Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626

## Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020
Esa Kurnia Ramadhan 1
Universitas Muhammadiyah Tangerang esakurniaramadhan@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 20 Desember 2021 Disetujui : 1 Januari 2022 Dipublikasi
: 4 Januari 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  compliance  factors  of  automobile  taxpayers. Understand Banten's taxation, tax penalties and  quality of public services  in 2020. This study uses a  quantitative  description  with  an  unlikely  sampling  method  that  uses  a  saturated  sampling technique  where    sampling  is  used  when  all  members  of  the  population  are  considered.  .  The population surveyed was 100 people who own cars in Banten. The data analysis method used the views 10 application. Analysis includes testing of research tools, including  validation tests. The classic  acceptance  test  consists  of  a  normality  test,  a  non-uniform  variance  test,  and  a multiple correlation  test.  Hypothesis  tests  include  f-test,  t-test,  and  R2  test  (coefficient  of  determination). The results showed that  understanding  taxation and the quality of public services did not affect taxpayer compliance, but tax sanctions had a positive impact on taxpayer compliance..

## Keywords: Understanding of taxation, tax penalties, quality of public services

## PENDAHULUAN
Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara bersifat memaksa menurut undang- undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung guna kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat  (Indonesia,  2007).  Pajak  daerah  adalah  iuran  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah  daerah yang bersifat memaksa guna kemakmuran daerah dan rakyatnya. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten  atau  kota.  Salah  satu  dari  pajak  provinsi  yaitu  pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaaran bermotor yang wajib dibayarkan pada setiap tahunnya (Indonesia, 2009).

## Tabel 1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten
Tahun Target ABPD Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor % 2018 2.225.683.440.000 2.375.364.321.825 107% 2019 2.767.747.900.000 2.855.724.739.750 103% 2020 3.348.057.000.000 2.726.590.125.874 81%
Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, n.d.)
Pada Tabel 1. menunjukan bahwa presentase pendapatan pajak kendaraan bermotor terendah yaitu  pada  tahun  2020  dengan  target  APBD  sebesar  3.348.057.000.000,  pendapatan  pajak kendaraan  bermotor  sebesar  2.726.590.125.874,  maka  presentase  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor dengan target APBD di Provinsi sebesar 81% dengan data tersebut target APBD Provinsi Banten  berarti  terjadi  penurunan  yang  cukup  besar  dan  tidak  mencapai  angka  100%  dari  tahun- tahun sebelumnya.
Pada  bulan  Maret  2020  terjadi  pandemi  yang  disebabkan Coronavirus  disease  2019 atau
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
disingkat Covid-19. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih  dari  219  negara  dan  wilayah  seluruh  dunia,  mengakibatkan  lebih  dari  1.301.021  orang meninggal  dunia  dan  lebih  dari  34.394.214  orang  sembuh  (Wikipedia,  2020). Dalam  hal peningkatan  perpajakan,  salah  satunya  tergantung  pada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Di  masa pandemi COVID-19 saat ini, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman  wajib  pajak  akan  pentingnya  membayar  pajak,  kurangnya  sanksi  perpajakan  yang optimal, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Selama ini wajib pajak belum mencapai tingkat  yang  diharapkan  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Masih  banyak  wajib  pajak  yang menganggap  perpajakan  hanya  sebagai  beban  dan  menurut  mereka  perpajakan  hanya  akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Pada Tahun 2020”.

## STUDI LITERATUR

## Landasan Teori
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran  dan  aturan.  Kepatuhan  adalah  perilaku  positif  manusia  dalam  mencapai  tujuan.  Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak  adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Teori  atribusi  menjelaskan  bahwa  ketika  individu  mengamati  perilaku  seseorang,  individu tersebut  berupaya  untuk  menentukan  apakah  perilaku  tersebut  disebabkan  secara  internal  atau eksternal  (Hestanto,  n.d.).  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak diantaranya  faktor  internal  yaitu  pemahaman  wajib  pajak  tentang  perpajakan  yaitu  pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor yang mereka miliki, serta faktor eksternal yaitu sanksi yang diberikan jika wajib pajak telambat atau melalaikan kewajiban membayarkan pajaknya diharapkan  agar  wajib  pajak  dapat  mematuhi  peraturan  dalam  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  secara  tepat  waktu  dan  kualitas  pelayanan  publik  dalam  melaksakan  pelayanan pembayaran perpajakan kendaraan bermotor.

## Penelitian Terdahulu
Menurut penelitian yang dilakukan (M. Hasan Ma’ruf1) & Sri Supatminingsih2), 2020), (Putra et  al.,  2019),  dan  (Subarkah  &  Dewi,  2017)  menerangkan  bahwa  pemahaman  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Danarsi,  Hendro  Subroto,  2017)  menunjukan  bahwa  pemahaman  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  penelitian  (M.  Hasan  Ma’ruf1)  &  Sri Supatminingsih2), 2020), (Putra et al., 2019), dan (Subarkah & Dewi, 2017) menerangkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Herwinarni  &  Anggraeni,  2016)  menerangkan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  dari  pemahaman  perpajakan  dan  sanksi perpajakan faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan publik, Penelitian (Danarsi, Hendro Subroto,  2017)  menerangkan  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  sedangkan  menurut  penelitian  (Putra  et  al.,  2019)  menerangkan  kualitas  pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Persamaan Matematika
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  karena  variabel  independen dalam penelitian ini terdiri lebih dari dua variabel. Rumus yang digunakan untuk analisis ini adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
Dimana:
α = Konstanta β
= Koefisien regresi e = error estimated Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Kualitas Pelayanan Publik

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penilitian  ini  adalah  tentang  pengaruh  pemahaman  perpajakan, sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## Gambar 1. Kerangka pemikiran

## Perumusan Hipotesis
H1:  Pemahaman  Perpajakan  Berpengaruh  Positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor H3: Kualitas Pelayanan Publik Berpengaruh  Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## METODE
Penilitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menggunakan metode pengambilan sampel nonprobability  sampling dengan  teknik  sampling  jenuh.  Populasi  dalam  penelitian sebanyak  100  orang  masyarakat  pemilik  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Banten.  Data  yang digunakan adalah data primer yaitu dengan mengisi kuisioner dengan skala likert 1-5 poin. Metode analisis  data  menggunakan  aplikasi eviews  10 dengan  analisis  meliputi  uji  instrumen  penelitian meliputi  uji  validasi.  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  heterokedastisitas,  dan  uji multikorelasi. Uji hipotesis meliputi, uji f, uji t, dan Uji R 2 (Koefisien Determinasi).

## HASIL
a. Gambaran umum objek dan subjek penelitian
Provinsi  Banten  merupakan  provinsi  administratif  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi ini terbagi atas 4 wilayah administrasi dan 4 kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandelang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Ini mencakup area seluas 9.160,70 km 3 .  Provinsi  Banten  terletak  di  dunia  astronomi  105º1'11²-106º7'12²  BT  dan  5º7'50²-7º1'1²  LS, dengan jumlah penduduk 12.548.986 jiwa. Deskripsi responden memberikan informasi yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, asal kabupaten/kota, dan pendapatan. Dari 100 responden yang menjadi sampel  mayoritas  responden  berjenis  kelamin  laki–laki  sebanyak  62  orang  atau  62%  dan perempuan sebanyak 38 orang atau 38% dari keseluruhan jumlah sampel.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626

## b. Uji isntrumen
Tabel 2. Uji Normalitas Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Pemahaman Perpajakan (X 1 ) Q1 0.772 0.1654 Valid Q2 0.776 0.1654 Valid Q3 0.662 0.1654 Valid Q4 0.706 0.1654 Valid Q5 0.819 0.1654 Valid Q6 0,741 0.1654 Valid Sanksi Perpajakan (X 2 ) Q1 0.811 0.1654 Valid Q2 0.851 0.1654 Valid Q3 0.874 0.1654 Valid Q4 0.79 0.1654 Valid Kualitas Pelayanan Publik (X 3 ) Q1 0.804 0.1654 Valid Q2 0.845 0.1654 Valid Q3 0.867 0.1654 Valid Q4 0.869 0.1654 Valid Q5 0.833 0.1654 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Q1 0.873 0.1654 Valid Q2 0.902 0.1654 Valid Q3 0.838 0.1654 Valid Q4 0.499 0.1654 Valid
Sumber : Data primer diolah, 2021
c. Uji asumsi klasik
0 2 4 6 8 10 12 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Series: Residuals Sample 1 100 Observations 100 Mean 3.42e-16 Median -0.282701 Maximum 3.843864
Minimum -4.652320 Std. Dev. 1.702242 Skewness -0.130717 Kurtosis 2.751766
Jarque-Bera 0.541533
Probability 0.762794
Gambar 2. Uji Grafik Jaque-Bera Sumber : Data primer diolah, 2021
Tingkat  normalitas  suatu  data  dapat  dilakukan  melalui  uji  grafik.  Data  diatas  menyatakan Jarque-Bera > 0,05 sehingga dapat disimpukan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.
Tabel 3. Uji Kolmogorov Smirnov Method Value    Adj. Value Probability Lilliefors (D) 0.070966 NA > 0.1 Cramer-von Mises (W2) 0.069410 0.069757 0.2818 Watson (U2) 0.069369 0.069716 0.2473 Anderson-Darling (A2) 0.410411 0.413582 0.3369
Sumber : Data primer diolah, 2021
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
Tingakat normalitas suatu data juga dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov smirnov. Data diatas menunjukan nilai probality > 1 lalu lilliefors (D) > 0,05 sehingga dapat disimpukan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data primer diolah, 2021
Dari  hasil  uji  heterokedastisitas  nilai  probalitas  Chi-Square  Obs*R-squared  >  dari  0,05 sehingga  dapat  disimpukan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  masalah heterokedastisitas.
Tabel 5. Uji Multikolinearitas Coefficient  Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 3.465699 115.9803 NA X1 0.003587 84.31426 1.400027 X2 0.011217 117.1245 1.639789 X3 0.007807 117.4476 1.351664
Sumber : Data primer diolah, 2021
Dari  uji  multikolinearitas  didapatkan  nilai  VIF  dari  masing  –  masing  variabel  independen kurang dari 10 dan nilai Tolerance dari masing – masing variabel lebih besar dari 0,01 sehingga data dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
d. Uji Hipotesis
Tabel 6. Uji F R-squared 0.200376     Mean dependent var 16.95000 Adjusted R-squared 0.175388     S.D. dependent var 1.903612 Prob(F-statistic) 0.000080
Sumber : Data primer diolah, 2021
Nilai Prob (F-statistic) 0,000080 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, maka dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  –  variabel  independen  dalam  penelitian  ini yang terdiri dari pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Tabel 7. Uji t
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.500662 1.861639 4.566225 0.0000 X 1 0.021716 0.059895 0.362564 0.7177 F-statistic 0.310846     Prob. F(3,96) 0.8175 Obs*R-squared 0.962049     Prob. Chi-Square(3) 0.8104 Scaled explained SS 0.837656     Prob. Chi-Square(3) 0.8404
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
X 2 0.300017 0.105910 2.832762 0.0056 X 3 0.124115 0.088357 1.404698 0.1633
Sumber : Data primer diolah, 2021
Pemahaman perpajakan memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,0717 dengan koefisien  regresi  bernilai  positif  sebesar  0,0217,  maka  H0  diterima  yang  berarti  pemahaman perpajakan (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  (Y).  Sanksi  perpajakan  memiliki  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  0,0056 dengan  koefisien  regresi  bernilai  positif  sebesar  0,300,  maka  Ha  diterima  yang  berarti  sanksi perpajakan  (X2)  secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  (Y).  Kualitas  pelayanan  publik  memiliki  nilai  probabilitas  lebih  besar  dari  0,05  yaitu 0,1633  dengan  koefisien  regresi  bernilai  positif  sebesar  0,1241,  maka  H0  diterima  yang  berarti kualitas pelayanan publik (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi
R-squared 0.200376     Mean dependent var 16.95000 Adjusted R-squared 0.175388     S.D. dependent var 1.903612 Prob(F-statistic) 0.000080
Sumber : Data primer diolah, 2021
Nilai Adjusted R – Squared sebesar 0,175 artinya hasil ini menunjukkan bahwa 17,5% variabel dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  dijelaskan  oleh  variabel independen  yaitu  pemahaman  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  public, sedangkan  sisanya  sebesar  82,5%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.
Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda
Variable Coefficient Std. Error C 8.500662 1.861639 X1 0.021716 0.059895 X2 0.300017 0.105910 X3 0.124115 0.088357
Sumber : Data primer diolah, 2021
Persamaan regresi : Y = 8,500 + 0,021 X1 + 0,300 X2 + 0,124 X3 + e
Interpretasi :
a.  Nilai  konstanta  bernilai  positif  sebesar  8,500  menunjukkan  apabila  variabel  independen dianggap  konstan  (0),  maka  rata-rata  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran pajak kendaraannya sebesar 8,500.
b.  Pemahaman  perpajkan  memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah  positif  sebesar  0,021.  Jika diasumsikan  variabel  independen  lain  konstan,  hal  ini  berarti  untuk  setiap  wajib  pajak  yang memahami perpajakan kendaraan bermotor sebesar satu persen, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,021%.
c.  Sanksi  perpajakan  memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah  positif  sebesar  0,300.  Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap peningkatan sanksi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
perpajakan  sebesar  satu  persen,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  akan mengalami kenaikan sebesar 0,300%.
d. Kualitas pelayanan publik memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,124.   Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap peningkatan kulitas pelayanan publik sebesar satu persen, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,124%.

## PEMBAHASAN
a. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  H1  probabilitas  >  dari  0,05  yaitu  0,0717  dengan  koefisien regresi  bernilai  positif  sebesar  0,0217.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  tidak  sesuai  dengan hipotesis H 1 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  oleh  karena  itu  hipotesis  H 1 tertolak.  Dengan  demikian  pemahaman wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

## b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  H 2 probabilitas  >  dari  0,05  yaitu  0,0056  dengan  koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,300. Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa sanksi perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  sesuai  dengan  hipotesis  H 2 yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  oleh  karena  itu  hipotesis  H 2 diterima.  Dengan  demikian  sanksi  perpajakan  yang diberikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  H3  probabilitas  >  dari  0,05  yaitu  0,1633  dengan koefisien  regresi  bernilai  positif  sebesar  0,1241.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis H3 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  oleh  karena  itu  hipotesis  H3  tertolak.  Dengan demikian  kualitas  pelayanan  publik  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan pajaknya.

## KESIMPULAN
Penilitian  ini  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  pemahaman  perpajkan,  sanksi perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Objek  penelitian  kali  ini  adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Banten  pada  tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitaian ini dapat diambil kesimpulan:
1. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan kendaraan bermotor tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
2. Sanksi perpajakan yang diberikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
3.  Kualitas  pelayanan  publik  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan pajaknya.

## REFERENSI
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. (n.d.). SAKIP BAPENDA Banten . Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. https://bapenda.bantenprov.go.id/sakip
Danarsi, Hendro Subroto,  dan S. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Mobil  Dengan  Diberlakukannya  Pajak  Progresif  Di  Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 18 (01), 45–55.
Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaraan Wajib Pajak,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
Pengetahuan  Pajak  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Samsat  Tanjung  Kabupaten  Brebes. Program Studi Manajemen Perpajakan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi , VIII (1), 20–36.
Hestanto.  (n.d.). Teori  Atribusi  Menurut  Beberapa  Cendikiawan .  Www.Hestanto.Web.Id. Retrieved November 10, 2021, from https://www.hestanto.web.id/teori-atribusi/
Indonesia,  R.  (2007).  UU  RI  Nomor  28  Tahun  2007.  In Republik  Indonesia (Vol.  3,  Issue September).
Indonesia, R. (2009). UU RI Nomor 28 Tahun 2009 (Vol. 2, Issue 5).
M.  Hasan  Ma’ruf1),  &  Sri  Supatminingsih2).  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh TerhadapKepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak BumiDan Bangunan. Faktor-Faktor Yang  Berpengaruh  TerhadapKepatuhanWajib  Pajak  Dalam  MembayarPajak  BumiDan Bangunan .
Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (1), 43. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360
Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 17 (02), 61–72. https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210 Wikipedia. (2020). Covid-19 Tahun 2020 . Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia