Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PN TANGERANG
Yanti Kirana 
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang ykirana02@gmail.com
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstrak
Tindak  Pidana  Perkosaan  adalah  suatu  perbuatan  yang  menyimpang  (deviant  behavior), Perbuatan  perkosaan  menimbulkan  kerugian  yang  Sangat  besar  terhadap  korban.  Kerena menyebabkan  hilangnya  kesucian  yang  menjadi  kebangaan  seorang  wanita,  yang  diambil paksa oleh pelaku. KUHP telah memberikan ancaman hukuman  yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hal ini bertujuan agar Pelaku takut untuk melakukan perbuatan itu. Tapi  dalam  prakteknya  pelaku  perkosaan  hanya  dihukum  ringan,  Bahkan  ada  yang  bebas. Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  pcnelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan sanksi pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan Apakah pertimbangan Hakim dalam  memberikan  sanksi  pidana  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  korban.  Untuk  menyelidiki hal  ini  penulis  menggunakan  metode  Yuridis  Sosiologis  dan  metode  pengumpulan  data adalah  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  yang  didapat  dari  penelitian  lapangan  dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat lalu dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Dari hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Pengadilan  Negari  Tangerang  dalam  mengadili  pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan  tetapi  sanksi  pidana  yang  diterapkan  Hakim  masih  relative  ringan  bila  dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi  pidana  dalam  kasus  perkosaan  yaitu  Terpenuhi  atau  tidak  unsur-unsur  pasal  yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat  bukti  yang  sah  dalam  persidangan,  barang  bukti  yeng  diperlihatkan  dipersidangan,  hal- hal yang memberatkan dan meringankan. Sikap terdakwa selama persidangan, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Pemerkosaan terhadap perempuan tentu tidak diinginkan oleh  semua  pihak  karena  sudah  melanggar  norma-norma  didalam  masyarakat,  disamping perempuan  yang  menjadi  korban  akan  merasa  malu  dan  hina  atau  aib  bagi  keluarga  serta takut  untuk  diketahui  oleh  orang  lain.  Setiap  orang  tua  pasti  mempunyai  kekhawatiran terhadap  bahaya  yang  mungkin  terjadi  terhadap  anak  perempuannya,  dimana  kejahatan perkosaan menjadi  keresahan masyarakat,  oleh karenanya harus dicegah  dan dihukum berat terhadap pelaku pemerkosanya.
Kata kunci : Perlindungan hukum, korban pemerkosaan dan sanksi hukum.
 Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang STIH Painan Nasional Tangerang E-mail: ykirana02@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  memiliki  pribadi  atau  karakter  yang  berbeda antara  satu  dengan  yang  lainnya,  keadaan  psikis  atau  pribadi  setiap  individu  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kepribadian  manusia  tidak  muncul  begitu saja,  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  terbentuknya  kejiwaan  atau  keadaan psikologis  seseorang.  Pembentukan  kepribadian  tersebut  dimulai  sejak  mereka  dilahirkan. Oleh  karena  itu,  orang  tua  memiki  peranan  penting  terhadap  perkembangan  anak.  Proses terbentuknya  kepribadian  sang  anak  dimulai  dari  usia  yang  sangat  muda  hingga  mereka dewasa,  dari  usia  itu  anak  mulai  belajar  dari  apa  yang  dia  rasakan  dan  dia  saksikan.  Orang tua secara tidak langsung menanamkan kebiasaan-kebiasaan  yang mereka warisi dari nenek moyang dan yang mereka terima dari masyarakat. Menurut Koentjaraningrat , perilaku manusia tidak  muncul  dengan  sendirinya,  tetapi  berkembang  melalui  suatu  proses.  Akibat  pengaruh lingkungan,  seperti  lingkungan  alam,  aspek  sosiologis,  politis,  ekonomi,  budaya  (agama masuk di dalamnya)”. 1
Selanjutnya,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  pada  mass  media  baik  elektronik  maupun cetak  banyak  menyampaikan  kekerasan,  percabulan  termasuk  pemerkosaan  terhadap  anak, hal  ini  di  lakukan  oleh  komunitas  yang  majemuk,  ini  juga  merupakan  kompilasi  bentuk kekerasan terhadap anak.
Salah  satu  faktor  anak  seringkali  menjadi  korban  Krakteristik  personal  anak  juga dapat  menjadi  kekerasan  seksual  atau  mendapatkan  prilaku  kekerasan  seksual. 2 Seorang pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  atau  pemerkosa  biasanya   sangat   lihai  sehingga  tidak akan  memaksa  korbannya.  Sebaliknya,  ia  mungkin  lebih  suka  merayu  anak-anak  secara bertahap.  Mula-mula,  ia  memilih  calon  korbannya,  sering  kali  anak  yang  kelihatan  tidak berdaya  dan  penurut,  dengan  demikian  secara  relatif  mudah  dikendalikan.  Kemudian,  ia memberikan  perhatian  khusus  kepada  anak  itu.  Ia  mungkin  juga  mencoba  mendapatkan kepercayaan  orang  tuanya.  Para  pemerkosa  sering  kali  mahir  berpura-pura  menaruh  minat yang  tulus  kepada  si  anak  dan  keluarganya.  Jika  ia  berhasil  memperkosa  si  anak,  ia  ingin sekali  memastikan  bahwa  si  anak  tidak  menceritakannya  kepada  siapa-siapa.  Ia  mungkin menggunakan  berbagai  taktik,  misalnya  dengan  mengancam,  memeras,  dan  menyalahkan, atau mungkin  dengan mengkombinasikan  cara-cara itu.  Lingkungan keluarga menjadi  salah satu  aspek  yang    memiliki  pengaruh  besar  bagi  perkembangan  anak.  Pembentukan kepribadian  anak  dapat  mengalami  hambatan  apabila  ada  konflik  batin  yang  terjadi  dalam diri  anak.  Konflik  batin  yang  terjadi  akibat  adanya  perilaku  orang  tua  yang  tidak  sesuai dengan  apa  yang  dipahami  sebagai  sebuah  tindakan  yang  serta  pengaruhnya  terhadap perkembangan kepribadian anak.
Penyimpangan  perilaku  orang  tua  terhadap  anak  seperti  kekerasan  yang  dilakukan orang  tua  pada  anak,  hubungan  seks  yang  di  lakukan  oleh  orang  tua  terhadap  anak,  akhir- akhir  ini  banyak  ditemukan  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  mulai  terungkap  oleh  media massa  yang kemudian menjadi salah satu berita  yang sangat diminati oleh masyarakat  serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.
Ekploitasi  seksual  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  anak- anak  yang menjadi korban seksual, termasuk pornografi anak, child sex rings dan prostitusi anak. Meski kejadiannya dari dulu telah marak, tetapi saat ini semakin sering terdengar kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak.   Kekerasan  seksual  pada  anak,  membayangkannya  saja sudah  membuat  para  orang  tua  menjadi  takut  dan  geram  namun  hal  itu  adalah  kenyataan
1 Koentjaraningrat, Antropologi Budaya , Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32
2 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Sumber Antara. Inilah Empat Penyebab Anak Rentan Alami Kekerasan Seksual . Sabtu 17 Jan 2015 00:31 WIB Diunggah hari kamis tanggal 28 2019 pukul 11.39 wib
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang menakutkan dan tidak menyenangkan di dalam dunia  yang tidak menentu ini harus di hadapi. Apalagi, pengaruhnya atas anak-anak bisa menghancurkan psiokososial, tumbuh dan berkembangnya  di  masa  depan.  Korban  kekerasan  seksual  adalah  anak  laki-laki  dan perempuan  berusia  bayi  sampai  usia  18  tahun.  Kebanyakan  pelakunya  adalah  orang  yang mereka kenal dan percaya.
Mendengar  berita  yang  muncul  dimedia  sungguh  begitu  memiriskan  hati,  betapa rentannya  anak-anak  di  negeri  ini  mendapatkan  perilaku  yang  tidak  manusiawi,  bahkan kejadian  seperti  ini  terjadi  di  lingkungan  pendidikan,  tragedi  seperti  ini  harus  menjadi perhatian  kita  semua,  bahwa  pentingnya  kita  semua,  seluruh  masyarakat,  pemerintah  dan stakeholder harus memperhatikan dan meningkatkan perlindungan terhadap anak.
Kekerasan  seksual  merupakan  tindakan  seksual  yang  tidak  di  inginkan  oleh  korban yang  menimbulkan  kerusakan  baik  itu  kerusakan  fisik  maupun  mental  pada  korban. Kerusakan mental yang di timbulkan biasanya berupa rasa malu, rasa tak berdaya, rasa tidak aman,  dan  rasa  tersakiti.  Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan  melahirkan  trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti rendah diri, takut yang  berlebihan,  perkembangan  jiwa  terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada keterbelakangan mental. 3
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ada dalam masyarakat semakin komplek,  seiring  dengan  kemajuan  dibidang  teknologi  dan  kemajuan  zaman,  demikian halnya  modus  operandi  dari  tindak  pidana  seksual  terhadap  anak  itu  sendiri  semakin bertambah kuantitas maupun kualitasnya.
J.E. Sahetapi menyatakan, “Bahwa kenyataan erat hubungannya bahkan menjadi hasil dari  budaya  itu  sendiri,  hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  budaya  dan  semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelakunya”.  Pada  kenyataannya  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak bukan  hanya  monopoli  orang  dewasa  saja  tetapi  telah  meluas  di  lakukan  oleh  anak-anak juga. 4
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan
Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor: 539/Pid.Sus./2015/PN.Tng)”.

## METODE PENELITIAN
Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penetilian Tesis tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo  bahwa  penelitian  pada  umumnya  bertujuan  untuk  menemukan,  mengembangkan atau  menguji  kebenaran  pengetahuan.  Menemukan  berarti  berusaha  memperoleh  sesuatu untuk mengisi kekosongan/ kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau di ragukan kebenarannya. 5 Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  cara-cara  atau  metode-metode  tertentu sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Pada penelitian ini metode pendekatan  yang di gunakan adalah  yuridis normatif dan yuridis  empiris,  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  ini  di fokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  positif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis tentang perlindungan
3 Gosita, Arif.. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). 1993
4 http://id.m.wikipedia.org. kekerasan seksua l.co.id, di unggah tanggal  06 Maret  2015
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1992, hlm. 42.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
saksi  dan  korban,  jadi  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  kaedah-kaedah  atau  norma- norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 6

## 2. Pengumpulan Data
Sumber  utama  bahan  penelitian  berasal  dari  data  sekunder  yang  digunakan  yaitu bahan  hukum  perundangan-undangan  yang  berhubungan  seperti  KUHPidana,  Undang- Undang Peradilan Anak, berkas-berkas peradilan, buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder dan bahan hukum tersier,  yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 7 a. Bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan kekerasan seksual terhadap anak.
b. Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  kamus  hukum dan situs website.
4. Metode Penyajian Data
Data yang telah di peroleh di olah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil penelitian dan di susun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya di sajikan dalam bentuk Tesis

## PEMBAHASAN
A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.
a. Identitas Terdakwa
Nama Terdakwa : Andi Kasim Bin M. Said Tempat Lahir : Beringin Umur/ Tanggal Lahir: 24 tahun/ 10 April 1990 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Cipete Pinggir Rawa Rt. 01/03 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan swasta
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:
1) Penyidik  tanggal  16  Desember  2014  Nomor:  SP.Han-172/XII/2014/Reskrim,  sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 4 Januari 2015;
2) Perpanjang Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014 Nomor B- 75/0.6.11.3/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 13 Pebruari 2015;
3) Perpanjangan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tangerang  tsnggal  11  Pebruari  2015 Nomor: B-75/Pen.Penahanan.Pid/02/2-15.Pn.Tng, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d 15 Maret 2015;
4) Penuntut  Umum  tanggal  12  Maret  2015  Nomor:  Print-108/0.6.11.3/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015;
6 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian, 1986, hlm. 53
7 Kinayati, Djojosuroto dan M.L.A Sumaryati. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5) Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Maret2015 Nomor 539/Pid.Sus/2015/Pn.Tng, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 April 2015;
6) Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tangerang  tanggal  15  April  2015  Nomor 539/Pid.Sus/2015/Pn.Tng, sejak tanggal 22 April 2015 s/d 20 Juni 2015;
7) Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Juni 2015 s/d 21 Juli 2015;
b. Kasus Posisi
Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 17.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau  masih  dalam  tahun  2014,  bertempat  di  Kantor  PT.  Sumifin  di  Ruko  Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang amsih termasuk dalam  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Tangerang,  dilarang  melakukan  kekerasan atau  anaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat  terdakwa  sedang  bekerja  di  Kantor  PT.  Sumipin  di  ruko  Banjar  Wijaya Cipondoh Tangerang datang Anton Pratama Bin M. Yamin menawarkan terdakwa untuk  berkenalan  dengan  perempuan  dan  disetujui  oleh  terdakwa  untuk berkenalan dengan perempuan dan disetujui oleh terdakwa. Sekitar kurang lebih 4 menit  dating  seorang  perempuan  ke  Kantor  PT.  Sumipin  dengan  mengendarai sepeda motor dan berpakaian seragam sekolah SMP mengenakan kerudung putih, kemeja  tangan  warna  putih  dan  rok  biru  dan  langsung  menemui  Anton  Pratama Bin M. Yamin.
- Selanjutnya  Anton  Pratama  Bin  M.  Yamin  memaksa  saksi  Dina  Rosa  untuk melakukan  persetubuhan  dengan  terdakwa  Andi  Kasim  dengan  mengancam apabila  saksi  Dina  Rosa  tidak  mau  bersetubuh  dengan  terdakwa  Andi  Kasim, Anton  Pratama  akan  memutuskan  saksi  Dina  Rosa  sebagai  pacarnya  dan  tidak akan menikahi saksi Dina Rosa sesuai dengan janjinya. Mendengar ancaman dari Anton Pratama yang akan meninggalkannya apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Andi Kasim, saksi Dina Rosa pun takut karena saksi Dina Rosa sangat mencintai Anton Pratama sehingga saksi Dina Rosa mau untuk bersetubuh dengan terdakwa Andi Kasim.
- Selanjutnya  Anton  Pratama  masuk  ke  dalam  ruangan  dan  memberikan  kondom kepada  terdakwa  Andi  Kasim  dan  menyuruh  Andi  Kasim  untuk  menyetubuhi saksi  Dina  Rosa.  Kemudian  saksi  Dina  Rosa  masuk  ke  dalam  ruangan  di  ruko tersebut  sambil  menangis  menemui  terdakwa  Andi  Kasim  sedangkan  Anton Pratama  keluar  dari  ruangan  dan  berjaga  di  depan  pintu.  Saat  di  dalam  ruangan tersebut  terdakwa  Andi  Kasim  sempat  membentak  saksi  Dina  Rosa  yang  sedang menangis dengan kata-kata: “ya udah ayo lakuin aja”. Mendengar kata-kata kasar dari terdakwa Andi Kasim  lalu saksi  Dina Rosa langsung terdiam  dan membuka celana dalamnya dan berbaring di lantai sambil merenggangkan kakinya. Melihat saksi  Dina  Rosa  yang  sudah  dalam  keadaan  setengan  telanjang  terdakwa  Andi Kasim  merasa  terangsang  kemudian  terdakwa  Andi  Kasim  memakai  kondom yang  diberikan  oleh  Anton  Pratama.  Selanjutnya  terdakwa  Andi  Kasim memegang alat kelaminnya dan mengarahkannya masuk ke dalam lubang vagina saksi  Dina  Rosa  setelah  itu  terdakwa  Andi  Kasim  menusuk-nusukkan  alat kelaminnya  ke  dalam  lubang  vagina  saksi  Dina  Rosa  secara  berulang-ulang hingga  kurang  lebih  2  (dua)  menit  sampai  akhirnya  terdakwa  Andi  Kasim merasakan puas dan mengeluarkan air mani. Setelah selesai Anton Pratama masuk kembali  ke  dalam  ruangan  sambil  menanyakan  kepada  saksi  Dina  Rosa:  “mana
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
buktinya kalau lo sudah ngelakuin hubungan itu?” sambil mencari bekas kondom setelah menemukan bekas kondom tersebut kemudian saksi Dina Rosa pulang.
- Bahwa  berdasarkan  Surat  Visum  Et  Repetum  No.S.02/63/885/XII/2014  tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Ilman Kausar, Sp.F  dokter  pada  Rumah  Sakit  Umum  (RSU)  Kabupaten  Tangerang  dengan kesimpulan: ditemukan robekan lama pada selaput  dara akibat  kekerasan tumpul yang melewati liang vagina.
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
1) Menyatakan  terdakwa  Andi  Kasim  bin  M.  Said  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Persetubuhan  Terhadap Anak”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  81  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perbahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh)  tahun  dengan  dikurangi  selama  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  subsidair  6  (enam)  bulan kurungan.
3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru.
- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung (jilbab) warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
(dikembalikan kepada saksi Dina Rosa binti Rusdianto)
4) Menetapkan  agar  terdaka  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (dua ribu rupiah)
d. Putusan Hakim
1) Menyatakan Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ dengan  sengaja  melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ”;
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said oleh karena itu  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tahun)  dan  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  atau  penahanan  yang  telah  dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5) Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru, 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja  lengan  panjang  warna  putih,  1  (satu)  buah  kerudung  (jilbab)  warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Dina Rosa binti Rusdianto.
6) Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak
Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual dengan kekerasan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam  kehidupan masyarakat.  Tidak jarang kasus tesebut lolos dari jeratan hukum  yang  berlaku,  bahkan  ada  yang  berhenti  sampai  pada  tingkat  pemeriksaan  oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kepolisian  maupun  kejaksaan  sehingga  tidak  sampai  di  proses  di  pengadilan.    Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan terhadap  anak  sangat  diperlukan  pemantapan  koordinasi  kerjasama  yang  serius  baik  dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.
Putusan  hakim  pemeriksa  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  diberbagai pengadilan berfariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual dengan kekerasan yang hanya di vonis  main-main  dengan  hukum  penjara  enam  bulan.  Hal  mana  dapat  di  benarkan  karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari smpai dua belas tahun) tersebut hakim bebas  untuk  bergerak  untuk  mendapatkan  pidana  yang  tepat.  Di  dalam  menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana ( Criminal Justice Sistem) maka pidana menempati suatu posisi  sentral.  Hal  ini  di  sebabkan  karena  putusan  di  dalam  pemidanaan  akan  mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan  menimbulkan  reaksi  yang  kontroversial,  sebab  kebenaran  di  dalam  hal  ini  sifatnya adalah relatif tegantung dari mana kita memandangnya.
Persoalan  pidana  ini  adalah  sangat  kompleks  dan  mengandung  makna  yang  sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah  perbuatan  orang,  pada  dasarnya  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  itu  manusia ( natuurlijke  personen ) 8 .  Perbutan  orang  tersebut  adalah  titik  penghubung  dan  dasar  untuk pemberian  pidana.  Di  pidananya  seorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  tersebut  telah melakukan perbuatn yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk  adanya  pemidanaan  diperlukan  syarat  bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt).
Pada  dasarnya  seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dapat  dikenai  saksi pidana  apabila  perbuatannya  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana.  Unsur-unsur tindak  pidana  yang  harus  di  penuhi  antara  lain  adalah  suatu  perbuatan  memenuhi  rumusan undang-undang  dan  bersifat  melawan  hukum  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  di  anggap  mampu  bertanggungjawab.  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  denga kekerasan  diancam  dalam  Pasal  285  dan  Pasal  289  KUHP  memutuskan  “Barang  siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  kesusilaan,  dengan  pidana  paling  lama  dua belas  tahun.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut:
a. Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :
Setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  di  pidana  dengan  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 9
Dalam  Pasal  ini,  pengaturan  bagi  pelaku  pencabualan  terhadap  anak  di  bawah  umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku  sangatlah  berat  yaitu  paling  lama  lima  belas  tahun  penjara  dan  paling  singkat  tiga tahun  penjara,  setidaknya  akan  membuat  pelaku  geram  dan  menyadari  benar  perbuatan  apa yang  telah  dilakukan.  Pengaturan  pada  Pasal  ini  sudah  cukup  efisien  dalam  menjerat  para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
b. Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi :
8 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers, , hlm 56
9 Ibid ., Pasal 81 ayat (1) KUHP
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap  orang yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 10
Pasal  ini  menerangkan  bahwa  segala  tindakkan  pemaksaan  bersetubuh  dengan  seorang anak  dengan  cara  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau  bujuk  rayu  demi  pemenuhan hasrat  seksual  pelaku  terhadap  anak  yang  menjadi  korbannya.  Hal  tersebut  seiring  dengan berkembangnya  teknik  atau  modus  operandi  pelaku  Pedofilia  yang  baru  dan  semakin berkembang  yang  antara  lain  dengan  cara  bujuk  rayu,  menipu,  dan  lain-lain.  dalam  hal  ini pelaku dapat di  ancam sama dengan  Pasal 81 ayat (2)  yaitu minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara.
Bentuk perlindungan hukum di berikan oleh pemerintah, non pemerintah dan masyarakat terhadap korban di antaranya adalah:
a. Konseling
b. Bantuan medis
c. Bantuan hukum
d. Pengawasan, dan
e. Pencegahan
Penerapan  perlindungan  anak  sesuai  dalam  undang-undang  terdapat  pada  bab  I  ketentuan Pasal 1 ayat 2, menyatakan: 11
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya,  agar  dapat  hidup  tumbuh  dan  berkembang  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
a) Perlindungan terhadap korban di kaitkan dengan (Ham) HAk Asasi Manusia
b) Ikhtiar atau upaya
c) Perlindungan
d) Diversi atau ganti rugi, gunanya untuk rehabilitasi mental
e) Penelitian faktor lingkungan
f) Faktor penyebab hukum (normatik dan empirik)
Hak anak sebagai korban pun di atur dalam Pasal 17, berbunyi :
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri  dan memperoleh keadilan di  depan pengadilan anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan  hukum  dan  bantuan  lainnya”  Perbuatan  cabul  termasuk  kedalam  delik kesusilaan.  Perbuatan  cabul  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 sampai Pasal 296.
10 Ibid ., Pasal. 81 ayat (2).
11 Undang-Undang terdapat pada bab I ketentuan Pasal 1 ayat 2, tentang Perlindungan anak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, jaksa dan hakim sebagai aparat penegak  hukum  diharuskan  memahami  serta  mempelajari  unsur-unsur  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak tersebut agar dapat menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat.
Hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur dan memberi peraturan mengenai  sanksi  (sistem  sanksi)  dalm  hukum  pidana,  yang  meliputi  “ strafstelsel ”  (sistem pidana)  dan  ‘ maatregelstelsel ”  (sistem  tindakan)  serta  kebijaksaan. 12 Dalam  hal  terjadinya perlanggaran  terhadap  kepentingan  hukum  dan  hak  pribadi  orang,  maka  aparat  penegak hukum  akan  menjalankan  fungsinya  untuk  menjatuhkan  dan  menjalankan  pidana  tersebut, yang berdasarkan teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan (dalam hal banyak literatur hukum  disebut  teori  hukum  pidana/ stafrecht  theorien )  adalah  mencari  dan  menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada 3 golongan besar yang dapat dikelompokan dalam teori pemidanaan, ialah:
a) Teori absolut atau teori pembalasan ( Vergeldhings theorien )
a. Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.  Negara berhak menjatuhkan pidana ialah  karena  penjahat  telah  melakukan  penyerangan  dan  pemerkosaan  pada  hak dan  kepentingan  orang  hukum  (pribadi,  masyarakat  atau  Negara)  yang  telah  di lindungi.  Maka  oleh  karenanya  ia  harus  diberikan  pidana  yang  setimpal  dengan perbuatannya  (berupa  kejahatan)  yang  di  lakukannya.  Penjatuhan  pidana  yang pada  dasarnya  penderitaan  pada  penjahat  dibenarkan  karena  penjahat  telah membuat  penderitaan  bagi  orang  lain.  Menjatuhkan  pidana  tidak  dimaksudkan untuk  mencapai  sesuatu  yang  praktis,  tetapi  semata-mata  untuk  penderitaan  bagi penjahat.  Tindakan  pembalasan  didalam  penjatuhan  pidana  mempunyai  2  arah yaitu  ditujukan  pada  penjahat  (sudut  subjektif  dari  pembalasan),  dan  ditujukan untuk  memenuhi  kepuasan  dari  perasaan  dendam  dikalangan  masyarakat  (sudut objektif dari pembalasan).  Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakan pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut  ketuhanan  karena  hukum  bersumber  pada  aturan  Tuhan,  pandangan  tiap kejahatan  itu  haruslah  di  ikuti  oleh  suatu  pidana,  pandangan  atas  dasar  pidana mutlak  harus  ada  sebagai  reaksi  dari  setiap  kejahatan,  pandangan  bahwa  apabila kejahatan tidak dibalas akan menimbulkan rasa ketidak puasan pada masyarakat, pandangan  dalam  hal  pidana  yang  berupa  pembalasan  didasarkan  pada  niat pelaku, dan pandangan yang didasarkan pada asas keseimbangan.
b. Teori  relatif  atau  teori  tujuan  ( Duel  Theorien )  pokok  pangkal  pada  dasar  bahwa pidana  adalah  alat  untuk  menegakkan  tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat. Tujuan  pidana  ialah  tata  tertib  masyarakat,  dan  untuk  menegakkan  tata  tertib  itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat bisa terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban  masyarakat,  maka  pidana  mempunyai  3  sifat,  yaitu  bersifat  menakut- nakuti,  bersifat  memperbaiki,  dan  bersifat  membinasakan.  Sedangkan  sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam  yaitu pencegahan umum (pidana  yang di jatuhkan  pada  penjahat  ditujukan  agar  orang-orang  menjadi  takut  untuk  berbuat kejahatan), pencegahan khusus (tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang  telah  dipidana  agar  tidak  mengulang  lagi  melakukan  kejahatan,  dan mencegah  agar  orang  yang  telah  berniat  untuk  tidak  mewujudkan  niatnya  itu kedalam bentuk perbuatan nyata).
12 P.H.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Bandung , CV Armoco, 1984, hlm 18
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Teori gabungan ( Vernegings Theorien ) berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua  golongan  besar,  teori  gabungan  yang  mengutamakan  pembalasan,  tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat  dipertahankannya  tata  tertib  masyarakat;  teori  gabungan  mengutamakan perlindungan  tata  tertib  masyarakat,  tetapi  penderitaan  atas  dijatuhinya  pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan. 13
Masalah  pokok  penegakkan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya, mempunyai  arti  yang  netral  sehingga  dampak  positif  atau  negatif  terletak  pada  isi  faktor- faktor  tersebut  yaitu: 14 Faktor  hukumnya  sendiri  yang  dibatasi  Undang-undang  Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan pidana Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana  hukum  itu  berlaku  atau  diterapkan.  Ada  3  komponen  atau  3  unsur  ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat:
1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Adanya aparat penegak hukum  yang professional dan bermental tangguh atau  memiliki integritas moral yang terpuji dan;
3. Adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  memungkinkan  dilaksanakannya  penegakan hukum. 15
Berkaitan  dengan  perbuatan  tersebut,  sebenarnya  perbuatan  asusila  yang  khususnya kekerasan seksual terhadap anak sudah secara tegas diatur dalam instrumen hukum yang ada disertai  sanksi-sanksi  yang  dimulai  dari  peraturan  hukum  yang  umum  sampai  dengan peraturan hukum  yang khusus, seperti dalam KUHP  yang terdapat dalam  Pasal 289 s/d 296 sampai pada undang-undang yang lebih khusus UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 16 Dalam  hal  ini  penerapannya  adalah  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku kekerasan  seksual  anak  berdasarkan  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
a. Sanksi pidana
Sanksi pidana yaitu suatu akibat perbuatan yang berupa pemidanaan yang dijatuhkan oleh pihak  yang  berwenang  (Negara)  kepada  setiap  orang  yang  melanggar  suatu  aturan.  Di  bagi dalam dua bagian,  yaitu  pidana dan tindakan. Pidana sebagaimana  yang telah dikemukakan oleh  berbagai  pakar  hukum  pidana  adalah  derita  atau  nestapa  yang  dikenakan  oleh  Negara kepada seseorang yang melakukan perlanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar  dirasakan  sebagai  nestapa. 17 Sementara  tindakan  adalah  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  aparatur  hukum  untuk  membina  para  terpidana  agar  tidak  mengulangi perbuatannya lagi.
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  (1) mendefinisikan,anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 18
13 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta,: Sinar Grafika, 2006, hlm 24
14 ---------------- , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 8
15 Baharuddin  Lopa, Permasalahan  Pembinaan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1897, hlm 3
16 W.J.S Poerwadarminta , Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga , Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 1258
17 Elwi Danil, Nelwitis, Hukum penitensier , Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm 13
18 Rebuplik  Indonesia,  Undang-Undang  PerlindunganAnak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut Abu Hurearah, anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan mereka memiliki peran strategis dalam menjamin ekstensi bangsa dan Negara pada masa yang  akan  datang. 19 Anak  adalah  makhluk  sosial  seperti  juga  orang  dewasa.  Anak membutuhkan  orang  lain  untuk  dapat  membantu  mengembangkan  kemampuannya,  karena anak  lahir  dengan  segala  kelemahan  sehingga  tanpa  orang  lain  anak  tidak  mungkin  dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. 20
c. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ strafbaar feit “. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut sayangnya  sampai  kini  belum  ada  keseragaman  pendapat. 21 Simon  merumuskan  “ strafbaar feit ” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya yang dapat dikenakan pidana. 22

## C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.
Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng. menyatakan  Terdakwa  Andi  Kasim  Bin  M.  Said  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak  melakukan  persetubuhan  dengannya ”;  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan.  Putusan  Hakim  ini  3 tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,  yang tuntutan lengkapnmya adalah menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun dengan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
Terdakwa  Andi  Kasim  bin  M.  Said  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Persetubuhan  Terhadap  Anak”  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perbahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi bahwa  ketentuaan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain.  Adapun  ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang  yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Selanjutnya  dapat  penulis  perjelas  bahwa  Pasal  76  D  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perbahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak    berbunyi  bahwa  Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Kejahatan  seksual  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  benar-benar  mendapatkan perhatian  khusus  dalam  masalah  perlindungan  anak.  Anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa
19 Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak , Bandung,: Nuansa, 2005, hlm 9
20 http:// www. Google.co.id/ Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis. Diakses tanggal 5 mai 2011. Jam 11.45
21 Adami Chazawi, Op. cit , hlm. 67
22 Chairul  Huda ,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Tiada  Pertanggungjawaban  Tanpa kesalahan , Jakarta: Kencana Predana Media, 2006, hlm 25
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  social,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung unsur  Kekerasan,  pelibatan  dalam  peperangan;  dan  kejahatan  seksual. 23 Pada  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dengan  tegas  menyatakan  bahwa    Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Lebih  lanjut  diuraikan  bahwa  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental.  Selanjutnya  untuk  menjamin pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana  dimaksud,  negara  berkewajiban  untuk  memenuhi, melindungi,  dan  menghormati  Hak  Anak.  Dan  untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak, Pemerintah    berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. 24
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  hendaknya  Hakim  sebagai  wakil  dari  Pemerintah Republik  Indonesia  lebih  tegas  dan  memberikan  hukuman  yang  seberat-beratnya  kepada terdakwa  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  anak,  agar  memberikan  efek  jera kepada pelaku. Dan pelaku lain  yang belum,  yang akan dan telah melakukan hal  kekerasan seksual pada anak, dapat mengurungkan niatnya dan berhenti melakukannya.
Petikan  Putusan  Nomor  539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.,  Penulis  berpendapat  bahwa Hakim  lebih  memperhatikan  tindak  pidana  yang  di  lakukan  terdakwa,  namun  mengabaikan korban yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum. Sehingga menurut penulis,  putusan  dimaksud  belum  cukup  mencerminkan  perlindungan  hukum  dan  keadilan untuk korban.

## HASIL

## A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Anak adalah  generasi  muda  yang  membawa perubahan pada Negara lebih baik  lagi, anak sebagai salah satu  sumber daya manusia  yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita-cita  perjuangan  bangsa  yang  memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh selaras dan seimbang. 25
Ada  dua  jenis  kekerasan  seksual,  yakni  fisik  dan  verbal.  Kekerasan  seksual  fisik ditandai dengan adanya sentuhan yang bersifat sensual yang tidak di inginkan oleh korban di area-area  tubuh  korban.  Sedangkan  kekerasan  seksual  verbal  ditandai  dengan  kata-kata sensual dapat berupa rayuan maupun komentar  yang bersifat negatif  yang ditujukan kepada korban.
Faktor  utama  yang  membuat  anak  rentan  menjadi  sasaran  kekerasan  seksual  adalah adanya  karakteristik  kepribadian  yang  menyimpang  dari  pelaku  kekerasan  seksual  biasanya sosok yang sangat normal secara kasat mata, sangat sulit membedakan dengan orang normal pada  umumnya,  namun  bukan  berarti  tidak  dapat  di  idenifikasi,  selain  karena  faktor karakteristik kepribadian yang di miliki oleh pelaku kekerasan, karakteristik personal yang di miliki  korban  juga  biasanya  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  kekerasan  seksual. Karakteristik personal yang di miliki korban antara lain, Penampilan fisik, di masa sekarang ini  ada  banyak  anak  yang  pertumbuhan  fisiknya  lebih  cepat  di  banding  teman  seusianya,
23 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
24 Ibid., Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3)
25 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Cet. 3, Citra Aditya Bakti, 1997
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
karena pengaruh hormon. Kemudian, anak yang berparas cantik atau tampan juga umumnya menarik  perhatian  pelaku.  Penampilan  fisik  juga  bicara  mengenai  cara  berpakaian.  Anak- anak  yang  berpakaian  cukup  terbuka  akan  cenderung  menarik  minat  para  pelaku  kekerasan seksual. 26
Benjamin Mendelshon, memberikan arti viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai  tugas  guna  meneliti  korban  dari  sisi  biologis,  psikologis,  dan  sosiologis. 27 Prilaku, anak-anak  yang  mudah dekat  dengan orang  asing, dan tidak menolak jika disentuh (dipeluk, dibelai atau dipegang) oleh orang asing akan cenderung lebih mudah untuk menjadi korban  kekerasan  seksual.  Anak  tipe  ini  akan  sulit  menyadari  bahwa  dirinya  sedang diperlakukan tidak baik oleh pelaku. Selanjutnya adalah karakteristik kepribadian, anak-anak yang pasif, yakni anak-anak yang cenderung sulit menolak atau menghindar jika berhadapan dengan  situasi  yang  tidak  nyaman  baginya,  biasanya  juga  dapat  menjadi  korban  kekerasan seksual.  Anak  tipe  ini  akan  cenderung  diam  dan  sulit  memiliki  inisiatif  untuk  mencari pertolongan secara aktif ketika kekerasan sedang terjadi.
Para  pelaku  sangat  pintar  menyembunyikan  niat  jahatnya  dan  menunjukkan  sikap baik kepada si anak dan keluarganya. Jika ia berhasil si anak menganggap perbuatan itu tidak salah, dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Ia menggunakan berbagai taktik, misalnya dengan mengancam,  memeras,  dan menyalahkan, atau mungkin  dengan  mengkombinasikan cara-cara  itu.  Dengan  mengenali  taktik-taktik  tersebut,  sebagai  orang  tua  dapat  lebih  siap untuk  bertindak  dalam  hal  mencegah  terjadinya  segala  sesuatu.  Misalnya  dengan mengajarkan pada anak untuk tidak berbicara dan menghindar pada orang yang tidak di kenal atau bahkan mengajarkan untuk  tidak keluar kemanapun sendiri tanpa ada  yang menemani. Dampak psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak  yang  cenderung  terbuka,  mudah  beradaptasi  dan  bermuatan  energi  positif  akan cenderung  lebih  mudah  pulih  dari  trauma  mereka.  Sedangkan  anak-anak  yang  cenderung tertutup,  sulit  beradaptasi,  bermuatan  energi  negatif  dan sensitif  akan  membutuhkan  waktu yang  lebih  lama  dan  upaya  yang  lebih  besar  untuk  pulih  dari  trauma  mereka.  Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan/kekerasan seksual yang di alami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ kekerasan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar di bandingkan kekerasan/ kekerasan verbal. Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ kekerasan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang di timbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang di timbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan.
Keadaan  trauma  yang  di  timbulkan  sebagai  dampak  dari  kejadian  kekerasan/ kekerasan  seksual  dapat  terlihat  dari  perilaku  korban.  Seorang  anak  yang  sedang  dalam keadaan trauma biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialiasi, mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya  tidak  ia  khawatirkan,  bahkan  kesulitan  tidur.  Jika  hal  tersebut  tidak  segera tertangani, maka anak tidak akan mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari- hari sesuai dengan usianya, hal tersebut berdampak sangat besar dalam optimalisasi tumbuh kembang anak tangggung jawab orang tua.
Tanggungjawab  utama  untuk  melindungi  anak-anak  dari  kekerasan  ada  pada  orang tua, bukan pada anak-anak, karena itu orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak, ada  beberapa  hal  yang  perlu  kita  ketahui.  kita  perlu  mengetahui  ciri-ciri  pelaku  dan bagaimana  modusnya.  Orang  tua  sering  membayangkan  pelaku  sebagai  orang  tak  dikenal
26 Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta: Akademika Presindo, 1989
27 Benjamin Mendelshon, The Origin Of The Doctrine Of Viktimology dalam bukunya Israel Drapkin and Emilio Viano, Viktimology, D.C.Heath and Company. Massachusetts, 1975, hlm 3
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang mengintai di kegelapan, mencari-cari cara untuk menculik dan memperkosa anak-anak. Orang  jahat  seperti  itu  memang  ada.  Media  berita  sering  kali  melaporkan  tentang  mereka. Namun, secara relatif mereka jarang ada. Dalam sekitar 90% (sembilan puluh persen) kasus kekerasan  seksual  anak,  pelakunya  adalah  orang  yang  sudah  dikenal  dan  dipercaya  oleh  si anak.
Orangtua sulit untuk berpikir atau membayangkan bahwa manusia di sekitarnya yang dikenal  baik  seperti  tetangga,  guru,  tenaga  medis,  pelatih  olahraga,  atau  kerabat  bisa berpotensi  melakukan  kekerasan  seksual  pada  anak  dan  kebanyakan  orang  memang  tidak begitu.   Padahal,  sebagian  besar  pelakunya  justru  orang  dekat  yang  dikenal  anak  atau keluarga. Memang seharusnya tidak perlu mencurigai setiap orang disekitar, namun orangtua dapat melindungi anaknya dengan mengetahui karakteristik seorang pelaku kekerasan.
Lalu bagaimana mengenal dan  mengetahui tanda dan gejala kekerasan seksual, gejala dan tanda seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang  menyimpan  rahasia  kekerasan  seksual  yang  di  alaminya  dengan  bersikap  manis  dan patuh,  berusaha  agar  tidak  menjadi  pusat  perhatian,  namun  jika  tanda-tanda  yang mencurigakan  tampak  pada  anak  dan  terlihat  terus-menerus  dalam  jangka  waktu  panjang, kiranya  perlu  segera  mempertimbangkan  kemungkinan  anak  telah  mengalami  kekerasan seksual.  Tanda  dan  indikasi  kekerasan  seksual  antara  lain  memar  pada  alat  kelamin  atau mulut,  iritasi  kencing,  penyakit  kelamin,  dan  sakit  kerongkongan  tanpa  penyebab  jelas  bisa merupakan indikasi seks oral.
Dalam  buku  " The  Miracle  of  Hug " 28 tersebut,  umumnya  anak-anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami perubahan prilaku yang drastis. Bila sebelumnya si anak sangat ceria dan senang bermain, dia mendadak bisa jadi anak yang pendiam, malas ke  sekolah,  dan  punya  ketakutan  yang  berlebihan.  Perubahan  psikis  lainnya  seperti  sering mengigau, sering mengompol, dan takut gelap, kalau biasanya berani tidur sendiri, tiba-tiba jadi selalu minta ditemani. Pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi dewasa ini dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana  percabulan. Percabulan  yang  di  lakukan  oleh  anak  merupakan  fenomena  yang  sangat  memprihatinkan, karena dampak dari tindakan percabulan tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri bagi  kelangsungan  dan  perkembangan  masa  depan  anak.  Proses  penanganan  anak  dengan kategori percabulan dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.
Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan  merupakan salah satu bentuk kejahatan yang  sangat  menganggu  keamanan  dan  ketertiban  hidup  masyarakat.  Untuk  memberantas kejahatan  ini,  Pemerintah  Indonenesia  melakukan  upaya  penegakan  hukum  melalui  tahap- tahap  pemeriksaan    perkara  yang  di  lakukan  oleh  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan. Pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  kekerasan  pada  tingkat  pertama  di lakukan oleh Kepolisian (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan  dengan  kekerasan  tersebut  lengkap  kemudian  di  limpahkan  kepada  Kejaksaan (selaku  penuntut  umum  yang  berwenang  mengajukan  dakwaan  dan  penuntutan)  untuk selanjutnya  di  proses  di  pengadilan.  Menurut  Moelyanto,  “perbuatan  pidana”  sbagaimana yang  dijelaskan  dalam  bukunya  Azas-Azas  Hukum  pidana  menyamakan  antara  perbuatan pidana dengan istilah inggris istilah “ Criminal Act ”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan  akibat  dari  yang  dilarang  oleh  hukum.  Kedua,  karena  juga  dipisahkan  dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility . Untuk  adanya criminal  liability  (jadi  untuk  pidananya  seseorang) selain  dari pelakunya criminal  act (tindak pidana) orang juga harus mempunyai  kesalahan atau guilt . 29
28 Melly Puspita Sari, The Miracle of Hug, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta: 2012
29 Moeljatno, op. cit., hlm. 54.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pelanggaran  pidana  adalah  istilah  yang  di  gunakan  oleh  H.  Tirto  Amidjaja  dalam  bukunya yang  berjudul  “Pokok-Pokok  Hukum  Pidana”  tahun  1984. 30 Menurut  Ezzat  Abdel  Fatah, Setiap  anggota  msyarakat  potensial  untuk  menjadi  korban  kejahatan.  Hal  ini  berarti  bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. 31
Paul Separovic,  menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.
1) faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan  mental);
2) faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi;
3) faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu; 32
Menurut  Moch.  Anwar,  memaksa  bersetubuh  dengan  dia  yakni  dengan  menggunakan paksaan  terhadap  seseorang  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan  merupakan perbuatan  dilarang  menurut  Pasal  286  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. 33 Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdapat  beberapa  pasal  yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak  ditunjukkan  dengan  pemberian  hukuman  (sanksi)  pidana  bagi  pelaku.  Hal  ini tercantum  dalam  KUHP  pada  pasal-pasal  dalam  sebagai  berikut:  Masalah  pesetubuhan diatur  dalam  Pasal  287,  Pasal  88,  Pasal  291  Perbuatan  cabul  diatur  dalam  Pasal  289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298
Berikutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  juga  memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  diatur.  Undang-undang  ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.
Secara  tegas  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa:
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
e) Pelibatan dalam peperangan; dan
f) Kejahatan seksual.
Bentuk  perlindungan  yang diberikan tidak hanya perlindungan  anak sebagai  korban,  namun perlindungan  juga  diberikan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (anak  pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang- undangan  tersebut  memuat  berbagai  kekhususan  tentang  anak,  yaitu  kekhususan  perlakuan hukum  terhadap  anak  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku.  Karena  melihat  kenyataan sekarang  yang  diberitakan  di  media  massa,  bahwa  anak-anak  tidak  hanya  menjadi  korban kekerasan  seksual  melainkan  menjadi  pelaku  dari  perbuatan  tesebut,  dan  hal  ini  dilakukan anak tehadap sesama teman sebayanya.
30 H. Tirto Amidjaja dalam bukunya yang berjudul “ Pokok-Pokok Hukum Pidana ”  1984
31 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.
32 Ibid ., hlm.194
33 Ibid ., hlm. 41
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## B. Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual
Belakangan  ini  kasus-kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  memperlihatkan ketidakhadiran  keluarga,  masyarakat  dan  negara  dalam  melindungi  anak  dari  ancaman kekerasan.  Jika  mekanisme  perlindungan  anak  di  level  keluarga  dan  masyarakat  bisa berjalan, maka kejadian-kejadian seperti kasus  Emon  di  Sukabumi bisa di antisipasi  atau di minimalisir. Karenanya, Plan International Indonesia mendorong pemerintah dan masyarakat membangun mekanisme perlindungan anak yang lebih komprehensif, dan menekankan aspek pencegahan. Perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan aspek penanganan kasus dan rehabilitasi korban.
Sebagai  organisasi  kemanusiaan  yang  fokus  pada  pemenuhan  hak  anak,  mendorong Plan  mempromosikan  konsep  mekanisme  perlindungan  anak  berbasis  masyarakat (Community  Base  Child  Protection).  Dengan  berfokus  pada  perlindungan  anak  berbasis komunitas, upaya perlindungan anak dilakukan  dengan membangun mekanisme  lokal,  yang bertujuan  menciptakan  jaringan  dan  lingkungan  yang  protektif. Hal  ini  diharapkan  bisa memperkuat  perlindungan  bagi  semua  anak  serta  memperkuat  sistem  perlindungan  anak secara nasional. “Plan Indonesia mendorong terbangunnya mekanisme perlindungan anak di tingkat akar rumput, dengan memperhatikan aspek pencegahan  yang melibatkan warga, dan juga anak-anak. Di sejumlah daerah dampingan Plan, mekanisme ini dilembagakan menjadi Kelompok  Perlindungan  Anak  Desa  (KPAD).” Nono  Sumarsono,  Kepala  Program  Plan International Indonesia di Jakarta, Selasa (20/5) 34
Dalam  konteks  ini,  keterlibatan  anak-anak  dibutuhkan  sebagai  salah  satu  referensi untuk  mendeteksi  adanya  kasus  kekerasan  yang  mereka  alami.  Minimal,  mereka  di  ajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Kekerasan terhadap anak  sudah  dalam  ambang  darurat  dan  tidak  bisa  ditoleransi  lagi.  Karena  itu,  pemerintah didesak  segera  mengimplementasikan  Gerakan  Nasional  Anti  Kejahatan  Seksual  Terhadap Anak. Meski pemerintah sudah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN AKSA) pada Juni lalu, imple- mentasi  dari  peraturan  tersebut  belum  terliShat.  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas PA) mendeklarasikan Gerakan Nasional Indonesia Satu Aksi Menentang Kekerasan terhadap  Anak.  Pemerintah  agar  segera  menyusun  rencana  aksi  Gerakan  Nasional  Anti  Ke- jahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) yang merupakan implementasi Inpres No. 5 ta- hun 2014. Diperlukannya keterlibatan masyarakat untuk segera membentuk Tim Reaksi Ce- pat  (TRC)  Perlindungan  Anak  yang  diadakan  di  setiap  desa  dan  RT/RW,  pemerintah diharapkan peka terhadap masalah kejahatan seksual yang  semakin meningkat setiap tahun- nya,” diperlukan  sikap  tegas  pemerintah  untuk  segera  merevisi  Undang  Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dimana  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak dinaikkan dari minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun menjadi 20 tahun atau seumur hidup. 35 Hak dan kewajiban dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut: 36
a.   Hak-hak anak yang menjadi korban peklrbuatan kriminal adalah :
1)   Mendapat  bantuan  fisik  (pertolongan  pertama  kesehatan,  pakaian,  naungan  dan sebagainya).
2)   Mendapat  bantuan  penyelesaian  permasalahan  yang  (melapor,  nasihat  hukum,  dan pembelaan).
3)   Mendapat kembali hak miliknya.
34 Nono Sumarsono, Kepala Program Plan International Indonesia di Jakarta. Selasa (20/5)
35 Harian Rakyat Merdeka. Kekerasan Terhadap Anak Tidak Bisa Ditolelir Lagi pemerintah Di nilai Kurang Serius Jum’at, 21 November 2014 , 09:47:00 WIB
36 Ibid ., hlm 22
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4)   Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5)  Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
6)   Memperoleh  perlindungan  dari  ancaman  pihak  pembuat  korban  bila  melapor  atau menjadi saksi.
7)   Memperoleh  ganti  kerugian  (restitusi,  kompensasi)  dari  pihak  pelaku  (sesuai kemampuan)  atau  pihak  lain  yang  bersangkutan  demi  keadilan  dan  kesejahteraan yang bersangkutan.
8)   Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
9)   Menggunakan upaya hukum ( rechtsmiddelen ).
b.   Kewajiban-kewajiban korban adalah :
1)   Tidak  sendiri  membuat  korban  dengan  mengadakan  pembalasan  (main  hakim sendiri).
2)   Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3)   Mencegah  kehancuran  si  pembuat  korban  baik  oleh  diri  sendiri  maupun  oleh  orang lain.
4)   Ikut serta membina pembuat korban.
5)   Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6)   Tidak  menuntut  ganti  kerugian  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  pembuat korban.
7)   Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
8)   Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya. 37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak
Masalah  anak  memang  bukan  suatu  masalah  kecil  yang  dengan  hanya  membalikan telapak  tangan  saja,  akan  tetapi  anak  ialah  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan  negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah diupayakan sedemikian  rupa,  mulai  dari  pendampingan  kepada  korban  sampai  pada  pembinaan  mental korban akibat peristiwa perkosaan yang di alami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut: 38
a) Keinginan  untuk  mengembangkan  perlakuan  adil  terhadap  anak  dan  peningkatan kesejahteraan anak.
b) Hukum  kesejahteraan  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  terhadap  anak korban kejahatan.
c) Sarana  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  melaksanakan  pelayanan  terhadap  anak korban kejahatan.
Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum. Melindungi anak dalam  hal  kesopanan  yang  terdapat  dalam  Pasal  283  KUHP  yang  pada  dasarnya  melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan sesuatu tulisan, gambar, barang  yang menyinggung kesopanan kepada  anak.  Misalanya  gambar  porno,  tulisan  porno  atau  alat-alat  kontrasepsi.  Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
a) Melarang  orang  melakukan  perbuatan  persetubuhan  dengan  anak  dengan  cara kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan  yang  terkadung  di  dalam  Pasal  81  ayat  (1).
37 Ibid ., hlm. 58
38 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan), Cet.  3,  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1993, hlm. 241
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya,  membujuk,  merayu,  menipu  serta  mengimingimingi  anak  untuk  diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul  dengan  anak  dengan  cara  apapun  misalnya  dengan  cara  kekerasan,  ancaman kekerasan,  membujuk,  menipu  dan  sebagainya  dengan  maksud  agar  anak  dapat dilakukan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 82.
b) Melarang  orang  memperdagangkan  anak  atau  mengekspoiltasi  anak  agar  dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam Pasal 88. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya  kesejahteraan  anak,  mengingat  anak  merupakan  salah  satu  aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemdian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak  hendaknya  memiliki  derajat  atau  tingkat  yang  sama  dengan  perlindungan terhadap  orang-orang  yang  berusia  dewasa,  dikarenakan  setiap  orang  mempunyai kedudukan  yang sama di hadapan hukum  ( equality before the law ). Oleh karena itu, negara  bersamasama  dengan  segenap  masyarakat  saling  bekerja  sama  dalam memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada  anak-anak  dari  berbagai  bentuk kekerasan  dan  manipulasi  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak  sebagai  generasi  pewaris  bangsa  dapat  berdiri  dengan  kokoh  dalam  memasuki kehidupan  yang  semakin  keras  di  masa-masa    yang  akan  datang.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

## KESIMPULAN
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor:  539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.,  menyatakan  bahwa Terdakwa  Andi  Kasim  Bin  M.  Said  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ”; dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan. Putusan  Hakim  ini  3  tahun  lebih  rendah  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Putusan dimaksud belum cukup mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan untuk korban.
2. Perlindungan  Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  juga  memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  diatur.  Undang- undang  ini  berfungsi  untuk  pemberian  perlindungan  khusus  bagi  hak-hak  anak  dari berbagai  macam  kekerasan  dalam  hal  ini  tindak  kekerasan  seksual.  Secara  tegas  dalam Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa,  setiap Anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  Penyalahgunaan  dalam  kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsure  kekerasan,  pelibatan  dalam  peperangan  dan kejahatan  seksual.  Khusus  untuk  larangan  melakukan  tindak  kekerasan  seksual  diatur dalam  Pasal  76D  dan  76E  Untuk  selanjutnya  ketika  terdapat  orang  yang  melanggar larangan  yang  ada,  melakukan  kejahatan  serta  melanggar  hak-hak  anak  pada  larangan yang telah diatur di atas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka  terhadap  orang  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  (hukuman)  pidana  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  81  dan  Pasal  82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, PT. Eresco, 1995 Arif Gosita, Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Jakarta, Akademika presindo, 1985 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996
Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Barda  Nawawi  Arif,  Kebijakan  Legislatif  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan dengan Pidana, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998
Berbagai  Penafsirannya  Dan  Penanganan  Korbannya,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret
J.E.  Sahetapi,  Viktimologi  Sebuah  Bunga  Rampai,  (Jakarta,  Pustaka  Sinar  Harapan,  1987), hlm. 39 Maret, Surakarta, 1991
Leden  Marpaung,  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya,  Jakarta,  Sinar Grafika, 1996
Lexy  J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya, 2004
Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104.
Lilik  Mulyadi,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  Dan  Viktimologi,  Jakarta,
Djambatan, 2004
Muladi,  Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Cet.  2,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982)
Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2013 Pidana penjara, Cet. 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 Prof  Koesparmono  Irsan.,  SIK.,  MH.,  MM.,  MBA.  Beracara  Dalam  Peradila  Hak  Asasi Manusia,  Undang-undang  No.26  Tahun  2000.  Universitas  Indonesia  Kajian  Ilmu Kepolisian Jakarata.
Romli  Atmasasmita,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,  Bandung,  Mandar Maju, 1995
Ronny  Hanitidjo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri,  Jakarta,  Ghalia Indonesia, 1988
Seminar  Nasional  Tentang  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Perkosaan,  Perkosaan Seminar  Nasional  Tentang  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, Surakarta, 1991
Soerjono  Soekanto-Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta,  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986 Sudikno Martokosumo dan A, Pitlo, Bab-Bab Tentang penemuan hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993