SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat
Mustafa 1 , Eza Aulia 2
1,2, Univesritas Teuku Umar, Aceh, Indonesia Email Konfirmasi: mustafaxelo@gmail.com

## ABSTRAK
Negara  kesejahteraan  (welfare  State)  ialah  suatu  tujuan  berdirinya  sebuah  negara sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  karena  Negara  lebih  mengutamakan  hak  dari  seluruh  warganya,  salah satu  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  dan  memberikan  hak  kepada  warganya ialah  dengan  di  berikannya  Dana  Desa  dari  dasar  Undang-undang  Otonomi  Desa memberikan  hak  untuk  kepala  desa  dan  perangkatnya  untuk  mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan dana desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun  juga  harus  di  lakukan  oleh  masyarakat  sehingga  penggunaan  dana  desa berjalan  sesuai  dengan  konsep  Negara  kesejahteraan  seingga  seluruh  masyarakat merasakan manfaat dari dana desa tersebut.

## Kata kunci: Welfare state; Dana Desa; Pengawasan

## Pendahuluan
Kesejahteraan  Umum  adalah  salah  satu  tujuan  dari  didirikannnya  negara indonesia sebagaimana di cantumkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 ;“kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” . dan sila ke lima dalam UUD 1945 pasal 33 dalam UUD 1945 menerangkan bahwa bumi, air dan seluruh isinya di kuasa oleh  Negara  serta  digunakan  semata-mata  demi  kemakmuran  rakyatnya  dan  pasal 34  yang  juga  menjelaskan  tentang  kewajiban  bangsa  Indonesia  untuk  memenuhi kesejahteraan rakyatnya.
Dalam UUD 1945 alenia ke empat dan kelima tidak lepas dari apa yang telah disampaikan  Allah  SWT  dalam  surat  Ara’d  ayat  11  yang  artinya  “  Sesungguhnya Allah  tidak  akan  merubah  nasib  sesuatu  kaum  sehingga  mereka  merubah  keadaan yang  ada  pada  diri  mereka  sendiri”,  namun  dalam  pengimplementasian  ayat  ini haruslah  adanya  institusi,  organisasi  dan  orang-orang  yang  bertanggung  jawab
terhadap  seluruh  masyarakat  demi  jalannya  suatu  usaha  Negara  untuk mensejahterakan rakyatnya (Sodiq, 2015).
Kesejahteraan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  alenia  ke  empat pembukaan UUD 1945 selanjutnya diatur secara langsung pada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak warga negara yang di jaminkan langsung oleh negara  secara konstitusional    meliputi  persamaan  hak  di    mata  hukum,    hak  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  hak  berserikat  dan  menyampaikan pendapat, hak mempertahankan kehidupan, hak berkeluarga dan perlindungan dari tindakan  diskriminasi,  hak  mendapatkan  pendidikan  dalam  mengupayakan kesejahteraan, hak bermasyarakat, hak jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, hak yang  sama  dalam  kepemerintahan,  hak  mendapatkan  pengakuan  kenegaraan,  hak dalam  melaksakan  peribadatan  berdasarkan  keyakinan,  hak  berfikir  dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh keterbuaan informasi publik,  hak  mendapatkan  perlindungan  diri  dan  keturunannya,  hak  terbebas  dari penyiksaan dan mempertahankan diri, hak mendapatkan keadilan, hak atas jaminan sosial,  jaminan  atas  hak  kepimilikan,  hak  untuk  hidup,  kebebasan  dalam  berfikir (Sumardi Efendi, 2021).
Jaminan  secara  yuridis  tersebut  merupakan  kewajiban  negara  yang  sifatnya wajib  direalisasikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  rangka mewujudkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Sudarmanto, 2021).  Secara  lebih  umum  konsep  terkait  kesejahteraan  umum  dipaparkan  dalam beberapa  teori-teori  berkenaan  dengan  negara  kesejahteraan,  di  mana  negara kesejahteraan digambarkan oleh (Ridwan, 2020).
Menurut myles dan quadno pada Dekade 1970-an studi kontenporer tentang Negara  kesejahteraan.  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)  tidak  hanya  tentang pengorganisasian  kesejahteraan  Welfare  atau  pelayanan  Sosial  ( Sosial  Service ) melainkan  lebih  kepada  penekanan  terhadap  setiap  orang  untuk  mendapatkan pelayanan  Sosial  sesuai  dengan  haknya  berkaitan  dengan  itu  cita-cita  demokrasi Indonesia  yang  tidak  hanya  mempertahankan  emansipasi  dan  partisipasi  dibidang politik  melainkan  juga  emansipasi  dan  partisipasi  di  bidang  ekonomi,  serta pendidikan (Latif, 2011) .
Collin  Colbuid  dalam  kamus  Bahasa  Inggrisnya  menjelaskan  Negara Kesejahteraan  ialah  suatu  system  yang  di  jalankan  oleh  pemerintah  dengan menyelenggarakan pelayanan sosial dengan bebas dan gratis dalam hal pendidikan, kesehatan, dan bantuan keuangan bagi masyarakatnya yang sudah lansia dan untuk pengangguran karena sakit (Safri Nugraha, 2004)
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Collin,  Ramesh  Misra  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa  Welfare  State  ialah  tanggung  jawab  Negara  terhadap kesejahteraan rakyatnya yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan
pelayanan sosial lainnya, termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam suatu Negara merupakan tanggung jawab Pimpinan Negaranya (Ramesh Misra, 1984)
Negara  Kesejahteraan  sering  di  kaitkan  dengan  adanya  atribut-atribut kebijakan  pelayanan  sosial  dan  transfer  sosial  yang  disediakan  Negara  kepada warganya,  seperti  layanan  pendidikan,  lapangan  pekerjaaan,  dan  pengurangan kemiskinan  (Dermawan  Triwibowo  dan  Sugeng  Bahagijo,  2006)  .  Berbagai  macam cara di lakukan Negara Republik Indonesia demi mencapai kesejahteraan Rakyatnya karena  Negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  dianggap  jawaban  yang  paling  tepat untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Dengan  demikian  sebagaimana  telah  digambarkan  dalam  teori  diatas kesejahteraan  umum  akan  dapat  terwujud  apabila  negara  berperan  aktif  dalam upaya  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  Di  indonesia  sendiri  dalam  upaya mejalankan konsep dari negara walfare state sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945, berbagai program dilakukan diantaranya.
1.  Mengoptimalkan Lalulintas Kendaraan Umum
2.  Jaminamn Kesehatan (BPJS)
3.  Memberi Jaminan Keselamatan dan perlindungaan
4.  Memberi Jaminan Kebebasan memeluk agama
5.  Memberi Jaminan pekerjaan
6.  Member jaminan penghidupan yang layak
Upaya tersebut di jalankan sesuai dengan Amanat Undang-undang 1945 dan dengan  penuh  pertimbangan  agar  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia .
Salah  satu  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  juga  dengan menyediakan  Dana  Desa  untuk  setiap  desa  hal  tersebut  didasari  dengan  adanya Otonomi  Desa  yang  telah  di  perkenalkan  kepada  masyarakat  sejak  tahun  1974 namun mulai dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2014, Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, otonmi desa membuka peluang bagi Desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri.
Desa merupakan perwujudan terkecil dari daerah Otonom. Desa adalah suatu wilayah  yang  di  tempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  suatu  kesatuan didalamnya  termasuk  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  kesatuan terendah langsung di bawah camat (Firdaus, 2011). Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa dan desa adat ataupun disebut dengan nama  lain  selanjutnya  di  sebut  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  dalam  mengatur  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  prakarsa  yang  di  akui  dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
Landasan Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang desa juga  di jadikan suatu  acuan  pada  seluruh  desa  yang  terletak  pada  Kabupaten  Nagan  Raya  salah
satunya desa Bumi Sari yang terletak di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk 599 jiwa. Desa Bumi Sari merupakan desa yang sebagian besar  masyarakat  nya  adalah  petani  sehingga  program  pemerintah  harusnya mengarah  kepada  kesejahteraan  Rakyat  belum  di  rasakan.  Pada  tahun  2021  Desa Bumi  Sari  mendapatkan  Status  desa  tertinggal  dikarenakan  banyaknya  masyarakat yang  belum  mengenyam  pendidikan  sebagaimana  mestinya  dan  kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  serta  belum  adanya  program pemerintah  yang  mengalokasikan  Dana  Desa  untuk  bantuan  Beasiswa  bagi  Siswa yang  tidak  mampu  dan  program-program  desa  yang  mengarah  ke  sejahteraan rakyat, jumlah masyarakat yang sedikit seharusnya menjadikan seluruh rakyat pada Desa  Bumi  Sari  Kecamatan  Beutong  menjadi  lebih  sejahtera  namun  sebaliknya (Wawancara dengan Staf PMD Kantor Camat Beutong, 16 Februari 2023)
Khusus  Aceh  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh Bab I pasal 1 Ayat 20 telah menyebutkan Gampong ialah Kesatuan Masyarakat Hukum  yang berada  di bawah  mukim dan di  pimpin  oleh  keuchik  atau  nama lain yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
Berikut  Tabel  pengalokasian  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  dan APBD Tahun anggaran 2022 Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Rp. 1.011.295.280,00:
No Kegiatan Jumlah Dana Sumber Dana 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 357.360.790,00 APBN dan APBD 2 Pembangunan Gampong Rp. 90.300.000,00 APBN 3 Pembinaan Masyarakat Rp. 199.781.000,00 APBN 4 Pemberdayaan Masyarakat Rp. 50.653.490,00 APBN 5 BPB, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 313.200.000,00 APBN
(Tabel bersumber dari APBG desa Bumi Sari tahun 2022)
Seperti Tabel diatas menjelaskan Bahwa pengalokasian Dana Desa pada Desa Bumi  sari  masih  jauh  dari  konsep  Welfare  State,  di  karenakan  tidak  adanya ketentuan  persentasi  dari  pemerintah  tentang  pembagian  Dana  Desa  sehingga keadilan  dan  pengawasan  dari  desa  sangat  menentukan  kesejahteraan  rakyatnya. Sehingga  tidak  adanya  perimbangan  antar  kebutuhan  masyarakat  dengan pengalokasian Dana Desanya (Sumber APBG Desa Bumi Sari 2022).
Salah  satu  bentuk  perwujudan  Otonomi  desa  adalah  dengan  adanya  Dana Desa yang di berikan pemerintah demi mensejahterakan masyarakat Desa dan dapat mengatur sendiri keuangan Desa melalui Aparatur Desa. Menurut Undang-Undang
Desa  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  tahun  2015  pasal  1  angka  8 menyebutkan  bahwa  Dana  desa  disingkat  dengan  DD  bersimber  dari  Dana  APBN yang ditranfer langsung ke rekening Kas Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan Dana Desa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan PP Nomor 47 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari PP nomor 43 tahun 2014, ADD sendiri merupakan perimbangan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) pada  pendapatan  Daerah  yang  di  transfer  dari  bendahara  keuangan  Daerah  ke dalam  rekening  Kas  Desa  (Sarimekar  Buleleng  2021)  .  Dana  Desa  digunakan  unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Sumardi Efendi, 2022).
Dalam  penggunaan  Dana  Desa  pada  Desa  Bumi  Sari  pada  tahun  2022 memunculkan  Permasalahan  di  kalangan  masyarakat  yang  kurang  merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut sehinga terjadi ketimpangan pendapat di kalangan masyarakat  Desa  Bumi  Sari  (Wawancara  dengan  Masyarakat  desa  Bumi  Sari  16 Februari 2023), dari penjelasan tersebut melahirkan Subbab pemanfaatan Dana Desa sudah sesuai dengan Konsep Welfare State .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengkaji  kesesuai  pengelolaan  dana  desa  dengan  konsep welfare  state  (Negara  Kesejahteraan  Rakyat)  penelitian  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah  yang  didasarkan  pada  analisis  dan  konstruksi  yang  dilakukan  secara sistematis,  metodologis  dan  konsisten  dan  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, Penelitian Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Soejono Soekantonto dan Srimamudji, 2003)  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi  (Peter  Mahmud Marzuki,  2010)  .  Penelitian  normatif  tidak  hanya  dapat  di  sebutkan  dengan  istilah data melainkan dapat di sebutkan dengan istilah bahan hukum.
Pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  merupakan  suatu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada perundang-undangan , dilakukan dengan  memahami  perundang-undangan  serta  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu hukum  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010).  Pendekatan  konseptual  ( Conceptual Apoproach )  merupakan  pendekatan  yang  di  tarik  dari  pandangan  dan  dokrin  yang sedang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  memahami  dokrin-dokrin  dari ilmu  hukum  maka  peneliti  dapat  menemukan  ide-ide  serta  melahirkan  pengertian hukum dan konsep hukum serta asas-asas hukum yang resevan dengan isu yang di hadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010) . Data  dari  hasil  penelitian  yang  terkumpul
akan  di  klarifikasi  dan  dipilih  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  penelitian  ini, kemudian akan di analisis kesesuaiannya dengan perundang-undangan dan prinsip kesejahteraan rakyat ( Welfare State ) serta asas kemanfaatan. Analisis data di lakukan secara  normatif  yakni  dengan  pengumpulan  dokumen-dokumen  dari  Desa  Bumi Sari yang berhubungan dengan Konsep Negera Kesejahteraan Rakyat ( Welfare State ).

## Pembahasan/hasil
Negara  kesejahteraan  ialah  perwujudan  dari  tanggung  jawab  sebuah  negara untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  sedangkan  Negara  adalah  suatu  alat  yang dibentuk oleh rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita bersama yakni kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Syahnaz, 2021). Menurut Karnen Burg, Welfare  State  bukan  hanya  memelihara  ketertiban  hukum  tetapi  juga  aktif mensejahterakan  rakyatnya  dikarenakan  Rakyat  ialah  tanggung  jawab  terbesar sebuah Negara oleh karena itu pencapaian tujuan suatu Negara itu didasari dengan adanya keadilan secara merata (Kranenburg dan TK.B. Sabaruddin, 1989) .
Sebuah  Negara  bisa  di  katakan Welfare  State bila  mampu  menjamin kesejahteraan  rakhyatnya  yaitu  dengan  adanya  jaminan  pendidikan,perlindungan, perekonomian dan kebebasan beragama. Negara dengan konsep Welfare State tidak menolak pasar kapitalis melainkan lebih mempertimbangkan hal terpenting lainnya dalam perekonomian masyarkatnya melainkan meyakini bahwa Negaranya mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya (Sarbini, 2023).
Sebuah  Negara  dapat  dilihat  sebagai  Negara  dengan  konsep  welfare  state yaitu  dengan  mengamati  karakter  Negara  tersebut  dimana  setengah  dari  uang Negara  di  gunakan  untuk  pembangunan,  penjaminan  kesehatan  (Sukmana,  2015). Penjaminan pendidikan, pemberian bantuan modal usaha , pada system pemerintah Negara  kesejahteraan  itu  sendiri  dapat  dilihat  dalam  program  jangka  panjang pemerintah dalam  menjalankan roda  pemerintahannya  yang  lebih  mengedepankan kepentingan  rakyat,  program  pemerintah  yang  mempesiapkan  kemungkinan terjadinya  modernisasi,  individualis,  dan  masyarakat  yang  industrilialisasi  dengan tidak menghilangkan jati diri Negara itu sendiri. (Collin Hay, 2006)

## A. Indonesia Negara kesejahteraan berdasarkan Undang-undang
Kebijakan  sosial  dengan Welfare  State sangat  erat  kaitannya  yang  di  banyak Negara  mengupayakan  kesejahteraan  sosial  bagi  Warga  Negaranya  terutama terdapat  pada  kebijakan  sosial  yakni  dengan  adanya  perlindungan  sosial  dengan menciptakan  pendidikan  dan  jaminan  kesehatan  secara  gratis  oleh  pemerintah, Indonesia  dapat  dikatakan  menganut  system  kesejahteraan  Umum  dikarenakan tertuang  dalam  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  pada pembukaan  undang-undang  dasar  Negara  republic  Indonesia  mengekspesikan dengan adanya perlindungan hak setiap warganya.
Berdarkan  undang-undang  dasar  1945  sehingga  melahirkan  Undang-undang nomor  11  tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial  sehingga  lebih  jelaslah  Indonesia menganut  prinsip  Negara  kesejahteraan,  dimana  pancasila  dan  undang-undang  dasar 1945  mengamanatkan  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  dalam  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  hal  ini pemerintah  berupaya  untuk  melahirkan  kehidupan  yang  layak  dan bermartabat  serta atas dasar pencapaian hak suatu warga Negara, pemerintah melakukan segala program kesejahteraan rakyatnya secara terarah dan terencana (Peraturan BPK, 2009)

## B. Indikator Negara Kesejahteraan di Indonesia
Dalam  mewujudkan  Negara  Kesejahteraan,  Indonesia  yang  berpegang  pada teguh pada undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, demi mewujudkan Masyarakat yang makmur Negara Indonesia sangat menghargai setiap  hak  warga  negaranya  diantaranya  hak  asasi  manusia  sebagaimana  tertuang dalam  pasal  28  dari  28A  hingga  28J,  dimana  pada  setiap  poinnya  lebih mementingkan hak asasi manusia sebagai seorang warga Negara. Sebelumnya pasal 28  telah  melalui  amandemen,  awalnya  pasal  28  berbunyi  tentang  Indonesia  serikat namun  setelah  amandemen  pasal  28A  sampai  28J  digunakan  sebagai  wujud implementasi hak asasi manusia (detik.com).
Dalam menjalankan fungsinya melindungi hak asasi manusia dalam republic Indonesia,HAM di dapat dirumuskan menjadi 10 bagian yakni:
1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. HAM berkaitan dengan keluarga;
3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5. HAM  berkaitan  dengan  kebebasan  beragama  dan  meyakini  kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7. HAM  berkaitan  dengan  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  perlakuan  yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.
Sebagaimana  rumusan  diatas  maka  jelas  terlihat  bahwa  Negara  Indonesia secara  keseluruhannya  merencanakan  serta  menjalan  kan  tujuan  negaranya  untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (www.limc4u.com)

## C. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan Negera Kesejahteraan pada Desa Bumi sari Kecamatan beutong Kabupaten Nagan Raya
Salah satu bentuk upaya perindah dalam mewujudkan Negara kesejahteraan ialah  dengan  adanya  penyaluran  dana  desa  berdasarkan  yang  keseluruhan  Dana
tersebut  dapat  di  gunakan  oleh  desa  secara  mandiri.  Dana  Desa  ialah  dana  yang bersumber dari APBN dan sengaja di salurkan oleh pemerintah pusat ke desa demi untuk  mensejahterakan  Rakyatnya  dan  meningkatkan  pembangunan  pada  Desa tersebut. Adapun dasar dari pemberian Dana desa ini sendiri adalah dengan adanya otonomi  bagi  desa  sehingga  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah  untuk  mengatur serta  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Adapun  Dana  Desa  itu  sendiri bukanlah  di  berikan  secara  Cuma-Cuma  tanpa  adanya  pertanggung  jawaban  yang harus di persiapkan ketika pemerintah desa mulai menggunakan Dana Desa tersebut untuk  keberlangsungan  dan  pengembangan  desanya.  Pertanggung    jawaban  yang dimaksud  adalah  dalam  pengelolaan  anggaran  Desa.  Adapun  kendala yang  sangat besar  yang  dirasakan  saat  ini  adalah  karena  mekanisme  pengawasan  yang  belum maksimal  sehingga  alokasi  anggaran  Dana  Desa  belum  menjangkau  seluruh masyarakat  .  meskipun  untuk  Aceh  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  di  sebutkan  dalam  pasal  1 ayat  4  “Pemerintahan  Aceh  adalah  pemerintahan  daerah  provinsi  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing”,  pada  ayat  5  juga disebutkan  perihal  pemerintahan  Kabupaten/kota  yang  pemerintahannya  diatur sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/kota dan Dewan Perwilan Rakyat Daerah sesuai dengan  fungsi  dan  kewenagannya  masing-masing,  dan  juga  ayat  20  yang menyebutkan bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri  (Peraturah  BPK,  2006).  Sampai  dengan  undang-undang  ini  berlaku masyarakat  Aceh  khususnya  Masyarakat Bumi  Sari  belum  mengenal  Dana Alokasi Otonomi Khusus yang di transfer dari Dana Migas selain dari Dana Desa.
Menurut  Hudayana  dan  FPPD  seringkali  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran kenyataan yang demikian di sebabkan oleh empat faktor utama yakni :
1. Desa memiliki pendapatan yang sangat kecil sehingga sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat rendah.
3. Rendahnya Dana Operasional Desa untuk pelayanan
4. Banyak  program  pembangunan  masuk  kedesa  tetapi  hanya  di  kelola  oleh dinas  system  pengelolaan  dana  desa  yang  di  kelola  oleh  pemerintah  desa termasuk didalamnya perhimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Seperti  halnya  Desa  Bumi  Sari  yang  di  berikan  tanggung  jawab  oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola Dana Desanya sendiri pada tahun 2022 dengan jumlah  Pagu  Anggaran  Dana  Desa  sebesar  Rp.  1.011.295.280,00  dan  sebagian besarnya adalah untuk mensejahterakan Rakyat berupa pemberian Batuan Langsung Tunai  (BLT),  Pembinaan  Masyarakat,  Pemberdayaan  Masyarakat,  kebutuhan Mendesak. pembangunan Jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya pada Desa Bumi  sari  Kecamatan  Beutong  Kabupaten  Nagan  Raya,  Keuchik  Desa  Bumi  Sari Hendri Veri Susanto mengetakan “bahwa seluruh masyarakat Desa Bumi Sari sudah di  upayakan  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  namun  untuk  kesempurnaan  itu belum seutuhnya”. Namun pada Rincian APBG dapat di lihat bahwa pengalokasian Dana tidak berimbang, banyak masyarakat yang mengeluhkan pengalokasian Dana Desa tidak tepat sasaran. (Wawancara, kepala Desa Bumi Sari, 16 Februari 2023).
Selanjutnya,  Aparatur  Desa Bumi  Sari  dalam  penyusunan  APBG  tahun  2022 telah  melakukan  pembagian  Anggaran  desa  untuk  menjalankan  desanya  yakni, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Rp.  357.360.790,00,  Pembangunan  Gampong  Rp. 90.000.000,  Pembinaan  Masyarakat  Rp.  199.781.000,  Pemberdayaan  Masyarakat  Rp. 50.653.490, BPB Darurat dan Mendesak Desa Rp. 313.200.000. Penggunaan dana BPB, Darurat  dan  mendesak  Desa  seharusnya  dapat  digunakan  juga  untuk  membantu mensejahterakan rakyat namun sebaliknya dana tersebut di manfaatkan hanya oleh segelintir orang, (sumber data APBG tahun 2022, Desa Bumi Sari).
Jelas  terlihat  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  tidak  sesuai  dengan  konsep Negara  Kesejahteraan  Rakyat  (Welfare  State)  seharusnya  pengalokasian  Dana  lebih besar  pada  Pembinaan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  karena  poin tersebut  berfokus  pada  kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  pendidikan  dan peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Apa  bila  penyelenggaraan  pemerintahan  lebih besar  seolah  Dana  Desa  itu  di  peruntukkan  bagi  kesejahteraan  pemerintah  bukan bagi  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan  pada  poin  BPB,  darurat  dan  mendesak seharusnya  juga  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  karena  dapat  digunakan  untuk membantu  masyarakat  yang  kesulitan  ekonomi  dalam  hal  pendidikan  dan pengobatan,  namun  faktanya  masyarakat  tidak  merasakan  uang  tersebut  sehingga dapat  dikatakan  pengalokasian  Dana  Desa  tidak  tepat  sasaran  di  Desa  Bumi  Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya (Wawancara dengan masyarakat Bumi Sari, 16 februari 2023)
Dalam  undang-undang  nomor  33  tahun  2004  telah  di  jelaskan  bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini termasuk pemerintahan desa. Yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam  mengelola  keuangan  daerah  termasuk  keuangan  desa.  Dengan  kondisi tersebut  maka  transfer  Dana  menjadi  penting  untuk  menjaga  dan  menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum (simanjuntak, 2022), adapun negera kesejahteraan itu sendiri tidak hanya organisasi (welfare) atau juga pelayanan sosial
(sosial  service)  tapi juga  menekan  seseorang  untuk  mendapatkan  pelayanan  sesuai dengan  haknya.  Cita-cita  demokrasi  itu  sendiri  tidak  hanya  memperjuangkan emansipasi  di  bidang  politik  namun  juga  emansipasi  dibidang  ekonomi  sesuai dengan sila keempat pancasila dan sila kelima pancasila yang berbunyi kerakyatan, kesejahteraan,  dan  keadilan  dari  pancasila  merupakan  suatu  rangkaian  yang  tidak bisa dipisahkan (Latif, 2011:491)
Prinsip umum Negara kesejahteraan (welfare State) ialah:
1.  Prinsip hak-hak sosial dalam Negara Demokrasi; Adam Prseworski mengutarakan demokrasi sebatas sistem yang memfasilitasi penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui cara-cara non kekerasan (Adam Prseworski:1993)  tidak  ada  Negara  demokrasi  tanpa  adanya  hak-hak  sosial bagi masyarakatnya karena pemenuhan hak bagi setiap warga Negara adalah tanggung jawab negaranya.
2.  Prinsip welfare righs;
Kebijakan  semata-mata  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap individu  melainkan  kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh  Negara kesejahteraan  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  setiap warga  negaranya.  Diantara  aspek  keadilan  sosial  yang  ditekankan  sebagai landasan  dari  Negara  kesejahteraan  adalah  hubungan  dengan  hak  tiap-tiap warga  negaranya  untuk  hidup  secara  layak  (welfare  righs).  Konsep  tantang welfare  righs  yang  memandang  setiap  hak  asasi  manusia  dalam  sebuah Negara.
3.  Prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga Negara Indonesia; Konsep  keadilan  redistributive  dari  jhohn  rawis  untuk  menjelaskan  prinsip kesempatan  bagi  warga  negara  dalam  bentuk  Negara  kesejahteraaan. (moon,2004:214).  Setiap  warga  negara  mendapatkan  hak  untuk  hidup  secara layak  dengan  tidak  membedakan  hak  antar  warga  Negara  seperti  hak mendapatkan pendidikan, air, listrik, rumah dan lain-lain.
4.  Prinsip otoritas keseimbangan publik dan ekonomi, Efisiensi ekonomi. Keseimbangan  publik  disini  adalah  tidak  adanya  kebebasan  untuk  pasar bebas  menentukan  prioritasnya  sendiri  dan  harus  menanggulangi kesenjangan  sosial  masyarakat  terutama  persoalan  kemiskian  dan  ketidak adilan sosial.
Prinsip  Negara  kesejahteraan  ini  tidak  hanya  berlaku  pada  tingkat  Nasional melainkan  tingkat  Daerah  dalam  hal  ini  Desa,  karena  setiap  masyarakat  memiliki hak  yang  sama  sehingga  pemberian  dana  desa  juga  bertujuan  untuk  membantu menyamakan  hak  tersebut  salah  satunya  dengan  cara  mengurangi  jumlah kemiskinan dan meningkatkan pembangunan desa baik di sektor ekonomi maupun di sektor pendidikan.
Banyaknya  masyarakat  Desa  Bumi  Sari  yang  tidak  mengenyam  pendidikan dengan  berbagai  alasan  antaranya  permasalahan  dengan  Biaya  Pendidikan  yang menunjukkan  konsep  Negera  Kesejahteraan  (Welfare  State)  belum  sepenuhnya berjalan  sebagaimana  mestinya.  Desa  Bumi  sari  dengan  luas  Wilayah  4.300  H  dan jumlah  penduduk  599  jiwa,  dari  100%  masyarkat  desa  Bumi  Sari  hanya  30%  yang mengenyam pendidikan sampai dengan  setara  SLTA dan S1 hal ini disebabkan  oleh kurangnya  perhatian  masyarakat  dan  motivasi  dari  pemerintah  daerah  tetang pendidikan. Meskipun dalam rancangan anggaraan pembelanjaan Gampong sudah di alokasikan untuk Pembinaan Taman Pendidikan Qur’an tetap saja tidak cukup untuk memenuhi  kebutuhan  pendidikan  Masyarakat  pada  Desa  Bumi  Sari  Kecamatan Beutong.  Selain  dari  pendidikan  yang  tidak  di  perhatikan  hingga  perekonomian masyarakat  yang  tidak  ada  perkembangan  dari  tahun  ke  tahun,  dengan  melimpah ruahnya bantuan yang di berikan oleh pemerintah di bidang ekonomi salah satunya pada  sektor  pertanian  namun  tidak  sampai  pada  masyarakat  Desa  Bumi  Sari dikarenakan  tidak  adanya  usulan  dari  Pemerintah  Desa  akan  kebutuhan  pertanian Masyarakatnya (wawancara, kepala Desa Bumi Sari, 16 Februari 2023).
Hubungan  keuangan  antara  pemerintah  Provinsi  dengan  kabupaten  Kota dapat  menimbulkan  hal-hal  yang  membatasi  kemampuan  keuangan  asli  Daerah yang  akan  membatasi  ruang  gerak  otonomi  Daerah  dalam  mewujudkan kesejahteraan Masyarakatnya. Penyaluran Dana doka yang terhambat dapat menjadi jalan  untuk  memperlambat  pembangunan  daerah  aceh  khususnya  Desa  Bumi  Sari dalam pelaksanaan roda pemerintahan dengan konsep walfire state.

## D. Pengawasan pemanfaatan dana desa
Pengawasan  berawal  dari  kata  awas  yang  artinya  memperhatikan  dalam artikata  memperhatikan  sesuatu  dengan  seksama  dan  menyiapkan  laporan  sesuai dengan kenyataan, prayudi mengatakan pengawasan adalah suatu proses penetapan pekerjaan  apa  yang  akan  di  jalankan,  dilaksanakan  dan  di  selenggarakan  sesuai dengan  apa  yang  di  kehendaki,  di  rencanakan,  diperhatikan  (Prayudi,  1981) sedangkan  saeful  anwar  berpendapat  pengawasan  ataupun  control  terhadap tindakan  aparatur  pemerintah  diperlukan  agar  pelaksanaan  tugas  yang  telah ditetapkan  dapat  dijalankan  secara  terstruktur  dari  penyimpangan-penyimpangan (Saeful  Anwar,  2004)  pengawasan  itu  sendiri  terbagi  menjadi  dua  bagian  yakni pengawasan  internal  dan  pengawasan  eksternal,  adapun  pengawasan  internal adalah  pengawasan  yang  dilakukan  dari  dalam  struktur  pemerintahan  itu  sendiri, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar dari struktur aparatur pemerintah itu sendiri misalnya lembaga dan LSM.
Pengawasan  dana  desa  itu  sendiri  juga  di  lakukan  oleh  aparatur  yang bertanggung jawab seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuagan Desa yaitu :
1. Pengawasan oleh APIP
2. Pengawasan oleh Camat
3. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Oleh masyarakat.
Pengawasan  ini  dilakukan  adalah  untuk  menjaga  kestabilan  pemanfaatan Dana  Desa  agar  menjadi  pengelolaan  keuangan  yang  baik  agar  sesuai dengan  asas kemanfaatan  Keuangan  desa  demi  mendapatkan  pengelolaan  keuangan  Desa  yang transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  disiplin.  Undang-undang  nomor  6 tahun 2014 tentang desa untuk memperkuat dan memajukan desa mendorong desa menjadi mandiri, sehingga demokrasi di pedesaan dapat berjalan dengan sempurna.
Pada  Desa  Bumi  Sari  struktur  pengawasan  pada  Desa  Bumi  Sari  sesuai dengan  permendagri  nomor  73  tahun  2020  tentang  pengawasan  Dana  Desa,  bukti dari  adanya  pengawasan  yaitu  adanya  Laporan  Pertanggung  jawaban  Dana  Desa, namun belum sepenuhnya sempurna sehingga pembuatan laporan di sepelekan oleh aparatur  desa  dan  bendahara  desa,  sehingga  ketika  peneliti  mencari  data  pada Kecamatan  beutong  tidak  ada  Data  yang  real  tentang  Dana  Desa  pada  Desa  Bumi Sari  di  ungkapkan  Amrin  “desa  Bumi  Sari  kecamatan  Beutong  tidak  pernah melengkapi  laporan  pertanggung  jawaban  dana  desa  serta  RAPB  desa  belum terselesaikan”  pengawasan  dengan  penggunaan  Dana  Desa  itu  seharusnya transparan  dan  nyata  penggunaannya,  namun  pada  Desa  Bumi  Sari  masih  banyak pembangunan  yang  tidak  selesai  dan  masih  banyak  masyarakat  Desa  yang  belum mendapatkan  manfaat  dari  Dana  Tersebut.  (Wawancara  dengan  Staf  PMD  Kantor Camat Beutong, 16 Februari 2023).

## Kesimpulan
Kesejahteraan  umum  merupakan  tujuan  dari  terbentuknya  sebuah  Negara dimana  setiap  warga  Negara  memiliki  hak  yang  harus  di  penuhi  yaitu  hak mendapatkan  pendidikan,  hak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  hak mendapatkan  kebebasan  beragama,  hak  pelayanan  public  dan  hak  mendapatkan perlindungan  kesehatan  dan  lain  sebagainya,  unsure  terkecil  dari  sebuah  Negara ialah  Desa,  salah  satunya  Desa  Bumi  Sari  yang  terletak  di  kecamatan  beutong Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk 599 jiwa.
Sama  halnya dengan desa lain  nya  di  Propinsi  Aceh  Desa  Bumi  Sari  juga  di berikan  wewenang  serta  hak  untuk  mengelola keuangan  rumah  tangganya  sendiri, pemberian  Dana  Desa  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  Daerah  ialah  untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun pada Desa Bumi Sari pengalokasian Dana Desa tidak seperti yang diharapkan oleh Negara Indonesia yang memegang konsep Negara Kesejahteraan Walfire State karena kurangnya perhatian terhadap  kesejahteraan  rakyat  bila  dilihat  dari  APBG  desa  Bumi  Sari  dimana pembinaan  terhadap  masyarakat  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  operasional
Kantor dan dana tidak terduga yang sebenarnya dana tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat desa Bumi Sari.
Pengalokasian  Dana  Desa  tersebut  seharusnya  lebih  mengutamakan kepentingan  masyarakat  seperti  pemberian  pelatihan  dan  pembekalan  kepada masyarakat pada bidang ekonomi dan pertanian, pemberian bantuan beasiswa bagi siswa pada Desa Bumi Sari dan dapat membuat sebuah bimbingan belajar gratis bagi masyarakat yang buta huruf.

## Daftar Pustaka
Edi  Suharto.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerjaan  Sosial .  Bandung:  Refika Adtama.
Efendi,  S.,  &  Hadana,  E.  S.  (2021). Criminal  Law  And  Social  Development  In  Aceh .  In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh . In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-198).
Efendi,  S.,  &  Taran,  J.  P.  (2022). Pemberdayaan  Potensi  Warga  Gampong  Ujong  Drien– Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) . Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1-7.
Firdaus,  E.  (2011). Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Tiga  Periode  Pemerintahan  di Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).
Hendri, Z. (2017). Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa . JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 1(2), 287-299.
Henri  Simarmata.  2008. Negara  Kesejahteraan  Dan  Globalisasi  Pengembangan  Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman . PSIK: Universitas Paradigma.
https://aceh.antaranews.com/berita/52702/dua-kades-dihukum-18-bulan-karena- korupsi-dana-desa
https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575#:~:text=Lahirny
a%20UU%20No.6%2F2014
https://peraturan.bpk.go.id
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun- 2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006 https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan- alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya
Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota . Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 18-38.
Myles, J., & Quadagno, J. (2002). Political Theories Of The Welfare State . Social service review, 76(1), 34-57.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Persada.
Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa Cendekia.
Saeful  Anwar.  2004. Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  Glora  Madani Press.
Sarbini,  S.  H.,  Nugroho,  S.  S.,  &  SH,  M.  (2023). Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State) Dalam Bingkai Pancasila . Penerbit Lakeisha.
Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. Equilibrium, 3(2), 380-405.
Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam . Equilibrium, 3(2), 380-405.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Panduan  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persad.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: UI Press.
Sudarmanto,  K.  (2021). Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila . Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 407-423.
Sujanto. 1986. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan . Jakarta: Graha Indonesia.
Sukmana,  O.,  Kurniawan,  L.  J.,  Masduki,  M.,  &  Abdussalam,  A.  (2015). Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial . Intrans Publishing.
Syahnaz,  A.  Y.  (2021). Korelasi  Negara  Kesejahteraan  Dengan  Demokratisasi  Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna . Spektrum Hukum, 18(1).
Yudi  Latif.  2011. Negera  Paripurna  Historis,  Rasionalitas  Dan  Aktualitas  Pancasila , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.