## TINJAUAN ATAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WONOSOBO
Aulia Rifma Sunny 1 , Eko Martanto 2
12 Politeknik API Yogyakarta auliarifma04@gmail.com dan martanto@poltekapi.ac.id

## Abstrak
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah propinsi,  seperti  telah  diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.28 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya pemungutan dilakukan oleh kantor bersama samsat. Untuk  mendukung  meningkatnya  target  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Wonosobo  Jawa  Tengah,  maka  dilaksanakan  Samsat  Keliling  untuk  menjangkau  wajib yang  berada  di  kabupaten  Wonosobo  yang  kondisi  geografis  dan  cuaca  yang  kadang menjadi  kendala  bagi  wajib  pajak  ketika  akan  melakukan  pembayaran  Pajak  kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling merupakan upaya dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan lebih menjangkau wajib pajak dan  memudahkan  wajib  pajak.  Pengoperasionalan  samsat  keliling  dapat  meningkatkan penerimaan  PKB.  Namun  tiga  tahun  terakhir  kontribusi  samsat  keliling  terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi sebab samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  mengalami  kenaikan.  Adanya  samsat  keliling  memberikan kemudahan  bagi  wajib  pajak  khususnya  untuk  wilayah-wilayah  yang  jauh  dari  samsat induk, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit hambatan baik dari internal maupun eksternal,  kendala  tersebut  seperti  adanya  kerusakan  alat,  ganggungan  jaringan online , ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak, ketidakcukupan uang dalam pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  dan  faktor  cuaca.  Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan tersebut petugas melakukan  pengecekan  alat  sebelum  ke  wilayah  operasional  samsat keliling, sosialisasi mengenai syarat, prosedur pembayaran PKB dan pengecekan besaran pajak lewat aplikasi new sakpole sosialisasi diadakan melalui kegiatan Jumat Berbagi serta ikut  serta  dalam  acara  pameran,  penempatan  armada  operasi  samsat  keliling  di  tempat yang  teduh,  diberikannya reward untuk  wajib  pajak  yang  telah  membayar  pajak, meningkatkan kualitas SDM pegawai.
Kata Kunci : Pelayanan Samsat Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor.

## PENDAHULUAN
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah provinsi  yang  berasal  dari  pajak  berdasarkan  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
adalah pajak  atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud  kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  dua  atau  lebih  beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak.
Pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dilaksanakan  oleh  instansi yang  berwenang  yaitu  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT). Pembentukan  samsat  dimaksudkan  untuk  memperlancar,  mempermudah  dan mempercepat  pelayanan  pajak  kepada  masyarakat.  Samsat  merupakan  suatu  sistem kerjasama  terpadu  antara  POLRI,  Dinas  Pendapatan Provinsi,  dan  PT  Jasa  Raharja dengan  pelayanan  yang  berbagai  macam pelayanan/pengurusan  pajak  kendaraan bermotor.  Jenis-jenis  pengurusan pajak  antara  lain  pelayanan  untuk  menerbitkan  STNK (Surat  Tanda  Nomer Kendaraan),  TNKB  (Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor),  PKB (Pajak Kendaraan  Bermotor),  BBN-KB  (Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor), serta sumbangan  6  wajib  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  (SWDKLLJ).  Melesatnya  aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat.
Banyaknya masyarakat yang mempunyai tanggungan membayar Pajak Kendaraan Bermotor  tidak  memungkinkan  jika  harus  membayar  langsung  di  samsat  induk  yang menyebabkan lamanya masyarakat menunggu untuk mendapatkan layanan tersebut dan beberapa masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari samsat setempat kadang enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal SAMSAT Kabupaten Wonosobo memberikan program layanan Samsat Keliling.
Samsat  Keliling  adalah  layanan  pengesahan  STNK,  pembayaran  PKB,  dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor dari satu tempat ke tempat lain di seluruh  kecamatan  yang  ada  di Wonosobo  biasanya  dilakukan  di  tempat-tempat  umum dan untuk mempermudah masyarakat yang berdomisili jauh dari samsat setempat. Dengan adanya fasilitas layanan yang disediakan ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor samsat  karena  membayar  pajak  kendaraan  dapat  dilakukan  melalui  Samsat  Keliling. Diharapkan dengan layanan ini masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak lagi  dikenakan  denda  maupun  sanksi  keterlambatan  membayar  pajak.  Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti mengembil topik penelitian Tinjauan atas Pelayanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  peneliti  merumuskan permasalahan yang akan disajikan dalam obyek penelitian yaitu:
1.  Apakah pelayanan samsat  keliling dapat  meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo?.
2.  Apa  hambatan-hambatan  yang  timbul  dari  pelayanan  samsat  keliling  dan  cara mengatasinya?.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  peningkatan penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Wonosobo melalui samsat keliling.
2.  Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  timbul  dari  pelayanan  Samsat  Keliling dan cara mengatasinya

## KAJIAN PUSTAKA

## Definisi dan Unsur Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  pada  Pasal  1  Ayat  1  berbunyi  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang terutang oleh orang pibadi atau badan yang bersifat memaksa berdasakan undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari  pengertian  tersebut,  pajak  sebagai  pungutan  resmi  mempunyai unsur-unsur tertentu.  Menurut  Mardiasmo  (2019)  Unsur-unsur  yang  terdapat  pada  pengertian  pajak, antara lain:
a.  Iuran dari rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang
b.  Tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  dapat  ditunjukkan  secara langsung.  Misalnya,  orang  yang  taat  membayar  pajak,  secara  tidak  langsung  akan menerima  manfaat  dalam  bentuk  seperti  rasa  aman  karena  mendapat  perlindungan negara.  Perlindungan  negara  didapatkan  karena  negara  mampu  membiayai operasional  keamanan  (baik  dari  institusi  Polri  maupun  TNI)  yang  didapat  dari  uang pajak yang dibayarkan.
c.  Pemungutan pajak diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga Negara.
d.  Berdasarkan  Undang-Undang,  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

## Fungsi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2019)  menjelaskan  bahwa  pajak  memiliki  fungsi, yaitu : a.  Fungsi  Anggaran ( budgetair )  Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b.  Fungsi Mengatur  ( Regulerend ) Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengukur  atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
1)  Minuman  keras  dikenakan  pajak  yang  tinggi  dengan  tujuan  untuk  mengurangi konsumsi minuman keras.
2)  Barang-barang  mewah  dikenakan  pajak  yang  tinggi  dengan maksud  untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c.  Fungsi Stabilitas
Dengan  adanya  pajak,  pemerintah  memiliki  dana  untuk  menjalankan  kebijakan  yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat  dikendalikan.  Hal  ini  bisa dilakukan  antara  lain  dengan  jalan  mengatur  peredaran  uang  di  masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
d.  Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  Negara  akan  digunakan  untuk  membiayai  semua kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat
membuka  kesempatan  kerja,  yang  pada  akhirnya  bisa  meningkatkan  pendapatan masyarakat.

## Pengelompokkan Pajak
Pajak  dapat  dikelompokkan  menurut  golongannya,  sifatnya,  dan  lembaga pemungutannya (Mardiasmo:2019) berikut penjabarannya: a.  Menurut Golongannya
1.  Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan 2.  Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
b.  Menurut sifatnya
1.  Pajak Subjektif  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya, dalam  arti  ini  adalah  memperhatikan  keadaan  diri  Wajib  Pajak.  Contoh  :  Pajak Penghasilan.
2.  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib  Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
c.  Menurut Lembaga Pemungutnya
1.  Pajak Pusat yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara.  Contoh  :  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
2.  Pajak Daerah, yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
a.  Pajak  Provinsi,  contoh  :  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
b.  Pajak  Kabupaten/Kota,  contoh:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, dan  Pajak Hiburan.

## Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.  Jenis  Pajak  Provinsi  terdiri  atas:  Pajak  Kendaraan  Bermotor;  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2.  Jenis  Pajak  kabupaten/kota terdiri atas:  Pajak Hotel;  Pajak Restoran;  Pajak Hiburan; Pajak  Reklame;  Pajak  Penerangan  Jalan;  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor.  Termasuk dalam  pengertian  Kendaraan  Bermotor  adalah  kendaraan bermotor  beroda  beserta
gandengannya,  yang  dioperasikan  di  semua  jenis  jalan  darat  dan  kendaraan  bermotor yang  dioperasikan  di  air  dengan  ukuran  isi  kotor  GT  5  (lima Gross  Tonnage )  sampai dengan  GT  7  (tujuh Gross Tonnage ).  Yang  menjadi landasan hukum Pajak  Kendaraan Bermotor yaitu
1.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2.  Perarturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak  yang  Dipungut Berdasarkan  Penetapan  Kepala  Daerah  atau  Dibayar  Sendiri  oleh  Wajib  Pajak (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
3.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembara Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
4.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21).

## Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor  adalah orang pribadi atau badan  yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  menurut Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor yang dikecualikan adalah:
1.  Kereta api;
2.  Kendaraan  bermotor  yang  semata-mata  digunakan  untuk  keperluan  pertahanan  dan keamanan negara;
3.  Kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan  lembaga-lembaga  internasional  yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4.  Objek  Pajak  lainnya  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah.  Objek  pajak  lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
a.  Kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  pabrikan  atau  importir  yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
b.  Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita;
c.  Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  orang pribadi,  Badan  atau  Instansi  Pemerintah  yang  memiliki  kendaraan  bermotor.  Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
1.  Untuk  orang  pribadi  adalah  orang  yang  bersangkutan,  kuasanya  dan/atau  ahli warisnya;
2.  Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya;
3.  Untuk  Instansi  Pemerintah  adalah  pejabat  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna anggaran.

## Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil  perkalian  dari  Nilai  Jual  Kendaraan  Bermotor  (NJKB)  dan  bobot.  Khusus  untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat- alat besar maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJKB.
NJKB  adalah  Nilai  Jual  Kendaraan  Bermotor  yang  berlaku  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  21  Tahun  2011  yang  ditentukan  berdasarkan harga  pasaran  umum  atas  suatu  kendaraan  bermotor  pada  minggu  pertama  Bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

## Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
1.  1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
2.  1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3.  0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
4.  0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Untuk kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan roda
4 (empat) pada kepemilikan kedua dan seterusnya yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif sebagai berikut :
1.  Kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
2.  Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
3.  Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
4.  Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen)

## Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Besaran  pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan tarif pajak PKB dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP didapatkan dari hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Maka berlaku rumus :

## Samsat Keliling
Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik  kendaraan/wajib  pajak  yang  jauh  dari  pusat  pelayanan  samsat  induk.  Tujuan samsat  keliling  adalah  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik,  khususnya  pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Manfaat Pelayanan Samsat Keliling :

## PKB terutang = Tarif PKB x DPP
= Tarif PKB x (NJKB x Bobot)
a.  Memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  (Wajib  Pajak)  dalam  pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Santunan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu-lintas (SWDKLL).
b.  Mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  wajib  wajak  yang  berdomisili  jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

## Pengertian Kontribusi
Kontribusi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu contribute,  contribution, maknanya adalah  keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri  maupun  sumbangan.  Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan kepada suatu perkumpulan. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama- sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama.
Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Adapun hal yang bersifat  materi  misalnya  individu  memberikan  modal  usaha  demi  kebaikan  bersama, sedangkan yang bersifat tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian  memberikan  dampak  baik  positif  ataupun  negatif  bagi  pihak  lain  seperti  kita membantu  orang  lain  yang  membutuhkan.  Kontribusi  dapat  diberikan  dalam  berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.
Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Kontribusi = penerimaan samsat keliling

## Total penerimaan PKB

## METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan Laporan Tugas  Akhir  ini penulis  melakukan pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :
1.  Metode Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan  melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan oleh penulis  dengan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pegawai  SAMSAT.  Dalam  ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Joko Sulastomo, S.E selaku pegawai sub bidang  pajak  kendaraan  bermotor,  wawancara  dilakukan  di  Kantor  Unit  Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Wonosobo selama penulis  melakukan  On  The  Job  Training  pada  periode  bulan  Oktober  2020  sampai bulan Desember 2020.
2.  Metode Studi Pustaka
Studi  Pustaka  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  diarahkan  kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto- foto,  gambar,  maupun  dokumen  elektronik  yang  dapat  mendukung  dalam  proses penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui website resminya yaitu https://bapenda.jatengprov.go.id

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pembayaran PKB melalui Samsat Keliling
Samsat Keliling merupakan layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan pengesahan STNK satu tahunan yang dilakukan dengan cara menjemput bola yaitu mendatangi wajib pajak  yang  jauh  dari  pusat  pelayanan  Samsat.  Pelayanan  ini  bermanfaat  untuk memberikan kemudahan masyarakat / wajib pajak dalam peengurusan pengesahan STNK setiap  tahun,  pembayaran  PKB  dan  SWDKLLJ  serta  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat / wajib pajak sehingga mengurangi biaya.
Samsat  keliling  beroperasi  selama  enam  hari  dalam  satu  minggu,  dengan menggunakan  armada  mobil  APV.  Biasanya  beroperasi  di kecamatan-kecamatan  yang jauh  dari  samsat  induk.  Berikut  adalah  jadwal  pelaksanaan  layanan  samsat  keliling  di Kabupaten Wonosobo. Sebagai tambahan jadwal berikut bisa saja berubah jika petugas mendapatkan kendala teknis atau alam.

## Program Samsat Keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  salah  satu  unsur  Pendapatan Aset  Daerah dari sektor perpajakan, dan Samsat Keliling adalah salah satu layanan dalam pemungutan pajak  kendaraan  bermotor.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar  peran  Samsat  Keliling dalam  meningkatkan  penerimaan  PKB,  hal  itu  dapat  ditinjau  dari  laju  pertumbuhan  dan kontribusi  program  Samsat  Keliling  terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan  bemotor  di Kabupaten Wonosobo.
Laju  Pertumbuhan  Penerimaan  PKB  pada  Program  Samsat  Keliling  untuk mengetahui  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  samsat  keliling  di  Kabupaten Wonosobo, maka analisis data yang digunakan berupa laju pertumbuhan, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya pertumbuhan sebagai berikut:
GR = Tn – T(n – 1 )
T ( n – 1 ) Keterangan : GR : Laju Pertumbuhan Pertahun Tn : Penerimaan Kas Tahun Tertentu T (n-1) : Penerimaan Kas Tahun Berikutnya
Jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Samsat  Keliling  di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018-2020 sebagai berikut :
Tabel 1 Penerimaan PKB pada Samsat Keliling Th. 2018-2020
Tahun Penerimaan PKB Samsat Keliling (Rp) Selisih (Tn-T(n-1) 2018 9.429.627.725 - 2019 8.420.169.100 -1.009.458.625 2020 8.818.994.475 398.825.375
Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan  perhitungan  dengan  rumus  laju  pertumbuhan  data  penerimaan  pajak kendaraan bermotor di layanan samsat keliling Kabupaten Wonosobo selama periode 2018 sampai dengan  2020, maka dapat diketahui pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
Tabel 2 Pertumbuhan Penerimaan PKB pada Samsat Keliling Th.2018-2020

## Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo
Grafik 1 Penerimaan PKB Samsat Keliling Tahun 2018-2020
Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  di  atas  menunjukkan  laju  pertumbuhan  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  pada  Samsat  Keliling  Kabupaten  Wonosobo  dari  tahun  2018 sampai  dengan  tahun  2020  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2019  penerimaan  samsat keliling  mengalami  penurunan  sebesar  Rp.1.009.458.625  turun  10,7%,  sedangkan  pada tahun  2020  penerimaan  samsat  keliling  mengalami  kenaikan Rp.  398.825.375  atau naik sebesar 4,7%.

## Kontribusi  Samsat  Keliling  terhadap  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kabupaten Wonosobo
Untuk  menghitung  besarnya  kontribusi  Penerimaan  PKB  samsat  keliling  terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus:
Tahun Penerimaan PKB Samsat Keliling (Rp) Laju Pertumbuhan 2018 9.429.627.725 - 2019 8.420.169.100 -10,7% 2020 8.818.994.475 4,7%

## Grafik Penerimaan PKB Tahun 2018-2020
10.000.000.000 9.500.000.000 9.000.000.000 8.500.000.000 8.000.000.000 7.500.000.000 2018
2019 Tahun 2020 Peneri maa n
Dari  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  kontribusi  penerimaan  samsat  keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu:
Tabel 3 Kontribusi Samsat Keliling terhadap Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020
TAHUN SAMSAT KELILING (Rp) TOTAL PKB (Rp)  KONTRIBUSI (%) 2018 9.429.627.100 66.069.975.725 14,7% 2019 8.420.169.100 69.037.126.000 12,2% 2020 8.818.994.475 69.475.241.475 12,69%

## Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo
Grafik 2 Kontribusi Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020
Sumber: UPPD Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  Samsat Keliling  terhadap  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2018-2020 mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2018,  kontribusi  Samsat  Keliling  terhadap  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  sebesar  14,7%  dengan  jumlah  penerimaan  samsat keliling  sebesar  Rp.9.429.627.100  dan  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebesar Rp.66.069.975.725.
Kontribusi  yang  diberikan  samsat  keliling  terhadap  penerimaan pajak  kendaraan bermotor  pada  tahun  2019  mengalami  penurunan  menjadi  12,2%  dengan  jumlah

## Kontribusi Samsat Keliling
20,00% 15,00% 14,70% 10,00% 5,00% 0,00% 12,20% 12,69%
2018 2019 2020 Tahun kontribusi
penerimaan samsat keliling sebanyak Rp.8.420.169.100 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor  sebanyak Rp.69.037.126.000.  Meskipun  kontribusi  samsat  keliling  mengalami penurunan tetapi total penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebab samsat  keliling  hanya  bisa  melakukan  pembayaran  pajak  Tahunan  saja  sehingga  wajib pajak yang akan membayar pajak  lima tahunan harus mendatangi Samsat Induk.
Beda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 kontribusi samsat keliling terhadap penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  mengalami  kenaikan  menjadi  12,69%  dengan penerimaan samsat keliling sebesar Rp.8.818.994.475 dan penerimaan pajak kendaraan bemotor sebesar Rp.69.475.241.475.
Dengan  dasar  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontribusi  samsat  keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akan  tetapi  adanya  Samsat  Keliling  dapat  menambah  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor terlihat dari penerimaan  pajak kendaraan  bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

## Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam  pengoperasionalan Samsat Keliling dan upaya untuk mengatasinya.
Dalam pengoperasionalan samsat keliling kadang  terdapat beberapa hambatan atau kendala, hambatan tersebut baik berasal dari internal maupun eksternal antara lain adalah:
a.  Kerusakan alat dan perlengkapan
Alat yang sering mengalami kerusakan adalah printer, hal ini mengharuskan petugas untuk  memperbaikinya  terlebih  dahulu,  agar  pelayanan  berjalan  dengan  baik  yang berdampak wajib pajak harus menunggu sedikit lebih lama lagi.
b.  Gangguan jaringan online
Adanya gangguan jaringan saat pengoperasionalan samsat keliling yaitu internet yang kadang  tidak  bisa  diakses  atau  tersambung  dapat  menghambat  pelayanan  sebab samsat  keliling  melayani  dengan  sistem online .  Gangguan  ini  bisa  disebabkan  oleh beberapa faktor seperti server atau faktor alam. Apabila gangguan ini sedang terjadi, maka  pelayanan  pembayaran  PKB  terpaksa  dihentikan  atau  menunggu  sampai jaringan dapat tersambung lagi.
c.  Ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak
Terkadang  ada  beberapa  wajib  pajak  yang  datang  dengan  syarat-syarat  kurang lengkap  atau  tidak  sesuai  seperti  membawa  kartu  identitas  yang  tidak  sama  dengan surat tanda nomor  kendaraan (STNK) salah satu sebab kelalaian tersebut adalah wajib pajak  enggan  melakukan  proses  balik  nama.  Hal  ini  dapat  merugikan  wajib  pajak karena  harus  mengambil  syarat-syarat  tersebut  dan  kembali  lagi  untuk  melakukan pembayaran  yang  mana  memerlukan  waktu  lebih  lama  dan  terkendala  dalam pembayaran pajak.
d.  Ketidakcukupan uang dalam pembayaran PKB
Terkadang  ada  wajib  pajak  yang  tidak  membawa  cukup  uang  untuk melakukan pembayaran  pajak,  sebab  mereka  hanya  membawa  uang  sebesar  pajak  yang tercantum  di notice STNK.  Hal  ini  karena  mereka  tidak  menyadari  keterlambatan pembayaran pajak sehingga tidak tahu jika terkena denda.
e.  Cuaca
Samsat  keliling  yang  beroperasi  di  luar  ruangan  menjadikan  faktor  cuaca  sangat berpengaruh jika cuaca sedang hujan ataupun panas akan mengurangi kenyamanan wajib pajak dalam mengantri pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Dalam  usaha  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  Samsat Wonosobo  melakukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling antara lain:
a.  Melakukan  pemeriksaan  dan  mengecek  alat  serta  perlengkapan  lebih  teliti  lagi  dan memastikan  bahwa  semua  alat  serta  perlengkapan  dalam kondisi  baik  dan  siap digunakan sebelum berangkat  ke  wilayah operasi samsat keliling.
b.  Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pajak,  persyaratan yang  harus  dibawa  dalam  pembayaran  pajak,  pentingnya  balik  nama  kendaraan bermotor  dan  mengenai  denda  keterlambatan  Samsat  melakukan  sosialisasi  dan penyuluhan  ke  warga  melalui  acara  Jumat  Berbagi  dimana  pegawai  Samsat  akan membagikan  sarapan  ke  masyarakat  di  tempat-tempat  umum  sekaligus  sosialisasi dan membuka stand di acara pameran yang diadakan daerah.
c.  Pengecekan  pajak  kendaraan  bermotor  melalui  aplikasi new  sakpole sehingga  wajib pajak  dapat  mengetahui  besarnya  pajak  kendaraan  bermotor  yang  harus  dibayar. Adanya  layanan  ini  wajib  pajak  akan  terbantu  untuk  mempersiapkan  dana pembayaran pajak kendaraan bermotor.
d.  Operasi  samsat  keliling  yang  dilakukan  di  luar  ruangan  maka  sangat  bergantung dengan  cuaca.  Oleh  karena  itu  untuk  menangani  masalah  tersebut  petugas  sebisa mungkin  memilih  tempat  yang  teduh  dan  menata  kursi  agar  wajib  pajak  merasa nyaman.
e.  Agar  masyarakat  lebih  patuh  membayar  pajak  tepat  waktu,  maka  diadakan  razia terpadu  PKB/BBN-KB  khususnya  kendaraan  bermotor  yang  habis  masa  berlakunya sehingga masyarakat merasa jera.
f.  Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (pegawai)  dilakukan  dengan menerapkan  standarisasi  waktu  pelayanan.  Sehingga  proses  pelayanan  dapat dilakukan secara teliti, tepat dan cepat.
g.  Untuk menarik masyarakat membayar pajak diadakannya Gebyar Hadiah dimana wajib pajak  akan  mendapat  kupon  undian  setelah  membayar  pajak  dan  berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  pembahasan  yang  telah  disampaikan  maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling merupakan upaya  dalam  meningkatkan  penerimaan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor, dengan lebih menjangkau wajib pajak dan memudahkan wajib pajak. Pengoperasionalan samsat keliling dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun tiga tahun  terakhir  kontribusi  samsat  keliling  terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor mengalami fluktuasi sebab samsat keliling hanya melayani pembayaran PKB
dan  pengesahan  STNK  tahunan.  Meskipun  begitu  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor mengalami kenaikan.
2.  Adanya  samsat  keliling  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  khususnya  untuk wilayah-wilayah yang jauh dari samsat induk, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit hambatan baik dari internal maupun eksternal, kendala tersebut seperti adanya kerusakan alat, ganggungan jaringan online , ketidaksesuaian syarat yang dibawa wajib pajak, ketidakcukupan uang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor cuaca.  Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  petugas  melakukan pengecekan  alat  sebelum  ke  wilayah  operasional  samsat  keliling,  sosialisasi mengenai  syarat,  prosedur  pembayaran  PKB  dan  pengecekan  besaran  pajak  lewat aplikasi new  sakpole sosialisasi  diadakan  melalui  kegiatan  Jumat  Berbagi  serta  ikut serta  dalam  acara  pameran,  penempatan  armada  operasi  samsat  keliling  di  tempat yang  teduh,  diberikannya reward untuk  wajib  pajak  yang  telah  membayar  pajak, meningkatkan kualitas SDM pegawai.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  pada  bab  sebelumnya  yang berhubungan  dengan  program  samsat  keliling  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Wonosobo  serta  memperhatikan  kesimpulan  yang diperoleh, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1.  Untuk  mengoptimalkan  pelayanan  yang  terhambat  jaringan  bisa  menggunakan provider kartu perdana lain yang lebih kuat sehingga wajib pajak tidak menunggu lama.
2.  Sebaiknya  SAMSAT  dan  UPPD  meningkatkan  sosialisasi  tentang  pajak kendaraan bermotor lebih detail dan intensif lagi baik melalui media cetak (koran, pamflet, brosur dll) maupun media sosial baik instagram, twitter, facebook , youtube dengan membuat konten  yang  menarik.  Sehingga  wajib  pajak  lebih  sadar  dan  memahami  prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
https://bapenda.jatengprov.go.id Mardiasmo.(2019). Perpajakan .Yogyakarta:Penerbit Andi Narwanti,Sri.(2018). Perpajakan .Yogyakarta:Istana Media.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  25  Tahun  2018  tentang Organisasi  dan Tata Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah Provinsi  Jawa Tengah.
Sumarsan,Thomas.(2017). Perpajakan  Indonesia  Pedoman  Perpajakan  yang Lengkap berdasarkan UU terbaru .Jakarta:Penerbit Indeks
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah