Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 26 – 31 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8641.26-31

## KEDUDUKAN ANAK TUNGGAL DALAM PERCERAIAN BAGI PERKAWINAN PADA GELAHANG DI JEMBRANA
I Kadek Bagus Indra Pramana Putra 1 , I Made Suwitra 2 , Diah Gayatri Sudibya 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia bagusindrapramanaputra@gmail.com 1 , madesuwitra@yahoo.co.id 2 , diahgayatrisudibya@gmail.com 3

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi  mereka  tidak  ingin  memisahkan  dirinya  dengan  keluarga,  sementara  di  dalam  hukum  adat  Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode  penelitian  empiris  yaitu  mengamati  dan  menganalisis  di  Lapangan.  Dari  hasil  penelitian  ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.
Kata Kunci: Pada Gelahang, Perceraian, Waris

## Abstract
This research discusses the marriage of an only son with an only daughter who marries in gelahang and has an only son. But they do not want to separate themselves from the family, while in Balinese customary law recognizes two marriage systems, namely ordinary marriage and nyeburin marriage. The problems discussed from this research are first, the obligation of the only son in the continuation of the family in the event of divorce for marriage in gelahang, second, the inheritance rights of the only son to the paternal family inheritance in the event of divorce for marriage in gelahang. In this study using empirical research methods,  namely  observing  and  analyzing  in  the  field.  The  results  of  this  study  state  that  the  parties  to continue the obligations and inheritance rights of children in marriage in gelahang still favor the father's family. However, in a gelahang marriage, it does not only continue to the father's family, but also to the mother's family. Because in this marriage both the father and mother are both purusa.
Keywords: Pada Gelahang, Divorce, Inheritance

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  dilekatkan  oleh  beragam  budaya  dan  adat  di  daerahnya masing  masing.  Adat  dan  budaya  tersebut  tentu  berhubungan  erat  dengan  nilai  kepercayaan masing  masing  orang  terhadap  agamanya.  Adat,  budaya  dan  agama  bila  disatukan  tentu membutuhkan  aturan/norma  yang  berfungsi  untuk  mengatur  pola  hidup  masyarakat  di  daerah tersebut. Aturan itulah yang disebut dengan Hukum Adat.
Hukum  adat  di masyarakat  banyak  berbaur  nilai-nilai  keagamaannya,  hukum  adat  dan keagamaan  yang  kaitannya  sangat  erat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  agama  hindu  dan kuatnya ke dalam adat istiadat. Oleh karena itu di dalam norma-norma hukum adat tersebut harus dijaga  dan  dihormati  oleh  masyarakat  adat  yang  masih  berada  di  ruang  lingkup  hukum  adat.
Misalnya  salah  satu  hukum  adat  yaitu  perkawinan.  Perkawinan  adalah  suatu  hal  sakral  yang penting  untuk  dilaksanakan  sesuai  kepercayaan  masing-masing.  Perkawinan  di  Indonesia dianggap sah di mata Hukum bila terlebih dahulu melaksanakan upacara adat sesuai daerah dan kepercayaannya lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Khusus bagi masyarakat Bali mayoritas akan menyelenggarakan pernikahan menggunakan adat Bali.
Perkawinan  di  Bali  disebut  dengan  Pawiwahan.  Pawiwahan  adalah  korban  suci  yang berfungsi sebagai alat guna membersihkan dan menyucikan mempelai dari pengaruh buruk serta sebagai  sebuah  permohonan  anugerah  kehadapan  Tuhan  dan  Leluhur  agar  pengantin  dapat memulai  kehidupan  Baru.  Hukum  adat  di  Bali  memiliki  dua  bentuk  perkawinan  yakni: Perkawinan  biasa  dan  Perkawinan  Nyentana  (bertukarnya  status  perempuan  dan  pria  dalam sebuah  pernikahan).  Selain  itu,  baru  baru  ini  juga  di  Bali  dalam  perkawinan  terdapat  istilah Perkawinan Pada Gelahang, yaitu seperti Negen Dadua, Mepanak Bareng, Mekaro Lemah, dan Magelar Warang.
Istilah Perkawinan Pada Gelahang muncul diakibatkan oleh seorang anak tunggal laki- laki yang ingin menikahi seorang Wanita yang juga merupakan anak tunggal. Apabila mereka memilih menikah biasa maka keluarga mempelai Wanita akan dirugikan karena secara langsung akan  menyebabkan  putusnya  keturunan.  Maka  keadaan  seperti  inilah  diambil  keputusan  yang paling  bijak  yakni  perkawinan  Pada  Gelahang  yang  artinya  saling  memiliki  (milik  bersama) dengan catatan atas kesepakatan kedua belah pihak (Hitupeuw 2009).
Suatu perkawinan umumnya tidak luput akan masalah atau konflik yang menimbulkan sebuah  perceraian.  Perceraian  ialah  perselisihan  atau  perbedaan  prinsip  antara  suami  dan  istri yang tidak bisa satukan dalam keluarga. Banyak hal yang bisa menyebabkan perceraian, sehingga keberadaan  anak  sangat  penting  dalam  bermasyarakat  (Maimun  2018).  Anak  adalah  anugerah dari  Tuhan  sebagai  simbol  untuk  meneruskan  keturunan  (Nugroho  2021).  Keberadaan  anak tunggal di suatu perkawinan Pada Gelahang saat terjadi perceraian maka status anak tunggal akan menjadi suatu permasalahan yang berdampak pada kelangsungan keluarga tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibuat melalui tipe penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan, karena bahwa sampai saat ini masih ada para pihak yang melakukan perkawinan pada gelahang, sementara dalam awig-awig belum ada aturan-aturan secara  jelas  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  kedudukannya  di  masyarakat  bagi  para  pihak yang melakukan perkawinan pada gelahang (Jonaedi Efendi 2018). Pendekatan yang dilakukan untuk  membahas  persoalan  ini  adalah  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konsep  dalam perkawinan  baik  itu  dalam  bentuk  perceraian  dan  kedudukan  anak,  serta  menganalisa  kasus tentang perkawinan pada gelahang. Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  metode  penelitian  adalah  penelitian  hukum empiris dilakukan mengambil dari perilaku manusia yang dilakukan dalam pengamatan maupun wawancara,  pada  pengumpulan  data  ini,  peneliti  mencoba  mengkaji  bagaimana hak  waris  dan perceraian yang ditujukan bagi perkawinan pada gelahang, dan data tersebut disederhanakan agar mudah untuk di interpretasi. Penelitian ini juga memakai data kualitatif yang artinya data yang mendekati  dan  mencirikan,  serta  diamati  dan  dicatat,  data  kualitatif  ini  dikumpulkan  melalui metode  observasi  dan  wawancara.  Tujuan  dalam  penelitian  data  ini  yaitu  memperoleh pemahaman  mendalam  dan  pengembangkan  teori  mengenai  hak  waris  dan  perceraian  bagi perkawinan pada gelahang. Selanjutnya hasil pengumpulan data inilah yang akan diteliti dalam permasalahan yang akan diajukan dan bahan hukum diolah dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewajiban Anak Tunggal Laki dalam Penerusan Keluarga Apabila Terjadi Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang
Bagian ini memuat hasil penelitian Anak adalah anugerah Tuhan yang mempunyai peran khusus  dalam  sebuah  keluarga.  Anak  berkewajiban  untuk  menghormati  orangtua  dan  menaati
kehendak bersifat Universal, anak merupakan cerminan dari orangtuanya (I Wayan Pradnyantha Wirasedana 2020). Bila orangtua takwa pada Tuhan niscaya anaknya juga akan mengikuti jejak orang tuanya. Hak dan Kewajiban anak tercantum dalam UU No 23 Th. 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam  rumah  tangga  ketidakcocokan  kerap  terjadi  sehingga  menimbulkan  perpisahan atau  sering  disebut  dengan  perceraian.  Ketika  perceraian  terjadi,  yang  selalu  menjadi  korban utama yakni seorang anak. Dalam konflik tersebut, anak seringkali dijadikan bahan Tarik menarik antara  orang  tuanya  dengan  alasan  cinta  yang  kerap menyebabkan  anak menjadi  bimbang  dan bingung harus memilih siapa.
Dalam  perceraian  terhadap  perkawinan  pada  gelahang,  seorang  anak  tunggal menjalankan  kewajiban  di  dua  pihak  yakni  keturunan  pihak  ayah  dan  pihak  ibu  karena perkawinan pada gelahang yang artinya sama-sama memiliki, jadi kewajiban tersebut setara dan adil. Berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 10 Februari 2023 bersama I Wayan Swastika selaku Kelian Adat Banjar Bale Agung, Desa Tegal Cangkir, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan peran kewajiban seorang anak tunggal laki terhadap orang tuanya dalam perceraian dari perkawinan pada gelahang yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat proses perceraian bukan pada proses perkawinan berlangsung karena pada dasarnya perkawinan tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana. Jika nanti dalam kesepakatan itu netral maka beban anak akan berlipat ganda, yaitu kewajiban pada pihak ayah dan ibu.
Selanjutnya  hasil  dari  wawancara  tanggal  11  Februari  2023  bersama  I  Gusti  Agung Komang Sukadarma selaku bendesa adat Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa peran kewajiban anak tunggal laki terhadap orang tua yang sudah bercerai harus tetap dijalankan, tetapi anak akan berada di pihak keluarga Bapak karena pada dasarnya Bali Sebagian besar menganut sistem patrilineal. Dan hasil wawancara yang terakhir pada tanggal 11 Februari 2023 bersama Gusti Ngurah Budaya sebagai Kelian Adat banjar Baler Pasar, Desa Adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengatakan bahwa kewajiban anak laki pada saat bercerai dari perkawinan pada gelahang yakni kewajiban lingkungan masyarakat kepada  anak  harus  menjalankan  dari  keturunan  bapak  terlebih  dahulu  karena  Bali  menganut sistem Patrilineal. Tetapi di Desa Adat Pergung kedudukan anak yang bercerai dari perkawinan pada gelahang mengikuti garis Ibu karena dari kecil sudah dirawat dan diasuh oleh ibunya.
Pada  dasarnya  kewajiban  anak  tunggal  terhadap  perceraian  orang  tua  harus  tetap dijalankan  guna  untuk  melanjutkan  keturunan  orang  tua,  terutama  dari  garis  keturunan  bapak, karena dari pihak bapak untuk meneruskan kewajiban- kewajiban keagamaan yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sama halnya terhadap perceraian dalam perkawinan pada gelahang dimana  kewajiban  anak  tersebut  yang  diutamakan  adalah  dari  pihak  keluarga  bapak,  dan kewajiban terhadap pihak keluarga ibu itu bisa dijalankan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tersebut (Oktavia 2016).
Dalam Perkawinan Pada gelahang yang mengandung makna “miliki bersama”, dan anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  pada  gelahang  dihadapkan  dengan  status  sama-sama  purusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) serta dalam hubungan pergaulan  dengan  masyarakat  setempat  (pasidikaran)  akan  ditentukan  sesuai  kesepakatan. Tentunya  kesepakatan  itu  disepakati  adanya  kesepakatan  pembagian  yang  tidak  boleh bertentangan dengan hukum waris adat Bali. Jika terjadi suatu perceraian dari perkawinan pada gelahang maka beban dan tanggung jawab anak sangat berat, karena kedua orang tuanya sudah berpisah.
Dalam wawancara di tiga desa yang berada di kecamatan mendoyo kabupaten jembrana, yang pertama tertuju kepada I Wayan Swastika selaku kelian banjar Baler bale agung, desa adat tegalcangkring,  kecamatan mendoyo,  kabupaten  Jembrana bahwa pelaksanaan  kewajiban anak tunggal  laki  terhadap  perceraian  orang  tua  dalam  perkawinan  pada  gelahang  di  lingkungan masyarakat yaitu pelaksanaan kewajiban anak tunggal di lingkungan tersebut dijalankan dari garis keturunan pihak bapak, dimana dia menjalankan kewajiban di lingkungan banjar maupun di desa yang ada di lingkungan keluarga pihak bapak seperti ngayah di pura pura adat desa dan gotong royong di desa adat karena di lingkungan terdapat istilah menyama braya.
Selanjutnya  hasil  wawancara  yang  kedua  bersama  I Gusti  Agung  Komang  Sukadarma sebagai bendesa adat pohsanten, kecamatan mendoyo, kabupaten Jembrana mengatakan bahwa kewajiban  anak  tersebut  di  lingkungan  masyarakat  harus  wajib  di  jalankan  guna  meneruskan tugas dari keluarga di lingkungan masyarakat, biasanya anak tersebut mengikuti garis keturunan pihak  bapak,  jika  mengikuti  pihak  ibu  atau  keduanya  harus  melakukan  kesepakatan  terlebih dahulu,  apakah  anak  tersebut  siap  atau  tidak  menjalankan  kewajiban  di  kedua  pihak  keluarga tersebut. Dan hasil wawancara yang terakhir bersama I Gusti Ngurah Budana sebagai kelian adat, banjar  Baler  pasar,  desa  adat  pergung,  kecamatan  mendoyo,  kabupaten  Jembrana  mengatakan bahwa  kewajiban  anak  pada  saat  keluarga  bercerai  dari  perkawinan  pada  gelahang  yaitu kewajiban  di  lingkungan  masyarakat  kepada  anak  harus  menjalan  dari  keturunan  pihak  bapak terlebih dahulu karena di lingkungan masyarakat bali menganut sistem patrilineal, karena dalam perceraian ini dari perkawinan pada gelahang maka kedua belah pihak perlu adanya kesepakatan untuk  bagaimana  kedepannya.  Di  Desa  Pergung  terdapat  perkawinan  pada  gelahang  yang berujung cerai, bahwa dari garis keturunan si anak mengikuti garis pihak ibu, akan tetapi masalah keagamaan  yang  diutamakan  ke  pihak  bapak.  Ada  tiga  sistem  kekeluargaan  yakni:  sistem Patrilineal, Matrilineal dan Parental (Desak Made Dwipayani, Dewa Bagus Sanjaya 2022).
Dalam  wawancara  tentang  penerusan  keluarga  dalam  perkawinan  pada  gelahang, menurut narasumber bersama I Wayan Swastika selaku kelian adat banjar baler bale agung, desa adat  tegalcangkring  mengatakan  bahwa  penerusan  keluarga  itu  dilakukan  dengan  sistem patrilineal  yang  artinya  mengikuti  garis  keturunan  pihak  bapak,  karena  di  Bali  sebagian  besar menganut  sistem  tersebut,  jika  pihak  keluarga  perempuan  tidak  setuju,  maka  perlu  adanya kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, agar keluarga kedua belah pihak terjalin dengan baik.
Jika  dilihat  dari  sistem  kekerabatan  dari  perkawinan  pada  gelahang  pada  dasarnya menganut sistem kekerabatan parental yang dimana kedudukan suami istri seimbang atau sama. Tetapi jika dilihat dari sistem kekerabatan yang ada di kalangan masyarakat adat Bali, sebagian menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dan balik lagi pada sistem kekerabatan dari perkawinan pada gelahang itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga.
2. Hak  Waris  Anak  Tunggal  Laki  terhadap  Harta  Peninggalan  Keluarga  Pihak  Bapak dalam Hal Terjadinya Perceraian bagi Perkawinan Pada Gelahang.
Masyarakat  agama  hindu  di  Bali  mempunyai  harta  atau  kekayaan  di  setiap  keluarga masing-masing, berupa harta benda yang memiliki nilai-nilai magis atau religius yaitu suatu yang berhubungan  dengan  keagamaan  atau  upacara-upacara  keagamaan  seperti  tempat persembahyangan atau biasanya disebut dengan merajan dan harta kekayaan yang tidak memiliki nilai religius, harta kekayaan yang dimaksud tidak memiliki nilai religius yaitu seperti ladang, sawah, perkebunan dan sejenisnya, harta warisan merupakan unsur yang penting agar terjadinya pewarisan. Harta warisan adalah semua harta kekayaan yang berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Sistem ini merupakan hubungan antara seorang anak dan keluarga dari pihak bapak menjadi suatu dasar susunan pihak keluarga bapak. Pada hal ini keluarga dari pihak bapak  adalah  yang  penting  (Abdillah  2022).  Dalam  suatu  kehidupan,  seperti  laki  laki  yang mewarisi harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial.
Hukum  adat  waris  merupakan  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada para ahli waris dari generasi ke  generasi  berikutnya.  Hukum  waris  sendiri  mengandung  tiga  unsur,  yaitu:  Adanya  harta peninggalan, Adanya pewarisan yang meninggalkan harta kekayaan dan Adanya ahli waris atau yang  akan  meneruskan  pengurusannya  dan  yang  akan  menerima  bagiannya  (Arif  2022). Pewarisan menurut hukum adat bali tidak identik dengan pembagian harta peninggalan orang tua atau  leluhur  tetapi  identik  dengan  mengandung  makna  seperti  mengurus  dan  meneruskan kewajiban ( Swadharma ) dan hak (Swadikara) terhadap harta peninggalan orang tua atau leluhur dalam berbagai wujud dan sifatnya. Dalam hukum adat, hukum waris tidak hanya semata-mata membicarakan orang yang menerima warisan, melainkan juga meliputi keseluruhan peraturan- peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengoperkan harta benda berwujud dan
harta benda tidak berwujud dari satu manusia kepada keturunannya. Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber pada tanggal 10 Februari 2023  bersama  I  Wayan  Swastika  selaku  kelian  adat  banjar  baler  bale  agung  ,  desa  adat tegalcangkring mengenai kedudukan anak tunggal pada sistem pewarisan terhadap peninggalan harta keluarga pihak bapak dalam perkawinan pada gelahang di desa Tegalcangkring , Kecamatan Mendoyo,  Kabupaten  Jembrana  bahwa  kedudukan  warisan  anak  tunggal  tersebut  tergantung dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut. Selanjutnya  hasil  dari  wawancara  yang  kedua  pada  tanggal  11  Januari  2023  dilakukan  oleh narasumber  bersama  I  Gusti  Ngurah  Komang  Sukadarma  sebagai  bendesa  adat  Pohsanten, kecamatan mendoyo, kabupaten jembrana dalam hal kedudukan anak tunggal dalam pewarisan harta peninggalan pihak keluarga bapak bahwa sistem pewarisan tersebut sama halnya dengan sistem  pewarisan  dalam  perkawinan  biasa  ,  karena  dalam  adat  bali  pewarisan  anak  tunggal terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak itu sangat penting, pada dasarnya pihak bapak akan  mewarisi  harta  kekayaan  yang  berupa  tempat  persembahyangan  yang  biasanya  disebut dengan merajan dan itu akan terus diwarisi oleh keturunan pihak bapak. Dan hasil wawancara yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023 oleh narasumber bersama I Gusti Ngurah Budaya sebagai kelian adat banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana juga menyatakan bahwa sistem pewarisan anak tunggal terhadap harta keluarga pihak bapak itu sama halnya dengan perkawinan biasa karena dalam pewarisan harta peninggalan pihak bapak  harus  mewarisi  yang  berupa  tempat  persembahyangan  atau  biasanya  disebut  dengan merajan karena pada dasarnya perkawinan pada gelahang sama halnya dengan perkawinan biasa, hal yang membedakan hanya kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak saja. Di desa Pergung, terdapat perkawinan pada gelahang yang mengakibatkan perceraian sekitar 20 tahun silam. Dan kebetulan memiliki anak tunggal laki-laki, dalam hal ini anak tunggal tersebut mengikuti pihak dari keluarga ibu, akan tetapi untuk masalah keagamaan tetap berada di pihak Bapak.
Dalam  penerusan  harta  peninggalan  keluarga  pihak  bapak  yang  diteruskan  oleh  anak dalam  perceraian  perkawinan  pada  gelahang,  sebagai  ahli  waris  untuk  meneruskan  suatu keturunan merupakan hal yang harus dijalankan, karena di Bali warisan yang penting dari pihak keluarga  bapak  yaitu  warisan  yang  memiliki  nilai  religius  seperti  sanggah  atau  merajan  dan kewajiban yang bertentangan dengan keagamaan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadinya perceraian bagi perkawinan  pada  gelahang  tersebut  seorang  anak  tunggal  akan  menjalankan  kewajiban  di  dua pihak  yaitu  keturunan  pihak  bapak  dan  pihak  ibu,  pasalnya  perkawinan  pada  gelahang  yang artinya  sama  sama  memiliki,  jadi  kewajiban  anak  akan  berlipat  ganda  jika  itu  perceraian dilakukan dengan baik baik, biasanya perceraian dilakukan penuh dengan emosi terhadap kedua belah  pihak.  Jika  dilihat  dari  pengertian  perkawinan  pada  gelahang  saat  terjadinya  perceraian, kewajiban suatu anak tunggal laki terhadap perceraian orang tua dalam perkawinan pada gelahang tersebut,  seorang  anak  akan  menjalankan  kewajiban  di  dua  pihak.  Jika  dilihat  dari  sistem kekeluargaan di Bali seorang anak akan mengikuti garis kekeluargaan pihak bapak, yang dimana sistem  kekeluargaan  di  Bali  sebagian  besar  menganut  sistem  patrilineal,  dalam  hal  ini  Segala sesuatu yang menyangkut dalam hal kewajiban penerusan keluarga baik itu skala maupun niskala, laki-laki yang menjadi pelaku utama. Pengaruh besar laki-laki di Bali seperti banjar maupun di desa yang ada di lingkungan keluarga pihak laki-laki, seperti ngayah di pura pura adat desa dan gotong royong di desa adat karena di lingkungan terdapat istilah menyama braya. Jika mengikuti pihak ibu atau keduanya harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu, apakah anak tersebut siap atau tidak menjalankan kewajiban di kedua pihak keluarga tersebut.
Hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya  perceraian  bagi  perkawinan  pada  gelahang  yaitu  Sistem  pewarisan  Dalam  keluarga yang melaksanakan perkawinan pada gelahang pada dasarnya menganut asas parental, akan tetapi
di daerah Bali menganut sistem patrilineal. Khusus mengenai pewarisan, hanya laki-laki saja yang berkewenangan dan mempunyai hak penuh terkait pewarisan. Dan juga kedudukan anak sebagai pewaris harta yang mempunyai nilai religius seperti tempat persembahyangan yang biasa disebut merajan (Ni Luh Putu Ayu Lestari 2021).

## 2. Saran
Saran  dari  simpulan  diatas  yakni  bagi  pemerintah  atau  perangkat  desa,  di  dalam perkawinan pada gelahang dengan aturan yang tidak tepat, sehingga penguatan melalui rumusan awig-awig  dan  disosialisasikan  agar  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  perkawinan  pada gelahang berpikir ulang untuk kedepannya.
Untuk  masyarakat  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  pada  gelahang,  harus menentukan sikap agar bisa meneruskan keturunan, dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak  keluarga  mempelai,  karena  tujuan  perkawinan  adalah  meneruskan  generasi,  dalam perkawinan pada gelahang harus bisa ikhlas dan memilih perkawinan biasa ataupun perkawinan nyeburin. Akan tetapi keturunan nantinya bisa meneruskan pihak keluarga bapak dan keluarga pihak  ibu.  Jika  memiliki  keturunan  anak  tunggal maka,  anak  harus  bisa memilih  dan  keluarga harus mengikhlaskan. Bagi pihak pihak yang sudah melangsungkan perkawinan pada gelahang agar bisa menentukan langkah kedepannya untuk meneruskan kewajiban atau hak serta keturunan baik itu di pihak mempelai laki-laki maupun perempuan karena dalam suatu perkawinan perlu adanya generasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Muhammad Alwin.  2022. “Sistem  Pembagian Harta Warisan  dalam Hukum Islam.” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9(1). Arif, M. Syaikhul. 2022. “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.” Jurnal  Hukum  Tata Negara 5(1).
Desak  Made  Dwipayani,  Dewa  Bagus  Sanjaya,  Ni  Ketut  Sari  Adnyani.  2022.
“Kedudukan  Anak  Kandung  sebagai  Ahli  Waris  pada  Sistem  Pewarisan  dalam Perkawinan Pada Gelahang.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4(2). Hitupeuw, Windia Adnyana dan Cruesa. 2009. Panduan Melakukan Pantauan Populasi Penyu di Pantai Peneluran Indonesia, WWF Indonesia . Jakarta. I Wayan Pradnyantha Wirasedana, I. Wayan Ery. 2020. “Rasio-rasio Keuangan sebagai Prediktor Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Akuntansi 30(6).
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group.
Maimun, dkk. 2018. Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri . Jakarta: Duta Media, Pamekasan.
Ni  Luh  Putu  Ayu  Lestari,  Ni  Luh  Made  Mahendrawat.  2021.  “Perlindungan  Hukum terhadap Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicatatkan.” Jurnal Preferensi Hukum 2(1).
Nugroho, Sigit Sapto. 2021. Hukum Hak Asasi Manusia . Jakarta: Lakeisha.
Oktavia,  Wanis  Aisyah.  2016.  “Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Tunggal  terhadap  Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kota Pontianak).” Jurnal Gloria Yuris 4(3).