## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1264-1270 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1732

## Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay
Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, Ferdyan Asgar * Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Keimigrasian *Correspondence email: ferdyan.a76@gmail.com
Abstrak. Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  pusat  wisata  orang  asing  dari  berbagai  negara.  Hal  ini  didukukan  karena Indonesia  memiliki  kekayaan  dan  pesona  alam  yang  memukau  membuat  Indonesia  menjadi  daya  tarik  untuk  menjadi  destinasi wisata.  Melihat  potensi  tersebut  pemerintah  Indonesia  mempermudah  akses  untuk  masuk  ke  negara  Indonesia.  Namun  pada kenyataannya,  kebaikan  pemerintah  Indonesia  disalahgunakan  oleh  orang  asing  tersebut.  Banyak  pelanggaran-pelanggaran keimigrasian  yang  mereka  lakukan  selama  berada  di  Indonesia,  seperti  bertempat  tinggal  melebihi  batas  waktu  yang  telah ditentukan  atau  sering  disebut Overstay. Dalam  menangani  kasus  tersebut,  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  dalam menangani permasalahan pelanggaran Keimigrasian. Pengawasan terhadap orang asing  merupkan bentuk upaya oleh pemerintah dalam hal menangani kasus Overstay yang dilakukan orang asing di Indnesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah juga melakukan penegakan  hukum  terhadap  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran Overstay sehingga  dapat  mengurangi  angka  pelanggaran tersebut.
Kata kunci : Penegakan; Pengawasan; Overstay.
Abstract. Indonesia is a country that is a tourist center for foreigners from various countries. This is supported because Indonesia has a wealth and stunning natural charm that makes Indonesia an attraction to become a tourist destination. Seeing this potential, the  Indonesian  government  facilitates  access  to  enter  the  country  of  Indonesia.  But  in  reality,  the  kindness  of  the  Indonesian government  was  abused  by  these  foreigners.  Many  of  the  immigration  violations  they  committed  while  in  Indonesia,  such  as staying beyond a predetermined time limit or often called Overstay. In handling these cases, the government made various efforts in dealing with the problem of immigration violations. Supervision of foreigners is a form of effort by the government in terms of handling  Overstay  cases  carried  out  by  foreigners  in  Indonesia.  In  its  implementation,  the  government  also  enforces  the  law against foreigners who commit Overstay violations so as to reduce the number of violations.

## Keywords: Enforcement; Overstay; Surveillance

## PENDAHULUAN
Di masa modern yang serba digital  ini, lalu lintas keluar  dan  masuk  orang  asing  ke  wilayah  Indonesia semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan  letak  geografis  negara  Indonesia  yang  sangat luas  serta  memiliki  banyak  sekali  pulau.  Di  lain  hal, Indonesia  juga  memiliki  banyak  sekali  kekayaan  alam baik  flora  maupun  fauna  yang  secara  tidak  langsung menjadikannya  sebuah  daya  tarik  bagi  wisatawan  asing supaya datang berkunujung ke negara Indonesia. Negara Republik  Indonesia  mempunyai  zona  wilayah  yang sangat luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara yang  ada  di  asia  tenggara,  kebanyakan  mayoritas negaranya  adalah  negara  anggota  ASEAN.  Bali  adalah salah satu contoh destinasi wisata Indonesia yang paling banyak diminati oleh wisatawan asing dari mancanegara karena memiliki panorama alam yang sangat indah.
Tetapi  tidak  semua  Orang  Asing  bisa  datang  dan memasuki  negara  Republik  Indonesia  ini,  hanya  orang yang  masuk  dalam  prinsip selective  policy yang  bisa memasuki  negara  Indonesia.  Pada  intinya  orang  asing yang  diperkenankan  memasuki  negara  Indonesia  adalah orang yang bermanfaat bagi Indonesia, tidak membahayakan  Indonesia,  serta  taat  dan  patuh  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  di
Indonesia.  Oleh  karena  itu  Imigrasi  memiliki  peran penting dalam menyeleksi orang asing yang ingin datang dan memasuki wilayah Indonesia.
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jenderal  Imigrasi memiliki  peraturan  untuk  orang  asing  yang  ingin memasuki  negara  Indonesia  dan  tinggal  di  wilayah Indonesia  harus  mempunyai  izin  tinggal.  Ada  beberapa macam  izin  tinggal  di  Indonesia  antara  lain,  yaitu  Izin tinggal kunjungan,Izin tinggal tetap,Izin tinggal terbatas,Izin  tinggal  diplomatik,dan  Izin  tinggal  dinas. Orang  asing  yang  sudah  diizinkan  masuk  dan diperbolehkan  berada  di  wilayah  Indonesia,  dan  juga telah memperoleh izin tinggal sesuai dengan kepentingan  dan  tujuannya  datang  ke  Indonesia. Penerapan  kebijakan  selektif  yang  Telah  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia melalui izin berkunjung, pengawasan,dan  tindakan  administrasi  keimigrasian terhadap orang asing. Dalam hal ini Imigrasi mempunya peran  dalam  tatanan  kenegaraan  yang  bisa  di  ketahui melalui  penerapan  lalu  lintar  orang,  pemberian  izin tinggal  serta  melakukan  pengawasan  orang  asing  di Indonesia.
Organisasi  imigrasi  adalah  instansi  pemerintah yang  langsung  bersinggungan  dengan  masalah  keluar
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
masuknya  orang  asing  Indonesia,  mulai  sejak  orang asing  tersebut  memasuki  wilayah  Indonesia,  ketika berada  di  negara  Indonesia  serta  juga  melakukan kegiatan  di  Indonesia  ,  maupun  pengaturan  orang  asing yang akan keluar dari negara Indonesia, Imigrasi dituntut untuk  lebih  efektif  dan  efisien  demi  untuk  menjamin dampak  lalu  lintas  orang  asing  tersebut  lebih  banyak menguntungkan  daripada  dampak  yang  merugikan  bagi kepentingan  Indonesia . Pengaturan  yang  dimaksud  ini merupakan  pengaturan  tentang  keberadaan  orang  asing serta  kegiatan  yang  mereka  lakukian  di  wilayah Republik Indonesia. Untuk lebih mengetahui keberadaannya,  izin  tinggal  yang  digunakan  oleh  orang asing  bisa  dilakukan  pengecekan  apakah  sudah  sesuai dengan  yang  dikeluarkan  dan  kegiatannya  yang  mereka lakukan  pada  saat  berada  di  wilayah  negara  Indonesia  , apakah  orang  asing  selama  di  wilayah  Republik Indonesia  melakukan  kegiatan-  kegiatan  yang  sesuai dengan  izin  tinggal  yang  diberikan.  Dengan  adanya pengaturan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  dapat diketahui  keberadaan  orang  asing  ketika  sudah  masuk dan  berada  di  wilayah  Republik  Indonesia,  sehingga terciptanya  pengawasan  orang  asing  yang  efektif  dan efisien. Keberadaan serta kegiatan orang asing Indonesia dapat  diketahui  dengan  cara  melakukan  pengawasan orang  asing  yang dilaksanakan oleh bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Bidang tersebut melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengawasan terhadap data-data maupun informasi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  yang  didukung  oleh  data-data  yang terdapat di lapangan. Penelitian iniImerupakan penelitian di  bidang  hukum  yang  bersifat  deskriptif,  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  juga  pendekatan analisis.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  dan  digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  melalui  analisis  Undang-Undang  dan  studi kepustakaan agar memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian
Keimigrasian  menurut  Undang-Undang  No.  6 tahun  2011  Pasal  1  angka  1  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan  negara.  Perlu  diketahui  bahwa  Pengawasan keimigrasian  ialah  sebuah  proses  pengumpulan  data- data,  penganalisaan  data-data  dan  juga  menetukan bilamana suatu hal yang diawasi telah memenuhi standar yang  sudah  ditetapkan  ataupun  telah  sesuai  dengan
ketentuanI  maupun  peraturan-peraturan  yang  ada  di Indonesia  (Arif,  1997).  Pada  hakikatnya  keimigrasian ialah pintu masuk atau garda terdepan dalam perlintasan masuk  dan  keluarnya  Orang  Asing  maupun  Warga Negara  Indonesia  serta  pengawasan  Keimigrasiannya yang berbasis pada keamanan dan intelijen Keimigrasian.
Selain  pada  urusan  keamanan  dan  intelijen, keimigrasian  pun  melaksanakan  beberapa  fungsi pemerintahan  dalam  hal  mengemban  tugas  pelayanan Keimigrasian, penegakkan  hukum maupun keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat  Indonesia  yang  lebih  dikenal  sebagai  catur fungsi Keimigrasian (Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Pasal  1  angka  3).  dalam  rangka  mewujudkan  sistem keamanan nasional pada catur fungsi keimigrasian maka harus dilakukan berdasar pada konsep sekuritas maupun mengoptimalkan  fungsi  Intelijen  Keimigrasian  di dalamnya.  Keimigrasian  di  Indonesia  sendiri  menganut sistem “ Selective Policy” yang menyatakan bahwasannya hanya Orang Asing yang bermanfaat, tidak melanggar  hukum  di  Indonesia,  menaati  peraturan peraturan  Perundang-undangan  yaitu  Pancasila  maupun Undang-Undang  Dasar  1945,ini  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  ,  sesuai dengan  tujuannya  ke  Indonesia,  tidak  menggangu keamanan  dan  juga  ketertiban  masyarakat  yang dipersilakan  masuk  ke  negara  Indonesia  (Pasal  75  dan Bagian  Kesatu  Penjelasan  UndangUndang  Nomor  6 Tahun 2011).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  nomor  31  tahun 2013  tentang  peraturan  pelaksanaan  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  Pasal  172 angka  2,  pengawasan  keimigrasian  yang  dilakukan terhadap  Orang  Asing  yang  akan  memasuki  wilayah negara  Indonesia  dilakukan  pada  saat  Orang  Asing tersebut  melakukan  pengajuan  visa  pada  perwakilan Republik  Indonesia  diluar  negeri,  selanjutnya  ketika Orang Asing tersebut mulai datang ke wilayah Indonesia melalui  TPI  (Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi)  di bandara,Pelabuhan maupun Tempat Pemeriksaan Imigrasi  lainnya,  dan  ketika  orang  Asing  tersebut  telah masuk,  berada  didalam  Wilayah  negara  Indonesia  dan sudah  berkegiatan  di  wilayah  Indeonesia.  Pengawasan keimigrasian  ini  sendiri  juga  mencakup  penegakannya terhadap  Hukum  Keimigrasian  yang  bersifat  secara Administratif dan juga secara tindak pidana Keimigrasian.  negara  penerima  Orang  Asing  memiliki tanggung  jawab  terhadap  keberadaan  Orang  Asing  di suatu  negara  tersebut,  pada  sisi  yang  lainnya,  negara tersebut pun memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga  negaranya  sendiri  saat  berada  di  wilayah  negara lain,  kewajiban  negara  tersebut  meliputi  kewajiban untuk  menjamin  kepentingan  maupun  keamanan  warga negaranya sendiri maupun kewajibannya untuk melakukan pengawasan yang terukur untuk Orang Asing ketika  berada  di  wilayahnya  (Purbacaraka,  1987).
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
Keberadaan  Orang  Asing  di  wilayah  dapat  ditinjau dalam 2 aspek yaitu yang petama mengenai keberadaannya di wilayah Indonesia maupun Izin tinggal apa  yang  digunakan  dari  Orang  Asing  itu  dan  yang kedua  adalah  Orang  Asing  tersebut  selama  berada  di wilayah  Indonesia melakukan kegiatan apa. jika melihat dari  Pasal  38  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  pengawasan  dilaksanakan  kepada Orang Asing mengenai kegiatan maupun juga keberadaannya  di  negara  Republik  Indonesia,mengenai bentuk  pengawasan  pada  bidang  Keimigrasian  tersebut yaitu  mengumpulkan  dan  menganalisa  mengenai  data maupun  informasi  Orang  Asing,  kemudian  menganalisa dan  menentukan  terhadap  Orang  Asing  tersebut  apakah Keberadaan  dan  Kegiatan  Orang  Asing  Tersebut  saat pertama  kali  masuk  ke  Indonesia  maupun  saat  sudah masuk  di  wilayah  Republik  Indonesia  sudah  sesuai dengan peruntukannya, telah sesuai dengan Kaidah/Norma  yang  disepakati/berlaku  untuk  Orang Asing  tersebut.  Norma  tersebut  yaitu  Hukum  seperti peraturan  perundangan  yang  masih  berlaku  terkait  Izin tinggalnya,Izin  kegitannya  seperti  Penanam  Modal, mengikuti Pendidikan,Tenaga kerja, mengikuti Penelitian,  penayatuan  Keluarga,  Repatriasi,  dan  lain lain.  Selain  Norma  hukum,  Orang  Asing  tersebut  juga harus  sesuai  dengan  Norma  Sosial,  Norma  Agama, Norma  Budaya,  Norma  Kesusilaan  dan  Norma  lainnya yang  berlaku  di  wilayah  Republik  Indonesia  (Pasal  38 Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian).
Perlu  diketahui  juga  pengawasan  bagi  Orang Asing  sendiri  merupakan  tanggung  jawab  dari  seorang Menteri  Hukum  dan  Ham  Republik  Indonesia  yang dimandatkan  kepada  Pejabat  Imigrasi  sebagai  pelaksana pengawasan  Keimigrasian,  Pengawasan  terhadap  keluar dan  masuknya  Orang  Asing  di  dalam  negara  Indonesia dilaksanakan  oleh  PEJIM  (Pejabat  Imigrasi)  di  TPI (Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi)  di  Bandara,  Pelabuhan, dan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Lainnya.  Jika dicurigai  dan  ditemukan  suatu  Pelanggaran  maupun penyimpangan yang diperbuat oleh Orang Asing itu saat berada  di  TPI  (Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi),  maka PEJIM  (Pejabat  Imigrasi)  memiliki  kewenangan  untuk tidak  memberi  Izin  Orang  Asing  itu  untuk  masuk  ke negara  Indonesia  dan  memberikan  perintah  kepada Orang  Asing  itu  agar  segera  keluar  dari  wilayah Republik  Indonesia  menggunakan  alat  angkut  yang digunakan  oleh  Orang  Asing  itu  untuk  memasuki wilayah  Republik  Indonesia  dan  untuk  Penanggung jawab  alat  angkut  tersebut  agar  dapat  membawa  Orang Asing  itu  keluar  dari  wilayah  Indonesia  dan  kembali  ke negara  asalnya  maupun  ke  tempat  pemberangkatan terakhir  Orang  Asing  tersebut  dengan  alat  angkut  yang lainnya  dengan  jaminan  dari  penanggung  jawab  alat angkut  yang  membawa  Orang  Asing  itu  ke  wilayah Republik  Indonesia  (Arief,  1997).  Selain  Menteri Hukum  dan  Ham  pada  Undang-undang  nomor  6  tahun
2011 tentang keimigrasian, disebutkan pada pasal 1 ayat (6),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  (Ditjen  Imigrasi) ditetapkan  sebagai  direktorat  yang  melaksanakan  tugas dan  fungsi  dari  Kemenkumham  (Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia)  Republik  Indonesia  dalam bidang  Keimigrasian.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi memiliki  peran  penting  sebagai  garda  terdepan  yang menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia yang memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  seleksi  bagi orang  asing  yang  ingin  dan  akan  memasuki  wilayah negara  Republik  Indonesia.  tugas  dan  kewajibannya yang  melekat  sebagai  penunjang  keamanan  nasional dalam bidang Imigrasi untuk mengamankan, melindungi dan  mempertahankan  potensi-potensi  Nasional  dalam negara  Republik  indonesia  serta  mencegah  dan menanggulangi  setiap  ancaman  yang  datan  dari keberadaan  Orang  Asing  dalam  wilayah  Hukum  negara Indonesia.
Intelijen  Keimigrasian untuk usaha  dalam mengamankan  dan  melindungi  kedaulatan  wilayah negara Indonesia, maupun dalam melakukan pengawasan mengenai keberadaan maupun juga kegiatan dari  Orang  Asing  merupakan  tugas  pokok  dan  fungsi dari keamanan negara pada catur fungsi Imigrasi. Dalam hal  fungsi  Intelijen  Keimigrasian  yang  wewenangnya berada  pada  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  tertuang pada  Pasal  5  ayat  (1),  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  Tentang  Intelijen Negara yang dimana dalam hal ini pengawasan berbasis intelijen  dapat  dilakukan  oleh  pihak  Keimigrasian  dan menjadikannya  sebagai  institusi  atau  lembaga  negara garda  terdepan  yang  menjaga  pintu  gerbang  negara Indonesia.  Kegiatan  intelijen  Keimigrasian  sendiri merupakan  kegiatan  untuk  melakukan  pengumpulan, pengolahan,  analisa  data  dan  penyajian  Informasi  yang sedianya  dipergunakan  dalam  memberikan  keamanan dan  mempertegas  keamanan  sejak  dini  maupun penganalisaan sebuah informasi secaraIstrategis. Dengan semakin  canggihnya  teknologi,  dan  juga  semakin canggihnya  modus  pada  para  pealku  kejahatan  yang dilakukan  perorangan  maupun  yang  dilakukan  oleh kelompok,  petugas  Imigrasi  juga  dituntut  untuk  lebih meningkatkan kompetensi dalam melacak segala macam kegiatan  yang  dapat  berakibat  kejahatan  di  dalam Keimigrasian. Penanggulangan terhadap ancaman kejahatan  di  dalam  keimigrasian  sendiri  harus  dengan baik  di  identifikasi  oleh  pihak  Intelijen  Keimigrasian sehingga  dapat  memprediksi  dan  memetakan  dampak yang timbul dari ancaman ancaman kejahatan Keimigrasian kedepannya (Saleh, 2008).
Dalam  rangka  menjalankan  fungsi  Intelijen Keimigrasian,  pada  Undang-Undang  nomor  6  tahun 2011  tentang  Keimigrasian  Pasal  74  ayat  (2) menerangkan bahwasannya pejabat Imigrasi melaksanakan  kegiatan  penyelidikan  dan  Keamanan Imigrasi  dan  berwenang  untuk  dapat  mengumpulkan Informasi  dan  data-data  Intelijen  dapat  dilakanakan
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
dalam  dua  cara  diantaranya  :  1.  Intelijen  terbuka  ialah dilakukannya  pengumpulan  informasi,  rekaman  data maupun  catatan  terhadap  orang  yang  telah  diberikanan Izin  Keimigrasian,  dan  yang  ke  2.  yaitu  Intelijen Tertutup  yaitu  pengumpulan  informasi,  rekaman  data secara  diam  dan  senyap  tanpa  diketahui  dari  target Intelijen  tersebut.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pihak  keimigrasian  berbasis  Intelijen  harus  lebih ditingkatkan  mengingat  negara  Indonesia  merupakan negara  transit  dan  memiliki  intensitas  perlintasan  keluar dan masuk  ke  negara Republik  Indonesia yang lumayan tinggi,  dan  tidak  terlepas  dari  adanya  pencari  suaka (Asylum  Seeker)  dan  juga  Pengungsi  (Refugee)  dalam menjadikan  negara  Indonesia  sebagai  sebuah  negara Transit  menuju  negara  ke  tiga  penandatangan  Konvensi Wina  1951,  oleh  karenanya  peran  pengawasan  melaui Intelijen  Keimigrasian  sangat  dibutuhkan  dan  berguna untuk keamanan keimigrasian bagi negara Indonesia dari ancaman  dari  pihak  Asing  ataupun  Propaganda  dari pihak Asing manapun.

## Bentuk Bentuk Pengawasan Orang Asing
Orang  Asing  yang  akan  datang  dan  memasuki Indonesia  harus  sesuai  dengan  kebijakan  “ Selective policy” yang  hingga  saat  ini  masih  berlaku  untuk  dapat memasuki  wilayah  Indonesia  dan  berada  di  negara Indonesia,  maupun  harus  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  dari  Izin  tinggal  Keimigrasian  yang  diberikan pada  Orang  Asing  itu.  Dengan  demikian  maka  penting bagi pihak Keimigrasian untuk selalu memastikan Orang Asing  yang  akan  memasuki  wilayah  negara  Indonesia dan  berada  di  sekitar  wilayah  Indonesia  adalah  Orang Asing  yang  bermanfaat,  tidak  melanggar  hukum  di Indonesia,  menaati  peraturan-peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  seperti  Pancasila maupun  Undang-Undang  Dasar  1945,  sesuai  dengan tujuannya  ke  Indonesia,  tidak  menggangu  keamanan serta  ketertiban  masyarakat  yang  boleh  memasuki wilayah  Indonesia,  dan  juga  pengawasannya  selama berada  dan  berkegiatan  di  wilayah  negara  Indonesia. Berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  31  tahun 2013  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6  tahun 2011  Pasal  174  ayat  (1),  pemeriksaan  keimigrasian dilakukan dalam 2 cara yaitu :
1. Pengawasan administratif, dan
2. Pengawasan lapangan
Namun  dalam  pelaksaanaannya,  dibutuhkan beberapa  instansi  terkait  dalam  pengawasan,dengan melakukan  kegiatan  penyelidikan,  penggalangan  dan pengamanan sehingga dapat disebut sebagai Pengawasan secara Koordinatif.
Pengawasan  Administratif,  pengawasan  ini  adalah pengawasan yang dilakukan menggunakan data Administratif  pada  setiap  lembaga  instansi  terkait  yang melaksanakan  pengawasan,  beberapa  contoh  data
administratif  yang  dapat  diperiksa  maupun  diteliti diantaranya:
1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Dokumen Perjalanan Negara Asing
3. Surat Sponsor
4. Surat Pernyataan
5. Surat Rekomendasi Instansi Terkait
6. Id Card
7. Register
8. Kartu Pengawasan
9. Formulir
10. Daftar Penumpang 11. Dan surat lainnya
Selain  diperiksa  dan  di  teliti,  beberapa  dokumen administratif  tersebut  dilakukan  pengelolaan  data keimigrasian  maka  apabila  terjadi  pelanggaran  maupun penyimpangan  dapat  dilakukan  penindakan  sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia.
Pengawasan Lapangan, pengawasan ini merupakan pengawasan dengan suatu taktik atau operasi lapangan yang dilakukan oleh pihak lembaga keimigrasian  maupun  dilakukan  bersama-sama  dengan beberapa  lembaga  ataupun  instansi  terkait  yang dilakukan  secara  koordinatif,  bentuk  pengawasan  ini yaitu  berupa  taktik  menggali  informasi,  mendatangi tempat-tempat  yang  dicurigai  dan  patut  diduga  terdapat pelanggaran  maupun  kejahatan  Keimigrasian  yang diperbuat oleh Orang Asing baik terhadap keberadaannya  di  Indonesia  maupun  kegiatan  apa  yang diperbuat  oleh  Orang  Asing  tersebut  ketika  berada  di Indonesia,  apakah  keberadaan  Orang  Asing  itu  telah sesuai  dengan  peruntukkannya  atau  tidak  sesuai peruntukkannya,  dan  jika  Orang  Asing  tersebut ditemukan bukti pelanggaran maupun kejahatan Keimigrasian  maka  dapat  dilakukan  penindakan  sesuai dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Pengawasan  terhadap  Orang  Asing  sudah  dapat dilaksanakan  pada  saat  Orang  Asing  itu  melakukan pengajuan  Visa  pada  perwakilan  negara  Republik Indonesia  di  Luar  Negeri,  pada  saat  Orang  Asing tersebut  melakukan  pemeriksaan  Keimigrasian  baik  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  bandara,  pelabuhan, maupun  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  lainnya,  setelah Orang  Asing  tersebut  sudah  berada  di  Indonesia  serta melakukan  kegiatan di  wilayah Republik  Indonesia, dan sampai  saat  Orang  Asing  tersebut  akan  keluar  dari wilayah Republik Indonesia.
Pengawasan  Koordinatif,  pengawasan  ini  adalah pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  Orang  Asing dilakukan  bersama-sama  dengan  beberapa  instansi terkait  dalam  melakukan  pengawasan,  penyelidikan, penggalangan,dan  pengamanan.  Kegiatan  ini  dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti interogasi, wawancara, pembuntutan, penyusupan, pengamatan, dan penggunaan Informan untuk mengawasi  dan  mendeteksi  target  yaitu  Orang  Asing,
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
benda  maupun  bangunan.  Pengawasan  Koordinatif  ini dilakukan  juga  dengan  membentuk  sebuah  tim  yang terdiri dari beberapa instansi terkait dengan pengawasan Orang  Asing,  tim  ini  sendiri  dinamakan  “TIMPORA” atau  tim  pengawasan  Orang  Asing,  Timpora  dalam pengawasan  koordinatif  dilakukan  secara  bertingkat, yaitu  tingkat  pusat,  tingkat  provinsi  maupun  tingkat Kabupaten atau Kota.

## Pengoptimalan Peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Koordinasi  antar  Instansi  pemerintah  terkait sangat  dibutuhkan  guna  mlakukan  pengawasan  kegiatan maupun  keberadaan  Orang  Asing  di  suatu  wilayah  di Indonesia,  maka  dari  itu  pada  akhirnya  dibentuk Timpora  atau  tim  pengawasan  Orang  Asing  yang fungsinya  sebagai  wadah  yang  bertujuan  untuk memberikan  saran  maupun  pertimbangan-pertimbangan kepada lembaga atau instansi pemerintah terkait. Dalam hal  pengawasan,  operasi  gabungan  terhadap  Orang Asing dapat dilakukan jika diperlukan, operasi ini dapat dilakukan  dalam  hal  insidentil  ataupun  operasi  secara khusus.  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  merupakan sebuah amanat undang-undang yang harus diimplementasikan oleh semua pihak terkait dikarenakan Timpora  ini  adalah  sebuah  kebijakan  dari  Pemerintah untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  Orang  Asing walaupun  dengan  keterbasan  personel  namun  memang perlu  melibatkan  semua  pihak.  koordinasi  dibutuhkan untuk  menyatu  padukan  semua  wewenang  dari  lembaga pemerintah  seperti  kementrian  ataupun  instansi  terkait agar  koordinasi  tehadap  pengawasan  dapat  berjalan dengan lancar dan meminimalisir hambatan.
Timpora yang dibentuk dari berbagai  unsur-unsur lembaga pemerintahan menurut Undang-Undang
Keimigrasian seperti :
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiai
2. Unsur Penegak Hukum
3. Unsur Pengamanan Negara
4. Instansi Pemerintah Daerah
5. Instansi Vertikal Lainnya
Hal  tersebut  dilakukan  agar  pengawasan  terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan kordinasi yag baik antar  lembaga,  TIMPORA  dibentuk  di  pusat  maupun  di daerah  yang  beranggotakan  masing-masing  perwakilan dari  lembaga  pemerintah  atau  instansi  terkait  lainnya baik  di  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan  di daerah.
Untuk pembentukan TIMPORA di pusat dibentuk melalui Keputusan Menteri yang menjadi ketuanya ialah Menteri  itu  sendiri  maupun  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk atau diamanatkan, kemudian Untuk pembentukan  TIMPORA  di  tingkat  provinsi  dibentuk melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  yang  diketuai  oleh  Kepala  Divisi Imigrasi  Kantor  Wilayah  Kementterian  Hukum  dan
HAM,  kemudian  untuk  TIMPORA  tingkat  Kabupaten atau  kota  maupun  di  tingkat  Kecamatan,  dibentuk melalui  Keputusan  Kepala  Kantor  Imigrasi  yang ketuanya Sendiri ialah Kepala Kantor Imigrasi.
Dalam  hal  pembentukan  TIMPORA  yang  pada dasarnya  ada  dasar  hukum  yang  sudah  jelas  agar  setiap tindakan  dari  organisasi  tersebut  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  baik  dalam  koordinasinya  dan  tentunya diharapkan setiap anggota harus dengan baik memahami perannya  di  ruang  lingkup  penugasannya,  sehingga nantinya  mereka  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsi mereka dalam mengawasi Orang Asing dengan baik dan lebih mudah Untuk dilakukan.  TIMPORA saat dibentuk hingga  saat  ini  masih  hanya  sebatas  mengkoordinasikan tukar-menukar  informasi  dan  memang  dibutuhkan adanya  suatu  gebrakan  baru  yang  membuat  masing- masing  anggota  tim  menjadi  lebih  aktif  dalam menjalankan  tugas,peran,dan  fungsinya  sesuai  dengan ruang lingkup kerja mereka. dalam penugasannya  untuk memberikan saran dan pertimbangan untuk lembaga atau instansi  terkait,  terdapat  beberapa  fungsi  TIMPORA diantaranya:
1. Melakukan  koordinasi  guna  mendapatkan  pertukaran data dan juga informasi yang valid.
2. Melakukan  pengumpulan  informasi  yang  valid mengenai  keberadaan  Orang  Asing  tersebut  secara bertingkat  mulai  dari  tingkat  desa,  kabupaten  atau kota, sampai ke Provinsi hingga ke tingkat pusat.
3. Melakukan  analisa  dan  juga  mengevaluasi  semua data  dan  informasi  tentang  pelaksanaan  pengawasan Orang  Asing  serta  memetakan  pengawasan  terhadap Orang Asing itu sendiri.
4. Menyelesaikan masalah tentang keberadaan  dan juga kegiatan Orang Asing di Indonesia.
5. Melaksanakan  dan  mengatur  kerjasama  dan  juga hubungan  baik  dalam  rangka  pengawasan  Orang Asing.
6. Menyusun  strategi  dan  juga  rencana  dalam  Operasi gabungan  yang  bersifat  rahasia  atau  khusus  maupun operasi  yang  bersifat  insidentil  dan  operasi  yang dilakukan  secara mandiri oleh masin-masing  instansi anggota TIMPORA.
7. Melakukan  fungsi  lainnya  dalam  pengawasan terhadap  orang  asing  yang  ditentukan  oleh  ketua TIMPORA itu sendiri.
Terkait  dengan  operasi  rahasia  atau  khusus  dapat dilakukan  operasi  gabungan  oleh  TIMPORA  jika  dirasa perlu,  operasi  tersebut  merupakan  operasi  yang dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  tertentu  maupun kegiatan  tertentu.  Berbeda  dengan  operasi  yang  bersifat Insidentil  yang  dapat  dilakukan  operasi  gabungan  oleh TIMPORA  sewaktu-waktu  jika  terdapat  atau  adanya laporan  dari  anggota  TIMPORA  maupun  laporan langsung  dari  Madyarakat.  Berikut  adalah  merupakan bentuk  pelanggaran  ataupun  penyalahguaan  yang  di lakukan WNA di Indonesia:
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
1. Overstay
2. Illegal stay
3. Tidak mampu  memperlihatkan  kepada  petugas mengenai  dokumen  perjalanan  serta  lokasiIkerja tidak sesuai
4. Melakukan  Penyalahgunaan  izin  tinggal  dimana  izin tinggalIkunjungan  digunakan  oleh  WNA  untuk bekerja

## Penegakan  Hukum  Terhadap  WNA  yang  terkena (Overstay)
Di Indonesia cukup banyak orang asing datang ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.  Ketika  WNA  sudah  memasuki  negara Indonesia,  perlu  dilaksanakan  pengawasan  keimigrasian harus  dilakukan  dalam  hal  untuk  memastikan  apa  yang dilakukan  oleh  WNA  sudah  seusai  dengan  tujuan mereka  mengajukan  izin  tinggalnya  atau  tidak.  Jika dalam  hal  kegiatan  orang  asing  tersebut  tidak  sesuai dengan  tujuan  mereka  mengajukan  izin  tinggal  di Indonesia,  itu  sudah  termasuk  sebagai  penyalahgunaan Izin  tinggal,  atau  jika  waktu  orang  asing  tersebut  sudah lewat  dari  waktu  yang  di  tentukan  oleh  izin  tinggalnya bisa  juga  di  sebut  orang  asing  tersebut  sudah  Overstay. Overstay  adalah  suatu  bentuk  pelanggaran  hukum dikeimigrasian  dimana  orang  yang  tinggal  berada  suatu tempat  sudah  lebih  dari  masa  yang  diizinkan  atau dikehendaki.
Hukum  Keimigrasian  pada  dasarnya  merupakan salah  satu  bagian  dari  sistem  hukum  yang  ada  serta berlaku di wilayah Indonesia, Hukum Keimigrasian juga dikatakan  sebuah  subsistem  dari  Hukum  administrasi Negara.  Fungsi  keimigrasian  yaitu  melakukan  fungsi dari penyelenggaraan administasi negara, maka dapat di ketahui  bersama  hukum  keimigrasian  adalah  produk hukum  bagian  dari  bidang  hukum  administasi  negara. Dalam  hal  ini,  Penegakan  Hukum  yang  dilaksanakan oleh petugas imigrasi terhadap WNA yang berbuat suatu pelanggaran Izin tinggal.
Hukum  keimigrasian  di  buat  selain  untuk mengatur  warga  negara  Indonesia,  juga  dapat  mengatur WNA yang berada di walayah tersebu pada saat mereka berada  di  Indonesia.  Dalam  melakukan  penegakan hukum  keimigrasian,  perlu  dilakukannya  tindakan pengawasan terhadap WNA.
Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam mengawasi WNA dilakukan dengan berbagai cara: 1. Melakukan  pendataan  nama-nama  WNA  yang  tidak diperkenankan masuk ke Indonesia
2. Melakukan  pengumpulan  data  tentag  WNA  yang masuk dan keluar Indonesia
3. Melakukan  pemantauan  WNA  saat  berada  di Indonesia
Di  dalam  kantor  Imigrasi,  terdapat  bidang  yang mengawasi  kegiatan orang  asing  yaitu  seks Pengawasan dan  Penindakan  orang  asing.  Seksi  tersebut  dibentuk
bertujuan  untuk  melakukan  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan dengan WNA mulai dari tempat tinggal WNA di  Indonesia  sampai  dengan  perilaku  yang  dilakukan WNA di Indonesia.
Orang  Asing  yang  melakukan  pelanggaran overstay  akan  diberikan  sanksi  membayar  biaya  beban, berdasarkan  PP  Nomor  28  Tahun  2019  serta  dikenakan denda  sejumlah  Rp1.000.000.  perharinya.  Prosedur pembayaran  biaya  beban  di  kantor  imigrasi  pada  saat orang  asing  melakukan  perpanjangan  izin  tinggal  yang terhubung dengan sistem :
1. Pejabat  Imigrasi melakukan pemeriksaan persyaratan dan menemukan bahwa WNA tersebut telah overstay 2. Memasukkan  data  izin  tinggal  orang  asing  ke  dalam sistem  kemudian  periksa  jumlah  overstay,  pilih  kode billing  untuk  menerbitkan  kode  billing  sekaligus tanda  terima  pemohon.  Apabila  terjadi  kesalahan pada  jumlah  overstay  maka  akan  muncul  tombol koreksi  kemudian  ubah  jumlah  overstay  denga  cara memasukkan tanggal masuk orang asing ke Indonesia kemudian  meneruskannya  ke  kepala  kantor  imigrasi untuk mendapatkan persetujuan  kemudian klik menu kakanim dan kembali cetak ke kode billing.
3. Orang  asing  atau  penjamin  pembayaran  di  Bank/ kantor pos.
Prosedur  pembayaran  biaya  beban  di  kantor imigrasi  pada  saat  orang  asing  melakukan  perpanjangan izin tinggal tidak terhubung dengan sistem :
1. Petugas imigrasi membuka menu cetak, kode billling overstay ,dan  cetak  kode  billing overstay. Masukkan nomor permohonan dan klik tombol cari permohonan.
2. Membuat  resume  dan  membubuhkan  paraf  untuk selanjutnya ditandatangani kakanim.
3. Mengisi  data  tanggal  masuk  dan  masa  berlaku  izin tinggal.  Klik  tombol  buat  kode  billing.  Selanjutnya pindai  tiket,  tanda  masuk  pada  halaman  paspor  dan resume.  Klik  tombol  cetak  untuk  mencetak  kode billing.
4. Orang  Asing  atau  penjamin  melakukan  pembayaran di Bank/Pos persepsi.
Prosedur  pembayaran  biaya  beban  di  kantor imigrasi  pada  saat  orang  asing  melakukan  perpanjangan izin tinggal yang terbukti overstay 60 hari :
1. Orang asing mengajukan ketidaksanggupan membayar biaya beban overstay lebih dari 60 hari.
2. Permohonan  dibatalkan  secara  sistem  dan  pilih tombol wasdakim.
3. Kemudian dilanjutkan pada tahapan standar operating prosedur di bidang/ seksi inteldakim untuk mengirimkan data ke aplikasi nyidakim.
Deportasi bagi Orang Asing yang terkena overstay dilakukan Jika Orang Asing tersebut berada di Indonesia melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  yaitu  60  hari,
Chrisna  Erlangga  Surbakti  et  al.,  Pelaksanaan  Pengawasan  Serta  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Dalam  Pelanggaran Keimigrasian Overstay
tetapi  orang  asing  tersbut  tidak  bisa  mebayar  biaya beban,  maka  dilakukan  deportasi.  Jika  Orang  Asing  itu Tidak  mampu  menunjukan  izin  tinggal  dan  juga dokumen  perjalanan  Nikah  siri  dengan  WNI  namun tidak memiliki izin  sesuai dengan peruntukannya  (ITAS Bekerja)  dan  jika  Orang  Asing  itu  Tidak  bisa menunjukkan  dokumen  perjalan  dan  izin  tinggal  yang berlaku.
TIMPORA  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik  pasti  memiliki  beberapa  Faktor,  pengoptimalan pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan dengan lancar  dan  baik  apabila  masing-masing  pihak  terkait dapat  memahami  tugas,peran  dan  fungsinya  masing- masing,pembagian  kerja  yang  jelas,  menjalankan  SOP yang ada dan menekan ego sektoral dapat menjadi faktor pendukung  berhasilnya  koordinasi  kegiatan  pengawasan yang  dilakukan  terhadap  pengawsan  Orang  Asing  oleh TIMPORA  di  Indonesia,  kemudian  dengan  adanya payung  hukum  yang  jelas,  peraturan  perundang- undangan, kelembagaan ataupun instansi, ketatalaksanaan  yang  baik  dan  pemanfaatan  Informasi, teknologi  dan  komunikasi  tentunya  juga  menjadi  faktor yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  Orang Asing di Indonesia.

## SIMPULAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  pusat wisata  orang  asing  dari  berbagai  negara.  Hal  ini didukukan  karena  Indonesia  memiliki  kekayaan  dan pesona  alam  yang  memukau  membuat  Indonesia menjadi  daya  tarik  untuk  menjadi  destinasi  wisata. Melihat potensi tersebut pemerintah Indonesia mempermudah  akses  untuk  masuk  ke  negara  Indonesia. Namun  pada  kenyataannya,  kebaikan  pemerintah Indonesia  disalahgunakan  oleh  orang  asing  tersebut. Banyak  pelanggaran-pelanggaran  keimigrasian  yang mereka  lakukan  selama  berada  di  Indonesia,  seperti bertempat  tinggal  melebihi  batas  waktu  yang  telah ditentukan  atau  sering  disebut  Overstay.  Pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap Orang Asing atau Warga  Negara  Asing  yang  akan  memasuki  wilayah Indonesia  dilakukan  pada  saat  Orang  Asing  tersebut mengajukan  visa  pada  perwakilan  Republik  Indonesia diluar  negeri,  selanjutnya  ketika  Orang  Asing  tersebut akan  masuk  ke  wilayah  Indonesia  melalui  TPI  (Tempat Pemeriksaan  Imigrasi)  di  bandara,Pelabuhan  maupun Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  lainnya,  dan  saat  orang Asing tersebut telah masuk, berada di Wilayah Indonesia dan sudah berkegiatan di wilayah Indeonesia. Pengawasan  keimigrasian  ini  sendiri  juga  mencakup penegakannya  terhadap  Hukum  Keimigrasian  yang bersifat  secara  Administratif  dan  juga  secara  tindak pidana  Keimigrasian.  negara  penerima  Orang  Asing memiliki  tanggung  jawab  terhadap  keberadaan  Orang Asing  di  suatu  negara  tersebut,  di  sisi  lain,  negara tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk
melindungi  warga  negaranya  sendiri  saat  berada  di wilayah  negara  lain,  kewajiban  negara  tersebut  meliputi kewajiban  untuk  menjamin  kepentingan  maupun keamanan warga negaranya sendiri maupun kewajibannya  untuk  melakukan  pengawasan  yang terukur untuk Orang Asing ketika berada di wilayahnya. Keimigrasian  pun  melaksanakan  beberapa  fungsi pemerintahan  dalam  hal  mengemban  tugas  pelayanan Keimigrasian, penegakkan  hukum maupun keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat  Indonesia  yang  lebih  dikenal  sebagai  catur fungsi  Keimigrasian.  dalam  rangka  mewujudkan  sistem keamanan nasional pada catur fungsi keimigrasian maka harus dilakukan berdasar pada konsep sekuritas maupun mengoptimalkan  fungsi  Intelijen  Keimigrasian  di dalamnya.  Keimigrasian  di  Indonesia  sendiri  menganut sistem “Selective Policy” yang menyatakan bahwasannya hanya Orang Asing yang bermanfaat, tidak melanggar  hukum  di  Indonesia,  menaati  peraturan peraturan  Perundang-undangan  yaitu  Pancasila  maupun Undang-Undang  Dasar  1945,ini  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  ,  sesuai dengan  tujuannya  ke  Indonesia,  tidak  menggangu keamanan  dan  juga  ketertiban  masyarakat  yang dipersilakan masuk ke negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Mohammad.  Keimigrasian  di  lndonesia  Suatu
Pengantar (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997).
Arif,  Moh.,  Komentar  Undang-Undang  Keimigrasian Beserta  Peraturan  pemerintah,  Jakarta,  Pusat pendidikan  Dan  Latihan  Pegawai  Departemen Kehakiman, 1997.
Purbacaraka,  Purnadi.  Penerapan  Disiplin  Hukum  dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum (Jakarta; Rajawali, 1987)
Saleh, John Sarodja. Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian:
Perspektif  Lalu  LintasAntar  Negara,  Jakarta: Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Departemen  Hukum dan HAM RI; 2008
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara