Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit dan Kemampuan Petani Bertahan dalam Pengelolaan Menurut Konsep Mabi’
Khairul Ambiya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khairulambiya94@gmail.com

## Abstract
The marketing of oil palm  Fresh  Fruit Bunches is a process of commodity flow which includes  the  transfer  of  property  rights  and  the  creation  of  time,  place,  and  form. However, lately fluctuations in palm oil prices, especially in Fresh Fruit Bunches, have made  farmers  waver  in  the  cultivation  of  this  plantation  business.  This  condition  of course  directly  affects  the  performance  of  farmers,  for  that  the  development  of  the  oil palm plantation sector needs to be accompanied by a  good price structure to stimulate the  performance  of  plantation  business  actors,  because  the  price  of  plantation commodities is a determinant for farmers to engage in oil palm plantation business. This paper is a qualitative research using literature as a research approach. This study aims to determine price fluctuations, market mechanisms, and the concept of mabi'. The reality of  palm  oil  prices  in  farmers'  local  markets  does  not  always  benefit.  This  is  because farmers  cannot  determine  the  selling  value  of  agricultural  products,  in  certain circumstances  farmers  experience  losses  from  their  crops  due  to  falling  selling  value factors, so it is not comparable to the maintenance costs and operational costs incurred by  farmers.  This  matter  in  the  concept  of  buying  and  selling  recommended  by  Islam (mabi') burdens one party, because the determination of prices is not carried out by the seller or buyer directly, but determined by a third party.
Keywords: Price Fluctuations, Market Mechanisms, Mabi'

## 1. PENDAHULUAN
Harga  dalam  mekanisme  pasar  yang  bebas  ditentukan  secara  langsung  dari permintaan  dan  penawaran  suatu  objek  ataupun  komoditas,  namun  mekanisme  pasar normal  jarang  tercipta  dengan  baik,  hal  ini  disebabkan  rekayasa  pasar  baik  yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh pihak-pihak lain yang sengaja untuk memperoleh pendapatan  dan  laba  yang  tinggi  meskipun  harga  pasar  tersebut  hasil  rekayasa  pasar yang dilakukan secara sistematis.
Rekayasa pasar dapat menyebabkan kehancuran bagi suatu pihak dan laba yang tinggi  bagi  pihak  lain,  unsur  rekayasa  pasar  semakin  tinggi  potensi  terjadinya  bila dilakukan  oleh  pihak  tertantu  yang  mampu  menguasai  komoditas  pasar  tertentu  secara masif. Dalam struktur pasar, besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh dari  suatu  produksi  tergantung  kepada  harga  yang  mampu  diperoleh  dari  respon  pasar terhadap produknya (Rozalinda, 2016).
Sebagai  komoditi  andalan,  sawit  sempat menjadi  primadona  di  pasar  lokal  dan internasional,  sehingga  petani  banyak  mengalihkan  sektor  usaha  perkebunannya  pada pengembangan  sawit.  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Indonesia dalam siaran pers: “Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek  Sosial,  Ekonomi,  dan  Lingkungan ”.  Membahas  tentang  kelapa  sawit  produk perkebunan  memiliki  peran  strategis  yang  krusial  dalam  pertumbuhan  ekonomi Indonesia,  bisnis  minyak  sawit  secara  langsung  dan  tidak  langsung  telah mempekerjakan  16  juta  orang  sebagai  produsen  minyak  sawit  terbesar  di  dunia (HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021) (Limanseto, 2021).
Belakangan  ini  fluktuasi  harga  sawit  terutama  pada  TBS  (Tandan  Buah  Segar) membuat petani goyah pada penekunan usaha perkebunan ini. Untuk itu, pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit perlu dibarengi dengan struktur harga yang baik untuk menstimulus  kinerja  pelaku  usaha  perkebunan,  karena  harga  komoditas  perkebunan menjadi penentu bagi petani untuk menggeluti usaha perkebunan kelapa sawit .
Untuk  menyangga  harga  sawit  dalam  mekanisme  pasar,  pemerintah  telah menetapkan regulasi secara yuridis formal  tentang penetapan harga jual dan pembelian kelapa  sawit  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018  tentang  Pedoman  Penetapan  Harga  Pembelian  Tandan Buah Segar (TBS)  Kelapa Sawit Produksi Pekebun.  Kebijakan ini  mengatur mengenai pedoman  penetapan  harga  pembelian  tandan  buah  segar  (TBS)  kelapa  sawit  produksi pekebun  (mitra),  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  perolehan harga wajar dari TBS  Kelapa Sawit produksi kebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.
Regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Pertanian  dan  Perkebunan,  merupakan  upaya  untuk  menciptakan  harga  yang adil, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang rentan dieksploitasi oleh pengusaha CPO ( crude palm oil ) yang merupakan pelaku usaha industri sawit yang memiliki modal kuat dan mempunyai market share yang luas.
Pemerintah  secara  otoritatif  mempunyai  wewenang  dan  fungsi  untuk menstabilkan mekanisme pasar, terutama pada pasar yang terjadi rekayasa dan destruksi harga. Oleh  karena  itu,  jelas  bahwa  penetapan  harga  seperti  itu  adalah  haram  jika mengandung  unsur  tirani  dan  pemaksaan  yang  salah,  seperti  menetapkan  harga  yang tidak dapat ditolerir atau dilarang tetapi diperbolehkan oleh Allah Swt.
Tujuan  diadakannya  penetapan  harga  untuk  mendapatkan  keuntungan, mempertahankan  usahanya  agar  tidak  terjadi  kerugian  dan  mempertahankan  pembeli. Dalam  menetapkan  harga  harus  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  terkait  dengan keberhasilan  dalam  suatu  usaha.  Selain  itu  juga,  ada  satu  aspek  yang  tidak  boleh dilupakan  adalah  menetapkan  harga  harus  berdasarkan  rasa  keadilan,  artinya  dengan ditetapkan  harga  yang  akan  dijual  dapat  memenuhi  kebutuhan  konsumen  tanpa  ada kesenjangan  atapun  perbedaan  antara  satu  sama  lain.  Islam  memberikan  pembahasan yang  panjang  lebar  tentang  pembahasan  keadilan  (Kalsum,  2018).  Keadilan  dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga.  Menetapkan harga apabila  penguasa  atau  wakilnya  atau  siapa  saja  yang  memimpin  umat  Islam
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
memerintahkan  pelaku  pasar  untuk  tidak  menjual  barangnya  kecuali  dengan  harga tertentu,  maka  dilarang  untuk  menembah  atau  menguranginya  untuk  kemaslahatan (Ahmad, 2014).
Oleh  karena  itu,  para  fuqaha  telah  menetapkan  ketentuan  yang  ketat  tentang objek jual beli baik pada barang maupun pada harga. Pembahasan spesifik tentang harga ini  dilakukan  fuqaha  sebagai  upaya  menghilangkan  bahaya  dan  menghindari  setiap perbuatan  zalim  pada  penetapan  harga.  Penetapan  harga  sepihak  merupakan pelanggaran terhadap konsep bai’ al-musawwamah, yang mana pada prinsipnya bahwa jual beli jenis ini, harga harus transparan dan dapat dinegosiasikan oleh pihak pembeli.
Apabila terjadi rekayasa pasar maka pihak ketiga dalam hal ini pemerintah harus mampu  menetralisir  dan  membuat  kebijakan  tentang  harga  secara  adil  dan  mampu memberikan nilai keadilan bagi para pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Sehingga, mampu menghadirkan mekanisme pasar yang memberi keuntungan bagi para pihak yang berinteraksi pada pasar tersebut.
Dalam  realitas  transaksi  sawit  harga  kiloan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  agen, kadangkala berbeda antara agen satu dengan agen lainya karena sumber informasi yang diperoleh  juga  berbeda,  informasi  pihak  agen  yang  berbeda-beda  disebabkan  pihak pabrikan  menetapkan  harga  yang  berbeda,  sehingga  antar  pabrik  baik  dalam  satu kabupaten  maupun  pabrik  yang  terletak  di  kabupaten  yang  berbeda  memiliki  tingkat harga  yang  berbeda  pula.  Perihal  ini  tentu  saja  memberi  implikasi  yang  berbeda terhadap nilai harga sawit di masing-masing agen.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  bahwa  penentuan  harga  beli  sawit  terutama harga  TBS  yang  mengalami  fluktuasi,  sehingga  mempengaruhi  kinerja  petani  baik perorangan  maupun  kelompok  dalam  mengelola  perkebunan  sawit.  Hal  ini  bila  tidak ditetapkan  regulasi  pemerintah  yang  mampu  memproteksi  harga  sawit  terutama ditingkat  petani  maka  akan  menyebabkan  kerugian  pihak  petani,  karena  biaya operasional  yang  tinggi  terutama  harga  tebus  pupuk,  sedangkan  pupuk  subsidi  hanya dapat ditebus oleh kalangan tertentu saja.
Para  petani  dan  pengumpul  sangat  memperhatikan  kualitas  buah  sebelum transaksi, yang tentu saja mempengaruhi harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual kelapa sawit, karena nilai buah dan harganya sangat erat kaitannya. Oleh karena itu,  peneliti  akan  berkonsentrasi  pada  kajian  Fluktuasi  Mekanisme  Pasar  Harga  Sawit dan Kemampuan Petani Bertahan dalam Pengelolaan Lahan Menurut Konsep Mabi ’.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  penulis  lakukan,  ada  beberapa  artikel  dan penelitian sebelumnya  yang membahas tentang fluktuasi mekanisme pasar harga sawit dan kemampuan petani dalam pengelolaan lahan menurut konsep, diantaranya:
Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Wildayana, juga menggunakan pendekatan fluktuasi  terhadap  pendapatan  petani  sawit  yang  berada  pada  daerah  penelitiannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  tidak  didapati  perselisihan  produksi  tandan  buah
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
segar yang begitu nyata dan signifikan terhadap petani plasma dan petani lokal, namun terdapat  perbedaan  pendapatan  diantara  keduanya,  yang  mana  petani  plasma  lebih banyak  mendapat  keuntungan  dari  pada  petani  lokal.  Sehingga,  peneliti  ini merekomendasikan kepada pemerintah solusi untuk menetapkan kebijakan  harga tanda buah segar kepada semua petani sawit (Wildayana, 2016).
Kajian  terhadap  Fluktusasi  harga  Tandan  Buah  Segar  juga  dilakukan  oleh Afrianto, dkk. yang menjadikan objek penelitiannya antara petani plasma dan swadaya terhadap  fluktuasi  tadan  buah  segar  yang  dihasilkan  dan  menemukan  persamaan  yang positif terhadap nilai koefisien korelasi, sehingga apabila terjadi kenakan dan penurunan di  satu  puhak  maka  akan  terjadi  keanikan  atau  penurunan  dipihak  lainnya  (Evo Afrianto, Suraida Hutabarat, 2020).
Dalam artikel yang ditulis oleh Mulyani, dengan judul “Analisis Harga Tandan Buah  Segar  Kelapa  Sawit  di  Provinsi  Jambi”,  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  harga terhadap tandan buah segar yang berada di provinsi jambi dilihat berdasarkan uji F dan T. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa, apabila dilihat berdasarkan uji  F bahwa harga tandan buah segar (TBS) berpengaruh secara bersama-sama dengan jumlah pabrik sawit,  jumlah  ekspor  dan  harga  CPO  (Crude  Palm  Oil).  Sedangkan  hasil  uji  T  bahwa, pabrik  sawit,  jumlah  ekspor  CPO  (Crude  Palm  Oil)  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  harga  tandan  buah  segar,  namun  berpengaruh  pada  harga  CPO  (Mulyani, 2021).
Artikel yang ditulis oleh Nurdin Baroroh tentang “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi  Perbndingan  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn  Khaldun).”  Artikel  ini  membahas  tentang keberadaan  harga  dan  mekanisme  pasar  sebagai  salah  satu  dari  rangkaian  aktivitas ekonomi  khususnya  dalam  perdagangan  dan  perniagaan  harus  mampu  mencerminkan nilai  keadilan,  kesetaraan  yang  tidak  saja  bagi  produsen  dalam  artian  mendatangkan keuntungan semata tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi konsumen  (Baroroh, 2018).
Selanjutnya,  artikel  tentang  “Analisis  Produksi  Sawit  di  Sumatra  Barat”  yang ditulis oleh Nurhalimah dan Aliman menyebutkan bahwa sawit sudah menjadi komoditi perkebunan  yang  berkembang  begitu  pesat.  Sebagai  penyumbang  devisa  terbesar kepada  negara,  sudah  sepatutnya  diberikan  perhatian  lebih  terhadap  perkembangan produksinya. Namun, fluktuasi harga telah membuat harga sawit yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap  produksi  kelapa  sawit.  Sedangkan  luas  lahan  berpengaruh  terhadap  produksi kelapa  sawit.  Secara  simultan  dapat  diketengahkan  bahwa  berdasarkan  uji  (F)  bahwa tenaga kerja dan luas lahan berpengaruh secara bersama-sama terhadap produksi kelapa sawit (Nurhalimah dan Aliman Syahuri zein, 2019).
Selain itu, Artikel yang ditulis oleh Mabarroh Azizah tentang “Harga yang Adil dalam  Mekanisme  Pasar  dan  Peran  Pemerintah  dalam  Perspektif  Islam”.  Artikel  ini
membahas  tentang  mekanisme  pasar  dalam  konsep  Islam  dan  intervensi  pemerintah dalam regulasi harga (Azizah, 2016).
Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada  Kelompok  Tani  Tunas  Bumi  merupakan  kajian  dari  Yasin  Fitriani. Kajian  ini  membahas  mengapa  penting  untuk  memahami  bagaimana  kelompok  tani menggunakan  metode jizaf (spekulatif)  dalam  jual  beli  buah  sawit  serta  bagaimana kajian  fikih  muamalah  kegiatan  ini  dibandingkan  dengan  bentuk  perdagangan  buah sawit lainnya (Yasin Fitriani, 2019).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  berjenis  kualitatif  yaitu  analisis  deskriptif dengan  menggunakan  pendekakatan  normatif  sosiologis.  Secara  metodelogis  bahwa, penelitian ini ingin melihat kemampuan petani yang ada di  Aceh Jaya dan Aceh  Barat dalam  bertahan  menghadapi  fluktuasi  harga  sawit,  yang  kemudian  dideskripsikan kedalam tulisan ini untuk dikaji secara normatif berdasarkan konsep mabi’ dalam Islam. Adapun  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  metode  pengumpulan data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  hal  ini,  peneliti  memperoleh  data  dari  hasil wawancara  langsung  dengan  pihak  manajemen  pabrik  di  Kabupaten  Aceh  Jaya  dan Kabupaten  Aceh  Barat  yang  masing-masing  diambil  sampel  satu  pabrik.  Pihak  agen yang diambil sampel masing-masing tiga orang di tiap Kabupaten dan tiga orang petani di dalam dua wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh  Jaya. Sedangkan  data  sekunder  penulis  peroleh  dari  kepustakaan  yang  sangat  penting  untuk memperoleh  data  sekunder  melalui  penelusuran  literatur,  khususnya  mengenai  konsep mabi' dan berbagai konsep lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Al-Qur’an,  hadist,  buku-buku,  jurnal,  makalah, artikel  internet,  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini  sebagai  data yang bersifat teoritis.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## a. Konsep Mabi’
Salah  satu  unsur  dasar  perjanjian  jual  beli  adalah mabi’ ,  yaitu  barang  yang diperjualbelikan.  Untuk  menjadi  pedoman  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi jual  beli,  para  ulama  telah  membuat  kriteria  dan  Norma.  Sesuai  dengan  hukum  Islam, mabi' adalah barang atau barang yang dipertukarkan yang dapat ditimbang atau diukur dengan  harga,  yang  telah  ditentukan,  atau  yang  kadang-kadang  tidak  perlu  ditentukan (Mas’adi, 2002; Syafe’i, 2000).
Syarat-syarat  barang  yang  dipertukarkan  ( ma'qud alaih )  antara  lain:  barang  itu ada  atau  tidak  ada,  tetapi  penjual  menyatakan  jual  beli  dan  permohonannya  adalah kesanggupannya  untuk  memperoleh  barang  itu,  yang  dapat  berfungsi  atau  tidak. Barang-barang  yang  sudah  ada  pemiliknya,  dapat  dialihkan  pada  saat  akad ditandatangani atau  pada  saat  transaksi  diselesaikan  (Abdul  Rahman  Ghazali,  Ghufron
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Ihsan, 2010).
Ketentuan  nilai tukar  (harga  barang).  Nilai  tukar  mata  uang  untuk  barang  yang dijual merupakan faktor penting dalam pembelian dan penjualan (untuk hari ini adalah uang).  Para  ulama  fikih  membedakan  antara ats - tsaman dan as - si'r dalam  kaitannya dengan  persoalan  nilai  tukar  ini.  Menurut  mereka, as - sir adalah  modal  yang  harus dibayarkan kepada pedagang sebelum barang dijual kepada konsumen, dan ats - staman adalah harga pasar riil yang berlaku di masyarakat (konsumsi). Harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen adalah dua harga barang (harga jual di pasar) (Haroen, 2007).
Mabi’ sebagai objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan memiliki syarat spesifik,  diantara  syarat  yang  terkait  dengan  substansi  pembahasan  penelitian  ini yaitu harus  berupa  barang  bernilai,  dapat  dimanfaatkan  secara  bebas  tanpa  terikat  kondisi tertentu atau keadaan darurat, objek transaksi jual beli ini dimiliki secara sempurna oleh pemilik  dan  dapat  di- tasharruf- kan  ataupun  diserahterimakan,  barang  diperjualbelikan tersebut diketahui keberadaannya dan kualitasnya oleh para pihak (Haroen, 2007).
Selain itu, dengan syarat barang  yang menjadi objek jual beli ini adalah barang yang masyru' (halal), maka barang yang  diperjualbelikan adalah sesuatu yang menurut syariat  Islam  sah  dijadikan  sebagai  objek  akad,  yaitu  harta  benda,  dimiliki  dan dipergunakan secara sah, dan syarat ini  mempunyai relevansi  yang kuat dengan  syarat bahwa barang yang menjadi objek jual beli ini adalah (mutaqawwam).
Persyaratan  tersebut  di  atas  khusus  untuk  barang  yang  diperjualbelikan,  oleh karena itu jika suatu transaksi jual beli termasuk dalam kategori bai' fudhuli , maka tidak mengikat  secara  hukum  karena  barang  yang  diperjualbelikan  bukanlah  harta  yang diidam-idamkan  penjual.  Karena adanya  potensi gharar dari  pihak  penjual  yang  dapat merugikan  pembeli,  maka  akad  jual  beli  tersebut  dianggap  tidak  sah  oleh  Syara'  atas barang  jual  beli  tersebut  (Suhendi,  2007).  Tujuan  objek  transaksi  pelaksanaan  harga adalah  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  harga  dan  barang  yang  diperdagangkan. Cara-cara  yang  melanggar  hukum  syariah  dan  tidak  halal  dapat  digunakan  untuk menetapkan harga barang (Aramida, 2021).
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain melihat harga pasar yang berlaku  saat  menghitung  harga  barang  yang  diperdagangkan,  harga  juga  ditetapkan berdasarkan  kondisi  barang  yang  akan  dijual  agar  tercapai  keseimbangan.  Untuk mencapai keseimbangan antara harga dan produk, yaitu melalui negosiasi antara kedua belah  pihak  dalam  transaksi  untuk  mencegah  persaingan  kepentingan  antara  pihak penjual dan pihak pembeli dengan tetap dalam batas-batas syariah.

## b. Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah
Pasar  adalah  tempat  pembeli  dan  penjual  barang  atau  jasa  berkumpul  untuk melakukan  bisnis.  Sejak  awal  peradaban  manusia,  pasar  telah  berfungsi  sebagai mekanisme alami untuk pertukaran barang dan jasa (Rahmi, 2015). Dalam Islam, pasar
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sangat  penting  untuk  memperkuat  ekonomi  umat.  Pasar  yang  sedang  berkembang, khususnya  di  Indonesia,  lebih  mengutamakan  keuntungan  sebesar-besarnya  dan cenderung mengutamakan kepentingan individu. Pendekatan ini tampaknya tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang menekankan pada gagasan manfaat yang lebih luas dalam  kegiatan  ekonomi,  termasuk  mekanisme  pasar,  dan  menjaga  prinsip  keadilan dalam setiap tindakan ekonomi (Muhammad, 2002).
Operasi  pasar  menuntut  keseimbangan  dalam  perusahaan  yang  bermanfaat secara  sosial,  pemberantasan  eksploitasi,  atau  bantuan  bagi  yang  lemah  dan  yang membutuhkan (Nasyiah, 2014). Pemerintah berperan penting dalam semua ini. Karena masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang harus memfungsikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar, maka penting bagi negara untuk menjamin dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Hesda, 2018).
Instabilitas  terhadap  mekanisme  pasar  secara  ekonomi  dapat  disiasati  dengan dua  cara,  yaitu pertama ,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  produk  atau  komoditi yang  harganya  melonjak  dengan  menggunakan  alternatif  produk  lain  meskipun  tidak sama  jenis  dan  kualitas. Kedua ,  dengan  meningkatkan  kemampuan  finansial  sehingga objek  yang memiliki kenaikan harga tersebut tetap mampu dibeli. Namun hal ini pasti menimbulkan  disparitas  konsumen  yaitu  konsumen  yang  mampu  dengan  konsumen yang tidak mampu.
Para  ulama  sendiri  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  penetapan  harga dan peran pemerintah dalam perekonomian. Sebagian ulama yang melarang penetapan harga,  antara  lain  Zahiriyah,  ulama  Syafiyah,  ulama  Hanabilah,  dan  Imam  Asy- Syaukani, berpendapat bahwa penetapan harga tidak pernah dibenarkan dan jika masih dipraktekkan  maka  hukumnya  menjadi  haram.  Sedangkan  ulama  tertentu,  seperti sebagian ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah  berpendapat  sebaliknya,  mereka  mendukung  penetapan  harga  asalkan dibenarkan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  menghindari  kezaliman  dalam penetapan harga (Ropi Marlina, Julian, 2016; Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, 2020).
Selain  itu,  Islam  berpandangan  bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan untuk mengontrol atau melakukan  berbagai  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  mampu  dilakukan  oleh  individu. Karena  kesederhanaan  kegiatan  ekonomi  pada  saat  itu,  serta  kontrol  spiritual  dan stabilitas mental yang kuat dari umat Islam awal, yang memaksa mereka untuk langsung mematuhi  syariah  dan  mengambil  tindakan  pencegahan  yang  ketat  untuk  melindungi diri  dari  penipuan  dan  kesalahan,  ada  sedikit  keterlibatan  pemerintah  dalam  urusan ekonomi. Semua ini mengurangi kemampuan negara untuk mengintervensi (intervensi) di bidang ekonomi (Abdul Ghofur, 2020).
Ibnu  Taimiyah  menyarankan  penetapan  harga  oleh  pemerintah  sebagai  obat untuk  cacat  pasar.  Misalnya,  dalam  situasi  di  mana  bahan  pokok  mengalami  kenaikan harga  sebagai  akibat  manipulasi  atau  perubahan  harga  yang  disebabkan  oleh  insentif monopoli. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga yang adil dalam situasi
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
ini  untuk  penjual  dan  pembeli.  Pemerintah  dapat  mengambil  berbagai  tindakan  untuk menghentikan  penimbunan  ini.  Akses  ke  informasi  tentang  regulasi  penetapan  harga juga akan tersedia (Taufik, 2018).
Muhammad  Nejatullah  Shiddiqi  salah  seorang  cendekiawan  muslim kontemporer menjelaskan analisisnya yang diperoleh dari berbagai kajian melalui buku- buku  klasik  karya  pemikir-pemikir  muslim  menyatakan  dalam  buku The  Economic Entreprise in Islam, bahwa suatu sistem dalam mekanisme pasar akan berjalan dengan baik bila etos kerja pelaku pasar diikat dengan nilai-nilai etika, moral dan hukum yang memperoleh  pengawasan  dari  sistem  etika  dan  hukum  yang  bersumber  dari  hukum Islam.  Sebagai  nsatu-satunya  sistem  yang  mengedepankan  prinsip  dan  nilai-nilai  yang bebas  dari  unsur-unsur gharar,  tadlis dan  berbagai  tindakan  zhalim,  yang  hanya mengedepankan  kepentingan  pihak-pihak  tertentu  dengan  mengabaikan  prinsip-prinsip penting  dalam  menjaga  kepentingan  bersama  dalam  menjaga  pelaku  usaha  dalam mekanisme pasar (Zulaeha, 2020).
Mekanisme  pasar  adalah  proses  yang  menentukan  bagaimana  harga  terbentuk. Permintaan,  penawaran,  distribusi,  kebijakan  pemerintah,  buruh,  uang,  pajak,  dan keamanan  semuanya  dapat  berdampak  pada  bagaimana  harga  terbentuk  (Pusat Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam,  2012).  Proses  mekanisme  pasar  harus berpegang  pada  prinsip-prinsip  moral  seperti  persaingan  yang  adil,  integritas, keterbukaan, dan keadilan (Hidayatullah, 2017).

## c. Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar
Penetapan  harga  bertujuan  untuk  menciptakan  pasar  yang  sehat  dengan mencapai  keseimbangan  antara  harga  untuk  mencegah  kerugian  bagi  pihak  terkait. Untuk  memastikan  operasi  mekanisme  pasar  yang  sempurna,  pemerintah  memiliki kekuatan  untuk  membuat  kebijakan.  Dengan  menyeimbangkan  harga  pasar  dan memulihkan  harga  ke  tingkat  yang  wajar,  kebijakan  ini  berupaya  memastikan  bahwa baik  produsen  maupun  konsumen,  yang  sama-sama  merupakan  pelaku  pasar, diperlakukan  tidak  adil  (Hidayatullah,  2019).  Penetapan  harga  oleh  pemerintah hanyalah  salah  satu  aspek  kecil  dari  undang-undang  perdagangan  no.  7  Tahun  2014. Penetapan harga tersebut oleh pemerintah yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  sangat  mendesak  bagi  pertumbuhan  ekonomi nasional.
Penetapan harga sangat diperlukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam rangka memajukan  pembangunan  ekonomi  nasional,  yang  dipandu  dan  dilaksanakan  sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta asas kerjasama, efektifitas,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian (Barkatullah,  2007).  Oleh  karena  itu,  aspirasi  nasional  rakyat  Indonesia  untuk pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh penetapan harga tersebut.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kemampuan  untuk  memberikan  efek  dan  konsekuensi  pada  masyarakat  secara keseluruhan sebagai pelanggan adalah bentuk urgensi harga yang sebenarnya (Ghozali, 2021).  Terkadang  mendorong  harga  yang  relatif  tinggi  di  tingkat  produsen  dan distribusi,  yang  akan  berdampak  pada  konsumen  karena  barang  yang  dibutuhkan masyarakat  harganya  mahal.  Akibatnya,  menjadi  sangat  mendesak  bagi  pemerintah untuk menetapkan batasan pada suatu komoditas (Hakim, 2015).
Dalam  dunia  ilmu  makro  ekonomi  moderen,  intervensi  pemerintah  sangat tergantung pada kondisi masing-masing Negara, tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan  untuk  memutuskan  sejauh  apa  intervensi  pemerintah  dalam  perekonomian. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar, apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya  pemerintah  hanya  akan  memposisikan  dirinya  sebagai  regulator  dan supervisor,  sementara  untuk  penyediaannya  diserahkan  kepada  pasar  (sektor  privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap/penghalang antara permintaan masyarakat  dan  suplainya),  maka  mau  tidak  mau  pemerintah  harus  masuk  sebagai market  player,  baik  turun  langsung  maupun  melalui  institusi  yang  dibentuk,  seperti BUMN.  Efektif  tidaknya  suatu  pasar  pun  akan  berubah  seiring  dengan  perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif (Subqi, 2017).
Kemampuan  untuk  memberikan  efek  dan  konsekuensi  pada  masyarakat  secara keseluruhan  sebagai  pelanggan  adalah  bentuk  urgensi  harga  yang  sebenarnya. Terkadang akan mendorong harga yang relatif tinggi di tingkat produsen dan distribusi, yang  akan  berdampak  pada  konsumen  karena  barang  yang  dibutuhkan  masyarakat harganya  mahal.  Akibatnya,  menjadi  sangat  mendesak  bagi  pemerintah  untuk menetapkan batasan pada suatu komoditas.
Untuk  lebih  mengamankan  berjalannya  mekanisme  pasar  dengan  sempurna, keterlibatan  pemerintah  dalam  melakukan  intervensi  (interferensi)  menjadi  sangat penting. Posisi pengawas pasar, atau al-hisbah, dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Contoh  ini  kemudian  digunakan  untuk  mengilustrasikan  tugas  negara  di  pasar. Sedangkan  Ibnu  Taimiyah  memberikan  informasi  yang  luas  tentang  fungsi  al-hisbah pada  masa  Nabi  Muhammad  dalam  karyanya al-Hisbah  fi  al-Islam ,  Rasulullah  sering mengunjungi pasar untuk melihat barang dan cara kerja pasar (Taufik, 2018).
Argumen  bahwa  perencanaan  dan  intervensi  pemerintah  dalam  perekonomian diperlukan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dibuat  oleh  para  ekonom  pada waktu  tertentu.  Ekonom  selalu  menyatakan  bahwa  perencanaan  dan  intervensi pemerintah  dalam  perekonomian  diperlukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, terlepas  dari  tingkat  intervensinya.  Aliran  pemikiran  yang  berbeda  akhirnya  muncul sebagai  akibat  dari  ini  (Mujiatun,  2014).  Sementara  itu,  pemerintah  memainkan sejumlah  peran  ekonomi,  seperti  Peraturan  yang  diperlukan  untuk  operasi  bisnis,  yang berkaitan  dengan  perlindungan  karyawan,  konsumen,  lingkungan,  atau  yang  berkaitan dengan persaingan yang sehat, dan pemerintah seringkali menetapkan persyaratan ini.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Meskipun  pemerintah  memiliki  peran  universal,  tugas  ini  hanya  berlaku  untuk situasi tertentu. Signifikansi pemerintahan juga telah terwakili dalam tulisan-tulisan para akademisi  terkemuka  sepanjang  sejarah,  yang  berpendapat  bahwa  ketiadaan pemerintahan yang efisien membuat tirani dan perbuatan salah tak terelakkan  (Azizah, 2016).
Dalam  kapasitasnya  sebagai  produsen,  pemerintah  tidak  hanya  menawarkan infrastruktur dan produk atau jasa publik, tetapi juga komoditas swasta, seperti jasa pos, transportasi  (seperti  kereta  api,  pesawat,  kapal,  atau  bus  umum),  jasa  asuransi,  dan sebagainya.  Sebagai  komponen  ekonomi,  pemerintah  juga  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap perekonomian sebagai konsumen. Pembelian barang dan jasa yang dilakukan  pemerintah  mencapai  1/5  (seperlima)  dari  total  produksi  di  negara  tersebut. Seperti negara luar khususnya Amerika Serikat, terlibat secara aktif dalam pelaksanaan redistribusi  pendapatan  di  antara  penduduk.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  pendanaan publik,  seperti  pendanaan  yang  stabil  dan  berdasarkan  kontribusi  setiap  orang  kepada masyarakat  secara  keseluruhan.  Upaya  pemerintah  untuk  pendapatan  khusus  ini  juga dilakukan dengan menggunakan sistem pajak.
Oleh  karena  itu,  hadirnya  pemerintah  sangat  diharapkan  oleh  para  petani  sawit dalam menentukan batasan harga yang sewajarnya, serta dukungan pupuk subsidi dalam mensejahterakan  petani  secara  umumnya  dan  petani  sawit  khususnya.  Perihal  ini  juga patut  ditinjau  berdasarkan  konsep  jual  beli  dalam  Islam  yaitu mabi’ ,  yang  dapat memberikan gambaran atas harga dari hasil perkebunannya itu ialah petani, bukan pihak pembeli  yang  membutuhkan.  Sehingga,  didapati  kesepakatan  atas  harga  jual  beli  yang layak  diantara  keduanya  dan  tidak  memberat;kan  salah  satu  pihak  atau  memberikan keuntungan  yang  lebih  tinggi  kepada  salah  satu  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual beli.

## 5. PENUTUP
Realitas  harga  sawit  di  pasar  lokal  petani  tidak  selalu  diuntungkan.  Hal  ini disebabkan karena petani tidak dapat menentukan nilai jual hasil dari pertanian, dalam keadaan  tertentu  petani  mengalami  kerugian  dari  hasil  panennya  tersebut  dikarenakan faktor  jatuhnya  nilai  jual  sehingga  tidak  sebanding  dengan  biaya  perawatan  dan  biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani. Pihak petani harus mampu menyediakan dana yang cukup untuk seluruh biaya operasional penanaman dan perawatan sawit meskipun harus  dilakukan  sendiri.  Hal  ini  sepenuhnya  disadari  oleh  pihak  petani  sehingga  harus mampu mengkalkulasikan biaya operasional dan kebutuhan yang berhubungan dengan pengelolaan  sawit  dengan  kemampuan  finansial  baik  yang  diperoleh  dari income hasil kebun  sawit  maupun  dari  finansial  eksternal  lainnya.  Alternatif  yang  sering  dilakukan petani  dengan  mengajak partnering ataupun  mengalihkan  kepemilikan  perkebunan sawit kepada pihak melalui perjanjian sewa bahkan jual beli lahan.
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Intervensi  pemerintah  dalam  perekonomian  diperlukan  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dibuat  oleh  para  ekonom  pada  waktu  tertentu,  terlepas  dari sejauh mana intervensi itu. Intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dibuat  oleh  para  ekonom  pada  waktu  tertentu, terlepas dari sejauh mana intervensi itu. Penetapan harga bertujuan untuk menciptakan pasar  yang  sehat  dengan  mencapai  keseimbangan  antara  harga  untuk  mencegah kerugian  bagi  pihak  terkait.  Untuk  memastikan  operasi  mekanisme  pasar  yang sempurna,  pemerintah  memiliki  kekuatan  untuk  membuat  kebijakan.  Dengan menyeimbangkan harga pasar dan memulihkan harga ke tingkat yang wajar, kebijakan ini  berupaya  memastikan  bahwa  baik  produsen  maupun  konsumen,  yang  sama-sama merupakan pelaku pasar, diperlakukan tidak adil.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur,  N.  F.  (2020).  Peran  Pemerintah  Dalam  Ekonomi  Islam. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (1). https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/308
Abdul  Rahman  Ghazali,  Ghufron  Ihsan,  S.  S.  (2010). Fiqh  Muamalat .  Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=i d&gbpv=1&dq=Rachmad+syafe’I,+Fiqh+Muamalah&pg=PA32&printsec=front cover
Ahmad,  al-H. dan J. bin. (2014). Fiqh Umar bin Khathab . Pustaka al-Kausar.
Aramida.  (2021).  Analisis  Quality  Control  Transaksi  Jual  Beli  Biji  Kopi  dalam
Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah , 9 (2).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.1321
Azizah,  M.  (2016).  Harga  Yang  Adil  dalam  Mekanisme  Pasar  dan  Peran  Pemerintah dalam  Perspektif  Islam. Unisa:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial , 1 (76),  74–85. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6
Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di  E-Commerce. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 14 (2),  247–270. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8
Baroroh, N. (2018). Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun). Az-Zarqa , 10 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1747
Evo  Afrianto,  Suraida  Hutabarat,  A.  A.  (2020).  FLUKTUASI  HARGA  TBS  PETANI PLASMA DAN SWADAYA (Studi Kasus : Koperasi Unit Desa Sinar Kerakap Dusun  Pulau  Kerakap  Kecamatan  Bathin  II  Pelayang  Kabupaten  Bungo). JAS: Jurnal Agri Sains , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jas.v4i1.359
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Ghozali,  Z.  S.  dan  M.  L.  (2021).  Implementtasi  Konsep  Maslahah  Mursalah  dalam Mekanisme  Pasar. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
6 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031
Hakim,  M.  A.  (2015).  Peran  Pememrintah  dalam  Mengawasi  Mekanisme  Pasar  dalam Perspektif  Islam. Iqtishodiyah: Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 8 (1),  19–40. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079
Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah (2nd ed.). Gaya Media Pratama.
Hesda, A. R. (2018). Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah . Artikel DJKN. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemeritah- Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html
Hidayatullah,  I.  (2017).  Pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  Mekanisme  Pasar  dan Penetapan Harga. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 1 (1).
Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (1), 183–208. https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/347
Kalsum,  U.  (2018).  Distribusi  Pendapatan  dan  Kekayaan  dalam  Ekonomi  Islam. Li Falah:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business  Studies , 3 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187
Limanseto, H. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek
Sosial,  Ekonomi,  dan  Lingkungan .  KEMENTERIAN  KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia- menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan
Mas’adi, G. A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual . Raja Grafindo Persada.
Muhammad. (2002). Mekanisme Pasar Dalam Islam : Tinjauan Sejarah. Millah: Journal of Religious Studies , 1 (2), 40–50. https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/6025
Mujiatun,  S.  (2014).  Peran  Pemerintah  tentang  Pengembangan  Perekonomian  dalam Perspektif  Sistem  Ekonomi  Kapitalis,  Sosialis  dan  Islam. Analistyca  Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 3 (1), 90–107. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440
Mulyani.  (2021).  Analisis  Harga  Tandan  Buah  Segar  Kelapa  Sawit  di  Provinsi  Jambi.
JEPA: Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.02.04
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Nasyiah,  I.  (2014).  Prinsip  Keadilan  dan  Keseimbangan  dalam  Penentuan  Nilai  Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah , 6 (2), 117–127. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205 Nurhalimah  dan  Aliman  Syahuri  zein.  (2019).  Analisis  Produksi  Sawit  Di  Sumatera Barat. Al-Masharif , 7 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v7i2.2193 Rahmi,  A.  (2015).  Mekanisme  Pasar  dalam  Islam. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 4 (2), 177–192. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481
Ropi  Marlina,  Julian,  A.  A.  D.  (2016).  Telaah  Pemikiran  Ekonomi  Menurut  Ibnu Qayyim (1292-1350 M / 691-751 H). E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.29
Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi . Raja Grafindo Persada.
Subqi, S. M. dan T. (2017).  Fungsi  Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ibnu Kaldum. Justisia: Jurnal Ilu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 2 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2651
Suhendi, H. (2007). Fiqh Muamalah . Raja Grafindo Persada.
Supriadi  Muslimin,  Zainab  Zainab,  W.  J.  (2020).  Konsep  Penetapan  Harga  Dalam Perspektif Islam. Al-Azhar: Journal of Islamic Economi , 2 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30
Syafe’i, R. (2000). Fiqh Muamalah . Pustaka Setia.
Taufik,  K.  P.  dan  T.  (2018).  Mekanisme  Pasar  dan  Penetapan  Harga  dalam Perekonomian  Islam  (Studi  Analisis  Pemikiran  Ibn  Taimiyah). Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (3), 213–216. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331
Wildayana,  E.  (2016).  Pendekatan  Pengendalian  Fluktuasi  Harga  Tandan  Buah  Segar
Terhadap  Pendapatan  Petani  Kelapa  Sawit. Habitat:  Jurnal  Sosila  Ekonomi Pertanian ,
27 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.12 Zulaeha,  R.  D.  dan.  (2020).  Pendekatan  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Muhammad Nejatullah Siddiqi. Al-Buhuts , 18 (1), 51–68. https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2429