## KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Oleh : Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum

## Abstrak
Undang-  Undang  Dasar  1945  Pasal  18  mengatur  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang  tiap-tiap  Propinsi,  Kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  berhak menetapkan  peraturan  daerah  atau  peraturan  lainnya  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan. Sebab Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya  merupakan  bentuk  pengakuan  terhadap  karakteristik  atau  ciri  khas  masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-undang No.32 tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Pasal  1  angka  (2)  UU  No.32 tahun  2004  menyebutkan bahwa  Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah,  baik  atau  buruknya  tata  pemerintahan  ditentukan dengan  cara  bagaimana  tata  pemerintahan  tersebut  dikembangkan  atas  dasar  prinsip  efisiensi  dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Jika  tata  pemerintahan  yang  diselenggarakan  mengabaikan  nilai-nilai  di  atas  maka  dapat  dikatakan bahwa tata pemerintahan tersebut buruk.
Dalam  UU  No.32  tahun  2004,  terdapat  ketentuan  Pemerintahan  Desa  sebagai  satu kesatuan dalam UU No.32 tahun 2004, ditinjau dari politik pernerintahan, memasukan pemerintahan desa  dalam  UU  No.32  tahun  2004  mempunyai  makna  penting  sebab  sebagai  salah  satu  bentuk pemerintahan  daerah,  desa  sudah  semestinya  mendapatkan  segala  status  dan  kedudukan,  beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota.
Kata Kunci   : Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa
A. Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Undang-  Undang  Dasar  1945 Pasal  18  mengatur  bahwa  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
Propinsi  dan  daerah  Propinsi  itu  dibagi  atas Kabupaten dan  Kota, yang tiap-tiap  Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan  peraturan  daerah  atau  peraturan lainnya  untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Sebab  Pemerintahan daerah merupakan sendi dari  negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik  atau  ciri  khas  masing-masing wilayah  negara,  serta  merupakan  cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Pengaturan penyelenggaraan otonom  daerah  tertuang  dalam  Undang- undang No.32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Pasal  1  angka (2)  UU  No.32  tahun  2004  menyebutkan bahwa
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintahan daerah, baik atau buruknya tata pemerintahan ditentukan dengan cara bagaimana tata pemerintahan tersebut dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi,
responsifitas, kesamaan  dimuka  hukum  keadilan  dan orientasi pada konsensus. Jika tata pemerintahan yang diselenggarakan
mengabaikan  nilai-nilai  di  atas  maka  dapat
dikatakan  bahwa  tata  pemerintahan  tersebut buruk. 1
Dalam  UU  No.32  tahun  2004,
terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No.32 tahun 2004,  ditinjau  dari  politik  pernerintahan, memasukan  pemerintahan  desa  dalam  UU No.32 tahun 2004 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah,  desa  sudah  semestinya  mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur  pemerintah  daerah  seperti  propinsi, kabupaten, atau kota. 2
Dalam pemerintahan
desa, lembaga  pemerintahan  terbagi  ke  dalam  2 (dua)  lembaga  yaitu  :  Kepala  Desa  atau sebutan  lain  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akan saling  berhubungan dan saling  membutuhkan antara  satu  dengan  lainnya  yang  nantinya apabila  hubungan  tersebut  berjalan  dengan baik akan bermuara kepada good governance. Indikator  adanya  hubungan  antara  Kepala Desa
dengan BPD dalam hal penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Melihat keberadaan  BPD  sebagai  mitra  kerja  dari Kepala  Desa,  maka  tidak  dapat  disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan  tersebut  terdapat  hubungan  yang tidak  terpisahkan.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  Kepala  Desa  dan  Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  menjalankan kinerjanya  berdasarkan  Peraturan  Daerah yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
1 Agus  Dwiyanto, Reformasi  Tata Pemerintahan    dan    Otonomi  Daerah, Pusat      Studi  Kependudukan  dan Kebijakan  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, 2003, hlm.6.
2 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerdi, Pusat  Studi  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 2005, lilm. 159.
bab  I  pasal  1(5)  disebutkan  bahwa  “ Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonomi  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dikatakan  pula bahwa  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah  dipandang  perlu  untuk  lebih menekankan  prinsip-prinsip  demokrasi. Peran  serta  masyarakat  /  pemerataan  dan keadilan  serta  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman daerah.
Dari  pemahaman  tersebut,  dapat kita tarik beberapa prinsip utama otonomi : 1. Penyelanggaraan otonomi daerah dilaksanakan  dengan  memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan  pada  otonomi  yang  luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus lebih meningkatkan kemandirian daeah otonomi.
4. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif  daerah,  baik  sebagai  fungsi anggaran maupun atas penyelenggaraan pemarintahan daerah. Dapat  dikatakan  bahwa  jiwa
otonomi daerah untuk membangun kemandirian daerah dan sekaligus meningkatkan  kehidupan  demokrasi  dalam masyarakat. Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004
menyebutkan kewenangan pemerintah  daerah  pada  pasal  10  (1) “Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenangnya,
kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ini dtentukan menjadi urusan pemerintah”.
Sedangkan pada ayat 3 disebutkan “  Urusan  pemerintahan  yang  menjadi uruasan  pemerintah  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :
a. politik luar negeri
b. pertahanan
c. keamanan
d. yustisi
e. moneter dan fiskal nasional, dan
f. agama
Dalam  kebijakan  otonomi  daerah
termuat  suatu  kebijakan  yang  lain,  yakni otonomi  desa.  Hal  ini  merupakan  bagian dari  konsekuensi  yang  tidak  bisa  ditolak untuk demokratisasi yang hakiki.
Dikatakan bahwa desa pada masa reformasi ini  bersifat  otonomi,  dan  bukan  menjadi bawahan  dari  kecamatan,  lebih  jauh disebutkan  kewenangan  desa,  pasal  206 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  72    tahun 2005 pasal 7, sebagai berikut :
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
a. Urusan  pemerintah  yang  sudah  ada berdasarkan hak asal-usul desa
b. Urusan  pemerintah  yang  menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
c. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan  latar belakang  masalah
di atas, maka dapat dirurnuskan permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam pembentukan Peraturan Desa. 2. Bagaimana kedudukan dan fungsi pengawasan  Badan  Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa ? Tujuan Penelitian Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam pembentukan Peraturan Desa. 2. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi pengawasan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa ?
B. Kajian Teori Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa 1. Pengertian Desa
Perkataan  "desa"  berasal  dari perkataan Sanskrit yang artinya tanah air, tanah  asal,  tanah  kelahiran.  Perkataan desa  hanya  di  pakai  di  daerah  Jawa, Madura  dan  Bali.  Sementara  di  daerah Sumatera  Selatan  disebut  dengan  dusun. Di  Maluku,  perkataan  desa  disebut dengan  istilah  dusundati.  Di  Aceh disebut  orang  memakai  nama  gampong dan  meunasah  buat  daerah  hukum  yang paling  bawah.  Di  Batak,  daerah  hukum setingkat  dengan  desa  di  beri  nama  kuta uta  atau  huta,  dan  lainnya. 3 Desa  atau sebutan-sebuatan lain yang sangat beragam  di  Indonesia,  pada  awalnya merupakan  organisasi  komunitas  lokal yang  mempunyai  batas-batas  wilayah, dihuni  oleh  sejumlah  penduduk,  dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola  dirinya  sendiri.  Inilah  yang disebut
dengan self-governing community. 4
Sebutan  desa  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  baru  dikenal  pada masa  kolonial  Belanda.  Desa  sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal  suatu  masyarakat,  yang  berkuasa mengadakan  pemerintah  sendiri  desa terjadi  dari  hanya  satu  tempat  kediaman masyarakat  saja  ataupun  terjadi  dar  satu induk desa dan beberapa tempat kediaman  sebagian  daripada  ma.  yarakat hukum  yang  terpisah  yang  merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri. Kesatuan-kesatuan  mana  di  namakan padukuhan,  ampean,  kampong,  cantilan beserta  tanah  pertanian  tanah  perikanan tanah  perikanan  darat  (empang  tambak dan  sebagainya)  tanah  hutan  dan  tanah belukar.  Besar  desa  itu  berbeda  beda  di pegunungan  ia  mempunyai  daerah  yang sangat  luas  di  tanah negare daerahnya biasanya kecil. 5
3 B.Simanjuntak dan L. Pasaribu,
Pendidikan dan Pembangiinan  Masyarakat  Desa,
Ctk.Pertama, Tarsito, Bandung, 1986, hlm.125
4 Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan K'asa Depan Otonomi Desa, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2008, hlm.5
5 B.Simanjuntak, Op.Cit., hlm.126
Dalam  Undang-undang  No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  menyebutkan  bahwa  desa  atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas-batas  wilayah  yuridiksi, berwenang untuk  mengatur dan  megurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud  dalam  ketentuan  ini  termasuk antara  lain  Nagari  di  Sumatera  Barat, Gampong  di  Provinsi  Nanggro  Aceh
Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan  Papua,  Negeri  di  Maluku.  Landasan pemikiran  dalam  pengaturan  mengenai desa adalah keaneka ragaman,
partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengertian Kepala Desa Berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Lamongan  nomor  34  tahun 2000  tentang  susunan  organisasi  dan  tata kerja  pemerintah  desa  adalah  kegiatan pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  dan  Badan  Perwakilan Desa.  Dari  pebngertian  tersebut  dapat dapat  diambil  suatu  pemahaman  bahwa pada  dasarnya  ada  dua  lembaga  strategis yang  menjalankan  pemerintahan  desa, yakni pemerintah desa dan Badan Perwakilan  desa.  Yang  dimaksud  dengan pemerintah  desa  adalah  Kepala  Desa  dan perangkat desa. Jadi Kepala Desa adalah merupakan  alat  pemerintah  desa  yang memimpin  penyelenggaraan  pemerintah desa  dan  berkedudukan  sejajar  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa.  Sedangkan perangkat  desa  adalah  unsure yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Dalam  ketentuan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  nomor  32  tahun  2004 pasal  209  disebutkan  bahwa  Badan
Permusyawaratan  Desa  adalah  sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  nomor 10  tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  nomor  32  tahun  2004  pasal  210 dijelaskan sebagai berikut:
1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan cara musyawarah dan mufakat.
2) Pimpinan  Badan  Permusyawaratan Desa  dilpilih  dari  dan  oleh  abnggota Badan Permusyawaratan Desa.
3) Masa jabatan anggota Badan
Permusyawaratan  Desa  adalah  6 (enam)  tahun  dan  dapat  dipilih  lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan  Desa  diatur  dalam perda yang berpedoman pada peraturan  pemerintahan  sebagaimana yang  tercantum  di  Undang-Undang Otonomi  Daerah  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Adapun  yang  menjadi  makna  dasar dari tujuan
dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah memperkuat pemerintah  desa  dalam  melaksanakan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan sesuai aspirasi masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa dan Perangkat Desa
Fungsi Kepala Desa menurut keputusan  Bupati  Lamongan  Nomor  52 Tahun  2001  tentang  pedoman  susunan organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan  kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
b. Menggerakkan  pastisipasi  masyarakat dalam wilayah desanya.
c. Melaksanakan  tugas  dalam  rangka pembinaan ketentraman dan ketentyraman dan ketertiban masyarakat desanya. Adapun tugas dan kewajiban kepada desa adalah sebagai berikut :
a. Memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa. b. Membina kehidupan masyarakat desa.
c. Membina perekonomian desa
d. Memelihara ketentraman
dan ketertiban masyarakat desa. e. Mendamaikan perselisihan masyarakat
di desa.
f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pemngadilan  dan  dapat  menunjuk kuasa hukumnya.
g. Mengharapkan  rancangan  peraturan desa  dan  menetapkannya  sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup  dan  berkembang  di  desa  yang bersangkutan.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan
pemerintah  desaan  dewsa  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama Badan Permusyawaratan Desa.
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat  persetujuan  bersama  Badan Permusyawaratan Desa.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan  desa  mengenai  APB  Desa untuk dibahas dan ditetapkan  bersama Badan Permusyawaratan Desa.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatuif.
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat  menunjuk untuk mewakilinya  sesuai  dengan  peratuiran perundang-undangan; dan i. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  Kepala  Desa  dibantu  oleh perangkat  desa  yang  terdiri  dari  sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Sekretaris desa merupakan unsure staf  dari  pemerintah  desa  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala desa. Sekretaris desa yang mempunyai  tugas  membantu  kepala  desa
dalam  bentuk  penyiapan  bahan  perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian  dan  pemberian  bimbingan teknis,  penyusunan  program,  pengelolaan perpustakaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan,  kepegawaian,  tata  usaha, protocol  dan  rumah  tangga.  Dalam melaksanakan  tugasnya  sekretaris  desa mempunyai fungsi:
1.  Pengumpulan, analisis dan pebnyajian data  statistik  dalam  rangka  penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,  pembinaan,  pengendalian teknis  serta  pengurusan  administrasi umum,  antara  lain  ketata  usahaan kepegawaian, kepustakaan, kehumasan, protocol dan rumah tangga.
2.  Pengumpulan,  analisis  dan  penyajian data  statistik  dalam  rangka  penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi  pembinaan,  pengendalian teknis dan penyusunan program.
3.  Pelaksanaan tugas  lain  yang diberikan oleh kepala desa.
Sekretaris desa dalam malaksanakan tugas  dan  fungsinya,  dibantu  oleh  2  (dua) urusan ,yakni ;
1. Urusan umum, dan
2. Urusan keuangan
Urusan umum dipimpin oleh seorang  kepala  urusan    yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada sekretaris  desa.  Urusan  umum  mempunyai tugas  pokok  membantu  sekretaris  desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan    dan  pelaksanaan    urusan ketata usahaan, kepegawaian, kepustakaan, kehumasan,  protocol  dan  rumah  tangga. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  urusan umum  mempunyai  fungsi,  antara  lain penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan, kepegawaian,  kehumasan,  protocol  dan rumah tangga. Urusan keuangan mempunyai  tugas  membantu  sekretaris desa  dalam  penyiapan  bahan  perunusan kebijaksnaan  dan  pelaksanaan  urusan administrasi  keuangan,  perlengkapan  dan penyusunan  pogram.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  urusan  keuangan  mempunyai fungsi  antara lain  penyiapan bahan perumusan  kebijaksanaan  dan  pelaksanaan urusan  keuangan  desa,  penyusunan  dan
pelaksanaan urusan keuangan desa,
penyusunan,  keuangan  desa,  penyusunan dan  pekaksanaan    urusan  keuangan  desa, penyusunan,  perubahan  dan  penghitungan anggaran  pendapatan dan belanja desa dan penyusunan  program-program    yang  akan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
Seksi-seksi  merupakan  unsure
pelaksana  dari  pemerintah  desa  yang dipimpin  oleh  seorang  kepala  seksi  yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  kepala  desa.  Adapun  seksi-seksi yang  membantu  kepala  desa  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya, antara lain:
1. Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh  seorang  kepala  pemerintahan yang  mempunyai  tugas  membantu kepala  desa  dalam  melaksanakan urusan rumah tangga desa  dibidang pemerintahan.  Adapun  fungsi  dari seksi pemerintahan adalah mengumpulkan,    menganalisis  data dan informasi dlam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan  teknis    koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pembe rian bimbingan teknis bidang pemerintahan  dan  pengurusan  tugas operasional  dan    adminitrasi  di bidang pemerintahan, kependudukan,  catatan  sipil,  tenaga kerja  dan  trasmigrasi,  pertanahan, pemilu,  ideology  negara  kesatuan bangsa,  organisasi  social  politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga  kemasyarakatan  lainya, pendapatan  desa,  perijinan  dan pelayanan umum bidang pemerintahan. 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi  perekonomian  dan pembangunan dipimpin oleh seorang  kepala  seksi  perekonomian dan pembangunan yang mempunyai tugas  membantu  kepala  desa  dalam melaksanakan  urusan  rumah  tangga desa  di  bidang  perekonomian  dan pembangunan.  Adapun  fungsi  dari seksi perekonomian dan pembangunan adalah
mengumpulkan,  menganalisis  data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakasanaan  teknis  koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian  bimbingan  teknis  bidang perekonomian  dan  pembangunan dan  pengurusan  tugas  operasional dan adminidtrasi dibidang perekonomian  dan  pembangunan yang  antara  lain  industri  dan perdagangan, perbankan dan perkreditan  rakyat,  koperasi,  usaha kecil,  dan  menengah,  pertanian, perkebunan, daan kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan, pekerjaan umum, pertambangan dan energi  serta  lingkungan  hidup, perhubungan,  peristiwa,  pos  dan komunikasi, pertijinan dan pelayanan umum bidang perekonomian dan pembaangunan.
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi  kesejahteraan  rakyat dipimpin  oleh  seorang  kepala  seksi kesejahteraan rakyat yang
mempunyai tugas  membantu kepala desa  dalam  melaksanakan  urusan rumah tangga desa dibidang kesejahteraan rakyat. Adapun fungsi dari  seksi  kesejahteraan  rakyat adalah mengumpulkan,
menganalisis,  data  dan  informasi dalam  rangka  penyiapan  bahan perumusan  kebijaksanaan  teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang kesejahteraan rakyat dan pengurusan  tugas  operasional  dan administrasi dibidaang
kesejahteraan  raakyat,  aantara  lain pendidikan,  pemuda,  olah  raga, kebudayaan  dan  adaat  istiadat, kesehatan keluarga berencana, pemberdayaan  perempuan,  social, agama,  partisipasi  sertaa  swadaya masyarakata,  pemberian  perjanjian dan  pelayanan  umum  di  bidang kesejahteraan rakyat.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi ketentraman dan ketertiban  dipimpin  oleh  seorang kepala seksi ketentraman dan ketertiban  yang  mempunyai    tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan  urusan  rumah  tangga desa  di  bidang  ketentraman  dan ketertiban. Adapun fungsi dari seksi ketentraman  dan  ketertiban  adalah mengumpulkan,  menganalisis  data dan informasi dalam raangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan  teknis  koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  bidang ketentraman  dan  ketertiban  dan pengurusan  tugas  operasional  daan administrasi  di  bidang  ketentraman daan ketertiban, aantara lain pembinaan dan penertiban perijinan, penegakkan  peraturan  desa  dan perturan perundang-undangan  yang berlaku,  kesegiaan  perlindungan masyarakat dan penyelamatan, penanggulangan  serta  rehabilitasi berencana  alam  dan  pelayanan umum    di  bidang  ketentraman  dan ketertiban.
Dusun  merupakan  unsur  wilayah dari  pemerintah  desa  yang    berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala  desa.  Dusun  dipimpin  oleh  seorang kepala  dusun  yang  merupakan  unsure pembantu  kepala  desa  yang  mempunyai tugas  membantu  kepala  desa  dalam menjalankan  kegiatan  kepala  desa  dalam kepemimpinannya  di  wilayah  kerjanya. Adapun  fungsi  dari  kepala  dusun  adalah membantu  kepala  desa  dalam  pengurusan pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan  dan  kemasyarakatan  serta ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayah kerjanya  serta  pengurusan  pelaksanaan kebijakan kepala desa.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  Yuridis  Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah
untuk  menemukan  kebenaran  logika keilmuan dari sisi normatif 6 , oleh karena itu,  penelitian  hukum  ini  difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum positif.
2. Pendekatan Masalah Berawal  dari  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).  Pendekatan  tersebut  adalah dengan melakukan
pengkajian perundang-undangan yang berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga digunakan pendekatan analisa (Analisis  Approach),  pendekatan  ini diterapkan  kaitannya  untuk  mengkaji penerapan  aturan-aturan  hukum  yang dilakukan  dalam  terapan  atau  praktik, sehingga  diharapkan  penerapan  norma atau kaidah-kaidah hukum yang dipraktikkan sesuai dengan ketetapan.
3. Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Di antaranya : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 tahun  2005  tentang  Desa,  Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  10  tahun  2006  tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum.
6 Johny  Ibrohim,  Teori  Metode  Hukum
Normatif. Banyu Media Publishing, Malang tahun
2005 hal 47
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yakni  bahan hukum yang mengarah pada petunjuk  atau  penjelasan  bermakna terhadap  data  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  majalah,  dan lain-lain.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum  sekunder  dikumpulkan  menurut topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan  sumber  dan  hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah  studi kepustakaan  dan  aturan  perundang- undangan  yang  penulis  paparkan  dan dikaitkan  sedemikian  rupa,  sehingga disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih sistematis  guna  menjawab  permasalahan yang  dirumuskan.  Cara  pengolahan bahan  hukum  dilakukan  secara  deduktif yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi,  selanjutnya  dianalisa  sehingga dapat  diperoleh  gambaran  jelas  tentang Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa menurut  Peraturan  Daerah    Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD).
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hubungan  Antara  Kepala  Desa  dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  tahun  2005  tentang  desa  ditegaskan bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa mempunyai  fungsi  antara  lain  membuat peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama  Kepala  Desa  merupakan  salah
satu  wujud  hubungan  antara  Kepala  Desa dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa, yang  jelas  dan  konkrit  karena  peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi  diu  desa  dan  sifatnya  mengikat bagi  seluruh  warga  desa  serta  pihak-pihak yang  lain  yang  mempunyai  kepentingan bagi desa tersebut. Sebelum peraturan desa ditetapkan  oleh  kepala  desa,  dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menampung aspirasi masyarakat,  pemerintah  desa  dan  atau Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan  rapat  atau  pertemuan  dengan pemuka-pemika  masayrakat  atau  lembaga kemasyarakatan  yang  ada  di  desa.  Setelah aspirasi    masyarakat  terkumpul,  Badan Permusyawaratan Desa dan atau pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa.
Salah  satu  bentuk  hubungan antara  Badan  Permusyawaratan  Desa dengan  Kepala  Desa  lagi  adalah  dalam bentuk  pembuatan  laporan  pertanggung jawaban  Kepala  Desa  selaku  pemimpin penyelenggaraan  pemerintah  desa,  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa yang wajib disampaikan  sekurang-kurangnya  1  (satu) kali  dalam  setahun  kepada  Bupati  dengan melalui Camat. Laporan dimaksud, disampaikan  kepada  camat  adalah  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping  itu  juga  untuk  dijadikan  bahan evaluasi  serta  arahan  kepada  pemerintah desa mengenai hal-hal tertentu.
Di  samping  itu  juga  Kepala Desa juga  memberikan  laporan  pertanggung jawaban  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa,  berdasarkan  kebijakan  yang  telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat desa. Dengan  demikian,  produk  hukum  baik berupa  Perdes,  Peraturan  Kepala  Desa maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, Kepala Desa berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan  tugas  dalam  1  (satu)  tahun penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa. Hubungan antara Badan Permusyawaratan  Desa  dengan  Kepala Desa juga bisa terwujud dalam
melaksanakan program-program kerja pemerintahan  desa  yang  menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakat di desa. Pembentuk peraturan desa dalam  pemerintahan  desa  merupakan kewenangan  bersama  lembaga  eksekutif desa (Kepala Desa) dan lembaga legislatif desa  (Badan  Permusyawaratan  Desa). Dalam  Pasal  209  Undang-undang  No.32 Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama Kepala Desa atau nama lain, menampung dan  menyalurkan  asnirasi  masyarakat. Menurut ketentuan tersebut, bahwa fungsi legislasi lesa menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Artinya  dalam  pembentukan peraturan desa,  Kepala  Desa atau Kepala Desit  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa merupakan mitra kerjasama. Pembentukan  peraturan  desa  merupakan salah  satu  hubungan  kerjasama  antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaiatan Desa dalam pembangunan desa  menuju otonomi desa yang  demokratis.  Dalam  pembuatan peraturan  desa,  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  hak untuk  mengajukan  rancangan  peraturan desa yang menjadi prioritas desa tersebut. Materi  yang  diatur  dalam  peraturan  desa tersebut  berkenaan  dengan  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  oleh  Kepala Desa  tentang  Anggaran  pendapatan  dan Belanja  Desa,  pembentukan  lembaga kemasyarakatan, dan materi lainnya.
Sementara  dalam  pelaksanaan peraturan desa,  Kepala  Desa atau Kepala
Desa  merupakan  unsur  eksekutif  yang melaksanakan  peraturan  desa  tersebut, sementara  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai unsur
legislatif yang
menyalurkan aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan jalannya
peraturan  desa  tersebut.  Selain  hubungan kerjasama  tersebut,  Kepala  Desa  atau
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Desa (APB Desa) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa
Secara  histories  desa  merupakan cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara  dan  bangsa  ini  terbentuk.  Struktur social  sejenis  desa,  masyarakat  adatdanlain sebagainya  telah  menjadi  institusi  social yang mempunyai  posisi yang sangat penting.pada umumnya masing-masing masyarakat  desa  itu  sesuai  dengan  riwayat asal  usulterjadinya,  biasanya  mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tidak terdapat  di  daerah  lain,  yang  mana  pada akhirnya terbentuklah pemerintahan desa.
Pemerintah  desa  adalah  merupakan symbol formil daripada kesatuan masyarakat desa.  Pemerintahdesa  sebagai  lembaga kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang  asli  untuk  mengatur  rumah tangga  sendiri  (wewenang  otonomi)  juga memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  sebagai pelimpahan  secara  bertahap  daripemerintah diatasnya.  Pemerintah  desa  diselenggarakan di  bawah  pimpinan  seorang  kepala  desa beserta  perangkatnya  atau  pembantu  kepala desa  di  dalam  menyelenggarakan  atau menjalankan roda pemerintahan desa.
Penyelenggaraan pemerintah
desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Selain  itu  penyelenggaraan  pemerintahan desa  juga  merupakan  unsure-unsur  dari fungsi pemerintahan umum yang merupakan salah satu tugas pembantuan yang meliputi:
- Tugas  dan  kewajiban  Kepala  Desa adalah  menjaga  supaya  pemerintahan desa  dapat  berjalan  dengan  baik  serta bertanggung  jawab  terhadap  hal  milik serta  berkepentingan  rumah  tangga desa.  Ujud  hak  milik  desa  ialah  yang terdiri  dari  tanah-tanah  desa  dan merupakaan  kekayaan  desa  meliputi: tanah  kas  desa,  tanah  titisara,  tanah
bengkok, tanah pangonan, tanah kuburan,  selain  tanah-tanah  tersebut ada  juga  yang  berwujud  bangunan desa  yang  meliputi:  balai  desa, lumbung  desa,  sekolah  desa,  pasar desa,  bendungan  irigasi  dan  saluran air,  jembatan,  jalan-jalan  desa  dan sebagainya.
- Kepala desa juga berkewajiban menjaga  dan  mengamankan  keuangan desa, yang berasal dari hasil tanah kas desa  serta  dari  pengumpulan  pajak tanah  dari  warga  desa,  juga  Kepala desa  berkewajiban  untuk  menjaga pemeliharaan pekerjaan umum
misalnya, jalan-jalan, jembatan- jembatan  yang  berada  di  wilayahnya, termasuk pemeliharaan saluran-saluran air.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan daerah  telah  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  76  tahun  2001,    jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dimana sebagai perwujudan  demokrasi,  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pemerintahan  desa, maka di desa dibentuk Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang sesuai  dengan  budaya  yang  berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi dan berperanan sebagai lembaga legislasi desa dan juga mempunyai  fungsi  sebagai  lembaga pengawasan  dalam  hal  pelaksanaan Peraturan  desa,  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menilai Keputusan  Kepala  Desa.  Selain  itu kepala  desa  bertanggung  jawab  kepada Badan  Perwakilan  Desa  atau  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengenai kedudukan,  tugas  dan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  diatur dalam pasal 209 dan 210.
Selain  dari  pada  itu  pembentukan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang merupakan  elemen  penting  dan  dapat dianggap  bisa  menjadi  motor  penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan
kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) ternyata masih dilingkupi sejumlah  problema  kontradiktif  yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam perjalanannya selama ini harapan agar Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mampu berperan secara maksimal pada umumnya belum terpenuhi. Dalam beberapa hal kehadiran Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga menimbulkan keruwetan pada kehidupan social  dan  politik  desa.  Problematika yang masih sering muncul dari keberadaan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yakni berkisar pada persoalan  legal  formal,  basis  social anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  termasuk  di  dalamnya  persoalan rekruitmennya, dinamika internal maupun  interaksinya  dengan  lembaga desa lainnya.

## E. Penutup Kesimpulan
Pelaksanaan  hubungan  kerja  Kepala  Desa dengan  Badan permusyawaratan Desa    yang kurang      maksimal,      meliputi: pertama , tumpang      tindih  kewenangan  antara  Kepala Desa  dengan  BPD  dalam  3  (tiga)  peraturan Desa,  yaitu  :  Peraturan  Daerah  No.3  Tahun 2009  Tentang  Pedoman  Pembentukan  dan Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa, Peraturan Daerah No.14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Daerah  No.20      Tahun    2007    Tentang Organisasi      Pemerintahan      Desa. Kedua , Pembentukan  Peraturan  Desa  yang  kurang profesional, hal ini terbukti dalam pembahasan  peraturan  Desa  oleh  BPD maupun  oleh  Pamong  Desa/Kepala    Desa dilaksanakan    secara    bersamaan. Ketiga lemahnya fungsi Legislasi
Badan
Permusyawaratan  Desa,  hal  ini  terbukti  dari 10  Peraturan  Desa,  tidak  ada  satupun  yang menjadi usul inisiatif BPD.

## Saran
Perlu  adanya  revisi  Peraturan  Daerah  No.3 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Pembentukan dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa, Peraturan Daerah No.14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Daerah No.20 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Pemerintahan Desa yang menyangkut  kewenangan  Kepala  Desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  agar  tidak adanya  tumpang  tindih  kewenangan  dalam pembentukan  peraturan  Desa.  Dan  perlu adanya  Program  Legislasi  Desa (Prolegdes) dalam  pembentukan  Peraturan  Desa  oleh Kepala Desa dan Badan  permusyawaratan  Desa  agar  dapat berjalan secara baik dan tepat waktu

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto, Reformasi   Tata  Pemerintahan dan    Otonomi  Daerah, Pusat      Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerdi, Pusat  Studi  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005 B.Simanjuntak  dan  L.  Pasaribu, Pendidikan  dan Pembangiinan Masyarakat Desa,
Ctk.Pertama, Tarsito, Bandung, 1986 JohnyIbrohim, TeoriMetodeHukumNormatif. Banyu  Media  Publishing,  Malang tahun 2005 Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan K'asa Depan Otonomi Desa, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2008
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang  No.32  tahun  2004  Tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No.8  Tahun  2005  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No.12  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Daerah  No.20  Tahun  2007  Tentang
Organisasi Pemerintahan Desa
Peraturan  Daerah  No.14  Tahun  2007  Tentang
Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan    Daerah  No.3      Tahun    2009    Tentang Pedoman    Pembentukan    dan Mekanisme  Penyusunan  Peraturan Desa