ahmad Ichsan, Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam, suatu tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum , cet. 1, (Jakarta: Pramida Paramita,
1986)
Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Setelah  Terjadinya  Perceraian,
(Jakarta: Visimedia, 2008)
Ibnu  Rusdy, Bidayatul Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muktashad , Terj.  Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, Jld.II, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri  Ditinjau  dari  Sudut  Undang- undang  Perkawinan  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1986)
K.  Watjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Cet.  VII,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000)
Muhammad  Abu  Zahrah. Usul  Fiqh .  Terj.  Saefullah, Cet 10,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007)
Muhammad  Khatib  Syarbaini, Iqna’  fi  Hilli  Alfa ̅ dhi  Abi ̅ Syuja ̅ ’ ,  Juz. II, (Indonesia: Maktabah Toha Putra, t.t
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jld.III, (Bairut: Al-Asriyah, 2011)
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , cet. ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994)
Umar  Said, Hukum  Islam  di  Indonesia  Tentang  Perkawinan, (Surabaya: Cempaka, 2000)
Wahbah  al-Zuhailiy, al-Fiqh  al-Islamy  wa  Adillatuhu ,  Jld.  III,  (Dimsyiq: Dark al-Fikr, 1989),
Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama  UU. No. 7 Tahun 1989 , Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika 2009),.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali, 1992)