ISSN 2407-635X

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LOGISTIK HALAL
Euis Saribanon ITL Trisakti nengnonon04@gmail.com Okin Purba ITL Trisakti okin.purba@gmail.com Lira Agushinta ITL Trisakti agusinta@yahoo.com

## Abstrak
This  study  aims  to  see  the  effectiveness  of  the  implementation  of  halal  logistics  and  the implementation  of  halal  policies  in  logistics  service  providers  in  Indonesia.  The  need  for  a halal market in Indonesia is increasing and the market is no longer just talking in the context of  food,  but  also  has  become  a  lifestyle.  With  this  phenomenon,  the  logistics  sector  and  the product  supply  chain  must  also  apply  halal  aspects  to  the  industry.  As  a  pioneer  of  Halal Assurance  System  (Sistem  Jaminan  Halal/  SJH)  Logistics  where  companies  must  be  able  to maintain  halal  during  the  supply  chain  process  and  ensure  that  the  products  distributed  do not  contaminate  between  halal  and  non-halal  products.  This  research  was  conducted  using descriptive  method.  Data  was  collected  through  direct  observation  in  the  field,  interviews with employees and literature studies.
Keywords : Halal, Logistics, Policy, Effectiveness, Implementation

## PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Saat  ini  pilihan  masyarakat  telah bergeser  dari  memilih  produk  murah  dan sehat  ke  pangan  dan  produk  yang  aman, sehat  dan  halal.  Karena,  produk  yang  halal disamping  terjamin  kesyariahannya  juga diyakini  mengandung  keberkahan.  Gaya hidup tersebut sudah menjadi tren masyarakat  dunia.  Mulai  dari  pangan  dan produk  halal  seperti  pariwisata  halal, keuangan,  fesyen,  kosmetik,ndan  obat- obatan  sudah  menjadi  perhatian  masyarkat Internasional.  Produk  halal  adalah  produk yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan syariat  Islam.  Produk  yang  beredar  di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, UU mewajibkan  bahwa  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Suatu produk  dapat  disebut  produk  halal  apabila sudah  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Halal adalah  segala  sesuatu  yang  diijinkan  oleh syariat  untuk  dipakai  atau  dikonsumsi. Pemerintah  wajib  melaksanakan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  halal  yakni  UU
no.33 tahun 2014 dengan segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan regulasi lainnya.  Namun  Pemerintah  juga  sebaiknya segera  membangun  infrastruktur  industry halal  seperti  pelabuhan,  kargo  udara, kawasan  industry  dan  logistik  halal  seperti yang  saat  ini  telah  dan  sedang  dibagun  oleh Malaysia,  Singapura,  Brunei,  Cina  Taiwan, Korea  Selatan,  Jepang  dan  Thailand. Negara–negara tersebut sangat serius menciptakan infrastruktur industri halal guna mendorong  peningkatan  pangan  dan  produk halal  mereka  untuk  masuk  di  pasar  global. Tingginya permintaan domestik akan produk halal  dan  terbukanya  pasar  Asean  dan Internasional  mendorong  industri  halal nasional  perlu  memperhatikan  bukan  hanya sisi  merek  tetapi  juga  bagaimana  produk sampai  ke  tangan  konsumen.  Dari  sisi logistik,  pengiriman  produk  halal  harus dipisah dari produk haram. Hal ini dilakukan untuk  menghindari  kontaminasi  produk haram  tersebut.  Peningkatan  permintaan produk  halal  yang  semakin  meningkat mendorong  kebutuhan  pentingnya  halal logistik.  Sebagai  bagian  dari  manajemen rantai  pasok  produk  halal,  halal  logistik
ISSN 2407-635X
Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi,  dan  distribusi  produk-produk halal ke konsumen.
Sistem  halal  logistik  harus  menjamin  bahwa produk-produk  yang  sampai  ke  tangan konsumen tetap terjamin kehalalannya selama  proses  kegiatan  logistik,  baik  di gudang  bahan  baku,  di  pabrik,  di  gudang barang  jadi,  alat  angkut,  pengemasan,  retail dan  sampai  kepada  konsumen  akhir.  Dalam konteks  sistem  manajemen  rantai  pasok, proses  produk  halal  mencakup  kegiatan: penyimpanan bahan baku, produksi, pengolahan  dan  pengemasan,  penyimpanan barang jadi, dan distribusi produk sampai ke konsumen  akhir.  Proses  produk  halal mensyaratkan  lokasi,  tempat,  dan  alat pengolahan  produk  halal  wajib  dipisahkan dengan  lokasi,  tempat,  dan  alat  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Aktivitas  halal  akan  mengendalikan  proses halal  logistik.  Kehalalan  suatu  produk  tidak terlepas  dari  mana  dan  bagaimana  suatu produk  berasal  dan  diproses/diproduksi. Jaminan  mampu  telusur  merupakan  salah satu  aspek  bahwa  kehalalan  suatu  prosuk dapat  ditelusuri  termasuk  dalam  hal  ini adalah  proses-proses:  Penyimpanan  barang di  gudang  produsen  bebas  terkontaminasi dan  pencampuran  barang  tidak  jelas. Pengangkutan  barang  dari  gudag  produsen ke  tempat  penimbunan  sementara  harus hygiene alat angkutnya. Penyimpanan barang di  tempat  penimbunan  sementara  bebas terkontaminasi  antara  yang  halal  dan  non halal.  Proses-proses  lain  yang  harus  bebas kontaminasi  dalam  :  Packing,marketing  dan labeling  termasuk  pemisahan  container  pada saat akan dikapalkan dan proses penanganan di negara tujuan, dan sebagainya.
Jasa logistik yang dimulai dari pemesanan,  pengiriman  bahan  baku  untuk produksi, pergudangan atau inbound logistics dan  penyimpanan  sampai  distribusi  produk jadi  kepada  konsumen  atau  outbound logistics  .  Perusahaan penyedia jasa logistic Indonesia  meluncurkan  layanan  jasa  logistik produk  halal  karena  ingin  memberi  rasa aman  dan  kenyaman  kepada  para  konsumen
baik  pihak  Pabrik  pemilik  merek  sampai pada  konsumen  akhir  dalam  menggunakan produk  yang halal. Tidak hanya pabrik  yang membutuh  syarat  halal  dan  mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Seluruh  aliran  bahan  baku juga diteliti, termasuk proses pembuatan dan pergerakan produk sampai kepada konsumen akhir  juga  harus  diuji  kehalalannya.  Dengan demikian  sudah  menjadi  tuntutan  bahwa sektor logistik harus menyesuaikan kebutuhan  pelanggan  mereka  dan  bahkan yang lebih penting adalah tuntutan konsumen akan  integritas  kehalalan  produk.  LPPOM MUI  menerapkan  standar  rantai  pasok  halal dengan  menggunakan  Sistem  Jaminan  Halal (SJH)  Logistik,  maka  bagi  penyedia  jasa logistik  yang  memerlukan  sertifikasi  halal rantai pasok bisa menggunakan SJH. Dengan demikian,  perusahaan  logistik  harus  mampu menjamin  bahwa  produk  yang  mereka distribusikan terjamin ke-halalan nya.
Perusahaan  penyedia  jasa  logistik  di Indonesia salah satu pelopor Sistem Jaminan Halal  (SJH)  Logistik  dimana  perusahaan harus mampu menjaga kehalalan saat proses rantai  pasok  dan  menjamin  produk  yang didistribusikan  tidak  mengontaminasi  antara produk yang halal dengan yang non halal. LPPOM  MUI  pun  sudah  membuat  standar persyaratan  sertifikasi  halal  dalam  bentuk buku  seri  HAS  23000  yang  mencakup pedoman  untuk  produk  pangan  dan  olahan, restoran, dan rumah potong hewan. Sehingga HAS  23000  dijadikan  standar  pedoman dalam forum Internasional World Halal Food Council  (WHFC).  Sistem  Jaminan  Halal adalah  sistem,  yang  harus  dilaksanakan  oleh produsen atau perusahaan untuk memastikan bahwa  produk  yang  dihasilkan  adalah  halal. Sistem  ini  diatur  berdasarkan  konsep  tiga nol,  yaitu,  batas  nol  (tidak  ada  bahan  haram yang  digunakan  dalam  produksi),  cacat  nol (tidak  ada  produk  haram  yang  diproduksi) dan  risiko  nol  (tidak  ada  risiko  yang merugikan yang harus diambil oleh produsen atau perusahaan).Untuk produsen atau perusahaan manapun yang bersedia memproduksi  makanan  halal  atau  bahan, mereka harus membuat sistem jaminan halal.
ISSN 2407-635X Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
Dibandingkan dengan penerapannya di Malaysia,  rantai  pasok  halal  di  Indonesia masih  berupa  wacana  dan  untuk  menjadi sebuah konsep, harus dibahas lintas lembaga dan  pelaku  usaha.  Sehingga  pada  saat diimpelentasikan,  bisa  memberikan  nilai tambah  pada  seluruh  komponen  dari  rantai pasok.  Sebab  kehalalan  dalam  konsep  ini mencakup  semua  proses  dalam  setiap tahapan  supply  chain  mulai  dari  pemasok, pabrik,  distributor,  pengecer,  dan  rantai distribusi  lainnya.  Pada  saat  ini,  para  pelaku dan  penyedia  jasa  logistik  Indonesia  relatif belum  memberikan  perhatian  terhadap  halal supply chain. Sehingga tidak heran bila para pelaku  logistik  nasional  mengaku  Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, bahkan Thailand, dalam penerapan rantai  pasok  berbasis  syariah  ini.  Padahal dari  potensi  pasar,  Indonesia  adalah  negara yang  memiliki  jumlah  penduduk  Muslim yang besar. Bahkan bila rantai pasok halal ini bisa  diterapkan,  peluang  pasar  dari  produk makananan/minuman, obat-obatan, kosmetika  dan  keperluan  personal,  bahan baku  makanan/obat,  minyak  sawit  dan turunannya,  serta  industri  kimia  nasional, tidak  hanya  berada  di  dalam  negeri  sendiri, tapi  juga  menyasar  masyarakat  muslim  di kawasan Asean, dan belahan dunia lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu yang Relevan
Dalam  Tinjauan  Pustaka  ini  akan diuraikan  hasil-hasil  dari  penelitian  lainnya yang  pernah  dilakukan  dan  mempunyai kaitan  dengan  topik  penelitian  yang  akan dilakukan oleh penulis:
Kelompok  diskusi  besar  dilakukan untuk  membangun  konsensus  tentang  ruang lingkup  logistik  halal,  prinsip-prinsip  dalam logistik  halal  dan  dasar  dari  logistik  halal bagi negara-negara Muslim dan non-Muslim. Untuk  scoping  yang  tepat,  baik  lebar  dan kedalaman  logistik  halal  telah  disepakati. Dalam  segi  lebar  telah  disepakati  untuk menutupi  pergudangan,  transportasi  dan operasi  terminal.  Dalam  hal  kedalaman, topik-topik  berikut  harus  ditangani  dalam logistik  halal,  yaitu:  definisi,  persyaratan
proses,  prosedur,  pelacakan  &  tracing, pembersihan  (sebagai  tindakan  korektif), kemasan  dan  pelabelan,  organisasi,  dan sertifikasi.  Logistik  halal  telah  didefinisikan sebagai  proses  pengelolaan  pengadaan, gerakan,  penyimpanan  dan  penanganan bahan,  bagian,  ternak,  setengah  jadi  atau barang  jadi  persediaan  makanan  dan  non- makanan, dan informasi terkait dan dokumentasi mengalir melalui organisasi dan pasokan  rantai  sesuai  dengan  prinsip-prinsip umum syariah.
Selama  diskusi  kelompok  besar  lima prinsip  logistik  halal  telah  dirumuskan  dan disepakati.  Pertama,  niat  untuk  menciptakan logistik  halal  global,  terlepas  dari  sekolah Islam pemikiran, yaitu syariah compliant dan menetapkan praktek terbaik untuk memastikan integritas halal di  seluruh  rantai pasokan.  Pembentukan  logistik  halal  adalah niat  untuk  melindungi  integritas  halal  untuk (Muslim)  konsumen  end.  Ini  adalah  dengan sendirinya  sudah  menjadi  ukuran  penting untuk  keabsahan  tindakan  ini  (M.A.Laldin, 2006). Kedua, untuk meminimalkan kesulitan  untuk  industri  halal,  yang  sejalan dengan (Al-Qaradawi, 2007) dan
(M.A.Laldin, 2006).
Selama diskusi kelompok besar itu disebutkan dan ditekankan  oleh  beberapa  peserta,  bahwa logistik  halal  harus  adil  dan  praktis.  Juga logistik  halal  seharusnya  tidak  secara signifikan meningkatkan biaya produk halal, karena  hal  ini  akan  menjadi  penentuan penting  bagi  penerimaan  global  dari  logistik halal.  Salah  satu  peserta  juga  menyebutkan bahwa  keselamatan  harus  diutamakan,  yang misalnya  berlaku  untuk  pemuatan  kapal  dan pesawat. Ketiga, untuk menentukan kontaminasi  antara  halal  dan  haram  dan bagaimana  untuk  menghindarinya.  Sedikit haram  sedikit  membuatproduk  non-halal (dalam kasus kontaminasi  silang) dan dalam hal keraguan, produk harus dihindari. Hal ini sejalan  dengan  perkataan:  “halal  jelas  dan yang  haram  jelas.  Oleh  karena  itu  soal keraguan  merupakan  faktor  penting  untuk mengatasi  di  logistik.  Keempat,  untuk menciptakan  evolusi  lengkap  halal  rantai nilai  dan  rantai  pasokan.  Integritas  produk
ISSN 2407-635X
Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
halal  untuk  konsumen  (dan  oleh  karena  itu rantai  pasokan  halal)  adalah  fungsi  dari integritas berbagai link dalam rantai pasokan (Vorst, 2006). Seperti di bawah standar halal konvensional hanya pemotongan dan produksi  ditutupi,  integritas  seluruh  rantai pasokan  halal  belum  terkontrol.  Juga mengakui tantangan memperkenalkan logistik  halal  di  negara-negara  non-Muslim, di  mana  halal  (bersertifikat)  volume  jauh lebih  kecil  daripada  di  negara-negara Muslim,  logistik  halal  akan  perlu  melalui evolusi.  Oleh  karena  itu  disarankan  untuk menetapkan  standar  minimum  (berlaku untuk  negara-negara  Non-Muslim)  dan standar  yang  lebih  disukai  (berlaku  untuk negara-negara  Muslim  dan  negara-negara Non-Muslim  dari  waktu  ke  waktu).  Kelima, untuk  benchmark  dengan  standar  halal  yang ada, praktik terbaik dan standar internasional.  Pada  saat  diskusi  kelompok besar, ada standar beberapa ada halal, seperti MS  1500:  2004  (Departemen  Standar Malaysia,  2004),  standar  industri  halal  dari IFANCA  (Chaundry,  MM,  2000)  dan berbagai standar halal lainnya dari perusahaan  sertifikasi  halal      MUI      dan (HAlalkeur,  2003)  dan  inisiatif  pribadi seperti  halal  Logistik  Handbook  dari Pelabuhan  Rotterdam  pada  tahun  2005.  Ada juga  standar  lain  yang  menyebutkan  halal, seperti  (Alimentarius,  1997),  dan  makanan yang  mencakup  terutama  aspek  toyyib, seperti  HACCP,  GMP,  dll  yang  ada  standar kualitas  &  keamanan  pangan  diadopsi  oleh industri  memastikan  terutama  toyyib  dalam rantai  pasokan.  sebagai  aspek  halal  belum tercakup  ,  ini  harus  karena  itu  menjadi alamat  oleh  logistik  halal.  Tapi  persyaratan tertentu  yang  disebutkan  dalam  standar toyyib ,  seperti traceability ,  mungkin  juga perlu  rinci  dalam  logistik  halal.  (Tieman, 2013). Menurut (Mardiasmo, 2009), Efektifitas  pada  dasarnya  berhubungan dengan  pencapaian  tujuan  atau  target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan  dan  sasaran  yang  harus  dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan
sasaran  akhir  kebijakan  (spending  wisely). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran  (output)  program  dalam  mencapai tujuan program
Sejalan dengan (Tieman, 2012), kelompok  diskusi  besar  dikonfirmasi  tiga komponen  sebagai  dasar  dari  logistik  halal, yaitu:  kontak langsung dengan haram,  risiko kontaminasi dan persepsi konsumen Muslim. Menyadari  bahwa  perspektif  rantai  suplai untuk  halal  yang  baru,  oleh  karena  itu diputuskan untuk membuat tingkat minimum kepatuhan,  yangmenangani  kontak  langsung dengan  haram  serta  resiko  kontaminasi,  dan tingkat  yang  lebih  disukai,  yang  menangani juga  persepsi.  Tingkat  minimum  harus terlepas  dari  sekolah  Islam  yang  berbeda pemikiran  tetapi  tidak  bertentangan  syariah, sedangkan  tingkat  yang  lebih  disukai  juga harus mengatasi sensitivitas Muslim: sekolah Islam tertentu meskipun, fatwa lokal (hukum agama)  dan  adat  istiadat  setempat.  Jika memungkinkan  bagi  negara-negara  Muslim, itu  harus  dibayangkan  untuk  memenuhi tingkat disukai dari logistik halal, sedangkan untuk  negara-negara  non-Muslim  tingkat minimum  bisa  lebih  praktis  atau  layak. Mungkin  dalam  waktu  negara-negara  non- Muslim  tertentu  bisa  mencapai  tingkat  yang lebih disukai. Untuk ekspor standar diterapkan harus sesuai setidaknya persyaratan oleh negara pengimpor.
Telah  diakui  bahwa  halal  memerlukan pendekatan  rantai  suplai  dan  logistik  sangat penting  dalam  memastikan  integritas  halal bagi  konsumen  Muslim.  logistik  halal membutuhkan  juga  pendekatan  proses,  di mana  proses  dan  prosedur  harus  jelas didokumentasikan sebagai bukti dari logistik halal. Meskipun logistik halal harus mencegah kontaminasi terjadi, juga langkah- langkah  perbaikan  akan  perlu  didefinisikan untuk  membatasi  risiko  kontaminasi  kargo halal  lainnya  serta  untuk  “memperbaiki” persepsi  /  sensitivitas  konsumen  Muslim. persepsi konsumen ini harus diukur. Ini juga telah  sepakat  bahwa  ada  berbagai  tingkat najs  (kotoran),  yang  mungkin  lebih  praktis bagi  industri  untuk  mempertimbangkan
ISSN 2407-635X Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
untuk tingkat segregasi. Untuk ini MS 1500: 2004  akan  digunakan  sebagai  patokan. Seperti  yang  disebutkan  oleh  berbagai peserta,  titik  kontrol  kritis  di  sebuah  gudang halal  adalah:  (un)  memuat,  label  /  coding, zonasi dari area penyimpanan, kemasan, dan konsolidasi  kargo  pada  palet  /  operator beban. Konsensus dibentuk bahwa karakteristik  produk  menentukan  risiko kontaminasi,  sedangkan  kebutuhan  pasar menentukan  aspek  sensitivitas  di  tingkat segregasi.  Disepakati  oleh  semua  peserta bahwa  integritas  halal  terbatas  pada  wadah atau transportasi kendaraan. Oleh karena itu, tidak  peduli  apa  yang  ada  di  kendaraan kontainer  /  transportasi  di  atas,  di  bawah, atau  di  samping  kendaraan  kontainer  / transportasi halal.
Disiplin  kunci  dalam  logistik  halal adalah pergudangan, transportasi dan terminal  operasi.  Selama  diskusi  kelompok besar  prinsip-prinsip  berikut  logistik  halal yang  disepakati:  niat  untuk  menciptakan halal logistik global; meminimalkan kesulitan untuk industri halal; mendefinisikan  kontaminasi  silang  antara halal  dan  haram  dan  bagaimana  untuk menghindarinya;  membuat  evolusi  lengkap halal  rantai  nilai  dan  rantai  pasokan; benchmark  dengan  standar  halal  yang  ada, praktik  terbaik  dan  standar  internasional. Kelompok diskusi besar didefinisikan bahwa ada dua tingkat  yang berbeda dalam  logistik halal,  satu  untuk  negara-negara  Muslim (pengalamatan  kontak  langsung  dengan haram,  risiko  kontaminasi  dan  persepsi konsumen  Muslim)  dan  satu  untuk  negara- negara  non-Muslim  (pengalamatan  hanya kontak  langsung  dengan  haram  dan  risiko kontaminasi).
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa persepsi  konsumen  Muslim  (berdasarkan sekolah  Islam  pemikiran,  fatwa  lokal  dan adat  istiadat  setempat)  adalah  penting  untuk mengatasi  dalam  rantai  pasokan  halal,  dan karena  itu  memerlukan  penelitian  lebih kuantitatif untuk mengukur dan mengkonfirmasi  (peran)  persepsi  konsumen di negara-negara Muslim dan non-Muslim.

## Logistik Halal Payung Hukum
Payung  hukum  dari  Logistik  Halal adalah :
UU  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal.(JPH).
a. Pasal 1 : Produk halal adalah produk yang telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan syariat  islam.  Proses  produk  halal  adalah rangkaian kegiatan untuk menjam kehalalan  produk  mencakup  pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,  pendistribusian,  penjualan, dan penyajian produk.
b. Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia WAJIB bersertifikat halal.
c. Pasal  50:  Pengawasan  JPH  dilakukan terhadap  lokasi,  tempat,  penyimpanan, pengemasan,  pendistribusian,  penjualan, serta  penyajian  antara  produk  halal  dan tidak halal.

## Pemahaman Logistik Halal
Pemahaman dari halal logistik menurut Malaysia  Institute  of  Transport).    (Ghazali, n.d.)Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan,  dan  penanganan  material, ternak,  dan  persediaan  barang  setengah  jadi baik  makanan  dan  bukan  makanan  bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi  melalui  organisasi  perusahaan dan  rantai  pasok  yang  patuh  terhadap prinsip-prinsip umum syariah, antara lain: a. Menghindarkan dari kontaminasi.
b. Menghindarkan dari kesalahan.
c. Menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan pelanggan Muslim.

## Kontribusi dan kebaruan yang akan dihasilkan dari penelitian ini
Pada perusahaan penyedia jasa logistik terdapat  siklus  jaminan  halal  mulai  dari perencanaan,  penerapan,  monitoring  dan evaluasi dan tindak
ISSN 2407-635X

## Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal

## METODOLOGI PENELITIAN Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah data  Sekunder,  dimana  merupakan  data  dari Perusahaan dan jenis data yang diolah adalah data kualitatif.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan  adalah  data  kepustakaan  dengan mencari  literature  yang  terkait  dengan  tema penelitian,  observasi  langsung  kelapangan serta wawancara dengan pihak yang berkompeten  dalam  hal  kegiatan  Halal Logistik sebagai informan.

## Metode Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  mengunakan  teknik analisis deskriptif eksploratif, yaitu bertujuan untuk  menggambarkan  keadaan  atau  status fenomena  (Arikunto,  2006).  Dalam  hal  ini penulis hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan  dengan  keadaan  sesuatu,  yaitu memaparkan  hasil  penelitian  yang  telah penulis  lakukan,  sehingga  pembaca  dapat mudah mengerti dan mendapatkan gambaran yang  jelas  mengenai  hasil  penelitian. Penelitian  dengan  melakukan  observasi langsung  ke  lapangan,  deep  interview  dan mengumpulkan data-data sekunder.
Hasil  penelitiannya  akan  memberikan gambaran  tentang  pelasanaan  kegiatan  halal logistik mulai dari proses mengelola pengadaan,  pergerakan,  penyimpanan,  dan penanganan  material,  dan  persediaan  barang setengah  jadi  bersama  dengan  informasi terkait  dan  aliran  dokumentasi  melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok  yang patuh  terhadap  prinsip-  prinsip  umum syariah, sehingga terlihat efektifitas pelaksanaan halal logistik serta kesesuaiannya dengan Kebijakan Halal.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Pada  tahun  1955,  Perusaan  Penyedia Jasa  Logistik  melakukan  investasi  dengan membangun  satu automated  storage  and reatrival  system  warehouse ,  yaitu  sebagai sistem  pergudangan  yang  terotomatisasi  di singapura.  Suatu  kebenaran  yang  konstan  di
tengah-tengah  perkembangan bentangan dan wilayah  telah  dijalani  oleh  perusahaan penyedia  jasa  logistik  berdasarkan  filosofi yang  ada    yaitu  RISE  ( reliability,  integrity, sincerity,  enterprise ).  Perusahaan  penyedia jasa logistic ini menyediakan sebuah fasilitas dalam  bergerak  dan  tumbuh  dengan  para pelanggan dan partner kerjanya untuk berada ke  mana  mereka  ingin  berada  (“ where  they want to be ”).
Dengan  filosofi  RISE,  perusahaan penyedia  jasa  logistic  ini  berfokus  pada perkembangan  pilar  strategi  utamanya  atas people (manusia), technology (teknologi), dan quality (kualitas).  Semua  itu  akan memperkuat perusahaan penyedia jasa logistik untuk  menciptakan nilai  dan inovasi untuk  mengubah  paradigma  dalam industry Supply Chain Management Solution . Beberapa tahun terakhir ini permintaan akan  produk  halal  semakin  meningkat,  tidak hanya  karena  populasi  penduduk  muslim  di Indonesia  yang  besar  dan  kesadaran  akan menjalankan ajaran agama semakin meningkat,  namun  juga  didorong  oleh beberapa  faktor  antara  lain:  pasar  bebas, perdagangan  lintas  negara,  dan  peningkatan ekonomi halal di seluruh dunia.
Terkait dengan peningkatan permintaan  produk  halal  mendorong  juga kebutuhan pentingnya logistik halal. Sebagai bagian  dari  manajemen  rantai  pasok  produk halal,  logistik  halal  berperan  penting  dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk-produk halal ke konsumen. Sistem  logistik  halal  harus  menjamin  bahwa produk-  produk  tetap  terjamin  kehalalannya selama  proses  kegiatan  logistik,  baik  di gudang,  depo,  terminal,  alat  angkut,  dan pengemasan.
Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan,  dan  penanganan  material, ternak,  dan  persediaan  barang  setengah  jadi baik  makanan  dan  bukan  makanan  bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi  melalui  organisasi  perusahaan dan  rantai  pasok  yang  patuh  terhadap prinsip-prinsip  umum  syariah  (Malaysia Institute  of  Transport).  (Tieman,  2012)
ISSN 2407-635X Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
menjelaskan  prinsip-prinsip  dalam  logistik halal  bahwa  produk  halal  dipisahkan  dari produk  non-halal  untuk:  1)  Menghindarkan kontaminasi.2)Menghindarkan kesalahan. 3)Menjamin  konsistensi  dengan  syariah  dan harapan pelanggan Muslim.
Dalam  konteks  sistem  manajemen rantai  pasok,  proses  produk  halal  mencakup kegiatan: produksi, pengolahan dan pengemasan,  penyimpanan,  dan  peritelan produk sampai ke pelanggan. Aktivitas halal akan  mengendalikan  proses  logistik  halal  di pergudangan, transportasi, dan depo. Perusahaan  penyedia  jasa  logistik  salah  satu pelopor Sistem Jaminan Halal (SJH) Logistik dimana  perusahaan  harus  mampu  menjaga kehalalan  saat  proses  rantai  pasok  dan menjamin  produk  yang  didistribusikan  tidak mengontaminasi  antara  produk  yang  halal dengan  yang  non  halal.  Setelah  menduduki salah satu peringkat teratas dalam perusahaan  logistik  yang  memiliki  Sistem Jaminan  Halal.  Tidak  mudah  mendapatkan Sistem  Jaminan  Halal,  dibutuhkan  waktu  3 bulan untuk memulai dari proses memahami persyaratan  sertifikasi  halal,  mengikuti pelatihan,  melakukan  monitoring  pre  audit, pelaksanaan  audit,  monitoring  pasca  audit sampai  akhirnya  memperoleh  sertifikasi halal. Adapun sertifikasi halal yang didapatkan perusahaan pengguna jasa logistik  berhasil  mempertahankan  akreditasi A.  Ini  semua  membuktikan  komitmen  dan keseriusan  untuk  memastikan  produk  yang diterima masyarakat sudah terjamin kehalalannya  Perusahaan  pengguna  jasa logistik  bertekad  untuk  terus  menjaga  dan memastikan  status  kehalalan  seluruh  produk akhir  dan  bahan  baku  halal  yang  disimpan dan  dikeloka  serta  di  didistribusikan  oleh perusahaan  tersebut  di  gudang      yang  sesuai dengan  ketentuan  LPPOM  MUI.  Jaminan Sertifikat  Halal  penting  untuk  sebuah perusahaan logistik, karena ini menjadi salah satu  bentuk  support  perusahaan  logistik terhadap  kehalalan  produk  yang  menjadi clien  serta  terjaga  kepercayaan  konsumen bahwa  produk  benar-benar  terjamin  100% halal.  Bukan  hanya  dari  bahan  baku  akan tetapi juga termasuk proses logistiknya  yang
dimana didalamnya terkait proses pengangkutan dan pendistribusiannya keseluruh  masyarakat  Indonesia.  Sertifikat yang  dimiliki  perusahaan  pengguna  jasa logistik  diharapkan  dapat  memberikan    rasa nyaman  kepada  seluruh  pelanggan  dan menyakinkan bahwa produk  yang di tangani aman serta halal dan dapat dipastikan bahwa produk yang disimpan dan di transportasikan itu  aman  sehingga  tidak  akan  terjadi kontaminasi zat berbahaya dan najis.
Penerapan  ini  sekaligus  juga  akan menciptakan  value  di  dalam  dunia  logistik, yaitu  jaminan  atau  garansi  bahwa  produk tersebut  100%  halal  dan  terjaga  begitu sampai ketangan konsumen. Secara kesuluruhan  perusahaan  pengguna  jasa logistik  membuat  budaya  “Quality  on Handling”  dalam  melakukan  aktivitas logistik”  perusahaan  penyedia  jasa  logistik senantiasa  mematuhi  semua  ketentuan  yang dipersyaratkan  oleh  LPPOM  MUI  melalui langkah-langkah berikut :
1. Menjamin  bahwa  semua  bahan  baku  dan produk  akhir  halal  yang  disimpan, dikelola,  dan  didistribusikan  di  gudang YCH  akan  tetap  terjamin  kehalalannya sesuai ketentuan LPPOM MUI.
2. Menjamin bahwa seluruh fasilitas penyimpanan  dan  peralatan  yang  ada  di dalam  gudang  perusahaan  pengguna  jasa logistik  terbebas  dari  bahan  haram  serta bahan najis lainnya.
3. Melatih, mengembangkan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perusahaan guna memahami dan mentaati Sistem Jaminan Halal.
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan  untuk  menyusun,  menerapkan dan  melakukan  perbaikan  berkelanjutan pada  pengelolaan  Sistem  Jaminan  Halal. Perusahaan pengguna Jasa logistic sungguh  berharap  kedepannya  akan  lebih banyak  lagi  industri  logistik  yang  bisa mengadopsi sertifikat Halal ini. Perusahaan pengguna jasa logistik sungguh-sungguh bertekad dengan menjadi  pelopor  dalam  Halal  Logistik sehingga bisa membantu seluruh komunitas  logistik  yang  ada  di  Indonesia
ISSN 2407-635X Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
menjadi lebih baik. Karena Halal Logistik tidak hanya berbicara mengenai kontaminasi  produk-produk  non  halal/ najis.

