Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) terhadap Objek Wisata sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan
Viona Amelia 1 , Danang Prasetyo 2
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Hak  wisatawan  merupakan  sebuah  nilai  mutlak  yang  harus  dipenuhi  sebagai bentuk  kewajiban  pengelola  wisata  agar  kepuasan  wisatawan  dapat  dicapai. Sebagai  strategi  pemenuhan  hak  wisatawan  tersebut,  maka  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  mencanangkan  program  sertifikasi  CHSE ( cleanliness,  health,  safety,  environment  sustainability )  sebagai  bentuk  jaminan kesehatan,  keamanan,  kebersihan  serta  keberlanjutan  lingkungan.  Program tersebut didesain agar setiap lini pariwisata memenuhi standar pelayanan yang sesuai  dengan  kondisi  persiapan  normalisasi  pasca  pandemi  Covid-19.  Maka penelitian  studi  literatur  ini  dilakukan  untuk  memberikan  ulasan  tentang penelitian-penelitian yang bertema tentang penerapan program sertifikasi CHSE khususnya pada sejumlah objek daya tarik wisata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari mesin pencarian google dan google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada artikel-artikel terkait disebutkan penerapan program sertifikasi CHSE telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Adapun pemenuhan aspek  kesehatan,  kebersihan  dan  keamanan  lingkungan  cukup  mempengaruhi kepuasan  wisatawan  selama  melakukan  kegiatan  wisata,  namun  penerapan program  CHSE  ini,  bukanlah  strategi  pamungkas  untuk  mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan kepuasan wisatawan. Perlu sinergi dari berbagai sisi,  yakni  standar  protokol  kesehatan,  pelayanan yang  prima,  serta daya  tarik dan fasilitas wisata yang memadai.

## ABSTRACT
Tourist  rights  are  an  absolute  value  that  must  be  fulfilled  as  a  form  of  tourism  manager's  obligation  so  that  tourist satisfaction can be achieved. As a strategy to fulfill the rights of tourists, the Ministry of Tourism and Creative Economy has  launched  a  CHSE  (cleanliness,  health,  safety,  environment  sustainability)  certification  program  as  a  form  of guaranteeing health, security, cleanliness and environmental sustainability. The program is designed so that each line of tourism meets service standards in accordance with the conditions of preparation for normalization after the Covid-19 pandemic. So this literature study was conducted to provide a review of studies with the theme of implementing the CHSE certification program, especially in a number of tourist attractions in Indonesia. The research method used is a study of literature sourced from scientific articles obtained from the Google search engine and Google Scholar. The results of the study indicate that in related articles it is stated that the implementation of the CHSE certification program has been carried out in accordance with the standard. As for the fulfillment of aspects of health, cleanliness and environmental safety, it is enough to influence tourist satisfaction during tourism activities, but the implementation of this CHSE program is not the ultimate strategy to restore trust and increase tourist satisfaction. Synergy is needed from various sides, namely health protocol standards, excellent service, as well as attractions and adequate tourist facilities.
Keywords: CHSE Sertification, Tourist Rights. Sustainable Tourism

## Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  menjadi  sebuah  keterpurukan  pada  hampir  seluruh  lini  industri,  terutama transportasi, tour  and  travel ,  depo  hingga  sektor  penyedia  jasa  akomodasi  serta  industri  makanan  dan minuman. Situasi pandemi ini juga turut mengganggu rantai pasokan dalam negeri hingga secara global, sektor  moneter,  serta  turunnya  permintaan  konsumen  salah  satunya  adalah  perjalanan  dan  pariwisata (Anggarini,  2021).  Bencana  global  ini  menjadi  momen  titik  balik  pada  usaha  pariwisata  khususnya,
1 Corresponding author.
E-mail: vionaamelia@stipram.ac.id , danangprasetyo@stipram.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 4 July 2022 Received in revised form 6 July 2022 Accepted 12 July 2022
Available online 04 August 2022 Kata Kunci: Sertifikasi CHSE Hak Wisatawan Pariwisata Berkelanjutan
ketergantungan sektor pariwisata terhadap kunjungan wisatawan menjadikan sektor ini mati suri selama kurang lebih dua tahun. Data wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, yang menunjukkan tren penurunan jumlah wisatawan sejak Februari 2020 dan kemerosotan paling signifikan terjadi pada bulan April  2020  (Kemenparekraf,  2021b),  yang  mana  pada  rentang  waktu  tersebut  jumlah  kunjungan wisatawan  hanya  sebesar  158  ribu.  Penurunan  jumlah  wisatawan  juga  disebabkan  oleh  berlakunya kebijakan pemerintah yang diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Kebijakan  ini  diambil  sebagai  tindakan  percepatapan  penanganan preventif penyebaran virus Covid-19.
Kebijakan  mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  meliputi  pengetatan  aturan penerbangan,  pembatasan  aktivitas  masyarakat,  hingga  pemberlakuan  penutupan  kondisional  pada seluruh  objek  wisata,  hotel,  maupun  restoran  (Wahyuni,  2021).  Dampak  kebijakan  tersebut mengakibatkan sejumlah usaha pariwisata mengalami kolaps. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS bulan April 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berdasarkan klasifikasi bintang di Indonesia pada bulan April 2021 mencapai rata-rata 34,63 % atau mengalami peningkatan sebesar 21,96 poin jika dibanding bulaan  April  tahun  sebelumnya, yakni tercatat 12,67  %.  Penurunan tingkat hunian kamar menjadi semakin merosot dibandingkan dengan bulan Maret 2021, tercatat bahwa TPK pada bulan April 2021 mengalami penurunan sebesar 1,44 poin. Adapun durasi lama tinggal atau lenght of stay tamu menginap baik mancanegara maupun domestik pada klasifikasi hotel berbintang selama bulan  April 2021 tercatat  hanya  sebesar  1,72  hari,  yang  artinya  terjadi  penurunan  sebesar  0,21  poin  jika  dibandingkan dengan penghitungan durasi lama tinggal wisatawan pada bulan April 2020.
Kondisi  yang  semakin  memburuk  disebabkan  oleh  penyebaran  Covid-19  memunculkan  dampak pada  aspek  sosial  dan  ekonomi  secara  menyeluruh  di  Indonesia.  Dengan  demikian  upaya  pemulihan menjadi  salah  satu  strategi  dalam  rangka  merevitalisasi  kondisi  khususnya  sektor  pariwisata. Kemenparekraf (2021) memberikan pernyataan bahwa terdapat tiga fase atau tahap penyelamatan sektor pariwisata,  yakni  tanggap  darurat,  pemulihan  dan  normalisasi.  Saat  ini,  Indonesia  telah  menjalani  fase pemulihan dan menuju pada normalisasi, adapun persiapan fase normalisasi adalah persiapan destinasi dengan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment), meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Protokol CHSE menjadi salah satu terobosan dari Kemenparekraf yang bertujuan untuk memberikan sertifikasi kepada usaha jasa pariwisata, daerah tujuan pariwisata, serta produk pariwisata lainnya sebagai bentuk perlindungan sekaligus jaminan bagi wisatawan terutama pada pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan serta keberlanjutan lingkungan.
Sosialisasi penerapan CHSE pada sektor pariwisata juga seharusnya ditambah  dengan informasi secara detail bagi wisatawan berkaitan dengan hak wisatawan sebagai konsumen atau pengguna jasa pariwisata hingga prosedur penanganan jika terjadi kasus gejala Covid-19. Perlindungan terhadap wisatawan menjadi salah satu bagian penting dalam pengalaman berwisata. Apabila suatu  negara tujuan wisata (destinasi) tidak mampu memberikan jaminan keselamatan dan pelayanan serta rasa aman maka akan berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan calon wisatawan pada destinasi tersebut. Sehingga untuk mendukung dan menjamin  kemajuan  serta  keberlanjutan  kepariwisataan  nasional  pasca  pandemi  Covid-19  maka diperlukan pemenuhan hak wisatawan sebagai konsumen pariwisata yang diberikan melalui  sertifikasi CHSE  pada  industri-industri  pariwisata.  Berdasarkan  sejumlah  alasan  tersebut,  maka  pertanyaan penelitian yang muncul adalah  bagaimana implementasi program sertifikasi  CHSE  di Indonesia sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan?

## Metode
Penelitian ini menggunakan model kajian literatur ( literature review ) atau juga dikenal dengan penelitian  kepustakaan  ( library  research )  (Zed,  2014)  (Mardiyantoro,  2022),  yakni  penelitian  yang meninjau secara kritis gagasan, pengetahuan maupun temuan yang terdapat pada sumber-sumber literatur berorientasi akademik ( academic-oriented literature ) (Cooper et al., 2018). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap artikel-artikel penelitian yang bertema tentang penerapan sertifikasi CHSE ( cleanliness,  health,  safety,  environment  sustainability )  pada  objek  daya  tarik  wisata  sebagai  wujud pemenuhan hak wisatawan. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan bahan- bahan informasi yang bersumber dari google scholar dengan kata kunci sertifikasi CHSE, dan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan kata kunci tersebut, google scholar menampilkan 131 hasil yang berupa buku (books google), artikel ilmiah  termasuk artikel dalam jurnal pengabdian masyarakat. Dalam penentuan sumber  literatur  yang  digunakan  untuk  menelaah  penerapan  program  CHSE  sebagai  pemenuhan  hak
wisatawan,  maka  perlu  melalui  proses  inklusi  dan  eksklusi.  Kriteria  inklusi  pada  penelitian  ini  adalah artikel ilmiah yang memiliki kata kunci sertifikasi CHSE dan pariwisata berkelanjutan. Dua kata kunci ini dipilih  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  pelaksanaan  CHSE  sebagai  bagian  dalam  komitmen perwujudan  pariwisata  yang  berkelanjutan  yang  bermuara  pada  pemenuhan  hak  wisatawan  secara holistik. Sementara sumber data dengan kriteria eksklusi adalah artikel-artikel yang membahas tentang penerapan program CHSE di hotel, program pelatihan dan penyuluhan CHSE, maupun artikel-artikel yang hanya membahas  mengenai pariwisata  berkelanjutan saja. Adapun setelah  melalui tahapan inklusi dan ekslusi  sumber  data,  diperoleh  16  artikel  yang  sesuai  dengan  kriteria  inklusi  dan  didukung  dengan berbagai sumber terkait seperti website resmi Kemenparekraf dan peraturan perundangan terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  protokol  kesehatan  pada  industri  pariwisata  tentu  akan  berdampak  positif  pada meningkatnya kepercayaan wisatawan untuk kembali melakukan aktifitas berwisata ke berbagai destinasi wisata.  Maka  dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  kajian  penerapan  sertifikasi  CHSE  pada  industri pariwisata khususnya objek daya tarik wisata yang termuat dalam artikel-artikel ilmiah.

## 3.1 Pariwisata Indonesia Dimasa Transisi Pasca Covid-19
Pandemi  covid-19  turut  memberikan  pengaruh  yang  luar  biasa  pada  hampir  seluruh  sektor kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kelumpuhan multisektor terjadi dan tak terkecuali turut menghantam Indonesia, baik sektor ekonomi, sosial dan politik dan sektor pariwisata adalah yang paling terdampak  dengan  adanya  pandemi  ini (Škare  et  al.,  2021) .  Pemberlakuan  lockdown  diambil  oleh pemerintah seluruh dunia sebagai kebijakan antisipatif terhadap masuknya warga dari negara atau kota yang  terdampak  covid  (Silfia  &  Kafabih,  2021).  Kebijakan  pembatasan  sosial  pun  juga  diberlakukan  di Indonesia sesuai dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Terpuruknya sektor pariwisata secara otomatis berimbas pada penurunan  jumlah  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Objek  maupun  destinasi  yang  semula mampu memperoleh pendapatan dari kedatangan wisatawan, harus rela ditinggalkan pengunjungnya.
Laporan statistika kedatangan wisatawan asing yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, dari dua pintu kedatangan, yakni bandara Ngurah Rai Bali dan bandara Soekarno-Hatta Jakarta, pada bulan Maret  2020  menunjukkan  tren  penurunan  kunjungan  hingga  -64.72  %  di  Bandara  Ngurai  Rai  Bali. Penurunan  tersebut  terjadi  sebagai  dampak  dari  pembatasan  penerbangan  internasional  bersamaan dengan awal pandemi yang disertai dengan pemberlakuan lockdown di sejumlah  negara. Pertumbuhan wisatawan  yang  semakin  negatif  tentu  berdampak  besar  pada  seluruh  industri  pariwisata,  baik  sektor formal, informal hingga UMKM pariwisata (Silfia & Kafabih, 2021). Sebagai upaya dalam penanganan dan percepatan pemulihan pandemi covid-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Menteri Sandiaga  Uno  menyampaikan  tiga  strategi  utama  sebagai  tindak  lanjut  membangkitkan  pariwisata  dan ekonomi kreatif Indonesia, yakni Inovasi, adaptasi dan kolaborasi.
Guna mendukung kesuksesan strategi percepatan dan pemulihan pariwisata, Kemenparekraf/Barekraf menerapkan protokol Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang diberlakukan di kawasan-kawasan penyelenggara pariwisata.  Adapun bentuk tindak lanjut penjaminan konsistensi dalam menerapkan program CHSE maka, Kemenparekraf berkoordinasi dengan Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN)  menetapkan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  9042:2021  untuk standar  Kebersihan,  Kesehatan,  Keselamatan  dan  Kelestarian  Lingkungan  (CHSE)  di  berbagai  tempat penyelenggaraan  dan  pendukung  kegiatan  pariwisata  (Badan  Standardisasi  Nasional,  2021).  Sertifikasi CHSE dengan Standar Nasional Indonesia dapat menjadi keniscayaan di seluruh kegiatan baik destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif dan sekaligus menjadi langkah awal untuk memberikan jaminan pelayanan yang terstandar pada seluruh kawasan wisata, dan industri penyelenggara jasa pariwisata.

## 3.2 Hak Wisatawan
Pada dasarnya wisatawan memiliki hak atas perlindungan hukum dan keamanan bahkan berhak untuk  mendapatkan  jaminan  perlindungan  asuransi  untuk  jenis  wisata  beresiko  tinggi.  Pada  masa pandemi,  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  kegiatan  wisata  sangat  beresiko  tinggi  pada  kesehatan  dan keamanan wisatawan. Maka, hal ini menjadi  perlu  menjadi perhatian khusus  bagi setiap pelaku  wisata untuk turut berbenah diri dalam memberikan informasi maupun layanan secara optimal. Dalam penelitian ini, objek daya tarik wisata dipilih untuk dibahas mengingat bahwa dalam realita, standar kebersihan dan
kesehatan  objek  daya  tarik  wisata  di  Indonesia  tidak  seragam.  Sejumlah  objek  menerapkan  standar kebersihan dan kesehatan yang sesuai dengan standar CHSE jauh sebelum pandemi melanda, namun tidak sedikit aspek kesehatan, kebersihan dan keamanan dari objek-objek daya tarik wisata terabaikan. Nihilnya kesadaran  dan  rendahnya  daya  tanggap  terhadap  berbagai  resiko  yang  muncul  di  masa  mendatang membuat tingkat kepercayaan maupun rasa aman dan nyaman yang seharusnya dirasakan oleh wisatawan sebagai hak pada akhirnya terabaikan.
Adapun hak wisatawan telah diatur di dalam UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 pasal 20 dan pasal 21.  Wisatawan berhak memperoleh setiap detail informasiyang berkaitan dengan  kawasan wisata akan dikunjungi, baik informasi mengenai daya tarik, pelayanan yang sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, layanan kesehatan, perlindungan terhadap hak pribadi, hingga asuransi.  Berdasarkan hak- hak tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pandemi, peraturan tentang jaminan atau pemenuhan hak wisatawan telah ada, namun pada praktiknya pelaksanaannya harus menunggu momen terjadinya bencana baru  kemudian  dilakukan  pembenahan.  Seiring  berjalanannya  adaptasi  terhadap  pandemi  Covid-19, pemerintah terus berupaya menggerakkan roda perekonomian melalui kunjungan wisata. Namun hal ini perlu daya yang sinergis antara pemerintah, pengelola objek/ kawasan wisata, masyarakat dan wisatawan.
Keterlibatan  dan  kesadaran  berbagai  pihak  untuk  melakukan  pemulihan  dilakukan  melalui peraturan  perundangan  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  pengusaha  sebagai  bagian  dari  upaya pemenuhan hak wisatawan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bagian kedua pasal  26  huruf  d  yang  mengatur  kewajiban  pengusaha  pariwisata  untuk  senantiasa  memberikan kenyamanan,  keramahan,  perlindungan  keamanan  serta  keselamatan  untuk  wisatawan  (Pemerintah Indonesia, 2009). Kewajiban ini dibebankan dan mesti dilaksanakan kepada seluruh pengusaha penyedia jasa pariwisata sebagai salah satu penerapan strategi pemulihan pariwisata melalui pemberian jaminan penggunaan jasa pariwisata oleh wisatawan, sehingga wisatawan sebagai konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengonsumsi jasa pariwisata (Puspitadelia, 2021). Artikel yang ditulis oleh Diarta (2021) menjadi  salah  satu  bukti,  bahwa  pemenuhan  hak  wisatawan  secara  optimal,  pada  akhirnya  akan mengembalikan tingkat kepercayaan wisatawan. Sehingga bukan menajdi hal yang  mustahil ketika hak wisatawan terpenuhi dan diperkuat dengan label sertfikasi CHSE, maka penerapam program CHSE  akan menjadi resiliensi pertahanan pada seluruh objek daya tarik wisata agar kembali mampu mendapatkan kepercayaan dari wisatawan.

## 3.3 Pariwisata Berkelanjutan
UNWTO (United Nation of World Tourism Organizaton) memaknai pariwisata berkelanjutan sebagai upaya  yang  sangat  memperhitungkan  atau  mempertimbangkan  secara  matang  terhadap  dampak  yang akan terjadi pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang sekaligus memenuhi kebutuhan pasar wisatawan, industri pariwisata, lingkungan maupun masyarakat sebagai tuan rumah  (International  Labour  Organization,  2012).  Kegiatan  dalam  pariwisata  berkelanjutan  disebut sebagai kegiatan yang bertanggung jawab, maka didalam pembangunannya juga harus memenuhi sejumlah aspek (Kurniawati, 2013) yakni;
Keberlanjutan  ekologis  yang  berkaitan  dengan  dimensi  waktu,  artinya  tidak  hanya  masa  kini melainkan  memperhatikan  keberlanjutan  ekosistem  bumi  sampai  pada  masa  yang  akan  datang. Memanfaatkan  sumberdaya  lingkungan  secara  optimal  serta  membantu  konservasi  pusaka  alam  dan keanekaragaman hayati. Keberlanjutan sosial-ekonomi jangka panjang, yang mampu memberikan manfaat secara  sosial  dan  ekonomi,  termasuk  lapangan  kerja  yang  berkualitas,  pemenuhan  kebutuhan  dasar manusia, serta pemberantasan kemiskinan. Keberlanjutan sosial-budaya, melalui peningkatan partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  mempertahankan  keanekaragaman  budaya  lokal  sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama manusia, dan kesetaraan gender.
Selain itu, pariwisata berkelanjutan yang dianggap berhasil adalah pariwisata yang mampu menjaga tingkat  kepuasan  wisatawan  serta  menjamin  pengalaman  yang  berkualitas  bagi  wisatawan.  Tren pariwisata saat ini merupakan efek yang dipicu oleh pandemi, sehingga lebih condong pada aktualisasi diri yang berkaitan dengan pengalaman dan kenangan, memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan wisata minat khusus yang lebih mengedepankan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan bukan kuantitas  atau  banyaknya  jumlah  wisatawan  yang  sesuai  target  (Kemenparekraf,  2021a).  Perubahan paradigma atau shifting paradigm inilah yang diharapkan akan membantu mendorong pulihnya pariwisata di Indonesia.

## 3.4 Sertifikasi CHSE Sebagai Langkah Adaptasi
Pada saat Covid-19 berubah menjadi pandemi yang berdampak pada seluruh daerah tujuan wisata, hal ini berdampak pula pada keputusan calon wisatawan untuk bepergian ke wilayah terdampak. Begitu halnya dengan perilaku masyarakat terutama yang berada di kawasan atau sekitar objek daya tarik wisata pun juga berusaha meminimalisir resiko penyebaran virus yang memiliki posibilitas tinggi ditularkan dari wisatawan.  Risiko  kesehatan  yang  muncul  pada  sektor  pariwisata  diasosiasikan  dengan  meningkatnya potensi bahaya kesehatan yang akan dialami oleh pengunjung ketika berwisata dan terlibat pada aktivitas pariwisata (Olya & Al-Ansi, 2018). Mengenai upaya peningkatan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berwisata, Kemenparekraf menyelenggarakan sertifikasi CHSE yang dapat diperoleh para penyelanggara kegiatan wisata melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini.
1. Tahap  Penilaian  Mandiri,  merupakan  tahap  menilai  dan  mengevaluasi  secara  mandiri  atas  usaha wisata yang dijalankan oleh pelaku usaha
2. Tahap  Deklarasi  Mandiri,  memuat  tentang  pernyaatan-pernyataan  yang  dibuat  dengan  sebenar- benarnya  oleh  pengusaha  wisata  tentang  hasil  penilaian  mandiri,  memenuhi  kriteria  CHSE  sesuai dengan jenis usaha yang didaftarkan, pernyataan bersedia untuk mengikuti proses penilaian menuju sertifikasi,  dan  pernyataan  kesediaan  untuk  melakukan  pembenahan  dan  peningkatan  kualitas lingkungan sesuai CHSE.
3. Tahap  Penilaian,  merupakan  tahap  verifikasi  dan labeling setelah  pengusaha  dinyatakan  telah memenuhi syarat
4. Tahap Pemberian Sertifikat, merupakan tahap akhir pemberian sertifikat CHSE dan penyematan label I Do Care pada kegiatan usaha pariwisata yang telah melalui seluruh tahapan dan dinilai memenuhi persyaratan.
Sertifikasi CHSE bersifat sukarela, artinya pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai pilihan  untuk  mendapatkan  sertifikat  setelah  melalui  tahapan  yang  ditentukan.  Sertifikat  ini  diberikan sebagai  jaminan  bahwa  produk  dan  layanan  yang  diberikan  sudah  memenuhi  dimensi  kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi wisatawan maupun masyarakat (Kemenparekraf, 2021). Adapun tujuan pemberlakuan protokol CHSE pada masa pandemi Covid-19 memiliki tujuan sebagai berikut ini (Tandilino, 2020) .
1. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  di  seluruh  dunia,  khususnya  Indonesia  terkait  kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran Covid-19.
2. Mempersiapkan  dunia  pariwisata  melalui  pemberian  jaminan  CHSE  pada  produk  dan  pelayanan kepada wisatawan.
3. Mengembalikan  tingkat  kepercayaan  wisatawan  terhadap  destinasi  wisata  yang  telah  menerapkan protokol CHSE.
4. Sebagai panduan praktis bagi para penyelenggara atau pengusaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upayanya mempersiapkan produk dan layanan pariwisata sesuai standar CHSE.
Meskipun  bersifat  sukarela,  sertifikasi  CHSE  telah  disematkan  kepada  kurang  lebih  11.986  jenis usaha pariwisata yakni hotel, restoran, daerah tujuan wisata, olahraga arung jeram, homestay , usaha selam, usaha jasa transportasi wisata, dan olahraga golf. Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan revitalisasi sektor  pariwisata  pasca  pandemi  sekaligus  memenuhi  permintaan  pasar  global  sekaligus  pola  perilaku wisatawan di masa mendatang yang sangat mungkin terpengaruh oleh gaya hidup bersih dan sehat serta memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, maka pelaku pariwisata harus secara konsisten menyadari dan menanggapi adanya perubahan pada pasar wisata.

## 3.5 Pengaruh Label Sertifikasi CHSE terhadap Kepuasan Wisatawan
Penerapan sertifikasi CHSE pada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf  memiliki  tujuan  mewujudkan  pariwisata  berkelanjutan  ditengah  pandemi.  Pemerintah daerah  pun  turut  berupaya  menyukseskan  program  tersebut  dengan  tujuan  resiliensi  atau  pemulihan, mengingat  bahwa  pariwisata  berkedudukan  sebagai  sektor  penyumbang  devisa  negara  terbesar  kedua setelah migas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pengunjung dipengaruhi oleh tingkat pelayanan yang telah disesuaikan dengan standar sertifikasi CHSE. Kabar baiknya, ketika program CHSE tersebut  mampu  mengembalikan  kepercayaan  wisatawan,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepuasan wisatawan. Dapat dikatakan pula bahwa melalui program sertifikasi CHSE tersebut secara tidak langsung juga memberikan efek positif terhadap pengembangan ekonomi pariwisata dan industri kreatif. Salah satu
artikel yang membahas penerapan program CHSE pada destinasi wisata Kabupaten Kediri menunjukkan kepuasan  pengunjung  dan  dari  kepuasan  pengunjung  inilah  yang  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi perkembangan  ekonomi  pariwisata  dan  industri  kreatif  di  Kabupaten  Kediri  (Arlinda  &  Sulistyowati, 2021). Penerapan sertifikasi CHSE mampu memberikan rasa aman dan nyaman sebagai hak wisatawan yang diperoleh selama mengunjungi suatu kawasan wisata. Minimnya rasa khawatir membuat wisatawan merasa lebih optimal dalam melakukan aktifitas atau kegiatan wisata sehingga dalam upaya pemerintah untuk membangkitkan geliat sektor ekonomi kreatif pun terpenuhi.
Sementara hasil penelitian mengenai pengembangan CHSE di kawasan pantai Jimbaran (Suidarma & Afrita, 2021) dan Implementasi CHSE di Agrowisata Taman Edelweiss Karangasem Bali (Diarta, 2021) menunjukkan hal yang serupa. Hasil penerapan pengembangan CHSE tersebut menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dan wisatawan menjadi lebih positif yakni semakin tinggi kesadaran wisatawan untuk mematuhi  protokol  kesehatan  dengan  menggunakan  masker,  mencuci  tangan  sebelum  dan  sesudah memasuki kawasan wisata, serta membuang sampah pada tempatnya. Penerapan program sertfikasi CHSE membawa perubahan ke arah positif pada peningkatkan rasa percaya dan rasa aman yang ditunjukkan melalui pelayanan yang prima dan menjaga kelestarian kawasan wisata. Bahkan ketika pengelola dianggap mampu  memberikan  jaminan  keamanan  dan  kenyamanan  melalui  program  CHSE,  hal  ini  mampu mendorong  motivasi  wisatawan  untuk  kembali  berkunjung.  Dalam  ranah  pengelolaan  pariwisata, kepuasan wisatawan menjadi jaminan akan keberlanjutan suatu destinasi atau kawasan wisata dan saat ini  kepuasan  wisatawan  tidak  hanya  melekat  pada  atribut  yang  dimiliki  oleh  kawasan  wisata  tersebut, tetapi juga jaminan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.
Meski  demikian,  sertifikasi  CHSE  tersebut  tidak  selalu  memberikan  pengaruh  yang  siginifikan terhadap  kunjungan  wisatawan  ke  suatu  destinasi.  Salah  satunya  adalah  penerapan  protokol  CHSE  di kawasan  wisata  hutan  pinus  di  kecamatan  Dlingo  (Wicaksono,  2021).  Hasil  pada  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa kawasan wisata Dlingo khususnya hutan pinus Pengger, Lintang Sewu, Puncak Becici, Pinus  Asri,  dan  Pinus  Seribu  Batu  Songgo  Langit  telah  tersertifikasi  CHSE,  dan  menerapkan  protokol kesehatan  sesuai  standar  yang  ditetapkan.  Namun  penerapan  tersebut  tidak  sepenuhnya  menjamin peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni peraturan kewajban untuk Rapid  Test bagi  wisatawan  luar  daerah,  keterbatasan  fasilitas  pun  juga  turut  menjadi  kendala rendahnya  minat  wisatawan  untuk  mengunjungi  kawasan  tersebut.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemenuhan  hak  wisatawan  melalui  program  sertifikasi  CHSE  dirasa  kurang  kuat  untuk  mendongkrak minat wisatawan untuk kembali berwisata. Terdapat faktor-faktor pendukung lain atau atribut yang harus saling  bersinergi  untuk  mempengaruhi  keputusan  seseorang  untuk  berwisata,  seperti  penambahan fasilitas, atraksi atau kegiatan pendukung wisata lainnya, aksesibilitas dan hospitality. Tujuan dari para pengelola untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan kembali melalui sertifikasi CHSE memang sangat diapresiasi namun harus ada tindak lanjut untuk memberikan edukasi dan melakukan promosi tentang pentingnya  mempertimbangkan  pemilihan  daerah  tujuan  wisata  yang  terjamin  keamanannya  melalui sertifikat CHSE.

## 3.6 Implementasi Hak Wisatawan Melalui Sertifikasi CHSE
Rasa aman dan kenyamanan menjadi unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan industri pariwisata. Unsur tersebut mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap keputusan calon wisatawan untuk melakukan perjalanan (Khalik, 2014). Sementara untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada suatu destinasi bukanlah perkara yang mudah, rasa aman dan kenyamanan dapat dipengaruhi oleh konflik sosial politik, ancaman terorisme, perilaku sosial masyarakat, hingga bencana alam. Menyoal pada faktor- faktor  tersebut,  saat  ini  pariwisata  Indonesia,  bahkan  dunia  masih  dihadapkan  pada  permasalahan penanganan pandemi Covid-19, bahkan sejumlah virus baru bermunculan di berbagai belahan dunia. Maka pada era pasca pandemi covid-19 perlindungan hukum pada pengguna jasa pariwisata (wisatawan) baik domestik  maupun  manca  negara  serta  para  pengusaha  pariwisata  sangat  dibutuhkan  (Widiastari  & Indrawati, 2013).
Dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  terdapat  peraturan perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan.  Hak  wisatawan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum tertera  pada  ketentuan  pasal  20  huruf  c,  bahwa  setiap  wisatawan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  dan  keamanan.  Disebutkan  pula  dalam  pasal  26  ayat  poin  d  yang  mewajbkan pengusaha  pariwisata  untuk  memberikan  jaminan  kenyamanan,  keramahan,  perlindungan  keamanan serta keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, juga berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Sebagai wujud implementasi pemenuhan hak wisatawan
sekaligus strategi untuk mengembalikan jumlah kunjungan maupun tingkat kepercayaan wisatawan pasca pandemi Covid-19 maka diperlukan upaya perlindungan yang berfokus pada pemenuhan hak wisatawan yakni memberikan jaminan rasa aman yang diwujudkan dalam pemberian label sertifikasi CHSE.  Meski dalam  peraturan  tidak  disebutkan  sebagai  sertifikasi  yang  wajib  diperoleh,  namun  sertifikasi  CHSE berperan  untuk  memberikan  kepastian  jaminan  rasa  aman  kepada  wisatawan  bahwa  produk  dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (Ani & Vivian Octariana, 2021).

## Simpulan dan Saran
Pandemi ini menjadi momentum untuk melakukan transformasi bagi seluruh  pihak yang terkait. Penerapan  sertifikasi  CHSE  menjadi  strategi  dalam  melakukan  perbaikan  layanan  seluruh  lini  pada kawasan wisata. Peningkatan kesadaran baik dari pihak pengelola terhadap kewajiban maupun wisatawan akan pemenuhan haknya sebagai bagian dari perwujudan pariwisata berkelanjutan akan semakin mudah dicapai jika seluruh pihak saling bersinergi untuk mewujudkannya. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait terus berupaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan melalui program sertifikasi CHSE agar kembali menarik dan serta mampu memberikan jaminan kesehatan yang memadahi, rasa aman, nyaman, serta  ramah  lingkungan.  Namun,  penerapan  CHSE  bukanlah  strategi  pamungkas  yang  dapat  dijalankan secara maksimal tanpa adanya peningkatan pelayanan, maupun fasilitas yang memadai serta kesadaran akan porsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.  Kolaborasi antar pihak terkait harus terwujud untuk menciptakan sistem pariwisata Indonesia pasca pandemi yang berkelanjutan.
Adapun  penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  objek,  sumber  literatur  yang  lebih relevan,  maupun  dalam  implikasinya  pada  sektor  pariwisata  di  masa  yang  akan  datang  sehingga  perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh penelaahan yang lebih mendalam khususnya penerapan sertifikasi CHSE pada objek-objek wisata lain, atau industri wisata yang belum pernah dibahas. Maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan studi dokumentasi ini dengan variabel lainnya.

## Daftar Rujukan
Anggarini,  D.  T.  (2021).  Upaya  pemulihan  industri  pariwisata  dalam  situasi  pandemi  covid  -19. Jurnal Pariwisata , 8 (1), 22 – 31. https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9809
Ani, S. & Vivian Octariana. (2021). Efektivitas penerapan CHSE (clean, health, safety & environment) pada hotel kategori bintang 3 (tiga) di Kota Depok. EDUTOURISM  Journal Of Tourism Research , 3 (01), 22 – 35. https://doi.org/10.53050/ejtr.v3i01.159 Arlinda,  F.,  &  Sulistyowati,  R.  (2021). Pengaruh  penerapan  program  adaptasi  CHSE  (Cleanliness,  Health, Safety, Environment) terhadap kepuasan pengunjung destinasi wisata Kabupaten Kediri di era new normal serta dampaknya pada pengembangan ekonomi pariwisata & industri kreatif . 9 (3), 13.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2021). BSN  luncurkan  SNI  dan  skema  akreditasi  CHSE . https://bsn.go.id/main/berita/detail/12609/bsn-luncurkan-sni-dan-skema-akreditasi-chse Cooper, C., Booth, A., Varley-Campbell, J., Britten, N., & Garside, R. (2018). Defining the process to literature searching  in  systematic  reviews:  A  literature  review  of  guidance  and  supporting  studies. BMC Medical Research Methodology , 18 (1), 85. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0545-3
Diarta,  I.  K.  S.  (2021). Pengaruh  atribut,  iImplementasi  CHSE,  dan  kualitas  layanan  terhadap  kepuasan pengunjung agrowisata Taman Edelweiss Karangasem Bali . 10 (2), 20. International Labour Organization, I. L. O. (2012). Rencana strategis pariwisata berkelanjutan dan green jobs untuk indonesia . ILO Country Office Jakarta. Kemenparekraf.  (2021a). Siaran  pers:  pandemi  jadi  momentum  optimalisasi  pengembangan  pariwisata berkelanjutan  Indonesia .  https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-pandemi-jadi- momentum-optimalisasi-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan-indonesia/
Kemenparekraf. (2021b). Statistik kunjungan wisatawan
mancanegara 2021 . https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-  Kunjungan-Wisatawan- Mancanegara-2021 Kemenparekraf. (2021).
Tren pariwisata Indonesia di tengah pandemi . https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi
Khalik,  W.  (2014).  Kajian  kenyamanan  dan  keamanan  wisatawan  di  kawasan  pariwisata  Kuta  Lombok. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) . https://doi.org/10.24843/JUMPA.2014.v01.i01.p02 Kurniawati, R. (2013). Modul pariwisata berkelanjutan . 1 – 71. Mardiyantoro,
N. (2022). Metodologi penelitian . https://elearning.fastikom- unsiq.ac.id/claroline/backends/download.php?url=L2JhYl8zXy1fbGl0ZXJhdHVyZV9yZXZpZXcucG Rm&cidReset=true&cidReq=INF0904
Olya,  H.,  &  Al-Ansi,  A.  (2018).  Risk  assessment  of  halal  products  and  services:  Implication  for  tourism industry. Tourism Management , 65 , 279 – 291. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.015
Pemerintah  Indonesia.  (2009). Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  10.tahun  2009......  Tentang kepariwisataan .
Puspitadelia,  A.  (2021).  Perlindungan  hukum  bagi  wisatawan  di  masa  pandemi  covid-19  ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan konsumen. Jurist-Diction , 4 (3), 863. https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26973
Silfia, B., & Kafabih, A. (2021). Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 4 (1), 383 – 389. https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198 Škare,  M.,  Soriano,  D.  R.,  &  Porada - Rochoń,  M.  (2021).  Impact  of  COVID -19  on  the  travel  and  tourism industry. Technological Forecasting
and Social Change , 163 , 120469.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469 Suidarma, I. M., & Afrita, N. N. (2021). Upaya meningkatkan sektor pariwisata melalui pengembangan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dalam kawasan Pantai Jimbaran . 3 , 5. Tandilino, S. B. (2020). ). Penerapan cleanliness, health, safety, & environmental sustainable (CHSE) dalam era  normal  baru  pada  destinasi  pariwisata  Kota  Kupang.  . .  Jurnal  Travel,  Hospitality,  Culture, Destination, and MICE , 3 (2), 62 – 68. https://doi.org/10.32511/tourism.v3i1.656 Wahyuni, D. (2021). Upaya pemulihan pariwisata yogyakarta pada masa pandemi covid-19 . 12 (2), 17. Wicaksono, A. (2021). penerapan protokol CHSE di kawasan wisata Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul . 15 , 11. Widiastari, N. M. N. R., & Indrawati, S. (2013). Pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan . 1 – 5. Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.