How to cite: Kusnul  Khotimah,  Frenty  Oktasari  (2022)  Politik  Hukum  Pada  Masa  Khulafaurrasyidin  Sebagai  Solusi Kenegaraan, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13728 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## POLITIK HUKUM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN SEBAGAI SOLUSI KENEGARAAN
Kusnul Khotimah 1* , Frenty Oktasari 2 1*,2 UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Email: 1* kusnulk261@gmail.com, 2 frentyoktasari491@gmail.com

## Abstrak
Persoalan  yang  terjadi  pada  masa  khulafaur  rasyidin  tidak  hanyak  menyangkut persoalan  suksesi  kepemimpinan  Pasca  wafatnya  Rasulullah,  tepai  juga menyangkut persoalan penegakan hukum terhadap permasalahn yang terjadi dalam masyarakat, terlebih sepeninggal Rasulullah, kondisi Umat Islam semakin kuat dan wilayah  kekuasanya  semakian  luas,  hal  ini  juga  berimplikasi  pada  permasalahan yang muncul dalam masyarakat, lebih-lebih pada permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan hukumnya tidak ditemukan di dalam syara’. Maka untuk  mengkaji  hal  tersebut  penulis  menggunakan  metode  penelitian,  nomrtaif dengan pendekatan historical approach, dan conseptual approach,  yang diperoleh hasil  penelitian  bahwa  persoalan  yang  dialami  pada  masa  khulafaur  Rasyidin  di tangani dengan menggunakan beberapa metode atau cara, petama menggali hukum yang  ada  di  dalam  al-Quran,  jika  tidak  ditemukan  maka  mencari  dari  Sunnah, begitupun  seterusnya  akan  menggunakan  metode  Ijtihad,  sampai  pada  posisi penggunaan  Ro’yu,  metode  ini  digunakan  oleh  khalifah  dimasing-masing  era. dengan  meminta  pertimbangan  (musyawarah)  dari  para  sahabat  senior,  sehingga memunculkan sebuah produk hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, disisi lain produk hukum juga diperoleh dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh qadi>  (hakim)  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  ada,  dari  hasil  putusan tersebut daoat dijadikan sumber bagai hakim-hakim lainya dalam memutus perkara yang sama.
Kata Kunci: Politik Hukum, Khulafaur Rasyidin, Solusi Kenegaraan.

## Abstract
The  issues  that  arose  during  the  era  of  the  Rightly  Guided  Caliphs  not  only pertained to matters of leadership succession following the passing of the Prophet Muhammad but also extended to the enforcement of laws concerning the problems that  emerged  within  society.  Furthermore,  after  the  demise  of  the  Prophet,  the Islamic  community  grew  stronger,  and  the  expanse  of  its  territories  increased,
which  in  turn  led  to  new  challenges,  particularly  those  for  which  there  were  no precedents  during  the  time  of  the  Prophet,  and  the  solutions  were  not  explicitly found  in  religious  texts.  To  investigate  these  matters,  the  author  employed  a research method that included a quantitative approach, a historical approach, and a  conceptual  approach.  The  research  results  revealed  that  the  challenges  faced during  the  era  of  the  Rightly  Guided  Caliphs  were  addressed  through  several methods.  Initially,  existing  laws  from  the  Quran  were  sought,  and  if  not  found, guidance  was  drawn  from  the  Sunnah.  Subsequently,  the  method  of  Ijtihad  was employed, and, in certain cases, opinions (Ro'yu) were considered. Each caliph in their  respective  era  also  engaged  in  consultation  (musyawarah)  with  senior companions  to  formulate  legal  solutions  to  the  problems  at  hand.  Additionally, legal  decisions  were  made  by  qadi  (judges)  through  their  independent  Ijtihad, which served as precedents for other judges in similar cases.
Keywords: Legal Politics, Rightly Guided Caliphs, State Solutions.

## Pendahuluan
Periode  kedua  pada  masa  perkembangan  fiqh  atau  hukum  Islam  bermula  sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 11 H dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada mas adinasi Umayyah (tahun 41 H). Pada peridoe- periode ini hiduplah para sahabat terkemuka yang mengibatrkan bendera dakwah Islam setelah Wafatnya Rasulullah. Masa Khulafaur Rasyidin Atau masa Kibarus Sahabat, bisa dibilang  sebagai  masa  yang  penuh  dengan  kekuatan  sekaligus  perpecahan.  Disebut sebagai masa kekuatan Islam, karena pada masa ini, jiwa dan akidah umat Islam masih melekat erat pada diri masing-masing identitas pada mas itu sebagai hasil usaha dan kerja keras Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ketauhidan pada diri mereka, sehingga akidah umat Islam masa ini masih kuat (Al-Qaththan, 2007).
Namun  masa  ini  juga  disebut  sebagai  masa  permulaan  perpecahan  umat  Islam, karena  setelah  Nabi  Muhammad  Saw  meninggal  dunia,  para  sahabat  mulai  berselisih paham mengenai siapakah yang akan menjadi suskesi Rasulullah dalam memimpin umat Islam berikutnya (Baihaki, 2019). Yang bermula dari persitiwa Tsaqifah bani Saidah yang berjarak  beberapa  kilometer  dari  kediaman  Nabi  Muhammad  di  Madinah  saat  masa wafatnya. Hal  ini muncul  karena  Nabi  Muhammad sebagai  panutan dan  petunjuk bagi mereka  tidak  mewasiatkan  atau  menunjuk  seseoranng  sebagai  pennggantinya  kelak. Beberapa  pendapat  mengatakan  bahwa  hal  ini  dilakukan  agar  para  sahabat  dapat berijtihad sesuai dengan perkembangan zaman masing-masing sahabat itu (Firdaus et al., 2023).
Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Hadits  Rasulullah  yang  artinya  Kalian- kalian semua lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dalam berbagai hal, sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Saw, terutama empat sahabat yang dikenal  dengan sebutan khulafa’’ur rasyidin. Dalam hadits juga disebutkan  yang
artinya sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang siapa saja yang kallian ikuti maka kalian akan mendapat petunjuk (hidayah) (Rahmah & Iskandar, 2021).
Berbeda dengan Nabi Muhammad yang ma’sum tentu saja para sahabat sebagai manusia biasa juga pernah membuat kesalahan, dan dalam menetapkan hukumnya juga pasti  akan  berhubungan  dengan  dasar  pemikiran,  sosio  kultural  di  samping  ilmu-ilmu agama yang dimiliki mereka. Oleh karena itu sering terjadi perbedaan tasyri’ dalam suatu permaslahan terutama tanpa qoth’iyyud dialah.
Persoalan inilah kemudian dalam konteks hukum modern diartikan sebagai politik hukum  yang  diartikan  oleh  Profesir  Mahfud  MD,  menyebutkan  bahwa  politik  hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik  dengan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam konteks politik hukum islam diartikan sebagai upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat,  yaitu  dengan  memperhatikan  tentang  segi  ke-bhinekaan  (pluralitas),  dan dalam  proses  pemberlakuan  harus  memperhatikan  pula  atau  berorientasi  kepada kepentingan umat.
Berdarakan  hal  diatas  penulis  mencoba  untuk  merumuskan  sebauh  konsep pembentukan suatu produk hukum baik dalam bentuk interprestasi (penjelas) berdasarkan al-Quran dan Hdits, ataupun produk hukum yang belum diatur dalam syariat berdasarkan permasalahn yang plural dalam bingkai pemerintahan Islam pada mas Khulafaur Rasyidin sebagai ajukan politik hukum Pada masa Modern ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepemimpinan pada masa Khulaf'ur Rasyidin,  mengeksplorasi  hukum  dalam  produk  siyasah  dusturiyah,  serta mengembangkan  konsep  politik  hukum  pada  masa  Khulafa'ur  Rasyidin  sebagai  solusi kenegaraan.

## Metode penelitian
Penelitian  hukum  ( legal  research )  ini  dilakukan  dengan  metode  yang  sesuai dengan karkter yang khas ( suei generis ) dari ilmu hukum ( jurisprudence ) yang berbeda dengan  ilmu  sosial  ( social  science )  dan/atau  ilmu  alam  ( naturall  science )  (Hadjon  & Djatmiati,  2005).  Berdasarkan  karakteristik  tersebut,  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (Kadir, 2004). Dengan menggunakan pendekatan historical approach (pendekatan sejarah) dan conseptual approach (pedekatan konsep).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pemerintahan Pada Masa Khulfa’ur Rasyidin
1. Abu Bakar al-Shiddiq

## Pengankatan Khalifah
Persoalan  pertama  yang  muncul  setelah  Nabi  Muhammad  Saw  wafat  pada 632  M/10  H  adalah  seksesi.  Semasa  hidupnya,  Nabi  Muhammad  Saw,  memang tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikanya. Ketiadaan pentuujuk ini
menimbulkan permasalahan dikalangan umat Isslam setelah Nabi Muhammad Saw wafat,  sehingga  hampir  membawa  perpecahpada  pendirian  mereka,  antara  kaum muhajirin  dan  Anshar.  Bahkan  jenazah  beliau  sendiri  terlantar  oleh  pembicaraab seputar khilafah.
Sehari  setelah  Rasulullah  wafat,  kaum  anshar  memprakarsai  musyawarah besar  di  Tsaqifah  Bani  Sa’adah.  Mereka  sibuk  membicarakan  siapa  yang  akan diangkat menjadi khalifah pengganti kekuasaan politimm Nabi. Dalam pertemuan ini, suku Khazraj menunjukan Sa’ad ibn Ubadah sebagai khalfah, namun suku Aws belum  bersedia  menerima  pencalonan  Sa’ad  tersebut,  karena  mereka  juga mempertimbangkan  kemungkinan  golongan  Muhajirin  menentukan  sendiri calonya.  Menghadapi  keberata  suku  Aws,  sebagian  suku  Khjraz  bersikukuh meskipun Muhajirin juga akan mempertahankan pemimpin dari kalangan mereka.
Sementara orang-orang Anshar masih berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah,
Umar,  Abu  Ubaidah  ibn  Jarrah  dan  beberapa  kaum  muslimin  lainya  juga  sibuk membicarakan  wafatnya  Rasulullah.  Sedangkan  Abu  Bakarr,  Ali  serta  keluarga Rasulullah sibuk mengurus persiapan pemakaman Rasulullah, ketika itulah Umar mulai berpikir tentang umat Islam setelah Muhammad Saw wafat, Umar langsung meminta  Aabu  Ubaidah  menguliurkan  tanganya  untuk  di  bai’at.  Namun  Abu Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakar lah figur yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi (Aburrohman, 2018).
Sewaktu  terjadi  dialog  tersebut,  berita  pertemuan  Anshar  di  Tsaqifah  pun sampai ke telinga Umar dan Abu Ubidah. Umar segera mengutus seseorang kepada Abu  Bakar  untuk  datang  segera  menemuinya.  Namun  Abu  Bakar  tidak  bersedia karena  sibuk  mengurus  jenazah  Nabi  Muhammad.  Umar  pun  menyuruh  utusan tersebut untuk kembali ke Abu Bakar dengan membawa ppesan bahwa ada sesuatu yang  penting  terjadi  dan  memerlukan  kehadiranya  untuk  dibicarakan  bersama. Akhirnya  Abu  Bakar  datang  kepada  Umar  diliputi  rasa  heran.  Umar  pun menceritakan  tentang  pertemuan  di  Tsaqifat  tersebut,  kemudian  segera  mereka bertiga  yaitu  Abu  Bakar,  Umar  dan  Abu  Ubaidah  berangkat  menuju  balai pertemuan tersebut di Tsaqifah Bani Sa’idah.
Ketika mereka tiga kaum Anshar masih terlibat diskusi yang alot. Mereka pun mencapai kata sepakat tentang persoalan Sa’ad Ibn Ubadah. Melihat kedatangan ketiga  orang  ini,  semua  hadirin  berhenti  berbicara.  Sebenarnya  Umar  ingin berbicara  lebih  dahulu  kepada  kaum  Anshar,  namun  Abu  Bakar  menceghnya.  Is kawatir  kalau-kalau  sikap  Umar  yang  keras  menimbulkan  gejolak  di  kalangan Anshar dan perpecahan di tubuh umat Islam. Akhirnya Abu Bakar angkat bicara lebih  dahulu.  Pembicaraan  Abu  Bakar  ternyata  juga  menimbulkan  reaksi dikalangan Anshar. Mereka menolak kepemimpinan berada di  tangan Muhajirin, sebagaimana perkataan Abu Bakar nah}ru al-umara>, wa antum al-wizara> (kami menjadi pemimpinya, dan kalian menjadi wazirnya) (Zulhamdani, 2021).
Akhirnya dalam suasana tegang dan tarik ulur ini, Abu Bakar terpilih menjadi khalliah.  Umarlah  orang  pertama  yang  melakukan  ba’iat  terhadap  Abu  Bakar,
diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum Muslimin lainya. Sementara Sa’ad ibn Ubadah sampai  akhir  kepemimpinan  Abu  Bakar  tidak  pernah  memberikan  ba’iat  kepada Abu Bakar.
Peristiwa Tsaqifah ini juga merupakan batu ujian pertama umat Islam dalam mengimplementasikan  nilai-nilai  syura  yang  digariskan  al-Quran.  Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak mengeluarkan pendapatnya dengan berbagai argumentasinya.  Meskipun  diwarnai  suasana  yang  panas  dan  menegakan,  baik Muhajirin maupun Anshar masih tetap berpegang pada koridor semangat ukhuwah dan  kebersamaan.  Akhirnya  setelah  beradu  argumentasi,  mereka  menerima keputusan musyawarah tersebut. Uniknya pribadi-pribadi yang menolak keputusan tesrebut dihargai, sebagaimana terjadi pada kasus Sa’ad ibn Ubadah. Ini menujukan bahwa  umat  Islam  berhasil  melewati  saat-saat  genting  dengan  tercapainya  suatu kesepakatan atas kepemimpinan Abu Bakar.

## Suksesi Kepemimpinan
Seperti dijelaskan dimuka, setelah Nabi Muhammad Saw wafat umat Islam mengalami  goncangan.  Hampir  saja  negara  Madinah  yang  baru  seumur  jagung mengalami  disintegrasi  karena  masalah  suksesi  kepemimpinan  pasca  Rasulullah. Peristiwa Tsaqifah Bani Sa’idah mengisyaratkan kepada Abu Bakar betapa masalah ini sangat krusial dan sensitif bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Namun yang lebih dikawatirkan oleh  Abu Bakar  adalah pemberontakan suku-suku Arabb atas kepemimpinanya. Boleh jadi setelah mengalami kekalahan mereka akan menyusun kekuatan kembali manakal melihat Umat  Islam sedang sibuk mengurusi masalah suksesi  dan  menghabiskan  waktu  serta  tenaga  untuk  memperebukan  jabatan tertinggi  di  negara  Madinah.  Bertolak  dari  hal  tersebut  Abu  Bakar  menempuh kebijakan melakukan wasiat untuk meneruskan kepemimpinanya kelak setelah ia meninggal. Ini dimaksudkan untuk memantapkan stabilias keamanan dalam negeri pada saat terjadinya pergantian kepemimpinanya (Munir, 2018).
Pada tahun ketiga pemerintahanya, Abu Bakar Mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari ia tidak bisa memmimpin shalat berjamaah di Masjid. Seabagi wakil, Abu Bakar meminta Ummar menjadi imam shalat. Karena merasa sakitnya semakin berat,  dan  kemungkinan  ajal  sudah  semakin  dekt.  Abu  Bakar  merasa  perlu memnerikan  wasiat  tentang  penggantinya  kelak.  Maka  Abu  Bakar  menetapkan Umar  ibn  Khattab  sebagai  khalifah.  Dalam  penetapan  ini,  Abu  Bakar  tetap melaksanakan musyawarah dengan shabat-sahabat lainya. Diantara para sahat yang diajak musyawarah adalah Abd al-Rahman ibn  Awf dan  Utsman bin  Affan serta Said Ibn Khudaid. Pada prisipnya para sahabat tersebut menyatakan setuju dengan pilihan Abu Bakar (Fadilah et al., 2024).
2. Umar ibn al-Khattab

## Sistem Pemerintahan
Setelah  dilantik  khalifah,  Umar  berpidato  dihadapan  umat  Islam  untuk menjelaskan  visi  politik  dan  arah  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dalam memimpin  kaum  muslimin.  Setelah  dilantik  enjadi  kepala  negara  Umar  segera
melaksnakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip Umar melanjutkan garis-garis kebijaksanaan yang ditempuh oleh Abu Bakar. Namun karena permasalahan yang dihadapi  Umar  semakin  berkembang  dan  kompleks  seiring  dengan  perluasan daerah  Islam.  Umar  melakukan  berbagai  kebiaakan  yang  aantisipatif  terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya.
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Umar  sebagai  khalifah  meliputi pengembangan  daerah  kekuasaan  Islam,  pembentukan  birokrasi  pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakkyat, pembentukan tentara reguler  yang digaji oleh negara. Luasaya daerah kekuasaan Islam membuat Umar merasa perlu membenahi dan  menyempurnnakan  sistem  pemerintahan  yang  telah  dijalankan  khalifah  Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi  negara.  Dengan  tetap  menjadikan  kota  Madinah  sebagai  pusat pemerintaha  Islam,  Umar  meminta  kepada  para  tokoh  sahabat  senior  ( al- sa>biqu>n al-awwalu>n ), untuk tidak meninggalkan Kota Madinah.
Umar  membutuhkan  tenaga  mereka  untuk  memberikan  masukan-masukan dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya.  Para  sahabat  senior  inilah  yang  menjadi anggota  majelis  syuro  sebagai  teman  bermusyawarah  atau  penasihat  untuk menentukan kebijakan politik. Anggota lembaga ini, selain mereka yang menjabat dalam  masa  pemerintahan  sebelumnya,  juga  ditambah  dengan  beberapa  sahabat lainya. Umar juga menetapkan Utsman ibn Affan sebagai sekretaris negara.
Pada  masa  Umar,  lembaga-lembaga  penting  untuk  pertama  kalinya  mulai dibentuk.  Umar  membentuk  kepolisian  ( di>wa>n  al-ah}da>ts )  untuk  menjaga keamanan  dan  etertiban  dalam  masyarakat,  dan  lembaga  pekerjaan  umum ( nazha>rat  al-Na>fi’ah ),  lembaga  peradilan  ( al-Qadha>) juga  mulai  berdiri sendiri  diluar  dan  terpisah  dari  kekuasaan  eksekutif.  Umar  juga  membentuk departemen  perpajakan  ( al-Kharaj ),  selain  itu  untuk  urusan  keamanan  terutama potensi serangan dari luar Umar mebnentuk departemen pertahanan dan keamanan ( diwa>n  alJund )  yang  mengurus  dan  mengorganisasikan  urusan  ketentaraan (Muhammad & Siyasah, 2014).
Disamping itu Umar juga mendirikan Kantor Pembendaharaan dan keuangan Negara ( Bayt al-Ma>l ) yang permanen, menempa mata uang dan menetapkan tahun hijriyah  sebagai  penanggalan  resmi  umat  Islam..  menurut  al-Thabari  Umar membrntuk lembaga-lembaga negara tersebut pada tahun 15 H, atau pada  tahun ketiga  pemerintahanya.  Adapun  Ibn  Sa’ad  mengatakan  bahwa  pembentukan  itu dimulai pada bulan Muharram tahun 20 H. Pendapat keduan ini lebih kuat lantangan menurut  Haykal  kkarena  pada  tahun  tersebutlaj  penakhlukan  besar-besaran dilakukan oleh Umar, termasuk negara adidaya Bizantium dan Persia, Umar sendiri membentuk  lembaga-lembaga  tersebut  diilhami  oleh  sistem  pemerintahan  yang dijalankan oleh kedua negara besar tersebut.
Untuk  pemerintahan  di  daerah  Umar  mengangkat  gubernur  yang mempunnyai  otonomi  luas.  Mereka  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai pembantu  khalifah.  Sebagaimana  hanlnya  peradilan  di  puusat  yang  terpisah  dari
kekuasaan  eksekutif,  dibeberpa  daerah  juga  diangkat  beberpa  hakim  yang  bebas dari pengaruh gubernur dan khalifah. Mereka melaksanakan peradilan yang bebas dan mandiri (Nuruddin, 1991).

## Suksesi Kepemimpinan
Dalam maslaah suksesi, Umar menempuh cara yanng berbeda dengan yang dilakukan  oleh  Abu  Bakar  sebelumnya.  Setelah  mengalami  luka  parah  akibat tikaman seorang budak Persia bernama Abu Lu’luah para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia dan tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya, hal ini bisa membahayakan umat Islam. Diantara sahabat kemudian mengusulkan  Umar  menunjuk  puutranya  Abdullah  menjadi  penggantinya. Mendengar permintaan ini Umar pun marah dan menegaskan bahwa cukup hanya seorang  Umar  dari  keluarganya  yang  mendapat  kehormatan  menjadi  pemimpin umat Islam.
Namun  mengingat  bahaya  perpecahan  semakin  kelihatan  bila  Umar  tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya, para sahabat mengunjungi Umar lagi dan mendesaknya untuk  menunjuk penggantinya. Umar pun tidak bisa mengelak dari  permintaan  tersebut.  hannya  saja  Umar  tidak  langsung  menunjuk  seseorang sebagai penggantinya, Umar memilih enam sahabat senior yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Abd al-Rahman ibn Awf, Thalhah Ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa’ad ibn Abi Waqas dan Putranya sendiri Abdullah. Mereka inilah tim formatur yang akan menunjuk siapa diantara mereka yang akan menjadi khalifah.
Setelah Umar wafat  mulailah tim  formatur Tha;hah tidak ikut karena tidak berada  di  Madinah  untuk  melakukan  musyawarah  akhirnya  disepakati  bahwa Utsman ibn Affan terpilih menjadi khalifah. Dari sistem pemilihan yang digariskan diatas, agaknya Umar merasakan kekuatan politik Islam sudah semakin kuat. Umar tidak khawatir akan perpecahan dalam tubuh umat Islam, karena ia telah meletakan sendi-sendi demokrasi dan memperkukuh daulah Islamiyah. Oleh sebab itu, Umar memberikan  kesempatan  kepada  sahabat  sepeninggalnya  untuk  melaksanakan sistem musyawarah yang digariskan dalam memmilih penggantinya.
3. Utsman Ibn Affan
Setelah  dibaiat  menjadi  khalifah,  Utsman  ibn  Affan  membuat  kebijakan- kebijakan yang mencoba mengacu kepada kebijakan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Seperti halnya Umar Utsman juga melakukan perluasan wilayah Islam. Selain itu Utsamn juga membuat kebijakan perluasan Masjid al-Haram di Mekkah dan  Masjid  Nabawi  di  Madinah.  Disamping  itu  Utsman  juga  melakukan pembangunan  fisik  lainya  seperti  perumahan  pendudk,  gedung  peradilan,  jalan- jalan, jembatan-jembatan, dan fasilitas umum lainya. Hal-hal lain yang dilakukan Utsman dalam sistem pemerintahanya. Utsman agak tidak merubaha sistem yang ditinggalkan oleh Umar.
Dalam  emnjalankan  roda  pemerintahanya  Utsman  dibantu  oleh  pejabat Di>wa>n  al-Kharaj (perpajakan), Bait  al-ma>l (bendahara  negara), diwa.n  al-
Ahdats (kepolisian), diwa>n Nafi’at (pekerjaan umum) dan diwan Jund (militer dan keammanan). Dalam hal ini Utsman hanya melanjutkan pendahulunya saja, untukk jabatn di daerah Utsman juga dibantu oleh gubernur-gubernur. Disamping itu pada wal pemerintahanya, Utsman juga mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat tentang berbagai masalah pemerintahan.
Dalam  bidang  politik,  banyak  sejarawan  yang  menilai  Utsman  melakukan praktik  sistem  nepotisme.  Ia  mengangkat  pejabat  dari  kalangan  keluarganya, meskipun  tidak  layak  memegang  jabatan  tersebut.  banyak  pejabat  lama  yang dipecatnya.  Kebijakan  demikian  menimbulkan  implikasi  yang  luas  di  kalangan umat  Islam.  Pengangkatan  pejabat  dari  kalangan  keluarga  menyebabkan  gerakan oposisi.  Sementara  itu  di  berbagai  daerah  lahir  pula  rasa  tidak  puas  atas kepemimpinan Utsman, mereka menuntut Utsman agar mundur dari jabatanya.
Dari  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  Utsman  ini  dapat  dikemukakan beberapa catatan, pertama kebijakan Utsman lebih mengutamakan kaum keluarga untuk  menduduki  jabatan  penting  adalah  karena  kepercayaan  yang  terlalu  besar bagi  mereka, kedua kebijakanya  memberikan  izin  kepada  sahabat-sahabat  senior untuk  meninggalkan  Madinah,  hal  ini  menyebabkan  kontrol  terhadap  kekuasaan Utsman  semakin  berkurang, ketiga besarnya  arus  oposisi  dari  berbagai  daerah terhadap  pemerintahan  Utsman  dapat  dipahami  dalam  konteks  berebdaanya perlakuan yang mereka alami antara pemerintahahan Umar dan Utsman. Pada mas Umar  masyarakat  merasa  mendapatkan  keadilan,  apalagi  mereka  bisa  langsung menyampaikan kritik dan saran secara terbuka. Hal ini yang kemudian tidak mereka rasakan ketika dipimpin oleh Utsman bin Affan (Muhammad & Siyasah, 2014).
4. Ali Ibn Abi Thalib
Setelah pembunuhan Utsman para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir dan Sa’ad ibn Abi Waqqash untuk di  ba’iat  menjadi  khalifah.  Namun  diantaraa  mereka  tidak  ada  yang  bersedia, akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia, karena pengangkatanya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurutnya orang yang didukung oleh komunitas inilah  yang  lebih  berhak  menjadi  khalifah.  Akhirnya  Malik  al-Asytar  al-Nakha’i melakukan  baiat  dan  diikuti  oleh  sahabat  besar  sepperti  Thalhah  dan  Zubeir. Menurut  sebuah  riwayat  Thalhah  dan  Zubeir  membaiat  Ali  di  bawah  ancaman pedang oleh Malik al-Asytar.
Hal  pertama  yang  dilakukan  Ali  setelah  menjabat  khalifah  adalah memberhentikan  gubernur-gubernur  yang diangkat  oleh Utsman sebelumnya dan menarik  kembali  tanah  yang  dibagikan  oleh  Utsman  kepada  kerbatnya,  dan diangkat  gubernur-gubernur  baru  untuk  menjabat  sebagai  pemimpin  di  daerah daerah  kekuasan  Islam.  Pengangkatan  itupun  tidak  berjalan  mulus,  meskipun sebagian besar mereka diterima di daerah tidak jarang pula ada pejabat lama yang menolaknya.
Disisi lain penduduk Madinah sendiri tidak bulat mendukung Ali, posisi Ali benar-benar sulit, ia terjepit di antara keinginan untuk memperbaiki situasi negara yang  sudah chaos dengan  ambisi  lawan-lawan  politiknya  yang  selalu  berusaha menjegalnya.  Melihat  kondisi  Madinah  yang  tidak  mungkin  baginya  untuk menjalankan  pemerintahan,  Ali  memindahkan  ibu  kota  ke  Kufah.  Disini  Ali mendapatkan dukungan dari rakyat, sementara itu di Syam, Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah tandingan dan bersiap untuk memerangi Ali.
Tidak  hanya  muamiyah  saja  tetapi  ada  beberpa  kelompok-kelompok  yang melakukan gerakan untuk memerangi Ali salah satunya gerakahn yang dilakukan oleh Aisyah bersama dengan Thalhah dan Zubeir. Pemberontakan tersebut menjadi fokus utama Ali sebelum berangkat untuk memerangi Muawiyah di Syam, akhirnya Ali berhasil mengalkan Aisyah dan sekutu dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan perang Jamal.
Selanjutnya  perhatian  Ali  tertuju  kepada  Muawiyah,  akhirnya  terjadi peperangan  antara  pasukan  Ali  dengan  pasukan  yang  dipimpin  oleh  Muawiyah, ketika hampir meraih kemenangan seorang Sabahar Amr ibn al-Ash yang berada dibarisan Muamiyah mengangkat mushaf dan menandakan damai, maka seketika perangpun dihentikan dan diadakan tahkim antara kedua pihak. Dalam tahkim ini pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asyari dipecundangi oleh Amr yang mewakili Muamiyah. Tahkim ini menghasilkan keputusan yang timpang, Ali diturunkan dari jabatanya,  sedangkan  Muawiyah  naik  memperkuat  posisinya  menjadi  khalifah (Madjid, 1992).
B. Hukum dalam Produk Siyasah Dusturiyahw
Pada  masa  Rasulullah  masih  hidup,  yang  berhak  memutus  suatu  perkara  dan pelerai  pertikaian  dalam  masyarakat  adalah  beliau  sendiri.  Belaiu  sebagai  referensi dtertinggi untuk meminta fatwa dan keputusan (Darmawati, 2012). Keputusan beliau itu didasarkan atas wahyu atau sunnah, termasuk musyawarah dengan para sahabat. Sehingga pada masa Rasulullah setiap persoalan dapat dengan mudah dikembalikan kepada Rasulullah.
Dengan wafatnnya Rasulullah, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril baik sewaktu beliau masih berada di Mekkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir  dengan  meninggalnya  Rasulullah  (Hanafi,  1989).  Kedudukan  Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin  masyarakat  Islam  dan  kepala  negara  harus  dilanjutkan  oleh  orang  lain. Maka dengan demikian timbulah permaslahan tentang bagaimana cara pemutus dan pelerai  perkara  dilakaksanakan  dan  siapa  yang  mempunyai  wewenang  untuk memutuskan perkara tersebut.
Untuk menggantikan kedudukan Nabi  Muhammad sebagai  seorang pemimpin ummat  dan  kepala  negara,  dipilihlah  seorang  pengganti  yang  disebut  khalifah  dan kalangan  sahabat  Nabi  sendiri  (Darmawati,  2012).  Oleh  karena  itu,  maka  sebagai pengganti  Nabi,  Umat  Islam  secara  otomatis    menganggap  bahwa  khalifah  juga
bertugas  untuk  memutuskan perkara  yang terjadi dalam masyarakat.  selain itu, para sahabat  yang  terkenal  dengan  kedalaman  ilmunya  juga  menjadi  pemutus  perkara- perkara yang terjadi saat itu, semisal Abdullah Ibn Abbas, Zaid ibn Tsabit, Abdullahh Ibn Umar di Madinah. Abdullah Ibn Mas’ud di Kuffah. Abdullah ibn amr ibn ash di Mesir.  Aisyah  dan  Zahdi  yang  mashur,  Abu  Musa  al-Asyari  dan  Muadz  ibn  Jabl, mereka terpencar di berbagai kota dan membimbing peletakan dasar fiqh Islam dan perkembanganya (bin Sutarip, 2020).
1. Metode Pengambilan Keputusan pada Masa Khulafa’ur Rasyidin
Pada  masa  ini  sumber  Tasyri’i  Islam  adalah  al-Quran  dan  Sunnah  Rasul.
Keduanya disebut nash atau naql. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam nash, para sahabat memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang di cari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang pada ma’qul annas dan mengeluarkan illah atau hikmah  yang  dimaksud  dari  pada  nash  itu,  kemudian  menerpkanya  pada  semua masalah  yang sesuai  dengan illahnya dengan illah  yang dinashkan, hal  demikian kemudian dinamakan qiyas (Khallaf, 2002).
Dalam  hal  lain,  para  sahabat  bermusyawarah  dalam  mencari  hukum  yang tidak ada nashnya, kemudian mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam  suatu  masalah  itu,  yang  kemudian  dinai  al-Ijma’.  Para  ulama  telah menyebutkan bahwa dari praktek ke khalifahan ini terdapat perluasan dasar tasyri’ Islam  di  samping  Khulafa’ur  Rasyidin  itu  terdapat  juga  qiyas  dan  ijma’  sumber hukum  Islam  yang  dipakai  pada  mas  Khulafaur  Rasyidin  adalah  sebagai  berikut (Insani, 2019):
a. Al-Quran dan Sunnah
Sepeninggal  Rasulullah,  terjjadi  banyak  permaslahan  yang  muncul  dan harus dipecahkan. Padahal para sahabat tidak bisa lagi menanyakan penyelesaian masalah  tersebut  kepada  Nabi  karena  beliau  sudah  wafat.  Sehingga,  mereka sendirilah  yang  harus  memutuskan  penyelesaian  masalah  tersebut.keharusan untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjjadi  ini  mendorong  umat  Islam untuk  menyelidiki  al-Quran  dan  Sunnah.  Dalam  berfatwa,  para  sahabat  selalu berpegang teguh pada al-Quran, karena dialah asas dan tiang agama.
Mereka  selalu  memahaminya  dengan  jelas  dan  terang  karena  al-Quran diturunkan  dengan  lidah  (bahasa)  mereka  serta  keistimewaan  mereka mengetahui sebab-sebab turunya dan ketika itu belum seorangpun selain bangsa Arab.  Para  sahabat  telah  sepakat  untuk  mengikuti  sunnah  Nabi  kapan  saja mereka  mendapatkanya  dan  percaya  pada  perawi  yang  benar  riwayatanya (Insani, 2019). Hal ini didasarkan pada hadits: “aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamnya, yaitu kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.
b. Ijtihad Sahabat
Namun  ternyata  ada  maslah  yang  tidak  ditemukan  penyelesaianya  di dalam al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena pada masa Rasulullah, wilayah  kekuasaan  Islam  hanya  sebatas  semenanjung  arabia.  Tapi  hal  ini
berbeda  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin  kekuasaan  Islam  mulai  meluas  dan membentang  keluar  dari  Jazirah  Arab,  meliputi  Mesir,  Syiria,  Persia  dan  Irak (Daud, 2005).
Luasnya  wilayah  tersebut  menyebabkan  kaum  Muslimin  menghadapi banyka  kejadian  dan  persoalan  yang  belum  pernah  dialami  pada  masa Rasulullah.  Hal  ini  mendorong  umat  muslim  untuk  berijtihad,  yakni mengerahkan  kesungguhan  dalam  mengeluarkan  hukum  syara’  dari  apa  yang dianggap syar’i sebagai dalil yaitu kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. Ijtihad para sahabat  dalam  arti  luas  adalah  bahwa  mereka  melihat  dilalah  (indikasi), menganalogi, menganggap hal-hal dan lain sebagainya.
Dalam  mebagianya  ijtihad  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  mengambil hukum dari dzahir-dzahir nash apabila hukum itu diperoleh dari nash-nash itu, kedua megambil hukum dari ma’qul nash karena nash itu mengandung illat yang menerangkanya,  atau  illat  itu  dapat  diketahui  dan  tempat  kejadinaya  yang  di dalamnya  mengandung  illat,  sedang  nash  tidak  memuat  hukum  itu.  Sebelum adanya  Ijtihad  dan  qiyas  itu  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu  yaitu  tentang pemahaman  dalil-dalil.  Dalil  itu  terbagi  menjadi  dua  macam  yaitu  dalil  yang bersifat  qath’i  (pasti  dan  jelas)  dan  dalil  yang  bersifat  dhanni  (perkiraan  dan dugaan berat). Kalau pada dalil yang bersifat qath’i itu sudah jelas maksud dan hukumnya.  Sedangkan  pada  dalil  yang  bersifat  dhani  ini  masih  menimbulkan berbagai  macam  penafsiran,  disebabkan  karena  pada  dalil  dhanni  ini  terdapat ketdakjelasan tentang maksud dan hukumnya. Dalil yang bersifat dhanni inilah oleh  para  ulama  membuat  istilah  ijtihad  dan  qiyas,  dengan  tujuan  untuk menafsirkan maksud dan hukum yang terdapat pada dalil-dalil dhanni tersebut.
c. Ijma’
Ijtihad  pada  masa  itu  berbentuk  kolektif,  disamping  individuall,  dalam melakukan  ijtihad  kolektif,  para  sahabat  berkumpul  dan  bermusyawarahkan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Hasil musyawarah sahabat ini disebut  dengan  Ijma’  (Mubarok  et  al.,  2016).  Kemudian  Rasulullah  telah menyediakan  metode-metode  buat  ijthad  bagi  mereka,  melatih  dan  meridhoi mereka serta menetapkan pahala ijtihadnya baik salah maupun benar.
Tentang ijtihad itu boleh dipakai berdasarkan dalil bahwa seorang hakim ketika ia berijtihad dalam menetapkan sebuah hukum kemudian benar hasilnya, maka ia mendapatkan dua pahala, adapaun ketika dia salah dia mendapatkan satu pahala.
Sebagaimana  diriwayatkan  al-Baghawi  yangditerima  dari  Maimun  bin Mahram, yaitu suatu gambaran cara-cara mereka melakukan instinbath hukum, ia berkata: apabila suatu perselishan diajukan kepada Abu Bakar, maka ia lihat Kitab  Allah,  apabila  di  temukan  di  sana  hukum  yang  dapat  memutuskan masalaha  yang  terjadi  di  antara  mereka,  maka  is  putusakan  dengan  hukum tersebut. bila tidak ditemukan dalam Kitab Allah, ia ketahui dari sunnah Rasull tentang  masalah  itu,  maka  ia  putuskan  dengan  sunnah  tersebut.  bila  tidak
ditemukan juga ia keluar dan bertanya pada kaum muslimin, bila idak ditemukan juga dari sunnah Rasul, maka ia kumpulkan tokoh-tpkoh masyarakat dan orang- orang terpilih untuk bermusyawarah, apabila di peroleh kesepakatan hukumnya, maka ia putuskan masalah tersebut dengan hasil kesepakatan itu (Bik, 2003).
d. Ro’yu
Untuk  menjawab  persoalan  hukum  yang  baru  muncul  itu  para  sahabat terlebih  dahulu  menunjuk  kepada  al-Quran  dan  Sunnah.  Namun  bila  para sahabat  tidak  menemukan  ketetapan  hukum  dari  dua  sumber  hukum  yang dimaksud, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran (ra’yu) yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sebagai contoh dapat diungkapkan siapa yang menjadi khalifah sesudah Rasulullah wafat, posisi ini diselesaikan berdasarkan qiyas atas posisi  Aabu  Bakar  sebagai  pengganti  Nabi  Muhammad  menjadi  Imam  shalat ketika beliau tidak dapat menjadi imam karena sakit.
Tentang  qiyas  boleh  dipakai  selama  tidak  menyalahi  dalil  yang  shahih, hanya  saja  mereka  menyebut  kata  ra’yu  (pendapat)  terhadap  sesuatu  yang dipertimbangkan  oleh  hati  setelah  berfikir,  mengamati,  dan  mencari  untuk mengetahui  sisi  kebenaran  dari  tanda-tanda  yang  terlihat.  Sebagaimana didefinisikan  oleh  Ibnu  Qayyim.  Dengan  demiian  menurut  merka  ra’yu  tidak sebatas qiyas (analogi) saja, sebagaimana dikenal sekarang tetapi juga meliputi ihtisan, Baarah, Ashliyah, Saddu Dzariah dan Masalahah Mursalah.
2. Faktor  Kondisional  dan  Situasional  yang  Mempengaruhi  Tasyri  Islam  masa Khulafaur Rasyidin
a. Luasnya wilayah Islam
Periode kekuasaan pemerntahan pada masa Nabi Muhammad Saw, hanya meliputi  semenanjung  Arabia  tetapi  periode  Khulafa’ur  Rasyidin  meliputi wilayah arab dan non arab sehingga masalah  yang muncul semakin kompleks sementara ketetapan hukum  yang rinci di dalam al-Quran dan haadits terbatas jumlahnya.  Oleh  karena  itu  khulafaur    Rasyidin  menghadapi  banyak  masalah yang tadinya tidak terdapat di masyarakat Arab. Mislanya masalah pengairan, keuangan,  cara  menetapkan  hukum  di  Pengadilan  dan  budaya  hukum  di Damaskus, Mesir, Irak, Maroko, Samarkand, dan Andalusia.
Sahabat  khawatir  akan  kehilangan  al-Quran  karena  banyaknya  sahabat hafal  al-Quran  meninggal  dunia  dalam  perang  melawan  orang-orang  murtad. Sahabat  mengkhawatirkan  terjadinya  ikhtilaf  sahabat  terhadap  al-Quran  akan seperti  ikhtilaf  Yahudi  dan  Nasrani  terjadi  sebelumnya.  Sahabat  takut  akan terjadi pembohingan terhadap sunnah Rasulullah, sahabat takut umat Islam akan menyimpang dari hukum Islam. Banyak persoalan yang ditemukan sahabat yang memerlukan ketentuan syariat karena Islam petunjuk bagi mereka tetapi belum ditetapkan ketentuanya dalam al-Quran dan Sunnah.
b. Pendapat Sahabat dalam pengistimbatkan Tasyri’
Pengistimbatan  pada  masa  ini  sebatas  kasus-kasus  yang  terjadi  saja,
mereka tidak memprediksikan masalah - maslaah yang belum terjadi dan tiidak
mengira-ngira bahwa hal itu akan terjadi lalu meneliti hukumnya sebagaimana ulama mutaakhirin. Sahabat membatasi pada kasus-kasus yang perlu di fatwakan saja, mereke berpendapat bahwa
1) Sesungguhnya  menyibukan  diri  selain  dengan  kasus-kasus  yang  terjadi adalah sia-sia, membuang-bunag waktu untuk perbuatam baik dan bajik serta menyiakan waktu yang berharga,
2) Mereka  memelihara  berfatwa  dan  sebagian  mereka  melarangkan  yang  lain berfatwa karena ttakut meleset dan salah. Oleh karena itu mereka menjauhi perluasan fatwa terhadap kasus-kasus yang belum terjadi. Diriwayatkan dari Zaid  bin  Tsabit bahwasanya  apabila ia dimintai  fatwa dalam masalah  yang ditanyakan.  Bila  kasusnya  telah  terjadi,  maka  Zaid  memberikan  fatwanya, namun bila kasusnya belum terjadi ia berkata, “biarkanlah sampai kasusnya terjadi”.
3) Para sahabat  yang mengeluarkan fatwa dan ra’yu (pendapar) pada masa ini adalah  khalifah  dan  para  pembantunya.  Disamping  kesibukan  mengatur negara  Islam  dan  politik  kaum  muslim,  baik  urusan  keagamaan  maupun keduniaan. Inilah yang membuat mereka sibuk sehingga menjauhi menetukan dan mengira-ngira (Daud, 2005).
c. Pengaruh Pengambilan Hukum terhadap perkembangan Tasyri’ Islam Fatwa-fatwa  yang  diungkapkan  para  sahabat  pada  masa  khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak para  ulama  dan  imam  madzab  merujuk  pada  pendapat  para  sahabat  besar.
Sahabat  melakukan  penelaahan  terhadap  al-Quran  dan  sunnah  dalam menyelesaikan  kasus-kasus.  Pabila  tidak  didapatkan  dalam  al-Quran  dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi. Dengan  dimulainya  ijtihad  oleh  para  sahabat,  permaslahan-permaslahan kontemporer  umat  Islam  dapat  terselesikan  dengan  bijak  dan  benar.  Hal  ini kemudian  mendorong  para  ulama  sesudah  masa  sahabat  besar  untuk mengembangkan  lagi  ijtihad  mereka  guna  menemukan  penyelesaian permasalahan-permasalahan  hukum  Islam,  bahkan  masalag  yang  belum dihadapi.  Sahabat  telah  menentukan  thuruq  al-Istinbath  dalam  menyelesaikan kasus  yang  dihadapi.  Thuruq  al-Istinbath  tersebut  digunakan  dalam  rangka menyelesaikan kasus yang dihadapi. Sehingga generasi sahabat kecil dan tabiin mengikuti jejak sahabat besar dalam menyelesaikan suatu hukum.
C. Politik Hukum Pada Masa Khulafa’ur Rasyidin Sebagai Solusi Kenegaraan
Politik hukum diartikan sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum  yang akan diberlakukan baik  dengan membuat hukum  baru maupun dengan penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.    Menurut  Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,  bentuk  maupun  isi  hukum  yang  dibentuk.  Di  dalam  tulisan  lainya  Padmo Wahjono  memperjelas  definisi  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa  politik  hukum
adalah  kebijakan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk menghukumkan  sesuatu  yang  didalamnya  mencakup  pembentukan,  penerapan  dan penegakan hukum. Satu lain seorang cendekiwan muslim Teuku Muhammad Radhie menedefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara (pemimpin)  mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya  dan  mengenai  arah perkembangan hukum yang dibangun.
Istilah  politik  hukum  dalam  Islam  dikenal  degan  istilah siya>sah  syari>ah merupakan  aplikasi  dalam  konsep  maslahah  mursalah  yaitu  mengatur  kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuanya tidak termuat dalam syara’ (Sufyan, 2017). Sebagian  ulama  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  perluasan  peran  penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepenjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa,  yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum,  yang jelas sepenjang ada kemaslahatan artinya syariat  telah ditegakan. Prinsip inilah yang menjadikan  hukum  Islam  tidak  statis,  melainkan  meluas  kesemua  sisi  kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  sistem  hukum  terbagi  menjadi  dua  macam, pertama pokok hukum  yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh, berdasarkan metodologi yang  mereka  ciptakan, kedua kebijakan  para  pakar  politik  dalam  merealisasikan kemaslahatan  dalam  menghadapi  perkembangan  zaman.  Macam-macam  ini  dapat disesuaikan  dengan  mengutamakan  kemaslahatan,  sejauh  tidak  menyimpang  dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas (Sufyan, 2017). Dengan demikian juga  produk  hukum  yag  harus  didasarkan  pada  hukum  Islam,  dengan  tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk dalam produk hukum positif. Alasan lain, adalah tugas umat untuk menciptakan ketertiban di muka bumi, yakni  tertib  sosio-politis  yang  harus  ditegakan  atas  dasar  etika  yang  sah  dan  viable (Sufyan, 2017).
Studi  tentag  politik  hukum  tidak  hanya  melihat  hukum  dari  perspektif  formal yang mengandung kebijakan-kebijakan dan rumusan resmi sebagai produk saja, tetapi juga melihat latar belakang lainya legal policy itu sendiri. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau kekuatan politik yang diartikan sebagai susunan atau konstalansi kekuatan politik (Sommaliagustina, 2019). Secara historikal penentuan dan penemuan sebuah  produk  hukum  melalui  konfigurasi  politik  juga  dilakukan  oleh  para  sahabat (khulafaur Rasyidin).
Kamil  Musa  secara  rinci  menjelaskan  bahwa  langkah-langkah  yang  ditempuh oleh sahabat dalam menerpakan hukum dari suatu persoalan yang dihadapinya. Pada tatarn ini yang dimaksud produk hukum adalah apa yang tidak diatur menurut syariat Islam yang disandarkan pada al-Quran dan Hadits. Kamil Musa menceritakan tahapan- tahapan, pertama ia akan menelaah al-Quran, bila tidak ditemukan nash yang cukup jelas  dan  rinci  menunjuk  hukum  tersebut,  maka  ia  akan  mencari  pada  sumber  yang lain,  yaitu  sunnah,  bila  juga  masih  tidak  ditemukan  hukumnya,  ia  akan  bertanya kepada  sahabat-sahabat,  disini  terjadi  diskusi  yang  panjang  mengenai  penetapan
sebuah  hukum  apakah  para  sahabat  pernah  menjumpai  Rasulullah  membuat  hukum tentang  masalah  tersebut,  jika  tidak  ditemukan  juga  maka  para  sahabat  melakukan ijtihad  baik  secara  jama’ah  dengan  sahabat-sahabat  yang  lain  maupun  secara  fardi dengan selalu memperhatikan maqa>sid syariah.
Persepsi dan pemahaman yang berbeda diantara para sahabat terhadap subtansi masalah  yang  berkaitan  dengan  ruh  tasyri’  dan  metode  ijtihad  yang  berlainan menyebabkan  timbulnya  hasil  ijtihad  yang  berbeda.  Sikap  para  sahabat  terhadap perbedaan hasil ijtihad mereka perlu mendapat  perhatian khusus, saat itu perbedaan pendapat dianggap suatu hal yang wajar dan disikapi dengan positif. Tidak ada sahabat yang  memaksakan  pendapatnya  kepada  orang  lain.  Pada  suatu  saat  ada  seseorang datang kepada Umar ibn Khattab dan memberitahukan Ali dan Zaid telah memutuskan persoalan  yang  ia  hadapi.  Jika  saya  tentu  akan  saya  putuskan  yang  lain  kata  Umar, tetapi  saya  tahu  bahwa  ini  hanya  sekedar  pendapat,  pendapatku  ini  tidak  dapat membatalkan pendapat Ali.
Selain khalifah bersama para sahabat senior, produk hukum pada masa khulafaur Rasyidin  juga  diperoleh  dari  Putusan  Pengadilan,  produk  hukum  yang  dikeluarkan oleh qadhi (hakim) sifatnya mengikat kepada orang yang berperkara, selain itu dalam konteks ini juga sudah dikenal prinsi jurisprudensi (putusan hakim terdahulu), hal ini dapat  dilihat  dari  pesan  Umar  bin  Khattab  kepada  Abu  Musa  al-Asyari  sebagai gubernur sekaligus qadhi di kuffah, dalam amanatnya beliau mengatakan “fahamilah dengan  susngguh-sungguh  tentang  perkara  yang  diajukan  kepadamu,  yang  tidak terdapat  dalam  ketentuan  hukumnya  di  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  kemudian bandingkanlah  perkara-perkara  itu  dan  perhatikanlah  perkara-perkara  yang  serupa, kemudian  pegangilah  hukum  yang  di  ridhoi  Allah  atau  yang  mendekati  kebenaran menurut pendapatmu”. Konsep yang ditinggalkan oleh Umar ini kemudian dikuti oleh khlaifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan dan Alin Ibn Abi Thalib (Imran, 2007).

## Kesimpulan
Masa khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa permulaan perpecahan umat Islam, karena  setelah  Nabi  Muhammad  Saw  meninggal  dunia,  para  sahabat  mulai  berselisih paham mengenai siapakah yang akan menjadi suskesi Rasulullah dalam memimpin umat Islam berikutnya, setelah terjadi kontelasi politik yang panjang dipilihah empat khalifah yang masing-masing dipilih menggunakan metode yang berbeda, Abu Bakar dengan baiat secara  langsung  melalui  musyawarah  mufawat,  Umar  ditunjuk  langsung  oleh  khalifah sebelumnya untuk menjadi pemimpin kaum muslim, Utsman dipilih oleh formatur dalam ditunjuk  oleh  khalifah  sebelumnya,  serta  Ali  di  baiat  secara  langsung  oleh  masyarakat kota Madinah pada saat itu.
Persoalan  lain  kemudian  muncul  adalah  terkait  produk  hukum  dan  penerapan hukum  dalam  permaslaahn  yang  muncul  dalam  masyarakat,  selepas    wafatnya  Nabi dengan  wilayah  kekuasaan  Islam  semakin  luas,  maka  permaslahan  yang  ada  semakin kompleksi yang acap kali tidak diatur secara inplisit dalam al-Quran ataupun al-Sunnah,
maka untuk metode yang digunakan oleh khulafaur Rasyidin selain berpegang teguh pada al-Quran dan Al-Sunnah, juga mennggunkan metode ijtihad dan Ra’yu.
Dari metode yang digunakan ini kemudian berhasil memunculkan sebuah produk hukum  yang  bisa  menyelesaikan  masalahn  yang  ada  dan  bisa  diterima  oleh  masyaraat secara umum, dan berlangsung secara turun menurun, selain berasal dari khalifaf produk hukum  juga  dihasilkan  oleh  qadhi  (hakim),  melalui  putusan-putusanya,  yang  bisa dijadikan acuan dalam perkara selanjutnya.

## BIBLIOGRAFI
Aburrohman, A. (2018). Metodologi al-Thabari dalam Tafsir Jami’ul al-Bayan fi Ta’wili al-Qur’an. Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  Antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam , 17 (1), 65–88.
Al-Qaththan, M. K. (2007). Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa .
Baihaki, B. (2019). Ideologi Politik dalam Khazanah Penafsiran: Ayat-ayat Legitimatif al-Qur’ān  pada  Kasus  Suksesi  Abū  Bakr  al-Ṣiddīq. Islamika  Inside:  Jurnal Keislaman Dan Humaniora , 5 (1), 1–25.
Bik, M. al-K. (2003). Tarikh al-tashri’al-Islami . Dar al-Fikr.
bin Sutarip, S. (2020). Pembaruan Fiqih Indonesia (Telaah Tafsir Al-Bayan Karya TM Hasbi Ash-Shiddieqy). Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia , 10 (1), 64–79.
Darmawati,  D.  (2012).  Hukum  Islam  pada  Masa  Imam-imam  Mujtahid  (101  H–350 H/750 M–961 M). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 7 (2), 20–32.
Daud, A. M.  (2005). Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum  Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada .
Fadilah,  N.  N.,  Mawardi,  K.,  &  Meidina,  A.  R.  (2024).  Islam  Masa  Periode  Khalifah Rasyidah Masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management , 4 (1), 18–29.
Firdaus,  M.  Y.,  Malik,  N.  H.  A.,  Salsabila,  H.,  Zulaiha,  E.,  &  Yunus,  B.  M.  (2023). Diskursus Tafsir bi al-Ma’tsur. Jurnal Dirosah Islamiyah , 5 (1), 71–77.
Hadjon,  P.  M.,  &  Djatmiati,  T.  S.  (2005). Argumentasi  Hukum  (Legal  Arguments) . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hanafi,  A.  (1989).  Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam,  cet. V.  Jakarta:  PT.  Bulan Bintang .
Imran,  R.  (2007).  Pelaksanaan  Hukum  Pada  Masa  Khulafa  Al-Rasyidin. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi , 85–93.
Insani,  F.  D.  (2019).  Sejarah  perkembangan  kurikulum  di  Indonesia  sejak  awal kemerdekaan hingga saat ini. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan , 8 (1), 43–64.
Kadir, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Khallaf,  A.  W.  (2002).  Sejarah  pembentukan  dan  perkembangan  hukum  Islam,  terj.
Wajidi Sayadi. Jakarta: Rajagrafindo Persada .
Madjid, N. (1992). Islam: Doktrin dan Peradaban . Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.
Mubarok, J., Hasanudin, H., & Sanrego, Y. D. (2016). Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 37 (2).
Muhammad,  I.,  &  Siyasah, F.  (2014). Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group .
Munir, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Nurcholish Madjid. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (2), 202–222.
Nuruddin, A. (1991). Ijtihad ʼUmar Ibn Al-Khaththāb: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam . Rajawali.
Rahmah, S., & Iskandar, I. (2021). Pendidikan Politik Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis , 1 (1), 41–61.
Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah.
Journal of Governance Innovation , 1 (1), 44–58.
https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290
Sufyan,  A.  F.  M.  (2017).  Thariq  Dalalah  Al-Nash  Menurut  Abd  Al-Wahhab  Khallaf.
Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman , 5 (2), 79–100.
Zulhamdani,  Z.  (2021).  Religious  Freedom  and  Apostasy  in  Islam:  Application  of Contextual Theory to  Verses Riddah in  the Qur’an. Alif  Lam:  Journal  of  Islamic Studies and Humanities , 2 (1), 1–21.

## Copyright holder:
Kusnul Khotimah, Frenty Oktasari (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: