E-ISSN: 2548-1398 Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  PEMBANGUNAN  DESA  MANDIRI  (PPDM)  DI DESA  KAINUI  II  DISTRIK  ANGKAISERA  KABUPATEN  KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

## Ibrahim Kristofol Kendi
Manajemen Administrasi Perkantoran FISIP UNCEN, Indonesia Email: gattusokendi@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  mengenai  implementasi  program pembangunan desa mandiri di desa kainui ii distrik angkaisera kabupaten kepulauan yapen  provinsi  papua.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  sejauh  mana program  pembangunan  kampung  mandiri    (ppdm)  memenuhi  kebutuhan  atau kepentingan  masyarakat,  melalui  program  prioritas  sebagaimana  diamanatkan dalam  peraturan  menteri  desa,  pembangunan  daerah  tertinggal,  dan  transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 antara lain kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok  tani,  kelompok  masyarakat  miskin,  kelompok  nelayan,  kelompok pengrajin,  kelompok  pemerhati  dan  perlindungan  anak,  kelompok  pemuda, kelompok  lain  sesuai  kondisi  desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  program prioritas  yang  diamanatkan  dalam  kebijakan  diatas  belum  dilaksanakan  secara maksimal, salah satu program unggulan seperti pertanian belum menjadi perhatian pemerintah desa. Alokasi dana desa yang membiayai program pembangunan desa mandiri  di  desa  tersebut  belum  tepat  sasaran.  Pemerintah  desa  kainui  ii  harus mampu mengidentifikasi program prioritas melalui musrembang, hal ini bertujuan untuk  mempermudah  dalam  mendesain  pemerintah  kampung.  Selain  itu  perlu proses  pendampingan  perlu  dilakukan  terhadap  menggunakan  instrumen  alokasi dana desa agar program pembangunan desa mandiri dapat pertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun manfaat program yang dinikmati masyarakat.
Kata Kunci : implementasi; program PPDM; Desa Kainui II

## Abstract
This  article  is  the  result  of  research  regarding  the  implementation  of  the Independent  Village  Development  Program  in  Kainui  II  Village,  Angkaisera District, Yapen Islands Regency, Papua Province. The purpose of this research is to  find  out  the  extent  to  which  the  Independent  Village  Development  Program (PPDM) meets the needs or interests of the community, through priority programs as  mandated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Villages,  Development  of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13  of  2020  concerning  Priorities  for  the  Use  of  Village  Funds  in  2021.  Other Productive Economic Business Groups, Women's Groups, Farmers' Groups, Poor Community  Groups,  Fishermen's  Groups,  Craftsmen's  Groups,  Children's Observers  and  Protection  Groups,  Youth  Groups,  Other  Groups  According  to
Village  Conditions.  The  results  of  this  study  show  that  the  priority  programs mandated in the above policies have not been implemented optimally, and one of the leading programs such as agriculture has not become the attention of the village government.  The  Allocation  of  Village  Funds  to  Fund  the  Independent  Village Development  Program  in  the  Village  Has  Not  Been  Right  on  Target.  Kainui  II Village  Government  Must  Be  Able  To  Identify  Priority  Programs  Through Musrembang,  This  Aims  To  Facilitate  In  Designing  Village  Governments.  In addition, there is a need for a mentoring process to be carried out using the Village Fund Allocation Instrument so that the Independent Village Development Program can be held accountable for both administratively and the benefits of the program enjoyed by the community..

## Keywords: implementation; PPDM program; Kainui Village II

## Pendahuluan
Alasan  utama  desain  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  di  desa  adalah  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  sebagian  besar  terkonsentrasi  di  desa-desa/kampung- kampung, lemahnya pembangunan ekonomi nasional dan ketidakberdayaan masyarakat desa hidup mandiri.
Program pengentasan kemuskinan dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan dan  kemandirian  masyarakat  miskin  perdesaan.  Kesejahteraan  berarti  terpenuhinya kebutuhan  dasar  masyarakat.  Kemandirian  berarti  mampu  mengorganisir  diri  untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.  Misi  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah:  (1)  peningkatan  kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan  fungsi  dan  peran   pemerintahan  lokal;  (4)  peningkatan  kualitas  dan kuantitas  prasarana  sarana  sosial  dasar  dan  ekonomi  masyarakat;  (5)  pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Oleh karena kimiskinan terkonsntrasi di pedesaan maka desa atau Desa perlu perlu diberdayakan  dipandang  sebagai  entitas  sosial  (kolektif)  yang  memiliki  karakter sosiologis,  ekonomis,  kultural,  dan  ekologis  yang  khas  (spesifik)  jika  dibandingkan misalnya dengan "kota". Cara pandang ini memandang bahwa Desa merupakan tempat di mana  kenyamanan,  keharmonisan,  kerukunan,  kedamaian,  dan  ketenteraman,  terjaga sehingga bukan harus bersifat stereotipe. Desa merupakan tempat di mana segala bentuk ketertinggalan  berada.  Cara  pandang  etik  (orang  luar)  terhadap  Desa,  dengan menempatkan  kriteria  kemajuan  (sukses  dan  sejahtera)  atas  dasar  nilai-nilai  formal material, harus diuji dan disinkronkan dengan cara pandang emik ( local view orang Desa) yang memandang nilai-nilai material (materi) bukan segalanya.
Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa, berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  menciptakan  kemandirian  Desa  melalui perbagai program. Salah satunya adalah Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) Secara  jangka  panjang  tujuan  program  ini  adalah  Mengurangi  angka  kemiskinan  dan meningkatkan tata kelola pemerintah di Desa melalui penyediaan sumber investasi untuk
mendukung  usulan  kegiatan  produktif  yang  disusun  oleh  masyarakat  dengan menggunakan  proses  perencanaan  partisipatif.  Sedangkan  tujuan  jangka  pendek adalah Memastikan seluruh masyarakat Desa di lokasi program memperoleh manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dan tata kelola pemerintah Desa.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang terbatas, PPDM akan melakukan beberapa kegiatan penting diantaranya Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan hak semua warga dalam merencanakan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa,  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  bahwa  pemanfaatan  dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor pertanian. Selain itu memberikan penguatan pada kapasitas kepada fasilitator Desa, kepala Desa, aparat Desa dan pemerintah daerah dalam pengelolaan  dana  Desa  yang  transparan  dan  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat serta  untuk  keberlanjutan  program  serta  memberikan  penguatan  pada  kapasitas  para pelaku  pertanian  dalam  meningkatkan  produksi  pertanian  sebagai  upaya,  untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan nilai tukar petani, membuka peluang pasar baik lokal, regional, dan nasional.
Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) merupakan program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Prgram Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) yang berlangsung di Desa Kainui II Distrik  Angkaisera  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  dititikberatkan  peningkatan  kapasitas kelompok  masyarakat  melalui  kelompok  usaha  ekonomi  produktif,  kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin,  kelompok  pemerhati  dan  perlindungan  anak,  kelompok  pemuda,  kelompok lain  sesuai  kondisi  Desa  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Adapun Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) yang diimpelementasikan di  Desa  Kainui  II  Distrik  Angkaisera  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  meliputi  program prioritas  yang  disesuaikan  dengan  rutinitas  masyarakat  Desa  yang  menjadi  mata pencaharian utama meliputi bidang pertanian dan perkebunan. Impelemntasi program ini akan  dilihat  dari  beberapa  aspek  antara lain  sejauh  mana  Program  Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat, Jenis manfaat yang diterima oleh masyarakat, perubahan yang diinginkan dari program tersebut, apakah letak Program  Pembangunan  Desa  Mandiri  (PPDM)  sudah  tepat,  apakah  program  tersebut menginformasikan implementornya dengan rinci, apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  indikator  Implementasi  Program  Pembangunan  Desa  Mandiri  (PPDM) di  Desa  Kainui  II  Distrik  Angkaisera  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Provinsi  Papua. Penelitian  ini  bertempat  di  Desa  Kainui  II  Distrik  Angkaisera  Kabupaten  Kepulauan Yapen  Provinsi  Papua.    Sumber  data  berasal  dari  kelompok-kelompok  tani,  ternak, nelayan,  Kepala  Desa  dan  jajarannya.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  interview, Observasi, dan studi pustaka. Analisa data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Landasan Teori
Implementasi  kebijakan  suatu  tahap  dimana  kebijakan  yang  telah  diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini proses monitoring dilakukan. Dan tahap akhir adalah  tahap  penilaian  kebijakan  dimana  berbagai  unit  yang  telah  ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan, (Keban 2019 : 80) .
Implmentasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari  proses  kebijakan  segera  setelah  penetapan  undang-undang, (Winarno,    2016  : 134) .  Menurut  Laster  dan  Steward  implementasi  kebijakan  dipandang  secara  luas mempunyai  makna  pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur  dan  teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  dalam  upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran, (Subarsono 2005 : 87) .  Secara teknis Van Meter dan Van Horn (Winarno  2007) menguraikan  bahwa  implementasi  kebijakan  implementasi kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  atau kelompok  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan  tersebut  mencakupi  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Pendapat tersebut secara teknis memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan melibatkan pihak pemerintah dan swasta untuk diwujudnyatakan dokumen kebijakan menjadi program pembangunan.
Nugroho  (2014  :  657) menyebutkan  implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dijelaskan bahwa ada dua pilihan yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, pertama
langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program, kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan publik adalah upaya untuk memenuhi preferensi warga negara  melalui  pelaksanaan  undang-undang  atau  program  pembangunan  yang dilakukan oleh instansi-intansi atau lembaga-lembaga pemerintah dan birokrat sebagai garda terdepan dalam sebuah sistem kerja yang telah disepakati bersama dan didukung pula oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya finansial, infrastruktur dan sumber daya manusia.
2. Hasil Analisis
Untuk  memotret  Implementasi  Program  Pembangunan  Desa  Mandiri  di  Desa Kainui II Distrik Angaisera Kabupaten Kepulauan Yapen, penulis model implementasi yang dikembangkan oleh Donals Van Metter dan Carl Van Horn , yakni standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik.
a) Standart dan Sararan Program PPDM
1) Standart Program PPDM
Standart dan sasaran Program Pembangunan Desa Mandiri adalah ukuran yang  digunakan  untuk  mengukur  terget  dan  realiasi  program  serta  siapa  yang menjadi kelompok sasaran dari pada program dimaksud. Program Pembangunan Desa  Mandiri  (PPDM)  di  Desa  II  Distrik  Angkaisera  Kabupaten  Kepulauan Yapen  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020 Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021.  Subtansi  peraturan menteri tersebut adalah program prioritas dan pengembangan prioritas.
Program  prioritas  terdiri  dari  program  padat  karya,  jaringan  pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian,  Program  pengembangan  potensi  desa,  produk  unggulan  desa, kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDesa.
Sementara  pengembangan  prioritas  terdiri  dari  Pengembangan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digita, Program Ketahanan  Pangan  dan  Ketahanan  Hewani  sesuai  dengan  karakteristik  desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa,  termasuk  peternakan  sapi,  Pengembangan  pariwisata  melalui pembangunan  dan  pengembangan  desa  wisata,  Peningkatan  infrastruktur  dan konektivitas  melalui  pengembangan  infrastruktur  Desa  yang  pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai dan Program kesehatan nasional melalui perbaikan  fasilitas  poskesdes  dan  polindes,  pencegahan  penyakit  menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.
2) Sasaran Program PPDM
Pembangunan  Desa  Mandiri  adalah  peningkatan  kapasitas  kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok  tani,  kelompok  masyarakat  miskin,  kelompok  nelayan,  kelompok
pengrajin,  kelompok  pemerhati  dan  perlindungan  anak,  kelompok  pemuda, kelompok lain sesuai kondisi Desa.
a) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Warga  Desa  Kainui  II  sebagian  besar  bermata  pencaharian  sebagai petani.  Hasil  pertanian  berupa  sayur-sayuran  dijual  dengan  harga  rata-rata 15.000/ikatan.
Kelompok  Ekonomi  Produktif  di  Desa  Kainui  II  Distrik  Angkaisera Kabupaten  Kepulauan  Yapen  belum  terakomodir  dalam  Program Pembangunan Desa Mandiri. Hal ini diakibatkan oleh minimnya pemahaman warga  mengenai  pentingnya  pembentukan  kelompok  usaha  produktif  dan minimnya  minsed  wirausaha  warga  desa sehingga  sulit  mengubah  perilaku konsumtif menjadi produktif.
b) Kelompok Perempuan
Kegiatan  Kelompok  perempuan  disatukan  dengan  kegiatan  yang tertuang  dalam  program  PKK,  yaitu  melakukan  dan  membina  pelaksanaan program-program  kerja  PKK  sesuai  dengan  keadaan  dan  kebutuhan masyarakat. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.
Sepuluh Porgram PKK di Desa Kainui II tidak semunya dilaksanakan, hanya tiga program yang menjadi program unggulan dan rutin. Tiga program tersebut  adalah  pendidikan,  ketrampilan,  kesehatan.  Pendidikan  dilakukan melalui  pengentasan  buta  aksara  bagi  penduduk  usia  sekolah  dengan melibatkan  guru-guru  Sekolah  SD  YPK  Tabernakel  Kainui,  SMP  Negeri  3 Menawi dan SMK Negeri Kainui. Tujuh program lainnya belum dilasanakan secara rutin.
c) Kelompok Tani
Mayoritas penduduk di Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen yang adalah bercocok tanam atau bertani. Kelompok tani di Desa Kainui II terdiri dari 4 kelompok, antara lain: antara lain Kelompok Tani  Warewan,  Kelompok  Tani  Dimara,  Kelompok  Tani  Kaifei,  dan Kelompok  Tani  Tabai.  Kelompok-kelompok  ini  terbentuk  34  tahun  silam tepatnya  pada  tahun  1988  saat  program  Instruksi  Presiden  Tentang  Desa Tertinggal  (IDT)  yang  prakarsai  oleh  Presiden  Soeharto  pada  zaman  orde baru.  Nama-nama  kelompok  tani  tersebut  diambil  dari  nama  marga/keret tersebesar di Kampung Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten  Kepulauan Yapen Papua.
Pemerintah  Desa  Kainui  II  melalui  Program  Pembangunan  Desa Mandiri menyediakan bibit dan pupuk bagi para petani namun bila bibit dan pupuk tidak tersedia di pasar maka kepada petani diberi uang kas sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribbu Rupiah) guna membeli pupuk dan bibit oleh petani apabila telah tersedia kembali. Pertanian yang merupakan mata pencaharian utama  di  desa  tersebut  belum  menjadi  prioritas  utama  dalam  Program
Pembangunan Desa Mandiri di Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.
d) Kelompok Masyarakat Miskin
Berdasarkan  data  statistik  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Tahun  2019, pendapatan  perkempita  per-bulan  masyarakat  di  di  daerah  tersebut  adalah Rp.536.510  atau  bila  dirincikan  perharinya  adalah  Rp.44.709.  Pendapatan tersebut  tergolong  kecil  sehingga  dikategorikan  miskin.  Khusus  untuk masyarakat Desa Kainui II data terkait pendapatan perkapita keluarga belum tersedia  sehingga  tidak  ada  dasar  pengelompokan  bagi  keluarga  dengan pendapatan rendah.
Di Desa Kainui II tidak terdapat lembaga khusus yang menangani fakir miskin  dan  orang  tidak  mampu.  Penduduk  yang  tergolong  berpenghasilan rendah  atau  tidak  mampu  tinggal  bersama  keluarga  dalam  serumah, pemerintah  Desa  belum  mendata  kelompok  fakir  miskin  dan  orang  tidak mampu  alokasi  dana  desa  pun  belum  mengekomodir  kepentingan  fakir miskin di desa tersebut.
e) Kelompok Nelayan
Mayoritas  masyarakat  Desa  Kainui  II  bermata  pencaharian  sebagai petani atau nelayan bukan mata pencahariann utama hanya sebagai pekerjaan sambilan  meskipun  hasil  laut  berupa  ikan,  kerang,  keraka  teripang  udang cumi  dan  lain-lain  cukup  melimpa.  Masyarakat  yang  melaut,  hasil tangkapannya hanya untuk kebutuhan konsumsi.
f) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
Di kampung Kainui II tidak ada kelompok anak-anak jalanan sehingga tidak  ada  pula  Orang  tua  asuh  atau  kelompok  peduli  anak  jalanan  yang bertugas  membangun  pemahaman  tentang  kebutuhan  dasar  anak  dalam proses  tumbuh-kembang  (kasih  sayang,  sandang,  pangan,  dan  papan)  dan keseimbangan  antara  aspek  fisik,  psikis/mental,  sosial,  dan  spiritual  dalam tumbuh-kembang anak.
g) Kelompok pemuda
Di Desa Kainui II Distrik Angkaisera terdapat Kelompok Taruna yang telah terbentuk sejak tahun 1989. Kegiatan yang berlangsung sejak itu hingga saat  ini  adalah  sepak  bola,  kelompok  tari  yosim  pancar,  kegiatan  gotong royong bersama dalam membangun rumah-rumah warga dan lain-lain.
b) Sumber Daya Finansial
Sumber daya finansial yang dialokasikan untuk membiayai Program PPDM di Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Papua sebesar 1.208.217.000,00 (Satu Miiliard Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu  Rupiah  yang  berasal  dari  Alaokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebesar 353.359.854,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu    Delapan  Ratus  lima  Puluh  Empat  Rupiah  dan  dana  bantuan  Kabupaten
Kepulauan Yapen sebesar 854.858.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu, Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah.
c) Hubungan Antar Organiasi
Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) di Desa Kainui II Distrik Angkausera Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan beberapa instansi antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Yapen, Pemerintah Distrik  Angkaisera  dan  Pemerintah  Desa  Kainui  II.  Instansi-intsnasi  tersebut memiliki  peran  masing-masing.  Dinas  Pemberdayaan  masyarakat  Desa menyiapkan  aturan  teknis  dan  memfasilitasi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  mulai  dari  penyusunan  rencana  anggaran,  pelaksanaan  kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
Sebagaimana  tugas  pokok  pemerintahan  kecamatan/distrik,  Pemerintah Distrik Angkaisera melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah, pembangunan  bidang  ekonomi,  produksi,  sarana  dan  prasarana  umum  serta lingkungan hidup. Hubungan ketiga instansi tersebut bersifat teknis, administratif dan pemberdayaan.
d) Karakteristik Agen Pelasana
Karakteristik  agen  pelaksana  berkaitan  dengan  struktur  birokrasi,  norma- norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi suatu program.
Sebagai aktor utama dalam implementasi Program PPDM di Desa Kainui II, aparat kampung bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2017,  dan  UU  N0  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Beberapa  seksi  yang  terlibat  secara  langsung  dalam pelaksanaan program PPDM di Desa Kainui II adalah Seksi Perencanaan, dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
Seksi  Perencanaan  menyusun  rencana  program  kerja  Desa  yang  diusulkan melalui  MUSREMBANG  dan  didasarkan  atas  peruntukan  Alokasi  Dana  Desa (ADD),  yaitu  ADD  diperuntukan  untuk  membiayai  kelompok  usaha  produktif, kelompok  perempuan,  kelompok  tani,  kelompok  masyarakat  miskin,  kelompok nelayan,  kelompok  pengrajin,  kelompok  perlindungan  anak  kelompok  pemuda. Seksi  kesejahteraan  melaksanakan  pembangunan  sarana  prasarana  Desa, pembangunan  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
e) Kondisi Sosial Ekonomi Dan Politik
Variabel  ini  mencakup  sumber  daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  sejauh  mana  kelompok- kelompok  kepentingan  memberi  dukungan  bagi  implementasi  program Pembangunan  Desa  Mandiri  (PPDM)  di  Desa  Kainui  II  karakteristik  para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung imolememtasi kebijakan.
1) Kondisi Sumber Daya Sosial
Sumber daya sosial atau yang dikenal dengan modal sosial  modal sosial adalah keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait  dengan  kepemilikan  jaringan  hubungan  kelembagaan  yang  tetap didasarkan  pada  saling  kenal  dan  saling  mengaku  adalah  terdiri  dari  tingkat kepercayaan  antar  keluarga,  kerjasama  antar  keluarga,  dan  intensitas  kegiatan gotong royong bagi keluarga miskin merupakan sebuah modal sosial yang masih berkembang di perkotaan.
Penduduk Desa Kainui II mayoritas beragama Kristen yaitu 98% dari total penduduk beragama Kristen. Hubungan kekerabatan cukup erat karena proses perkawinan masih menganut adat istiadat yang menurut bahasa setempat disebut firumi. Firumi artinya pria atau wanita hanya bisa dinikahkan apabila memiliki garis keturuan tertentu. Misalnya pria A boleh menikah dengan wanita B apabila sang pria memiliki hubungan kerabat dengan ayah wanita sebagai paman (bukan satu kandung dengan ibu sang pria) begitu pula dengan wanita, apabila seorang boleh menikah dengan seorang pria apabila memiliki hubungan kerabat dengan ibu sang pria (bukan satu kandung dengan ayah sang pria) dan kebiasaan tersebut masih terpelihara hingga saat ini, sehingga Desa tersebut jarang terjadi konflik diantara  mereka  karena  saling  terkait  antara  keluarga  satu  dengan  keluarga lainnya.
Di  samping  itu  budaya  kerja  gotong  royong  di  Desa  Kainui  II  telah terbangun  sejak  dahulu  kala  oleh  para  leluhur  mereka  dan  telah  menjadi kebiasaan  bagi  masyarakat  di  Desa  tersebut.  Rumag  warga  dibangun  secara bersama-sama  tanpa  upah,  hal  ini  merupakan  sebuah  tradisi  yang  terpelihara hingga saat ini.
2) Kondisi Sumber Daya Ekonomi
Sumber daya ekonomi berupa bahan galian C, pasir batu kayu, dan ikan,
keraka,  kerang  cumi,  teripanf  serta  lahan  pertanian  yang  subur.  Untuk mengambil Bahan galian C semuanya dengan mudah diperoleh karena tersedia tidak jauh dari Desa tersebut.
3) Kondisi Sumber Daya Politik
Di Desa Kainui II terdapat organisasi pemuda Karang Taruna yang di beri nama Karang Taruna Garuda Pentoa. Gerakan organisasi pemuda ini biasanya terlibat  dalam  partisipasi  politik  terutama  dalam  proses  pemilihan  anggota legislatif dengan daerah pilihan Distrik Angkaisera sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program PPDM mendapatkan dukungan minimal alokasi dana desa untuk Desa Kainui II Relativ stabil atau bila perlu ditingkatkan.
f) Disposisi Implementor
Dismposisi  merupakan  “kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para perlaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan hal ini menyangkut tiga  hal, Pertama, respon  implementor  terhadap  kebijakan  yang  akan
mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, Kedua, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, Ketiga , intensitas disposisi implementor yakni prefererensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
1) Respon Implementor
Kehadiran Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) disambut baik oleh oleh Pemerintah Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Desa dan perangkatnya tidak merasa kesulitan dalam penyusunan anggaran,  pengelolaan  hingga  pada  pertanggungjawaban  karena  semua instrumen  tersebut  telah  disediakan  dengan  baik  oleh  pemerintah  melalui, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Disamping  itu  program  tersebut menyediakan  kebutuhan  masyarakat  melalui  program-program  pemberdayaan masyarakat.
2) Kognisi
Kemampuan  aparatur  Pemerintah  Desa  Kainui  II  dalam  menggunakan instrumen  penggunaan  ADD  dalam  membiayai  PPDM  menunjukan  bahwa kemampuan  SDM  cukup  baik  dalam  hal  pengelolaan  administrasi  meskipun manfaat  program  PPDM  sendiri  belum  mencakup  program  prioritas  di  Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.
3) Preferensi
Sikap mencari keuntungan pribadi dalam setiap kegiatan merupakan hal umum yang kita jumpai, demikian pula dengan aparatur Desa Kainui II. Hal ini menimbulkan  hambatan-hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi  PPDM dengan  demikian  insentif  merupakan  salah-satu  teknik  yang  digunakan  untuk mengatasi masalah sikap aparatur Desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aparatur  Desa  selalu  berupaya  untuk  memberikan  insentif  yang  memadai terutama bagi aparatur yang secara langsung menangani program pembangunan yang dinanai oleh ADD tersebut dan tentunya tidak menyalahi aturan yang ada.

## Kesimpulan
a) Sikap mencari keuntungan pribadi dalam setiap kegiatan merupakan hal umum yang kita  jumpai,  demikian  pula  dengan  aparatur  Desa  Kainui  II.  Hal  ini  menimbulkan hambatan-hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi  PPDM  dengan  demikian insentif merupakan salah-satu teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah sikap aparatur Desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aparatur Desa selalu berupaya untuk  memberikan  insentif  yang  memadai  terutama  bagi  aparatur  yang  secara langsung  menangani  program  pembangunan  yang  dinanai  oleh  ADD  tersebut  dan tentunya tidak menyalahi aturan yang ada.
b) Sumber daya finansial yang dialokasikan untuk membiayai Program PPDM di Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Papua cukup besar  namun belum  mengakomodir  seluruh  peruntukan  pengelolaan  sesuai  standart  penggunaan alokasi dana desa.
c) Hubungan  ketiga  instansi  yang  terkibat  bersifat  teknis,  administratif  dan pemberdayaan.
d) Karakteristik  agen  pelaksana  menunjukan  bahwa  Implementasi  Program  PPDM  di Desa Kainui II, aparat kampung bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing seksi sebagaimana tertuang dalam  Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
e) Penduduk Desa Kainui II mayoritas beragama Kristen yaitu 98% dari total penduduk beragama Kristen. Hubungan kekerabatan cukup erat karena proses perkawinan masih menganut adat istiadat masyarakat setempat.
f) Ketersediaan  sumber  daya  ekonomi  cukup  memadai  namun  belum  dikelolah  secara maksimal.
g) Sumber  daya  politik  cuku  baik  karena  didukung  oleh  kelompok  pemuda  di  desa tersebut  beberapa  anggota  legislatif  yang  menjadikan  Desa  Kainui  II  sebagai konstituen mereka.
h) Kehadiran  Program  Pembangunan  Desa  Mandiri  (PPDM)  disambut  baik  oleh  oleh Pemerintah Desa Kainui II Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen karena memberikan  dampak  positif  baik  kehidupan  masyarakat,  namun  niat  baik  untuk memajukan  desa  masih  perlu  dibenahi.  Begitu  pula  dengan  Kemampuan  aparatur Pemerintah Desa Kainui II dalam menggunakan instrumen penggunaan ADD dalam membiayai  PPDM  dalam  hal  pengelolaan  administrasi  meskipun  manfaat  program PPDM  sendiri  belum  mencakup  program  prioritas  di  Desa  Kainui  II  Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.
i) Masih dijumpai Sikap mencari keuntungan pribadi dalam setiap kegiatan merupakan hal  umum  yang  kita  jumpai,  hal  ini  terlihat  dalam  pelaporan  administrasi  keuangan yang cukup baik namun tidak adanya dampak positif yang dirasakan bagi warga desa terkait implementasi program PPDM di Desa Kainui II Destrik Angkaisera Kabupaten Kepulanauan Yapen Papua.

## BIBLIOGRAFI
Aneta,  Asna.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan  (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo.  Ilmu  Administrasi  Publik,  1(1),  54–65.

## Google Scholar
Indonesia,  Instruksi  Presiden  Republik.  (1993).  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Google Scholar
Kumolo,  Tjahjo.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Google Scholar
Mandiri, Tim Pengendali PNPM. (2007). Pedoman Umum PNPM Mandiri. Jakarta (ID): Tim  Pengendali  PNPM  Mandiri-Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan.

## Google Scholar
Maryuni,  Sri.  (2016).  Implementasi  Program  Nesional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak. Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 19(1). Google Scholar
Nomor,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (84AD).  Tahun  2015  Tentang  Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 2015. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Google Scholar
Purwanto,  Erwan  Agus,  &  Sulistyastuti,  Dyah  Ratih.  (2012).  Implementasi  Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Gave Media. Google Scholar
Copyright holder: Ibrahim Kristofol Kendi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: