## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.148 https://mhn.bphn.go.id

## HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI
(Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft)

## Kornelius Benuf
Broto Hastono & Associates dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Simongan Nomor 123, Semarang dan JL. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang Universitas Diponegoro, Jawa Tengah
e-mail: korneliusbenuf@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai inovasi model bisnis di Indonesia. Namun pada prakteknya ternyata berdampak bagi Pencurian data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan dan mengenai hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merugikan korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa dalam praktik penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi dari perspektif  hukum  pidana,  ada  beberapa  hambatan  secara  formal  sehingga  penanggulangan  kejahatan pencurian data pribadi belum bisa dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana.

## Kata kunci: Kejahatan, Data Pribadi, Hukum Pidana

## Abstract
The  development  of  information  technology  has  encouraged  various  business  model  innovations  in Indonesia. But in practice it turns out to have an impact on the theft of consumer personal data. This study aims  to  analyze  the  theft  of  personal  data  in  Indonesia  as  a  crime  and  formal  barriers  to  criminal  law enforcement against the crime of personal data theft in Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data consisting of primary  and secondary legal materials. Based on the results of the study, it was concluded that the theft of personal data is a crime because it is prohibited by regulations in Indonesia and is detrimental to the victim whose personal data is stolen. Whereas in the practice of overcoming the crime of personal data theft from the perspective of criminal law, there are several formal obstacles so that the prevention of the crime of personal data theft cannot be carried out optimally, this is because several regulations governing the crime of personal data theft are still general in nature and in the form of legislation under the Act, so it cannot contain provisions regarding criminal sanctions.
Keywords: Crime, Personal Data, Criminal Law.

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## A. Pendahuluan
Hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, membutuhkan interaksi dengan manusia lain di lingkungan tempat ia berada. Fenomena perkembangan teknologi informasi menjadikan manusia bisa berinteraksi dengan manusia lain yang berada di lingkungan yang berbeda. Sebagai contohnya saat ini orang desa bisa melakukan interaksi dengan orang kota secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi hasil perkembangan teknologi informasi yaitu handphone . Interaksi antar manusia saat ini dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang merupakan hasil perkembangan teknologi informasi.
Seiring majunya teknologi, komunikasi antarmanusia semakin lama terus berkem bang 1 . Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan dan bertatap muka secara langsung, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimile , email , SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi  menjadi  lebih  praktis.  Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yaitu mengenai cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding gua. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula ragam informasinya. Masa sekarang semakin banyak
1.  Trihastuti Yuniati and Muhammad Fajar Sidiq, ‘Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandem’, Jurnal Resti , 4.6 (2020), 1058 – 1069. hlm. 1061.
2 . Akhmad Aminudin Minto Rahayu, ‘Kajian Kebahasaan Terhadap Peristilahan Internet’, Epigram , 10.1 (2013), 7–12. Hlm. 8.
informasi yang diserap. Internet seolah mampu memberikan informasi tanpa batas. Namun,  hal  ini  tidak  dirasakan  pada  zaman lampau. Pada awal masa sejarah peradaban kuno yaitu sekitar abad ke-5 SM, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja, bahasa lisan memiliki kelemahan yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu, sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. 2
Berkembang hingga saat ini komunikasi antar manusia sudah menggunakan alat-alat teknologi informasi yang bisa menyampaikan pesan suara, tulisan, dan gambar secara elektronik.
Teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Negara industri telah berupaya menemukan teknologi untuk  menunjang  aktifitas  industrinya, termasuk juga penemuan teknologi internet. Selanjutnya teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan Internet Protokol (IP) di Universitas Indonesia bernama UI-NETLAB pada 24 Juni 1988. Dalam buku yang berjudul “ Perkembangan  Teknologi  Komunikasi ” (2017) karya Nurudin, pada tahun 1994, dalam

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa munculnya Internet  Service  Provider (ISP) pertama di Indonesia yang bernama IndoNet. IndoNet ini berhasil membangun sambungan awal ke Internet dengan menggunakan teknologi dial-up . Perkembangan selanjutnya mengenai internet terjadi pada tahun 1995, departemen pos telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP IndoNet dan RadNet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. 3 Perkembangan internet di Indonesia  tidak  sepenuhnya  bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Salah satu hal  yang  tidak  bermanfaat  dan  menjadi permasalahan bagi masyarakat akibat perkembangan internet adalah pencurian data pribadi.
Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan tek- nologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat. 4
Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan bangsa Indonesia haruslah didasarkan pada hukum, penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang  menyatakan  bahwa  “Indonesia  adalah negara hukum”.
Hukum dibentuk memiliki tujuan, yaitu
3.  Merlyna Lim, “ Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia ”, Antropologi Indonesia , 2.1 (2014), 23–41. Hlm. 27.
4.  Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) (Semarang, 2001). Hlm. 31.
5.  Atang Hermawan Usman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia’, Jurnal Wawasan Yuridika, 30.1 (2014), 26–53. Hlm. 29.
6.  Erlangga Djumena, ‘Tokopedia Soal Data Pengguna’, Kompas, 2021 <https://money.kompas.com/ read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna-debat-para-menteri> [accessed 9 June 2021].
untuk memperoleh kepastian hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam fakta pelaksanaanya masih sangat memprihatinkan  sebab  masih  sangat  jauh dari yang seharusnya. Hal ini diakibatkan dari 2 arah yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. 5
Khusus dalam kaitan antara hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hukum pidana menjadi alat pemaksa untuk menjadikan penggunaan teknologi informasi bisa tertib sehingga tidak menimbulkan  kerugian  bagi  setiap  orang yang menggunakannya. Saat ini beberapa kasus terjadi yaitu pencurian data pribadi konsumen yang bertransaksi melalui internet. Salah satu kasusnya yaitu pencurian data pribadi konsumen tokopedia oleh produsen Fintech. 6 Data pribadi telah menjadi sesuatu yang berharga saat ini karena bisa dijadikan sarana untuk melakukan promosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu data pribadi bisa menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa diperjualbelikan. Data pribadi bagi manusia merupakan privasi yang harus dilindungi oleh hukum. Privasi merupakan hak individu untuk menentukan

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
data atau informasi apa saja tentang dirinya yang boleh diketahui orang lain dan yang tidak  boleh  diketahui  orang  lain. 7 Privasi termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini  dibuktikan  dengan  dimasukkannya pengaturan mengenai perlindungan HAM dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang mengaturnya. Lebih khusus lagi mengenai privasi diatur dalam Pasal 28G ayat  1  yang  menentukan  bahwa  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”. Lebih lanjut dalam Undang-Undang organik, yang dibentuk atas dasar konstitusi dan sebagai konsekuensi yuridis keterlibatan negara Indonesia sebagai negara pihak dari International Covenant  on  Civil  and  Political Right  (ICCPR) , yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik),    juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang- Undang 39 Tahun 1999, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan
7.  Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan’ (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019). Hlm. 3.
akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak  miliknya.  Perlindungan  tersebut  tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.  Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Berdasarkan uraian mengenai data pribadi merupakan privasi dan merupakan HAM tersebut maka dengan bisa dikemukakan bahwa melakukan perlindungan data pribadi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM.
Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang hambatan formal pene- gakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan setidaknya  ada  3  (tiga)  penelitian  terdahulu yang  mengangkat  tema  penelitian  yang sama yaitu membahas tentang perlindungan hukum  terhadap  data  pribadi.  Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyudi Djafar dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”.
Penelitian ini membahas tentang Pengantar: Revolusi Data dan Kebutuhan Perlindungan Data, Privasi dan Perlindungan Data Pribadi, Perkembangan Hukum Perlindungan Data, dan membahas mengenai Lanskap Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Penelitian  tersebut  menyimpulkan  penting adanya pembaharuan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. 8
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Erlina Maria  Christin  Sinaga  dan  Mery  Christian Putri,  dalam  penelitian  berjudul  “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi  Industri  4.0”.  Penelitian  tersebut mengkaji tentang pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang masih bersifat parsial di Indonesia, sehingga diperlukan tindakan  konkret  dari  Legislator  untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengesahkannya serta mengundangkannya agar tidak lagi pengaturan perlindungan data pribadi bersifat parsial di Indonesia. 9
Penelitian  ketiga  yang  juga  membahas tentang perlindungan data pribadi dilakukan oleh Erna Priliasari dalam penelitiannya yang berjudul  “Pentingnya  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal  Protection  in  Peer-to- Peer  Lending). Penelitian  tersebut  mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi
8.  Wahyudi Djafar. Ibid . Hlm. 14.
9.  Mery Christian Putri Erlina Maria Christin Sinaga, ‘Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0’, RechtsVinding, 9.2 (2020), 237–256. Hlm. 237.
10.  Erna Priliasari, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)’, Majalah Hukum Nasional, 2.1 (2019), 1–27. Hlm. 1.
11 .  I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 32.
peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.  Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut menyatakan bahwa negara telah memberikan perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi. 10
Berdasarkan  3  (tiga)  penelitian  terdahulu yang  meneliti  tentang  perlindungan  hukum terhadap data pribadi belum ada yang secara spesifik  mengangkat  permasalahan  tentang; Apakah pencurian data pribadi di Indonesia sebagai kejahatan? Dan apakah yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Pencurian data pribadi di Indonesia?  Sehingga dengan mendasarkan pada argumentasi tersebut bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda memiliki unsur kebaharuan (novelty).

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  mendasarkan analisis pada peraturan perundang- undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. 11 Data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder, yang terdiri

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N
P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
dari bahan hukum primer 12 yaitu UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang- Undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 13 Penelitian  ini  juga  menggunakan data hukum sekunder yaitu berita dan literatur terkait pencurian data pribadi di Indonesia. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitis  untuk  menjawab  permasalahan penelitian. 14 Adapun yang menjadi per- masalahan  penelitian  yaitu  hambatan formal, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi. Hambatan formal yang dimaksud merupakan salah satu prinsip negara hukum berlandaskan pada teori negara hukum modern (Rechtstaat) . Teori ini secara garis besar mengakui bahwa ada 2 (dua) prinsip dasar negara
12.  Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm. 67. 13. Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 15–35. Hlm. 24.
14. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.
15.  Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 23. 16.  Dyah Hapsari Prananingrum, ‘Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 73–92. Hlm. 74.
hukum yaitu substansial dan formal. Prinsip substansial menyangkut rasa keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Prinsip formal menyangkut peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penegakan hukum. Kedua prinsip ini berkaitan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang berbahagia. 15

## C. Pembahasan 1.  Pencurian Data Pribadi di Indonesia sebagai Suatu Kejahatan
Pembahasan bagian 1 (pertama) ini ingin meletakan dasar pemahaman mengenai pencurian data pribadi sebagai suatu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Bahwa kejahatan secara sederhana didefinisikan  sebagai  suatu  perbuatan  jahat yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum  didefinisikan  sebagai  pihak  yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum. 16 Namun  tidak  serta merta semua manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum, yang diakui sebagai subjek hukum manusia yaitu manusia yang sudah cakap hukum. Begitu pula dengan  badan  hukum,  tidak  semua  badan hukum diakui sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum yang sudah memiliki legalitas baik legalitas operasional maupun legalitas
H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
institusional. 17 Hal-hal inilah yang menjadi persyaratan manusia dan badan hukum agar diakui sebagai subjek hukum yang sah dan kepadanya bisa diberikan hak hukum dan dibebankan kewajiban hukum bila melakukan suatu kejahatan.
Selanjutnya untuk lebih memahami mengenai kejahatan bisa dikemukakan pendapat ahli sebagai berikut; menurut R. Soesilo kejahatan bisa dipandang melalui 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara yuridis melihat kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan undang-undang. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan adalah pasal undang-undang. Jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan maka perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang sosiologis melihat kejahatan adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 18
Jadi yang dijadikan dasar untuk mendalilkan suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan tersebut, baik yang dialami korban dan/atau yang dialami masyarakat secara umum. Dari
17. Sri Redjeki Hartono, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif’, Jurnal Legislasi Indonesia , 6.2 (2009), 53–64. Hlm. 62.
18.  R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Jakarta: Politea, 1995). Hlm. 68. 19.  Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Edisi Revisi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). Hlm. 7.
pendapat yang dikemukakan R. Soesilo ini disimpulkan bahwa suatu perbuatan bisa didalilkan sebagai kejahatan bila melanggar pasal dalam suatu undang-undang dan/ atau bila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat.
Selanjutnya Nyoman Serikat Putra Jaya  dengan  mengutip  pendapat  dari  Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa selain dua batasan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo di atas, kejahatan, khususnya kejahatan bisnis bisa juga dipandang dari sudut pandang filosofis yaitu didasarkan pada perubahan  nilai  dalam  masyarakat  ketika suatu  aktivitas  suatu  bisnis  dioperasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, perubahan nilai yang dimaksud yaitu bahwa bisnis yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, berubah menjadi tidak lagi menjunjung tinggi nilai kejujuran. 19 Prof Nyoman Serikat Putra Jaya ingin memperluas pengertian kejahatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo, ia melihat kejahatan yang berkembang khususnya di bidang hukum Bisnis.  Pada  intinya  kejahatan  di  bidang hukum bisnis menurut Prof Nyoman yaitu bila  aktivitas  bisnis  tak  lagi  mengutamakan nilai kejujuran dan menimbulkan kerugian maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bisa dikemukakan bahwa batasan

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan, yaitu yang pertama suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan yang kedua suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya dalam konteks hukum bisnis kejahatan  juga  mencakup  aktivitas  bisnis yang tidak mengutamakan nilai kejujuran dan merugikan orang lain khususnya konsumen.
Kembali pada konteks pembahasan mengenai pencurian data pribadi, secara umum dapat diterima bahwa UUD NRI Tahun  1945  sebagai  konstitusi  melindungi kepemilikan pribadi dari seseorang, khususnya dalam Pasal mengenai HAM dan mengenai kepemilikan pribadi diatur dalam Pasal 28G ayat  1  yang  menentukan  bahwa  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28G tersebut menegaskan bahwa hak diri pribadi yang dalam konteks tulisan ini sama dengan hak perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM. Sehingga bisa dikatakan  bahwa  konstitusi  negara  republik Indonesia secara tegas menentukan bahwa hak perlindungan data pribadi merupakan HAM yang dimiliki setiap orang dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Berlandaskan pada Pasal 28G tersebut, maka data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental
20.  Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia’, Jurnal Hukum dan Pembangunan , 48.4 (2018), 814–25.
yang  dimiliki  oleh  setiap  orang,  sehingga penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk melindungi hak ini. Mengenai kepemilikan dan perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. 20 Aturan khusus tersebut antara lain Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik),  juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang- Undang 39 Tahun 1999. Khususnya dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31,  yang  mana  Pasal  tersebut  pada  intinya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara. Namun, sangat disayangkan pemerintah Republik Indonesia masih belum mengatur ketentuan tentang data pribadi dalam suatu peraturan khusus, berupa Undang-Undang khusus yang komprehensif dan memuat aturan formal yang baik dan tegas serta aplikatif. Perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia di era modern seperti saat ini karena sudah banyak kasus tentang pencurian data pribadi di Indonesia.
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pencurian data pribadi di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian  pendahuluan.  Pasal  tentang  tindak pidana Pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
Pidana  (KUHP).  Pasal  tentang  tindak  pidana pencurian tersebut masuk dalam buku II KUHP, yang mana buku II tersebut secara umum mengatur tentang Kejahatan. Sehingga dengan berlandaskan pada uraian tersebut tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan. Maka secara khusus dalam pembahasan  penelitian  ini  yaitu  tentang kejahatan pencurian data pribadi, secara umum  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”
Pencurian data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu hukum serius dikarenakan banyak masyarakat yang sebagian besar adalah sebagai konsumen merasa dirugikan karena penggunaan data pribadi secara semena-mena oleh pihak lain yang pada umumnya adalah produsen. Hal ini sejalan dengan pandangan R. Soesilo dan Prof Nyoman yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang melakukan aktivitas  bisnisnya  tidak  dilandaskan  pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.
Adapun yang termasuk data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut:

## Tabel I: Data Pribadi yang Harus Dilindungi di Indonesia
No. Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
1. Nomor KK (Kartu Keluarga)
2. NIK (nomor Induk Kependudukan)
3. Nama lengkap
4. Jenis kelamin
5. Tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir
6. Golongan darah
7. Agama/kepercayaan
8. Status perkawinan
9. Status hubungan dalam keluarga
10. Cacat fisik dan/atau mental
11. Pendidikan terakhir
12. Jenis pekerjaan 13. NIK ibu kandung 14. Nama ibu kandung 15. NIK ayah 16. Nama ayah 17. Alamat sebelumnya 18. Alamat sekarang
19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir
H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## No. Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah 23. Tanggal perkawinan 24. Kepemilikan akta perceraian 25. Nomor akta perceraian/surat cerai 26. Tanggal perceraian
27. Sidik jari iris mata
28. Tanda tangan
29. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
Sumber: Pasal 58 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
21. Kornelius Benuf, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia’ (Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 92.
Berdasarkan tabel di atas maka bisa diketahui bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) data pribadi yang dilindungi di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya dalam konteks bisnis sebagaimana telah  diungkap  dalam  penelitian  yang dilakukan penulis dalam tulisan yang berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial  Technology  (Fintech) di Indonesia” menyatakan bahwa data pribadi yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus  dilindungi  dibagi  menjadi  3  (tiga) jenis berdasarkan pemiliknya. 21 Adapun data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II berikut:

## Tabel II. Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia
No. Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia Bagi perseorangan Bagi Korporasi Data dan Informasi Non-Publik yang Bersifat Material 1. Nama Nama Korporasi Laporan Keuangan 2. Alamat Domisili Alamat Korporasi Kinerja Usaha 3. Kartu Identitas (KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor)
Nomor Telepon Korporasi Keputusan Manajemen 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Susunan Direksi Dan Komisaris Termasuk Dokumen Identitas Berupa KTP/ Paspor/ Izin Tinggal Korporasi Jumlah Pelanggan 5. Tanggal Lahir Dan/Atau Umur Susunan Pemegang Saham Korporasi Data Dan Informasi Terkait Lainnya

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
6. Alamat Email Nomor Rekening Korporasi Data Dan Informasi Terkait Transaksi Keuangan 7. IP Address Rekening Koran Korporasi Dan Data Dan Informasi Terkait Kontrak/Perjanjian 8. Nomor Telepon Daftar Aset Korporasi 9. Nomor Rekening Dokumen Perusahaan Korporasi 10. Nama Ibu Kandung Data Dan Informasi Terkait Lainnya mengenai Korporasi.
11. Nomor Kartu Kredit
12. Identitas Digital (Biometrik)
13. Tanda Tangan
14. Riwayat Pendidikan 15. Riwayat Pekerjaan
16. Rekening Koran
17. Daftar Harta Kekayaan
18. Data Dan Informasi

## Terkait Lainnya
Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017
22. Wisnu Prabowo, Satriya Wibawa, and Fuad Azmi, ‘Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia’, Padjadjaran Journal of International Relations, 1.3 (2020), 218–239. Hlm. 221. <https://doi.org/10.24198/ padjir.v1i3.26194>.
Berdasarkan tabel II di atas maka diketahui bahwa data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis yang dibedakan berdasarkan  pemilik  data  pribadinya.  Ketiga jenis data pribadi yang dilindungi tersebut antara lain; data pribadi perorangan, data pribadi korporasi dan data dan Informasi non-publik yang bersifat material. Rincian data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II di atas.  Namun kembali lagi pada pernyataan di awal bahwa jika pemilik data pribadi tersebut di atas telah menyetujui datanya diketahui orang lain maka, data pribadi tersebut tidak perlu diberikan perlindungan hukum.
Namun jika terjadi pencurian data pribadi yang dilakukan secara melawan
hukum dan tanpa hak serta tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut maka hal ini merupakan suatu kejahatan. Pada praktiknya  terkadang  tanpa  disadari  dapat terjadi pencurian data pribadi diakibatkan oleh suatu kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya  sehari-hari. 22 Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi , melampirkan data- data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big  data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data  yang  besar  dan  bervariatif  serta  dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan  lain-lain,  sehingga  efektif  dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain pencurian big  data tidak  dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejolak yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya history pada aplikasi  ojek  online , dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya Pencurian data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi zoom. 23
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya yaitu kepemilikan pribadi dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 362 KUHP, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
23. Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber’, Jurnal Sasi , 27.1 (2021), 38–52. Hlm. 41.
Transaksi Elektronik, Pasal 58 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undangan mengenai perlindungan data pribadi. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri dan bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang  melakukan  aktivitas  bisnisnya  tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.

## 2.  Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Indonesia
Kembali dikemukakan pada bagian ini sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa, melakukan perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM. Namun jika perlindungan privasi tersebut mengalami hambatan formal, maka perlindungan HAM juga akan menghadapi hambatan formal. Pada pembahasan ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Hambatan formal yang dimaksud

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
yaitu  hambatan  yang  ditimbulkan  karena tidak  adanya  aturan  hukum  formil  yang berbentuk peraturan perundang-undangan. 24
Hambatan  hukum  formil  ini  sangat  penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yaitu asas legalitas, yang artinya setiap perbuatan bisa dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya. Meskipun asas ini sudah lama dipertentangkan karena sifatnya yang kaku dan sudah ada perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yaitu mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula bersifat legal formil menjadi bersifat legal materiil. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa bisa dipidananya suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada aturan hukum formal saja namun juga bisa didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat  dan  nilai-nilai kesusilaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Hal perluasan makna asas legalitas ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 RUU KUHP. 25 Namun karena RUU KUHP belum disahkan dan diundangkan maka saat ini yang masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Kolonial Belanda, yang mana asas legalitas masih bersifat legal formil, sehingga perbuatan yang bisa dipidana harus ada aturan hukum yang mengatur perbuatan
24.  Ernest Runtukahu, ‘Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material’, Lex Crimen , 1.2 (2012), 73–82. Hlm. 75.
25.  Lidya Suryani Widayati, ‘Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP’, Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2011), 307–327. Hlm. 315.
26.  Nyoman Serikat Putra Jaya, Op Cit , Hlm. 140.
tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam konteks ini perbuatan pencurian data pribadi di Indonesia, bisa dipidana jika ada aturan hukum formil yang mengaturnya.
Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan per- kembangan kejahatan di tengah masyarakat. Proses pembentukan dan penyusunan hukum pidana didasarkan pada asas, nilai dan teori hukum yang ada. Perkembangan yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks penelitian ini yang dibahas adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kejahatan pencurian data pribadi dan hambatan formil penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan pencurian data pribadi tersebut. Kejahatan pencurian data pribadi dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga kejahatan ini dikenal  dengan  istilah  lain  yaitu  hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum  mayantara.  Istilah-istilah  tersebut muncul karena semakin meningkatnya aktivitas  masyarakat  dan  kejahatan  yang dilakukan melalui jaringan sistem elektronik. 26
Peningkatan  aktivitas  masyarakat  Indonesia dengan menggunakan jaringan elektronik utamanya  dilakukan  dalam  aktivitas  bisnis khususnya menggunakan e-commerce

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
dan financial  technology. 27 Ditambah lagi keadaan saat ini akibat penyebaran covid-19, berbagai aktivitas masyarakat Indonesia yang dulunya dilakukan secara bertatap muka saat ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi zoom meeting atau Microsoft Teams atau Google meet atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
Penggunaan media elektronik seperti  dicontohkan  yaitu  aplikasi  untuk melakukan komunikasi dan interaksi serta untuk  melakukan  aktivitas  jual  beli  secara elektronik  seperti e-commerce , penggunaan media elektronik ini bagaikan dua sisi mata pedang, di satu sisi sangat berguna untuk mempermudah manusia melakukan aktivitasnya  dan  memenuhi  kebutuhannya. Namun disisi lain menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya kejahatan pencurian data pribadi, khususnya data pribadi konsumen dalam dunia bisnis di Indonesia. 28 Pada pembahasan sub bab pertama yaitu tentang pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan, telah dikemukakan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.
Hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia, ditelusuri melalui pengaturan kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan hasil  penelusuran  yang  dilakukan  peneliti terhadap pengaturan kejahatan pencurian
27 .  Fintechnesia,  ‘Fintech  Mendongkrak  Transaksi  E-Commerce’,  Fintechnesia,  2020  <https://fintechnesia. com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>.
28.  Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum di Indonesia’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 48.4 (2018), 814–825. Hlm. 821.
data pribadi di Indonesia, ditemukan fakta bahwa sampai saat ini belum ada Undang- Undang  yang  secara  spesifik  mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi dari belum bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang- undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah  Undang-Undang,  sehingga  tidak  bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Hal ini telah ditentukan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa ketentuan pidana hanya bisa dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.  Artinya  bahwa  pengaturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang bersifat umum dan peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang  yang  tidak  bisa memuat sanksi pidana, maka hal ini menjadi hambatan formil penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.
Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini masih kental dengan nuansa positivistic formal. Artinya penegakan hukum pidana didasarkan pada aturan hukum pidana

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga telah dikemukakan di atas bahwa hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yang saat ini masih digunakan yaitu asas legalitas formil. Sehingga penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum pidana yang berlaku. Hal yang sangat  penting  dalam  penegakan  hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia adalah unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum ini dalam penegakan hukum pidana sangat penting karena hampir semua tindak pidana harus memenuhi unsur ini. Meskipun sudah ada perluasan makna terhadap unsur perbuatan melawan hukum ini, namun pada kenyataannya dalam berbagai putusan pengadilan hakim harus mencantumkan pasal berapa dan Undang-Undang mana yang dilanggar dalam perbuatan yang dipidana tersebut. Sehingga dalam konteks ini kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia yang belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah hambatan formil penegakan hukum pidana. Jika sudah ada Undang-Undang khusus mengenai kejahatan pencurian data pribadi  di  Indonesia,  maka  kasus  seperti pencurian data pribadi konsumen Tokopedia oleh produsen Fintech bisa dilakukan proses hukum baik secara administrasi, perdata, maupun secara pidana tanpa adanya hambatan formal.

## D. Penutup
Bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data  pribadi  dari  perspektif  hukum  pidana tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Jadi perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan formal.
Hal  yang  sangat  penting  dilakukan ke depan adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi di Indonesia, yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia memahami pentingnya menjaga data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain. Secara khusus bagi pelaku bisnis harus melakukan perlindungan data pribadi konsumennya. Karena melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan hak privasi sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia.

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Diantha, I Made Pasek, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
Esmi Warassih, Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum  (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) (Semarang, 2001)
Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011)
Jaya, Nyoman Serikat Putra, Hukum  dan  Hukum  Pidana  di  Bidang  Ekonomi , Edisi Revi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
Susilo, R., Kitab  Undang-Undang  Hukum.  Pidana  Serta  Komentar-Komentar  Lengkap  Pasal Demi Pasal (Jakarta: Politea, 1995)
Wahyudi Djafar, Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi  Dan Kebutuhan Pembaruan (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019)

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Anggraeni,  Setyawati  Fitri,  “Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi:  Urgensi  Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 , no.4 (2018)
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Gema Keadilan 7 , no. 1 (2020)
Benuf, Kornelius, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia” (Skripsi Universitas Diponegoro, 2019)
Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8 , no. 1 (2014)
Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  Mery  Christian  Putri,  “Formulasi  Legislasi  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0”, RechtsVinding 9 , no. 2 (2020)
Hartono, Sri Redjeki, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif”, Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 2 (2009)
Lim, Merlyna, “Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia”, Antropologi Indonesia 2 , no. 1 (2014)

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I
Minto  Rahayu,  Akhmad  Aminudin,  “Kajian  Kebahasaan  Terhadap  Peristilahan  Internet”, Epigram 10 , no. 1 (2013)
Prabowo,  Wisnu,  Satriya  Wibawa,  and  Fuad  Azmi,  “Perlindungan  Data  Personal  Siber  Di Indonesia”, Padjadjaran Journal of International Relations  1 , no. 3 (2020)
Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no.1 (2014)
Priliasari, Erna, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal  Protection  in  Peer-to-Peer  Lending)”, Majalah  Hukum  Nasional 2, no.1 (2019)
Runtukahu, Ernest, “Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material”, Lex Crimen 1, no. 2 (2012)
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua,  “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, Jurnal Sasi 27, no.1 (2021)
Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Yuridika 30, no.1 (2014)
Widayati, Lidya Suryani, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP”, Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2011)
Yuniati,  Trihastuti,  and  Muhammad  Fajar  Sidiq,  “Literature  Review:  Legalisasi  Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandem”, Jurnal Resti 4, no. 6 (2020)

## C. Internet
Djumena, Erlangga, ‘Tokopedia Soal Data Pengguna’, Kompas , 2021 <https://money.kompas. com/read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna- debat-para-menteri> [accessed 9 June 2021]
Fintechnesia, ‘Fintech Mendongkrak Transaksi E-Commerce’, Fintechnesia ,  2020  <https:// fintechnesia.com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
UUD NRI Tahun 1945

## H A M B A T A N  F O R M A L  P E N E G A K A N  H U K U M  P I D A N A  T E R H A D A P  K E J A H A T A N P E N C U R I A N  D A T A  P R I B A D I

## BIODATA PENULIS
Kornelius Benuf, S.H . lahir di Perigi tahun 1997, menyelesaikan kuliah strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pada Tahun 2019 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada tahun tersebut juga menjadi Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Anggota Pusat Kajian Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga tahun 2020. Saat ini juga sedang melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang dengan konsentrasi Hukum Ekonomika Bisnis. Pekerjaan saat ini menjadi Advokat Magang di kantor Advokat Broto Hastono & Associates, selain bekerja sebagai Advokat Magang pekerjaan lainnya yaitu menjadi Managing Editor pada Jurnal Ilmiah Law Development and Justice Review, pendiri Lawrev yang merupakan reviewer  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum,  Reviewer  pada  jurnal  Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum (Jurnal nasional Terakreditasi Sinta 2) dan Journal of Private and Commercial Law (JPCL) (Jurnal  Nasional  terakreditasi  Sinta  4).  Karya  ilmiah  yang  telah  dihasilkan  berupa  Artikel  Jurnal antara lain; Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial  Technology di Indonesia (terbit pada Jurnal Refleksi Hukum, tahun 2019), Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19 (terbit pada Jurnal RechtsVinding, 2020), Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia (terbit pada Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020), dan Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia (Terbit pada Jurnal Pandecta, 2020). Bisa dihubungi melalui; WA. 082325620669, Email: korneliusbenuf@gmail.com, Instagram: kornelius_benuf, Linkedin: Kornelius Benuf.