## Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia
Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Kepada Masyarakat Nelayan di Kota Samarinda
Adi Wijaya *1 , Hendrich Juk Abeth 2 , Aji Titin Roswitha Nursanthy 3 1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: adiwijaya@stih-awanglong.ac.id* 1 , hendrich@stih-awanglong.ac.id 2 , ajititin@stih-awanglong.ac.id 3 Submission   2018-04-10 Review 2018-05-20 Publication 2018-06-27

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  maritim  yang  berhadapan  dengan  berbagai  macam konflik  di  sekitar  wilayahnya,  sehingga  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  besar dalam  memelihara  ketertiban  dan  perdamaian  kawasan.  Salah  satu  konflik  yang menuntut peran Indonesia terhadap pemeliharaan perdamaian tersebut adalah konflik di  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  dapat  berimbas  pada  integritas  wilayah Indonesia  termasuk  perekonomian  Indonesia  khususnya  pada  kelautan  yang berhubungan dengan perikanan bila terjadi konflik terbuka yaitu perang. Oleh karena itu  perlu  ada  pemahaman  yang  diberikan  kepada  masyarakat  nelayan  khususnya  di Kota  Samarinda  terkait  kepentingan  Indonesia  terhadap  Laut  Tiongkok  Selatan, sehingga  ini  menjadi  prioritas  bagi  kegiatan  pengabdian  masyarakat  untuk  dilakukan dengan  target  sasarannya  adalah  masyarakat  yang  berprofesi  nelayan  di  Kota Samarinda.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok  Selatan  Kepada  Masyarakat  Nelayan  di  Kota  Samarinda”. Kegiatan  ini dilakukan  melalui  metode  ceramah,  dan  diskusi  antara  peserta  sosialisasi.  Hasilnya “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Posisi  Indonesia  Dalam  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan Kepada  Masyarakat  Nelayan  di  Kota  Samarinda.” disambut  antusias  oleh  peserta penyuluhan  hukum  yaitu  masyarakat  nelayan  yang  menjadi  target  sasaran  dalam pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, Masyarakat Nelayan, Kota Samarinda .

## Pendahuluan
Sejarah panjang Tiongkok dalam memetakan wilayah kelautan memunculkan berbagai polemik  hingga  saat  ini.  Terlihat  dari  keberadaan  Laut  Tiongkok  Selatan  memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan seperti gunung es yang berimbas pada stabilitas dan keamanan regional negara-negara yang  berada  disekitarnya.  Hal  ini  karena  semua  negara  baik  negara  kecil  maupun negara maju yang berada dipinggirin pasifik barat mempunyai kepentingan yang cukup besar bagi stabilitas dan keamanan regional di Laut Tiongkok Selatan. Keberadaan Laut Tiongkok  Selatan  memang  merupaka  wilayah  jalur  laut (sea  lane) bagi  navigasi internasional  dan  merupakan  wilayah  pelintasan (Cross  Passage) yang  paling  ramai dilalui khususnya untuk jalur perdagangan. Empat negara besar yang berada di pasifik, yaitu  Amerika  Serikat,  Rusia,  Jepang,  dan  RRC  merupakan  negara  yang  memiliki kepentingan  besar  dikawasan  perairan,  Laut  Tiongkok  Selatan.  Amerika  Serikat misalnya  tetap  menganggap  Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan  jalur  penting  bagi keamanan kapal komersial miliknya, maupun kapal militer, sedangkan Rusia pangkalan militernya sangat membutuhkan Laut Tiongkok Selatan karena hamper setiap minggu melalui  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan,  Jepang  adalah  salah  satu  negara  yang  dapat dibilang  konsumtif  dalam  menggunakan  Laut  Tiongkok  Selatan  sebagai  wilayah industrinya,  dan  RRC  yang  mengklaim  bahwa  Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan wilayah territorial miliknya jika berdasarkan sejarah.
Sejumlah kekhawatiran muncul ketika konflik Laut Tiongkok Selatan mencuat terlebih apabila  RRC  mengklaim  bahwa  Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan  wilayah territorialnya  salah  satu  yang  paling  krusial  adalah  perdagangan  dan  perbatasan wilayah,  karena  sebagai  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  selalu  dilalui  untuk perdagangan maupun industri bahkan militer maka tentu  akan menjadi momok yang menakutkan  apabila  telah  menjadi  wilayah  territorial  RRC  ketika  RRC  menetapkan sebuah  aturan  yang  memberatkan  negara  negara  yang  menggunakan  Laut  Tiongkok Selatan  sebagai  fasilitator  akses  keperluan  negara  tersebut  maka  tentu  roda perekonomian  maupun  roda  kehidupan  negara  tersebut  akan  menjadi  kacau,  dan kekhawatiran lain yang muncul adalah ketika RRC memberlakukan sistem pajak pada negara yang melalui Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur transportasi.
Selanjutnya yang juga sangat mengkhawatirkan terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan adalah  sengketa  perairan  territorial  yang  berimbas  pada  negara-negara  asia  tenggara yang  ada  disekitar  kawasan  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan,  salah  satunya  negara Indonesia.  Bagi  Indonesia  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  dapat  berpengaruh  bagi posisi  strategis  ketahanan  nasional  serta  penegakannya  prinsip-prinsip  wawasan nusantara.  Kekhawatiran Indonesia tentu juga dipengaruhi pada kepentingan perairan yang  cukup  strategis  tersebut,  khususnya  terkait  sumber  daya  alam  yang  ada  pada perairan yaitu pada bidang perikanan yang menjadi salah satu roda ekonomi dan asset serta  investasi  terbesar  bagi  masyarakat  Indonesia.  Tentu  dampak  ini  akan memperburuk  perekonomian  masyarakat  Indonesia  khususnya  masyarakat  yang bekerja  sebagai  nelayan.  Berdasarkan  hal  tersebut  sudah  tentu  Indonesia  memiliki keterkaitan  penting  terhadap  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan,  dengan  harapan  konflik sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  tidak  berlarut-larut  dan  tidak  berimbas  secara menyeluruh pada Indonesia.
Berdasarkan  kepentingan  itulah,  perlu  dilakukan  adanya  kegiatan  pengabdian masyarakat yang menjadikan masyarakat nelayan sebagai prioritas utama dalam hasil kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  ingin  memberikan pengetahuan secara harfiah kepada masyarakat nelayan khususnya di Kota Samarinda terkait dampak yang dapat diterima oleh masyarakat nelayan secara luas yang ada di Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan serta kepentingan Indonesia pada Laut  Tiongkok  Selatan  terhadap  sinergitas  ketahanan  dan  wawasan  nusantara,  serta perekonomian Indonesia yang sebagian berasal dari laut.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan kepada masyarakat nelayan di Kota Samarinda, dengan  tema  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Posisi  Indonesia  Dalam  Sengketa  Laut Tiongkok  Selatan”.  Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah sekelompok  masyarakat  nelayan  sebagai  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat.
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini menggunakan  metode  ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta terkait  pemahaman  peserta  terhadap  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Posisi  Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

## Keterlibatan Negara dalam Sengketa Laut
Berdasarkan  sejarah  Tiongkok  memiliki  peranan  penting  dalam  perjuangan  negara negara  serumpunnya  salah  satunya  memajukan  konsep  prinsip-prinsip  negara kepulauan  ( Archipelago  Principles) yang  sesuai  dengan  negara  serumpunnya,  seperti Indonesia, Fiji, Mauritus dan Filipina, namun konsep ini selalu digagalkan oleh Amerika Serikat,  dan  sekutunya  pada  masa  itu,  akan  tetapi  tiongkok  menggunanakan  votenya sehingga akhirnya prinsip ini diterima. Dalam perjuangan UNCLOS III 1982 sepanjang konferensi yang diikuti selama delapan tahun Tiongkok selalu menuding negara negara maju  sebagai  imperialism  lautan  yang  selalu  menginginkan  internasionalisasi  lautan termasuk  wilayah  territorial  negara-negara  kepentingan  kapal  induk  dan  kapal  selam nuklir  milik  negara  maju  tersebut.  Oleh  karenanya  sudah  berbagai  macam  upaya dilakukan  terhadap  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan,  namun  hasilnya  tetap  nihil. Indonesia  sebagai  negara  yang  khawatir  akan  terkena  dampak  dari  keberadaan sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  juga  ikut  berpartisipasi  memberikan  sebuah penyelesaian  dalam  pemecahan  masalah  tersebut,  mulai  dari,  masa  orde  baru  hingga terakhir  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  melalui  perwakilan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah mengusulkan konsep tata berprilaku yang juga  gagal  diterima  oleh  forum  ASEAN  pada  tahun  2012  di  Myanmar.  Kegagalan  itu disinyalir  karena  Tiongkok  merasa  berhak  atas  sejarah  yang  ada  pada  Laut  Tiongkok Selatan,  sehingga  Tiongkok  mengklaim  berdasarkan  territorial  tersebut  bahwa  Laut Tiongkok Selatan merupakan termasuk wilayah territorial Tiongkok.
Klaim tersebut termaktub pada pola pikir Tiongkok yang dikemukakan oleh para pakar hukum Tiongkok itu sendiri bahwa wilayah yang pernah dilalui oleh pelaut Tiongkok maka akan menjadi territorial wilayah Tiongkok, meskipun klaim berdasarkan sejarah tersebut tidak masuk akal karena jika iya maka semua wilayah yang pernah disinggahi oleh  pelaut  Tiongkok  termasuk  Indonesia  merupakan  bagian  dari  wilayah  territorial Tiongkok  juga.  Hal  ini  kemudian  dipatahkan  oleh  para  ahli  hukum  itu  sendiri  bahwa tidak  mungkin  semua  diklaim  sebagai  wilayah  territorial  Tiongkok,  serta  menyadari batas sejarah sangat ditentukan oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri yang ditentukan sebagai  dasar  delimitasi  kemudian  menjadi  konvensi  atau  undang-undang  wilayah negara  baik  perjanjian  maupun  unilateral.  Lebih  lanjut  dalam  lingkup  Sembilan  garis putus-putus  yang  ditetapkan  oleh  Tiongkok  merupakan  gambar  peta  berbentuk  lidah adalah  gambar  kuno  pada  dinasti  Ming  abad  13,  namun  hal  ini  kemudian  dipatahkan oleh  pendapat  hukum  lainnya  bahwa  berdasarkan  sejarah  kekuasaan  dahulu  terjadi karena  menggunakan  Laut  Tiongkok  Selatan  sebagai  suatu  fasilitator  untuk menjembatani wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga menghasilkan kekuasaan yang efektif. Mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah  sosialisasi  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Penyelesaian Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan
Solusi  terbaik  dari  konflik  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan  bukanlah  perang,  tetapi perjanjian  damai  diantara  masing-masing  yang  berkepentingan,  yang  lebih mengutamakan  kepentingan  perdamaian  dunia,  dan  kemaslahatan  umat  manusia. Perdamaian dunia adalah mutlak penyelesaian yang lebih penting. Misalnya saja yang terjadi  pada  Indonesia  terkait  insiden  natuna,  hal  ini  seyogyanya  dipandang  sebagai keteledoran suatu negara, jika memang terbukti eksploitasi dilakukan di Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) Indonesia yang menjadi ekonomi utama bangsa Indonesia yaitu sumber perikanan dalam kedaulatan tentu menjadi masalah, namun jika melakukan eksploitasi diluar dari Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) Indonesia maka tidak menjadi masalah karena melakukan eksploitasi di luar territorial wilayah Indonesia, sehingga dianggap sebagai laut bebas bukan laut territorial kedaulatan penuh. Oleh karenanya perlu pemahaman lebih lanjut terkait batasan wilayah yang pasti terhadap letak traditional fishing ground. Selanjutnya, permasalahan Natuna, telah diakui secara legal bahwa Natuna merupakan wilayah  kedaulatan  milik  Indonesia  yang  menjadi  penting  bagi  Indonesia  terkait batasan  wilayah  territorial.  Tiongkok  sendiri  telah  mengakui  hal  tersebut,  dan sepanjang  sejarah  Indonesia  tidak  pernah  bersinggungan  terhadap  Tiongkok  terkait prinsip negara Tiongkok sendiri.  Merujuk pada kenyataan tersebut, maka seharusnya jalur perdamaian mampu menjadi penengah dari konflik Laut Tiongkok Selatan, karena selama ini negara-negara yang berada disekitar perairan tersebut menilai bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang bebas, damai, dan netral. Bahkan tak jarang juga  Laut  Tiongkok  Selatan  dianggap  tak  bertuan  karena  perairannya  yang  banyak klaim  tumpang  tindih  diatas  pulau  pulau  kecil  sekitar  Laut  Tiongkok  Selatan  yang bertebaran di perairan ini. Oleh karenanya yang dibutuhkan daam penyelesaian konflik ini  adalah  perdamaian.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  materi  ini  juga  telah disampaikan  kepada  para  peserta  sosialisasi  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat tersebut.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Kepentingan Indonesia Atas Laut Tiongkok Selatan
Penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 perlu juga dijelaskan kembali dalam kaitannya terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan, khususnya terkait konvensi  jenewa  pada  tahun  1958  terhadap  sengketa  Asia  Timur.  Kasus  Asia  Timur memang  berbeda  dengan  kawasan  lain,  sebab  di  Asia  Timur  terdapat  kombinasi menarik  antara  studi  sengketa  hukum  internasional  dan  politik.  Kerumitan  ini  terjadi bukan  karena  pertentangan  wilayah  yang  saling  tumpang  tindih  dari  dasar  tuntutan negara-negara  tetapi  ada  pertentangan  ideology  yang  tajam.  Kontroversi  perbedaan ideology dalam sengketa Asia Timur memaksa semua ahli hukum melakukan studi atas kawasan tersebut sehingga diperlukan analisa politik didalamnya. Dasar-dasar tuntutan dapat terpetakan pada Jepang dan Uni Soviet pada Kepulauan Kuril (gugus pulau-pulau wilayah Utara Jepang), penetapan batas wilayah tumpang tindih antara Jepang dan Uni Soviet serta Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang, sementara itu di Laut Tiongkok Selatan, wilayah utama yang menjadi sengketa adalah Vietnam dan Tiongkok meliputi hamper  seluruh  wilayah,  dari  Pulau  Hainan  meluas  sampai  ke  Kalimantan,  mencakup Teluk Tonkin Kepulauan Parcel, dan Kepulauan Spratly.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipetakan tuntutan Tiongkok meluas sampai ke pantai  Kalimantan  mengakibatkan  wialya  konsesi  minyak  Malaysia, Tsengmu  Reef di Pantai  Utara  Serawak  dan  Sabah,  masuk  pula  dalam  tuntutan  wilayah  Tiongkok. Begitupula  dengan  wilayah  konsesi  minyak  di  Filipina  di Reed  Bank dekat  Spratly. Bertentangan  dengan  Laut  Tiongkok  Selatan  di  sisi  Laut  Tiongkok  Timur  tuntutan Tiongkok terhadap landas kontinen wilayah ini juga mengalami tumpang tindih antara negara Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Di landas kontinen terbentang dari sebelah Timur Pantai Tiongkok dan meluas sampai ke Palung Okinawa, termasuk bagian barat daya  selat  Taiwan  yang  telah  diberikan  konsesi  minyak  oleh  ketiga  negara  tersebut. Dalam  wilayah  ini  100  mil  dari  Timur  Laut  Taiwan  terletak  Kepulauan  Sengaku  yang dipersengketakan pula oleh Taiwan, Jepang, dan Tiongkok. Belum lagi adanya tumpang tindih di Laut Kuning, yang melibatkan Korea Selatan dan Tiongkok.
Oleh karenanya berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan secara garis besar  bahwa  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan  sengketa  seperti  gunung  es yang  bisa  memecahkan  siapa  saja  bila  itu  diberlakukan  atau  diklaim  sebagai  wilayah Tiongkok.  Akibat  yang  dapat  dirasakan  oleh  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan salah  satu  investasi  terbesar  dalam  roda  perekonomiannya  adalah  perikanan  karena merupakan negara kemaritiman yang tentu menjadikan bidang perikanan sebagai salah
satu  asset  pendapatan  bagi  Indonesia  yang  menopang  perekonomian  masyarakatnya yang  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  nelayan.  Dengan  kata  lain  apabila  Tiongkok telah  berhasil  mengklaim  Laut  Tiongkok  Selatan  sebagai  wilayah  territorialnya  maka batas  wilayah  atau  batas  integrasi  Zona  Ekonomi  Esklusif  (ZEE)  bagi  masyarakat Indonesia  dalam  mencari  mata  pencaharian  sebagai  nelayan  akan  terbatasi  ruang geraknya,  khususnya  yang  terjadi  pada  daerah  Kalimantan.  Hal  tersebut  tentu  akan berimbas  pada  perekonomian  masyarakat  nelayan  yang  tidak  mampu  mencari  ikan yang  dapat  dijual  kembali  karena  keterbatasan  wilayah  tersebut.  Oleh  karena  itu masyarakat  nelayan  dianggap  perlu  mengetahui  terhadap  sengketa  Laut  Tiongkok Selatan,  dengan  harapan  masyarakat  nelayan  mampu  mengantisipasi  bila  akhirnya terjadi  ketika  Laut  Tiongkok  Selatan  berhasil  diklaim  sebagai  wilayah  territorial Tiongkok  dengan  cara  berinovasi  melakukan  budidaya  atau  menghindari  pemunahan ikan  dengan  cara  tangkap  yang illegal sehingga  semakin  memperkeruh  pertumbuhan ikan di perairan Indonesia. Gambaran serupa tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.
Berdasarkan pemaparan materi tersebut tanggapan dari target sasaran utama sebagai peserta serta luaran target pendukung sangat antusias dalam mempelajari pengetahuan terkait  pemaparan “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Posisi  Indonesia  Dalam  Sengketa  Laut Tiongkok  Selatan  Kepada  Masyarakat  Nelayan  di  Kota  Samarinda.” Harapan kedepannya agar ada pendampingan terkait pembudidayaan ikan atau inovasi terbaru lainnya yang dapat di jadikan sebuah naskah akademik dalam melindungi masyarakat nelayan di Kota Samarinda.

## Kesimpulan
Indonesia  memiliki  kepentingan  terhadap  Laut  Tiongkok  Selatan,  sehingga  Indonesia sangat  mengharapkan  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  berakhir  dengan  jalur perdamaian  yang  secara  garis  besar  diharapkan  mampu  menjadikan  Laut  Tiongkok Selatan sebagai akses bebas untuk dipergunakan dalam jalur transportasi. Apabila Laut Tiongkok  Selatan  telah  berhasil  diklaim  oleh  Tiongkok  maka  bukan  tidak  mungkin Indonesia  akan  mengalami  imbasnya  pula  diantaranya  pergesaran  batas  wilayah territorial  serta  tumpang  tindih  batas  perairan  dan  pulau-pulau  yang  berbatasan dengan negara lain, serta kehilangan sumber daya alam yang ada pada perairan, salah satu  sumber  daya  alam  yang  penting  dan  menjadi  asset  perekonomian  bangsa  adalah bidang  perikanan  yang  mampu  menopang  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia memiliki  mata  pencaharian  sebagai  nelayan.  Oleh  karenanya  harapan  diadakan penyuluhan hukum ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan di Kota  Samarinda  untuk  menjaga  lingkungannya  dengan  tidak  melakukan illegal  fishing yang  mampu  merusak  lingkungan  yang  ada  pada  perairan,  serta  berinovasi  dalam membudidaya ikan sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan. Hal ini karena bukan tidak  mungkin  sebagai  bentuk  antisipasi  bila  Laut  Tiongkok  Selatan  berhasil  diklaim sebagai wilayah territorial Tiongkok.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  terkait  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Posisi  Indonesia
Dalam  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan”.  Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan  kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan  dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda,  dan  semua  pihak  yang  telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Djalal, H. (1990). Potential Conflicts in the South China, Sea: In Search of Cooperation. The Indonesian Quarterly, Vol. XVIIII, No.2 .
Guoxing,  J.  (1994).  The  Diaoyudao  (Senkaku)  Disputes  and  Prospects  for  Settlement. The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 6 No. 2 .
Hendrapati, M. (2013). Bunga Rampai Hukum Laut Internasional. Makasar: Pustaka Pena Press.
Sodik,  D.  M.  (2014). Hukum  Laut  Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia.
Bandung: Refika Aditama.
Sukanta, A. (2007). Konflik Tak Berujung. Jakarta: PT. Mizan Publika.
Sukawarsini, D. (2008). Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
To,  L.  L.  (1990).  Managing  Potential  Conflicts  in  the  South  ,  China  Sea. Political  and Security Issue, The Indonesian Quarterly Vol.XVIII No. 2 .