MAARIF Vol. 14, No. 2 — Desember 2019

## MUHAMMADIYAH DAN ARUS RADIKALISME

## Amanah Nurish

## Abstrak
Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah selalu menghadapi berbagai tantangan yang berlapis-lapis sejak masa kolonial, paska kemerdekaan, di masa rezim Orde Lama maupun Orde Baru, hingga reformasi. Pasca reformasi, Muhammadiyah semakin lebih banyak dikaji dan hal ini dikaitkan dengan fenomena gerakan radikalisme di Indonesia yang mulai tumbuh sumbur. Inti dari makalah ini ingin menguji kembali tentang bagaimana pertahanan Muhammadiyah dalam menangkal isu-isu radikalisme keagamaan yang sering dialamatkan kepada kelompok modernis ini. Kedua, mengapa ingatan bersama (collective memory) mengenai politik sektarianisme hingga isu ekstremisme seringkali dikaitkan dengan sempalan Muhammadiyah. Faktanya, hal ini sulit disangkal terkait sejarah masa lalu mengenai percaturan politik di Indonesian yang pernah melibatkan tokoh-tokoh agama, salah satunya dari Muhammadiyah. Sedangkan di sisi lain Muhammadiyah mempunyai andil yang cukup besar terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi baik pada masyarakat urban maupun pedesaan. Fragmentasi dan polarisasi di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri mengalami penggelembungan yang luar biasa sejak satu dekade ini; yakni Muhammadiyah yang moderat dengan gaya berfikir inklusif dan Muhammadiyah yang konservatif hingga cenderung fundamentalis. Sebenarnya hal ini juga terjadi dalam organisasi Islam tradisionalis seperti NU (Nahdlatul Ulama). Maka dengan demikian, penulis mencoba bermaksud
menelusuri kembali bagaimana pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat dengan spirit Pancasila dalam menghadapi arus radikalisme.
Kata Kunci: Muhammadiyah, Ormas, Dan Gerakan Pembaharuan

## Pendahuluan
Muhammadiyah memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan organisasinya mulai dari masa lalu hingga masa kinidengan perbagai benturan dan dinamikanya. Salah satu ormas Islam terbesar ini lahir pada masa-masa depresi bangsa Indonesia di tahun 1912 yang mengusung spirit pemurnian aqidah Islamdan terbilang cukup rapih di dalam manajemen admin istrasi termasuk manajemen pemberdayaan ekonomi mikro seperti koperasi, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini alpa dari adik kandungnya yaitu organisasi Islam tradisional seperti NU. Rasanya sulit menyangkal bahwasanya Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memiliki skill management keorganisasian yang paling berpengaruh di Asia Tenggara hingga di level dunia. Dan yang menjadi salah satu program unggulan di dalam tubuh Muhammadiyah selain bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan yang telah mengalami perkembangan cukup pesat hingga ke seluruh pelosok-pelosok daerah, Muhammadiyah juga sedang mengalami berbagai macam tuduhan dari para pemikir Barat tentang kaitannya dengan isu radikalisme di Indonesia.
Berbicara tentang Muhammadiyah, salah satu antropolog Belanda, Martin van Bruinessen yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya meneliti dunia pesantren, dalam sebuah even kuliah umum sekaligus saat peluncuran buku yang berjudul “Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat” (2012) pernah mengeluarkan statemen: “ Pada umumnya ketika menghadapi orang-orang Muslim Indonesia, orang-orang dari basis Muhammadiyah lebih mudah ditebak dibanding dari basis NU. Mengapa demikian? Karena orang-orang Muhammadiyah lebih bersifat ‘seragam’ dengan etos disiplin yang terukur dan rata-rata mereka memiliki pendidikan formal lebih tinggi dan lebih menyukai menjadi PNS, pegawai bank-bank, perkantoran, dsb. daripada berwiraswasta atau bertani. Sementara orang NU lebih bersifat diaspora, mulai dari kelas preman hingga kelas pejabat dan kiyai semua ada.” Kurang lebih begitu apa yang saya tangkap dari argumentasi antropolog kawakan yang satu ini.
Seperti fakta sejarah yang telah kita ketahui, salah satu alasan didirikannya ormas Islam tradisionalis NU (Nahdlatul Ulama) yang lahir pada tahun 1926 sebenarnya juga merujuk pada kegelisahan serupa seperti Muhammadiyah, yakni cita-cita menegakkan syariat Islam. Meskipun di tengah perjalanannya meletakkan perbedaan pendekatan. Titik pendekatannya NU berbeda dengan Muhammadiyah dalam merespon budaya dan tradisi lokal dan masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Berbeda dengan Muhammadiyah berhasil mencetak dan melahirkan orang-orang kelas menengah seperti kaum priayi (di antaranya, intelektual, politisi, guru, dokter, dsb.), maka NU menghasilkan ciri khas kaum santri pinggiran termasuk tidak sedikit orang- orang yang masih abangan di dalamnya. Meskipun di kalangan santri juga tidak sedikit yang menjadi intelektual, politisi, dan pegawai pemerintah—dengan jumlah yang relatif terbilang jauh lebih sedikit dibanding Muhammadiyah pasca jatuhnya rezim Sukarno pada peristiwa 1965-66. Fakta ini sangat jelas nampak pembagian kelas antara NU dan Muhammadiyah pada tahun 1950- an, terlebih lagi pasca 1965. NU pada waktu itu merasa sebagai “anak tiri” Suharto yang telah menyumbang keringat berlimpah untuk menyapu PKI. Begitulah politik Orde Baru dalam memperlakukan NU, setelah manis sepah dibuang.
Namun, perseteruan antara Muhammadiyah dan NU yang terjadi sejak bercerainya NU dari Masyumi pada tahun 1952 hingga masa Orde Baru telah berakhir dengan cara khusnul khotimah ketika pasca reformasi. Hari ini jarak NU dan Muhammadiyah terbilang sangat harmonis dalam menjalin persatuan umat Islam dan NKRI. Hal itu dikarenakan lahirnya gejala akar- akar radikalisme dan terorisme sebagai musuh bersama umat Islam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut saya, ini merupakan salah satu alasan yang tak bisa ditawar lagi bahwasanya ormas-ormas yang selama ini dianggap moderat seperti NU dan Muhammadiyah harus sanggup berjabat tangan kembali, seperti pada masa-masa tahun 1930an di mana musuh bersama rakyat Indonesia adalah para kolonial. Sedangkan hari ini musuh bersama NU dan Muhammadiyah adalah kelompok-kelompok radikal yang mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.
Persoalannya adalah isu radikalisme yang selama ini dipahami sebagai basis kelompok-kelompok puritan seperti Wahabi dan Salafi acapkali dituduhkan telah bersarang dalam gerakan Muhammadiyah—yang berbasis pada pemikiran Muhammad Abduh, tokoh modernis dari Universitas Al – Azhar – Kairo. Berbeda pada tahun-tahun 1920-an, gerakan Muhammadiyah setelah tahun
1930-an mengalami perubahan dalam visi misi pemurnian ajaran Islam yang lebih kental serta menolak bentuk-bentuk khurafat termasuk sinkretisme Islam dalam praktek keagamaan.
“Kitab suci tidak membenarkan sinkretisme agama dengan adat. Oleh karenanya pengaruh animism, Hindu, dan sufisme haruslah diberantas dengan tegas dari kehidupan orang-orang beriman. Penyebaran aliran pembaruan mempertegas pperbedaan antara kaum sinkretis, yang memeluk agama pra-Islam, dan kaum pemberauan yang tidak melakukannya. Santri-santri nonreformasi berada di antara kelompok sinkretis dan reformis. Keduanya adalah sasaran dari pegerakan pembaruan yang berusaha membersihkan kehidupan agama dari unsur-unsur non-Islam” (Peacock, 1978: 30).
Karakter Muhammadiyah dari masa ke masa sebenarnya cukup lentur dan dinamis, hal ini sesuai dengan karakter mayoritas anggotanya yang orang Jawa—di mana tradisi Kejawen bagaimanapun tidak bisa hilang begitu saja dalam praktik kehidupan beragama. Dalam perjumpaan saya dengan orang- orang Muhammadiyah di Modjokuto (Pare), 1 Muhammadiyah tidak dianggap sebagai sebuah gerakan keagamaan yang memurnikan ajaran Islam, namun hanya berperan sebagai organisasi. Sebagian dari orang-orang Muhammadiyah yang saya jumpai di daerah Modjokuto atau Pare masih menjalankan budaya dan ritual-ritual yang sama dilakukan oleh orang-orang NU seperti ziarah ke makam, slametan, dan baca tahlil (Nurish, 2019: 46). Jika dikaitkan dengan ide pemurnian tentang Islam, maka tidak sepenuhnya berlaku bagi sebagian orang- orang Muhammadiyah di Jawa Timur yang masih cukup kuat unsur-unsur mistis-sinkretis. Meskipun sejak awal Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta menghapus unsur-unsur sinkretis seperti dalam cerita Kern pada Kongres tahun 1925 yang di mana pada kongres itu pengaruh kejawen dan kebudayaan Jawa yang sinkretis berubah menjadi kebudayaan santri Melayu-Indonesia (Peacock, 1978: 61). Dari beberapa narasi yang saya paparkan di atas menunjukkan bahwa Muhammadiyah di awal perkembangannya tidak menunjukkan ajaran-ajaran yang mengarah pada gerakan “radikalisme”.
1 Wilayah yang pernah diteliti Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul Agama Jawa, dan yang disebut sebagai Pare – Kediri, Jawa Timur.

## Anti “ Klenik dan Bid’ah”
Sepanjang sejarah pergerakannya, Muhammadiyah boleh jadi mengalami pasang surut dari setiap rezim yang berbeda. Sebagai salah satu ormas Islam tertua yang bermula dari corak “Jawa sentris”, Muhammadiyah tetap tidak bisa sepenuhnya lepas dari akar-akar tradisi dan kultur masyarakat Jawa. Bahkan dalam konteks Islam dan masyarakat Jawa, Nakamura juga pernah menyinggung bahwasanya Jawa dan Islam melebur menjadi satu dalam nilai-nilai etika (Burhani & Nakamura, 2017: 436). Dengan demikian Muhammadiyah dalam konteks masyarakat Jawa sebenarnya cukup berhasil melakukan adaptasi dan transformasi dengan tradisi kejawen.
Perdebatan mengenai bid’ah sampai hari ini selalu dikaitkan dengan relasi kelompok Islam modernis dan Islam tradisionalis seperti NU yang identik mempraktekkan ritual keagamaan seperti tahlilan, slametan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. bid’ah di sini merujuk pada pengertian yang berarti segala tindakan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Bahkan, sebagian kalangan Islam modernis juga berpendapat bahwa “tarekat-tarekat ahli tasawwuf tidaklah dibuat oleh pelakunya kecual untuk menghancurkan Islam dan membinasakan kaum muslim” (Firdaus, 2004: 35). Pendapat ini juga didukung oleh argument yang mengatakan bahwa sunnah dan bid’ah tidak bisa digandengkan karena keduanya saling berlawanan. Benturan teologis tentang bid’ah ini selalu terjadi antara kelompok Islam tradisionalis dan Islam modernis seperti Muhamadiyah sehingga muncul klaim bahwa Muhamadiyah anti bid’ah .
Ketika menyinggung soal istilah “klenik dan Bid’ah” termasuk anti tahlil, anti slametan, dan anti ziarah kubur, maka istilah tersebut memang selalu dialamatkan pada kelompok-kelompok modernis seperti Muhammadiyah. Pada kenyataannya hal tersebut belum tentu menjadi fakta sosial dan kultural terutama dalam konteks masyarakat Jawa. Menurut hemat saya, Muhammadiyah sebenarnya mengalami “keluwesan” dalam “berinteraksi” kebudayaan dengan masyarakat setempat. Di daerah saya Banyuwangi – Jawa Timur misalnya, tidak sedikit orang-orang Muhammadiyah yang juga ahli kitab kuning, melakukan ziarah kubur, dan juga slametan termasuk menyelenggarakan tahlilan. Lalu apa yang membedakan antara orang- orang Muhammadiyah dan NU? Menurut hemat saya, hanya soal atribut “keorganisasian”, bukan ritual keagamaan. Baik NU dan Muhammadiyah
melakukan ritual keagamaan yang serupa meski tidak sama persis satu sama lain. Namun keduanya tidak anti ziarah kubur, slametan, maupun tahlilan.
Meskipun tidak semua orang Muhammadiyah melakukan ritual slametan, tahlilan, dan ziarah kubur namun fakta sosial telah menunjukkan bahwa orang-orang Muhammadiyah sangat beragam. Begitu juga sebaliknya, hal ini juga terjadi pada orang-orang NU. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, sebagian orang-orang yang mengaku bahwa dirinya menjadi bagian dari Muhammadiyah, mereka juga melakukan ritual keagamaan serupa dengan orang-orang NU. Hal seperti ini tidak jarang saya jumpai ketika melakukan penelitian-penelitian lapangan.
Meskipun menurut Peacock sejak tahun 1923–1970 Muhamadiyah berhasil melakukan gerakan pembaharuan dan berhasil melepaskan bentuk-bentuk sinkretisme Islam dan kejawen, namun tidak serta merta bentuk sinkretisme itu hilang dan pudar sepenuhnya di kalangan masyarakat pinggiran. Keberhasilan Muhammadiyah bukan saja menyentuh masyarakat perkotaan namun juga masyarakat pedesaan—yang di mana bentuk-bentuk akulturasi kebudayan antara nilai-nilai Islam dan kejawen tidak bisa dilepaskan satu sama lain.
Berbeda dengan Islam tradisionalis seperti NU yang masih mewarisi bentuk- bentuk feodal dalam kultur pesantren, Muhamadiyah bagaimanapun membebaskan diri dari kultur feodal dengan ditandai pada tahun 1970—di mana pada waktu itu rapat-rapat yang digelar warga Muhamadiyah sudah tidak harus diselenggarakan di rumah-rumah para ningrat. Termasuk emansipasi perempuan melalui wadah ‘Aisyiyah juga mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam hal kerohanian, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Puncaknya pada tahun 1970 an, wajah Muhamadiyah yang dulu pernah mengakomodir nilai Islam dan Kejawen telah bergeser menjadi sebuah organisasi Islam dengan misi pembaharuan dan bersifat rasional yang bertumpu pada sumber Al Quran dan Sunnah Nabi. Pada Muktamar Muhamadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah juga dengan tegas menyatakan sebagai pelopor gerakan pencerahan.
“Gerakan pencerahan yaitu sebuah gerakan yang mengembalikan umat pada sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang murni dengan mengembangkan ijtihad di banyak bidang kehidupan dan merupakan aktualisasi dari gerakan pencerahan. Langkah-langkah pembaruan Kiai Dahlan dan Muhammadiyah generasi awal sesungguhnya sama dengan gerakan pencerahan karena mengeluarkan umat dari kegelapan dalam bentukketerjajahan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan kebodohan menuju kemerdekaan, kemajuan, dan pencerdasan di segala bidang kehidupan” (Nashir, 2015: 16).
Gerakan pembaruan Muhammadiyah yang pernah bercita-cita mendirikan Negara Islam melalui partai Masyumi—yang pada tahun 1960 dibubarkan karena menentang berbagai kebijakan Sukarno—mengalami pasang surut secara politik. Pasca 1965 ketika Sukarno dijatuhkan oleh rezim Suharto, peran Muhammadiyah cukup aktif sebagai ormas keagamaan di dalam mendampingi korban pembantaian 1965-66 di dalam membimbing orang-orang yang dulunya abangan dan kejawen. Paska peristiwa tragedi itu sebagian pengikut komunis bergabung dengan NU atau Muhammadiyah sedangkan sebagian kecil masih bertahan sebagai “abangan” dan kejawen atau kebatinan hingga sekarang. Tentu saja karekter orang-orang Muhammadiyah yang pernah menjadi korban 1965 dan yang kebanyakan tinggal di daerah akan berbeda dengan orang-orang Muhammadiyah yang tinggal di perkotaan. Menurut pitutur Ricklef, generasi tua orang-orang Muhammadiyah yang dulu terbiasa dengan gamelan dan wayang memahami Islam secara berbeda dibandingkan generasi Muhammadiyah yang lebih muda dan yang sudah berfikiran lebih modern (Ricklefs dalam Nakamura, 2012).
Keberhasilan Muhammadiyah dalam mendidik mantan anggota dan pendukung PKI di bidang keislaman menjadikan organisasi ini juga diterima di desa-desa bahkan di sebagian kalangan petani. Mantan anggota dan pendukung PKI yang selamat dari pembantaian peristiwa 1965-1966 yang “dirangkul” Muhammadiyah belajar Islam yang berorientasi pada asas pemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Aspirasi politik Muhammadiyah setelah gagal melalui partai Masyumi maka di awal periode kepemimpinan Suharto kembali membentuk partai Islam baru, yakni PMI (Partai Muslim Indonesia). Namun lagi-lagi keberhasilan Muhammadiyah dalam membina kadernya melalui pendidikan modern jauh lebih beruntung dibanding gerakan politik. Cabang
kantor-kantor Muhammadiyah semakin berkembang tidak hanya di kota-kota namun juga di desa-desa atau daerah-daerah terpencil dan tidak hanya di Jawa namun juga di luar Jawa.
Oleh karena itu Muhammadiyah yang tumbuh di dearah-daerah atau di desa-desa, karakter dalam beragama tidak selalu seragam dengan corak Muhammadiyah yang tumbuh dan berkembang di kota-kota besar seperti Jogjakarta atau Surakarta. Sebagai fakta kebudayaan fenomena ini bisa dikatakan unik karena di sebagian wilayah Muhammadiyah merupakan atribut keorganisasian yang tidak merubah sinkretisme Islam Jawa dengan karakter “sintesis mistik” yang cukup kuat, yakni penerimaan terhadap realitas kekuatan spiritual khas Jawa (Ricklefs, 2012: 36). Keunikan seperti ini bisa dijumpai di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Modjokuto/Pare – Kediri dan Banyuwangi, atau daerah- daerah lainnya. Jika Muhammadiyah selama ini dipandang sebagai gerakan purifikasi yang anti tahlilan, anti slametan, dan anti ziarah kubur tidak sepenuhnya berlaku terutama di Jawa karena fakta sosial keagamaan dan nilai- nilai kebudayaan Jawa bagaimanapun tidak pernah lepas dari masyarakat Jawa yang sebenarnya bersifat lentur. Bahkan menurut hemat saya, jika bertumpu pada sejarah masa lalu, Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang justeru menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan lokal, sebelum organisasi ini berubah wajah pasca K.H Ahmad Dahlan sepulang ibadah Haji ke Mekkah pada tahun 1890 dan saat itu K.H. Ahmad Dahlan terinspirasi oleh gagasan Islam modernis seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad ‘Abduh, dan Muhammad Rashid Rida yang mengajarkan tentang pemurnian Islam.
Kini, setelah lebih seabad, Muhammadiyah mengalami transformasi dan polarisasi seiring dengan perubahan iklim politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini tidak saja membawa dampak dan pengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah dalam merespon perubahan, termasuk urusan “ritual berbau Bid’ah” yang tidak relevan dengan ajaran pemurnian Islam dalam prinsip Muhammadiyah. Hal ini menyebabkan opini publik bahwa seolah-olah Muhammadiyah identik dengan ajaran Salafi dan Wahabi yang juga menolak ajaran lokal yang dianggap bukan ajaran Islam yang murni, di mana kedua kelompok Salafi dan Wahabi ini juga diidentikkan sebagai kelompok Islam radikal. Selama beberapa dekade belakang ini seolah-olah ajaran Salafi dan Wahabi yang berbau radikal lantas diidentikkan dengan Muhammadiyah.

## Polarisasi Dan Isu Radikalisme
Meminjam pernyataan Ricklefs yang mengatakan bahwa sejak abad ke-19 masyarakat Jawa sedang menghadapi dua tantangan, di sisi lain modernisasi dan globalisasi namun di sisi lain juga menghadapi gerakan pemurnian Islam internasional (Ricklefs, 2012: 52). Seperti halnya kelompok Islam tradisionalis (NU), di dalam Muhammadiyah juga terdapat berlapis-lapis kategori. Ada kelompok yang eksklusif maupun yang inklusif di dalam menerima modernisasi dan globalisasi.
Ada banyak santri-santri yang pernah belajar di pesantren NU juga terjebak dalam arus radikalisme di Indonesia. Terutama mereka yang pernah belajar di Negara- negara Timur Tengah termasuk Mesir. Mereka ini yang dulunya menjadi bagian dari Islam tradisionalis kemudian menjadi kelompok Islam modernis dan dengan giat mengampanyekan purifikasi Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam seperti pesantren termasuk dakwah-dakwah baik secara online maupun di stasiun-stasiun televisi. Munculnya ustadz-ustadz populis yang memiliki pengikut dengan jumlah fantastis juga menjadi pertanda bahwa pertumbuhan radikalisme di kalangan Muhammadiyah semakin meningkat. Melalui partai-partai Islam, kantong-kantong Muhammadiyah juga menjadi sasaran menjamurnya ajaran “radikal” yang mengarah pada tindakan kekerasan bahkan ke arah ekstremis.
Meskipun makna “radikal” masih bias dan belum ada kesepakatan yang jelas, kelompok-kelompok Islam radikal ini seolah-olah memang mendapat ruang yang lebih longgar di kalangan Muhammadiyah ketimbang di kalangan NU. Tentunya ini dikarenakan faktor teologis, di mana ajaran pemurnian Muhammadiyah menolak segala bentuk sinkretisme dalam Islam. Tradisi-tradisi lokal yang dicampur baurkan dengan syariat Islam bukanlah ajaran Islam yang murni karena masih berbau aliran kepercayaan termasuk animisme dan Hindu.
Berdasarkan tulisan-tulisan Ricklefs, Nakamura, maupun Peacock bahwasanya meskipun lahir di pusat peradaban Jawa, Yogyakarta, Muhammadiyah ketika di masa-masa transisi politik Indonesia pasca kolonialisme Belanda semakin menunjukkan pengaruh dari timur tengah. Aliran-aliran kejawen semakin sulit mendapat ruang di dalam Muhammadiyah, hal ini justeru terjadi di Yogyakarta. Walaupun Muhammadiyah di daerah-daerah luar Yogyakarta seperti Jawa Timur mengalami sedikit perbedaan dalam melakukan praktek dan ritual Islam. Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah populasi orang-orang yang pergi beribadah haji ke Mekah dan melanjutkan belajar Islam ke negara-negara Timur Tengah. Sementara jumlah jamaah haji di Indonesia dari abad ke abad
secara statistic selalu mengalami kenaikan bahkan jumlah jamaah haji Indonesia merupakan populasi terbesar kedua setelah Pakistan. Dalam catatan Ricklefs bahwa pada tahun 1850 – 1858 yang tadinya berjumlah 48 orang bertambah drastis menjadi 2283 orang. Puncaknya adalah saat memasuki abad ke-20 di mana berbarengan dengan kelahiran organisasi Muhammadiyah jumlah jamaah haji di waktu itu diperkirakan dari 4000 hingga 7600 orang yang mayoritas orang- orang Jawa (Ricklefs, 2012: 46). Termasuk orang-orang Islam yang pergi umroh. Perkembangan teknologi semakin mempengaruhi kemudahan orang-orang Islam untuk melakukan ibadah haji maupun umroh.
Meskipun ibadah haji merupakan ibadah wajib untuk orang-orang Islam yang mampu secara ekonomi (dan biasanya hal ini bisa dilakukan oleh golongan ningrat/priayi maupun santri), namun gelar haji sendiri merupakan prestis tersendiri bahwa Mekah dan Madinah menjadi bagian penting dalam gelombang perubahan Islam rasa Jawa menjadi Islam rasa Arab. “Mekah, selain kiblat juga merupakan jendela untuk melihat dunia luar dan sumber pemurnian sekaligus pembaharuan agama” (van Bruinessen, 2015: 16). Pembaharuan dan pemurnian Islam semakin menguat pasca semakin meningkatnya jumlah statistik jamaah haji Indonesia, meskipun di sisi lain Muhammadiyah dan NU sama-sama sebagai ormas yang telah berhasil mengislamkan Jawa dengan pendekatan yang berbeda. Gerakan purifikasi dalam Muhammadiyah sudah menonjol meskipun secara kostum orang-orang Muhammadiyah dulu masih identik dengan kejawaannya. Orang Muhammadiyah yang mayoritas priayi di masa-masa awal dalam hal berbusana cenderung memakai kostum Jawa lengkap seperti keris, beskap, blankon, dan kain batik—bukan mengadopsi gaya berpakaian orang Arab (Burhani, 2010: 109). Berbeda dengan orang NU yang tergolong masyarakat santri menurut pandangan Geertz atau golongan putihan menurut definisi Ricklefs, bahwasanya cara berpakain orang-orang NU justeru di masa-masa awal perkembangan dua organisasi ini lebih mengadopsi cara berpakaian orang-orang Arab seperti jubah dan surban.
Pergeseran dan transformasi baik antara NU dan Muhammadiyah dari waktu ke waktu telah menjadi bagian dari “ambiguitas” bahwa kedua ormas Islam ini juga mengalami negosisasi dengan isu-isu lokalitas termasuk isu-isu radikalisme. Polarisasi ini ditandai oleh runtuhnya rezim Orde Baru pasca 1998, di mana pada masa reformasi kelompok modernis menjalin hubungan lebih dekat dengan kelompok Islam reformis. Masa reformasi adalah masa terberat bagi ormas Muhammadiyah karena terpecah belah oleh hadirnya beberapa parpol seperti PAN, PKS, dan PBB yang notabenenya mendukung
pemurnian Islam. Parpol-parpol tersebut memperoleh konstituten dari dengan basis massa Muhammadiyah. Masuknya kelompok-kelompok radikalisme Islam dalam tubuh Muhammadiyah acapkali menjadi “pergunjingan” akademik di antara para pemikir dunia Islam, termasuk tokoh-tokoh orientalis yang sering menyinggung bahwasanya kelompok-kelompok radikali secara doktrin lebih dekat dengan Muhammadiyah. Hal ini berdasarkan alasan teologis yang sama- sama berkiblat pada pemikiran Muhammad Abduh dan Al Afghani. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kelompok ormas Islam yang paling dirugikan adalah Muhammadiyah ketika berbicara mengenai isu radikalisme. Padahal kelompok- kelompok radikal ini bisa menyasar siapapun dan dari golongan manapun termasuk orang-orang NU dari golongan santri.

## Menolak Radikalisme
Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena radikalisme keagamaan tidak hanya terjadi di ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah namun juga pesantren- pesantren di Indonesia termasuk di kalangan NU sendiri. Berbagai survey terbaru mengenai menguatkan ideologi radikalisme tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga agama Islam seperti sekolah dan pesantren, namun juga di lembaga-lembaga pemerintah termasuk BUMN dan kalangan ASN.Perlu saya tegaskan di sini bahwa fenomena radikalisme keagamaan tidak dikaitkan langsung dengan ekstrimisme atau terorisme karena keduanya berbeda orientasi dalam hal sikap dan pergerakan.
“Ada akar persoalan yang paling fundamental dalam menghadapi arus radikalisme dan ekstremisme, yaitu persoalan bahasa di mana istilah-istilah yang kita gunakan bersifat maskulin dan mengandung “neo-violence”. Sementara individu atau kelompok yang masuk dalam jaringan “radikalisme dan ekstremisme” belum tentu menyadari bahwa mereka memiliki watak dan tindakan keberagamaan secara “brutal”. Pada umumnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis lebih suka memakai istilah “jihad”, “syahid”, “jannah”, dsb. yang memiliki konotasi positif sehingga dalam melakukan aksi kekerasan tidak diliputi rasa bersalah, yang ada malah rasa kebanggan dan paripurna dalam imajinasi mereka” (Nurish, 2019: 36).
Menurut Haedar Nashir, sebagai ketua umum Muhammadiyah, memiliki pandangan yang sangat tegas dan jelas bahwa Muhammadiyah berposisi sebagai kelompok Islam moderat menyerukan untuk menjauhi segala bentuk radikalisme  yang membawapada paham serba absolut dan mengandung ekstrimisme, intoleransi, dan kekerasan tentang segala hal menyangkut kehidupan manusia dan kebangsaan (Nashir, 2019: 31). Belakangan ini meskipun Muhammadiyah sering diklaim para orientalis sebagai salah satu akar gerakan radikalisme di Indonesia, namun tidak sedikit di antara para pemikir dan aktivis Muhammadiyah memberi alternatif lain untuk menunjukkan bahwa selama ini Muhammadiyah tidak pernah sepakat dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok ideologi radikal. Bahkan konsep moderasi Islam menjadi tawaran tersendiri untuk memberantas masalah radikalisme yang sedang terjadi. Muhammadiyah sangat menyadari posisinya bahwa meskipun sama-sama sebagai gerakan Islam modernis, namun berbeda dalam hal praktik untuk berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan kelompok-kelompok radikal yang di level ekstrem dan yang anti NKRI, Muhammadiyah justeru berjuang mempertahankan NKRI dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.
Di sisi lain, meskipun di dalam sejarahnya Muhammadiyah sangat mendukung negara Islam melalui partai Masyumi, namun wajah Muhammadiyah hari ini tidak pernah mendukung gerakan khilafah oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia maupun kelompok-kelompok radikal yang anti NKRI. Meminjam pernyataan Saefudin Zuhri, “Muhammadiyah mengakui bahwa ada kemiripan dengan kalangan doktrin-doktrin dalam kelompok radikalisme khususnya terkait pemurnian aqidah. Tetapi di sisi lain Muhammadiyah beda dalam hal praktik dan pemahamannya” (Zuhri, 2017: 79).
Muhammadiyah memiliki peran yang cukup berarti di dalam menangkal kelompok-kelompok radikal dan intoleran di Indonesia yang makin subur, salah satu tawaran yang sering kita dengar adalah konsep moderasi sebagai jalan tengah mengatasi persoalan radikalisme di berbagai kalangan masyarakat sipil. Pengaruh ideologi radikalisme ini memang bermula dari lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah berbasis agama, dan di antara sekolah-sekolah Islam itu dikelola oleh kalangan kelompok Islam modernis termasuk yayasan lembaga yang dikelola oleh lemabaga partai politik Islam tertentu. Mestinya, dalam tataran pemikiran radikalisme memiliki konotasi positif di mana memahami sebuah teks dan konteks harus sampai ke akar-akarnya. Namun radikalisme menjadi bermasalah ketika di tararan praktik sehari-hari masyarakat Indonesia hingga dapat menimbulkan
tindakan intoleransi bahkan kekerasan terhadap kelompok agama lain. Sama halnya dengan NU, melihat keadaan ini Muhammadiyah juga tidak bisa bersikap pasif bahkan lebih bersikap tegas untuk menyapu gerakan radikalisme yang terkesan mengusik dan mengotori nama baik organisasi Muhammadiyah. Salah satu yang paling keras menyuarakan isu ini adalah kelompok-kelompok intelektual muda Muhammadiyah seperti lembaga Maarif Institute yang secara geneologi intelektual dipengaruhi oleh pemikiran Syafii Maarif.
Walau bagaimanapun Muhammadiyah sejak tahun 1950an sudah tidak “seragam” lagi dan tidak bisa dipungkiri ada perpecahan meskipun tidak nampak secara langsung. Sampai hari ini hal serupa juga masih terjadi di mana di antara kader- kader Muhammadiyah sendiri memang sedang mengalami polarisasi sejak pasca reformasi seperti yang sudah saya singgung di atas. Muhammadiyah yang sedang mengalami pertarungan di dalam tubuh keorganisasiannya telah terbagi menjadi kubu yang berbeda, sebagian para intelektual mudanya memiliki pemikiran yang liberal dan moderat dan sebagian menjadi semakin konservatif dan dengan gigih memakai dalih syariat Islam.
Sebagai kelompok Islam modernis, Muhammadiyah sangat kuat sekali dalam mendukung desakralisasi dan dekontekstualisasi terhadap praktik-praktik syariat Islam (Nurish, 2019: 70). Dari kontradiksi ini kader-kader Muhammadiyah yang memiliki pandangan konservatif pada umumnya tidak sejalan dengan pemikiran Syafii Maarif karena dianggap pemikiran liberal tidak sesuai dengan sejarah berdirinya Muhammadiyah yang dengan tegas bertujuan untuk menegakkan syariat Islam sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah Nabi. Pemikiran liberalisme tidak bersandarkan pada Sunnah Nabi tetapi lebih karena pengaruh pemikiran yang lebih kebarat-baratan. Hal ini yang menyebabkan tradisi berfilsafat di kalangan Muhammadiyah sangat minim. Baru ketika rezim Suharto mendirikan ICMI tradisi berfilsafat di kalangan Muhammadiyah sedikit lebih terbuka. Cak Nur menjadi salah satu filsuf di dalam nadi Muhammadiyah masih sangat berpengaruh gaya pemikirannya mengenai filsafat peradaban Islam dan ide sekularismenya. Hal ini mungkin dipengaruhi faktor di mana Cak Nur pernah mengenyam pendidikan pesantren tradisionalis dan pendidikan formal di Amerika. Jauh sebelum fenomena radikalisme subur di Indonesia, Cak Nur di masanya seringkali menyerukan jihad dan ijtihad untuk memajukan peradaban Islam. Semasa hidupnya Cak Nur seringkali menyuarakan Islam yang majemuk sebagai sebuah fakta sosial dan fakta kebudayaan yang tidak bisa disangkal. Pada pidato kebudayaan 1992, ia melancarkan kritik terhadap fundamentalisme agama
dan menegaskan Islam yang toleran. 2 Dilihat dari jejak-jejak perkembangan Muhammadiyah bahwasanya sejak awal ormas ini konsisten untuk menolak kelompok-kelompok radikal meskipun sama-sama menyuarakan pemurnian Islam.

## Penutup
Setelah memaparkan analisa dan fakta-fakta empiris di atas,kita melihat bahwa ormas Islam yang paling dipertarukan reputasinya dalam isu berkembangnya radikalisme adalah Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah sendiri telah bekerja keras di dalam menanggulangi kelompok-kelompok radikalisme keagamaan termasuk mengecam aksi terorisme dan segala bentuk tindakan kekerasan. Selama ini kita terjebak dengan istilah radikalisme yang sering dikonotasikan sebagai gerakan pemurnian Islam seperti Muhammadiyah. Walaupun latar belakang pemikiran Muhammad Abduh, Al Afghani, dan Rashid Rida mempengaruhi kelompok-kelompok Islam modernis seperti Muhammadiyah, Persis/Persatuan Islam, atau Al Irsyad 3 namun masing-masing memiliki orientasi dan gerakan yang berbeda. Wacana tentang radikalisme dalam pengertian mainstream selama ini lebih banyak didominasi oleh definisi Barat dan posisi Muhammadiyah menjadi sorotan.
Dari perspektif sosiologi dan antropologi, Muhammadiyah merupakan gerakan sosial dan kultural keagamaan yang tidak bisa seluruhnya melepaskan identitas kejawaannya meskipun secara aqidah dipengaruhi para pemikir Timur Tengah. Meskipun Muhammadiyah berhasil mencetak kader-kader di kalangan menengah dan mayoritas tinggal di perkotaan, namun tidak jarang orang-orang Muhammadiyah yang tinggal di daerah-daerah masih mempraktekkan adat kejawen. Sebagian di antara mereka menjadi moderat cara berfikirnya karena semakin bertambahnya jumlah intelektual muda Muhammadiyah yang belajar di negara-negara Barat seperti Amerika, Australia, dan berbagai negara Eropa. Sementara di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa juga tidak sedikit kader-kader Muhammadiyah yang masih melanjutkan tradisi belajar agama
2 https://tirto.id/nurcholish-madjid-anak-gontor-yang-besar-sebagai-pembaru-islam-cKvy 20 Januari, 2020.
3 Dengan menyebutkan nama-nama organisasi Islam modernis ini bukan berarti penulis mengklaim bahwa selain Muhammadiyah cenderung memiliki gerakan radikalisme dalam pengertian mainstream hari ini. Karena definisi radikalisme yang mainstream ber- beda dengan definisi radikalisme baik secara epistemologis maupun etimologis.
di negara-negara Islam di Timur Tengah dan kemudian menjadi lebih Salafi atau Wahabi. Greg Feally dalam bukunya berjudul “Ijtihad Politik Ulama” menyatakan bahwa di antara kelompok modernis terbagi menjadi tiga golongan.
Pertama, menerima seutuhnya gagasan reformasi Islam yang lebih rasional dan terlepas dari segala bentuk sinkretis. Kedua, orang-orang Muhammadiyah yang menerima gagasan reformasi Islam namun tetap mempertahankan akar-akar ritus tradisional namun menerima konsep baru dalam hal pendidikan dan keorganisasian. Sedangkan yang ketiga orang-orang modernis yang menentang segala bentuk perubahan (Feally, 2009: 29). Di antara kategori kelompok Islam modernis yang ditegaskan oleh Feally ini juga terdapat pada orang- orang Muhammadiyah selain Persis dan al-Irsyad. Meskipun spirit dakwah Muhammadiyah mengandung spirit reformasi Islam namun ajaran yang ditawarkan adalah jalan tanpa kekerasan.
Berbeda dengan kelompok-kelompok radikalisme yang menyasar pada aksi kekerasan. Spirit reformasi dalam definisi Muhammadiyah adalah mengembangkan akhlaqul karimah yang berdasarkan ajaran sunnah Rasul dan Al-Quran, termasuk mengembangkan pertanian, pendidikan, ekonomi, dan lain sebaginya yang terbentuk dalam perkumpulan umat Islam (Nashir, 2015: 11). Dengan dasar pijakan ini mengingatkan kita bahwa tidak semestinya gerakan radikalisme yang mengarah pada tindakan kekerasan dibenarkan oleh semua kelompok-kelompok Islam modernis dan reformis seperti Muhammadiyah. Karena selama ini Muhammadiyah secara keorganisasian menyuarakan bentuk- bentuk kesetaraan perempuan, perdamaian dunia dengan prinsip persatuan dan kerukunan umat Islam, sekaligus membangun peradaban dunia melalui reformasi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat Islam paska tekanan kolonialisme Barat.

## Daftar Pustaka
Burhani, Najib. Muhammadiyah Jawa. Ciputat, Jakarta Selatan: Al-Wasat Publishing
House. 2019. Feally, Greg. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS. 2009.
Firdaus, Haris. NU, Persis atau Muhammadiyah Yang Ahli Bid’ah?. Bandung:
Mujahid Press. 2004.
Nashir, Haedar. Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi.
Pidato
Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 12 Desember. 2019.
Mohammadiyah A Reform Movement. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press. 2015.
Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan. Bandung: Mizan. 2015.
Nurish, Amanah. Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. LIPI. Volume 21. No. 21. (2019). 31-40. Agama Jawa: Separuh Abad Pasca-Clifford Geertz. Yogyakarta:
LKIS. 2019.
Peacock, James L. Gerakan Muhammadiyah: Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia. Yogyakarta. Suara Muhammadiyah. 1978.
Ricklefs, Merle. Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 Sampai Sekarang. Jakarta: Serambi. 2012.
Zuhri, Saefudin. Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia:
Moderasi Sebagai Upaya Jalan Tengah. Maarif. Vol. 12. No. 2. (2017). 73-82. Van Bruinessen, Martin. Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat. Yogyakarta:
Gading
Publishing. 2015.
https://tirto.id/nurcholish-madjid-anak-gontor-yang-besar-sebagai-pembaru-islam- cKvy 20 Januari, 2020.