https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 1, Juli 2019
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2019. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 1, Juli 2019

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Muslim Lobubun Upaya  Peningkatan  Status  Bandara  Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional 1-13 Asdar Djabbar Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 14-27 Iryana Anwar Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap  Kerugian  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi 28-37 Nurul Chaerani Nur Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura 38-53 TINJAUAN LITERATUR Kasim Abdul Hamid Pilihan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua 54-64
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i1.120

## Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

## Nurul Chaerani Nur
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua

## Korespondensi
Nurul Chaerani Nur, Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111, Telp. (0981) 27270. E-mail: nrlchaerani@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  efforts  of Jayapura’s Environmental Management Agency in tackling environmental crimes and  to  analyze  the  hindering  factors  of  environmental  crimes.  The research  method  used in this study is the  Juridical  Empirical  research method,  approaching  the  problem  by  looking  at  the  norms  or  legal provisions, then connecting it with the facts that exist from the problem. Jayapura’s Environmental  Management  Agency  (BPLH)  carries  out several activities in an effort to tackle environmental crimes, including conducting  socialization  of  Law  Number  32  of  2009,  Conducting  an inventory  and  classification  of  reported  environmental  crimes, conducting  guidance  to  business  actors  related  to  the  business  or activities, Supervising the business and or activities related to the results of  parameter  tests.  The  hindering  factors  of  environmental  crime prevention  in  Papua  consist  of  unavailable  funds,  wide  area,  lack  of support  from  decision  makers,  lack  of  human  resources,  lack  of supporting facilities and infrastructure.
Keywords : Environmental Management Agency, Criminal Act, Environment .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  dalam  menanggulangi  tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  penanggulangan  tindak pidana  lingkungan  hidup  di  Kota  Jayapura.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis Empiris,  yaitu  penelitian  dengan  melakukan  pendekatan  terhadap masalah  dengan  melihat  norma-norma  atau  ketentuan  hukum  yang berlaku,  kemudian  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  ada  dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)  Provinsi  Papua  melakukan  beberapa  kegiatan  dalam  upaya menanggulangi  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  diantaranya  yaitu: Melakukan  Sosialisasi  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009, Melakukan  inventarisasi  dan  klasifikasi  terhadap  tindak  kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.
Faktor-faktor  yang  menghambat  penanggulangan  tindak  pidana lingkungan  hidup  di  Provinsi  Papua,  diantaranya  dana  yang  tidak tersedia,  luas  wilayah,  kurangnya  dukungan  dari  para  pengambil keputusan,  kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Kata  kunci : Badan  Pengelolaan  Lingkungan , Tindak  Pidana , Lingkungan Hidup.

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib  dilestarikan  dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan  makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri. Lingkungan  hidup  adalah  ruang  yang  ditempati  oleh  manusia  bersama  makhluk  hidup  lainnya. Manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  tentu  tidak  berdiri  sendiri  dalam  proses  kehidupan,  saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.  Lingkungan  hidup  harus  dipandang  secara  menyeluruh  dan  mempunyai  sistem  yang teratur  serta  diletakkannya  semua  unsur  di  dalamnya  secara  setara.  Saat  ini,  terdapat  isu  global tentang pemanasan global yang melanda bumi.
Indonesia  sendiri  sebagai  negara  berkembang  saat  ini  tercatat  sebagai  negara  penghancur hutan tercepat di dunia. Eksploitasi alam dan lingkungan di Indonesia untuk kepentingan modal dengan dalih pembangunan dapat dirasakan sejak rezim Orde Baru berkuasa, wilayah peruntukan Indonesia  telah  dibagi  berdasarkan  kepentingan  modal.  Dampak  dari  berbagai  kegiatan  yang bersifat eksploitasi tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dialami  oleh  masyarakat  adat  Amugme  dan  Komoro  di  Papua 1 ,  di  wilayah  ini  terdapat  operasi pertambangan  emas  dan  tembaga  yang  berlangsung  lama  dengan  skala  eksploitasi  besar, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat di antaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan  keragaman hayati di dalamnya, hujan asam, pengaruh terhadap kesuburan tanah.  Hal  lain  juga  menyebabkan  hilangnya  keragaman  budaya  masyarakat  setempat  karena musnahnya  ekosistem  masyarakat  adat.  Selain  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  menjadi-jadi, kerusakan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  juga  disebabkan  oleh  pola  hidup  dan  kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan belakangan ini.
Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah  membahayakan  hidup  dan  kehidupan  setiap  makhluk  hidup  di  dalam  dan  sekitarnya. termasuk  kehidupan  generasi  dimasa  datang.  Padahal,  hakekat  lingkungan  hidup  merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnnya. Tata dan nilai yang  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  hidup  dan  sumberdaya  alam  dan  keadilan  sosial  bagi kehidupan  manusia  atas HAL  (Hak  Atas Lingkungan)   saat  ini  dan  generasi  yang  akan  datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan
1 BPLH Papua, “Laporan Tahunan,” 2015.
sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.
Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi  adat  dan  warisan  leluhurnya,  dimana  pada  masyarakat  berbudaya  tersebut,  penghargaan terhadap  alam  dan  lingkungan  diletakkan  pada  tingkat  yang  tertinggi.  Seperti  masyarakat  adat Baduy misalnya yang mempunyai budaya Pikukuh untuk menjaga alam dan lingkungannya dengan cara  memberlakukan  peraturan  adat  yang  tidak  tertulis  dan  tabu  untuk  dilanggar.  Masyarakat- masyarakat adat seperti ini yang sering dikucilkan ternyata justru lebih menghargai lingkungan dan alamnya  dibanding  masyarakat  modern,  karena  berbagai  peraturan  adat  yang  ditetapkan  benar- benar  ditaati  dan  berlaku  efektif  walaupun  sanksi  tidak  seberapa  tegas  dan  berat,  sehingga lingkungan pun tetap terjaga. 2
Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut maka tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkunganpun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan- kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (reklamasi), penebangan liar, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku- pelaku tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum, hal ini tidak sebanding dengan akibat terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut.
Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti  oleh  UU  No  23  Tahun  1997  dengan  alasan  menyesuaikan  perkembangan  zaman  demi terciptanya sustainable development, hingga ke peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan  terdapat  pula  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat  di  dalamnya,  pidana  yang seharusnya  merupakan  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hukum  dalam  kasus  hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium  karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus  perusakan lingkungan.
Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua belum ada ketegasan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup, dimana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya erosi dan longsor, seperti yang banyak terjadi sekarang ini di Provinsi Papua. Akibat dari keadaan tersebut memyebabkan terjadinya degradasi lahan, pendangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Kebakaran hutan yang sering terjadi akan  membumihanguskan  habitat  satwa,  mengurangi  keragaman  hayati  dan  menghilangkan kesuburan tanah, rusaknya siklus hidrologi serta akan menimbulkan pemanasan global. Banyaknya penebangan  hutan  secara  liar  dan  berpindah  akan  semakin  meningkatkan  ancaman  kerusakan
2 Rohana Sufia, Sumarmi, and Ach. Amirudin, “Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan 1, no. 4 (2016): 726 – 31, http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234.
hutan, karena umumnya masyarakat tidak memperhatikan aturan-aturan yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium  karena pada saat penggunaan sanksi  pidana  menjadi  sampingan  atau  ultimum  remedium 3 dalam  penyelesaian  masalah pencemaran  lingkungan  hidup,  telah  menimbulkan  beberapa  kelemahan  diantaranya;  proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur  waktu  sidang  atau  pelaksanaan  eksekusi  dengan  cara  mengajukan  banding  atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada deter  effect  (efek  pencegahan)  dari  sanksi-sanksi  lain  tidak  dapat  diharapkan  dengan  baik,  dan penerapan  sanksi  administarsi  dapat  mengakibatkan    penutupan  perusahaan  industri  yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertamabah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.
Penegakan  hukum  di  bidang  lingkungan  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua  sistem  atau strategi  yang berkarakter  pembenahan peraturan  dan  pemberian  sanksi ( sanctioning dengan penal style ). 4 Oleh  karena  itu  merupakan  suatu  keharusan  dalam  pengaturan  mengenai  lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang  lingkungan  ini  belum  juga  mencapai  hasil  yang  optimal.  Potret  penegakan  hukum lingkungan  di  Indonesia  pada  kenyataannnya  tidak  menunjukkan  kecenderungan  semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.  Penyusun Undang-undang tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Undang-undang  Nomor  4  tahun  1982 kemudian  Undang-undang  Nomor  23  tahun  1997),  berusaha  untuk  membuat  definisi  tentang lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,  keadaan,  dan  mahluk  hidup  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk lain. 5
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk  hidup  lain.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  sebelumnya,  Fadli,  Mukhlish,  dan Mustafa Lutfi 6 berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat  dalam  suatu  tempat  atau  ruang  tempat  manusia  atau  mahluk  hidup  berada  dan  dapat mempengaruhi hidupnya.
