## Conceptual Article

## Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia
Dwi Prasetyo¹*, Ratna Herawati² ¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *Pras10tyo@gmail.com

## ABSTRACT
Problems at the level of criminal law enforcement and the protection of human rights in Indonesia still occur. This paper aims to discuss the efforts of the criminal justice system that are suitable for enforcing human  rights  law  in  Indonesia.  The  results  of  the  paper  show  that  law  enforcement  in  the  criminal justice  system  has  distinctive  characteristics  and  procedures  in  accordance  with  the  legal  system adopted  and  continues  to  shift  in  full  balance  through  the  renewal  of  the  legal  system.  Regulations regarding  Human  Rights  are  determined  by  referring  to  the  United  Nations  Declaration  of  Human Rights.  The  conclusion  is  that  the  guarantee  of  respect,  protection  and  enforcement  of  the  rights  of citizens is a constitutional right including, the right to equality before the law, the right to recognition, protection guarantees and fair legal certainty, as well as the right to equal treatment before the law. The suspect's human rights and legal protection rights against suspects have been regulated in the Criminal Procedure Code as a rule that guides criminal acts in the justice system.
Keywords: Criminal Justice System; Law Enforcement; Human Rights.

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  tataran  penegakan  hukum  pidana  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  masih  terjadi.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  upaya  sistem  peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan  sistem  hukum.  pengaturan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  ditentukan  dengan berpedoman  pada  deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa  Bangsa.  Simpulannya  bahwa jaminan  penghormatan,  perlindungan  serta  penegakan  hak  warga  negara  merupakan  hak  konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.
Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  banyak  dimensi  dan  segi, sehingga  tidak  mungkin  memberikan  definisi hukum  yang  sungguh-sungguh  dapat  memadai kenyataan.  Perkembangan  sejarah  kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya  perubahan  tentang  apa  yang  di maksud  dengan  hukum  dari  masa  kemasa, sebelum  manusia  mengenal  Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi  pedoman  dalam  kehidupan  (Ali,  2018). Karena  hukum  mengatur  semua  bidang kehidupan  masyarakat,  tidak  hanya  masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus  menerus.  Hukum  adalah  rangkaian peraturan-peraturan  mengenai  tingkah  laku orang-orang  sebagai  anggota  masyarakat, sedangkan  satu-satunya  tujuan  dari  hukum  ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.
Di  dunia  ini,  seluruh  masyarakat  memiliki kewenangan  yang  melekat  pada  dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak  universal  lainnya  yang  terkait  dengan  hak asasi  manusia.3  Permasalahan  mengenai  HAM sudah  ada  sejak  zaman  dahulu,  hingga  saat  ini permasalahan  mengenai  HAM  masih  terus berlanjut. Saat ini, isu HAM telah menjadi bagian dari  syarat  bagi  negara  untuk  secara  serius menghormati, melindungi, membela dan melindungi  HAM  warga  dan  warga  negara (Jackson, 2005).
Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang  hak-hak  yang  menjadi  haknya  termasuk tidak  mengetahui  kewajiban-kewajiban  yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih  terabaikan  hak-haknya  sebagai  manusia. Sebagai  bangsa  yang  berbudaya  dan  berdaulat kita  harus  mampu  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia.
Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu  diperlihatkan  melalui  pemahaman  bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan  oleh rakyat,  yang  tidak  lain  merupakan  pengaturan hubungan  di  antara  sesama  rakyat  dan perlindungan  hak-hak  warga  negara  dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.
Pertanyaan  tentang  apa  itu  hukum merupakan  pertanyaan  yang  memiliki  jawaban yang  lebih  dari  satu  sesuai  dengan  pendekatan apa  yang  dipakai  oleh  karna  itu  hukum  pada hakekatnya  bersifat  abstrak.  Terlepas  dari penyebab  intern,  yaitu  keabstrakan  hukum  dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan  manusia,  kesulitan  pendefinisian  juga bisa  timbul  dari  faktor  eksteren  hukum,  yaitu faktor bahasa itu sendiri.
Di  dalam  kehidupan  bernegara,  terdapat tiga hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks kenegaraan.  Pertama,  negara  yang  menjadi institusi  organ  kemasyarakatan.  Kedua,  wadah ekspresi masyarakat di dalam tubuh pemerintahan.  Ketiga,  keberadaan  masyarakat yang  menjadi  elemen  utama  dalam  negara (Miladmahesi,  2019).  Keberadaan  manusia
sebagai  masyarakat  jika  tidak  mempunyai  hak asasi  manusia,  merupakan  manusia  atau masyarakat  yang  hidup  dengan  tidak  layak.  Di dalam  masyarakat  yang  lebih  sederhana, konsepsi  hak  asasi  hanya  akan  muncul  jika terdapat konflik yang muncul dari individu dengan individu  lainnya  atau  dengan  individu  yang membentuk  kelompok  lebih  besar  yang mengatasnamakan negara. Akan tetapi, di dalam masyarakat  yang  lebih  kompleks  dan  lebih modern,  konsepsi  atas  hak  asasi  akan  muncul ketika masyarakat tersebut berhadapan langsung dengan  negara.  Sebab,  benturan  antara masyarakat  dengan  negara  sering  terjadi  karena terdapat  posisi  bahwa  negara  ditempatkan sebagai  organisasi  kekuasaan.  Ketika  benturan ini  terus  terjadi  akan  timbul  isu  tersendiri  antara masyarakat  dan  negaranya  yang  berujung menjadi  saling  ketidakpercayaan  antara  kedua belah pihak.
Penegakkan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain; Total Enforcement , penegakkan hukum  yang  total  di  sini  hukum  ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini  disebabkan  karena  penegak  hukum  dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara- cara  untuk  mencari  alat  bukti,  saksi-saksi merupakan  restriksi  bagi  penegak  hukum.  Oleh karena  itu,  sistem  total  enforcement  ini  sangat sulit  untuk    diwujudkan.  Jenis  yang  kedua Full Enforcement ,  Penegak  hukum  dibatasi  oleh ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  teknis,  seperti
sarana  prasarana,  keterampilan  atau  berbagai hambatan  yang  sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan,  sehingga  sistem  ini  sukar  untuk diwujudkan. Selanjutnya jenis yang ketiga Actual Enfforcement atau  penegakkan  hukum  aktual, penegakkan  hukum  yang  sesungguhnya  dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.
Teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  teori  hukum  progresif  yang  dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahadjo yang pada intinya menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  haruslah progresif karena hukum diciptakan untuk manusia dan  bukan  sebaliknya.  Selanjutnya  beliau menyatakan  bahwa  hukum  akan  selalu  berada dalam  status  menjadi “law  making” tidak  pernah final  sehingga  harus  selalu  berkembang  sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Terakhir  beliau menyatakan  bahwa  hukum  dan  penegakan hukum harusnya mengutamakan nurani sehingga hukum  dan  penegakan  hukum  tidak  dipandang sebagai  teknologi  yang  tak  bernurani  (Rahardjo, 2010). Selanjutnya teori tersebut diuraika dengan doktrin  yang  dikemukakan  oleh  Muladi,  dalam penegakkan hukum yang total (total enforcement) terdapat  batasan-batasan  yang  ditentukan  oleh hukum  pidana  materiil  (Muladi,  2016).  Secara khusus  strategi  penanggulangan  kejahatan seringkali  bersifat  spesifik  terutama  saat menghadapi  kejahatan-kejahatan  berat  yang bersifat  transnasional  seperti  tidak-tindak  pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran  HAM  berat  (Muladi,  &  Sulistyani,
2020).  Penegakan  hukum  di  Indonesia  pasca reformasi  dapat  dikatakan  gagal  karena  masih miskinnya implementasi terhadap nilai-nilai moral dan  akan  berjarak  serta  terisolasi  dari masyarakatnya terutama mengenai masalah Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Hak  asasi  memberikan kekuatan  moral  untuk  menjamin  dan  melindungi martabat  menusia  berdasarkan  hukum,  bukan atas  dasar  kehendak,  keadaan,  ataupun kecenderungan politik tertentu (Lisanawati, 2014).
Hak  asasi  manusia  merupakan  masalah lokal  sekaligus  masalah  global,  yang  tidak mungkin  diabaikan  dengan  dalih  apapun termasuk  di  Indonesia.  Implementasi  hak  asasi manusia  di  setiap  negara  tidak  mungkin  sama, meskipun  demikian  sesungguhnya  sifat  dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban  asasi,  di  mana  keduanya  berjalan secara  paralel  dan  merupakan  satu  kesatuan yang  tak  dapat  dipisahkan.  Pengabaian  salah satunya  akan  menimbulkan  pelanggaran  hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, meskipun  masih  banyak  kasus  pelanggaran  hak asasi  manusia  dari  yang  ringan  sampai  yang berat  dan  belum  kondusifnya  mekanisme penyelesaiannya.
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati.  HAM  dimiliki  manusia  karena  dirinya manusia.  HAM  menjadi  dasar  suatu  Negara dalam  membentuk  ketentuan-ketentuan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam
kehidupan  masyarakat.  Menurut  Harifin  A. Tumpa,  bahwa  negara  dalam  penciptaan  hukum harus  tetap  berada  di  dalam  batas-batas  HAM, juga  berlaku  bagi  pembentuk  undang-undang formal.  Pembentuk  undang-undang  formal  tidak berarti  mempunyai  wewenang  dan  boleh melakukan  segalanya,  tetapi  juga  harus memperhatikan  HAM,  yang  dijamin  di  dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UU No. 39 Tahun 1999  tentang  HAM,  pasal  4:  “Hak  untuk  hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan  persamaan  di  hadapan  hukum,  dan  hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” .
HAM  diperoleh  dari  Tuhan  Yang  Maha Esa,  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  diabaikan sebagai  manusia.  Manusia  merupakan  makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi di  antara  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  lainnya. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena  itu  bersifat  universal,  artinya  berlaku dimana  saja  dan  untuk  siapa  saja  serta  tidak dapat  diambil  oleh  siapapun.  Hak  ini  dibutuhkan manusia  selain  untuk  melindungi  diri  dan martabat  kemanusiaannya  juga  digunakan sebagai  landasan  moral  dalam  bergaul  atau berhubungan  dengan  sesama  manusia.  Pada setiap  hak  melekat  kewajiban.  Karena  itu  selain ada  HAM,  ada  juga  kewajiban  yang  harus
dilaksanakan  demi  terlaksananya  atau  tegaknya HAM.
Dalam  menggunakan  HAM,  kita  wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan  martabat  kemanusiaannya  yang  sudah  ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan  hak kodrati  yang  melekat  pada  diri  manusia.  Hanya saja,  HAM  lebih  kepada  apa  yang  melekat  pada manusia,  dan  hukum  lebih  kepada  aspek  di  luar manusianya.  Hukum  tersebut  jelas  meliputi demokrasi.  Dalam  negara  hukum  (rule  of  law), yang menjalankan pemerintahan pada prinsipnya adalah  hukum  dan  bukan  manusia,  oleh karenanya  HAM  diatur  oleh  hukum.  Kemudian, hukum  digunakan  sebagai  dasar  atau  instrumen untuk menjalankan HAM.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas  dengan  melihat  realitas  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia  khususnya  penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana tertentu yang  seringkali  tersangka  diperlakukan  layaknya terpidana  dan  hal  ini  tentunya  sudah  melanggar HAM  tersangka  tersebut.  Padahal  seharusnya seorang  tersangka  tidak  boleh  diperlakukan seperti layaknya seorang terpidana. Berdasarkan hal  tersebut  maka  penulisan  ini  bertujuan  untuk membahas  tentang  sistem  peradilan  pidana dalam  konteks  penegakan  hukum  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, secara khusus menggunakan contoh pemenuhan
HAM  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana terhadap tersangka tindak pidana.
Penulisan  ini  berbeda  dengan  publikasi terdahulu  yang  mengkaji  permasalahan  tentang penegakan  hukum  dan  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia,  baik  publikasi  dalam  taraf  nasional maupun  taraf  internasional.  Publikasi  nasional yang  pertama  membahas  tentang  pemenuhan HAM  warga  binaan  khususnya  hak  akan kebutuhan  seksual  warga  binaan.  Unsur pembeda  dengan  penulisan  ini,  bahwa  publikasi tersebut  khusus  membahas  perlindungan  HAM warga  binaan  sedangkan  artikel  ini  membahas tentang  pemenuhan  HAM  tersangka  dalam proses  penegakan  hukum  pidana  (Nugroho, 2018).  Publikasi  nasional  kedua  membahas tentang  perlindungan  HAM  mantan  Narapidana korupsi  yang  dicabut  hak  politiknya.  Unsur pembeda  dengan  artikel  ini  bahwa  publikasi tersebut  secara  khusus  membahas  tentang perlindungan  HAM  kususnya  hak  politik  mantan napi  korupsi  di  Indonesia  sedangkan  artikel  ini membahas  tentang  pemenuhan  HAM  tersangka dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  (Anjari, 2019).  Publikasi  ketiga  membahas  tentang perlindungan hukum terhadap HAM anak jalanan utamanya  hak  untuk  memperoleh  pendidikan, unsur  pembeda  dengan  artikel  ini  terletak  pada kekhususan hak yang diteliti dan subjek publikasi. Publikasi ini khusus membahas pemenuhan HAM tersangka tindak pidana (Haling dkk, 2018).
Publikasi  internasional  yang  membahas tentang  perlindungan  HAM  pertama  dilakukan
oleh  Christof  Heyns  yang  membahas  tentang perlindungan  hukum  terhadap  HAM  warga  sipil dalam  penggunaan  Sistem  Senjata  Otonom (AWS)  selama  Penegakan  Hukum  Domestik. Perbedaan  dengan    artikel  ini  bahwa  artikel  ini khusus  membahas  pemenuhan  HAM  tersangka tindak  pidana  (Heyns,  2016).  Publikasi  kedua membahas  tentang  penegakan  hukum  terhadap perlindungan  HAM  bagi  penyandang  disabilitas. Unsur pembeda dengan artikel ini yaitu artikel ini khusus  membahas  pemenuhan  HAM  tersangka tindak pidana (Megret, 2018).

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan  HAM  Tersangka  Dalam

## Penahanan
Pengertian
Perlindungan
Hukum
Perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu perlindungan  dan  hukum.  Kata  perlindungan menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan  sebagai  tempat  berlindung,  hal (perbuatan  dan  sebagainya)  yang  melindungi. Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga negara  Indonesia  tanpa  terkecuali,  dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).
Pada  setiap  hak  melekat  kewajiban.    Karena  itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan  demi  terlaksananya  atau  tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan,  menghormati  dan  menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap  HAM,  harga  diri,  harkat  dan  martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak   manusia itu   diahirkan   dan merupakan hak kodrati yang melekat  pada  diri  manusia  (Triwahyuningsih, 2018).
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia untuk  menikmati  martabatnya  sebagai  manusia (Setiono,  2016).  Secara  obycktif  prinsip perlindungan  terhadap  HAM  antara  negara  satu dengan  negara  lain  adalah  sama,  tetapi  secara subyektif  dalam  pelaksanannya  tidak  demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap  apa  yang  sebaiknya  dilindungi  dan diatur,  tetapi  pada  saat  yang  bersamaan  ada perbedaan  persepsi  HAM  antara  negara  yang satu dengan yang lain (Putra, 2015).
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  ketentuan yang  mengatur  tentang  adanya  persamaan kedudukan  hukum  bagi  setiap  warga  negara. Perlindugan  hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang
oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia untuk  menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  hukum hadir  dalam  masyarakat  adalah  untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertubrukan satu  sama  lain.  Pengkoordinasian  kepentingan- kepentingan  tersebut  dilakukan  dengan  cara membatasi dan melindungi kepentingan- kepentingan tersebut (Rahardjo, 2009).
Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan  latar  belakang  ideologi,  politik, ekonomi,  sosial  budaya  dan  juga  perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah  mulai  dirintis  dan  sedang  berjalan  hingga sekarang  perlu  diapresiasi.  HAM  di  Indonesia yang  pernah  carut  marut  bahkan  dianggap sebagai  yang  terberat  dalam  sejarah  perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan  sekarang  tentu  sudah  berbeda teramat  jauh.  Upaya  penegakan  terhadap  kasus pelanggaran  HAM  tergantung  apakah  pelaku pelanggaran  HAM  itu  masuk  kategori  berat  atau bukan.  Apabila  pelanggaran  HAM  masuk  yang berat  maka  penyelesaiannya  melalui  Peradilan Umum.
Sebagai  cermin  dari  kesungguhan  negara Indonesia  dalam  menghormati,  melindungi,  dan memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian  disahkan  sejumlah  UU  seperti:  a.  UU
No.  8/1999  tentang  Kebebasan  Menyatakan Pendapat;  b.  UU  No.  39/1999  tentang  HAM;  c. UU  No.  26/2000  tentang  Pengadilan  HAM;  d. Amandemen  berbagai  UU  untuk  diselaraskan dengan  prinsip-prinsip  HAM,  seperti  UU  Parpol, UU Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres No.  11/1963,  dsb;  e.  Diluncurkan  Rencana  Aksi Nasional  HAM  (RAN-HAM)  dalam  rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan  perlindungan  HAM  di  Indonesia  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  adat  istiadat, budaya,  dan  agama  bangsa  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945 (Ibrahim, 2010).
Perlindungan  HAM  Tersangka  dilindungi dalam  konstitusi  dan  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengunakan hak- haknya  sebagai  warga  negara  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Jaminan  konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara mengandung  arti  bahwa  setiap  penguasa  dalam negara  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  bertindak sewenang-wenang  kepada  warga  negaranya, bahkan  adanya  hak-hak  dasar  itu  juga mempunyai  arti  adanya  keseimbangan  dalam negara,  yaitu  keseimbangan  antara  kekuasaan dalam  negara  dan  hak-hak  dasar  warga  negara (Soemantri, 2016).
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ini telah cukup memberikan perlindungan  HAM  tersangka.  Akan  tetapi seringkali terjadi, perkara pidana yang berpotensi untuk  disidangkan  di  pengadilan  dapat diselesaikan  oleh  pihak  kepolisian.  Beberapa pasal  yang  menjamin  hak  tersangka  terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari  hak  untuk  mendapatkan  pemeriksaan  dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan  sampai  pada  perlindungan  terhadap salah  tangkap,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 95  dan  selanjutnya.  Indonesia  juga  telah meratifikasi dan mengadopsi Optional Protocol to the  Convention  against  Torture  and  other  Cruel (CAT) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang  Konvensi  menentang  penyiksaan  dan perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang kejam,tidak  manusiawi  atau  merendahkan martabat  manusia.  Tujuan  konvensi  ini  adalah menentang segala bentuk “Penyiksaan” baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta  kepada  negara  pihak  untuk  mengambil langkah-langkah  legislatif,  administrasi,  hukum, atau  langkah-langkah  efektif  lainnya  untuk mencegah  tindak  penyiksaan  di  dalam  wilayah hukumnya.
Perlindungan  HAM  dipandang  oleh  para pendukung  HAM  bahwa  hal  tersebut  lebih  besar dan  sangat  diperlukan,  untuk  mencegah terjadinya berbagai pelanggaran HAM (Nurhardianto,  2014).  Dimana  dapat  dikatakan
bahwa  HAM  adalah  hak  mendasar  dalam  harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar dan  kecil.  Hak  asasi  manusia  diterapkan  juga dengan  tidak  membedakan  ras,  jenis  kelamin, bahasa  atau  agama  (Sakharina,  2013). Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia sekarang  telah  memasuki  babak  baru  dengan telah  diselesaikannya  Amanat  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara  negara  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  sebagai  badan  legislatif  guna  membuat suatu  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  pengadilan  terhadap  para  pelaku pelanggaran  kejahatan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia (Supriyanto, 2014).
Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM  menjamin  hak  tersangka  untuk  tidak menerima  perlakuan  secara  diskriminasi,  hak untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa  serta  hak persamaan didepan hukum serta Hak untuk tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut. Seperangkat  hak  yang  diberikan  dalam  Undang- Undang HAM seperti tersebut diatas, juga berlaku bagi  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana  dalam upaya  memberikan  perlindungan  kemanusiaan bagi mereka. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas  bahwa  apa  yang  tersurat  dalam  Undang- Undang,  peraturan-peraturan  maupun  yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia  dalam  sistem  hukum  kita  dikenal  dan
dijamin  mengenai  perlindungan  hak  asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini  berarti  bahwa  penahanan  tidak  boleh dilakukan  seenaknya/sewenang-wenang  oleh penguasa.
Lembaga  praperadilan  dibentuk  sebagai upaya  kontrol  terhadap  perlindungan  hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan  oleh  penyidik.  Pengaturan  tentang praperadilan  ada  dalam  KUHAP  yaitu  Pasal  1 butir  10  yang  berbunyi:  Praperadilan  adalah wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa dan  memutus:  a)  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan  dan  atau  penahanan  atas permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak  lain  atas  kuasa  tersangka;  b)  sah  atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan  atas  permintaan  demi tegaknya  hukum  dan  keadilan;  c)  permintaan ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; d) sah  atau  tidaknya  penyitaan  barang  bukti. Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan  tindak  pidana  khususnya  dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia  dari  tindakan sewenang-wenang  aparat  penegak  hukum (Arnita,2013).
Hak  umum  dalam  perlindungan  hak  asasi manusia  bagi  tersangka  telah  masuk  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang
ada  di  Indonesia. Upaya  perlindungan  hak tersangka  dalam  penahanan  yang  saat  ini dilakukan  oleh  pemerintah,  yaitu  membuat Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan Rancangan  Undang-  Undang  Hukum  Acara Pidana  untuk  dapat  memberikan  perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan. Hukum dibuat  untuk  kepentingan  manusia,  bukan  untuk menyengsarakan  manusia.  Kepatutan  dan keadilan  adalah  rasa  yang  rasional  diruang publik, keberadaannya  melampaui  hukum prosedural  atau  hukum  acara  yang  sering menjadi  alat  untuk  melukai  rasa  patut  dan  adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih  mendahulukan  kebenaran  substantif  dalam menegakkan hukum.
Hukum  harus  mengutamakan  rasa keadilan  dan  berlandaskan  hati  nurani.  Pasal  21 ayat  (1)  KUHAP  dianggap  telah  cukup mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan  umum  untuk  menegakkan  hukum dan  kepentingan  individu  yang  harus  dilindungi hak  asasinya.  Namun,  persoalan  yang  terjadi dalam  penerapan  pasal  ini  adalah  masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia. Sungguhpun Begitu, prospek penegakan  Hak  Asasi  Manusia  kedepan  tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat  pada  satu sisi  proses  institusional  Hak  Asasi  Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan  hukum  terus  menunjukkan kemajuan  yang  berarti,  maupun  pada  sisi  lain terbangunnya  ruang  publik  yang  lebih  terbuka
bagi perjuangan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.
2. Permasalahan  Konteks  Penegakan  Hukum dan  Pemenuhan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia
Hak  asasi  manusia  merupakan  nilai-nilai universal  yang  telah  diakui  secara  universal. Berbagai  instrumen  internasional  mewajibkan negara-negara  peserta  untuk  memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara  (Asrun,  2016).  Isu  hak  asasi  manusia menjadi  isu  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat  dalam  suatu  Negara  baik  dari perspektif  pemerintah  maupun  individu.  Dari berbagai  pengalaman  dan  kasus  yang  ada, penekanan  pada  pembicaran  tentang  hak  asasi manusia sering mengarah pada generalisasi dan kesalahpahaman.
Berikut  yang  dapat  kita  lihat  contoh sederhana  bila  seseorang  diminta  menyebutkan pentingnya hak asasi manusia kepada seseorang dan  kita  mungkin  akan  mendapatkan  sejumlah tanggapan yang berbeda-beda, seperti beberapa kemungkinan  reaksi  terkait  pendapat  tentang konteks  Hak  Asasi  Manusia  yang  bisa  dijadikan pijakan  ada  kengganan  untuk  bicara  langsung, Hak  asasi  manusia  memiliki  sedikit  makna, karena  hak  asasi  manusia  bagi  sebagian  orang mungkin  berarti  penindasan  kepada  orang  lain”. Konsep  HAM  awalnya  berangkat  dari  pemikiran yang  bersifat  teologis,  filsafat  dan  sosial. Kemudian  seiring  dengan  perubahan  zaman, akhirnya konsep HAM berubah menjadi pemikiran
yang lebih bersifat yuridis bahkan politik. Konsep hak  asasi  manusia,  menurut  Michael  Freeman (Freeman,  2017),  dapat  menimbulkan  kesulitan lebih  lanjut  karena  konsep  tersebut  merentang jauh  melampaui  kasus-kasus  kekejaman  dan ketidakadilan  ekstrem  yang  pernah  terjadi, misalnya  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat, kebebasan  terhadap  agama  dan  keyakinan,  dan kasus-kasus lainnya di banyak negara .
Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat  banyak  kasus  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran  dan  bahkan  tak  terjangkau  oleh hukum  atau  dengan  kata  lain  perkataan membiarkan  tanpa  penghukuman  oleh  negara terhadap  pelakunya  impunity  (Nusantara,  2004). Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat dikatakan  hak  asasi  manusia  dihormati  dan dilindungi  oleh  negara  dengan  dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia  merupakan  hak  dasar  atau  hak  pokok manusia  yang  diperoleh  sejak  lahir,  maka  harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang .
Merujuk  pada  doktrin  hukum  HAM universal, perlindungan terhadap HAM (protection to  human  rights) menuntut  tindakan  positif  dari pemangku  kewajiban (duty  bearer) guna memastikan  pelanggaran  HAM  tidak  terjadi. Selain itu, apabila pelanggaran HAM tidak dapat dihindari,  maka  protection  to  human  rights menuntut duty bearer untuk memulihkan kerugian
yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Menurut Manfred  Nowak,  memulihkan  kerugian  akibat pelanggaran  HAM  dalam  konteks  protection  to human  rights  melingkupi  serangkaian  tindakan yang  pro-aktif  dan  koheren  dalam  menerapkan sanksi  kepada  pelaku  pelanggaran  HAM  serta memulihkan  kerugian  yang  diderita  oleh  individu atau  masyarakat  akibat  pelanggaran  tersebut (Riyadi, 2018).
Kondisi  ini  menunjukkan  kepada  kita bahwa  interpretasi  hak  asasi  manusia  serta konsep  dan  pemahaman  masih  memiliki  banyak perbedaan.  Laporan  PBB  pada  2006  menyoroti beberapa  tantangan  hak  asasi  manusia  seperti: kemiskinan dan ketidakadilan global; diskriminasi; konflik  bersenjata  dan  kekerasan;  kekebalan hukum;  defisit  demokrasi;  dan  institusi  yang lemah.  Sementara  itu,  tantangan  dalam implementasi  perlindungan  hak  asasi  manusia seperti:  kesenjangan  pengetahuan;  kesenjangan kapasitas;  kesenjangan  komitmen;  dan  celah keamanan.  Ada  juga  penggunaan  bahasa  yang sering  menjadi  masalah  dalam  keterkaitan interpretasi tentang pengertian HAM itu.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  dan temuan  pakar  menekankan  kebingungan  dan penyalahgunaan  bahasa  yang  lazim  dalam wacana tentang hak asasi manusia: penggunaan yang  tidak  dibedakan,  terutama  ekspresi  seperti hak asasi manusia, hak fundamental, kebebasan sipil, dan lain-lain. Dua tren utama bersaing untuk menjelaskan  perbedaan  antara  hak  dasar  dan hak  lainnya.  Para  pendukung  doktrin  pertama
mengklaim  bahwa  hak-hak  dasar  adalah  hak prerogatif  yang  melekat  pada  pribadi  manusia, yang  berasal  entah  dari  hak  alami  yang melampaui  pengakuan  mereka  oleh  Negara (termasuk  kehidupan,  martabat,  kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan properti). Sebaliknya, para  pendukung  gerakan  positivis  memandang bahwa  hak-hak  fundamental  ini  hanya  dapat dijelaskan jika mereka  diakui atau  diberikan  oleh Negara.
Bagi Indonesia sendiri, meskipun telah ada dokumen  hak  asasi  manusia  untuk  memastikan pelaksanaan  hak  asasi  manusia,  dalam sejarahnya  masih  ada  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Pelanggaran  HAM  di  Indonesia  terjadi karena  meningkatnya  gejala  individualistik, materialistis,  dan  eksklusif.  Perkembangan    dan terobosan  yang  sangat  baik  lahir  dalam  masa reformasi      adalah      dengan      munculnya mekanisme      penyelesaian      kasus  pelanggaran hak    asasi    manusia    melalui    Pengadilan    Hak AsasiManusia  (Pengadilan  HAM)  (Putra,  2015). Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan sering  kali  terabaikan  dalam  sistem  peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap  pelaku  yang  pada  umumnya  sangat berlebihan (Sugiharto, 2006). Contoh perlindungan  terhadap  pelaku  yang  berlebihan yakni  pelaku  sejak  mulai  proses  penyelidikan sampai  pada  proses  putusan  dan  masuk  ke- Lembaga  Pemasyarakatan  hakhaknya  terjamin mulai  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum, hak  untuk  tidak  disiksa  dan  sebagainya.
Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.
Pelanggaran  ini  dapat  diatasi  atau dimitigasi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga telah mencoba melakukan upaya  untuk  menegakkan  hak  asasi  manusia, tetapi  banyak  hambatan  dan  tantangan  dalam penegakan hak asasi manusia. Hambatan utama dalam  penegakan  HAM  di  Indonesia  adalah masalah  ketertiban  dan  keamanan  nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan  kurangnya  instrumen  hukum  dan  peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokkan  menjadi  tiga  macam,  yaitu ideologis, ekonomi, dan teknis. Secara ideologis, perbedaan ideologi sosialis dengan kaum liberalis membuat perbedaan tajam dalam pandangan hak asasi  manusia.  Pandangan  ideologi  liberal mengutamakan  penghormatan  terhadap  hak pribadi,  sipil,  dan  politik.  Pandangan  sosialis memprioritaskan  peran  negara  dan  masyarakat. Secara  ekonomi,  penegakan  hak  asasi  manusia berkaitan  dengan  kondisi  ekonomi  masyarakat, dan  semakin  tinggi  komunitas  ekonomi  maka seharusnya  semakin  tinggi  upaya  penegakan HAM.
Salah  satu  contoh  kasus  tentang pelanggaran  HAM  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  adalah  ketika  tersangka  yang  belum tentu  terbukti  melakukan  tindak  pidana kepadanya dilakukan penahanan terlebih dahulu. Penahanan  tersebut  memang  bisa  jadi  karena
adanya  kekhawatiran  dari  penegak  hukum  akan tindakan dari tersangka yang bisa saja melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau melakukan  tindak  pidana  kembali.  Akan  tetapi dalam  konteks  perlindungan  HAM  seorang  yang belum  diputus  bersalah  oleh  suatu  putusan pengadilan  kepadanya  belum  bisa  dibebankan pengurangan  atau  pembatasan  HAM.  Sehingga tersangka  yang  sudah  ditahan  sebelum  adanya putusan  pengadilan  yang  bersifat  tetap  bisa dipandang sebagai pelanggaran HAM.
Secara  teknis,  penegakan  hak  asasi manusia  dibatasi  karena  belum  meratifikasi instrumen  hak  asasi  manusia  internasional. Banyaknya  hambatan  untuk  penegakan  HAM, rakyat  Indonesia  berjuang  untuk  melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan  upaya  dengan  harapan  menjunjung  tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, gagasan  tentang  hak  asasi  manusia  adalah keyakinan  bahwa  manusia  dilahirkan  ke  dunia dalam anugerah ciptaan Tuhan setara dan setara dengan hak-hak mereka yang setara. Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi  manusia  yang  terjadi  adalah  tantangan penegakan  HAM  di  Indonesia.  Beberapa  kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sementara yang lain masih sedang diupayakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  itu  tidak  berarti bahwa  masalah  penegakan  hak  asasi  manusia dikatakan  lemah  atau  tidak  ada  penegakan
hukum.  Namun,  masih  banyak  masalah  yang menjadi tantangan dalam implementasi penegakan HAM di negara ini.
Dalam  kondisi  tantangan  penegakan  HAM di  Indonesia  termasuk:  rendahnya  tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan  lembaga  penegak  hukum;  masih  ada  pihak- pihak  yang  berusaha  menghidupkan  kembali kekerasan  sistematis  dan  diskriminasi  terhadap perempuan  atau  kelompok  minoritas  orang (Besar,  2011).  Budaya  kekerasan  seringkali masih  menjadi  pilihan  berbagai  kelompok masyarakat  dalam  menyelesaikan  masalah  yang ada  di  antara  mereka  tidak  adanya  komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak  asasi  manusia  dan  kemampuan  untuk menerapkan  kebijakan  HAM  secara  efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Industri media massa yang mengakibatkan meningkatnya  keterlibatan  media  massa  dalam pemuatan  laporan  investigasi  tentang  hak  asasi manusia  dan  pembentukan  opini  untuk mempromosikan  hak  asasi  manusia.  Masih lemahnya  kekuatan  masyarakat  (civil  society) yang  mampu  menekan  pemerintah  secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam  melaksanakan  agenda  penegakan  HAM. Desentralisasi  yang  tidak  diikuti  oleh  penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerahdaerah potensial menimbulkan berbagai pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  tingkat  lokal; budaya  feodal  dan  korupsi  menyebabkan  aparat penegak  hukum  tidak  dapat  mengambil  sikap
tegas  dalam  menangani  berbagai  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh  pejabat atau  pemimpin  masyarakat.  Dalam  beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media massa lebih  terfokus  pada  isu  korupsi,  terorisme,  dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus- kasus  hak  asasi  manusia.  Ada  beberapa  warga dan  pejabat  pemerintah  yang  masih  memegang HAM  itu  adalah  produk  budaya  Barat  yang individualistis  dan  tidak  sesuai  dengan  budaya Indonesia;  dan  ketidakadilan  masa  lalu  telah menyebabkan  luka  yang  dalam  dan  dendam  di antara kelompok-kelompok orang tanpa rekonsiliasi  sejati.  Dengan    demikian,    konsep “ constitutional      review ”    merupakan  kolaborasi tiga  ide  dasar  tersebut,  sebagai  jawaban  atas kebutuhan  adanya suatu  pemerintahan  modern yang  demokratis (Baehaqi, 2013).

## C. SIMPULAN
Simpulan  dari  artikel  ini  bahwa  jaminan penghormatan,  perlindungan  serta  penegakan hak  warga  negara  merupakan  hak  konstitusi meliputi,  hak  persamaan  kedudukan  dihadapan hukum,  hak atas  pengakuan,  jaminan perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil, serta  hak  atas  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.  Hak-hak  asasi  tersangka  dan  hak perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  telah diatur  di  KUHAP  sebagai  peraturan  yang memedomani  tindak  pidana  dalam  sistem peradilan.  Namun  dalam  praktek  penegakan hukum  masih  ditemui  problematika  melanggar
Hak  Asasi  Manusia.  Upaya  perlindungan  hukum tersangka  menurut  Hak  Asasi  Manusia  perlu ditinjau  kembali  ketentuan  yang  mengatur  batas maksimal  masa  penyidikan.  ketidakjelasan ketentuan  mengenai  jangka  waktu  batas maksimal  proses  penyidikan  menimbulkan ketidakpastian  hukum  kepada  tersangka. Sehingga  hal  tersebut  dapat  melanggar  hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama.  terkait hak tersangka dan terdakwa dengan cara mengutamakan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1)  UU  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak manusiawi,  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiannya”.
Adopsi  hak  asasi  manusia  dari  pemikiran HAM  barat  belum  tentu  mengubah  hubungan antara negara dan orang-orang, khususnya yang berkaitan  dengan  keterbukaan  pemerintah tindakan  kolektif  yang  diprakarsai  oleh  orang- orang  dan  organisasi  masyarakat  sipil. kenyataannya, komitmen  hukum dan politik tidak menjamin tindakan yang efektif. Penegakan HAM tetap menjadi masalah yang tidak ada solusi yang efektif justru menimbulkan banyak permasalahan baru.  Didalam  keterkaitan  dengan  Kebebasan Media dengan HAM kolektifnya ini dapat menjadi upaya  penegakkan  hukum  praktis  agar  semua orang  dapat  meletakkan  batasan  dalam
menginterpretasikan  bahwa  di  dalam  Hak  setiap orang  terdapat  Hak  orang  lain,  ini  bisa  menjadi peretas  adanya  penegakkan  Hukum  terhadap setiap  orang  secara  alamiah  dalam  kontekstual hubungan  Hukum  antara  orang  dengan  Negara dan  sebaliknya  Negara  dengan  rakyat  didalam suatu  Negara  berdaulat  dan  memegang  sistem hukum berjalan. Penegakan dan pemenuhan hak- hak di Indonesia masih  banyak  dipengaruhi  oleh konsep  relativisme  hak  asasi  manusia.  Masalah ini  (universalisme  dan  relativisme)  juga  terus menjadi  permasalahan  dan  perdebatan  yang sampai  hari  ini  terus  terjadi,  dimana  dalam praktiknya  tidak  sesuai  dengan  konteks  budaya, agama, sosial, dan bahkan lingkungan yang ada. Hal  inilah  yang  menyebabkan  ketidaksamaan penerapan  dan  penegakan  hukum  berkaitan dengan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ibrahim, A. (2010). Telaah Yuridis Perkembangan Hukum  Positif  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia.  Lumajang. Jurnal Magister  Hukum  Argumentum ,  Vol.9, (No2),  p.6. http://anisibrahim18.blogspot. com/2010/07/telaah-yuridis- perkembangan-hukum.html
Arnita,  I  Nyoman.  (2013).  Perlindungan  Hak-hak Tersangka  dalam  Penahanan  Ditinjau  dari Aspek  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Hukum UNSRAT, Vol.XXI, (No.3), p.47.
Asrun, A Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam  Kerangka  Cita  Negara  Hukum. Jurnal  Cita  Hukum ,  Vol.4,  (No.1),  p.134.
https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928
Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum
Progresif  dalam  Judicial  Review  di Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Mahkamah Konstitusi, Vol.10,(No.3),p.424. https://doi. org/10.31078/jk1033
Besar.  (2011).  Pelaksanaan  Dan  PenegakanHak Asasi  Manusia  Dan  Demokrasi  Di Indonesia. Jurnal Humaniora , Vol.2, (No.1),
p.211. https://doi.org/10.21512/humaniora. v2i1.2971
Jackson,  John  D.  (2005).  The  effect  of  human rights  on  criminal  evidentiary  processes: Towards  Convergence,  Divergence  or Realignment?. The  Modern  Law  Review, Vol.68,(No.5),pp.737-764. https://doi.org/ 10.1111/j.1468-2230.2005.00559.x
Lisanawati,  G.  (2014).  Pendidikan  Tentang
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan  Dalam  Dimensi  Kejahatan Siber. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol.9, (No.1),p.5.  https://doi.org/10.15294/pandec ta.v9i1.2852
Nurhardianto,  F.  (2014).  Politik  Hukum  HAM  di Indonesia. Jurnal  TAPIs ,Vol.10,(No.2),p.86. https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1607
Nusantara,  Abdul  Hakim  G.  (2004).  Sebuah Upaya  Memutus  Impunitas:  Tanggung Jawab  Komando  Dalam        Pelanggaran Berat  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  HAM ,
Vol.2,(No.2),p.154. https://jurnalham.kom nasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/ view/21
Putra, Muhammad A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara  Dalam  penegakan  Ham  Di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.9,
(No.3),p.266. https://doi.org/10.25041/fiat justisia.v9no3.600
Sakharina,  Iin  K.  (2013).  Pengungsi  dan  Hak
Asasi Manusia. Jurnal Hukum Internasional ,Vol.1,(No.2),p.200.http://dx.d oi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.73
Supriyanto,  Bambang  H.  (2014).  Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri  Pranata Sosial ,Vol.2,(No.3),p.158.https://jurnal.uai.a c.id/index.php/SPS/article/view/167
Triwahyuningsih,  S.  (2018).  Perlindungan  Dan Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia. Jurnal  Hukum  Legal  Standing ,
Vol.2,(No.2),p.114.DOI  :10.24269/ls.v2i2. 1242
Anjari,  W.  (2019).  Pencabutan  Hak  Politik Terpidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hak
Asasi  Manusia  Kajian  Putusan  Nomor 537K/Pid.Sus/2014
dan Nomor
1195K/Pid.Sus/2014. Jurnal  Yudisial ,  Vol.8 , (No.1),  pp.23–44. http://dx.doi.org/10.291 23/jy.v8i1.37
Megret,  F.  (2018).  The  Disabilities  Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability  Rights? Human  Rights  Quarterly ,
Vol.30,(No.2),  pp.494–516.  https://doi.org/: https://www.jstor.org/stable/20072851 Heyns, C. (2016). Human Rights and the Use of
Autonomous  Weapons  Systems  (AWS) during  Domestic  Law  Enforcement. Human Rights  Quarterly ,  Vol.38,(No.1),  pp.350– 378. https://doi.org/https://heinonline.org/ HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hur
q38&div=29&id=&page=
Nugroho, Okky C. (2018). Pemenuhan Hak  Atas
Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan  (Fulfillment  Of  The  Right To  Prisoners’s  Sexual  Need). Jurnal  HAM , Vol.6,(No.2), pp.131–142.
Haling,  Syamsu.,  Halim,  Paisal.,  Badruddin, Syamsiah.,  &  Djanggih,  Hardianto.  (2018). Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Jalanan Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum  &  Pembangunan ,  Vol.48,  (No.2),
pp.352–363.  http://dx.doi.org/10.21143/jhp. vol48.no2.1668

## BUKU
Ali,  A.  (2018). Menguak  Tabir  Hukum .  Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Effendi,  A  Masyhur.  (2015). Perkembangan Dimensi  Hak  asasi  Manusia  (HAM)  & proses  dinamika  penyusunan  hukum  hak asasi  manusia  (HAKHAM). Bogor:  Ghalia utama.
Freeman,  M.  (2017). Key  Concepts  of  Human
Rights. Polity Press: Cambridge UK.
Miladmahesi,  R.  (2019). Tantangan  Reformulasi Pada  Peran  Komnas  HAM  Dalam Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia .  Jurnal  Peradilan  Indonesia,
Vol.7. Depok: MAPPI FHUI
Muladi.  (2016). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.
Muladi.,  &  Sulistyani,  Diah.  (2020). Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal  Terwujudnya  KUHP  Nasional. Semarang: Universitas Semarang Press.
Rahardjo, S. (2009). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan HukumProgresif . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Riyadi,  E.  (2018). Hukum  Hak  Asasi  Manusia. Perspektif  Nasional,  Regional,  dan Nasional. Depok: Raja Grafindo Persada. Setiono. (2016). Rule of Law (Supremasi Hukum).
Surakarta: Universitas Sebelas. Soemantri, S. (2016). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

## TESIS
Sugiharto,  G.  (2006). Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Pelanggaran  HAM  Berat  Dalam Sistem Peradilan Pidana . Universitas Islam Indonesia.