## Islam dan Demokrasi : Kebebasan dan Hak Asasi dalam
Pandangan Racid Ghannoushi
Hasbiyallah
Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
hasbiromli@gmail.com

## ABSTRAK
Tunisia merupakan sebuah negara yang berhasil meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1954. Kultur budaya yang ada di Tunisia memang sangat kental dengan budaya Islam Arab, dan bahkan mampu memberi pengaruh signifikan bagi politik di  Tunisia.  Pengaruh  tersebut  selanjutnya  mendapat  respon  beragam  dari  para tokoh  pemimpin  negara  itu,  dimulai  dari  masa  kepemimpinan  Bourguiba  yang dianggap otoriter oleh rakyat Tunisia yang kemudian dikudeta oleh Ben Ali tahun 1989.  Oleh  kerena  itu,  banyak  kalangan  menyayangkan  serta  berupaya  untuk mengantisipasi  hilangknya  nilai-nilai  luhur  tersebut  dengan  menggaungkan demokrasi sebagai wadah kebebasan dan terjaminnya hak asasi manusia, salah satu tokoh  tersebut  adalah  Rachid  Ghannoushi  yang  senantiasa  memperjuangkan tumbuhnnya  nilai-nilai  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia  bagi  segenap  rakyat Tunisia.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang  bersifat  deskriptif-analitik-kualitatif.  Ruang  lingkup  penelitian  dibatasi  pada demokrasi  pandangan  Ghannoushi  sebagai  objek  penelitian  serta  kebebasan  dan hak  asasi  manusia  sebagai  unit  analisis.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  penelahaan  bahan-bahan  pustaka  baik  yang  terdiri  dari  bahan- bahan  yang  bersifat  primer  maupun  sekunder,  dan  metode  analisis  data  dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman, serta tahap- tahap penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Bogdan, yaitu tahap pra lapangan, tahab kegiatan, dan tahap analisis data.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pandangan  Ghannoushi  terhadap  demokrasi begitu  kuat.  Ia  berpendapat  bahwa  demokrasi  selalu  mengutamakan  hak  asasi, kebebasan dan keadilan tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan demokrasi seiring  dengan  tuntutan Maqasid Syari’ah .  Ghannoushi  melihat  demokrasi  itu sebagai sesuatu yang progresif dan dinamis sebagai sistem yang berpangkal kepada kuasa  rakyat  (rakyat  adalah  sumber  kekuasaan)  untuk  menjamin  hak-hak  dan kebebasan.
Kata Kunci: Rachid Ghannoushi, Demokrasi, Kebebasan, Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN
Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam, kebebasan, dan hak asasi  manusia  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  pembahasan  agama  dan  politik. Ketiga poin itu tentu berkaitan dengan demokrasi yang hingga saat ini masih selalu hangat  diperbincangkan.  Nilai-nilai  tersebut  juga  memunculkan  persoalan  dan menjadi  perdebatan  panjang  berbagai  kalangan  yang  hingga  kini  belum menemukan titik temu.
Ada  tiga  alasan  penting  mengapa  pembahasan  tentang  kebebasan  dan  hak asasi manusia dalam Islam selalu menarik? Pertama , sumber atau rujukan bahasan ini  sangat  banyak  dan  kaya.  Ini  merupakan  hasil  akumulasi  pengalaman  Dunia Muslim  dalam  membangun  kebudayaan  dan  peradaban  selama  sekitar  lima  belas abad. Pengalaman historis ini menjadi modal penting, dan sekaligus menumbuhkan banyak  sumber  bagi  penulisan  tentang  Islam  dan  demokrasi,  khususnya  di  Dunia Muslim. Kedua ,  kompleksitas  permasalahan  Islam,  kebebasan  dan  hak  asasi manusia  yang  dibahas.  Ini  mendorong  para  pengkaji  atau  peneliti  kepada pembahasan  dengan  menggunakan  satu  atau  beberapa  pintu  pendekatan  yang sangat  spesifik.  Sebab,  bila  menggunakan  pendekatan  yang    menyeluruh,  maka dituntut tidak hanya kemampuan menyeluruh pula, tapi juga kesadaran untuk tidak terjebak kepada reduksionisme dan kecenderungan untuk meyederhanakan masalah sebenarnya  sangat  kompleks  dan  rumit. Ketiga ,  adanya  pandangan  ideologis berbagai  kelompok  masyarakat  muslim.  Akibatnya,  pembahasan  tentang  Islam,
kebebasan dan hak asasi manusia akan terus berkepanjangan, dan tak akan pernah berhenti. 1
Kebebasan  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  cerminan  dari  prinsip demokrasi  dan  menjadi  isu  global  yang  terus  berkembang  hingga  saat  ini,  dan setidaknya dalam wacana pemikiran Islam terdapat tiga grand pemikiran; menolak, menerima dan mengakomodasi. Namun, wacana yang demikian di dalam realitas- empirik  menunjukkan  suatu  yang  berbeda.  Bagi  mereka  yang  dianggap menerapkan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  keseharian  cenderung  tidak  merespon isu-isu tersebut dengan  bijaksana. Sementara, di sisi lain terdapat suatu fenomena sebaliknya.  Demokrasi  sering  kali  dikaitkan  dengan  ideologi  Barat  yang  tidak boleh  diterima  dan  diamalkan  sepihak. 2 Ada  segelintir  golongan  yang  menolak demokrasi  secara  total  dan  ada  juga  yang  menganggapnya  sebagai  perbuatan menyekutukan Tuhan.
Terlepas dari pergolakan pemikiran para tokoh tentang pandangan terhadap prinsip  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia  sebagai  bagian  dari  prinsip  demokrasi, muncul sosok tokoh  yang justru mendambakan demokrasi menjadi sebuah prinsip kenegaraan  demi  terjaminnya  kesejahteraan  rakyat.  ia  adalah  seorang  tokoh  yang dilahirkan  di  Tunisia  bernama  Rachid  Ghannoushi  (selanjutnya  penulis mengunakan istilah Ghannoushi).
Tunisia  adalah  sebuah  negara  merdeka  yang  terletak  di  ujung  utara  benua Afrika.  Tipikal  lanskap  geografisnya  sangat  dipengaruhi  oleh  kultur  Mediterranea dan Gurun Sahara. Luas wilayahnya adalah 63.200 mil persegi atau sekitar 164.000 km2 dengan  perbatasan laut Mediterrania di sebelah Timur dan Utara, Aljazair di
1 Nurcholis Madjid, Islam dan Politik : Suatu  Tinjauan  Atas Prinsip-prinsip Hukum  dan keadilan ,  Jurnal  Pemikiran Islam Paramadina, Vol 1 No 1, (Jakarta : Paramadina, 1998), hlm. 48.
2 Bayat, Asef , Islam and Democracy: What is the Real Question ? Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
Barat  dan  Barat  Daya  serta  Libya  di  Selatan  dan  Tenggara.  Terletak  di  tengah- tengah  Selat  Gibraltar  dan  Terusan  Suez  serta  hanya  berjarak  86  mil  dari  pulau Sicilia  Italia,  Tunisia  menempati  posisi  Geopolitik  yang  sangat  strategis  sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara  bagian Timur dan bagian Barat dunia  Arab.  Bersama  Maroko  dan  Aljazair,  Tunisia  membentuk  sebuah  zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb.
Ibukota Tunisia adalah Tunis yang tumbuh dari sebuah kota kuno Carthage yang berjarak 10 km dari laut Mediterranea.  Kota Carthage dengan pelabuhannya merupakan  pusat kebudayaan bersejarah terkemuka di wilayah itu sejak dari abad 9  SM  sampai  dengan  abad  8  M.  Hampir  semua  warga  Tunisia  adalah  Muslim (97%),  sedangkan  sisanya  adalah  warga  minoritas  Yahudi  dan  komunitas  Eropa. Bahasa  nasional  adalah  bahasa  Arab  dengan  dialek  yang  nyaris  seragam. Sedangkan,  bahasa  Perancis  berkedudukan  sebagai  bahasa  resmi  kedua.  Tetapi, sangat  minim  warga  yang  nyaman  dengan  bahasa  Prancis.  Kefasihan    berbahasa Perancis menjadi simbol status sosial dan menjadi pintu bagi warga Tunisia untuk melakukan  kontak  internasional.  Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  di  Tunisia adalah  sistem  bilingualism,  dengan  beberapa  pengecualian  pada  beberapa  sekolah elit yang mulai menggunakan bahasa Inggris.
Ghannoushi  adalah  pemimpin  Partai  An-Nahdah  (kebangkitan),  yang didirikan  pada  1988.  Ide  pemikiran  Ghannoushi  berkembang  melalui  proses pendidikan dan pengalaman dalam gerakan Islam. Selain itu pemikiran Ghannoushi juga  dipengaruhi  oleh  pemikir-pemikir  hebat  dunia  Islam  yang  lain,  seperti  Ibnu Khaldun,  Ibnu  Rushd,  Jamal  al  Din  Al  Afghani,  Muhammad  Abduh,  Hassan  al Banna, Ibnu Ashur, Malik Bennabi dan al Maududi termasuk Yusuf al Qardhawi.
Ghannoushi  berpandangan  bahwa  demokrasi  yang  mengutamakan  hak asasi, kebebasan dan keadilan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan  ia  sangat  seiring  dengan  tuntutan Maqasid Syari’ah .  Ghannoushi  melihat
demokrasi  itu  sebagai  sesuatu  yang  progresif  dan  dinamis  yaitu  sistem  yang berpusatkan  kepada  kuasa  rakyat  (rakyat  adalah  sumber  kekuasaan)  untuk menjamin hak-hak dan kebebasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang Kehidupan
Rachid Ghannoushi Khriji dilahirkan di sebuah desa kecil bernama al-Hama wilayah  Propinsi  Qabis  Tunisia  Selatan  pada  22  Juni  tahun  1941. 3 Ayahnya merupakan seorang petani dan memikul tanggungjawab cukup besar sebagai kepala keluarga,  yaitu  empat  orang  istri  dan  10  orang  anak,  termasuk  diantaranya Ghannoushi.  Ayahnya  merupakan  orang  yang  saleh  dan  satu-satunya  penduduk desa yang mampu menghafal seluruh ayat al-Qur’an. Ghannoushi adalah anak dari istri keempatnya dan selalu dididik tentang pentingnya pendidikan yang kemudian memberikan  dampak  signifikan  bagi  kehidupan  Ghannoushi  sebagai  seorang profesor, hakim, dan aktivis Islam. 4
Pola bimbingan dan arahan ibunya sangat berpengaruh terhadap pola pikir Ghannoushi,  khususnya  terhadap  masalah  perempuan.  Ia  selalu  dibekali  arahan untuk  menjadi  sosok  dengan  kepribadian  yang  kuat  dan  keyakinan  bahwa
3 Majdi  Abdul  Mu’thi, Rachid Gannoushi:  al-Nahdhah  al-Islamiyah  fi  Tunis, (Mesir:  al-Dar al-Dzahabiyah, 2012), hlm. 5.
4 Jhon L- Esposito and Jhon O. Voll, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, terj. Sugeng Harianto dkk, cet. ke-1(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101. Selain itu, Syaikh Majdi menyebutkan dalam sebuah hiwar bersama Gannoushi sebagai berikut:
أ ﻊﻣو
اﺮﻴﺒﻛ ﺎﻣﺎﺠﺴﻧإ نﺎﻛ ﻦﻴﺘﺟوﺰﻟا ﻦﻴﺑ مﺎﺠﺴﻧﻹا نأ ﻻإ ةأﺮﻣإ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ جوﺰﺗ يﺪﻟاو ن .
ﻮﻋدأ ﺖﻨﻛ ﻲﻨﻧإ ﻰﺘﺣ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا يﺪﻟاوﺔﺟوز ,
اﺪﻳﺪﺷ ﺎﺒﺣ ﺎﻨﺒﺤﺗ و اﺪﺟ ﺔﻣﺮﺤﻣ ﺖﻧﺎﻛو
)
Meskipun ayah saya menikah lebih dari wanita, tetapi keselarasan antara dua istri adalah harmoni yang  besar.  Jadi  saya  mengundang  Anda  Zojhoalda  kedua,  dan  dilarang  cinta  yang  sangat  besar dan mengasihi kita.(
Lihat dalam Majdi Abdul Mu’thi, Rachid Gannoushi: al-Nahdhah al-Islamiyah fi Tunis, (Mesir: al-Dar al-Dzahabiyah, 2012), hlm. 5.
pendidikan akan membuka pintu dunia bagi anak-anaknya. 5 Keluarga Ghannoushi merupakan satu-satunya keluarga di masyarakat pedesaan yang lambat laun berani meninggalkan  dunia  pertanian  dan  perdagangan  menjadi  bagian  dari  komunitas profesional terpelajar modern.
Ghannoushi  mulai  aktif  sekolah  sejak  usia  sepuluh  tahun  dan  fokus mempelajari bahasa Arab dan Perancis di sebuah sekolah dasar di daerah al-Hama. Meskipun  ia  tergolong  lambat  memasuki  dunia  pendidikan,  namun  Ghannoushi sudah  mampu  menulis  dan  membaca  pada  awal  dia  masuk  sekolah.  Dalam perjalanannya,  Ghannoushi  sempat  berhenti  sekolah  karena  permintaan  ayahnya yang  terkendala  masalah  ekonomi,  selain  itu  ayahnya  keberatan  jika  Ghannoushi belajar bahasa Prancis yang notabene adalah bahasa penjajah negeri tercintanya. 6
Ghannoushi kembali melanjutkan studinya pada tahun 1956 setelah saudara laki-lakinya  lulus  dan  dapat  menggantikannya  membantu  orang  tua  dirumah.  Ia melanjutkan  sekolah  di  Zaetouna  (madrasah)  di  kota  Gabes,  tempatnya memperoleh  ijazah  teologi  sebelum  akhirnya  sekolah  itu  ditutup  oleh  pemerintah. Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  di  Zaetouna  merupakan  pengembangan
5 Ibid., hlm. 102-103. 6 Tunisia merupakan negara jajahan Prancis. Kemerdekaan negara ini dicapai pada tahun 1956  dan  selama  lebih  dari  tiga  puluh  tahun  dipimpin  oleh  seorang  presiden  bernama  Habib Bourguiba.  Bourguiba  merupakan  sosok  berpengaruh  yang  masa  kepemimpinannya  menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler total. Ia membawa Tunisia pada jalur modernisasi yang sangat pro- Baratdan sekuler  serta bersekutu dengan Prancis dan Amerika Serikat. Hal ini  menjadikan Tunisia sebagai  negara  yang  memilki  corak  tradisi  ala  Prancis,  bukan  tradisi  Arab  atau  Islam  yang  justru terhimpit di negara yang berpenduduk mayoritas muslim ini. Bahasa resmi  Tunisia adalah bahasa Prancis,  baik  untuk  pendidikan,  budaya,  dan  juga  masyarakat  elit.  Pada  tahun  1957,  Tunisia mengesahkan  Undang-Undang  Status  Pribadi  yang jauh  melampaui  negara  muslim  lainnya  dalam hal  larangan  poligami  bagi  penduduknya.  Bahkan,  Bourguiba  berani  melarang  peempuan- perempuan  Tunisia  menggunakan  jilbab  dan  menjadikan  budaya  Barat  sebagai  pendekatan simbolis total bagi agama dan modernisasi, ditambah lagi dengan larangan berpuasa bagi pekerja. Puasa  dianggapnya  sebagai  ritual  yang  dapat  merusak  dan  mempengaruhi  produktifitas  dan perkembangan ekonomi Tunisia. Lebih dari itu, Bourguiba juga berani menutup Zaetouna, subuah pusat  pembelajaran  Islam  terkenal  di  Afrika  Utara.  Menurut  Bourguiba,  Islam  mewakili  masalalu, dan  Barat  merupakan  satu-satunya  harapan  untuk  kemajuan  masa  depan  yang  modern.  Lebih jelasnya lihat dalam ibid., hlm. 100.
jaringan-jaringan sekolah agama berdasarkan pada kurikulum Islam secara formal. Seperti  halnya  al-Azhar  Mesir,  sekolah  Zaetouna  mengkombinasikan  kurikulum Islam tradisional dengan mata kuliah modern. 7 Ghannoushi sendiri berupaya gigih mempelajari al-Qur’an dan hukum Islam serta teologi dan materi kelimuan modern lainnya  dengan  berbahasa  Arab.  Pendekatan  dan  kajian  Islam  yang  diterapkan  di sekolah  itu  berorientasi  klasik  dan  sangat  tradisional,  oleh  karenanya  Ghannoushi mengkritik sistem tersebut sebagai suatu yang tidak berkembang. 8 Pertama, sistem pendidikan  di  Zaetouna  seakan  didesain  membosankan,  siswa  seolah-olah  masuk dalam museum. Penekanan yang dilakukan lebih pada praktek-praktek resmi masa lalu daripada relevansi Islam dengan kondisi kontemporer. Kedua, orientasi budaya dan pendidikan ala Prancis yang berkembang di Zaetouna mambuat seleksi masuk sangat  kental  dengan  sistem  Prancis,  kecuali  sistem  yang  diterapkan  di  Fakultas Teologi.  Dengan  demikian,  prospek  lulusannya  cenderung  sulit  diterima  sebagai guru atau pendidik agama.
Kemudian  pada  tahun  1962,  Ghannoushi  melanjutkan  pendidikannya  di Fakultas  Teologi  Universitas  Zaetouna.  Akan  tetapi,  ia  tidak  dapat  menamatkan pendidikannya di universitas tersebut, karena ia justru manantang gurunya dengan pertanyaan seputar filsafat Barat yang berakibat pada pengunduran dirinya di akhir masa  kuliahnya.  Bahkan,  Ghannoushi  berpendapat  bahwa  Zaetouna  bukanlah ladang  dari  munculnya  pergerakan  Islam,  khususnya  di  Tunisia  dan  pergerakan Islam  lainnya,  seperti  Ikhwan  al-Muslimin  dan  Jama’ah  al-Islamiyah  di  Pakistan, walaupun  saat  itu  Zaetouna  diduga  banyak  orang  sebagai  sekolah  paling berpengaruh di dataran  Arab dan Afrika. 9 Setelah itu ia mencoba berkarir sebagai
7 Ibid., hlm. 103.
8 Ibid.
9 Ghannoushi memberikan argumen sebagai berikut:
ﻦﻣ اﺮﺿﺎﺣ نﺎﻛ نإو ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﻴﻨﺑ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻷا نﻮﻜﻤﻟا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ثاﺮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻳ ﻢﻟ ﻰﻗﺮﺸﻤﻟا ﻲﺣﻼﺻﻹا ﺮﻜﻔﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﻧإو ﻢﻫﻷا نﻮﻜﻤﻟا ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﻪﻨﻜﻟ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺬﻤﻠﺘﺗ ﻦﻣو ﺔﻧﻮﺘﻳﺰﻟا خﻮﻴﺷ ﺾﻌﺑ لﻼﺧ ا ناﻮﺣﻹا ﺪﻨﻋ صﻮﺼﺨﻟﺎﺑ ﻪﻴﻟإ ﻰﻬﺘﻧإ ﺎﻤﻛ نﺎﺘﺴﻛﺎﺑ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻺﺗ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟاو ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟ .
seorang guru sekolah dasar selama dua tahun dan memiliki keinginan untuk untuk menjadi wartawan.
Pada tahun 1964, Ghannoushi hijrah ke Mesir dan mendaftarkan diri kuliah di  Universitas  al-Azhar.  Tetapi,  upayanya  untuk  melanjutkan  jenjang  perkuliahan terganggu ketika Presiden Bourguiba khawatir akan pengaruh paham sosialis Arab Nasser,  dan  pada  akhirnya  menarik  semua  pelajar  Tunisia.  Hal  itu  tidak menyiutkan  nyali  Ghannoushi  untuk  tetap  belajar,  kemudian  masih  dalam  tahun yang  sama  1964,  ia  memilih  Universitas  Damaskus  di  Syria  sebagai  labuhan keinginannya  tersebut.  Di  Syria,  Ghannoushi  memperoleh  gelar  sarjana  muda bidang filsafat pada tahun 1968 dan terus ia kembangkan, salah satunya bergabung dengan  Partai  Sosialis  Nasional  Syria  (Syrian  Nasionalist  Sosialist  Party),  sebuah partai pan-Syria yang cukup kental dengan pengaruh Nasser. 10
(Warisan  Islam  tidak  merupakan  komponen  utama  dalam  struktur  lokal  dari  Tunisia  da  gerakan Islam  Dan  yang  hadir  selama  beberapa  tua-tua  Zaytuna  dan  dididik  mereka  tapi  itu  bukan komponen  yang  paling  penting  Tapi  hal  itu  dianggap  reformasi  Mashraky  Global  Trading  juga berakhir khususnya ketika Alahawwan Tlasalamah Komunitas Muslim di Pakistan ) Lebih  lengkap  lihat  dalam  Rachid  Gannoushi, al-Harakah  al-Islamiyah  fi  Tunis, (Tunis:  Dar  al- Mujtahid, 2011), hlm. 96
10 Majdi Abdul Mu’thi, hlm 15

## KEBEBASAN DAN HAK ASASI MANUSIA Pandangan Rachid Ghannoushi
Dalam  konteks  ini,  dijelaskan  pandangan  umum  Ghannoushi  tentang kebebasan  ( al-hurrîyyah )  dan  hak  asasi  manusia  ( al-huquq  al-insan )  di  dalam Islam  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  HAM  universal  yang  sudah  dikenal  oleh masyarakat dunia.

## a) Kebebasan

## a. Kebebasan Berkeyakinan
Kebebasan  berkeyakinan  menurut  Ghannoushi  adalah  kebebasan  seorang individu dalam memilih keyakinannya tanpa paksaan apapun. Seorang pakar ilmu ushul,  Syaikh  al-Thahir  ibn  Asyur,  berpandangan  bahwa  salah  satu  dasar  syariat ( ushûl  al-syarî’ah )  adalah  kebebasan  berkeyakinan  dengan  melarang  berbagai sarana  pemaksaan.  Selain  itu,  syariat  juga  mengharuskan  kepada  setiap  penganut agama  agar  menjaga  keyakinannya  dengan  menegakkan  kebenaran,  serta menghindari  fitnah  (kekacauan)  dengan  tidak  mencela  keyakinan  orang  lain  yang berbeda.  Salah  satu  tujuan  jihad  di  dalam  syariat  adalah  menjaga  kebebasan berkeyakinan serta pluralitas agama tanpa adanya paksaan. 11
Sebagian besar pakar tafsir dan fikih berpendapat bahwa ayat yang berbunyi, “ Tidak ada paksaan dalam agama ,” 12 merupakan salah satu kaidah Islam terbesar dan merupakan salah satu rukun toleransi di dalamnya.  Islam tidak membolehkan
11 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah , hlm 44
12 al-Baqarah: 256
siapapun  memaksa  seseorang  untuk  masuk  ke  dalam  agama  tertentu,  dan  tidak membolehkan  siapapun  memaksa  seseorang  untuk  keluar  dari  agama  tertentu. Untuk menjamin tidak adanya paksaan, Islam memerintahkan umat Muslim untuk kukuh  menjaga  keyakinan  mereka  dari  rongrongan  orang  lain  serta  melakukan dakwah  dengan hikmah (kebijaksanaan), maw’i ż ah  hasanah (nasihat  yang  baik),
serta mujâdalah bi al-latîy hiya ahsan (berdebat dengan cara terbaik).
Dengan demikian, tidak heran bila banyak pemikir Muslim yang berpendapat bahwa  kebebasan  berkeyakinan  merupakan  kebebasan  paling  dahulu,  merupakan dasar  bagi  kebebasan-kebebasan  yang  lain,  dan  merupakan  hak  asasi  pertama manusia.
Terkait  prinsip  kebebasan  berkeyakinan  di  dalam  masyarakat  Muslim menurut Ghannoushi ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini, yaitu persamaan sebagai  kaidah  interaksi  di  dalam  masyarakat  muslim. 13 Di  dalam  al-Qur`an terdapat  ayat  yang  memerintahkan  umat  Muslim  untuk  memerangi  orang-orang kafir,  dan  ada  juga  ayat  lain  yang  berisi  larangan  paksaan  dalam  agama.  Namun, bila  dilihat  konteksnya,  ayat  berisi  perintah  untuk  memerangi  orang-orang  kafir lebih bersifat khusus, misalnya kaum musyrikin Quraisy  yang selalu mengganggu ketenangan  umat  Muslim  dalam  beribadah.  Yang  diperangi  adalah  prilaku  buruk mereka  yang  gemar  membuat  keonaran,  bukan  keyakinan  mereka.  Karena  Islam secara tegas melarang paksaan dalam hal beragama dan berkeyakinan. 14
Selain  persamaan  sebagai  kaidah  interaksi  di  dalam  masyarakat  muslim menurut  Ghannoushi,  yang  penting  pula  dibahas  adalah  kebebasan  menegakkan syi’ar-syi’ar  agama.  Islam  memberikan  tanggung  jawab  kepada  para  penganut agama/keyakian untuk membangun rumah-rumah ibadah dan syiar-syiar agamanya sesuai  dengan  keyakinan  masing-masing  guna  menjaga  pendapat  publik  dan
13 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 46
14 Ibid
perasaan  masyarakat  secara  umum  berdasarkan  prinsip  kebebasan  beragama  dan tanpa  paksaan.  Hal  ini,  paling  tidak,  bisa  kita  lihat  dari  wasiat-wasiat  tegas  para khalifah  kepada  para  komandan  pasukan  perang  supaya  membiarkan  dan  tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyu’ beribadah di rumah-rumah ibadah. Para khalifah membiarkan umat Muslim hidup berdampingan dengan orang-orang non-Muslim secara rukun dan damai. 15

## b) Kebebasan Jati Diri Kemanusiaan
Menurut Ghannoushi Islam tidak hanya mengakui hak hidup manusia beserta kebebasan dan keselamatannya, tetapi juga menganggap itu sebagai kewajiban suci bersama  dan  perorangan,  berangkat  dari  prinsip  bahwa  manusia  merupakan khalifah  Allah  di  muka  bumi  yang  dituntut  untuk  menegakkan  keadilan  bagi seluruh  makhluk.  Siapapun  yang  melakukan  ketaatan  kepada  Allah  dan menegakkan  hukum  secara  adil  di  antara  para  makhluk,  maka  ia  adalah  khalifah Allah. 16
Pemuliaan manusia mencakup hak menjaga hidupnya dari gangguan dirinya sendiri  atau  dari  pihak  lain.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  firman  Allah,  “ Dan janganlah  kamu  berbunuh-bunuhan  sesama  sendiri ”, 17 “ Dan  janganlah  kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah [membunuhnya], melainkan dengan suatu [alasan]  yang  benar ,”. 18 Ayat-ayat  ini  mengisyaratkan  agar  manusia  menjaga dirinya dari apapun yang sekiranya dapat membayakan dirinya, seperti kemiskinan, kelaparan,  penyakit,  penggelandangan,  penyiksaan,  cemoohan,  penghinaan, pengucilan,  spionase,  buruk  sangka,  gunjingan,  fitnah,  dan  segala  macam  bentuk kezhaliman.
15 Ibid hlm 48
16 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 54
17 al-Nisa`: 29
18 al-Isra`: 33
Selain  itu  menurut  Ghannoushi  dengan  sifat  kemanusiaannya  manusia memiliki  kemuliaan/kehormatan  tanpa  melihat  jenis,  warna,  keyakinannya,  dan berbagai  bentuk  status  atau  pengakuan  sosial.  Kemuliaan  itu  berlaku  baik  saat  ia masih hidup maupun saat ia mati. 19 kebebasan merupakan nilai kemanusiaan yang sangat  luhur,  dan  ia  bisa  kehilangan  maknanya  bila  terlepas  dari  nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keadilan. Kebebasan tidak berlaku bagi orang zalim dan orang gila. 20

## c) Kebebasan Berpikir dan Berekspresi
Merupakan  sesuatu  yang  wajar  bila  agama  menempatkan  manusia  sebagai khalifah  Allah  Swt.  karena  potensi  akal,  kehendak,  dan  kebebasannya.  Manusia tidak boleh membelenggu potensi-potensi tersebut, akan tetapi harus membebaskan dan mengembangkannya, serta melakukan ijtihad untuk mendorongnya agar selalu bergerak  dan  aktif.  Dalam  hal  ini,  peran  agama  cukup  memberikan  petunjuk  dan arahan,  serta  membiarkan  manusia  menentukan  sendiri  perjalanan  hidupnya  dan menjaga tanggungjawab kekhilafahannya di muka bumi.
Menurut  Ghannoushi  kebebasan  berpendapat  mempunyai  peranan  besar dalam  mengembangkan  dan  memajukan  peradaban  Islam.  Lebih  dari  itu, kebebasan berpendapat juga memiliki kontribusi besar dalam mempersatukan umat Muslim dan menjauhkan mereka dari perang-perang antaragama dan antarsuku/ras seperti  yang  marak  terjadi  di  dalam  peradaban-peradaban  lain  akibat  merebaknya fanatisme.  Sejak  awal,  Islam  sebenarnya  sudah  mengakui  pluralitas  agama,  dan menjadikan  ijtihad  sebagai  tugas  mulia  bagi  setiap  muslim  sesuai  dengan  kadar keilmuannya. 21
19 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 54
20 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 56
21 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 56

## d) Hak Asasi
Hak-hak dalam Bidang Sosial
Menurut  Ghannoushi  yang  dimaksud  dengan  hak-hak  sosial  adalah  apapun yang  dibutuhkan  manusia  untuk  menunjang  kehidupannya  berupa  mata pencaharian,  sarana-sarana  kesehatan  dan  sosialnya. 22 Di  antara  hak  yang dipandang sangat penting oleh Islam dan harus mendapatkan porsi perhatian yang cukup di dalam undang-undang kenegaraan adalah sebagai berikut:

## a. Hak-hak  di Bidang Ekonomi
Hak  individu  dalam  kepemilikan  termasuk  di  antara  hak-hak  dasar  yang disebutkan  secara  tegas  di  dalam  undang-undang  negara  tentang  HAM  dan dianggap  sebagai  hak  alamiah.  Sementara  Islam  menurut  Ghannoushi,  meskipun membolehkannya  bagi  setiap  individu  dengan  beberapa  syarat,  hanya  saja  tidak menganggapnya  sebagai  hak  alamiah,  sebab  kepemilikan  seluruhnya  hanyalah milik  Allah  Swt.  Apapun  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan,  baik  dalam  proses pencariannya,  pemanfaatkannya,  dan  jenis  yang  dimiliki,  tidak  sah  kecuali  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  digariskan  syariat.  Di  dalam  sejarah  Islam,  sampai masuknya  imperialisme  dan  kolonialisme  di  abad  ke-17,  kepemilikan  tidak dibangun di atas model  kepemilikan seperti  yang digagas oleh Karl Marx sebagai paradigma  kepemilikan  di  dalam  peradaban  Eropa.  Islam  juga  menganggap kepemilikan  individual  sebagai  kepemikian  absolut  di  mana  si  pemilik  dapat memperjual-belikan,  mewariskan,  dan  bahkan  menghancurkannya,  sebagaimana yang disebutkan di dalam dasar-dasar hukum Romawi. 23
22 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 60
23 Ibid hlm 57
Pernak-pernik  kepemilikan  yang  dikenal  di  dalam  negara-negara  Islam berpijak  di  atas  pembelanjaan  (pemanfaatan)  dan  perwakilan;  manusia  mewaliki Tuhan  di  muka  bumi  dengan  tanggung  jawab  memakmurkannya  dan menjadikannya  sebagai  jembatan  menuju  akhirat.  Kepemilikan  pada  manusia merupakan buah dari perannya sebagai wakil Allah. Artinya, bahwa pemilik yang sebenarnya  adalah  Allah  Swt.,  dan  bahwa  kepemilikan  pada  manusia  adalah ‘kepemilikan  perwakilan’  atau  ‘kepemilikan  pemanfaatan’.  Manusia  tidak  bisa menggunakannya  atau  membelanjakannya  kecuali  sesuai  dengan  kehendak pemiliknya, yaitu Allah Swt. Kalau manusia menggunakannya secara menyimpang, maka hak kepemilikan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan karena hak-hak serta kewajiban-kewajiban  legal-positif  memandang  manusia  sebagai  makhluk  sosial tersebab  hidup  di  tengah-tengah  lingkungan  sosial  tertentu,  maka  menjadi  wajar bila  proses  kepemilikan  dan  pemanfaatan  (pembelanjaan)  itu  dipandang  sebagai bagian  dari  tugas-tugas  sosial, 24 guna  menunjang  bangunan  masyarakat  dan berfungsi  untuk  mengembangkan,  memajukan,  serta  menjamin  rasa  aman  di dalamnya. Namun, bila proses kepemilikan dan pemanfaatan itu dilakukan dengan cara-cara  yang  tidak  baik,  sudah  pasti  akan  meruntuhkan  keseimbangan  sosial. Oleh  karena  itu,  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  merumuskan  sendiri  batasan- batasan dan ketentuan-ketentuan terkait proses kepemilikan dan pemanfaatan yang sejalan dengan tugas-tugas sosial-kemasyarakatan. 25
Di  antara  tugas-tugas  sosial-kemasyarakatan  dalam  konteks  kepemilikan individual  menurut  Ghannoushi  adalah:  pembagian  kekuasaan  kepada  setiap individu di dalam masyarakat secara merata melalui kepemilikan mereka terhadap bagian  dari  kekayaan,  yakni  sesuatu  yang  menjadi  jaminan  sosial  bagi  kebebasan politik dan musyawarah. Hal ini bertujuan agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh suatu  kelompok  tertentu,  atau  dikuasai  oleh  negara  secara  penuh  sehingga
24 Mustafa Kamal Washfi, al-Mulkîyyah fî al-Islâm , hlm. 73
25 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 57
melahirkan diktatorisme, dan agar di dalam masyarakat tidak ada dominasi ‘orang yang  punya’  terhadap  ‘orang  yang  tidak  punya’.  Untuk  itu,  Islam  mensyariatkan zakat  sebagai  jaminan  sosial-kemasyarakatan  dan  dasar  bagi  kerjasama  politik melalui musyawarah. 26
Dari  sana  bisa  dilihat  perbedaan  antara  paradigma  Islam  dan  paradigma Barat-Eropa, baik itu sosialisme  yang melepaskan hak kepemilikan kekayaan dari setiap individu dan menguasakan sepenuhnya kepada negara, atau kapitalisme yang menguasakan  kekayaan  kepada  sekelompok  kecil  orang.  Sementara  dalam paradigma  Islam,  kekayaan  sebisa  mungkin  dibagi  secara  merata  kepada  setiap individu dalam masyarakat pada sebuah negara. Setiap orang menjadi pemilik, dan dengan  begitu  masing-masing  ikut  terlibat  dalam  kekuasaan  dan  pengambilan keputusan.  Artinya,  setiap  individu  mempunyai  kebebasan  dan  hak  untuk mengawasi  kekuasaan  serta  menjaga  keutuhan  masyarakat  secara  menyeluruh dengan  melakukan amar  ma’rûf-nahî  munkar sesuai  dengan  aturan-aturan  yang telah ditetapkan bersama. 27

## b. Hak  Untuk Bekerja
Di  dalam  salah  satu  karyanya, al-Dîmuqrâthîyyah  fî  al-Islâm (  Demokrasi dalam  Islam  ),  Abbas  Mahmud  al-Aqqad  menyimpulkan  pendapat  Ghannoushi tentang demokrasi Islam dalam satu kalimat, “ Islam meniadakan hak investasi dan memuliakan  hak  untuk  bekerja.  Demokrasi  tidak  membutuhkan  lebih  dari  dua kaidah ini untuk menjadi sangat mapan. ” 28
Menurut Ghannoushi mestinya, negara berkewajiban menyediakan lapangan- lapangan  pekerjaan  bagi  siapapun  dari  warganya  yang  memiliki  kemampuan.
26 Ibid hlm 57
27 Ibid hlm 57
28 Abbas  Mahmud  al-Aqqad, al-Dîmuqrâthîyyah  fî  al-Islâm ,  Kairo:  Dar  el-Ma’arif,  cet.  I, 1971, hlm. 62.
Tugas  negara  bukan  sebatas  menjaga  perbatasan  dan  membela  kepentingan kelompok,  tetapi  yang  paling  penting  dan  paling  mendasar  adalah  menegakkan keadilan. Negara memang harus menjamin kesejahteraan masyarakat; menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan. Namun, yang lebih penting dan lebih utama dari itu adalah, sekali lagi, menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan berikut  fasilitas-fasilitas  yang  memadai.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Saw. ketika  beliau  menganjurkan  umat  Muslim  di  zamannya  untuk  giat  bekerja,  dan menyediakan  berbagai  fasilitas  untuk  kepentingan  itu  bagi  siapapun  yang membutuhkan.  Tidak  hanya  itu,  beliau  juga  melakukan  pengawasan  terhadap aktivitas  mereka  sampai  beliau  benar-benar  merasa  yakin  bahwa  mereka  bisa percaya diri dan berhasil dalam pekerjaan yang mereka upayakan. 29
Zakat,  yang  disyariatkan  oleh  agama,  bukan  merupakan  jaminan  sosial terpenting  di  dalam  negara  Islam  yang  diberikan  kepada  orang-orang  yang membutuhkan  dan  membuat  mereka  senantiasa  mengulurkan  tangan  untuk mendapatkannya  selama  hidup.  Zakat  tidak  diberikan  kecuali  pada  saat-saat  yang sangat  mendesak.  Mestinya,  yang  perlu  diberikan  kepada  mereka,  sesuai  dengan keadaan  dan  kapasitas  masing-masing,  adalah  lapangan-lapangan  pekerjaan  serta berbagai fasilitasnya (tempat kerja, pabrik-pabrik, tanah, atau modal usaha). Dalam hal ini, lembaga zakat bisa membantu mereka, lalu menasehati mereka agar bekerja secara  mandiri  dan  seperti  yang  lain  dapat  bergerak  aktif  di  pasaran,  sampai akhirnya mereka menjadi pemberi zakat, bukan penerima zakat. 30

## c. Hak Layanan Kesehatan
Hak sosial lain yang perlu mendapatkan perhatian dari negara bagi warganya menurut  Ghannoushi  adalah  layanan  kesehatan.  Nabi  Muhammad  Saw.,  seperti
29 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah , hlm 62
30 Ibid
diketahui  sangat  memperhatikan  apa  yang  saat  ini  disebut  ‘kedokteran  preventif’ berupa  kebersihan  dan  keseimbangan  hidup,  yaitu  dengan  menjaga  diri  dari berbagai  macam  najis  atau  kotoran,  hal-hal  yang  memabukkan,  serta  berbagai bentuk pemborosan dan kerusakan.
Beliau  sangat  menganjurkan  aktivitas  olah  raga,  mewajibkan  siapapun  dari umatnya  yang  sakit  untuk  segera  berobat,  serta  melarang  mereka  untuk  menjadi kegemukan  akibat  banyak  makan  dan  rakus. 31 Bahkan,  karena  alasan  kesehatan, beliau banyak memberikan keringanan dalam hal pelaksanaan ibadah. Beliau juga mewajibkan  negara  menyediakan  layanan  pengobatan  kepada  siapapun  dari warganya yang membutuhkan, baik muslim maupun non-muslim. Tidak heran bila peradaban Islam di masa lalu banyak membangun sarana-sarana kesehatan terbaik, seperti rumah sakit, apotek, dan laboratorium. 32

## d. Hak Membangun Keluarga
Salah  satu  hak  sosial  yang  ditekankan  oleh  Islam  adalah  hak  membangun keluarga.  Bagaimanapun,  perkawinan  adalah  bagian  dari  hukum  alam.  Selain  itu, bagi orang-orang mukmin, perkawinan termasuk ibadah yang setara separuh agama ditinjau dari sisi pengaruh berupa keseimbangan kepribadian dan perkembangannya,  serta  merupakan  bingkai  tak  tergantikan  untuk  menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan pertumbuhannya. Untuk itu, Islam sangat memperhatikan  institusi  perkawinan  dengan  menentukan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban masing-masing pihak, laki-laki dan perempuan, atas dasar equalitas dan integralitas. 33
31 Ibid hlm 64
32 Ibid
33 Ibid hlm 65
Perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  mulia,  komitmen  yang  kokoh,  dan institusi  agung  dengan  ikatan-ikatan  sangat  rumit  dan  berkelindan.  Islam membangunnya berdasarkan kerelaan, saling menghormati, dan spirit kemanusiaan mendalam,  seperti  keimanan,  keihsanan,  kesabaran,  cinta-kasih  sayang,  dan keadilan. Melalui perkawinan ini Islam sebenarnya bertujuan menghilangkan sekat- sekat  rasialisme  yang  menjadi  penghalang  utama  bagi  manusia  untuk  menjalin hubungan kerjasama (saling tolong-menolong), kerukunan, dan kekerabatan. 34

## e. Hak untuk Belajar dan Mendapatkan Pendidikan
Menurut  Ghannoushi  peradaban  Islam  datang  untuk  mengejawantahkan prinsip “ilmu adalah wajib” di dalam realitas. Sebagian penulis sejarah peradaban melihat  bahwa  Cordoba,  misalnya,  merupakan  kota  pertama  dalam  Islam  yang berhasil  menghapuskan  buta  huruf. 35 Keberhasilan  itu  tidak  menjadi  beban  bagi keseimbangan negara, dan kebudayaan Islam yang mengaitkan antara ilmu dengan iman, dunia dan  akhirat, berdasarkan prinsip bahwa manusia merupakan  khalifah, bertanggungjawab  mendirikan  lembaga-lembaga  keilmuan  masyarakat  dan mendanainya dari badan-badan wakaf negara. 36
Meskipun begitu, lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran berdiri secara independen terlepas dari campur-tangan negara dan dipandang sebagai bagian dari struktur  masyarakat  madani  dilihat  dari  sisi  bahwa  pendidikan  dalam  Islam  tidak hanya  diperuntukkan  bagi  anak-anak  di  usia  dini,  tetapi  juga  untuk  masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali, dan bahwa pengajaran paling mendasar tidak hanya terbatas pada tiga keahlian: membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga mencakup  bidang  nilai-nilai  dan  pengembangannya.  Karena,  apapun  alasannya, ilmu sama sekali tidak akan bermakna tanpa disertai dengan amal saleh (perbuatan
34 Ibid
35 Segraid  Hunkat, Syams  al-‘Arab  Tastha’ ‘alâ al-Gharb ,  Rabithah  al-Alam  al-Islami,  cet. VIII, 1972.
36 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 66
baik)  untuk  menunjang  kemajuan  individu  dan  komunitas  masyarakat,  juga  untuk meraih  kebahagiaan  dunia-akhirat  melalui  pemanfaatan  dan  pengembangan potensi-potensi  material  dan  spiritual,  baik  pada  anak-anak  kecil  maupun  orang- orang  dewasa,  laki-laki  maupun  perempuan,  selaras  dengan manhaj  ilahi untuk menggapai kemenangan dengan ridha-Nya. 37

## f. Hak Jaminan Sosial
Islam  merupakan  agama  pertama  yang  menggariskan  jaminan  sosialnya mencakup  orang-orang  berhutang  sampai  hutang-hutang  mereka  terlunasi  dan terlepas dari kesulitan; para budak sampai mereka dimerdekakan; para gelandangan dan  pengangguran;  para  musafir,  dari  negeri  yang  sangat  jauh,  meskipun  mereka memiliki kekayaan yang banyak di negerinya.
Jaminan sosial Islam juga mencakup anak-anak kecil yang tidak mempunyai wali  sampai  mereka  menemukan  wali  yang  mau  mengasuh  dan  membesarkan mereka, juga mencakup fasilitasi perkawinan bagi siapapun yang tidak mempunyai wali  atau  tidak  mempunyai  harta.  Para  sejarawan  menyebutkan,  bahwa  di  masa kekhalifahannya,  Sayyidina  Umar  ibn  al-Khatthab  membangun  sebuah  gedung yang  di  dalamnya  tersedia  berbagai  kebutuhan  hidup  sehari-hari  seperti  sagu, tepung,  kurma,  minyak,  dan  lain  sebagainya  yang  dikhususkan  bagi  mereka  yang membutuhkan.  Dari  sini  bisa  dilihat  keunggulan  jaminan  sosial  yang dikembangkan  dan  dipraktikkan  di  dalam  Islam.  Dan  itu  berdasarkan  perspektif hubungan individu, masyarakat, dan negara. 38

## g. Hak dalam Keadilan Hukum
37 Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Abi  Bakr  ibn  Qayyim  al-Jauziyah, Tuhfat  al-Mawlûd  bi Ahkâm al-Mawlûd , Bombai: al-Jami’ah al-Hindiyah al-Arabiyah, cet. I, 1961
38 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 71
Menurut  Ghannoushi  keadilan  merupakan  nilai  mutlak  yang  tidak  dapat dibatasi  oleh  apapun,  baik  agama,  kepentingan,  atau  yang  lainnya.  Banyak  sekali teks  agama  yang  menegaskan  hal  itu  dan  mendorong  umat  Muslim  untuk melakukan  revolusi  besar  guna  menghasilkan  undang-undang  keadilan  dalam kaitannya dengan interaksi sosial, di samping juga membuat peraturan pengadilan dengan  menetapkan  syarat-syarat  yang  ketat  bagi  para  hakim;  mereka  harus berilmu luas, berakhlak mulia, tulus, bersih, suci, berani, dan tegas. Dengan begitu, mereka  dapat  menempati  kedudukan  yang  tinggi  di  mata  masyarakat,  juga  akan mampu  bersikap  independen  sehingga  tidak  ada  seorang  pun,  bahkan  penguasa sekalipun,  yang  dapat  mempengaruhi  dan  mengintervensi  keputusan  hukum  yang mereka  ambil.  Contoh  yang  paling  layak  untuk  dilihat  adalah  praktik-praktik pengadilan di masa Nabi Saw. dan al-Khulafâ` al-Râsyidûn. 39

## h. Hak Keamanan atau Suaka Politik
Menurut Ghannoushi di dalam atmosfir keamanan dan keadilan yang dijamin oleh  masyarakat  Muslim  bagi  mereka  yang  non-muslim  dari  berbagai  suku  dan aliran, tercipta ruang-ruang dialog dan penelaahan langsung terhadap hakikat ajaran Islam.  Demikianlah,  Islam  menjadi  agama  pertama  yang  secara  teori  dan  praktik mengakui  apa  yang  saat  ini  dikenal  dengan  “suaka  politik”  yang  juga  ditegaskan oleh  PBB.  Namun  yang  paling  aneh,  dulu,  di  masa  keemasan  peradaban  Islam, masyarakat-masyarakat  Muslim  di  negara-negara  mereka  sendiri  dapat  bergaul dengan tokoh-tokoh intelektual dari luar, juga dengan kaum minoritas dari berbagai agama.  Tetapi  di  zaman  sekarang,  tokoh-tokoh  pemikir,  kelompok-kelompok politik,  di  antaranya  adalah  kelompok-kelompok  Islam  sendiri,  karena  alasan keamanan,  sosial,  dan  politik,  justru  keluar  dari  negeri-negeri  Muslim  untuk meminta suaka politik dari negeri-negeri luar, khususnya negeri-negeri Eropa dan
39 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 73
Barat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  khas  peradaban  Islam  di  masa  lalu seperti  kebebasan,  keamanan,  kreativitas,  progresivitas,  persamaan,  kesetaraan, toleransi,  dan  keadilan,  sekarang  sudah  memudar.  Jelas,  ini  merupakan  sebuah kemunduran. 40

## Kesimpulan
Ghannoushi  adalah  sosok  yang  mempu  memberi  pengaruh  dalam perkembangan  dan  dinamika  politik  di  Tunisia.  Ia  merupakan  cerminan  rakyat Tunis  yang  merindukan  adanya  kebebasan  dan  terangkatnya  hak-hak  asasi kemanusian  yang  terpasung  sejak  kemerdekaan  diraih  pada  tahun  1957.  Diawal perjalanannya,  Ghannoushi  telah  melihat  dan  merasakan  ketimpangan  kebijakan yang  dibangun  oleh  penguasa  negeri  itu  selama  dua  generasi  kepemimpinan, dimulai  dari  kepemimpinan  Presiden  Bourguiba  yang  dikenal  sebagai  Presiden sekuler serta kepemimpinan Presiden Zein el-Abidini Ben Ali yang dikenal sebagai Presiden diktator dan berkuasa selama 23 tahun.
Dari masa kepemimpinan dua generasi Presiden tersebut, Ghannoushi belum merasakan  adanya  jaminan  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia  bagi  rakyat  Tunisia. Justru  yang  ia  rasakan  adalah  ketimpangan  sosial  dan  politik  serta  hegemoni kediktatoran pemimpin negeri tersebut. Gannoushi selanjutnya melakukan ekspansi pemikiran  dengan  cara  belajar  ke  berbagai  tokoh  di  beberapa  negara  untuk menggali  dan  menemukan  sistem  ketatanegaraan  yang  cocok  bagi  perkembangan Tunisia.  Hingga  ia  menjadikan  nilai-nilai  demokrasi  sebagai  sistem  yang menurutnya relevan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Tunisia.
Nilai-nilai  demokrasi  tersebut  selanjutnya  diaplikasikan  dalam  sebuah organisasi nasional  bernama  Islamic  Association pada  tahun  1979.  Namun,  ketika
40 Rachid Ghannoushi, Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Daulah al-Islamiyah, hlm 74
Presiden  Bourguiba  memberi  kelonggaran  pada  sistem  politik  satu  partai  di Tunisia,  organisasi  Islamic  Association  ditransformasikan  menjadi  partai  politik bernama  the  Islamic  Tendency  Movement  (MTI),  walaupun  Bourguiba  sendiri menolak memberi ijin bagi berdirinya partai tersebut. Hingga pada lintasan sejarah MTI  kembali  akhirnya  dibubarkan  secara  paksa  pada  tahun  yang  sama  dan memenjarakan para petingginya, termasuk Ghannoushi.
Cita-cita  besar  Ghannoushi  untuk  membangun  kebebasan  dan  jaminan  hak asasi manusia tetap tidak surut. Terbukti ia kemudian mendirikan Partai an-Nahdah pada  tahun  1988  dengan  memanfaatkan  kelonggaran  politik  yang  diberikan  oleh Ben  Ali  sebagai  Presiden  yang  menggantikan  Bourguiba.  Namun,  perjuangan Ghannoushi dalam pentas  politik tersebut  baru dapat  direalisasikan pasca  revolusi Tunisia  tahun  2011.  Pada  saat  itulah  ia  bersama  dengan  rakyat  Tunisia  mampu menerapkan  nilai-nilai  dasar  demokrasi  berupa  kebebasan  dan  jaminan  hak  asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusi baru Tunisia.
114

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed.  O.  Altwajri, Islam  Barat  dan  Kebebasan  Akademis,  Penerjemah  Mujib, ed., Musyafak Maimun , (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), Cet I Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
Aisyiah  Binti  Syati, Manusia  dalam  Perspektif  Al-Qur’an,  Alih  Bahasa  Ali Zawawi , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999)
Abbas  Mahmud  al-Aqqad, al-Dîmuqrâthîyyah  fî  al-Islâm ,  (Kairo:  Dar  el-Ma’arif,
cet. I, 1971)
Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Tafsîr al-Thabarîy, Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta`wîl Âyi al-Qurân , terj. Muhammad Syakir, (Kairo: Dar el-Ma’arif)
Abdul  Ghany  Bin  Muhammad  bin  Ibrahim  Ar-Rahhal, Al-Islamiyun  wa  Sarabud- Dimuqrathiyah , terjemahan Kathur Suhardi, (Bandung: DeA Press, 1999). ....................., Bin Muhammad Ar-Rahhal , FenomenaDemokrasi : StudiAnalisisPerpolitikanDunia Islam ( Jakarta : Dea Press, 2000 )
Abdulkarim, Pendidikan  Kewarganegaraan:  Membangun  Warga  Negara  yang Demokratis , (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 1999)
Budi Munawar, Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah ,  (Jakarta:
Paramadina, 1995)
Dede  Rosyada  Dkk, Pendidikan  Kewarganegaraan  :Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia dan Masyarakat Madani ( Jakarta : Kencana, 2003 )
Departemen Kebudayaan dan pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , ( Jakart
: Balai Pustaka, 1993)
David Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, Kajian Lintas Kultural Islam
Barat:  Kebebasan  Agama  dan  Hak-Hak  Azasi  Manusia ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997)
Dustur al-Jumhuriyah at-Tunisiyah, Pasal 1 hlm. 3.
Edward Montimer , Islam dan Kekuasaan ( Bandung : Mizan , 1984 )
FazlurRahman, Islam , ( Bandung : Pustaka, 1984 )
John O. Voll, “Sultans, Saints and Presidents: The Islamic Community and theState in North Africa ”, dalam John P. Entelis, (ed.), Islam, Democracy, and the
State in North Africa,(Indiana: Indiana University Press, 1997)
JohnL.  Esposito, Islamand    Democracy, terj.  Rahmani  Astuti  dengan  judul Demokratisasi  di  Negara-negara  Muslim:Problem  dan  Praktek. (Bandung
:Mizan, 1999)
.....................andJhon  O.  Voll, Tokoh  Kunci  Gerakan  Islam  Kontemporer, terj. Sugeng Hariantodkk, cet. ke-1(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002)
1996)
Khaled  Abou  el-Fadl, Islam  dan  Tantangan  Demokrasi, terj.  Gifta  Ayu  Rahmani
dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk Press, 2004)
Katsir Ibn, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm , Jilid 4 Mustafa Kamal Washfi, al-Mulkîyyahfî al-Islâm
Moh.Kusnardi, PengantarHukum  Tata  Negaara  Indonesia, PusatStudiHukun  Tata Negara, (Jakarta: CV Seminar Bakti, 1976)
Muhdin Zuhri, Transformasi Agama Dalam Pergerakan HAM Era
Transisi, (Jakarta: CV,Citra Total Estetik, 2002)
Mun’im  A.  Sirry, Dilema  Islam  Dilema  Demokrasi, (Bekasi:  PT.  Gugus  Press,
2002)
Miriam  Budiardjo, Demokrasi  di  Indonesia,  Demokrasi  Parlementer  dan
Demokrasi Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976)
Majdi Abdul Mu’thi, RachidGannoushi: al-Nahdhah al-Islamiyah fi Tunis, (Mesir:
al-Dar al-Dzahabiyah, 2012)
Muhammad  Imarah, Islam  dan  Keamanan  Sosial ,  (Jakarta  :GemaInsani  Press
1999)
Muhammad  Ngajenan,  Drs, Kamus  Etimologi  Bahasa  Indonesia, Dahara  Prize,
Yogyakarta, 1986
M. IqbalHasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan
Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002 )
NicoSyukurDister OFM, Dr, FilsafatKebebasan, (Yogyakarta, Kanisius 1998)
Nurdiaman, Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara ,
(Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 1999)
MaskyuriAbdillah, Demokrasi di PersimpanganMakna :ResponIntelektual MuslimIndonesia Terhadap Konsep Demokrasi , (Yogyakarta: Tiarawacana,
1999)
Machasin, Menyelami Kebebasan Manusia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
M.  Hasyim  Kamali, Kebebasan  Berpendapat  dalam  Islam ,  Alih  Bahasa  Efa.
Y.Nu’mandan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 225
Madjid  Khudari, Teologi  Keadilan  Perspektif  Islam ,  (Surabaya:  Risalah  Gusti,
1999)
RachidGannoushi, al-Harakah  al-Islamiyah  fi  Tunis, (Tunis:  Dar  al-Mujtahid,
2011)
............................., Min Tajribah al-Harkah al-Islamiyah fi Tunis, ( Tunis : Dar al- Mujtahid, 2011 )
Syekh  Syaukat  Hussain, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam (  Jakarta  :  GemaInsani Press, 1996)
Sukron Kamil, Islam dan  Demokrasi: Telaah  Konseptual dan  Historis .  (Jakarta:
Gaya MediaPratama,2002)
ArezkiDaoud,  “Opposition  Parties  in  Tunisia  at  the  Eve  of  the  Elections.”  North Africa  Journal,no.  66,  September  30,  1999.  At  http://www.north- africa.com/archives/docs/093099A.htm
Bayat,  Asef ,  Islam  and  Democracy:  What  is  the  Real  Question ?  Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2010. NurcholisMadjid, Islam danPolitik : SuatuTinjauanAtasPrinsip-
prinsipHukumdankeadilan ,    JurnalPemikiran  Islam  Paramadina,  Vol  1  No 1, (Jakarta : Paramadina, 1998)
Stephen J. King, Liberalization against Democracy”
Rachid  Gannoushi,  “Secularism  in  the  Arab  Maghreb,”  dalam Islam  and Secularisme  in  the  Middle  East, (New  York:  New  York  University  Press,
1999)

## Media
Mohamad  Guntur  Romli  dalam  www.internasional.kompas.com  “Islam  Politik  di
Tunisia”.
Radwan  Masmoudi  dalam  artikelnya  yang  berjudul Islam  dan  Demokrasi  Tidak Bertentangan di Tunisia, lihat www.commongroundnews.org