## PERKAWINAN DINI DAN PERCERAIAN: Studi Kasus Perempuan Samin di Kudus Jawa Tengah

## Moh Rosyid
dosen  IAIN Kudus Mrosyid72@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  paper  is  a  qualitative  research  based  on  observation  and  interview  among  Samin  community  in  Kudus.  The purpose  of  this  study  is  presenting  unregistered  marriage  among  Samin  community.  Samin  community  is  the descendants and followers of Ki Samin Surosentiko, renowned for his nonconformity against the Dutch since 1840s. Following the teaching, Samin people do not registered their marriage and thus they do not feel necessary to obey the government regulation on the minimum age of marriage. The marriage among Samin community will be performed once a girl and a boy perceived to be ready. There are three stages of maturity: adam timur, adam brahi and wong sikep kukuh  wali  adam.  This  understanding  may  lead  to  child  marriage  and  among  its  negative  impact  is  divorce.  The consequences of unregistered marriage go further to dispute of marital property, right of guardianship, and even conflict between relatives. Nowadays, some Samin people try to find a way to register their marriage in order to get a marriage certificate  from  the  Office  of  Civil  Administration  of  Kudus.  The  government  needs  to  pay  more  attention  to  the phenomena.
Keyword: child, conflict, marriage, Samin

## ABSTRAK
Riset ini data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh dan warga Samin di Kudus dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Tujuan  ditulisnya  naskah  ini  untuk  memberi  fakta  bahwa perkawinan warga Samin (penerus ajaran Ki Samin Surosentiko sejak tahun 1840-an hingga kini yang terwariskan secara lisan) tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil dan usia calon mempelai tidak memiliki batas  usia  minimal,  argumennya,  manusia  lahir  tidak  memiliki  usia.  Standar  dilangsungkannya pernikahan ketika calon mempelai siap kawin. Strata usianya adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Perkawinan pada usia anak dengan sesama warga Samin di Kudus terjadi perceraian akibat belum dewasa berpikir sebagai kepala rumah tangga, tidak terjadi pembagian harta gono-gini karena tidak memiliki surat kawin dan surat cerai. Imbasnya, terjadi kerenggangan kerukunan antar- sesama  Samin  yang  bercerai  dan  antarkeluarganya.  Hal  tersebut  dipandang  warga  Samin  yang terdidik  di  lembaga  formal  merugikan  warga  Samin  (karena  tidak  dicatatkan)  meski  melaksanakan ajaran Samin. Hal yang diupayakannya kawin dicatatkan dan mendapatkan akta kawin dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Pemda Kudus harus memberi perhatian khusus pada warganya yang Samin agar menaati UU.
Kata Kunci: anak, konflik, perkawinan, Samin,

## PENDAHULUAN
Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2012 (BPS 2013) perempuan usia 15 s.d 49 tahun  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  maternal  lebih  rendah  bagi  yang  melahirkan  anak  yang
keenam, berdomisili di desa, tidak pernah sekolah, berasal dari keluarga paling miskin, dan domisili di  Papua.  Pemeriksaan  kehamilan  lebih  rendah  pada  perempuan  yang  melahirkan  pada  usia  35-49 tahun,  persalinan  di  fasilitas  kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan  terlatih  serta  pemeriksaan pascamelahirkan  lebih  rendah  pada  perempuan  yang  melahirkan  pada  usia  kurang  dari  20  tahun. Hampir  10  persen  perempuan  di  Indonesia  usia  15  s.d  19  tahun  sudah  menjadi  ibu,  terutama  di pedesaan dengan kondisi pendidikan rendah dan dari keluarga miskin (Samosir, 2016:7). Data riset Yayasan  Tunas  Alam  Indonesia  (Santai)  Mataram  terhadap  keluarga  buruh  migran  di  Desa  Lenek Lauk, Lombok Timur, tahun 2010-2016 tercatat 132 perkawinan yang 50 persennya pasangan usia dini.  Di  Desa  Wanasaba,  Lombok  Timur,  ada  22  pasangan  dari  42  pasangan  usia  muda  yang menikah.  Data  Bidang  KB  Badan  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  NTB,  tingginya  pernikahan  usia  dini  bagi  perempuan  usia  15-19  tahun,  tahun  2014 tercatat 19,94 persen, tahun 2015 sebanyak 20,32 persen dari total pernikahan (Kompas, 1 November 2016).
Hasil  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2015  (yang  dipaparkan  Rabu  20  Juli  2016) terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten/kota se-Indonesia bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23 persen. Bila tahun 2014 ada 24,3 persen, tahun 2010 persentasenya 24,5 persen. Lima provinsi dengan angka pernikahan dini terbesar yakni Sulawesi Barat (34,22 persen), Kalimantan Tengah (33,56 persen), Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Barat (32,21 persen), dan Sulawesi Tengah (31,91 persen). Angka terkecil, yakni Riau (11,73 persen), Aceh (12,4 persen), DIY (14,28 persen) (Kompas , 21 Juli 2016). Pernikahan dini pada  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  pertanian  sebesar  41,5  persen,  perempuan  tersebut  tidak lulus  SD  39,4  persen.  Pernikahan  dini  di  pedesaan  sebesar  27,11  persen  bila  dibandingkan  di perkotaan  sebesar  17,09  persen.  Data  Pusat  Kajian  Gender  dan  Seksualitas  (PKGS)  FISIP Universitas  Indonesia,  26  persen  perempuan  Indonesia  di  bawah  usia  18  tahun  telah  menikah sebelum  fungsi  reproduksi  dan  mentalnya  berkembang  penuh.  Imbasnya,  Indonesia  berisiko kehilangan generasi potensial karena anak putus sekolah akibat pernikahan dini. Indonesia peringkat kedua  tertinggi  di  ASEAN  jumlah  pernikahan  dini  setelah  Kamboja.  Dari  7,3  juta  perempuan Indonesia  berusia  di  bawah  15  tahun,  2  juta  orang  telah  menikah.  Perlu  upaya  agar  pada  2020 diprediksi ada 30 juta anak perempuan di bawah umur 15 tahun menikah. Padahal menikahkan anak merupakan pelanggaran hak anak.
Hasil  riset  Yayasan  Kesehatan  Perempuan,  di  sepuluh  kabupaten/kota  angka  perkawinan anak  mencapai  49  persen  yakni  Bondowoso  (Jawa  Timur),  Batang  (Jawa  Tengah),  Timika  (Papua) dan 50 persen perkawinan dini itu berujung perceraian setelah setahun menikah. Korban pernikahan dan  anaknya  menjadi  terlantar  secara  sosial  dan  ekonomi.  Indonesia  menempati  peringkat  kelima terbanyak  dunia  sebagai  negara  dengan  jumlah  bayi  lahir  prematur.  Laporan  PBB  menyebutkan, secara  global  15  juta  bayi  lahir  secara  prematur  setiap  tahun,  lebih  dari  1  juta  bayi  prematur meninggal,  bayi  yang  lahir  selamat  mengalami  gangguan  kognitif,  penglihatan,  dan  pendengaran. Pada 2010, dalam laporan PBB tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan bayi prematur  terbanyak  dunia  (675.700  bayi)  setelah  India  (3,5  juta  bayi),  Tiongkok  (1,2  juta  bayi), Nigeria (773.600 bayi), dan Pakistan (748.100 bayi). Direktur Kesehatan Anak Kemenkes Elizabeth Jane Soepandi memaparkan, 50 persen bayi prematur lahir dari ibu yang masih remaja. Usia remaja, fisik dan otak anak masih tumbuh sehingga butuh asupan nutrisi yang baik. Bila remaja hamil, maka nutrisi tersebut berebut dengan janin yang dikandungnya (Kompas , 28 April 2015). Data BPS tahun 2015 prevalensi (seberapa sering kondisi terjadi) perkawinan anak di pedesaan sebesar 27,11 persen, sedangkan  di  perkotaan  17,09  persen.  Provinsi  dengan  tingkat  perkawinan  anak  tertinggi  adalah Sulawesi  Barat  (34,22  persen),  Kalimantan  Selatan  (33,68  persen),  Kalimantan  Tengah  (33,56 persen),  Kalimantan  Barat  (32,21  persen),  dan  Sulawesi  Tengah  (31,91  persen).  Data  BPS,  tahun 2018  persentase  perempuan  usia  20-24  tahun  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  sebesar  11,2 persen.  Jumlah  ini  menurun  3,5  persen  dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun.  Persentasi  perkawinan usia anak tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 19,4 persen, terendah di DKI Jakarta sebesar 4,1 persen. Perempuan usia 20-24 tahun di perdesaan dua kali lebih besar untuk menikah di bawah usia 18 tahun daripada di perkotaan. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun empat kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan SMA ke atas dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 18 tahun  atau  lebih.  Perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  paling  banyak  hanya menyelesaikan  pendidikan  SMP  atau  sederajat  yakni  sebesar  44,9  persen  (k ompas, Rabu  13  Maret 2019).
Lazimnya, perkawinan pada usia anak akibat terjadi kehamilan yang tak dikehendaki ( marriage by accident ), dijodohkan, desakan orangtua dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga, orangtua khawatir dengan pergaulan anak, anak sudah tidak sekolah atau menganggur, dipaksa kawin akibat perkosaan,  dan  dikawinkan  atas  permintaan  pemimpin  kelompok  agama  orangtuanya.  Riset  yang dilakukan Marcoes, ada empat temuan faktor perkawinan pada usia anak. Pertama, perubahan ruang
hidup dan sosioekologis lingkungan. Terjadinya pergeseran kepemilikan tanah atau alih fungsi tanah mempersempit  lapangan  pekerjaan  di  desa  terdapat  kecenderungan  tingginya  kawin  usia  anak. Kedua,  hilangnya  peran  orangtua  akibat  migrasi  berdampak  pada  perubahan  pembagian  kerja  dan peran  jender  di  tingkat  keluarga,  perempuan  menjadi  pencari  nafkah  utama.  Anak  perempuan mengambil  peran  ibu  sehingga  putus  sekolah.  Ketiga,  kakunya  nilai  moral  akibat  hilangnya  kuasa pemimpin  lokal  dan  melemahnya  kekuasaan  tradisional.  Keempat,  terjadinya  kontestasi  hukum negara dengan hukum Islam (fikih) dan hukum Islam diletakkan di atas hukum negara. Di sisi lain, lembaga adat, agama, dan sosial tidak berdaya melihat kawin anak (Marcoes, 2018).
Menurut  Rita  Pranawati  (Wakil  Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia)  masyarakat beranggapan bahwa menikah di bawah umur ’dibenarkan’ oleh ajaran agama. Tafsir tersebut perlu diletakkan dalam konteks sosial bahwa pola pengasuhan dan perlindungan belum berjalan. Budaya sering  kali  menjadi  pembenar  pernikahan  anak.  Saat  anak  sudah  dilamar,  orangtua  harus  segera menikahkan. Bila ditunda akan mendatangkan musibah bagi keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai  organ  pemerintah  yang  mencatat  peristiwa  nikah  warga  muslim  perlu  menguatkan  fungsi edukasi  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  usia  anak.  Penguatan  edukasi  ini  tidak  hanya dijalankan  saat  mendatangi/mencatat  pernikahan.  KUA  perlu  terus  membangun  penguatan pendidikan  dan  membangun  komunikasi  agar  masyarakat  mempunyai  cara  pandang  yang  baik tentang pernikahan, yaitu pernikahan sebagai perjanjian agung ( mitsaqan ghalidzan ). Pengadilan yang memiliki kewenangan memberi dispensasi usia kawin pun wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mempertimbangkan dan atau menolak permohonan pernikahan anak atas dasar menjaga martabat  bangsa.  Keberanian  pengadilan  menolak  akan  menyelamatkan  anak  Indonesia  dari persoalan  ’anak  melahirkan  anak’  (Pranawati,  2018:7).  Memahami  kondisi  ini,  program  Menteri Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Muhadjir  Effendy  bahwa  setiap individu  yang  ingin  menikah  harus  mendapat  pengetahuan  mengenai  rumah  tangga  maka diprogramkan  sertifikasi  perkawinan  bagi  calon  kedua  pengantin  atau  kelas  pranikah  mulai  tahun 2020.  Materi  yang  diajarkan  meliputi  kesehatan  alat  reproduksi,  jenis  penyakit  berbahaya,  dan stunting.
Padahal,  menurut  Harii,  produk  hukum  mengatasi  perkawinan  anak  sudah  lama  adanya seperti program keluarga berencanaa oleh Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN), wajib belajar 12 tahun, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Program Pengarusutamaan Gender,  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Nomor  6  Tahun  2013  tentang
Pelaksanaan Pembangunan keluarga, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  PP  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi,  dan  Program  Nasional  Indonesia  Layak  Anak  (Idola)  Tahun  2010  yang  diluncurkan tahun 2018 meliputi kota ramah anak dan kabupaten ramah anak (Harii dan Mies, 2018:23). Hanya saja, menurut Regina, siklus hidup perempuan korban perkawinan anak berawal dari latar belakang orangtua yang mengambil keputusan untuk mengawinkan dengan sistem saling mengunci ( interlocking system ) antara keterbatasan ekonomi yang menyebabkan anak perempuan terpaksa putus sekolah dan terkesan  menganggur,  kuatnya  nilai  agama  dan  budaya  menjadi  faktor  pemicu  dari  orangtua mengawinkan  anak  perempuannya,  dan  ketidaksetaraan  jender  yakni  anak  perempuan  dianggap memiliki nilai yang lebih rendah dibanding laki-laki (Kalosa, 2018:50).
Realitas sosial mendedahkan bahwa perkawinan warga Samin (pengikut gerakan Saminisme yang  lahir  karena  melawan  kolonial  Belanda)  eksis  hingga  kini,  khususnya  di  wilayah  Kabupaten Kudus Jawa Tengah menghadapi persoalan. Hal ini terkait dengan ketaatan warga Samin pada ajaran Ki  Samin  Surosentiko  yang  terwariskan  secara  lisan  (tidak  tertulis  berupa  kitab  atau  dokumen lainnya).  Usia  perkawinan  Samin  berdasarkan  ajaran  leluhurnya  (Ki  Samin)  ada  yang  tidak  sesuai dengan  muatan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pertama,  usia  perkawinan  dengan pola  adat,  bukan  berdasarkan  batasan  usia  yang  tertuang  dalam  UU  Perkawinan  yakni  perempuan minimal  16  tahun  dan  laki-laki  minimal  18  tahun.  Pada  Kamis  12  September  2019,  DPR  RI menyepakati  merevisi  batas  usia  tersebut  yakni  sama-sama  minimal  menjadi  berusia  19  tahun  atas inisiatif pemerintah dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan  sebagai  pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  Kesepakatan  tersebut  merupakan  amanat putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pada  13  Desember  2018  yang  menyatakan,  Pasal  7  (1) sepanjang  frasa  ’usia  16  tahun’  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat. Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dam pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
MK memerintahkan pembentuk UU (pemerintah dan DPR) melakukan perubahan atas UU Nomor  1  Tahun  1974,  khususnya  batas  minimal  usia  perkawinan  bagi  perempuan  (Pasal  tersebut berlaku selama 45 tahun). Jauh sebelumnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 27 April  2017  di  Cirebon  merumuskan  tiga  fatwa  di  antaranya  perkawinan  di  bawah  umur membahayakan dan mencegahnya adalah wajib (Bemmelen dan Mies, 2018:353).
Bagi warga pengikut ajaran Samin, terdapat tiga jenis usia lelaki atau perempuan yakni Adam Timur (anak yang belum dewasa), Adam Brahi (anak yang akan berkeluarga), dan Anak/Putu Adam (telah  berkeluarga).  Pemilahan  usia  itu  tidak  memiliki  batas  usia  secara  nominal  (usia  berapa)  tapi berdasarkan  kesiapan  psikis  untuk  kawin  berdasarkan  keinginan  anak  atau  keluarga.  Kedua,  tidak menyertakan penghulu atau tidak dicatatkan di lembaga pemerintah (Kantor Dukcapil), dampaknya tidak  memiliki  akta  kawin.  Fakta  perkawinan  warga  Samin  di  Kudus  lazimnya dijodohkan,  anak sudah  tidak  sekolah  (rata-rata  lulus  SMP  dan  SMA)  atau  menganggur,  dan  menghindari  cibiran budaya  warga  desa  (Samin  dan  nonsamin)  bahwa  perempuan  yang  telah  lulus  sekolah  dan  belum menikah  dianggap  aib  dengan  julukan  perawan  tua, perawan  kasep ,  dan  lainnya.  Perkawinan  warga Samin usia muda bukan karena terjadi kehamilan yang tak dikehendaki ( marriage by accident ), desakan orangtua  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  beban  keluarga,  orangtua  khawatir  dengan  pergaulan anak, dipaksa kawin akibat perkosaan, dan bukan dikawinkan atas permintaan pemimpin kelompok agama  orangtuanya.  Hal  yang  perlu  disadari  tokoh  Samin  di  Kudus  bahwa  akibat  dijodohkan orangtuanya (bukan inisiatif sendiri anak) meski tidak selalu menuai persoalan, hal yang diharapkan dengan perkawinan putrinya untuk mengurangi beban psikis orangtua akibat stereotip warga (Samin dan  nonsamin)  tercapai.  Akan  tetapi,  menyiasatinya  agar  usia  muda  anak  Samin  tidak  segera dikawinkan  dan  terhindar  dari  cibiran  budaya,  langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  melanjutkan sekolah  formal  (tidak  hanya  lulus  SMP)  dan  anak  tidak  menganggur.  Menurut  Karolus,  dkk.,  riset yang dilaksanakan di Yogyakarta bahwa kelompok teman sebaya ( peer group ) memiliki potensi untuk mendorong terbentuknya pendidikan sebaya sehingga remaja dapat saling berbagi, belajar, dan lebih memahami  mengenai  seksualitasnya  sebagai  upaya  untuk  mencegah  pernikahan  anak  (Karolus, dkk.2018:296).
Terjadinya  perkawinan  anak  Samin  bila  dikaitkan  dengan  riset  Marcoes  yang  menemukan empat  temuan  faktor  perkawinan  pada  usia  anak  di  atas.  Pertama,  perubahan  ruang  hidup  dan sosioekologis  lingkungan.  Terjadinya  pergeseran  kepemilikan  tanah  atau  alih  fungsi  tanah mempersempit lapangan pekerjaan di desa terdapat kecenderungan tingginya kawin usia anak. Pada warga Samin yang terjadi adalah kegagalan pertanian padi penyebab menjadi pekerja urban bagi anak lelaki  yang  berdampak  pada  senjangnya  interaksi  anak  dengan  orangtuanya  yang  menjadi  pekerja urban. Kedua, hilangnya peran orangtua akibat migrasi berdampak pada perubahan pembagian kerja dan peran jender di tingkat keluarga, perempuan menjadi pencari nafkah utama. Anak perempuan mengambil  peran  ibu  sehingga  putus  sekolah.  Pada  warga  Samin  di  Kudus,  anak  perempuan
mengambil  peran  mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga  yang  selama  ini  dikerjakan  sang  ibu  yang menjadi  pekerja  urban  bersama  suami  (bapak  anak  Samin).  Ketiga,  kakunya  nilai  moral  akibat hilangnya  kuasa  pemimpin  lokal  dan  melemahnya  kekuasaan  tradisional.  Warga  Samin  memahami ajaran  Ki  Samin  Surosentiko  berdasarkan  tiga  strata  usia  Samin.  Keempat,  terjadinya  kontestasi hukum negara dengan hukum Islam (fikih) dan hukum Islam diletakkan di atas hukum negara, dan tak  berdayanya  lembaga  adat,  agama,  dan  sosial  tak  berdaya  melihat  kawin  anak.  Ajaran  Samin diutamakan, dan menafikan muatan UU Perkawinan.
Dengan  demikian,  perlu  memahami  bagaimana  dinamika  dalam  perkawinan  Samin?  Apa upayanya agar perempuan tidak dirugikan bila kawin sesuai adat Samin? Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan tersebut, naskah ini mengkajinya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Januari  s.d  November  2020  di  Desa  Larekrejo,  Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan warga Samin. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Historisitas Samin di Kudus
Sebutan  Samin bagi publik identik dengan komunitas yang  lahir  pada  era  kolonial Belanda yang  eksis  hingga  kini  karena  generasinya  menaati  ajaran  Ki  Samin  Surosentiiko  di  Blora  Jawa Tengah  yang  tercermin  dalam  prinsip  ajaran.  Hanya  saja,  karena  ajarannya  mengandalkan  cerita lisan/tuturan  maka  terjadi  ragam  penafsiran  oleh  generasi  Samin  atas  ajarannya.  Hal  ini  awal penyebab terjadinya pengelompokan dua kubu. Satu kelompok masih kukuh melaksanakan ajaran Ki Samin sebagaimana era kolonial, sedangkan kelompok kedua, ajaran Ki Samin ada yang ditafisirinya sehingga terjadi pergeseran pola hidup. Seperti ada yang tidak lagi menjadi petani padi dan palawija, sekolah formal, kawin dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, dan ada  yang  menjadi  pedagang.  Perubahan  tafsir  atas  ajaran  Ki  Samin  itulah  terjadi  pemilahan  secara alami antara Samin konsisten dengan Samin dinamis. Keduanya interaksi sosialnya baik, hanya saja bila  menyangkut  komunikasi  dan  pendalaman  ajaran  Samin,  masing-masing  memisahkan  dan bergabung hanya pada komunitasnya.
Komunitas  Samin  di  Kudus  yang  ditelaah  dalam  naskah  ini  kategori  Samin  dinamis  yakni warga Samin yang sejak tahun 1970-an sekolah formal (di sekolah dasar). Imbasnya, cara pandang mereka mudah terbawa dinamika zaman, seperti menjadi tengkulak padi (pedagang), menjadi pekerja urban dan meninggalkan profesi petani padi, anak/keturunannya ada yang berijazah SMP dan SMA. Generasi  inilah  yang  berupaya  menambah  tatanan  kawin  Samin  yang  semula  tidak  dicatatkan  di Kantor  Dukcapil  (tidak  memiliki  akta  kawin)  menjadi  dicatatkan  karena  merasa  dirugikan  oleh dirinya  bila  tidak  memiliki  akta  kawin.  Kerugian  lain  dicibir  tetangganya  non-Samin  bahwa perkawinannya  kategori  kawin  kumpul  kebo  dan  isteri  atau  anak  tidak  berhak  mendapatkan  harta warisan  dari  suami/ayah.  Kelompok  Samin  ini  pun  mengubah  status  agama  leluhurnya,  agama Adam,  menjadi  penghayat  kepercayaan  Samin  karena  tatkala  membentuk  badan  hukum  organisasi Samin, dipersyaratkan berakta hukum dari Kemenkum HAM, tatkala pengajuan berbadan hukum via notaris,  menggunakan  nama  agama  Adam  tidak  diterbitkan  akta  badan  hukum  oleh  Kemenkum HAM, tetapi dengan menghilangkan kata ‘agama Adam’, diterbitkan badan hukum organisasi Samin di Kudus.
Keberadaan komunitas Samin di Kudus berasal dari tokoh Samin dari Blora dan Pati Jawa Tengah  yang  mengenalkan  ajaran  dan  dipahaminya,  meski  jumlahnya  kini  kian  menyusut  tajam karena islamisasi yang masif dan peraturan pemerintah mengharuskan wajib belajar. Awalnya, Samin di  Kudus  ada  di  beberapa  desa,  tapi  kini  hanya  tersisa  di  Desa  Larekrejo  hanya  15-an  KK  (yang menjadi  lokus  riset  ini),  Desa  Kutuk  (3  KK)  dan  Dukuh  Kaliyoso,  Desa  Karangrowo,  50-an  KK, ketiga  desa  di  Kecamatan  Undaan.  Ada  pula  di  Dukuh  Mijen,  Desa  Bulungcangkring,  Kecamatan Jekulo (3 KK) dan Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati berjumlah 2 jiwa. Kelima wilayah tersebut, antar-warga Samin sudah tidak lagi terjalin interaksi yang erat karena tidak adanya perkumpulan rutin untuk mendalami ajaran Samin. Di sisi lain, generasi Samin yang muda mayoritas menjadi perantau di kota besar dan di luar Pulau Jawa menjadi pekerja bangunan.

## Dinamika Perkawinan Samin di Kudus
Gerakan Samin di Dukuh Klopoduwur, Banjarejo, Blora Jawa Tengah tahun 1890-an hingga kini  ajarannya  menyebar  ke  Pati  dan  Kudus  Jawa  Tengah.  Ajaran  Samin  yang  diwariskan  oleh  Ki Samin  Surosentiko  prinsip  dalam  pernikahannya  bahwa  anak  (calon  mempelai)  laki-laki  atau perempuan  mempunyai  orang  tua,  ibu  berkewajiban  merukunkan  anak  dan  bapak  berkewajiban menyetujui  anak  menikah,  yang  wajib  dan  berhak  mengawinkannya  kedua  orangtuanya.  Bila keduanya tidak ada maka kakak dari orangtua atau adik dari orangtua mewakilinya. Sebelum tahun
1950-an,  Samin  di  Kudus  jika  mengawinkan  dalam  tahapan paseksen/nyeksekno kedua  mempelai beserta keluarganya mendatangi kediaman petinggi (kepala desa) karena desa (saat itu) belum memiliki balai desa. Kedatangan sebagai pengakuan keberadaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan ikut menyaksikan perkawinan. Setelah tahun 1950-an tidak mendatanginya karena kepala desa kini tidak memiliki  kekuasaan  penuh  ( ora  duwe  bok )  dari  rakyat,  kekuasaan  sepenuhnya  di  tangan  rakyat diwujudkan melalui pemilihan kepala desa.
Perkawinan  warga    Samin  di  Kudus  mayoritas  antarsesama  pengikut  Samin  ( tunggal  bibit ) dilatarbelakangi  intensitas  berinteraksi  dan  keinginan  untuk  berkeluarga  yang  sealiran.  Prinsip perkawinannya,  angan-angan  dalam  benak  ( partikel ),  dipertimbangkan  secara  mendalam  ( artikel ), dilampiaskan  dalam  komunikasi  verbal  ( pengucap ),  dan  ditindaklanjuti  perkawinan  ( laku/kelakuan ). Dalam  perkawinan  Samin  memiliki  janji  yakni janji  sepisan  kanggo  selawase (sekali  janji/kawin  untuk selamanya)  meskipun  dalam  praktiknya  terjadi  perceraian.  Perkawinan  model  Samin  memiliki pantangan  yakni  perkawinan  dengan  saudara  kandung,  pernikahan  sejenis  ( homoseks ),  dan  beristri lebih  dari  satu,  hal  tersebut  dianggap  faktor  terjadi  konflik  dalam  keluarga,  sehingga  diantisipasi. Ketiga hal itu, leluhur Samin pun tidak melakukannya. Penulis pun belum menemukan data perihal tersebut.
Adapun  tahapan  perkawinan  Samin  meliputi  lima  tahapan  (1)  kedatangan  keluarga  calon penganten  laki-laki  pada  keluarga  calon  penganten  perempuan  untuk  menanyakan  status  anak perempuannya  ( nyumuk) ,  (2)  kedatangan  keluarga  calon  penganten  laki-laki  pada  keluarga  calon penganten perempuan untuk meminang (ngendek), (3) kedatangan keluarga dan calon penganten laki- laki  pada  keluarga  calon  penganten  perempuan  bahwa  si  jejaka  akan  mengabdi  pada  keluarga penganten perempuan ( nyuwito), (4) kedatangan keluarga penganten laki-laki pada keluarga penganten perempuan  untuk  mendeklarasikan  bahwa  ia  (penganten  laki-laki)  telah  melaksanakan  kewajiban sebagai  suami  memenuhi  kebutuhan  psikis  isterinya (paseksen), dan  (5) selamatan/doa  untuk mendoakan  anak  dalam  kandungan (tingkep) .  Pertama, nyumuk, kedatangan  keluarga  (calon) penganten  putra  ke  rumah  keluarga  (calon)  penganten  putri  menanyakan  statusnya,  apakah  sudah mempunyai  calon  suami  atau  masih  gadis  ( legan ).  Jika  belum  memiliki,  pihaknya  merencanakan menentukan hari ngendek . Proses nyumuk orangtua lelaki (calon besan) tidak disertai calon mempelai lelaki, tidak banyak saudara atau teman yang hadir, tidak sebagaimana acara ngendek . Kedua, ngendek, pernyataan calon besan dari keluarga penganten putra kepada bapak-ibu dari (calon) penganten putri, menindaklanjuti  tahap nyumuk diawali  pernyataan  calon  penganten  putra  kepada  bapak-ibu  (calon
mertuanya) bahwa dirinya ingin menyunting putrinya. Prosesi ngendek , ibu penganten putra memberi emas  (lazimnya  berupa  cincin)  kepada  calon  penganten  putri  (calon  menantu)  sebagai  tanda diendek/diwatesi (disunting).  Tahapan  ini  dihadiri  tokoh,  keluarga,  dan  tetangganya  Samin  dan  non- Samin.  Pada  prosesi  ini,  besan  (keluarga  dari  calon  penganten  putra)  membawa  ‘buah  tangan’ biasanya  hasil  bumi  dan  jenis  makanan.  Makanan  tersebut  dihidangkan  bagi  tamu.  Ketiga, nyuwito- ngawulo yakni  hari  perkawinan  sebagai  wujud  pernyataan  sikap  penganten  putra  menikah  dengan prinsip wiji sejati, titine anak Adam dalam forum pasuwitan . Setelah itu, biasanya penganten putra hidup bersama  keluarga  kemanten  putri  ( ngawulo) atau  kemanten  putri  hidup  bersama  keluarga  kemanten putra.  Pilihan  ini  berdasarkan  kesepakatan  antarbesan.  Pada  proses ngawulo penganten  membantu pekerjaan mertuanya.
Keempat, paseksen sebagai forum ungkapan kemanten putra di hadapan orang tua (mertua) dihadiri  penganten  putri  beserta  keluarga  dan  tamu  yang  diundang  yakni  warga  Samin  dan  non- Samin, mengungkapan bahwa mereka (berdua) telah melakukan hubungan suami-istri ( kumpul ).
Ada fakta unik, kawin sesama Samin atas pilihan anak yang tanpa melalui prosesi perkawinan Samin secara  utuh  yakni  tanpa nyumuk dan ngendek oleh  orangtua  kandungnya  tetapi nyuwito oleh  dirinya sendiri,  penulis  memberi  inisial  A.  Pengakuan  ibu  mertua  penganten  putri,  putrinya  rencana  awal menikah dengan lelaki inisial B. Tatkala prosesi ngendek muncul kesepakatan karena keduanya masih anak-anak,  tapi  keluarga  calon  penganten  putra  memahaminya  bila  terjadi  perubahan  niat.  Begitu pula,  lelaki  berinisial  B,  oleh  orang  tuanya  telah ngendek dengan  putri  lain.  Dengan  demikian, pernyataan forum nyuwito , tidak sebagaimana ketika prosesi kawin yang mendapat izin orangtuanya. Begitu  juga,  problem  dialami  lelaki  Samin  inisial  C  me- nyumuk perempuan  Samin  inisial  D.  Si  D pasca  di- sumuk si  C  (dalam  rentang  waktu  tertentu)  tidak  cocok  bila  melanjutkan  tahap  kawin berikutnya, ngendek dan seterusnya. Pernyataan bapak si D pada calon besan (bapak si C) “kulo pengen sumerep kahanane jenengan, nopo sami seger kewarasan. Semonten ugi kulo seger kewarasan. Kapindone, putri kulo mboten purun jejodohan kalayan Gumani, tinimbang dipun pekso. Pangapuntene”. Dijawab bapak si C“ Pancen durung jodone yo…. Senajan ora sido dadi besan, seduluran tetep mbok lanturno” . Dijawab “ Inggih, kulo mboten bade  supe,  mboten  bade  kulo  pedot”. Adapun  pernyataan  si  C, kranten  roso  mboten  saget  dipekso,  kersane ..Mungkin  kulomangkeh  wonten  ingkang  luweh  sae  kagem  kulo  lan  kagem  si  D .  Jadi  dengan  tidak dilanjutkannya  tahap  dan  proses  perkawinan  ini,  tidak  menyisakan  persoalan.  Sebagaimana ‘pandangan’ penulis dalam penggalian data, pasca pemutusan nyumuk .
Kelima, tingkep; bila penganten hamil usia kandungan tujuh bulan, dilakukan selamatan bayi dalam kandungan ( brokohan) . Prosesinya, botoh (sesepuh) Samin mewakili si pemilik hajat memberikan condro (petuah) pada fórum yang menghadiri dengan menyatakan: poro sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niyat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokohi sageto sae, ngajeng ngantos wingkeng  dateng  turun  kulo  asale  ngandut  turune  sampon  pitung  sasi.  Anake  kulo  brokohi  sageto  sae  ngantos ngajeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokohi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Danyange kulo brokohi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokohi rinten kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekaliyan (Rosyid, 2009).

## Perkawinan Samin Perspektif Jender
Perkawinan warga Samin kelompok dinamis dan konsisten dari aspek hukum rentan terjadi pelanggaran  hukum  perkawinan.  Pertama,  tidak  ada  batas  minimal  usia  kawin  sehingga  rentan melangggar UU Perkawinan yang membatasi minimal calon penganten lelaki dan perempuan berusia 19 tahun. Kedua, aspek jender, lazimnya perempuan Samin yang menikah mengikuti arahan keluarga dalam kawin. Perjodohan menjadi hal lazim sehingga terjadi pula perceraian. Dampak yang diderita janda Samin, menerima harta warisan mengandalkan iba mantan suami dan keluarga mantan suami. Ketiga,  Samin  kelompok  dinamis  yang  kawinnya  sebelum  bulan  April  2019,  tidak  dicatatkan  di Kantor  Dukcapil  (tidak  memiliki  akkta  kawin)  sehingga  bila  ingin  mendapatkan  akta  kawin,  dapat dilakukan dengan penetapan kawin oleh hakim pengadilan negeri di pengadilan. Pemahaman warga Samin atas birokrasi dan prosedur hukum inilah menjadi pekerjaan ekstra baginya. Berbeda dengan komunitas Samin kelompok konsisten, mereka tetap tidak ingin dicatatkan karena mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko.

## Dampak dan Hikmah Perceraian yang Diderita Perempuan Samin
Prinsip  pernikahan  Samin  pertama,  anak  (calon  mempelai)  laki-laki  dan  perempuan mempunyai  orang  tua,  orang  tua  (ibu)  berkewajiban  merukunkan  anak  dan  orang  tua  (bapak) berkewajiban menyetujui anak menikah, yang berkewajiban dan berhak menikahkannya adalah orang tuanya  sendiri.  Mengapa  tidak  melalui  administrasi  pemerintahan  (KUA  atau  catatan  sipil)?  Warga Samin  memahaminya,  pemerintahan  sebagai  institusi  yang  dilaksanakan  oleh  manusia,  bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan telah terwakili oleh bapak-ibunya. Bila bapak/ibu kandung meninggal/tiada  maka  yang  menjadi  wakil  orangtua  adalah  Pak  de  (kakak  dari  orang  tua  kandung penganten),  jika  Pak  de  tidak  ada,  peran  orangtua  diwakilkan  pada  Pak  lek  (adik  kandung  bapak penganten  putra).  Kedua,  kehadiran  manusia  (anak  Adam)  hasil  proses sikep-rabi (persetubuhan)
antara  Adam  dengan  Hawa  tanpa  peran  pihak  lain  sebagai  saksi  atau  pencatat  pernikahan,  hal tersebut  diikuti  pengikut  Samin  ( Putu  Adam )  hingga  kini.  Keberadaan  Adam  mendiami  alam  ( jagat whong-whong )  seorang  diri,  maka Yai (Tuhan  atau Yai  Adam )  menjadi  penghuni  alam  agar  tidak sendirian  maka  dihadirkan  Hawa  agar  tercipta  kehidupan  ( ora  suwung ),  Adam sikep-rabi (kawin) dengan Ibu Hawa hanya disaksikan Yai .
Warga  Samin  dipahami  publik  selama  ini  dengan  dua  cara  pandang.  Pertama,  warga pembangkang penguasa. Hal ini akibat stigma yang ditanamkan kolonial pada Ki Samin Surosentiko dan kelompoknya yang melawan Belanda dengan cara tidak mau membayar pajak. Dalihnya, pajak tidak  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Pembangkangan  lainnya,  enggan  kerja  bakti  yang  dimotori  oleh pangreh  praja  (yang  menaati  kolonial).  Selain  itu,  eksklusif  dengan  cara  tidak  sekolah  formal  agar tidak terimbas kehidupan di luar Samin. Ketiga hal tersebut kini, warga Samin di Kudus semua telah menaati membayar pajak dan ikut kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Adapun perihal sekolah formal, ada yang tidak sekolah formal dengan dalih Ki Samin dan pengikutnya tidak sekolah formal. Adapun yang sekolah formal (sejak tahun 1970-an) bahkan kini ada yang lulus SLTA/SMU berdalih  atas  pesan  Ki  Samin  bila  negeri  ini  merdeka,  maka  wajib  menaati  pemerintah  (Republik Indonesia). Naskah ini data diperoleh dari warga Samin yang sekolah formal. Kedua, warga Samin ada  yang  perilakunya  yang  jujur  mendapat  apresiasi  publik  bahkan  terpesonanya  banyak  peneliti dengan  kejujuran  tersebut.  Akan  tetapi,  warga  Samin  sebagai  manusia  lazimnya,  ada  yang  menaati aturan  ( pelanggeran )  Samin,  ada  pula  yang  tidak  menaatinya,  mengapa?  Warga  Samin  juga  manusia sehingga  kualitas  dirinyalah  yang  menjadi  faktor  taat  atau  tidak  taat  ajaran  Samin,  seperti  ada  juga yang melakukan perceraian.
Dalam  penggalian  data,  penulis  menemukan  perceraian  pada  warga  Samin  di  Kudus  yang kawin  dengan  sesama  Samin.  Pertama,  Masini  (warga  Samin  Dukuh  Kaliyoso,  Desa  Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus) dengan Suwarjo (warga Samin dari Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan  Sukolilo,  Pati).  Kedua,  Kiran  (asal  Bombong)  dengan  Sutimah  (asal  Kaliyoso) perkawinan  ketiganya  hanya  sampai  tahap nyuwito ,  (tahapan  kawin  Samin).  Ketiga,  Kusnan  dengan Kastinah (keduanya dari Kaliyoso), perceraian diduga karena ketidakcocokan hidup bersama akibat dipilihkan  jodoh  oeh  keluarganya.  Keempat,  Sulasno  (asal  Kaliyoso)  dengan  Wiji  (asal  Bombong) akibat  keinginan  Lasno  menetap/berumah  tangga  di  Dukuh  Kaliyoso  Kudus,  sedangkan  Wiji menghendaki  membangun  rumah  di  Desa  Bombong,  Pati.  Keinginan  keduanya  tidak  dapat disatukan,  masing-masing  bersikukuh.  Setelah  terjadi  perceraian,  Lasno  menikah  dengan  Winarsih,
warga  Kaliyoso  secara  Islam.  Keempat  pelaku  tersebut  ketika  bercerai,  yang  dilakukan  suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena ketika perkawinan mendapat persetujuan calon mertua, sehingga  ketika  perceraian  pun  diserahkan  kepada  mertua.  Berbeda  dengan  kasus  yang  dijadikan kajian riset ini, data kelima, Dwi Winarti anak dari Budi Santoso dan Tianah kawin dengan Anteng Widianarko  anak  dari  Sudiyono  (keduanya  warga  Samin  di  Desa  Larekrejo,  Kecamatan  Undaan, Kudus). Keduanya kawin pada usia 16 tahun (setamat SLTP) (Rosyid, 2018:116). Perceraian akibat (akibat  ini  juga  dialami  warga  non-Samin)  pertama,  keduanya  masih  usia  muda  sehingga  belum dewasa  sebagai  bapak/ibu  rumah  tangga.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  segala  persoalan  rumah tangganya menjadi bahan yang ’didiskusikan’ pada orangtuanya atau hanya pada orangtua kandung si Dwi,  tidak  selalu  didiskusikan  dengan  sang  suami.  Posisi  ini,  orangtua  tidak  mencoba  memahami kebenaran  informasi,  hanya  menerima  informasi  sepihak  (dari  anak  kandungnya  saja).  Di  sisi  lain, rumah  tangga  barunya  masih  bergabung  serumah  dengan  orangtua  keluarga  dari  mempelai perempuan  (belum  mandiri).  Kedua,  rendahnya  peran  sebagai  kepala  rumah  tangga  (lelaki  dan perempuan) akibat masih usia anak-anak tapi sudah menikah sehingga orangtua si anak yang telah mengawinkan  mendominasi  setiap  keputusan  keluarga  yang  baru  menikah  tersebut.  Bahkan, orangtua/mertua  selalu  mengambil  kebijakan  dalam  keluarga  anaknya  sehingga  kedua  mempelai sangat  tergantung  pada  kebijakan  orangtuanya/mertuanya.  Ketiga,  tidak  ada  pembagian  harta gono- gini (harta  milik  suami-isteri  yang  diperoleh  setelah  perkawinan).  Padahal  lazimnya  bila  terjadi perceraian dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan pembagian perolehan istri, suami, dan anak  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  kedua  belah  pihak.  Pada  dasarnya,  pembagian  harta  gono- gini berdasarkan kesepakatan mufakat agar tidak terjadi konflik.
Akibat perceraian Anteng dengan Dwi, Pertama, hubungan kekerabatan sesama Samin (antara Dwi  dan  Anteng  beserta  keluarga  dan  kelompoknya)  tidak  komunikatif  lagi.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  tidak  hadirnya  pertemuan  Samin  dari  keluarga  Anteng  bila  kelompok  Budi  mengadakan kegiatan  Samin,  seperti  perkawinan,  kegiatan  warga  Samin  dengan  pihak  lainnya.  Dalih  keluarga Sudiyono (bapak dari Anteng, kemanten putra) pihak keluarga Budi Santoso sejak awal tidak pernah merundingkan  persoalan  yang  dialami  kedua  mempelai,  dengan  serta  merta  si  Anteng  pulang  ke rumah keluarganya (Sudiyono) mengabarkan terjadi perceraian. Imbas poin pertama, menyebabkan terjadinya  keretakan  dalam  intern  Samin.  Hingga  ditulisnya  naskah  ini,  kedua  keluarga  (Budi  dan Sudiyono)  tidak  komunikatif  lagi  (penulis  meneliti  Samin  di  Kudus  sejak  tahun  2004  hingga  kini).
Selain itu, anggapan warga non-Samin dengan perceraian tersebut bahwa warga Samin sudah tidak melaksanakan aturan main dalam menyelesaikan persoalan keluarga Samin.
Tatkala  Dwi  Winarti  berstatus  janda  (karena  perkawinan  model  Samin  tidak  dicatatkan  di Kantor Dukcapil sehingga tak memiliki surat/akta kawin dan tatkala bercerai pun tak memiliki akta cerai)  mendapatkan  calon  pendamping  hidup  seorang  jejaka  muslim  (non-Samin)  perkenalannya melalui  media  sosial.  Setelah  keduanya  menyepakati  kawin  model  Samin,  tetapi  si  lelaki  (muslim) mendapat  provokasi  dari  keluarganya  (non-Samin)  bahwa  perkawinan  secara  Samin  akan  merugi karena tidak memiliki akta kawin dan berimbas tidak mendapat harta warisan. Akibat desakan keras dari  keluarga  Dwi  Winarti  pada  keluarga  dari  suami  Dwi,  akhirnya  perkawinan  model  Samin dilanjutkan  menjadi  kehidupan  berkeluarga  yang  diawali  bersitegang  kedua  belah  keluarga.  Hingga ditulisnya naskah ini, setelah Dwi menikah dengan lelaki lain secara Samin meski semula sang lelaki muslim  yang  kemudian  menaati  ajaran  Samin,  Anteng  belum  kawin  lagi  dan  beraktifitas  sebagai pekerja bangunan di Jakarta.
Dampak kasus yang dialami Dewi inilah, sebagai pendorong utama warga Samin di Kudus berinisiatif  perkawinannya  dicatatkan  dengan  tujuan  mendapatkan  akta  kawin  dengan    berinisiasi mencatatkan  di  Kantor  Dukcapil  Kabupaten  Kudus.  Adapun  tahapannya,  pertama,  mendaftarkan komunitas  Samin  sebagai  komunitas  penghayat  kepercayaan  melalui  notaris  di  Kudus.  Oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, pendaftaran warga Samin tercatat sebagai warga penghayat dengan Nomor Inventarisasi TI.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan  nama  “Penghayat  Kepercayaan  Wong  Sikep  Samin”  beralamat  di  Desa  Larekrejo,  Rt.02, RW.01  Kecamatan  Undaan,  Kabupaten  Kudus  dengan  penanggung  jawab  Budi  Santoso.  Sebelum diterbitkannya nomor inventarisasi tersebut, warga Samin awalnya mengajukan permohonan serupa dengan  nama  paguyuban  “Penghayat  Kepercayaan  Wong  Sikep  Samin  Agamane  Adam”.  Akan tetapi, nama paguyuban tersebut ditolak oleh Direktorat Kepercayaan melalui pola pendaftaran online yang  dipercayakan  oleh  sesepuh  Samin  pada  notaris  di  Kudus  dan  penolakan  tersebut  tanpa memberi  alasan.  Dugaan  penulis,  penolakan  karena  pembubuhan  kata  ‘agamane  Adam’.  Kedua, warga  Samin  mengajukan  permohonan  pada  Direktorat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  Tradisi  agar  Budi  Santoso  ditetapkan  sebagai  tokoh  yang  memfasilitasi  perkawinannya sehingga dicatatkan di Kantor Dukcapil Kab Kudus. Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin Nomor 01/SKT/KT/19. Dengan demikian, sebagian warga
Samin di Kudus (di bawah naungan Budi Santoso) hingga ditulisnya naskah ini perkawinannya baru satu  yang  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil,  sedangkan  warga  Samin  di  Kudus  yang  tidak  di  bawah naungan Budi Santoso belum ingin mencatatkan perkawinannya bertujuan mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko.
Tujuan  mencatatkan  perkawinan  adalah  ingin  meningkatkan  status  kependudukan suami/istri  dan  anak  warga  Samin  sebagai  warga  negara  yang  status  perkawinan  dan  anak  yang dilahirkan sah menurut hukum positif. Pada Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB untuk pertama kalinya gadis warga Samin di Kudus Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo kawin dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993 jejaka muslim ini perkawinannya secara Samin sehingga menjadi  Samin  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil  Kabupaten  Kudus.  Pada  16  Mei  2019  terbit  akta kawin  keduanya  dari  Kantor  Dukcapil  Kudus  berdasarkan  akta  perkawinan  Nomor  3319-KW- 16052019-0001.
Kesadaran  warga  Samin  mencatatkan  perkawinannya  memiliki  pekerjaan  rumah. Perkawinannya  sebelum  tanggal  25  April  2019  (tidak  dicatatkan)  dan  memiliki  anak,  bila  status perkawinan  dan  anak  hasil  perkawinan  tersebut  ingin  mendapat  pengakuan  hukum  positif  maka perkawinannya  harus  mendapat  penetapan  pengadilan.  Birokrasi  di  bidang  hukum  ini  idealnya Pemda  Kabupaten  Kudus  responsif  memfasilitasi  proses  penetapan  pengadilan  dengan  memberi pemahamman  dan  kemudahan  lainnya.  Upaya  warga  Samin  tersebut  berpijak  atas  dasar  bahwa manusia  mendambakan  terciptanya  regenerasi  sebagai  penerus  kekerabatan  yang  tercipta  melalui perkawinan.  Agar  regenerasi  tidak  terjadi  konflik  atau  jika  terjadi  konflik  dapat  dicari  jalan  tengah untuk  diselesaikan  secara  damai.  Jika  tidak  tergapai  cara  damai,  jalur  hukum  sebagai  solusinya, sehingga pelaksanaan perkawinan perlu melibatkan negara (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dengan  ragam  pertimbangan.  Pertama,  aspek  sahnya  perkawinan  dibuktikan  secara  tertulis  (akta kawin), masa berlakunya dalam waktu lama karena kategori peristiwa kependudukan. Kedua, langkah preventif  jika  terjadi  permasalahan,  aspek  legal-formal  tertulis  tersebut  dijadikan  pijakan  bertanya atau menjawab persoalan, seperti bila terjadi perceraian atau nikah yang diragukan statusnya, seperti jejakakah atau jandakah? Hal itu bertujuan agar tercipta administrasi kependudukan yang rapi. Kedua argumen  tersebut  kategori  peristiwa  penting  yakni  kejadian  yang  dialami  seseorang  meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status  kewarganegaraan  {Pasal  1  (17)  UU Adminduk}.  Adapun  pentingnya  keterlibatan  pemerintah  dalam  perkawinan  karena  pengayom,
sehingga  tercipta  hubungan  saling  menguntungkan  dan  terwujudnya  administrasi  kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi.
Kesadaran  warga  Samin  mencatatkan  perkawinannya  sebagai  langkah  proaktif  terhadap produk perundangan. Sebelumnya, warga Samin kelompok ini pun tidak membuat KTP pada tahun 2002  s.d  2005  karena  dalam  kolom  agama  di  KTP  warga  Samin  sebelumnya  tertulis  agama  Islam oleh pemerintah daerah sejak orde baru. Dalam perkembangannya, kolom agama dalam KTP sejak 2006 diberi tanda setrip (dikosongi) (Hal ini sebagaimana amanat UU Adminduk sebelum dijudicial review oleh MK atas usulan warga penghayat). Dengan pengosongan kolom agama tersebut, warga Samin di Kudus kelompok ini membuat KTP. Sejak 20 Desember 2019 kolom agama dalam KTP warga Samin di Kudus yang dipimpin Budi Santoso tertulis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus.
Selain  upaya  yang  dilakukan  warga  Samin  tersebut,  perlunya  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dan  Pemkab  Kudus  yakni  tiga  bidang  diprioritaskan  menuju  terwujudnya  kesetaraan jender  dan  pemberdayaan  perempuan  meliputi  penghapusan  kekerasan  pada  perempuan, peningkatan  partisipasi  perempuan  di  bidang  politik,  dan  pemberdayaan  perempuan  bidang ekonomi. Ketiga poin tersebut terilhami dari hasil evaluasi Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing di Asia  Pasifik  yang  berlangsung  selama  25  tahun  untuk  mewujudkan  kesetaraan  jender  dan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik Regioal Beijing 25 Review di Bangkok Rabu 27 November 2019. Didukung pernyataan Dubes  Australia  untuk  Perempuan  dan  Remaja  Putri,  Sharman  Stone  pada  Konferensi  “Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan” di Jakarta Rabu 27 Novemer 2019.  Stone  menyatakan,  bila  perempuan  memperoleh  fasilitas  pendidikan  dan  layanan  kesehatan dan  perlindungan  sosial  maka  ketika  menjadi  pengambil  keputusan,  mereka  menawarkan  beragam ide  yang  mengarah  pada  solusi  baru  untuk  masalah  nasional.  Hal  ini  sederap  dengan  tujuan pembangunan berkelanjutan yakni menyediakan peta jalan mengakhiri kemiskinan serta menikmati perdamaian dan kemakmuran ( Kompas , Kamis 28 November 2019).
Bila demikian, pendidikan bagi perempuan Samin harus mendapat perioritas oleh warga Samin dan perhatian ekstra dari Pemda Kudus yang telah memberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

## Solusi Mengurai Persoalan
Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus agar perkawinan anak dan warga Samin berusia muda yang berdampak perceraian dan nonharmonisnya kehidupan maka Pemda  Kudus  harus  melakukan  langkah  nyata.  Pertama,  menyosialisasikan  UU  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya hasil perubahan terbaru dalam Pasal 7 (1) bahwa usia minimal perempuan  dan  laki-laki  yang  akan  menikah  adalah  19  tahun  dan  perintah  UU  bahwa  perkawinan harus  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil.  Selain  itu,  memberi  penyuluhan  muatan  UU  Perlindungan Anak  agar  hak  anak  dipenuhi  orangtua  warga  Samin,  dan  UU  lainnya  secara berkesinambungan.Tidak  ditaatinya  UU  tersebut  sebagai  penyebab  dirugikannya  perempuan  dan anak warga Samin yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akibatnya tidak memiliki akta kawin. Kerugiannya (1) dalam akta lahir anak tertulis anak di luar nikah,  (2)  dalam  kartu  keluarga  (KK)  yang  berkedudukan  sebagai  kepala  rumah  tangga  adalah seorang  ibu  sedangkan  seorang  lelaki  tertulis  lain-lain,  (3)  pihak  pemerintah  desa  dan  warga  non- Samin menganggap dengan tidak memiliki akta kawin maka perempuan dan anak Samin tidak berhak mendapatkan harta waris, (4) lazimnya terjadi unsur pemaksaan bagi anak Samin untuk dinikahkan. Dalihnya, perempuan yang sudah mampu memasak dan belum kawin menjadi aib keluarga karena menerima stigma sebagai perempuan/gadis tua, meski masih usia anak (menurut UU). Anggapan ini pun  sebagaimana  anggapan  warga  non-Samin  tetangga  Samin  di  Kudus.  Kedua,  hal  yang  harus dipahami  semua  pihak,  Sekjen  Amnesty  Internasional,  Salil  Shetty  di  Jakarta  4  November  2010 dalam  peluncuran Laporan  Amnesty  International,  Left  Without  a  Choice:Barries  to  Reproductive  Health  in Indonesia, Health is Human Right terjadi pelanggaran HAM serius terhadap wanita di Indonesia karena hak  atas  kesehatan,  kesetaraan,  dan  terbebas  dari  diskriminasi  belum  ditegakkan.  Pelanggaran  hak ekonomi, sosial, dan budaya secara fundamental terkait pelanggaran HAM. Aborsi mencapai 2 juta per  tahun,  aborsi  tak  aman  menyumbang  5-11  persen  kasus  kematian  ibu  (15-20  ribu)  per  tahun. Kegagalan  menjamin  perempuan  dan  anak  perempuan  terbebas  dari  diskriminasi  dan  pemaksaan untuk  mendapatkan  hak  kesehatan  reproduksi  dan  kesehatan  seksual,  melemahkan  kemampuan mencapai MDGs (Kompas , 5 November 2010).
Warga Samin di Kudus menurut analisis penulis terpilah dua kelompok yakni yang menafsiri ajaran Ki Samin sesuai konteks masa kini yakni sekolah formal. Kelompok yang kedua tidak sekolah formal dengan dalih melestarikan ajaran Ki Samin. Kedua kelompok tersebut sama-sama membayar pajak, berpartisipasi dalam pemilu, dan membaur dengan warga di lingkungannya (Samin dan non-
Samin).  Bila  kita  telaah,  era  Ki  Samin  tahun  1890-an  sudah  adakah  lembaga  pendidikan  formal  ? Dengan  demikian,  dalih  tidak  sekolah  karena  ingin  mempertahankan  jati  dirinya  agar  tidak terpengaruh  dari  dunia  luar.  Imbas  lanjutan  dengan  sekolah  (1)  kolom  agama  dalam  KTP  warga Samin  kini  tertulis  penghayat  kepercayaan,  sedangkan  yang  tidak  sekolah  formal,  kolom  agama (Adam) dalam KTP-nya tertulis setrip (-) sebagaimana amanat UU Adminduk bahwa pemeluk agama selain enam agama, kolom agama dalam KTP ditulis setrip, (2) perkawinannya dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus sejak 25 April 2019. Penunjukan tokoh sebagai fasilitator perkawinan Samin  dicatatkan  agar  mendapat  akta  kawin  dari  Dukcapil.  Kelompok  pertama  beranggapan  apa yang  dilakukan  warga  Samin  kini  harus  tetap  kokoh  sebagaimana  era  Ki  Samin  Surosentiko  dan berprinsip  teguh,  tidak  mengubah.  Sebagaimana  tidak  sekolah  formal,  kawin  hanya  dilakukan  oleh kedua orangtuanya yang tanpa dicatatkan untuk mendapat akta kawin, dan tidak mengubah kolom agama  dalam  KTP  menjadi  penghayat  kepercayaan.  Kelompok  yang  sekolah  formal  sejak  tahun 1970-an  hingga  kini  dan  sejak  tahun  2018  mengubah  kolom  agama  dalam  KTP-nya  menjadi penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tidak  diberi  tanda  setrip  lagi.  Sekolah formal dengan dalih, pelarangan aktifitas yang diperintahkan kolonial Belanda di Nusantara masa itu tidak  ditaati  warga  Samin  sebagai  bentuk  perlawanan  pada  kolonial.  Akan  tetapi,  masa  kini  telah dipimpin  oleh  anak  negeri  (bangsa  Indonesia  sendiri,  bukan  kolonial)  sehingga  aturannya  untuk ditaati.
Upaya mempertahankan ajaran dan menafsiri ajaran sangat ditentukan oleh generasi Samin yang  tidak  terdidik  dengan  terdidik  di  sekolah  formal.  Bagi  yang  sekolah  formal,  pemikirannya sebagai  generasi  didikan  formal  menyadari  bahwa  kawin  yang  tak  memiliki  akta  kawin  (tidak dicatatkan  sebagaimana  ajaran  Ki  Samin  masa  lalu)  menderita  kerugian  bagi  pelaku  kawin,  seperti anak yang dilahirkan terulis dalam akta lahir anak di luar kawin, kepala keluarga adalah seorang ibu (bukan bapak), dan kedudukan bapak dalam kartu keluarga tertulis dalam kolom lan-lain, menepis fitnah  atas  pemahaman  warga  non-Samin  pada  warga  Samin  bahwa  kawin  yang  tak  dicatatkan dijuluki  keluarga  kumpul  kebo,  pelaku  kawin  dan  anaknya  tak  berhak  mendapatkan  harta  warisan. Dengan  terdidik  di  sekolah  formal,  berimbas  pula  keinginannya  menjadi  pekerja  nonpertanian dengan  dalih  selalu  merugi  menjadi  petani,  antara  harga  lahan  pertanian  padi  dan  biaya  perawatan tidak  diimbangi  harga  penjualan  padi  yang  anjlok  karena  panen  raya.  Imbasnya,  pertanian ditinggalkan warga Samin, terutama generasi mudanya dan beralih menjadi tukang bangunan di kota besar. Interaksi yang luas dengan lintas komunitas ini pula memicu pola pikir terbuka.
Satu  hal  yang  perlu  pemahaman  oleh  publik,  kehidupan  dan  perkembangan  Samin  pada awalnya  karena  gerakan  Ki  Samin  dan  orang  dekatnya  dalam  mengembangkan  ajaran  Samin  tidak dalam  satu  wilayah  tapi  gerakan  di  beberapa  daerah.  Hal  ini  tidak  sebagaimana  komunitas  Baduy Dalam  yang  sewilayah.  Dengan  demikian,  komunitas  Samin  tertebar  di  beberapa  wilayah.  Tiap wilayah  dengan  wilayah  lain  tidak  optimal  dalam  berinteraksi  karena  tidak  memiliki  satu  wadah pemersatu.  Nilai  positif  warga  Samin  adalah  kokoh  berpegang  pada  ajaran  Ki  Samin  yakni  tidak drengki (membuat fitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati), nyiyo marang sepodo (berbuat nista), dan bejok reyot iku sedulure yen gelem dindaku dulur (mengaku  siapa  pun  sebagai  saudara).  Sekaligus  berpantangan  dalam bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam, seperti padi di sawah), jumput (mengambil barang yang tidak menyatu dengan alam, seperti beras), dan nemu (menemukan). Warga Samin adalah manusia yang dibekali oleh Tuhan ( Yai ) berupa akal dan nafsu, sehingga berpeluang menjadi orang yang taat prinsip atau tidak taat prinsip Samin. Semua itu adalah diri pribadi masing- masing  sebagai  dewan  jurinya.  Maksudnya,  warga  Samin  ada  yang  menaati  ajaran  Samin,  ada  pula yang tidak menaati ajaran Samin.

## KESIMPULAN
Prinsip  pernikahan  Samin,  anak  (calon  kedua  mempelai)  mempunyai  orang  tua,  ibu berkewajiban  merukunkan  anak,  bapak  berkewajiban  menyetujui  anak  dalam  pernikahan,  sehingga yang  berkewajiban  dan  berhak  menikahkan  adalah  orang  tuanya  sendiri.  Warga  Samin  melibatkan warga  Samin  dan  non-Samin  untuk  diundang  menyaksikan  prosesi  perkawinannya  di  rumahnya. Kedudukan  tokoh  ( botoh )  Samin  dalam  prosesi  perkawinan  sebagai  pemberi wejangan,  sesorah (doa) bagi kemanten dan keluarganya agar memperoleh kesuksesan hidup. Proses perkawinan masyarakat Samin mulai dari ngendek, nyumuk, paseksen, nyuwito, lan kondo , tidak selalu pakem dilaksanakan secara urut dan utuh. Penulis menemukan satu perkawinan Samin Kudus yang tanpa melalui proses ngendek karena  sebelum  dilaksanakan  perkawinan,  keduanya  sama-sama  telah ngendek calonnya  masing- masing,  tetapi  karena  proses ngendek (atas  keinginan  orangtuanya)  keduanya  dengan  (calon) pasangannya  masing-masing  pada  usia  balita.  Akan  tetapi,  ketika  dewasa,  keduanya  menemukan tambatan hati dengan yang lain sesuai pilihannya. Perkawinan Samin Kudus pun tidak selalu dengan masyarakat  Samin  (sealiran),  tetapi  ada  yang  mendapatkan  jodoh  dari  non-Samin  atau  dari  sesama Samin.  Ada  kalanya  warga  Samin  meninggalkan  ajaran  Samin  karena  menikah  dengan  non-Samin,
ada  juga  orang  non-Samin  menikah  dengan  orang  Samin  keduanya  menjadi  Samin.  Ada  juga perkawinan  antar-Samin  tetapi  anak  turunnya  menjadi  non-Samin.  Warga  Samin  mendapatkan jodohnya  mayoritas  dengan  sesama  Samin  juga  terjadi  perceraian.  Adapun  strata  usia  masyarakat Samin terpilah adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Penjenjangan usia tersebut tidak menggunakan penghitungan secara angka (penahunan).
Kokohnya  warga  Samin  Kudus  kawin  sesuai  ajaran  Samin  karena  keberadaan  tokoh  dan orangtua  Samin  masih  eksis  dijadikan  tauladan  hidup  bagi  generasinya  dalam nguri-uri budaya  dan ajaran  leluhurnya,  Ki  Samin  Surosentiko.  Kedudukan  tokoh  sebagai  bapak  dan  pemimpin,    peran bapak diharapkan menyelesaikan permasalahan, memberi petunjuk, dan nasehat. Bermodalkan etika sosial  yang  santun,  perkawinan  yang  tidak  menyertakan  peran  negara  (Kantor  Catatan  Sipil)  pun tidak direspon negatif oleh warga non-Samin. Dalih tidak dicatatkan, kepastian hukum diwujudkan dengan  realisasi  prinsip  Samin  dalam  berperilaku,  jika  terjadi  persengketaan  keluarga,  menyangkut perceraian  dan  pembagian  harta  warisan  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  prinsip  saling memahami  dan  menyadari.  Hal  ini  didukung  data  yang  telah  diperoleh  penulis,  tidak  ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan, apalagi bagi suami atau isteri nikah lagi dengan cara berbohong dengan statusnya yang telah nikah, tetapi mengaku belum nikah. Semua itu merupakan pesan moral bagi publik yang selalu memaknai keformalan sebagi yang utama, kadangkala menafikan realitas kehidupan yang etis.
Akan tetapi, persoalan yang dialami warga Samin akibat kawinnya tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta kawin inilah pemicu tumbuhnya kesadaran warga Samin yang terdidik di lembaga formal  ingin  melakukan  penambahan  tahapan  kawin  yakni  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil  Kudus. Upaya  ini  terwujud  pertama  kalinya  pada  25  April  2019  dan  kini  mendapatkan  akta  kawin  untuk pertama kalinya di Kudus.

## DAFTAR PUSTAKA
Bemmelen,  Siti  Thamar  van  dan  Mies  Grijns.  2018. Perdebatan  tentang  Perkawinan  Anak  Mulai  dari Zaman Kolonial hingga Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara dalam Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik. Buku Obor: Jakarta.
Harii,  Hoko  dan  Mies  Grijns.  2018. Menikah  Muda  di  Indonesia  Suara,  Hukum,  dan  Praktik. Buku Obor: Jakarta.
Karolus,  Meike  Lusye,  dkk.2018. Dengarkan  Aku  Ingin  Bercerita  (Potensi  Kelompok  Teman  Sebaya  di Sekolah sebagai Alternatif Pencegahan Pernikahan Anak dalam Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik. Buku Obor: Jakarta.
Kalosa,  Regina.2018. Bertahan,  Bangkit,  dan  Berdaya  Perjuangan  Hidup  Enam  Perempuan  Korban Perkawinan Anak Studi Kasus di Desa Curug Hijau (nama desa samara) dalam Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik. Buku Obor: Jakarta.
Rosyid, Moh. 2008. Samin Kudus: Bersahaja di tengah Asketisme Lokal . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. ------. 2009. Nihilisasi Peran Negara Potret Perkawinan Samin . Idea Press: Yogyakarta.
------. 2018. Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan . Kafa’ah Jurnal, 8 (1).
Marcoes, Lies. Kawin Anak di Abad Kedua Kartini. Kompas , 20 April 2016.
Marcoes, Lies, dkk. 2018. Mendobrak Kawin Anak Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak. Rumah Kitab. Jakarta.
Pranawati, Rita. Menyoal Perkawinan Anak. Kompas , Rabu 25 Juli 2018. Samosir, Omas Bulan. Pembangunan Perempuan. Kompas , 21 April 2016.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.