## PERENCANAAN LANSKAP PERMUKIMAN BERBASIS MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
Dewa Ayu Nyoman Ardi Utami 1) , I Made Asna 2)
1) Jurusan Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul 39, Denpasar, Bali 2) Jurusan Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul 39, Denpasar, Bali
E-mail : ardiutami@undiknas.ac.id
ABSTRACT : Bangli  Regency  is  administratively  located  in  Bali  Province.  The  area  of  Bangli Regency  is  divided  into  4  Subdistricts  and  72  Villages:  Susut,  Bangli,  Tembuku  and  Kintamani Subdistricts.  Kintamani  Subdistrict  is  one  of  the  areas  that  has  a  high  threat  of  landslides. Settlements  that  are  still  located  in  high  risk  landslide  areas  endanger  occupants.  Settlement landscape planning based on landslide mitigation needs to be done to prevent losses and casualties due to landslides. This study aims to identify legal aspects, physical, biophysical and social aspects in  Kintamani  Subdistrict,  identify  the  threat  of  landslides  in  Kintamani  District,  and  develop settlement landscape planning based on landslide mitigation in Kintamani District.
The  research  method  used  refers  to  a  modified  planning  process  ranging  from  inventory, analysis, synthesis, and planning. The analysis carried out is land suitability analysis for settlement development  with  reference  to  the  threat  of  landslide  hazard.  The  mitigation  concept  is  used  for settlement  planning  which  is  further  developed  into  spatial  plans,  activities,  evacuation,  facilities, facilities and infrastructure, circulation and vegetation plans.
Settlement landscape planning based on landslide mitigation needs to be done to prevent the occurrence  of  losses  and  casualties  if  landslides  also  prevent  the  population  from  the  threat  of landslides through appropriate settlement zoning and not in the area of high-scale landslide threat.
Keywords: landslide disasters, disaster mitigation, settlements

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bangli  secara  administrasi terletak  di  Provinsi  Bali.  Wilayah  Kabupaten Bangli  terbagi  menjadi  4  wilayah  Kecamatan dan  72  Desa/Kelurahan  yaitu:  Kecamatan Susut,  Bangli,  Tembuku  dan  Kintamani.  Luas Wilayah  Kabupaten  Bangli  adalah  52.081  Ha atau  9,24%  dari  luas  wilayah  Propinsi  Bali (563.666 Ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli. Kondisi fisik dasar wilayah kabupaten berdasarkan aspek topografi, geologi, hidrologi, dan iklim. Topografi wilayah
berada pada ketinggian  antara  100-2152  mdpl,  dengan puncak  tertinggi  adalah  Puncak  Penulisan. Secara  umum  rentang  ketinggian  wilayah Kecamatan  Susut  (100-920  m),  Kecamatan
Bangli    (100  -1200  m),  Kecamatan  Tembuku (320-920  m)  dan  Kecamatan  Kintamani  (920- 2152  m).  kelerengan  wilayah  bervariasi  antar wilayah  kecamatan  dan  secara  umum  berada pada  kondisi  dataran  (0-2%),  landai  (2-15%), bergelombang  (15-30%),  curam  (30-40%)  dan sangat  curam  (>40%).  Kondisi  datar  relatif hanya  terdapat  pada  kawasan  di  kaki  Gunung Batur,  landau  dan  bergelombang  pada  wilayah Kecamatan  Susut,  Bangli  dan  Tembuku sedangkan  bergelombang  dan  curam  serta sangat  curam  pada  wilayah  Kecamatan Kintamani.
Dari  peta  kerentanan  gerakan  tanah  di Pulau  Bali,  kawasan  sekitar  kaldera  Batur terdapat zona kerentanan gerakan tanah dengan klasifikasi  menengah  hingga  tinggi.  Kawasan
Batur,  Kintamani,  berada  di  ketinggian  lebih dari  1050  meter  diatas  permukaan  laut  dan berjarak  sekitar  70  kilometer  dari  Kota Denpasar.    Kawasan  Danau  Batur  dan sekitarnya  memiliki  lahan  kritis  yang  sangat luas,  mencapai  70  persen  dari  luas  kawasan. Kawasan  hutan  di  kaldera  Batur  juga mengalami  persoalan  lingkungan,  diantaranya perambahan  hutan  dan  alih  fungsi.  Karena lahannya  gembur,  tidak  sedikit  warga  yang berkebun  di  lereng  itu  kemudian  membangun permukiman.  Mereka  mengolah  lahan  sekitar 1,5  hektar  di  lereng  Kintamani  untuk  ditanami sayur, diantaranya labu siam dan kubis.
Gubernur  Bali,  Bapak  Mangku  Pastika membenarkan  bahwa  kawasan  wisata  andalan Bali  juga  menyimpan  ancaman  bencana  alam. Kejadian  bencana  tanah  longsor  di  Kintamani sudah beberapa kali terjadi dimana sebelumnya pernah  terjadi  di  Desa  Belandingan  dan  Desa Pinggan pada pertengahan Maret 2012.
Bencana tanah longsor  kembali melanda sejumlah  wilayah  di  Kintamani  pada  Jumat hingga  Sabtu  10-11  Februari  2017  dengan korban sebanyak 13 orang meninggal. Bencana tanah longsor dipicu oleh hujan ekstrem dengan intensitas  di  atas  normal  dan  berlangsung berhari-hari.  Lima  desa  yang  menjadi  korban longsor  di  Kecamatan  Kintamani  yaitu  Desa Songan,  Desa  Batur  Selatan,  Desa  Sukawana, Desa Awan dan Desa Subaya.
Perencanaan lanskap permukiman berbasis  mitigasi  bencana  longsor  perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dan  korban  jiwa  jika  terjadi  longsor  juga menhindarkan penduduk dari ancaman bencana longsor melalui zonasi permukiman yang sesuai dan  tidak  berada  di  wilayah  ancaman  longsor skala tinggi.

## TINJAUAN PUSTAKA 2.1  Perencanaan Lanskap
Menurut  Knudson  (1980)  perencanaan laskap adalah mengumpulkan
dan menginterpretasi  data,  memproyeksi  ke  masa depan,  mengidentifikasi  masalah  dan  memberi pendekatan yang beralasan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gold (1980) menyatakan  jika  perencanaan  lanskap  dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:
a. Pendekatan  sumber  daya,  yaitu  penentuan tipe-tipe serta alternative aktivitas berdasarkan  pertimbangan  kondisi  dan situasi sumber daya.
b. Pendekatan  aktivitas,  yaitu  penentuan  tipe dan alternative aktivitas berdasarkan seleksi terhadap  aktivitas  pada  masa  yang  akan datang.
c. Pendekatan  ekonomi,  yaitu  penentuan jumlah,  tipe,  dan  lokasi  kemungkinan- kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan ekonomi.
d. Pendekatan  perilaku,  yaitu  penentuan kemungkinan-kemungkinan aktivitas berdasar pertimbangan perilaku manusia.
Simonds  (1983)  menyatakan  bahwa perencanaan laskap dilakukan dengan beberapa tahap,  yaitu  tahap commissions,  research, analysis,  construction dan operation .  Tahap commissions adalah  tahap  pertemuan  antara pelaksana dengan klien. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam memulai studi. Research merupakan  tahap  pengumpulan  data berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Tahap analysis yaitu  melakukan  analisis  tapak  guna mengetahui  potensi  sumber  daya  tapak  dan kemungkinan pengembangannya dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, peraturan  serta  kebijakan  pemerintah.  Tahap synthesis dilakukan  studi  skematik  untuk mendapatkan  alternative  pengembangan  ruang untuk kemudian menjadi rencana pengembangan awal lanskap dalam bentuk plan concept dan rencana anggaran biaya. Menurut  Subroto  (2003)  terdapat  6 langkah  yang  dilakukan  dalam  perencanaan lanskap yaitu sebagai berikut:
a. Identifikasi potensi ruang
b. Identifikasi faktor penghambat pengembangan ruang
c. Identifikasi  kebutuhan  dan  kepentingan pengembangan
d. Identifikasi spesifikasi kegiatan pembangunan  dan  dampaknya  terhadap komponen lanskap
e. Identifikasi  koneksitas  antar  kegiatan dengan daya dukung ruang
f. Identifikasi  dan  analisis  kebijakan  dan peraturan  yang  relevan  mendukung pemanfaatan ruang secara sustanaible

## 2.2  Permukiman
Undang-Undang  No  1  tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman pasal  19  menyatakan  jika  penyelenggaraan rumah  dan  perumahan  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan  dasar  manusia  bagi  peningakatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Jenis dan bentuk rumah pada kawasan permukiman pada pasal  21  diantaranya  adalah  ruah  komersil, swadaya,  khusus,  umum,  dan  Negara  dengan bentuk  rumah  tunggal,  deret  dan  bersusun. Rumah  tunggal  dan  deret  minimal  mempunyai luasan  36  m².  perencanaan  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan rumah.
Hasil perencanaan rumah dan permukiman  harus  memenuhi  persyaratan teknis, ekologis,  administrative  dan  tata  ruang. Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan  dan  kenyamanan  bangunan,  dan keandalan sarana
serta prasarana lingkungannya.  Persyaratan  ekologis  berkaitan dengan  keserasian  dan  keseimbangan,  baik antara  lingkungan  buatan  dengan  lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  perlu dilestarikan. Persyaratan adiminstratif berkaitan dengan  pemberian  izin  usaha,  izin  lokasi  dan izin  mendirikan  bangunan  serta  pemberian  ha katas tanah.
Perencanaan  permukiman  juga  harus ditetapkan  jaringan  primer  dan  sekunder. Jaringan  primer  prasarana  lingkungan  adalah jaringan  utama  yang  menghubungkan  antar kawasan  permukiman  atau  antara  kawasan permukiman dan kawasan lain yang digunakan untuk  kepentingan  umum.  Jaringan  sekunder prasarana  lingkungan  adalah  jaringan  cabang dari jaringan primer prasarana lingkungan yang melayani  kebutuhan  di  dalam  satu  satuan lingkungan permukiman.
Menurut  Undang-Undang  No  4  tahun 1992  tentang  Perumahan  dan  Permukiman bahwa  Permukiman  terbagi  menjadi  dua  jenis yaitu:  permukiman  perkotaan  dan  pedesaan. Permukiman  perkotaan  adalah  permukiman yang  berada  pada  daerah  perkotaanberdekatan dengan  pusat  kegiatan  di  luar  kegiatan pertanian.  Sedangkan  permukiman  pedesaan adalah  kawasan  untuk  bermukim  yang  berada di dalam wilayah kegiatan pertanian. Permukiman  dibentuk  dari  3  elemen  dasar
berupa  alam,  manusia,  dan  msyarakat. Alammerupakan  pelaku  yang  membentuk lingkungan  permukiman.  Manusia  merupakan pembentuk budaya maupun komunitas.
Menurut
Kuswartojo (1997), permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau  kumpulan  tempat  tinggal.  Perumahan merupakan wadah fisik, sedangkan permukiman  merupakan  panduan  antar  wadah dengan  isinya,  yaitu  manusia  yang  hidup bermasyarakat  dan  berbudaya  di  dalamnya. Bagian  dari  permukiman  yang  disebut  dengan wadah  merupakan  paduan  antara  tiga  unsur yaitu  alam  (air,  udara,  tanah),  lindungan  dan jaringan, sedangkan yang disebut isinya adalah manusia dan masyarakat.
Ukuran  permukiman  terbagimenjadi enam  yaitu  permukiman  tunggal  (satu  rumah), permukiman  kecil  (2  hingga  20  rumah), permukiman  kecil-sedang  (sampai  dengan  500 penduduk),permukiman  besar  (2000  hingga 5000  penduduk),  permukiman  sangat  besar (lebih  dari  5000  penduduk).  Kerapatan permukiman  diukur  berdasarkan  jarak  antar rumah  sepanjang  jalan  sehingga  dapat dikategorikan  sangat  jarang,  jarang,  rapat, sangat  rapat,  dan  rapat-kompak.  Tipe permukiman  dapat  dibedakan  menjadi  tipe linear, tipe plaza, dan tipe permukiman dengan pengaturan  area  atau streetplan (Van  der  Zee dalam Setiawan, 2008).
Menurut  Chiara  dan  Koppelman (1989),  tujuh  karakter  fisik  yang  harus diperhatikan  pada  kawasan  permukiman  agar layak dihuni, yaitu:
a. Kondisi tanah dan lapisan tanah
b. Air tanah dan drainase
c. Bebas  tidaknya  dari  bahaya  banjir permukiman
d. Bebas tidaknya dari bahaya topografi
e. Pemenuhan pelayanan kesehatan, keamanan,  pembuangan  air  limbah, penyediaan  air  bersih,  pembuangan sampah, dan jaringan utilitas
f. Potensi  untuk  pengembangan  ruang terbuka
g. Bebas tidaknya dari gangguan debu, asap dan bau busuk.

## 2.3  Bencana Tanah Longsor
Menurut Dibyosaputro (1999), gerakan massa  tanah  atau  longsor  adalah  proses
bergeraknya  puing-puing  batuan  termasuk tanah  di  dalamnya  secara  besar-besaran menuruni  lereng  baik  secara  lambat  maupun cepat  oleh  pengaruh  langsung  dari  gaya gravitasi.  Gaya  yang  menahan sejumlah  massa tanah tersebut dipengaruhi oleh sifat fisik tanah dan  kemiringan  lereng  yang  terdapat  di sepanjang  lereng  tersebut.  Tanah  longsor  baru bisa terjadi apabila terdapat 3 hal, yaitu terdapat lereng  yang  cukup  curam,  adanya  lapisan  di bawah  permukiman  tanah  yang  kedap  dengan air, dan terdapat cukup kandungan air di dalam tanah  sehingga  tanah  yang  berada  di  atas lapisan kedap menjadi jenuh.
Pergerakan tanah/batuan pada lereng dapat terjadi  akibat  interaksi  pengaruh  beberapa kondisi  yang  meliputi  kondisi  morfologi, geologi,  struktur  geologi  hidrogeologi  dan  tata guna lahan. Kondisi tersebut saling berpengaruh  sehingga  mengkondisikan  suatu lereng menjadi rentan dan siap bergerak apabila ada  factor  pemicu  gerakan.  Factor  pemicu gerakan  dapat  berupa  hujan,  getaran-getaran atau  aktivitas  manusia  pada  lereng,  seperti pemotongan  dan  penggalian,  pembenan  yang berlebihan dan sebagainya (Karnawati, 2005).
Menurut  Swanston et  al .  (1980),  proses terjadinya  tanah  longsor  dikelompokkan menjadi,  jatuhan,  longsor,  aliran,  rayapan,  dan bandang.  Masing-masing  tipe  terjadi  pada medan  dengan  karakteristik  yang  berbeda  satu dengan yang lain, hal ini karena gerakan tanah disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Menurut Permen  No.  22  Tahun  2007  terdapat  6  jenis tanah  longsor  yakni  longsoran  translasi, longsoran  rotasi,  pergerakan  blok,  runtuhan batu,  rayapan  tanah,  dan  aliran  bahan rombakan.

## 2.4  Mitigasi Bencana Longsor
Mitigasi  bencana  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  menunjuk  pada  semua tindakan  untuk  mengurangi  dampak  dari  suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu  terjadi,  termasuk  kesiapan  dan  tindakan- tindakan  pengurangan  risiko  jangka  panjang. Mitigasi  bencana  mencakup  perencanaan  dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi  risiko-risiko  yang  terkait  dengan bahaya-bahaya  karena  aktivitas  manusia  dan bahaya  alam  yang  sudah  diketahui  dan  proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap
bencana-bencana  yang  benar-benar  terjadi (Coburn, 1994).
Somantri  (2011)  berpendapat  jika  siaga bencana dapat dilakukan dengan upaya mitigasi bencana,  yaitu  usaha  memperkecil  jatuhnya korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  akibat bencana. Peringatan dini dapat dilakukan antara lain melalui prediksi cuaca/iklim sebagai salah satu  faktor  yang  menentukan  bencana  longsor. Mitigasi bencana meliputi sebelum, saat terjadi dan sesudah.
1. Sebelum bencana antara lain:
a. Memberi  tanda  pada  daerah  rawan longsor
b. Memanfaatkan  peta-peta  kajian  tanah longsor
c. Permukiman sebaiknya menjauhi tebing
d. Tidak melakukan pemotongan lereng
e. Reboisasi
f. Membuat  terasering  pada  lahan  untuk pertanian
g. Membuat drainase menurut kontur tanah
h. Menggunakan teknik penanaman dengan sistem kontur tanah
2. Saat  bencana  harus  disediakan  tempat  dan arah untuk menyelematkan diri
3. Sesudah bencana antara lain:
a. Penyelematan  korban  secepatnya  ke daerah yang aman
b. Penyelematan harta benda
c. Menyiapkan tempat penampungan
d. Menyediakan  dapur  umum,  air  bersih, dan sarana kesehatan
e. Koordinasi dengan aparat
Menurut  BNPB  (2008),  adapun  tahapan mitigasi  bencana  tanah  longsor  adalah pemetaan,  pemeriksaan,  pemantauan,  dan sosialisasi.  Tindakan  pencegahan  dibagi menjadi  dua  yaitu  mitigasi  dan  kesiapsiagaan. Mitigasi dibagi menjadi dua yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Kegiatan mitigasi pasif yang dapat dilakukan adalah:
1. Penyusunan peraturan perundang- undangan
2. Pembuatan  peta  rawan  bencana  dan pemetaan masalah
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan poster/brosur/leaflet
5. Penelitian/pengakajian
karakteristik bencana
6. Pengkajian/analisis risiko bencana
7. Internalisasi  penganggulangan  bencana dalam muatan local pendidikan
8. Pembentukan  organisasi  atau  satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum 10. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan
Kegiatan mitigasi aktif dilakukan dengan cara:
1. Pembuatan  dan  penempatan  tanda-tanda peringatan, larangan dan bahaya memasuki daerah rawan bencana.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai  peratiran  tentang  penataan ruang,  ijin  mendirikan  bangunan,  dan peraturan lainnya  yang  berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan  dasar  kebencanaan  bagi  aparat dan masyarakat
4. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke adaerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat 6. Perencanaan daerah penampungan sementara  dan  jalur-jalur  evakuasi  jika terjadi bencana
7. Pembuatan  bangunan  struktur  yang berfungsi  mencegah,  mengamankan,  dan mengurangi  dampak  yang  ditimbulkan oleh  bencana,  sperti  tanggul,  dam, penahan  erosi  pantai,  bangunan  tahan gempa dan sejenisnya.
2.5 Early Warning System Bencana Longsor System peringatan dini pada daerah rawan longsor  di  Indonesia  biasanya  menggunakan alat peringatan tanda bahaya longsor extensometer.  Extensometer  berfungsi  sebagai alat pendeteksidan pengukur adanya pergerakan ataupun pergeseran permukaan tanah. Terdapat dua  jenis  extensometer,  yaitu  extensometer manual  dan  otomatis.  Pada  extensometer otomatis, setiap pergerakan akan tercatat secara grafis  pada  kertas  skala  dengan  perbandingan 1:5. Setiap terjadi pergerakan 1 cm, maka pada kertas  skala  akan  tercatat  5  cm.  periode pencatatan  yang  mampu  dilakukan  oleh extensometer  otomatis  ini  adalah  selama  satu minggu  atau  dapat  juga  selama  satu  bulan dengan  mengganti  as  penggerak  pen.  Setelah
periode  pencatatan  habis,  maka  kertas  skala harus diganti dengan yang baru.
Instalasi elektronik berupa alarm dan panel elektronik  merupakan  salah  satu  modifikasi yang dapat membantu dalam system peringatan dini  terhadap  bahaya  longsor.  Alarm  dipasang pada  tingkat  tertentu  yang  sekiranya  dianggap cukup membahayakan dapat memberikan tanda peringatan  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di daerah sekitar lokasi pemasangan extensometer. Beberapa  modifikasi  lain  yang  dilakukan  pada extensometer  adalah  menambahkan  suatu  alat untuk  membaca  besarnya  kemiringan  tanah yang  terjadi  akibat  adanya  pergerakan  tanah, sedangkan kompas berfungsi untuk mengetahui arah pergerakan tanah (LRG UGM, 2016).
Secara  umum  ada  empat  jenis  alat  yang dipasang  untuk  system  peringatan  dini  bahaya longsor  yaitu  sensor  curah  hujan  untuk mengetahui  seberapa  besar  curah  hujan, extensometer untuk mengetahui jarak pergeseran  tanah,  tilt  meter  untuk  mengetahui ungkitan atau arah pergerakan tanah mengalami penurunan  atau  pergeseran  serta  GPS  untuk mengetahui perubahan geografis. Instalasi alat- alat  peringatan  bencana  longsor  dapat  dibuat dengan  membuat  stasiun  induk  dan  stasiun- stasiun  pengamatan  lainnya.  Stasiun  induk ditempatkan  pada  tanah  yang  relative  stabil sementara stasiun (sensor) lainnya ditempatkan pada daerah yang mengalami pergerakan tanah. Di  stasiun  induk  dibangun  pagar  pengaman untuk  melindungi  peralatan  oleh  aktivitas manusia  ataupun  hewan,  di  dalam  pagar pengaman  terdapat  tiga  extensometer,  satu sensor curah hujan, satu solar panel dan rumah alat  yang  didalamnya  untuk  menyimpan  data logger dan accu.
Instalasi  sensor  extensometer  di  lokasi  stasiun induk  dipasang  satu  sensor  extensometer, sedangkan  pojok  atau  tiang  yang  dapat bergerak  ditempatkan  di  lokasi  gerakan  tanah, dari sensor ini ditarik dengan tali yang berjarak 180 m, ditengah dipasang  satu tiang pembantu untuk  menjaga  kestabilan  tali  extensometer, apabila  patok  yang  dipasang  di  stasiun  sensor (tanah  yang  bergerak)  ini  bergeser  maka  nilai extensometer akan bertambah.

## TELSINAS
METODE PENELITIAN
3.1  Lokasi Penelitian Untuk melakukan penelitian ini diperlakukan  data  pendukung.  Data  untuk penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Kintamani,  Kabupaten  Bangli,  Propinsi  Bali dengan luas 36.690 ha dan terdiri dari 48 Desa namun  penelitian  akan  terfokus  kepada  daerah yang  menjadi  kawasan  rawan  longsor  dimana terdapat  5  (lima)  titik  rawan  bencana  longsor yaitu  Desa  Songan,  Desa  Batur  Selatan,  Desa Sukawana, Desa Awan dan Desa Subaya
Gambar 1.  Peta Kabupaten Bangli (sumber: Google Map)

## 3.2  Rancangan Penelitian
Tahapan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini mengacu pada proses perencanaan  menurut  Gold  (1980)  yang dimodifikasi  yaitu  mulai  dari  tahap  persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, konsep perencanaan,  dan  perencanaan  laskap.  Adapun alur penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Persiapan Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam penelitian. Tahap persiapan dilakukan dua  jenis  persiapan  administrative  dan persiapan  teknis.  Persiapan  administratif merupakan kegiatan mempersiapkan perizinan kepada pihak-pihak tertentu terkait pelaksanaan  dan  kebutuhan  data  penelitian. Persiapan  teknis  merupakan  kegiatan menyiapkan alat dan bahan penelitian untuk mengumpulkan  informasi,  mengolah  data dan  selanjutnya  melakukan lanskap.
Volume 2, No. 2 September 2019 e-ISSN 2621-5276 (online) Untuk melakukan penelitian ini diperlakukan  data  pendukung.  Data  untuk penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Kintamani,  Kabupaten  Bangli,  Propinsi  Bali dengan luas 36.690 ha dan terdiri dari 48 Desa an  akan  terfokus  kepada  daerah yang  menjadi  kawasan  rawan  longsor  dimana terdapat  5  (lima)  titik  rawan  bencana  longsor yaitu  Desa  Songan,  Desa  Batur  Selatan,  Desa Sukawana, Desa Awan dan Desa Subaya .
Peta Kabupaten Bangli Google Map) Tahapan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini mengacu pada proses perencanaan  menurut  Gold  (1980)  yang dimodifikasi  yaitu  mulai  dari  tahap  persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, konsep perencanaan  laskap.  Adapun alur penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam penelitian. Tahap persiapan dilakukan dua  jenis  persiapan  administrative  dan persiapan  teknis.  Persiapan  administratif
kegiatan mempersiapkan pihak tertentu terkait pelaksanaan  dan  kebutuhan  data  penelitian. Persiapan  teknis  merupakan  kegiatan menyiapkan alat dan bahan penelitian untuk mengumpulkan  informasi,  mengolah  data dan  selanjutnya  melakukan  perencanaan
2. Inventarisasi Tahap  inventarisasi  merupakan  tahap lanjutan  dari  tahap  persiapan.  Tahap  ini dikumpulkan  informasi  terkait  penelitian melalui data primer (survey dan wawancara) dan data sekunder (kajian pustaka).
3. Analisis Analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini merupakan  analisis  deskriptif  dan  analisis spasial  terhadap  data  yang  telah  didapat melalui  proses  inventarisasi.  Tiga  aspek yang dianalisis meliputi analisis aspek legal, analisis  ancaman  longsor  dan  ruang evakuasi,  serta  analisis  kesesuaian  untuk pengembangan Permukiman.
4. Sintesis Tahap  ini  ditentukan  zonasi  kawasan  yang sesuai  untuk  pengembangan  permukiman berdasarkan  hasil  tahap  analisis.  Zonasi kawasan  ini  selanjutnya  disebut  rencana blok.  Setiap  blok  atau  ruang  nantinya  aka mendapatkan  perencanaan  yang  berbeda tergantung dari hasil analisis. Rencana blok mengacu  pada  kesesuaian  pengembangan permukiman akan direncanakan pada tingkat kesesuaian  sangat  sesuai  dan  cukup  sesuai, karena  pada  dua  kelas  kesesuaian  ini memiliki ancaman longsor yang rendah.
5. Konsep perencanaan Tahap  ini  ditentukan  konsep  yang  sesuai dengan  rencana  pengembangan  kawasan sebagai  permukiman  berbasis  mitigasi bencana  longsor.  Konsep  dasar  mitigasi adalah meminimalkan dampak yang terjadi
6. Perencanaan
Tahap  perencanaan  merupakan  perwujudan dari  tahapan-tahapan  sebelumnya.  Pada tahapan  ini  dihasilkan  gambar Plan yang  didalamnya  terdapat  zonasi perencanaan  berupa  rencana  tata  ruang, evakuasi,  aktivitas,  fasilitas,  sirkulasi,  dan vegetasi.  Rencana  tata  ruang  yang  disusun berupa rencana permukiman yang dibangun pada  zona  yang  dinilai  memiliki  risiko longsor  yang  rendah  dan  sesuai  untuk pengembangan daerah permukiman. Dikembangkan pula rencana evakuasi, yaitu berupa  jalur  evakuasi,  ruang  evakuasi  dan system  peringatan  dini  bencana  longsor. Jalur evakuasi mengacu pada jalur sirkulasi yang telah ada, ruang evakuasi direncanakan
Tahap  inventarisasi  merupakan  tahap lanjutan  dari  tahap  persiapan.  Tahap  ini dikumpulkan  informasi  terkait  penelitian melalui data primer (survey dan wawancara) dan data sekunder (kajian pustaka).
ilakukan  pada  penelitian  ini merupakan  analisis  deskriptif  dan  analisis spasial  terhadap  data  yang  telah  didapat melalui  proses  inventarisasi.  Tiga  aspek yang dianalisis meliputi analisis aspek legal, analisis  ancaman  longsor  dan  ruang isis  kesesuaian  untuk
Tahap  ini  ditentukan  zonasi  kawasan  yang sesuai  untuk  pengembangan  permukiman berdasarkan  hasil  tahap  analisis.  Zonasi kawasan  ini  selanjutnya  disebut  rencana blok.  Setiap  blok  atau  ruang  nantinya  akan mendapatkan  perencanaan  yang  berbeda tergantung dari hasil analisis. Rencana blok mengacu  pada  kesesuaian  pengembangan permukiman akan direncanakan pada tingkat kesesuaian  sangat  sesuai  dan  cukup  sesuai, karena  pada  dua  kelas  kesesuaian  ini man longsor yang rendah.
Tahap  ini  ditentukan  konsep  yang  sesuai dengan  rencana  pengembangan  kawasan sebagai  permukiman  berbasis  mitigasi bencana  longsor.  Konsep  dasar  mitigasi adalah meminimalkan dampak yang terjadi
rencanaan  merupakan  perwujudan tahapan  sebelumnya.  Pada tahapan  ini  dihasilkan  gambar Landscape yang  didalamnya  terdapat  zonasi perencanaan  berupa  rencana  tata  ruang, evakuasi,  aktivitas,  fasilitas,  sirkulasi,  dan uang  yang  disusun berupa rencana permukiman yang dibangun pada  zona  yang  dinilai  memiliki  risiko longsor  yang  rendah  dan  sesuai  untuk pengembangan daerah permukiman. Dikembangkan pula rencana evakuasi, yaitu berupa  jalur  evakuasi,  ruang  evakuasi  dan peringatan  dini  bencana  longsor. Jalur evakuasi mengacu pada jalur sirkulasi yang telah ada, ruang evakuasi direncanakan
berdasar  hasil  analisis  kesesuaian  ruang evakuasi dan kemudahan dijangkau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  dilakukan  di  5  (lima)  titik  desa rawan  bencana  longsor  yang  berada  di Kecamatan  Kintamani,  yaitu  Desa  Songan, Desa  Batur  Selatan,  Desa  Sukawana,  Desa Awan  dan  Desa  Subaya  seperti  ditunjukkan pada  gambar  5.1.  pada  kelima  desa  tersebut dilakukan pengamatan kondisi umum lapangan secara langsung.
Gambar 2. Lokasi Penelitian(sumber: Google Map)
Kejadian  bencana  tanah  longsor  di Kintamani  sudah  beberapa  kali  terjadi  dimana sebelumnya pernah terjadi di Desa Belandingan dan  Desa  Pinggan  pada  pertengahan  Maret 2012. Bencana tanah longsor kembali melanda sejumlah  wilayah  di  Kintamani  pada  Jumat hingga  Sabtu  10-11  Februari  2017  dengan korban sebanyak 13 orang meninggal. Bencana tanah longsor dipicu oleh hujan ekstrem dengan intensitas  di  atas  normal  dan  berlangsung berhari-hari.  Lima  desa  yang  menjadi  korban longsor  di  Kecamatan  Kintamani  yaitu  Desa Songan,  Desa  Batur  Selatan,  Desa  Sukawana, Desa Awan dan Desa Subaya. Kerusakan akibat bencana longsor di Kecamatan Kintamani dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Longsor Desa Songan dan Desa Awan(sumber: Dokumentasi Pribadi)
Terdapat  tiga  aspek  dalam  analisis penelitian ini yaitu analisis aspek legal, analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman,  dan  analisis  kesesuaian  ruang evakuasi.  Analisis  aspek  legal  bertujuan  untuk mengetahui  dasar  hukum  pada  wilayah penelitian  dan  acuan  perencanaan.  Analisis kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  yang bertujuan  untuk  mengetahui  area  yang  sesuai dan  tidak  sesuai  untuk  pengembangan permukiman.  Analisis  kesesuaian  ruang permukiman  bertujuan  untuk  mencari  tempat evakuasi bencana longsor.
Berdasarkan  analisis  kesesuaian  lahan untuk  pengembangan  permukiman,  sebagian besar  wilayah  penelitian  memiliki  tingkat kesesuaian  sesuai  marginal  dan  tidak  sesuai. Namun  masih  terdapat  kesesuaian  sesuai  dan sangat  sesuai  yang  sebagian  besar  berada  di Desa Songan dan Desa Subaya. Analisis ruang evakuasi  dilakukan  untuk  mencari  ruang evakuasi  yang  aman  dari  ancaman  longsor. Hasil  analisis  kesesuaian  ruang  evakuasi menunjukan  masih  ada  wilayah  yang  sangat sesuai  untuk  ruang  evakuasi,  walaupun  tidak luas  namun  tersebar  di  seluruh  desa.  Mengacu hasil  analisis  kesesuian  untuk  pengembangan permukiman  dan  memperhatikan  ancaman longsor  selanjutnya  dibuat  suatu  rencana  blok kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana yang disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4. Rencana Blok Kecamatan Kintamani
Pembagian rencana blok dibagi menjadi 3 zona yaitu zona aman, awas dan bahaya. Zona aman  merupakan  zona  yang  sangat  sesuai  dan cukup  sesuai  untuk  permukiman  serta didominasi  ancaman  longsor  sangat  rendah hingga rendah sehingga pada zona pengembangan  utamanya  sebagai  ruang permukiman  dan  dilengkapi  sarana  mitigasi. Zona awas merupakan kawasan sesuai marginal untuk  permukiman  dan  didominasi  ancaman longsor sedang  dan  memiliki  ancaman  longsor tinggi  sehingga  pada  zona  ini  tidak  dibangun ruang  permukiman  dan  dikhususkan  untuk pengembangan  lahan-lahan  pertanian  yang sudah ada dengan rekayasa untuk meminimalkan  bahaya  longsor.  Zona  bahaya merupakan kawasan yang  didominasi ancaman longsor  tinggi  walaupun  masih  terdapat sebagian  kecil  ancaman  longsor  sedang sehingga  sangat  tidak  sesuai  untuk  dilakukan pengembangan permukiman atau budidaya.
Kondisi  wilayah  yang  memiliki  ancaman longsor  skala  sedang  dan  tinggi  membuat kesesuaian untuk permukiman menjadi terbatas, terdapat  juga  permukiman  eksisting  yang berada  di  wilayah  ancaman  longsor  tinggi. Konsep  dasar  dari  penelitian  ini  adalah merencanakan suatu tatanan lanskap permukiman Kecamatan Kintamani yang aman dari  bencana  longsor  dan  mengurangi  dampak
bencana  tanah  longsor.  Konsep  dasar  ini dikembangkan  ke  dalam  konsep  ruang, aktivitas,  fasilitas  sarana  prasarana,  sirkulasi, vegetasi dan evakuasi.
Gambar 5. Rencana Tata Ruang Kecamatan Kintamani
Rencana tata ruang dibagi menjadi 4 yaitu ruang  permukiman  dan  terbangun,  ruang evakuasi, ruang pertanian, dan ruang konservasi.
Rencana ruang Kecamatan Karangkobar disajikan pada Gambar 5.
Berdasarkan  rencana-rencana  sebelumnya yang  berupa  rencana  tata  ruang,  evakuasi, sirkulasi,  dan  vegetasi  dihasilkan  rencana lanskap. Rencana Lanskap Kecamatan Kintamani disajikan pada Gambar 6. Gambar 6. Rencana Lanskap Kecamatan Kintamani

## KESIMPULAN DAN SARAN
5.1  Kesimpulan
Sebagian  besar  wilayah  Kecamatan Kintamani  memiliki  ancaman  longsor  skala sedang  hingga  tinggi  yang  menyebabkan tingkat  kesesuaian  lahan  untuk  pengembangan permukiman  didominasi  sesuai  marginal  dan tidak  sesuai.  Konsep  mitigasi  dipakai  untuk perencanaan  permukiman  yang  selanjutnya dikembangkan  menjadi  rencana  tata  ruang, aktivitas,  evakuasi,  fasilitas,  sarana  dan prasarana,  sirkulasi,  dan  rencana  vegetasi. Rencana  tata  ruang  dibagi  menjadi  ruang permukiman dan terbangun, evakuasi, pertanian,  dan  konservasi.  Rencana  evakuasi dibagi  menjadi  jalur  evakuasi  dan  ruang evakuasi. Ruang evakuasi dibagi menjadi ruang evakuasi  sementara,  transisi,  dan  tetap.  Jalur sirkulasi  dibedakan  menjadi  jalan  primer, sekunder  dan  tersier  sesuai  fungsi  evakuasi. Rencana  tata  ruang  didukung  oleh  rencana fasilitas,  sarana  dan  prasarana  untuk  kegiatan evakuasi seperti Early Warning System (EWS) untuk  bencana  longsor.  Rencana  vegetasi dibagi  menjadi  vegetasi  pelindung,  penaung, budidaya, dan pengarah.

## 5.2  Saran
Perencanaan  lanskap  berbasis  mitigasi bencana  di  Kecamatan  Kintamani  perlu ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah.
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi acuan untuk pengembangan kawasan permukiman  berbasis  mitigasi  bencana  pada daerah  yang  rawan  longsor,  khususnya  pada kawasan  Kecamatan  Kintamani.  Perlu  adanya koordinasi antara pihak pemerintah daerah dan pemerintah  pusat  terutama  pihak  Badan Perencanaan  dan  Pengembangan  Daerah, Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana terkait  strategi  dan  konsep  pengembangan permukiman yang ada di daerah rawan bencana longsor dengan menggunakan mitigasi bencana longsor.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Direktorat  Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset danPengembangan
Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  atas  bantuan  hibah  dosen  pemula sehinggadapat  menghasilkan  penelitian  ini  dan semoga  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, 2008
Depari.  Catharina  Dwi  Astuti,  2015,  Kearifan Lokal  dalam  Penataan  Ruang  Kawasan Vulkanik  Studi  Kasus  :  Desa  Kepuharjo Cangkringan,  Tata  Loka Volumen 17  No. 1  Fenruari  2015,  21-36,  Biro  Penerbit Planologi UNDIP
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat Jenderal  Penataan  Ruang,  Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2007
Mayona. Enni Lindia, 2009, Arahan
Pengembangan  Kota  Berbasis  Mitigasi Bencana  (Studi Kasus  :  Kota  Garut,  Jawa Barat),  Seminar  Nasional  Perencanaan Wilayah  dan  Kota  ITS,  Surabaya.  ISBN No. 978-979-98808-2-6
Suryanta. Jaka dan Irmadi Nahib, 2016, Kajian Spasial  Evalusi  Rencana  tata  Ruang Berbasis  Kebencanaan  di  Kabupaten Kudus  Provinsi  Jawa  Tengah,    Majalah Ilmiah Globe Volume 18 No. 1 April 2016 : 33-42
Tondobala.  Linda,  2011,  Pemahaman  tentang Kawasan  Rawan  Bencana  dan  Tinjauan terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait, Jurnal  Sabua  Vol.  3,  No.  1;  58-63,  Mei 2011