## Artikel

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nila Wahyuni 1, *
1 Departemen  Administrasi  Publik  FISIP  Universitas  Andalas,  Limau  Manis, Padang, Sumatera Barat
* Korespondensi : nilawahyuni@soc.unand.ac.id

## Abstrak
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik  dengan  nilai  2,69  dalam  skala  5.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  SPBE  di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Sumatera  Barat  sudah memiliki  banyak layanan  administrasi  dan layanan  publik  yang  berbentuk  elektronik.  Adapun dari  segi  kelembagaan didapatkan  hasil  bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpadauan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi  Sumatera  Barat  masih  dalam  proses  pematangan  agar  dapat  dimanfaatkan  secara  massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.
Kata Kunci:   :  Implementasi  Kebijakan;  Sistem  Pemerintahan  Bebasis  Elektronik;  Aplikasi  dan Website; Kelembagaan.

## Abstract
The  Provincial  Government  of  West  Sumatra  became  the  first  province  in  Indonesia  to  have  a Regional Regulation on Electronic-Based Government Systems (SPBE) through Regional Regulation Number 20 of 2018. The results of the 2021 evaluation showed that West Sumatra Province was in the good category with a score of 2.69 on a scale of 5. This study aims to see the implementation of SPBE in West Sumatra Province which is limited to Applications and Websites and Institutions. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation studies with interactive model analysis as a data analysis technique. The results of the study show that the  Government of West Sumatra already has many administrative services and public services in electronic form. As for the institutional aspect, it was found that the Office of Communication and Informatics (Diskominfo) became the leading sector managing SPBE. Whereas in the Regional Regulation to realize the integration and harmony of SPBE Management a Regional Information Technology  Committee and a  Government Chief  Information  Officer  will  be  formed, which has not been realized until now. Therefore it can be concluded that the implementation of SPBE in West Sumatra Province is still in the process of being mature so that it can be used massively as part of a truly electronic-based government system.
Keywords: Policy  Implementation;  Electronic-Based  Government  System;  Applications  and Websites; Institutional.
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  pesat  menuntut pemerintah untuk ikut berkembang di dalam menyelenggarakan tata negara dan penyampaian layanan publik (Aziz et al., 2021; Muliawaty & Hendryawan, 2020; Ramli & Cahyadini, 2019; Nugraha,  2018;  Supriyanto,  2016).  Pemerintah,  dalam  hal  ini,  menindaklanjuti  tuntutan tersebut  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintah  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  SPBE  merupakan  penyelenggaraan  pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan yang bertujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  berkualitas  (Amri  et  al., 2022; Khaidarmansyah & Ridwan Saifuddin, 2022; Pratama & Meigawati, 2021; Tanaamah et al., 2021; Qotrunnisa, 2021; Awaludin, 2019).
Provinsi Sumatera Barat kemudian menjadi Provinsi yang pertama kali menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut. Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik. Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 2,69 dengan kategori baik.
Sejauh  ini  capaian  pengembangan  SPBE  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sejak  tahun  2017, telah membangun 143 website dan aplikasi. Namun, berdasarkan hasil monitoring yang rutin dilakukan  oleh  Tim  Diskominfotik,  dari  143  aplikasi  dan  website  tersebut,  terdapat  46 diantaranya yang tidak dimanfaatkan oleh OPD yang meminta aplikasi tersebut. Peran masing- masing  OPD  di  provinsi  Sumatera  Barat  ini  juga  akan  mempengaruhi  pengimplementasian SPBE di Provinsi Sumbar baik di tingkat kabupaten/kota.
Namun begitu, berdasarkan menpan.go.id dan hasil evaluasi penerapan SPBE di provinsi Sumbar  ditemukan  berbagai  permasalahan  dalam  penerapan  SPBE  Provinsi  Sumbar  masih terdapat  beberapa  kekurangan  seperti;  kurangnya  kolaborasi  antar  seluruh  OPD  di  lingkup pemerintahan provinsi Sumbar, tata kelola yang tidak terpadu, pemanfaatan TIK yang kurang maksimal, kompetensi ASN yang belum memadai, infrastruktur layanan yang belum memadai dan layanan publik yang belum dapat diakses dengan mudah setiap saat. Oleh sebab itu artikel ini akan membahas secara mendalam implemantasi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Beberapa  kajian  literatur  yang  penulis  lakukan  mendapatkan  bahwa  penelitian  sejenis sudah banyak dilakukan. Namun secara spesifik yang melakukan penelitian tentang fokus dan lokus yang sama belum ada. Pratiwi et al., (2020) lebih melihat kajian evaluasi kebijakan. Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  Organisiasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten Sumbawa  belum  berjalan  atau  berfungsi  secara  baik  dan  optimal  dalam  penerapan  e- government atau SPBE.
Anugrah  et  al.,  (2022)  melakukan  hal  yang  kurang  lebih  sama  dengan  penelitian sebelumnya.  Namun  hasil  yang  di  dapatkan  sedikit  berbeda.  Artikel  ini  menemukan  bahwa belum adanya peraturan walikota yang menjadi pedoman teknis bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan  SPBE  membuat  penerapan  SPBE  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal. Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Supriyanto  et  al.,  (2021)  di  mana  penelitian menjelaskan tentang pentingnya pembuatan peta rencana SPBE dengan terlebih dahulu untuk menyesuaikan  kondisi  dari  SPBE  di  Banten  yang  masih  mendapatkan  evaluasi  penilaian dengan tingkat yang “cukup”. Penelitian yang dilakukan oleh Bouty et al., (2019) menjelaskan bahwa  proses  evaluasi  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  pada  pemerintah  Kota Gorontalo  yang  dilaksanakan  dalam  penelitian  ini  berjalan  dengan  cukup  baik,  hal  ini
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
dibuktikan  dengan  hasil  pengukuran  tingkat  kematangan  SPBE  yang  memperoleh  total  nilai indeks 2.88 dengan predikat “BAIK”.
Penelitian  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Khaidarmansyah  &  Saifuddin  (2022),  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  belum  terwujudnya  sistem  yang  saling  berintegrasi  dan  juga penerapan  Integrasi  pada  provinsi  Lampung.  Beberapa  penyebab  antara  lain;  kebijakan  tata kelola masih pada level rintisan, pemahaman Pemerintah Provinsi Lampung yang masih rendah terkait pentingnya SPBE, serta minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi  secara  kualitas.  Terakhir,  penelitian  Susilo  et  al.,  (2019)  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Semarang  belum  bisa  melaksanakannya  secara  optimal  SPBE  untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang. Kendala implementasi yang dihadapi  oleh  di  Kabupaten  Semarang  dalam  penerapan  SPBE  adalah  pada  indikator komunikasi,  sumberdaya  dan  disposisi.Terkait  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  di atas maka untuk membedakan dengan penelitian tersebut maka penelitian ini akan fokus pada implementasi  pada  bagian  Aplikasi  dan  Website,  Kelembagaan,  dan Sumber  Daya Manusia. Bagian-bagian tersebut menjadi beberapa bagian utama di dalam Bab II tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  sebab  bertujuan  untuk  mendeskripsikan peristiwa  ataupun  aktivitas.  Hal  itu  sejalan  dengan  defenisi  penelitian  kualitatif  yang disampaikan oleh Sukmadinata (2009) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan maupun menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial serta sikap, kepercayaan, dan persepsi dari orang ataupun kelompok. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif sebab pada awalnya data akan dikoleksi, direduksi, didisplay untuk mencari gambaran utuh dari suatu peristiwa.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  November  sampai  dengan  Desember  2022.  Lokasi penelitian  difokuskan  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Provinsi  Sumatera Barat. Hal ini dilakukan karena Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat merupakan leading sector pelaksanaan SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Namun begitu, kami juga melakukan triangulasi sumber untuk melakukan validasi data yang didapat dengan mewawancara  pihak-pihak  lain  baik  pegawai  maupun  masyarakat  yang  merasakan  manfaat dalam penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat.
Sumber  data  penelitian  ini  meliputi  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Penggalian  sumber  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sumber  data  sekunder  dilakukan  dengan  telaah  dokumen,  website  dan  lainnya.  Selanjutnya, penelitian ini menggunakan model interaktif sebagai teknik analisis data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Layanan SPBE Provinsi Sumatera Barat
Penerapan  SPBE  di  Provinsi  Sumatera  Barat  ditandai  dengan  dibangunnya  layanan- layanan  SPBE  baik  yang  berbantuk  layanan  administrasi  pemerintahan  berbasis  elektronik maupun  layanan  publik  berbasis  elektronik.  Ruang  lingkup  dari  kedua  layanan  tersebut dijelaskan  dalam  Pasal  27  ayat  2  dan  3  Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2018  Provinsi Sumatera  Barat  tentang  Pengelolaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Layanan
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud kebijakan tersebut yaitu layanan  SPBE  yang  mendukunh  tata  laksana  internal  birokrasi  dalam  rangka  meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Sedangkan Layanan publik berbasis elektronik yaitu  layanan  SPBE  yang  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  instansi  pusat  dan pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka Provinsi Sumatera Barat sudah mengembangkan  aplikasi  dan  website  yang  menunjang  dua  bentuk  layanan  tersebut.  Hal tersebut  seperti  yang  dijelaskan  dalam  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  salah  satu pegawai di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yaitu;
“Sejauh  ini  penerapan  SPBE  di  sumbar,  baik  itu  dalam  bentuk  aplikasi  sudah menggunakan  aplikasi  ABON  yang  digunakan  untuk  kepegawaian  atau  untuk  merekap kehadiran  pegawai,  aplikasi  tersebut  sudah  ada  di  playstore.  Selain  itu,  untuk  pendataan pegawai ada simpeg namanya, dan dikelola oleh PKD. Karena kominfo kan sebagai penyedia layanan, jadi untuk aplikasi itu sendiri dikelola oleh OPD masing-masing. Untuk pelayanan masyarakat itu sudah ada aplikasi 17 surek (surat elektronik), dan juga ada namanya sipsakato (Aplikasi untuk perizinan) itu adalah dari goverment ke masyarakat”
Selanjutnya, artikel ini akan mendeskripsikan tentang layanan administrasi pemerintahan berbasis  elektronik  maupun  layanan  publik  berbasis  elektronik  dalam  bentuk  aplikasi  dan website yang sudah dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Adapun aplikasi dan website tersebut antara lain.

## 3.1.1 Abon Sumbar (Absensi Online Sumatera Barat)
Abon  Sumbar  merupakan  salah  satu  aplikasi  layanan  SPBE  yang  berbentuk  layanan administrasi pemerintahan atau dalam istilah lain disebut sebagai Government-to-government (G2G).  Abon  Sumbar  merupakan  absensi  secara  online  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kualitas  kinerja  pegawai  di  semua  OPD  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Abon Sumbar  ini  berguna  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  kedisiplinan  pegawai,  baik  itu kehadiran, jadwal hadir, jadwal pulang, dan izin  pegawai di lingkup pemerintahan. Aplikasi ini  nantinya  dapat  merekap  absensi  kehadiran  para  pegawai  maupun  staf  di  OPD  yang menggunakannya  yang  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  bagian  dari  perhitungan  pemberian Tunjangan “Tambahan Penghasilan Pegawai” atau TPP . Layanan Abon Sumbar terdiri dari layanan yang berbentuk aplikasi dan website. Aplikasi abon sumbar ini memiliki 3 fitur utama yakni:
1) Home
Fitur ini merupakan halaman utama dari aplikasi dimana disini terdapat informasi terkait jam absen hari terkini dan tempat atau lokasi pegawai tersebut saat mengambil absen.
2) Agenda
Fitur Agenda ini berguna untuk menangkap izin pegawai
3) Riwayat
Pada fitur riwayat ini dapat digunakan untuk melihat rekap absensi pegawai perbulan.
Gambar 1. Abon Sumbar dalam bentuk Website (kiri) dan Abon Sumbar dalam bentuk Aplikasi pada OS Android (kanan)
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
Namun begitu aplikasi Abon Sumbar masih perlu beberapa perbaikan. Dilihat dari rating yang  ada  di  google  playstore  maka  Abon  Sumbar  mendapatkan  rating  4.0  dari  5.  Beberapa keluhan dari pengguna berupa aplikasi yang sering error dan lokasi pengambilan absen yang tidak ditemukan perlu diperbaiki lagi agar penerapan Abon Sumbar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

## 3.1.2 Simpeg (Sistem Kepegawaian)
Simpeg  adalah  salah  satu  bentuk  layanan  yang  juga  berbentuk  layanan  administrasi pemerintahan. Layanan ini berbasis web yang digunakan untuk mengolah data kepegawaian. Adapun  Data  yang  ada  pada  aplikasi  Simpeg  seperti  Fitur  Data  Pegawai  yang  dapat menampilkan semua detil data (data pribadi, keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pangkat dan riwayat  jabatan  akademik,  riwayat  jabatan  struktural,  riwayat  penelitian  serta  riwayat pengabdian  masyarakat,  penghargaan,  sertifikat,  pelatihan,  tugas  kelembagaan  dan sebagainya).  Selain  itu  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengolah  data-data  pegawai. Keuntungan  lain  dari  penggunaan  yaitu  Simpeg  juga  memudahkan  atasan  untuk  melakukan fungsi  pengawasan  dalam  kepegawaian  karena  sistem  ini  dapat  menunjukkan  sasaran  kerja pada tiap diri seorang pegawai (SKP).
Penerapan  Simpeg  Sumbar  dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  sudah  mendapatkan respon positif dari pengguna. Beberapa hal yang positif yaitu penggunaan yang relatif mudah / user  friendly  dan  keamanan  data  dari  Simpeg  cukup  bagus.  Namun  begitu,  kenyamanan  di dalam penggunaan masih perlu diperbaiki lagi terutama untuk pengguna yang berumur di atas lima puluh tahunan.
Gambar 2. Tampilan awal website Simpeg Provinsi Sumatera Barat
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 3.1.3 SIPSAKATO
SIP  SAKATO  adalah  salah  satu  website  yang  tujuannya  memberikan  layanan  publik berbasis elektronik dalam bentuk perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan  oleh  DPMPTSP  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  kolaborasi  dengan  Diskominfo Provinsi Sumatera Barat.  Aplikasi ini pertama kali dilaunching pada 31 Agustus 2017. Pada saat itu Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menjelaskan bahwa “SIP Sakato diharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan terhadap masyarakat dan investasi. Hal ini mengingat  pentingnya  sistem  informasi  dalam  mencapai good  government dan clean governance ”  (Sumbarprov.go.id  diakses  13  Januari  2023).  Setelah  5  (lima)  tahun,  SIP SAKATO menjadi salah satu inovasi layanan yang membuat Provinsi Sumatera Barat menjadi satu  dari  empat  provinsi  terbaik  di  dalam  pelayanan  1  pintu  pada  tahun  2021 ( https://langgam.id/bersaing-dengan-4-provinsi-sumbar-masuk-nominasi-terbaik-dalam- pelayanan-1-pintu/ diakses 12 Januari 2023)
Adapun  Prosedur  dalam  penggunaan  SIP  SAKATO  terlebih  dahulu  tiap  individu masyarakat harus mendaftarkan dan membuat akun untuk dapat mengurus perizinan. Setelah memiliki akun SIP SAKATO masyarakat dapat melakukan pengurusan izin dengan mengklik menu  permohonan  izin  setelah  itu  individu  masyarakat  akan  diarahkan  untuk  memenuhi persyaratan dalam melakukan permohonan izin tersebut. Terdapat 19 (sembilan belas) bidang pelayanan dan non pelayanan yang dilayani pada website ini yaitu: 1) Bina Marga, Cipta Karya dan  Tata  Ruang,  2)  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  3)  Kehutanan,  4)  Kesehatan,  5) Ketenagakerjaan,  6)  Pemukiman  dan  Perumahan,  7)  Pendidikan,  8)  Penanaman  Modal,  9) Perhubungan, 10) Perikanan dan Kelautan, 11) Perindustrian dan Perdagangan, 12) Peternakan dan Kesehatan Hewan, 13) Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 14) Sosial, 15) Lingkungan Hidup,  16)  Koperasi  dan  UMKM,  17)  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  18)  Tanaman  Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, dan 19) Kesatuan Bangsa dan Politik.
Gambar 3. Tampilan awal website SIP SAKATO Provinsi Sumatera Barat (Dapat diakses di https://sipsakato.sumbarprov.go.id/)
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 3.1.4 SUREK (Surat Elektronik)
Surek  adalah  sebuah  Aplikasi  persuratan  berbasis  elektronik  yang  dikembangkan  oleh Dinas  Kominfo  Sumatera  Barat  untuk  mempermudah  proses  pengurusan  surat-surat  secara online mulai dari pembuatan surat,pengecekan ulang dan koreksi kesalahan surat sampai surat tersebut dikirim ke OPD yang dituju di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
Selain  berbentuk  website,  SUREK  juga  dikembangkan  dalam  aplikasi  berbasis  android yang  tujuannya  untuk  memudahkan  pemeriksaan  surat  perjalanan  dinas  kapanpun  dan dimanapun. SUREK memiliki fitur: 1) Pemeriksaan catatan dinas, 2) Pemeriksaan surat tugas. 3) Pemberitahuan surat masuk, dan 4) Riwayat akhir pengajuan. Aplikasi ini telah mendukung hasil berupa surat berbasis elektronik dan tanda tangan digital.
Gambar 5. Tampilan Aplikasi SUREK Provinsi Sumatera Barat
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 3.1.5 siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya)
Aplikasi  siMAYA  merupakan  salah  satu  aplikasi  e-office  yang  juga  berbentuk  layanan administrasi  pemerintahan.  Aplikasi  ini  digunakan  untuk  mempercepat  pengambilan keputusan.  Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  dapat  memberikan  administrasi  pemerintahan  karena aplikasi ini dapat diakses dimana saja walaupun pimpinan tidak berada di kantor sehingga tidak perlu disposisi kepada pejabat lain. Aplikasi siMAYA ini telah disempurnakan oleh aplikasi e- office  sebelumnya  seperti  SUREK  sehingga  sangat  berguna  dalam  pengarsipan  surat  serta meningkatkan efektivitas kerja karena setiap proses surat dapat dicek kapan saja tanpa harus datang langsung ke intansi yang menjadi tujuan.

## 3.1.6 Layanan lainnya
Pemerintah Sumatera Barat juga telah mengembangkan beberapa aplikasi lainnya dalam rangka  implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  selain  aplikasi-aplikasi  yang sudah dibahas di atas. Beberapa aplikasi yang ada banyak yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi android. Aplikasi aplikasi tersebut antara lain dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.
Gambar 6. Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Google Playstore
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 3.2. Kelembagaan dalam Bentuk Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah
Pengembangan  aplikasi  atau  website  dalam  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  berada  di  bawah  Dinas  Komunikasi,  dan  Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat. Sehingga  setiap  pengembangan  aplikasi  atau  web  yang  dilakukan  oleh  OPD  di  Provinsi Sumatera  Barat  akan  berkoordinasi  dengan  Dinas  Komunikasi,  dan  Informasi  Provinsi Sumatera  Barat.  Secara  teknis,  Diskominfo  Sumbar  terlebih  dahulu  akan  melihat  kelebihan maupun kelemahan dari Aplikasi yang disulkan dan hendak dikembangkan oleh OPD terkait. Kominfo akan melihat manfaat dan dampak dari aplikasi atau website yang direkomendasikan apakah dapat mempermudah akses layanan kepada masyarakat maupun layanan administrasi pemerinatahan.  Jika  dalam  hal  ini  pihak  OPD  berhasil  menunjukkannya  melalui  diskusi bersama  Kominfo  Sumbar  maka  pihak  Kominfo Sumbar  akan  memulai  perancangan  hingga nantinya peluncuran aplikasi untuk organisasi perangkat daerah tersebut.
“ Iya,  setiap  OPD  harus  mengajukana  surat  dulu,  jadi  di  surat  itu  nanti  kami  minta lampirkan KAK (Kerangka Acuan Kerja), di KAK itu nanti mereka menjelaskan mereka maunya aplikasi seperti apa, dan yang memakai aplikasinya siapa,  setalah suratnya masuk kesini baru kami membuat undangan, nanti tindak lanjut dari undangan tersebut mereka  kami  ajak  pembahasan  kesini,  setelah  pembahasan  nanti  dikerjakan,  setelah aplikasi berjalan 75 persen, mereka akan kami undang lagi untuk menyamakan rapat yang  pertama,  sesuai  nggak  dengan  permintaan  yang  mereka  ajukan  sama  hasil jadinya,  kenapa  75  persen,  ya  nanti  setelah  jadikan  sedangkan  aplikasi  tidak  sesuai dengan  permintaan  maka  bisa  dilakukan  perombakan  ulang”  (Wawancara  dengan salah seorang pegawai Diskominfo Sumatera Barat, 23 November 2022)
Adapun beberapa bentuk koordinasi yang pernah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  beberapa  instansi  baik  yang  berada  di  level Pemerintah provinsi ataupun di level pemerintah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
a) Koordinasi dalam Peningkatan Layanan Pendidikan

## Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
Diskominfo sumbar dan Dinas pendidikan Provinsi Sumbar berkerja sama dalam membuat sebuah website PPDB (Penermaan Peserta Didik Baru) yang merupakan sebuah situs website dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  berbasis  online.  Website  ini  memuat  informasi  terkait pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, zonasi, prestasi, serta panduan berupa tahap atau alur pendaftaran untuk siswa Dapodik dan siswa Non Dapodik. Selain itu, Di website PPDB ini juga memiliki  kontak  pengaduan  di  tiap  wilayah  atau  kota di  Provinsi Sumatera  Barat  jika ditiap daerah mengalami kendala dapat langsung menghubungi pihak daerah terkait. Dari sini dapat dilihat  koordinasi  yang  dibangun  antar  Kominfo  Sumbar  dan  Dinas  Pendidikan  Provinsi Sumatera  Barat  dapat  memberikan  layanan  yang  cukup  baik  untuk  masyarakat  dengan mengembangkan sebuah website untuk jalur pendaftaran siswa baru dengan berbasis online.
b) Koordinasi dalam Peningkayan Layanan Perizinan
DPMPTSP  Provinsi  Sumbar  berkoordinasi  dengan  Kominfo  Sumbar  sebagai  penyedia yang  meluncurkan  suatu  website  SIPSAKATO  ini,  pelayanan  yang  diurus  disini  meliputi, perizinan  berusaha  dan  lain  sebagainya  yang  menjadi  tugas  pemerintah  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat.  Keberadaan  website  SIPSAKATO  sebagai  bentuk  kerja  sama keduanya dalam membuat dokumen perizinan secara online dan setelah itu cukup menunggu tiga hari untuk surat izin tersebut dapat dicetak.
c) Koordinasi dalam Peningkatan Layanan Pembayaran Pajak
Kolaborasi Diskominfo dengan samsat yaitu pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan  Bea  Balik  Nama  kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  sebagai  upaya  dalam  memaksimalkan pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  media-media  promosi  dan  sosialisasi  dalam menyampaikan infomasi dan publikasi ke masyarakat. Pelaksanaan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat seperti yang sudah dituliskan di atas belum secara utuh melaksanakan norma kebijakan  yang  sudah  ditentukan.  Pada  pasal  19  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  20  Tahun  2018  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  keterpaduan  dan keselarasan pengelola SPBE, Gubernur membentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government  Chief  Information  Officer.  Namun  begitu,  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat sampai saat ini belum memiliki dua lembaga tersebut.
Padahal di dalam Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan fungsi dari Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer sangat Vital di dalam pengembagan SPBE. Keberadaan Komite Teknologi Informasi  Daerah  dapat  1)  mewadahi  aspirasi  pengelola  SPBE  dan  penyelenggara  Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah, dan 2) melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah. Adapun anggota dari Komite Teknologi Informasi Daerah terdiri dari;  1)  Pemerintahan  Daerah,  2)  Akademisi,  3)  Pelaku  Usaha,  dan  4)  Tokoh  Masyarakat. Sedangkan Government Chief Information Officer berfungsi sebagai koodinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK. Oleh sebab itu untuk penerapan SPBE yang efektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu untuk mengadakan kedua lembaga tersebut.
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik

## 5. Kesimpulan
Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  provinsi  pertama  di  Indonesia  yang memiliki Peraturan Daerah tentang SPBE melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Sumatera  Barat  masuk  dalam  kategori  baik  dengan nilai 2,69  dalam  skala  5.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  berbagai  layanan  berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti Abon Sumbar (Absensi Online), Simpeg (Sistem Kepegawaian), SIPSAKATO (Aplikasi Perizinan), SUREK (Surat Elektronik), dan siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya). Layanan-layanan ini  bertujuan  untuk meningkatkan  layanan  publik  dan administrasi  pemerintahan.  Dalam  hal kelembagaan,  penelitian  ini  mendapatkan  hasil  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  menjadi leading  sector dalam  mengelola  SPBE.  Namun,  menurut  Peraturan Daerah, untuk mencapai keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan SPBE, akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government  Chief Information Officer yang belum terealisasi  hingga  saat  ini.  Sehingga,  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  tantangan  dalam implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Komite Teknologi Informasi Daerah bertugas untuk mewadahi aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi  perencanaan  dan  operasional  program  kegiatan  SPBE  yang  strategis  pada  setiap Perangkat  Daerah.  Sedangkan  Government  Chief  Information  Officer  berfungsi  sebagai koordinator  perencanaan  dan  pelaksanaan  inisiatif  TIK  provinsi  dan  kabupaten/kota  dan melakukan  review  berkala  atas  pelaksanaan  implementasi  TIK.  Dengan  demikian, pembentukan Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer dianggap penting untuk mencapai keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan SPBE agar tujuan dari kebijakan SPBE dapat tercapat dengan optimal.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Hidayatul  Fajri  yang  telah  banyak  membantu  di  dalam melakukan penulisan artikel ini.

## Referensi
1. Amri, U., Adianto, & As’ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2), 12201–12207.
2. Anugrah,  Z.  E.,  Zakaria,  S.,  &  Darmawan,  I.  (2022).  EVALUASI  SISTEM PEMERINTAHAN  BERBASIS  ELEKTRONIK  (SPBE)  DI  KOTA  BEKASI  TAHUN 2020. JANITRA (JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) , 2 (1).
3. Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi
Informasi&Komunikasi  (Tik)  Dalam  Mengoptimalkan  Penerapan  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (2), 118–134. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115
4. Aziz, F. N., Mubin, F., Hidayat, R. J. P., Nurjaman, A., Romadhan, A. A., Sulistyaningsih, T.,  &  Hijri,  Y.  S.  (2021).  Bagaimana  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Bertransformasi  Menjadi  Inovasi  Pelayanan  Publik? Perspektif , 10 (2),  616–626. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4905
5. Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). The Evaluation of Electronic Based Government  System  Using  E-Government  Maturity  Model  (Case  in  Government  of Gorontalo City). Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 23 (1), 16–24.
Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
6. Khaidarmansyah,  &  Ridwan  Saifuddin.  (2022).  Optimalisasi  Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Spbe)Di  Provinsi  Lampung. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistempemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)Di Provinsi Lampung , 16 (1), 1–11.
7. Muliawaty,  L.,  &  Hendryawan,  S.  (2020).  Peranan  E-Government  Dalam  Pelayanan Publik  (Studi  Kasus:  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Sumedang). Jurnal  Ilmu Administrasi , 11 (2),  101–112.  file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2898-Article  Text- 11413-2-10-20210323.pdf
8. Nugraha,  J.  T.  (2018).  E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen Sukses  Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2 (1), 32–42.
9. Pratiwi,  H.  D.,  Hayuhardhika,  W.,  Putra,  N.,  &  Herlambang,  A.  D.  (2020).  Evaluasi Penerapan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Besar  Menggunakan Kerangka  Kerja  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (  SPBE  ). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 4 (11), 4116–4124.
10. Ramli,  T.  S.,  &  Cahyadini,  A.  (2019).  PERKEMBANGAN  TEKNOLOGI KOMUNIKASI  DALAM  KAITANNYA  DENGAN  BIDANG  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN e-ktp. Jurnal Academia Praja , 2 (01), 171–177.
https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.71 11. Rifan  Alun  Pratama,  Dine  Meigawati,  A.  M.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Sukabumi Particioatory  Responder  (Super)  Dalam  Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Sukabum. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (3), 453. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/5871/pdf
12. Sukmadinata, N. S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Rosdakarya.
13. Supriyanto,  E.  E.  (2016).  Kebijakan  Inovasi  Teknologi  Informasi  (IT)  Melalui  Program Elektronik  Goverment  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 1 (1),  141. https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438
14. Supriyanto,  S.,  Ridwan,  A.,  Tamam,  R.,  Santoso, M. I., Satria,  D.,  & Mutaqin,  A.  I.  S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Journal Industrial Servicess , 7 (1), 171.
https://doi.org/10.36055/12952 15. Susilo,  A.  B.,  Nurhayati,  T.,  &  Sa’bani,  A.  (2019).  SISTEM  PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKOMONI DAERAH KABUPATEN SEMARANG. Sinov , 2 (1).
16. Syahruni  Qotrunnisa,  A.  (2021).  Model  Arsitektur  Layanan  Administrasi  Pemerintahan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Spbe)  Pemerintah  Daerah  Kuningan. JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer) , 4 (3), 187–192.
https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3424
17. Tanaamah,  A.  R.,  Wijaya,  A.  F.,  &  Maylinda,  S.  A.  (2021).  Tata  Kelola  Teknologi Informasi  Pada  Sektor  Publik:  Penyelarasan  Teknologi  Informasi  Dengan  Visi Kepemimpinan  (Studi  Kasus:  Kota  Salatiga  dan  Kabupaten  Bengkayang). Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 8 (6), 1319.
https://doi.org/10.25126/jtiik.20218653 79