## MENALAR POSISI ELIT DAERAH DI ERA DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
Hanantyo Sri Nugroho
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FES Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email:
hanantyosrinugroho@amikom.ac.id

## Abstract
Amid the diverse capacities of local governments in exercising their authority in the era of democracy and regional autonomy, local elites have emerged in the regions. The consequences of the emergence of local elites in the region then gave rise to obstacles in democracy, such as political dynasties as well as conflicts related to control of resources, while the rotational dimensions of power and the welfare of the community began to be marginalized. This can be seen  from  the  strengthening  of  local  strongmen  and  local  bossism.  This  certainly  makes  the  paradigm  confusion associated with local elites and local conflicts that occur in the local post-democratic and regional autonomy regions. As it is known that when the regions have not implemented local autonomy and democracy, what happens is that local elites tend to derivate from national politics so that in the event of local conflict the resolution of the conflict can be more easily resolved. Therefore, it is necessary to return to reasoning to redefine the position of the local elite as a central representation as well as a representation of the local community. This  research is qualitative using desk- research. The results show that with local democracy and regional autonomy the spread of political forces makes the formation of local elites that are formed today is centrifugal.
Key words : Local Democracy; Regional Autonomy; Local Elite; Conflict.

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  hendak  memberikan gambaran  mengenai  elit  lokal  di  daerah setelah  adanya  demokrasi  lokal  dan  juga otonomi  daerah.Permasalahan  ini  menarik untuk  dikaji  karena  semakin  terbukanya ruang perebutan antar aktor di tingkat daerah untuk  menjadi  elit  daerah.  Sangatlah  ironis jika kita ingat bahwa, menjadi elit lokal tidak hanya  kemudian  berakhir  kepada unipolar , tetapi  keterbukaan  ini  akan  melahirkan multipolar dan  juga  sentrifugal.  Hal  ini  yang kemudian  berakibat  pada  semakin  sering terjadi  perebutan  kekuasaan  hingga  kepada sulitnya  cara  mengatasi  konflik  di  daerah. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif-deskriptif dengan  menggunakan  desk-research.  Kajian akan  dibatasi  pada  dinamika  konflik  dalam menjadi  elit  lokal  di  era  demokrasi  dan otonomi daerah.
Transisi penyelenggaraan pemerintahan setelah reformasi telah
mengubah  dinamika  politik  lokal  di  daerah. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  dibukanya  ruang bagi  elit  lokal  untuk  menunjukkan  eksistensi dalam  berkuasa  di  daerah.  Telah  banyak kajian mengenai orang kuat lokal. Orang kuat lokal  diidentikan  dengan  aktor  yang  diluar pemerintahan  namun  dapat  mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah.  Selain  itu,  orang  kuat  lokal  juga dapat  diidentikandengan  orang  kuat  lokal yang  tercipta  akibat  dari  kekuasaan  yang didapat saat sedang atau sesudah menjalankan  pemerintahan  di  daerah.  Kedua kutub  tersebut  yang  kemudian  seringkali digunakan  untuk  membingkai  fenomena politik lokal, maupun elit lokal secara khusus.
Dalam beberapa literature, kemunculan elit  lokal  di  daerah  setelah  reformasi membawa kekhawatiran terhadap keberlangsungan demokrasi. Pertama,
konsekuensi  yang  muncul  dari  adanya kemunculan  orang  kuat  lokal  di  daerah
setelah  reformasi  adalah  terciptanya  dinasti politik. Selain itu, kekhawatiran tersebut juga muncul  terhadap  penguasaan  sumber  daya ekonomi dan sosial yang
dimonopoli.Tentunya,  hal  tersebut  tidak sesuai dengan semangat dari demokrasi lokal dan  otonomi  daerah.Demokrasi  lokal  dan otonomi  daerah  dimaksudkan  memberikan kewenangan  agar  daerah  dapat  mengatur maupun  mengurus  dirinya  sendiri,  sehingga hal tersebut dapat
menghadirkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  ada  di daerah tersebut.
Dinasti politik merupakan transformasi orang  kuat  lokal  untuk  berkuasa  di  era demokrasi,  desentralisasi,  dan  otonomi daerah.  Dalam  transformasi  tersebut,  para orang kuat lokal kemudian ikut berpartisipasi menjadi  kepala  daerah  melalui  pemilihan daerah  secara  langsung.  Keikutsertaan  para orang kuat lokal ini kemudian bergerak pada ranah  mobilisasi  pemilih,  penyelenggaraan pemerintahan, hingga memandulkan pengawasan pemerintahan. Hal tersebut yang kemudian  melanggengkan  kekuasaan  orang kuat lokal tersebut kepada kelompok maupun keluarganya,  dimana  terkait  dengan  suksesi atau perpindahan kekuasaan.
Lebih  lanjut,  terdapat  pula  argumen bahwa  elit  lokal  terbentuk  dari  bukan  orang kuat  lokal  namun  pernah  menjadi  penguasa, dimana sebagai kepala pemerintahan, kemudian  bertransformasi  menjadi  orang kuat  lokal.  Hal  ini  seringkali  didefinisikan dengan  “raja-raja  kecil”  di  daerah.  Mereka membangun  moda  sosial  mereka  melalui kekuasaan yang dimiliki pada saat memerintah. Kekuasaan yang dimiliki dimanfaatkan  untuk  membangun  hingga menguasai  sumber  daya,  seperti  ekonomi, politik  dan sosial. Hal tersebut dapat  tercipta dikarenakan  adanya  kekosongan  “penguasa” yang ada di daerah.Namun, hal tersebut dapat menimbulkan  konflik  saat  ruang  tersebut
sudah  terisi  oleh  orang  kuat  lokal  yang  telah ada.
Perebutan  ruang  sebagai  elit  daerah kemudian  menarik  untuk  dikaji.Oleh  karena, terdapat  beberapa  hal  ini  tentunya  membuat kesimpangsiuran  paradigma  terkait  dengan elit  lokal  dan  konflik  lokal  yang  terjadi  pada di daerah setelah adanya demokrasi lokal dan otonomi daerah.Sebagaimana diketahui bahwa  saat  daerah  belum  melaksanakan otonomi  dan  demokrasi  lokal,  maka  yang terjadi  adalah  elit  lokal  cenderung  derivasi dari  politik  nasional  sehingga  pada  saat terjadi  konflik  lokal  maka  penyelesaian konflik dapat lebih mudah terselesaikan.Akan tetapi,  hal  tersebut  tentunya  tidak  dapat digeneralisasikan  mengingat  terdapatnya keterbukaan  ruang  dan  aktor  sehingga kekuasaan dan konflik cenderung untuk tidak lagi terpusat.

## KAJIAN PUSTAKA
Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  :  Awal Perubahan dan Perseteruan
Secara  umum  desentralisasi  dapat dimaknai  sebagai  pendelegasian  kekuasaan dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.Lebih  lanjut,  desentralisasi  adalah pemindahan wewenang
perencanaan, pembuatan  keputusan,  dan  admnisitrasi  dari pemerintah pusat kepada organisasi- organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah,  organisasi-organisasi  semi  otonom, pemerintah  daerah  dan  non  pemerintah daerah  (Koirudin,  2005).  Pernyataan  tersebut kemudian  diperkuat  dengan  penjelasan bahwa  desentralisasi  dapat  dilakukan  dalam empat bentuk, yaitu:
a. Dekonsentrasi wewenang administratif
b. Delegasi kepada penguasa otorita
c. Devolusi kepada pemerintah daerah
d. Pemindahan  fungsi  dari  pemerintah kepada swasta
Selanjutnya,  desentralisasi  merupakan teori  pemerintahan  yang  rasional,  yang kemudian  diungkapkan  dalam  14  alasan berikut (Syaukani, 2002):
a. Desentralisasi ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistik
b. Desentralisasi  dapat  memotong  jalur birokrasi  yang  rumit  serta  prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat
c. Desentralisasi memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman pejabat  daerah  atas  pelayanan  publik yang diemban
d. Desentralisasi  akan  mengakibatkan terjadinya  penetrasi  yang  lebih  baik dari  pemerintah  pusat  bagi  daerah terpencil,  di  mana  rencana  pemerintah seringkali tidak dipahami oleh masyarakat  setempat  atau  bahkan dihambat oleh elit lokal e. Desentralisasi memungkinkan representasi  yang  lebih  luas  dari berbagai  kelompok  politik,  etnis, keagamaan dalam perencanaan pembangunan f. Desentralisasi  dapat  meningkatkan kemampuan maupun kapasitas pemerintahan  serta  lembaga  privat  di daerah
g. Desentralisasi  dapat  meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak  lagi  mereka  menjalankan  tugas rutin
h. Desentralisasi dapat menyediakan struktur  di  mana  berbagai  departemen di  pusat  dapat  dikoordinasikan  secara efektif  bersama  dengan  pejabat  daerah dan sejumlah NGO i. Desentralisasi digunakan untuk melembagakan  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  dan  implementasi program
j. Desentralisasi  dapat  meningkatkan pengaruh  atau  pengawasan  berbagai aktifitas yang dilakukan elit lokal yang kerap  tak  simpatik  dengan  program- program pembangunan
k. Desentralisasi  dapat  mengantarkan pada  administrasi  pemerintahan  yang mudah  disesuaikan,  inovatif  dan kreatif.
l. Desentralisasi  perencanaan  dan  fungsi manajemen  memungkinkan  pemimpin daerah  menetapkan  pelayanan  secara efektif di tengah masyarakt terisolasi
m. Desentralisasi  dapat  memantapkan stabilitas politik  dan kesatuan nasional dengan  memberikan  peluang  kepada berbagai  kelompok  masyarakat  di daerah
n. Desentralisasi  dapat  meningkatkan penyediaan  barang  dan  jasa  di  tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah.
Mawhood  (1987) mengungkapkan bahwa  tujuan  utama  dari  desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik,
akuntabilitas pemerintah  lokal,  dan  pertanggungjawaban pemerintah  lokal.  Persayaratan  tersebut kemudian  diperkuat  oleh  Koirudin  (2005) yang  menjelaskan  syarat-syarat  agar  tujuan tersebut
dapat
tercapai dengan mengkontekskan  Indonesia.  Persayaratan tersebut  adalah  pemerintah  harus  memiliki territorial  kekuasaan  yang  jelas,  memiliki Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  memiliki badan  perwakilan  yang  mampu  mengontrol eksekutif  daerah,  dan  adanya  kepala  daerah yang dipilih oleh masyarakat.
Dengan  melihat  beberapa  persyaratan tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa
desentralisasi  tidak  dapat  berdiri  sendiri.Hal ini  diperkuat  dengan  pendapat  Kingsley
(1996) yang mengungkapkan bahwa desentralisasi  hendaknya  tidak  dipandang sebagai  suatu  tujuan  dengan  sendirinya, melainkan alat untuk mencapai sistem-sistem pelayanan  yang  efektif.Selain  itu,  Koswara (2000)  menyatakan  bahwa  hampir  setiap negara  bangsa  ( nation  state) menganut desentralisasi  sebagai  suatu  asas  dalam penyelenggaraan
pemerintahan negaranya.Dengan  demikian,  desentralisasi dapat  digunakan  untuk  memenuhi  tuntutan kelompok  minoritas  yang  menuntut  otonomi dalam wilayahnya.
Tentunya,  apabila  melihat  tujuan  dari adanya  desentralisasi  dan  otonomi  adalah bagaimana daerah diharapkan dapat meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah  tersebut.Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan tersebut kemudian didukung dengan adanya pelaksanaan demokrasi di daerah.Hal tersebut bertujuan  agar  daerah  dapat  mengatur  dan mengurus  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan maupun  permintaan  dari  masyarakat  daerah tersebut.Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh elit daerah, baik yang berasal dari orang kuat  lokal  di  luar  pemerintahan  maupun  elit lokal  di  lembaga  formal.Oleh  karena  ruang publik  itu  tidak  dapat  lepas  dari  kontestasi dan  konstelasi  dari  aktor-aktor  yang  ada, maka  yang  terjadi  adalah  kekuatan-kekuatan yang  saling  bertarung  dan  berusaha menempatkan  dirinya  sebagai  publik.Hal tersebut  agar  aktor-aktor  atau  kelompok tersebut  dapat  menjadi  elit  daerah  dan menguasai sumber daya maupun mempertahankan  kekuasaan  sebagai  elit daerah.

## PEMBAHASAN
Menguatnya  “orang  kuat  lokal”  pada  era desentralisasi dan otonomi daerah
Pergeseran  dari  fase  sistem  yang terpusat  menjadi  sistem  otonomi  daerah berdampak  kepada  menurunnya  peran negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat, terhadap  daerah.  Penguasa  daerahberupaya untuk  mempertahankan  kekuasaannya  tanpa bersandar  lagi  kepada  pemerintah  pusat. Penguasaan  terhadap  sumber  daya  yang  ada berpotensi untuk mempertahankan kekuasaannya. Potensi tersebut dapat terwujud apabila sumber daya yang ada dapat dikendalikan  dan  diberdayakan.  Di  sisi  lain, demokrasi  dengan  berisikan  multi  partai  dan melalui  proses  pemilihan  secara  langsung tidak  lagi  membatasi setiap  orang  untuk  ikut maju  dalam  pemilukada.  Kedua  hal  tersebut yang  kemudian  menyebabkan  terjadinya suatu  pola  relasi  kekuasaan.  Pola  relasi kekuasaan  tercipta  dalam  setiap  kelompok masyarakat.
Setiap  kelompok  dalam  masyarakat memiliki  pemimpin  yang  bersifat  otonom, dimana  mereka  memiliki  modal  sosial, terlepas  dari  intervensi  negara.  Hal  tersebut yang  kemudian  membuat  mereka  bisa mengatur  danmenerapkan the  game  conflict . Setelah  reformasi,  terjadi  penguatan  dalam masyarakat  yang  membuat  peran  negara berkurang.  Pemimpin  atau local  strongman mulai  mengambil  peran  dalam  kekuasaan  di level  lokal.  Migdal  (2005)  menyebutkan strategi triangle  of  accommodation sebagai strategi local  strongmen dalam  bertahan.
Triangle of accommodation merupakan kolaborasi  antara local strongmen ,  negara,  dan partai  politik  pemerintah.  Oleh  karena  peran negara  yang  melemah, local strongmen sukses menguasai posisi dalam alokasi sumber daya. Mereka  sukses  menguasai  dan  memastikan alokasi  sumber  daya  karena  pengaruh mereka,  bukan  karena  aturan  resmi.  Hal tersebut  dikarenakan  keberlangsungan local
strongmen juga  bergantung  kepadakapasitas negara  mengatur  kontrol  kepada  mereka. Dengan  demikian,  Kehadiran strongmen merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat.
Disamping pendekatan lokal strongmen – nya Migdal, elit lokal dapat dijelaskan melalui pendekatan local  bossism yang  dikemukakan oleh  Sidel.  Konsep local  bossism merujuk kepada  penguasaan  atas  sumber  daya ekonomi dan kekerasan dalam suatu wilayah. Eksistensi  dan  keberlangsungan local  bossism merupakan  suatu  refleksi  kekuatan  negara. Hal  tersebut  dikarenakan  posisi  negara  yang kuat  dalam  teori  bosisme. Local  bossism mempertahankan  kekuasaannya  dengan  cara berkolaborasi  dengan  negara  dan  partai politik. Mereka membutuhkan pejabat birokrasi  untuk  mempertahankan  relasi kekuasaan  dengan  para  elite  penyelenggara negara.  Kolaborasi local  bossism tersebut dengan  cara  melakukan stationary  bandit  dan
rowing  bandit . Local  bossism inilah  yang kemudian  memanipulasi  negara  sehingga memiliki  kekuatan  dan  mampu  melakukan penetrasi  ke  dalam  masyarakat,  mengatur relasi  sosial,  dan  mengeksploitasi  sumber daya  alam.  Sebaliknya,  mereka  memberikan jasa  dalam  memobilisasi  dukungan  dengan cara  mengintimidasi  pemilih  yang  membuat mereka  memperoleh  akses  ekonomi. Local bossism yang  dikemukakan  oleh  Sidel  (1999) memberikan  perspektif  tentang  bagaimana jaringan orang kuat itu menguasai, memperkuat  dan  memanfaatkan  negara untuk kepentingannya. Ciri predatoris negara pada  bossism  merupakan  konsekuensi  untuk menciptakan  negara  kuat  dari  jaringan  para bos.
Dari  pendekatan lokal  strongmen –nya Migdal  dan local  bossism yang  dikemukakan oleh  Sidel,  ditemukan  beberapa  perbedaan sebagai berikut :
Tabel 1. Perbedaan pendekatan lokal strongmen –nya Migdal dan local bossism yang dikemukakan oleh Sidel
Local Strongmen (Migdal) Local Bossism (Sidel) Sumber legitimasi Figuritas dan mistis Figuritas dan ketakutan Posisi negara lemah kuat Alasan terbentuk Struktur masyarakat diciptakan atau dilindungi negara aktor Tuan tanah, orang kaya, pemimpin tradisional. pengusaha, orang kaya, preman. Selain  konsep local  bossism yang merujuk  kepada  penguasaan  atas  sumber daya  ekonomi  dan  kekerasan  dalam  suatu wilayah,  Sidel  (2005)  juga  mengungkapkan transisi  demokrasi  setelah  adanya  reformasi makin memperlebar kemungkinan akumulasi kekuasaan local  strongmen oleh  mafia  dan jaringan  marga.  Demokratisasi  di  ranah  lokal melalui  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,
ternyata  banyak  dimanfaatkan  oleh  bos  lokal untuk merengkuh kekuasaan dengan memveto  kekerasan  di  dalam  ruang  publik. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  relasi  politik lokal antara jawara dan penguasa politik lokal di Banten, dimana  semakin dominannya local bossism menjadi local  stongmen .Hal  tersebut terjadi  dikarenakan  adanya  kecenderungan reorganisasi  kekuasaan  dari  kelompok
oligarki,  yang  mengusai  jaringan  sosial ekonomi dan politik lokal untuk kepentingan mereka  sendiri.  Akumulasi  kekuasaan local strongmen oleh local  bossism dari  kelompok oligarki mempunyai beberapa kecenderungan. Pertama ,  tidak  memberi kesempatan  orang  lain  melakukan  kritik terhadap kekuasaannya. Kedua ,ketika ada elite yang  potensial  menyaingi  kekuasaannya mereka  berusaha  untuk  menghalangiatau membunuh  karier  politiknya. Ketiga ,  jalan kekerasandilakukan  dalam  mempertahankan kekuasaannya.  Dengan  demikian,  kekuasaan local strongmen yang  berlatarbelakang  sebagai local  bossism dari  kelompok  oligarkiakan berusaha didapatkan, dijalankan dan dipertahankan  kekuasaan  tersebut  dengan berbagai cara.
Dengan demikian, terdapat pembilahan terkait  yang  dimaksud  dengan  elit  lokal.Elit lokal  yang  berasal  dari  luar  lembaga (informal)  atau  dari  dalam  lembaga  formal pemerintah.Artinya,  pembilahan  ini  masih berdasarkan  pada  asal  aktor.Akan  tetapi,  hal tersebut  belum  dapat  menggambarkan  elit lokal saat terjadi persebaran kekuasaan di era demokrasi  dan  otonomi  daerah.Hal  tersebut dikarenakan  terbukanya  ruang  dan  politik nasional  tidak  lagi  kental  terhadap  kondisi politik di daerah.

## Elit  Daerah:  Ruang  Yang  Terbuka  Dan Bersifat Sentrifugal
Keberadaan  elit  dalam  suatu  struktur masyarakat
menjadi keniscayaan. Struktursosial tidak pernah terlepas dari lapis relasi  yang  hirarkis  antara  sekelompok  kecil orang  menguasai  sumber  daya  dan  mereka yang  tidak  memiliki  kapasitas  untuk menguasainya.  Kondisi  ini  dimungkinkan oleh  kompleksitas  ruang  sosial  yang memungkinkan terkonsentrasinya setiap keputusan  di  tangan  segelintir  orang.  Dari sanalah  elit  itu  terbentuk  ketika  dengan
legitimiasi  yang  dibangun  berusaha  untuk mempengaruhi  setiap  keputusan  politik (Higley, 2010).
Elit  sebagai  suatu  fakta  sosial  selalu dijelaskan  dalam  penekanan  yang  beragam. Mosca  menitik  beratkan  pada  sekelompok minoritas yang menguasai mayoritas masyarakat ( ruling class over ruled class ), Pareto melihat pada governing elit, governing elit ini pun memiliki kekhasan dalam
mengoperasikan  kekuasaan  yakni  melalui pendekatan Foxes (kecerdikan)  dan Lion (kekerasan).  Sedangkan  Wright  Mills  menitik beratkan  pada  relasi  antara  berbagai  elit dalam  suatu  masyarakat  untuk  membentuk kekuasaan elit.Terlepas dari setiap perbedaan, teorisasi  mengenai  elit  sepakat  dengan penjelasan ontologis yang mendefinisikan elit sebagai  aktor-aktor  yang  berdasarkan  pada posisi  strategis  atau  sangat  penting  dalam organisasi  maupun  suatu  gerakan  besar, dapat  mempengaruhi  hasil  politik  secara teratur  dan  juga  secara  substansial  (Higley, 2010) .
Definisi  di  atas  memberi  batasan sepesifik  terhadap  penjelasan  mengenai  elit yakni  orang  atau  sekelompok  orang  yang memiliki  pengaruh  politis  yang  bersifat reguler  dan  substansial.  Pengaruh  ini diperoleh  karena  kemapuannya  sehingga  elit memiliki  legitimasi  untuk  bertindak.  Lebih lanjut,  apabilamengamati  eksplanasi  teoritis Mosca  dan  Pareto,  atau  Mills,  dapat berkesimpulan  bahwa  mereka  cenderung melihat  elit  yang  konsolidatif.Hal  tersebut tentunya  tidak  dapat  digeneralisasikan mengingat  terdapatnya  keterbukaan  ruang dan  aktor  sehingga  kekuasaan  dan  konflik cenderung
untuk tidak lagi
terpusat.Penjelasan  yang  cenderung  melihat elit  yang  konsolidatif  tersebut  gagal menangkap realitas keterbelahan elit. Tersebarnya  kekuatan-kekuatan    politis menjadikan  formasi  elit  yang  terbentuk  pun bersifat  sentrifugal.  Artinya,  banyak  titik
kordinat  yang  saling  konfliktual  untuk memiliki  pengaruh  yang  sama  dalam  suatu masyarakat.
Dengan demikian, realitas keterbelahan elit  di  era  demokrasi  dan  otonomi  daerah semakin  mengaburkan  posisi  elit.Tentunya, hal  ini  kemudian  dapat  menegasikan  elit sebagai  suatu  keterpusatan  atau  berkaitan dengan  monopoli  sumber  daya  yang tunggal.Tentunya,  ada  persebaran  sumber daya  yang  kemudian  dimiliki  oleh  beberapa kelompok aktor.Hal tersebut kemudian dapat menggambarkan
terjadi persebaran kekuasaan.Artinya, terkait dengan tujuan dari demokrasi  dan  otonomi  yakni  adanya keterbukaan  ruang,  maka  demokrasi  dan otonomi dapat diartikan.Akan tetapi, keterbukaan ruang tersebut kemudian memiliki kelemahan yakni konflik  cenderung lebih  sulit  terlesaikan  dikarenakan  semakin banyak aktor yang berkuasa sebagai elit lokal.

## KESIMPULAN
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah diharapkan sejalan dengan konsep demokrasi pemerintahan,  yakni  pelimpahan  sebagian wewenang  yang  dimiliki  pemerintah  pusat terhadap  pemerintah  daerah.Dalam  hal  ini pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk melaksanakan  wewenang  sesuai  dengan kehendak  dan  inisiatif  sendiri.Tentunya, apabila melihat tujuan dari adanya desentralisasi dan otonomi adalah bagaimana daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  tersebut.Peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  tersebut  kemudian  didukung dengan  adanya  pelaksanaan  demokrasi  di daerah.Hal tersebut kemudian yang dimanfaatkan  oleh  elit  daerah,  baik  yang berasal  dari  orang  kuat  lokal  di  luar pemerintahan  maupun  elit  lokal  di  lembaga formal.Oleh  karena  ruang  publik  itu  tidak dapat lepas dari kontestasi dan konstelasi dari
aktor-aktor  yang  ada,  maka  yang  terjadi adalah  kekuatan-kekuatan  yang  saling bertarung  dan  berusaha  menempatkan dirinya sebagai publik.
Pada saat daerah belum melaksanakan otonomi  dan  demokrasi  lokal,  maka  yang terjadi  adalah  elit  lokal  cenderung  derivasi dari  politik  nasional  sehingga  pada  saat terjadi  konflik  lokal  maka  penyelesaian konflik dapat lebih mudah terselesaikan.Akan tetapi,  hal  tersebut  tentunya  tidak  dapat digeneralisasikan  mengingat  terdapatnya keterbukaan  ruang  dan  aktor  sehingga kekuasaan dan konflik cenderung untuk tidak lagi  terpusat.Elitmemiliki  pengaruh  politis yang  bersifat  reguler  dan  substansial. Pengaruh  ini  diperoleh  karena  kemapuannya sehingga  elit  memiliki  legitimasi  untuk bertindak.  Meskipun  demikian,  penjelasan tersebut gagal menangkap realitas keterbelahan  elit  maupun  bersifat multipolar . Tersebarnya kekuatan-kekuatan politis menjadikan formasi elit yang terbentukkemudian bersifat sentrifugal.
Dengan  demikian,  terdapat  banyak  titik kordinat  yang  saling  konfliktual  untuk memiliki  pengaruh  yang  sama  dalam  suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Higley, J. (2010). Elite Theory and Elites. In K. T.  Leicht,  &  J.  C.  Jenkins, Handbook  of Global Politics. New York: Springer.
Kingsley, T. (1996). Perspective on Devolution.
Journal of The American Planning
Association Volume 62, No.4 .
Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di  Indonesia:  Format  Masa  Depan  Otonomi Menuju  Kemandirian  Daerah. Malang: Averroes Press.
Koswara.  (2000). Makna  Otonomi  Daerah. Jakarta:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  -
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Mawhood,  P.  (1987). Local  Government  in  the Third World. John Wiley and Son.
Migdal, J. &. (2005). Rethinking the State. In K.
Schlichte, The  dynamics  of  state:  the formation  and  crises  of  the  state  domination. Burlington: Ashgate.
Mills,  C.  W.  (2000). The  Power  Elite. Oxford University Press.
Mosca, G. (1939). The Ruling Class. New York: McGraw - Hill.
Pareto,  V.  (1935). The  Mind  and  Society:  A Treatise  On  General  Sociology  . New  York:
Dover.
Sidel,  J.  T.  (2005).  Bosisme  dan  Demokrasi  di Filipina,  Thailand  dan  Indonesia;  Menuju Kerangka  Analisis  Baru  Tentang  Orang Kuat  Lokal.  In  J.  Harriss, Politisasi Demokrasi  Politik  Lokal  Baru. Jakarta: Demos.
Sidel,  J.  T.  (1999). Capital, Coercion, and Crime: Bossism  in  The  Philippines. Stanford:
Stanford University Press.
Syaukani,  H.,  Gaffar,  A.,  &  Rasyid,  R.  (2002). Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.