## Implementasi Kebijakan Halal Logistik di Perusahaan penyedia jasa Logistik
Sertifikat  Halal  Adalah  dokumen  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk  yang telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan  oleh  lembaga  yang  berwenang (LPPOM  MUI).  Yang  disertifikasi  adalah Proses  Produksi,  baik  produk  Finished Goods,  maupun  Semi  Finished  Goods  (pada Sertifikat Halal ada Lampiran Daftar produk FG  /  semi  FG).  Sertifikat  Sistem  Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang menghubungkan dan mengintegrasikan konsep-konsep  syariat  Islam,  khususnya terkait  dengan  halal  haram,  etika  usaha  dan manajemen, prosedur serta mekanisme mulai dari perencanaan, implementasi serta evaluasinya, pada suatu rangkaian produksi / olahan bahan,
sampai
dengan penanganannya  terjamin  ke-Halal  „annya untuk  dikonsumsi  oleh  umat  Islam.  Yang disertifikasi adalah  Sistem yang  bisa menjamin Proses, Fasilitas serta Penanganan Warehouse & Distribusi  untuk Produk Halal tersebut,  terjamin  ke-halal‟annya  hingga  ke tangan  customer.  Kegiatan  Halal  Logistik pada  perusahaan  pengguna  jasa  logistik mengikuti 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal, yaitu 1) Kebijakan Halal, 2)Team
Manajemen  Halal  ,3)  Pelatihan/Edukasi,  4) Bahan  (tidak  memproduksi),  5)  Produk (tidak  ada  proses  produksi),  6)  fasilitas gudang.7)  prosedur  aktifitas  kritis,  8) traceablity, 9) penanganan produk kena najis, 10) audit internal, 11) manajemen review.

## Kebijakan Halal
Kebijakan halal ini merupakan kebijakan  tertulis  sebagai  upaya  untuk menunjukkan komitmen untuk melaksanakan halal  logistic  secara  konsisten.  Kebijakan halal  ini  perlu  disosialisasikan  kepada seluruh  pemangku  kepentingan  perusahaan, termasuk  kepada  supplier  material  terkait. Kebijakan halal yang dikeluarkan oleh pihak
manajemen perusahaan pengguna jasa logistik,    Perusahaan  pengguna  jasa  logistic bertekad  untuk  menjaga  dan  memastikan status  kehalalan  seluruh  produk  akhir  dan bahan  baku  yang  disimpan  dan  di  kelola digudang  perusahaan  pengguna  jasa  logistik dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh LPPOM MUI.
Perusahaan  pengguna  jasa  logistik seanantiasa memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan  oleh  LPPOM  MUI  melalui langkah-langkah berikut :
1. Menjamin  semua  bahan  baku  dan  produk akhir  yang  diterima  dan  di  simpan  di Gudang telah bersertifikat halal atau telah disetujui oleh LPPOM MUI.
2. Menjamin bahwa seluruh fasilitas penyimpanan  dan  peralatan  yang  ada  di dalam Gudang   terbebas dari Bahan Hara serta Bahan Najis lainnya.
3. Melatih, mengembangkan dan melibatkan selutuh Pemangku Kepentingam
Perusahaan  guna  mahami  dan  menaati Sistem Jaminan Halal.
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan  untuk  menyusun,  menerapkan dan  melakukan  perbaikan  berkelanjutan Sistem Jaminan Halal.
Dokumen yang merupa kebijakan halal ini harus disosialisasikan kepada : a. Seluruh karyawan
b. Vendor perusahaan pengguna jasa logistik c. Visitor
d. Peserta karyawan magang/PKL

## Bahan ( Tidak Memproduksi )
Bahan  yang  perlu  dilengkapi  dengan dokumen  pendukung,  seperti:  Sertifikat  halal (jika ada, yang dikeluarkan oleh LLPOM MUI atau Lembaga yang diakui oleh LPPOM MUI), Diagram  alur  proses, Statement  of  Pork  Free Facility dari Produsennya, Spesifikasi, MSDS, CoA.  Setelah  itu,  dibuat  daftar  bahan  halal yang  disetujui  LPPOM  MUI  kemudian didistribusikan ke seluruh bagian terkait.
Yang  dilakukan  perusahaan  pengguna jasa logistic.
a. Karena  perusahaan  pengguna  jasa  logistik tidak ada aktivitas memproses bahan, maka point no. 4 dari kriteria SJH ini mengacu ke
ISSN 2407-635X
data / dokumen Halal Big Matrix ( customer ).
b. Setiap  bahan  baku  yang  datang  ke  gudang perusahaan  pengguna  jasa  logistik,  akan diverifikasi  dokumen  ke-  Halal‟an material nya,  dengan  mengacu  ke  dokumen  Halal Big Matrix (HBM)
Freisian  Flag  Indonesia  dengan  support dokumen Tally Sheet.

## Produk ( tidak ada proses produksi )
Karena  perusahaan  pengguna  jasa logistik tidak ada proses produksi maka : a. Output  bisnis  Perusahaan  pengguna  jasa logistik bukan produk tapi jasa (service)
b. Point  no  5  kriteria  SJH  produk  N/A,  tapi menyesuaikan jasa (service)
c. Jasa  (service),  dalam  hal  ini  produk  halal terjamin  bebas  dari  kontaminasi,  bahan yang  tidak  halal,  selama  di  handle  oleh perusahaan  pengguna  jasa  logistik,  mulai dari  penerimaan,  penyimpanan  hingga pendistribusian sampai ketangan customer.

## Fasilitas Gudang
Fasilitas  ruang  penyimpanan  bahan baku  dengan  ruang  pencucian  perlu  dipisah. Selain  itu,  ruang  sampling  untuk  material yang berasal dari hewan dan non hewan juga perlu dipisah. Fasilitas yang harus dijaga dari kontaminasi bahan yang tidak halal : a. Bagunan Gudang ( Lantai dan dinding )
b. Rak / Palet
c. Forklift, Reach Truck, Pallet Mover
d. Transportasi / truck yang akan mendistribusikan  produk  halal  hingga  ke customer.

## Prosedur Aktivitas Kritis
Prosedur  ini  mencakup  pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang,  pencucian  fasilitas  dan  peralatan, produksi,  penyimpanan  dan  penanganan bahan  atau  produk,  serta  seleksi  bahan. Aktivitas  kritis  terkait  dengan  sistem Jaminan  Halal  di  perusahaan  pengguna  jasa logistik a. Aktivitas Penerimaan Produk / Material
Setiap  produk  /  material  yang  masuk harus  di  cek,  apakah  point-point  tersebut yaitu dilengkapi copy dokumen halal yang sesuai  dengan  data  Halal  Big  Matrix customer dan produk / material bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal ( najis / kotoran )
b. Aktivitas Handling Penyimpanan Produk / Material
c. Semua fasilitas yang berhubungan dengan handling dan penyimpanan produk seperti lantai,  dinding;  racking,  pallet;  porklift, reach  truck,  pallet  mover.  Harus  bebas dari  kontaminasi  bahan  yang  tidak  halal (najis dan kotoran)
d. Aktivitas Pengiriman Produk / Material
e. Semua  transportasi  yang  akan  mengirim produk  /  material  ke  customer  harus diverifikasi  oleh  petugas  checker  untuk memastikan bebas dari kontaminasi najis, jika terindikasi transportasi terkontaminasi najis, maka pihak transporter  harus  melakukan  pencucian sesuai dengan SOP pencucian yang sudah dibuat  oleh  pihak  perusahaan  pengguna jasa logistic.

## Traceability
Ketelusuran  produk  diawali  dengan membuat prosedur kemampuan telusur halal, kemudian pengaturan pencatatan penggunaan  bahan  dan  fasilitas  produksi, serta  mempersiapkan  retained  sample  bahan dan  produk  jadi.  Bukti  ketertelusuran  itu perlu  disimpan.Ketika  ada  indikasi  temuan produk terkena  kontaminasi najis, organisasi /perusahaan harus mempunyai sistem traceability, yang bisa menelusuri movement produk  /  material.  Dari  mulai  kedatangan, perpindahan produk/material selama didalam gudang,  hingga  proses  pengiriman  hingga produk/material diterima ditangan customer.

## Penanganan Produk Terkena Najis
Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi  Kriteria.  Terhadap  produk  yang tidak  memenuhi  kriteria,  perlu  dibuat prosedur  penanganan  serta  definisi  yang tepat mengenai produk yang tidak memenuhi
ISSN 2407-635X
Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
kriteria  termasuk  cara  penanganannya.  SOP cara pencucian najis :
a. Najis Ringan :  cukup diciprati dengan  air kebagian yang terkena najis
b. Najis sedang: buang najis yang menempel,  kemudian  cuci  dengan  air yang  mengalir  bagian  yang  terkena  najis sebanyak 3 (tiga) kali dan pastikan warna, bau dan rasanya hilang.
c. Najis  besar:  cuci  dengan  air  mengalir bagian  yang  terkena  najis  sebanyak  7 (tujuh)  kali  dan  pastikan  salah  satunya dicuci  1  (satu)  kali  dengan  menggunakan tanah / chemical.

## Audit Internal
Di antara hal-hal  yang perlu dilakukan adalah  dengan  membuat  prosedur  dan checklist audit  yang  dilakukan  setiap  enam bulan  sekali.  Kemudian  hasil  audit  tersebut disampaikan  ke  LPPOM  MUI  melalui CEROL  serta  tim  manajemen  halal,  auditor, auditee, dan manajemen.
a. Audit  internal  harus  dilakukan  secara periodik minimal 2 x dalam setahun
b. Tujuan  audit  internal  adalah  untuk memantau  dan  mengevaluasi  seberapa jauh pencapaian pelaksanaan dari kebijakan SJH yang sudah ditetapkan oleh organisasi/ perusahaan, serta untuk mengevaluasi  apaka  11  Kriteria  SJH sudah terimplementasi dengan baik diorganisasi/perusahaan tersebut.
c. Record hasil internal audit harus didokumentasikan  dan  dilaporkan  secara berkala ke LPPOM MUI melalui program CEROL HAS 23000.
Evidence aktivitas audit internal :
1. Jadwal (plan vs actual) internal audit
2. Opening meeting internal audit
3. Record hasil internal audit dan temuan
4. Follow up dan verifikasi temua
Management Review (Kaji Ulang Manajemen) Management Review yang
pelaksanaannya  dapat  diintegrasikan  dengan sistem  lain.  Management  Review  dihadiri oleh  Top  Management,  kemudian  hasilnya disampaikan kepada pihak yang bertanggung
jawab  untuk  semua  aktivitas.  Management Review terkait SJH secara menyeluruh harus dilakukan  dalam  kurun  waktu  tertentu, minimal  1  tahun  sekali.  Managemen  review dilakukan karena berbagai hal antara lain : a. Perubahan  sistem  manajemen  perusahaan yang  mempengaruhi  peran  SJH  secara menyeluruh atau sebagian misalnya perubahan peranan auditor halal internal.
b. Ketidak  sesuaian  yang  sering  ditemukan dalam  pelaksanaan  SJH.  Management review  dilakukan  dengan  melibatkan seluruh  bagian  yang  terlibat  dalam  SJH termasuk manajemen puncak (top management).
Evidence aktivitas management review
a. Attandance list record.
b. Record  Management  review:  notulen meeting
c. Record/notulen dilaporkan ke

## LPPOMMUI, by CEROL online
Analisis  Halal  logistic  dan  Kebijakan Halal  pada  perusahaan  pengguna  jasa logistik.
Efektifitas  kegiatan  Halal  Logistik menunjukkan  bahwa  perusahaan  pengguna jasa  logistik  melakukan  Siklus  Sistem Jaminan  Halal  sesuai  tahapan  yang  telah ditentukan  dari  hulu  ke  hilir,  tapi  lingkup SJH  yang  dijalankan  perusahaan  pengguna jasa  logistik  hanya  sebatas  warehousing,  hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Tieman,  2013).  Diawali  dengan  fase Perencanaan,  perusahaan  memulai  dengan melakukan  rapat,  sosialisasi  akan  dibuatkan kebijakan  halal,  verifikasi  dokumen  dan pengecekan  dokumen.  SJH  ini  dikeluarkan oleh  LPPOM  MUI  setiap  tahun  harus minimal  2  orang  eksternal  untuk  ikut trainning  di  LPPOM  MUI.  Untuk  menjamin semua berjalan dengan baik berarti harus ada internal  trainning,  yang  mana  2  orang  ini akan  membuat  sosialisasi  dengan  materi yang  sama,  pada  saat  internal  tranning seperti  itu  diharapkan  ada  daftar  hadir,  pra dan post tes.
Fase  Penerapan  SJH,  yang  dilakukan perusahaan  adalah  melaksanakan  semua yang  telah  direncanakan  seperti tertulis
ISSN 2407-635X Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
dalam  Manual  SJH.  Perusahaan  pengguna Jasa  logistik  merupakan  salah  satu  pionir yang menerapkan SJH. Terdapat Koordinator Halal Internal (KHI) sebagai internal auditor yang  akan  mengevaluasi  SJH  tersebut.  Hal ini didukung dengan bukti- bukti pelaksanaannya.  Tim  yang  dibentuk bekerja  dengan  konsisten,  untuk  selalu menjamin  setiap  pelaksanaan  sudah  sesuai dengan kebijakan halal yang telah ditentukan.  Semua  tim  manajemen  halal harus  dibuktikan  dengan  surat  penunjukan dari  manajemen,  dan  bila  ada  pergantian personel harus  dilaporkan  sampai  ke LPPOM.  Untuk  menjamin  bahwa  service yang diberikan bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal, tergantung dari scopenya,karena  di  perusahaan  pengguna jasa  logistik  ini  juga  menyelenggarakan pelayanan  barang  yang  tidak  bersertifikat halal  seperti  barang  elektronik.  Jadi  yang menjadi  perhatian  bebas  terkontaminasi bahan  yang  tidak  halal  hanya  barang customer  yang  masuk  kategori  produk bersertifikat  halal  saja.  Untuk  menjaga fasilitas gudang dari kontaminasi bahan yang tidak  halal,  jika  ada  yang  terindikasi  maka akan  dimasukkan  ke  dalam  karantina  dulu kemudian  dibersihkan  dari  najis  sesuai dengan SOP kebersihannya baru dimasukkan ke  dalam  gudang  halal.      Fase  evaluasi  dan Monitoring,  perusahaan  memantau  dan mengevaluasi seberapa jauh pencapaian pelaksanaan  dapat  memenuhi  tujuan  sesuai yang direncanakan, memastikan apakah kebijakan  halal  sudah  tersosialisasi  secara menyeluruh baik kepada pelanggan, karyawan sampai kepada para tamu. Terakhir  untuk  fase  tindakan  perbaikan, perusahaan  memperbaiki  kesalahan  dan belajar  dari  kesalahan serta  memperbaiki perencanaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Perbaikan kesalahan diusahakan tidak lebih dari 1/x 24 jam sudah ada tindakan koreksi.
Rekomendasi  Penerapan  Halal  Logistik dan  Implementasi  Halal  Policy  pada Perusahaan pengguna jasa logistik
Dalam menjamin proses logistik senantiasa  halal,  maka  diperlukan  adanya Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  yang  dipenuhi oleh  perusahaan  penyedia  jasa  logistic. Sistem  Jaminan  Halal  adalah  sistem,  yang harus  dilaksanakan  oleh  produsen  atau perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang  dihasilkan  adalah  halal.  Sistem  ini diatur  berdasarkan  konsep  tiga  nol,  yaitu, batas  nol  (tidak  ada  bahan  haram  yang digunakan  dalam  produksi),  cacat  nol  (tidak ada produk haram yang diproduksi) dan  risiko  nol  (tidak  ada  risiko  yang merugikan yang harus diambil oleh produsen atau perusahaan).Untuk produsen atau perusahaan manapun yang bersedia memproduksi  makanan  halal  atau  bahan, mereka harus membuat sistem jaminan halal. Perusahaan pengguna jasa logistik yang telah menerima status SJH dengan predikat A dari Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia (LPPOM  MUI)  untuk  kedua  kalinya  sejak 2015.  Untuk  itu  Apresiasi  yang  tinggi  untuk perusahaan  pengguna  jasa  logistik  yang menjadi salah satu pencetus adanya penerapan  SJH  di  perusahaan  logistik.  Hal ini  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga rantai  pasok  produk  halal  dari  hulu  hingga konsumen akhir, sehingga masyarakat menjadi  aman  dalam  mengkonsumsi  produk halal tersebut.
Proses screening awal hingga pendistribusian  ke  perusahaan-perusahaan klien,  perlu  dipastikan  telah  memenuhi standar dan prosedur SJH. Hal  ini dilakukan untuk  benar-benar  menjaga  produk  halal tetap  terjaga  dari  kontaminasi  yang  dapat merubah  status  produk  tersebut  menjadi haram.  Ini  dilakukan  atas  dasar  komitmen dan kepercayaan seluruh pihak.
Penerapan  SJH  ini  sangat  penting  dan harus  diberikan  edukasi  dan  sosialisasi kepada  masyarakat.  Saat  ini  logistik  yang halal  menjadi  sebuah  tren  dan  kebutuhan, karena  dapat  menjadikan  nilai  tambah  dari suatu produk. Selain itu jaminan halal dalam
ISSN 2407-635X
Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal
logistik  mempunyai  prospek  market  yang tinggi  secara  syariah  dan  segi  bisnisnya. Oleh  karenanya,  selain  dapat  melindungi umat  dari  produk-produk  belum  tentu halal, juga  dapat  meningkatkan  nilai  bisnis  suatu produk.

## KESIMPULAN
Perusahaan  pengguna  jasa  logistik sebagai  salah  satu  pelopor  penyedia  jasa rantai  pasok  telah  yang  mendapatkan Sertifikat  Sistem  Jaminan  Halal  telah membuktikan  bahwa  perusahaan  masih konsisten  mendapat  SJH  sebanyak  dua  kali dengan predikat A dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Pelaksanaan  Halal  logistik  dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pelanggan  dan  merupakan  sebuah  tren  dan kebutuhan,  karena  dapat  menjadikan  nilai tambah dari suatu produk. Selain itu jaminan halal  dalam  logistik  mempunyai  prospek market  yang  tinggi  secara  syariah  dan  segi bisnisnya.  Oleh  karenanya,  selain  dapat melindungi  umat  dari  produk-produk  belum tentu  halal,  juga  dapat  meningkatkan  nilai bisnis  suatu  produk  dan  dalam  rangka menjaga  rantai  pasok  produk  halal  dari  hulu hingga konsumen akhir, sehingga
masyarakat
menjadi aman dalam mengkonsumsi produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimentarius,  C.  (1997). standar  kualitas  & keamanan .
Arikunto.  (2006). Metodelogi  Penelitian . Yogyakarta: Bina Aksara.
Chaundry, MM,  et al. (2000). Halal Industry
Production Standards. J&M Food Products Company, Illinois, USA .
Ghazali.  (n.d.).  Principles  in  halal  supply chain  mangement. Journal  of  Islamic
Marketing , 3 (3), 217.
HAlalkeur. (2003). Halalkeur. In De national HAlalkeur Standaard, the Netherlands .
Mardiasmo.  (2009). Akutansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi.
Tieman,  M.  (2012).  Principles  in  halal supply  chain  management. Journal  of Islamic Marketing , 3 , 217–243.
Tieman, M. (2013). Consumer Perception on Halal  meat  logistics. Journal of  Islamic Marketing .