Muhammad Ilman Nafian / Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.333 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg)

## Muhammad Ilman Nafian
Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia Email: nafian02@gmail.com

## Article Information
Submitted: 29 Januari 2024 Accepted: 15 Februari 2024 Online  Publish: 15 Februari 2024

## Abstrak
Perkembangan  zaman  yang  begitu  cepat  membuat  kebutuhan  juga  semakin banyak,  hal  demikian  berdampak  dengan  sistem  perdagangan  dalam  masyarakat, tidak  hanya  menggunakan  sistem  jual  beli  konvensional  tetapi  masyarakat  sudah banyak  menggunakan  sistem  dagang e-commerce .  Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  serta  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  penipuan  dalam  suatu  transaksi  jual  beli  secara  online  atau e- commerce serta  untuk  menganalisis  hambatan  beserta  solusi  dalam  proses perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  dalam  suatu transaksi  jual  beli  secara  online  atau e-commerce .  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penedekatan  yuridis  normatif.  Speksifikasi penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Sumber  data  yang  adalah  data  sukunder,  primer, dan  tersier.  Alat  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  kepustakaan.  Teknik  analisa data  yang  digunakan  adalah  analisa  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah perlindungan  hukum  terhadap  korban  pengguna  e-commerce  dengan  menegakkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi Eletronik dan regulasi terkait dengan  jual  beli  secara  online  ( e-commerce) serta  pelaksanaan  perlindungan korban  tindak  pidana  dalam  jual  beli online  (e-  commerce) didukung  dengan melibatkan bebrapa pihak seperti pemerintah, serta para pihak penegak hukum agar dapat  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang  mengalami  kerugian dalam jual beli online (e-commerce).
Kata Kunci : Transaksi Elektronik, Penipuan, Perlindungan Hukum

## Abstract
The development of the times is so fast that the need is also increasing, this has an impact on the trading system in society, not only using conventional buying  and  selling  systems  but  people  already  using  e-commerce  trading systems.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  examine  legal protection  for  victims  of  criminal  acts  of  fraud  in  an  online  buying  and selling  transaction  or  e-commerce  as  well  as  to  analyze  obstacles  and solutions in the legal protection process against victims of criminal acts of fraud  in  an  online  buying  and  selling  transaction  or  e-  commerce.  The approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification  of  this  research  is  descriptive.  The  data  sources  are secondary,  primary,  and  tertiary  data.  The  data  collection  tool  is  library research.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  analysis.  The results of this study are legal protection for victims of e-commerce users by enforcing  Law  no.  11  of  2008  concerning  Electronic  transactions  and regulations  related  to  online  buying  and  selling  (e-commerce)  as  well  as the  implementation  of  the  protection  of  victims  of  criminal  acts  in  online buying  and  selling  (e-commerce)  supported  by  involving  several  parties
such  as  the  government,  as  well  as  law  enforcement  parties  in  order  to provide  services  to  people  who  experience  losses  in  buying  and  selling online (e-commerce).
Keywords: Electronic Transactions, Fraud, Legal Protection

## Pendahuluan
Tugas  inovasi  data  serta  korespondensi  di  era  globalisasi  telah  menempatkannya  pada posisi  yang  sangat  penting  karena  menghadirkan  dunia  tanpa  batas,  jarak,  realitas,  yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektivitas. Kehidupan masyarakat telah berubah, cara  hidup  baru  telah  muncul  selaku  akibat  dari  globalisasi  serta  penggunaan  teknologi informasi  serta  komunikasi,  serta  sosial,  ekonomi,  budaya,  pertahanan,  keamanan,  serta penegakan  hukum  semuanya  telah  berubah.  Inovasi  data  serta  korespondensi  saat  ini  telah dipakai dalam aktivitas publik masyarakat, serta telah memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk  bidang  otoritas  publik,  bidang  bisnis,  perbankan,  pelatihan,  kesejahteraan,  serta kehidupan individu. Selain memberikan manfaat, teknologi informasi serta komunikasi juga memberikan  peluang  terjadinya  kejahatan  baru  (cybercrime)  sehingga  memerlukan  upaya pengamanan (Sunarso, 2009).
Di  era  globalisasi,  pemanfaatan  media  komunikasi  penyiaran  serta  inovasi  data mempunyai  peran  penting  dalam  mendukung  jalannya  transaksi  secara  umum  serta memperlancar perdagangan pada khususnya. Perkembangan inovasi komunikasi media serta inovasi  data  dimulai  dengan  pengembangan  inovasi  kerangka  data  dalam  rangka  perpaduan inovasi  korespondensi  dengan  inovasi  PC,  yang  disebut  administrasi  Sistem  Interkoneksi maupun  disingkat Web,  yang  dapat  diartikan  selaku  organisasi  PC  yang  mendunia.  maupun jaringan PC dalam skala global serta keseluruhan (Barkatullah, 2017).
Teknologi  informasi  telah  berhasil  “membangun  suatu  kebiasaan  baru  di  suatu masyarakat  global  yang  mempengaruhi  pola  kebutuhan  hidup  masyarakat  di  bidang  sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni  saling  bertemu  di  dalam  dunia  virtual,  karena  hal  tersebut  diyakini  dapat mempermudah  transaksi,  lebih  menghemat  waktu,  biaya  dan  tak  terbatas  oleh  ruang  dan waktu.  Namun  demikian,  perkembangan  positif  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  informasi juga  dibarengi  dengan  aspek  negatif  yang  melekat  padanya”  yakni  dengan  berkembangnya pelanggaran-pelanggaran baru yang sangat kompleks disertai dengan metodologi umum yang benar-benar  baru.  Meningkatnya  perilaku  buruk  melalui  media  berbasis  internet,  yang tentunya  biasa  kita  sebut  dengan  cybercrime,  yakni  sebuah  pengamanan  yang  saat  ini  tidak bisa dipisahkan dari masa pernyataan-pernyataan saya. Sebuah ruang, wilayah, maupun zona yang  tidak  ada  serta  virtual  bagi  setiap  orang  untuk  melangsungkan  praktik-praktik  yang seharusnya dapat dilakukan dalam aktivitas umum secara keliru. Setiap orang boleh memberi, mengapresiasi  pengalihan,  serta  mengakses  apa  pun  yang  dapat  memberi  manfaat  serta kesenangan (Wahid, 2005).
Gagasan  pemerasan  (bedrod)  yang  terdapat  dalam  Pasal  378  KUHP  yakni  perbuatan curang  maupun  pelanggaran,  yang  bila  diabaikan  akan  mengakibatkan  penahanan.  Masih terdapat  perbedaan  anggapan  serta  implikasi  guna  istilah  delik,  Leden  Marpaung  memberi istilah  delik  maupun  “strafbaar  feit”  (Belanda),  “delictum”  (Latin),  “criminal  demonstrasi” (Inggris) yang mengandung arti kegiatan yang dibatasi oleh pedoman yang sah. pidana, serta siapa pun yang melanggarnya akan mendapat hukuman (Marpaung, 2005).
Selain  penipuan  yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  tersebut,  dalam  transaksi  jual- beli online ,  penipuan  yang  dapat  terjadi  melalui  transaksi  jual-  beli online ini  juga  dapat berupa  hal-hal  seperti  tidak  dikirimnya  barang  setelah  dilakukan  pembayaran,  barang  yang tidak  sesuai,  ataupun  hal-hal  lain  yang  mana  pada  dasarnya  tindakan  tersebut  merugikan
pembeli  dan  tidak  ada  tanggungjawab  dari  pihak  penjual.  Perlu  diketahui  juga  sebelumnya bilamana  Perdagangan  elektronik,  juga  disingkat  E-commerce,  mengacu  pada  transaksi online yang melibatkan pembelian serta penjualan barang serta jasa. Bisnis Elektronik yakni suatu proses penyampaian, pembelian, penjualan, promosi tenaga kerja serta produk melalui sistem elektronik, misalnya ponsel serta PC, khususnya organisasi web. Bisnis internet dapat mencakup perpindahan aset elektronik, perdagangan informasi elektronik, sistem administrasi pendukung keuangan robot, serta sistem pengumpulan informasi mekanis.
E-commerce yakni kontak pertukaran antara penjual serta pembeli yang memanfaatkan web,  di  mana  kerangka  pesanan,  pengiriman,  serta  angsuran  disampaikan  melalui  web. Kehadiran  bisnis  internet  menjadi  salah  satu  pilihan  bisnis  yang  sangat  menggembirakan untuk  dilakukan  saat  ini,  karena  bisnis  online  memberikan  banyak  kemudahan  bagi  kedua pelakunya, yakni penjual (dealer) serta pembeli (purchaser) dalam melangsungkan pertukaran barang.  meskipun  faktanya  pertemuan  tersebut  berada  di  dua  alam  semesta  yang  berbeda.  . Dalam  bisnis  online,  setiap  pertukaran  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  terlibat  (dealer serta  pembeli)  tidak  memerlukan  pertemuan  langsung  maupun  jarak  dekat  untuk menyelesaikan diskusi.
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menegaskan  demikian.  Indonesia  yakni  negara  regulasi. Pengaturan-pengaturan  ini  menjadi  alasan  bagi  jalannya  isu-isu  legislasi  yang  sah  dalam kemajuan peraturan publik negara untuk terus-menerus menawarkan bantuan-bantuan publik, sehingga  hingga  saat  ini  masyarakat  bergantung  pada  “seluruh  negara”  selaku  aturan solidaritas  rakyat.  seluruh  negara  Indonesia.  Selain  itu,  kata  safeguard  juga  mengandung standar rasa aman yang sah bagi setiap individu Indonesia, sehingga negara turut serta dalam upaya untuk mengangkat martabat manusia selaku salah satu jenis rasa aman yang sah. Pasal- pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dapat dikaitkan dengan pasal ini.
Pentingnya  kebijakan  hukum  pidana  untuk  melindungi  pembeli  transaksi  e-commerce dari penipuan kriminal yakni topik yang menarik untuk diselidiki. Sifat unik pertukaran bisnis online  ini  menempatkan  pembeli  pada  posisi  negosiasi  yang  lemah  sehingga  tidak  berdaya menghadapi  berbagai  pelanggaran  prinsip-prinsip  yang  ditentukan  dalam  Peraturan  No.  8 Tahun 1999 atas Keamanan Pembeli. Agar pembeli benar-benar terlindungi, hak-hak pembeli selakumana tercantum dalam Peraturan Keamanan Pembeli harus dipenuhi oleh pelaku bisnis sehingga  pelanggan  terlindungi  dari  berbagai  bagian  kemalangan,  misalnya  demonstrasi kriminal atas representasi keliru dalam perdagangan berbasis web.
Regulasi positif Indonesia yang mengarah pada kejahatan online (cybercrime) tertuang dalam Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Peraturan No. 11 Tahun 2008 atas ITE.  Penting  untuk  diketahui  kalau  di  bawah  pengawasan  ketat  Peraturan  ITE  yang dijalankan,  pedoman  hukum  yang  paling sering  dipakai  ketika  kejahatan  dunia maya  terjadi yakni  prinsip-prinsip  hukum  positif  (KUHP  serta  KUHAP).  Untuk  menguraikan  kejahatan siber  dalam  kaitannya  dengan  regulasi  positif,  terlebih  dahulu  cetak  biru  komponen  pidana selakumana diatur dalam KUHP, disertai gambar yang menunjukkan keadaan kerangka data. Kesalahan penyajian yang dilakukan secara online diatur secara tegas dalam Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Peraturan 11 Tahun 2008 atas ITE.
Kurangnya  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  memerangi  kejahatan  dunia  maya, serta  kekhawatiran  para  korban  penipuan  jual  beli  online  yang  melaporkan  kepada  penegak hukum,  yakni  beberapa  faktor  yang  berkontribusi  guna  peningkatan  jumlah  kejahatan  dunia maya di Indonesia.
Peraturan  ITE  meskipun  tidak  secara  tegas  menegaskan  adanya  tindak  pidana demonstrasi  yang menyesatkan,  namun  tentunya  memuat  komponen-komponen  yang  secara praktis setara dengan pidana demonstrasi pungli yang pada umumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada akhirnya suatu demonstrasi dapat ditolak dengan pidana jika memenuhi unsur-
unsur  tindak  pidana)  yang  menjadi  norma  maupun  alasan  untuk  mengatakan  kalau demonstrasi  itu  yakni  perbuatan  curang.  Bisa  dikatakan  kalau  Peraturan  ITE  masih  sangat cacat maupun belum jelas untuk dijadikan rujukan penting dalam demonstrasi pungli, hal ini karena demonstrasi misrepresentasi itu sendiri mempunyai struktur yang berbeda-beda dalam melangsungkan perbuatan salah maupun cakupan luasnya. kemampuan dari arti spamming itu sendiri.
Pasal  378  KUHP  mengatur  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  menolong  diri  sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama maupun kebangsawanan yang menyesatkan, dengan  tipu  muslihat  maupun  dengan  menipu  menyerahkan  sesuatu  yang  sangat  berharga kepadanya,  maka  bahayanya  melangsungkan  demonstrasi  yang  menyesatkan  yakni  berhak mendapatkan  hukuman  paling  lama  4  (empat)  tahun.  .  UU  No.  11  Tahun  2008  atas  ITE mengatur  tindak  pidana  yang  melibatkan  ITE.  UU  No.  19 Tahun  2016  atas  Perubahan  Atas UU ITE Tahun 2008 yang kemudian disebut Perubahan atas UU ITE pun menyusul. Regulasi ITE  tidak  secara  eksplisit  mengandung  makna  misrepresentasi,  hal  ini  terlihat  dari  masih minimnya pemanfaatan anjuran 'pungli' dalam pasal-pasalnya. Ketentuan mengenai larangan menyebarkan  berita  palsu  yang  merugikan  konsumen  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  yang pada  umumnya  akan  sangat  dekat  dengan  unsur  pidana  demonstrasi  menyesatkan  serta jaminan konsumen.

## Metode Penelitian
Teknik  yang  dipakai  dalam  penelusuran  ini  yakni  pemeriksaan  sah  yang  mengatur maupun  biasa  disebut  pemeriksaan  sah  doktrinal,  yakni  pengkajian  yang  dilakukan  dengan melihat  bahan  pustaka  maupun  keterangan  pilihan  yang  terdiri  dari  bahan  sah  penting  serta bahan sah tambahan dengan memperhatikan peraturan selaku suatu standar. Disebutkan Peter Mahmud  Marzuki,  segala  eksplorasi  terkait  regulasi  (ujian  hukum)  selalu  dilakukan standarisasi (Marzuki, 2017). Gagasan eksplorasi yang dilakukan peneliti dalam pemeriksaan hukum  ini  bersifat  preskriptif  serta  diterapkan.  Sehingga  rencananya  akan  memberikan sanggahan  atas  konsekuensi  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan.  Demikian  pula  mengingat ilmu yang sah yakni ilmu terapan, maka eksplorasi yang halal dalam struktur latihan skolastik serta latihan fungsional hendaknya dituangkan dengan etika.
Sebuah metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan serta kegunaan yang jelas.  Pencipta  membutuhkan  informasi  yang  tepat.  Metode  yang  dipakai  dalam  pengkajian ini yakni metode yuridis normatif sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan serta  memenuhi  syarat  kuantitas  serta  kualitas.  Metodologi  yuridis  pembakuan  yakni metodologi  yang  mengacu  pada  peraturan  serta  pedoman  yang  relevan.  Penulisan  yang dipakai  menggunakan  Crook  Code,  Peraturan  No.  11  Tahun  2008  atas  UU  ITE  serta Peraturan  No.  8  Tahun  1999  atas  Keamanan  Pembeli.  Strategi  pemeriksaan  informasi  yang diharapkan  dalam  eksplorasi  ini  yakni  teknik  subjektif.  Penelusuran  informasi  dilakukan secara  subyektif,  ekstensif,  serta  menyeluruh,  artinya  informasi  tersebut  akan  diperiksa dengan mempertimbangkan peraturan yang ada serta bersifat material.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

## Batas Pembeda Penipuan dan Wanprestasi
Batas  Pembeda  antara  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan.  Memutuskan  batas- batas  antara  salah  tafsir  serta  ingkar  janji  memang  sulit,  memerlukan  pemeriksaan  serta pengkajian secara yuridis serta pembuktian guna kenyataan-kenyataan sah yang ada, dengan
tujuan  agar  kita  dapat  mengetahui  batas-batas  suatu  demonstrasi  yang  dapat  dipilah  selaku demonstrasi  “pemerasan”  dalam  ruang  peraturan  pidana,  serta  perbuatan  mana  yang  yakni “kesalahan”  dalam  wilayah  peraturan  umum.  Peraturan  umum  mengatur  kepentingan 'pribadi', sedangkan peraturan pidana mengatur kepentingan 'umum'.
Investigasi  mendalam  diperlukan  untuk  membedakan  antara  “wanprestasi”  serta “penipuan” dalam hubungan kontrak karena “karakteristik” wanprestasi serta penipuan jelas sulit  dibedakan.  Bagaimanapun  juga,  keduanya  tidak  boleh  dikacaukan,  kedua  gagasan  ini saling mempengaruhi serta saling terkait. Baik konsep penipuan maupun gagasan wanprestasi berada  di  bawah  lingkup  hukum  perdata.  Yang  sebanding  dengan  standar-standar  yang terkandung dalam suatu pengaturan hukum yakni gagasan mengenai “standar terbuka” (open permukaan) serta “standar tidak jelas” (underly standard) (Hadjon & Djatmiati, 2005).
Pernyataan yang keliru yakni tindak pidana guna properti. Tempat terjadinya kesalahan (locus  delicti)  yakni  tempat  produsen  melangsungkan  kesalahan  penyajian  tersebut,  padahal penyampaiannya  dilakukan  di  tempat  lain.  Pada  saat  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum (tempus delicti), pada saat itulah produsen melangsungkan kesalahan penyajian. Barang yang diserahkan  bisa  saja  ada  pada  penciptanya  sendiri,  misalnya  barang  yang  diserahkan  selaku jaminan  suatu  kewajiban  tidak  untuk  membantu  produsen.  Diskonto  piutang  tidak  perlu dilakukan melalui strategi diskonto komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Common Code. Hal  ini  juga  mencakup,  misalnya,  aktivitas  pembuat  yang  berhenti  sejenak  mencatat kilometer  (teller  kilometer)  kendaraan  sewaannya,  sehingga  pemilik  kendaraan  menghitung harga sewa yang lebih kecil dibandingkan jumlah sebenarnya.
Untuk mempunyai pilihan untuk mengetahui kapan terjadinya "wanprestasi" serta kapan terjadinya  "pemerasan"  bergantung  pada  "tujuan"  masing-masing  individu,  dalam  hal sebelum perjanjian ditutup/disetujui sejak awal, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat ini. "harapan" yang mengerikan, maka ini yakni demonstrasi "representasi yang keliru". Apabila  setelah  perjanjian  ditutup/ditandai  muncul  “ekspektasi”  buruk  seseorang,  maka  ini yakni demonstrasi “default”. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mendokumentasikan gugatan  berdasarkan  Pasal  1365  Jo.  1328  BW,  dengan  niat  penuh  untuk  membatalkan perjanjian serta memenuhi pelaksanaan serta pembayaran.
Persamaan antara wanprestasi serta misrepresentasi terletak pada hubungan hukum yang mendasar antara kedua permasalahan tersebut. Kedua hubungan kontraktual mereka menjadi dasar  hubungan  hukum  mereka.  Meskipun  demikian,  ada  perbedaan  yang  membedakan antara ingkar janji serta pemerasan. Ciri-ciri yang membedakan keduanya menunjukkan garis demarkasi  tersebut.  Penting  untuk  disadari  kalau  hal  mendasar  untuk  memahami  gagasan wanprestasi  serta  misrepresentasi  ketika  suatu  perjanjian  dibuat  maupun  ditutup  yakni serangkaian  ketidakbenaran,  transaksi  ganda,  serta  kondisi  yang  menyesatkan.  Pembedaan ingkar janji serta pemerasan terletak pada tempus delicti pada saat perjanjian ditutup/ditandai. Apabila  kemudian  (post  factum)  perjanjian  itu  ditutup,  ternyata  terdapat  transaksi  ganda, keadaan  yang  menyesatkan,  maupun  rangkaian  kata-kata  yang  tidak  benar  dari  salah  satu perkumpulan,  maka  tindakan  tersebut  yakni  ingkar  janji.  Lebih  lanjut,  advokat  Boris Tampubolon, SH menjelaskan, ada 2 (dua) penanda yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi kedua-duanya) untuk membedakan apakah suatu kasus itu wanprestasi atau penipuan dalam konteks hubungannya dengan perjanjian, yaitu soal waktu dan rangkaian katabohong.

## Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Penipuan  menurut  Pasal  378  KUHP  oleh  Moeljatno  bahwa  “barang  siapa  dengan maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  ( hoedanigheid )  palsu;  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu
kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” .
Rencana  dalam  Pasal  378  KUHP  memberi  makna  kalau  siapa  pun  yang  bermaksud membantu  diri  sendiri  maupun  orang  lain  secara  melawan  hukum  dapat  bergantung  pada perbuatan  salah  dalam  penafsiran  yang  keliru.  Menggunakan  nama  maupun  martabat  palsu, penipuan,  maupun  serangkaian  kebohongan  dengan  tujuan  menggerakkan  orang  lain  yakni metode yang secara ilegal menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu, tugas penipu dalam artikel ini yakni
1. Meyakinkan  individu  untuk  memberikan  produk,  membuat  kewajiban  maupun mendiskontokan piutang;
2. Alasan  pengaruh  yakni  untuk  membantu  diri  sendiri  maupun  orang  lain  dengan  cara beratasan dengan hukum;
3. Menggunakan:  untuk  membujuknya  dengan  nama  fiktif,  situasi,  maupun  tipu  muslihat (penipuan) maupun kebohongan yang dibuat-buat.
Demonstrasi  misrepresentasi  yang  dilakukan  oleh  pelanggar  hukum,  baik  secara tradisional  maupun  online,  pada  dasarnya  yakni  sesuatu  yang  sangat  mirip,  perbedaannya terletak  pada  cara  demonstrasi  tersebut  dilakukan,  khususnya  menggunakan  kerangka elektronik  seperti  PC,  web,  serta  perangkat  keras  komunikasi  penyiaran.  Secara  sah, pemerasan  online  juga  bisa  dilakukan.  dengan  delik  adat  yang  diatur  dalam  Kitab  UU Pelanggar  Hukum  (KUHP).  Perbuatan  curang  yang  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  dikenal selaku perbuatan pelanggar hukum yang melangsungkan kesalahan penyajian dalam struktur pokok yang biasa disebut dengan “oplichting”.
Walaupun pembentuk UU tidak memerlukan unsur pengharapan guna pelakunya untuk melangsungkan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  378  KUHP,  namun  dengan memperhatikan  syarat-syarat  perlunya  bijkomend  oogmerk  maupun  naastedoel  maupun tujuan lebih lanjut dari pelakunya untuk membantu dirinya sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, seseorang dapat menetapkan kalau demonstrasi penipuan yang menyesatkan dalam  struktur  esensialnya  yang  dikelola  dalam  Pasal  378  KUHP  yakni  opzettelijk  misdriif maupun  kesalahan  yang  seharusnya  dilakukan.  dilakukan  dengan  sengaja  (Lamintang  & Lamintang, 2009).
Pengaturan  Pasal  378  KUHP  yang  diacu  di  atas,  pemerasan  secara  curang  (dalam struktur pokoknya) mempunyai unsur-unsur yakni:
1. “Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari: ”
a. “Menggerakkan. ”
b. “Orang lain. ”
c. “Untuk menyerahkan suatu barang/benda”
d. “Untuk memberi hutang. ”
e. “Untuk menghapus piutang. ”
f. “Dengan menggunakan daya upaya seperti: ”
• “Memakai nama atau, ”
• “Martabat palsu, ”
• “Dengan tipu muslihat, dan”
• “Rangkaian kebohongan. ”
2. “Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: ”
a. “Dengan maksud, ”
b. “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan”
c. “Secara melawan hukum.”
Kekeliruan  dalam  KUHP  harus  dilihat  dari  berbagai  sisi.  Pertama-tama,  pelaku pelanggaran  secara  terang-terangan  melangsungkan  penafsiran  keliru  guna  individu.  Kedua, cara-cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat terbatas, khususnya penggunaan nama
palsu,  rasa  hormat  yang  menyesatkan,  tipu  daya,  serta  serangkaian  kepalsuan.  Pentingnya perluasan  limitatif  yakni  kalau  teknik  yang  ditentukan  dalam  Pasal  378  KUHP  hanyalah empat strategi, serta tidak ada acuan strategi yang berbeda.
Bagaimanapun  juga,  transaksi  ganda  serta  perkembangan  kebohongan  akan memperpanjang  status  quo  organisasi.  Unsur  penyerahan  suatu  barang/benda  dalam demonstrasi  pelanggar  hukum  yang  melangsungkan  pungutan  liar  tidak  perlu  dilakukan secara  langsung  oleh  orang  yang  ditipu  kepada  orang  yang  berbuat  curang.  Penyerahan  ini juga harus dapat dilakukan oleh orang yang ditipu kepada seseorang yang dikirim oleh orang yang berbuat curang. Perlu diperhatikan kalau dalam hal ini, karena komponen rencana, hal ini  berarti  kalau  komponen  akomodasi  harus  yakni  konsekuensi  langsung  dari  upaya  yang dilakukan  oleh  penipu.  Demonstrasi  mengalah  pada  keadaan  ini  mengandung  makna penyerahan suatu benda maupun barang oleh individu yang tertipu oleh usaha yang dilakukan si penipu, harus ada hubungan yang santai.
Komponen  selanjutnya,  khususnya  penggunaan  nama  palsu  serta  harga  diri  yang menyesatkan,  yakni  komponen  penggunaan  nama  palsu  terjadi  ketika  seseorang menggunakan  nama  yang  bukan  namanya  sendiri,  sehingga  mendapatkan  produk  yang seharusnya  diberikan.  ke  individu  yang  namanya  dirujuk  sebelumnya.  Artinya  yakni seseorang yang mengaku menggunakan nama palsu yang diketahuinya yakni nama orang lain sehingga barang yang seharusnya dihibahkan kepada orang lain diserahkan kepadanya karena menggunakan nama asli penerima. Unsur kesombongan palsu yang tersirat yakni menegaskan diri dalam keadaan yang tidak benar serta membuat pihak yang dirugikan mempercayainya, serta  atas  dasar  kepercayaan  itu  ia  menyerahkan  sesuatu  maupun  memberikan  suatu kewajiban  maupun  mendiskon  suatu  piutang.  Yang  dimaksud  dengan  memanfaatkan kebangsawanan yang menyesatkan misalnya menyebut diri selaku penguasa tertentu, maupun menjadi  perantara  orang  lain,  maupun  ahli  waris  dari  orang  yang  telah  meninggal,  yang meninggalkan suatu warisan.
Komponen  penggunaan  transaksi  ganda  serta  komponen  penggunaan  serangkaian kebohongan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  di  antara  keduanya.  Komponen  transaksi ganda  yakni  pengurutan  kata-kata  dari  suatu  kegiatan  sehingga  kegiatan  tersebut menimbulkan  rasa  percaya  pada  orang  lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  rangkaian kepalsuan yakni rangkaian kebohongan maupun perkataan yang beratasan dengan kenyataan sehingga memberikan kesan kalau apa yang diucapkan yakni sah. Yang membedakan kedua komponen  ini  yakni  komponen  bermuka  dua  yakni  kegiatan  yang  dilakukan  agar  kegiatan tersebut  mengarah  pada  kenyataan,  sedangkan  rangkaian  ketidakbenaran  yakni  kata-kata menyesatkan yang memberi kesan kenyataan.
Menurut  Clerin,  delik  melangsungkan  penipuan  (gedragsdelicten)  serta  delik melangsungkan  penipuan  (gevolgsdelicten)  yakni  satu  hal  yang  sama.  Delik  pada  bagian conning  sebagian  besar  yakni  delik  yang  mempunyai  akibat  (gevolgsdelicten)  serta  delik yang  melangsungkan  (gedragsdelicten).  Para  pembuat  UU  memandang  delik  pemerasan selaku delik utama misrepresentasi, hal ini yakni model delik misrepresentasi jika dilihat dari latar belakang sejarah UU tersebut. Definisi pelanggaran penyajian yang keliru telah beberapa kali  diubah  di  Belanda.  Di  balik  kata-kata  untuk  mendesak  orang  lain  agar  memberikan produk  yakni  kata-kata  untuk  mengontrol  informasi  yang  memiliki  harga  diri  terkait  uang dalam lalu lintas pertukaran.
Pungli yang terjadi di dunia digital dapat diselesaikan dengan berbagai cara, mulai dari yang mudah hingga yang rumit. Bentuk penipuan sederhana termasuk mengirimkan informasi palsu  maupun  menyamar  selaku  orang  lain  secara  ilegal  untuk  melangsungkan  penipuan online.  Melihat  hal  tersebut,  pedoman  misrepresentasi  dalam  KUHP  akan  menelusuri hambatan-hambatan  dalam  mewajibkan  demonstrasi  tersebut.  Pertama-tama,  penjahat melangsungkan representasi keliru guna kerangka PC. Kedua, rangkaian aktivitas pelanggar
hukum  sulit  untuk  diurutkan  ke  dalam  teknik  yang  diarahkan  dalam  Crook  Code  karena, seperti  yang  disebutkan  baru-baru  ini,  strategi  yang  diatur  dalam  Lawbreaker  Code difokuskan pada individu, bukan pada sistem PC.
Peraturan  pidana  di  bidang  inovasi  data  juga  dapat  berfungsi  untuk  mengubah masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hal  ini  terjadi  apabila  terdapat  rencana  pidana  atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  umum  dalam  pemanfaatan  teknologi  data. Peraturan  pidana  di  bidang  inovasi  diatur  di  luar  KUHP,  sehingga  dalam  hal  tidak  ada pengaturan  khusus  dalam  UU,  pelaksanaannya  mengikuti  contoh  penting  dalam  Buku  I KUHP selaku pedoman dasar.

## Pasal  492  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
Dalam  KUHP  Baru,  tindak  pidana  penipuan  diatur  dalam  Pasal  492,  Bab  XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang/ Lengkapnya Pasal 492 mengatur bahwa:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  kedudukan  palsu,  menggunakan  tipu muslihat  atau  rangkaian  kata  bohong,  menggerakkan  orang  supaya  menyerahkan  suatu Barang,  memberi  utang,  membuat  pengakuan  utang,  atau  menghapus  piutang,  dipidana karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak kategori V.”
Jika  ditelaah  dengan  seksama,  Pasal  492  KUHP  Baru  memiliki  rumusan  norma  yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama. KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan  beberapa  pilihan  kata.  Misalnya  kata  “barangsiapa”  diubah  menjadi  “setiap orang”.  Keduanya  masih  memiliki  makna  yang  sama.  Frasa  “memberi  hutang”  diubah menjadi “membuat pengakuan utang”. Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambiguitas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP baru mengenai makna dari frasa “memberi hutang”.
Meskipun secara beralasan tidak ada perbedaan antara demonstrasi kriminal pemerasan dalam KUHP Lama serta KUHP Baru, namun terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada  sanksi  yang  diancamkan.  KUHP  Lama  memberikan  ancaman  untuk  tindak  pidana penipuan  yakni  hukuman  penjara  paling  lama  4  tahun.  Sementara  itu,  dalam  KUHP  Baru, perbuatan  salah  pemerasan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  berat  4  tahun  maupun denda paling banyak dengan klasifikasi V.
KUHP Lama memberikan ancaman pidana tunggal berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.  Sementara  itu,  Pasal  492  KUHP  Baru  memberikan  ancaman  sanksi  alternatif,  yakni disamping  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun,  namun  dapat  pula  dijatuhi  pidana  alternatif berupa  pidana  denda  paling  banyak  kategori  V.  Sesuai  dengan  Pasal  79  KUHP  Baru  yang dimaksud  dengan  Pidana  denda  paling  banyak  kategori  V  adalah  pidana  denda  sebesar  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya jika pidana alternatif Pasal 492 KUHP Baru diterjemahkan  maka  tindak  pidana  penipuan  dapat  dijatuhi  pidana  dengan  pidana  denda paling banyak 500 Juta Rupiah.

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2008  TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  jo,  UU  No.  19  Tahun  2016  atas  ITE,  Informasi Elektronik yakni satu maupun kumpulan informasi elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, informasi elektronik perdagangan (EDI), surat elektronik,  kawat,  pesan,  telecopy  maupun  semacamnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,
gambar  maupun  lubang  yang  telah  ditangani  mempunyai  arti  maupun  dapat  dirasakan  oleh orang yang dapat mengetahuinya (Ruslan Renggong, 2021).
Transaksi  Elektronik  selakumana  dimaksud  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  No.  11  Tahun 2008  jo.  Peraturan  No.  19  Tahun  2016  atas  ITE,  khususnya  kegiatan  sah  yang  dilakukan dengan  menggunakan  PC,  organisasi  PC  maupun  media  elektronik  lainnya.  Pasal  17  yang berbunyi yakni, mengatur atas transaksi elektronik: (Nomor, 11M) .
1. “Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat;”
2. “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan  interaksi  dan/atau  pertukaran  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; ”
3. “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ”
Pedoman dalam Peraturan ITE hanya terbatas pada pertukaran elektronik. Nilai penting dari hadirnya Regulasi ITE yakni dalam kegiatan pertukaran serta penggunaan elektronik di bidang inovasi data serta korespondensi (ICT). Memang wilayah ini belum memiliki payung hukum, namun saat ini sudah semakin jelas kalau jenis-jenis pertukaran elektronik kini dapat dipakai  selaku  bukti  elektronik  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  peraturan  ini  sebenarnya  yakni karya otoritas publik untuk memberikan keamanan hukum yang jelas serta sangat tahan lama guna berbagai jenis pertukaran elektronik negatif. Meskipun demikian, tindakan yang diambil dalam  situasi  ini  sebenarnya  ada  batasnya.  Hambatan  ini  terletak  pada  aktivitas  sah  yang hanya  mengandalkan  koneksi  pertukaran  elektronik,  khususnya  di  antara  pembuat  serta pembeli, serta pada tingkat merinci berita palsu serta kebingungan di web (Sumenge, 2013).
Peraturan  pertukaran  data  serta  elektronik  yakni  cyberlaw  pertama  yang  dimiliki Indonesia serta menjadi alasan sah bagi individu dari masyarakat umum dalam menjalankan aktivitasnya  di  dunia  digital.  Pedoman  kejahatan  dunia  maya  dalam  Peraturan  ITE  serta peraturan  lainnya  menunjukkan  adanya  jaminan  hukum  bagi  kepentingan  sah  masyarakat, khususnya informasi PC maupun informasi elektronik, arsip elektronik, data elektronik, serta kerangka PC maupun kerangka elektronik yang dilindungi serta tidak bersifat publik. di alam, baik milik pribadi maupun milik negara serta kepentingan-kepentingan lain yang sah seperti keberlimpahan, kehormatan, toleransi, keamanan negara, serta selakunya. yang dapat menjadi target maupun objek kejahatan dunia maya.
Bagaimanapun  juga,  di  dunia  digital,  pertemuan-pertemuan  dalam  suatu  pertukaran tidak harus saling bertemu. Dalam pertukaran elektronik, setiap individu dapat menggunakan nama  orang  lain  untuk  memperkenalkan  diri.  Hal-hal  ini  memudahkan  pelaku  untuk menawarkan  produk  maupun  memberikan  informasi  di  web  yang  tidak  sesuai  dengan keadaan  sebenarnya.  Data  ini  dapat  menipu  pembeli  serta  menimbulkan  kemalangan  bagi mereka. Hal inilah yang mendasari adanya pedoman pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan ITE.
Penipuan  online  tidak  diatur langsung  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016  yang  mengubah UU  No.  11  Tahun  2008  atas  ITE.  Pasal-pasal  tersebut  tidak  mengandung  proposisi “penipuan”  dalam  hal  ini.  Terdapat  pedoman  mengenai  larangan  mengeluarkan  kata-kata palsu  yang  merugikan  pembeli,  khususnya  pada  Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  ITE  yang menegaskan  kalau “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik”. Meskipun  bagian  ini  tidak  secara  eksplisit  menunjukkan  adanya  penafsiran  yang  keliru, bagian  ini  sangat  jelas  mengenai  unsur-unsur  demonstrasi  kriminal  berupa  pemerasan  serta jaminan pembeli.
Berdasarkan  kumpulan  pasal-pasal  Pedoman  ITE,  Pasal  28  ayat  (1)  dibandingkan dengan ayat (2) yang mengatur penyebaran konten wacana penghinaan guna SARA tertentu, yang jika dilihat dari kecenderungannya yakni pengamanan bagi permintaan publik. Hampir
bisa dipastikan ayat (1) juga ada kaitannya dengan kepastian permintaan masyarakat, namun tidak terdapat kejelasan mengenai hal ini dalam naskah ilmiah perkembangan Peraturan ITE sehingga  menyebabkan  hasil  pemeriksaan  menjadi  bersifat  spekulatif  sehingga  memerlukan eksplorasi terpisah untuk diselesaikan.
Apabila  memeriksa  barang-barang  selakumana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1) Peraturan No. 11 Tahun 2008 selakumana telah direvisi dengan Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas ITE, yakni: “Setiap orang dengan sengaja serta tanpa hak mengeluarkan perkataan palsu serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dalam pertukaran elektronik.”, dengan  asumsi  kita  mengambil  Jika  dicermati,  ketentuan  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  memuat beberapa hal/bagian, antara lain:
1. “Setiap Orang; “
2. “Dengan sengaja tanpa hak; “
3. “Menyebarkan berita bohong dan Menyesatkan; “
4. “Mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik“
Ketentuan  dalam  UU  ITE  hanya  terbatas  pada  transaksi  elektronik.  Nilai  penting  dari hadirnya  Regulasi  ITE  yakni  dalam  kegiatan  pertukaran  serta  penggunaan  elektronik  di bidang inovasi data serta korespondensi (ICT). Dahulu kawasan ini belum memiliki payung hukum, namun kini semakin jelas kalau jenis pertukaran elektronik kini dapat dipakai selaku alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, peraturan ini sebenarnya yakni upaya otoritas publik  untuk  memberikan  jaminan  hukum  yang  jelas  serta  tahan  lama  guna  berbagai  jenis pertukaran  elektronik  negatif.  Meskipun  demikian,  rencana  permainan  untuk  situasi  ini sebenarnya  mempunyai  hambatan.  Hambatan  ini  terletak  pada  aktivitas  sah  yang  hanya mengandalkan koneksi pertukaran elektronik, khususnya di kalangan pembuat serta pembeli, serta pada tingkat mengumumkan berita palsu serta kebingungan di web.
Dari gambaran percakapan di atas, komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 28 ayat  (1)  telah  dimaknai  secara  mendalam  sehingga  untuk  menunjukkan  telah  terjadi pelanggaran  guna  Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  ITE,  maka  seluruh  komponen  artikel  ini harusnya memuaskan. Untuk menghindari kekeliruan/kerusakan dalam penggunaan Pasal 28 ayat  (1),  Kepolisian  dalam  melaksanakan  kewajiban  serta  wewenangnya  dalam  menangani perkara  pidana  ITE  hendaknya  diarahkan  oleh  Pernyataan  Bersama  Pendeta  Korespondensi serta Data, Kepala Bagian Hukum. Pejabat Negara RI serta Pejabat Tinggi Kepolisian Negara RI No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 atas Aturan Eksekusi Pasal Tertentu dalam Peraturan No. 11 Tahun 2008 selakumana telah diperbaiki dengan Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas ITE.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur kewajiban  pelaku  usaha  dalam  bertransaksi  serta  membeli  persetujuan  dengan  pelanggan. Pasal 24 menegaskan “pelaku usaha yang menjual barang dagangan serta administrasi kepada pelaku  usaha  lainnya  bertanggung  jawab  atas  tuntutan  imbalan  maupun  tuntutan  calon pembeli apabila:
1. pelaku bisnis lainnya menawarkan kepada pembeli tanpa melangsungkan perbaikan apa pun guna barang dagangan serta layanan;
2. pelaku  usaha  lainnya,  dalam  bursa  perdagangan  tidak  mengetahui  adanya perkembangan  barang  dagangan  serta  juga  keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  usaha tersebut maupun tidak sesuai dengan contoh, kualitas serta kreasi
UUPK tidak hanya mengatur kebebasan serta komitmen konsumen tetapi juga hak serta komitmen  para  visioner  bisnis.  Sesuai  Pasal  4  UUPK,  pembeli  mempunyai  keistimewaan, antara lain pilihan atas kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dalam mengkonsumsi barang
dagangan maupun manfaat potensial, pilihan untuk memilih produk serta juga mendapatkan manfaat  serta  memperoleh  produk  maupun  potensi  manfaat  tersebut  sesuai  dengan  nilai perdagangan  serta  kondisi  serta  sertifikasi  terjamin.  ,  hak  untuk  diperlakukan  maupun dilayani  secara  benar,  jujur,  serta  tidak  diskriminatif,  hak  untuk  menerima  ganti  rugi, kompensasi,  dan/atau  penggantian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  maupun  tidak  selakumana  mestinya.  ,  hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perUUan  lainnya,  hak  untuk  mendengar  pendapat  serta  pengaduan  mengenai barang  dan/atau  jasa  yang  dipakai,  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  serta upaya  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  sengketa  perlindungan  konsumen,  serta  hak  untuk menerima konsumen. bimbingan serta pendidikan.
UU  No.  8  Tahun  1999  atas  UUPK  yakni  UU  Indonesia  saat  ini  yang  dapat  dijadikan pedoman  dalam  situasi  ini  karena  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses guna informasi. Meskipun tidak secara khusus mengatur transaksi online, beberapa pasal yang dapat dijadikan aturan dalam menyelesaikan kasus misrepresentasi di bursa berbasis web yakni
a. Pasal  8  ayat  (1)  huruf  d,  e,  dan  f  menegaskan  kalau  pelaku  usaha  dilarang  membuat serta  juga  memperdagangkan  produk  serta  administrasi  yang  tidak  sesuai  dengan kualitas,  kondisi  maupun  komitmen  yang  dinyatakan  dalam  merek,  gambar,  iklan maupun menangani kemajuan barang dagangan maupun mungkin layanan ini.
b. Pasal 16 huruf a dan b menegaskan kalau dalam menawarkan produk maupun potensi keuntungan melalui pesanan, pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi permintaan serta  pengaturan  waktu  pemenuhan  yang  dijamin  serta  dilarang  untuk  tidak menyimpan jaminan mengenai administrasi serta pelaksanaannya.
Saat  membeli  barang  maupun  jasa  secara  online,  pelanggan  selalu  ingin  puas  dengan pembeliannya.  Pelaku  bisnis  sering  kali  memiliki  keinginan  untuk  memperoleh  keuntungan finansial  dari  pertukaran  ini.  Keinginan  kedua  pemain  akan  mudah  tercapai  dengan  asumsi kedua  pemain melangsungkan  komitmennya  secara  akurat  serta  dengan mempertimbangkan niat yang sepenuhnya jujur.

## Analisis Yuridis Analisa Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg

## Kronologis Perkara
Awalnya  terdakwa  HERDIANZAH  dan  Arham  (DPO)  membuat  dan  mengelola  akun market  place  di  aplikasi  shopee  yakni  pasar  yang  ada  di  internet  maupun  web  yang menyediakan  berbagai  jenis  produk  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  konsisten.  Saat  itu, Kuasa AGUS SADONO sedang getol membeli sepeda yang diiklankan pelakunya di aplikasi Shopee kemudian terdakwa HERDIANZAH membuat penjualan di akun market place shopee miliknya  mengunggah  foto  sepeda  cannondale  caad  13  yang  bukan  miliknya  melainkan terdakwa  mengambil  foto  milik  orang  lain  dari  pencarian  di  google  sehingga  pengguna shopee  lainnya  dapat  melihat  gambar  produk  sepeda  dengan  nama  cannondale  caad  13 seolah-olah  adalah  benar  barang  jualan  di  akun  shopee  milik  terdakwa  setelah  itu  terdakwa meminta  ARHAM  (DPO)  untuk  memegang  handphone  Realme  6  milik  terdakwa  yang terkoneksi  dengan  akun  shopee  b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf  dan  memberitahukan  kepada terdakwa jika ada pembeli yang mana ARHAM (DPO) sudah melakukan chat dengan sekitar 12  (dua  belas)  orang  pengguna  akun  shopee  yang  tertarik  dengan  sepeda  yang  ditawarkan terdakwa  termasuk  saksi  AGUS  SADONO  yang  telah  melakukan  pembayaran  atas  sepeda serta  dia  telah  mengirimkan  uang  tunai  sebanyak  yang  disebutkan  pelaku.  Namun,  setelah uang  dikirimkan,  pelaku  tidak  mengirimkan  produk  yang  diminta.  Sadar  telah  ditipu,  Saksi AGUS SADONO segera menghubungi pihak yang berwajib.

## Amar Putusan
1. “Menyatakan terdakwa Herdianzah Alias Anca, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong  dan menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; ”
2. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ” 3. “Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ”
4. “Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; ” 5. “Menetapkan barang bukti berupa: ”
a) “1  (satu)  Buah  Handpone  Realme  Model  RMX2001  Warna  Biru Imei186301104328735 Imei2 86301104328727 Yang Terkoneksi Dengan Simcard Telkomsel Dengan Nomor Telpon +62 8125051311”
b) “1  (satu)  Buah  Laptop  Merek  Acer  Model  Aspire  One,  Warna  Putih,  S/N Lusgnoc0052111a57a7614, Snid : 21110789876, ”
c) “5 (lima ) Buah Tas Selempang, Dirampas untuk negara. ”
d) “1  (satu  )  Buah  Ktp  Dengan  Nik  731304509920002  An.  Herdiansyah,  l Dikembalikan kepada terdakwa. ”
e) “1  (satu)  Buah  Kartu  atm  Debit  Atm  Mandiri  Dengan  Nomor  Kartu  4616  9932 6725 5903, ”
f) “1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Dengan Nomor Kartu 6013 0120 8922 1219, ”
g) “1  (satu)  Buah  Flash  Disck  8gb  Yang  Berisikan  Screenshoot  Percakapan  Dengan Akun Wathsapp +6287880234438, ”
6. “Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  2.000,00  (dua ribu rupiah);”

## Dakwaan Penuntut Umum
Kegiatan  pihak  yang  berperkara  sesuai  petunjuk  serta  patut  melangsungkan  kesalahan dalam pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 aas Perubahan UU No. 11 tahun 2008 atas ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## Analisa Kasus
Dari  pilihan  yang  disampaikan  hakim  PN  Sengkang  kalau  pihak  yang  berperkara terbukti secara sah melangsungkan demonstrasi pungli secara online yang merugikan pembeli selakumana diatur dalam pasal 28 ayat (1) yang termasuk dalam pengaturan pidana Pasal 45 ayat (1) Peraturan No. 11 Tahun 2008 atas ITE, yakni setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa  hak  mengeluarkan  perkataan  palsu  serta  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian bagi pembeli dalam pertukaran elektronik, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dari  pilihan  Hakim  PN  Sengkang,  Majelis  Hakim  berpendapat  kalau  perbuatan  yang dilakukan oleh pihak yang berperkara terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal, yakni:
1. “Setiap orang;”
2. “Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;”
3. “Yang menyuruh melakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;”
Alasan  hakim  dalam  memberikan  pilihan  pengadilan  harus  didasarkan  pada  hipotesis serta hasil pemeriksaan yang saling berkaitan dengan tujuan agar diperoleh hasil pengkajian
yang paling baik serta disesuaikan pada tingkat hipotetis serta fungsional. Suatu upaya untuk mewujudkan  kepastian  hukum  yang  sah,  dimana  hakim  yakni  polisi,  melalui  pilihan- pilihannya dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai putusan yang sah. Dalam memutuskan dalam  menyimpulkan  suatu  kasus,  ada  beberapa  spekulasi  yang  dipakai  dalam  mengambil keputusan guna suatu kasus, yakni:
1. Teori Keseimbangan;
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi;
3. Teori Pendekatan Keilmuan;
4. Teori Kebijaksanaan.
Saat  memberikan  pilihan  pada  suatu  kasus,  juga  harus  mempertimbangkan  beberapa spekulasi  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  khususnya  hipotesis  keseimbangan.  Penguasa  yang ditunjuk  di  sini  harus  fokus  pada  keselarasan  antara  tidak  sepenuhnya  terselesaikan  dengan peraturan  serta  kepentingan  perkumpulan  yang  berkaitan  dengan  perkara  tersebut.  Selain memperhatikan  kepentingan  responden,  hakim  juga  harus  memperhatikan  keseimbangan masyarakat.  Kegiatan  yang  dilakukan  responden  mempunyai  prioritas  yang  tinggi  sehingga menimbulkan  dampak  hambatan  sehingga  pelanggaran  misrepresentasi  dalam  perdagangan berbasis  web  tidak  terjadi  lagi.  Sebab,  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang berperkara  dapat  menghilangkan  kepercayaan  masyarakat  umum  maupun  konsumen  dalam melangsungkan transaksi elektronik.
Upaya  terakhir  yang  dilakukan  oleh  seorang  hakim  ketika  memberikan  pilihan  pada suatu  situasi  yakni  memeriksanya  berdasarkan  sudut  pandang  hipotesis  strategi.  Tujuan  dari teori  ini  yakni  untuk  menjaga  masyarakat  aman  dari  kejahatan.  Hakim  dalam  pilihannya harus memberikan rasa keadilan kepada masing-masing pihak atas keadaannya, baik kepada pihak  yang  berperkara  maupun  kepada  daerah  setempat  yang  dirugikan.  Untuk  mencapai keadilan,  maka  setiap  pelanggaran  harus  mempunyai  sanksi  yang  mempunyai  dampak penghambat  dengan  mempertimbangkan  segala  sudut  pandang  yang  timbul  karena pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan terkait.
Menurut  penulis,  Penegakan  hukum  saat  ini  sedang  mengalami  kendala  dalam menangani  demonstrasi  kriminal  di  bidang  inovasi  data.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pemberantasan  kejahatan  teknologi  informasi, kurangnya  sarana  serta  prasarana,  serta  masih  sedikitnya  aparat  penegak  hukum  yang memahami  seluk  beluk  teknologi  informasi.  Selain  itu,  mayoritas  aparat  penegak  hukum masih buta teknologi sehingga belum mampu mengantisipasi peningkatan kejahatan. Banyak kebijakan  yang  belum  didukung  oleh  organisasi  web  yang  memadai.  Banyaknya  perangkat cybercrime  luar  biasa  yang  dimiliki  kepolisian  untuk  membantu  kerangka  analitis  dalam mengungkap  aksi  kriminal  misrepresentasi  melalui  sarana  elektronik  berarti  memerlukan investasi  yang  lama  untuk  mengungkap  tindak  pidana  tersebut  serta  instrumen  yang diperlukan pun membutuhkan biaya yang besar.

## Kesimpulan
Pedoman  mengenai  tindak  pidana  penipuan  sebagian  besar  diatur  dalam  Pasal  378 KUHP,  khususnya  mengenai  demonstrasi  menolong  diri  sendiri  maupun  orang  lain  dengan cara  melawan  hukum  dengan  menggunakan  nama  palsu  maupun  penghormatan  yang menyesatkan  dengan  cara  rangkap.  memperdagangkan  maupun  dengan  serangkaian  tipu muslihat  mendesak  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  kepadanya,  maupun  memberikan kewajiban maupun mendiskontokan piutang yakni unik dalam kaitannya dengan kebohongan yang  dilakukan  berbasis  web  yang  diatur  secara  eksplisit  dalam  pasal  28  ayat  (1) Peraturan No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 atas UU ITE, khususnya terdapat perbuatan-perbuatan dengan sengaja serta tanpa hak yang mengeluarkan perkataan palsu serta
menyesatkan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pembeli  di  Bursa  Elektronik.  Untuk  situasi yang  terjadi  pada  toko  online  b3c3elmtawi2s4n_kqlftf90flbf  diketahui  kalau  penjual  telah melangsungkan  kesalahan  penyajian  produk  serta  hal  ini  diselesaikan  pada  perdagangan berbasis web shopee, tentunya perbuatan tersebut penting karena yakni pelanggaran pasal 28 peraturan ITE dengan sanksi pidana 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah

## BIBLIOGRAFI
Barkatullah,  A.  H.  (2017). Peer  Reviewer:  Hukum  Transaksi  Elektronik  sebagai  Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerence di Indonesia.
Hadjon,  P.  M.,  &  Djatmiati,  T.  S.  (2005). Argumentasi  Hukum.  Yogyakarta .  Gadjah  Mada Press.
Lamintang,  P.  A.  F.,  & Lamintang, T.  (2009). Delik-delik  khusus  kejahatan  terhadap  harta kekayaan . Sinar Grafika. Marpaung, L. (2005). Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media. Nomor, U.-U. (11M). Tahun 2008 Tentang Informasi Dan. Transaksi Elektronik . Ruslan  Renggong,  S.  H.  (2021). Hukum  Pidana  Khusus  Memahami  Delik-delik  di  Luar KUHP Edisi Revisi . Prenada Media.
Sumenge,  M.  (2013).  Penipuan  Menggunakan  Media  Internet  Berupa  Jual-Beli  Online. Lex Crimen , 2 (4). Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus: prita Mulyasari . Wahid, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime) .

## Copyright holder:
Muhammad Ilman Nafian (2024) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)