## DINAMIKA  PROSES RELOKASI  DI DKI JAKARTA Studi Kasus: Kampung  Akuarium  Di Penjaringan,  Jakarta Utara

## Muhammad  Iqbal
Departemen  Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu  Politik,  Universitas Indonesia , michael_malaka@yahoo.com

## Nike Vonika
Politeknik  Kesejahteraan Sosial Bandung, nikevonika@gmail.com _________________________

## Abstract
The  relocation  process  that  occurred  in  the  Aquarium  Village in 2016 using the TNI-Polri has shown a failure and violation of applicable law rules. The research shows that  the failure occured because the government as the party doing  the  relocation  did  not  conduct  dialogue  and  socialization  to  the  citizen  properly  causing  lack  participation from the citizens during the process.  The existence of residents' rejection of the relocation process in the Aquarium Village  was caused by a variety factors , further in this study that process described about the dynamics that occurred before and after the relocation process, and also described the rights of residents who still survived in the Aquarium Village. This study uses a qualitative approach to be able to answer the  research objectives, with informants selected purposively and snowball sampling. Based on the results of research and analysis, relocation is not the only solution in dealing with urban slum and dense housing issues. The approach of village restructuring  and rejuvenation can be an  alternative  because  it  does not only resolve the slums issue but also empowers the citizens in order to achieve urban development that prioritizes  social development and social welfare.
Keywor ds:
relocation, slums, participation, urban development, social development, social welfare.
__________________________

## Abstrak
Proses  relokasi  yang  terjadi  pada  Kampung  Akuarium  pada  tahun  2016  yang  mengggunakan  TNI -Polri  telah menunjukkan  sebuah  kegagalan  dan  pelanggaran  aturan  hukum  yang   berlaku.  Berdasarkan  penelitian,  adanya kegagalan  tersebut  disebabkan  karena  pemerintah  sebagai  pihak  yang  melakukan  relokasi,  tidak  melakukan dialog dan sosialisasi kepada warga dengan baik sehingga tidak adanya partisipasi warga terhadap proses relokasi. Adanya penolakan warga terhadap proses relokasi di Kampung Akuarium disebabkan oleh berbagai faktor yang  lebih lanjut dalam  penelitian  ini  digambarkan  mengenai  dinamika  yang  terjadi  sebelum dan sesudah proses relokasi, serta  juga digambarkan  hak-hak  warga  yang  masih  bertahan  di  Kampung  Akuarium.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif  untuk  dapat  menjawab  tujuan  penelitian,  dengan  informan  yang  dipilih  secara purposive dan snowball. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa,  bahwa  relokasi  bukanlah  menjadi  satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan pemukiman kumuh dan padat di perkotaan.  Pendekatan penataan dan peremajaan kampung dapat menjadi alternatif  karena  dengan  pendekatan  ini  persoalan  perkampungan  kumuh  dapat  terselesaikan  dan  warganya  juga menjadi  terberdayakan  sehingga  pembangunan  kota  yang mengedepankan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial dapat dicapai.
Kata  Kunci:
relok asi, pemuk iman k umuh, partisipasi, pembangunan k ota, pembangunan sosial, k esejahteraan sosial .

## PENDAHULUAN
DKI Jakarta
sebagai kutub pembangunan  memiliki  daya  penarik  yang lebih  besar  dibandingkan  daya  pendorong wilayah sekitarnya. Hal ini disebabkan ketimpangan  pembangunan  diberbagai  sektor, terutama  pendidikan  dan  infrastruktur  pada daerah-daerah  sekitarnya  bahkan  ketimpangan itu  terjadi  di  seluruh  Indonesia.  Hal  itu mengakibatkan migrasi besar-besaran ke Jakarta  dari  daerah  sekitarnya  bahkan  dari seluruh  Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari tingginya  kepadatan  penduduk  DKI  Jakarta dimana  pada  tahun  2015  BPS  (Badan  Pusat Statistik)  mencatat  bahwa  kepadatan  penduduk DKI  Jakarta  mencapai  15.212  jiwa/km 2 dari luas    wilayah  662,33  km 2 .    Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  perbandingan  UMP  antara  DKI Jakarta  dengan  kota-kota  lainnya  di  Indonesia. DKI  Jakarta  merupakan  propinsi  dengan nominal  UMP  2017  yang  terbesar  dari propinsi-propinsi  lainnya,  yakni  mencapai  Rp. 3.355.750  per  orang.  (CNN  Indonesia,2016) Tentunya  ini  menjadi  daya  tarik  Jakarta sebagai wilayah yang menjanjikan untuk mendapatkan  kesempatan  pekerjaan  dengan penghasilan  yang  lebih  baik.
Dampak yang muncul dari tingginya tingkat  migrasi  di  Jakarta  tentunya  juga memicu  angka  kepadatan  penduduk  yang semakin  besar.  Jakarta  juga  merupakan  kota dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  tertinggi di Indonesia. Tercatat tingkat  kepadatan
penduduk  Jakarta  mencapai  hingga  15  ribu jiwa  per  km 2 .  Angka  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  kepadatan  penduduk  di  Jakarta  sudah terlampau  tinggi,  sehingga  diperlukan  banyak infrastruktur  dan  tata  ruang  yang  memadai guna  mengakomodir  kebutuhan  penduduknya.
Dikaitkan dengan tingginya angka kepadatan  penduduk  ini  tentu  berdampak  pada pola pemukiman warga. Setiap proses pembangunan tentu akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan (Tjahyadi dalam Supriyanta, 2002). Pertumbuhan angka kepadatan  penduduk  yang  tidak  berbanding lurus dengan pertumbuhan lahan menimbulkan masalah tersendiri terhadap ketersediaan  lahan  bagi  tempat  tinggal  warga. Pada  umumnya  bangunan-bangunan  tersebut didirikan    tanpa  penataan  yang  baik  sehingga berujung menjadi pemukiman kumuh. Umumnya yang menempati pemukiman kumuh  ini  adalah  masyarakat  yang  berasal dari  kalangan  menengah  ke  bawah.  Berbagai keterbatasan mereka  terutama  dalam  hal finansial  menyebabkan  mereka  bertahan  hidup di  Jakarta  dengan  tempat  tinggal  seadanya  dan bahkan  bisa  dikatakan  tidak  layak.
Sementara dalam pembangunan kota Hendrati (2002)
mengatakan bahwa masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  ini merupakan  unsur  yang  diperlukan  karena merekalah  yang  mengisi  ruang  sektor-sektor informal dalam berjalannya  kehidupan  di perkotaan.  Misalnya  pekerjaan  seperti  kuli
bangunan,  pedagang  keliling,  buruh  lepas adalah pekerjaan yang ditempati oleh masyarakat  ini  sehingga  perlu  adanya  konsep pemukiman  yang  layak  bagi  mereka
Pembangunan  infrastruktur  fisik  saja belum mencukupi untuk meningkatkan kualitas pembangunan sebuah Kota. Kemakmuran  tidak  dapat  tumbuh  merata hanya  jika  memfokuskan  pada  pembangunan fisik  saja  melainkan  harus  juga  memfokuskan pembangunan  manusianya.  Korten  (Adi,  2008) melihat  bahwa people  centered  development bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan  serta  berkesinambungan.  Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan  ekologi  manusia.
Proses  penanganan  pemukiman  kumuh yang  ada  di  Jakarta  kerap  kali  menjadikan penggusuran  (relokasi)  sebagai  sebuah  solusi pamungkas. Kejadian relokasi pun terus meningkat  sejalan  dengan  ambisi  Kota  Jakarta dalam  membangun  Kotanya.  Dalam  rentang 2015-207 disinyalir memecahkan rekor relokasi  di  DKI  Jakarta  selama  ini,  seperti yang  di  katakan  oleh  Alldo  Fellix  Januardy dari  LBH  Jakarta (Sari,  2017).
Namun  apakah  relokasi  menjadi  suatu solusi  yang  tepat  bagi  masyarakat  kota  Jakarta guna  menciptakan  tata  ruang  kota  yang  baik dan  efisien?  Dalam  prosesnya,  relokasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Jakarta  adalah
memindahkan  warga  yang  tinggal  di  bantaran kali  dan  sungai  ke  Rumah  Susun  yang disediakan.  Rumah  Susun  tersebut  disediakan dengan  sewa  yang  dianggap  mampu  bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Sedangkan cara yang dilakukan dalam relokasi  banyak  yang  menyalahi  aturan  mulai dari  penggunaan  TNI  Polri,  tidak  adanya  ganti rugi, proses yang begitu cepat hingga melangkahi  proses pengadilan.
Salah  satu  tempat  di  Jakarta  yang terkena  kebijakan  relokasi  adalah  Kampung Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara diratakan  dengan  tanah  pada  11  April  2011 oleh  ribuan  aparat  Satpol  PP,  Polri  dan  TNI. Proses  relokasi  itupun  tidak  berjalan  mulus karena  mendapatkan  perlawanan  dari  warga sehingga  terjadi  bentrok.  Bentrokan  antara warga  Kampung  Akuarim  dengan  aparat  tidak terhindarkan  karena  warga  sebelumnya  telah melayangkan keberatan dengan perintah penggusuran  tersebut  karena  warga  merasa memiliki hak atas tanah di Kampung Akuarium   tersebut.
Proses  relokasi  warga  di  Kampung Akuarium yang diwarnai oleh bentrokan karena  resistensi  warga  yang  sangat  kuat, status  kepemilikan  lahan  yang  belum  jelas, penggunaan  TNI-Polri  dalam  proses  relokasi serta berbagai aturan  dan  hukum  yang dilanggar menjadikan proses relokasi di Kampung  Akuarium  menarik  untuk  diteliti. Untuk  itu,  penelitian  ini  ingin  membahas
bagaimana dinamika sosial pada saat persiapan  dan  sesudah  proses  relokasi  tersebut. Selain  itu  penelitian  ini  juga  ingin  melihat bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak warga  Kampung  Akuarium  yang  bertahan yang  tidak  diakomodir  oleh  Pemda  DKI Jakarta.
Secara  harfiah  menurut  kamus  besar bahasa  Indonesia  (KBBI,  1996),  relokasi diartikan  sebagai  pemindahan  tempat  atau pemindahan  dari  suatu  lokasi  ke  lokasi  yang lain.  Jika  dikaitkan  dalam  konteks  perumahan dan  permukiman,  relokasi  dapat  diartikan sebagai  pemindahan  suatu  lokasi  permukiman ke  lokasi  permukiman  yang  baru.  Menurut (Yudohusodo, 1991), relokasi dilakukan terhadap  permukiman  yang  tidak  diperuntukan bagi  perumahan  atau  lokasi  permukiman  yang rawan  terhadap  bencana  atau  bahkan  yang terkena  bencana.  Relokasi  atau resettlement merupakan salah satu alternatif untuk memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat yang  tinggal  di  permukiman  kumuh,  status lahan  tidak  legal  (ilegal)  atau  bermukim  di lingkungan  yang  rawan  bencana  untuk  menata kembali  dan  melanjutkan  kehidupannya  di tempat  yang  baru.  Seperti  halnya  dalam peraturan  DKI  Jakarta  No.1  tahun  2012 tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  2030  pasal 81  disebutkan  bahwa  kawasan  permukiman yang  berada  di  bantaran  sungai,  waduk,  dan situ  serta  yang  mengganggu  sistem  tata  air harus  ditata  dan/atau  direlokasi.  Relokasi
perumahan  dilakukan  dari  bantaran  sungai  dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah  susun.
Aspek-aspek yang menyebabkan relokasi  tidak  berhasil  (Jha  et  al,  2010)  yaitu inadequacy  of  new  sites,  distance  from livelihoods  and  social  networks,  socio- culturally  inappropriate  settlement  layouts, lack of community participation and underbudgeting of relocation costs . Sedangkan  aspek  yang  membuat  relokasi berhasil  (Jha  et  al,  2010)  antara  lain  yakni relocation  of  communities  requires  risk mitigation  through  well-planed  adequately financed  programs  that  include  such  element as land-for-land exchage, employment generation,  ensured  food  security,  improved access  to  health  service,  transportation  to jobs,  restoration  of  common  propertiew,  and support for community and economic development . Hal ini berarti relokasi masyarakat  membutuhkan  perencanaan  yang baik serta  memperhatikan  banyak  aspek seperti  lapangan  kerja,  ketahanan  pangan, pelayanan  kesehatan,  akses  transportasi  dan sebagainya.
Adapun kebijakan permukiman kembali  memiliki  sejumlah  prnsip  dasar  yaitu government responsibility, resettler’s partisipation  and  the  hosts  population (Cernea,  1988).  Pertimbangan  dan  tujuan kebijakan permukiman kembali harus diwujudkan  dalam  rencana  aksi  permukiman
kembali, dana yang cukup dan dikoordinasikan dengan pelaksana proyek permukiman  kembali.
Ridho  (2001)  mengemukakan  bahwa prosedur yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan  relokasi  yaitu  : 1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat  yang  terkena  relokasi  dalam rangka  menginformasikan  rencana  program relokasi  tersebut
2. Pembentukan  forum  diskusi  warga  sebagai wadah  untuk  menggali  respon,  aspirasi warga  dan  peran  serta  masyarakat  dalam proyek  peremajaan.  Kegiatan  forum  diskusi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga  terlaksananya  program.
3. Penyususnan  rencana  penempatan  lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan  aspirasi  warga
4. Setelah  pemindahan  warga  ke  lokasi  baru, perlu  diadakan  bimbingan  dan  pembinaan kepada  warga  agar  dapat  menyesuaikan dengan  lingkungan  permukiman  yang  baru.
Dalam pelaksanaan relokasi ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  seperti yang  ditulis  oleh  Ginting,  2016 berikut  ini  :
1. Perlu koordinasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan  evaluasi Bagi  masyarakat  yang  dipindahkan, kesempatan  untuk  berperan  serta  dalam program  relokasi  semenjak  tahap  awal dapat  dikoordinasikan  dengan  baik,
disertai  dengan  akses  informasi  bagi masyarakat.
2. Pemilihan  Areal  Relokasi
Idealnya, tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama/asli untuk mempertahankan  jaringan  sosial  dan ikatan  masyarakat  yang  sudah  baik. 3. Hak Masyarakat yang akan Dipindahkan Kepada
masyarakat, disampaikan informasi  tentang  calon  lokasi  dan diberi kesempatan untuk meninjau lokasi  yang  sudah  dibangun  sebelum secara resmi diserahkan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menentukan  pilihannya  secara bebas.
4. Kelengkapan  fisik  lokasi  permukiman kembali
Jika  pilihan  sudah  ditetapkan,  lokasi permukiman  kembali  harus  dilengkapi dengan:  akses  jalan  yang  layak,  saluran drainase, penyediaan air bersih, sambungan listrik, fasilitas umum, antara  lain  fasilitas  pendidikan,  tempat usaha,  tempat  ibadah,  pasar,  lapangan olahraga, fasilitas kesehatan dan kemudahan  transportasi
5. Bentuk  Rumah  dan  Bangunan  Lain yang  Relevan
Berkaitan  dengan  bentuk  rumah  dan bangunan lain yang relevan agar dikonsultasikan dengan masyarakat
yang  akan  dipindahkan  agar  sesuai dengan  keinginan  penghuni.
6. Status  Hak Tanah Tanah dan bangunan yang telah diserahterimakan  kepada  masyarakat,
diberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  berupa  hak milik.
7. Dukungan  terhadap  pemulihan  tingkat kehidupan  masyarakat
Secara  ekonomis  untuk  melanjutkan atau memenuhi kehidupan baru diperlukan berbagai kemudahan
bantuan,  antara  lain:  bantuan  kredit untuk memulai atau melanjutkan kembali  usaha,  pelatihan  keterampilan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha  atau  pekerjaan  baru,  pembukaan lapangan  kerja  baru  dan  bantuan  untuk pindah  dan fasilitas  transportasi Selanjutnya mengenai dampak relokasi,  Asian  Development  Bank  (ADB) mengemukakan  beberapa  dampak  negatif  yang mungkin  dapat  timbul  oleh  program  relokasi yang  tidak  direncanakan  secara  matang  dalam pembangunan  perkotaan  yaitu  : 1. Terganggunya struktur dan sistem
masyarakat,  hubungan  sosial  dan  pelayanan sosial  pada  lingkungan  permukiman  yang sudah  terbentuk.
2. Hilangnya sumber-sumber produktif,
pendapatan  dan mata  pencaharian.
3. Kultur  budaya  dan  kegotongroyongan  yang sudah  ada di masyarakat  dapat menurun
4. Kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan  dapat  mendorong  timbulnya eksplotasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan  sosial  dan kemiskinan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa perumahan  adalah  kelompok  rumah  yang berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan  prasarana  dan  sarana  lingkungan. Permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan hidup  di  luar  kawasan  lindung,  baik  yang berupa  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan, yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  tempat kegiatan  yang  mendukung  perikehidupan  dan penghidupan.  Selain  sebagai  tempat  untuk bermukim,  perumahan  dan  permukiman  juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses  pembentukan  kualitas  hidup  manusia, karena  di  dalamnya  terdapat  pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan  dan  permukiman berkaitan  dengan  peningkatan  kelayakan  dan kesejahteraan  kehidupan  masyarakat.
Tidak  semua  kaum  miskin  kota  di  Asia tinggal di permukiman kumuh, dan sebaliknya,  tidak  semua  yang  tinggal  di permukiman  kumuh  adalah  kaum  miskin. Akan  tetapi,  kualitas  perumahan  yang  buruk dan kurangnya pelayanan dasar di
permukiman kumuh menunjukkan dimensi kemiskinan  kota  dengan  sangat  jelas  (UN- HABITAT,  2008).  Menurut  World  Bank (1999) lingkungan permukiman kumuh digambarkan  sebagai  bagian  yang  terabaikan dari  lingkungan  perkotaan  dimana  kondisi  dan penghidupan masyarakat sangat memprihatinkan,  ditunjukkan  dengan  kondisi lingkungan  hunian  tang  tidak  layak  huni, tingkat kepadatan penduduk yang  tinggi, prasarana  dan  sarana  lingkungan  yang  tidak memenuhi  syarat,  tidak  tersedianya  fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana prasarana  sosial  budaya  kemasyarakatan  yang memadai.
Upaya
penanganan permukiman kumuh  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No. 4 Tahun 1992 tentang  perumahan  dan permukiman,  yang  menyatakan  bahwa  untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman  yang  memenuhi  persyarakatan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman  yang  tidak  sesuai  tata  ruang, kepadatan  bangunan  sanggat  tinggi,  kualitas bangunan sangat rendah, prasaranan lingkungan  tidak  memenuhi  syarat  dan  rawan, yang  dapat  membahayakan  kehidupan  dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman  kumuh  yang  tidak  layak  huni  dan perlu  diremajakan.
Ada  beberapa  pola  yang  sudah  dikenal dalam pemecahan masalah peremajaan lingkungan  permukiman  kumuh  di  negara- negara berkembang. Sukmanto (dalam Komarudin,  1997)  menyatakan  ada  empat pola  peremajaan  lingkungan  kumuh  yaitu  :
1. Relokasi
(resettlement) yakni pelaksanaannya  bisa  dilakukan  semacam transmigrasi  bedol  desa.
2. Pembebasan tanah yakni memberi peluang bagi warga setempat untuk tinggal  di  rumah  susun  atau  pindah  ke daerah  lain  di pinggiran  kota.
3. Konsolidasi tanah (penataan kembali) yakni  penggefektifan  tanah  dan  wilayah perkotaan.
4. Partisipasi  masyarakat  setempat  dengan sistem land-banking yakni dengan pengendalian harga tanah dan memperhatikan analisa biaya manfaat (cost benefit  analysis).
Sejalan  dengan  pemikiran  di  atas, dalam  upaya  untuk  mengatasi  permasalahan perumahan  dan  permukiman  kumuh  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  (Komarudin,  1997) yaitu  :
1. Mengembangkan daerah permukiman baru,  yaitu  dengan  membangun  rumah- rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk.  Upaya  ini  dapat  dilakukan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) termasuk  relokasi.
2. Memperbaiki lingkungan
permukiman yang sudah ada sehingga memenuhi persyartan  untuk  kehidupan  yang  layak.
Hak  atas  perumahan  yang  layak  telah dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005.  Hak atas  perumahan  yang  layak  adalah  turunan  hak atas  kehidupan  yang  layak  berdasarkan  Pasal 11  ayat  (1)  Kovenan  Internasional  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Hak  atas perumahan  yang  layak  merupakan  hak  yang bersifat  pokok  dalam  rangka  mewujudkan seluruh  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya berdasarkan  Pasal  1  Pendapat  Umum  CESCR Nomor  4  Tahun  1991  tentang  Hak  Atas Perumahan  yang  Layak.
Untuk   memenuhi hak masyarakat atas pemukiman  dan  tempat  tinggal  layak  tersebut, dalam pembangunan kota berbagai permasalahan kepadatan penduduk yang
kompleks
dapat diselesaikan dengan
menggunakan  perspektif  pembangunan  kota yang  berpusat  pada  manusia.  Korten  (Adi, 2008) melihat bahwa people centered development adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia,
meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang
mendominasi
paradigma ini
adalah
pembangunan yang memperhatikan keseimbangan  ekologi  manusia.  Pendekatan pembangunan  yang  berpusat  pada  manusia  ini juga  melihat  pentingnya  keseimbangan  antara pembangunan ekonomi, ekologi serta keadilan.  Dalam  pembangunan  yang  berpusat pada  manusia  juga  terdapat  unsur  partisipasi, demokrasi  dan  transparansi  yang  merupakan bagian yang sedang dikembangkan di Indonesia.
Selain itu  pandangan  lainnya  dari Goulet (Adi, 2008)
mendefiniskan pembangunan sosial yang  berpusat  pada manusia  tujuan  utamanya  adalah  menyediakan pada  seluruh  lapisan  masyarakat  kesempatan untuk  hidup  seutuhnya.  Pandangan  tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dianggap universal  oleh  Goulet  (Adi,  2008) yakni  :
1. Partisipasi (participation);
2. Kesinambungan  ( sustainability) ;
3. Integrasi  sosial  ( social  integration ); dan
4. Hak-hak  dan  kemerdekaan  hak  asasi manusia  ( human  rights  annd  fundamental freedoms ).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat cara  pembangunan  kota  dapat  mengakomodir semua lapisan masyarakat,  memperhatikan unsur  sosial  dan  mensejahterakan  rakyat. Selain  itu  diharapkan  dapat  dihasilkannya rumusan  yang  tepat  dalam  pembangunan  kota dan kesejahteraan  rakyat  di  DKI Jakarta.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan untuk:
1. Menggambarkan  dinamika    yang  terjadi sebelum  dan sesudah  proses relokasi
2. Menggambarkan hak-hak warga yang bertahan  di  Kampung  Akuarium?

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  yang  diharapkan  dapat menggambarkan    bagaimana  proses  persiapan relokasi,  proses  relokasi  dan  kondisi  pasca relokasi.  Pendekatan  kualitatif  agar  dapat mendalami  realita  yang  terjadi  di  Kampung Akuariun,  menggambarkan  dan  menjelaskan secara detail fenomena yang terjadi di Kampung Akuarium tersebut. Selain itu dengan  pendekatan  Kualitatif  peneliti  dapat membangun kedekatan dengan Subjek Penelitian sehingga peneliti mendapatkan informasi  data  yang  lebih  mendalam  perihal proses  relokasi  yang  terjadi.  Selain  itu  dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh  data  dari  waktu  ssebelumnya dengan  me -recall ingatan  informan  terkait relokasi  yang  telah  terjadi  setahun  lebih.
Pemilihan informan dilakukan dengan selektif agar dapat memberikan informasi yang yang berimbang terkait penggusuran karena adanya polarisasi pandangan  antara  warga  dan  pihak  Pemda. Dengan purposive sampling diharapkan peneliti  mendapatkan  data  yang  berimbang terkait  proses  relokasi  Kampung  Akuarium.
Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemilihan sampel bertujuan ( purposive  sampling )  adalah  informan  yang memiliki  kriteria  sebagai  berikut  :
1. Aparatur  pemerintahan  yang  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  jabatan struktural SKPD  yang  membidangi pembangunan  wilayah
2. Aparatur  pemerintahan  yang  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  jabatan struktural  di  lingkungan  pemerintahan daerah yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan penertiban
masyarakat  di kawasan  permukiman
3. Aparatur  pemerintahan  yang  terlibat secara  langsung  dalam  relokasi  warga
Penjaringan
Sedangkan informan yang dipilih berdasarkan pemilihan sampel  bola  salju ( snowball  sampling )  adalah  informan  yang memiliki  kriteria  sebagai  berikut  :
1. Tokoh  masyarakat.  Tokoh  masyarakat yang  menjadi  informan  adalah  pemuka masyarakat,  pemuka  agama  dan  tokoh pemuda.
2. Warga  masyarakat  yang  mengalami relokasi tetapi tetap bertahan di Kampung Akuarium. Warga yang menjadi informan adalah beberapa orang  mewakili  unsur  masyarakat  yaitu perempuan,  laki-laki,  remaja  karena rentang umur dan gender dapat
memberikan pandangan yang lebih kaya.  Selain  itu  juga  melihat  warga berdasarkan karakteristik pekerjaan dan status  kependudukan.
Metode pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan studi  dokumentasi,  wawancara  dan observasi.

## HASIL  PENELITIAN
Pada  Tanggal  11  April  2016,  Kampung Akuarium  diratakan  dengan  tanah  oleh  ribuan aparat  gabungan  dari  Satpol  PP,  TNI  dan Polri.  Relokasi  Kampung  Akuarium  menjadi salah  satu  polemik  besar  dari  berbagai  relokasi yang  terjadi  selama  tahun  2015-2016.  Proses relokasi  yang  diwarnai  bentrokan  dan  berbagai tentangan  meninggalkan  cerita  tersendiri  dari relokasi  yang  terjadi  dan  hal  itu  menarik  untuk diteliti.  Selain  itu,  terdapat  ketidakjelasan tujuan  relokasi  yang  beredar  di  masyarakat. Dari  hasil  penelitian,  terdapat  dua  tujuan  yang dari  relokasi  tersebut,  satu  versi  Pemda  DKI dan  satu  lagi  versi  warga  Kampung  Akuarium. Berikut  dua tujuan  relokasi  tersebut:
1. Sebagai  12  Destinasi  Wisata  Jakarta
Utara
Berdasarkan  wawancara  dengan  pihak
pemerintah yang menjadi tujuan
relokasi  di  kampung  ini  adalah  untuk mengembalikan  fungsi  lahan  sebagai ruang publik karena wilayah ini merupakan area Cagar Budaya
sehingga  akan  dikembangkan  menjadi wisata  budaya  di  kota tua
2. Sebagai  Plaza  Parkir
Namun  berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  ke  beberapa  warga  adanya beragam tujuan pemerintah dalam melakukan relokasi terhadap pemukiman  mereka.  Bahkan  beberapa warga mengetahui tujuan relokasi bukan  dari  pihak  berwenang  secara langsung  melainkan  dari  media  bukan milik  pemerintah,  salah  satunya  tujuan dari  relokasi  adalah  sebagai  parkir plaza
Tahapan  relokasi
1. Pra Relokasi
- Sosialisasi
Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah, sosialisasi
dilakukan dengan melakukan pendekatan  dan  adanya  proses dialog  dengan  masyarakat.  Proses dialog  dilakukan  secara  on  the spot.  Namun  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  warga  tidak terdapat  proses  sosialiasi  dimana ada  dialog  di  dalamnya,  informan dari  warga  tersebut  lebih  memilih menggunakan terminologi “pemberitahuan”  ketika  ditanyakan mengenai sosialisasi terhadap relokasi Kampung Akuarium.
pemberitahuan  yang  dilakukan  pun sangat pendek jarak waktunya dengan keluarnya Surat Pemberitahuan  (SP),  kemudian  dari SP1  hingga  SP3  juga  jaraknya kurang dari sebulan, seperti pernyataan  MA,  “Iya  jadi,  surat pengosongan  1,  2  dan  3  gusur!. Dan  itu  jraknya  pendek  kan.  SP1 ke  SP2  enggak  ada  sebulan”  (MA, Tokoh  Masyarakat,  25/04/2017).
- Pendataan  warga
Relokasi  atau  pemindahan  warga ke rumah susun yang telah
disediakan melalui
proses pendataan  terlebih  dahulu,  karena tidak  semua  orang  yang  tinggal  di wilayah  yang  akan  direlokasi  dapat mengakses  rumah  susun.  Hal  ini disebabkan  banyak  warga  yang statusnya sebagai pengontrak sementara. Pendataan dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan posko-posko dan terdapat beberapa syarat
administrasi  yang  perlu    dipenuhi oleh  warga  untuk  dapat  mengakses rumah  susun.  Kemudian  dilakukan verifikasi  untuk  memastikan  bahwa mereka  yang  mendapatkan  kunci rumah  susun  adalah  mereka  yang berhak
2. Pelaksanaan  Relokasi Pelaksanaan relokasi dilakukan tepatnya setelah 3 kali Surat Pemberitahuan (SP) dikeluarkan, walaupun  dari  SP1  ke  SP3  kurang  dari sebulan  namun  warga  harus  direlokasi dan  aparat  yang  melakukan  eksekusi  di lapangan juga telah siap untuk memfasilitasi. Di sisi lain, warga menyatakan  bahwa  keberadaan  aparat bukan hanya untuk membantu memfasilitasi,  tetapi  justru  melakukan intimidasi  seperti  yang  dirasakan  oleh DNI,  “Yang  saya  rasakan  intimidasi, kenapa?  Pada  saat  kami  kumpul  warga di  musola  aja  mereka  masuk  aja  untuk berkeliling-keliling.
Bunyi-bunyiin suara motornya” (DNI, Warga
Kampung  Akuarium,  25/04/2017).
3. Pasca Relokasi
Setelah relokasi dilakukan, bukan berarti  area  Kampung  Akuarium  bebas dari  pemukiman,  karena  masih  ada warga yang bertahan di lokasi khususnya  bagi  mereka  yang  menolak.
Di  samping  itu  mereka  juga  melakukan upaya hukum melalui proses pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya  sebagai  warga  negara
Tantangan  dan  Dampak  Sosial  Ekonomi  yang
Timbul a. Tantangan  dalam  proses relokasi
- Terjadinya  Konflik  Horizontal  dan
Vertikal: Pengalihan lahan Kampung Akuarium menjadi lahan untuk
kepentingan publik tidak  dapat dipungkiri dapat menyebabkan
munculnya  konflik  vertikal  dimana bahwa sampai saat ini pun masyarakat  masih  bersiteru  dengan pengadilan  untuk  memperjuangkan hak-hak  mereka.  Konflik  horizontal juga  terjadi  di  antara  warga,  hal  ini terjadi  karena  adanya  warga  yang berstatus  sebagai  pengontrak  tetapi mendapatkan akses ke rumah susun.
- Kurangnya  sosialisasi:
Pemerintah,  selaku  aktor  yang  akan melakukan relokasi masyarakat
tidak  melakukan  sosialisasi  secara menyeluruh. Wajar saja jika masyarakat  merasa  tidak  siap  akan relokasi  yang  dilakukan.  Selain  itu, warga  lainnya  juga  menyatakan bahwa  mereka  tidak  mendapatkan informasi  mengenai  proses  ganti rugi lahan miliknya. Meskipun warga  yang  digusur  mendapatkan akses  ke  rumah  susun,  tetaoi  tidak ada  kesempatan  bagi  warga  untuk
meninjau  lokasi  dimana  mereka akan  direlokasi  nantinya  bahkan penentuan  tempat  relokasi  juga ditetapkan secara  sepihak  oleh pemerintah.
- Proses relokasi  yang  singkat:
Warga  mengakui  bahwa  proses relokasi  dari  tahap  awal  hingga pembongkaran dilakukan sangat singkat dimana proses  relokasi terutama untuk pengosongan bangunan  terbilang  sangat  singkat. Jarak  antara  surat  pemberitahuan, SP1  (surat  peringatan  pertama) sampai SP3 sangat singkat sehingga  tidak  ada  kesempatan untuk  warga  memiliki  hak  untuk menentukan  pilihannya  sendiri.
- Penolakan:
Berdasarkan  pengakuan  dari  Pihak Pemda,  berbagai  upaya  seperti melakukan  dialog  secara  informal kepada  tokoh  masyarakat  setempat juga dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar gesekan yang terjadi  di  masyarakat  tidak  terlalu besar.  Tapi  pada  kenyataannya upaya  berdialog  tidak  sepenuhnya dilakukan dengan baik, proses sosialisasi yang tidak melalui komunikasi  dua  arah  dan  yang sering  terjadi  adalah  pemaksaan kehendak pemerintah dengan
bantuan  para  aparatnya.  Nihilnya sosialisasi dan diskusi dengan warga  membuat  proses  relokasi tidak  dapat berjalan  dengan  mulus.
b. Dampak  Sosial  Ekonomi  yang  Timbul
- Hilangnya Sistem Sosial di Pemukiman  Lama Kampung Akuarium memiliki keeratan sosial yang tinggi.
Keeratan  sosial  tersebut  ditandai dengan  hubungan  yang  saling  kenal mengenal  antar  keluarga  bahkan individu,  kesadaran  untuk  saling tolong menolong dan adanya
perasaan senasib. Sebelumnya mereka dapat dengan mudah
mendapatkan  bantuan  dari  warga lainnya  di  tempat  yang  lama,  tetapi di  lokasi  hunian  baru  nantinya mereka kesulitan untuk mendapatkan pertolongan orang
lain.  Bukan  hanya  itu,  organisasi- organisasi  dan  perkumpulan  formal dan informal lenyap karena bubarnya  anggota  masyarakat.
- Kerentanan  Ekonomi
Mayoritas penduduk Kampung Akuarium merupakan nelayan. Mereka yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat membayangkan pekerjaan lain yang  lebih  mudah,  sesuai  dengan
kemampuan  yang  mereka  miliki.
Keterampilan
sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya  mereka  pelajari  dari orang  tua  mereka  dengan  mudah sejak  mereka  anak-anak.  Sebagian warga resah akan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterampilan mereka  yang  terbatas.  Bukan  hanya masyarakat  yang  bekerja  sebagai nelayan saja, masyarakat yang memiliki  usaha  kecil  di  wilayah setempat  pun  sangat  tergantung dengan  usaha  sebelumnya,  karena mereka  tidak  bisa  membuka  usaha yang  sama  di  lokasi  hunian  baru mereka nantinya.
Kemudian kondisi  lingkungan  pasca  relokasi sangat memperihatinkan, masih ada  warga  yang  memilih  untuk bertahan  di  bekas  hunian  lama mereka.  Hal  tersebut  disebabkan karena masyarakat setempat umumnya tidak punya pilihan untuk  pindah.  Saat  ini  masyarakat yang  bertahan  juga  kekurangan akses  air  bersih  dan  listrik.  Listrik hanya  bisa  diakses  pada  malam hari.  Itupun  mengambil  dari  lampu taman  yang  hanya  menyala  pada malam  hari.
- Status  kependudukan  yang  tidak jelas Setelah dilakukan relokasi di Kampung Akuarium, terdapat penyesuaian admnistrasi kependudukan dimana terdapat beberapa rukun tangga yang
dihapuskan.  Kependudukan  warga Kampung Akuarium sudah dibekukan jadi tidak dapat
mengakses berbagai persyaratan administrasi. Perubahan sistem administrasi tersebut ternyata mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi  masyarakat.  Hal tersebut karena masyarakat kesulitan untuk mengurus administrasi seperti persyaratan untuk  pindah  domisili Hilangnya  Aset-Aset  Ekonomi  (dokumen- dokumen  seperti  ijazah,  alat  kerja,dll):  karena ketidaksiapan warga dalam menghadapi relokasi  jadi  banyak  barang-barang  yang merupakan aset bagi warga dalam kehidupannya hilang, seperti ijazah atau dokumen  berharga  lainnya.

## PEMBAHASAN
Relokasi  Kampung  Akuarium  :  Kegagalan Sebuah  Proses
Terjadinya  pemukiman  di  Kampung Akuarium  seperti  temuan  lapangan  di  atas sesuai dengan konsep pemukiman yang terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  4
tahun  bahwa  pemukiman  adalah  bagian  dari lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  lindung, baik  yang  berupa  kawasan  perkotaan  maupun perdesaan,  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan  dan  penghidupan.  Di  samping itu  menurut  Soedarsono  dalam  Zaini  Musthofa (2011)  konsep  pemukiman  adalah  kawasan perumahan  yang  lengkap  dengan  sarana  dan fasilitas umum yang menunjang mutu kehidupan  masyarakatnya.  Berdasarkan  dua konsep ini, definisi pemukiman telah memenuhi  aspek-aspek  kehidupan  yang  ada  di Kampung Akuarium. Bangunan-bangunan yang berdiri sebagai tempat tinggal di Kampung  Akuarium  tidak  lagi  hanya  sebagai tempat  tinggal  semata,  namun  sebuah  jaringan sosial  di  antara  penghuninya  telah  terbentuk. Adanya  sistem  sosial  dan  adanya  kekerabatan antar  warga  yang  terbangun  membuktikan bahwa  terdapat  sistem  sosial  yang  tercipta dengan  sendirinya  di  antara  warga  yang  telah menempati  area  ini  selama  bertahun-tahun. Selain  itu  juga  tumbuhnya  unit-unit  usaha warga  sebagai  penunjang  kehidupan  ekonomi membuktikan bahwa adanya pergerakan
ekonomi  di area kampung   ini.
Namun kemudian, relokasi diberlakukan  kepada  warga  yang  ada  di Kampung  Akuarium  dengan  alasan  bahwa warga disini menempati tanah milik pemerintah  sehingga  mereka  direlokasi  dalam
rangka  mendukung  program  pemerintah  dalam melakukan  pembangunan  kota.  Dan  relokasi yang dilakukan tidak melalui tahap sosialisasisebagaimana mestinya. Menurut Ridho  (2001)  seharusnya  relokasi  dilakukan dengan pendekatan
interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka  menginformasikan  rencana  program relokasi  tersebut  dan  pembentukan  forum diskusi  warga  sebagai  wadah  untuk  menggali respon. Koordinasi semenjak dari tahap perencanaan  relokasi  merupakan  hal  yang penting karena masalah relokasi adalah masalah  yang  kompleks  karena  menyangkut tiga  hal  dasar  yakni  kebutuhan  dasar  manusia akan  tanah  dan  tempat  tinggal,  ketersediaan ranah/areal  untuk  relokasi,  dan  jaminan  untuk dapat  melangsungkan  kehidupannya.  Hal  ini sesuai  dengan  konsep  yang  diusung  oleh Ginting  (2016).
Dinamika,  Proses  dan  Unsur  Sosial  yang Terlupakan dalam Relokasi Kampung Akuarium
Mantan  Gubernur  DKI  Jakarta,  Basuki Tjahja  Purnama,  dalam  debat  Pilkada  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum  Daerah  DKI  Jakarta  pada  Rabu  12 April  2017  mengakui  bahwa  banyak  unsur- unsur  sosial  yang  tidak  diperhatikan  dalam relokasi  yang  selama  masa  kepemimpinannya. Jelas  hal  itu  sangat  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  yang  ada  tentang  relokasi.
Cernea  memaparkan  (1988)  beberapa  prinsip dasar  terkait  kebijakan  permukiman  kembali yaitu  :
1. government responsibility,
2. resettler’s partisipation
3. the hosts population .
Dalam  proses  relokasi  di  Kampung Akuarium  ketiga  prinsip  dasar  itu  jelas  tidak terpenuhi.  Tidak  adanya  ganti  rugi  dan  rusun yang  bersifat  sewa  jelas  itu  sebagai  bukti bahwa  Pemda  DKI  tidak  bertanggung  jawab atas  relokasi  tersebut.  Menurut  Miraza  (2006), pembangunan wilayah tidak hanya membangun fisik wilayah saja tetapi membangun masyarakatnya juga. Harus terdapat  keseimbangan  antara  pembangunan fisik dengan aktifitas masyarakat agar keduanya saling bersinergi menjadikan wilayah sebagai wilayah maju. Dengan demikian  wilayah  akan  menjadi  wilayah  yang nyaman  untuk  berproduksi  dan  berkonsumsi ditengah suatu kehidupan wilayah yang dinamis  dan  produktif.  Berdasarkan  temuan lapangan,  tidak  adanya  sinergisitas  antara pemda  dengan  warga  Kampung  Akuarium, membuat  relokasi  dilakukan  sepihak  oleh Pemda  DKI.
Pemda  DKI  mengabaikan  berbagai prinsip dasar pembangunan, dan hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur  belaka.  Pemda  DKI  seharusnya melihat pembangunan itu akan menjadi optimal jika terdapat peran serta dan
partisipasi masyarakat daerah sehingga korelasi  dan  relevansi  antara  pemerintah  dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting  untuk  mengembangkan  suatu  daerah dalam kegiatan pembangunannya sesuai dengan  konsep  yang  diusung  Kuncoro  (2003). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses  relokasi  menjadi  permasalahan  dasar sehingga terjadinya penolakan relokasi (Silalahi,  2017).  Sebaliknya,  yang  terjadi  pada relokasi Kampung Akuarium tidak ada komunikasi  dua  arah  antara  Pemda  DKI dengan  warga.  Pemda  DKI  hanya  melakukan komunikasi  satu  arah  dan  ironisnya  itu  yang mereka  sebut  sebagai  sosialisasi.  Pemda  DKI seharusnya mengedepankan pembangunan manusia  ketimbang  infrastruktur,  karena  jika manusianya berdaya maka pembangunan infrastruktur  akan  lebih  mudah  dilaksanakan. Hal  itu  sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh Korten  dalam  Adi  (2008)  melihat  bahwa people  centered  development adalah  untuk meningkatkan  pertumbuhan  dan  kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta
berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah
pembangunan
yang memperhatikan keseimbangan  ekologi  manusia.    Sebaliknya, Pemda  DKI  justru  merusak  kesinambungan dan  ekologi  sosial  dan  ekonomi  yang  ada  di Kampung  Akuarium  dan  otomatis,  hal  tersebut akan menyebabkan pertumbuhan dan kemakmuran akan mengalami kemunduran
dan  warga  Kampung  Akuarium  mengalami pemiskinan
Relokasi Kampung Akuarium Dalam Perspektif Hukum Upaya penanganan permukiman kumuh  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No. 4 Tahun 1992  tentang  perumahan  dan permukiman,  yang  menyatakan  bahwa  untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman  yang  tidak  sesuai  tata  ruang, kepadatan  bangunan  sanggat  tinggi,  kualitas bangunan  sangat  rendah,  prasarana  lingkungan tidak  memenuhi  syarat  dan  rawan,  yang  dapat membahayakan  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  penghuni,  dapat  ditetapkan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan  sebagai  lingkungan  permukiman kumuh  yang  tidak  layak  huni  dan  perlu diremajakan. Aparatur
pemerintahan Kecamatan Penjaringan juga menyatakan bahwa  relokasi  dilakukan  karena  adanya penempatan lahan-lahan publik oleh pendatang  sudah  dari  sejak lama.
Di  sisi  lain  Warga  merasa  memiliki hak  atas  tanah  di  Kampung  Akuarium, sedangkan  Pemda  DKI  menganggap  ini  adalah tanah  milik  negara.  Masyarakat  Kampung Akuarium  direlokasi  dengan  alasan  ilegal, namun  diakui  oleh  masyarakat  sendiri  bahwa
selama  ini  mereka  membayar  tagihan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  bahkan  sejak tahun 1993 hingga tahun 2015 dan mendapatkan  rekomendasi  dari  Lurah  untuk pemasangan  PLN  dan  PDAM.  Umumnya masyarakat  telah  menempati  tanah  tersebut selama  lebih  dari  20  tahun.  Namun  mereka tidak  mendapatkan  ganti  rugi  apapun  dari pemerintah. Banyak warga yang merasa diperlakukan  tidak  adil  karena  dia  tidak mendapatkan  ganti  rugi  dari  Pemda  tertutama mengenai  kepemilikan  tanah.  Terdapat  4  orang yang menjadi wakil dari warga yang mengajukan gugatan kepada pemerintah, upaya hukum ini  didampingi  oleh  LBH Jakarta.  Dan  ketika  penelitian  ini  dilakukan proses  pengadilan  sudah  sampai  kepada  tahap mediasi.
Program relokasi di Kampung Akuarium  yang  dilakukan  oleh  pemerintah DKI  Jakarta  lebih  banyak  dikaitkan  dengan pembangunan ekonomi dan fisik belaka. Korten  (Adi,  2008)  melihat  bahwa  people centered development adalah untuk meningkatkan  pertumbuhan  dan  kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta
berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan
keseimbangan ekologi manusia. Namun berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  diketahui bahwa  masyarakat  Kampung  Akuarium  yang telah mengalami proses relokasi tidak
meningkat  kualitas  hidupnya.  Bahkan  mereka mengalami  banyak  kehilangan  baik  dari  sisi sosial,  ekonomi  dan  ekologi.
Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah
Jakarta belum memperhatikan  aspek  sosial  masyarakat.  Hal ini  dapat  dilihat  salah  satunya  dari  sisi kependudukan,    diketahui  bahwa  saat  ini  pihak kelurahan  telah  menghapus  data-data  warga Kampung Akuarium karena mereka dinyatakan  telah  direlokasi.  Namun  sampai saat  ini  masih  ada  warga  yang  bertahan, bahkan  mereka  dianggap  ilegal  karena  tidak ada  lagi  data  kependudukannya.  Salah  seorang warga  RW  04  Kelurahan  Penjaringan  juga mengakui  bahwa  bahwa  jika  tetap  mengajukan berdasarkan  alamat  Kampung  Akuarium  maka segala  surat-menyurat  tidak  dapat  diproses karea  data  alamat  yang  ada  di  Pusat  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  telah  dibekukan. Masyarakat  kesulitan  untuk  mengurus  segala keperluan  administratif  yang  berfungsi  untuk memperbaiki kehidupannya karena tidak memiliki  status  hukum  yang  jelas  dan  hal tersebut  tidak  menjadi  perhatian  pemerintah daerah  sampai  saat ini.
Goulet (Adi, 2008) mendefiniskan pembangunan sosial yang  berpusat  pada manusia  tujuan  utamanya  adalah  menyediakan pada  seluruh  lapisan  masyarakat  kesempatan untuk  hidup  seutuhnya.  Pandangan  tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dianggap universal  oleh  Goulet  (Adi,  2008)  yakni
partisipasi,  kesinambungan,  Integrasi  sosial, dan  kemerdekaan  hak  asasi  manusia.  Jika dilihat  berdasarkan  temuan  lapangan,  proses relokasi yang dilakykan belum memiliki keempat  unsur  tersebut.  Penggusuran  dengan kata  lain  tidak  memberikan  pilihan  kepada korban  penggusuran  dan  tidak  memberikan alternatif  kehidupan  yang  lebih  baik.

## Kekerasan Struktural  dan  Birokrasi
Proses relokasi yang terjadi di Kampung  Akuarium  merupakan  sebuah  ironi sekaligus  tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi  di era  reformasi.  Proses  relokasi  yang  sewenang- wenang  dan  penggunaan  polisi  serta  TNI merupakan  catatan  buruk  tersendiri  di  era demokrasi  setelah  reformasi  yang  seharusnya tidak  perlu  terjadi  lagi.  Selain  itu  proses  yang singkat  dan  tidak  melibatkan  warga  baik  itu dalam  bentuk  diskusi  dan  sosialisasi  adalah bukti  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  inklusif. Proses  relokasi  tersebut  adalah  sebuah  wujud kekerasan birokrasi dan strutural yang dilakukan  pemerintah  terhadapa  warganya,  hal itu  disebabkan  oleh  proses  yang  implementasi kebijakan  yang  sewenang-wenang  dan  bahkan melanggar  hukum.  Seperti  yang  disebutkan oleh Gupta (2012) melihat bahwa
permasalahan  yang  terjadi  tidak  terletak  pada perumusan  kebijakan,  melainkan  pada  proses implementasi dari program-program pembangunan yang dimiliki. Hal itu menyebabkan negara mengeluarkan biaya
kesejahteraan yang justru menghasilkan tindakan  sewenang-sewenang  dari  birokrat. 1. Sejalan  dengan  pendapat  Gupta  (2012) tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  sebuah entitas yang memiliki kekuasaan dan struktur  yang  melekat  pada  negara  maka tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah  kekerasan  struktral  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Hal  itu  terjadi  karena tidak  adanya  pengawasan  yang  ketat  baik dari  legislatif  maupun  masyarakat  sipil,  hal itu  mungkin  terjadi  karena  kesejenjangan yang terlalu tinggi antara masyarakat miskin  dan  menengah  di  Ibukota  sehingga solidaritas  kelas  semakin  rendah.  Seperti yang  diutarakan  Gupta  (2012)  potensi  efek yang korosif terhadap pertumbuhan kesenjangan  dan  menurunnya  solidaritas kelas  menengah  masyarakat  miskin.  Hal  itu mengakibatkan kelompok masyarakat miskin termajinal semakin termarjinal dilain sisi  pertumbuhan  ekonomi  terus berjalan  dan  itu  justru  semakin  menguatkan kekerasan struktural tersebut karena kondisi  tersebut  menyebabkan  pengawasan dan kontrol terhadap implementasi kebijakan  menjadi  lemah  atau  bahkan  tidak ada sama  sekali.

## KESIMPULAN
Pemukiman padat dan kumuh diperkotaan  tidak  dapat  dihindari  karena pemukiman tersebut memberikan suplai tenaga kerja yang juga menggerakkan
perekonomian
perkotaan. Sebaiknya pemerintah  kota  tidak  melihat  pemukiman kumuh  sebagai  hambatan  ataupun  sebagai “tumor”  yang  perlu  dimusnahkan.  Mereka bukanlah  “tumbal”  yang  harus  ditumbalkan atas  nama  pembangunan.  Melainkan  sebuah potensi  sumber  daya  yang  perlu  diberikan  nilai lebih  agar  daya  saing  dan  kemampuan  mereka bertambah.
Hal  utama  yang  perlu  diingat  oleh pemangku  kekuasaan  adalah  ketika  proses relokasi gagal maka kondisi itu dapat menyebabkan  kontra-produktif  dalam  proses pembangunan  kota.  Kegagalan  tersebut  justru dapat menyebabkan persoalan kemiskinan semakin parah dan dapat berdampak timbulnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti tindak kriminalitas, penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang  hingga prostitusi. Kondisi tersebut justru dapat menjadi  beban  baru  bagi  kota  yang  sedang giat-giat  membangun.
Untuk  itu,  pemukiman  kumuh  dan padat  itu  harus  dilihat  sebagai  sebuah  entitas pemangku pementingan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemukiman kumuh tersebut biasanya sudah menjadi sebuah kampung dimana ekologi sosial- ekonomi  sudah  terbentuk  selama  berpuluh- puluh  tahun.  Oleh  karena  itu,  warga  yang tinggal  di  Kampung  tersbut  tidak  dapat  begitu saja dipindahkan tanpa memperhatikan
berbagai  dinamika,  proses  dan  unsur  sosial yang  ada.
Relokasi sebaiknya menjadi solusi terakhir dalam mengatasi persoalam perkampungan  padat  dan  kumuh  di  kota  besar. Penataan  Kampung  sebaiknya  dikedepannkan sebagai sebuah solusi yang  juga  dapat mempertahan  keberlangsungan  ekologi  sosial- ekonomi  yang  telah  ada.  Hal  tersebut  juga sejalan  dengan  Inpres  nomor  5  tahun  1990 yang mengedepankan penataan dan pembangunan  hunian  vertikal  di  kampung- kampung  yang  ada di perkotaan.
Jika relokasi menjadi satu-satunya solusi, perlu dilakukan sebuah kajian mendalam untuk melihat dan memperhitungkan  segala  dampak  yang  timbul dari  relokasi  tersebut. Feasibility  studies yang layak  dibutuhkan  untuk  memastikan  semua aspek  dalam  ekologi  sosial-ekonomi  yang  ada diperkampungan  dapat  diakomodir.  Hal  yang terpenting adalah pelibatan warga  dalam semua  proses  mulai  dari  persiapan,  relokasi dan pasca relokasi.
Pendampingan pasca relokasi juga dibutuhkan  untuk  memastikan  ekologi  sosial- ekonomi  di  lokasi  yang  baru  dapat  berjalan. Hubungan dua arah antara rakyat  dan pemangku  kekuasan  diperlukan  agar  terjadi sinergisitas  dalam  pembangunan  kota.
Sebagai penutup saran, peneliti beranggapan  relokasi  bukanlah  menjadi  satu- satunya  solusi  dalam  menghadapi  persoalan
pemukiman  kumuh  dan  padat  di  perkotaan. Pendekatan penataan dan peremajaan kampung yang seharusnya jadi solusi terdepan.  Hal  itu  disebabkan,  pemindahan ekologi  sosial  dan  ekonomi  yang  telah  berjalan bertahun-tahun  tidak  dapat  dengan  mudah dipindahkan atau dikesampingkan. Justru dengan  memberikan  nilai  tambah  pada  ekologi sosial-ekonomi  yang  ada  akan  memberikan dampak  yang  lebih  besar.  Hal  itu  disebabkan akan  meningkatkan  daya  saing  dan  daya  tahan warga yang justru akan sekaligus mengentaskan persoalan kemiskinan diperkotaan  dan  memacu  pertumbuhan  kota kearah  yang  lebih  positif.
Selain  itu,  perlu  adanya  kontrol  yang kuat  baik  itu  dari  pihak  legislatifa  maupun masyarakat sipil untuk mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah  yang  ada.  Relokasi  di  Kampung Akuarium  menjadi  catatan  buruk  tersendiri dalam  pengelolaan  negara.  Kebijakan  yang menabrak hukum, kesewenang-wenangan dalam  proses  dan  penggunaan  kekuatan  militer dalam  ranah  domestik  seharusnya  tidak  lagi terjadi  di  dalam  era  demokrasi  saat  ini. Pengawasan  dan  kontrol  yang  kuat  dari Legislatif  dan  masyarakat  sipil  seharusnya dapat mencegah  semua  hal  itu  terjadi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2008). Intervensi  komunitas pengembangan  masyarakat  sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat . Jakarta :  PT. Rajagrafindo  Persada.
Creswell,  J.  W.  (2003).  Research  Design:
Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed
Method Approaches (2nd ed.).
Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Gupta,  A.  (2012). Red  Tape:  Bureaucracy, Structural Violence  and  Poverty  in India .  Durham  and  London:  Duke University  Press.
Kuncoro,  M.  (2003). Ekonomi Pembangunan, Teori,  Masalah  dan  Kebijaksanaan .
Yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
Miraza,  B.  H.  (2006). Fungsi  Transportasi dalam Pengembangan Wilayah . Jakarta:  Wahana  Hijau. Nugroho,  R.B.E.,  &  Prihastomo,  A.  (2006). Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pemukiman  Miskin  Kota .  Jakarta:
Fakta.
UN-HABITAT.  (2008). Perumahan  bagi kaum  miskin  di  kota-kota  Asia. Perumahan  untuk  MBR  :  Memberi tempat  yang  layak  bagi  kaum  miskin kota . Thailand:  UNESCAP.
UN-HABITAT.  (2008). Quick  Guide  for Policy  Makers  No.4. Eviction: Alternatives to  the  whole  Scale  Destruction  of  Urban Poor  Communities .  Nairobi:  UNESCAP dan UN-HABITAT.
Ginting,  E.  S.  R.  BR.  (2016). Tingkat kepuasan  masyarakat  desa  simacem terhadap  relokasi  tempat  tinggal  di Siosiar  Kecamatan  Merek  Kabupaten Karo . Sumatera  Utara  : FISIP USU.
Ridho,  A.  (2001).  Human  Development  and
The Urban Informal Sector in Bandung: The Poverty Issue.
International  Journal,  New  Zealand Journal  of  Asian  Studies,  December special edition .
Silalahi,  Rani  Chien.  (2017). Faktor-faktor
yang Menyebabkan Permasalahan
Relokasi    Bantaran  Sungai  (Studi Kasus:  Kampung  Pulo  ke  Rusunawa Jatinegara    Barat. Jurnal  Muara  Ilmu Sosial,  Humaniora  dan  Seni  Vol.  1  No.
2, 488-499.

## Peraturan  dan  Undang-undang  :
Undang-undang  No.  4  Tahun  1992  tentang perumahan  dan permukiman Surat  Edaran  Menpera  No.  04/SE/M/I/93
tahun 1993 tentang penanganan
permukiman  kumuh