## EKSISTENSI KEADILAN DALAM KONSTITUSI TERHADAP HUTAN DAN LINGKUNGAN
Adhitya Widya Kartika Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur email: adhityawidyakartika@ymail.com
disampaikan 10/5/18 – di -review 3/6/18 – diterima 25/6/18
DOI: 10.25123/vej.2887

## Abstract
Any forest ecosystem, as part of the natural environment is home to diverse animal and plant life. But existence  of  forest,  especially  rain  forest,  are  threatened  by  the  need  to  meet  human  insatiable demands.  The  constitution,  on  the  other  hand,  demands  the  preservation  of  forest  environment (inclusive  protecting  the  human  rights  to  a  clean  and  healthy  environment),  the  management  of which is entrusted to central as well as regional-local government. Using the concept of justice as a key  point,  the  conflict  between  the  need  to  preserve  and  exploitation  of  forest  resources  to  meet human  needs  shall  be  discussed  here.  This  paper,  using  a  library  research  and  juridical  dogmatic approach,  attempts  to  trace  how  environmental  justice  is  perceived  in  the  context  of  the  above conflicting demands.
Keywords:
environmental justice, constitution, forest, environment, central and regional government authority.

## Abstrak
Hutan sebagai satu ekosistem, bagian dari lingkungan hidup, merupakan rumah hidup bagi aneka ragam makhluk hidup, flora maupun fauna.  Namun kelestarian hutan terancam karena kebutuhan tidak  terpuaskan  dari  manusia.  Padahal  pentingnya  pelestarian  hutan  dan  lingkungan  hidup  (ke dalamnya termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat) dijamin konstusi dan kewenangan pengelolaannya  diberikan  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Konflik  antara kebutuhan  pelestarian-perlindungan  hutan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  pada akhirnya  adalah  persoalan  keadilan.  Tulisan  ini  dengan  mengandalkan  studi  pustaka  dan pendekatan  yuridis  normatif,  mencoba  menelusuri  persoalan  keadilan  lingkungan  dalam  kaitan dengan konflik di atas.
Kata kunci:
Keadilan Lingkungan, Konstitusi, hutan, lingkungan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah

## Pendahuluan
Hutan  diciptakan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  karunia  bagi  manusia, binatang  dan  tumbuh-tumbuhan  serta  masyarakat  di  samping  mempunyai peranan  yang  sangat  bernilai  bagi  kehidupan.  Hutan  merupakan  tempat keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna untuk hidup serta sebagai pokok penjagaan lingkungan penyeimbang ekosistem. Aspek lain hutan yang terdapat di
suatu  daerah  telah  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis,  secara  otomatis akan  berdampak  negatif  terhadap  kehidupan,  khususnya  masyarakat.  Misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim hujan.  Eksistensi  hutan  memberikan  peran  yang signifikan  terhadap  masyarakat secara  universal,  sehingga  keberadaannya  secara  keseluruhan  merupakan harapan mahluk hidup tidak hanya frora dan fauna tetapi juga manusia.
Pemanfaatan  dan  kelestarian  hutan  merupakan  tanggung  jawab  bersama mahluk  hidup.  Kawasan  hutan  mempunyai  peranan  sebagai  penyerasi  dan penyimbang lingkungan global. Pada konteks ini, manusia berperan primer untuk tetap menjaga keutuhan hutan serta lingkungan di sekitarnya. Mahluk hidup satu (manusia)  dengan  mahluk  hidup  lainnya  (lingkungan)  dituntut  menjaga keserasian agar tercipta suasana yang harmonis. Lingkungan sebagai organ hidup yang fundamen merupakan transplantasi bagi mahluk hidup lain saat melakukan interaksi. Di  satu  segi  orang  dalam  suatu  negara  berhak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat,  tetapi  di  pihak  lain  setiap  orang  juga  berkewajiban  untuk menghargai dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. 1
Ekosistem lingkungan terus tergerus secara perlahan oleh kebutuhan dari mahluk  hidup  apabila  tidak  dapat  dijaga  kestabilannya.  Lingkungan  terus dimanfaatkan  dan  dieksploitasi  sedangkan  tidak  dipikirkan  bagaimana penyembuhannya.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kebutuhan-kebutuhan  yang  harus terpenuhi  setiap  harinya.  Apabila  tidak  terpenuhi  maka  akan  mengakibatkan terjadinya kematian atau punahnya mahluk hidup lain (tumbuhan), seperti pada manusia  yang  memerlukan  makan  dan  minum.  Untuk  di  beberapa  daerah khususnya  di  pedesaan  ketergantungan  terhadap  hasil  hutan  masih  terlihat dengan  dibutuhkannya  kayu  sebagai  kayu  bakar  untuk  dimanfaatkan  saat memasak  tidak  hanya  kebutuhan  produksi  manusia,  namun  banyak  juga  yang membutuhkan  kayu  seperti  bangunan  dan  kertas.  Sedangkan  pada  tumbuhan
1 Eko Nurmardiansyah,  Konsep Hijau Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam rangka Eco Democracy , Jurnal Veritas et Justitia, Vol 1 No. 1 (2015), hln 200.
dengan  rusaknya  hutan  maka  tanaman-tanaman  yang  berada  di  sekitarnya  akan terjadi kematian atau punah, tidak saja tanaman tetapi makhluk hidup lain seperti fauna dan iklim menjadi terganggu.
Oleh  karena  itu,  pengelolaan  hutan  dilaksanakan  untuk  mengetahui pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan  hutan.  Tujuan  pengelolaan  hutan,  untuk menghindari  terjadinya  konflik  kepentingan  dalam  pengelolaan  hutan,  baik konflik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang bermukim  disekitar  hutan,  dan  konflik  yang  terjadi  antara  pemegang  hak pengusaha hutan dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan  lindung.  Pengelolaan  hutan  tidak  terlepas  dari  aspek  lingkungan.  Pada wilayah ini peran dari mahluk hidup lain harus dijaga ekosistemnya. Pengelolaan hutan  perlu  untuk  melestarikan  keanekaragaman  hayati  dan  nilai-nilai  yang berkaitan dengannya, sumber daya alam, tanah, berbagai ekosistem dan lansekap yang  rentan  dan  unik,  dan  dengan  demikian  memelihara  fungsi-fungsi  ekologis dan  keutuhan  hutan. 2 Hal  ini  penting  demi  terjaganya  eksistensi  ekosistem sekhingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
Eksploitasi  terhadap  hasil  hutan  akan  mempengaruhi  kondisi  lingkungan sehingga dapat berimplikasi dampak positif dan dampak negatif. Secara partikuler dampak  positif  yang  diberikan  berupa  lahan  baru  dengan  entitas  pemukiman penduduk  atau  lahan  perkebunan.  Akan  tetapi  kesenjangan  yang  terjadi  dengan eksploitasi  dilakukan  tanpa  memerhatikan  kondisi  lingkungan  sekitar,  sehingga memberikan  dampak  dekontruksi  pada  tatanan  lingkungan.  Hubungannya terletak  pada  eksistensi  sumber  daya  alam  dengan  mahluk  hidup,  seperti; tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,  ialah  mengatur  penataan  lingkungan  guna  mencapai  keselarasan hubungan  antara  manusia  dan  lingkungan  hidup,  baik  lingkungan  hidup  fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata  guna  tanah,  tata  cara  peran  serta  masyarakat,  tata  cara  peningkatan  upaya
2 Prabhu.  R.,  Colfer,  C.J.P.,  Dudley,  I.G.,  1999,  Panduan  Untuk  Pengembangan,  Pengujian  dan Pemilihan Kriteria Indikator Untuk Pengelolaan Hutan Lestari, Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana, hlm. 174.
pelestarian  kemampuan  lingkungan,  tata  cara  penumbuhan  dan  pengembangan kesadaran  masyarakat,  tata  cara  perlindungan  lingkungan,  tata  cara  ganti kerugian  dan  pemulihan  lingkungan  serta  penataan  keterpaduan  pengelolaan lingkungan  hidup. 3 Selain  itu Perumusan  konsep  pembangunan  berkelanjutan meniscayakan Negara untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang  memperhatikan  dan  menyeimbangkan  upaya  pencapaian  tiga  elemen sekaligus: sosial, ekonomi dan lingkungan. 4
Peran lingkungan dalam konteks ketatanan lingkungan merupakan sistem pengelolaan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Lingkungan  dan  hutan,  meminjam adagium Otje Salman, sebuah gambaran satu mata uang logam yang memiliki dua belah  bagian  yang  berbeda.  Lingkungan  yang  baik  akan  memberikan  kondisi koheren  pada  wilayah  kosmos  ini,  maka  lingkungan  yang  tidak  baik  berlaku sebaliknya.  Hutan  tidak  akan  tumbuh  dengan  baik  apabila  kondisi  lingkungan mengalami  penurunan  eksistensinya,  untuk  itu  pengelolaan  hutan  merupakan kewajiban absolute bagi mahluk hidup menjaganya dengan baik.
Menurunnya  kestabilan  peran  lingkungan  berimplikasi  pada  konstruksi tatanan lingkungan. Dengan realitas keadaan lingkungan saat ini tidak terelakkan bahwa kondisi alam terkategori kronis. Semuanya itu menimbulkan keprihatinan masyarakat  dunia  akan  berbagai  permasalahan  lingkungan  hidup  pada  skala global  seperti  penipisan  lapisan  ozon  ( ozon  depletion ),  perubahan  iklim  ( climate change ), diskala regional seperti dampak hujan asam ( acid rain ), serta di tingkat lokal  seperti  polusi  limbah  domestik,  limbah  bahan  berbahaya  beracun  (B3), kerusakan hutan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta kerusakan terumbu karang. 5
Hutan di beberapa negara tetap terjaga keberlangsungannya, dikarenakan dengan  otoritasnya  daerah  yang  memiliki  wewenang  melarang  untuk mengeksploitasi  hasil  hutan.  Namun  di  beberapa  daerah  membolehkan  untuk
3 Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  Kelima,  Cetakan  Kesepuluh,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta , 1993, hlm. 18.
4 Sri  Rahayu  Oktoberina  dan  Tristam  Moeliono,  2016,  Prinsip Common  But  Differentiated Responsibility dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber  Daya  Alam  dan  Hutan  Tropis, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 285.
5 Lester R. Brown, Masa Depan Bumi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.  xii.
diekploitasi asalkan meminta izin kepada perangkat daerah tersebut, akan tetapi wilayah  yang  dibolehkan  hanya  bersifat  partikuler.  Salah  satu  negara  tersebut adalah Indonesia. Dengan corak kepulauan, Indonesia memiliki luasan pulau yang terbentang  dari  sabang  (Aceh)  sampai  merauke  (Jayapura).  Hasil  alam  seperti lautan,  daratan,  udara  dan  sebagainya  merupakan  otoritas  pemerintah  pusat. Dalam pembahasan ini seperti telah dijelaskan sebelumnya akan difokuskan pada hasil alam yaitu hutan.
Regulasi  negara  Indonesia  mengatur  keberadaan  hutan  yang  termaktub dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Pada pasal 5 ayat (1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  klasifikasi  hutan  berdasarkan  statusnya  terbagi menjadi  2  (dua)  yaitu,  hutan  negara  dan  hutan  hak.6  Kategori  hutan  negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat berupa hutan adat dalam Pasal 5 ayat  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Pemerintah  secara  eksplisit  menjelaskan  terkait  hutan  adat,  bahwa akan diakui keberadaannya selama tetap terjaga, akan tetapi apabila telah pudar maka hutan adat tersebut kembali dikelola pemerintah. Konstitusi sebagai ground norm mengatur  lebih  jauh  tentang  keberadaan  masyarakat  adat  serta  hak-hak adatnya,  dimana  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang  yaitu  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  hutan  hak  tidak secara eksplisit dibahas akan tetap menjadi bagian dari pembahasan. Penelaahan konsep masyarakat secara umum adalah tidak hanya konsep masyarakat modern tetapi  juga  terkait  dengan  masyarakat  adat.  Keberadaan  masyarakat  adat  diakui dalam  konstitusi.  Persoalan  eksistensi  keadilan  dalam  konstitusi  terkait keberadaan  masyarakat  adat  tentunya  lebih  dulu  menjelaskan  tentang
pemerintahan  desa.  Pemerintahan  desa  diakui  keberadaannya  dalam  Pasal  18B ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak langsung mengakui keberadaan desa. Ketentuan tersebut terdapat  klausul  masyarakat  hukum  adat.  Struktur  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia dibagi menjadi masyarakat hukum adat genealogis, masyarakat hukum adat  teritorial,  masyarakat  hukum  adat  genealogis  teritorial.  Masyarakat  hukum adat  teritorial  adalah  keanggotaannya  berdasarkan  tempat  tinggal.  Orang  luar untuk  menjadi  anggotanya  harus  diterima  menurut  hukum  adat.  Jenis  ini  dibagi tiga yaitu:
1) Persekutuan  desa  yaitu  segolongan  orang  terikat  pada  tempat  kediaman termasuk dukuh-dukuh terpencil dan tidak berdiri sendiri.
2) Persekutuan daerah adalah daerah tertentu terdiri beberapa desa dan masing- masing  memiliki  tata  susunan  dan  pengurus  sejenis  tetapi  semuanya  bagian bawahan daerah yang memiliki harta benda.
3) Perserikatan adalah persekutuan beberapa kampung yang terletak berdekatan dengan mengadakan pemufakatan untuk memelihara kepentingan bersama. 7
Salah satu pendapat menyatakan desa memiliki definisi yaitu desa adalah suatu  kesatuan  masyarakat  berdasarkan  adat  dan  hukum  adat  yang  menetap  di wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat,  baik  karena  seketurunan  maupun  karena  kesamaan  kepentingan  politik, ekonomi,  sosial,  dan  keamanan,  susunan  pengurus  dipilih  bersama,  memiliki
7 Mohammad  Jamin,  "Hukum  Adat  Dan  Sistem  Hukum  Nasional",  Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 34.
kekayaan  dalam  jumlah  tertentu  dan  berhak  menyelenggarakan  urusan  rumah tangga sendiri. 8
Sintesis  negara  dan  masyarakat  adat  dalam  menjaga  hutan  negara merupakan tanggung jawab yang selalu bergandengan dan tidak dapat dilepaskan. Telah  melekat  melalui  norma  tertulis  sebagaimana  sistem  hukum  yang  dianut Indonesia  melalui  delegasi  hukum  tertulis,  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  sebagaimana  telah  terurai  di  atas merupakan legitimasi pihak-pihak yang berwewenang agar tetap menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan baik. Namun otoritas tersebut tidak mutlak berjalan  dengan  baik,  karena  masih  saja  terdapat  penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan khususnya tentang pengelolaan hutan. Hal ini dapat terlihat saat dibangunnya  sarana  dan  prasarana  sebagai  dampak  dari  pertumbuhan  sumber daya  manusia.  Pada  domain  ini  negara  melalui  asas  diskresi  dapat  menganulir regulasi  yang  telah  ada  dengan  alasan  untuk  kepentingan  umum  seperti, pembangunan  jalan,  rumah  sakit  dan  seterusnya.  Sedangkan  masyarakat  adat dengan  otoritasnya  dapat  mengesploitasi  hutan  berdasarkan  kebutuhannya seperti  dibukanya  lahan  sebagai  laju  pertumbuhan  manusia  dan  lahan perkebunan sebagai mata pencaharian warga adat tersebut.
Dengan  diberlakukannya  eskploitasi  hutan  tersebut  sangat  kontradiktif pada  zaman  modern  ini.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  degradasi  tatanan lingkungan yang secara langsung akan berimplikasi pada kehidupan. Masyarakat merupakan subjek pertama yang akan merasakan akibat dari antitesa pengelolaan hutan  terhadap  lingkungan.  Kongkritnya  Indonesia  juga  mengatur  tentang pentingnya  lingkungan  yang  baik,  sebagaimana  termaktub  dalam  konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) “.....  Mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik...”.  Eksistensi  regulasinya  bahwa lingkungan  tetap  menjadi  prioritas  agar  tetap  menjaga  kestabilan  kehidupan masyarakat pada umumnya dan merupakan sumber primer kehidupan.
8 Hanif    Nurcholis,  Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Erlangga,  Jakarta, 2011, hlm 4.
Kelemahan  syarat  izin  pengelolaan  hutan  yang  dikeluarkan  pejabat berwewenang  memberikan  nilai  negatif  tersendiri.  Padahal  ekstensinya  izin merupakan alat pengendalian yang tidak hanya dipandang sebagai produktivitas sumber  pendapatan  daerah  sehingga  kondisi  lingkungan  dibiarkan  dan pemerintah  terlihat  bersikap  kurang  peduli  terhadap  itu.  Bukan  lagi  masalah regulasi  tidak  secara  komprehensif  mengakomodir  terhadap  keduanya (pengelolaan  hutan  dan  lingkungan)  karena  konsep  sumber  daya  manusianya memiliki konsep berfikir yang bahwa pengembanganan daerah secara fisik yang kurang  memperhatikan  konsep  lingkungan.  Terjadi  keambiguitas  terhadap  pola pengembangan  daerah  dengan  pertumbuhan  pendudukan  dan  pemupukan kepentingan  ekonomi  yang  siap  tumbuh  dengan  pesat  pada  akhirnya  justru mengesampingkan keseimbangan lingkungan.
Keadilan  lingkungan  penting  untuk  didiskusikan  karena  manusia, lingkungan, dengan alam memilliki konsep hubungan dimana manusia merupakan bagian  dari  ekosistem  maupun  sebagai  pengelola  sedangkan  alam  dipengaruhi oleh  manusia  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Lingkungan  merupakan  konsep  vital hidup  masyarakat  yang  beranggotakan  manusia.  keadilan  lingkungan  penting untuk  menjaga  konsep  hubungan  tadi  ketidakseimbangan  hubungan mengakibatkan  berbagai  persoalan  berkaitan  dengan  lingkungan  maupun masyarakat.  Ketidakseimbangan  alam  tidak  hanya  merugikan  internal  negara yang  melakukan  pengelolaan  lingkungan  yang  tidak  baik,  misalkan  penebangan hutan  yang  mengakibatkan  terjadinya  longsor  atau  pembuangan  limbah  yang tidak  diolah  terlebih  dulu  yang  mengakibatkan  kerugian  keberlangsungan ekosistem.  Persoalan  ini  akhirnya  justru  berkembang  menjadi  persoalan  global dengan  wilayah  yang  lebih  luas  karena  dampak  ketidakseimbangan  ekosistem tidak dapat terbatas hanya dirasakan oleh internal negara pengelola tetapi kepada konsep  global  yang  lebih  luas.  Persoalan  ini  melibatkan  pemerintah  dan masyarakat, selain itu pengaturan dan perizinan merupakan aspek penting dalam pengelolaan  lingkungan.  Masyarakat  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  pengkonsumsi  maupun  masyarakat  sekitar  yang  yang  berhubungan langsung  dengan  kondisi  lingkungan    yang  justru  berhubungan  langsung  dan
terkadang  memiliki  dampak  lingkungan  yang  disebabkan  kegiatan  masyarakat tertentu  yang  tidak  sesuai  prosedur  sehingga  menimbulkan  limbah  yang merugikan  masyarakat  yang  disekitarnya.  Kondisi  ini  yang  kurang  dipahami sehingga  konsep  perizinan  secara  prosedur  sudah  sesuai  pada  perjalanannya justru tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian masyarakat sekitarnya. Inilah yang  menjadi  persoalan  dalam  konsep  keadilan  lingkungan  yang  terkadang mengesampingkan  masyarakat  sekitarnya.  Karenanya  dalam  tulisan  ini  akan dikaji  permasalahan  terkait  eksistensi  keadilan  dalam  konstitusi  terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan.
Spesifikasi  penelitian  yang  diambil  terkait  kajian  terhadap  konstitusi, keadilan  dan  lingkungan.  Analisis  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan  hukum  sekunder  yang  menjelaskan  bahan  hukm  primer  yang menggunakan buku-buku maupun jurnal terkait dengan konstitusi, keadilan, dan lingkungan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  merupakan  studi  dokumen yang  menganalisis  berbagai  bahan  hukum  yang  telah  disebutkan  sebelumnya dengan  model  analisis  data  kualitatif  untuk  menjawab  persoalan  dengan pengumpulan  data  sekunder  kemudian  dilakukan  pemilahan  serta  dilakukan klasifikasi sistematis dan dilakukan analisis.

## Pembahasan
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak dibicarakan  sepanjang  perjalanan  sejarah  filsafat  hukum. 9 Hal  yang  paling fundamental  ketika  membicarakan  hukum  tidak  terlepas  dengan  dewi  keadilan dari  yunani.  Dari  zaman  yunani  hingga  zaman  modern  para  pakar  memiliki disparitas  konsep  keadilan.  Pada  konteks  ini  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada pendahuluan,  bahwa  tidak  secara  holistik  memberikan  definisi  keadilan  dari
9 Dardji Darmohardjo, Shidarta.,  Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm., 155.
setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.
Dalam  bukunya  Nichomacen  Ethics,  Aristoteles  sebagaimana  dikutip Shidarta  telah  menulis  secara  panjang  lebar  tentang  keadilan.  Ia  menyatakan, keadilan  adalah  kebajikan  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar  manusia. Ditambahkannya,  bahwa  kata  adil  mengandung  lebih  dari  satu  arti.  Adil  dapat berarti  menurut  hukum,  dan  apa  yang  sebanding,  yaitu  yang  semestinya.  Di  sini ditunjukan,  bahwa  seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila  orang  itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. 10
Pengelolaan hutan yang baik secara proposional, dapat menjaga kestabilan antara  hak  dan  kewajiban  saat  mengeksploitasi  hasil  hutan  tersebut.  Peran keadilan  pada  saat  mengelola  hutan  terlihat  saat  seberapa  banyak  hasil  hutan berupa  pohon  diekploitasi  dengan  menyesuaikan  jumlah  yang  dibutuhkan. Dewasa ini penebangan hutan tidak melihat kondisi lingkungan sekitarnya, karena dilatarbelakangi kepentingan. Dengan kegiatan tersebut mengakibatkan rusaknya hutan  sehingga  kondisi  lingkungan  akan  berada  pada  titik  nadir.    Salim berpandangan,  bahwa  penyebab  lain  rusaknya  hutan  karena  banyaknya  orang yang  melakukan  pencurian  kayu  di  kawasan  hutan  lindung,  hutan  produksi maupun hutan lainnya. 11
Eksistensi  hutan  tereduksi  oleh  berbagai  kepentingan,  yaitu  kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Peran politik disini terlihat saat oknum tertentu menginginkan  lahan  yang  luas  dengan  maksud  dikuasai,  sehingga  akses  untuk mencapai tujuan tersebut maka tempat yang mumpuni berada pada wilayah yang belum  terjamah  seperti  hutan.  Dilakukannya  eksploitasi  secara  besar-besaran untuk menguasai lahan tersebut dengan melakukan penebangan pohon dan tidak melihat  implikasinya.  Sedangkan  pada  kepentingan  ekonomi,  kecenderungan terbesar  yang  sering  dilakukan  dengan  memanfaatkan  hasil  dari  kedua-duanya baik  pohon  dan  hasil  hutan  lainnya.  Dominasi  kepentingan  ekonomi  merupakan implikasi terbesar dari tenggelamnya lingkungan dari oknum tersebut.
10 Id., hlm., 156.
11 Salim, Dasa-dasar hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.
Lingkungan  terlihat  sederhana,  akan  tetapi  apabila  diabaikan  maka dampak  negatif  yang  diberikan  akan  besar  terutama  pada  kondisi  sosial  dengan ditinjau  berdasarkan  aspek  keadilan.  Dalam  konteks  ini  keadilan  sosial  dapat ditempatkan juga dalam kerangka pengertian tentang keadilan yang menjadi titik tolak kita. Kalau kita mengerti keadilan sebagai “memberikan kepada setiap orang yang  menjadi  haknya”.,  maka  keadilan  sosial  terwujud,  bila  hak-hak  sosial terpenuhi. 12 Anshoriry  dengan  menyitir  pandangan  Murtadla  tentang  keadilan dari  Nurcholis  Madjid,  mengklasifikasi  keadilan  kedalam  beberapa  bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. 13
Hutan dan lingkungan memiliki sinergitas yang diharapkan dapat berjalan secara  berimbang.  Legitimasi  keduanya  (hutan  dan  lingkungan)  merupakan manifestasi  wakil  rakyat,  secara  implisit  kinerjanya  difokuskan  dapat mengakomodir harapan masyarakat secara umum dan menjaga mahluk hidup lain sebagai esensi ciptaan sang khalik. Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka  keseimbangan  sebagaimana  yang  di  jelaskan  Nurcholis  tidak  terakomodir. Hal ini berarti ada ketidak adilan pada penerapan di lapangan, karena pengelolaan lingkungan mendominasi faktor lingkungan sehingga berdampak pada ekosistem lingkungan.  Entitas  dari  kesemrawutan  kondisi  riil  bersinggungan  pada  aspek sosiologis yaitu ketentraman dan kekondusifan dalam bertempat tinggal.
Legitimasi lingkungan termaktub dalam konstitusi pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tingggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga membicarakan kondisi lingkungan yang baik untuk kesehatan  lingkungan,  tertuang  pada  Pasal  162  Undang-undang  Republik
12 Kees Bertens, Pengantar etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm., 93.
13 Nasruddin Anshoriy, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan, LKIS, Yogyakarta, 2010, hlm., 96.
Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  bahwa  Upaya  kesehatan lingkungan  ditujukan  untuk  mewujudkan  kualitas  lingkungan  yang  sehat,  baik fisik,  kimia,  biologi,  maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  mencapai derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Derasnya  arus  menghendaki lingkungan  yang  sehat,  namun  tidak  diimbangi  dengan  pengelolaan  hutan berwawasan  lingkungan.  Akibat  dari  ini  keutuhan  negara  secara  perlahan-lahan tergerus  oleh  oknum  yang  hanya  mengutamakan  individualisme  dari kolektivitisme.  Masyarakat  secara  holistik  menjadi  terganggu  oleh  oknum tersebut dan sebagian lebih memilih bersikap apatis. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidak-percayaan  terhadap  regulasi  yang  mengatur  kedua  komponen  ini,  yang disebabkan ketimpangan serta ketidakjelasan insfrastruktur melaksanakan tugas sesuai wewenangnya.
Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing- masing  individu. 14 Di  sini  diharapkan  bahwa  setiap  orang  bertindak dengan  adil terhadap  sesamanya.  Artinya,  dalam  situasi  yang  sama  memperlakukan  siapa tanpa  diskriminatif.  Apabila  terdapat  tindakan  pengelolaan  hutan  tidak  terbatas tanpa  melihat  kondisi  lingkungan,  maka  berdasarkan  teori  ini  pengelola  dan pemberi  izin  pengelolaan  hutan  diberlakukan  hukum  yang  sama  dengan kedudukan  yang  sama  didepan  hukum. Pengemuka  teori-teori  keadilan menunjukkan  kesejahteraan  sangat  jarang  dapat  didistribusikan  secara  merata, sehingga  akhirnya  pasti  akan  selalu  ada  kelompok  yang  mendapatkan  manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan. 15
Tidak  dapat  disangkal,  bahwa  peran  dari  pemerintah  diperlukan  dalam menegakan  keadilan  karena  mempunyai  peran  yang  penting untuk  menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang struktur  keadilan,  bahwa  sistem  atau  struktur  yang  adil  adalah  keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan
14 Antonius Atoshoki, dkk., Relasi Dengan Sesama, PT Elex Media Komputindo,  Jakarta, 2002, hlm., 332
15 Shidarta, Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 No. 1 (2015), hlm. 34.
yang  ada. 16 Dalam  konteks  ini  institusi  pemerintah  merupakan  legitimasi  rakyat untuk  menjaga  kestabilan  dan  keutuhan  lingkungan  secara  komprehensif.  Akan menjadi  utopi  apabila  norma  hanya  menjadi  hukum  tertulis  tanpa  adanya realisasi.
Lingkungan  merupakan  manifestasi  dari  interaksi  mahluk  hidup  di  dunia kosmos  ini.  Pengelolaan  hutan  dilakukan  dengan  tidak  efisien,  merupakan  cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi mahluk hidup terhadap lingkungan terjadi  sejak    lahir    atau  tumbuh  hingga  mengalami  kematian  atau  kepunahan. Eksitensi ini, menurut Juli Soemirat Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya  merupakan  suatu  proses  yang  wajar  dan  terlaksana  sejak  manusia  itu dilahirkan  sampai  ia  meninggal  dunia. 17 Hal  ini  berlaku  kepada  semua  mahluk hidup  sehingga  lingkungan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  setiap  saat harus terjaga keberadaannya.
Inilah  konsekuensi  tidak  seimbangnya  antara  norma  hukum  dengan kongkritisasi  di  lapangan.  Perkembangan  zaman  tidak  diimbangi  dengan  norma hukum,  sehingga  regulasi  yang  ada  tidak  dapat  mengakomodir  dengan  holistik. Keadilan yang hakiki tidak terealisasi karena telah terjadi pergeseran nilai antara kebutuhan  individual  atau  kebutuhan  universal.  Menurut  Taylor,  kontroversi sekitar  teori  keadilan  tidak  hanya  berkenaan  dengan  kriteria  keadilan  dan  apa yang  dilakukan  agar  adil,  tapi  juga  menyangkut  pertanyaan  keadilan  distirbutif. Dilanjutkannya  prinsip  keadilan  distributif  berkaitan  dengan  konsepsi  mengenai yang  baik  bagi  manusia,  khususnya  perbedaan  pemahaman  mengenai  posisi individu dalam masyarakat untuk merealisasikan nilai yang baik. 18
Kedudukan  konstitusi sebagai groundnorm Indonesia  dipertanyakan  pada struktur  sosial  ini.  Arus  besar  mengharapkan  peran  konstitusi  dapat  bekerja secara  proporsional.  Tuntutan  agar  lingkungan  dapat  terjaga  dengan  baik termaktub dalam konstitusi dan undang-undang. Jika bercermin pada keabsahan
16 Sony  Keraf,  Cetakan  16,  Pustaka  Filsafat  Etika  Bisnis,  Tuntunan  dan  Relevansinya,  Kanisius, Yogyakarta , 2012, halaman 146.
17 Juli Soemirat Slamet, Cetakan ke 6, Kesehatan Lingkungan, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2004, hlm., 18.
18 Lemhanas, Keadilan Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm., 104-105.
maka  lingkungan  hidup  tidak  dapat  tersetuh  oleh  kegiatan  atau  aktifitas  lain termasuk pengelolaan hutan. Namun seiring laju pertumbuhan, secara demografi terjadi  peningkatan  signifikan  terhadap  jumlah  sumber  daya  manusia  sehingga akan  berdampak  pada  lajunya  iklim  perekonomian  sebagai  pusat  mata pencaharian.  Untuk  memenuhi  sintesis  sumber  daya  manusia  dan  ekonomi, pemerintah  harus  menabrak  regulasi  yang  telah  ada  dengan  dalih  mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera.
Peran  konstitusi  direduksi  oleh  diskresi  dari  pemerintah.  Sebagai  norma tertinggi semestinya tidak dapat dikesampingkan, terlebih Indonesia merupakan penganut  positivistik  dengan  berpedoman  pada  hukum  tertulis.  Semestinya pemerintah  sebagai  institusi  yang  menyelenggarakan  aparatur  negara  dapat melihat  jauh  kedepan  dengan  orientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat. Pengelolaan  hutan  merupakan  pengejewantahan  dari  kepentingan  sesaat, meskipun  sebagian  menyuarakan  untuk  kepentingan  umum.  Akibat  perlakuan tersebut  lingkungan  beserta  komponen  lainnya  diabaikan  oleh  pemerintah dengan dalih untuk kepentingan umum atau yang dimanfaatkan oleh individu atau sekelompok orang tertentu.
Lemahnya  regulasi  memberikan  efek  negatif  pada  keadilan,  terlebih kepada  masyarakat.  Implikasinya  kabur  hingga  hilangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Untuk  itu  diperlukan  kesigapan  para penyelenggara pemerintah dengan tetap memperhatikan kondusifitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Implementasi konstitusi dan undang-undang yang telah mendapat legitimasi dari rakyat dapat di aplikasikan, sehingga meretorasi kepada kondisi  kongkrit.  Dengan  demikian  tatanan  struktur  sosial  akan  terjalin  inheren antara regulasi, lingkungan hidup, dan pengelolaan hutan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Sebelum  menjelaskan  bagaimana  budaya  hukum  pada  aspek  pengelolaan hutan  terhadap  signifikansi  lingkungan,  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan pengertian  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Friedman  berpendapat,  sebagaimana dikutip  oleh  Irianto  pada  prinsipnya  mengatakan  bahwa  “ by  this  we  mean  ideas,
attitude,  beliefs,  espectations  and  opinions  about  law ” 19 .  Lebih  jauh  Friedman mengemukakan istilah subbudaya hukum ( sublegal culture ), maksudnya tidak lain adalah:  kepentingan.  Suatu  faktor  yang  sangat  relevan  untuk  dibicarakan  dalam masalah  penyelesaian  sengketa.  Inkonsistensi  konstitusi  terhadap  keberadaan lingkungan seperti dikatakan friedman karena tertanam kepentingan. Kondisi ini merupakan  implikasi  dari  faktor  sosial  akan  kesadaran  terhadap  hukum,  yang berasal pada degradasi moral.
Pemerintah seharusnya tidak mengobral regulasi dengan murah, sehingga saat  diimplementasi  masyarakat  dan stakeholder dapat  melakukan  konvergensi terhadap  regulasi  tersebut.  Aplikasinya  masyarakat  dapat  menjalankan  norma yang  telah  ada  dengan  baik,  seperti  menjaga,  merawat,  memanfaatkan  dan menanam  kembali  (hasil  hutan).  Apabila  berlaku  sebaliknya,  maka  masyarakat dan oknum tetentu akan bersikap apatis terhadap norma yang ada.  Rutinitas ini merupakan  jawaban  terhadap  kepeduliannya  tentang  lingkungan  dengan dimanfaatkan  sebaik  mungkin  untuk  keperluan  kehidupan  atau  penunjang ekonomi.  Selain  itu,  hutan  dimanfaatkan  dengan  mencari  dan  mengumpulkan hasil  hutan.  Kegiatan  ini  mencakup  mengumpulkan  hasil  hutan  untuk  dimakan atau digunakan sendiri dan mengumpulkan hasil hutan untuk dijual. 20
Sering  kali  kegiatan  pengelolaan  hutan  atas  nama  masyarakat  dengan mengedepankan  lingkungan  di  salah-gunakan  oknum  tertentu.  Budaya  ini merupakan jurang pemisah dan akan berfungsi sebagai bom waktu, yang sewaktu- waktu dapat meledak menghancurkan tatanan lingkungan. Kerugian tidak hanya berada pada lingkungan sekitar, akan tetapi terhadap mahluk hidup lain termasuk masyarakat.  Sangat  ironis  sekali,  karena  pemerintah  terkesan  bersikap  apatis terhadap  kondisi  konkrit  masyarakat.  Diperlukannya  tindakan-tindakan  nyata yang  dapat  mengkandaskan  para  oknum-oknum  beserta stakeholder yang melindungi.
19 Sulistyowati Irianto, Edisi Kedua, Perempuan di antara berbagi Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi,   Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005,  hlm., 42.
20 Parsudi  Suparlan,  Orang  Sakai  di  Riau:  Masyarakat  Terasing  Dalam  Masyarakat  Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm., 141.
Hutan  yang  menjadi  sumber  kehidupan  dan  lingkungan  yang  baik merupakan cita-cita masyarakat, dengan kata lain diperlukan kesetaraan terhadap kedua  (pengelolaan  hutan  dan  lingkungan)  komponen  tersebut.  Institusi  supra struktur dapat bergandeng tangan untuk melakukan  kompromi-kompromi sehat menegaskan  kepedulian  terhadap  lingkungan  yang  baik.  Pelaku  kepentingan diamputasi  karena  dapat  mengurangi  nilai  budaya  hukum  yang  diberikan masyarakat.  Nilai-nilai  keadilan  pun  di  reduksi  pada  komunitas  masyarakat.  Sisi lainnya akan berimplikasi pada mahluk hidup karena dipatahkannya sistem yang telah berdiri kokoh.
Peran  konstitusi  dipertanyakan  dalam  melindungi  lingkungan  terutama terhadap  para  pelaku  pengelola  hutan  yang  tidak  memerhatikan  komponen lainnya. Keadilan yang diharapkan menjadi utopi bagi masyarakat. Budaya hukum hilang  tanpa  meninggalkan  jejak.  Sebuah  cerminan  yang  tidak  patut  untuk dijadikan contoh regulasi berikutnya. Seperti diketahui, masyarakat adat dengan hak-haknya diakui oleh Negara merupakan pemilik wewenang hutan Negara yang terkategori  hutan  adat.  Dengan  otoritasnya  msyarakat  adat  menjaga  kelestarian hutan serta lingkungan, hal ini sangat kontradiktif dengan pemerintah.
Dalam  masyakat  adat,  hutan  merupakan  tempat  melakukan  kegiatan sehari-hari dan sebagian dijadikan sebagai fundamental. Kristalisasi ini dilakukan secara  turun-temurun  yang  di  akui  dengan  kekuatan  mistisnya.  Menurut masyarakat  adat  kelestarian  hutan  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat setempat,  sehingga  dijaga  keberadaannya  beserta  hasil-hasil  hutan  lainnya. Apabila pelaksanaan  pembangunan  kehutanan  yang  semakin pesat akan  mampu menimbulkan  permasalahan  lingkungan. 21 Dengan  demikian  budaya  hukum tentunya memiliki tuntunan yang baik akan tetapi dengan disitirnya oleh oknum dapat  mengurangi  nilai-nilai  yang  terkandung  dengan  ditandai  hilangnya  rasa keadilan.
Korelasi antara hutan, lingkungan, keadilan dan konstitusinya dapat dilihat bahwa  lingkungan  dapat  dilihat  dalam  konstitusi  bahwa  Undang-Undang  dasar
21 Arifin  Arief,  Hutan  Hakikat  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Lingkungan,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta, 1994, hlm., 12.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28H  ayat  (1)  “.....  Mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  artinya  masyarakat  khususnya  memiliki  jhak  untuk mendapatkan  lingkungan  yang  baik.  Maksudnya,  adalah  lingkungan  yang  baik tentunya lingkungan yang sehat sehingga tidak mengganggu baik jasmani maupun rohani. Misalnya, terhindar dari polusi maupun bahaya yang diakubatkan karenan lingkungan  yang  tidak  sehat.  Lingkungan  ini  salah satunya  adalah hutan  sebagai hal  yang  vital  karena  dalam  hutan  terdapat  ekosistem,  apabila  sehat  maka menjamin  keberlangsungan  keseimbangan  lingkungan.  Misalnya,  hutan  yang gundul harena pembukaan lahan menyebabkan anggota ekosistem lain terganggu sehingga  menyebabkan  beberapa  persoalan  antara  lain  hutan  yang  gundul membuat  suhu  kota  menjadi  panas,  air  yang  mengalir  tidak  dapat  meresap sehingga  tanah  menjadi  tandus,  selain  itu  habitat  satwa  menjadi  terganngggu sehingga  menyebabkan  satwa  berpindah  untuk  mencari  tempat  yang  lebih nyaman selain itu karena terjadinya kekurangan pangan yang diakibatkan habitat lama  terganggu  sehingga  menyebabkan  beberapa  kasus  seperti  adanya  satwa yang  menuju  ke  pemmukiman  penduduk  sehingga  mengganggu  penduduk,  dan lain sebagainya. Konstitusi sebenarnya sudah memberikan nafas keadilan karena sebagai  makhluk  di  bumi  tentu  membutuhkan  lingkungan  yang  sehat,  hal  ini tentunya wajib dilaksanakan sampai pada hilir suatu pengaturan bahkan sampai pada  aplikasinya.  Misalnya  yang  terkait  persoalan  perizinan.  Perizinan  ketika sudah  sesuai  syarat  ketentuan  untuk  dikeluarkan  suatu  izin  sudah  barang  tentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran izin. Tetapi, persoalannya  adakah  suatu  penyalahgunaan  wewenang  sehingga  saling menguntungkan  antara  yang  membutuhkan  izin  dengan  yang  memberi  izin bahkan persoalan penting sampai pada aplikasi pelaksanaan konsekuensi atas izin itu. Solusi permasalahan yang dikaji adalah adanya suatu kedilan yang tercermin dalam hulu pengaturan sampai pada pembuatan keputusan selain itu tidak hanya keadilan  yang  tercermin  dalam  keputusan  yang  telah  dikeluarkan  tetapi  harus sampai pada pelaksanaan, aplikasi dan sampai pada pasca pelaksanaan sehingga tercermin pada pra aplikasi, aplikasi, dan pasca aplikasi.
Kajian keadilan berawal dari apakah tujuan hukum itu dibuat. Dengan kata lain  apa  maksud  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan  ataupun  produk hukum lain itu dibuat. Suatu produk hukum itu dibuat memiliki tiga fungsi pokok yaitu  harus  adanya  suuatu  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. 22 Sedangkan  keadilan  sendiri  memiliki  beberapa  perspektif  yang  pada intinya  keadilan  adalah  kesesuaian  antara  hak  dan  kewajiban.  Kajian  keadilan lingkungan  dalam  konstitusi  bahwa  Pasal  28H  untuk  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik  bahwa keadilan disini menggambarkan tidak hanya masyarakat sekitar tetapi keseluruhan secara uvinersal yaitu masyarakat sebagai bagian dari lingkungan.  Hal  ini  berarti  tidak  hanya  mannusia  sekitar  lingkungan  itu  tetapi secara  universal  begitu  juga  keberlangsungan  lingkungan  itu  sendiri  antara  lain ekosistem  dan  keanekaragaman  hayati  yang  termasuk  pada  konsep  lingkungan itu.  Keadilan  lingkungan  sendiri  terdiri  dari  beberapa  jenis  yaitu  keadilan lingkunggan  sebagai  keadilan  distributif,  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan korektif  keadilan  lingkungan  sebagai  keadilan  prosedural,  dan  keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. 23

## Penutup
Lingkungan  merupakan  subjek  vital  dalam  kehidupan.  Eksistensinya mempengaruhi seluruh komponen kehidupan lain. Apabila lingkungan baik, maka aktifitas-aktifitas  mahluk  hidup  termasuk  manusia  dapat  berjalan  dengan  baik. Apabila  lingkungan  terganggu  oleh  ketidak  teraturan  tatanan  lingkungan  serta hadirnya  predator  terlihat  jelas  dan  nyata,  namun  tidak  dapat  dilakukannya penegakan terhadapnya. Indonesia sebagai Negara hukum yang termaktub dalam konstitusi  mengatur  keberadaan  dan  kondusifitas  lingkungan  agar  tetap  terjaga. Namun kondisi riil, peraturan perundang-undangan tentang lingkungan atau yang memiliki  korelasi  mengatur  kestabilan  lingkungan  tidak  berjalan  optimal.  Sudah
22 Ingne Dwisvimiar,  Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3 September 2011, hlm,. 529.
23 Andri G Wibisana, Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan, Mimbar Hukum Vol. 29, Nomor 2, Juni 2017, hlm,. 202-307.
menjadi rahasia umum, bahwa norma-norma  hukum tersebut  bersifat statis dan stagnan  sehingga  tidak  dapat  mengakomodir  seluruh  rangkaian  hukum  yang semestinya menjadi sentral dari cita-cita masyarakat.
Tujuan  hukum yang  dikatakan  Gustav,  keadilan  hukum,  kepastian  hukum dan  kemanfaatan  hukum  tidak  dapat  berjalan  secara  beriringan.  Diterapkannya keadilan,  maka  unsur  kepastian  dan  kemanfaatan  akan  dikesampingkan,  begitu pun sebaliknya saat kepastian hukum dan kemanfaatn di implementasikan. Sistem hukum    Indonesia  mencari  kepastian  hukum  bukan  kemanfaatan.  Artikulasi  ini berdasarkan  pandangan  positivistik,  bahwa  keadilan  dapat  dicapai  apabila  telah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Konsep  keadilan  sendiri tidak  mempunyai  kesepakatan  terhadap  barometer  dari  keadilan.  Sedangkan kemanfaatan  konsep  yang  ditawarkan  terbilang  baik,  karena  hukumnya mengadopsi  dari  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat. Karena  unsur  kepastian  hukum  yang  ingin  dicapai,  maka  norma  harus  bersifat tertulis.
Pemerintah  sebaiknya  dapat  memerhatikan  yang  dikeluarkan  terhadap izin-izin  yang  dikeluarkan  yang  berhubungan  langsung  dengan  lingkungan ataupun tidak menyentuh secara langsung.
a. Sebaiknya  regulator  dapat  memerhatikan  hukum  yang  hidup  tanpa mengenyampingkan  nilai  hukum  dan  mengenyampingkan  kepastian  hukum khususnya terhadap regulasi pengelolaan hutan tehadap lingkungan dan atau sebaliknya.
b. Sebaiknya  regulator  dapat  mengelaborasi  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum khususnya regulasi tentang lingkungan dan atau pengelolaan hutan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan.
c. Setiap  individu  atau  kolektif  masyarakat  dapat  secara  bersama-sama  turut menjaga lingkungan.
d. Pencerminan  keadilan  dari  pengaturan  hukum  sampai  pada  keputusan  hilir dan tercermin pada pra aplikasi, aplikasi, dan pasca aplikasi.

## Daftar Pustaka
Buku:
Antonius  Atoshoki,  dkk.,  Relasi  Dengan  Sesama,  PT  Elex  Media  Komputindo, Jakarta,  2002.
Arifin Arief, Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
Dardji  Darmohardjo,  Shidarta,  Pokok-pokok  filsafat  hukum:  apa  dan  bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
Hanif  Nurcholis,  Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Erlangga, Jakarta, 2011
Juli  Soemirat  Slamet,  Cetakan  ke  6,  Kesehatan  Lingkungan,  Gadjah  Mada University, Yogyakarta, 2004.
Kees Bertens, Pengantar etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2010 Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  Kelima,  Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Lemhanas, Keadilan Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Lester R. Brown, Masa Depan Bumi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995. Mohammad  Jamin,  Hukum  Adat  Dan  Sistem  Hukum  Nasional,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
Nasruddin Anshoriy, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan, LKIS, Yogyakarta, 2008.
Parsudi  Suparlan,  Orang  Sakai  di  Riau:  Masyarakat  Terasing  Dalam  Masyarakat Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
Prabhu.  R.,  Colfer,  C.J.P.,  Dudley,  I.G.,  Panduan  Untuk  Pengembangan,  Pengujian dan  Pemilihan  Kriteria  Indikator  Untuk  Pengelolaan  Hutan  Lestari,  SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor, 1999.
Salim, Dasar-dasar hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Sony Keraf, Cetakan 16, Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya,
Kanisius, Yogyakarta, 2012.
Sulistyowati  Irianto,  Edisi  Kedua,  Perempuan  di  antara  berbagi  Pilihan  Hukum:
Studi Mengenai Strategi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
Jurnal:
Andri  G  Wibisana,  Keadilan  Dalam  Satu  (Intra)  Generasi:  Sebuah  Pengantar Berdasarkan  Taksonomi  Keadilan  Lingkungan,  Mimlbar  Hukum  Vol.  29, Nomor 2, Juni 2017.
Eko  Nurmardiansyah,  Konsep  Hijau  Penerapan Green  Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco Democracy , Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 Nomor 1, tahun 2015.
Ingne  Dwisvimiar,    Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum,  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol.11  No. 3 September 2011.
Shidarta,  Membaca  ulang  pemaknaan  keadilan  sosial  dalam  gagasan  revolusi hukum  Soediman  Kartohadiprodjo,  Jurnal  Veritas  et  Justitia,  Volume  1 Nomor 1, tahun 2015.
Sri Rahayu Oktoberina dan Tristam Moeliono, Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber  Daya  Alam Dan Hutan Tropis, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 2 Nomor 2, tahun 2016.

## Peraturan Perundangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.