## PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG MOBIL KELILING

## Fadil Muhammad
Program Magister Ilmu Administrasi Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Duties Civil Service Police Unit in the discipline Roving Car Dealer. This study aims to identify and describe the implementation of tasks Civil Service Police Unit in the disci - pline around the car dealer in Pekanbaru. The method used is descriptive and quantitative meth- ods; Samples that Satpol Members of the Civil Service and car dealers around numbering 70 people. Data collection techniques were questionnaires, observations and interviews. Data analy- sis is quantitative descriptive. Results of research on the implementation of tasks Civil Service Police Unit in the discipline around the car dealer in Pekanbaru is “Good Enough”. Barriers were found in this study is the absence of regulations governing the particulars of car dealers around, while the current authority of the municipal police of Pekanbaru in to curb car dealers around only be guided by the Regional Regulation Pekanbaru on Public Order so that it makes the role of municipal police Pekanbaru city is very limited.
Keywords: order, police squad civil service, car dealers around.
Abstrak: Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Mobil Keliling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tu- gas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel yaitu Anggota Sat- pol Pamong Praja dan pedagang mobil keliling yang berjumlah 70 orang. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis data adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”. Hambatan yang ditemukan dalam pene - litian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pedagang mobil keliling, sementara saat ini kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang mobil keliling hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat terbatas.
Kata kunci: ketertiban, satuan polisi pamong praja, pedagang mobil keliling.
PENDAHULUAN Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara men- gakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradis- ionalnya sepanjang masih hidup dan ses- uai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indo- nesia. Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota. Se-
jalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta per- lindungan masyarakat. Tujuan dari pembi- naan kentraman dan ketertiban adalah un- tuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ke- tentraman dan ketertiban didalam masyara- kat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan
perundang-undangan di daerah dapat berja- lan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantap- kan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 ten- tang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).
Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan raky- at dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan keter- tiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan per- encanaan, penyusunan, pengembangan, pen- garahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna me- liputi kegiatan pelaksanaan atau penyeleng- garaan dan peraturan agar segala sesuatu- nya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Ta- hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangu- nan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentra- man dan ketertiban daerah, Bupati atau wali kota dalam tugasnya dibantu oleh yang na- manya Polisi Pamong Praja (Undang-un- dang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam per- aturan derah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa : 1). Dilarang menem- patkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum dengan tujuan untuk men- jalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota ayau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap ban-
gunan yang tidak mempunyai izin sewaktu- waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil kebi- jakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Sat- uan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk mencip- takan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Ke- tentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum di- laksanakan secara bertahap dan meliputi se- luruh aspek kehidupan sehingga terjadi pen- ingkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan jalan raya karena berjualan dipinggir badan jalan dan dapat mengganggu bagi pengguna jalan kaki kare- na pedagang mobil keliling ini juga meng- gunakan trotoar tersebut sebagai tempat jua- lan. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang  mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
Program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum terca- painya target yang ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari program pengaturan dan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 223-228
pembinaan pedagang mobil keliling yang di- laksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketertiban saling berkai- tan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah keadaan yang dapat dirasakan bersamaan/serentak dalam suatu waktu. Menurut Soekanto (2001) cirri-ciri po- kok ketertiban itu antara lain adalah stabili- tas, tidak adanya konflik dan keputusan. Un - tuk terwujudnya ketertiban dan keamanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ke- bijakan pemerintah (publik policy) menurut R. Dye dalam Nugroho (2004) dan Wahab (2008) adalah segala sesuatu yang diker- jakan pemerintah atau tidak melakukan ses- uatu. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk Perda Nomor 5 Tahun 2002, diharapkan ketertiban dan keamanan pedagang mobil keliling dapat dilaksanakan dengan adanya pengawasan dari Satpol PP Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksana ket- ertiban pedagang mobil keliling oleh Satuan Pamong Praja Pekanbaru.

## METODE
Tipe penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini penulis lakukan pada Kan- tor Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Populasi penelitian adalah Seluruh pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang mobil keliling semuanya di- jadikan sampel dan pedagang mobil keliling dengan teknik purposive sampling sebanyak 70 orang. Teknik pengumpulan data meng- gunakan kuesioner. Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi.

## HASIL
Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2002, tentang ketertiban pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Sat- uan Pamong Praja Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap pen- egakkan Perda Nomor 5 Tahun 2002. No Kategori Jumlah Persentase (%) 1. 2. 3. Baik Cukup Baik Kurang Baik 23 37 10 33 53 14 Jumlah 70 100 Sumber: Hasil adalah data penelitian Tahun 2015 Dari tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini harus jadi himbauan kepada Satpol PP agar lebih jelas dalam bersosialisasi ke- pada pedagang secara langsung dan melaku- kan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pedagang keliling.
Pelaksanaan Ketertiban Pedagang Mobil Keliling Pengaruh dari pelaksanaan penegak- kan Perda Nomor 5 Tahun 2002 pada keter- tiban pedagang mobil keliling dapat dilihat pada tabel 2.

## Tabel 2. Tanggapan Responden tentang ketert-
iban pedagang mobil keliling. No Kategori Jumlah Persentase (%) 1. 2. 3. Baik Cukup Baik Kurang Baik 22 38 10 31 55 14 Jumlah 70 100 Sumber: Hasil adalah data penelitian Tahun 2015
Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ket- ertiban umum dan ketentraman dalam pen- garuh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pe- kanbaru dalam menertibkan pedagang mobil keleiling di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masih bermunculnya pedagang mobil keliling dis- ekitar pinggir-pinggir jalan walaupun telah dilakukan razia, hal ini menandakan bahwa tidak ada sanksi tegas kepada pedagang kel-
iling sehingga pedagang keliling takut untuk tidak berjualan kembali.
PEMBAHASAN Satuan Polisi Pamong Praja mempu- nyai tugas membantu Kepala Daerah un- tuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga peny- elenggaraan roda pemerintahan dapat ber- jalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Dae- rah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelem- bagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Pe- nataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jum- lah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang di- emban, budaya, sosiologi, serta risiko ke- selamatan polisi pamong praja. Selain itu peran penting Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyara- kat tentang hakekat dan pentingnya pemeli- haraan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara beren- cana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan keter- tiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling, yang diharapkan dapat tercapainya lingkun- gan yang aman tertib dan terkendali. Den- gan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pem-
bangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang  mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Dari uraian hasil rekapitu- lasi pada hasil penelitian baik melalui pe- nyebaran kuisioner maupun wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memeli- hara ketertiban umum di Kota Pekanbaru (studi pedagang mobil keliling) terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikare- nakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pe- kanbaru saat ini belum menjunjung tingggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedagang mobil keliling tersebut. Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilaku- kan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam hal penertiban pedagang mobil keliling se- hingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori pengaruh yang dikemukakan oleh Soekanto (2001) yang menyebutkan bahwa pengaruh tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol PP adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Selain itu Soekanto (2001) juga menjelaskan bahwa Pengaruh (role) meru- pakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan- nya maka ia menjalankan suatu pengaruh, perbedaan antara kedudukan dengan pen- garuh adalah untuk kepentingan ilmu pen- gatahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada pengaruh tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa penga-
ruh, sebagaimana halnya dengan kedudu- kan, pengaruh juga mempunyai macam- macam pengaruh yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa pengaruh menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengertian pengaruh dari Soekanto bah- wasanya didalam pengertian terdapat pen- garuh dan kedudukan, pengaruh ada apa- bila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada pengaruh, pengaruh lahir sesuai dari pola pergaulan hidup ma- syarakat sendiri.
Pengaruh merupakan rangkaian per- aturan-peraturan yang membimbing ses- eorang dalam kehidupan masyarakat, na- mun dalam realita pada saat ini menunjuk- kan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru belum mampu menjadi pembimbing maupun pen- indak bagi masyarakat yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum sehingga se- bagai pihak yang berwenang dalam meme- lihara ketertiban umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentra- man di Kota Pekanbaru. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa sejauh ini Satpol PP Kota Pekanbaru tidak berperan dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam pener- tiban pedagang mobil keliling karena tidak adanya dukungan dari teori yang dijelaskan oleh Soekanto yang menekankan bahwa pengaruh itu adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
Peraturan Daerah adalah suatu Ke- bijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus men- jadi  landasan hukum  bagi  Pemerintah Daerah dalam  mengambil  suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung- jawabnya. Namun demikian, dalam pelak- sanaannya suatu kebijakan kerap kali dite- mukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pe- kanbaru dimana dalam upaya untuk memeli- hara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ma- sih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti: 1) Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehing- ga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai pedagang mobil keliling yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum ad- anya regulasi yang secara khusus menga- tur tentang pedagang mobil keliling se- hingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedo- man dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
3) Masih lemahnya koordinasi yang di- lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Di- nas Pasar Kota Pekanbaru dalam meny- elesaikan permasalahan pedagang mobil keliling sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan pedagang mobil keliling masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram seb- agaimana yang diharapkan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, sebagai suatu kebijakan Pemerintah Kota Pekan- baru dalam pemeliharaan ketertiban peda- gang mobil keliling, belum mencapai pada kategori cukup baik. Hal ini disebabkan karena dalam penegakkan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pekan- baru belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi dan kedudukannya sebagai penegak ketertiban
umum dalam masyarakat. Hal ini disebab- kan karena belum adanya regulasi atau per- aturan yang mengatur secara khusus tentang penertiban pedagang mobil keliling. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur ketertiban pedagang kaki lima khususnya pedagang mobil keliling menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru tidak dapat berperan banyak, karena Perda Nomor 5 Tahun 2002 hanya memuat peraturan yang bersifat umum tentang ketertiban umum dalam masyarakat.
DAFTAR RUJUKAN Abdul, Wahab. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Ke- bijahanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya Manusia , BPFE, Yogyakarta Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik For- mulasi, Implementasi dan Evaluasi, Ja- karta, Gramedia, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2005. Sosiologi suatu pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 223-228