## PENGARUH PENERAPAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA
Maman Suherman Medina Almunawwaroh Rina Marliana Universitas Siliwangi Tasikmalaya medinaalmunawwaroh@unsil.ac.id

## Abstrak
Dirjen  Pajak  memberikan  kemudahan  pelayanan  bagi  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan jumlah pajak  yang harus dibayarkannya karena Wajib  Pajak  tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka  dalam  pengelolaan database .  Penerapan e-filling sebagai  suatu  langkah  yang diharapkan  mampu  memberikan  layanan  prima  terhadap  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan  kepuasan  wajib  pajak  sekaligus  dengan  penerapan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan e-Filing dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian  surat  pemberitahuan  (SPT)  tahunan  di  KPP  Pratama  Kota  Tasikmalaya. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  dengan  mencoba menemukan  bagaimana  penerapan e-Filing sebagai  aplikasi  baru  dalam  penyampaian SPT  serta  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam penyampaian  SPT  tahunan.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder.
Kata Kunci: e-Filing , SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  untuk  membiayai  seluruh pengeluaran  pemerintah  yang  bersifat  umum.  Pajak  ditempatkan  pada  posisi  teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat  dari  semakin  tingginya  target  penerimaan  negara  yang  diharapkan  dari  sektor pajak. Negara mentargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp Rp1.565,8 triliun (RAPBN, 2016).
Negara  Indonesia  menempatkan  perpajakan  sebagai  peran  serta  kewajiban warga  negara  dalam  membiayai  pembangunan.  Tujuannya  untuk  dapat  meningkatkan kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab  masyarakatnya.  Pajak  digunakan  untuk  mengatur
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015
atau  melaksanakan  kebijakaan  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi.  Namun  dalam realisasinya  pemungutan  pajak  masih  sulit  dilakukan,  hal  ini  disebabkan  oleh  masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Banyu Ageng; 2011).
Instansi  negara  yang  memiliki  wewenang  untuk  menerima  pajak  pusat  adalah Direktorat  Jenderal  Pajak.  Karena  pajak  merupakan  penerimaan  keuangan  negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak  selalu berupaya  mengoptimalkan  pelayanan  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan kesadaran  dan  keinginan  masyarakat  untuk  tertib  sebagai  Wajib  Pajak,  salah  satunya dengan  melakukan  reformasi  perpajakan  yaitu  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dengan menerapkan sistem e-filling . Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  Kep-88/PJ/2004  pada  bulan  Mei  tahun  2004  secara  resmi  diluncurkan produk e-filling .  Tepatnya  pada  tanggal  24  Januari  2005  bertempat  di  Kantor Kepresidenan, Presiden  Republik  Indonesia bersama-sama dengan Direktorat  Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filling atau electronic filling system (Ayu, 2005). E-filling merupakan  layanan  pengisian  dan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan Wajib  Pajak  yang  dilakukan  secara  elektronik  melalui  sistem online yang real  time kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.  Dengan  diterapkannya  sistem e-filling ,  diharapkan  dapat  memberikan kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  dalam  mempersiapkan  dan menyampaikan  SPT  karena  dapat  dikirimkan  kapan  saja  dan  dimana  saja  sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak  untuk  penghitungan,  pengisian  dan  penyampaian  SPT. E-filling dapat meminimalkan  biaya  dan  waktu  karena  hanya  dengan  menggunakan komputer  yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari  dan  7  hari  dalam  seminggu (termasuk  hari  libur)  dan  dimana  saja  tanpa  perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.
Melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  merupakan  salah  satu  kewajiban  para Wajib  Pajak  sebagaimana  amanat  Undang-undang  Perpajakan  Indonesia.  Undang- undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:
“Setiap  Wajib  Pajak  wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  dengan  benar, lengkap,  dan  jelas  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  latin, angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan  menandatangani  serta menyampaikannya  ke  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  direktur jenderal pajak”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  melaporkan  SPT  merupakan  kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib pajak.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu mengenai  kepatuhan  Wajib  Pajak,  diantaranya  penelitian  oleh  Melli et  al (2012) memberikan bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan e- filing kurang efektif.  Berbeda dengan Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama  Gresik  Utara  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  ada  peningkatan  kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan penelitian
Pengaruh  Penerapan E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota Tasikmalaya
Eugenia et  al (2015)  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  penggunaan e-filing tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  formal  wajib  pajak  orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), penelitian Edison di Tanzania (2014) dan penelitian  Harrison and Nahashon di Kenya (2015)  memperoleh  hasil  bahwa  penerapan  e-filing  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas  dan  dari  uraian  mengenai beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  memiliki  hasil  berbeda, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  mengkaji  adakah  pengaruhnya penerapan  sistem e-filling terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  berdasarkan  kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah.
Motivasi  penelitian  ini  adalah  menguji  apakah  penerapan  kebijakan e-filing berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penyampaian  SPT  dengan  objek penelitian yang berbeda yaitu di KPP Pratama Tasikmalaya.

## Tujuan Penelitian
Mengetahui penerapan kebijakan e-filing dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  penyampaian  surat  pemberitahuan  (SPT)  tahunan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.”
Menurut  Rochmat  Soemitro  dalam  Mardiasmo  (2011),  pajak  adalah  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Dari  definisi  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki  unsur-unsur:  Iuran  rakyat  kepada  negara; Berdasarkan  undang-undang;  Tanpa  jasa  timbal  balik  atau  kontraprestasi  dari  negara yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk;  Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Surat Pemberitahuan (SPT)
Didalam  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  dijelaskan  bahwa  “Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  Wajib Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Kewajiban  untuk  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  4  ayat  (1),  “Wajib  Pajak  wajib mengisi  dan  menyampaikan  surat  Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap,  jelas,  dan menandatanganinya”.
Mardiasmo (2011) mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib  pajak  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/  atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Bagi  Wajib  Pajak,  Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  dan untuk melaporkan tentang:
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan  atau  pemungutan  pihak  lain  dalam  1  (satu)  tahun  pajak  atau  bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran  dari  pemotong  atau  pemungut  tentang  pemotongan  atau  pemungutan pajak  orang  pribadi  atau  badan  lain  dalam  1  (satu)  masa  pajak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat pemberitahuan secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis:
1. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa
2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

## e-filing
Menurut  PER-01/PJ/2014, e-filing adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  tahunan secara  elektronik  yang  dilakukan  secara online dan real  time melalui  internet  pada website Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini fasilitas e-filing baru dapat dinikmati untuk pelaporan  dua  jenis  SPT,  yaitu: pertama,  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  yang menggunakan Formulir 1770S – Yaitu WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau  lebih  pemberi  kerja,  dari  dalam  negeri  lainnya,  dan/atau  yang  dikenakan  Pajak Penghasilan  bersifat  final.  Kedua,  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  yang  menggunakan Formulir  1770SS  –  Yaitu  WP  OP  yang  mempunyai  penghasilan  hanya  dari  satu pemberi  kerja  dengan  jumlah  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan  tidak  lebih  dari  Rp. 60.000.000  (enam  puluh  juta  rupiah)  setahun  dan  tidak  mempunyai  penghasilan  lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. (www.djp.go.id)

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang Wajib  Pajak  dengan  Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan  Pembayaran  Pajak,  Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang  selanjutnya disebut  sebagai  Wajib  Pajak  Patuh  adalah  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  dibidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.
Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak  telah  menyampaikan  SPTnya  atau  belum,  baik  itu  SPT  Tahunan  maupun  SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh  wajib  pajak  berarti  wajib  pajak  telah  melaksanakan  pembayaran  pajak  sesuai dengan undang-undang.

## Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis
Penelitian  Hardiningsih  (2011)  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kemauan  membayar  pajak  menunjukan  bahwa  sikap  wajib  pajak  terhadap  kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib  pajak  terhadap  pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kemauan  membayar  pajak,  persepsi  efektifitas  sistem  perpajakan  juga  tidak berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  dan  untuk  kualitas  layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
Noviandini  (2012)  meneliti  pengaruh  persepsi  kebermanfaatan,  persepsi kemudahan  penggunaan  dan  kepuasan  wajib  pajak  terhadap  penggunaan  e-filing  bagi wajib  pajak  di  Yogyakarta  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan e- filing .  Semakin  tinggi  kebermanfaatan,  kemudahan  dan  kepuasan  pengguna  dalam mengoperasikan e-filing maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan e-filing. Sedangkan  penelitian  Melli et  al (2012)  memperoleh  bukti  empiris  bahwa  di  KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan e-filing kurang efektif.
Astuti  (2015)  yang  melakukan  penelitian  di  KPP  Pratama  Gresik  Utara memperoleh  bukti  empiris  bahwa  ada  peningkatan  kepatuhan  penyampaian  SPT  dari WP  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2014.  Dan  sedangkan  penelitian  Eugenia et  al (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan e-filing tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  formal  wajib  pajak  orang  pribadi  studi  kasus  di Kota Surabaya.  Penelitian  Anna and  Ng  Lee di  Malaysia (2010), penelitian  Edison  di Tanzania (2014) dan penelitian  Harrison and Nahashon di Kenya (2015) memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Model Konsep
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  mengenai  penerapan e - Filing serta  pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 berikut:
Gambar 1 Penerapan e-filing (X) Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP (Y)

## Model Konsep Hipotesis
H: Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan
Alur Rerangka Pemikiran
Gambar 2

## Alur Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  bagaimana  secara  berurut  suatu  penelitian  dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan (Nazir: 2005). Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  dengan pendekatan kuantitatif.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pelaporan SPT Online Manual e-filing e- SPT Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP
Pengaruh  Penerapan E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota Tasikmalaya

## Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  penulis melakukan penelitian dengan instansi  terkait  yaitu di  KPP Pratama Kota  Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa  Barat.  KPP  Pratama  Kota  Tasikmalaya  merupakan  salah satu KPP yang menerapkan aplikasi e-Filing terhadap wajib pajaknya sejak tahun 2015.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Tasikmalaya.  WPOP  yang  menjadi  sampel penelitian  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu  ( purposive  sampling ).  Kriteria  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  ini  berkaitan  dengan  ketersediaan  data.  Di  KPP Pratama  Kota  Tasikmalaya  baru  WPOP  yang  diijinkan  penyampaian  SPTnya melalui penerapan e-filing.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi aktif yang lapor e-filing yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya selama periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016.

## Operasionalisasi Variabel
Tabel 1 Operasional Variabel Variabel Dimensi/Definisi Indikator Skala (1) (2) (3) (4) Penerapan e-filing (X) Suatu cara penyampaian SPT
tahunan secara elektronik
WPOP Lapor E-Filing R asio Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP (Y)
Masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa
dipaksa dalam melaksanakan
kewajiban membayar pajak
Total Penerimaan SPT Tahunan R asio

## Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber  data  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  tidak  memberikan  informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015
pengolahan  lebih  lanjut  dari  data  primer  yang  disajikan  dalam  bentuk  lain  atau  dari orang lain (Sugiyono: 2012). Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka.  Dalam  studi  pustaka,  penulis  membaca  literatur-literatur  yang  dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur  yang berhubungan dengan penelitian ini. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  database  KPP  Pratama  Kota Tasikmalaya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Studi Lapangan
Studi  lapangan  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  laporan  dari  KPP Pratama Kota Tasikmalaya
2. Studi Kepustakaan Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan mempelajari  buku-buku  literatur,  peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Moleong: 2012).

## Metode Analisis Data
Statistik  deskriptif  yaitu  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau generalisasi (Sugiyono: 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya
Awal  berdirinya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tasikmalaya  adalah  adanya Kantor  Inspeksi  Keuangan  Bandung  yang  merupakan  salah  satu  Kantor  Inspeksi Keuangan  yang  ada  di  Jawa  Barat  dengan  wilayah  kerjanya  meliputi  Bandung  Raya, Tasikmalaya,  Garut  dan  Ciamis.  Sedangkan  wilayah  Tasikmalaya,  Garut  dan  Ciamis merupakan Kantor Dinas Luar dari Inspeksi Keuangan Bandung.
Karena  luasnya  wilayah  kerja  Kantor  Inspeksi  Keuangan  Bandung  maka  Direktorat Jenderal  Pajak  mengambil  kebijakan  untuk  merubah  Kantor  Dinas  Luar  Inspeksi Keuangan  Bandung  ditingkatkan  statusnya  menjadi  Kantor  Inspeksi  Pajak,  sehingga Kantor  Dinas  Luar  Keuangan  Bandung  dipecah  menjadi  dua  yaitu  Kantor  Inspeksi Tasikmalaya dan Kantor Inspeksi Karawang pada tanggal 15 Mei tahun 1966.
Pada  tanggal  28  Agustus  2007  seiring  adanya  modernisasi  Direktorat  Jenderal Pajak,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Tasikmalaya  mengalami  perubahan  nama  menjadi Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tasikmalaya  dan  terjadi  juga  perubahan  struktur organisasi  yang  sangat  mendasar  menyelenggarakan  administrasi  perpajakan  secara modern  dengan  menekankan  pada  fungsi  pelayanan  dan  pengawasan  secara profersional sebagai perwujudan customer satisfaction dan corporate governance . Hal ini  sesuai  dengan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  :  Kep-112/PJ/2007 tanggal  9  Agustus  2007  tentang  Penerapan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  saat  mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi  Perpajakan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak Banten,  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Barat  I,  dan  Kantor  Wilayah DJP Jawa Barat II.
Kantor  Pelayanan  Pajak  selaku  instansi  dibawah  Direktorat  Jenderal  Pajak memiliki  visi  yaitu  “Menjadi  institusi  pemerintah  yang  menyelenggarakan  sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.
Kantor  Pelayanan  Pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan:  Nomor  433/KMK.01/2001  tanggal  23  Juli  2001  dan  Keputusan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor:  KEP-14/PJ/2008  tanggal  15  Maret  2008,  mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  pelayanan,pengawasan  administratif  dan  pemeriksaan  terhadap wajib pajakdi bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  dan  Pajak  Tidak  Langsung  Lainnya  serta Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  dalam  wilayah  wewenangnya  berdasarkan  Peraturan  Perundang-  undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 443/KMK.01/2001  tanggal  23  Juli  2001  pasal  29  tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan Fungsi  serta  Pasal  32  tentang  Susunan  Organisasi  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor:  55/PMK.01/2007  tanggal  31  Mei  2007  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi  Vertikal Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Tabel 2.
Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jabatan, Pendidikan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya No Unit Organisasi Jumlah Pegawai 1 Kepala KPP Pratama 1 2 Sub Bagian Umum da Kepatuhan Internal 9 3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 6 4 Seksi Pelayanan 12 5 Seksi Penagihan 6 6 Seksi Pemeriksaan 3 7 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 9 8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 5 9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 7 10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 7 11 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 7 12 Fungsional 7 Jumlah 79
Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015
Penerapan e-Filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan
Perkembangan  teknologi  saat  ini  dimanfaatkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Salah  satu  kemudahannya  yaitu  menyediakan aplikasi e-filing yang  berfungsi  untuk  melaporkan  SPT  Tahunan.  Jumlah  Wajib Pajak yang  menggunakan e-filing untuk  melaporkan  SPT  Tahunannya  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 5.1

## Gambar 3

## Jumlah Wajib Pajak Lapor  di KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Gambar 3, pada tahun pajak 2013 e-filing baru diperkenalkan dan disosialisasikan di wilayah kerja KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filing pada tahun pajak 2013 sebanyak 3.311 Wajib Pajak. Tahun pajak  2014  pengguna e-filing bertambah  menjadi  12.751  Wajib  Pajak.  Jumlah  ini meningkat  hampir  empat  kali  lipat  dari  tahun  pajak  2013.  Pada  tahun  pajak  2015 jumlah  Wajib  Pajak  yang  menggunakan e-filing semakin  meningkat,  yaitu  sebanyak 36.225 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-filing untuk  melaporkan  SPT  Tahunannya  terus  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  merupakan  suatu  tanda  yang  positif  bahwa kebijakan e-filing berjalan  dengan  baik  karena  semakin  banyaknya  Wajib  Pajak  yang memanfaatkan aplikasi e-filing .
Gambar  5.2  menggambarkan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.
3.311 12.751 36.225 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2013 2014 2015 WPOP Lapor E-Filing

## Gambar 4
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Gambar 4 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Adanya  peningkatan  ini berarti  merupakan  tanda  bahwa  jumlah  laporan  SPT  Tahunan  dari  Wajib  Pajak  juga meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  Wajib  Pajak  yang mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  akan  memiliki  kewajiban  perpajakan  salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.
Jumlah  Wajib  Pajak  yang  menggunakan e-filing pada  tahun  2013  sebanyak 3.311  Wajib  Pajak  jika  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada tahun yang yang sama yaitu sebanyak 132.922 Wajib Pajak, masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunannya  dengan  cara  manual  dibandingkan  dengan menggunakan e-filing.

## Gambar 5 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  Gambar  5  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melaporkan SPT  Tahunannya  mengalami  fluktuasi.  Dari  tahun  pajak  2011  ke  tahun  pajak  2012 mengalami  penurunan  sebanyak  5,7%.  Tahun  pajak  2012  ke  tahun  pajak  2013
106.505 119.780 132.922 152.558 174.314 - 50.000 100.000 150.000 200.000 2011 2012 2013 2014 2015 WPOP Terdaftar 107.166 101.085 115.497 117.337 104.063 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 2011 2012 2013 2014 2015 Total Penerimaan SPT Tahunan
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015
mengalami  kenaikan sebanyak 14,3%, hal  ini berlanjut hingga tahun pajak 2014  yang mengalami  kenaikan  kembali  sebanyak  1,6%.  Tahun  pajak  2014  ke  tahun  pajak  2015 kembali  mengalami  penurunan  sebanyak  11,3%.  Jadi,  apakah  penerapan e-filing mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pjak dalam penyampaian SPT Tahunan?
Pada tahun pajak 2011 dan 2012 kebijakan penggunaan aplikasi e-filing untuk melaporkan  SPT  Tahunan  belum  dikeluarkan.  Tahun  pajak  2013  penggunaan  aplikasi e-filing mulai  dilaksanakan,  terdapat  3.311  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPT Tahunannya  melalui e-filing atau  sekitar  2,9%  dari  total  penerimaan  SPT  Tahunan. Pada  tahun  2014  Wajib  Pajak  yang  menggunakan e-filing meningkat  menjadi  12.751 atau  sekitar  10,9%  yang  menggunakan e-filing dari  seluruh  Wajib  Pajak  yang melaporkan SPT Tahunannya. Pada tahun 2015 pelaporan SPT Tahunan  Tahunan yang menggunakan e-filing meningkat kembali sebesar 34,8% dari jumlah WPOP lapor SPT Tahunan.
Gambar 6
Perbandingan WP Lapor E-Filing dan Total Penerimaan SPT Tahunan Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  Gambar  6  dapat  diketahui  bahwa  total  penerimaan  SPT  Tahunan setelah  dilaksanakannya  pelaporan  SPT  Tahunan  menggunakan e-filing mengalami kenaikan pada tahun pajak 2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun pajak 2015. Penurunan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunannya  menunjukkan bahwa  masih  ada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  belum  sadar  akan  kewajiban perpajakannya.  Karena  jika  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sadar  dan  menunaikan kewajiban  perpajakannya,  sudah  pasti  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang melaporkan  SPT  Tahunannya  juga  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Kota Tasikmalaya dalam melakukan sosialisasi mengenai program e-Filing belum  cukup  maksimal  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam penyampaian  SPT  Tahunan  PPh.  Pelaporan  SPT  Tahunan  melalui e-filing belum maksimal  karena  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dari  penerapan e-Filing yang
0 0 3.311 12.751 36.225 107.166 101.085 115.497 117.337 104.063 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2011 2012 2013 2014
2015 Lapor e-filling Total Penerimaan SPT Tahunan PPh
Pengaruh  Penerapan E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota Tasikmalaya
menjadi  kendala  bagi  Wajib  Pajak.  Kendala  pada  penerapan  aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi  perpajakan  khususnya  pelaporan  SPT  Tahunan  melalui e-filing , masyarakat  yang belum paham  akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan e-filing tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam penyampaian  SPT  Tahunan  pada  KPP  Pratama  Kota  Tasikmalaya.  Hal  ini  dapat disebabkan  karena  masih  ada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  belum  sadar  akan kewajiban  perpajakannya.  Karena  jika  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sadar  dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti  jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  yang terdaftar.  Pelaporan SPT Tahunan  melalui e- filing belum  maksimal  karena  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dari  penerapan e- Filing yang  menjadi  kendala  bagi  Wajib  Pajak.  Kendala  pada  penerapan  aplikasi e- filing yang  dialami  Wajib  Pajak  di  antaranya  adalah  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  modernisasi  perpajakan  khususnya  pelaporan  SPT  Tahunan melalui e-filing .

## Saran
Hasil  ini  dapat  memberikan  gambaran  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak mengenai  peningkatan  pelayanan  dalam  dunia  perpajakan,  khususnya  dalam  bentuk penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang e-filing dan memberikan pelatihan penggunaan e-filing secara  langsung  kepada  Wajib  Pajak,  sehingga  dengan  adanya  pelatihan  dan sosialisasi tentang e-filing membuat Wajib Pajak bisa memahami penggunaan aplikasi e-filing ketika harus melaporkan SPT Tahunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  Anastasia.  2010. Perpajakan  Indonesia:  Konsep,  Aplikasi  dan  Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Suandy, Erly. Hukum Pajak . Edisi 6. 2014. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Cetakan  ke-17. Bandung: Alfabeta.

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015
Anna  and  Ng  Lee.  2010. The  Acceptance  of  the  e-Filing  System  by  Malaysian Taxpayers: a Simplified Model , Electronic Journal of e-Government Volume 8 Issue 1 2010, (pp13 - 22), available online at www.ejeg.com . Malaysia
Astuti,  Inne  Nidya.  2015. Analisis  Penerapan  E-Filing  Sebagai  Upaya  Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Gresik  Utara .  Surabaya: Skripsi.
Banyu  Ageng  Wahyu  Utomo.  2011. Pengaruh  Sikap,  Kesadaran  wajib  Pajak,  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam Membayar Pajak  Bumi  Bangunan  di  Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang  Selatan . Jurnal Akuntansi.
Edison. 2014. Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. Tanzania: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
Eugenia  Sareba’  Sesa,  Vierly  Ananta  Upa,  Josephine  K.  Tjahjono.  2015. Pengaruh Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Penerapan  e-Filing  Terhadap Kepatuhan  Dalam  Menyampaikan  SPT  Tahunan  di  Kota  Surabaya. Surabaya: Jurnal Gema Aktualita.
Hardiningsih,  Pancawati.  2011. Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak . Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan.
Harrison and Nahashon. 2015. Effect Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small  Taxprayer  In  Meru  County,  Kenya .United  Kingdom:  International Journal of Economics, Commerce and Management
Novarina,  Ayu  Ika.  2005 .  Implementasi  Electronic  Filling  System  (E-Filling)  dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia . Tesis . Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Diponegoro. Noviandini,  Nurul  Citra.  2012. Pengaruh  Persepsi  Kebermanfaatan,  Persepsi Kemudahan  Penggunaan,  dan  Kepuasan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta . Yogyakarta: Jurnal Nominal.
Pratama, Margareth Ros. 2012, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap  Kepatuhan  Kewajiban  Perpajakan  di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
Pujiani,  Melli  dan  Rizal  Effendi.  2012. Analisis  Efektivitas  Penggunaan  E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur .
Direktur  Jenderal  Pajak.  2013. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 36/PJ/2013 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008  tentang  tata  cara  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  dan Penyampaian  Perpanjangan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  secara  elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi) . Jakarta.
Pengaruh  Penerapan E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kota Tasikmalaya
Direktur  Jenderal  Pajak.  2014. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 39/PJ/2011  yang  sudah  diperbaharui  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  terbaru,  Nomor  PER-1/PJ/2014  tentang  tata  cara  penyampaian  Surat Pemberitahuan  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  menggunakan  formulir 1770S  atau  1770SS  secara  e-filing  melalui  website  Direktorat  Jenderal  Pajak (www.pajak.go.id). Jakarta.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  2007. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 192/PMK.03/2007  tentang  Wajib  Pajak  dengan  Kriteria  Tertentu  dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak . Jakarta.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  2009. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  181/PMK.03/2007  tentang  bentuk  dan  isi  Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan . Jakarta.
RAPBN.  2016. Nota  Keuangan  dan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 .
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta.
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1 April 2015