## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini
Arika Ulyanisa, Kholis Roisah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: ulyaarika@gmail.com

## Abstract
Education plays very important role in life whether nation or state. Education aims to educate nation’s life and  give  influence  to  children  growth.  This  research  aims  to  determine  Notary’s  role  in  establisment Informal Early Childhood School. This research’s method uses normative legal research. The result of this research shows that The Early Childhood Education unit is part of the foundation and in establishing a foundation, a Notary Deed is required. Therefore the Notary Deed can be a perfect evidence if there will be a dispute because it has physical, formal and material evidentiary power, if the notary deed is made according to applicable provisions, then the deed will bind the parties as an authentic deed and include court who must receive a notary deed as perfect evidence.

## Keywords: Authentic Deed; Notarial Deed; Non Formal Education

## Abstrak
Pendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa bernegara. Tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan menuntun anak Indonesia memiliki karakter yang baik dan tumbuh kembangnya. Penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan ilmu ekonomi dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui peran notaris dalam pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  mayoritas  satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini di  Indonesia  merupakan  bagian  dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan tersebut dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa. Hal ini dikarenakan Akta Notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  formal  maupun  materiil,  apabila  akta  notaris  tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Akta Notaris yang sah akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak terkait sebagai sebuah akta otentik. Oleh karena itu di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.
Kata Kunci : Akta Autentik; Akta Notaris; Pendidikan Non Formal

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  berperan  penting  dalam  pembangunan  dan  kehidupan  berbangsa  bernegara. Pendidikan pada umumnya memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pengaruh untuk tumbuh kembang anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  oleh dirinya untuk masyarakat, bangsa dan Negara.” Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) formal, (2) nonformal, dan (3) informal (Madinar, Yuswanto, & Putri, 2018).
Pendidikan Anak Usia Dini atau dengan nama lain PAUD adalah bentuk pendidikan nonformal yang sangat penting bagi persiapan anak-anak sebelum menempuh pendidikan di tingkat SD. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa PAUD menjadi upaya dasar dari orang tua kepada anaknya yang berusia di bawah 6 tahun untuk mendapatkan pendidikan sebelum anak memasuki usia sekolah. Di PAUD, anak-anak akan dibimbing untuk memiliki kecerdasan dan keaktifan  baik  jasmani,  rohani,  maupun  moral  dengan  cara  memberikan  rangsangan  atau  stimulus kepada anak.
Dengan  berkembangnya  jaman  dan  beragamnya  kebutuhan  manusia,  membuat  kehidupan semakin kompleks dan saat ini kepastian akan hukum sangat dibutuhkan, sehingga jasa dalam bidang hukum  dibutuhkan  pula  salah  satunya  yaitu  Notaris.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan pengertian notaris yang tertulis dalam Pasal 1 angka (1). “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang” (Pasal 1 angka (1)).
Akta  otentik  memiliki  arti  yang  sangat  penting  karena  terkait  kepemilikan  alat  bukti  yang sempurna. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, “sebuah akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang” (Prabawa & Rudy, 2020).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian mengkaji tentang urgensi akta notaris terhadap keabsahan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dari segi peran notaris, kekuatan hukum Akta Notaris dan urgensinya terhadap kebsahan pendirian PAUD.
Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  telah  membahas  mengenai  peran notaris  dan juga  mengenai  akta pendirian  PAUD. Pada tahun  2016,  Agus Muslim meneliti  tentang upaya  penguatan  legalitas  penyelenggaraan  lembaga  dan  bentuk  akta  pendirian  PAUD  tersebut.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Berdasarkan  hasil  penelitiannya  ditemukan  bahwa  masih  sedikit  PAUD  di  wilayah  Kabupaten Sukabumi yang telah menggunakan Akta Notaris, dan mayoritas menggunakan akta pendirian dalam bentuk yayasan (Muslim, 2016).
Pada  tahun 2020,  I  Gusti  Ngurah  Wira  Prabawa  dan  Dewa  Gde Rudy  meneliti  tentang  peran notaris  dalam  pendirian  sebuah  koperasi  ketika  sistem Online  Single  Submission sudah  diterapkan (Prabawa & Rudy, 2020).
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Siti Fauziah Dian Novita Sari pada tahun 2018 yang meneliti tentang proses pembuatan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang menjadi tanggung jawab  seorang  notaris.  Berdasarkan  hasil  penelitiannya,  ditemukan  bahwa  Notaris  juga  berperan sebagai penyuluh hukum bagi penghadap (Novita Sari Dian, S. 2018).
Artikel yang penulis tulis saat ini memiliki perbedaan dengan sebagaimana penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memfokuskan kajian terhadap peran notaris dalam pendirian PAUD nonformal.

## B. METODE PENELITIAN
Bertolak  dari  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  sudah  dituliskan  sebelumnya, penelitian  ini  mengunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Penulis  juga  mempedomani peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  referensi.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Permendikbud No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan  Layanan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  berupa deskripsi analitis, yaitu kajian yang bertujuan untuk mencari kebenaran/fakta sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Peran Notaris dan Kekuatan Hukum Akta Notaris
Pengertian Notaris dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang jabatan Notaris berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya” (Prabawa & Rudy, 2020).
Pengertian Notaris lainnya juga terdapat dalam Civil Law pada Pasal 1 Ord. stbl. 1860 Nomor 3  tentang  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  yang  dimulai sejak  1  Juli 1860.    Soegondo  Notodisoedo (1993) berpendapat tentang definisi dari Notaris.
“Notaris adalah pejabat umum, khususnya yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan yang diharuskan oleh perundang- undangan  untuk  dikehendaki  oleh  yang  mempunyai  kepentingan  dan  bahwa  hal  tersebut dinyatakan  dalam  surat  otentik,  dijamin  tanggalnya,  menyimpan  akta  dan  mengeluarkan grosse,  salinan  dan  kutipan,  semua  itu  bila  pemuatan  akta-akta  itu  dikhususkan  itu  atau dikhususkan pada pejabat atau orang lain.”
Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah “Seseorang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah  guna  mengesahkan  dan  menyaksikan  bermacam-macam  surat  surat  perjanjian,  surat wasiat, akta dan lainnya” (Simorangkir, 2013). Menurut Gandasubrata   mengenai profesi notaris bahwa notaris merupakan bagian dari penegak hukum yang bertugas melayani masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum (Gandasubrata, 1998).
Kewenangan  notaris  dapat dilihat pada Pasal 1  Angka  1  Undang-Undang Jabatan  Notaris. Berdasarkan  pasal  tersebut,  Notaris  berwenang  untuk  membantu  masyarakat  dalam  urusan  akta otentik.  Seorang  Notaris  harus  memiliki  pengetahuan  yang  luas  tentang  peraturan  peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan penyuluhan kepada masayarakat yang membutuhkan. Notaris juga dapat memberikan edukasi agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
Notaris yang merupakan pejabat umum bukan berarti dikategorikan sama dengan Aparatur Sipil Negara. Alasannya karena peraturan ASN dan Notaris tidaklah sama. Jabatan Notaris bersifat mandiri, tidak memihak siapapun ( impartial ), dan tidak bergantung pada siapapun ( independent ). Dengan kata lain, pihak manapun tidak dapat mencampuri wewenang dan tanggung jawab notaris, termasuk yang mengangkat notaris itu sendiri.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Selain menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta otentik, notaris memiliki wewenang  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang.  Wewenang notaris  yang  diatur  di  dalam undang-undang, antara lain melakukan legalisasi dan warmeerking terhadap surat dibawah tangan, memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertahan, dan membuat akta risalah lelang.
Selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, Notaris juga dapat melakukan beberapa kewenangan diantaranya memiliki peran sebagai penasehat hukum perdata dalam arti luas ( privaat ). Notaris memiliki kewenangan mendaftarkan akta, surat, ataupun dokumen ( waarmerking ). Notaris juga  memiliki  kewenangan  melegalkan  tanda  tangan,  membuat  dan  mengesahkan  Salinan,  serta mengupayakan  pengesahan  badan  atau  perkumpulan  untuk  mendapatkan  status  badan  hukum, misalnya PT/Yayasan (Dwi Ningsih & Chalim, 2017).
Notaris juga memiliki wewenang untuk menasehati suatu pihak sesuai peraturan perundang- undangan. Secara garis besar, tugas notaris ialah mengatur hubungan hukum penghadap dan pihak lainnya secara otentik dan tertulis. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris diperbolehkan untuk menolak permintaan pelayanan dan bantuan kepada para pihak dengan alasan yang tercantum pada Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN.  Alasan-alasan  tersebut  dapat  berupa  hubungan  darah/semenda dengan notaris atau dengan suami/ istrinya, terdapat pihak yang tidak mampu bertindak, atau hal lain yang tidak berdasarkan undang-undang.
Akta Notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1870 KUHPer bahwa akta Merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak  diperlukan  lagi  alat  bukti  lainnya  dan  bagi  hakim  itu  merupakan  Bukti  Wajib  ( Verplicht Bewijs) .  Kekuatan  pembuktian  akta  otentik  dapat  dilihat  dari  kekuatan  pembuktian  lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  yang  terdapat  pada  akta  otentik  adalah  kemampuan  akta otentik  untuk  membuktikan  dirinya  sendiri.  Kekuatan  pembuktian  lahiriah  yang  membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Akta otentik dapat dikatakan sempurna sejak akta otentik  tersebut  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dalam  Pasal  1868  KUHPer  dan  selama  akta tersebut  diakui  keberadaannya  oleh  para  pihak,  karena  akta  tersebut  merupakan undang-undang bagi para pihak (Salim, 2016).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kekuatan  pembuktian  formil  adalah  pembuktian  dengan  kebenaran  peristiwa  hukum  yang terjadi.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  memberikan  kebenaran  formil  atas  akta  otentik  tersebut, kebenaran formil tersebut yang terdiri dari kebenaran tanggal akta, identitas para pihak dan tempat dimana akta dibuat.
Kekuatan pembuktian materiil dapat dilihat berdasarkan isi dari  akta tersebut. Isi  dari  akta merupakan keterangan dari para pihak. Notaris mempunyai tugas untuk membuktikan kebenaran materiil bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan yang terdapat di dalam akta, namun notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tau kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

## 2.  Urgensi Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan PAUD
Seperti yang tertulis pada Pasal 1 huruf a Wet op het Notarisambt yang berlaku sejak 3 April 1999,  terdapat  istilah notaris  de  ambtenaar .  Istilah  tersebut  mengganti  istilah  sebelumnya  yang menyatakan bahwa notaris sebagai openbaar ambtenaar seperti yang tertera pada Pasal 1 Wet op het Notarisambt versi lama. Akibat tidak dirumuskan kembali notaris sebagai openbaar ambtenaar , saat ini hal tersebut tidak dipermasalahkan arti notaris sebagai pejabat umum atau bukan, namun dalam konteks ini istilah openbaar ambtenar tetap bermakna umum (Susanto, 2010).
Ketentuan  tersebut  menjadi  rujukan  dalam  pengertian  Pasal  1  angka  1  UUJN  yang menyebutkan bahwa notaris  merupakan pejabat  umum yang dalam pembuatan akta otentik serta wewenang lainnya berdasarkan UUJN.
Pejabat umum dimaksud ialah pejabat publik yang bertugas dalam pembuatan akta lainnya serta dalam  pelayanan  masyarakat.  Kehadiran  jabatan  notaris merupakan pengaruh  dari lahirnya UUJN  sebagai  pengganti Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in  Nederland atau  peraturan  jabatan notaris  (PJN).  Notaris  berwenang  untuk  melakukan  bantuan  dan  pelayanan  masyarakat  atas permintaan alat bukti tertulis yang otentik di seluruh keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum.
Berdasarkan  wewenang  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  15  UUJN  dan  dalam kekuatan  pembuktian,  akta  notaris  adalah  sebagai  perwujudan  permintaan  para  pihak  dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Sari, 2018).
Adapun pendirian PAUD dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang melibatkan Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah desa, Orang perseorangan, Kelompok orang, atau badan hukum.
Kategori orang perseorangan yang dimaksudkan adalah WNI yang cakap hukum, kemudian untuk kelompok orang diwajibkan untuk mencantumkan akta pendirian persekutuan perdata untuk
mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan dari kelompok tersebut. Badan hukum yang diperbolehkan haruslah bersifat nirlaba dan berbentuk yayasan atau perkumpulan.
Untuk memenuhi kebutuhan pendirian PAUD, pihak pemohon harus memenuhi persyaratan memberikan  surat  permohonan  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Dinas  Kota/Kabupaten  setempat disertai dengan Akta Notaris yang mana didalamnya terdapat nama dan bentuk resmi lembaga, visi dan misi lembaga serta informasi tenaga pendidik PAUD tersebut (Ma’mur, 2009).
Dalam  melaksanakan  kegiatan  PAUD  tidak  cukup  bermodalkan  dengan  pengakuan  dari masyarakat  setempat  melainkan  juga  harus  mendapatkan  keabsahan  atau  unsur  legalitas,  karena pada dasarnya PAUD merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Sebagaimana  yang  terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diartikan bahwa pendidikan haruslah berbentuk  badan  hukum  dan  tidak  boleh  dibatasi  oleh  badan  hukum  tertentu.  Terkecuali  badan hukum yang berbentuk Perseroan Komanditer tidak dapat mendirikan institusi pendidikan karena kekayaan dari Perseroan Komanditer tidak dapat dipisahkan.
Sebuah perkumpulan dapat menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan selama pendirian perkumpulan tersebut disahkan oleh  akta Notaris. Adapun pendirian yayasan dibentuk dalam sebuah akta partij, dan setelah yayasan berstatus badan hukum, saat itu pula anggaran dasar mulai  diberlakukan  dan  keputusan  baik  dari  pihak  Pembina,  Pengurus  ataupun  Pengawas  yang dilakukan dalam rapat dan tertulis dalam berita acara (Budiono, 2011).
Setelah sebuah yayasan berdiri dan mendapatkan Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan segala kekayaan yang dimiliki oleh pendiri yayasan sudah menjadi milik yayasan dan bukan kekayaan pribadi, sehingga para pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pendiri yayasan tersebut tidak mempunyai hak olehnya (Mulyoto, 2015).
Apabila  sebuah  PAUD  didirikan  oleh  yayasan  maka  sesuai dengan  yang  tercantum  dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Yayasan,  yayasan harus mempersiapkan beberapa syarat.  Syarat  tersebut  antara  lain  adalah  salinan  akta  yayasan  yang  dibuat  oleh  Notaris  dalam Bahasa  Indonesia, surat  pernyataan  tempat  kedudukan serta alamat lengkap  yang ditandatangani oleh  pengurus  yayasan  dan  diketahui  oleh  lurah  atau  kepala  desa  setempat,  fotokopi  NPWP Yayasan, bukti pembayaran PNBP atas nama yayasan, bukti pembayaran PNBP dan pengumuman yayasan  dalam  TBNRI,  Bukti  setor    atau  keterangan  bank  atas  nama  yayasan  atau  pernyataan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
tertulis oleh pendiri yayasan yang berisi mengenai nilai kekayaan yang dipisah sebagai kekayaan awal dari yayasan dan Surat pernyataan oleh pendiri mengenai keabsahan kekayaan dari yayasan.
Suatu perkumpulan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan didalamnya terdapat sebuah tujuan  yang  tidak  bertentangan  baik  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Serta didalamnya terdapat anggota dan pengurus (Subekti & Mulyoto, 2016).
Dalam hal penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh sebuah perkumpulan, ketika perkumpulan tersebut  bubar  maka  anggota  dari  lembaga  PAUD  harus  melakukan  likuidasi  terhadap  harta kekayaan PAUD dan memenuhi kewajiban atas pihak ketiga (Muslim, 2016).
Tata cara pendirian PAUD Nonformal diawali dengan permohonan yang ditujukan kepada Bupati  setempat  disertai  dengan  identitas  pendiri  dan  keterangan  domisili  yang  diperoleh  dari Kepala Desa. Diperlukan pula susunan pengurus disertai rincian tugas masing-masing pengurus dan hasil  penilaian  kelayakan  serta  rencana  pembelajaran  dari  PAUD  tersebut  selama  lima  tahun kedepan.
Notaris memiliki wewenang yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam memenuhi seluruh  permintaan  para  pihak  yang  menginginkan  pembuatan  akta  otentik.  Akta  otentik  itu berfungsi  sebagai  bukti  yang  kuat  dan  sempurna  dalam  kepemilikan  dan  pendirian  PAUD nonformal.  Dalam  pembuatan  akta  notaris  tersebut,  pihak  yang  meminta  diharuskan  untuk memenuhi  seluruh  persyaratan  yang  diminta  oleh  notaris  sesuai  dengan  undang-undang  dan peraturan  terkait  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Dalam  pembuatan  akta  notaris,  notaris  harus menyampaikan  seluruh  syarat-syarat  otentik,  pengabsahan  akta,  dan  faktor-faktor  yang menyebabkan batalnya akta notaris yang diinginkan oleh pihak penghadap. Notaris juga perlu untuk memberikan edukasi kepada pihak tersebut untuk mengenal sikap preventif adanya cacat hukum yang dapat membuat akta notaris batal sehingga pihak penghadap menjadi rugi (Sjaifurrachman, 2011).

## D. SIMPULAN
Notaris mempunyai peran terhadap segala akta yang dibuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  yang  mana  Notaris  akan berperan sepanjang mengenai orang, dan kepentingan akta tersebut dibuat, serta mengenai tempat dan dimana  akta  tersebut dibuat.  Kekuatan  pembuktian  akta  notaris  sebagai  alat  bukti  adalah  kekuatan pembuktian  yang  sempurna,  karena  keistimewaan  dari  suatu  akta  otentik  terletak  pada  kekuatan
pembuktiannya. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa karena didalamnya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal  dan  materiil,  bila  akta  notaris  dibuat  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  maka  akta  itu  akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Budiono, H. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gandasubrata, S. H. (1998). Renungan Hukum . Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung.
Ma’mur, J. A. (2009). Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini . Yogyakarta: Diva Press. Mulyoto. (2015). Yayasan : Periodeisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam P embuatan Akta . Yogyakarta: Cakrawala Media.
Salim, H. . (2016). Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Simorangkir, J. C. . (2013). Kamus Hukum . Jakarta: Aksara Baru.
Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (1st ed.). Bandung: Mandar Maju.
Subekti, & Mulyoto. (2016). Perkumpulan : dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang -Undang Perkumpulan . Yogyakarta: Cakrawala Media.
Susanto, H. (2010). Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak . Yogyakarta: FH UII Press.
Artikel Jurnal :
Dwi Ningsih, S., & Chalim, M. A. (2017). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta .
Madinar, Yuswanto, & Putri, M. E. (2018). Pemberian Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Bandar Lampung . 51 (1), 51.
Muslim, A. (2016). Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Lex Renaissance .
Prabawa, I. G. N. W., & Rudy, D. G. (2020). Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah
Diberlakukannya Online Single Submission. Acta Comitas .
Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
Jurnal Lex Renaissance .
Peraturan Perundang-Undanga n:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2013  Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2014  Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini..