Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara
Muhammad Anang Tripasca 1* , Iqram Rosadi 2 , Ahlil Nur Firdaus 3 , Widyastuti 4 , Maritza Zukhrufa Allayna 5
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: anangtripasca39@gmail.com 1* , iqramrosadi07@gmail.com 2 , 22ahlilnurfirdaus@gmail.com 3 , widyastuti2901@gmail.com 4 , mzukhrufa@gmail.com 5
Artikel info Artikel history Diterima : 03-07-2022 Direvisi : 14-08-2022 Disetujui : 25-08-2022
Kata Kunci: efektivitas; kinerja; penanggulangan resiko bencana
Keywords: effectiveness; performance; disaster risk management

## Abstrak
Penanganan  masalah  sosial  lintas  sektoral,  seperti  bencana,  memerlukan keterlibatan  banyak  pemangku  kepentingan.  Banyak  contoh  yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dapat berfungsi dengan baik asalkan cukup ruang bagi pemangku kepentingan lain  untuk  berpartisipasi,  termasuk  masyarakat  sebagai  objek  dan  subjek pelaku.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  gambaran deskriptif tentang efisiensi kinerja BPBD Provinsi dalam pengurangan risiko bencana  di  Sulawesi  Tenggara  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif kualitatif.  Wawancara,  observasi,  dan  studi  pustaka  digunakan  untuk memperoleh  data.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelayanan  yang diberikan  oleh  BPBD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sudah  efektif,  terbukti dengan kesiapsiagaan badan dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi, dukungan  Sumber  Daya  Manusia  yang  kompeten,  dan  ketersediaan  sarana dan  prasarana  yang  membantu  dalam  manajemen  Bencana.  Meskipun pelayanan  yang  diberikan  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala  dalam  pelaksanaannya.  Kelembagaan,  kondisi  lingkungan,  dan kebijakan  serta  praktik  pengelolaan  termasuk  di  antara  beberapa  faktor penghambat.

## Abstract
Handling  cross-sectoral  social  problems,  such  as  disasters,  requires  the involvement  of  many  stakeholders.  Many  examples  show  that  the government's  capacity  to  reduce  disaster  risk  can  function  well  as  long  as there  is  enough  space  for  other  stakeholders  to  participate,  including  the community as the object and subject of actors. The purpose of this study was to  obtain  a  descriptive  picture  of  the  efficiency  of  the  performance  of  the Provincial  BPBD  in  disaster  risk  reduction  in  Southeast  Sulawesi  using qualitative  descriptive  techniques.  Interviews,  observations,  and  literature studies were used to obtain data. Research findings indicate that the services provided by the BPBD of Southeast Sulawesi Province have been effective, as evidenced  by  the  agency's  preparedness  in  dealing  with  any  disasters  that occur,  the  support  of  competent  Human  Resources,  and  the  availability  of facilities and infrastructure that assist in disaster management. Although the services provided by the Regional Disaster Management Agency of Southeast Sulawesi Province have been running well, there are still obstacles in their implementation.  Institutions,  environmental  conditions,  and  management policies and practices are among some of the inhibiting factors.
Koresponden author: Muhammad Anang Tripasca Email: mutiaalifa908@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang terdiri dari semenanjung dan pulau-pulau dengan  keanekaragaman  hayati  yang  melimpah  ( Tan  &  Nawawi ,  2021),  mulai  dari  yang terbarukan ( renewable ) hingga yang tidak terbarukan ( non-renewable ) di sektor kelautan dan kehutanan, serta pertambangan. Provinsi Sulawesi Tenggara juga menawarkan berbagai wisata alam  yang  indah,  salah  satunya  Taman  Nasional  Wakatobi  yang  terletak  di  Pulau  Wakatobi yang dikenal sebagai surga di bawah laut dalam segitiga karang dunia, dengan 750 jenis karang dari  850  jenisnya.  Hutan  Lambusango  yang  terletak  di  Kabupaten  Buton  juga  meyimpan banyak sekali hasil jutan yang menawan, termasuk tumbuhan asli. dan satwa liar, serta Anoa.
Terdapat berbagai kemungkinan bencana yang mengintai di balik keindahan dan sumber daya  alam  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Menurut  Data  Informasi  Bencana  Indonesia  (DIBI) BNPB, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 8 jenis bencana yang berbeda antara tahun 1999 dan  2015,  diantaranya  adalah  banjir,  banjir  bandang,  kekeringan,  perubahan  cuaca  yang signifikan, gelombang tinggi dan erosi pantai, gempa, kegagalan teknologi, dan tanah longsor. Bencana tersebut berdampak besar bagi masyarakat baik kerugian materil maupun non materil ( Rachmat  &  Pamungkas ,  2014).  Pemerintah  harus  memperhatikan  situasi  ini  untuk  menilai tingkat dampak bencana.
Banjir sering terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, dan Kota Kendari menjadi salah satu korban banjir setiap tahunnya ( Setiadi et al ., 2021). Banjir di Kota Kendari tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat yang menyebabkan puluhan sungai meluap, tetapi juga oleh tata ruang kota yang kurang berwawasan lingkungan atau ekologis. Kota Kendari terletak di tepi Sungai  Wanggu  dan  Teluk  Kendari,  dan  hampir  semua  daerah  tangkapan  air  telah  berubah fungsi akibat pemadatan ruko, perumahan, dan investasi swasta.
Hutan di sekitar Sungai Wanggu juga kian terkikis, begitu pula di daerah sekitar Teluk Kendari, hanya tersisa sekitar 10% Kawasan Hutan Mangrove. Bencana lain yang berpotensi menimbulkan DIBI antara lain banjir bandang, kekeringan, cuaca buruk, serta gelombang tinggi dan erosi pantai, tercatat pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Bachtiar et al ., 2021). Semua bencana ini mengakibatkan kerugian baik kecil maupun besar. Tingkat risiko regional yang signifikan akan berasal dari tingkat kerawanan dan kemungkinan bahaya yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penanganan  masalah  sosial  lintas  sektoral,  seperti  bencana,  memerlukan  keterlibatan banyak  pemangku  kepentingan  ( Rahman ,  2016).  Banyak  contoh  yang  menunjukkan  bahwa kapasitas  pemerintah  untuk  mengurangi  risiko  bencana  dapat  berfungsi  dengan  baik  asalkan cukup  ruang  bagi  pemangku  kepentingan  lain  untuk  berpartisipasi,  termasuk  masyarakat sebagai  objek  dan  subjek  pelaku.  Paradigma  Mitigasi  adalah  paradigma  baru  yang  muncul berikutnya,  yang  lebih  berfokus  pada  kegiatan  identifikasi  titik  rawan  bencana, mengidentifikasi pola-pola penyebab kerentanan, serta melaksanakan upaya mitigasi meliputi baik  struktural  (pembangunan  gedung)  maupun  non-struktural  (penataan  ruang  dan  standar bangunan) ( Danuwikarsa , 2013).
Lebih  lanjut,  pendekatan  baru  dalam  Penanggulangan  Bencana,  yang  juga  dikenal sebagai  paradigma  pembangunan,  berkembang  lagi,  yang  mengarah  pada  keprihatinan kerentanan  di  masyarakat.  Inisiatif-inisiatif  tersebut  sebagian  besar  difokuskan  pada pengintegrasian  manajemen  bencana  melalui  rencana  pembangunan.  Seperti,  pertumbuhan
ekonomi,  kemajuan  teknologi,  penurunan  tingkat  kemiskinan,  dan  lain  masalah  lainnya. Pendekatan baru terakhir adalah pendekatan pengurangan risiko. Metode perencanaan mitigasi bencana  ini  menggabungkan  perspektif  teknis  dan  ilmiah  sambil  juga  mempertimbangkan masalah sosial dan ekonomi, serta politik ( Noor , 2014).
Pendekatan penanggulangan bencana ini bertujuan untuk  meningkatkan keterampilan masyarakat  dalam  mengendalikan  dan  meminimalkan  risiko  bencana.  Aspek  yang  paling krusial dari strategi tersebut adalah memperlakukan masyarakat sebagai topik daripada objek penanggulangan bencana selama fase pembangunan. BNPB Provinsi Sulawesi Tenggara yang didirikan dengan Keputusan Presiden No. 8 Thn. 2008 adalah organisasi non departemen yang terdiri  dari  BPBD  Provinsi  dan  BPBD  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan lingkup kerja yang berhubungan. Penanggulangan risiko bencana merupakan salah satu tugas BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara ( Widayati , 2020).
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Thn. 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, definisi  dari  bencana  yaitu  suatu  kejadian  yang  dianggap  mengganggu  dan  membahayakan hidup masyarakat karena kekuatan alam dan manusia, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda korban hilang, dan korban mengalami trauma psikologis ( Cecilia , 2022). Berikut adalah  tujuan  penanggulangan  bencana  menurut  undang-undang  yaitu  memberikan perlindungan bencana kepada masyarakat. Menghubungkan hukum dan peraturan yang relevan saat  ini.  Memastikan  bahwa  tanggap  darurat  berjalan  terencana,  terpadu,  terkoordinasi,  dan lengkap.  Mendorong  Kerjasama  dan  kolaborasi  antar  sektor  khususnya  di  sektor  publik. Menumbuhkan semangat partisipasi dan persahabatan. Membawa kedamaian bagi masyarakat, korporasi bangsa, dan juga negara.
BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara hadir sebagai bentuk pengabdian pemerintah dalam merespons  bencana  dan  kesulitan  penanggulangan  bencana  di  wilayah  Sulawesi  Tenggara. Penulis  akan  menilai  kinerja  BPBD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Maka  dari  itu,  penulis menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran  deskriptif  tentang  efisiensi  kinerja  BPBD  Provinsi  dalam  pengurangan  risiko bencana di Sulawesi Tenggara.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  difokuskan  pada  evaluasi  efisiensi  kinerja  tanggap  darurat  daerah  dalam mitigasi bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Teknik  pengambilan data dilakukan dengan  wawancara, observasi,  dan penelitian  kepustakaan  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti dalam  penelitian  ini  untuk  sekedar  mendapatkan  data  yang  berdasarkan  fakta  dan  dapat dipercaya kebenarannya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia pada bagian tenggara perairan Sulawesi seluas 38.067,70 km 2 . Kendari ditetapkan sebagai ibu kotanya. Provinsi Sulawesi  Tenggara  berlokasi  di  Semenanjung  Tenggara  pulau  Sulawesi,  berdasarkan posisinya Sulawesi Tenggara terletak diantara 02°45' hingga 06°15' LS dan diantara 120°45'
hingga 124°30' BT, dengan daratan sebesar 38.140 km2 (3.814.000 hektar) dan saluran air (laut) seluas 110.000 km 2 , (11.000.000 hektar).

## Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, 2022
Perpu  No.  2  diterbitkan  pada  tahun  1964.  Sulawesi  Tenggara  dinyatakan  sebagai daerah  otonom  dengan  Undang-undang  Juncto  No.  13  Tahun  1964.  Sulawesi  Tenggara merupakan wilayah yang luas dengan berbagai hasil pertambangan, seperti semen dan nikel, serta mineral lainnya. Tidak hanya itu, ada beberapa potensi untuk mengembangkan lahan pertanian. Ada juga berbagai hasil hutan yang dapat diakses, termasuk bambu, damar, dan beberapa hasil hutan lainnya.

## B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
BPBD Provinsi Tenggara merupakan komponen kunci dari peran Gubernur dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  khususnya  di  bidang  penanggulangan  bencana ( Resty ,  2018).  Salah  satu  tanggung  jawab  BPBD  Provinsi  adalah  mengembangkan  dan melaksanakan  kebijakan  teknis  dengan  bertindak  cepat,  tepat,  profesional,  dan  efisien  di bidang penanganan bencana dan penanganan pengungsi.
BPBD Provinsi mempunyai tanggung jawab menurut Perda Nomor 3 Tahun 2009 tmengenai  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  BPBD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara yaitu menetapkan panduan dan instruksi yang adil dan merata untuk upaya penanggulangan bencana,  seperti  perencanaan  darurat,  tanggap  bencana,  rehabilitasi,  dan  pembangunan Kembali.  Menetapkan  persyaratan  untuk  harmonisasi  dan  kinerja  kebutuhan  respons. Menyiapkan, menentukan, dan mengkonfirmasi denah bahaya bencana.  Mengembangkan dan  menetapkan  Langkah-langkah  penanganan  bencana  yang  permanen,  melakukan kegiatan  penanganan  bencana.  Dalam  keadaan  normal,  melaporkan  pelaksanaan penanggulangan  bencana  sebulan  sekali  kepada  Kepala  Daerah,  dalam  keadaan  darurat bencana, melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan. Mengawasi pengumpulan  serta  pendistribusian  logistik  penggunaan  uang  dari  APBN.Memenuhi tanggungjawab lain yang telah ditetapkan.
C. Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Dalam  Pengurangan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tingkat  efektivitas  suatu  lembaga,  menurut  ( Tasya  et  al .,  2017)  mengacu  pada tingkat  efektivitas  lembaga  tingkat  jauh  dalam  menjalankan  operasional  dan  fungsinya, sehingga dapat memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sarana dan prasarana disediakan secara efisien. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, suatu lembaga dapat dikatakan efektif ( Wismanawati & Permana , 2013):
1. Pencapaian  tujuan,  khususnya  seluruh  upaya  untuk  mencapai  tujuan,  harus  dipahami sebagai  suatu  proses.  Proses  penentuan  tujuan  yang  diinginkan  suatu  lembaga  harus memiliki aspek SMART ( Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound ). Sub indikator dengan hasil yang terukur dan target yang merupakan target konkrit, memiliki sumber  daya  pendukung,  dan  memiliki  jangka  waktu  tertentu  merupakan  pencapaian tujuan.
2. Integrasi,  yang  berkaitan  dengan  proses  sosialisasi  dan  komunikasi,  serta  menilai kemampuan  organisasi  untuk  melakukan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus,  dan komunikasi dengan organisasi yang berbeda.
3. Adaptasi,  yang  mengacu  pada  kemampuan  organisasi  untuk  merespon  perubahan  di lingkungannya.
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menilai  efisiensi  upaya  BPBD  Provinsi  dalam mengurangi  risiko  bencana,  khususnya  di  Sulawesi  Tenggara.  Penulis  mencoba menjelaskan fokus yang diamati dalam situasi ini dengan membandingkan kondisi lapangan dengan teori yang ada sebagai berikut:
1. Produktivitas Kinerja Aparat
Efektivitas  kinerja  penanggulangan  bencana  pemerintah  daerah  sangat  penting dalam  mencapai  tujuan  Lembaga.  SDM  sangat  krusial  pengaruhnya  terhadap produktivitas  pelayanan  suatu  institusi.  Sumber  daya  manusia  yang  terampil  dan berkualitas dapat menangani bencana secara cepat, tepat, dan aman.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  serta  hasil  observasi  dan  wawancara  penulis, dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pelayanan  lembaga  BPBD  Provinsi  dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana cukup memuaskan.
2. Kualitas Layanan yang Diberikan
BPBD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  telah  memberikan  pelayanan  yang  sangat baik, menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana cukup tinggi. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  permasalahan  yang  dihadapi  menjadi  salah satu hal yang menyebabkan protes dari masyarakat itu sendiri.
Tinggi  rendahnya  kepuasan  konsumen  jasa  terhadap  pelayanan  yang  diberikan oleh  aparat  BPBD  Provinsi  dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  yang  ditawarkan. Menurut  pengamatan  dan  wawancara  penulis,  pelayanan  yang  ditawarkan  umumnya baik, namun masih ada protes kecil dari lingkungan sekitar.
3. Responsivitas Aparat
Daya  tanggap  diartikan  sebagai  kemampuan  aparatur  organisasi  dalam  menilai kebutuhan  korban,  merumuskan  jadwal  dan  tujuan  pelayanan,  serta  mengembangkan program pelayanan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, terlihat jelas bahwa pelayanan di BPBD Provinsi telah dilaksanakan dengan responsif. Hal ini terlihat dari upaya aparat
BPBD  Provinsi  untuk  mengakomodir  dan  mengevaluasi  berbagai  permasalahan  yang muncul, dengan pimpinan dan staf memberikan jawaban.

## 4. Responsibilitas
Keberhasilan  kinerja  aparatur  dalam  kegiatan  penanganan  bencana  di  instansi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam aspek pengaruh,  memotivasi,  dan  memberikan  informasi  seperti  yang  disampaikan  dalam penelitian ( Lian , 2017). Tingkat tanggung jawab pelayanan pada instansi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah baik, menurut hasil observasi dan wawancara penulis.
D. Faktor  Penghambat  Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Karakteristik Lembaga
Karakteristik  suatu  lembaga  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  upaya pencapaian  tujuan  Lembaga  ( Pratama ,  2019).  Alokasi  kewenangan  sesuai  kebijakan gubernur merupakan salah satu karakteristik lembaga yang berdampak pada efektifitas pelayanan.  Pembagian  tugas  dan  wewenang  tersebut  didasarkan  pada  tanggung  jawab dan tujuan utama dari setiap bidang yang ada
2. Karakteristik Lingkungan
Karakteristik  lingkungan  dipisahkan  menjadi  dua  kategori  dalam  hal  ini lingkungan  intern  dan  lingkungan  ekstern.  Lingkungan  intern  meliputi  atribut-atribut lingkungan institusi dan dalam lingkup institusi. Lingkungan ekstern adalah lingkungan di  luar  batas  institusi  dan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan.
3. Karakteristik Aparat
Karakteristik aparat atau pekerja adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas  pelayanan  ( Amalo ,  2019).  Pekerja  merupakan  aset  penting  dalam  sebuah lembaga. Setiap individu pasti memiliki perbedaan dengan individu lainnya, maka dari itu kesadaran tiap individu sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga. Aspirasi  individu  harus  dapat  diintegrasikan  dengan  tujuan  kelembagaan  agar  suatu lembaga dapat berhasil.
4. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen Karakteristik  manajemen  adalah  strategi dan  prosedur  kerja yang mengkondisikan segala sesuatu dalam suatu institusi untuk ditangani secara cepat, tepat, aman, berhasil, dan efisien.
Kebijakan  praktik  manajemen  merupakan  sarana  pengarahan  semua  kegiatan menuju tujuan lembaga, yang dimaksud  yaitu tujuan BPBD Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Pemimpin atau manajer memegang otoritas dan kendali paling besar atas aturan, proses, dan tindakan yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

## Kesimpulan
Beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  tentang  efektivitas  Kinerja  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dalam  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  Wilayah  Sulawesi Tenggara  berdasarkan  temuan  penelitian  kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
dalam  upaya  pengurangan  resiko  bencana  di  Wilayah  Sulawesi  Tenggara  sudah  efektif.  Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  produktivitas  kinerja  aparat  yang  kompeten,  kualitas pelayanan  yang  memuaskan  dan  responsivitas  aparat  yang  mampu  mengenali  kebutuhan korban  dengan  sigap.  Kebutuhan  akan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  BPBD Provinsi  tergolong  lengkap.  Terdapat  beberapa  kendaraan  operasional  yang  jarang  terpakai sehingga mengakibatkan kerusakan, tetapi pihak BPBD Provinsi selalu melakukan pengecekan berkala  untuk  mengecek  kesiapan  segala  sarana  dan  prasarana  agar  siap  digunakan  apabila terjadi bencana. Berdasarkan Sumber Daya Manusia (pegawai) yang ada pada BPBD Provinsi sudah memiliki kinerja cukup baik dan kompeten walau masih terbatas jumlahnya. Hal ini dapat ditunjukkan  dengan  kemampuan  karyawan  dalam  menangani  setiap  bencana  yang  mungkin terjadi.
Faktor penghambat efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara antara lain yaitu kurangnya personil  dalam  penanggulangan  bencana  dan  masyarakat  yang  beranggapan  jika penanggulangan  bencana  hanyalah  tanggungjawab  BPBD  Provinsi  padahal  harus  adanya kontribusi dari masyarakat untuk bekerja sama.

## Bibliografi
Amalo,  C.  V.  (2019).  Soda  Molek:  Efektifitas  Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan  Naikoten  II Kecamatan  Kota  Raja  Kota  Kupang. Jurnal  Inovasi  Kebijakan , 4 (2),  17–29. https://doi.org/10.37182/jik.v2i4.39
Bachtiar, E., Duwila, A. A., Chaerul, M., Affandy, N. A., Makbul, R., Tanjung, R., Purba, B., Saidah,  H.,  Sutrisno,  E.,  &  Sari,  M.  (2021). Pengetahuan  Kebencanaan  dan Lingkungan . Yayasan Kita Menulis.
Cecilia,  A.  L.  (2022).  Peran  JRO  Mangku  Sebagai  Opinion  Leader  Dalam  Komunikasi Kebencanaan  Gunung  Agung  Di  Amertabhuana,  Karangasem,  Bali. Jurnal  Sosial Humaniora Terapan , 4 (2). https://doi.org/10.7454/jsht.v4i2.221
Danuwikarsa, I. (2013). Peran Perguruan Tinggi Melalui Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 1–14. https://doi.org/10.30999/jpkm.v3i1.44
Lian, B. (2017). Kepemimpinan dan Kualitas Kinerja Pegawai. Palembang: CV. Amanah .
Noor, D. (2014). Pengantar Mitigasi Bencana Geologi . Deepublish.
Pratama, S. (2019).  Analisa pengaruh sumberdaya manusia, prasarana dan lingkungan kerja terhadap  kinerja  studi  pada  pegawai  universitas  pembangunan  panca  budi  medan. Jumant , 11 (1), 235–250.
Rachmat,  A.  R.,  &  Pamungkas,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  kerentanan  yang  berpengaruh terhadap bencana banjir  di  Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jurnal  Teknik ITS , 3 (2), C178–C183. https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7263
Rahman, A. (2016). Peran taruna siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 6 (1), 56–74. https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.311
Resty,  A.  A.  (2018).  Dinamika  Diplomasi  Bencana  Melalui  Pendekatan  Paradiplomasi  oleh Pemerintah Daerah Sulawesi  Selatan. Dauliyah Journal of  Islamic and  International Affairs , 3 (1), 1–26. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1867
Setiadi,  D.,  Qayim,  I.,  &  Guhardja,  E.  (2021). Mangrove:  Karakteristik  Ekosistemnya  pada Pulau-pulau Kecil . Penerbit NEM.
Tan,  N.,  &  Nawawi,  M.  T.  (2021).  Pengaruh  Manajemen  Pengetahuan,  Kompetensi,  Dan Pengalaman Kerja Dengan Motivasi Kerja Sebagai Mediasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Jakarta Utara. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan , 3 (4), 1127–1136.
Tasya,  S.  C.,  Fuad,  A.,  &  Widyastuti,  Y.  (2017). Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Widayati, R. S. (2020). Studi Kajian Peran BPBD dan Aisyiyah Disaster Action dalam Upaya
Pengurangan Resiko Bencana di Surakarta. Gaster , 18 (1), 108–118. https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.549
Wismanawati, R. T., & Permana, A. (2013). Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian  Bahan  Pustaka  Terhadap  Kedisiplinan  Pemustaka  Di  Kantor Perpustakaan  Dan  Arsip  Daerah  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Ilmu  Perpustakaan , 2 (2), 96–109.