Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga

## The Transfer of The District Courts’s Jurisdiction in the Adjudication of Trade Secret Cases to Commercial Courts

## Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  Jakarta, Indonesia 2010611166@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This  research  investigates  the  transfer  of  the  district  court’s  jurisdiction  in  the  adjudication  of  trade  secret cases to commercial courts. The study aims to comprehend the district courts' jurisdiction in resolving trade secret disputes and the competence of commercial courts if the authority to adjudicate trade secret disputes is granted. The necessity for this research arises from the dearth of efficacious protection of trade secrets in the litigation  context.  The  protracted  duration  and  intricate  process  inherent  to  the  current  system  have  the potential to impede the advancement of the Indonesian economic industry, as rights holders may be dissuaded from pursuing their cases in the district court. This research employs a normative juridical approach, with a particular  emphasis  on  the  analysis  of  juridical  norms  and  positive  legal  rules.  This  research  builds  upon previous  studies  that  have  examined  the  settlement  of  trade  secret  disputes  in  general  in  court  and  through alternative non-litigation channels. It delves deeper into the authority of the  district court, comparing it with that of the United States and the Netherlands, and  analyses trade secret cases that have been handled by the district  court.  This  research  indicates  that  the  authority  of  the  district  court  in  trying  trade  secret  cases requires expansion, particularly concerning closed trials. Furthermore, it can be posited that the commercial court  possesses  greater  competence  than  the  district  court  in  hearing  trade  secret  disputes,  particularly  in terms of more effective legal representation and more qualified judicial expertise.
Keywords: Authority; Court; Litigation; Trade Secret

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pemindahan  wewenang  pengadilan  negeri  dalam  mengadili  perkara  rahasia dagang kepada pengadilan niaga. Tujuan penelitian ini ialah guna memahami kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang, serta guna memahami kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili  sengketa  rahasia  dagang  diberikan.  Adapun  urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  kurang  optimalnya perlindungan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan karena durasi yang terlalu lama dan  proses  yang  rumit,  yang  tentunya  akan  berdampak  pada  kemajuan  industri  ekonomi  Indonesia  karena tidak  didapatnya  kepercayaan  para  pemilik  hak  untuk  menyelesaikan  perkaranya  di  pengadilan  negeri. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  berfokus  untuk  analisis  menggunakan  norma yuridis  dan  kaidah  hukum  positif.  Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya,  yang  hanya  meninjau terkait  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  secara  umum  di  pengadilan  dan  melalui  jalur  alternatif  non- litigasi,  dengan  menganalisis  lebih  dalam  terkait  kewenangan  dari  pengadilan  negeri,  membandingkannya dengan  negara  Amerika  dan  Belanda,  serta  menganalisis  perkara  rahasia  dagang  yang  pernah  ditangani pengadilan  negeri.  Melalui  penelitian  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa  kewenangan  pengadilan  negeri  dalam mengadili perkara rahasia dagang perlu diperluas, terutama terkait persidangan tertutup, serta dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi lebih baik daripada pengadilan negeri jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan, baik dari segi beracara yang lebih efektif dan kompetensi hakim yang lebih mumpuni.
Kata kunci: Litigasi; Pengadilan; Rahasia Dagang; Wewenang
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kemampuan  manusia  dalam  memanfaatkan  kreativitasnya  dan  memperkenalkannya kepada  khalayak  luas  membuat  kekayaan  intelektual  layak  mendapatkan  perlindungan hukum  yang  maksimal 1 ,  sehingga  regulasi  yang  adaptif  terhadap  perkembangan  serta memadai  untuk  setiap  kekayaan  intelektual  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memfasilitasi  penegakan  hukum  serta  mendukung  kepentingan  para  pelaku  usaha  di  masa depan, sehingga terciptanya perlindungan hukum yang optimal.
Fungsi dari eksistensi hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu sebagai perangkat hukum guna  melindungi  kekayaan  intelektual  suatu  individu.  Perwujudan  dari  perlindungan  HKI juga dapat dilihat dari pemberian hak eksklusif kepada pemiliknya, di mana hanya pemilik yang  berhak  menggunakan  haknya.  Melalui  hak  ini,  pihak  lain  tidak  diperkenankan menggunakan  hak  cipta  tanpa  persetujuan  oleh  pemilik  hak. 2 Jika  terjadi pengungkapan rahasia dagang untuk tujuan komersial kepada pihak ketiga, maka dianggap melanggar hak ekslusif dari kepemilikan HKI. Pemilik legal HKI tersebut dapat mengajukan tuntutan, bila ada bukti yang sah serta nyata. 3
Di  Indonesia,  HKI  secara  umum  terbagi  menjadi  hak  kekayaan  industri  serta  hak cipta,  yang melibatkan desain  industri, paten, desain  tata letak sirkuit terpadu, merek serta rahasia  dagang. 4 Sebagai  bagian  dari  HKI,  maka  perlindungan  atas  rahasia  dagang  juga dibutuhkan  karena  memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan  bisnis  di  Indonesia. Keseriusan  pemerintah  terhadap  perlindungan  rahasia  dagang  dapat  dilihat  dari  ratifikasi perjanjian World  Trade  Organization (WTO),  yaitu  persetujuan Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Rights (TRIPs) melalui  UU No 5 Tahun 1999 menyangkut Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang)
Indonesia  dapat  digolongkan  sebagai  negara  yang  disiplin  dengan  adanya  regulasi yang  mencerminkan  ketentuan  internasional  dalam  perlindungan  HKI.  Namun,  praktik perlindungan  HKI  seringkali  tidak  sebaik  teorinya. 5 Kegagalan  dalam  melindungi  HKI, terutama  rahasia  dagang,  akan  menimbulkan  kerugian  ekonomi  bagi  pemilik  hak.  Dalam rahasia  dagang,  pengungkapan  informasi  tanpa  izin  pemiliknya  dapat  menimbulkan kerugian, yang bisa terjadi  melalui tindakan pekerja yang membocorkan informasi rahasia perusahaan  kepada  pihak  lain.  Oleh  karenanya,  pemeliharaan  kerahasiaan  informasi  harus
1 Sulasno,  “Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Hak  Cipta  atas  Motif  Batik  Krakatoa  Di  Kota  Cilegon,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 155–68, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923.
2 Tiara Putri Ramadhani dan Dwi Desi Yayi Tarina, “Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 604, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239.
3 Gabriella  Ivana  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap  NFT  Sebagai Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  teknologi  informasi,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  709–13, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
4 Yenny  Febrianty,  Ade  Sathya  Sanathana  Ishwara,  dan  Novita  Angraeni,  “Kedudukan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  Hak  Cipta  sebagai  Mas  Kawin  dalam  Perkawinan,” Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1  (2024):  430, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805.
