Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN VISUM ET REPERTUM
R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati 1 , Made Warka 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Sukmaningrum112@gmail.com

## Abstract
In  the  case  of  a  post  mortem  investigation,  it  is  very  important  to  have  it  as  a  complement  to  the evidence of a case, as well as the family of the victim, which is used to complement  the evidence of  a case  and  reveal  a  case,  which  with  the  help  of  experts  can  make  it  easier  in  terms  of  handling  which authority What is given to investigators is a law aimed at submitting expert testimony. The situation of Visum  Et  Repertum  can  be  said  to  be  important  which  is  to  overcome  legal  problems,  namely  the obstacles that occur, namely for investigators to be able to immediately make a request letter for Visum Et Repertum to victims who are asked to the doctor if there are victims who need to be asked for Visum Et Repertum to  be  examined immediately  and  preferably,  for  the  family  it  is  hoped  that  they  can  give permission  to  do  a  post-mortem  for  the  purposes  of  investigation,  and  for  the  hospital  so  that  the making  of  Visum  Et  Repertum  can  run  smoothly.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the responsibility  of  the  forensic  doctor  in  the  criminal  act  of  counterfeiting  in  visum  et  repertum.  In  this study, using normative juridical methods  were examined  with  library  data  which included  primary  and secondary laws.
Keywords: Forgery, Visum Et Repertum, Doctor's Responsibility.

## Abstrak
Dalam hal penyidikan visum sangat penting  adanya sebagai pelengkap  alat bukti  suatu  perkara,  serta pihak keluarga dari korban, yang dimana kegunaannya untuk pelengkap alat bukti suatu perkara serta mengungkapkan  suatu  perkara,  yang  dimana  dengan  adanya  bantuan  para  ahli  sehingga  dapat mempermudah dalam hal penanganan  yang  dimana  wewenang  yang  diberikan  kepada  penyidik  yaitu undang-undang yang bertujuan untuk mengajukan keterangan  para ahli. Keadaan Visum Et Repertum bisa dibilang penting yang mana untuk mengatasi permasalan hukum yaitu hambatan-hambatan yang terjadi  yakni  bagi penyidik agar dapat dengan  segera  membuat  surat  permintaan  Visum  Et  Repertum kepada korban yang dimintakan kepada dokter apabila terdapat korban yang perlu dimintakan Visum Et Repertum  agar  segera  diperiksa  dan  lebih  diutamakan,bagi  pihak  keluarga  diharapkan  dapat memberikan  ijin  untuk  dilakukan  bedah  mayat  guna  kepentingan  penyidikan,dan  untuk  pihak  rumah sakit  agar  pembuatan  Visum  Et  Repertum  dapat  berjalan  lancar.  Prnrlitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pertanggungjawaban  dokter  forensik  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  dalam  visum  et repertum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif diteliti dengan data kepustakaan yang mencakup hukum primer dan sekunder.
Kata Kunci: Pemalsuan, Visum Et Repertum, Pertanggungjawaban Dokter.

## PENDAHULUAN
Dalam sistem negara hukum, hukum adalah cara utama di mana masyarakat diatur. Di Indonesia,  ini  berarti  negara  hukum  Pancasila  adalah  dasar  kehidupan  bermasyarakat.  Sistem
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukum ini didasarkan pada prinsip dan aturan atau norma yang ditemukan dalam masyarakat sipil.  Artinya  setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai suatu  hak  atas  rasa bebas dan aman dari segala hal kejahatan dalam bentuk apapun.
Dalam rangka mewujudkan suatu sistem hukum yang dapat membantu negara Republik Indonesia  mencapai  tujuannya,  ada  kalanya  terjadi  permasalahan  dalam  kehidupan bermasyarakat meskipun semua undang-undang telah dipatuhi. Hal ini dikarenakan kriminalitas masih  menjadi  masalah  di  Indonesia.Adapun  contoh  tindak  kejatan  ialah  pembunuhan, pelecehan seksual,  pencurian, perampasan,  tindak  kekerasan, penyalahgunaan  zat  serta  obat, perampasan, dan pemalsuan surat (U & Salenda, 2021)
Kejahatan  ialah  suatu  perlakuan  yang  dimana  bertentangan  dengan  apa  yang  diatur dalam peraturan dan norma hukum, dan tegasnya, jika orang dengan tegas menentukan bahwa perbuatan  itu  melanggar  atau  bertentangan  dengan  hukum,  melanggar,  sesuai  atau bertentangan dengan larangan dari dan perintah aturan hukum yang berlaku di tempat tinggal orang yang bersangkutan. Terdapat beberapa definisi kejahatan dari para ahli:
1. David  M.  Gordon  mendefinisikan  bahwa kejahatan  merupakan  usaha  dari  penjahat  untuk bertahan  hidup  dalam  kondisi  ekonomi  yang  genting  yang  muncul  dalam  tatanan  sosial tertentu.
2. Paul  Mudigudo  Moeriono  menjelaskan  bahwa  kejahatan  sebagai  perilaku  manusia  yang melanggar  norma,  dipandang  merugikan  dan  meresahkan,  tidak  boleh  berkembang  di dalam  masyarakat,  tertanam  dalam  aturan  pidana,  dan  membawa  hukuman  pidana. (Agung, 2008)
Pemeriksaan  kasus  dalam  sebuah  proses  peradilan  pada  hakikatnya  memiliki  tujuan yang dimana untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam kasus tersebut. Hal seperti ini dapat dipandang dari beberapa perjuangan yang dimana telah dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang dimana diperlukan bukti-bukti yang telah diperoleh untuk mengungkapkan sesuatu perkara  dari  tahap  pemeriksaan  terdahulu  seperti  halnya  penyidikan  dan  juga  melakukan penuntutan juga yang dilakukan pada akhir tahap persidangan(Hertina, 2019)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tindak  pidana  merujuk  pada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  moralitas  manusia (amoral),  perilaku  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  perbuatan  yang  bersifat  anti sosial,  dan  perilaku  yang  melanggar  hukum  dan  hukum  pidana.  KUHP  menyatakan  bahwa kejahatan  adalah  jenis perilaku  yang  melanggar  hukum  pidana.  Penyelidik bertanggung  jawab untuk  mengidentifikasi  dan  mengumpulkan  bukti  untuk  membuktikan  bahwa  kejahatan  telah dilakukan. Ini penting karena tidak semua penjahat membutuhkan visa untuk dianggap sebagai bukti dalam suatu kasus. seperti kejahatan yang dilakukan sang pihak dokter seperti melakukan pemalsuan dokumen yang dimana merupakan alat bukti pasien yaitu visum. (Agung, 2008)
Visum  et  repertum  adalah  salah  satu  contoh  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  untuk membuktikan  suatu  perkara  pidana  yang  menyangkut  atau  ada  hubungannya  dengan  jiwa, pembunuhan,  atau  badan  seseorang.  Bukti  ini  penting  dalam  menentukan  penyebab  cedera atau kematian seseorang. Bukti ini dapat berupa mayat, laporan atau pernyataan dalam bentuk tertulis mengenai apa yang dilihat dan yang ditemukan dokter pada benda yang diperiksanya.
Memanipulasi  atau  memalsukan  dokumen,  seperti  hasil  otopsi,  dapat  digolongkan sebagai kejahatan menurut KUHP. Pemalsuan surat merupakan salah satu perilaku yang dapat dilakukan dengan alat bukti semacam ini. Jika seorang dokter memalsukan surat, mereka dapat dijerat dengan Pasal 267 KUHP. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan sanksi etik dan disiplin bagi dokter tersebut. Bukti diperlukan untuk berhasil menuntut kasus pidana. Manipulasi atau pemalsuan  barang  bukti  merupakan  sesuatu  yang  sangat  bertentangan  dengan  hukum,  dan pelakunya dapat  dikenakan  sanksi  hukum,  seperti  penjara..  (Yeremia  Eddy  Toar Rayer,  Roy  V. Karamoy, 2005)
Pemalsuan  adalah  kejahatan  yang dimana  dilakukan tanpa  adanya  persetujuan  korban atau  izin  pelaku,  dan  pemalsu  dituntut  pertanggungjawaban  pidana.  Kejahatan  ini  dapat berdampak besar bagi dunia  forensik,  karena nantinya dapat digunakan  untuk  menuduh  atau mencurigai  seseorang  melakukan  kejahatan.  Misalnya,  otopsi  atau  laporan  dengan menggunakan  dokumen  palsu  dapat  digunakan  untuk  menentukan  tersangka  dalam  kasus pembunuhan. (Nuralinda & Arafat, 2022)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Perbuatan  memalsukan  surat  juga dapat  diartikan  sebagai  “upaya  mengubah  surat sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli” . Terdapat  beberapa  cara  untuk  membuat  surat  menjadi  berbeda  dari  yang  asli,  yaitu  seperti mengurangi isi surat, menambah atau mengubah hal-hal tertentu pada surat, atau memalsukan tanda tangan pada surat. Sehingga perubahan tersebut menjadi lain dari aslinya. pada samping itu,  dalam  perbuatan  memalsukan  surat  haruslah  disertai  menggunakan  maksud  serta  tujuan berasal penggunaan surat itu dimana maksud dari pelaku ialah memakai atau bahkan mengutus orang  lain  buat  memakai  surat  seakan  akan  surat  tadi  asli  serta  tidak  dipalsu.  merupakan, penggunaan  surat  palsu  tersebut  merupakan  menjadi  sarana  atau  alat  buat  memperdaya seseorang. dalam kaitannya menggunakan penggunaan tadi, haruslah memunculkan kerugian, walaupun kerugian yang sebagaimana dimaksud tidak perlu sudah ada. Kerugian yang mungkin terjadi telah cukup dimaknai sebagai kerugian.
Maraknya tindakan pemalsuan surat telah bukan hal yang tabu bahkan banyak dilakukan di  negara  Indonesia.  Adapun  contoh  masalah  Ferdy  Sambo  dimana  seorang  Dokter  Forensik memalsukan  surat  yang  akan  terjadi  visum  yang digunaksan sebagai alat bukti  yang  telah sah dimana telah dijelasan dalam Pasal 184 KUHAP

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan menggunakan  bahan  bacaan  kepustakaan  untuk  menemukan  aturan-aturan  hukum  dan berbagai  literatur  melalui  dokumen,  jurnal,  buku  serta  doktrin-doktrin  hukum.  Penelitian  ini adalah sarana  yang  tepat untuk  mengambangkan  wawasan pengetahuan  yang  disusun  secara deskriptif dan terdiri dari bahan-bahn primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Visum Et Repertum Ketika  kasus  pidana  sedang  berlangsung,  proses  peradilan  seringkali  melibatkan pemeriksaan  saksi  dan  pemeriksaan  bukti.  Jika  bukti  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dokter  yang  melakukan  pemeriksaan  mayat,  hakim  dapat  memanggil  dokter  untuk mengklarifikasi  masalah  tersebut.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  180  KUHAP.  Saat  bersaksi  di pengadilan, dokter  yang  membuat  bedah  mayat ini  dapat  membantu  mengklarifikasi  masalah yang mungkin timbul. Jika hakim ketua merasa perlu, dokter dapat mengucapkan sumpah atau janji. (Pembunuhan et al., 2018)
Dokter  adalah  orang  yang  tahu  banyak  tentang  kedokteran  dan  dianggap  ahli  dalam bidang  ini.  Dia  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan,  dan  dia melakukannya  dengan  memeriksa  dan  mengobati  orang  yang  sakit.  Dokter  mengikuti  hukum ketika  memberikan  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  tersebut  didasarkan  pada  prinsip-prinsip etika  suatu  profesi,  yang  telah  diatur  oleh  organisasi  profesi  yang  bersangkutan. (Kawenas, 2019)
Hukum  pidana  Indonesia  ini  mengatur  bagaimana  hal  mengenai  pemalsuan  segala sesuatu yang merupakan suatu bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana. Walaupun undang- undang  tidak  secara  tegas  mengatur  ketentuan  tentang  pemalsuan  surat  keterangan  dokter, pasal  267  dan  268  KUHP  mengatur  tentang  pemalsuan  surat  keterangan  dokter.  Surat  palsu adalah surat yang berbeda dalam surat yang seharusnya tidak diubah. Hal ini dapat terjadi jika seseorang  mengubah  huruf  lain  dalam  surat  tersebut  tanpa  sepengetahuan  orang  yang mengirimkan surat tersebut. Namun, isi surat itu tetap harus sesuai dengan isi surat aslinya. Jika salah satu huruf pada surat palsu tersebut berbeda dengan huruf lain pada surat aslinya, maka isi surat palsu tersebut dapat berubah. (I Kadek Suar Putra Dana et al., 2021)
Tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang sudah  ada  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia.  Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  dipahami  sebagai  tindak memalsuan  surat  yang  diatur  dalam  Bab  XII,  Buku  II  KUHP  tentang  Kejahatan.  Secara  umum, pemalsuan  surat  atau  dokumen  ini  yang  sudah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  263  KUHP  yang dimana ada beberapa ketentuan bahwa :
1. “Barang siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
2. Jika seseorang menggunakan surat palsu untuk mencoba membuat orang lain percaya itu nyata,  mereka  akan  dihukum  dengan  cara  yang  sama  seperti  seseorang  yang  mencoba menggunakan surat palsu untuk menyakiti seseorang. (Hanna Wijaya, 2021)
Ketentuan  pemalsuan  dimasukkan  dalam  KUHP.  Namun  UU  Kesehatan  No.  36  Tahun 2009 tidak menjelaskan pengaturan tindak pidana terhadap pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan. Undang-undang hanya merujuk pada kewenangan penyidik, tidak ada satupun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana Tanpa Batas dan Hukum Acara Pidana. Selain itu, dokter yang diduga melanggar Pasal 7 KODEKI akan dirujuk ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”). Kode Profe si Dokter dan Dokter Gigi menurut Pasal 3.1 dan  2.r  Peraturan  Ikatan  Dokter  Indonesia Tahun  2011  (“Peratu ran  KKI /2011”).  Berkaitan dengan  ketentuan  KUHP  dan  UU  Kesehatan  No  36  Tahun  2009,  dimana  adanya pertanggungjawaban  pelaku  atau  dokter  yang  memalsukan  hasil  otopsi  dikenakan  Pasal  267 dan  268  karena  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  hasil  otopsi.  .  pelaku  yang  memalsukan hasil  visum  melanggar  pasal  189(2)  pasal  36  Undang-Undang  Kesehatan  2009,  karena  pelaku atau  dokter  belum  memverifikasi  kebenaran  laporan  dan  informasi  yang  digunakan  sebagai bukti; atau dokter. (Aurelia & Mahmud, 2022)
Selain sanksi pidana untuk tindak pidana pemalsuan dokumen oleh ilmuan forensik, juga terdapat  sanksi  pelanggaran  etika  kedokteran  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  dokter- pasien  merupakan  hubungan  kepercayaan  yang  tinggi  yang  harus  dibina  secara  profesional. Peraturan  dalam  hubungan  ini  telah  ada  dan  terdapat  pada  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia (KODEKI) sejak tahun 2012.  Suatu hal yang harus dipahami pertama dimana adanya hukuman yang dijatuhkan adalah hasil keputusan manusia dan bukan hanya tanggapan kausal dari alam. Pihak  atau  organisasi  yang  memiliki  kekuatan  lebih  besar  dari  pelakunya.  Sanksi  itu  berupa pencabutan  sementara  atau  pembekuan  hak  pelaku.  Beratnya  sanksi  yang  sudah  ditentukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
oleh  pengacara  berdasarkan  kerugian  atau  penderitaan  yang  didapatkan  oleh  para  korban. Dalam hal ini syarat penjatuhan hukuman ini adalah pemegang kekuasaan menganggap dirinya bersalah,  padahal  sebenarnya  ia  tidak  bersalah.  Hal  ini  menjadikan  sanksi  sebagai  salah  satu buah kekuasaan yang bisa dipersalahgunakan. (Rozaliyani et al., 2018)

## Sanksi Dokter Forensik yang Melanggar Kode Etik Kedokteran
Untuk  mengeluarkan  surat  keterangan  dokter,  seorang  dokter  harus  melengkapi persyaratan  tertentu,  antara  lain  surat  izin  praktek  kedokteran.  Hanya  dokter  yang  dapat mengeluarkan  surat  keterangan  dokter,  dan  barang  siapa  yang  memalsukan  atau  melakukan pemalsuan pada surat keterangan dokter disebut sebagai melakukan tindak pidana. Jika dokter mengeluarkan  surat  keterangan  palsu,  maka  dapat  dituntut  berdasarkan  Pasal  263  KUHP. (Hanna Wijaya, 2021)
Ada tiga tahap secara umu dalam memberikan sanksi:
Tahap Pertama merupakan perumusan yang memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan. Hukuman wajib  memberi  pendidikan  pelaku  menggunakan  nilai  yang  telah  sesuai,  mempertimbangkan kondisi pelaku dan rakyat secara luas.  Pemberian hukuman pula wajib disertai penjelasan dan penegasan supaya pelaku mengerti bahwasanya ada peraturan yang harus dipatuhi. hukuman pula  harus  didapatkan  dan  juga  diberikan  dengan  cara  khusus  supaya  menghindari pertimbangan yang dimana tidak ada hubungan yang bisa mengalihkan perhatian dari adanya pelanggaran kode etik.
Tahap  Kedua merupakan  memilih  berat  dan  ringan  dari  sanksi  yang  sesuai  dengan  adanya beberapa  hal  pertimbangan  yaitu:  jenis  pelanggaran,  berat  maupun  ringannya  sesuatu  yang dilanggar berdasarkan ketentuan yang telah berlaku, adanya riwayat pelanggaran, dan faktor penyebab  lainnya.  Selain  itu  wajib  pula  disertai  berbagai  upaya  untuk  keseimbangan  antara hukuman aktif dan pasif. Jenis pelanggaran yang sebagaimana dimaksud merupakan anugerah hukuman  menggunakan  tata  cara  penjelasan  dan  penegasan  terhadap  tindakan  yang dirancang, bukan terhadap suatu klausul peraturan semata, misalnya “Anda melanggar karena Anda  mencuri”  bukan  sekedar  berkata  “Anda  melanggar  peraturan  angka  5”  tanpa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menyebutkan lebih rinci isi peraturan tadi. Hal ini memiliki tujuan supaya pelaku memahami jenis pelanggaran  serta  akibat  yang  mungkin  timbul,  bukan  hanya  menjelaskan  klausul serta peraturan  dari  pelanggaran  yang  ada.  Berat  ringannya  penyerbuan  ditentukan  berlapiskan kesepakatan atau ketetapan orientasi berkuasa tambah memikirkan berlebihan sekali syarat.. Riwayat  penyerbuan  bertalian  mengabdikan  perhitungan  penyerbuan  sebelumnya  yang perpautan  dilakukan  pemeran,  hormat  penyerbuan  sama  juga  tidak.  Faktor  pengiring  yang wajib  dipertimbangkan  contohnya  niat,  situasi  manusia  di  masa  peristiwa,  babak  fasilitas kerjasama pemeran muka trik peradilan, akhir alkohol atau obat-obatan terlarang. saman juga wajib diberikan mengabdikan memikirkan asosiasi anjuran pasif (berwarna penghentian hak) juga  aktif  (berwarna  kasih  kewajiban)  yang  upas  menyerahkan  hukuman  klise  terhadap pemeran menimbrung biasa.
Tahap  ketiga merupakan  pelaksanaan  sanksi  maupun  hukuman  yang  jekas  serta  diawasi. Hukuman  yang  sudah  diberikan  harus  terlebih  dahulu  dilakukan  evaluasi  bila  terdapat pengulangan pelanggaran atau hal yang membuat terhambat apabila  sanksi sedang dijalankan. (Library, 2006)
Dalam ORTALA (Organisasi dan Tata Kerja) MKEK, pengenaan sanksi terhadap terpidana dokter/pelanggar etik meliputi penyuluhan, teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (retraining), dan dari IDI dapat berupa pemecatan. . keanggotaan sementara atau  berkelanjutan.  Umumnya,  sanksi  etik  tersebut,  selain  pemberhentian  tetap  dari keanggotaan atau kegiatan dalam keanggotaan akan dicabut seumur hidup serta diberikannya pembinaan.  Mekanisme  sanksi  MKEK  diawali  dengan  penyampaian  pengaduan  yang  sah, dilanjutkan  melalui  proses  review  kasus  pengaduan.  Di  akhir  peninjauan,  Ketua  MKEK  akan memutuskan  apakah  kasus  tersebut  dapat  disidangkan  oleh  Badan  Peninjau,  yang  melakukan pemeriksaan  sambil  menunggu  keputusan  MKEK.  Jika  bukti  pelanggaran  etik  ditetapkan, Kongres  akan  menentukan  sanksi  yang  sepadan  dengan  keseriusan  malapraktik  medis terdakwa.  Penegakan  sanksi  dilakukan  atas  nama  pengurus  IDI  secara  setara  dan  oleh  Bagian Pembinaan Etika Profesi MKEK atas nama mereka.. (Rozaliyani et al., 2018)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Bagi pihak tenaga medis yang mana harus melakukan pemalsuan dari rekam medis juga harus  mendapatkan  hukuman  tambahan  apabila  dokumen  dalam  rekam  medis  ini  digunakan dalam pengadilan sebagai alat bukti, yang secara tidak langsung ini para tenaga medis tersebut melakukan  perusakan  atas  alat  bukti  yang  akan  digunakan  sehingga  tenaga  medis  dapat terkena pasal yang dimana dapat dikenakan pasal dapat merusak barang bukti. Menurut Soesilo penjelasan dalam pasal ini yang terkait dengan kejahatan ada 3 (tiga) macam yaitu:
a. Yang dimana ada seseorang sengaja untuk merusak ataupun menghancurkan barang yang akan dikenakan (dipakai) untuk bukti bagi hakim akan dikenakan pidana.
b. Yang  dimana  ada  seseorang  sengaja  merusak  atau  menghancurkan  dokumen  yang diperintahkan untuk diarsipkan untuk barang bukti dan
c. Sengaja  untuk  merusak/menghancurkan  surat  yang  akan  diserahkan  kepada  pihak  lain untuk keperluan daripada bukti. (Semara Ratih & Purwani, 2019)
Dalam  hal  ini  seseorang  tenaga  medis  yang  terkena  pelanggaran  etika  kedokteran dimana  hal  ini  bergantung  pada  beratnya  pada  pelanggaran  etika  tersebut.  Tetapi  jika melanggar  maka  akan  diberi  sanksi  yaitu  dengan  cara  memberi  pendidikan  agar  pelanggaran yang  sebelumnya  tidak  terulang  kembali  dan  menjadi  sesuatu  pelajaran  bagi  Tenaga  Medis, Doktrer lain atas sanksi serta pelanggaran etika dapat berupa :
1. Hukuman atau tuntutan yang dilakukan secara lisan atau tulisan
2. Adanya dan juga pangkat
3. Penurunan gaji serta pangkat setingkat dimana kedudukannya lebih rendah
4. Dicabut izin praktik dokternya dengan sementara atau selama-lamanya
5. Kasus  yang  terkena  pelanggaran  etikolegi  mendapatkan  hukuman  sesuai  peraturan kepegawaian yang telah berlaku dan diproses ke pengadilan. (PRIYANTO, 2019)
Tindakan  memalsukan  surat  ini  mengartikan  dimana  semua  bentuk  tindakan  ini  yang dimaksudkan  huruf  yang  semua  bentuk  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  huruf  yang  ada dengan cara mengganti dengan mengubah separuh atau yang dimana seluruhnya berasal dari huruf  yang  dapat  kita  temukan  dalam  ketentuan  ini  yang  berhubungan  dengan  kode  dalam Pasal  263  ayat  (1)  yang  dimana  isinya  ,engharuskan  seseorang  juga  dapat  dikatakan  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terkena  tindakan  pemalsuan  apabila  pihak  lain  menggunakan  suatu  huruf  atau  kalimat  yang tidak  sesuai  seperti  isi  yang  dipalsukan.  Jika  seseorang  memalsukan  dokumen,  mereka  dapat dihukum  hingga  6  tahun  penjara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  267  (1).  Rumah  Sakit Indonesia  adalah  anggota  dari  Perhimpunan  Rumah  Sakit  Seluruh  Indonesia  (RSUD)  dan memiliki  “Kode  Etik Rumah Sakit  Indonesia”  (Kodersi)  yang  berisi  semua rincian tentang nilai - nilai  kekeluargaan  yang  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  semua  staf  yang  terlibat  dalam operasional dan manajemen rumah sakit adapun  pada Pasal 267 ayat (1) yang sudah tersusun rapi dengan norma-norma yang dijadikan pedoman..(I Kadek Suar Putra Dana et al., 2021)
Yang  tercantum  pada  Pasal  46  UU  No  1  mengenai  Resolusi  Rumah  Sakit  Nomor  44 Tahun  2009  dimana  dijelaskan  bahwa  rumah  sakit  tersebut  harus  bertanggungjawab  yang terkait  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  dokter  yang  membuka  praktek  di  rumah  sakit  yang menjadi  beban  badan  pemilik  dan  juga  badan  pengelola  rumah  sakit  Oleh  karena  itu  rumah sakit yang dimana berbadan hukum diberi status hukum "Person" dan "Recht Soon" dan rumah sakit  juga  menggunakan  hak  dan  kewajiban  atas  dasar  tindakannya  yang  dimana ketergantungan pada asanya tingkat kesalahan dalam perusahaan ataupun badan hukum yang dsebut sebagai  badan  hukum  yang  dimana  mempunyai  wewenang  untuk  bertanggung  jawab. Jika  rumah  sakit  melakukan  kesalahan  yang  menyebabkan  masalah  keuangan  bagi  badan pemilik rumah sakit, atau jika badan pengelola rumah sakit tidak melakukan tugasnya dengan baik,  rumah  sakit  mungkin  harus  memberi  kompensasi  kepada  badan  pemilik  atas  biaya tersebut. (Monita & Wahyudhi, 2013)

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat  keterangan  dokter  yang  dikeluarkan  oleh  dokter,  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  dan pengembalian  sidik  jari  dokter  tersebut  diancam  dengan  pidana  yang  berat.  Mengenai pemalsuan  surat  keterangan dokter  menurut  KUHP,  Pasal  263  s/d  276  KUHP  Pasal  7  UU  Etika Kedokteran, pemalsuan  surat  keterangan dokter  dan  sanksi pidana  Pidana  menurut  Pasal  267 Ayat 1 KUHP adalah hingga 4 hukuman perdata dan administrasi serta hukuman pidana dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukuman  hingga  satu  tahun  dapat  dikenakan..  Dan  terkena  sanksi  dalam  ORTALA  (Organisasi dan Tata Laksana Kerja) MKEK, pemberian hukuman mengenai dokter terhukum/pelanggar etik yang  pertama  diberikan  nasihat  selanjutnya  di  peringati  secara  lisan,  diberikan  peringatan tertulis,  di  berikan  pembinaan  perilaku,  serta  pendidikan  (re-schooling),  hingga  dapat  juga dipecat  keanggotaan  IDI,  baik  secara  sementara  atau  pun  permanen.  Jadi  jika  memalsukan sertifikat  medis,  Anda  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara.  Aturan  pemalsuan  surat keterangan  dokter  ada  dalam  KUHP,  yang  juga  ada  dalam  Kode  Etik  Kedokteran.  Jika  Anda membuat informasi palsu tentang dokter dalam surat keterangan medis, Anda dapat dihukum dengan hukuman penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, S. (2008). Tinjauan Tentang KejahataN. Tinjauan Tentang Kejahatan , 21.
Aurelia,  A.  N.,  &  Mahmud,  A.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 … . Bandung Conference Series … , 36 , 555 – 560.
Hanna  Wijaya,  I.  H.  (2021).  TINDAKAN  PEMALSUAN  SURAT  KETERANGAN  DOKTER. TINDAKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER , 26 (2), 173 – 180. Hertina,  M.  F.  (2019). Analisis  Yuridis  terhadap  Kedudukan  Visum  Et  Repertum  dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan . 1 – 25.
I  Kadek  Suar  Putra  Dana,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  &  I  Made  Minggu  Widyantara. (2021).  Sanksi  Pidana  terhadap  Tenaga  Medis  yang  Melakukan  Pemalsuan  Surat Keterangan  Rapid  Test  Covid  19. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (1),  53 – 58. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3091.53-58
Kawenas, J. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan.
Lex Crimen , 8 (8), 31 – 38.
Library, U. I. (2006). Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT . Lapindo Barantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo . Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana . 6 (7), 127 – 141.
Nuralinda,  Z.,  &  Arafat,  M.  R.  (2022). Pertanggungjawaban  hukum  pidana  terhadap  pelaku pemalsuan alat bukti . 37 (2), 205 – 211.
Pembunuhan, P., Sudarso, J. Y., & Timur, J. (2018). Jurnal IUS Vol.VI No.02 September 2018 . 02 ,
43 – 62.
PRIYANTO, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara  Di  Dalam  Proses  Peradilan. Jurnal  Idea  Hukum , 5 (1),  1316 – 1331. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.107
Rozaliyani, A., Meilia, P. D. I., & Libritany, N. (2018). Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Etik Kedokteran. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia , 2 (1), 19. https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.11
Semara  Ratih,  G.  A.  N.  A.  D.,  &  Purwani,  S.  P.  M.  E.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Pemalsuan  Rekam  Medis  Oleh  Tenaga  Medis. Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2019) , 1 – 15.
U, N. A., & Salenda, K. (2021). Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan  Perspektif  Hukum  Islam  di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa. Shautuna:
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum . https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21462
Yeremia Eddy Toar Rayer, Roy V. Karamoy, C. S. T. (2005). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN  HASIL  AUTOPSI  MENURUT  PASAL  263  DAN  PASAL  267  AYAT  (1)  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA . 1 .