MAKILA:Jurnal Penelitian Kehutanan  Volume 15, Nomor 1 (37-57) DOI : http://doi.org/10.30598/makila.v15i1. 3267

## Potret Hutan Adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan
( Portrait of Indigenous Forest in Ewiri Village, Leksula Subdistrict, Regency of South Buru )
Iskar 1 , Th. M. Silaya 1 & Inka Teslatu 2
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
2Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Email: iskar72@yahoo.co.id mailto:iskar72@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  indigenous  people  of Ewiri  Village  are  part of  the  ulayat (petuanan)  Massarette  in South Buru,  which  has  local  wisdom  in  Sasi  (sihit),  Enhamat,  Tane  Mehet,  indigenous  forests,  Karamat/ Pamali, and Dusun. Indigenous peoples in Ewiri Village still have the structure and form of indigenous peoples,  indigenous  institutions,  customary  institutions,  customary  jurisdictions,  customary  law sanctions,  and  a  very  high  dependence  on  indigenous  forests.  This  study  examines  the  management  of customary forests in Ewiri Village, Leksula District, South Buru Regency. The research method used is descriptive  research  used  to  describe  a  human  group's  status  or  a  particular  data.  Data  is  collected through  interviews  of  respondents  and  key  informants.  The  results  showed  that  the  management  of indigenous  forests  in  Ewiri  Village  has  a  relatively  high  dependence  on  forests.  The  community  still maintains the customs, traditions of their ancestors, local wisdom, local knowledge, and other land-use practices. Customary Forest Ownership Rights are regulated based on the distribution of houses or soa indigenous peoples of Ewiri Village. The existing margas are Selsily Clan (Gefua), Solissa Clan (Mual), Lesnussa Clan (Masbait), Nustelu Clan (Marmau) and Behuku (Humboti). The pattern of utilization and management  of  customary  forests  by the  indigenous  people  of Ewiri  Village  has  stages,  including  land clearing,  planting  stage,  maintenance  stage,  and  harvesting  and  marketing  stage.  Forms  of  customary forest management include natural forests, gardens, and hamlets/air.
KEYWORDS : Customary forest, forest management, Indigenous Peoples

## INTISARI
Masyarakat  adat Desa Ewiri  yang merupakan bagian dari ulayat (petuanan) Massarette di Buru Selatan, yang memiliki kearifan lokal berupa Sasi (sihit), Enhamat, Tane Mehet, hutan adat,  Tempat  Karamat/Pamali  dan  Dusun.  Masyarakat  adat  di  Desa  Ewiri  masih  memiliki struktur  dan  bentuk  masyarakat  adat,  kelembagaan  adat,  pranata  adat,  wilayah  hukum adat, penerapan  sanksi  hukum  adat,  dan  ketergantungan  sangat  tinggi  terhadap  hutan  adat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengelolaan  hutan  adat  di  Desa  Ewiri  Kecamatan Leksula  Kabupaten  Buru  Selatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan status suatu kelompok manusia atau suatu data  tertentu.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  responden  dan  informan  kunci.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  hutan  adat  masyarakat  adat  di  Desa  Ewiri memiliki  tingkat  ketergantungan  relatif  tinggi  terhadap  hutan.  Masyarakat  masih mempertahankan  adat,  tradisi  nenek  moyang  mereka  baik  kearifan  local,  pengetahuan  local serta  praktek-praktek  pemanfaatan  dan  penggunaan  lahan  lainnya.  Hak  Kepemilikan  Hutan Adat  diatur  berdasarkan  pembagian  mata  rumah  atau  soa  masyarakat  asli  Desa  Ewiri. Marga/soa  yang  ada  yaitu  Marga  Selsily  (Gefua),  Marga  Solissa  (Mual),  Marga  Lesnussa (Masbait),  Marga  Nustelu  (Marmau)  dan  Behuku  (Humboti).  Pola  pemanfaatan  dan pengelolaan  hutan  adat  oleh  masyarakat  adat  Desa  Ewiri  memiliki  tahapan  meliputi  tahap pembersihan  lahan,  tahap  penanaman,  tahap  pemeliharaan,  dan  tahap  pemanenan  dan pemasaran. Bentuk pengelolaan hutan adat meliputi hutan alam, kebun dan dusun/hawa.
KATA KUNCI :  Hutan adat, pengelolaan hutan, Masyarakat Adat

## PENDAHULUAN
Undang – undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan jo Undang- undang No. 19 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dengan berbagai  produk  turunannya  antara  lain  Surat  Edaran  Menteri  Kehutanan  No.  1 Tahun  2013, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  LHK  No.  32  Tahun 2015 tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan  Hak,  Peraturan  Menteri  LHK  No.  17 Tahun  2020  tentang  Hutan  Adat dan  Hutan Hak (Pasal  1  angka  4)  memberikan  definisi  Hutan  Adat  sebagai  hutan  Negara  yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Pasal 1 angka 6, UU No. 41 Tahun 1999). Hutan Adat (hutan ulayat,  hutan  marga,  hutan  pertuanan  atau  sebutan  lainnya)  ditetapkan  oleh  pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hutan Adat adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  tidak  saja  hutan  adatnya  tetapi  juga  kearifan  lokal  dan sekaligus juga sebagai jati diri keindonesiaan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.
Pengelolaan  hutan  adat  di  Indonesia  memasuki  era  baru  dengan  terbitnya  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU – X/2012 sehingga hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan Negara dan hak ulayat menjadi lebih penuh dalam pengelolaan hutan adat. Kondisi ini akan terus berlanjut pasca putusan MK, dimana terdapat implikasi – implikasi dari putusan  MK,  yang  menjadi  pekerjaan  berikutnya  untuk  senantiasa  dikawal  agar implementasinya  tidak  keluar  dari  semangat  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap masyarakat hukum adat, hak ulayatnyadan kearifan lokal. Mahkamah menganggap ketentuan hutan adat dalam undang – undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian status hutan  adat  dikukuhkan  sebagai  milik  masyarakat  adat,  bukan  hutan  Negara.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  ada  perubahan  pengertian  hutan  adat  dan  pasal – pasal terkait lainnya dalam UU No. 41 tahun 1999.
Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat menunjukkan bahwa  masyarakat adat telah  dan  mampu  mengelolaa  sumberdaya  alam  termasuk  hutan  secara  turun-temurun. Pola- pola  tersebut  memiliki  system  yang  sangat  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  alam,  hutan tanaman,  kebun  dan  usaha  pertanian  sehingga  bentuknya  sangat  beragam,  dinamis,  terpadu yang  menghasilkan  berbagai  manfaat  bagi  masyarakat  dan  lingkungan,  baik  secara  ekonomi, social  budaya,  religi  dan  ekologi  (Suhardjito,  Khan,  Djatmiko, dkk dalam  Sirat  M,  dkk,  2001).
Disisi lain ada keinginan masyarakat adat agar hak – hak mereka dan sistem pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang telah mereka kembangkan diakui, dihormati dan dikembangkan harus dipandang  secara  positif  sebagai  suatu  alternatif  penyelesaian  persoalan  penurunan  kualitas dan kuantitas hutan di seluruh wilayah Indonesia. Aturan adat yang terdapat pada masyarakat
adat  yang  masih  berfungsi  hingga  sekarang  dan  masih  dipatuhi  secara  lisan  sebagai  aturan yang sah dan diakui oleh semua elemen masyarakat, terutama mereka yang masih berada pada daerah  pedalaman,  selain  diakui  oleh  elemen  masyarakat  tetapi  juga  Undang – Undang  Dasar sebagai landasan konstituti Negara.
Masyarakat  Desa  Ewiri  Kecamatan  Leksula  Kabupaten  Buru  Selatan  memiliki  budaya dan adat istiadat sejak dahulu kala dan masyarakat ini telah hidup dalam kesatuan masyarakat hukum  adat  yang  mempunyai  hukum  hak – hak  adat  atas  sumberdaya  alam  terutama  di kawasan  hutan.  Hubungan  masyarakat  dengan  hutan  khususnya  masyarakat  Desa  Ewiri sangat  tinggi  dimana  masyarakat  sangat  menggantungkan  kehidupnya  dengan  hutan  karena rata – rata  masyarakat  hukum  adat  masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  serta menggunakan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hutan adat bagi masyarakat merupakan  sumber  hidup  dan  kehidupan,  tingkat  ketergantungan  terhadap  hutan  ini  sangat tinggi dimana dalam praktek pengelolaannya sangat kental akan nilai-nilai kearifan local para lelehur. Peran masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola hutan adat sebagai salah satu penyambung kelangsungan hidup masyarakat kelompok atau individu. Masyarakat Desa Ewiri sangat  dominan menggunakan  hutan  sebagai  sumber  kehidupan  karena  terdapat  hasil  hutan yang dapat dikelola untuk kehidupan bersama. Berdasarkan berbagai nilai, norma dan kearifan local  masyarakat  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan. Penelitian  ini bertujuan  untuk  memotret bagaimana  pengelolaan  hutan  adat  berbasis kearifan local di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Ewiri  Kecamatan  Leksula  Kabupaten  Buru  pada wilayah hutan adat pada bulan September – Oktober 2017.
Gambar. 1. Lokasi Penelitian

## Alat, Bahan dan Objek
Alat,  Bahan  dan  Objek    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  alat  tulis menulis,  Quisioner,  Kamera,  Alat  perekam  suara,  kompas,  altimeter.  Objek  penelitian  adalah anggota Masyarakat dan Tokoh adat Desa Ewiri.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  yaitu  memusatkan  perhatian  pada  permasalahan  tertentu  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Irawan  (2007)  menyatakan  bahwa  kebenaran  yang  dibangun  dalam penelitian  kualitatif  adalah  kebenaran  intersubyektif  yaitu  kebenaran  yang  dibangun  dari hubungan  faktor  yang bekerja  bersama-sama,  dimana  fakta  yang  ditemukan  tidak  bebas  dari interpretasi  apapun,  tetapi  harus  dipersepsikan  sesuai  konteks  yang  terjadi  dalam  interaksi sosial  masyarakat.  Selanjutnya  dikatakan  Suharjito  (2014)  istilah  kualitatif  pada  pendekatan kualitatif  tidak  menunjuk  pada  penggunaan  data  kualitatif  saja,  namun  memungkinkan  juga bagi penelitian kualitatif untuk menggunakan data kuantitatif.

## Penentuan sampel
Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan Purposive  Sampling  ( pemilihan dengan  sengaja ). Sugiyono  (2016)  mengatakan  bahwa “ P urposive  sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.” Sampel  atau  responden yang diambil sebanyak 30 KK (Kepala Keluarga) dengan pertimbangan mengakomodir semua soa  dan  marga  yang  memiliki  dan  memanfaatkan  serta  mengelola  Hutan  Adat.  Selain  itu masyarakatnya  adalah  masyarakat  adat  di  desa  Ewiri.  Untuk  mengetahui  hal – hal  yang berkaitan  dengan  hak  ulayat  masyarakat  adat  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  tokoh – tokoh  adat/  staf  pemerintah  desa  (Informan  Kunci).  Wawancara  dilakukan dengan  pengisian quesioner dan wawancara secara mendalam, observasi dan pengamatan lapangan.

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer dan  data  sekunder  yang berhubungan  dengan  fokus  penelitian  ini.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara wawancara  terstruktur  maupun  terbuka  dengan  masyarakat  adat,  dan  wawancara  dengan informan  kunci  (Tokoh  adat,  ketua  Marga/kepala  Soa,  kepala  desa.  Wawancara  dilakukan dengan menggunakan kuesioner, Data primer berupa karakteristik social ekonomi masyarakat (umur,  tingkat  pendidikan,  jumlah  tanggungan,  luas  kepemilikan  lahan,  jenis  pekerjaan,  luas dusun,  luas  hutan  adat),  keberadaan  hutan  adat,  bentuk  pemanfaatan  lahan,  bentuk  kearifan local,  jenis  tanaman,  batas  wilayah  hutan  adat,  nama  marga/soa  pemiliki  hutan  adat,  hasil hutan  kayu  dan  non  kayu,  Pola  pemanfaatan,  intensitas  ke  hutan  serta  sanksi  adat. Pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  lapangan  untuk  mengetahui
keberadaan  hutan  adat  masyarakat.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelusuran pustaka/literature, dokumen, hasil penelitian dan bentuk publikasi lainnya., berupa gambaran umum  lokasi  penelitian,  data-data  statistik  dari  berbagai  instansi  yang  berhubungan  dengan masyarakat adat di desa Ewiri secara umum di Kecamatan Leksula.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif untuk  memberikan  gambaran  dan  pemahaman  tentang  keberdaan  hutan  adat  yang dimanfaatan  dan  dikelola  dengan  berbagai  adat  istiadat  dan  kearifan  lokal  masyarakat  adat yang berada di Desa Ewiri.
Analisis  data  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) :
1. Menyusun satuan-satuan data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, diskusi
2. kelompok terfokus dan telaah dokumentasi.
3. Dibuat katagori dari data yang sudah digolong-golongkan
4. Menyusun hubungan antara katagori satu dengan yang lainnya untuk selanjutnya dicari
5. pemaknaan dari setiap hubungan kategori
6. Selanjutnya dibuat interpretasi (pembahasan) dan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Pengelolaan Hutan Adat
Luas hutan adat yang dimiliki oleh masing-masing Soa/Marga pada masyarakat adat di Desa  Ewiri  kurang  lebih  1 – 2  Ha  dengan  jenis  pekerjaan  utama  adalah  petani  dan  hampir semua  kepemilikan  Dusung  adalah  Dusung  Pribadi.  Jenis  Hutan  Adat    yang  dimiliki  oleh masayarakat  adat    di  Desa  Ewiri  berdasarkan    kepemilikan  setiap  marga  atau  soa  dengan hutan adatnya masing – masing. Kepemilikan hutan adat ini diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang tua atau para lelehur adat. Adapun marga-marga yang memiliki hutan adat yaitu marga Behuku (Humbotih), marga Selsily (Gefua), marga Biloro (Marmau), marga Solissa (Mual) dan marga Lesnussa (Masbaith). Kelima marga-marga ini yang menguasai dan memiliki hutan adat di wilayah adat di Desa Ewiri.
Masyarakat adat Desa Ewiri dalam  Pengelolaan hutan adatnya semua dilakukan secara alami, dimana ketika masyarakat sudah selesai membuka dan membersihkan lahan kemudian dilanjutkan dengan menanam tanaman ubi – ubian sebagai tanaman yang pertama ditanam, lalu mereka  meninggalkan  lahan  tersebut  serta  mengelola  dan  menanam  kembali  dilahan  yang baru.  Selanjutnya  membiarkan  tanah/lahan  bekas  tanam  tersebut  selama  beberapa  tahun dengan tujuan untuk mengembalikan unsur hara dan ketika kembali ke lahan tersebut kondisi tanah  sudah  kembali  subur..  Dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  hutan  adat  terkadang
ditemui  kendala-kendala  antara  lain  faktor  cuaca  atau  keadaan  alam  yang  tidak  menentu sehingga  mempengaruhi  produktifitas  tanaman  dalam  hutan  adat  tersebut,    sehingga mengakibatkan musim berbuah dari tanaman tidak menentu akibatnya masyarakat sangat sulit untuk  mengolah  hasil  hutan  pada  kondisi  cuaca  dalam  wilayah  hutan  adat.    Jika  musim penghujan tiba bersamaan dengan musim panen buah – buahan, maka proses pemanenan akan mengalami hambatan karena bentuk topografi hutan adat sebagian besar adalah berbukit dan berlereng  sehingga  menyulitkan  masyarakat  dalam  memanen  dan  memungut  hasil  hutannya karena bentuk hutan adat dengan topografi berlereng/terjal.
Masyarakat  Desa  Ewiri  mengandalkan  tanaman  musiman  dalam  pemanfaatan  hutan adat  mereka.  Meskipun  demikian  regenerasi  dari  tanaman  musiman  yang  dikonsumsi terkadang  dibiarkan  saja  tidak  terpelihara.  Masyarakat  memanen  hasil  hutan,  tetapi  tidak semua diambil. Ada sebagian yang ditinggalkan di pohon dan buah yang ditinggalkan itulah yang akan tumbuh secara alami ketika sudah tua dan jatuh ke tanah tanpa harus ditanam oleh masyarakat.  Bentuk pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat desa Ewiri yang merupakan bagian  dari  kearifan  lokal  masyarakat  pada  umumnya  dalam  bentuk  hutan  alam,  kebun,dan dusun.

## Hutan Alam/Ewang
Hutan  Alam  adalah  hutan  yang  ditumbuhi  pohon-pohon  secara  alami  dan  sudah  ada sejak dulu kala. Hutan alam yang dapat bertahan tanpa ada campur tangan manusia atau pun tidak  terjadi  eksploitasi  hutan  disebut  hutan  primer.  Hutan  Primer  terpelihara  dengan  baik sering  disebut  Hutan  Perawan  atau Virgin  Forest .  Sedangkan  hutan  yang  telah  terdapat intervensi  manusia  didalamnya  atau  juga  faktor  bencana  alam  dapat  terbentuk  hutan  alam sekunder. Komposisi jenis penyusun hutan alam di Indonesia berbeda-beda tergantung lokasi tempat  tumbuhnya  hutan  tersebut.  Jenis-jenis  pohon  di  hutan  alam  Indonesia  bagian  barat berbeda dengan Indonesia bagian timur walaupun ada juga jenis yang menyebar luas dari barat sampai ke timur.
Masyarakat  memiliki  cara  tersendiri  dalam  memanfaatkan  pengelolaan  sumberdaya alam yang ada di hutan alam, dengan tetap memperhatikan warisan budaya dari para leluhur dan  kearifan  lokal  yang  mendukung  dalam  pengelolaan  hutan  adat.  Beberapa  kearifan  lokal yang masih berlaku antara lain: melindungi sumber air dengan melestarikan pepohonan yang banyak  mengandung  kadar  air,  tidak  menebang  pohon  di  area  kemiringan  yang  rawan longsor/banjir,  menanam  pohon  yang  produktif  (hanya  diambil  buahnya)  serta  menanam tanaman  yang  bisa  mendatangkan  satwa.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan menyelamatkan fungsi hutan dalam bentuk kesepakatan adat oleh para tokoh masyarakat yang melibatkan semua lapisan masyarakat adat, yang isinya membuat  peraturan  yang  harus  ditaati  dan  sanksi  bagi  yang  melanggar    kesepakatan  adat.
Kesepakatannya  antara  lain    tidak  menebang  pohon  yang  berfungsi  untuk  penyerapan  air, mengolah lahan dengan tidak menggunakan bahan kimia, bersedia dan sanggup menjaga serta melestarikan  hutan,  serta  mewajibkan  setiap  masyarakat  untuk  menanam  pohon  yang produktif.

## Hawa/ kebun
Hawa/kebun  merupakan  tradisi  pemanfaatan  lahan  yang  dapat  menunjang  fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat, pada umumnya di wilayah masyarakat adat di Maluku. Kebun biasanya diolah secara insentif dan menetap dalam waktu yang lama.  Lahan yang dimanfaatkan untuk membuat kebun dengan menanam jenis tanaman  yang diusahakan berupa  jenis  tanaman  umur  pendek  seperti ubi  kayu,  sayur – sayuran,  pisang,  singkong,  dan lain – lain.  Tanaman  umur  panjang  yaitu  Kelapa (Cocos  nucifera) Cengkeh  ( Eugenia  aromatica) Pala ( Mirysthica fragrans ) durian ( dorio xiberthinus) Langsat ( Langsium domesticum).

## Dusun
Dusung adalah suatu pertanian di Maluku yang model usahataninya mengkombinasikan tanaman  pertanian,  perkebunan dan  tanaman  hutan  (Matinahoru,  2011).  Menurut  Silaya,  dkk (2012) Dusung merupakan  pola  pemanfaatan  lahan  dengan  mengkombinasikan  tanaman pertanian ( agriculture) dengan pohon-pohon hutan atau kehutanan ( forestry ) dalam satu ruang dan  waktu  yang  sama  yang  telah  lama  dipraktekan  oleh  masyarakat  di  Maluku.  Masyarakat lain  di  Kepulauan  Maluku  mempunyai  terminology  sendiri  untuk  menunjuk  pada  system usahatani campuran ini yaitu lusun (Pulau seram , Wasilalen ( Pulau Buru) dan etuvun (Pulau Kei) (Pattinama, 2012).
Dusun telah dikenal oleh masyarakat adat Desa Ewiri sejak nenek moyang  mereka dan merupakan warisan dari masa lalu. Dalam perkembangannya istilah dusun ini digunakan pada lahan  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan  penggunaan.  Selain  itu  dusun  juga  digunakan pada  lahan  yang  berkaitan  dengan  jenis  tanaman  dominan  yang  tumbuh  atau  diusahakan diatas lahan tesebut seperti dusun kelapa, cengkeh, pala,durian, langsat.

## Hak Kepemilikan Hutan Adat
Kepemilikan  hutan  adat  di  Desa  Ewiri  umumnya  ada  pada  tiap – tiap  marga/soa  yang memegang kekuasan kepemilikan hutan adat. Secara hukum  formal kepemilikan lahan hutan adat tidak ditandai dengan kepemilikan sertifikat tanah/lahan, tetapi berdasarkan kepemilikan secara  adat  secara  turun  temurun  dan  diakui  oleh  masing-masing  marga/soa  maupun  raja petuanan.
Bentuk  kepemilikan  hutan  adat  yang  merupakan  hutan  adat  milik  marga  bisa dimanfaatkan  oleh    masyarakat,  namun    hanya  berupa  usaha  berkebun,  menanam  tanaman umur panjang tetapi tidak menjadi hak milik pribadi karena hak kepemilikan hutan adat tidak dapat  diperjual  belikan.  Hak  kepemilikan  hutan  adat  milik  marga  biasanya  hak  sepenuhnya
milik  marga,  dimana  dalam  pemanfaatannya  masing – masing  orang  dari  anggota  marga mendapatkan  bagian  dari  hutan  adat  tersebut  tetapi  kepemilikan  tetap  menjadi  milik  marga tersebut.
Hak    kepemilikan  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  ini  disebut hak  petuanan  atau  hak ulayat ,  dan  di  dalam  literatur,  hak  ini  oleh  van  Vollenhoven  disebut beschikkingsrecht yang menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat itu dengan tanah. Hubungan  yang erat  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah  sedemikian,  kemudian  melahirkan penguasaan atas tanah-tanah adat. Mertokusumo (1988) mengatakan bahwa hak ulayat adalah :"Hak  atas  tanah  yang  menjadi  milik  bersama  masyarakat,  yang  merupakan  hak  tertinggi kedudukannya. Hak Kepemilikan Hutan Adat pada Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan diatur berdasarkan pembagian mata rumah atau soa masyarakat asli Desa Ewiri.

## Batas dan Luas Wilayah Hutan Adat
Batas  kepemilikan  hutan  adat  oleh  masyarakat  adat  Desa  Ewiri  umumnya  ditandai dengan batas-batas alam, sungai, batu, pohon. Batas-batas alam ini masing-masing marga/soa mengetahui dan mengakuinya sehingga masing-masing marga/soa tidak ada yang berkonflik atau mengakui lahan/hutan adat yang bukan miliknya. Adapun hutan adat yang dimiliki oleh marga/soa yaitu :

## Marga Selsily (gefua)
Nama  Hutan  Adat  adalah kablawan, hutan  dengan  wilayah  yang  didominasi  dengan berbagai   kombinasi  tanaman dalam  areal  hutan.   Tanaman  pangan  seperti  ubi  kayu, jagung, pisang,  terong,  cabe,  boncis,  kacang  tanah  dan  lain – lain.  Tanaman  umur  panjang  seperti Kelapa,  Cengkeh,pala,  Coklat,  dan  Langsat.  Disamping  itu  juga  terdapat  hasil  hutan  kayu seperti benuang, hanoa, kayu besi, samama dan lain lain.  Batas – batas  Sebelah Utara dibatasi dengan  gunung  Flofon,  Nangan,  Fatu,  batu – batuan  Ngotot,  Wea  Olon,  Dule.  Berbatasan dengan (marmau).

## Marga Solissa (Mual)
Nama Hutan Adat adalah Wabrap a. Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada diwilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari siklus kehidupan komunitas dan penghuninya. Dalam hutan adat ini umumnya jenis tanaman yang ditanam adalah sistem penanaman  campuran  antara  tanaman  kehutanan,  perkebunan,  dan  pertanian.  Tanaman Kehutanan  meliputi  Bintanggur,  Gofasa,  Kenanga,  Kinar,  hanoa.    Sedangkan    Tanaman Perkebunan    seperti  ubi  kayu,  pisang,  terong,  tomat,  kacang  panjang.  Tanaman    Pertanian seperti  Kelapa,  Cengkeh,  pala,  Coklat,  Langsat.  Adapun    Batas-batasnya  yaitu  Sebelah  barat berbatasan  dengan  air  waimala,      Wai  Katin,  Gagaran,  Batu  Karang,  Fakal,  Rabin,  Remat,
Sebelah Selatan Mengesuwaen, Fatu, Ngoto, Uneth, Gunung Singa, dan Bakir pito berbatasan dengan masbaith.

## Marga Lesnussa (Masbaith)
Nama  Hutan  Adat Labuang  masbaith. Hutan  adat  di  wilayah  ini  didominasi  dengan tanaman umur panjang dan tanaman pangan yang terdapat hutan adat milik marga Lesnussa (masbaith).  Tanaman  umur  panjang  yang  terdapat  seperti  Kelapa,  Cengkeh,    Pala,  Coklat, Langsat. Sedangkan tanaman pangan antara lain Pisang, pepaya, Boncis, Cabe, Ubi kayu, dan lain – lain.  Batas – batasnya    yaitu  di  Lili  Bolu,  Berbatasan  dengan  hutan  adat  milik  Behuku (Humbotih)

## Nustelu (Marmau)
Nama Hutan Adat Kepala madan adalah hutan yang dikelolah bersama karena hutan adat yang  ada  pada  marga  nustelu  (  marmau)  milik  marga.  Di  dalam  hutan  adat  kebanyakan ditanam tanaman umur panjang dan tanaman pangan, tanaman umur panjang seperti Kelapa, Cengkeh,  Pala,  Coklat Langsah.  Sedangkan  tanaman  pangan  seperti  ubi  kayu,  jagung,  pisang singkong,  terong,dan  lain – lain.  Batas – batasnya    yaitu  sebelah  barat  berbatasan  dengan gunung tanjung Luai, Ulah, Waiha, Sebelah Utara dengan Wai Hotong, Wai Pangan. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan (mual).

## Behuku (Humboti)
Nama  Hutan  Adat  adalah Kilo  Lima .  Hutan  adat  yang  terdapat  pada  Marga  Behuku (humboti)  tanaman yang didominasi tanaman umur panjang dan tanaman pangan. Tanaman umur  panjang  seperti  Kelapa,  Cengkeh,  Pala,  Coklat,  Langsat,  sedangkan  tanaman  pangan seperti Ubi kayu, Terong, Jagung, Pisang, Tomat, dan jenis – jenis  tanaman lain seperti seperti kenari, kayu merah, salawaku, dan lain lain. Batas-Batasnya yaitu  sebelah selatan batas lautan dan  gunung  tanjung  Aco,  sebelah    utara  dengan  Flofon,  Nangan,  Gevua,  sebelah  barat berbatasan dengan Gevua.
Menarik  dari  komposisi  tanaman  umur  panjang  yang  ditanam  dalam  areal  hutan  adat oleh  keempat  (4)  marga  Selsily,  Solissa,  Lesnussa,  Nustelu  dan  Behuku  ada  jenis  yang  selalu ditanam yaitu tanam Kelapa, Cengkeh, pala dan coklat, hal ini terkait dengan ketergantungan masyarakat adat dari hasil kebun mereka adalah jenis-jenis tersebut, yang selama ini menopang hidup dan kehidupan masyarakat adat.

## Pola Pemanfaatan Hutan Adat
Masyarakat adat Desa Ewiri dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat memiliki tahapan dan proses meliputi :
Tahap  pembersihan ,  yang  dimulai  dengan  cara  menebang  kayu  dihutan  adat  dan memanfaatkan pohon – pohon tersebut untuk dijadikan kayu untuk bangunan rumah maupun kayu bakar. Setelah beberapa hari dilihat apakah kayu yang ditebang sudah kering atau belum,
jika  kayu  sudah  kering  maka  kayu  tersebut  dibakar  pada  area  penebangan  dan  dibiarkan selama 5 sampai 7 hari atau paling lambat 1 minggu.
Tahap penanaman , selesai tahap pembersihan selanjutnya dilakukan penanaman tanaman perladangan dan sayuran.  Untuk tanaman jangka pendek seperti pisang, singkong, jagung, ubi – ubian  sayur – sayuran  dan  lain – lain.  Kegiatan  ini  akan  berhenti  apabila  dirasakan  pada tanah atau lahan tersebut tidak lagi memiliki unsur hara yang banyak dan tidak memberikan hasil  hutan  yang  menguntungkan  (tidak  produktif),  maka  lahan  tersebut  akan dibiarkan atau didiami  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kemudian  setelah  semakin  lama  lahan  yang  dibiarkan secara  alami,  maka  akan  ditumbuhi  oleh  jenis  tanaman  pionir,  selanjutnya  dilakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman kehutanan dan tanaman buah – buahan secara bergiliran seperti, Cengkeh, Pala, Duriang, Kuwini,  mangga dan sebagainya.
Tahap pemeliharaan tanaman, setelah proses penanaman selesai, maka dilanjutkan dengan proses  pemeliharan  tanaman.  Untuk  proses  pemeliharaan  tanaman  biasanya  yang  terdapat pada lokasi penelitian, umumnya masyarakat melakukan kegiatan pameri di lahan yang sudah banyak ditumbuhi  semak – semak  serta  alang – alang (tanaman  pengganggu)  sehingga  tanaman yang tumbuh tidak ditutupi oleh tanaman penggangu tersebut. Untuk tanaman sayur – sayuran lebih diperhatikan karena jenis tanaman ini mudah terserang hama dan penyakit tanaman serta gangguan dari binatang pengganggu seperti babi.
Tahap  pemanenan  dan  Pemasaran ,  merupakan  proses  terakhir  dalam    pola  pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat. Hasil hutan (pasca panen) dari hasil panen yang dilakukan maka masyarakat berhak  untuk mengambil hasil hutan baik pada lahan milik pribadi maupun milik keluarga kemudian dipasarkan hasil hutan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari – hari,  baik itu  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  serta  kesehatan masyarakat.
Pemanfaatan hutan berupa hasil hutan berupa pemanfaatan lahan hutan untuk bercocok tanam/  berkebun,  berburu  serta  mengambil  kayu  untuk  kayu  bakar  dan  kayu  pertukangan. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dilakukan baik secara perorangan (milik pribadi)  maupu  kelompok  (milik  keluarga),  dalam  hal  ini  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya  hutan  yang  dilakukan  secara  perorangan/milik  pribadi  dilakukan  oleh  marga tertentu tanpa bantuan dari orang lain. Untuk pemanenan hasil hutan dan cara pengelolaannya adalah  dilakukan  dan  dijaga  sendiri.  Selain  itu  juga  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan secara  berkelompok/keluarga  dilakukan  jika  hasil  hutan  yang  diambil  membutuhkan  orang atau  tenaga  dalam  jumlah  yang  cukup  banyak  dalam  melakukan  pemanenan  hasil  hutan tersebut  dengan  cara  pengelolaannya  dijaga  secara  bersama.  Kombinasi  jenis  tanaman  yang terdapat pada hutan adat dapat dilihat Tabel 1 .
Tabel 1. Kombinasi Tanaman pada Hutan Adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan
No Jenis Tanaman Nama Latin 1 Ubi Kayu (Manihol esculenta) 2 Jagung (Zea mays) 3 Pisang (Musa paradisivea) 4 Terong (Socanum melongena) 5 Cabe (Capsicum annum) 6 Buncis (Vigna radite) 7 Kacang Tanah (Arachis hypogea)
8 Tomat (Lysopersicum esculentum) 9 Pandan (Pandanus sp)
10 Kacang panjang (Vigna sinensis)
11 Papaya (Carica papaya)
12 Lengkuas (Languas galangal)
13 Jeruk (Citrus sp)
14 Serai (Cymbopogon nardus)
15 Kacang (Vigna sp)
16 Nanas (Ananas comosus)
17 Jahe (Croton argyratus)
Sumber data : Data Primer Diolah, 2017
Berdasarkan Tabel  1 ,  dapat  dilihat  bahwa  kombinasi  tanaman  pada  areal  hutan  adat berkisar  17  jenis.    Hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Desa Ewiri sebagai bahan bangunan dan kayu bakar dan  pertukangan disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Pada Hutan Adat Desa Ewiri Kecamatan Leksula
No Jenis Vegetasi Nama Latin 1. Benuang Octomeles sumatrana 2. Beringin FicusbBenjamina 3. Kayu Besi Isntia bijuga 4. Hanoa Macaranga, sp 5. Samama Anthocepallus macrophyllus 6. Salawaku Paracerianthes falcataria 7. Lenggua Pterocarpus indicus 8. Makila Lithsea angualata 9. Nyatoh Palaqium farance 10. Kayu Merah Wenmania amboinensies 11. Nani Metrisiderus petiolata 12. Bintangor Hutan Chalophylum scolari 13 Gofasa Fitex gofasus 14 Siki Palaqium javansche 15 Kenanga Cananga odoratum 16 Kenari Cannarium spp 17 Sukun Uphek klufek 18 Pulai Alstonia scholaris 19 Kinar Kleihova hospitae 20 Rotan Calamus sp 21 Bambu Bamboosa sp 22 Sagu Metroxylon sago
Sumber: Data Primer Diolah, 2017
Berdasarkan  Tabel  1  dan  2,  dapat  dijelaskan  bahwa  didalam  hutan  adat    memiliki karakteristik dan dominasi tanaman yang sama.  Selain itu, bisa saja didominasi oleh tanaman cengkeh (Cannarium,  sp) dan  pala (Cannarium,  sp) . Namun  di dusun  yang  lain,  tanaman  yang mendominasi  adalah  kelapa (Cocus  nucifera) .  Tanaman  yang  paling  dominasi  adalah  Kelapa
(Mirysthica  fragrans) ,  cengkeh (Eugenia  aromatica) Pala,  Coklat,  Langsat.  Sementara  untuk tanaman  pertanian  yang  dominasi  adalah  singkong  dan  pisang  karena  di  setiap  dusung tanaman  ini  selalu  ada  walaupun  dengan  jumlah  yang  berbeda.  Dalam  dusun  juga  tanaman pangan  seperti  Ubi  Kayu (Manihol  esculenta) dijumpai  hanya  dalam  jumlah  yang  sedikit  dan merupakan tanaman yang tumbuh liar secara alami karena tidak di tanam sendiri.
Untuk  kayu  pertukangan  biasanya  masyarakat  memanfaatkan  Pohon  Durian (Durio xiberthinus) ,  Pohon  Salawaku (Paracerianthes  falcataria) ,  Pohon  Lenggua (Pterocarpus  indicus) ,
Pohon  Kayu  Besi (Isntia  bijuga) ,  Pohon  Kenari (Cannarium,  sp), Pohon  Samama (Anthocepallus macrophyllus) .  Namun  yang  lebih  dominasi  masyarakat  lebih  memanfaatkan  kayu  Kenari
(Cannarium,  sp) yang  digunakan  untuk  membuat  papan  atau  rep  agar  nantinya  digunakan untuk keperluan pribadi dan dijual.

## Ketentuan Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan
Pemahaman masyarakat terkait dengan ketentuan adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan  terdapat  berbagai  padangan  masyarakat  yakni  sebagai  sumber  penghidupan  dimana mereka  dapat  mengusahakan  sumberdaya  yang  ada  untuk  menujang  pendapatan  mereka. Selain itu memandang hutan sebagai tempat keramat suci atau dimana secara langsung tidak boleh  melakukan  penebangan  di  wilayah  tersebut.    Pandangan  masyarakat  tentang  hutan sebagai  tempat  keramat  atau  tempat  suci  yaitu  bahwa  hutan  tersebut  harus  dilindungi  dan tidak  bisa  dimasuki  oleh  sembarangan  orang,  selain  orang – orang  yang  akan  melakukan upacara adat untuk meghargai para leluhur sebagai tempat-tempat tinggal para nenek moyang mereka yang  terdapat goa – goa.
Dalam  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  terdapat  hukum/aturan  yang  diatur  sesuai dengan aturan – aturan yang dibuat oleh para lelehur/tua-tua adat yang dimiliki masing-masing marga.  Marga  yang  telah  memiliki  hak  penguasaan  atas  hutan  adat  tidak  dapat  dialihkan diambil  oleh  marga  lain  dan  mengakui  hal  tersebut.  Terdapat  aturan – aturan  yang  berlaku terkait  hak – hak  masyarakat  atas  sumberdaya  hutan,  dengan  adanya  aturan – aturan  tersebut maka ada sanksi yaang diterapkan jika ada pelangaran yang dilanggar.
Aturan  yang  berlaku  terkait  pemanfaatan  hutan  adat  yaitu  diantaranya  pengambilan hasil hutan kayu yang apabila ada yang mengambil kayu dari hutan adat yang bukan milik dan haknya  untuk  mengambil  maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa  denda kubikasi yang diambil. Sedangkan  mengenai  sanksi  untuk  pelanggar  sasi  jika  ada  yang  mengambil  hasil  hutan yang sedang  dikenakan  sasi  maka  diharuskan  untuk  membayar  denda dengan  menggunakan kain putih  sebanyak  10  meter  sebagai  lambang  dari  sanksi  adat  tersebut  untuk  menghormati para leluhur mereka.

## Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat
Menurut Nababan (1995) dalam Silaya (2021) mengatakan bahwa kearifan lokal terbentuk karena  adanya  hubungan  antara  masyarakat  tradisional  dengan  ekosistem  di  sekitarnya. Mereka  memiliki  system  kepercayaan,  hukum  dan  pranata  adat,  pengetahuan  dan  cara mengelola  sumberdaya  alam  secara lokal.  Kearifan lokal  masyarakat  dalam  mengelola  hutan, sebenarnya  telah  dipraktekkan  sejak  lama  dan  menjadi  tradisi  yang  turun  temurun.  Pada beberapa  kasus  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  dapat  dicermati  bahwa  kearifan masyarakat  didalam  pengelolaan  hutan  pada  kenyataannya  telah  membawa  dampak  yang positif  bagi  kelestarian  hutan,  karena  mereka  mempunyai  tingkat  ketergantungan  dari  hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian (Prasetyo, 2006).
Menurut  Santoso  (2009) dalam Ariyanto  (2014),  Kearifan  lokal  dibangun  dari  nilai-nilai sosial  yang  dijunjung  dalam  struktur  social  masyarakat  sendiri  dan  memiliki  fungsi  sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.
Sasi  adalah  suatu  bentuk  larangan  mengambil  atau  memungut  sesuatu  yang  telah dikenakan aturan-aturan adat. Oleh sebab itu tiap masyarakat adat dilarang untuk melanggar aturan  adat  sasi  (Sitanala,  1997 dalam Silaya,  2021).  Sasi  diberlakukan  sebagai  upaya peningkatan kesejateraan masyarakatat sekaligus memberikan perlindungan bagi sumberdaya alam  yang  ada  dan  mencegah  terjadinya  perusakan  terhadap  lingkungan  alam.  Selanjutnya Wahyono (2000) dalam Lellotery (2021) mengatakan bahwa Sasi merupakan larangan terhadap perusakan sumberdaya alam, adanya larangan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat  merusak  lingkungan,  misalnya  pembukaan  lahan  disekitar  daerah  aliran  sungai  atau sumber  air,  mengambil  sumberdaya  sebelum  masak  panen,  membunuh  satwa  tertentu,  dan mengambil  sumberdaya  laut  seperti  Teripang  dan  Bia-lola  (Kepulauan  Kei),  Ikan  Lompa (Haruku), Ikan Lalosy (Latuhalat), Kelapa (Maluku Tengah), Kawasan Hutan (Buru dan Seram), Buah-Buahan (Ambon, P. Lease dan Seram). Menurut Tjoa dan Iskar (2021), saat ini Sasi yang berlaku di Maluku umumnya adalah Sasi gereja, yang merupakan hasil adaptasi dari sasi adat yang  mengatur  tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya Dusung .  Tingginya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap agama daripada adat menyebabkan pemerintah Negeri mengubah aturan Sasi dari sasi adat menjadi sasi gereja. Perubahan terjadi pada prosesi dan  sanksi,  sedangkan  objek  sasi  tetap,  yaitu  sumberdaya dusung. Masyarakat    adat  di  Desa Ewiri    yang  merupakan  bagian  dari  ulayat  (petuanan)  Massarette  di  Buru  Selatan,  juga mengenal  dan  memiliki  kearifan  lokal  berupa  Sasi  (sihit),  Enhamat,  Tane  Mehet,  hutan  adat, Tempat Karamat/Pamali dan Dusun.

## Sihit (Sasi)
Sihit adalah  upaya  penerapan  peraturan  yang  harus  di  taati  oleh  masyarakat  di  Desa Ewiri. Sihit (Sasi) merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga suatu adat yang sakral.

## Enhamat
Enhamat bagi  orang  buru  adalah  kata  lain  dari  berburu.  Dimana  berburu  merupakan upaya masyarakat dalam mencari hewan buruan seperti babi, rusa, dan kelelawar ataupun jenis lainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

## Tane Mehet
Tane mehet adalah salah satu bentuk ranjau yang dibuat oleh masyarakat setempat pada areal  yang  sebagian  terdiri  dari  padang  alang – alang  dengan  menggunakan  suram  bambu (bambu runcing) untuk dijadikan jerat bagi hewan perburuan pada tempat tertentu. Tane Mehet biasanya  dilakukan  secara  berkelompok  atau  berdasarkan  mata  rumah  pada  petuanannya adalah milik mata rumah.
Kebiasan  adat  di  Desa  Ewiri  masih  sangat  kental  hal  ini  di  buktikan  dengan  masih adanya  sasi,  menghormati  kegiatan  yang  dilakukan  para  leluhur  dengan  cara    melakukan upacara  adat  ketika    masuk  hutan  untuk  mencari  hewan  berburu  atau  memanen  hasil  hutan dari dusun maupun petuanan dari tiap – tiap marga atau warga asli Desa Ewiri dimana pada kawasan  hutan  biasanya  dilakukan  upacara adat  sebagai lambang  menghormati  para  leluhur sebelum memasuki hutan adat.

## Hutan Adat
Hutan adat yang terdapat  pada Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan terbagi  atas  5  soa/marga,  dimana  ke-5  soa  atau  marga  ini  masing-masing    memiliki  hutan adatnya sendiri. Adapun Soa tersebut adalah Selsily (Gefua) dengan hutan adatnya Kablawan, Soa  Solissa  (Mual)  dengan  hutan  adatnya  Wapraba,  Soa  Lesnussa  (Masbaith)  dengan  hutan adatnya Labuang Masbaith, Soa Nustelu (Marmau) dengan hutan adatnya Kepala Madan, dan Soa Behuku (Humboti) dengan hutan adatnya Kilo Lima.

## Tempat Keramat / Pamali
Tempat  keramat  atau  pamali  merupakan  suatu  tempat  atau  benda  yang  dianggap memiliki unsur magis tertentu, sehingga tidak boleh dilakukan aktifitas apapun disekitar lokasi atau  pada  benda  tersebut  apalagi  sampai  dirusak.   Dengan demikian  tempat – tempat  keramat atau  pamali  tersebut  tetap  terpelihara  dengan  baik  karena  terhindar  dari  gangguan  manusia sehingga  memungkinkan  berkembangnya  flora  dan  fauna  yang  berada  di  lokasi  tersebut. Kondisi seperti ini tentunya sangat menunjang upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam  (hutan dan  lingkungan).  Selanjutnya  Lellotery (2021)  bahwa  tempat  pamali  atau  tempat keramat  merupakan  kawasan  yang  dianggap  memiliki  nilai  kesakralan  sehingga  masyarakat
akan berhati-hati melakukan aktivitas di tempat tersebut. Tempat keramat umumnya tersebar hamper  di  semua lokasi,  seperti  gunung,  sungai,  kali,  danau,  hutan,  pohon  tertentu,  ataupun satwa. Neten Koit ( tempat keramat/pamali) di Pulau Buru biasanya digunakan oleh masyarakat untuk suatu lokasi/tempat yang dianggap memiliki nilai kesakralan sehingga masyarakat akan selalu  berhati-hati  dalam  mengunjungi  lokasi  terebut  karena  diyakini  lokasi  tersebut mempunyai penghun sebagai penjaga dari gangguan luar.
Masyarakat  adat  Desa  Ewiri    memiliki  tempat  keramat/pamali    yaitu  air  panas (mendidih)  terletak  di  belakang    kampung,  masyarakat  jarang  beraktifitas  dan  tidak  pernah kesana  karena  menurut  ketua  adat  ada  kepercayaan  bahwa  setiap  masyarakat  yang  pergi  ke tempat keramat tersebut mereka tidak bisa kembali lagi.
Kearifan  lokal  masyarakat  adat  Desa  Ewiri  seperti  yang  dijelaskan  diatas  adalah merupakan  tata  nilai  sosial  budaya  yang  sekaligus  implementasi  dari  bentuk  pengelolaan sumberdaya hutan seperti digambarkan dalam Tabel .3 berikut.
Tabel 3. Tata Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Ewiri  Kecamatan Leksula Dalam Pengelolaan Hutan Adat No. Bentuk Pengelolaan SDH Tujuan Tata Nilai 1. Hutan Adat Ragam  Sumber  Daya  Alam Hayati Sosial Budaya Masyarakat 2. Tempat pamali/Keramat Perlindungan  Sumber  Daya Alam Hayati Setempat Ekologi dan sosial budaya 3. Dusun Perlindungan Non Sumber Daya Alam Hayati Setempat Sosial budaya Ekonomi dan Ekologi 4. Sasi (sigit) Perlindungan  Sumber  Daya Alam Sosial Ekonomi dan Ekologi

## Sumber : Data Primer diolah, 2017

## Sanksi Hukum Adat
Sanksi hukum adat adalah sebuah upaya penerapan peraturan yang harus di taati oleh masyarakat  hukum  adat  atau  desa  yang  memiliki  sistem  pemerintahan  adat.  Sanksi  hukum adat  bertujuan  untuk  mengajarkan  masyarakat  adat  agar  selalu  menghargai  serta  menaati setiap  peraturan  adat  yang  menyangkut  pengelolaan  hutan  adat  agar  tetap  terjaga  dan terlindungi kelestarian dari kawasan serta lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.
Dalam penerapan sanksi di adat di dalam masyarakat adat di beberapa Negeri di Maluku berbeda-beda,  ada  sanksi  berupa  teguran,  diumumkan  kepada  masyarakat  (sanksi  moral), pemberian  denda  (ganti  rugi)  hingga  diusir  dari  Negeri/Desa,  demikian  juga  dengan masyarakat  adat  di  Pulau  Buru,  khususnya  di  Desa  Ewiri.  Menurut  Lokollo  (2005),  ketika seseorang  melakukan  kerusakan  hutan  dia  mendapatkan  sanksi  adat  yaitu  dengan  cara membayarnya    dengan  menggunakan  kain  putih  sebagai  lambang  dari  sanksi  adat  tersebut. Sanksi hukum terbagi atas dua macam yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi  denda. Hukum sasi  adalah  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  hukum  sasinya  dapat  berupa  denda.
Pelaksanaan  sasi  sering  ditemukan  ada  pelanggaran  oleh  masyarakat  sehingga masyarakat yang melanggar aturan sasi dikenakan sanksi oleh kewang yaitu denda atas berapa banyak  hasil  yang  diambil  dan  mendapat  cambukan  sesuai  dengan  aturan  adat  yang  telah dijalani  secara  turun – temurun  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Saat  ini  banyak  terjadi kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Sasi merupakan  perpaduan  antara  adat dan  agama  serta  sasi  juga  suatu  adat  yang  sakral.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  saat  pelaksanan  sasi  yang  selalu  diawali  dengan  doa – doa  dan  juga dikenakan  sanksi  bagi  yang  melanggar  larangan  sasi.  Lambang/simbol  dalam  pelaksanaan sanksi  berupa  kain  putih,  yang  melambangkan  bentuk  kekuatan  adat  ketika  seseorang melakukan kerusakan hutan, maka pelakunya mendapat sanksi atau denda menggunakan kain putih sebagai lambang dari sanksi adat.
Pelaksanaan sasi adat yang diterapkan di hutan adat adalah masyarakat mengambil kayu lalu  dibelah  ujung  atasnya  kemudian  mengambil  kelapa  buah.  Kelapa  buah  diikat  dan diletakan  diatas  kayu  yang  sudah  dibelah  ujungnya.    Hal  ini  bertujuan  sebagai  lambang menghormati  para  leluhur.  Untuk  masyarakat  yang  mengambil  hasil  hutan  non  kayu  yang bukan  merupakan  haknya  maka  sanksi  yang  diberlakukan  yaitu  diwajibkan  membayar menggunakan kain putih sebanyak 10 meter sebagai lambang dari sanksi adat. Kastanya, dkk. (2016) secara khusus di desa Waesalahi (salah satu dusun di Buru Selatan) berlaku aturan Sasi untuk hutan berburu milik marga tertentu. Sasi ini berupa pelarangan berburu di areal tertentu dan dapat diberlakukan selama 3 tahun. Aktivitas Sebagai tanda sasi digunakan  palang salib dari  kayu  pada  areal  yang  di  sasi.  Pelanggaran  atas  aturan sasi ini  biasa  dikenakan  sanksi berupa denda kayu rumah yang diserahkan kepada marga yang membuat sasi.

## Struktur dan Bentuk Masyarakat Adat Desa Ewiri
Struktur dan bentuk masyarakat di di Pulau Buru sangat bervariasi karena terdapat desa pendatang  dan  desa  adat/asli.    Masyarakat  adat  yang  mendiami  desa-desa  di  wilayah  Buru secara  keseluruhan  memiliki  sistem  kekerabatan/kemasyarakatan  yang  berlandaskan  adat- istiadat  dan  merupakan  unsur-unsur  pokok  yang  diwarisi  secara  turun  temurun.  (Kastanya, dkk,  2016).    Masyarakat  adat  di  Desa  Ewiri    memiliki  struktur  masyarakat  dan  bentuk masyarakat/sistem  kemasyarakatan  yang  berlandaskan  Adat  istiadat  dan  merupakan  unsur- unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun. Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Desa  Ewiri  adalah  berlandaskan garis  keturunan  ayah/bapak,  Sistem  kekeluargaan  dikenal sebagai  sistem  patrilinial.  Dimana  sistem  patrilinial  ini  menjadi  dasar  dari  susunan kekeluargaan dan norma perkawinan.
Struktur  dan  bentuk  masyarakat  memiliki  bentuk kekeluargaan  dan  kemasyarakatan yang  dimana  sistem  kekeluargaan  ini  disebut  keluarga, mata  rumah,  famili,  soa  dan  Desa. Dalam  suatu  desa  peran  soa  sangat  menonjol  karena  berhubungan  langsung  dengan  urusan
marga,  mata  rumah  dan  keluarga  (Kastanya,  dkk,  2016).    Di  Desa  Ewiri    memiliki  5  mata rumah  atau  soa  antara  lain  Behuku  (Humbotih),  Selsily  (Gefua),  Solissa  (mual),  Lesnussa (Masbaith) dan Biloro (Marmau). Pada setiap soa biasanya anggota soa memilih salah satu orang untuk menjadi kepala soa.
Kelembagaan Adat.
Kekuasaan  pemerintahan  di  desa-desa  di  Pulau  Buru  dipimpin  oleh  kepala  desa  dan dalam  struktur  kelembagaan  petuanan  ( Regentschap )    dipimpin  oleh  Raja  yang  membawahi beberapa  desa-desa  dalam  satu  wilayah  petuanan.  Terdapat  kelembagaan  yang  lebih  tinggi yaitu  Latupati  yang  dibagi  atas  2  yaitu Latupati  Buru dan Buru  Selatan.  Latupati Buru Utara terdiri dari Raja Kayeli ( Ketua Latupati ),  Lesiela,  Tagalisa dan Liliali. Sedangkan Buru Selatan terdiri dari Raja Masarete ( Ketua Latupati ), Waesama, Ambalau dan Fogi. (Kastanya, dkk, 2016).
Desa  Ewiri  sebagai  Desa  Adat  mempunyai  sistem  pemerintahan  Adat  dan  Lembaga Adat yang dipimpin oleh seorang pimpinan Lembaga Adat yang disebut Kepala Soa, Marinyo serta  masyarakat  adat.  Sedangkan  dalam  pemerintahan  Desa  dipimpin  oleh  Kepala  Desa, dibantu  Saniri  dan  Kaur-Kaur.  Dalam  tataran  yang  lebih  makro,  masyarakat  Desa  Ewiri merupakan  bagian  dari  petuanan  Massarette.  Selanjutnya  Gambar  2.  menunjukkan  Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Adat Desa Ewiri.
Gambar .2. Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Desa Ewiri
Adapun penjelasan dari kelembagaan adat : (Kastanya, dkk. 2016)
Kepala  soa: Pimpinan  dari  satu  atau  lebih  marga  di  satu  desa.  Kepala  soa  berfungsi menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  serta  pendapat  masyarakat  di  dalam  soanya,  serta
SOA Behuku (Humboti) KEPALA SOA SOA Selsily (Gefua) SOA Biloro
(Marmau)
MARINYO SOA Solissa (Mual) SOA Lesnussa (Masbaith) MASYARAKAT
mengatasi  segala  persoalan  atau  permasalahan  baik  menyangkut  adat  maupun  persoalan sosial lainnya dalam lingkungan marganya.
Marinyo: Pembawa  berita  atau  pesan  dari  raja  kepada  masyarakat.  Tugasnya menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pengumuman  resmi  kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.
Masyarakat  adat: masyarakat  yang  mempunyai  aturan-aturan  adat,  kelembagaan  adat, dan  wilayah  adat  yang  seluruh  atau  sebagaiannya  masih  berlaku  dan  dipatuhi  dari  dulu sampai  sekarang.  Masyarakat  adat  mempunyai  ketergantungan  yang  erat  pada  sumber  daya alam.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pimpinan  adat  di  Desa,  Kepala  Desa  di  bantu langsung  oleh  Saniri  Desa  yang  mempunyai  fungsi  untuk  mengontrol  atau  mengawasi pemerintahan  yang  berada  didalam  Desa  Ewiri,  lembaga  adat  yang  berperan  dalam  proses kegiatan atau urusan mengenai adat yang berada di Desa. Sedangkan lembaga pendeta, yang menjalankan  fungsinya  dalam  proses  keagamaan  yang  ada  di  Desa  Ewiri    contohnya  acara perkawinan dan juga hari – hari besar umat Kristen.
Kelembagaan adat di Desa Ewiri  juga terdapat lembaga yang dibentuk oleh masyarkat Desa Ewiri  yang membantu sistem pemerintahan Adat di Desa Ewiri  yaitu terdapat lembaga pemuda dan juga kaur – kaur yang mempunyai fungsi ikut membantu lembaga – lembaga Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kepala Desa , kepala desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah yang bertugas untuk  mengatur,  mengurus  serta  menyelengarakan  kegiatan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan desa yang dibantu oleh perangakat desa terdiri dari sekertaris dan bendahara.
Kepala  Pemuda ,  kepala  pemuda  bertugas  untuk  mengurus  dan  mengatur  organisasi kepemudaan yang ada di desa ewiri, untuk bersama – sama membangun desa.
Saniri  Desa ,  Saniri  desa  merupakan  salah  satu  perangkat  desa  yang  membantu  kepala  desa dalam mengurus pemerintahan dimana saniri desa diangkat dari anak – anak adat pada setiap marga yang ada.
Pranata  Adat,  p ranata  dan  perangkat  hukum Adat  yang  terdapat  pada  lokasi  penelitian merupakan  kaidah-kaidah  sosial  dalam  mempertebal  keyakinan  masyarakat  untuk menjalankan  nilai – nilai  sosial  dalam  kehidupan  mereka.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya pranata  Adat  maka  warga  masyarakat  harus  mentaati  kaidah – kaidah  dan  nilai – nilai  sosial. Apabila  dari  nilai – nilai  itu  ada  yang  melanggar  otomatis  akan  mendapatkan  sanksi – sanksi untuk  menumbuhkan  rasa  malu  dalam  diri  dan  menimbulkan  rasa  segan  atau  takut  untuk melanggarnya.
Dalam  kehidupan  masyarakat  Desa  Ewiri  terdapat  hukum  Adat  atau  tradisi  yang mengatur  tentang  hubungan  masyarakat  antara  satu  dengan  lainnya  maupun  hubungan
masyarakat  dengan  alam  lingkungannya.  Hukum  Adat  atau  tradisi  ini  merupakan  kearifan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keserasian dengan alam lingkungannya.

## Wilayah Adat/Ulayat
Ulayat  adalah  hak  suatu  komunitas  secara  keseluruhan  (persekutuan  hidup  atau masyarakat  hukum  adat)  atas  tanah-tanah  yang  diduduki,  atas  pohon-pohon,  benda-benda yang  berada  di  bawah  maupun  di  atas  permukaan  tanah,  dalam  suatu  wilayah  yang dikuasainya, oleh van Vollenhoven hal ini disebut dengan istilah “beschikkingsrecht” (Wiradi, 1999). Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum  adatnya  sebagai  suatu  komunitas  bersama  dalam  suatu  persekutuan  hukum  karena kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar  keturunan/hubungan  darah.  Hutan  adat  yang merupakan  bagian  dari  Hak  ulayat  masyarakat  di  Desa  Ewiri  sehingga  mempunyai  hak mengelola dan memanfaatkan baik untuk bercocok tanam, bertani, mengambil hasil hutan, dan berburu dibawah aturan adat yang berlaku.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  hutan  adat  masyarakat  adat  di  Desa  Ewiri  relatif  masih  tinggi  tingkat ketergantungannya  terhadap  hutan.  Masyarakat  masih  mempertahankan  adat,  tradisi  nenek moyang  baik  kearifan  local,  pengetahuan  lokal  serta  praktek-praktek  pemanfaatan  dan penggunaan  lahan  lainnya.  Bentuk  pengelolaan  hutan  adat  oleh  masyarakat  adat  desa  Ewiri pada umumnya dalam bentuk hutan alam, kebun  dan dusun/hawa. Hak Kepemilikan Hutan Adat  pada  Desa  Ewiri  Kecamatan  Leksula  Kabupaten  Buru  Selatan  diatur  berdasarkan pembagian mata rumah atau soa masyarakat asli Desa Ewiri. Marga/soa yang ada yaitu Marga Selsily  (Gefua),  Marga  Solissa  (Mual),  Marga  Lesnussa  (Masbait),  Marga  Nustelu  (Marmau)  dan Behuku  (Humboti). Batas  kepemilikan  hutan  adat  oleh  masyarakat  adat  Desa  Ewiri  umumnya ditandai  dengan  batas-batas  alam,  sungai,  batu,  pohon,  dimana  masing-masing  marga/soa mengetahui dan mengakuinya sehingga tidak ada yang berkonflik atau mengakui lahan/hutan adat yang bukan miliknya.
Pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Ewiri memiliki proses  dan  tahapan  yaitu  tahap  pembersihan  lahan,  tahap  penanaman,  tahap  pemeliharaan, dan tahap pemanenan  dan pemasaran. Masyarakat  adat di Desa Ewiri merupakan bagian dari ulayat (petuanan) Massarette di Buru Selatan, yang memiliki kearifan lokal berupa Sasi ( sihit ),
Enhamat,  Tane  Mehet,  hutan  adat,  Tempat  Karamat/Pamali  dan  Dusun ,  serta  masih  memiliki struktur dan kelembagaan adat, pranata adat, wilayah hukum adat, penerapan sanksi hukum adat, dan ketergantungan sangat tinggi terhadap hutan adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanto, Imran R, Bau T, 2014. Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Warta Rimba, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2014. Hal. 84 - 91
Departemen  Kehutanan  R.I,  1999.  Undang – Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.
Jakarta Jo Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Irawan, P. 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.Jakarta : DIA Fisip UI.
Kastanya.  A,  Tjoa.  M,  Iskar,  Hendrik  E.A,  Iskandar.  H.  2016.  Kajian  Sistem  Adat  untuk Mendorong  Pengelolaan  KPH  yang  Memastikan  Kelestarian  Hutan  serta  Manfaatnya Bagi  Masyarakat  di  Pulau  Buru.  Laporan  Final  Penelitian.  Kerjasama  Program  Studi Manajemen Hutan PPs Unpatti dengan CIFOR Bogor. Ambon.
Kastanya  A,  G.  Mardiatmoko,  M.  Tjoa,  F.  Latumahina,  Iskar,  H.  E.  S.  Aponno.  2018.  Kajian Dampak  Perhutanan  Sosial  Wilayah  Maluku  Papua.  Balai  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan Lingkungan Hidup Maluku Papua. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK. Program Studi Manajemen Hutan PPs Unpatti. Ambon
Lellotery,  H.  2021.  Kearifan  Lokal  Masyarakaat  sebagai  Daya  Tarik  Ekowisata  :  Bentuk Pelestarian  Sumberdaya  Alam  Pulau-Pulau  Kecil.  Bunga  Rampai,  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dalam  Bingkai  Budaya  Kearifan  Lokal  Di  Maluku.  Penerbit,  PT Kanisius. Yogyakarta.
Lokollo, J. 2005. Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Maluku Tengah. Mac Kinnon, J., K. Mackinnon, G. Child & J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Matinahoru,  M.J.  2011.  Kontribusi  Dusung  Bagi  Ketahanan  Pangan  Masyarakat Maluku.Makalah.
Miles,  M.B  dan  Huberman A.M.  1984.    Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 35 Tahun 2012. Tentang perubahan pengertian hutan adat.
Yang terkait dalam UU No.41 tahun 1999.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor.  32  Tahun  2015  tentang  Hutan Hak.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor.  21  Tahun  2019  tentang  Hutan Adat dan Hutan Hak.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor.  17  Tahun  2020  tentang  Hutan Adat dan Hutan Hak
Patta.  L  .  2012.  Status  Kepemilikan  Lahan  dan  Hak  Atas  Penguasaan  Hasil  Hutan  Oleh Masyarakat  Adat  Di  Negeri  Wakal  Kecamatan  Leihitu  Kabupaten  Maluku  Tengah. (Skripsi). Tidak Di Publikasikan Jurnal Kehutanan Unpatti: Ambon.
Pattinama,  M..  2012.  Ketika  Pala  Mulai  Berbuah  :  Mengapa  Pala?  Suatu  Tinjauan  Etnobotani dan etnobiogeografi dalam Agroforestry berbasis Pala di Maluku. Prosiding Workshop Nasional Agroforestry Berbasis Pala untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku di Desa Soya,  Maluku.  5-6  Maret  2012. Penerbit  Program  Studi  Manajemen  Hutan  PPs Universitas Pattimura. Ambon
Sirait  Martua,  Chip  Fay,  A.  Kusworo.  2001.  Bagaimana  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat dalam Mengelola Sumberdaya Alam Di Atur?. Seri Kebijakan I, Kajian Kebijakan Hak- Hak  Masyarakat  Adat  di  Indonesia,  Suatu  Refleksi  Pengaturan  Kebijakan  Dalam  Era Otonomi Daerah. Penerbit ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. PT. Alfabet Danandjadja.
Bandung
Suharjito, D. 2014. Pengantar Metodologi Penelitian. IPB Press .
Silaya,  Th.  M,  2008.  Hak  Ulayat  Dan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat
Silaya, Th. M, M. Tjoa, H. Lellotery, L. Siahaya, Iskar, M. Loiwatu.  2012. Agroforestry Berbasis Pala ( Myristica sp) di Kepulauan Maluku. Prosiding Workshop Nasional Agroforestry Berbasis  Pala  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  Maluku  di  Desa  Soya,  Maluku.  5-6 Maret  2012. Penerbit  Program  Studi  Manajemen  Hutan  PPs  Universitas  Pattimura.

## Ambon
Silaya, Th. M, 2021. Kearifan Lokal Masyarakaat Seram Barat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bunga Rampai, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal Di Maluku. Penerbit, PT Kanisius. Yogyakarta.
Tjoa,  M,  Iskar.  2021.  Efektivitas  Kelembagaan  Adat  Dalam  Pengelolaan  Hutan,  Pembelajaran dari  Pengelolaan  Dusung  di  Maluku.  Bunga  Rampai,  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal Di Maluku. Penerbit, PT Kanisius. Yogyakarta.
Wiradi, G.  1999. Sekitar Masalah Hak Ulayat dan Hukum Adat pada umumnya dalam Hak – Hak  Penguasaan  Atas  Hutan  di  Indonesia,  1999.  Penerbit  P3KM  Fakultas  Kehutanan IPB. (Van vollenhoven 1972)  hutan adat dan masyarakakat hukum adat Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.