El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri  Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maşhlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh)
Mutiara Fahmi Muhammad Syuib Yunita Arnanada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Emai: mutiarafahmi73@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  konsekuensi  akibat  adanya  perceraian  yaitu  hadhânah.  Jadi terjadi  perceraian  anak  yang  belum  mumayyiz  adalah  hak  ibu  sebagai pemegang  hadhânah.  Ada  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  bagi perempuan pengasuh, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak hadhânah  terhadapnya.  Syaratnya  ialah:  Islam,  baligh,  berakal  sehat, memiliki  kemampuan  untuk  mendidik  anak,  amanah,  berbudi  pekerti  yang baik.  Namun  bagaimana  jika  istri  berzina  dengan  laki-laki  lain  apakah  ia masih berhak diberikan  hadhânah atau  tidak. Dalam putusan hakim tingkat banding  di  Mahkamah  Syar’iyyah  Aceh  Nomor  59/Pdt.G/2017/MS-Aceh masih memberikan hak  hadhânah kepada istri  yang berzina. Oleh sebab itu penulis  skripsi  ingin  mengetahui  bagaimana  dasar  pertimbangan  Mejelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh memberikan hadhânah kepada istri yang berzina  dan  bagaimana  kesesuaian  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyyah Aceh  tersebut  jika  ditinjau  dalam  perspektif  tarjih  maşhlahah.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bersifat kualitatif.  Hasil  penelitian  yang  temukan  ialah  Pertimbangan  Hakim Mahkamah  Syar’iyyah  Aceh  tetap  memberikan  hadhânah  kepada  ibu didasari atas hakim marujuk pada Pasal 105 KHI yang menyatakan “dalam hal  terjadinya  perceraian,  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya”.  Kemudian,  Majelis  hakim tingkat  banding  mempelajari  lagi  pada  putusan  tingkat  pertama,  bahwa menurut  keterangan  saksi  yang  diajukan  oleh  para  pihak  tidak  ada  yang menyatakan jika istri berzina dengan laki-laki lain, dan suami tidak memiliki bukti  yang  dapat  menguatkan  argumentasi  yang  menyatakan  kalau  istri berzina dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding tidak  dapat  mencabut  hak  hadhânah  terhadap  istri.  Jika  ditinjau  dari perspektif tarjih maşhlahah, putusan  Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah  tepat  dalam  memberikan  hadhânah  kepada  istri.  Hakim  dalam memutuskan  perkara  hadhânah  disini  beralih  kepada  aturan  yang  terdapat dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105,  dikarenakan  istri  tidak  dapat dibuktikan  bahwa  ia  berzina  dengan  laki-laki  lain  dan  istri  juga  belum
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
menikah dengan laki laki lain. Oleh karena itu hakim menetapkan hadhânah kepada  istri  yang  berzina  tetap  mengutamakan  kemashlahatan  dengan  cara mengambil kemudaratan yang paling ringan.
Kata Kunci: Hadhânah, dan Tarjih Maşhlahah

## Pendahuluan
Pernikahan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Tujuan  pernikahan dalam  Islam  adalah  untuk  memenuhi  tuntutan  naluriah  hidup  manusia, berhubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. 1
Tidak  semua  pasangan  yang  terikat  dalam  pernikahan  dapat  mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan hingga maut memisahkan. Dalam sebuah hubungan pernikahan akan banyak muncul perselisihan-perselisihan, jika perselisihan tersebut tidak  dapat  di  selesaikan  secara  kekeluargaan  maka  akan  membawa  hubungan pernikahan  kepada  perceraian  antara  suami  dan  istri.  Konsekuensi  adanya perceraian  menimbulkan  beberapa  dampak  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  salah satu diantaranya adalah penetapan hak asuh anak atau hadhânah.
Pada  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan  bahwa  “Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bila  mana ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan  memberi keputusannya”.  Dalam  hal  terjadinya  perselisihan,  Pasal  105  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :
a.  Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayiz atau  belum  berumur  12  tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak  yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya.
c.  Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.
Syarat  terhadap  perempuan  pengasuh  yang  memegang  kendali  bagi pendidikan  anak-anak  adalah  ia  harus  mampu  menjadi  peran    serta  menjalankan tugas  dengan  sebaik-baiknya.  Ada  beberapa  syarat  tertentu  agar  perempuan pengasuh memiliki kecakapan dan kemampuan  mendidik  anak  yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak untuk melakukan  pengasuhan anak. Adapun syarat-syarat  yang dimaksud  adalah sebagai berikut: berakal sehat, baligh,  Islam,  memiliki  kemampuan  untuk  mendidik  anak,  amanah  dan  berbudi pekerti baik 2
1 Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  (Banda  Aceh:  Yayasan  Pena Divisi, 2005), hlm. 37.
2 Sayyid  Sabiq ,  Fiqih  Sunnah  4 ,  (terj.  Ali  Nursyidi,  dkk),  (Cet.  V;  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2013), hlm. 26.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaanya  terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas  dan  saudara  kandung  yang  telah dewasa  atau  pejabat  yang  berwewenang,  dengan  keputusan  pengadilan  dalam  hal apabila salah seorang atau kedua orang tua:
a. Sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya b. Berkelakuan buruk sekali Dengan  demikian,  dapat  diketahui  jika  salah  seorang  dari  orang  tua memiliki sifat buruk sekali maka akan menggugurkan hak hadhânah terhadapnya. Salah  satu  contoh  kasus  terdapat  pada  putusan  hakim  tingkat  banding  Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh  yang  telah  diputuskan  oleh  Ketua  Majelis  Mahkamah Syar‟iyah Aceh tentang perkara hadhânah.
Berdasarkan putusan Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh dalam pertimbangan hukum  oleh  Ketua  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  menerima  secara  penuh  dasar pertimbangan  hukum  Mahkamah  Syar‟iyah  Jantho  pada  putusan  Nomor 290/Pdt.G/2016/MS-Jth.  Dalam  pertimbangan  hukumnya  Mahkamah  Syar‟iyah Jantho  menetapkan hadhânah terhadap  ibu,  sedangkan  ibu  tersebut  memiliki  sifat buruk  sekali  yaitu  berzina  dengan  laki-laki  lain.  Berdasarkan  aturan  yang  berlaku jika  istri  memiliki  sifat  buruk  sekali  maka  gugurlah  haknya  terhadap hadhânah . Namun  Ketua  Majelis  Mahkamah  Syar‟iyah  Jantho  tetap  memberikan hadhânah terhadap  ibu  yang  memiliki  sifat  buruk  sekali  dan  dasar  pertimbangan  ini  juga diterima  secara  penuh  oleh  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  Tingkat  Banding. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah
Syar‟iyah Aceh dalam Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh  tentang  pemberian  hak hadhânah terhadap  istri  yang berzina,  dan  untuk  mengetahui  kesesuaian  putusan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Aceh  dalam  menetapkan  pemberian  hak hadhânah terhadap  istri  yang  berzina berdasarkan perspektif tarjih ma ş hlahah.
Pengertian Hadhânah dan Dasar Hukum Hadhânah Hadhânah berasal  dari  kata  bahasa  Arab  yaitu  اًى ْضَد  - ُهُضْذٌَ -   َهَضَد  yang berarti mengasuh anak, 3 jadi hadhanah ialah seperti kalimat “hadhanah ath-thaairu baidahu”,  burung  itu  menggempit  telur  dibawah  sayapnya,  begitu  juga  dengan perempuan  (ibu)  yang  mengempit  anaknya, 4 artinya  sesuatu  yang  diletakkan  di antara  ketiak  dan  pinggul. 5 Dalam  arti  lain  yaitu,  hal  memelihara,  mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz . 6
3 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Mahmud  Yunus  Wadzuriyyah, 1989), hlm. 104.
4 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah Jilid 2 , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 237.
5 Tihami  &  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  (Cet.  I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.
6 Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ..., hlm. 215.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Menurut  Sayyid  Sabiq hadhânah ialah  aktifitas  untuk  menjaga  anak  laki- laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas  untuk  menjamin  kemaslahatan  anak-anak,  menjaganya  dari  sesuatu  yang menyakiti  dan  membahayakan,  mendidik  jiwa,  raga,  dan  akalnya  agar  ia  bisa bangkit  dalam  menghadapi  realitas  kehidupan  dan  dapat  melaksanakan    tanggung jawabnya  dengan  baik. 7 Sedangkan  menurut  Amir  Syarifuddin, hadhânah atau disebut  juga kafalah adalah  memelihara  anak  yang  masih  kecil  setelah  terjadinya putus  perkawinan. 8 Menurut  Pasal  1  huruf  g  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan  bahwa  pemeliharaan  anak  atau hadhânah adalah  kegiatan  mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. 9
Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhânah (mendidik dan merawat anak)  adalah  wajib.  Tetapi  mereka  berbeda  pendapat  dalam  hal  apakah hadhânah itu  menjadi  hak  orang  tua  (terutama  ibu)  atau  hak  anak.  Dalam  hal  terjadinya perceraian,  ulama  menetapkan  bahwa hadhânah hukumya  wajib  sebagaimana kewajiban orang tua memelihara anaknya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6:
                                                                                                                       
                                                           
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  peliharalah  dirimu  dan keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan batu,  penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar,  dan  keras  yang  tidak durhaka  kepada  Allah  terhadap  apa  yang  dia  perintahkan  kepada  mereka dan selalu mengerjakan ap yang diperintahkan ”. (Q. S. At- Tahrim: 6)
Ayat  tersebut  menggambarkan  bahwa  dakwah  dan  pendidikan  harus bermula  dari  rumah.  Walau  secara  radiksional  tertuju  kepada  kaum  pria  (ayah), bukan  berarti  hanya  tertuju  kepada  mereka.  Namun  ayat  tersebut  juga  tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya  ayat  yang  memerintahkan  berpuasa)  yang  juga  tertuju  kepada  laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab atas perbuatannya. Ayah  atau  ibu  sendiri  tidak  cukup  untuk  menciptakan  satu  rumah  tangga  yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan harmonis. 10
7 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah 4 ..., hlm. 21.
8 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127.
9 Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum Islam, (Bandang: Citra Umbara, 2012), hlm. 323.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Peasan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran , (Cet II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 177.
Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233:
                  
         
 
 
                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                                                                                          
                                          


Artinya: “Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang  patut. Seseorang  tidak  dibebani  lebih  dari  kesanggupannya.  Janganlah  seorang ibu  menderita  karena  anaknya  dan  jangan  pula  seorang  ayah  menderita karena  anaknya.  Ahli  warispun  berkewajiban  seperti  itu  pula.  Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin menyusukan  anakmu  kepada  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang  patut.  Bertakwalah  kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ”.
Makna  yang  terkandung  dalam  ayat  tersebut  ialah  Allah  memerintahkan kepada para ibu ( yang diceraikan) untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh jika kedua orang tua hendak  menyempurnakan susuan. Seorang ayah harus  mencukupi  kebutuhan  orang  yang  menyusui  anaknya  serta  menafkahinya, agar ia dapat memberikan pelayanan yang semestinya dan menjaganya dari hal-hal yang  tidak  diinginkan,  serta  hendaknya  nafkah  itu  desesuaikan  dengan  kepatutan, kemampuan,  dan  tingkat  ekonomi.  Karena  Allah  tidak  membebani  seorangpun melainkan sesuai dengan kemampuannya. 11
Ayat tersebut menganjurkan kepada orang tua untuk memperhatikan anak- anaknya. Jika istri bertugas  menyusui , merawat dan menidik  anak-anaknya maka kewajiban  suami    menjadi  kepala  keluarga  dalam  rumah  tangga  dan  memenuhi kebutuhan  istri  dan  anak-anaknya.  Walaupun  pada  ayat  tersebut  secara  eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan  anak menjadi  beban  yang harus  dipenuhi  suami  sebagai  ayah,  namun  pembebanan  ayah  untuk  memberi makan dan pakaian kepada ibu  melekat  di  dalamnya sebagai  tanggung jawab atas pemeliharaan  anak.  Hal  ini  diperkuat  dengan  ilustrasi,  apabila  anak  tersebut disusukan  oleh  wanita  lain  yang  bukan  ibunya  sendiri,  maka  ayah  bertanggung
11 Syekh  Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Tafsir  Ayat-ayat  Ahkam  Jilid  1 ,  (terj.  Ahmad Dzulfikar, dkk), (Depok: Keira, 2016), hlm. 351.
jawab  untuk  membayar  perempuan  yang  menyusuinya. 12 Kewajiban  membiayai anak  yang  masih  kecil  bukan  hanya  berlaku  selama  ayah  dan  ibu  masih  terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. 13
Syarat-Syarat Hadhânah
Seorang hadhânah atau hadhin yang  bertanggung  jawab  terhadap kepentingan  anak  yang  diasuhnya  harus  memenuhi  syarat-syarat  terntentu.  Jika salah  satu  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  gugurlah  kebolehan  untuk mandapatkan hadhânah .  Adapun  syarat-syarat  hadhanah  antara  lain  sebagai berikut: 14
1. Baligh  dan  berakal  sehat.  Yang  melakukan hadhânah hendaklah  sudah baligh  berakal,  tidak  terganggu  ingatannya,  sebab hadhânah itu merupakan  pekerjaan  yang  penuh  tanggung  jawab.  Oleh  sebab  itu, seorang ibu  yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhânah . 15
2. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas  yang  berat  itu,  oleh  karenanya  belum  dikenai  kewajiban  dan tindakan  yang  dilakukannya  itu  belum  dinyatakan  memenuhi persyaratan. 16
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak  yang  diasuh,  dan  tidak  terikat  dengan  suatu  pekerjaan  yang  bisa mengakibatkan tugas hadhânah menjadi terlantar.
4. Memiliki sifat amanah dan berbudi pekerti yang baik. Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Yang termasuk  dalam  kategori  orang  yang  tidak  amanah  adalah  orang  yang fasik  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  pemabuk,  pezina,  sering melakukan perkara haram. 17
5. Beragama Islam. Seseorang yang melakukan hadhânah harus beragama Iislam, anak-anak muslim tidak boleh diserahkan pengasuhannya kepada para  pengasuh  kafir  karena  pengasuhan  anak  merupakan  hal  yang berhubungan dengan kekuasaan, sementara Allah sekali-kali tidak akan pernah  memberi  peluang  kepada  orang  kafir  untuk  menguasai  orang muslim. 18
12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 237.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 326.
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4 ..., hlm. 26.
15 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  (  Cet.  I;
Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 172.
16 Amir Syarifuddin, 16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan..., hlm, 328.
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 , (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.
18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 , (Depok: Fathan Media Prima, 2007), hlm. 84.
6. Merdeka.  Seorang  budak  biasanya  sangat  sibuk  dengan  urusan-urusan tuannya  sehingga  ia  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mengasuh  anak kecil. 19
Hukum Positif yang Mengatur Tentang Hadhânah
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
(1) Orang  tua  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bila  mana  ada  perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
(2) Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan    dan pendidikan  yang  diperlukan  anak,  bilamana  dalam  kenyataanya  tak dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
(3) Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  meberikan biaya-biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi bekas istri.
Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk  kepentingan  anak,  meskipun de  facto pelaksanaanya  hanya  dijalankan  oleh salah  satu  pihak  dari  mereka. 20 Selain  itu  dapat  juga  dipahami  bahwa  ada perbedaan  antara  tanggung  jawab  pemeliharaan  yang  bersifat  meterial  dengan tanggung  jawab  pengasuhan.  Pasal  41  ini  lebih  memfokuskan  kepada  kewajiban dan  tanggung  jawab  material  yang  menjadi  beban  suami  atau  bekas  suami  jika  ia mampu,  dan  sekiranya  ia  tak  mampu  maka  Pengadilan  Agama  dapat  menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. 21
Selain  yang  telah  disebutkan  di  atas,  pada  Pasal  42-54  dijelaskan  bahwa orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur  18  tahun  dengan  cara  yang  baik  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri sendiri.  Kewajiban  ini  berlaku  terus  meskipun  orang  tua  si  anak  putus  karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  diluar  Pengadilan. Kewaajiban  orang  tua  memelihara  anak  meliputi  pengawasan  (menjaga keselamatan  jasmani  dan  rohani),  pelayanan  (memberi  dan  menanamkan  kasih sayang)  dan  pembelajaran  dalam  arti  yang  luas  yaitu  kebutuhan  primer  dan sekunder  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tingkat  sosial  ekonomi  orang  tua  si  anak. Ketentuan  ini  sama  dengan  konsep hadhânah dalam  hukum  Islam,  dimana
19 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4 ..., hlm. 31.
20 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasioanal , (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 139.
21 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 430.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
dikemukakan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  memelihara  anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. 22
Pada Pasal 49 disebutkan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas permintaan  orang  tua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas  dan saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwewenang  dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya b. Ia berkelakukan buruk sekali.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI  dalam  pasal-pasalnya  menggunakan  istilah  Pemeliharaan  anak  yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98-108. Namun hanya beberapa pasal yang penting saja yang akan di kutip di sini:
Pasal 98
(1) Batas usia anak  yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh  satu)  tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  secara  fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili  anak tersebut mengenai  segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat  terdekat  yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan 106
Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaanya.
c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

## Pasal 106
(1) Orang  tua  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta  anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan  atau  menggadaikan  kecuali  karena  keperluan  yang
22 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ..., hlm. 429.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang  tua  bertanggung  jawab  atas  keraguan  yang  ditimbulkan  karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
Pasal-pasal  KHI  tentang hadhânah menegaskan  bahwa  kewajiban Pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus dibebankan kepada  kedua  orang  tua  walaupun  mereka  berpisah.  Anak  yang  belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  bagi  ibu  untuk  memeliharanya,  sedangkan apabila  anak  tersebut  sudah mumayyiz ,  ia  dapat  memilih  antara  ayah  atau  ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. 23

## 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pemeliharaan  anak  terdapat  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata buku kesatu tentang  Orang Bab X, XII, dan XIV. Pada Pasal 298 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian kesatu tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap  Pribadi  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak,  dalam  umur  berapapun juga, berwajib manaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak  mereka yang  belum  dewasa.  Kehilangan  hak  untuk  memangku  kekuasaan  orang  tua  atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan- tunjangan  dalam  keseimbangan  dengan  pendapatan  mereka,  guna  membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. 24
Kemudian  dijelaskan  pada  Pasal  299  Bab  XIV  tentang  Kekuasaan  Orang Tua bagian kesatu tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak  menyatakan  bahwa  selama  perkawinan  orang  tuanya,  setiap  anak  sampai dewasa  tetap  berada  dalam  kekuasaan  kedua  orang  tuanya,  sejauah  kedua  orang tuanya tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali dalam hal adanya pembebasan pemecatan dan dalam hal berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah ranjang,  bapak  sendiri  yang  melakukan  kekuasaan  itu.  Bila  bapak  berada  dalam keadaan  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  kekuasaan  orang  tua,  kecuali dalam  hal  adanya  pisah  ranjang.  Bila  ibu  juga  tidak  dapat  atau  tidak  berwenang, maka  oleh  Pengadilan  di  angkat  seorang  wali  sesuai  dengan  Pasal  359.  Hal  ini diatur  dalam  pasal  300  Bab  XIV  tentang  Kekuasaan  Orang  Tua  bagian  kesatu tentang  Akibat – Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak. 25
23 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974  Sampai  KHI ,  (Cet.  V;  Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 303.
24 Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017), hlm 80
25 Ibid .
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 229  Bab  X  tentang  Perceraian  Perkawinan,  pada  umumnya  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  yang  berisikan  setelah  memutuskan  perceraian,  dan setelah mendengar dan memanggil dengan sah para orang tua dan sekalian keluarga sedarah  atau  semenda  dari  anak-anak  yang  dibawah  umur  ,  Pengadilan  Negeri menetapkan terhadap tiap-tiap anak, siapakah dari kedua orang tua itu, kecuali jika kedua  orang  tua  itu  dipecat  atau  dilepaskan  dari  kekuasaan  orang  tua,  harus melakukan  perwalian  atas  anak-anak  itu,  dengan  mengandalkan  putusan-putusan hakim terdahulu dengan mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab kedua orang tuanya baik ibu maupun ayah. Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik yang dapat merusak pola pikir anak maka pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua  orang  tua  itu  yang  akan  melakukan  perwalian  atas  tiap-tiap  anak.
Selanjutnya  dijelaskan  juga  dalam  Pasal  231  bab  X  tentang  Pembubaran Perkawinan  pada  umumnya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, “pembubaran  perkawinan  karena  perceraian  tidak  akan  menyebabkan  anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  itu  kehilangan  keuntungan-keuntungan  yang  telah dijamin  bagi  mereka  oleh  Undang-Undang  atau  oleh  perjanjian  perkawinan  orang tua  mereka”.  Menurut  pasal  tersebut,  bahwa  hak  mengasuh  terhadapa  anak  kecil meskipun  orang  tua  telah  terjadi  perceraian,  tetap  berada  dalam  tanggungannya, dengan  syarat  anak  tersebut  adalah  anak  yang  dilahirkan  atas  perkawinan  yang sah. 26
Teori Tarjîh Maşhlahah
1. Pengertian Tarjîh Tarjih secara  etimologi  berarti  menguatkan.  Konsep tarjih muncul  ketika terjadinya  pertentangan  secara  lahir  antara  satu  dalil  dengan  dalil  lainnya  yang sederajat  dan  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  cara al-jam’u  wat  taufiq .  Dalil  yang dikuatkan  disebut  dengan rajih ,  sedangkan  dalil  yang  dilemahkan  disebut  dengan marjuh . Tarjîh adalalah  menguatkan  salah  satu  diantara  dua  dalil  yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. 27
Menurut  Ali  Hasballah tarjîh secara  istilah  ialah  menampakkan  kelebihan salah  satu  dari  dua  dalil  yang  sama  dengan  sesuatu  yang  menjadikannya  lebih utama  untuk  dipertimbangkan  daripada  yang  lain.  Adapun  menuru  Fakhr  ad-Din ar-Razi yang dikutip oleh asy-syaukani, bahwa tarjîh adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil lainnya di buang. 28
26 Ibid . hlm. 62.
27 Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus IlmuUshul Fikih ..., hlm. 327.
28 Imron  Rosyadi,  “ Tarjîh Sebagai  Metode:  Perspektif  Usul  Fiqh”, Ishraqi ,  Vol  1,  N0  1 (2017).  Diakses  melalui  http://journals.ums.ac.id/index.php/ishraqi/article/download/3431/2303, tanggal 1 Juli 2019.
Ada terdapat beberapa syarat dalam mentarjih: 29
a. Adanya  persamaan  antara  dua  dalil  tersebut  tentang  ketsubutannya (status ketetapan dalilnya).
b. Adanya persamaan dalam kekuatannya.
Jika terdapat dua dalil syara‟ yang berupa nash (hadis) yang taʻâruḍ , maka diperlukan cara untuk mentarjih dua dalil tersebut yang terlihat adanya berlawanan, adakalanya  dengan  meneliti  keadaan  sanadnya,  dan  meneliti  keadaan  matannya, berikut akan dipaparkan satu-persatu.
Tarjîh dari segi sanadnya ( i’tibarus-sanad ) dapat berupa: 30
1. Mendahulukan  nash  (hadits)  yang  diriwayatkan  oleh  perawi  yang  lebih tsiqah (terpercaya) daripada perawi yang kurang tsiqah .
2. Mendahulukan  periwayatan  orang  yang  menerima  hadits  atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung.
3. Mendahulukan  periwayatan  orang  yang  banyak  bergaul  dengan  nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul.
4. Mendahulukan periwayatan orang  yang masih kuat  hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.
5. Mendahulukan  periwayatan  sahabat  besar  daripada  periwayatan  sahabat kecil. Karena yang demikian itu mendekati kuatnya ingatan (dhobith).
6. Mendahulukan  hadits  yang  ditakhrijkan  oleh  bukhari  dan  muslim daripada yang ditakhrij oleh selainnya.
7. Mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan orang.
Tarjîh dari  segi  matan  adalah  teks  ayat,  hadist  atau  ijma‟.  Menurut  Al- Amidi ada 51 cara dalam pentarjihan dari segi matan, antara lain: 31
1. Teks  yang  mengandung  larangan  diutamakan  daripada  teks  yang mengandung  perintah,  karena  menolak  kemudaratan  lebih  utama daripada mengambil manfaat.
2. Teks  yang  mengandung  perintah  didahulukan  daripada  teks  yang mengandung kebolehan karena melaksanakan perintah berarti sekaligus melaksanakan yang hukumnya boleh.
3. Makna  hakikat  dari  suatu  lafazh  lebih  diutamakan  daripada  makna majazinya.
4. Dalil khusus diutamakan daripada dalil umum.
5. Teks  umum  yang  belum  dikhususkan  lebih  diutamakan  daripada  teks umum yang telah ditakhsis.
6. Teks  yang  sifatnya  perkataan  lebih  diutamakan  daripiada  teks  yang sifatnya perbuatan.
7. Teks  yang  muhkam  lebih  diutamakan  daripada  teks  yang  mufassar, karena muhkan lebih pasti dibandingkan mufassar.
29 Ibid , hlm. 470.
30 Rachmat  Syafe‟i ,  Ilmu  Ushul  Fiqih  Untuk  UIN,  STAIN,  PTAIS ,  (Cet.  III;  Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm.243.
31 Ibid , hlm. 245.
8. Teks  yang  sharih  (jelas)  lebih  diutamakan  daripada  teks  yang  bersifat sindiran.
Taʻâruḍ dengan  cara  penyelesaian  yang  telah  disebutkan  tadi  adalah perlawanan  antara  dua  dalil  syara‟  yang  berupa  nash.  Selain  itu  terdapat  juga ta‟arudh  yang  terjadi  antara  qiyas  dengan  qiyas.  Perlawanan  antara  dua  qiyas  itu dapat  menjadi taʻâruḍ dalam  arti  sebenarnya  bila  salah  satu  dari  qiyas  tersebut salah  dalam  pengqiyasannya.  Jika  terjadi  ta‟arudh  antara  dua  qiyas  hendaklah ditarjihkan dengan cara-cara sebagai berikut: 32
1. Jika hukum  asal  salah satu  qiyas itu qath‟i dan  yang lain zhanni,  maka ditarjihkan yang qath‟i.
2. jika „illat salah satunya dinyatakan dalam nash (manshus) dan yang lain hanya hasil istinbath, maka ditarjihkan yang manshus.
3. Jika  salah  satu  „illatnya  lebih  cocok  daripada  yang  lain,  maka  dipilih yang lebih cocok.
4. jika mashlahat yang diperoleh salah satunya lebih penting daripada yang lain, dipilih yang mengandung kemaslahatan yang penting.
5. Akhirnya jika seorang mujtahid gagal dalam mentarjihnya manurut salah satu cara-cara tersebut. hendaklah ia mengamalkan menurut kemantapan hatinya.

## 2. Pengertian Maşhlahah
Mashlahah berasal dari kata َخَلَص dengan penambahan alif di awalnya yang secara  arti  kata  berarti  baik  lawan  dari  kata  buruk  atau  rusak.  Mashlahah  adalah mashdar  dengan  arti  kata ح َلََص  yaitu  manfaat  atau  terlepas  dari  kerusakan. 33 Adapun maşhlahah secara  definitif  yaitu  seperti  yang  dikemukakan  alghazali bahwa  mashlahah  menurut  asalnya  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan  manfaat (keuntungan)  dan  menjauhkan  mudharat  (kerusakan),  namun  hakikat  dari mashlahah adalah:
ِع ْسَّشلا ِد ُُْصْقَم ىَلَع ُتَظَفاَذُمْلَا
Artinya : “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum )” 34
Sedangkan  tujuan  syara‟  dalam  menetapkan  hukum  itu  ada  lima,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  harta.  Al-Khawarizmi  memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yait memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. 35
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian maşhlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan  menghindarkan  kerusakan  bagi  manusia,  sejalan  dengan  tujuan  syara‟  dalam menetapkan hukum.
32 Mukhtar Yahya & Fachtur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam ..., hlm 476.
33 Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus IlmuUshul Fikih ..., hlm. 200.
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih 2 ..., hlm. 324.
35 Ibid.
Untuk memperjelas pengertian maslahah mursalah,  Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam maslahah: 36
1. Al-maslahah  al-mu’tabarah, yaitu  maslahah  secara  tegas  diakui  syariat dan  telah  ditetapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  untuk  merealisasikannya. Maslahah  al-mu‟tabarah  juga  merupakan  maslahah  yang  diperhitungkan  oleh syar‟i. Maksudnya ada petunjuk dari syar‟i, baik langsung maupun tidak langsung, yang  memberikan  petunjuk  pada  adanya  maslahah  yang  menjadi  alasan  dalam menetapkan hukum.
Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari ronggongan musuhnya. Diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman  atas  minum  khamar  untuk  memelihara  akal,  ancaman  hukuman  untuk zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. Al-maslahah  al-mulgah, yaitu  seseuatu  yang  di  anggap  maslahah  oleh akal  pikiran,  tetapi  dianggap  palsu  karna  kenyataannya  bertentangan  dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  adalah  maslahah.  Akan  tetapi kesimpulan  kesimpulan  seperti  itu  bertentangan  dengan  syariat,  yaitu  Surat  an- Nisa‟  ayat  11  yang  menegaskan  bahwa  pembagian  harta  anak  laki-laki  dua  kali pembagian  anak  perempuan.  Adanya  pertentangan  itu  menunjukkan  bahwa  apa yang di anggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.
3. Al-maslahah  al-mursalah ,  dan  maslahat  macam  inilah  yang  di  maksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang telah disebutkan  di  atas.  Maslahat  macam  ini  terdapat  dalam  maslahah-maslahah muamalah  yang  tidak  ada  ketegasan  hukumnya  dan  tidak  ada  pula  bandingannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu  lintas  dengan  segala  rambu-rambunya.  Peraturan  seperti  ini  tidak  ada  dalil khusus  yang  mengaturnya.  Baik  dalam  Al-Qur‟an  maupun  dalam  Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.
Untuk  menjadikan  mashlahah  mursalah  sebagai  hujjah  harus  memenuhi  3 syarat, yaitu: 37
1. Mashlahat  tersebut  haruslah  mashlahat  yang  haqiqi  (sejati),  bukan  hanya berdasarkan wahm (perkiraan)  saja.  Artinya  bahwa  membina  hukum berdasarkan  kemashlahatan  itu  haruslah  benar-benar  dapat  membawa kemanfaatan  dan  menolak  kemudharatan.  Akan  tetapi  kalau  hanya berdasarkan  perkiraan  akan  adanya  kemanfaatan  dengan  tidak mempertimbangankan kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hukum  yang  semacam  itu  adalah  berdasarkan  wahm  saja  dan  tidak dibenarkan menurut syari‟at.
36 Ibid . hlm 327.
37 Mukhtar Yahya & Fachtur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam ..., hlm 108.
2. Kemashlahatan  itu  hendaklah  kemashlahatan  yang  umum,  bukan kemashlahatan yang khusus untuk perorangan. Oleh karena itu harus dapat dimanfaatkan  oleh  orang  banyak  atau  dapat  menolak  kemudharatan  yang menimpa kepada orang banyak.
3. Kemashlahatan  itu  tidak  bertentangan  dengan  dasar-dasar  yang  telah digariskan    oleh  nash  atau  ijma‟.  Oleh  karena  itu  tidak  dianggap  suatu kemashlahatan  mempersamakan  anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan dalam  menerimawarisan.  Karena  yang  demikian  itu  bertentangan  dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarjîh Maşhlahah ialah suatu cara untuk menguatkan salah satu dalil atas dalil lainya dengan melihat yang dapat mendatangkan  kemashlahatan  yang  lebih  penting  dan  dapat  memelihara  tujuan syara‟ (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta).

## Kronologi  Putusan  Hakim  Tingkat  Banding  Nomor  59/Pdt.G/2017/MS-Aceh Tentang Pemberian Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina
Mahkamah Syar‟iyyah Aceh memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding  dalam  persidangan  majelis,  telah  menjatuhkan  perkara  cerai  gugat  dalam putusan nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh pada tanggal 8 Juni 2017. Perkara tersebut diajukan  oleh  tergugat  sekarang  pembanding  (suami)  melawan  penggugat sekarang terbanding (istri).
Pada  Putusan  nomor  290/Pdt.G/2016/MS-Jth  isi  dari  duduk  perkara menjelaskan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, seorang  anak  perempuan  yang  berumur  5  tahun,  dan  seorang  anak  laki-laki berumur  4  tahun.  Pada  awalnya  perkawinan  penggugat  dan  tergugat  berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah 2 tahun usia pernikahan tepatnya  pada  bulan  Agustus  2011  mulailah  terjadi  percekcokan.  Istri  sebagai pemohon  mengajukan  beberapa  alasan  sehingga  permohonan  cerai  gugat  ini didaftarkan,  diantaranya  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  seiring  sejalan  lagi dalam  membina  rumah  tangga,  tergugat  kikir  dan  kurang  rasa  tanggung  jawab terhadap  nafkah  hidup  penggugat  dan  anak-anak,  tergugat  juga  kurang  peduli terhadap penggugat.
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  penggugat  mengajukan  gugat  cerai terhadap  tergugat  yang  telah  didaftarkan  pada  tanggal  18  November  2016  di Mahkamah Syar‟iyah Jantho dengan register Nomor 209/Pdt.G/2016/MS-Jth.  Oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Jantho agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 38
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan thalak satu ba’in sughra
3. Menetapkan penggugat sebagai yang berhak atas pengasuhan anak-anak
4. Menghukum  tergugat  untuk  memberi  nafkah  hidup  dan  biaya pendidikan anak-anak hingga anak-anak dewasa.
38 Putusan Mahkamah Syar‟iyyah Jantho Nomor Register 290/Pdt.G/2016/MS-Jth..
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku
Berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat,  tergugat telah  memberikan  jawaban  secara  tertulis,  yang  jawaban  tersebut  disimpulkan sebagai berikut: 39
1. Bahwa  penggugat  dan  tergugat  menikah  bukan  di  Belitong  Kecamatan Nagan Raya, namun nomor akta pernikahan, hari dan tanggalnya adalah benar
2. Bahwa peggugat dan tergugat benar sebagai suami istri
3. Bahwa  dalil  gugatan  penggugat  tentang  penyebab  percekcokan  tidak benar
4. Bahwa  tergugat  pernah  menerima  email  dari  seseorang  yang  meminta kepada penggugat supaya tidak mengganggu istrinya
5. Bahwa tergugat memohon agar Majelis Hakim mendamaikan penggugat dengan tergugat
Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik, sebagai berikut: 40
1. Bahwa penggugat tidak mau berdamai dengan tergugat
2. Penggugat menolak seluruh jawaban tergugat
3. Penggugat tetap pada gugatan semula
Atas  replik  penggugat  tersebut,  tergugat  telah  menyampaikan  duplik  yang pada pokoknya disimpukan sebagai berikut: 41
1. Bahwa tergugat masih tetap dalam jawaban semula
2. Bahwa tergugat menginginkan perdamaian dengan penggugat
3. Bahwa pada tanggal  6  Maret  2012 ada seorang  yang bernama  Arfiandi mengatakan kepada tergugat bahwa ia ingin menikahi penggugat.
Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Jantho memutuskan: 42 1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak bain shugra tergugat terhadap penggugat
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat dibawah hadhanah penggugat
4. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  nafkah  hidup  dan  pendidikan anak-anak.
Berdasarkan  hasil  putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Jantho,  tergugat  (suami) tidak  menerima  terhadap  hasil  putusan  tersebut  dan  tergugat  mengajukan permohonan  banding  ke  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  pada  tangal  19  Juni  2017 dengan  nomor  register  59/Pdt.G/2017/MS-Aceh,  dalam  memori  bandingnya menyatakan keberatan atas putusan tingkat pertama antara lain sebagai berikut:
1. Dalam  Pasal  105  KHI  menyatakan  “dalam  hal  terjadi  perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid . 42 Ibid.
adalah  hak  ibunya,  sedangkan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibu  sebagai  pemegang hak  pemeliharaan”.  Namun  ketentuan  KHI  tersebut  tidak  dapat  berlaku secara  universal,  namun  harus  dipertimbangkan  terhadap  fakta-fakta yang  terungkap  di  persidangan,  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  para pihak,  serta  argumentasi  yang  dapat  meyakinkan  hakim  mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut.
2. Sebagaimana  telah  tergugat/pembanding  kemukakan  dalam  jawaban terdahulu  pada  Mahkamah  Syar‟iyah  tingkat  pertama,  bahwa  sumber percekcokan  tersebut  justru  karena  tingkah  penggugat/terbanding, sebagaimana  sesuai  dengan  surat  yang  pembanding/tergugat  kirim kepada kepala tempat kerja penggugat/terbanding 07 Maret 2017, bahwa pertemanan  yang  sangat  intim  antara  penggugat/terbanding  dengan saudara Arfiandi juga karyawan di tempat penggugat/terbanding bekerja yang  telah  merusak  keharmonisan  rumah  tangga  penggugat/terbanding dengan  tergugat/pembanding  (surat  tersebut  sudah  dilampirkan  dalam memori banding)
3. Aspek  psikologi  bukan  satu-satunya  untuk  memutuskan  hak  asuh  anak jika  bercerai,  keadilan  hukum  juga  mesti  mendahulukan  hak  anak kemudian menilai bagaimana orang tua bisa berperan sebagai sosok yang berkarakter  dan  memberi  teladan  kepada  anak.  Setidaknya  hakim  bisa melakukan  diskresi,  artinya  masih  ada  kemungkinan  mengambil  hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Fakta-fakta yang dimaksud sebagaimana telah pembanding/tergugat  kemukanan diatas  yaitu adanya laki-laki lain  yang memiliki hubungan yang sangat intim, yang berisiko terbanding/penggugat  akan  menelantarkan  anak  atau  ringan  tangan sebagaimana  telah  terjadi  hingga  badan  anaknya  yang  nomor  2  merah lembam  bekas  pukulan  penggugat/terbanding.  Pada  kondisi  demikian, maka  seharusnya  hak  asuh  anak  jika  bercerai  akan  jatuh  kepada  pihak ayah.
Berdasarkan  alasan-alasan  hukum  sebagaimana  tergugat/pembanding  telah uraikan  tersebut,  maka  tergugat/pembanding  memohon  kepada  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  agar  berkenan  membatalkan  dan  mencabut  hak hadhânah tergugat terhadap kedua anak  yang masih berumur 5 tahun dan 4 tahun agar  mengalihkan  atau  memindahkan  hak hadhânah kedua  anak  tersebut  kepada tergugat/pembanding.
Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Dalam  Putusan  Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh  Tentang  Pemberian  Hak  Hadhanah  Terhadap  Istri Yang Berzina
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terdapat  dalam  putusan  Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh,  maka  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  yang mencakup hal-hal pokok antara lain:
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Pertama,  bahwa  penggugat/terbanding  tidak  mengajukan  kontra  memori bandingnya, oleh karenanya secara inplisit bahwa penggugat/terbanding menerima putusan Mahkamah Syar‟iyah Jantho tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding  Mahkahah  Syar‟iyah  Aceh  setelah  mempelajari  dan  meneliti  berkas perkara yang diajukan oleh tergugat/pembanding terhadap alat-alat bukti dan saksi- saksi di tingkat pertama.
Kedua,  bahwa  rumah  tangga  antara  penggugat/terbanding  tidak  dapat disatukan kembali dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana dikehendaki dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan juga sebagai mana yang di kehendaki dalam surat Ar-Rum ayat 21:
                                                                                                                           
                                 
Artinya:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kebesarannya  ialah  dia  menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.  Sungguh  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”
Walaupun  perselisah  tersebut  sudah  diupayakan  perdamaian  oleh  keluarga dan  aparat  desa  dengan  dikeluarkan  surat  perdamaian  pada  tanggal  15  Mei  2015. Namun  perdamaian  itu  hanya  bersifat  sementara  saja.  Tepat  pada  Agustus  2016 penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding terjadi lagi perselisihan bahkan sudah  pisah  tempat  tinggalnya  dimana  penggugat/terbanding  kembali  kerumah orang  tuanya  dan  tidak  mau  kembali  kerumah  kediaman  bersama.  Hal  ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding  telah  pecah  sedemikian  rupa  tanpa  perlu  dipersoalkan  lagi siapa penyebabnya.
Ketiga,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  105  huruf  (a)    KHI  yang menyebutkan  bahwa  apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri,  maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,  namun  demikian  Majelis  Hakim  tingkat  banding  Mahkamah  Syar‟iyah Aceh berpendapat demi untuk kepentingan anak dan sesuai sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Maka  untuk  menjaga  beban psikologi anak, apalagi anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat/terbanding tanpa ada  masalah dan juga tidak ditemukan alasan yang bisa menggugurkan hak penggugat/terbanding untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, maka Majelis
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Hakim  tingkat  banding  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  sepakat  bahwa  permohonan penggugat/terbanding  agar  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  hadhanah  terhadap anak penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding yang perempuan berumur 5  tahun  dan  yang  laki-laki  berumur  4  tahun    telah  cukup  alasan  untuk mengabulkannya.  Sedangkan  biayanya  dibebankan  kepada  tergugat/pembanding hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Mengenai pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Ridwan  selaku  hakim  di Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  mengatakan  “dalam  menetapkan  hak  pemegang hadhânah pada  tingkat  banding  bisa  saja  adanya  perubahan  kekuasaan  terhadap pemegang  hak hadhânah ,  apabila  didapati  bukti-bukti  yang  dapat  menggugurkan hak hadhânah terhadap  yang  memegang  hak hadhânah ,  dan  dalam  memutuskan perkara hadhânah hal yang paling penting adalah dilihat pada kepentingan terbaik bagi  anak,  karena  rasa  kenyamanan  anak  yang  paling  diutamakan  dalam mempertimbangkan putusan”. 43
Selain  itu  hakim  juga  juga  merujuk  kepada  beberapa  hadis  yang  berkaitan dengan hadhanah”. Diantara hadist yang dimaksud ialah:
دثَ ,ءاعَ ًل ًىطب ناك ارٌ ىىب  ّنإ الله ل ُسزاٌ : تل اق ةاسما  ّنا سمع هب الله دبع هع ًل ًب
َ ,ًىقَّلط يابا  ّناَ ,ءاُد ًل يسجدَ ءاقس ىّىم ًعزتىٌ نا دازا أ توأ ,الله لُسز اٍل لاقف ,
)دَاد ُبَا ياَز( .ًذكىت مل ام ًب ّقد
Artinya: “Dari  Abdullah  bin  Amru:  bahwasanya  Rasulullah  saw  telah didatangi  oleh  seorang  wanita  dan  berkata  (wanita):  “Ya  Rasulullah sesungguhnya  anak  saya  ini  perut  sayalah  yang  mengandungnya  dan  air susu  sayalah  yang  diminumnya  serta  pangkuan  sayalah  tempat penjagaannya,  sedang  ayahnya  telah  menceraikan  saya  dan  ia  bermaksud untuk  memisahkan  anakku  dari  padaku”.  Maka  sabda  Rasulullah  saw padanya:  “Engkau  lebih  berhak  terhadap  anakmu  selama  engkau  belum kawin .” 44
Ridwan  juga  mengatakan  bahwa  “jika  ditinjau  kembali  kepada  putusan tingkat pertama yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Jantho, menurut keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak baik penggugat/terbanding maupun tergugat/pembanding tidak ada yang menyatakan bahwa penggugat/terbanding  melakukan  zina  dengan  laki-laki  lain,  oleh  karena  itu  hak hadhânah masih  diberikan  kepada  penggugat/terbanding  selaku  ibunya  si  anak. Namun  jika  istri  benar-benar  berzina  dengan  laki-laki  lain  maka  gugurlah  hak
43 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  Bapak  Ridwan,  Tanggal  10 April 2019 di Banda Aceh.
44 Abu  Daud, Sunan  Abu  Daud  Jilid  2 ,  (terj.  Muhammad  Nasiruddin  al-Albani,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47
hadhânah terhadapnya, dan hak tersebut dapat dicabut dan diberikan kepada orang yang lebih memengang hadhânah ”. 45
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar‟iyah  Aceh  tidak  mencabut  hak  ibu  sebagai  pemegang hadhânah dan  tetap masih memberikan hak hadhânah kepada penggugat/terbanding.

## Analisa  Terhadap  Kesesuaian  Aturan  Hukum  Yang  Mengatur  Tentang
Hadhânah Dalam  Putusan  Hakim  Tingkat  Banding  Mahkamah  Syar’iyah Aceh
Berdasarkan hasil uraian mengenai aturan positif yang mengatur hadhânah di  Indonesia  yang  terdapat  pada  bab  sebelumnya  ada  terdapat  persamaan  dan perbedaan  antara  hukum-hukum  tersebut  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disini penulis akan menguraikannya satu persatu. Persamaannya ialah:
1. Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan hadhânah .
2. Salah  satu  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  haknya  terhadap hadhânah .
3. Demi kemashlahatan anak
4. Tidak ditetapkan syarat-syarat sebagai pemegang hak hadhânah Adapun  segi  perbedaanya  antara  hukum-hukum  tersebut  (Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata) ialah menetapkan hadhânah terhadap anak yang belum mumayyiz . Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci bahwa jika terjadinya perceraian anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya, sedangkan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara rinci.
Dalam  memutuskan  perkara hadhânah ,  hakim  tidak  akan  mutlak menggunakan Kompilasi Hukum Islam apabila memang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat memberi keadilan kepada anak, jadi yang menjadi pertimbangan awal  yang  digunakan  oleh  hakim  adalah  kepentingan  terbaik  terhadap  anak  dan menjadikan  rasa  nyaman  terhadap  anak.  Jadi,  jika  merujuk  pada  hasil  wawancara dengan  bapak  Ridwan  selaku  Hakim  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  tidak dipermasalahkan  apabila  dalam  memutuskan  perkara  hadhanah    tidak  sesuai dengan  aturan  Kompilasi  Hukum  Islam  karena  yang  paling  diutamakan  adalah kepentinggan terbaik anak dan juga hati nurani hakim yang berbicara mengenai apa yang terbaik bagi anak tersebut. 46
45 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  Bapak  Ridwan,  Tanggal  10 April 2019 di Banda Aceh.
46 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  Bapak  Ridwan,  Tanggal  10 April 2019 di Banda Aceh.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Disamping  hakim  merujuk  pada  Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  umumnya hakim  mempertimbangkan  putusannya  berdasarkan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada  si  anak  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  kepentingan  si  anak  baik  secara psikologi, materi maupun non materi.
Berdasarkan  analisa  penulis  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tingkat banding dalam menetapkan kembali hadhânah kepada penggugat/terbanding  yaitu berdasarkan  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  pemeliharaan anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya, kemudian  hakim  melihat  berdasarkan  fakta  dan  bukti  yang  terungkap  di persidangan  bahwa  selama    anak  tersebut  tinggal  bersama    penggugat/terbanding tidak terdapat masalah. Selain itu hakim juga melihat kemashlahatan terhadap anak, yang  mana  anak-anak  penggugat/terbanding  dengan  tergugat/pembanding  masih sangat  kecil  dan  masih  membutuhkan  kasih  sayang  dari  seorang  ibu,  ibu  lebih mempuyai  kesabaran  yang lebih dibandingkan ayah dalam  memelihara anak, oleh karena  itu  demi  kemashlahatan  anak,  anak  tersebut  tetap  diberkan  kepada penggugat/terbanding.
Analisa  Terhadap  Kesesuaian  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh Dalam Menetapkan Pemberian Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maşhlah
Penulis disini melakukan analisis putusan tersebut menggunakan teori tarjih maşhlahah .  Teori tarjih  maşhlahah tersebut  terdiri  dari  dua  kata,  yang  pertama tarjih  yaitu  menampakkan  kelebihan  salah  satu  dari  dua  dalil  yang  sama  dengan sesuatu  yang  menjadikannya  lebih  utama  untuk  dipertimbangkan  daripada  yang lain.  Penyelesaian  dengan  cara  tarjih  tidak  hanya  bertentangan  antara  dua  dalil syara‟  yang berupa nash saja namun  juga merupaka cara penyelesaian antara dua qiyas apabila salah dalam mengqiyaskannya. Jika terjadi ta‟arudh antara dua qiyas hendaklah  ditarjihkan  dengan  cara-cara  yang  telah  disebutkan  pada  bab sebelumnya.  Salah  satu  diantaranya  ialah  apabila  mashlahat  yang  diperoleh  salah satunya lebih penting daripada  yang lainnya maka  yang dipilih  yang mengandung kemashlahatan yang lebih penting.
Sedangkan  mashlahat  ialah  sesuatu  yang  mendatangkan  manfaat  dan menjauhkan mudharat dengan cara memelihara tujuan syara‟ (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa teori tarjih  mashlahah  ialah  suatu  cara  untuk  menguatkan  salah  satu  dalil  atas  dalil lainnya  dengan  melihat  yang  dapat  mendatangkan  kemashlahatan  yang  lebih penting dan dapat memelihara tujuan syara‟.
Dalam aturan fikih dan undang-undang mengatur tentang anak yang belum mumayyiz hak hadhânah nya  diberikan  kepada  istri,  namun  permasalahan  yang muncul  dalam  putusan  disini,  dalam  memori  banding  suami  menyatakan  istri memiliki  hubungan  yang  sangat  intim  (berzina)  dengan  laki-laki  lain  yang merupakan salah satu  karyawan di  tempat  penggugat/terbanding bekerja,  sihingga rasa kasih sayang ibu berkurang terhada anak dan ibu tidak dapat memberi contoh
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
yang  baik  terhadap  anak.  Maka  ada  teori  lain  yang  dapat  memindahkan kewenangan  ibu  kepada  orang  lain  yang  berhak  megasuh  anak,  pertimbangan tersebut  bukan  berdasarkan  dalil  nash,  akan  tetapi  berdasarkan  kemashlahatan anak,  jadi  disini  mengambil  kemashlahatan  yang  lebih  kuat  daripada  dalil  nash, mengambil kemashlahatn disini disini disebut dengan tarjih maşhlahah.
Jika  anak  tersebut  hadhanahnya  masih  diberikan  kepada  ibu  maka  akan menimbulkan beberapa mudharat terhadap anak, diantaranya:
1. Dikarenakan istri sudah ada laki-laki lain, maka setelah bercerai dengan tergugat/pembanding,  istri  akan  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain tersebut,  dengan  demikian  isrti  dapat  menelantarkan  anaknya  dan  rasa kasih sayang terhadap anak akan berkurang
2. Perbuatan penggugat/terbanding merupakan sikap yang tidak bagus, jika anak tersebut masih diberikan kepada istri maka akan merusak pola pikir anak sekaligus tidap dapat memberikan contoh yang baik bagi anak.
Dalam putusannya, Majelis Hakim tetap memberikan hadhânah kepada istri dengan  beberapa  pertimbangan  yang  telah  dijelaskan  pada  halaman  sebelumnya, salah  satunya  ialah  “menurut  keterangan  saksi  yan  diajukan  para  pihak  tidak  ada yang  menyatakan  jika  istri  berzina  dengan  laki-laki  sehingga  tidak  dapat menguatkan argumentasi tergugat/pembanding”.
Oleh  karena  itu  menurut  penulis  bahwa  Majelis  Hakim  sudah  tepat  dalam menetapkan hadhânah kepada isrti, jika istri tersebut memang benar tidak berzina dengan laki-laki lain, jika di tinjau dari segi kemashlahatan, maka mashlahat yang paling  banyak  muncul  jika  anak  tersebut  diberikan  kepada  penggugat/terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut, diantara mashlahat yang muncul ialah:
1. Anak tersebut masih kecil, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, karena rasa kasih sayang seorang ibu dan ayah berbeda, disebabkan anak lebih dekat  dan sering bersama ibunya dari sejak anak lahir.
2. Ibu  lebih  sering  berada  di  rumah  bersama  anak,  jadi  ibu  yang  lebih mengetahui  kebutuhan  anak  dan  ibu  lebih  mengetahui  perasaan  anak dibandingkan ayahnya.
3. Seorang anak butuh seorang pengajar di rumah, dan sebaik-baik pengajar di  rumah  adalah  seorang  ibu,  dikarenakan  ibu  lebih  sering  berada  di rumah di bandingkan ayah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  ditinjau  dari  teori tarjih  maşhlahah ,  jika  istri  berzina  dengan  laki-laki  lain  maka  hak hadhânahnya dapat  dicabut  dan  dapat  diberikan  kepada  orang  yang  lebih  berhak  menerima hadhânah ,  karena  dilihat  dari  segi    mengutamakan  kemashlahatan  anak.  Namun jika istri tidak berzina, maka kemashlahatan  yang lebih utama terhadap anak, jika anak tersebut diasuh oleh ibunya.
Dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawaninan Pasal  49  disebutkan,  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas permintaan  orang  tua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas  dan
saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwewenang  dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
b. Ia berkelakukan buruk sekali.
Selanjutnya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  156  huruf  (b)  mengatur apabila  pemegang hadhânah ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhânah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhânah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhânah pula.
Akan tetapi dalam putusan Nomor  59/Pdt.G/2017/MS-Aceh Majelis Hakim beralih  kepada aturan lain dalam menetapkan hadhânah kepada istri yang berzina yaitu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Selanjutya hakim mentepakan hadhânah kepada istri, dikarenakan istri tidak terbukti    berzina  dengan  laki-laki  lain,  dan  pada  saat  tergugat/pembanding mengajukan  memori  banding  dalam  hal  meminta hadhânah istri  belum  ada menikah  dengan  laki-laki  manapun.  Terkecuali  jika  si  istri  sudah  menikah  lagi dengan laki-laki lain maka gugur hak hadhânah terhadapnya. Sebagaimana aturan fikih mengatur apabila perempuan pengasuh itu telah menikah maka haknya untuk mengasuh anak menjadi gugur. Hal ini sebagaimana hadis  yang diriwayatkan  dari Abdullah  bin  Amr  r.a.  bahwa  suatu  ketika  ada  seorang  perempuan  yang mengadukan  permasalahannya  kepada  Rasulullah  saw.  Ia  berkata,  “Wahai Rasulullah,  rahimku  telah  menjadi  wadah  bagi  anakku,  buaianku  telah melingkupinya,  payudaraku  adalah  tempat  minumnya,  lalu  tiba-tiba  ayhnya  akan mengambilnya dari pangkuanku”. Lalu Rasulullah saw. Bersabda:
ً ِذَكْىُت ْمَل اَم ًِِب ُّقَدَأ ِتْوَأ
Artinya: “Kamu lebih berhak untuk mengasuk anakmu selama engkau tidak dinikahi lagi (oleh suami lain )”. 47
Jika  kita  mengkaji  dalam  permasalahan  ini,  maka  sama-sama  memiliki kemudaratan  yang akan  timbul jika hadhânah diberikah kepada istri  yang berzina dan  jika hadhânah diberikan  kepada  ayah.  Kemudaratan  yang  akan  muncul  jika hadhânah diberikan  kepada  istri  yang  berzina,  dapat  memberi  pendidikan  yang tercela  terhadap  anak,  dan  dapat  mengurangi  rasa  kasih  sayang  seorang  ibu terhadap  anak  dikarenakan  ibu  sudah  memiliki  laki-laki  lain.  Sedangkan kemudaratan  yang  akan  muncul jika hadhânah diberikan kepada  ayah,  anak tidak mendapatkan    kasih  sayang  yang  lebih  sebagaimana  seorang  ibu  memberi  kasih sayang,  dikarenakan  ayah  lebih  sering  berada  di  luar  rumah  untuk  bekerja,  oleh karena itu tidak terpenuhinya hak rohani terhadap anak, dan sebaik-baik guru bagi anak dalam rumah tangga adalah seorang ibu.
47 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3..., hlm, 86.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Dengan  demikian  hakim  tetap  mengambil  kemashlahatan  dalam menetapkan hadhânah kepada  istri,  dengan  cara  mengambil  kemudharatan  yang paling ringan, sesuai dengan kaedah fiqih
َم ٍَظْعَأ ًَِعَ ُز ِناَتَدَسْفَمْلا  َض َزاَعَت اَذِا اَمٍِِّفَخَأ ِباَكِت ْزاِب ا ًز َسَض ا
Artinya:  “ Apabila  dua  hal  yang  mafsadah  bertentangan  maka perhatikanlah  yang  mudaratnya  lebih  besar  dengan  melaksanakan  yang mudaratnya lebih kecil ” 48
ِهٌْ َز ُسَّضلا  ِّفَخَأِب  ُباَكِت ْزِلإَا
Artinya: “Melaksanakan  yang  lebih  ringan  mudaratnya  di  antara  dua mudara t” 49

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat  menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  dalam  putusan Nomor  59/Pdt.G/2017/MS-Aceh  tetap  memberikan hadhânah kepada ibu didasari atas hakim marujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang  menyatakan  “dalam  hal  terjadinya  perceraian,  pemeliharaan  anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Kemudian,  Majelis  hakim  tingkat  banding  mempelajari  lagi  pada putusan tingkat pertama, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang menyatakan bahwa penggugat/terbanding (istri)  berzina  dengan  laki-laki  lain,  dan  tergugat/pembanding  tidak memiliki  bukti  yang  dapat  menguatkan  argumentasi  yang  menyatakan kalau penggugat/terbanding berzina dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis  hakim  tingkat  banding  tidak  dapat  mencabut  hak hadhânah terhadap istri.
2. Dalam perspektif tarjih maşhlahah , putusan  Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyyah sudah tepat.  dalam memberikan hadhânah kepada  istri.  Jika kita tinjau dalam Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 49 salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut haknya terhadap hadhânah dalam hal jika  ia  melalaikan  kewajibannya  terhadap  anak  dan  ia  memiliki  sifat buruk  sekali.  Akan  tetapi  hakim  dalam  memutuskan  perkara hadhânah disini  beralih  kepada  aturan  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  105  yang  menyatakan  apabila  terjadi  perceraian  maka  anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikarenakan  istri  tidak  dapat  dibuktikan  bahwa  ia  berzina  dengan  laki- laki lain dan istri juga belum menikah dengan laki laki lain. Oleh karena itu  hakim  menetapkan hadhânah kepada  istri  yang  berzina  tetap
48 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis , (Jakarta: Putra Grafika, 2016)  hlm, 168.
49 Ibid.
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
mengutamakan  kemashlahatan  dengan  cara  mengambil  kemudaratan yang paling ringan sesuai dengan keadah fiqh
ِهٌْ َز ُسَّضلا  ِّفَخَأِب  ُباَكِت ْزِلإَا
Artinya:  “ Melaksanakan  yang  lebih  ringan  mudaratnya  di  antara  dua mudarat”

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama ,
Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006.
Abu  Daud, Sunan  Abu  Daud  Jilid  2 ,  (terj.  Muhammad  Nasiruddin  al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqih Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta:  Kencana  Pranada Media Group, 2009.
Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:
Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974
Sampai KHI , Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis ,  Jakarta:  Putra  Grafika, 2016.
Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Banda  Aceh:  Yayasan
Pena Divisi, 2005.
Imron Rosyadi, “ Tarjîh Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh”, Ishraqi , Vol 1, N0 1 (2017). Diaksesmelalui http://journals.ums.ac.id/index.php/ishraqi/article/download/3431/2303,
tanggal 1 Juli 2019.
M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:  Peasan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran , Cet II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Mahmud  Yunus Wadzuriyyah, 1989.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016. Mukhtar  Yahya  &  Fachtur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqih  Islam, Bandung: Alma‟arif, 1986.
Putusan Mahkamah Syar‟iyyah Jantho Nomor Register 290/Pdt.G/2016/MS-Jth. Rachmat Syafe‟i , Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS , Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah 4 , (terj. Ali Nursyidi, dkk), Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah Jilid 2 , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 , Depok: Fathan Media Prima, 2007
Mutiara Fahmi, Muhammad Syuib,Yunita Arnanada, Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri….
Subekti  &  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta  Timur:
Balai Pustaka, 2017.
Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Ahkam Jilid 1 , (terj. Ahmad Dzulfikar, dkk), Depok: Keira, 2016.
Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasioanal ,  Cet.  II; Jakarta: Kencana, 2008.
Totok  Jumantoro  &  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ushul  Fikih ,  Cet.  II;  Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi Hukum Islam, Bandang: Citra Umbara, 2012.
Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  Jilid  10 ,  (terj.  Abdul  Hayyie  al-
Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Aceh  Bapak  Ridwan,  Tanggal 10 April 2019 di Banda Aceh.