## DAMPAK PERCERAIAN YANG TIDAK SESUAI  DENGAN PROSEDUR PERUNDANG-UNDANGAN

## Ramadhan Syahmedi Siregar
Lecturer of Syariah and Law Sciences Faculty at  UIN North Sumatera Jl. Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara 20371
Email: ramedin975@gmail.com

## Abstract
Divorce is a legal event, and then it should be an event carried out in accordance with  rules  of  legal  and  judicial  procedures.  Otherwise  it  will  result  in  lack recognized a divorce, this is in line with what is mandated in Law No. 1 of 1974 on article 38 and 39, which reads: "Divorce can only be done in front of the competent court after the relevant court and unsuccessfully tried to reconcile the two parties", it is stated in article 38 of Law No. 1 of 1974. While the Article 39 paragraph (2) to conduct a divorce there must be a sufficient reason that between husband and wife will not be able to live in harmony as husband and wife.
Keywords : Impact, Divorce Law, Procedure

## Abstrak
Perceraian  adalah  peristiwa  hukum,  dan  kemudian  harus  menjadi  acara  dilakukan sesuai  dengan  aturan  prosedur  hukum  dan  peradilan.  Jika  tidak,  akan  mengakibatkan kurangnya  diakui  secara  perceraian,  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang artikel 38 dan 39, yang berbunyi: "Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan  yang  berwenang  setelah pengadilan yang relevan dan gagal mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak ", dinyatakan  dalam  pasal  38  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974.  Sedangkan  Pasal  39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri  tidak  akan  mampu  hidup  secara  harmonis  sebagai  suami  dan  istriami  dan  istri tidak akan mampu hidup secara harmonis sebagai suami dan istri.
Kata Kunci: Dampak, Perceraian, UU, Prosedur .

## PENDAHULUAN
Indonesia yang berdasarkan atas hukum, ada beberapa produk hukum yang mengatur masalah  perkawinan.  Tetapi  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  sebagai  Peraturan Pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi dibidang Hukum Perkawinan bagi seluruh Warga Negara  Indonesia  tanpa  melihat  agama,  suku  maupun  golongan  masing-masing.  Hal  ini dengan tegas telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa  berlakunya  Undang-Undang ini  maka  ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen ( Huwelijks  Ordonantie Cristen  Indonesia Staatblat 1993  Nomor  74).  Peraturan  Perkawinan Campuran ( Regeling of de Gemengde Huwelijken Staatsblat 1989 Nomor 158) dan Peraturan lain
yang  mengatur  tentang  Perkawinan  sejauh  telah  diatur  undang-undang  ini,  dinyatakan tidak berlaku.
Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tersebut telah  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  syarat  sahnya  suatu  perkawinan  harus  berdasarkan atas  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  para  pihak  yang  akan  melangsungkan perkawinan,  dengan  demikian  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  yang hendak  melakukan  perkawinan  supaya  sah  perkawinannya  harus  dilaksanakan  menurut kentuan hukum perkawinan Islam.
Salah salah satu unsur yang diatur dalam hukum perkawinan adalah yang berkenaan dengan  masalah  perceraian.  Percerian  juga  harus  mengacu  pada  aturan  perundang undangan yang ada yaitu UU Perkawinan pada pasal 38 dan 39 yang berbunyi: : “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  yang  berwenang  setelah  pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak”  hal  ini disebutkan  pada  pasal  38  UU  No.1  tahun  1974.  Sementara  pada  Pasal  39  ayat  (2)  untuk melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami-isteri  itu  tidak  akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

## PENGERTIAN PERCERAIAN
Kata  cerai  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indinesia  adalah:  Pisah,  putus  hubungan sebagai  suami  istri.  Kemudian,  kata  “perceraian”  mengandung  arti:  Perisahan,  perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai bererti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). 1
Istilah  perceraian  menurut  UU  No.  1  tahun  1974  sebagai  aturan  hukum  positif tentang perceraian menunjukkan adanya:
a. Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  untuk  memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
b. Peristiwa  hukum  yang  memutuskan  hubungan  suami  dan  istri,  yaitu  kematian  suami atau  istri  yang  bersangkutan,  yang  merupakan  ketentuan  yang  pasti  dan  langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
c. Putusan  hukum  yang  dinyatakan  oleh  pengadilan  yang  berakibat  hokum  putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 2
Jadi  istilah  perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan  yang mengakibatkan  pututusnya  hubungan  sebagai  suami  istri. 3 Atau  sebagaimana  yang
1 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.
2 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah  dan  Annalisa  Yahana, Hukum  Perceraian (Jakarta  Timur:  Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.
3 Ibid .
diartikan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia di  atas  adalah  berhenti  berlaki  bini  (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. 4
Talak  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  kata قلاطا artinya  lepasnya  suatu  ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 5 Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara bahasa adalah, melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata itlaq . Sementara  dalam  pengertian  istilah  adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  bubarnya hubungan  perkawinan. 6 Semantara  al-Jaziri  mendifinisikan  bahwa  talak  itu  melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. 7 Menurut Istilah talak adalah:
ةيجوزلا ةقلاعلا ءانهاو جاوزلا ةطبار لح
Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 8
Sedangkan  pengertian  talak  menurut  istilah  dalam  karya  Mahmud  Yunus  adalah: “Talak  itu  ialah  menghilangkan  ikatan  pernikahan  atau  mengurangi  pelepasan  ikatan dengan  menggunakan  kata-kata  tertentu”. 9 Selanjutnya  dalam  kitab Kifayah  al-Akhyar disebutkan: “Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu  adalah  lafaz  jahiliyah  yang  setelah  Islam  datang  menetapkan  lafaz  itu  sebagai  kata melepaskan  nikah.  Dalil-dalil  tentang  talak  adalah  berdasarkan  Al-Kitab  As-Sunnah,  dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah”. 10
Al-Jaziri mendefinisikan talak adalah:
صوصمخ ظفلب ولح ناصقنوا حكنلا ةلازا قلاطلا . 11
Talak  ialah  menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  mengurangi  pelepasan ikatannnya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
Menurut zakaria al-Anshari adalah:
ظفلب حاكنلا دقع لح هونحو قلاطلا . 12
Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
Abdul  Djamali  dalam  bukunya,  Hukum  Islam,  mengatakan  bahwa  perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga. Dari definisi yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  yang
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa), cet. 24, hlm. 42.
5 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.
6 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1994), hlm. 9.
7 Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah , Juz IV (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 278.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media,2003), hlm. 191-192.
9 H.  Mahmud  Yunus, Kamus  Ara  Indonesia ,  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Penafsiran  Al-Qur'an (Jakarta, 1973), hlm. 239
10 Imam  Taqi  al-Din  Abu  Bakr  ibn  Muhammad  Al-Hussaini, Kifayah  Al  Akhyar (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah, tth), hlm. 84.
11 Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), juz. 4, hlm. 94.
12 Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab (Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t,), juz 2, hlm. 72.
dimaksud  talak  adalah:  Melepas  adanya  tali  perkawinan  antara  suami  isteri  dengan mengunakan  kata  khusus  yaitu  kata  talak  atau  semacamnya  sehingga  isteri  tidak  halal baginya setelah ditalak. 13
Berakhirnya  perkawinan  dalam  keadaan  suami  dan  isteri  masih  hidup  (perceraian) dapat  terjadi  atas  kehendak  suami,  dapat  terjadi  atas  kehendak  isteri  dan  terjadi  di  luar kehendak  suami  isteri.  Menurut  hukum  Islam,  berakhirnya  perkawinan  atas  inisiatif  atau oleh  sebab  kehendak  suami  dapat  terjadi  melalui  apa  yang  disebut  talak,  dapat  terjadi melalui  apa  yang  disebut  dengan ila' dan  dapat  pula  terjadi  melalui  apa  yang  disebut dengan li'an , serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar .
Berakhirnya  perkawinan  atas  inisiatif  atau  oleh  sebab  kehendak  isteri  dapat  terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib , dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan rafa' 14 (pengaduan).
Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab  kehendak  hakam,  dapat  terjadi  oleh  sebab  kehendak  hukum  dan  dapat  pula  terjadi oleh  sebab  matinya  suami  atau  isteri.  Sejalan  dengan  keterangan  di  atas,  Fuad  Said mengemukakan  bahwa perceraian  dapat  terjadi dengan  cara:    talak, khulu , fasakh , li'an dan ila' . 15 Oleh  sebab  itu  menurut  Mahmud  Yunus  bahwa  Islam  telah  memberikan  hak  talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu ` kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-isteri.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:
1.  Kematian
2.  Perceraian
3.  Putusan Pengadilan
Pada  pasal  11  dijelaskan  bahwa:  “Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjytnya pada pasal  115  bahwa:  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Sementara pengertian perceraian dalam istilah tradisi hukum adat adalah: “peristiwa luar  biasa,  merupakan  problema  sosial  dan  yuridis  yang  penting  dalam  kebanyakan daerah. 16 Dikatakan peristiwa luar biasa disebabkan prilaku perceraian dalam tradisi hukum
13 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.
14 Zahry  Hamid, Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 73.
15 Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2. Ila` sumpah suami yang mampu melakukan hubungan badan untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau dengan tempo waktu lebih dari empat bulan.
16 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Haji Masagung, 2004), hlm. 143.
adat merupakan hal yang tidak disukai, cita-cita orang Jawa ialah perjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek nenek pasangan tersebut rukun hingga tua renta sampai bercucu dan bercicit. 17

## DASAR HUKUM PERCERAIAN
Permasalahan perceraian atau talaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua  sumber  hukum  Islam,  yakni  Alquran  dan  hadis  Nabi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, dalam surat al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:
َ ف َءٓاَسِّنلٱ ُمُت ۡقَّلَط اَذِإَو فوُرۡعَِبِ َّنُىوُحِّرَس  ۡوَأ  ٍفوُرۡعَِبِ َّنُىوُكِسۡمَأَف َّنُهَلَجَأ َن ۡغَلَ ب َلَو َّنُىوُكِس ۡ ُتُ اراَرِض ْاوُدَتۡعَ تِّل نَمَو ۡلَع ۡفَ ي َكِلََٰذ ۡدَقَ ف َمَلَظ ُوَس ۡفَ ن وُزُى َِّللَّٱ  ِتََٰياَء ْآوُذِخَّتَ ت  َلَو  ۥ ا َو ُكۡيَلَع َِّللَّٱ َتَمۡعِن ْاوُرُك ۡذٱ ْآوُمَلۡعٱَو ََّللَّٱ ْاوُقَّ تٱَو  ۦِوِب مُكُظِعَي ِةَم ۡكِۡلۡٱ َو  ِبََٰتِك ۡلٱ َنِّم مُك ۡيَلَع َلَزنَأ ٓاَمَو ۡم

## ميِلَع ٍء ۡيَش ِّلُكِب ََّللَّٱ َّنَأ ١٣٢
Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf  atau  ceraikanlah  mereka  dengan  cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena  dengan  demikian  kamu  menganiaya  mereka.  Barang  siapa  takut  berbuat zalim pada dirinya  sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu  permainan dan  ingatlah  nikmat  Allah  padamu  yaitu  hikmah  Allah  memberikan  pelajaran padamu  dengan  ap  a  yang  di  turunkan  itu.  Dan  bertaqwalah  kepada  Allah  se  rta ketahuilah  bahwasanya  Allah  maha  mengetahui  segala  sesuatu.(Q.S.  Al-Baqarah  : 231). 18
َۡح  ِتََٰلْوُأ َّنُك نِإَو َّنِهۡيَلَع ْاوُقِّيَضُتِل َّنُىوُّرٓاَضُت  َلَو  ۡمُكِد ۡجُو نِّم مُتنَكَس ُثۡيَح  ۡنِم َّنُىوُنِك ۡسَأ
ل ْاوُقِفنَأَف َّنِهۡيَلَع ََّٰتَّح َنۡعَضَي َّنُهَلَۡح ۡنِإَف َنۡعَضۡرَأ ۡمُكَل َف َ فوُرۡعَِبِ مُكَنۡ يَ ب ْاوُرَِتُ ۡ أَو َّنُىَروُجُأ َّنُىوُتا ٖ ۖ نِإَو ُۡتۡرَساَعَ ت ُعِضۡرُ تَسَف ُوَل َٰىَرۡخُأ  ٓۥ

## ٦
Artinya:  “Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. at-Thalaq: 6).
ُّ يَََٰٓيَ
َع ۡمُكَل اَمَف َّنُىوُّسََتُ نَأ ِلۡبَ ق نِم َّنُىوُمُت ۡقَّلَط َُّثُ ِتََٰنِمۡؤُمۡلٱ ُمُتۡحَكَن اَذِإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ اَه َّدِع  ۡنِم َّنِهۡيَل
اَهَ نوُّدَتۡعَ ت َّنُىوُعِّتَمَف ِّرَسَو َّنُىوُح حاَرَس ا ليَِجَ ا ٩٤ 17 Ibid .
18 Lihat Q.S. al-Baqarah 231.
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan-  perempuan yang  beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka  sebelum  kamu  mencampurinya Maka  sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu  yang  kamu  minta menyempurnakannya.  Maka  berilah  mereka  mut'ah  dan  lepaskanlah  mereka  itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.(Q.S. al-Ahzab: 49).
ميِلَع ٌعيَِسَ ََّللَّٱ َّنِإَف َقََٰلَّطلٱ ْاوُمَزَع ۡنِإَو
ٖ ١١٢
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”. ( Q.S. al-Baqarah: 227).
Selain itu hadis Nabi juga menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang  halal  yang  paling  dibenci  oleh  Allah. 19 Hadis  Nabi  tersebut  diriwayatkan  oleh  Ibnu Majah no. riwayat 2008 20 yang berbunyi sebagai berikut :
َّصَوْلا ِديِلَوْلا ِنْب َِّللَّا ِدْيَ بُع ْنَع ٍدِلاَخ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح ُّيِصْمِْلۡا ٍدْيَ بُع ُنْب ُيرِثَك اَنَ ثَّدَح َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع ٍرََِِ ِنْب  ِِِراَُمُ ْنَع  ِِِّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ُق َلاَّطلا َِّللَّا  َلَِإ  ِل َلاَْلۡا ُضَغْ بَأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا
Artinya  :  “Dari  Ibnu  Umar,  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda  :  “Perbuatan      halal  yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.