Lingkungan hidup itu tidak saja terbatas pada lingkungan fisik, biologi, organis, kimiawi atau jelasnya  hanya  tergolong  pada  unsur-unsir  biotik  dan  abiotik  saja,  melainkan  juga  tingkah  laku manusia. Termasuk dalam hal yang disebut terakhir ialah tingkah laku politik, ekonomi, dan sosial budaya  (poleksosbud)  dengan  segala  sistem  pengambilan  kebijakannya.  Masalah  lingkungan
3 Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium,” Recidive 2, no. 1 (2013): 39 – 44, https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002.
4 Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 766 – 87, https://doi.org/10.31078/jk1344.
5 I Putu Sastra Wibawa, “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016): 51 – 68, http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918.
6 Fadli, Mukhlish, and Mustafa Lutfi, Hukum Dan Kebijakan Lingkungan (Malang: UB Press, 2016).
sebenarnya bukan merupakan masalah baru, melainkan sudah muncul sejak bumi ini lahir. Faktor terpenting  dalam  permasalahan  lingkungan  akhir-akhir  ini  adalah  besarnya  laju  pertambahan penduduk di muka bumi ini. Lonjakan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat ini telah memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar  manusia  lainnya.  Meningkatnya  semua  kebutuhan  ini  pada  gilirannya  akan  memicu peningkatan limbah, baik domestik maupun industri, yang dilepaskan ke lingkungan. Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorbsi limbah yang dibuang kedalamnya, kemampuan itu tidak terbatas.  Apabila  jumlah  dan  kualitas  limbah  yang  dibuang  kedalam  lingkungan  melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi,maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar. 7
Dalam  Pasal  1  ayat  14  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  merumuskan  pencemaran  lingkungan  sebagai  berikut pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya  pada  Pasal  1  ayat  17  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009,  bahwa  perusakan lingkungan  adalah  tindakan  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  secara  tidak  langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau  tidak  berfungsi  lagi  dalam  menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan.  Kerusakan lingkungan terjadi terutama di tempat pertambangan dan galian golongan C, berupa pasir, batu, dan  tanah.  Perlu  pengendalian,  penyuluhan,  informasi  (compliance)  kemudian  penegak  hukum dikalangan penambang liar, yang dapat merusak lingkungan. 8 Dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, sehingga merusak jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain-lain.
Pembangunan  dapat  menimbulkan  risiko-risiko  kerusakan  pada  kemampuan  dan  fungsi sumber  alam  dan  lingkungan,  diantaranya  rusaknya  berbagai  sistem  pendukung  perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun social, munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan  manusia,  seperti bahan  berbahaya  dan  beracun  dan  hasil-hasil  bioteknologi, pengalihan beban dan risiko pada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain, dan kurang berfungsinya  sistem  organisasi  sosial  dalam  masyarakat. 9 Risiko-risiko  ini  terutama,  yaitu pertumbuhan  penduduk,  pertumbuhan  produksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk,  dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang terus di kembangkan untuk meningkatkan produksi. 10 Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang- undang  Nomor  32  tahun  2009  ditentukan  lebih  lanjut,  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum.
7 Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan,” Modul 18, no. 2 (2018):
75 – 82, http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul.
8 Effendi, Salsabila, and Malik.
9 Burhanuddin Burhanuddin, “Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan,” EduTech: Junal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016): 11 – 17, http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v2i1.565.
10 Burhanuddin. Suwari Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015),” Jurnal Unifikasi 3, no. 1 (2016): 1 – 35, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404.
Ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak  penting  untuk  melengkapi  diri  dengan  dokumen  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL sendiri harus memuat pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan / atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan, prakiraan  terhadap  besaran  dampak  serta  sifat  penting  dampak  yang  terjadi  jika  rencana  usaha dan/atau  kegiatan  tersebut  dilaksanakan,  evaluasi  secara  holistik  terhadap  dampak  yang  terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan  dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup,  ancaman  terhadap  ekosistem  dan kehidupan,  dan/atau  kesehatan  dan  keselamatan  manusia  wajib  melakukan  analisis  risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Dalam konteks penanggulangan, ketentuan  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  menegaskan  setiap  orang  yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  ke  masyarakat,  pengisolasian  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  penghentian  sumber  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup, dan / atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam hal pemulihan, ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan  setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup wajib  melakukan  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup,  dan  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tahap penghentian sumber pencemaran dan pembersihan  unsir  pencemar,  remediasi,  rehabilitasi,  restorasi,  dan/atau  cara  lain  yang  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal B3 sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  58  ayat  1  telah  kadaluwarsa,  pengelolaanya mengikuti ketentuan  pengelolaan  limbah.  Dalam  hal  setiap  orang  tidak  mampu  melakukan  sendiri pengelolaan limah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah  setiap  orang,  orang  perorangan  atau  badan  yang  melawan  hukum  di  bidang  lingkungan hidup, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup,  karena  kealpaannya  melakuan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan melanggar ketentuan perundang-undang yang beralaku,
sengaja melepaskan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang berbahaya atau beracun masuk di  atas  atau  ke  dalam  tanah,  ke  dalam  udara  atau  ke  dalam  air  permukaan,  melakukan  oimpor, ekspor,  memperdagangkan,  mengangkut,  menyimpan  bahan  tersebut,  menjalankan  instalasi berbahaya,  padahal  mengetahui  atau  sangat  beralasan  untuk  menduga  bahwa  perbatan  tersebut dapat  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup.atau  membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
Ketentuan  Pasal  69  ayat  1  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  menegaskan  larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan  lingkungan  hidup,  memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang- undangan ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  izin  lingkungan,  melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Menurut Pasal 1 butir 1 UULH, pengertian yuridis lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengerahui kelangsungan perikehidupan dan kesejahteran manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut pengertian tersebut, terdapat rumusan hukum yang luas sebab hubungan hukum di sini tidak lagi terbatas pada hubungan manusia dengan manusia yang tetapi juga menyangkut kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kedudukan manusia dalam arti ini adalah sebagai bagian daripadanya sebab dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan perilakunya  yang  mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lainnya. (eco-centris).
Dalam  kongres  PBB  ke-7  tahun  1991  mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders telah  disoroti  bentuk-bentuk  dimensi  kejahatan  terhadap  pembangunan,  kejahatan terhadap  kesejahteraan  sosial,  dan  kejahatan  terhadap  kualitas  lingkungan  hidup.  Menurut Wibisana 11 ketiga  bentuk  kejahatan  ini  saling  berhubungan  erat,  karena  memang  tidak  dapat dilepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Kongres PBB tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecological/environmental crimes) itu mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on the quality of life), mengganggu kualitas kesejahteraan material seluruh masyarakat (impinged on the material well-being of entire societies), dan mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact on the development efforts of nations).
Mengingat hakekat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luasdari delik-delik lingkungan hidup tersebut, maka wajarlah berbagai usaha dilakukan untuk menanggulanginya, antara lain lewat penegakan hukum pidana. 12 Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia
11 Andri G. Wibisana, “K ejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?,” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 2 (2016): 149 – 95, https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74.
12 Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang - Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 49 – 58, https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12.
adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan kriminalisasi perbuatan dan dekriminalisasi. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang- undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. 13 Penegakan hukum lingkungan hidup terkait berbagai segi kehidupan yang cukup rumit dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh  setiap  manusia  dalam  pengertian  luas  dengan  tidak  mengganggu  lingkungan  itu  sendiri. Sementara, penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan ( compliance  and  enforcement ). 14 Oleh  karena  itu  program  penegakan  hukum  lingkungan  nasional mencakup  penegakan  sistem  hukum,  penentuan  kasus-kasus  prioritas  yang  perlu  diselesaikan secara  hukum,  peningkatan  kemampuan  aparat  penegak  hukum,  peninjauan  kembali  Undang- Undang Gangguan.
Dengan  demikian,  hukum  lingkungan  merupakan  suatau  alat  yuridis  yang  memuat  kaidah- kaidah  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hukum  lingkungan  hidup  bertujuan  untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. 15 Selanjutnya, dikatakan oleh Munadjat bahwa  hukum  lingkungan  hidup  adalah  suatu  pembelajaran  terhadap  lingkungan  hidup  yang mengkhususkan  pada  ilmu  hukum,  dengan  objek  hukumnya  adalah  tingkat  kesadaran  dan pengertian  masyarakat  terhadap  aspek  perlindungan  sebagai  kebutuhan  hidup.    Sehubungan dengan  hal  ini,  sanksi  pidana  harus  disepadankan  dengan  kebutuhan  untuk  melindungi  dan mempertahankan  kepentingan-kepentingan  sosial,  seperti  pemeliharaan  ketertiban  masyarakat, perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan,  kerugian,  maupun  bahaya-bahaya  yang  tidak  dapat dibenarkan oleh orang lain. 16
Sebagai  suatu  kebijakan  yang  dituntut  untuk  bersifat  rasional,  maka  dalam  menggunakan hukum  pidana  harus  memiliki  batasn  yang  jelas,  hati-hati  dan  cermat,  karena  apabila  dilakukan secara  serampangan  justru  akan  menimbulkan  masalah  atau  krisis  kelebihan  kriminalisasi  dan pelampauan batas dari hukum pidana 17 , dimana hal ini akan menyebabkan peratuan pidana tersebut justru menjadi faktor penyebab tindak kriminal (kriminogen). Dari perumusan Pasal-Pasal di atas terlihat ada dua macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yaitu dapat berupa perusakan lingkungan hidup atau berupa pencemaran lingkungan hidup, kedua macam TPLH tersebut dapat berupa  kejahatan,  yaitu  kejahatan  perusakan  lingkungan  hidup  dan  kejahatan  pencemaran lingkungan hidup.
Pada bagian umum angka 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan: Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remedium,  yang  meajibkan  penerapan  penegakan  hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Lebih lanjut
13 Kamaruddin, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement,” Jurnal Al- ‘Adl 9, no. 2 (2016): 143 – 57, http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683.
14 Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015).”
15 Prim Haryadi , “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 125 – 49, https://doi.org/10.31078/jk1416.
16 Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak,” Sasi 20, no. 2 (2014): 47 – 52, https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326.
17 John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare),” AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 1 (2017): 15 – 26, http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.
dijelaskan pula bahwa penegakan  hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sementara itu, Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari latar belakang di  atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan  penelitian diantaranya: 1) Bagaimana upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana  lingkungan  hidup  di  Kota  Jayapura? 2) Faktor-faktor  apa  yang  menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hudup di Kota Jayapura? Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  penanggulangan  tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kemudian  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  ada  dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di Provinsi Papua khususnya pada  kantor  Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (BPLH).  Data  diperoleh  dari  sumber  data primer yakni melalui obesrvasi tempat penelitian dan wawancara dengan kepala Kantor BPLH, Pegawai  BPLH,  dan  sejumlah  Masyarakat,  dan  dari  data  sekunder  melalui  pengkajian  sejumlah referensi  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan dikembangkan guna menunjang data primer dalam rangkah memecahkan permasalahan penelitian. Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul maka akan di olah dan di analisis secara deskriptif  kualitatif.  Proses  pengolahan  data  yang  diperoleh  adalah  setelah  data  tersebut  telah dikumpul  dan  dipandang  cukup,  maka  kemudian  data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  untuk kemudian di tarik kesimpulan serta kemudian akan di paparkan dalam bentuk uraian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura
Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat mahluk hidup dan benda mati,  yang  kesemuanya  itu  berada  dalam  satu  kesatuan.  Lingkungan  hidup  juga  sangat mempengaruhi  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya. Lingkungan  hidup  juga  merupakan  media  hubungan  timbal  balik  antara  mahluk  hidup  dengan benda  mati  yang  merupakan  satu  kesatuan  utuh,  dimana  manusia  ada  di  dalamnya,  ilmu  yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

## Copyright © PPPM STIH Biak-Papua | 47
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, day a, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.”
Disamping itu dikenal pula pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu:
“masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingku ngan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”
Pada Pasal 1 angka 12 UUPLH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu:
“Masuknya  atau  dimasukannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lainnya  ke  dalam lingkungan.  Dilakukan  (adanya)  kegiatan  manusia.  Turunnya  kualitas  lingkungan  sampai  pada  tingkat tertentu. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.”
Sedangkan  perusakan  lingkungan  hidup  yang  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) sebagai berikut:
“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.”
Kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidananya  terdakwa,  pada  terdakwa  haruslah  melakukan perbuatan  pidana,  mampu  bertanggung  jawab,  dengan  sengaja  atau  alpa,  dan  tidak  ada  alasan pemaaf. 18 Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaiman yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) dalam penjelasan tadi di atas.
Dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) bekerjasama dengan pihak terkait terutama dengan pihak kejaksaan yang nantinya akan menindaklanjuti ketika terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mengacu kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.   Pedoman teknis itu dimaksudkan sebagai upaya  untuk  membina  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  teknis  yustisial  yang professional serta sekaligus sebagai upaya pembinaan kemandirian dan kesatuan kepribadian aparat tindak pidana umum dalam jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, terutama dalam hal menangani tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Disamping  itu,  juga  sebagai  upaya  pendukung  kebijakan penegakan hukum preventif dan represif dalam bidang lingkungan hidup (bagian pendahuluan).
Terkait dengan hal diatas, perlu diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan  hidup  dikenal  asas  subsidiaritas,  yaitu  bahwa  kegiatan  penegakan  Hukum  Pidana
18 Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendal a Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi,” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 101 – 20, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855.
terhadap  suatu  tindak  pidana  lingkungan  hidup  baru  dapat  dimulai,  bila  telah  dilaksanakannya tindakan hukum diantaranya: 19
a) Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
b) Antara  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  pihak  masyarakat  yang  menjadi korban  akibat  terjadi  pelanggaran,  sudah  diupayakan  penyelesaian  sengketa  melalui mekanisme  pengganti  di  luar  pengadilan  dalam  bentuk  musyawarah  atau  perdamaian, perundingan atau perantaraan, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau upaya pengajuan perkara melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan  dapat  dimulai  atau  sarana  penegakan  Hukum  Pidana  lingkungan  hidup  dapat digunakan.
Namun  selanjutnya  kedua  syarat  asas  subsidiaritas  dalam  bentuk  upaya  tersebut  diatas  dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat atau kondisi tertentu, yaitu tingkat kesalahan pelaku tergolong  berat,  akibat  perbuatannya  tergolong  besar,  dan  perbuatan  pelaku  menimbulkan keresahan masyarakat.
Berdasarkan upaya-upaya diatas dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dapat diartikan  bahwa  dalam  tata  cara  pidana  dan  sanksi  pidana  akan  dipergunakan  atau  baru  dapat dimulai kalau sudah terpenuhi kedua syarat itu. Sanksi administrasi diberikan, namun tidak mampu menghentikan  pelanggaran,  alias  pelanggaran  terus  saja  terjadi.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  menemui  jalan  buntu,  atau  penyelesaian  secara  perdata  tidak  efektif.  Namun  dapat dikatakan  bahwa  penyelesaian  itu  berlarut-larut,  masyarakat  masih  terus  menderita,  penulisan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tidak berjalan, dan bahkan ada kesan pelaku bersikap arogan dan semakin menimbulkan ketegangan di masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalau bukti-bukti awal tindak pidana lingkungan hidup sudah jelas diketahui dan dimiliki oleh penyidik.
Dalam hal-hal yang demikian itulah Hukum Pidana dapat digunakan. Yang lebih jelas lagi ialah bahwa kedua syarat tersebut diatas dapat dikesampingkan, Artinya (dapat ditafsirkan) bahwa efektif atau  tindaknya  sanksi  administrasi,  atau  berhasil  dan  tidaknya  tata  cara  ligitasi  (perdata)  atau pengganti  penyelesaian  sengketa,  tidak  perlu  diperhatikan  lagi.  Tata  cara  hukum  pidana  dan penjatuhan sanksinya akan didayagunakan apabila tiga syarat atau kondisi di atas dipenuhi. Kalau kesalahan si pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya besar dan sangat meresahkan masyarakat, maka  dapat  diperkirakan  oleh  pihak  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  (BPLH)  khususnya Bidang Pengawasan dan Penanggulangan LIngkungan Hidup dan penegak hukum c.q penyidik dan penuntut, bahwa tata cara yang lain tidak akan efektif. Jika tidak perlu ditunggu penjatuhan sanksi  yang  lain  terlebih  dahulu.  Meskipun  demikian,  itu  tidaklah  berarti  bahwa  dengan menggunakan tata cara pidana, maka tata cara yang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang misalnya, tetap dapat dilakukan. Gugatan perdata untuk perbuatan melanggar hukum sesuai UUPLH pun tetap dapat dilakukan, karena itu adalah hak masyarakat, khususnya para korban yang telah menderita kerugian.
Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan berbagai prosedur penanganan, yaitu:
19 Alexander Rahanra, “Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua.”
a) Melakukan  pengumpulan  bahan  keterangan  terhadap  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  diduga melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pengelolaan lingkungan hidup.
b) Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
c) Melakukan gelar perkara dan atau ekspose perkara.
d) Melakukan  penuntutan  terhadap  orang  dan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  pelanggara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
e) Mengajukan memori banding dan memori kasasi terhadap perkara lingkungan hidup.
f) Melaporkan hasil kegiatan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (satu atap) kepada  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  RI  dan  selanjutnya  diteruskan  kepada  Kepala POLRI dan Jaksa Agung RI.
Selain  itu,  BPLH  Papua  juga  melakukan  beberapa  kegiatan  dalam  upaya  menanggulangi  tindak pidana  lingkungan  hidup,  diantaranya  yaitu  melakukan  Sosialisasi  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2009, melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan,  melakukan  pembinaan  kepada  para  pelaku  usaha  terkait  dengan  usaha  dan  atau kegiatan yang dilakukan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. 20

## 3.2. Faktor-Faktor  Yang  Menghambat  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Lingkungan Hudup di Kota Jayapura
Undang-undang No. 4 Tahun 1982 telah diganti oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian diganti pula dengan Undang-undang No. 32 Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dengan  alasan  menyesuaikan  perkembangan  zaman  demi terciptanya sustainable  development ,  hingga  ke  peraturan  daerah  masing-masing  Provinsi  maupun Kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan  terdapat  pula  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat  di  dalamnya,  pidana  yang seharusnya  merupakan  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hukum  dalam  kasus  hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.
Namun  pada  kenyataannya  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua  masih  banyak  ditemui  kasus pelanggaran  lingkungan  tetapi  dalam  hal  penanganannya  belum  menjadikan  hukuman  pidana sebagai primum remedium. Berdasarkan hasil wawancara bahwa BPLH Papua belum sampai pada penanganan  kasus  pidana,  baru  pada  tahap  teguran  (sanksi  administrasi)  saja  dan  hal  itu  telah dilakukan  sejak  tahun  2014  sampai  tahun  2018. 21 Diantaranya  yang  terjadi  pada  pertambangan emas  di  Bogaiboda  Kabupaten  Paniai,  pertambangan  emas  di  Topo  yang  dikerjakan  oleh  PT. Hangun di Kabupaten Nabire, kegiatan pabrik kayu Loris di Kabupaten Kepulauan Yapen oleh PT. Sinar Wijaya Playwood, PT. PTPN V Arso Keerom, PT. Medco Papua, dan PT. Hanjun IC – illegal meaning (emas) Kabupaten Nabire. 22
20 Nicolas Y. Rumbiak, “Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.”
21 Yaconias Maintindom, “Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.”
22 Maintindom.
Sekarang ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua belum sampai menangani  kasus  tindak  pidana  lingkungan,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  koordinasi  dan pemahaman terhadap aturan hukumnya sehingga dalam prosesnya masih membutuhkan banyak pertimbangan dalam menyelesaikan kasus  pelangaran tersebut ke ranah hukum pidana. Faktor- faktor  yang  menghambat  penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  Provinsi  Papua, diantaranya yaitu dana yang tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan,  kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  kurangnya  sarana  dan  prasarana pendukung, keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur. 23
Seiring  dengan  hal  diatas,  kegagalan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia khususnya yang terjadi di Provinsi Papua terjadi karena empat faktor, antara lain:
a) Politik  pembangunan  ekonomi  yang  mengacu  pada  paradigma  pertumbuhan  (growth)  dan ketiadaan  komitmen  untuk  mewujudkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  (good sustainable development governance), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
b) Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pengelolaan  lingkungan  yang  telah  ada  tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
c) Aparat  penegak  hukum  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  serta  keutuhan  atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
d) Tidak  adanya  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan  rendahnya  akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.
Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan khususnya  di  Provinsi  Papua,  yaitu  adanya  Undang-undang  lingkungan  secara  nyata,pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat dimensi tersebut diatas  bersifat  saling  mempengaruhi  dan  berlangsung  dalam  satu  wadah  struktur  politik,  sosial, ekonomi,  dan  budaya  pada  keadaan  tertentu. 24 Lemahnya  penerapan  hukum  pidana  terhadap masalah lingkungan di sebabkan karena:
a) Hukum  pidana  didayagunakan  hanya  setelah  tata  cara  hukum  administrasi,  perdata  dan penggantian penyelesaian sengketa tidak efektif untuk tujuan penegakan Hukum Lingkungan. Dengan kata lain, tata cara dan sanksi pidana adalah sarana atau ‘jurus’ terakhir atau ultimatum remedium. Karena itu tidak dibenarkan menggunakan tata cara pidana tanpa didahului tata cara  dan  sanksi  hukum  yang  lain  (administrasi,  perdata,  dan  penggantian  penyelesaian sengketa).
b) Sanksi  pidana  sebagai  sanksi  pengganti.  Maksudnya,  untuk  penjatuhan  sanksi  ini  adalah melalui tata cara peradilan pidana. Tata cara ini digunakan, apabila tata cara dan sanksi-sanksi yang lain serta penyelesaian pengganti tidak akan efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku  relatif  berat  dan/atau  akibat  perbuatannya  relatif  besar  dan/atau  perbuatannya menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Jadi  untuk  menggunakan  tata  cara  dan  sanksi  pidana
23 Rumbiak, “Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.”
24 Rahanra, “Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua.”
tidak perlu terlebih dahulu menggunakan tata cara dan penjatuhan sanksi-sanksi lain. Cukup berdasarkan  pengalaman  pada  penerapan  sanksi  pada  kasus-kasus  sebelumnya  yang  dinilai sebagai tidak efektif.
c) Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif. Tata cara dan penjatuhan sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Hal ini dimungkinkan, apabila sanksi-sanksi  lain  tidak  efektif  dan/atau  tingkat  kesalahan  pelaku  tergolong  berat,  akibat perbuatannya tergolong besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
d) Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Artinya, tata cara dan sanksi pidana sebagai sanksi pengganti yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan tata cara dan sanksi yang lain. Tata cara ini ditempuh, apabila (alternatif atau kumulatif) tingkat kesalahan pelaku tergolong berat,  dan  atau  akibat perbuatan  pelaku  relatif  besar,  dan  atau  perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Jadi tata cara ini tidak dikaitkan dengan efektif atau tidaknya sanksi- sanksi yang lain. Manakalah dari penafsiran itu yang berlaku, tampaknya lebih menunjuk pada pendayagunaan tata cara pidana, apabila berdasarkan pengalaman dalam penegakan Hukum Lingkungan sebelumnya yang menggunakan tata cara lain tidak efektif dan telah memenuhi salah satu atau ketiga syarat itu.
Oleh karena itu, sangat perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium karena pada saat  penggunaan  sanksi  pidana  menjadi  sampingan  atau ultimum  remedium dalam  penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup 25 , dapat menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya, yaitu pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan  banding  atau  kasasi,  sementara  pencemaran  terus  berlangsung.  Jangka  waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada efek pencegahan ( deter effect ) dari sanksi- sanksi  lain  tidak  dapat  diharapkan  dengan  baik.  Penerapan  sanksi  administrasi  dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya. Penegakan terhadap  hukum  pidana  lingkungan  yang  bersifat  represif  dilakukan  dalam  hal  perbuatan  yang melanggar  peraturan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  secara  langsung  perbuatan  terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat  meniadakan  akibat  pelanggaran  tersebut.  Untuk  menghindari  penindakan  pidana  secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu agar tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup yang lebih parah lagi.

## 4. KESIMPULAN
Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (BPLH)  Provinsi  Papua  melakukan  beberapa  kegiatan dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  diantaranya  yaitu  melakukan Sosialisasi  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009,  melakukan  inventarisasi  dan  klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha  terkait  dengan  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  dilakukan,  melakukan  pengawasan  terhadap usaha  dan  atau  kegiatan  terkait  hasil  uji  parameter.  Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu dana yang
25 Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.”
tidak  tersedia,  luas  wilayah,  kurangnya  dukungan  dari  para  pengambil  keputusan,  kurangnya ketersediaan  sumber  daya  manusia,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung,  keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Akhmaddhian, Suwar i. “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015).” Jurnal Unifikasi 3, no. 1 (2016): 1 – 35. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404.
Burhanuddin, Burhanuddin. “Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan
Yang Berkelanjutan.” EduTech: Junal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016): 11 – 17. http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v2i1.565.
Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, and Abdul Malik. “Pemahaman Tentang Lingkunga n Berkelanjutan.” Modul 18, no. 2 (2018): 75 – 82. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul.
Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang -Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 49 – 58.
https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12.
Faiz, Pan Mohamad. “Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 766 – 87. https://doi.org/10.31078/jk1344.
Haryadi, Prim. “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdat a Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 125 – 49. https://doi.org/10.31078/jk1416. Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” Sasi 20, no. 2 (2014): 47 – 52. https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326. Kamaruddin, Kamaruddin . “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement.” Jurnal Al- ‘Adl 9, no. 2 (2016): 143 – 57. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683.
Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare).” AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 1 (2017): 15 – 26. http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.
Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” Recidive 2, no. 1 (2013): 39 – 44. https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002. Sufia, Rohana, Sumarmi, and Ach. Amirudin. “Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). ” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan 1, no. 4 (2016): 726 – 31. http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234.
Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korpo rasi.” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 101 – 20. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855.
Wibawa, I Putu Sastra. “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016): 51 – 68. http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918.
Wibisana, Andri G. “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan
Lingkungan Di Indonesi a?” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 2 (2016): 149 – 95. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74.

## Buku
Fadli, Mukhlish, and Mustafa Lutfi. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan . Malang: UB Press, 2016.

## Teks Laporan
BPLH Papua. “Laporan Tahunan,” 2015.

## Wawancara
Maintindom, Yaconias. “Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.” 2018.
Rahanra, Alexander. “Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua.” 2018. Rumbiak, Nicolas Y. “Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Penc emaran BPLH Papua.” 2018.