## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 55-66
Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak  Konstitusional  Warga Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia(The  Urgency of  Fulfilling  the  Constitutional  Rights  of  Citizens  in  the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)
Supriyono1* , Vavirotus Sholichah 2 , Anang Dony Irawan 3
Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 1,2,3 supriyono-2018@fh.um-surabaya.ac.id 1* , vavirotus.olichah-2018@fh.um-surabaya.ac.id 2 , anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 10 Desember 2021 Revisi 1 pada 14 Desember 2021 Revisi 2 pada 24 Desember 2021 Revisi  3  pada  24  Januari  2022 Revisi  4  pada  24  Februari  2022 Revisi 5 pada 2 Maret 2022 Disetujui pada 14 Maret 2022

## Abstract
Purpose: This study aims to determine the constitutional rights of citizens that need to be protected and fulfilled by the state. And to know  the  rules  related  to  the  protection  and  fulfillment  of  the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic.
Method: The  research  methodology  used  in  this  research  is normative juridical by statute approach and conceptual approach. Results: This research resulted in an explanation of the fulfillment of  the  constitutional  rights  of  citizens  during  the  Covid-19 pandemic.  The  most  crucial  constitutional  rights  of  citizens  to  be fulfilled  are  health  rights,  economic  rights,  and  education  rights. The  non-fulfillment  of  the  safety  and  constitutional  rights  of citizens is a form of denial of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Limitation: The  scope  of  the  research  is  limited  to  fulfilling  the constitutional rights of citizens during the Covid-19 pandemic. Contribution:  The  authors  hope  in  the  future,  it  is  hoped  that  a more  in-depth  study  can  be  carried  out  on  research  on  the constitutional rights of citizens, especially in emergency conditions such as the Covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, Citizens, Constitution, Constitutional Rights How  to  cite: Supriyono,  S.,  Sholichah, V.,  Irawan,  A,  D.  (2022). Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Era Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia , 1(2), 55-66.

## 1. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  dampak  perubahan  pada  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  di masyarakat. Perubahan tersebut sangat tampak jelas pada beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi,  sosial,  budaya  bahkan  sampai  pada  politik  dan  hukum.  Mulai  dari  adanya  kebijakan  yang dibuat  Pemerintah  untuk  bekerja,  belajar  serta  beribadah  di  rumah  dengan  metode  dalam  jaringan (online) ,  kasus  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  terhadap  pekerja  oleh  beberapa  perusahaan, penutupan  pusat  perbelanjaan  dan  tempat  wisata,  termasuk  juga  tempat  ibadah.  Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan sangat mempengaruhi pola belajar siswa, terutama siswa yang tinggalnya di daerah terpencil dan belum didukung adanya sarana telekomunikasi yang memadai. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diberlakukan di berbagai daerah juga berdampak langsung terhadap pola hidup masyarakat yang telah memicu terjadinya permasalahan baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Supriyono & Irawan, 2020) .
Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap warga yang terdampak dari kebijakan PSBB  tersebut  yaitu  dengan  memberikan  bantuan  sosial  kepada  warga  yang  terdampak  pandemi.
(Irawan et al., 2021) . Hal ini tentunya berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusiolan dari Warga Negara dan mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan cepat, efektif dan efisien.
Perlindungan  hak-hak  warga  negara  menjadi  tangung  jawab  pemerintah,  karena  tujuan  pembentukan negara  Indonesia  adalah  seperti  yang  termuat  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  dengan  UUD  NRI  1945).  Di  sana dijelaskan dengan tegas bahwa negara melindungi hak-hak warga negara yang menyangkut hak hidup, kesehatan,  pendidikan  berdasarkan  keadilan. (Setiyono,  2007) .  Maka  dari  itu  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  dari  Warga  Negara  menjadi  sesuatu  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah, karena  hal  ini  telah  menjadi  amanat  konstitusi.  Hak-hak  dari  warga  negara  yang  perlu  dilindungi Pemerintah tersebut disebut dengan hak konstitusional warga negara. Meski demikian hak tersebut juga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban warga negara pula.
Sejak  awal  masuknya  Covid-19  ke  Indonesia  yaitu  bulan  Maret  2020,  telah  banyak  masyarakat  yang menjadi  korban  karena  terpapar  Covid-19,  sehingga  perlu  adanya  penanganan  yang  cepat  agar penyebaran  virus  ini  dapat  segera  dihentikan  dan  korban  meninggal  tidak  semakin  bertambah. Pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  konkrit  sebagai  bentuk  respon  dari  kondisi  darurat  ini. Hal  tersebut  ditandai  terbitnya  Keppres  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) (Keppres  11,  2020) .  Karena  situasi belum  juga  membaik,  kemudian  terbitlah  peraturan-peraturan  yang  lain  untuk  mengatur  tentang kebijakan  penanganan  pandemi  Covid-19,  diantaranya  yaitu  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (PP 21, 2020) . Pemberlakuan peraturan ini berdampak sangat  besar  bagi  masyarakat.  Kebijakan  PSBB  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kerumunan  dan mobilitas warga di luar rumah,  tentunya hal ini berimbas pula pada aktivitas perekonomian warga. Pada masa  PSBB  ini  warga  dihimbau  untuk  melaksanakan  pekerjaannya  dari  rumah  atau  yang  lebih  sering disebut WFH (Work From Home) . Bagi warga yang bekerja di sektor formal kebijakan PSBB ini tidak terlalu  menjadi  masalah,  namun  bagi  warga  yang  memiliki  rutinitas  pekerjaan  di  sektor  non  formal tentunya hal ini sangat merugikan. Para pedagang kaki lima, warung, tukang ojek dan masih banyak lagi yang  lain  harus  menerima  jika  penghasilan  mereka  mengalami  penurunan,  dan  bahkan  tidak mendapatkan penghasilan. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada hak warga negara yang hilang, yakni hak ekonomi.
Selain  permasalahan  ekonomi,  ada  yang  lebih  krusial  yaitu  dampak  pandemi  terhadap  pemenuhan  hak dasar  atas  pendidikan.  Karena  hak  untuk  pendidikan  terdapat  berbagai  elemen  yakni  hak  ekonomi,  hak sosial,  hak  budaya,  hak  sipil  dan  hak  politik.  Dengan  menyelesaikan  pendidikan  pada  tingkat  tertentu tentunya akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya. Sehingga muncul asumsi jika pendidikan pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah untuk mendapatkan  pekerjaan  atau  menempati  posisi  jabatan  publik  yang  bagus.  Pemenuhan  atas  hak  dasar pendidikan tersebut menurut hukum HAM  Internasional dikategorikan dalam kelompok hak-hak positif. Hal  ini  memiliki  makna,  bahwa  harus  ada  intervensi  dari  negara  agar  hak-hak  tersebut  dapat  terpenuhi dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  dapat  memenuhinya.  Sifat  lain  dari hak-hak  dasar  ini  adalah  tidak  dapat  dikurangi  artinya  pemenuhan  yang  bersifat  mutlak  dilakukan  oleh Negara. Sedangkan dalam  konteks Undang-Undang  Dasar NRI 1945, kewajiban negara ini secara tegas dijelaskan merupakan salah satu bagian dari rumpun HAM. (Yudhanti, 2013)
Peran negara bukan hanya menjaga keamanan ataupun ketertiban warga negaranta, tetapi negara dalam hal  pemerintah  juga  bertanggung  jawab  dalam  usaha  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan umum, serta mementingkan kemakmuran untuk rakyat. Meskipun dalam perjalanannya pemerintah juga telah  memberikan  bantuan  materiil  terhadap  warga  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  namun  tetap terlihat adanya ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar dari Warga Negara, yakni hilangnya akan hak ekonomi atas pelaksanaan kebijakan pelaksanaan PSBB.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Hasil penelitian yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  tentang  definisi  konstitusi.    Dalam  buku  dengan  judul  ”Teori Konstitusi” dinyatakan bahwa penggunaan istilah konstitusi pertama kalinya dikenal di Negara Perancis. Buku  tersebut  juga  menjelaskan  tentang  definisi  dari  konstitusi  menurut  beberapa  ahli (Riyanto,  2000) . Penelitian  lain  adalah  dalam  jurnal (Siahaan,  2017) yang  menjelaskan  mengenai  hubungan  diantara Negara  dengan  Warga  Negara  didalam  pemenuhan  hak-hak  konstitusional  sebagaimana  tercantum didalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dibagian  lain,  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  hak-hak konstitusional warga negara, yaitu (DPN SBMI, 2013) yang menuliskan mengenai definisi dari apa yang dimaksud dengan hak konstitusional. Dalam penelitian lain juga menjelaskan fungsi-fungsi yang mutlak perlu  dilakukan  oleh  negara  dalam  pemenuhan  dan  perlindungan  akan  hak-hak  konstitusional  Warga Negara yang juga merupakan bentuk tujuan dan fungsi negara (Budiman, 2017) .

## 3. Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap paraturan perundang-undangan (Statute  Approach) dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach). Dari pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  mengetahui  aturan-aturan  terkait perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  konstitusional  Warga  Negara  pada  masa  pandemi.  Dilakukan pengumpulan  bahan  hukum  dengan  studi  kepustakaan  yang  kemudian  bahan  hukum  tersebut  dianalisis secara  yuridis  kualitatif.  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konsep ( Conceptual Approach ), dengan pengkajian yang landasan pendukungnya literatur oleh para pakar hukum serta  pendapat  para  ahli  dan  pendekatan  Undang-Undang( Statute  Approach )  sendiri  didalamnya menyertakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum tersebut (Afidah, 2021) .

## 4. Hasil dan pembahasan

## Definisi Konstitusi
Istilah  Konstitusi  pertama  kalinya  dikenal  dan  digunakan  di  Negara  Perancis,  yaitu Constituer ,  yang secara  harfiah  memiliki  arti  membentuk.  Yang  dimaksud  dengan  membentuk  disini  adalah  membentuk suatu  negara (Riyanto,  2000) .  Konstitusi  sering  disebut  dengan  Undang-Undang  Dasar  yang  bisa difahami  sebagai  norma  sistem  politik  dan  hukum  dari  suatu  Negara  yang  terdokumen  secara  tertulis, dimana  di  dalamnya  terdapat  aturan,  kelembagaan  dan  pembagian  kewenangannya,  serta  hak  juga kewajiban.  Namun  demikian  ada  beberapa  pendapat  dari  para  ahli  terkait  konsitusi  ini,  sehingga konstitusi didefinisikan :
1) K. C. Wheare:
Konstitusi  dimaknai keseluruhan dari sistem ketatanegaraan suatu negara yang  terdiri atas kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam Pemerintahan dari suatu negara.
2) Herman Heller:
Konstitusi  memiliki  arti  lebih  luas  daripada  Undang-Undang  Dasar.  Konstitusi  tidak  hanya  bersifat yuridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Ada 3 (tiga) pengertian konstitusi, yaitu:
a) Pengertian  dalam  makna  politis  dan  sosiologis,  konsitusi  sebagai  cermin  kehidupan  sosial  politik yang nyata di dalam masyarakat.
b) Pengertian dalam arti Juridis, konstiusi sebagai bentuk suatu kesatuan terhadap kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
c) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai sistem hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. (Ghoffar, 2019)
Konstitusi  dalam  makna  sempit  dapat  diartikan  sebagai  Undang-Undang  Dasar,  sedangkan  secara  luas dapat  dimaknai  sebagai  suatu  nilai-nilai  kebangsaan.  Konstitusi  menjadi  poin  penting  dalam  mencapai kesepakatan dasar yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan. (Aida & Setiawan, 2021) Artinya, didalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibolehkan ada satu
pun  tindakan  ataupun  peraturan  bahkan  Undang-Undang  sekalipun  yang  dibuat oleh  Lembaga  legislatif bersama  Lembaga  eksekutif  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945.  Konstitusi merupakan  sumber  hukum  tertinggi  di  setiap  negara.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi atas legitimasi kedaulatan dari  rakyat  dan  sebagai  bentuk  negara  hukum.  Aturan-aturan  yang  termuat  didalam  konstitusi,  bukan hanya mengatur tentang kewenangan lembaga dan hubungan antara satu Lembaga negara dengan lainnya, hingga  kemudian  melahirkan  bentuk constitutional  authorities ,  tetapi  juga  mengatur  hubungan  antara Negara dengan Warga Negara dalam konteks kewenangan Negara terhadap hak-hak konstitusional Warga Negara. Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, hak-hak atas Warga Negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara negara. (Siahaan, 2017)

## Hak Konstitusional
Kalau  secara  harfiah,  kata  hak  dimaknai  sebagai  bagian  kewenangan  untuk  melaksanakan  sesuatu  atau tidak  melaksanakan  sesuatu.  Hak  konstitusional  adalah  seperangkat  hak  yang  disepakati,  diatur  dan dijamin  pemenuhannya  didalam  konstitusi  atau  dengan  kata  lain  hak  Warga  Negara  yang  dijamin  oleh Undang-Undang (DPN SBMI, 2013) . Bab X A Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 28A-Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak  bisa dipisahkan dari diri manusia (inalienable rights). Hak-hak itu juga telah diakui oleh seluruh negara di dunia (universal). Oleh sebab itu warga negara dapat menuntut pemenuhan hak-hak dasar dan kebebasan rakyat yang telah termuat tersebut kepada negara beserta organ-organnya. Hak konstitusional berbeda halnya dengan Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  sifatnya  masih  sangat  universal.  Dalam  UU  HAM  dijelaskan  bahwa  Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan, maka untuk menjaga kehormatan dan  harkat  martabat  manuisa,  negara  hukum,  pemerintah  dan  semua  orang  wajib  untuk  menghormati, menjunjung  tinggi  dan  melindunginya. (Undang-Undang  HAM,  1999) .  Jadi  dapat  diartikan  bahwa  hak konstitusional adalah bagian dari HAM yang perlu dilindungi oleh Negara.
Diantara  jenis-jenis  hak  yang  diatur  dan  ada  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  sebelum amandemen, yaitu terdapat dalam : (Aprita, 2020) 1. Pasal  29  Ayat  (2),  Pasal  28,  dan  Pasal  27  Ayat  (2)  :  hak  pribadi (personal  right) ,  yaitu  hak  untuk hidup, mempertahankan hidup, kebebasan dalam memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya;
2. Pasal 27 Ayat (1), hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan Pemerintahan (legal equality right )
3. Pasal 28, hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih, dan memilih dalam Pemilihan Umum (political right) ;
4. Pasal  31  Ayat  (1),  Hak  untuk  memilih  pendidikan  dan  mengembangkan  kebudayaan (social  and cultural right) . (Setiyono, 2007)
Lalu jenis-jenis  atas  hak  yang  juga  diatur  dan  dimuat  dalam  UUD  NRI  1945  setelah  adanya  perubahan (amandemen), yaitu:
a. Hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  maupun  dihilangkan  dalam  keadaan  apapun (non- derogable rights) ,
b. Hak-hak atas politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
c. Hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan.
Karena hak-hak konstitusional dari Warga Negara telah dijamin didalam UUD NRI 1945, maka Negara berkewajiban  untuk  mewujudkan  serta  mengusahakan  atas  hak-hak  tersebut (Hasyimzum,  2021) .  Dan jika  ternyata  Negara  terbukti  melakukan  pelanggaran  atas  hak-hak  yang  ada,  maka  Warga  Negara  bisa menuntut kepada Negara untuk membatalkan kebijakan yang dibuat.
Pemenuhan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  konstitusional  Warga  Negara  oleh  Negara  adalah  satu  di antara  tujuan  dan  fungsi  negara.  Negara  manapun,  terlepas  apa  pun  ideologinya,  menyelenggarakan beberapa fungsi minimun yang mutlak perlu, yaitu:
1) Melaksanakan  ketertiban . Untuk  menghindari  gesekan  maupun  bentrokan  dalam  masyarakat  untuk menjaga  keharmonisan  dan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  maka  Negara  harus  bisa  melaksanakan penertiban, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator.
2) Mengupayakan  terwujudnya  kesejahteraan  serta  kemakmuran  bagi  rakyatnya.  Untuk  saat  ini,  fungsi ini sangatlah penting,  terlebih bagi negara-negara baru. Di  Indonesia pandangan  ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.
3) Pertahanan. Fungsi ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya serangan yang datangnya dari luar. Sehingga, dalam hal ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
Menegakkan  keadilan.  Hal  ini  dilaksanakan  melalui  politik  hukum  dan  system  peradilan  yang  berlaku. (Budiman, 2017)

## Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi Covid-19
Akibat munculnya wabah Covid-19 pemerintah mencatat melalui Kementrian Keuangan dan jajarannya, bahwasanya wabah ini membuat setidaknya delapan dampak utama wabah dari Covid-19 terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Mulai dari angkatan kerja hingga kinerja. Berikut beberapa dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia antara lain : (Rusliana et al., 2021) 1. PHK ekstensif
2. Kontraksi Pekerja Migran Indonesia Manufaktur
3. Dampak terhadap kinerja impor
4. Dampak terhadap inflasi
5. Pembatalan total seluruh penerbangan baik penerbangan domestik mapun penerbangan internasional
6. Penurunan jumlah wisatawan asing
7. Hilangnya pendapatan dari jasa penerbangan
8. Mengurangi masa inap hotel
Langkah  pemerintah  dalam  menekan  laju  penularan  Covid-19  diterapkan  dalam  beberapa  kebijakan, seperti PSBB hingga PPKM sebagai bentuk karantina wilayah di level daerah. Langkah-langkah inisiatif adanya karantina wilayah yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah ini memang bisa dipandang sebagai bentuk dari usaha terhadap upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, namun jika dikaji lebih dalam  sebenarnya  langkah  tersebut  justru  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (Undang-Undang  Kekarantinaan Kesehatan,  2018) selanjutnya  disebut  dengan  UU  Kekarantinaan  Kesehatan.  Untuk  bisa  melaksanakan adanya  Karantina  Wilayah  sudah  seharusnya  dilakukan  penetapan  status  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  lebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Pada  pemberlakuan  PSBB  di  daerah pemerintah  daerah  mengambil  peran  yang  besar  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Meskipun pemerintah  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  dapat  menggunakan  diskresi  sebagai  alasan  untuk melakukan  Karantina  Wilayah  seperti  yang  ada  pada  UU  No.  30  Tahun  2014 (UU  Administrasi Pemerintahan,  2014) .  Tetapi  adanya  kebijakan  pemberlakuan  kekarantinaan  tersebut  tidak  boleh  serta merta dilaksanakan tanpa adanya transparansi dan perhitungan yang matang, dimana akhirnya justru akan mengesampingkan  hak-hak  warga  setempat  yang  seharusnya  didapatkan  dalam  kondisi  karantina wilayah. Namun, pengambilan kebijakan pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, pada dasarnya sepeti  pedang  bermata  dua,  di  satu  sisi  dapat  membantu  mempercepat  penyelesaian  sengketa penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  di  sisi  lain  adanya  potensi  penyalahgunaan  diskresi  oleh pejabat  pemerintah  yang  dapat  merugikan  masyarakat,  maka  penetapan  UU  Administrasi  Pemerintahan menjadi  solusi  untuk  memberikan  perlindungan  penggunaan  diskresi  oleh  pejabat  pemerintah (Nurmayani & Farida, 2021)
Jika mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 52, Pasal 55, dan Pasal 79  Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan  serta  pada  Pasal  8 jo. Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang  Wabah Penyakit Menular (Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, 1984), di situ dijelaskan tentang hak-hak Warga Negara yang wajib dipenuhi  oleh pemerintah baik pusat maupun daerah beserta instansi-instansi terkait lainnya saat terjadi wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dan berada dalam situasi Karantina Wilayah maupun Karantina Rumah maupun dalam status PSBB, yang meliputi: (LBH, 2020).
1. Pelayanan terhadap kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis;
2. Pemenuhan kebutuhan pangan serta kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;
3. Memperoleh perlakuan yang sama di dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
4. Pemenuhan akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan terhadap hewan ternak oleh Pemerintah, dimana pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait;
5. Pelayanan  terhadap  orang-orang  yang  datang  dari  Negara  dan/atau  wilayah  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat,  dari  Pejabat  Karantina  Kesehatan.  Bentuk  pelayanan  tersebut  antara  lain  adalah Penapisan,  Kartu  Kewaspadaan  Kesehatan,  Informasi  tentang  tata  cara  pencegahan  dan  pengobatan wabah, Pengambilan spesimen/sampel, Rujukan, dan Isolasi;
6. Pemberian  ganti  rugi  akibat  mengalami  kerugian  atas  harta  benda  yang  disebabkan  karena  upaya penanggulangan wabah;
7. Pemberian akses informasi  dari Kekarantinaan  Kesehatan  yang  merupakan  upaya  dalam  pencegahan dan pemberantasan wabah dalam masyarakat.
Kebijakan PSBB merupakan upaya pembatasan terhadap kegiatan tertentu dari masyarakat didalam suatu wilayah  yang  diduga  terinfeksi Corona  Virus  Desease 2019  (Covid-19).  Jadi  jika  hendak  diberlakukan PSBB,  merujuk  pada  Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan,  pemberlakuan  tersebut  dilaksanakan secara terbatas hanya pada:
a) Meliburkan sekolah dan tempat kerja;
b) Pembatasan pada kegiatan keagamaan;
c) Pembatasan pada kegiatan tempat umum atau fasilitas umum.
Merujuk  pada PP  No.  21  Tahun  2020 tentang  PSBB  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus,  di  sana  dijelaskan  bahwa  kegiatan  pembatasan  dilakukan  dengan  tetap  memerhatikan  terhadap pemenuhan  akan  kebutuhan  dasar  warga  masyarakat.  Artinya,  di  saat  pemberlakuan  kebijakan  tentang PSBB,  pemerintah  perlu  memperhatikan  akan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dari  warga.  Maka,  untuk menjamin  adanya  ketersediaan  kebutuhan  pokok  masyarakat,  Pemerintah  pun  mengeluarkan  6  (enam) paket  kebijakan  yang  juga  dapat  membantu  masyarakat  pada  lapisan  bawah  yang  terdampak  adanya Covid-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: (Juaningsih et al., 2020)
1. Meningkatnya jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang awalnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana naik 25%.
2. Meningkatnya  jumlah  penerima  Kartu  Sembilan  Bahan  Pokok  (Sembako)  dari  sebelumnya  15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nominal dari bantuannya juga dinaikkan dari Rp. 150 ribu menjadi Rp. 200 ribu. Bantuan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari awalnya Rp.10 triliun menjadi Rp. 20 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 5,6 juta orang. Kebijakan ini diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai yang diberikan antara Rp. 650 ribu sampai dengan Rp. 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
4. Pemerintah  membebaskan  pembayaran  listrik  untuk  24  juta  pelanggan  pengguna  daya  450  VA. Kebijakan  ini  diberlakukan  selama  tiga  bulan  yaitu  mulai  bulan  April  hingga  Juni  2020.  Sedangkan bagi 7 juta pelanggan daya 900 VA diberikan diskon sebesar 50%.
5. Pemerintah  menyediakan  cadangan  anggaran  sebasar  Rp.  25  triliun  untuk  pemenuhan  kebutuhan pokok masyarakat.
6. Pemerintah juga  memastikan  adanya  keringanan  pembayaran  kredit  bagi  para  pekerja informal  tetap berlaku.  Pekerja  informal  yang  dimaksud  seperti  ojek  daring,  sopir  taksi,  pelaku    UMKM,  nelayan, dan  lain-lain dengan  penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.
Sebagai  bentuk  langkah  Pemerintah  dan  juga  bentuk  jaminan  atas  hak-hak  masyarakat,  misalnya  hak dibidang  ekonomi,    kesehatan,    dan  lain-lain    didalam  menghadapi  pandemi    Covid-19  dibuatlah kebijakan-kebijakan  oleh  Pemerintah.  Diperlukan  juga  untuk  melakukan  tes  massal  dengan  sensitivitas mendekati 100% yang dilakukan Pemerintah, yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR). (Wibawa & Putri, 2021).
Upaya Pemerintah dalam Usaha Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional di Masa Pandemi Covid-19 Dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  warga  negara  yang  hilang  akibat  pandemi  Covid-19,  pemerintah mengambil langkah-langkah strategis antara lain:
1. Pemenuhan hak kesehatan dasar, pemerintah menunjuk 100 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan terhadap  pasien  terkonfirmasi  positif  Covid-19  dan  pemberian  vaksinasi  gratis  kepada  warga masyarakat.
2. Pemenuhan  hak  kebutuhan  pangan,  Pemerintah  juga  telah  memutuskan  beberapa  kebijakan  bantuan sosial yang baru, yaitu berupa bantuan khusus terhadap bahan pokok (sembako) untuk masyarakat.
3. Pemenuhan  hak  kebutuhan  hidup  dasar  masyarakat,  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  yakni menetapkan  penggunaan  dana  desa.  Dana  desa  direalokasi  sebagai  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT). Program  BLT  dana  desa  merupakan  program  dari  lintas  Kementerian/Lembaga  yang  melibatkan Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan, Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  serta  Kementerian  Dalam Negeri.
4. Pemenuhan  akan  hak  ganti  rugi  akibat  pandemi,  Pemerintah  memberikan  BLT  (Bantuan  Langsung Tunai) kepada masyarakat yang terdampak langsung.
5. Pemenuhan atas hak pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan  Teknologi  memberikan  bantuan  kuota  belajar  bagi  siswa  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga pada Perguruan Tinggi.
6. Pemenuhan  terhadap  hak  mendapat  pelayanan  dari  Pejabat  Karantina  Kesehatan  bagi  setiap  orang yang  datang  dari  negara  dan/atau  wilayah  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  Pemerintah  telah menyediakan  tempat  isolasi  mandiri  bagi  masyarakat  yang  melakukan  perjalanan  domestik  maupun internasional. Dengan pelayanan yang mencakup penginapan, transportasi, makan dan biaya RT-PCR.
7. Pemenuhan  hak  mendapatkan  informasi  Kekarantinaan  Kesehatan,  yaitu  dengan  membentuk  Satuan Tugas  (Satgas)  mulai  dari  tingkat  pemerintah  pusat  sampai  dengan  pemerintah  desa/kelurahan  dan bahkan  sampai  di  tingkat  RT  yang  bertujuan  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  dampak  Covid-19  serta  memberikan  informasi  terkait  himbauan-himbauan  apa  saja  yang ditetapkan  pemerintah  pusat  terkait  hal-hal  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat guna mencegah dan memberantas wabah Covid-19. (BPK, 2020)
Dalam dunia politik yang diorganisir dengan tepat, dimana keberadaan Negara adalah untuk masyarakat, bukan  pada  sebaliknya,  masyarakat  yang  ada  untuk  Negara.  Secara  konstitusional,  Pemerintah berkewajiban  untuk  memberikan  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  dan  masyarakat  berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat, maka perlindungan serta jaminan kesehatan setiap orang merupakan garda terdepan (Irawan et al., 2021) . Akan tetapi, meskipun rakyat secara sosial sudah  mengalami  kemajuan,  hal  tersebut  tidak  menjamin  dapat  terselenggaranya  segala  urusan  tanpa adanya  kekuasaan  arbitrase  tertinggi,  yakni  Negara.  Oleh  karena  itu,  fungsi-fungsi  mutlak  dari  suatu negara  harus  didasarkan  atas  kepentingan  bersama  dan  untuk  kemajuan  bersama,  bukan  hanya  untuk kepentingan  penguasa  semata (Dimyati,  2020) .  Yang  menjadi  pertanyaan  atau  catatan  penting  adalah apabila  melihat  upaya  ataupun  langkah  dan  kebijakan  sebagai  bentuk  usaha  dari  Pemerintah  dalam
memenuhi  hak-hak  konstitusional  Warga  Negara  pada  masa  pandemi  Covid-19  tersebut  apakah  bisa terlaksana dengan baik?
Berbicara tentang pemenuhan hak-hak konstitusi tentunya tidak terlepas dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai  lembaga  yang  mengawal  eksistensi  konstitusi. (Andriawan  et  al.,  2021) Peran  Mahkamah Konstitusi  dalam  konteks  upaya  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  yang  lebih  luas  ini, Mahkamah  Konstitusi  mengikuti  kebijakan,  arahan,  dan  himbauan  Pemerintah.  Hal  ini  ditunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai sikap kepedulian terhadap keselamatan manusia. Meminjam istilah Cicero, seorang  filsuf  berkebangsaan  Italia, “Salus  populi  suprema  lex  esto” ,  keselamatan  rakyat  merupakan hukum  tertinggi  bagi  suatu  negara (Indonesia,  2020) .  Untuk  itu  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak konstitusi Warga Negara menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah.

## Peran Aparatur Negara  Dalam Implementasi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional di Masa Pandemi Covid-19
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak-hak  warga  negara  tidak  terlepas  dari  peran aparatur  negara.  Maka  keterlibatan  warga  negara  dalam  pengambilan  kebijakan  politik  akan  menjamin kelancaran proses pemerintahan suatu negara (Irawan, 2019) . Aparatur negara berperan dalam distribusi bantuan  kepada  warga  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan  tingkat terendah  yaitu  tingkat  RT.  Validitas  data  warga  penerima  bantuan  menjadi  hal  yang  mutlak  diperlukan untuk menjamin bahwa bantuan dari pemerintah tersebut tidak salah sasaran.
Meskipun  secara  umum  peran  aparatur  negara  sudah  mampu  mengatasi  permasalahan  sosial,  namun kalau dilihat dari sisi substansi ada beberapa permasalahan empirik yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Bantuan  sosial  dari  pemerintah  belum  sepenuhnya  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  layak  setiap bulannya.  Sehingga  kebutuhan  lain  masyarakat  harus  dipenuhi,  misalnya  kebutuhan  gizi  atau  empat sehat lima sempurna.
2. Pendistribusian  bantuan  sembako  belum  sepenuhnya  sesuai  sasaran.  Banyak  warga  yang  semestinya menerima bantuan namun tidak menerima dan sebaliknya.
3. Tidak adanya kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang datang secara tiba-tiba, sehingga  data  penerima  bantuan  sosial  berasal  dari  Kementerian  Sosial  ataupun  Dinas  Dukcapil pun belum sepenuhnya valid, karena  belum  dilakukan update dan faktualisasi data.
4. Jadwal pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya tertib.
5. Program  Kartu  Pra  Kerja yang  diluncurkan Pemerintah  sejak  11  April  2020  untuk  5,6  juta  peserta dengan total anggaran sebesar Rp 20 triliun dengan biaya pelatihan Rp 1.000.000, dinilai tidak efektif oleh  beberapa  kalangan.  Biaya  pelatihan  tersebut  kurang  tepat  jika  diluncurkan  pada  saat  pandemi Covid-19.  Karena,  masyarakat  yang  perekonomiannya  terdampak  pandemi  Covid-19  dinilai  lebih butuh BLT atau sembako (Fachrudin Achmad, 2020) .
Berdasarkan  hal-hal  diatas  sering  terjadi  penyelewengan  pada  level  bawah  yang  luput  dari  pengawasan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran, misalnya :
1. Faktor  kedekatan  dengan  perangkat  desa  atau  kelurahan  maka  ada  warga  yang  seharusnya  tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan justru menerima bantuan dan sebaliknya.
2. Jumlah bantuan dikurangi oleh oknum perangkat desa atau kelurahan.
3. Terjadi  pungli  oleh  perangkat  desa  atau  kelurahan  kepada  penerima  bantuan.  Pungli  yang  dimaksud adalah perangkat desa atau kelurahan meminta sejumlah uang kepada warga penerima bantuan sebagai syarat pengambilan bantuan.
Dengan adanya pelanggaran tersebut maka perlu dilakukan pengawasan yang sistemik dan terstruktur dari pihak  yang  berwenang  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  Sosial.  Dalam  hal  ini  Kemensos  sudah
melakukan  upaya  khususnya  dalam  penyediaan  sembako  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19  yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (Puspita Ratna, 2020) .
Agar distribusi bantuan sosial sesuai sasaran, maka perlu adanya panduan pelaksanaan penyaluran bansos Covid-19.  Dalam  hal  ini  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  penggunaan  DTKS  dan  data  non-DTKS  dalam  pemberian  Bantuan  Sosial  kepada masyarakat  terdampak  pandemi  Covid-19,  di  mana  panduan  penyaluran  bansos  tersebut  tertuang  di dalamnya. Surat Edaran tersebut terbit pada 21 April 2020 yang kemudian ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta kementerian/lembaga.
Lewat  Surat  Edaran  itu,  Firlu  Bahuri  sebagai  Ketua  KPK  memberikan  beberapa  rekomendasi  yang menjadi poin penting agar pendataan dan distribusi bantuan sosial tepat sasaran, yaitu:
1. Data penerima bantuan sosial harus sesuai dengan DTKS.
2. Data penerima bantuan yang tidak sesuai DTKS harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusdatin untuk dilakukan perbaikan data.
3. Validasi  data  penerima  bantuan  sosial  dilakukan  dengan  pemadanan  antara  NIK  penerima  bantuan sosial dengan data di Dinas Dukcapil setempat.
4. Jaminan  adanya  keterbukaan  akses  data  penerima  bantuan,  dari  kementerian  terkait,  lembaga  atau Pemerintah Daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
5. Masyarakat  harus  terlibat  dan  berperan  serta  untuk  mengawasi  pelaksanaan  distribusi  bansos. Sehingga, tersedianya sarana layanan pengaduan masyarakat sangat diperlukan. (Mustofa Ali, 2020) .
Sebagai Warga Negara juga perlu untuk memahami dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk kemaslahatan Warga Negara (Samudra, 2020) .

## Urgensi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19
Hak-hak  konstitusional  warga  negara  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia,  maka  pemenuhannya menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  urgen,  terutama  pada  era  pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini.  Di  mana pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi warga negara. (Yudistira, 2016) Dalam hal  ini  diperlukan  aturan-aturan  untuk  mendukung  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  konstitusional tersebut  dan  juga  diperlukan  peran  maksimal  dari  lembaga  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif. (UII, 2018) merupakan  bagian  dari  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dilindungi  berdasarkan  konstitusi, sehingga atas hak tersebut merupakan bentuk hak konstitusional yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan ketetapan konstitusi. (Isnawati, 2017)

## 5.Kesimpulan
Sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  negara,  maka  negara  harus  menjamin  bahwa  dalam  era  pandemi Covid-19 pemenuhan atas hak-hak konstitusional dari Warga Negara dapat dilindungi dan dipenuhi. Hak- hak  konstitusional  adalah  hak-hak  dari  Warga  Negara  yang  dilindungi  oleh  konstitusi  dan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  hak-hak  konstitusional  dari  Warga Negara  yang  paling  krusial  untuk  dipenuhi  adalah  hak  kesehatan,  hak  ekonomi,  dan  hak  pendidikan. Tidak  terpenuhinya  keselamatan  dan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  merupakan  wujud pengingkaran terhadap amanat UUD NRI 1945.
Negara perlu membuat kebijakan yang juga melibatkan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak konstitusionalnya  di  era  Ppandemi  Covid-19.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadi  adanya kesenjangan  dibidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  ekonomi  ditengah  masyarakat  yang  bersama-sama menginginkan pandemi covid-19 dapat segera berlalu dan roda kehidupan kembali normal seperti sedia kala

## Limitasi dan studi lanjutan
Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara oleh pemerintah.  Kedepan  diharapkan  bisa  dilakukan  kajian  yang  lebih  mendalam  lagi  terhadap  penelitian
tentang  hak-hak  konstitusional  Warga  Negara,  khususnya  dalam  kondisi  yang  darurat  seperti  pandemi Covid-19

## Ucapan terima kasih
Puji syukur akan senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam yang hingga kami dapat menyelesaikan penulisan ini. Sholawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul akhir zaman pembawa risalah kebenaran.
Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari para pihak penulisan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya  ucapan  terima  kasih  kepada  keluarga  yang  senantiasa  memberikan  dukungan  kepada  kami untuk terus berkarya dan seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya

## Referensi
Afidah, W. A. D. I. (2021). Perlindungan Konsumen terkait Peredaran Produk Impor tanpa Label Halal di Indonesia. Era Hukum , 265–282.
Aida,  M.,  &  Setiawan,  I.  (2021).  The  Implementation  of  Polluter  Pays  Principle  in  Indonesian  Land Policy  Regulation. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Jihham), 1(1). https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/415
Andriawan,  F.,  Akib,  M.,  &  Triono,  A.  (2021).  Pengendalian  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Aktivitas Pertambangan  di  Kecamatan  Pasir  Sakti  (Environmental  Damage  Control  Due  to  Mining Activities in Pasir Sakti District). Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), 1(1). https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/414
Aprita, S. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia (1st ed.). Mitra Wacana Media.
BPK, R. (2020). Penyaluran Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Dalam Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  19  (COVID-19) .  https://jabar.bpk.go.id/penyaluran-dana-desa-untuk- bantuan-langsung-tunai-dalam-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-19-covid-19/
Budiman,  S.  (2017).  Analisis  Hubungan  Antara  Hukum  dan  Kebijakan  Publik:  Studi  Pembentukan  UU No. 14 Tahun 2008 (Analysis of Relation Between Law and Public Policy: Establishment of The Act No. 14/2008). Jurnal Balitbangkumham , 11.
Dimyati,  A.  (2020).  Hakikat  Dan  Fungsi  Negara.  Journal  of  Multidisciplinary  Studies,  11(Telaah  atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia), 19.
DPN SBMI. (2013). Belajar tentang Hak Konstitusional . https://sbmi.or.id/?p=494
Fachrudin Achmad. (2020). Efektivitas Bantuan Sosial Covid-19.
Fachrur  Rozie.  (2020). 5  Rekomendasi  KPK  Agar  Penyaluran  Bansos  Terkait  Corona  Tepat  Sasaran. https://www.liputan6.com/news/read/4234445/5-rekomendasi-kpk-agar-penyaluran-bansos- terkait-corona-tepat-sasaran
Ghoffar, A. (2019). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi 4 - Ghoffar - Konstitusi & Konstitusionalisme.pdf
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian ( Children ’ s  Constitutional  Rights  Regarding  Abandonment  Due  to  Divorce  )  Perceraian. Jurnal  Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 27–35.
https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416
Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Pub. L. No. 4 (1984).
Undang-Undang  HAM,  Pub.  L.  No.  39  (1999).  https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu- nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf
UU Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf
Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, (2018).
Indonesia, M. K. R. (2020). Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326
Irawan,  A.  D.  (2019).  Penentuan  Ambang  Batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia dalam  Pemilihan  Umum  Serentak  2019. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  3(2),  121. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1888
Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Citizenship Virtues , 1(1), 1–6.
https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902
Isnawati,  M.  et  al.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia :  Studi  Kasus
Jaminan Kesehatan Nasional. Justitia Jurnal Hukum, 1(1). http://repository.um- surabaya.ac.id/5390/1/Pemenuhan_Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Indonesia_Studi_Kasus_ Jaminan_Kesehatan_Nasional.pdf
Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar ' i, , 7(6), 509–518. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363
LBH,  J.  (2020). Pemerintah  Indonesia  Wajib  Penuhi  Hak-Hak  Dasar  Warga  Saat  Menerapkan Pemberlakuan  Status  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,
Maupun Karantina Wilayah (Lockdown) Akibat Pandemi Covid-19.
https://bantuanhukum.or.id/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar-warga-saat- menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial- berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-lockdown-akibat/
Mustofa Ali. (2020). Analisis Hukum Bancakan Dana Bantuan Sosial Penanganan Akibat Corona.
Nurmayani,  N.,  &  Farida,  M.  (2021).  Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan  pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal Ilmiah  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia , 1(1), 11–20. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412
Keppres 11, Pub. L. No. 11 (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125895/Keppres Nomor 11 Tahun 2020.pdf
PP 21, (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125896/PP Nomor 21 Tahun 2020.pdf Puspita Ratna. (2020). Praktik Makelar Sembako Bansos, Ini Kata Kemensos.
Riyanto, A. (2000). Teori Konstitusi. Yapemdo.
Rusliana,  A.,  Trisiana,  A.,  &  Dwi  Kencana,  A.  R.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Pada  Saat  Pandemi Covid.  J urnal  Global  Citizen :  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan ,  10(1),  31. https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4688
Samudra, K. P. A. D. I. (2020). Peran Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan, Perwujudan Bela Negara Menghadapi Pandemi Covid-19 . https://doi.org/10.5555/asdf
Setiyono,  J.  (2007). Kebijakan  Legislatif  Indonesia,  dalam  Hak  Asasi  Manusia  Hakekat,  Konsep  dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. PT Refika Aditama.
Siahaan, M. (2017). Hak Konstitusional Dalam UUD 1945. Elsam, 1–21.
Supriyono,  S.,  &  Irawan,  A.  D.  (2020).  Semangat  Kebangkitan  Nasional  Untuk  Menghadapi  Covid-19 Dalam  Konteks  Pancasila  Dan  Konstitusi. Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman ,  7(2),  141– 148. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137
UII. (2018). Pentingnya Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia. https://www.uii.ac.id/pentingnya-menjaga-hak-konstitusional-warga-negara-di-indonesia/
Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19. Ganesha Civic Education Journal, 3(1), 10–18.
Yudhanti,  R.  (2013).  Kebijakan  Hukum  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Warga  atas  Pendidikan  Dasar.
Pandecta: Research Law Journal, 7(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2360
Yudistira.  (2016).  Pemenuhan  Hak  –Hak  Konstitusional  Warga  Negara  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Palembang sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).