Humaira  Afdini,  Amad  Sudiro  (2023) Urgensi  Penanggulangan  Over  Capacity  Lapas  sebagai  Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## URGENSI PENANGGULANGAN OVER CAPACITY LAPAS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA

## Humaira Afdini, Amad Sudiro
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email : humairaafdini1234@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Jenis  penelitan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan  jenis  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis,  dan menjelaskan tentang Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas Sebagai Upaya Pemenuhan  Hak  Bagi  Narapidana.  Upaya  penanggulangan  Over  Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP  yang  akan  diberlakukan  pada  2026  yaitu  Tujuan  Pemidanaan  dan Individualisasi Pidana. Pertama, tujuan pemidanaan diarahkan kepada pengayoman masyarakat,  perlindungan  masyarakat  (social  idefence),  memasyarakatkan terpidana  dengan  melakukan  pembimbingan,  memulihkan  dan  menumbukan  rasa penyelesalan  dan  rasa  bersalah  pada  terpidana  serta  menciptakan  keseimbangan antara masyarakat dan terpidana.
Kata kunci: Penanggulangan Over Capacity; Lapas; Narapidana

## Abstract
The  type  of  research  used  by  the  author  is  normative  juridical,  namely  Legal research carried out by examining library materials called Literature Law research. The author's consideration in using this type of research is to know, analyze, and explain  the  Urgency  of  Overcoming  Prison  Overcapacity  as  an  Effort  to  Fulfill Rights for Prisoners. Efforts to overcome the Overcapacity of Prisons in Indonesia adhere  to two  concepts contained  in  the RKUHP  which  will  be  enacted in  2026, namely  the  Purpose  of  Punishment  and  Criminal  Individualization.  First,  the purpose of punishment is directed to community protection, community protection (social idefence), socializing convicts by guidance, restoring and crushing a sense of  settlement  and  guilt  in  convicts  and  creating  a  balance  between  society  and convicts
Keywords: Overcapacity Countermeasures; Prison; Inmate.

## Pendahuluan
Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok  yang  melanggar  hukum  atau  suatu  tindak  kejahatan  sehingga  menggangu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif,  dan  dapat  dilakukan  baik  oleh  kaum  perempuan  maupun  laki-laki,  mulai masyarakat  kelas  bawah  hingga  masyarakat  kelas  atas  pun  bisa  melakukan  tindakan kriminal.
Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal pasal yang  berlaku, apabila  hakim  memutuskan  hukuman  bersalah  maka  pelaku  kriminalitas tersebut  dipidana  sesuai  dengan  tuntutan  dari  hukum (Perkasa,  2020).  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  institusi  dari  sub  sistem  peradilan  pidana  yang mempunyai  fungsi  strategis  sebagai  pelaksanaan  pidana  penjara  dan  sekaligus  sebagai tempat dibinanya narapidana. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas  ini  sebenarnya  sudah  sangat  berbeda  dan  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan fungsi  penjara  ijaman  dahulu  dengan  dasar  hukum Peraturan Penjara (Gestichten  Reg lement  S.1917  No.  708) (Benuf & Azhar, 2020).
Hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana  dan  anak  pidana  untuk  menyesali  perbuatannya,  dan  mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,  memiliki  kemampuan  intelektual  dan  berkesadaran  hukum (Arsheldon, Simanjuntak, & Benuf, 2020).
Hal ini sesua dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem  mengintegrasikan  narapidana  ke  dalam  masyarakat  melalui  program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan. Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan  tersebut dibutuhkan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  untuk
melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan (Mulyono  & Arief, 2016).
Narapidana  sendiri  ialah  manusia  pada  umumnya  yang  karena  kesalahannya melakukan pelanggaran hukum dan oleh hakim dijatuhi pidana, selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga di dalam proses pembinaannya tidak boleh di jauhkan dari kehidupan bermasyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi  dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus seibagai tempat  bagi  pembinaan  narapidana sebagaimana diamanatkan dalam  Undang-Undang No  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.
Fungsi  Lapas  ini  sesungguhnya  sudah  sangat  berbeda  dan  jauh  lebih  baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  M.02-PK.04.10  Tahun 1990  Tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana  dan  Tahanan,  Lapas  dalam  sistem pemasyarakatan  selain  sebagai  tempat  pelaksanaan  pidana  penjara  (kurungan)  juga mempunyai beberapa sasaran srategis dalam pembangunan nasional.
Tujuan  tersebut  antara  lain  dinyatakan  bahwa  Lapas  mempunyai  fungsi  ganda yakni sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Namun demikian dalam perjalanan  waktu  tampak  jelas  bahwa  tujuan  pembinaan  napi  ini  banyak  menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan (Violina & Wibowo, 2021).
Permasalahan  mendasar  yang  tampak  riil  adalah  adanya  kelebihan  hunian (overcapacity) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indoneasia. Hal ini diungkapkan antara lain oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Andi Mattalatta, maupun Dirjen  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  HAM  Untung  Sugiyono.  Hal  senada juga  dikemukakan  oleh  beberapa  mantan  napi  seperti  halnya  Sussongko  Suhardjo, Mantan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ketika menjalani masa pidana penjara (Kholiq, Arief, & Soponyono, 2015).
Beberapa  contoh  adanya  overcapacity  terjadi  di  Lapas  Jakarta.  Pada  2021, Menurut  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) per 12 September 2021, kapasitas lapas di di 33 Kantor  Wilayah  (LKkanwil)  untuk  134.835  ribu  orang,  tetapi  jumlah  penghuninya mencapai 271.007 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau dua kali lipat dari total (101%).
Diantara kasus overkapasitas di Lapas, penulis memilih untuk mengambil bukti overkapasitas  kepada  salah  satu  Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Yang berdasarkan data tersebut pada 2021, didapatkan bahwa kapasitas dari Lapas Kelas I Cipinang adalah 880 namun dihuni oleh 3357 yang artinya sudah 281% melebihi kapasitas Lapas yang seharusnya.
Kemudian  pada  2022,  Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  terdapat  276.172  penghuni lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  dan  rumah  tahanan  (rutan)  pada  19  September  2022.
Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa.
Menurut  statusnya,  terdapat  227.431  jiwa  yang  merupakan  narapidana  dan  ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan. Pada 2022, Lapas Kelas I Cipinang masih memiliki permasalahan yang sama yaitu overkapasitas yang dimana hanya dapat menampung 880 narapidana,  namun  dihuni  oleh  3199  warga  binaan  yang  artinya  Lapas  ini  kelebihan muatan 2324 penghuni.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang.
Fenomena  tersebut  di  atas  jelas  bukan  merupakan  faktor  kondusif  bagi  suatu proses  pembinaan  narapidana  yang muaranya  mencapai  tujuan  pemidanaan  antara  lain reintegrasi  sosial dan dapat kembali  diterima oleh masyarakat serta dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat seperti anggota masyarakat lainnya (Fadhil, 2020). Dalam  beberapa  politik  pemasyarakat  bahkan  diharapkan  selepas  kembali  hidup  di masyarakat  akan  dapat  menjadi  manusiapembangunan  dengan  bekal  pembinaan  yang diperoleh  di  dalam  Lapas  selama  menjalani  pidana  penjara (Enggarsasi  &  Sudahnan, 2015).

## Metode Penelitian
Jenis penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif Marzuki (2013),  yaitu  penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka
disebut  dengan  penelitian  Hukum  Kepustakaan.  Pertimbangan  penulis  dalam mempergunakan  jenis  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis,  dan menjelaskan  tentang  Urgensi  Penanggulangan  Over  Capacity  Lapas  Sebagai  Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.
Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta iapproach).  Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan  karena  yang  menjadi  bahan  kajian  utam  adalah  peraturan perundang-undangan  tentang  Urgensi  Penanggulangan  Over  Capacity  Lapas  Sebagai Upaya  Pemenuhan  Hak  Bagi  Narapidana.

## Hasil dan Pembahasan
Overcapacity  terjadi  karena  laju  pertumbuhan  penghuni  lapas  tidak  sebanding dengan sarana hunian lapas. Presentase input narapidana baru dengan output narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi output narapidana  yang  selesai  menjalani  masa  pidana  penjaranya  dan  keluar  dari  lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan  peningkatan  yang  sangat  pesat  pada  terjadinya  tindak  pidana  khususnya  yang berkaitan dengan narkoba, pencurian serta kekerasan terhadap anak.
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bagian  yang  penting  dalam pembangunan  sistem  hukum  pidana  bidang  pelaksana  pidana  di  Indonesia.  Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu,  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  pengembangan  konsepsi  umum  mengenai sistem pemidanaan.
Pasal 1 huruf (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan  fungsi Pemasyarakatan  secara terpadu. Dalam Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah  lembaga  atau  tempat  yang  menjalankan  fungsi Pembinaan terhadap Narapidana (Adhari, 2021).
Berdasarkan  data  dari  Direktoral  Jenderal  Pemasyarakatan  sampai  akhir  tahun 2019, jumlah lapas dan rutan diseluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan yakni sebanyak 130.522 orang. Sedangkan faktanya  dilapangan bahwa  jumlah Warga binaan Pemasyarakatan yan menghuni lapas  dan  rutan  sebanyak 269.846 orang, sehingga  terdapat  Overcrowded sebanyak 107 persen. Berdasarkan data yang dihimpun Bulan Juni 2020 Jumlah Penghuni Lapas Sebanyak 230.310 orang yang terdiri  dari  Tahanan  sebesar  50.276  dan  Narapidana  180.084 (Amrullah  &  Wibowo, 2021).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  sedang mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai angka 74% dalam skala nasional. Dari 33 Kanwil yang berada di Indonesia hanya ada 10 Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas  yaitu  Kanwil  D.I  Yogyakarta,  Kanwil  Gorontalo,  Kanwil  Maluku,  Kanwil
Maluku Utara Kanwil Nusa tenggara Timur, Kanwil Papua, Kanwil Papua Barat, Kanwil Sulawesi Barat, Kanwil Sulawesi Tenggara dan Kanwil Sulawesi Utara.
Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan seperti perbaikan bangunan atau rehabilitasi  hingga  pembuatan  gedung  baru  untuk  menambah daya  tampung. Kondisi demikian merupakan permasalahan serius yang harus segera terselesaikan. Seperti yang disampaikan  Woolf,  “dalam  mengelola  lapas  perlu  memperhatikan  faktor  yang memperburuk  kondisi  dalam  lapas,  diantaranya:  kepadatan  penjara  yang  extreme; kelebihan penghuni; keadaan penjara yang buruk; kerusuhan diantara para tahanan dan lainnya. Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya bencana non alam  Corona  Virus Disiase  2019  (Covid-19)  yang telah  menyebar  dan  menimbulkan  jumlah  korban  dan kerugian  harta  beda  yang  semakin    meluas  dan  masif  di  Indonesia (Jufri  &  Anisariza, 2017).
Masalahnya  adalah  terletak  pada  hubungan  antara  pemidanaan  dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Perkembangan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yaitu  masalah  kepadatan  narapidana.
Kondisi  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  terjadi  kepadatan  dimana perbandingan  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  dan  kapasitas  lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan  terjadi  oleh  beberapa  faktor  penyebab.  Namun  terdapat  faktor  perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah  sistem  pemidanaan.  Faktor  penyebab  kepadatan  narapidana  di  Lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan (Lukman, 2020).
Menurut Dwidja Priyatno (2021) menyatakan bahwa “Upaya mempercepat proses pembinaan  narapidana  tersebut  merupakan  tolak  ukur  peran  strategis  lembaga pemasyarakatan  dalam  keberhasilan  proses  pembinaan  narapidana  dan  hal  ini direkomendasikan sebagai alternatif yang paling banyak mendatangkan manfaat terutam dalam menanggulangi dampak kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.  Upaya mempercepat  reintegrasi  ini  sangat  penting  terkait  masalah  pembinaan  yang  dilakukan oleh petugas lembag pemasyarakatan dengan narapidana.
Upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dengan mempercepat  reintegrasi  narapidana  adalah  bagian  dari  kebijakan  sistem  pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan. Upaya optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi  merupakan  langkah  strategis  dalam  mengatasi  kepadatan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  mengurangi  kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dengan  mencari  alternatif  tindakan  setelah pemidanaan yaitu mempercepat reintegrasi (Situmeang, 2020).
Selain  banyaknya  peningkatan  pada  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  di  atas, tampak  nya  terdapat  beberapa  faktor  pendorong  lain  untuk  terjadinya  overcapacity paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang di maksud di sini utamanya hukum  pidana  materiil,  formil  serta  hukum  pelaksanaan  pidana  penjara.  Sehubungan dengan  hal  tersebut  Muhammad  Isnur  sebagai  Ketua  YLBHI  misalnya  menyatakan bahwa  politik  pemidaaan  saat  ini  yang tidak  tepat  sehingga  setiap  orang  dapat  dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi Lapas overcapacity.
Muhammad  Isnur  juga  mendesak  pemerintah  merevisi  Kitab  Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai  sudah  tidak  relevan  dengan  kondisi  sekarang.  Tata  cara  pelaksanaan  hak-hak narapidana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  99  Tahun  2012  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat  Dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyaratan yang memuat mengenai bagaimana tata cara dan pelaksanaannya secara jelas dan rinci, dalam hal pemenuhan hak- hak narapidana perlu perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak karena pemenuhan hak  narapidana  ini  sangat  penting  mengingat  kaitannya  dengan hak asasi manusia sehingga  hak-hak  narapidana  didapatkan  secara  maksimal  sesuai  undang-undang  yang berlaku.
Pemenuhan  hak-hak  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengalami overicapacity  yang  cukup  tinggi  juga  perlu  mendapat  perhatian  khusus  mengingat kapasitas  seharusnya  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan (Marthaningtyas  & Hidayatullah,  2021).  Salah  satu  upaya  penanggulangan  Over  Kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah  dengan  upaya  pencegahan  dalam  pembaharuan hukum  pidana  yang  perlu  dilakukan  guna  mengantisipasi  pelonjakan  Narapidana yang terus  menerus  meningkat.  Pelonjakan  Narapidana  disebabkan  tindak  pidana  yang diancam pidana penjara paling banyak dalam KUHP (Magrhobi, 2014).
Bila mengacu terhadap KUHP dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda,  pidana  kurungan  dan  ditambah  lagi  pidana  tutupan,  dalam  pelaksanaan pemidanaan hakim cenderung memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Permasyarakatan di antaranya Megawati (2019):

## 1. Reorientasi Tujuan Pemidanaan
Sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah menerapkan teori integratif yang telah diakomodir  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan. Unsur  teori  Integratif  ada  pada  langkah  untuk  mengekang  para  pelaku  tindak  pidana dalam  waktu  tertentu  sebagai  langkah  pembalasan  atas  perbuatan  yang  dilakukanya. Pengekangan  yang  dimaksud  dilakukan pada  “Lembaga  Permasyarakatan  (Lapas)  dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan sistem maximum security”.
Unsur teori relatif terlihat dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan yang dilaksanakan  pada  sistem  permasyarakatan.  Dilihat  dari  uraian  diatas,  maka pemberlakukan  teori  integratif  dalam  lembaga  permasyarakatan  memang  tepat  untuk diterapkan. Penerapan Teori Integratif dalam Lembaga Permasyarakatan belum mampu secara maksimal dalam mengurangi overkapasitas dalam Lapas dan Rutan karena jumlah pelaku tindak pidana dan tahanan semakin lama semakin banyak.
Banyaknya  tahanan  tersebut  dikarenakan  KUHP  selaku  aturan  yang  mengatur mengenai  perbuatan  yang  dilarang  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  eksplisit  mengenai tujuan  pemidanaan,  sehingga  para  aparat penegak  hukum  selalu  cenderung  melakukan penuntutan  dan  hakim  cenderung  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  pelaku  tindak pidana, karena teori dan pemikiran yang dianut atau diyakini oleh aparat penegak hukum tidak satu pemikiran.
Prinsipnya  Lembaga  Pemasyarakatan  selain  sebagai  tempat  pelaksanan  pidana penjara juga berfungsi sebagai lembaga  pendidikan  dan  pembangunan, sebagai  lembaga pendidikan  artinya  Lembaga  Pemasyarakatan mendidik  (Salsabila, 2021). Narapidana untuk menjadi manusia yang berkualitas yaitu beriman kepada Tuhan dan berbudi pekerti yang  luhur,  dan  sebagai  lembaga  pembangunan  artinya  menjadikan  manusia  yang produktif  baik  di  dalam  Lapas  atau  ketika  sudah  di  masyarakat  demi  mensukseskan pembangunan nasional.
Sebagai alternatif upaya untuk mengurangi over kapasitas Lapas yaitu “program pembinaan  narapidana  pengurangan  masa  menjalani  pidana  dengan  melakukan  suatu pekerjaan  baik  merupakan  ketentuan  pelaksana  pidana  penjara  melalui  program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial”. Alternatif ini dalam RUU KUHP disebut Pidana Kerja Sosial.
Oleh karena itu, maka diharapkan dengan berlakunya RUU KUHP dimasa yang akan datang yaitu pada masa berlakunya ditahun 2026 maka aparat penegak hukum harus beriorintasi  terhadap  pelaku  dan  korban  sehingga  penjatuhan  pidana  selalu memperhatikan  kedua  belah  pihak  yang  selalu  mengharapkan  terciptanya  keadilan (Kusumaningrum & Supatmi, 2012).

## 2. Konsep Individualisasi Pidana
Konsep  Individualisasi  Pidana  yang  berasal  dari  aliran  pemidanaan  modern. Menurut aliran ini, dalam mencari kejahatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata namun harus dilihat dan ditelusuri secara konkrit bahwa dalam kenyataanya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, watak pribadi, dan perlindungan masyarakat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aliran  modern  memiliki  tujuan  yang  bersifat manusiawi untuk melindungi kepentingan si terpidana, sekaligus melindungi masyarakat yang  di  dalamnya  termasuk  korban  tindak  pidana  yang  menekankan  agar  pemidanaan harus memperhatikan tujuan dari pada pidana itu sendiri (Kusumaningrum & Supatmi, 2012). Hal ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan over kapasitas Lapas di
Indonesia yang dikarenakan pidana penjara merupakan sanksi pidana paling banyak dan paling sering dijatuhkan di Indonesia.
Adanya  konsep  individualisasi  pidana  yang  nantinya  akan  dibawa  oleh  RUU KUHP  memiliki  beberapa  karakteristik,  antara  lain  seperti:  “Pertanggungjawaban (pidana)  bersifat  pribadi/perorangan  (asas  personal);  Pidana  hanya  diberikan  kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan); dan Pidana harus disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  kondisi  isi  pelaku,  ini  berarti  harus  ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat- ringannya  sanksi)  dan  harus  ada  kemungkinan  modifikasi  pidana  (perubahan /penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Trisnawati, 2020).
Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana”. Pokok pemikiran individualisasi pidana beriorientasi pada faktor “orang” (pelanggar/pelaku tindak pidana). tujuan  individualisasi  pidana  terwujud  dari  norma  umum  pemidanaan  antara  lain: Pertama, “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesalahan/nulla poena  sine  culpa/Keine  Strafe  ohne  Schuld”;  Kedua,  alasan  penghapus  pidana  khusus mengenai alasan pemaaf, dimaksudkan sebagai masalah “error” (kesalahan), pembelaan terpaksa, daya paksa yang melampaui batas, dan tidak ada kemampuan bertanggungjawab dan anak yang berusia dibawah 22 tahun.
Ketiga, Dalam pedoman pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan beberapa factor sebagaimana diatur dalam Pasal  54 ayat (1) KUHP antara lain: “motif, sikap batin dan kesalahan  isi pembuat, cara  isi pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat  tindak  pidana,  pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban  maupun  keluarga korban,  pemaafan  dari  korban  dan/atau  keluarganya,  dan/atau  padangan  masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”;
Empat, “dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan, hakim mempertimbangkan  faktor  keadaan  pribadi  isi  pembuat  dan  pertimbangan  segi kemanusiaan”.  Menurut  Prof.  Nyoman  Serikat  pengampunan  hanya  dapat  diberikan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana ringan atau yang di dalam RUU KUHP diancam dengan pidana penjara tidak lebih/dibawah satu tahun ; Kelima, dalam ketentuan mengenai  peringanan  dan  pemberatan  pidana  harus  mempertimbangkan  kepribadian  si pelaku baik dari segi fisik, psikis dan perekonomian;
Keenam,  dalam  penjatuhan  pidana  kedepannya  hakim    akan  diberikan  lebih banyak opsi pemidanaan untuk mengurangi penggunaan sanksi pidana penjara, termasuk pemberian pidana tindakan; ketujuh, kedepannya hakim diperbolehkan untuk mengubah sanksi  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  sesuai  dengan  perubahan/ perkembangan/perbaikan  pada  diri  terpidana  setelah  menjalani  masa  tahanan;  dan kedelapan,  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana,  maka  yang  akan  menanggung beban/bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  telah  dilakukan  adalah  pribadi/individu yang melakukan tindakan pidana tersebut dan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diwakilkan.
Berdasarkan  pada  pokok  pikiran  individualisasi  pidana  memberikan  sebuah trobosan  baru  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  dimana  hakim  diberikan keleluasaan  dalam  memilih  dan  menentukan  sanksi,  baik  itu  pidana  ataupun  tindakan yang  dianggap  tepat  atau  sesuai  bagi  pelaku  tindak  pidana (Johari  &  Husni,  2021). Meskipun keleluasaan yang dimiliki ada batasannya, namun hakim tetap saja memiliki banyak opsi pemidanaan.
Pola  jenis  sanksi  pidana  dalam  RUU  KUHP  terdiri  dari  jenis  “pidana”  dan “tindakan” yang masing-masing terdiri dari “1) Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok terdiri atas: Pidana Penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial.  b)  Pidana  tambahan  terdiri  atas:  Pencabutan  hak  tertentu;  Perampasan  Barang tertentu  dan/atau  tagihan;  Pengumuman  putusan  hakim;  Pembayaran  ganti  rugi; Pencabutan izin tertentu; dan Pemenuhan kewajiban adat setempat” (Pebriana, 2020). Sedangkan  pidana  yang  bersifat  khusus  merupakan  pidana  mati  yang  selalu diancam  secara  alternatif.  2).  Tindakan  yang  dapat  dikenakan  bersama-sama  dengan pidana pokok berupa; “Konseling; Rehabilitasi; Pelatihan kerja; Perawatan di lembaga; dan/atau  Perbaikan  akibat  tindak  pidana”.  Mencermati  pandangan  para  pakar  hukum pidana sekaligus perumus RKUHP maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konsep individualisasi  pidana  dalam  mengatasi  over  kapasitas  di  lembaga  pemasyarakatan tergantung  terhadap  hakim  yang  menjatuhkan  putusan  di  persidangan  kepada  pelaku tindak pidana.
Mengingat bahwa konsep individualisasi pidana hanyalah sebagai suatu pedoman bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  yang  bermartabat  dan  sesuai  dengan  prinsip humanis tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Sehingga dengan adanya  konsep  individualisasi  pidana  diharapkan  dapat  menghindari  dijatuhkannya sanksi  pidana  yang  dapat  berakibat  pada  semakin  meningkatnya  over  kapasitas  di lembaga pemasyarakatan.
Berkaitan  dengan  upaya  pemenuhan  hak mendapatkan makanan  dan  pelayanan Kesehatan  belum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dikarenakan beberapa  faktor.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  di lembaga pemasyarakatan. Hal lainnya bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Pada Tanggal 30 Maret 2020, telah Menetapkan “Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19”,  yang  selanjutnya  disebut  “Kebijakan  Pencegahan  Penyebaran Covid-19 di Lapas” (Rizky, 2020).
Keputusan  menteri  ini  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  diambil  dalam rangka  “menyelamatkan  Tahanan  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan Negara”. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini utamanya adalah karena kondisi Lapas, Lembaga Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, merupakan sebuah institusi  tertutup  yang memiliki  tingkat  hunian  tinggi,  sehingga  sangat  rentan  terhadap
penyebaran dan penularan Covid-19. Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara.
Cara  yang  pertama  yaitu  melalui  asimilasi,  ketentuan  seorang  narapidana mendapatkan asimilasi yaitu “2/3 (dua per tiga) masa pidananya telah dilewati. Bagi Anak yaitu ½ (setengah) masa pidananya telah dijalani. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012,  yang  tidak  sedang  menjalani subsidaer  dan  bukan  warga  negara  asing,  asimilasi  dilaksanakan  di  rumah,  Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan”.
Cara  yang  kedua  yaitu  melalui  integrasi,  adapun  ketentuan  Narapidana  untuk mendapatkan integrasi yaitu “telah menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor  99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, Usulan  dilakukan  melalui  system  database  pemasyarakatan,  Surat  keputusan  integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan”.
Melalui  dua  cara  inilah,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Kebijakan Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di  Lapas,  seorang  Narapidana  dan  anak  bisa dikeluarkan dan dibebaskan, namun tatap mendapatkan Pembimbingan dan pengawasan asimilasi  dan  integrasi  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan.  Diatur  pula  bahwa adanya “laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring”.
Kepala  Bagian  Humas  Publikasi  Ditjen  Pemasyarakatan  Rika  Aprianti menjelaskan bahwa “asimilasi dan integrasi Narapidana dan anak pada Mei 2020 dengan total  39.273  Narapidana,  dengan  rincian  37.014  warga  binaan  dibebaskan  melalui program asimilasi sementara melalui program integrasi Narapidana yang bebas sebanyak 2.259. Selanjutnya upaya penanggulangan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkait kebijakan sanksi pidana kasus narkoba.
Penghuni lapas dan rutan saat ini mayoritas dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba  maka  dari  itu  perlunya  sanksi  tindak  pidana  narkotika  yang  seharusnya  dapat dilakukan  rehabilitasi,  minimnya  akses  terpidana  kepada  advokat.  Penangkapan seseorang untuk  menjalani proses penahanan merupakan awal kemungkinan seseorang untuk  ditahan  di  tempat-tempat  penahanan,  yang  secara  tidak  langsung  bertambahnya penghuni  rutan  dan  lapas  sebelumnya  telah  mengalami  over  kapasitas  oleh  penghuni lainnya.

## Kesimpulan
Upaya  penanggulangan  Over  Kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yang akan diberlakukan pada 2026 yaitu  Tujuan  Pemidanaan  dan  Individualisasi  Pidana.  Pertama,  tujuan  pemidanaan diarahkan kepada pengayoman masyarakat, perlindungan masyarakat (social  idefence), memasyarakatkan  terpidana  dengan  melakukan  pembimbingan,  memulihkan  dan menumbukan  rasa  penyelesalan  dan  rasa  bersalah  pada  terpidana  serta  menciptakan
keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Kedua, Ide Individualisasi Pidana yang berioerientasi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  manusiawi  memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, tiada pidana tanpa kesalahan, pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku.
Hal  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  harus  ada  kelonggaran/fleksibilas  bagi hakim  dalam memilih  sanksi  pidana  (jenis  maupun  berat  ringannya  sanksi) mengingat hakim pada saat ini lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu dengan berlakunya RKUHP dimasa yang akan datang aparat penegak hukum sedapat mungkin tidak  terburu  buru  menjatuhkan  atau  menuntut  pelaku  tindak  pidana  dengan  pidana penjara  karena  dalam  RKUHP  banyak  pilihan  yang  dapat  dipilih  oleh  aparat  penegak hukum dan tidak menghilangkan esensi perlindungan bagi masyarakat yang didalamnya termasuk korban tindak pidana. Selain itu kebijakan sanksi pidana pada kasus narkoba seharusnya dapat dilakukan rehabilitasi karena ini akan mengurangi jumlah tahanan pada Lapas ataupun Rutan di seluruh Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Adhari,  Ardhana  Panca.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Hlm.(213-224). Tapanuli Selatan: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tapanuli Selatan .
Amrullah,  Ihsan,  &  Wibowo,  Padmono.  (2021).  KONTROVERSI  PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN  2020  DALAM  MENANGGULANGI  COVID-19. Jurnal  Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora , 5 (1), 59–70.
Arsheldon,  Samuel,  Simanjuntak,  Supriardoyo,  &  Benuf,  Kornelius.  (2020).  Strategi Antisipasi  Over  Kapasitas  Lapas  Suatu  Refleksi  Atas  Kebijakan  Pencegahan Penyebaran Covid-19. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 1–26.
Benuf,  Kornelius,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai instrumen  mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer. Gema  Keadilan , 7 (1),  20– 33.
Enggarsasi, Umi, & Sudahnan, Sudahnan. (2015). Model Perbaikan Interaksi Humanis Petugas  Dengan  Narapidana  Sebagai  Paradigma  Baru  Dalam  Upaya  Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 20 (3), 166–183.
Fadhil,  Moh.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Mengatasi  Kelebihan  Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan. Al Daulah , 167–186.
Johari,  J.,  &  Husni,  H.  (2021).  Kebijakan  Asimilasi  Terhadap  Narapidana  Dimasa Pandemi  COVID-19. JURNAL  ILMIAH  MAHASISWA  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH , 4 (2).
Jufri, Ely Alawiyah, & Anisariza, Nelly Ulfah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 1–26.
Kholiq,  Abdul,  Arief,  Barda  Nawawi,  &  Soponyono,  Eko.  (2015).  Pidana  Penjara Terbatas:  Sebuah  Gagasan  dan  Reorientasi  Terhadap  Kebijakan  Formulasi  Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. Law Reform , 11 (1), 100–112.
Kusumaningrum,  Santi,  &  Supatmi,  Mamik  Sri.  (2012). Mekanisme  pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak di Indonesia: studi terbatas terhadap anak  dalam  sistem  pemasyarakatan .  Pusat  Kajian  Perlindungan  Anak  dan Departemen Kriminologi, FISIP Universitas ….
Lukman,  Dwi  Ratna  Kamala  Sari.  (2020).  ASIMILASI  BAGI  NARAPIDANA  DAN ANAK  SEBAGAI  UPAYA  PENCEGAHAN  DAN  PENANGGULANGAN COVID-19. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta , 3 (1), 30–39.
Magrhobi,  Berdy  Despar.  (2014). Tinjauan  kriminologis  faktor  penyebab  terjadinya tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) . Brawijaya University.
Marthaningtyas, Sri, & Hidayatullah, Hidayatullah. (2021). KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA  DI  TENGAH  PANDEMI  COVID-19  DALAM  PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN. Jurnal Suara Keadilan , 22 (1), 91–108.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Megawati, Cut, & Kurniawan, Kurniawan. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Jurnal Serambi Akademica , 7 (3), 335–341.
Mulyono,  Galih  Puji,  &  Arief,  Barda  Nawawi.  (2016).  Upaya  mengurangi  kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Law Reform , 12 (1), 1–16.
Pebriana, Lila Afrida. (2020). Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 258–273.
Perkasa,  Risang  Achmad  Putra.  (2020).  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga  Pemasyarakatan. Wajah  Hukum , 4 (1), 108–115.
Rizky, Bayu. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam  Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Covid-19. JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum Dan Humaniora , 7 (3), 655–665.
Salsabila, Saradinda. (2021). Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan Di Balai  Pemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum , 4 (1), 279–294.
Simamora, Jonariko, & Husna, Lenny. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN
WARGA  BINAAN  KEMASYARAKATAN  PADA  MASA  COVID-19  DI  KOTA BATAM. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (4), 599–606.
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  (2020).  BaPEMBEBASAN  NARAPIDANA  DALAM PERSPEKTIF  KONSEP  ASIMILASI  DI  MASA  PANDEMI  COVID  19has Indonesia. Jurnal Litigasi (e-Journal) , 21 (2), 220–237.
Trisnawati, Niyan Ati. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (14), 1765–1774.
Violina,  Yurike,  &  Wibowo,  Padmono.  (2021).  Pemberian  Program  Asimilasi  Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (1), 200–206.

## Copyright holder:
Humaira Afdini, Amad Sudiro (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: