## Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Aldi Pradani 1 , Winsherly Tan, S.H., M.H . 2
1 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,  E-mail:pradanialdie5@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail:winsherly@uib.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  14 Maret  2022 Diterima:  8 April 2022
Terbit:  25 April 2022
Keywords: Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009, Clemency, Narcotics  Convicts. The  purpose  of  this  research  is  to  discuss  the  legal  basis  for  the application  of  clemency  is  and  what  are  the  reasons  behind granting  clemency  considering  that  this  clemency  often  causes pros  and  cons  because  cases  related  to  granting  clemency  are usually  severe  cases  that  are  considered  very  disturbing  to  the community.  In  addition,  another  purpose  of  this  research  is  to discuss  the  juridical  review  of  granting  clemency  to  narcotics criminals.  The  cases  reviewed  are  the  narcotics  cases  of  the convicts  Deni  Setia  Maharwan  a nd  Schapelle  Leigh  Corby.  The law actually only regulates who has the right to produce and sell narcotics.  And  those  who  violate  will  be  penalized.  This  type  of research  is  normative  law  with  a  statue  approach  and  a  case approach.  From  the  discussion  carried  out,  the  results  of  the study  revealed  that  a  request  for  clemency  could  only  be submitted  by  a  person  sentenced  to  death,  sentenced  to  life imprisonment  and  sentenced  to  a  prison  sentence  of  at  least  2 years.  Requests  and  grants  for  clemency  are  regulated  in  Law No. 2 of 2010 as an amendment to Law No. 22 of 2002. Granting clemency  is  the  prerogative  of  the  president.  The  basis  for granting  clemency  itself  is  not  clearly  regulated  what  are  the reasons underlying the application to be granted. For  the convict Setia  Maharwan  because  he  is  considered  not  a  drug  lord  and still has debt dependents and a wife as a teacher and one child. As for the convict Schapelle Leigh Corby because he was often sickly while  in  prison.  Reflecting  on  the  two  cases  above,  the  main reasons  for  granting  clemency  are  aspects  of  humanity  and justice.  So  that  the  granting  of  clemency  is  really  carefully considered and takes a long time  to be judged to fulfill the aspect of justice for the  convict, the people, and other convicts  with  the same case who also applied for clemency.

## Abstrak
Kata  kunci:
Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009, Grasi,  Terpidana Narkotika.
Corresponding  Author: Aldi Pradani E-mail: Tujuan  penelitian  dilakukan  dikarenakan  untuk  membahas  apa saja  dasar  hukum  diberlakukannya  grasi  dan  apa  saja  alasan yang  melatar  belakangi  pengabulan  grasi  mengingat  grasi  ini lebih  sering  menimbulkan  pro  kontra  karena  kasus  yang  terkait dengan pemberian grasi biasanya adalah kasus berat yang dinilai sangat  meresahkan  masyarakat.  Selain  itu  tujuan  lain  dari penelitian  ini  untuk  membahas  tinjaun  yuridis  terhadap pemberian  grasi  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Kasus
pradanialdie5@gmail.com
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3443 yang  ditinjau  adalah  kasus  narkotika  terpidana  Deni  Setia Maharwan  dan  Schapelle  Leigh  Corby.  Dalam  UU  tersebut sejatinya  hanya  mengatur  siapa  saja  yang  berhak  untuk memproduksi dan menjual narkotika. Dan bagi yang  melanggar akan  dikenai  sanksi.  Jenis  penelitian  adalah  hukum  normatif dengan  pendekatan  yang  dilakukan  statue  approach  dan  case approach.  Dari  pembahasan  yang  dilakukan,  hasil  penelitian mengungkapkan  permohonan  grasi  hanya  bisa  diajukan  oleh terpidana  hukuman  mati,  terpidana  penjara  seumur  hidup  dan terpidana  penjara  paling  sedikit  2  tahun.  Permohonan  dan pengabulan grasi diatur dalam UU  nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan  dari  UU  nomor  22  tahun  2002.  Pemberian  grasi adalah  hak  prerogatif  presiden.  Dasar  pemberian  grasi  sendiri tidak  diatur  secara  jelas  apa  saja  alasan  yang  mendasari permohonan dikabulkan. Untuk  terpidana deny Setia Maharwan karena  dianggap  bukan  gembong  narkoba  dan  masih  memiliki tanggungan  utang  serta  istri  sebagai  guru  dan  satu  anak. Sedangkan  untuk  terpidana  Schapelle  Leigh  Corby  dikarenakan sering  sakit-sakitan  saat  di  penjara.  Berkaca  dari  dua  kasus diatas  alasan  utama  dari  pemberian  grasi  adalah  aspek kemanusiaan  dan  keadilan.  Sehingga  pemberian  grasi  benar- benar  dipertimbangkan  matang-matang  dan  membutuhkan waktu lama agar dinilai memenuhi aspek keadilan bagi terpidana, rakyat  maupun  terpidana  lain  dengan  kasus  yang  sama  yang juga mengajukan grasi. . 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Narkotika  berasal  mula  dari  bahasa  latin  yaitu narcotics yang  didefinisikan  sebagai obat  bius.  Menurut UU  nomor 22  tahun  1997 pasal 1  narkotika  didefinisikan  berasal dari  tanaman  baik  sintesis  maupun  semi  sintesis  dan  dapat  menyebabkan  yang mengkonsumsinya  mengalami  penurunan  kesadaran,  kehilangan  rasa  seperti  rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan 1 .
Penggunaan narkotika diperbolehkan dengan adanya indikasi medis dan juga anjuran atau  resep  dari  dokter  yang  kompeten.  Sehingga  penggunaan  narkotika  tidak  bisa sembarangan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Saat sudah ketergantungan akal sehat sulit untuk dipakai sehingga tindakan yang dilakukan secara tidak langsung dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  kain.  Contohnya  narkotika  dapat menyebabkan halusinasi  yang  jika penggunaanya tidak  dikontrol  akam  mengganggu kehidupan dari  si  pecandu  dan  juga  lingkungan  sekitarnya  terganggu  karena  orang yang halusinasi terkadang bertingkah seperti orang gila 2
Narkotika dapat dipergunakan secara positif sebagai media pengobatan. Namun dosis harus diperhatikan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan pada penerima
1 Setiya wa ti, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1 . (Sura ka rta , Tirta  Asih Ja ya , 2015), 153.
2 Alodokter,  2022,  “ Obat  Psikedelik,  Narkotika  Berbahaya  Penyenan  Halusinasi”, dia kses  da ri: https://www.a lodokter.com/obat-psikedelik-na rkotika -berbahaya-pemicu-ha lusina si
narkotika.  Diperlukan  resep  jika  narkotika  digunakan  sebagai  obat.  Dan    narkotika pun tidak diperjualbelikan dengan bebas melainkam didapatkan langsung dari dokter yang  bersangkutan.  Maka  dari  itu  untuk  mendapatkan  narkotika  tidaklah  mudah karena  tidak  dijual  bebas  di  pasaran.  Kemudian  hal  ini  dimanfaatkan  oleh  pihak tertentu dengan menjual atau mengedarkan narkotika dan akhirnya banyak pengguna bukan  berdasarkan  resep  namun  atas  dasar  pemenuhan  pribadi  yang  didasari  rasa penasaran atau memang kebutuhan untuk kenikmatan pribadi yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika.
Narkotika  memiliki  efek  yang  buruk  bagi  tubuh  maupun  lingkungan  sekitar. Disebutkan  bahwa  efek  dari  narkotika  adalah  kehilangan  kesadaran,  dengan  begitu akan menghambat aktivitas sehari hari dan bersiko kehilangan pendidikan, pekerjaan maupun  kehilangan  harta 3 .  Karena  pada  pemakai  yang  sudah  ketergantungan, berapapun  uang  akan  dibayarkan  demi  mengatasi  rasa  sakit  ketergantungannya hingga tidak sadar apa yang dimiliki sudah habis.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  bahwa  penyebaran  narkortika  sulit  dikendalikan. Bahkan bagi banyak korban tidak menyadari bahwa asal mula dirinya menggunakan narkortika  karena  tidak  sadar  sudah  masuk  ke  dalam  lingkungan  tersebut. Penggunaan  narkotika  ini  tidak  memandang  usia,  bahkan  kelas  ekonomi.  Seperti diketahui  bahwa  bagi  pengguna  narkortika  berarti  harus  siap  untuk  selalu  memiliki uang  karena  faktor  ketergantungan  yang  harus  terus  dipenuhi.  Bagi  yang  tidak memiliki  uang akan  memenuhi  kebutuhan akan narkotika  dengan  melakukan  tindak kejahatan seperti mencuri, menyopet, menjambret dan tindak kejahatan lainnya.
Bahkan  tren  yang  tersebar  di  remaja  penggunaan  obat  kecanduan  dengan mengonsumsi obat merk Antimo melebihi dosis. Disinyalir bahwa pengguna Antimo yang  melebihi  dosis  mampu  membuat  yang  mengkonsumsi  merasakan  efek  seperti penggunaan  narkotika  yaitu  istilah  “ ngefly” .  Hal  ini  banyak  beredar  di  masyarakat dan bahkan ada remaja yang menjual Antimo kepada teman-temannya untuk mabuk bersama 4 .
Alternatif  lainnya  yang  digunakan  oleh  remaja  yaitu  penggunaan  lem  untuk  dihirup dan  disebut  istilah mabok lem. Fenomena  ini  banyak  dilakukan  oleh  remaja  dan anak- anak  yang  dinilai  belum  memiliki  banyak  modal namun  ingin melakukan  kenakalan sehingga  alternatif  yang  digunakan  dengan  menggunakan  produk  yang  memang bukan golongan narkortika.
Namun memang sudah banyak yang mengakui bahwa penggunaan Antimo maupun lem aibon mampu untuk memberikan sensasi melayang dan perasaan mabuk kepada pemakainya. Penggunaan obat ini juga disinyalir aman saat terjadi razia pemeriksaan karena  tidak  akan  terdeteksi  sebagai  pengguna  narkoba.  Namun  untuk  badan  atau tubuh tentu saja tidak aman. Konsumsi obat yang berlebihan mampu merusak kinerja ginjal karena harus terus bekerja keras menyaring zat kimia yang ada di dalam darah.
3 Avi Via rda us,“Penya la hgunaa n Na rkoba /Na rkotika  Terhada p Perila ku Kea gamaan Rema ja  (Studi Ka sus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran)”, Skripsi: UIN  Raden Intan Lampung. 2018, hlm. 13.
4 Kompa sia na , (2019). Antimo Menja di Alterna tif Rema ja Untuk Ngef ly da ri:
https://www.kompa sia na .com/noviniia r/5dbad2d2d541df26bc079b62/a ntimo -menja di-a lterna tif-rema ja - untuk-ngefly
Sedangkan  dalam  fenomena  menghirup  lem  zat  kimia  yang  terhirup jika  dilakukan dalam  jangka  waktu  yang  lama  dapat  merusak  paru-paru.  Kegiatan  yang  awalnya dianggap sebagai ajang keren-kerenan malah menjadi mala petaka bagi penggunanya. Apalagi  anak  dibawah  umur  belum  memiliki  kontrol  diri  dan  pikiran  yang  matang dalak  memikirkan  dampak  baik  maupun  dampak  buruk  dari  penggunaan  hal-hal semacam itu.
Rismanda  dan  Ginting  (2018)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi  penggunaan  narkotika  secara  ilegal  di  Indonesia.  Yaitu  faktor lingkungan  yang  mewajarkan  penggunaan  narkotika,  faktor  lingkungan  ini  dapat dikategorikan  sebagai  lingkungan  pertemanan.  Di  mana  banyak  lingkungan pertemanan  yang  membawa  dampak  buruk  dengan  mengajak  teman  bermainnya untuk  memakai  narkotika  bersama.  Jika  menolak  maka  akan  dianggap  tidak  keren. Apalagi  remaja  yang  sedang  proses pencarian  identitas  diri,  mereka  cenderung  haus pengakuan,  sehingga  apapun  akan  dilakukan  untuk  mendapatkan  pengakuan tersebut.
Yang kedua faktor ketergantungan dan kesulitan untuk lepas jika tidak ada keinginan diri  untuk  rehabilitasi  hal  ini  mungkin  bisa  didasari  ketakutan  jika  melapor  dan menginginkan  rehabilitasi  maka  keluarga  atau  lingkungan  masyarakat  akan mengetahui  dirinya  pengguna  narkoba  dan  takut  dikucilkan.  Untuk  itu  pengguna kadang lebih memilih diam demi rahasia yang dimilikinya tidak terbongkar.
Terakhir adalah  faktor  keluarga  seperti  orang  tua  yang  tidak  perhatian,  yang  tidak cukup  menunjukkan  kasih  sayang  dan  lainnya 5 .  Sehingga  remaja  kadang  berbuat kenakalan  dilandasi  ingin  mencari  perhatian  dari  orang tua.  Dan  orang  tua  menjadi salah  kira  karena anak akan  dianggap pembawa  masalah. Hubungan  orang tua  dan anak akan terbentuk baik bukam berdasarkan pada kenakalan atai omelan dan celaaan setiap  hari.  Namun  harus  ada  komunikasi  yang  dibangun  dan  komunikasi  tersebut bersifat  positif  dengan  cara  menempatkan  anak  tempat  yang  setara  dalam berkomunikasi.  Orang  tua  tidak  seharusnya  bersifat  terus-menerus  menggurui  dan selalu merasa benar.
Pada  lingkungan  remaja  faktor  utama  penggunaan  narkotika  yaitu  lingkungan pertemanan yang menganggap bahwa tidak narkotika tidak keren. Remaja yang belum memiliki  pemikiran  yang  begitu  kritis  ke  masa  depan  menganggap  bahwa narkotika hanya  untuk  senang-senang  dan  sementara.  Padahal  ketika  sudah  ketergantungan akan  sulit  lepas  bahkan  yang  sudah  rehabilitasi  berkali-kali  dapat  kembali menggunakan  narkotika  karena  ada  tarikan  kuat  dalam  pikiran  untuk  kembali merasakan  kenikmatan  saat  mengkonsumsi  narkotika.  Dalam  istilah  pengguna narkoba  hal  ini  disebut  sebagai relapse. Dengan  adanga relapse ini  meskipun  sudah dilakukan  rehabilitasi  pengguna  terus-menerus  kembali  untuk  menggunakan narkotika  dan  karena  inilah  meskipun  ada  fasilitas  rehabilitasi  pengguna  narkotika tidak berkurang melainkam terus bertambah setiap tahunnya 6 .
5 Risma nda   da n  Ginting,  “Fa ktor-Fa ktor  Penyeba b  Tinda k  Pida na   Penya la hgunaan  Na rkotika   Di  Kota Sura ka rta ”, Recidive 8, No. 1, (2018), 31 -40.
6 Sina mo,  “Ana lisis  Fa ktor  –  Faktor  Penyeba b  Terja dinya  Rela pse  Pa da  Penya lahguna   Na rkoba   Di Yayasan Nazar Medan” , Skripsi: Universitas Sumatera Utara , 2016, hlm.2.
Pada  kasus relapse penyebabnya  dapat  berasal  dari faktor  internal  maupun  eksternal. Faktor  internal  berasal  dari  bayang-bayang  mantan  pengguna  saat  mengenang kenikmatan menggunakan narkoba dahulu. Namun pengaruh yang kuat berasal dari faktor  eksternal  dimana  faktor  eksternalnya  yaitu  lingkungan  pertemanan  yang kembali  menjerumuskan  untuk  menggunakan  narkotika  lagi,  keluarga  atau lingkungan  masyarakat  yang  masih  mengucilkan  dan  tidak  percaya  jika  sudah berhenti  menggunakan  dan  pengawasan  orang tua  yang  masih  saja  rendah 7 .  Karena faktor  ini  lah  banyak  pengguna  yang  akhirnya  memendam  kekecewaan  maupun kemarahan  atas  perlakuan  yang  diterimanya  bahkan  disaat  dirinya  sudah  berusaha keras.  Dan  dengan  begitu  mantan  pecandu  dapat  kembali  lagi  menjadi  pemakai sebagai imbas dari emosinya tersebut.
Bahkan  yang  sering  terjadi  bahwasannya  kurir narkoba  bukan  hanya  orang  dewasa saja. Ada  sindikat  terjadinya perekrutan anak  dibawah umur  ssbagai  kurir  narkoba. Strategi  perekrutan  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kondisi  perekonomian anak sehingga anak mau tidak mau menjadi kurir demi mandapatkan uang dan juga strategi ancaman yang mengikat anak untuk terus bertahan dalam lingkaran sindikat narkoba 8 .
Anak yang tertangkap sebagai kurir narkotika tidak mungkin diberikan pidana sesuai ketentuan  UU,  karena  akan  merampas  hak  anak  untuk  berkembang  dan  juga menjalani  hidup  dengan  bebas,  aman  dan  nyaman.  Strategi  yang  sudah  dilakukan dengan  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang  sudah  terjebak  kedalam lingkaran  narkoba  dengan  berusaha  membebaskan nya  dan  strategi  lain  yang  dapat dilakukan  dengan  bekerja  sama  pada  anak  untuk  membuka  sindikat  narkotika  ini. Sedangkan pencegahan kembali lagi bahwa pengawasan orang tua harus ketat. Dunia seakan  sudah  tidak  aman  untuk  bergerak  lagi 9 .  Dengan  cara  ini  diharapkan penyebaran  narkortika  setidaknya  berkurang  dan  tidak  melibatkan  anak  usia  dini yang belum tau apa-apa bahkan belum memiliki kekuatan untuk melawan.
Dalam hal ini bahwa dalam kasus pidana narkotika yang perlu di tegaskan lagi bukan hanya  sekedar  penyelesaian  nya  saja.  Namun  juga  pencegahan  karena  pencegahan sama  dengan  menghindari  dari akibat  perbuatan  buruk  yang  dilakukan.  Percegahan yang dapat dilakukan yaitu (Desti Nastya Situmorang, 2018: 78):
1. Menghindari  lingkungan  pertemanan  yang  membawa  dampak  negatif. Lingkungan pertemanan menjadi faktor kuat dalam penyebaran narkortika. Hal ini  karena  mudah  nya  terpengaruh  dengan  bujukan  teman  dengan  dalih  jika tidak mau dinyatakan tidak keren atau cupu.
2. Menghindari pemberian sesuatu khususnya makanan atau minuman dari orang asing. Hal ini biasanya terjadi pada anak usia dini atau anak dibawah umur
3. Mengedukasi  anak  tentang  bagaimana  batasan  yang  perlu  diterapkan  dalam berkomunikasi dengan orang asing. Orang asing bukan hanya memiliki potensi
7 Sina mo, hlm. 94.
8 Anton  Pra setyo,  “Perekrutan  Da n  Kegia ta n  Anak  Seba ga i  Kurir  Da la m  Ja ringa n  Pereda ra n  Na rkoba ”, Airlangga Development Jounal. 2019. Hlm. 1
9 Anton Pra setyo, hlm. 1.
membawa  bahaya  narkotika,  namun  tindak  pidana  lain  seperti  penculikan, perampasan barang berharga dan bahkan tindakan kekerasan seksual.
4. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Dengan begitu anak tidak perlu  lagi  mencari  kenyamanan  di  luar  rumah  yang  berukung  tersesat  dalam pergaulan.
5. Dilakukan  sosialisasi atau  penyuluhan terkait  bahaya  narkoba  di  sekolah. Atau bahkan  bisa  dengan  memberikan  kelompok  Satgas  Narkoba  sebagai  bentuk penolakan terhadap penggunaan narkotika.
6. Mengadakan  kegiatan  yang  positif  kepada  siswa  khususnya  agar waktu  luang dijadikan untuk kegiatan yang positif. Seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya yang menyenangkan namun positif 10 .
Untuk  mengatasi  aktivitas  peredaran  narkotika  secara  ilegal,  pemerintah  sejatinya telah menyediakan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai penentuan pidana bagi  pengguna  narkotika  yang  ilegal.  Landasan  hukum  tersebut  adalah  UU  No.  35 tahun  2009.  UU  No.  35  tahun  2009  mengatur  terkait  siapa  saja  yang  berhak  untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika sesuai dengan izin menteri dan badan pengawas  makanan  dan  obat 11 .  Selian  itu  dalam  UU  ini  juga  mengatur  bagaimana pidana  yang  ditetapkan  pada  pelanggan  UU  tersebut,  penetapan  pidana  memiliki pemisahan  atau  kategori  yang  berbeda-beda  tergantung  dari  peran  seperti  berperang sebagai  gembong,  distributor atau  hanya  pemakai  dan  perbedaan  kategori  narkotika. Semakin  berbahaya  narkorba  yang  digunakan  atau  didistribusikan  atau  diproduksi secara legal semakin berat pula pidana yang ditetapkan.
Kasus  terpidana narkoba  yang  mendapatkan  ampunan  dari  presiden  atau  grasi  dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup adalah Deni Setia Maharwan. Kasus  Deni  Setia  Maharwan  terjadi  pada  tanggal  12  Januari  2022  ketika  hendak menyelundupkan heroin seberat 6,5 Kg ke negeri London 12 . Ia bersama rekannya Rani Andriani dan Ola di adili dan dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Tangerang. Ketiga tersangka kemudian mengajukan grasi kepada Presiden namun untuk terpidana Rani Andriani grasi yang diajukan tidak dikabulkan yang akhirnya berujung mendapatkan hukuman mati. Berbeda dengan Ola dan Deni yang mendapatkan grasi dari presiden SBY  pada  tahun  2012.  Namun  Ola  kembali  berulah  dengan  menjadi  perantara transaksi  narkoba  yang  akhirnya  hukuman  mati  kembali  dijatuhkan  pada  Ola  dan hukuman mati dilakukan pada tahun 2012. Hingga saat ini Deni masih menjalani masa tahanannya di Nusakambangan 13 .
Namun jika dilihat dari kasis Ola, pemberian grasi tidak mampu menyadarkan pelaku untuk  berhenti  bertindak  melanggar  peraturan.  Terbukti  dari  terpidana  Ola  yang kembali  menjalankannya  profesinya  bahkan  dari  dalam  penjara.  Hal  ini  sejatinya
10 Desti  Na stya   Situmorang,  “Pera na n  Kelompok  Teman  Sebaya   (Peer  Group)  Da la m  Pencega han Penya la hgunaan Na rkoba  Di Desa  Ba tuka rang Keca ma ta n Payung Ka bupa ten Ka ro”, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 78.
11 Unda ng Unda ng Nomo 35 Ta hun 2009.
12 https://www.tribunnews.com/regiona l/2020/05/24/deni-setia -ma ha rwa n-terpida na -seumur-hidup-ka sus- na rkoba -21-tahun-lebara n-di-balik-penja ra
13 https://www.liputa n6.com/regiona l/rea d/3049329/mimpi-eks-lura h-yang-ja lani-hukuman-seumur- hidup-di-nusa ka mbanga n
dipertayakan  bagaimana  mungkin  orang  yang  berada  dalam  kurungan  dalam menjalankan  transaski  jual  beli,  lalu  bagaimana  sistem  yang  dijalankan  dan  apakah penjara  memiliki  keamanan  yang  sedemikian  rendah hingga  kejadian  tersebut  dapat terjadi.
Alasan  presiden  SBY  mengabulkan  grasi  yang  diajukan  oleh  Deni.  Bahwa  Deni sebelumnya  berprofesi  sebagai  PNS.  dan  Deni  memiliki  utang  dan  masih  memiliki tanggunan  istri  seorang  guru  SMP  dan  memiliki  satu  anak.  Pengabulan  grasi  ini dilakukan  atas  dasar  kemanusiaan.  Lagipula  Deni  hanya  bertindak  sebagai  kurir bukanlah gembong narkoba 14 .
Sisi  kemanusiaan  dilihat  dari  gaji  Istri  yang  bekerja  sebagai  guru  SMP  yang  dinilai kecil  jika  harus  menanggung  hutang  peninggalan  Deni  disamping  mengurus  anak yang biayanya tentu tidak sedikit.  Pemberian grasi pada Deni meskipun melukai  rasa keadilan yang dijunjung rakyat namun terbukti tidak sia-sia dan dinilai presiden tepat dalam  memberikan  putusan  ini.  Hal  ini  dibuktikan  sejak  putusan  yang  dikabulkan pada  tahun  2012,  hingga  tahun  2022  saat  ini  Deni  sudah  berkelakuan  baik  dengan tidak mengulangi perbuatannya seperti apa yang dilakukan Ola pada tahun 2015 yang berujung pada pembatalan grasi dan hukuman mati dijatuhkan.
Jika di lihat dari segi keadilan, nampaknya Deni diberikan grasi karena hanya mejadi gembong  narkoba.  Sebenarnya  sebagai  masyarakat,  kasus  Deni  memang  sangat menimbulkan  kekecewaan  bagi  masyarakat  sehingga  banyak  yang  kecewa  dengan pemberian grasi pada Deni dan mempertanyakan di mana aspek keadilan di junjung.
Pengabulan  akan  pengajuan  grasi  dilakukan  secara  selektif  dengan  berbagai pertimbangan  yang  ketat 15 .  Bahkan  pada  tahun  yang  sama  yaitu  tahun  2012  saat pengabulan  grasi  Deni,  ada  126  terpidana  yang  mengajukan  grasi  namun  hanya  19 yang dikabulkan. Dan 10 diantaranya adalah anak dibawah umur dengan 1 orang lagi tunanetra.  Yang artinya  bahwa  hanya 8  orang  dewasa  yang  dikabulkan  permohonan grasinya.  Keputusan  pengabulan  grasi  sangat  mempertimbangkan  keadilan  bagi terpidana lain dengan kasus yang sama juga, juga mempertimbangkan respon rakyat meskipun  rakyat  menganggap  bahwa  grasi  tidak  pantas  diberikan  kepada  terpidana narkotika.  Apalagi  banyak  kasus  narapidana  yang  masih  melanjutkan  profesinya sebagai perantara narkotika dari dalam penjara terbukti bahwa hukuman apapun yang diberikan seperti tidak menimbulkan efek jera.
Pemberian  grasi  masih  menimbulkan  pro  kontra  disatu  sisi  pemberian  grasi  pada terpidana  hukuman  mati  dilandasi  dengan alasan  kemanusiaan  dan  juga  aspek  lain namun  di  sisi  rakyat  menganggap  bahwa  itu  melukai  aspek  keadilan  karena  tidak semua pemohon dengan kasus yang sama dikabulkan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  Analisis  Tentang  Pemberian  Grasi  Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dengan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk
14 https://www.tribunnews.com/na siona l/2012/10/18/ini-a la sa n-sby-kelua rka n-gra si-untuk-deni- setia ?pa ge=2
15 Suja tmiko  dan  Wibowo,  “Urgensi  Pembentukan  Regula si  Gra si,  Amnesti,  Abolisi  Da n  Reha bilita si”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol: 21(1), 2021, hlm. 95
membahas  lebih  lanjut  terkait  “ Analisis  Tentang  Pemberian  Grasi  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika ”.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan sarana yang bersifat pokok dalam  pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu proses dalam  menemukan aturan hukum, prinsip hukum  maupun  doktrin hukum  untuk    menjawab  isu-isu  dan  permasalahan hukum yang  sedang  dihadapi 16 .  Jenis  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  normatif  deskriptif.  Penelitian  normatif  digunakan  dalam  penelitian  tinjauan hukum  dengan  cara  studi  pustaka. Penelitian normatif  digunakan  untuk  membahas terkait  hukum  dan  isi  hukum  yang  sedang  dihadapi 17 .  Pendekatan  penelitian menggunakan pendekatan statue approach. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum seperti  UU  dalam  pembahasan  penelitian  dan  menyangkut  pautkan  dengan  kasus yang  dibahas 18 .  Selain  dari  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan case approach yaitu dengan mempelajari penerapan norma atau tinjauan yuridis.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap

## Penyalahgunaan Narkortika
Dalam teori hukum menurut Aristoteles yang disebut sebagai aliran etis. Dalam aliran etis  bahwa  hukum  ada  untuk  mewujudkan  keadilan  atas  apa  yang  sudah  menjadi haknya 19 .  Dan  kemudian  menurut  Bentham  hukum  ada  dalam  rangka  untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga negara dan teori hukum ini disebut sebagai  aliran  utilitis 20 .  Dengan  aliran  ini  menyiratkan  bahwa  hukum  yang  ada digunakan  sebagai  tujuan  untuk  memberikan  keadilan  bukan  hanya  bagi  pelaku tindak  pidana,  namun  juga  kemaslahatan  seluruh  masyarakat.  Seperti  dalam  UU Narkotika hukum yang ada bertujuan untuk menghukum terpidana narkortika dan di sisi lain untuk melindungi masyarakat agar narkortika tidak menyebar luas dan juga melindungi anak bangsa
Undang  Undang  ini  sebagai  jawaban  dari  kasus  maraknya  narkortika  yang  ada  di Indonesia.  Memang  penggunaan  narkotika  sendiri  belum  legal  di  Indonesia  selain untuk  pengobatan  sendiri  sehingga  penggunaan  secara  bebas  pun  tidak  dilakukan karena  hal  tersebut.  Banyak  negara  yang  telah  melegalkan  penggunaan  narkotika karena atas alasan  narkotika  jika  dipergunakan  dengan  baik  berkhasiat  sebagai  obat. Sejatinya obat apapun yang dikonsumsi secara berlebihan memang menyebakan efek samping yang berbahaya.
Dalam UU nomor 35 tahun 2009 mengatur terkait siapa yang berhak mendistribusikan, siapa yang berhak memproduksi dan harus disertai ijin dalam melakukan hal tersebut.
16 Peter Ma hmud Ma rzuki, Penelitian Hukum (Ja ka rta : Kenca na, 2011), hlm. 35
17 Ba suki, Kustia di,“BAB III.” Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, (2019) :1689–99.
18 Peter Ma hmud Ma rzuki, “ Pengantar Ilmu Hukum”, Ja ka rta : Kenca na Prena da Media  Grup, 2010.
19 Sa rwoha si, “ Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi” (t.h), hlm. 3.
20 Sa rwoha si, hlm. 3.
Seperti yang tertera dalam pasal 39 yang menyatakan bahwa 1) narkotika hanya dapat disalurkan  oleh  pihak  yang  telah  mendapatkan  izin  menteri  diantaranya  industri farmasi  dan  padangang  besar farmasi. Selanjutnya 2) Yang  berhak  mendistribusikan narkotika sebagai dalam ayat 1 harus memiliki izin khusus dari menteri 21 .
Hal  ini  sudah jelas  bahwa  penggunaan narkotika  legal jika  dilakukan untuk  manfaat kesehatan  dam  telah  melalui  prosedur  semestinya  yang  telah  ditentukan  sehingga penggunaan  narkotika  tidak  akan  membahayakan  dan  menimbulkan  efek ketergantungan karena dalam penggunaan nya diawasi oleh tenaga Kesehatan. Dalam mengurus  izin,  pemberian  izin  tidak  bisa  sembarangan  banyak  pertimbangan  yang dilakukan  agar  wewenang  ini  tidak  disalah  gunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu. Bahkan  industri  farmasi  yang  diberikan  izin  adalah  pedagang  besar,  jika  di  apotek yang kecil atau eceran tidak diberikan izin tersebut. Dikarenakan pada apotek eceran tidak  ada  persyaratan  khusus  saat  orang  akan  membeli  obat.  Begitupula  tidak  ada pemeriksaan latar belakang calon konsumen.
Pendistribusian  narkotika  sampai  ke  tangan  konsumen  benar-benar  melewatkan beberapa  prosedur  yang  dapat  dikatakan  tidak  mudah.  Semua  dilakukan  demi kebaikan  masyarakat.  Narkoba  memang  dapat  merusak  masa  depan  penggunanya karena mampu menganggu kesadaran dari penggunanya.
Padahal  di  beberapa  negara  penggunaan  narkortika  sudah  dilegalkan  dapat diperjualbelikan  dengan akses  pembelian  yang  mudah. Hal  ini  karena  edukasi  yang diberikan  kepada  rakyatnya  sudah  mumpuni.  Edukasi  yang  diberikan  memuat tentang  bahaya  dalam  menggunakan  narkotika  secara  berlebihan  dan  efek  samping apa yang mungkin dapat dialami. Penggunaan narkotika sendiri hampir sama halnya dengan  penggunaan  minuman  beralkohol.  Ada  kontrol  diri  yang  berperan  dalam pencegahan  kecanduan.  Minuman  beralkohol  legal  untuk  dikonsumsi  di  Indonesia namun  bukfinya  banyak  yang  tidak  mengalami  kecanduan  alkohol namun ada  juga yang  mengalami  kecanduan  karena  faktor  kontrol  diri  yang  rendah,  pelarian  dari permasalahan hidup dan lingkungan. Penggunaan narkortika sendiri mungkin bisa di legalkan karena hal ini juga tidak jauh kaitannya dengan kontrol diri. Karena narkotika terbukti sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan sehingga dalam penggunaanya tidak  seharusnya  dibatasi.  Penggunaan  narkotika  harus  dimaksimalkan  untuk kebaikan  bersama.  Namun  realisasi  dari  kebijakan  tersebut  sepertinya  tidak  dapat dilakukan  dalam  waktu  yang  dekat.  Karena  kembali  lagi  bahwa  edukasi  yang dilakukan  belum  merata  sehingga  dikhawatirkan  dengan  pelegalan narkotika  malah banyak pihak yang menggunakannya secara sembarangan.
Sedangkan hukum yang mengatur terkait produksi narkotika disebutkan dalam pasal 11  yaitu  1)  Industri  farmasi  diberikan  ijin  khusus  oleh  menteri  dalam  hal  produksi narkotika dan sudah diawasi oleh badan pengawas makanan dan obat, 2) menteri akan melakukan  pengawasan  terkait  kegiatan  produksi  tersebut.  3)  Badan  pengawas makanan dan obat pun akan melakukan pengawasan juga 22 .
Bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Dalam  hal  pemberian  grasi,  terdakwa  yang  berhak  mengajukan  grasi
21 UU,  pa sa l 39.
22 UU,  pa sa l 11.
adalah  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup  dan  pidana  yang  dipenjara  paling rendah  2  tahun  .  Pemberian  grasi  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  presiden  dengan maksud  mengampuni  dan  memberikan  pengurangan  atau  penggantian  hukuman. Namun tidak menghilangkan kesalahan yang melekat pada terdakwa.
Masih  ingat  dengan  jelas,  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  Fidelis  seorang suami  yang  menanam  ganja  hanya  karena  alasan  ingin  mengobati  istrinya  Yeni Riawati yang mengidap penyakit langka Syringomyelia. Dari keterangan Fidelis alasan menanam ganja tidak lain hanya untuk tujuan pengobatan. Namun karena penanaman tersebut dilakukan tanpa izin akhirnya dianggap sebagai pelanggaran  hukum. Bahkan dari kasus tersebut Fidelis akhirnya dipidana dengan 8 bulan penjara 23 .
