## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 3 No. 2 (November 2023) 180-186 Doi: 10.54259/pakmas.v3i2.2093

## Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Parumasan

## Ahmad Fatoni
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia
Email: ahmadfatoni@untirta.ac.id

## Abstract
Community service in the form of socialisation of the formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in  Parumasan  Village,  Cipeucang  District,  Pandeglang  Regency,  Banten  Province.  The  methods  of community service are lectures, questions and answers, and discussions. The lecture method provides basic information, the question and answer method provides opportunities for clarification, and the discussion method allows participants to actively participate in developing their understanding and contributing new ideas.  Thus,  the  community  has  a  better  chance  to  understand,  support,  and  be  actively  involved  in  the development of BUMDes in their village.  The objective of this socialisation is to increase the knowledge and  awareness  of  the  village  community  on  the  benefits  of  BUMDes  in  improving  their  welfare.  The outcome of the socialisation encourages active community participation in the ownership and management of  the  BUMDes,  so  that  it  does  not  only  belong  to  the  village  apparatus,  but  also  to  the  entire  village community. In addition, village officials and the community were also involved in the preparation of the BUMDes  organisational  structure.    With  this  socialisation,  it  is  hoped  that  the  Parumasan  village community  can  better  understand  the  important  role  of  BUMDes  in  local  economic  development  and improving their own welfare.

## Keywords: BUMDes, Socialisation, Community Welfare

## Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode pengabdian berupa  ceramah,  tanya  jawab,  dan  diskusi.  Metode  ceramah  memberikan  dasar  informasi,  metode  tanya jawab  memberikan  kesempatan  untuk  klarifikasi,  dan  metode  diskusi  memungkinkan  peserta  untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka dan berkontribusi pada gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami, mendukung, dan aktif  terlibat  dalam  pengembangan  BUMDes  di  desa  mereka.    Tujuan  dari  sosialisasi  ini  adalah  untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang manfaat BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil dari sosialisasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan  BUMDes,  sehingga  tidak  hanya  menjadi  milik  perangkat  desa,  tetapi  juga  milik  seluruh masyarakat  desa.  Selain  itu  perangkat  desa  dan  masyarakat  juga  terlibat  dalam  penyusunan  struktur organisasi BUMDes.  Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat desa Parumasan dapat lebih memahami peran penting BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
Kata Kunci: BUMDes, Sosialisasi, Kesejahteraan Masyarakat
A . PENDAHULUAN
Undang-Undang  Desa  lahir  disertai  dengan ketentuan  tentang  dana  desa,  yaitu  melalui  PP  RI No.  60  Tahun  2014.  Peraturan  ini  mengatur  desa untuk  memajukan  ekonomi  desa  melalui  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa).  Melalui  BUM
Desa  inilah  pemerintah  desa  dinilai  akan  lebih sanggup  melayani  kebutuhan  warga.  Pada  sisi  lain memungkinkan warganya lebih aktif dan partisipatif. Untuk mencapai pembangunan ekonomi desa maka dibutuhkan kelembagaan desa yang bisa meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,
sekaligus transparansi pengelolaan dana desa maka dipandang  perlu  adanya  BUM  Desa.  BUM  Desa ditempatkan sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  (social institution) sekaligus komersial (commercial institution)  dengan  memanfaatkan  potensi  lokal yang  ada.  BUM  Desa  sebagai  lembaga  sosial haruslah  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pendirian sebuah  BUM  Desa  pada  umumnya,  yaitu:  (1) meningkatkan perekonomian desa,
(2)
meningkatkan pendapatan asli desa, (3) meningkatkan  pengelolaan  potensi  desa  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan  (4)  menjadi tulang  punggung  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi  desa.  Dengan  demikian,  hadirnya  BUM Desa  melengkapi  keberadaan  lembaga  ekonomi lokal  lainnya,  semisal  lumbung  koperasi  dan sebagainya  yang  ada  di  desa.  BUM  Desa  menjadi ruang  sekaligus  harapan  baru  desa  untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Agunggunanto dkk, (2016) menemukan bahwa BUMDes di Kabupaten Jepara  telah  beroperasi  sesuai  dengan  maksud pembentukannya dan telah berhasil dalam meningkatkan  perekonomian  desa.  Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pengelolaan BUMDes di beberapa wilayah, seperti keterbatasan dalam  jenis  usaha  yang  dijalankan,  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam pengelolaan  BUMDes,  dan  rendahnya  partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman mereka. Hasil  penelitian  tersebut  juga  sejalan  dengan hasil penelitian  Pradnyani  (2019),  Riyanti  (2021), Arindhawati  dan  Utami  (2020),  dan  Subehi  dkk (2020) bahwa keberadaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
BUM Desa dapat menjadi wadah dalam pengelolaan  usaha  masyarakat  agar  dalam  proses mulai  produksi  sampai  dengan  pemasaran  dapat dikelola  dengan  baik  dan  saling  menguntungkan antara  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  selaku induk  pengelolaan.  Seiring  berjalannya  waktu  dan semakin majunya usaha-usaha tersebut maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa dan  tentunya  akan  terbebas  dari  belenggu kemiskinan  desa.  Dengan  demikian,  tujuan  dari pendirian  BUM  Desa  sebagai  salah  satu  sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ini akan tercapai sehingga masyarakat tidak lagi menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, namun sudah bisa membiayai kehidupan dirinya dengan usaha yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh desa. Dengan demikian, tugas  pokok  dari  pemerintah  daerah  maupun pemerintah  pusat  hanya  memberikan  pembinaan usaha mereka agar semakin maju dan berkembang.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  sosialisasi pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Parumasan,  Kecamatan  Cipeucang,  Kabupaten Pandeglang,  Provinsi  Banten.    Metode  pengabdian yang digunakan dalam sosialisasi badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan  metode  diskusi.  Melalui  penggunaan  metode ceramah,  informasi  yang  relevan  tentang  manfaat dan pentingnya BUMDes dapat disampaikan kepada masyarakat  secara  langsung.  Metode  ceramah melibatkan seorang narasumber atau fasilitator yang memberikan informasi kepada audiens atau peserta tanpa interaksi langsung. Dalam konteks sosialisasi BUMDes, ceramah dapat digunakan untuk memberikan  pengetahuan  dasar  mengenai  konsep, tujuan,  manfaat,  dan  peran  BUMDes.  Ini  adalah metode yang efektif untuk menyampaikan informasi yang penting secara langsung dan terstruktur.
Metode tanya jawab memungkinkan interaksi antara fasilitator  dan  peserta,  sehingga  memungkinkan masyarakat untuk memahami konsep dan implikasi BUMDes  secara  lebih  mendalam.  Metode  tanya jawab  memungkinkan  peserta  untuk  berinteraksi dengan  fasilitator.  Peserta  dapat  mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban langsung. Ini membantu  peserta  untuk  lebih  memahami  konsep BUMDes  dan  mengklarifikasi  keraguan  mereka. Metode  ini  mendorong  keterlibatan  peserta  dan memfasilitasi diskusi yang lebih mendalam.
Metode  diskusi  digunakan  untuk  mendorong partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  memahami  dan mengembangkan
BUMDes.
Dengan
menggabungkan  ketiga  metode  ini,  diharapkan masyarakat  dapat  lebih  terlibat  dan  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  badan  usaha milik  desa.  Metode  diskusi  melibatkan  peserta dalam  percakapan  terbuka  dan  pertukaran  ide. Peserta dapat berbagi pengalaman, pandangan, dan gagasan  mereka  tentang  BUMDes.  Diskusi  dapat digunakan  untuk  mendiskusikan  potensi  proyek BUMDes di desa mereka, hambatan yang mungkin dihadapi,  dan  cara-cara  untuk  mengembangkan BUMDes  secara  efektif.  Metode  ini  mendorong partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih dalam.
Dengan  menggabungkan  ketiga  metode  ini  dalam program  sosialisasi  BUMDes,  Anda  menciptakan pendekatan  yang  komprehensif.  Metode  ceramah memberikan  dasar  informasi,  metode  tanya  jawab memberikan  kesempatan  untuk  klarifikasi,  dan metode  diskusi  memungkinkan  peserta  untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman  mereka  dan  berkontribusi  pada gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami,  mendukung,  dan  aktif  terlibat  dalam pengembangan BUMDes di desa mereka.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa
Tujuan sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDES)  adalah  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  desa tentang manfaat BUMDES dalam tata kelola desa. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat desa dapat  memahami  pentingnya  BUMDES,  prosedur pembentukan BUMDES, serta bagaimana BUMDES dapat meningkatkan perekonomian desa dan  kesejahteraan  masyarakat.  Sosialisasi  juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah  desa  dalam  mengelola  BUMDES  dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD). Dengan pemahaman yang baik tentang BUMDES,
diharapkan  masyarakat  desa  dapat  terlibat  aktif dalam  pembangunan  desa  dan  menciptakan lapangan kerja baru.
Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Parumasan
Gambar 2 Panitia dan Pemateri Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa
Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 3 No. 2 (November 2023) 180-186 Doi: 10.54259/pakmas.v3i2.2093
BUM  Desa  disahkan  pendiriannya  berdasarkan Peraturan  Desa  tentang  Pendirian  BUM  Desa. Pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan  BUM  Desa  adalah  untuk  menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya, dan adanya penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa  dalam bentuk  pembiayaan  dan  kekayaan  desa  yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.
Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun  2015  dijelaskan  mengenai  pendirian  BUM Desa yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pela- yanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama  antardesa.  Seperti  tertuang  di  dalam  pasal- pasal  selanjutnya,  dirumuskan  dengan  jelas  tujuan mendasar  dari  terbentuknya  BUM  Desa  ini  adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat  bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan seterusnya. Secara umum pen- dirian BUM Desa dimaksudkan untuk:
1. Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat (standar  pelayanan  minimal),  agar  berkembang usaha masyarakat di desa;
2. Memberdayakan  desa  sebagai  wilayah  yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha
produktif  bagi  upaya  pengentasan  kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD);
3. Meningkatkan  kemandirian  dan  kapasitas  desa serta  masyarakat  dalam  melakukan  penguatan ekonomi di desa.

## Kepemilikan Badan Usaha Milik Desa
BUM Desa merupakan inovasi penting yang layak mendapatkan  apresiasi  karena  hadir  di  tengah kondisi perekonomian desa yang tertinggal. Adanya harapan  terhadap  terobosan  model  bisnis  yang dilakukan  oleh  BUM  Desa.  Dengan  adanya  BUM Desa,  pertumbuhan  di  bidang  ekonomi  bisa  lebih merata  dan  tidak  lagi  terpusat  di  kota-  kota.  BUM Desa  yang  dirancang  sebagai  ujung  tombak ekonomi desa banyak yang mati karena rendahnya partisipasi  warga  saat  proses  pembentukan  dan pelaksanaan.  BUM  Desa  itu  sendiri  banyak  di antaranya masih dalam tahap baru berdiri dan proses mencari ritme serta skema organisasi yang tepat.
Namun  demikian,  dalam  konteks  inilah  menjadi yang ihwal sangat penting karena proses pendirian dan pengembangan BUM Desa menjadi momentum untuk  mencari  kerangka  organisasi  yang  tepat  dan layak  bagi  ekonomi  desa.  Untuk  mendorong partisipasi  masyarakat  kepemilikan  BUM  Desa tidak hanya dimiliki oleh perangkat desa tetapi juga dimiliki oleh Masyarakat desa setempat.

## Gambar 3 Skema Permodalan Badan Usaha Milik Desa

## Gambar 4 Srtuktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa
Dari  Gambar  4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa keputusan  tertinggi  ada  pada  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  Pemerintah  Desa. Selanjutnya  karena  jabatannya,  Kepala  Desa sekaligus  menjadi  Komisaris  BUM  Desa. Sementara  Pengawas  diambilkan  dari  warga masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  dalam  hal pengawasan  badan  usaha  yang  dipilih  melalui RUPS  atas  usulan  warga  masyarakat.  Sementara dalam  hal  direktur  dan  perangkat  di  bawahnya disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Selain  itu, hendaknya  diambilkan  dari  profesional  yang mumpuni  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan badan usaha yang dipilih pada saat RUPS.
Sementara itu, terkait aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan para pemegang saham. Dengan demikian, diharapkan perjalanan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa ini akan berjalan sesuai yang dikehendaki bersama  antara  pemerintah desa dan masyarakat desa. Selain itu, RUPS hendaknya selalu dilakukan di akhir tahun anggaran atau biasa dilakukan pada bulan Desember setiap tahunnya.
Tentunya,  sistem  pengelolaan  BUM  Desa  yang telah disebutkan memiliki beberapa keuntungan dan prinsip-prinsip yang perlu dijelaskan lebih lanjut:
1. Partisipasi  Masyarakat:  Melibatkan  warga  desa dalam  proses  pengawasan  dan  pemilihan pengawas  dari  kalangan  warga  masyarakat memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan BUM Desa. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan transparansi.
2. Profesionalisme:  Dalam  pengelolaan  badan usaha,  penting  untuk  melibatkan  profesional yang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan yang relevan. Dengan mengutamakan profesionalisme  dalam  pengangkatan  direktur dan staf, BUM Desa dapat dikelola lebih efisien dan efektif.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan mengharuskan aturan pelaksanaan dan keputusan  terkait  BUM  Desa  diketahui  oleh BPD  dan  para  pemegang  saham,  Anda menciptakan  mekanisme  transparansi  dan akuntabilitas. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
4. Perencanaan  Tahunan:  Melakukan  RUPS  di akhir tahun anggaran atau pada bulan Desember setiap  tahun  memberikan  kesempatan  bagi pemegang  saham  untuk  mengevaluasi  kinerja tahun berjalan dan merencanakan kebijakan dan langkah-langkah  ke  depan.  Ini  penting  untuk mencapai tujuan pembangunan dan
keberlanjutan BUM Desa.
5. Keselarasan dengan Visi Desa: Perencanaan dan pengelolaan  BUM  Desa  harus  selaras  dengan visi  dan  tujuan  pembangunan  desa.  Ini memastikan bahwa badan usaha ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
6. Kolaborasi  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat: Sistem  ini  menggambarkan  pentingnya  kerja sama  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat desa  dalam  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi desa.  Hal  ini  menciptakan  hubungan  yang
harmonis  dan  menguntungkan  kedua  belah pihak.
Dengan  mengikuti  prinsip-prinsip  ini,  pengelolaan BUM Desa diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata  bagi  masyarakat  desa.  Selain  itu,  penting untuk selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan  sistem  ini  serta  memperbaikinya  jika diperlukan  agar  dapat  tetap  relevan  dan  efektif seiring waktu.
Pengelolaan  BUM  Desa  yang  baik  adalah  proses yang  berkelanjutan  dan  dinamis.  Dengan  prinsip- prinsip yang tepat, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, BUM Desa dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa dan  memberikan  manfaat  nyata  bagi  masyarakat setempat.  Selain  itu,  adaptasi  terhadap  perubahan kondisi  ekonomi  dan  sosial  serta  evaluasi  yang berkala menjadi penting untuk menjaga kesuksesan BUM  Desa.  Terdapat  beberapa  poin  yang  garus diperhatikan  dalam  keberlanjutan  pengelolaan BUM Desa yaitu:
1. Kebijakan  Pembagian  Keuntungan:  Dalam sistem  ini,  penting  untuk  memiliki  kebijakan yang  jelas  tentang  pembagian  keuntungan  atau hasil  usaha  antara  pemerintah  desa,  pengawas, dan pemegang saham. Ini harus disusun dengan adil  dan  transparan,  sehingga  tidak  ada  konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari.
2. Pelatihan dan Pengembangan: Untuk memastikan bahwa direktur dan staf BUM Desa yang  dipilih  dari  kalangan  profesional  benar- benar  mumpuni,  perlu  memberikan  pelatihan dan  pengembangan  yang  sesuai.  Ini  membantu meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam mengelola dan mengembangkan badan usaha.
3. Evaluasi  Kinerja  Reguler:  Penting  untuk melaksanakan  evaluasi  kinerja  secara  teratur, baik untuk direktur dan staf maupun untuk BUM Desa  secara  keseluruhan.  Ini  dapat  membantu mengidentifikasi  permasalahan  dan  potensi perbaikan yang diperlukan.
4. Pengembangan  Usaha:  BUM  Desa  harus memiliki  rencana  pengembangan  bisnis  yang jelas.  Ini  bisa  mencakup  diversifikasi  usaha, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta upaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
5. Pengelolaan  Risiko:  Pengelolaan  risiko  adalah bagian penting dalam pengelolaan bisnis. BUM Desa  perlu  mengidentifikasi  dan  mengelola risiko-risiko  yang  mungkin  muncul,  baik  yang terkait dengan pasar, keuangan, maupun faktor- faktor lain.
6. Keterlibatan  dan  Kepemilikan  Masyarakat: Upaya  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan keterlibatan  dan  rasa  memiliki  masyarakat dalam  BUM  Desa.  Ini  dapat  dilakukan melalui
sosialisasi, edukasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang penting. 7. Pengawasan yang Efektif: Peran pengawas yang berasal dari masyarakat sangat penting. Mereka harus  memiliki  otoritas  dan  alat-alat  yang diperlukan  untuk  melakukan  pengawasan  yang efektif terhadap operasional BUM Desa.
8. Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility): BUM Desa dapat juga berperan dalam kegiatan CSR yang mendukung pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat desa.  Hal  ini  dapat  mencakup  inisiatif  sosial, pelatihan,  atau  proyek  yang  bermanfaat  bagi komunitas.
Pengelolaan  BUM  Desa  yang  baik  adalah  proses yang  berkelanjutan  dan  dinamis.  Dengan  prinsip- prinsip yang tepat, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, BUM Desa dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa dan  memberikan  manfaat  nyata  bagi  masyarakat setempat.  Selain  itu,  adaptasi  terhadap  perubahan kondisi  ekonomi  dan  sosial  serta  evaluasi  yang berkala menjadi penting untuk menjaga kesuksesan BUM Desa.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  sosialisasi pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Parumasan,  Kecamatan  Cipeucang,  Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  Metode pengabdian yang digunakan dalam sosialisasi badan usaha milik desa  (BUMDes)  yaitu  metode  ceramah,  tanya jawab,  dan  metode  diskusi.  Tujuan  sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  desa  tentang  manfaat  BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat  kepemilikan  BUM  Desa  tidak  hanya dimiliki  oleh  perangkat  desa  tetapi  juga  dimiliki oleh Masyarakat desa setempat
Selain  itu  dalam  struktur  organisasi  keputusan paling  penting  dibuat  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  oleh  Pemerintah Desa. Selain itu, Kepala Desa, karena  juga memiliki peran  sebagai  Komisaris  BUM  Desa.  Sementara Pengawas,  yang  menjalankan  tugas  pengawasan, akan  dipilih  dari  warga  masyarakat  yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, dengan persetujuan dari RUPS dan rekomendasi masyarakat.

## Saran
Sosialisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  diharapkan dapat  menjadi  wadah  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Parumasan, Kecamatan  Cipeucang,  Kabupaten  Pandeglang.
Selanjutnya  setelah  sosialisasi  diharapkan  dapat ditindaklanjuti dengan pendirian BUMDesa.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa  mandiri  melalui  pengelolaan  badan usaha  milik  desa  (BUMDes).  Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa
(BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  desa ponggok,  tlogo,  ceper  dan  manjungan kabupaten  klaten).  Reviu  Akuntansi  Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 43-55. Pradnyani,  N.  L.  P.  S.  P.  (2019).  Peranan  badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di desa  Tibubeneng  Kuta  Utara.  Juara:  Jurnal Riset Akuntansi, 9(2).
Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  Singajaya  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi  Kasus  Di  Desa  Bodas  Kecamatan Watukumpul). Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 80-93.
Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G.  (2020).  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Umbara,3(1),34-4