## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PELINDUNGAN HUKUM MEREK PADA DEEP LINKING DI INDONESIA

## Brand Legal Protection on Deep Linking in Indonesia
Ananda Fersa Dharmawan, Dea Rahmawaty Ruhiat. Muhamad Amirulloh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email : ananda20018@mail.unpad.ac.id
Naskah dikirim : 19 Agustus 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 20 Juni 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7903

## ABSTRACT
Problems  surrounding  the  practice  of  deep  linking  as  a  trademark  infringement  indicate  a  new transformation  in  the  form  of  trademark  infringement  in  the  digital  world.  Legal  protection against new forms of digital trademark infringement is necessary in order to protect trademark as intellectual  property  rights  in  the  ICT  era.  The  approach  method  used  in  this  research  is normative juridical using secondary data in the form of literature on laws and regulations, books and  articles  related  to  deep  linking  and  trademark  law.  From  the  conclusions  obtained  through the  analysis  in  this  article,  it  can  be  concluded  that  the  theories  and  legal  principles  used  to underlie the formation of trademark protection laws from deep linking as trademark infringement on  the  internet  are  the  teori  pelindungan  merek  di  era  TIK,  teori  hukum  pembangunan  and economic analysis of law theory. The principles that can underlie trademark protection laws from deep linking include the Droit de Suite principle and the Good Faith principle. As the legal basis for civil lawsuits and criminal prosecutions for deep linking that currently happening, the articles contained  in  the  ITE  Law  can  be  used  because  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis does not yet regulate about deep linking.
Keywords: legal protection, trademark infringement, deep linking

## ABSTRAK
Permasalahan seputar praktik deep linking sebagai pelanggaran merek menunjukkan transformasi baru  dalam  bentuk  perbuatan  pelanggaran  merek  secara  digital.  Pelindungan  hukum  terhadap bentuk baru pelanggaran  merek secara digital sangat  diperlukan dalam  rangka  melindungi  merek sebagai hak kekayaan intelektual di era TIK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  berupa  bahan  pustaka peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang terkait dengan deep linking dan merek. Dari kesimpulan yang didapat melalui analisis dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa teori dan asas hukum  yang  digunakan  dalam  melandasi  pembentukan  hukum  pelindungan  merek  dari deep linking sebagai  pelanggaran  merek  dalam  internet  antara  lain  adalah  teori  pelindungan  merek  di era  TIK,  teori  hukum  pembangunan  dan  teori  analisis  ekonomi  terhadap  hukum  ( economic analysis  of  law ).  Asas  yang  dapat  mendasari  hukum  pelindungan  merek  dari deep  linking antara lain asas Droit de Suite dan asas Itikad Baik. Sebagai dasar hukum gugatan perdata dan penuntutan pidana  atas deep  linking terhadap  merek  sekarang  ini  maka  dapat  digunakan  pasal-pasal  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  ITE  karena  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur tentang deep linking .
Kata kunci : pelindungan hukum, pelanggaran merek, deep linking

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Deep  linking merupakan  salah  satu  teknologi  jejaring  yang  memberikan kemudahan  bagi  pemilik  website  untuk  memandu  pengunjung  website  ke  laman yang  diinginkan  oleh  si  pemilik  di  dalam  sebuah  website. Deep  linking sebagai teknologi  pentautan  pastinya  memerlukan  sebuah  tautan  untuk  memandu pengguna menuju website  yang diinginkan oleh si penaut. Di sinilah celah dapat terjadinya  suatu  pelanggaran  merek  ketika  praktik deep  linking menggunakan tautan  dengan  nama  merek  di  dalamnya  dengan  tujuan  komersial  tanpa persetujuan dari pemilik merek dalam tautan. Perkembangan terakhir dalam dunia Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK),  penggunaan  merek  sebagai  sarana untuk  melakukan transaksi  elektronik  dapat  berupa penggunaannya sebagai  meta tag,  framing,  maupun  deep  linking.  (Muhamad  Amirulloh  dan  Aneke  Putri Kusumawati, 2014).
Dalam  penelitian  hukum  tentang  merek  pada deep  linking ini  kajian  teori pelindungan  merek  era  TIK,  teori  hukum  pembangunan  dan  teori  analisis ekonomi  terhadap  hukum  ( economic  analysis  of  law )  digunakan  untuk menganalisis  permasalahan  hukum  penggunaan  merek  orang  lain  sebagai deep linking . Pengkategorian deep linking sebagai salah satu bentuk pelanggaran merek masih  menemui  perdebatan  diantara  pada  ahli. Deep  linking pada  awalnya merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  di  dunia  digital  dengan terhubungkannya  suatu  informasi  digital  yang  berasal  dari  laman  yang  berbeda sehingga  tidak  diketahui  keasliannya.  Namun,  hal  tersebut  diatasi  dengan pemberian  izin  pengaitan  laman  (linking  license)  oleh  pemegang  hak  atau pencipta  kepada  orang  lain.    Namun,  deep  linking  tetap  menjadi  masalah manakala penambahan atau penghubungan laman tanpa ijin ini terjadi pada merek khususnya merek terkenal dalam e-commerce.
Praktik deep  linking sesungguhnya  memberikan  banyak  manfaat  kepada pengguna  internet  baik  itu  bagi  pengelola  maupun  pengguna.  Sayangnya deep linking juga berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebingungan karena  penerusan  secara  otomatis  yang  membawa  pengguna  menuju  tautan deep linking dapat  membuat  beberapa  pihak  merasa  terganggu.  Dikarenakan deep linking sendiri  berpotensi  untuk  digunakan  dalam  tujuan  komersial  seperti pengiklanan  maka  dalam  hal  ini  dimungkinkan  terjadi  berbagai  keuntungan namun  juga  kerugian  atas  penggunaan  tautan  dari  website  yang  ditautkan  dalam deep linking apalagi jika hal tersebut menyangkut merek milik orang lain.
Artikel  ini akan membahas secara khusus  permasalahan deep linking sebagai sebuah  pelanggaran  merek  dari  sudut  pandang  teoretis  dan  perbandingan  dalam ilmu hukum. Telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait deep  linking secara  umum  dalam  beberapa  artikel  ilmiah,  seperti  dalam  artikel “Perlindungan  Merek  Terhadap Framing,  Meta  Tag ,  dan Deep  Linking Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi  dan  Praktik  di  Amerika  Serikat”  oleh  Muhamad  Amirulloh  dan  Aneke Putri Kusumawati yang dimuat dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum . Selain itu,

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
juga  terdapat  artikel  yang  membahas deep  linking dikaitkan  dengan  hak  cipta  di dunia  digital  dengan  artikel  berjudul  “ Framing dan Deep  Linking dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia” oleh Budi Agus Riswandi yang dimuat dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia dan juga dalam artikel  “ Hyperlinking  and  Deep-Linking” oleh  Gerrie  Ebersohn  yang  dimuat dalam jurnal Juta’s Business Law .
Salah  satu  fenomena  hukum  yang  melatar  belakangi deep  linking dianggap sebagai  pelanggaran  merek  adalah  ketika  digugatnya  Microsoft  oleh  pihak Ticketmaster yang memicu kontroversi dalam pemanfaatan teknologi deep linking yang  dianalogikan  sebagai  pelanggaran  merek.  Ticketmaster  merupakan  pihak yang  dianggap  mengusik  taraf  wajar  penggunaan  sebuah  teknologi  yang  dapat dianggap  sebagai  sebuah  pelanggaran  hukum.  Teknologi deep  linking memberikan  manfaat  bagi  developer  untuk  menautkan  berbagai  website  dalam satu halaman.
Dalam  kasus  Microsoft  sengketa  diselesaikan  diluar  pengadilan  dengan kesepakatan  bagi  Microsoft  untuk  menghentikan  semua  kegiatan  deep  linking yang  berkaitan  dengan  merek  Ticketmaster.  Microsoft  menghapus  semua  tautan deep  linking yang  mengalihkan  pengunjungnya  ke  website  Ticketmaster  dan sepakat  untuk  menautkan  tautan  yang  menuju  ke  halaman  utama  website Ticketmaster  saja.  Dalam  hal  ini  ternyata  belum  adanya  kepastian  secara  hukum dalam  mengkualifikasikan deep  linking sebagai  sebuah  pelanggaran  merek  atau masih menimbulkan tanda tanya apakah perbuatan deep linking ini dikategorikan sebagai  pelanggaran  hukum  atau  tidak.  Sengketa  tentang deep  linking antara Microsoft  dengan  Ticketmaster  berlangsung  cukup  lama  sampai  bertahun-tahun lamanya  akan  tetapi  penyelesaian  di  luar  pengadilan  menutup  kemungkinan adanya yurisprudensi mengenai kasus ini.
Indonesia  sendiri  dengan  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  internet sudah  mengenal  deep  linking  sejak  lama  sebagai  salah  satu  fitur  jejaring  di internet  yang  sangat  bermanfaat.  Akan  tetapi  permasalahan  tentang deep  linking sebagai  pelanggaran  merek  masih  belum  diatur.  Baik  itu  sebagai  pelanggaran hukum maupun pelanggaran HKI.
Kehadiran hukum diperlukan ketika terjadi pelanggaran merek di dunia digital seperti  yang  terjadi  pada deep  linking .  Seperti  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  dilusi  dan  kebingungan  dari  pengguna  atau  konsumen merupakan  unsur  utama  dalam  mengkualifikasikan deep  linking sebagai  sebuah pelanggaran merek di luar negeri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia sendiri masih belum menjangkau deep linking sebagai sebuah pelanggaran merek. Alangkah baiknya jika undang-undang merek  Indonesia  dapat  mengakomodir  perkembangan  pelanggaran  merek  yang terjadi berkaitan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  diidentifikasi  permasalahan  utama sebagai berikut, yakni: Teori dan asas hukum apakah yang melandasi pelindungan

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
hukum merek di dunia digital dari tindakan deep linking ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa bahan pustaka atau data tertulis baik yang berupa buku-buku, jurnal- jurnal  ilmiah,  maupun  ensiklopedi  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  masalah keabsahan  tindakan  deep  linking  dari  sudut  pandang  hukum  dikaitkan  dengan pelindungan  merek  serta  pengaturannya  di  Indonesia.  Pembahasan  permasalahan dalam  artikel  ini  akan  diuraikan  secara  deskriptif  analitis  dengan  memaparkan secara keseluruhan objek yang dikaji secara runut dan sistematis berdasarkan pada data-data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lainnya.  Merek  digunakan  untuk perdagangan  yang  meliputi  merek  dagang  dan  merek  jasa.  Menurut  Undang- undang  Merek  2016  (UU  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis),  merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari  pengertian  merek  yang  dirumuskan  oleh  undang-undang  Merek  diatas, definisi  mengenai  merek  sangat  luas  dan  memberi  kemungkinan  untuk dikembangkan dalam penggunaan pada perdagangan elektronik.
Definisi mengenai  merek juga diberikan oleh para ahli hukum,  antara lain: (O.K. Saidin, 2010).
1. Purwosutjipto mendefinisikan merek sebagai suatu tanda untuk mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. Menurut  R.  Soekardono  merek  didefinisikan  sebagai  suatu  tanda  yang mempribadikan  sebuah  barang  tertentu,  dimana  perlu  juga  dipribadikan asalnya  barang  atau  untuk  menjamin  kualitas  suatu  barang  dalam perbandingannya  dengan  barang-barang  sejenis  yang  diperdagangkan  oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Menurut Vollmar merek terdiri dari merek pabrik atau merek perniagaan, yang mana  digunakan  sebagai  suatu  tanda  yang  dibubuhkan  di  atas  barang  atau  di atas  bungkusannya,  yang  berguna  untuk  membedakan  barang  itu  dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
Definisi  mengenai  merek  juga  diberikan  oleh  Tim  Lindsey  yang mendefinisikan merek sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk  mengidentifikasi  suatu  produk  atau  perusahaan  di  pasaran.  Tim  Lindsey menjelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  pengusaha  biasanya  akan  mencegah  pihak  lain

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
untuk  menggunakan mereknya, karena suatu merek  yang memiliki reputasi  yang baik dan kepercayaan dari konsumen, membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan  uang  untuk  meraihnya.  (Tim  Lindsey,  et  al.,  2013)  Oleh  karena  itu,  suatu merek  perlu  untuk  dilindungi  mengingat  di  dalam  merek  selain  mengandung reputasi,  nama  baik,  serta  kualitas  produk  juga  merupakan  hasil  jerih  payah pengorbanan usaha pemegang atau pemilik merek untuk membangunnya.
Disamping untuk digunakan sebagai tanda pembeda, merek juga merupakan alat bisnis yang efisien dan memiliki kesan ikonik yang kuat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kamil  Idris,  yang menyatakan bahwa suatu merek merupakan sebuah  alat  bisnis  yang  efektif  dan  dapat  menyampaikan  pesan  yang  kuat  dan terfokus pada produk, teknologi, kebudayaan, dan individu. (Kamil Idris, 2003).
Karena nilainya yang sangat tinggi dalam perdagangan, maka merek sangat rentan  terhadap  pemakaian  tanpa  ijin  oleh  pihak  yang  bukan  pemegang  haknya. Pemakaian  merek  tanpa  ijin  oleh  pihak  lain  yang  bukan  pemegang  haknya  ini, bukan  hanya  terjadi  dalam  praktek  penggunaan  merek  secara  konvensional, namun  juga  telah  berkembang  merambah  ke  penggunaan  merek  dalam  dunia digital ( e-commerce ), salah satunya dengan deep linking . Penggunaan merek tanpa ijin  dalam  dunia  digital  lebih  sering  terjadi  pada  merek  terkenal.  Penggunaan merek  yang  terjadi  di  dunia  digital  ( e-commerce) merupakan  kelanjutan  dari penggunaan  merek  konvensional  yang  menggunakan  sarana  TIK  sebagai pengaruh  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  dunia perdagangan.
Praktek  perdagangan  di  dunia  digital  ( e-commerce) merupakan  kelanjutan dari  perkembangan  ekonomi  konvensional  yang  berkembang  dengan  pesat. Perkembangan  yang  pesat  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  suatu  revolusi  di bidang  teknologi  dan  industri,  yaitu  revolusi  industri  4.0.  Revolusi  industri  4.0. bukan hanya menawarkan wajah industri jenis baru, namun juga memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan, yaitu dengan masifnya penggunaan internet oleh masyarakat  dalam  kehidupan  sehar-hari.  (Enni  Soerjati  Priowirjanto,  2021). Penggunaan  internet  dalam  kehidupan  sehari-hari  juga  meliputi  kegiatan perdagangan  dengan  pemasaran  menggunakan  media  elektronik.  Penggunaan internet  sebagai  media  kegiatan  perdagangan  juga  menimbulkan  permasalahan hukum  tersendiri  yaitu  manakala  terjadi  penautan  tanpa  ijin  suatu  link  tambahan terhadap suatu link utama yang merupakan suatu merek dalam dunia cyber .
Fenomena  ini  belum  dikategorikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  merek dalam  Undang-undang  Merek  Indonesia  yang  hanya  berkutat  pada  pelindungan merek  konvensional.  Undang-undang  Merek  yang  terbaru  yaitu  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tidak  lebih  sama dengan  Undang-undang  Merek  yang  lama  yang  sama-sama  tidak  melindungi penggunaan  merek  dalam  perdagangan  di  dunia  digital.  Hal  inilah  yang  masih menyisakan kekosongan hukum dalam sistem pelindungan hukum merek.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Fenomena kekosongan hukum dalam hal pelindungan merek di dunia digital melahirkan  terjadinya  praktek-praktek  pelanggaran  merek  yang  beragam  dengan bentuk  yang  baru,  yaitu framing,  meta  tag, dan deep  linking .  Hal  ini  telah menimbulkan  berbagai  permasalahan  tersendiri  bagi  kalangan e-business (Intan Rizka  Pradan,  tanpa  Tahun).    Kekosongan  hukum  ini  terjadi  karena mindset pemikiran  pembentuk  undang-undang  masih  berlandaskan  pada  konsep  merek konvensional  sehingga  tidak  mengantisipasi  dan  mengakomodir  penggunaan merek  dalam  perdagangan  elektronik.  Permasalahan  ini  harus  segera  diatasi dengan  membuat  pengaturan  pelindungan  merek  yang  lebih  komprehensif  yang juga  mencakup  pengaturan  mengenai  pelindungan  merek  dalam  perdagangan elektronik, khususnya pelanggaran berupa deep linking .
Deep  linking atau Hypertext  link didefinisikan  oleh Claire  Wright ,  d.k.k. sebagai  penambahan  laman  khusus  yang  mengijinkan  pengguna  ( users )  untuk berpindah  dari  satu  laman  website  ke  laman  website  lainnya  dalam  website tersebut  atau  website  lainnya  secara  bersamaan.  (Claire  Wright  et  al.,  2005). Pengkategorian deep linking sebagai  salah satu  bentuk  pelanggaran merek masih menemui perdebatan diantara pada ahli. (Claire Wright et al., 2005). Deep linking pada awalnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta di dunia digital dengan  terhubungkannya  suatu  informasi  digital  yang  berasal  dari  laman  yang berbeda  sehingga  tidak  diketahui  keasliannya.  Hal  ini  sebagaimana  terjadi  di Tiongkok,  dimana  perbuatan deep  linking dikualifikasikan  sebagai  salah  satu bentuk pelanggaran HKI di dunia internet, khususnya hak cipta (Mao Rui, 2021). Namun,  hal  tersebut  diatasi  dengan  pemberian  ijin  pengaitan  laman  ( linking license )  oleh  pemegang  hak  atau  pencipta  kepada  orang  lain.  (Eddy  Damian, 2012).  Namun, deep  linking tetap  menjadi  masalah  manakala  penambahan  atau penghubungan laman tanpa ijin ini terjadi pada merek  khususnya merek terkenal dalam e-commerce .
Deep  linking dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  pelanggaran  merek  di Amerika  Serikat  dan  termasuk  bentuk  dilusi  merek  yang  mengaburkan  atau menodai  identitas  suatu merek. (Rika Ratna Permata, 2017). Di Amerika Serikat pelanggaran  dilusi  merek  diatur  dalam  “ The  Federal  Trade  Mark  Dilution  Act 1995 ”.  Dalam  sengketa deep  linking di  Amerika  Serikat,  perusahaan Microsoft digugat  oleh  perusahaan Ticketmaster karena  telah  memberikan link kepada pengguna  yang  berada  dalam  laman Microsoft untuk  dapat  langsung  masuk  ke laman Ticketmaster tanpa  perlu  terlebih  dahulu  masuk  melalui  halaman  muka yang  berisi  iklan,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  pengasosiasian  yang  salah  dari laman  aslinya.  (Claire  Wright  et  al.,  2005).  Akan  tetapi  kasus  ini  tidak  diputus oleh pengadilan karena kedua belah pihak menyelesaikannya secara damai dengan membuat suatu kesepakatan. (Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, 2014).  Namun,  secara  garis  besar  pengkualifikasian deep  linking sebagai pelanggaran merek diartikan sebagai pelanggaran yang dihasilkan dari bentuk link di laman yang tidak berasal dari link di laman aslinya. (Claire Wright et al., 2005).

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Mengenai transaksi di dunia elektronik, negara Indonesia telah mengaturnya dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Namun,  undang-undang  yang  lahir  dari  kebutuhan  akan  regulasi  di bidang TIK (teknologi  informasi &  komunikasi) ini juga belum mengatur secara tegas  bentuk-bentuk  pelanggaran  merek  di  dunia  digital.  Undang-undang  TIK hanya  mengatur  penggunaan  merek  dalam  dunia  digital  dalam  bentuk  nama domain  yang  diatur  dalam  Pasal  23  sampai  Pasal  25  tanpa  menjabarkan  dan mengatur  lebih  lanjut  bentuk-bentuk  pelanggaran  mereknya.  Regulasi  dalam  UU TIK  belum  memasukkan  materi  mengenai  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual di  internet,  khususnya  pelanggaran  merek  yang  salah  satunya  berupa  tindakan deep linking atas merek dalam dunia digital sebagai substansinya.
Untuk menjawab kekosongan hukum regulasi  terkait pelanggaran merek di dunia digital khususnya pelanggaran merek berupa deep linking , dapat digunakan beberapa  teori  dan  asas  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  dan  juga dapat menjadi landasan pembentukan regulasi pelindungan merek di dunia digital. Teori-teori  tersebut  antara  lain:  teori  pelindungan  merek  era  TIK,  teori  hukum pembangunan  dan  teori  analisis  ekonomi  terhadap  hukum  ( economic  analysis  of law ) Richard A Posner. Asas-asas hukum  yang digunakan antara lain: asas Droit de Suite dan asas Itikad Baik.
Teori  pelindungan  merek  era  TIK  merupakan  kombinasi  teori  pelindungan HKI  konvensional  dan  teori  kepentingan  ( interest  theory )  (Muhamad  Amirulloh, 2017).  Teori  pelindungan  HKI  konvensional  merupakan  dasar  dari  regulasi pelindungan  merek  yang  paling  fundamental.  Karena  sifatnya  yang  fundamental teori ini harus diimplementasikan dan ditegakkan dalam menghadapi pelanggaran merek  berupa deep  linking sebagai  bentuk  baru  pelanggaran  merek  di  dunia digital.  (Muhamad  Amirulloh  dan  Aneke  Putri  Kusumawati,  2014).  Pelanggaran merek  yang  terjadi  di  dunia  digital  bukanlah  fenomena  yang  berdiri  sendiri  dan terpisah,  akan  tetapi  merupakan  perkembangan  dari  pelanggaran  merek  secara konvensional  yang terjadi di dunia cyber . Oleh karena itu, teori pelindungan hak kekayaan  intelektual  konvensional  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar pelindungan bagi merek di dunia digital terjadap pelanggaran berupa deep linking .
Teori pelindungan merek era TIK dianggap relevan untuk digunakan dalam mengatasi  permasalahan deep  linking sebagai  sebuah  pelanggaran  merek. Mulanya teori ini dikemukakan oleh Muhamad Amirulloh untuk mengatur konsep pelindungan  nama  domain  dari  tindakan cybersquatting .  Namun,  jika  melihat unsur-unsur  inti  teori  ini  yang  terdiri  dari:  objek,  subjek,  kualifikasi  perbuatan hukum,  dan  akibat  hukumnya,  maka  teori  ini  juga  relevan  untuk  digunakan terhadap deep  linking .  (Muhamad  Amirulloh,  2017).  Penggunaan  teori  ini terhadap deep  linking mengingat deep  linking merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran merek di dunia digital. Jika diuraikan maka unsur objek dari teori ini terhadap deep  linking adalah  penggunaan  merek  dalam e-commerce .  Kemudian unsur  subjek  hukum  dalam deep  linking dapat  meliputi  pemilik  merek,  orang pribadi,  badan  hukum,  dan  institusi  negara/pemerintah.  Unsur  kualifikasi

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
perbuatan  hukum  dalam  hal  ini  dapat  mengkategorikan deep  linking sebagai bentuk pelanggaran merek, khususnya penggunaan merek dalam bentuk link atau laman website .  Mengenai  unsur  akibat  hukum,  terhadap deep  linking perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  ganti  rugi  jika  dilakukan  tanpa  seijin  pemilik link/pemilik  merek  yang  ditautkan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  teori  ini  sangat relevan terhadap kasus deep linking .
Teori  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  (economic  stimulus  theory)  dari Robert M Sherwood yang mengemukakan bahwa pelindungan atas hak kekayaan industri merupakan suatu alat bagi pembangunan ekonomi. Lanjut Sherwood teori ini  cocok  untuk  dijadikan  dasar  bagi  pelindungan  hak  kekayaan  industri  saat  ini terutama  dalam  menghadapi  situasi  perdagangan  bebas  dewasa  ini.  (Muhamad Amirulloh  dan  Helitha  Novianty  Muchtar,  2016).  Dalam  kaitannya  dengan pelanggaran  merek  berupa deep  linking ,  teori  ini  dapat  digunakan  sebagai landasan  bagi  pengaturan  pelindungan  merek  terhadap deep  linking sehingga secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  pembangunan ekonomi  yang  dalam  pelaksanaannya  menggunakan  merek  sebagai  alat  ekonomi yang efisien. Pelindungan ini juga memberikan sanksi bagi kegiatan pelanggaran merek  berupa deep  linking yang  merupakan  hambatan  dalam  kegiatan perdagangan, khususnya perdagangan di dunia cyber .
Teori hukum pembangunan digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan bentuk  pembangunan  nasional  dengan  metode  legislasi.  Kaitan  teori  ini  dengan pelindungan  merek  terhadap deep  linking adalah  perluasan  pelindungan  merek konvensional  menjadi  meliputi  juga  pelindungan  dalam  perdagangan  elektronik dari deep  linking yang  diatur  secara  sah  melalui  legislasi  perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan pelindungan merek dalam dunia digital yang melindungi laman atau link website yang merupakan merek dari kegiatan deep linking sangat tepat  untuk  diatur.  Singkatnya,  penggunaan  teori  ini  bagi  pelindungan  merek terhadap deep  linking dilakukan  sebagai  landasan  bagi  perluasan  pelindungan merek  yang  merupakan  bagian  dari  pembangun  sistem  hukum  nasional, khususnya  dengan  menambahkan  pengembangan  hukum  TIK  dan  hukum  merek sebagai  bagian  sistem  hukum  nasional.  Pembangunan  yang  telah  diatur  melalui jalur  perundang-undangan  akan  lebih  menjamin  ketertiban  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat, daripada pembangunan yang tanpa didahului dengan pengaturan hukum sebagai landasan.
Teori analisis ekonomi terhadap hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh  Richard  A.  Posner  yang  mengemukakan  dimungkinkannya  penerapan metode-metode  ilmu  ekonomi  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. (Sutrisno, 2019) Penggunaan standar ekonomi dalam  mengatasi  masalah  hukum  dikarenakan  terdapat  standar-standar  normatif dalam ilmu ekonomi yang juga dapat digunakan dalam mengevaluasi hukum dan kebijakan.  Standar  normatif  dalam  ilmu  ekonomi  ini  berupa  teori  matematika yang tepat dan metode empiris untuk menganalisis efek harga dalam berperilaku. Penggunaan  standar  normatif  tersebut  dalam  ilmu  hukum  diwujudkan  dalam

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
bentuk  pengefisienan  nilai-nilai  dalam  rangka  merumuskan  keputusan-keputusan sosial  yang  berkaitan  dengan  regulasi  kesejahteraan  masyarakat.  (Muhamad Amirulloh,  2021).  Dalam  kaitannya  dengan  pelindungan  merek  terhadap pelanggaran  berupa deep  linking ,  teori  ini  menjadi  dasar  dalam  perluasan pelindungan  merek  yang  semula  konvensional  yang  juga  dapat  meliputi pelindungannya  di  dunia  elektronik.  Nilai-nilai  pelindungan  merek  yang  semula bersifat  konvensional,  diefisienkan  juga  dengan  diterapkan  untuk  melindungi merek dalam kegiatan e-commerce .
Asas droit  de  suite merupakan  asas  yang  menyatakan  bahwa  hak  seorang subjek  hukum  atas  suatu  benda  akan  selalu  mengikuti  kemanapun  objek  benda yang dilekatinya berada. Asas ini merupakan salah satu asas klasik dalam hukum kebendaan.  Dalam  kaitannya  dengan  pelindungan  merek  pada e-commerce, khususnya  dalam  praktik deep  linking terhadap  merek  maka  asas  ini  tetap  dapat digunakan. Penggunaan asas ini dilakukan dengan pemikiran untuk menyamakan antara  hak  kebendaan  atas  suatu  merek  dengan  hak  kepemilikan  atas  suatu  link atau  laman  dalam  internet.  Hak  kepemilikan  atas  link  dianalogikan  dengan  hak kebendaan atas merek yang berakibat pada segala tindakan yang dilakukan tanpa seijin  pemegang  hak  atau  subjek  hak  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  si pemegang hak termasuk kategori pelanggaran hak secara perdata.
Asas  itikad  baik  juga  harus  diterapkan  dalam  kasus  pelanggaran deep linking mengingat  tindakan  penautan  tanpa  ijin  atas  suatu  link  yang  merupakan merek terkenal dilakukan dengan maksud membonceng ketenaran merek tersebut, sehingga  seolah-olah  link  yang  ditautkan  merupakan  bagian  atau  satu  kesatuan dengan  link  merek  yang  asli.  Dalam  mengidentifikasi  ada  tidaknya  itikad  baik, terdapat  beberapa  cara  yang  dapat  digunakan,  misalnya  dengan  melihat  ada tidaknya ijin penggunaan dari pemilik merek dalam hal ini ijin pemilik link untuk penautan  link.  (Muhamad  Amirulloh,  2021).  Jika  penautan  link  ini  terjadi  tanpa seijin  pemilik  link  yang  asli  yang  mana  juga  sebagai  pemilik  merek,  maka perbuatan  penautan  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  yang mengandung  itikad  buruk  dengan  cara  membonceng  ketenaran  suatu  merek dengan cara penautan.
Dalam  hal  ini  yang  dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran  hak  bagi  pemilik link  adalah  manakala  pihak  pemilik  link  dirugikan  dengan  penautan  tanpa  ijin oleh pihak pemilik link lain untuk mengakses link milik pihak pemilik link yang ditautkan.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah  pengaburan  atas  identitas  link  yang sebenarnya.  Penautan  atau linking menurut  Eddy  Damian  diartikan  sebagai mengaitnya  suatu  informasi  digital/elektronik  yang  berasal  dari  laman  yang berbeda  sehingga  tidak  diketahui  keasliannya.  (Eddy  Damian,  2012).  Karena akibat  yang  ditimbulkannya  maka deep  linking dapatlah  dikategorikan  sebagai bentuk  melanggar  hak  kebendaan  milik  pihak  lain  dalam  hal  ini  adalah  hak kebendaan atas suatu laman atau link.
Pelindungan  terhadap  merek  di  Indonesia,  dewasa  ini  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang ini telah mengakomodir

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
beberapa  perubahan  penting  terkait  materi  yang  diatur  di  dalamnya.  Salah  satu materi  yang  menjadi  perubahan  penting  dalam  undang-undang  merek  ini  adalah dimasukkannya jenis merek modern di dalam kategori merek yang meliputi merek dalam  bentuk  dua  dimensi  dan/atau  tiga  dimensi,  hologram,  dan  suara.  Namun, terkait  dengan  penggunaan  dan  pelindungan  merek  dalam  dunia  elektronik, undang-undang  ini  masih  belum  mengaturnya.  Hal  mana  untuk  mengatasi permasalahan ini, pembentuk undang-undang harus mengatur pelindungan merek terhadap deep  linking ,  mengingat  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dapat  bersifat meluas  dengan terjadinya dilusi  terhadap merek  yang juga merupakan suatu  link sehingga menghilangkan sifat keaslian dari link yang asli.

## KESIMPULAN
Dalam  ilmu  hukum  terdapat  beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  untuk mengatasi  permasalahan hukum  yang tidak dapat  diselesaikan dengan penerapan konkretisasi  pasal  undang-undang  ke  dalam  masalah  praktis.  Teori-teori  ini digunakan sebagai landasan teoritis dari pembangunan hukum ke depannya, yang mana  teori-teori  tersebut  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum.  Teori-teori  yang dikemukakan ini tak lepas dari pengaruh nilai-nilai kebenaran yang melandasinya yang disebut sebagai asas hukum. Terhadap permasalahan deep linking atas merek dalam  perdagangan  elektronik  ada  beberapa  teori  yang  digunakan  untuk mengatasinya dan asas-asas hukum yang melandasi upaya penyelesaiannya.
Teori hukum yang digunakan untuk mengatasi deep linking terhadap merek dalam internet antara lain adalah teori pelindungan merek di era TIK  yang mana dipengaruhi  juga  oleh  teori  hukum  pembangunan  sebagai  dasar  teoritis pembangunan hukum, teori analisis ekonomi terhadap hukum ( economic analysis of  law ),  teori  kepentingan  yang  melindungi  kepentingan  subjek  hukum  yang terdiri  dari pemegang hak dan masyarakat  dari perbuatan deep linking tanpa izin atas  suatu  merek,  serta  teori  risiko  yang  menyatakan  bahwa  untuk  melindungi kekayaan  intelektual  yang  terus  berkembang  maka  dibutuhkan  produk  hukum yang dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dengan regulasi yang bersifat antisipasi terhadap perkembangan masyarakat.

## SARAN
Badan legislatif dan eksekutif di Indonesia dalam hal ini Pemerintah Negara Indonesia  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  berwenang  dan  bertugas membuat  undang-undang,  seyogyanya  segera  membuat  undang-undang  Merek yang baru yang didalamnya mengkualifikasikan deep linking sebagai pelanggaran merek  di  internet  dan  mengamandemen  undang-undang  TIK  dengan menambahkan  ketentuan  mengenai deep  linking sebagai  pelanggaran  kekayaan intelektual. Kedua produk perundang-undangan tersebut selayaknya memasukkan teori-teori  dan  asas-asas  diatas  ke  dalam  substansi  pengaturannya  dan mengharmonisasikan kedua pengaturan di  dalam kedua peraturan tersebut  secara sama untuk menciptakan kepastian hukum bagi penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## ARTIKEL JURNAL
Budi Agus Riswandi. (2006) Framing dan Deep Linking dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia, 2(13), 256-260.
Gerrie Ebersohn. (2003). Hyperlinking and Deep-Linking. Juta’s Business Law , 11(2), 120.
Huang Hui, Liu Jiahui. (2019). Reasonable Allocation of Liability for Copyright Infringement of Deep Links on Network Aggregation Platforms.
Contemporary Law Review , 33(4), 39-49.
Intan Rizka Pradani. (Tanpa Tahun). HAKI Pada Internet / Era Digital, Jurnal Universitas Mitra Indonesia Fakultas Komputer , 22.
M. Ramli, Ahmad. (2008). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Indonesia , 5(4), 8-10. Mao Rui. (2021). An Empirical Analysis on the Identification of Deep Link Infringement: Take the Judgment Documents of the Chinese Courts in the Past Ten Years as Analysis Samples, International Journal of Law and Society , 4(1), 54-60. doi: 10.11648/j.ijls.20210401.17
Mark Sableman. (2001). Link Law Revisited: Internet Linking Law at Five Years.
Berkeley Technology Law Journal , 16(3), 1279-1285. https://www.jstor.org/stable/24116972
Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati. (2014). Perlindungan Merek Terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 469.
Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian. (2020). Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10(2), 80-84. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463
Nurfaqih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia , 16(3), 305-325. Trias Palupi Kurnianingrum. (2015). Materi Baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , Negara Hukum , 6(1), 93-106.
Wan Yong. (2020) Rethinking and Reconstructing the Theory of Legal Regulation of Deep Links. Science of Law (Journal of Northwest University of Political Science and Law) , 38 (1), 36-45.

## BUKU
Claire Wright, et.al. (2005). Internet Law In Hong Kong, China: Sweet & Maxwell Asia, Second Reprint.
Eddy Damian. (2012). Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait . Bandung: PT Alumni.
Enni Soerjati Priowirjanto. (2021). Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: Keni Media.
Kamil Idris. (2003) Intellectual Property, A Powertool for Economic Growth,
Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Geneva: WIPO. Muhamad Amirulloh. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia. Bandung: Keni Media.
Muhamad Amirulloh. (2017). Cyberlaw : Perlindungan Merek dalam Cyberspace. Bandung : Refika Aditama.
Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016) Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual . Bandung: Unpad Press.
O.K. Saidin. (2010) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Rika Ratna Permata. (2017). Hukum Merek Dan Dilusi Merek Di Jepang Dan Amerika Serikat. Bandung: Global Sinergi Indonesia. Sutrisno. (2019). Economics Analysis of Law: Perspektif Sengketa Transaksi
Derivatif Valuta Asing di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tim Lindsey et al. (2013). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.