Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 7, No 1, April 2019 (25-34)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
ANALISIS PERMASALAHAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINTANG
Thomas Joni Verawanto Aristo STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
Jl. Pertamina KM 4, Sengkuang, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia thomaspaoh@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Subjek  penelitian  adalah  Kepala  Dinas  Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan, dan Ketua PGRI (Informan Kunci),    dan  Pengawas  Sekolah,  Kepala  Sekolah,  dan  Guru  (Informan  Penunjang).  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi  dan  wawancara.  Analisis  data  yang digunakan  adalah  model  analisis  Spradley  untuk  menganalisis  permasalahan  pemerataan pendidikan  di  Kabupaten  Sintang.  Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  temuan  utama. Pertama,  pelaksanaan  pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Sintang  terkendala  akibat keadaan  geografis  dan  sarana  prasarana  yang  kurang.  Kedua,  partisipasi  pendidikan  di Kabupaten Sintang belum terlaksana maksimal karena program wajib belajar hanya mencapai 7 tahun. Ketiga kualifikasi guru di Kabupaten Sintang masih banyak belum yang memenuhi standar.  Keempat,  anggaran  pendidikan  yang  berupa  dana  BOS  belum  memadai  untuk dikelola oleh sekolah di daerah.
Kata Kunci: pemerataan, pendidikan dasar, guru

## AN ANALYSIS OF EQUALITY MATTER IN EDUCATION IN SINTANG REGENCY

## Abstract
The purpose of this study was to determine the equality in education in Sintang Regency that covered the implementation of basic education. This was a qualitative study using case study approach.  The  subject  was  the  Head  of  Education  Department,  the  Head  of  Education Department  district,  and  the  Chairman  of  PGRI  (Key  Informant),  and  the  School Superintendent,  principal,  and  teachers  (Supportive  Informant).  Data  collection  technique used documentation and interviews. Analysis of the data was an analysis of Spradley’s model to analyze equality matter in education in Sintang. This research results in four major findings. First, the implementation of equality in education was constrained because of geographical condition and lack of infrastructure. Second, the participation of education in Sintang was only reached 7 years. Third, many teacher’s qualifications is still not fulfilling the standard. Fourth, education budget that form of BOS fund is not adequate to manage by schools in rural area. Keywords: equality, basic education, teacher
Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21831/amp.v7i1.10923

## Pendahuluan
Pendidikan  adalah  sebuah  investasi masa  depan  bagi  sebuah  negara  yang  se- dang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang telah menerapkan salah satu tujuan yang tertera dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seti- ap warga negara Indonesia berhak memper- oleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  de- ngan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, gender,  dan  kondisi  geografis.  Pendidikan secara  teknis  seharusnya  dapat  dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pe- losok-pelosok  nusantara.  Tetapi  pada  ke- nyataannya  banyak  di  daerah  Indonesia yang masih mengalami keterpurukan dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia  yaitu  berupa  kesulitan  dalam mendapatkan  akses  pendidikan,  atau  bisa dikatakan pemerataan pendidikan yang di- terapkan oleh pemerintah dirasakan kurang adil oleh anak-anak didik yang sebagian be- sar berada di daerah pedalaman nusantara.
Pemerataan  pendidikan  merupakan bagian  dari  program  desentralisasi.  Peru- bahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Re- publik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 yang  dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan dan  Pemerintah  Daerah.  Pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal  1  ayat  8  dinyatakan  bahwa  “Desen- tralisasi  adalah  penyerahan  Urusan  Peme- rintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi” (Presiden  Republik  Indonesia,  2014).  Se- mentara itu UNESCO (2005, p. 1) mengarti- kan  desentralisasi  sebagai  “ An  essential feature  of  the  on-going  modernization  and  re- form  of  public  sector  management ”.  Desen- tralisasi  merupakan  sebuah  pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan dari atasan kepada  bawahan  yang  merupakan  wujud
suatu  reformasi  baru  dalam  manajemen modern. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah  dapat  melaksanakan  kebijakan-ke- bijakan yang sesuai dengan kebutuhan dae- rah,  sehingga  pemerataan  pendidikan  da- pat tercapai dengan baik.
Pemerataan  pendidikan  yang  dilak- sanakan di berbagai daerah Indonesia mem- punyai  bermacam-macam  kendala  dalam melaksanakannya.  Permasalahan  tersebut disebabkan  oleh  daerah  pedesaan  yang terpencil  dan  jauh  dari  perkotaan  dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum  terdistribusi  secara  merata  (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur  wilayah  yang  belum  mema- dai, prasarana jalan, dan sarana transportasi yang masih belum terpenuhi. Selain dikare- nakan akses pendidikan yang terbatas, ken- dala  dari  pemerataan  pendidikan  adalah faktor  finansial  atau  keuangan.  Semakin tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  mahal biaya  yang  dikeluarkan oleh  peserta  didik tersebut.
Salah satu yang menjadi kendala pe- merataan  pendidikan  adalah  ketidakterca- paian program wajib belajar yang diseleng- garakan  oleh  Pemerintah.  Menurut    Hasa- nah & Jabar (2017, p. 238) mengatakan bah- wa ada beberapa hambatan program wajib belajar tahun yakni daya partisipasi masya- rakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan, minat anak dan kesadaran orangtua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk m- asa depan, masih adanya anak putus seko- lah, sosialisasi  program wajib belajar yang kurang maksimal, dan ketidaktepatan sub- sidi  pemerintah  terkait  pendataan  masya- rakat  miskin  sehingga  berpengaruh  pada pembagian  kartu  serta  kurangnya croos check . Salah  satu  daerah  yang  menjadi  so- rotan  permasalahan  pemerataan  pendidik- an  adalah  Kabupaten  Sintang.  Pemerintah Kabupaten Sintang (2010, p. V-5) telah me- netapkan  visi,  tujuan,  dan  sasaran  pendi- dikan yang terdapat pada Rencana Pemba-
ngunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  tahun 2011-2015  yaitu  “Meningkatkan  akses  dan kualitas pendidikan dan menyediakan pela- yanan pendidikan dasar untuk semua”. Be- berapa  aspek  yang  paling  disignifikan  da- lam  pemerataan  atau  desentralisasi  pendi- dikan adalah pendistribusian tenaga pendi- dik, kualitas tenaga pendidik, tingkat parti- sipasi pendidikan, kesiapan instansi pendi- dikan  dalam  menerapkan  desentralisasi, dan alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan.  Aspek-aspek  tersebut  penting untuk diperhatikan dalam mengetahui per- masalahan  pemerataan  pendidikan  yang ada di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sin- tang  sudah  seharusnya  lebih  memperhati- kan  kelancaran  dalam menjalankan  imple- mentasi  program  pemerataan,  sesuai  de- ngan penerapan otonomi daerah yang juga menjalankan kebijakan secara desentralistik. Beberapa  hal  yang  diperhatikan  da- lam pelaksanaan desentralisasi atau peme- rataan  adalah  pengembangan  kapasitas sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), sumber daya keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan desentralisasi pendidik- an. Selain itu,  keberhasilan dari pemerataan pendidikan  di  suatu  daerah  sangat  diten- tukan oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang nanti berperan sebagai pemimpin,  manajer,  staf,  dan  pelaksana pendidikan  yang  berwenang  dan  bertang- gung jawab membangun infrastruktur pen- didikan  di  daerah  tersebut.  Permasalahan utama tidak hanya terdapat pada pengem- bangan  kapasitas  tetapi  lebih  kepada  pe- nyebaran secara merata pendidik dan tena- ga kependidikan tersebut keseluruh daerah yang ada di Kabupaten Sintang.
Pada  tahun  2010  tingkat  partisipasi sekolah Kabupaten Sintang masih pada ka- tegori yang rendah pada pendidikan mene- ngah atas yaitu baru mencapai 27,99%, se- dangkan  angka  partisipasi  sekolah  pada pendidikan  dasar  dan  menengah  pertama mencapai  angka  yang  baik,  yaitu  rata-rata 85% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sin- tang,  2013).  Selanjutnya,  pada  tahun  2013 Kabupaten Sintang memiliki guru SD seba- nyak 2.833 orang, guru-guru SLTP sebanyak
1.107 orang, dan  guru SLTA sebanyak 744 orang  yang  tersebar  di  daerah.  Sementara itu jumlah sekolah untuk SD sebanyak 354 unit,  SLTP  sebanyak  104  unit,  dan  SLTA sebanyak 43 unit, data tersebut menunjuk- kan  bahwa  rasio  guru  SD  dan  sekolah adalah 1: 8, untuk guru SLTP yaitu 1: 10, dan SLTA  yaitu  1:  17.  Dari  data  rasio  tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata SD Kabupaten Sintang menyediakan 8 guru untuk 1 seko- lah,  sedangkan  SLTP  Kabupaten  Sintang menyediakan 10 guru untuk 1 sekolah.
Berdasarkan pada Permendikbud No- mor  23  Tahun  2013  tentang  Standar  Pela- yanan Minimal Pendidikan Dasar dinyata- kan bahwa “Setiap SD/MI menyediakan 6 enam orang guru untuk setiap satuan pen- didikan,  sedangkan  SLTP  menyediakan  1 (satu) orang guru untuk tiap mata pelajar- an” (Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia, 2013) . Hal tersebut me- nunjukan bahwa tenaga pengajar yang ter- sedia bagi pendidikan dasar di Kabupaten Sintang  sudah  mencukupi.  Tetapi  untuk membentuk  sekolah  menjadi  lebih  efektif, SD dan SLTP juga harus menambah 3 orang personil  yang  berperan  sebagai  1  orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, dan 1 orang  guru  olahraga.  Dengan  tambahan  3 personil tersebut, sekolah-sekolah di Kabu- paten Sintang masih memerlukan tambah- an  tenaga  pengajar  agar  indikator  standar pelayanan minimal dapat dipenuhi.
OECD  (2015,  p.  217)  menambahkan “There  is  a  general  oversupply  of  teachers  in Indonesia and teachers are unevenly distributed throughout the education system. Some schools have  teacher  shortage  and  there  are  large  dis- crepancies between districts”. Penelitian yang dilakukan oleh OECD membuktikan bahwa banyak  terjadi  kesenjangan  dan  ketidak- merataan dalam pendistribusian guru-guru di  Indonesia,  ada  beberapa  sekolah  yang mengalami  kekurangan  tenaga  pengajar dan beberapa sekolah lainya memiliki guru- guru  yang  berlebihan.  Kabupaten  Sintang juga mengalami kejadian yang sama, bebe- rapa  daerah  kelebihan  guru-guru  sedang- kan daerah lainnya masih banyak membu- tuhkan guru-guru. Hal tersebut bertentang- an dengan prinsip desentralisasi pendidik-
an yang mengedepankan pemerataan pen- didikan di daerah-daerah Indonesia. Selain itu,  berdasarkan  survey  kualifikasi  guru- guru di Kabupaten Sintang yang belum ber- ijazah  S1/DIV  menunjukkan  51,93%  pada tahun 2013, dengan jumlah guru yang ber- kualifikasi  S1/DIV  sebanyak  1.797  orang dan  guru  yang  belum  memiliki  berijazah S1/DIV  sebanyak  1.941  (Lembaga  Penja- minan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat, 2013).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa guru-guru yang berkualifikasi S1/ DIV ma- sih belum mencapai 70% dari standar yang ditetapkan.
Menurut Badan Pusat Statistik Kabu- paten  Sintang  (2013,  p.  4)  Rata-rata  lama sekolah  tahun  2013  di  Kabupaten  Sintang menunjukkan  angka  6,74  tahun,  yang  ber- arti secara umum rata-rata pendidikan pen- duduk di Sintang hanya sampai kelas 6 SD atau  berhenti  ketika  1  SMP.  Data  tersebut ditunjukkan oleh besarnya angka partisipa- si sekolah 7-12 tahun yang mencapai 96,74%. Angka partisipasi sekolah 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan angka partisipasi se- kolah 7-12 tahun, yaitu sekitar 90,78%. Se- dangkan usia 16-18 tahun merupakan ang- ka yang paling rendah yaitu sekitar 50,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, ang- ka partisipasi pendidikan tidak mengalami peningkatan  secara  signifikan,  bahkan mengalami  penurunan  angka  partisipasi sekolah di jenjang pendidikan berikutnya.
Rencana Pembangunan Jangka Mene- ngah  Kabupaten  Sintang  (2010,  p.VIII-8) mencanangkan indikator kinerja angka ha- rapan  lama  sekolah  sebesar  9  tahun  dan untuk  angka  partisipasi  sekolah  sebesar 99,75%.  Dengan  demikian,    APS  dan  rata- rata lama sekolah di kabupaten Sintang be- lum  memenuhi  target.  Menurut  OECD (2015,  p.116)  sekolah  di  beberapa  daerah menggunakan  dana  BOS  untuk  merekrut guru-guru  spesialis  agar  dapat  mengajar siswa  di  sekolah  serta menggunakan  dana tersebut  untuk memperbaiki fasilitas seko- lah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Ka- bupaten  Sintang  Yat  Lukman  Riberu  me- nyatakan bahwa “Dana BOS belum cukup untuk pendanaan dan pengembangan seko- lah,  sehingga  memerlukan  dukungan  dari
masyarakat” (Andi, 2013). Hal tersebut me- nunjukkan bahwa penggunaan dana pendi- dikan belum dikelola secara efektif, sehing- ga anggaran pendidikan masih terbatas da- lam  melaksanakan  program  pemerataan pendidikan.
Menurut  Badan Perencanaan Pemba- ngunan Nasional (2014, p. 73) ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menca- pai target pembangunan pendidikan, yaitu “akses pendidikan yang belum merata, ma- sih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi  akademik  S1/D4,  dan  belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada  rendahnya  rasio  guru  dan  murid”. RPJM  Kabupaten  Sintang  (2010,  p.  IV-8) juga menjelaskan permasalahan yang beru- pa “belum optimalnya pelayanan pendidik- an sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan  prasarana  pendidikan,  belum  maksi- malnya  perluasan  akses  dan  pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan  kuantitas  guru”.  Berdasarkan  kondisi tersebut, di mana permasalahan pemerata- an  pendidikan  yang  terjadi  di  Kabupaten Sintang  cenderung  tidak  mengalami  peru- bahan ke arah perbaikan, maka penulis ter- tarik untuk menganalisis lebih jauh perma- salahan  pemerataan  pendidikan  di  Kabu- paten Sintang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi kasus, penelitian ini akan meneliti Pe- merataan  Pendidikan  di  Kabupaten  Sin- tang. Kabupaten Sintang telah menetapkan aturan  yang  mewajibkan  pendidikan  9  ta- hun, tetapi pada kenyataannya banyak pe- serta didik yang berhenti sekolah pada jen- jang SD atau tidak menyelesaikan pendidik- an  SLTP.  Dengan  demikian,  penelitian  ini memiliki  suatu  kekhasan  dan  fenomena yang unik untuk dianalisis, sehingga pene- litian ini menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabu- paten Sintang, yang terletak di bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat. Waktu pene- litian dilaksanakan pada bulan Maret sam-
pai Juni 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara  dan  dokementasi.  Da- lam  penelitian  ini  yang  dipilih  menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pen- didikan  sebagai  informan  utama,  sedang- kan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Keca- matan dan Ketua PGRI Sintang sebagai in- forman pendukung. Dan Pengawas Sekolah sebagai informan utama, sedangkan Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang, Kepa- la  Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kabupa- ten  Sintang,  dan  guru-guru  sebagai  infor- man pendukung.
Analisis  data  penelitian  ini  meng- gunakan  model  analisis  yang  dikembang- kan  oleh  (Spradley,  2007,  p.  120),  analisis data  tersebut  terdiri  dari  empat  tahapan, yaitu sebagai berikut. Analisis domain pada umumnya  dilakukan  untuk  memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek pene- litian.  Pada  tahapan  kedua  adalah  analisis taksonomi  yang  melanjutkan  analisis awal berupa domain-domain atau kategori yang telah ditemukan. Pada tahapan yang ketiga adalah analisis komponensial yang merupa- kan  kelanjutan  dari  analisis  domain  yang telah  ditetapkan  sebagai cover  term .  Pada saat itu, domain-domain tersebut akan ber- bentuk  atau  menjadi  elemen  yang  serupa dan serumpum. Analisis tema budaya me- rupakan  tahapan  terakhir  dalam  analisis data. Analisis tema budaya adalah tahapan yang  mencari  keterkaitan  antara  domain. Sehingga akan tersusun suatu pondasi yang mengambarkan situasi sosial ataupun objek penelitian  yang  sebelumnya  masih  belum jelas, dan setelah dilakukan penelitian men- jadi lebih terang dan jelas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis Pelaksanaan Pemerataan Pendidik- an Dasar Kabupaten Sintang
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mencatat  bahwa  pada  tahun  2015  gedung sekolah  yang  terdapat  di  Kabupaten  Sin- tang  adalah  sebagai  berikut:  SD/MI  ber- jumlah 421 unit dengan jumlah siswa 60.485 orang  dan  jumlah  pendidik  3.848  orang, sedangkan  SMP/MTs  berjumlah  121  unit
dengan  jumlah  21.026  orang  dan  jumlah pendidik  1.300  orang.  Kecamatan  Sepauk merupakan daerah yang paling banyak me- miliki  SD,  yaitu  berjumlah  45  unit  dengan jumlah  murid  sebanyak  7.158  dan  jumlah guru sebanyak 254. Sedangkan untuk SMP, Kecamatan  Sintang  sebagai  kota  pusat kabupaten  yang  memiliki  SMP  paling  ba- nyak,  yaitu  20  unit  dengan  335  guru  dan 5.677  murid.  Setiap  kecamatan  memiliki setidaknya 20 unit SD dan 8 unit SMP.
Keadaan  geografis  Kabupaten  Sin- tang  yang  mempunyai  wilayah  luas  serta kondisi  jalan  yang  belum  memadai  mem- buat kinerja pendidikan tidak berkerja seca- ra maksimal. Keadaan geografis yang jauh menyebabkan  ketidakterjangkauan  seko- lah-sekolah bagi peserta didik. Hal tersebut juga  ditambah  dengan  transportasi  umum yang belum memadai, sehingga pelaksana- an  pendidikan  menjadi  tidak  bekerja  de- ngan  maksimal.  Selain  kondisi  wilayah yang  menjadi  kendala  dalam  pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana di seko- lah-sekolah  juga  mengalami  kesenjangan dan kekurangan di berbagai kecamatan.
Pelaksanaan  pemerataan  pendidikan di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh pemerintah  telah  berjalan  sesuai  dengan visi dan misi pendidikan nasional. Perkem- bangan  pendidikan  dasar  yang  menjadi prioritas  program  pendidikan  negara  juga berjalan  dengan  prosedur  serta  ketetapan yang  berlaku,  tetapi  yang  masih  menjadi kendala  dalam  operasional  adalah  kondisi geografis  wilayah  dan  sarana  prasarana masih menjadi hambatan yang memerlukan perhatian  ekstra  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah
Analisis Partisipasi Pendidikan Dasar
Partisipasi pendidikan dasar yang di- laksanakan  oleh Kabupaten  Sintang  untuk SD telah mencapai target nasional (95,59%), tetapi  untuk  SMP,  Kabupaten  Sintang  be- lum  memenuhi  target  nasional  (73.88%). Jumlah  partisipasi  pendidikan  dasar  pada tahun  2015/2016  jika  dilihat  secara  perke- camatan,  untuk  SD  hampir  semua  keca- matan  mencapai  99%,  sedangkan  untuk SMP terdapat 4 kecamatan yang partisipasi-
nya  masih  rendah,  yaitu  Ketungau  Hilir (59,39%), Ketungau Tengah (59,69%), Kayan Hulu (66,74%), dan Sepauk (68,97%).
Salah satu yang menjadi ukuran kua- litas pendidikan di Kabupaten Sintang ada- lah persentase kelulusan dan putus sekolah. Pada  tahun  2015/2016  jumlah  lulusan  SD yang  terendah  adalah  Kecamatan  Binjai Hulu  (223  orang),  dan  untuk  SMP  jumlah lulusan yang terendah juga di alami Binjai Hulu  (154  orang),  sedangkan  untuk  putus sekolah, SD di Kecamatan yang paling besar adalah Ambalau (23 orang) dan SMP di Ke- camatan  yang  paling  besar  adalah  Sepauk (19 orang).
Partisipasi  pendidikan  yang  rendah diakibatkan oleh motivasi siswa yang masih kurang,  hal  tersebut  disebabkan  dari  kon- disi geografis Kabupaten Sintang yang jauh dan transportasi yang belum memadai serta keterbatasan  ekonomi.  Peserta  didik  yang sudah merasa cukup berumur dan kuat un- tuk bekerja akan lebih memilih untuk ber- henti  sekolah  serta  mencari  penghasilan sendiri.  Jarak  tempuh  sekolah  yang  jauh membuat  peserta  didik  menjadi  lebih  me- milih  untuk  bekerja  daripada  berangkat sekolah.
Analisis Kualifikasi Guru
Perekrutan  guru  di  Kabupaten  Sin- tang ditetapkan untuk mempunyai kualifi- kasi  S1  pada bidang  pendidikan,  sehingga jika beberapa guru yang belum memenuhi standar tersebut diwajibkan untuk menem- puh  pendidikan  kembali  atau  tidak  diper- bolehkan  untuk  mendapatkan  sertifikasi. Selain kualifikasi S1, guru-guru di Kabupa- ten  Sintang  juga  masih  belum  mencapai standar dalam tes UKG yang diselenggara- kan  oleh  pemerintah.  Menurut  data  dari Neraca  Dinas  Pendidikan  Daerah  Sintang, pada tahun 2015 guru-guru SD yang belum memenuhi  kualifikasi  sebanyak  35%  de- ngan rerata UKG sebesar 50,17, sedangkan guru-guru SMP sebanyak 14% dengan UKG sebesar 55,89.
Perekrutan  dan  kualifikasi  guru  me- rupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari  pemerataan  pendidikan.  Perekrutan guru yang memenuhi standar serta pelatih-
an-pelatihan  yang  rutin  dilakukan  akan memberikan  kontribusi  dalam  memper- baiki  kualitas  guru  sekolah.  Kualitas  pen- didikan akan berkembang maju dengan gu- ru-guru yang berkualitas serta kemampuan yang memenuhi standar pendidikan.

## Analisis Pendistribusian Guru
Menurut  Dinas  Pendidikan  Kabupa- ten  Sintang  pada  tahun  2015,  Sintang  me- miliki  guru  sebanyak  5.393  orang  dengan rasio  perbandingan  terhadap  murid,  yaitu SD 1: 16, dan SMP 1: 15. Kecamatan Binjai Hulu  adalah  wilayah  yang  paling  sedikit memiliki guru SD, yaitu 126 orang, sedang- kan  Kecamatan  Ambalau  adalah  wilayah yang  paling  sedikit  memiliki  guru  SMP, yaitu 29 orang. Dilihat dari  jumlah murid, Kecamatan  Sepauk  memiliki  murid  yang terbanyak  kedua  setelah  Kecamatan  Sin- tang tetapi guru-guru yang disediakan ha- nya berjumlah 254 orang, jika dibandingkan dengan Serawai yang memiliki murid yang tidak  terlalu  banyak  tetapi  memiliki  guru yang hampir sama jumlahnya. Hal tersebut juga  terjadi  dengan  kecamatan  lainnya, seperti Ketungau Tengah dan Kayan Hulu.
Pendistribusian  yang  tidak  efektif disebabkan oleh pendataan yang belum se- suai  dengan  data  ataupun  kondisi  daerah. Selain itu, guru-guru di daerah merasa bah- wa sekolah-sekolah yang di pedalaman atau daerah tidak mendapatkan kesempatan dan kelayakan yang sama dengan di perkotaan. Hal tersebut membuat guru-guru lebih cen- derung  untuk  mengajar  dan  mengabdi  di perkotaan.
Analisis Anggaran Pendidikan Dasar Kabu- paten Sintang
Data  dari  Neraca  pendidikan  daerah Kabupaten  Sintang  menunjukan  bahwa total APBD yang didapatkan oleh Kabupa- ten Sintang berjumlah 1,41 triliyun rupiah, dan  untuk  pembiayaan  pendidikan  Kabu- paten Sintang mendapatkan alokasi APBD sebesar 5,79% yaitu berjumlah 84,1 miliyar rupiah.  Alokasi  sebesar  5,79%  tersebut  di- gunakan  untuk  5.393  guru,  96.778  siswa, dan  571  sekolah.  Kabupaten  Sintang  juga mempersiapkan  dana  BOS  yang  diberikan
kepada sekolah dengan kesesuaian jumlah murid di sekolah, yaitu masing-masing sis- wa mendapatkan Rp869.400.
Dana  BOS  yang  dianggarkan  pe- merintah  untuk  pendanaan  pendidikan memang  belum  efektif,  tetapi  banyak  se- kolah  yang  mengelola  dana  tersebut  agar dapat dipergunakan secara maksimal. Per- masalahan yang terpenting adalah sekolah- sekolah yang berada dalam kawasan peda- laman  merasakan  kesulitan  dalam  peng- ambilan dana serta jumlah murid yang ter- batas  juga  mempengaruhi  anggaran  yang akan diterima.
Berdasarkan beberapa hasil peneliti- an  tersebut,  disampaikan  pembahasan  pe- nelitian sebagi berikut.
Analisis Pelaksanaan Pemerataan Pendidik- an Dasar Kabupaten Sintang
Pemerataan pendidikan adalah sebu- ah  pemerataan  kesempatan  dalam  men- dapatkan pendidikan bagi semua kalangan. Menurut  Rencana  Strategis  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (2013,  p.  39) pemerataan  pendidikan  yang  terlampir pada visi dan misi menjelaskan tentang 6K, yaitu  Ketersedian,  Keterjangkauan,  Kuali- tas,  Kesetaraan,  Kepastian/Keterjaminan, dan Kelestarian. Holsinger & Jacob (2008, p. 93)  juga  menyatakan  bahwa  jarak  antara rumah  dan  sekolah  merupakan  sebuah permasalahan  utama  yang  mempengaruhi partisipasi pendidikan peserta didik. Selain itu,  ketidakadaan  transportasi  yang  men- dukung peserta didik membuat mereka ha- rus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai  sekolah,  hal  tersebut  membuat orangtua  mengijinkan  untuk  mengikuti kegiatan  belajar  setelah  menginjak  usia yang  lebih  tua  ataupun  mereka  lebih  me- milih  untuk  tidak  sekolah  dan  memilih untuk bekerja.
Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  yang  ditetapkan  dan  berkem- bang dengan baik setiap tahunnya. Sekolah- sekolah  telah  dibangun  ditiap-tiap  keca- matan  dan  fasilitas  mengajar  disediakan untuk menunjang kegiatan belajar.
Permasalahan yang masih terjadi ada- lah keterjangkauan wilayah dan ketersedia- an  sarana  prasarana.  Beberapa  kecamatan mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan pendidikan,  dikarenakan  kondisi  geografi yang  jauh,  jalan  yang  rusak,  dan  kondisi alam yang sering berubah. Kondisi tersebut menyebabkan  pelaksanaan  pemerataan pendidikan menjadi tidak terpenuhi secara maksimal dan beberapa desa menjadi tidak terjangkau oleh pendidikan. Selain itu, be- berapa  sekolah  di  kecamatan  mengalami kesenjangan  dalam  ketersediaan  sarana prasarana. Hal tersebut menyebabkan seko- lah-sekolah  menjadi  tertinggal  dan  tidak dapat  melaksanakan  kegiatan  mengajar dengan efektif.
Analisis Partisipasi Pendidikan Dasar
Menurut Levin (2003, p. 7) ada dua hal yang  terpenting  pada  pemerataan  pen- didikan,  yaitu access dan participation . Belcastro (2015, p. 429) menambahkan nega- ra  yang  tidak  sanggup  menjaga quality education  opportunities for  all  children meru- pakan sebuah kegagalan dalam demokrasi. Pemerataan pendidikan jika dilihat dari pe- laksanaannya terbagi menjadi tiga kategori yang  paling  penting  dalam  pendidikan, yaitu  kesempatan  belajar  atau  sekolah, mutu  atau  kualitas  pendidikan,  dan  akses yang  merata.  Program  pendidikan  dasar yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  Sin- tang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Te-tapi  yang menjadi  penyebab  masih  ada-nya  anak putus sekolah dan belum ter-capai program tersebut adalah motivasi peserta didik yang masih rendah. Pendidikan yang merupakan kebutuhan  untuk  mengaktualisasikan  diri bagi  peserta  didik  membutuhkan  sebuah kondisi  yang  lebih  baik  dan  menguntung- kan  bagi  mereka.  Permasalahan  kondisi wilayah  serta  keadaan  ekonomi  membuat mereka lebih memilih untuk berhenti seko- lah dan bekerja membantu orang tua.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut maka partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana dengan maksimal dan masih banyak peserta didik yang putus sekolah  serta  belum  mendapatkan  pendi-
dikan yang baik. Ada dua aspek yang men- jadi permasalahan pada kurangnya partisi- pasi pendidikan, yaitu akses dan motivasi. Akses  pendidikan  yang  tidak  merata  dan tidak  terjangkau  menyebabkan  peserta didik  lebih  baik  untuk  tidak  bersekolah daripada menempuh perjalanan yang jauh, serta  motivasi  peserta  didik  yang  kurang dikarenakan  tidak  adanya  sosialisasi  pen- didikan dari pemerintah menyebabkan me- reka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.
Analisis Kualifikasi Guru
Menurut Voicu (2014, p. 34) tahapan perekrutan  dan  penyeleksian yang  dilaku- kan  harus  memerhatikan  kompetensi  dan kemampuan  dari  calon  guru  tersebut,  ba- nyak  calon  guru  yang  secara  teori  sudah siap  tetapi  secara  praktik  mereka  banyak mengalami kekurangan.
Perekrutan  guru-guru  di  Kabupaten Sintang telah dilaksanakan dengan baik dan diseleksi sesuai dengan prosedur serta atur- an  yang  berlaku.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan perekrutan dan penyeleksian guru- guru baru yang mempunyai kualifiasi S1/ DIV bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah Sintang. Walaupun beberapa pendidik yang diangkat oleh pemerintah masih berkualifi- kasi  di  bawah  standar,  pemerintah  mem- pertimbangkan masa pengabdian dan pres- tasi  yang  telah  mereka  lakukan.  Kualitas pendidik  di  Kabupaten  Sintang  masih  be- lum  memenuhi  standar  yang  pemerintah targetkan.  Menurut  tes  UKG  yang  telah dilaksanakan  guru-guru  SD  di  Kabupaten Sintang mendapatkan perolehan nilai di ba- wah standar pemerintah. Para guru di Ka- bupaten Sintang memerlukan pelatihan dan pendidikan  untuk  mengembangkan  kom- petensi mengajar, pemerintah sebagai pem- buat  kebijakan  harus  bekerja  ekstra  agar dapat  mengembangkan  kualitas  pendidik, dan  yang  paling  utama  adalah  guru-guru yang berada di daerah pedesaan dan peda- laman.
Analisis Pendistribusian Guru
Menurut Hammond & Sykes (1999, p. 190) permasalahan utama dalam pendistri-
busian  dan  penempatan  guru-guru  adalah menyesuaikan kebutuhan tiap daerah, dan juga  permintaan  guru  yang  mengajukan perpindahan kerja dari daerah tertentu me- nuju daerah lainya. Hal tersebut menyebab- kan  beberapa  daerah  mengalami  penum- pukkan guru-guru dan ada beberapa daerah yang  mengalami  kekurangan  guru.  Per- masalahan pendistribusian guru yang tidak merata  akan  menyebabkan  kegagalan  da- lam melaksanakan pemerataan pendidikan.
Pendistribusian dan pemerataan guru di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan efektif.  Beberapa  daerah  kecamatan  masih mengalami  kekurangan  guru,  sedangkan untuk daerah perkotaan memiliki guru-gu- ru yang berjumlah banyak, bahkan melebihi dari  standar  yang  ditetapkan.  Ada  dua permasalahan yang menjadi permasalahan dalam  pendistribusian  guru,  yaitu  keku- rangan  dan  ketidakmerataan.  Pemerataan tenaga guru mengalami kendala  dikarena- kan data yang dilaporkan pada pemerintah daerah masih belum sesuai dengan keadaan lapangan,  guru-guru  yang  telah  memiliki NUPTK dianggap telah menjadi guru tetap, tetapi  masih  ada  beberapa  guru  yang  ber- status honorer ataupun tidak tetap serta ada beberapa guru yang memiliki NUPTK teta- pi tidak memiliki mengajar ataupun sudah berhenti  menjadi  guru  di  sekolah.  Guru- guru yang berada di perbatasan ataupun di pedalaman  daerah  merasakan  ketidakadil- an dan kesengajangan dengan derah perko- taan,  banyak  guru  yang  meminta  pindah tugaskan  dan  meninggalkan  sekolah  de- ngan kondisi kekurangan tenaga pendidik. Hal  tersebut  ditambah  dengan  guru-guru yang  rekrut  oleh  pemeritah  bukanlah  ber- asal  dari  penduduk  asli  daerah,  sehingga guru-guru  tersebut  meminta  pemindahan agar sesuai dengan daerah asal mereka.
Analisis Anggaran Pendidikan Dasar Kabu- paten Sintang
Supriadi  (2003,  p.  16)  mengatakan bahwa pada tahun 1060-an dan 1970-an, isu- isu  pemerataan  kesempatan  ( equality  of opportunity ) melalui  perluasan kesempatan belajar  sangat  dominan.  Pada  tahun  1980- an,  isu-isu  tentang  keadilan  ( equity )  dalam
memperoleh  (sumber  daya)  pendidikan (dari pemerintah) menjadi tema sentral de- ngan  fokus  utama  pada  kelompok  siswa yang kurang beruntung, dengan resiko ber- kurangnya perhatian pada kelompok yang beruntung.
Pembiayaan  dan  pendanaan  pendi- dikan  di  Kabupaten  Sintang  telah  berjalan dengan aturan dan prosedur yang ditetap- kan. Permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi adalah penggunaan da- na BOS. Dana BOS yang didapatkan masih dirasakan kurang efektif dan penggunaan- nya terbatasi oleh aturan yang ada. Kondisi wilayah dan jumlah murid di sekolah me- rupakan  hamabatan  yang  membuat  dana BOS menjadi tidak maksimal dikelola oleh sekolah.
Dana BOS sebagai alokasi pembiaya- an  pendidikan  yang  dikelola  oleh  daerah telah didistribusikan sesuai  dengan aturan pemerintah. Sekolah-sekolah memperguna- kannya dana BOS untuk memperlancar ke- giatan  operasional  sekolah.  Dana  BOS mengalami permsalahan dikarenakan jum- lah yang diambil harus sesuai dengan jum- lah murid, hal tersebut merupakan kerugi- an  bagi  sekolah-sekolah  yang  mempunyai murid dengan jumlah yang sedikit. Pendis- tribusian dana BOS juga mengalami kenda- la  dengan  kondisi  wilayah  yang  jauh,  se- hingga  dana  yang  dikeluarkan  untuk  me- nyalurkan  bantuan  lebih  besar  daripada dana yang didapatkan oleh sekolah. Selain itu,  pengelolaan  dana  BOS  yang  dibatasi oleh  Juknis  membuat  sekolah  merasakan kesulitan  dalam  mengelola  anggaran  yang akan  digunakan  dan  penggunaan  yang dialokasikan untuk membayar guru honor dirasakan  masih  kekurangan  dan  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembasahan  yang  telah dipaparkan,  maka berikut adalah simpulan yang dapat disam- paikan.
Permasalahan  pemerataan  pendidik- an di Kabupaten Sintang meliputi: keadaan
geografi  yang  sulit  dijangkau,  motivasi mengikuti  pendidikan  yang  belum  maski- mal,  kualifikasi  guru  yang  belum  sesuai aturan,  pendistribusian  guru  yang  belum merata  dan  dana  BOS  yang  belum  me- madai.  Permasalahan  pemerataan  pendi- dikan yang utama adalah keadaan geografi dan pemerataan guru.
Pemerataan  pendidikan  menjadi  ter- kendala dan tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan per- hatian pemerintah terhadap kondisi pendi- dikan di wilayah yang jauh, yaitu di pede- saan, pedalaman dan di daerah perbatasan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerin- tah  untuk  mengatasi  permasalahan  peme- rataan  pendidikan  meliputi:  mendirikan sekolah-sekolah di beberapa desa terpencil, membuat status khusus bagi  sekolah yang jauh,  mendirikan  sekolah  satu  atap,  dan mengadakan program guru kontrak.
Berdasarkan simpulan penelitian ter- sebut, penelitian ini  memberikan saran se- bagai  berikut.  Pemerintah  diharapkan  da- pat  mempertimbangkan  kondisi  wilayah dan geografi di Kabupaten Sintang. Peme- rintah  dan  masyarakat  diharapkan  untuk bekerja sama memberikan kontribusi dalam pengadaan transportasi ataupun perbaikan jalan sehingga memberikan kemudahan da- lam  mengakses  pendidikan  di  daerah.  Se- lain itu, sekolah-sekolah jarak jauh ataupun sekolah  satu  atap  juga  diperbanyak  agar masyarakat di daerah yang jauh juga dapat merasakan pendidikan.
Pemerintah  juga  diharapkan  mem- berikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengikuti pendidikan dasar dan memberi- kan  bantuan  dana  pendidikan  yang  adil bagi masyarakat yang tidak mampu.
Pemerintah daerah diharapkan mem- berikan  kesempatan  bagi  pendidik  yang tidak  memenuhi  kualifikasi  agar  dapat mengikuti  pendidikan  kembali  dan  me- nyelenggarakan  pelatihan-pelatihan  bagi pendidik  untuk  memperbaiki  kualitasnya. Selain  itu,  pemerintah  daerah  diharapkan untuk  memantau  keadaan  sekolah  serta memberikan  data  yang  akurat  tentang  ke- kurangan  guru  di  daerah  serta  membuat kebijakan  yang  tegas  untuk  tidak  memin-
dahkan  guru  pada  masa  jabatan  tertentu ataupun untuk kondisi tertentu. Dana BOS yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  diha- rapkan  untuk  mempertimbangkan  kondisi wilayah sekolah dan jumlah murid di seko- lah. Sehingga sekolah-sekolah di pedalam- an  tidak  merasakan  kesenjangan  ataupun ketidakadilan.

## Daftar Pustaka
Andi, T. N. (2013, September 1). Disdik Sintang: Ada BOS bukan berarti sekolah gratis. AntaraNews.Com. Retrieved from http://www.antarakalbar.com/berita /315833/disdik-sintang-ada-bos- bukan-berarti-sekolah-gratis
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. (2013). Kabupaten sintang dalam angka . Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
Belcastro, A. T. (2015). Rebalancing quality education in a democratic society. Creative Education , 06 (04), 428–439.
https://doi.org/10.4236/ce.2015.6404 3
Hammond, L. D., & Sykes, G. (1999).
Teaching as learning profession . (L. D.
Hammond & G. Sykes, Eds.). San Fransisco: Jossey-Bass.
Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 5 (2), 228. https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8 546
Holsinger, D. B., & Jacob, W. J. (2008).
Inequality in education: Comparative and international perspectives. (D. B.
Holsinger & W. J. Jacob, Eds.). Hong Kong: Comparative Education Research Centre.
Kabupaten Sintang. (2010). Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten sintang. Sintang. Sintang: Kabupaten Sintang.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat. (2013). Profil pendidik dan tenaga kependidikan Kalimantan Barat . Pontianak: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat.
Levin, B. (2003). Approaches to equity in policy for lifelong learining. In The Equity in Education Thematic Review . Paris: OECD.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (2013).
OECD. (2015). Education in indonesia: Rising to challenge . Paris: OECD Publishing.
Presiden Republik Indonesia. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
Spradley, J. P. (2007). Metode etnografi . (M. Z. Elizabeth, Trans.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
Supriadi, D. (2003). Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
UNESCO. (2005). Decentralized education palnning implementing national EFA plans . UNESCO Asia Pacific Regional Bureu for Education.
Voicu, M.-C. (2014). Using online questionnaires in the employee recruitment activity. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 124 , 34–42. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014 .02.457