## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER

## Dendi Sutarto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia dendi_sutarto@yahoo.co.id

## Abstrak
Kajian Pemberdayaan Masyarakat pesisir Batam, Karimun, dan Kepulauan Lingga berbasis keluarga bertujuan  untuk  mengetahui  startegi,  model  dan  faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan rekomedasi solusi dan model untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara berkenjutan. Kajian ini merupakan  analsis  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  gender.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; Learning by doing, Problem solving, Self evaluation, Self development and coordination, Self selection, Self decisim independent variable. Konsep  ini  memberikan  arah  dalam  pencapaian  tujuan  pemberdayaan  masyarakat  pesisi  Batam, Lingga dan Karimun sebagai masyarakat pesisir kepulauan, dengan segenap potensi alam yang sangat besar,  dengan  itu  semuan  mereka  membutuhkan  sumber  daya  manusia  sebagai  kekuatan  untuk mengelola  potensi  laut,  perikanan,  pertanian, home  industry yang  ada.  Ada  keyakinan  besar  dengan kekuatan  sumber  daya  manusia  sebagai word  view atau  cara  mereka  melihat  dunia,  potensi  yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan sebagainya sebagai kekuatan besar bagi mereka.
Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Keluarga, Gender.

## Abstract
Empowerment  analysis  of  coastal  communities  in  Batam,  Karimun,  and  Lingga  Islands  based  on family  aims  to  find  out  strategies,  models  and  what  factors  influence  the  empowerment  of  coastal communities. This analysis is useful to provide a solution and model recommendations to improve the independence and empowerment of the community in a sequential manner. This study is a qualitative descriptive  method  analysis  with  a  gender  approach.  Factors  affecting  sustainable  community empowerment;  Learning  by  doing,  problem  solving,  self  evaluation,  self  development  and coordination,  self  selection,  self  decisive  independent  variables.  This  concept  provides  direction  in achieving the objectives of empowering the coast community of Batam, Lingga and Karimun as island coastal communities, with all the enormous natural potential, therefore all they need human resources as a power to manage the potential of the sea, fisheries, agriculture, home industry there is. There is great confidence in the power of human resources as a word view or the way they see the world, the potential that has social, economic value and so on as a great power for them.
Keywords: Empowerment, Coastal Community, Family, Gender.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  masyarakat  Batam  dan  pesisir  Batam  khususnya  dihadapkan  pada persoalan  yang  cukup  rumit  yaitu  pengangguran,  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  khusus (pasar  bebas)  disatu  sisi  kelihatan  sangat  maju  dengan  kota  industrinya,  namun  disisilain ketimpangan  sosial  ekonomi  di  Batam  cukup  tinggi  dimana  sektor  industri  menjadi penyangga utama perekonomian masyarakat  yaitu sebagai  karyawan perusahaan, sedangkan lowongan  dalam  5  tahun  terakhir  sangat  terbatas  sehingga  imbasnya  tingkat  pengangguran dan  kemiskinan  semakin  tinggi.  Hal  itu  juga  yang  terjadi  di  masyarakat  pesisir  Batam, Karimun  dan  Kepulauan  Lingga  data  Mei  2016  menunjukkan  bahwa  56%  penduduk  Kota Batam berpenghasilan rendah, sedangkan sepanjang Januari-Maret  2016 tercatat  ada 49.237 warga miskin baru dan hampir miskin di kota industri Batam (Batam Pos, 9 Mei 2016).
Tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk  dan  persoalan  sosial  ekonomi  membuat pembangunan  masyarakat  Batam  dan  wilayah  pesisi  tidak  berlajan  dengan  baik,  belum  lagi tingginya  angka  pengangguran  yang  memicu  tidakan  kriminalisasi  dimana-mana.  Merujuk angkat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam berdasarkan survei sosial ekonomi nasional  2015,  distribusi  persenstase  pendapatan  per  kapita  penduduk  Kota  Batam  yang didominasi oleh kalangan pekerja dengan pendapatan Rp. 1-3 juta per bulan sebanyak 56,09 persen,  sedangan  penduduk  yang  berpengasilan  kurang  dari    Rp.  1  juta  per  bulan  berada  di posisi kedua dengan persentase 36,42 persen.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  penganggunan  dan  kemiskinan  di  Kota Batam  sangat  tinggi,  sehingga  dampak  terhadap  kehidupan  sosial  dan  rumah  tangga  sangat terasa.  Seperti  hasil  observasi  dan  wawancara  singkat  penulis  terhadap  ibu  rumah  tangga pada  15  Januari  2018  yang  lalu,  “menurut  mereka  ekonomi  sekarang  sangat  sulit,  lapangan kerja begitu sulit di dapat, sedangkan biaya dan kebutuhan hidup di Batam sangat mahal, dan para  suami  lebih  sering  tidak  bekerja  alias  menganggur”.  Dengan  kondisi  inilah  konsep pemberdayaan  masyarakat  sangat  penting  untuk  masyarakat  Batam  diharapkan  mampu memberikan  dampak  perubahan  dan  pengutan  sosial  terhadap  masyarakat  miskin  di  Kota Batam  dan  masyarakat  pesisir    Batam  yang  notabene  ada  kaum  nelayan  dan  rumah  tangga, khusnya keluarga yang sangat terdampak.
