E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PUTUSAN  HAKIM PENGADILAN  NEGERI  MANDAILING  NATAL  NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL  TENTANG  TINDAK  PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Jessica Trisna Febriantika 1 , Ismunarno 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 jessica_trisna5@student.uns.ac.id, 2 ismunarno@staff.uns.ac.id
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang  mana instrumen penelitian  ini yakni Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif  silogisme.   Hasil penelitian   menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  dalam  Putusan  Hakim  Nomor:  185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl  dan  Putusan  Hakim  yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga,  terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  dalam  perkara  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak tersebut  diputus  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  sehingga  Hakim  membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.
Kata  kunci:  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak,  Putusan  Hakim,  Undang-Undang  Perlindungan Anak
Abstract:  This  study  aims  to  find  out  the  contents  of  the  Judge's  Decision  Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types  and  sources  of  data  used  include  primary  and  secondary  legal  materials.  The  data  collection technique  used  is  a  literature  study,  where  the  instrument  of  this  research  is  Law  Number  35  of  2014 concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection,  then  the  analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number   35   of   2014   concerning   Child   Protection   in   Judge's   Decisions Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.
Keywords: Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act

## 1. Pendahuluan
Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak  merupakan  hak  asasi  yang  seharusnya  diperoleh  setiap  anak dan  sebagai  bentuk usaha pemerintah demi menciptakan kondisi setiap anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak telah dijamin pemerintah melalui ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  harus  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Memasuki era globalisasi penegakan HAM sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam  budaya  masyarkat.  Pandangan  tersebut  membuat  perempuan  tidak  mudah mengakses  hak-haknya,  baik  ketika  bermasyarakat  maupun  sebagai  korban  tindak kejahatan  (Maidin  Gultom,  2014:  67).  Seiring  perkembangan  zaman,  banyak  tindak pidana yang dialami anak perempuan di bawah umur yang dapat dikategorikan sebagai anak.  Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap anak. Anak tidak dapat melindungi  sendiri  hak-haknya  sehingga  banyak  pihak  yang  dapat  mempengaruhi kehidupannya. Untuk itu, masyarakat dan negaraberkepentingan untuk mengusahakan perlindungan bagi hak-hak anak. Dalam setiap keputusan menyangkut anak, maka anak harus  memperoleh  prioritas  tertinggi  dikarenakan  anak  sebagai  korban  disebabkan ketidaktahuan  karena  usianya.  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak dan  hak-haknya yang  berkaitan  erat  dengan  lima  pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Rini Fitriani, 2016:251) Tindak Pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yaitu dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku, dimana  penjatuhan  terhadap  pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib hukum  dan  terjaminnya  kepentingan  hokum  (Erdianto  Effendi,  2014:    97).  Peristiwa pidana  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  (wederrechttelijk)  yang  berhubungan dengan  kesengajaan  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan (Fitriani 2019: 4). Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup  tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Faktanya,  hak  anak  masih  belum  dapat  terlaksana dikarenakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi. Maka, bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya  kejahatan  persetubuhan  terhadap  anak.  Secara  khusus,  perlindungan terhadap  anak  dalam  kaitannya  dengan  fenomena  kejahatan  seksual  dilakukan  dalam bentuk perlindungan sebelum dan setelah anak menjadi korban pelakukejahatan seksual. Tindak pidana persetubuhan merupakan golongan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV yang dibagi menjadi dua jenis yaitu
tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana cabul. Persetubuhan berarti perpaduan antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk mendapatkan anak. Sehingga, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo 1994: 209). Tindakan persetubuhan  terhadap  anak  seringkali  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dengan  cara merayu,  membujuk,  dan  melakukan  tipu  muslihat  kepada  anak  dengan  bentuk pemberian  barang,  perkataan,  dan  lain  sebagainya  untuk  memuaskan  hasrat  seksual pelaku. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak yang secara fisik anak  yang  menjadi  korban  persetubuhan  tersebut  belum  memiliki  daya  tarik  seksual seperti layaknya orang dewasa, tentu hal tersebut dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang (A.A Risma Purnama, 2019: 11-15).
Dengan  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  dalam  hal  tindak pidana  persetubuhan  terhadap  anak  aturan  yang  digunakan  yaitu  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga, Pasal 287 dan Pasal  290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan lagi dikarenakan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan lebih rinci dan lebih jelas tentang ketentuan pidana materiil  terkait  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak.  Adanya  fakta  hukum  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak dalam  putusan  hakim  di Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak   dengan   register   perkara   Nomor:   185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl. Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dengan dakwaan Pasal 81 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014    tentang    Perubahan    atas   Undang-Undang    Nomor   23   Tahun   2002    tentang Perlindungan Anak diputus bebas dari semua dakwaan penuntut umum oleh Hakim.
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, adanya peradilan yang  mandiri,  netral,  dan  tidak  berpihak.  Menurut  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Putusan pengadilan selain harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  harus  memuat  pasal  tertentu  dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan suatu ketentuan  yang  mengatur  tentang  perkara  yang  sedang  disidangkan.  Peradilan  pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang- undangan pidana diberi pidana (Andi Hamzah, 2004:97). Dalam perkara pidana, apabila hakim  tidak  memperoleh  keyakinan  atau  terdapat  keragu-raguan,  maka  hakim  wajib membebaskan  terdakwa.  Akan  tetapi,  jika  hakim  keliru  dalam  menjatuhkan  putusan bebas  atau  membebaskan  orang  yang  bersalah  maka  hakim  akan  berhadapan  dengan pertanggungjawaban  yuridis  karena  salah  dalam  menerapkan  hukum.  Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim sangat memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Sehingga, bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.
Dengan  dibebaskannya  terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  dalam  perkara  Tindak Pidana  Persetubuhan  terhadap  anak  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  menganalisis  tidak  diterapkannya  ketentuan  Pasal  81  (1)  dan  82  (1) Undang-Undang Perlindungan  Anak  dengan  judul  penelitian  “Analisis  Hukum  Pidana
Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:
185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  hukum  ini adalah  bagaimana  isi  Putusan  Hakim  Nomor:  185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl  dan  apakah Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl sudah tepat?

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai apa  yang  tertuliskan  peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  dan  penelitian terhadap  sistematika  hukum  dapat  dilakukan  pada  peraturan  perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Marzuki, 2014:22). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  (library  research)  yang  fokusnya  pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  preskriptif,  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen (studi kepustakaan) dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan metode pola pikir deduktif.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
a. Identitas Terdakwa
Nama Tempat : Drs. Ayunas Rangkuti lahir Tanggal : Sampuran Lahir : 13 Juni 1965 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Sampuran, Kec. Ranto Baek, Kab. Mandailing Natal Agama : Islam Pekerjaan : Guru/Tani
b. Kasus Posisi
Bahwa  Terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  pada  hari  Rabu  tanggal  25 September  2019  sekira  pukul  10.00  WIB,  bertempat  di  Desa  Sampuran Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada
suatu  tempat  yang  masih  termasuk  di  dalam  daerah  Hukum  Pengadilan Negeri Mandailing  Natal  melanggar  ketentuan  pidana  yakni  dilarang  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  korban  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain.  Perbuatan  tersebut didakwakan dengan kronologi pada awalnya Terdakwa minta tolong anak korban untuk  memasukkan  sabunnya  yang  jatuh  ke  dalam  keranjang  sabun  seperti semula  dengan  memberikan  imbalan  uang  Rp5.000  (lima  ribu  rupiah)  kepada anak korban.
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kasus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan Terdakwa
Drs. Ayunas Rangkuti oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif  kesatu  dan  dakwaan  alternatif  kedua,  yakni  Pasal  I  ke-66  yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  pokoknya  meminta  supaya  Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1) Menyatakan terdakwa Drs. AYUNAS RANGKUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Persetubuhan  terhadap anak”  Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  1  ke -66  yaitu melanggar  Pasal  81  ayat  (1)  UU  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Drs.  AYUNAS  RANGKUTI  dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan  sementara  dengan  perintah  Terdakwa  tetap  ditahan  dan  Denda sebesar  Rp100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  subsidair  3  (tiga)  bulan kurungan;
3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
- 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
- 1 (satu) potong celana short berwarna merah. Dikembalikan kepada Anak korban DIANA FITRI;
4) Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
e. Amar Putusan Dalam Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, hakim memutuskan:
1) Menyatakan  Terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  tersebut  diatas,  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;
2) Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  semua  dakwaan  Penuntut Umum;
3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan  segera setelah putusan ini diucapkan;
4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5) Menetapkan barang bukti berupa:
-    1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
-    1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
-    1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
-    1 (satu) potong celana short berwarna merah.
Dikembalikan kepada Anak korban Diana Fitri;
6) Membebankan biaya perkara kepada negara.
2. Pembahasan
a. Isi   Putusan   Hakim   Nomor:   185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl   Tentang   Tindak   Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Pertimbangan hakim merupakan suatu hal sebagai langkah hakim sebelum menjatuhkan  suatu  putusan  terhadap  terdakwa.  Pertimbangan  dapat  dijadikan dasar-dasar  dalam  memutus  suatu  perkara,  yang  setidaknya  harus  memenuhi pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. (Rusli Muhammad, 2018: 212). Pertimbangan hakim tidak lepas dari pendekatan-pendekatan hukum yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara.  Ketika  hakim menjatuhkan putusan, maka telah didasarkan pada pertimbangan hukum dimana hakim  mempertimbangkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Hakim bebas  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  setiap  perkara  yang  diperiksa. Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas untuk menjatuhkan putusan, namun  hal  ini  harus  didasari  norma  hukum  apa  yang  digunakan  hakim  dalam memutus  perkara  (Fuad  Ar  Rahim,2020  :  526).  Hakim  dalam  memutus  suatu perkara  selalu  memperhatikan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan terdakwa,  keterangan  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  alat  bukti,  syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Terkait  kasus  persetubuhan  terhadap  anak  yang  dimaksud  dengan  tipu muslihat yaitu perbuatan yang menyesatkan dan menimbulkan dalih-dalih palsu dan  gambaran  yang  keliru  dan  memaksa  seseorang  untuk  menerimanya. Serangkaian  kebohongan  yaitu  antara  berbagai  kebohongan  terdapat  suatu hubungan yang sedemikian rupa dan satu kebohongan melengkapi kebohongan yang  lain  sehingga  menimbulkan  suatu  gambaran  palsu  seolah-olah  suatu kebenaran.  Selain  itu,  yang  dimaksud  dengan  membujuk  adalah  memberikan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai kehendak pembujuk. (Nadya Feronika Gerung, 2021: 225) Berikut  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl :
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak merasa keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  saksi-saksi  untuk membuktikan dakwaannya yang terdiri dari : saksi 1. Diana Fitri, saksi 2. Suherli, saksi  3.  Ali  Basri,  dan  saksi  4.  Susanti,  telah  memberikan  keterangan  dibawah sumpah  sesuai  apa  yang  diberikan  di  depan  penyidik  dan  keterangannya  telah termuat  dalam  berita  acara  persidangan  dimana  atas  keterangan  saksi-saksi tersebut  terdakwa  menyatakan  keberatan  dan  menyangkal  telah  melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak korban;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dr. Ika Sulaika Sp.OG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang  pada  pokoknya  membantah  tuduhan  korban  terhadap  terdakwa  terkait perbuatan pelecehan dan persetubuhan terhadap anak korban;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  mengajukan  saksi  yang  meringankan  (a  de charge) yang terdiri dari : saksi 1. Derhana, saksi 2. Sanimah, saksi 3. Patisah, saksi 4.  Asmidal,  dan  saksi  5.  Efrida  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah sesuai  apa  yang  diberikan  di  depan  penyidik  dan  keterangannya  telah  termuat dalam  berita  acara  persidangan  dimana  keterangan  tersebut  juga  telah dibenarkan oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti  untuk membuktikan dakwaannya yakni sebagai berikut :
-    1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
-    1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
-    1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
-    1 (satu) potong celana short berwarna merah. Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum  No.445/178/RSU/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan hasil pemeriksaan: Genitalia Eksterna dan dijumpai LUKA ROBEK PADA ARAH JAM 12,3,6,9, LUKA LECET PADA ARAH JAM 6 dan Hymen tidak utuh lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang  dihubungkan  dengan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan  di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya luka lecet atau luka robek pada kemaluan anak korban tidak bisa ditentukan didapatkan bersamaan atau tidaknya dengan robeknya selaput dara anak korban;
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum dengan  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  kesatu  sebagaimana  diatur dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua Pasal 81 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan cabul;
Menimbang, pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua Pasal  82  ayat  (1)  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  Terdakwa  dinyatakan  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua;
Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum  sehingga  tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  harus  dipulihkan  hak-haknya  dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan pengadilan dibacakan;
Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa  tidak  terbukti  bersalah  maka dibebaskan  dari  biaya  perkara  dan  biaya  perkara  tersebut  dibebankan  kepada negara.
b. Ketepatan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Mandailing  Natal  dalam  memutus  Perkara Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl
Hukum pidana adalah segala aturan yang didalamnya terdapat perintah dan larangan, yakni ketika terdapat seseorang yang melakukan pelangaran maka akan diancam  dengan  suatu  hukuman  berupa  pidana  oleh  Negara  (Frans  Maramis, 2016: 6). Perbuatan pidana yakni perbuatan yang dengan sengaja telah dilakukan oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya,  yang dinyatakan  sebagai  dapat  dihukum  (P.A.F.  Lamintang,  2012:182).  Dasar  dari perlindungan hukum yakni adanya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Diana Yusyanti, 2020: 622).  Masyarakat  harus  mendapatkan  keadilan  dalam  proses  pelaksanaan  dan penegakan  hukum.  Bagi  hakim,  manfaat  surat  dakwaan  yaitu  sebagai  dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan  sebagai  dasar  membuktikan  terbukti  atau  tidaknya  kesalahan  terdakwa. Putusan  bebas  terkadang  menimbulkan  ketimpangan  antara  perbuatan  yang telah  terdakwa  lakukan  kepada  korban  sehingga  menyebabkan  tidak
terpenuhinya  rasa  keadilan  bagi  keluarga  korban  yang  telah  melakukan  upaya hukum  atas  perbuatan  yang  telah  merugikan  anak  sebagai  korban  (Bima Sena, 2020:  1141).  Dalam  putusan  bebas,  terhadap  argumentasi  penuntut  umum terkait  kesalahan  terdakwa,  perbuatan  yang  didakwakan,  maupun  berkenaan dengan  alat  bukti  yang  sah  memerlukan  kejelian  dan  kecermatan  dalam mempertimbangkan  putusan  sehingga  harus  betul-betul  meyakinkan.  Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam  arti  dibebaskan  dari  pemidanaan  (M.Yahya  Harahap,  2016:  347).  Faktor yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan bebas setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan yakni :
1. Tidak  memenuhi  asas  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif. Pembuktian  dalam  persidangan  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa dan tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak  memenuhi  asas  batas  minimum  pembuktian.  Bahwa  hakim berpendapat :
a. Kesalahan  yang  didakwakan  smaa  sekali  tidak  terbukti,  alat  bukti  yang diajukan  dalam  persidangan  tidak  dapat  membuktikan  kesalahan terdakwa, sehingga perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian yaakni tidak memenuhi kriteria jenis alat bukti.
c. Sekalipun  kesalahan  terdakwa  dapat  dinilai  cukup  terbukti,  namun  nilai pembuktian ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.
Berdasarkan  kasus  tindak  pidana  persetubuhan  tersebut,  Terdakwa  Drs. Ayunas  Rangkuti  diputus  bebas  dikarenakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua. Hakim membebaskan Terdakwa dari  semua  dakwaan  Penuntut  Umum  dan  membebaskan  dari  tahanan  serta memulihkan  hak-hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  harkat,  dan martabatnya. Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan  pemeriksaan  dalam  proses  persidangan  dengan  mengkaji  alat  bukti yang diajukan. Alat bukti yang diajukan tersebut berupa keterangan saksi (Diana Fitri,  Suherli,  Ali  Basri,  Susanti),  keterangan  ahli  (dr.  Ika  Sulaika  Sp.OG),  dan keterangan terdakwa (Drs. Ayunas Rangkuti).
Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Mandailing  Natal  dalam menjatuhkan  putusan  dengan  membuktikan  unsur-unsur  dalam  Pasal  I  ke-66 yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :
a. Unsur “Setiap Orang”
Dalam  persidangan  perkara  ini,  telah  diperiksa  identitas  diri  Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memiliki hak dan kewajiban serta  mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya.  Bahwa  dalam  Surat dakwaan  Penuntut  Umum,  demikian  juga  keterangan  para  saksi  di
persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam  perkar  ini  yaitu  Terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  yang  didakwa melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa pun telah memberikan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para  saksi  di  persidangan,  yang  memberikan  keterangan  bahwa  yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.
b. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Anak korban telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya telah diperkosa  oleh  Terdakwa  Drs.  Ayunas  Rangkuti  sesaat  setelah  disuruh terdakwa  mengambil  sabun  di  kamar  mandi.  Anak  korban  memberikan keterangan bahwa terdakwa telah meremas payudara, menciumi pipi, mata, bibir, wajah, dan leher anak korban kemudian memasukkan penis terdakwa ke  vagina  anak  korban  disertai  dengan  mengancam  akan  membunuh  dan setelah  selesai  terdakwa  memberikan  uang  sebesar  Rp5.000,-  (lima  ribu rupiah) kepada anak korban.  Diantara saksi Suherli,  Ali Basri,  dan  Susanti tidak    ada  satu    orang    pun    yang  mengetahui  kejadian  tersebut  secara langsung  melainkan  hanya  mendengar  dari  cerita  anak  korban  sehingga keterangan  saksi  tersebut    termasuk    testimonium  de  auditu    yang    perlu dikesampingkan.  Selain itu, anak korban bercerita kepada saksi a de charge yakni Derhana, Sanimah, dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong kepada anak korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan tidak ada tindakan pencabulan atau pemerkosaan kepada anak korban. Sehingga, keterangan anak korban kepada para saksi berbeda- beda sehingga termasuk keterangan yang meragukan sebagaimana Pasal 185 ayat  (6)  huruf  d  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.    Berdasarkan pertimbangan  diatas,  maka  Unsur  Dilarang  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi.
Dikarenakan  dakwaan  alternatif  kesatu  tidak  terbukti,  hakim mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dalam Pasal Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Unsur “Setiap Orang”
Terdakwa  yang  dihadapkan  ke  persidangan  merupakan  orang  yang mempunyai  identitas  sebagaimana  tercantum  dalam  surat  dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan  apakah  Terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya  tersebut  perlu  pertimbangan  lebih  lanjut.  Dalam  perkara ini, dimaksud dengan terdakwa adalah Drs. Ayunas Rangkuti yang dalam
keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.
b. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Pada  pokoknya  anak  korban  menerangkan  bahwa  Terdakwa  telah melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  sesaat  setelah  terdakwa menyuruh anak korban mengambil sabun di kamar mandi. Saksi Suherli, Ali  Basri,  dan  Susanti  tidak  ada  satupun  yang  melihat  peristiwa persetubuhan  seperti  yang  diterangkan  anak  korban.  Para  saksi  hanya mengetahui  dari  cerita  anak  korban,  di  samping  itu  anak  korban  juga bercerita  kepada  saksi  a  de  charge  yaitu  Saksi  Derhana,  Sanimah,  dan Patisah  bahwa  terdakwa  hanya  meminta  tolong  kepada  anak  korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan atau pemerkosaan pada anak korban tersebut. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  tidak  terpenuhi.    Penerapan  putusan  bebas  (Vrijspraak)  dalam hukum pidana yakni berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana  tanpa  kesalahan.  Sehingga,  penjatuhan  putusan  bebas  yakni ketika unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

## 5. Penutup
1. Simpulan
a. Isi  Putusan  Hakim  Nomor  185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl  yakni  tidak  diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No  35  Tahun  2014.  Putusan  yang  dijatuhkan  hakim  sudah  sesuai  dengan  fakta dalam persidangan. Hakim telah memperhatikan alat bukti yang diperiksa di muka persidangan, seperti keterangan para saksi dan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/178/RSU/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang diajukan ke muka persdangan. Hakim sudah menggali kebenaran atas Visum et Repertum tersebut dengan sudah dihadirkannya  seorang  ahli  yang  berkaitan  untuk  menjelaskan  isi dari  visum tersebut. Adanya keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan) Terdakwa semakin  meyakinkan  hakim  sehingga  tidak  ada  bukti  kuat  yang  membuktikan perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa.  Adanya  keterangan korban  yang  berubah-ubah  sehingga  sangat  sulit  dipercaya  dan  tindak  pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.
b. Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl sudah  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  pasal  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa, keterangan
saksi, dan bukti lainnya menyatakan bahwa unsur dari pasal-asal yang didakwakan kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut hukum sehingga hakim menemukan kebenaran materiil yakni terdakwa diputus bebas (Vrijspraak).

## 2. Saran
Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyidik kasus diharapkan lebih teliti dan lebih cermat untuk menentukan status setiap orang yang menjadi saksi hingga status tersangka menjadi terdakwa betul-betul berlandaskan dengan hukum dan alat bukti yang  kuat  dan  sah,  Hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  unsur-unsur perbuatan  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Terdakwa  harus objektif  dan  logis  dengan  mempertimbangkan  fakta-fakta  dalam  persidangan,  serta Putusan hakim harus berisi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan hendaknya lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam rangka memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.
Hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  unsur-unsur  perbuatan  yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Terdakwa  harus  objektif  dan  logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim  harus  berisi  keseimbangan  antara  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat  dan  hendaknya  lebih  bersikap  seksama  dan  hati-hati  dalam  rangka memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

## 6. Daftar Pustaka
Buku :
Effendi, Erdianto.  2014 .  Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar .  Bandung:  PT Refika Aditama
Fitriani. 2019. Tindak Pidana Khusus . Medan: CV. Enam Media
Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : PT Refika Aditama Hamzah, Andi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Jakarta : Rineka Cipta
Harahap,  M.Yahya.  2016. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali . Jakarta: Sinar Grafika
Lamintang, P.A.F. 2012. Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung : PT.Reflika
Maramis, Frans. 2016. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Jakarta:Rajawali Pers Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Pernada
Media  Grup  Muhammad,  Rusli.  2018. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer . Bandung : PT Citra Aditya Bakti Soesilo, R. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor:
Politeia
Jurnal :
Dewi,  A.A  Risma  Purnama,  dkk.  2019.  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak  di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum 1(1) : 11-15
Fitriani,  Rini.  2016.    Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  dalam  Melindungi  dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 11(2): 250-258
Gerung,  Nadya  Feronika.dkk.      2021.  Putusan  Bebas  Perbuatan  Cabul  Terhadap  Anak (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Manado  Nomor  394/Pid.Sus/2019/PN- Mnd). Lex Privatum IX(5) : 223-230.
Rahim, Fuad Ar, dkk. 2020. Legal Certainty in Judge’s Decision Against Sexual intercourse with Children Criminal Actors Sentenced to Prison Under Special Minimum Limits (Case  Study  Number  38/Pid.Sus/2019/Pn  Pdg). International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) 7(7): 526-539
Sena,  Bima.  2020.  Pembuktian  Asas  Kesalahan  dalam  Putusan  Bebas  Terhadap  Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. Jurnal Hukum Adigama 3(1): 1135-1155
Yusyanti, Diana.  2020.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak Pidana
Kekeasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum . 20(4): 619-635