## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

## Liability of the Nusantara Capital Authority in Implementing Governance
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia nabiylanadhir@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  form  of  accountability  of  the  Archipelago  Capital  Authority  after  the passing  of  the  Archipelago  Capital  Law.  The  relocation  of  the  country's  capital  will  be  based  on  social, economic,  political  and  geographical  conditions  in  the  region  that  create  new  governance  dynamics.  The existence  of  structural  changes  in  the  implementation  and  governance  of  government  in  the  new  national capital  has  given  rise  to  urgency  in  research  related  to  the  accountability  mechanism  of  the  Archipelago Capital  Authority,  which  is  something  new  in  Indonesian  state  affairs.  Through  literature  and  theoretical studies  as  well  as  a  doctrinal  research  approach,  it  is  stated  that  the  Nusantara  Capital  City  Authority functions as a ministry-level institution that administers the Special Regional Government for the Archipelago Capital City. The position of the Archipelago Capital Authority then became an anomaly because the concept of  authority  was  not  appropriate  for  special  regional  government  units.  Then  the  responsibility  of  the Archipelago  Capital  Authority  is  carried  out  in  two  dimensions,  namely  legal  and  political  responsibility. Apart from that, the authority obtained by the Archipelago Capital Authority through the Archipelago Capital Law is an attribution which causes responsibility to lie with the recipient of the authority (attributeary).
Keywords: Archipelago Capital Authority; Governmen; Government Accountability

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  pertanggunjawaban  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  pasca disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Pemindahan  ibu  kota  negara dilatarbelakangi  atas  kondisi  social,  ekonomi,  politik  dan  geografi  wilayah  yang  menciptakan  dinamika  tata pemerintahan  yang baru.  Adanya  perubahan  struktur  dalam  pelaksanaan  dan  tata  kelola pemerintahan  di  ibu kota  negara  baru  menimbulkan  urgensi  dalam  penelitian  terkait  dengan  mekanisme  pertanggungjawaban Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  yang  menjadi  hal  baru  dalam  ketetanegaraan  Indonesia.  Melalui  kajian  pustaka dan  teoretik  serta  dengan  pendekatan  penelitian  doktriner,  dinyatakan  bahwa  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara berfungsi  sebagai  lembaga  setingkat  kementerian  yang  menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  Khusus. Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut kemudian menjadi anomali karena konsep otorita tidak tepat dengan  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus.  Kemudian  pertanggung  jawaban  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  dilaksanakan  dalam  dua  dimensi  yaitu  pertangggungjawaban  hukum  dan  politik.  Selain  itu, kewenangan  yang  didapatkan  oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  melalui  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara merupakan  atribusi  yang  menyebabkan  pertanggungjawabannya  berada  pada  penerima  wewenang (atributaris), atau dalam hal ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara itu sendiri.
Kata kunci: Pemerintahan; Pertanggungjawaban Pemerintah; Otorita Ibu Kota Nusantara

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Ibu  kota  adalah  tempat  dimana  rakyat  Indonesia  berkumpul  untuk  kemudian mengambil  kebijakan  yang  paling  penting  terhadap  Republik  Indonesia  dalam  sebuah kelembagaan. 1 Indonesia  menetapkan  Jakarta  sebagai  ibu  kota  yang  didasari  dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Namun seiring  dengan  berjalannya  waktu,  DKI  Jakarta  dinilai  tidak  lagi  dapat  mengemban  peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana  alam,  atau  untuk  mendapatkan  kondisi  hidup  layak  dan  berkelanjutan. 2 Hal  ini didukung  dengan  adanya  faktor  pertambahan  penduduk  yang  tidak  terkendali  dan  tidak meratanya  pertumbuhan  ekonomi  antara  Kota  Jakarta  dengan  kota  yang  berada  di  luar Jakarta  dan  Pulau  Jawa.  Padatnya  penduduk  ini  juga  kemudian  menyebabkan  penurunan fungsi  lingkungan  dan  tingkat  kenyamanan  hidup  yang  dapat  dilihat  dari  kerusakan lingkungan  dimana  limbah  rumah  tangga  yang  memenuhi  sungai  di  Jakarta  sehingga menyebabkan sering terjadinya banjir. 3 Oleh sebab itu, rencana pembangunan pemindahan ibu kota negara ke daerah lain menjadi penting.
Kebijakan  untuk  memindahkan  Ibu  Kota  Nusantara  (selanjutnya  disebut  IKN) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan  antar-wilayah,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  juga  sekaligus merespons  potensi  konflik  sosial  dan  merosotnya  daya  dukung  ekologis. 4 Periode pengembangan  IKN  dimulai  pada  tahun  2022  dan  diproyeksikan  sampai  dengan  tahun 2045. 5 Berdasarkan  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan UU Ibu Kota Negara), Ibu Kota Negara bernama Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN),  merupakan  “satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat  provinsi  yang  wilayahnya  menjadi tempat  kedudukan  Ibu  Kota  Negara  sebagaimana  ditetapkan  dan  diatur  dengan  UU  ini.” 6 Penyelenggaraan pemerintahan di IKN dilaksanakan oleh Otorita IKN, sebagaimana dalam Pasal    4  ayat  (1)  UU  Ibu  Kota  Negara,  “Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  lembaga setingkat  kementerian  yang  menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara.”  Nomenklatur  “setingkat  kementerian  yang  menyelenggarakan  pemerintahan daerah”  kemudian  menjadi  polemik  dari  dibentuknya  undang-undang  ini.  Sehingga, pembahasan terkait kedudukan Otorita IKN dan pertanggungjawaban terhadap Otorita IKN menjadi urgensi agar terlaksananya tata pemerintahan yang baik.
1 H.M  Yahya,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Maju  dan  Sejahtera,” Journal  Study  of  Religion  and  Society 14 (2018): 21–30, https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.
2 “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” (n.d.).
3 Muhammad  Iqbal,  “Pengaruh  Pelaksanaan  E-Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Terhadap UMKM,” Jurnal USM Law Review 3 (2020): 79, https:// doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162.
4 Saraswati dan Adi, “Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT.”
5 Saraswati dan Adi.
6 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Beberapa  kajian  literatur  telah  membahas  mengenai  Otorita  IKN  baik  secara kelembagaan,  wewenang  dan  hubungannya  dengan  pemerintah  pusat.  Namun  belum menyentuh  pada  pembahasan  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  dalam  tata  kelola pemerintahan.  Misalnya  tulisan  Nugrohosudin  yang  membahas  kedudukan  Kepala  Otorita IKN  dalam  tata  pemerintahan,  menjelaskan  kedudukan  Kepala  Otorita  IKN  adalah  setara dengan menteri, di mana Presiden berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentiannya. Bedanya  Presiden  harus  berkonsultasi  terlebih  dahulu  dengan  DPR. 7 Sebagaimana  topik kajian  tersebut,  Nugrohosudin  belum  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  Kepala Otorita  IKN  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  atau  pemerintah  pusat.  Sebab  secara struktur  kelembagaan,  Otorita  IKN  mempunyai  karakteristik  khas,  yang  membedakan dengan tata kelola pemerintahan daerah khusus lainnya.
Dalam  kajian  lanjutan  oleh  Wibowo,  yang  membahas  tentang  politik  hukum  desain otonomi khusus IKN, menjelaskan pada dasarnya pembentuk UU Ibu Kota Negara memang menginginkan  agar  pemerintahan  IKN  berada  dalam  kendali  pemerintah  pusat  secara penuh.  Artinya  logis  jika  Otorita  IKN  bertanggung  jawab  secara  penuh  pada  pemerintah pusat.  Namun  Wibowo  juga  tidak  menjelaskan  secara  detail  bagaimana  konsep pertanggungjawaban tersebut. Di sisi lain dalam tulisannya, Wibowo mengusulkan adanya perbaikan  penataan  kelembagaan,  dimana  Kepala  Otorita  IKN  dikelompokkan  sebagai pejabat negara setingkat menteri. 8
Berbeda  dengan  tulisan  pada  umumnya,  Hadi  justru  menolak  gagasan  kelembagaan Otorita  IKN,  termasuk  Kepala  Otorita  IKN.  Sebab  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1) dan  (4)  UUD  NRI  1945,  dimana  dalam  konsep  pemerintahan  daerah  dalam  UUD  1945, hanya  mengenal  konsep  provinsi,  kabupaten/kota  yang  masing-masing  dipimpin  oleh Gubernur,  Bupati/Walikota,  bukan  oleh  Kepala  Otorita,  yang  setingkat  menteri. Menurutnya kedepan justru akan menimbulkan kerancuan karena menteri sebagai pembantu Presiden  dalam  urusan  tertentu  berbeda  dengan  Kepala  Otorita  IKN  yang  berperan selayaknya  kepala  daerah. 9 Sayangnya  Hadi  menggunakan framework DKI  Jakarta  dalam memandang  Otorita  IKN  yang  memang  sejatinya  sejak  pembentukannya  sudah  berbeda baik secara kekhususan maupun dari segi urgensi.
Melalui berbagai kajian tersebut, terlihat bahwa riset tentang Otorita IKN baru sebatas analisis  kelembagaan  yang  menggunakan  pisau  uji  konstitusi,  politik  hukum  dan hubungannya dengan pemerintah pusat (masih general ). Artinya memang belum membahas secara  spesifik  tentang  bagaimana  pertanggung  jawaban  Otorita  IKN  dalam  tata  kelola pemerintahan.  Hal  ini  penting  untuk  diteliti,  sebab  dalam  hukum  administrasi, pertanggungjawaban  suatu  lembaga  harus  diperjelas  karena  memiliki  peran  sentral  dalam
7 Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” Jurnal Legislatif 5, no. 2 (2022): 89–90, https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002.
8 Torik  Abdul  Aziz  Wibowo,  “Politik  Hukum  Desain  Otonomi  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara,” Jurnal  Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2, no. 225 (2022), https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810.
9 Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah,” Majalah Hukum Nasional 52, no. 1 (2022): 81–83, https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
menjalankan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Selain  itu,  pertanggungjawaban  pemerintah berkaitan  erat  dengan  penerapan  prinsip good  governance. Sebab good  governance dapat menjadi  indikator  kinerja  suatu  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berhubungan dengan  masyarakat  dan  sektor  swasta. 10 Untuk  mencapai  hal  tersebut,  dibutuhkan  sistem pertanggungjawaban yang efisien, tepat, terdefinisi dengan jelas, dan terbuka. 11
Nantinya  dalam  pembahasan  tulisan  ini,  akan  terlebih  dahulu  mengevaluasi kedudukan  Otorita  IKN  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  baik  dalam  hubungannya dengan  konstitusi  maupun  konsep  otorita  itu  sendiri.  Kemudian  pertanggungjawaban Otorita  IKN  akan  diperjelas  dengan  menkaitkan  teori  pertanggungjawaban  pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara, sekaligus membandingkan konsep badan otorita yang  sebelumnya  sudah  ada  di  Indonesia  dan  satuan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus lainnya.  Tujuannya  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  baik  secara kelembagaan maupun jabatan dalam pengelolaan pemerintahan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum atau legal research yang memiliki tujuan  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  ada  atau  tidaknya  sebuah  aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  seseorang  telah  sesuai dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum. 12 Kemudian  penelitian  hukum  ini  bersifat normatif, karena  merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta  norma  hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan  perundang-undangan  atau statute  approach ini  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  dalam  pertanggungjawaban  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. 13 Sedangkan  pendekatan  konseptual  atau conceptual approach yang merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  terutama  dalam  sistem otonomi  daerah  dan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. 14 Analisis  penulisan  artikel  ini  menggunakan  penafsiran  hukum  secara  sistematis.  Sehingga menghasilkan  data  penelitian  yang  sesuai  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan menemukan  kebenaran  koherensi  terkait  dengan  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  dalam penyelenggaraan  tata  pemerintahan.  Dalam  menganalisa  bahan  hukum,  penelitian  ini menggunakan  metode  normatif-preskriptif  yang  akan  menghasilkan  suatu  penilaian terhadap  permasalahan  dalam  sistem  pemerintahan  Otorita  IKN . Penelitian  ini  juga
10 Sedarmayanti, Good Governance (Bandung: Mandar Maju, 2012) 2.
11 Muhammad Tohir, “Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum 4 1 hlm. 67,” Jurnal Hukum Tri Pantang 4, no. 1 (2019): 67, https://doi.org/10.51517/jhtp.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005) [47].
13 Marzuki, Penelitian Hukum . 14 Marzuki.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
menggunakan teknik deskriptif, dimana penelitian ini akan menguraikan suatu kondisi dan proporsi hukum dan non-hukum secara apa adanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  Pelaksanaan  Sistem Pemerintahan
Secara normatif, kedudukan Otorita IKN dapat dilihat dari UU Ibu Kota Negara yang menjelaskan  bahwa  Otorita  IKN  menjalankan  fungsi  dan  peran  pemerintahan  daerah khusus, namun dibedakan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Berbeda dengan satuan pemerintahan  daerah  lainnya,  Kepala  Otorita  IKN  berkedudukan  setingkat  menteri  yang ditunjuk  langsung  oleh  Presiden,  namun  memimpin  daerah  provinsi  layaknya  gubernur. 15 Ketentuan  tersebut  dimaksudkan  agar  mempermudah  koordinasi  antara  Presiden  dengan Kepala  Otorita  IKN  serta  meminimalisir  kepentingan  politik  praktis  kepala  daerah. 16 Adapun beberapa sifat  kekhususan yang membedakan dengan satuan pemerintahan daerah lainnya  diatur  dalam  Pasal  5  UU  Ibu  Kota  Negara:  a)  Kepala  Otorita  IKN  ditunjuk, diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah  berkonsultasi  dengan  DPR;  b)  Hanya menyelenggarakan  pemilihan  umum  tingkat  nasional  (tidak  ada  pemilihan  kepala  daerah dan  DPRD);  c)  Berhak  menetapkan  peraturan  khusus  untuk  menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  Khusus  IKN  dan/atau  melaksanakan  kegiatan  persiapan, pembangunan,  dan  pemindahan  IKN;  d)  Kewenangan  pemberian  perizinan  investasi, kemudahan  berusaha,  serta  pemberian  fasilitas  khusus  kepada  pihak  yang  mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
Lebih  lanjut,  kewenangan  khusus  tersebut  diperjelas  dalam  beberapa  pasal-pasal berikutnya  UU  Ibu  Kota  Negara,  antara  lain: 17 (i)  pemberian  akses  dan  kemudahan  bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Kawasan IKN; (ii) memberikan izin untuk melakukan penanaman modal di Kawasan IKN; (iii) dukungan secara finansial bagi para pelaku usaha dengan  pemberian  fasilitas  khusus  untuk  para  pihak  yang  sudah  turut  serta  dalam mendukung  proyeksi  pemindahan  ibu  kota  baru;  (iv)  melakukan  pengelolaan  aset  dan keuangan;  (v)  melakukan  pengaturan  terkait  dengan  pajak  pada  Kawasan  IKN;  (vi) mengatur  penguasaan  tanah,  dengan  hak  tanah  khusus  dan  hak  prioritas  untuk  pembelian tanah  di  Nusantara;  (vii)  melakukan  pengaturan  dalam  hal  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Secara  konseptual,  otorita  dapat  diartikan  sebagai  organisasi  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  pemerintah  pusat  dan  pejabatnya  dipilih  oleh  pemerintah,  Artinya  konsep
15 Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona 11, no. 1 (2022): 44–56.
16 I  Gusti  Ayu  Ketut  Intan  Pradnyawati,  I  Gusti  Ayu  Putri  Kartika,  dan  Made  Gde  Subha  Karma  Resen, “Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota  Negara  Terhadap  Prinsip  Check  And  Balances,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 20,  no.  2  (2023):  122, https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1079.
17 Ervin  Nugrohosudin,  “Kedudukan  Kepala  Otorita  Ibukota  Nusantara,” Jurnal  Legislatif 5  (2022):  233, https:///doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
otorita  sebenarnya  tidak  bisa  disejajarkan  dengan  konsep  pemerintahan  daerah  atau  badan hukum  tertentu. 18 Padahal  secara  normatif  sebagaimana  pembahasan  sebelumnya,  Otorita IKN dilekatkan sebagai Pemerintahan Daerah khusus. Di sinilah letak anomali pemaknaan otorita secara konseptual dengan norma yang terkandung dalam UU Ibu Kota Negara. Oleh sebab  itu,  pembahasan  selanjutnya  akan  menjelaskan framework Otorita  IKN  sebagai Pemerintahan  Daerah  khusus  dan  Otorita  IKN  sebagai  lembaga  pemerintahan  pusat  yang mempunyai kewenangan khusus.
Pertama,  Otorita  IKN  sebagai  satuan  pemerintahan  daerah  khusus  yang  didasarkan atas  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Dijelaskan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Secara normatif, konsep otorita memang tidak dinyatakan  secara  jelas  dalam  konstitusi,  namun  kerangka  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara merujuk  pada  Pasal  18B  ayat  (1)  tersebut.  Frasa  yang  menjelaskan  bahwa  Otorita  IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus disebutkan jelas pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) UU Ibu Kota Negara yaitu “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus”  dan  “menjalankan  fungsi  dan  peran  pemerintahan  daerah  khusus”.  Artinya  telah jelas  bahwa  UU  Ibu  Kota  Negara  merujuk  pada  terminilogi  pemerintahan  daerah  khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut.
Otonomi  daerah  merupakan  perwujudan  pelaksanaan  asas  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  suatu  negara. 19 Kerangka  politik  hukum  UU  Ibu  Kota Negara  yang  memperlihatkan  struktur  sosial (social  structure ),  perilaku  masyarakat  dan tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri, 20 dapat dilihat sebagai turunan dari konsep otonomi  daerah,  lebih  spesifiknya  lagi  otonomi  khusus.  Sebab  dalam  konsep  otonomi, mengandung  arti zelfwet  giving atau  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  sendiri dan zelfbestuur atau  menjalankan  pemerintahan  sendiri. 21 Hal  ini  dinyatakan  dalam penjelasan Pasal 6 ayat (5) UU Ibu Kota Negara yang telah memberikan wewenang Otorita IKN menetapkan sendiri peraturan dalam menyelenggarakan pemerintahan IKN.
Lantas pertanyaannya apakah UU Ibu Kota Negara memberikan kewenangan kepada Otorita  IKN  untuk  mengurus  urusan  pemerintahan  sendiri,  sebagaimana  prinsip  otonomi daerah  yang  bersifat  khusus  yaitu  seluas-luasnya?  Dalam  menjawab  pertanyaan  tersebut, perlu  diketahui  perbedaan  antara  Otorita  IKN  dengan  satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus lainnya yaitu DKI Jakarta.
18 Yusqiy  Ahliyan,  “Political  Will  Sistem  Otorita  IKN  (OIKN)  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2022,” Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2 (2022): 248, https://doi.org/ 10.14421/staatsrecht.v2i2.2806.
19 Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal USM Law Review 2 (2019): [217].
20 Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 151, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
21 Siti  Muslikhatul  Ummah  et  al.,  “Demokrasi  dan  Otonomi  Desa  Dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  Pasca Reformasi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1231, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga
Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Tabel 1. Perbedaan Otorita IKN dengan Pemda DKI Jakarta Aspek Pemda DKI Jakarta Otorita IKN Dasar pemberian kekhususan memiliki fungsi sebagai ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan direncakan sebagai ibu kota baru yang merupakan pusat pemerintahan Bentuk pemerintahan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, sebagaimana bentuk pemerintahan daerah lainnya Otorita IKN yang mempunyai wewenang khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN Jabatan kepala daerah Gubernur Kepala Otorita IKN Proses pengisian jabatan kepala daerah Melalui  pemilu  (dipilih langsung oleh rakyat) Ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Masa jabatan Selama 5 tahun dan dapat dipilih  kembali  dalam jabatan  yang  sama  hanya untuk  satu  kali  masa jabatan 5 (lima) tahun dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama (tidak ada batasan) Mekanisme pemberhentian Dapat diberhentikan dalam masa jabatan jika diajukan permohonan dari DPRD dan Pemerintah Pusat (prosesnya tidak singkat) Dapat diberhentikan dalam masa jabatan sewaktu-waktu oleh Presiden Keberadaan DPRD Terdapat DPRD yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat Tidak terdapat DPRD Kedudukan kepala daerah Kedudukan Gubernur sebagai kepala daerah sama dengan kepala daerah lainnya. Setingkat menteri
Berdasarkan  tabel  1,  tampak  jelas  perbedaan  signifikan  kekhususan  antara  Otorita IKN dan Pemda DKI Jakarta. Dalam Otorita IKN tidak dapat menetapkan Peraturan Daerah (Perda),  hanya  Peraturan  Kepala  Otorita  IKN,  sebab  tidak  ada  DPRD.  Sehingga  prinsip

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
zelfwet  giving atau  dalam  konteks  ini  adalah  membentuk  Perda  sebagai  salah  satu  bentuk konkret  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  terpenuhi.  Ketiadaan  pembentukan  Perda juga  pada  akhirnya  menihilkan  partisipasi  masyarakat  yang  semestinya  menjadi konsekuensi  dari  demokrasi  dan  proses  pengambilan  keputusan. 22 Selain  itu  kedudukan Kepala  Otorita  IKN  yang  setingkat  dengan  menteri  dan  dipilih  langsung  oleh  Presiden menunjukkan  bahwa  pemerintahan  IKN  tidak  dilakukan  secara  mandiri.  Terlebih  Kepala Otorita  IKN  dapat  sewaktu-waktu  diberhentikan  oleh  Presiden  dalam  masa  jabatannya semakin menunjukkan kontrol yang terpusat pada tangan Presiden (pemerintah pusat). 23 Kemudian perlu dikaji lebih lanjut sifat kekhususan yang melekat pada Otorita IKN, sebab  pada  dasarnya  otonomi  khusus  merupakan  kebijakan  politik  untuk  mengakomodir berbagai  kondisi  kekhususan  atau  keistimewaan  yang  berbeda  pada  setiap  daerahnya dengan  tetap  didasari  pada  prinsip  otonomi  daerah  pada  umumnya. 24 Pertanyaan  besarnya adalah  seberapa  khususkah  aspek-aspek  yang  terkandung  dalam  pembangunan  IKN  atau kondisi  sebelumnya  yang  ada  (status  quo)  sehingga  harus  diakomodir  dalam  konsep otonomi  khusus.  Terakhir  kedudukan  Kepala  Otorita  IKN  setingkat  menteri  sejatinya merupakan  bagian  dari  pemerintah  pusat  bukan  pemerintahan  daerah.  Sebab  keduanya mempunyai rezim pengaturan yang berbeda di konstitusi.
Kedua , Otorita  IKN  sebenarnya  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  pemerintahan pusat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan wilayah IKN, bukan satuan pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus.  Didasarkan  atas  pendapat  Hanif  Nurcholis,  Ketua  Dewan Pakar  Asosiasi  Ilmuwan  Administrasi  Negara,  yang  menjelaskan  pembentukan  otorita dengan menggunakan Pasal 18B UUD NRI 1945 sebagai dasar hukumnya adalah hal yang bertentangan  dengan  norma  konstitusi  karena  menurutnya  makna  yang  terkandung  dalam pasal  ini  adalah  negara  mengakui  dan  menghormati  objek  yang  sudah  ada,  yaitu  suatu daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum) yang mempunyai ciri khusus, bukan terhadap objek baru yang dibentuk pemerintah dengan kekhususan yang dibuat. 25
Di sisi lain, Wibowo dalam tulisannya menempatkan Otorita IKN sebagai bagian dari pemerintah  pusat  dan  wilayah  IKN  bukan  merupakan  wilayah  otonomi  khusus  setingkat dengan  provinsi. 26 Argumennya  didasarkan  atas  kedudukan  Kepala  Otorita  IKN  yang disamakan  dengan  kedudukan  menteri  sebagai  pembantu  Presiden.  Interpretasi  naskah akademik  UU  Ibu  Kota  Negara  semakin  menempatkan  kontrol  atau  kendali  pada pemerintah  pusat.  Sebab  berdasarkan  penafsiran  sistematis,  terdapat  perbedaan  rezim pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  konstitusi.  Jika  Otorita  IKN  ditempatkan
22 Kukuh  Sudarmanto  et  al.,  “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  711,  https://doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4191.
