## STRATEGI MENGHADAPI REGULASI BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA (EUDR) PADA KARET ALAM BERKELANJUTAN
Strategies for Facing the European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) on Sustainable Natural Rubber
Sahuri, Lina Fatayati Syarifa, Andrea Akbar, Radite Tistama, Suroso Rahutomo, dan Aprizal Alamsyah
Pusat Penelitian Karet, Jl. Palembang-Pangkalan Balai Km. 29, Sembawa, Banyuasin 30953 Sumatera Selatan
Email: sahuri_agr@ymail.com
Diterima 12 Februari 2024 / Direvisi 18 April 2024 / Disetujui 23 April 2024

## Abstrak

## Tulisan ini membahas strategi menghadapi
European  Union  Deforestation-Free  Regulation (EUDR) serta model produksi pada karet alam berkelanjutan.  Uni  Eropa  (UE)  telah menetapkan  kebijakan  baru  yaitu  EUDR dimana  mencegah  perusahaan-perusahaan mengekspor  produk-produk  yang  terkait dengan deforestasi dan degradasi ke pasar Uni Eropa.  Negara  produsen  dapat  menerapkan model  produksi  karet  alam  yang  berstandar untuk  produksi  karet  alam  berkelanjutan. Strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku industri karet di Indonesia dalam menghadapi EUDR  yaitu  menyusun  Joint  Task  Force dengan negara produsen lain melalui asosiasi internasional  komoditas,  menyusun  platform sertifikasi produk untuk karet yang diakui oleh UE,  melakukan  dialog  dan  diplomasi  guna pengakuan  atas  platform  sertifikasi  produk yang  dibentuk.  Selain  itu,  pemerintah  harus mempercepat  pendataan  base  perusahaan industri karet melalui Siperibun, mempercepat pendataan  pekebun  karet  melalui  e-STDB sebagai  bahan  traceability,  menyusun  dan menerapkan  sertifikasi  produk  berkelanjutan serta  memitigasi  permasalahan  komoditas dalam  negeri  terutama  pada  tingkat  petani untuk menciptakan model produksi karet alam yang berkelanjutan.
K a t a   k u n c i :   k e b i j a k a n ,   k a r e t   a l a m berkelanjutan, strategi, bebas deforestasi

## Abstract
This  paper  discusses  strategies  facing  the European  Union  Deforestation-Free  Regulation (EUDR)  as  well  as  production  models  for sustainable  natural  rubber.  The  European  Union (EU)  has  established  a  new  EUDR  policy  that prevents companies from exporting products related to deforestation and degradation to the EU market. Countries  that  produce  natural  rubber  can  apply standardized  production  models  for  sustainable natural  gum  production. The  strategy  that  can  be pursued by the rubber industry in Indonesia in the face of  EUDR is to establish a Joint Task Force with other producing countries through an international commodity  association,  to  develop  a  product certification  platform  for  rubber  recognized  by  the EU, and to conduct dialogue and diplomacy for the recognition  of   the  product  certification  platform established.  Furthermore,  the  government  must accelerate  the  deployment  of   rubber  industry companies  through  Siperibun,  accelerate  the deposition  of   rubber  growers  through  e-STDB  as traceability  material,  formulate  and  implement sustainable  product  certification,  and  mitigate domestic commodity issues, especially at the farmers' level,  to  create  a  sustainable  natural  rubber production model.
Keywords:  policy,  sustainable  natural  rubber, strategy, deforestation-free

## Pendahuluan
Uni Eropa (UE) pada tanggal 6 Desember 2022  telah  menetapkan  kebijakan  baru  yaitu EUDR  dimana  mencegah  perusahaan- perusahaan mengekspor produk-produk yang terkait  dengan  deforestasi  dan  degradasi  ke pasar  Uni  Eropa.  Perubahan  iklim  dan berkurangnya  keanekaragaman  hayati  yang menjadi  isu  lingkungan  saat  ini  disebabkan oleh  adanya  deforestasi  dan  degradasi.  Uni Eropa  percaya  bahwa  Peraturan  Bebas Deforestasi  UE  atau  EU  Deforestation-Free Regulation  (EUDR)  yang  baru  bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi  dan  membantu  mengatasi hilangnya  keanekaragaman  hayati  global dengan  mempromosikan  konsumsi  produk yang  tidak  melibatkan  deforestasi  dan mengurangi  dampak  terhadap  hutan  di seluruh dunia (Pendrill et al., 2019a; Pendrill et al., 2019b; Yazici, 2023).
Peraturan  baru  ini  menetapkan  aturan  uji tuntas  wajib  bagi  operator  yaitu  organisasi yang mengekspor barang atau produk ke pasar UE atau mengekspornya dari UE yang terkait dengan  deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Hal ini melibatkan dan memperluas lebih banyak komoditas  ke  dalam  peraturan  tersebut dibandingkan  dengan  Regulasi  Kayu  UE,  di mana  karet  juga  termasuk  di  dalamnya (Warren-Thomas et al., 2015; Warren-Thomas et al., 2023).
Karet  merupakan  salah  satu  dari  tujuh komoditas  yang  disebutkan  dalam  regulasi Uni  Eropa  tentang  produk  bebas  deforestasi ya n g     m e n g h a r u s k a n   p e l a k u   u s a h a menunjukkan bahwa barang yang diproduksi tidak berasal dari kawasan hutan yang dibakar atau  degradasi  lahan  setelah                          31 Desember  2020  (Goldman et  al., 2020; European  Parliament  &  Council  of   the European Union, 2023). Regulasi Uni Eropa menetapkan tujuh komoditi antara lain karet, kedelai,  daging  ternak,  kelapa  sawit,  kakao, kopi dan kayu (Goldman et al., 2020; Laroche et al., 2022; European Parliament & Council of the European Union, 2023).
Di  dalam  setiap  komoditas,  peraturan  ini mendefinisikan  produk  mana  saja  yang termasuk  dalam  cakupan  hukum  sesuai dengan  daftar  kode  bea  cukai  UE.  Daftar tersebut  juga  mencakup  beberapa  produk turunan  seperti  kulit,  cokelat  dan  furnitur. Secara standar, ini berarti bahwa setiap produk atau  komoditas  yang  diimpor  atau  diekspor dengan  menggunakan  kode  bea  cukai  yang berbeda dianggap dikecualikan dari peraturan tersebut (Goldman et al., 2020).
Peraturan  bebas  deforestasi  UE  (EUDR) 2023/1115  dari  parlemen  dan  dewan  Eropa (European  Parliament  &  Council  of   the European Union, 2023):
1. Uni  Eropa  memberlakukan  EUDR  untuk mencegah  impor  produk  yang  terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan,
2. Meskipun  draf   awal  tidak  memasukkan karet  alam  dalam  cakupan  peraturan, namun  disukai  oleh  Nature,  bersama dengan sembilan anggota masyarakat sipil lainnya  dari  Global  Platfor m  for Sustainable  Natural  Rubber  (GPSNR), menandatangani  surat  yang  memohon kepada  UE  untuk  memasukkan  karet  ke dalam cakupan EUDR yang baru ini,
3. Pada  tanggal  6  Desember  2022  dengan dukungan  Parlemen  Eropa,  persetujuan pada awal   6 Desember 2022 memperluas daftar  komoditas  untuk  mencakup  karet alam,
4. Peraturan  baru  diadopsi  oleh  UE  pada bulan Desember 2022,
5. EUDR  bertujuan  untuk  mengurangi kontribusi  UE  terhadap  deforestasi  dan degradasi  hutan  global  dengan  melarang impor komoditas yang diproduksi di lahan ya n g   m e n g a l a m i   d e f o r e s t a s i   a t a u terdegradasi,
6. Komoditas/produk  yang  termasuk  dalam daftar  tidak  boleh  ditempatkan  atau disediakan  di  pasar  atau  diekspor,  kecuali jika semua persyaratan berikut ini dipenuhi (Pasal 3):
a) Komoditas/produk  tersebut  bebas  dari deforestasi.
b) Produk tersebut telah diproduksi sesuai
Strategi menghadapi regulasi bebas deforestasi uni eropa (eudr) pada karet alam berkelanjutan
dengan  peraturan  perundangan  yang relevan di negara produsen.
c) Produk  tersebut  dilindungi  oleh pernyataan uji tuntas.
7. EUDR  akan  mulai  berlaku  pada  tahun 2025.
Tulisan ini membahas strategi menghadapi E u r o p e a n   U n i o n   D e f o r e s t a t i o n - Fr e e Regulation  (EUDR)  serta  model  produksi pada karet alam berkelanjutan.

## Pembahasan

## Kewajiban Operator
O p e r a t o r   a t a u   o r g a n i s a s i   y a n g menempatkan barang atau produk tertentu di pasar UE atau mengekspornya dari UE yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan harus  melakukan  uji  tuntas  sesuai  dengan Pasal  8  sebelum  memasarkan  produk  yang relevan  di  pasar  atau  mengekspornya,  dan operator  harus  menyerahkan  pernyataan  uji tuntas  sebelum  menempatkan  produk  yang relevan  di  pasar  atau  mengekspornya,  untuk membuktikan  bahwa  produk  yang  relevan mematuhi Pasal 3. Operator wajib menyimpan catatan  pernyataan  uji  tuntas  selama  lima tahun  sejak  tanggal  pernyataan  tersebut diserahkan  melalui  sistem  infor masi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33 (European  Parliament  &  Council  of   the European Union, 2023).

## Kewajiban Pedagang
Pedagang  yang  bukan  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  wajib  dianggap  sebagai operator  non-UKM  dan  wajib  tunduk  pada k ewa j i b a n - k ewa j i b a n   d a n   k e t e n t u a n - ketentuan  dalam  Pasal  3,  4  dan  6,  Pasal  8 sampai 13, Pasal 16 (8) sampai (11) dan Pasal 18  berkenaan  dengan  komoditi  yang  relevan dan  produk  yang  relevan  yang  mereka sediakan  di  pasar.  Pedagang  UKM  wajib mengumpulkan  dan  menyimpan  informasi berikut  ini  yang  berkaitan  dengan  produk- produk  yang  relevan  yang  akan  mereka sediakan  di  pasar  (European  Parliament  & Council of  the European Union, 2023):
a) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email
dan jika tersedia alamat web dari operator atau pedagang yang telah memasok produk yang relevan kepada mereka, serta nomor referensi  dari  pernyataan  uji  tuntas  yang terkait dengan produk tersebut.
b) nama,  nama  dagang  terdaftar  atau  merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan jika tersedia alamat web operator atau pedagang  yang  telah  memasok  produk terkait.

## Strategi Menghadapi EUDR
I n d o n e s i a   p e r l u   m e m p e r s i a p k a n serangkaian  rekomendasi  strategis  dan langkah  adaptasi  untuk  mengatasi  dampak kebijakan  kebijakan  EUDR  terhadap perdagangan  subsektor  perkebunan  karet terutama  yang  berkaitan  dengan  data. Deforestasi yang terkait dengan komoditi karet lebih  rendah  dibandingkan  komoditas  lain seperti kelapa sawit ataupun kedelai (Warren- Thomas et al., 2015; Zhang et al., 2019; Warren- Thomas et  al., 2023).  Namun  kualitas  data deforestasi  karet  juga  relatif   lebih  sedikit dibandingkan  dengan  data  deforestasi  di komoditas  lain  sehingga  belum  dapat dipastikan kebenarannya (Pendrill et al., 2019a; Pendrill et  al., 2019b;  Pendrill et  al., 2022; Garder et  al., 2022).  Oleh  karena  itu pemerintah  harus  mengumpulkan  dan memperhatikan  data  yang  berkaitan  dengan hal tersebut.
Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  hasil kajian  Kementerian  Luar  Negeri  menilai b a h wa   p e n e r a p a n   E U D R   m e l a n g g a r International  Environmental  Commitment (IEC)  sehingga  berpotensi  merugikan  petani kecil serta tidak mengakui upaya perlindungan lingkungan  Indonesia.  Selain  itu,  penurunan tingkat  deforestasi  Indonesia  pada  periode 2021-2022  tidak  diakui,  dan  kriteria benchmarking  EUDR  dianggap  melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO). EUDR  dapat  berdampak  pada  menurunnya penjualan  komoditas  perekebunan  di Indonesia  seperti  karet  alam,  minyak  sawit, kopi  dan  kakao.  Selain  itu,  pada  periode Januari  hingga  Oktober  tahun  2022  terjadi penurunan ekspor karet alam sebesar 50% ke
pasar Uni Eropa yang menurun dari tahun ke tahun.
Negara  kompetitior  seper ti  Afrika berpotensi menggantikan negara Indonesia di pasar  global.    Hal  ini  dikarenakan  negara afrika memiliki keuntungan dengan jarak yang lebih dekat ke eropa sehingga harga cup lump menjadi  lebih  murah.  Selain  itu,  volume ekspor negara Vietnam dan Thailand saat ini mengalami  kenaikan  dibanding  negara Indonesia  dan  Malaysia.  Market  share Indonesia yang relatif  kecil bagi UE berpotensi digantikan  oleh  negara  produsen  karet  yang lain (Gapkindo, 2023; Dirjenbun, 2023).
Adapun  strategi  yang  dapat  dilakukan untuk  menghadapi  kebijakan  EUDR    di antaranya  yaitu  menyusun  Satuan  Tugas Gabungan  (STG)  atau  Joint  Task  Force dengan negara produsen lain melalui asosiasi internasional  komoditas  untuk  menyusun platform  sertifikasi  produk  untuk  karet  yang diakui  oleh  UE,  serta  melakukan  dialog  dan diplomasi  guna  pengakuan  atas  platform sertifikasi  produk  yang  dibentuk.  Selain  itu, pelaku industri karet dapat melakukan upaya percepatan program didalam negeri antara lain (Dirjenbun, 2023):
1. Percepatan data base Perusahaan Industri karet  melalui  Sistem  Informasi  Perizinan Perkebunan (Siperibun).
2. Percepatan  pendataan  pekebun  karet melalui Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya  (e-STDB)  sebagai  bahan traceability.
3. Penerapan  dan  penyusunan  sertifikasi p r o d u k   k a r e t   a l a m   b e r k e l a n j u t a n (SNARPI).
4. Memitigasi masalah komoditi karet dalam negeri sampai tingkat petani.

## Model Karet Alam Berkelanjutan
Karet alam berkelanjutan atau Sustainable Natural  Rubber  (SNR)  didefinisikan  sebagai produksi  dan  penggunaan  karet  alam  secara bertanggung  jawab  yang  memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi, sosial dan  lingkungan  bagi  semua  pemangku ke pentingan,  ter masuk  petani  karet, masyarakat dan planet kita. Hal ini mencakup
meminimalkan dampak negatif  produksi karet t e r h a d a p   l i n g k u n g a n ,   m e n g u r a n g i penggunaan  bahan  kimia  dan  pupuk berbahaya, mempromosikan keanekaragaman hayati  dan  meminimalkan  dampak  negatif terhadap  lingkungan  dalam  rantai  nilai  dari segmen  hulu  hingga  hilir  (Li et  al., 2006; Ahrends et  al., 2015;  Kenney-Lazar et  al., 2018).  Namun,  harga  tambahan  yang diperlukan untuk praktik produksi SNR, yang bertentangan  dengan  praktik  konvensional oleh  masing-masing  pemangku  kepentingan tidak  diketahui.  Selain  itu,  praktik  tersebut belum tentu mendapatkan imbalan yang sesuai dengan  hak  masing-masing  pemangku kepentingan. Dengan adanya kesenjangan ini, p a r a   p e m a n g k u   k e p e n t i n g a n   y a n g menghindari  risiko  menahan  diri  dalam proyek  global  ini.  Sekretariat  Association  of Natural  Rubber  Producing  Countries (ANRPC) mengembangkan Dokumen Teknis untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memetakan keuntungan yang sah yang akan  mereka  terima  melalui  program penelusuran SNR yang komprehensif. Model karet  alam  berkelanjutan  menurut  ANRPC bertujuan  menggabungkan  praktik-praktik yang  mendorong  pemeliharaan  lingkungan, kesetaraan  sosial  dan  kelayakan  ekonomi dalam  usahatani  karet.    Meskipun  format khusus  model  semacam  itu  dapat  bervariasi. Norma-norma  untuk  model  karet  alam keberlanjutan adalah (Dirjenbun, 2023):
1. Produksi    karet    alam  harus  ramah lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam tanah.
2. Pekerja  yang  memproduksi  karet  alam harus diperlakukan secara adil dan dibayar dengan upah layak.
3. P r o d u k s i   k a r e t   a l a m   t i d a k   b o l e h berkontribusi pada perubahan iklim.
4. Petani yang memproduksi karet alam harus mendapatkan  harga  yang  adil  dengan kriterianya adalah:
a) Penggunaan  pestisida  dan  herbisida harus diminimalkan.
b) Penggunaan  air  harus  efisien  dan berkelanjutan.
c) Para  pekerja  harus  diberikan  kondisi
kerja  yang  aman  dan  dibayar  dengan upah yang layak.
d) Produksi  karet  alam  tidak  boleh berkontribusi terhadap deforestasi.

## Model Produksi Karet Alam Berkelanjutan
Karet  alam  dapat  diproduksi  secara berkelanjutan  dengan  menggunakan  praktik- praktik  yang  melindungi  lingkungan  dan masyarakat  yang  memproduksinya.  Praktik- praktik  ini  meliputi  (European  Parliament  & Council  of   the  European  Union,  2023; Dirjenbun, 2023):
1. Praktik Pengelolaan Kebun: komponen ini b e r f o k u s   p a d a   p r a k t i k   p e r t a n i a n berkelanjutan,  seperti  pertanian  organik, wanatani,  rotasi  tanaman,  pengelolaan h a m a   t e r p a d u ,   p e n g o l a h a n   t a n a h konservasi  dan  konservasi  air  untuk melindungi  keanekaragaman  hayati  dan kualitas  tanah.  Komponen  ini  mencakup p e d o m a n   d a n   r e k o m e n d a s i   u n t u k menerapkan  praktik-praktik  ini  secara efektif.  Pengurangan  pestisida  dan  pupuk yang mencemari saluran air dan berbahaya bagi satwa liar juga harus dilakukan
2. Pengelolaan Sumber Daya: komponen ini membahas penggunaan sumber daya secara efisien, seperti tanah, air, energi dan nutrisi. Komponen  ini  mencakup  strategi  untuk mengoptimalkan  alokasi  sumber  daya, meminimalkan  limbah  dan  meningkatkan efisiensi sumber daya. Komponen ini juga dapat  mencakup  teknik-teknik  konservasi tanah,  pengelolaan  air,  praktik-praktik penghematan energi dan siklus hara.
3. Penilaian Dampak Lingkungan: model ini menilai  dampak  lingkungan  dari  kegiatan pertanian, termasuk erosi tanah, polusi air, hilangnya  keanekaragaman  hayati  dan emisi  gas  r umah  kaca.  Model  ini menggabungkan  indikator  dan  metrik untuk  mengukur  dan  memantau  kinerja lingkungan pertanian.
4. Analisis  Ekonomi:  model  pertanian b e r k e l a n j u t a n   m e m p e r t i m b a n g k a n kelayakan  ekonomi  dari  praktik-praktik pertanian. Dengan mengevaluasi biaya dan manfaat  yang  terkait  dengan  praktik
berkelanjutan,  termasuk  biaya  input, kebutuhan  tenaga  kerja,  dampak  hasil panen,  peluang  pasar  dan  potensi  aliran pendapatan,  komponen  ini  memastikan pendapatan berkelanjutan bagi petani karet dan  memastikan  upah  yang  adil  dan kondisi kerja yang layak bagi petani kecil. Komponen  ini  juga  dapat  mencakup  alat analisis  keuangan,  seperti  penganggaran, analisis  efektivitas  biaya  dan  penilaian risiko.
5. Pertimbangan  Sosial:  model  pertanian berkelanjutan  menggabungkan  aspek sosial,  seperti  kondisi  tenaga  kerja, keterlibatan  masyarakat  dan  kesetaraan sosial.  Hal  ini  dapat  membahas  isu-isu seperti kondisi kerja yang aman, upah yang adil,  akses  ke  pendidikan  dan  perawatan kesehatan  untuk  pekerja  pertanian,  dan inisiatif  pengembangan masyarakat.
6. Pengambilan  Keputusan  Terpadu:  model ini  memfasilitasi  pengambilan  keputusan dengan  mengintegrasikan  berbagai  aspek, termasuk  pertimbangan  lingkungan, ekonomi dan sosial. Model ini memberikan kerangka kerja bagi petani untuk membuat pilihan  berdasarkan  informasi  yang menyeimbangkan  tujuan  keberlanjutan dengan  profitabilitas  dan  tanggung  jawab sosial.
7. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: model ini mencakup mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja praktik pertanian berkelanjutan dari waktu ke waktu. Model ini dapat menggabungkan indikator, tolok ukur  dan  umpan  balik  untuk  menilai efektivitas  berbagai  praktik  yang  berbeda dan  mengidentifikasi  area  yang  perlu diperbaiki.
8. Transfer  Pengetahuan  dan  Penjangkauan: model  pertanian  berkelanjutan  sering  kali m e n c a k u p   m e k a n i s m e   t r a n s f e r pengetahuan  dan  penjangkauan  untuk mendorong  adopsi  praktik-praktik berkelanjutan.  Hal  ini  dapat  melibatkan materi  pendidikan,  program  pelatihan, jaringan  petani  dan  kolaborasi  dengan layanan penyuluhan pertanian.

## Strategi menghadapi regulasi bebas deforestasi uni eropa (eudr) pada karet alam berkelanjutan
Pemerintah  dapat  menetapkan  standar u n t u k   p r o d u k s i   k a r e t   b e r k e l a n j u t a n berdasarkan  praktik/kriteria  di  atas  dan memastikan  bahwa  karet  diproduksi  dengan cara  yang  bermanfaat  bagi  lingkungan  dan masyarakat yang memproduksinya dan dapat disertifikasi  melalui  (European  Parliament  & Council  of   the  European  Union,  2023; Dirjenbun, 2023):
1. Ketertelusuran
a. Kemampuan  untuk  melacak  produk dari  sumbernya  hingga  ke  tempat tujuan.
b. Penting  untuk  dapat  melacak  karet alam  dari  perkebunan  hingga  ke konsumen.  Hal  ini  membantu m e m a s t i k a n   b a h w a   k a r e t berkelanjutan  digunakan  dan  orang- orang  yang  memproduksinya  dibayar secara  adil.  Ada  berbagai  cara  untuk melacak karet alam.
c. Sistem  manajemen  rantai  pasokan, sistem  ini  dapat  digunakan  untuk melacak  pergerakan  produk  melalui rantai pasokan.
d. Block chain yaitu teknologi buku besar terdistribusi  yang  dapat  digunakan untuk  melacak  pergerakan  produk d e n g a n   c a r a   ya n g   a m a n   d a n transparan.
2. Permintaan
Konsumen  dapat  membantu  mendorong permintaan  karet  alam  berkelanjutan  dengan m e m i l i h   p r o d u k   y a n g   d i s e r t i f i k a s i berkelanjutan dan membayar harga premium untuk produk tersebut       (Su et al., 2019; Fong et al., 2020). Sertifikasi ini dapat dilakukan oleh otoritas  karet/lembaga  penelitian/instansi yang ditunjuk dari pemerintah anggota.

## Implementasi
Pemerintah  anggota  dapat  menerapkan model  karet  alam  berkelanjutan  dengan mengembangkan  seperangkat  standar  untuk produksi karet alam berkelanjutan. Standar ini k e m u d i a n   a k a n   d i g u n a k a n   u n t u k mensertifikasi  perkebunan  karet  yang
memenuhi  persyaratan.  Perkebunan  karet yang  disertifikasi  sebagai  berkelanjutan  akan dapat meminta harga karet premium (Su et al., 2019;  Fong et  al., 2020).  Hal  ini  akan memberikan  insentif   bagi  produsen  karet u n t u k   m e n g a d o p s i   p r a k t i k - p r a k t i k berkelanjutan.  Pemerintah  anggota  dapat memberikan bantuan teknis kepada produsen karet  untuk  membantu  mereka  menerapkan praktik-praktik  berkelanjutan.  Bantuan  ini dapat berupa pelatihan penggunaan pestisida dan  herbisida  yang  tidak  terlalu  berbahaya, teknik  konservasi  air  dan  praktik  kerja  yang aman. Strategi atau model ini menjadi wadah bagi  berbagai  pihak  untuk  berkomunikasi secara  kompleks  dan  merumuskan  langkah strategis dalam menghadapi kebijakan EUDR. Negara harus berkomitmen dalam melindungi kepentingan petani dan menjaga sustainability sektor  perkebunan  dalam  jangka  panjang. Pemerintah  pun  sudah  berupaya  untuk mencegah adanya pembakaran lahan melalui aturan  hukum  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 mengenai  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999  mengenai  Kehutanan  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 mengenai  Perkebunan.  Sanksi  pidana  terkait pembakaran  hutan  dan  lahan  sudah  diatur dalam aturan-aturan tersebut.
Perlu dipahami bahwasanya sebagian besar tanaman  karet  ditanam  oleh  petani  rakyat (Warren-Thomas et al., 2015; Inkonkoy, 2022; Laroche et al., 2022). Tantangan terbesar untuk penerapan  aturan  zero  deforestation  pada rantai  pasok  karet  adalah  mencegah  adanya konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  seperti hilangnya  mata  pencaharian  petani,  karena supplier  dapat  dengan  mudah  beralih  ke p r o d u s e n   y a n g   l e b i h   b e s a r   u n t u k mempermudah  traceability.  Perusahaan  yang yang  telah  berkomitmen  untuk  menerapkan zero  deforestasi  kepada  para  supplier  adalah sekitar 62,10% persen dan yang telah memiliki komitmen  yang  jelas  terhadap  zero deforestation  adalah  sekitar  61,10%.  Akan tetapi,  hanya  14,00%  yang  memiliki  bukti pemantauan  deforestasi  dari  operasional
pemasok dan berkomitmen untuk menelusuri semua karet yang bersumber dari petani kecil. Padahal faktor traceability didalam kebijakan EUDR  merupakan  hal  yang  penting  (Fox  & Castella, 2013; Bager et al., 2021; Molotoks & West, 2021).
Pemberlakuan  EUDR  dapat  menambah b e b a n   p e t a n i   b a h k a n   r e n t a n   u n t u k menyingkirkan petani karet dari rantai pasok global. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemenuhan  persyaratan  EUDR  yang  dapat berdampak  pada  semakin  sulitnya  sumber bahan  baku  bagi  industri  karet  alam.  Petani memiliki  kapasitas  dan  sumber  daya  yang terbatas  dalam  memenuhi  standar  yang  ada seperti geo-lokasi dan traceability (Feintrenie, 2014; Grogan et al., 2019; Molotoks & West, 2021). Hal ini menjadi tantangan besar dalam memenuhi  standar  keberlanjutan  secara  adil dan  menghapus  deforestasi  dari  rantai  pasok yang  didominasi  oleh  petani.  Diperlukan adanya  dukungan  negara  atau  sektor  swasta untuk  memastikan  akses  pasar  yang berkelanjutan  bagi  petani  kecil  (García et  al., 2020;  Grabs et  al., 2021;  Lyons-White et  al., 2020).  Selain  itu,  seiring  dengan  pergerakan volume  ekspor  dan  produksi  Cote  d'Ivoire, Vietnam  dan  Thailand  menunjukkan  adanya subtitusi proporsi ekspor dan produksi ketika I n d o n e s i a   d a n   M a l ay s i a   m e n g a l a m i penur unan  volume  (Gapkindo,  2023; Dirjenbun, 2023; Jayathilake et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyusun model  karet  alam  berkelanjutan  yang  dapat digunakan petani dan pelaku usaha karet.

## Kesimpulan
Strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku industri karet di Indonesia dalam menghadapi EUDR  yaitu  menyusun  Joint  Task  Force dengan negara produsen lain melalui asosiasi internasional  komoditas,  menyusun  platform sertifikasi produk untuk karet yang diakui oleh UE,  melakukan  dialog  dan  diplomasi  guna pengakuan  atas  platform  sertifikasi  produk yang  dibentuk,  melakukan  percepatan  data base  perusahaan  industri  karet  melalui Siperibun,  melakukan  percepatan  pendataan
pekebun karet melalui e-STDB sebagai bahan traceability,  menyusun  dan  menerapkan ser tifikasi  produk  berkelanjutan  dan memitigasi  permasalahan  komoditas  dalam negeri  sampai  tingkat  petani  serta  membuat model produksi karet alam berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Ahrends, A., Hollingsworth, P. M., Ziegler, A. D.,  Fox,  J.  M.,  Chen,  H.,  Su,  Y.,  Xu,  J. (2015). Current trends of  rubber plantation expansion  may  threaten  biodiversity  and livelihoods.  Global  Environ.  Change  34, 4 8 – 5 8
( 2 0 1 5 ) .
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015 .06.002.
Bager, S. L., Persson, U. M., & dos Reis, T. N. P. (2021).  Eighty-six  EU  policy  options  for reducing  imported  deforestation.  One E a r t h ,   4 ( 2 ) ,   2 8 9 – 3 0 6 . https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.01 .011
Direktorat  Jenderal  Perkebunan  [Dirjenbun].
(2023).  Kesiapan  Perkebunan  dalam Menghadapi  EUDR.  Forum  Diskusi Perundingan  Perdagangan  Indonesia Hadapi  Regulasi  EUDR:  Tantangan, Kesiapan, Dan Strategi, Cirebon. [Diakses, 19 Desember 2023].
European  Parliament  &  Council  of   the European  Union.  (2023).  Official  Journal of   the  European  Union.  66,  150–206. https://doi.org/10.5040/9781782258674 Feintrenie,  L.  (2014).  Agro-industrial plantations  in  Central  Africa,  risks  and opportunities.  Biodivers.  Conserv.  23, 1577–1589.  DOI:10.1007/s10531-014- 0687-5.
Fong, Y. C., Khin, A. A. & Lim, C. S. (2020). Determinants  of   natural  rubber  price instability  for  four  major  producing countries. Soc. Sci. Human. 28, 1179–1197. https://www.researchgate.net/publication /342747571_Determinants_of_Natural_R ubber_Price_Instability_for_Four_Major_ Producing_Countries.
Fox, J. & Castella, J.-C. (2013). Expansion of rubber  (Hevea  brasiliensis)  in  mainland South east Asia: what are the prospects for smallholders? J. Peasant Stud. 40, 155–170. DOI:10.1080/03066150.201.2.750605 Gabungan  Pengusaha  Karet  Indonesia [Gapkindo]. (2023, December 19). Paparan Tantangan  dan  Peluang  Penerapan R e g u l a s i   E U D R .   Fo r u m   d i s k u s i perundingan  perdagangan  indonesia hadapi  regulasi  EUDR:    tantangan, kesiapan, dan strategi, Cirebon.
García,  V.  R.,  Gaspart,  F.,  Kastner,  T.,  & Meyfroidt,  P.  (2020).  Ag ricultural intensification  and  land  use  change: A s s e s s i n g   c o u n t r y - l e v e l   i n d u c e d intensification,  land  sparing  and  rebound effect.  Environmental  Research  Letters, 15(8),  085007.  https://doi.org/10.1088/ 1748-9326/ab8b14 Grabs, J., Cammelli, F., Levy, S. A., & Garrett, R.  D.  (2021).  Designing  effective  and equitable  zero-deforestation  supply  chain policies.  Global  Environmental  Change, 70,102357.https://doi.org/10.1016/ j.gloenvcha.2021.102357
Grogan,  K.,  Pflugmacher,  D.,  Hostert,  P., Mertz,  O.  &  Fensholt,  R.  (2019). Unravelling the link between global rubber price  and  tropical  deforestation  in Cambodia.  Nat.  Plants  5,  47–53. DOI:10.1038/s41477-018-0325-4. Goldman,  E.,  Weisse,  M.  J.,  Harris,  N.  & Schenider, M. (2020). Estimating the Role of   Seven  Commodities  in  Agriculture- Linked  Deforestation:  Oil  Palm,  Soy, Cattle,  Wood  Fiber,  Cocoa,  Coffee  and Rubber  (World  Resources  Institute). https://www.wri.org/research/estimating -role-seven-commodities-agriculture- linked-deforestation-oil-palm-soy-cattle. Inkonkoy,  F.  (2022).  Sustainability  in  the
Natural Rubber Supply Chain: Getting the b a s i c s   r i g h t .   S P O T T . https://www.spott.org/news/sustainabilit y-in-the-natural-rubber-supply-chain/
Jayathilake, H. M., Jamaludin, J., De Alban, J. D. T., Webb, E. L. & Carrasco, L. R. (2023). The  conversion  of   rubber  to  oil  palm  and other  landcover  types  in  Southeast  Asia. A p p l .   G e o g r,   1 5 0 .   h t t p s : / / d o i . org/10.1016/j.apgeog.2022.102838.
Kenney-Lazar,  M.,  Wong,  G.,  Baral,  H.  &
Russell, A. J. M. (2018). Greening rubber? Po l i t i c a l   e c o l o g i e s   o f   p l a n t a t i o n sustainability  in  Laos  and  Myanmar. G e o f o r u m   9 2 ,   9 6 – 1 0 5 . https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018 .03.008.
Laroche, P. C. S. J., Schulp, C. J. E., Kastner, T., &  Verburg,  P.  H.  (2022).  Assessing  the contribution  of   mobility  in  the  European Union to rubber expansion. Ambio, 51(3), 7 7 0 – 7 8 3 .   h t t p s : / / d o i . o r g / 10.1007/s13280-021-01579-x.
Li, H., Aide, T. M., Ma, Y., Liu, W. & Cao, M.
(2006).  Demand  for  rubber  is  causing  the loss  of   high  diversity  rain  forest  in  SW China. Biodivers. Conserv. 16, 1731–1745. DOI:10.1007/s10531-006-9052-7
Lyons-White, J., Pollard, E. H. B., Catalano, A. S., & Knight, A. T. (2020). Rethinking zero  deforestation  beyond  2020  to  more equitably  and  effectively  conserve  tropical forests.  One  Earth,  3(6),  714–726. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.11 .007  Mang,  S.  L.,  &  Brodie,  J.  F.  (2015). Impacts of  non-oil tree
Molotoks, A. & West, C. (2021). Which forest- risk commodities imported to the UK have the  highest  overseas  impacts?  A  rapid evidence  synthesis.  Emerald  Open  Res.  3,
2 2 . DOI:10.35241/emeraldopenres.14306.1.
Pendrill, F., Persson, U. M., Godar, J., Kastner, T.,  Moran,  D.,  Schmidt,  S.,  &  Wood,  R. (2019a).  Agricultural  and  forestry  trade drives large share of  tropical deforestation emissions.  Global  Environ.  Change  56, 1–10.
Pendrill,  F.,  Persson,  U.  M.,  Godar,  J.  & Kastner,  T.  (2019b).  Deforestation displaced: trade in forest risk commodities and  the  prospects  for  a  global  forest t r a n s i t i o n .   E n v i r o n .   R e s .   L e t t . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 8 8 / 1 7 4 8 - 9326/ab0d41.
Pendrill,  F.,  Gardner,  T.  A.,  Meyfroidt,  P., Persson,  U.  M.,  Adams,  J.,  Azevedo,  T., Bastos Lima, M. G., Baumann, M., Curtis, P.  G.,  De  Sy,  V.,  Garrett,  R.,  Godar,  J., Goldman, E. D., Hansen, M. C., Heilmayr, R . ,   H e r o l d ,   M . ,   Ku e m m e r l e,   T. , Lathuillière, M. J., Ribeiro, V., . . . West, C. (2022). Disentangling the numbers behind agriculture-driven  tropical  deforestation. S c i e n c e ,   3 7 7 ( 6 6 1 1 ) ,   e a b m 9 2 6 7 . https://doi.org/10.1126/science.abm9267
Su,  C.-W.,  Liu,  L.,  Tao,  R.  &  Lobon ţ ,  O.-R.
(2019).  Do  natural  rubber  price  bubbles o c c u r ?   A g r i c .   E c o n .   6 5 ,   6 7 – 7 3 . DOI:10.17221/151/2018-AGRICECON.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 140,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 Tentang  Perkebunan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 308,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5613.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor
167,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3888
Warren-Thomas,  E.,  Dolman,  P.  M.,  & Edwards, D. P. (2015). Increasing demand for  natural  rubber  necessitates  a  robust sustainability initiative to mitigate impacts on  tropical  biodiversity.  Conservation L e t t e r s ,   8 ( 4 ) ,   2 3 0 – 2 4 1 . https://doi.org/10.1111/conl.12170.
Warren-Thomas,  E.,  Ahrends,  A.,  Wang,  Y.,
Wang, M. M. H., & Jones, J. P. G. (2023). Rubber's  inclusion  in  zero-deforestation legislation is necessary but not sufficient to r e d u c e   i m p a c t s   o n   b i o d i v e r s i t y. C o n s e r v a t i o n   L e t t e r s ,   e 1 2 9 6 7 . https://doi.org/10.1111/conl.12967.
Yazici,  E.  (2023,  September  21).  EU Regulation  on  “Certain  commodities  and products associated with deforestation and forest degradation.” Future of  forestry and forest-based  industries  in  a  sustainable b i o e c o n o m y ,   T u r k e y . https://unece.org/sites/default/files/202 3-09/2023-t%C3%BCrkiye-unece-fao-ws- 06-EUDRregulation_EKREM.pdf.
Zhang, J.-Q., Corlett, R. T. & Zhai, D. (2019).
After the rubber boom: good news and bad news  for  biodiversity  in  Xishuangbanna, Yunnan, China. Reg. Environ. Change 19, 1713–1724.  DOI:10.1007/s10113-019- 01509-4.

## Strategi menghadapi regulasi bebas deforestasi uni eropa (eudr) pada karet alam berkelanjutan

## PUSAT PENELITIAN KARET