## MAQ ȦṢ ID SYARIAH SEBAGAI DASAR PARADIGMA EKONOMI ISLAM

## M. Iqbal
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl. Sambu No. 64 Medan e-mail: muhammadiqbaldoely@gmail.com
Abstract:  Maq āṣ id  ash-Shari'ah  in  language  has  the  meaning  ‘purpose  of Shari'ah.  Defines  the  maqasid  of  shari'ah  with  the  meanings  and  objectives maintained by syara 'in all its laws or most of its laws, or the ultimate goal of the Shari'ah  and  the  secrets  laid  by  syara  'to  every  law.  Maq āṣ id  syari'ah  aims  to guarantee  the  benefit  of  mankind  in  the  world  and  the  hereafter,  including fulfilling the benefit of economic interests as well as the application of economics in  sharia  principles.  Maqasid  Syariah  which  is  fundamental  in  the  economic paradigm  of  Islam  is:  guarding  religion,  keeping  lives,  guarding  offspring, maintaining property rights, and guarding reason.
Keywords: Maqasid Sharia, and Islamic Economy.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.  Sebagai negara  mayoritas  muslim,  indonesia  menjadikan  dimensi  spritual  sebagai  pengamalan agama  dan  ber  negara.  Salah  satu  bentuk  pengamalan  tersebut  terletak  dalam  bidang ekonomi  yang  saat  ini  sedang  berkembang  pesat  dengan  sistem  ekonomi  islam.    Sistem ekonomi islam diterapkan tidak hanya sebatas sebagai sebuah bentuk pengamalan dalam ajaran  agama  islam  saja,  melainkan  sebagai  sebuah  sistem  perekonomian  yang dipraktikkan dalam berbagai aktivitas ekonomi khususnya kalangan perbankan.
Sejak  di  terbitkannya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah,  jumlah institusi  keuangan  syariah  di  Indonesia  melebihi  jumlah  institusi  keuangan  syariah  di belahan dunia.  Pemerintah sangat serius dan konsen dalam memajukan industri ekonomi syariah  di  Indonesia.    Untuk  mempercepat  pergerakan  ekonomi  syariah  di  Indonesia Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah  (KNKS) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 91 tahun 2016 tentang KNKS.  Perkembangan ekonomi Islam dan  keuangan  kontemporer  yang  telah  tumbuh  berkembang  dengan  jumlah  yang  sangat besar ini tidak hanya akan melahirkan institusi keuangan syariah saja, melainkan berbagai aspek  ekonomi  secar  luas  baik  secara  mikro  maupun  makro  maupun  masalah-masalah ekonomi yang muncul.
Perkembangan  ekonomi  islam  itu  selalu  dituntut  dengan  munculnya  berbagai jawaban-jawaban  atas  masalah-masalah  ekonomi.    Masalah  ekonomi  itu  terus  menerus lahir  sebagaimana  lahirnya jumlah manusia yang tidak  terbatas, beragam kebutuhan dan kepentingan.    Islam  sebagai  landasan  universal  yang  memiliki  keunikan  selalu  memiliki jawaban yang tepat dan tetap membawa manfaat.
Prinsip utamanya adalah bagaimana implementasi ekonomi islam itu sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Maka supaya tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, konsep maqasid syariah itu memiliki peran yang sangat penting  bagaimana menjadikan aktivitas ekonomi  sebagai  dasar  paradigma  ekonomi  islam.  Tulisan  ini    akan  membahas  tentang persoalan  di  atas  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  tema  makalah,  yaitu: ‚Maq ȧṣ id Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam‛
MAQ ĀṢ ID ASY-SYARI’AH Pengertian Maq āṣ id asy-Syari’ah Maq āṣ id asy-Syari’ah berasal dari bahasa arab terdiri dari dua suku kata: د ِصاَقَم dan ةَعْي ِرَّشلا yang  sandarkan    kepada  syariah    Islam. دصاقم adalah  bentuk  jama’ دصقم yang berakar  kata  dari دَصَق – د ِصْقَي – اًدْصَق – اًدَصْقَم yakni  maksud/tujuan.  Kata  syariah  yang
sejatinya berarti hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT atau Nabi Muhammad  SAW  sebagai  penjelasan  atas  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  atau yang  dihasilkan  oleh  mujtahid  berdasarkan  apa  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin, 2008 : 231). Muatan  Syariah dalam arti ini mencakup aqidah,  amaliyah, dan khuluqiyyah  (Bakri, 1996: 61).
Jadi Maq āṣ id  asy-Syari’ah    secara  bahasa  mempunyai  makna  ‘tujuan  Syari’ah’. Berikut beberapa terminologi Maqasid Syariah menurut  diantaranya adalah :
a. Wahbah  al-Zuhaili    (1986  :  1017)    mendefinisikan maqasid  syari'ah  dengan  makna- makna  dan  tujuan-tujuan  yang  dipelihara  oleh  syara'  dalam  seluruh  hukumnya  atau sebagian  besar  hukumnya,  atau  tujuan  akhir  dari  syari'at  dan  rahasia-rahasia  yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.
b. ‘Al ā l  al-F ā s ị (1979:  3)  mendefinisikan maq ā sid  asy-Syariah dengan:  ‚Target  dan rahasia–rahasia  tersembunyi  yang  diposisikan  oleh asy-Sy ā ri'  dalam  setiap  prinsip- prinsipnya.
c. Ibn ‘ Ᾱ sy ŭ r (1978: 51) adalah: ‚Nilai-nilai dan prinsip terpenting bagi asy-Sy ā ri’ (Allah) dan semua syari’at yang ada dan tidak dikhususkan pada kondisi tertentu.
d. Satria  Efendi  (1998:14), maqasid  al-syari'ah  mengandung  pengertian  umum  dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya  atau  tujuan  yang  terkandung  di  dalamnya.    Pengertian  yang  bersifat umum  itu  identik  dengan  pengertian  istilah maqasid  al-syari'    (maksud  Allah  dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi  atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.
e. Pendapat  lain  mendefinisikan  maqasid    syariah    sebagai  maksud  atau  tujuan disyariatkan hukum Islam (Djamil, 2013: 63). Konsep Maq āṣ id asy-Syariah lebih banyak diidentikkan dengan al-Sy āṭ ibi. Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama  lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak  diketahui  secara  pasti,  namun  nama  al-Syatibi  sering  dihubungkan  dengan  nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi  lahir  atau  paling  tidak  pernah  tinggal  di  sana.  Dia  meninggal  pada  hari  Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata.
Selain al- Syatibi, al-Gaz ā l ị menyebutkan walaupun tidak ditemukan definisi yang rinci  dari  kedua  ulama  diatas  kecuali  hanya  untuk  mencapai  kemashlahatan  ( jabl  al- Ma ṣ lahah  wa  daf’u  al-Mafsadah)  umat  manusia  (Abu  H ā mid  Muhammad  :  1390  :  195). Al-Ris ŭ n ị menyebutkan  setidaknya  dua  alasan  tentang  al-Sy āṭ ibi; pertama,  karena  sudah dianggap  sebagai  masalah  yang  jelas; kedua,  karena  beliau  hanya  fokus  membangun pondasi metodologi dan tidak menyentuh hal-hal- yang rinci. ( Muhammad Sa’ad  : 1998 : 34) Dari definisi di atas maka  dapat disimpulkan, maq ā sid Syariah adalah ‛ Nilai-nilai, prinsip-prinsip dan lainnya yang selalu dijaga oleh asy-Sy ā ri’ dalam membuat Syari’at baik yang umum maupun yang khusus demi untuk mengimplementasikan kemaslahatan ‘ib ā d fi al-Duny ā wa al- Ᾱ khirah‛.
Pembagian Maqasid Syari’ah  dalam Memproteksi Kemaslahatan Maqasid syari’ah, mengandung empat aspek yaitu:
1. Tujuan awal dari syari’ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari’ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari’ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari’ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Aspek  pertama  berkaitan  dengan  muatan  dan  hakikat maqasid  syari’ah.      Aspek kedua  berkaitan  dengan  dimensi  bahasa  agar  syari’ah  dapat  dipahami  sehingga  dicapai
kemaslahatan yang dikandungnya.  Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari’ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.  Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia  untuk  melaksanakannya.    Aspek  yang  terakhir  berkenaan  dengan    kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.   Atau dalam istilah yang  lebih  tegas  aspek  tujuan  syari’ah  berupaya  membebaskan  manusia  dari  kekangan hawa nafsu.
Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai  aspek  inti.    Namun  sebelum  menguarikan  lebih  panjang  aspek  pertama  sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatabi memiliki keterkaitan  dan  merupakan  perincian  aspek  pertama.  Aspek  pertama  sebagai  aspek  inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai  aspek    ketiga.    Taklif  tidak  dapat  dilakukan  kecuali  memiliki  pemahaman  baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua.
Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan  demikianlah  tujuan  diciptakan  syari’ah  yakni  kemaslahatan  manusia  di  dunia dan di akhirat sebagai aspek inti  dapat diwujudkan.  Dalam rangka pembagian  maqashid al-syari’ah,  aspek  pertama  sebagai  aspek  inti  menjadi  focus  analisisi.    Sebab,  aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari’at oleh Tuhan.
Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan apabila unsur  pokok  dapat  diwujudkan  dan  dipelihara.    Kelima  unsur  pokok  itu  adalah  agama, jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta.      Al-Sy āṭ ibi  (1997  :  17-19)    menyebutkan  ada  lima maqasid asy-Syariah, yang melandasi dan harus dipelihara atau dijaga oleh setiap muslim dalam  kaitannya  dengan  pengambilan  keputusan  dan  kemaslahatan.  Dari  lima  dasar Athiah  Ali  M.  Da’i  menambah  tiga,  j  adi  ada  delapan  prinsip  dalam  pengambilan keputusan berdasarkan Maqasid asy-Syariah, yaitu:
a) Memelihara Agama (Hif ẓ udd ị n) Memelihara  agama  menjadi haq  attadayyun  (hak  Beragama)  yaitu    hak  untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian  agama,  namun  juga  membangun  sarana  ibadah  dan  menciptakan  pola  relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda  agama.  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  hak  ini  digunakan  untuk  mencipta situasi  kondusif  untuk  mengejewantahkan  keberaagamaan  seseorang.  Islam  memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti ayat Al-Qur ā n:   …. ِنيِ دلا يِف َها َرْكِإ  َلَ ‚Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)..‛(QS. Al-Baqarah: 256). Sebaliknya, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu dapat terpelihara dengan baik, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik:
... ِهِلُِب َط  ْنَع  ْم ُكِب  َقَّسَفَتَف َلُب ُّظلا اىُعِبَّتَج  َلََو ُهىُعِبَّجاَف اًمُِقَت ْظُم ي ِطاَس ِض اَرَه  َّنَأَو ‚Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya...‛(QS. Al-An’ ā m: 153).
b) Memelihara Jiwa (Hif ẓ unnafs) Memelihara Jiwa menjadi haq alhayat  (hak hidup). Hak ini tidak  hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup haris diorientasikan pada perbaikan  kualitas    kehidupan  manusia  seutuhnya,  bukan  secara  parsial.  Jiwa  yang menjadi hak hidup harus di jaga dari berbagai bentuk yang dapat mengancam hidupnya bahkan  sampai  kepada  kematian  seseorang.    Jika  kehilangan  jiwa  tanpa  sebab  secara syariah, Allah SWT telah menetapkan  hukum Qi ṣȯṣ yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Jika Seseorang telah membunuh orang lain akan di qisos.
... ِّق َح ْ لاِب َّلَِإ ُ َّللَّا َمَّسَح يِتَّلا  َعْفَّنلا اىُلُتْقَج  َلََو ‚Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar…‛(QS.Al-Isr ā ’: 33). ..ى َلْت َق ْ لا ي ِف  ُصاَط ِق ْ لا  ُم ُكَُْل َع  َبِت ُك اىُنَمآ  َنً ِرَّلا اَهُّيَأ اًَ ‚Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang- orang yang dibunuh…‛(QS. Al-Baqarah: 178).
c) Memelihara Akal (Hif ẓ ul ‘Aql) Kedudukan  akal  manusia  dalam  pandangan  Islam  amatlah  penting.  Memelihara akal yaitu haq al-ta’lim ( hak mendapatkan pendidikan ) Menghargai akal bukan berarti hanya  sekedar  menjaga  kemampuan  akal  untuk  tidak  gila  ataupun  mabuk.  Orientasi penjagaan  akal  adalah  pemenuhan  hak  intelektual  bagi  setiap  individu  yang  ada  dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan    kreasi  seseorang.  Penjagaan  terhadap  hal  tersebut  adalah  masuk  dalam  kategiri penjagaan terhadap akal, jaminan  keamanan untuk karya intelektual.
Salah  satu  cara  yang  paling  utama  dalam  memelihara  akal  adalah  dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi.
ْفَه  ْن ِم  ُرَب ْكَأ اَمُهُمْثِإَو  ِضاَّنلِل ُعِفاَنَمَو ٌريِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف ْلُق ِس ِظَِْْلْاَو ِسْمَخْلا  ِنَع  َكَهىُلَأ ْظٌَ ا َم ِهِع ‚Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar dan  judi.  Katakanlah:  "Pada  keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…" (QS. Al-Baqarah: 219).
ْفُج  ْم ُكَّلَع َ ل ُهىُبِنَت ْجا َف  ِناَطُْ َّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌعْجِز ُم َلَْشَ ْالَْو  ُباَطْهَ ْالَْو ُس ِظَِْْلْاَو ُسْمَخْلا اَمَّهِإ َنى ُح ِلِ
‚Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.‛ (QS.Al-M ā idah:90).
d) Memelihara Keturunan / Kehormatan (Hif ẓ unnasl) Bukan  hanya  sekedar  upaya  untuk  menjaga  kehormatan  diri  dan  keluarga  dari tuduhan  dan  fitnah  orang  lain.  Pelestarian  adapt  dan  budaya  adalah  bagian  terpenting dalam  menjaga  kehormatan  dan  martabat  masyarakat.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas, menjaga  martabat  dan  kehormatan  bangsa  adalah  termasuk  dalam  pembicaraan  hak menjaga kehormatan. Disamping itu syariah Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan  zina,  bahkan  perzinahan  termasuk  dari  kategori  perbuatan f ā khisyah (terkeji).
ا اىُبَس ْقَج َ لََو ... َن َ طَب ا َم َو اَهْن ِم  َسَه َ ظ ا َم  َش ِحاَى َف ْ ل ‚Dan  janganlah  kamu  mendekati  perbuatan-perbuatan  yang  keji,  baik  yang  nampak  di antaranya maupun yang tersembunyi…‛(QS. Al-An’ ā m: 151). ًلُِب َط َءا َطَو ًت َش ِحاَف  َناَك ُهَّهِإ اَهِّصلا اىُبَسْقَج  َلََو ‚Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.‛(QS. Al-Isr ā ’: 32).
e) Memelihara Harta (Hif ẓ ul M ā l)
Yaitu haq al-amal  (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat  diartikan  sebagai hak seseorang  untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan  demikian,  semua  orang  dapat  mencicip  hak  harta  dalam  kehidupannya  untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
Syariat  Islam  mengatur  bagaimana  mengelola  harta  yang  di  miliki  oleh  manusia. Para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman Had, yaitu potong tangan dan/atau kaki.
ٌمُ ِك َح  ٌصٍِصَع ُ َّللَّاَو  ِ َّللَّا  َنِم  ًلَاَكَه اَب َظَك اَمِب ًءاَصَج اَمُهَيِدًَْأ اىُعَطْقاَف ُتَقِزا َّظلاَو  ُقِزا َّظلاَو ‚Laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.‛(QS.Al-M ā idah: 38).
)ينطقزادلا هاوز(.يسظِلا هلجز تعطق داع اذإو ، ىنمُلا هدً تعطق قزاظلا قسط اذإ ‚Bila  seorang  laki-laki  mencuri  maka  dipotong  tangannya  yang  sebelah  kanan,  jika  dia mencuri lagi maka dipotong kakinya sebelah kiri.‛ (HR. Al-D ā ruqu ṭ n ị , No. 288).
f) Melindungi kehormatan seseorang ( Hifdz al-irdl)
Bukan  hanya  sekedar  upaya  untuk  menjaga  kehormatan  diri  dan  keluarga  dari tuduhan  dan  fitnah  orang  lain.  Pelestarian  adapt  dan  budaya  adalah  bagian  terpenting dalam  menjaga  kehormatan  dan  martabat  masyarakat.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas, menjaga  martabat  dan  kehormatan  bangsa  adalah    termasuk  dalam  pembicaraan  hak menjaga  kehormatan.  Termasuk  melindungi  nama  baik  seseorang  dan  lain  sebagainya, sehingga  setiap  orang  berhak  dilindungi  kehormatannya  di  mata  orang  lain  dari  upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah.
Karena itu betapa luarbiasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk  atau  ‚Dera‛  delapan  puluh  kali  bagi  seorang  yang  tidak  mampu  membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. َ ل  َّمُث  ِثاَن َط ْح ُ ْلْا  َنىُمْسًَ  َنً ِرَّلاَو َكِئ َ لو ُ أ َو ا ًدَب َ أ  ًة َداَه َش  ْم ُه َ ل اىُلَب ْقَج َ لََو  ًة َدْل َج  َنيِها َم َث ْمُهو ُدِلْجاَف َءاَدَه ُش  ِتَعَبْزَأِب اىُجْأًَ ْم َنى ُق ِطا َف ْ لا  ُم ُه ‚Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.‛(QS. An-N ŭ r: 4).
ُ ْ لْا  ِث َ لِفاَغ ْ لا  ِثاَن َط ْح ُ ْلْا  َنىُمْسًَ  َنً ِرَّلا  َّنِإ ٌمُ ِظَع  ٌبا َرَع ْمُهَلَو ِةَس ِخ ْالَْو اَُْهُّدلا يِف اىُنِعُل  ِثاَنِمْؤ ‚Sesungguhnya  orang-orang  yang  menuduh  wanita  yang  baik-baik,  yang  lengah  lagi beriman  (berbuat  zina),  mereka  kena  la'nat  di  dunia  dan  akhirat,  dan  bagi  mereka  azab yang besar.‛(QS. An-N ŭ r: 23).
g) Melindungi rasa aman seseorang
Jiwa  manusia  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  sesama.  Dalam  kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut.  Allah SWT berfirman: ْن ِم  ْمُهَن َمآ َو  ٍعى ُج ْنِم ْمُهَمَعْطَأ يِرَّلا ٍف ْى َخ
‚Yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk  menghilangkan  lapar  dan mengamankan mereka dari ketakutan‛.(QS. Al Quraisy: 4).
h) Melindugi kehidupan bermasyarakat dan bernegara Islam  sebagai  agama  tidak  hanya  mengatur  dalam  urusan  ibadah,  melainkan mengatur  setiap  urusan  dengan  memperhatikan maslahah.  Islam  menetapkan  hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan ‚kudeta‛ terhadap pemerintahan yang sah  yang  dipilih  oleh  ummat  Islam  ‚dengan  cara  yang  syariah‛.    Bagi  mereka  yang tergolong Bughot  ini,  dihukum  mati,  digantung  atau  dipotong  secara  bersilang  supaya keamanan negara terjamin.
َّل َطًُ  ْو َ أ اىُلَّت َقًُ  ْن َ أ ا ًدا َظ َف  ِضْز َ ْ الْ ي ِف َنْىَع ْظَََو ُهَلى ُط َزَو َ َّللَّا  َنىُبِزاَحًُ  َنًِرَّلا ُءاَصَج اَمَّهِإ ْم ِهي ِدًْ َ أ  َعَّط َقُج  ْو َ أ اىُب ْم ُهُل ُجْز َ أ َو . ٌمُ ِظَع  ٌبا َرَع ِةَس ِخ ْالْ يِف ْمُهَلَو اَُْهُّدلا يِف ٌيْص ِخ ْمُهَل  َكِلَذ  ِضْزَ ْالْ  َنِم اْىَفْنًُ ْوَأ  ٍف َل ِخ  ْنِم ‚Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik , atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.‛ (QS. Al-M ā idah: 33). Juga  peringatan  keras  dalam  hadi ṡ yang  diriwayatkan  Ab ŭ D ā ud,  Nabi  SAW., menyatakan:
ُعِشا َنًُ  ُسَخآ َءاَج  ْنِئَف َعاَطَت ْطا اَم ُهْع ِطُُْلَف ِهِبْلَق َةَسَمَثَو ِهِدًَ َتَقْفَض ُهاَطْعَأَف اًماَمِإ َعٌَاَب  ْنَم اىُبِسْْا َف ُه َتَب َقَز "Barangsiapa  membaiat  seorang  imam,  ia  jabat  tangannya  dan  menyerahkan  keikhlasan hatinya  (untuk  setia),  maka  hendaklah  ia  berikan  hak  ketaatan  padanya  semampu mungkin. Jika  ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya  hendaklah  ia penggal lehernya."(HR. Ab ŭ D ā ud).
Urgensi, Ragam Kemaslahatan dan Tingkatannya Maq āṣ id  syari’ah  bertujuan  untuk  menjamin  kemaslahatn  manusia  didunia  dan akhirat,  maka  begitu  urgensi maslahah  bagi  kehidupan.  al-Buthi  (1973  :  45-48) menyebutkan, setidaknya ada tiga urgensi maslahah:
1. Maslahah dan mafsadah tidak hanya terbatas di dunia, tapi di dunia dan akhirat.
2. Maslahah syari’ah tidak hanya apa yang bisa dirasakan oleh tubuh, tapi dua unsur yang dimiliki manusia, yakni jasad dan ruh.
3. Maslahah  ad-Din  (agama)  adalah  sebagai  dasar  untuk  kemaslahatan  yang  lain,  dan harus di dahulukan dari yang lain.
Maslahah dalam arti syara’ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai  baik  buruknya  sesuatu,  bukan  pula  dapat  mendatangkan  kenikmatan  dan menhindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yakni bahwa apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan syara’ ( maq āṣ id syari’ah) dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima atau delapan 1 prinsip pokok kehidupan. Kekuatan  maslahah  dapat  dilihat  dari  sudut maq āṣ id  syari’ah  dalam  menetapkan hukum, yaitu yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan prinsip-prinsip di atas,  juga  dapat  dilihat  dari  aspek  kebutuhan  dan  tuntutan  kehidupan  manusia  kepada prinsip-prinsip tersebut.
Pertama,  dari  aspek  kekuatannya  sebagai  hujjah  dalam  menetapkan  hukum, maslahah ada tiga macam, yakni :
a. Maslahah a ḏ - Ḍ ar ŭ riyah, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkn oleh kehidupan manusia, artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari  prinsip-prinsip  tidak  ada.  Segala  usaha  yang  secara  langsung  menjamin  atau menuju pada keberadaan prinsip-prinsip tersebut adalah baik dalam level ḏ ar ŭ ri.
b. Maslahah  al-Hajiyah,  adalah  kemaslahatan  yang  pada  tingkatan  kehidupan  manusia kepadanya  tidak  pada  tataran ḏ ar ŭ ri. Bentuk  kemaslahatannya  tidak secara langsung bagi  pemenuhan  kebutuhan  pada  prinsip-prinsip  pokok  ( ḏ ar ŭ ri),  tetapi  secara  tidak langsung  menuju  kearah  sana,  seperti  dalam  hal  yang  memberi  kemudahan  bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
c. Maslahah at-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada level ḏ ar ŭ ri, juga tidak sampai pada level hajiyah, namun kebutuhan tersebut  perlu  dipenuhi  dalam  rangka  memberi  kesempurnaan  dan  keindahan  bagi
hidup  manusia. Maslahah  dalam  bentuk  tahsini  tersebut,  juga  berkaitan  dengan prinsip-prinsip pokok manusia.
Kedua, dari segi kandungan maslahah, ulama Ushul Fiqh membaginya kepada dua bagian, yaitu : (Walidul : 2003 : 23).
a. Maslahah  al-Ammah,  yakni  kemaslahatan  umum  yang  terkait  kepentingan  orang banyak. Kemaslahatan  umum itu tidak berarti  untuk kepentingan semua orang,  tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
b. Maslahah al-Kha ṣṣ ah, yakni kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( mafq ŭ d). Ketiga, dari aspek eksistensinya, keberadaan maslahah menurut syara’ ada tiga:
a. Maslahah al-Mu’tabarah, yakni maslahah yang terdapat teks secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh syara’ secara tegas dengan dali yang khusus baik langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit)  yang  membeikan  petunjuk  pada  adanya  maslahah  yang  menjadai  alasan dalam menetapkan hukum. Dari eksplisit  dan  implisit  dalil  terhadap  maslahah  tersebut,  maslahah  terbagi  dua, yaitu: (Amir : 2011 : 329)
(1) Mun ā sib  Mua ṡṡ ir,  yakni  ada  petunjuk  langsung  dari  pembuat  hukum  (sy ā ri’)  yang memperhatikan  maslahah  tersebut.  Misal  dalil  yang  menunjuk  langsung  kepada msalahah ialah tidak baiknya ‚mendekati‛ perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit. Maka adanya ‚penyakit‛ itu dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut mun ā sib.
(2) Mun ā sib Mul ā ’im, yakni tidak ada petunjuk langsung dari sy ā ri’ baik dalam bentuk teks atau ijma’  tentang  perhatian  syara’  terhadap  maslahah  tersebut,  namun  secara  tidak langsung ada.  Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan  anak  gadis  itu  ‚belum  dewasa‛.    ‚Belum  dewasa‛  ini  menjadi  alasan  bagi hukum yang sejenis dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.
a. Maslahah  al-Mulghah,  yakni  maslahah  yang  berlawan  dengan  ketentuan  nash. Dengan  kata  lain,  maslahah  yang  tertolak  karena  ada  dalil  yang  menunjukkan bahwa  ia  bertentangan  dengan  ketentuan  dalil  yang shorih  (jelas).  Seperti menyamaratakan  antara  warisan  perempuan  dengan  saudara  laki-lakinya. Penyamaan  anatra  antara  mereka  tentang  warisan  memang  kelihatan  ada kemaslahatannya,  tetapi  berlawanan  dengan  ketentuan nash  yang  jelas  dan  rinci ( tafshili).
b. Maslahah  Mursalah,  biasa  juga  disebut  Istishlah,  yakni  maslahah  yang  secara eksplisit tidak ada dalil satupun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara tegas maslahah mursalah ini termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh nash. Maslahah  mursalah  ini  terus  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  Islam  yang  dipengaruhi  oleh  perbedaan  kondisi  dan tempat.
Para  ulama  dalam  mempergunakan  maslahah  mursalah  sebagai hujjah  sangat berhati-hati  dan  memberikan  persyaratan  begitu  ketat,  karena  dikhawatirkan  akan menjadi  pintu  bagi  pembentukan  hukum  syari’at  menurut  hawa  nafsu  dan keinginan perorangan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:
(1) Berupa maslahah  yang  sebenarnya,  bukan  maslahah  yang  bersifat  dugaan, yakni  agar  dapat  keuntungan,  manfaat  atau  menolak  mudhrat.  Seperti merampas  hak  suami  untuk  menceraikan  istrinya,  dan  menjadikan  hak menjatuhkan talak itu bagi hakim ( qadhi) saja dalam segala keadaan.
(2) Berupa  maslahah  yang  bersifat  umum,  bukan  maslahah  yang  bersifat perorangan.
(3) Pembentukan  hukum  bagi  maslahah,  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’, atau di sebut juga maslahah hakiki (maslahah yang sejalan dengan maqasid syari’ah).
(4) Maslahah  mursalah  diamalkan  dalam  kondisi  yang  diperlukan,  artinya,  jika masalahnya  tidak  diselesaikan  dengan  masalah  ini,  maka  umat  akan  berada dalam kesulitan.
Imam  ghazali,  memberikan  persyaratan  bolehnya  menggunakan  maslahah mursalah, namun beliau memberikan syarat-syarat yang cukup ketat:
(1) Maslahah  itu  haruslah  satu  dari  lima  kebutuhan  pokok.  Apabila  hanya  kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
(2) Maslahah  harus  bersifat  semesta,  yakni  kemaslahatan  untuk  kaum  muslimin  secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
(3) Maslahah harus bersifat qith’i (pasti) atau mendekati itu. Sedangkan maslahah mursalah menurut asy-Syatibi adalah  sebagai berikut:
(1) Maslahah harus rasional (masuk akal)
(2) Maslahah  harus  sejalan  dengan  tujuan-tujuan  maqasid  syari’ah,  dan  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok atau dalil qath’i.
(3) Maslahah  tersebut  untuk  menjaga  hal-hal  yang  bersifat  daruri  atau  menghilangkan kesulitan agama.
Menimbang  Antara Berbagai Kemashlahatan Satu dengan lainnya Pada kategori pertama  (kemaslahatan), kita dapat menemukan kemaslahatan  yang telah  ditetapkan  oleh  syari'ah  agama,  bahwa  kemaslahatan  tidak  berada  pada  satu peringkat. Tetapi ia bertingkat-tingkat, sebagaimana peringkat utama yang telah ditetapkan oleh  para  ahli usul fiqh. Mereka membagi kemaslahatan itu menjadi tiga tingkatan dengan urutan  sebagai  berikut: ḏ aruriyyat,  hajjiyyat,  dan  tahsinat.  Yang  dimaksudkan  dengan ḏ aruriyyat ialah sesuatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya; dan hajjiyyat  ialah kehidupan memungkinkan   tanpa   dia,  tetapi  kehidupan  itu  mengalami kesulitan dan kesusahan;    dan    tahsinat    ialah    sesuatu    yang  diper-gunakan    untuk    menghias  dan mempercantik kehidupan, dan seringkali kita sebut dengan kamaliyyat (pelengkap). Fiqh  pertimbangan dan pada gilirannya, fiqh prioritas mengharuskan kita :
1. Mendahulukan ḏ aruriyyat atas hajjiyyat, apalagi terhadap tahsiniyat;
2. Mendahulukan hajjiyyat atas tahsinat dan kamaliyyat.
Pada  sisi  yang  lain, ḏ aruriyyat  sendiri    terbagi-bagi  lagi  menjadi  beberapa  bagian. Para  ulama  menyebutkan bahwa ḏ aruriyyat itu ada lima macam: agama, jiwa, keturunan, akal, dan  harta  kekayaan. Sebagian  ulama menambahkan ḏ aruriyyat yang keenam, yaitu kehormatan.
Agama  merupakan  bagian  pertama  dan  terpenting  daripada ḏ aruriyyat.  Ia  harus didahulukan  atas  berbagai  macam ḏ aruriyyat yang lain, sampai kepada  jiwa  manusia. Begitu pula, jiwa  harus  diutamakan  atas ḏ aruriyyat yang lain di bawahnya.
Dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  berbagai  kepentingan  tersebut,  kita  dapat mempergunakan kaidah berikut ini:
1. Mendahulukan  kepentingan  yang  sudah  pasti  atas  kepentingan  yang  baru  diduga adanya, atau masih diragukan.
2. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.
3. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
4. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
5. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.
6. Mendahulukan  kepentingan  inti  dan  fundamental  atas  kepetingan  yang  bersifat formalitas dan tidak penting.
7. Mendahulukan  kepentingan  masa  depan  yang  kuat  atas  kepentingan  kekinian  yang lemah.
Peranan Maqashid Syari’ah sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam Pengetahuan  tentang Maqashid  Syari’ah, seperti  ditegaskan  oleh  Abd  al-Wahhab Khallaf,  adalah  hal  sangat  penting  yang  dapat  dijadikan  alat  bantu  untuk  memahami redaksi  al-Qur’an  dan  Sunnah,  menyelesaikan  dalil-dalil  yang  bertentangan  dan  yang sangat  penting  lagi  adalah  untuk  menetapkan  hukum  terhadap  kasus  yang  tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah  secara kajian kebahasaan ( Satria  : 2004 : 237). Metode istinbat, seperti qiyas,  istihsan, dan maslahah  mursalah adalah  metode-metode pengembangan  hukum  Islam  yang  didasarkan  atas Maqashid  Syari’ah.  Qiyas, misalnya, baru  bisa  dilaksanakan  bilamana  dapat  ditemukan Maqashid  Syari’ah-nya  yang merupakan  alasan  logis  ( ‘illat)  dari  suatu  hukum.  Sebagai  contoh,  tentang  kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah: 90).
Dari  hasil  penelitian  ulama  ditemukan  bahwa Maqashid  Syari’ah dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan  demikian,  yang  menjadi  alasan  logis  ( ‘iilat)  dari  keharaman  khamar  adalah  sifat memabukkannya,  sedangkan  khamar  itu  sendiri  hanyalah  sebagai  salah  satu  contoh  dari yang memabukkan.  Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi ( qiyas) bahwa setiap  yang  sifatnya  memabukkan  adalah  juga  haram.  Dengan  demikian, ‘iilat hukum dalam  suatu  ayat  atau  hadis  bila  diketahui,  maka  terhadapnya  dapat dilakukan qiyas (analogi).  Artinya, qiyas hanya  bisa  dilakukan  bilamana  ada  ayat  atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan al mawis ‘alaih (tempat meng- qiyas-kan).
Jika  tidak  ada  ayat  atau  hadis  secara  khusus  yang  akan  dijadikan al-maqis  ‘alaih, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah  satu  dari  kebutuhan-kebutuhan  di  atas  tadi,  dalam  hal  ini  dilakukan metode maslahah  mursalah.  Dalam  kajian  Ushul  Fiqh,  apa  yang  dianggap maslahat bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal maslahat mursalah. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas,  kemudian  karena  dalam  satu  kondisi  bila  ketentuan  itu  diterapkan  akan berbenturan  dengan  ketentuan  atau  kepentingan  lain  yang  lebih  umum  dan  lebih  layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan.
Metode  penetapan  hukum  melalui  maqashid  syari’ah dalam  praktik  - praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (malsahah mursalah), dan lainnya  seperti istishab,  sad  al-zari’ah   dan ‘urf   (adat  kebiasaan),  di  samping  dissebut sebagai  metode  penetapan  hukum  melalui maqasid  syari’ah, juga  oleh  sebagian  besar ulama  ushul  fiqh  disebut  sebagai  dalil-dalil  pendukung,  seperti  telah  diuraikan  secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.
Di  bawah  ini  akan  dijelaskan  tentang  metode-metode  yang  berdasarkan  atas maqasyid syari’ah.
1. Istihsan Secara  harfiyah,  istihsan  diartikan  meminta  berbuat  kebaikan,  yakni  menghitung- hitung  sesuatu  dan  menganggapnya  kebaikan.  Menurut  al-Ghazali  dalam  kitabnya  al- Mustashfa  juz  I  :  137,  ‚ istihsan adalah  semua  hal  yang  dianggap  baik oleh mujtahid menurut akalnya‛ (Juhaya : 2007 : 111) Fuqaha Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam yaitu :
a. Pentarjihan qiyas khafi (yang tersembunyi) atas qiyas jali (nyata).
Seorang  pewakaf  apabila  mewakafkan  sebidang  tanah  pertanian,  maka  masuk pula secara otomatis hak perairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan istihsan.
b. Pengecualian kasuistis (juz’iyyah) dari suatu hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil. Apabila penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus juneh,
dan pembeli mengaku harganya sembilan puluh juneh, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan istihsan (Abdul Wahhab Khallaf : 1994 : 110) 2. Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan  tidak  ada ‘illat yang  keluar  dari  syara’  yang  menentukan  kejelasan  hukum  kejadian tersebut,  kemudian  ditemukan  sesuatu  yang  sesuai  dengan  hukum  syara’,  yakni  suatu ketentuan  yang  berdasarkan  pemeliharaan  kemadharatan  atau  untuk  menyatakan  suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Tujuan utama maslahah mursalah  adalah  kemaslahatan,  yakni  memelihara  dari  kemadharatan  dan  menjaga kemanfaatannya (Juhaya : 2007 : 117)
Mashlahah  sebagai  tujuan  syari’ah  berorientasi  pada  pemeliharaan  terhadap  lima hal yaitu memelihara agama, jiwa,akal, harta dan keturunan, tanpa terpeliharanya kelima hal tersebut, maka tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna.
Menurut Abdul Wahab Khalaf, eksistensi maqasid syariah menjadi penting karena ia  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bantu  dalam  memahami  redaksi  Alquran    dan  sunnah, membantu  menyelesaikan  dalil  yang  saling    bertentangan  dan  yang  sangat  penting  lagi adalah untuk  menetapkan suatu hukum dalam sebuah  kasus yang  ketentuan  hukumnya tidak  tercantum  dalam  Alquran  dan    sunnah    jika  menggunakan  kajian  semantik (kebahasaan).    Disinilah  pentingnya maqasid  syariah    dalam  praktek  ekonomi  dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktek perbankan syariah di berbagai negara (Fathurrahman, 2014 : 212).
Selama  ini,  dominasi  fikih  klasik  sebagai  landasan  operasional  keuangan  dan perbankan Islam sangat nyata dan fakta. Padahal fikih hanyalah sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama yang hidup pada zamannya. Sebagai contoh, berbagai produk transaksi yang ditawarkan  perbankan  syariah  sebagai  lokomotif  gerakan  ekonomi  Islam,  dimana  hampir semuanya merujuk pada jenis-jenis transaksi konrak dalam fikih klasik.
Di  sisi  lain,  penyusunan  bangunan  keilmuan  ekonomi  Islam  banyak  diadopsi  dari teori-teori  ekonomi  konvensional  dengan  melakukan  sedikit  penyesuaian.  Akibatnya,  apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus  fikih  saja.  Untuk  itu  perlu  kiranya  rekontekstualisasi  fikih,  agar  tetap  bisa  seirama dengan  perjalanan  dinamika  zaman  yang  selalu  melahirkan  banyak  persoalan  yang berbeda  satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islam.
Berkaitan dengan hal tersebut, maqasid syariah merupakan koredor yang relevan sebagai  dasar  pengembangan  sistem,  praktek,  bahkan  produk  perbankan  syariah  di  era multidemensi  sekarang.    Tatanan maqasid  syariah    dinilai  oleh  mayoritas  ulama  sebagai jalan  terang  bagi  perjalanan  perbankan  syariah  dalam  menjawab  persoalan  dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan.
Jika maqasid  syariah  di  qiyaskan  dengan  paradigma  ekonomi  islam,  maka  salah satu bentuk nya adalah praktik  perbankan syariah. Adapun Prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan Maqasid  asy-Syariah    pada  ekonomi  syariah  dalam hal perbankan dan keuangan syariah adalah:
1. Terjaga agama para nasabah.
Hal  ini  diwujudkan    dengan    praktik  pada  Bank  syariah  yang  menggunakan Alquran,  hadis,  dan  hukum  Islam  lainnya  sebagai  pedoman  dalam    menjalankan  segala sistem operasional dan produknya.  Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), membuat keabsahan  bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan  muslim dan non-muslim.
2. Terjaga jiwa para nasabah.
Hal  ini  terwujud  dari  akad-  akad  yang  diterapkan  dalam  setiap  transaksi  di  bank syariah.  Secara  psikologis  dan  sosiologis  penggunaan    akad-akad  antar  pihak  menuntun manusia untuk saling  menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di  sinilah nilai
jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari  pihak  stakeholder  dan stockholder  bank syariah dimana  dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku,  berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal  ini    terwujud  dari  adanya  tuntutan  bahwa  pihak  bank  harus    selalu mengungkapkan  secara  detail  mengenai  sistem  produknya  dan  dilarang  untuk  menutup- nutupi barang  sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk  berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah  ikut  memintarkan  nasabah  (adanya  edukasi  di    setiap  produk  bank  kepada nasabah).
4. Terjaga hartanya.
Hal  ini  terwujud  jelas  dalam  setiap    produk-produk  yang  dikeluarkan  oleh  bank dimana    bank  berupaya  untuk  menjaga  dan  mengalokasikan  dana  nasabah  dengan  baik dan halal serta diperbolehkan  untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat  juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan  untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
5. Terjaga keturunannya.
Hal  ini  terwujud  dengan    terjaganya  empat  hal  di  atas,  maka  dana  nasabah  yang Insya  Allah  dijamin  halal  akan  berdampak  baik  bagi    keluarga  dan  keturunan  yang dinafkahi dari dana  tabungannya tersebut.
KESIMPULAN 1. Maq āṣ id  syari’ah  bertujuan  untuk  menjamin  kemaslahatan  manusia  didunia  dan akhirat,  termasuk  memenuhi  kemaslahatan  kepentingan  ekonomi  sebagaimana penerapan ekonomi dalam prinsip syariah.
2. Maqasid syariah memiliki  3 (tiga) tingkatan kemaslahatan: dharuriyyat (maslahat yang urgen), hajiyyat (maslahat  pendukung),  dan  tahsiniyyat (maslahat  penyempurna  / aksesoris).
Maslahat tingkat kedua tentu tidak sepenting maslahat tingkat pertama, dan maslahat tingkat ketiga tentu tidak sepenting maslahat tingkat kedua.
3. Maqasid  Syariah  yang  mendasar    dalam  paradigma  ekonomi  islam  adalah:  menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.

## DAFTAR PUSTAKA
‘ Ᾱ sy ŭ r,  Muhammad  bin  al- Ṭ ahir, Maq ȯṣ id  al-Syari’ah  al-Islamiyah,  cet.  1,  Tunis, Ṭ aba’ Ma ṣ na’ al-Kit ā b: 1978 . Al-B ŭṭ i,  Muahammad  Sa’id  Rama ḏā n, Ḍ aw ā bit  al-Maslahah  fi  Asy-Syari’ah  al-Islamiyah, Bairut , Muassasah al-Risalah : 1973.
Al-D ā ruqu ṭ n ị , Ali bin Umar, Sunan al-D ā ruqu ṭ n ị , cet. 1, Bairut, D ā r Ibn Ḥ azm, 2011. Al-F ā s ị , Al ā l, Maq ȯṣ id al-Syari’ah al-Islamiyah wa Mak ā rimuh ā , Rib āṭ -Magrib, Ma ṭ ba’ah al- Ris ā lah: 1979.
Al-Gaz ā l ị , Abu H ā mid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Syif ā ’ al- Gol ị l Fi Bay ā n al-Syubbah wa al-Mukhaiyal wa Mas ā lik al-Ta’l ị l, Bagdad, Ma ṭ ba’ah al-Irsy ā d: 1390 .
Al-Gaz ā l ị ,  Abu  H ā mid  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Ahmad, Al- Musta ṣ fa fi ‘Ilmi U ṣŭ l, ed. Hamzah bin Zahir H ā fi ẓ , Kairo, Al-Muniriyah: 1324. Al-Kail ā ni, Abdu ar-Rahman Ibr ā him, Qaw ā ’id al-Maq āṣ id ‘Inda al-Im ā m asy-Sy āṭ ibi, cet. 1, Bairut, Dar al-Fikr : 2000.
Al-Sijist ā ni,  Ab ŭ D ā ud  Sulaim ā n  bin  al-Asy’a ṡ , Sunan  Abi  D ā ud,  ed.  Muhammad N āṣ iruddin al-Alb ā ni, Riy āḍ , Maktabah al-Ma’ ā rif, 1417.
Al- Ṣȯ b ŭ n ị Muhammad Ali, Tafs ị t Ᾱ y ā t al-Ahk ā m, cet. 3, Bairut, Maktabah al-Gaz ā li: 1980. Al-Sy āṭ ib ị Ibr ā h ị m  bin  Musa  bin  Muhammad  al-Lakhmi  al-Gorn āṭị Ab ŭ Ish ā q, Al- Muw ā faq ā t, ed. Abu ‘Ubaidah Masyh ŭ r bin Hasan Ȧ l Sulaim ā n, cet.1, Saudi Arabia, D ā r Ibn ‘Aff ā n: 1997.
Al-Y ŭ b ị Muhammad  Sa’ad  Ahmad  bin  Mas’ud, Maq ȯṣ id  al-Syari’ah  al-Islamiyah,  cet.  1, Riy āḍ , D ā r al-Hijrah: 1998 .
Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
Al-Zuhaily, Wahbah, U ṣŭ l al-Fiqh al-Isl ā m ị , cet. 1, Bairut, D ā r al-Fikr: 1986.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqoshid  Syariah  Menurut  Al  Syathibi.  Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo : 1996.
Dahlan,  Abdul  Aziz  dan  dkk, Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van Hove: 1996.
Departemen Agama  Republik Indonesia, Al-Qur ā n dan Terjemahannya, Semarang, Toha Putra, 1998.
Djamil, Fahurrahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan  Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, Grafindo Persada : 2013.
Effendi, Satria, M. Zein. Ushul fiqh, Jakarta : Gramedia, 2004.
Fathurrahman,  Ayif. ‚Pendekatan    Maqasid  asy-Syari‘ah:    Konstruksi  Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam‛. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11,  No. 2, Desember 2014.
Kahhar, Wahidul, Efektivitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara’ Thesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2003.
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh  Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
Law Reform in the Muslim World, London, University of  London Press, 1976.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap.    Surabaya: PustakaProgressif, 1997.
Praja, Juhaya S., Ilmu Ushul Fiqih,  Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa : 2008.
Syarifuddin, Amir, U ṣŭ l Fiqh, cet. 5, Jakarta, Kencana, 2011.