23 Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." 233-234.
24 Sirajudin dan dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Malang: Setara Press, 2015), 236-237.
25
Hanif Nurcholis, “Menyoal
Status Badan Otorita Ibu Kota Nusantara” <https://mediaindonesia.com/opini/487706/menyoal-status-badan-otorita-ibu-kota-nusantara> diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
26 Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." 224-225.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
sebagai  pemerintah pusat,  maka jabatan Kepala  Otorita IKN dapat  dikelompokkan dengan jabatan  lain  yang  kedudukannya  setingkat  dengan  menteri  namun  tidak  memimpin kementerian. 27
Desain  Otorita  IKN  oleh  Nurdin  dalam  tulisannya  jutsru  ditempatkkan  sebagai Lembaga  Pemerintah  Non-kementerian  (LPNK)  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas pemerintah tertentu dari Presiden bukan pemerintahan daerah khusus. 28 Argumennya sama dengan  pembahasan  sebelumnya,  dimana  konsep  “otorita”  sendiri  tidak  tepat  jika disandarkan  dengan  konsep  pemerintahan  daerah.  Sebab  keduanya  mempunyai  dimensi yang berbeda. LPNK sebagai lembaga pemerintah dapat digolongkan dalam ruang lingkup eksekutif,  dimana  tugas-tugasnya  merupakan  perpanjangan  kewenangan  Presiden. Ketentuan LPNK saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,  Fungsi,  Kewengangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  LPNK.  Disebutkan terdapat 22 LPNK antara lain: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Intelijen Negara  (BIN),  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN),  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional,  (BKKBN)  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan masih banyak lagi.
Praktik penggunaan otorita sejatinya sudah ada di Indonesia, yang terdapat persamaan dan  perbedaan  dengan  Otorita  IKN,  antara  lain  Badan  Otorita  Borobur  dan  Badan  Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
Tabel 2. Perbedaan Badan Otorita Borobur, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores
dan Otorita IKN Aspek Badan Otorita Borobur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Otorita IKN Dasar hukum Perpres Nomor 46 Tahun 2017 Perpres Nomor 32 Tahun 2018 UU Nomor 3 Tahun 2022 Tujuan mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores mempersiapkan dan menyelenggarakan pemerintahan IKN Hubungan Berada di bawah Berada di bawah Berada di bawah
27 Pejabat negara tersebut misalnya: Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Repiblik Indonesia, Duta Besar, dan Jaksa Agung
28 M. Rizki Nurdin, “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara,” Lex Renaissance 7, no. 3 (2023): 630, https://doi.org/ 10.20885/ JLR.vol7.iss3.art12.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
dengan Presiden  dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden Masa jabatan Selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan Selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan. Selama 5 (lima) tahun dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama (tidak ada batasan) Kedudukan Badan Otorita Satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Pemerintahan daerah khusus dimana Kepala Otorita setingkat menteri Pengisian jabatan Kepala Badan Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata. Kepala Badan Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata. Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh
Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
Berdasarkan  tabel  2,  perbedaan  yang  paling  mendasar  pada  ketiganya  terletak  pada sektor  pengembangan  kawasan  dan  dasar  hukum  pembentukannya.  Jika  sebelumnya, konsep  otorita  digunakan  pada  pengembangan  wilayah  pariwisata  atau  mengembangkan suatu  wilayah  yang  sudah  ada,  maka  konsep  Otorita  IKN  lebih  kepada  “membangun” wilayah yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Sehingga diperlukan kewenangan yang lebih besar. Namun jika ditarik pada konteks pengembangan wilayah, maka Badan Otorita Batam  juga  dapat  menjadi  contoh  lain,  dimana  tidak  dilekatkan  sebagai  pemerintahan daerah bersifat khusus. Badan Otorita Batam diatur dalam Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang  Daerah  Industri  Pulau  Batam.  Saat  itu  Kota  Batam  ditetapkan  sebagai  daerah industri  yang  berstandar  internasional  maka  lingkungan  kerja  daerah  industri  tersebut didukung oleh Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam. 29 Pada Tahun 2007, Otorita  Batam  berubah  menjadi  Badan  Pengusahaan  Batam,  di  mana  badan  ini  kemudian dengan  berubahnya  Otorita  Batam  ini  kemudian  ada  pemisahan  kewenangan.  Badan Pengusahaan  Batam  sebagai  penyelenggara  fungsi  pemerintahan  yang  bersifat  khusus  dan
29 Alexander Yanuard Dalla dan Friska Natlia Hutabarat, “Tumpang Tindih Kewenangan Pengenbangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam,” Matra Pembaruan 2 (n.d.): 140, https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Pemerintah  Kota  Batam  menjalankan  fungsinya  diluar  fungsi  khusus  Badan  Pengusahaan Batam yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 30

## 3.2 Pertanggungjawaban  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan
Secara  sederhana,  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  dibebankan  kepada  Kepala Otorita  IKN  terhadap  Presiden.  Kepala  Otorita  IKN  sebagai  penanggungjawab  seluruh penyelenggaraan IKN bertanggungjawab kepada Presiden, karena sebagai konsekuensi dari Pasal 5 ayat (4) UU Ibu Kota Negara.
“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota  Nusantara  yang  berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk,  diangkat,  dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”
Konsekuensi  logis  dari  penunjukkan  secara  langsung  oleh  Presiden  dan  dapat diberhentikan  sewaktu-waktu  oleh  Presiden  sebelum  masa  jabatan,  dapat  diartikan  bahwa Kepala  Otorita  IKN  bertanggungjawab  secara  langsung  kepada  Presiden.  Terlebih kedudukannya  yang  setingkat  dengan  Menteri  membawa  konsekuensi  yang  sama  dengan jabatan Menteri. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dalam menjalankan berbagai tugas dan wewenang, terdapat struktur organisasi yang masing-masing bagian bertanggung jawab kepada atasan yang digambarkan secara jelas dalam bagan berikut:

## Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Otorita IKN
Merujuk pada Gambar 1, tampak jelas bahwa seluruh unit/deputi dalam kelembagaan Otorita  IKN  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Otorita  IKN  sebagai  pimpinan  tertinggi. Namun  pada  pembahasan  kali  ini,  penjelasan  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  termasuk seluruh bidang di dalamnya tidak hanya disandarkan atas norma dalam UU Ibu Kota Negara saja,  namun  juga  akan  dibahas  secara  lebih  detail  dari  sudut  pandang  hukum  administrasi negara,  Pembahasan  akan  diawali  dengan  penjabaran  konsepsi  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  konteks  hukum  administrasi  negara.  Dalam  hukum  administrasi  negara,
30 Dalla dan Hutabarat, “Tumpang Tindih Kewenangan Pengenbangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.”

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
pertanggungjawaban  pemerintah  ( verantwoordelijk ),  diartikan  sebagai  berikut verplicht tothet  afleggen  van  verantwoording  en  tot  het  dragen  van  event  toerekenbare  schade (desgevorderd),  in  rechte  of  in  bestuursverban (kewajiban  untuk  memikul  tanggungjawab dan  kewajiban  untuk  menanggung  kerugian  yang  muncul  (jika  diperlukan),  baik  dalam hukum  maupun  dalam  hubungan  pemerintahan,  dibebankan  kepada  pemegang kewenangan. 31 Lebih  jauh,  konsep  pertanggung  jawaban  hukum  sebenarnya  dimulai  dari hukum  perdata,  dimana  istilahnya  merujuk  pada onrechtmatige  daad. Dalam  Pasal  1365 KUH Perdata mengatur pertanggung jawaban hukum sebagai berikut:
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Seiring  dengan  perkembangan  hukum,  konsep  pertanggungjawaban  yang  semula hanya  berada  pada  ranah  perdata  (antar  orang/ persoon ),  maka  diperluas  menjadi pertanggungjawaban  pemerintah  ( onrechtmatige  overheidsdaad ).  Adapun  subjek  dari sengketa onrechtmatige overheidsdaad adalah pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan adalah  unsur  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan,  baik  di  lingkungan  pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Perluasan ini merupakan hasil dari beberapa faktor antara  lain:  a)  Pergeseran  konsep  dari  kedaulatan  negara  menjadi  kedaulatan  hukum;  b) Ajaran  pemisahan  lembaga  kekuasaan  negara;  c)  Perluasan  makna  hukum  yang  semula hukum  tertulis  menjadi  hukum  tidak tertulis; d)  Perluasan makna peranan aktivitas negara menjadi welvaarsstaat (negara kesejahteraan).
Sowoto dalam disertasinya, menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan  pemerintahan  memiliki  dua  dimensi  yaitu  internal  dan  eksternal.  Dimensi internal  merujuk  pada  laporan  pelaksanaan  kewenangan  yang  dipertanggungjawabkan dalam  internal  organisasi  pemerintahan.  Sedangkan  dimensi  eksternal  merujuk  pada pertanggungjawaban  terhadap  pihak  ketiga,  yang  berpotensi  menimbulkan  kerugian  dalam melaksanakan  kewenangan. 32 Lebih  lanjut,  Ridwan  HR  menerangkan  adanya  dua  segi pertanggungjawaban yaitu secara hukum dan politik. Pertanggungjawaban hukum merujuk pada kesesuaian antara pelaksanaan tindakan pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki, setelah  melalui  proses  peradilan.  Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  atas  tindakan pemerintah  yang  dinilai  merugikan  bagi  dirinya.  Sedangkan  pertanggungjawaban  politik merujuk  pada  “laporan”  pelaksanaan  tindakan  atas  dasar  kewenangan  kepada  masyarakat luas. 33 Pertanggungjawaban  politik  sejalan  dengan  konsekuensi  negara  demokratis  yang menjunjung  tinggi  pada  kedaulatan  rakyat.  Rakyat  berhak  menilai  bagaimana  pelaksanaan tindakan  pemerintah  yang  bersumber  dari  kemauan  dan  kehendak  rakyat.  Penilaian  rakyat dalam demokrasi modern dapat dilaksanakan secara langsung (pemilu) dan tidak langsung (lembaga perwakilan).
31 Fockema  Andreae, Rechtsgeleerd  Handwoordenboek (Groningen:  J.  B.  Woiters’  Ultgeversmaatschappij  n.v, 1951).
32 Sowoto, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden” (Universitas Airiangga, 1990).
33 Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Kedua  pertanggungjawaban  tersebut  masing-masing  tentunya  juga  mempunyai konsekuensi  hukum  dan  politik.  Salah  satu  konsekuseni  hukum  misalnya  pencabutan tindakan  pemerintah  yang  sebelumnya  dituangkan  dalam  instrumen  hukum  tertentu  dan menyebabkan  tindakan  pemerintah  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Sedangkan  konsekuseni  politik  berkaitan  dengan  kepercayaan  masyarakat  terhadap akuntabilitas kinerja organ pemerintahan.
Jika ditarik pada konteks Otorita IKN, maka pertanggungjawaban secara hukum dapat ditelusuri  dari  tindakan-tindakan  hukum  Otorita  IKN,  yang  secara  garis  besar  bertindak dalam  bidang  pengaturan  dan  pelayanan.  Bentuk  konkretnya  adalah  dengan  menetapkan berbagai bentuk instrumen yuridis, misalnya peraluran ( regelingen ), keputusan ( besluiten ), ketetapan ( beschikkingen ), dan peraturan kebijaksanaan ( beleidsregef ). Dalam menjalankan kewenangannya, Otorita IKN melalui Kepala Otorita IKN menetapkan beberapa instrumen yuridis  misalnya  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  Nomor  11  Tahun  2023 Tentang  Hak  Keuangan  dan  Fasilitas  Lainnya  Bagi  Pegawai  dalam  Struktur  Organisasi Otorita  IKN;  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Otorita  IKN  dan  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Wilayah  Perencanaan  Ibu  Kota Nusantara Timur 1.
