Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024

## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
Rahayu Oktarisah 1* Annie Mustika Putri 2 Zul Azmi 3
1 *Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia
2 Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia
3 Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia
Rahayuoktarisah97@gmail.com, Annemustika@umri.ac.id2, Zulazmi@umri.ac.id

## ABSTRACT
The quality of the financial reports of the regional government of Riau Province is the aim of this research which  is  carried  out  by  analyzing  several  determined  factors.  The  data  collected  was  in  the  form  of  a questionnaire for the population in 39 OPDs. The sampling method was the purposive sampling method with a total of 117 respondents in all OPDs. This type of research is quantitative data processed using IBM  Statistics  SPSS  22.  And  the  results  show  that  Government  Accounting  Standards,  Accounting Information Systems, Human Resource Competencies and Internal Control Systems influence the Quality of Regional Government Financial Reports, in contrast to the Use of Information Technology having no influence On the Quality of Regional Government Financial Reports.
Keywords: Accounting Standards, Information Systems, Competencies, Control Systems, Report Quality

## ABSTRAK
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau adalah tujuan penelitian ini di lakukan menganalisis dari beberapa faktor yang di tentukan. Data yang di kumpulkan berbentuk kuisioner sebanyak populasi di 39 OPD. Metode pengambilan sampel yaitu metode puposive sampling dengan jumlah 117 responden di seluruh OPD. Jenis penelitian ini  adalah  kuantitatif  data  yang  di  olah  memakai  IBM  Statistics  SPSS  22.  Dan  mendapat  hasil  bahwa  Standar Akuntansi  Pemerintah,Sistem  Informasi  Akuntansi,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sistem  Pengendalian Internal  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  berbeda  dengan  Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kata Kunci : Standar Akuntansi, Sistem İnformasi, Kompetensi, Sistem Pengendalian, Kualitas Laporan.

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan yang berkualitas apabila di sajikan laporan keuangann di suatu entitas pelaporan yang  harus  memiliki  empat  karakteristik  diantara  nya  relevan,andan,dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.
Dalam tujuh tahun terakhir Provinsi Riau telah meraih keberhasilan wajar tanpa pengecualian(WTP) dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) (BPK, 2022). LKPD harus disajikan dalam bentuk pengolahan yang  jujur  dan  efektif  serta  efesien  secara  subtantif  dalam  mencapai  sasaran  keadilan  untuk  seluruh masyarakat Provinsi Riau.

## Hasil Opini BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2015-2021
Hasil Opini BPK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber : Riau.bpk.go.id (2022)
Hasil dari tabel 1.1 diketahui bahwa opini yang diberikan BPK RI atas Pemerintah Provinsi Riau periode 2015-2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dikarenakan tata kelola dan pengelolaan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Riau  yang  transparan  dan  akuntabel  selama  tujuh  tahun terakhir, meskipun ada terdapat beberapa koreksi dari BPK yang di temui tetapi masih bisa di atasi. Yaitu  kekurangan  volume  dan  ketidaksesuaian  spesifikasi  atas  sebelas  paket  pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan pada Dinas PURPKPP dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi  Riau  belum  sepenuhnya  memadai(riau.bpk.go.id).  Berdasarkan  undang-undang  peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah akan menjadi referensi untuk perencanaan,  proses  menggunakan  anggaran,  proses  monitoring  sampai  proses  untuk  menyusun laporan pertanggung jawaban.
Peneliti tertarik untuk meneliti kembali sebagai penelitian lanjutan sebagai kofirmasi atas hasil- hasil  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Armel  et  al., (2017) Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya penulis menambah variabel Sistem Informasi Akuntansi  dikarenakan  BPK  menemukan  adanya  kelemahan  pada  Sistem  Informasi  Akuntansi  dan Objek  yang  berbeda.  Maka  penulis  melakukan  penelitian  yang  berjudul: “Determinan  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau” .

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Stewardship
Penelitian ini menggunakan teori Stewardship yang merupakan bagian dari teori agensi. Sejak awal perkembangannya,akuntansi sektor public telah di persiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan  antara  stewards  dengan  principals.  Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini  teori  stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai  dengan  kepentingan  public.  Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut  maka stewards(manajemen)  harus  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  yang  dapat  memberikan keyakinan yang memadai bagi penggunanya.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  pengertian  laporan  keuangan,  adalah laporan yang tersetruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Yang terdiri atas laporan realisasi anggran,laporan perubahan saldo anggaran lebih,neraca,laporan operasional,arus kas,perubahan ekuitas,catatan atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif.

## Penerapan standar akuntansi pemerintah
Standard akuntansi pemerintah (SAP) merupakan serangkaian prosedur yang di mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,sampai dengan pelaporan keuangan yang di gunakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi  computer.  SAP  diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di pemerintah daerah.

## System informasi akuntansi
Sistem informasi akuntansi di artikan menurut Susanto (2004) sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi  keuangan  yang  diperlukan  oleh  pengambil  keputusan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Yang dapat di ukur tekhnologi produktivitas pengguna,meningkatkan kinerja pengguna dan meningkatkan efesien proses yang di lakukan pengguna.

## Pemanfaatan tekhnologi informasi
Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan  akurat  dan  tepat  waktu,  yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Armel et al., 2017).tekhnologi yang menggunakan computer berfungsi sebagai mengolah  data,system  jaringan  untuk  menghubungkan  satu  computer  dengan  computer  lainnya  sesuai kebutuhan yang dapat di akses secara global.

## Kompetensi sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan mempunyai arti yang sama pentingnya  dengan  pekerjaan  itu  sendiri,  mengingat  pentingnya  peran  Sumber  Daya  Manusia  dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, SDM sebagai factor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang  menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan. Dengan  Kompetensi  yang  tinggi  yang  dimiliki  oleh  SDM  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga pemerintahan  tentu  hal  ini  akan  menentukan  kualitas  SDM  yang  dimiliki  yang  pada  akhirnya  akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintahan itu sendiri (Armel et al., 2017).

## System pengendalian internal
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Rai (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  kuantitatif  data  kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau yang terdiri  dalam  dinas,  badan,  biro  berjumah  39  OPD.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  primer dengan data di kumpulkan dengan cara memberikan daftar pertanyaan berbentuk kuesioner kepada responden.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode  teknik  secara purposive  sampling. Adapun kriteria yang di tentukan dari responden yaitu:
1. Staf/pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Staf/pegawai OPD yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma. Sampel  dalam  penelitian  ini  peneliti  mengambil  3  responden  dari  39  OPD  kota  Pekanbaru, dengan  total  sampel  117  responden.  Dimana  sampel  dan  juga  responden  disini  yaitu  kepala  sub bagian  keuangan,  staf  sub  bagian  keuangan,  dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  Organisasi Pemerintah Daerah (PPK-OPD).

## Defenisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Variabel Indikator Skala Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Laporan keuangan merupakan produk aktif dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. 1. tingkat relevan 2. tingkat keandalan 3. tingkat keterbandingan Likert
4. tingkat keterpahaman  yang diadaptasi dari (Armel et al., 2017) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) Penerapan SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 1. Penyajian laporan Keuangan. 2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Akuntansi Persedian 6. Akuntansi Investasi 7. Aset Tetap (Armel et al., 2017) Likert Penerapan sistem informasi akuntansi (X2) Pengertian sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis, mengolah informasi keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. 1. Kualitas Sistem. 2. Kualitas Informasi.
3. Kualitas Layanan.
4. Pengguna Sistem (Tawaqal & Suparno, 2017) Likert Pemanfaatan teknologi Iinformasi(X3) Sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit. 1. Memiliki komputer 2. Jaringan internet 3. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik 4. Sistem terkomputerisasi 5. Pengunaan Software 6. Laporan akuntasi dari system informasi 7. Pemeliharaan Peralatan (Armel et al., 2017) Likert Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) Penerapan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM), yang bekualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Skill (Armel et al., 2017) Likert
berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Sistem Pengendalian Internal (X5) Sistem pengendalian intern juga merupakan kegiatan pengendalian pengelolaan sistem informasi yang tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. SPI yang dikontrol secara optimal mendorong kelancaran pengoperasian sistem manajemen. Sistem pengendalian intern akan lebih bermanfaat bila didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan sehingga pengelolaan dan administrasi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 1. Lingkungan Pendendalian.
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan
Pengendalian 4. Informasi
5. Komunikasi 6. Pemantauan (Armel  et  al.,  2017; Hafidah, 2016) Likert

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistika Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 89 14,00 27,00 20,3371 2,56703 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 89 14,00 26,00 19,5843 2,49458 Pemanfaatan Teknologi Informasi 89 14,00 26,00 19,8427 2,61507 Kompetensi Sumber Daya Manusia 89 15,00 28,00 20,7079 2,41304 Sistem Pengendalian Internal 89 15,00 25,00 20,5843 2,41590 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 89 14,00 23,00 18,5618 1,95376 Valid N (listwise) 89

## Uji Kualitas Data
Menurut  Ghozali  (2018)  uji  validitas  data  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  baik  instrumen mengukur konsep dan tingkat validitas pada setiap pertanyaaan. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi  antara  skor  masing-masing  item  dalam  kuesioner  dengan  total  skor  yang  ingin  diukur,  yaitu dengan menggunakan Bivariate Pearson dalam SPSS. Dengan jumlah 117 responden dan nilai signifikansi

## 5% diperoleh Rtabel sebagai berikut :
Rtabel =Df=(N-2) = 89-2= 87 (5%) = 0,208
Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Ket Standar Akuntansi Pemerintah 0,716 0,60 Reliabel Sistem Informasi Akuntansi 0,753 0,60 Reliabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,710 0,60 Reliabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,732 0,60 Reliabel Sistem Pengendalian Internal 0,709 0,60 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,709 0,60 Reliabel
Hasil  uji  di  atas  dihitung  bahwa  nilai  cronbach  alpha  besar  dari  0,60,  sebalikanya  reabilitas kurang  dari  0,60  dinilai  kurang  baik.  Kemudian  jika  hasil  di  atas0,60  maka  dapat  di  terima.  Hal  ini menunjukkan bahwa indicator pada masing-masing variable dikatakan reliable.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest Unstandardized Residual N 89 NormalParameters a Mean ,0000000 Std.Deviation 1,11903421 MostExtremeDifferences Absolute ,051 Positive ,041 Negative -,051 TestStatistic ,051 Asymp.Sig.(2-tailed) ,200 c,d
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  nilai  p-value  (asym.Sig  2-  tailed)  0,200  (0,200 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Diperoleh nilai tolerance masing-masing variabel independen (0,733; 0,844; 0,660; 0,914 dan 0,631) lebih besar dari 0,1 atau VIF (1,365; 1,184; 1,514; 1,094 dan 1,584) yang lebih kecil dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

## Uji heterokedastisitas
Dari  uji  Glejser  diatas,  diperoleh  nilai  signifikansi  (Sig.)  masing-masing  variabel  independen sebesar 0,931; 0,284; 0,921; 0,341 dan 0,976 > 0,05. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

## Uji Parsial (Uji T)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,083 1,575 ,053 ,958
TOTAL_ X1 ,194 ,056 ,254 3,464 ,001 TOTAL_ X2 ,145 ,054 ,185 2,708 ,008 TOTAL_ X3 ,048 ,058 ,064 ,832 ,408 TOTAL_ X4 ,109 ,053 ,135 2,051 ,043 TOTAL_ X5 ,412 ,064 ,510 6,440 ,000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. H1: Pada table diatas menunjukkan niai sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05, dan thitung 3,464 lebih besar dari t tabel 1.989 Yang artinya standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis pertama dapat di terima.
2. H2: Dalam data tabel tersebut, di dapat bahwa nilai t hitung 2.708 yang nilai nya lebih besar dari t  tabel  1.989  dan  nilai  sig.0,008  lebih  kecil  dari  0,05.  Ini  artinya  variabel  system  informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan H2 dapat diterima.
3. H3: Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak ada pegaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan nilai sig.0,408 dengan thitung lebih kecil dari ttabel atau 0.832 < 1.989 kesimpulannya H 3 ditolak.
4. H4: Variabel kompetensi sumber daya  manusia  t hitung lebih kecil daripada t tabel atau  2,051 > 1.989 dengan 0,043 < 0,05 lebih kecil dari nilai signifikasinya yaitu 0.043 Hal ini artinya variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara secara signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulannya H 4 diterima.
5. H5:  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah dengan thitung lebih kecil dari ttabel atau 6,440 > 1.989 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, kesimpulannya H 5 diterima.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  standar  akuntansi pemerintah(SAP)memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan thitung sebesar 3.464 dimana lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.
Menurut  Cribb  (2006),  hubungan  yang  terjadi  pada  standar  akuntansi  pemerintah  daerah  denan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan teori Stewardship, menyebutkan dimana teori  ini  dapat  berfungsi  sebagai  mekanisme  bentuk  pertanggungjawaban  untuk  dapat  memastikan pemantauan,audit  dan  pelaporan  sebaik-baiknya  agar  dapat  membantu  pencapaian  tujuan  organisasi. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Tawaqal  &  Suparno  (2017)  &  Rohmah  et  al.  (2020)  yang menyatakan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  mendukung  hipotesis  kedua  yang  menyimpulkan  bahwa  variabel  sistem  informasi akuntansi  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.Dibuktikan thitung sebesar 2.708 dimana lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.
Akuntansi  sector  publik  pada  teori Stewardship telah  di  persiapkan  untuk  sebagai  pemenuhan kebutuhan  informasi  antara  steward  dengan  principal.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang  berkualitas
sangat tergantung pada sistem infromasi akuntansi yang digunakan dalam pemerintah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2020) diketahui bahwa pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  secara  signifikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Variabel  pemanfaatan  tekhnologi  informasi  pada  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  belum berpengaruh,  disebabkan  tingkat  capaian  responden  rata-rata  untuk  variabel  pemanfaatan  tekhnologi informasi  di  kategorikan  baik  tetapi  sebenarnya  pemerintah  dengan  pemanfaatan  tekhnologi  informasi belum mampu sepenuhnya untuk mempertinggi efektifitas, kendala kinerja dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dapat di buktikan dengan thitung sebesar 0.832 dimana lebih kecil dari ttabel sebesar 1.989
Teori Stewardship dapat  menjelaskan  eksistensi  pemerintah  daerah  membuat  bentuk  tanggung jawab  keuangan  yang  di  berikan  kepada  pemerintah.  Kemudian  tujuan  ekonomi  dan  pelayanan  publik ataupun  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Berkaitan  dengan  tekhnologi  yang mengolah  data,  system  jaringan  yang  dapat  menghubungkan  satu  computer  dengan  computer  lainnya sesuai dengan kebutuhan agar data dapat disebar dan di akses secara global.
Pemilihan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik pemerintah daerah dapat mengakibatkan ketidakcocokan dalam pengelolaan data keuangan. Jika sistem tidak  dirancang  untuk  mendukung  kebijakan  dan  prosedur  yang  ada,  maka  dapat  menyebabkan ketidaksesuaian  dan  menurunkan  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  searah  dengan  Chodijah  & Hidayah (2018) yang hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan daerah. Bahwa kompetensi sumber daya manusia kompeten di bidang  akuntansi. Hal tersebut dapat di buktikan dengan thitung sebesar dimana 2.051 lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.
Berdasarkan teori Stewardship , dimana jika ada hubungan yang baik antara sistem pengendalian dan sumber  daya  manusia  maka  dapat  di  katakan  kinerja  pemerintah  akan  semakin  meningkat  dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Dengan  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  bidang  akuntansi,  keuangan,  dan manajemen  risiko,  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.  Investasi  dalam pengembangan  kompetensi  SDM  adalah  investasi  yang  kritis  untuk  memastikan  bahwa  informasi keuangan yang disajikan adalah andal, relevan, dan mematuhi standar yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan  penelitian  Armel  et  al.  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam penelitian tersebut sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  dan  efektifitas  di  dalam  implementasi sitem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intenal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  mendukung  dugaan  hipotesis  kelima  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal  dampak  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan thitung sebesar dimana 6.440.lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.
Didalam teori Stewardship, dimana lembaga pada suatu pemerintah daerah yang dapat di percaya dalam bertindak membuat pertanggungjawaban demi mencapai tujuan yang dibuat maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai. Dengan SPI yang kuat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah. begitupu dengan penelitian yang di lakukan oleh Tawaqal & Suparno, (2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan variabel-variabel yang telah di teliti bahwa standar akuntansi pemerintah(X1), system informasi akuntansi(X2),  kompetensi  sumber  daya  manusia(X4)  dan  system  pengendalian  internal(X5)  berpengaruh  positif terhadap  Y  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  variabel  pemanfaatan  tekhnologi informasi(X3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Saran
Peneliti selanjutnya disarankan untuk  melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel  dan  meneliti  di  daerah  lain  yang  berkaitan  dengan  kualitas  laporan  pemerintah  daerah. Selanjutnya,diharapkan untuk dapat menambah pengumpulan data dengan  melakukan  wawancara secara langsung dengan respon terkait agar mendapat hasil yang lebih relevan.

## DAFTAR LITERATUR
Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). JOM Fekon , 4 (1), 105–119.\
Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Tekun , 8 (1), 34–49. Cribb, J 2006 Agents or Stewards ? Contracting with. Policy Quartely, 2(2), pp11-17
Rohmah,  L.,  Askandar,  N.  S.,  &  Sari,  A.  F.  K.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangandaerah  Dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. E-JRA , 9 (5), 43–51
Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 2 (4), 125–135