http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

## Penerapan Blockchain untuk Tracking Dana Pemerintah: Studi Kasus pada Penyaluran Dana Transfer Daerah

## Application of Blockchain for Tracking Government Funds: Case Studies on Distribution of Regional Transfer Funds
1 Lutfi Hakim*, 2 Rizal Fathoni Aji
1,2 Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia
*e-mail: lutfi.hakim21@ui.ac.id
( received : 1 September 2023, revised : 6 November 2023, accepted : 11 November 2023)

## Abstrak
Tracking Dana Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah belum dapat dilakukan dengan optimal yang menyebabkan potensi terjadinya fraud . Tracking yang dimaksud terkait berapa lama  dana  tersebut  mengendap  di  bank  daerah  sebelum  disalurkan,  kapan  seharusnya  dana  tersebut disalurkan,  dan  apakah  dana  tersebut  digunakan  untuk  pembayaran  proyek  yang  telah  ditetapkan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  studi  literatur,  observasi  dan  wawancara  yang berujuan menganalisis apakah blockchain dapat menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan tracking dana  transfer  daerah.  Berdasarkan  analisis  menggunakan Enterprise  Blockchain  Design  Framework (EDBF), blockchain dapat  menjadi  alternatif  solusi  dari  permasalahan  ini,  terutama  jika  dibangun dengan karakteristik Private/Consortium Permissioned Blockchain dengan menggunakan Hyperledger Fabric . Terdapat lima partisipan dalam rancangan yang diusulkan mulai dari instansi pemerintah dan perbankan. Hasil dari rancangan ini dilakukan verifikasi kepada pengembang sistem di Kementerian Keuangan,  hasilnya  teknologi  ini  berpotensi  untuk  diterapkan  dan  mengatasi  permasalahan  tracking dana transfer daerah.
Kata kunci: blockchain , tracking dana, enterprise blockchain, dana public.

## Abstract
Tracking of Regional Transfer Funds from the Central Government to Regional Governments cannot be carried out optimally which causes the potential for fraud. The tracking in question is related to how long the funds have been sitting in the regional bank before being distributed, when should the funds be distributed, and whether the funds have been used to pay for a predetermined project. This research is a qualitative research through literature studies, observations and interviews which aims to analyze whether blockchain can be the right solution for the problem of tracking regional transfer funds. Based on  an  analysis  using  the  Enterprise  Blockchain  Design  Framework  (EDBF),  blockchain  can  be  an alternative  solution  to  this  problem,  especially  if  it  is  built  with  the  characteristics  of  a Private/Consortium Permitted Blockchain using Hyperledger Fabric. There are five participants in the proposed  design  starting  from  government  agencies  and  banking.  The  results  of  this  design  were verified by system developers at the Ministry of Finance, the results of this technology have the potential to be applied and overcome the problem of tracking regional transfer funds.
Keywords: Blockchain, tracking fund, enterprise blockchain, publik fund.

## 1 Pendahuluan
Sejak tahun 2000 pemerintah Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal, salah satunya melalui dana transfer daerah yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah [1]. Salah satu jenis dana transfer daerah adalah Dana Alokasi Khusus Fisik,  yaitu  dana  yang  dialokasikan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  kepada  daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional [2]. Alokasi dana transfer daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah sebesar Rp 814,72 triliun. Sebagian dari jumlah  tersebut terdapat  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik  sebesar  Rp  53,42  triliun  untuk  mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan [3].
Dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  permasalahan  terkait  dengan  penyaluran  DAK  Fisik yaitu  rawan  terjadinya fraud baik  di  sisi  pusat  terkait  alokasi  dan  janji-janji  pengawalan  pencairan, maupun di sisi daerah berupa manipulasi pemenangan tender dan pemberian gratifikasi kepada Kepala Daerah  [4].  Permasalahan  lain  yang  terjadi  pada  dana  transfer  daerah  secara  umum  adalah  adalah kesengajaan  oknum  untuk  mengendapkan  dana  pada  bank  daerah  selama  beberapa  waktu,  sebelum disalurkan  sebagaimana  mestinya  [5].  Salah  satu  permasalahan  dan  kendala  yang  menyebabkan distribusi  dana  ini  tidak  maksimal  adalah  mekanisme  penyaluran  [6].  Hal  ini  berpotensi  merugikan berbagai  pihak  yang  seharusnya  menerima  alokasi  dana  tersebut  sekaligus  menguntungkan  pihak intermediary  dalam  siklus  transaksi  tersebut.  Sehingga  manfaat  positif  dari  dana  transfer  daerah beresiko untuk tidak tercapai sedangkan alokasi dalam APBN cukup besar. Pada kasus ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat melakukan penelusuran ( trancking ) dana transfer daerah tersebut. Teknologi blockchain berpotensi  menjadi  solusi  atas  permasalahan  penyaluran  dana  transfer daerah khusus nya DAK Fisik. Penelusuran terkait penggunaan dan pergerakan dana DAK Fisik dapat mencegah  terjadinya fraud .  Karakteristik  utama  dari blockchain yaitu  ledger  yang  terdistribusi  dan immutability , dimana ketika transaksi dilakukan posting ke ledger, tidak dapat ditarik kembali/diubah sehingga  akan  memberikan  transparansi  [7].  Manfaat  ini  menjadikan blockchain berpotensi memberikan dampak pada berbagai topik dan mencipakan peluang untuk pemerintah dan otoritas lokal dalam mengurangi biaya opersional, meningkatkan transparansi, dan kepercayaan antara masyarakat dengan  pemerintah  [7].  Dengan  karakteristik  ini  pula blockchain dapat  digunakan  untuk  melakukan tracking  aliran  dana  publik  yang  di  assign  ke  suatu project .  Penggunaan blockchain pada  sektor pemerintahan dapat membawa perubahan radikal dalam hal manajemen, administrasi dan transparansi [8]. Penggunaan blockchain yang dapat mengilangkan intermediary aplikasi berbasis blockchain dapat mengubah operasi pemerintah baik pada level pusat maupun daerah [9], [10]. Kemampuan blockchain dalam  otomasi,  desentralisasi  dan  akuntabilitas  dalam  meng- handle catatan  transaksi  publik  dapat mencegah terjadinya fraud dan korupsi [9].
Namun demikian beberapa hal perlu dicermati dalam penggunaan blockchain . Banyak ekosistem perusahaan tidak berhasil mendapatkan manfaat dari blockchain karena sistem yang berjalan saat ini tidak memiliki kasus nyata dalam hal kepercayaan terhadap pihak ketiga, sehingga blockchain bukanlah solusi  yang  tepat  [11].  Teknologi blockchain telah  menjadi buzzword paling  popular  dalam  dunia teknologi namun masih banyak kebingungan terkait subjek ini. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai blockchain,  dampak  penerapan  pada  sektor  publik  terkadang  menimbulkan  salah  paham  dan  lebih sering  lagi  dikesampingkan  [7].  Sehingga,  diperlukan  analisis  apakah blockchain merupakan  suatu solusi yang tepat pada setiap kasus.
Penelitian  penggunaan blockchain untuk traceability maupun trackability suatu  barang  pada supply chain telah banyak dilakukan [12][10]. Namun demikian, penelitian terkait trackability aliran dana  antar  sektor  pemerintahan  belum  banyak  dilakukan.  Studi  ini  mengeksplorasi  penggunaan teknologi blockchain pada  kasus  penyaluran  DAK  Fisik  untuk  mengatasi  permasalahan  diatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah blockchain dapat menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan tracking dana alokasi khusus fisik menggunakan Enterpise Blockhain Design Framework (EBDF) [11] dan bagaimanakah penerapannya pada sistem yang berjalan saat ini. Manfaat praktikal dari penelitian  ini  adalah  memberikan  peluang  solusi  dari  sisi emerging teknologi  untuk  dianalisis  lebih lanjut penerapannya pada instansi terkait. Selain itu diharapkan studi ini memberikan kontribusi untuk mengisi kekosongan penelitian terkait.

## 2 Tinjauan Literatur
Teknologi blockchain adalah metode pencatatan informasi yang membuat sistem tidak mungkin atau sangat  sulit  untuk  diubah,  diretas, atau  dimanipulasi. Blockchain ibarat  buku  besar  terdistribusi yang menggandakan dan mendistribusikan transaksi ke seluruh jaringan komputer yang berpartisipasi dalam blockchain .  Inti  teknologi blockchain adalah  struktur  yang  mampu  menyimpan  catatan
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
transaksional (dikenal sebagai " block ") secara publik di beberapa basis data (disebut sebagai " chain ") dalam jaringan yang terhubung melalui node peer-to-peer . Jaringan penyimpanan ini disebut sebagai " digital  ledger ". Digital  ledger dapat  diibaratkan  seperti  buku  besar  atau spreadsheet  file yang dibagikan  ke  banyak  komputer  dalam  jaringan,  di  mana  catatan  transaksi  disimpan  sesuai  transaksi aktualnya.  Setiap  transaksi  dalam ledger ini  disahkan  oleh  tanda  tangan  digital  pemilik,  yang mengautentikasi transaksi sekaligus sebagai proteksi dari ancaman peretasan data [13]. Siapapun dapat melihat datanya, namun tidak dapat melakukan perubahan konten data. Oleh karena itu, informasi yang tersimpan dalam ledger dinilai sangat aman.
Dengan  teknologi blockchain ,  informasi  mengenai  aliran  dana  dapat  dirangkum  secara  lengkap dari hulu ke hilir. Termasuk di dalamnya bagaimana pihak penerima menggunakan dana tersebut dan apakah pihak pengirim mengalokasikan jumlah dana yang tepat sesuai anggaran. Mohite A. [14] dalam penelitiannya membuat purwarupa implementasi private blockchain untuk tracking dana pemerintah. Setiap transaksi direpresentasikan sebagai blok, di mana detail informasi aliran dana seperti sumber, penerima,  jumlah,  alokasi  dan  nomor  transaksi  tersimpan  di  dalamnya.  Blok  tersebut  kemudian dipublikasikan ke dalam jaringan Node (individu atau lembaga) yang terlibat dalam jaringan diharuskan memvalidasi transaksi. Setelah tervalidasi, blok transaksi beserta dengan timestamp (stempel waktu) ditambahkan  ke  dalam blockchain .  Transaksi  kemudian  dapat  dilangsungkan.  Semua  transaksi tersimpan akan dicatat dalam ledger atau buku besar terdesentralisasi dan akan dapat dilihat oleh semua orang secara publik [14].
Enterprise blockchain berbeda  dengan  publik blockchain yang  didesain  untuk  sepenuhnya desentralisasi  seperti  etherium  dan  bitcoin  [11],  [15].  Enterprise  blockchain  dikonsep  dengan mengambil beberapa karakteristik publik blockchain yang dibangun berdasarkan persetujuan berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis. Sehingga, level desentraliasinya lebih terbatas [11]. Penelitian tentang penggunanan enterprise  blockchain ,  oleh  Nodehi,  T.  (2022)  menghasilkan  sebuah Enterprise Blockchain Design Framework (EBDF) yang mengidentifikasi relevansi penggunaan blockchain dan detail  karakteristik  serta  konfigurasi  untuk  mendesign enterprise  blockchain yang  disertai  dengan contoh aplikasinya dalam proses procurement [11] . Enterpise Blockhain Design Framework (EBDF) berfungsi  bukan  hanya  untuk  mengidentifikasi  kapan blockchain dapat  digunakan,  tetapi  juga  detail karakteristik  dan  konfigurasi  untuk  mendesain  sebuah  sistem blockchain perusahaan  yang  dapat diterapkan dalam berbagai industry. Dalam menentukan karakteristik blockchain yang akan diterapkan, beberapa assessment perlu dilakukan menggunakan decision flowchart pada EBDF [11]. Assessment ini  dilakukan  untuk  menentukan  karakteristik blockchain yang  tepat  sebelum  melakukan  desain blockchain ,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa blockchain merupakan  solusi  yang  optimal. Decision flowchart tersebut digambarkan pada diagram berikut:
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
Langkah pertama pada decision flowchart EBDF adalah menentukan apakah multiple stakeholder terlibat dalam proses input data pada shared ledger. Jika hanya terdapat satu pihak yang  melakukan input, maka tradisional database lebih efisien. Kedua, jika beberapa pihak terlibat dalam proses input data pada suatu shared database dan terdapat kepercayaan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat serta tidak terdapat malpraktik,  maka implementasi blockchain bukanlah solusi  optimal. Ketiga, jika immutable adalah  hal  yang  esensial  maka blockchain adalah  solusi  yang  tepat.  Keempat,  jika  pihak validator  adalah  pihak  yang  dikenal  dan  terpercaya,  maka  digunakanlah permissioned  blockchain. Sebaliknya jika semua pihak dapat melakukan validasi, maka yang digunakan adalah permissionless blockchain . Jika pengguna publik diizinkan untuk menulis transaksi maka digunakan publik blockchain, selain itu digunakan private blockchain.
Bhole [8], mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam real case dan mengajukan suatu metode untuk  melakukan tracking dana  publik  menggunakan blockchain [8].  Mohite  [14],  memaparkan bagaimana penggunaan Hyperledger Fabric untuk tracking dana pemerintah. Agustin F, Susilowati [13] menjelaskan teknologi blockchain dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk mendukung mekanisme tata  kelola  perusahaan. Fitur blockchain yang  tidak  memungkinkan  intervensi  pihak  ketiga  dapat mengurangi konflik keagenan yang selalu muncul dari asimetri informasi antara prinsipal dan agen [13] . Alessio Faccia and Pythagoras Petratos [16] meneliti tentang benefit dari penggunan Blockchain yang merupakan distributed ledger, pada Enterprise Resource Planning (ERP) dan Accounting Information Systems (AIS)  yang  biasanya  menggunakan  konsep  sentralisasi.  Hasilnya, blockhain dapat memfasilitasi berbagi integrasi yang menghasilkan audit compliance yang lebih baik. Aplikasi DLT, keuangan terdesentralisasi (DeFI), dan teknologi keuangan ( FinTech ) dapat memfasilitasi integrasi AIS dan ERP dan menghasilkan manfaat yang signifikan untuk efisiensi, produktivitas, dan keamanan [16].

## 3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  pada  penyaluran  dana  transfer  daerah  dengan  pendekatan kualitatif. Metode kualitatif didesain untuk membantu peneliti memahami suatu fenomena dalam suatu konteks  [17].  Metode  pengumpulan  data  adalah  dengan  studi  literatur  terkait  dengan  enterprise blockchain,  observasi  pada  unit  teknologi  informasi  (TIK)  instansi  terkait,  dan  wawancara  tidak terstuktur kepada pegawai yang terlibat dalam penyaluran dana transfer daerah dan pengembang sistem pada unit TIK. Thematic analysis dan systematic literatur review digunakan untuk menyusun rancangan penggunaan blockchain yang  sesuai  dengan  kasus  yang  ini  diselesaikan.  Validasi  dilakukan  dengan melakukan wawancara kepada pengembang sistem pada unit TIK Kementerian Keuangan.

## 4 Hasil dan Pembahasan
Mekanisme penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  oleh  Kementerian  Keuangan,  menggunakan  sistem  yang terkoneksi dengan sistem di Bank Operasional. Melalui instruksi pembayaran, dana pemerintah pusat di Bank Operasional akan dipindahkan ke rekening pemerintah daerah, sebelum akhirnya di transfer kepada vendor atau penerima akhir [4]. Dalam proses ini, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat yaitu dinas/skpd selaku pihak yang melaksanakan DAK Fisik, KPPN, Bank Operasional, Bank Umum Daerah, dan APIP.
Untuk  mengidentifikasi applicability dari blockchain pada  kasus  penelusuran  dana  DAK  Fisik, dengan  bisnis  skenario  seperti  dijelaskan  pada  sesi  sebelumnya,  kami  menggunakan flowchart pada gambar 1. Yang mengacu pada penelitian Nodehi [11]. Hasilnya adalah sebagai berikut:
a) Apakah multi stakeholder terlibat dalam penulisan pada ledger? Ya. Pihak yang terlibat adalah terlibat yaitu dinas/SKPD, KPPN, Bank Operasional, Bank Daerah, dan APIP
b) Apakah pihak yang menulis pada ledger trusted ? Tidak. Banyak terjadi penyalahgunaan dan keterlambatan penyaluran DAK fisik.
c) Apakah intermediary diperlukan, dalam proses eksisting? Tidak.
d) Apakah immutable diperlukan?  Ya.  Agar  data  tidak  dapat  dimanipulasi  untuk  kepentingan tertentu
e) Apakah tatakelola / aturan seragam? Ya. Peraturan terkait DAK Fisik berlaku untuk semua pihak yang terlibat
f) Apakah  aturan  transaksi  sering  berubah?  Tidak.  Mekanisme  penyaluran  tidak  berubah, besaran tiap tahap penyalurannya saja yang berbeda dari tahun ke tahun
g) Apakah validator adalah pihak yang terpercaya? Ya.
h) Apakah ledger dapat di tulis secara publik? Tidak
Dari hasil analisis di atas, dapat disumpulkan bahwa blockchain dapat menjadi solusi dari studi kasus dan hasil analisis menunjukkan karakteristik blockchain yang tepat adalah Private/Consortium Permissioned Blockchain.
Berdasarkan analisis pada langkah diatas, teknologi yang kami pertimbangkan adalah Hyperledger Fabric (HF). HF adalah blockchain teknologi yang dikembangkan oleh Linux, komunitas open-source yang leading di tingkat dunia. Hyperledger tidak berfokus pada hanya satu spesifik industri melainkan sudah  diimpelemntasikan  dalam  berbagai  industry  seperti supply  chain  traceability,  e-Government, insurance,  copyright  protection  dan  real  estate [18].  HF  menyediakan  semua  kapabilitas  yang diperlukan dalam blockchain arsitektur data provasi, sharing informasi, immutability , dengan full stack of  security  protocol –  keselurahan  itu  untuk  enterprise.  HF  menginkubasi  dan  mempromosikan teknologi blockchain untuk bisnis meliputi ledger yang terdistribusi, smart contract, client libraries, graphical interface [11]. Penelitian yang dilakukan oleh Nodehi [11], Mohite [14] dan Bhole [8] dalam mengaplikasi  blockhain  pada  suatu  enterprise.  Kapabilitas  dan  komunitas  yang  luas  menjadi pertimbangan utama pemilihan HF sebagai platform blockhain dalam kasus ini. Partisipan dalam blockhain network dalam kasus ini adalah pemda/dinas/SKPD selaku pihak yang menerima alokasi anggaran dan mengusulkan pencairan dana, KPPN selaku Bendahara Umum Negara yang  memproses  usulan  pencairan  dana,  Bank  Operasional  selaku  pihak  yang  melakukan  pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD), serta Bank  Daerah  (BPD)  selaku  pihak  yang  memindahbukukan  dari  RKUD  ke  rekening  penerima (kontraktor).
Gambar 2. Alur Sistem yang Diusulkan
Gambar  2  menunjukkan  pada  titik  mana  partisipan  melakukan  posting  kedalam  ledger  melalui blockhain network. Proses dimulai ketika transaksi penyaluran DAK Fisik di usulkan oleh SKPD/Dinas di  daerah,  syarat  syarat  penyaluran  akan  direkam  pada  aplikasi  OMSPAN  dan  diterbitkan  dokumen elektronik berupa surat perintah pencairan dana (SP2D). Dokumen penyaluran inilah yang nanti di catat sebagai block dan sebagai digital asset. Initial block ini akan diberikan id yang akan di bawa hingga dana diterima oleh kontraktor atau penerima akhir. Tujuan dari pencatatan blok sejak usulan pencairan adalah agar dapat ditelusuri sejak awal usulan, hingga pencairan sehingga tercipta transparansi dan data bersifat immutable sehingga menghindarkan potensi terjadinya fraud. Block ini berisi id transaksi, nilai, penerima,  status  approval,  dan timestamp .  Block  ini  akan  di  sebar  ke blockchain  network dan  para partisipan akan melakukan sign untuk transaksi tersebut.
Ketika  seluruh  verifikasi  selesai,  KPPN  akan  menerbitkan  SP2D  dan  akan  menambakan  block berisi  informasi  tentang  SP2D  tersebut  dengan tetap membawa  id  transaksi pada  block  sebelumnya. Selanjutnya,  Ketika  bank  operasional  menerima  instruksi  pemindahbukuan  dari  SP2D  tersebut  bank akan menambah block berisi informasi ekskusi dan status pemindah bukuan dana, bank daerah akan akan sign pada block tersebut sebagai tanda bahwa dana telah berhasil dipindahbukukan. Tahap terakhir adalah bank daerah mentransfer dana tersebut atas instruksi pemda dengan dasar SP2D BUD. Ketika bank daerah selesai mentransfer dana tersebut kepada kontraktor atau penerima akhir, bank daerah akan membentuk  block  baru  dengan  membawa  id  transaksi  sebelum  nya  dan  menambahkan  informasi informasi  yang  dibutuhkan.  Dengan  demikian,  tracking  dana  dapat  dilakukan  mulai  dari  pengajuan sampai  ke  tangan  terakhir  penerima.  Sehingga  dapat  diketahui  apabila  terdapat fraud misalnya pengendapan dana dalam jangka waktu tertentu di bank daerah, atau perubahan status approval pada sistem transaksi yang dilakukan oleh oknum. Rancangan ini dilakukan verifikasi dengan mempresentasi kan  kepada  pengembang  sistem  informasi  di Kementerian  Keuangan  sebelum  dilakukan  wawancara secara tidak terstruktur. Hasilnya, penerapan teknologi blockchain berpotensi, mengatasi permasalahan penyaluran dana tranfer daerah terutama tracking aliran dana agar tidak terjadi pengendapan dana oleh pihak-pihak tertentu, namun demikian untuk dapat diimplementasikan membutuhkan proof of concept yang  lebih  dalam  lagi  dan  persetujuan  pihak  partisipan  untuk  mengalokasikan  infrastruktur  yang diperlukan.

## 5 Kesimpulan
Meskipun tergolong teknologi yang baru, dan belum banyak diterapkan di sektor pemerintah, blockchain memberikan peluang untuk mengatasi berbagai permasalahan di berbagai enterprise sistem termasuk dalam sektor pemerintah. Studi ini mencoba menggambarkan penggunaan blockhain untuk mengatasi permasalahan dalam mekanisme penyaluran DAK Fisik.  Beberapa keterbatasan dalam studi ini adalah sistem yang di design tidak sampai mendeteksi fraud dalam hal penunjukkan kontraktor oleh dinas yang menerima alokasi dak fisik. Selain itu, implementasi penggunaan blockchain yang diusulkan dalam paper ini membutuhkan ketersediaan para partisipan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi.

## Referensi (Reference)
[1] Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah .  Indonesia,  2022.  Accessed:  Aug.  28,  2023.  [Online]. Available: https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun- 2022.pdf
[2] Pemerintah Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 . 2022.
[3] Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2023.” Accessed: Dec. 05, 2022. [Online]. Available: https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451
[4] Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Kebijakan  Pengalokasian  DAK  Fisik  2022,”  2022. Accessed:  Aug.  28,  2023.  [Online].  Available:  https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data- paparans/October2021/lV0UrExfhprUeNIPI24Y.pdf
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
[5] Karunia, A., “Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun.” Accessed: Dec.  05,  2022.  [Online].  Available:  https://money.kompas.com/read/2022/11/30/130836326/jokowi- jengkel-dana-pemda-mengendap-di-perbankan-capai-rp-278-triliun
[6] S.  Mulyadi, “Why  is  the  distribution  of  Specific  Purpose  Grants for  Infrastructure  (DAK  fisik)  not optimal?,” Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543) , vol. 4, no. 2, pp. 54–69, Dec. 2022, doi: 10.36067/jbis.v4i2.125.
[7] J. Berryhill, T. Bourgery, and A. Hanson, “Blockchains Unchained: Blockchain Technology and its Use in the Public Sector”, doi: 10.1787/3c32c429-en.
[8] K. Bhole, Y. Galphat, K. Bathija, T. Saini, and A. Bhosale, “Allocation and Tracking of Public Funds using Blockchain,” in 2021 International Conference on Nascent Technologies in Engineering, ICNET 2021 - Proceedings , 2021. doi: 10.1109/ICNTE51185.2021.9487782.
[9] H.  Hou,  “The  Application  of  Blockchain  Technology  in  E-Government  in  China,”  in 2017  26th International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN) ,  2017, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICCCN.2017.8038519.
[10] A. G. Gad, D. T. Mosa, L. Abualigah, and A. A. Abohany, “Emerging Trends in Blockchain Technology and  Applications:  A  Review  and  Outlook,” Journal  of  King  Saud  University  -  Computer  and Information  Sciences ,  vol.  34,  no.  9.  King  Saud  bin  Abdulaziz  University,  pp.  6719–6742,  Oct.  01, 2022. doi: 10.1016/j.jksuci.2022.03.007.
[11] T.  Nodehi,  A.  Zutshi,  A.  Grilo,  and  B.  Rizvanovic,  “EBDF:  The  enterprise  blockchain  design framework and its application to an e-Procurement ecosystem,” Comput Ind Eng , vol. 171, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.cie.2022.108360.
[12] Y. Zou, T. Meng, P. Zhang, W. Zhang, and H. Li, “Focus on blockchain: A comprehensive survey on academic and application,” IEEE Access , vol. 8. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 187182–187201, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3030491.
[13] R. Agustin and D. Susilowati, “Preventing Corruption With Blockchain Technology (Case Study Of Indonesian Public Procurement ),” International Journal of Scientific & Technology Research , vol. 8, no. 09, 2019, [Online]. Available: www.ijstr.org
[14] A.  Mohite  and  A.  Acharya,  “Blockchain  for  government  fund  tracking  using  Hyperledger,”  in International  Conference  on  Computational  Techniques,  Electronics  andMechanical  Systems (CTEMS) , 2018.
[15] K. Christidis, D. Sikeridis, Y. Wang, and M. Devetsikiotis, “A framework for designing and evaluating realistic  blockchain-based  local  energy  markets,” Appl  Energy ,  vol.  281,  p.  115963,  2021,  doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115963.
[16] A. Faccia and P. Petratos, “Blockchain, enterprise resource planning (ERP) and accounting information systems (AIS): Research on e-procurement and system integration,” Applied Sciences (Switzerland) , vol. 11, no. 15, Aug. 2021, doi: 10.3390/app11156792.
[17] M. Saunders, P. Lewis, and A. Thornhill, Research Methods for Business Students Seventh Edition , 7th ed. Pearson Education Limited, 2016.
[18] Hyperledger  Foundation,  “Blockchain  Showcase:  Cross-industry  projects  built  with  Hyperledger frameworks and tools.” Accessed: Dec. 05, 2022. [Online]. Available:
https://www.hyperledger.org/learn/blockchain-showcase