## Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID

## Huala Adolf²³

## Abstrak
Perha an terhadap ICSID dewasa ini  mbul kembali setelah beberapa investor menggugat pemerintah Indonesia di hadapan badan arbitrase ICSID. Tulisan ini mengupas konvensi yang melahirkan badan arbitrase ICSID, yaitu Konvensi ICSID atau Conven on on the Se lement of Investment Disputes between States and Na onals of Other States . Tulisan ini memaparkan pula  latar  belakang  pemerintah  Indonesia  mera ﬁkasi  konvensi,  berbagai  sengketa penanaman modal yang melibatkan pemerintah Indonesia, dan pelajaran yang dapat dipe k dari adanya gugatan-gugatan oleh investor.
Kata  Kunci :  Konvensi  ICSID,  sengketa  penanaman  modal,  modal  asing,  putusan  arbitrase, gugatan investor.

## Investment Disputes between Investors and Indonesian Government in the ICSID Arbitra on

## Abstract
The  a en on  to  the  ICSID  arose  among  scholars  and  prac oners  following  the  claims brought by the foreign investors against the government of Indonesia to the ICSID arbitra on. This ar cle discussed the ICSID Conven on or the Conven on on the Se lement of Investment Disputes  between  States  and  Na onals  of  Other  States.  This  ar cle  also  examined  the background  Indonesia  ra ﬁed  the  Conven on,  the  disputes  involving  Indonesia  in  ICSID Arbitra on, and the lesson learned from the claims.
Keywords : ICSID Conven on, investment disputes, foreign capital, arbitra on award, investor claims.

## A.   Pendahuluan
Dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini,  perha an  pemerintah  dan  beberapa  sarjana tertuju  pada  arbitrase  penanaman  modal  ICSID.  Latar  belakang  utamanya  adalah adanya  beberapa  gugatan  investor  asing  terhadap  pemerintah  di  badan  arbitrase ICSID. ¹
23 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa ukur No.35 Bandung, huala.adolf@gmail.com,  S.H.
(Universitas Padjadjaran), LL.M (University of Sheﬃeld), Ph.D (Na onal University of Singapore).
1   L i h a t   b e r b a ga i   g u ga ta n   i nv e s t o r   a s i n g   t e r h a d a p   p e m e r i n ta h   d i   b a d a n   a r b i t ra s e   I C S I D : https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=SearchRH&ac onVal=SearchSite&SearchItem= indonesia
Perha an oleh pemerintah diberikan atas dasar kekalahan pemerintah Indonesia dalam  gugatan  kasus  arbitrase  di  badan  arbitrase  ICSID.  Konsekuensi  kekalahan pemerintah Indonesia menyebabkan pemerintah harus membayar sejumlah gan rugi dan jumlah gan  rugi dalam sengketa penanaman modal sering kali berjumlah besar.
Putusan yang mengalahkan dan memerintahkan pemerintah untuk membayar gan  rugi dinilai sangat merepotkan dan membebani keuangan negara. Ditambah pula dengan biaya-biaya sampingan yang harus dikeluarkan, hal ini mencakup biaya pengacara asing dari kantor hukum besar di luar negeri, biaya  m pengacara dalam negeri, serta biaya transportasi yang jumlahnya  dak sedikit.
Tulisan ini akan sedikit mengupas Konvensi ICSID, alasan pemerintah mera ﬁkasi Konvensi ini yang berimplikasi pada bertambahnya beban pemerintah, dan langkah menyikapi gugatan investor asing.

## B.   Konvensi Washington 1965 dan Arbitrase ICSID 1.   Latar Belakang Konvensi
Konvensi ICSID ( Conven on on the Se lement of Investment Disputes between States and Na onal of Other States) atau ICSID (Interna onal Center for the Se lement of Investment Disputes ) atau Konvensi Washington disahkan pada tahun 1965. Konvensi lahir  karena  adanya  kebutuhan  investor  dan  negara  penerima  modal  mengenai perlunya lembaga penyelesaian sengketa yang menangani sengketa mereka.
Latar  belakang  terbentuknya  Konvensi  dapat  dilihat  melalui  Preambul-yang terdiri  dari  8  paragraf.  Perancang  Konvensi  menyadari  perlunya  kerja  sama internasional  di  bidang  pembangunan  ekonomi  dan  peran  penanaman  modal internasional.
Kerja sama dan ak vitas penanaman modal  daklah selalu berjalan lancar. Se ap saat dapat saja  mbul sengketa di antara penanam modal (pihak swasta) dengan negara penerima modal.²
Sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga pengadilan nasional, tetapi perancang konvensi  menyadari  pula  bahwa  lembaga  pengadilan  nasional  dapat  saja  kurang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antara suatu negara (apalagi negara penerima modal  yang  pengadilan  nasionalnya  menangani  sengketa  itu)  dengan  penanam modal.  Oleh  karena  itu,  alterna f  penyelesaian  melalui  metode  atau  mekanisme secara internasional, dalam hal ini arbitrase atau konsiliasi internasional, dipandang lebih tepat. ³
2 Paragraf 1 dan 2 Preambul Konvensi.
3 Paragraf 3 Preambul Konvensi.
Dengan  latar  belakang  pemikiran  tersebut,  Bank  Dunia  berinisia f  untuk membentuk badan arbitrase dan konsiliasi ICSID pada tahun 1961. Upaya merancang suatu konvensi akhirnya berhasil dan Konvensi disahkan pada tahun 1965. Konvensi mulai  berlaku  apabila  20  negara  telah  mera ﬁkasinya.⁴  Jumlah  ra fikasi  negara terpenuhi pada tahun 1966.
Dari  Preambul  tampak  pula  prinsip  pen ng  yang  esensial  untuk  dapat terselenggaranya  atau  berfungsinya  arbitrase  atau  konsiliasi  ini.  Paragraf  6  dan  7 Preambul Konvensi menegaskan prinsip konsensus. Prinsip ini lahir dari kesepakatan para pihak, yaitu antara investor dengan negara penerima modal.
Prinsip  kesepakatan  tetap  disyaratkan  meskipun  negara  penerima  modal  dan negara dari investor adalah negara anggota (pera ﬁkasi atau penandatangan atau penerima secara aksesi) Konvensi ICSID. Di sini hendak dinyatakan bahwa  ndakan ra ﬁkasi suatu negara  dak dengan otoma s mengikat negara atau investornya itu untuk terikat kepada Konvensi ICSID.
Paragraf 6 dan 7 Preambul Konvensi menyatakan: “ Recognizing that mutual consent by the par es to submit such disputes to concilia on  or  to  arbitra on  through  such  facili es  cons tutes  a  binding agreement which requires in par cular that due considera on be given to any  recommenda on  of  conciliators,  and  that  any  arbitral  award  be complied with; and
Declaring that no Contrac ng State shall by the mere fact of its ra ﬁca on, acceptance  or  approval  of  this  Conven on  and  without  its  consent  be deemed  to  be  under  any  obliga on  to  submit  any  par cular  dispute  to concilia on or arbitra on,.. .”.

## 2.   Muatan Konvensi
Konvensi  terdiri  dari  10  bab  yang  terbagi  ke  dalam  75  pasal.  Konvensi  dilengkapi dengan aturan-aturan formil dan aturan administra f, yaitu the ICSID Regula ons and Rules yang dikeluarkan pada tahun 1967.⁵
Bab I (Pasal 1 – Pasal 23) Konvensi mengatur pembentukan organisasi arbitrase yaitu  pembentukan the  Interna onal  Centre  for  the  Se lement  of  Investment Disputes (ICSID)  (Pasal  1).  Bagian  ini  mengatur  pula  tempat  kedudukan,  badan kelengkapan, dan lain-lain.
4 Pasal 1 – 24 Konvensi.
5 ICSID Rules and Regula ons mengalami revisi. Hasil revisi pada tahun 2003, ICSID Regula ons and Rules terdiri dari:
(1) The Administra ve and Financial Regula ons ;
(2) The Ins tu on Rules ;
(3) The Arbitra on Rules ; dan (4) The Concilia on Rules .
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Dari  ke-24  pasalnya,  pasal  yang  terpen ng  adalah  Pasal  18  mengenai  status, imunitas,  dan  hak-hak  keis mewaan  ICSID.  Pasal  18  menengaskan  bahwa  ICSID memiliki personalitas hukum internasional penuh. ICSID memiliki pula kemampuan hukum yang melipu :
(a)   membuat kontrak;
(b)  memiliki harta benda bergerak dan  dak bergerak; dan (c)   menyelenggarakan persidangan (hukum).
