## ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN ANTAR DAERAH DAN TENAGA KERJA TERSERAP TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM ERA DESENTRALISASI FISKAL
Oleh : Hadi Sasana

## Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

## Abstract
In the autonomy and fiscal decentralization era, local governments is provided with authority to increase their  income and to conduct allocative function in setting priority of local development.  This research is intended to examine the influence of economic  growth,  inter-regional  inequality,  employment,  on    welfare  at regencies/municipalities level in Central Java Province.
Research  population  consist  of 29  regencies  and  6  municipalities,  employing secondary  data  from  Central  Bureau  of  Statistic  of  Central  Java  Province  and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to  2005.  Data analysis is conducted by using path analysis .
The  results  of  this  study  indicate  that,  first,  economic  growth  has  a  positive and  significant  effect  on  welfare  at  regencies/municipalities  level  in  Central  Java Province.  Second,  inter-regional  inequality  has  a  negative  and  significant  effect  on welfare  at  regencies/municipalities  level  in  Central  Java  Province.  Third, employment  rate  has  a  negative  and  significant  effect  on  welfare  at regencies/municipalities level in Central Java Province.
Key words:, economic growth,  inter-regional inequality, employment,  welfare

## Pendahuluan
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  sudah dilakukan  sejak  tanggal  1  Januari  2001.  Melalui otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal, pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk menggali  pendapatan  dan  melakukan  peran alokasi  secara  mandiri  dalam  menetapkan prioritas pembangunan. Otonomi
dan
desentralisasi  fiskal  dapat  lebih  memeratakan pembangunan  sesuai  dengan  keinginan  daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.
Pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk itu pembangunan  di  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  dilaksanakan  secara bertahap sehingga mendukung pencapaian sasaran  pembangunan  nasional.  Pelaksanaan desentralisasi  fiskal  akan  memberikan  manfaat yang  optimal  jika  diikuti  oleh  kemampuan finansial  yang  memadai  oleh  daerah  otonom.
Sumber  penerimaan  yang  digunakan    untuk pendanaan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  menurut  UU No.  33  Tahun  2004  adalah  :  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dana  perimbangan,  pinjaman daerah,  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah. Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004,  dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi vertical  (center  region) dan horizontal  (region- region)  imbalances antar  daerah.  Perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan  dalam  kerangka  negara  kesatuan, yang  mencakup  pembagian  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut  Fisher  dalam  Kuncoro  (2004), transfer  antar  pemerintah  merupakan  fenomena umum  yang  terjadi  di  semua  negara  di  dunia terlepas  dari  sistem  pemerintahannya,  dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam  hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Di  Indonesia  transfer  dari
pemerintah  pusat  ke  daerah  meliputi  :  dana  bagi hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi khusus.  Besarnya  transfer  pemerintah  pusat  ke kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  selalu mengalami  kenaikan.  Kenaikan  tersebut  juga terjadi  pada  pengeluaran  total  daerah  di kota/kabupaten  Provinsi    Jawa  Tengah  (lihat lampiran). Peningkatan transfer yang diikuti oleh peningkatan  pengeluaran  total,  menunjukkan bahwa  total  pengeluaran  pemerintah  daerah sangat  dipengaruhi  oleh  besarnya  transfer  dari pemerintah pusat.
Dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap kondisi  makro  ekonomi  di  kabupaten/kota  di Jawa  Tengah  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator,  antara  lain  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah dan pemerataan hasil pembangunan daerah.  Dilihat  dari  hasil output pembangunan daerah yang tercermin pertumbuhan ekonomi riil (lihat lampiran 1), menunjukkan bahwa pertumbuhan  PDRB  riil  di  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung  meningkat.  Tetapi  apabila  dilihat  per daerah,  menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  sangat  bervariatif.    Pada  tahun  2003 daerah yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya  adalah  Kabupaten  Cilacap  (tumbuh sebesar  6,56  persen),  sedangkan  daerah  yang paling  rendah  tingkat  pertumbuhannya  adalah Kabupaten  Semarang  (-2,96  persen).  Pada tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah    perekonomian tahun  2003  tumbuh  sebesar  4,98  persen.  Pada tahun 2005 semua daerah mengalami pertumbuhan  positif,  daerah  yang  paling  tinggi pertumbuhan  ekonominya  adalah  Kabupaten Cilacap  yaitu  sebesar  7,99  persen , sedangkan daerah  paling  rendah  pertumbuhan  ekonominya adalah  Kabupaten  Kendal  dengan  pertumbuhan sebesar 2,69 persen.  Provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun  2005  perekonomiannya  tumbuh  sebesar 5,35  persen  (BPS,  Jawa  Tengah  Dalam  Angka, 2006).  Hampir  semua  daerah  di  Jawa  Tengah perekonomian  cenderung  meningkat,  tetapi pertumbuhan  tersebut  belum  mampu  menyerap jumlah  pengangguran  yang  cukup  besar  di wilayah ini, sehingga diperlukan
laju
pertumbuhan  yang  lebih  besar  lagi  untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah.
Kedua, dilihat dari aspek pemerataan hasil- hasil pembangunan menunjukkan bahwa kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  masih terjadi di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kesenjangan  ekonomi antar  daerah  yang  diproksi  dengan  nilai  indeks Williamson  menunjukkan  bahwa,    pada  tahun 2003  nilai  indeks  Williamson  berkisar  antara nilai 0,02 dan 0,42. Pada tahun 2005 nilai indeks Williamson  mengalami  perubahan  menjadi berkisar  antara  0,02 dan  0,45  (lihat  lampiran  2). Hal  ini  mengindikasikan  masih  terjadinya kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  di  Provinsi Jawa Tengah.
Ketiga, dilihat dari ketenagakerjaan, terjadi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan    kerja yang  tercipta  sehingga menimbulkan masalah pengangguran.
Pengangguran  yang semakin besar akan menjadi beban  perekonomian  daerah  dan  mengurangi kesejahteraan  masyarakat.  Pada  tahun  2003 jumlah  pengangguran  di  Provinsi  Jawa  Tengah adalah  sebanyak  912.513  orang,  mengalami peningkatan  menjadi  sebanyak  1.044.573  orang tahun  2004,  dan  menjadi  lebih  besar  lagi  pada tahun  2005    yaitu  sebanyak  9.698.112  orang (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2006).
Keempat, berdasarkan indikator kesejahteraan  melalui  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM),  IPM  kabupaten/kota  Provinsi Jawa  Tengah  pada  tahun  2003  adalah  berkisar antara  61,6  (Kabupaten  Brebes)    sampai  72,9 (Kota  Salatiga).  Pada  tahun  2005  IPM  daerah mengalami  peningkatan  menjadi  berkisar  antara 64,3  (Kabupaten  Brebes)  sampai  76,0  (Kota Surakarta)  (lihat  lampiran  2).  Berdasarkan  data IPM ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten/kota  di Jawa Tengah, namun belum optimal.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahannya adalah bahwa selama pelaksanaan desentralisasi
fiskal
di kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah,  pertumbuhan ekonomi  daerah  sangat  bervariatif  dan  belum maksimal dalam mengentaskan problem ekonomi  dan  sosial.    Selain  itu  masih  terjadinya kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  dan  belum optimalnya  IPM  di  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1).Menganalisis pengaruh pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kesejahteraan  di kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. (2).Menganalisis pengaruh kesenjangan terhadap kesejahteraan    di  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Tengah.  (3).Menganalisis  pengaruh  tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian    ini  diharapkan  memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan  sehingga  pembangunan  dalam  era desentralisasi  fiskal  dapat  mencapai  hasil  yang optimal dan
mewujudkan
pemerataaan
pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Landasan  Teori

## Otonomi  Daerah
Menurut  Undang-Undang    No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom    untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan    dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut di atas  dapat  diartikan  bahwa  otonomi  daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam
memenuhi kebutuhan  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.
Otonomi  daerah  yang  sudah  berjalan  lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya  pelimpahan  wewenang  dari  pusat  kepada daerah  untuk  menggeser  kekuasaan.  Hal  itu ditegaskan  oleh    Kaloh  (2002  :  7),    bahwa otonomi  daerah  harus  didefinisikan  sebagai otonomi  bagi  rakyat  daerah  dan  bukan  otonomi “daerah”  dalam  pengertian  wilayah/teritorial tertentu  di  tingkat  lokal.  Otonomi  daerah  bukan hanya  merupakan  pelimpahan  wewenang  tetapi juga  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah.  Berbagai  manfaat  dan argumen  yang  mendukung  pelaksanaan  otonomi
daerah  tidak  langsung  dapat  dianggap  bahwa otonomi  adalah  sistem  yang  terbaik.  Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Remy Prud’homme (Sugiyanto, 2000)  mencatat  beberapa  kelemahan  dan  dilema dalam otonomi daerah, antara lain :
1. Menciptakan
kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam  stabilisasi  ekonomi  akibat tidak  efisiennya  kebijakan  ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. Mengurangi  efisiensi  akibat  kurang representatifnya  lembaga  perwakilan rakyat dengan indikator masih
lemahnya public hearing.
4. Perluasan  jaringan  korupsi  dari  pusat menuju daerah.

## Desentralisasi Fiskal
Asas-asas  penyelenggaraan  pemerintah daerah  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang  No.33    tahun  2004  dibagi  menjadi  tiga, yaitu  :  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan.  Konsekuensi  dari  pelimpahan sebagian  wewenang  pemerintahan  dari  pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan  dan  pengalihan  pembiayaan, sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya manusia  (SDM)  sesuai  dengan  kewenangan yang diserahkan tersebut.
Desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses distribusi  anggaran  dari  tingkat  pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atau tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan  yang  dilimpahkan.  Menurut Kusaini  (2006:  29)  desentralisasi  fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan  anggaran  atau  keuangan  yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi  maupun  pemanfaatannya  diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal,  prinsip (rules)  money  should  follow function merupakan  salah  satu  prinsip  yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000:19).  Artinya,  setiap  penyerahan atau  pelimpahan  wewenang  pemerintahan
membawa  konsekuensi  pada  anggaran  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  kewenangan tersebut.  Kebijakan  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  merupakan  derivatif  dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan  semakin  besar  biaya  yang dibutuhkan oleh daerah. Bahl (2000:25-26) mengemukakan
dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya
persaingan  di  antara  berbagai  pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a  champion  for  fiscal  decentralization). Hal ini  dapat  dilihat  dari  semakin  baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba- lomba untuk memahami benar
dan memberikan apa yang terbaik yang
dibutuhkan  oleh  masyarakatnya,  perubahan struktur  ekonomi  masyarakat  dengan  peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.
Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi  fiskal  terkandung  tiga  misi  utama, yaitu (Barzelay,1991) :
a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. Meningkatkan  kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
c. Memberdayakan  dan  menciptakan  ruang bagi masyarakat untuk ikut
serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  urgensi  dari otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  dapat dijelaskan  dengan  beberapa  alasan  sebagai berikut :
1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern,  yang  lebih  menekankan    upaya memajukan  kesejahteraan  umum (welfare state).
2. Hadirnya  otonomi    daerah  dapat  pula didekati  dari  perspektif  politik.  Negara sebagai organisasi,
kekuasaan
yang didalamnya  terdapat  lingkungan  kekuasaan baik  pada  tingkat    suprastruktur  maupun infrastruktur,  cenderung  menyalahgunakan
kekuasaan.  Untuk  menghindari  hal  itu, perlu pemencaran kekuasaan ( dispersed of power ).
3. Dari  perspektif  manajemen  pemerintahan negara  modern,  adanya  kewenangan  yang diberikan  kepada  daerah,  yaitu  berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahannya, merupakan  perwujudan  dari  adanya  tuntutan efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  kepada masyarakat  demi  mewujudkan  kesejahteraan umum.
Desentralisasi  fiskal,  merupakan  salah satu  komponen  utama  dari  desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan  pelayanan  di  sektor  publik,  maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadahi, baik yang berasal dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  termasuk surcharge  of  taxes, bagi  hasil  pajak  dan  bukan pajak,  pinjaman,  maupun  subsidi/bantuan  dari pemerintah pusat.
Menurut  Bahl  (2001)  desentralisasi  fiskal harus  diikuti  oleh  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memungut  pajak  ( taxing  power ) . Secara  teori  adanya  kemampuan  pajak,  maka pemerintah  daerah  akan  memiliki  sumber  dana pembangunan  yang besar. Pajak  yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif  maupun  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Dampak  positif  pajak  daerah (local  tax  rate )  adalah tax  revenue digunakan pemerintah untuk
membangun berbagai infrastruktur dan membiayai
berbagai pengeluaran  publik.  Sebaliknya,  dampak  negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak
menimbulkan ”deadweight loss”. Ketika pajak dikenakan pada barang,  maka  pajak  akan  mengurangi  surplus konsumen dan produsen.
Menurut  Oates  (1993)  desentralisasi fiskal    akan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  karena pemerintah /pemerintah daerah akan lebih efisien dalam  produksi  dan  penyediaan  barang-barang publik.  Pengambilan  keputusan  pada  level pemerintah  lokal  akan  lebih  didengarkan  untuk menganekaragamkan  pilihan  lokal  dan  lebih berguna  bagi  efisensi  alokasi.  Oates  juga
menyatakan bahwa desentralisasi
fiskal meningkatkan  efisiensi  ekonomi  yang  kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.  Perbelanjaan  infrastruktur  dan  sektor sosial  oleh  pemerintah  daerah  lebih  memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan
pemerintah  pusat.  Menurutnya  daerah  memiliki kelebihan dalam membuat anggaran
pembelanjaan  sehingga  lebih  efisien  dengan memuaskan  kebutuhan  masyarakat  karena  lebih mengetahui keadaannya.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam  jangka  panjang  dari  negara  bersangkutan untuk  menyediakan  berbagai  barang  ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan  oleh  kemajuan  atau  penyesuaian teknologi,  institusional,  dan  ideologis  terhadap tuntutan  keadaan  yang  ada.  Kuznets  dalam Pressman  (2000:77)  juga  menjelaskan  bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan  efek  dari  produktivitas  yang  tinggi dan  populasi  yang  besar.  Dari  kedua  faktor  ini pertumbuhan  produktivitas  jelas  lebih  penting, karena  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Adam Smith,  pertumbuhan  produktivitas  inilah  yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan.  Kuznets  sangat  menekankan  pada perubahan  dan  inovasi  teknologi  sebagai  cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).
Todaro  (2003: 92)  menyampaikan  ada  tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi  dari  setiap  negara.  Ketiga  faktor tersebut adalah :
1. Akumulasi  modal,  yang  meliputi  semua bentuk  atau  jenis  investasi    baru  yang ditanamkan  pada  tanah,  peralatan  fisik,  dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan  penduduk,  yang  pada  akhimya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan  teknologi,  berupa  cara  baru  atau perbaikan  cara-cara  lama  dalam  menangani pekerjaan-pekerjaan.
Menurut  teori  Klasik,  akumulasi  modal serta  jumlah  tenaga  kerja  memiliki  peran  yang
sangat  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi. Smith  menyebut  ada  tiga  unsur  pokok  dalam produksi suatu negara, yaitu :
a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
c. Stok barang modal yang ada.
Ada  beberapa  faktor  yang  penting  peranannya dalam  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu:  peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi.
Menurut  Schumpeter  dalam  Pressman (2000:155)  pertumbuhan  ekonomi  tidak  akan terjadi  secara  terus-menerus  tetapi  mengalami keadaan  di  mana  adakalanya  berkembang  dan pada  ketika  lain  mengalami  kemunduran. Konjungtur  tersebut  disebabkan  oleh  kegiatan para  pengusaha (entrepreneur) melakukan inovasi atau  pembaruan  dalam  kegiatan  mereka menghasilkan
barang dan jasa. Untuk mewujudkan  inovasi  yang  seperti  ini  investasi akan  dilakukan,  dan  pertambahan  investasi  ini akan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi.  Proses multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan  peningkatan  lebih  lanjut  dalam kegiatan ekonomi  dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat
Dalam teori basis ekonomi ( economic base theory )  disebutkan  bahwa  laju  pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan  ekspor  dari  wilayah  tersebut, kegiatan  ekonomi  dikelompokkan    atas  kegiatan basis  dan  kegiatan  non  basis.  Hanya  kegiatan basis  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005:28).

## Kesenjangan Ekonomi
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan
merata atau timpangnya pembagian  hasil  pembangunan  suatu  negara  di kalangan  penduduknya.  Ada  beberapa  macam kesenjangan  yang  kerapkali  mengganjal  suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan,  yaitu  :  (1)  kesenjangan  antar daerah,  (2)  kesenjangan  antar  sektor,  dan  (3) kesenjangan  distribusi  pendapatan  masyarakat (Basri,  1995  :  92).  Terdapat  berbagai  kriteria atau  tolok  ukur  untuk  menilai  kemerataan distribusi  pendapatan,  yaitu  :  Kurva  Lorenz,
Indeks  Gini,  dan  kriteria  Bank  Dunia,  Indeks Williamson Isu  kesenjangan  dan  pertumbuhan  hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan  dalam  konteks  pembangunan. Menurut  Kuncoro  (2003:135)  seringkali  ada trade off
antara ketidakmerataan dan pertumbuhan.  Namun  kenyataan  membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang  dalam  dekade  belakangan  ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang  rendah.  Menurut  World  Bank  (1990:55), antara  pertumbuhan  dan  kemiskinan  bukanlah suatu trade-off yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan  yang  tepat,  golongan  miskin  dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka
dapat melaksanakan  hal  tersebut,  penurunan  tingkat kemiskinan akan  konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi  mempengaruhi  distribusi  pendapatan. Penelitian  dengan  data  silang  tempat  oleh
Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz
mensinthesiskan  adanya  kurva  U  terbalik (inverted  U  curve) ,  yaitu  pada  awal    ketika pembangunan  dimulai  distribusi  pendapatan akan  makin  tidak  merata,  namun  setelah mencapai  suatu  tingkat  pembangunan  tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

## Kesejahteraan
United  Nations  Development  Programe (UNDP) mulai  tahun  1990  telah  menyusun suatu  indikator  kesejahteraan    manusia  yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan    faktor-faktor,  seperti  rata-rata  usia harapan  hidup,  rata-rata  lama  sekolah,  angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan.  Laporan  ini  menganggap  bahwa pembangunan  manusia  pada  hakekatnya  adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia.  Indikator  kesejahteraan  masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan Human
Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(UNDP,1994:94). Human Development Index (HDI)
merupakan  perangkat    yang  sangat  bermanfaat
untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan  antar negara  maupun  antar  daerah  (Todaro,2003:70). Indikator  HDI  jauh  melebihi  pertumbuhan konvensional.  Pertumbuhan  ekonomi  penting untuk mempertahankan  kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan  manusia.  Pertumbuhan  hanyalah salah  satu  alat,  yang  lebih  penting  adalah bagaimana  pertumbuhan  ekonomi  digunakan untuk  memperbaiki  kapabilitas  manusianya  dan bagaimana  rakyat  menggunakan  kapabilitasnya tersebut.
Indeks  tiga  komponen  HDI  dapat  dihitung dengan  membandingkan  perbedaan  antara  nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan  antara  penentu  indikator  maksimum dan minimum (Kuncoro, 2003) :
Indeks  X (i) =  {X(i) – X(i)min} / {X(i) max – X(i)min}
Di mana :   X(i)        adalah indikator ke-i (i =1,2,3)
X(max)   adalah nilai maksimum X(i) X(i)min   adalah  nilai minimu X(i)
Berdasarkan  prosedur  di  atas,  HDI    dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
HDI = 1/3 {X(1) + X(2) + X(3)}
Di mana :   X (1)   adalah indeks harapan hidup kelahiran X (2)   adalah indeks pendidikan
X (3)   adalah  indeks standar hidup layak
Salah  satu  keuntungan  HDI  adalah,  indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat  berbuat  jauh  lebih    baik  pada  tingkat pendapatan  yang  rendah,  dan  bahwa  kenaikan pendapatan  yang  besar    hanya  berperan  relatif kecil  dalam  pembangunan  manusia.    HDI  juga menyampaikan  bahwa pembangunan yang dimaksudkan  adalah  pembangunan    manusia dalam  arti  luas,  bukan  hanya  dalam  bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan  pembangunan  dan  pemeringkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan  dalam pengukuran kesejahteraan yang  tertimbang,  dan  bukan  hanya    melihat tingkat  pendapatan  saja.  HDI  merupakan perangkat    yang  sangat  bermanfaat  untuk mengukur  tingkat  kesejahteraan  antar  negara maupun antar daerah (Todaro,2003:71).

## Hipotesis
Berdasarkan  latar  belakang,  rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : (1). Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di
kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.
(2).Kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah.  (3).Tenaga  kerja  terserap berpengaruh secara
signifikan terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten/kota  di
Provinsi Jawa Tengah Metode Penelitian Tulisan ini (Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi,  Kesenjangan  Antar  Daerah  dan Tenaga  Kerja  Terserap  Terhadap  Kesejahteraan di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah) merupakan  bagian  dari  penelitian  dengan  tema besar  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  yang sama  dengan  judul  ”Pengaruh  Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah,
Penyerapan  Tenaga  Kerja,  dan  Kesejahteraan Masyarakat  di  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa Tengah.

## Data dan Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder berbentuk time  series dari  tahun  2001  sampai dengan 2005, dan data cross section yang terdiri atas  35  kabupaten/kota,  sehingga  merupakan pooled  data yaitu  gabungan    antara  data time series (tahun  2001-2005:  5  tahun)  dengan  data cross  section 35  kabupaten/kota.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  perpustakaan    yang berupa referensi  statistik,  terbitan  berkala,  buku, dokumen, maupun koleksi khusus.

## Definisi Operasional Variabel
Definisi  operasional  atas  variabel  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Pertumbuhan  ekonomi  adalah  perubahan
PDRB  per  tahun  menurut  harga  berlaku, yang  dinyatakan  dalam  satuan  persen.
Penggunaan  data  pertumbuhan  ekonomi dalam  harga  berlaku  dengan  alasan  bahwa
data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi : pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi total pengeluaran pemerintah daerah adalah dalam harga berlaku (Mursinto,2004).
2. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah (Y2) Kesenjangan
ekonomi antar daerah
merupakan  kesenjangan  ekonomi  antar wilayah  (kabupaten/kota)  di  Jawa  Tengah, yang diproksi dengan nilai Indeks
Williamson  masing-masing  kabupaten/kota dalam satuan desimal.
3. Tenaga Kerja Terserap (Y3) Tenaga  kerja  terserap  merupakan  data sekunder  yang  berasal  dari  Biro  Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun  ke  atas  yang  melakukan  pekerjaan dengan  maksud  memperoleh  upah  atau membantu  memperoleh  pendapatan  atau keuntungan,  dengan  lama  bekerja  paling sedikit  satu  jam  secara  kontinyu  dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan,  di  masing-masing  kabupaten/kota Provinsi  Jawa  Tengah  selama  periode penelitian  tahun  2001-2005,  dalam  satuan orang.
4. Kesejahteraan  masyarakat  (Y4)  merupakan variabel  endogen  dan  sebagai  variabel dependen/variabel tergantung. Variabel kesejahteraan diproksi dengan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah least  square  dengan  menggunakan  analisis  jalur ( path  analysis ),  yang  dikembangkan    sebagai model    untuk  mempelajari  pengaruh  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dari  variabel eksogen terhadap variabel endogen.
Berdasarkan  studi  teoritik  dan  empirik sebelumnya,  kerangka  konseptual  dalam  tema yang  besar    yang  lengkap  digambarkan  dalam suatu kerangka konsep sebagai berikut:
Bentuk  hubungan  sebab  akibat  yang muncul  menggunakan  model  yang  cukup kompleks,  yaitu  adanya  variabel  yang  berperan ganda  sebagai  variabel  independen  pada  suatu hubungan,  tetapi  menjadi  variabel  dependen pada  hubungan  yang  lain.  Bentuk  hubungan seperti  ini  membutuhkan  alat  analisis  yang mampu  menjelaskan    secara  simultan,  untuk  itu digunakan analisis jalur ( path analysis ) (Wibowo, 2005:1).
Proses  perhitungan    koefisien    dalam analisis  jalur  didekati  melalui  analisis  regresi dengan  variabel  yang  dibakukan  ( standardise regression ).  Komputasi  model  persamaan  dalam penelitian ini sebagai berikut :
Y4   = φ 1 Y1  + φ 2 Y2 + φ 3 Y3  + μ 4 Dimana  : Y1   adalah  pertumbuhan ekonomi
Y2   adalah  kesenjangan antar daerah Y2   adalah  adalah  tenaga kerja terserap Y4   adalah  kesejahteraan
μ adalah disturbance  term
Hasil  dan  Pembahasan Wilayah Provinsi Jawa Tengah
mencakup  areal  seluas  32.548,20  km 2 atau sekitar  25,04  persen  dari  luas  Pulau  Jawa  (1,70 persen  dari  luas  Indonesia).  Provinsi  Jawa Tengah  merupakan  wilayah  dengan  topografi yang  beragam,  yakni  berupa  dataran  rendah, dataran  tinggi,  pegunungan  dan  daerah  pantai. Sekitar  53,30  persen  wilayah  Provinsi  Jawa Tengah  berada  pada  ketinggian  antara  0  hingga 100  meter di  atas permukaan  laut. Iklim di Jawa Tengah termasuk kering dan basah dengan curah hujan  beragam,  baik  daerah  kering  maupun basah  berkisar  antara  800  hingga  8.890 milimeter  setiap  tahunnya.  Secara  administratif di  Jawa  Tengah  terdapat  35  kabupaten/kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
1.  Kondisi  Perekonomian  Provinsi  Jawa

## Tengah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Gambaran  PDRB  Jawa  Tengah  selama  empat tahun  terakhir  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Pada tahun  2005  PDRB  Jawa  Tengah  sebesar  Rp 143.051.214  juta,  sektor  yang  paling  besar menyumbang  terhadap  pembentukan  PDRB adalah  sektor  industri  pengolahan  sebesar  Rp 46.105.706  juta    (32,23  persen).  Sektor  yang paling  kecil  kontribusinya  terhadap  PDRB adalah  sektor  listrik,  gas  dan  air  bersih  yaitu menyumbang  sebesar  Rp  1.179.891  juta  (0,82 persen).

## Tabel 1
PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005

## ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 ( Juta Rupiah )
Sektor 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 1. Pertanian 27.725.086 22,53 27.157.596 21,03 28.606.237 21,07 29.924.642 20,92 2. Pertamb. & Galian 1.227.652 1,00 1.295.356 1,00 1.330.759 0,98 1.454.230 1,02 3. Industri Peng. 39.193.653 31,85 41.347.172 32,01 43.995.611 32,40 46.105.706 32,23 4. Listrik, Gas, Air 975.869 0,79 980.307 0,76 1.065.115 0,78 1.179.891 0,82 5. Bangunan 6.116.818 4,97 6.907.251 5,35 7.448.715 5,49 7.960.948 5,57 6. Perdg.Hotel & Res 26.289.743 21,37 27.666.472 21,42 28.394.473 20,91 30.056.962 21,01 7. Pengkt.dan Komk. 5.872.916 4,77 6.219.923 4,82 6.510.447 4,79 6.988.425 4,89 8. Keuangan,Persew. 4.524.128 3,68 4.650.862 3,60 4.775.114 3,52 5.067.665 3,54 9. Jasa-jasa 11.112.678 9,03 12.941.525 10,02 13.663.399 10,06 14.312.739 10,01 Total PDRB 123.038.541 100 129.166.463 100 135.789.872 100 143.051.214 100 Pertumbuhan 3,55 4,98 5,13 5,35 Sumber: BPS, PDRB Jawa Tengah, 2006
H1
H2 H3 H4 Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Desantralisasi Fiskal (X1) Kesenjangan Ekonomi antar Daerah (Y2) Tenaga Kerja Terserap (Y3) Kesejahteraa n Masyarakat (Y4) H1 H5 H6 H7

## 2.   Pendapatan Asli daerah
Berdasarkan data PAD di kabupaten/kota di  Jawa  Tengah  (Tabel  2),  nilai  absolutnya  dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2001
kabupaten/kota
yang mengalami penerimaan PAD terbesar adalah Kota Semarang dengan  nilai  sebesar  Rp  85.509.298  ribu, sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten
Rembang yaitu sebesar  Rp 9.441.588 ribu. Pada tahun  2005  pendapatan  asli  daerah  terbesar  di Jawa  Tengah  adalah  di  Kota  Semarang  yaitu sebesar  Rp163.621.100  ribu,  diikuti  oleh Kabupaten  Cilacap  sebesar  Rp101.873.000  ribu. Adapun  penerimaan  PAD  yang  paling  kecil tahun  2005  adalah  Kota  Pekalongan  yaitu sebesar Rp12.838.810 ribu.

## Tabel 2

## PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2001 - 2005 ( Ribu Rupiah ) Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 Kab.Cilacap 32.112.950 46.833.922 45.494.812 53.499.090 101.873000 Kab.Banyumas 29.541.431 37.499.527 45.045.840 51.224.310 47.901.860 Kab.Purbalingga 15.169.508 23.522.645 28.179.000 28.619.780 31.790.060 Kab.Banjarnegara 13.266.099 21.951.039 25.303.140 30.622.370 26.614..950 Kab.Kebumen 14.216.180 26.625.971 29.807.200 26.264.660 27.153.350 Kab.Purworejo 15.391.413 20.914.955 21.882.950 26.277.060 30.751.980 Kab.Wonosobo 10.824.602 26.507.231 24.159.626 23.869.510 20.665.320 Kab.Magelang 23.550.264 32.079.438 35.808.180 43.687.040 46.344.690 Kab.Boyolali 17.675.167 24460.326 32.781.310 36.960.020 46.616.170 Kab.Klaten 13.897.566 17.519.438 21.879.726 27.047.600 33.466.710 Kab.Sukoharjo 13.296.684 18.555.318 19.929.270 21701.840 25.245.340 Kab.Wonogiri 14.224.168 23.108.192 25.998.750 25.290.370 35.101.100 Kab.Karanganyar 16.550.714 17.300.155 25.196.920 29.485.260 29.851.980 Kab.Sragen 14.866.610 24.347.952 42.976.692 43.547.110 31.497.970 Kab.Grobogan 17.975.772 27.067.567 37.296.066 37.038.760 38.917.690 Kab.Blora 16.481.414 26.185.726 26.933.910 29.530.460 29.706.640 Kab.Rembang 9.441.588 15.677.504 18.295.450 18.715.700 19.926.750 Kab.Pati 30.193.137 34.573.274 40.826.750 55.030.350 46.418.260 Kab.Kudus 22.126.358 30.198.793 38.842.600 41.617.400 39.968.700 Kab. Jepara 20.235.162 45.036.658 53.740.240 47.266.550 53.704.230 Kab. Demak 11.117.809 14.597.124 18.320.152 17.449.370 22.108.420 Kab. Semarang 18.928.280 30.058.625 40.269.710 44.624.640 50.099.810 Kab. Temanggung 11.184.582 18.021.900 18.580.060 19.572.480 35.162.130 Kab. Kendal 21.889.307 35.783.037 37.174.070 31.671.370 44.638.580 Kab. Batang 13.947.641 21.382.844 23.308.570 23.610.800 19.189.730 Kab. Pekalongan 15.219.032 22.278.219 22.734.770 27.224.990 22.275.300 Kab. Pemalang 15.174.330 25.001.558 29.868.640 26.905.820 29.602.140 Kab. Tegal 18.599.227 32.581.299 38.336.280 39.009.420 46.219.890 Kab. Brebes 14.520.906 22.182.605 25.288.380 25.735.110 31.140.700 Kota. Magelang 12.311.353 19.191.415 23.567.460 22.628.700 24.486.980 Kota. Surakarta 35.640.532 44.922.141 54.815.679 59.632.520 62.852.840 Kota. Salatiga 10.501.149 17.703.834 20.181.960 21.619.400 24.146.320 Kota. Semarang 85.509.298 122.590.245 143.157.300 155.824.660 163.621.100 Kota. Pekalongan 13.392.028 16.247.596 13.679.480 15.864.600 12.838.810 Kota. Tegal 17.576.788 30.410.523 3.5147.570 4.2359.750 4.1719.370
Sumber : BPS,Statistik Keuangan Daerah, 2001 sampai dengan 2005
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana bagi hasil yang diterima
kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  selama lima  tahun  terakhir  menunjukkan  bahwa  dana bagi hasil  yang di terima daerah otonom di Jawa
Tengah rata-rata meningkat setiap tahunnya.
Daerah  otonom  yang  paling  besar menerima  kucuran  dana  bagi  hasil  selama  lima
tahun  terakhir  adalah    Kota  Semarang. Daerah otonom  yang  paling  sedikit  menerima  dana  bagi hasil  selama  lima  tahun  terakhir  adalah  Kota Magelang. Data selengkapnya  dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  2001 – 2005 (Ribu Rupiah )
Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 Kab. Cilacap 21.036.220 31.702.930 29.680.510 39.892.600 24.510.160 Kab. Banyumas 16.487.150 23.374.370 23.842.260 30.214.260 17.296.320 Kab. Purbalingga 8.966.750 11.615.910 17.367.209 17.730.030 19.575.010 Kab. Banjarnegara 9.517.260 13.035.860 22.851.580 17.799.090 12.375.900 Kab. Kebumen 12.284.490 16.092.220 16.895.940 22.701.050 13.348.320 Kab. Purworejo 14.668.030 17.164.320 32.065.329 19.627.410 15.011.240 Kab. Wonosobo 11.163.190 14.599.200 12.024.361 19.876.720 12.436.310 Kab. Magelang 10.274.520 18.567.071 28.035.740 24.410.820 15.756.640 Kab. Boyolali 16.075.190 21.408.940 17.157.189 19.384.910 10.100.000 Kab. Klaten 10.494.720 12.714.080 19.991.496 25.146.160 21.093.660 Kab. Sukoharjo 11.230.440 14.027.400 21.527.920 25.226.150 20.180.230 Kab. Wonogiri 12.174.800 11.750.810 16.574.700 20.539.570 15.949.900 Kab. Karanganyar 17.345.570 21.546.000 16.525.840 21.608.770 14.955.530 Kab. Sragen 9.255.780 11.704.820 17.181.277 18.611.370 12.375.970 Kab. Grobogan 12.750.550 26.892.780 35.023.264 28.452.030 21.634.360 Kab. Blora 12.909.950 21.427.730 29.439.541 27.007.030 16.947.340 Kab. Rembang 12.510.160 15.028.760 17.493.150 17.234.660 13.341.500 Kab. Pati 21.684.900 22.787.713 21.453.230 22.757.040 16.954.920 Kab. Kudus 18.825.100 17.939.510 21.178.690 30.936.950 29.966.100 Kab. Jepara 10.827.900 18.508.040 21.335.540 23.275.220 17.426.270 Kab. Demak 11.551.120 16.050.660 29.661.771 20.490.250 16.312.920 Kab. Semarang 17.922.810 26.335.820 20.897.306 21.802.380 22.575.130 Kab. Temanggung 8.510.540 11.829.470 18.482.720 16.894.820 11.863.560 Kab. Kendal 17.721.730 24.536.360 20.067.190 23.008.600 19.580.000 Kab. Batang 8.765.320 12.258.810 16.321.180 17.812.060 15.713.350 Kab. Pekalongan 10.688.150 18.110.660 16.895.880 16.862.100 13.001.960 Kab. Pemalang 10.493.550 15.434.400 22.151.429 24.071.940 18.528.950 Kab. Tegal 17.606.340 21.831.180 18.476.160 50.117.280 17.500.860 Kab. Brebes 17.009.100 17.650.810 25.309.110 29.374.150 23.405.750 Kota. Magelang 6.170.020 13.657.890 10.982.210 12708.370 9.013.700 Kota. Surakarta 17.214.000 17.695.220 23.271.992 34.818.460 33.509.090 Kota. Salatiga 10.551.220 13.383.120 11.573.550 12.539.860 10.084.680 Kota. Semarang 56.364.520 109.718.680 147.103.710 197.954.720 146.321.510 Kota. Pekalongan 8.222.790 16.386.030 15.235.840 15.592.430 10.712.360 Kota. Tegal 9.020.080 11.913.750 16.183.500 18.128.890 13.584.190
Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2001-2005

## 4. Pengeluaran Pemerintah Daerah
Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk keperluan administrasi pemerintahan dan
kegiatan-kegiatan pembangunan.
Tabel 4
menyajikan  data  realisasi  total  pengeluaran daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah dari tahun 2001 sampai dengan 2005.
Tabel 4

## REALISASI TOTAL PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2001 – 2005 ( Ribu Rupiah ) Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 Kab. Cilacap 213.898.900 389.405.484 545.722.029 502.955.108 551.365.880 Kab. Banyumas 229.177.339 374.584.447 471.802.989 488.851.690 499.934.873 Kab. Purbalingga 236.598.244 280.918.928 350.141.648 317.284.174 314.628.794 Kab. Banjarnegara 204.183.234 253.205.377 316.761.179 344.791.092 379.631.264 Kab. Kebumen 154.825.798 352.513.698 431.376.491 427.806.043 413.260.857 Kab. Purworejo 271.558.749 278.262.234 374.020.356 350.842.402 315.674.237 Kab. Wonosobo 215.773.068 235.247.000 352.361.480 351.619.864 348.315.829 Kab. Magelang 249.869.282 327.994.144 390.323.606 417.376.796 437.162.963 Kab. Boyolali 218.653.209 287.112.031 430.749.856 395.692.550 382.077.385 Kab. Klaten 297.411.759 401.310.426 483.855.113 495.124.460 518.208.433 Kab. Sukoharjo 165.932.342 205.601.519 336.907.166 347.962.300 307.736.896 Kab. Wonogiri 248.294.855 300.401.010 403.593.369 444.084.458 441.082.709 Kab. Karanganyar 226.759.425 266.943.817 348.659.940 363.553.294 348.879.655 Kab. Sragen 225.226.413 276.284.950 390.467.388 380.335.917 766.104.055 Kab. Grobogan 260.686.165 322.564.969 344.865.887 467.797.969 451.992.263 Kab. Blora 308.234.172 327.882.526 403.970.983 378.582.855 370.596.273 Kab. Rembang 171.657.498 202.741.509 265.460.001 286.605.170 243.010.132 Kab. Pati 264.934.084 324.087.779 419.773.703 444.319.716 453.304.272 Kab. Kudus 182.701.685 239.398.312 330.808.670 347.334.972 317.650.820 Kab. Jepara 254.776.000 290.306.771 370.344.031 385.401.281 401.140.564 Kab. Demak 286.850.551 217.459.951 327.643.101 332.211.468 265.382.642 Kab. Semarang 216.115.967 285.329.673 357.769.620 363.569.879 271.415.555 Kab. Temanggung 192.512.078 252.361.513 294.674.039 308.187.439 244.119.337 Kab. Kendal 311.623.508 358.644.113 407.490.038 396.744.547 334.613.770 Kab. Batang 231.155.998 227.830.924 296.802.726 325.180.836 262.310.100 Kab. Pekalongan 224.698.087 256.791.670 304.568.857 311.462.405 297.233.825 Kab. Pemalang 228.810.679 282.586.873 408.865.006 405.560.095 388.688.853 Kab. Tegal 305.910.263 310.179.618 422.813.958 444.552.825 447.326.933 Kab. Brebes 189.036.743 373.030.559 458.169.979 447.994.376 434.585.246 Kota Magelang 113.137.784 143.970.187 178.912.851 175.418.967 164.960.090 Kota Surakarta 257.489.895 262.624.681 351.968.337 327.393.370 318.941.418 Kota Salatiga 89.074.033 110.040.073 110.040.019 168.950.588 172.292.837 Kota Semarang 584.512.404 505.763.455 621.669.886 661.416.254 647.569.061 Kota Pekalongan 90.924.553 133.676.209 107.177.581 180.288.472 179.445.904 Kota Tegal 197.180.069 158.163.672 218.966.946 252.064.887 250.636.872
Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 - 2005
Dari  data  Tabel  4,  menunjukkan  bahwa realisasi  total  pengeluaran  daerah  terbesar  dari seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Tengah ditunjukkan  oleh  Kota  Semarang,  sedangkan realisasi pengeluaran daerah terkecil ditunjukkan  oleh  Kota  Salatiga  (tahun  2001 sebesar  Rp  89.074.033  ribu,  tahun  2005  sebesar Rp  172.292.837  ribu)  yang  disebabkan  oleh relatif kecilnya pengeluaran rutin.
5.    Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah

## Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak Terhadap Realisasi Total Pengeluaran
Kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah masih  sangat  tergantung  pada  penerimaan  yang berasal  dari  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu peranan  pemerintah  daerah  dalam  menggali  dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai  sumber  penerimaan  sangat  menentukan keberhasilan pelaksanaan
otonomi dan desentralisasi fiskal.
Tabel 5
RASIO PAD DITAMBAH BAGI HASIL TERHADAP

## REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  2001 – 2005 Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 Kab. Cilacap 0,25 0,20 0,14 0,19 0,23 Kab. Banyumas 0,20 0,16 0,15 0,17 0,13 Kab. Purbalingga 0,10 0,13 0,13 0,15 0,16 Kab. Banjarnegara 0,11 0,14 0,15 0,14 0,10 Kab. Kebumen 0,17 0,12 0,11 0,11 0,10 Kab. Purworejo 0,11 0,14 0,14 0,13 0,14 Kab. Wonosobo 0,10 0,17 0,07 0,12 0,10 Kab. Magelang 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 Kab. Boyolali 0,15 0,16 0,12 0,14 0,15 Kab. Klaten 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 Kab. Sukoharjo 0,15 0,16 0,12 0,13 0,15 Kab. Wonogiri 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 Kab. Karanganyar 0,15 0,15 0,12 0,14 0,13 Kab. Sragen 0,11 0,13 0,15 0,16 0,16 Kab. Grobogan 0,12 0,17 0,21 0,14 0,13 Kab. Blora 0,10 0,15 0,14 0,15 0,13 Kab. Rembang 0,13 0,15 0,13 0,13 0,14 Kab. Pati 0,20 0,18 0,15 0,18 0,14 Kab. Kudus 0,22 0,20 0,18 0,21 0,22 Kab. Jepara 0,12 0,22 0,20 0,18 0,18 Kab. Demak 0,08 0,14 0,15 0,11 0,14 Kab. Semarang 0,17 0,20 0,17 0,18 0,27 Kab. Temanggung 0,10 0,12 0,13 0,12 0,19 Kab. Kendal 0,13 0,17 0,14 0,14 0,19 Kab. Batang 0,10 0,15 0,13 0,13 0,13 Kab. Pekalongan 0,12 0,16 0,13 0,14 0,12 Kab. Pemalang 0,11 0,14 0,08 0,13 0,12 Kab. Tegal 0,12 0,18 0,13 0,20 0,14 Kab. Brebes 0,17 0,11 0,11 0,12 0,13 Kota Magelang 0,16 0,23 0,19 0,20 0,20 Kota Surakarta 0,21 0,24 0,22 0,29 0,30 Kota Salatiga 0,24 0,28 0,29 0,20 0,20 Kota Semarang 0,24 0,46 0,47 0,53 0,48 Kota Pekalongan 0,24 0,24 0,27 0,17 0,13 Kota Tegal 0,13 0,27 0,23 0,24 0,22 Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, beberapa tahun, diolah Berdasarkan data pada
Tabel 5,
menunjukkan  bahwa  kemampuan  pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran di kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Tengah  masih  relatif  rendah. Pada  tahun  2001  kondisi  yang  paling  baik  di Kabupaten  Cilacap  (0,25),  sedangkan  yang paling  kecil  adalah  Kabupaten  Klaten  (0,08). Pada  tahun  2005  rasio  PAD  dengan  bagi  hasil terhadap  realisasi  total  pengeluaran  paling  besar di Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06).

## 6.   Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  harga  berlaku  pertumbuhan ekonomi  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  selama  2001  -  2005  relatif  berfluktuasi, pada  tahun  2001  berkisar  antara  -9,12  –  30,25 persen,  pada  tahun  2005  pertumbuhannya berkisar antara 7,14 – 48,99 persen.
Berfluktuasinya  pertumbuhan  ekonomi  atas dasar  harga  berlaku  ini  lebih  diakibatkan  oleh faktor laju inflasi.
Tabel 6

## PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN/KOTA DI  PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005  ( Persen )
Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 Kab. Cilacap 19,93 25,22 14,14 10,89 48,99 Kab. Banyumas 29,70 14,80 11,44 10,75 15,42 Kab. Purbalingga 27,94 11,19 11,96 11,60 13,59 Kab. Banjarnegara -5,60 10,54 11,99 11,13 15,73 Kab. Kebumen 19,73 13,00 9,80 5,88 14,46 Kab. Purworejo 12,74 13,01 21,69 10,61 16,65 Kab. Wonosobo 14,83 10,74 9,57 8,78 11,94 Kab. Magelang 14,01 12,10 10,39 9,74 12,65 Kab. Boyolali 20,87 12,14 8,79 2,67 9,16 Kab. Klaten 22,31 14,77 11,61 11,40 19,08 Kab. Sukoharjo 30,00 9,56 9,16 9,77 15,38 Kab. Wonogiri 4,38 10,44 11,34 10,00 10,70 Kab. Karanganyar 11,42 10,16 11,67 13,74 11,37 Kab. Sragen 10,86 11,92 12,68 13,32 14,30 Kab. Grobogan 24,24 13,34 8,19 9,83 12,35 Kab. Blora -9,12 12,69 10,29 11,60 12,55 Kab. Rembang 8,64 22,41 8,21 9,19 13,97 Kab. Pati 24,19 10,14 8,75 10,71 13,15 Kab. Kudus 31,71 26,23 13,93 15,22 19,92 Kab. Jepara 16,56 12,45 12,46 6,65 14,47 Kab. Demak 4,43 11,93 8,40 9,28 7,14 Kab. Semarang 29,55 14,35 8,54 6,54 14,17 Kab. Temanggung 6,26 10,98 10,08 9,97 10,82 Kab. Kendal 16,22 11,98 8,66 6,99 9,59 Kab. Batang 15,93 12,76 8,14 8,09 16,89 Kab. Pekalongan 15,36 11,73 11,81 6,01 18,70 Kab. Pemalang 10,76 12,45 11,35 10,49 20,89 Kab. Tegal 11,83 11,16 14,97 7,66 12,71 Kab. Brebes 24,90 15,64 10,28 11,32 21,98 Kota Magelang 12,84 13,87 11,19 9,20 14,09 Kota Surakarta 12,79 11,86 12,70 11,87 17,43 Kota Salatiga 16,14 13,81 9,94 7,65 28,57 Kota Semarang 12,04 11,22 9,74 11,15 15,16 Kota Pekalongan 21,05 9,67 8,14 7,93 16,62 Kota Tegal 30,25 15,99 9,81 11,53 13,38
Sumber:BPS, Jawa Tengah Dalam Angka beberapa tahun, (diolah)

## 7.    Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah
Ukuran  ketimpangan    pendapatan  yang lebih  penting  untuk  menganalisis  seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan
melalui  perhitungan  indeks  Williamson.  Hasil perhitungan  tingkat  kesenjangan  antar  daerah  di Jawa  Tengah  dengan  menggunakan  indeks Williamson dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7

## KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005

## Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, (diolah)
Dari  data  kesenjangan  antar  daerah  di kabupaten/kota  Jawa  Tengah,  dapat  diketahui bahwa  selama  lima  tahun  terakhir  secara  umum tingkat  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  di
Jawa Tengah masih terjadi. Tingkat kesenjangan ekonomi  antar  daerah  yang  diukur  dengan  nilai indeks  Williamson  selama  tahun  2001  sampai dengan  2005  berkisar  antara  0,02  -    0,45.
NO Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 1 Kab. Cilacap 0.36 0.39 0.42 0.43 0.45 2 Kab. Banyumas 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 3 Kab. Purbalingga 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 4 Kab. Banjarnegara 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 5 Kab. Kebumen 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 6 Kab. Purworejo 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 7 Kab. Wonosobo 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 8 Kab. Magelang 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 9 Kab. Boyolali 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 10 Kab. Klaten 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 11 Kab. Sukoharjo 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 12 Kab. Wonogiri 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 13 Kab. Karanganyar 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 14 Kab. Sragen 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 15 Kab. Grobogan 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 16 Kab. Blora 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 17 Kab. Rembang 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 18 Kab. Pati 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 19 Kab. Kudus 0.34 0.34 0.36 0.37 0.37 20 Kab. Jepara 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 21 Kab. Demak 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 22 Kab. Semarang 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 23 Kab. Temanggung 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 24 Kab. Kendal 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 25 Kab. Batang 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 26 Kab. Pekalongan 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 27 Kab. Pemalang 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 28 Kab. Tegal 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 29 Kab. Brebes 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 30 Kota. Magelang 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 31 Kota. Surakarta 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 32 Kota. Salatiga 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 33 Kota. Semarang 0.37 0.38 0.36 0.35 0.36 34 Kota. Pekalongan 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 35 Kota. Tegal 0.08 0.07 0.07 0.03 0.03
Tabel 8

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2005
Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, (diolah)

## 9.  Analisis Jalur dan Pembahasan
Hasil  penelitian  secara  lengkap    (lihat lampiran  2)  didapatkan  bahwa  variabel  endogen (Pertumbuhan  Ekonomi  dan  kesenjangan  antar daerah)  dapat  dijelaskan  secara  signifikan  oleh
variabel eksogen (Desentralisasi Fiskal).
Koefisien  jalur  merupakan  hipotesis  dalam penelitian  ini,  yang  dapat  disajikan  dalam persamaan berikut:
NO Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 1 Kab. Cilacap 0.36 0.39 0.42 0.43 0.45 2 Kab. Banyumas 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 3 Kab. Purbalingga 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 4 Kab. Banjarnegara 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 5 Kab. Kebumen 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 6 Kab. Purworejo 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 7 Kab. Wonosobo 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 8 Kab. Magelang 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 9 Kab. Boyolali 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 10 Kab. Klaten 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 11 Kab. Sukoharjo 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 12 Kab. Wonogiri 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 13 Kab. Karanganyar 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 14 Kab. Sragen 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 15 Kab. Grobogan 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 16 Kab. Blora 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 17 Kab. Rembang 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 18 Kab. Pati 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 19 Kab. Kudus 0.34 0.34 0.36 0.37 0.37 20 Kab. Jepara 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 21 Kab. Demak 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 22 Kab. Semarang 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 23 Kab. Temanggung 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 24 Kab. Kendal 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 25 Kab. Batang 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 26 Kab. Pekalongan 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 27 Kab. Pemalang 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 28 Kab. Tegal 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 29 Kab. Brebes 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 30 Kota. Magelang 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 31 Kota. Surakarta 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 32 Kota. Salatiga 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 33 Kota. Semarang 0.37 0.38 0.36 0.35 0.36 34 Kota. Pekalongan 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 35 Kota. Tegal 0.08 0.07 0.07 0.03 0.03
Beberapa  prasyarat  yang  harus  dipenuhi dalam  analisis  jalur  adalah  terpenuhi  asumsi pada  residual  pada  masing-masing  model. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan  asumsi  residual  pada  masing- masing model. Dari berbagai uji ( uji normalitas, heteroskedastisitas,
autokorelasi, multikolinearitas)  model  menunjukkan  lolos  uji, sehingga  model  yang  dipakai  menunjukkan  baik (lihat lampiran).
Berdasarkan hasil estimasi, interpretasi dari koefisien  jalur  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, pertumbuhan  ekonomi  (Y1)  berpengaruh  positif dan signifikan
terhadap
kesejahteraan masyarakat  (Y4).  Hal  ini  terlihat  dari  koefisien jalur  yang bertanda positif  sebesar 0,133 dengan nilai C.R.  sebesar  3,032  dan  diperoleh probabilitas  signifikansi  (p)  sebesar  0,003  yang lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  (  )  yang ditentukan  sebesar  0,05.  Dengan  demikian pertumbuhan  ekonomi    berpengaruh  secara langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat,  yang berarti  setiap  ada  kenaikan  pertumbuhan ekonomi  maka  akan  menaikkan  kesejahteraan masyarakat.  Hasil  estimasi  ini  memberikan dukungan  atas  hipotesis  lima  pada  studi  ini, bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
di
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Kedua,  kesenjangan  antar  daerah  (Y2) berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  (Y4).  Hal  ini  terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar
-0,262  dengan  nilai  C.R.  sebesar  -4,498  dan diperoleh  probabilitas  signifikansi  (p)  sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (  ) yang  ditentukan  sebesar  0,05.  Dengan  demikian kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan,  yang berarti bahwa  setiap  ada  penurunan  kesenjangan  antar daerah akan menaikkan kesejahteraan masyarakat (Y4). Hasil estimasi  ini memberikan dukungan  atas  hipotesis  enam  pada  studi  ini, bahwa  kesenjangan  antar  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, tenaga kerja terserap (Y3) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  (Y4).  Hal  ini  terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,600  dengan  nilai  C.R.  sebesar  10,644  dan diperoleh  probabilitas  signifikansi  (p)  sebesar 0,000  yang  lebih  kecil dari taraf  signifikansi (  ) yang  ditentukan  sebesar  0,05.  Dengan  demikian Tenaga  kerja  terserap  berpengaruh  secara langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat,    yang berarti  bahwa  setiap  ada  kenaikan  tenaga  kerja terserap (Y3) maka akan menaikkan kesejahteraan  masyarakat  (Y4).  Hasil  estimasi ini  memberikan  dukungan  atas  hipotesis  tujuh pada  studi  ini,  bahwa  meningkatnya        tenaga kerja  yang  terserap  berpengaruh  signifikan terhadap  kesejahteraan  di  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah.
0.268*
Ket: * = Signifikan pada  =0.05 -0.494* -0.164* 0.154* 0.600* -0.262* 0.133* Pertumbuhan Ekonomi Desantralisasi Fiskal Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Tenaga Kerja Terserap
Kesejahteraan Masyarakat

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  hasil  studi  dan pembahasan  tentang  pengaruh  desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan kesenjangan  antar  daerah  serta  penyerapan tenaga  kerja  dan  kesejahteraan  masyarakat  di kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  dapat ditarik simpulan bahwa :
1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan  dan  mempunyai  hubungan  yang positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Kesenjangan ekonomi
antar daerah berpengaruh  signifikan  dan  mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 3. Tenaga kerja terserap
berpengaruh
signifikan  dan  mempunyai  hubungan  yang positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  dihasilkan dalam  studi  ini,  maka  disampaikan  beberapa saran yang diharapkan berguna, yaitu :
1. Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan  memperkecil  kesenjangan  antar  daerah serta  meningkatkan  kesejahteraan,  dapat dilakukan  dengan  melakukan  revitalisasi pertanian  dari  hulu  sampai  hilir  untuk membantu  daerah  kabupaten/kota  yang berbasis  sektor  primer  (pertanian).  Apabila program ini bisa efektif berjalan, secara tidak langsung growth pole-growth pole menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
2. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  tetapi diharapkan lebih intensif
melakukan pembangunan  dengan  berbasis    manusia ( human  development) untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Untuk  mengatasi  permasalahan  di  bidang ketenagakerjaan di mana angka
pengangguran  masih  cukup  besar  dapat dilihat  dari  2  (dua)  sisi  pendekatan,
pendekatan dari sisi penawaran (supply side), pendekatan  dari  sisi  permintaan (demand side).

## Referensi
Bahl,  Roy  W. and Sally  Wallace,2001, Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension.  Fiscal  Policy  training Program  2001. Fiscal  Decentralization Course.  July  23-Agust,  2001.  Atlanta- Georgia.  World  Bank  Institute  and Georgia  State  University,  Andrew Young School of Policy Studies.
Bahl,  Roy  W.,2000. China  :  Evaluating  the impact  of  Intergovemmental  Fiscal reform dalam Fiscal  Decentralization in  Developing  Countries .  Edited  by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom :
Cambridge Univercity Press.
Badan  Pusat  Statistik,  2004. Pendapatan
Regional  Jawa  Tengah  Tahun  2004 . Semarang  :  BPS  dan  BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
,2005a. Jawa Tengah Dalam  Angka .  Semarang  :  BPS  dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
________________,  2005b. Statistik  Keuangan Provinsi Jawa Tengah 2005 . Semarang
: BPS Provinsi Jawa Tengah.
________________, 2006a. Jawa Tengah
Dalam  Angka  2006 .  Semarang  :  BPS Provinsi Jawa Tengah.
________________,  2006b. Produk  Domestik Regional Jawa Tengah 2006 . Semarang
: BPS Provinsi Jawa Tengah.
Barzelay, M.1991.”Managing Local Development,  Lesson  from  Spain”. Policy Sciences , 24, 271 – 290.
Bird,  Richard  M.,  1990.  “Intergovemmental Finace and Local Taxation in Developing  Countries  Some  Basic Consideration for Reformers”. Public
Bird,  Richard  M., and Francois  Vaillancourt, 2000. Fiscal Decentralization in Developing Countries , United Kingdom  :  Cambridge  University Press. Brodjonegoro,  Bambang  PS.  2002.  ”The  impact of decentralization processto the Indonesia  regional  economies  :  a simultaneous  economic  approach.  ”.
Indonesian  Joumal  of  Economics  and Development .  Vol.3  No.2  Hal.  25-41. Januari 2003. Jakarta: FE UI. Gorodnichenko,Y, 2001. “Effects of Intergovemmental Aid en Fiscal Behavior  of  Local  Govemments  :  The
Case  of  Ukraine”. Master  Thesis , University ofKiev.Available: http://www.eerc.kiev. ua/research/matheses/2001/pdf/gorodni chenko.pdf.
Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan  Daerah ,  Yogyakarta:  Unit
Penerbit  dan  Percetakan  (UPP)  AMP YKPN.
Kaho,  Riwu  Josef,  1997. Prospek  Otonomi Daerah  Di  Negara  Republik  Indonesi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
Kaloh,  J,  2002. Mencari  bentuk  Otonomi Daerah , Jakarta : PT Rineka Cipta
Khusaini,  Muhamad,  2006, Ekonomi  Publik  : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah , Malang : BPFE Unbraw. Kuncoro,  Haryo,  2000.  “Ekspansi  Pengeluaran Pemerintah  dan  Responsitivitas  Sektor Swasta”. Jumal Ekonomi Pembangunan .  Vol.  5  No.  1  Hal.:53- 59, Surakarta : Penerbit FE-UMS. Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan  :  Teori,  Masalah  dan Kebiijakan .  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta: AMP YKPN. Mahi,  Raksaka,  2001.  Prospek  Desentralisasi  di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan  Efisiensi. Analisa  CSIS
XXIX,  Hal.  54-66,  Jakarta  :  Indonesia Project, Jakarta.
Mangkoesoebroto,  Guritno,  1997. Ekonomi
Publik Edisi Ke-5. Yogyakarta : BPFE-
UGM. Martinez-Vasquez,  Jorge and Robert  M. McNab.2001.  “Fiscal  Decentralization and  Economic  Growth”. International Studies Program Working  Paper . Atlanta  :  Andre  Young  School  of Policy Studies, Georgia State University. Mursinto,  Djoko,  2004,  Derajat  Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian
Keuangan  Pada  Era  Otonomi  Daerah Pemerintahan  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Jawa  Timur, Disertasi ,  tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
Oates,  W,  1993,  Fiscal  Decentralization  and Economic  Development, National  Tax Journal , XLVI. 237-243.
Pressman,  Steven,  2000, Lima  Puluh  Pemikir Ekonomi  Dunia ,  Terjemahan  Edisi Pertama,  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Richardson,  Harry  W,  1995, Dasar-Dasar  Ilmu Ekonomi  Regional ,  terjemahan  Paul Sitohang, Jakarta : LPFE UI.
Sugiyanto,  2000.  “Kemandirian  dan  Otonomi Daerah”. Media  Ekonomi  dan  Bisnis , Vol.  XII,  No.1  Hal.:  1-7,  Semarang  : FE UNDIP.
Sukirno,  Sadono,  2000, Makro  Ekonomi Modem:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik  Hingga  Keynesian  Baru .
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003.  “Dampak  Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kesenjangan  Daerah  :  Analisa  Model
Makro Ekonometrik Simultan”,
Indonesian  Joumal  of  Economics  and Development ,  Vol.4  No.1  Juli  2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003,
Economic Development , Eighth Edition,  United  Kingdom  :  Pearson
Education Limited.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 Tentang Perimbanagan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah

## Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Wibowo,  Arif,  2005. Pengantar  Analisis  Jalur , Surabaya : LPPM Unair Surabaya.
World  Bank,  1990. World  Development  Report 1990:  Poverty ,  Oxford  University Press, Oxford.

## LAMPIRAN 1

## REALISASI TOTAL PENGELUARAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT
KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 – 2004
NO Kabupaten/Kota Realisasi Total Pengeluaran Daerah ( Ribu Rupiah ) Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 545.722.029 502.955.108 551.365.880 6,56 6,88 7,99 2 Kab. Banyumas 471.802.989 488.851.690 499.934.873 4,78 4,02 3,21 3 Kab. Purbalingga 350.141.648 317.284.174 314.628.794 4,46 3,99 4,18 4 Kab. Banjamegara 316.761.179 344.791.092 379.631.264 2,94 3,82 4,32 5 Kab. Kebumen 431.376.491 427.806.043 413.260.857 3,70 1,97 3,21 6 Kab. Purworejo 374.020.356 350.842.402 315.674.237 5,08 4,17 4,85 7 Kab. Wonosobo 352.361.480 351.619.864 348.315.829 2,27 2,29 3,19 8 Kab. Magelang 390.323.606 417.376.796 437.162.963 4,73 4,27 4,62 9 Kab. Boyolali 430.749.856 395.692.550 382.077.385 4,86 2,04 4,08 10 Kab. Klaten 483.855.113 495.124.460 518.208.433 4,91 4,95 4,66 11 Kab. Sukoharjo 336.907.166 347.962.300 307.736.896 4,14 4,31 4,11 12 Kab. Wonogiri 403.593.369 444.084.458 441.082.709 1,69 3,31 4,14 13 Kab. Karanganyar 348.659.940 363.553.294 348.879.655 5,67 6,79 5,49 14 Kab. Sragen 390.467.388 380.335.917 766.104.055 3,62 4,60 5,16 15 Kab. Grobogan 344.865.887 467.797.969 451.992.263 4,50 3,56 4,74 16 Kab. Blora 403.970.983 378.582.855 370.596.273 4,84 4,45 4,32 17 Kab. Rembang 265.460.001 286.605.170 243.010.132 3,12 3,88 3,15 18 Kab. Pati 419.773.703 444.319.716 453.304.272 2,13 4,13 4,01 19 Kab. Kudus 330.808.670 347.334.972 317.650.820 1,68 3,24 4,23 20 Kab. Jepara 370.344.031 385.401.281 401.140.564 3,85 3,78 4,23 21 Kab. Demak 327.643.101 332.211.468 265.382.642 2,85 3,40 3,86 22 Kab. Semarang 357.769.620 363.569.879 271.415.555 -2,96 1,13 3,18 23 Kab. Temanggung 294.674.039 308.187.439 244.119.337 4,52 3,69 3,99 24 Kab. Kendal 407.490.038 396.744.547 334.613.770 2,91 2,80 2,69 25 Kab. Batang 296.802.726 325.180.836 262.310.100 2,14 2,00 2,80 26 Kab. Pekalongan 304.568.857 311.462.405 297.233.825 3,69 4,10 3,72 27 Kab. Pemalang 408.865.006 405.560.095 388.688.853 3,81 3,94 4,15 28 Kab. Tegal 422.813.958 444.552.825 447.326.933 5,56 5,31 4,90 29 Kab. Brebes 458.169.979 447.994.376 434.585.246 4,77 4,81 4,83 30 Kota Magelang 178.912.851 175.418.967 164.960.090 3,74 3,00 5,71 31 Kota Surakarta 351.968.337 327.393.370 318.941.418 6,11 5,80 5,15 32 Kota Salatiga 110.040.019 168.950.588 172.292.837 5,19 3,13 4,23 33 Kota Semarang 621.669.886 661.416.254 647.569.061 4,91 4,37 5,50 34 Kota Pekalongan 107.177.581 180.288.472 179.445.904 3,78 4,80 3,82 35 Kota Tegal 218.966.946 252.064.887 250.636.872 5,20 6,25 4,87
Sumber : BPS, Statistik Keuangan  Provinsi Jawa Tengah, 2005

## LAMPIRAN 2
PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000 DAN INDEKS WILIAMSON DI KABUPATEN/KOTA          DI  PROVINSI JAWA TENGAH  TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2005
N0 Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi Indeks Williamson 2003 2004 2005 2003 2004 2005 1 Kab. Cilacap 64,8 68,8 69,5 0.42 0.43 0.45 2 Kab. Banyumas 68,2 70,3 70,7 0.10 0.09 0.10 3 Kab. Purbalingga 65,9 68,7 69,3 0.08 0.08 0.08 4 Kab. Banjarnegara 65,2 66,9 67,3 0.07 0.06 0.06 5 Kab. Kebumen 65,7 68,0 68,9 0.10 0.10 0.10 6 Kab. Purworejo 65,9 68,7 69,1 0.04 0.03 0.03 7 Kab. Wonosobo 65,7 66,9 67,6 0.08 0.08 0.08 8 Kab. Magelang 66,7 69,1 69,9 0.06 0.06 0.06 9 Kab. Boyolali 65,9 68,5 69,0 0.02 0.02 0.02 10 Kab. Klaten 67,9 71,0 71,4 0.05 0.04 0.04 11 Kab. Sukoharjo 66,1 70,7 71,2 0.02 0.02 0.02 12 Kab. Wonogiri 65,5 68,4 69,0 0.09 0.09 0.09 13 Kab. Karanganyar 68,9 70,5 70,7 0.03 0.03 0.03 14 Kab. Sragen 64,6 66,1 66,6 0.06 0.06 0.06 15 Kab. Grobogan 65,4 67,3 68,2 0.12 0.11 0.11 16 Kab. Blora 64,4 66,5 67,9 0.08 0.08 0.08 17 Kab. Rembang 64,6 67,5 69,0 0.05 0.04 0.05 18 Kab. Pati 68,4 70,6 70,9 0.05 0.05 0.05 19 Kab. Kudus 67,4 69,4 70,0 0.36 0.37 0.37 20 Kab. Jepara 67,7 69,1 69,6 0.04 0.04 0.04 21 Kab. Demak 66,0 69,0 69,4 0.08 0.08 0.08 22 Kab. Semarang 68,8 71,4 71,9 0.05 0.03 0.03 23 Kab. Temanggung 68,8 71,4 71,8 0.05 0.05 0.05 24 Kab. Kendal 63,3 67,3 67,5 0.03 0.02 0.02 25 Kab. Batang 65,4 67,0 67,6 0.05 0.05 0.05 26 Kab. Pekalongan 64,5 67,6 68,2 0.04 0.04 0.05 27 Kab. Pemalang 63,4 65,6 66,3 0.10 0.10 0.10 28 Kab. Tegal 63,5 66,8 67,5 0.12 0.11 0.12 29 Kab. Brebes 61,6 63,4 64,3 0.10 0.10 0.10 30 Kota Magelang 71,7 74,5 74,7 0.05 0.05 0.05 31 Kota Surakarta 72,5 75,8 76,0 0.10 0.09 0.09 32 Kota Salatiga 72,9 74,4 74,8 0.02 0.02 0.02 33 Kota Semarang 72,8 74,9 75,3 0.36 0.35 0.36 34 Kota Pekalongan 69,0 71,4 71,9 0.04 0.04 0.04 35 Kota Tegal 69,1 71,2 71,4 0.07 0.03 0.03
Sumber:BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006 (diolah)

## Uji Normalitas
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E x p e c te d C u m P ro b Normal P-P Plot of Standardized Residual 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E x pe c te d Cum P rob Normal P-P Plot of Standardized Residual 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Exp ected C u m Pro b Normal P-P Plot of Standardized Residual 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E x p e c te d C u m P ro b Normal P-P Plot of Standardized Residual

## Uji Heteroskedastisitas
6.00000 4.00000 2.00000 0.00000 -2.00000 Unstandardized Predicted Value 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 -3.00000 S ta n d a r d iz e d R e s id u a l 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 -3.00000 Unstandardized Predicted Value 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 S ta n d a rd iz e d R e s id u a l 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 Unstandardized Predicted Value 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 -3.00000 S ta n d a r d iz e d R e s id u a l 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 -3.00000 Unstandardized Predicted Value 2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 -2.00000 S ta n d a rd iz e d R e s id u a l

## HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN JALUR
Variabel Koefisien C.R. Prob. Keterangan Desentralisasi Fiskal (X1)  Pertumbuhan ekonomi (Y1) 0,268 3,662 0,000 Signifikan Desentralisasi Fiskal (X1)  Kesenjangan antar daerah (Y2) -0,494 -7,532 0,000 Signifikan Pertumbuhan ekonomi (Y1)  Kesenjangan antar daerah (Y2) -0,164 -2,501 0,013 Signifikan Pertumbuhan ekonomi (Y1)  Tenaga kerja terserap (Y3) 0,154 2,050 0,042 Signifikan Pertumbuhan ekonomi (Y1)  Kesejahteraan masyarakat (Y4) 0,133 3,032 0,003 Signifikan Kesenjangan antar daerah (Y2)  Kesejahteraan masyarakat (Y4) -0,262 -4,498 0,000 Signifikan Tenaga kerja terserap (Y3)  Kesejahteraan masyarakat (Y4) 0,600 10.644 0,000 Signifikan
Sumber: Lampiran  2 halaman 287, diolah