Dari  kasus  tersebut,  memang  tidak  ada  toleransi  apapun  bagi  terpidana  kasus narkotika tetap harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini sempat menggemparkan di Indonesia dan juga melukai rasa  kemanusiaan masyarakat. Sudah jelas  bahwa  apa  yang  Fidelis  lakukan  hanya  bertujuan  untuk  mengobati  istrinya mengobati  penyakit  langkanya.  Bahkan  yang  lebih  miris  lagi  istri  Fidelis  meninggal setelah 32  hari  Fidelis  ditahan  karena  terputusnya  pengobatan  ganja  yang  diterima 24 . Peristiwa ini menimbulkan pro kontra banyak masyarakat yang menuntut agar Fidelis tidak  dipidana  karena  istrinya  bergantung  hidup  dengannya.  Namun  kenyataannya Fidelis  tetap  dipidana.  Dan  hal  ini  juga  menyulut  kemarahan  masyarakat  di  mana orang  yang  dianggap  lemah,  hukum  terasa  tajam,  sedangkan  orang  yang  kuat, berkuasa  hukum  terasa  tumpul.  Sudah  banyak  kasus  selebriti  yang  terjerat  kasus narkoba  namun  hukuman  yang  diberikan  hanya  berupa  rehabilitasi  saja.  Jika mementingkan  unsur  kemanusiaan  tentunya  selebriti  tidak  dalam  kondisi  yang menyedihkan contohnya dari segi ekonomi.
Dalam  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  terdakwa  yang  dijatuhi  hukuman  seumur hidup. Karena pengajuan grasi selalu diidentikkan dengan pelaku tindak narkoba dan bagi  mereka  yang  mendapatkan  vonis  hukuman  mati.  Hukuman  mati  diberikan kepada  kasus  terpidana narkotika  karena  narkotika  dianggap  merusak  moral  bangsa dan juga  generasi  penerus  bangsa.  Banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  sebagai  kiat untuk mencegah penyebaran narkotika khususnya di kalangan remaja.  Pihak sekolah, aparat  keamanan,  bahkan  siapapun  selalu  berupaya  agar  narkotika  tidak  menyebar dengan  luas. Orang tua  juga  tidak  menginginkan  anak  mereka  terjerumus  ke  dalam lingkaran  narkoba  dengan  berupaya  memberikan  edukasi,  memberikan  kecukupan kasih sayang dan perhatian kepada anak.
Pergerakan  narkoba  yang  dinilai  halus  memang  sulit  untuk  dihindari.  Banyaknya celah  dan  media  yang  telah  dilalui  dan  digunakan  dalam  pendistribusian  narkoba. Tidak  terkecuali anak  dibawah  umur  yang  diberikan  narkoba  dengan  cara  dikelabui dengan  diberikan  permen.  Yang  secara  tidak  sadar  jika  dilakukan  terus-menerus secara  tidak  sadar  anak  pun  ketergantungan.  Ini  bukan  permasalahan  kurangnya pengawasan  atau  perhatian  yang  diberikan  orang  tua.  Anak  harus  di  edukasi  sejak
23 Liputa n6.com.  (2016).  “ Kisah  Suami  Obati  Istri  Degan  Ganja  Berujung  Penjara”, Dia kses  da ri: https://m.liputa n6.com/regiona l/read/2906134/kisah -suami-obati-istri-denga n-ga nja -berujung-penjara
24 Kompa s.com.  (2017).  “ Akhir  Pe rjuangan  Suami  Yang  Obati  Istrinya  Dengan  Ganja”  d ia kses  da ri: https://amp.kompa s.com/regiona l/read/2017/11/16/14505631/a khir-perjuanga n-suami-ya ng-oba ti- istrinya -denga n-ga nja -fidelis-beba s-da ri
dini untuk jangan menerima pemberian dari orang asing dan tidak jajan sembarangan. Hal ini sebagai bentuk sikap skeptis karena penyebaran narkotika melalui akses yang tidak terduga. Terkadang motif dari pelaku penyebaran narkortika pada anak usia dini sulit  di  mengerti.  Mengapa  mereka  bersikeras  untuk  menyasar  anak  usia  dini  yang jelas-jelas belum memiliki kemandirian finansial yang artinya tujuan dari penyebaran pada anak usia dini bukan didasarkan atas dasar keinginan mendapatkan keuntungan. Jika  di  logika  tujuan  dari  penyebaran  yang  dilakukan  memang  sudah  jelas  ingin menghancurkan anak bangsa. Pelaku penyebaran yang menyasar anak usia dini wajib untuk  dihukum  sebesar-besarnya  karena  dengan  merusak anak  bangsa  sama  dengan merusak negara itu sendiri.
Kasus  warga  yang  memproduksi  maupun  mendistribusikan  narkotika  tanpa  seizin menteri  akan  pidana  dalam  pasal  113  yaitu  setiap  orang  yang  menjalankan  peran produksi  dan  pendistribusi  narkoba  golongan 1  baik  dalam  bentuk  tanaman  sebesar 1kg  atau 5  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  melebihi 5gram  pelaku akan ditindak mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 20 tahun 25 .
Berikutnya  dalam  pasal  114  bagi  siapa  yang  menawarkan,  menjual,  memberi, menerima dan menjadi perantara narkotika golongan 1 melebihi 5 gram pelaku akan dihukum mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun 26 .
Landasan  hukum  yang  mengatur  pidana  bagi  yang  mmproduksi  maupun  menjual narkotika  golongan  2  diatur  dalam  pasal  118  dan  pasal  119.  Dalam  pas  118 menyatakan  bagi  siapa  yang  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan Narkotika golongan 2 dengan berat minimal 5 gram akan dihukum mati, penjara  seumur  hidup  dan  penjara  paling  singkat  6  tahun  hingga  paling  lama  20 tahun 27 .
Dan  dalam  pasal  119  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  bukan  diijinkan  oleh menteri  melakukan  kegiatan  terkait  penjualan,  pembelian  narkotika  golongan  2 melebihi 5 gram dan siapapun pihak yang berkontribusi dalam kegiayan tersebut akan dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara paling sedikit 6 tahun paling lama 20 tahun 28 .
Dalam  UU  narkotika  ini  yang  dikenai  hukum  mati  dan  hukuman  penjara  seumur hidup  hanya  bagi  mereka  yang  melanggar  aturan  dalam  memproduksi  maupun menjual  narkotika  golongan 1  dan  golongan 2. Hal  ini  karena narkotika  golongan 1 adalah kategori narkotika yang jika digunakan sembarang memiliki efek yang paling berbahaya  karena  mengandung  zat  adiktif  yang  paling  tinggi.  Yang  termasuk  ke dalam  golongan  1  yaitu  ganja,  heroim,  kokain,  morfin  dan  opium.  Sedangkan golongan  2  juga  memiliki  zat  adiktif  yang  kuat  namun  narkotika  yang  termasuk golongan  ini  bermanfaat  bagi  pengobatan  dan  dunia  kesehatan.  Yang  termasuk  ke dalam golongan ini adalah petidin, benzetidin dan betametadol.
25 UU,  pa sa l 113.
26 UU,  pa sa l 114.
27 UU,  pa sa l 118.
28 UU,  pa sa l 119.
Pemberian  hukuman  mati  bukan  tanpa  dasar.  Hal  ini  karena  yang  memproduksi maupun  menjual  narkoba  golongan 1  dan 2  telah  merugikan  orang  lain.  Karena  efek yang  berbahaya  dan  penggunaan  yang  tanpa  resep  ini,  tidak  jarang  terjadi  kasis overdosis pada  pengguna  narkoba  yang  dapat  berujung  kematian.  Meskipun  tidak secara  langsung  didakwa  atas  dasar  menyebabkan  hilangnya  nyawa  namun  karena perilaku  oknum  yang  memudahkan  dalam  mendapatkan  narkoba  menyebabkan banyak jiwa yang dirugikan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  narkortika  yang  dikenai  hukuman mati  adalah  mereka  yang  bertindak  sebagai  yang  memproduksi,  mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli dan siapapun pihak yang  berkontribusi terhadap peredaran narkortika golongan 1 dan 2 tanpa seijin dari menteri. Pengenaan hukum  pada  pihak  yang  berkontribusi  terhadap narkortika  golongan 1  dan  2  karena narkotika  golongan  tersebut  dinilai  berbahaya  dan  berpotensi  menyebabkan ketergantungan bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian karena overdosis.

## 3.2. Pemberian Grasi Pada Pelaku Terpidana Narkortika
Grasi  adalah  pemberian  pengampunan  yang  berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana yang diputuskan atas hak prerogatif presiden. Pengabulan  grasi  masih  menimbulkan  pro  kontra  karena  kadang  keputusan  yang diberikan  oleh  presiden dirasa  tidak tepat  dalam  penentuan  siapa  yang  berhak atau yang tidak dalam diberikannya grasi.
Hak  prerogatif  yang  dimiliki  oleh  presiden  digunakan  kurang  atau  bahkam  tanpa pengawasan. Meskipun dalam pertimbangan nya ada saran atau campur tangan yang diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  namun  presiden  penerimaan  saran  tersebut  tidak wajib  yang artinya  presiden  berhak  untuk  menggunakan atau  bahkan  mengabaikan saran tersebut dalam pengambilan keputusan. 29
Dasar hukum dari grasi sendiri diatur dalam landasan hukum lain yaitu UU nomor 22 tahun 2002. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa pemberian atau pengkabulan dadi permohonan  grasi  tidak  diatur  secara  jelas  faktor  apa  saja  menjadi  pertimbangan dalam  pemberian  grasi.  Alasan  dari  pemberian  grasi  berbeda-beda  dari  setiap terpidana, namun  satu  yang  pasti dalam  bahwa  landasan  yang  digunakan atas  dasar kemanusiaan  seperti  masih  memiliki  tanggung  hidup  yang  banyak.  Namun  dari kacamata  masyarakat  semua  terpidana  berhak  mendapatkan  kemanusiaan  atau Hak Asasi  Manusia.  Jika hal  seperti  itu  banyak  terpidana  lain  yang  memiliki  kasus  yang lebih  ringan  namun  tidak  dikabulkan.  Juka  menjunjung  asas  keadilan  seharusnya semua terpidana tidak di kabulkan grasinya karena pemberian grasi sering dianggap sebagai    ketidak  adilan  dalam  hukum  dan  juga  tidak  tegasnya  hukum  dalam menindak pelanggaran pidana yang terjadi.
Pemberian  grasi  adalah  hak  prerogatif  dan  konstitusional  presiden  dan  gelah  diatur dalam pasal 14 UUD 1945 serta UU no. 5 tahun 2010 mengenai amandemen UU no. 22
29 Fa uzi,  “Politik  Hukum  Pemberian  Gra si,  Amnesti  Da n  Abolisi  Seba ga i  Konsekuensi  Logis  Hak Preroga tif”, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3 , 2021, hlm. 622.
tahun 2002 30 .  Pertimbangan  dari  pemberian  grasi  sangat  sulit  dilakukan  dan  melalui pertimbangan yang memakan waktu cukup panjang karena aspek kelayakan terpidana diberikan grasi dan juga aspek keadilan. Karena permohonan grasi sendiri dari sekian banyak  yang  mengajukan  hanya  sedikit  yang  yang  dikabulkan.  Banyak  negara  yang juga  memberlakukan  grasi  untuk  terpidana  narkotika  karena  hukuman  mati  sangat bertentangan  dengan  kemanusiaan  yang  ada. Apalagi  jika  terpidana narkotika  yang tertangkap  bukanlah  seorang  gembong  atau  yang  memproduksi  melainkan  hanya sebagai  perantara  atau  kurir.  Namun  meskipun  begitu  ada  aspek  lain  yang dipertimbangkan seperti masalah keluarga, masalah kesehatan dan tingkat kesalahan terpidana. Di  mata  masyarakat  terpidana narkotika  tidak  seharusnya  diberikan  grasi karena  mereka  menyebabkan  rusaknya  anak  bangsa.  Banyak  para  distributor  yang menyasar remaja yang masih memiliki pengendalian diri yang rendah dan juga masa pencarian  harga  diri  di  jerumuskan  ke  jurang  narkoba.  Prioritas  utama  bagi  para pendistributor  maupun  pembuat narkoba hanya  berorientasi  pada  keuntungan  yang banyak tidak peduli jika harus merusak anak bangsa.
Berikut  adalah  dasar  hukum  dari  grasi  tertuang  dalam  UU  nomor  2  tahun  2010 perubahan  dari  UU  nomor  22  tahun  2002  yang  menyatakan  demi  kepentingan kemanusiaan  dan  keadilan,  menteri  dalam urusan  pemerintahan  bidang  hukum  dan HAM dapat meminta para pihak mengajukan grasi 31 .
Seperti  dalam  kasus Schapelle  Leigh  Corby  yang  kedapatan  membawa  ganja  seberat 4,2 kg. Yang diberikan grasi dengan alasan karena terpidana sering sakit-sakitan saat dipenjara 32 .  Meskipun  sejatinya  dengan  alasan  yang  sesederhana  itu  melukai  rasa keadilan  yang  di  junjung  oleh  masyarakat  maupun  Pancasila 33 .  Alasan  lain diberikannya  grasi  karena  Schapelle  Leigh  Corby  bukanlah  pemilik  dari  narkotika tersebut  artinya  bukanlah  gembong narkoba.  Pemberian  grasi  juga  pernah  diberikan kepada  terpidana  Deni  Setia  kurir  narkoba  yang  hendak  menyelundupkan narkotika sebesar  6,5  kg  yang  dilandasi  rasa  kemanusiaan  karena Deni  masih  memiliki  hutang yang  banyak  sedangkan  istrinya  hanya  berprofesi  sebagai  guru SMP.  Selain  itu Deni masih memiliki anak.
Dari  dua  kasus  diatas,  pemberian  grasi  didasari  atas  dasar  kemanusiaan.  Dan  atas dasar pertimbangan kesalahan terpidana yang bukan merupakan gembong narkotika. Berkaca  dari  kasus  Ola  rekan  dari  Deni,  saat  dipenjara  ia  kembali  beraksi  menjadi perantara narkoba  yang  akhirnya  grasi  dibatalkan  dan  dijatuhi  hukuman mati  pada tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahkan sekelas perantara saja bisa kembali untuk melakukan  perbuatan tersebut  dan  grasi  yang  diberikan  seperti  disia-siakan. Apalagi kedua terpidana terjerat kasus narkorika yang termasuk kategori extraordinary crime.
Pemberian grasi agaknya perlu di kaji lagi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak. Karena sedikirnya grasi yang dikabulkan sedangkan pihak yang grasinya dikabulkan malah  menyia  nyiakan  kesempatan  yang  diberikan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Ola.
30 Anggra eni,  hlm. 14
31 UU  nomor 2 ta hun 2010.
32 Ha sibua n, A.P.S. “Da sa r Pert imbanga n Pemberia n Gra si Terha da p  Terpida na  Na rkotika  (Studi  Ka sus Schapelle Leigh  Corby)”. Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta. (2015). Hlm. 110.
33 Sa putra ,  Dedek  Budi,  “Ana lisis  Yurid is  Terha da p  Pemberian  Gra si  Ba gi  Terp ida na   Ma ti  Ka sus Narkoba Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum 2, nomor 2 (2015), hlm. 1.
Meskipun  tidak  ada  batasan  berapa  banyak  grasi  yang  harus  di  kabulkan  oleh presiden  namun  dalam  pemberian  nya  harus  dilakukan  perimbangan  yang  matang agar pemberian grasi tidak

## 4. Kesimpulan
Grasi adalah pengampunan, pengurangan atau penggantian hukuman yang diberikan tanpa  menghilangankan  kesalahan  yang  melekat  lada  terpidana.  Grasi  adalah  hak prerogatif  dari  presiden  yang  dalam  pertimbangan  nya  dilakukan  kurang pengawasan.  Memang  Mahkamah  Agung  membedikan  catatan  berupa  saran  untuk digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  keputusan  grasi  presiden.  Namun  sifat pemberian  saran  ini  tidak  wajib  digunakan.  Yang  artinya  presiden  berhak  untuk menggunakan saran atau bahkan mengabaikan saran tersebut. Terpidana yang dapat mengajukan  grasi  adalah  terpidana  mati,  terpidana  penjara  seumur  hidup  dan terpidana  penjara  paling  sedikit  2  tahun. Dalam  kasus  narkotika  sendiri  yang  dapat dipidana  hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  adalah  mereka  yang memproduksi  maupun  menjual  narkotika  golongan 1  dan  2  dengan  berat  minimal 5 gram atau 1kg tanaman. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002. Pemberian grasi adalah hak  prerogatif  presiden.  Namun  alasan  utama  adalah  aspek  kemanusiaan  dan keadilan. Sehingga pemberian grasi benar-benar dipertimbangkan matang-matang dan membutuhkan  waktu  lama  agar  dinilai  memenuhi  aspek  keadilan  bagi  terpidana, rakyat maupun terpidana lain dengan kasus yang sama dan juga mengajukan grasi.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgments )
Terima kasih yang sebesar-besar nya terhadap dosen saya yaitu Winsherly Tan. Selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan juga kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan jurnal ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Marzuki, P.M. (2010). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Sarwohasi. (t.h). Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi. Setyawati . (2015). Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1. Surakarta, Tirta Asih Jaya. Undang-Undang Dasar Indonesia. (1945). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

## Jurnal
Anggraeni.  (2014).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pemberian  Grasi  Bagi  Terpidana Narkotika Di Indonesia. JOM Fakultas Hukum , Volume 1 Nomor 2, 1-15.
Basuki,  Kustiadi.  (2019).  BAB  III .  Jurnal  Online  Internasional  &  Nasional. Volume  7 Nomor 1, 1689 – 99.
Fauzi, S.I. (2021).Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3.
Ginting,  Rismanda.  (2018).  Faktor-Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. Recidive . 31-40.
Hasibuan,  A.P.S.  (2015).  Dasar  Pertimbangan  Pemberian  Grasi  Terhadap  Terpidana Narkotika  (Studi  Kasus  Schapelle  Leigh  Corby). Jurnal  Universitas  Atmajaya Yogyakarta .
Prasetyo,  Anton.  (2019).  Perekrutan  Dan  Kegiatan  Anak  Sebagai  Kurir  Dalam  Jaringan Peredaran Narkoba. Airlangga Development Jounal.
Saputra,  Dedek  Budi.  (2015).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pemberian  Grasi  Bagi Terpidana  Mati  Kasus  Narkoba  Di  Indonesia. Jom  Fakultas Hukum. Volume  2 Nomor 2.
Sujatmiko dan Wibowo. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 21 Nomor 1.

## Skripsi
Sinamo,  B.D.P.  (2016).  Analisis  Faktor – Faktor  Penyebab  Terjadinya  Relapse  Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Nazar Medan. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
Situmorang,  D.N.  (2018).  Peranan  Kelompok  Teman  Sebaya  (Peer  Group)  Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo . Skripsi: Universitas Sumatera Utara Viardaus.  Avi.  (2018).  Penyalahgunaan  Narkoba/Narkotika  Terhadap  Perilaku Keagamaan  Remaja  (Studi  Kasus  di  Desa  Way  Urang,  Padang  Cermin, Pesawaran). Skripsi: UIN Raden Intan Lampung .

## World Wide Web
Alodokter.  (2022).    Obat  Psikedelik,  Narkotika  Berbahaya  Penyenan  Halusinasi.
Retrieved from:
https://www.alodokter.com/obat-psikedelik-narkotika- berbahaya-pemicu-halusinasi
Kompas.com.  (2017).  Akhir  Perjuangan  Suami  Yang Obati  Istrinya  Dengan  Ganja.  Retrieved from:  https://amp.kompas.com/regional/read/2017/11/16/14505631/akhir-perjuangan- suami-yang-obati-istrinya-dengan-ganja-fidelis-bebas-dari Kompasiana,  (2019).  Antimo  Menjadi  Alternatif  Remaja  Untuk  Ngefly.  Retrieved  from:
https://www.kompasiana.com/noviniiar/5dbad2d2d541df26bc079b62/antimo -menjadi- alternatif-remaja-untuk-ngefly
Liputan 6.com. (2017). Kisah Suami Obati Istrinya Dengan Ganja Berujung Penjara. Retrieved from: https://m.liputan6.com/regional/read/2906134/kisah-suami-obati-istri-dengan- ganja-berujung-penjara Liputan6.com.  (2017).  Mimpi  Eks  Lurah  Yang  Jalani  Hukuman  Seumur  Hidup  di Nusakambangan. Retrieved From: https://www.liputan6.com/regional/read/3049329/mimpi-eks-lurah-yang- jalani-hukuman-seumur-hidup-di-nusakambangan Tribunnew.com.  (2012).  Ini Alasan SBY Keluarkan  Grasi  Untuk  Deni  Setia.  Retrieved
From: https://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/18/ini-alasan-sby-
keluarkan-grasi-untuk-deni-setia?page=2
Tribunnews.com.  (2020).  Deni  Setia  Maharwan  Terpidana  Seumur  Hidup  Kasus Narkoba  21  tahun  Lebaran  di  Balik  Penjara.  Retrieved  From:
https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/24/deni-setia-maharwan- terpidana-seumur-hidup-kasus-narkoba-21-tahun-lebaran-di-balik-penjara