Bab II (Pasal 25 – 27) mengatur tentang jurisdiksi Badan Arbitrase ICSID. Pasal 25, pasal in  dari bab ini, menyatakan bahwa jurisdiksi ICSID mencakup se ap sengketa hukum yang  mbul secara langsung dari penanaman modal antara negara peserta dengan  seorang  warga  negara  dari  negara  anggota  Konvensi  lainnya  (investor). Konvensi  dak memberi batasan tentang ar  penanaman modal.
Bab III (Pasal 28 – 35 Konvensi) mengatur tentang Konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian  sengketa  oleh  pihak  ke ga.  Seper   halnya  arbitrase,  konsiliasi  ICSID tercakup  pula  dalam  kewenangan  ICSID.⁶  Pasal  25  Konvensi  dak  membedakan kedua  cara  atau  teknik  penyelesaian  sengketa  untuk  menyelesaikan  sengketa penanaman modal.⁷
Ketentuan Pasal 25 ini meskipun  dak membedakan kedua cara, namun tetap berlaku prinsip kesepakatan dan pilihan cara penyelesaian sengketa yang disepaka para pihak. Dalam sengketa SPP v Egypt (1983), Majelis Arbitrase ICSID menegaskan ar  pen ngnya kesepakatan dan pilihan cara ini:
“ ...consent to the Centre's jurisdic on must specify whether the consent is for purposes of arbitra on or concilia on. Once consent has been given 'to the jurisdic on of the Centre', the Conven on and its implemen ng regula ons aﬀord the means for making the choice between the two methods of dispute se lement. The Conven on leaves that choice to the party ins tu ng the proceedings ”.⁸
Bab  IV  memuat  aturan-aturan  tentang  arbitrase,  yaitu  tentang  permohonan, komposisi,  wewenang  dan  fungsi  arbitrase  serta  putusan,  pengakuan  putusan arbitrase (Pasal 36 – Pasal 55). Ada dua pasal pen ng dalam Bab IV ini mengenai arbitrase, yaitu:
(1)  Ketentuan  mengenai  doktrin  “ Competence-Competence ”  dalam  Pasal  41  ayat
(1).  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  badan  arbitrase  ICSID  adalah  hakim  untuk menentukan kewenangannya; dan
(2)  Aturan hukum yang berlaku ( applicable law ) yang termuat dalam Pasal 42. Pasal ini menyatakan bahwa badan arbitrase ICSID harus memutus sengketa sesuai
6 Pasal 25 Konvensi ICSID.
7 UNCTAD, ICSID: 2.2. Selec ng Appropriate Forum , New York: ICSID, 2003, hlm. 13.
8 SPP v Egypt , Decision on Jurisdic on (1983); dalam: UNCTAD, ICSID: 2.2. Selec ng Appropriate Forum, hlm. 13.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 428
dengan  aturan-aturan  hukum  yang  disepaka   para  pihak.  Apabila  dak  ada kesepakatan  ini,  badan  arbitrase  ICSID  harus  menerapkan  hukum  dari  negara peserta konvensi dan aturan-aturan hukum internasional yang dapat diterapkan. Bab V sampai dengan VII memuat aturan-aturan tambahan tentang arbitrase. Aturan  tambahan  mencakup  penggan an  dan  pendiskualiﬁkasian  arbitrator  (dan konsiliator),  biaya  persidangan,  serta  tempat  persidangan.  Ketentuan  yang  cukup menarik  adalah  tempat  diselenggarakannya  proses  arbitrase.  Konvensi  memuat prinsip yang dikenal umum dalam arbitrase yaitu bahwa tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase adalah tempat kedudukan ICSID yang berada di Washington (Pasal 62).
Namun  Pasal  63  Konvensi  menentukan  bahwa  persidangan  arbitrase  dan konsiliasi dapat dilangsungkan di tempat lain, hanya dengan kesepakatan para pihak. Pasal ini tampaknya disamping menghorma  prinsip kesepakatan para pihak (sifat ﬂeksibilitas persidangan arbitrase), juga untuk menekankan efek vitas persidangan dengan  dak harus terpaku pada satu tempat persidangan.
Bab VIII (Pasal 64) mengatur sengketa-sengketa antar negara peserta konvensi. Seper   diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Konvensi,  badan  arbitrase  ICSID  hanya  akan menangani  sengketa  penanaman  modal  apabila  para  pihak  adalah  antara  negara penerima modal (anggota konvensi) dan investor asing yang negaranya juga adalah anggota Konvensi).
Bab ini menegaskan kemungkinan sengketa  mbul bukan antara negara dengan investor tetapi antara negara dengan negara (keduanya anggota konvensi). Dalam hal ini, sengketa harus diselesaikan dengan negosiasi terlebih dahulu. Apabila negosiasi gagal,  para  pihak  dapat  menyerahkannya  kepada  Mahkamah  Internasional ( Interna onal  Court  of  Jus ce ).  Bab  ini  menegaskan  para  pihak  dapat  pula menempuh cara lainnya yang mereka sepaka .
Bab IX (Pasal 65 – Pasal 66) memuat ketentuan amandemen terhadap Konvensi. Bab X (Pasal 67 – Pasal 75) memuat ketentuan akhir mengatur ra ﬁkasi, kewajiban negara  pera ﬁkasi  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan  konvensi  ke  dalam hukum nasionalnya secara efek f (Pasal 69).

## C.   Ra ﬁkasi Indonesia terhadap Konvensi Washington 1.   UU Ra ﬁkasi
Indonesia  mera ﬁkasi  Konvensi  ICSID  dengan  UU  No.  5  tahun  1968  (Lembaran Negara  No.  32  Tahun  1968)  yakni  undang-undang  (UU)  tentang  Persetujuan  atas Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  antara  Negara  dengan  Warga  Negara Asing mengenai Penanaman Modal.
Undang-undang ini hanya berisi 5 pasal. Disebutkan bahwa suatu perselisihan tentang  penanaman  modal  antara  Republik  Indonesia  dan  warga  negara  asing
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
diputuskan  menurut  Konvensi  ICSID  dan  mewakili  Indonesia  dalam  perselisihan tersebut untuk hak subs tusi (Pasal 2).
Pasal pen ng lainnya adalah tentang pelaksanaan putusan badan arbitrase ICSID. Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, diperlukan pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan (ayat 1).
Apabila  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  putusan  tersebut  dapat dilaksanakan,  Mahkamah  Agung  kemudian  mengirimkan  surat  pernyataan ( exequatur ) kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan memerintahkan untuk melaksanakan putusan Pasal 3 ayat (2). Ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  melalui  pengadilan  tinggi  yang  daerah hukumnya melipu  daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

## 2.    Implementasi Ra ﬁkasi Konvensi Washington
Ra ﬁkasi atau  ndakan mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional bukan merupakan  ndakan sepihak ke luar saja, melainkan pernyataan kepada dunia bahwa pemerintah  tersebut  mengikatkan  diri.  Tindakan  ra ﬁkasi  pada  umumnya  diiku dengan upaya impelementasi di dalam negeri yang bertujuan agar muatan konvensi tersebut dapat berlaku efek f.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional mensyaratkan beberapa hal terkait upaya ra ﬁkasi misalnya:
(1)  Bahwa  sebelum  ndakan  ra ﬁkasi  telah  dilakukan  analisis  terlebih  dahulu terhadap  muatan  perjanjian,  yang  di  dalamnya  mencakup  latar  belakang permasalahan;  analisis  permasalahan  di njau  dari  aspek  poli s,  yuridis  dan aspek  lain  yang  memengaruhi  kepen ngan  nasional  Indonesia  dan  posisi Indonesia,  saran  dan  penyesuaian  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai kesepakatan;⁹
(2)  Perlunya  terjemahan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  muatan  perjanjian internasional yang tertulis dalam bahasa asing;¹⁰
Sewaktu  pemerintah  mera ﬁkasi  Konvensi  ICSID  pada  tahun  1981,  UU Penanaman Modal kita adalah adalah UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing  (dan  UU  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri).
Setelah  mera ﬁkasi  konvensi  pada  tahun  1981,  yang  di  dalamnya  termuat berbagai  ketentuan  tentang  arbitrase,  UU  dak  diamandemen  atau  paling  dak mencerminkan adanya perkembangan norma baru yang berlaku di tanah air.
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
9 Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2000.
10  Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun 2000.
Satu  hal  lain  yang  agak  mengherankan  adalah  UU  Nomor  1  Tahun  1967 khususnya, hanya ada satu pasal mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Padahal, klausul penyelesaian sengketa di dalam peraturan perundang-undangan (di dunia) adalah salah satu hal yang pen ng. Satu pasal ini yaitu Pasal 22 yang berbunyi:
(1)  Jikalau diadakan  ndakan seper  tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan  kompensasi/gan   rugi  yang  jumlah,  macam  dan  cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
(2)  Jikalau antara kedua belah pihak  dak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam  dan  cara  pembayaran  kompensasi  tersebut  maka  akan  diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
(3)  Badan arbitrase terdiri dari  ga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang dan orang ke ga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.
UU Nomor 1 Tahun 1967 digan  dengan keluarnya UU Penanaman Modal baru, yaitu  UU  Nomor  25  Tahun  2007.  UU  baru  memuat  pengaturan  yang  dak  jauh berbeda  dengan  UU  lama,  yaitu  terdapat  hanya  satu  pasal  tentang  penyelesaian sengketa.  Pasal  32  UU  tersebut  di  dalamnya  termuat  kata  arbitrase.  Pasal  32 berbunyi:
(1)  Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman  modal  antara  Pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
(2)  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alterna f  penyelesaian  sengketa  atau  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman  modal  antara  Pemerintah dengan  penanaman  modal  dalam  negeri,  para  pihak  dapat  menyelesaikan sengketa  melalui  arbitrase  dak  disepaka ,  penyelesaian  sengketa  tersebut melalui  arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  dan  jika  penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
(4)  Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman  modal  antara  Pemerintah dengan  penanaman  modal  asing,  para  pihak  akan  menyelesaikan  sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepaka  oleh para pihak.
Satu  pasal  yang  sederhana  ini  jauh  dari  lengkap.  Pasal  32  ini  membutuhkan aturan  lebih  lengkap  untuk  dapat  memanfaatkan  arbitrase,  terutama  untuk kepen ngan  pemerintah,  karena  pasal  ini  dinilai  lebih  menguntungkan  investor asing.  Dengan  minimnya  aturan  hukum  arbitrase  di  Indonesia  untuk  sengketa penanaman modal, investor asing akan lebih melihat aturan arbitrase penanaman
modal  yang  ada  di  lingkup  internasional  sebagai  pedoman  untuk  menyelesaikan sengketanya.
Aturan  yang  sederhana  ini  juga  menyulitkan  pemerintah  atau  kementerian khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di dalam negosiasi berbagai perjanjian  dagang  dan  penanaman  modal  internasional.  Dalam  berbagai perundingan  seper   ini,  biasanya  dan  selalu  dengan  mudah  ditemui  klausul penyelesaian sengketa.
Permasalahan  yang  dihadapi  m  negosiator  atau  perunding  pemerintah umumnya disebabkan karena  dak adanya arah penyelesaian sengketa penanaman modal. Masalahnya adalah sekali lagi,  dak adanya pedoman atau arah,¹¹ yang ada adalah Pasal 32. Padahal dalam UU Penanaman Modal baru ini disebutkan dalam Pasal 36 pen ngnya UU ini oleh  m negosiator di dalam merundingkan kesepakatan internasional. Pasal 36 menyebutkan:
”Rancangan  perjanjian  internasional,  baik  bilateral,  regional,  maupun mul lateral,  dalam  bidang  penanaman  modal  yang  belum  disetujui  oleh Pemerintah  Indonesia  pada  saat  Undang-Undang  ini  berlaku  ‘wajib’ disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Permasalahannya adalah bagaimana klausul penyelesaian sengketa dapat kita ”kuasai”  dan  dapat  kita  sodorkan  kepada  mitra  negara  dagang  apabila  peraturan nasional  kita  sendiri  dak  memberi  pedoman  yang  jelas  mengenai  penyelesaian sengketa penanaman modal.

## 3.   Sengketa Penanaman Modal Indonesia di ICSID
Sejak menjadi anggota hingga tulisan ini dibuat,¹² pemerintah telah terlibat dalam 5 sengketa penanaman modal di ICSID. Dalam semua sengketa ini, pemerintah menjadi tergugat. Belum ada data atau sengketa yang di dalamnya pemerintah menggugat investor. Sengketa-sengketa itu adalah:¹³
1). Sengketa Amco Asia ¹⁴
Kasus ini mengenai sengketa pencabutan lisensi penanaman modal Amco Asia Corp. oleh Pemerintah Indonesia tahun 1980. Secara singkat, duduk perkara sengketa ini adalah sebagai berikut:
PT.  Bluntas  (Perseroan  Terbatas  Pembangunan  dan  Pengurus  Flat  Bluntas) memulai pembangunan konstruksi hotel tahun 1964. Setahun kemudian, proyek ini
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 432
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
11  Ketentuan arbitrase dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dapat dijadikan pedoman untuk penyempurnaan UU Nomor 25 Tahun 2007. 12  Awal Oktober 2014.
13  S u m b e r : h p s : / / i c s i d . w o r l d b a n k . o r g / I C S I D / F r o n t S e r v l e t ? r e q u e s t T y p e = - earchRH&ac onVal=SearchSite&SearchItem=indonesia.
14 Amco Asia Corpora on and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1). Prof. Dr. Sudargo Gautama telah menguraikan sengketa ini dengan panjang lebar dalam bukunya: Indonesia dan Arbitrase Internasional, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 1, et. seqq.
macet  karena  kurangnya  modal.  Atas  perintah  Pemerintah,  PT.  Bluntas  ini  lalu dirombak dan digan  namanya menjadi PT. Wisma Kar ka yang berada di bawah pengawasan PT. Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat), koperasi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan personil Angkatan Darat.
Pada  tahun  1968,  PT.  Wisma  membuat  perjanjian  dengan  investor  Amerika AMCO  untuk  menyelesaikan  pembangunan  hotel  dan  mengusahakan manajemennya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan lease and management (proﬁt-sharing) agreement. Dalam klausula perjanjian tersebut ditetapkan sengketa dari pelaksanaan perjanjian tersebut kelak di kemudian hari kepada arbitrase ICSID.
Amco  mendapat  lisensi  penanaman  modal  dari  Pemerintah  Indonesia  untuk melaksanakan  perjanjian  itu  dan  dalam  hal  ini  pihak  Amco  diwajibkan  untuk menanamkan  modalnya  sebanyak  US$  3  juta.  Pembangunan  hotel  berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana pada 1972. Namun pada 1980 sengketa  mbul menyangkut pelaksanaan manajemen hotel di samping masalah-masalah lain seper adanya  fakta  bahwa  PT.  Wisma  dak  mendapat  bagian  saham  sebagaimana diperjanjikan.
Sengketa ini  dak dapat diselesaikan secara damai antara Amco dan PT. Wisma. Akhirnya,  PT.  Wisma  memutuskan  keikutsertaan  manajemen  Amco.  Selain  itu Pemerintah Indonesia telah pula mendesak BKPM untuk membatalkan penanaman modal  Amco  atas  hotel  tersebut.  Tanggal  15  Januari  1981,  Amco  mengajukan sengketa ini kepada Sekjen ICSID.
Putusan  arbitrase  ICSID  untuk  kasus  ini  keluar  21  November  1984  yang memenangkan  pihak  penuntut,  Amco.  Namun  pada  18  Maret  1985  Indonesia memohon pembatalan putusan. Alasannya, Dewan Arbitrase ICSID telah melampaui wewenangnya dan tak dapat menyatakan dasar-dasar dan alasan-alasan putusannya serta  Dewan  dinilai  telah  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  dan  tata  cara prosedur dalam proses persidangannya.
Tanggal 16 Mei 1986, Dewan Arbitrase Ad Hoc ICSID dibentuk untuk menangani gugatan  pembatalan.  Putusan  Dewan  Arbitrase  ini  agak  melegakan  Indonesia. Sebagian dari putusan arbitrase terdahulu dibatalkan dan sebagian lagi diperiksa. Dengan dikeluarkannya putusan ini, pada 12 Mei 1987 Amco mengajukan kembali tuntutan-tuntutannya. Pada tanggal 12 Desember 1987 Dewan Arbitrase yang baru dibentuk  untuk  menetapkan  bagian-bagian  mana  dari  putusan  arbitrase  yang dibatalkan dan bagian-bagian mana yang tetap berlaku (res judicata).
Dalam  kasus  Amco  dengan  Indonesia  ini,  masalah  jurisdiksi  cukup  banyak menyita perha an persidangan. Dalam argumentasi pada proses pemeriksaan awal pada  tahun  1981,  masalah  jurisdiksi  Dewan  ICSID  menjadi  salah  satu  pembelaan utama yang dipakai pemerintah Indonesia. Pada proses pemeriksaan oleh Dewan
pada  1988  yang  lalu,  masalah  jurisdiksi  ini  merupakan  argumen  utama  dalam pembelaan.
Masalah yang dibahas dalam kasus ini yaitu jurisdiksi Dewan terhadap pokok sengketa (Merits  of  the  Case). Seper   telah  disebutkan  dalam  Pasal  25,  jurisdiksi Dewan ini hanya mencakup se ap sengketa hukum saja.
Pihak  Indonesia  berkeberatan  atas  jurisdiksi  Dewan  Arbitrase,  dengan  alasan bahwa pihak yang berhak untuk meminta arbitrase ICSID adalah pihak-pihak yang disebutkan di dalam klausula arbitrase saja (di dalam perjanjian penanaman modal). Di dalam klausula yang disebutkan adalah The Company , yaitu PT. Amco dan Republik Indonesia. Sedangkan Amco Asia dan Pan American, perusahaan induk dari PT. Amco, dak disebut (ditunjuk) di dalam klausula.
Pihak  Indonesia  memutuskan  untuk  sepakat  dengan  badan  arbitrase  ICSID dengan  memberlakukan  suatu  pembatasan  kedaulatan  yang  luar  biasa  dengan menempatkan investor asing pada taraf yang sama derajatnya dengan negara.¹⁵ Oleh karena itu, kesepakatan harus dinyatakan dengan nyata ( express ) dan  dak kabur atau samar-samar.
Di  lain  pihak,  penuntut  berpendapat  bahwa  dak  ada  dalam  prinsip  hukum internasional yang mengharuskan dilakukannya penafsiran secara sempit terhadap klausula arbitrase. Sebaliknya, Dewan harus menerapkan prinsip penerapan efek f dan i kad baik dalam menentukan keinginan para pihak.
Pihak penggugat (pemohon) berpendapat bahwa is lah "perusahaan" di dalam klausula arbitrase harus ditafsirkan sebagai perusahaan penanam modal,  dak hanya PT. Amco sebagai pelaksana penanam modal utamanya, tapi juga perusahaan yang menguasai  saham-saham  dan  modalnya,  yaitu  Amco  Asia.  Terhadap  masalah  ini, Dewan  Arbitrase  pada  awalnya  mempertegas  kewenangannya  yaitu  terhadap kepemilikan  jurisdiksi  atas  para  pihak  yang  bersengketa.  Mengenai  penafsiran, Dewan  Arbitrase  menyatakan  menolak  cara  penafsiran  yang  sempit  seper   yang dilakukan  Indonesia.  Namun  Dewan  Arbitrase  berpendapat,  penafsiran  dak  juga harus dilakukan secara luas atau secara liberal. Menurut Dewan Arbitrase, penafsiran suatu  perjanjian  (arbitrase)  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  untuk  menemukan keinginan para pihak. Untuk menemukan keinginan para pihak ini, prinsip dasar pacta sunt servanda , suatu prinsip yang dikenal dalam hukum nasional maupun hukum internasional, harus diterapkan. Dewan Arbitrase menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
"Like any other conven on, a conven on to arbitrate is not to be construed restric vely, nor, as a ma er of fact, broadly or liberally. it is to be construed
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
15  W. Michael Tupman, “Case Studies in the Jurisdic on of the Interna onal Centre for Se lement of Investment Disputes,” dalam Interna onal and Compara ve Law Quarterly , vol. 35, Oktober 1986, hlm, 825.
in a way which leads to ﬁnd out and to respect the common will of the par es; such a method of interpreta on is but the applica on of the fundamental principle of pacta sunt servanda, a principle common, indeed, to all system of internal law and to interna onal law.” ¹⁶ a.  Peleburan Perusahaan Dalam bagian lainnya, Indonesia berkeberatan bila Dewan memiliki jurisdiksi atas Amco. Dasar keberatan ini terletak pada fakta baru bahwa Indonesia sebelumnya dak mengetahui jika perusahaan Amco yang dida arkan di negara bagian Delaware, AS telah dileburkan ke dalam sebuah perusahaan baru menurut UU negara bagian itu pada tanggal 27 Desember 1984, sekitar satu bulan sejak putusan terhadap pertama Dewan Arbitrase. Tentang peleburan ini, pihak Amco menyatakan bahwa perusahaan baru  dilakukan  juga  untuk  melanjutkan  eksistensinya  menurut  negara  bagian Delaware dalam hal arbitrase.
Indonesia  berpendapat  bahwa  dalam  peleburan  harus  dibedakan  antara peleburan Amco dan akibat hukum yang  mbul kepada pemegang hak dan kewajiban menurut  perjanjian  untuk  melakukan  prak k  arbitrase.  Lebih  lanjut  Indonesia berpendapat,  berdasarkan  fakta  dan  keadaan  serta  berdasarkan  Pasal  42  (1) Konvensi  tentang  hukum  yang  akan  berlaku,  maka  hukum  Indonesia  yang  harus diterapkan.  Oleh  sebab  itu,  menurut  hukum  Indonesia,  sekali  suatu  perusahaan dileburkan, maka perusahaan tersebut berhen  untuk melakukan perbuatan hukum apa pun, termasuk prak k arbitrase.
Dewan Arbitrase ICSID  dak setuju dengan dalil Indonesia. Menurut Dewan, bila suatu  perusahaan  menandatangani  perjanjian  penggabungan  dengan  perusahaan asing, maka status hukum dan kapasitas perusahaan tersebut ditentukan oleh hukum negara penggabungan itu terjadi. Begitu pula hukum negara penggabungan inilah yang akan mengatur dan menentukan status hukum perusahaan tersebut. Hukum negara  penggabungan  itulah  yang  menetapkan  apakah  perusahaan  terlebur  itu masih tetap berbentuk badan hukum atau  dak.
Mengenai  peleburan  Amco  diatur  oleh  hukum  negara  bagian  Delaware  yaitu Sec on  278  Delaware  General  Corpora on  Law. Menurut  hukum  ini,  suatu perusahaan  yang  terlebur  masih  tetap  merupakan  suatu  badan  hukum  untuk melakukan  ndakan- ndakan  hukum  apa  pun  seper   mengajukan  gugatan, menuntut ke pengadilan (termasuk arbitrase) dalam jangka waktu 3 tahun setelah peleburan tersebut.
Tentang  jangka  waktu  ini  Dewan  berpendapat,  apakah  arbitrase  ini  dianggap telah dilaksanakan pada 15 Januari 1981 yaitu pada waktu pengajuan permohonan arbitrase atau pada 12 Mei 1987 pada waktu permohonan kembali arbitrase. Tanggal
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
435 16  Michael W. Tupman, Op.cit, hlm. 825
ini, menurut Dewan Arbitrase ICSID, masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum Delaware. Kedua tanggal itu masih berada dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal peleburan, 27 Desember 1984.
Jadi hukum Delaware yang mengatur peleburan Amco Asia hanya berakibat pada status quo ante- nya s aja, yaitu bahwa Amco masih tetap melanjutkan eksistensinya untuk  maksud  arbitrase.  Atas  dasar  itu,  Dewan  pada  13  Mei  1988,  memutuskan bahwa  ia  masih  memiliki  jurisdiksi ra one  personae atas  pihak  Amco  meski perusahaan ini telah terlebur.
Majelis  atau  Dewan  Arbitrase  yang  baru  terbentuk  diketuai  oleh  Professor Rosalyn Higgins. Putusan beliau antara lain menyatakan bahwa pihak Indonesia harus membayar Amco sejumlah USD 2.567.966,20 berikut bunga.
Terhadap  putusan  tersebut,  Indonesia  kembali  memohon  pembatalan  untuk kedua  kalinya.  Pada  tanggal  30  Januari  1990,  Majelis  Arbitrase Ad  Hoc ICSID mengeluarkan putusannya pada 3 Desember 1992. Putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc ICSID pada in nya mendukung dan memperkuat putusan Higgins.¹⁷
2).  Sengketa Churchil Mining Plc ¹⁸
Sengketa Churchill Mining Plc (“Churchil”) di hadapan badan arbitrase ICSID adalah salah satu sengketa yang menarik perha an publik (nasional dan internasional).¹⁹ Sengketa  melibatkan  Churchill  sebuah  perusahaan  Inggris  dan  Planet,  sebuah perusahaan  pertambangan  Australia.  Churchill  memiliki  saham  sebesar  95%  dan Planet memiliki 5% dalam sebuah perusahaan PMA PT Indonesian Coal Development (PT. ICD).
Dalam priode tahun 2005 hingga 2010, PT ICD bersama beberapa perusahaan Indonesia mengembangkan proyek batubara di Kutai Timur.
Pada tahun 2005, BKPM memberi izin kepada PT ICD untuk melakukan usaha pertambangan. Dalam izin tahun 2005 ini memuat klausul arbitrase ICSID. Sec on IX (4) Persetujuan BKPM tahun 2005 ini memuat ketentuan yang berbunyi berikut:²⁰ “Dalam  hal  terjadi  perselisihan  antara  perusahaan  dengan  Pemerintah Republik  Indonesia  yang  dak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengiku  penyelesaian menurut ketentuan konvensi  tentang  penyelesaian  perselisihan  antara  Negara  dan  Warga Negara  Asing  mengenai  penanaman  modal  sesuai  dengan  UU  Nomor  5 Tahun 1968.”
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
17  Sudargo Gautama, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1994, hlm. 5.
18 Churchill Mining Plc. and Planet Mining Pty Ltd, formerly ARB/12/40 v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/40 and 12/14) .
19  Lihat misalnya: h p://www.iisd.org/itn/2014/05/14/awards-and-decisions-15/
20 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 235.
Pada tahun 2006, Churchill dan Planet memiliki semua saham PT. ICD dari para pendirinya.  Pada  tahun  yang  sama,  kepemilikan  saham  juga  disetujui  BKPM. Persetujuan BKPM ini memuat pula klausul arbitrase ICSID.
Selanjutnya, pada periode tahun 2007 hingga 2009, mitra Churchill dan Planet diberi izin untuk melakukan survei, eksplorasi, dan eksploitasi pertambangan batu bara  di  Kutai  Timur.  Pada  saat  yang  sama,  Pemerintah  Daerah  setempat  ternyata memberi  izin  usaha  pertambangan  di  areal  wilayah  usaha  pertambangan  di  atas wilayah pertambangan Churchill dan Planet kepada beberapa perusahaan nasional. Pada bulan Mei 2010, berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan mengenai status hutan di area pertambangan, Pemerintah Daerah membatalkan dan mencabut izin eksplorasi Churchill dan Planet.
Terhadap  ndakan pencabutan izin ini Churchill dan Planet membawa sengketa ini ke badan arbitrase ICSID. Sengketa yang diangkat oleh kedua pihak ini kemudian disepaka  untuk digabung menjadi satu sengketa. Namun, untuk putusannya dan hal-hal  lain  apabila  menurut  Majelis  Arbitrase  perlu  dipisah,  misalnya  mengenai putusan  arbitrase,  atau  putusan  lainnya  yang  menurut  Majelis  Arbitrase  perlu dipisahkan, maka tetap dibuat dalam 2 putusan.²¹
Sewaktu  tulisan  ini  disusun,  Majelis  Arbitrase  ICSID  telah  terbentuk  dengan komposisi Ketua Majelis Arbitrase: Professor Gabrielle Kaufman-Kohler dan anggota arbiter:  Michael  Hwang  (Singapura)  dan  Albert  Jan  van  Den  Berg  (Belanda). Pemerintah sebagai tergugat diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tuntutan (pe tum) pemohon adalah sebagai berikut:²²
(i)  menyatakan  bahwa  termohon  (Pemerintah  RI)  telah  melanggar  kewajiban internasionalnya berdasarkan Perjanjian BIT;
(ii)  memerintahkan  termohon  untuk  membayar  gan   rugi  penuh  sesuai  dengan Perjanjian  BIT  dan  hukum  kebiasaan  interna onal  yang  jumlahnya  akan ditetapkan oleh arbitrase;
(iii)  memerintahkan termohon untuk membayar semua biaya arbitrase, termasuk tetapi  dak terbatas pada biaya dan ongkos-ongkos Majelis Arbitrase dan biaya jasa hukum;
(iv)  menghukum  termohon  untuk  membayar  bunga  selama  putusan  belum dilaksanakan yang jumlah menurut badan arbitrase tepat; dan
(v)  memerintahkan  ndakan lainnya yang menurut Majelis Arbitrase layak.
Majelis Arbitrase ICSID telah melakukan beberapa  ndakan. Tindakan terakhir adalah  mengeluarkan  putusan  mengenai  keberatan  Indonesia  atas  jurisdiksi  atau
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
437 21 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 58.
22 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 50.
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
kewenangan  badan  arbitrase  ICSID  untuk  menangani  sengketa  ini.²³  Pemerintah Indonesia berpendapat, Majelis Arbitrase ICSID  dak memiliki dasar hukum untuk menangani  sengketa  ini,  karena  dak  adanya  dasar  hukum  bagi  pemerintah Indonesia  untuk  menyerahkan  sengketa  dengan  Churchill  dan  Planet  ke  badan arbitrase ICSID.
Secara spesiﬁk keberatan Indonesia terhadap jurisdiksi ICSID untuk menangani dan memutus sengketa ini adalah:
(1)   Pasal  7  (1)  Perjanjian  BIT  Inggris-Indonesia  di  dalamnya  dak  memberikan persetujuan  Indonesia  untuk  menyelesaikan  sengketa  penanaman  modalnya kepada arbitrase ICSID. Pasal 7 ayat (1) yang pen ng ini berbunyi:²⁴ ”The Contrac ng Party in the territory of which a na onal or company of the other Contrac ng Party makes or intends to make an investment shall assent to  any  request  on  the  part  of  such  na onal  or  company  to  submit,  for concilia on or arbitra on, to the Centre established by the Conven on on the Se lement of Investment Disputes between States and Na onals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965 any dispute that may arise in connec on with the investment.”
(2)  Persetujuan  atau  izin  yang  diberikan  BKPM  kepada  PT.  ICD  dak  memuat persetujuan  penyelesaian  sengketa  kepada  badan  ICSID  karena  BKPM  dak berwenang memberikan izin itu; dan
(3)  Persetujuan penanaman modal sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat
(1) Perjanjian BIT  dak mencakup penger an penanaman modal yang dilakukan Churchill sehingga penanaman modal yang bersangkutan  dak sesuai dengan penger an UU Penanaman Modal (UU Nomor 1 tahun 1967 (pada waktu itu)) termasuk peraturan perundang-undangan yang menggan kannya kemudian.²⁵ Isu  utama  yang  terangkat  dalam  masalah  jurisdiksi  ini  adalah  penafsiran terhadap perjanjian BIT. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi ICSID, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID harus dinyatakan secara  tertulis.  Selain  syarat  ini,  dak  ada  syarat  lain  misalnya  ketentuan  bahwa persetujuan itu harus jelas dan  dak kabur (” clear and unambiguos ”) atau dibuk kan melalui pembuk an aﬁrma f (” aﬃrma ve evidence ”).²⁶
Pendirian  Majelis  Arbitrase  harus  menentukan  apakah  terhadap  persetujuan tertulis dalam perjanjian BIT Inggris-Indonesia dan Perjanjian BIT Australia-Indonesia
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 438
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
23 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , 24 February 2014. Decision on Jurisdic on pada kasus Planet v Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on juga dikeluarkan pada tanggal yang sama.
24 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 90.
25 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 77.
26 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 148.
haruslah mengacu kepada penafsiran perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina mengenai Perjanjian.²⁷
Pasal  31  mengenai  aturan  umum  penafsiran  dan  Pasal  32  mengenai  upaya tambahan untuk penafsiran berbunyi:
“ Ar cle 31 General rule of interpreta on 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpreta on of a treaty shall comprise,
in addi on to the text, including its preamble and annexes:
a. any agreement rela ng to the treaty which was made between all the par es in connexion with the conclusion of the treaty; b. any instrument which was made by one or more par es in connexion with the  conclusion  of  the  treaty  and  accepted  by  the  other  par es  as  an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
a.  any  subsequent  agreement  between  the  par es  regarding  the interpreta on of the treaty or the applica on of its provisions; b. any subsequent prac ce in the applica on of the treaty which establishes the agreement of the par es regarding its interpreta on; c. any relevant rules of interna onal law applicable in the rela ons between the par es.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the par es so intended.
Ar cle 32 Supplementary means of interpreta on Recourse may be had to supplementary means of interpreta on, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to conﬁrm the meaning resul ng from the applica on of ar cle 31, or to determine the meaning when the interpreta on according to ar cle 31: a. leaves the meaning ambiguous or obscure; or b.leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.” Dalam putusannya, Majelis Arbitrase ICSID menolak dalil pemerintah Indonesia dan  memutuskan  bahwa  Majelis  Arbitrase  memiliki  jurisdiksi  atas  para  pihak berdasarkan perjanjian BIT antara Inggris-Indonesia (untuk sengketa Churchill) dan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
439 27 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 29.
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
Perjanjian BIT antara Australia-Indonesia (untuk sengketa Planet).
Dalam  perjanjian  BIT  Inggris-Indonesia,  majelis  berpendapat  terdapat  klausul kesepakatan ( a standing consent clause ) untuk menyerahkan sengketa ke arbitrase ICSID.  Dalam  perjanjian  BIT,  digunakan  is lah  ” shall  consent ”.²⁸  Permasalahannya adalah,  apakah  kata  ini  sudah  mewakili  keinginan  pemerintah  Indonesia  untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase ICSID.²⁹
Dasar  hukum  yang  digunakan  majelis  adalah  catatan  perundingan  (negosiasi atau travaux  preparatoire )  mengenai  pasal-pasal  perjanjian.  Dalam  persidangan, pemohon  menunjukkan  bahwa  kata  yang  dimaksudkan  waktu  perundingan  ini adalah atau sejalan dengan penger an ” hereby consent ”.³⁰
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 440
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
28  Sekedar suatu catatan, yang menarik dan terungkap dalam perdebatan para pihak mengenai kata “ shall consent ” sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian BIT adalah  dak adanya konsistensi peris lahan yang digunakan pemerintah RI dalam berbagai perjanjian BIT. Data yang penulis miliki, sampai dengan tulisan ini dibuat,  pemerintah  telah  menandatangani  sekitar  67  Perjanjian  BIT  dengan  Negara-negara  sahabat.  Dalam persidangan  terungkap,  terdapat  minimal  20  is lah  lainnya  yang  digunakan  pemerintah  yang  menyatakan kesepakatan ini. Is lah yang digunakan adalah: a.   “ hereby consents to submit ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Turkmenistan BIT, Art. VIII(3)) b.   “ hereby consents to the submission ” (digunakan dalam Indonesia-Romania BIT, Art. IX(3)).
c.   “ hereby gives its uncondi onal consent ”; (digunakan dalam Indonesia-Finland BIT, Art. 9(5)).
d.   “ hereby irrevocably and an cipatory [sic] gives its consent ” (digunakan dalam Indonesia-Belgium BIT, Art.
10).
e.   “ hereby irrevocably consents in advance ” (digunakan dalam Indonesia-Singapore BIT, Art. VIII(2)).
f.   “ irrevocably consents in advance ” (digunakan dalam Indonesia-Croa a BIT, Art. 10(2). Perjanjian ini sudah dak berlaku).
g.   “ agrees in advance and irrevocably ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Libya BIT, Art. 12(4))
h.   “ the investor may refer ”(digunakan dalam Indonesia-Malaysia BIT, Art. VII(2)).
I.   “ the investor may submit ” (digunakan dalam Indonesia-Chile BIT, Art. IX(2). Perjanjian BIT ini sudah  dak berlaku).
j.   “ the investor aﬀected may submit ” (digunakan dalam Indonesia-South Korea BIT, Art. 9(2)).
k.   “ the investor concerned may submit ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Bulgaria BIT, Art. VIII(2)).
l.   “ the investor in ques on may submit ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Italy BIT, Art. 10(2)).
m.   “ the investor will be en tled to submit ” (digunakan dalam Indonesia-Cuba BIT, Art. VIII(3)).
n.   “ the investor shall be en tled to refer ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Syria BIT, Art. VIII(3)).
o.   “ the dispute may be submi ed ” (digunakan dalam Indonesia-Spain BIT, Art. X(2)).
p.   “ the dispute can be submi ed ” (digunakan dalam Indonesia-Morocco BIT, Art. VIII(2)).
q.   “ the dispute shall, at the request of the investor be submi ed ” (digunakan dalam Indonesia-Iran BIT, Art. 11(2)).
r.   “ the dispute shall, at the request of the investor concerned, be submi ed ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Czech Republic BIT, Art. 8(2).
s.   “ the dispute shall, at the request of the investor of the other Contrac ng Party, be submi ed ” (digunakan dalam Indonesia-Germany BIT, Art. 10(2)).
t.   “ the dispute shall be submi ed ” (digunakan antara lain dalam Indonesia-Argen na BIT, Art. 10(3)).(Sumber: Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia , Decision on Jurisdic on, para. 203).
29 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 235.
30 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 306-330.
Majelis  Arbitrase  menolak  dalil  pemerintah  bahwa  BKPM  dak  memiliki kewenangan untuk memberi izin penamanan modal. Majelis Arbitrase melihat BKPM sebagai suatu lembaga pen ng yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Apabila memang BKPM telah melakukan  ndakan yang melampaui kewenangannya, presiden  dapat  saja  turut  campur,  intervensi,  dan  mengingatkan  BKPM  untuk memperbaiki  ndakan yang telah melampaui kewenangannya itu.³¹
Sedangkan untuk dalil ke-3 bahwa penanaman modal yang dilakukan Churchill dak  termasuk  dalam  penger an  penanaman  modal  perjanjian  BIT  Inggris- Indonesia,  Majelis  Arbitrase  berpendapat  bahwa  dengan  diberikannya  izin penanaman  modal,  maka  izin  itu  dipandang  majelis  telah  menggambarkan persetujuan  pemerintah  mengenai  dak  adanya  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Karena  itu,  dak  beralasan  kemudian  bahwa  penanaman modal  yang  dilakukan  Pemohon  menjadi  dak  mendapat  perlindungan  hukum. Karena  itu,  adalah  hak  Pemohon  untuk  membawa  sengketa  sekarang  ini  kepada Majelis Arbitrase ICSID.
Untuk  sengketa  mengenai  kewenangan  arbitrase,  Majelis  Arbitrase  memutus sebagai berikut:
“...the Tribunal ﬁnds that Ar cle 7(1) contains a standing oﬀer to arbitrate any dispute that may arise in connec on with an investment before ICSID. Churchill was therefore en tled to submit its Request for Arbitra on directly to the Centre and no further act was required from Indonesia for this Tribunal to have jurisdic on.”
3). Sengketa Rafat Ali Rizvi ³²
Sengketa  ini  menarik  karena  putusan  Majelis  Arbitrase  ICSID  berbeda  dengan putusan  dalam  sengketa  Churchill  di  atas.  Dalam  sengketa  ini,  Majelis  Arbitrase mengabulkan  keberatan  Pemerintah  Indonesia  sebagai  tergugat,  mengenai kewenangan atau jurisdiksi badan arbitrase.
Rafat Ali Rizki (selanjutnya disebut ”Rafat Ali”), warga negara Inggris, mengajukan sengketa  terhadap  Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  19  Mei  2011.  Rafat  Ali menunjuk  Joan  Donaghue  (warga  AS)  sebagai  arbiter  pilihannya.  Pemerintah Indonesia menunjuk Prof. Mutchucumaraswamy Sornarajah (warga Australia). Kedua pihak sepakat menunjuk Prof. Gavan Griﬃth (warga Australia) sebagai ketua Majelis Arbitrase. Kuasa perwakilan pemerintah diwakili oleh Kejaksaan Agung.
Dasar hukum yang digunakan Pemohon dalam gugatannya adalah Perjanjian BIT antara Inggris-Indonesia tahun 1997 ( the 1997 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 441 31 Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on , para. 238.
32 Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13) .
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
Republic of Indonesia for the Promo on and Protec on of Investment ”, selanjutnya disebut Perjanjian BIT).
Rafat Ali menanamkan modalnya di Indonesia melalui sebuah perusahaan yang didirikan  di  Bahama,  yaitu  Chinkara  Capital  Limited  (Chinkara).  Pemegang  saham lainnya antara lain adalah Mr. Heshamal-Waraq, warga Arab Saudi.
Penggugat mengajukan gugatannya karena ia merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah  Indonesia  yang  mengucurkan bail  out Bank  Century  sebesar Rp6.700.000.000.000,00  (enam  koma  tujuh  triliun  rupiah).  Kebijakan  ini mengakibatkan kerugian bagi penggugat sebagai pemegang saham.
Isu  yang  terangkat  dalam  persidangan  adalah:  pertama,  menurut  tergugat, penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali bukan termasuk dalam penger an penanaman  modal  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  UU  Penanaman  Modal Indonesia dan karena itu penanaman modal tersebut  dak dapat dilindungi hukum Indonesia  dan  dak  berhak  untuk  menuntut  di  hadapan  badan  arbitrase  ICSID; kedua,  penanaman  modal  yang  dilakukan  penggugat  dak  mendapatkan persetujuan atau izin BKPM dan karena itu penanaman modal yang dilakukan Rafat Ali  dak  mendapatkan  perlindungan  hukum  berdasarkan  Perjanjian  BIT. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu hak untuk mengajukan gugatan ke badan arbitrase ICSID dan berhak mendapat perlindungan menurut hukum Indonesia.
Pada  tanggal  30  Agustus  2012,  pemerintah  mengajukan  keberatan  atas kewenangan  badan  arbitrase  ICSID  untuk  menangani  dan  memutus  sengketa  ini. Pada tanggal 16 Juni 2013, badan arbitrase ICSID mengeluarkan putusan yang berisi dikabulkannya permohonan tergugat (Indonesia).
Satu  hal  yang  menarik  dari  putusan  Majelis,  anggota  arbiter  Prof.  Sornarajah memberikan ' Separate Concurring Opinion ', yaitu suatu pendapat berbeda dengan anggota majelis lainnya. Perbedaan yang dimaksud Prof. Sornarajah setuju dengan putusan,  tetapi  beliau  memiliki  per mbangan  hukum  yang  berbeda.  (Lihat selanjutnya: Rafat  Ali  Rizvi  v.  Republic  of  Indonesia (ICSID  Case  No.  ARB/11/13), Award on Jurisdic on .
Pendapat berbeda beliau terkait dengan  ga hal berikut:
(1)  Apakah  Bank  Indonesia  telah  mengabulkan  penanaman  modal  penggugat sehingga  penanaman  modal  tersebut  memenuhi  persyaratan Ar cle 2  (1)
Perjanjian  BIT.  Terhadap  masalah  ini,  Prof.  Sornarajah  mengemukakan  bahwa Bank Indonesia  dak memiliki prosedur khusus untuk memberi persetujuan atau mengabulkan penanaman modal. Dengan  dak adanya prosedur ini, persyaratan Ar cle 2 (1)  dak terkait. Kesimpulan pendapat beliau adalah sebagai berikut:³³
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 442
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
33 Rafat  Ali  Rizvi  and  The  Republic  of  Indonesia (ICSID  Case  No.  ARB/11/13),  Separate  Concurring  Opinion  of Professor Mutucumaraswamy Sornarajah, para. 21.
“…  the  Bank  Indonesia  did  not  adopt  any  procedures  in  connec on  with  the ac vi es of the Claimant or Chinkara that could amount to admission in such a manner as to sa sfy the requirement in Ar cle 2(1) of the Treaty. In terms of the law,  it  has  not  been  adequately  established  that  there  could  be  admission  of shareholders of banks for purposes of investment protec on by Bank Indonesia. Consequently, the Claimant's investment was not admi ed in accordance with the FCIL as required by Ar cle 2(1). As a result, the Treaty does not protect his investment. The result that is arrived at is the same as in the Award. “
(2)  Apakah  penanaman  modal  yang  dilakukan  Penggugat  melalui  perusahaan Chinkara  adalah  penanaman  modal  dak  langsung  dan  apakah  penanaman modal  dak langsung dapat diberikan perlindungan sesuai dengan Ar cle 2 (1) Perjanjian  BIT.  Terhadap  masalah  ini,  Prof.  Sornarajah  berpendapat  bahwa investasi  yang  dilakukan  penggugat  melalui  perusahaan  Chinkara  adalah penanaman  dak  langsung.  Karena  itu,  ia  dak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian BIT.³⁴
(3)  Apakah ketentuan MFN dalam Perjanjian BIT memberikan hak kepada penggugat untuk memperoleh atau mendapatkan prosedur penanaman modal yang lebih longgar. Beliau berpendapat, untuk masalah ini  daklah terlalu relevan untuk dijadikan per mbangan hukum oleh majelis.³⁵
Terhadap  putusan  yang  mengabulkan  permohonan  tergugat,  Rafat  Ali mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan.  Sekretaris  Jenderal  ICSID  telah membentuk suatu a d hoc commitee sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Konvensi ICSID.³⁶ Ad hoc Commi ee terdiri atas Andrēs Reigo Surede (warga Spanyol) sebagai ketua, Teresa Cheng (Cina) dan Christoph H. Schreur (warga Austria) sebagai anggota.
Belum ada data kapan Ad hoc Commi ee akan mengeluarkan putusan mengenai dikabulkannya permohonan atau  dak. Apabila permohonan dikabulkan, sengketa Rafat  Ali  melawan  pemerintah  akan  berkepanjangan.  Sebaliknya,  apabila permohonan ditolak, gugatan Rafat Ali di badan arbitrase ICSID akan terhen .
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
443
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
34 Rafat  Ali  Rizvi  and  The  Republic  of  Indonesia (ICSID  Case  No.  ARB/11/13),  Separate  Concurring  Opinion  of Professor Mutucumaraswamy Sornarajah, para. 32.
35 Rafat  Ali  Rizvi  and  The  Republic  of  Indonesia (ICSID  Case  No.  ARB/11/13),  Separate  Concurring  Opinion  of Professor Mutuchumaraswamy Sornarajah, para. 33 36  Pasal 52 (3) Konvensi berbunyi sebagai berikut:
“On  receipt  of  the  request  the  Chairman  shall  forthwith  appoint  from  the  Panel  of  Arbitrators  an  ad  hoc Commi ee of three persons. None of the members of the Commi ee shall have been a member of the Tribunal which rendered the award, shall be of the same na onality as any such member, shall be a na onal of the State party to the dispute or of the state whose na onal is a party to the dispute, shall have been designated to the Panel  of  Arbitrators  by  either  of  those  States,  or  shall  have  acted  as  a  conciliator  in  the  same  dispute.  The Commi ee shall have the authority   to annul the award or any part thereof on any of the grounds set forth in paragra  (1).”
Putusan  arbitrase  ICSID  memberi  catatan  pen ng  mengenai  prak k  hukum arbitrase di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan kembali bahwa penanaman modal yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia adalah penanaman modal yang  secara  langsung  dilakukan  di  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  penanaman modal. Penanaman modal  dak termasuk penanaman modal yang dilakukan secara dak langsung atau por olio investment .
Kedua,  sengketa  ini  juga  seper   tersurat  dalam  sengketa  Churchill  di  atas, menegaskan bahwa penanaman modal yang berhak mendapat perlindungan hukum di  Indonesia,  bukan  saja  bukan  por olio,  tetapi  juga  harus  mendapatkan  satu persyaratan pen ng lainnya. Persyaratan izin atau persetujuan dari BKPM merupakan syarat mutlak agar suatu penanaman modal mendapat perlindungan hukum.
4).  Sengketa PT. Newmont Nusa Tenggara ³⁷ Penggugat,  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara  (Nusa  Tenggara  Partnership  B.V.  dan  PT. New  Mont  Nusa  Tenggara,  selanjutnya  disebut  PT.  Newmont)  mengajukan permohonan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia ke Sekretaris Jenderal ICSID (Sekjen  ICSID)  pada  tanggal  30  Juni  2014.  Menghadapi  gugatan  ini,  pemerintah menunjuk Menko Perekonomian sebagai wakilnya.
Sebelum  Sekjen  ICSID  membentuk  susunan  majelis  arbitrase,  penggugat mengirim surat mengenai  dak dilanjutkannya persidangan arbitrase. Pemerintah Indonesia menyatakan  dak keberatan atas penghen an perkara oleh penggugat. Pada tanggal 29 Agustus 2014, Sekjen ICSID mengeluarkan penetapan ( order ) yang berisi pengakhiran atau  dak dilanjutkannya persidangan arbitrase.

## 5).  Sengketa Cemex Asia Holding³⁸
Sengketa bermula ke ka Cemex Asia Holding Ltd (Cemex) menanamkan modalnya di Indonesia  melalui  pembelian  25,5%  saham  PT.  Semen  Gresik.  Dalam perkembangannya Cemex memperoleh hak untuk menjadi pemilik saham mayoritas pada tahun 2001. Namun dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia menolak untuk melepaskan sahamnya kepada Cemex.
Cemex  memohon  arbitrase  ICSID  dan  terda ar  di  Sekretariat  ICSID  pada  27 Januari  2004.  Majelis  Arbitrase  terbentuk  pada  10  Mei  2004.³⁹  Dalam permohonannya, Cemex berpendapat:
(1)  Pemerintah Indonesia gagal melindungi penanaman modalnya di Semen Gresik. Cemex meminta pemutusan perjanjian “ Condi onal Sales Purchase Agreement ” yang ditandatangani kedua pihak pada Desember 1998; dan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 444
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
37 Nusa  Tenggara  Partnership  B.V.  and  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  v.  Republic  of  Indonesia  (ICSID  Case  No. ARB/14/15).
38 Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/04/3).
39  Majelis arbitrase terdiri dari: ketua: L. Yves For er (Kanada); Anggota: Robert von Mehren (AS); dan Brigi e Stern (Perancis).
(2)  Pemerintah Indonesia telah mengambil alih secara de facto penanaman modal Cemex dengan adanya permintaan pemisahan ( spin-oﬀ ) Semen Padang.
Majelis arbitrase telah menetapkan tanggal sidang pada 11 Januari 2005, tetapi pemerintah  Indonesia  meminta  penundaan  persidangan  guna  menyelesaikannya secara bilateral dan damai terlebih dahulu.
Pada  akhirnya,  kedua  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  putusan  yang dituangkan  dalam  putusan  arbitrase  ICSID  tanggal  23  Februari  2007.  Putusan tersebut memuat kesepakatan para pihak sesuai dengan Arbitra on Rules 43 (2).⁴⁰ 6).  Sengketa Kal m v Kal m Prima Coal (2007)
Sengketa  bermula  ka ka  Gubernur  Kalimantan  Timur  (Kal m)  menyatakan kesediaannya  membeli  51%  saham  PT.  Kal m  Prima  Coal  (KPC).  Tetapi  dalam perkembangannya,  proses  pembelian  saham  terkatung-katung,  terutama  dak tercapainya  kesepakatan  soal  harga.  Terkatung-katungnya  soal  ini  mendorong Pemerintah Provinsi Kal m menggugat KPC ke Pengadilan pada 2001.
Gugatan gagal karena Pemerintah Pusat meminta Kal m mencabut gugatannya. Kemudian KPC melalui PT. Bumi Resources Indonesia menjual sahamnya kepada PT. Sitrade Nusa Globus.
Penjualan saham ini dipandang Pemerintah Provinsi Kal m sebagai pengabaian kepen ngan daerah. Mereka tetap menuntut bagian saham KPC. Pemprov memohon penyelesaian sengketa arbitrase ICSID pada 5 April 2006 ( Government of the Province of East Kalimantan v. PT. Kal m Prima Coal and others, ICSID Case No. Arb./07/3). Majelis  Arbitrase  terbentuk  pada  12  April  2007,  terdiri  dari  ketua:  Gabrielle Kaufmann-Kohler (Swiss), anggota: Albert Jan Van Den Berg (Belanda) dan Michael Hwang (Singapura).
Tetapi  kemudian  Pemerintah  Provinsi  Kal m  memberitahu  Majelis  pada  28 Agustus 2008 untuk membatalkan gugatan semata-mata karena  dak adanya biaya untuk membiayai ongkos arbitrase.⁴¹
Dari  berbagai  sengketa  di  atas,  sengketa  Amco  menjadi  terkenal  di  dunia. Putusan sengketa ini banyak dijadikan acuan mengenai arbitrase penanaman modal internasional yang fenomenal.
Kasus Amco disebut fenomenal karena, pertama, kasus ini dipandang sebagai salah kasus yang terlama dan terbentuknya  ga Majelis Arbitrase untuk satu kasus.
40 Arbitra on Rules 43 (2) berbunyi: “ (2) If the par es ﬁle with the Secretary-General the full and signed text of their se lement and in wri ng request the Tribunal to embody such se lement in an award, the Tribunal may record the se lement in the form of its award .” 41  <h p://www.majalahkontan.com/>. Keterangan lebih lanjut sengketa ini dan kronologisnya dapat diakses dari website ICSID: <h p://icsid. worldbank.org/ICSID/>
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
445
Kedua,  kasus  ini  menjadi  sorotan  karena  pemerintah  Indonesia  berupaya membatalkan putusan arbitrase ICSID ini.⁴²

## D. Penutup
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  ICSID  di  Washington  adalah  suatu metode  penyelesaian  sengketa  yang  lahir  karena  kebutuhan  mengenai  perlunya suatu  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  netral  di  mata  investor  asing.  Dari berbagai instrumen internasional seper  Konvensi ICSID dan berbagai perjanjian BIT, arbitrase adalah salah satu bentuk perlindungan kepada para pihak (investor dan negara). Langkah pemerintah mera ﬁkasi Konvensi ICSID merupakan suatu langkah yang  tepat.  Langkah  ini  memberi  jaminan  dan  komitmen  pemerintah  untuk memberikan perlindungan bagi investor asing dalam bentuk kesediaan pemerintah untuk  menyelesaikan  sengketa  penanaman  modal  asing  kepada  arbitrase  ICSID. Untuk  mengan sipasi  gugatan,  menurut  hemat  penulis,  pemerintah  sebaiknya memberi  perha an  posi f  kepada  lembaga  arbitrase  ini  terlebih  dahulu.  Pepatah lama yang sudah kita kenal, mencegah lebih baik daripada mengoba , adalah saran yang tetap sangat baik.
Penyelesaian melalui arbitrase bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun, hal yang  perlu  dian sipasi  adalah  perlunya  belajar  dari  pengalaman  berarbitrase  di hadapan badan arbitrase ICSID. Pengalaman memperlihatkan masih belum adanya otoritas  tunggal  lembaga  atau  kementerian  yang  (akan)  mewakili  pemerintah  di hadapan forum arbitrase ICSID. Melalui sengketa-sengketa di atas menunjukan pada saat  investor  asing  menggugat  pemerintah,  terdapat  minimal  ga  lembaga  yang mewakili pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Perekonomian. Otoritas tunggal dibutuhkan untuk  menangani secara spesiﬁk dan berpengalaman di dalam beracara di forum arbitrase. Ke ga lembaga nggi  negara  ini  dapat  berkonsultasi  satu  sama  lain  untuk  menentukan  otoritas tunggal ini. Penetapan dalam bentuk peraturan presiden sangat diharapkan. Upaya perbaikan pengaturan undang-undang penanaman modal di dalam negeri, terutama klausul penyelesaian sengketa perlu pula direncanakan. Aturan yang lebih lengkap akan memberi arah yang lebih baik kepada pemerintah untuk dapat memanfaatkan arbitrase penanaman modal ini.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 446
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID
42  Lihat tulisan penulis: Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
Da ar Pustaka Buku Sudargo Gautama, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1994. Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional , Alumni, Bandung, 1986.
Do kumen Lain h ps://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=SearchRH&ac onVal =SearchSite&SearchItem=indonesia h p://www.iisd.org/itn/2014/05/14/awards-and-decisions-15/ Cemex  Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/04/3). Churchill Mining Plc. and Planet Mining Pty Ltd , formerly ARB/12/40 v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/40 and 12/14).
Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdic on.
Nusa  Tenggara  Partnership  B.V.  and  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  v.  Republic  of Indonesia (ICSID Case No. ARB/14/15). SPP v Egypt , Decision on Jurisdic on (1983); dalam: UNCTAD, ICSID: 2.2. Selec ng Appropriate Forum.
Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13).
W. Michael Tupman, “Case Studies in the Jurisdic on of the Interna onal Centre for Se lement of Investment Disputes,” dalam Interna onal and Compara ve Law Quarterly , vol. 35, Oktober 1986.

## Dokumen Hukum
Konvensi ICSID. UNCTAD, ICSID: 2.2. Selec ng Appropriate Forum, New York: ICSID, 2003. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Huala Adolf: Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID