## DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE
Oleh: Ramadhan Putra Gayo Universitas Deli sumatera E-mail: Rputragayo542@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  find  out  the  legal  arrangements  for  the  cash payment  system  versus  the  e-money  payment  system  and  to  find  out  the  application  of  the utility/utilization system for using e-money payment instruments. This study uses a normative juridical  method,  with  a  statutory  and  contextual  approach.  The  research  data  comes  from secondary  data,  the  data  is  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study  answered  that legal  arrangements  for  cash  payment  systems  are  regulated  in  Law  Number  7  of  2011 concerning  Currency while legal arrangements  for e-money payment  systems are regulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 which is  specifically  regulated  in  Bank  Indonesia  Regulation  Number  11/12/2009/PBI  concerning Electronic  Money.  The  application  of  a  utility  system/utilization  of  the  use  of  e-money payment  instruments  provides  significant  benefits,  including  being  more  efficient,  easy  to carry, avoiding the occurrence of criminal acts, can reduce the amount of cash managed and reduce  cash  handling  costs;  speed  up  transaction  time;  improve  transaction  accuracy; reduce  technical/administrative  errors  caused  by  human  error;  relatively  more environmentally friendly compared to cash, especially in terms of cleanliness and health. It's just  that  the  implementation  of  e-money  must  get  proper  supervision  and  regulation  and accommodate people who do not use e-money so that violations are not created.
Keywords: Banking, Currency, E Money

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran  tunai  versus  sistem  pembayaran  e  money  dan  mengetahui  penerapan  sistem utility/pemanfaatan  penggunaan  alat  pembayaran    e-money.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data  penelitian  bersumber  dari  data  sekunder,  data  dianalisis  dengan  kualitatif.  Hasil peneltian  menjawab  bahwa  Pengaturan  hukum  sistem  pembayaran  tunai  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  sedangkan  pengaturan  hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank  Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang  Elektronik.  Penerapan  sistem  utility/pemanfaatan  penggunaan  alat  pembayaran    e- money  memberikan  manfaat  yang  cukup  signifikan,  diantaranya  lebih  efisien,  mudah  untuk dibawa,  menghindari  terjadi  tindak  kriminal,  dapat  mengurangi  jumlah  uang  tunai  yang dikelola  dan  mengurangi  biaya  cash  handling;  mempercepat  waktu  transaksi;meningkatkan akurasi  transaksi;  mengurangi  kesalahan  teknis/administrasi  yang  disebabkan  oleh    human error;  relatif  lebih  ramah  lingkungan  dibandingkan  dengan  uang  tunai  terutama  dari  sisi kebersihan  dan  kesehatann.  Hanya  saja  pemberlakuan  e  money  harus  mendapatkan
pengawasan  dan  regulasi  yang  tepat  serta  mengakomodir  masyarakat  yang  tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran
Kata Kunci: Perbankan, Mata Uang, E Money

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan  teknologi  yang  dimiliki. Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia, tradisi manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya dilakukan dengan berbagai bentuk hubungan sosial diantaranya adalah perbuatan saling berhubungan untuk memenuhi  kebutuhan hidupnya, hubungan tersebut  dilakukan  manusia  dengan  saling bertukar  barang  hingga  mempergunakan alat tukar berupa koin emas hingga uang.
Awal mulanya uang selaku alat tukar dikongkritkan dalam wujud khusus, semacam  uang  logam  serta  duit  kertas. Tetapi  bersamaan  dengan  perkembangan technology(  fintech)  menimbulkan  inovasi terkini dalam pengelolaan bisnis pembayaran dengan cara elektronik, untuk mengoptimalkan  pemakaian  perlengkapan pembayaran non kontan (less cash), alhasil esoknya terwujud less cash society.
Inovasi  sistem  pembayaran  serta perbankan  sudah  memusatkan  pemakaian duit  selaku  sesuatu  barang  yang  tidak berupa  dengan  cara  konkrit  (intangible money).  Perihal  ini  terpaut  dengan kemajuan  teknologi  data  serta  komunikasi
yang  bisa  tingkatkan  kemampuan  sistem pembayaran  dan  kurangi  durasi  serta bayaran yang dibutuhkan buat melaksanakan  bisnis  dengan  memakai lihat.  Semenjak  tahun  1990-  an  sampai saat  ini  ada  kecondongan  warga  buat memakai“  uang  eloktronik”(  electronic money  ataupun  e-  money),  semacam internet  banking,  debit  cards,  serta automatic  teller  machine(  ATM)  cards. Kemajuan  duit  tidak  menyudahi  di  mari.“ Duit  elektronis”  pula  timbul  dalam  wujud smart  cards,  ialah  pemakaian  chips  pada suatu  kartu.  Pemakaian  smart  cards  amat efisien,  ialah  dengan“  memuat”  chips dengan  beberapa  uang  khusus  yang dikehendaki, serta berikutnya memakainya buat melaksanakan bisnis.
Kemajuan  sistem  pembayaran  yang berplatform  elektronik  sudah  membagikan akibat  timbulnya  inovasi-  inovasi  terkini dalam sistem pembayaran yang diharapkan bisa  membagikan  keringanan,  elastisitas, kemampuan, serta kesahajaan dalam melaksanakan bisnis. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengadaptasi sesuatu perlengkapan pembayaran yang bisa mengakomodasi  sedi-  segi  itu,  yang diketahui dengan duit elektronik.
Uang elektronik (e-money) memiliki karakter yang berlainan dengan pembayaran elektronis yang sudah terdapat lebih  dahulu  semacam:  phone  banking, internet  banking,  kartu  angsuran  serta kartu  debit  atau  ATM,  sebab  tiap pembayaran yang dicoba dengan memakai emoney  tidak  senantiasa  membutuhkan cara  otorisasi  serta  tidak  terpaut  dengan cara  langsung  dengan  rekening  pelanggan di  bank(  pada  dikala  melaksanakan pembayaran  tidak  diberatkan  ke  rekening pelanggan  di  bank),  karena  e-  money  itu ialah produk stored value dimana beberapa angka(  monetary  value)  sudah  terekam dalam  perlengkapan  pembayaran  yang dipakai( prepaid).
Saat  ini,  kedudukan  uang  kertas mulai  mengalami  pergeseran,  yakni  dari uang  kertas  menjadi  uang  elektronik atau e-money.  E-money digadang  sebagai alat  transaksi  yang  lebih  canggih,  simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan  kartu e-money, kebutuhan transaksi  bisa  dilakukan  tanpa  pembayar direpotkan  dengan  uang  kembalian  dan sebagainya.  Transformasi  wujud  uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik  tetap  dianggap  sesuai  dengan kaidah,  hanya  saja  terjadi  perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.
Salah satu resiko dari penggunaan e- money cukup meresahkan yakni jika
kehilangan kartu e-money, berarti hilanglah  pula  semua  jumlah  uang  yang terdapat  di  dalamnya.  Hal  ini  karena e- money tidak  seperti  kartu  ATM  yang  bisa diblokir  dan  ditindaklanjuti  jika  terjadi kehilangan. Secara umum, uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia (BI) dan tidak terdapat perbedaan signifikan  dalam  fungsinya  dengan  uang kertas dan uang logam.
Pada  bulan  Oktober  2017,  Bank Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran  Nasional  (NPG).  Dalam aturan  itu,  skema  transaksi  isi  ulang e- money dibagi menjadi dua.
Pertama,  pengisian  ulang  melalui kanal  pembayaran  bank  penerbit  kartu (Top  Up  On  Us). Transaksi  ini  tidak dikenakan  biaya  untuk  transaksi  dibawah Rp200.000,  namun  di  atas  nominal tersebut dikutip biaya maksimal Rp750.
Kedua pengisian ulang yang dilakukan  melalui  kanal  pembayaran  dari penerbit kartu yang berbeda atau mitra ( top up  off  us ),  dengan  maksimal  biaya  yang dikenakan sebesar Rp1.500.
Yang  menjadi  permasalahan  dari skema  harga  tersebut  adalah  adanya perbedaan  pengisian  sampai  Rp200.000 tidak  dikenakan  (biaya),  sementara  di  atas
Rp 200.000 dikenakan Rp750. Selanjutnya yang  menjadi  permasalahan  lain  adalah kemudian kalau antar bank juga dikenakan biaya.  Tujuan  awalnya  adalah  melindungi konsumen, kedua memudahkan dan meringankan  beban  masyarakat  tetapi dalam pelaksanannya dapat membebankan ekonomi masyarakat.
Sekadar  informasi,  saat  ini  mengisi ulang uang elektronik di halte Transjakarta dikenakan biaya Rp2.000 untuk masyarakat yang menggunakan uang tunai. Di  minimarket  dikenakan  biaya  Rp1.000 per  isi  ulang.  Kemudian  isi  ulang menggunakan  jaringan  ATM  bersama dikenakan  sama  dengan  biaya  transfer antar  bank  sebesar  Rp6.500.  selain  itu, pengisian uang elektronik dengan mempergunakan kartu seperti kartu Indomaret  dihargai  Rp.75.000  dengan saldo  hanya  Rp.50.000,  membeli  kartu Brizzi harganya Rp. 50.000 tetapi saldonya hanya  Rp.10.000,  begitu  juga  dengan bank-bank  lain  yang  mengenakan  biaya pertam  sekali  untuk  pengisian  kartu  e money yang disediakan bank tersebut.
Keadaan  tersebut  merugikan  rakyat Indonesia selaku konsumen, hal itu didapat dari keadaan bahwa pertama, dari sisi nilai uangnya  dia  sudah  dirugikan  ketika dipotong untuk membayar biaya mengganti  kartu  uang  elektronik.  Hal tersebut sebenarnya bank sudah
mendapatkan  benefit  terhadap  penjualan kartu.  Yang  kedua,  ketika  bank  bekerja sama dengan operator, misalnya pengelola jalan tol, seharusnya bank sudah mempunyai  hitung-hitungan  di  mana  dia tidak rugi. Jadi, semestinya biaya-biaya itu tidak  diperlukan  lagi  karena  di  awal masyarakat sudah dirugikan dengan membeli kartu e-money tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul Dualisme  Sistem Pembayaran  Tunai  Vs  E-Money  di tinjau dari Perspektif Utility Theorie .
Adapun  permasalahan  yang  akan dikaji adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana Pengaturan hukum sistem  pembayaran  tunai  versus sistem pembayaran e money?
2) Bagaimana penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran  e-money?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  dengan  judul Dualisme Sistem  Pembayaran  Tunai  Vs  E-Money di  tinjau  dari  Perspektif Utility  Theorie adalah  penelitian  yang  berfokus  pada pengaturan hukum sistem pembayaran non tunai  dan  mengkaji  tentang  kemanfaatan penggunaan  pembayaran  e-money  dalam sistem  pembayaran.  Terdapat  beberapa
penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis  lain  yang  terkait,  tetapi  memiliki perbedaan fokus kajian.  Penelitian lainnya menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi  penulis  dalam  melakukan  kajian. Adapun beberapa penelitian terkait diantaranya:
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Made Dwiki Gangga, dengan judul “ Keabsahan  Uang  Elektronik
Sebagai  Alat  Pembayaran  di jalan  tol”. Penelitian  berfokus pada  keabsahan  uang  sebagai  alat transaksi di Indonesia dan keabsahan uang berbasis elektronik yang  digunakan  sebagai  perantara transaksi  di  jalan  tol.  Penelitian  ini telah  terbit  di  Jurnal  Kertha Semaya,  Vol.  4,  No.  8  tahun  2020
Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Bali.
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Jona  Benedit,  Ojak  Nainggolan,
Kasman  Siburian  dengan  judul  “
Tinjauan  Yuridis  Penggunaan
Uang Elektronik ( E-Money ) Dalam Pembayaran Sistem Trasnportasi Online Sesuai Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018”. Penelitian ini  memfokuskan  kajian  pada keabsahan  uang  elektronik  ( e- money )  sebagai  alat  pembayaran
transportasi online sesuai  PBI Nomor  20/6/PBI/2018  dan  bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna  uang  elektronik  ( e- money ) dalam pembayaran transportasi online  . Penelitian  ini telah terbit di Patik : Jurnal Hukum, Vol.  01,  No.  03,  Edisi  Desember 2019. Fakultas Hukum, Universitas
HKBP Nommensen.
3. Penelitian  oleh  Berliana  Addini dengan judul “ Eksistensi E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Setelah Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XV/2017 ”.
Skripsi  pada  Fakultas  Hukum
Universitas  Sriwijaya,  Palembang tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang
Pengaturan Uang Elektronik (e-money) didalam Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  serta  penggolongannya dalam surat berharga dan Menganalisis Eksistensi Uang
Elektronik (e-money) sebagai  alat pembayaran dalam transaksi
elektronik setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.
91/PUU-XV/2017.
4. Penelitian  oleh  Mizana  Ramadhan Alhaq  dengan  judul  “ Pembayaran Dengan  Media Electronic  Money
(E-Money) Dalam Hukum
Perbankan Di Indonesia”. Skripsi pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum, Fakultas  Syariah  dan  Hukum, Universitas  Islam  Negeri  Syarif
Hidayatullah
Jakarta, 2019. Penelitian  ini  mengkaji  tentang penggunaan  E-money  khususnya dalam perspektif Hukum Perbankan di Indonesia, dan bagaimana permasalahan serta tanggung jawab hukum yang timbul dalam penggunaan E-money tersebut ditinjau dari hukum perbankan dan prakteknya di
lapangan
5. Penelitian  oleh  Roman  Situngkir , dengan  judul  “ Penggunaan E- Money Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang  Mata  Uang. Penelitian ini  telah  terbit  di Jurnal  Delegata, Vol.  3,  No.  1,  Edisi  Januari-Juni 2018,  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara. Penelitian  ini  memfokuskan  kajian pada  keberadaan  penggunaan e- money jika  dilihat  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif,  yang  berfokus pada  kajian  norma  hukum  (peraturan perundang-undangan) terkait dengan pembayaran  non  tunai  ( e  money) dalam sistem  perundang-undangan  Indonesia. Data  yang  digunakan  data  sekunder  yang kemudian  dianalisis  secara  kualitatif, dengan  komprehensif,  Koherensif  (padu dalam  makna  dan  esensi).  Pendekatan yang  digunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dianalisis dengan kualitatif
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan hukum sistem pembayaran  tunai  versus  sistem pembayaran e money
Pada  saat  sekarang  ini  sulit  untuk mencari  orang  yang  tidak  mengenal  uang. Uang  sudah  digunakan  untuk  segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pada mulanya uang  hanya  sebagai  alat  tukar,  sekarang sudah  berubah  menjadi  multi  fungsi. Begitu pula dengan jenis uang yang sudah beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.
Dahulunya, orang menggunakan sistem barter dalam tukar menukar barang,
tetapi sistem itu sudah ditinggalkan karena kemajuan  pemikiran  manusia  terhadap transaksi perekenomian.
Pengertian  uang  dengan  cara  luas merupakan  suatu  yang  bisa  diperoleh dengan  cara  umum  selaku  perlengkapan pembayaran dalam sesuatu wilayah khusus ataupun  selaku  perlengkapan  pembayaran utrang  ataupun  selaku  perlengkapan  buat melaksanakan  pembelian  benda  serta pelayanan.  Dengan  tutur  lain  uang  ialah perlengkapan  yang  bisa  dipakai  dalam melaksanakan alterasi bagus benda ataupun  pelayanan  dalam  sesuatu  area khusus saja.
Secara  umum,  uang  tidak  cuma berperan selaku perlengkapan ubah semata,  namun  pula  berperan  selaku perlengkapan  dasar  jumlah,  perlengkapan pemodalan kekayaan, selaku standar pencicilan pinjaman. Dalam perekonomian modern  dikala  ini,  duit  telah  ialah  sesuatu keinginan, apalagi dipakai buat kemantapan serta perkembangan perekonomian suatu negeri.
Buat penuhi keinginan uang, penguasa  negeri  yang  berhubungan  lewat bank  esensial  berkuasa  menghasilkan uang, paling utama uang kartal.
Sedemikian  itu  pula  dengan  jumlah  duit yang tersebar dilindungi supaya senantiasa normal.  Keinginan  uang  giral  umumnya dicetak  oleh  bank-  bank  biasa,  dimana
jumlahnya  tidak  melampaui  uang  kartal yang tersebar.
Beberapa  manfaat  yang  diperoleh dari adanya uang, antara lain:
(1) Mempermudah untuk
memperoleh dan memilih barang dan  jasa  yang  diinginkan  secara
cepat;
(2) Mempermudah dalam menentukan  nilai  (harga)  dari
barang dan jasa (3) Memperlancar proses perdagangan secara luas (4) Digunakan sebagai tempat menimbun/investas kekekayaan Sesuatu yang dikatakan uang haruslah  dapat  diterima  masyarakat  agar uang  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat pembayaran  atau  alat  tukar  menukar  bagi sipemilik  nya.    Berikut  ini,  beberapa kriteria agar dapat dikatakan sebagai uang, yakni:
1. Ada jaminan
Setiap uang yang diterbitkan dijamin  oleh  pemerintah  negara tertentu.  Dengan  adanya  jaminan dari  pemerintah  tertentu,  maka kepercayaan  untuk  menggunakan uang  untuk  berbagai  keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat  luas.  Khususnya  uang logal sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut.
Oleh  karena  itu,  yang  perlu jaminan  pemerintah  adalah  uang kartal  kertas,  uang  jenis  ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan
2. Disukai umum
Artinya  uang  harus  dapat  diterima secara umum penggunaanya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan,  atau  standar  pencicilan utang. Oleh karena itu, fungsi uang disini harus dapat diterima kehadirannya  ditengah  masyarakat sebuah negara
3. Nilai yang stabil
Artinya  nilai  yang  terdapat  dalam uang  tersebut  harus  stabil  dan memiliki  ketetapan  serta  memiliki fluktuasinya sekecil mungkin,
apabila  uang  sering  mengalami ketidakstabilan,  maka  akan  sulit untuk dipercaya penggunaannya.
4. Mudah disimpan Artinya uang harus mudah
disimpan di berbagai tempat termasuk  dalam  tempat  yang  kecil namun  dalam  jumlah  yang  besar, dengan  kata  lain  uang  harus memiliki  flesibilitas  baik  bentuk fisiknya maupun kandungannya.
5. Mudah dibawa Uang harus mudah dibawa ketempat lain sesuai dengan
keinginan  sipemilik  atau  dengan kata  lain,  uang  mudah  dibawa untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari
6. Tidak mudah rusak
Uang  haruslah  tidak  mudah  rusak dalam  berbagai  kondisi.  Dengan itu,  uang    harus  memiliki  kualitas fisik, dan kandungan dalam pembuatan uang.
7. Mudah dibagi
Artinya  uang  mudah  untuk  dibagi kedalam  unit  tertentu dengan berbagai  nominal  yang  ada  dengan transaksi  yang  dilakukan,  mulai dari  yang  kecil  hingga  yang  besar. Oleh  karena  itu,  untuk  mudah dibagi,  maka  uang  tersebut  dibuat dengan jumlah yang beragam.
8. Suplai harus elastis
Artinya  keberdaan  uang  ditengah masyarakat  harus  sesuai  dengan transaksi, kondisi usaha atau perekonomian suatu wilayah.
Uang  sebagai  alat  transaksi  atau pembayaran juga memiliki jenis. Pembagian  jenis  uang  dibentuk  oleh pemerintah  sebuah  negara  dengan  maksud dan  tujuan  penggunaannya  sesuai  dengan keperluan si penggunannya:
1. Berdasarkan bahan
a. Uang  logam,  merupakan uang  dalam  bentuk  koin
yang  terbuat  dari  logam alumunium,  bronze  dll.  Di
Indonesia uang logam dipresentaskan dala
berbagai bentuk, yakni Rp.100, Rp. 500. Rp.1000,
b. Uang  kertas,  merupakan uang yang bahannya
terbuat  dari  kertas  atau bahan  lainnya.  Uang  dari kertas  di  Indonesia  terdiri dari beberapa pecahan,
diantaranya:  Rp.  1000,Rp.
5000,    Rp.  20.000,  Rp. 50.000 dan Rp.100.000
2. Berdasarkan nilai
Jenis  uang  ini,  dilihat  dari  nilai yang  terkandung  didalam  uang tersebut,  apakah  nilai  intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (tertera dalam uang tersebut).
a. Uang  bernilai  penuh (full bodiel  money ),  merupakan uang  yang  nilai  instriknya
sama dengan nilai nominalnya, misalnya uang logam,  dimana  nilai  bahan untuk membuat uang
tersebut sama dengan nominal yang tertulis dalam uang
b. Uang  yang  tidak  bernilai penuh  ( representatif  full
bodied  money )  merupakan uang  yang  nilai  instriknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya uang  kertas.  Uang  jenis  ini sering disebut dengan uang bertanda atau token money. Kadangkala nilai instriknya lebih  rendah  dari  nilai nominal  yang  terkandung di dalamnya
3. Berdasarkan lembaga
Berdasarkan lembaganya maksudnya  adalah  badan  atau lembaga  yang  menerbitkan  atau mengeluarkan  uang.  Jenis  uang yang  diterbitkan    berdasarkan lembaga diantaranya:
a. Uang  kartal,  merupakan yang  yang  diterbitkan  oleh bank  sentral  baik  uang logam maupun kertas
b. Uang giral, merupakan uang  yang  diterbitkan  oleh bank  umum  seperti cek, bilyet giro, traveller cheque dan credit card
4. Berdasarkan kawasan
Uang  jenis  ini  dilihat  dari  wilayah berlakunya  suatu  uang.  Artinya bisa  saja  satu  jenis  mata  uang berlaku  pada  daerah  tertentu  saja, dan didaerah lain tidak berlaku.
a. Uang lokal, merupkan uang
yang berlaku disuatu daerah tertentu, seperti uang  Rupiah  di  Indonesia atau ringgit di Malayasia
b. Uang  regional,  uang  yang berlaku di kawasan tertentu misalnya UERO yang berlaku  dikawasan  benua Eropa c. Uang internasional,
merupakan uang yang
berlaku antar negara seperti
US  Dollar  menjadi  standar pembayaran internasional
Saat ini di Indonesia sudah diberlakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia yang dikenal dengan istilah Uang Elektronik  atau  disebut e  money. Uang jenis  ini  jika  dilihat  dari  jenis  uang  yang dikemukakan  oleh  Kashmir  merupakan uang  yang  termasuk  dalam  jenis  Uang yang  tidak  bernilai  penuh,  dan  Uang  giral serta dapat pula dimasukan dalam kategori uang lokal.
Yang  menjadi  permasalahan  adalah berlakunya  uang  non  tunai  melalui  E Money,  banyak  menimbulkan  polemik. Tetapi  jika  melihat  kepada  pengaturan yang  diatur  dalam  E  Money  yang dikeluarkan  oleh  Bank,  pada  prinsipnya  E Money  merupakan  alat  tukar  pembayaran yang  isinya  merupakan  mata  uang  rupiah
yang berlaku di Indonesia, tetapi E Money yang  dikeluarkan  oleh  pihak  Bank merupakan  varian/jenis  transaksi  yang dipergunakan dalam pembayaran.
Pengaturan hukum terhadap transaksi tunai di Indonesia tetap mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011 Tentang Mata Uang.  Di dalam Pasal 2    Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011 menyatakan bahwa:
(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia  adalah Rupiah.
(2) Macam    Rupiah    terdiri    atas Rupiah    kertas    dan    Rupiah logam.
(3) Rupiah sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (1) disimbolkan dengan Rp.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2011,  yang  menjadi  alat  transaksi yang sah di Indonesia adalah menggunakan  Mata  uang  Rupiah  yang direpresntasikan  dalam  bentuk  Rupiah Kertas  dan  Rupiah  Logam,  tidak  dalam bentuk Elektronik. Disinilah
perdebatannya yang menimbulkan persoalan, saat ini pemerintah menggalakkan  pemberlakuan  transaksi Non Tunai dengan e money.
Pelaksanaan E  Money yang  menjadi permasalahan,  bukan  kandungan  isi  yang terdapat dalam E Money karena kandungan
isi yang ada pada E Money adalah Rupiah, tetapi secara konvensional dalam Undang- Undang  Mata  uang  tidak  disebutkan E Money sebagai  bagian  dari  transaksi keuangan.
Pengaturan hukum e money diterbitkan oleh pemerintah:
1) Undang-Undang    Nomor    7
Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana    telah    diubah dengan    Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998
2) Undang-Undang    Nomor    23 Tahun    1999    tentang    Bank Indonesia    sebagaimana    telah diubah    dengan  Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan    Tindak  Pidana Pencucian Uang 4) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011 tentang Transfer Dana Regulasi Bank Indonesia : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik c. Surat    Edaran    Bank Indonesia    Nomor 16/1/DKSP 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer    Dana  oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line d. Surat  Edaran  Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP 2013
perihal
Penyelenggaraan Transfer Dana
e. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money) f. PBI Nomor
14/2/PBI/2012 tentang    Perubahan atas    PBI    Nomor 11/11/PBI/2009.
entang
Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
Uang    elektronik    ( e-money )    dalam penerapannya    pada    saat    bertransaksi dengan alat pembayaran sering disebut dan dikenal  dengan stored  value/prepaid  cash card (kartu  prabayar)  ketika  dibedakan dengan  alat  pembayaran  menggunakan kartu  (APMK)  seperti  kartu  kredit,  kartu debet, dan/atau kartu ATM, karena metode dan  instrument  pembayaran  yang  berbeda kartu  kredit,  kartu  debet,  dan/atau  kartu ATM.
Dalam  kegiatan  pembayaran  atau transaksi  uang  elektronik  merupakan kegiatan  prabayar  anatara  pemegang  kartu dan  penerbit,    dimana    pemegang    kartu mendepositkan  atau  menyimpan    terlebih dahulu  sebelum    menggunakan    kartu uang  elektronik (e-money )  tersebut.  Dari perbedaan-perbedaan antara uang elektronik dan alat pembayaran menggunkan kartu tersebut, maka pengaturannya  pun  dipisahkan,  sehingga memperjelas  status   hukum   sebagai   alat pembayaran menggunakan kartu atau uang elektronik.
2. Penerapan Sistem
Utility/Pemanfaatan  Penggunaan Alat  Pembayaran    E-Money ditinjau dari Utility Theorie Di  dalam  kemajuannya,  sistem pembayaran  non  tunai  amat  dipengaruhi oleh  perkembangan  kemajuan  teknologi serta  pergantian  pola  hidup  warga.  Dikala
ini  kemajuan  instrumen  pembayaran  non tunai  berjalan  amat  cepat  bersamaan dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran  yang  pada  akhir-  akhir  ini sudah  bawa  akibat  yang  besar  kepada pihak-  pihak  yang  ikut  serta  dalam  sistem pembayaran itu. Dengan sokongan teknologi  yang  terus  menjadi  maju,  warga konsumen  ataupun  fasilitator  pelayanan sistem  pembayaran  non  kas  dengan  cara lalu menembus mencari pengganti instrumen pembayaran non kas  yang lebih berdaya  guna  serta  nyaman.  Tidak  hanya itu, pergantian tren serta pola hidup warga yang  diiringi  kenaikan  kemampuan  pola hidup menuntut tersedianya alat telekomunikasi  serta  pemindahan  yang begitu  kilat  alhasil  halangan  jarak  serta durasi bisa dikurangi.
Kemajuan telekomunikasi serta pemindahan  ini  pula  membagikan  akibat yang  besar  kepada  bisnis  finansial  paling utama  terpaut  dengan  metode  dampingi pihak  melaksanakan  pembayaran.  Situasi terakhir  membuktikan  adanya  interlinkage dampingi  pabrik  ialah  telekomunikasi, pemindahan  serta  pelayanan  finansial dimana  diantara  ketiga  pabrik  sudah terjalin  konvergensi  yang  menggabungkan kegiatan-  kegiatan  diantara  pabrik  itu. Selaku ilustrasi industri fasilitator pelayanan  mobile  telecomunication  dalam bagan meningkatkan value added business
sudah  menawarkan  pada  pelanggannya sarana bisnis pembayaran memakai mobile phone.  Begitu  pula  di  aspek  pemindahan, buat  tingkatkan  kemampuan  dalam  pabrik transportasiberbagai instrumen pembayaran sudah dipakai alhasil konsumen  pemindahan  bisa  melaksanakan pembayaran  dengan  cara  lebih  kilat, berdaya  guna  serta  nyaman.  Konvergensi dampingi bermacam pabrik semacam jasa finansial, telekomunikasi serta pemindahan  ialah  sesuatu  dini  yang hendak  jadi  faktor  timbulnya  instrumen pembayaran non kas di warga. Pengaturan kegiatan  pembayaran  menggunakan  uang elektronik ( e- money) Sesuai kewenangan dari  Bank  Indonesia  selaku  Bank  Sentral mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor  11  atau  12  atau  PBI  atau  2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)  dan  dalam  rangka  mendukung kelancaran  dan  daya  guna  penajaan  uang elektronik  sehubungan  diberlakukannya Peraturan  Bank  Indonesia  itu  maka  lebih lanjut determinasi mengenai penyelenggaraan  duit  elektronik  diatur dalam Surat Edaran dangan Nomor 11 atau 11 atau DASP Tahun 2009 mengenai Duit Elektronik( Electronic Money).
Salah  satu  wujud  tanggung  jawab pencetak  serta  usaha  proteksi  kepada pemegang kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor  11  atau  12  atau  PBI  atau  2009
dalam  Artikel  18  bagian  1  mengharuskan pencetak  buat  memberika    informasi secara  tercatat  pada  pemegang  hal  produk Duit  Elektronik  yang  diterbitkannya. Peranan  membagikan  data  dengan  cara tertulis dimaksudkan agar pencetak mempraktikkan  prinsip  kejernihan  produk serta melaksanakan bimbingan pada pemegang.
Uang  elektronik  yang  diterbitkan oleh  Bank  BCA  (Flazz),  BRI  (BRIZZI), dan  Bank  Mandiri  ( Indomaret  Card ) menjelaskan  syarat  dan  ketentuan  bagi pemegang kartu. Jika dilihat dari kesesuaian terhadap peraturan yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia    dalam PBI  Uang  Elektronik.
Pemberlakuan  transaksi  non  tunai melalui  uang  elektronik  jika  melihat  dari kemanfaatannya ternyata banyak mendapatkan  manfaat  dalam  bertransaksi, diantaranya:
1) lebih  efisien,  mudah  untuk dibawa,
2) menghindari terjadi tindak kriminal,
3) dapat  mengurangi  jumlah  uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash
handling;  mempercepat  waktu transaksi;
4) meningkatkan akurasi transaksi;
5) mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang
disebabkan oleh  human error;
6) relatif  lebih  ramah  lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann.
Akan  tetapi  kehadiran E  Money sebagai  alat  transaksi  keuangan  saat  ini menjadi  polemik,  dalam  hal  ini  penulis tidak mempermasalahkan isi kandungannya  karena  isi  uang  elektronik tersebut  adalah  rupiah  sebagai  mata  uang Indonesia,  hanya  saja  pemberlakuan  dan penggunaan E  money yang  menimbulkan banyak  persoalan.  Misalnya,  dibeberapa institusi yang menjadikan satu-satunya alat transaksi  yakni    dengan  Non  tunai,  hal tersebut  bertentangan  dengan  Undang- Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang  disebutkan  adanya  larangan  untuk menolak  pembayaran  dengan  mata  uang Rupiah. Bahkan, penolakan ini dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  mata uang  Rupiah  dalam  UU  Nomor  7  Tahun 2011  tentang  Mata  Uang  tersebut  adalah uang kertas dan uang logam..  Oleh karena itu,  untuk  menghindari  permasalahan  dan konflik  maka  perlu  adanya  fasilitas  bagi konsumen  yang  membayar  secara  tunai. Sehingga  kebijakan  yang  dibuat  tidak
mengabaikan  undang-undang  yang  masih berlaku.
Pemberlakuan  transaksi  non  tunai melalui  e  money    harus  ditinjau  kembali regulasinya  agar  tercipta  harmonisasi peraturan.  Dan  pemberlakuan  transaksi non tunai harus mengakomodir masyarakat yang  tidak  menggunakan  transaksi  non tunai dengan kata lain intinya mengakomodasi  larangan  menolak  uang tunai tidak dilanggar.
Ketika masyarakat selaku konsumen tidak  diberi  plihan  untuk  melakukan pembayaran  tunai  mengggunakan  uang kertas  dan  uang  logam,  artinya  ada penolakan terhadap uang Rupiah. Penolakan  pembayaran  dengan  mata  uang Rupiah,  baik  kertas  maupun  logam, merupakan sebagai tindak pidana, sebagaimana  diatur  Pasal  2  ayat  (2),  23 ayat  33  ayat  (2)  UU  No.7  Tahun  2011 tentang Mata Uang.

## 5. SIMPULAN
a. Pengaturan  hukum  sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
sedangkan pengaturan hukum sistem  pembayaran  e  money diatur dalam Undang-Undang Nomor    7    Tahun    1992
tentang Perbankan sebagaimana    telah    diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  yang secara  spesifik  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik b. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan  alat  pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup
signifikan,  diantaranya  lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari  terjadi  tindak kriminal,  dapat  mengurangi jumlah  uang  tunai  yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu
transaksi;meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan  teknis/administrasi yang disebabkan oleh  human error;  relatif  lebih  ramah lingkungan dibandingkan dengan  uang  tunai  terutama dari  sisi  kebersihan  dan kesehatann. Hanya saja
pemberlakuan  e money  harus mendapatkan
pengawasan dan  regulasi  yang  tepat  serta
mengakomodir masyarakat yang  tidak  menggunakan  e money sehingga tidak tercipta pelanggaran
Saran
a. Disarankan  kepada  pemerintah untuk  melakukan  harmonisasi peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  transaksi  tunai dan  non  tunai  agar  tidak  terjadi tumpang tindih peraturan b. Disarankan  kepada  pemerintah dan  lembaga  keuangan  atau institusi  pengguna  transaksi  non tunai  juga  menyediakan  tempat untuk  masyarkaat  yang  tidak menggunakan transaksi non tunai

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Hidayat  (Tim  Inisiatif  2006    BI),
Upaya  Meningkatkan  Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui  Pengembangan  E-Money,
Bank Indonesia, Jakarta, 2006
A.  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Jakarta, 2004.
I  Made  Pasek  Diantrha, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi  Teori  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
Jona  Benedit,  Ojak  Nainggolan,  Kasman
Siburian, “ Tinjauan Yuridis
Penggunaan  Uang  Elektronik  ( E- Money )  Dalam  Pembayaran  Sistem Trasnportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018”, Jurnal  Patik,  Vol.
01, No. 03, Edisi Desember 2019.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, PT.RajaGrafindo,  Jakarta,
2014
Made  Dwiki  Gangga,  Keabsahan  Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran di jalan tol” , Jurnal  Kertha  Semaya, Vol. 4, No. 8, 2020
Mintarsih,
Perlindungan Konsumen Pemegang  Uang  Elektronik  (E- Money) Dihubungan Dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Jurnal Wawasan Hukum,
Vol. 29 No. 02 September 2013
Rachmadi  Usman, Karakteristik  Uang
Elektronik Dalam Sistem Pembayaran , Jurnal Yuridika: Volume  32  No.  1,  Januari  2017, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya
Roman  Situngkir , “  Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata Uang ”, Jurnal  Delegata, Vol.  3,  No. 1, Edisi Januari-Juni 2018
Solikin  dan  Suseno, Uang:  Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian, Pusat Pendidikan dan
Studi
Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 200

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    1992 tentang    Perbankan    sebagaimana telah    diubah    dengan    Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999
tentang Bank Indonesia
sebagaimana    telah    diubah    dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004
Undang-Undang  Republik    Indonesia Nomor  8    Tahun    2010    tentang Pencegahan dan Pemberatan  Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2011  tentang Transfer Dana Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/23/PBI/2012  tentang  Transfer
Dana Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/2009/PBI tentang Uang
Elektronik
Surat    Edaran    Bank    Indonesia    Nomor 16/1/DKSP    2014    perihal    Laporan
Penyelenggaraan    Transfer    Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia  Bukan  Bank  Secara  On-
Line
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor
15/23/DASP 2013
perihal
Penyelenggaraan Transfer Dana
PBI    Nomor    11/12/PBI/2009    tentang
Uang    Elektronik    ( Electronic
Money)
PBI    Nomor    14/2/PBI/2012    tentang
Perubahan    atas    PBI    Nomor 11/11/PBI/2009. entang
Penyelenggaraan    Kegiatan    Alat Pembayaran Menggunakan Kartu