## Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai

## Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency
Irwan Moridu
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Indonesia
( * ) Email Korespondensi: irwanmoridu@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efisiensi  dan  efektifitas  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Banggai,  data  dianalisis  secara  deskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas PAD. Berdasarkan hasil penelitian, Selama kurun waktu 2015 – 2018 Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dalam kategori  yang sangat efisien dengan tingkat  efisiensi  adalah  masing  –  masing  sebesar  0,43%,  0,37%,  0,49%  dan  0,35%.  Sedangkan  untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dalam kategori sangat efektif dengan nilai 105,20%, tahun 2016  dan  2017  dengan  kategori  cukup  efektif  dengan  nilai  96,61%  dan  95,95%  sedangkan  tahun  2018 kategori kurang efektif dengan nilai 77,31%.
Kata kunci :  Efisiensi, Efektivitas, PAD

## Abstract
The purpose of the study was to determine and analyze the efficiency and effectiveness of the reception of Original Local Revenue in Banggai Regency, the data were analyzed descriptively quantitatively using the ratio of efficiency and effectiveness of PAD. Based on the results of the study, during the period of 2015 - 2018 the efficiency of the Original Revenue of the District of Banggai in the category of very efficient with the  level  of  efficiency  was  respectively  0.43%,  0.37%,  0.49%  and  0.35%.  As  for  the  Effectiveness  of Regional  Original  Revenue  in  2015  in  the  very  effective  category  with  a  value  of  105.20%,  in  2016  and 2017 with a category quite effective with a value of 96.61% and 95.95% while in 2018 the category is less effective with a value of 77.31% .
Keywords: Efficiency, Effectiveness, PAD

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk  mengatur  dan  mengelola  daerah masing-masing. Pendapatan
daerah diklasifikasikan  dalam  dua  sumber  pokok yaitu  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari pemerintah  pusat  seperti  pajak  negara,  bea cukai,  ganjaran,  subsidi  dan  sumbangan negara. Pendapatan Daerah sangatlah penting  untuk  dikelola  dengan  baik  karena merupakan  sumber  daya  keuangan  untuk kegiatan  otonomi  daerah. Untuk    beberapa urusan  dalam  pemerintahan  yang  awalnya merupakan  sentralistis  kini  telah  menjadi pemerintah yang harus mengurangi ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat. Yang  kemudian  hal  ini  didasari  oleh semakin  banyak  kebutuhan  dari  persoalan masyarakat  yang  kemudian  kebutuhan desentralisasi  yang  semakin  diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah untuk  mengurus  daerahnya.  Sumber  dari pendapatan  daerah  berasal  dari  bantuan pemerintah  pusat  dan  dapat  diberikan kepada daerah.
Pemerintah  daerah  seharusnya  bisa memanfaatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  di  punggut  dari  masyarakat untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak  hanya  menjadi  perhatian  pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan mempengaruhi  struktur  aggaran  dewan (Mahmudi, 2010).
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan salah  satu  faktor  yang  penting  dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang  berdasar  pada  prinsip  otonomi  yang nyata,  luas  dan  bertanggung  jawab.  Bastian dalam (Miragustia Mayza, 2015)
penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah gabungan  dari  beberapa  pos  Pajak  yang terdiri  dari  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  Penerimaan  Non  Pajak  yang  ada dari hasil perusahaan milik daerah, serta pos Penerimaan  Investasi  serta  Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dimana ada kekhawatiran  apabila  daerah  mempunyai
sumber – sumber keuangan yang besar akan menyebabkan  terjadinya  di  sintegrasi  dan separatisme  dalam  suatu  daerah  (Nasir, 2019).  Menurut  Samsubar  Saleh  dalam (Kamila,  2016)  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  suatau  komponen  yang  sangat menentukan  berhasil  tidaknya  kemandirian pemerintah  Kabupaten/  Kota  dalam  rangka otonomi daerah saat ini.
Menurut  (Halim,  2012),  Pendapatan Asli  Daerah  adalah  “semua  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli  daerah”.  Selanjutnya  Menurut  (Halim, 2012)  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dan dipungut  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pajak  dan  retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang  terbentuknya  PAD  pada beberapa  daerah  karena  pajak  dan  retribusi sangat  terkait  dengan  sektor  industri  yang memberikan  nilai  tambah  bagi  kekuatan ekonomi.
Menurut  (Siahaan,  2009)  Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan  undang-undang  yang  besifat dapat  dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi  kembali  (kontra  pretasi/balas  jasa) secara  langsung,  yang  hasilnya  digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Seperti  halnya  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Keintjem  et  al.,  2021) yang  menyatakan  bahwa  kontribusi  dari pajak  daerah  yang  merupakan  bagian  dari PAD adalah sangat baik, sedangkan penelitian  dari  (Pandelaki  et  al.,  2021) menyebutkan bahwa kontribusi pajak adalah sedang.  Disamping  pajak  daerah  ada retribusi yang merupakan penyumbang PAD yang cukup besar.
Menurut  (Munawir,  2010)  Retribusi merupakan  iuran  kepada  pemerintah  yang dapat  dipaksakan  dan  jasa  balik  secara langsung  dapat  ditunjuk.  Paksaan  disini bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang tidak  merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah dia  tidak  akan  dikenakan  iuran  itu. Penelitian  yang  diperoleh  dari  (Komara  et al.,  2019),(Kartika  et  al.,  2021)  menyatakan
bahwa  kontribusi  dari  retribusi  sangat berfluktuasi dalam peningkatan PAD.
Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai mempunyai  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Banggai fluktuatif dari data BPS Kabupaten  Banggai.  Sudah  seharusnya Kabupaten Banggai
mengoptimalkan penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Menurut Widjaja dalam (Aji Bayu Purnomo., Kirya I
Ketut.,  2015)  Pendapatan  Asli  Daerah
adalah  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan merupakan bagian modal dasar dari pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.
Realisasi penerimaan Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Banggai  pada tahun  anggaran  2014  –  2018  dapat  dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Realisasi Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai  Tahun 2014 - 2018 No Tahun Target Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah 1 2015 106.833.043.842,00 112.387.822.982,13 2 2016 140.000.000.000,00 135.255.638.703,43 3 2017 194.566.007.852,00 186.690.738.617,03 4 2018 164.385.345.232,23 127.096.022.732,53
Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Banggai, 2019
Dalam  tabel  tersebut  dapat  dilihat bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Banggai  terus  mengalami  peningkatan  pada
Tahun 2015 - 2018 kemudian di Tahun 2018 mengalami penurunan. Target yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak sepenuhnya  tercapai  dan  pagu  anggaran untuk  menarik  Pendapatan  Asli  Daerah selalu mengalami kenaikan walaupun kenaikannya  tidak  terlalu  besar.  Sehingga perlu ada penelitian lanjut untuk mengetahui penyebab  dari  penurunan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Banggai.

## METODE
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  dan kuantitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode Deskriptif Kuantitatif. Untuk
Menganalisis  tingkat  efisiensi  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  formula perhitungannya  adalah  biaya  yang  di keluarkan  untuk  mendapatkan  Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
dimana  semakin  kecil  rationya  maka semakin  efisien  pengelolaan  Pendapatan Asli  Daerah  tersebut.  Menurut  (Mahmudi,
2010) kriteria penilaian efisiensi pengelolaan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah yaitu sebagai berikut :
Dalam menganalisis
tingkat efektifitas  dari  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Banggai  maka  di perlukan  data  realisasi  penerimaan  dan target  penerimaan.  Dimana  semakin  besar presentase  yang  di  capai  maka  semakin tinggi tingkat efektifitas pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Banggai (Mahmudi, 2010):

## HASIL
Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu  2015  hingga  tahun  2018  sebagai berikut :
Rasio Efisiensi = Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD x100 Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Target Penerimaan PAD
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2015 106.833.043.842,00 112.387.822.982,13 2016 140.000.000.000,00 135.255.638.703,43 2017 194.566.007.852,00 186.690.738.617,03 2018 164.385.345.232,23 127.096.022.732,53
Sumber : Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai, 2019
Tabel 3. Biaya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2015 – 2018 Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 2015 543.736.000,00 543.736.000,00 2016 504.122.700,00 504.122.700,00 2017 986.475.000,00 925.600.500,00 2018 446.159.000,00 443.176.500,00
Sumber : Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai, 2019
Berdasarkan data diatas penulis menganalisis  lebih  lanjut  dalam  rasio efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli
Daerah  Kabupaten  Banggai  selama  kurun waktu 2015 – 2018 sebagai berikut: Rasio Efisiensi PAD Tabel 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018 Tahun Biaya pemungutan PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efisiensi Kategori 2015 543.736.000,00 112.387.822.982,13 0,43% Sangat Efisien 2016 504.122.700,00 135.255.638.703,43 0,37% Sangat Efisien 2017 925.600.500,00 186.690.738.617,03 0,49% Sangat Efisien 2018 443.176.500,00 127.096.022.732,53 0,35% Sangat Efisien Sumber : Data diolah, 2019 Rasio Efektivitas PAD Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka penjelasan  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini : Tabel 5. Rasio EfektivitasPendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018 Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Rasio Efektivitas Kategori 2015 112.387.822.982,13 106.833.043.842,00 105,20% Sangat Efektif 2016 135.255.638.703,43 140.000.000.000,00 96,61% Cukup Efektif 2017 186.690.738.617,03 194.566.007.852,00 95,95% Cukup Efektif 2018 127.096.022.732,53 164.385.345.232,23 77,31% Kurang Efektif Sumber : Data Diolah, 2019

## PEMBAHASAN
Efisiensi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah Tahun 2015 - 2018
Efisiensi  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  di  Kabupaten  Banggai  dari tahun anggaran 2015 sampai tahun
anggaran  2018  di  Kabupaten  Banggai mengalami  peningkatan  dan penurunan atau selalu  berfluktuasi.  Pada  tahun  2015,  2016 dan  2017  perkembangan  Pendapatan  Asli Daerah  mengalami  peningkatan  sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan,
pencapaian  Pendapatan  Asli  Daerah
2015  cukup  baik  dibandingkan  dengan tahun  2018  yang  mengalami  penurunan rasio  tetapi  masih  kategori  sangat  efisien, penurunan ini sejalan dengan penelitian dari (Wijayanti & W, 2020)
Ditinjau  dari  efisiensi  Pendapatan Asli  Daerah  dari  tahun  ke  tahun  pada dasarnya  mengalami  kenaikan  maupun penurunan.  Perubahan  efisiensi  Pendapatan Asli  Daerah  selalu  berfluktuasi  setiap tahunnya  dikarenakan  selalu  meningkatnya target  pada  setiap  tahunnya  dimana  pagu anggaran  dalam  pemungutan  Pendapatan Asli  Daerah  juga  mengalami  perubahan yang  meningkat  dan  berfluktuasi,  hal  in dapat  dilihat  untuk  tahun  anggaran  2015 ke  tahun  anggaran  2017 Pendapatan  Asli Daerah  di  Kabupaten  Banggai  naik  menjadi lebih baik yaitu mencapai Rp 186.690.738.617,03, - dari total
penerimaan  dari  tahun  sebelumnya  dengan pagu anggaran pemungutan sebesar
Rp.925.600.500,- Pertumbuhan dan perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  di
Kabupaten Banggai  terus  dikembangkan,  hal ini dapat kita lihat dengan adanya penambahan  armada  dalam  meningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Banggai yang disediakan Pemerintah sehingga kesadaran masyarakat akan
pentingnya  membayar  pajak  dan  retribusi dapat  meningkat.  Biaya  yang  dipungut  dari masyarakat  berupa  pajak  dan  retribusi  ini selain dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan  sarana  dan prasarana,  juga dialokasikan  untuk  menutupi    kekurangan PAD
Kabupaten Banggai, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat.
Secara  umum  efisiensi  pemungutan pajak  daerah  menunjukkan  tingkat  rata-rata efiensi  sebesar  5%.  Dengan  demikian, berdasarkan  kriteria  baik  yang  diungkapkan Goode  dan  Ketetapan  Mentri  Dalam  Negeri Nomor  35  tahun  2002  tentang  biaya pemungutan yang paling tinggi 5%. Efisiensi  pemungutan  pajak  daerah  di Kabupaten  Banggai  dapat  dikatakan  efisien. Efisien  Pemungutan  pajak  daerah  ini dikarenakan adanya pengaruh sentral berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  35  tahun  2002.  Dengan demikian setiap daerah mampu memberikan biaya  upah  pungut  sesuai  dengan  batas
kemampuannya  tidak  melampaui  batasan setinggi-tingginya yakni sebesar 5%. Walaupun  dalam  konteks  penetapannya  di Kabupaten Banggai menghitung untuk biaya upah pungut itu dikumulatifkan dalam suatu pajak  maupun  retribusi  semua  Kecamatan, artinya tidak dihitung berdasarkan perkomponen  pajak  daerah,  karena  hal  ini dilakukan  bersifat  untuk  menyeimbangkan target  dan  realisasi  komponen  Pendapatan Asli Daerah. Bahwa untuk melihat gambaran  proporsi  biaya  upah  pungut  dari masing-masing komponen PAD dapat dilihat  dengan  memilah  komponen  PAD tersebut  kemudian  dihitung  berdasarkan biaya  pemungutannya  yakni  paling  tinggi sebesar  5%  dari  jumlah  realisasinya. Menurut  pernyataan  Widodo  (dalam  Abdul Halim,  2012:286)  meskipun  pemerintah daerah  berhasil  merealisasikan  pendapatan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki  arti  apabila  ternyata  biaya  yang dikeluarkan  untuk  merealisasikan  target penerimaan  pendapatannya  itu  lebih  besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.
Efektivitas  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah Tahun 2015 - 2018
Penurunan  efektivitas Pendapatan Asli  Daerah di  Kabupaten  Banggai  dari tahun  2015  hingga  tahun  2018. Penurunan efektifitas  ini  terjadi  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  maupun retribusi  serta  komponen Pendapatan  Asli Daerah lainnya,  penurunan  ini  sangat berdampak  kepada  tingkat  pertumbuhan maupun  efektivitas  terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai.
Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  yang masih  dalam  ketagori  cukup  efektif  dan kurang efektif disebabkan kesadaran masyarakat  akan  wajib  pajak  dan  retribusi masih  kurang,  oleh  karena  itu  perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah sehingga pertumbuhan dan efekivitas Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Banggai  dapat  berjalan  maksimal,  berbeda halnya  dengan  penelitian  (Wijayanti  &  W, 2020)  dimana  hasil  yang  didapatkan  adalah sangat efektif dimana  hasil  yang didapatkan lebih  dari  100%  dimana  ini  menunjukkan hasil kerja pemerintah cukup baik,
sedangkan hasil dari (Pandelaki et al., 2021) adalah sedang walaupun cenderung mengalami peningkatan tetapi untuk kontribusi  terhadap  PAD  justru  masih mengalami penurunan.
Tingkat  efektivitas Pendapatan  Asli Daerah  di  Kabupaten  Banggai belum melampaui  target  yang  di  tetapkan,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah belum  cukup  efektif  untuk  mengelola keuangan  daerahnya  terutama  pada  sisi penerimaan daerah dapat menghitung kembali  dengan  lebih  akurat  mengenai potensi-potensi penerimaan daerahnya. Karena kemungkinan selama  ini target  yang ditetapkan  masih  belum  optimal.  Apabila dilihat  dari  tahun  2015  kategori  sangat efektif  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Pratama  et  al.,  2019)  dimana  hasilnya  juga sangat efektif sama halnya dengan (julastiana,  2012)  yang  tergolong  sangat efektif.
Usaha- usaha  pemerintah  Kabupaten Banggai  dalam  upaya  peningkatan  PAD antara  lain  dengan  program  intensifikasi merupakan    salah    satu    upaya    Pemerintah Kabupaten  Banggai  dalam  mendayagunakan potensi  sumber  -  sumber  PAD  pemerintah daerah  secara  optimal  dan  Pemerintah  di harapkan  dapat  meningkatkan  pengawasan terhadap  pemungutannya  (Martini.,  Rita., Resy  Agustin.,  Zaliah  Zaliah.,  2019) Aktualisasi upaya intensifikasi untuk
peningkatan
PAD secara kongkrit mencakup: a) Peningkatan  pendaftaran  dan pendataan  objek  dan  subjek  pungutan b) Peningkatan Penyuluhan.
Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan  dalam  dua  metode  yaitu: 1) Penyuluhan    yang    dilakukan    pada    saat kegiatan    pendataan    dan    penagihan    di lapangan, dengan demikian wajib pajak/wajib  retribusi  akan  mengerti  tentang hak  dan  kewajibannya. 2) Penyuluhan dalam    bentuk    selebaran    dan    brosur- brosur   tentang   jenis   retribusi daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak/wajib retribusi  dalam  Daerah  Kabupaten  Banggai serta  manfaatnya  dalam  pembangunan. 3) Meningkatkan  operasional  di  lapangan.  4) Meningkatkan  koordinasi 5) Mengkaji
penyesuaian  peraturan  pemerintah  tentang pendapatan daerah . 6) Memberikan
sanksi/denda    terhadap    wajib    pajak    dan retribusi   daerah   yang terlambat membayar kewajibannya.
Sebagai  usaha  dalam  meningkatkan PAD  Kabupaten  Banggai  ditempuh  melalui kegiatan  ekstensifikasi  PAD  yakni  upaya meningkatkan  penerimaan  daerah  dengan menggali  sumber-sumber  PAD  yang  baru, seperti: 1) Mempelajari kemungkinan penetapan  jenis  pajak  atau  retribusi  daerah yang  baru  pada retribusi jasa usaha laundry, retribusi  jasa  usaha  pengolahan  limbah, retribusi  usaha  kecil  menengah,  rumah makan menengah dan kafe-kafe atau warung kopi  dan  lain-  lain. 2) Mempelajari kemungkinan  penetapan  jenis  pajak  atau retribusi  daerah  yang  baru  bagi  pemakai antena parabola . 3) Mempelajari
kemungkinan  penetapan  jenis  pajak  atau retribusi  daerah  yang  baru  bagi  setiap produk  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa selama  kurun  waktu  2015  –  2018  Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dalam  kategori  yang  sangat  efisien  dengan tingkat  efisiensi  adalah  masing  –  masing sebesar 0,43%, 0,37%, 0,49% dan 0,35%.Sedangkan untuk Efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  2015  dalam kategori sangat efektif dengan nilai 105,20%,  tahun  2016  dan  2017  dengan kategori  cukup  efektif  dengan  nilai  96,61% dan  95,95%  sedangkan  tahun  2018  kategori kurang efektif dengan nilai 77,31%.

## SARAN
Rekomendasi  saran  perlu  melakukan pengkajian  ulang  terhadap  sumber-sumber pajak  dan  retribusi  yang  baru  berkembang dan  sedang  berkembang  di  Kabupaten Banggai seperti showroom mobil, usaha jasa laundry,  percetakan,  warung  kopi,  terminal, dan  lain-lain  yang  sudah  mempunyai keuntungan  yang  sesuai  untuk  menjadi wajib pajak maupun wajib retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji Bayu Purnomo., Kirya I Ketut., S. G. P.
A. J. (2015). Analisis Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Dalam
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di
Kabupaten  Buleleng. Bisma:  Jurnal Manajemen , 4 (2), 95–104. Dewi  Sartika.,  Atika  Ulfa.,  A.  I.  (2017). Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Sumatera  Barat. Jurnal  Ekonomi  & Bisnis  Dharma  Andalas , 19 (1),  113–
126.
Halim,  A.  (2012).  Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In Salemba  Empat .  https://doi.org/ISBN: 978-979-061-226-6 Handika  Rizka  Ari  Wibowo.,  Suharno.,  D.
K. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi,  dan  Kontribusi  Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Wonogiri
Tahun  2013-2017  (Studi  Kasus  Pada Objek  Wisata  Waduk  Gajah  Mungkur Wonogiri). Jurnal  Akuntansi  Dan
Teknologi Informasi , 15 (1), 31–38.
Julastiana,    yaneka.  (2012).  Analisis Efisiensi  Dan  Efektivitas  Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Klungkung. E-Jurnal  Akuntansi , 2 (1),
1–17.
Kamila,  A.  (2016).  Pengaruh  Sektor Pariwisata,  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB),  Tingkat  Investasi  Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Tahun  2010-2014  (Studi  Kasus Kabupaten/KOta Eks Karisidenan Surakarta). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta . https://doi.org/10.5151/cidi2017-060 Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati,
W.  (2021).  Analisis  Retribusi  Daerah
Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Lombok  Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 9 (1), 1–10. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.41 1
Keintjem,  N.,  Engka,  D.  S.  M.,  &
Walewangko, E. N. (2021). TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  ( Studi  Empiris  Di  Kota  Manado  ) Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  ,
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas  Sam  Ratulangi Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (2), 36–45.
Komara,  M.,  Peirisal,  T.,  Studi,  P.,  Publik, A.,  Subang,  U.,  &  Subang,  K.  (2019). Analisis pendapatan asli daerah kabupaten subang tahun 2017 -2019 . Mahmudi.  (2010). Manajemen  Keuangan Daerah . Erlangga.
Martini.,  Rita.,  Resy  Agustin.,  Zaliah Zaliah., H. W. (2019). Pendapatan Asli Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan : Dari Kontribusi Retribusi Pasar. Jurnal
Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 5 (1), 58–71.
Miragustia  Mayza,  R.  M.  M.  N.  (2015).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah  (Pad)  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (1), 74–86. Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan Edisi 4. In Jakarta: Salemba Empat .
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-
Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah  Satu  Dekadeotonomi  Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45 Pandelaki,  J.  R.,  Engka,  D.  S.  M.,  Pingkan,
I., & Rorong,
F. (2021). KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ( STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN  DAN  PENDAPATAN Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  , Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas  Sam  Ratulangi  Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang D. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (2), 14–34.
Prasetya, F. A., Rajindra, R., & Sirajudin, S.
(2018).  ANALISIS  PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DONGGALA. Jurnal Kolaboratif
Sains , 1 (1).
Pratama,  D.  A.,  Paramita,  R.  W.  D.,  & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas
,  Efisiensi  ,  Dan  Kontribusi  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Lumajang. Progress Conference , 2 (July), 1–8. Rahman, A., Rajindra, R., & Mayangsari, N. S.  (2020).  ANALISIS  EFEKTIVITAS KERJA  PEGAWAI  PADA  DINAS LINGKUNGAN  HIDUP  PROVINSI SULAWESI  TENGAH. Jurnal  Sinar Manajemen , 7 (1), 34–41. Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., & Burhanuddin,  B.  (2020).  Financial Performance Analysis of Shares Returns  in  Cosmetics  and  Household Purposes  Companies  (Studies  on companies  listed  on  the  Indonesian Stock Exchange). International Journal  of  Health,  Economics,  and Social  Sciences  (IJHESS) , 2 (4),  196– 204. Siahaan, M. P. (2009). Pajak daerah. Jurnal Pajak Daerah . Wijayanti,  I.,  &  W,  K.  Z.  (2020).
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  ( PAD  )  Melalui  Efektivitas  Dan Efisiensi  Penerimaan  Pajak  Daerah Dan Pajak Air Tanah. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 3 (10), 42–56.