Titik  sentral  dari  pertanggungjawaban  hukum  ini  adalah  bagaimana  pembuatan  dan penggunaan  instrumen-instrumen  yuridis  tersebut,  serta  apa  akibat-akibat  hukum  yang muncul  darinya.  Selain  itu,  bagaimana  Kepala  Otorita  IKN  sebagai  pejabat  tata  usaha negara  dapat  menerapkan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta  penggunaan freies  ermessen. 34 Letak pertanggungjawabannya  adalah  ketika  peradilan  menilai  apakah  instrumen  yuridis  yang ditetapkan  oleh  Otorita  IKN  sudah  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  berdasarkan UU  Ibu  Kota  Negara.  Artinya  tindakan  pemerintahan  Otorita  IKN  dapat  diuji  oleh masyarakat yang merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil.
Di  sisi  lain  pertanggungjawaban  politik  disandarkan  atas  pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan kewenangan Otorita IKN kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini dapat  diartikan  kepada  Presiden  dan  masyarakat.  Presiden  secara  tidak  langsung  menjadi pihak yang wajib menilai atas pelaksanaan kewenangan Otorita IKN dan tentunya bersifat politis,  Sebab  penunjukkan,  pemilihan  dan  pelantikan  Kepala  Otorita  IKN  berada  pada kewenangan penuh Presiden dan dapat diganti sewaktu-waktu pada masa jabatannya. Selain itu,  Otorita  IKN  juga  bertanggungjawab  secara  politik  kepada  masyarakat,  sekalipun pengisian  jabatan  Kepala  Otorita  IKN  tidak  dilakukan  melalui  mekanisme  pemilu  (tidak seperti  pemerintah  daerah  lainnya).  Artinya  meskipun  “konstituen”  daerah  Kepala  Otorita IKN  tidak  bisa  ditentukan  dengan  jelas  (karna  langsung  ditunjuk  Presiden),  namun  tetap bertanggungjawab  kepada  masyarakat  Indonesia  secara  luas.  Sebab  IKN  memegang  peran
34 Mohamad  Fasyehhudin,  “Freies  Ermessen  dalam  Tindakan  Nyata  di  Pemerintah  Daerah,” Jurnal  Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 84, https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6250.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
sentral  sebagai  ibu  kota  baru  dan  dalam  pelaksanaan  kewenangannya  menggunakan pendanaan publik.
Pertanggungjawaban  Otorita  IKN  juga  dapat  ditelusuri  dari  sumber  kewenangan berasal,  cara-cara pemberian kewenangan dan pelimpahan kewenangan. Sebab dari situlah dapat ditentukan kepada siapa pertanggung jawaban pemerintahan dapat dibebankan. Untuk mengetahui  sumber  kewenangan  berasal,  hukum  administrasi  negara  telah  membaginya dalam 3 (tiga) cara: 35 Pertama, atribusi, “attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door  een  wetgever  aan  een  bestuursorgaan” –  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh pembuat  undang-undang  kepada  organ  pemerintahan.  Kewenangan  atribusi  bersifat  asli yang  berasal  dari  undang-undang  dimana  ditelusuri  dari  redaksi  pasal  tertentu,  sehingga menciptakan dan memperluas norma baru. Kedua, delegasi, “delegatie: overdracht van een bevoegheid  van  het  ene  bestuursorgaan  aan  een  ander” -  pelimpahan  wewenang pemerintahan  dari  satu  organ  pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan  lainnya.  Delegasi tidak  menciptakan  kewenangan  baru  hanya  saja  pelimpahan    wewenang  dari  organ pemerintahan  ke  organ  pemerintahan  lainnya.  Ketiga,  mandat, “een  bestuursorgaan  laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander” - pemberian wewenang oleh organ pemerintahan  kepada  organ  lainnya  (mengizinkan)  untuk  mengambil  keputusan  atas namanya (pemberi mandat, mandans).
Masing-masing  dari  ketiga  sumber/asal  kewenangan  tersebut  menentukan  kepada siapa  pertanggungjawaban  pemerintahan  dapat  dibebankan.  Tanggung  jawab  yang bersumber dari atribusi terletak pada penerima wewenang (atributaris), sedangkan delegasi menempatkan tanggung jawab kepada penerima delegasi ( delegataris ), sebab sudah beralih dari  pemberi  delagasi  ( delegans ).  Sementara  untuk  mandat,  tidak  terjadi  peralihan tanggungjawab, artinya tanggung jawab masih tetap pada pemberi mandat ( mandans ) bukan penerima mandat.
Jika  ditarik  pada  konteks  Otorita  IKN,  telah  disebutkan  pada  pembahasan sebelumnya, kewenangan Otorita IKN termasuk Kepala Otorita IKN diperoleh dari UU Ibu Kota  Negara  yang  secara  jelas  mengatur  kewenangan  tersebut.  Artinya  jenis  sumber kewenangannya  adalah  atribusi.  Misalnya  ditemukan  wewenang  dalam  beberapa  pasal antara  lain  Pasal  5,  Pasal  12,  Pasal  32-33  UU  IKN  yang  mengatur  tentang:  kewenangan dalam  menetapkan  peraturan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  khusus  IKN; kewenangan  dalam  pemberian  perizinan  investasi,  kemudahan  berusaha,  serta  pemberian fasilitas  khusus  kepada  pihak  yang  mendukung  pembiayaan;  kewenangan  dalam penggunaan  dan  penguasaan  barang  atas  Barang  Milik  Negara  dan  aset  ada  di  IKN. Berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  Ibu  Kota  Negara  tersebut,  maka  telah jelas dinyatakan bahwa Otorita IKN sebagai penerima wewenang (atributaris) bertanggung jawab sepenuhnya baik secara internal dan eksternal.
35 H.D.Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt, Hoofdstukken  van  Administratief  Recht (Utrecht:  Uitgeverij  Lemma  BV, 1995).

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Di  sisi  lain,  persoalan  pertanggungjawaban  Otorita  IKN  dapat  dikenakan  pada  dua subjek,  yaitu  pejabat  selaku  pribadi  maupun  jabatan  itu  sendiri.  Kranenburg  dan  Vegtig mengklasifikasikan  dua  kategori  yaitu  pertama, fautes  personalles yakni  teori  yang menyatakan  tanggung  jawab  dibebankan  kepada  pejabat  selaku  individu,  karena  atas tindakannya  dapat  merugikan  pihak  lain.  Kedua, fautes  de  service yakni  tanggung  jawab dibebankan  kepada  instansi  dari  pejabat  yang  bersangkutan. 36 Artinya  dalam  konteks Otorita  IKN,  tanggung  jawab  dapat  dibebankan  pada  pegawai  yang  bekerja  pada  Otorita IKN  secara  individu  atas  tindakan  yang  merugikan  pihak  lain  dan  dapat  pula  dibebankan kepada jabatan seperti Kepala Otorita IKN, Wakil Kepala Otorita IKN dan jabatan-jabatan lainnya.

## 4. PENUTUP
Secara normatif, kedudukan Otorita IKN menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus, dimana Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk langsung  oleh  Presiden,  namun  memimpin  daerah  provinsi  layaknya  gubernur.  Ketentuan tersebut  menimbulkan  anomali  pemaknaan  otorita  secara  konseptual  dengan  norma  yang terkandung  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara.  Di  satu  sisi,  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara,  Otorita IKN dinyatakan sebagai satuan pemerintahan daerah khusus yang didasarkan atas Pasal 18B ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  sedangkan  disisi  lain  sejatinya  Otorita  IKN  sebenarnya  dapat dikategorikan  sebagai  lembaga  pemerintahan  pusat  yang  mempunyai  tugas  dalam pengelolaan wilayah IKN, bukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Dalam pengelolaan pemerintahan, pertanggungjawaban Otorita IKN mempunyai dua dimensi yaitu pertanggungjawaban  hukum,  ketika  peradilan  menilai  apakah  instrumen  yuridis  yang ditetapkan  oleh  Otorita  IKN  sudah  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  berdasarkan UU  Ibu  Kota  Negara  dan  pertanggungjawaban  politik  yang  merujuk  pada  “laporan” pelaksanaan  tindakan  atas  dasar  kewenangan  kepada  masyarakat  luas.  Di  sisi  lain  sumber kewenangan yang didapatkan Otorita IKN merupakan atribusi, maka telah jelas dinyatakan bahwa  Otorita  IKN  sebagai  penerima  wewenang  (atributaris)  bertanggung  jawab sepenuhnya baik secara internal dan eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahliyan,  Yusqiy.  “Political  Will  Sistem  Otorita  IKN  (OIKN)  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022.” Jurnal  Hukum  Kenegaraan  dan  Politik  Islam 2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2806.
Andreae,  Fockema. RechtsgeleerdHandwoordenboek .  Groningen:  J.  B.  Woiters’ Ultgeversmaatschappij n.v, 1951.
Dalla,  Alexander  Yanuard,  dan  Friska  Natlia  Hutabarat.  “Tumpang  Tindih  Kewenangan Pengenbangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Batam.” Matra  Pembaruan 2  (n.d.). https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148.
Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, dan Waluyo. “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang
36 Kranenburg  dan  Vegtig, Inleiding  in  Het  Nederlands  Administratief  Recht  (trans) (Yogyakarta:  Yayasan Penerbit Gadjah Mada, n.d.).

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  Yang Ditimbulkan.” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona 11, no. 1 (2022): 44–56.
Fasyehhudin, Mohamad. “Freies Ermessen dalam Tindakan Nyata di Pemerintah Daerah.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 84. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6250. Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk  Pemerintahan  Daerah.” Majalah  Hukum  Nasional 52,  no.  1  (2022):  81–83. https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164.
Hidayat,  Arif,  dan  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 151. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Iqbal,  Muhammad.  “Pengaruh  Pelaksanaan  E-Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Terhadap  UMKM.” Jurnal USM Law Review 3 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162.
Konijnenbelt,  H.D.Van  Wijk/Willem. Hoofdstukken  van  Administratief  Recht .  Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995.
Kranenburg,  dan  Vegtig. Inleiding  in  Het  Nederlands  Administratief  Recht  (trans) . Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, n.d.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.” n.d. Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.” Jurnal Legislatif 5, no. 2 (2022): 89–90. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002.
———.  “Kedudukan  Kepala  Otorita  Ibukota  Nusantara.” Jurnal  Legislatif 5  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002.
Nurcholis, Hanif. “Menyoal Status Badan Otorita Ibu Kota Nusantara,” n.d.
Nurdin,  M.  Rizki.  “Desentralisasi  Dan  Kekhususan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Otorita Ibu Kota Nusantara.” Lex Renaissance 7, no. 3 (2023): 630. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12.
Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014  Tentang  Desa.” Jurnal USM Law Review 2 (2019). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
Pradnyawati,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Intan,  I  Gusti  Ayu  Putri  Kartika,  dan  Made  Gde  Subha Karma  Resen.  “Konsekuensi  Pengaturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  Terhadap  Prinsip Check  And  Balances.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 20,  no.  2  (2023):  122. https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1079.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang Ibu Kota Negara (n.d.).
Ridwan HR. Hukum Adminitrasi Negara . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Saraswati, Manda Kumoro, dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. “Pemindahan Ibu Kota Negara  Ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  Berdasarkan  Analisis  Swot.” Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan 6 (2022).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086.
Sedarmayanti. Good Governance . Bandung: Mandar Maju, 2012.
Sirajudin,  dan  dkk. Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah .  Malang:  Setara  Press, 2015.

## Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga Muhammad Syawal, Innayah Maghfirah Patola
e-ISSN: 2621-4105
Sowoto. “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden.” Universitas Airiangga, 1990. Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, dan Bambang Sadono. “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk  Hukum  Daerah.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  711. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
Tohir,  Muhammad.  “Pertanggungjawaban  Lembaga  Negara  dalam  Pelaksanaan  Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum 4 1 hlm. 67.” Jurnal Hukum Tri Pantang 4, no. 1 (2019): 67. https://doi.org/10.51517/jhtp. Ummah,  Siti  Muslikhatul,  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Suparwi,  dan  Siti  Fatimah.
“Demokrasi  dan  Otonomi  Desa  Dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  Pasca Reformasi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1231. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818.
Wibowo, Torik Abdul Aziz. “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara.”
Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 2, no. 225 (2022). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810.
Yahya, H.M. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.” Journal Study of Religion and Society 14 (2018). https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.