## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|

## PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN)
Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau muchid@lecturer.unri.ac.id , auradian_unri@yahoo.com

## ABSTRAK
Esai  ini  berupaya  menelaah  hubungan  kausalitas  antara  regulasi  ketatanegaraan [keberadaan  pemerintah  pusat  sebagai  negara  dalam  arti  sempit    terhadap  ‘Pemerintahan Alam Melayu’], dan  corak  pemerintahan daerah  [berdasarkan budaya politik lokal sebagai implementasi  desentralisasi]  di  kawasan  Riau  Kepulauan  yang  dianggap    strategis    secara geografis.    Esai    iniber    tujuan,  [i]  Menjelaskan    faktor-faktor  yang  mendukung  urgensinya mewujudkan ‘Pemerintahan Alam Melayu’ di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis.  [ii] Menjelaskan    implemen  tasi  ‘Pemerintahan  Alam  Melayu’  di  Kepulauan  Riau  sebagai kawasan  atau  wilayah strategs.  Hasil    penelaahan  menunjukkan,   [i] Berdasarkan  perspektif Geo-politik    dan  pola  Hubungan  Pusat-daerah,  corak  pemerintahan  lokal  sebagai  upaya pelaksanaan desentralisasi di Kepulauan Riau adalah sebuah keniscayaan karena merupakan kawasan  perbatasan  yang  strategis  [ii]  Berdasarkan  kedua  perspektif  tersebut,  esai  ini menginisiasi studi akademis, dan formulasi kebijakan pembentukan ‘Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan’.
Kata Kunci : Pemerintahan alam Melayu,  provinsi istimewa Melayu Riau Kepulauan, kawasan strategis

## PENDAHULUAN
Esai  ini  merupakan  gagasan  awal [studi permulaan] sebagai  upaya menelaah benang  merah  kontinuitas  sejarah  antara Adap  Politik  [regulasi  yang  diterbitkan berdasarkan  „keadilan  pemerintah  dan masyarakat yang beradab‟], Ketatanegaraan  [keberadaan  pemerintah pusat  sebagai  negara  dalam  arti  sempit), dan  „Pemerintahan  Alam  Melayu‟ di Kepulauan  Riau  yang  dianggap  strategis secara geografis. Beranjak dari penerokaan ini  yang  menjadi  fokus  telaahannya seputar,  „Pemerintahan  Alam  Melayu‟ [corak  pemerintahan  daerah  berdasarkan
budaya politik lokal  sebagai implementasi desentralisasi atau otonomi daerah].
Sebagai  gagasan  permulaan  diakui sangat  susah  mencari  referensi  terkait pengertian, konsep atau arti dari: apa yang dimaksud  dengan  „Pemerintahan  Alam Melayu‟,  khususnya  dalam  konteks kekinian [kotemporer]. Begitu pula sebaliknya  menjadi  „simalakama‟,  apabila mencoba mengkilas-balik masa lalu secara kesejarahan [apa urgensinya, pada konteks kekinian?]. Oleh karena itu perlu kelihaian mempermudah mencari hubungan kausalitasnya.  Ini  dimaksudkan  hubungan tersebut antara Adap Politik, Ketatanegaraan,  dan  Pemerintahan  Alam

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Melayu [yang mana Kepulauan Riau tidak lagi dimaknai sebagai nomenkelatur wilayah administratif pemerintahan],
melainkan sebuah kawasan yang
merefleksikan  lingkup  atau  gabungan  dari gugus  pulau.  Sehingga  pada  konteks  ini, tidak  lagi  Kepulaun  Riau  melainkan  Riau Kepulauan.
Untuk  selanjutnya,  secara  esensi perlu  menjadi  referensi  strategis  untuk menjelaskan tentang Adap Politik, Ketatanegaraan,  dan  Pemerintahan  Alam Melayu.  Bersandarkan  kesejarahan  bahwa jalannya  pemerintahan  kerajaan  Riau- Lingga-Johor, dan Pahang [Riau- Johor/Riau-Lingga],  misalnya  berlangsung dalam  dua  wujudnya.  Pertama  bahwa pemerintahan dipimpin oleh seorang Sultan  yang  dibantu  Bandahara,  dan Temenggung. Kepemimpinan dengan struktur  kekuasaan  seperti  ini  berlangsung sejak tahun 1529-1722 (Samad, 2010).
Kedua, dalam wujud pemerintahan boleh  dikatakan  dipimpin  langsung  oleh dua  pucuk  pimpinan,  Sultan  sebagai  Yang Dipertuan  Besar  [YDB],  dan  Yang
Dipertuan Muda [YDM]. Ini bermula sejak dilantiknya Sultan Sulaiman Badrul
Alamsyah  menjadi  Yang  Dipertuan  Besar Kerajaan  Riau-Lingga-Johor  dan  Pahang pada  4  Oktober  1722.  (Samad,  2010).
Yang  pada  rentang  ini,  dilantik  pula jabatan  baru  [yang  diberikan  kepada bangsawan Bugis], Daeng Marewah sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  (YDM) (Samad,  2010  dan  Dahlan,  2014).  Sejarah ini  memberikan  referensi  bahwa  telah berlangsung  pengukuhkan  hubungan  dua pucuk pimpinan dimaksud melalui
dasarnya  [regulasi]  yakni  „Sumpah  Setia Melayu-Bugis‟  (Dahlan,  2014).  Dalam konteks  hubungan  tersebut  dilingkupi
[diikat] oleh budaya Melayu-Islam. Referensi  sejarah  ini  memberi  makna esensi  dalam  menuntun  berlangsungnya „Pemerintahan  Alam  Melayu‟  Kepulauan Riau  pada  masa  lampau  yang  tentunya sebuah refleksi masa kini, dan masa depan. Namun  pertanyaannya  sekaligus  yang menjadi masalahnya adalah: apa mungkin?
Menurut  hemat  penulis,  mungkin atau tidak bukanlah substansinya. Berdasarkan  pada  realitas  sejarah  maka dinilai  menjadi  penting  jika  esai  ini memfokuskan telaahannya khusus mencari formulasi  yang  relevan  dan  konstitusional [tidak  melanggar  undang-undang]  untuk merealisasikan  apa  yang  disebut  dengan „Pemerintahan Alam Melayu‟ di Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan strategis. Pada konteks selanjutnya  pencermatan  dengan  bijak adalah  pentingnya  sebuah  „regulasi‟ khusus  atau  istimewa  sebagai  kekuatan untuk mempermudah mempertahankan apa yang disebut „Pemerintahan Alam
Melayu‟.
Oleh karena itu bersandarkan  pada apa yang  telah  dijelaskan,  tidaklah mungkin  di  Kepulauan  Riau  untuk mengikuti  apa  yang  telah  diperoleh Provinsi
Yokyakarta [dengan keistimewaannya,  atau  Daerah  Istimewa Yogyakarta], Aceh dengan Otonomi Khususnya  [kekhusuan  dalam  qanun Islam, dan partai politik lokal],  atau Papua dengan kekhususan melalui Majelis Rakyat Papua [MRP], tanpa regulasi yang dilakukan  melalui  perjuangan.  (Aziz  dan Zuhro,  2018;  Huda,  2013  dan  Perpinddya, 2006).  Belajar  dari  ketiga  provinsi  ini, realitas  politik  dan  perkembangannya pasca reformasi, sangat mewarnai kedinamikaan  sosiologi  politik  dan  politik

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
pemerintahan  pada  masing-masing  daerah termasuk Kepulauan Riau.
Berdasarkan pada penjelasan tersebut,  esai  ini  berupaya  menempatkan sebuah  persoalan  krusial  yang  sekaligus „gagasan  permulaan‟  yang  boleh  juga diklasifikasi  menjadi  studi  pendahuluan dengan  merumuskan  masalah  yakni,  [i] Apa urgensinya mewujudkan „Pemerintahan  Alam  Melayu‟  [Provinsi „Istimewa‟] Riau Kepulauan? [ii] Bagaimana  mewujudkan  Pemerintahan
Alam Melayu Kepulauan Riau? Perumusan ini bertujuan untuk [i] Menjelaskan faktor- faktor  yang  mendukung  betapa  urgennya mewujudkan „Pemerintahan Alam Melayu‟ di  Kepulauan  Riau  sebagai  kawasan  atau wilayah strategis. [ii] Menjelaskan
implementasi  dari  „Pemerintahan  Alam Melayu‟  di  Kepulauan  Riau  sebagai kawasan atau wilayah strategis.
Secara  akademis  manfaat  esai  ini berupaya  mencari  perspektif  baru  dalam memahami fenomena pelaksanaan „Otonomi  Fungsional‟  pada  kawasan perbatasan  yang  di  dalamnya  terdapat kawasan  ekonomi  khusus  [daerah  otorita, dahulu  Otorita  Batam,  sekarang  berubah menjadi  Badan  Pengusahaan  [BP  Batam], dengan  peran  yang  tidak  jauh  berbeda]. Kemudian  secara  praktis,  manfaatnya sebagai upaya memformulasi betapa pentingnya  gagasan pembentukan Provinsi Istimewa  [„Melayu‟]  Riau  Kepulauan sebagai kawasan perbatasan dan strategis.

## TELAAH  PUSTAKA
Telaah pustaka berupaya menjelaskan, pertama, studi terdahulu yang menjadi  referensi  pembanding  arti  penting studi  terkait  Provinsi  Istimewa  Melayu Kepulaan Riau. Kedua, menjelaskan
kegunaan  arti  penting  studi  permulaan terkait  Provinsi  Istemwa  Melayu  Provnisi Kepulauan  Riau.  Ketiga  menjelaskan beberapa konsep utama  yang berhubungan dengan Provinsi Istimea Kepulauan Riau.

## Studi Terdahulu
Sebagaimana  daerah  atau  provinsi lainnya di  Indonesia, studi  terkait Provinsi Istimewa Kepulauan Riau memiliki relevansi  walaupun  tidak  identik  dengan provinsi  lainnya  yang  sudah  terlebih dahulu ada terkait kekhusuan dan keistimewaan. Dalam pelaksanaan berbagai  studi  kawasan  khusus  atau istimewa,  perlu  mendapat  perhatian  yang serius, terpokus, dan terintegrasi.
Berhubungan dengan studi ini  paling tidak terdapat  empat  penting  studi  terkait,  di antaraya: Studi BPHN Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  (2011)  tentang, “Pembentukan  Otonomi  Khusus  Bali  dan Pengaruhnya  bagi  Keutuhan  NKRI.  Studi Albintani  dan  Auradian  (2012)  tentang, “Otonomi Khusus Riau, Disintegrasi Lokal dan  Penetrasi  Negara”.  Studi  Suryo  Hilal (2017) tentang, “Gagasan Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Kaltim  dalam  NKRI”.  Studi Huda  (2013)  tentang,    “Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Perdebatan  Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia”.
Mencermati keempat studi tersebut, dapat dijelaskan jika umumnya menunjukkan kekhususan dan keistimewaan  menjadi  legitimasi  dalam faktor sejarah yang utama serta kedinamikaan  perkembangan  sosiologi politik mutakhir.
Oleh karena itu bersandarkan  pada apa yang  telah  dijelaskan,  tidaklah mungkin  di  Kepulauan  Riau  untuk mengikuti  apa  yang  telah  diperoleh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Provinsi Yokyakarta [dengan keistimewaannya,  atau  Daerah  Istimewa Yogyakarta], Aceh dengan Otonomi Khususnya  [kekhususan  dalam  qanun
Islam, dan partai politik lokal],  atau Papua dengan kekhususan melalui Majelis Rakyat Papua [MRP], tanpa regulasi yang dilakukan melalui keupayaan dalam perjuangan. Lebih lanjut belajar dari ketiga provinsi ini, realitas politik dan perkembangannya  pasca  reformasi,  sangat mewarnai  kedinamikaan  sosiologi  politik dan  politik  pemerintahan  pada  masing- masing daerah termasuk Kepulauan Riau.
Untuk konteks Yogyakarta, misalnya  lebih  menairk  karena  ada perdebatan konstitusi yang belum
rampung. Oleh karena itu,  studi ini paling tidak  menunjukan  dua  hal  yang  berbeda untuk  kemudian  dapat  mengisi  kajian terkait keistimewaan sebuah daerah.
Pertama, perdebatan keistimewaan memberikan  jalan  bagi  Kepulauan  Riau untuk menguapayakan regulasi keistimewaan dalam sandaran poros maritim.
Kedua,  memberikan  pelung  dalam konteks  dengan  istilah  otonomi  fungsional yang  tampaknya  belum  diakomodir  oleh perubahan  [amandemen]  dari  satu  sampai empat  UUD  1945.  Dalam  batasan  konteks otonomi  teritori  [khusus  dan  istimewa sesuai  dalam  pasal  18].  Berdasarkan  pada kedua perbedan ini dapat menjadi sandaran akademis-normatif dan regulasi- implementatif-praktis  Provinsi  Istimewa
Melayu Kepulauan Riau.
Kerangka Teoritis: Konstruksi Otonomi Fungsional Provinsi Istimewa Melayu Secara teoritis semangat mengupayakan pembentukan Provinsi Istimewa  Kepulaan  Riau,  tidak  dapat dihalangi  atau  dihambat.  Ini  apabila  tiga daerah  sebelumnya  menjadi  referensi. Sandaran konstruksi konstitus memberikan jalan  sebagai  basis  legitimasinya.  Dalam konteks  ini  tentu  saja,  tidak  khusus  terkait kekhususannya, melainkan pada kestimewaannya. Sandaran konstisional menjadi penting  manakala  keistimewaan  dalam pemerintahan provinsi, teristimewa
Kepulauan  Riau  [Riau  Kepulauan  beserta gugus kepulauannya]. Ini semua mencakup terminologi dalam konteks penataan daerah  di  Indonesia  yang  selain  sebutan umumnya  menjadi  jamak  sebuah  provinsi, kabupaten  dan  kota  ada  daerah  istimewa, daerah  khusus  dan  otonomi  khusus  yang melekat pada sebuah provinsi. Hanya saja, sampai  sejauah  ini  dalam  penataan  daerah di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, belum    terdapat  penyebutan  dengan  istilah Provinsi  Khusus  Istimewa.  Sementara istilah  dengan  sebutan  istimewa  atau otonmi khusus sudah ada.
Oleh  karena  itu  secara  konstruksi teortis  bersandarkan    pada  apa  yang  telah dijelaskan, tidaklah mungkin di Kepulauan Riau  untuk  mengikuti  apa  yang  telah diperoleh  Provinsi  Yokyakarta  [dengan keistimewaannya,  atau  Daerah  Istimewa Yogyakarta], Aceh dengan Otonomi
Khususnya  [kekhusuan  dalam  qanun Islam, dan partai politik lokal],  atau Papua dengan kekhususan melalui Majelis Rakyat Papua  [MRP],  tanpa  regulasi  yang  yang berdasarkan konstitsui.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Belajar  dari  ketiga  provinsi  ini, realitas  politik  dan  perkembangannya pasca reformasi, sangat mewarnai kedinamikaan  sosiologi  politik  dan  politik pemerintahan  pada  masing-masing  daerah termasuk Kepulauan Riau. Dapat dipahami jika  pengakuan  dan  penghormatan  negara terhadap  suatu  daerah  dengan  otonomi khusus  dan  atau  istimewa  di  beberapa daerah di Indonesia merupakan kesepakatan  politik  pembentuk  konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khsusus dan  istimewa  merupakan  hal  pokok  yang telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  18B ayat (1) UUD 1945.
Di antara pakar, misalnya,  Philipus M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan  pengakuan  negara  terhadap pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau bersifat istimewa (ayat (1). Ketentuan Pasal  18B  ayat  (1),  misalnya  mendukung keberadaan  berbagai  satuan  pemerintahan yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa  [baik    di  tingkat  provinsi, kabupaten  dan  kota  atau  desa]  (Hilal, 2017;  Santoso, 2014; dan Huda, 2013). Dalam konteks landasan konstitusional  untuk  “Provinsi  Istimewa Melayu”  mempunyai  kesamaan  yang walaupun  tidak  utuh,  namun  hampir  mirip dengan daerah istimewa Yogyakarta. Belajar dari Yogyakarta,
sebagaimana  diketahui  bahwa  UUD  1945 setelah  perubahan  tidak  menggunakan penjelasan  terkait  keberadaan  pasal  18. Berdasar pada realitas ini, Pasal 18B UUD 1945  (selain  Pasal  18  dan  Pasal  18A), merupakan  landasan  konstitusional  bagi pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus atau bersifat istimewa.
Dalam hubungan ini menjadi penting  apa  yang  disebut  Bagir  Manan misalnya [Huda, 2013),  bahwa makna dari
"bersifat  istimewa"  adalah  pemerintahan asli  atau  pemerintahan  bumiputra.  Salah satunya adalah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang keistimewaannya terletak pada  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  yaitu  Kesultanan  Yogyakarta  dan Paku Alaman. Walauun demikian, menurut pandangan  penulis,    apa  yang  penting  dan menarik merujuk keistimewaan
Yogyakarta  mengafiliasi  pada  keberadaan konstitusi  [UUD  1945]  antara  ketentuan normatif  dan  realitas  di  lapangan.  Secara perinsip terdapat ada dua hal  yang penting dicermati  untuk  didiskusikan.  Pertama, keberadaan  “kerajaan  dan  rekruitmen kepala  daerah”.  Pertanyaan  penting  dalam hubungan  ini  adalah  apakah  realitas pengimlementasian  di  Yogyakarta  sesuai dengan sandaran normatif UUD 1945?
Lebih jauh apa yang menjadi kajian utama  Huda  (2013),  misalnya  terkait perdebatan  perlu  diperhatikan.  Sehingga dalam  hubungan  ini  pula  ,  menginisiasi Provinsi Istimewa Melayu Kepulauan Riau setelahYogyakarta  juga  menjadi  peluang yang  sama.  Hemat  penulis,  jangan  sampai kekosongan regulasi, justru menjadi penghalang  upaya  atau  menindaklanjuti gagasan  pendirian  Provinsi  Istimewa
Melayu Kepulaan Riau. Provinsi Melayu: Pengertian Konseptual Memudahkan  menelaah  konsep kawasan utama dalam menggagas Provinsi Istimewa Melayu Kepulauan Riau diantaranya  adap  politik,  ketatanegaraan, pemerintah  Melayu  dan  Provinsi  Melayu

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
menjadi penting dikemukakan. Oleh karena  itu  sebagai  studi  permulaan beberapa  konsep  utama  ini  diperlukan penjelasan  akademis.  Penting  disampaikan bahwa konteks penjelasan ini adalah upaya awal.
Sebagai  gagasan  permulaan  sangat susah  mencari  referensi  terkait  pengertian, konsep  atau  arti  dari:  apa  yang  dimaksud dengan  „Pemerintahan  Alam  Melayu‟,
khususnya dalam konteks kekinian
[kotemporer].  Begitu  pula  sebaliknya menjadi  “simalakama”,  apabila  mencoba mengkilas-balik masa lalu secara kesejarahan [apa urgensinya, pada konteks kekinian?]. Oleh karena itu perlu kelihaian mempermudah mencari hubungan kausalitasnya.  Ini  dimaksudkan  hubungan tersebut antara Adap Politik, Ketatanegaraan,  dan  Pemerintahan  Alam Melayu [yang mana Kepulauan Riau tidak lagi dimaknai sebagai nomenkelatur wilayah administratif pemerintahan],
melainkan sebuah kawasan yang
merefleksikan  lingkup  atau  gabungan  dari gugus  pulau.  Sehingga  pada  konteks  ini, tidak  lagi  Kepulaun  Riau  melainkan  Riau Kepulauan (Albintani, 2016).
Menurut  hemat  penulis,  secara sederhana  jika  esai  ini  memfokuskan telaahannya  khusus  mencari  formulasi yang  relevan  dan  konstitusional  [tidak melanggar undang-undang] untuk merealisasikan  apa  yang  disebut  dengan „Pemerintahan Alam Melayu‟ di Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan strategis. Pada konteks selanjutnya  pencermatan  dengan  bijak adalah  pentingnya  sebuah  „regulasi‟ khusus  atau  istimewa  sebagai  kekuatan untuk mempermudah mempertahankan apa
yang disebut „Pemerintahan Alam
Melayu‟.

## METODE
Esai  ini merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan  metode  analisis  deskriptif.  Data dikumpulkan  melalui  studi  dokumentasi yang didukung wawancara. Setelah dikumpulkan, data dianalisis secara kualitatif.    Esai  ini  memfokuskan  analisa berbagai perubahan kebijakan yang berlangsung  di  Kepualau  Riau  sepanjang kepemimpinan lima presiden, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati  Soekarno Puteri,    Soesilo  Bambang  Yudhoyono  dan Joko  Widodo.    Lokasi  studi  ini  adalah kawasan administrasi pemerintahan provinsi  Kepulauan  Riau  yang  dinilai sebagai  daerah  perbatasan  internasional yang  strategis  berdasarkan  geoekonomi, geopolitik dan geografis.
PEMBAHASAN DAN
DISKUSI: PEMERINTAHAN  ALAM  MELAYU SEBUAH KENISCAYAAN Sebagai upaya menjelaskan hubungan kausalitas [klid-klindan]
ketatanegaraan  [keberadaan  pemerintah pusat  sebagai  negara  dalam  arti  sempit] terhadap  Pemerintahan  Alam  Melayu [corak  pemerintahan  daerah  berdasarkan budaya politik lokal  sebagai implementasi pelaksanaan  otonomi  daerah]  di  kawasan Riau  Kepulauan  yang  strategis  secara geografis,  landasan  konstitusional  berupa regulasi  adalah  sandarannya.  Berdasarkan pada  realitas  sandaran  tersebut  perlu dijelaskan  faktor-faktor  yang  mendukung mewujudkan „Pemerintahan Alam Melayu‟.  Perwujudannya  berlandaskan Kepulauan  Riau  sebagai  kawasan  atau

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
wilayah  strategis  adalah  pendorongnya. Untuk mewujudkan, dan mendorong diperlukan perspektif sebagai sandarannya. 1.  Perspektif  Geo-Politik  Pemerintah

## Pusat: Politik Geografis-Kenegaraan
Berdasarkan aspek geo-politik [kawasan  yang  dianggap  menjadi  bagian wilayah  ‟khusus‟  atau  ‟istimewa‟],    di kawasan  Riau  Kepulauan  dianggap  tidak penting  mempraktikan  demokrasi  atau tidak.  Puluhan  tahun      pemerintah  pusat dalam konteks hubungan kekuasaan, khususnya di kawasan perbatasan Kepulauan  Riau  yang  dininilai  strategis, praktik desentralisasi tidak berlaku sebagaimana  yang  diamanahkan  undang- undang  tentang,  ”Pemerintahan  Daerah”. Pengalaman Pulau Bintan sejak Orde Baru, dan  Pulau  Batam  sampai  reformasi menunjukkan jika cengkaraman kekuasaan pemerintah pusat sangat mencolok, bahkan tidak  ada  kawasan  atau  provinsi  yang seistimewa  [khusus],    kecuali  Kepulauan
Riau.
Selama ini yang menjadi legitimasinya  adalah  Kepulauan  Riau sebagai  kawasan  perbatasan  yang  dinilai strategis.
Sebagai  studi  pendahuluan,  dalam konteks  hubungan  ini,  terdapat  tiga argumentasi  yang  diupayakan  akan  diulas: mengapa  Kepulauan  Riau  dinilai  milik Pemerintah Pusat sebagai kawasan strategis; [i] Strategis berdasarkan kesejarahan;  [ii]  Strategis  berdasarkan letak  geografis,    dan  [iii]  Strategis berdasarkan kedekatan dengan Singapura.
1.1. Strategis Berdasarkan Kesejarahan
Kesadaran Pemerintah Pusat mengamati  prospek  yang  dijanjikan  Riau Kepulauan  [semua  gugus  pulau  yang terdapat  di  dalamnya:  gugus  Kepulauan, Riau,  Kepulauan  Natuna,  Kepulauan Anambas, Kepulauan Karimun, dan Kepulauan Lingga-Singkep] sebagai kawasan  perbatasan  yang  strategis  sudah muncul  sejak  masa  pemerintahan  Orde Lama  [Orla]  yang  kemudian  diteruskan oleh  Orde  Baru  [Orba].  Keinginan  kedua rezim pemerintahan ini merupakan refleksi masa silam terkait dengan faktor kesejarahan. Berdasarkan catatan sejarah menunjukkan  bahwa  hubungan  kawasan perbatasan  [sempadan]    Riau  Kepualaun Riau  dengan  pemerintah  pusat  sudah dikenal semenjak sebelum kerajaan Sriwijaya menjadikan kawasan Riau Kepualaun  ini  bagian  dari  kawasan taklukannya.  Hubungan  tersebut  yang resmi  sejak  Raja  Sriwijaya,  Dapunta  H yang pada awal abad VI yang memperluas wilayah  taklukannya  ke  Pantai  Timur Semenanjung,  dan  menjadikan  kerajaan lokal  [tempatan]  Bentan  sebagai  bagian integral sekaligus basis ekonomi dan pusat logistik angkatan perang kerajaan Sriwijaya. Menilik pada catatan sejarah tersebut  menunjukkan  bukti  kuat  bahwa kerajaan  Sriwijaya  mulai  dari  abad  VII sampai  XIII  adalah  kerajaan  maritim  yang menguasai wilayah darat, dan laut Indonesia  bagian  Barat,  Semenanjung
Tanah Melayu, dan Laut Cina Selatan serta menguasai  sepenuhnya  jalur  perdagangan utama  pada  masa  itu  yakni  selat  Melaka, Tanah  Genting  Kra  [sekarang  wilayah Thailand], Selat Sunda dan Selat Karimata.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Hubungan ini menunjukkan begitu penting kawasan sempadan sejak dulu. Ini didukung,    tidak  ada  jalur  lain  waktu  itu yang  menghubungkan  Timur  dengan Barat.    Jalan  Sutera  di  Asia  Tengah, misalnya,  sudah  tidak  dipakai  lagi,  karana tantangan  alam  yang  berat  kemudian secara  ekonomis,    tidak  menguntungkan. Oleh karena itulah pelayaran antara Timur dan  Barat,  mau  atau  pun  tidak  harus melalui daerah kekuasaan Sriwijaya.
Semua  ini  disebabkan  karena  letak geografis yang strategis kemudian memberikan  keunggulan,  dan  keuntungan bagi  Sriwijaya.  Realitas  ini  merupakan faktor  penyebab  Sriwijaya  tetap  kuat,  dan menguasai  kawasan  yang  demikian  luas, sebelum ditaklukan Mojopahit.
Dalam  konteks  sejarah  itu  pula, walaupun  Kerajaan  Bentan  mendukung Parameswara  untuk  tetap  memberontak terhadap  Mojapahit,  kerajaan  agraris  di tanah  Jawa  ini  dengan  cepat  dapat menghancurkan pemberontakan Parameswara.  Ini    disebabkan,  Mojapahit tidak ingin ada yang menyaingi kekuasannya, teristimewa dalam mengusaai  jalur  perdagangan  di  kawasan perbatasan ini, walaupun pelarian Parameswara  ke  Bentan  ingin  kembali membangun  kejayaan  Sriwijaya  untuk memulihkan kegemilangan Sriwijaya khususnya  di  Pulau  Tumasik  [sekarang Singapura].
Catatan  sejarah  juga  menunjukkan jika  pelarian  Parameswara  ke  Bentan,  dan kemudian  berhasil  membangun  Pulau Tumasik  yang  sekarang  diberi  nama Singapura,    juga  tetap  menjadi  sasaran penguasa  pusat  Mojapahit.  Ini  disebabkan Tumasik  mulai  besar,  dan  berjaya  yang menyebabkan  Mojapahit  mulai  curiga,
khawatir  Tumasik  muncul  menggantikan kegemilangan Sriwijaya yang telah dihancurkannya.  Apalagi  Raja  Tumasik merupakan  keturunan  langsung  dari  Raja Sriwijaya  terakhir  yakni  Parameswara. Untuk  mencegah  timbulnya  saingan  baru, maka  Mojapahit  menyerang  Singapura pada akhir abad XIV.
Persoalan  esensi  terkait  dengan faktor  kesejarahan  ini  sejak  tahun  1722- 1911  sebagai  dampak  pengaruh  Sriwijaya dan  Mojapahit  tersebut,  terdapat  dua kerajaan penting di kawasan Sempadan ini yakni  kerajaan  Riau  Lingga  dengan  ibu negeri di Daik [kabupaten Lingga sekarang], dan Kerajaan Melayu Riau yang berpusat  di  Pulau  Bentan.  Sebelum perjanjian  London  tahun  1824,  kedua kerajaan  ini  bergabung  menjadi  satu,  dan mempunyai  daerah  kekuasaan  meliputi, Johor,  Melaka,  Singapura,  dan  sebagian kecil  Indragiri  [Riau  pesisir].  Akibat perjanjian  tersebut,  Singapura  menjadi milik Inggris yang kemudian
dikembangkan  oleh  Thomas  Stanford Raffles  pada  1816  menjadi  kawasan perdagangan internasional.
Berdasarkan pada pespektif sejarah tersebut, tampak terdapat hubungan sejarah penguasaan  kawasan  Sempadan  kerana faktor strategis  [letak wilayah],  yang tidak hanya  dinilai  sebagai  bonus  geografis, melainkan  juga  menjadi  faktor  strategis secara  geo-politis.  Hubungan  langsung kesejarahan  tersebut  dibangun  dalam upaya dominasi kekuasaan kerajaan [Pemerintah] Pusat untuk mengembangkan kawasan  yang  strategis  ini  yang  dimulai sejak  awal  masa  rezim  Orde  Lama,    dan Orde Baru sehingga Reformasi saat ini.
Oleh  sebab  itu  tampak  benang- merahnya  jika  kesadaran  memahami  arti

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
penting Kepulauan Riau sebagai salah satu pilar ekonomi nasional adalah berdasarkan faktor  kemajuan  Singapura,    dan  Selat Melaka  yang  dilalui  jalur  pelayaran internasional  yang  sangat  ramai,  jalur perdagangan internasional yang
menghubungkan  Asia  Timur,  Amerika Bagian  Barat,  Timur  Tengah,    dan  Eropa yang juga dari faktor sejarah.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di atas  faktor  kesejarahan  menjadi  bukti bahwa begitu pentingnya kawasan
perbatasan:  Kepulauan  Riau.  Oleh  karena itu  menjadi  masuk  aqal  [rasional]  apabila Pemerintah  Pusat  tetap  mempertahankan dominasi kekuasaannya di kawasan
Sempadan  ini.  Keinginan  politik  [ political will ]  yang  kuat  ingin  kembali  menguasai Singapura  yang  dahulu  bagian  dari nusantara  adalah  argumentasinya.  Yang pada  pelaksanaannya  untuk  mewjudkan upaya ini perlu mempertahankan Kepulauan  Riau  sebagai  wakil  Pemerintah Pusat  di  tengah  pelaksanaan  desentralisasi yang sedang berlangsung.
1.2. Strategis Berdasarkan Letak

## Geografis
Arti  penting  upaya  Pemerintah Pusat  menjadikan  Kepualaun  Riau  dalam perspektif  kesejarahan  adalah  argumentasi utama  menempakan  [selanjutnya  posisi gaogarfis]  menjadi  kawasan  strategis.
Pengertian strategis dalam konteks geografis  ini  terkait  langsung  dengan  cara pandang  berdasarkan  struktur  kekuasaan Pemerintah  Pusat  di  Kepulauan  Riau.
Eksistensi    kawasan  ekonomi  khusus dengan  berbagai  variannya  yang  „tidak jelas‟ regulasinya era pelaksanaan desentralisasi  dapat  menjadi  argumentasi, kerana  strategisnya  Kepulauan  Riau  dari
sisi  Pemerintah  Pusat  secara  geografis. Cara  pandang  ini  yang  menyebabkan beberapa kawasan [termasuk Pulau Batam, Bintan  dan  Karimun],  tetap  menjadi „otonomi kawasan‟ Pemerintah Pusat.
Oleh sebab itu, aspek desentralisasi  tidak  menjadi  penting  jika dibandingkan dengan tetap mempertahankan berbagai kawasan tersebut  sebagai  perlindungan  Pemerintah Pusat  secara  langsung  terhadap  institusi pusat  yang  berada  di  daerah.  Sebab  jika tidak  mendapat  perlindungan  langsung, dikhawatirkan  kepentingan  Pemerintah Pusat  atas  nama  kepentingan  ekonomi nasional  [negara]  secara  perlahan,  namun pasti akan hilang. Walapun secara bersamaan  di  daerah  ada  pemerintahan sendiri  dengan  aturan  hukum  yang  jelas yang  menjadi    tidak  penting,  manakala dipertahankannya eksistensi berbagai kawasan tersebut sehingga kini. Kemudian pada konteks pemahaman struktur kekuasaan [ketatanegaraan]  ini  pula,  realitas  tertib hukum  sesuai  perundang-undangan  yang tumpang-tindih menunjukkan ketidakpastian menjadi bagian tidak terpisahkan  berdasarkan  posisi  geografis Kepulauan  Riau  yang  strategis.  Dalam konteks  itu  pula,  Pemerintah  Pusat  tidak pernah  transparan  menjelaskan  bahwa  apa yang dimaksudkan dengan kawasan strategis  secara  geogarfis.  Yang  selalu dikemukakan adalah argumentasi, mempertahankan Kepulauan Riau langsung  di  bawah  kontrol  pemerintah pusat.  Pemerintah  Pusat  selalu  beralasan dengan argumentasi demi menjaga kesinambungan investasi asing.
Argumentasi  inilah  yang  selalu  berulang- ulang dikemukakan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Pada  pelaksanaannya,  argumentasi letak geografis strategis juga menyebabkan Kepulauan  Riau  [misalnya  status  Pulau Batam]  yang  terkesan  ambigu  [mendua]. Ini  disebabkan  perasaan  khawatir  oleh pengusaha lokal dan asing, tetapi masalahnya  menjadi  tidak  penting  bagi pemerintah pusat. Perubahan politik hukum secara nasional pada era desentralisasi dalam konteks ini menjadikan pemerintah daerah tidak representatif [tidak memiliki hak] mewakili pemerintah Indonesia. Perkembangan  terbaru  adalah  menjadikan
Walikota  Batam  juga  Kepala  Badan Pengusahaan Batam [BP Batam].

## 1.3. Strategis  Berdasarkan  Kedekatan dengan Singapura
Letak  strategis  Kepulauan  Riau sebagai  kawasan  perbatasan  selain  dapat diamati berdasarkan sejarah dan geografis, dapat  pula  dicermati  melalui  kedekatan dengan  Singapura.  Arti  strategis  sebagai kawasan sempadan yang berdekatan dengan  Singapura  dimaknai  berasaskan keinginan  politik  Pemerintah  Pusat  untuk membangun  Kepulauan  Riau    [khususnya Pulau  Batam].  Sejak  awal  pembangunan Pulau  Batam,  misalnya    adalah  untuk menyaingi  Singapura.  Atau  Singapura sebagai kompetitor [pesaing] Pulau Batam. Walaupun    selama  ini  Pemerintah Pusat ‟selalu malu-malu‟ untuk menyatakannya, sejak awal pihak Singapura  merespon  pembangunan  Pulau Batam  sebagai  saingan.  Hanya  saja  yang selalu dikedepankan adalah faktor kerjasama  yang  saling  melengkapi,  dan saling menguntungkan.
Berdasarkan perinsip kerjasama yang saling melangkapi itulah  kesepakatan  Singapura-Johor-Riau
[Sijori]    dilaksanakan  [pada  waktu  itu Kepulauan  Riau  masih  termasuk  ke  dalam Provinsi  Riau],  walaupun  pada  praktiknya tidak  terwujud,  dan  hanya  pengakuan sepihak oleh Singapura.
Berdasarkan  pada  upaya  kerjasama saling melengkapi tersebut, apabila diperbadingkan  antara  Pulau  Batam,  dan atau Pulau Bintan dengan Singapura secara geografis  185  tahun  yang  lalu  dapat dipastikan,  tak  ada  perbedaan  signifikan antara  keduanya.  Secara  geografis  tidak ada perbedaan yang mencolok antara Pulau Batam,  Pulau  Bintan,  dan  Singapura.
Selain sama-sama letaknya strategis, tetapi pembangunan  Pulau Batam  [khusus] diilhami atas dasar kemajuan pembangunan ekonomi yang  dicapai Singapura.
Oleh  sebab  itu,  dimengerti  jika untuk menyaingi Singapura perlu didukung sebuah  kelembagaan  yang  langsung  di bawah  kontrol  Pemerintah  Pusat.  Dengan demikian, mempertahankan ‟Otorita Batam‟  [yang  berganti  nama  menjadi Badan  Pengusahaan/BP  Batam],    sampai saat  ini  misalnya,  di  tengah  pelaksanaan desentralisasi adalah hal mustahak.
Walaupun akan muncul masalah desentralisasi  dengan mempertahankan  BP Batam  oleh Pemerintah  Pusat menjadi  dua hal  yang  berbeda,  dan  dinilai  tidak memiliki hubungan yang signifikan [walaupun    BP  Batam  saat  ini  dinakhodai Walikota Batam].
Argumentasi  tersebut  dimaksudkan untuk  memperkuat  berdasarkan  ide  teori balon  yang  dikembangkan  BJ.  Habibie [Mantan  Presiden,  dan  Ketua  Otorita Batam  yang  lalu].  Teori  ini  dilandasi bahwa  kerjasama    antara  Singapura  dan Pulau  Batam  sebagai  teman  bukan  lawan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Atas  kecerdikan  Singapura  mengemas  isu yang telah ada,  menempatkan posisi Pulau Batam  seolah-olah  bukan  saingannya, dengan  kesan  tidak  ingin  Pulau  Batam menjadi  maju  sangat  tampak.  Pada praktiknya  persaingan  geografis  [letak wilayah], akan sangat menentukan kemajuan Pulau Batam khususnya termasuk wilayah kepualauan lainnya pada era  Reformasi.  Selama  ini  yang  selalu salah  dimengerti,  dan  diabaikan  adalah jika  letak  wilayah  ini  dinilai  bukan merupakan  keunggulan  sebagai  sumber daya yang dimiliki [bonus geografis].
Cara  pandang  yang  salah  ini disebabkan  tawaran  kerjasama  Singapura dengan  menciptakan  ketergantungan  di Kepulauan  Riau  khususnya  Pulau  Batam. Sehingga  posisi  geografis,    tidak  pernah menjadi  pertimbangan  dalam  mengambil, dan  menetapkan  kebijakan  yang  akan dikeluarkan  Pemerintah  Pusat.  Sebagai dampaknya faktor  kedekatan  dengan Singapura  itu  pula  yang  dikedepankan adalah  orientasi  ‟sagu  hati‟    [rente ekonomi]  yang  akan  diperoleh  dari  setiap produk  kebijakan  yang  dikeluarkan  baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  Sebagai  argumentasi  tambahan, selain  yang  telah  dijelaskan,  bagaimana faktor kedekatan dengan Singapura menjadi penting sebagai kawasan perbatasan  dapat  dilihat  dari  dua  hal. Pertama, faktor kedekatan dengan
Singapura  dapat  dihampiri  berdasarkan „gaya  sentripugal‟.  Gaya    ini  menjelaskan
sebuah kekuatan yang „menarik‟ ke luar.
Dalam praktiknya gaya ini dianalogikan pengaruh ekonomi Singapura yang  kuat  di  Kepualaun  Riau.  Sehingga menyebabkan tingginya tingkat
ketergantungan  masyarakat  di  kawasan
sempadan  ini  dengan    negeri  Singa tersebut.  Secara  kasat  mata  bagaimana dasyatnya  pengaruh  ekonomi  Singapura tidak terbantahkan lagi. Contoh sederhana, setiap  terjadi  transaksi  jual-beli  berbagai barang selalu dihubung-hubungkan dengan mata uang dollar Singapura. Yang terkesan uniq  adalah  ketika  seorang  pedagang mengatakan  jangankan  Ikan  Bilis,  sayur atau bawang-bawangan pun diklaim berasal  dari  Singapura.  Padahal  diketahui jika  di  Singapura  tidak  pernah  ada  kebun sayur apalagi bawang. Sangat disayangkan kenaikan dollar selalu disejalankan dengan kenaikan harga barang, sementara turunnya  nilai  tukar  dollar,  tidak  diikuti dengan turunnya harga barang.
Kedua,  faktor  sebagai  kawasan sempadan  kerana  dekat  dengan  Singapura dapat  dilihat  dalam  perspektif  gaya „sentripetal‟.  Gaya  ini  memiliki  kekuatan untuk menarik [mengikat] ke dalam.  Gaya ini  dianalogikan  sebagai  kedaulatan  yang secara  politik  kekuasaan  apabila  kawasan sempadan  merupakan  bagian  dari  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia [NKRI]  yang  memiliki  mata  uang  sendiri yakni Rupiah.
Kekuatan sentripetal terhadap faktor  Singapura  terkait  dengan  data perdagangan  internasional  Indonesia  dan Singapura  yang  belum  transparan  [selalu menjadi  tanda-tanya]. Sebagai  contoh data perdagangan  antara  Singapura-Indonesia ini,  sejak  1974  selalu  dirahasiakan.  Sebab data  itu  menyangkut  kepentingan  „klan penguasa  tertinggi‟,  dan  pengusaha  yang berlindung  di  belakang  kekuasan  tersebut. Berhubungan  dengan  kepentingan  ini diberbagai  media  masa  nasional  dan  lokal melansir  jika  kerahasiaan  yang  dilakukan sejak tahun 1974 itu adalah atas

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
sepengetahuan dan kesepakatan
perdagangan  dengan  penguasa  tertinggi negeri ini [kepala negara].
Menurut Majalah  Tempo , Senin (26  Januari    2004),  misalnya,  Menteri Perindustrian dan Perdagangan [Memperindag], Rini Suwandi [ketika itu], mengatakan  pemerintah  Singapura  sejak dahulu  merasa  tidak  berhak  mempublikasi data  perdagangan  antar  kedua-dua  negara. Sebab kedua-dua negeri itu terikat perjanjian yang disepakati para
pemimpinnya.  Data  perdagangan  tersebut pun  akhirnya  hanya  dikirim  secara „rahasia‟  ke  pihak-pihak  tertentu  di pemerintahan. Dalam penelusurannya lebih mendalam  menurut  Rini,  departemennya tidak  pernah  menemukan  surat  perjanjian antara Indonesia-Singapura yang menyebutkan  bahwa  data  perdagangan Indonesia-Singapura tidak boleh diseberluaskan secara antarabangsa [internasional].  Oleh  karena  itu  Rini menduga  perjanjian  tersebut  hanya  dibuat secara lisan. Dia lalu meminta menyelenggarakan data perdagangan secara  terbuka  dan  tarnsparan  (Tempo,  26 Januari 2004). Menanggapi  pernyataan  Menteri Perdagangan Indonesia, Pemerintah Singapura membantah tuduhan telah „menyembunyikan‟  data  perdagangannya. Indonesia  merupakan  mitra  dagang  nomor enam  bagi  Singapura.  Melalui  suratnya kepada  Menteri  Perdagangan  Indonesia,
Menteri  Perdagangan  Singapura,  George
Yeo mengatakan selama 29 tahun pemerintah  Singapura  selalu  mengirimkan data  perdagangannya  dengan  Indonesia melalui  dutanya  di  Jakarta.  Data  itu  lalu dikirm ke Menteri Luar Negeri [Menlugri], Menteri  Koordinator  [Menko]  Ekonomi
dan Industri [Ekuin] serta Menteri Perdagangan [Menperindag]. Menurut Yeo, keputusan untuk tidak menyebarluaskan data perdagangan merupakan  kesepakatan  antara  pemerintah Indonesia, dan Singapura pada tahun 1974. Merespon perbedaan pendapat [polemik]  antara  Menteri  Perdagangan Indonesia,  dan  Singapura,  Duta  Besar Republik  Indonesia  di  Singapura,  Moch
Selamet  Hidayat  sebagaimana  diberitakan Kompas , Kamis (29 Januari 2004) mengatakan,  “Pemerintah  Indonesia  tidak pernah dan tidak akan menekan pemerintah  Singapura  untuk  membuat kerja  sama  perjanjian  ekstradisi  dan statistik  perdagangan  ( trade  statistics ).
Apa  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia hanya langkah diplomasi di era transparansi dan keterbukaan sekarang ini. “Jalur-jalur  yang  kita  gunakan  tetap  jalur diplomatik. Ini keperluan bangsa Indonesia atas tuntutan akuntabilitas terhadap masyarakat.  Keliru  jika  ada  pemahaman, kita menekan pemerintah Singapura.”
Berdasarkan argumentasi ini menurut  penulis,  semakin  memperjelas jika  faktor  Singapura  menjadi  dasar mempertahankan  institusi  yang  tekesan otoritarian  [terpusat],  semakin  tidak  dapat dibantah.  Oleh  karena  itu  benar  apa  yang selalu  menjadi  pendapat  umum  ini,  jika kebaradaan lembaga ini disamakan dengan pemegang kekuasaan Pulau Batam [Pemerintah Pusat].  Ini mengandung makna  membubarkan  [Otorita  Batam-BP Batam],    sama  dengan  menciptakan  Pulau Batam tidak ada penyelenggaraan pemerintahan [buki dualisme kepemimpinan dihilangkan dengan menjadikan  Walikota  Batam ex  officio Kepala BP Batam].

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|

## 2.  Perspektif    Hubungan  Pusat-Daerah: Politik Ketatanegaraan
Dalam  konteks  hubungan  Pusat- Daerah  untuk  Kepulauan  Riau  [khusus Pulau  Batam  dan  Pulau  Bintan],    sebagai kawasan  strategis  yang  posisi  [letaknya diperbatasan],  dampak  dari  reformasi Indonesia    menyebabkan  terjadinya  empat perubahan  hubungan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi. Pertama,  Reformasi  Hukum  menyebabkan perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi  desentralisasi  [otonomi  daerah] yang menghendaki berubahnya pola kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah  Kota  Batam,  dan  Otorita
Batam.
Kedua,  menyebabkan  perubahan Kota Batam dari Kota Administratif [tanpa Dewan Perwakilan Daerah, DPRD], menjadi  Kota  Batam  [memiliki  otonomi kekuasaan  sendiri  berdasarkan  undang- undang  Pemekaran  Kota  Batam],   sebagai konsekuensinya  Kota  Batam  memiliki DPRD.  Keadaan  ini  menjadikan  di  Pulau Batam terdapat tiga lembaga yang memiliki kekuasaan yang ikut menentukan jalannya  pemerintahan  yakni  ‟Otorita Batam‟  [BP  Batam],  Pemerintah  Kota Batam, dan DPRD Kota Batam.
Ketiga,  di  dalam  konstitusi  belum ada  pasal  yang  mengatur  diberlakukannya asas  Desentralisasi  Fungsional  [otonomi kekuasaan yang mengelola kawasan ekonomi  khusus  seperti  Kawasan  Berikat, atau kawasan perdagangan bebas, misalnya Batam,  Bintan  dan  Karimun].  Begitu  pun undang-undang  yang  mengatur  hubungan Pemerintah  Pusat  [Otorita  Batam/BP Batam]  dengan  Pemerintah  Kota  Batam [sementara  PP  yang  diamanahkan  UU
No.53  Tahun  1999  tentang,  ‟Pemekaran Daerah‟  di  Riau  termasuk  Kota    Batam, misalnya,  sampai  saat  ini  belum  ada kejelasan]. Keempat, Reformasi Hukum memposisikan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia [NKRI] yang dibagi atas daerah- daerah  provinsi,  daerah-daerah  provinsi dibagi  atas  kabupaten  dan  kota  yang  tiap- tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah  yang diatur  dengan  undang-undang.  Namun  di Kepulauan Riau terdapat perbedaan beberapa kawasan perdagangan bebas, dan masih  adanya  keberadaan  Otorita  Batam [yang  saat  ini  ‟legalnya‟  menjadi  Badan Pengusahaan  Batam‟,  selain  Pemerintah Kota Batam]. Belajar dari pengalaman hubungan Pusat-daerah [ketatanegaraan] dalam konteks  implementasinya  sejak  Provinsi Kepulauan Riau diperjuangkan, mempersonifikasikan begitu tajamnya konflik  antara  dua  kutub  kekuasaan  yang mengatasnamakan otonomi daerah [desentarlisasi]  dengan    Pemerintah  Pusat [sentralisasi].    Kepulauan  Riau  sebagai kawasan  strategis  [disebut  strategis  yang paling menonjol karena berbatasan langsung  dengan  Singapura]  dampak pergumulan  pusat  vs  daerah  tersebut  telah mengeliminasi [menghilangkan]
kedudukan tersebut.
Dalam  skala  makro  [nasional], kondisi pengalaman memperjuangkan
Provinsi  Kepulauan  Riau,  UU  FTZ [kawasan perdagangan bebas], dan penolakan pemberlakuan Pajak Pertambahan  Nilai  [PPN],    dan  Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah  [PPnBM] merupakan determinasi [pencerminan]
terhadap kondisi riil sistem politik

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
kekuasaan di Indonesia
secara keseluruhan.  Begitu  terdistrosinya setting politik  kekuasaan  Indonesia  saat  ini, sehingga  dampak  ikutan    hasil    produksi sentralisasi  kekuasaan  yang  begitu  lama telah  memasung  kawasan  perbatasan  yang memiliki karaketer khas sistem pemerintahan berdasarkan aspek
kesejarahan  [corak  budaya  politik  lokal Pemerintahan  Alam  Melayu]  menjadi sirna.    Kawasan  perbatasan,  dan  strategis sebagai  dampak  pola  hubungan  pusat tersebut  hanya  menjadi  arena  perburuan “rente”  ekonomi  politik  pertumbuhan, pembangunan ekonomi, HAM yang sesungguhnya wilayah [kawasan perbatasan]  ini  berada  dalam    „teritorial asing‟ [Singapura].

## PROVINSI  „ISTIMEWA‟  [MELAYU]: GAGASAN PERMULAAN
Berusaha  mengulang  kaji  terhadap berbagai penjelasan sebelumnya,
selanjutnya esai ini dengan tegas mengusulkan  [menggagas]  sebagai  sudi awal [pendahuluan, pengantar atau permulaan],upaya merekatkan keterhubungan antara politik ketatanegaraan  dengan  „Pemerintahan Alam Melayu‟ di kawasan Riau Kepulauan yang  dianggap  strategis  secara  geografis. Ketegasan ini dimaksudkan bukan sekadar wacana,  melainkan  merespon  realitas politik kekinian, melainkan juga memahami  beragam  kompleksitas  yang ada. Gambar 1 berikut merupakan ilustrasi refleksi  perjuangan  „Provinsi  Istimewa Melayu Riau Kepulauan‟.
Gambar 1.  Ilustrasi kekhususan geografis Provinsi Kepulauan Riau awal perjuangan menjadi „provinsi istimewa‟
Di Indonesia secara sistem pemerintahan, Pulau Batam bukan merupakan wilayah Khusus atau Istimewa sesuai perundang- undangan yang ada. Pulau Batam merupakan kawasan otoritas yang ‘unik’. Dibanding DKI [Daerah Khusus Ibukota] Jakarta sebagai pusat pemerintahan, walaupun di bawah kendali langsung Pemerintin Pusat, Pulau Batam memiliki kekhususan dan keistimewaan yang lebih. Di Indonesia pasca Orde Baru [Reformasi], ada tiga kawasan menurut undang-undang yang memiliki kekhususan dan keistimewaan: Aceh, Papua dan Jokjakarta. Masalahnya adalah mengapa Pulau Batam begitu ‘khusus’ dan ‘istimewa’ bagi Pemerintah Pusat (Indonesia)? Mengapa ‘Provinsi Kepulauan Riau’ tidak?

## PROVINSI ISTIMEWA DAN KEINGINAN POLITIK NEGARA

## Sumber: Google Map, dan (Albintani, 2016)
Keinginan  mereaktualisasi  kembali Kepulauan  Riau  sebagai  „Bonda  Tanah Melayu‟  [sesuai  visi  misi  Pemerintah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Kepulauan  Riau],  menurut  hemat  penulis adalah  aktualisasi  empirik  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau,    akan  makna sebuah  kepemimpinan  lokal  pada  era desentralisasi. Pada konteks ini memberikan  peluang  strategis  sebagai pijakan yuridis mengayomi [bukan proteksi] terhadap reaktualisasi ke- Melayu-an  dalam  perspektif    kekuatan yang disebut „Pemerintahan Alam Melayu‟.  Oleh  karena  itu,  gagasan pembentukan Provinsi Istimewa [Melayu?] dalam  menindaklanjuti  apa  yang  sudah dilakukan  oleh  Daerah  Khusus,  seperti Aceh,  Papua,  Yokyakarta,  dan  Jakarta.
Pilihan tersebut dianggap strategis mengingat setidaknya terdapat lima pertimbangan penting.
Pertama, terlalu banyak dan seringnya  produk  maupun  perubahan kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah Pusat  di  Kepulauan  Riau  sejak  Orde  Baru sampai Reformasi. Kenyataan ini mencitrakan  inkonsistensinya  Pemerintah
Pusat.
Kedua, dominasi  sentralisasi  kekuasaan yang dibuktikan banyaknya kebijakan yang lahir berbentuk Keputusan Presiden [Perpres  sekarang,  bukan  undang-undang sepanjang  sejarah  pembangunan  ekonomi di Kepulauan Riau dengan berbagai varian kawasan  ekonomi  yang  „tak  jelas‟  [rancu] kekhususannya.
Ketiga,  Kepulauan  Riau  yang berbatasan  langsung  dengan  kekuatan penetrasi  ekonomi  Singapura.  Kedudukan ini,  dapat  menjejaskan  ketergantungan ekonomi Kepulauan Riau dengan Singapura  secara  absolut.  Terjadinya  tarik menarik yang menyebabkan posisi Kepulauan  Riau  pada  kedudukan  tidak menggembirakan. Secara ekonomi,
Kepulauan  Riau  terintegrasi  [tergantung] pada  Singapura,  sementara  secara  politik, diikat  ke  pusat  [otonomi  setengah  hati]. Sehingga Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa dapat memberikan justifikasi perlunya diberlakukan kebijakan sistem  dua  mata  uang  ( double  currency system ), misalnya.
Keempat, tumpang tindihnya [overlap]  struktur  kekuasaan  dengan  dua badan kewenangan penyelenggara pembangunan  di  Pulau  Batam  [salah satunya,  sementara  disaat  Orde  Baru  ada TKPPR  yang  berpusat  di  Pulau  Bintan, menimbulkan  konflik  kewenangan  dengan Pemerintah  Provinsi  Riau  waktu  itu].
Walaupun secara teori, legitimasi pemerintahan daerah didukung UU, namun realitasnya keberadaan lembaga pemerintah  pusat  yang  hanya  berdasarkan regulasi  lebih  rendah  dari  undang-undang, memperoleh  justifikasi  yang  berlebihan dan khusus dari Pemerintah Pusat.
Kelima,  peluang  yang  diberikan oleh konstitusi  yang mengakui  keberadaan sebuah  daerah  Istimewa  atau  Khusus. Keistimewaan  dan  Kekhususan  menurut penulis  dapat  dicermati  dari  dua  sisi. Pertama, sisi keistimewaan sebagai kawasan  perbatasan  dan  kemaritiman [poros maritim]. Kedua, kekhususan dalam ke-Melayu-an [kesejarahan].

## KESIMPULAN
Di akhir ulasan, esai ini menyimpulkan  dua  hal.  [i]  Berdasarkan perspektif  Geo-politik  dan  pola  Hubungan Pusat-daerah  bahwa  corak  pemerintahan lokal sebagai upaya menjalankan desentralisasi  di  Kepulauan  Riau  adalah sebuah  keniscayaan  karena  merupakan kawasan perbatasan yang strategis

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
[berdekatan dengan Singapura]. [ii]
Berdasarkan  kedua  perspektif  tersebut, wujud  dari  „Pemerintahan  Alam  Melayu‟ adalah  sebuah  regulasi  „baru‟  sebagai upaya  mendukung  berdirinya  Provinsi Istimewa  „Melayu‟  Riau  Kepulauan, dibandingkan  ide  Kepulauan  Natuna,  dan Pulau  Batam  yang  diwacanakan  menjadi provinsi sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Albintani,  M.,  Ishak.  (2020). Cultural
Development and Social Identity in Riau, Indonesia. International Journal of Scientific and Technology  Research.  9(4):  111- 113.
Albintani,  Muchid.  (2016). Berburu  Rente di Pulau Batam: Provinsi Istimewa Singapura,  dan  Negara  Bintan .
Yogyakarta: Deepuslish.
Muchid  Albintani.  [2014]. Konflik  dalam perspektif  sosiologi  spasial:  satu pemikiran  dari  Riau,  Indonesia.
Dalam  Chin  Yee  Whah,  Noer
Hayati  Saa‟at  &  Sity  Daud  [Eds.],
Sain Sosial dan kajian pembangunan  kumpulan  rencana penghormatan untuk Profesor
Abdul  Rahman  Embong [pp.387- 396].  Selangor,  DE:  PSSM  dan IKMAS, UKM.
Albintani,  Muchid  dan  Auradian  Marta (2012), Otonomi  Khusus  Riau, Disintegrasi  Lokal  Dan  Penetrasi Negara. Pekanbaru:  Repository Universitas Riau. Albintani,  Muchid.  (2013). The  Influence of  State  and  Market  on  the development  of  industrial  zone  in Malaysia and Indonesia .
International  Journal  of    Business
and  Management  Studies.    5(1): 347-355.
Albintani,  Muchid.  (2005). Berburu  Rente di Perbatasan: Menolak Pembangunanisme di Riau Kepulauan . Pekanbaru: Unri Press Abrus,  Rustam  S.,  dkk.  (pnyt).  (1988).
Sejarah  Perjuangan  Raja  Haji Fisabilillah  dalam  Perang  Riau Melawan  Belanda  (1782-1784).
Pekanbaru:  Pemerintah  Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Agus  Santoso,  M.    “Menggagas  Otonomi Khusus Kalimantan Timur”, cetakan  1,  Total  Media,  2014, Yogyakarta Aziz,  Nyimas  Latifah  Letty  dan  Zuhro, R.Siti (ed). 2018. Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan  Istimewa.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI.  (2011).  Hasil  penelitian hukum tentang, Pembentukan
Otonomi  Khusus  di  Bali  Dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI.
Telah dipaparkan dalam seminar di BPHN, pada 28 September.
Djojosoekarto,  Agung  dkk.,  Kebijakan Otonomi  Khusus  di  Indonesia Pembelajaran  dari  Kasus  Aceh,
Papua,  Jakarta,  dan  Yogyakarta, Kemitraan, Jakarta, 2008. Dahlan,  Ahmad.  (2014).  Sejarah  Melayu. Jakarta: KPG [Kepustakaan Populer Gramedia].
Faucher,  C.  (2005). Regional  autonomy, Malayness  and  power  hierarchy  in the  Riau  Archipelago in  Erb,  M.,
Sulistiyanto,  P.  &  Faucher,  C. (pnyt). Regionalism in post-Suharto

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Indonesia .  London  &  New  York:
Routledge Curzon.
Faucher, C. (2006). Popular discourse on identity politics and decentralisation in Tanjung Pinang public schools . Asia Pacific Viewpoint 47(2): 273-285.
Ibrahim Abdul Kadir & Muchid Albintani.
(2000). H.  Abdul  Manan  Saiman Cakap  Rampai  Orang  Patut-patut. Pekanbaru: LPSDM Riau Pos.
Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2009). Menggugat Keistimewaan Jogjakarta, Tarik Ulur Kepentingan,  Konflik  Elit,  dan  Isu Perpecahan, cetakan I, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
Hilal,  Suryo.  (2017).  Gagasan  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Kaltimantan Timur  dalam  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia. Tesis  S2 Magister  Hukum  UII  Yokyakarta. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/8961/TESIS%20S
URYO%20PDF. pdf?sequence=1&isAllowed=y Huda,  Ni‟matul.  (2014). Desentralisasi Asimetris  Dalam  NKRI,  Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah  Khusus,  Dan  Otonomi Khusus . Bandung: Nusa Media.
Huda, Ni‟matul.  (2013). Daerah  Istimewa Yogyakarta, dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang- undangan  di  Indonesia .  Bandung: Nusa Media. Juhro, Raden Siti,. dkk. (2009). Demokrasi lokal: perubahan dan kesinambungan  nilai-nilai  budaya politik  lokal  di  Jawa  Timur, Sumatera  Barat,  Sulawesi  Selatan, dan Bali . Yokyakarta: Ombak.
Kompas, 29 Januari 2000. Long,  Nicholas,  J.  (2009). Urban,  Social and  Personal  Transformations  in
Tanjung  Pinang,  Kepulauan  Riau, Indonesia .  Disertasi  Universitas Cambridge, Inggris (tidak dipublikasi). Li,  T.  (1998). Constituting  capitalist culture:  the  Singapore  Malay problem and entrepreneurship reconsidered in  Hefner,  R.  W. (pnyt). Market  cultures:  society and  morality  in  the  new  Asian capitalisms. Boulder:  Westview Press.
Guss, D. M. (2000). The festive state: race,
ethnicity and nationalism as cultural performance .
Berkeley:University  of  California Press.
Kahn,  J.  S.  2006. Other  Malays:
nationalism  and  cosmopolitanism in  the  modern  Malay  world. Singapore: Asian Studies Association of Australia in association with Singapore University Press and NIAS Press. Kompas, Kamis (29 Januari 2004). Malley, M. (1999).
Regions: centralisation  and  resistance in Emmerson, D. K. (pnyt). Indonesia beyond  Suharto:  polity,  economy, society,  transition .  Armonk:  M.E. Sharpe.
Majalah Tempo, Senin (26 Januari  2004). Nurmandi,  Achmad,  Trisno  Aji  Putra  dan
Nikolas  Panama.  (2012). Menjaga Indonesia  dari  Kepri:  Peluang,
Tantangan,  &  Profil    19  Pulau Terdepan  Indonesia  di  Kepulauan Riau. Tanjungpinang: Badan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri Eko  Prasojo,  Irfan  Ridwan  M  dan  Teguh K. (2006). Desentralisasi & pemerintahan daerah: antara
model  demokrasi  lokal  &  efisiensi struktural .  Jakarta:  Departemen
Ilmu Administrasi Fisip, UI.
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  94  Tahun 1998 tentang, Daerah industri pulau batam  sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 58 tahun 1989
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  113  Tahun 2000 tentang,  “Perubahan keempat atas  keputusan  presiden  nomor  41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2002  tentang,  Penundaan  keempat berlakunya  peraturan  pemerintah nomor  39  tahun  1998  tentang perlakuan  pajak  pertambahan  nilai dan  pajak  penjualan  atas  barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam Ratnawati, Tri. (2006). Potret pemerintahan lokal di  Indonesia  di masa perubahan . Yogyakarta: Pustaka  Pelajar  kerja  sama  dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI.
Rab,  Tabrani.  (1990). Fenomena  Melayu . Pekanbaru:  Lembaga  Studi  Sosial Budaya Riau.
Perviddya  ,  Jacobus  Solossa.  (2006). Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua      di  Dalam  NKRI.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Santoso,  M  .Agus.  (2014).    “Menggagas Otonomi Khusus Kalimantan Timur”. Yogyakarta: Total Media. Sesung, Rusdianto. (2013 ). Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, daerah  otonomi  khusus. PT  Refika Aditama. Cetakan Kesatu. Bandung: Sirojul.
Sihbudi,  Riza  dkk.    (2001). Bara  dalam sekam:  identifikasi  akar  masalah dan solusi atas konflik-konflik lokal di  Aceh,  Maluku,  Papua  dan  Riau.
Bandung: LIPI & Mizan Pustaka.
Samad,  Raja  Syofan.  (2010). Negara  dan Masyarakat: Studi Penetrasi Negara  di  Riau  Kepulauan  Masa Orde  Baru .  Jokjakarta:  Pustaka
Pelajar.
Syahri,  Aswandi  &  Raja  Murad.  (2006).
Cogan  Regalia  Kerajaan  Johor- Riau-Lingga-dan Pahang. Tanjungpinang:  Dinas  Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi
Kepulauan Riau. Soedarisman,  Poerwokoesoemo.  (1984). Daerah Istimewa Yogyakarta . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Tri  Ratnawati.  2006. Potret  Pemerintahan Lokal    di    Indonesia    di    masa Perubahan  OtonomiDaerah  Tahun 2000-2005 . Jokjakarta: Pustaka Pelajar dan P2P- LIPI.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001
tentang, Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah    Istimewa      Aceh Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
Undang-Undang  Nomor.  21  Tahun  2001 tentang, Daerah   Otonomi Khusus bagi     Provinsi Papua.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Pemerintahan Alam Melayu, Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan, Kawasan Strategis|
Undang  Undang  Republik    Indonesia Nomor.  13  Tahun  2012  tentang,

## Keistimewaan    Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 tentang, Pemerintahan  Provinsi
Daerah   Khusus   Ibu Kota Jakarta Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuar Republik Indonesia . Undang-Undang  No  23  Tahun  2014
tentang, Pemerintahan Daerah.
Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2000,
tentang, Pengesahan    Perpu Nomor.1      Tahun    2000  sebagai Undang-undang Kawasan Perdagngan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas .
Widodo,  Erna  dan  Muchtar.    (2000).
Konstruksi  ke  arah  penelitian deskriptif .      Yokyakarta:    Penerbit Avyrouz.