## Mulawarman LawReview
Volume 4 Issue 1, June 2019 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat
Yogi Hardiman 1 , Siti Kotijah 2 , La Sina 3
1 Magister’s Program faculty of Mulawarman University.
2 Lecture of Faculty of Law, Mulawarman University Email : sskotijah8@gmail.com
3 Lecture of Faculty of Law, Mulawarman University Email : lasina.fhunmul@gmail.com

## ABSTRACT
Proses  penyelesaian  pelanggaran  hukum  adat,  dengan  diberikan  sanksi  adat  oleh  lembaga adat,  dibenarkan  sebagai  bentuk  perwujudan  keberadaan  dan  pengakuan  hukum  adat  yang masih  ada  dan  tumbuh  dalam  masyarakat  di  Indonesi  dan  diakui  proses  itu  oleh  kepolisia sebagai  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan.  Penelitian  ini,yuridis  empiris,  dengan pendekatan studi kasus Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing oleh kepolisian Kutai Timur. Penyelesaian adat atas tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat oleh Suku dayak wehea berdasarkan hukum adat itu,menjadi dasar pihak kepolisian memberlakukan penerapan restoratif  justice terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  yang  telah  diberikan  sanksi  adat  di Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur.  Penerapan restoratif  justice terhadap pelaku  tindak  pidana  ringan  yang  telah  diberikan  sanksi  adat  di  Satuan  Reserse  Kriminal Kepolisian  Resor  Kutai  Timur  merupakan  role  model  dalam  proses  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan.  Upaya  ini  menjadi  lebih  mudah,  murah,  dan  tidak  berbelit-belit,  dan memberi kepastian hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana pelanggaran ringan.
Keywords: restoratif justice, sanksi adat, Polisi.
Citation: hardiman,  Yogi,  dkk.  Restorative  justice  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  yang  Telah  diberi Sankdi Adat, Mulawarman Law Review 4, no. 1 (2019)

## PENDAHULUAN
Pembentukan hukum  di  Indonesia berupa  hukum nasional, hukum  islam, dan  hukum adat.  Hukum  adat  menjadi  hukum  yang  tidak  terpisahkan  dengan  hukum  yang  ada, tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  hukum  adat.  Setiap  pelaku  kejahatan  baik bersifat berat atau ringan di masyarakat hukum adat, selalu diproses diberikan sanksi
pada  pelaku  sesuai  dengan  kejahatan  dan  hukum  adat  yang  berlaku.  Di  sisi  lain kepolisian  sebagai  penegak  hukum,  menjalankan  fungsi  keamanan  dan  ketertiban dalam  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  masyarakat  hukum  adat.  Pelanggaran  dan kejahatan  diatur  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHP)  yang membahas  mengenai  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  seseorang  apabila melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Namun  di  masyarakat  hukum  adat,  sanksi adat  terhadap  pelanggaran  dan  kejahatan  tetap  diberlakukan.    Sehubungan  dengan itu, di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur, ada pola hubungan hukum penyelesaian  hukum  adat  dan  hukum  negara.  Hal  ini  mengingat  masyarakat  masih memegang  hukum  adat  yang  telah berlangsung  secara  turun  temurun.  Pelaku  tindak pidana yang melakukan pelanggaran ringan dikenakan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku  melalui  lembaga  adat  yang  telah  terbentuk  di  daerah  yang  bersangkutan, sebelum  diserahkan  kepada  pihak  berwajib  (Polri).  Sanksi  adat  yang  diberikan  oleh lembaga  adat  pada  umumnya  bersifat konstruktif bagi  pelaku  tindak  pidana diantaranya adalah sanksi denda adat, pengucilan, diarak keliling kampung, melakukan cuci  kampung  dengan  memotong  hewan  dan  diberikan  kepada  warga  masyarakat sekitar, serta pengusiran dari daerah tertentu.
