Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1332-1339
Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren
Nur Awali Khoirunnisa 1) , Nuris Sirrul Laily 2) , Nadziratul Ulya 3) 1,2,3 Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: awali.khoirunnisa@gmail.com

## Abstract
Islamic syaria teaches the procedure of muamalah in several forms of contracts, one of which is the musharaka contract. The practice of Muamalah-Musyarakah contracts was used in the Islamic financial institution of Al- Yasini Kopontrs. This study was conducted using descriptive analytical qualitative methods. The purpose of this study is to explain how the Musyarakah Treaty is implemented in Kopontren Al-Yasini. The results of this study show that Al Yasini Islamic Boarding School Cooperative is a company that is not oriented towards big profits, but still adheres to Sharia law and the values  of Akhlaqul Karimah, so when applying for business contracts, Sharia law is used - the contract includes Mudaraba, Musyarakah and Ijarah, but in practice prefer Musharaka contracts. And when executing the Musyarakah contract itself, for profit sharing, the capital owner will get 70% and the manager will get 30%.

## Keywords: Islamic Economic, Kopontren, Musyarakah, Muamalah
Saran sitasi : Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad  Musyarakah  pada  Koperasi  Pondok  Pesantren. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  1332-1339.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan merupakan kegiatan yang tidak bisa dijauhkan dari tiap-tiap kepentingan individu baik dari segi ekonomi maupun sosial, oleh karena itu aktivitas perdagangan  merupakan  kebutuhan  penting  bagi manusia.  Di  dalam  perkembangan  dunia  bisnis khususnya di Indonesia masyarakat umum cenderung menggunakan  akad  musyarakah.  Dalam  sistem musyarakah dapat memberikan nilai tambah terhadap perkembangan  ekonomi  baik  secara  langsung  dan tidak  langsung,  dimana  dalam  pelaksanaannya melibatkan  dua  belah  pihak  yang  akan  bersam-sama mengelola  sebuah  datau  beberapa  sector  usaha (Adnan, M. A., 2005).  Kata musyarakat berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau  kerjasama  antar  kedua  belah  pihak  yang  terdiri dari dua orang atau lebih. Berdasarkan istilah syirkah (Kerjasama)  diartikan  dengan  akad  yang  dilakukan oleh  dua  pihak  atau  lebih  sebagi  usaha  untuk menjalankan sebuah kesepakatan dengan memberikan kontribusi  dana  dari  masing-masing  pihak,  dimana segala kerugian dan keuntungan yang timbul akan di
tanggung  secara  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan (Nawawi, I., 2012).
Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) diartikan  sebagai  suatu  bisnis  yang  dilakukan  oleh orang  atau  kelompok  orang,  dimana  bisnis  tersebut dijalankan  secara  Kerjasama  dengan  basis  syari’ah ada  pada  Lembaga  Keuangan Non  Bank (LKNB). Koperasi pondok pesantren merupakan koperasi yang didirikan  oleh  pondok  pesantren  yang  rata-rata  di jalankan  oleh  pengurus  sekaligus  alumni  pondok pesantren  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Peranan Kopontren  (Koperasi  Pondok  Pesantren)  sangat penting dalam membangun sebuah bisnis karena dapat membantu  perekonomian  usaha  kecil  masyarakat. Selain  itu,  untuk  melatih  para  alumni  Pondok Pesantren  untuk  menjalankan  sebuah  bisnis  yang sudah didirikan sejak awal.
Pondok  pesantren  dinilai  mempunyai  potensi yang  cukup  strategis  untuk  pengembangan  dan pemberdayaan  ekonomi  umat,  hal  tersebut  di ungkapkan  oleh  Kementrian  Koperasi  dan  UMKM yang  disebabkan  oleh  jumlah  dari  pondok  pesantren
yang  egitu  banyak  dan  meningkat  setiap  tahunnya (Dinas UMKM Jawa Timur., 2018). Terdapat sekitar 26.975  unit  pondok  pesantren  dengan  jumlah  santri 2.584.749 orang. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat dibuktikan dengan julah koperasi yang  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik disajikan pada tabel 1:
Tabel 1 Data jumlah koperasi Provinsi Tahun 2019 2020 2021 Banten 3.881 4.047 4.216 Jawa Barat 13.247 14.706 15.621 Jawa tengah 13.164 12.190 10.270 DI Yogyakarta 1.751 1.820 1.853 DKI Jakarta 3.447 4.150 4.542 Jawa Timur 21.757 22.464 22.845
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (data diolah)
Dapat  dilihat  dari  tabel  1  bahwa  Jawa  timur mempunyai  jumlah  koperasi  yang  lebih  banyak dibandingkan  daerah  lainnya  di  Pulau  Jawa,  dengan jumlah  22.845  unit  yang  termasuk  di  dalamnya terdapat koperasi pondok pesantren dengan penerapan prinsip  syari’ah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika Provinsi  Jawa  Timur  mempunyai  potensi  untuk menerapkan  koperasi  baik  konvensional  maupun syari’ah.  Sedangkan  secara  keseluruhan  terdapat sekitar  150.223  unit  koperasi  syari’ah  di  Indonesia yang beranggotakan 1,4 juta orang menurut data yang didapatkan  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM (Dinas UMKM Jawa Timur., 2018).
Salah  satu  Lembaga  Keuangan  Non  Bank (LKNB) yang menerapkan prinsip syirkah dalam akad musyarakah  adalah  Al  Yasini  Mart.  Al  Yasini  Mart adalah  sebuah  bisnis  yang berada  di  bawah  naungan koperasi  pondok  pesantren  (kopontren)  Al  Yasini yang berpusat di Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini Kraton Pasuruan.  Al  Yasini  Mart  telah  membuka  beberapa unit  yang  tersebar  di  beberapa  daerah  di  wilayah Pasuruan  yakni  terletak  di  Kecamatan  Grati, Kecamatan Rembang, Kecamatan Ranggeh,
Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Prigen. Toko ini dikelola  oleh  anggota  pesantren  atau  alumni  pondok pesantren Al Yasini.
Salah  satu  keunikan  dalam  bisnis  Koperasi Pondok  Pesantren  Al  Yasini  ini  merupakan  bisnis yang  tidak  berorientasi  terhadap  profit  besar,  namun tetap  menjunjung  nilai-nilai  syari’at  islam  dan Akhlaqul Karimah. Disisi lain memberikan kemudahan bagi konsumen terutama konsumen yang
berada di pedesaan karena hadirnya Koperasi Pondok Pesantren  Al  Yasini  mempunyai  tujuan  agar masyarakat  dapat  berbelanja  murah,  mudah,  dan bersih  (Zainurrifan,  A.,  2018).  Karena  tujuannya adalah mencari keberkahan dalam bisnisnya, pastinya menghindari  hal-hal  haram  atau  riba.  Seperti  halnya disebutkan pada QS. Al-Baqarah: 275.
ۗاوٰب ِّ رلا  َم َّر َحَو  َعْيَبْلا ُ هللّٰا  َّلَحَاَو artinya: “Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba.”
Mengingat  cabang  Al  Yasini  Mart  adalah  suatu bisnis  yang  operasionalnya  berbasis  syariah  maka yang  di  inginkan  adalah  melakukan  bisnis  dengan menjauhi riba serta Al Yasini memiliki beberapa unit toko  yang  tersebar  di  wilayah  Pasuruan  maka membutuhkan  modal  yang  cukup  banyak  dan perjanjian yang ketat dengan kemitraannya.
Akad syirkah (Kerjasama) Kopontren mempunyai  beberapa  akad  didalamnya,  yaitu:  (1) mudharabah; (2) musyarakah, dan (3) ijarah. Masing- masing  dari  akad  tersebut  diterapkan  sesuai  dengan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah bisnis yang akan dijalankan.  Sedangkan  untuk  Kopontren  Al-Yasini yang  merupakan  subjek  dari  penelitian  ini  lebih condong  ke  akad  musyarakah.  Hal  tersebut  telah diterapkan  sejak  berdirinya  Kopontren  Al-Yasini, akad musyarakah dipilih karena beberapa keunggulannya  yaitu; investasi  yang  dilakukan lebih mudah, adanya ketentuan bagi hasil yang menjanjikan, tidak terikat pada jangka waktu tertentu dan  tentunya  perjanjian  kerjasama  dalam  Al-Yasini sudah jelas dan terpenuhi aturan-aturannya. Terdapat peraturan yang mendukung koperasi-koperasi syariah khususnya yang ada di bawah Pondok Pesantren dapat mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada dalam arti koperasi konvensional dan koperasi syariah sama- sama  dimuat  dalam  Undang-undang  No  17  Tahun 2012.  Koperasi  Al-Yasini  melakukan  kerjasama dengan  pelaku  usaha  lain  ataupun  dengan  nasabah yang  ingin  kontribusi  dana  dalam  Koperasi  tersebut yang  kemudian  dilakukan  perjanjian  sesuai  dengan prinsip syari’ah oleh masing-masing pihak.
Penelitan mengenai penerapan akad musyarakah telah dilakukan oleh Yaya Triyani (2016) membahasa mengenai penerapan akad musyarakah pada pembiayaan  usaha  dimana  ditemukan  hal-hal  yang sudah  sesuai  dengan  prosedur  pembiayaan  secara umum dan ada pula yang belum sesuai. Selain itu pada Malik, R.A. (2012) melakukan analisi pada penerapan
akad musyarakah pada bisnis ritel yang berfokus pada kemitraan antar toko satu dengan yang lain didapatkan bahwa  penerapan  akad  musyarakah  telah  dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Sedangkan pada penlitian yang berfokus pada kesejahteraan mitra yang  dilakukan  oleh  Taufiqulhakim,  A.  (2011) menyoroti penerapan akan musyarakah pada koperasi telah  diterapkan  dengan  baik.  Pada  penelian- penelitian tersebut belum diteliti lebih lanjut mengenai hubugan  antara  pihak  yang  bekerjasama  dan bagaimana  bentuk  musyarakah  pada  mitra  yang bekerja  sama  tersebut,  maka  dari  itu  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad musyarakah  pada  Kopontren  Al-Yasini  Pasuruan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai akad musyarakah pada  Koperasi  Pondok  Pesantren  (Kopontren)  Al- Yasini  Pasuruan  dengan  judul  “Telaah  Kritis Implementasi  Akad  Musyarakat  pada  Kopontren dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipilih  adalah  metode kualitatif,  dimana  data  dikumpulkan  dengan  cara melakukan penelitian lapangan, observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  terhadap  responden narasumber/informan, dan studi literatur yang  sesuai dengan  fenomena  dari  penelitian  yang  dijalankan. Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  denga  metode diskriptif analitis. Data yang terdapat pada penelitian ini  berbentuk  serangkaian  kata  atau  kalimat  yang diperoleh  baik  itu  dari  hasil  wawancara  atau  kajian pustaka  sehingga  menghasilkan  suatu  kongklusi penelitian yang memeliki sifat kualitatif.  Sumber data pada  penelitian  ini  yang  terdiri  dari  sumber  data primer  yaitu  berupa  hasil  wawancara  narasumber terkait.  Sedangkan  untuk  sumber  data  sekunder meliputi  literature  atau  buku  yang  selaras  dengan pembahasan  pada  penelitian  ini  yaitu  terkait  dengan pembahasan akad musyarakah, kopontren Al-Yasini,
Pada  penelitian  lapangan  ini  penulis  melakukan penelitian  di  Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-Yasini Mart  Pasuruan  dengan  melihat  fakta  yang  terjadi mengenai penerapan akad musyarakah yang nantinya akan difokuskan kepada pengelolaan serta pengalokasian terhadap kemitraan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Kopontren Al-Yasini awal mula toko cabang ini berdiri pada tahun 2018, pada saat itu masih berbentuk lahan  tanah  ukuran  12x15m 2 yang  merupakan  usaha dalam  pondok  pesantren  (non  ritel).  Pada  kopontren ini  memiliki  beberapa  anggota/investor.  Kerjasama nya  menerapkan  beberapa  akad  yakni,  murabahah, mudharabah, musyarakah dan sesuai dengan prinsip- prinsip  syariah  dan  dalam  kopontren  tersebut  ada DSN.  Persyaratan  untuk  menjadi  mitra  anggota kopontren  yaitu  tidak  harus  alumni  atau  yang berhubungan  keluarga  atau  apapun  di  kopontren alyasini tetapi orang lain/umum juga bisa bergabung untuk bekerja sama.
Kopontren  Al-Yasini  telah  mempunyai  banyak cabang usaha, hal tersebut dikarenakan ada banyaknya pilihan akad yang diberikan oleh Kopontren Al-Yasini kepada mitra.  Menurut  Amirul  Taufiqulhakim  selain alasan  tersebut,  banyaknya  mitra  yang  bekerja  sama dengan  kopontren  Al-Yasini  dapat  disebabkan  oleh kemudahaan dalam berinvestasi serta penerapan dari prinsip  syari’ah  dalam  setiap  kegiatannya.  Lebih lanjut  dijelaskan  jika  akad  musyarakah  yang digunakan diharapkan dapat membawa nilai keberkahan  di  mata  Allah  SWT  (Taufiqulhakim,  A., dan  Achsania,  H.,  2019).  Sedangkan  dalam membangun Kerjasama dengan investor (mitra kerja) dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  kontribusi dalam  pengembangan  ekonomi  umat.  Beberapa keuntungan berinvestasi dalam Kopontren dikemukakan  oleh  Amirul  Taufiqulhakim  yaitu adanya  pembagian  keuntungan  dengan  sistem  bagi hasil  yang  mana  keuntungan  yang  didapat  dapat dipastikan melebihi dari keuntungan perbankan.
Pada  Kopontren  Al-Yasini  menerapkan  akad musyarakah  dengan  pembagian  hasil  70%  untuk shohibul  mal  (pemilik  modal)  dan  30%  untuk  jasa pengelolaan.    Para  pihak  kontribusi  amal  atau  dana dengan kesepakatan bahwa benefit ataupun kerugian serta  risiko  dibebankan  oleh  para  pihak  yang bekerjasama  sesuai  dengan  perjanjian  (Francis,  T., 2014). Penerapan akad musyarakah di Kopontren Al Yasini yaitu dengan menggunakan akad musyarakah yaitu shohibul mal pemilik tanah dan pihak Al-Yasini sebagai  amil  sepakat  dan  dibangun  toko  Al-Yasini. Beberapa larangan dalam transaksi bentuk musyarakah  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  surat  Ash- Shaad ayad ke 24:
َّن َظ َو ْۗم ُه اَّم  ٌلْيِّلَقَو  ِّت ٰحِّل هصلا اوُل ِّمَعَو اْوُنَم ٰ ا  َنْي ِّذ َّ لا ا َّ ل ِّا  ٍض ْعَب ى ٰ لَع اَمَّن َ ا  ُد ٗوا َد ۩  َباَن َ ا َّو ا ًع ِّكا َر  َّر َخ َو ٗهَّبَر  َر َ ف ْغَت ْسا َ ف ُههن َ ت َ ف
Artinya: “Sesungguhnya  dia  Telah  berbuat  zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang yang  berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat zalim  kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.
Secara  terminologi  akad  bisa  diartikan  dengan kontrak,  artinya  sesuatu  yang  akan  dijadikan  objek dalam sebuah kontrak harus disepakati oleh seseorang yang akan terikat kontrak termasuk juga dalam kotrak yang  terjadi  di  Kopontren  Alyasini.  Selanjutnya, peninjauan  terhadap  bentuk  akad  yang  diterapkan dalam  perbankan  syariah  untuk  berbagai  kegiatan ekonomi  riil  yaitu  berbentuk  pembiayaan  dengan catatan  tidak  melanggar  ketentuan  syariat-syariat Islam.  Sedangkan  penerapan  akad  yang  digunakan dalam pembiayaan berbentuk  musyarakah di Kopontren Al-Yasini lebih mengutamakan pada aspek keadilan saat menentukan hasil di awal perjanjian dan berlangsung  setelah  melalui  tahap-tahap  yang  sudah ditentukan.  Hal  ini  dalam  arti  ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mitra tepatnya pada perjanjiannya, bahwasanya dalam akad tersebut ada beberapa hal yang tentunya harus disepakati oleh para masing-masing pihak. Ketetapan ini telah dibuat oleh Kopontren Al-Yasini yang kemudian disepakati dengan  mitranya.  Setelah  berlangsung  perjanjian kerjasama  dengan menggunakan modal musyarakah, maka selanjutnya dalam hak ini pihak Kopontren Al- Yasini  disebut  sebagai  pihak  ke  I  sedangkan  peserta (nasabah)  disebut  dengan  pihak  ke  II  yang  terikat dalam  sebuah  kontrak  tentunya  dengan  adanya beberapa syarat-syarat dan ketentuan.
Kopontren  Al-Yasini  telah  menjalankan  akad musyarakah  dengan  baik  dan  sesuai,  hal  tersebut ditandai  dengan  kemampuan  Kopontren  Al-Yasini dalam  menerapkan  prinsip  syari’ah.  Seperti  hal-nya yang  disampaikan  pada  Pambudi  et  al.  Akad  dan sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  adalah  gambaran dari Kopontren yang merupakan bagian dari koperasi syariah  mempunyai  kemampuan  untuk  menerapkan
dan  mengaplikasikan  prinsip  syari’ah-nya  dengan baik seperti dalam teori. Hal tersebut didukung dengan adanya  sistem  bagi  hasil,  ketika  terjadi  sebuah kerugian maka penanggung jawab adalah kedua pihak yang  bekerja  sama,  begitupun  ketika  mendapatkan keuntungan  maka  dibagi  sesuai  dengan  presentase yang  disepakati  sebelumnya  (Pambudi,  R.  B.,  dan Achsania, H., 2020).
Penyatuan  modal  dengan  seluruh  sumber  daya yang  dimiliki  menjadi  hal  yang  ideal  dalam pelaksanaan  musyarokah.  Hal  tersebut  bertujuan untuk  meningkatkan  usaha.  Dalam  hal  ini  pihak Kopontren memberikan beberapa masukan, monitoring  serta  motivasi  dalam  memajukan  usaha yang  akan  dijalankan  oleh  anggota.  Selanjutnya  jika dilihat  dari  pola  kontrak  musyarokah  di  Kopontren, maka  bentuk  pembiayaan  yang  berlaku  adalah pembiayaan  usaha  yang  diberikan  kepa  anggota- anggotanya. Pembuatan akad di Kopontren menggunakan perjanjian baku, hal tersebut sebagaimana isi dari pembuatan kontrak yang dibuat oleh  pihak  Kopontren  yang  berlangsung  setelah melewati  tahapan-tahapan  pengajuan  pembiayaan musyarokah. Hal tersebut sesuai dengan analisa yang dilakukan  oleh  Marwini  yang  menyebutkan  jika pembiayaan  dan  penyimpanan  dana  dari  Kopontren harus didasarkan pada asa kekeluargaan, kepercayaan, dan  keadilan.  Sehingga tida  menimbulkan  rasa  takut akan  terjadinya  kemadaharatan  (Marwini.,  2018). Istilah tersebut tentu sudah tidak asing dilakukan oleh Kopontren  Al-Yasini  yang  mana  sudah  terbiasa dengan  penerapan  sikap  saling  percaya  dan  tolong- menolong.
Sistem  Operasional  harus  sesuai  syariat  islam jadi  harus  halal  harus  memenuhi  standarisasi  Al- Yasini  harus  label  MUI  dan  seharunya  mitra  harus muslim  karena  disini  pesantren.  Disamping  itu,  para pihak  yang  telah  menjadi  anggota  akan  diberikan pelatihan  disamping  pemberian  modal.  Hal  tersebut perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  Skill  anggota dan kualitas produk. Mitra yang bekerjasama dengan Kopontren Al-Yasini penyaluran dananya sudah tepat, artinya  investasi  nya  sudah  tepat  dan  keuntungan mereka  bergabung  dengan  Kopontren  Al-Yasini adalah bahwa Al-Yasini ini juga ikut mensejahterakan yang lain, artinya dengan ikut akad kerjasama dengan Al-Yasini  keuntungan  menjadi  2  pihak  atau  orang banyak, yang kedua dampak bagi lingkungan mereka, tradisinya  yaitu  menggunakan  sarung  songkok  dan mengucap salam, macam-macam toko dengan nuansa
syariah,  karena  hal  ini  perlu  adanya  pendidikan kepada  masyarakat.  Saat  ini  Al-Yasini  mart  sudah mulai  buka  mitra  dimana-mana  dan  akan  semakin banyak, tentunya guna untuk membantu UMKM juga.

## 3.2. Pembahasan
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syari’ah  (KJKS) merupakan  istilah  lain  sebelum  KSPPS  (Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  syariah)  dibentuk sebagai pengganti dari nama tersebut. KSPPS adalah suatu usaha yang membidangi investasi, dan simpanan serta  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  prinsip  bagi hasil  syari’ah.  Apabila  dianalisis  lebih  mendalam koperasi baik konvensional maupun syari’ah menurut UU  No.  17  Tahun  2012  tidak  diperbolehkan  untuk beronvestasi  pada  sector  riil,  sector  riil  tersebut adalah: Kegiatan produksi, Pemasaran, dan Budi daya tanaman produktif. Sektor yang diperbolehkan  untuk koperasi  berinvestasi  adalah  sektor  keuangan  (Al- Hasan,  F.  A.,  2014).  Hal  tersebut  bersinggungan dengan  yang  dilakukan  oleh  Kopontren  Al-Yasini, dimana kegiatan yang dilakukan dari cabang dan mitra kerja yaitu dengan penggunaan akad musyarakah yang terdiri  dari Partnership dan Project  Financing Participation yang merupakan investasi di sektor riil. Sehingga  dengan  adanya  UU  No.17  Tahun  2012 secara tidak langsung melarang Kopontren melakukan akad syari’ah khususnya akad musyarakah walaupun akad  tersebut  telah  sesuai  dengan  sistem  keuangan islam.  Padahal  dalam  Kepmenkop  dan  UKM  RI Nomor  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah  dalam  pasal  1  ayat  (9)  menjelaskan  jika koperasi  syari’ah  dapat  melakukan  cabang  usaha  di sektor  riil.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan Permenkop dan UKM
RI
Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah  dan  Unit  Jasa  Keuangan  Syari’ah  dalam BAB I Pendahuluan huruf F dan Konsepsi, halaman 4, nomor  16  yang  menjelaskan  “koperasi  sebagai pemilik modal  (shahibul Maal)  menyetorkan modalnya  kepada  anggota,  calon  anggota,  koperasi- koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib)  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai akad  dengan  pembagian  keuntungan  dibagi  bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan”.
Dari  kedua  peraturan  Menteri  tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  jika  Kopontren  diperbolehkan untuk melakukan investasi pada sektor riil, walaupun peranturan tersebut berada dibawah UU No.17 Tahun 2012  yang  semestinya  peraturan  Menteri  harus berinduk pada peraturan perundang-undang. Kopontren  Al-Yasini  beroprasi  atas  dasar  prinsip syariah dalam menjalankan lembaga keuangan mikro yang  telah  berbadan  hukum  koperasi,  namun  tidak dapat  disesuaikan  dengan  UU  No.  17  Tahun  2012. Jika ditelaah lebih dalam terdapat inkonsistensi pada UU tersebut hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) UU  Nomor  17  tahun  2012  tentang  Perkoperasian sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  87  Ayat  (3),  bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi  syariah”,  selanjutnya  dalam  Pasal  87  Ayat (4),  bahwa  “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan  prinsip  ekonomi  syariah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”.  Pemberikan  ruang  gerak  yang  sangat terbuka  bagi  kopersi  syariah  secara  tidak  langsung telah diberikan oleh UU koperasi, hal tersebut terbukti dengan  tindakan  yang  meninggalkan  batasan  pada klausul peraturan pemerintah dengan hanya menyinggung  koperasi  berjalan  atas  dasar  prinsip syariah  melalui  ayat  diatas  (Al-Hasan,  F.  A.,  2014). Namun  pada  pasal  93  ayat  (5)  melarang  koperasi syari’ah berinvestasi pada sektor riil.
Selain itu jika ditinjau pada Pasal 66 UU No. 17 Tahun  2012 mengenai  perkoperasian, sebagai modal awal  adalah  setoran  sertifikat  modal  koperasi  dan setoran  pokok.  Selain  itu  sumber  modal  yang  dapat diambil  oleh  koperasi  bisa  berupa  hibah,  modal peminjaman  dari  para  anggota,  bank,  dan  lembaga keunagan  seperti  obligasi  dan  surat  hutang  dan sejenisnya atau bisa melalui modal penyertaan. Istilah dari  setoran  pokok  lebih  ditekankan  terhadap penterahan  sejumlah  uang  sebagai  modal  awal  dan tidak bisa dilakukan penarikan kembali apabila terjadi pembatalan kontrak atau berhenti secara sepihak dari anggota koperasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yakni “Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota  pada  saat  yang  bersangkutan  mengajukan permohonan  sebagai  anggota  dan  tidak  dapat  di kembalikan”.  Setoran  pokok  telah  bertentangan dengan prinsip koperasi syari’ah sehingga tidak dapat ditarik kembali.
Pasal-pasal yang terdapat pada UU No.17 Tahun 2012  Koperasi  mengenai  jenis  koperasi  telah dijelaskan  terkait  fungsi  koperasi,  namun  isi  yang terkandung  dianggap  mengebiri  semangat  syari’ah. Dimana  koperasi  simpan  pinjam  syari’ah  bilamana pengartiannya dilakukan secara sempit akan dianggap melenceng  dari  prinsip  syari’ah  bermu’amalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 telah menjauh  dari  dari  nilai  kemanfaatan  yang  menjadi dasar  di  dalam  Undang-Undang  tersebut  secara sosiologis  dapat diterima dan terlaksan.
Berbeda  dengan  kopontren  Al-Yasini  Mart  ada beberapa  toko  milik  anggota/investor.  Contohnya investor modal uang Rp.5.000.000,- untuk di inveskan ke  Al-Yasini  mart  selama  beberapa  tahun  dan kesepakatan serta tiap bulannya bagi hasil, di lembaga keuangan  syariah  juga  ada  yang  namanya  deposito tetapi presentase nya beda. Kopontren Al-Yasini Mart untuk  penyetoran  modal  awal  sebagai  investor dilakukan dengan masing-masing pihak yang bekerja sama  yang  kemudian  terbitlah  perjanjian  dan keputusan  pembagian  untung  dan  rugi,  namun  tidak ada  penarikan  kembali  apabila  terjadi  pembatalan kontrak  atau  berhenti  secara  sepihak  dan  langkah selanjutnya  yaitu  melakukan  musyawarah  masing- masing  pihak  bagaimana  agar  terus  dilanjutkan perjanjian  tersebut  sampai  dengan  kontrak  berakhir dalam  artian  melakukan  negosiasi  masing-masing pihak.
Penerapan  akad  musyarokah  di  Kopontren  Al- Yasini  telah  selaras  dan  sesuai  dengan  akad musyarokah  dipandang  dari  segi  prosedur  hukum Islam.  Sebagai  buktinya  adalah  uang  tunai  dan  hagi hasil  (nisbah)  yang  berupa  modal  tidak  diambil  dari harta lain, melainkan dari hasil harta musyarokah yang dilaksanakan  di  Kopontren  Al-Yasini  beserta  para anggota yang sama-sama berserikat dalam keuntungan  dan  modal,  serta  tidak  menjadikan kesamaan  modal  dan  keuntungan  harus  sama  rata, akan  tetapi  dilihat  dari  aspek  pertanggungjawaban serta disesuaikan dengan besar modal.
Melihat  dari  hal-hal  yang  telah  terpaparkan diatas,  kerjasama  Kopontren  Al-Yasini  Mart  dengan para  anggotanya  tergolong  kedalam  syirkah  ‘Uqud yang  selanjutnya  ke  spesifikannya  menggunakan syirkah amwal bengan penggunaan syarat dari syirkah ‘inan. Syirkah amwal disini berarti kesepakatan dalam menyerahkan  harta  masing-masing  sebagai  bentuk kontribusi  antar  pihak-pihak  yang  melakukan  akad (baik  dua  orang  atau  lebih)  yang  digunakan  sebagai
modal  bersama.  Sedangkan  syirkah  ’inan  didak  ada keharusan  bagi  salah  satu  pembagi  syirkah  amwal untuk  berkontribusi  dalam  manajemen  usahanya, sebaba  urusan  majemen  dapat  diserahkan  atau dipasrahkan  pada  salah  satu  pihak  yang  dirasa  lebih memahami dan Amanah (Ali, Z., 2004).
Adapun  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  akad  musyarokah  adalah  ijab  dan  qobul  dari kedua belah pihak yang sama-sama mentasharrufkan usaha  terhadap  modal  syirkah  dalam  perniagaan. Kerjasama  bisnis  antara  pihak  Kopontren  bersama para anggotanya menggunakan sighat yang ada pada akad musyarokah dalam pelaksanaan MOU. Langkah- langkah  dalam  pelaksanaan  ijab  antara  kedua  belah pihak di Kopontren Al-Yasini telah memenuhi syarat akan  tetapi  dengan  catatan  adanya  perizinan  dalam mengeksekusi  pembiayaan  yang  sudah  di  setujui untuk  diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan akad.  Sighat  yang  terdapat  dalam  akad  berupa  lisan dan  tertulis  pada  surat  penjanjian  kerjasama. Selanjutnya hal yang wajib terpenuhi adalah ‘aqidaini, artinya  usaha  yang  didirikan  harus  mampu  dikeloka oleh setiap pihak yang berakad.
Berangkat  dari  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai  Pembiayaan Musyarokah,  maka dari salah satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  yang bekerjasama  harus  memberikan  atau  diberkan kekuasaan perwakilan. Artinya setiap masing-masing mitra  memiliki  tanggungjawab  untuk  menyediakan dana  dan  pekerjaan,  bertindak  sebagai  wakil,  serta mengatur  dalam  proses  normal  dapa  mengatur  aset musyarokah.  Ijab qabul, pernyataan dalan ijab qabul yang  dilakukan  oleh  semua  pihak  perlu  memasukan kehendak masing-masing didalam kontrak. Hal yang berkaitan  dengan  penawaran  dan  penerimaan dilakukan  ketika  kontrak  disusun  dan  dituangkan secara tertulis. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan  oleh  Kopontren  Al-Yasini  dimana  ijab qobul  yang  dilakukan  perlu  dipahami  oleh  semua pihak  baik  pihak  Kopontren  Al-Yasini  maupun nasabah dan mitra yang melakukan Kerjasama.
Selanjutnya,  bagi  mitra  yang  dilimpahkan wewenang haruslah berhati-hati dan tidak melakukan kelalaian  juga  kesalahan  yang  dilakukan  secara sengaja  demi  memperhatikan  kepentingan  mitranya, oleh karenanya maka berlaku pula hukum untuk tidak menggunakan  harta  bersama  utuk  demi  penggunaan yang  sifatnya  pribadi.  Selanjutnya,  bagi  mitra  yang dilimpahkan  wewenang  hasrulah  berhati-hati  dan
tidak  melakukan  kelalaian  juga  kesalahan  yang dilakukan  secara  sengaja  demia  memperhatikan kepentingan  mitranya,  oleh  karenanya  maka  berlaku pula hukum untuk tidak menggunakan harta bersama utuk  demi  penggunaan  yang  sifatnya  pribadi. Selanjutnya  terdapat  tiga  rukun  dalam  akad musyarokah yang harus dipenuhi oleh ma’qud ‘alaihi yaitu: (1) Aset (Mal), aset/modal dalam hal ini harus berupa  mata  uang  yang  dapat  diukur  nilainya  serta diakui secara umum untuk kemudian dijadikan modal usaha bersama. Selain itu aset yang hendak dijadikan modal  bukan  berasal  dari  uang  yang  masih  terdapat tanggungan  hutang  di  dalamnya.  Namun  pada Kopontren  Al-Yasini  modal  yang  diberikan  tidak selalu berupa uang melainkan bisa dalam bentuk aset yang dapat dinilai harganya seperti halnya bangunan dan perizinan buka usaha; (2) Usaha (‘amal), tertuang jelas  dalam  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Musyarakah yang menjadi syarat mutlak bukanlah kesamaan porsi usaha atau kerja, sebab salah satu  pihak  berhak  melakukan  ‘amal  lebih  banyak sehingga  keuntungan  yang  didapkannya  juga  akan disesuaikan dengan tingkat perejaan yang dilakukan. Akan tetapi praktik yang dilakukan di Kopontren Al- Yasani Mart meski secara keseluruhan dipegang oleh pihak  Kopontren  namun  pihak  Kopontren  tidak meminta  keuntungan  lebih,  dan  setiap  bulan  pihak Kopontren  Al-Yasini  akan  melakukan  pelaporan terhadap  usaha;  dan  (3)  Profit  dan  kerugian, Keuntungan  yang  akan  didapatkan  oleh  masing- masing  pihak  haruslah  sama  rata  baik  usaha  yang dilakukan  beda  ataupun  sama,  hal  tersebut  menurut pandangan  Mazhab  Malikiyah,  Syafiiyah  dan  Zufar. Arti dari kata profit disini, dihasilkan dari keuntungan (laba bersih) yang didapakan setelah dikurangi beban operasional,  dan  bukan  ditentukan  diawal  pada  saat akad. Namun, dalam Kopontren Al-Yasini untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada kopontren Al- Yasini yaitu 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan  30%  untuk  jasa  pengelolaan.  Sehingga  dapat dikatakan  belum  sesuai  dengan  NO:  08/DSN- MUI/IV/2000. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Praseptyaningrum et al. dimana Kompontren perlu melakukan kuantifikasi keuntungan dengan jelas, pembagian dari keuntungan harus proporsional kepada setiap mitra. Dimana mitra dapat mengajukan nilai jika keuntungan yang didapat dari hasil usaha melebihi jumlah tertentu dan adanya pembagian keuntuangan dan kerugian perlu
dituangkan secara jelas di dalam akad (Praseptyaningrum, F., 2019).
Berakhirnya  suatu  transaksi  musyarokah  dapat dilakukan jika ditemukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab batalnya akad tersebut salah satunya adalah pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak, Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sah dilakukan karena akad yang telah disetuji oleh pihak yang bekerjasama didasarkan pada atas kesukarelaan. Hal  tersebut  sah  saja  dilakukan  karena  akad  yang terjalin  antara  keduanya  adalah  atas  dasar  kerelaan. Namun pihak Kopontren Al-Yasini sangat berhati-hati dan  menghindari  pembatalan  sepihak  sebab  akan menambah kerugian, oleh karenanya sebisa mungkin pihak Kopontren Al-Yasini menghindari hal tersebut. Sebagai  contoh,  ketika  suatu  bangunan  digunakan merupakan  hak  milik  sewa,  sehingga  jika  terjadi sebuah  pembatalan  sebelum  masa  sewa  habis  maka akan  mengakibatkan  kerugian  yang  dialami  oleh penyewa.  Sehingga  dari  kasus  tersebut  perlu dilakukan  musyawarah  untuk  menyelesaikan  kasus tersebut.
Prosedur akad musyarakah yang dilakukan oleh Kopontren  Al-Yasini  belum  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV- /2000. Hal tersebut ditandai  dengan  ketidak  sesuaian  aset,  pihak Kopontren  memberikan  modal  tidak  hanya  secara tunai atau barang yang dapat diuangkan, namun juga berupa  bangunan  dan  peizinan  buka  usaha. Ketidaksesuaian  juga  ditunjukkan  dalam  Usalah (‘amal)  pihak  Kopontren  tidak  meminta  keuntungan lebih.  Selanjutnya  ketidaksesuaian  ditunjukkan  pada pembagian  profit  dan  keuntungan  Kopontren  Al- Yasini untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada  kopontren  Al-Yasini yaitu  70%  untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali lebih  dalam  lagi  akan  akad-akad  syariah  yang dilakukan oleh Al-Yasini Mart.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  implementasi yang  diterapkan  di  Kopontren  Al-Yasini  Pasuruan yaitu  kopontren  memiliki  beberapa  anggota/investor dengan  akad  yang  digunakan  ialah  murabahah, musyarakah dan mudharabah yang prinsip kerjasamanya sesuai dengan ajaran syariah serta yang paling  digunakan  dalam  perjanjian/akad  pada Kopontren Al-Yasini Mart ini adalah akad musyarakah,  dimana  pada  pembagian  bagi  hasilnya
70%  untuk  shohibul  mal  (pemilik  modal)  dan  30% untuk  jasa pengelolaan.  Penerapan akad  musyarakah di Kopontren Al-Yasini telah sesuai dengan prosedur akan  musyarakah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  pembiayaan  (modal)  yang  berupa  uang  tunai dan  sistem  bagi  hasil  yang  didapat  dari  hasil  harta musyarakah. Penerapan di kopontren Al-Yasini Mart ini  bentuk  syirkahnya  yakni  syirkah  ‘uqud  dimana syirkah  ‘uqud  sendiri  yaitu  suatu  perjanjian  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  akan  bekerjasama baik  dalam  modal  maupun  keuntungan.  Sedangkan Shighah  dalam  kerjasama  bisnis  dengan  akad musyārakah  oleh  Kopontren  Al-Yasini  dengan anggotanya terdapat dalam Langkah MOU. Ijab yang dikaukan  oleh  pihak-pihak  yang  bekerjasama dikatakan memenuhi syarat jika pihak-pihak tersebut mengutarakan izin dalam melakukan izin usaha yang modalnya  diperoleh  dari  masing-masing  pemilik modal.  Jika  dalam  kasus  terdapat  suatu  pembatalan perjanjian  hal-hal  yang  akan  ditimbulkan  oleh kejjadian tersebut akan didiskusikan dengan mengedepankan musyawarah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik berkat abntuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak Kopontren yang  telah  memberikan  Kerjasama  yang  baik  dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Adnan, M. Akhyar. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah,  Upaya  Mendorong  Optimalisasi Sektor Riel. JAAI, 9(2): 159-169
Al-Hasan,  F.  A.  (2014).  Investasi  Pada  Koperasi
Syariah Menurut Undang-Undang
Perkoperasian. Adliya, 8(1): 211-224.
Ali,  Zainuddin.  (2008).  Hukum  Perbankan.  Jakarta: Sinar Grafika.
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Musyarakah
Francis,  Thamrin.  (2014).  Bank  dan  Lembaga  Bank. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Malik,  Rizki  Azizah.  (2019).  Analisis  Penerapan Akad  Musyarakah  pada  Bisnis  Ritel  Sakinah Minimarket  Surabaya  (Studi  Kemitraan  dengan 212  Mart  Surabaya).  Undergraduate  Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Marwini.  (2018).  Model  Pengembangan  Koperasi Pondok  Pesantren  (Kopontren)  Berbasis  E- Money  Sebagai  Upaya  Akselerasi  Ekonomi Syariah  di  Indonesia.  Program  Studi  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Nawawi,  Ismail.  2012.  Fiqh  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
Pambudi,  R.  B.,  dan  Achsania,  H.  (2020).  The Business  Development  of  Pondok  Sidogiri Pesantren Pasuruan1 Pengembangan Bisnis Oleh Pondok  Pesantren  Sidogiri  Pasuruan.  Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(1): 87-99. Praseptyaningrum,  F.  (2019).  Analisis  Prosedur  dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2(1): 1-7. Taufiqulhakim,  A.,  dan  Achsania,  H.  (2019).
Penerapan  Syirkah  melalui  akad  Musyarakah Koperasi
Basmalah Sidogiri Pasuruan.
Undergraduate  Thesis,  Universitas  Airlangga
Surabaya.
Triyani,  Yaya.    (2016).  Analisis  Pelaksanaan  Akad Musyarakah  pada  Pembiayaan  Usaha  Mikro  di BMT  Walisongo  Sendang  Indah  Semarang. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian
Zainurrifan,  A.  (2018).  Pondok  Al-Yasini  buka cabang Supermarket ke 5. Kadenews.