## UPAYA HUKUM  ATAS PUTUSAN  P.N. KUDUS DALAM    PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

## ANGGO  DOYOHARJO, SH  MH Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been conducted  by  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (Indonesian  National  Arbitrage Board)  with  the  winner  in  Perum  Peruri.  However,  PT  Pura  Barutama  asked  for objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura Barutama.  Perum  Peruri,  however,  does  not  agree  with  this  decision  and  asked  for objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri.
Keywords: Arbitrage decision cancellation.

## LATAR  BELAKANG
Transaksi  bisnis  selalu  mengandung  risiko  adanya  persengketaan,  namun  demikian sebenarnya  para  pelaku  bisnis  selalu  berusaha  untuk  menghindari  jangan  sampai  sengketa tersebut    muncul  di  pengadilan.  Upaya  untuk  menghindari  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan,  sebenarnya  dikenal  adanya  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  (alternative dispute  resolution).  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tersebut  mempunyai  banyak  segi positipnya,  yaitu:  kepastian  hukum  lebih  terjamin;  pendorong  adanya  investasi;  mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawarah dan mufakat pada masyarakat Indonesia.
Ada  beberapa  bentuk  alternative  dispute  resolution  seperti  arbitrase,  mediasi,  konsiliasi, ajudikasi  ataupun  mini  trial  yang  berupa  peradilan  mini  yang  lebih  banyak  berkembang  di Amerika Serikat.    Alternative dispute resolution di  Indonesia sebenarnya justru sesuai dengan akar budaya sendiri, khususnya  atas pengaruh hukum adat yang berlaku di masyarakatnya yang berupa  musyawarah  dan  mufakat  yang  menghindari  konflik  atau  sengkata  secara  terbuka  di pengadilan. Begitu pula halnya di negara-negara lain yang mempunyai akar budaya hampir sama dengan  Indonesia,  yang  selalu  mengutamakan  budaya  musyawarah.  Selain  itu  dalam perkembangannya semakin terbukanya kesadaran untuk selalu menjaga etika bisnis, yaitu antara pihak yang bersengketa  tidak akan membuka kesalahan ataupun kelemahan  relasi bisnisnya di pengadilan.
Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa pada dasarnya merupakan langkah maju untuk pembaharuan peraturan, karena selama ini pengaturan tersebut  masih bersifat parsial baik yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan  Konvensi-konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi,  maupun  berdasarkan  peraturan- peraturan  yang  kedudukannya  lebih  rendah  daripada  undang-undang.  Keberadaan  Undang Undang  No.  30  Tahun  1999  selain  untuk  menempung  perkembangan  bisnis  dan  kemajuan hubungan  perdagangan,  juga  dimaksudkan  untuk  membentuk  hukum  nasional  yang  utuh  dalam rengka mengatur penyelesaian sengketa melaluhi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengkata.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan pilihan bagi pihak-pihak yang terjalin hubungan hukum secara keperdataan, sehingga sebenarnya jika pilihan tersebut telah ditetapkan maka  jika  dikemudian  hari  timbul  sengketa  seharusnya  diselesaikan  di  luar  pengadilan  secara konsisten.

## PERUMUSAN  MASALAH
Perjanjian antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dengan PT.Pura Barutama, di dalamnya ada klausula bahwa jika di kemudian hari atas perjanjian tersebut timbul persengketaan maka akan diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kenyataannya salah satu pihak tidak melaksanakan Putusan  BANI,  tetapi  justru  melakukan  upaya  hukum  ke  pengadilan.  Bagaimanakah  penerapan hukum  perjanjian    pada  Putusan  Mahkamah  Agung  No.1/BANDING/WASIT/2003  berkenaan dengan perjanjian keperdataan dengan klausula penyelesaian melalui arbitrase BANI  ?.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini  yuridis  normative,  yang  mengkaji  suatu  putusan  pengadilan  dalam  hal ini  Putusan    Mahkamah  Agung  R.I.  No.1/BANDING/WASIT/2003.  Bentuk  kajian  berupa menguji  penerapan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  dan  landasan  hukum  untuk  membuat  putusan.  Adapun  sumber  data  yang digunakan  adalah  sumber  data  sekunder,  yang  diperoleh  dari:  a).Bahan  Hukum  Primer,  berupa Putusan  Mahakamah  Agung  R.I.  No.  1/BANDING/  WASIT/2003.  Termasuk  dalam  bahan hukum  primer  juga    undang-undang.  b).  Bahan  Hukum  Sekunder,  berupa    bahan  kepustakaan yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli hokum keperdataan berkaitan dengan penyelesaian
sengketa  di  luar  pengadilan.  c).  Bahan  hukum  Tersier,  berupa  bahan  pendukung  yang  tidak termasuk  dalam  Bahan  Hukum  Primer  dan    Bahan  Hukum  Sekunder  yang  berupa  artikel  di media masa dan sejenisnya.
Tujuan penelitian untuk mengkaji penerapan hukum yang dipakai Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Kudus, yang berupa pembatalan putusan arbitrase BANI. Analisis Data yang digunakan yaitu kwalitatif.

## HASIL  PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
Pencetakan uang kertas rupiah dalam kewenangan Bank Indonesia, hanya saja penyediaan kertas  uang  dan  pencetakan  tersebut  akan  dilakukan  pihak  lain.  Pengadaan  kertas  uang  harus melaluhi  tender,  tetapi  Bank  Indonesia  tidak  mempunyai  Angka  Pengenal  Impor  (API)  sebagai syarat  penyelenggaraan  lelang.    Dalam  penyediaan  kertas  uang  Bank  Indonesia  memberi  kuasa kepada  Perum    Peruri  untuk  melakukan  pengadaan  secara  lelang,  yang  dimenangkan  oleh  PT. Pura Barutama yang beralamat di Kudus. Selanjutnya atas kertas uang tersebut akan dicetak oleh Perum  Peruri.  Perum  Peruri  sebenarnya  dalam  posisi  hanya  menjalankan  kepentingan  Bank Indonesia berdasarkan surat kuasa.
Bulan  Agustus  1997  tercapai  kesepakatan  bersama  antara  Bank  Indonesia  dengan  Perum Peruri  yang  dituangkan  dalam  Perjanjian  Hubungan  Kerja  No.  30/I/UPU  /PAPU/348/VII/1997, tentang  pengadaan  bahan  baku  kertas  uang  dan  pencetakan  uang  rupiah.    Adapun  isi perjanjiannya antara lain :
1. Bank Indonesia merencanakan pengadaan bahan uang  untuk setiap tahun anggaran
2. Perum  Peruri    berkewajiban  untuk  melaksanakan  pengadaan  kertas  uang  untuk  atas  nama Bank Indonesia.
3. Bank  Indonesia  dan  Perum  Peruri  bersama-sama  melakukan  seleksi  tiga  calon  pemasok kertas uang tersebut.
4. Perum  Peruri  ditugaskan  untuk  membuat  Perjanjian  Jual  Beli  atas  kertas  uang  yang  terpilih dalam seleksi.
Pada  tahun  2000  terpilih  PT.  Pura  Barutama  yang  berdomisili  di  Kudus  propinsi  Jawa Tengah  sebagai  pemenang    tender.  Dalam  pengadaan  kertas  uang    antara  PT.  Pura  Barutama dengan Perum Peruri dibuat Surat Perjanjian No.: S.P35/I/2000,  yang isinya berupa  pengadaan
kertas    uang  untuk  mencetak  uang  rupiah  Republik  Indonesia,  yaitu  31.280  rim  untuk  pecahan Rp.500 (U/TE.2000) dan 44.478 rim untuk pecahan Rp.1.000 (S/TE.2000).
Dalam  perjanjian  tersebut  pada  Pasal  22  ayat  (1)  terdapat  klausula  arbitrase  jika  terjadi sengketa antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan sengketanya dengan arbitrase kelembagaan BANI.
Mulai bulan Juli tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober  tahun 2000, PT. Pura Barutama sebagai  penjual  telah    mengirimkan  kepada  pembeli  yaitu  Perum  Peruri,  yang  berupa  kertas uanag    pecahan  U-2000  diteruskan  dengan  pengiriman  sampai  bulan  Januari  tahun  2001. Pembelian kertas uang  tersebut ada pemberitahuan kepada PT. Pura  Barutama tentang transfer uang untuk pembayaran kertas yang sudah dikirimkan kepada Perum Peruri.
Dalam uji coba di mesin cetak Perum Peruri atas kertas uang  produksi PT. Pura Barutama, terdapat  masalah  yaitu  ada  sebagian  dari  kertas  yang  bergelombang  dan  ada  kesulitan  dalam proses pemotongan. Pihak Perum Peruri menyatakan kertas dari PT. Pura Barutama tidak layak cetak atau sub-standart. Dalam uji coba tersebut telah dibuat berita acara percobaan, tetapi tidak ditandatangani oleh para pihak.
Perkembangan  selanjutnya  terjadi  sengketa    antara  Perum  Peruri  dengan  PT.  Pura Barutama,  yang  berpangkal  pokok  pada  pernyataan  Perum  Peruri  bahwa  kertas  uang  yang bersangkutan  tidak memenuhi standart spesifikasi. Sebaliknya menurut PT. Pura Barutama, dari hasil  laboratorium  dinyatakan  bahwa  kertas  uang  hasil  produksinya  telah  memenuhi  standart spesifikasi  dan  layak  untuk  dicetak.  Sengketa  tersebut  ternyata  tidak  dapat  diselesaikan  dengan musyawarah,  sebagaimana  disebutkan  ndalam  perjanjian  jika  timbul  sengketa  sebelum  menuju arbitrase BANI akan dimusyawarahkan lebih dahulu.
Pada  tanggal  23  April  Tahun  2001  Perum  Peruri  mengirim  surat  permohonan  dengan No.1539//IV/2001 kepada BANI  untuk mengadakan arbitrase sengketa mereka. Kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 2001 BANI dengan suratnya No. 01/0475/V /BANI/15-hu, memberitahukan kepada PT. Pura Barutama perihal permohonan arbitrase oleh Perum Peruri.

## Putusan  BANI
Tanggal    14  Juli  2002  BANI  memutuskan  atas  sengketa  melalui  arbitrase  antara  PT.Pura Barutama  dengan  Perum  Peruri  dalam  register  No.  147/IV/ARB/BANI/2001,  yang  kemudian pada  tanggal  29  Juli  2002  oleh  BANI  didaftarkan  ke  Pengadilan  Negeri  Kudus  dengan  register No.1/ARB/2002/PN.KDS.
Putusan  BANI  mengabulkan  gugatan  Perum  Peruri  dan  PT.  Pura  Barutama  sebagai  pihak yang  kalah  karena  ingkar  janji.  Isi  putusan  BANI  antara  lain:  PT.  Pura  Barutama  harus membayar keterlambatan sebesar US $ 276.000 serta mngembalikan  biaya pembelian. Selain itu BANI juga memerintahkan pemusanahan  kertas uang yang dijadikan pangkal sengketa.
Oleh  karena  isi  lengkap  secara  penuh  dari  Putusan  BANI  bersifat  tertutup  dan  hanya terbuka  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  saja,  maka  isi  selengkapnya  putusan  BANI  tidak dapat diketahui umum. Walaupun demikian isi pokok dari putusan BANI dapat diketahui yaitu: PT.  Pura  Barutama  dinyatakan  wanprestasi;    dan  dihukum  membayar  denda  serta pengembaliannya dari uang yang telah diterimanya.

## Pembatalan   Putusan   BANI
Putusan  BANI    No.  147/IV/ARBBANI/2001  tangal  4  Juli  2002,  oleh  PT.Pura  Barutama dinilai  merugikan  dirinya  karena  dianggap  wanprestasi  dalam  menyediakan  kertas  uang    yang berkualitas  dan  dihukum  membayar  kembali  uang  yang  telah  diterimanya  dari  Perum  Peruri. Bentuk konkrit dari rasa tidak puas atas putusan BANI tersebut, PT. Pura Barutama mengajukan permohonan  Pembatalan  Putusan  Abitrase  sebagaimana  diatur    dalam  Undang  Undang  No.  30 Tahun  1999,  yaitu  ke  PN  Kudus  dan  telah  terdaftar  dengan  nomer  register    No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Adapun alasan atau dalil yang diajukan dalam permohonan pembatalan putusan  arbitrase  adalah  Pasal  70  butir  b  dan  butir  c  dari  Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Adapun  dalil  atau  pokok  yang diajukannya adalah :
a. Setelah  putusan  diambil,  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan  (Pasal  70  butir  b)  yaitu  :  Surat  hasil  test  laboratotium tentang  kwalitas  kertas  uang  dan  test  mesin  pembuat  uang,  tidak  diajukan  dalam persidangan di BANI. Surat mana aberisi pernyataan bahwa kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi spesifikasi dan layak cetak.
b. Putusan yang diambil oleh BANI adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa  (Pasal  70  butir  c),  yaitu  salah  satu  arbiter (Prof.Dr.Priyatna  Abdurrasyid)  berkepentingan  dengan    Termohon,  karena  sebelumnya telah  ada  hubungan  kerja  dengan  Perum  Peruri,  sehingga  tidak  terjaminnya  obyektifitas dalam pemeriksaan dan putusan BANI.
c. Putusan  BANI  menghilangkan  pendengaran  para  saksi  ahli  yang  ada  dalam  berita  acara sidangnya.
d. Putusan  BANI  mengabaikan  bukti-bukti  dokumen  yang  diajukan  oleh  pemohon  PT.  Pura Barutama.
e. Clausula  arbitrase  dalam    perjanjian  SP35  masih  belum  efektip  berlaku  dan  tindakan pengajuan  sengketa  ini  ke  BANI,  ternyata  Perum  Peruri  selaku  pemohon  belum/tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia untuk mengajukan sengketa ke BANI.

## Putusan   P.N.  KUDUS
Permohonan  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  BANI  diajukan  oleh  PT.Pura  Barutama    dan Panitera  P.N.  Kudus  sudah  tepat  dalam  merigrestasi    permohonan  keberatan  atas  putusan arbitrase  BANI  No. 147/IV/ARB/BANI/2001, maksud menerima artinya ada landasan  Undang Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase dapat diajukan keberatan dan P.N. Kudus mempunyai kompetensi untuk memeriksa. Permohonan Keberatan yang dimaksud  isinya yaitu:
1. Provisionil:  menyatakan  Putusan  BANI  No.  147/IV/ARB/BANI/2001    ditunda pelaksanaannya.
2. Pokok perkara :
a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menyatakan  bahwa  Putusan    BANI  No.  147/IV/ARB/BANI/2001  dibatalkan  untuk seluruhnya.
c. Menunjuk  arbiter  baru  guna  memeriksa  kembali  sengketa  antara  pemohon  PT.  Pura Barutama dengan termohon Perum Peruri.
d. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.
Pada  mulanya  PN  Kudus  dalam  putusannya  tanggal  29  Agustus  2002  mengabulkan permohonan  pembatalan  putusan  BANI  sekaligus  mengangkat  arbiter  baru.  Perum  Peruri mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut, dengan alasan antara lain tidak pernah  dipanggil  untuk  diperiksa    dan  dilibatkan  dalam  gugatan  keberataan  yang  diajukan  PT. Pura  Barutama  di  PN  Kudus.  Putusan  Mahkamah  Agung  No.06/  Banding/Wasit/2002 mengabulkan  permohonan  banding  Perum  Peruri  dan  membatalkan  putusan  P.N.  Kudus,  dan memerintahkan  kepada  P.N.Kudus    membuka  persidangan  ulang  dengan  melibatkan  Perum Peruri.  Dalam  persidangan  baru  oleh  P.N.  Kudus  melibatkan  Perum  Peruri,  putusannya  tetap memenangkan pihak PT. Pura Barutama.
PN  Kudus  dalam  pertimbangannya,  bahwa  Surat  Kuasa  yang  dipermasalahkan  oleh  PT. Pura  Barutama  yaitu  Perum  Peruri  tidak  mempunyai  Surat  Kuasa  dari  Bank  Indonesia  untuk bertindak  dalam  persengketaan  yang  dimaksud  di  arbitrase  BANI  dikabulkan.  Walaupun sebenarnya tidak adanya Surat Kuasa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan putusan  arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999. Sedangkan  Perum  Peruri  hanyalah  menjalankan  kuasa  untuk  melakukan  pemesanan  pembuatan kertas  uang  dari  Bank  Indonesia  dan  kemudian  mencentaknya.  Tidak  adanya  Surat  Kuasa Khusus  dari  Bank  Indonesia  kepada  Perum  Peruri  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  arbitrase BANI,  berarti  sebenarnya  Perum  Peruri  tidak  berwenang  untuk  bersengketa  dengan  PT.  Pura Barutama.
Akhirnya    PN  Kudus  No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds.  memberi  keputusan  tanggal    29  Agustus 2002, yang amar putusannya sebagai berikut: mengadili dalam provisi mengabulkan permohonan penundaan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  BANI  No.147/IV/  ARB-BANI//2001.  Sedangkan putusan dalam pokok perkara:
1. mengabulkan permohonan untuk sebagian.
2. putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan untuk seluruhnya.
3. menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya.
4. menghukum termohon membayar biaya perkara.
Putusan   Mahkamah  Agung
Penilaian  Perum  Peruri  sebagai  pihak  yang  kalah  terhadap  Putusan  PN  Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds.  dinilai  tidak  adil,  oleh  karena  itu    berdasarkan  Pasal  72  (4)  Undang Undang  No.  30  Tahun  1999  mengajukan  banding  ke  Mahkamah  Agung  sebagai  tempat  upaya hukum  terakhir,  memori  banding  diajukan  oleh    Pembanding  dan  Terbanding    tanggal  12 Agustus 2003, kemudian tangal 11 September 2003 atas jawaban banding para pihak didaftarkan kepada  kepaniteraan  PN  Kudus.  Upaya  hukum  yang  dimaksud  hanyalah  banding  atas pembatalan putusaan arbitrase berdasarkan Pasal 70.
Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyeleswaian Sengketa  tidak  mengatur  mengenai  hukum  acara  pemeriksaan    banding  atas  putusan  arbitrase, baik  arbitrase  ad-hoc  maupun  arbitrase  institusi.  Tidak  adanya  pengaturan  tersebut  berarti sebanarnya  Mahkamah  Agung  secara  yuridis  tidak    mamempunyai  pedoman  yang  jelas mengenai tatacara  dalam memeriksa  dan mengadili banding. Mahkamah Agung memeriksa dan
mengadili  upaya  hukum  banding  atas  putusan  pembatalan  putusan    arbitrase  oleh  Pengadilan Negeri Kudus bukan berdasar  Undang  Undang No. 30 Tahun 1999, tetapi berdasarkan Undang Undang    No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sehingga  dalam  pemeriksaan menggunakan aturan sebagaimana kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 1/BANDING/WASIT/2003, dengan memperhatikan  Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999  dan  Undang  Undang  No.  14  Tahun  1985 serta  pasal-pasal  lain  dari  peraturan  perundangan  yang  bersangkutan,  Mahkamah  Agung mengadili:  pertama,  mengabulkan  permohonan  banding  dari  Pembanding  I  yaitu  Perum  Peruri yang  diwakili  oleh  kuasanya  yaitu  Ny.  Hartini  Mochtar,SH  dkk  ;  kedua,  menolak  permohonan Banding  oleh  Pihak  Pembanding  II  yaitu  PT.  Pura  Barutama  yang  diwakili  kuasanya  Luhut MP.Pangaribuan,  SH  dkk.;  ketiga,  batalkan  putusan  PN  Kudus      No.  30/Pdt.P/2002/PN  Kds. yang bertanggal 2 Juli 2003. Selain itu Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam konpensi dan rekonpensi menolak eksepsi termohon. Adapun dalam pokok perkara:
1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri untuk sebagian.
2. menetapkan PT. Pura Barutama  telah ingkar janji atau wanprestasi.
3. menghukum termohon untuk untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar Rp. 2.630.394.678,00.
4. menghukum  termohon    untuk  membayar  kepada  pemohon  sebesar  bank  garansi  sesuai dengan perjanjian.
5. menghukum  termohon  untuk  memusnahkan  kertas  uang  yang  diperjanjikan  atas  biaya  dari termohon.
6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uang pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebesar Rp.21.783.569.633,70.
Berikut  ini  analisis  kwalitatif  atas  putusan  Mahkamah  Agung  berkanaan  dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam keputusan tersebut,  yaitu :
1. Melalaikan ketentuan Pasal 70 U.U. No. 30 Tahun 1999.
Berdasarkan  Pasal  70  Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999,  bahwa  alasan  pembatalan putusan  arbitrase  bersifat  limitative,  artinya  sudah  tegas  pengaturannya  tetapi  oleh  PN.  Kudus permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI  tetap  diterima,  selain  itu  juga  mengabaikan ketentuan dalam undang-undang bahwa putusan  arbitrase bersifat final dan mengikat. Sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase benar-benar sangat terbatas peersyaratannya dan jelas,
dengan demikian berarti PN. Kudus telah bertindak lalai dengan tetap menerima dan memeriksa permohonan keberatan oleh pihak PT. Pura Barutama.
Majelis PN. Kudus  telah menafsirkan kata “dapat” dalam Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999  yang diartikan sebagai “tidak harus” dalam mengajukan alasan pembatalan putusan arbitrase,  adalah  terlalu  gegabah.  Pengertian  “dapat”  yang  dimaksud  sebenarnya  sudah  sangat tegas  dan  tidak  perlu  ditafsirkan  lagi,  sehingga  tidak  ada  alasan  lain  kecuali  yang  telah  diatur dalam pasal tersebut.
Menerima  alas  an  pembatalan  di  luar  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  70  adalah  sangat berlebihan,  dan  nampak  adanya  keberpihakan  PN.  Kudus  dalam  menerima,  memeriksa  dan mengadili keberatan atas putusan arbitrase BANI. Penafsiran yang “tidak harus” yang dilakukan oleh  Majelis  Hakim  PN.  Kudus  jelas  dimaksudkan  sebagai  justifikasi  yang  menyatakan  dirinya berwenag untuk memeriksa dan memutus atas permohonan pembatalan  putusan arbitrase.
Pertimbangan  yang  diajukan  oleh  Mahkamah  Agung  menunjukkan  bahwa    majelis  hakim PN.  Kudus  telah  lalai  dalam  menerapkan  hukum  untuk  memeriksa  dan  memutus  permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI, hal ini disebabkan alasan pembatalan tidak tepat dan adanya keberpihakan  majelis  kepada  PT.  Pura  Barutama  sebagai  pihak  pemohon  pembatalan  putusdan arbitrase BANI.
2. Penggunaan kesaksian yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum .
Majelis hakim PN. Kudus telah memasukkan keterangan-keterangan dari para saksi,  yang sebenarnya keterangan para saksi tersebut telah digunakan dalam persidangan sebelumnya yang keputusannya  telah  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Dalam  pemeriksaan  PN.  Kudus  saksi-saksi yang  diajukan  hanya  sepihak,  sedangkan  pihak  termohon  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI, yaitu Perum Peruri tidak memperoleh kesempatan untuk membantah atau menyanggah kesaksian tersebut. Sehingga secara formil keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai.
Keterangan saksi-saksi dalam putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum, kemudian digunakan lagi kesaksian-kesaksian tersebut maka sebenarnya kesaksian tersebut tidak berharga dan  cacat  hukum,  sehingga    tidak  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangana  dalam putusannya,  patutlah  dinyatakan  tidak  bernilai  dan  oleh  karena  itu  kesaksiannya  harus dibatalkan.
3. Penggunaan  alasan  selain  Pasal  70  U.U.  No.  30  Tahun  1999  sebagai  alasan  pembatalan putusan arbitrase .
Majelis  hakim  PN.  Kudus  membahas  perlunya  Surat  Kuasa  Khusus  dari  Bank  Indonesia kepada Perum Peruri sebagai bentuk nyata bahwa Perum Peruri mempunyai kompetensi sebagai pihak yang berperkara di arbitrase BANI.
Pihak  termohon  pembatalan  yaitu  Perum  Pruri  mendalilkan  bahwa  dirinya  mempunyai kompetensi  dalam  persengketaan  yang  diperiksa  oleh  arbitrase  BANI,  sebenarnya  perlu dipertanyakan.  Hal  ini  mengingat  Perum  Peruri  dalam  kegiatannya  memesan  kertas  uang  dan mencetak  uang  kertas  atas  dasar  perintah  Bank  Indonesia,  karena  adanya  keharusan  pengadaan kertas uang melalui tender sedangkan Bank Indonesia tidak memepunyai Angka Pengenal Impor (API),  sehingga  atas  inisiatip  Bank  Indonesia  memberikan  perintah  untuk  melakukan  kegiatan tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia.
Pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  tersebut  sebenarnya  melupakan adanya ketentuan bahwa inisiatif dan pembiayaan pembuatan uang kertas, mulai dari persiapan, pemesanan  kertas  uang,  pencetakan  uang  kertas  bahkan  sampai  dengan  sosialisasinya  adalah kewenangan Bank Indonesia. Memang sebenarnya masalah surat kuasa yang dimaksud oleh PT. Pura Barutama menjadi kompetensi aritrase BANI, dengan demikian secara formil masalh Surat Kuasa Khusus oleh pemohon pembatalan sudah selayaknya dibahas dalam pemeriksaan arbitrase BANI.
Sedangkan  masalah    yang  berupa  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI  antara pemohon  dan  termohon,  yaitu  antara  PT.  Pura  Barutama  dan  Perum  Peruri,  sehingga  sudah selayaknya  PN.  Kudus  tidak  lagi  mempermasalahkan  adanya  surat  kuasa  tersebut.  Bagi Mahkamah  Agung  sebenarnya  masih  harus  mempertimbangkan  adanya  Surat  Kuasa  Khusus tersebut  sebagai  bahan  petimbangan  dalam  membuat  keputusannya,  tetapi  justri  Mahkamah Agung mengabaikannya.
4. Pemeriksaan  ulang,  berarti  telah  melakukan  intervensi  dan  melakukan  pelanggaran kompetensi mutlak arbitrase.
Majelis  hakim  PN.  Kudus  menilai  kasus  sengketa  antara  Perum  Peruri  dengan  PT.  Pura Barutama  masih  premature,  dan  sudah  selayaknya  untuk  tidak  dikatakan  sebagai  wanprestasi yang  kemudian  diajukan  permohonan  arbitrase  ke  BANI.  Penilain  tersebut  mempunyai  makna bahwa  PN.  Kudus  telah  melakukan  intervensi  pada  pokok  perkara,  yang  sebenarnya  bukan merupakan kompetensinya, tetapi sebenarnya kewenangannya hanya terbatas berdasarkan Pasal 60  UU  No.  30  Tahun  1999  saja.  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  bahwa  sengketa
tersebut materi pokoknya telah diputuskan oleh arbitrase BANI, sehingga PN. Kudus tidak dapat masuk untuk intervensi pada materi pokok sengketanya.
Dalam  putusannya  Mahkamah  Agung  tepat  dalam  menilai  putusan  majelis  PN.  Kudus, karena  pengadilan  negeri  hanya  berwenang  memeriksa  permohonan  pembatalan  berdasarkan Pasal  70  saja,  dan  tidak  mempunyai  kompetensi  secara  mutlak  dalam  memberikan  penilaian tentang  belum  saatnya  dapat  dinyatakan  wanprestasi  dari  pihak  PT.  Pura  Barutama.  Padahal kenyataannya  materi  pokok  mengenai  persengketaannya  menjadi  kewenangan  arbitrase  BANI dan telah diputus.
Majelis  hakim  PN.  Kudus  juga  mengingkari  adanya  peraturan  bahwa  putusan  arbitrsase bersifat  final  dan  mengikat  yang  bersifat  mutlak  dalam  khasanah  arbitrase.  Selain  itu  adanya ketentuan  dalam  Pasal  62  (4)  Unang  Undang  No.  30  Tahun  1999,  yang  menyatakan  bahwa Pengadilan  Negeri  tidak    memeriksa  alasan  atau  pertimbangan  dari  putusan  arbitrase,  sehingga jika majelis telah memriksa atau memasuki khasanah alas an dan pertimbangan putusan arbitrase maka ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.
5. Laporan  pemeriksaan saksi ahli sebagai kesalahan sangat  materiil, karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang layak cetak dan seolah-olah memenuhi spesifikasi yang diperjanjikan.
Majelis  Hakim  PN  Kudus  memakai  alat  bukti  yang  tidak  kuat,  karena  tidak  dapat  dan belum  pernah  diperlihatkan  dan/atau  diserahkan  aslinya.  Mahkamah  Agung  tepat  dalam penerapan hukumnya, karena menilai putusan PN. Kudus sebagai kesalahan materiil karena dari hasil  pemeriksaannya  telah  menyimulkan  bahwa  kertas  uang  sesuai  dan  memenuhi  spesifikasi yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian.  Kesimpulan  hasil  pemeriksaan  bahwa  obyek  yang dijadikan  kesaksian  untuk  pembanding  dengan  kertas  uang  yang  disengketakan    berbeda,  dapat diduga  sebenarnya  kertas  uang  hasil  pemeriksaan  pada  tangal  13-15  Agustus  2002  merupakan kertas uang  yang baik dan layak cetak buatan baru dibuat khusus untuk pembuktian oleh pihak PT. Pura Barutama.
Pendapat  Mahkamah  Agung  bahwa  P.N.  Kudus  tidak  mempunyai  alas  hak  atau  dalil dengan  menyatakan  bahwa  kertas  uang  yang  diperiksa    PT.  Sucofindo  yang  menjadi  pokok sengketa  telah memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian, hal ini disebabkan  dalam  proses  pembuktian  PT.  Sucofindo  tidak  pernah    menegaskan  bahwa    kertas uang yang diproduksi PT. Pura Barutama memenuhi spesifikasi sesuai perjanjian.
Mahkamah  Agung  tepat  dan  jeli  dalam  penerapan  kesaksian  PT.  Sucofindo  untuk  tidak digunakan  dalam  memutuskan  banding  yang  diajukan  Pemohon  kedua  sebagai  pemohon pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena kesaksian dua hal yang obyeknya berbeda, tentu saja tidak  dapat  dijadikan  dalil  untuk  dipertimbangkan  dalam  putusan  persengketaan  yang  diajukan banding ke Mahkamah Agung.
6. Permohonan  pembatalan  mengada-ada,  dipaksakan  untuk  dikategorikan  sebagai  alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase .
Bukti fotocopy nota dinas yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase, yang berupa  tim  terpadu  lintas  unit  untuk  penanganan  kasus  kertas  uang  dipakai  sebagai  dasar pembatalan  putusan  arbitrase  BANI  Padahal  dokumen  yang  diajukan    sama  dengan  yang  telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase BANI, hasil pemeriksaannya juga dinyatakan tidak dapat diterima  sebagai  dokumen  untuk  alat  bukti  oleh  arbitrase  BANI.  Adapun  dokumen  yang dimaksud  yaitu  untuk  mendalilkan  bahwa  salah  satu  dari  arbiternya  yaitu  Prof.Priyatna Abdurrasyid mempunyai hubungan kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa.
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengdili sendiri terhadap  putusan majelis adalah tepat,  karena  PN.  Kudus  telah  menyimpulkan  (dari  bukti  yang  tidak  pernah  ada  apalagi  untuk dilegalisasi  dengan  aslinya    tentu  saja  tidak  akan  dapat  terwujud),  bahwa  ada  hubungan kepentingan    Perum  Peruri  dengan  salah  seorang  arbiternya  yaitu  Prof.  Priyatna  Abdurrasyid adalah salah dan oleh karena itu putusan PN. Kudus harus dibatalkan.
7. Hal-hal yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI/termohon banding adalah  mengada-ada,  terlalu  dipaksakan    untuk  dikategorikan  sebagai    alasan  permohonan pembatalan putusan arbitrase.
Dalil  yang  diajukan  oleh  pemohon  pembatalan  arbitrase  BANI  terlalu  mengada-ada, bahkan  dalil  yang  diajukan  tersebut  diterima  begitu  saja  oleh  PN.  Kudus  yaitu  mengenai menyembunyikan  dokumen  dan  tindakan  tipu muslihat.  Mahkamah  Agung  menilai  bahwa  dalil tersebut  mengada-ada  dan  nampak  adanya  keberpihakan  PN.  Kudus  dalam  memeriksa permohonan pembatalan tersebut, hal ini nampak bahwa PN. Kudus tidak memperhatikan Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur secara limitative mengenai alas an dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase.
Kondisi  yang  dipaksakan  tersebut  juga  berupa  tidak  adanya  surat  kuasa  khusus  dari  Bank Indonesia  serta  tidak  diajukannya  dokumen  asli  oleh  termohon  pembatalan,  yang  sebenarnya
tidak ada.  Memang jika merujuk proses pembuatan uang kertas adalah kompetensi dan inisiatip dari  Bank  Indonesia  menurut  peneliti  memang  sebenarnya  perlu  pembuktian  tersebut,  karena Perum  Peruri  hanyalah  menjalankan  kuasa  Bank  Indonesia  dalam  pengadaan  kertas  uang  dan mencetak  uang  kertas.  Mahkamah  Agung  masih  relevan  menolak  untuk  menjadikan  fotocopy nota dinas yang tidak dilegalisasi sebagai alat bukti yang diajukan pemohon pembatalan putusan arbitrase  BANI,  oleh  karena  tidak  sah  sebagai  bukti,  maka  Mahkamah  Agung  tepat  sekali penerapan hukumnya dengan menolak sebagai alat bukti tersebut.
Penilaian  Mahkamah  Agung  tentang  dipaksakan,  yang  dikategorikan  sebagai  dokumen yang disembunyikan   sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang No. 30 Tahun 1999 diuraikan sebagai berikut :
a. Termohon pembatalan tidak mempunyai surat kuasa khusus;
b. Termohon pembatalan sengaja tidak menunjukkan dokumen yang seharusnya  diajukan dan putusan BANI membenarkannya;
c. Termohon  salah  seorang  arbiter  yang  diajukan  oleh  termohon  mempunyai  kepentingan financial dengan termohon pembatalan;
d. Penggunaan Rancangan Undang Undang  Kepailitan sebagai  dasar pertimbangan;
e. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi;
f. Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat  yang diajukan pemohon pembatalan;
g. Klausula arbitrase dalam perjanjian belum berlaku efektip; dan
h. Putusan  BANI  menyalahkan  yang  bukan  pihak  dalam  persengketaan  yang  dikategorikan sebagai tipu muslihat.
8. Sengketa  yang  timbul  antara  pemohon    pembatalan/Terbanding  dan  Termohon pembatalan/Pembanding, adalah sengketa antara keduanya tersebut dan bukan dengan pihak lain  yaitu  Bank  Indonesia  sebagai  legal  standing  atas  perjanjian  pengadaan  kertas  uang  dan pencetakan uang kertas.
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  adalah  antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, hal ini pula yang diakui oleh BANI dalam pemeriksaan arbitrase.
Seharusnya Mahakamah  Agung mempertimbangkan mengenai proses dan  prosedur dalam pembuatan  uang  rupiah,  sejak  perencanaan  sampai  dengan  pencetakan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat.  Mahkamah  Agung  sebagaai  lembaga  paling  tinggi  dalam  memberikan  putusaan
yang seadil-adilnya, seharusnya  turut memeriksa  kedudukan dan kewenangan  Bank  Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk pembuatan uang kertas rupiah.  Apabila Mahkamah Agung telah memeriksa mengenai ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia, dalam proses pembuatan uang  kertas  rupiah  maka  keputusan  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  ini  tentu  sangat  berbeda. Selain itu kenyataannya yang menanggung kerugian  adalah Bank Indonesia, karena kertas uang yang  dipesan  oleh  Perum  Peruri  kepada  PT.  Pura  Barutama  tersebut  sebenarnya  milik  Bank Indonesia.  Dalam  hal  ini  putusan  Mahkamah  Agung  tidak  tepat  karena  tidak    menyetujui intervensi  Bank  Indonesia,  bahkan  yang  menanggung  kerugian  atas  pemusnahan  kertas  uang yang  dilaksanakan  PT.  Pura  Barutama  adalah  Bank  Indonesia  sebagai  pemilik  kertas  uang tersebut.
9. Keberadaan Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia kepada termohon pembatalan/pemohon banding sebenarnya tidak ada.
Perum Peruri dalam posisi sebagai pihak dalam sengketa, tidak ada surat kuasa khusus dari Bank  Indonesia.  Suatu  dokumen  yang  keberadaannya  hanya  merupakan  asumsi  pemohon pembatalan,    yang  tidak  dapat  dijadikan  delik  penyembunyian  dokumen  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  70    b    Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999.  Alasan  menyembunyikan  dokumen sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  b  tersebut,  jika  dokumen  yang  dimaksud  ditemukan,  yang berarti  bahwa  dokumen  yang  dimaksud  yaitu  surat  kuasa  khusus  dari  bank  Indonesia  sudah ditemukan.
Mahkamah Agung berpendirian sama dengan arbitrase BANI mengenai tidak adanya surat kuasa  khusus  dari  Bank  Indonesia.  Sebenarnya  Bank  Indonesia    yang  mempunyai  kompetensi untuk  membuat  kertas  uang  dan  uang  kertas,  sedangkan  Perum  Peruri  hanyalah  menjalankan tugas  yang menjadi kewenangan Bank  Indonesia. Hal inilah  yang seharusnya dipertimbangkan, tetapi  tidak  dilakukan  oleh    Bank  Indonesia.      Mahkamah  Agung  patut  disayangkan  tidak mengijinkan Bank Indonesia melakukan intervensi kasus ini, padahal Bank Indonesia inilah yang sebenarnya  mempunyai  posisi  sebagai  pemesan  kertas  uang  dan  pemesan  pencetakan  uang kertas.
10. Persoalan  mengenai    dugaan  adanya    kepentingan  financial  dari  salah  seorang  arbiter  tidak terbukti,  dan  dalam  persidangan  arbitrase  BANI  telah  dibahas,  sehingga  tidak  selayaknya dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.
Persoalan  mengenai  ada  atau  tidaknya  hubungan  financial,  yaitu  antara  termohon pembatalan  yaitu  dengan  Perum  Peruri  dengan  salah  seorang  arbiternya  Prof.  Priyatna Abdurrasyid  sesungguhnya  telah  dikemukakan    oleh  pemohon  pembatalaan/termohon  banding dalam persidangan arbitrase oleh BANI.
Adanya hak ingkar yang diajukan oleh pemohon pembatalan/termohon banding tidak dapat dijadikan  alasan  untuk  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI  berdasarkan  pasal  70  c,    dengan alasan tipu muslihat. Oleh karena masalah arbiter telah dibahas dalam BANI, serta proses hukum telah berjalan, dan telah diterima para pihak hingga sampai pada putusan arbitrase BANI, maka seharusnya  pemohon  pembatalan/termohon  banding  tidak  mengajukan  hak  ingkar  melalui  tipu muslihat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  c.  Sebenarnya  hak  ingkar  tersebut  diajukan  pada saat  pennunjukan  dan  pengangkatan  arbiter  BANI,  tetapi  tidak  dilakukan  oleh  pemohon pembatalan.  Setelah  putusan  BANI  terjadi  kekalahan  pada  PT.  Pura  Barutama,  kemudian mengajukan  permohonan  pembatalan  ke  PN.  Kudus.    Dengan  demikian  sudah  seharusnya  PN. Kudus mengabaikan dan menolak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase BANI.
11. Penilaian  ulang  atas  kasus  kertas  uang  oleh  majelis  hakim  PN.  Kudus, merupakan  tindakan intervensi dari kompetensi arbitrase.
Majelis  hakim  PN.  Kudus  sudah  tidak  berwenang  lagi  memeriksa  bukti-bukti  yang  telah diajukan para saksi-saksi yang sudah pernah diajukan dalam persidangan majelis arbitrase BANI. Demikian  pula  keterangan  para  saksi,  karena  orang-orang  tersebut  dalam  kesaksiannya  telah memberi keterangan berupa materi yang sama di hadapan majelis arbitrase BANI, sehingga tidak ada bukti-bukti yang baru.
Dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan/termohon banding yang menyatakan bahwa majelis  arbitrase  BANI  telah  menghilangkan  pendengaran-pendengaran  para  saksi,  sebenarnya sudah  digunakan  oleh  majelis  arbitrase  BANI  untuk  memutuskan  sengketanya,  yang  kemudian oleh pemohon pembatalan arbitrase BANI diajukan lagi dalam hal yang sama dalam pembatalan kepada PN. Kudus. Tuduhan  yang diajukan oleh pemohon pembatalan tersebut mempunyai arti sama  dengan  tidak  mau  menerima  pertimbangan  dan  bukti-bukti  yang  telah  digunakan  oleh BANI, yang sebenarnya telah menjadi pilihan para pihak sendiri,  sebagai dasar untuk membuat keputusan arbitrase BANI.
Pada  akhirnya  dalam  hal  Menimbang,  bahwa  atas  keberatan-keberatan  banding  dari Pembanding  II/Pemohon  pembatalan  tersebut  Mahkamah  Agung    berpendapat  mengenai
keberatan  yang  diajukan  pemohon  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI.  Keberatan  tidak  dapat dibenarkan,  oleh  karena  judex  facti  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum,  lagi  pula  keberatan tersebut  mengenai  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang  suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam hal  tigkat banding, karena pemeriksaan tingkat  banding  hanya    berkenaan  dengan  adanya  kesalahan  penerapan  hukum,  adanya pelanggaran  hukum  yang  berlaku,    adanya  kelalaian  dalam  memenuhi  syarat-syarat    yang diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  yang  mengancam  kelalaian  itu    dengann batalnya  putusan  yang  bersangkutan  atau  apabila  pengadilan  tidak  berwenang    atau  melampaui batas  wewenangnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30  Undang  Undang  No.  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase  BANI  harus  ditolak.    Menimbang  oleh  karena  itu  permohonan  banding  oleh termohon  pembatalan/pemohon  banding  dapat  diterima  dan    dinyatakan  menang  dalam pemeriksaan  banding  oleh  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  pemohon  pembatalan/termohon banding  yaitu  PT.  Pura  Barutama  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  kalah  dan  permohonan bandingnya  ditolek,  dengan  konsekuensi    dihukum  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 500.000,00.
Selain  dihukum  membayar  biaya  perkara    tersebut,  selengkapnya    Putusan  Mahkamah Agung  No. 1/BANDING/WASIT/2003, dengan memperhatikan Undang Undang No. 30 Tahun 1999    Undang  Undang  No.  14  Tahun  1985  serta  pasal-pasal  lain  dari  peraturan  perundangan yang  bersangkutan,  Mahkamah  Agung  mengadili:  pertama,  mengabulkan  permohonan  banding dari  Pembanding  I  yaitu  Perum  Peruri  yang  diwakili  oleh  kuasanya  yaitu  Ny.  Hartini  Mochtar, SH  dkk  ;  kedua,  menolak  permohonan  Banding  oleh  Pihak  Pembanding  II  yaitu  PT.  Pura barutama yang diwakili kuasanya Luhut MP.Pangaribuan, SH dkk.; ketiga, membatalkan putusan Pengadilan  Negeri  Kudus    No.  30/Pdt.P/2002/PN  Kds.  yang  bertanggal  2  Juli  2003.  Selain  itu putusan  Mahkamah  Agung  juga  mengadili  sendiri  dalam  konpensi  dan  rekonpensi  menolak eksepsi termohon. Adapun dalam pokok perkara:
1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri untuk sebagian.
2. menetapkan  bahwa  termohon  banding  PT.  Pura  Barutama    telah  ingkar  janji  atau wanprestasi.
3. menghukum termohon untuk untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar Rp. 2.630.394.678,00.
4. menghukum  termohon    untuk  membayar  kepada  pemohon  sebesar  bank  garansi  sesuai dengan perjanjian.
5. menghukum  termohon  untuk  memusnahkan  kertas  uang  yang  diperjanjikan  atas  biaya  dari termohon.
6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uang pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebesar Rp.21.783.569.633,70.

## KESIMPULAN
Dalam  penerapan  hukumnya  Mahkamah  Agung  sudah  tepat  untuk  membatalkan  semua keputusan PN. Kudus mengenai pembatalan putusan arbitrase BANI, hal ini disebabkan majelis PN.  Kudus  telah  melampaui  kompetensinya  dengan  mengulangi  pemeriksaan  pokok  sengketa yang telah diputuskan arbitrase BANI.
Mahkamah  Agung  memeriksa  dan  mengadili  sendiri  yaitu  dengan    tidak  mengulangi pemerikasaan pokok persengketaan yang telah diputuskan oleh arbitrase BANI, tetapi memeriksa dalil-dalil  yang  diajukan  pemohon  banding/termohon  pembatalan  sekaligus  pemohon  banding lainnya/pemohon  pembatalan  putusan  arbitrase  BANI.  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  bahwa tidak ada alasan yang menjadi dasar untuk adanya pembatalan putusan arbitrase BANI, sehingga putusan  arbitrase  dikuatkan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  menjadi  berkekuatan  hukum tetap.
Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, nampak bahwa majelis Mahkamah Agung  mengabaikan  tentang  adanya  ketentuan  proses  pengadaan  kertas  uang  dan  adanya inisiatip  pencetakan  uang  kertas  rupiah  adalah  Bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  mempunyai kompetensi  mutlak  atas  pengadaan  kertas  uang  dan  pencetakan  uang  kertas,  sedangkan  Perum Peruri  hanyalah  melaksanakan  tugas  pengadaan  dan  pencetakan  uang  kertas  atas  kuasa  atau penugasan dari  Bank  Indonesia. Sehingga semestinya Bank  Indonesia diberi kesempatan dalam intervensi  banding,  artinya  intervensi  yang  dimaksud  supaya  dipertimbangkan  karena  yang menanggung  kerugian  adalah  Bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  yang  mempunyai  inisiatif  untuk membeli dan memiliki kertas uang  yang dipesan  dalam pembelian   yang  dilakukan oleh Perum
Peruri,  sedangkan  obyek  sengketa  yaitu  kertas  uang  dalam  putusan  majelis  Mahkamah  Agung harus dimusnahkan.
-----------------------

## DAFTAR  PUSTAKA
Adi  Sulistiyono,2006,  Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia,  Surakarta:  UNS Press.
J. Guwandi,1995, Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara, Jakarta: KOMPAS, Selasa 7 Maret.
J. SATRIO, 1992. Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
M. Husseyn Umar & A. Supriyani Kardono,1995, Hukum Dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia, Jakarta : Proyek ELIPS.
M.Yahya  Harahap,1991,  Arbitrase  Ditinjau  Dari:  Reglemen  Acara  Perdata  (Rv),  Peraturan Prosedur  BANI,  International  Centre  for  the  Settlement  of  Investment  Disputes (ICSD),  UNICITRAL  Arbitration  Rules,  Conventen  on  the  Recognition  and Enforcement  or  Foreing  Arbitration  Award,  PERMA  No.  1  Tahun  1990,  Jakarta:
Pustaka Kartini.
Priyatna  Abdurrasyid,2002,  Arbitrase  &  Alternative  Penyelesaian.  Sengketa  Suatu  Pengantar, Jakarta: Fikahati Faneska – BANI.
Soebekti, 1998. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.
Sudargo Gautama,1994,  Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata, Bandung: Alumni.
Yuda  Yandu,2004,  Peraturan  &  Prosedur  BANI  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia,  Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/PDT/P/2002/PN.Kds.