How to cite: Pratama,  D.,  &  Adam,  R.  C.  (2024).  Tanggung  Jawab  Debitor  dalam  Proses  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sementara. Syntax  Literate.  Syntax  Literate.  (9)1.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

## Diza Pratama*, Richard Candra Adam
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: dizapratama11@gmail.com*

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  tentang  penyebab  dan  dampak  kemudahan pengajuan pailit di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah, yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiel dan imateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit. Buruh tentunya juga akan terdampak dengan adanya PHK dari perusahaan pailit. Dengan demikian persyaratan pengajuan haruslah diperketat. DPR melalui fungsi legislasi dapat memperketat persyaratan tersebut melalui revisi terhadap UU Kepailitan.  Selain  itu  melalui  fungsi  pengawasan,  DPR  dapat  berupaya  mencegah munculnya  tindakan  berlebihan  daripihak  yang  terkait  dengan  kepailitan  seperti  suspensi saham.
Kata Kunci : Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pandemi COVID 19

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  causes  and  impacts  of  the  ease  of  filing  for bankruptcy in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical approach, which is an approach carried out with conclusions. The results showed that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment  Obligations  (Bankruptcy  Law)  regulates  the  requirements  for  filing  bankruptcy easily, which is enough with a minimum of 2 creditors and 1 debt that is due and collectible. This convenience has caused both material and immaterial losses to debtors, in addition to creditors  in  good  faith  and  consumers  are  also  made  restless  by  the  bankruptcy  issue. Workers  will  of  course  also  be  affected  by  layoffs  from  bankrupt  companies.  Thus,  the submission requirements must be tightened. The DPR through its legislative function can tighten these requirements through revisions to the Bankruptcy Law. In addition, through the supervisory function, the DPR can try to prevent excessive actions from parties related to bankruptcy such as stock suspension.
Keywords : Bankruptcy, Postponementof Debt Payment Obligations, COVID 19 Pandemic

## Pendahuluan
Pailit  dan  kepailitan  berawal  dari  ketidakmampuan  membayar—namun  dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utangutangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang- undangan  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  ke  pengadilan.  Pernyataan  pailit  ni haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang alah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila (Ridho, 2020):
1) Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2) Tidak membayar sedikitnyasatu utang kepadasalah satu kreditor, dan
3) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan  banyak  pihak,  seperti  salah  satunya  para  karyawan  yang  terancam kehilangan  pekerjaannya karena  masifnya  pemutusan  hubungan  kerja guna  menekan biaya produksi. Oleh karena  tu,  untuk  mencegah  terjadinya  kepailitan  maka  diadakan aturan  mengenai  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  (Djafri,  2018). Munir  Fuady  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan tundaan pembayaran hutang (suspension of paymentatau Surseancevan Betaling) adalah suatu masayang diberikan oleh undang-undang  melaluiputusan  hakim Pengadilan  Niagadimana dalam  masa  tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara- cara  pembayaran  hutangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran seluruh  atau sebagian  dari  hutangnya,  termasuk  apabilaperlu  untuk  merestrukturisasi  hutangnya tersebut.  Jadi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  pada  dasarnya merupakan  sejenis  legal  moratorium  (rencana  perdamaian).  Dalam  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  debitor  diberi  kesempatan  melakukan  “perbaikan keuangan  dan  manajemen”  untuk  memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu melalui penambahan modal (composition), maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan  (corporate  reorganization).  Baik  melalui  pengggantian  pengurus (direksi/menajer)  perusahaan  atau  menfokuskan/mengecilkan  kegiatan  usahanya. Kesempatan  ni  diberikan  kepada  debitor  setelah  mendapat  persetujuan  dari (para) pengurusnya  untuk  menyelamatkan  perusahaan  dari  kepailitan,  sehingga  dapat menyelesaikan utang-utangnya (Indrawati, 2015).
PKPU sendiri  dapat  diajukan  oleh  debitor  maupun  oleh  kreditornya.  Ketentuan kreditor dapat  mengajukan  PKPU  merupakan  ketentuan  baru  dalam  Undang-Undang Kepailitan.  Hal ni sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  “Kreditor  yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  debitor  mengajukan  rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya” (Syukron & Nurhasanah, 2020). Sedangkan dalam UUK tahun 1998 dan Faillissement Verordening, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU. Secara prinsip  terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor  terhadap  permohonan  kepailitan  yang  diajukan  oleh  kreditornya.  Kedua, pengajuan PKPU ni merupakan nisiatif sendiri oleh debitor yang telah memperkirakan dirinya  tidak  mampu  untuk  membayar utangutangnya  kepada  kreditor.  Namun  dalam prakteknya, kebanyakan yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor tu sendiri
sebagai sarana untuk menghidari dirinya dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan  sulit  untuk  memperoleh  kredit.  Pengajuan  PKPU ditujukan  kepada  Pengadilan Niagadengan melengkapipersyaratan:
1) Surat  permohonan  bermaterai  yang  ditujukan  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga setempat, yang ditandatanganioleh debitor dan penasihat hukumnya;
2) Surat  kuasa  khusus  asli  untuk  mengajukan  permohonan  (penunjukan  kuasa  pada orangnyabukan pada law-firm-nya);
3) Izin advokatyang dilegalisir;
4) Alamat  dan  dentitas  lengkap  para  kreditor  konkuren  desertai  jumlah  tagihannya masing-masing pada debitor;
5) Financialreport; dan
6) Dapat dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada parakreditor konkuren (Haryadi, 2021).
Berdasarkan latar belakang tersenut penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penyebab  dan  dampak  kemudahan  pengajuan  pailit  di  Indonesia,  khususnya  di  masa pandemi Covid-19

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap pengajuan pailit di Indonesia adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:
Pendekatan  Kuantitatif:  Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  secara kuantitatif, seperti mengumpulkan jumlah permohonan pailit dan PKPU selama pandemi Covid-19. Data ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Laporan Pengadilan Niaga dan data dari bank dan perusahaan.
Pendekatan Kualitatif: Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, seperti  merangkul  kesulitan  dan  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  kemampuan membayar debitur dan kreditor. Data ini dapat dikumpulkan melalui wawancara, intervju, dan observasi terhadap perusahaan dan pengajuan pailit selama pandemi Covid-19.
Dalam penelitian ini, kita menggabungkan kedua metode ini untuk mengumpulkan data  mengenai  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  pengajuan  pailit  di  Indonesia. Dengan menggunakan kedua metode ini, kita dapat memberikan analisis yang lebih lanjut dan akurat tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pengajuan pailit di Indonesia

## Hasil dan Pembahasan
Pailit  merupakan  kata  lain  dari  bangkrut  yang  berartI  ketidakmampuan  debitor untuk  membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit baik secara  sukarela  oleh debitor  tu  sendiri  maupun  permintaan  pihak  ketiga.  Sedangkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (UU  Kepailitan)  tidak  terdapat definisi  pailit.  UU  ni  hanya  mengatur  definisi kepailitan sebagai suatu sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka  1  UU  Kepailitan)  (Yani  &  Wijaya,  2002).  Pailit  diawali  dengan  adanya permohonan  pailit  oleh  debitor  atau  minimal  salah  satu  kreditor.  Selain  tu  apabila menyangkut kepentinggan  umum  maka  permohonan  pailit  diajukan  oleh  kejaksaan. Apabila  debitor  merupakan  bank  maka  hanya  BI  yang  dapat  mengajukan  pailit.
Sedangkan  untuk  Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan, Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian, permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (saat ni OJK). Untuk perusahaan asuransi, reasuransi,  dana  pensiun,  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang kepentingan  publik,  permohonan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri Keuangan (Pasal 2 UU Kepailitan) (Ibrahim, 2005).
Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  hingga  kini masih  menjadi perdebatan panjang bagi para pelaku usaha di ndonesia baik tu pelaku usaha swasta tak terkecuali pelaku usaha dari sektor pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara. Sebab, cukup dengan dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa adanya syarat minimal jumlah utang, suatu pihak sudah dapat dipailitkan. Belum lagi adanya hak bagi kreditor
yang  bisa  mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap  debitornya  juga  masih menjadi  polemik  hingga  kini.  Mengingat  bagaimana  mungkin  kreditor  mengetahui ketidakmampuan debitor untuk membayar kewajibannya kepada para kreditor. Sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU, hanya debitor yang bisa mengajukan permohonan PKPU. Menurut Anti Gantira, CEO Margahayulang Development, mekanisme kepailitan dan PKPU memberikan pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  klim  usaha  di  ndonesia. Anti juga berpendapat bahwa mekanisme PKPU lebih tepat jika hanya dimanfaatkan oleh debitor guna menyelesaikan kesulitan  finansialnya.  Melalui  mekanisme  PKPU,  debitor  diberi  kesempatan  untuk memperbaiki keadaan ekonomisnya dan menghasilkan laba. PKPU dapat menjaga agar jangan sampai debitor yang sedang dalam keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit malah dibuat menjadi pailit, sedangkan jika diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitor bisamembayar lunas utangnya.
Kepailitan  berbeda  dengan  gugatan  perdata  biasa  karena  harus  menyangkut permasalahan  utang  piutang,  pembuktiannyasederhana,  sertaproses  pengajuan  dan putusan  juga jauh  lebih  singkat  dari  pada  proses  perdata  biasa.  Adapun  syarat mengajukan  kepailitan  yaitu  debitor memiliki setidaknya 2 kreditor atau lebih, terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat  ditagih  (Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan). Persyaratan tersebut berlaku bagi semua permohonan kepailitan baik tu yang diajukan kreditor, debitor, jaksa penuntut umum, BI, OJK maupun Menteri Keuangan. Persyaratan pengajuan  memiliki  peranan  penting  dalam  kepailitan karena  bila  terbukti  secara sederhana  bahwa  kepailitan  yang  diajukan  telah  memenuhi  persyaratan  kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan maka hakim  harus (wajib) memutus pailit. Kewajiban ni diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan (Saraswati et al., n.d.). UU Kepailitan tidak mengatur bahwa hakim harus melakukan nsolvency test sebelum memutus. Pelaksanaan putusan pailit juga tidak harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan  tersebut  diajukan  suatu upaya  hukum  (Pasal  8  ayat  7  UU  Kepailitan).  Oleh karena tu meski hanya terlihat serbagai persyaratan akan tetapi sangat berpengaruh pada proses  hukum  kepailitan  selanjutnya.  Persyaratan permohonan pailit dindonesianijauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit disejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan  adanya  nsolvency  test  sebelum  putusan  pailit  dijatuhkan,  seperti Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa.  nsolvency  test  adalah  pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang (Marcella, 2016)
Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“ UUKPKPU ”)  memberikan  definisi  secara  mplisit mengenai Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“ PKPU ”)  yaitu  suatu  keadaan
berdasarkan  Putusan Pengadilan  Niaga  yang  memberikan  kesempatan  bagi  Debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya atas permohonan Debitor sendiri atau Kreditornya, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  Kreditornya.  Perbedaan mendasar PKPUSementaradan PKPU Tetap yaitu
terkait periode/ jangka waktu berlakunya keadaan PKPU bagi suatu Debitor dan Kreditornya. PKPU  Sementara  terhitung  sejak  Putusan  PKPU  Sementara  diucapkan sampai  dengan  hari  ke  45  (empat  puluh  lima)  (Pasal  225  ayat(4)  UUKPKPU), selanjutnyaapabila waktu PKPU Sementara belum  cukup  untuk  dilakukan  pemungutan suara tentang rencana perdamaian ataupun belum cukup waktu untuk para kreditor dapat memberikan  suara  mengenai  rencana  perdamaian,  maka atas  permintaan  Debitor, Kreditor  dapat  setuju  /  menolak  pemberian  PKPU  Tetap  yang perpanjangannya  tidak boleh  melebihi  270  (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari  setelah  putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan (Pasal 228 UUKPKPU)  (Siswanto  &  Hasanah, 2019).
Debitor memiliki beberapa tanggung jawab dalam proses PKPU, pertama yaitu untuk  hadir  sesuai  dengan  panggilan  Pengurus  dalam  sidang  yang  diselenggarakan paling  lama  pada hari  ke  45  (empat  puluh  lima)  karena  apabila  tidak  hadir  PKPU Sementara berakhir dan Pengadilan menyatakan Debitor Pailit (Pasal 225 ayat (4) dan (5) UUKPKPU).  Kedua,  Debitor  mempunyaitanggung  jawab  untuk  memberikan rencanaperdamaian kepadapara Kreditor (Pasal 265 UUKPKPU)  (Lontoh  et  al.,  2001). Ketiga, Debitor bertanggung jawab untuk membangun komunikasidan kerja sama  yang baik  dengan  Pengurus,  karena  Debitor  tanpa  persetujuan  Pengurus  tidak  dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya (Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU). Selain tu, Debitor berdasarkan panggilan pengadilan juga  memiliki tanggung-jawab  untuk  memberikan  daftar  yang  memuatsifat,  jumlah piutang, dan utang Debitor beserta  surat  bukti  secukupnya  (Pasal  224  ayat  (3)  dan  (4) UUKPKPU).  Upaya  yang  dapat  dilakukan Debitor dalam menyelesaikan hutang para Kreditor yaitu dengan mengajukan rencana perdamaian yang terbaik bagi para Kreditor serta  dapat  terlaksana  dikemudian  hari  sesuai  kemampuan/ kegiatan usaha  Debitor (Nadirah, 2021).
Pada lonjakan  perkara  kepailitan  dan  PKPU  pada  tahun 2018,  pakar  kepailitan Ricardo Simanjuntak menyatakan hal tersebut menandakan dua hal. Pertama memang terjadi gangguan terhadap  situasi  ekonomi  nasional.  Kedua,  di  lain  sisi  pelaku  usaha mulai penggunaan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai solusi keluar dari financial  distress,  terlebih  ada  Pasal  229  ayat(4)  UU  37/2004  yang  mengatur apabilaterhadap permohonan kepailitan kemudian ada permohonan PKPU kepada debitor yang  sama,  proses  PKPU  harus  didahulukan.  Praktisi  hukumpasar  modal,  Yudhi Wibisana,  menyatakan  bahwa  alih-alih  pailit,  perdamaian  merupakan  cara  terbaik menyelesaikan  masalah  utang  perseroan.  Sementara,  Sugeng  Riyono,  hakim  yang berpengalaman di perkara kepailitan dan PKPU sependapat bahwa PKPU merupakan upaya terakhir yang paling efektif bagi debitor untuk menyelesaikan permasalahan. utang- piutangnya . Menurut  mantan  Ketua  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  ndonesia  (AKPI) James  Purba,  meningkatnya  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  Niaga  berarti meningkatnya  kepercayaan  pelaku  usaha  terhadap  lembaga  tersebut,  terutama karenadalam proses PU, parapihak di berikan ruang untuk negosiasidan restrukturisasi semua utang (Horváthová & Mokrišová, 2018).
Pada  tahun  2019  sudah  diprediksi  bahwa  pada  tahun  2020  dikhawatirkan  akan terjadi perlambatan ekonomi (resesi), dan akan banyak utang yang jatuh tempo, menurut Ketua  Tim  Kelompok  Kerja  revisi  Undang  –  Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teddy Anggoro8 . Gangguan  pada  kestabilan  ekonomi  nasional  memang  sangat  berpengaruh  kepada tingkatnya  perkara  kepailitan dan  PKPU.  Menurut  Ketua  Kebijakan  Publik  Asosiasi Pengusaha  ndonesia,  Soetrisno  wantono, dibandingkan  krisis  sebelumnyapada  2008, meningkatnyaperkarakepailitan semenjak pandemi Covid-19  tahun  2020  menyebabkan permasalahan  krisis  saat  ni  lebih  luas  karena  tidak  hanya  terbatas  pada moneter  dan keuangan  tapi  juga  menyangkut  permasalahan  kesehatan  dan  sosial  sehingga mengakibatkan  kegiatan  bisnis  terhenti,  terutama  ndustri  perhotelan,  pariwisata  dan restoran  yang  merupakan  sektor  paling  parah  terkena  dampak  pandemic  Covid-19. Perusahaan berskala kecil hingga besar turut terkena mbas pandemi Covid-19 sehingga terancam pada kepailitan (Rochmawanto, 2015).
Akan  bertentangan  dengan  konsep  pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan. Sedangkan yang  pro  berpendapat  bahwa  penambahan  mekanisme  nsolvency  test tentunya  akan  membuat para  pihak  lebih  berhati-hati  dalam  mengajukan  permohonan pailit. Penulis cenderung mendukung penggunaan mekanisme ni karena adanya dampak negatif dari kemudahan pengajuan pailit di ndonesia. Selain tu ketatnya persyaratan pailit tentunya akan mendorong para pihak lebih mengutamakan proses penyelesaian sengketadi luar pengadilan. Sehinggakepailitan dapat menjadi ultimum remidium (upaya terakhir). Tujuan kepailitan juga perlu diatur secara lebih berkeadilan antara kepentingan debitor dan  kreditor.  Dari  ketiga  tujuan  kepailitan  terlihat bahwatujuan  UU  Kepailitan  lebih berpihak padakreditor. Sedangkan beberapadampak terhadap debitor cenderung diabaikan seperti terkait adanyaupayapencemaran namabaik. Selain tu tujuan kepailitan jugaperlu lebih  menyasar  padakepentingan  banyak  orang  sepertiburuh  dan  konsumen Adapun terkait  pembayaran  hutang,  Debitor  tidak  dapat  dipaksa  membayar  utang  kecuali pembayaran dilakukan terhadap semua kreditor dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan (Pasal 242 jo. Pasal 245 UUKPKPU). Namun, hal ni tidak berlaku terhadap hal-hal yang ditentukan Pasal 224 UUKPKPU sebagai berikut:
1) tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
2) tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
3) tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup padaayat(1) huruf b .
Kondisi  PKPU  bukan  merupakan  kondisi  yang  buruk  bagi  suatu  Perseroan Terbatas.  Upaya  PKPU  justru  menjadi  jalan  restrukturisasi  yang  terbaik  untuk menyelesaikan hutang- hutang suatu Perseroan Terbatas. Dengan demikian Direksi dan Dewan  Komisaris  tidak  perlu  diminta  pertanggung  jawaban,  selain  agar  tetap menjalankan  kewajibannya  sesuai  ketentuan  Perseroan Terbatas maupun UUKPKPU yang  dalam  hal  ni  menyatakan  Debitor  harus  meminta persetujuan  pengurus  untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas harta-harta perseroan (Pasal 240 UUKPKPU).  Namun,  dalam  hal  terjadi  kepailitan  yang  disebabkan  karena kelalaian Direksi  dan  harta  pailit tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh  kewajiban  maka  setiap
anggota  Direksi  bertanggungjawab  secara  tanggung  renteng  (Pasal  54  ayat  2  UU Perseroan Terbatas).
Jangka  waktu  PKPU  Sementara  dapat  diperpanjang  apabila  terdapat  kondisi dimana  masih  dibutuhkan  waktu  untuk  dilakukan  pemungutan  suara  tentang  rencana perdamaian  ataupun  dibutuhkan  waktu  untuk  para  kreditor  dapat  memberikan  suara mengenai rencana  perdamaian, maka atas permintaan Debitor, Kreditor dapat setuju / menolak pemberian PKPU Tetap yang perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus  tujuh  puluh)  hari  setelah  putusan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang sementara  diucapkan  (Pasal  228  UUKPKPU). Dengan  demikian  Covid-19  bukan merupakan  alasan  perpanjangan  PKPU  Sementara,  namun  sekiranya  Covid-19 menjadipenghambatbelum  tercapainya  perdamaian,  untuk  tujuan  yang  baik  yaitu perdamaian  maka  Covid-19  dapat  digunakan  sebagai  alasan  perpanjangan  PKPU Sementara  menjadi  PKPU  Tetap,  namun  tetap  membutuhkan  persetujuan  Kreditor sesuai  prosedur pemungutan suara dalam Pasal 229 UUKPKPU.  Adapun berdasarkan angka 2 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  di Bawahnya,  yang  dapat  diperpanjang  dengan  alasan  Covid-19  yaitu  jangka  waktu pemeriksaan  PKPU  selama  20  (dua  puluh)  hari  dalam Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU (Onakoya & Olotu, 2017).
Merujuk pada Putusan Kondisi PKPU bukan merupakan kondisi yang buruk bagi suatu Perseroan Terbatas. Upaya PKPU justru menjadi jalan restrukturisasi yang terbaik untuk menyelesaikan hutang-hutang suatu Perseroan Terbatas. Dengan demikian Direksi dan  Dewan Komisaris  tidak  perlu  diminta  pertanggung  jawaban,  selain  agar  tetap menjalankan  kewajibannya  sesuai  ketentuan  Perseroan  Terbatas  maupun  UUKPKPU yang  dalam  hal  ni  menyatakan  Debitor  harus  meminta  persetujuan  pengurus  untuk melakukan  tindakan  kepengurusan.  Akan  tetapi  jika  terjadi  kepailitan  terhadap perseroan, perlu barulah direksi dimintai tanggung apakah telah melakukan tugas sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan dalam UU PT juga menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas  kerugian  perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan maskud dan tujuan perseroan.
Terjadinya kepailitan dalam perseroan membawa akibat hukum bagi direksi yang tidak lagi  berwenang  melakukan  pengurusan  hartakekayaan  perseroan.  Kewenangan untuk mengurus harta  perseroan  pailit  langsung  dilimpahkan  oleh  pengadilan  kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun diajukan  upaya hukum  kasasi  atau  peninjauan  kembali.  Selama  kepailitan berlangsung,  pada  dasarnya  debitor pailit  tidak  berhak  dan  berwenang  lagi  membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit  selama  kepailitan  berlangsung  tidak  mengikat harta  pailit.  Namun  ketentuan  ni dikecualikan terhadap perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Debitor pailit juga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh  harta kekayaannya,  yang  pada akhirnya  akan  merugikan  kepentingan kreditor konkuren.  Adapun  apabila  direksi  perseroan  pailit  melakukan  perbuatan  yang merugikan  harta  pailit,  maka  beban  kerugian  dalam  hal  ni  dipikulkan  kepadanya. Ketentuan ni memberikepastian dan perlindungan hukumbagipara kreditor konkuren.
Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan  oleh  Debitor  sebelum  sidang  maka  pemungutan  suara  tentang  rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi  Dalam hal  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak  dipenuhi,atau  jika Kreditor  belum  dapat  memberikan  suara  mereka  mengenai  rencana  perdamaian,  atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  tetap  dengan  maksud  untuk  memungkinkan  Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada  rapat  atau  sidang  yang  diadakan selanjutnya.  Dalam  hal  penundaan  kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4),  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor  dinyatakan pailit. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan  persetujuan  majelis hakim, maka PKPU Sementara dapat diperpanjang jika terjadi keadaan Covid – 19 jika menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  dapat  memenuhi  rasa  keadilan bagiseluruh kreditor dan debitor untuk diperpanjang.

## Kesimpulan
Pada dasarnya, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat  diajukan  sebelum  atau  bersamaan  dengan  permohonan  pernyataan  pailit  yang diajukan  oleh  kreditor  di  pengadilan  Niaga.  Apabila  diajukan  bersama  dengan permohonan  pailit,  pengadilan  niaga  wajib  memutuskan  permohonan  PKPU  terlebih dahulu. Permohonan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat tentang sifat dan jumlah aktiva dan pasiva harta debitor, nama dan tempat tinggal/kediaman para kreditor, jumlah  piutang  masing-masing  kreditor,  surat-surat  bukti  selayaknya,  dan  dapat  pula dilampirkan perjanjian Perdamaian (accord). Setelah menerima surat permohonan PKPU, pengadilan niaga wajib mengabulkan penundaan sementara PKPU dalam waktu tiga hari, kemudian menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus. Pengadilan niaga wajib memberikan  PKPU  tetap  setelah  melakukan  pemeriksaan  PKPU  sementara,  dan pemberian  PKPU  tetap  harus  mendapat  persetujuan  dari  sebagian  besar  kreditur konkuren. Jangka waktu PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari dari putusan PKPU sementara.  PKPU  diajukan  oleh  debitur  dengan  alasan  untuk  mengajukan  rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang-utang debitur terhadap para  krediturnya.  Faktor-faktor  yang  mendasari  PKPU  untuk  mencegah  kepailitan bergantung pada perjanjian yang telah dihomologasi dari pengadilan niaga. Persyaratan pengajuan pailit perlu diperketat, salah satunya dengan cara menambahkan insolvency test dan memperluas tujuan dari kepailitan. DPR RI perlu memberikan perhatian terhadap proses kepailitan terutama yang melibatkan kepentingan banyak pihak (konsumen) dan untuk menghindari reaksi yang berlebihan dari pihak terkait. Selain itu, melalui fungsi legislasi,  DPR  RI  hendaknya  dapat  mendorong  revisi  terhadap  UU  Kepailitan  dengan memperketat persyaratan pengajuan pailit dan memperbaiki tujuan kepailitan.

## BIBLIOGRAFI
Djafri,  A.  (2018).  Implikasi  Kepailitan  terhadap  Perusahaan  Asuransi. Pamulang  Law Review , 1 (1), 43–52.
Haryadi, N. (2021). Analisis Kritis Mengenai  Legal Standing  Permohonan  Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Pkpu)  Kresna  Life  Dalam  Perspektif  Hukum Kepailitan. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora , 1 (2), 124–136. Horváthová,  J.,  &  Mokrišová,  M.  (2018).  Risk  of  bankruptcy,  its  determinants  and models. Risks , 6 (4), 117.
Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing .
Indrawati, S. (2015). Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 5 (3).
Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung .
Marcella,  C.  (2016).  Kajian  Yuridis  Kedudukan  Pemegang  Polis  Dalam  Kepailitan Perusahaan Asuransi. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–13.
Nadirah, I. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Iuris  Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (2), 257–263.
Onakoya, A. B., & Olotu, A. E. (2017). Bankruptcy and insolvency: An exploration of relevant theories. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (3), 706–712.
Ridho,  M.  (2020).  Peran  otoritas  jasa  keuangan  dalam  melindungi  pemegang  polis asuransi  akibat  pailitnya  perusahaan  asuransi  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  408  K/Pdt.  Sus-Pailit/2015)  Abstract. Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (2), 292–328. Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Independent ,
3 (2), 25–35.
Saraswati,  I.  A.  A.,  Marwanto,  M.,  &  Dharmakusuma,  A.  (n.d.).  Kedudukan  Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 , 1–14.
Siswanto,  E.,  &  Hasanah,  R.  M.  (2019).  Kinerja  keuangan  perusahaan  asuransi  jiwa konvensional di Indonesia periode 2015-2018. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 15 (1), 43–57.
Syukron, S., & Nurhasanah, N. (2020). Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan  Peserta  Dalam  Konteks  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah , 8 (1), 98–120. Yani, A., & Wijaya, G. (2002). Seri Hukum Bisnis Kepailitan . Raja Grafindo Persada.
Copyright holder: Diza Pratama, Richard Candra Adam (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: