## Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia
Demeiati Nur Kusumaningrum 

## demeiati.kusumaningrum@gmail.com

## Abstrak
Menyusui  adalah  naluri  manusia  yang  berkaitan  dengan  kehamilan,  namun  demikian pemerintah  Indonesia  perlu  melindungi  ibu  dan  bayi  dengan  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012.  Kebijakan  ini  memandatkan  seluruh  pihak  termasuk pemerintah  daerah,  lembaga  layanan  kesehatan,  tenaga  medis,  dan  produsen  susu  formula agar mendukung pemenuhan periode laktasi (menyusui). Dengan menggunakan pendekatan keamanan  manusia,  penelitian  ini  hendak  menganalisis  apa  yang  menjadi  pertimbangan pemerintah  Indonesia  dalam  menerbitkan  PP  yang  berkaitan  dengan  aspek  kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Data dan informasi diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan PP No.33/2012 dikeluarkan  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  mencapai  target  MDGs  terkait jaminan kesehatan ibu dan anak. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan ini berasal dari kasus  ibu  bekerja  yang    pada  umumnya  terbatas  waktu  menyusui,  beban  pikiran,  dan kurangnya  fasilitas  pojok  laktasi  di  tempat  kerja.  Tayangan  iklan  susu  formula  melalui berbagai  ruang  publik  turut  meyakinkan  para  ibu  terhadap  manfaat  susu  formula  sehingga menggantikan peran ASI. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang menyusui dari ibu dan keluarga juga menjadi tantangan kesuksesan pemenuhan periode menyusui.
Kata Kunci: menyusui, MDGs, kebijakan

## Abstract
Breastfeed is a matter of human nature and maternity, but Indonesian government needs to legitimate  and  protect  the  right  of  mother  and  baby  by  establish  Government  Policy  No. 33/2012.  It  mandated  the  role  of  local  government,  health  service  institututions,  medical expertist,  and  instan  milk  producers  to  support  the  breastfeed  period.  This  research questioned  why  the  Indonesian  Government  establish  the  health  policy  in  dealing  with breastfeeding  obligation  that  it  sounds  crucial  problem  regarding  the  human  security perspective.  This  research  used  qualitative  method.  Data  and  information  obtained  from observation,  literature  review,  and  deep  interview.  This  policy  is  the  one  of  Indonesian committment to achieve MDGs target to ensure mother and baby’s health. The obstacles of breastfeed experienced by working mother related to the problem of leisure time, stressful, and facilities in work place. The massive instan milk advertisement through mass media and public  sphere  are  able  to  influence  the  society  mindsets  about  the  safety  and  goodness  of instan milk for their baby. The lack of access on breastfeed education and knowledge of the mother and family become the rest.
Keywords: breastfeeds, MDGs, policy

## Pendahuluan
Tulisan  ini  hadir  atas  lahirnya  kebijakan  pemerintah  Indonesia  pada  1 Maret 2012 yang mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi usia 0-6  bulan  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  33  tahun  2012.  Aturan  ini
 Korespondensi: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang, Jawa Timur
mengharuskan  pemerintah  daerah,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  intitusi  tempat bekerja, ruang publik, dan seluruh masyarakat untuk mendukung pemenuhan periode laktasi sebagai hak ibu dan anak. Sebagai konsekuensi, tenaga kesehatan dan lembaga layanan  kesehatan  harus  memfasilitasi  IMD  (Inisiasi  Menyusui  Dini)  bagi  ibu  yang baru  melahirkan.  Dalam  pasal  8  disebutkan,  hanya  dokter  yang  memiliki  otoritas untuk menentukan pemberian susu formula atas indikasi medis sesuai dengan standar profesi,  pelayanan,  dan  prosedur  operasional.  Bagi  daerah  tertentu  yang  tidak terdapat  dokter,  hal  ini  menjadi  tanggungjawab  bidan  dan  perawat.  Selain  itu,  pada pasal 10 menekankan prosedur rawat gabung bagi ibu dan bayi pada Klinik Bersalin, Puskesmas  atau  Rumah  Sakit  demi  memudahkan  pemberian  ASI  Eksklusif (Kementerian Kesehatan n.d.).
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  pemberian  ASI  Eksklusif  menjadi sebuah  peringatan  tidak  hanya  bagi  seluruh  tenaga  kesehatan  tetapi  juga  distributor susu  formula.  Betapa  tidak,  PP  No.  33  Tahun  2012  Tentang  Pemberian  ASI Eksklusif melarang setiap tenaga kesehatan untuk mempromosikan susu formula dan hal-hal teknis yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif. Selain itu, pasal 19 jelas-jelas melarang distributor susu formula bayi untuk memberikan iming- iming,  kompensasi,  atau  contoh  produk  secara  cuma-cuma  kepada  penyelenggara fasilitas kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan dalam rangka pemasaran susu formula. Sehingga, pemasaran seluruh produk susu formula di Indonesia harus memuat  peringatan  “ASI  adalah  makanan  terbaik  bagi  bayi”  sebagai  implementasi pasal  20,  di  mana  hal  ini  sebagai  syarat  produsen  yang  ingin  mengiklankan  produk susu formula pada media massa dan ruang publik.
Kebijakan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  ini  patut  diapresiasi karena  mampu  melindungi  hak  ibu  untuk  menyusui  bayinya  di  ruang  publik.  Sejak diterbitkannya PP No. 33 Tahun 2012, tempat-tempat umum seperti ruang terbuka hijau  atau  taman  kota  di  daerah  Malang  telah  menyediakan  “pojok  laktasi”  untuk mendukung  pemberian  ASI  Eksklusif.  Terlepas  dari  perspektif  tentang  standar kelayakan  masyarakat,  hal  ini  menjadi  upaya  Pemerintah  Daerah  untuk mengimplementasikan  kebijakan  nasional.  Fasilitas  pojok  laktasi  terdapat  pada beberapa  lokasi  seperti  Taman  Trunojoyo,  Taman  Merbabu,  dan  Alun-Alun  Kota Malang.  Beberapa  pusat  perbelanjaan  seperti  Malang  Town  Square  (Matos)  dan
Malang  Olympic  Garden  (MOG)  telah  menyediakan  ruang  ibu  dan  bayi,  di  mana para ibu dapat menyusui bayimya sekaligus mengganti popok.
Kebijakan  pro  laktasi  ini  sekiranya  turut  menarik  perhatian  para pemangku  kebijakan  pada  instansi  pemerintah  maupun  swasta  terhadap  hak karyawan perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif. Pada umumnya, perkantoran menyediakan  lemari  pendingin  untuk  penyimpanan  ASI  perah  para  pegawai perempuannya. Jika tidak ada ruang khusus menyusui, para pegawai perempuan dapat menggunakan  tempat  ibadah  (musholla)  atau  toilet  untuk  memerah  ASI.  Dengan didukung  oleh  penjualan  peralatan  penunjang  ASI  secara  langsung  maupun  online- seperti breastpump , coolerbag , maupun tudung penutup dada- menyusui di ruang publik tidak lagi menjadi kendala berarti.
Komunitas  pendukung  ASI  Eksklusif  dan  gerakan  sosial  pro  laktasi berkembang  secara  masif  di  Indonesia.  PP  No.33  Tahun  2012  menjadi  penguatan hukum bagi berbagai gerakan sosial untuk mengkampanyekan dukungan terhadap ibu menyusui  dan  sosialisasi  pengetahuan  tentang  laktasi.  Perinasia,  AIMI,  dan  Selasih menjadi  wadah  gerakan  sosial  tersebut  di  mana  pembangunan  wacana  dan  diskusi publik  dipenetrasikan  melalui  internet.  Agenda  edukasi  dan  sosialisasi  tentang  ASI Eksklusif dan IMD dilakukan melalui akun resmi dan website para tenaga medis serta konselor laktasi. Sebagai contoh, AIMI sebagai LSM yang mendukung kebijakan pro laktasi  Indonesia  menyebarkan  pengetahuan  tentang  kesehatan  ibu  dan  bayi, program-program edukasi tentang manajemen laktasi, pelatihan konselor laktasi serta konsultasi  terkait  kendala  menyusui  dilakukan  melalui  akun facebook, salah  satunya ‘AIMI Jawa Timur’. Selain itu, Perinasia juga pernah melaksanakan kegiatan pelatihan ‘Manajemen  Laktasi’  bagi  penyelenggara  layanan  kesehatan  bekerjasama  dengan  RS Syaiful  Anwar  Kota  Malang  pada  bulan  Februari  2014 1 .  Begitu  juga  dengan  Selasih yang  melalui  website-nya  secara  terbuka  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk memenuhi hak ibu dan bayi dalam pemberian ASI Eksklusif.
Indonesia  menjadi  studi  kasus  yang  menarik  mengingat  masalah menyusui yang secara fitrah ( nature ) menjadi naluri seorang ibu yang telah melahirkan bayinya kini perlu dilegitimasi dan dilindungi melalui terbitnya PP No.33 Tahun 2012. Dengan demikian, penelitian ini hendak menganalisis latar belakang pemerintah dan
1 Hasil wawancara dengan Kepala Diklit RS UMM. Malang, 27 April 2016 Pk 11.30
situasi di Indonesia yang mendorong dikeluarkannya secara khusus kebijakan tentang pemberian  ASI  Eksklusif  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono.

## Internalisasi Human Security dalam Kebijakan Pembangunan
Idealisme  pembangunan  pada  masing-masing  pemerintahan  tidak  hanya menyangkut  sesuatu  yang  materiil  (pertumbuhan  ekonomi)  tetapi  juga  imateriil (kepuasan  batiniah).  Transformasi  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya  diharapkan membentuk masyarakat yang hidup dengan layak dan memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Sehingga, pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas publik sebagai sarana dan prasarana kegiatan ekonomi tetapi juga kebijakan-kebijakan yang  mendukung  pembangunan  pendidikan,  kesehatan,  dan  spiritual  masyarakat (Kusumaningrum, 2014: 1-2). Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto telah menekankan pentingnya pembangunan manusia (human development) sebagai tujuan nasional pembangunan pada GBHN.
Pembangunan  nasional  Indonesia  tidak  hanya  ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan  infrastruktur  tetapi  juga  kebutuhan  dasar  masyarakat  sesuai  dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini merupakan dampak internalisasi prinsip-prinsip ‘keamanan  manusia’  atau  yang  dikenal  sebagai  konsep  ‘Human  Security’  yang mengemuka  sebagai  paradigma  pembangunan  baru.  Konstruksi  paradigma pembangunan ini dimulai sejak lahirnya indikator Human Development Index (HDI) oleh UNDP pada tahun 1994.
The ‘logic of security’ should be broadened beyond territorial defence, national interests  and  nuclear  detterence  to  include  ‘universal  concerns’  and  the prevention of conflicts, but also crucially a cooperative global effort to eradicate poverty  and  underdevelopment  (UNDP,  1994:22).  The  referent  object  was shifted from nation-states to that of ‘people’, and to be ‘people-centred’ was to be  ‘concerned  with how  people  live  and  breathe in a  society,  how  freely  they exercise their many choices, how much access they have to market and social opportunities – and whether they live in conflict or in peace’ (UNDP, 1994:23). This  implied  a  radical  widening  of  the  types  of  threat  and  sectors  to  which security  was applicable for food, health, the environment, population growth, disparities in economic opportunities, migration, drug trafficking and terrorism. (Busan&Hansen, 2009:203)
UNDP  menekankan  keberhasilan  pembangunan  tidak  hanya menyangkut  pendapatan  nasional  (indikator  ekonomi)  tetapi  bagaimana  negara mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dasarnya.
Internalisasi perspektif ‘human security’ ini mengembangkan diskusi yang lebih luas terkait  dengan  perlindungan  terhadap  lingkungan,  masalah  demografi,  dan pembangunan sosial pada forum-forum internasional PBB di kemudian hari.
The concept of human development is much deeper and richer that what can be  captured  in  any  composite  index  or  even  by  a  detailed  set  of  statistical indicators.  Yet  it is  useful  to  simplify  a  complex  reality-  and  that  is  what  the HDI  sets out to do. It is a  composite  index  of  achievements in basic  human capabilities in three fundamental dimensions- a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. Three variables have been chosen to represent these  three  dimensions-  life  expectancy,  educational  attainment,  and  income. (UNDP 1997: 44 dalam Kegley Jr. & Wittkopf 1999:129)
Indonesia  menjadi  bagian  dari  masyarakat  internasional  yang  menaruh perhatian  khusus  terhadap  masalah  kesehatan  ibu  dan  anak.  Mengingat  salah  satu aspek  dari  indikator  HDI  – a  long  healthy  life -  adalah  bagaimana  performa  negara mewujudkan  kehidupan  yang  sehat  bagi  masyarakatnya.  Pemberian  ASI  Eksklusif diyakini secara medis mampu menunjang usia harapan hidup yang lebih panjang pada masing-masing  individu  mengingat  manfaat  kesehatan  yang  diberikan  dan  telah diakui dalam sisi medis di seluruh dunia.
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDAI), ASI mengandung komponen makro  dan  mikro  nutrien.  Makronutrien  adalah  karbohidrat,  protein  dan  lemak sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. ASI merupakan makanan yang sempurna  bagi  bayi  dan  mendukung  metabolisme  tubuh  agar  dapat  berjalan  lancar dan  tubuh  berkembang  dengan  baik.  Penelitian  membuktikan,  beberapa  bayi  yang mendapat  ASI  lebih  dapat  menerima  sayur-sayuran  pada  pemberian  pertama  fase makannya  dibandingkan  dengan  bayi  yang  mendapat  susu  formula.  Anak  yang diberikan  ASI  paling  sedikit  6  bulan  juga  lebih  jarang  mengalami  kesulitan  makan (picky eaters), sepanjang cara pemberian ASI-nya benar. Kedekatan fisik dengan Ibu selama  menyusui  memberikan  efek  kedekatan  emosional  yang  membantu  bayi membangun ketenangan batin dan rasa percaya diri. Sehingga, periode laktasi penting bagi  tumbuh  kembang  manusia  baik  secara  fisik  maupun  psikologis  (Hendarto  & Pringgadini, 2013).
Menurut  DR  Abdul  Basith  Jamal  &  DR  Daliya  Shadiq  Jamal  dalam tulisannya  di Republika ,  pemenuhan  periode  laktasi  selama  2  (dua)  tahun  dapat menghindarkan  bayi  dari  ancaman  cacat  dan  mengurangi  resiko  paparan  penyakit. ASI  memperkuat  sistem  imun  dan  perkembangan  biologis  anak  di  masa  depan.
Berdasarkan  riset  para  ilmuwan,  nutrisi  ASI  dan  semua  manfaatnya  tidak  bisa digantikan oleh susu formula.
Beberapa  pusat  penelitian  telah  banyak  mengadakan  eksperimen  untuk membuat ASI tiruan, melalui uji coba bahan-bahan kimiawi yang disuntikkan ke dalam kelenjar susu pada beberapa binatang menyusui. Maksud dari eksperimen ini, adalah untuk membuat susu buatan yang memiliki kandungan kimiawi yang sama  dengan  susu  murni  (ASI).  Dan  hasilnya,  seperti  yang  kita  dapatkan sekarang ini, di pasaran banyak terdapat susu buatan yang dijual di toko-toko, baik  untuk  komsumsi  bayi,  maupun  anak-anak,  bahkan  untuk  orang dewasa. Namun  para  ilmuwan  berdasarkan  penelitian  yang  mereka  lakukan menegaskan,  bahwa  susu  buatan  mustahil  dapat  menggantikan  fungsi  susu murni,  karena  kandungan  yang  dimiliki  keduanya  tidak  bisa  sama  persis. Tentunya,  pengakuan  di  atas,  menunjukkan  kegagalan  susu  buatan  dalam memainkan  perannya  sebagai  pengganti  susu  murni  (ASI).  Bahkan  beberapa penelitian  telah  dilakukan  untuk  menganalisa  kandungan  zat  yang  terdapat dalam susu buatan. Hasil dari penelitan itu menyatakan bahwa susu buatan tidak aman dan memiliki kemungkinan untuk mengandung bahan-bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan sel tubuh. (Republika 2014)
Ditilik dari sisi sains, ASI secara alami merupakan makanan yang terbaik bagi  bayi  dan  mampu  memperkuat  sistem  imun  sehingga  memberikan  dampak kekebalan  terhadap  berbagai  penyakit.  Dalam  konteks  psikologis,  pemberian  ASI mampu  membangun  kedekatan  emosional  dan  ikatan  batin  antara  ibu  dan  anak sehingga berpengaruh terhadap sikap dan mentalnya sebagai seorang individu di masa depan.  Sehingga,  kebijakan  pemerintah  Indonesia  melalui  PP  No.  33  Tahun  2012 merupakan  legitimasi  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  ibu  dan  anak  untuk memperoleh kesehatan yang optimal melalui pemberian ASI Eksklusif. Jika masing- masing  individu  masyarakat  Indonesia  memiliki  kesehatan  yang  prima,  diharapkan kegiatan ekonomi mampu berjalan dengan lancar (produktifitas) sehingga berdampak terhadap  kesejahteraan  secara  umum,  mengingat  masyarakat  merupakan  aset pembangunan nasional.

## Tantangan Periode Laktasi dan Perubahan Sosial Budaya
Kebijakan  pemerintah  tentang  kewajiban  pemberian  ASI  Eksklusif merupakan respon dari perubahan sosial di Indonesia terkait konsumsi susu formula yang  cukup  tinggi  dan  minimnya  pengetahuan  tentang  manfaat  ASI  serta  dinamika masalah  menyusui. Pertama ,  masifnya  iklan  susu  formula  melalui  media  massa  dan media  ruang  publik  mampu  mengubah  pemikiran  ibu-ibu  di  Indonesia  bahwa  susu formula  merupakan  pengganti ASI  dan  aman  dikonsumsi bagi  bayi.  Meskipun para
ibu  memiliki  kapasitas  untuk  menyusui,  susu  formula  dianggap  makanan  pelengkap yang mampu menambah berat badan bayi. Kedua , susu formula menjadi pilihan utama bagi  para  ibu  bekerja  yang  tidak  bisa  secara  intensif  menyusui  bayinya.  Mengingat bayi tersebut diasuh oleh pihak lain seperti anggota keluarga  atau layanan penitipan bayi,  pemberian  susu  formula  dianggap  praktis  dan  memudahkan  pihak  lain  tetap sabar  mengasuh  bayinya. Ketiga ,  pemberian  susu  formula  dilakukan  para  ibu  yang tidak mampu memerah ASI dengan alasan kuantitas kurang, tidak mampu membeli peralatan  laktasi  yang  dianggap  mahal,  dan  terkendala  waktu  dan  tenaga  dalam memerah  ASI  di  tempat  bekerja.  Waktu  istirahat  yang  cukup  pendek  dan  tidak tersedianya  lokasi  khusus  (pojok  laktasi)  di  tempat  bekerja  sehingga  tidak memungkinkan memerah ASI menjadi alasan utama. Kesibukan di tempat kerja yang penuh tekanan juga berpengaruh terhadap stress yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah  produksi  ASI. Keempat ,  tidak  semua  penyelenggara  layanan  kesehatan  di Indonesia memiliki prosedur atau kebijakan tertulis terkait dengan fasilitas dan upaya- upaya yang menjamin pemberian ASI Eksklusif sehingga masih ada peluang bagi para ibu untuk memberikan susu formula pada bayinya.
Pada dimensi sosial, menyusui merupakan hal yang lumrah atau naluriah bagi  perempuan  Indonesia.  Mereka  bisa  menyusui  bayinya  kapan  saja  dan  di  mana saja.  Sebagian  besar  perempuan  yang  akan  menikah  telah  mendapatkan  sosialisasi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk periode laktasi dari Bidan atau lembaga  kesehatan  yang  bekerjasama  dengan  KUA.  Hal  ini  sebagai  syarat kepengurusan surat nikah. Selain itu, permasalahan tentang manajemen rumahtangga, dan hubungan antara ibu dan anak dalam tradisi di Indonesia senantiasa disampaikan oleh  orang  tua  kepada  anak-anaknya  melalui  bahasa  tutur  ketika  mereka  menginjak akil  baliq  (mature).  Dengan  demikian,  diasumsikan  sebagian  besar  perempuan  telah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu di masa depan.
Nyatanya,  permasalahan  tengah  dialami  masyarakat  Indonesia  seiring dengan  meningkatnya  angka  perempuan  bekerja.  Kesetaraan  gender  yang mengemuka  di  Indonesia  berdampak  pada  rendahnya  angka  menyusui 2 .  Kendala pemenuhan  ASI  Eksklusif  0-6  bulan  kelahiran  bayi  mulai  dialami  para  ibu  bekerja yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  di  luar  rumah.  Hal  ini  terkait  waktu  yang
2 Hasil wawancara dengan Konselor Laktasi RS Hermina Tangkuban Perahu Malang. 26 Maret 2016 Pk 10.00
kurang  untuk bounding dengan  bayinya,  minimnya  energi  dan  nutrisi  yang  baik sehingga berpengaruh bagi kualitas dan kuantitas ASI. Sementara, ibu bekerja sering kesulitan  untuk  pulang  ke  rumah  atau  mengakses  tempat  penitipan  anak  (TPA) karena  kendala  jarak  dan  waktu.  Jika  ibu  bekerja  tersebut  sangat  antusias  dalam memberikan  ASI  Eksklusif  pada  bayinya,  tentunya  alasan  ini  dapat  diatasi  dengan membeli peralatan pendukung laktasi seperti breastpump, heater, coolerbag, botol khusus penyimpan  ASI,  dan  tudung  pelindung  dada  untuk  memfasilitas  memerah  ASI  di tempat  kerja.  Namun  sayang  sekali,  perlengkapan  laktasi  dengan  kualitas  yang  baik harganya tidak murah. Sehingga, para ibu yang pesimis dan terkendala finansial pada umumnya beralih untuk memberi susu formula pada bayinya.
Selain  itu,  ASI  perah  memiliki  masa  kadaluarsa  baik  disimpan  pada coolerbag maupun  lemari  pendingin.  Meskipun  disediakan  di  tempat  kerja,  jarak tempuh  bagi  ibu  bekerja  di  luar  kota  menjadi  tantangan  tersendiri.  Sementara,  jasa layanan antar ASI masih dilayani di kota-kota besar di Indonesia. Kerepotan dalam menjaga  kualitas  ASI  perah  dan  penyediaan  segala  piranti  pendukungnya  sering membuat para ibu berputus asa dan beralih ke susu formula. Mengingat para ibu yang bekerja  di  luar  kota  tidak  semua  difasilitasi  oleh  kendaraan  pribadi  yang  aman  dan nyaman. Belum lagi, rasa malu, tabu dan tidak nyaman bagi ibu untuk memerah ASI di ruang publik membuat mereka memadukan pemberian ASI dengan susu formula. Adapun tidak semua anggota keluarga yang mengasuh bayi memiliki kapasitas untuk memberikan  ASI  perah  dengan  sendok.  Sehingga,  kebiasaan  bayi  meminum  ASI melalui botol dot juga mempengaruhi menurunnya minat bayi untuk menyusu pada ibunya.  Sehingga,  para  ibu  yang  mengalami  hal  ini  melirik  susu  formula  sebagai pelengkap ASI dengan anggapan anaknya sudah malas minum ASI.
Kompleksitas  menurunnya  angka  keberhasilan  menyusui  di  Indonesia juga dipengaruhi oleh pergeseran paradigma di masyarakat terkait dengan kesuksesan penjualan  susu  formula.  Melalui  tayangan  iklan  yang  lebih  dari  3x  sehari  pada berbagai  stasiun  televisi  nasional,  membuat  ibu-ibu  percaya  bahwa  kandungan  susu formula sangat  aman dan bisa melengkapi kebutuhan gizi bayi. Apalagi merek susu formula di pasaran didominasi oleh brand atau lisensi luar negeri. Masih berkembang asumsi  masyarakat  di  mana  susu  yang  harganya  lebih  mahal  adalah  susu  yang  lebih berkualitas  dan  produk  yang  berkualitas  pada  umumnya  merk  atau  produksi  luar negeri.  Ditambah  dengan  pesimisme  kaum  ibu  bahwa  ASI  yang  diproduksi  secara
kuantitas  dan  kualitas  kurang  mencukupi  bagi  bayi.  Bayi  dianggap  kurang  berat badannya  atau  boleh  dibilang  performa  bayi  kurang  ‘ideal’  menurut  orangtuanya. Sehingga, susu formula menjadi solusi menambah berat badan bayi.
Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber secara random , tidak semua  ibu  mendapat  pengetahuan  yang  cukup  tentang  kesehatan  bayi  dan manajemen laktasi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat para tenaga medis dan konselor laktasi  yang  melakukan  edukasi  dan  pendampingan  (program  ASI  Eksklusif)  di Rumah  Sakit 3 .  Ada  pasien  yang  beranggapan  ASI  Eksklusif  adalah  pemberian  ASI sampai usia 2 tahun dan boleh diselingi dengan tambahan susu formula. Ada juga ibu yang  merasa  pesimistik  dengan  berat  badan  anaknya  yang  dirasa  terlalu  kurus meskipun minum ASI, sehingga susu formula dianggap solusi untuk menambah berat badan.  Walaupun  mereka  mendapat  konseling  dan  informasi  tentang  manajemen laktasi, tidak membuat para ibu meninggalkan konsumsi susu formula pada bayinya.
Ironisnya,  lemahnya  keyakinan  ibu  untuk  pemberian  ASI  Eksklusif dipengaruhi oleh doktrin para anggota keluarga yang pada umumnya mengasuh sang bayi,  seperti  nenek  atau  tetangga  terdekat  di  mana  bayi  perlu  diberikan  tambahan susu  formula  supaya  cepat  gemuk  meskipun  sang  ibu  memiki  kapasitas  menyusui dengan baik. Bahkan tidak jarang para ibu meminta rekomentasi dokter anak terkait susu formula yang cocok dan berkualitas paling baik. Adapun pembicaraan mengenai masalah  ASI,  makanan  pendamping  ASI,  dan  pemberian  susu  formula  pada umumnya  didapatkan  para  ibu  dari  ‘sharing’  dengan  teman-teman  komunitasnya melalui  forum  arisan  atau  pertemuan  informal  dari  komunikasi  jejaring  sosial. Sehingga,  ketepatan  informasi  dan  pengetahuan  tentang  manfaat  ASI  merupakan suatu topik yang konstruktif.
Dalam  hal  performa  bayi,  masih  banyak  yang  beranggapan  bayi  kurus adalah bayi kurang gizi, sementara tolak ukur untuk ‘kurus’ dan ‘gemuk’ diyakinkan melalui  penilaian  visual.  Berdasarkan  observasi,  para  ibu  belum  teredukasi  perihal standar  kesehatan  bayi  dan  sebagian  besar  terpengaruh  (membanding-bandingkan) dengan  penampilan  fisik  bayi  lainnya  dalam  lingkungan  sosial  terdekat.  Identifikasi bayi sehat adalah bayi gemuk dengan pipi tembem, lengan dan paha kenyal serta kulit
3 Hasil wawancara dengan Konselor Laktasi RS Hermina Tangkuban Perahu Malang. 26 Maret 2016 Pk 10.00 dan Bidan RS UMM pada 2 Mei 2016 pk 15.30
yang  segar.  Bahkan  tidak  banyak  yang  mengetahui  tentang  pengukuran  BMI  (body mass  index)  atau  standar  kelayakan  gizi  WHO  kecuali  para  ibu  yang  rajin  ke Posyandu  atau  bergabung  dalam  komunitas  pro  laktasi  Indonesia  seperti  AIMI, Perinasia, dan Selasih.
Kendala  menyusui  paling  banyak  dirasakan  oleh  ibu  bekerja  di  sektor publik atau instansi yang menuntut pelayanan prima. Beberapa perempuan bekerja di sektor  industri  dan  instansi  pemerintah  di  luar  kota  terpaksa  menitipkan  bayinya untuk  diasuh  anggota  keluarga  atau  layanan  penitipan  bayi  (TPA,  Baby  Day  Care, Baby School, dsb.). Para ibu pada akhirnya memberikan susu formula pada bayinya karena kendala waktu, energi, dan kuantitas ASI. Waktu adalah permasalahan di mana ibu  harus  berangkat  pagi-pagi  untuk  bekerja  di  luar  kota  yang  menempuh  kurang lebih  2  jam  perjalanan.  Sehingga  sering  menimbulkan  stress  dan  mengurangi frekuensi  menyusui.  Energi  adalah  kendala  di  mana  karena  kesibukan  dan  aktifitas bekerja  menghalangi  mereka  lebih  sering  menyusui  bayinya  karena  kelelahan.
Kapasitas pemberian ASI dilakukan hanya ketika mereka pulang dari bekerja. Itu pun bayi kadang sudah tidak merespon dengan baik karena lebih sering mendapatkan ASI atau  susu  formula  melalui  botol  dot  yang  dikenal  secara  medis  sebagai  masalah ‘bingung  puting’  pada  bayi.  Kuantitas  ASI  secara  medis  menjadi  kendala  apabila frekuensi  menyusui  berkurang,  maka  kuantitas  ASI  pun  berkurang.  Sementara,  ibu yang  bekerja  di  sektor  formal  rata-rata  memiliki  kewajiban  8  jam  berada  di  ranah publik.  Dengan  tingkat  stress  lingkungan  kerja  dan  asupan  gizi  yang  kurang  baik, maka  kuantitas  ASI  yang  dihasilkan  semakin  menurun.  Hal  ini  membangun keyakinan  bahwa  ASI  sudah  tidak  keluar  atau  tidak  diproduksi  sehingga  membuat para ibu beralih kepada susu formula sebagai pengganti ASI.
Kebijakan manajemen lembaga layanan kesehatan seperti klinik bersalin, puskesmas  dan  rumah  sakit  yang  belum  menerapkan  prosedur  tertulis  tentang dukungan terhadap pemberian ASI Ekskusif juga menjadi latar belakang diterbitkan PP  No.33  Tahun  2012.  Prosedur  pelayanan  lembaga  kesehatan  pada  umumnya memberikan  kebebasan  pada  pasien  bersalin  dalam  menentukan  apakah  bayinya diberikan  ASI  Ekskluisif  atau  susu  formula.  Mengingat  pihak  penyelenggara kesehatan  hanya  membantu  proses  kelahiran  dan  menjamin  kesehatan  ibu  dan  bayi pasca  melahirkan,  sementara  pemberian  ASI  menjadi  pilihan  pasien  (ranah  privat). Padahal  tidak  semua  ibu  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  manajemen
laktasi  dan  pentingnya  ASI  Eksklusif.  Hal  ini  dikuatkan  dari  pendapat  tenaga kesehatan  yang  mencatat  dari  100  persen  pasien  melahirkan  di  RS  UMM  Malang hanya 50 persen yang teredukasi 4 .
Selain  itu,  sebelum  terbit  kebijakan  pemerintah,  tidak  banyak  rumah sakit,  puskesmas,  atau  klinik  bersalin  secara  jelas  menerapkan  kebijakan  rawat gabung. Hanya lembaga layanan kesehatan yang mengkampanyekan dirinya “pro ASI Eksklusif”/  “Pro  IMD”/  “Sayang  Ibu  dan  Bayi”  yang  betul-betul  melakukan sosialisasi  dan  pendampingan  manajemen  laktasi  sebelum  dan  setelah  melahirkan, disiplin  IMD,  dan  edukasi  tentang  kesehatan  bayi  dan  ibu  baru  melahirkan,  dan dukungan fasilitas rawat gabung ibu dan bayi.
Iklan  yang  cukup  masif  melalui  media  massa  dan  ruang  publik  tidak hanya  mampu  mempengaruhi  pemikiran  para  ibu  terhadap  jaminan  keamanan  dan kesehatan bayi mengkonsumsi susu formula tetapi juga  lemahnya prosedur larangan pemasaran  produk  susu  formula  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh lembaga layanan kesehatan (Klinik Bersalin, Puksesmas dan Rumah Sakit). Sebelum kebijakan  ini  diterbitkan,  masih  ada  promosi  susu  formula  secara  tidak  langsung melalui  rekomendasi  dokter,  perawat  anak  atau  bidan  yang  bertanggungjawab menangani  persalinan.  Meskipun  tenaga  kesehatan  tetap  memenuhi  kode  etik kedokteran,  peluang  pemasaran  masih  tergolong  lebih  tinggi  dibandingkan  melalui swalayan  pada  umumnya.  Masyarakat  lebih  mendengarkan  saran  tenaga  medis daripada hanya sekedar potongan diskon penjualan ritail. Produsen susu formula pun tidak  segan-segan  memberikan  kompensasi  penjualan  produk  susu  formula  dengan membantu  pengembangan  riset  dan  pembangunan  infrastruktur  lembaga  layanan kesehatan  yang  menajadi  mitra.  Fenomena  ini  telah  menjadi  rahasia  umum,  seiring dengan berkembangnya bisnis farmasi di Indonesia 5 .
Komitmen terhadap Target Millenium Development Goals (MDGs)
MDGs  lahir  sebagai  respon  masyarakat  internasional  terkait  partisipasi pembangunan  dan  distribusi  kesejahteraan  di  seluruh  dunia.  Kesenjangan  menjadi masalah  utama  negara-negara  berkembang  di  mana  masih  banyak  individu  yang
4 Hasil wawancaa Bidan RS UMM pada 2 Mei 2016 pk 15.30
5 Hasil wawancara dengan Konselor Laktasi RS Hermina Tangkuban Perahu Malang. 26 Maret 2016 Pk 10.00
hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  kurangnya  kesempatan  menempuh  pendidikan dasar, tingginya angka buta huruf bagi perempuan, kesempatan kerja yang lebih kecil bagi  perempuan,  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  anak,  penyebaran  AIDS  dan kerusakan lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam membangun  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera  secara  lahir  dan  batin,  sehingga pemerintah  ikut  menandatangani  Deklarasi  Millenium  pada  pertemuan  PBB  tahun 2000 (Kemlu RI 2009 dalam Kusumaningrum, 2014: 70-72).
Kesepakatan  MDGs  berhasil  menyeragamkan  target  pembangunan internasional yang meliputi: 1.) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2.) Pencapaian  pendidikan  dasar  yang  universal,  3.)  Promosi  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan,  4.)  Pengurangan  tingkat  mortalitas  bayi,  5.)  Peningkatan kesehatan ibu, 6.) Pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit endemik lainnya, 7.) Pencapaian kelestarian lingkungan hidup, dan 8.) Pengembangan kemitraan global untuk  pembangunan.  Sehingga,  lahirnya  kesepakatan  MDGs  menandai  kembalinya peran  negara  sebagai  instrumen  institusional  yang  bertanggungjawab  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pencapaian  target  MDGs  didukung  oleh kemitraan  internasional  terkait  sumber  daya  manusia  (tenaga  ahli)  dan  sumber  daya finansial (pinjaman luar negeri).
Terbitnya  PP  No.33  Tahun  2012  menjadi  implementasi  kebijakan pemerintah  dalam  menyukseskan  target  MDGs  terutama  pada  aspek  pengurangan tingkat  mortalitas  bayi  dan  peningkatan  kesehatan  ibu.  Pemberian  ASI  Eksklusif menjadi  sarana  pembangunan  sistem  imunitas  pada  bayi  di  masa  pertumbuhannya dan  sekaligus  menjadi  makanan  utama  yang  paling  cocok  sesuai  dengan  kondisi  di masa  0-6  bulan  kelahirannya.  Selain  itu,  pemberian  ASI  diyakini  bermanfaat  bagi pemulihan  kondisi  kesehatan  ibu pasca  melahirkan  dan  mengurangi  resiko  penyakit kanker  payudara.  Secara  psikologis,  pemberian  ASI  pada  bayi  membantu  ibu melewati  masa-masa  stress  pasca  melahirkan  yang  dikenal  dengan  sindrom  ‘baby blues’.  Kedekatan  ibu  dan  bayi  memberikan  dampak  relaksasi  dan  ‘phsycological healing’ sehingga membantu mengurangi stress dan menstabilkan tekanan darah. Hal ini  pada  akhirnya  berguna  bagi  ibu  untuk  mempertahankan  kesehatan  jiwa  dan membangun kepercayaan diri kembali.
Kampanye  kebijakan  pro  laktasi  di  Indonesia  oleh  pemerintah dilaksanakan  di  bawah  tanggungjawab  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Kementerian Kesehatan. Salah satu agenda rutin adalah perayaan tahunan Pekan Air Susu  Ibu  Sedunia  (PAS)  pada  minggu  pertama  bulan  Agustus  sebagai  peringatan World Breastfeeding Week (WBW). Pada tahun 2013, PAS mengusung tema global “ Breastfeeding  Support:  Close  to  Mothers ”  yang  diterjemahkan  secara  nasional sebagai ”Dukungan  Menyusui:  Lebih  Dekat  Dengan  Ibu”.  Program  ini  bertujuan untuk  menarik  dukungan  dan  peran  teman  sebaya  (sesama  ibu  menyusui)  dalam mendukung keberhasilan menyusui. Dukungan menyusui oleh teman sebaya ini juga dapat  dilaksanakan  dalam  komunitas  atau  kelompok-kelompok  pendukung  ibu menyusui  (KP-ASI  atau  KP-Ibu)  sebagai  wahana  saling  berbagi  ilmu  pengetahuan seputar  menyusui.  Umumnya  pembina  KP-ASI  adalah  bidan  ataupun  konselor menyusui di wilayah setempat. Bersamaan dengan peringatan PAS 2013, Kementerian Kesehatan  bekerjasama  dengan  Lintas  Program  dan  Sektor  Terkait  (Organisasi Profesi  dan  LSM)  menyelenggarakan  Lomba  Kelompok  Pendukung  ASI  bagi  KP- ASI yang ada di 33 Propinsi dan KP-ASI yang ada di Tempat Kerja se-Jabodetabek (Kementerian Kesehatan 2013). Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pro laktasi diterbitkan  demi  mencapai  performa  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  responsif dalam  kerangka  MDGs.  Indonesia  secara  tegas  menyatakan  komitmennya  untuk mewujudkan  kesehatan  ibu  dan  anak  melalui  kewajiban  semua  pihak  untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif.

## Kesimpulan
Kebijakan pro laktasi Indonesia dengan terbitnya PP No. 33 Tahun 2013 menandai  komitmen  pemerintah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat khususnya  pada  aspek  kesehatan  ibu  dan  anak.  Pemberian  ASI  Eksklusif membutuhkan  dukungan  semua  pihak  mengingat  kendala  teknis  para  ibu  terkait minimnya  pendidikan  dan  sosialisasi,  serta  kendala  institusional  dalam  hal  prosedur layanan  kesehatan,  fasilitas  di  ruang  publik,  dan  perlindungan  hak  ketenagakerjaan. Peraturan  tentang  pemberian  ASI  Eksklusif  diyakini  sebagai  upaya  yang  pada akhirnya  mewajibkan  ibu  untuk  memenuhi  hak  anak  dan  kewajiban  semua  pihak untuk  menciptakan  lingkungan  dan  fasilitas  yang  mendukung  pemenuhan  periode laktasi.
Sayangnya,  kewajiban  produsen  mencantumkan  konten  “susu  formula bukan  pengganti ASI”  pada  produknya  sesuai  pasal  20  tidak  kemudian  mengurangi
iklan  susu  formula  pada  media  massa  dan  ruang  publik.  Selain  itu,  belum  ada tindakan  hukum  terkait  pelanggaran  tenaga  medis  atau  penyelenggara  layanan kesehatan  yang  mempromosikan  susu  formula  karena  ketentuan  pelanggaran  yang dimaksud  dalam  PP  No.  33  Tahun  2012  bersifat  delik  aduan.  Sementara,  legalisasi kebijakan  terkait  pemasaran  susu  formula  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  lebih  mengarah  pada  ketentuan  etis  (norma  kepantasan)  daripada  standar kebijakan  pelayanan  (SOP)  manajemen  rumah  sakit  (norma  kepatuhan).  Dengan demikian, edukasi, sosialisasi, dan kampanye tentang ASI Eksklusif perlu diupayakan lebih masif.

## Referensi
Busan, Barry. & Hansen, Lene. 2009. “Widening and Deepening Security” dalam The Evolution  of  International  Security  Studies .  United  States.  Cambriedge
University Press.
Hendarto, Aryono & Pringgadini, Keumala. 2013. “Nilai Nutrisi Air Susu Ibu” dalam
Buku Bedah ASI . Publikasi IDAI 27 Agustus 2013. Diakses 5 November 2015 pada http://idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu Kegley Jr., Charles W. & Wittkopf, Eugene R. 1999. “The Plight and Policy Posture of  the  Less  Developed  Global  South”  dalam World  Politics  Trend  and Transformation . Seventh Edition. United States. Macmillan Press Ltd.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (n.d.)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012
Tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif. Presiden  Republik  Indonesia . Diakses 5 November 2015 pada http://www.gizi.depkes.go.id/download/Kebijakan%20Gizi/Pokok- Pokok%20PP%20Nmr%2033%20Thn%202012%20Ttg%20Pemberian %20ASI%20Eksklusif.pdf
Kementerian Kesehatan RI. 2013. “Dukungan Menyusui: Lebih Dekat Dengan Ibu”
dalam Pekan  ASI  Sedunia ,  2  Agustus  2013.  Diakses  pada  19  April  2016 pada  http://gizi.depkes.go.id/dukungan-menyusui-lebih-dekat-dengan- ibu
Kusumaningrum,  Demeiati  Nur.  2014.  “Pembangunan  dan  Bantuan  Luar  Negeri”
dalam Ekonomi  Politik  Kerjasama  Pembangunan. Gonda  Yumitro  (Ed.). Yogyakarta. Gre Publishing.
Republika  Online.  2014.  “Al  Quran  dan  Sains:  Pentingnya  Air  Susu  Ibu  (ASI)”. Publikasi Republika 11  Agustus  2014.  Diakses  5  November  2015  pada http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- digest/11/08/14/lpweqq-alquran-dan-sains-manfaat-air-susu-ibu-asi