## EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM  (EIS) UNTUK MONITOR TINGKAT KEJAHATAN DI LAUT INDONESIA
Heru Lumaksono Program Studi Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Email: heruppns@gmail.com
Markus Tukan Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri Universitas Pattimura, Ambon, Email: marcustukan@gmail.com
Hozairi Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, Email: dr.hozairi@gmail.com
Buhari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, Email: buharinahrawi@gmail.com

## ABSTRAK
Badan  keamanan  laut  atau  disebut  Bakamla  adalah  sebuah  lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk melaksanakan penjagaan, pegawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Bakamla memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, untuk itu bakamla memerlukan    Executive  Information  System    (EIS)  berbasis  komputer  yang  interaktif  sehingga  pihak eksekutif  bisa  mengakses  data  dan  informasi,  sehingga  dapat  dilakukan  pengidentifikasian  masalah, pengeksplorasian  solusi,  dan  menjadi  dasar  dalam  proses  perencanaan  yang  sifatnya  strategis.  Tujuan penelitian  ini  adalah  membangun  prototype  EIS  untuk  memonitor  tingkat  kejahatan  dilaut  Indonesia, aplikasi ini dibangun dengan metode waterfall yaitu sebuah desain proses yang sequensial dimana dalam prosesnya  terlihat  seperti  aliran  air  terjun  dari  proses  perancangan  konsep,  identifikasi  project,  analisis, desain, coding, testing, implementasi dan perawatan.  EIS yang dibangun telah mampu mengintegrasikan data  yang  berasal  dari  internal  dan  eksternal  dengan  output  laporan  yang  berguna  untuk  menemukan alternatif solusi terbaik bagi manajer dan eksekutif. Hasil laporan EIS tentang pelanggaran sepanjang tahun 2016 berada diwilayah barat dengan jumlah total 165 kejahatan, wilayah tengah dengan total 118 kejahatan dan wilayah timur dengan total 64 kejahatan. EIS yang dirancang diharapkan dapat memberikan informasi kepada  eksekutif  untuk  mengambil  keputusan  yang  strategis  dalam  peningkatan  pengawasan  dan pengamanan laut Indonesia.
Kata kunci: EIS, Bakamla, Waterfall

## ABSTRACT
The marine security agency or called Bakamla is an institution that has the duty to carry out safeguards,  supervision,  prevention  and  enforcement  of  violations  of  law  in  the  Indonesian  sea area. Bakamla has a strategic role in safeguarding Indonesia's sea sovereignty, therefore Bakamla requires an Executive Information System (EIS) to be able to access data and information, so that problems  can  be  identified,  exploration  of  solutions,  and  become  the  basis  for  strategic  marine security  planning  processes.  The  purpose  of  this  study  is  to  build  an  EIS  prototype  to  monitor crime rates in the sea of Indonesia, this application was built with the waterfall method which is a sequential process design which in the process looks like a waterfall flow from the concept design process, project identification, analysis, design, coding, testing, implementation and maintenance. The EIS that was built has been able to integrate internal and external data with report output that is useful for managers and executives to find the best solution to crime in the Indonesian sea. The results  of  the  EIS  report  on  violations  throughout  2016  in  the  Indonesian  sea  are:  the  western region  is  165  crimes,  the  middle  region  is  118  crimes  and  the  eastern  region  is  64  crimes.  The crimes  that  occurred  in  the  Indonesian  sea  were  recorded  by  EIS  based  on  the  type  of  crime,
where  they  occurred,  the  perpetrators  and  the  state's  losses  due  to  the  crime.  With  this  EIS Bakamla easily made strategic decisions to minimize crime in the Indonesian sea.
Keywords: Executif Information System (EIS), Criminal Rate, Bakamla,

## 1. PENDAHULUAN
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari 17.504 pulau dan memiliki pantai sepanjang  81.290 kilometer. Sebagai negara kepulauan dengan 80%  wilayah  laut  dan  20%  wilayah  darat,  ancaman  terhadap  kedaulatan  dan  wilayah  Indonesia berada  di  laut.  Prosentase  ancaman  ini  menjadi  semakin  tinggi  karena  posisi  geografi  Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan kapal, baik kapal dagang maupun militer  melintas  di  perairan  Indonesia  melalui  Sea  Lanes  of  Communication  (SLOC)  serta  Sea Lines  of  Oil  Trade  (SLOT).  Laut  Indonesia  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bagi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yaitu,  laut  sebagai  media  pemersatu  bangsa,  laut  sebagai media  perhubungan,  laut  sebagai  media  sumber  daya,  laut  sebagai  media  pertahanan  dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi.
Dengan  wilayah  perairan  yang  demikian  luasnya  serta  potensinya  yang  besar,  merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk dapat menjaga keamanan wilayah lautnya  dari  berbagai  macam  ancaman.  Berbagai  ancaman,  terutama  ancaman  non-tradisional, seperti  penyelundupan  obat  obatan  terlarang,  terorisme  di  laut,  perompakan  bersenjata  (piracy), pencemaran laut, illegal fishing, illegal logging, illegal crossing, serta imigran gelap belum dapat dihadapi  dengan  baik  oleh  Indonesia  dan  masih  terus  mengancam  wilayah  laut  Indonesia  [1]. Sebagai  contoh  ancaman  perompakan  di  laut, International  Maritime  Bureau (IMB)  dalam datasheet  mencatat  pada  tahun  2014  ada  72  kejadian  perampokan  di  wilayah  perairan  Indonesia terhitung  dari  periode  1  Januari  2014  -  30  September  2014.  Angka  tersebut  merupakan  yang terbesar dibandingkan dengan lokasi-lokasi perompakan lain dari seluruh dunia.
NKRI memiliki 12 (dua belas) lembaga penegak hukum dilaut, dari dua belas tersebut ada 6 (enam)  lembaga  yang  memiliki  kapal  patroli  sebagai  alat  penegakan  hukum  dilaut  dengan  cara melaksanakan  patroli  di  laut,  yaitu:  TNI  Angkatan  Laut,  POLRI,  Kementrian  Pertahanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perhubungan dan Bea dan Cukai. Ada 6 (enam) lembaga  penegak  hukum  laut  lainnya  yang  tidak  memiliki  kapal  patroli,  yaitu:  Kementrian  Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementrian Keuangan dan Badan Intelijen Negara [2].
Selama ini dua belas lembaga tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi belum dapat  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum,  keamanan  dan keselamatan  di  laut  yang  dilaksanakan  oleh  satuan-satuan  patroli  dari  berbagai  Instansi  belum mampu  optimal  karena  masing-masing  instansi  mempunyai  kebijakan,  sarana-prasarana,  SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta tidak dalam kesatuan komando dan  kendali  [3].  Sehingga  dapat  dimengerti  jika  dalam  pelaksanaanya  sering  terjadi overlapping kewenangan  dan  friksi  antar  instansi  bahkan  ego  sektoral  diantara  instansi  tersebut.  Sehingga Pemerintah  merubah  Bakorkamla  menjadi  Bakamla.  Pembentukan  Badan  Keamanan  Laut (Bakamla)  merupakan  mandat  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan. Bakamla  berwenang  menyinergikan  pelaksanaan  patroli  keamanan,  keselamatan,  dan  penegakan hukum di laut [4].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  sistem  informasi  patroli  keamanan  laut Indonesia dengan membangun sistem informasi yang bisa diakses secara terpadu oleh 12 lembaga tersebut sehingga mampu memonitor kejadian kejahatan di wilayah peraiaran Indonesia. Executive Information  System (EIS)  adalah  sistem  berbasis  komputer  yang  interaktif,  yang  memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah,  pengeksplorasian  solusi,  dan  menjadi  dasar  dalam  proses  perencanaan  yang  sifatnya strategis.
EIS  mengintegrasikan  data  yang  berasal  dari  sumber  data  internal  maupun  eksternal, kemudian  melakukan  transformasi  data  ke  dalam  bentuk  rangkuman  laporan  yang  berguna.
Laporan  ini  akan  digunakan  oleh  pimpinan  dan  level  eksekutif  untuk  mengakses  secara  cepat laporan  yang  berasal  dari  seluruh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  hukum  dilaut  Indonesia, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Laporan ini digunakan untuk menemukan alternatif solusi permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk peningkatan keamanan laut Indonesia.
Dengan  memanfaatkan  EIS,  para  pemimpin  bisa  memutuskan  tindakan  yang  tepat  sebagai respons  terhadap  suatu  peristiwa  atau  dalam  mengantisipasi  suatu  peristiwa  kriminal  disetiap wilayah  perairan  Indonesia.  Selain  itu,  EIS  harus  memberikan  informasi  yang  tepat  kepada pengguna  untuk  meningkatkan  identifikasi  masalah,  proses  pengambilan  keputusan,  dan  analisis peristiwa  yang  luas.  Bagi  organisasi,  penggunaan  EIS  harus  berdampak  pada  efektivitas  proses pengambilan keputusan.
EIS  harus  memiliki  fungsi-fungsi  berikut:  mampu  memberikan  data  yang  dirangkum  tinggi meskipun  fakta  bahwa  EIS  harus  mengakses  ukuran  data  yang  sangat  besar,  mencari  dan menelusuri,  integrasi  data  dengan  basis  data  yang  berbeda,  dan  mampu  memperoleh  informasi baru dengan mengumpulkan data dari basis data yang berbeda. Para pengguna harus dapat melihat rincian data yang lebih detail.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa  penelitian  tentang  keamanan  laut  dan  Sistem  Informasi  Eksekutif  (EIS)  telah banyak  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  yaitu:  Kebijakan  keamanan  maritim  yang  terintegrasi mengharuskan  adanya  keterlibatan  banyak  aktor  dalam  pembuatan  keputusan,  dua  aktor  besar yaitu berasal dari sektor negara dan sektor sipil  [5]. Keamanan untuk wilayah pulau-pulau terluar dapat  ditingkatkan  dengan  model  penguatan  kelembagaan  pemerintah  antara  pusat  dan  daerah, ditunjang  dengan  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dengan  memanfaatkan  potensi  pulau-pulau  terluar  [6].  Konsep  Poros  Maritim  Dunia  adalah Konsep Keamanan Maritim itu sendiri dengan karakteristik yang menonjol dan berfokus pada tiga aspek yaitu keamanan nasional, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan dan keamanan manusia [7], [8], [9].
Sistem Informasi Eksekutif (EIS) adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan  dan  mendukung  keterangan  dan  pembuatan  keputusan  yang  dibutuhkan  eksekutif senior  dengan  menyediakan  kemudahan  akses  terhadap  informasi  baik  dari  dalam  maupun  dari luar  yang  relevan  dengan  tujuan  organisasi.  Ini  biasanya  dipertimbangkan  sebagai  bentuk  dari decision support systems (DSS) [10], [11], [12].
EIS  menekankan  kepada  tampilan  gambar  dan  interface  yang  mudah  digunakan  oleh pengguna  [13]. EIS menawarkan laporan dan kemampuan menelusuri. Secara umum, EIS adalah sistem  informasi  yang  bisa  digunakan  sebagai  DSS  yang  membantu  para  eksekutif  menganalisa, membandingkan,  dan  menyoroti  variabel  penting  keamanan  laut  sehingga  mereka  dapat memonitor  pelanggaran  dilaut  dan  mengidentifikasi  potensi  terjadinya  kriminalitas  dibeberapa wilayah [14], [15], [16].
EIS  membantu  eksekutif  menemukan  data  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan pengguna  dan  mempromosikan  informasi  berbasis  wawasan  dan  pemahaman.  Tidak  seperti presentasi  sistem  informasi  manajemen  tradisional,  EIS  dapat  membedakan  antara  data  penting dan  data  yang  jarang  digunakan,  dan  melacak  berbagai  kunci  penting  kegiatan  untuk  para eksekutif,  baik  yang  sangat  membantu  dalam  mengevaluasi  jika  perusahaan  adalah  pertemuan tujuan  perusahaan.  Setelah  menyadari  keuntungannya,  orang  telah  menerapkan  EIS  di  banyak bidang, terutama, manufaktur, pemasaran dan daerah keuangan [17].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan  untuk membangun sistem informasi eksekutif  untuk mengintegrasikan  data  pelanggaran  pada  masing-masing  lembaga  yang  memiliki  kewenangan hukum dilaut Indonesia, sehingga membantu Pemerintah menentukan kebijakan keputusan dalam rangka meningkatkan keamanan laut Indonesia.

## 3.1.  Sistem Informasi Eksekutif (SIE)
Sistem  Informasi  Eksekutif  dirancang  untuk  membantu  eksekutif  mencari  informasi  yang diperlukan pada saat mereka membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat.
Gambar 1. Sistem Informasi Eksekutif
Model  dari  Sistem  Informasi  Eksekutif  digambarkan  pada  Gambar  1  Sebagai implementasinya,  pemakai  SIE  dapat  melakukan  permintaan  informasi,  memilih  sendiri  format grafik, tampilan informasi yang dikehendaki. Kemampuan drill down yang tersedia pada sistem ini memungkinkan  eksekutif  dapat  melihat  lebih  rinci  suatu  informasi. Drill  down berarti  eksekutif dapat  memulai  dari  gambaran  sekilas  dan  kemudian  secara  bertahap  mengambil  informasi  yang lebih terinci.
Sistem  Informasi  Eksekutif  merupakan  implementasi  Sistem  Informasi  Organisasi,  yang dapat  dibagi  menjadi  subsitem  berdasarkan  cara  pengelompokan  pemakai  didalam  organisasi. Struktur  ini  digambarkan  dalam  Gambar  2,  yang  memperlihatkan  garis-garis  pemisah,  tetapi  ini bukanlah  pemisahan  fisik.  Sebagian  besar  basisdata  yang  digunakan  oleh  suatu  subsistem organisasi dapat juga digunakan oleh yang lain
Gambar 2. Bagian sistem informasi organisasi
Dari  karakteristik  teknologi  informasi  dan  data  yang  dibutuhkan  oleh  EIS,  serta  tujuan  dari EIS, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah EIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Disesuaikan untuk pihak eksekutif.
2. Mudah digunakan.
3. Memiliki kemampuan drill down.
4. Mendukung kebutuhan data eksternal.
5. Dapat membantu dalam situasi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi.
6. Memiliki orientasi masa depan.
Semua  sistem  memliki  kekurangan  dan  kelebihan.  Akan  tetapi,  itu  semua  tergantung  dari penggunaan  dan  pengguna. Executive  Information  System (EIS)  pun  juga  memiliki  kekurangan dan kelebihan sendiri.
Kelebihan Executive  Information  System (EIS)  sebagai  berikut:  (a)  mempermudah  para eksekutif  untuk  menggunakan  pengalamannya,  (b)  menyediakan  pengiriman  tepat  waktu  dari keterangan rangkuman perusahaan, (c) keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti, (d) menawarkan  efisiensi  untuk  membuat  keputusan,  (e)  melakukan  penyaringan  data  untuk manajemen, (f) meningkatkan pemeriksaan keterangan, dan (g) dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas.
Kekurangan Executive  Information  System (EIS)  sebagai  berikut:  (a)  memiliki  fungsi  yang terbatas,  tidak  dapat  melakukan  perhitungan  kompleks,  (b)  pada  perusahaan  kecil  mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi, (c) karena sistemnya besar, sehingga sulit untuk mengaturnya, (d) pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior, dan (f) eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya.

## 3.2.   Marine Security
Ada 12 institusi yang berperan dalam penegakan hukum di laut Indonesia, namun keamanan laut  Indonesia  faktanya  termasuk  yang  kurang  baik.  Bakorkamla  dibentuk  dengan  harapan  dapat menjadi  koordinator  bagi  institusi  tersebut,  namun  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam Bakorkamla  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  sebagai  koordinator  dengan  optimal. Pemerintah  baru  Joko  Widodo  merevitalisasi  Bakorkamla  menjadi  Bakamla,  memberikan organisasi  ini  wewenang  yang  lebih  luas.  Kebijakan  tersebut  sekaligus  merubah  sistem kelembagaan dari multi-agent menjadi single-agent [18] .
Sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  No  32  Tahun  2014  tentang  kelautan, Bakamla  memiliki  komando  dan  kendali  terhadap  pelaksanaan  operasi  keamanan,  keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  Salah satu fungsi  Bakamla adalah mensinergikan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) instansi yang memiliki kewenangan di laut seperti terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sinergi Bakamla dengan 12 lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut

## 3.3.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  pada  pengembangan  EIS  Bakamla  adalah  metode waterfall. Metode waterfall merupakan  model  pengembangan  system  informasi  yang  sistematik dan  sekuensial.  Metode waterfall memiliki  tahapan-tahapan  seperti  terlihat  pada  Gambar  4.  Fase pengembangan  sistem  diawali  dengan  analisis  dan  definisi  kebutuhan  dilanjutkan  dengan perancangan sistem, implementasi, pengujian dan perawatan.
Dalam  pengembangannya  metode waterfall memiliki  beberapa  tahapan  yang  runtut  sebagai berikut:
1. Analisa kebutuhan
Layanan system, kendala dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesialisasi system.
2. Desain sistem
Tahapan  desain  system  mengalokasikan  kebutuhan  system  perangkat  keras  maupun perangkat  lunak  dengan  membentuk  arsitektur  system  secara  keseluruhan.  Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi system dasar perangkat lunak dan hubunganya.
3. Penulisan kode program
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasi.
4. Pengujian program
Unit-unit  individu  program  digabung  dan  diuji  sebagai  sebuah  system  lengkap  untuk memastikan  apakah  sesuai  dengan  kebutuhan  perangkat  lunak  atau  tidak.  Setelah  pengujia, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer.
5. Penerapan dan perawatan
Tahapan ini merupakan yang paling panjang. System dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance  melibatkan pembetulan  kesalahan  yang  tidak ditemukan  pada  tahapan-tahapan selanjutnya, meningkatkan implementasi dari unit system dan meningkatkan layanan system sebagai kebutuhan baru.
Gambar 4. Metode Waterfall
Keunggulan  pendekatan  model  pengembangan  software  dengan  metode waterfall adalah pencerminan  kepraktisan  rekayasa,  yang  membuat  kualitas  software  tetap  terjaga  karena pengembangannya  yang  terstruktur  dan  terawasi.  Di  sisi  lain  model  ini  merupakan  jenis  model yang bersifat dokumen lengkap, sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah.

## 4.    HASIL DAN PEBAHASAN
Pengumpulan  data  pelanggaran  dilaut  yang  didistribusikan  oleh  beberapa  satuan  kerja lembaga penegak hukum sering mengalami keterlambatan sehingga menghambat proses pelaporan dan  keputusan  yang  dibuat  oleh  Badan  Keamanan  Laut  Indonesia  (Bakamla)  sebagai  pusat komando.
Setelah  data  dikumpulkan,  proses  selanjutnya  adalah  merangkum  dan  menganalisis  data untuk  digunakan  oleh  eksekutif  sebagai  informasi  pengambilan  keputusan.  Sehingga  penentuan waktu  yang  diperlukan  untuk  proses  pembuatan  laporan  tidak  dapat  ditentukan  karena  dikaitkan dengan waktu pengumpulan data dan validitas informasi.
Model  laporan  yang  disampaikan  kepada  Bakamla  sudah  memiliki  format  pelaporan,  yang diatur  dalam  Peraturan  tetapi  tidak  mengesampingkan  pimpinan  ingin  melihat  bentuk  pelaporan yang  berbeda  dari  format  yang  ditentukan.  Laporan  yang  dibuat  akan  berdasarkan  referensi  dari para  pemimpin  pengambilan  keputusan.  Keputusan  ini  dituangkan  dalam  bentuk  surat  perintah yang akan kembali ke masing-masing lembaga untuk didistribusikan ke masing-masing unit kerja.

## Gambar 5. Model EIS Keamanan Laut
Tahapan  proses  pelaporan  tentang  peristiwa  pelanggaran  yang  terjadi  dibeberapa  wilayah satuan  kerja  bisa  dilaporkan  oleh  kapal  patroli  atau  kapal  pengawas  yang  berhasil  menangkap pelaku  peanggaran diwilayah perairan  Indonesia.  Laporan  tersebut  akan diinputkan oleh masing- masing lembaga kedalam sistem informasi eksekutif Bakamla, peristiwa pelanggaran tersebut akan diinput  berdasarkan  jenis  pelanggaran,  wilayah  kejadian  peanggaran  serta  akumulasi  kerugian negara akibat pelanggaran tersebut.
Laporan  yang  masuk  dimasing-masing  lembaga  akan  diringkas  dan  divalidasi  kebenaranya oleh  masing-masing  eksekutif  dilembaga  tersebut.  Setelah  laporan  divalidasi  selanjutnya  laporan diresume  dibuat  dalam  bentuk  harian,  mingguan,  bulanan,  tiga  bulan  sekali,  enam  bulanan,  dan tahunan.  Laporan tersebut akan dianalisis oleh eksekutif dari kantor pusat sehingga menjadi input yang  berisi  ringkasan  masalah,  dan  tindakan  harus  diambil  terhadap  masalah  yang  akan diselesaikan.
Tabel 1. Jenis pelanggaran dilaut Indonesia Kode _Pe l Nama Pe langgaran P001 Pencurian Ikan P002 Pencurian ikan menggunakan alat/bom P003 Penangkapan ikan menggunakan alat/bom P004 Perampokan P005 Pencurian BMKT P006 Penyelundupan BBM P007 Penyelundupan Barang P008 Penyelundupan Hewan P009 Penyelundupan Kayu P010 Penyelundupan Manusia P011 Penyelundupan Miras P012 Penyelundupan Narkoba P013 Penyelundupan Senjata P014 Kerusakan Ekosistem P015 Pembuangan Limbah / Tumpahan minyak P016 Tanpa izin/dokumen P017 Keimigrasian P018 Kepabeanan P019 Pelanggaran batas wilayah P020 Tindak Pidana ZEE
Secara  garis  bersar  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  diwilayah  perairan  Indonesia  terdiri  dari, Illegal fisshing, pirate, smuggling, ecosistem demage, oil disporal, illegal sailling, illegal migrant dan illegal borderline.

## Gambar 6. Wilayah keamanan laut Indonesia
Wilayah  keamanan  laut  Indonesia  dibagi  menjadi  3  (tiga)  zona  pengamanan,  yaitu:  zona barat,  zona  tengah  dan  zona  timur.  Pembagian  zona  tersebut  merupakan  strategi  untuk mempermudah melakukan operasi keamanan diwilayah perairan Indonesia. Zona Barat terdiri dari wilayah Kamla Jakarta, Banten, Lampung, Tarempe, Batam, Natuna, Belawan dan Sibolga. Zona Tengah  terdiri  dari  wilayah  Kamla  Cilacap,  Yogyakarta,  Bitung,  Manado,  Balikpapan  dan Pangkep. Zona Timur terdiri dari wilayah Kamla Kupang, Tual, Ambon, Merauke dan Jayapura.

## 4.1.   Deskripsi umum EIS
a. Modul kapal
Modul ini merupakan modul yang mengatur inventarisasi kapal pengawas atau patroli dari beberapa lembaga yang bisa dikelola bersama oleh Bakamla.
b. Modul Sumber Daya Manusia
Modul  ini  merupakan  modul  yang  mengatur  mengatur  sumber  daya  manusia  yang  akan ditugaskan di masing-masing kapal.
c. Modul Biaya
Modul  ini  merupakan  modul  yang  mengatur  harga  bahan  bakar,  biaya  operasional  dan biaya tunjangan setiap personil.
d. Modul wilayah pengawasan
Modul  ini  merupakan  modul  wilayah  pengawasan  yang  didalamnya  ada  beberapa  satuan kerja,  masing-masing  wilayah  akan  ditempati  oleh  beberapa  kapal  untuk  melakukan pengawasan dan pengamanan.
e. Modul operasi
Modul  ini  digunakan  untuk  transaksi  dari  beberapa  modul  yang  mengatur  laporan penggunaan resource, laporan keuangan, laporan capaian hasil operasi dan jadwal operasi.

## 4.2.   Analisis kebutuhan sistem
Kebutuhan fungsional EIS Bakamla yaitu harus mampu:
a. Melakukan  autentifikasi  pengguna  sehingga  hanya  pengguna  yang  berhak  saja  yang  dapat mengakses system.
b. Mengakomodasi proses inventarisasi pelanggaran dari beberapa lembaga penegak hukum di laut secara on-line.
c. Mengakomodasi proses penugasan kapal dalam setiap operasi secara on-line.
d. Mengelola wilayah, satker dan zona.
e. Mengelola biaya operasional setiap kapal dan biaya operasional sekali operasi.
f. Mengelola laporan hasil operasi pengawasan, identifikasi setiap pelanggaran, zonasi wilayah kerawanan dan biaya operasional operasi bersama sepanjang tahun.

## 4.3. Flowchart EIS

## Gambar 7. Flowchart EIS
Berdasarkan tampilan flowchart pada Gambar 6 user harus melakukan login terlebih dahulu, setelah  itu  akan  muncul  beberapa  modul  seperti  modul  kapal,  modul  personel,  modul  wilayah, modul  biaya,  modul  pelanggaran,  modul  operasi.  Admin  (Bakamla)  bisa  menggunakan resource masing-masing  lembaga  untuk  melaksanakan  operasi  keamanan  dibeberapa  wilayah  yang  telah ditetapkan.  Operasi  bersama  akan  ditentukan  oleh  eksekutif  sesuai  kondisi  pada  masing-masing wilayah.  Hasil  dari  operasi  pada  masing-masing  lembaga  akan  dilaporkan  kedalam  sistem informasi eksekutif.

## 4.4. EIS Implementation

## Gambar 8. Menu utama EIS
Berdasarkan hasil tahapan pengembangan E-Resource Bakamla dapat dilihat pada Gambar 8 langkah  selanjutnya  adalah  implementasi  E-Resource  untuk  mengatur  operasi  keamanan  di  laut dengan  melibatkan  12    (dua  belas)  lembaga  penegak  hukum.  Hasil  uji  coba  aplikasi  E-Resource untuk Bakamla dapat dilihat pada Gambar 9, 10, dan 11.
Gambar 9. Desain modul kapal
Modul  kapal  pada  Gambar  8  menunjukkan  bahwa  data  spesifikasi  dan  status  kapal  dapat ditelusuri.  Masing-masing  lembaga  berfungsi  sebagai  user  dan  Bakamla  sebagai  admin  didalam aplikasi. User bisa melakukan aktifitas menambah, menghapus, mengedit dan mencari kapal yang dimiliki,  admin  bisa  melakukan  aktifitas  menambah  user,  mampu  menugaskan  kapal  milik  user untuk mengikuti operasi keamanan laut bersama yang dilaksanakan oleh Bakamla. Dengan adanya modul  kapal  ini  Pemerintah  mampu  menganalisa  kekuatan  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan keamanan laut Indonesia serta mampu meminimalisasi biaya operasional keamanan laut Indonesia.
Gambar 10. Desain modul wilayah
Modul  wilayah  seperti  terlihat  pada  Gambar  9  menunjukkan  bahwa  aplikasi  ini  membuat cluster  zona  pengawasan  berdasarkan  data  zona  yang  ada  di  masing-masing  lembaga.  Secara umum wilayah keamanan laut dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu: barat, tengah dan timur.
Berdasarkan peraturan pemerintah wilayah penegakan hukum di laut dibagi menjadi 2 (dua) bagian.  Pertama  adalah  wilayah  perairan  Indonesia  yaitu  laut  teritorial  yang  memiliki  jarak  (12 NM) dari daratan, kedua adalah wilayah yurisdiksi indonesia yaitu zona tambahan (24 NM), Zona Ekonomi Ekslusif (200 NM) dan laut lepas (diatas 350 NM).
Gambar 11. Desain modul operasi bersama
Modul  operasi  bersama  terlihat  pada  Gambar  10  dan  11  menunjukkan  bahwa  aplikasi  ini mampu  mengelola  dan  manajemen  beberapa  kapal  yang  dimiliki  oleh  beberapa  lembaga  untuk melakukan  operasi  bersama-sama  sesuai schedule yang  ditetapkan.  Dengan  aplikasi  modul tersebut,  pemerintah  mampu  mengatur  kekuatan  alutsista,  mengatur  keuangan  negara,  mengatur penempatan kapal ke masing-masing wilayah atau satuan kerja.

## Gambar 12. Desain hasil operasi
Gambar  12  menjelaskan  capaian  pelanggaran  untuk  wilayah  barat  yang  terekam  didalam sistem informasi eksekutif sejumlah 165 kasus. Pelanggaran yang terbanyak diwilayah barat paling banyak adalah penyelundupan barang = 34, pencurian ikan = 19, perampokan = 19 dan pelayaran tanpa dokumen =16.
Gambar  13  menjelaskan  capaian  pelanggaran  untuk  wilayah  tengah  yang  terekam  didalam sistem  informasi  eksekutif  sejumlah  118  kasus.  Pelanggaran  yang  terbanyak  diwilayah  tengah paling  banyak  adalah  penyelundupan  BBM  =  16,  penangkapan  ikan  menggunakan  bom  =  15, penyelundupan manusia dan kerusakan ekosistem = 12 dan pencurian ikan  =10.
Gambar  14  menjelaskan  capaian  pelanggaran  untuk  wilayah  timur  yang  terekam  didalam sistem informasi eksekutif sejumlah 64 kasus. Pelanggaran yang terbanyak diwilayah timur paling banyak adalah pelayaran tanpa dokumen = 15, pencurian ikan = 12 dan penyelundupan BBM = 10.
Gambar 13. Data pelanggaran diperairan wilayah barat selama 2016
Gambar 14. Data pelanggaran diperairan wilayah tengah selama 2016
Gambar 15. Data pelanggaran diperairan wilayah timur selama 2016
Laporan pelanggaran yang dihasilkan dapat ditampilkan secara pasti kategori mulai dari kelas kejahatan,  jenis  kejahatan,  nama  kejahatan,  tanggal  kejadian,  waktu  kejadian,  tempat  kejadian, zona,    tanggal  laporan,  waktu  pelaporan.  Dalam  hal  ini,  setiap  indikator  kejahatan  harus  dilihat oleh kategori di atas. Ini perlu agar kepemimpinan mendapat informasi terperinci.
Laporan  yang  dihasilkan  dapat  ditelusuri  berdasarkan  lokasi  dan  dapat  menampilkan  detail peristiwa yang terjadi dan input data secara keseluruhan oleh lembaga dapat dilihat. Ini agar EIS dapat  menyediakan  data  lengkap  sesuai  kebutuhan  eksekutif.  Kemampuan  ini  dipandang  dapat membantu dalam memproses dan menganalisis laporan dengan lebih cepat, benar, dan akurat.
Untuk  mengevaluasi  fungsi  EIS,  dibagikan  kuesioner  kepada  eksekutif.  Pertanyaan  dalam kuesioner mencerminkan 6 (enam) parameter keberhasilan sistem informasi, yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dampak organisasi.
Gambar 16. Hasil analisis keberhasilan sistem informasi
Dari hasil kuisioner yang disebar kepada 100 responden dibeberapa lembaga penegak hukum dilaut diperoleh beberapa kesimpulan.
Untuk  parameter  kualitas  sistem  diperoleh  59%  menyatakan  sangat  puas,  32%  puas,  7% kurang puas dan 2% tidak puas. Faktor yang mempengaruhi kualitas sistem adalah ketersediaanya perangkat dimasing-masing lembaga dan sistem sudah bisa diakses secara online berbasis internet.
Untuk  parameter  kualitas  informasi  diperoleh  63%  menyatakan  sangat puas,  30%  puas,  6% kurang puas dan 1% tidak puas. Faktor yang mempengaruhi kualitas informasi adalah kewenangan masing-masing  lembaga  untuk  menginput  sendiri  informasi  pelanggaran  yang  diperoleh  dan dilakukan validasi oleh eksekutif.
Untuk parameter kemudahan penggunaan diperoleh 55% sangat puas, 35% puas, 7% kurang puas  dan  3%  tidak  puas.  Faktor  yang  mempengerahi  adalah  kebiasaan  pengguna  yang  belum terbiasa dengan sistem yang baru, perlu waktu untuk menyesuaikan.
Untuk parameter kepuasan pengguna diperoleh 65% sangat puas, 28% puas, 5% kurang puas dan  2%  tidak  puas.  Faktor  kepuasan  pengguna  sangat  dipengaruhi  oleh  hak  pengguna  yang  bisa dengan mudah membuat laporan secara langsung terhadap kejadian pelanggaran di masing-masing wilayah secara online dan terintegrasi.
Untuk parameter dampak individu kepada pengguna diperoleh 59% sangat puas, 30% puas, 6%  kurang  puas  dan  5%  tidak  puas.  Secara  umum  faktor  yang  mempengaruhi  dampak  terhadap individu  pengguna  adalah  aktivitas  pekerjaan  mereka  sangat  terbantu  dan  membantu  mencatat seluruh  kejadian  pada  saat  operasi  berlangsung  dan  menjadi  report  setelah  waktu  operasi  telah berahir.
Untuk  parameter  dampak  terhadap  organisasi  diperoleh  60%  sangat  puas,  34  puas,  4% kurang  puas  dan  2%  tidak  puas.  Faktor  yang  sangat  mempengaruhi  adalah  kemudahan  eksekutif untuk  menganalisa  seluruh  pelanggaran  disetiap  wilayah  dan  bisa  menjadi  pertimbangan  dalam proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan operasi keamanan laut Indonesia.
Dari  analisis  deskriptif  ini,  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  hasil  dari  aplikasi  EIS memiliki  dampak  positif  dalam  membantu  eksekutif  dan  menguntungkan  dalam  mendukung pekerjaan  mereka.  Pengguna  EIS  juga  merasa  nyaman  dalam  menggunakan  sistem  ini  sehingga pengguna  yakin  bahwa  dengan  menggunakan  EIS  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kecepatan kerja.

## 5.    KESIMPULAN
Dengan  hadirnya  EIS,  lebih  mudah  dan  lebih  cepat  bagi  eksekutif  untuk  mendapatkan informasi strategis mengenai kejahatan yang terjadi dilaut Indonesia dari data operasional.
Dari  hasil  evaluasi  EIS,  dapat  disimpulkan  bahwa  EIS  telah  memenuhi  kebutuhan  para pemimpin dan pengguna aplikasi EIS dalam memantau angka kejahatan dilaut Indonesia.
Informasi  yang  ada  disajikan  dalam  bentuk  peta  distribusi  dan  laporan  sesuai  kebutuhan pemimpin  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  arah  kebijakan.  Aplikasi  EIS  dapat dioptimalkan di bagian kinerja terutama waktu respons antara aplikasi dan database.
Peanggaran  terbanyak  dilaut  Indonesia  masih  didominasi  wilayah  barat  hal  ini  dipengaruhi faktor perbatasan antar Negara paling banyak berada di zona barat, ALKI I dan II berada di zona barat, Potensi Sumberdaya Alam paling banyak dizona Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia melalui Hibah Riset Strategis Nasional Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  I.  Chapsos  and  J.  A.  Malcolm,  “Maritime  security  in  Indonesia :  Towards  a  comprehensive agenda ?,” Mar. Policy , vol. 76, no. April 2016, pp. 178–184, 2017.
[2]  D.  R.  Munaf  and  T.  Sulistyaningtyas,  “Sistem  Operasi  Tersinergi  Bakamla  Sesuai  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,” J. Sosioteknologi , vol. 24, no. 3, pp. 273– 288, 2015.
[3]  M.  T.  Hozairi,  Buhari,  Heru  Lumaksono,  “Pengembangan  E-Monitoring  Untuk  Badan Keamanan Laut Indonesia,” in Seminar Master 2018 PPNS , 2018, vol. 1509, pp. 17–22.
[4]  A.  S.  Pardosi,  “Indonesian  Potentials  And  Prospects  Towards  Maritime  Poros,” eJournal Ilmu Hub. Int. , vol. 4, no. 1, pp. 17–26, 2016.
[5]  M. Keliat, “Maritime security and policy implications for Indonesia,” J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. , vol. 13, pp. 111–129, 2009.
[6]  A. Torry and S. Kusumo, “Optimization of the management and empowerment of the outer islands in order to maintain the integrity of the Republic of Indonesia,” J. Din. Huk. , vol. 1, no. 3, pp. 327–337, 2010.
[7]  A.  Kadar,  “Maritime  management  goes  to  Indonesia  as  the  world’s  maritime  axis,” J. Keamanan Nas. , vol. VI, no. 21, pp. 427–442, 2015.
[8]  A. H. I Nengah Putra A, “Analyze opportunities and threats of Indonesian maritime security as a result of the development of a strategic environment,” 2016.
[9]  K. N. R. dan T. R. Indonesia, “Indonesia 2005 - 2025 White Paper,” 2006.
[10]  A.  Whetyningtyas,  “Peranan  Decision  Support  System  (DSS)  Bagi  Manajemen  Selaku Decison Maker,” Anal. Manaj. , vol. 5, no. 1, pp. 102–108, 2011.
[11]  F.  Setiadi  and  A.  Rubhasy,  “Rancangan  Arsitektur  Executive  Information  System  (EIS) Untuk Menunjang Pengambilan Keputusan Strategis Untuk Sektor Pemerintahan,” in SNATI
2012 , 2012, vol. 2012, no. Snati, pp. 15–16.
[12]  Taufik,  “Model  Executive  Information  System  Dengan  Menggunakan  Online  Analytical Procesing dan Data Warehouse Bidang Akademik,” in SCAN , 2014, vol. IX, pp. 41–50.
[13]  M. M. Azad and M. Bin Amin, “Executive Information System,” vol. 12, no. 5, pp. 106–110, 2012.
[14]  W.  Jirachiefpattana,  D.  R.  Arnott,  and  P.  A.  O.  Donnell,  “Executive  information  systems development in Thailand,” 2005.
[15]  J. Bernadi, “Executif Information System Modelling to Monitor Indonesian Criminal Rate,” Commun. Inf. Technol. , vol. 10, no. 1, pp. 1–7, 2016.
[16]  L.  Service,  S.  Park,  K.  Park,  and  J.  Kim,  “Modeling  of  Crime  Prevention  System  Using Location Based Service,” J. Theo , vol. 96, no. 22, pp. 7509–7516, 2018.
[17]  S.  Liao  and  S.  Lu,  “Executive  Financial  Information  System  Development  and Implementation : Case Study on a Taiwanese IC Design Firm,” pp. 357–367, 2005.
[18]  C. Bueger, “What is maritime security ?,” Mar. Policy , vol. 53, pp. 159–164, 2015.