Pengutan  sosial  pada  sektor  ekonomi  dan  sumber  daya  manusia  menjadi  titik  tolak kekuatan  sosial  dalam  rangka  menciptakan  kekuatan  sosial  bagi  masyarakat  pesisir  Batam khusunya.  Dalam  konteks  mencari  solusi  atas  problem  sosial  dan  kemiskinan  telah  banyak
disampaikan  para  ahli  pembangunan  masyarakat  miskin  dan  ketimpangan  sosial  yang mengangkat  permasalahan  ini  ke  permukaan.  Karena  sesungguhnya  yang  terjadi  orang miskin  tetap  miskin,  sebab  persoalan  yang  berkaitan  dengan  produksi  seperti  kapasitas sumber daya manusia, modal soail, pelayanan publik dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun,  walaupun  bentuknya  programnya  berbeda  namun  tetap  tidak  tepat  memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin.
Banyak  proyek  atau  program  pemerintah  yang  sudah  dilakukan  untuk  mendorong pembangunan  perekonomian  masyarakat  miskin.  Proyek  atau  program  tersebut  dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen pemerintah. Pada umumnya program- program  yang  digulirkan  masih  pada  sebatas  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  dan sebagainya,  namun  tidak  berdampak  langsung  pada  perekonomian  masyarakat  dan  tidak adanya  konsep  pemberdayaan  yang  jelas  oleh  pemerintah  sehingga  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  kegagalan  program  pemerintah  masih  terjadi  hal  tersebut  antara  lain,  yaitu: (Batam Pos, 9 Mei 2016); (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket program tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada  kegiatan  monitoring  yang  terencana  (4)  tidak  ada  kelembagaan  di  tingkat  masyarakat yang  melanjutkan  program  (5)  tidak  adanya  program  pemberdayaan  masyarakat  yang berkelanjutan bagi pengutaman sektor ekonomi masyarakat kecil atau usaha kecil menengah.
Belajar dari berbagai kegagalan tersebut program pemerintah dan berbagai kebijakan pengentasan  kemiskinan  yang  belum  sampai  pada  titik  sasaran,  khususnya  pengutatan  dan pemberdayaan  berbasis  keluarga  sebagai  ujung  tombak  bagi  pembangunan  sumber  daya manusia  dan  pengutan  ekonimi  keluarga  dalam  perspektig  kesadaran  gender.  Melalui berbagai  model  kegiatan  pemberdayaan  yang  berkelanjutan  dengan  aspek  lain  seperti pelatihan  untuk  ketrampilan,  pembentukan  kelembagaan  di  tingkat  masyarakat,  penguatan keluarga  sebagai  basis  kekuatan  sosial,  keberadaan  petugas  lapang  untuk  monitoring, pendampingan  pemberdayaan  dan  pengutan  masyarakat  serta  melibatkan  berbagai  unsur sosial  dan  listas  sektor.  Dengan  kata  lain  beberapa  program  dikelola  dengan  pendekatan pemberdayaan  masyarakat  yang  berkelanjutan  sehingga  hasil  program  lebih  lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan bertumbuh kembang memberikan dampak positif dan perubahan yang signifikan bagi kemandirian masyarakat.
Pemberdayaan  adalah  bagian  dari  paradigma  pembangunan  yang  memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai
dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.  Aspek-aspek  tersebut  bisa  jadi  dikembangkan  menjadi  aspek  sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  saling  berkaitan,  antara  lain:  tingkat  pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah  kondisi  di  mana  seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki-laki  dan  perempuan,  tidak terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang bermartabat.  Definisi  ini  beranjak  dari  pendekatan  berbasis  hak  yang  mengakui  bahwa masyarakat  miskin  mempunyai  hak-hak  dasar  yang  sama  dengan  anggota  masyarakat lainnya.
Kemiskinan  tidak  hanya  dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi juga  kegagalan  memenuhi  hak-hak  dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  menjalani  kehidupan  secara  bermartabat.  Hak-hak  dasar  yang diakui  secara  umum  meliputi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman  dari  perlakukan  atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  pasal  167  menyatakan  bahwa  “Belanja  daerah diprioritaskan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatkan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan jaringan sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai Perpres No. 13 tahun 2009 dibentuk  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang bertanggungjawab  mengkoordinasikan  pengentasan  kemiskinan  di  tingkat  nasional. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 di tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai salah satu mitra kerja TNP2K di tingkat daerah.
Pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  juga  memperoleh  dana  alokasi  umum yang  sebanding  dengan  tingkat  kemiskinan  di  daerahnya.  Berbagai  subsidi  juga  telah diberikan oleh pemerintah pusat  untuk  mengurangi  beban penduduk miskin.  Dalam konteks
regional  kabupaten/kota  beberapa  program  pemerintah  kabupaten/kota  secara  langsung  juga ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya.

## TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Istilah  pemberdayaan  merupakan  terjemahan  dari  terminologi empowerment, di Indonesia  istilah  ini  sudah  dikenal  pada  tahun  1990-an  di  banyak  NGo’s,  baru  setelah Konferensi  Beijing  1995  pemerintah  menggunakan  terminologi  yang  sama.  Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan  kata  kunci  bagi  kemajuan  dan  keberhasilan  pembangunan  masyarakat  (Alfitri, 2011:  21).  Pemberdayaan  juga  seringkali  dimaknai  sebagai  matarantai  proses  kemandirian masyarakat  atau  upaya  menghilangkan  ketergantungan  masyarakat  kepada  pemerintah  atau pihak  lain,  sehingga  dengan  kata  lain  kemandirian  secara  totalitas  mampu  melahirkan pembangunan dan kesejahteraan.
Paradigma  pemberdayaan  adalah  paradigma  pembangunan  manusia,  yaitu pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat  merupakan  proses  pembangunan  yang  mendorong prakarsa  masyarakat  berakar  dari  bawah  (Goulet,  dalam  Kartasismita,  2005  dikutip  dalam Alfitri,  2011).  Upaya  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  akar  persoalan  yaitu  meningkatkan kemampuan  masyarakat  dengan  mengembangkan  dan  mendinamisasikan  potensi  dan memberdayakan.  Pemberdayaan  tidak  hanya  menumbuhkan  dan  mengembangkan  nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai budaya.
Robert  Chambers,  (dalam  Kartasasmita,  1997)  bahwa  pemberdayaan  masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini merupakan  paradigma  baru  pembangunan,  yakni  bersifat people  centered,  participatory, empowering  and  sustainable. Konsep  ini  lebih  luas  dari  hanya  semata-mata  memenuhi kebutuhan  dasar  atau  menyediakan  mekanisme  untuk  mencegah  proses  pemiskinan  lebih lanjut  ( sefty  net ).  Pemberdayaan  berasal  dari  bahasa  Inggris empowerment ,  yang  secara harafiah diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau penigkatan kekuasaan kepada  masyarakat  yang  lemah  atau  tidak  beruntung. Empowerment  aims  to  increase  the power  of  dis-advantaged, demikian  menurut  Jim  Ife  seperti  dikutip    (Suharto,  1997  dalam Alfitri, 2011:22).
Swift  dan  Levin  mengatakan  pemberdayaan  menunjuk  pada  usaha relocation  of power melalui  pengubahan  struktur  sosial  (Suharto,  1997).  Sedangkan  Craig  dan  Mayo (1995:50  dalam  Alfitri,  2011)  mengatakan  bahwa  konsep  pemberdayaan  termasuk  dalam pengembangan  masyarakat  dan  terkait  dengan  konsep;  kemandirian  ( self  help ),  partisipasi ( partisipation ), jaringan kerja ( networking ) dan pemerataan ( equity ).
Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial  dengan memberikan ketentraman kepada  masyarakat  serta  persamaan  politik  dan  sosial  melalui  upaya  saling  membantu  dan belajar  melalui  pengembangan  langkah  kecil  guna  tercapainya  tujuan  yang  lebih  besar (Payne, 1997 dalam Alfitri, 2011).
Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal (Saraswati, 1997 dalam Alfitri, 2011), dan keenam hal ini menjadi kekuatan untuk mendorong keberlangsungan dan penguatan masyarakat pesisir di Batam, dan beberapa masyarakat pesisir di Kepulauan Riau yang telah penulis kunjungi secara langsung secara partisipatoris wilayah kepulauan seperti; 1 di  Pulau  Karimun  (Kundur,  Kundur  Utara,  Karimun),  dan  juga  Pulau  Lingga  (Lingga, Singkep, Dabo dan Senayang) yaitu:
1. Learning by doing,
Pemberdayaan sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, dan dampaknya dapat terlihat. Dalam hal ini pengutana harus dimulai dari keluarga dan kaum  ibu  sebagai  fondasi  kekuatan  keluarga  yang  mencakup  ekonomi  kecil, home industry ,  pola  pembentukan  karakter  dan  penanaman  nilai  bagi  anak-anaknya  sebagai bentuk  pertahanan  keluarga.  Pengembangan  potensi  lokal  menjadi  pekerjaan  rumah dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  pemanfaatan  sumberdaya  lokal  dengan  usaha kratif ibu-ibu dengan komunitas lokal.
2. Problem solving
Pemberdayaan  harus  memberikan  arti  terjadinya  pemecahan  masalah  yang  dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat. Salah satu tujuan utama pemberdayaan adalah pemecahan  atas  masalah  yang  dihadapi  oleh  komunitas  masyarakat  pesisir  yang dihadapkan  pada  persolan  kemiskinan,  rendahnya  pendidikan,  kualitas  SDM  rendah,
1 Data  Penelitian  penulis  yang  dilakukan  di  wilayah  Pesisir  Kepulauan  Lingga  khususnya  di  Pulau Dabo dan Singkep (2017), dan di Kepulauan Karumun khusunya di masyarakat pesisir Kundur, Kundur Utara, Buru dan Karirun (2018). Data Kependudukan dan Masyarakat  Pesisir terkait dinamikanya di Kepulauan Riau disari dari hasil Diskusi dengan teman-teman Advokasi Kependudukan KKBPK Provinsi Kepulauan Riau, 2018 Kapasitas Penulis sebagai Anggota Advokasi Kependudukan KKBPK Provinsi Kepulauan Riau.
daya  kretifitas  akan  pengelolaan  sumber  daya  yang  seperti  hasil  laut,  pertanian  masih kurang,  sehingga  membutuhkan  pola  pendampingan  yang  riil  sehingga  mampu menstimulus  keluarga  untuk  memiliki  kekuatan  ekonomi,  sosial  dan  kemandirian  dan membuat  mereka  tidak  menggantungkan  diri  pada  pihak  ketiga  sebperti toke atau  bos pertanian, perikanan.
3. Self  evaluation, pemberdayaan  harus  mampu  mendorong  seseorang  atau  kelompok tersebut  untuk  melakukan  evaluasi  secara  mendiri.  Ketika  kegiatan  pemebrdayaan berbasis keluarga dan komunitas sudah berjalan dengan baik, maka akan terbangun pola kekuatan  sosial  dan  kekuatan  ekonomi  keluarga  secara  bertahap  mampu  menciptakan daya kratif, kesadaran akan kemandirian semakin kuat,   sehingga pola solidaritas sosial dalam kontek ini menjadi kekuatan komunitas.

## 4. Self development and Coordination
Mendorong  agar  mampu  melakukan  pengembangan  diri  dan  melakukan  hubungan koordinasi  dengan  pihak  lain  secara  lebih  luas.  Pada  tahap  ini  kemandirian  dan pengembangan telah berjalan dengan baik, kekuatan dan usaha yang telah berjalan pada keluarga  dan  komunitas  seperti  usaha  kecil,  home  industri,  pengelolaan  ikan, sea  food , hasil  pertanian  bisa  dijual  dengan  memanfaatkan  jaringan  dan  hubungan  dengan  pihak luar sehingga komoditas masyarakat pesisir memiliki nilai ekomonis yang tinggi mampu menopang  keberlangsungan  hidup  keluarga  dan  menjadi  kekuatan  ekonomi,  sosial, pendidikan.

## 5. Self Selection
Suatu  kumpulan  yang  tumbuh  sebagai  upaya  pemilihan  dan  penilaian  secara  mendiri dalam  menetapkan  langka  kedepan.  Ditahap  ini  kemandirian  sosial,  ekonomi  telah berkembang  dengan  baik,  keluarga  dan  komunitas  telah  menentukan  arah  kemana seharusnya mereka melangka, komunitas memiliki lokal knowledge sebagai word view; bagaimana  mereka  memandang  dunia  potensi  yang  ada  disekeliling  mereka  yang  bisa mereka kembangkan.
6. Self Decisim
Memilih  tindakan  yang  tepat  hendaknya  dimiliki  kepercayaan  diri  dalam  memutuskan sesuatu secara mandiri.
Pemberdayaan  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat masyarakat,  dengan  kata  lain  memberdayakan  adalah  memampukan  dan  memandirikan
masyarakat.  Dalam  rangka  pemikiran  itu  upaya  memberdayakan  masyarakat  haruslah dilakukan dengan (Kartasasmita, 1997: 11-12 seperti dikutip dalam Alfitri, 2011):
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  masyarakat  dengan  didorong,  baik kesempatan  yang  memungkinkan  potensi  atau  daya  masyarakat  menjadi  kekuatan  bagi kehidupan sosialnya.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga penguatan pada dimensi pranatanya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang terkait dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.
5. Memberdayakan  juga  mengandung  arti  melindungi,  sehingga  tidak  ada  ketimpangan dalam hal persaingan dan adanya pemerataan pembangunan.
Pemberdayaan  masyarakat  harus  dengan  konsep  yang  jelas  untuk  menghindari ketidaktepatan sasaran, terutama menyangkut masyarakat miskin atau hal yang paling krusial menyangkut basic  needs, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  seperti  dalam  pandangan  Paul Streeten dari Bank Dunia bahwa pendekatan basic needs dapat dilihat sebagai prinsip untuk mengorganisasi  pemikiran  dan  usaha  pembangunan,  sehingga  tujuan  dan  targetnya  adalah mencapai kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat (Fakih, 2003: 65).
Sebagai  langka  strategis  pemberdayaan  masyarakat,  ada  tiga  pendekatan  untuk perencanaan  pengembangan  masyarakat  ( community  development  approach )  yaitu  (Nindita, 2008: 63 lihat Alfitri, 2011):

## Development For Community
Pencetus kegiatan pengembangan masyarakat adalah perusahaan yang mempunyai status  sebagai  pendonor,  sedangkan  komunitas  target  adalah  sebagai  objek  kegiatan pengembangan masyarakat. Dampak dari kegiatan ini adalah ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan atau pemerintah untuk mencapai hasil akhir.

## Development With Community
Dalam  program  ini  kegiatan  dirumuskan  bersama-sama  antara  perusahaan  dan masyarakat.  Kedudukan  perusahaan  sebagai  agen  pembangunan,  sedangkan  komunitas adalah  subjek  sekaligus  objek  program  pengembangan  masyarakat.  Tujuan  dari  program adalah memberi sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak
sepenuhnya  bergantung  pada  perusahaan  atau  pemerintah,  akan  tetapi  dilatih  untuk berswadaya.

## Development Of Community
Karakter  utama  program  ini  adalah  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan komunitas.  Tujuan  akhirnya  adalah  pembangunan  yang  berproses.  Di  sini  yang  menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas yang mengidentifikasi kebutuhan dan program  mereka.  Dampak  positifnya  adalah  membuat  komunitas  menjadi self-reliance, mereka sendiri yang terlibat dan sekaligus menentukan keberhasilannya.

## GENDER
Gender  sebagai  perspektif  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir berbasis keluarga, artinya titik berat berat pemberdayaan dimulai dari keluarga dan komunitas yang rama terhadap perempuan. Keluarga dan perempuan diposisikan sebagai kekuatan dasar pembangunan keluarga, sumber daya manusia dan ekonomi.
Istilah gender berawal dari berbagai hal dan ketidakadilan terhadap perempuan, dari proses  pembentukan,  disosialisasikan,  diperkuat  dan  dikonstruksi  secara  sosial  dan  kultural baik  melaui  ajaran  agama  maupun  negara  (Fakih,  2006:  9).  Sehingga  posisi  perempuan sangat  ambivalen  di  tengah  realitas  sosial  politik  patriarkal.  Sehingga  problem  yang  terjadi pada fenomena politik patriakal ini bagaikan matarantai yang berkelindan, yang berakar dari adanya  konstruksi  sosial,  budaya,  poitik  dan  konstruksi  pemahaman  agama  yang  terjadi dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai hal termasuk pola kemiskinan yang tercipta karena ketidakadilan gender (Parawansa, 2009: 3)   .
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  (Parawansa,  2009:  12).  Namun  yang menjadi  masalah,  ternyata  perbedaan  gender  justru  melahirkan  berbagai  ketidakadilan  dan marginalisasi atau peminggiran terhadap yang lemah, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana perbedaan gender melahirkan  ketidakadilan  dapat  dilihat  melalui  bagaimana  akses,  kesempatan,  partisipasi, kontrol serta manfaat bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak asasi manusia terutama, hak  hidup,  pendidikan,  agama  dan  akses  publik  (politik)  secara  adilan.  Berbagai  bentuk
manifestasi  ketidakadilan  gender  yang  lahir  dari  perbedaan  gender  ( gender  differences ), yakni:
Pertama adanya  marginalisasi  merupaka  proses  peminggiran  yang  mengakibatkan kemiskinan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan,  rumah  tangga,  masyarakat  dan  negara. Kehidupan domestik perempuan tidak terlepas dari kekerasan dalam rumah tangga ( domestic violences )  yang  dalam  banyak  hal  dilegitimasi  oleh  keyakinan  beragama  ( theologies )  yang bias  gender  (Said,  2005:  13).  Pada  hal  relasi  suami  istri  adalah  relasi  kemitraan,  bukan kekuasaan (Husein, 2007: 33). Dalam arti lain perempuan harus dipandang sama seperti laki- laki dalam mendapatkan hak-hak asasi manusia. Sementara dari berbagai disiplin ilmu Islam tradisional yang mapan yaitu; ilmu fiqh ( ilm al-fiqh ), kalam ( ilm al-kalam ), tasawuf ( ilm al- tashawwuf ) dan falsafah ( al-falsafah ), ilmu fiqh yang paling mendominasi pemahaman umat muslim.  (madjid,  1995:  235)  Sehingga  perempuan  seringkali  hidup  dalam  tekanan  teologis, namun ironisnya kekerasan domestik dianggap sebagai urusan “ private ” yang jauh dari ruang publik dan semata-mata dianggap urusan keluarga yang tidak boleh ada interpensi pihak lain, sehingga akan melanggengkan ketidak adilan.
Kedua, Subordinasi  yang  merupakan  stigma  bahwa  perempuan  tidak  rasional ( irrational )  atau  emosional  sehingga  perempuan  tidak  bisa  tampil  memimpin,  sehingga terjadinya diskriminasi yang justru merugikan perempuan, perempuan hanya di dapur dan di kasur.  Kalau  kita  mencoba  melihat  sejarah  Indonesia  memiliki  bukti  yang  menunjukkan bahwa  wanita  bahkan  sangat  mungkin  menjadi  panglima  perang  seperti  Cut  Nyak  Dien, Megawati  menjadi  pemimpin  nasional,  kita  juga  melihat  bahwa  Margareth  Thatcher,  Cory Aquino, Sirimavo  Bandaranaike  adalah seorang ibu rumah tangga  (Soetrisno, 2001:  16-17). Karena  makna  pemimpin  tidak  hanya  dimaknai  secara  sempit  seperti  yang  di  konstruksi selama  ini  sebatas  pada  kekuasaan  dalam  hal  politik  semata.  Namun  di  sisi  lain,  pemimpin merupakan  bentuk  eksistensi  di  mana  perempuan  mempunyai  peran,  kedudukan  berkuasa, berwenang dan mempunyai posisi tawar ( bergaining position ) dalam menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang ada sekarang justru  dominasi politik, kultur, demokrasi dan ekonomi turut melegitimasi (Moose, 2007: 61) dan memperkuat tradisi subordinasi  yang  sangat  patriarkal.  Sehingga  metamorfosa  realitas  sosial  hanya  berganti waktu dan tempat, di lain pihak sistem dan struktur serta tatanan nilai masih dominasi kultur masa lalu yang dilanggengkan.
Ketiga, Stereotipe  atau  pelabelan  negatif,  bahwa  perempuan  secara  kultural diperlakukan  sebagai  makhluk  sekunder  ( secon  dary  creation )  yang  mempunyai  tugas demestik  serta  memelihara  lingkungan  hidup  lagi  pasif  (Murata,  1997:  7),  sehingga  itu bukanlah  sifat  alamiah  perempuan  melainkan  sifat  yang  dikulturkan  oleh  sistem  patriarki. Kemuadian  dalam  berbagai  kondisi  sifat  dasar  keperempuanan  menjadi  di  nisbikan  oleh berbagai  kepentingan-kepentingan  yang  justru  tanpa  di  sadari  telah  membentuk  penjara- penjara  kecil,  dari  wilayah  domestik  sampai  publik.  Secara  kolektif  jastifikasi  seringkali dilebelkan  pada  kelompok-kelompok  tertentu,  terutama  pada  perempuan  yang  berawal  dari asumsi-asumsi  yang  mengarah  kepada  ketidakadilan  yang  akhirnya  merugikan  perempuan karena imejnya sangat renah di masyarakat.
Bahwa  perempuan  memiliki  hak  inferior  pada  definisi  mentalnya,  walaupun  status mereka yang seringkali dianggap rendah dalam berbagai interpretasi agama dan peran meraka hanya di gambarkan sebagai perempuan penggoda dan pusat nafsu syetan. Muncul streotipe bahwa perempuan ”panjang rambut, tetapi pendek pikirannya” (Amin, 2003: 20) dan kesan seperti itu terjadi sampai sekarang yang merupakan representasi bahwa perempuan diciptakan hanyalah untuk melayani kaum laki-laki. Sehingga sistem relasi gender perempuan dan laki- laki  cenderung  dihindari  untuk  diubah  dalam  revivalisme  Islam.  Karena  perubahan  akan mengganggu  kepentingan  laki-laki  yang  mendominasi  ataupun  kelompok  sosial,  sehingga kelompok  dominasi  akan  selalu  menjaga  status  quo  sistem  relasi  gender  dengan  jastifikasi teologis, struktur yang ahistoris (Hafids, 1992: 39).
Kemudian kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik, namun belenggu perempuan  atas  nama  teologis  yang  telah  menjadi  bagian  akar  kebudayaan,  terinstitusi (struktur)  (Wilmes,  2003:  91).  Kenyataan  ini  merepresentasikan    identitas,  ketergantungan pada  sistem  patriarki.  Kemudian  di  dunia  saat  ini  perempuan  memduduki  klas  dasar  dalam masyarakat, karena dominasi posisi dan kontrol, politik, dan sumber daya lebih dikuasai oleh laki-laki (Aswad, 1978: 473).

## Konseptual
Makna  pendefinisian  secara  konseptual  dalam  konsep  ini  adalah  untuk  memberikan arah  dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisi Batam, Lingga dan Karimun sebagai  masyarakat  pesisir  kepulauan,  dengan  segenap  potensi  alam  yang  sangat  besar, dengan  itu  semuan  mereka  membutuhkan  sumber  daya  manusia  sebagai  kekuatan  untuk
mengelola potensi  laut, perikanan, pertanian, home industry yang ada.  Ada  keyakinan besar dengan  kekuatan  sumber  daya  manusia  sebagai word  view atau  cara  mereka  melihat  dunia “mereka”,  potensi  yang  memiliki  nilai  sosial,  ekonomis  dan  sebagainya  sebagai  kekuatan besar bagi mereka.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  menurut  arti  secara  bahasa  adalah  proses,  cara,  perbuatan  membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi  menurut  suatu   sistem  adat  istiadat  tertentu  yang  bersifat  kontinyu,  dan  yang terikat  oleh  suatu  rasa  identitas  bersama  (Koentjaraningrat,  2009).  Dalam  beberapa  kajian mengenai  pembangunan  komunitas,  pemberdayaan  masyarakat  sering  dimaknai  sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada  perencanaan  dan  keputusan  yang  mempengaruhi  komunitasnya  (Foy,  1994). Pemberdayaan  adalah  proses  transisi  dari  keadaan  ketidakberdayaan  ke  keadaan  kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (Sadan,1997).
Menurut  Mubarak  (2010)  pemberdayaan   masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya untuk  memulihkan  atau  meningkatkan   kemampuan  suatu  komunitas  untuk  mampu  berbuat sesuai  dengan  harkat  dan   martabat  mereka  dalam  melaksanakan  hak-hak  dan  tanggung jawabnya selaku  anggota masyarakat.
Pada  Pemberdayaan  pendekatan  proses  lebih   memungkinkan  pelaksanaan pembangunan  yang  memanusiakan  manusia.  Dalam   pandangan  ini  pelibatan  masyarakat dalam  pembangunan  lebih  mengarah  kepada   bentuk  partisipasi,  bukan  dalam  bentuk mobilisasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam   perumusan  program  membuat  masyarakat  tidak semata-mata berkedudukan  sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah  ikut  serta   terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  perumusannya,  sehingga  masyarakat merasa   ikut  memiliki  program  tersebut  dan  mempunyai  tanggung  jawab  bagi keberhasilannya  serta  memiliki  motivasi  yang  lebih  bagi  partisipasi  pada  tahaptahap berikutnya (Soetomo, 2006).

## Masyarakat Pesisir
Pendefenisian  wilayah  pesisir  dilakukan  atas  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis,
wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke  arah  laut  mencakup  wilayah  yang  masih  dipengaruhi  oleh  proses-proses  daratan  seperti sedimentasi.  Dilihat  dari  aspek  administratif,  wilayah  pesisir  adalah  wilayah  yanag  secara administrasi  pemerintahan  mempunyai  batas  terluar  sebelah  hulu  dari  Kecamatan  atau Kabupaten  atau kota yang mempunyai  hulu,  dan kearah laut  sejauh 12 mil  dari garis pantai untuk  Provinsi  atau  1/3  dari  12  mil  untuk  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  dilihat  dari  aspek perencanaan,  wilayah  pesisir  adalah  wilayah  perencanaan  pengelolaan  dan  difokuskan  pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2000) (Wahyudi, 2018).
Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. Biasanya  patron  memberikan  bantuan  berupa  modal  kepada  klien.  Hal  tersebut  merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan. Dari masalah  utang  piutang  tersebut  sering  terjadi  konflik,  namun  konflik  yang  mendominasi adalah  persaingan  antara  nelayan  dalam  memperebutkan  sumberdaya  ikan  yang  jumlahnya terbatas.  Oleh  karena  itu  sangatlah  pentingadanya  pihak  yang  dapat  mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya, (Waspada Dira Anuraga, 2012)
Dalam  memahami  karakteristik  masyarakat  pesisir,  Redfield  melihat  bahwa kebudayaan folk tersebut  dapat  diteliti  pada  komunitas  kecil.  Dalam  konteks  masyarakat pesisir, masyarakat desa yang terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan masyarakat desa pantai dapat  berupa  gambaran  wujud  komunitas  kecil  yang  memiliki  beberapa  cara  (Satria,  2015: 11-12):
1. Mempunyai identitas yang khas ( distinctiveness );
2. Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas ( smallness ), sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian;
3. Bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas ( homogeinity ); dan
4. Kebutuhan  hidup  penduduknya  sangat  terbatas  sehingga  semua  dapat  dipenuhi  sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar ( allproviding self sufficiency ).
Saat  ini  karakteristik  masyarakat  pesisir  telah  banyak  mengalami  perubahan  sosial budaya,  sehingga  pola  hubungan  sosial  ekonomi  dan  pendidikan  telah  banyak  mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Walaupun  masyarakat  pesisir  berbeda  dengan masyarakat  petani  yang  hidup  di  daratan  dengan  spesifikasi  pertanian  dan  dagang  dengan
pola  hubungan  sosial  yang  telah  mengalami  perubahan  seiring  masuknya  teknologi  seperti handphon , televisi dan transfortasi.

## Gender
Gender berawal dari berbagai hal dan ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga posisi  perempuan  sangat  ambivalen  di  tengah  realitas  sosial  kemasyarakatan  yang  sangat patriarkal.  Sehingga  problem  yang  terjadi  pada  fenomena  sosial  patriakal  ini  bagaikan matarantai yang berkelindan, yang berakar dari adanya pembentukan sescara sosial, budaya, poitik  dan  konstruksi  pemahaman  agama  yang  melahirkan  dominasi  dan  diskriminasi terhadap  perempuan  (Parawansa,  2009:  3)    dalam  berbagai  hal  termasuk  pola  kemiskinan yang tercipta karena ketidakadilan gender.
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  (Parawansa,  2009:  12).  Namun  yang menjadi  masalah,  ternyata  perbedaan  gender  justru  melahirkan  berbagai  ketidakadilan  dan marginalisasi atau peminggiran terhadap yang lemah, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana perbedaan gender melahirkan  ketidakadilan  dapat  dilihat  melalui  bagaimana  akses,  kesempatan,  partisipasi, kontrol serta manfaat bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak asasi manusia terutama, hak  hidup,  pendidikan,  agama  dan  akses  publik  (politik)  secara  adilan.  Berbagai  bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang lahir dari perbedaan gender ( gender differences )
Atribut jenis kelamin secara kultur menjadi faktor penting dalam melegitimasi peran gender  seseorang.  Sehingga  ketika  jenis  kelamin  kelihatan,  maka  konstruksi  sosial  budaya telah terjadi melalui persepsi  laki-laki dan perempuan. Kemudian atribut ini juga senantiasa digunakan  untuk  menentukan  hubungan  relasi  gender,  seperti fungsi,  peran  dan  status laki- laki dan perempuan dalam masyarakat

## KESIMPULAN
Konsep  ini  memberikan  arah  dalam  pencapaian  tujuan  pemberdayaan  masyarakat pesisi  Batam,  Lingga  dan  Karimun  sebagai  masyarakat  pesisir  kepulauan,  dengan  segenap potensi  alam  yang  sangat  besar,  dengan  itu  semuan  mereka  membutuhkan  sumber  daya manusia sebagai kekuatan untuk mengelola potensi laut, perikanan, pertanian, home industry yang  ada.  Ada  keyakinan  besar  dengan  kekuatan  sumber  daya  manusia  sebagai word  view atau cara mereka melihat dunia “mereka”, potensi yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan
sebagainya  sebagai  kekuatan  besar  bagi  mereka.  Dengan  demikian  maka  model-model pemberdayaan masyarakat ini bisa menjadi model yang memberikan dampak bagi perubahan sosial  ekonomi,  dan  pendidikan  yang  pada  akhirnya  mampu  melahirkan  kekuatan-kekuatan sebagai  modal  keberlangsungan  hidup  keluarga,  komunitas  dan  masyarakat  pesisir  dengan potensi yang sangat luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan  dkk.  (2002).  Islam dan  Konstruksi  Seksualitas. Yogyakarta:  PSW  IAIN Yogyakarta, The Fort Foundation dan Pustaka Pelajar.
Abdullah,  Irwan.  (2006). Sangkan  Peran  Gender. Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan UGM kerjasama Pustaka Pelajar.
Alfitri. (2011). Community Development Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Amin,  Qosim.  (2003) .  The  New  Women:  A  Documen  in  The  Early  Debate  of  Egyption Feminisme, (terj),.  Syariful  Alam, Sejarah  Penindasan  Perempuan,  Menggugat “Islam Laki-laki” Menggurat “Perempuan baru” . Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
Arikunto,  Suharsimi.  (2002). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Aswad,  Barbara  C.  (1978). Women,  Class,  and  Power:  Examples  from  the  Hatay,  Turkey, within,  Lois  Beck  and  Nikki  Keddie  (ed), To  the  Women  of  the  Muslim  Word Harvard University Press.
Berry,  David.  (2003). The  Principle  of  Sociology, (terj),  Paulus  Wirutomo, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Berger,  Peter  L.  (1991). The  Sacred  Canopy, (terj),  Hartono, Langit  Suci  Agama  Sebagai Realitas Sosial. Jakarta: LP3ES.
Berger,  Peter  L.  dan  Thomas  Luckman.  (1990). The  Social  Contruction  of  Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan. Jakarta: LP3ES.
Fakih,  Mansur.    (2006). Analisis  Gender  dan  Tranformasi  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
____________.    (2003). Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
____________.  (2004). Masyarakat  Sipil  Untuk  Transformasi  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Furchan, Arief. (1992). Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Gilbert,  Alan  &  Josep  Gugler.  (1996). Urbanisasi  dan  Kemiskinan  di  Dunia  Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hadi, Sutrisno. (1982). Metodologi Reserch, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM.
Illich, Ivan. (2002). Gender, (terj), Omi Intan Naomi, Matinya Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Koentjaraningrat. (1983). Penelitian Masyaraka, Jakarta: PT Gramedia.
______________. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka
Muhammad, Husein. (2007). Islam Agama Ramah Perempuan . Yogyakarta: LkiS.
Meyer-Wilmes, Hedwig. (2003). Kekerasan Besar-besaran Tehadap Perempuan atas Nama Agama, dalam,  Win  Beuken,  dkk, Religion  as  a  Source  of  Violence? (terj),  Imam Baehaqie, Agama Sebagai Sumber Kekerasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moleong, Lexi J. (2000). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mosse, Julia Cleves. (2007). Half  The Word, Harf A Chance, An Introduction to Gender and Development, (terj), Hartian Silawati, Gender dan Pembangunan Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women’s Crisis Center dengan Pustaka Pelajar.
Mubarak,  Z.  (2010). Evaluasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Proses Pengembangan  Kapasitas  Pada  Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Di  Desa Sastrodirjan  Kabupaten  Pekalongan . Tesis .  Program  Studi  Magister  Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
Nottingham, Elizabeth K. (2002). Religion and Sociaty, (terj), Abdul Muis Naharong, Agama dan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Perss.
Parker,  Richard  and  Peter  Aggleton.  (2003). Culture,  Society  and  Sexuality  A  Reader London: UCL Press.
Patra,  Nezar  &  Andi  Arif.  (2003). Antonio  Gramsci,  Nagara  dan  Hegomoni ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poloma, Margaret M. (2003). Contemporery Sociolocical Theory, (terj), Yosagama, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Rajawali Press.
Ridwan.  (2006). Kekerasan  Berbasis  Gender, Purwokerto:  Pusat  Studi  Gender  STAIN Purwokerto kerjsama Fajar Pustaka Yogyakarta.
Ritzer,  George.  (2004). a  multiple  paradign  science, (terj),  Alimandan, Sosiologi  Ilmu Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers.
Ritzer, George dan Douglas J.  Goodman. (2004). teori Sosiologi Modern, (terj), Alimandan Jakarta: Rajawali Perss.
Ritzer,  George.  (2005). The  Postmodern  Society  Theory, terj.  Muhammad  Taufik, Teori Sosial Postmodern , Yogyakarta: Juxtapose bekerjasama Kreasi Wacana
Sadan,  Elisheva.  (1997). Empowerment  and  Community  Planning : Theory  and  Practice  of People-Focused
Social Solutions . Tel Aviv:
Hakibbutz
Hameuchad Publishers.in Hebrew. [e-book].
Soetrisno,  Loekman.  (2001). Kepemimpinan  Wanita  Dari  Perspektif  Sosial  Budaya, dalam, Nureyahbani  Katjasungkana,  dkk, Potret  Perempuan  Tinjauan  Politik,  Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, Yogyakarta: PSW UMY bekerjasama Pustaka Pelajar.
Soehadha,  Moh.    (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Sosial  Kualitatif, Buku  Daras, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
Tibi,  Bassam.  (1999) Islam  and  the  Cultural  Accommodation  of  Social  Change ,  (terj),
Misbah Zukfah Ellizabet dan Zainul Abas, Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana.