Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3100-3106
Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian dalam Mewujudkan Green Economy Di Kabupaten Sidoarjo
Fitrotun Nuzula 1) , Kusnul Ciptanila Yuni K 2)
1 Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy’ari Jombang *Email korespondensi: fitrotunnuzula79@gmail.com

## Abstract
Modernization  of  halal slaughterhouses  as  a  new  alternative  from  conventional  conventional slaughterhouses into modern professional halal slaughterhouses is a necessity for the people of Indonesia as a country with the largest  Muslim  population in  Indonesia.  It  is  clear  that  the  modernization  of  halal slaughterhouses  should  be based  on  the  existence  of  a  slaughtering  laboratory  with  adequate  equipment  or  solutions  to  facilitate  the slaughtering process, including qualified staff and monitoring and devaluation. all policies and regulations issued by the government. This research was conducted by using descriptive qualitative analytical method. The purpose of  this  study  is to  explain  the  importance  of  modernizing  halal  slaughterhouses  for  the  realization  of  a  green economy in Sidoarjo Regency. The results of the study indicate that butchers still use soil as a convenient place to make carcasses. The RPH, which is worth billions of rupiah, is just an incredibly beautiful building and the iron is rusty. This image shows that technology cannot be used to turn traditional practices into professionals. To achieve  a  green  economy,  there  must  be  adequate  facilities  or  human  resources  that  can  support  the  waste management  of  Krian  RPH  in  all  areas  that  can  have  economic,  social  and  environmental  value  for  a  green environment.

## Keywords: Modernization, RPH, Green Economy
Saran sitasi : Nuzula, F., & Yuni K, K. C . (2022). Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian dalam Mewujudkan Green  Economy Di  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (03),  3100-3106.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dengan potensi  besar  di  sektor  pertanian,  peternakan  dan perikanan.  Sektor  peternakan  memegang  peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.  Salah  satu  capaian  sektor  peternakan adalah memperoleh dari daging sumber protein yang kaya bagi manusia. Daging terdiri dari seluruh bagian jaringan  hewan  dan  hasil  olahannya  yang  dapat dimakan  tetapi  tidak  menimbulkan  efek  samping negatif bagi yang memakannya (Subadyo 2017). Jenis daging  yang  paling  populer  di  Indonesia  adalah daging sapi.
Laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  selama satu  dekade  terakhir  berkisar  1,49%  per  tahun. Pertumbuhan  penduduk  berbanding  lurus  dengan meningkatnya permintaan daging sapi, dan masyarakat sebagai konsumen selalu ingin
mengonsumsi  produk  daging  sapi  yang  berkualitas tinggi.  Menurut  peraturan  pemerintah  Indonesia, daging  sapi  yang  baik  adalah  daging  sapi  yang memenuhi  persyaratan  ASUH,  yaitu  H  aman,  sehat, utuh dan halal. Daging sapi berkualitas tinggi berasal dari sapi yang sehat dan diproses dengan baik sebelum (ante-mortem) dan setelah dipotong (post-mortem).
Upaya  memenuhi  permintaan  daging  sapi berkualitas  tinggi  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik. Penyebab  utama  rendahnya  kualitas  daging  sapi adalah salah urus ternak (RPH). Kesalahan prosedural tersebut  antara  lain  penanganan  yang  tidak  tepat sebelum  dan  sesudah  penyembelihan,  kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Faktor-faktor tersebut menjadi  ancaman  bagi  RPH,  sehingga  diperlukan konsep manajemen  risiko.  Tuntutan  kondisi  pasar  di pasar  global  menghadirkan  tantangan  dan  peluang
bagi  RPH  sebagai  pemain  kunci  dalam  upayanya untuk mendapatkan produk Daging Sapi dan Gandum Halal  (ASUH)  yang  aman  dan  sehat.  Atas  dasar  ini, faktor  risiko  harus  diidentifikasi,  faktor  risiko dievaluasi  dan  faktor  risiko  dimitigasi  di  RPH (Sumatera dan Yuni 2012).
Masalah sampah diartikan sebagai sampah yang sudah tidak terpakai  lagi (barang  bekas)  atau  barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Dari sudut pandang ekonomi, sampah adalah sampah yang tidak berharga dan  dari  sudut  pandang  lingkungan,  sampah  adalah sampah  yang  tidak  berguna  yang  menyebabkan banyak  masalah  pencemaran  dan  berkontribusi terhadap  kelestarian  lingkungan.  Sampah  dapat didefinisikan  sebagai  bahan  yang  tidak  dapat digunakan, tidak dapat digunakan, tidak menyenangkan,  atau  limbah,  yang  dihasilkan  oleh aktivitas  manusia  dan  bukan  berasal  dari  dirinya sendiri (Padmono 2005). Pengelolaan sampah mutlak diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada.  Apalagi  di  lingkungan  saat  ini,  ketika pertumbuhan  penduduk  tumbuh  pesat  dan  konsumsi masyarakat  tinggi.  Pengelolaan  sampah  paling  baik dilakukan  melalui  partisipasi  masyarakat  dan dukungan  pemerintah  dalam  membeli  sarana  dan prasarana (Sabir 2010).
Pembuangan  limbah  yang  tepat  dilakukan  rata- rata  di  kota-kota  besar.  Hal  ini  terutama  berbanding terbalik  dengan  kondisi  yang  berlaku  di  wilayah Kabupaten  yang  sebagian  besar  wilayahnya  masih pedesaan.  Pengelolaan  sampah  di  permukiman pedesaan  terutama  didasarkan  pada  model  individu. Pengelolaan sampah dilakukan secara pribadi dengan cara  dibakar,  dikubur  dan/atau  diendapkan  di  aliran sungai atau sungai. Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di lingkungan Krian di Kabupaten Sidorjo.
Secara  geografis  Kabupaten  Sidorjo  merupakan salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Timur  dengan  jumlah penduduk  2.053.467  jiwa  dan  luas  wilayah  714.243 km2 dengan kepadatan 3.218,6 jiwa/km2 yang terbagi dalam 18 kelurahan dan terdiri dari 353 kelurahan/desa.  Kecamatan  Krion  didominasi  oleh pemukiman pedesaan. Jenis tanaman ini menghasilkan  banyak  jenis  limbah  organik  dari sebagian besar kegiatan pertanian dan peternakan.
Kabupaten  Sidorjo  merupakan  sumber  ternak sapi  di  Indonesia.  Ada  empat  RPH  di  Kabupaten Sidorjo, yang menyembelih sekitar 160 ekor sapi per hari,  semuanya  di  bawah  naungan  Dinas  Peternakan Sidorjo.  Daging  yang  dikirim  oleh  rumah  potong
hewan  harus  berasal  dari  sapi  yang  dipotong  sesuai dengan  syariat  Islam,  bebas  dari  zat-zat  yang menurunkan kualitas daging dan dalam keadaan baik. Kebutuhan untuk mendapatkan daging sapi berkualitas tinggi hingga distribusi produk daging di luar RPH diperlukan untuk mengidentifikasi risiko di RPH di Kabupaten Sidorjo ini. Hasil identifikasi risiko dapat  memberikan  informasi  kepada  pihak  terkait untuk  menjaga  kualitas  daging  dan  memenuhi persyaratan daging ASUH.
Penerapan  pengelolaan  sampah  dengan  standar individual  yang  terdapat  di  pedesaan  Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak negatif, yaitu. h dapat menyebabkan  pencemaran  sampai  ke  daerah  lain, merusak sumber air tanah dan menghalangi aliran air dari sungai ke daerah sekitarnya, sehingga meningkatkan  potensi  bencana,  sehingga  diperlukan perhatian  khusus  untuk  mewujudkan  pemerintahan Sidoarjo dalam hal ekonomi hijau.
Dari uraian di atas maka perlu dikaji potensi yang dapat dimanfaatkan khususnya untuk sampah organik yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  industri  tahu, peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan kegiatan pasar  sampah  organik  di  kecamatan  Krian. Pemerintahan Sidoarjo. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka  untuk  peningkatan  rumah  potong  hewan halal dan rencana implementasi yang dapat diterapkan pada  rumah  potong  hewan  yang  ada  berdasarkan kapasitas dan kapasitas berdasarkan volume produksi. Kerangka kerja ini seharusnya menjadi pedoman bagi penerapan HRP yang modern dan halal, baik dari segi pengelolaan maupun penerapan teknologi di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif, pengumpulan  data  melalui  penelitian  lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi narasumber/informan  responden  dan  studi  pustaka sesuai  dengan  fenomena  penelitian.  Data  yang diperoleh  dievaluasi  menggunakan  metode  analisis deskriptif. Data untuk penelitian ini berupa kumpulan kata  atau  frase  yang  diperoleh  dari  wawancara  atau desk research untuk sampai pada kesimpulan kualitatif dari  penelitian  ini.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer,  yaitu  hasil  wawancara dengan sumber terkait. Sumber data sekunder adalah literatur  atau  buku-buku  yang  sejalan  dengan pembahasan penelitian ini, khususnya yang berkaitan
dengan  pembahasan  ekonomi  hijau  dan  pengelolaan sampah.
Sebagai  bagian  dari  studi  lapangan  ini,  penulis melakukan studi di RPH Krian di Kabupaten Sidoarjo dan  melihat  perkembangan  versus  implementasi modernisasi  rumah  potong  hewan  halal,  yang kemudian akan fokus pada manajemen dan distribusi sampah  untuk  menciptakan  ekonomi  hijau  di kabupaten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Berdasarkan hasil wawancara lapangan, dikembangkan  gambaran  umum  proses  komersial pemotongan  hewan  dan  penyediaan  daging  untuk ruminansia besar di RPH Krion. Sumber ternak yang digunakan  untuk  penyembelihan  dapat  berasal  dari peternakan  swasta  atau  pakan  asing.  Ternak  lokal yang  dimiliki  oleh  petani  kecil  sangat  bervariasi (negara,  umur,  hasil,  spesies)  dan  tidak  konsisten. Sebagian  besar  ternak  yang  dipelihara  di  peternakan tersedia  untuk  dijual  selama  festival  Kurban,  karena harga  jualnya  lebih  kompetitif  daripada  rumah  jagal konvensional untuk pasokan daging harian.
Sapi-sapi  di  peternakan  yang  biasa  digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging sehari-hari adalah sapi  produktif  dan  sapi  afkir.  Ternak  baik  dijual  di pasar  ternak  atau  dibeli  dari  orang  dalam  sebelum memasuki  peternakan.  Sistem  ini  sangat  buruk  bagi peternak karena harga sapi ditentukan oleh tengkulak. Namun seperti halnya di Jawa Timur, masih terdapat sapi dari peternakan rakyat yang memenuhi kebutuhan daging sehari-hari, salah satunya di Krian, Kabupaten Sidorjo.
Saat ini, banyak rumah potong hewan beroperasi dengan berbagai cara, dari menyembelih sapi hingga melepaskan bangkai dari tanah, menghasilkan produk sampingan  yang  tidak  sehat  dan  menular.  Tradisi genosida  yang  kuat  telah  ada  selama  ratusan  tahun dan,  sejujurnya,  tidak  mudah  diubah  dalam  jangka pendek.  Di  RPH  Krian,  Kabupaten  Siadoarjo,  Anda bisa  menggunakan  contoh  untuk  menggambarkan kebiasaan yang sulit diubah. RPH tidak digunakan di gedung  yang  indah  dengan  semua  perlengkapan  dan peralatan fungsional. Tukang daging masih menggunakan  tanah  sebagai  tempat  yang  nyaman untuk menyembunyikan. Gambaran ini menunjukkan bahwa  teknologi  saja  tidak  cukup  untuk  mengubah pembelajaran  tradisional  menjadi  pembelajaran modern (Barokah 2010).
Temuan  lapangan  di  RPH  Krian  memberikan gambaran tentang pengelolaan RPH negara dan proses aplikasi  yang  dikelola  oleh  UPTD  setempat  dan BUMD  setempat.  Hasil  kunjungan  ini  menunjukkan masih  banyak  aspek  yang  belum  memenuhi  standar atau  norma  penyembelihan  halal  modern.  Tantangan ke depan adalah meningkatkan kapasitas RPH untuk memenuhi  perannya  yang  penting  dalam  produksi produk  daging  ASUH  di  bawah  manajemen  modern (Tantri, Setyawati, dan Khotimah 2013).
Hasil  studi  lapangan  menunjukkan  beberapa permasalahan  teknis  yang  terjadi  di  RPH,  seperti kurangnya pemeriksaan pre dan post mortem terhadap sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut dari  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Ciadorjo  masih kurang. Kasus tersebut sejalan dengan perda provinsi yang tidak mengizinkan pemindahan agen pelayanan ke  RPH  Krian  setelah  pengambilalihan  PERUMDA, sehingga semua tenaga pelayanan yang secara teknis bekerja  dan  bertanggung  jawab  atas  RPH  diangkat kembali  di  tempat  kerja.  Kabupaten  Sidorjo  juga memiliki  Rumah  Potong  Hewan  (TPH)  yang beroperasi  bersama  dengan  RPH  Tunas,  TPH  dan subdivisi  TPH  yang  jauh  secara  geografis.  Namun karena  kekurangan  dan  kendala  pemeriksaan  sesuai pedoman  yang  dikeluarkan  Kementerian  Pertanian, TPH  tersebut  saat  ini  tidak  beroperasi  dan  akan menjadi rumah potong hewan babi.
Sekitar 100 sapi disembelih setiap hari di rumah jagal  di  Curion  County.  Pengukuran  RPH  timbulan sampah  ini  mengukur  dua  komposisi  sampah: kandungan rumen sapi dan kandungan darah sapi. Saat mengukur kepadatan rumen pada sapi, isi rumen sapi dimasukkan  ke  dalam  kantong  yang  disediakan  dan ditimbang. Rata-rata total produksi rumen per ekor per hari  adalah  3.539,98  kg/hari.  Dari  data  di  atas,  rata- rata volume/berat darah per ekor adalah 6.553 kg dan rata-rata  densitas  darah  per  ekor  adalah  1.494.355 kg/m³.  Ingat  bahwa  volume  darah  yang  diamati  per sapi  lebih  rendah  daripada  tinjauan  literatur  dan penelitian  sebelumnya  dan  antara  15  dan  20  kg  per sapi.  Karena  banyaknya  darah  sapi  yang  tercecer  di lantai  saat  pengambilan,  maka  nilai  rata-rata  whole bovine  blood  yang  dihasilkan  oleh  Kryon  RPH  per hari adalah 754,65 kg. Pengelolaan limbah RPH RPH Klian masih berlangsung dan sedang disesuaikan, oleh karena  itu  produksi  produk  yang  bernilai  ekonomis untuk  dijual  perlu  disetujui  untuk  mewujudkan provinsi  Sidrjo  berbasis  ekonomi  hijau.  Berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapai tujuan ini penting.

## 3.2. Pembahasan
Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang pertanian bertanggung jawab untuk mengelola rumah potong  hewan  halal.  413  Tahun  1992  tentang Penyembelihan  Hewan  Untuk  Disembelih  Dan Penanganan Daging Serta Pemeliharaannya, Keputusan Kepala BPJPH n. 57 Tahun 2021 tentang Standar Sistem Jaminan Produk Halal, Standar Sistem Jaminan  Halal  23103  RPH  dan  SNI  99003:  2018 tentang  Penyembelihan  Halal  Hewan  Ternak Ruminansia  Terkait  Sistem  Jaminan  Halal.  Codex Alimentarius Commission (CAC 2004)
mendefinisikan  rumah  potong  hewan  yang  baik sebagai  semua  praktik  di  rumah  pemotongan  hewan yang berhubungan dengan kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian  makanan  pada  semua  tahap  rantai makanan. Penerapan standar tersebut harus dilakukan untuk  menjamin  kehalalan  proses  produksi  daging oleh RPH. Selain itu, sistem jaminan halal juga harus diterapkan,  karena  hal  ini  dipersyaratkan  dalam permohonan  sertifikasi  halal  bagi  rumah  potong hewan (J. I. Lingkungan, Sriasih, dan Kisworo 2017).
Sistem  pemantauan  harus  dimulai  dengan pengumpulan ternak. Mengetahui keadaan kesehatan ternak,  tergantung  pada  jenis  pakan  dan  perlakuan yang  dilakukan  selama  penanganan,  memudahkan proses identifikasi. Ketertelusuran proses pertumbuhan  diperlukan  untuk  menentukan  pakan yang  diberikan  kepada  ternak.  Meski  proses budidayanya  tidak  memerlukan  sertifikasi  Halal, namun pakan yang diberikan harus bebas dari babi dan kotoran (Antasari et al. 2019).
Ini  sangat  berguna  ketika  pabrikan  ingin mengekspor ke UEA. Sejumlah pemeriksaan pre dan post mortem serta prosedur penyembelihan merupakan  bagian  dari  fungsi  Veterinary  Health Surveillance  di  RFH,  sehingga  keberadaan  dokter hewan  atau  paramedis  dan  kari  master  menjadi penting. Selain itu, penjaga halal dan pengawas halal merupakan bagian penting dari rumah jagal halal. Alur proses  pada  gambar  ditujukan  untuk  rumah  potong hewan yang menghasilkan karkas panas. Untuk RPH yang  memproduksi  daging  olahan  atau  beku, diperlukan tambahan sumber daya manusia (spesialis pemotongan  daging  topografi  karkas)  dengan pengalaman  di  jagal.  Gambar  7  menunjukkan  alur
proses penyembelihan ruminansia halal menurut SNI 99003:2018 terkait penyembelihan ruminansia halal.
Salah satu masalah terbesar yang terjadi di HRP Kryon  adalah  inefisiensi  sistem  manajemen  karena budaya  kerja  atau  mentalitas  para  pelaku  komersial (tukang jagal) di HRP yang buruk.
Berdasarkan  hasil  pantauan  kondisi  RPH  RPH Krion tersebut di atas, saat ini banyak RPH yang sudah memiliki  fasilitas  dan  SDM  yang  memadai,  namun beroperasi  tanpa  budaya  kerja  yang  baik,  seperti:  B. Ketidakdisiplinan. Kejam dan tidak jujur, perilaku ini pada akhirnya akan menghentikan rumah jagal untuk memproduksi  daging  yang  tidak  berbudaya  (Desa  et al. n.d.).
Perubahan budaya kerja RPH yang belum terdata harus segera dimulai. Perubahan perilaku tukang jagal harus  dimulai  dari  komunitas  pekebun  mapan  yang menjalankan  usaha  bersama  secara  profesional. Komunitas  lulusan  SPR  yang  tergabung  dalam SASPRI  (Solidaritas  Alumni  SPR  Indonesia)  adalah komunitas  yang  dapat  Anda  percaya  untuk  menjadi agen  perubahan  di  industri  pemotongan  hewan. Komunitas petani SASPRI (pemasok ternak) bekerja sama  dengan  komunitas  jagal  (pemasok  daging). Kedua  komunitas  ini  harus  saling  bergantung  secara profesional  sebagai  gantinya.  Semuanya  dilakukan secara  transparan  dan  tunai  dan  dengan  transportasi. Tidak  ada  hutang  atau  keterlambatan  pembayaran. Praktek  ini  telah  ada  sejak  masa  lalu  dan  sebagian besar  petani  berada  pada  posisi  yang  kurang menguntungkan (Sari, Wijaya, dan Wachid 2012).
RPH harus memiliki rumah potong hewan halal yang kompeten tidak hanya dalam kaitannya dengan hukum Islam tetapi juga dalam aspek teknis kesehatan masyarakat  veteriner  dan  kesejahteraan  hewan  agar dapat memenuhi semua persyaratan terkait pemotongan  dengan baik. Selain itu,  pengelola  RPH harus  memiliki  pengawas  halal  yang  bertanggung jawab  untuk  memastikan  seluruh  proses  yang dilakukan  di  RPH  sesuai  dengan  standar  Sistem Jaminan Produk Halal.
Saat ini, prosedur teknis penyembelihan hewan, terutama  di  RPH  dan  TPH  BUMN,  masih  sangat berbeda.  SOP  ada  namun  tidak  secara  khusus diterapkan  di  RPH  dan  TPH  dan  kegiatannya dilakukan  oleh  masing-masing  tim  jagal.  Setiap Kelompok Tim Taktis memiliki prosedurnya sendiri, yang mungkin tidak sesuai dengan SOP yang ada. Saat ini,  hanya  beberapa  RPH  umum,  seperti  RPH Cibinong, yang menggunakan sistem koperasi. Dalam
sistem  ini,  tidak  ada  tim  jagal  yang  bekerja  sesuai prosedurnya  masing-masing,  melainkan  tim  rekanan yang bekerja sesuai SOP RPH.
Pemisahan  area  kotor  dan  bersih  merupakan salah  satu  aspek  terpenting  dalam  mendukung produksi  produk  daging  yang  higienis.  Namun  tidak jarang bangunan RPH/TPH eksisting kekurangan area bersih dan kotor. Biasanya bangunan RPH/TPH hanya berupa  pelataran,  dengan  lantai  beton  terbuka, penerangan  yang  cukup  dan  air  mancur  yang berkualitas rendah. Tanpa pengelolaan sampah, jalan kita  masih  panjang  dalam  hal  kebersihan.  Karena pengulitan  dan  pemisahan  daging  dari  karkas dilakukan di atas tanah (tidak tersuspensi), ada risiko kontaminasi  yang  tinggi.  Sedikit  RPH/TPH  yang memahami  konsep  kamar  bersih  dan  kotor.  Kondisi ini sangat memprihatinkan karena produk daging yang dihasilkan  rentan  terhadap  kontaminasi  dan  dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia.
Selain itu,  fasilitas produksi lemari es menghasilkan  limbah  cair  dan  padat  di  semua  tahap proses  yang  memerlukan  pembangunan  fasilitas pengolahan  limbah.  Jeroan  rumah  potong  hewan biasanya  mengandung  larutan  darah,  protein,  lemak dan  padatan  tersuspensi  sehingga  menyebabkan tingginya  tingkat  pencemaran  bahan  organik  yang dapat mencemari sungai dan badan air (T. Lingkungan 2006).
Untuk  mengimplementasikan  RPH  (rumah potong  hewan)  saat  ini  menuju  RPH  halal  modern, maka  perlu  mengkaji  seluruh  infrastruktur  yang mendukung infrastruktur fisik infrastruktur organisasi.
Banyak  pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam  perbaikan  ini,  termasuk  pemerintah,  pelaku ekonomi,  dan  komunitas  penyembelihan  halal. Strategi  modernisasi  RPH  halal  yang  efektif membutuhkan infrastruktur  manajemen yang banyak dan jumlah aktor (pelaku) yang banyak dengan daftar prioritas.
Karya  ini  menggunakan  metode  Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  dengan  mengutamakan strategi  modernisasi  rumah  potong  hewan  halal. Analisis  AHP  didasarkan  pada  penilaian  pemangku kepentingan.  AHP  memiliki  15  responden, termasuk perwakilan  dari  Departemen  Pelayanan  Kehidupan, pemilik RPH, YLKI (Yayasan Konsumen Indonesia), ilmuwan, ilmuwan. Responden diidentifikasi berdasarkan  pemahaman  mereka  tentang  kriteria peningkatan kualitas rumah potong hewan halal.
Hirarki  kriteria  Strategi  Modernisasi  Rumah Potong Hewan Halal dibagi menjadi empat tingkatan, seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  10.  Hirarki disusun  dari  atas  ke  bawah.  Level  tertinggi  adalah pendekatan (level 4), diikuti oleh alternatif, aktor dan strategi (level 1). Nilai yang diberikan sesuai dengan skala  penilaian  Saaty  (1993).  Sarana  geometris  nilai komparatif untuk setiap responden diproses di Excel. Analisis ini memungkinkan untuk menginterpretasikan  faktor  dan  prioritas  pemangku kepentingan  yang  mempengaruhi  strategi  prioritas modernisasi  RPH  Halal  (Level  4)  (Rasminati  dan Riyadi  2009).  Usulan  strategi  alternatif,  aktor  dan faktor yang termasuk dalam analisis AHP berasal dari hasil diskusi kelompok terfokus dan tinjauan pustaka. Literatur referensi meliputi penelitian tentang strategi untuk  mempromosikan  sertifikasi  serta  penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi. Dari hasil penelitian dan literatur FGD, terlihat bahwa ada 5 alternatif strategi, aktor atau faktor: Pada Tier 1, strategi  alternatifnya  adalah:  Sertifikasi  halal  untuk pengepakan  daging  dan  pengecer;  Revitalisasi  RFH melalui  pendanaan  Syariah;  Pelatihan  Juleh  (Halal Metzger)  dan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  untuk RPH;  pendampingan  dan  pelatihan;  dan  pendidikan konsumen. Level 2 adalah penanggung jawab DKPP (dinas perlindungan hewan dan pangan)/departemen; MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia);  asuransi  bank; lembaga pelatihan; dan RPH/Stowarzyscene. Tahap 3 merupakan  faktor  yang  diperhitungkan  dalam pelaksanaan  modernisasi  RPH  halal,  yaitu:  kualitas sumber daya manusia di fasilitas RPH, pengurangan, pemantauan  dan  evaluasi  staf  RPH  halal;  Dan  harga RPH  halal  yang  kompetitif.  Level  4  adalah  Focus (goal/task),  yaitu  strategi  yang  lebih  disukai berdasarkan  nilai  bobot  yang  diberikan  oleh responden (Budiansyah et al. 2010).
Di  tingkat  rumah  potong  hewan,  tidak  hanya untuk  penanganan  hewan  dari  pemotongan  hingga pengiriman ke pengecer, tetapi juga untuk ketertelusuran  hewan  hidup.  Daging  yang  diperoleh dengan  cara  ini  bisa  dijamin  kehalalannya.  Faktor penentu  kehalalan  adalah  faktor  transportasi  daging dari  RPH  ke  pengecer/pasar.  Sampai saat ini,  sangat sedikit  rumah  jagal  atau  perusahaan  dagang  yang memiliki  kendaraan  khusus  yang  dirancang  dan ditujukan  khusus  untuk  pengangkutan  daging. Demikian juga di ritel, jaminan halal dapat diberikan dengan menunjukkan sertifikat atau bukti asal daging. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kota
Malang,  RPH  akan  memasang  stiker  di  toko/kios penjual  daging  yang  menginformasikan  kepada konsumen bahwa daging yang dijual berasal dari RPH yang halal.
Ekonomi  hijau  memutuskan  hubungan  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  eksploitasi  berlebihan sumber  daya alam dan  degradasi lingkungan  dengan mengembangkan  produk  baru,  proses  produksi,  jasa dan  gaya  hidup.  Singkatnya,  ekonomi  hijau mempromosikan  produksi  produk  rendah  karbon, termasuk  pemrosesan  dan  distribusi,  sekarang ekonomi hijau mencakup perubahan penggunaan air, keanekaragaman hayati, hutan, gaya hidup, pertanian, dan  strategi  untuk  mengurangi  emisi,  termasuk strategi  untuk  memitigasi  dan  beradaptasi  dengan perubahan  iklim.  Dalam  konteks  konsep  ekonomi hijau,  terdapat  penerapan  yang  efektif  dari  unsur- unsur  dalam  berbagai  kebijakan,  program  atau kegiatan  yang  mengarah  pada  peningkatan  atau pembangunan  ekonomi,  termasuk  pertimbangan aspek  penciptaan  lapangan  kerja  yang  baik  dan pengurangan  kemiskinan  memicu  ke  lingkungan. Namun demikian, program dan langkah atau strategi yang  diterapkan  untuk  mengakselerasi  semangat ekonomi  hijau  selalu  memiliki  biaya  dan  manfaat sebagai  akibat  dari  langkah-langkah  tersebut.  Oleh karena  itu,  suatu  indikator  yang  merepresentasikan suatu  nilai  atau  hubungan  harus  dapat  menunjukkan apakah  suatu  kebijakan  atau  tindakan  layak  di  masa depan.
Ekonomi  hijau  dibangun  di  atas  tiga  pilar. Pertama,  dalam  teori  ekonomi  hijau,  pilar  ekonomi merupakan  ukuran  penting  yang  mencerminkan keberlanjutan pengelolaan. Langkah ini dapat berupa nilai tambah dan manfaat ekonomi lainnya yang dapat menjadi  pendorong  keberlangsungan  kegiatan  mitra dalam  setiap  interaksinya.  Penyaluran  bantuan  tidak hanya menyangkut pemerintah, swasta dan
pendukungnya, pengunjung, tetapi juga pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat setempat  dan  perlindungan  lingkungan.  Kedua, landasan sosial teori ekonomi hijau dalam konteks ini bukan  hanya  untuk  mengidentifikasi  aktor  tetapi mengorganisasikannya untuk memaksimalkan manfaat  bagi  setiap  aktor  di  RPH  Krion  Kabupaten Sidorjo.  Ketiga,  kolom  ekologi  (Environment),  pilar fundamental  ekologi,  mengeksplorasi  bagaimana perilaku  manusia  berhubungan  dengan  pengaruh lingkungan: 1) konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem  kehidupan.  2)  Investasi  jangka  panjang
dalam  sumber  daya  alam.  3)  Pelaksanaan  program perlindungan  lingkungan  secara  berkesinambungan. 4) Pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penangkapan  air.  5)  Penggunaan  udara  segar  6) Pembuangan limbah yang tepat dan benar.

## 4. KESIMPULAN
Transisi  dari  RPH  konvensional  tradisional  ke RPH Halal profesional modern merupakan keharusan bagi  masyarakat  Indonesia  sebagai  negara  dengan penduduk  muslim  terbesar  di  Indonesia.  Perilaku masyarakat jagal yang melakukan serangkaian proses penyembelihan  sapi  untuk  menghasilkan  karkas  di tanah,  seharusnya  tidak  lagi  diperbolehkan  di Indonesia,  bahkan  oleh  tradisi  agama.  Ini  jauh  dari praktik  perilaku  murni  yang  diajarkan  dalam  Islam. Slogan  bersih  adalah  bagian  dari  keyakinan  yang belum  mengakar  di  masyarakat  kita  yang  mayoritas Muslim.  Kuatnya  tradisi  penyembelihan  di  lapangan yang  sudah  berlangsung  ratusan  tahun,  tidak  mudah diubah  dalam  waktu  singkat.  Sebuah  contoh  dapat diberikan di RPH Kabupaten Kediri untuk menggambarkan sebuah kebiasaan yang sulit diubah. RPH dengan semua fasilitas dan semua utilitas yang berfungsi  dengan  baik  di  gedung  yang  indah  belum digunakan. Tukang daging masih menggunakan tanah sebagai tempat yang nyaman untuk membuat bangkai. RPH  senilai  miliaran  rupiah  hanyalah  sebuah bangunan yang luar biasa indah dan besinya berkarat. Gambar ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat digunakan  untuk  mengubah  praktik  tradisional menjadi profesional. Untuk mencapai ekonomi hijau, harus  ada  fasilitas  atau  sumber  daya  manusia  yang memadai  yang  dapat  mengambil  alih  pengelolaan limbah  RPH  Krian  di  semua  wilayah  yang  dapat memiliki nilai ekonomi, sosial dan lingkungan untuk lingkungan yang hijau.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak Kopontren yang  telah  memberikan  Kerjasama  yang  baik  dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Wungkus,  A.  (2019).  Implementasi  Green  Economy Terhadap  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Kota Kediri. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 5 (2): 80– 88.
Budiansyah, A et al. (2010). Isolasi dan Karakterisasi Enzim  Karbohidrase  Cairan  Rumen  Sapi  Asal
Rumah Potong Hewan. Jurnal Media Perternakan , 33(1): 36-43.
Sriasih,  M.  dan  Kisworo,  D.  (2017).  Studi Pendahuluan  Cemaran  Air  Limbah  Rumah Potong  Hewan  di  Kota  Mataram. Jurnal  Ilmu , 15(1): 42–48.
Idaman,  N.  Yudo,  S.  (2006).  Rancang  Bangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Potong Hewan  (RPH)  Ayam  Dengan  Proses  Biofilter.
Jurnal JIA, 2 (1): 83-91.
Padmono,  Djoko.  (2005).  Alternatif  Pengolahan Limbah  Rumah  Potong  Hewan-Cakung.  J .  Tek. Ling. P3TL .-BPPT. 6. (1): 303-310.
Rasminati,  N,  dan  S  Utomo  D  A  Riyadi.  (2009).
Pemotongan  Sapi  Betina  Produktif  di  Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jurnal  Sains  Peternakan Vol.  7  (1),  Maret 2009:(1): 20–24.
Sabir, Salsa. (2015). Gambaran Rumah Potong Hewan / Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi
,  Sulawesi  Tengah  Discription  of  Slaughterh. Jurnal Vektor Penyakit , Vol. 9 No. 2,  : 45–52.
Sari,  A  M.    Andy  F  W.  dan  Abdul  W.  (2012).
Mewujudkan Pembangunan Berwaawasan
Lingkungan  (Studi  pada  Dusun  Kungkuk,  Desa Puten  Kota  Batu).  J urnal  Administrasi  Publik (JAP) , Vol. 2, No.4, Hal. 765-770
Subadyo,  A  Tutut.  (2017).  Pengelolaan  Dampak
Pembangunan Rumah Potong Hewan
Ruminansia  Di  Kota  Batu. Jurnal  ABDIMAS Unmer Malang , Vol. 2, Nomor 2: 15-20.
Khasrad.  Hellyward,  J.  Yuni,  A  D.  (2012).  Kondisi Tempat  Pemotongan  Hewan  Bandar  Buat Sebagai Penyangga Rumah Pemotongan Hewan (Rph)  Kota  Padang. Jurnal  Perternakan Indonesia , 14 (2): 373–78.
Tantri, N. Setyawati, T R, dan Khotimah, S. (2013).
Prevalensi  dan  Intensitas  Telur  Cacing  Parasit pada  Feses  Sapi  (  Bos  Sp  .  )  Rumah  Potong Hewan  (  RPH  )  Kota  Pontianak  Kalimantan Barat. Jurnal Protobiont , Vol 2 (2): 102 - 106.