Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI
Penyuluhan Hukum Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Hukum Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum

## Legal Counseling In Mojogedang Village, Mojogedang District, Karanganyar Regency In The Context Of Improving Legal Quality Through The Socialization Of Legal Aid
Marisa Kurnianingsih 1 , Rokhman Adi Putera Nugraha 2 , Aristya Windiana Pamuncak 3 123 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: 1 mk122@ums.ac.id ; 2 rokhmanadi19012000@gmail.com ; 3 awp188@ums.ac.id Korespondensi author : mk122@ums.ac.id (085725151010)
Received: 1 Januari 2021; Revision: 10 Februari  2021; Accepted: 30 Maret 2021

## Abstrak
Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada Penerima Bantuan Hukum. Berpijak pada dasar konstitusi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum  sebagai sarana  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dimana  hal tersebut  merupakan  salah  satu  wujud  untuk  melindungi  hak  masyarakat  dan  wujud  negara  dalam  bertanggung jawab  atas  pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang  miskin  sebagai  perwujudan  akses  terhadap  keadilan.  Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum adalah untuk memberikan keterampilan sekaligus pemahaman  tentang bantuan hukum  dan  cara  memperolehnya  bagi  masyarakat  di  Desa  Mojogedang,  Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan hukum untuk masyarakat di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
Kata Kunci: Bantuan Hukum; Mojogedang; Sosialisasi .

## Abstrack
Legal aid is legal services provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. Based on the basic constitution of the Indonesian nation which aims to guarantee the constitutional rights of everyone to get recognition, guarantee, protection, and legal certainty that is just and equal treatment before the law as a means of protecting human rights, where this is one form of protecting community rights and the form of the state in being responsible for providing legal aid for the poor as a manifestation of access to justice. The purpose of the legal counseling activity is to provide skills as well as an understanding of legal aid and how to obtain it for the community in Mojogedang village, Mojogedang District, Karanganyar Regency. The method used in this activity is  socialization  which  is  then  followed  by  legal  assistance  for  the  community  in  Mojogedang  District, Karanganyar Regency.
Keywords: Legal Aid; Mojogedang; Socialization.
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pembangunan  nasional,  secara strategis  merupakan  landasan  dan  menjadi  perekat  bidang  pembangunan lainnya  serta  sebagai faktor integratif,  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  bingkai  NKRI  melalui  pembangunan

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945.(Sudjana,  2016)  Pelaksanaan  pembangunan  hukum  harus  dilakukan  secara  komprehensif mencakup  substansi  hukum,  kelembagaan  hukum  dan  budaya  hukum  serta  dibarengi  dengan penegakan  hukum  secara  tegas  dan  konsisten  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, sehingga  aktualisasi  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  dan  pembangunan,  instrumen penyelesaian  masalah  secara  adil  serta  sebagai  pengatur  perilaku  masyarakat  untuk  menghormati hukum dapat tercapai.(Laili, 2016)
Pembukaan  UUD  1945  alenia  4  (empat)  telah  ditegaskan  bahwa “...  kemudian  daripada  itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial  ...” dari  penegasan  tersebut  sebuah  pemahaman  tentang kewajiban negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  sebagai sarana  perlindungan  HAM,  selain  daripada  hal  tersebut  juga  menjadi  sarana  kepada  masyarakat mengenai  bantuan  hukum  yang  mana  negara  berorientasi  pada  terwujudnya  perubahan  sosial  yang berkeadilan.
Dari  yang  diamanahkan  dalam  konstitusi  tersebut  yang  pada  akhirnya  membuat  Tim Pengabdian Kepada Masyarakat tergerak untuk ikut andil dalam mensukseskan cita-cita negara yang telah  diamanahkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  alenia  4  (empat).  Dalam  hal  ini  kegiatan  yang dilaksanakan  ialah  berupa  pemberdayaan  masyarakat  dimana  berwujud  penyuluhan  hukum.  Secara definisi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana didefinisikan sebagai berikut:
“Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa” adapun dari hal tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah.
Berkenaan dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat  telah  melakukan  sebuah  survei  terhadap  permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  di Desa  Mojogedang,  Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten  Karanganyar.(Republik  Indonesia,  2012) Adapun Desa Mojogedang sendiri merupakan salah satu desa dari 13 (tiga belas) desa yang terletak di Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten  Karanganyar  yang  luas  wilayahnya  berkisar  378,42  Ha,  dengan jumlah penduduk 3.693 orang.(BK Karanganyar, 2019)
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut  kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  kebutuhan  di Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang yang berupa sosialisasi hukum berkenaan dengan bantuan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  di  Kecamatan  Mojogedang  pada  umumnya  dan  Desa Mojogedang  pada  khususnya  masih  sangat  awam  dengan  sebuah  lembaga  bantuan  hukum,  yang dianggapnya bilamana seseorang tidak mempunyai finansial yang baik maka tidak dapat memperoleh sebuah bantuan  hukum, pengacara, dan advokat (penasehat hukum).(Nasional, 2008; Wignjosubroto, 2008)  Bahkan  ditemukan  fakta  bahwa  banyak  masyarakat  di  Kecamatan  Mojogedang,  Kabupaten Karanganyar  takut  berhadapan  dengan  hukum  dikarenakan  minimnya  pengetahuan  hukum  dan mahalnya biaya beracara. Oleh karea hal tersebut beranjak dari sebuah pemahaman yang keliru, Tim Pengabdian  Hukum  Kepada  Masyarakat  kemudian  merasa  perlu  menyelenggarakan  sebuah  kegiatan pengabdian  masyarakat  yang  berkenaan  dengan  bantuan  hukum  gratis  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
Dalam hal ini pengabdian masyarakat berbentuk sosialiasi hukum atau penyuluhan hukum, yang secara  definitif  penyuluhan  hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan pemahaman  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  guna mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  budaya  hukum dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.(Kemenkumham, 2007)

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
Perlu  disampaikan  bahwa  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi Bantuan  Hukum secara  cuma-cuma kepada  Penerima  Bantuan  Hukum.  Mengenai  Penerima  Bantuan Hukum sendiri ialah orang atau kelompok orang miskin. Dalam hal ini menurut peraturan perundang- undangan  Penerima  Bantuan  Hukum  ialah  harus  memenuhi  kriteria  yang  meliputi  setiap  orang  atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Perihal hak dasar  sendiri  pun  meliputi  hak  atas  pangan,  sandang,  layanan  kesehatan,  layanan  pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
Dari hal demikian itu yang pada akhirnya menjadi salah satu upaya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat  untuk  membantu  memberikan  pemahaman  terkait  bantuan  hukum  dengan  melalui program  penyuluhan  hukum  mengenai  bantuan  hukum.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan  penyuluhan hukum  tersebut  adalah  untuk  memberikan  respon  atas  kegelisahan  masyarakat  di  Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

## METODE
Kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Desa  Mojogedang,  Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten Karanganyar ini, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
1. Tahap pertama. Sosialisasi pada masyarakat Desa Mojogedang dengan mengundang aparatur desa di Kecamatan Mojogedang lainnya terkait rencana dan program penyuluhan hukum. Pada tahap ini, masyarakat  diminta  untuk  hadir  dan  mengikuti  secara  seksama  pengarahan  berkenaan  dengan materi bantuan hukum, agar tujuan diadakannya kegiatan dapat tercapai secara maksimal.(Soekanto, 1986)
2. Tahap  kedua.  Konsultasi  dan  Pendampingan  hukum  pada  masyarakat  di  Desa  Mojogedang, Kecamatan  Mojogedang,  bilamana  masyarakat  Mojogedang  sedang  berhadapan  dengan  sebuah kasus  hukum  dapat  untuk  dikonsultasikan  kepada  Tim  Pengabdian  Masyarakat.  Dan  jika masyarakat  tersebut  ingin  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  gratis  maka  dapat  melampirkan syarat SKTM sebagai bukti masuk kategori masyarakat miskin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  dilakukan  pembahasan  maka  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu  letak  geografis  dan  sosial  Desa Mojogedang,  Kecamatan  Mojogedang,  Kabupaten  Karanganyar  untuk  mengetahui  pentingnya  pelaksanaan penyuluhan hukum,

## 1. Letak Geografis
Desa  Mojogedang  merupakan  salah  satu  desa  dari  13  (tiga  belas)  desa  yang  berkedudukan  di Kecamatan Mojogedang yang mana Kecamatan Mojogedang sendiri merupakan salah satu kecamatan dari  17  (tujuh  belas)  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Karanganyar.  Luas  wilayah  Kecamatan Mojogedang  adalah  53,31  km2  dengan  ketinggian  rata-rata  380  m  di  atas  permukaan  laut.(BK Karanganyar, 2019) Batas wilayah Kecamatan Mojogedang :
Sebelah Utara : Kab. Sragen Sebelah Selatan : Kec. KaranganyardanKecKarangpandan Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu Sebelah Timur : Kec. NgargoyosodanKecKarangpandan

## 2. Sosial
a) Mata Pencaharian
Sesuai  dengan  kondisi  alam  Kecamatan  Mojogedang  yang  pegunungan,  maka  sebagian  besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan pedagang. Selebihnya adalah  sebagai  pengusaha,  di  sektor  pengangkutan,  PNS/TNI/Polri,  pensiunan,  jasa-jasa  dan lain-lain.(BK Karanganyar, 2019)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dengan  mayoritas  penduduk  di  Desa  Mojogedang  adalah petani maka pemahaman atas hukum di Desa Mojogedang sangatlah minim, sehingga memang

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
penting  untuk  dilakukan  penyuluhan  hukum  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  Desa Mojogedang agar lebih memahami bantuan hukum.
b) Sarana Perekonomian
Guna menunjang laju perekonomian di Desa Mojogedang pada tahun 2015 terdapat pasar desa 5 unit, toko/warung kelontong 450 unit, kedai/Warung makan 239 unit, KUD 2 unit, bank umum 3  unit,  dan  BPR  2  unit.  Di  samping  itu  di  Kecamatan  Mojogedang  terdapat  industri  micro sebanyak  935  unit.(BK  Karanganyar,  2019)  Hal  tersebut  adalah  sarana  penunjang  untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mojogedang. Dari padangan perkonomian ini Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  menyebut  masyarakat  Desa  Mojogedang  Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar perlu memahami bantuan hukum dan layanan yang dapat diakses sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakatnya.

## 3. Pelaksanaan Penyuluhan Bantuan Hukum
Kegiatan Penyuluhan Bantuan Hukum ini dilaksanakan  oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bekerja sama dengan Aparatur Desa Kecamatan Mojogedang dan Lembaga Mitra pada hari Kamis tanggal  25  Februari  2021  pukul  09.00  –  14.00  WIB  yang  bertempat  di  Aula  Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Mitra
Penyuluhan  hukum  dihadiri  oleh  perwakilan  aparatur  desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan Sekretaris  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Mojogedang  dan  perwakilan  warga  Mojogedang.  Materi yang  disampaikan  mengenai  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu  sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yang mana Undang-Undang ini telah sesuai dengan tujuan negara yang terdapat pada Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  bermakna  bahwa  keadilan  tidak  memandang  status  termasuk status  ekonomi  pelakunya.  Upaya  meratakan  keadilan  di  masyarakat  tersebutlah  yang  menjadi semangat  melakukan  perubahan  di  bidang  penegakan  hukum,  salah  satunya  adalah  memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.
Hal  tersebut  telah  diuraikan  dalam  paparan  sosialisasi  bantuan  hukum  (penyuluhan  hukum)  yang dilaksanakan di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
Gambar 2. Pemanyampain Materi Oleh Pemateri Dalam Penyuluhan Hukum
Adapun  dalam  kegiatan  penyuluhan  tersebut  telah  disampaikan  beberapa  pembahasan  yang meliputi:
1. Latar  belakang  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, yang mana dalam materi ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menjelaskan mengenai keadaan hukum  ketika  belum  muncul  Undang-Undang  No  16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  yang mana  proses  hukum  sangat  membebani  masyarakat  dan  hanya  dapat  diakses  dengan  biaya  yang sangat mahal, maka perlu ada jaminan keadilan untuk masyarakat miskin atau masyarakat dengan katagori tidak mampu.
2. Pengertian  dari  bantuan  hukum  menurut  Undang-Undang  No  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3. Asas-asas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah  sebagai  berikut  :  asas  keadilan,  asas  persamaan  kedudukan  didalam  hukum,  asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut yang menjadi dasar  pemberian  layanan  dan  pelaksanaan  bantuan  hukum  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat miskin atau tidak mampu.
4. Tujuan diadakannya bantuan hukum menurut Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut :
a. menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  Penerima  Bantuan  Hukum  untuk  mendapatkan  akses keadilan
b. mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan kedudukan di dalam hokum
c. menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara  merata  di  seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dari tujuan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki upaya untuk melakukan  perubahan  dalam  dunia  hukum  dengan  membuka  akses  keadilan  bagi  masyarakat miskin agar  mendapatkan pelayanan yang sama  yaitu  didampingi  oleh  pengacara  atau  advokat  di litigasi  dan  atau  mendapatkan  informasi  mengenai  hukum  yang  dihadapinya  melalui  jalur pelayanan non litigasi.
5. Ruang  lingkup  bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  miskin  atau tidak mampu  sangatlah  banyak  yang  terdiri  dari  pelayanan  bantuan  hukum  litigasi  dan  pelayanan bantuan hukum non litigasi. Pada Pelayanan bantuan hukum litigasi, masyarakat dapat mengakses pendampingan  pengacara  atau  advokat  secara  gratis  selama  proses  hukum  berlangsung  dan melakukan  upaya  hukum  untuk  mencari  keadilan.  Sedangkan  untuk  pelayanan  non  litigasi, masyarakat berhak mendapatkan fasilitas mediasi, konsultasi, negosiasi, investigasi, dan lain-lain.

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
Keseluruhan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  tersebut  harus  gratis  atau cuma-cuma karena pemberi bantuan hukum sudah mendapatkan pembiayaan dari pemerintah.
6. Kriteria, syarat, hak, dan kewajiban dari penerima bantuan hukum. Dalam materi ini dijelaskan dan ditekankan  salah  satu  syarat  untuk  menjadi  penerima  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  adalah masyarakat  masuk  kriteria  miskin  atau  tidak  mampu  yang  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan  /Desa.  Jika  sudah  memiliki  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  ini  maka  dapat  mengakses  pelayanan  bantuan  hukum  yang  tersedia  di  Lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.
7. Sesi diskusi dan konsultasi dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Lembaga  mitra.  Pada  sesi  ini  masyarakat  dan  aparatur  desa  di  beri  kesempatan  untuk menyampaikan  masalah  hukum  yang  dihadapinya  atau  ditemukan  di  masyarakat  sehingga  dapat dijelaskan  cara  penyelesaiannya  oleh  lemabaga  mitra.  Dari  setiap  desa  menyampaikan permasalahan  hukum  yang  dihadapi  masing-masing  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat Desa Mojogedang pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Mojogedang pada umumnya belum mengetahui haknya untuk dapat mengakses bantuan hukum gratis dari pemerintah sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan hukum merasa kebingungan harus melakukan apa dan mengadu kesiapa.

## Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum
Lawrence  M.  Friedman  mengatakan  bahwa  sistem  hukum,  ada  beberapa  komponen  unsur hukum, yaitu: (Friedman, 2001)
1. Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah  dalam  kecepatan  yang  berbeda,  dan  setiap  bagian  berubah  tidak  secepat  bagian  tertentu lainnya;
2. Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu;
3. Sistem  hukum  mempunyai  komponen  budaya  hukum,  yaitu  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.
Lawrence  Friedman  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  budaya  atau  kultur  hukum  merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga kultur hukum  merupakan  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.(Warassih, 2005) Pemerintah  melalui  substansi  hukum  yaitu  Undang-Undang  No  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  sudah  berupaya  memberikan  fasilitas  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  atau  tidak mampu untuk mengakses keadilan. Dan penegak hukum yang dalam hal ini pengacara/ advokat sudah ikut serta dalam Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk memberikan pelayana cuma-cuma kepada masyarakat. Maka dari itu harapan dari diadakannya pengedukasian tentang bantuan hukum ini mampu  membuka  pemikiran  yang  mempengaruhi  budaya  dan  kultur  hukum  di  Desa  Mojogedang Kecamatan  Mojogedang  Kabupaten  Karanganyar,  yang  mana  mengubah  pola  pikir  negatif  yang semula  “seseorang  tidak  mempunyai  finansial  yang  baik  maka  tidak  dapat  memperoleh  sebuah bantuan  hukum  untuk  mengakses  keadilan”  berubah  menjadi  “setiap  orang  di  Indonesia  walaupun

## Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
tidak  mempunyai  kekuatan  finansial  sekalipun  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  bantuan  hukum yang layak dan baik”.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dan  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  bantuan  hukum  di  Desa Mojogedang,  Kecamatan  Mojogedang,  Kabupaten  Karanganyar  adalah:  (1)  Masyarakat  Desa Mojogedang  telah  memahami  berbagai  aspek  dalam  memperoleh  bantuan  hukum.  (2)  Masyarakat Desa  Mojogedang  telah  memahami  bahwa  masyarakat  tidak  mampu  juga  dapat  mengakses  bantuan hukum  secara  gratis  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  terakreditasi  dengan  menunjukkan  surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Aparatur  Desa  dan  Masyarakat  di  Kecamatan Mojogedang,  Kabupaten  Karanganyar  dan  teman-teman  magang  di  BKBH  FH  Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
BPHN. (2008). Laporan  Forum Koordinasi  Nasional  Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat dan Daerah . Surabaya.
BPHN  (2008). Kegiatan  Penyuluhan  Hukum  Bagi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum
Masyarakat . 1–95. Diambil dari https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyuluhan_hukum.pdf
BK  Karanganyar  (2019).  Kecamatan  Mojogedang  Dalam  Angka  2019.  In Kecamatan Mojogedang  Dalam  Angka  2019 (hal.  1–91).  Karanganyar:  BPS  Kabupaten Karanganyar.
Friedman, L. M. (2001). Sebuah Pengantar Hukum Amerika . Jakarta: PT Tata Nusa m .
Kemenkumham. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor :  M-01.PR.08.10  Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum . , (2007).
Laili, U. (2016). Kebijakan Penyuluhan Hukum Pada Kanwil Kemenkumham Kaltim . Diambil darihttp://download.portalgaruda.org/article.php?%0Aarticle=183588%0A&val=638 3&title=KEBIJAKAN%25%0A20PENYULUHAN%2520HUKUM%2520%2520P %0AADA%2520KANWIL%2520KEMENTERIAN%25%0A20HUKUM%2520DA N%2520HAM%2520KALIM%0AANTAN%2520TIMUR
Rahardjo, S. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: UKI Press.
Soekanto,  S.  (1986). Beberapa  Cara  dan  Mekanisme  Dalam  Penyuluhan  Hukum .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudjana.  (2016).  Penyuluhan  Hukum  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Berlalulintas  Melalui  Pemahaman  Terhadap  Isi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 25 (2), 1–14. Diambil dari https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/issue/view/702
Marisa Kurnianingsih, Rokhman Adi Putera Nugraha, Aristya Windiana Pamuncak
Warassih,  E.  (2005). Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:  PT  Suryandaru Utama.
Wignjosubroto,  S.  (2008). Hukum  dalam  Masyarakat,  Perkembangan  dan  Masalah  Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum . Malang: Bayumedia Publishing.
Undang Undang Dasar 1945 .
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .