## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/ PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE
Gatut Adhi Suwandaru E-mail: gatutndaru11@gmail.com Staff Pemprov Jawa Timur
Pranoto
E-mail: maspran7@gmail.com (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Copyright; cinema- tography; Fair Use; monetization
Kata Kunci: Hak Cipta; Sin- ematografi; Fair Use; Moneti-
sasi This articles aims to examine the problem of application of the doctrine of fair use in article 44 paragraph (1) of Law No. 28 year 2014 on copyright for cinematography.  This legal study is a prescriptive study of normative law. The approach used is the statue approach, comparative approach, conceptual approach, and other approaches to use. The secondary data type includes primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials with literature studies. Technical analysis uses deductive methods with the logic of Silogism. Problematics application of the doctrine of fair use in article 44 paragraph (1) UUHC on the work of cinematography is the first obscurity of the elements stipulated in article 44 paragraph (1) UUHC. Secondly, there is an indicator of fairness constraints to realize the work of others. Thirdly, registration has not yet been introduced by a fictional character in cinematography.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi . Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach) , pendekatan perbandingan (comparative approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) . Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.

## A. Pendahuluan
Salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah sinematografi sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Choirun Nisa,  2018:  54).  Sinematografi  merupakan  sebuah  karya  yang  dipertunjukkan untuk khalayak umum berisi suatu pesan moral. Pada 2019 industri sinematografi Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mana m enggandeng VIU melalui programnya yaitu Viu Pitching Forum, Viu Short, dan Bekraf Akatara, hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem perfilman Indonesia. (republika.co.id. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 04.26 WIB).
Karya sinematografi atau film, karya yang lahir dari ekspresi cipta, rasa, karsa manusia yang diwujudkan dalam suatu karya dan dapat dinikmati oleh khalayak umum. Orisinalitas terhadap karya ini terkadang menuai permasalahan, yaitu ketika  muncul  sebuah  modifikasi  terhadap  karya  asli  dari  pencipta.  Hal  ini dikarenakan orang lain berkeinginan mengkritik atau mengagumi suatu karya sehingga termotivasi untuk mengubah ciri khasnya, yang disebut derivative work. Berne Convention, menyatakan bahwa tindakan derivative work atau pengalihwujudan karya harus mendapatkan perlindungan tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Peraturan mengenai, pengalihwujudan ini pun tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yaitu:
(1)  Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
a.    pendidikan, penelitian, penulisan   karya   ilmiah,   penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b.   keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c.   ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;atau
d.  pertujukan  atau  pementasan  yang  tidak  dipungut  bayaran  dengan  keten tuan  tidak  merugikan  kepentingan  yang wajar dari Pencipta.
Pengalihwujudan  sebuah  karya  sinematografi  menjadi  bentuk  lain  bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila dilakukan atas seijin pencipta/ pemegang hak cipta dalam hal ini produser atau semata-mata tidak ditujukan untuk orientasi profitable. Apabila dikorelasikan dengan doktrin fair use , maka sudah pantas dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC memberikan batasan limitatif terkait pengalihwujudan karya milik orang lain, agar masih dalam batasan kewajaran.
Pengalihwujudan   karya   sinematografi   kerap   kali   menjadi   polemik ditengah antusias masyarakat untuk menyaksikan, sebagai contoh pada 2015 terjadi sebuah perselisihan antara PT Bumi Langit dengan Helfi Kardit mengenai pembuatan parodi Kacaunya Dunia Persilatan yang merupakan adaptasi dari
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Perlindungan Hukum...
film Si Buta dari Gua Hantu. Titik pemasalahan , bermula saat PT Bumi Langit mengirimkan somasi kepada Helfi Kardit selaku produser film parodi Kacaunya Dunia Persilatan karena menggunakan tokoh Si Buta Dari Gua Hantu tanpa meminta izin kepada PT Bumi Langit selaku pemegang hak cipta. Pihak Helfi Kadit pun mengakui bahwa sudah banyak somasi yang dilayangkan, karena banyak pihak yang tidak menerima karyanya dijadikan parodi. Kontroversialnya, pembuatan film Kacaunya Dunia    Persilatan    tidak menghentikan produser untuk membuat  film  tersebut  (https://www.liputan6.com/showbiz/read/2165328/ film-ini-digugat-pemilik-karakter-si-buta-dari-gua-hantu. Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 20.07 WIB). Kasus yang hampir sama juga terjadi pada 2017, antara SAS Film dan Pichouse Film anak perusahaan MD Entertaintment. Polemik ini, berawal dari garapan film berjudul NGAWUR yang diproduksi oleh SAS Film, memparodikan fil box office dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah DANUR. Tidak terima dengan diparodikannya film tersebut, pihak MD Entertainment mengirimkan surat keberatan atas diproduksinya parodi ini hal ini dikarenakan menggunakan karakter salah satu tokoh dengan alur yang berbeda tanpa mengkonfirmasi dengan produser terkait. Namun, Tio Pakusadewo tidak gentar dengan somasi yang dilayangkan oleh MD Entertainment dan tidak akan melakukan tuntutan balik terhadap somasi tersebut (https://www.merdeka. com/artis/film-parodi-ngawur-disomasi-begini-tanggapan-tio-pakusadewo. html. Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 21.00 WIB).
Terjadinya  polemik  pengalihwujudan  karya  sinematografi  menjadi  karya cipta baru tidak terlepas dari problematika pengaturan yang melandasi tindakan tersebut. Pembuatan karya sebagai bentuk pengalihwujudan sebenarnya mendapatkan perlindungan hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, yang mengartikan karya cipta adaptasi atau transformasi merupakan “merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain”. Tindakan merubah format ciptaan untuk menjadi bentuk lain, sepatutnya diberikan takaran dan atau batasan atas tindakan pengalihwujudan karya (fair use) , hal ini yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Ari Mahartha, 2018: 20). Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya memberikan peruntukan apa saja sebuah karya boleh dialihwujudkan, tanpa memberikan batasan yang jelas. Berbeda dengan doktrin fair use yang dilaksanakan di Amerika melalui Art 107 Copyright Act 1976 , menjelaskan bahwa batasan penggunaan yang wajar (fair use) terhadap karya cipta baik menggnakan atau mengalihwujudkan antara lain:
a.   Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk pada tujuan penyebaran karya hasil modifikasi tanpa indikasi profitable;
b.   Sifat hak cipta itu sendiri;
c.   Jumlah substansi  yang  digunakan  dari  bagian  karya cipa tersebut  untuk pembuatan karya lain yang berkaitan dengan hak cipta secara keseluruhan;
d.   Pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial untuk hak pencipta karya (Fancesco Parisi, 2014; 5).
Problematika Perlindungan Hukum...
Hal ini patut dijadikan bagi pemangku kebijakan bahwa tanpa regulasi yang jelas dan tegas maka akan dimungkinkan terjadi polemik dan memicu sebuah sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka artikel ilmiah ini akan dibahas mengenai problematika perlindungan hukum bagi pencipta/ pemegang cipta hak cipta sinematografi terhadap monetisasi derivative works berdasarkan fair use doctrine.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif atau biasa disebut doktrinal yaitu penelitian hukum yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian hukum  ini  sifat  penelitian  yang digunakan  adalah  preskriptif  dan  terapan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statutue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sudi dokumen atau studi pustaka. Sedangkan, teknik analisis sata yang digunakan dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan metode silogisme yang menggukan pola deduktif. (Peter Mahmud Marzuki, 204:133).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kasus yang terjadi dalam dunia sinemataografi menjadikan sebuah evaluasi terhadap perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan tindakan pengalihwujudan.  Kasus  dari  pembuatan  film  NGAWUR  dan  pembuatan Parodi Kacaunya Dunia Persilatan, merupakan contoh konkret dari pelanggaran pengalihwujudan karya yang muaranya ada pada ketiadaan limitation terkait tindakan pengalihwujudan karya dalam UUHC, yang seharunya limitation tersebut tercantum dalam doktrin fair use yaitu pasal 44 ayat (1) UUHC.
Pertama, ketidakjelasan unsur yang diatu dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, yang meliputi unsur sebagian atau seluruh substansial dan unsur kepentingan yang  wajar.  Pada  unsur  sebagai  atau  seluruh  substanisal  karya  sinematografi terdiri dari banyak substansi, baik tokoh, penokohan, latar, alur cerita, backsond, dsb. Terkadang, kesamaan substansi ini memberikan kerugian pada karya lain, terlebih ciptaan tersebut telah lebih dahulu ada, dengan kata lain ciptaan yang memiliki kesamaan substansi tersebut adalah karya derivative UUHC memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud “sebagian dan seluruh substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Tapi, setiap objek hak cipta memiliki substansi berbeda-beda dalam memberikan ciri khas terhadap karya tersebut. UUHC, belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, bahkan dalam peraturan pelaksanaan maupun peraturan terkait lainnya, belum terdapat penjelasan mengenai, kriteria apa bisa disebut sebagian atau seluruh substansi, sehingga dalam ketentuan ini dibutuhkan unsur-unsur tambahan
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Problematika Perlindungan Hukum...
agar dapat menjelaskan suatu pembuktian bahwa pengalihwujudan tersebut tidak menghilangkan ciri khas film yang telah dibuat. Penjelasan, penggunaan substansial ini penting, agar ciri khas dari film tersebut tidak hilang. Berbeda dengan Amerika, Supreme Court Amerika telah menerapkan, substansial similarity untuk menentukan kriteria batasan substansi suatu karya untuk dialihwujudkan, antara lain, Action, Property, Setting, Performer, dan Mistakes .
Disisi lain, unsur kepentingan yang wajar dari UUHC dianggap kurang dapat memberikan informasi yang lengkap. Menurut A. Prasetyo (Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Unversitas Indonesia), menyatakan bahwa dalam ruang lingkup hak cipta bukan hanya orientasi ekonomi saja yang dipersoalka, namun lebih kepada apakah tindakan tersebut menganggu kepentigan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak.
Walaupun pengalihwujudan atau penggunaan karya orang lain, tidak bersifat profitable tetapi apabila secara tidak sengaja mengusik kepentingan ekonomi pencipta maka dianggap melanggar hak cipta. Ukuran kepentingan yang wajar yang mendukung keseimbangan dalam menikmati hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta sulit untuk dipraktekkan. Sehingga, menjadi tugas pengadilan untuk memberikan keseragaman standar keseimbangan hak ekonomi dan hak moral tersebut (Eka Indah Hanisa, 2014; 11). Menurut, WIPO, untuk menentukan kepentingan yang wajar dengan tujuan mencapai keseimbangan untuk dapat menikmati hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta maka harus terdapat batasan limitatif yang dituangkan dalam pengaturan fair use Kedua, tidak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Pengaturan mengenai pengalihwujudan karya, yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC mendapati sebuah permasalahan. Ketiadaaan mengenai batasan limitatif diperbolehkannya seseorang untuk mengalihwujudkan suatu karya, menjadi persoalan yang patur diperhatikan. Padahal, Bern Convention, Pasal  10  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  modifikasi  terhadap  suatu  karya  yang telah diketahui oleh publik, diizinkan selama menggunakan cara-cara yang wajar dan tidak memberikan kerugian bagi pencipta karya asli. Ketentuan lebih lanjut, memberikan kuasa pada negara untuk membuat pembatasan terhadap pengecualian untuk menggandakan, menggunakan, atau mengalihwujudkan karya  berdasarkan  tiga  pengujian yaitu:
a.   Dibatasi dalam hal-hal tertentu;
b.   Tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya cipta;
c.   Tidak merugikan dari pencipta ( Desy Nurhayati, 2011; 58)
Pembatasan yang sedemikan rupa, telah diterapkan juga di Amerika dan Canada. Amerika melalui Art 107 Copyright Act 1976 , menetapkan empat syarat/ indikator batasan mengenai penggunaan yang wajar:
a.   Tujuan dan karakter dari penggunaan, termasuk apakah termasuk kedalam sifat komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan nirlaba;
b.   Sifat kenaturalan karya cipta itu sendiri;
c.  Jumlah substansi yang digunakan dari bagian karya cipa tersebut untuk pembuatan karya lain yang berkaitan dengan hak cipta secara keseluruhan;
d.   Efek penggunaan atas potensi pasar.
Namun, hal yang membedakan antara Amerika dengan negara lain adalah melalui keputusan Supreme Court, memperbolekan mengadaptasi atau mengubah  atau  memodifikasi  karya  ciptaa  asli  menjadi  parodi  baik  sebagian atau keseluruhan unsur dari karya cipta asli. Sedangkan, batasan penggunaan yang wajar terkait dengan menggunakan, mengalihwujudkan karya orang lain, yang ditetapkan oleh Supreme Court Canada , meliputi:
a.    Tujuan dari transaksi;
b.    Karakter dari urusan;
c.    Jumlah transasaksi;
d.    Alternatif untuk berurusan;
e.    Sifat pekerjaan;
f.    Dampak dari urusan pada pekerjaan.
Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi. Tokoh fiksi atau karakter fiksi merupakan segala bentuk yang meliputi penggambaran watak dalam sebuah cerita yang dihidupkan dan dikendilkan oleh penciptanya. Banyak karakter fiksi yang dikenal di Indonesia salah satunya adalah Si Buta dari Gua Hantu. Dalam keberjalanannya, karakter fiksi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan unsur yang memiliki nilai ekonomi, belum ada pengaturan tertulis mengenai jenis ciptaan yang terpisah.  Karakter  fiksi,  rawan  untuk  dialihwujudkan  sebagai  contoh  kasus penggunaan karakter fiksi dari Si Buta dari Gua Hantu yang ubah alur ceritanya serta penokohannya dalam film Kacaunya Dunia Persilatan. Hal ini, tentu saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karena ciri khas dari tokoh Si Buta hilang.
Sebenarnya dalam UUHC telah mengatur secara eksplisit tentang perlindungan karakter fiksi karena apabila diambil unsur yang ada dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC, akan menghasilkan unsur sebagai berikut:
a.    Hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
Karya cipta yang dimaksud adalah karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Suatu rancangan karakter yang diwujudkan dalam bentuk film, maka karakter tersebut memiliki alur cerita dan  perannya,  sehingga  klasifikasi  membuktikan  bahwa  karakter  fiksi merupakan hasil karya dibidang seni dan sastra.
b.    Bersifat khas atau pribadi
Bersifat khas atau pribadi mengartikan bahwa penuangan yang bersifat pribadi  dan  tidak  boleh  didasarkan  atas  karya  orang  lain  (modifikasi). Penciptaan karakter fiksi, memerlukan kemampuan pengarang atau pencipta agar karakter yang dibentuk memiliki ciri khas.
Problematika Perlindungan Hukum...
c.   Syarat Keaslian
Konsep keaslian yang diusung oleh Hak Cipta dan Hak Paten memiliki perbedaan. Keaslian dalam hak paten membutuhkan suatu kebaharuan (novelty) dari penciptaan sebelumnya lalu diperbaharui dan tidak pernah ada. Sedangkan syarat keaslian sebagaimana dikatakan Miller yaitu:
“the essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else.... “
Pernytaan diatas mengartikan bahwa keaslian dari hak cipta adalah tidak meniru karya orang lain
d.   Diwujudkan dalam bentuk nyata
Ketentuan ini berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan, hasil karya yang tidak diwujudkan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga dengan kata  lain  karakter  fiksi  adalah  perwujudan  tokoh  dalam  film,  sehingga karakter ini masuk dalam kategro diwujudkan dalam bentuk nyata. (Andi Sabriani Medinah, 2018; 25)
Perlindungan  dan  pembuktian  karakter  fiksi  telah  diterapkan  di  Amerika untuk menjaga ciri khas suatu karya dan untuk menjaga kewajaran bagi pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini dapat dijelaskan melalui putusan sebagai berikut:
a. Putusan Pengadilan Banding Amerika atas karakter Superman, yang menghadilkan bahwa DC Comics merupakan pemilik hak cipta independen terhadap tokok tersebut.
b.   Distrik  Pusat  California  menetapkan  bahwa  kendaraan Batman  (batmobile) merupakan karakter independen.
Karakter fiksi merupakan salah satu substansi yang penting dari hak cipta kepemilikan  terhadap  karakter  ini  harus  jelas,  agar  ciri  khas  suatu  film  yang dibangun tidak berubah karena pengalihwujudan serta untuk menjunjung tinggi kewajaran bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati hak ekonominya.

## D.  Simpulan
Problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pertama , ketidakjelasan unsur yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC, yang meliputi unsur sebagian atau seluruh substansial serta unsur kepentingan yang wajar Kedua , tidak ada indikator batasan kewajaran bagi untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Padahal dalam Bern Convention Pasal 10 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa negara berhak untuk memberikan pembatasan secara
52 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Problematika Perlindungan Hukum...
rinci mengenai pengalihwujudan atau penggunaan karya orang lain, agar tidak menciderai kepentingan yang wajar pencipta. Ketiga , belum dikenalnya pendaftaran pembuktian tokoh fiksi pada karya sinematografi.  Tokoh merupakan salah substansi dalam karya sinematografi yang rentan untuk dialihwujudkan.

## E.   Saran
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Hukum Hak Kekayaan Intelektual perlu memperbaharui unsur-unsur pembatasan penggunaan atau pengalihwujudan karya orang lain sesuai batas kewajaran (fair use) yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mahkamah Agung, perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai tafsir penggunaan yang wajar, serta pengaturan mengenai pembatasan penggunaan yang wajar supaya dapat dijadikan pedoman bagi hakim saat terjadi sengketa hak cipta berkaitan dengan fair use , sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Achmad Zen Umar Purba. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs .Bandung: PT. Alumni.
Affrilyanna Purba dkk. 2005. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia . Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Burhan Ashofa. 2010. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Aneka Cipta.
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum   (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika.
Etty Susilowati.  2013. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Lisensi  pada  HKI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Henry  Soelistyo.  2011. Hak  Cipta  Tanpa  Hak  Moral .  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.
HS Salim, ES Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Ari  Mahartha.  2018.  “Pengalihwujudan  Karya  Sinematografi  Menjadi  Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta” . Jurnal Kertha Parthika. Vol 49. No 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Ayu Mustika. 2019. “Rekonsepsi Perlindungan Hukum Atas Magic dalam Prespektif Hukum Hak Cipta di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum . doi. org/10.26905. Yogyakarya: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi  45 Yogyakarta.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Problematika Perlindungan Hukum...
Barton  Beebe.  2008.  “An  Empirical  Study  Of  U.S  Copyright  Fair  Use Opinions”. University of Pennsylvania Law Journal . Vol 156.  No. 3. Pennsylvania: Faculty of Law Pennsylvania University
Choirun Nisa. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Men  urut Undang-Undang No 28 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta” . Jurnal Lex Privatum . Vol VI No 4. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
DeSuyud Margono. 2012. “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta:Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Akses Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright Registration: Contradiction between the creation and First Publication Principle)” . Jurnal RechtsVinding . Vol 1. No. 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
D.R. Jones. 2015. “Commerciality And Fair Use”. Wake Forest Journal Of Business And Intellectual Property Law . Vol. 15. No 4. 2015. California: Faculty of Law Wake Forest University.

## Internet
Fajar Nurul Hakim. 2019. Viu Pitching Forum, Tindak Lanjut Kerja Sama Antara Bekraf  dan  VIU. https://www.bekraf.go.id/berita/page/8/viu-pitching- forum-tindbeak-lanjut-kerja-sama-antara-bekraf-dan-viu. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 20.50 WIB.
Friska  Yolanda.  2019. Kembangkan  Ekosistem  Film,  Bekraf  Gandeng  Viu. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pnh0id370/ kemb angkan-ekosistem-film-bekr af-gandeng-viu.  Diakses  pada  tanggal 14 Mei 2019 pukul 04.26 WIB.
Liputan 6. 2015. Film Si Buta dari Gua Hantu di Gugat Pemilik Karakter Si Buta dari Gua Hantu. https://www.liputan6.com/showbiz/read/2165328/ film-  ini-digugat-pemilik-karakter-si-buta-dari-gua-hantu.  Diakses  pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 20.07 WIB
Anonim. 2018. Hakim Tolak Gugatan Penulis Cerita Asli Benyamin Biang Kerok. amp.kompas.com. Diakses pada 14 Mei 2019 pukul 20.45 WIB.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works .
Canadian Copyright Act Copyright Act 1976.
France Intellectual Property Code.
Germany Law on Copyright and Neighboring Rights Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
WIPO Copyright Treaty.