## PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH
Iwan Fajri 1 , Rahmat 2 , Dadang Sundawa 3 , Mohd Zailani Mohd Yusoff 4
123 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, 4 School of Education and Modern Languages, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia
e-mail : 1 iwanfajri@upi.edu , 2 rahmat@upi.edu , 3 dadangsundawa@upi.edu , 4 myzailani@uum.edu.my

## ABSTRAK
Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga.  Dalam  menjawab  perihal  tersebut  pemerintah  Aceh  tidak  hanya  menyelenggarakan pendidikan  yang  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  secara  nasional,  pemerintah  Aceh  pula melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah  Aceh.  Penyelenggaraan  pembelajaran  Islami  di  Provinsi  Aceh  mengacu pada  Qanun  No  9  Tahun  2015  pergantian  atas  Qanun  Aceh  No  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pembelajaran.  Penyelenggaraan  pendidikan  di  seluruh  satuan  pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah  Islami,  dengan  indikator  sistem  pengelolaan  sekolah  memiliki  nilai  transparansi, akuntabilitas,  pendekatan  keteladanan,  pengembangan  budaya  berorientasi  islami  dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan  pendidikan  di  Aceh  diselenggarakan  selain  sesuai  dengan  pendidikan  nasional,  juga mengacu  pada  penerapan  melalui  kurikulum  islami  yang  berpedoman  sesuai  dengan  qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh .
Kata Kunci : Kurikulum Islami, Pendidikan Nilai, Pendidikan Aceh, Qanun .

## ABSTRACT
The rapid change in social life is one of the most significant conversations about law and student morals. The societal climate issue of youth morality over the past decade is still unprecedented. Where education plays a very meaningful role in the development of morals in the class of students, let  alone  become  the  cultural  foundation  of  the  citizens.  In  answering  this  matter,  the  Aceh government does not only provide education in accordance with what is mandated nationally, the Aceh government also conducts lessons in accordance with the specificities given by the central government  to  the  Aceh  government.  The  implementation  of  Islamic  learning  in  Aceh  Province refers to Qanun No. 9/2015, replacing Aceh Qanun No. 11/2014 concerning the Implementation of Learning. The implementation of education in all educational units is guided by Islamic teachings. The implementation of education in schools in Aceh as a whole is Islamic, with indicators of the
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
school  management  system  having  the  value  of  transparency,  accountability,  an  exemplary approach,  development  of  an  Islamic-oriented  culture  and  the  application  of  the  Islamic curriculum as stipulated in Qanun. Value and moral education in education units in Aceh is held in addition to being in accordance with national education, it also refers to implementation through the  Islamic  curriculum  which  is  guided  by  the  education  Qanun  in  Aceh.  The  learning  process carried out in Aceh is based and oriented to Islamic culture based on Islamic law in Aceh .
Keywords : Islamic curriculum, Value Education, Aceh Education, Qanun .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  terutama  dalam  kehidupan  seorang  Muslim  merupakan  mempunyai standar moral yang besar. Ini terutama berkaitan dengan pengajaran dan pendisiplinan siswa untuk memiliki perilaku dan karakteristik pribadi yang terbaik. Perkembangan IPTEK yang luar biasa yang  menyebabkan  terjadinya  proses  interaksi  kultural  yang  lebih  terbuka  (Suwarman,  2016). Dalam  hal  ini,  pengembangan  moral  siswa  secara  otomatis  terkait  dengan  sistem  pendidikan. Dimana  pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat  berarti  dalam  pembentukan  akhlak  di kalangan peserta didik, bahkan menjadi tumpuan budaya masyarakat. Peran lembaga pendidikan juga penting untuk memperkuat dengan perubahan sosial yang terjadi di Aceh. Perubahan sosial yang pesat dalam gaya hidup menyebabkan ketidak bercintaan dalam sosial budaya di kalangan remaja.  Fenomena  tersebut  terlihat  dari  akhlak,  gaya  hidup,  dan  aktivitas  sosial  remaja  dalam kehidupan sehari-hari (Nuriman & Fauzan, 2017).
Selain  itu,  perubahan  pesat  dalam  kehidupan  sosial  merupakan  salah  satu  perbincangan paling  signifikan  tentang  hukum  dan  moral  siswa.  Masalah  iklim  masyarakat  moralitas  remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menjadi semakin sulit untuk diabaikan dalam berbagai penelitian dimana siswa terlibat dalam perilaku menyimpang yang sering dikaitkan dengan institusi pendidikan. Namun demikian, perubahan yang sangat cepat ini berdampak serius pada kehidupan sosial melalui proses aspek kognitif dan emosi (Aswati, 2007), bahkan  juga  berdampak  pada  pembangunan  bangsa  dalam  jangka  panjang.  Persoalan  yang dikaitkan  dengan  nilai-nilai  moral  siswa  dalam  satu  dekade  terakhir  ini  menjadi  gejolak pemerintah  Aceh  termasuk  orang  tua  siswa.  Dalam  menanggapi  hal  tersebut  pemerintah  Aceh selain menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh juga melaksanakan pendidikan sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh.
Penyelenggaraan  pendidikan  di  provinsi  Aceh,  Indonesia,  pada  dasarnya  mengacu  pada sistem  pendidikan  nasional,  sama  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia.  Tetapi,  semenjak  Aceh diberikan status khusus lewat Undang- Undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Undang- Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah  Aceh  mempunyai  kewenangan  otonom  dalam  melaksanakan  pendidikan  dengan keunikan serta otonomi khusus provinsi Aceh dengan hukum Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri-ciri khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam (Ulya, 2016) dan penerapan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pendidikan  Islam  dalam  rangka  pembentukan  generasi  muda  Aceh  yang  berakhlak  mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam.
Berdasarkan  peraturan  tersebut,  Pemerintah  Aceh  mengembangkan  sistem  pendidikan yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik adat istiadat masyarakat Aceh serta otonomi khusus yang  berlaku  di  Aceh  Amin  (2018)  Sistem  pendidikan  yang  diamanahkan  berupa  sistem pendidikan  Islam  seperti  yang  tertuang  dalam  Qanun  No.  23  Tahun  2002.  Qanun  tersebut kemudian disempurnakan dengan Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 dan pemerintah kemudian diganti oleh  Qanun  Aceh  No  9  Tahun  2015  perubahan  atas  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Aceh, Indonesia.
Dasar qanun tersebut adalah pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah di Provinsi Aceh, dapat  terlaksana  secara  ideal.  Penyelenggaraan  pendidikan  Islam  berpedoman  pada  ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. memberikan pengertian dasar pengertian pendidikan Islam dan pendidikan Islam, peneliti mengacu pada penjelasan ahli, sebagai berikut, Muhammad Fadhil al-Jamal dalam (Sulaiman,  2017)  Pendidikan  Islam  memiliki  upaya  untuk  melaksanakan,  mendorong  dan mengajak  siswa  untuk  hidup  yang  lebih  dinamis  dengan  berlandasan  nilai-nilai  dan  Mulia. Pendidikan Islam merupakan proses mempersiapkan generasi muda dalam mengisi peran, nilai islami  dan  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  fungsi  sebagai  manusia  dalam  melakukan amalan di dunia dan menghasilkan pahala di akhirat suatu saat (Jandra, 2018). Pendidikan Islam berorientasi pada dua sasaran yang terintegrasi yaitu dunia dan akhirat (Mappasiara, 2018).
Penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  Provinsi  Aceh  dilaksanakan  secara  Islami, mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Qanun  ini  merupakan  bentuk  komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Salah satu guru matematika yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Aceh menjelaskan bahwa penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di  madrasah  merupakan  realisasi  dari  implementasi  Qanun Aceh  Nomor  9  Tahun  2015  perubahan  atas  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sulaiman et al. (2020) Guru Madrasah Aliyan Negeri 1 Kabupaten Aceh  Jaya  menjelaskan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di  madrasah  bertujuan  untuk mendukung  program  pemerintah  Aceh  menuju  penyelenggaraan  otonomi  khusus  dan  syariat Islam. Padahal, (Saymsinar, 2019), salah satu guru yang bertugas di Madrasah Langsa Kota Aliyah Negeri  2  menjelaskan  bahwa  penerapan  pendidikan  Islam  dilakukan  dengan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses pendidikan di Madrasah.
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis memberikan gambaran umum mengenai pendidikan di Aceh dan secara spesifik mengenai pendidikan nilai dan moral yang diselenggarakan di provinsi Aceh berdasarkan kurikulum yang ada di Aceh. Penjelasan tersebut akan dijelaskan secara detail pada bagian pembahasan artikel ini selain dijelaskan mengenai konsep pendidikan nilai dan moral secara umum pada bagian tinjauan literatur.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## TINJAUAN LITERATUR
Metode Banyak  pakar  mencoba  mendeskripsikan  konsep  pendidikan  nilai  dan  moral.  Lickona (2004) menggambarkan bahwa nilai terlihat. Nilai terdiri dari sifat baik sebagai bentuk perilaku moral yang sesuai. Dengan demikian, nilai merupakan bentuk perilaku konkrit, atau penerapan akhlak. Akhlak baik yang melandasi moral disebut nilai ketika diwujudkan dalam bentuk perilaku yang terlihat. Menurut Yildirim & Dilmac (2015) menyatakan bahwa nilai berkaitan erat dengan emosi,  pikiran  dan  perilaku  manusia.  Menurut  Senturk  &  Aktas  (2015)  menjelaskan  bahwa manusia  sebagai  makhluk  sosial  mengakomodir  masyarakatnya  dengan  menyerap  nilai-nilai, sikap,  dan  kepercayaannya.  Sahin,  (2015)  menyatakan  bahwa  nilai  tidak  hanya  mempengaruhi budaya tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, termasuk kualitas menjadi warga negara yang baik. Gejala  nilai  terlihat  dari  perilaku  sehari-hari.  Filsuf  lebih  tertarik  untuk  membedakan  nilai, misalnya untuk membedakan nilai perilaku dalam konteks nilai sarana dan nilai akhir ( Halstead, &  Taylor,  2000). Print  (2000)  menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  memainkan  peran  penting  dalam proses pendidikan dan perkembangan masyarakat, khususnya dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pendidikan nilai sangat penting untuk dijalani dalam keluarga, sekolah dan masyarakat (Nguyen, 2016).
Proses  pendidikan  di  sekolah  harus  diarahkan  pada  pembentukan  nilai-nilai  kebaikan siswa.  Pembentukan  nilai-nilai  yang  baik  dapat  mengarah  pada  kohesi  siswa,  iklim  terbuka, komunikasi yang jujur, penguatan hubungan, seni mendengarkan, kepercayaan, bersikap positif kepada  teman,  ekspresi  dan  sentimen  emosional,  dan  pertumbuhan  harga  diri  (Sankar,  2004). Nilai-nilai baik siswa dapat mengurangi tren bullying pada siswa (Savucu, et al., 2017). Faktanya, penelitian    Enu  &  Esu  (2011)  menemukan  bahwa  pendidikan  nilai  dapat  menjadi  katalisator pembangunan nasional.
Di Indonesia, pendidikan nilai telah diatur dalam sistem pendidikan nasional. Ada delapan belas  nilai  yang  perlu  diintegrasikan  guru  dalam  pembelajaran.  Kedelapan  belas  nilai  tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, nasionalis, patriotik, menghargai prestasi, ramah dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, sadar lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Kemendiknas, 2010). Nilai-nilai tersebut dipupuk dengan memadukan nilai dengan isi kurikulum tertulis, kurikulum tidak tertulis ( hidden curriculum ),  serta  kegiatan  kokurikuler  dan  ekstrakurikuler.  Artinya  nilai  yang  akan dikembangkan harus diwujudkan dalam isi setiap mata pelajaran melalui proses pembelajaran di kelas, tugas di luar kelas, dan juga terwujud dalam aturan sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutiyono (2013), desain pendidikan nilai hendaknya tidak berbentuk mata pelajaran tertentu, tetapi pengamalan  nilai-nilai  tersebut  menyerap  sebagai  isi  dalam  setiap  kegiatan  pembelajaran  di sekolah. Dengan demikian, setiap mata pelajaran harus mengandung nilai. Khusus pendidikan di Aceh sama hal nya dengan pendidikan di provinsi lainnya secara nasional. Hanya saja di Aceh diberikan keistimewaan sesuai dengan Undang-Undangan nomor 44 tahun 1999 tentang tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pendidikan dengan keunikan dan otonomi khusus provinsi Aceh dengan hukum Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri-ciri khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam (Ulya,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2016)  dan  penerapan  pendidikan  Islam  dalam  rangka  pembentukan  generasi  muda  Aceh  yang berakhlak mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam.
Pendidikan  di  Aceh  saat  ini  sedang  mempersiapkan  kurikulum  Aceh  yang  disusun berdasarkan  ajaran  Qanun  Aceh  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  Islam.  Kurikulum  Aceh dapat disebut sebagai kurikulum nasional plus, karena seluruh muatan kurikulum nasional 2013 termasuk  kurikulum  Aceh  ditambah  dengan  materi  pendidikan  Islam  dan  materi  muatan  lokal. Qanun pendidikan diharapkan dapat diterapkan dalam bidang pendidikan di Aceh. Penerapan nya dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dan setiap lembaga pendidikan yang ada di Aceh serta pada setiap mata pelajaran yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai harus ditransfer melalui semua pembelajaran dan kegiatan pendidikan di sekolah ( Martinek,  &  Lee,  2012;Waite,  2011). Selain  itu,  penelitian  ini  mengedepankan  pentingnya rumusan visi sekolah berbasis nilai. Padahal visi memiliki peran yang lebih penting karena strategi pendidikan diterapkan untuk mencapai visi sekolah. Hasil penelitian  Raihani (2008), keberhasilan sekolah didahului dengan rumusan visi sebagai pedoman seluruh kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.
Penanaman nilai kepada siswa di sekolah dapat dicapai melalui berbagai cara. Maragustam (2014) menemukan bahwa ada enam strategi dalam pembentukan nilai yang membutuhkan proses keberlanjutan seperti pembiasaan nilai, nilai budaya, pengetahuan moral, perasaan dan cinta yang baik, akting moral, dan nilai keteladanan. Mislia et al., (2016) menyatakan bahwa strategi yang paling  sering  digunakan  dalam  pembentukan  karakter  pada  siswa  adalah;  intervensi,  panutan, habituasi, fasilitasi, penguatan, dan keterlibatan orang lain. Selain itu, diperlukan kerja keras mulai dari  perencanaan  dalam  hal  ini  kurikulum  sampai  dengan  pendidik  yang  harus  diberikan pemahaman  terhadap  nilai.  Bagaimanapun  guru  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam proses pembentukan nilai siswa selama di sekolah. Sehingga menurut Lovat & Clement (2008) menyatakan bahwa tugas guru hanya ada dua; tugas pendidikan nilai dan "istirahat".
Oleh karena itu, para guru perlu mempelajari strategi yang digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai  baik  kepada  siswa  baik  melalui  pendidikan  formal  maupun  nonformal.  Peran  guru sebagai  panutan  bagi  siswa  dinilai  sangat  penting  dalam  pendidikan  nilai  (Ulavere  &  Veisson, 2015). Guru sebagai pembina dalam pendidikan nilai juga mempunyai tugas untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan siswa. Selain itu, kepastian guru terhadap siswa juga menjadi  faktor  penting  keberhasilan  pendidikan  nilai  di  sebuah  sekolah.  Sesuai  dengan  hasil penelitian di negara lain menurut Chong & Cheah (2009)  nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum di National Institute of Education (NIE), Singapura adalah: keyakinan bahwa semua siswa dapat belajar, merawat dan memperhatikan semua siswa, menghormati keragaman, komitmen dan dedikasi terhadap profesi, kerjasama, berbagi dan kerja tim yang kuat, semangat belajar, keunggulan, dan inovasi.
Pendidikan nilai, ada yang menyebutnya sebagai pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan etika (Stocker & Toomey, 2009), kembali menjadi isu yang menarik di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, tema ini juga menjadi agenda kebijakan strategis pendidikan di berbagai negara di dunia (Holmes & Crossley, 2004; Prencipe & Helwig, 2002; Arweck et al.,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2005).  Oleh  karena  itu,  Taplin,  (2002)  menyatakan  bahwa  pendidikan  nilai  menjadi  semakin penting  di  semua  jenjang  sekolah.  Kegagalan  dalam  mengimplementasikan  pendidikan  nilai disebabkan oleh banyak faktor. Hadi (2015) mengatakan bahwa guru di sekolah belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengintegrasikan nilai dalam pembelajaran di kelas.
Berdasarkan  berbagai  literatur  yang  ada,  konsep  mengenai  moral  dalam  islam  sangat sedikit referensi yang lebih relevan dengan istilah islam. Moral disini akan dijelaskan menurut Quran dan Hadis, dan beberapa ahli yang dikaitkan dengannya. Beberapa jenis literatur kata akhlak Islam  terdiri  dari  empat:  hikmah  (hikmah),  keberanian  (shaja'ah),  kesederhanaan  ('iffah),  dan keadilan ('adl), Hal ini telah dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam teorinya tentang kebaikan (Alavi, 2007).  Itu  empat  jurusan  etika  dalam  filsafat  Islam.  Istilah  ini  digunakan  dalam  hubungannya dengan jiwa: hati (qalb) jiwa atau diri (an-nasf), roh (ruh) dan intelek (al-'aql). Masing-masing memiliki dua arti; satu materi dan spiritual lainnya (Ghazali, 1980). Makna spiritual dari keempat istilah ini mengacu pada entitas spiritual yang sama (latifah ar-ruhaniyyah)  (Tanyi, 2002). Jiwa dalam pengertian ini lebih penting daripada tubuh dan anggotanya karena pembentuknya adalah asal-usul ketuhanan, sedangkan tubuh adalah materi dasar (Sherif, 1975). Berikut empat jurusan etika  yang  disebutkan  adalah  penjabaran  kata  akhlak  Islam  (akhlak).  Dengan  demikian,  dasar akhlak  Islam  berprinsip  pada  pencapaian  kearifan  tindakan  yang  memancarkan  perilaku, keberanian, konsep diri, dan keadilan, serta meliputi dua hal sifat akhlak, yang berkaitan dengan nilai vertikal dan terkait dengan nilai-nilai horizontal.
Nilai vertikal moral adalah hubungan sikap individu antara sikap intrinsik terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan nilai vertikal moral adalah hubungan perilaku individu dengan sikap ekstrinsik terhadap lingkungan sosial dan alam dalam kehidupan sehari-hari (Haque, 2004).  Perspektif  psikologis  Islam  moral  terkait  dengan  jiwa  (nafsiyah)  dan  yang  termasuk didalamnya disebut juga ma'nawiyyah (Mohamed, 1995). Satu catatan penting tentang nilai-nilai moral  Islam  dalam  psikologi  Islam  adalah  juga  bahwa  semua  sumber  literatur  bersumber  dari Alquran  dan  Hadits.  Alquran  dan  telah  disebutkan  banyak  nilai  moral  yang  harus  dimasukkan setiap Muslim ke dalam karakternya. Nilai-nilai akhlak dalam sastra Islam adalah makna yang baik  dan  menentukan  sikap  positif  dan  negatif,  dan  tidak  ditinggalkan  untuk  motivasi  semata, mereka digerakkan oleh iman. Nilai akhlak Islam Tidak semua nilai Islam dianggap sesuai dengan nilai tengah, karena akal dalam Islam merupakan sarana untuk memahami nilai-nilai yang telah ditentukan.
Nilai-nilai  moral  dalam  Islam  bertujuan  untuk  menentukan  aktivitas  manusia  dalam masyarakat  Muslim,  dan  untuk  mempromosikan  dan  mengontrol  perilaku  mereka  untuk kepentingan seluruh masyarakat dan individu, dan untuk membawa kesimpulan yang baik bagi semua individu di kehidupan lain. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan atribut manusia, perilaku, aktivitas yang bertujuan untuk mempersiapkan pengikut Tuhan, yang digambarkan Islam kepada mereka dan menjelaskan jalan kebaikan bagi mereka. Nilai-nilai moral dalam Islam kemudian, baik itu individu seperti keikhlasan, kesabaran, kasih amal, perang jiwa, atau kesamaan seperti perasaan diri, kewajiban, dan seruan untuk Islam, dimaksudkan untuk membawa manfaat individu dan masyarakat serta melindungi kemaslahatan manusia (Halstead, 2007).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PEMBAHASAN

## Landasan penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  mengenai  konsep  dan  kontekstual  pendidikan  nilai  dan moral  dalam  sistem  pendidikan  kurikulum  di  Aceh.  Sebagai  provinsi  yang  memiliki  otonomi khusus  selian  bidang  agama,  budaya  dan  politik.  Aceh  juga  diberikan  khusus  dalam  bidang pendidikan,  sehingga  Aceh  dalam  proses  penyelenggaraan  nya  selain  berpedoman  dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat juga berpedoman pada qanun yang ada di provinsi Aceh. Dasar  qanun  tersebut  adalah  pelaksanaan  pendidikan  Islam  di  sekolah  di  Provinsi  Aceh,  dapat terlaksana  secara  ideal.  Penyelenggaraan  pendidikan  Islam  berpedoman  pada  ketentuan  Qanun Aceh  Nomor  9  Tahun  2015  perubahan  atas  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan  ajaran  Islam.  Dengan  dasar  tersebut  satuan  pendidikan  yang  ada  di  provinsi  Aceh menyelenggarakan  pendidikan  berdasarkan  ajaran  islam.  Salah  satu  hasil  dari  amanah  qanun tersebut  adanya  kurikulum  Aceh  (kurikulum  islami)  sebagai  landasan  dalam  menerapkan pendidikan di provinsi Aceh. Dengan ciri khas tersebut penerapan pendidikan Islam dalam rangka pembentukan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam (Sulaiman et al., 2020).
Penerapan kurikulum Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  Pasal  44  ayat  (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memuat mata pelajaran sebagai berikut: (a) Mata Pelajaran Inti: (1). Pendidikan Islam dan amalannya terdiri dari (Keyakinan dan akhlak, fiqh) dan Al Quran dan Hadis) (2). Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Matematika / aritmatika; (4) Ilmu Pengetahuan Alam; (5) Ilmu Sosial; (6) Bahasa dan Sastra Indonesia; (7) Bahasa Inggris; (8) Arab; (9). Pendidikan jasmani dan olahraga; dan (10) Sejarah Kebudayaan Islam. (b). Mata pelajaran muatan lokal terdiri dari: (1) Bahasa daerah; (2) Sejarah Aceh; (3) Adat, budaya, dan kearifan lokal dan (4) Pendidikan Keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman et al.  (2020)  menjelaskan  bahwa  secara  umum  Kepala  sekolah  di  lingkungan  provinsi  Aceh menjelaskan  bahwa  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  di  Provinsi  Aceh  mengacu  pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 5 Diatur.
1. Penyelenggaraan  pendidikan  di  Aceh  sesuai  dengan  prinsip:  (a)  Penegakan  hukum  bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) Pemberdayaan siswa sepanjang hidup; (c) Pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan cara yang sistematis, terintegrasi, dan terarah (d) Pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan,  dan  kreativitas  peserta  didik;  (e)  Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam menyelenggarakan  dan  mengontrol  kualitas  layanan  pendidikan;  (f)  Pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan  keragaman  suku  bangsa,  serta  menjunjung  tinggi  prinsip  demokrasi  dan  keadilan.  (g). Efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Aceh  dilaksanakan  secara  Islami  dan  terintegrasi  untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Selanjutnya pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. Salah satu budaya Aceh  adalah  seni  tari  Lampuan  Aceh  lari  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekstrakurikuler  yang sangat diminati oleh siswa (Erni, 2019). Tari Ranup lampuan merupakan salah satu tarian khas Aceh  yang  diaplikasikan  di  Madrasah  dalam  rangka  pengembangan  budaya  Islam  Aceh  bagi siswanya. Sedangkan pengembangan karir siswa dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling (Suraiya,  2019)  dan  beberapa  Kepala  Sekolah  di  Aceh  memberikan  informasi  bahwa  sekolah memberikan program layanan konseling bagi siswanya. Informasi ini dikuatkan oleh observasi tahun  2019.  Prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  didasarkan  pada  transparansi,  akuntabilitas, demokrasi,  dan  pendekatan  keteladanan.  Selanjutnya  penyelenggaraan  pendidikan  disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0.

## Integrasi budaya islami dalam proses pendidikan di Aceh
Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan implikasi dari penerapan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang berbasis islami. Salah satu bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk provinsi Aceh adalah  penerapan  syariah  Islam  di  Aceh  dan  pelaksanaan  teknisnya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Syariah  Islam  Di  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh.
Penerapan  syariah  Islam  di  Provinsi  Aceh  mengatur  berbagai  konteks  yang  berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh; Pendidikan politik, hukum, sosial, dan Islam di Aceh. Publik pertama  Pemprov  Aceh  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  diatur  dengan  Kurikulum Pendidikan Aceh Islami merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Sulaiman, 2017) menjelaskan penerapan qanun tersebut merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh untuk mewujudkan pendidikan Islam di Aceh yang merupakan bagian dari implementasi syariah Islam di Aceh.
Pemerintah Provinsi Aceh mengharapkan dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat mewujudkan proses pendidikan di Aceh yang berlangsung secara islami di seluruh satuan pendidikan di Aceh dan mengintegrasikan budaya Islam dalam proses pendidikan di Aceh. Samina (2015)  menguraikan  pendidikan  islami  ialah  bentuk  komitmen  pemerintah  Aceh  terhadap masyarakat  tentang  praktek  pendidikan  yang  ada  di  provinsi  Aceh.  Secara  filosofi  kehidupan masyarakat Aceh, maka kurikulum pendidikan islam sangat cocok dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat yang berbasis islami. Penerapan kurikulum islami tidak hanya berfokus pada mata pelajaran agama islam saja, tetapi lebih luas dari itu yang menyangkut permasalahan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penerapan  nilai-nilai  islam  dalam  kehidupan  sekolah,  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat. Sehingga  nilai-nilai  islam  tersebut  menjadi  budaya  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Praja  et  al., 2020).  Dalam  konteks  pendidikan  nilai-nilai  keislaman  tercermin  dalam  visi,  misi,  tujuan  dan kurikulum  sekolah  (Mulyadi  et  al.,  2019).  Selain  itu  juga  nilai  keislaman  tercerminkan  dalam interaksi sosial warga sekolah, suasana ruang kelas yang bernuansa islam, suasana asrama serta lingkungan sekolah yang bercorak islami . Pendidikan Islami di Aceh adalah sebuah konsep ideal untuk  mempersiapkan  peserta  didik  atau  tenaga  kependidikan  yang  berwawasan  keilmuan  dan kepribadian sebagai nilai inti tujuan dan strategi pendidikan nasional pendidikan Aceh.
Integrasi  budaya  Islam  dalam  Manajemen  Sekolah  bertujuan  untuk  membentuk  pola perilaku warga sekolah; Guru, tenaga administrasi, dan siswa yang relevan dengan hukum Islam (Maimun  et  al.,  2019;  Yusuf,  Sanusi,  et  al.,  2020).  Ia  menambahkan,  budaya  Islam  di  sekolah diperlakukan  melalui  beberapa  aspek;  (1)  Budaya  Disiplin,  (2)  Budaya  berkomunikasi  dengan sopan, dan (3) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan Islami. Budaya Islam yang dikembangkan di sekolah mengacu pada syariat Islam yang berlaku di Aceh dan selanjutnya dibuat dalam  bentuk  peraturan  di  sekolah.  Strategi  membangun  budaya  Islam  di  sekolah  adalah;  (1) Penerapan  Peraturan  sekolah,  (2),  mendandani  /  menekan  seragam  madrasah  mengikuti  kaidah sekolah  dan  Qanun  Syariah  Islam,  (3)  berkomunikasi  dengan  guru  dan  teman  belajar  dengan menggunakan bahasa yang sopan, (4) menampilkan perilaku yang berkaitan dengan budaya Aceh dan pendidikan qanun Aceh (Sanusi et al., 2021)

## Implementasi pendidikan nilai dan moral di Aceh
Kurikulum Pendidikan Aceh Islami merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah  Provinsi  Aceh  melalui  Dinas  Pendidikan  dan  dinas-dinas  terkait  mulai mengimplementasikan  kurikulum  pendidikan  islam  mulai  tahun  2018  dengan  maksud,  sistem pendidikan  yang  sesuai  dengan  kekhasan  dan  sosial  budaya  masyarakat  Aceh.  Selanjutnya penyelenggaraan Pendidikan Islami di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh ( ureung Aceh ) yang berperadaban dan bermartabat.
Secara umum sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota di Aceh merasakan bahwa kurikulum islam terlalu tergesa-gesa untuk diterapkan, ini terlihat dari ketidak seriusan pemerintah melalui dinas  terkait  dalam  mempersiapkan  segala  kebutuhan  pengimpelmentasian  kurikulum  islam tersebut. Di banyak sekolah kurikulum islam hanya dimaknai sekedar wacana tanpa aksi nyata, karena mereka belum memperoleh gambaran secara nyata tentang bagaimana proses pengajaran, pembelajaran  dan  evaluasi  dalam  kurikulum  islam  yang  diterapkan  dan  diinginkan  oleh  dinas pendidikan.  Berdasarkan  hasil  monev  dari  Majelis  Pendidikan  Aceh  mengungkapkan    bahwa  , terdapat  7  persen  sekolah  dari  total  yang  diteliti,    telah  mencoba  menerapkan  kurikulum  Aceh (Kurikulum  Islami),  dalam  hal  ini  sekolah  SMK  dan  SMA.  Namun  demikian,  dilihat  dari substansi, pelaksanaan kurikulum Aceh masih belum substantif, belum memiliki konsep yang pasti dan  belum  memiliki  pola  yang  tetap,  sehingga  setiap  sekolah  menerjemahkan  secara  berbeda antara  sekolah  yang  satu  dengan  sekolah  lainnya.  Selain  itu,  pengakuan  guru,  pemahaman
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kurikulum Aceh belum utuh, dan sulit untuk diterapkan di sekolah, selain tidak ada sarana dan prasarana pendukung, metode pelaksanaanya juga masih “amburadul” (Majelis Pendidikan Aceh, 2019).
Penerapan kurikulum islami mereka maknai pengintegrasian khasan (nilai-nilai keislaman) dengan  materi  pelajaran  yang  mereka  asuh  atau  ajarkan  seperti  mata  pelajaran  pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (Fajri et al., 2019; Malaka et al., 2020; Yusuf, Maimun, et al., 2020).  Ini  merupakan  kabar  baik  karena  adanya  kesepahaman  antara  pengajar  dengan  regulasi yang  dirumuskan  pemerintah  dan  dinas  atau  lembaga  terkait.  Tetapi  ketika  ditanyakan  lebih mendalam  tentang  bentuk  pengintehrasian  kurikulum  islam  dalam  mata  pelajarannya,  banyak guru-guru yang kesulitan menerangkan dan akhirnya hanya menyatakan bahwa pengintegrasian dilaksanakan seperti layaknya kurikulum 2013. Dimana KD (Kompetensi Dasar) mata pelajaran harus memuat nilai-nilai religius atau spiritual. Tetapi ketika ditanyakan atau bentuk real dari RPP banyak dari guru hanya memuat nilai-nilai keislaman ( religius ) pada bagian awal pembelajaran (Komalasari & Rahmat, 2019).
Berdasarkan pemaparan diatas maka, Islam berupaya memadukan semua aspek kehidupan materialistis  atau  spiritual,  dan  berupaya  membangun  tujuan  individu  sejalan  dengan  tujuan masyarakat dan menyerukan kepada semua untuk mengintegrasikan perkataan dengan perbuatan, serta menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dalam kehidupan ini dan keinginannya dalam kehidupan. kehidupan lain. Menurut Alavi (2007), Islam menjadikan sisi moral sebagai tolak ukur perbuatan baik, dan sisi utama dalam nilai adalah tujuan utama dakwah Islam. Nabi yang Mulia datang untuk melengkapi akhlak yang baik, dan Islam peduli terhadap perkembangan perasaan moral dalam kodrat manusia, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman bagi perilaku manusia baik  secara  publik  maupun  pribadi,  karena  Islam  menjamin  sisi  moral  dalam  semua  ibadah (Halstead, 2007).
Beberapa  ulama  peduli  tentang  nilai-nilai  moral  yang  berbeda  nama,  misalnya,  Bagian Iman  dan  kesusilaan  atau  kebajikan,  dan  moral  dosa  besar  (Romanus,  2008).  Nilai-nilai  Islam dapat dibedakan menjadi materialistik, kemanusiaan, moral dan spiritual (Hodge , 2012) . Sumber nilai dalam Islam berbeda dengan sumber moral lainnya ( Niwaz, & Ishfaq, 2018). Nilai moral Islam  adalah  Alquran  dan  Hadits  Nabi,  dan  ini  berarti  bahwa  nilai  harus  mutlak  dan  stabil. Mohamed  (1995)  mengatakan  bahwa  sumber  nilai  dalam  masyarakat  Muslim  dapat  dirujuk kembali  pada  tradisi  dan  kebiasaan,  menyerupai  bangsa  lain,  atau  kutipan  intelektual  dan peradaban, inovasi dalam agama dan jenis sumber lain yang relevan. Di sisi lain, mengakui bahwa agama  mengatur  keyakinan  dan  perilaku  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  sakral  dan menyerupai  kesatuan  umat  (Halstead,  2007)  .Dari  sisi  individu  membantu  mereka  untuk merasakan  keamanan,  stabilitas,  dan  keselamatan,  untuk  menentukan  identitas  mereka,  dan kepemilikan kelompok serta penerimaan mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang diatur oleh agama. Dari sisi masyarakat membantu dalam mengatur emosi dan keberlanjutannya, dan ini merupakan salah satu pilar keberlangsungan dan keberlanjutan masyarakat. Singkatnya, seorang Muslim harus mengembangkan karakter moralnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang lebih baik yang dimasukkan oleh seorang Muslim ke dalam karakternya, menjadi Muslim yang lebih baik

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan taat, dan atas dasar praktik moralis Islam inilah dia akan berada di antara yang diberkati, baik di dunia ini maupun di dunia akhirat.
Secara singkat, penerapan pendidikan nilai dan moral dalam pendidikan di Aceh melalui kurikulum  islami  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  qanun  Aceh  tentang  pendidikan. Kurikulum  islami  ini  mengatur  satuan  pendidikan  yang  ada  di  Aceh  melalui  dinas  pendidikan untuk  diterapkan  di  sekolah.  Proses  penerapan  ini  melalui  perumusan  visi  sekolah  yang berdasarkan  nilai-nilai  islami,  perumusan  strategi  pembelajaran  berbasis  nilai  islami,  integrasi dalam setiap mata pelajaran yang ada dan penambahan muatan lokal berbasis budaya syariat islam di Aceh melalui peraturan gubernur (Yusuf et al., 2019).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penyelenggaraan  pendidikan  Islami  di  Provinsi  Aceh  mengacu  pada  Qanun  Nomor  9 Tahun  2015  perubahan  atas  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam.  Pelaksanaan  pendidikan  di  Sekolah  di  Aceh  secara  keseluruhan  sudah  Islami,  dengan indikator  sistem  pengelolaan  madrasah  memiliki  nilai  transparansi,  akuntabilitas,  pendekatan keteladanan,  pengembangan  budaya  berorientasi  islami  dan  penerapan  kurikulum  islami sebagaimana  diatur  dalam  qanun.  Pendidikan  nilai  dan  moral  di  satuan  pendidikan  di  Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahamd, K. B. (2019). The Religious Imagination in Literary Network and Muslim Contestation in Nusantara. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 7 (2). https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i2.344 Al Muchtar, S., Malihah, E., & Sjamsuddin, H. (2020). Role of religious value education based on IPS  learning  to  build  social  intelligence.  In Emerging  Perspectives  and  Trends  in Innovative Technology for Quality Education 4.0 (pp. 8-11). Routledge.
Al Muchtar. (2016). Filsafat Ilmu. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
Alavi, H. R. (2007). Al-Ghaz ā li on moral education. Journal of Moral Education , 36 (3), 309–319. https://doi.org/10.1080/03057240701552810
Amin,  K.  (2018).  Pengaruh  Konflik  Terhadap  Pembangunan  Pendidikan  di  Aceh. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam , 1 (2), 159–176.
Arweck, E., Nesbitt, E., & Jackson, R. (2005). Common values for the common school? Using two values education programmes to promote “spiritual and moral development.” Journal of Moral Education, 34(3), 325–342. https://doi.org/10.1080/03057240500206154
Aswati, H (2007). A Study of akhlak Reasoning Schemes among Malay Students [BJ1291. A862
2007 f rb] (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).
Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. Kanun - Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2), 313–338. https://doi.org/10.24815/kanun.v15i2.6174
Chong, S., & Cheah, H. M. (2009). A values, skills and knowledge framework for initial teacher preparation  programmes. Australian  Journal  of  Teacher  Education , 34 (3),  1–17. https://doi.org/10.14221/ajte.2009v34n3.1
Enu, D. B., & Esu, A. E. O. (2011). Re-Engineering Values Education in Nigerian Schools as Catalyst  for  National  Development. International  Education  Studies , 4 (1),  147–153. https://doi.org/10.5539/ies.v4n1p147
Fajri, I., Yusuf, R., & Ruslan. (2019, May). Project citizen Learning Model in Developing Civic Disposition  of  High  School  Students  through  the  Subject  of  Pancasila  Education Citizenship. International Conference on Early Childhood Education, 393–403.
Hadi, R. (2015). The Integration of Character Values in the Teaching of Economics: A Case of Selected  High  Schools  in  Banjarmasin. International  Education  Studies , 8 (7),  11–20. https://doi.org/10.5539/ies.v8n7p11
Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education? Journal of Moral Education , 36 (3), 283–296. https://doi.org/10.1080/03057240701643056
Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research.
Cambridge journal of education , 30 (2), 169-202. https://doi.org/10.1080/713657146
Haque, A. (2004). Psychology from Islamic perspective: Contributions of early Muslim scholars and challenges to contemporary Muslim psychologists. Journal of Religion and Health , 43 (4), 357–377. https://doi.org/10.1007/s10943-004-4302-z
Hodge, D. R. (2012). The conceptual and empirical relationship between spirituality and social justice: Exemplars from diverse faith traditions. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought , 31 (1-2), 32-50. https://doi.org/10.1080/15426432.2012.647878
Holmes, K., & Crossley, M. (2004). Whose knowledge, whose values? The contribution of local knowledge to education policy processes: A case study of research development initiatives in the small state of Saint Lucia. Compare: A Journal of Comparative and International Education , 34 (2), 197–214. https://doi.org/10.1080/0305792042000214010
Jandra, M. (2018). Pendidikan Islam dan Lapangan Kerja. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat , 2 (1), 121-134.
Kemendiknas.  (2010). Kurikulum  Pendidikan  Nasional. Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kurikulum.
Komalasari, K., & Rahmat. (2019). Living values based interactive multimedia in Civic Education learning.
International Journal of Instruction , 12 (1), 113–126.
https://doi.org/10.29333/iji.2019.1218a
Lickona, T. (2004). Character Matter . New York: Touchstone Rockefeller Center.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Maimun,  Sanusi,  Yusuf,  R.,  &  Irwan  Putra.  (2019).  Pelaksanaan  Literasi  Kewarganegaraan  di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. Prosiding Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia ,” 185–199.
Majelis Pendidikan Aceh. (2019). Monitoring dan Evaluasi Isu-Isu Pendidikan Aceh.
Malaka, S., Sanusi, Ruslan, & Maimun. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8(1), 35–46. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372
Mappasiara (2018). “Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya)”. Diya Al-Afkar, 7(Pendidikan), pp. 147–160.
Maragustam. (2014). Filsafat  Pendidikan  Islam:  Menuju  Pembentukan  Karakter  Menghadapi Arus Global . Yogyakarta:  Kurnia  Kalam  Semesta.
Martinek, T., & Lee, O. (2012). From community gyms to classrooms: A framework for values- transfer  in  schools. Journal  of  Physical  Education,  Recreation  &  Dance , 83 (1),  33-51. https://doi.org/10.1080/07303084.2012.10598709
Mislia,  M.,  Mahmud,  A.,  &  Manda,  D.  (2016).  The  Implementation  of  Character  Education through Scout Activities. International Education Studies , 9 (6), 130.
https://doi.org/10.5539/ies.v9n6p130
Mohamed,  Y.  (1995).  “  Fitrah”  and  its  Bearing  on  Islamic  Psychology. American  Journal  of Islamic Social Sciences , 12(1), 1–19. https://doi.org/10.35632/ajis.v12i1.2402
Mulyadi, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2019). Kajian tentang Penumbuhan Karakter Jujur Peserta Didik sebagai Upaya Pengembangan Dimensi Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) di SMA Alfa Centauri Bandung. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI , 6 (2), 220– 232. https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.471
Nguyen,  Q.  T.  N.  (2016).  The  Vietnamese  Values  System:  A  Blend  of  Oriental,  Western  and
Socialist Values. International Education Studies , 9 (12), 32. https://doi.org/10.5539/ies.v9n12p32
Niwaz, A., & Ishfaq, U. (2018). Importance of Morality in Islam: Development of Moral Values through Activities by Parents. Journal of Islamic & Religious Studies , 3 (1).
Nuriman,  N.,  &  Fauzan,  F.  (2017).  The  Influence  of  Islamic  Moral  Values  on  the  Students’ Behavior in Aceh. Dinamika Ilmu , 17 (2), 275–290. https://doi.org/10.21093/di.v17i2.835
Praja, W. N., Malihah, E., Budimansyah, D., & Masyitoh, I. S. (2020). Kuta: Internalizing Local Wisdom Values in School Habits Able to Improve Student Character to be More Civilized . 418 (Acec 2019), 402–408. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.076
Prencipe, A., & Helwig, C. C. (2002). The development of reasoning about the teaching of values in school and family contexts. Child Development , 73 (3), 841–856. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00442
Print, M. (2000). Curriculum Policy, Values and Changes in Civics Education in Australia. Asia Pacific Journal of Education , 20 (1), 21–35. https://doi.org/10.1080/0218879000200103

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Raihani. (2008). An Indonesian model of successful school leadership. Journal of Educational Administration , 46 (4), 481–496. https://doi.org/10.1108/09578230810882018
Romanus Cessario, O. P. (2008). The moral virtues and theological ethics . University of Notre Dame Pess.
Sahin,  C.  (2015).  Determination  of  tendencies  of  secondary  school  students  to  tolerance  and variables  affecting  their  tendencies  to  tolerance. Anthropologist , 20 (3),  599–615. https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891764
Sankar,  Y.  (2004).  Education  in  Crisis:  A  Value-Based  Model  of  Education  Provides  Some Guidance. Interchange , 35 (1), 127–151. https://doi.org/10.1023/b:inch.0000039023.98390.88
Sanusi, S., Yusuf, R., Maimun, & Bahri, S. (2021). Promoting Character Values At Dayah in Aceh. Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020 ), 524(Icce 2020), 51–57. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.007
Senturk, L., & Aktas, E. (2015). Comparison of Turkish language textbooks for natives in Turkey and in Romania according to value education. Journal of Values Education , 13, 215-243.
Stocker,  L.,  &  Toomey,  R.  (2009). Values  Education  and  Quality  Teaching .  Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9962-5
Sulaiman  (2017). Metodologi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam .  Banda  Aceh:  Yayasan PeNa.
Sulaiman,  Yusnaini,  S.,  Jabaliah,  Masrizal,  &  Syabuddin.  (2020).  Implementation  of  qanun islamic  education  as  local  wisdom  based  on  aliyah´s  curriculum. Utopia  y  Praxis Latinoamericana , 25 (Extra 2), 40–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.3808679
Sutiyono. (2013). Penerapan Pendidikan Budi Pekerti Sebagai Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah:  Sebuah  Fenomena  Dan  Realitas. Jurnal  Pendidikan  Karakter , 0 (3),  309–320. https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.2753
Tanyi, R. A. (2002). Towards clarification of the meaning of spirituality. Journal of advanced nursing , 39 (5), 500-509.
Taplin, M. (2002). Can we, should we, and do we integrate values education into adult distance education? Opinions of stakeholders at the open university of Hong Kong. International Journal of Lifelong Education , 21 (2), 142–161. https://doi.org/10.1080/02601370110111709
Tatto, M. T., Arellano, L. A., Uribe, M. T., Varela, A. L., & Rodriguez, M. (2001). Examining Mexico’s values education in a globally dynamic context. Journal of Moral Education , 30 (2), 173–198. https://doi.org/10.1080/03057240120061405
Ülavere, P., & Veisson, M. (2015). Values and Values Education in Estonian Preschool Child Care Institutions. Journal of teacher education for sustainability , 17 (2), 108-124.
Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum … , 5 (April).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Waite,  S.  (2011).  Teaching  and  learning  outside  the  classroom:  Personal  values,  alternative pedagogies and standards. Education 3–13 , 39 (1), 65-82. https://doi.org/10.1080/03004270903206141
Yildirim, B. I., & Dilmac, B. (2015). Investigation of cyber victimization in terms of humanitarian values and socio-demographic variables. Journal of Values Education , 13(1), 7-40.
Yusuf, R.,  Sanusi, Razali, Maimun, Putra, I., & Fajri, I.  (2020).  Tinjauan Literasi Budaya dan Kewargaan  Siswa  SMA  Se-Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8(2), 91–99. https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.24762
Yusuf,  R.,  Sanusi,  S.,  &  Maimun,  M.  (2019).  The  actualization  of  Local  Wisdom  Values  in Strengthening  Student’s  Character. Proceeding  of  the  First  International  Graduate Conference  (IGC)  On  Innovation,  Creativity,  Digital,  &  Technopreneurship  for Sustainable  Development  in  Conjunction  with  The  6th  Roundtable  for  Indonesian Entrepreneurship Educators 2018 Universitas Syiah Kuala . https://doi.org/10.4108/eai.3- 10-2018.2284351