A. Holik Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia abd.holik@iaibafa.ac.id
Ahmad Sulthon Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia abd.holik@iaibafa.ac.id
Abstrak
Pembinaan  keluarga  sakinah  berupa  bimbingan  konseling terhadap  keluarga  yang  mendalami  masalah  di  BP4, seharusnya dilaksanakan guna menciptakan keluarga sakinah dan  menghindari  perceraian  khususnya  serta  memperbaiki penyelesaian perkara perkawinan di BP4 sebagai peningkatan fungsi BP4 sebagai lembaga Penasehatan Perkawinan. Tingkat  keberhasilan  pembinaan  keluarga  sakinah  yang ditunjukkan  pada  keberhasilan  mendamaikan  para  klien, masih  sangat  minim  dan  kurang  optimal.  Kendala  yang dihadapi  dalam  pembinaan  keluarga  sakinah  antara  lain berasal  dari  kemauan  para  klien  yang  kuat  untuk  bercerai, dan lembaga yang minim pendanaan .
Sebagai saran hasil dari penelitian antara lain yaitu: sebaiknya Kementerian  Agama  memberikan  dana  khusus  untuk operasional  lembaga  BP4,    memperbanyak  ahli-ahli Koneselor  dari  berbagai  bidang  dan  berkordinasi  terhadap Pengadilan  untuk  mengarahkan  ke  BP4  dahulu  sebelum diproses.  Serta  melakukan  usaha  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  seperti  sosialisasi  tentang  pentingnya meningkatkan kualitas perkawinan.

## Keyword: BP4, Keluarga, Sakinah
Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah  hubungan  formal  yang  dapat  dilihat  karena  dibentuk  menurut undang-undang,  yang  mengikat  kedua  pihak  dan  pihak  lain  dalam masyarakat, sedangkan  ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk  dengan  kemauan  bersama  yang  sungguh-sungguh  mengikat kedua pihak.
Ikatan  perkawinan  merupakan  ikatan  suci  yang  berdasarkan  nilai- nilai  ketuhanan  untuk  membentuk  keluarga sakïnah dan mawaddah . Selama  ini,  perkawinan  terkesan  hanya  sebatas  ikatan  jasmani  ternyata juga  mengandung  aspek  yang  lebih  subtantif  dan  berdimensi  jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada  masa  yang  pendek  sedangkan  ikatan  lahir  batin  itu  lebih  jauh. Dimensi  masa  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  membangun  sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Atas dasar inilah  hukum  perkawinan  ingin  mewujudkan  perkawinan  di  kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan  semacam  inilah  yang  bisa  diharapkan  memiliki  nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang  sejalan dengan tujuan syar’iat Islam. 2
Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam mengikat  kepada  setiap  muslim,  dan  setiap  muslim  perlu  menyadari bahwa  di  dalam  perkawinan  terkandung  nilai-nilai ubudiyah .  Karena  itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Qur’an dengan “ mišâqan galîzan ”, suatu  ikatan  yang  mengandung  nilai  ibadah,  maka  memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil. 3
Di  Indonesia  sejak  tahun  1974  telah  berlaku  undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Materi  undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum nikah yang terkandung di dalam  Al-Qur’an,  Sunnah  Rasulullah,  dan  kitab-kitab  fiqih  klasik  dan kontemporer ,  yang  telah  berhasil  diangkat  oleh  sistem  hukum  nasional
1 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46
2 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),
3 Ibid. Hlm.11
Indonesia  dari  hukum  normatif  menjadi  hukum  tertulis  dan  hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia. 4
Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menyebutkan  mengenai  azas  perkawinan,  bahwa  tujuan  perkawinan adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan KeTuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  demikian,  Undang-Undang menganut  prinsip  untuk  mempersukar  terjadinya  perceraian,  harus  ada alasan-alasan  tertentu  serta  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Jadi pada prinsipnya, suatu perkawinan adalah untuk selamanya
Bila  perkawinan  telah  dilangsungkan,  maka  mereka  telah  berjanji dan  bersedia  akan  membangun  suatu  rumah  tangga  yang  damai  dan teratur,  akan  sehidup  semati,  sesakit  dan  sesenang,  merunduk  sama bungkuk,  melompat  sama  tinggi,  kebukit  sama  mendaki,  kelereng  sama menurun,  berenang  sama  basah,  terampai  sama  kering,  terapung  sama hanyut  sehingga  mereka  menjadi  suatu  keluarga.  Sesaat  perkawinan sedang berlansung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi  kepala  keluarga  dan  pihak  wanita  sebagai  ibu  rumah  tangga. Pada  saat  itulah  timbul  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  harus dipenuhi. 5
Terus  menerus  berintrospeksi  antara  suami  isteri,  saling menasehati,  tolong  menolong  dan  memaafkan  serta  mendo’akan,  juga tidak  boleh  egois  dan  gengsi.  Akan  menjadikan  rumah  tangga  dalam suasana yang harmonis. Namun bila sebaliknya, akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga di antara mereka. Masalah-masalah  yang  muncul  akhir-akhir  ini  mencerminkan ketidak  harmonisan  dalam  keluarga  antara  lain;  tingginya  angka perceraian,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kasus  perkawinan  sirri, perkawinan mut’ah , poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  eksistensi  kehidupan  sebuah keluarga.
Dari  data  statistik  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama Jombang pada tahun 2010 mencapai 2.548 perkara. Sedang perkara pada tahun  itu  juga  di  bidang  perkawinan  mencapai  94,5%  adalah  perkara perceraian  (2.406  perkara).  Adapun  65.5%  adalah  perkara  cerai  gugat (1.667  perkara)  dan  29%  merupakan  cerai  talak  (739  perkara).  Alasan yang paling dominan dalam perceraian adalah alasan  ketidak harmonisan keluarga ( syiqâq ), yaitu perselisihan  yang tajam dan terus menerus antara
4 Ibid, Hlm. 12
5 Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta, Rajawali Pers,  2005) hlm. 158
suami  isteri,  yang  angkanya  mencapai  682  perkara  atau  26.75%. 6 Angka perceraian  ini  sungguh  memprihatinkan,  karena  dari  tahun  ke  tahun angka  perceraian  semakin  meningkat,  jika  hal  ini  tidak  segera  ditangani maka angka perceraian akan semakin tinggi.
Pembangunan  negara  tak  lepas  dari  peranan  keluarga.  Keluarga merupakan basis pertama yang akan menentukan langkah pertama arah pembangunan.  Ibarat  bangunan,  keluarga  adalah  pondasinya.  Jika pondasi  itu  kuat,  maka  bangunan  pun  akan  kokoh.  Menurut  Dirjen Bimas Islam Nasaruddin  Umar bahwa tanpa keluarga sakinah, mustahil pembangunan dapat berjalan. 7
Rumah tangga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil, atau merupakan eselon masyarakat yang paling bawah, dari satu lingkungan Negara, setiap keluarga di dalam kehidupan masyarakat ini  mempunyai  tiga  fungsi  kehidupan  yang  sangat  menentukan  sekali terhadap keadaan masyarakatnya, yaitu :
1. Sebagai lembaga masyarakat.
2. Sebagai sumber manusiawi ( human resources ).
3. Tempat  pembinaan  peradaban  dan  kebudayaan  masyarakat  serta pengembangannya. 8
Bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  pekawinan,  diperlukan bimbingan  dan  penasihatan  perkawinan  secara  terus-menerus  dan konsisten  agar  dapat  mewujudkan  rumah  tangga/keluarga  yang sakînah mawaddah warahmah . Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan  oleh  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  85  tahun  1961 diakui  bahwa  BP4  adalah  satu-satunya  Badan  yang  berusaha  dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4  tetap  konsisten  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Perundang  lainnya  tentang Perkawinan,  oleh  karenanya  fungsi  dan  peranan  BP4  sangat  diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. 9

## Tugas Dan Fungsi BP4
BP4 didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan  diri  menjadi  satu  organisasi  yang  bersifat  Nasional  dengan nama  Badan  Penasihat  Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian  (BP4).
6 http//www.pa.jombang.net, Data Statistik Perkara , (September, 2011)
7 Mendesak ,  Revitalisasi  Keluarga  Sakinah ,  diakses  pada  tanggal  2  September  2008  dari http://bimasislam.depag.go.id .. 8 Faried Ma’ruf Noor. Menuju Keluarga Sejahera dan Bahagia , (Bandung: PT AIMA’ARIF. Cet. 2 1983) hlm .17
9 Muqoddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV 2009
Berdirinya  BP4  ini  telah  dikukuhkan  oleh  Keputusan  Menteri  Agama No.  85  Tahun  1961.  Bahwa  untuk  kelancaraan  pelaksanaan  undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  segala  peraturan pelaksanaanya  dipandang  perlu  untuk  menegaskan  kembali  pengakuan BP4  sebagai  satu-satunya  badan  yang  berusaha  dibidang  penasihatan perkawinan  dan  pengurangan  angka  perceraian,  maka  telah  diterbitkan Keputusan  Menteri  Agama  No.  30  Tahun  1977  tentang  penegasan pengakuan  badan  penasihat  perkawinan,  perselisihan  dan  perceraian. Dalam  keputusan  ini  telah  ditegaskan  bahwa  kedudukan  BP4  sebagai badan  semi  resmi  pemerintah  yang  bertugas  membantu  Departemen Agama  d.h.i  Ditjen  Bimas  Islam  di  bidang  pemberian  penasihatan perkawinan, perselihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

## Tujuan Organisasi  BP4
Secara formil, tujuan BP4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan  dan  terwujudnya  rumah  tangga  sejahtera  bahagia  menurut tuntunan  Islam  (  Anggaran  Dasar  BP4  Pasal  5).  Ada  2  (dua)  hal  yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP4, yaitu: 1. Mempertinggi nilai perkawinan.
2. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.
Tujuan  pertama  dapat  diartikan  bersifat  umum.  Yaitu  agar  nilai perkawinan  bersifat  luhur,  sesuai  dengan  norma  yang  sebenarnya. Sementara  dalam  kondisi  masyarakat  sekarang  banyak  terjadi  kumpul kebo,  yaitu  hidup  bersama  tanpa  adanya  pernikahan  yang  sah,  maka tujuan ini adalah aktual.
Tujuan  kedua  lebih  bersifat  praktis  dan  individual.  Yaitu  setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya, menimbulkan “neraka”  bagi  masing-masing  pihak.  Lembaga  keluarga  adalah  kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan beragam  sifat  dan  karakter.  Dalam  keadaan  demikian,  tanpa  bimbingan dan  suri  tauladan  akan  mudah  melahirkan  sengketa  sebagai  akibat  dari masing-masing  pihak  yang  ingin  dominan  atau  tidak  memperhatikan pihak lain.
Anggaran  Dasar  BP4  Pasal  6,  memberi  5  cara  penting  sebagai usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:
1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberi  bantuan  dalam  menyelesaikan  kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. Menerbitkan  buku/brosur  dan  menyelenggarakan  kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.
Selain  kelima  bentuk  usaha  tersebut,  juga  dimungkinkan  adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk untuk tujuan BP4. BP4  memiliki  keanggotaan  yang  terdiri  atas:  (1)  tokoh-tokoh  organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang  diperlukan  (Pasal  7  Anggaran  Rumah  Tangga  BP4  Pusat).  Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Counselor BP4.
Counselor BP4 tidak hanya melayani suami atau isteri yang sudah berkelahi  sedemikian  lama  atau  hebatnya  sehingga  mereka  sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus  perselisihan-perselisihan  yang  sudah  terjadi  saja,  melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami dan isteri dapat  dididik  dan  dibina  sehingga  mereka  sendiri  dapat  mewujudkan hubungan yang harmonis.
BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat  mengatasi  konflik  dan  menghindari  terjadinya  konflik,  sehingga dapat  mengurangi  terjadinya  konflik.  Para  suami  dan  isteri  hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik (apabila  ternyata  konflik  tidak  dapat  dihindarkan),  dan  manajemen menyelesaikan  konflik  dengan  baik,  agar  tidak  meninggalkan  luka  dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

## Susunan Organisasi dan Program Kerja BP4
Pasal  7  Anggaran  Dasar  BP4  menyebutkan  mengenai  susunan organisasi dari BP4 yaitu:
1. Organisasi  BP4  disusun  sesuai  dengan  jenjang  administrasi pemerintah  mulai  dari  Pusat,  Propinsi,  Kabupaten/Kota,  dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
a) Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pengembangan  SDM  untuk pembinaan Keluarga Sakinah;
b) Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan keluarga;
c) Bidang Advokasi dan Mediasi;
d) Komunikasi dan Informasi;
e) Pendidikan  dan  kesejahteraan  usia  dini,  pemuda,  remaja  dan lansia;
3. Organisasi  di  tingkat  propinsi  sampai  Kecamatan  mempunyai bidang-bidang  sebagimana  tersebut  pada  ayat  (2)  atau  disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat  dan  disesuaikan  dengan kemampuan organisasi;
4. BP4  Pusat  sampai  Tingkat  Kecamatan  memiliki  tenaga  Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga. 10
Program  kerja  Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan  yang  diputuskan  oleh  MUNAS  BP4  ke  XIV  Tahun  2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009, adalah sebagai berikut:
1 Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM a) Menyelenggarakan  orientasi  Pendidikan  Agama  dalam  Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan  Remaja  Usia  Nikah,  Pemberdayaan  Ekonomi Keluarga,  Upaya  Peningkatan  Gizi  Keluarga,  Reproduksi  Sehat, Sanitasi  Lingkungan,  Penanggulangan  Penyakit  Menular  Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
c) Menyempurnakan  buku-buku  pedoman  pembinaan  keluarga sakinah.
2 Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga a) Meningkatkan  pelayanan  konsultasi  hukum,  penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
b) Melaksanakan  pelatihan  tenaga  mediator  perkawinan  bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama;
c) Mengupayakan  kepada  Mahkamah  Agung  (MA)  agar  BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
e) Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
f) Menyusun  pola  pengembangan  SDM  yang  terkait  dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
h) Menyelenggarakan  konsultasi  perkawinan  dan  keluarga  melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatan Perkawinan dan Keluarga;
j) Menerbitkan  buku  tentang  Kasus-kasus  Perkawinan  dan Keluarga.
10 Pasal  7 Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil MUNAS BP-4 ke XIV 2009
3 Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi a) Mengadakan  diskusi,  ceramah,  seminar/temu  karya  dan  kursus serta penyuluhan tentang:
1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum  Islam,  undang-undang  PKDRT  dan  undang-undang terkait lainnya;
3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
b) Meningkatkan  kegiatan  penerangan  dan  motivasi  Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
1) Media cetak
2) Media elektronikal
3) Media tatap muka
4) Media percontohan/keteladanan
c) Mengusahakan  agar  majalah  Perkawinan  dan  Keluarga  dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
d) Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.
4 Bidang Advokasi dan Mediasi
a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
b) Melakukan rekruitmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
5 Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
a) Menjalin  kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah,  Kantor Kependudukan  /BKKBN  dan  instansi  terkait  lainnya  dalam penyelenggaraan  dan  pendanaan  pemilihan  keluarga  sakinah teladan;
b) Menerbitkan  buku  tentang  Keluarga  Sakinah  Teladan  Tingkat Nasional.
c) Menyiapkan  pedoman,  pendidikan  dan  perlindungan  bagi  anak, remaja, dan lansia;
d) Melaksanakan  orientasi  pembekalan  bagi  pendidikan  anak  dalam keluarga;
Melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  untuk  meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia. 11
11 Pokok –  Pokok  Program  Kerja BP4  (Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan) yang  merupakan Keputusan MUNAS BP-4 XIV/2009

## Kiprah pengurus  BP-4 di masyarakat
Masyarakat  sebenarnya  sudah  mengetahui  akan  fungsi  BP4 sebagai  lembaga  penasehatan  perkawinan,  namun  mereka  langsung menyerahkan  masalah  perkawinan  langsung  ke  Pengadilan  tanpa melewati usaha bimbingan konseling di BP4, sebab pasangan suami istri yang  mendapat  masalah dalam  kehidupan  rumah  tangga  meraka,  sudah didamaikan  dulu  oleh  tokoh  mayarakat  di  lingungannya.  Maka, permasalahan suami-istri yang datang ke BP-4 tersebut sangat memuncak dan  sulit  untuk  didamaikan.  Jadi,  tujuan  datang  ke  BP-4  tidak  untuk berkonsultasi. Hal ini, merupakan hambatan dari pihak klien untuk dapat didamaikan oleh pengurus BP-4.
Seharusnya  Pengadilan  Negeri  maupun  pengadilan  agama sebelum  memeriksa  kasus  perceraian  memerintahkan  kepada  pasangan yang  hendak  bercerai  untuk  berkonsultasi  ke  BP-4,  hal  ini  dapat terlaksana  namun  hanya  masyarakat  yang  menjadi  pegawai  negeri  sipil (PNS),    kedatangan  mereka  di  BP4  hanya  sebagai  syarat  untuk mendapatkan surat izin bercerai dari atasanya, terbukti bahwa dari tahun 2009-2011,  hanya  10  kasus  keluarga  yang  dikonsultasikan  ke  BP4  dan merupakan anggota PNS. 12 Sedangkan untuk swasta biasanya didamaikan untuk oleh tokoh masyarakat khususnya Kepala Desa, karena sebelum ke Pengadilan, para pihak diharuskan membawa surat dari KADES sebagai salah satu syarat pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan..
Masalah  perkawinan  yang  menimpa  sebuah  keluarga  lebih  baik diselesaikan  oleh  mereka  sendiri    secara  damai  atau  juru  damai  yang ditunjuk  oleh  mereka.  Sehingga,  kesepakatan  yang  mereka  hasilkan bersifat win-win  solution. Hal  itu  lebih  baik,  daripada  diputuskan  oleh hakim di pengadilan yang terkadang ada pihak yang dirugikan, inilah yang menjadi  alasan  pentingnya  fungsi  lembaga  BP4  yang  memiliki  visi mewujudkan keluarga sakînah, mawaddah, warahmah . Selain itu, kinerja dari BP-4 untuk mengembangkan penasihatan perkawinan  di  Kabupaten  Jombang  tidak  bisa  tercapai  sebab  tidak adanya  dana  khusus  dari  pemerintah  untuk  BP-4,  walaupun  tempat kantor  BP4  berada  di  Kementerian  Agama,  karena  tidak  ada  payung hukum,  BP4  tidak  mendapat  dana  dari  pemerintah,  walaupun  sudah berkali-kali  memohon  dana  untuk  operasional  pada  pemerintah  masih tetap tidak bisa goal. 13
Dan  saat  peneliti  mencoba  menemui  Kasubbag  TU  untuk mencari keterangan tentang dana BP4, ternyata beliau mengatakan bahwa sebenarnya  BP-4  bukan merupakan  tugas  kementerian  agama  jadi  tidak
12 Diakses dari Dokumen BP4 Kab. Jombang berupa daftar hadir bimbingan konseling, pada 20 Juni 2012
13 Emy Chulaimi, Op. Cit.
ada anggaran dana pemerintah yang dialokasikan untuk operasional BP- 4. 14
Menurut  Kasi.  Urais  yang  juga  sebagai  ketua  BP4  menjelaskan faktor  utama  masalah  tersebut  adalah  reformasi.  Sebelum  era  reformasi yakni  pada  era  Orde  Baru,  dengan  restu  Departemen  Agama  yang berangsur-angsur  menempatkan  BP4  secara  resmi  di  dalam  asuhanya, maka badan itu pun menerima bantuan dari departemen sosial maupun organisasi  swasta  lainnya,  sehingga  mereka  dapat  terhindar  dari kekurangan biaya. 15
Lemahnya  peranan  lembaga  BP-4  ditengah-tengah  masyarakat harus  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  Pemerintah.  Diperlukan upaya-upaya tertentu agar peranan BP-4 bisa efektif ditengah masyarakat, sehingga  lembaga  BP4  dapat  berkembang  dan  semua  permasalahan keluarga bisa di konsultasikan untuk dicarikan jalan keluar dengan cara- cara yang baik.

## Model penasihatan-konsultasi keluarga
Model  penasehatan-konsultasi  keluarga  yang  diupayakan  BP-4 Kabupaten  Jombang  dalam  pemberian  bimbingan,  penasihatan  dan penerangan  mengenai  nikah,  talak,  cerai,  rujuk  kepada  masyarakat  baik perorangan  maupun  kelompok;  berupa  Bimbingan  Konseling  itu dilakukan oleh konselor BP4 kepada suami-istri yang mengalami masalah dalam keluarga mereka.
Pembinaan keluarga sakinah bagi persoalan yang berat diadakan di  lembaga  BP4  tingkat  Kabupaten  yang  lokasinya  berada  di  Kantor Kementerian  Agama  Jombang,  namun  kalau  yang  ringan  dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan yang bertempat di KUA. 16
Setiap  pasangan  suami  istri  yang  mengalami  masalah  keluarga bisa  mendapatkan  bimbingan  konseling  bagi  mereka  dengan  mendaftar kepada pengurus  BP-4 di kantor tersebut.
Masalah  keluarga  yang  sering  dikonsultasikan  ke  BP-4,  berupa kurangnya  pengetahuan  agama,  ekonomi  lemah  serta  ketidakcocokan mereka di dalam berumah tangga, itulah beberapa hal yang sering dialami oleh keluarga di BP-4 Kabupaten Jombang.
14 Hasil  wawancara  dengan  Kasubbag  TU  Kementrian  Agama  Kabupaten  Jombang pada tanggal 15 Juni 2012.
15 Daniel S. Lev dan H. Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia suatu studi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum , (Jakarta, PT. Intermasa, 1980). hlm. 191
16 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Emy  Chulaimi,  Kasi.  Urais  Kementrian  Agama Kabupaten Jombang di Kantor Kemenag Jombang pada tanggal 1 Juni 2012.
Dimulai  dengan  pemanggilan  satu  pihak  dahulu  dan  setelah  itu baru pihak yang lain sehingga proses konseling dapat berjalan efektif. Jika masalah  bisa  diselesaikan,  maka  mereka  dibuatkan  surat  pernyataan damai  dan  tidak  jadi  mengajukan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama Jombang.  Namun,  bila  mereka  sulit  untuk  didamaikan,  maka  langkah selanjutnya  menyerahkan  ke  PN/PA,    namun  bagi  PNS,  diserahkan  ke kepala  kemenag  beserta  catatan-catatan  masalah  untuk  dijadikan pertimbangan  dalam  pemberian  surat  rekomendasi  perceraian  untuk dikirim  ke  Pengadilan  Agama  Jombang.  Peranan  BP4  dalam  upaya pembinaan  keluarga  sakinah  sangat  penting  untuk  menjaga  kelestarian perkawinan di Indonsia.
Dalam  melaksanakan  bimbingan  konseling,  petugas  harus mengikuti pedoman konseling yang baik yakni 1. Sebelumnya dipahami dulu siapa sebenarnya si klien. Hal ini dapat ditempuh  dengan  mempelajari  riwayat  hidup,  pekerjaan  dan sebagainya  sehingga  konselor  dapat  mengatur  strategi  apa  dan bagaimana  yang  cocok,  demikian  pula  penipuan  atau pengelabuhan yang mungkin dilakukan klien akan tercegah. 17
2. Memahami  apa  sebenarnya  masalah  yang  dihadapi  oleh  klien, dengan cara mengadakan pencarian informasi dari orang lain yang bersangkutan dengan diri klien atau juga dengan cara memberikan pertanyaan,  test  atau  wawancara  yang  dapat  mendalami keterangan dari klien. 18
3. Menggunakan wawancara  atau interview ,  adapun  tekniknya  adalah sebagai berikut:
a. Berpartisipasi dengan perasaan klien.
b. Menggunakan bahasa yang baik dan dapat dimengerti.
c. Bersikap sopan.
d. Menunjukkan perhatian.
e. Tidak  memancing  perdebatan,  sebab  klien  adalah orang yang butuh ditolong bukan dimusuhi.
f. Membantu  mengemukakan  masalah  bila  sulit diungkapkan oleh klien.
g. Tidak  memberikan  janji  kalau  tidak  yakin  akan ditepati, lebih baik menawarkan alternatif.
h. Waktu untuk waawncara harus dipertimbangkan betul.
i. Hati-hati dengan adanya perbedaan nilai, budaya, suku dan lain-lain, sebab hal itu tidak perlu disinggung.
17 Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta, BKM Pusat 1992/1993) hal, 68
18 Ibid . hal. 68
j. Meyakinkan  klien  bahwa  keterangan  tersebut dirahasiakan.
k. Tidak perlu memberikan kritik negatif.
l. Pewawancara harus selalu sadar akan posisinya.
m. Wawancara  adalah  seni  yang  membutuhkan  latihan dan  pengalamn  yang  banyak.  maka  pewawancara harus selalu melatih kemampuan wawancaranya. 19
4. Pencatatan
Pencatatan  perlu  dilakukan  sejak  pertama  menerima  klien, bahkan sejak pertama menerima tugas, pencatatan ini diperlukan sebagai pengingat.
Kemampuan  untuk  mencatat  harus  diberikan  kepada  para penasihat  dengan  menggunakan  cara  apapun  sesuai  dengan fasilitas  yang  ada.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  mencatat secara  demonstratif  di  muka  klien  akan  merusak  pekerjaan  kita; karena itu melakukan pencatatan di depan klien harus bijaksana. 20
5. Penyusunan berkas Pembuatan berkas diperlukan agar proses penasihatan akan berlangsung  baik.  Dalam  pembuatannya,  tidak  perlu  dengan bundel  yang  tebal,  namun  bisa  diperkirakan  apakah  klien  akan terus  mempunyai  persoalan  yang  berkepanjangan  ataukah  tidak. Untuk memudahkan perlu ada standarisasi pembuatan berkas ini. Ada  suatu  cara  yang  sudah  mapan  yaitu  membuat  catatan  kasus untuk  mencatat  metode/proses  yang  berjalan  dan  sebagainya. Sekurang-kurangnya  ada  sistem  kartu,  hal  itu  sudah  dianggap cukup.
6. Pelaporan Laporan ini tidak harus disampaikan kepada suatu instansi, seseorang  atau  suatu  pihak,  bahkan  segala  data  mengenai  proses pekerjaan  penasihatan  perkawinan  ini  harus  selalu  dirahasiakan dan  tidak  boleh  sembarang  orang  mengetahui  kasus  suatu keluarga atatu calon keluarga. pelaporan yang dibuat itu, kecuali; berfungsi  sebagai  suatu  evaluasi,  juga  untuk  menutup  sementara pencatatan  yang  dibuat.  Pelaporan  ini  harus  selalu  siap  bila diperlukan  atau  diminta  oleh  suatu  instansi  demi  kebaikan  dan kemanfaatan  klien  yang  bersangkutan,  suatu  Kantor  Uusan Agama atau BP4 lain misalnya.
19 Ibid . hal. 71 20 Ibid . hal, 71
Sedangkan metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah klien terdiri dari beberapa macam:
1) Metode informatif
Metode  informatif  merupakan  metode  pemberian  nasihat yang  sifatnya  lebih  banyak  memberikan  penerangan  atau informasi.  Semua  yang  disampaikan  sebagai  nasihat  sifatnya menerangkan  apa  adanya.  metode  ini  merupakan  metode  yang paling  ringan,  artinya  mudah  dilaksanakan  asal  saja  penasihat menguasai  persoalannya  kepada  klien  yang  mempunyai  tingkat pendidikan tinggi mungkin metode ini akan efektif, tetapi jangan kepada klien yang berpendidikan rendah. 21

## 2) Metode sugesti atau persuasi
Metode  sugesti  dan  persuasi  ini  adalah  metode  pemberian nasihat dengan mempengaruhi klien, memberi nasihat dan saran dengan  agak  mendesak  sedikit,  agar  ia  mau  mengikuti  apa  yang telah  dinasihatkan.  Tentu  saja  harus  dengan  alasan  yang  kuat, logis  atau  yang  dapat  diterima  oleh  akalnya  dan  memang  sesuai dengan kondisinya.
Metode  ini  digunakan  untuk  menghadapi  klien  yang mempunyai  sifat  ragu-ragu  tidak  mempunyai  ketegasan,  bersifat tergantung  dengan  orang  lain,  seba  takut/khawatir  dan  tidak berani  mengambil  keputusan.  Biasanya  klien  yang  banyak mempunyai  kelemahan  (miskin,  terkena  penyakit,  susah,  cacat, bodoh dan sebagainya), mempunyai sifat-sifat di atas, karenanya perlu  digunakan  metode  ini.  Dalam  pelaksanaannya,  penasihat perlu banyak memberikan dan mengarahkan semua pembicaaan atau nasihat agar ia mau menerima.
Kelemahan  dalam  metode  ini  ialah  banyak  penasihat  yang lupa akan tugasnya, sehingga kemudian mendesakkan kemaunya sendiri,  yang  perlu  diperhatikan  bila  akan  memberikan  nasehat sebaiknya  yang  mudah  dipahami  dan  mudah  diterima  dengan alasan logis.
Metode ini terkadang membutuhkan waktu agak lama. Klien disuruh  pulang  memikirkan  dengan  tenang  lebih  dahulu.  Lain waktu disambung. Mungkin saran itu akan diolahnya di rumah.
Dalam  keadaan  normal  walau  sudah  diberikan  sugesti  dan persuasi  namun  keputusan  terakhir  tetap  ada  di  tangan  klien. Bagaimanapun  juga  klien  lebih  tahu  akan  kebutuhan  dirinya sendiri. 22
21 Ibid. hal, 74
22 Ibid. hal, 75
3) Metode edukatif Metode  edukatif  adalah  cara  pemberian  nasihat  yang  lebih banyak bersiat mendidik. Metode ini relatif membutuhkan waku agak  lama,  karena  harus kontinyu (terus-menerus)  diberikan kepada klien bila kehidupan rumah tangganya mengalami banyak permasalahan  disebabkan  belum  tahunya  arti  berumah  tangga yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi pada keluarga-keluarga baru yang masih terlalu muda atau karena ada peristiwa yang memaksa harus  menikah.  Ketidaktahuan  dalam  hubungan  suami  istri merupakan maslah yang lebih penting dari lainya.
Perkawinan  bukanya  hanya  berpaduan  antara  dua  fisik  saja, tetapi  lebih  dari  itu,  perpaduan  jiwa,  pikiran  kebuadayaan, kesenangan dan lain-lain. Di sinilah  sering terjadi  konflik antara suami istri baru, yang selama pacaran tidak pernah terjadi.
Biasanya  masalah  egoisme  menjadi  biang  keladi  segala persoalan;  kalau  tidak  pengertian  anara  keduanya  akan menimbulkan  banyak  ketegangan  yang  bisa  menjurus  ke  arah konflik.  Karena  itu,  klien  semacam  ini  perlu  banyak  dididik. Penasihat  dapat  saja  memberikan  buku  untuk  dibaca  atau mendatanginya  ke  rumah  untuk  memberi  penyuluhan  aau memanggilnya  untuk  diberi  kursus,  diajak  berdiskusi  dan sebagainya.  Jalan  apapun  bisa  ditempuh  sesuai  dengan  fasilitas yang ada. 23

## 4) Metode penjelasan duduk soal
Metode  ini  sudah  agak  mengarah  kepada  pemecahan masalah, jadi sudah tidak lagi hanya memberi nasihat melainkan sudah  menjelaskan  problema  yang  dialami  klien.  Pada  kasus- kasus pertengkaran, ketegangan atau mungkin bagi keluarga yang retak ( broken home ), maka metode ini akan efektif.
Pada  umumnya  keluarga  yang  mengalami  ketegangan, perselisihan  atau  keretakan,  mempunyai  sebab  yang  jelas,  tetapi sebab tersebut tidak terkatakan atau tabu untuk disebutkan atatu ttidak  diakui  begitu  saja.  Umpama  hadirnya  mertua  sering menimbulkan ketegangan, tetapi tidak seorang pun antara suami istri  itu  yang  berani  menuduh  terang-terangan,  bahwa  mertua itulah  yang  menyebabkannya.  Demikian  pula  beberapa  hal  yang sifatnya emosional sulit.
5) Metode campuran
23 Ibid . hal, 76
Metode  campuran  ini  merupakan  meode  yang  paling  berat, sebab  jika  tidak  berhati-hati  dapat  mengakibatkan  hal-hal  yang kurang baik bagi penasihat sendiri.
Metode ini cocok untuk diterapkan pada mereka yang sudah memuncak  problematikanya  dan  sudah  dianggap  sulit  untuk diselesaikan. Pertimbangan yang dipakai adalah demi keselamatan keluarga  secara  keseluruhan,  terutama  bila  ada  anak-anak  atau orang-orang yang tergantung hidupnya.
Metode  ini  dapat  dilakukan  dengan  sedikit  kekerasan  dan kalau  perlu  melalui  hukum,  baik  melalui  pengadilan  agama maupun pengadilan negeri, misalnya mengenai masalah poligami yang gelap (tak ada izin istri pertama). Kalau klien tidak mau jika menyelesaikan  dengan  baik  barangkali  demi  keselamatan  anak- anaknya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Pelaksanaan metode ini sebaiknya jangan oleh  seorang  penasihat,  tetapi  hendaknya  oleh  suatu  tim penasihat.  Cara  ini  akan  mempermudah  pelaksanaan  pekerjaan dan  memperingan  tanggung  jawab  penasihat  untuk  itu  tentunya terlebih dahulu pembicaraan yang matang harus dilakukan. 24
6) Metode musyawarah kasus
Metode ini dilakukan dengan cara membicarakan kasus suatu keluarga  yang  permasalahannya  telah  sangat  komplek menyangkut  berbagai  faktor,  sehingga  diperlukan  berbagai  ahli untuk  menggarapnya  secara  terpadu.  Mereka  yang  mengalami masalah  berat  dan kompleks ini  bisa  diselesaikan  oleh  beberapa ahli  yang  masing-masing  melihat  dari  kaca  mata  keahliannya. Hasil  pengamatan  para  ahli  tersebut  kemudian  dibawa  ke  suatu musyawarah  untuk  membicarakan  kasus  tersebutt.  Di  sini  akan diambil keputusan terakhir cara atau jalan ke luar bagaimana yang paling tepat. Mungkin musyawarah berikutnya, dengan atau kalau perlu mendatangkan yang bersangkutan.
Metode ini pun hanya cocok untuk mereka yang mempunyai intelektual  tinggi,  yaitu  yang  bisa  diajak  bermusyawarah  dan mempunyai kesediaan berpartisipasi memecahkan persoalan. 25

## Penutup
BP-4  belum  melaksanakan  peran  dan  tugasnya  dengan  efektif, karena    belum  adanya  dukungan  dana  dari  pemerintah  sehingga
24 Ibid . hal, 77 25 Ibid . hal, 78
menyebabkan  BP-4  tidak  dapat  berkembang,  hal  ini  terlihat  dari peranannya  hanya  sebagai  penasihatan  dan  bimbingan  konseling  saja yang  memang  tidak  membutuhkan  biaya  sama  sekali.  Hal  ini  dapat memperlemah  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  BP-4.  Karena masyarakat  enggan  untuk  mendatangi  BP-4  sebab  kiprah  yang  kurang beravariasi tersebut.

## Daftar Pustaka
Abdoel. Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers,  2005 http//www.pa.jombang.net, Data Statistik Perkara , (September, 2011) Lev.  Daniel  S.,  dan  H.  Zaini  Ahmad  Noeh, Peradilan  Agama  Islam  di Indonesia  suatu  studi  tentang  landasan  politik  lembaga-lembaga  hukum , Jakarta, PT. Intermasa, 1980 Nuruddin.  Amir,  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006 Noor.  Faried  Ma’ruf, Menuju Keluarga Sejahera dan Bahagia ,  Bandung:  PT AIMA’ARIF. Cet. 2 1983 MK,.  M.  Anshary, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2010
Mendesak Revitalisasi Keluarga Sakinah ,  diakses  pada  tanggal  2  September
2008 dari http://bimasislam.depag.go.id ..
Muqoddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV 2009
Pasal  7 Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil MUNAS BP-4 ke XIV 2009
Pokok – Pokok Program Kerja BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan)  yang  merupakan  Keputusan  MUNAS BP-4 XIV/2009 BP4  Kab.  Jombang  berupa  daftar  hadir  bimbingan  konseling,  pada  20 Juni 2012
Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta, BKM Pusat 1992/1993