Sanksi  adat  bagi  pelaku  dalam  penerapan  hukum  adat  masih  digunakan  masyarakat Kecamatan Muara Wahao Kabupaten Kutim. Aturan-aturan adat ini memiliki peranan di  dalam  menegakkan  hukum  adat,  untuk  dijadikan  pedoman  dan  acuan  bertingkah laku bagi warga masyarakatnya serta diharapkan tidak terjadinya penyimpangan sosial. Salah  satu  contohnya  Desa  Nehas  Liah  Bing  memiliki  lembaga  adat  yang  memiliki fungsi  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  di  dalam  masyarakat  desa. Perkara penganiayaan dan perkelahian yang sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor  Muara  Wahao,  yaitu  perkara  berdasarkan  LP/59/III/2015/Kaltim/Res  Kutai Timur/Sektor  Muara  Wahao  tanggal  7  maret  2015  yang  terjadi pada  tanggal  7  maret tahun 2015 dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di kediaman korban yaitu di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahao dengan pelapor Yohana, tempat tinggal di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahao, kelahiran 25 mei 1976, jenis kelamin
perempuan,  Suku  Dayak  Wehea,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  agama  katholik. Sedangkan  terlapor  yaitu  Florianus  Avun,  tempat  tinggal  di  Desa  Nehas  Liah  Bing, Kecamatan  Muara  Wahao,  umur  39  Tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  pekerjaan  swasta, agama katholik.
Perkara  ini  sudah  dilaporkan  dan  ditindak  lanjuti  secara  resmi  oleh  pihak  Kepolisian Sektor Muara Wahao. Pada perkara di atas, kepolisian melakukan  tindakan restorative justice, ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai diskresi kepolisian dan surat Keputusan Kapolri Nomor : B/3022/XII/2009/SDEOPS  tentang penanganan kasus melalui Alternatif  Despute  Resolution (ADR)  tanggal  14  Desember  Tahun  2009.  Pada dasarnya  kepolisian  dalam  penanganan  perkara  pelanggaran  tindak  pidana  ringan, penerapan Alternatif  Despute  Resolution (ADR)  ini didahulukan,    khususnya  terhadap perkara  yang  telah  diselesaikan  dan  diberikan  sanksi  hukum  adat  oleh  lembaga  adat dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  pihak  kepolisian  untuk  menghentikan  perkara tersebut  sesuai  dengan  konsep restorative  justice, sehingga  dapat  memberikan  rasa keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Penelitian  ini  mengkaji  penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  menggunakan pendekatan  kasus  dan  penelitian  lapangan  di  Desa  Nehes  Liah  Bing.  Data  yang diperoleh dianalisis dan diuraikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Proses  penerapan  sanksi  adat  berdasarkan  hukum  adat  Suku  Dayak  Wehea  Desa Nehes Liah Bing bagi pelaku pelanggaran adat atau tindak pidana ringan .
Penerapan restoratif  justice diberlakukan  pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor Kutai Timur, terkait perkara pelaku tindak pidana ringan berasal dari Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing. Suku Dayak Wehea adalah sub suku Dayak Kalimantan
yang  merupakan  masyarakat  asli  dan  pertama  kali  mendiami  wilayah-wilayah  di Kecamatan Muara Wehea (biasa disebut wahao oleh orang luar), serta tersebar pada 2 (dua)  sungai  besar  yaitu  Sungai  tlan  (biasa  disebut  sungai  telen).Kemudian  sekitar tahun 1970 banyak penduduk yang mendiami desa-desa tersebut, diantaranya adalah dari Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Modang, Suku Dayak Punan, Suku Dayak Bahao, Suku  Dayak  Tunjung,  Suku  Dayak  Benoa  dan  Suku  Dayak  Kayan.  Seiring  dengan beroperasinya  perusahaan-perusahaan  asing  tersebut  maka  bermunculan  desa-desa baru,  sehingga  saat  ini  pada  Kecamatan  Muara  Wahao    terdapat  10  (sepuluh)  desa diantaranya  adalah  :  Desa  Benhes,  Desa  Dabeq,  Desa  Diaq  lay,  Desa  Jak  Luay,  Desa Karya  Bakti,  Desa  Long  Wehea,  Desa  Muara  Wahao,  Desa  Nehas  Liah  Bing,  Desa Wahao Baru dan Desa Wanasari.
Lembaga Adat Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing  merupakan wadah organisasi adat guna  memelihara  adat  istiadat  yang  ada,  melestarikan  tradisi  budaya  masyarakat tersebut. Fungsi kepala adat itu dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yang pertama sebagai satuan  institusional  yang  disebut  sebagai  kapakat  isen  mulang  adat  yang  merupakan lembaga peradilan adat berjenjang. Dalam pengertian kedua yang bersifat parsial yaitu ketua  adat  diartikan  sebagai  hakim  adat  yang  mengadili  perkara  adat  pada  tingkat desa. Pada Desa Nehes Liah Bing, kepala adat mempunyai tugas rangkap yaitu disatu pihak sebagai kepala adat, di pihak lain bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa yaitu  sebagai  kepala  desa. Pada  lembaga  adat  ini  terdiri  dari  ketua  dewan  adat, sekretaris  adat,  kepala  desa  atau  kepala  adat,  wakil  kepala  adat,  kepala  sub  bidang pernikahan  “plulukng” 1 ,  kepala  sub  bidang  perkara,  kepala  sub  bidang  adat  dan budaya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tokoh  masyarakat  (penasihat penyelesaian). 2 Sehingga keberadaan lembaga adat atau kapakat isen mulang wehea ini  yang  terdiri  dari  tetua  dan  tokoh  adat  lainnya  dapat  berfungsi  menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, lebih jelas pada bagan 1.
1 Wawancara dengan Ladjie Taq mengenai definisi “plulukng” adalah kepala sub bidang perkara pada lembaga peradilan adat Desa Nehes Liah Bing.
2 Wawancara dengan Ladjie Taq, Ketua Adat merangkap Kepala Desa Nehas Liah Bing, tanggal 17 Desember 2015.
Bagan 1 :

## Struktur Organisasi Lembaga Adat Desa Nehas Liah Bing
Prosedur  penanganan  permasalahan  lembaga  adat  di  Desa  Nehas  Liah  Bing,  tidak memiliki  aturan  secara  tertulis  khususnya  pada  lembaga  adat  di  dalam  menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga penanganan permasalahan-permasalahan  warga  ini  hanya  berlaku  secara  adat  kebiasaan  yang dilakukan secara turun temurun oleh beberapa generasi suku.
Berkaitan dengan permasalahan penganiayaan ringan terjadi pada tanggal tujuh Maret tahun  2015  dengan  tempat  kejadian perkara  (TKP)  di  kediaman  korban  yaitu  di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahao dengan korban Yohana, suku dayak wehea, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Katholik dan pihak pelanggar adat yaitu Florianus Avun. Setelah permasalahan tersebut dilaporkan kepada ketua atau hakim adat, maka akan  diadakan  penyelesaian  adat  dengan  mengadakan  kapakat  isen  mulang  wehea atau  peradilan  adat  yang  terdiri  dari  ketua  dewan  adat,  sekretaris  adat,  kepala  desa atau kepala adat, wakil kepala adat, kepala sub bidang pernikahan “plulukng”, kepala sub bidang perkara, kepala sub bidang adat dan budaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat (penasihat penyelesaian).
Ketua Adat
Wakil Ketua Adat Bidang Pernikahan
“Plulukng” Bidang Perkara Bidang Adat dan Budaya Tomas BPD Tomas BPD Tomas BPD Tomas BPD Pelindung Ketua Dewan Adat Sekretaris Dewan Adat
Sebelum peradilan adat dimulai maka terlebih dahulu akan diadakan “tepung tawar , 3 yaitu  berupa  piring  atau  daun  pisang  yang  berisikan  telur  ayam  kampung,  kunir, tepung  atau  beras  dengan  tujuan  untuk  membersihkan  dan  menghindari  roh  atau arwah  jahat  yang  akan  mengganggu  pelaksanaan  peradilan  tersebut.  Prosesi  tepung tawar  merupakan  prosesi  yang  wajib  dilaksanakan  sebelum  dimulainya  sidang  pada peradilan  lembaga  adat  guna  membersihkan  jiwa  raga  dari  pelaku  pelanggar  adat maupun  dari  pihak  korban  sehingga  terhindar  dari  rasa  dendam.  Setelah  sidang peradilan  adat  selesai  dilaksanakan  maka  akan  ada  ritual  selanjutnya  yaitu  berupa “meninyau  pagar  berempayang  kuta”  yaitu  ritual  yang  b erupa  piring  putih  diberikan kepada pelaku pelanggar adat dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut dan apabila pelaku mengulangi perbuatan tersebut maka lembaga adat tidak akan  segan-segan  untuk  memberikan  sanksi  yang  lebih  berat. 4 Menurut  Ketua  Adat Desa  Nehas  Liah  Bing  Ladjie  Taq  mengatakan  bahwa  sanksi  adat  yang  diberikan oleh lembaga  adat  Desa  Nehes  Liah  bing  terhadap  pelaku  palanggar  adat,  diantaranya adalah 5 Penggantian  kerugian  immaterial;   Pembayaran  uang  dan  denda  adat; Berselamatan  atau  ritual  upacara  dalam  rangka  membersihkan  masyarakat  dari kotoran  gaib  dengan  melakukan  pemotongan  hewan  yang  diberikan  kepada  seluruh warga  desa;   Penuntutan  permohonan  maaf;  Hukuman  fisik  sampai  pada  hukuman mati; Pengasingan dan pengucilan dari masyarakat desa; dan diarak keliling kampung. Terkait  dengan  sanksi  adat  pada  perkara  ini,  maka  keputusan  lembaga  adat  atau kapakat  isen  mulang  wehea  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  pelanggar  adat  yaitu Florianus  Avun  dengan  perkara  penganiayaan  ringan  terhadap  Yohana  yaitu  sebagai berikut: 6
3 Wawancara  dengan  Ladjie  Taq  mengenai  definisi  “tepung  tawar”  adalah  ritual  untuk membersihkan  dan  menghindari  roh  atau  arwah  jahat  yang  akan  mengganggu  pelaksanaan  peradilan adat di Desa Nehes Liah Bing.
4 Ibid.
5 Wawancara dengan Ladjie Taq, Ketua Adat merangkap Kepala Desa Nehas Liah Bing, tanggal 17 Desember 2015.
6 Wawancara dengan Ladjie Taq, Ketua Adat merangkap Kepala Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahao, Kabupaten Kutai Timur, Tanggal 17 Desember 2015.
(1).   Florianus  Avun  tempat  tinggal  di  Desa  Nehas  Liah  Bing,  Kecamatan Muara  Wahao,  umur  39  Tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  pekerjaan swasta, agama katholik, disebut sebagai pihak pertama; dan
(2).   Yohana,  tempat  tinggal  di  Desa  Nehas  Liah  Bing,  Kecamatan  Muara Wahao, kelahiran 25 mei 1976, jenis kelamin perempuan, Suku Dayak Wehea, pekerjaan ibu rumah tangga, agama katholik, disebut sebagai pihak kedua; dan
(3).  Pihak pertama meminta maaf kepada pihak kedua; dan
(4).  Pihak kedua menerima permintaan maaf dari pihak pertama; dan
(5).  Pihak  pertama  sanggup  membayarkan  biaya  pengobatan  dan  antang kepada pihak kedua, sebesar 4 antang yaitu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Pada  kasus  diatas  setelah  dilakukan  musyawarah  bersama  oleh  lembaga  adat, pada akhirnya diputuskan pembayaran denda adat berupa permintaan maaf dari pihak  pelaku  terhadap  pihak  korban  dan  4  (empat)  buah  antang  yaitu  dengan nilai  uang  Rp  1.600.000,-  (satu  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  yang  diberikan kepada  korban  sebagai  bentuk  ganti  kerugian.  Hal  ini  merupakan  suatu  bentuk pemidanaan  karena  dengan  adanya  denda  adat  yang  telah  diputuskan  oleh lembaga  adat.  Pada hakekatnya  keberadaan mengenai  hukum adat  Desa  Nehes Liah Bing beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh Indonesia. 7
7 Pasal 18 huruf b Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah (a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

## Proses Penanganan Perkara di Kepolisian Kutai Timur terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Adat di Desa Nehas Liah Bing
Proses  penangan  perkara  di  Kepolisian  Kutai  Timur  terhadap  pelanggaran  hukum pidana  adat  pada  Desa  Nehas  Liah  Bing  ini  menimbulkan  persoalan  hukum,  terkait kepastian hukum terhadap  sanksi adat yang telah diberikan oleh peradilan adat yang memiliki kekuatan memaksa. Di sisi lain pihak Kepolisan Kutai Timur, terhadap laporan pelanggaran  hukum  atas  penganiayaan  ringan  telah  memproses  secara  hukum berdasarkan  LP/59/III/2015/Kaltim/Res  Kutai  Timur/Sektor  Muara  Wahao  tanggal  7 Maret 2015. Penerapan tindak pidana ringan berupa penganiayaan ringan merupakan delik  murni  dan  bukan  delik  aduan,  sehingga  terhadap  delik  ini  tidak  dapat  dicabut oleh  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.  Perkara  penganiayaan  ringan  yang  terjadi pada  Desa  Nehes  Liah  Bing  merupakan  delik  murni  karena  pelaku  dan  korban  tidak memiliki ikatan kekeluargaan.
Kepolisian berdasarkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  memiliki  kewenangan  diskresi  untuk  melanjutkan  atau menghentikan  perkara.  Upaya  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur melalui restorative justice berupa tindakan mediasi penal guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.    Penyidik  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur  dalam penerapan sistem peradilan pidana dapat menggunakan diskresi dalam menyelesaikan suatu  perkara  pidana  bahkan  pelaksanaan  nilai-nilai  keadilan  restoratif  oleh  aparat kepolisian telah diberikan suatu dasar hukum berupa Surat Keputusan Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS,  tanggal  14  Desember  Tahun  2009  tentang  penanganan kasus  melalui Alternatif  Dispute  Resolusion (ADR). 8 Sehubungan  dengan  rujukan tersebut  di  atas,  dijelaskan  kembali  bahwa  salah  satu  bentuk  penyelesaian  masalah dalam  penerapan restorative  justice adalah  menerapkan  mediasi  penal  yakni  pola penyelesaian  masalah  sosial  melalui  jalur  alternatif  selain  proses  hukum  non  litigasi antara  lain  melalui  upaya  perdamaian,  dengan  tujuan  mengupayakan  penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan
8 Saat ini dapat merujuk pada aturan terbaru Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice )
melalui  konsep  ADR;  Penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR  harus disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara  namun  apabila  tidak  terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  secara profesional dan proporsional; dan Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus  berprinsip  pada  musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat; dan Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan  ADR  harus  menghormati  norma  hukum  sosial  /  adat  serta  memenuhi asas keadilan; dan untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif.
Konsep restorative  justice mengakomodasi  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak pidana,  serta  mencari  solusi  yang  lebih  baik  untuk  kedua  belah  pihak.  Tindakan restorative  justice melalui  mediasi  penal  dipilih  oleh  pihak  penyidik  karena  dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum namun  proses menyelesaikan masalah secara cepat, mudah dan ringan. Restoratif justice merupakan salah  satu  instrumen  dari  konsep  keadilan  restoratif.  Keterlibatan  aparat  penegak hukum  hanyalah  sebagai  mediator,  yang  menyelesaikan  perkara  tanpa  diajukan  ke tingkat  pengadilan.  Pertimbangan-pertimbangan  polisi  untuk  menyelesaikan  perkara tanpa diajukan ke pengadilan adalah 9 bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada pengakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman  dan  kedamaian  masyarakat,  penyelesaian  melalui  hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak  senang  antar  warga  masyarakat  yang  berperkara,  dan  perkara  yang  diadukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesasiakan secara hukum.
Mediasi  muncul  sebagai  salah  satu  pemikiran  alternatif  dalam  pemecahan  masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana restoratif justice yang berupaya untuk  mengakomodir  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana,  serta  mencari
9 E.K.M. Masinambow, 2013, Hukum dan Kemajemukan Budaya , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 153.
solusi  yang  bersifat  “menang - menang”  ( win  win  solution ),  bukan  menang  kalah  dan mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.
Penerapan Restoratif  Justice terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Ringan  yang  Telah diberikan Sanksi Adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur
Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum  Negara  Republik Indonesia,  namun  demikian  Negara  Republik  Indonesia  mengakui  dan  menghormati kemajemukan hukum diantaranya adalah hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Kemajemukan  hukum  adalah  pandangan  bahwa  dalam  dunia  pragmatis  sedikit- sedikitnya  terdapat  dua  sistem  norma,  dua  sistem  aturan  terwujud  di  dalam  interaksi sosial dan bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu.  Sehubungan  dengan  pendapat  diatas  tersebut  maka  Indonesia  merupakan  negara dengan  keberagaman  hukum  yang  pada  masyarakatnya  memiliki  hak  dalam menyelesaikan  permasalahan  dengan  menurut  hukum  apa  yang  dianggapnya memberikan rasa keadilan. 10
Pada hakekatnya keberadaan mengenai hukum adat Desa Nehes Liah Bing beserta hak- hak  tradisionalnya  telah  diakui  oleh  negara  republik  Indonesia. 11 Amandemen  Undang- Undang  Dasar  1945  Bab  VI  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  dasar  hukum terbentuknya  hukum  adat  pada  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Hukum  adat  pada Desa  Nehes  Liah  Bing  berada  pada  wilayah  hukum  Polres  Kutai  Timur,  hukum  ini
10 Eduard  Karel  Markus  Masinambow,  2003, Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya ,  Edisi  ke-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 5-6.
11 hal tersebut tercantum didalam Pasal 18 huruf b Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu,  (1)  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
merupakan  suatu  norma-norma  atau  aturan  asli  Suku  Dayak  Wehea  yang  dibuat, disepakati dan dilaksanakan oleh warga Desa Nehes Liah Bing serta memiliki sanksi yang tegas dan mengikat bagi warga Desa Nehes Liah Bing tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut diatas, maka hukum tersebut memiliki kekuatan sebagai sifat pemaksa.
Terkait  dengan  hal  tersebut  menurut  Masinambow  dalam  bukunya  yang  berjudul hukum  dan  kemajemukan  budaya,  mengemukakan  bahwa  masyarakat  memiliki aturan-aturan  tersendiri  yang  terbentuk  di  dalam  masyarakat  tersebut  sehingga memiliki kekuatan yang memaksa di dalam kelompok-kelompok sosial, dimana hal ini merupakan  suatu  bentuk  penjabaran  dari  nilai-nilai  estetika  yang  luhur,  dan  apabila terjadi  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  individu  dari  kelompok  masyarakat  maka akan  mendapat  sanksi  yang  bersifat  pemaksaan. 12 Hal  tersebut  sesuai  dengan  Desa Nehes  Liah  Bing  yang  memiliki  sistem  hukum  adat  tersendiri  berikut  dengan  sanksi tegas serta memiliki kekuatan memaksa apabila dilanggar oleh seseorang.
Sanksi  tegas  dan  kekuatan  memaksa  ini  dijelaskan  di  dalam  definisi  hukum,  yaitu bahwa  hukum  memiliki  prinsip-prinsip  dan  ciri  yang  tetap  yaitu  :  Pertama,  Hukum merupakan  suatu  organ  peraturan-peraturan  yang  abstrak  dan  kedua, bahwa  hukum merupakan  suatu  proses  sosial  untuk  mengadakan  tertib  hukum  dan  mengatur kepentingan-kepentingan  manusia. 13 Sehubungan dengan  hal  tersebut  bahwa  hukum adat pada Desa Nehes Liah Bing telah memiliki lembaga adat atau kapakat isen mulang wehea  yang  berfungsi  sebagai  organ  peraturan-peraturan  yang  abstrak  dan  sebagai proses  sosial  dalam  kepentingan-kepentingan  manusia.  Hukum  adat  Suku  Dayak Wehea  yang  berada  pada  Desa  Nehes  Liah  Bing  merupakan  hukum  tidak  di kodifikasikan.  Istilah  hukum  adat  yang  tidak  dikodifikasi  dikatakan  oleh  Soekanto dalam  bukunya  meninjau  hukum  adat  indonesia  yang  dikutip  Bushar  Muhammad bahwa  hukum  adat  merupakan  suatu  hukum  yang  kompleks  dan  tidak  dilakukan kodifikasi atau dikitabkan namun walaupun tidak dikodifikasi, dan memiliki sifat yang
12 Eduard  Karel  Markus  Masinambow,  2003, Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya ,  Edisi  ke-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 68.
13 Bambang Waluyo, 1991 , Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 17.
memaksa ( dwang ) serta sanksi hukum ( rechtsgevolg ). 14 Atas kekuatan yang memaksa dan  memiliki  sanksi  hukum  tersebut  maka  hukum  adat  Desa  Nehes  Liah  Bing merupakan  hukum  yang  tidak  dikodifikasi  dan  penyelesaian  permasalahan  tanpa diselesaikan melalui hukum negara yang ada yaitu melalui sistem peradilan pidana.
Penerapan restoratif  justice terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  yang  dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kutai Timur,dalam hal ini supaya tidak ada penerapan sanksi hukum ganda terhadap perkara tersebut. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor  Kutai  Timur  berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mengenai  diskresi  kepolisian  dan  Surat  Kapolri No  Pol  :  B/3022/XII/2009/SDEOPS,  tanggal  14  Desember  Tahun  2009  tentang penanganan  kasus  melalui  Alternatif  Dispute  Resolusion  (ADR)  ini,  menerapkan restorative  justice melalui  mediasi  penal  agar  perkara  tersebut  mendapatkan kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum.    Pemberlakuan restorative  justice oleh pihak  penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur  dalam  tindak pidana  penganiayaan  ringan  yang  dilakukan  pelaku  telah  diperlakukan restorative justice berdasar pertimbangan sebagai berikut:
(1).   Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan  pada  pengakan  hukumnya,  akan  tetapi  kepada  nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat; dan
(2).  Penyelesaian  melalui  hukum/pengadilan  tidak  akan  memecahkan masalah,  seringkali  hanya  memperluas  pertentangan  dan  rasa  tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara; dan
(3).   Perkara yang diadukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesasiakan secara hukum.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  apabila  pihak  penyidik  tetap  memproses  perkara hingga  kepada  tahap  penuntutan  akan  terjadi  penerapan  hukum  yang  ganda,  yakni hukum  negara  dan  hukum  adat  sehingga  akan  berdampak  munculnya  ketidakadilan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberlakuan restorative justice oleh
14 Bushar  Muhammad,  2003, Asas-Asas  Hukum  Adat  suatu  Pengantar ,  Cetakan  12,  PT  Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 11.
pihak  penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Kutai  Timur    terhadap  pelaku  tindak pidana  ringan  yang  telah  diberi  sanksi  adat  oleh  lembaga  adat  diantaranya  adalah Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur yang terbatas; Koordinasi antara  lembaga  adat  Desa  Nehes  Liah  Bing  dengan  kepolisian  Resor  Kutai  Timur; Berdasarkan  Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14  Desember  Tahun  2009  tentang  penanganan  kasus  melalui Alternatif  Dispute Resolusion (ADR).
Penerapan restoratif  justice terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  yang  telah  diberikan sanksi  adat  di  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur  mendasarkan pertimbangan-pertimbangan  yang  disebutkan  diatas.  Selain  itu  proses  penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat terhadap pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, secara hukum dibenarkan sebagai bentuk perwujudatan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesai.

## SIMPULAN
Kepolisian menyelesaikan perkara dengan menggunakan konsep restorative justice yang diatur  Pasal  18  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Surat  Keputusan  Kapolri  tahun  2009,  Nomor Polri  :  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tentang  penanganan kasus  melalui Alternatif  Dispute Resolution (ADR) Tanggal 14 Desember 2009 dengan pertimbangan faktor kuantitas dan kualitas  personil  polri,  faktor  koordinasi  antara  lembaga  adat  dengan  pihak  penyidik kepolisian,  dan  faktor  peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  pedoman  oleh pihak  penyidik  Kepolisian  Resor  Kutai  Timur  dalam  melaksanakan restorative  justice melalui diskresi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  Barkatullah  dkk.  2005, Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) , Pustaka Pelajar, Jakarta.
Adami  Chazawi.  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Abdussalam.  1997, Pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia ,  Dinas Hukum Polri, Jakarta.
Andi Hamzah. 1994, Asas-Asas  Hukum Pidana , Edisi Revisi, Cetakan 2,  Rineke Cipta, Jakarta.
Andrew  Von  Hirsch  et  all.  2003, Restoratif  Justice  and  Criminal  Justice : Competing or Reconcialiable Paradigms , Hart Publishing, Oregon.
Bagir Manan. 2006, Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), Majalah Hukum Varia Pengadilan No 247 Juni 2006, PT IKAHI, Jakarta.
Bambang Prasetyo dkk. 2005, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi , Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Bambang  Waluyo.  1991 ,  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek .  PT  Sinar  Grafika, Jakarta.
Bambang Waluyo. 2000, Pidana Dan Pemidanaan ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Barda  Nawai  Arief.  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana .  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Harun Alrasyid. 2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Edisi Revisi, Universitas Indonesia Cetakan 1 , Jakarta.
Http:// www.Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.com /publishers/mod.php, Tugas  pokok  dan  Fungsi  Kejaksaan  Republik Indonesia , diakses pada tanggal 10 Januari 2016.
Http:// www.Lap dal  masterplain  Kabupaten  Kutai  Timur/publishers/mod.php,
Lap dal masterplain Kabupaten Kutai Timur diakses pada tanggal 19 April 2016.
I  Nyoman  Sukena.  2008, Peranan  Pecalang  Desa  Adat  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  di  Wilayah  Tabanan  Bali, tesis,  program  studi  fakultas hukum universitas bhayangkara, Jakarta.
Ilham Basri. 2004, Sistem Hukum Indonesia : Prisnsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, PT Rajawali Press, Jakarta.
Sulistyowati Irianto. 2007, Antropologi Hukum : Modul A2203/2SKS, Perguruan Tinggi
Leden  Marpaung.  2009, Asas-Teori-Praktek  Hukum  Pidana, PT  Sinar  Grafika, Jakarta.
Moeljatno. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rineke Cipta, Jakarta.
Muladi dkk. 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Muladi  dkk.  2005, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni Cetakan  3, Bandung.
Romli  Atmasasmita.  2001, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan Penegakkan hukum ,  Bandar Maju, Bandung.
Satjipto  Rahardjo,  2011, Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat  Perspektif  Kajian Sosiologi Hukum, Setara Press, Malang.
Sadjijono,  2005. Mengenal  Hukum  Kepolisian  Perspektif  Kedudukan  dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi , PT Leksbang Mediatama, Surabaya.
Soerjono Soekanto. 2011, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Zaenal Abidin Farid. 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.