NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DARI PENYALAHGUNAAN BARANG JAMINAN OLEH DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA

## Marconery Yadev, Paramita Prananingtyas, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: mny248055@gmail.com

## Abstract
The  existence  of  fiduciary  can  help  obtain  venture  capital  for  the  community  through  credit  and  help develop the global economy. Fiduciary with a guarantee of inventory, has not protected the interests of banks  that  provide  credit  assistance  to  the  public  (debtors).  The  problem  that  often  arises  in  fiduciary guarantees is the legal protection of collateral. There are often cases where creditors default on misusing Debtor's  collateral  without  permission.  The  problem  examined  in  this  study  is  about  how  the  legal protection  for  creditors  in  granting  business  loans  with  goods  collateral  and  about  what  factors  hinder the  legal  protection  of  fiduciary  guarantees  with  objects  of  collateral.  This  research  is  a  normative jurisdiction  research.  The  results,  legal  protection  in  granting  business  loans  with  collateral  for  goods which  were  loaded  with  fiduciary,  consisting  of  repressive  legal  protection,  and  preventive  legal protection.  Inhibiting  factors  in  legal  protection  for  those  who  receive  fiduciary  guarantees  with  the object of collateral inventory burdened of the articles in Law Number 42 of 1999, the completion of the legal process is long process, with the threat of punishment, there is no collaboration with relevant, the execution is difficult to realize because they still have to ask for the fiduciary approval.

## Keywords: fiduciary guarantee; creditors; legal protection

## Abstrak
Keberadaan  fidusia  dapat  membantu  memperoleh  modal  usaha  bagi  masyarakat  melalui  kredit  dan membantu  perkembangan  ekonomi  secara  global.  Fidusia  dengan  jaminan  benda  persediaan,  belum melindungi  kepentingan  bank  yang  memberikan  bantuan  kredit  kepada  masyarakat  (debitor). Permasalahan yang kerap timbul dalam jaminan fidusia adalah mengenai perlindungan hukum terhadap barang  jaminan.  Dewasa  ini,  sering  ditemui  kasus-kasus  dimana  kreditor  melakukan  wanprestasi menyalahgunakan barang jaminan milik Debitor tanpa izin sehingga merugikan kepentingan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum  bagi  kreditor  dalam pemberian kredit  usaha dengan jaminan barang dan  faktor-faktor  apa  yang  menghambat  dalam  perlindungan  hukum  bagi  penerima  jaminan  fidusia dengan  objek  jaminan  barang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridisi  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan,  Perlindungan  hukum  kreditor  dalam  pemberian  kredit  usaha  dengan  jaminan  barang persediaan  yang  dibebani  dengan  fidusia,  terdiri  dari  Perlindungan  hukum  represif,  dan  Perlindungan hukum  preventif.  Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  perlindungan  hukum  bagi  yang  menerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia di dalam praktek perbankan  saat  ini  adalah  inkonsistensi  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999, penyelesaian jalur hukum denga hukuman yang tidak seberapa, tidak adanya kerjasama dengan instansi yang  berwenang,  serta  pelaksanaan  eksekusi  yang  sulit  terealisasi  karena  masih  meminta  persetujuan pemberi fidusia atau pelelangan umum.
Kata kunci : jaminan fidusia; kreditor; perlindungan hukum
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  penjaminan  untuk  memperoleh  pinjaman  oleh  kreditor  telah  dikenal  hukum jaminan untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak menggunakan lembaga  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.
Jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu  cara  bagi  para  debitor  yang  hanya  memiliki  barang barang  yang  ia  gunakan  sendiri  untuk  menjalankan  mata  pencaharian  atau  setidaknya  tetap memerlukan barang itu dalam penguasaannya, yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Selain itu jika diperuntukkan untuk menambah modal usaha maka ia harus menggunakan barang tersebut untuk jaminan kredit pada bank(Palgunadi, 2006).
Fidusia (Fidusia  Eigendoms  Overdracht) adalah  pengalihan  kepemilikan,  berdasarkan kepercayaan.  Perkataan “fiducia” berarti  “kepercayaan”,  yakni  salah  satu  pihak  memberikan kepercayaan penuh (memberikan kuasa) kepada pihak lain untuk mengalihkan hak miliknya, namun benda-benda yang dijadikan jaminan tersebut merupakan jaminan utang.(Sutedi, 2006)
Barang-barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  dengan  lembaga  jaminan  fidusia  diantaranya adalah  benda  persediaan  (inventory)  yang  selalu  berubah-ubah  dan  atau  tidak  tetap,  seperti  stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek.
Untuk  benda  persediaan  yang  dijadikan  jaminan  fidusia,  apabila  benda  persediaan  tersebut digunakan maka harus mengganti dengan benda yang nilainya sama, dan benda pengganti tersebut harus  didaftarkan  lagi  sebagaimana  benda  persediaan  yang  dijadikan  jaminan  sebelumnya. Tentunya hal tersebut tidak efektif. Selain itu, benda persediaan sangat sulit dalam pengawasannya, karena setiap saat benda persediaan tersebut digunakan sewaktu-waktu, kreditor tidak dapat setiap saat mengawasi benda persediaan tersebut.
Di  satu  sisi,  keberadaan  fidusia  dapat  membantu  memperoleh  modal  usaha  bagi  masyarakat melalui  kredit  dan  membantu  perkembangan  ekonomi  secara  global,  tetapi  di  sisi  lain  fidusia dengan jaminan benda persediaan, belum dapat melindungi kepentingan bank selaku kreditor yang memberikan  bantuan  kredit  kepada  masyarakat  (debitor),  karena  benda-benda  persediaan  tersebut sewaktu-waktu  dapat  digunakan  oleh  debitor  dalam  proses  usahanya,  dan  kreditor  tidak  dapat sewaktu-waktu  mengawasi  penggunaan  benda  persediaan  yang  telah  dijaminkan  tersebut. (Abdullah, 2008)  Hal yang dikhawatirkan karena tanpa sepengetahuan kreditor, dapat saja debitor menggunakan  benda  persediaan  yang  telah  dijaminkan  tersebut  tanpa  memberitahukan  terlebih
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dahulu,  sehingga  di  sini  debitor  telah  melakukan wanprestasi atau  debitor  mengalihkan  benda persediaan  tersebut  kepada  pihak  lain,  sehingga  akan  menimbulkan  konflik  antara  kreditor  dan debitor.
Perbuatan  debitor  tersebut,  tentunya  merugikan  pihak  kreditor.  Penyalahgunaan  benda jaminan  fidusia  akan  menimbulkan  pelanggaran  hukum  dan  sengketa,  sehingga  perlu  menindak debitor  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999, jadi tidak akan ada lagi debitor yang merugikan kreditor.(Prajitno, 2009)
Sebagaimana  diketahui  bahwa  lembaga  jaminan  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan hukum  bagi  kreditor  apabila  debitor  ingkar  janji,  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  yang diperjanjikan (wanprestasi) dalam  melunasi  utang  kreditnya.  Melihat  rentannya  benda  persediaan sebagai  objek  jaminan  fidusia  yang  dapat  digunakan  sewaktu-waktu  oleh  debitor  dan  kurangnya pengawasan dari pihak kreditor, maka perlu adanya upaya agar kreditor mendapatkan perlindungan hukum dalam lembaga jaminan fidusia dengan objek benda persediaan sebagai jaminan utang.
Prinsip itikad baik (Good faith) menjadi asas yang paling penting dan mendasar dalam hukum kontrak (hukum perjanjian). Prinsip itikad baik ini membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya  suatu  perjanjian.(Khairandy,  2003).  Menurut  penulis,  prinsip  Itikad  baik  para  pihak dalam  melakukan  perjanjian  harus  diterapkan  dengan  memperhatikan  kepatutan.  Setiap  perjanjian harus didasarkan pada alasan dan keadilan sehingga timbul keseimbangan terhadap keuntungan dan kerugian kepada para pihak dalam suatu perjanjian.
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  dalam pemberian kredit usaha dengan jaminan barang dan mengenai faktor-faktor apa yang menghambat dalam perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  jaminan  fiudsia.  Pada  tahun 2017  Ninik  Meiyudianti  meneliti  tentang  kewajiban  kreditor  atas  jaminan  fidusia  yang  telah dilunasi debitor, dan mengenai tanggung gugat kreditor atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia  yang  telah  lunas.  Adapun  Roya  adalah  tugas  kreditor  untuk  melaporkan  atas  hapusnya hutang  kepada  kantor  pendaftaran  fidusia  untuk  dilakukan  pencoretan  pencatatan  jaminan  fidusia danapabila tidak dilakukan oleh kreditor tentunya akan berdampak kepada debitor yaitu tidak dapat menjadikan benda yang dimilikinya tersebut sebagai obyek jaminan fidusia pada saat debitor akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain setelah dilunasinya hutang yang lama.(Meiyudianti,
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
2017). Persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sama – sama meneliti mengenai kewajiban – kewajiban  yang  timbul  atas  pelunasan  hutang  oleh  debitor.  Dan  perbedaannya  ialah  bahwa  dalam penelitian  ini  akan  menggambarkan  lebih lanjut  mengenai  bentuk  penyelesaian secara hukum  dari pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
Pada tahun 2018, Yuoky  Surinda meneliti  tentangPerlindungan Hukum  Bagi Pihak Kreditor Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Fidusia,  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  cara-cara pencegahan  agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan  yang dapat merugikan kepentingan para  kreditor,  yaitu  pada  saat  debitor  dinyatakan  pailit,  debitor  tidak  lagi  memiliki  kewenangan untuk  mengurus,  memindahtangankan  harta  kekayaannya  yang  telah  berubah  status  hukumnya menjadi harta pailit (Surinda, 2018). Sedangkan  dalam penelitian ini penulis menjelaskan dari sisi kreditor,  seperti  bagaimana  para  kreditor  dapat  mengetahui  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan pemberian kredit usaha dengan jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia.
PadaTahun  2017,  AdrianusVivi  Lia  Falini  Tanjung  meneliti  tentang  Implementasi  asas-asas umum  hukum  kebendaan  terhadap  implementasi  hak  tanggungan,  hak  fidusia,  hipotek,  dan  hak gadai dalam jaminan fidusia, yakni Asas publicitet , Asas specialitet , Asas tak dapat dibagi-bagi, dan Asas  inbezittstelling yaitu  barang  jaminan  (gadai)  harus  berada  pada  penerima  gadai(Tanjung, 2017). Dan dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana Implementasi dari asas umum hukum  kebendaan  diatas  dalam  pelaksanaan  Hukum  atau  peratutan  perundang-undangan  terkait dengan Jaminan Fidusia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normative yaitu  Peneliti  melakukan  studi kepustakaan  denga  nmeneliti  dari  bahan-bahan  hukum  sekunder  yakni  berupa  jurnal,  tesis, disertasi,  buku-buku  yang  terkait  mengenai  jaminan  fidusia.  Selain  itu  Peneliti  juga menggunakan  bahan  hukum  primer  yakni  berupa  Peraturan  perundang-undangan,  turut  pula dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni  meliputi  :Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000  Tentang  Permohonan, Pendaftaran  Fidusia  Dilakukan  Oleh  Penerima  Fidusia,  Kuasa,  Atau  Wakilnya  Pada  Kantor Pendaftaran Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Dari  Penyalahgunan  Barang Jaminan yang dilakukan oleh Debitor dalam Perjanjian Kredit Usaha
Marulak Pardede dalam laporan akhir penelitian tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam  Pemberian  Kredit  di  Indonesia  Tahun  2006  menyatakan    Objek  jaminan  yang  dapat dibebani dengan fidusia, salah satunya adalah barang persediaan (inventory atau stock barang) yang  baik  pada  kualitas  maupun  cukup  pada  kuantitas,  dan  barang  tersebut  dapat  berupa barang  dagangan  maupun  barang  dalam  proses  produksi  (setengah  jadi  atau  barang  jadi). Stock  barang  yang  merupakan  jaminan  kredit  memiliki  tingkat  risiko  tinggi  dikarenakan perputarannya  yang  cepat.  Dan  agar  marjin  jaminan  dapat  menutupi  risiko  kredit,  laporan stock  barang  harus  dilakukan  secara  berkala  seperti  sekali  dalam  satu  bulan  atau  tiga  bulan ataupun enam bulan.(Pardede, 2006)
Irma Devita Purnamasari mengemukakan tentang pentingnya pembuatan daftar atau list stock  setiap  barang  dagangan  yang  akan  dijaminkan,  daftar  tersebut  memuat  lokasi  dimana barang dagangan tersebut disimpan, serta daftar tersebut harus dilaporkan secara berkala atau diperbarui  biasanya  tiga  bulan  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  sifatnya  yang  tidak  tetap  (dapat diperjualbelikan).(Purnamasari, 2014)
Belum  ada  peraturan  resmi  yang  menyatakan  bahwa  setiap  pem-baruan  yang menyatakan bahwa setiap pembaruan daftar piutang atau tagihan dan daftar stok barang harus didaftarkan kembali ke kantor fidusia setempat. pada waktu kali pertama pemberian jaminan fidusia.  Pendaftaran  cukup  dilakukan  satu  kali  saja,  Perubahan  daftar  hanya  perlu  disimpan oleh  penerima  fidusia  selaku  kreditor  untuk  keperluan  eksekusi  pada  waktu  debitor wanprestasi.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  18  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah  Nomor 86 Tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia, Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dibebani  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Prosedur  dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  11 sampai  dengan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  86  Tahun  2000,    yaitu :  Permohonan  pendaftaran  fidusia  dilakukan  oleh  penerima fidusia,  kuasa,  atau  wakilnya  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.    Permohonan  itu  diajukan secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia.  Permohonan  pendaftaran  itu  dengan  melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.
Kantor  Pendaftaran  Fidusia  mencatat  jaminan  fidusia  dalam  buku  daftar  fidusia  pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Membayar  biaya  pendaftaran  fidusia.  Dalam  banyak  kasus  dan  dalam  praktik perbankan,  jaminan  fidusia  memang  tidak  efektif,  terutama  jaminan  fidusia  yang  berupa barang persediaan (inventory). Oleh karena sekalipun secara teoretis suatu barang persediaan yang  telah  dijual,  hak  preferen  kreditor  tidak  mengikuti  benda  tersebut,  namun  hasil  dari penjualannya wajib digunakan untuk melunasi fasilitas kredit atau untuk membeli benda yang sejenis  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  sama  dan  dijadikan  sebagai  barang  persediaan kembali.
Pengalihan  objek  jaminan  fidusia  (dalam  bentuk  menjual  atau  menyewakan)  untuk menjaga  kepentingan  penerima  fidusia  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  fidusia,  dengan  syarat bahwa benda yang dialihkan harus diganti dengan benda yang setara baik dalam nilai maupun jenisnya.(Widiyono, 2009)
Dalam  praktik,  ketika  fasilitas  kredit  dalam  kolektibilitas  macet,  maka  seluruh  benda persediaan  tersebut  sudah  habis,  sehingga  tidak  dimungkinkan  untuk  dilakukan  penjualan guna  melunasi  fasilitas  kredit  yang  dijamin  dengan  benda  tersebut.  Kelemahan  lain  adalah barang per-sediaan yang terjual akan menimbulkan piutang dagang, dan piutang dagang inilah kemudian  diikat  dengan  jaminan  fidusia.  Berdasarkan  sifatnya,  piutang  dagang  selalu  akan berubah setiap waktu. Piutang dagang yang saat ini telah diikat dengan jaminan fidusia, maka jika  terdapat  perubahan  mengenai  hal  tersebut  (lampiran  akta  pemberian  jaminan  fidusia) wajib  dilakukan  pendaftaran  kembali/pendaftaran  ulang.  Jika  ketentuan  ini  akan  diikuti  oleh penerima jaminan fidusia (kreditor), maka pihak kreditor akan selalu sibuk untuk melakukan pengikatan  ulang  karena  barangkali  setiap  hari  terdapat  perubahan  piutang  dagang,  yang tentunya hal ini sangat tidak efektif.
Jika  debitor  mengalihkan  barang  persediaan  tersebut  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa persetujuan  atau  kesepakatan  kreditor,  atau  menggunakan  barang  persediaan  tersebut  tetapi tidak  mengganti  dengan  barang  persediaan  yang  setara,  maka  debitor  telah  melakukan wan-
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
prestasi atau cidera janji. Hukum memberikan solusi terhadap persoalan wanprestasi tersebut, para  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  beberapa  gugatan  berikut  ini  :  pemenuhan perikatan, pemenuhan perikat-an dengan ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pem-batalan dengan ganti rugi.
Pemberian  fidusia  yang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang menjadi  objek fidusia, dalam hal  ini adalah barang persediaan dan tanpa persetujuan tertulis terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia  maka  perbuatan  pemberi  fidusia  tersebut  sudah  ter- masuk dalam tindak pidana dan dapat dikenai dengan sanksi pidana.

## 2. Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  perlindungan  hukum  bagi  penerima  jaminan fidusia dengan objek jaminan barang
Meskipun  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999,  pada  saat pelaksanaan  jaminan  fidusia  masih  sering  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  hukum  baik oleh  pihak  debitor  maupunpihak  kreditor,  Adapun  penyebab  terjadinya  pelanggaran  tersebut biasanya  ialahkarena  jaminan  fidusia  masih  dianggap  lembaga  yang  paling  gampang dilakukan  oleh  semua  orang  karena  pengalihan  hak  itu  didasarkan  atas  kepercayaan.(Kulas, 2020)
Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pelanggaran hukum yang dilakukan debitor terhadap jaminan fidusia dapat dituntut melalui hukum pidana. Terhadap perjanjian jaminan yang dibuat secara legal apabila debitor mengalihkan benda atau objek  jaminan  tanpa  sepengetahuan  kreditor  maka  debitor  dapat  dilaporkan  atas  tuduhan penggelapan sesuai pasal 327 KUHP dan pada perjanjian jaminan secara legal objek jaminan fidusia  wajib  untuk  disebutkan  secara  jelas  di  dalam  akta  jaminan  fidusia  tersebut,  baik identifikasi  (spesifikasi  dan  ciri-ciri  penting)  benda  tersebut  maupun  penjelasan  surat  bukti kepemilikannya  dan  bagi  benda  inventory  yang  selalu  berubah-ubah,  tetap  harus  dijelaskan jenis benda dan kualitasnya di dalam akta jaminan fidusia. Dan apabila debitor mengalihkan objek  jaminan  perjanjian  fidusia  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  debitor  tersebut  tidak  dapat dijerat  atau  dituntut  menggunakan  Undang  –  Undang  Fidusia.  Tetapi  hal  tersebut  dapat melemahkan posisi kreditor dalam melaksanakan hak eksekutorialnya.(Ismail, 2011)
Hal  tersebut  berbeda  dengan  pelanggaran  oleh  kreditor,  bahwa  belum  adanya pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  kreditor  yang  tidak  melaksanakan  kewajibanya  berupa mendaftarkan  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  ke  kantor  fidusia.    Sementara  itu mendaftarkan  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  ke  kantor  fidusia  merupakan  hal
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena  apabila  tidak  dilakukanakan  menimbulkan potensi  besar  kerugian  keuangan  danpendapatan  negara  yang  seharusnya  diterima  dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2019TentangJenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.(Putri, 2018)
Selanjutnya  dengan  melaksanakan  pendaftaran jaminan fidusia berarti telah memenuhi unsur  publisitas,  sehingga  dapat  dikontrol  dan  dapat  menghindari  terjadinya  hal-hal  tidak sehat  dalam  praktik,  seperti  adanya  fidusia  dua  kali  atau  fidusia  ulang  tanpa  sepengetahuan kreditornya,  atau  adanya  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  se-pengetahuan kreditor(Fuady, 2000). Dan dengan melaksanakan pendaftaran objek jaminan fidusia di kantor Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF)  maka  kreditor  atau  penerima  fidusia  memperoleh  hak preferensi,  yaitu  hak  dimana  Kreditor  yang  mendaftarkan  jaminan  yang  ia  terima  akan menjadi Kreditor tersebut berkedududkan lebih utama dari Kreditor lainya.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  fidusia  dengan  jaminan  persediaan,  debitor  yang  tidak mempunyai  itikad  baik  mengalihkan  barang  persediaan  tanpa  sepengetahuan  kreditor,  atau barang  persediaan  berkurang  jumlahnya.  Bahwa  barang  persediaan  yang  digunakan  sebagai jaminan  dapat  berkurang  jumlahnya  dikarenakan  barang  rusak  dan  sebagian  dicuri  oleh karyawan. Perusahaan mempunyai itikad baik untuk mengganti barang persediaan yang sudah berkurang  jumlahnya,  tapi  sementara  ini  belum  mempunyai  modal  untuk  mengganti  barang persediaan  tersebut.  Perusahaan  sebagai  debitor  mengetahui  apabila  tidak  mengganti  barang jaminan  (barang  persediaan)  yang  diguna-kan,  termasuk  ke  dalam  perbuatan  melanggar hukum.  Apabila  perusahaan  sudah  tidak  mampu  membayar  utang  dan  mengganti  barang persediaan yang berkurang tersebut, maka perusahaan meminta keringanan pembayaran pada kreditor (perbankan).
Konflik  norma  dan  norma  yang  kabur  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 diuraikan sebagai berikut :

## a. Konflik Norma
Pada pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang berbunyi, bahwa “Undang- undang  ini  berlaku  terhadap  setiap  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  membebani  Benda dengan Jaminan Fidusia”.Mengindikasikan bahwa pasal ini berusaha memberi kepastian hukum, menyatakan bahwa UUJF tersebut merupakan dasar hukum untuk melaksanakan Jaminan  Fidusia,  serta  mampu  memberi  rasa  terlindungi  olehh  ukum  bagi  pihak  yang
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
berkepentingan.  Namun  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  Pasal  37  ayat  (1)  yang berbunyi  :  “Pembebanan  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  yang  telah  ada sebelum  berlakunya  Undang-undang  ini,  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  ini.”danPasal  38  UUJF  yang  berbunyi  “Sepanjang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini,semua  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Fidusia  tetap  berlaku  sampai  dengan  dicabut,  diganti,  atau diperbaharui.”  Kedua  pasal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  UUJF  tersebut  memberi ruang  tetap  berlakunya  peraturan  yang  lama  (berlaku  surut)  sebelum  UU  No.  42  tahun 1999  tersebut  diundangkan  untuk  dijadikan  dasar  hukum  pelaksanaan  Jaminan  Fidusia, dan hal tersebut bertentangan dengan asas hukum Lex posterior derogat legi priori. Serta pasal  tersebut  juga  membuka  potensi  untuk  kreditur  tidak  melaksanakan  pendaftaran fidusia meskipun peraturan baru telah mengatur.
Selanjutnya  terkait  dengan  Parate  Eksekusi  (hak  eksekusi  sepihak  oleh  Kreditor  tanpa melewati  hakim)  yang  dilakukan  kepada  objek  jaminan  fidusia  juga  terdapat  kontra norma,  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, seolah- olah setiap eksekusi dari jaminan fidusia harus diamankan oleh pihak kepolisian dan hal ini  tidak  selaras  dengan  ketentuan  dalam  UUJF,  yaitu  apabila  debitor  melakukan wanprestasi  atau  cidera  janji,  maka  sesuai  berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  dilakukan antara  pihak  kreditor  dan  debitor,  maka  kreditor  dapat  melakuakan  eksekusi  terhadap objek  yang  dijaminkan,  dan  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  15  dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.Eksekusi oleh kreditor tersebut tidak boleh  dilakukan  dengan  cara    paksaan  atau  ancaman,  seperti  yang  dilakukan  oleh debt collector dengan mengambil paksa setiap objek yang dijaminkan oleh debitor,karena jika hal tersebut dilakukan maka kreditor dapat dikenakan Pasal 368 KUHP.(Ibrahim, 2004)
b. Norma Yang Kabur ( varge normen )
Norma yang kabur dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 12 ayat (1). Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  melarang  adanya  fidusia  ulang.  Terjadi  kekaburan  antara  apa  yang  disebut pendaftaran  “benda”  jaminan  fidusia,  yang  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dan pendaftaran  “jaminan”  fidusia  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1).  Maksud fidusia ulang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah fidusia
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ulang  oleh  pemberi  fidusia,(Badrulzaman,  1983)  baik  debitor  maupun  penjamin  pihak ketiga  tidak  dimungkinkan  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  karena  hak kepemilikannya atas  benda tersebut  telah beralih  kepada  penerima fidusia. Padahal,  hak milik tidak beralih, Hanya sebagian dari hak kepemilikan yang beralih sesuai Pasal 1 ayat (1),  dan  hal  ini  sebenarnya  dapat  difidusia  ulang  kepada  kreditor  yang  sama  maupun kepada  kreditor  yang  berbeda  sebagaimana  terjadi  pada  kredit  sindikasi,  dalam  rangka pembiayaan  kredit  konsorsium  karena  pem-berian  nilai  kreditnya  masih  di  bawah  dari nilai benda jaminannya.

## D. Simpulan
Perlindungan  hukum  bagi  kreditor  dalam  pemberian  kredit  usaha  dengan  jaminan  barang persediaan  yang  dibebani  dengan  fidusia,  terdiri  dari  :  Perlindungan  hukum  represif,  yakni melalui:  Penyelamatan  kredit  melalui rescheduling , restructuring , reconditioning ,  kombinasi, dan  eksekusi  dan  penjualan  agunan  melalui  pelelangan  umum  maupun fiat pengadilan, Perlindungan hukum preventif, yakni melalui; Pemberian kredit oleh kreditor harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kredit, Pembebanan pendaftaran jaminan fidusia; serta Pengecekan melalui BI Checking , Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum bagi  yang menerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia di dalam praktek perbankan saat ini adalah : (a) inkonsistensi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,  (b)  penyelesaiannya  jalur  hukum  prosesnya  sangat  panjang,  dengan  ancaman  hukuman yang  tidak  seberapa,  (c)  tidak  adanya  kerjasama  dengan  instansi  yang  berwenang  dan  terkait, serta  (d)  pelaksanaan  eksekusi  yang  sulit  terealisasi  karena  masih  harus  meminta  persetujuan pemberi fidusia atau melalui pelelangan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku:
Abdullah.  (2008). Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan .  Sidoarjo:  Program  Pascasarjana Universitas Sunan Giri.
Badrulzaman, M. D. (1983). Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Alumni.
Fuady, M. (2000). Jaminan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ibrahim,  J.  (2004). Cross  Default  &  Cross  Collateral,  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah . Bandung: Refika Aditama.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Ismail.  (2011). Manajemen  Perbankan,  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Khairandy, R. (2003). Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak . Jakarta: Universitas Indonesia. Palgunadi,  P.  (2006). Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prajitno,  A.  A.  A.  (2009). Hukum  Fidusia,  Problematika  Yuridis  Pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Edisi Pert). Malang: Bayumedia Publishing.
Purnamasari,  I.  D.  (2014). Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan . Bandung: Kaifa.
Putri,  A.  S.  (2018). Eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang  Tidak  Didaftarkan  Oleh  PT  Sinar  Mitra Sipadan  Finance  (Studi  Putusan  Nomor  2467  K/Pdt/2015) .  Jakarta:  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Sutedi,  A.  (2006). Implikasi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh  Bank  Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah . Jakarta: Cipta Jaya.
Widiyono, T. (2009). Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analisis Kredit Dan Perbankan, Business  Structure As A Push On Financial Engineering  And Law As A Contiguous Nature Of Business . Bogor: Ghalia Indonesia.

## 2. Artikel Jurnal
Kulas,  F.  A.  (2020).  Dasar  Tuntutan  Pidana  Dalam  Sengketa  Jaminan  Fidusia  Menurut  Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lex Privatum, Vol VIII/No.1/Jan-Mar/2020 .
Meiyudianti,  N.  (2017). Akibat  Hukum  Kelalaian  Kreditur  Dalam  Melakukan  Roya  Atas  Jaminan Fidusia . (Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya).
Surinda,  Y.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Kreditur  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan Jaminan Fidusia . (Stikes Payung Negeri Pekanbaru, Riau).
Tanjung,  V.  L.  F.  (2017). Implementasi  Asas-Asas  Umum  Hukum  Kebendaan  Dalam  Undang Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia .  (Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara).
S.  Solechan,  "Pengawasan  Pelaksanaan  Sistem  Outsourcing  yang  Berbasis  Pada  Hak  Asasi Manusia,"  Administrative  Law  &  Governance  Journal,  vol.  2,  no.  2,  pp.  337  -348,  Jun. 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.337 -348
3. Sumber Online:
Pardede, M. (2006). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Retrieved from
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian _kredit_di_indonesia..pdf

## 4. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Peraturan Pemerintah  Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2005  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Paja.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000,   Yaitu : Permohonan Pendaftaran Fidusia Dilakukan Oleh Penerima Fidusia, Kuasa, Atau Wakilnya Pada Kantor Pendaftaran Fidusia.