licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## EFEKTIVITAS E-COURT SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA
DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Yusia Agatha Sihite 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: yusiaagatha@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
In the era of the industrial revolution 4.0, the process of progressing the digital and computerized era has greatly increased and has affected almost all corners of the world in aspects of human life, where in this case the legal system in the world is also affected by the influence of digitalization. In the legal order affected by this era of digitalization is the practice of law, especially in the area of the judicial environment. Evidence of the digitization process in the judicial world is the introduction of Virtual Civil Courts, where in Indonesia it is known as the E-
Court  system.  The  E-court  system  is  a  service  for  registered  users where  they register online, make payments online, and estimate the payment online, calls are  made  through  electronic  channels  and  technical  trials  are  conducted electronically. Especially in pandemic conditions like this, many countries are experiencing  lockdowns  that  hinder  this  legal  justice  system.  So  that  the digitalization  system  in  the  pandemic  era  like  this  is  very  beneficial  for  the ongoing legal justice system that is in force.  During the Covid-19 pandemic, not many know how government regulations in law enforcement through dispute resolution are carried out through the e-court route, where since the Covid-19 pandemic dispute resolution through e-court has increased very significantly. The e-court itself has been regulated in Perma Number 1 of 2019 and (SEMA) Number 1 of 2020, because there are no other regulations governing e-courts, the  problem  of  online  trial  regulation  in  Indonesia  is almost  the  same  as the American  State.  This  research  uses  a  method  of  approach  that  is  normative juridical emphasizing the understanding and study of primary legal materials in the form of legal principles.
Keywords :
Covid-19; Digitization; legal order: E-court; Dispute resolution
Cite this paper : Sihite, Y. A., & Marpaung, D. S. (2022). Efektivitas E- Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Ditengah Pandemi COVID- 19 Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

## Scope Article
Criminal Law

## PENDAHULUAN
Sudah hampir 1,5 tahun Wabah Covid 19 yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, China  telah  meluluhlantakkan  berbagai  sendi  kehidupan  masyarakat  dunia,  termasuk Indonesia. Hingga awal bulan Juni 2021 jumlah korban positif sejumlah 1,831,773.1 Jumlah korban Covid 19 di Indonesia sendiri sudah menempati urutan yang pertama di kawasan Asia tenggara. Sehingga perlu melakukan upaya yang benar-benar serius bagi pencegahan dan penanganannya. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk memulihkan kembali berbagai sektor kehidupan penting di masyarakat dengan tetap menjalankan secara ketat
1 https://covid19.go.id/peta-sebaran , diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 12.31
protokoler kesehatan, memelihara stabilitas politik, keamanan, ekonomi, termasuk hukum dan keadilan.
Pada saat wabah Covid 19 belum datang ke Indonesia pada bulan februari akhir atau maret awal tahun 2020, Mahkamah Agung sedang tengah mengimplementasikan aplikasi e- court  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  melalui  elektronik  sehingga dikeluarkanlah  PerMa  (  Peraturan  Mahkamah  Agung)  Nomor  3  Tahun  2018  lalu  disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung telah memberikan kemudahan dan ruang untuk masyarakat yang ingin mengajukan dan mengikuti perkaradan juga proses persidangan dengan media elektronik, apalagi pada masa pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum berakhir dan tidak tahu juga berakhir kapan.  Untuk  mencegah  dan  membatasi  mobilitas  dan  kerumunan  massa  di  Kantor Pengadilan.  Di  tengah  semakin  meningkatnya  jumlah  aparatur  Pengadilan  yang  terpapar dan  menjadi  korban  wabah  Virus  Corona  tersebut,  Layanan  administrasi  perkara  dan persidangan secara elektronik sangat membantu dalam menekan tingkat penyebaran Virus Covid 19.2
Disaat  situasi  pandemic  seperti  ini  pemenuhan  atas  hak  warga  Negara  untuk menyelesaikan  perkara  sengketa  di  dalam  peradilan  harus  tetap  berjalan  dan  memenuhi lima aspek yaitu aspek penegakan hukum, aspek hukum, aspek kebudayaan, aspek social masyarakat, dan aspek sarana serta prasarana dimana tetap mematuhi protocol kesehatan yang ketat.3
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  MA  (Mahkamah  Agung)  di  tahun  2020  yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, total perkara ecourt yang masuk sepanjang tahun 2020 berjumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan  elektronik  (elitigasi)  sejumlah  8.560  perkara  (4,58%),  dari  jumlah  tersebut, 83,81%  diajukan  oleh  Pengguna  Terdaftar  (Advokat),  sedangkan  dari  Pengguna  lainnya sejumlah  16,19%.4 Dari data tersebut  dapat terlihat bahwa Masyarakat pencari keadilan dari  kalangan  Non  Advokat  (Pengguna  lainnya)  masih  cukup  rendah  dibandingkan  dari kalangan advokat.
Dimana pada masa pandemi seperti ini layanan e-court sangat-sangat membantu juga memiliki  banyak  manfaat  untuk  mereka  yang  bertempat  tinggal  jauh  dan  sulit,  tapi  juga berguna bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran kasus covid-19. Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa memalui E-court. Agar dapat memahami regulasi dan efektifitas e-court dalam penyelesaian sengketa pada era pandemic Covid-19.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif yaitu suatu bentuk penelitian  yang menekankan pada  pemahaman dan pengkajian  akan bahan hukum  primer  yang  berupa  asas-asas  hukum  khususnya  kaedah-kaedah  hukum  berupa peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan ruang lingkup dan pelaksanaan system e-court pada era pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Mengenai Penegakan E-court dalam Proses Penyelesain Sengketa di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia
2 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 13:40
3 Azis Ahmad Sodik, ”Justitiabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2. No.2 (2020), Hlm. 63.
Mahkamah  Agung  (MA)  telah  membuka  kembali  lembaran  produk  hukum  yang pernah  dikeluarkan,  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat untuk  dilaksanakan telebih lagi dalam situasi pandemic Covid-19 yang semakin hari  membuat  khawatir  masyarakat  Indonesia.  Sehingga  dengan  adanya  sarana  aplikasi yang bisa membuat web atau video membuat peradilan mudah melakukan sidang perkara dimana sarana tersebut sangat efektif jika Pengadilan negri, rumah tahanan atau kejaksaan dalam menggelar sidang, dimana hal tersebut dinamakan e-court. Aplikasi e-Court menjadi sebuah  terobosan  yang  sangan  bermanfat,  efektif  dan  efisien  untuk  dilaksanakannya peradilan  bagi  peradilan-peradilan  yang  ada  di  Indonesia  apalagi  setelah  dikeluarkannya PERMA oleh Mahkamah Agung.
PerMA no. 1 Tahun 2019 merujuk terhadap UU No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan  transaksi  elektronik  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  19  tahun  2016  tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga sesuai  pada  peraturan  Mahkamah  Agung  pelayanan  administrasi  perkara  elektronik  bisa dipergunakan  oleh  advokat/pengacara  ataupun  perorang  yang  terdaftar.  Pengaturan administrasi perkara ini berlaku untuk jenis perkara Tata Usaha Negara, Tata Usaha Militer ataupun Perdata. 4
Pada masa covid-19 ini penyelesaian sengketa bisa dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan  tetapi  bisa  melalui  E-court  dimana  ketika  proses  jalannya  persidangan masyarakat atau pihak-pihak yang berpekara bisa menyelasiakan melalui media elektronik. Dimana E-court tersebut sudah diatur sejak tahun 2018. Sehingga ketika covid-19 ini muncul maka jalannya persidangan bisa melalui media elektronik sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  yaitu  Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020, ketika surat tersebut dikeluarkan maka dicabut pula Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Hakim  dan  Aparatur  Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.
Dengan  memegang  pedoman  terhadap  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal  16  Maret 2020 tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, sehingga SE MA No 1 Tahun 2020 memberikan instruksi terhadap Hakim dan jajaran Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya melalui bekerja didalam tempat tinggal atau rumahnya (Work From Home) dan  juga  menerapkan  social  distancing  dalam  hal  pemberian  pelayanan  yang  dilakukan langsung  dalam  lingkungan  instansi/institusi  dan  juga  menerapkan  protokol  kesehatan pada lingkungan kerja.
Dalam  rangka  bekerja  di  rumah  (work  from  home)  maka  segala  tugas  pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court. Sementara untuk  pelaksanaan  persidangan  menggunakan  aplikasi  e-Liltigation.  Aplikasi  ini  sudah diterapkan  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  sejak  diterbitkannya  Perma  Nomor  1  Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.
SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation akan dipakai
4 RR. Dewi Anggraeni, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1 (2020), halaman 8
pada  persidangan  perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri,  Perdata  Agama  di  Pengadilan Agama  dan  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebab  dalam  perkara- perkara ini tidak melibatkan tahanan/terdakwa yang ditahan. Maka dengan itu Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation terhadap perkara pidana, karena dalam hal perkara pidana melibatkan terdakwa yang ditahan. Untuk Perkara Pidana akan digelar dengan cara konvensional atau cara seperti biasa sehingga dalam hal ini para pihak akan tetap hadir pada muka persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19
Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Hakim  diberi  kewenangan  oleh  SE  MA  RI Nomor  1  Tahun  2020  untuk  dapat  menunda  sidang  pemeriksaannya  meskipun  telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanyanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.
Karena  penerapan  e-litigation  yang  sangat  minim  maka  hal  ini  berbanding  lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri dimana hal itu diatur pada peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE  MA  Nomor  1  Tahun  2020.  Tidak  hanya  itu  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, tidak menyebutkan atau  mengatur  perihal  e-Litigation.  Bahkan,  dua  bulan  pasca  diundangkannya  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019 (COVID-19) dan  juga setelah diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  pada  tanggal  31  Maret  2020, persidangan online belum dilaksanakan. Dalam hal ini yang terkendala adalah pada bagian internal  dimana  badan  perdailan  tersebut  menyangkut  sarana  prasarana,  sumber  daya manusia, penyediaan jaringan internet dan pembiayaan yang turut berperan dalam hal ini. Sedangkan  pada  faktor  eksternal  yakni  dari  peran  masyarakat,  dimana  masyarakat Indonesia  sendiri  belum  mampu  melaksanakan  atau  menerapkan  era  digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah cukup banyak digunakan di kalangan masyarakat. Namun dalam hal ini tidak semua  masyarakat mengetahui dan siap untuk  menggunakan  aplikasi-aplikasi  yang  berhubungan  dengan  aspek  penting  dalam kehidupan  sehari-hari,  salah  satu  contohnya  adalah  aplikasi  E-litigation  dimana  aplikasi tersebut sangat berperan dalam hal pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. 5
Syamsul  Maarif  yang  merupakan  Hakim  Agung  sekaligus  Wakil  Ketua  Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Mahkamah Agung mengatakan bahwa Layanan e-Court dan e-Litigasi menyerupai proses e-litigasi di negara Singapura dan lebih maju dibanding negara Thailand,  Peradilan  di  Singapura  bahkan  tidak  ada  lagi  kewajiban  memproduksi  salinan putusan  pada  bentuk  hardcopy.  Sehingga  dalam  hal  Administrasi  &  persidangan  perkara dengan sistem elektronik bisa memberikan kemudahan bagi para orang-orang yang sedang mencari keadilan tidak hanya itu tetapi juga menutup peluang bagi kolusi dan korupsi. 6

## Efektifitas  dan  Regulasi  E-court  dalam  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Era  Pandemi Saat Ini
Sebelum  adanya  Covid  19  melanda  Indonesia  praktik  supportive  technologies sebagai bentuk disrupsi digital  telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan dicoba untuk dijalankan pada sistem peradilan MA. Tetapi setelah adanya pandemic ini membuat pemerintah harus bersinergi untuk menjalankan atau mewujudkan e-litigation atau online
5 Pangaribuan, Aristo M. A, Mufti, Arsa, dan Zikry, Ichsan, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
6 Ahmad Saprudin, Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyrakat Non-Advokat, halaman 4
trial dengan penuh demi terciptanya keadilan yang subtantif bagi warga Negara Indonesia. 7 E-litigation merupakan bagian dari jenis e-Court.
Di  Masa  Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  faktor  lain  yang  menyebabkan  masih minimnya  total  Pengguna  yang  memakai  layanan  administrasi  perkara  elektronik  di Pengadilan  dibanding  jumlah  Pengguna  Terdaftar  dari  golongan  advokat.  Pengguna Terdaftar bisa dengan bebas mendaftarkan ataupun mengajukan perkara secara elektronik lewat aplikasi e-Court walaupun kantor pengadilan sedang ditutup walaupun hal itu bersifat sementara,  tetapi  orang  yang  sedang  mencari  keadilan  yang  pada  dasarnya  bukan pengacara/advokat tidak mempunyai akses dalam hal mendaftarkan perkara lewat layanan e-Court.  Pada  laporan  tahunan  MA/Mahkamah  Agung  pada  saat  2020  disebutkan  jumlah perkara  e-court  dari  pengguna  lain  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  pengguna terdaftar. 8
Mahkamah  Agung  lewat  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2019 Tentang  Administrasi  Perkara  serta  Sidang  di  Majelis  hukum  Secara  Elektronik  yang mengambil alih PERMA Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi perkara pada Majelis pengadilan Secara Elektronik. Menghasilkan sistem e- Court secara elektronik. E- Court ialah rangkaian proses penerimaan gugatan/ perlawanan/permohonan/ intervensi/ bantahan/ keberatan,  penyampaian  panggilan  penerimaan/pemberitahuan,  pembayaran,    jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya penerimaan hukum, dan penyampaian , pengelolaan, serta penyimpanan dokumen masalah perdata agama/ perdata tata usaha militer/ negeri, perdata dengan memakai sistem elektronik yang berlaku di tiap- tiap area peradilan.
Pada masa tatanan kehidupan yang baru, warga diperingati untuk tidak melakukan kegiatan  di  tempat  umum  guna  menghindari  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019( COVID- 19). Dikala ini sidang bisa dilaksanakan secara elektronik lewat aplikasi e-litigation. Sidang yang dicoba secara elektronik mempunyai tujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak serta mengurangi jumlah orang yang hadir kedatangannya di majelis hukum guna mewujudkan asas cepat serta bayaran ringan. Dengan memakai e-Litigation yang  salah  satu  bagian  dari  4  fitur  yang  dipunyai  oleh  Mahkamah  Agung  selaku  bagian integral  dari  program  inti  bernama  e-Court,  persidangan  bisa  dicoba  tanpa  datang  ke persidangan atau melalui tatap muka langsung.
Untuk  memanfaatkan  e-litigasi  dalah  hal  beracara  sepanjang  pandemi  lumayan efisien  serta  efektif.  Dari  sisi  fasilitas  serta  sarana-sarana  yang  dipakai  saat  melakukan persidangan  secara  online  telah  lumayan  mencukupi.  Dalam  perihal  ini,  jika  kita  tinjau sepanjang  beracara  di  masa  pandemi,  ruang  persidangan  telah  diberikan  sarana  berupa layar  monitor,  audio  visual,  serta  kamera.  Persidangan  bisa  dilakukan  secara  mudah walaupun  dicoba  tanpa  kedatangan  langsung  para  pihak,  baik  terdakwa/terpidana, JPU/Jaksa Penuntut Umum, pengacara, apalagi para pihak persidangan yang ingin melihat jalannya persidangan. Persidangan masalah pidana semacam itu cukuplah sempurna apabila dilakukan  pada  persidangan  perkara  perdata,  dengan  ketentuan  para  pihak  telah menyetujui  apabila  persidangan  dilakukan  memlaui  cara  elektronik/walaupun  tidak bertatap  muka  langsung.  Tetapi  pada  praktiknya,  dikala  ini  kuantitas  gugatan  masalah perdata yang dilakukan melalui online lewat e-litigation ditahun 2020 kurang dminati atau tidak digubris oleh pihak-pihak terutama pihak penggugat.
7 Mery Christian Putri, Erlina Marlian, Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid- 19, Volume 10 Nomor 1, April 2021
8 Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19, JURNAL CREPIDO:  Volume 02, Nomor 01, Juli 2020
Pelaksaanan  e-litigation  sejalan  dengan  Pasal  2  ayat  (4)  UU  No.  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman),  yaitu  terselenggaranya peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Dari  ketentuan  tersebut,  persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  tidak  birokratis,  sederhana,  dan  berbiaya ringan.
Peradilan  secara  Elektronik  ( e-court )  yang  merupakan  cerminan  dari  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:
A. Administrasi  perkara  secara  elektronik.  Administrasi  perkara  dalam  persidangan elektronik kepada Penuntut (Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi) dan Penyidik (menurut peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara elektronik, seperti dipindai (scan). Proses-proses tersebut akan dikirimkan ke masing-masing domisili elektronik.
B. Dokumen  elektronik.  Dokumen  elektronik  merupakan  dokumen  administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Oleh karenanya, penanganan perkara dilakukan secara terpadu, sehingga lembaga penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar data dan lebih cepat  dalam  melakukan  arsip  dokumen  secara  elektronik  karena  memanfaatkan teknologi informasi.
C. Efisien.  Persidangan  secara  elektronik  ini  dapat  meningkatkan  kerja  yang  cepat, efisien  dan  efektif.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  persidangan  yang  dapat  dilakukan dengan  skema-skema  seperti  yang telah disebutkan di atas, baik  pada pemeriksaan terdakwa  maupun  saksi/ahli.  Kendala  waktu  dan  jarak  pada  persidangan  secara elektronik ini dapat meminimalisir penundaan mengadili yang tidak semestinya.
Menurut  Ramon  Wahyudi,  kekurangan  persidangan  yang  dilakukan  secara  elektronik adalah  mengenai  teknologi  dan  praktik/proses  persidangan.  Pertama,  teknologi  yang digunakan  sering  kali  terkendala  koneksi  internet  yang  tidak  stabil;  dan  Kedua,  praktik persidangan yang tidak terkontrol, di mana ruang sidang tempat terdakwa (rutan/lapas atau tempat lain) dapat dihadiri orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak diberikan izin oleh Hakim/Majelis Hakim.
Hambatan  yang  ditemukan  terhadap  pelaksanaan  e-litigation  yang  merupakan  aspek Sumber Daya Manusia yang masih kurang cakap teknologi. Dibutuhkan bermacam upaya untuk mengestimasi terhambatnya pelaksanaan E-government. Upaya yang diartikan yaitu dengan  metode  mengadakan  latiahn  atau  meng-aplikasikan  serta  sosialisasi  yang  masif terhadap  Sumber  Daya  Manusia  spesial  di  wilayahnya,  untuk  menciptakan  Sumber  Daya Manusia yang bermutu dalam hal ditingkatkannya pelayanan yang memiliki daya guna yang baik/efektivitas  serta  efisiensi  menyambut  masa  industri  4.0  serta  kehidupan  yang  baru. Tidak  hanya  itu  dikarenakan  butuh  terdapatnya  komitmen  yang  sangat  tegas  dari pemerintah  untuk  pelaksanaan  e-government  yang  transparan,  efisien  serta  efektif  dan pembuatan Sumber Daya Manusia yang yang bermutu. 9
Meskipun  begitu,  persidangan  secara  elektronik  dapat  mewujudkan  peradilan  yang efektif, sederhana,  cepat, dan biaya ringan. Sebab, persidangan dan administrasi berbasis
9 Rakhmat, “Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru”, 23 Oktober 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.46 WIB,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi- Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi-Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html
teknologi  informasi  yang  diterapkan  dapat  mengakselerasi  proses  dari  masing-masing tahapanya. Hal itu sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, di mana konsep e-court memenuhi persyaratan peradilan berdasarkan due process of law.
Penyelesaian  sengketa  di  masa  digital  dengan  menggunakan  teknologi  digital  dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online, E-Litigation serta E- Court. PTSP Online  ialah  pelayanan  administrasi  peradilan  secara  terintegrasi  dalam  hal  proses  yang diawali dari sesi permohonan data, pengaduan, registrasi masalah, melakukan pembayaran serta dikembalikannya panjar bayaran masalah, sampai pengambilan/penyerahan produk pngadilan lewat 1 pintu. E- Court merupakan layanan untuk pengguna yang terdaftar buat registrasi masalah secara digital, memperoleh berapa kira-kira untuk dp bayaran masalah, pembayaran serta pemanggilan yang dicoba dengan saluran elektronik serta secara daring. E-Litigation  ialah  inovasi  yang  lebih  luas  dari  E-Court,  sebab  sudah  masuk  dalam  sistem sidang.
Dalam  dilakukannya  solusi  yang  tepat  bagi  penyelesaian  sengketa  di  masa  pandemi covid- 19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  selaku  Kebijakan  Countercyclical Akibat  Covid-  19.  Pada  perangkat  yang  mempraktikkan  prinsip  kehati-  hatian  serta melaksanakan asesmen. Perihal ini bertujuan agar terjadinya suatu teknik buat melindungi serta menyelamatkan pelaku usaha.. Dengan melanjutkan sebagian metode restrukturisasi pembiayaan semacam; penyusutan tingkatan imbal hasil, jangka waktu yang diperpanjang, tunggakan  pokok  dikurangi,  pengurangan  tunggakan  imbal  hasil,  akumulasi pembiayaan/sarana,  serta  konversi  pembiayaan  yang  dikonversi  penyertaan  modal sementara.
Apabila dilihat secara sosiologis persidangan virtual ialah keniscayaan, baik sebagai reaksi  terhadap  pandemi  Covid-19,  ataupun  rekainya  dari  kemajuan  sebuah  teknologi. Khusus pada masa pandemi, penegak hukum akan dihapadi oleh situasi yang sangat konkrit dimana mereka akan dipilihkan oleh beberapa pilihan penyelesaian sengketa dimana pilihan tersebut  ialah  mereka  akan  menyelesaiakan  perkara  dengan  via  online/virtual  atau menunda persidangan tersebut, dimana jika mereka memilih untuk menunda konseskuensi yang mereka dapat ialah menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Sehingga dalam hal  ini  hukum  memberikan  keuasan  atau  kelugesan  untuk  dikeluarkannya  peraturan walaupun bukan dalam bentuk undang-undang, tetapi secara empiris dapan menjamin suatu kepastian hukum. 10

## DISKUSI
31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi
Sebelum adanya pandemic covid-19 pada tahun 2018 sendiri Mahkamah Agung telah meluncurkan layanan Administrasi perkara melalui via online atau elektronik untuk perkara perdata,  layanan  tersebut  disebut  dengan  e-court.  Dalam  layanan  tersebut  pihak  yang berpekara  cukup  membayar  perkara  melalui  daring  sehingga  tidak  perlu  datang  ke pengadilan secara langsung. Dan  proses-proses lainnya juga  cukup melalui online. Tahun 2019 Mahkamah Agung memperluas layanan e-court sendiri dimana layanan tersebut tidak hanya  berupa  administrasi  saja  tetapi  saat  ini  persidangannya  juga  berupa  persidangan daring.
10 Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 300.
Di  Amerika  Serikat  yang  mempunyai  sistem  hukum  “ common  law” telah melaksanakan  persidangan  secara  elektronik  (video conference) untuk  beberapa  agenda sidang, seperti pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling.
Pada persidangan elektronik teknis persidangan sama saja dengan persidangan pada umumnya seperti agenda jawaban, replik dan duplik dan agenda persidangan lainnya. Dalam hal tersebut para pihak akan hadir ke persidangan saat sidang pembuktian.
Ketika covid 19 melanda maka persidangan bisa dilakukan melalui layanan e-Court dimana pada saat pandemic melanda sudah ada 31.745 perkara telah diregistrasi melalui layanan e-Court. Sehingga dalam hal ini badan peradilan Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan suasana pandemic seperti ini. Sehingga pada saat prokol kesehatan dilakukan maka peradilan  tetap  bisa  melayani  pendaftaran  perkara  melalui  daring  yang  dilakukan  pada pelayanan  e-Court,  pelayanan  tersebut  bisa  dilaksanakan  pada  pengadilan  negeri, pengadilan  tata  usaha  Negara,  dan  pengadilan  agaam.  Dalam  data  yang  penulis  dapat layanan e-Court periode januari-19 mei 2020 sudah terdaftar sebanyak 64.997 dengan data perbulannya seperti yang ada di tabel
No Bulan Jumlah Perkara 1 Januari 16.968 2 Februari 16.284 3 Maret 15.601 4 April 10.598 5 Mei 5.546 Jumlah 64.997
Sehingga berdasarkan data yang terdapat pada table tersebut ada sebanyak 31.745 perkara yang telah terdaftar pada bulan Maret hingga 19 Mei 2020. Pada saat itu perkara yang  terdaftara  pada  pelayanan  e-Court  mengalami  adanya  trend  yang  menurun,  karena pada  saat  itu  covid-19  sudah  mulai  tersebar.  Jumlah  perkara  pada  bulan  April  turun mencapai angka 32,07 % dimana angka tersebut berbanding terbalik dengan perkara yang terdaftar pada bulan Mei 2020.
Jumlah perkara e-Court mengalami penurunan bukan karena factor pandemic tetapi memang  dikarenakan  akan  tibanya  bulan  Ramadhan.  Dan  pada  data  setiap  tahunnya memang  cenderung  terjadi  penurunan  perkara  pada  saat  bulan  Ramadhan.  Penurunan perkara terjadi terhadap semua perkara yang diterima oleh perkara perdata maupun pidana dan 4 lingkungan lembaga peradilan. Dan dibulan Mei ada sebanyak 71.092 perkara yang diterima  tetapi  pada  bulan  april  ada  34.803  perkara  yang  berkurang  artinya  terjadi penurunan  sebanyak  51,05  %.  Berikut  adalah  grafik  perbandingan  perkara  yang didapat/diterima oleh layanan e-Court dan perkara secara keseluruhan

## tabel 11

## PENUTUP
Pengaturan Hukum Mengenai Penegakan E-court dalam Proses Penyelesain Sengketa di  Tengah  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. SEMA  RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation akan dipakai pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebab  dalam  perkara-perkara  ini  tidak  melibatkan tahanan/terdakwa yang ditahan. Maka dengan itu Mahkamah Agung tidak menerapkan e- Litigation terhadap perkara pidana, karena dalam hal perkara pidana melibatkan terdakwa yang ditahan. Untuk Perkara Pidana akan digelar dengan cara konvensional atau cara seperti biasa  sehingga  dalam  hal  ini  para  pihak  akan  tetap  hadir  pada  muka  persidangan  sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Penyelesaian  sengketa  di  masa  digital  dengan  menggunakan  teknologi  digital  dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online, E-Litigation serta E- Court. PTSP Online  ialah  pelayanan  administrasi  peradilan  secara  terintegrasi  dalam  hal  proses  yang diawali dari sesi permohonan data, pengaduan, registrasi masalah, melakukan pembayaran serta dikembalikannya panjar bayaran masalah, sampai pengambilan/penyerahan produk pngadilan lewat 1 pintu. E- Court merupakan layanan untuk pengguna yang terdaftar buat registrasi masalah secara digital, memperoleh berapa kira-kira untuk dp bayaran masalah,
11 Asep Nursobah, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi,
22 Mei 2020, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi (mahkamahagung.go.id)
pembayaran serta pemanggilan yang dicoba dengan saluran elektronik serta secara daring. E- Litigation ialah inovasi yang lebih luas dari E- Court, sebab sudah masuk dalam sistem sidang.
Dalam dilakukannya solusi yang special bagi penyelesaian sengketa di masa pandemi covid- 19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  selaku  Kebijakan  Countercyclical Akibat  Covid-  19.  Pada  perangkat  yang  mempraktikkan  prinsip  kehati-  hatian  serta melaksanakan asesmen. Perihal ini bertujuan agar terjadinya suatu teknik buat melindungi serta menyelamatkan pelakon usaha.. Dengan melanjutkan sebagian metode restrukturisasi pembiayaan semacam; penyusutan tingkatan imbal hasil, jangka waktu yang diperpanjang, tunggakan  pokok  dikurangi,  pengurangan  tunggakan  imbal  hasil,  akumulasi pembiayaan/sarana,  serta  konversi  pembiayaan  yang  dikonversi  penyertaan  modal sementara.
Penulis memiliki saran agar pemerintah membuat peraturan tentang e-court dibuat peraturan  yang  lebih  jelas  lagi  agar  tidak  adanya  simpang  siur  dalam  dilakukannya pelaksanaan  proses  pengadilan  melalui  e-court  ataupun  regulasi.  Sehingga  dalam  masa pandemic seperti ini sangat dibutuhkan regulasi hukum bagi penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui aplikasi e-court.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Pangaribuan,  Aristo  M.A,  Mufti,  Arsa,  dan  Zikry,  Ichsan,  2017,  Pengantar  Hukum  Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

## JURNAL
Saprudin ,Ahmad, Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyrakat Non-Advokat, halaman 4 Lumbanraja,  Anggita  Doramia,  Perkembangan  Regulasi  dan  Pelaksanaan  Persidangan Online  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  selama  Pandemi  Covid-19,  JURNAL CREPIDO:  Volume 02, Nomor 01, Juli 2020
Sodikin  ,Azis  Ahmad,  ”Justitiabelen:  Penegakan  Hukum  di  Institusi  Pengadilan  dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19”, Jur nal Khazanah Hukum, Vol. 2. No.2 (2020), Hlm.
63.
Nugroho  ,Dewi  Rahmaningsih  dan  Suteki,  S,  Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual  (Studi  Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi),  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 300.
Putri , Mery Christian, Marlian ,Erlina, Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Volume 10 Nomor 1, April 2021
Anggraeni,  RR.  Dewi,  Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara Elektronik, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1 (2020), halaman 8

## ARTIKEL
Nursobah ,Asep, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi, 22 Mei 2020, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi (mahkamahagung.go.id)
Rakhmat, “ Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal  Baru”, 23  Oktober  2020,  diakses  pada  tanggal  30  Mei  2021,  pukul  13.46 WIB ,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca- artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi-Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi- Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html
https://covid19.go.id/peta-sebaran , diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 12.31 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries ,  diakses  pada  tanggal  2  Maret 2021, pukul 13:40

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik