Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2649

## TEORI PUBLIC SPHERE DALAM KOMUNIKASI POLITIK

## Kianti Azizah
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia kianti.azizah21@ui.ac.id

## Abstrak
Ruang public atau public sphere merupakan ruang berdiskusi yang menurut Habermas dikatakan ideal jika terbuka  untuk  semua  masyarakat  tanpa  memperhatikan  posisi  kelas  sosialnya,  setiap  partisipan  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  saling  memengaruhi  melalui  argumen  mereka,  dan  ketidakadaan  hierarki pada proses berlangsungnya ruang public. Komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik karena pesan  yang  diungkapkan  dalam  proses  komunikasi  bercirikan  politik,  yakni  berkaitan  dengan  kekuasaan politik  negara,  pemerintahan,  dan  juga  aktivitas  komunikator  dalam  kedudukannya  sebagai  pelaku kegiatan  politik.  Ruang  public  dalam  komunikasi  politik  menjadi  objek  dari  penelitian  ini.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan library research yang merupakan pendekatan dengan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi kajian penelitian dengan menggunakan in  depth  analysis.  Penelitian  ini  menunjukan  ruang  public  dapat  terjadi  dalam  ranah  komunikasi  politik. Jika sebelumnya ruang public lebih bersifat langsung, saat ini ruang public cendrung terbentuk pada ranah digital.  Namun,  pada  prakteknya,  jika  disesuaikan  dengan  indikator  yang  dikemukakan  oleh  Habermas, hampir tidak ditemukan ruang public yang ideal dan memenuhi syarat seluruh indikator. Kata Kunci: Public Sphere; Komunikasi Politik; Jürgen Habermas; Kualitatif.

## Abstract
Public space or public sphere is a discussion space which according to Habermas is said to be ideal if it is open  to  all  people  regardless  of  social  class  position,  each  participant  has  the  same  opportunity  to influence  each  other  through  their  arguments,  and  there  is  no  hierarchy  in  the  process  of  public  space. Political  communication  is  an  object  of  study  in  political  science  because  the  messages  expressed  in  the communication  process  have  political  characteristics,  namely  relating  to  the  political  power  of  the  state, government,  and  also  the  activities  of  the  communicator  in  his  position  as  a  perpetrator  of  political activities. Public space in political communication is the object of this research. The research was carried out using library research, which is an approach using data collection techniques through library sources that have relevance to research studies using in-depth analysis. This research shows that public space can occur in the realm of political communication. If previously public space was more direct, now public space tends to be formed in the digital realm. However, in practice, if we adjust it to the indicators put forward by Habermas, we can hardly find ideal public spaces that meet the requirements of all the indicators. Keywords: Public Sphere; Political Communication; Jürgen Habermas; Qualitative.

## PENDAHULUAN
Public  sphere  atau  ruang  public  merupakan  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Jürgen Habermas  pada  tahun  1989  melalui  The  Structural  Transformation  of  The  Public  Sphere:  an Inquiry  into  a Category of Bourgeois Society. Ruang public sendiri berasal dari kata ruang atau sphere.  Dalam  bahasa  Yunani,  ruang  public  merupakan  ruang  atau  tempat  orang-orang  bisa berdiskusi, duduk berkonsultasi, duduk di pengadilan atau bahkan dimana orang bisa melakukan
tindakana bersama. 1
Perubahan  kultur  masyarakat  dalam  menanggapi  regulasi  maupun  realitas  politik  pada abad ke-18 disinyalir sebagai awal terbentuknya public sphere atau ruang public. Habermas juga mengungkapkan  bahwa  ruang  public  adalah  suatu  lingkup  individu  privat  yang  terhimpun membentuk suatu public yang bisa menjalankan diskusi secara  rasional, membentuk opini, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. 2
Baru-baru ini, terdapat beberapa peristiwa yang kembali menciptakan ruang public. Salah satunya  adalah  peristiwa  perpisahan  dengan  Anies  Baswedan.  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies Rasyid Baswedan mengakhiri masa jabatannya pada Minggu, 16 Oktober 2022. Perpisahan Anies pada Jumat, 14 Oktober 2022 dilakukan dengan beragam kegiatan. Salah satu kegiatan yang ada adalah  diskusi  mendadak  dengan  Koalisi  Perjuangan  Warga  Jakarta  (KOPAJA).  Dilansir  dari republika.co.id,  Anies  mengajak  partisipan  untuk  duduk  di  depan  pintu  gerbang  Balai  Kota Jakarta  dan  berdiskusi  secara  terbuka  dengan  pengunjuk  rasa.  Ditemani  oleh  Wakil  Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, mereka berbicara dengan partisipan secara terbuka membahas isu-isu di Jakarta.  Pada  diskusi  yang  terjadi,  terlihat  bahwa  semua  partisipan  dapat  menyampaikan pendapat,  opini,  keluhan,  dan  berkomentar  secara  langsung.  Anies  maupun  Riza  juga mendapatkan  kesempatan  untuk  langsung  menanggapi  pertanyaan  dan  komentar  dari  partisipan. Pada  situasi  ini,  Anies  dan  Riza  tampak  berusaha  mewadahi  public  untuk  berbicara  secara langsung serta membangun ruang public bagi partisipan yang ada disitu.
Selain itu, ada juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menciptakan ruang public secara digital melalui sosial media khususnya facebook yang dimilikinya. Pada facebook tersebut, Ridwan  Kamil  gemar  mengunggah  post  dengan  tema  tertentu  untuk  kemudian  ditanggapi  oleh masyarakat. Salah satu postingnya yang dikutip dari Zaenudin bertema “Terstruktur, Masif, dan Berkelanjutan”.  Pada  post  tersebut,  masyarakat  bebas  menyuarakan  pendapat,  opini,  hingga keluhan  yang  dimiliki. 3 Komentar  masyarakat  yang  dianggap  penting  juga  akan  ditanggapi sehingga kerap muncul diskusi pada unggahan dari Ridwan Kamil.
Subiakto menjelaskan bahwa suatu komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan tentang politik, namun  secara potensial dan actual dapat berakibat atau mempunyai  konsekuensi dalam  suatu  fungsi  system  politik  bisa  dikatakan  sebagai  komunikasi  politik. 4 Konsekuensi
1 Jurgen  Habermas, The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere:  An  Inquiry  into  a Category of Bourgeois Society (MIT Press, 1991), H. 3-4.
2 Habermas, The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere:  An  Inquiry  into  a  Category  of Bourgeois Society . 3 H N Zaenudin dan S Suwatno, “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and  Public Policy,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 145 (April 2018): 012007, https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012007.
4 H. Subiakto dan R. Ida, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi (Jakarta: Prenamedia Group, 2012).
politik  menjadi  unsur  utama  yang  membedakan  komunikasi  politik  dengan  jenis  komunikasi lainnya.
Fenomena ruang public atau public sphere ini di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang  menarik.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  diteliti  ketika  public  sphere  tersebut  diaplikasikan dalam  komunikasi  politik  di  tengah  masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diputuskan penyusunan  jurnal  penelitian  yang  bertujuan  yang  berjudul  Teori  Public  Sphere  dalam Komunikasi  Politik  yang  bertujuan  untuk:  1)  mencari  tahu  dan  mendeskripsikan  bagaimana implementasi teori public  sphere ini dalam  komunikasi politik; 2) mencari relevansi antara teori lama dengan peristiwa baru.

## TINJAUAN LITERATUR
Penulisan  ini  akan  menggunakan  teori  public  sphere  dalam  komunikasi  politik.  Konsep tentang  ruang  public  ini  tidak  terlepas  dari  Jürgen  Habermas  yang  merupakan  seorang  filsuf kontemporer dan ahli  teori  sosial dari Jerman. Habermas dalam gagasannya terkait  ruang  public mengatakan  adanya  public  sphere  menyaratkan  keaktifan  dari  masyarakat  yang  memanfaatkan hak-haknya  untuk  ikut  terlibat  berpikir  di  dalam  suatu  wacana  yang  sedang  hangat  pada  suatu waktu tertentu khususnya berkaitan dengan permasalahan politik.
Habermas  mendefinisikan  tiga  kriteria  sebagai  syarat  dinyatakannya  public  sphere  yang berhasil. Pertama, terbuka  untuk  semua masyarakat tanpa memperhatikan posisi  kelas sosialnya. Penghubung dari ruang public ini bukan terletak pada kelas sosial, melainkan keinginan bersama untuk  mendiskusikan  isu-isu  yang  sesuai  dengan  ketertarikan  public.  Kedua,  setiap  partisipan memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  saling  memengaruhi  melalui  argument  mereka.  Ketiga, kesuksesan  ruang  public  dapat  diukur  dari  tingkat  akses  dan  otoritas,  ketidakadaan  hierarki, kualitas dari partisipan, dan peraturan hukum.
Sejalan  dengan  hal  ini,  penelitian  dari  Zaenudin  juga  menunjukan  bahwa  kesuksesan ruang  public  dapat  diukur  melalui  aksesibilitas  yang  artinya  semua  masyarakat  dapat menjangkaunya,  level  otonomi  yang  artinya  setiap  individu  yang  berpartisipasi  dapat  bebas berpendapat  tanpa  ada  tekanan,  dan  penolakan  hierarki  yang  artinya  semua  partisipan  ada  pada level yang sama. 5
Thomas  Tokan  dalam  buku  Komunikasi  Politik  menyebutkan  Maswadi  Rauf,  seorang pakar  politik  menjelaskan  bahwa  komunikasi  politik  adalah  objek  kajian  ilmu  politik  karena pesan  yang  diungkapkan  dalam  proses  komunikasi  bercirikan  politik,  yakni  berkaitan  dengan kekuasaan  politik  negara,  pemerintahan,  dan  juga  aktivitas  komunikator  dalam  kedudukannya
5 Zaenudin dan Suwatno, “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy.”
sebagai pelaku kegiatan politik. 6
Menurut Nahrul Hayat dalam buku Komunikasi Politik menjelaskan bahwa pesan dalam komunikasi  politik  ada  dan  berlangsung  untuk  mengikuti  perubahan  serta  perkembangan informasi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Komunikator  dan  partisipan  dapat  mengerti  dengan jelas  isi,  tujuan,  dan  keinginan  pesan  yang  disampaikan  tersebut  bertujuan  untuk  memengaruhi atau membentuk opini public. 7

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  library  research  yang  merupakan  pendekatan  dengan  teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi kajian penelitian dengan  menggunakan  indepth  analysis.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  dengan  mengumpulkan  bahan  kepustakaan  yang  relevan  terhadap  tema  penelitian yaitu  Teori  Public  Sphere  dalam  Komunikasi  Politik.  Teknik  analisis  data  penelitian  akan dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang dapat menghasilkan uraian konklusi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian pertama berjudul Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy dari Zaenudin.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  bagaimana  Ridwan  Kamil  melakukan sosialisasi  kebijakan  public  melalui  ruang  public  digital  khususnya  Facebook,  mengeksplorasi bagaimana  gaya  retorika  Ridwan  Kamil  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  public,  dan mengeksplorasi bagaimana pemilihan tematik dapat menarik perhatian masyarakat. 8 Penelitian ini menggunakan  analisis  wacana  sebagai  metode  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Analisis wacana  mengacu  pada  pendekatan  yang  menggunakan  teori  interdisipliner  terkait  dengan  ranah public digital, politik, kebijakan public, dan retorika.
Penelitian  kedua  berjudul  New  Media,  Contentious  Politics,  and  Political  Public  Sphere in  Iran  oleh  Sohrabi.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  tantangan  teknologi  komunikasi  baru seperti internet, smartphone, dan televisi satelit berpengaruh terhadap berfungsinya sistem politik otoriter  dan  ideologis  Iran.  Dengan  fokus  pada  protes  nasional  yang  melanda  lusinan  kota  Iran pada  2017-2018  dan  2019,  penelitian  ini  menjelaskan  cara  media  baru  telah  mengintensifkan politik  yang  kontroversial  dan  memfasilitasi  tindakan  kolektif  oposisi. 9 Ini  juga  menunjukkan proses di mana internet telah memperluas, mendiversifikasi dan memperumit ruang publik politik
6 T. Tokan, Komunikasi Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
7 N. Hayat, Komunikasi Politik (Jakarta: IAIN, 2019).
8 Zaenudin dan Suwatno, “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy.”
9 Hadi  Sohrabi,  “New  Media,  Contentious  Politics,  and  Political  Public  Sphere  in  Iran,” Critical Arts 35, no. 1 (2 Januari 2021), https://doi.org/10.1080/02560046.2021.1887311.
Iran dengan memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada suara-suara yang  berbeda  untuk  didengar  di  depan  umum,  dan  dengan  memungkinkan  mereka  untuk mengatur agenda untuk percakapan publik.
Penelitian  ketiga  berjudul  Three  Dimensions  of  The  Public  Sphere  on  Facebook  oleh Dominik  Batorski  dan  Ilona  Grzywińska.  Penelitian  ini  menganalisis  mengenai  ruang  public onlinde  dalam  tiga  dimensi  yang  diperkenalkan  oleh  Dahlgren:  struktural,  representasional  dan interaksional.  Subjek  utama  analisis  adalah  Facebook  khususnya  aktivitas  pengguna  Facebook Polandia  di  Halaman  Facebook  partai  politik  dan  politisi. 10 Para  peneliti  menganalisis  data tentang  semua  pengguna  yang  aktif  di  halaman  tersebut  selama  dua  periode  4  bulan  Februari  – Juni  pada  tahun  2013  dan  2015.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis kuantitatif  dari  data  yang  dikumpulkan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  mix-method yang  direkomendasikan  untuk  internet  studies.  Metode  yang  dipilih  adalah  analisis  jaringan sosial, analisis cluster hirarki, dan regresi linear.
Penelitian  keempat  ditulis  oleh  Katharine  Dommett  and  Peter  J.  Verovšek  berjudul Promoting  Democracy  in  the  Digital  Public  Sphere:  Applying  Theoretical  Ideals  to  Online Political  Communication.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  debat  demokratis  yang  telah mengalami  transformasi  struktural  karena  munculnya  internet,  media  sosial,  dan  komunitas online.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  empiris  wacana  online  dalam  menyoroti  keragaman tren  yang  terdeteksi  oleh  studi  ruang  public  digital. 11 Penelitian  ini  berpendapat  bahwa  teori politik  dan  analisis  empiris  diperlukan  untuk  mempromosikan  demokrasi  dengan  menggunakan model “Kedai Kopi” Jürgen Habermas.
Penelitian  kelima  adalah  Indonesia’s  Rise  in  Digital  Democracy  and  Youth’s  Political Participation  oleh  Muhammad  Saud  &  Hendro  Margono.  Penelitian  ini  menerangkan  bahwa platform media digital secara khusus telah membentuk kembali struktur politik Indonesia. Publik menggunakan aplikasi media sosial  untuk partisipasi politik dan ekspresi opini politik mereka. 12
Penelitian  ini  dilakukan  di  Indonesia  untuk  mengkaji  dampak  media  digital  di  kalangan  anak mudah  dan  keterlibatan  politik  mereka  melalui  platform  digital.  Penelitian  ini  dipengaruhi  oleh fenomena  masifnya  partisipasi  mahasiswa  yang  terjadi  pada  Agustus  2019  di  Indonesia  sebagai reaksi  terharap  undang-undang  korupsi  yang  baru.  Penelitian  ini  memilih  teori  ruang  public
10 Dominik  Batorski  dan  Ilona  Grzywińska,  “Three  Dimensions  of  the  Public  Sphere  on Facebook,” Information, Communication & Society 21, no. 3 (4 Maret 2018), https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329.
11 Katharine Dommett dan Peter J. Verovšek, “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication,” Javnost - The Public 28, no. 4 (2 Oktober 2021), https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206.
12 Muhammad  Saud  dan  Hendro  Margono,  “Indonesia’s  Rise  in  Digital  Democracy  and  Youth’s Political  Participation,” Journal  of  Information  Technology  &  Politics 18,  no.  4  (2  Oktober  2021), https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019.
Jürgen Habermas yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian yaitu partisipasi pemuda dalam masalah  politik  untuk  belajar  dan  mendiskusikan  keyakinan  bersama  di  ruang  public.  Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling kepada 400 responden.
Ringkasan dari kelima penelitian tersebut dirangkum dalam tabel 1, untuk memudahkan membandingkan masing-masing jurnal penelitian.

## Tabel 1 Literatur Terdahulu
No Judul Penelitian  dan Penulis Teori Penelitian dan Penerapannya Metode Penelitian 1 Ridwan Kamil’s Digital  Public  Sphere and Public Policy Zaenudin, H.N & Suwatno, S. 13 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali bagaimana  Ridwan  Kamil  melakukan sosialisasi  kebijakan  public  melalui  ruang public digital khususnya Facebook, mengeksplorasi  bagaimana  gaya  retorika Ridwan  Kamil  dalam  mensosialisasikan kebijakan  public,  dan  mengeksplorasi bagaimana pemilihan tematik dapat menarik  perhatian  masyarakat.  Hasil  dari penelitian  menyatakan  bahwa  Ridwan Kamil  sukses  membentuk  ruang  public digital pada facebook. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis wacana. 2 New Media, Contentious  Politics, and  Political  Public Sphere in Iran Sohrabi, Hadi. 14 Penelitian ini membahas mengenai tantangan teknologi komunikasi baru seperti  internet, smartphone, dan  televisi satelit  berpengaruh  terhadap  berfungsinya sistem  politik  otoriter  dan  ideologis  Iran.
Dengan  fokus  pada  protes  nasional  yang melanda  lusinan  kota  Iran  pada  2017-2018 dan  2019,  penelitian  ini  menjelaskan  cara media  baru  telah  mengintensifkan  politik yang kontroversial dan memfasilitasi tindakan kolektif oposisi. Ini juga menunjukkan  proses  di  mana  internet  telah memperluas, mendiversifikasi dan memperumit  ruang  publik  politik  Iran dengan  memberikan  kesempatan  yang belum  pernah  terjadi  sebelumnya  kepada suara-suara yang berbeda untuk didengar di depan  umum,  dan  dengan  memungkinkan mereka  untuk  mengatur  agenda  untuk percakapan  publik.  Hasil  dari  penelitian  ini menjelaskan bahwa negara ideologis seperti Iran  sangat  rentan  terhadap  arus  bebas berita  dan  ide-ide  yang  difasilitasi  oleh teknologi komunikasi baru. Metode penelitian adalah critical interpretive. 3 Three  Dimensions  of Penelitian ini menganalisis mengenai ruang  Metode yang
13 Zaenudin dan Suwatno, “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy.”
14 Sohrabi, “New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran.”
No Judul Penelitian  dan Penulis Teori Penelitian dan Penerapannya Metode Penelitian The  Public  Sphere  on Facebook Batorski,  Dominik    &
Grzywińska, Ilona. 15
public onlinde dalam tiga dimensi: struktural, representasional dan interaksional.  Subjek  utama  analisis  adalah Facebook  khususnya  aktivitas  pengguna Facebook  Polandia  di  Halaman  Facebook partai  politik  dan  politisi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hanya  sebagian  kecil pengguna  Facebook  yang  aktif  dalam diskusi  politik  publik  yang  berlangsung  di
Halaman  Facebook  politik.  Namun,  tingkat keterlibatan  tergantung  pada  peristiwa politik  terkini  yang  terjadi  di  ruang  publik offline,  biasanya  pengguna  lebih  aktif selama kampanye pemilu digunakan pada penelitian  ini  adalah analisis kuantitatif dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix- method yang direkomendasikan untuk internet studies. Metode yang dipilih adalah analisis jaringan sosial, analisis cluster  hirarki,  dan regresi linear. 4 Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical  Ideals  to Online Political Communication Dommett,  Katharine & Peter J. Verovšek. 16
Penelitian  ini  membahas  mengenai  debat demokratis yang telah mengalami transformasi  struktural  karena  munculnya internet,  media  sosial,  dan  komunitas online. Penelitian ini menggunakan analisis empiris  wacana  online  dalam  menyoroti keragaman  tren  yang  terdeteksi  oleh  studi ruang public digital. Penelitian ini berpendapat bahwa teori politik dan analisis empiris  diperlukan  untuk  mempromosikan demokrasi  dengan  menggunakan  model
“Kedai  Kopi”  Jürgen  Habermas.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ruang public digital merupakan seperangkat ruang kompleks  yang  pada  praktiknya  sangat bervariasi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif 5 Indonesia’s  Rise  in Digital Democracy and  Youth’s  Political Participation Saud,  Muhammad  & Margono, Hendro. 17 Penelitian ini menerangkan bahwa platform media digital secara khusus telah membentuk kembali struktur politik
Indonesia.  Publik  menggunakan  aplikasi media  sosial  untuk  partisipasi  politik  dan ekspresi opini politik mereka. Penelitian ini dilakukan  di  Indonesia  untuk  mengkaji dampak  media  digital  di  kalangan  anak mudah  dan  keterlibatan  politik  mereka melalui  platform  digital.  Penelitian  ini dipengaruhi oleh fenomena masifnya partisipasi  mahasiswa  yang  terjadi  pada Agustus  2019  di  Indonesia  sebagai  reaksi Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling kepada 400 responden
15 Batorski dan Grzywińska, “Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook.”
16 Dommett dan Verovšek, “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere.”
17 Saud  dan  Margono,  “Indonesia’s  Rise  in  Digital  Democracy  and  Youth’s  Political Participation.”
No Judul Penelitian  dan Penulis Teori Penelitian dan Penerapannya Metode Penelitian terharap undang-undang korupsi yang baru. Penelitian  ini  memilih  teori  ruang  public Jürgen  Habermas  yang  memiliki  korelasi dengan  tujuan  penelitian  yaitu  partisipasi pemuda  dalam  masalah  politik  untuk belajar  dan  mendiskusikan  keyakinan bersama  di  ruang  public.  Hasil  dari penelitia  ini  menunjukan  bahwa  pemuda berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan termasuk  undang-undang  baru,  serta  turut memperkuat  demokrasi  dan  berkontribusi pada struktur politik Indonesia.
Pada  penelitian  pertama  yaitu  Ridwan  Kamil’s  Digital  Public  Sphere  and  Public  Policy dijelaskan bahwa Ridwan Kamil berhasil dalam membangun ruang public digital khususnya pada facebook.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tiga  factor  suksesnya  ruang  public  yaitu  aksesibilitas, peniadaan  level  otonomi  dan  hierarki.  Facebook  merupakan  sosial  media  yang  dapat  diakses secara bebas oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada batasan kelas sosial, artinya masyarakat dari kelas ekonomi bawah juga dapat terlibat aktif dalam  diskusi dan memiliki kesempatan yang sama untuk didengarkan aspirasinya. Pada penelitian ini juga dinyatakan bahwa masyarakat bebas berpendapat  tanpa  ada  tekanan.  Dalam  ruang  public  digital  yang  dibentuk  oleh  Ridwan  Kamil tersebut,  masyarakat  bebas  menyampaikan  komentarnya.  Tidak  ada  pihak  yang  akan  menekan terkait komentar yang dikeluarkan oleh masyarakat. Ketiga, tidak ada hierarki dalam ruang public digital yang dibentuk oleh Ridwan Kamil. Semua masyarakat berada pada level yang sama untuk didengarkan  dan  ditanggapi  komentarnya  tanpa  memandang  latar  belakang  dari  masyarakat tersebut.
Penelitian  kedua  menjelaskan  bahwa  Iran  sangat  rentan  terhadap  arus  bebas  berita  dan ide-ide  yang  difasilitasi  oleh  teknologi  komunikasi  baru.  Di  Iran,  setelah  revolusi  Islam  1979, negara menikmati hegemoni yang tak terbantahkan atas ruang publik selama sekitar tiga dekade. Aparat  propaganda  rezim  berfungsi  tanpa  oposisi  yang  berarti:  televisi  dan  radio  milik  negara mendominasi  lanskap  media  dan  pers  diawasi  dan  disensor  dengan  ketat;  buku  teks  dan kurikulum sekolah dipenuhi dengan ajaran agama dan ideologi anti-imperialis; ulama mengambil peran  yang  bervariasi  di  sekolah  dan  universitas;  jutaan  orang  turun  atau  dibawa  ke  jalan  pada beberapa  kesempatan  setiap  tahun-mis.  Hari  Republik  Islam,  Hari  Quds  [anti-Zionisme],  dan sejenisnya-untuk  merayakan  atau  berdemonstrasi;  Khotbah  Jumat  disiarkan  di  televisi  di  mana ulama konservatif membahas masalah budaya, agama, sosial dan politik; dan ruang publik telah didekorasi  dengan  lukisan  dinding  dan  mural  para  pemimpin  dan  martir  revolusi.  Mereka  yang tidak mengidentifikasi dengan  wacana dominan yaitu sekelompok intelektual,  akademisi,  aktivis
masyarakat  sipil,  aktivis  hak-hak  perempuan,  dan  etnis  minoritas-dipaksa  ke  dalam  lingkaran tertutup dan pertemuan pribadi. Namun, sejak tahun 1990-an, dominasi negara atas wacana publik semakin  digerogoti  oleh  media  baru.  Melalui  media  baru,  oposisi  dari  dalam  dan  luar  Iran menjadi pemain penting dalam membentuk opini public dan memengaruhi hasil pemilu.
Penelitian kedua ini menerangkan bahwa ruang public semula tidak ada di Iran. Namun, perkembangan dari teknologi komunikasi media baru memberikan ruang untuk public berbicara, berpendapat, dan menyatakan protes terhadap pemerintahannya. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti lebih kompleks. Namun, dapat disimpulkan bahwa ruang public di media baru tidak terbentuk  sesuai  dengan  syarat  suksesnya  ruang  public.  Artinya,  masih  ada  penekanan  dalam penyampaian opini, meskipun akses dan peniadaan level  hierarki sudah terjadi pada ruang public di teknologi komunikasi media baru yang ada di Iran. Menariknya adalah bagaimana ruang public ini muncul sebagai suatu tanggapan dari keterbatasan ruang public itu sendiri.
Penelitian  ketiga  berjudul  Three  Dimensions  of  The  Public  Sphere  on  Facebook menunjukkan  bahwa  hanya  sebagian  kecil  pengguna  Facebook  yang  aktif  dalam  diskusi  politik publik  yang  berlangsung  di  Halaman  Facebook  politik.  Namun,  tingkat  keterlibatan  tergantung pada peristiwa politik  terkini  yang  terjadi di  ruang publik offline, biasanya pengguna lebih aktif selama  kampanye  pemilu.  Penelitian  ini  menyampaikan  bahwa  Facebook  tidak  memberikan ruang  publik  alternatif  bagi  aktor  politik  yang  kurang  hadir  di  media  mainstream.  Partai  dan politisi yang terlihat di media tradisional juga menarik penggemar aktif di media  sosial (dimensi representasional). Meskipun demikian, kelompok-kelompok non-parlemen memiliki lebih banyak penggemar aktif di Facebook dibandingkan dengan penggemar mereka di media arus utama. Pada akhirnya,  publik  online  di  Facebook  terfragmentasi  dan  mengelompok  menjadi  kelompok- kelompok politik yang homogen (dimensi interaksi), sehingga mendukung hipotesis 'ruang gema'. Divisi  lebih  kecil  ketika  ada  lebih  banyak  pengguna  yang  terlibat  secara  signifikan.  Namun, sebagian besar hubungan lintas sektor ini adalah hasil dari kampanye pemilu.
Penelitian  keempat  berjudul  Promoting  Democracy  in  the  Digital  Public  Sphere:
Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication menunjukan bahwa ruang public digital adalah seperangkat ruang  komples yang praktiknya sangat bervariasi. Berdasarkan model normatif  Habermas  tentang  kedai  kopi,  penelitian  ini  mengidentifikasi  dua  tolok  ukur  penting untuk diskusi publik: (1) beragam komunitas yang menyatukan individu dari seluruh masyarakat, dan;  (2)  pengetahuan  umum  yang  tersedia  untuk  umum  yang  memungkinkan  diskusi  berlanjut melawan  serangkaian  fakta  yang  diterima  bersama.  Penelitian  ini  berpendapat  bahwa  wawasan teoretis  dan  empiris  dapat  digabungkan  dengan  baik  untuk  mempromosikan  tanggapan  terhadap tren  masyarakat.  Meskipun  analisis  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  demokrasi  deliberatif  dan ruang  publik  kedai  kopi,  argumen  yang  lebih  luas  mengenai  perlunya  fertilisasi  silang  tidak
terbatas  pada  tradisi  yang  satu  ini,  tetapi  dapat  digunakan  untuk  mempromosikan  cita-cita demokrasi yang selaras dengan tradisi lain dalam teori demokrasi.
Penelitian  kelima  yang  berjudul  Indonesia’s  Rise  in  Digital  Democracy  and  Youth’s Political  Participation  menunjukan  bahwa  pemuda  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan termasuk undang-undang baru, serta turut memperkuat demokrasi dan berkontribusi pada struktur politik Indonesia. Artinya, ruang public digital dalam hal ini terbentuk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  studi  literatur  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  public  sphere terjadi dalam ranah komunikasi politik. Namun, dari kelima jurnal yang ditemukan, public sphere saat  ini  terjadi  di  ruang  digital.  Kelima  penelitian  yang  ditemukan  menjelaskan  bahwa  media sosial menjadi ruang baru untuk terbentuknya ruang public khususnya dalam komunikasi politik.
Jürgen  Habermas  yang  menyatakan  bahwa  suksesnya  ruang  public  terlihat  dari  adanya aksesibilitas  yang  dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat,  level  otonomi  yang  artinya  setiap individu  yang  berpartisipasi  dapat  bebas  berpendapat  tanpa  ada  tekanan,  dan  penolakan  hierarki yang  artinya  semua  partisipan  ada  pada  level  yang  sama.  Jika  berdasarkan  indikator  dari Habermas tersebut, hanya jurnal pertama yang menyatakan ruang public berhasil terbentuk dalam komunikasi  politiknya  Ridwan  Kamil.  Keempat  jurnal  lainnya  menyatakan  bahwa  pada prakteknya,  ruang  public  jauh  lebih  kompleks  dan  bervariasi  khususnya  dalam  komunikasi politik.  Tidak  ditemukan  penelitian  yang  menunjukan  terbentuknya  ruang  public  yang  ideal dalam ranah komunikasi politik.
Penelitian  ini  menunjukan  ruang  public  dapat  terjadi  dalam  ranah  komunikasi  politik.
Jika  sebelumnya  ruang  public  lebih  bersifat  langsung,  saat  ini  ruang  public  cendrung  terbentuk pada  ranah  digital.  Namun,  pada  prakteknya,  jika  disesuaikan  dengan  indikator  yang dikemukakan  oleh  Habermas,  hampir  tidak  ditemukan  ruang  public  yang  ideal  dan  memenuhi syarat seluruh indikator.

## DAFTAR PUSTAKA
Batorski,  Dominik,  dan  Ilona  Grzywińska.  “Three  Dimensions  of  the  Public  Sphere  on Facebook.” Information,  Communication  &  Society 21,  no.  3  (4  Maret  2018). https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329.
Dommett, Katharine, dan Peter J. Verovšek. “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying  Theoretical  Ideals  to  Online  Political  Communication.” Javnost  -  The  Public 28, no. 4 (2 Oktober 2021). https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206.
Habermas,  Jurgen. The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere:  An  Inquiry  into  a Category of Bourgeois Society . MIT Press, 1991.
Hayat, N. Komunikasi Politik . Jakarta: IAIN, 2019.
Saud,  Muhammad,  dan  Hendro  Margono.  “Indonesia’s  Rise  in  Digital  Democracy  and  Youth’s Political  Participation.” Journal  of  Information  Technology  &  Politics 18,  no.  4  (2 Oktober 2021). https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019.
Sohrabi,  Hadi.  “New  Media,  Contentious  Politics,  and  Political  Public  Sphere  in  Iran.” Critical Arts 35, no. 1 (2 Januari 2021). https://doi.org/10.1080/02560046.2021.1887311.
Subiakto, H., dan R. Ida. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi . Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
Tokan, T. Komunikasi Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Zaenudin, H N, dan S Suwatno. “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy.” IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science 145  (April  2018):  012007. https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012007.