## KONSENTRASI DAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI SWASTA
(SUATU STUDI PADA LLDIKTI WILAYAH XIV PAPUA DAN PAPUA BARAT)

## Metha Gomies
Akademik Perikanan Biak Email : methagomies2@yahoo.com

## ABSTRACT
In an effort to improve the nation's competitiveness through tertiary institutions in Eastern Indonesia  (KTI),  this  study  aims  to  find  out  how  far  the  concentration  of  Private  Universities (PTS) and the quality of PTS in Regional XIV, Papua, and West Papua LLDIKTI, by using: (1 ) Simple statistical analysis tools, to identify the location of the education service industry and in which areas they tend to group spatially; and (2) Table Analysis, to see the quality of PTS.
Found: the first model, Geographically it appears that at the provincial level there were 41 private  universities  or  68.33  percent  of  the  60  private  universities  concentrated  in  Papua Province, and in West Papua Province which was 31.67 percent. While at the district / city level, it describes that those included in the high concentration group are in all cities in each province in  the  Region  XIV  LLDIKTI  in  high  classification  (City:  Jayapura,  and  Sorong),  has  around  22 PTS or 36.67% of the total PTS. While the included in the middle classification with the number of  PTS  as  many  as  35  PTS  or  58.33%  (Regency:  Jayapura,  Biak  Numfor,  Mimika,  Merauke, Jayawijaya, Sorong, Manokwari, and Fakfak), and those included in the low classification are as many as PTS 3 PTS or 5.00% (Regency: Nabire, Yapen Waropen, and Bintuni); in the second model,  the  quality  of  PTS  seen  according  to  the  Institutional  Accreditation  status  shows  that there  are  only  23  private  universities  or  around  38.33%  in  the  area  of  LLDIKTI  Wilayah  XIV, which is accredited. Study Program Accreditation shows that out of 238 study programs, which have  been  accredited  by  BAN-PT  as  many  as  215  or  around  90.34%  of  study  programs  that have been accredited. However, most of the study programs are still accredited C, which is 149 study  programs  or  around  69.30%.  While  the  remaining  is  B  cited  as  many  as  66  study programs or 30.70%.
It is suggested: (1) the government needs attention in overcoming the concentration level of  PTS  which  tends  to  be  in  the  city  center,  both  through  improving  the  quality  of  human resources  (HR)  and  regional  economic  development;  (2)  government  attention  is  needed  in preparing human resources in each region that can be a leader for efforts to improve the quality of  PTS  in  meeting  the  expectations  of  the  Ministry  of  Research  and  Technology;  (3)  an expanded institutional capacity building program is needed.
Keywords: Spatial Concentration, PTS Quality, Accreditation

## 1. PENDAHULUAN
Dalam dasa warsa terakhir ini, upaya untuk meningkatkan  pemerataan  dan  perluasan  akses, serta  peningkatan  daya  saing  mutu  pendidikan tinggi  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari
Rencana  Strategis  (Renstra)  Kemenristekdikti Republik Indonesia dengan memperhatikan perkembangan global, regional, nasional, maupun lokal yang terkait dengan Sustainable
Development Goals (SDGs), dalam era
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA),  Trisakti  dan Nawacita (Renstra Kemenristekdikti: 2015-2019).
Walaupun  demikian,  masih  banyak  agenda yang  tersisa  untuk  dibicarakan  dalam  upaya pemerataan dan perluasan akses, serta peningkatan  daya  saing  mutu  pendidikan  tinggi. Salah  satu  yang  cukup  menonjol  adalah  masalah keterbelakangan  mutu  Perguruan  Tinggi  di Kawasan  Timur  Indonesia,  mengingat  beberapa tahun  terakhir  ini,  bahkan  sejak  ditetapkannya Renstra
Kemenristekdikti 2015-2019, isu mengenai    peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi muncul ke permukaan. Namun sayangnya sampai saat  ini  masih  terjadi  kesenjangan  kemajuan antara  Perguruan  Tinggi  di  Kawasan  Barat Indonesia  (KBI)  dengan  di  Kawasan  Timur Indonesia (KTI). Kondisi riil tampaknya disebabkan  adanya  konsentrasi  ekonomi  secara spasial, cukup mempengaruhi konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di suatu wilayah.
Menurut  Kuncoro  (2002  dan  2009),  ciri paling mencolok aktivitas ekonomi secara
geografis  adalah  konsentasi  dan  ketimpangan (unevenness) .  Konsentrasi  aktivitas  ekonomi secara  spasial  dalam  suatu  negara  menunjukkan bahwa  industrialisasi  merupakan  suatu  proses selektif dipandang dari dimensi geografis. Pandangan ini tampaknya tidak lepas dari adanya pengelompokkan  industri  secara  spasial  yang terjadi di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia.
Tampaknya  pandangan  di  atas,  sejalan dengan yang terjadi pada industri jasa pendidikan tinggi  di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI),  yang menunjukkan  fenomena  yang  sama  dengan aktivitas indistri manufaktur. Kenyataan menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  ketimpangan jumlah  lembaga  pendidikan  tinggi  swasta  baik secara  regional  maupun  secara  spasial  pada Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai  hal ini dapat diikuti pada tabel berikut.
Tabel 1 Bentuk dan Jumlah PTS Pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat Per September 2018 Provinsi Univ. Inst. S.Tinggi Poltek Ak. Ak. Komunitas Jumlah Share (%) Papua 6 1 22 2 8 1 41 68,33 Papua Barat 3 1 13 1 2 - 19 31,67 Jumlah 9 2 35 3 10 1 60 100,00 Sumber  : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018 (data diolah) .
Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi secara geografis  lebih  banyak  berlokasi  (terkonsentrasi secara  spasial)  di  Provinsi  Papua  dibandingkan dengan  Provinsi  Papua  Barat.  Untuk  lebih jelasnya,  sebaran  lokasi  lembaga  pendidikan tinggi  pada  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  dapat  diikuti dalam tabel 2.
Pada  sisi  lain,  apabila  dikaji  lebih  mendalam tampak bahwa terkonsentrasinya lembaga
pendidikan  tinggi  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua tidak  tersebar  secara  merata,  tetapi  hanya  terjadi pada  beberapa  daerah  tertentu  saja.  Hal  ini terlihat dimana dari 21 kabupaten/kota di  Provinsi Papua,  hanya  terdapat  8  kabupaten/kota  yang memiliki PTS. Begitupun, di Provinsi Papua barat, dari 9 kabupaten/kota hanya terdapat 5 kabupaten/kota saja yang memiliki PTS.
Tabel 2 Jumlah PTS dan Akreditasi Institusi Menurut Kabupaten/Kota Pada LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat
Per September 2018 Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah PTS Share (%) Akreditasi Institusi Share (%) Papua 41 68,33 15 25,00 Kota Jayapura 14 23,33 10 16,67 Kabupaten Jayapura 2 3,33 - 0,00 Kabupaten Biak Numfor 6 10,00 1 1,67 Kabupaten Mimika 4 6,67 - 0,00 Kabupaten Merauke 6 10,00 1 1,67 Kabupaten Nabire 1 1,67 1 1,67 Kabupaten Yapen Waropen 1 1,67 - 0,00 Kabupaten Jayawijaya 7 11,67 2 3,33 Papua Barat 19 31,67 8 13,33 Kota Sorong 8 13,33 3 5,00 Kabupaten Sorong 2 3,33 1 1,67 Kabupaten Manokwari 5 8,33 3 5,00 Kabupaten Fakfak 3 5,00 - 0,00 Kabupaten Bintuni 1 1,67 1 1,67 Jumlah 60 100,00 23 38,33 Sumber  : Laporan  Triwulan  LLDIKTI Wilayah  XIV,  Papua-Papua  Barat  Per  September  2018 (data diolah) .
Dari gambaran data-data di atas, menunjukkan  bahwa  terkonsentrasinya  lembaga pendidikan  tinggi  di  lokasi  tertentu  memberi indikasi  bahwa  tidak  meratanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  di  lingkungan  LLDIKTI Wilayah XIV Papua, dan Papua Barat. Sementara di  sisi  lain,  konsentrasi lembaga  pendidikan  tinggi di  satu  daerah  dapat  memperlemah  kemampuan PTS  dalam  meningkatkan  kualitasnya.  Hal  ini terlihat  dimana  sesuai  data  pada  tabel  2  di  atas, menunjukkan  bahwa  dari  60  PTS  yang  ada  di wilayah  LLDIKTI  Papua,  dan  Papua  Barat  baru sebanyak  23  PTS  atau  sekitar  38,33  persen  PTS yang terakreditasi secara institusi.
Gambaran  kondisi  riil  di  atas,  menunjukkan bahwa  adanya  konsentrasi  lembaga  pendidikan tinggi di lokasi tertentu dengan pertambahan  PTS dan  program  studinya  setiap  tahun  jika  tidak
diimbangi  oleh  bertambahnya  tamatan  SMU, maka  secara  otomatis  setiap  program  studi  pada suatu  PTS  setiap  tahunnya  mungkin  hanya kebagian  mahasiswa  dalam  jumlah  yang  sangat sedikit  dan  bahkan  mungkin  tidak  kebagian samasekali.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka    sampai kapan  kualitas  PTS  dapat  ditingkatkan  baik melalui akreditasi program studi maupun akreditasi  institusi.  Sementara  peran  lembaga pendidikan  tinggi  di  era  globalisasi  sangatlah penting,  karena  pendidikan  tinggi  merupakan salah satu sarana utama dalam rangka peningkatan  sumber  daya  manusia  agar  memiliki daya saing yang kompetitif.
Studi  yang  membahas  mengenai  analisis aglomerasi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi terkonsentrasinya  lembaga  pendidikan  tinggi  di Pulau  Jawa  pernah  dilakukan  oleh  Sakti  (2007).
Hasil  analisisnya  menunjukkan  bahwa,  lokasi lembaga  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  sejak tahun  1996-2003  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa. Konsentrasi  lembaga  pendidikan  tinggi  sejalan dengan konsentrasi industri besar dan menengah. Berbeda  dengan  studi  di  atas,  studi  ini  berfokus pada  konsentrasi  dan  kualitas  PTS  di  KTI:  suatu studi  pada  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  Papua  dan Papua Barat.
Fokus  pemilihan  lokasi  dalam  studi  ini didasari  atas  beberapa  alasan,  terutama  di  KTI yang  didalamnya  terdapat  LLDIKTI  Wilayah  XIV, Papua  dan  Papua  Barat  dengan  membawahi Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  memiliki sebanyak  30  kabupaten/kota  dan  baru  sekitar  13 kabupaten/kota  atau  sekitar  43,33  persen  yang mempunyai  PTS,  dengan  tingkat  kualitas  yang sangat  rendah  jika  dilihat  dari  status  akreditasi institusi  baru  sekitar  23  PTS  atau  sekitar  38,33 persen  PTS  yang  melakukan  akreditasi  institusi melalui  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi  (BAN-PT).  Cakupan  wilayah  penelitian meliputi  dua  provinsi  yaitu  :  Provinsi  Papua  dan Provinsi Papua Barat.
Masalah  utama  yang  akan  ditelaah  dalam studi  ini  adalah  : pertama ,  mengapa  konsentrasi PTS  hanya  terjadi  di  daerah  atau  lokasi  tertentu saja?; kedua ,  seberapa  besar  kualitas  PTS  di lingkungan  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  dilihat  dari status  akreditasi  program  studi  dan  institusi; ketiga , apakah tingkat konsentrasi PTS, banyaknya  program  studi,  banyaknya  mahasiswa mendapat  beasiswa,  rasio  dosen  mahasiswa, jabatan fungsional dosen  dan  sarana  infrastruktur mampu meningkatkan kualitas PTS?
Tujuan dari studi ini adalah : pertama , untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  sejauh  mana konsentrasi  PTS  di  lingkungan  LLDIKTI  Wilayah XIV,  ditinjau  dari  konsep  teori  ekonomi  regional dalam hal ini aglomerasi dan klaster; kedua , untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  seberapa besar kualitas PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV,  dilihat  dari  status  akreditasi  program  studi dan institusi; ketiga , untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat konsentrasi PTS, banyaknya  program  studi,  banyaknya  mahasiswa mendapat  beasiswa,  rasio  dosen  mahasiswa, jabatan fungsional dosen  dan  sarana  infrastruktur terhadap tingkat kualitas PTS.
Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan bagi  masyarakat  yang  pada  gilirannya  dapat
mempersempit  tingkat  ketimpangan  pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa.
Kajian Teori
Sebagaimana diketahui, bahwa faktor lokasi adalah faktor yang sangat mempengaruhi keputusan  dari  suatu  aktivitas  ekonomi  seperti aktivitas  produksi  atau  aktivitas  pemberian  jasa. Tiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh  faktor-faktor  lokasi.  Faktor-faktor  lokasi  yang dimaksud  adalah  sejarah,  faktor  transportasi, faktor  sumberdaya,  faktor  pasar,  faktor  tenaga kerja,  faktor  energi,  faktor  aglomerasi,  faktor kenyamanan  (mutu  hidup,  kualitas  hidup  atau gaya  hidup),  pelayanan  publik  setempat,  pajak, insentif  pemerintah  (pusat  dan  daerah),  iklim bisnis  setempat, site  costs (harga  tanah  dan gedung,  fasilitas  perkantoran  dan  gudang), stabilitas  serta  iklim  politik  nasional.  Faktor-faktor dimaksud,  dapat  dikelompokan  menjadi  dua orientasi yakni, lima faktor pertama, kecuali faktor sejarah,  disebut orientasi  transportasi ,  dan faktor-faktor  lainnya  adalah orientasi  masukan lokal . Yang dimaksud dengan orientasi
transportasi adalah bahwa transportasi merupakan  porsi  terbesar  dari  biaya  total  dari organisasi  suatu  aktivitas  ekonomi,  hingga menjadi  penentu  keputusan  lokasi,  sedang  yang dimaksud  dengan  orientasi  masukan  lokal  adalah bahwa  masukan  lokal  itulah  yang  merupakan persentase  terbesar  dari  biaya  total  dan  disebut lokal  bila  input  itu  tidak  dapat  secara  efisien diangkut  dari  lokasi  satu  ke  lokasi  lain.  Faktor- faktor yang termasuk orientasi transportasi adalah faktor-faktor  lokasi  klasik,  sedangkan  yang termasuk  orientasi  masukan  lokal  adalah  faktor- faktor lokasi kontemporer (Soepono, 1999 : 7).
Penjelasan klasik tentang konsentrasi aktivitas  ekonomi  secara  spasial  pada  umumnya merujuk pada dua macam penghematan aglomerasi (agglomeration  economies) ,  yaitu penghematan  lokalisasi (localization  economies) dan penghematan urbanisasi (urbanization economies) .  Penghematan  lokalisasi  terjadi  bila biaya  total  rata-rata  (produksi)  dari  perusahaan- perusahaan  yang  sejenis  (dalam  suatu  industri) pada lokasi yang sama turun bila jumlah produksi dari  industri  itu  naik,  sedangkan  penghematan urbanisasi  terjadi  bila  biaya  total  rata-rata (produksi)  dari  tiap  perusahaan  turun  bila  jumlah produksi  dari  berbagai  industri  di  suatu  lokasi yang  sama  naik  (Soepono,  1999;  Kuncoro,  2002; Kondoro, 2009; dan Sakti, 2007).
Alfred Weber, yang merupakan Bapak Teori Lokasi,  yang  terkenal  dengan  segitiga  lokasi
(locational  triangle) ,  memperkenalkan  tiga  titik sudut  pada  segitiga  lokasi  itu  mewakili  dua  lokasi input  (M 1 dan  M 2 )  dan  satu  lokasi  pasar  (X), sesuai gambar berikut.
Keterangan :
T               =
Lokasi optimum M 1 dan M 2 = Sumber bahan baku P               = Pasar X, Y, Z       = Bobot input dan output a, b, c      = Jarak lokasi input dan output
Dalam menentukan mana dari tiga lokasi di atas  merupakan  lokasi  yang  meminimisasikan total  biaya  transpor (optimal) ,  Weber  juga menggunakan  bobot  ideal  dan  bobot  dominan sebagai dasar penentuannya. Jadi, mana dari tiga lokasi  itu  yang  mempunyai  bobot  dominan,  lokasi itulah yang merupakan lokasi yang optimal. Bobot dominan  adalah  bobot  ideal  suatu  input  atau output  yang  lebih  besar  dari  jumlah    bobot  ideal dari  output  dan  bobot  ideal  input  lainnya  atau jumlah bobot ideal dari semua input itu. Bila tidak ada  bobot  dominan,  maka  analisis  lebih  lanjut perlu ditempuh. Analisis lebih lanjut ini menghasilkan  lokasi  optimal  yang  terletak  di antara  ketiga  lokasi  itu  yang  oleh  Weber  disebut Isodapane . Isodapane adalah kurva yang menggambarkan  berbagai  lokasi  industri  di  mana di  dalam  wilayah  kurva  tertutup  tersebut  biaya transportasinya adalah sama. Perbedaan isodapane yang  satu  dengan  lainnya  karena adanya  pengaruh  jarak  dari  titk  T    sehingga
besarnya  biaya  transportasi  berubah,  di  mana semakin  jauh  dari  titik  T,  biaya  transportasinya akan  bertambah.  Analisis  yang  diperluas  oleh Weber  ini,  dengan  mempertimbangkan  tenaga kerja  dan  aglomerasi  sebagai  faktor-faktor  lokasi lain.  Menurutnya,  perusahaan  akan  pindah  ke lokasi  tenaga  kerja  murah  dari  lokasi  dengan biaya  transpor  terendah  bila  penghematan  biaya tenaga  kerja  per  satuan  lebih  rendah  daripada tambahan  biaya  transpor.  Secara  grafik,  lokasi tenaga  kerja  murah  berada  sebelah  kiri  dari Isodapane kritis. Isodapane kritis  adalah  selisih antara Isodapane yang  satu  (sebelah  kiri)  dan Isodapane yang  lain  (sebelah  kanan),  di  mana selisih itu mencerminkan tambahan biaya transport total per satuan barang yang lebih besar dari  penghematan  biaya  tenaga  kerja  per  satuan yang  diperoleh  dari  memilih  lokasi  tenaga  kerja murah  (Soepono,  1999;  dan  Tarigan,  2004). Gambaran  mengenai  hal  ini  dapat  diikuti  pada gambar berikut.
Keterangan :
T= Lokasi biaya transportasi terendah L= Lokasi biaya tenaga kerja terendah
Christaller (1913), yang bukunya diterjemahkan  dalam  bahasa  inggris  berjudul “Central Places in Southern  Germany” oleh C.W. Baski tahun 1966 (Tarigan, 2004 : 116-122; Isard, 1975 : 311-316), mencoba menjelaskan bagaimana  susunan  dari  besaran  kota,  jumlah kota,  dan  distribusinya  di  dalam  satu  wilayah. Model  Christaller  ini dikenal  dengan  sistem  K  =  3 Christaller,  dimana  ia  menggambarkan  modelnya dalam  suatu  asumsi  sebagai  berikut  :  1) Wilayahnya  adalah  bersifat  datar  dan  semuanya sama; 2) Gerakan dapat dilakukan ke segala arah (isotropic surface) ; 3) Penduduk memiliki daya beli
yang  sama  dan  tersebar  secara  merata  pada seluruh  wilayah;  4)  Konsumen  bertindak  rasional sesuai  dengan  prinsip  minimisasi  jarak/biaya. Menurut  Christaller,  dari  berbagai  jenis  barang pada orde yang sama cenderung akan bergabung pada  pusat  dari  wilayahnya  sehingga  pasar tersebut akan menjadi lokasi konsentrasi (kota). Ia juga  mengatakan  bahwa  produsen  berbagai  jenis barang  untuk  orde  yang  sama  cenderung  akan berlokasi  pada  titik  sentral  di  wilayahnya  dan  hal inilah  yang  mendorong  terciptanya  kota.  Seorang produsen  yang  memproduksi  atau  menjual  lebih dari  satu  komoditi  sekaligus  pada  saat  yang bersamaan  itu  dapat  diartikan  bahwa  ia  telah memperluas range (luas jangkauan pasar maksimal) dari kombinasi komoditi yang dijualnya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  jenis  barang yang tersedia bertambah banyak maka range -nya juga bertambah luas.
Selanjutnya,  model  Christaller  di  atas, dikembangkan  oleh  August  Lösch    pada  tahun 1939, yang bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris  pada  tahun  1954  dengan  judul The Economics  of  Location ,  di  mana  Lösch  lebih melihat  persoalan  dari  sisi  permintaan  (pasar). Lösch  mengatakan  bahwa  lokasi  penjual  sangat berpengaruh  terhadap  jumlah  konsumen  yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen  makin  enggan  membeli  karena  biaya transportasi  untuk  mendatangi  tempat  penjual semakin  mahal.  Produsen  harus  memilih  lokasi yang  menghasilkan  penjualan  terbesar  yang identik  dengan  penerimaan  terbesar.  Pandangan ini adalah mengikuti pandangan Christaller, hanya saja  Lösch  cenderung  menyarankan  agar  lokasi produksi  berada  di  pasar  atau  di  dekat  pasar (Soepono, 1999; dan Tarigan, 2004).
Berbagai  konsep  teori  lokasi  tradisional  di atas,  jika  dikaitkan  dengan  adanya  lembaga pendidikan  tinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan akan  tenaga  kerja  di  suatu  daerah,  maka  hal  ini akan  mempengaruhi  luasan  range  yang  dimiliki oleh lembaga dimaksud. Adanya berbagai lembaga  pendidikan  tinggi  seperti  Akademi, Sekolah  Tinggi  dan  Universitas  merupakan  jenis jasa  dalam  orde  yang  sama,  sehingga  akan berdampak  pada  kecenderungan  untuk  berlokasi pada  titik  sentral  di  wilayahnya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  konsep  teori  lokasi  yang dikembangkan  oleh  beberapa  ahli  di  atas  masih dapat  diterima  meskipun  tidak  semua  asumsi yang digunakannya dapat diterima.
Definisi  aglomerasi  menurut  Montgomery (1988),  adalah  sebagai  konsentrasi  spasial  dari
aktivitas  ekonomi  di  kawasan  perkotaan  karena “penghematan  akibat  lokasi  yang  berdekatan (economies  of  proximity) ,  yang  diasosiasikan dengan  klaster  spasial  dari  perusahaan,  para pekerja,  dan  konsumen.  Sedangkan  menurut Markusen  (1996),  menyatakan  bahwa  aglomerasi merupakan  suatu  lokasi  yang  “tidak  mudah berubah”  akibat  adanya  penghematan  eksternal yang  terbuka  bagi  semua  perusahaan  yang letaknya berdekatan dengan perusahaan  lain  dan penyedia  jasa-jasa;  dan  bukan  akibat  kalkulasi perusahaan  atau  para  pekerja  indivual  (Koncoro, 2002; dan 2009).
Dari  berbagai  konsep  mengenai  pengertian aglomerasi  dan  kluster,  menunjukkan  bahwa sampai  saat  ini  masih  terdapat  perbedaan pandangan  mengenai  kedua  konsep  dimaksud. Oleh karena itu, dari beberapa definisi yang dibuat oleh para pakar mengenai aglomerasi dan kluster, maka  dapat  disimpulkan  sementara  bahwa aglomerasi  itu  adalah  merupakan  sekumpulan klaster  yang  terkonsentrasi  pada  suatu  wilayah atau daerah tertentu.
Pola  lokasi  yang  terpadu  di  suatu  daerah menimbulkan  suatu  daerah  nodal  yang  memiliki integrasi fungsional. Integrasi fungsional bergantung  berbagai  kesaling  bergantungan. Kesaling  bergantungan  tercermin  pada  berbagai hubungan-hubungan  aktivitas  yakni,  hubungan- hubungan vertikal, hubungan-hubungan horizontal,
dan
hubungan-hubungan komplementer (Soepono, 1999).
Menurut  Hoover  dan  Giarratani  (1984) dalam  Soepono  (1999),  kecenderungan  bagi perusahaan-perusahaan  untuk  saling  berdagang di  daerah  yang  sama  merupakan  salah  satu sebab  penting  terjadinya  aglomerasi  industri. Aglomerasi  industri  terjadi  melalui  keterkaitan  ke muka (forward  linkages) dan  keterkaitan  ke belakang (backward  linkages) .  Keterkaitan  ke muka  terjadi  bila  perusahaan  penghasil  output (pabrik tepung) menimbulkan munculnya perusahaan  pembuat  produk  yang  terbuat  dari input  itu  (pabrik  roti),  sedangkan  keterkaitan  ke belakang terjadi bila  perusahaan pembuat barang jadi (pabrik makanan dalam kaleng) menimbulkan munculnya  perusahaan  yang  menyediakan  atau membuat  input  (pabrik  kaleng)  bagi  perusahaan yang tersebut pertama. Bila dua perusahaan yang berada  dalam  baik  dalam  keterkaitan  ke  muka maupun keterkaitan ke belakang, saling mengadakan  hubungan  perdagangan,  terjadi manfaat-manfaat  timbal  balik  yang  diperoleh kedua  perusahaan  itu  yang  berbagi  lokasi  yang
sama, seperti penghematan biaya-biaya transportasi dan komunikasi. Keterkaitan ke muka dan keterkaitan ke belakang merupakan hubungan-hubungan vertikal dari kativitas- aktivitas  ekonomi  di  dalam  suatu  daerah.  Selain hubungan  vertikal  dalam  suatu  daerah,  dijumpai juga  hubungan-hubungan  yang  horisontal  dan yang komplementer. Hubungan horisontal menyangkut  persaingan  antara  aktivitas-aktivitas ekonomi (antara pabrik perakitan mobil dan pabrik perakitan  mobil  lain  atau  antara  pabrik  ban dengan  pabrik  ban  lain)  untuk  memperoleh  pasar atau  input  (faktor  produksi).  Hubungan  horisontal ini  dijumpai  pada  pola  lokasi  yang  menyebar, sedangkan  hubungan  vertikal  pada  pola  yang terpadu (aglomerasi) .  Hubungan  komplementer adalah  hubungan  tentang  peningkatan  suatu aktivitas  ekonomi  (pemasaran  sepatu)  di  suatu daerah  yang  menimbulkan  pertumbuhan  suatu aktivitas komplementer (pemasaran pakaian).
Menurut  Soepono  (1998),  menyatakan bahwa  kota-kota  mencerminkan  pusat-pusat aktivitas-aktivitas  (sebagai  akibat  dari dispersion karena  persaingan  akan  tata  ruang)  yang didukung  oleh  daerah  sekitarnya.  Tiap  kota merupakan  ajang  terjadinya  aglomerasi  aktivitas- aktivitas.  Kota-kota,  terutama  kota-kota  besar, mempunyai peranan memelopori dalam mengembangkan suatu daerah.
Melihat  pada  berbagai  pandangan  dan realita,  menunjukkan  bahwa  aglomerasi  industri cenderung  terjadi  pada  lokasi  yang  memiliki potensi  serta  kemampuan  dalam  penyediaan infrastruktur  yang  dibutuhkan,  selain  itu  diperoleh manfaat  karena  adanya  kedekatan  lokasi  dengan perusahaan  lain.  Oleh  karena  itu,  daerah  atau lokasi  aglomerasi  lebih  cenderung  berada  pada daerah  perkotaan,  karena  daerah  perkotaan memiliki potensi dan kemampuan dalam menyediakan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh suatu industri.
Dalam kaitannya dengan konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di lokasi tertentu, maka menurut  Sakti  (2007),  hal  itu  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain :
a.  Adanya  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  di daerah  yang  bersangkutan,  sehingga  sarana infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional  lembaga  pendidikan  tinggi  telah terbentuk.  Hal  tersebut  akan  mempermudah lembaga  pendidikan  tinggi  yang  akan  masuk di  daerah  yang  bersangkutan  karena  biaya masuknya relatif lebih murah.
b.  Dengan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi di  daerah  yang  bersangkutan,  maka  hal  ini akan  menarik  para  tenaga  kerja  untuk mendatangi lokasi tersebut guna memperoleh pekerjaan.  Banyaknya  angkatan  kerja  yang tersedia  merupakan  peluang  bagi  lembaga pendidikan guna memperoleh pasar.
c.  Banyaknya aktivitas ekonomi yang terpusat di daerah tertentu menyebabkan tuntutan teknologi semakin meningkat, dengan peningkatan teknologi maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang memadai.  Salah  satu  cara  meningkatkan kemampuan  dan  pengetahuan  sumber  daya manusia  adalah  melalui  jalur  pendidikan sehingga kebutuhan akan lembaga pendidikan  tinggi  semakin  meningkat  di daerah ini.
d.  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  adalah lembaga  pendidikan  tinggi  yang  selama  ini menjadi  pilihan  utama  masyarakat  dalam menempuh pendidikan, sehingga daerah yang memiliki PTN akan menjadi tujuan masyarakat dalam  mencari  pendidikan.  Kondisi  tersebut akan  menciptakan  banyak  permintaan  akan adanya  lembaga  pendidikan  tinggi  lainnya sebagai  alternatif  apabila  mereka  ternyata tidak  diterima  di  PTN.  Selain  itu  adanya lembaga  pendidikan  tinggi  negeri  (PTN)  di suatu  daerah  akan  lebih  memudahkan terjadinya  permintaan  spesialisasi  bidang yang  baru  dan  terkait  dengan  bidang  yang sudah  ada.  Hal  ini  juga  akan  menambah besar ukuran  pasar  yang tersedia  ( range  dan threshold) .
Pada  sisi  lain,  dalam  upaya  peningkatan daya  saing  bangsa  melalui  perguruan  tinggi menghadapi  era  globalisasi,  pemerintah  telah menetapkan  agenda  pembangunan  Indonesia berdasarkan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJMN)  ketiga  (2015-2019),  adalah menetapkan  pembangunan  secara  menyeluruh dengan  menekankan  pembangunan  keunggulan kompetitif  perekonomian  dengan  berbasis  pada Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  tersedia,  SDM yang  berkualitas,  serta  kemampuan  IPTEK.  Oleh karena  itu,  Kemeristekdikti  berkontribusi  terhadap peningkatan  indeks  pendidikan  dan  pelatihan pendidikan  tinggi  dalam  upaya  untuk  mendukung daya saing.
Untuk mewujudkan peningkatan daya saing di  atas,  maka  Kemenristekdikti  menerapkan  5 (lima) elemen pokok yang saling mendukung satu
sama lainnya yaitu: pertama, lembaga berkualitas; kedua, sumber  daya  yang  berkualitas; ketiga, penelitian  dan  pengembangan; keempat ,  tenaga terampil  pendidikan  tinggi;  dan kelima ,  inovasi. Walaupun  demikian,  isu  yang  cukup  mendasar berada  pada  eleman  pertama,  dimana  konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan
khususnya
dalam
upaya membangun  fleksibilitas  kelembagaan  Iptek  dan mendorong  lemlitbang  untuk  menjadi  pusat unggulan  atau center  of  excellence .  Selain  itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun  program  studi  yang  diindikasikan  oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditas C dan  masih  sangat  sedikit  yang  berakreditasi  A atau B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan  Tinggi  negara  lain  bahkan  masih tertinggal  dari  negara-negara  di  Kawasan  Asia Tenggara (Permenristekdikti, No. 50 Tahun 2017).
Karena  itu  untuk  memenuhi  harapan  di atas,  setiap  perguruan  tinggi  di  Indonesia diharapkan  dapat  memenuhi  tiga  kegiatan  yang diarahkan  pada  pencapaian  kualitas  pendidikan tinggi  secara  berkelanjutan (continous  quality improvement) . Ketiga kegiatan dimaksud adalah : pertama , Akreditasi, tujuannya adalah kontrol dan audit  mutu  pendidikan  secara  eksternal  yang bersifat fakultatif  yang  dapat  dilakukan  oleh  BAN- PT atau lembaga lain yang berkompeten; kedua , Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi  (PDDIKTI), tujuannya  menyediakan  berbagai  data  penting yang  berkaitan  dengan  perguruan  tinggi  yang dapat diakses dengan membuka webside dikti; ketiga ,  Penjaminan  Mutu  ( Quality  Assurance) , tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan  secara  internal,  yang  dilakukan  oleh perguruan  tinggi  bersangkutan  (Depdiknas,  Ditjen Dikti, 2003).
Proses  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi di  suatu  perguruan  tinggi  merupakan  kegiatan mandiri  dari  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan, sehingga  proses  tersebut  dirancang,  dijalankan, dan  dikendalikan  sendiri  oleh  perguruan  tinggi yang  bersangkutan  tanpa  campur  tangan  dari pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Kelembagaan, Iptek dan Dikti. Hal ini disebabkan, setiap  perguruan  tinggi  memiliki  spesifikasi  yang berlainan,  antara  lain  dalam  hal  ukuran,  struktur, sumber  daya,  visi  dan  misi,  sejarah,  dan kepemimpinan.
Pentingnya  penjaminan  mutu  pendidikan tinggi di suatu  perguruan tinggi disebabkan, pada
masa-masa  mendatang  eksistensi  perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah,  melainkan  terutama  tergantung  pada penilaian stakeholders (mahasiswa,  orang  tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan)  tentang  mutu  pendidikan  tinggi yang  diselenggarakannya.  Oleh  karena  itu,  maka dengan mempertimbangkan penilaian stakeholders yang senantiasa berkembang, maka penjaminan  mutu  juga  harus  selalu  disesuaikan pada  perkembangan  itu  secara  berkelanjutan (continuous  improvement) .  Penjaminan  mutu  itu mempunyai  arti  penting,  berasosiasi  dengan pemikiran besar dalam Gambar berikut (Depdiknas, Ditjen Dikti, 2003).
Adapun  faktor-faktor  yang  pada  umumnya terkandung  di  dalam  proses  penjaminan  mutu pendidikan  tinggi,  antara  lain  rumusan  atau definisi,  konsep,  tujuan,  strategi,  butir-butir  mutu, proses,  dan  manajemen  kendali  mutu  dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi.

## 1.  Definisi Penjaminan Mutu
Secara umum yang dimaksud  dengan penjaminan  mutu  adalah  proses  penetapan dan  pemenuhan  standar  mutu  pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen,  produsen,  dan  pihak  lain  yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan  tinggi  adalah  proses  penetapan dan  pemenuhan  standar  mutu  pengelolaan
pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkelanjutan, sehingga
stakeholders memperoleh kepuasan.

## 2.  Konsep Penjaminan Mutu
Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila: a.  Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan  dan  mewujudkan  visinya melalui  pelaksanaan  misinya  (aspek deduktif);
b.  Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa :
 kebutuhan  kemasyarakatan (societal needs) ;
 kebutuhan  dunia  usaha (industrial needs) ;
 kebutuhan  profesional (profesional needs) .
Dengan  demikian  perguruan  tinggi  harus  mampu merencanakan,  menjalankan,  dan  mengendalikan suatu  proses  yang  menjamin  pencapaian  mutu sebagaimana diuraikan di  atas (Depdiknas, Ditjen Dikti, 2003 : 9-10).

## 2. METODE PENELITIAN
Sebagaimana diketahui bahwa, lokasi penelitian  berada  pada  2  provinsi  yang  berada dalam  lingkup  LLDIKTI  Wilayah  XIV  (Provinsi Papua  dan  Papua  Barat),  dengan  menggunakan data sekunder maupun primer.
Pengambilan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara langsung kepada responden  baik staf dosen/pejabat pada masing-masing PTS, maupun pada staf/Pejabat LLDIKTI Wilayah XIV. Pengambilan  data  sekunder  diperoleh  melalui berbagai  sumber  data  yang  tersedia  berupa laporan-laporan  dari  instansi  terkait  seperti  dari LLDIKTI  Wilayah  XIV,  Badan  Pusat  Statistik Provinsi : Papua dan Papua Barat.
Dalam  menganalisis  konsentrasi  pendidikan tinggi  pada  studi  ini,  digunakan  alat  analisis statistik yang bermanfaat untuk : (1) mengidentifikasi  lokasi  industri;  (2)  di  daerah mana  mereka  cenderung  mengelompok  secara spasial.
Selanjutnya,  dalam  kaitannya  dengan  pola konsentrasi  lembaga  pendidikan  tinggi  di  atas, digunakan  proses  kluster (clustering) ,  yang merupakan  sebuah  ciri  yang  menonjol  dari industri.  Kluster  secara  umum  didefinisikan sebagai  konsentrasi  geografis  dari  subsektor- subsektor manufaktur yang sama (Kuncoro, 2002: 179).  Oleh  karena  itu,  dalam  studi  ini,  juga  akan dilihat  bagaimana  dan  di  mana  industri  jasa pendidikan  tinggi  swasta  pada  LLDIKTI  Wilayah XIV,  Papua  dan  Papua  Barat,  berlokasi  dan mengelompok.  Begitupun  juga,  akan  digunakan pengklasifikasian PTS menurut tingkat konsentrasi tinggi,  sedang  dan  rendah  sesuai  pola  distribusi normal.  Untuk  itu,  dalam  memenuhi  distribusi normal,  digunakan  nilai  rasio skewness yang harus  terletak  antara  -2  dan  2  (-2  <  Rasio Skewness <  2).  Demikian  juga  dengan  rasio kurtosis -nya  (-2  <  Rasio Kurtosis <  2)  (Newbold, 1995; Sakti, 2007).
Tahapan berikutnya, akan dilakukan analisis  tabel  yang  digunakan  untuk  mengetahui kondisi kualitas PTS di  Kawasan Timur Indonesia (KTI)  khususnya  pada  LLDIKTI  Wilayah  XIV Papua  dan  Papua  Barat,  dalam  memenuhi harapan  strategi  jangka  menengah  2015-2019 sesuai  Rentra  Kemenristekdikti,  yang  dilihat menurut  tiga  ketentuan  pencapaian  kualitas pendidikan  tinggi  secara  berkelanjutan (continous quality  improvement) ,  yakni  status  akreditasi program  studi  dan  Penjaminan  Mutu  ( Quality Assurance) .

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Analisis Deskriptif Konsentrasi PTS
Berdasarkan  data  yang  tersedia  secara geografis  di  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  menunjukkan bahwa,  pada  level  provinsi  tercatat  jumlah  PTS sebanyak  41  atau  sebesar  68,33  persen terkonsentrasi  di  Provinsi  Papua,  sedangkan sisanya  berada  di  Provinsi  Papua  Barat  yakni sebesar  31,67  persen.  Untuk  lebih  jelasnya, gambaran  mengenai  hal  ini  dapat  diikuti  pada tabel berikut.
Tabel 3 Jumlah PTS dan Akreditasi Institusi Menurut Kabupaten/Kota di Kopertis Wilayah XIV Papua-Papua Barat
(Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LLDIKTI) Per September 2018 Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah PTS Share (%) Akreditasi Institusi Share (%) Papua 41 68,33 15 25,00 Kota Jayapura 14 23,33 10 16,67 Kabupaten Jayapura 2 3,33 - 0,00 Kabupaten Biak Numfor 6 10,00 1 1,67 Kabupaten Mimika 4 6,67 - 0,00 Kabupaten Merauke 6 10,00 1 1,67 Kabupaten Nabire 1 1,67 1 1,67 Kabupaten Yapen Waropen 1 1,67 - 0,00 Kabupaten Jayawijaya 7 11,67 2 3,33 Papua Barat 19 31,67 8 13,33 Kota Sorong 8 13,33 3 5,00 Kabupaten Sorong 2 3,33 1 1,67 Kabupaten Manokwari 5 8,33 3 5,00 Kabupaten Fakfak 3 5,00 - 0,00 Kabupaten Bintuni 1 1,67 1 1,67 Jumlah 60 100,00 23 38,33
Sumber  :  Laporan  Triwulan  LLDIKTI Wilayah  XIV,  Papua-Papua  Barat  Per  September  2018 (data diolah) .
Walaupun  demikian  apabila  diamati  lebih mendalam mengenai distribusi PTS pada LLDIKTI Wilayah  XIV,  menunjukkan  bahwa  PTS  yang terkonsentrasi  di  LLDIKTI  Wilayah  XIV  tidak merata  di  setiap  provinsi.  Terdapat  deviasi  yang sangat  tajam,  ada  kabupaten/kota  yang  sama sekali  tidak  memiliki  lembaga  pendidikan  tinggi. Dari  sejumlah  60  PTS  pada  2  (dua)  provinsi dengan  jumlah  kabupaten/kota  sebanyak  30 dalam lingkup LLDIKTI Wilayah XIV, menunjukkan bahwa  kebanyakan  PTS  hanya  terkonsentrasi pada  ibu  kota  provinsi  dan  kabupaten-kabupaten tertentu saja. Hal ini terlihat dimana untuk Provinsi Papua  Barat  terdapat  9  kabupaten/kota,  baru  5 kabupaten  yang  ada  PTS-nya  (Kota  Sorong  8, Kabupaten  Manokwari  5,  Kabupaten  Fakfak  3, Kabupaten  Sorong  2,  dan  Kabupaten  Bintuni  1
PTS).  Begitupun  Provinsi  Papua  yang  memiliki kabupaten/kota
terbanyak yakni 21 kabupaten/kota, baru terdapat hanya 8 kabupaten/kota  yang  ada  PTS-nya.  Sedangkan jika  dilihat  dari  kabupaten/kota  yang  memiliki jumlah  PTS  terbanyak  yaitu  Kota  Jayapura dengan  jumlah  PTS  sebanyak  14;  Kabupaten Jayawijaya 7, Biak Numfor 6,  Merauke 6, mimika 4,  Kabupaten  Jayapura  2,  Kabupaten  Nabire  1 dan Yapen Waropen 1.
Berdasarkan  data-data  keberadaan  PTS  di atas,  menunjukkan  bahwa  distribusi  jumlah  PTS tidak mengikuti distribusi normal (terjadi kemancengan).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai skewness -nya  jauh  lebih  besar  dari  nol,  yaitu 1,193743  dan  kurtosis  4,074321.  Sementara dalam  memenuhi  distribusi  normal,  nilai  rasio
skewness harus  terletak  antara  -2  dan  2  (-2  < Rasio Skewness < 2). Demikian juga dengan rasio kurtosis -nya  (-2  <  Rasio Kurtosis <  2).  Oleh karena  itu,  agar  proses  klasifikasi  mendekati distribusi  normal,  maka  dilakukan  transformasi logaritma (lihat Lampiran 1 dan 2).
Selanjutnya,  hasil  perhitungan  setelah ditransformasi  logaritma  menunjukkan  bahwa hasilnya mendekati distribusi normal, di mana nilai rasio skewness terhadap Standard  Error  of Skewness terletak antara -2 dan 2 (-2 < Skewness / Standard Error of Skewness ). Demikian juga nilai rasio kurtosis terhadap Standard  Error of Kurtosis yang  terletak  antara  -2  sampai  dengan  2  (-2  < Kurtosis / Standard Error of Kurtosis < 2). Nilai rata-rata setelah ditransformasi logaritma  adalah  sebesar  1,209890  dan  nilai standar  deviasinya  sebesar  0,873031.  Dari  hasil ini,  dapat  dihitung  batas  klasifikasi  PTS  di  suatu kabupaten/kota,  yakni  sebagai  berikut  :  klasifikasi sedang  adalah  kabupaten/kota  yang  setelah ditransformasi  logaritma  berada  antara  nilai 0,336859  (1,209890  –  0,873031)  dan  nilai 2,082921  (1,209890  +  0,873031).  Sedangkan untuk  kabupaten/kota  yang  termasuk  dalam kategori  tinggi  adalah  kabupaten/kota  yang memiliki  nilai  transformasi  logaritma  lebih  besar dari
2,082921. Begitupun juga untuk kabupaten/kota  yang  termasuk  dalam  kategori
rendah  adalah  kabupaten/kota  yang  memiliki  nilai transformasi  logaritma  lebih  kecil  dari  0,336859. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai klasifikasi  kategori  tinggi,  sedang  dan  rendah pasca  transformasi  logaritma  dapat  diikuti  pada gambar berikut.
Dari gambar 4, dapat dijelaskan secara rinci klasifikasi  jumlah  PTS  sesuai  dengan  klasifikasi menurut  kabupaten/kota  pada  LLDIKTI  Wilayah XIV dapat diikuti pada tabel 4 berikut.

## Tabel 4
Klasifikasi Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Menurut Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Per Kabupaten/Kota
Pada LLDIKTI Wilayah XIV, Tahun 2018 Klasifikasi PTS Tinggi Sedang Rendah Kota  Jayapura,  dan  Kota Sorong. Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sorong, Kabupaten  Manokwari,  dan Kabupaten Fakfak. Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen,  dan  Kabupaten Bintuni.
Sumber  :  Laporan  Triwulan  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  Papua-Papua  Barat  Per  September  2018, serta Badan Pusat Statistik (data diolah) .
Catatan : Kabupaten/Kota Lainnya  yang tidak  tercatat dalam tabel 3 merupakan kabupaten/kota yang tidak memiliki PTS sama sekali. Secara geografis, klasifikasi pengelompokkan sesuai tabel di atas, menggambarkan  bahwa  yang  termasuk  dalam kelompok  konsentrasi  tinggi  yaitu  berada  pada
semua  kota  pada  setiap  provinsi  dalam  LLDIKTI Wilayah  XIV  dalam  klasifikasi  tinggi  (Kota  : Jayapura,  dan  Sorong),  memiliki  sekitar  22    PTS atau  36,67  %  dari  total  PTS.  Sedangkan  yang termasuk dalam klasifikasi sedang dengan jumlah PTS  sebanyak  35  PTS  atau  sebesar  58,33  % (Kabupaten  :  Jayapura,  Biak  Numfor,  Mimika, Merauke,  Jayawijaya,  Sorong,  Manokwari,  dan Fakfak),  dan  yang  termasuk  klasifikasi  rendah adalah dengan jumlah PTS sebanyak 3 PTS atau sebesar  5,00  %  (Kabupaten  :  Nabire,  Yapen Waropen, dan Bintuni).
Sedangkan kabupaten yang belum memiliki PTS  sama  sekali,  yang  kalau  dijumlahkan sebanyak 18 kabupaten atau sekitar 56,67 % dari total  kabupaten/kota  yang  berada  di  wilayah LLDIKTI  XIV.  Kabupaten  dimaksud  adalah kabupaten  :  Sorong  Selatan,  Kaimana,  Raja Ampat,  Teluk  Wondama,  Waropen,  Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Mappi, Asmat, Yahokimo, Tolikara, Puncak Jaya, Paniae,  Sarmi, Supiori, Membramo Raya.

## 3.2.  Analisis Tabel Kualitas PTS
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  secara kualitas  kondisi  PTS  pada  LLDIKTI  XIV,  Papua dan  Papua  Barat  belum  sepenuhnya  memenuhi
harapan  strategi  jangka  panjang  pendidikan tingggi , yang  dicanangkan  oleh  Kemenristekdikti. Hal  ini tercermin dari masih rendahnya  PTS  yang memenuhi  dua  diantara  tiga  kegiatan  yang diarahkan  pada  pencapaian  kualitas  pendidikan tinggi  secara  berkelanjutan (continous  quality improvement) .
Dari  tiga  kegiatan  untuk  memenuhi  kualitas Akreditas  Institusi  baru  sebanyak  23  PTS  atau sekitar  38,33  %  pada  LLDIKTI  Wilayah  XIV, Papua  dan  Papua  Barat.  Sedangkan  jika  dilihat dari  Akreditasi  Program  Studi,  terdapat  sebanyak 11  PTS,  atau  sekitar  84,62  %  pada  LLDIKTI Wilayah  XIV.  Masih  adanya  sekitar  2  PTS  atau sekitar  15,38  %  PTS  yang  program  studinya belum  diakreditasi,  diakibatkan  karena  masih lemahnya manajemen kampus sebagai akibat dari lemahnya  SDM  dalam  menguasai  teknologi komputer.  Berdasarkan  data  yang  tersedia, tercatat  bahwa  jika  dilihat  dari  status  akreditasi program  studi,  terdapat  215  dari  238  program studi yang telah terakreditasi atau sekitar 90,34 % program  studi  yang  telah  diakreditasi  oleh  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT). Agar  lebih  jelasnya  data  yang  menggambarkan hal ini dapat diikuti pada tabel 5  berikut.
Tabel 5 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Status Akreditasi Program Studi Pada LLDIKTI Wilayah XIV Per September 2018 Provinsi/Kabupaten Kota Jumlah PTS Jumlah Prodi Status Akreditasi Program Studi Provinsi Papua 41 139 123 Kota Jayapura 14 59 59 Kabupaten Jayapura 2 7 - Kabupaten Biak Numfor 6 18 18 Kabupaten Mimika 4 14 6 Kabupaten Merauke 6 11 9 Kabupaten Nabire 1 12 12 Kabupaten Yapen Waropen 1 2 2 Kabupaten Jayawijaya 7 16 16 Provinsi Papua Barat 19 99 92 Kota Sorong 8 50 46 Kabupaten Sorong 2 26 26
Kabupaten Manokwari 5 16 13 Kabupaten Fakfak 3 6 6 Kabupaten Bintuni 1 1 1 Jumlah 60 238 215
Sumber  : Laporan  Triwulan  LLDIKTI  Wilayah  XIV,  Papua-Papua  Barat  Per  September  2018,  Serta  BAN-PT (data diolah) .
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa dari  60  PTS  yang  ada  di  Lingkungan  LLDIKTI Wilayah XIV, yang memililki jumlah Program Studi sebanyak  238,  telah  Terakreditasi  oleh  BAN-PT sebanyak 215 atau atau sekitar 90,34 %  program studi  yang telah diakreditasi. Walaupun  demikian, sebagian  besar  program  studi  masih  terakreditasi
C  yakni  sebanyak  149  program  studi  atau  sekitar 69,30 %. Sedangkan sisanya terkareditasi B yakni sebanyak  66  program  studi  atau  30,70  %.  Agar lebih  jelasnya  data  yang  menggambarkan  hal  ini dapat diikuti pada tabel 5 berikut.

## Tabel 6
Peringkat Akreditasi Program Studi dan Institusi Yang Terakreditasi BAN-PT Pada LLDIKTI Wilayah XIV Per September 2018 Peringkat Akreditasi Akreditasi Program Studi Akreditasi Institusi A - - B 66 3 C 149 20 Jumlah 215 23
Sumber  : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018, Serta BAN-PT (data diolah) .
Melihat  pada  data  di  atas,  menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar PTS di lingkungan  LLDIKTI  Wilayah  XIV  telah  melakukan akreditasi  baik  akreditasi  program  studi  maupun institusi,  tapi  kelihatannya  masih  di  atas  50  % program studi yang menyandang predikat C. hal ini menunjukkan  bahwa,  manajemen  pengelolaan PTS  perlu  menjadi  perhatian  utama,  yang  tentu dengan  meningkatkan  kinerja  Unit  Penjaminan Mutu  pada  setiap  PTS,  sehingga  kualitas  PTS dapat ditingkatkan melalui peringkat akreditasi.
Begitupun  juga,  lambatnya  PTS  dalam memenuhi  peringkat  akreditasi  yang  lebih  tinggi, tampaknya selain diakibatkan oleh karena lemahnya  SDM,  tetapi  juga  sebagian  besar diakibatkan  oleh  lemahnya  kemampuan  PTS dalam  membiayai  berbagai  aktivitas  institusi.  Dari sisi  SDM,  terlihat  sekali  dimana  sebagian  besar SDM  pada  PTS  yang  berada  di  Wilayah  LLDIKTI
Wilayah  XIV,  masih  memiliki  banyak  kelemahan. Untuk  Staf  Pengajar  misalnya,  banyak  yang memiliki  Jabatan  Fungsional (Pangkat  Akademik) yang belum memadai. Adanya Staf Pengajar yang memiliki  Jabatan  Fungsional  rendah  atau  bahkan ada  yang  belum  memiliki  jabatan  fungsional samasekali,  tampaknya  sebagai  akibat  dari lemahnya  PTS  dalam  memfasilitasi  pembiayaan unsur  Tridharma  Perguruan  Tinggi  khususnya dhrama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Sementara  di  sisi  lain,  kemampuan Pemerintah  melalui  LLDIKTI  Wilayah  XIV  dalam membiayai  penelitian  untuk  setiap  tahunnya memberikan  syarat  yang  cukup  tinggi  bagi  Skema Penelitian  Dasar  maupun  Penelitian  Terapan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Perguruan Tinggi  Edisi  XII  Tahun  2018,  mensyaratkan  Ketua Pengusul  harus  memiliki  rekan  jejak  Publikasi
minimal  2  artikel  di database terindeks  bereputasi dan/atau  jurnal  nasional  terakreditasi  sebagai penulis utama. Hal  ini  dirasa sangat  memberatkan staf  pengajar,  khsusnya  yang  berada  pada LLDIKTI Wilayah XIV.
Pada  sisi  lain,  jika  dilihat  dari  kemampuan PTS  dalam  membiayai  berbagai  aktivitas  institusi, tampaknya  bukan  sebagai  akibat  dari  tidak berimbangnya  harga  jual  pendidikan  atau  karena PTS  tidak  punya  harga  jual,  tetapi  karena  PTS  di lingkungan LLDIKTI diperhadapkan dengan tingkat konsentrasi  yang  sedang  dan  tinggi  pada kabupaten/kota,  serta  berada  pada  lingkungan masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  yang  rata- rata  menyekolahkan  anaknya  dengan  pendapatan yang  pas-pasan,  dan  bahkan  ada  yang  kuliah dengan  mengharapkan  beasiswa,  sehingga  PTS sulit untuk menaikan pembebanan biaya studi, baik melalui sumbangan pembangunan, biaya administrasi  maupun  SKS-nya.  Sementara  di  sisi lain,  tidak  semua  mahasiswa  mendapat  beasiswa karena harus mampu berkompetisi untuk mendapat beasiswa.

## 4.  KESIMPULAN
Simpulan  utama pertama yang  dapat  diambil dari hasil analisis adalah bahwa berdasarkan data, terlihat  bahwa  secara  geografis  pada  LLDIKTI Wilayah  XIV,  menunjukkan  bahwa  pada  level provinsi jumlah PTS 68,33 persen terkonsentrasi di Provinsi  Papua,  dan  sisanya  berada  di  Provinsi Papua  Barat  yakni  sebesar  31,67  persen. Sedangkan  jika  dilihat  dari  level  kebupaten/kota, secara  geografis  menunjukkan  bahwa  tampaknya, semua  kota  pada  setiap  provinsi  dalam  Wilayah LLDIKTI  XIV  masuk  dalam  klasifikasi  tinggi  (kota  : Jayapura,  dan  Sorong)  yang  memiliki  sekitar  22 PTS atau 36,67 % dari total PTS. Sedangkan yang termasuk  dalam  klasifikasi  sedang  dengan  jumlah PTS  sebanyak  35  PTS  atau  sebesar  58,33  % (Kabupaten  :  Jayapura,  Biak  Numfor,  Mimika, Merauke,  Jayawijaya,  Sorong,  Manokwari,  dan Fakfak),  dan  yang  termasuk  klasifikasi  rendah adalah  dengan  jumlah  PTS  sebanyak  3  PTS  atau sebesar  5,00  %  (Kabupaten  :  Nabire,  Yapen Waropen,  dan  Bintuni).  Sedangkan  kabupaten yang belum memiliki PTS sama sekali, yang kalau dijumlahkan  sebanyak  18  kabupaten  atau  sekitar 56,67  %  dari  total  kabupaten/kota  yang  berada  di wilayah LLDIKTI XIV. Kabupaten dimaksud adalah kabupaten  :  Sorong  Selatan,  Kaimana,  Raja Ampat,  Teluk  Wondama,  Waropen,  Keerom, Pegunungan  Bintang,  Boven  Digul,  Mappi,  Asmat,
Yahokimo,  Tolikara,  Puncak  Jaya,  Paniae,  Sarmi, Supiori, Membramo Raya.
Simpulan  utama kedua adalah, berdasarkan pembahasan  dengan  menggunakan  analsis  tabel, terlihat  bahwa  secara  kualitas  kondisi  PTS  pada LLDIKTI  XIV,  Papua  dan  Papua  Barat  belum sepenuhnya  memenuhi  harapan  strategi  jangka panjang pendidikan tingggi , yang dicanangkan oleh Kemenristekdikti.  Hal  ini  tercermin  dari  masih rendahnya PTS yang memenuhi dua di antara tiga kegiatan yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan  tinggi  secara  berkelanjutan (continous quality  improvement) .  Dari  tiga  kegiatan  untuk memenuhi kualitas Akreditas Institusi baru sebanyak  23  PTS  atau  sekitar  38,33  %  pada LLDIKTI  Wilayah  XIV,  Papua  dan  Papua  Barat. Sedangkan  jika  dilihat  dari  Akreditasi  Program Studi,  terdapat  sebanyak  11  PTS,  atau  sekitar 84,62 % pada LLDIKTI Wilayah XIV. Masih adanya sekitar  2  PTS  atau  sekitar  15,38  %  PTS  yang belum  dapat  melakukan  akreditasi  program studinya,  diakibatkan  karena  masih  lemahnya manajemen  kampus  sebagai  akibat  dari  lemahnya SDM  dalam  menguasai  teknologi  komputer. Berdasarkan  data  yang  tersedia,  tercatat  bahwa jika  dilihat  dari  status  akreditasi  program  studi, terdapat  215  dari  238  program  studi  yang  telah terakreditasi  atau  sekitar  90,34  %  program  studi yang  telah  diakreditasi  oleh  Badan  Akreditasi Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT).  Walaupun demikian kelihatannya masih di atas 50 % program studi  yang  menyandang  predikat  C.  hal  ini menunjukkan  bahwa,  manajemen  pengelolaan PTS  perlu  menjadi  perhatian  utama,  yang  tentu dengan  meningkatkan  kinerja  Unit  Penjaminan Mutu  pada  setiap  PTS,  sehingga  kualitas  PTS dapat ditingkatkan melalui peringkat akreditasi.
Simpulan  utama ketiga adalah,  berdasarkan pembahasan terlihat bahwa lambatnya PTS dalam memenuhi  peringkat  akreditasi  yang  lebih  tinggi, tampaknya selain diakibatkan oleh karena lemahnya  SDM,  tetapi  juga  sebagian  besar diakibatkan  oleh  lemahnya  kemampuan  PTS dalam  membiayai  berbagai  aktivitas  institusi.  Dari sisi  SDM,  terlihat  sekali  dimana  sebagian  besar SDM  pada  PTS  yang  berada  di  Wilayah  LLDIKTI Wilayah  XIV,  masih  memiliki  banyak  kelemahan. Untuk  Staf  Pengajar  misalnya,  banyak  yang memiliki  Jabatan  Fungsional (Pangkat  Akademik) yang belum memadai. Adanya Staf Pengajar yang memiliki  Jabatan  Fungsional  rendah  atau  bahkan ada  yang  belum  memiliki  jabatan  fungsional samasekali,  tampaknya  sebagai  akibat  dari lemahnya  PTS  dalam  memfasilitasi  pembiayaan
unsur  Tridharma  Perguruan  Tinggi  khususnya dhrama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Sementara  di  sisi  lain,  kemampuan Pemerintah  melalui  LLDIKTI  Wilayah  XIV  dalam membiayai  penelitian  untuk  setiap  tahunnya memberikan  syarat  yang  cukup  tinggi  bagi  Skema Penelitian  Dasar  maupun  Penelitian  Terapan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Perguruan Tinggi  Edisi  XII  Tahun  2018,  mensyaratkan  Ketua Pengusul  harus  memiliki  rekan  jejak  Publikasi minimal  2  artikel  di database terindeks  bereputasi dan/atau  jurnal  nasional  terakreditasi  sebagai penulis utama. Hal  ini  dirasa sangat  memberatkan staf  pengajar,  khsusnya  yang  berada  pada LLDIKTI Wilayah XIV.
Simpulan
utama keempat adalah, berdasarkan pembahsan, jika dilihat dari kemampuan  PTS  dalam  membiayai  berbagai aktivitas institusi, tampaknya bukan sebagai akibat dari tidak berimbangnya harga jual pendidikan atau karena  PTS  tidak  punya  harga  jual,  tetapi  karena PTS di lingkungan LLDIKTI diperhadapkan dengan tingkat  konsentrasi  yang  sedang  dan  tinggi  pada kabupaten/kota,  serta  berada  pada  lingkungan masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  yang  rata- rata  menyekolahkan  anaknya  dengan  pendapatan yang  pas-pasan,  dan  bahkan  ada  yang  kuliah dengan  mengharapkan  beasiswa,  sehingga  PTS sulit untuk menaikan pembebanan biaya studi, baik melalui sumbangan pembangunan, biaya administrasi  maupun  SKS-nya.  Sementara  di  sisi lain,  tidak  semua  mahasiswa  mendapat  beasiswa karena harus mampu berkompetisi untuk mendapat beasiswa.

## 5.  DAFTAR  PUSTAKA
Badan  Pusat Statistik Provinsi  Papua  Barat,  2006,
Papua Barat Dalam Angka . Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2006, Papua
Dalam Angka . Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003, Pedoman  Penjaminan  Mutu  (Quality Assurance)  Pendidikan  Tinggi ,  Jakarta, 1 Oktober.
Gujarati  D.N.,  (2003). Basic  Econometrics ,  Fourth Edition,  McGraw-Hill  Companies,  Inc, The International Edition.
Isard W., (1999). Introduction to Regional Science ,
Prentice-Hall,  Inc.  Englewood  Cliffs, New Jersey.
Kuncoro M., (2002), Analisis Spasial dan Regional
:  Studi  Aglomerasi  dan  Kluster  Industri Indonesia , UPP AMP YKPN, Yogyakarta. _________, (2009), Ekonomika Indonesia, Dinamika  Lingkungan  Bisnis  di  Tengah Krisis Global , UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Lembaga Layanan DIKTI Wilayah  XIV Papua, dan Papua  Barat, Laporan  Tahunan  Per- September 2018 . LLDIKTI  Wilayah  XIV,  (2018), Laporan  Triwulan Perkembangan  PTS  Per  September
2018 . Maddala G.S., (1992), Introduction to Economterics , Second Edition, MacMillan  Publishing  Company,  New York.
Newbold  P.,  (1995), Statistics  For  Business  And Economics, Fourth  Edition,  by  Prentice- Hall,  Inc.,  A  Simon  &  Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey.
Permenristekdikti  RI  (2017), Nomor  50  Tentang Rencana  Strategis  Kemeterian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 . Ramanathan R., (1992), Introductory Econometrics With  Application ,  Second  Edition,  by Harcourt Brace Jovanovich, Inc., USA.
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengambangan Ristekdikti (2015),
Rencana  Strategis  Ristek  Dikti  2015- 2019 . Sakti  T.A.A.,  (2007),  ”Analisis  Aglomerasi  dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terkonsentrasinya Lembaga Pendidikan
Tinggi  di  Pulau  Jawa”, Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Indonesia , Vol. 22, No. 1, FE
UGM, Yogyakarta. Soepono  P.,  (1999),  ”Teori  Lokasi  :  Representasi Landasan Mikro bagi Teori Pembangunan Daerah”, Jurnal Ekonomi dan  Bisnis ,  Vol.  14,  No.  4,  FE  UGM, Yogyakarta.
Tarigan  R.,  (2004), Ekonomi  Regional  :  Teori  dan
Aplikasi , PT Bumi Aksara, Jakarta. Wooldridge J.M., (2000), Introductory
Economterics  :  A  Modern  Approach ,  by South-Western  College  Publishing,  a division of Thomso n Learning.