## IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH
Maswir Maswir.Wira@gmail .com
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstract
Islamic  law  is  an  inseparable  part  of  Islamic  teachings,  Islamic  law  is  the solution in all life. Because of all the rules that come from God, the purpose is for the benefit of all the people of Russia. However, in its implementation there are still many problems that arise because of the application of Islamic law itself cannot be applied as a  whole. Meanwhile, Muslims are scattered in various parts of the world that are not all in the form of an Islamic state. Of course this raises a big problem, because on the one hand of Islam commands that Muslims implement  Islamic law in  kaphah, on the  other  hand  there  are  Islamic  teachings  that  cannot  be  implemented  without  the involvement of state institutions.
Key Words : Islamic law, Siyasah Syar’iyah

## Abstrak
Hukum  Islam  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  ajaran  Islam, Hukum  Islam  merupakan  solusi  dalam  segala  kehidupan.  Dikarenakan  segala  aturan yang  berasal  dari  Allah  swt  tujuannya  adalah  untuk  kemaslahatan  seluruh  umat amnusia.  Akan  tetapi  dalam  implementasinya  masih  banyak  menimbulkan  persoalan disebakan  penerapan  hukum  Islam  itu  sendiri  belum  bisa  diterapkan  secara menyeluruh. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua  dalam  bentuk  negara  Islam.  Tentu  saja  hal  ini  menimbulkan  persoalan  besar, karena  pada  satu  sisi  Islam  memerintahkan  agar  umat  Islam  melaksanakan  syariat Islam secara kâffah, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.
Kata Kunci: Hukum Islam, Siyasah Syar’iyah

## PENDAHULUAN
Syariat Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, Syariat Islam  merupakan  solusi  dalam  segala  kehidupan.  Dikarenakan  segala  aturan  yang berasal  dari  Allah  swt  tujuannya  adalah  untuk  kemaslahatan  seluruh  umat  amnusia. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan disebakan penerapan  hukum  Islam  itu  sendiri  belum  bisa  diterapkan  secara  menyeluruh. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bentuk  negara  Islam.  Tentu  saja  hal  ini  menimbulkan  persoalan  besar,  karena  pada satu  sisi  Islam  memerintahkan  agar  umat  Islam  melaksanakan  syariat  Islam  secara kâffah, di  sisi  lain  ada  ajaran-ajaran  Islam  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa keterlibatan institusi negara.
Di Indonesia, polemik penerapan syariat Islam setidaknya tersibak dalam dua kelompok;  satu  kelompok  mengharapkan  syariat  Islam  seluruhnya  dapat  diadopsi menjadi  sumber  hukum  negara  dan  diberlakukan  bagi  para  pemeluk  Islam,  dan kelompok kedua tidak menghendaki seluruh syariat Islam diformalkan dalam konteks negara.  Kelompok  kedua  ini  menghendaki  negara tidak  perlu  banyak  campur  tangan terhadap agama, karena agama sifatnyaindividual. 1
Menurut Abdurrahman wahid, kelompok pertama memiliki paradigma berfikir “berangkat  dengan  agama  untuk  menyelesaikan  masalah  bangsa”,  sedang  kelompok kedua  paradigmanya  “berangkat  dari  agama  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah bangsa”. 2 Sungguhpun  demikian  kedua  kelompok  ini  sebenarnya  sama-sama menerima formalisasi syariat Islam pada hukum-hukum privat tertentu. Yang menjadi perdebatan seru di antara kedua kelompok ini adalah ketika persoalannya menyangkut formalisasi syariat secara  menyeluruh.Kelompok pertama sangat mendukung, sedang kelompok kedua  menolak.Kelompok kedua cukup hukum-hukum privat tertentu saja yang diformalisasikan.
Gagasan pemisahan agama dari  negara  menurut Soekarno tidak  hanya terjadi di  Turki,  tetapi  di  negara-negara  Eropa  seperti  Belanda,  Perancis,  Jerman,  Belgia,
1 Paparan  lebih  jauh  dapat  dilihat  dalam  Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara:  Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta:Paramadina, 1998), cet I. hlm. 84-92. Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), cet. I, hlm. 3.
2 Abdurrahman  Wahid,  Islam, Pluralisme  dan  Demokrasi ,  dalam  Arief  Afandi  (ed),  Islam Demokrasi Atas Bawah, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet ke-1, hlm. 110.
Inggris, serta negeri-negeri kolonial yang beragama Islam seperti Indonesia. 3
Selanjutnya  dikemukakan  dasar  pemikirannya  tentang  pemisahan  agama  dari negara dengan mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar (Cairo), Syeikh Ali Abdur Raziq.  Pendapat  Raziq  yang  dikutip  Soekarno  pada  dasarnya  berprinsip  bahwa keharusan  bersatunya  agama  dengan  negara  tidak  ada  dasarnya  dalam  syariat  Islam (Al-Qur'an  dan  Sunnah)  maupun  ijma  ulama,  sebab  tugas  Nabi  Muhammad  yang terpokok  adalah  menegakkan  syiar  Islam  tanpa  bermaksud  mendirikan  negara,  atau membentuk  khilafah  yang  akan  menjadi  kepala  masyarakatpolitik.  Adapun  alasan soekarno berpendapat seperti di  atas, apabila agama dijadikan  alat pemerintah,  maka yang terjadi adalah ia akan dijadikan sebagai alat penghukum raja-raja yg zalim, dan tangan besi. 4
Di  lain  pihak,  Mohammad  Natsir  sebagai  representasi  kelompok  Islam menolak  pendapat  Soekarno.  Natsir  percaya  akan  watak  holistik  Islam. 5 Sebagai seorang  ideolog  muslim  kontemporer  Natsir  sangat  meyakini  Islam  sebagai  suatu ideologi  keagamaan.  Sebagai  suatu  ideologi,  Islam  dalam  pandangan  Natsir mempunyai  cakupan  pengertian  yang  sangat  luas,  seluas  dimensi  kehidupanmanusia itu  sendiri.Cakupan  kehidupan  ini  tidak  hanya  meliputi  kehidupan  dunia  tetapi  juga kehidupan  akhirat.  Natsir  membantah  pendapat  soekarno,  beliau  berpendapat  bahwa justru dengan menyatukan agama justru akan mengembangkan negara, karena dengan agama akan bisa menghilangkan perilaku zhalim dan yang sejenis dengannya. 6
Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu diatur oleh ajaran-ajaran  Islam.  Dalam  hal  ini  Natsir  mengutip  prinsip  Al-Qur'an  agar  seluruh aspek kehidupan di atur secara Islam , sebagaimana dalam firman Allah berikut:
                                                                                                                        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan  janganlah  kamu  turut  langkah-langkah  syaitan.  Sesungguhnya  syaitan  itu  musuh yang nyata bagimu. 7
Natsir berpendapat bahwa memahami ayat di atas harus totalitas  masuk kedalam Islam bahkan sekalipun antara agama dengan negara dan sebaliknya.
3 Ibid., hal.407.
4 Ibid., hal.406.
5 BahtiarEffendi, Islam danNegara ,hlm. 81.
6 Ahmad Suhelmi , Soekarno versus Natsir , (Jakarta: Dar Al-Falah, 1999) cet. I, hlm. 74.
7 Al-baqaroh, ayat 208.
Berdasarkan  ayat  al  qur’an  di  atas  dan  pemikiran  idiologinya  itu,  Natsir menolak  segala  bentuk  pemikiran  sekuler,  sebab  pemikiran  tersebut  mengabaikan nilai-nilai transendental Islam.
Polemik  Soekarno  dan  Natsir  masih  bersifat  eksploratif.Sejak  semula keduanya  tidak  bermaksud  untuk  merumuskan  konsep-konsep  yang  siap  pakai mengenai hubungan antara agama dan negara.Namun keduanya juga tidak bermaksud untuk  menemukan titik-titik  temu (kalimah sawa') di antara  mereka.Keduanya  hanya ingin  menunjukkan  posisi-posisi  ideologis-politis  masing-  masing.Akibatnya, perdebatan-perdebatan  itu  hanya  menggarisbawahi  berbagai  perbedaan  yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok politik yang berseberangan.
Mewakili  kelompok  nasionalis,  Soekarno  kurang  berhasil  memberi  substansi keagamaan  terhadap  pandangannya  mengenai  hubungan  Islam  dannegara  yang  telah mengalami  "dekonfessionalisasi".  Karena  itu,  meskipun  mengimplikasikan  paham kaitan  non formal atau etis antara Islam dan negara, dalam pandangan banyak aktivis Islam  politik,  konsepnya  sangat  dibayang-  bayangi  oleh  semangat  "sekularisme" Ataturk,  yang  disebut  dengan  nada  pejoratif  sebagai  pemisahan  Islam  dari  negara. Dipihak  lain,  tanggapan-tanggapan  Natsir  tampaknya  tidak  cukup  matang.  Jawaban- jawabannya terhadap tantangan- tantangan Soekarno kurang berhasil mengartikulasikan secara bermakna watak dan bentuk kaitan politik antara Islam dan negara. Malah, ia berhenti pada pernyataan- pernyataan normatif dan umum mengenai Islam yang mungkin mempengaruhi model kaitan antara kedua aras religio-politik ini.
Perdebatan  yang  cukup  panas  terjadi  manakala  BPUPKI    mulai  membahas persoalan  idiologi  negara.  Kelompok  nasionalis  bersikeras  menjadikan  nasionalisme sebagai  dasar  negara,  sedang  kelompok  Islam  menghendaki  Islam  sebagai  dasar negara.Ketegangan  tersebut  mereda  manakala  dicapai  kesepakatan  dibentuknya panitia  kecil  yang  beranggotakan  sembilan.Panitia  ini  secara  khusus  bertugas  untuk merumuskan dasar negara yang terbebas dari wilayah konflik. Panitia kecil ini terdiri dari  Soekarno,  Mohammad  Hatta,  A.  A.  Maramis,  Abikoesno  Tjokrosoejoso,  Abdul Kahar  Muzakir,  Haji  Agus  Salim,  Achmad  Soebarjo,  Abdul  Wahid  Hasyim  dan Muhammad  Yamin. 8 Dari  panitia  kecil  ini,  setelah  melalui  perdebatan  panjang, dicapai kesepakan rumusan dasar negara yang di dalamnya terdapat rumusan "Percaya
8 Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), cet. II, hlm. 26.
kepada  Tuhan  dengankewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya."  Rumusan  ini  dikenal  dengan  nama  "Piagam  Jakarta",  karena ditandatangani di Jakarta. 9
Inilah kesuksesan pertama umat Islam dalam  memperjuangkan aspirasinya ke dalam negara.Tetapi ternyata kesuksesan ini hanya berlangsung selama 57 hari. 10 Dua jam menjelang pembacaan teks proklamasi  terjadi perubahan besar terhadap apa yang telah  dihasilkan  dalam  sidang-sidang  PPKI  yang  sangat  melelahkan.  Di  antara perubahan  itu  ialah  dihapuskannya  Piagam  Jakarta  dari  Preambul  Undang-undang Dasar  1945  karena  adanya  desakan  dari  kalangan  Indonesia  Timur.  Anak  kalimat pengiring  yang  terdiri  dari  tujuh  atau  delapan  perkataan  di  atas  dirasakan  oleh sebagian  bangsa  kita  di  belahan  Indonesia  Timur  sebagai  diskriminatif  terhadap pemeluk agama  lain. 11 Dengan dihapuskannya Piagam  Jakarta dari UUD 1945, pupus sudah  harapan  umat  Islam  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  asas  legal-formal  segala sendi kehidupan dalam berbangsa danbernegara.
Politik  Orde  Baru  yang  represip  terhadap  aspirasi  politik  umat  Islam berlangsung  sampai  pertengahan  dekade  80-an.  Mengendurnya  represi  terhadap aspirasi politik Islam  sebenarnya tidak  berdasarkan  munculnya kesadaran,  melainkan lebih  pada  pencarian  dukungan  politik.Sebagaimana  diketahui,  bahwa  pada  era-era menjelang  tahun  90-an,  telah  terjadi  kebangkitan  sosial  sebagai  akibat  semakin cerdasnya umat Islam Indonesia.  Kebangkitan tersebut memunculkan tekanan politik baru ketika kelas menengah muslim mendesak representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat. 12
Pada  akhirnya  kebangkitan  tersebut  memaksa  Soeharto  mengevaluasi kebijakannya  mengenai  Islam.Soeharto  mulai  melunakkan  sikapnya  terhadap  umat Islam  dan  beberapa  kepentingan  Islam  mulai  diakomodasi.Bukti-bukti  yang menunjukkan  sikap  akomodatif  negara  terhadap  Islam  mencakup  diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial ekonomi dan politik umat Islam.Setidaknya  ada  limahal penting  yang  berhubuangan dengan  bentuk akomodatif legislatif negara terhadap Islam:
9 Ibid , hlm, 27.
10 Safii Maarif, Islam dan Politik , hlm. 29.
11 Prawoto, PerumusanHistorisRumusDasarNegara ,hlm.26.
12 R obert W. Hefner dalam Ahmad Baso (ed), Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia , (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 114-115.
1) disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1989 13 ;
2) disahkannya Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974.
3) diberlakukannya  Undang-undang  Peradilan  Agama  (UUPA)  tahun  1989  dan Kompilasi hukum Islam pada tahun 1991;
4) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991;
5) dikeluarkannya  surat  bersama  tingkat  menteri  berkenaan  dengan  badan  Amil zakat, infak dan shadaqah (BAZIS), dan
6) dihapuskannyaSumbanganDermawanSosialBerhadiah(SDSB)tahun 1993. 14
7) Sikap  akomodatif  Orba  terhadap  Islam  semakin  kentara  dengan  dibentuknya Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) dan didirikannya Bank MuamalatIndonesia.
Keruntuhan  Orde  Baru  pada  tahun  1998  memberikan  optimisme  yang  lebih besar  lagi kepada umat Islam untuk mewujudkan  impiannya  membawa syariat Islam ke  dalam  bentuk  yang  formal  dalam  sistem  ketatanegaan  Indonesia.  Kesempatan tersebut  langsung  digunakan  umat  Islam  dengan  membentuk  partai-  partai Islam.Bahkan  MASYUMI  sebagai  partai  masa  lalu  yang  telah  dibubarkan  Soekarno hidup kembali.Kali ini para elit Islam harus menghadapi kenyataan pahit yang benar- benar didukung oleh fakta-fakta. Ketika suasana politik sedemikian bebasnya, ternyata partai  politik  yang  berasaskan  Islam  tidak  mendapatkan  suara  yang  signifikan  dari masyarakat  muslim  sendiri.  Pada  Pemilu  1999  hasil  suara  keseluruhan  partai  Islam tidak  lebih  dari  20%,  bila  PKB  dan  PAN  digabungkan  pun  paling-paling  hanya sekitar35%. 15
Realitas  ini  tentu  saja  sebagai  pukulan  telak  terhadap  para  elit  politik  Islam yang  hendak  mengusung  syariat  ke  dalam  negara.  Karena  dengan  suara  itu,  maka sudah  tentu  perjuangan  penegakkan  syariat  Islam  melalui  parlemen  akan  menemui banyak  kesulitan.  Belum  lagi  kalau  suara  di  atas  dikurangi  dengan  suara  PKB  yang sekitar  13%,  diketahui  bahwa  PKB  adalah  salah  satu  partai  Islam  yang  tidak memperjuangkan formalisasi syariatIslam.
Namun  demikian,  kelompok  Islam  tertentu  masih  sangat  kuat  perjuangannya
13 Dalam undang-undang ini secara eksplisit peran pengajaran agama pada semua tingkat.
14 Bachtiar Effendi, Islam dan negara , hlm. 273.
15 Ahmad  Zubaidi, "Pil  Pahit  bagi  "Islam  Politik" ,  Pelita  Bangsa  3  September  1999 dan "Skeptisisme bangkitnya Parpol Islam ” Duta Masyarakat, 3 September 1999.
dalam berupaya mengangkat syariat Islam ke dalam negara.Secara formal perjuangan mereka  diwakili  oleh  partai-partai  Islam  yang  ada  di  Parlemen.  Terlihat  jelas  dalam dua  momentum  ST  MPR  Tahun  2000  dan  2001  yang  lalu,  dua  partai  Islam;  Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang memperjuangkan untuk masuknya kembali  "tujuh  kata"  tentang  syariat  Islam  dalam  Piagam  Jakarta.  Bahkan  secara informal mereka mengkampanyekannya melalui berbagai program yang dimotori oleh beberapa  organisasi  keagamaan,  seperti  FPI  (Front  Pembela  Islam),  MMI  (Majelis Mujahidin Indonesia), KISDI (Komite Solidaritas Islam), Lasykar Jihad Ahlus Sunnah wal-Jamaah dan lain sebagainya.
Yang  menarik  dicermati  adalah  adanya  pertarungan  dua  kelompok  Islam dalam  menyikapi  masuknya  Islam  sebagai  idiologi.Dalam  logika  umum,  seharusnya kelompok  Islam  bersatu  dalam  mengartikulasikan  kepentingan  politiknya  terutama untuk mengusung syariah menjadi hukum formal di negeri ini. Tetapi mengapa justru kelompok Islam berhadapan satu samalain. Kalau pada masa-masa sebelum era 60-an, barangkali  wajar  karena  yang  berhadapan  adalam  kelompok  Islam  dan  kelompok nasionalis.Tetapi  pasca  60-an,  petanya  berubah  total,  karena  salah  satu  partai  Islam terbesar  saat  itu,  yaitu  Nahdhatul  'Ulama  (NU),  justru  memilih  berkalaborasi  dengan Soekarno.Praktis saja, setelah kolaborasi ini terjadi, sungguhpun ada kelompok Islam yang dekat dengan kekuasaan tetapi gema perjuangan pengusungan syariah ke dalam negara nyaris tak dengarlagi.
Dalam  sejarah  Indonesia,  nampaknya  umat  Islam  selalu  disibukkan  dengan wacana-wacana  teologis  yang  menghabiskan  energi.  Sementara  persoalan-persoalan pragmatis  umat  jarang  sekali  menjadi  obyek  pembicaraan.  Perseteruan  dua  kubu, antara  kalangan  Islam  yang  memperjuangkan  Syariat  Islam  agar  menjadi  hukum formal  bagi  umat  Islam  Indonesia  dan  kalangan  yang  menentangnya,  telah  membuat agenda-agenda  keumatan  yang  pragmatis  terabaikan,  semisal  masalah  pendidikan dankesejahteraan.
Dari perkembangan masalah penerapan syari’at Islam di Indonesia adanya pro dan  kontra,  menjadi  latar  belakang  penulis  dan  mendorong  untuk  menulis.  Dari  sini penulis  beri  judul: “Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  Perspektif Siyasah Syar’iyah”

## Yurisprudensi Hukum Islam
Sungguhpun  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  tetapi  syariat Islam  itu  sendiri  tidak  menjadi  landasan  legal-formal  bangsa  Indonesia.  Padahal perjuangan menegakkan Hukum Islam sebagai landasan legal-formal itu sendiri sudah mulai  sejak  saat  negeri  ini  baru  mulai  akan  berdiri.  Sampai  sekarang,  sungguhpun energi umat Islam telah terkuras untuk memperjuangkannya, cita-cita memformalisasikan  syariat  Islam  dalam  sebuah  sistem  kenegaraan  belum  juga berhasil.
Perumusan  kembali  cita-cita  politik  umat  Islam  itu  sendiri  harus  didasari oleh pemahaman  bahwa Islam tidak  mewajibkan  umatnya untuk mendirikan  negara Islam atau memformalisasikan syariat Islam.Hal ini perlu dilakukan agar pergerakan umat  Islam  dapat  lebih  leluasa  dan  tidak  terikat  dengan  formalisme  Islam.  Karena selama  pergerakan  Islam  dibatasi  oleh  lebel-lebel  formal,  maka  perjuangan  umat Islam  hanya  akan  berkutat  di  satu  tempat  saja.  Dalam  babakan  sejarahnya  selalu menghadapi  konflik  idiologis  yang  justru  menyebabkan  Islam  terpinggirkan  dari kancah politik nasional.
Semangat  ini  didukung  kenyataan  bahwa  dalam  ajaran  Islam  sendiri  tidak ada tuntunan yang jelas tentang konstruksi negara Islam atau metode pemberlakuan syariat  Islam  dalam  suatu  negara.  Al-Qur’an  dan  As-sunnah  lebih  banyak memberikan prinsip etis yang relevan tentang cara mengatur masyarakat dan prinsip- prinsipnya. Al-Qur’an berulangkali menyebut gagasan normatif tentang musyawarah (syûra )16 , keadilan (‘adalah) 17 dan egelitarianisme (musâ wah) 18 . Prinsip-prinsip inilah yang ditunjukkan dalam tradisi politik Islam awal, khususnya pada Nabi Muhammad SAW.
Dengan demikian sudah saatnya, umat Islam tidak lagi bervisi kaku dalam memahami  pesan-pesan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.Umat  Islam  harus  berani menterjemahkan keduanya dalam konteks yang lebih rasional dan berdampak positif terhadap umat Islam.
16 QS. Asy-Syûrâ (42): 38 dan Âli Imrân (2): 159.
17 QS. Al-Maidah (5): 8 dan  An-Nisa (3):135.
18 QS. An-Nisâ’ (4): 1 dan Al-Hujurât (49):13.
Pola Penerapan Hukum Islam di Indonesia.
Sebelum pemerintahan Belanda, Hukum Islam telah dianut dan dilaksanakan oleh para pemeluknya di Nusantara ini, telah hidup di masyarakat dan  menjadi norma serta sumber perilaku.
Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam tetap di akui pada awalnya  untuk  diberlakukan  kepada  bumi  putera  yang  bersengketa.  Namun pemerintah  penjajah  Belanda  ini  dengan  memanfaatkan  jasa  Snouck  Hurgronye, berusaha  menerapkan  berbagai  teori  untuk  merintangi  kemajuan  Islam  di  tanah  air. Salah  satu  teori  yang  populer  adalah theory  reseptie yang  berarti  :  “Hukum  Islam berlaku apabila diterima, atau dikehendaki oleh hukumadat”.
Kebijaksanaan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  memberlakukan theory Receptie Snouck  Hurgronye  mendapat  reaksi  yang  keras  dari  kalangan  umat  Islam, yang  berakumulasi  pada  perlawanan  umat  Islam  untuk  mengusir  penjajah  dari  tanah air Indonesia.
Di  masa  pendudukan  Jepang,  tidak  ada  perubahan  berarti  mengenai Pengadilan Agama di tanah air sampai Jepang kalah.
Setelah  Indonesia  merdeka,  pengaruh  politik  PemerintahPenjajah  masih berbekas.  Ini  dapat  dilihat  dalam  penetapan  UUD  1945  dan  Pancasila  sebagai  dasar dan  falsafah  negara,  umat  Islam  harus  merelakan  penghapusan  tujuh  kata  yang terdapat dalam rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta, karena adanya desakan dari kalangan pihak Kristen. Tujuh kata tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang MahaEsa”.
Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara, karena sila-sila Pancasila tersebut tidak  bertentangan dengan ajaran Islam.  Walaupun  konstitusi  Negara  RI  itu  Islami,  tetapi  pelaksanaan  Hukum Perkawinan  dan  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia  setelah  Indonesia  merdeka  dalam periode  1945-1974,  melalui  Badan  Peradilan  Agama  tetap  tidak  berubah  seperti sediakala.  Baru  tahun  1974  dengan  disahkannya  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  teori  resepsi  kolonial  itu  menemui  ajalnya,  karena  dengan  terbentuknya UU No. 1 tahun 1974  setiap perkawinan  harus dilaksanakan  menurut hukum agama. Untuk  orang  Islam,  perkawinan  baru  dianggap  sah  kalau  dilakukan  menurut perkawinanIslam.

## Implementasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Sistem Nasional
Setelah  Indonesia  merdeka,  upaya  pembaharuan  hukum  banyak  diarahkan kepada  perubahan  hukum  tertulis  peninggalan  kolonial  untuk  dijadikan  Hukum Nasional.Hukum  Islam  dijadikan  sebagai  salah  satu  unsur  hukum  Nasional  yang berfungsi  sebagai  rujukan  dalam  pembentukan  hukum  nasional  tersebut.Upaya  ini telah  menghasilkan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua  warga  negara  Republik  Indonesia,  maka  hukum  perkawinan  Islam  sudah menjadi bagian dari hukum nasional, karena pada tanggal 2 Januari 1974 sudah masuk dalam lembaran Negara. Setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka  hukum  Fikih  Islam  telah  memasuki  fase  baru  yang  disebut  fase  Taqnin  (fase pengundangan).
Walaupun  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  disahkan,  tetapi pelaksanaannya  melalui  putusan  Pengadilan  Agama  masih  harus  dikukuhkan  oleh Pengadilan  Negeri.  Tetapi  dengan  terbentuknya  UU  No.  7  tahun  1989  Pengadilan Agama  sudah  disejajarkan  dengan  Pengadilan  Negeri,  sehingga  putusan  Pengadilan Agama tersebut tidak  lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.  Kemudian, walaupun telah  diundangkan  UU  No.  7  tahun  1987  yang  mensejajarkan  Pengadilan  Agama dengan  Pengadilan  Negeri,  ternyata  dalam  implementasi  hukum  Islam  di  Indonesia masih  bermasalah,  karena  tidak  adanya  keseragaman  para  hakim  Peradilan  Agama dalam  menetapkan  hukum  terhadap  persoalan-persoalan  hukum  perkawinan  yang mereka  hadapi sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan  Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya, yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini  disebabkan  tidak  tersedianya  kitab  materi  Hukum  Islam  yang  sama.  Dari  realitas ini,  keinginan  untuk  menyusun  “Kitab  Hukum  Islam”  dalam  bentuk  kompilasi dirasakan  semakin  mendesak.  Penyusunan  kompilasi  ini  bukan  saja  didasarkan  pada kebutuhan  adanya  keseragaman  referensi  keputusan  hukum  di  Peradilan  Agama Indonesia,  tetapi  juga  disandarkan  pada  keharusan  terpenuhinya  perangkat-perangkat sebuah  Peradilan,  yaitu  kitab  Materi  Hukum  Islam  yang  digunakan  di  Lembaga Peradilan  tersebut.  Itulah  yang  mendorong  pembentukan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) dengan berdasarkan Perundang-Undangan, seperti UU No. 22 tahun 1946, UU
No. 32 tahun 1954, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 28 tahun 1977.
Dengan  terbentuknya  KHI,  Fikih  Islam,  khususnya  Fikih  Munakahat  yang selama  ini tidak dipandang  sebagai  hukum positif walaupun orang-orang Islam telah melaksanakannya  sejak  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  telah  ditransformasikan menjadi hukum positif, atau sebagai hukum Nasional yang berlaku dan mengikat bagi seluruh  umat  Islam  di  Indonesia,  melalui  Instruksi  Presiden  (INPRES)  No.  1  tahun 1991  yang  ditujukan  kepada  Menteri  Agama  untuk  menyebarluaskannya.  Adapun Undang –undang yang disusun dalam materi hukum Islam di antaranya:
1. Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan
a. Latar  Belakang  dan  Proses  Pembentukan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi  semua  warga negara  Republik  Indonesia  tanggal  2  Januari  1974 19 sebagian  besar  telah  memenuhi tuntutan  masyarakat  Indonesia.  Tuntutan  ini  sudah  dikumandangkan  sejak  kongres perempuan  Indonesia  pertama  tahun  1928  yang  kemudian  susul-menyusul  di kedepankan  dalam  kesempatan-  kesempatan  lainnya  berupa  harapan  perbaikan kedudukan  wanita  dalam  perkawinan.  Perbaikan  yang  didambakan  itu  terutama diperuntukkan  bagi  golongan  “Indonesia  Asli”  yang  beragama  Islam  yang  hak  dan kewajibannya  dalam  perkawinan  tidak  diatur  dalam  hukum  yang  tertulis. 20 Hukum perkawinan  orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Islam  yang  tercantum  dalam  kitab- kitab fikih Islam, menurut sistem hukum di tanah air kita tidak dapat digolongkan ke dalam  kategori  “hukum  tertulis”,  karena  tidak  tertulis  dalam  peraturanperundang- undangan. 21
19 Yang  dimaksud  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  dalam  pembahasan  ini,  ialah  segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam masalah perkawinan dan dijadikan pedoman oleh Hakim di Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan.
20 Hukum  tertulis  lazim  disebut  sebagai  hukum  perundang-undangan.  Hukum  tertulis  telah menjadi tanda dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern – Hasanuddin AF (et.al), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm, 7.
21 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. II, hlm,  21.
Menurut Mohammad Daud Ali, masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah soal-soal : 1. perkawinan paksa, 2. poligami dan 3. talak yang sewenang-wenang. 22
Di  antara  isu  yang  perlu  ditampung  oleh  pemerintah  dalam  merumuskan draft  undang-undang  perkawinan  adalah  pembinaan  hukum  nasional  dengan melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional, masalah kependudukan, hak asasi manusia,  pengayoman  terhadap  martabat  wanita  dan  pembinaan  kesejahteraan keluarga,  sebagaimana  disebutkan  dalam  risalah  sidang  pleno  DPR  tanggal  30 Agustus 1973. 23

## 2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam(KHI)

## a. Latar Belakang dan Proses PembentukanKHI
Walaupun  umat  Islam  Indonesia  telah  berhasil  melalui  Menteri  Agama  dan  para ulama dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang- Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun  1989,  bukan  berarti  bahwa  semua  persoalan  yang  berkaitan  dengan implementasi  hukum  Islam  di  Indonesia  menjadi  selesai,  karena  ternyata  persoalan krusial yang dihadapi adalah tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam  menetapkan  hukum  terhadap  persoalan-persoalan  yang  mereka  hadapi.  Sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agamadengan
Peradilan  Agama  yang  lainnya  dalam  masalah  yang  sama, 24 yang  dapat mengurangi  wibawa  Peradilan  Agama.  Hal  ini  disebabkan  tidak  tersedianya  kitab Materi  Hukum  Islam  yang  sama.  Meskipun  telah  ditetapkan  13  kitab  fikih  yang kesemuanya  dalam  mazhab  Syafi‟i  yang  dijadikan  rujukan  dalam  memutuskan perkara,  akan  tetapi  tetap  menimbulkan  persoalan,  yaitu  tidak  adanya  keseragaman putusan  hukum,  karena  dalam  kitab-kitab  fikih  tersebut  juga  terdapat  perbedaan pendapat ( ikhtilaf ), walaupun dalam satu mazhab (mazhabSyafi‟i). 25
Setelah  diundangkan  PP  No.  45/1957  tentang  pembentukan  PA/Mahkamah Shari‟ah  diluar  Jawa  dan  Madura,  kepala  biro  PA  dan  Departemen  Agama  segera
22 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. II, hlm,  21.
23 Risalah sidang Pleno DPR tanggal 17 September 1973, Pandangan Umum Fraksi ABRI.
24 Karena belum ada KHI, selain tidak seragamnya keputusan hukum untuk masalah yang sama, juga bahkan dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham, padahal fikih itu semestinya membawa rahmat, bukan menjadi penyebab perpecahan,  - Lihat : Hasan Basry, Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama, No. 104, Tahun X April 1986, hlm,  60.
25 Lihat  Dirjen  Bimbaga  Islam, Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1991/1992),hlm, 139.
mengeluarkan surat edaran No. B/1/735 tanggal 15 Februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fikih sebagai pedoman. 26 Ketiga Belas kitab fiqh  tersebut  adalah  : al-Bajuri,  Fat  al  Mu’in  berikut  Sharahnya,  Sharqawi  ‘ala  al Tahrir,  al  Mahalli,  Fath  al-Wahhab,  Tuhfah,  Targhib  al-Mushtaq,  Qawanin Shar’iyyah lisayyid Usman bin Yahya, Qawanin lisayyid Sodaqah Dakhlan, Shamsuri fil  Faraid,  Bughyat  al-Mastarshidin,  al-Fiqh  ‘ala  al  Madhahib  al-‘arba’ah  dan Mughny alMuhtaj . 27
Menurut  Sudirman  Tebba  penggunaan  kitab-kitab  fikih  tersebut  dalam memutuskan  perkara  di  Pengadilan  Agama  itu  dianggap  terlalu  banyak  kelemahan, antara  lain  karena  buku  rujukan  pengadilan  agama  itu  dianggap  terlalu  banyak, disamping judul bukunya saja ada 13 buah, juga antara judul buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid, akibatnya penggunaannya terasa tidak praktis. 28
Dengan  banyaknya  kitab  fikih  yang  dianjurkan  oleh  Departemen  Agama maupun  PA,  masih  sangat  mungkin  sekali  terjadi  perbedaan  putusan  dalam  wilayah PA,  dikarenakan  para  hakim  bebas  menafsirkan  ataupun  memilih  hukum  apa  yang akan dijatuhkan disebabkan banyaknya rujukan. 29
Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, berangkat dari realitas ini,  keinginan  untuk  menyusun  “kitab  hukum  Islam”  dalam  bentuk  kompilasi dirasakan  semakin  mendesak.  Penyusunan  kompilasi  ini  bukan  saja  didasarkan  pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di PA di Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. 30

## Respon dan Penolakan penerapan hukum Islam

## 1. Respon dukungan Penerapan Hukum Islam
Gerakan  ini  juga  disebut  dengan  gerakan  Formalistik.  Secara  etimologis adalah  berasal  dari  akar  kata  formal  yangberarti  sesuai  peraturan  yang  sah,
26 Dadan  Muttaqien,  et.al, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet II, hlm, 53.
27 Sudirman  Tebba  (ed), Perkembangan  Kontemporer  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara, (Bandung: Mizan, 1993), cet. I, hlm,  21
28 Depag  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Agama, 2000), hlm, 128.
29 Masrain  Basran, Kompilasi  Hukum  Islam  Mimbar  Ulama, No.  105,  Tahun  X,  Mei  1986, hlm, 8,9.
30 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , hlm, 29.
resmi 31 berhubungan dengan  bentuk, 32 dan kaku. 33 Dengan  demikian   formlistik bisa berarti  peresmian  atau  menjadikan  resmi,bersifat  apa  adanya,  sikap  yang  kaku  dan rigid.
Kelompok ini, sebagai mana pendapat Din Syamsudin:
“ Mengidam-idamkan terjadinya penyatuan antara agama dan negara,dengan kata lain negara  (politik)  adalah  sebagai  bagian  yang  integral  dari  agama. dîn (agama)  bagi aliran  ini  mempunyai  hubungan  yang  sangat  dekat  sekali  dengan siyasah (politik). Oleh  karena  itu  umat  Islam  harus  terlibat  dalam  politik,  menegakkan  sistem  politik Islam, bahkan  negara Islam.  Mereka cenderung  mempertahankan  bentuk-bentuk pra konsepsi  politik  Islam,  misalnya  pentingnya  partai  politik  Islam  formal (menggunakan  nama  Islam  misalnya),  ungkapan,  idiom-idiom  dan  simbol-simbol politik Islam, terutama landasan organisasi secara konstitusional adalah Islam. ” 34
Begitu pula Masykuri Abdillah, juga menuturkan bahwa:
“ Ada  sebagian  aspirasi  umat  Islam  (santri)  yang  menjadikan  Islamsebagai  idiologi yang  manifestasinya  berbentuk  pelaksanaan  ajaran  agama  (syariat)  secara  formal sebagai  hukum  positif.  Oleh  karena  itu  orientasi  ini  mendukung  pendekatan struktural  dalam  sosialisasi  dan  institusionalisasi  ajaran  Islam.  Orientasi  ini  sangat mendukung “ Islamisasi ” disegala  bidang  sebagai  prioritas  utama,  sehingga  dalam praktiknya hal ini bisa mengurangi hak dan eksistensi non – Muslim. ” 35
Selaras dengan kedua pendapat diatas adalah pandangan Qadri Azizi, ia menjelaskan bahwa:
31 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  BalaiPustaka, Jakarta,  1988,  hlm,  244.  Lihat  pula,  Peter  Salim  , The  Contemporary,  English-IndonesiaDictionary , Modern English Press, Jakarta, 1986, hlm, 736
32 Joyce.  M  Hawkins, Kamus  Bahasa  Oxford  Inggris-Indonesi,  Indonesia-Inggris ,Erlangga, Jakarta, 1996, h, 131. Lihat pula , Peter Salim, The Contemporary, English-IndonesiaDictionary , hlm,736
33 Jhon M.Echol dan Hasan Sadzili, Kamus Bahasa Inggris , Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2000, hlm,254 Lihat pula, Peter Salim, The Contemporary, English-Indonesia Dictionary , hlm,1959
34 M.  Din  Syamsuddin, Islam  dan  Politik  Era  Orde  Baru ,  (Logos  Wacana,  Ciputat, 2001),hlm,152 -154
35 Masykuri  Abdillah, Aspirasi  Ummat  Antara  Islamisasi  dan  Humanisasi, dalam,Kurniawan Zen  dan  Syarifuddin  HA.  (edit)  Syariar  Islam  Yes  Syariat  Islam  No,  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam Amandemen UU 1945, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm, 18
“ Menurut  paham  ini  hukum  Islam  harus  diterapkan  kepada  mereka  yangsudah mengucapkan  dua  kalimat  syahadah  atau  sudah  masuk  Islam,  Istilah  positivisasi hukum  Islam  menurut  paham  ini  tidak  akan  pernah  populer  kecuali  bahwa  berarti mereka  yang  beragama Islam  harus serta  merta menjalankan atau dipaksakan untuk menerima  hukum  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karenan  itu  proses kehidupan politik termasuk partai politik adalah dalam rangka atau sebagai alat untuk menerapkan  hukum  Islam  secara  normatif  dan  formal  ini.  Konsekuensinya pelaksanaan  Piagam  Jakarta  menjadi  persoalan  besar  dan  serius  yang  harus  selalu diperjuangkan,  oleh  karena  merupakan  satu-satunya  cara  untuk  penerapan  hukum Islam  secara  formal – kalau  perlu  dipaksakan – di  negara  Indonesia.  Jika  ditarik keatas  lagi  dari  sisi  ekstrimitas,  pendekatan  ini  menjadi  sekriptualis  dan  tekstualis yang biasanya kurang mempertimbangkan kontekstual dan lingkungan sosiologis. ” 36
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  masa  era  reformasi  ini  muncul  tuntutan atau  aspirasi  sebagian  kelompok  Islam  untuk  memformalisasikan  Piagam  Jakarta atau  syariat  Islam  secara  keseluruhan.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  beberapa Partai Islam  yang  memiliki platform untuk  menjadikan  hukum Islam  berlaku dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia.  Aspirasi  ini  ternyata  diperjuangkan oleh sejumlah partai Islam, terutama PPP, PBB, dan PK dalam perdebatan perubahan (amandemen) UUD 1945 baik yang pertama (1999) maupun kedua (2000) dan ketiga (2002).  Namun  perjuangan  ini  tidak  berhasil  karena  tidak  didukung  oleh  mayoritas anggota MPR dan bahkan mayoritas bangsa Indonesia. Meski demikian, platform ini kini  tetap  menjadi  agenda  partai-partai  itu  serta  sejumlah  ormas-ormas  Islam,  yang dilakukan secara legal dan konstitusional. 37

## 2. Respon Penolakan Penerapan Hukum Islam (Sekuler)
Sekularistik  secara  etimologis  berasal  dari  akar  kata  sekuler  ( secular )  yang berarti duniawi. 38 Kemudian secularize berarti memindahkan kepada urusan-urusan kegiatan-kegiatan  keduniawian.  Sementara  John  L.  Esposito  dengan  menyitir pendapat Berkeh menuturkan:
36 A.  Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional,  Kompetisi  Antara  Hukum  Islam  danHukum Umum ,( Gamma Media, Cet I, Yogyakarta,2002), hlm, 194 -195
37 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  yang  Religius,Membincang  Kembali  Konsep  Demokrasidi Indonesia, hlm, 33.  Dalam  pidato  pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  di  UIN  Syarif  Hidayatullah,Jakarta, 2004
38 John M Ecohols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia , hlm, 509
“ Bahwa secularisme bermakna yang bukan agama. Kata ini berasaldari dunia latin  s aeculum yang  pada  mulanya  berarti  masa  atau  generasi  dalam  arti  waktu temporel. Kata ini kemudian menjadi bermakna segala hal yang berhubungan dengan dunia  ini,  yang  dibedakan  dengan  hal  sepiritual  yang  ditunjukkan  untuk  mencapai surga. Kata Prancis “ laicite , juga berarti secularisme, tetapi makna aslinya menunjuk pada pengertian “ masyarakat biasa ” mereka yang bukan kelompok pendeta. ” 39
Menurut  Abercrambie  sebegaimana  yang  dikutip  oleh  M.  Dawam  Raharjo, secularisasi  yaitu  sebagai “ proses ” dimana  pemikiran  praktik  dan  institusi keagamaan  telah  kehilangan arti pentingnya. 40 Sementara Fairchild mendefinisikan bahwa secularisasi adalah:
“ Suatu  proses  dimana  struktur  sosial  yang  tadinya  tertutup  dan  sucitelah ditransformasikan  menjadi  suatu  bentuk  kontrol  dan  interaksi  yang  bukan  suci  dan terjangkau.  Dalam  konteks  ini  sekularisasi  bisa  bersifat  segmental  atau  sebagian, misalnya.  Kehidupan  politik  suatu  bangsa  bisa  mengalami  sekularisasi  tanpa menimbulkan pengaruh terhadap kepercayaan indifidual atau sektarian dan kesetiaan kepada lembaga keagamaan tertentu. ” 41
Kemudian Nurcholish mencoba menjelaskan tentang perbedaanmendasar antara secularisasi dan sekularisme. Menurutnya :
“ Secularisasi  ialah  bahwa  ia adalah proses,  yakni  prosespenduniawian.  Lebih  lanjut ia  menjelaskan  bahwa  pengertian  pokok  tentang  sekularisasi  adalah  pengakuan wewenang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam  membina kehidupan duniawi dan  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri  terus  berproses  dan  berkembang  menuju kesempurnaannya.  Sementara  secularisme  adalah  suatu  paham,  yaitu  paham keduniawian,  ia  membentuk  filsafat  tersendiri  dan  pandangan  dunia  baru  yang
39 John. L.Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World , Vol 4, New York Oxford, Oxford University Press, 1995, h, 20. Dalam kontek sejarah sekularisme atau proses sekularisasi berasal dari pengalaman sejarah Eropa. Hal ini berarti pemisahan secara bertahap “ hampir semua aspek kehidupan  dan  pemikiran  dari  perkumpulan-perkumpulan  keagamaan  dan  tujuan  -tujuan kependetaan, ” suatu  proses  yang  berkembang  di  Inggris  pada  abad  ke  enambelas  dengan  peralihan  kekuasaan  politik dari  arena  keagamaan  kenegaraan  dan  dalam  kasus-kasus  hukum  dari  kehakiman  yang  religius  ke secular.(  Sommerville,  1992,  h,  112-117).  Para  sejarahwan  mencatat  bahwa  secularisasi  pra  Industri mendapat  dukungan  dari  protestan  yang  mereka  definisikan  sebagai “ menyekularkan  agama ” ,  yaitu suatu  yang  menyetujui  pemisahan  agama  dari  fungsi-fungsi  kenegaraan  dalam  rangka  memurnikannya dengan  cara memindahkannya  dari wilayah  korupsi  duniawi.  Hingga  abad  ke  sembilan  belas  kata “ secular ” tidak untuk mendiskripsikan proses ini. Lihat ,Ibid
40 Nicholas  Abersrambie,  et  al. The  Penguin  Dictionary  of  Sosiology ,  Penguin  Books,  1986, h, 188, sebagaimana dikutip oleh M. Dwam Raharjo, Dalam, Islam dan Modernisasi :Catatan atas Paham Seculariasasi  Nurcholish  Madjid .  Nurcholish  Madjid, Islam  Kemodernan  dan  keindonesiaan ,  Mizan, Bandung,1987, h, 25
41 HP. Fairchild and 100 Authorities, Dictionary of Sosiology and Related Sciences , Little field, Adams dan co Inc, 1966, h, 268, sebagaimana dikutip oleh, M.Dawam Raharjo, Ibid.
berbeda,  atau  bertentangan  dengan  hampir  seluruh  agama  didunia  ini.  Nurcholish menegaskan  bahwa  sekalipun  kita  mengharuskan  adanya  secularisasi  tetapi  dengan tegas kita menolak secularisme. ”
Dengan    demikian    sekularistik    adalah    yang  bersifat  keduniawian,  dalam arti  melihat  urusan-urusan  kegiatan-kegiatan  itu  hanya  bersifatdunawiyah semata (bukan  keagamaan).  Kemudian  menurut  Munawir  Sadzali  sekularisme-    dalam pengertian    politik    praktis – adalah    penolakan    pada  campurtangan  negara  atau pemerintah  di  dalam  kehidupan  keagamaan  rakyat  dan  pada  waktu  yang  sama penolakan terhadap campurtangan tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga keagamaan di dalam kehidupan kenegaraan atau politik. 42
Talal  Asad  dalam  tulisannya “ Pemikiran  Tentang  Sekularisme  di  Mesir ” berpendapat bahwa :
“ Sebuah negara  yang sekuler adalah sebuah bangunan modern yangdidasarkan pada pembedaan  antara  hukum  publik  dan  hukum  privat,  pada  suatu  tatan  politik  yang mengharuskan “ agama ” untuk  dimasukkan  kedalam  bidang  privat  oleh  aturan hukum,  pada  ideologi  individualisme,moral  dan  penurunan  kebermaknaan  dari subjek pengetahuan (Manusia), pada penghormatan  jasad  fisik, serta pada kepekaan rasa  pribadi,  yang  kesemuanya  muncul  di  Eopa  Barat  bersamaan  dengan terbentuknya negara modern. 43
Sebelum  mengelaborasi  lebih  lanjut  pandangan-pandangan  kelompok sekularis, sedikit perlu kami singgung di sini posisi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia,  yakni  NU  dan  Muhammadiyyah.  Kajian  Islam  di  Indonesia  sebenarnya tidak  akan  sempurna  tanpa  mengkaji  kedua  organisasi  tersebut,  karena  keduanya merupakan  mainstream  Islam  di  Indonesia.  Hanya  saja  dalam  kajian  ini,  penulis kesulitan  memposisikan  kedua  organisasi  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  pertama, dalam mensikapi pro kontra penerapan syariat Islam di Indonesia organisasi tersebut tidak  mengeluarkan  keputusan  secara  resmi  melalui  mekanisme  organisasi  masing- masing.  Kedua,  terfragmentasikannya  pandangan  tokoh-tokoh  sentral  di  kedua organisasi tersebut dalam mensikapi penerapan syariat Islam di Indonesia. Sehingga
42 Munawir  Sadzali, Negara  Pancasila  Bukan  Negara  Agama  dan  Bukan  Negara  Sekuler , Ringkasan Ceramah Menteri Agama pada Pekan Orientasi Manggala Bp 7, 12 Juni 1990, di Bogor, Pada, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, UI, Press, Jakarta, 1993, Cet I, h, 82
43 Talal Asad, Pemikiran Tentang Sekularisme dan Hukum di Mesir , Pada DinamikaKontemporer  dalam  Masyarakat  Islam ,  Editing  ,  Die  Vander  Meji,  INIS,  Leiden  Jakarta, 2003Penerjemah, Somardi, h, 85
penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  NU  dan  Muhammadiyyah  adalah  dua organisasi di Indonesia -yang dianggap sebagai mainstream Islam Indonesia- Secara organisatoris  kedua  keduanya  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  kancah  hiruk pikuknya  prokontra  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia,  namun  para  anggota organisasi tersebut secara indifidu terlibat aktif dalam kancah polemik pro dan kontra tersebut.  Sebut  saja  misalnya  Ahmad  Syafi ’ i  Maarif  (ketua  PP.  Muhammadiyyah) dan  Hasyim  Muzadi  (Ketau  umum  PB.  NU),  namun  demikian  perlu  ditegaskan kembali  di  sini,  meskipun  mereka  sering  melontarkan  ide  dan  gagasannya  seputar penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  modern,  namun  mereka  lebih  mengatas namakan  pribadi.  Itu  berarti  tidak  bisa  disamakan  anatara  visi  institusi  dengan  visi pribadi masing-masing tokoh besar tersebut.
Kembali pada persoalan. Sampai di sini terlihat jelas visi yang di kedepankan kaum  formalis  sangat  lah  berlawanan  dengan  apa  yang  dipertahankan  oleh  kaum sekularis. Beranjak dari pemahaman sekularistik sebagimana di atas maka pendukung kelompok  ini  antara  lain  adalah  :  Nurcholish  Madjid,  Abdurrahman  Wahid, Azyumardi Azra, A. Syafii Maarif, Islam Liberal.

## Kesimpulan
Sampai  di  sini  berdasarkan  deskripsi  dan  analisis  pada  bagian – bagian terdahulu, kiranyabeberapa kesimpulan penting mengenai penelitian ini diantaranya:
1. Hukum Islam  adalah Suatu aturan atau norma  yang  harus di  ikuti oleh ummat Islam yang berasal dari Allah swt. Namun sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Adapun Per Istilahannya dikarenakan berbaurnya per istilahan  hukum yang di bawah oleh kolonial belanda. Sebagaimana negara – negara di belahan dunia Islam, di Indonesiaproblematika  antara  syariat  dan  negara  juga  telah  menjadi  masalah  yang krusial  semenjak  para  tokoh  kemerdekaan  ( founding  fathers )  merencanakan  untuk mendirikan  republik  ini  pada  tahun  1945,  kemudian  pada  sidang-sidang  konstituante dari  tahun  1956  sampai  dengan  1959,  berlanjut  pada  saat  sidang  MPRS  tahun  1966 sampai dengan 1968, hingga sampai pada era reformasi ini.
2. Kelompok  formalistik  memandang  bahwa  syari ’ ah  itu  adalah  agamaitu  sendiri sebagaimana  arti  dasar  yang  terdapat  dalam  teks-teks  al-  Qur ’ an  dan  sebagaimana yang didefinisikan oleh banyak ulama. Menurut kelompok ini cakupan syariat adalah sama  dengan  cakupan  agama  yaitu  menyangkut  hukum  yang  bersifat I ’ itiqâdiyyah, Khulûqiyyah, ‘ Ubûdiyyah danMuamalah.
3. Kemudian  menurut  pandangan  kelompok  sekularistik,  syarî ’ ah  adalah  agama  itu sendiri,  karena  sifatnya  yang  universal  maka  tidak  boleh  di  formalisasikan.  Pada tataran aplikasinya, syariat hanya dapat dijadikan sebagai sumber etika dan moral saja. Mengenai  fiqh  atau  hukum  Islam,  menurut  kelompok  ini,  hanya  boleh  dipraktekkan secara kultural, tidak  lebih dari itu.  Karena bagi mereka  aplikasi syarî ’ ah melalui  jalur positifisi  masih  menyisakan  banyak  persoalan.  Misalnya  : Pertama ,  konsep Riddah dalam  hukum  Islam  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kebebasan  dan  toleransi beragama. Kedua, Konsep  Kafir Dzimmi yang  dianggap  bertentangandengan persamaan hak  antar  warga  negara. Ketiga, konsep  kedudukan  wanita  yang  dianggap bertentangan  dengan  persamaan  hak  antara  pria  dan  wanita.  Oleh  karena  itu  bagi kelompok  ini  apapun  bentuk  negara  dan  undang – undangnya  menjadi  tidak  penting selagi  kemaslahatan  umum  dapat  terjamin.  barometer  kemaslahatan  umum  dapat dikatakan terjamin menurut kelompok ini adalah jika lima perinsip dasar Maqâshid al- Syarî ’ ah terrealisir.

## Daftar Pustaka
Paparan  lebih  jauh  dapat  dilihat  dalam  Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia , Jakarta:Paramadina, 1998, cet I
Syaifuddin  Anshari, Piagam Jakarta  22 Juni  1945 , Bandung:  Penerbit Pustaka, 1983, cet. I
Abdurrahman  Wahid,  Islam, Pluralisme  dan  Demokrasi ,  dalam  Arief  Afandi  (ed), Islam Demokrasi Atas Bawah, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Cet ke-1
Ahmad Suhelmi , Soekarno versus Natsir , Jakarta: Dar Al-Falah, 1999, cet. I
Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , Bandung: Penerbit Pustaka, 1983, cet. II
R obert  W.  Hefner  dalam  Ahmad  Baso  (ed), Civil  Islam:  Islam  dan  Demokratisasi  di Indonesia , Jakarta: ISAI, 2001.
Ahmad  Zubaidi, "Pil  Pahit  bagi  "Islam  Politik" ,  Pelita  Bangsa  3  September  1999 dan "Skeptisisme bangkitnya Parpol Islam ” Duta Masyarakat, 3 September 1999.
Hasanuddin AF (et.al), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama, Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2002, cet. II
Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama, Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2002, cet. II
Lihat  Dirjen  Bimbaga  Islam, Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1991/1992.
Dadan  Muttaqien,  et.al, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999, cet II
Sudirman  Tebba  (ed), Perkembangan  Kontemporer  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara,
(Bandung: Mizan, 1993), cet. I
Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000
.
Masrain Basran, Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama, No. 105, Tahun X, Mei 1986.
Joyce. M Hawkins, Kamus Bahasa Oxford Inggris-Indonesi, Indonesia- Inggris ,Erlangga,  Jakarta,  1996,  h,  131.  Lihat  pula  ,  Peter  Salim, The Contemporary, English-IndonesiaDictionary .
Jhon  M.Echol  dan  Hasan  Sadzili, Kamus  Bahasa  Inggris ,  Gramedia  Pustaka Utama,Jakarta,  2000,  hlm,254  Lihat  pula,  Peter  Salim, The  Contemporary, English-Indonesia Dictionary .
M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru , Logos Wacana, Ciputat, 2001.
Masykuri Abdillah, Aspirasi Ummat Antara Islamisasi dan Humanisasi, dalam,Kurniawan Zen dan Syarifuddin HA. (edit) Syariar Islam Yes Syariat Islam No,  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam  Amandemen  UU  1945,  Paramadina,  Jakarta, 2001.
Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam danHukum Umum ,( Gamma Media, Cet I, Yogyakarta,2002.
Masykuri  Abdillah, Demokrasi  yang  Religius,Membincang  Kembali  Konsep Demokrasidi  Indonesia, hlm,  33.  Dalam  pidato  pengukuhan  sebagai  Guru  Besar di UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta, 2004
Nicholas  Abersrambie,  et  al. The  Penguin  Dictionary  of  Sosiology ,  Penguin  Books, 1986,