5 Happy  Yulia  Anggraeni  dan  Erna  Listiawati,  “Enigma  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap Tindakan  Misappropriation  Oleh  Pihak  Asing  Dalam  Regulasi  Internasional,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no. 1  (2023): 176, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6710.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
dijalankan dengan langkah yang wajar, patut, mencakup ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. 6 Pemilik  rahasia  dagang  memiliki  kepentingan  besar  dalam  melindungi penemuan teknologi serta rahasia dagang mereka lewat sistem HKI yang mengikuti standar internasional. 7
Perlindungan HKI berupa informasi rahasia tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri, namun dapat dioptimalkan oleh peran lembaga yang berwenang untuk membantu pemilik hak melindungi rahasia dagang-nya, jika terdapat sengketa. Dalam menyelesaikan  sengketa  yang  berkaitan  dengan  rahasia  dagang, diharapkan  agar  lembaga serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal, dengan  pemberlakuan  prinsip  penyelesaian  sengketa  yang  efektif .  Pasal  11  UU  Rahasia Dagang  membahas  mekanisme  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang,  yang  salah  satunya bisa  diajukan  penyelesaiannya  melalui  jalur  litigasi.  Jika  secara  umum  penyelesaian sengketa HKI berada dalam wewenang pengadilan niaga, namun terkhusus rahasia dagang, penyelesaiannya dijalankan di pengadilan negeri. Hal itu disebabkan oleh pemeriksaan dan penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  mesti  dibuat  secara  tertutup,  sesuai  dengan karakteristik  rahasia  dagang  yang  mencakup  informasi  rahasia  serta  memperoleh  nilai ekonomi.
Rahasia dagang hanya dapat dilindungi jika memenuhi beberapa unsur, yaitu bersifat rahasia,  bernilai  ekonomis,  dan  terdapat  upaya  mempertahankan  kerahasiaan,  jika didasarkan  pada  Pasal  3  ayat  1  UU  Rahasia  Dagang. 8 Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  syarat pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa rahasia dagang yang dilakukan secara tertutup.  Jika  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  tidak  dapat  menjaga  unsur  kerahasiaan, maka tujuan dari perlindungan rahasia dagang tidak terwujud. Selain itu, jika keadilan dan kepastian  hukum  bagi  para  pemilik  hak  tidak  didapatkan,  maka  terjadi  kecacatan  dalam pemenuhan  tujuan  berdirinya  UU  Rahasia  Dagang  itu  sendiri.  Hal  ini  akan  menimbulkan ketidakpercayaan  dari  para  pemilik  rahasia  dagang,  yang  tentunya  akan  berdampak  pada kemajuan industri di Indonesia, tidak berkembangnya penemuan-penemuan baru di industri tersebut, tidak terlindunginya kepentingan hukum serta tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap pemilik hak dan penemuannya. 9
Atas dasar uraian diatas, maka penelitian ini terdorong untuk menganalisis bagaimana kewenangan  pengadilan  negeri  dalam  mengadili  sengketa  rahasia  dagang.  Penelitian  ini juga  tertarik  untuk  menganalisis  dari  pandangan  yang  berbeda  terhadap  penyelesaian sengketa  rahasia  dagang  melalui  jalur  litigasi,  yaitu  bagaimana  kompetensi  pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang dipindahkan.
6 Reynald Timbuleng, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000,” Lex Privatum VII, no. 6 (2019): 14.
7 Timbuleng.
8 Sabri  Fataruba,  “TRIPs  dalam  Kaitannya  dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang,  Desain Industri dan Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  di  Indonesia,” SASI 26, no. 1 (2020): 1–8, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.207.
9 Timbuleng,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pelaku  Usaha  Di  Bidang  Rahasia  Dagang  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.”
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Beberapa  kajian  literatur  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  HKI, terkhusus rahasia dagang, serta proses penyelesaiannya melalui pengadilan telah dilakukan. Namun  kajian  khusus  yang  berkaitan  dengan  pemindahan  wewenang  pengadilan  negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga belum dilakukan. Seperti pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistianingsih,  yang  berfokus  pada  penyelesaian sengketa HKI melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sebagai jalur alternatif bagi para pemilik  hak  yang  memiliki  urgensi  penyelesaian  sengketa  secara  cepat,  murah,  dan  tidak berbelit-belit.  Namun  terdapat  kesamaan  pemikiran  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian tersebut, di mana perlindungan hukum seharusnya bertujuan untuk menimbulkan rasa aman dan  nyaman  bagi  para  pemilik  hak  dalam  menikmati  haknya,  sehingga  dapat  mendorong kreativitas  yang  berkelanjutan.  Keterlambatan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  dalam rangka  melindungi  HKI  justru  akan  menurunkan  efisiensi  pembangunan  ekonomi  dan produktivitas menurun bagi pemilik HKI. 10
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizki  juga  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian Sulistianingsih,  di  mana  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  memiliki  efektivitas  yang lebih  baik  karena  para  pihak  diberikan  kesempatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan menemukan  sendiri  titik  tengah  penyelesaian  tanpa  menghabiskan  waktu  dan  biaya  yang banyak. Namun titik tengah tidak akan dapat ditemukan apabila salah satu pihak memiliki itikad  yang  tidak  baik,  dan  APS  hanya  dijadikan  alasan  untuk  mengulur  waktu  sampai gugatan diajukan ke pengadilan negeri. 11
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tanjung  berfokus  kepada  kepastian  hukum  tentang bagaimana  rahasia  dagang  dapat  dilindungi  dalam  proses  persidangan.  Penelitian  tersebut mengkaji  secara  khusus  ketentuan  persidangan  secara  tertutup  yang  tertera  pada  Pasal  18 UU  Rahasia  Dagang,  di  mana  ketentuan  tersebut  justru  dapat  mengakibatkan  unsur kerahasiaan rahasia dagang tidak dipenuhi. Hal ini dikarenakan permintaan para pihak yang bersengketa  agar  persidangan  dilakukan  secara  tertutup  diperlukan,  sehingga  tanpa permohonan,  hakim  tidak  dapat  memerintahkan  agar  persidangan  berlangsung  tertutup. Tentunya  penelitian  Tanjung  berhubungan  dengan  penelitian  ini  yang  mengkaji  tentang bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang. 12 Untuk  melengkapi  penelitian  sebelumnya,  tujuan  dari  penelitian  ini  meninjau wewenang  pengadilan  negeri  dalam  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang,  serta  meninjau kompetensi  pengadilan  niaga  jika  wewenang  mengadili  sengketa  rahasia  dagang dipindahkan.  Analisis  didasarkan  pada  kasus  rahasia  dagang  yang  pernah  ditangani
10 Dewi  Sulistianingsih  dan  Mumammad  Shidqon  Prabowo,  “Problematik  Dan  Karakteristik  Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie 12, no. 2 (2019): 166, https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135.
11 Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang,” University  of Bengkulu  Law  Journal 6, no. 2  (2021): 163–77,  https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.163- 177.
12 Stephanie  Regina  Tanjung dan Muhamad  Amirulloh,  “Pelindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Proses  Pengadilan Tertutup  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang,” Jurnal  Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 2, no. 1 (2023): 154–65, https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
pengadilan negeri, kompetensi hakim pengadilan negeri, serta perbandingan dengan praktik penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Belanda.

## 2. METODE
Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yangmana menitikberatkan pada permasalahan  hukum  terkait  penyelesaian  rahasia  dagang  melalui  jalur  litigasi,  yang berfokus untuk analisis studi pustaka serta informasi sekunder, seperti norma-norma yuridis dan  kaidah  hukum  positif. 13 Pendekatan  yang  diterapkan  meliputi  pendekatan  perunang- undangan,  yaitu  terkait  peraturan  rahasia  dagang,  peraturan  mengenai  kewenangan pengadilan  negeri,  dan  peraturan  mengenai  pengadilan  niaga;  pendekatan  komparatif dengan  membandingkan  pengaturan  terkait  perlindungan  rahasia  dagang  dengan  jalur litigasi  di  Amerika  dan  Belanda;  analisis  putusan  tahun  2016  mengenai  kasus  rahasia dagang  antara  PT  Basuki  Pratama  Engineering  dan  PT  Hitachi  Construction  Machinery Indonesia,  serta  pendekatan  konseptual. 14 Analisis  ini  menggunakan  informasi  sekunder dari regulasi, secara garis besar yaitu UU No 5 Tahun 1999 menyangkut Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No 30 Tahun 2000 menyangkut Rahasia Dagang,  UUD  NRI  1945,  dan  UU  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman;  teori hukum,  putusan  pengadilan  No.  3305  K/Pdt/2016  terkait  kasus  PT  Basuki  Pratama Engineering  dan  PT  Hitachi  Construction  Machinery  Indonesia,  pandangan  ahli  hukum terkemuka, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan subjek kajian. Pengumpulan data  dijalankan  melalui  studi  pustaka,  termasuk  buku,  makalah,  artikel,  serta  jurnal. 15 Metode  analisis  data  yang  dipergunakan  ialah  metode  kualitatif  dengan  menerapkan kerangka  berpikir  deduktif  dan  evaluatif  untuk  memahami  inti  permasalahan  serta memberikan jawaban.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Rahasia Dagang Rahasia  dagang,  yang  diterjemahkan  dari undisclosed  information ataupun trade secret dalam TRIPs, diatur oleh UU Rahasia Dagang. Definisi rahasia dagang menekankan jika  informasi  tersebut  belum  ditemukan  secara  umum,  mempunyai  nilai  ekonomi  dalam bidang  teknologi  ataupun  bisnis,  serta  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemiliknya,  sesuai dengan karakteristik yang diuraikan dalam TRIPs serta UU Rahasia Dagang. 16 Pemilik hak memiliki wewenang untuk mengizinkan maupun melarang individu lainnya untuk memakai karya  intelektual  yang  dihasilkan,  untuk  memberi  lisensi,  untuk  tidak  mengizinkan  pihak lainnya  memakai,  maupun  untuk  memaparkan  rahasia  dagang  pada  tujuan  komersial.  Hal
13 Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum,” Smart Law Journal 2, no. 2 (2023): 114–23.
14 Diah Puji Lestari, “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 3,  no.  5  (2022):  342–43, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160.
15 Nuryansyah Irawan, “Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial,” Jurnal Ketenagakerjaan 18, no. 1 (2022): 51, https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147.
16 OK.  Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights),  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 554
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
ini didasarkan pada Pasal 4 UU Rahasia Dagang. 17 Oleh karena itu, peran dari pemilik hak sangat besar dalam perlindungan rahasia dagang.
Selain  pemilik  hak,  peran  regulasi  juga  sangat  penting  dalam  melindungi  rahasia dagang. Pemerintah menyadari hal tersebut. Hal ini dapat diliihat dari pengimplementasian ketentuan  internasional  melalui  ratifikasi  WTO/TRIPs,  yang  mengikat  setiap  anggotanya, sehingga  UU  Rahasia  Dagang  lahir  di  Indonesia.  Hal  ini  mencerminkan  kesejajaran pemikiran  antara UU Rahasia Dagang di Indonesia dengan prinsip WTO/TRIPs. 18 Dengan disahkannya UU ini, yang menyediakan keamanan hukum pada rahasia dagang dan menjadi salah  satu  komponen  atas  sistem  HKI,  diharapkan  bisa  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  kreativitas  serta  inovasi  masyarakat. 19 Sistem  perlindungan  HKI  yang  relevan dengan  standar  internasional  diharapkan  dapat  memberi  keamanan  bagi  penemuan teknologi serta rahasia dagang para pelaku bisnis, terutama untuk melindungi dari tindakan persaingan  tidak  sehat. 20 Melalui  penerapan  aturan-aturan  ekonomi  serta  perdagangan dunia,  termasuk  TRIPs,  HKI,  serta  rahasia  dagang,  pintu  globalisasi  perdagangan  telah dibuka oleh Indonesia.
Dasar  pemikiran  dalam  melindungi  informasi  atau  data  rahasia,  sesuai  dengan perjanjian  TRIPs,  mirip  dasar  pemikiran  keamanan  HKI  yang  lain,  misalnya  hak  paten, cipta,  merek,  atau  desain.  Prinsipnya  adalah  memastikan  pihak  yang  berinvestasi  dalam melakukan  pengembangan  ide  informasi  dan  konsep  berharga  secara  komersial  dapat memperoleh  manfaat  dengan  mendapatkan  hak  eksklusif,  untuk  menggunakan  ataupun mencegah  pengungkapan  informasi  tanpa  izin,  mendorong  inovasi,  serta  melindungi pengusaha  dari  pencurian  ataupun  peniruan.  Perlindungan  hukum  pada  rahasia  dagang berdasarkan  TRIPs  bertujuan  mendorong  inovasi  baru  dengan  memberikan  perlindungan kepemilikan,  penguasaan,  serta  pemanfaatan  oleh  penemu. 21 Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal 28H  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang  menegaskan  hak  milik  pribadi.  Perlindungan  ini  juga mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang tertera untuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alinea ke-4. 22
Meskipun upaya mempertahankan kerahasian telah dilakukan, namun penyelewengan terhadap  rahasia  dagang  tentunya  masih  terjadi.  Adapun  Pasal  13  serta  14  UU  Rahasia
17 Sulis  Tiawati  dan  Margo  Hadi  Pura,  “Analisa  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Pembelian  Buku Elektronik Secara Ilegal,” Ajudikasi :
Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 169–80, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930.
18 Khaidir  Tiar  Arsyad,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusannya  Pada  Suatu  Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd),” Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 21 (2022): 1927–39.
19 Taupiqqurrahman  et  al.,  “Peningkatan  Perekonomian  Desa  Melalui  Pendaftaran  Merek  Umkm,” JMM  (Jurnal Masyarakat Mandiri) 7, no. 5 (2023): 4668, https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16683.
20 Rachel  Fayza  Rabbani  dan  Suherman  Suherman,  “Urgensi  Pengaturan  Confidentiality  Agreement  Sebagai Optimalisasi  Perlindungan  Kerahasiaan  Informasi  Bernilai  Ekonomi,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023):  1021, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830.
21 Fataruba, “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia.”
22 Rianda  Dirkareshza,  “Hak  Ekonomi  Dalam  Hak  Cipta  Lagu:  Analisis  Kasus  Kontroversial  Antara  Band  Dan Partai Politik,” Iblam Law Review 4, no. 1 (2024): 356, https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Dagang  sendiri  telah  mengatur  tentang  kriteria  penyelewengan  rahasia  dagang,  seperti pengungkapan secara sengaja, pelanggaran kesepakatan, maupun tidak mematuhi kewajiban agar mempertahankan rahasia dagang, serta perolehan ataupun pengendalian rahasia dagang dengan  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Jika  terjadi  penyelewengan  rahasia dagang, pemilik hak diberikan kesempatan penuh untuk  mengambil  langkah hukum,  salah satunya menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  melalui  jalur  litigasi  merupakan  kewenangan dari  pengadilan  negeri,  tidak  seperti  penyelesaian  sengketa  HKI  yang  pada  umumnya berada  dibawah  kewenangan  pengadilan  niaga.  Hal  ini  dikarenakan  pemeriksaan  sengketa rahasia  dagang  yang  harus  dilakukan  secara  tertutup. 23 Adapun  persidangan  tertutup tersebut  diperintahkan  oleh  hakim  yang  berwenang,  atas  permintaan  dari  para  pihak, berdasarkan Pasal 18 UU Rahasia Dagang. Hal ini didasari oleh prinsip persidangan terbuka untuk umum, yang diatur pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dengan tujuan agar penyelesaian sengketa  di  pengadilan  jelas,  terang  dilihat,  dan  diketahui  oleh  masyarakat. 24 Selain  itu, persidangan  terbuka  untuk  umum  juga  diatur  oleh  UU  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  di  mana  pemeriksaan  pengadilan  bersifat  terbuka  untuk  umum  kecuali ditentukan  lain  oleh  UU.  Sehingga  kewenangan  pengadilan  negeri  dalam  persidangan rahasia dagang dapat dilakukan secara tertutup karena terdapat ketentuan lain pada Pasal 18 UU  Rahasia  Dagang.  Namun  kewenangan  pengadilan  negeri,  yang  dipegang  oleh  hakim, dalam  menyelesaikan  sengketa  rahasia  dagang  bersifat  pasif,  dikarenakan  harus  adanya permohonan dari para pihak. Hal ini tentunya tidak mencerminkan kewajiban semua orang untuk tetap menjaga unsur kerahasiaan dari rahasia dagang.
Jika  dibandingkan  dengan  Negara  Amerika,  kewenangan  pengadilan  federal  yang menyelesaikan sengketa rahasia dagang lebih aktif dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Indonesia.  Hal  ini  didasari  oleh Section  5  Uniform  Trade  Secret  Act (UTSA),  yang menyatakan  bahwa  pengadilan  harus  menjaga  kerahasiaan  dengan  memberikan  perintah perlindungan,  menyegel  catatan  gugatan,  serta  memberikan  perintah  bagi  siapapun  yang terlibat  dalam  litigasi  untuk  tidak  mengungkapkan  rahasia  dagang  tanpa  persetujuan pengadilan.  Dapat  dilihat  bahwa  Pengadilan  Federal  Amerika  Serikat  tidak  memerlukan permohonan  para  pihak  dalam  melindungi  kerahasiaan  rahasia  dagang  di  persidangan. Peran  hakim dan pengadilan sebagai  lembaga yang membantu  pemilik hak menyelesaikan sengketa rahasia dagang sangat penting. 25
Kemudian  jika  dibandingkan  dengan  Belanda,  kewenangan  pengadilan  telah dispesifikasikan melalui Ayat 3 Pasal 1019ib Dutch Code of Civil Procedure . Pasal tersebut memberikan perintah perlindungan khusus  atas  rahasia dagang bagi  para  pihak, pengacara
23 Arsyad,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusannya  Pada  Suatu  Perkara  Rahasia  Dagang Ditinjau  dari  Ketentuan  Perundang-Undangan  Tentang  Rahasia  Dagang  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd).”
24 Vincentius  Patria  Setyawan  dan  Itok  Dwi  Kurniawan,  “Pemenuhan  Asas  Persidangan  Terbuka  Untuk  Umum dalam Persidangan Secara Elektronik,” Sol Justicia 5, no. 1 (2022): 4, https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468.
25 Monica  Yesica  Febrina,  “Perbandingan  Hukum  Rahasia  Dagang  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat,” Dharmasisya 2, no. Juni (2022): 818–24.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
atau  perwakilan  lainnya,  saksi,  ahli,  dan  orang  lainnya  yang  berpatisipasi  dalam penyelesaian  sengketa,  untuk  tidak  menggunakan  atau  mengungkapkan  apapun  yang ditandai  sebagai  rahasia  oleh  pengadilan.  Selain  itu,  putusan  pengadilan  yang  dipublikasi juga  dapat  disunting  dengan  menghilangkan  bagian  yang  berhubungan  dengan  rahasia dagang  dalam  gugatan.  Terdapat  aturan  tambahan  mengenai confidentiality  club ,  di  mana pengadilan  dapat  memutuskan  pembatasan  akses  bukti  rahasia  dagang  dan  hanya  dapat diberikan  kepada  sekelompok  orang  tertentu,  yaitu  satu  perwakilan  dari  masing-masing pihak serta pengacara ataupun perwakilan lainnya, yang akan disebut sebagai confidentiality club . 26
Berkaca  dari  Amerika  Serikat  kewenangan  pengadilan  negeri  seharusnya  bersifat aktif.  Unsur  permohonan  dari  para  pihak  seharusnya  tidak  diperlukan  karena  suatu persidangan atas sengketa rahasia dagang sudah sepatutnya dilakukan secara tertutup tanpa harus dimohonkan. Jika hakim tidak mengabulkan permohonan persidangan tertutup, maka dianggap  telah  menghalangi  upaya  pemilik  hak  menjaga  rahasia  dagang,  dan  telah melanggar  hak  pemilik  untuk  menjaga  dan  melindungi  rahasia  dagang.  Selain  itu, kewenangan  pengadilan  negeri  seharusnya  dijelaskan  secara  lebih  spesifik  melalui  UU, seperti  Belanda  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  hakim,  pengadilan  negeri, dan  pemilik  rahasia  dagang  dalam  proses  persidangan.  Selain  itu,  persidangan  tertutup seharusnya  tidak  hanya  dilakukan  pada  beberapa  tahap  persidangan,  tetapi  sejak  gugatan awal  diberikan  sampai  pada  putusan  akhir  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  atas tetap terjaganya informasi rahasia dagang secara optimal.
Jika terdapat ketidakpastian pengaturan, maka akan menghasilkan perlindungan yang tidak  pasti.  Adapun  ketidakpastian  perlindungan  tersebut  tentunya  berpotensi  mengancam eksistensi rahasia dagang itu sendiri, dengan terungkapnya informasi rahasia tersebut dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum, karena tidak dinyatakan tertutup oleh hakim atas permohonan para pihak. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan untuk pengadilan negeri  dalam  menyelenggarakan  persidangan  tertutup  bagi  sengketa  rahasia  dagang seharusnya  ditetapkan  secara  pasti  melalui  UU,  bukan  atas  dasar  permohonan  para  pihak. rahasia  dagang  membutuhkan  pengaturan  yang  dapat  menjaga  kerahasiaannya  secara optimal. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, dan berperan sebagai pelindung atas hak milik agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

## 3.2 Kompetensi  Pengadilan  Niaga  Jika  Wewenang  Mengadili  Sengketa  Rahasia Dagang Dipindahkan
Berdirinya  pengadilan  niaga  sebagai  pengadilan  khusus  bertujuan  untuk  melengkapi hukum  dan  sektor  perekonomian  terjadi  dalam  dunia  peradilan  Indonesia  dalam  sengketa bisnis. 27 Pendirian  pengadilan  khusus  ini  sejalan  dengan  UUD  NRI  1945,  Pasal  27  UU
26 Tanjung  dan  Amirulloh,  “Pelindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Proses  Pengadilan  Tertutup  Dikaitkan  Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.”
27 Serlika  Aprita,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam  Memeriksa  dan  Memutus  Perkara  Permohonan Pernyataan Pailit,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 1 (28 Mei 2019): 61–80, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178.
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 8 UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum. 28 Adapun  kewenangan, susunan, kedudukan, serta hukum acara pengadilan niaga tidak diatur dengan UU tersendiri, namun  diatur  dalam  UU  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. 29
Eksistensi  dari  pengadilan  niaga  dipergunakan  sebagai  lembaga  peradilan  yang efektif,  tempat  terlaksananya  kebijakan  dan  prosedur,  yang  akan  menjadi  awal  mula perkembangan  sistem  peradilan  Indonesia.  Melalui  pengadilan  niaga,  diharapkan  adanya pembaharuan  penanganan  perkara  secara  cepat,  adil,  terbuka,  dan  efektif,  baik  dalam perkara  kepailitan,  PKPU,  maupun  HKI. 30 Adapun  mekanisme  penyelesaian  sengketa kepailitan  dan  PKPU,  dan  HKI  nantinya,  secara  cepat  dan  efektif  menjadi  dasar pertimbangan  atas  pembentukan  pengadilan  niaga  oleh  Perpu  No  1  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  UU  tentang  Kepailitan. 31 Prinsip  adil  dan  terbuka  tidak  disinggung dikarenakan pengadilan negeri juga menganut prinsip tersebut. Lain halnya dengan prinsip cepat  dan  efektif  yang  disoroti,  dikarenakan  durasi  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan niaga  yang  cepat  dan  efektif  tidak  seperti  pengadilan  negeri  yang  tidak  ditentukan  jangka waktunya. 32
Adapun  perbedaan  lain  yang  terdapat  antara  pengadilan  negeri  dengan  niaga,  yaitu segala  perkara  kepailitan,  PKPU,  dan  HKI  yang  ditangani  oleh  majelis  hakim  pengadilan niaga khusus dibentuk oleh Mahkamah Agung, yang memperlihatkan bahwa ada pembagian kekuasaan  dan  kewenangan  antar  badan  pengadilan,  yang  telah  diatur  dalam  UU. Berdasarkan  pembagian  kekuasaan  itu,  kewenangan  dari  pengadilan  niaga  yaitu  terhadap perkara  kepailitan  dan  aspek-aspek  bisnis  terkait  lainnya,  serta  kewenangan  komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan, PKPU dan HKI itu sendiri. Jika dianalisis dari gagasan dan sistem pengadilan niaga, yang tertera pada UU Kepailitan, maka pengadilan  niaga  diharapkan  untuk  terlus  berkembang  dalam  jangka  panjang,  tidak  hanya untuk  menyelesaikan  perkara  kepailitan  saja.  Pengadilan  niaga  difungsikan  sebagai  alat untuk  meningkatkan  efektivitas  kinerja  dan  memperluas  kewenangan  peradilan  terhadap tuntutan  dunia  ekonomi  dan  bisnis  secara  keseluruhan.  Diharapkan  agar  pengadilan  niaga terbuka  untuk  hal-hal  lain  terkait  penyelesaian  sengketa  bisnis,  tidak  hanya    permohonan pernyataan pailit, PKPU, dan HKI. 33
28 Aulia  Maharani,  “Hukum  Acara  Peradilan  Niaga:  Kewenangan  Memeriksa  dan  Memutus  Perkara  Pailit,” Heylaw Edu, 2022, https://heylaw.id/blog/kewenangan-memeriksa-dan-memutus-perkara-pailit.
29 Meita Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga,” Pranata Hukum 14, no. 1 (2019): 65– 79, https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.1612.
30 Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Perdata  Perspektif  Teoretis  dan  Praktik  Peradilan (Bandung:  PT  Alumni, 2009).
31 Ni  Putu  Agustini  Ari  Dewi  dan  A.A.  Ngr  Yusadarmadi,  “Peran  Pengadilan  Niaga  Sebagai  Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan,” Lex Privatum 8, no. 1 (2020): 1–5.
32 Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”
33 Djohan.
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
HKI  merupakan  bentuk  awal  dari  perluasan  kewenangan  mutlak  dari  pengadilan niaga. 34 Pembentukan  prosedur  khusus diluar  prosedur  perdata  biasa  dan  prosedur pengadilan niaga selama ini menjadi langkah lanjutan atas perluasan kewenangan atas HKI. Durasi penyelesaian perkara yang spesifik, dan upaya hukum terhadap putusan  pengadilan niaga  (hanya  kasasi)  diatur  melalui  prosedur  acara  yang  baru  atas  UU  HKI.  Perluasan kewenangan  untuk  mengadili  sengketa  HKI  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya perkara  HKI  melalui  litigasi,  sehingga  terjadi  penimbunan  tanggungan  penyelesaian  kasus pengadilan negeri semakin bertambah dan penimbunan kasus terjadi. Hal ini menyebabkan adanya  kemacetan  dalam  penyelesaian  sengketa. 35 Ahli  hukum  yang  spesialis  dalam  HKI perlu dipersiapkan agar harapan akan penyelesaian sengketa HKI dapat dilaksanakan secara tepat dapat terwujud melalui pengadilan niaga. 36
Penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  memiliki  urgensi  yang  sama  dengan  HKI. Becermin  dari  penyelesaian  sengketa  HKI  di  pengadilan  niaga,  rahasia  dagang  juga memerlukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang lebih efektif, cepat, tepat, dan adil,  serta  keahlian  khusus  dari  hakim  yang  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  rahasia dagang,  dalam  rangka  melindungi  hak  dan  memberi  kepastian  hukum  bagi  para  pemilik hak. Namun  ditinjau dari aspek-aspek tersebut,  pengadilan negeri belum dapat  melindungi hak dan memberi kepastian hukum sepenuhnya bagi para pemilik hak. Hal ini dapat dilihat dari kasus rahasia dagang yang pernah ditangani oleh pengadilan negeri.
Pada  8  Agustus  2008,  PT  Basuki  Pratama  Engineering  (BPE)  mengajukan  gugatan kepada  PT  Hitachi  Construction  Machinery  Indonesia  (HCMI).  Gugatan  diajukan  atas dugaan penggunaan tanpa izin sistem produksi dan perdagangan mesin boiler, yang bersifat rahasia,  oleh  HCMI  dari  BPE,  selaku  pemilik  hak  rahasia  dagang.  Salah  satu  dugaan pelanggaran  rahasia  dagang  tersebut  disebabkan  karena  beberapa  pihak  tergugat  pernah bekerja  di  BPE,  kemudian  pindah  kerja  ke  HCMI.  Dalam  proses  persidangan  pun,  HCMI tidak sekalipun menyangkal bahwa BPE merupakan produsen resmi mesin boiler yang telah mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan memiliki blue print tersendiri, sehingga dapat dinyatakan  bahwa  BPE  memang  telah  melanggar  pelaksanaan  UU  Rahasia  Dagang. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  HCMI  telah  merugikan  BPE,  baik  kerugian  materiil maupun  immateriil,  sehingga  sangat  pantas  apabila  BPE  meminta  ganti  rugi  kepada HCMI. 37
34 Rani  Pajrin,  “Prinsip  Small  Claim  Court  (Scc)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia,” Widya Pranata Hukum 1, no. 2 (2019): 172–73, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.47.
35 Mayesha  Andriana  Yasmine,  U  Sudjana,  dan  Muhamad  Amirulloh,  “Kewajiban  Mediasi  Sebelum  Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 2 (2021): 157–72, https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432.
36 Daisuke  Adam  Fairuz,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  yang  Memeriksa  Perkara  Kepailitan  yang  Memuat Klausul  Arbitrase  dalam  Perjanjian  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)”  (Universitas Diponegoro, 2021).
37 Lati Marvian Timotius Putra Putra, Abdurrahmah Konoras, dan Mercy M. M. Setlight, “The Protection Of The Law  Against  Trade  Secret  Ownership  In  Indonesia  (Case  Study  of  PT  Basuki  Pratama  Engineering  with  PT  Hitachi Construction Machinery Indonesia ),” Jurnal Hukum tora 7, no. 3 (2021): 438–44, https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48.
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Sengketa  gugat-menggugat  antara  BPE  dan  HCMI  tersebut  telah  berlangsung  lama, yaitu sejak gugatan pertama kali diajukan BPE pada 2008 sampai putusan atas permohonan kasasi  oleh  HCMI  pada  2016.  Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  sangat  bertele-tele. Waktu  yang  begitu  lama  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  tentunya  merugikan penggugat  maupun  tergugat,  baik  secara  waktu  maupun  materiil.  Seharusnya  dilakukan pembatasan lama waktu  penanganan perkara untuk  kasus, terutama  terkait rahasia dagang. Hal ini dikarenakan terdapatnya kemungkinan penggunaan rahasia dagang oleh pihak yang dianggap melanggar (yang dianggap tidak memiliki  hak kepemilikan dan izin penggunaan rahasia  dagang)  selama  waktu  perkara  di  pengadilan,  karena  belum  tercapainya  putusan akhir  untuk  melarang  penggunaan  rahasia  dagang  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki  hak kepemilikan rahasia dagang.
Durasi penyelesaian perkara ini merupakan salah satu bukti atas dampak penumpukan kasus  di  pengadilan  negeri. 38 Pemindahan  kewenangan  mengadili  ke  pengadilan  niaga tentunya akan mengurangi beban pengadilan negeri dan tentunya dapat mempercepat durasi penyelesaian  kasus.  Durasi  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  niaga  dapat  dibuktikan dengan  perkara  BPE  dan  HCMI  atas  desain  industri  “mesin  boiler”  pada  2006,  yaitu sebelum perkara rahasia dagang BPE dan HCMI diajukan. Perkara Desain industri tersebut hanya  membutuhkan  2  tahun  sampai  mencapai  putusan  peninjauan  kembali,  pada  awal Januari 2008. Hal ini didukung oleh faktor durasi penanganan perkara di  pengadilan niaga yang  telah  ditentukan,  sehingga  penyelesaian  sengketa  akan  lebih  efektif,  cepat,  dan  tidak berbelit-belit, 39 karena memiliki prosedur beracara khusus tersendiri. 40
Selain dari segi durasi beracara persidangan, efektivitas penyelesaian sengketa rahasia dagang  dapat  ditingkatkan  dari  segi  hakim  yang  menangani  perkara.  Di  pengadilan  niaga sendiri,  kompetensi  hakim  sangat  diperhatikan.  Hanya  hakim  khusus  yang  memiliki kompetensi  memadai  yang  dapat  menangani  perkara  di  pengadilan  niaga. 41 Tentunya  ini menjadi  urgensi  bagi  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  juga,  karena  rahasia  dagang bukan merupakan perkara yang mudah. Dibutuhkan ahli hukum yang tepat di bidang HKI, terkhusus  rahasia  dagang,  yang  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  mumpuni, untuk menyelesaikan perkara agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif dan putusan dapat lebih “memuaskan” para pihak karena dasar hukum dan analisa yang dipakai sudah tepat sasaran. 42 Eksistensi pengadilan niaga merupakan perwujudan dari kekhususan peradilan  umum,  maka  hakim  niaga  seharusnya  merupakan  hakim  yang  terlatih  dalam memeriksa perkara. Pengaruh arus globalisasi  terhadap sektor  ekonomi menjadi  salah satu faktor dari perluasan kewenangan pengadilan niaga. Sistem hukum yang dapat beradaptasi
38 Sulistianingsih  dan  Prabowo,  “Problematik  Dan  Karakteristik  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”
39 Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”
40 Maharani, “Hukum Acara Peradilan Niaga: Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara Pailit.”
41 Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”
42 Djohan.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
secara  tepat  dan  tepat,  serta  mengantisipasi  sistem  informasi  dan  transportasi  yang berkembang cepat sangat dibutuhkan. 43
Dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengadili  perkara  rahasia  dagang  jika  wewenang  dipindahkan.  Kompetensi  mumpuni tersebut  dinilai  dari  segi  durasi  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  efektif  namun tetap  bersifat  adil,  dan  dari  segi  kompetensi  hakim  khusus  yang  lebih  mumpuni,  karena eksistensi  pengadilan  niaga  itupun  diharapkan  menjadi  awal  mula  sistem  perkembangan sistem peradilan Indonesia agar kebijakan dan prosedur dapat dilaksanakan secara efektif. 44 Perlindungan  yang  lebih  memadai  terhadap  rahasia  dagang  menjadi  tujuan  utama  atas pemindahan  wewenang  ini,  demi  kepentingan  bidang  perdagangan  dan  investasi  di Indonesia. 45 Hal  ini  berbanding  lurus  dengan  tujuan  pembentukan  pengadilan  niaga,  yaitu untuk  melengkapi  hukum  dan  perekonomian  Indonesia  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis. 46
Pembentukan pengadilan niaga, sebagai suatu badan litigasi yang memiliki spesifikasi khusus, telah dipersiapkan untuk menjadi perangkat peradilan yang efektif, adaptif-dinamis, serta responsif terhadap semua tuntutan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum  dan  durasi  penyelesaian  perkara.  Oleh  karena  itu,  segala  kemudahan,  transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di  pengadilan  umum  ditanamkan  ke  pengadilan  niaga. 47 Tentunya  hal  ini  akan  sangat mempermudah  penyelesaian  sengketa  rahasia  dagang  bagi  para  pihak  yang  berperkara, terkhusus pemilik hak yang membutuhkan keadilan. Seharusnya kerahasiaan sengketa dapat dijamin  oleh  lembaga  pengadilan,  hal  prosedural  dan  administratif  tidak  menghambat, hakim  yang  memutuskan  memiliki  pengetahuan,  keahlian,  serta  latar  belakang  yang memadai terkait masalah yang diperkarakan, jujur dan adil. 48
Namun  sebelum  pemindahan  wewenang  dilakukan,  perlu  dilakukannya  perubahan atau penambahan pengaturan terhadap  prinsip  “terbuka” pada  acara penyelesaian sengketa rahasia  dagang  di  pengadilan  niaga  nantinya.  Adapun  prinsip  “terbuka”  juga  dimiliki  oleh pengadilan  negeri.  Hal  ini  dikarenakan  Pasal  13  ayat  2  UU  Kekuasaan  Kehakiman  telah menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum hanya sah jika putusan  tersebut  dibacakan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum.  Namun  praktik beracara  rahasia  dagang  yang  selama  ini  dilangsungkan  pada  pengadilan  negeri  bersifat tertutup,  hanya  terkhusus  pada  rahasia  dagang.  Untuk  hukum  acara  yang  berlaku  di pengadilan  niaga  ditentukan  oleh  Pasal  299  UU  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
43 Djohan.
44 Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan .
45 Arsyad,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusannya  Pada  Suatu  Perkara  Rahasia  Dagang Ditinjau  dari  Ketentuan  Perundang-Undangan  Tentang  Rahasia  Dagang  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd).”
46 Aprita,  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam  Memeriksa  dan  Memutus  Perkara  Permohonan  Pernyataan Pailit.”
47 Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”
48 Sulistianingsih  dan  Prabowo,  “Problematik  Dan  Karakteristik  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Pembayaran  Utang,  yaitu  sama  seperti  yang  berlaku  pada  pengadilan  negeri,  kecuali  ada ketentuan  oleh  UU.  UU  Rahasia  Dagang,  dalam  Pasalnya  yang  ke-18,  menyatakan  bahwa sidang  tertutup  dapat  diperintahkan  hakim,  sehingga  jika  wewenang  mengadili  sengketa rahasia  dagang  diberikan  pada  pengadilan  niaga,  prinsip  beracara  secara  “terbuka”  dapat dikesampingkan. 49 Sehingga  pemindahan  wewenang  pengadilan  negeri  dalam  mengadili sengketa rahasia dagang kepada pengadilan niaga sangat memungkinkan karena kompetensi yang mumpuni.

## 4. PENUTUP
Pengadilan  negeri  memiliki  wewenang  dalam  menyelesaikan  sengketa  rahasia dagang,  di  mana  persidangan  secara  terkhusus  akan  dilakukan  secara  tertutup,  yang  harus dimintakan  oleh  para  pihak  untuk  diberlangsungkannya  persidangan  tertutup.  Jika dibandingkan  dengan  Amerika  dan  Belanda  yang  sangat  memperhatikan  dan  melindungi rahasia  dagang  karena  dianggap  berharga,  penjagaan  informasi  rahasia  dagang  yang diperkarakan di pengadilan sangat diperhatikan, tanpa harus melalui persetujuan para pihak. Penyegelan  catatan  gugatan  dan  arahan  untuk  dilarangnya  pengungkapan  rahasia  dagang telah diatur melalui Uniform Trade Secret Act di Amerika. Di sisi lain, Belanda juga sangat berhati-hati dalam penjagaan informasi rahasia dagang di pengadilan, yaitu melalui perintah perilindungan  khusus  untuk  tidak  menggunakan  atau  mengungkapkan  apapun  yang diatandai  sebagai  rahasia  oleh  pengadilan,  serta  menyunting  bagian  yang  berhubungan dengan  rahasia  dagang  dalam  gugatan.  Hal  ini  telah  diatur  dalam Dutch  Code  of  Civil Procedure .  Indonesia  harus  mempelajari  dan  mengaplikasikan  keseriusan  akan perlindungan  rahasia  dagang  dari  Amerika  dan  Belanda,  serta  mengubah  kewenangan pengadilan  negeri,  terkhusus  hakim,  untuk  dapat  mengadakan  persidangan  tertutup  tanpa harus  menunggu  permohonan  dari  para  pihak.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pengadilan niaga dapat mengambil alih kewenangan pengadilan negeri. Hal ini didasari oleh prinsip  proses  beracara  pengadilan  niaga  secara  cepat  dan  efektif,  sehingga  proses penyelesaian sengketa tidak akan berbelit-belit dan merugikan para pihak. Kompetensi para hakim  terpilih  untuk  HKI  dan  bidang  bisnis,  akan  menambah  efektivitas  penyelesaian sengketa pengadilan niaga, yang memiliki kompetensi pengetahuan terkait rahasia dagang. Pengadilan niaga memiliki kompetensi yang tepat untuk mengadili perkara rahasia dagang jika kewenangan dipindahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  Happy  Yulia,  dan  Erna  Listiawati.  “Enigma  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  Terhadap  Tindakan  Misappropriation  Oleh  Pihak  Asing  Dalam  Regulasi Internasional.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 176. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6710.
Aprita,  Serlika.  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam  Memeriksa  dan  Memutus  Perkara
49 Tanjung  dan  Amirulloh,  “Pelindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Proses  Pengadilan  Tertutup  Dikaitkan  Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.”
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Permohonan Pernyataan Pailit.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 1 (28 Mei 2019): 61–80. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178.
Arsyad, Khaidir Tiar. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd).” Dharmasisya: Jurnal  Program Magister Hukum FHUI 1, no. 21 (2022): 1927–39.
Dewi, Ni Putu Agustini Ari, dan A.A. Ngr Yusadarmadi. “Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan.” Lex Privatum 8, no. 1 (2020): 1–5.
Dirkareshza, Rianda. “Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara  Band  Dan  Partai  Politik.” Iblam  Law  Review 4,  no.  1  (2024):  356. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290.
Djohan, Meita. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.” Pranata Hukum 14, no. 1 (2019): 65–79. https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.1612.
Fairuz,  Daisuke  Adam.  “Kewenangan  Pengadilan  Niaga  yang  Memeriksa  Perkara Kepailitan  yang  Memuat  Klausul  Arbitrase  dalam  Perjanjian  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Universitas Diponegoro, 2021.
Fataruba, Sabri. “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia.” SASI 26, no. 1 (2020): 1–8. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.207.
Febrianty,  Yenny,  Ade  Sathya  Sanathana  Ishwara,  dan  Novita  Angraeni.  “Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 430. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805. Febrina,  Monica  Yesica.  “Perbandingan  Hukum  Rahasia  Dagang  Indonesia  dengan Amerika Serikat.” Dharmasisya 2, no. Juni (2022): 818–24.
Irawan,  Nuryansyah.  “Studi  Yuridis  Normatif  Implementasi  Regulasi  Perselisihan Hubungan  Industrial.” Jurnal Ketenagakerjaan 18, no. 1 (2022): 51. https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147.
Ivana,  Gabriella,  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap NFT  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  teknologi  informasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 709–13. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685. Lestari,  Diah  Puji.  “Analisis  Yuridis  Normatif  Pemberian  Kompensasi  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (2022): 342–43. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160. Maharani,  Aulia. “Hukum  Acara Peradilan  Niaga:  Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara  Pailit.”  Heylaw  Edu,  2022.  https://heylaw.id/blog/kewenangan-memeriksa- dan-memutus-perkara-pailit.
Mulyadi,  Lilik. Kompilasi  Hukum  Perdata  Perspektif  Teoretis  dan  Praktik  Peradilan . Bandung: PT Alumni, 2009.
Pajrin, Rani. “Prinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Intelektual  di  Indonesia.” Widya  Pranata  Hukum 1,  no.  2  (2019):  172–73. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.47.
Putra,  Lati  Marvian  Timotius  Putra,  Abdurrahmah  Konoras,  dan  Mercy  M.  M.  Setlight.
“The  Protection  Of  The  Law  Against  Trade  Secret  Ownership  In  Indonesia  (Case Study  of  PT  Basuki  Pratama  Engineering  with  PT  Hitachi  Construction  Machinery Indonesia ).” Jurnal Hukum tora 7, no. 3 (2021): 438–44. https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48.
Rabbani,  Rachel  Fayza,  dan  Suherman  Suherman.  “Urgensi  Pengaturan  Confidentiality Agreement  Sebagai  Optimalisasi  Perlindungan  Kerahasiaan  Informasi  Bernilai Ekonomi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1021. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830.
Ramadhani,  Tiara  Putri,  dan  Dwi  Desi  Yayi  Tarina.  “Pelanggaran  Hak  Cipta  oleh  Pelaku Usaha  Karaoke.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 604. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239.
Rizki,  Maurid,  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung.  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang.” University of  Bengkulu  Law Journal 6, no. 2 (2021): 163–77. https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.163-177.
Setyawan,  Vincentius  Patria,  dan  Itok  Dwi  Kurniawan.  “Pemenuhan  Asas  Persidangan Terbuka  Untuk  Umum  dalam  Persidangan  Secara  Elektronik.” Sol  Justicia 5,  no.  1 (2022): 4. https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468.
Sulasno. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta atas Motif Batik Krakatoa Di  Kota  Cilegon.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2020):  155–68. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923.
Sulistianingsih, Dewi, dan Mumammad Shidqon Prabowo. “Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  Melalui  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  Qistie 12,  no.  2  (2019):  166. https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135.
Tanjung,  Stephanie  Regina,  dan  Muhamad  Amirulloh.  “Pelindungan  Rahasia  Dagang Dalam  Proses  Pengadilan  Tertutup  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang.” Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  dan  Riset Pendidikan 2, no. 1 (2023): 154–65. https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133.
Taupiqqurrahman,  Rianda  Dirkareshza,  Rosalia  Dika  Agustanti,  dan  Ahmad  Yani.
“Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pendaftaran Merek Umkm.” JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 7, no. 5 (2023): 4668. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16683. Tiawati, Sulis, dan Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian  Buku  Elektronik  Secara  Ilegal.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2 (2020): 169–80. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930.
Timbuleng,  Reynald.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pelaku  Usaha  Di  Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.” Lex Privatum VII, no. 6 (2019): 14.

## Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara
Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto
e-ISSN: 2621-4105
Yasmine,  Mayesha  Andriana,  U  Sudjana,  dan  Muhamad  Amirulloh.  “Kewajiban  Mediasi Sebelum  Gugatan  Ganti  Rugi  Perdata  Atas  Pelanggaran  Hak  Cipta  di  Indonesia.”
Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 10,  no.  2  (2021):  157–72. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432.
Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum.” Smart Law Journal 2, no. 2 (2023): 114–23.