Dalam  hal  ini  ditunjukkan  pula  bahwa  Islam sangat  berkeinginan  agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana  pergaulan  yang  baik  dan  saling  mencintai.  Dan  wanita  yang  menuntut  cerai  dari suaminya  hanya  karena  menginginkan  kehidupan  yang  menurut  anggapannya  lebih  baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu  anugerah Ilahi yang patut untuk disyukuri.
Antara  suami  istri  itu  terjadi  perjanjian  yang  suci  yakni mitsaqan  ghalidhan , perjanjian  kokoh  lagi  sakral  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  kekal  dan  abadi (hingga maut yang memisahkan keduanya). 21 Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

## َنيِذَّلٱَو ۡمُكَقَلَخ يِذَّلٱ ُمُكَّبَر ْاوُدُبۡعٱ ُساَّنلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ َنوُقَّ تَ ت ۡمُكَّلَعَل ۡمُكِلۡبَ ق نِم ١٢
Artinya:  Hai  manusia,  sembahlah  Tuhanmu  yang  telah  menciptakanmu  dan  orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (Q.S. al-Baqarah: 21)
Oleh  karena  itu  seyogianya  hubungan  suami  istri  itu  harus  langgeng,  penuh kebahagiaan  lahir  batin,  kebahagiaan  rohani  dan  jasmani  baik  moral,  maupun  spiritual, dilandasi dengan makruf, skinah, mawaddah dan rahmah. Makruf artinya pergaulan suami istri  itu,  harus  saling  menghormati,  saling  menjaga  rahasia  masing-masing.  Suami  sebagai
19 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995,hlm. 268.
20 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404), jil 5, h. 441.
21 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tanhun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Akasar, 1996), hlm. 225.
nakhoda  dalam  mengharingi  kehidupan  dan  menyelamatkan  rumah  tangga  hingga  akhir hayatnya  dalam  menjaga  pergaulan  rumah  tangga  yang  harmonis  baik  antara  suami  istri, maupun hubungan dengan anak-anaknya. Skinah adalah agar suasana  dalam rumah tangga itu  terdapat  keaadaan  yang  aman  dan  tenteram, gamah  ripah  loh  jinawe tidak  terjadi perselisihan  paham  yang  prinsipil.  Semantara  mawaddah  dan  rahmah  adalah  yaitu  agar kehidupan  rumah  tangga  itu  selalu  dijaga  sehingga  terjalin  keutuhan  dan  saling  cinta mencintai, saying menyayangi hingga hari tua sehingga kekal dan abadi. 22
Jika  dilihat  berdasarkan  beberapa  sumber  bahwa  dasar  hukum  talak  itu  dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:
1.  Wajib
Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  dan  talak  digunakan  sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak  melihat  bahwa  talak  adalah  jalan  satu-satunya  untuk  mengakhiri  perselisihan. Selain terjadi syiqaq kasus ila di mana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.
2.  Sunnah
Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan- larangan  agama  atau  meninggalkan  kewajiban-kewajiban  agama,  seperti  meninggalkan shalat,  puasa,  istri  tidak ‘afifah (menjaga  diri,  berlaku  tidak  terhormat).  Hal  ini dikarenakan  istri  yang  demikian  itu  akan  menurunkan  martabat  agama,  mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.
3. Haram
Sayyid  Sabiq  mengemukakan  bahwa  talak  diharamkan  jika  tidak  ada  keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan muhdharat , baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.
4. Makruh.
Berdasarkan  hadits  yang  menetapkan  bahwa  talak  merupakan  jalan  yang  halal yang  paling  dibenci  oleh  Allah,  yakni  dibenci  jika  tidak  ada  sebab  yang  dibenarkan, Sedangkan  Nabi  tidak  mengharamkannya  juga  karena  talak  dapat  menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan. 23

## DAMPAK PERCERAIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR PERUNDANG- UNDANGAN
Ada sebahagian rumah tangga yang selama perkawinanya rukun dan damai selama ini,  kemudian  setelah  muncul  masalah  dan  tidak  diselesaikan  dengan  tuntas  melalui  jalur hukum yang idealnya. Sebab para pihak, baik ia pihak suami atau istri memandang sesuatu
22 Ibid ., hlm. 226.
23 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat , hlm. 217.
masalah itu tidak perlu melibatkan institusi pengadilan dan tidak memproses melalui jalur aturan  perundang-undangan  yang  ada.    Akhirnya,  dikemudian  hari  akan  berakibat  fatal dalam  kehidupan  masing-masing  dan  akan  menimbulkan  penyesalan  yang  signifikan. Namun  untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  mengulas  tentang  dampak  dari  perceraian  yang tidak  melalui  prosedur  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  yuridis  formi,  adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut ini:
1. Keabsahan perceraian .
Perkawinan yang dilaksanakan secara atauran  perundang-undangan yaitu sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU No. 1 tahun 1974 dan sah secara hukum. Kemudian setelah  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  sebagai  suami  istri,  maka  muncul permasalahan  rumah  tangga,  sehingga  terjadi  perceraian,  namun  percraian  yang dilasanakan  tidak  sejalan  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  ada,  akan  tetapi dilaksanakan sesuai dengan tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat. Kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar nantinya dikemudian hari.
Masalah besar yang dimaksud adalah semisal jika si suami menikah lagi dengan wanita  lain,  di  mana  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  tanpa  mengikuti  aturan  yang berlaku  atau  nikah  di  bawah  tangan  dengan  istri  keduanya,  dan  dari  hasil  perkawinan kedua  tersebut  muncul  anak,  maka  anak  tersebut  akan  sulit  mendapatkan  pengakuan hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan di bawah tangan.
Karena  pernikahannya  yang  kedua  tersebut  tidak  punya  kekuatan  hukum  atau pernikahan  yang  tanpa  dukumen  resmi  negara  (nikah  di  bawah  tangan).  Dengan demikian  tidak  bisa  menerbitkan  surat  nikah  baru,  sebab  belum  ada  bukti  yang  kuat sercara  hukum  atau  secara  undang-undang  bahwa  si  sumi  sudah  bercerai  dengan  istri pertamanya dan juga belum mempunyai akte cererai.
Jika si suami dikatakan melakukan poligami, hal ini juga tidak tepat dan tidak bisa dikatakan  demikian.  Sebab  jika  suami  ingin  berpoligami  harus  memenuhi  persyaratan yang ketat, Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi pada bagian yang  lain  dinyatakan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu  poligami  dibenarkan.  Hal  ini ditegaskan  dalam  pasal  selanjutnya  yaitu  pasal  4  yang  berbunyi:  (1)  Dalam  hal  seorang suami  akan  beristeri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  3  ayat  (2) undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di daerah  tempat  tinggalnya.  (1)  Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri;  (b)  isteri  mendapat  cacat
badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  (c)  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan. 24
Selanjutnya,  pada  pasal  5  ayat  (1)  ditegaskan  syarat-syarat  seorang  suami  yang memenuhi  kriteria  untuk  melakukan  poligami,  syarat  tersebut  berbunyi:  “Untuk  dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)  undang-undang  ini,  harus  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut;  (a)  adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepeluan-keperlian hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Sesuai  dengan  alasan-alasan  untuk  boleh  berpoligami  yang  disebutkan  undang- undang  di  atas,  dan  setelah  cukup  alasan  maka  pengadilan  akan  memberikan  izin kepadanya  untuk  berpoligami.  Jika  dilihat  dari  alasan  yang  ada  maka  sangat  sulit  bagi seorang  suami  untuk  menemukan  alasan-alasan  tersebut.  Selain  itu  juga,  untuk berpoligami  seorang  suami  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang  telah  ditetapkan secara  ketat.  Dengan  demikian,  terkesan  agak  sulit  untuk  melakukan  poligami,  sebab seorang isteri pada umumnya tidak semudah itu memberikan izin atau persetujuan bagi suaminya untuk menikah lagi.
Untuk  itu,  lebih  tepat  diistilahkan  dengan  suami  yang  nikah  sirri,  sebab  tidak punya  akta  nikah  dan  dilakukan  hanya  secara  tradisi  hukum  Islam    dan  secara  tradisi hukum adat (nikah di bawah tanga). Sementara unsur hukum positifnya dikesampingkan secara  totalitas.  Secara  tegas  dinyatakan  bahwa  pernikahan  kedua  dari  suami  tersebut tidak  diakui  secara  undang-undang  dan  yang  diakui  secara  yuridis  adalah  pernikahan yang  pertama,  sementara  pernikahan  yang  pertama  belum  ada  bukti  sah  secara  hukum bahwa telah terjadi perceraian, sebab belum ada akta perceraian yang menyatakan bahwa pernikahan pertama telah putus secara hukum.
Secara hukum jelas akan berakibat fatal dan makin rumit dan punya masalah yang berkelanjutan  jika  percraiannya  tidak  mengikuti  prosedur  aturan  perundang-undangan yang  ada.  Akhirnya  jika  anak  lahir  dari  perkawinan  sirri  tersebut  maka  anak  otomatis akan  turut  serta  menanggung  akibat  ulah  perbuatan  orang  tuanya.  Akibat  negatif  yang muncul seperti, tidak bisa diterbitkan akta kelahiran anak sebab tidak mempunyai bukti pernikahan  yang  otentik  secara  hokum  dari  perkawinan  orang  tuanya.  Maka  secara otomatis tidak bisa mengurus kartu rumah tangga baru.
Sederetan  masalah  di  atas,  maka  akan  terus  bermunculan  deretan  akibat-akibat lain  dari  dampak  perceraian  yang  tidak  mengikuti  prosedur  perceraian  menurut
24 Sementara  Pagar  mengutip  pendapat  Mustafa  al-Siba`i  menyatakan  bahwa  keadilan  dalam berpoligami itu adalah dalam bidang materi semisal tempat tinggal yang layak, pakaian, makanan dan minuman serta hal yang bersifat kebutuhan materil isteri. Lihat Pagar, Adil Sebagai Syarat Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam , Analitica Islamica, Vol 3, No. 1, 2001, hlm. 21.
perundang-undangan  yang  ada.  Pada  pasal  38  disebutkan  bahwa:  Perkawinan  dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya pada  pasal  39  ayat  (1)  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  Sidang  Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri.  Ayat  (3)  Tatacara perceraian  didepan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan  perundangan  tersendiri. Kemudian pada pasal 40 ayat (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Ayat (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
2. Status Perkawinan
Jika  suami  ingin  menikah  lagi  dengan  wanita  lain,  atau  sebaliknya  bahwa  istri mau  menikah  dengan  laki-laki  lain,  pada  hal  masalah  perceraian  keduanyan  dengan pasangan pertamanya belum tuntas secara hukum, atau belum dituntaskan secara aturan prosedur  perceraian  sesuai  perundang-undangan  yang  ada  atau  belum  menjalani prosedur  perceraian  yang  formil.  Maka  keduanya  akan  terhalang  untuk  menikah  lagi dengan  pasangan  lain  secara  yuridis,  sebab  masih  terikat  dengan  perkawinan  yang pertama atau perkawinan sebelumnya.
Apabila ingin melaksanakan perseceraian harus sesuai dengan prosedur undang- undang  yang  berlaku  sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  39  ayat  (1)  berbunyi: Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Ayat  (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Perceraian  yang  dinyatakan  sah  secara  yuridis,  jika  telah  mempunyai  akta perceraian dan telah menjalani prosedur perceraian sesuai dengan apa yang telah diatur. Secara  hukum  kedua  belah  pihak  akan  terhalang  untuk  melakukan  perkawinan  yang kedua dengan pasangan yang berbeda. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 telah diatur bahwa pada  pasal  15  yang  berbunyi:  Barang  siapa  karena  perkawinan  dirinya  masih  terikat dengan  salah  satu  dari  kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya  perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 16 ayat (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah  berlangsungnya  perkawinan  apabila  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat (1),  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10  dan  Pasal  12  Undang-undang  ini  tidak  dipenuhi.  Ayat  (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Pada pasal 17 ayat (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah  hukum  dimana  perkawinan  akan  dilangsungkan  dengan  memberitahukan  juga
kepada  pegawai  pencatat  perkawinan.  Ayat  (2)  Kepada  calon-calon  mempelai  diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada pasal 18 berbunyi: Pencegahan perkawinan dapat  dicabut  dengan  putusan  Pengadilan  atau  dengan  menarik  kembali  permohonan pencegahan  pada Pengadilan  oleh  yang  mencegah.  Itulah sederetan  aturan  bagi  mereka yang ingin melangsungkan perkawinan secara undang-undang.
Melihat  aturan  yang  ada  di  atas,  tidak  mungkin  perkawinan  yang  kedua  akan dilaksanakan  secara  hukum  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dalam  UU  No.  tahun  1974 dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  tahun 1974. Dengan mengikuti prosedur perkawinan yang disebutkan pada pasal-pasal di atas, maka  jelas  pasangan  yang  akan  menikah  untuk  yang  kedua  kalinya  dan  belum  ada putusan  perceraian  tentang  perkawinan  sebelumnya  secara  hukum,  akan  ketahuan bahwa pernikahan yang pertama belum tuntas dan belum diproses perceraiannnya secara undang-undang yang berlaku.
3. Nafkah
Secara  filosofis  memperoleh  keturunan  yang  sah  adalah  tujuan  pokok  dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentigan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang  bersifat  umum  ( universal ).  Setiap  orang  yang  melaksanakan  perkawinan  tentu mempunyai  keinginan  untuk  memperoleh  anak  atau  keturunan. 25 Secara  yuridis, kedudukan  anak  dalam  perkawinan  diatur  dalam  pasal  42  UU  No.  1  tahun  1974  yang memuat  ketentuan  definitif  bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun  1974, anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibinya dan keluarga ibunya. 26
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  masalah  percerain  antara  suami  istri, maka  yang  menjadi sasaran  utama  adalah  anak-anak  yang  lahir akibat  dari  perkawinan yang  sah  di  antara  suami  dan  istri.  Pada  hal  dalam  peraturan  perundang-undangan diatur  pada  pasal  41  dijelaskan  bahwa:  Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian ialah:  (a)  Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak-anak,  bilamana  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak  pengadilan  member  keputusannya.  (b)  Bapak  yang bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan anak  itu  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut. Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut.  (c)  pengadilan
25 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan) , (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 13-14.
26 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian , hlm. 355.
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas intrinya.
Pada  kenyataannya  jika  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri,  kabanyakan suami akan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagai kewajiban  mutlak  untuk  dinafkahi.  Dengan  demikian,  yang  jadi  korban  utama  adalah anak-anak  dari  hasil  perkawinan.  Padahal  aturan  perundang-undangan  telah  mengatur secara  tegas,  selain  itu  hukum  islampun  tetap  mewajibkan  hal  yang  sama  seperti  apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974.
Permasalahan  yang  lebih  rumit  lagi  jika  si  suami  menikah  dengan  wanita  lain dengan perkawinan secara tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat, kemudian dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan. Sementara kasus perceraiannya dengan  istri pertama  belum  tuntas  secara  yuridis.  Kondisi  ini  akan  mengakibatkan  masalah  yang sangat  kompleks,  semisal  apabila  istri  kedua  dari  perkawinan  yang  kedua  (yang  nikah secara  tradisi  hukum  Islam  dan  tradisi  hukum  adat)  terjadi  lagi  masalah  perceraian dengan istri sirrinya, maka istri sirri tidak bisa menuntut tanggungjawab suami sirrinya melalui jalur hukum, karena perkawinan yang dilakukan keabsahannya hanya sah secara tradisi hukum Islam dan tradisi  semata. Sementara menurut UU No. 1 tahun 1974 tidak diakui secara yuridis formil.
Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut di atas, jelas bukan anak dari  suami  sirrinya  secara  undang-undang,  anak  yang  lahir  tersebut  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 1  tahun  1974  yang  berbunyi:  Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Dan  ayat  (2)  Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Sejalan  dengan  aturan  perundang-undangan  di  atas,  maka  jelas  status  anak  yang lahir di luar perkawinan tidak diakui oleh undang-undang, maka konsekuensinya adalah anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sirri  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja.  Jadi  istri  sirri  tidak  berhak  secara  hukum  atau  secara undang-undang  menuntut  nafkah  atau  kebutuhan  anak  tersebut  agar  dipenuhi  suami sirrinya, dan suami sirri akan berdalih bahwa ia tidak mau bertnggung jawab atas semua kebutuhan  anak  tersebut,  sebab  anak  itu  lahir  dari  status  perkawinan  yang  tidak  sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 1 tahun 1974.
Sangat  rentan  pihak  laki-laki  untuk  melepaskan  kewajibannya  jika  suatu perkawinan  begitu  juga  dengan  perceraian  jika  tidak  dijalankan  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  menurut  perundang-undangan  yang  ada.  Tidak  sedikit  permasalahan rumah  tangga  berkhir  dengan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  disebabkan  suami tidak
menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, dengan kata lain tidak menafkahi anak dan istrinya, padahal perkawinan yang dilaksanakan selama ini sesuai dengan apa yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974.
4. Status Harta Bersama
Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  di  luar hadiah  atau  warisan.  Dengan  kata  lain,  harta  yang  didapat  atas  usaha  mereka  berdua, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. 27 Dalam istilah fiqh mu`amalah dapat dikategorikan  sebagai syirkah atau  join  antara  suami  istri.  Secara  konvensional,  beban ekonomi  keluarga  adalah  hasil  pencaharian  suami,  sedangkan  istri  sebagai  ibu  rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Untuk pengertian yang lebih luas dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan ke dalam syirkah al-abdan , modal dari suami, istri andil jasa tenaganya. Yang kedua, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan syirkah `inan . 28
Jono  menyimpulkan  pendapatnya  tentang  harta  bersama  yaitu:  bahwa  harta bersama  dalam  perkawinan  merupakan  suatu  harta  bersama  yang  terikat  (hak  milik bersama  yang  terikat),  yang  mana  seseorang  suami  ataupun  istri  tidak  dapat  berbuat bebas  atas  harta  bersama  secara  mandiri,  tetapi  harus  berdasarkan  persetujuan  kedua belah pihak. 29
Menurut  Mohd.  Idris  Ramulyo  bahwa  harta  bersama  tersebut  muncul  tidak  perlu diiringi  dengan syirkah ,  sebab  perkawinan  dengan  ijab  dan  qabul  serta  memenuhi persayaratan lain-lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan `iklanun nikah sudah  dapat  dianggap  adanya syirkah antara  suami  istri.  Selanjutnya  ia  berkomentar, bilamana  istri  dari  seorang  suami  hamil,  kemudian  melahirkan  anak,  sedangkan  suami tidak  turut  mengandung  anak  yang  dikandung  istrinya  itu  dan  tidak  pula  turut  serta menderita  melahirkan  anak  tetapi  anak  tersebut  tidak  dapat  ikatakan  anak  si  istri  saja tetulah tidak, sebab anak itu adalah anak dari hasil perkawinan antara suami istri, bahkan lazimnya lebih ditonjolkan nama suami atau ayah dibelakang nama anak. Demikian pula halnya  bilamana  suami  saja  yang  bekerja,  berusaha  dan  mendapat  harta,  tidak  dapat dikatakan bahwa harta iti hanya harta suami saja, tentulah tidak, melainkan telah menjadi harta bersama suami istri. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau  talak  atas  permohonan  suami,  atau  atas  gugatan  pihak  istri,  maka  harta  bersama
27 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , cet. V (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89. Lihat juga Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , hlm. 161.
28 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia , hlm. 161.
29 Jono, Hukum Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.
yang  diperoleh  selama  perkawinan  itu  harus  dibagi  antara  suami  istri,  menurut perimbangan yang sama. 30
5. Status Harta Gono-gini dan Harta Warisan
Masalah harta warisan pada prinsipnya telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  bagian  masing-masing  suami  istri  yakni  pada  pasal  96  (1)  Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,  (2)  Pembangian  harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang  isteri  atau suaminya  hutang  harus  ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan  Pengadilan  Agama.  Kemudian  pasal  97 Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Namun yang menjadi masalah utama adalah, ketika terjadi masalah rumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian dan prosedur perceraiannya tidak sejalan dengan apa  yang  diatur  dalam  UU  No.  1  tahun  1975,  akan  tetapi  perceraiannya  dengan menerapkana sesuai dengan tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat setempat tidak secara hukum formil. Pada posisi seperti ini jika di antara suami istri salah satunya tiba- tiba  meninggal  dunia,  sementara  secara  tradisi  hukum  yang  ada  telah  cerai,  dan  secara hukum positif atau UU No. 1 tahun 1974 belum ada perceraian sebab belum ada proses yang diajukan sesuai aturan hukum positif.
Situasi  di  atas  akan  menjadi  dampak  buruk  bagi  keluarga  dan  anak-anaknya, apalagi  masyarakat  setempat  lebih  mementingkan  tradisi  hukum  setempat.  Apabila merujuk kepada tradisi hukum Islam maka setelah bercerai maka harta akan dibagi dua, secara  otomatis  mantan  istri  tidak  mendapatkan  harta  warisan  dari  mantan  suaminya yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian secara tradisi hukum setempat.
Akan  tetapi  jika  merujuk  pada  UU  No.  1  tahun  1974  maka  belum  ada  timbul perceraian  secara  hukum.  Sebab  para  pihak  sebelumnya  telah  megabaikan  prosedur perceraian  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  ada.  Sebab jika  telah  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri,  baik  secara  tradisi  hukum  maupun secara  UU  No.  1  tahun  1974  jelas  hubungan  kekeluargaan  antara  pihak  keluarga  suami dan  pihak  istri  pasti  ada  ketidak  harmonisan.  Sementara  penerapan  hukum  waris  yang akan  dilaksanakan  bisa  saja  kedua  pihak  keluarga  yang  telah  bercerai  berbeda  dalam memilih hukum yang dijalankan.
Pihak-pihak  yang  merasa  teruntungkan  dengan  tradisi  hukum  yang  ada  pasti berkeinginan  dengan  cara  pembagian  harta  warisannya  secara  tradisi  hukum  setempat. Sedangkan  pihak  yang  diuntungkan  dengan  penerapan  pembagian  hukum  waris  yang
30 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  Dari  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 232.
ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 sedah tentu tetap  mengiginkan  diterapkannya  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku secara yuridis.

## PENUTUP
Aturan hukum merupakan suatu hal yang seharusnya untuk ditaati dalam menjalani kehidupan,  agar  semua  perbutan  yang  dilakukan  sejalan  dengan  norma  hukum  yang  ada. pelanggaran  terhadap  norma  hukum  yang  ada  akan  mengakibatkan  timbulnya  tindakan melawan  hukum  yang  akhirnya  berkaibat  fatal  baik  terhadap  diri  sendiri  juga  terhadap orang lain nantinya. Bukankah hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, untuk itu  taatilah  hukum  yang  ada  sepanjang  hukum  itu  bisa  memberikan  rasa  keadilan, kenyamanan dan memenuhi rasa keadilan untuk semua warga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Djamali, Hukum Islam , Bandung: Mandar Maju, 1997.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Prenada Media, 2003.
Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah , Juz IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab , Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam , Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
H.  Mahmud  Yunus, Kamus  Ara  Indonesia ,  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.
H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah , Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404.
Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al Akhyar , Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, t.t.
Jono, Hukum Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-undang  No.  1 Tanhun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Akasar, 1996.
Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah  dan  Annalisa  Yahana, Hukum  Perceraian ,  Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
Pagar, Adil Sebagai Syarat Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam , Analitica Islamica, Vol 3, No. 1, 2001, hlm. 21.
Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , cet. V, Jakarta: UI Press, 1986.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1994.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan) , Yogyakarta: Liberty, 1982.
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Jakarta: Haji Masagung, 2004.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
Zahry  Hamid, Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia , Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.