## ELECTRONIC GOVERNMENT : IMPLEMENTASI PEMASANGAN ALAT REKAM TRANSAKSI ONLINE PAJAK HOTEL
Nanang Suparman 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email. Nnanag.suparman@uinsgd.ac.id 1)

## Abstract
PAD is one of the sources of financing for a region which has a very important role in helping  provide  income  in  carrying  out  the  functions  of  local  government.  One  important component of the composition of PAD is the local tax sektor. Local taxes are carried out by local  governments  and  allocated  to  finance  routine  expenditures  and  development  in  the region. Hotel tax is a significant contributor to regional tax revenues each year. One of the programs  used  to  increase  regional  income  from  hotel  taxes  is  using  an  online  transaction recorder installed in every hotel. This study aims to determine the extent to which the influence of  the  existence  of  an  online  transaction  data  recording  device  program  on  hotel  taxes  in Bandung Regency on local revenue receipts in the form of taxes. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach. In collecting data, researchers used primary and secondary data. The results show that the implementation of the program can be said  to  be  optimal  based  on  the  achievement  of  predetermined  hotel  tax  revenue  targets. However, there are still obstacles such as changes in the mechanism for using the tool and the lack of awareness of taxpayers in making payments and using the tool. So that with this, not all potential revenues in the hotel tax sektor have been maximally utilized.
Keywords : Policy Implementation, Local Taxes, Transaction Recording Tools

## Abstrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pembiayaan bagi suatu wilayah yang memiliki peran penting dalam membantu menyediakan pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dalam komposisi PAD adalah sektor pajak  daerah.  Pajak  daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dialokasikan  untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di wilayah tersebut. Pajak hotel merupakan penyumbang penting terhadap pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Salah satu program yang  digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari  pajak  hotel  adalah  dengan menggunakan  alat  pencatat  transaksi  online  yang  dipasang  di  setiap  hotel.  Penelitian  ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh dari keberadaan program alat pencatatan data  transaksi  online  terhadap  pajak  hotel  di  Kabupaten  Bandung  terhadap  penerimaan pendapatan  daerah  dalam  bentuk  pajak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan program  ini dapat  dikatakan optimal berdasarkan pencapaian target  pendapatan pajak hotel yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, masih ada hambatan seperti perubahan dalam  mekanisme  penggunaan  alat  dan  kurangnya  kesadaran  dari  para  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  dan  menggunakan  alat  tersebut.  Sehingga  dengan  ini,  belum  semua potensi pendapatan di sektor pajak hotel telah dimanfaatkan secara maksimal.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Alat Pencatatan Transaksi

## A. PENDAHULUAN
Dalam  jalannya  pemerintahan,  tentunya  suatu  Negara  membutuhkan  biaya  yang  tidak sedikit,  agar  terlaksananya  fungsi  dan  tugas  dari  Negara.  Berkenaan  dengan  biaya  dalam rangka jalannya pemerintahan di Indonesia telah dikelola dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan  Negara.  Pengelolaan  uang  atau  dana  Negara  ini  memakai  anggaran  pendapatan belanja  Negara  (APBN)  dan  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD).  APBD  meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan yang berasal  dari pendapatan asli daerah  (PAD),  dana  perimbangan  dan  termasuk  juga  pendapatan  lain-lain  yang  sah.  APBD sendiri terdiri atas 3 unsur, yaitu pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Dalam bentuk yang baru  APBD  pun  pendapatan  pun  dibagi  menjadi  3  kategori  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dan juga pendapatan asli daerah hukum lainnya.  Pemungutan pendapatan asli daerah dilaksanakan berdasarkan perda sesuai dengan undang-undang. Salah satu komponen penting dari susunan PAD adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dan  dialokasikan  untuk  membiayai  pengeluaran  dan  pembangunan biasa di wilayah tersebut.
Pada pajak daerah terdapat beberapa sektor yang menjadi penyumbang dana yang cukup besar  salah  satunya  yaitu  pajak  hotel.  Pajak  hotel  merupakan  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh hotel. Sejak tahun 2019-2021 pajak hotel menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Karena  berdasarkan  data  yang  peneliti temukan  bahwa  pada  dari  tahun  2019-2021  pajak  hotel  berhasil  mencapai  target  yang  telah ditentukan sebelumnya. Berikut data penerimaan sektor pajak hotel pada tahun 2019-2021:
Tabel 1. Data Penerimaan Pajak pada Sektor Hotel Tahun 2019-2021
Sumber: Dokumen Bapenda Kab. Bandung, (Diolah Peneliti, 2023)
Tabel diatas menjelaskan mengenai target dan realisasi anggaran yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 2019-2021. Berdasarkan tabel tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  tahunnya  BAPENDA  pada  sektor  pajak  hotel  berhasil mengumpulkan pendapatan dan mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.
Meskipun  pada  awal  tahun  2020,  dunia  terhenti  ketika  pemerintah  di  seluruh  dunia memutuskan  untuk  memasuki  keadaan  darurat  atau  bencana  karena  merebaknya  pandemic covid-19. Dalam menangani hal tersebut pemerintah melakukan pembatasan pergerakan yang ketat  dan  sarana  kebersihan  untuk  mencegah  interaksi  secara  langsung  atau  tatap  muka. Akibatnya dari adanya hal tersebut, banyak aktivitas termasuk sekolah, bekerja, berbelanja dan juag  pelaksanaan  pelayanan  pemerintahan  dipindahkan  secara  online,  yang  secara  drastic meningkatkan  paparan  terhadap  ancaman  dan  resiko  dari  dunia  maya  pula  karena  seluruh kegiatan  dianjurkan  untuk  dilaksanakan  secara  online.    Bahkan  sampai  ada  perintah  untuk larangan  perjalanan,  pelacakan  orang  dan  pelacakan  kontak,  jam  malam  dan  kampanye menggunakan masker wajah, saran kebersihan dan kegiatan sosial budaya secara online (WHO, 2021).
Tahun Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi 2019 Pajak Hotel 4.610.000.000 7.568.662.689 2020 Pajak Hotel 4.547.937.000 6.471.163.124 2021 Pajak Hotel 8.000.000.000 10.384.881.008
Langkah- langkah ini berarti bahwa program pendidikan dan semua interaksi sosial dan ekonomi  lainnya,  akan  dihentikan  atau  dilakukan  melalui  internet  (Pandey  &  Pal,  2020). Bahkan dibanyak Negara, banyk orang yang kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga mereka dan mulai bereksperimen dengan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi). (Candela et al., 2020; Crayne, 2020). Salah satu ekperimen yang dilakukan adalah dengan adanya Saint, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM). STEM adalah sektor dan disiplin ilmu yang penting bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan dapat membentuk masa depan masyarakat. Mereka juga menghasilkan peneliti, pemikir dan teknisi yang penting untuk kemajuan  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  ketahanan  pangan,  transportasi,  energy, infrastruktur  dan  sektor  lainnya.  (EarthScience-WesternAustralia,  2019;  Hammond  et  al., 2020).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pemerintah  memerlukan  penyesuaian  pula  terhadap perubahan  yang  terjadi  karena  adanya  pandemic  pada  tahun  2020  karena  dilakukannya pembatasan  kegiatan  seluruh  sektor  kehidupan,  maka  dari  itu  salah  satu  program  yang dilakukan  oleh  BAPENDA  Kabupaten  Bandung  dalam  melakukan  pemungutan  pada  pajak hotel  yaitu  dengan  menerapkan  program  pemasangan  alat  rekam  transaksi  online  agar pendapatan  terhadap  pemerintah  daerah  dapat  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya. Pemasangan  alat  tersebut  sebagai  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BAPENDA terhadap  wajib  pajak  agar  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  sehingga penerimaan  yang  didapatkan  oleh  BAPENDA  dapat  berjalan  secara  maksimal  dan  juga transparan. Transparansi diperlukan dalam pemerintah karena korupsi telah menjadi masalah yang  sangat  mengkhawatirkan  di  Negara-negara  berkembang  (Delavallade,  2006).  Korupsi pemerintah,  digambarkan  sebagai  pelanggaran  aturan  oleh  orang-orang  public  demi keuntungan  financial  atau  politik  pribadi,  merusak  legitimasi  pemerintah  Negara  dan melemahkan tatanan sosial masyarakat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Hal ini juga dapat menghambat  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Gans-Morse  et  al.,  2018).  Bahkan  dalam beberapa  literatur  mengatakan  bahwa  akses  warga  terhadap  informasi  dan  transparansi pemerintah merupakan penghambat korupsi pemerintah.
Hood (2006) mendefinisikan transparansi sebagai hak dan kemampuan warga negara (dan organisasi,  jika  relevan)  untuk  mengakses  informasi  pemerintah  dan  informasi  tentang pemerintah.  Transparansi  dalam  pemerintahan  dan  publik  umumnya  dianggap  diinginkan, sesuatu  yang  harus  dipupuk  dan  dimungkinkan  (Asamoah,  2019).  Ide  ini  mendapatkan momentum  yang  cukup  besar  dengan  munculnya  komputasi  dan  internet  yang  telah memfasilitasi penerapan TIK ke fungsi dan prosedur pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga negara (OAS, 2020). Namun, e-transparansi perlu didukung  oleh  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  e-interaktivitas  karena  strategi  e- transparansi satu arah mungkin tidak cukup (Welch & Hinnant, 2003).
Sebelum menggunakan alat tersebut masih terdapat beberapa hotel yang tidak memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dan  juga  melakukan  manipulasi  data.  Alat  rekam transaksi  online  ini  dipasang  oleh  BAPENDA  sejak  tahun  2018  sampai  dengan  sekarang. Sampai saat ini (2021) BAPENDA berhasil melakukan pemasangan alat rekam transaksi online pada enam  belas  (16) hotel yang terletak di  Kabupaten Bandung karena  belum semua hotel bersedia untuk menggunakan alat tersebut dikarenakan keterbatasan.
Berikut  data  rekaman  transaksi  online  wajib  pajak  sektor  hotel  di  Kabupaten  Bandung tahun 2021:
Gambar 1. Data Transaksi Pajak Online Tahun 2021
Sumber: Dokumen Bapenda Kab. Bandung, (Diolah Peneliti, 2023)
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel berhasil menyumbang sebesar tujuh puluh  enam  miliar  pada  tahun  2021  dari  keseluruhan  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  lima ratus enam puluh dua miliar atau sebesar 13,5% dari jumlah pemasukan yang disumbangkan sektor pajak daerah.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  membahas  mengenai  Implementasi pemasangan alat perekam transaksi online pajak hotel.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi dari implementasi program pemasangan alat perekam data transasksi online,  mengetahui sumberdaya yang menghambat dalam  implementasi  program  pemasangan  alat  perekam  data  transasksi  online,  mengetahui disposisi  yang  ditempuh  guna  mengatasi  kendala  dalam  implementasi  program  pemasangan alat perekam data transasksi online, juga mengetahui peran stuktur organisasi dalam menopang implementasi  program  pemasangan  alat  perekam  data  transasksi  online  pada  pajak  hotel  di kabupaten Bandung

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  deskriptif untuk memeriksa bagaimana Implementasi Kebijakan Program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung dan untuk mengeksplorasi bagaimana fungsi  program  dalam  menghasilkan  pendapatan.  Pada  tahap  awal  peneliti  menelusuri mengenai topic yang tepat dan sembari meninjau literatur tentang topik tersebut dan terdapat suatu hal yang dapat dijadikan sebagai suatu penelitian. Segala sesuatu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian baik itu positif ataupun negative sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ulber silalahi (2017) berpendapat bahwa “ketidaksesuaian antara apa yang ada atau actual dan seharusnya ada atau diharapkan tidak hanya bersifat negative tetapi dapat juga dapat bersifat positif.  Dalam  penelitian  kali  ini,  data  sekunder  mengacu  pada  informasi  yang  didapatkan secara  tidak  langsung  dari  sumber  data.  Data  sekunder  dikumpulkan  untuk  penelitian  ini melalui  pemeriksaan  dokumen,  buku,  surat  kabar,  kertas,  dan  arsip  yang  berkaitan  dengan
No Wajib Pajak Jenis SubTotal Discount Service Pajak GrandTotal 1 Saung Gawir Bungalow Hotel 100.068.028,00 - - 10.006.972,00 110.075.000,00 2 Hotel Clove Garden Hotel 9.265.679.771,00 - 926.567.975,00 1.019.224.779,00 11.211.472.533,00 3 Hotel Glamping Hotel 1.123.481.821,00 - - 112.348.181,00 1.235.830.002,00 4 Dago Highland Hotel 1.928.147.902,00 - 192.814.796,00 212.096.269,00 2.333.058.966,00 5 Hotel Intercontinental Hotel 30.489.737.170,00 - 3.048.973.717,00 3.353.871.089,00 33.843.608.259,00 6 Sutan Raja Hotel Hotel 18.345.116.858,00 - 1.813.380.116,00 2.015.849.694,00 22.174.346.630,00 7 Dago Heuvel Hotel Hotel 45.850.000,00 17.905.000,00 1.397.250,00 2.794.500,00 31.579.000,00 8 Hotel Scarlet Hotel 9 Hotel Antik Hotel 6.190.000,00 25.000,00 - 616.500,00 6.778.000,00 10 Sindang Reret Hotel Hotel 41.954.521,00 9.273.212,00 - 4.195.434,00 35.761.979,00 11 Ciwidey Valley Resort HOTEL Hotel 1.533.110.080,00 - - 153.311.553,00 1.686.421.633,00 12 Driam Riverside Hotel Hotel 2.058.216.886,00 - 224.875.025,00 205.821.707,00 2.488.913.618,00 13 Lotus Garden Hotel 74.967.423,00 - 15.000,00 7.496.667,00 82.485.915,00 14 Hotel Millenia Hotel 150.364.580,00 - - 15.036.255,00 165.400.552,00 15 Hotel Marbella Hotel 1.240.588.615,00 - 124.058.655,00 136.464.890,00 1.501.112.159,00 16 Creative Restart Hotel Hotel 66.403.473.655,00 27.203.212,00 6.332.082.534,00 7.249.134.490,00 76.906.844.246,00 Total
kebijakan  program  pemasangan  alat  perekam  transaksi  online  dalam  meningkatkan pendapatan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literature.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dalam penelitian ini adalah meliputi bagaimana pelaksanaan komunikasi dari program  pemasangan  alat  perekam  data  transaksi  online  pada  pajak  hotel  di  kabupaten bandung.  Kedua,  apa  saja  sumberdaya  pendukung  dalam  pelaksanaan  program  pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten bandung. Ketiga, bagaimana upaya  disposisi  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  permasalahan  program  dan  keempat, bagaimana peran struktur organisasi dalam menopang program pemasangan alat perekam pada pajak hotel di kabupaten bandung.
Pelaksanaan  program  pemasangan  alat  perekam  data  transaksi  online  ini  telah diimplementasikan sejak tahun 2018, dimana dalam program  ini merupakan tanggungjawab dari  bidang  pengendalian  dan  perencanaan  operasional  (P2O),  diharapkan  dengan  adanya program tersebut sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh bidang perencanaan dan pengendalian  operasional  (P2O)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak khususnya  sektor  hotel  guna  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  pajak  hotel  di Kabupaten Bandung.
Pada  penelitian  ini,  untuk  membahas  lebih  lanjut  terkait  dengan  implementasi  dari program  pemasangan  alat  perekam  data  transaksi  online  pada  pajak  hotel  di  Kabupaten Bandung tersebut, peneliti akan memaparkan beberapa hal berikut mengenai komunikasi dalam pelaksanaan  program,  sumberdaya  dalam  pelaksanaan  program,  upaya  disposisi  yang dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  dan  peran  dari  struktur  birokrasi  dalam  menopang implementasi program tersebut.
1. Komunikasi
Indikator komunikasi dari pemasangan alat perekam data transaksi online ini dapat dilihat dari  transmisi  dan  kejelasan  komunikasi  dimana  dalam  komunikasi  tersebut  sebelum melaksanakan program  harus ada  aturan yang menaungi  program  tersebut  dan tidak adanya misskomunikasi baik dalam melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga tidak terdistorsi di tengah jalan karena adanya petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan dari program ini sehingga memudahkan  tiap  tingkatan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  bapak  indra  selaku  kasi  pengendalian  pengendalian  dan  perencanaan operasional. Beliau mengatakan bahwa:
“Untuk pelaksanaan program pemasangan alat perekam data transaksi online ini sudah sangat jelas karena landasan aturannya pun ada yaitu dalam perbup nomor 135  tahun  2020  dan  petunjuk  pelaksanaannya  mudah  dipahami  dikarenakan dalam  pelaksanaan  program  ini  sudah  kami  buatkan  buku  panduan  nya  juga sehingga dapat memudahkan dalam penggunaan alat tersebut oleh siapapun” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023).

## 2. Sumber Daya
Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejauhmana  sumber  daya  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  diantaranya  adalah  staff,  informasi,  wewenang  dan fasilitas-fasilitas.  Dapat  dikatakan  bahwa  semua  sumber  daya  yang  ada  itu  harus  digunakan sebaik  mungkin  dan  saling  berkesinambungan.  Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh bapak indra selaku kasi pengendalian dan perencanaan operasional.

## 3. Disposisi
Sikap dari tim pelaksana telah mendukung sepenuhnya terhadap apa yang direncanakan sebelumnya  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  sektor  pajak  hotel,  karena  sikap  dari pelaksana program tersebut memiliki sikap yang positif dan juga dibantu dengan adanya sistem insentif  yang  diberikan  kepada  pegawai  yang  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik sehingga dapat mencapai target, namun sikap dari wajib pajak nya itu tersendiri masih terdapat kendala  karena  kurangnya  kesadaran  akan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  terhadap pemerintah atas apa yang telah mereka dapatkan dan juga terdapat intervensi atau perlakuan khusus  terhadap  wajib  pajak  yang  memiliki  pengaruh  dalam  pemerintahan  yang  seharusnya mereka taat justru malah sebaliknya.
4. Struktur Birokrasi
Implementasi  kebijakan  yang  bersifat  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implentasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan dapat  menghambat jalannya pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka berdasarkan hal tersebut, memahami struktur birokrasi itu merupakan faktor yang fundamental dalam dalam mengkaji implementasi kebijakan public.
Berdasarkan dari penjelasan tersebut  dapat  dikatakan bahwa sebenarnya SOP  mengenai pelaksanaan program  pelaksanaan alat  rekam  data transaksi  online ini telah dibuatkan sejak awal diterapkannya program ini pada tahun 2018 dan bisa saja terjadi perubahan dalam SOP tersebut dikarenakan kita harus terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada seiring dengan  berkembangnya  zaman  sebagai  bentuk  adaptif  badan  pendapatan  daerah  kabupaten bandung  dan  terkait  fragmentasi  dalam  pelaksanaan  program  ini  dapat  dikatakan  sudah  ada karena memang dalam pelaksaannya program ini memerlukan kerjasama dari beberapa pihak baik itu pihak ketiga ataupun instansi lainnya.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pada  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan  hasil  penelitian  yang didasarkan pada analisis dan temuan – temuan data dilapangan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan  bahwa  Impelemntasi  Kebijakan  Program  Pemasangan  Alat  Perekam  Data Transaksi Online pada pajak hotel di Kabupaten Bandung belum optimal secara menyeluruh apabila dilihat dari keempat dimensi yang dikemukakan oleh Edward III. Dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Komunikasi dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan cukup baik karena landasan  dan  kejelasan  dalam  penggunaan  alat  tersebut  ada  aturannya  hanya  saja masih  terdapat  perubahan  dalam  penyampaian  informasi  terkait  penggunaan  alat tersebut
2. Sumberdaya  dalam  pelaksanaan  program  pemasangan  alat  perekam  data  transaksi online  baik  itu  sumber  daya  manusia  atau  sarana  dan  prasarana  lainnya  telah berkontribusi aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing
3. Sikap  dari  pelaksana  program  dapat  dikatakan  mendukung  sepenuhnya  terhadap program tersebut hanya saja yang menjadi penghambat dalam program ini yaitu sikap dari wajib pajak nya sendiri masih terdapat beberapa wajib pajak yang kurang sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak
4. Struktur  birokrasi  juga  dalam  pelaksanaan  program  ini  dapat  dikatakan  sudah  baik karena dalam pelaksanaan ini telah menggunakan SOP yang dibuatkan sebelumnya dan  bersifat  luwes  adaptif  apabila  terdapat  perubahan  dalam  pelaksanaannya  dan adanya kerjasama yang baik dengan pihak ataupun instansi lainnya dalam penegakan program tersebut.

## REFERENSI
Alhusain, Achmad Sani. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Amtiran,  P.  Y.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Negara.  Amtiran  and  Molidya/  Journal  Of Management (SME,s) , Vol. 12,No.2, 206-207.
Bagui, Laban. Shallen Lusinga. Nthhabiseng Pule. Teofelus Tuyeni. Chimwemwe Q.Mtegha. Enrico Calandro. Wallace Chigona.Basie von Solms. (2023). Dampak COVID-19 pada peningkatan  kesadaran  dan  pola  pikir  keamanan  siber  di  komunitas  pembangunan Afrika bagian selatan (SADC). WILEYONLINELIBRARY.COM/JOURNAL/isd2.
Creswell, J.W. 2015 . Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fatimah, Dwi. (2020). Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien  serta  Cara  Mengelola  Kekuatan  dan  Ancaman.  Yogyakarta:  Cinta  Pena, Djuroto.
Grindle, Merilee S. (Ed). 19 80. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
Halim, Abdul. 2013. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Maharani, Irma Sri. 2022. Efektivitas Program Tapping Box Di Bapenda Kabupaten Bandung (Studi  Kasus  Pajak  Restoran.  Skripsi.  Bandung:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Gunung Djati Bandung.
Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Nazarudin. 2018. Manajemen Strategik. Palembang: NoerFikri Offset.
Nurhadi,  Febrianti  Dwi  Cahya.,  Mardiyono.,  Rengu,  Stefanus  Pani,  (2015),  Strategi pengembangan  pariwisata  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 325-331
Olarewaju  Tolu,  Ibrahim  Rufai,  dan  Galeri  Samanthika.  (2020).  E-transparansi  dan  korupsi anggaran  pemerintah:  Kasus  pemasaran  dan  transformasi  sosial  dari  Nigeria WILEYONLINELIBRARY.COM/JOURNAL/isd2,
Pasolong,  Harbani.  2013.  Teori  Administrasi  Publik.  Bandung:  Alfabeta.  Peraturan  Bupati Bandung  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Bandung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Raihan,  M.  S.  Sarumpaet,  dan  D.  Sukmasari.  2021.  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box.  Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10 (1).
Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Rangkuti, Freddy. 2017. Analisis SWOT teknik membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Bandung tahun 2016-2021
Rulandari, A. S. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , Vol.2, No. 1, 14-15.
Sakti, Fajar Tri. 2018. Modul Akuntabilitas Publik. Bandung: Fisip UNPAS Press. Sakti, Fajar Tri. 2014. Sisi Gelap Perencanaan. Bandung:  FISIP UNPAS PRESS. Silalahi, Ulbert. 2018. Metode Penelitian Sosial.  Bandung: Refika Aditama. Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Siwale, Kawula. dan  Gwamaka Mwalemba. (2022). Pengaruh masyarakat pada pengambilan
keputusan  karir:  Perspektif  wanita  Afrika  yang  mengejar  profesi  terkait  teknologi .WILEYONLINELIBRARY.COM/JOURNAL/isd2.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharjono,  Muhammad.  (2014),  Pembentukan  peraturan  daerah  yang  responsif  dalam mendukung otonomi daerah. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Hal. 21 – 37
Suwanda,  D.  2013.  Strategi  Mendapatkan  Opini  WTP  Laporan  Keuangan  Pemda.  Jakarta: PPM.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah