Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh:
Corry Ayu Rachmaniar
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
corryayur29@gmail.com

## Abstract
The  development  of  the  world  of  trade  which  leads  to  free  trade,  causes  the  flow  of goods and or services traded to consumers to increasingly vary.  This realization, on the one hand,  certainly  has  benefits  for  consumers,  but  on  the  other  hand,  this  is  detrimental  to consumers because the actions of business actors in producing goods and or services often do not  pay  attention  to  consumer  rights  which  leads  to  violations  of  existing  legal  rules  and provisions, in particular.  regarding the inclusion of Indonesian language labels and halal labels on imported products.  Law Number 8 of 1999 and PP No 69 of 1999 as a legal umbrella that provides  legal  protection  to  consumers  in  Indonesia,  explicitly  regulates  the  obligation  of business  actors  to  include  Indonesian  language  labels  and  halal  labels  on  every  product packaging.
The formulation of the problem in this study is about the form of consumer protection for imported products that do not include halal labels and Indonesian language labels according to  the  UUPK.   This  study  uses  a  normative  juridical  approach.   The  materials  used  include primary legal materials and secondary legal materials.  Furthermore, the analysis is carried out using the deduction method.  Based on the results of research and discussion, it is concluded that  the  business  actors  responsible  for  the  imported  products  are  Indonesian  importers  in accordance with the provisions of Article 19, Article 21 and Article 24 of the UUPK.   Civil, criminal and administrative claims can be filed against importers.  Based on the conclusion, it is  suggested  that  in  order  to  provide  legal  certainty  for  Indonesian  consumers  regarding  the consumption of imported products, it is hoped that the government can increase supervision of the entry and circulation of these products in Indonesia.
Keywords : Consumer Rights, Label Inclusion, Business Actor's Liability

## ABSTRAK
Perkembangan  dunia  perdagangan  yang  mengarah  pada  perdagangan  bebas, menyebabkan  arus  barang  dan  atau  jasa  yang  diperdagangkan  kepada  konsumen  semakin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen, namun di sisi lain, hal ini merugikan konsumen disebabkan tindakan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa sering kali tidak memperhatikan hak-hak konsumen yang mengarah pada pelanggaran aturan dan ketentuan hukum yang ada, khususnya mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia dan label halal pada produk impor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan  PP  No  69  tahun  1999  sebagai  payung  hukum  yang  memberikan  perlindungan  hukum kepada konsumen di Indonesia, secara tegas telah mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha  untuk  mencantumkan  label  berbahasa  Indonesia  dan  label  halal  pada  setiap  kemasan produk.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan konsumen atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia menurut  UUPK.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan  yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pelaku usaha yang bertanggung-gugat atas produk impor tersebut adalah importir  Indonesia  sesuai  ketentuan  Pasal  19,  Pasal  21,  dan  Pasal  24  UUPK.  Adapun pertanggung-gugatan  kepada  importir  dapat  dimintakan  secara  perdata,  pidana,  dan administratif. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Indonesia atas konsumsi produk-produk impor, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan beredarnya produk- produk tersebut di Indonesia.
Kata Kunci : Hak Konsumen, Pencantuman Label, Tanggung Gugat Pelaku Usaha

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informatika  sekiranya  dapat memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau  jasa  menjadi  bervariasi  sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar  negeri  maupun  dalam  negeri.  Kondisi  ini  memberikan  manfaat  bagi  konsumen  karena kebutuhan  barang  dan/atau  jasa  yang  dinginkan  dapat  terpenuhi  dan  semakin  terbuka  lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Kemajuan teknologi tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya  pasar  nasional  yang  menimbulkan  keanekaragaman  barang-  barang  atau  produk impor  yang  kepastian  atas  mutu,  jumlah  dan  keamanan  barang  tersebut  belum  terjamin. Kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang,  dimana  konsumen  berada pada sisi yang lemah. Konsumen menjadi korban pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. 1 Masalah  mengenai  perlindungan  konsumen  merupakan  hal  yang  selalu menarik untuk diperbincangkan.
Konsumen  merupakan  golongan  yang  rentan  untuk  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum yang tujuannya untuk melindungi konsumen 2 . Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  20  April  1999  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK).  Tujuan diadakannya  UUPK  ini  dapat  ditemui  dalam  konsideran,  khususnya  butir  b  dan  c,  yang menyatakan  sebagai  berikut:  1)  bahwa  pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era globalisasi  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan beraneka  barang  dan/jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  banyak dan sekaligus  mendapatkan kepastian  atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, 2) bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
Hadirnya  UUPK  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi konsumen serta untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh  rasa  tanggung  jawab  sehingga  akan  menempatkan  pelaku  usaha  dan  konsumen  pada posisi  yang  seimbang.  Konsumen  dapat  memperoleh  haknya  dan  pelaku  usaha  dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang telah ada yaitu pada Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen.
Hak yang terpenting dan yang utama dalam persoalan perlindungan konsumen sesuai dengan  Pasal  4  UUPK  adalah  keamanan,  kenyamanan  dan  keselamatan  konsumen. Peraturan/ketentuan  yang  mengatur  hak-hak  konsumen  seharusnya  dapat  melindungi
1 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 11-12
2 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia : Menata Hukum Bisnis di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 227
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
konsumen  dari  penyalahgunaan  yang  dilakukan  pelaku  usaha.  Salah-satu  bentuk penyalahgunaan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  adalah  dalam  hal  memberikan  informasi  dan petunjuk penggunaan yang tidak jelas kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Terkait dengan hak konsumen, maka konsumen harus mendapatkan perlindungan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan khususnya terhadap produk atau barang impor.
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka pihak pelaku usaha memiliki kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Adapun tentang  kewajiban pelaku usaha  sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK dan Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang:
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang:
a) tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c) tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan  menurut ukuran yang sebenarnya;
d) tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran  sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan  barang dan/atau jasa tersebut
f) tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
g) tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  "halal" yang dicantumkan dalam label;
i) tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
j) tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3) Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan benar.
4) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Salah-satu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia  adalah  banyaknya barang atau produk impor baik pangan maupun non pangan yang tidak mencantumkan label halal  dan  label  berbahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang telah ada.
Pada  kasus  yang  penulis  jelaskan  sebagai  berikut  :  Dinas  Perdagangan  dan  Dinas Kesehatan Kota Palopo, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, Sulawesi  Selatan,  melakukan  inspeksi  mendadak  (sidak)  terhadap  produk  makanan  dan minuman di sejumlah swalayan di Palopo, Selasa (12/3/2019)
Dalam  sidak  tersebut  petugas  menemukan  ratusan  jenis  makanan  dan  minuman  yang  dijual bebas tanpa memiliki label halal.
Kepala  Bidang  Perlindungan  Konsumen  dan  Pengawasan  Dinas  Perdagangan  Kota  Palopo, Nurpati mengatakan, sebanyak 102 jenis produk makanan dan minuman yang dijual bebas di swalayan tidak berlabel halal 3

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma
3 https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo- temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat, di dalamnya terkandung keseimbangan perlindungan hukum  antara  konsumen  dan  produsen.  Tidak  adanya  perlindungan  konsumen  akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan produsen bersifat terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis. Hal ini akan berdampak merugikan konsumen. 4
Upaya  terpenting  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  adalah  melalui peraturan  perundang-undangan  atau  dalam  suatu  produk  hukum,  karena  hanya  hukum  yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen  yang  posisinya  memang  lemah.  Akibat  dampak  penting  yang  ditimbulkan  dari tindakan  pelaku  usaha  yang  sewenang-wenang  dan  hanya  mengutamakan  keuntungan  dari bisnisnya  maka  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  yang  dapat  menjembatani  kepentingan konsumen dan pelaku usaha, maka pada tanggal 20 april 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  UUPK  telah  lama  dinantikan  oleh banyak  pihak  karena  ketentuan  hukum  yang  melindungi  konsumen  selama  ini  dinilai  belum memadai.
Pertimbangan  yang  menjadi  dasar  diundangkannya  UUPK  antara  lain  karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa. Tumbuhnya dunia usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan  jasa  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa mengakibatkan  kerugian  konsumen,  sehingga  sangat  jelaslah  bahwa  tujuan  hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung akan mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan
4 Ahmadi  Miru,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
usahanya  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  penjelasan umum UUPK :
“Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  dirumuskan  dengan  mengacu  pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia  seutuhnya  yang  berlandaskan  pada  falsafah  kenegaraan  Republik  Indonesia  yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.”
UUPK  telah  menjadi  payung  hukum  yang  memberikan  perlindungan  serta  menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik  hak-hak yang  bersifat  universal  maupun  hak-hak  yang  bersifat  spesifik  dan  juga  menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang bertanggung jawab (caveat venditor). 5
Perlindungan  konsumen  merupakan  masalah  kepentingan  manusia,  oleh  karena  itu menjadi  harapan  bagi  semua  bangsa  di  dunia  untuk  dapat  mewujudkannya.  Pasal  1  angka  1 UUPK  memberikan  definisi  tentang  perlindungan  konsumen  yakni  “segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan  pilihannya  atas  barang  dan/atau  jasa  kebutuhannya  serta  mempertahankan  dan membela  hak-haknya  apabila  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  penyedia  kebutuhan  konsumen tersebut.  Rumusan  yang  terkandung  dalam  Pasal  1  angka  1  UUPK  menurut  sejumlah  ahli hukum  cukup  memadai,  dengan  adanya  kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang  yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  kepentingan  konsumen. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun tidak berarti bahwa hanya kepentingan konsumen yang dilindungi namun juga kepentingan pelaku usaha. 6 UUPK melalui ketentuan Pasal 4, mengatur dan merinci mengenai hak-hak konsumen di Indonesia antara lain :
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
5 Yusuf  Shofie,  Kapita  Selekta  :  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008, h. 42 dan lihat juga konsideran UUPK huruf d
6 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 1
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk  mendapatkan kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
UUPK  selain  mengatur  mengenai  hak-hak  konsumen  juga  mengatur  mengenai  kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK antara lain :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Berkaitan  dengan  pelaku  usaha,  Kewajiban  pelaku  usaha  secara  detail  diatur  dalam  Pasal  7 UUPK yakni :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pasal 8 UUPK selanjutnya menjabarkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni :
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode, atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan, akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3) Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan benar.
4) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Ketentuan  hukum  mengenai  pelabelan  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan, diantaranya UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  (selanjutnya disebut PP No 69 Tahun 1999).
UUPK  sebagai  aturan  utama  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifik ditemukan PP No. 69 Tahun 1999. Sejalan  dengan  diberlakukannya  ketentuan  yang  mewajibkan  mengenai  pencantuman  label, maka isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UUPK mengatur mengenai pencantuman  label  dalam  kemasan  sebagaimana  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  I  yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa  tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, mempertegaskan aturan di atas yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Selain  daripada  pencantuman  label dalam  bahasa  Indonesia,  UUPK  juga  mengharuskan  pencantuman  label  halal  pada  kemasan produk.
Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi umat Muslim, sebagaimana yang terdapat dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan  dalam  label”. Ketentuan tersebut di atas, memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencatuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tujuan pencantuman label ini dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk  memperoleh  informasi  yang  benar  dan  jelas  tentang  setiap  produk  pangan  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dikemas,  baik  menyangkut  asal,  keamanan,  mutu,  kandungan  gizi,  maupun  keterangan  lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut. Ketika pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa pelaku usaha telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
UUPK memberikan hak kepada konsumen yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam kegiatan mengkonsumsi produk makanan impor yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pada Pasal 4  huruf  a  UUPK  menentukan  bahwa  konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Sejalan dengan hak yang ini, Pasal 4 huruf c UUPK lebih lanjut mengatur bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  terlihat bahwa konsumen Indonesia yang akan mengkonsumsi produk makanan impor berhak terjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk tersebut.
Berbicara  mengenai  pemberian  informasi  yang  tepat  dari  pelaku  usaha  kepada konsumen  diwujudkan  dalam  pencantuman  label  ke  dalam  kemasan  produk  impor  yang diperdagangkan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  UUPK,  dapat  dilihat  urgensi pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas  kepada  calon  konsumen  mengenai  kejelasan  isi,  berat,  kondisi,  kemanjuran,  mutu, komposisi,  proses  pengolahan,  keterangan  tentang  nama  produk,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan  dan  kadaluarsa,  pelaku  usaha  yang  bersangkutan.  Termasuk  juga  dalam  label tersebut yakni mencantumkan pernyataan ”halal” apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut.
Kondisi produk makanan impor yang ditemukan oleh tim inspeksi mendadak di Kota palopo berada dalam 3 kondisi yakni, berlabel palsu, tidak berlabel, dan tidak berlabel dalam bahasa Indonesia.
Pertama,  produk  makanan  impor  yang  tidak  memiliki  label  yang  diperdagangkan  di pasar  Indonesia  melanggar  ketentuan  Pasal  7  dan  Pasal  8  UUPK.  Pelaku  usaha  yang  tidak mencantumkan  label  otomatis  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan informasi  yang  benar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  huruf  b  UUPK.  Dengan  adanya ketentuan  Pasal  8  UUPK  mengindikasikan  bahwa  dalam  suatu  produk  barang  dan/atau  jasa harus mencantumkan label pada kemasannya oleh pelaku usaha guna memberikan informasi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
terkait  produk  yang  diperdagangkan.  Produk  impor  makanan  yang  tidak  memiliki  label melanggar  ketentuan  Pasal  8  huruf  i  UUPK  yang  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memasang  label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
Kedua, produk makanan impor yang memiliki label palsu mengartikan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam label tersebut adalah tidak benar. Apabila benar demikian maka pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, d, e, f, g, dan h UUPK. Label yang palsu  berarti  pelaku  usaha  dalam  memproduksi  dan  meperdagangkan  produk  impor  tersebut tidak  memberikan  jaminan  berat  bersih,  isi  bersih,  dan  jumlah  dalam  hitungan  yang  harus tercantum dalam label (Pasal 8 huruf b), tidak memberikan jaminan kondisi, keistimewaan atau kemanjuran  yang  seharusnya  tercantum  dalam  label  (Pasal  8  huruf  d),  tidak  memberikan jaminan  kesesuaian  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode  atau penggunaan  tertentu  sebagaimana  harus  dicantumkan  dalam  label  (Pasal  8  huruf  e),  tidak memberikan kesesuaian janji yang harusnya dinyatakan dalam label (Pasal 8 huruf f), tanggal kadaluarsa yang tidak benar (Pasal 8 huruf g), pencantuman pernyataan ”halal” yang dipalsukan dan tidak berizin BPOM (Pasal 8 huruf h).
Ketiga,  produk  impor  maupun  makanan  impor  tersebut  memiliki  label  namun  tidak menggunakan bahasa Indonesia. Pelaku usaha melanggar Pasal 8 huruf j UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang belaku. Merupakan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  7 huruf b UUPK  yakni  pelaku usaha wajib  memberikan  penjelasan  tentang  penggunaan  barang  dan/atau  jasa.  Pentingnya  label dalam bahasa Indonesia semata-mata demi keselamatan dan keamanan atas konsumsi barang tersebut. Penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah dan tepat memahami  petunjuk  penggunaan  termasuk  informasi  produk  apabila  menggunakan  bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing dalam suatu  label tanpa terjemahan Indonesianya dapat menyesatkan konsumen sehingga berpotensi pada timbulnya kerugian dipihak konsumen.
Produk impor di atas yang berkaitan dengan pangan selain melanggar ketentuan UUPK, turut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pangan yakni PP No 69  Tahun  1999.  Pertama,  produk  makanan  impor  yang  tidak  memiliki  label  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
diperdagangkan di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 69 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, ”Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan  atau  dikemasan  pangan”.  Produk-produk  makanan  impor  yang  diperdagangkan  oleh supermarket- supermarket di Kota Palopo tidak mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan produk. Pentingnya pencantuman label tersebut menurut PP ini adalah dikarenakan pada label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) PP No 69 Tahun 1999 menentukan sekurang- kurangnya dalam Label tersebut menerangkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang  memproduksi  atau  memasukkan  pangan  ke  dalam  wilayah  Indonesia,  termasuk pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
Pelaku usaha dalam kasus ini dapat diduga dengan sengaja tidak mencantumkan label, atau mencantumkan label palsu, atau sengaja tidak memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atau penggantian kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
Permintaan pertanggungjawaban dari pelaku usaha menjadi rumit karena produk yang bersangkutan merupakan barang dari luar negeri atau barang impor. Adapun pelaku usaha yang terlibat  dalam  kegiatan  produksi  dan  perdagangan  produk  impor  ini  terdiri  atas  produsen- produsen di negara China, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah, kemudian importir Indonesia  yang  mendatangkan  produk-produk  tersebut  dari  luar  negeri,  dan  supermarket  di Indonesia  (dalam  hal  ini  supermarket  di  Kota  Palopo)  yang  menjual  produk  impor  tersebut kepada masyarakat luas. Permintaan ganti kerugian tidak dapat diajukan kepada semua pelaku usaha yang terlibat di atas melainkan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung gugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.
Tanggung gugat produsen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa ”pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”. Produsen dalam kasus ini berkedudukan di luar Indonesia sementara UUPK sendiri hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Indonesia. Hukum nasional Indonesia dalam hal ini UUPK tidak dapat dipaksakan berlaku kepada warga negara asing yang tidak berdomisili di  Indonesia.  Apabila  produsen  produk  impor  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  Pasal  8 UUPK,  konsumen  yang  dirugikan  tidak  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  berdasarkan UUPK kepada produsen-produsen tersebut.
Tanggung  gugat  supermarket  sebagai  distributor  diatur  dalam  Pasal  24  UUPK  yang mengatur :
1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual  kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku  usaha  lain,  di  dalam  transaksi  jual  beli  tidak  mengetahui  adanya perubahan  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau  tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Konsumen dapat meminta tanggung gugat dari supermarket apabila supermarket yang bersangkutan  ketika  menjual  kembali  kepada  masyarakat  melakukan  perubahan  atas  produk impor  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1).  Namun  apabila  supermarket  tidak melakukan  perubahan  apa-apa  maka  ia  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Pada kasus ini supermarket tersebut tidak melakukan perubahan apa-apa sehingga terhadap mereka tidak dapat dimintakan ganti kerugian. Pasal 24 ayat (1) UUPK menentukan pelaku usaha lain yang menjual kepada supermarketlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelaku usaha lain yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUPK ini dapat berarti produsen produk impor dan/atau importir Indonesia atas produk impor tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas, produsen produk impor dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tanggung gugat importir diatur dalam Pasal 21 UUPK yakni :
1. Importir  barang  bertanggung  jawab  sebagai  pembuat  barang  yang  diimpor  apabila importasi  barang  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan  produsen  luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Importir produk impor bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila produk tersebut tidak diimpor oleh agen atau perwakilan produsen China, Korea, dan negara-negara Timur  Tengah  sesuai  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPK  di  atas.  Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  dalam  kasus  produk  impor  yang  tidak  berlabel,  berlabel  palsu,  dan  tidak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
menggunakan bahasa Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dapat dimintakan pertanggung-gugatannya kepada importir atas produk bersangkutan.
Bentuk  pertanggung-gugatan  importir  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  jalur perdata,  jalur  pidana,  dan  secara  administratif.  Pertama,  secara  perdata  ganti  rugi  dapat diupayakan konsumen melalui musyawarah, atau melalui mediasi dengan bantukan YLKI yang berstatus  LPKSM  resmi  yang  diakui  oleh  pemerintah.  Apabila  upaya  melalui  musyawarah gagal,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  UUPK  konsumen  dapat  mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yakni BPSK baik dengan cara mediasi, arbitrase maupun  konsiliasi.  Pada  penyelesaian  melalui  BPSK  tidak  dikenal  adanya  upaya  hukum banding atau kasasi seperti pada jalur litigasi, karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK. BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi  administratif  dan  tidak  diperkenankan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  maupun perdata. Apabila proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan negeri, maka konsumen  dapat  mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar  perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada kasus ini, konsumen tidak dapat mengajukan  gugatan  berdasarkan  wanprestasi  karena  hubungan  hukum  yang  tercipta  antara impotir  dan  konsumen  tidak  didasarkan  pada  suatu  perjanjian,  melainkan  didasarkan  pada undang-undang.  Selain  daripada  gugatan  secara  perdata,  impotir  juga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sejalan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Bentuk  pertanggungjawaban  importir  secara  administratif  dapat  dikenakan  sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 25, Pasal 26. Selain itu, pertanggungjawaban secara administratif importir  tersebut  dapat  dikenakan  Pasal  61  PP  No  69  Tahun  1999  yakni  berupa  tindakan administratif.  Adapun  tindakan  administratif  yang  dimaksud  meliputi  peringatan  tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia,  penghentian  produksi  untuk  sementara  waktu,  pengenaan  denda  maksimal  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Berdasarkan uraian pembahasan di  atas, dapat  dilihat bahwa atas produk  impor yang tidak  mencantumkan  label  halal  dan  berbahasa  Indonesia  pada  kemasannya  melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK, serta melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No 69
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Tahun 1999, sehingga dalam kasus ini pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung-gugatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif berdasarkan UUPK dan KUH Perdata

## D. PENUTUP
Perlindungan  konsumen  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  penting  dikarenakan kedudukan  konsumen  yang  rendah  dibandingkan  pelaku  usaha,  sehingga  sering  kali  pelaku usaha mengabaikan dan melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya banyak merugikan konsumen, salah-satu kasus yang marak terjadi di Indonesia  adalah  produk  impor  yang  tidak  mencantumkan  label,  baik  label  halal  dan  label berbahasa  Indonesia.  Hal  ini  melanggar  ketentuan  Pasal  7  UUPK  terkait  kewajiban  pelaku usaha untuk memberikan jaminan informasi dan petunjuk penggunaan atas suatu barang dengan benar,  jelas,  dan  tepat.  Selain  itu,  melanggar  ketentuan  Pasal  8  UUPK  terkait  pencantuman label.  Terkait dengan produk impor pangan, melanggar ketentuan Pasal  2 ayat  (1) , Pasal  5, Pasal 10, dan Pasal 15 PP No 69 Tahun 1999. Atas kerugian yang diderita, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
Pelaku  usaha  yang  bertanggung-gugat  atas  produk  impor  tersebut  adalah  importir Indonesia sesuai ketentuan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 UUPK. Dalam hal ini produsen di luar  negeri  dan  supermarket-supermarket  di  Indonesia  tidak  dapat  dimintai  pertanggung- gugatan. Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman label dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana yang dijatuhkan oleh PN serta sanksi administratif yang dijatuhkan oleh  BPSK.  Sanksi  perdata  berupa  ganti  kerugian  dan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara berserta denda Pasal 63 UUPK, sedangkan sanksi administratif
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia : Menata Hukum Bisnis di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Yusuf Shofie, Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Website
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemk ot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa