## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 269-282
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis Fraud Hexagon dan tata kelola perusahaan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan
M. Rizkiawan * a , Subagio Subagio b
Politeknik Keuangan Negara STAN. Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan 15222, Indonesia a rizkiawan.edu@gmail.com ; b subagio@pknstan.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh Fraud Hexagon dan Tata Kelola Perusahaan atas  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  mempergunakan  dua  variabel independen, antara lain fraud Hexagon yang tersusun dari enam faktor dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini mempergunakan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan BUMN serta entitas afiliasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Regresi logistik menjadi metode yang dipilih untuk melakukan analisis data. Berdasarkan hasil uji, ditemukan pengaruh yang sangat signifikan pada pengujian kesempatan dan rasionalisasi terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, ditemukan pengaruh yang signifikan  pada  pengujian  tekanan  dan  kapabilitas  terhadap  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan keuangan, dan ditemukan pengaruh yang cukup signifikan pada pengujian kolusi terhadap potensi adanya kecurangan  dalam  laporan  keuangan,  sedangkan  arogansi  dan  tata  kelola  perusahaan  tidak  memiliki pengaruh atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Kata Kunci : Kecurangan Laporan Keuangan; Fraud Hexagon; Tata Kelola Perusahaan; BUMN
How to Cite : M. Rizkiawan, & Subagio. Fraud Hexagon and corporate governance analysis on  the  potential  fraud  in  financial  statements. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 8 (2),  269- 282. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.909

## Pendahuluan
Laporan keuangan menjadi sarana bagi suatu entitas untuk mengungkapkan informasi yang dimiliki entitas kepada pihak internal serta pihak eksternal. Pihak yang mempunyai kepentingan dapat melakukan pengukuran kinerja sebuah perusahaan dengan menggunakan laporan keuang- an selaku media tolak ukur (Achmad, 2019). Sebagai keluaran akhir dalam suatu proses akuntan- si, laporan keuangan merupakan bagian penting dalam proses pelaporan keuangan karena akan memengaruhi  pengambilan  keputusan  para  pemangku  kepentingan  dalam  suatu  perusahaan, baik manajemen, investor, kreditur, serta pihak lainnya (Agusputri & Sofie, 2019). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya publikasi laporan keuangan perusahaan yang memuat infor- masi yang tidak seharusnya sehingga terindikasi adanya praktik berupa manipulasi pada laporan yang  disajikan.  Ketidaksesuaian  penyajian  infirmasi  pada  laporan  keuangan  akan  berdampak negatif terhadap perusahaan, khususnya kepercayaan pihak eksternal terhadap keberlangsungan perusahaan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mengkategorikan fraud (ke- curangan) dalam 3 (tiga) bagian spesifik, diantaranya adalah corruption (korupsi), asset misappro- priation (penyalahgunaan aset), serta financial statement fraud (kecurangan laporan keuangan).
Kecurangan laporan keuangan dapat diinterpretasikan adanya skenario ketika seorang pega- wai secara sengaja mengakibatkan kesalahan dalam menyajikan informasi atau menghilangkan informasi yang bersifat material pada laporan keuangan perusahaan (ACFE, 2020). Apabila ditin- jau dari nilai kerugian per kasus yang terjadi, kasus kecurangan pelaporan keuangan menyum- bangkan nilai terbesar. Selain itu, berdasarkan Survei Fraud Indonesia yang dilaksanakan oleh ACFE Indonesia tahun 2019, BUMN menempati peringkat dua berdasarkan lembaga yang paling dirugikan oleh fraud sebanyak 31,8%.
Gambar 2. Lembaga di Indonesia yang Paling Dirugikan Fraud
Berbagai model kecurangan yang telah dikembangkan untuk menjelaskan alasan yang mela- tarbelakangi  praktik  kecurangan.  Model  kecurangan  yang  dikembangkan  oleh  Cressey  (1953) adalah fraud triangle yang mempunyai 3 (tiga) faktor penyusun, diantaranya pressure , opportu- nity , dan rationalization . Pada tahun 2004, model kecurangan berevolusi menjadi bentuk fraud diamond yang diungkapkan Wolfe dan Hermanson. Model kecurangan selanjutnya berkembang menjadi  model  Crowe fraud  pentagon yang  diutarakan  Marks  (2011).  Komponen competence (kompetensi) dan arrogance (arogansi) melengkapi faktor penyusun yang terdapat pada model fraud triangle . Vousinas (2019) memublikasikan fraud hexagon yang tersusun dari 6 faktor yang menjadi pemicu terjadinya fraud , yaitu Stimulus (Tekanan), Kapabilitas, Kesempatan, Rasional- isasi,  Ego  (Arogansi),  dan  Kolusi.  Tekanan  merupakan  motif  yang  menjadi  pemicu  seseorang melakukan kecurangan, kesempatan merupakan peluang yang menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan, dan rasionalisasi merupakan pembenaran yang diyakini oleh pelaku bahwa tindak- annya bukan merupakan sebuah pelanggaran (Cressey, 1953) Kapabilitas merupakan kemampu- an yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada  (Wolfe & Hermanson, 2004).  Arogansi  menggambarkan  sikap  superioritas  dan  berkurangnya  kepekaan  karena disebabkan sifat keserakahan dan optimisme bahwa mekanisme pengendalian internal tidak akan diterapkan terhadap seseorang (Marks, 2011). Kolusi merupakan kemufakatan yang dilaksana- kan oleh dua pihak ataupun lebih ketika salah satu pihak akan melakukan suatu tindakan untuk tujuan yang jahat (Vousinas, 2019). Salah satu fakta menarik berdasarkan hasil survei ACFE (ACFE Indonesia Chapter, 2020), yaitu sebesar 36% fraud dilaksanakan secara kolutif oleh 4 (empat) orang  atau  lebih  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  lebih  dari  10  miliar  rupiah.  Data  tersebut mengindikasikan praktik kecurangan laporan keuangan dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat menimbulkan nominal kerugian yang besar untuk setiap kasus yang terjadi. Fakta tersebut juga relevan dengan model fraud hexagon yang merupakan model yang termasuk baru dengan adanya penambahan faktor kolusi.
Alasan utama memilih perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN sebagai objek penelitian adalah karena sebesar 24,3% dari total kapitalisasi dana di pasar modal Indonesia dikuasai oleh perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal tersebut terlihat dalam data kapitalisasi pasar per Desember 2019, dimana beberapa saham perusahaan BUMN termasuk dalam Big Cap (Entitas dengan kapitalisasi pasar terbesar) dimana dua dari tiga entitas dengan kapitalisasi pasar terbe- sar merupakan perusahaan BUMN. Sejalan dengan fakta tersebut, kasus fraud yang melibatkan perusahaan  BUMN  masih  terjadi  dan  melibatkan  nominal  kerugian  keuangan  negara  yang tergolong besar. Kasus fraud yang terjadi umumnya telah berlangsung dalam periode yang lama sehingga bersifat akumulatif dalam merugikan keuangan negara serta dampaknya menimbulkan
kerugian  keuangan  negara  pada  nominal  yang  signifikan.  Penelitian  ini  mempunyai  keunikan dibandingkan  penelitian  terdahulu  lantaran  melaksanakan  analisis  memakai  gabungan fraud hexagon yang  tersusun  melalui  enam  faktor  dan  tata  kelola  perusahaan  sebagai  variabel independen terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang ditaksir melalui Beneish M-Score pada  satu  model  utama.  Beneish M-Score mempergunakan  rasio  keuangan menjadi sebuah bentuk statistik yang dilakukan penghitungan menggunakan informasi akuntansi perusahaan dalam memverifikasi kemungkinan bahwa profit yang disajikan perusahaan terindi- kasi  adanya  manipulasi.  Pengukuran  tata  kelola  perusahaan  menggunakan  pengukuran  yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena menggunakan ukuran berupa pembobotan dari  penerapan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  21  tahun  2015  perihal  Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang lebih lanjut diatur dengan menggunakan SE OJK Nomor 32 tahun 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang tersusun melalui 5 aspek, 8 prinsip, serta 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip yang baik pada tata kelola perusahaan  sehingga menjadi  lebih  komprehensif.  Lebih  lanjut,  objek  yang  diteliti merupakan entitas BUMN dan afiliasi yang masih cukup jarang untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan berkaitan dengan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang bertautan dengan riset pada bidang audit maupun akuntansi keuangan dengan  basis  pasar  modal.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  menyumbangkan  kontribusi  untuk melaksanakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh BUMN maupun OJK terkait dengan penerapan tata kelola kepada perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan petunjuk dalam mendeteksi potensi adanya kecurangan pada laporan keuangan entitas yang bermanfaat bagi auditor, investor, maupun pihak lainnya.

## Metode
Jenis penelitian yang dipakai merupakan metode kuantitatif yang termasuk pada cara untuk melakukan proses pengujian pada teori yang spesifik dengan melakukan penelitian keterkaitan antara variabel yang diuji. Data sekunder menjadi data yang dipergunakan pada proses pengujian. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengum- pul data, contohnya melalui pihak lain atau melalui manuskrip (Sugiyono, 2017). Laporan keuang- an, laporan tahunan, maupun laporan lain yang mendukung dalam penelitian dan dipublikasikan untuk umum yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Pada penelitian ini, seluruh perusahaan BUMN  maupun entitas afiliasi BUMN yang telah  tercatat pada BEI selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercakup dalam populasi penelitian. Purposive sampling digunakan sebagai teknik dalam penentuan sampel dengan menggunakan kriteria beri- kut: (1) Perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang telah tercatat di BEI sejak 31 Desember 2015;  (2)  Perusahaan  BUMN  dan  entitas  afiliasi  BUMN  yang  tidak  masuk  golongan  sektor keuangan di BEI; dan (3) Perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang mempunyai laporan keuangan maupun laporan tahunan dan telah terpublikasi pada periode pelaporan 2016 s.d. 2020.
Populasi pada penelitian ini ialah semua perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercatat  di  BEI  per  31  Desember  2020  sejumlah  33  perusahaan  dengan  rincian  sejumlah  16 perusahaan merupakan entitas induk BUMN dan 17 perusahaan merupakan entitas afiliasi BUMN. Dengan menerapkan metode purposive sampling agar memperoleh data yang sesuai kriteria yang diperlukan, total sampel yang dipakai pada penelitian ini berjumlah 21 sampel. Dengan menggu- nakan periode pemantauan selama 5 tahun, yaitu tahun 2016 s.d. tahun 2020, maka penelitian ini mempunyai total observasi sejumlah 105 observasi.
Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) Apakah faktor fraud hexagon berhubungan  dengan  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan?;  (2)  Apakah  tata kelola perusahaan berhubungan dengan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan? Berlandaskan pada rumusan masalah, berikut ini merupakan tujuan penelitian, yaitu (1) Menge- tahui apakah faktor fraud hexagon menjadi petunjuk potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan; dan (2) Mengetahui apakah tata kelola perusahaan menjadi petunjuk potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Rahayu (2020) melaksanakan riset mengenai dampak fraud triangle atas fraudulent financial reporting menggunakan indikator moderasi. Indikator yang digunakan adalah tekanan (stabilitas finansial), peluang (pengawasan yang efektif), dan rasionalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  rasionalisasi  mempunyai  dampak  yang  positif  atas  indikasi  kecurangan  dalam  laporan keuangan,  sementara  itu  stabilitas  finansial  dan  pengawasan  yang  efektif  tidak  mempunyai dampak yang signifikan atas indikasi kecurangan pada laporan keuangan. Chandra dan Suhartono (2020)  melaksanakan  penelitian  mengenai  dampak fraud  diamond dan corporate  governance untuk  menemukan  kemungkinan  adanya fraudulent  financial  statement ,  dengan  menggunakan indikator target finansial, kebutuhan finansial personal, tekanan eksternal, karakteristik industri, pemantauan yang efektif, perubahan KAP, dan pergantian direksi perusahaan dalam mengukur fraud  diamond .  Hasil  dari  penelitian  tersebut  mendapatkan  simpulan  bahwa  target  finansial, karakteristik industri, perubahan KAP, dan pergantian direksi perusahaan mempunyai dampak positif  atas  kemungkinan  adanya fraudulent  financial  statement ,  sedangkan  tekanan  eksternal maupun kebutuhan finansial personal serta pemantauan yang efektif tidak mempunyai dampak atas  kemungkinan  adanya fraudulent  financial  statement .  Penelitian  lain  mengenai  model kecurangan  dilakukan  oleh  Bawekes  et.al  (2018)  yang  menggunakan  model fraud  pentagon sebagai acuan pengujian kepada fraudulent financial reporting . Indikator yang digunakan pada penelitian tersebut adalah target finansial, kestabilan finansial, tekanan eksternal, kepemilikan institusional,  pengendalian  yang  kurang  efektif,  kapasitas  audit  eksternal,  perubahan  auditor, perubahan  direktur,  dan  kuantitas  potret  pejabat eksekutif  tertinggi.  Simpulan  dari  penelitian tersebut  mendapatkan  fakta  yaitu  kestabilan  finansial  dan  kuantitas  potret  pejabat  eksekutif tertinggi berdampak signifikan atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, target finansial,  tekanan  eksternal,  kepemilikan  institusional,  pengendalian  yang  kurang  efektif, kapasitas audit eksternal, perubahan auditor, dan perubahan direktur tidak mempunyai dampak yang signifikan atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Agusputri et al. (Agusputri & Sofie,  2019)  melakukan  pengujian  perihal fraudulent  financial  report yang  mempergunakan model fraud pentagon pada perusahaan di BEI sektor manufaktur. Indikator yang digunakan ialah tekanan (target finansial, stabilitas finansial, dan tekanan pihak luar), peluang (pemantauan yang belum efektif dan karakter industri), rasionalisasi (perubahan pengaudit dan perilaku pembenar- an),  kompetensi  (perubahan  direktur),  dan  arogansi  (potret  pejabat  eksekutif  tertinggi).  Hasil penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa  target  finansial  dan  pengawasan  yang  belum  efektif memiliki  pengaruh  positif  atas  adanya  kecurangan  pelaporan  keuangan.  Selanjutnya,  tekanan pihak luar, karakter industri, perubahan pengaudit, dan perilaku pembenaran memiliki pengaruh yang negatif atas adanya kecurangan pelaporan keuangan. Namun, stabilitas finansial, perubahan direktur,  serta  potret  pejabat  eksekutif  tertinggi  tidak  mempunyai  pengaruh  atas  kecurangan dalam  laporan  keuangan.  Studi  terkait  kecurangan  pelaporan  keuangan  yang  memakai  model fraud hexagon dilaksanakan oleh Kusumosari (2020) terhadap entitas tercatat pada BEI khusus sektor manufaktur. Indikator yang dipakai pada studi tersebut adalah tekanan (target finansial, stabilitas  finansial,  dan  tekanan  pihak  luar),  peluang  (pemantauan  yang  belum  efektif  dan kapasitas pengaudit eksternal), rasionalisasi, kompetensi (gelar CEO), arogansi (dualitas CEO), dan  kolusi  (koneksi  politik  dan  badan  usaha  milik  negara).  Hasil  studi  tersebut  mendapatkan simpulan bahwa target finansial, stabilitas finansial, koneksi politik, badan usaha milik negara, pengawasan  yang  belum  efektif,  rasionalisasi,  serta  dualitas  CEO  mempunyai  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  atas  kecurangan  pelaporan.  Namun,  tekanan  pihak  luar,  gelar  CEO,  dan kapasitas pengaudit eksternal tidak memiliki pengaruh atas kecurangan pelaporan. Riset lainnya yang menggunakan model fraud hexagon dilakukan oleh Sari & Nugroho (2020) yang melakukan peninjauan financial statement fraud pada entitas tercatat di BEI sektor manufaktur. Variabel yang diaplikasikan  pada  penelitian  tersebut  yaitu  tekanan  (stabilitas  finansial,  kebutuhan  finansial personal, tekanan eksternal, dan target finansial), kapabilitas, peluang (karakteristik industri dan pemantauan yang efektif), rasionalisasi, arogansi, dan kolusi. Hasil penelitian tersebut membukti- kan bahwa faktor tekanan dalam hal kebutuhan finansial personal, faktor kesempatan dalam hal karakteristik industri, arogansi, dan kolusi berpengaruh  atas adanya financial statement fraud , sedangkan faktor tekanan dalam hal stabilitas finansial, tekanan eksternal, dan target finansial,
kapabilitas,  pemantauan  yang  efektif,  dan  faktor  rasionalisasi  tidak  memiliki  pengaruh  atas adanya fraud laporan keuangan.
Priswita dan Taqwa (2019) melakukan penelitian mengenai dampak tata kelola perusahaan atas  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Terdapat  4  (empat)  proksi  yang  dipakai, diantaranya adalah saham yang dimiliki manajer, dewan komisaris, komite audit, dan persentase saham  institusi.  Hasil  pengujian  mendapatkan  simpulan  bahwa  saham  yang  dimiliki  manajer, dewan  komisaris,  komite  audit,  dan  persentase  saham  institusi  tidak  berdampak  atas  adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Simpulan riset tersebut sejalan dengan riset Kurniawan et al.  (2020)  yang  mengobservasi  dampak  manajemen  laba  dan  tata  kelola  perusahaan  atas kecurangan laporan keuangan, dengan simpulan riset membuktikan bahwa saham yang dimiliki manajer, saham yang dimiliki institusi, dewan komisaris, komisaris independen, maupun komite audit yang merupakan proksi dari tata kelola tidak ditemukan adanya dampak yang signifikan atas kecurangan laporan keuangan. Sabrina et al. (2020) menguji dampak koneksitas organ tata kelola perusahaan,  pemantauan yang belum optimal, serta manajemen laba  atas adanya kecu- rangan pada laporan keuangan. Adapun tata kelola diukur melalui 3 (tiga) parameter, diantaranya komisaris independen, direktur independen, dan komite audit dengan simpulan yang didapatkan adalah ketiga variabel  yang digunakan dalam mengukur  tata kelola perusahaan tersebut tidak berdampak atas adanya kecurangan laporan keuangan. Simpulan yang berbeda diperoleh pada penelitian yang dilaksanakan Wicaksono & Chariri (2015). Penelitian tersebut menguji prosedur tata  kelola  atas  peluang  manipulasi  pelaporan  keuangan  dengan  menggunakan  4  (empat) variabel,  yaitu  jumlah  anggota  komisaris,  struktur  komisaris  independen,  komite  audit,  serta efektivitas pemeriksaan internal. Simpulan pengujian tersebut membuktikan bahwa komite audit dan  efektivitas  pemeriksaan  internal  mempunyai  dampak  yang  negatif  serta  signifikan  atas adanya  manipulasi  laporan  keuangan,  sementara  itu  jumlah  anggota  komisaris  dan  struktur komisaris  independen  tidak  mempunyai  dampak  atas  adanya  manipulasi  laporan  keuangan. Mulyadianto et al. (2020) melakukan penelitian terkait peran corporate governance untuk memi- nimalisir  manipulasi  pelaporan  keuangan  dengan  memakai  3  (tiga)  variabel  dalam  mengukur corporate governance , antara lain kinerja dewan komisaris, keterampilan finansial komite audit, serta  saham  yang  dimiliki  insitusi.  Hasil  penelitian  tersebut  menghasilkan  simpulan  bahwa kinerja dewan komisaris dan saham yang dimiliki institusi memiliki dampak untuk meminimalisir kecurangan laporan keuangan, sedangkan keterampilan finansial komite audit tidak mempunyai dampak  untuk  meminimalisir  manipulasi  pelaporan  keuangan.  Hidayat  (2020)  menggunakan ASEAN  Corporate  Governance  Scorecard  (ACGS)  dalam  mengukur corporate  governance atas adanya kecurangan pelaporan keuangan yang menjadikan entitas nonkeuangan yang terdaftar di BEI sebagai objek pengamatan. Hasil studi tersebut mendapatkan simpulan bahwa prinsip tata kelola berdasarkan ACGS, meliputi kewajiban dewan, kewenangan pemilik saham, pemenuhan fungsi  pihak  yang  berkepentingan,  pemenuhan  hak  yang  setara  kepada  pemilik  saham,  serta pengungkapan  dan  keterbukaan  berdampak  positif  untuk  meminimalisir  potensi  adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Teori agensi menjadi teori utama yang dirujuk pada penelitian ini. Teori agensi menguraikan ikatan antara pemegang saham selaku principal dengan manajer selaku agent . Ketika terdapat perikatan  yang  menghubungkan  antara  suatu  pihak  ( principal )  dengan  pihak  lainnya  ( agent ) dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk kepentingan pemegang saham, maka akan timbul su- atu hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan yang terjadi adalah pendelegasian kewenangan untuk pengambilan keputusan bisnis dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dari pemegang saham selaku principal kepada manajemen selaku agent . Adanya hubungan prinsipal dan agen akan mendorong adanya informasi yang asimetri. Asimetri informasi adalah terjadinya  ketidakseimbangan  informasi  yang  disebabkan  karena  posisi  yang  dimiliki  seorang agent memungkinkan  untuk  memperoleh  lebih  banyak  informasi  yang  berkaitan  dengan  per- usahaan apabila dibandingkan dengan informasi yang didapatkan principal sehingga berpotensi menimbulkan celah yang memicu potensi adanya manipulasi laporan keuangan (Sabrina et al., 2020). Celah yang ditimbulkan akan memberikan kesempatan kepada agent untuk mengutama- kan  kepentingan  pribadi  dengan  cara  menyembunyikan  informasi  yang  seharusnya  perlu disampaikan kepada principal maupun dengan memanipulasi informasi yang tersaji pada laporan
keuangan yang berpotensi mengecoh pembaca laporan keuangan ketika melakukan pengambilan keputusan (Nurbaiti & Hanafi, 2017). Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hal yang berkaitan dengan sifat manusia dan menjadi landasan teori agensi, antara lain adalah manu- sia  cenderung  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  ( self-interest ),  manusia  dibatasi  oleh pikiran yang logis dan masuk akal ( bounded rationality ), dan kecenderungan manusia untuk me- minimalisir dan menjauhi risiko ( risk averse ). Faktor sifat yang dimiliki manusia selaku makhluk individu akan mengakibatkan manajemen sebagai agent cenderung akan memprioritaskan tujuan pribadi  dibandingkan  tujuan  perusahaan  yang  pada  akhirnya  akan  menciptakan  pertikaian diantara principal dan agent yang dikenal dengan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan yang timbul akan mendorong manajemen untuk bertindak seolah-olah sedang mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi sesungguhnya manaje- men bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Perbedaan kepentingan yang terjadi perlu disela- raskan dengan pembuatan kontrak yang akan menimbulkan biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976)  mengutarakan  bahwa  biaya  keagenan  tersusun  dari  3  (tiga)  jenis,  antara  lain  sebagai berikut: (1) Biaya yang perlu ditanggung pihak principal dalam menaksir, mengobservasi, dan mengendalikan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh agent ( monitoring  cost );  (2)  Biaya  yang  perlu ditanggung agent sebagai akibat dari tindakan agent untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan principal ( bonding cost ); dan (3) Biaya yang terjadi karena agent tidak dapat menyelaraskan sepenuhnya kepentingannya dengan kepentingan principal sehingga mengakibat- kan menurunnya kesejahteraan principal ( residual loss ). Kecurangan ( fraud ) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama menurut ACFE (2020), antara lain corruption (korupsi), asset misappropriation (penyalahgunaan aset), dan financial statement fraud (kecurangan pelaporan keuangan). Arens et al. (2012) mendefinisikan bahwa fraud merupakan kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan. Tuanakotta (2013) menginterpre- tasikan fraud merupakan segala bentuk tindakan ilegal yang dicirikan dengan adanya penyem- bunyian, pelanggaran, ataupun penipuan atas suatu kepercayaan. Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (2019) secara spesifik mendefinisikan fraudulent statement merupakan bentuk manipulasi lapor- an  keuangan  dan  laporan  non-keuangan  berupa  salah  saji  ( misstatement )  dengan  mekanisme overstatement maupun understatement yang umumnya dilakukan manipulasi terhadap akun aset dan akun pendapatan pada laporan keuangan. Pada akhirnya, tindakan manipulasi dalam pela- poran  keuangan  termasuk  perbuatan  yang  menyalahi  aturan  dan  termasuk  dalam  lingkup korupsi.
Tabel 1. Variabel Independen Variabel Proksi Cara pengukuran Tekanan Stabilitas finansial (total Aset t-Total Aset t-1) / (Total Aset t) Kapabilitas Tidak adanya pergantian direksi Kode 1 (satu) apabila perusahaan tidak melakukan pergantian direksi Kode 0 (nol) apabila perusahaan melakukan pergantian direksi Kolusi Transaksi penjualan kepada pihak berelasi Penjualan kepada pihak berelasi/jumlah bruto penjualan Kesempatan   Pemantauan yang efektif Total jumlah Dewan Komisaris Independen Rasionalisasi   Pergantai auditor Kode 1 (satu) apabila perusahaan melakukan pergantian auditor Kode 0 (nol) apabila perusahaan tidak melakukan pergantian auditor Arogansi Koneksi politik Kode 1 (satu) apabila komisaris utama dan/atau direktur utama memiliki hubungan politik Kode 0 (nol) apabila komisaris utama dan/atau direktur utama tidak memiliki hubungan politik Tata kelola Penerapan tata kelola perusahaan Kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang diatur dalam SE OJK Nomor 32 tahun 2015
Penelitian ini menggunakan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang diprok- sikan melalui model Beneish M-Score (FFR) sebagai variabel dependen. Beneish (1999) memper-
kenalkan model M-Score melalui jurnal The Detection of Earnings Manipulation dengan menyaji- kan profil dari perusahaan sampel manipulator, karakteristik unik, dan model yang disarankan untuk melakukan deteksi potensi adanya manipulasi pada laporan keuangan perusahaan. Beneish menggunakan 8 (delapan) karakteristik dalam model M-Score yaitu Indeks hari penjualan dalam piutang  (DSRI),  Indeks  margin  kotor  (GMI),  Indeks  kualitas  aset  (AQI),  Indeks  pertumbuhan penjualan  (SGI),  Indeks  depresiasi  (DEPI),  Indeks  beban  penjualan,  umum,  dan  administrasi (SGAI), Indeks Leverage (LVGI), dan Total akrual terhadap total aset (TATA). Apabila nilai M-Score yang  didapatkan  >  (-2,22)  maka  terindikasi  kemungkinan  adanya  kecurangan  dalam  laporan keuangan perusahaan. Namun, seandainya M-Score yang didapatkan < (-2,22) maka tidak terin- dikasi potensi terdapat kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Model Beneish tidak dapat menentukan secara pasti apakah laporan benar-benar telah dimanipulasi atau tidak, namun hanya probabilitasnya saja. Untuk memastikan terkait laporan keuangan telah dilakukan mani- pulasi  ataupun  tidak  adalah  dengan  melakukan  pemeriksaan  audit  forensik.  Adapun  berikut merupakan rumus yang digunakan agar memperoleh M-Score .
M-Score = -4,84 + 0,92 (DSRI) + 0,528 (GMI) + 0,404 (AQI) + 0,892 (SGI) + 0,115 (DEPI) - 0,172 (SGAI) + 4,679 (TATA) - 0,327 (LVGI).
Terdapat 7 (tujuh) variabel  independen yang  dipakai dalam penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 1.
Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami dampak variabel independen yang tersusun dari Tekanan (FS), Kapabilitas (CoD), Kolusi (RPT), Kesempatan (EM), Rasionalisasi (CiA), Arogansi (PC), dan Tata Kelola Perusahaan (CG) atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan (FFR) sebagai variabel dependen. Berikut adalah model utama penelitian ini.
Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam mengevaluasi regresi logistik, yaitu uji  kelayakan model  secara keseluruhan, uji tingkat mutu  kecocokan  model,  dan  uji  signifikansi  parameter  secara  individual  (Widarjono,  2010). Dalam penelitian ini, kelayakan model secara keseluruhan dilakukan dengan melihat nilai -2LL terhadap  nilai  chi  square  tabel  pada  tingkatan  signifikansi  5%  serta degree  of  freedom sesuai jumlah  variabel  independen.  Tahapan  selanjutnya  dilakukan  uji omnibus  test untuk  melihat signifikansi koefisien model dengan tujuan untuk melihat adanya pengaruh yang signifikan pada variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  model  tingkat  mutu  kecocokan model  dilakukan  melalui  uji Hosmer  and  lemeshow dengan  tujuan  dapat  memperkirakan kesesuaian  probabilitas  yang  diprediksi  dan  probabilitas  yang  diobservasi.  Untuk  mengetahui besarnya pengaruh model dalam menjelaskan probabilitas model terhadap variabel independen, pengujian  dilanjutkan  dengan  melihat  koefisien pseudo  r  square . Pseudo  r  square diukur berdasarkan Nagelkerke R Square . Tahapan berikutnya dilakukan identifikasi data outlier pada variabel  independen  untuk  menghindari  hasil  pengukuran  yang  kurang  baik.  Pengujian signifikansi parameter secara individual dilaksanakan agar dapat mengetahui derajat signifikansi dampak variabel independen secara individual kepada variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan uji signifikansi parameter secara individual, fakta hasil penelitian yang ditemu- kan  tersaji  melalui  Tabel  2.  Berikut  merupakan  penjelasan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada pengujian yang menggam-barkan korelasi antara variabel dependen dan variabel independen:
Pengaruh Tekanan atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa rasio perubahan aset perusahaan sebagai proksi dari tekanan  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan.  Menurut  teori  agensi,  terdapat kemungkinan manajemen mempunyai tujuan yang tidak selaras dengan pemegang saham. Ketika terdapat  perikatan  yang  menghubungkan  antara  pemegang  saham  yang  bertindak  sebagai principal dengan  manajemen  yang  bertindak  sebagai agent dalam  melaksanakan  suatu  tugas untuk kepentingan pemegang saham, maka akan menimbulkan hubungan keagenan  (Jensen &
FFR = α + β_1 FS + β_2 CoD + β_3 RPT + β_4 EM + β_5 CiA + β_6 PC + β_7 CG + ε
Meckling, 1976). Hubungan yang terjadi adalah pendelegasian kewenangan pengambilan kepu- tusan bisnis dalam mengelola  dan mengendalikan sumber daya dari pemegang saham kepada manajemen.  Hal  ini  mengakibatkan  manajemen  dapat  mewujudkan  keuntungan  semaksimal mungkin  bagi  perusahaan  melalui  kinerja  yang  akan  tercermin  melalui  laporan  keuangan sehingga  situasi  ini  akan  menimbulkan  tekanan  bagi  manajemen.  Perusahaan  BUMN  maupun entitas  afiliasi  dibawahnya  sebagai  entitas  yang  mayoritas  sahamnya  dikuasai  pemerintah mempunyai maksud dan tujuan yang berlainan dengan perusahaan swasta yang mengutamakan keuntungan untuk pemegang saham. Menurut UU No 19 Tahun 2003 perihal BUMN, secara umum pendirian BUMN adalah bertujuan untuk menyumbang kontribusi pada perekonomian nasional dan secara khusus untuk berkontribusi pada penerimaan negara, mengutamakan profit, menye- diakan  kebermanfaatan  umum  melalui  penyediaan  barang  dan/jasa  yang  menjadi  keperluan masyarakat,  merintis  pekerjaan  yang  belum  dilakukan  oleh  sektor  privat,  serta  menyediakan bantuan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan adanya tekanan bagi manajemen.
Tabel 2. Uji Signifikansi Parameter Secara Individual Variabel Robust B Sig. Exp(B) FS 5,321 0,025** 204,573 CoD 1,013 0,048** 2,753 RPT 1,584 0,071* 4,872 EM -1,362 0,002*** 0,256 CiA 1,442 0,004*** 4,320 PC -0,569 0,146 0,566 CG -0,016 0,489 0,984 CONSTANT 1,773 0,008*** 5,889 -2LL Beg 144,406 -2LL End 102,351 p-value 0,0004 Pseudo R 2 29,12%
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  (Annisya  et  al.,  2016;  Bawekes  et  al.,  2018; Kusumosari, 2020; M. R. Sari & Rofi, 2020; Septriani & Handayani, 2018; Wicaksana & Suryandari, 2019) yang menyatakan bahwa rasio perubahan aset sebagai pengukuran dari stabilitas finansial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Pengaruh Kapabilitas atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kapabilitas yang diukur dengan tidak adanya pergan- tian direksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Direksi yang mempunyai kemampu- an dapat memanfaatkan posisinya dalam mempengaruhi orang lain yang dapat menjadi penentu terjadinya fraud sehingga diperlukan adanya pergantian direksi secara periodik untuk memini- malisir penyalahgunaan wewenang dalam jangka waktu yang lama serta untuk tujuan perbaikan kinerja dari manajemen sebelumnya (Septriani & Handayani, 2018). Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun  2003  perihal  BUMN,  organ  BUMN  yang  mempunyai  tanggung  jawab  mengenai  urusan berkaitan dengan keperluan, tujuan BUMN, dan menjadi perwakilan terkait urusan hukum adalah Direksi.  Akan  tetapi,  pergantian  direksi  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme  RUPS  maupun RUPSLB meskipun masa jabatan direksi belum mencapai 5 (lima) tahun. Seperti pada kasus PT Garuda Indonesia, ketika direktur yang menjabat pada saat terjadinya manipulasi pada laporan keuangan  Perseroan  periode  tahun  buku  2018  dicopot  dari  jabatannya  melalui  mekanisme perusahaan terbuka pada tahun 2019. Selain itu, faktor sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk individu akan menyebabkan direksi untuk lebih memprioritaskan kepentingan pribadi apabila  dibandingkan  dengan  kepentingan  perusahaan  sehingga  akan  menimbulkan  masalah keagenan.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah  dapat  menimbulkan  dorongan  adanya  kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.
Penelitian  (Himawan  &  Wijanarti,  2020;  Septriani  &  Handayani,  2018;  Siddiq  et  al.,  2017) selaras dengan simpulan penelitian ini yang menemukan bahwa tidak adanya pergantian direksi
berdampak positif atas potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, temuan pada pene- litian  ini  berbeda  dari  penelitian  (Agusputri  &  Sofie,  2019;  Bawekes  et  al.,  2018;  Mintara  & Hapsari,  2021;  S.  P.  Sari  &  Nugroho,  2020)  yang  menemukan  bahwa  tidak  adanya  pergantian direksi tidak mempunyai dampak atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Pengaruh Kolusi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kolusi yang diukur dengan proporsi transaksi penjual- an kepada pihak berelasi  mempunyai pengaruh yang positif dan cukup signifikan. Perusahaan BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah tidak jarang untuk melakukan transak- si antar sesama perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercermin pada pengungkapan transaksi kepada pihak berelasi yang dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan perusaha- an. Young (2005) menyatakan bahwa transaksi kepada pihak berelasi dapat meningkatkan risiko inheren karena akan meningkatkan keterlibatan manajemen dalam menentukan keputusan serta faktor kompleksnya transaksi kepada pihak berelasi dapat memicu risiko kekeliruan penyajian yang material lantaran beresiko adanya manipulasi oleh pihak manajemen.
Penelitian (Fitri et al., 2019; S. P. Sari & Nugroho, 2020) selaras dengan temuan penelitian ini yang  mendapatkan  fakta  bahwa  kolusi  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan  dan  pendapat  Young  (2005)  terkait transaksi dengan pihak berelasi memiliki kaitan dengan tindakan fraud yang terjadi pada sebuah entitas. Namun, temuan pada penelitian ini berlainan dengan penelitian Rachmawati dan Marsono (2014) dan Jaunanda & Silaban (2020) yang menemukan bahwa transaksi kepada pihak berelasi tidak mempunyai pengaruh atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Pengaruh Kesempatan atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kesempatan yang diproksikan melalui jumlah dewan komisaris independen mempunyai dampak yang negatif dan sangat signifikan. Salah satu upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud adalah dengan membatasi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pemantauan yang efektif akan mendorong perusahaan mencapai keadaan ideal untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, keadaan yang ideal tidak se- lalu terjadi di setiap perusahaan. Pemantauan yang tidak efektif terjadi karena sistem pengawas- an internal perusahaan tidak berjalan dengan baik (Agusputri & Sofie, 2019). Sesuai dengan teori agensi,  dampak  dari  pemantauan  yang  tidak  efektif  akan  menimbulkan  peluang  kepada  suatu pihak untuk merealisasikan tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan sehingga akan menimbulkan biaya keagenan. Skousen et al. (2009) berpendapat bahwa fraud cenderung didapati  pada  entitas  yang  mempunyai  jumlah  dewan  komisaris  eksternal  yang  lebih  sedikit. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 perihal Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, seluruh perusahaan BUMN maupun entitas afiliasi yang telah terdatar di BEI sudah mematuhi ketetapan jumlah minimum Dewan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud .
Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Afiah & Aulia, 2020; Razali & Arshad, 2014; P. N. Sari & Husadha, 2020; Tiffani & Marfuah, 2015) yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah komisaris independen pada sebuah perusahaan akan meminimalisir potensi terjadi kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, simpulan ini berlainan dengan temuan (S. P. Sari & Nugroho, 2020; Suhartono, 2020) yang mendapatkan simpulan bahwa besaran dewan komisaris indepen- den  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  atas  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan keuangan.
Pengaruh Rasionalisasi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan Berdasarkan  hasil  uji,  ditemukan  bahwa  rasionalisasi  yang  diproksikan  melalui  pergantian auditor  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  sangat  signifikan.  Rasionalisasi  didefinisikan sebagai perilaku justifikasi yang dilaksanakan oleh aktor fraud atas tindakan yang telah dilakukan (Marks, 2011). Auditor eksternal berperan untuk mengawasi dan memeriksa penyajian laporan keuangan oleh manajemen. Perusahaan yang memiliki intensitas mengganti auditor lebih sering dimaknai sebagai perwujudan rasionalisasi untuk menghapus jejak fraud oleh auditor sebelum- nya (Bawekes et al., 2018). Dalam teori agensi, masalah keagenan yang muncul akan memuncul-
kan biaya keagenan. Salah satu biaya keagenan yang akan terjadi adalah pemegang saham me- nanggung biaya untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perbuatan yang dilakukan oleh manajemen ( monitoring cost ). Teori agensi menjadi dasar untuk pelaksanaan audit yang berkuali- tas  oleh  pemegang  saham  melalui  pengeluaran monitoring  cost sehingga  diharapkan  perilaku manajemen  dapat  tetap  selaras  dengan  kepentingan  pemegang  saham.  Contoh  kasus  yang memancing  atensi  masyarakat  adalah  manipulasi  laporan  keuangan  PT  Garuda  Indonesia  Tbk yang termasuk perusahaan BUMN pada tahun buku 2018. Berdasarkan riwayat laporan tahunan yang dirilis melalui laman resmi perusahaan, pada periode sebelum dan setelah tahun 2018 selalu terdapat adanya pergantian auditor eksternal.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  simpulan  penelitian  (Loebbecke  et  al.,  1989;  Mintara  & Hapsari, 2021; Rahayu, 2020; Saputra & Kesumaningrum, 2017) yang menemukan bahwa rasio- nalisasi  yang  diproksikan  melalui  adanya  pergantian  auditor  eksternal  mempunyai  dampak signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Jejak kecurangan yang dapat ditemukan oleh auditor terdahulu serta motivasi untuk menutupi informasi yang sesungguhnya dapat  disembunyikan  melalui  pergantian  auditor.  Namun,  temuan  ini  tidak  selaras  dengan simpulan penelitian (Agusputri & Sofie, 2019; Bawekes et al., 2018; Rusmana & Tanjung, 2019; S. P. Sari & Nugroho, 2020), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan per- gantian auditor atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.
Pengaruh Arogansi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa arogansi yang diukur dengan koneksi politik tidak mempunyai pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini diakibatkan karena terdapatnya koneksi politik di sektor eksekutif, legislatif, maupun yudikatif justru mendorong seseorang yang memiliki jabatan untuk lebih meningkatkan sikap tanggung jawab  terhadap  jabatan  yang  telah  dipercayakan  terlebih  karena  faktor  pengawasan  dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat akan lebih intens apabila terjadi suatu praktik yang kurang sesuai. Selain itu hal ini juga didukung masih maraknya praktik rangkap jabatan di lingkup pemerintahan,  khususnya  komisaris  masih  umum  terjadi.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri BUMN  Nomor  10  Tahun  2020  perihal  syarat  serta  prosedur  penetapan  dan  pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, tidak ada larangan untuk memiliki jabatan di sektor pemerintahan.
Hal ini selaras dengan penelitian Sai (2013), Jullani et al. (2020), Kartikawati et al. (2020), dan Sabrina et al. (2020) yang mendapati bahwa koneksi politik terbukti tidak berdampak signifikan atas  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan  Namun,  temuan  penelitian  ini  tidak selaras  dengan  temuan  Stuart  &  Wang  (2016)  dan  Matangkin  et  al.  (2018)  yang  menemukan bahwa koneksi politik mempunyai dampak positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam  laporan  keuangan  perusahaan.  Adanya  perbedaan  arah  hasil  penelitian  terkait  dengan koneksi politik merupakan hal yang menarik untuk ditelaah lebih jauh.
Pengaruh Tata Kelola atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan pengujian, ditemukan bahwa tata kelola yang diukur melalui proporsi penerapan rekomendasi tata kelola entitas terbuka sesuai SE OJK Nomor 32 Tahun 2015 tidak mempunyai pengaruh  signifikan  atas  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Faktor  yang menjadi  penyebab  penerapan  tata  kelola  tidak  mempunyai  pengaruh  atas  potensi  adanya kecurangan  dalam  laporan  keuangan  perusahaan  adalah  diakibatkan  oleh  pengungkapan  atas kepatuhan terhadap rekomendasi tata kelola perusahaan terbuka oleh OJK bersifat arahan dan explanatory (penjelasan) sehingga terdapat entitas yang belum mengikuti arahan secara serentak. Berkaitan dengan rekomendasi yang terdapat pada pedoman untuk melakukan penerapan aspek dan prinsip Pedoman Tata Kelola telah sejalan kepada kebutuhan dan/atau kondisi entitas, maka entitas  diharapkan  dapat  melaksanakan  rekomendasi  tersebut.  Namun,  apabila  rekomendasi yang  terdapat  pada  Pedoman  Tata  Kelola  belum  selaras  dengan  keadaan  entitas  sehingga menyebabkan rekomendasi yang ada belum dapat diterapkan oleh entitas, maka entitas harus menguraikan argumen mengapa penerapan rekomendasi belum dijalankan sesuai Pedoman Tata Kelola. Alternatinya, entitas dapat menguraikan cara lainnya terkait penerapan aspek dan prinsip
Pedoman Tata Kelola tersebut. Secara khusus untuk entitas BUMN, tata kelola yang baik juga telah diatur  pada  Peraturan  Menteri  BUMN Nomor  1 Tahun  2011  mengenai  Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan Yang Baik Pada  BUMN. Faktor lainnya yang  merupakan penyebab penerapan tata kelola tidak berpengaruh atas potensi adanya kecurangan pada laporan keuangan suatu entitas adalah atas aturan tersebut belum terdapat mekanisme untuk mengevaluasi ketepatan penerapan karena  entitas hanya menyatakan  sudah mengikuti/belum  yang  dilengkapi  dengan  penjelasan tambahan.  Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah  beragamnya  karakteristik  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penerapan aturan cenderung memperhitungkan industri, sektor, maupun skala dan kompleksitas suatu entitas.
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  (Guritno  et  al.,  2020;  Kurniawan  et  al.,  2020;  Nursiam  & Ghaisani, 2021; Priswita & Taqwa, 2019; Sabrina et al., 2020). Namun, simpulan yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Hidayat, 2020; Mulyadianto et al., 2020; Widodo & Syafruddin, 2017; Yasmin et al., 2020), yang memberikan simpulan bahwa corporate gover- nance mempunyai  pengaruh  negatif  atas  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan perusahaan.

## Simpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif mengindikasikan bahwa peningkatan rasio perubahan aset cenderung meningkatkan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN dan entitas afiliasi yang berbeda dengan perusahaan swasta dapat meningkatkan adanya tekanan bagi manajemen.
Kapabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif menunjukkan bahwa tidak adanya pergantian direksi cen- derung  meningkatkan  kemungkinan  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Pergantian direksi  pada  perusahaan  BUMN  dan  entitas  afiliasi  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme  RUPS maupun RUPSLB meskipun masa jabatan direksi belum mencapai 5 (lima) tahun. Diperlukan ada- nya  pergantian  Direksi  secara  periodik  sehingga  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  wewe- nang  pada  periode  waktu  yang  lama  serta  untuk  tujuan  perbaikan  kinerja  dari  manajemen sebelumnya.
Kolusi mempunyai pengaruh yang positif dan cukup signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mempu- nyai intensitas yang lebih sering terkait dengan transaksi penjualan terhadap pihak berelasi cen- derung  meningkatkan  kemungkinan  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Perusahaan BUMN terkadang melakukan transaksi antar sesama perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercermin pada pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi dapat meningkatkan risiko inheren potensi adanya kecurangan.
Kesempatan  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  dan  sangat  signifikan  atas  potensi  adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan  komisaris  independen  turut  menurunkan  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan keuangan pada perusahaan. Seluruh perusahaan BUMN dan entitas afiliasi yang telah terdatar di BEI  telah  memenuhi  ketentuan  jumlah  minimal  Dewan  Komisaris  Independen  dalam  susunan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 perihal Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Rasionalisasi  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  sangat  signifikan  atas  potensi  adanya kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Arah  positif  mengindikasikan  bahwa pergantian  auditor cenderung  meningkatkan  potensi  adanya  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Intensitas pergantian auditor yang lebih sering pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN cenderung mengindikasikan adanya upaya dari pihak manajemen untuk menghapus jejak fraud oleh auditor sebelumnya.
Arogansi terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal ini terjadi karena aturan yang
ada belum mengatur secara spesifik terkait larangan praktik rangkap jabatan di lingkup pemerin- tahan sehingga masih umum terjadi dan menjadi perhatian publik dalam beberapa kasus.
Tata  Kelola  Perusahaan  terbukti  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  atas  potensi  adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal ini terjadi karena pengungkapan atas kepatuhan terhadap rekomendasi tata kelola perusahaan terbuka oleh OJK  bersifat  arahan  dan explanatory (penjelasan)  serta  belum  terdapat  mekanisme  untuk mengevaluasi ketepatan penerapan tata kelola perusahaan terbuka.
Keterbatasan pada penelitian ini adalah penggunaan sampel pada penelitian ini dibatasi pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi yang tercatat di BEI sejumlah 21 perusahaan sesuai dengan penentuan  kriteria  sampel  serta  periode  penelitian  pada  tahun  2016  s.d.  2020.  Selain  itu, penelitian  ini  hanya  memanfaatkan  data  sekunder  tanpa  bantuan  metode  pengumpulan  data lainnya  sehingga  dimungkinkan  adanya  perbedaan  dengan  kondisi  nyata  di  lapangan  sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini yaitu penggunaan basis data informasi keuangan berupa angka yang terdapat pada laporan keuangan sehingga indikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan terbatas pada M-Score yang merupakan hasil perkiraan dari suatu perhitungan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memakai sampel berupa seluruh perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat memakai proksi pengukuran yang berbeda pada  variabel  dependen  maupun  variabel  independen  sehingga  dapat  menangkap  fenomena dengan perspektif yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan indikator lainnya yang belum dipergunakan pada penelitian ini agar mendapatkan simpulan yang bervariasi  serta  dapat  mengombinasikan  metode  kuantitatif  dan  metode  kualitatif  agar  dapat menangkap fenomena di lapangan dengan lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka
ACFE. (2020). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2020 global fraud study. In Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) .
ACFE Indonesia Chapter. (2020). Survei fraud Indonesia 2019 . Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
Achmad, T. (2019). Pengaruh kualitas audit dan auditor switching terhadap kecurangan pelaporan keuangan: Kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 18 (2), 110. https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.380 Afiah, E. T., & Aulia, V. (2020). Financial stability, financial targets, effective monitoring dan rationalization dan kecurangan laporan keuangan. Jurnal Revenue , 01 (01), 90 – 100. https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.9
Agusputri, H., & Sofie, S. (2019). Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan menggunakan analisis fraud pentagon. Jurnal Informasi, Perpajakan,
Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 14 (2), 105 – 124. https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049
Annisya, M., Lindrianasari, L., & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan fraud diamond. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 23 (1), 72 – 89. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4307/0 Anti-Corruption Learning Center KPK. (2019). Modul materi tindak pidana korupsi . Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and assurance services: An integrated approach . Boston: Prentice Hall.
Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon terhadap fraudulent financial reporting (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , 13 (1), 114 – 134. https://doi.org/10.52062/jakd.v13i1.1429
Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. Financial Analysts Journal , 55 (5),
24 – 36. https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296
Cressey, D. R. (1953). Other people’s money; a study of the social psychology of embezzlement . Free Press.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review , 14 (1), 57 – 74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003
Fitri, F., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 13 (4), 63 – 72. https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5
Guritno, D. P., Probowulan, D., & Maharani, A. (2020). Deteksi kecurangan laporan keuangan melalui variabel corporate governance. BUDGETIN G : Journal of Business, Management and Accounting , 2 (1), 220 – 229. https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1232 Hidayat, F. (2020). Analisis pengaruh corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan nonkeuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 . STIE Perbanas Surabaya.
Himawan, F. A., & Wijanarti, R. S. (2020). Analisis pengaruh fraud pentagon terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis , 23 (2), 137 – 154. https://doi.org/10.55886/esensi.v23i2.201
Jaunanda, M., & Silaban, D. P. (2020). Pengujian fraud pentagon terhadap resiko financial fraudulent reporting. Ultima Management : Jurnal Ilmu Manajemen , 12 (2), 147 – 158. https://doi.org/10.31937/manajemen.v12i2.1581
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305 – 360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Jullani, J., Mukhzarudfa, M., & Yudi, Y. (2020). Detection of fraudulent financial reporting using the perspective of the fraud pentagon theory. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi , 5 (3), 158 – 168. https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/10812
Kurniawan, A. A., Hutadjulu, L. Y., & Simanjuntak, A. M. A. (2020). Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 15 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1461 Kusumosari, L. (2020). Analisis kecurangan laporan keuangan melalui fraud hexagon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 [Universitas Negeri Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/40840/
Loebbecke, J., Eining, M., & Willingham, J. (1989). Auditors’ experience with material irregularities: Frequency, nature, and detestability. Auditing: A Journal of Practice and Theory , 9(Fall) , 1 – 28.
Marks, J. (2011). Why the fraud triangle is no longer enough. In Crowe Horwath LLP .
Maryadi, A. D., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Robiansyah, A. (2020). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi fraudulent financial reporting. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 2 (1), 13 – 25. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i1.104
Matangkin, L., Ng, S., & Mardiana, A. (2018). Pengaruh kemampuan manajerial dan koneksi politik terhadap reaksi investor dengan kecurangan laporan keungan sebagai variabel mediasi. Simak , 16 (02), 181 – 208. https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.42 Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan melalui fraud pentagon framework. Perspektif Akuntansi , 4 (1), 35 – 58.
Mulyadianto, A., Kirana, D. J., & Wijayanti, A. (2020). Kontribusi corporate governance dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 8 (3), 297 – 308. https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.369
Nurbaiti, Z., & Hanafi, R. (2017). Analisis pengaruh fraud diamond dalam mendeteksi tingkat accounting irregularities. Jurnal Akuntansi Indonesia , 6 (2), 167 – 184.
https://doi.org/10.30659/jai.6.2.167-184
Nursiam, & Ghaisani, H. M. (2021). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Seminar Nasional Ahmad Dahlan Accounting Fair , 1 – 17. Priswita, F., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (4), 1705 – 1722. Rachmawati, K. K., & Marsono. (2014). Pengaruh faktor-faktor dalam perspektif fraud triangle terhadap fraudulent financial reporting [Universitas Diponegoro]. http://eprints.undip.ac.id/43002/
Rahayu, D. (2020). Analisis pengaruh fraud triangle terhadap fradulent financial reporting dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar , 2 – 30. Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. (2014). Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 145 , 243 – 253. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.032
Rusmana, O., & Tanjung, H. (2019). Identifikasi kecurangan laporan keuangan dengan fraud pentagon studi empiris BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 21 (4). https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1545
Sabrina, O. Z., Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh koneksitas organ corporate governance, ineffective monitoring dan manajemen laba terhadap fraudulent financial reporting. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen , 1 (2), 109 – 122. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.11
Sai, C. N. (2013). The impact of politically-connected executives in fraudulent financial reporting: Evidence based on the H shares1. African Journal of Business Management , 7 (18), 1875 – 1884. https://doi.org/10.5897/AJBM12.530
Saputra, M. A. R., & Kesumaningrum, N. D. (2017). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting dengan perspektif fraud pentagon pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 22 (2), 121 – 134.
Sari, M. R., & Rofi, M. A. (2020). Faktor-faktor yang memotivasi kecurangan laporan keuangan. Journal of Management and Business Review , 17 (1), 79 – 107. https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202
Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan corporate governance terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen , 16 (1), 46 – 56. Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial statements fraud dengan pendekatan vousinas fraud hexagon model: Tinjauan pada perusahaan terbuka di Indonesia. 1st Annual Conference of Ihtifaz , 409 – 430.
Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis Fraud Pentagon. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis , 11 (1), 11 – 23.
Siddiq, R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). Fraud Pentagon dalam mendeteksi financial statement. Seminar Nasional Dan the 4Th Call Syariah Paper , ISSN 2460 - 0784 , 1 – 14.
Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In International Journal of Quality & Reliability Management (Vol. 32, Issue 3, pp. 53 – 81). https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005
Stuart, T., & Wang, Y. (2016). Who cooks the books in China, and does it pay? Evidence from private, high-technology firms. Strategic Management Journal , 37 (13), 2658 – 2676. https://doi.org/10.1002/smj.2466 Sugiyono, S. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D . Alfabeta.
Suhartono, S. (2020). Analisis pengaruh fraud diamond dan good corporate governance dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement. Jurnal Bina Akuntansi ,
7 (2), 175 – 207. https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.93
Tiffani, L., & Marfuah. (2015). Deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 19 (2), 112 – 125. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3 Tuanakotta, T. M. (2013). Mendeteksi manipulasi laporan keuangan . Salemba Empat.
Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. Journal of Financial Crime , 26 (1), 372 – 381. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128 Wicaksana, E. A., & Suryandari, D. (2019). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di bursa efek indonesia. Journal of Accounting and Management Information Systems , 4 (1), 44 – 59.
Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme corporate governance dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Diponegoro Journal of Accounting , 4 (4), 552 – 563. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9671
Widarjono, A. (2010). Analisis statistika multivariat terapan . UPP STIM YKPN.
Widodo, A., & Syafruddin, M. (2017). Pengaruh pengungkapan struktur corporate governance terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (4), 1 – 10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18198
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of Fraud. Journal of Accounting Research , 32 (1), 18 – 54.
Yasmin, S. N., Ramadhaniyah, R., & Komaruudin, K. (2020). The effect of profit management and corporate governance towards financial statement fraud. JURNAL AL-IQTISHAD , 16 (2), 138. https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.11447
Young, B. (2005). Related-party transactions: Why they matter and what is disclosed. The Corporate Governance Advisor , 13 (4), 1 – 7.