INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9978-9984 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022

## Di Wilayah Kabupaten Karawang
Fitria Dewi 1 ✉ , Siti Nuridah 2 , Siti Ayu Rosidah 3
Universitas Pertiwi
Email: 19110123@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020 - 2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner  yang  dibagikan  dan  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Pengumpulan  data dilakukan dengan pembagian kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  metode  skala  Likert.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  data  dengan  menggunakan perhitungan  statistik  melalui  aplikasi Statistical  Package  for  the  Social  Science  (SPSS)  versi  25 mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020 - 2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang, maka peneliti menarik  kesimpulan  yaitu  Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan baik saat pandemi maupun setelah pandemi. Berarti semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin besar pula penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Kata Kunci: Kepatuhan, Pembayaran, PBB, Pandemi, Wajib Pajak

## Abstract
The aim of this research is to determine the effect of taxpayer compliance on land and building tax payments during the pandemic and after the pandemic in 2020 - 2022 in the Karawang Regency area. The type of data used in this research is quantitative data obtained from distributed questionnaires and is related to the problem being studied. Data collection was carried out by distributing questionnaires. The research instrument used in this research used the Likert scale method. The results of this research show  data  using  statistical  calculations  through  the  Statistical  Package  for  the  Social  Science  (SPSS) version  25  application  regarding  the  Influence  of  Taxpayer  Compliance  on  Land  and  Building  Tax Payments During the Pandemic and After the 2020 - 2022 Pandemic in the Karawang Regency Area, the author draws an important conclusion, namely taxpayer compliance has a positive and significant effect on land and building tax revenues. This means that the greater the taxpayer's compliance with paying taxes, the greater the land and building tax revenue.
Keywords: Compliance, Payments, PBB, Pandemic, Taxpayers

## PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pola sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan  di Indonesia. Sebagai akibatnya,  penerimaan  dari pajak  akan berkurang,  dan adanya  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional,  penurunan  penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, serta  pemulihan  perekonomian  termasuk  untuk  dunia  usaha  dan  masyarakat  yang terdampak.
Di Indonesia pajak  merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang- undang”. Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak  berjalan  maka  pemerintah  tentu  tidak  bisa  mensejahterakan  rakyat  justru  tidak berbanding  lurus  dengan  fakta  yang  ada.  Jadi  dengan  tidak  membayar  pajak  maka pembangunan  di  Indonesia  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Apalagi,  di  Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Namun saat ini banyaknya  masyarakat  yang  belum  taat  membayar  pajak  disebabkan  karena  minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.
Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajak (taxing power) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berlaku secara efektif mulai 1 januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih  besar kepada  daerah  dalam mengatur  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  penyediaan  layanan  dan pemerintahan,  memperkuat  otonomi  daerah  serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemberian otonomi daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna penyelenggaraan  pemerintah  dalam  rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Salah  satu jenis  pajak  baru  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Adanya  pengalihan  PBB-P2  kepada  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  juga  dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Perubahan pengelolaan PBB- P2  yang  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah  membawa  permasalahan tersendiri  bagi  masing-masing  daerah.Beberapa  daerah  mungkin  dengan  senang  hati menerima  pengalihan  pengelolaan  PBB- P2  dan  menganggap  ini  sebagai  “hadiah”  untuk meningkatkan PAD. Adanya pengalihan kewenangan ini, pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber  lokal.  Telah  banyak  penelitian  mengenai  perpajakan  diantaranya  pernah diteliti oleh Nuridah & Megawati, (2022), Supraptiningsih & Nuridah, (2022), Sagitarius & Nuridah, (2023). Namun penelitian ini berbeda dikarenakan meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB pada saat dan setelah pandemi covid 19.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  bagaimana peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dari saat pandemi dan setelah Pandemi pada tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu peneliti terinpirasi  untuk  membuat  penelitian  menerpa  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap pembayaran pajak dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Saat  Pandemi  Dan  Setelah  Pandemi  Tahun  2020  -  2022  Di Wilayah Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karawang dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alasan saya memilih variabel ini karena saat pandemi dan setelah
pandemi  tahun  2020 – 2022  apakah  berdampak  pada  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan di Kabupaten Karawang dan berdasarkan Pasal 41 UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5%. Sebelum UU HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah berkisar  antara  0,1-0,3%.  Kerena  kenaikan  tariff  PBB  ini  dapat  mempengaruhi  kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pembayaran pajak juga berkurang. Pencapaian  pembayaran  PBB  berdasarkan  data  statistik  menunjukan  bahwa  penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu hanya terealisasi sebesar 103,79% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 112,86%
Table 1. Ketetapan Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di
Kabupaten Karawang Tahun Ketetapan Realisasi Presentase % 2020  232.349.239.000,00  262.238.417.376,00  112,86 2021  285.000.000.000,00  301.775.308.860,00  105,89
2022  437.577.300.000,00  454.171.327.054,00  103,79
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang Tahun 2020-2022
Di Kabupaten Karawang setiap tahun ada peningkatan, terutama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Karena di Kabupaten Karawang kegiatan setiap tahunnya rutin untuk pendataan - Pendataan terkait data baru, terdapatnya bangunan baru Terutama di wilayah- wilayah perusahaan di Kawasan - kawasan tentunya berdampak pada pendapatan di tahun berikutnya. Karena yang pasti setelah ada peningkatan apakah itu dari segi bangunan nanti setelah dinilai yang pasti ada kenaikan. Makanya setiap tahun pasti ada perubahan kenaikan dari target atau ketetapan tersebut..
Jadi dari data diatas realisasinya lebih banyak dari pada ketetapannya Karena tidak menutup  kemungkinan  yang  piutang-piutang  tahun  sebelumnya  dibayarkan  pada  tahun berikutnya. Berarti antara ketetapan yang sudah ditetapkan di tahun 2020 nanti ada yang bayar dari tahun 2019, 2018 dan tahun – tahun sebelumnya pasti melebihi ketetapannya. Salah satu faktornya di pembayaran piutang pajak daerah.
Kalau  untuk  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  karawang  saat pandemi dan setelah pandemi berbeda. Saat pandemi dikabupaten karawang ada program
penghapusan  denda  untuk  memperingan  masyarakat  karena  dampak  pandemi.  Berikut realisasi pajak bumi dan bangunan setiap bulan dari tahun 2020 – 2022 :
Table 2. Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Setiap Bulan Dari Tahun 2020 – 2022
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang Tahun 2020-2022
Pada Tahun 2020-2021 bulan September yang meningkat karena di bulan september ada jatuh tempo. Jadi jatuh tempo untuk buku 1, 2, 3, 4, 5 semua  jatuh tempo pada bulan september. Sekarang tren dari 2022 itu kita dibagi dua jatuh temponya. Untuk buku 4, 5 yang ketetapannya 2 juta sampai 1 miliar ke atas khusus perusahaan-perusahaan kita di jatuh tempo  di  bulan  Juni.  Di  bulan  juni  Udah  mulai  sekitar  80%.  Nah  sisanya  itu  masyarakat, warga-warga sekitar yang ketetapannya di bawah 2 juta sampai dengan bulan September. Jadi  2022  bulan  Juni  yang  meningkatnya,  karena  merubah  perbup  (Peraturan  Bupati). Kebanyakan wajib pajak membayar menunggu di jatuh tempo. Kenapa BAPENDA bagi 2 yang besar dulu supaya masuk jatuh tempo awal baru masyarakat di bulan September.

## METODE PENELITIAN
Teknik pengujian data pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Teknik pengujian hipotesis pada variabel menggunakan analisis regresi berganda.  Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang. Selain itu dilakukan  penelitian  pada  masyarakat  dan  pada  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA).
Janua ri Febru ari Maret April Mei Juni Juli Agust us Septe mber Oktob er Nove mber Dese mber Tahun 2020 1,117 1,890 7,059 7,630 9,785 12,62 29,56 41,99 128,9 5,340 7,232 9,002 Tahun 2021 1,722 1,773 4,590 10,72 7,569 52,87 35,11 42,60 118,6 8,884 7,535 9,705 Tahun 2022 2,702 12,96 24,36 17,20 48,97 236,1 25,80 26,26 32,04 11,95 10,93 4,767 - 50,000,000,000.00 100,000,000,000.00 150,000,000,000.00 200,000,000,000.00 250,000,000,000.00

## REALISASI PBB
Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (Sugiyono,  2017).  Angket  atau  kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau  sekumpulan  orang  untuk  mendapatkan  tanggapan  dari  informasi  yang  diperlukan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan digital yaitu Google Form. Google form merupakan alat yang berguana untuk membantu dalam membuat survei dan  mengumpulkan  informasi  yang  mudah  dan  efisien.  Aplikasi  ini  digunakan  untuk mempermudah  dalam  menyebarkan  kuesioner  dan  lebih  efisien,  yaitu  dengan  cara menginput  pertanyaan  kuesioner  melalui  google  form  dan  nantinya  disebarkan  secara digital kepada repsonden penelitian. Untuk skala pengukurannya digunakan skala likert satu sampai dengan lima (sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju).
Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  analisis  kuantitatif  yang  dinyatakan  dengan angka-angka (Ghozali, 2016). Data yg diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis dan memahami data sehingga data yang disajikan lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan  alat  statistik  melalui  bantuan  program  SPSS  (Statistical  Product  and  Service Solutions) versi 25.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB Saat dan Setelah Pandemi Kepatuhan Wajib PBB Saat Pandemi Berpengaruh Positif terhadap Pembayaran PBB Saat Pandemi.  Berdasarkan  hasil  pengujian  uji  t  dari  tabel  tersebut  pada  model  regresi, Kepatuhan Wajib PBB diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05) dan nilai unstandardized beta 0,396 dengan arah positif dan T hitung > T Tabel (2,670 > 1,98580). Maka dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima, hal ini berarti secara parsial variabel Kepatuhan Wajib PBB berpengaruh positif terhadap Pembayaran PBB.
Kepatuhan  Wajib  PBB  Saat  Pandemi  Berpengaruh  Positif  terhadap  Pembayaran  PBB Setelah Pandemi. Berdasarkan hasil pengujian uji t dari tabel tersebut pada model regresi, Kepatuhan Wajib PBB diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai unstandardized beta 0,826 dengan arah positif dan T hitung > T Tabel (8,312 > 1,98580). Maka dapat disimpulkan bahwa H 2 diterima, hal ini berarti secara parsial variabel Kepatuhan Wajib PBB berpengaruh positif terhadap Pembayaran PBB. Berpengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB saat dan setalah pandemi dikarenakan  adanya  Official  assessment  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Terkait  setiap tahun ada peningkatan, terutama di sini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 , Karena
di  setiap  tahunnya  rutin  untuk  pendataan  bangunan  bangunan  baru  sehingga  akan menaikkan penerimaaan PBB.

## SIMPULAN
Berdasarkan  masalah  pokok  dan  hasil  analisi  data,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan baik saat dan setelah pandemi. Berarti semakin meningkat kepatuhan wajib pajak  untuk  membayar  pajak  maka  semakin  besar  pula  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak patuh membayar pajak bumi dan bangunan  pada  saat  pandemi  karena  adanya  penghapusan  denda  oleh  pemerintah kabupaten karawang. Dan sekarang banyak platform online yang dapat digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali, I. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yoga Pratama.
Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5303 – 5310.
Sagitarius,  E.,  &  Nuridah,  S.  (2023).  Pengaruh  Profitabilitas  dan  Leverage  terhadap  Tax Avoidance terhadap Perusahaan Pertanian. Inisiatif: Jurnal Ekonomi,  Akuntansi, Dan Manajemen, 2(1), 145 – 154.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
Supraptiningsih,  J.  D.,  &  Nuridah,  S.  (2022).  Pengaruh  Profitabilitas  dan  Good  Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(6), 8084 – 8094.