DOI: https://doi.org 10.36667/tajdid.v28i1.539

## Alam Pikir Populis Islam dan Merebaknya Histeria Massa: Potret Pergeseran Nilai Kebenaran dan Memudarnya Ideologi

## Fahmy Farid Purnama
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat email: fahmyfaridpurnama@iaid.ac.id
Received: January 5, 2021  Accepted: June 2, 2021

## Abstract
This  study  analyzes  the  phenomenon  of  populism,  the nature of populist thought and its relation to mass hysteria. Global  political  events  involving  large  numbers  of  masses have put the study of populism shifting from the periphery to  the  center  of  attention.  In  its  various  manifestations, populism  represents  a  rejection  of  political  elites  which  is based  on  the  argument  that  populism  is  a  response  to  a crisis of legitimacy for political institutions and actors. Based on  descriptive  and  critical  content  analysis,  this  study  aims to  examine  the  trend  of  populism  at  the  level  of  digital culture which is dominated by spectacle and market culture. By investigating how populist thinking works, this research seeks  to  understand  the  dynamics  of  populism  and  the logical  consequences  it  entails,  especially  regarding  the future  of  the  actual  heterogeneity  of  society,  both  in religious  and  cultural  contexts,  behind  its  tendency  to totalize  and  homogenize  everything  through  the  logic equivalent in populism.

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis fenomena populisme, alam pikir populis  dan  kaitannya  dengan  budaya  histeria  massa. Pelbagai  peristiwa  politik  global  yang  melibatkan  sejumlah besar  massa  telah  menempatkan  studi  populisme  bergeser
dari  pinggiran  menjadi  pusat  perhatian.  Dalam  berbagai manifestasinya,  populisme  merepresentasikan  penolakan terhadap elit politik yang dilandaskan pada argumen bahwa populisme  merupakan  respons  terhadap  krisis  legitimasi atas  institusi  dan  aktor  politik.  Dilandaskan  pada  analisis konten secara deskriptif dan kritis, penelitian ini bertujuan untuk  mencermati  tren  populisme  pada  aras  kebudayaan digital  yang  didominasi  oleh  budaya  tontonan  dan  pasar. Dengan menyelidiki bagaimana alam pikir populis bekerja, penelitian  ini  berusaha  memahami  dinamika  populisme beserta  konsekuensi-konsekuensi  logis  yang  diniscayakan- nya,  khususnya  terkait  masa  depan  heterogenitas  aktual masyarakat, baik dalam konteks agama maupun budaya, di balik kecenderungannya untuk mentotalisasi dan menghomogenisasi  segala  sesuatu  melalui  logika  ekuivalen dalam populisme.
Keywords: Populism, democracy, mass hysteria, ideology, post- truth

## Pendahuluan
Rentetan  peristiwa  politik  yang  melibatkan  mobilitas sejumlah massa dalam dua dasawarsa terakhir telah mendorong perbincangan  intensif  di  kalangan  sarjana  maupun  pegiat media.  Di  Indonesia,  menggeliatnya  fenomena  tersebut tercermin  mulai  dari  demonstrasi  bertajuk  ―Aksi  Bela  Islam,‖ aksi tolak RUU KUHP, Revisi UU KPK, tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus  Law), hingga  teraktual  polemik  di  seputar  gerakan oposisi  di  bawah  komando  Muhammad  Rizieq  Shihab vis  á  vis kekuasaan.  Peristiwa  serupa  juga  menggejala  di  berbagai belahan  dunia  lainnya;  mulai  dari  peristiwa Brexit, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika di tahun 2017, hingga pemilihan  umum  di  Polandia,  Spanyol,  serta  Austria;  dari referendum  di  Yunani,  Swiss,  dan  Italia,  hingga  perubahan suasana politik radikal di Filipina. Gejala global tersebut sering kali  dipicu  oleh  makin  maraknya  narasi-narasi  yang  dapat membangkitkan emosi dan histeria, bahkan memobilisasi massa,
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
baik menggunakan  narasi  ekonomi, budaya,  ras,  hingga  narasi keagamaan.  Serentetan  peristiwa  di  atas,  serta  peristiwa- peristiwa  global  lainnya,  menyingkap  suatu  fenomena  sosial— diistilahkan  oleh  para  sarjana  dan  awak  media—bertajuk ‗populisme.‘
Ketika  memperhatikan  bagaimana  penggunaan  istilah ‗populisme‘ dalam pelbagai wacana lisan maupun tulisan, istilah tersebut  secara  deskriptif  paling  sering  difungsikan  dalam konteks  kontestasi  persaingan  politik,  khususnya  sistem  politik demokrasi  yang  menyediakan  ruang  terbuka  bagi  keterlibatan logika  kesadaran  massa.  Meminjam  asumsi  Müller,  populisme merupakan  imajinasi  politik  yang  dilandaskan  pada  klaim logika  moral  tertentu;  yakni  suatu  cara  pandang  atas  realitas politik  yang  memperhadapkan  superioritas  moral  ‗rakyat‘ melawan  ‗elit  penguasa‘  yang  dianggap  korup  atau  inferior secara moral. 1
Di  Indonesia,  narasi-narasi  populis  sangat  lekat  dengan wacana  keagamaan,  sektarianisme,  sentimen  rasial,  politik identitas,  hingga  isu-isu  primordialisme.  Sementara  di  Eropa, sebagaimana  dalam  penelitian  Hadiz,  fenomena  populisme terkait  erat  dengan  kecenderungan  anti-imigran  yang direpresentasikan oleh politisi seperti Le Pens di Prancis, Fortuyn dan Wilders di Belanda, dan oleh Far Right yang belakangan ini kuat  di  negara-negara  Nordik  seperti  Norwegia,  Swedia  dan Finlandia.  Kemudian  di  Australia, One  Nation  Party pernah mewakili kecenderungan xenofobia serupa. 2
Namun  demikian,  istilah  populisme  sendiri  cenderung polisemistis  dan  ambigu,  sehingga  rentan  terhadap  banyak kesalahpahaman dan cenderung reduksionis. Upaya menemukan deskripsi paling memadai untuk mengilustrasikan keseluruhan  fenomena  politik  global  secara  utuh  dan  tepat senantiasa  terbentur  dengan  problem  epistemologis,  karena
1 Jan-Werner  Müller, What  is  Populism? (Philadelphia:  University  of Pennsylvania Press, 2016), 19–20.
2 Vedi  R.  Hadiz, Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East , Islamic Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East (UK:  Cambridge  University  Press, 2016), 21.
upaya-upaya  merumuskan  makna  definitif  yang  ketat  dan univokal  bukanlah  tugas  yang  mudah.  Dikutip  Skenderovic, Ionesco  and  Gellner  memberikan  ilustrasi  kritis,  bahwa ‗populisme  hanyalah  sebuah  kata  yang  cenderung  digunakan secara tidak tepat dalam konteks yang sepenuhnya heterogen.‘ 3
Serupa dengan kritik tersebut, peneliti yang lebih kontemporer, Mudde  dan  Kaltwasser,  menegaskan  bahwa,  ‗populisme merupakan  salah  satu  istilah  yang  paling  banyak  digunakan, sekaligus  disalahgunakan  di  dalam  dan  di  luar  wilayah akademik.‘ 4 Oleh sebab alasan tersebut, tidak sedikit peneliti di bidang  studi  sosial  dan  politik  cenderung  skeptis  terhadap keberadaan fenomena populisme itu sendiri. Beberapa bahkan menganggap  populisme  sebatas epiphenomenon; semacam fenomena sekunder yang terjadi bersamaan atau paralel dengan fenomena primer lain yang secara ontologis lebih fundamental. Hal tersebut diperrumit oleh penyalahgunaan istilah jurnalistik dengan cara serampangan dan cenderung kontradiktif.
Selain  terbentur  dengan  problem  definitif,  populisme juga  problematis  dari  sisi  konseptual.  Sebagai  sebuah  konsep, populisme  memberikan  ilustrasi  teoretis  yang  samar  dan ambivalen.  Samar  mengingat  populisme  cenderung  tidak memiliki kerangka ideologis yang maksimalis dan rigid, seperti halnya  liberalisme  atau  konservatisme  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  fundamental  yang  dapat  diukur  dan diartikulasikan  secara  memadai.  Populisme  memiliki  banyak atribut  ideologi,  tetapi  tidak  bisa  dikatakan  sepenuhnya ideologis,  sehingga  sangat  sulit  untuk  dirumuskan  secara memadai.  Sementara  ambivalensi  populisme  mengacu  pada wataknya—diistilahkan  Taggart—seperti  bunglon (chamelomic character), yakni  seperti  atribut  tambahan  yang  dapat  melekat pada  ide  di  luar  dirinya  sendiri.  Bagi  Taggart,  alasan  di  balik
3 Damir  Skenderovic,  ―Populism:  A  History  of  the  Concept,‖  in Political Populism (Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017), 41.
4 Cas  Mudde  dan  Cristóbal  Rovira  Kaltwasser,  ―Populism  and  (Liberal) Democracy:  A  Framework  for  Analysis,‖  in Populism  in  Europe  and  the Americas: Threat or Corrective for Democracy? (New York: Cambridge University Press, 2012), 1.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
watak  adaptif  nalar  populis  terletak  pada  raibnya  komitmen pada nilai-nilai fundamental (empty heart of populism). Sementara ideologi  lain  mengandung,  baik  secara  implisit  maupun eksplisit,  nilai-nilai  fundamental  seperti  kesetaraan,  kebebasan dan keadilan sosial, populisme justru tidak memiliki fundamen semacam itu. 5 Tak ayal, populisme sering kali menjadi semata- mata  instumen  politis  serta  idelogis  bagi  kelompok  progresif, reaksioner, demokrat, otokrat, gerakan kiri, maupun kanan.
Terlepas bagaimana
populisme diperdebatkan, pertanyaannya, apakah populisme, pertama tama dan terutama, lebih  bersifat  strategis  ataukah  ideologis?  Jika  mengacu  pada penegasan  Pierre-André  Taguieff,  sebagaimana  dipaparkan Skenderovic,  pengartikulasian  istilah  populisme  secara  ketat hanya  mungkin  diterapkan  secara  terbatas  pada  wilayah tindakan  dan  wacana  politik,  bukan  pada  watak  rezim  politik maupun konten ideologi tertentu. Dalam pemaknaan semacam ini, populisme dapat dipahami sebagai metode, sarana diskursif, serta  gaya  retorika  performatif  yang  berkaitan  dengan persoalan komunikasi dan retorika politik. 6
Di sisi lain, semakin banyak pula sarjana yang terlibat di dalam  perbincangan  populisme  menggunakan  pendekatan ideasional.  Populisme  tidak  lagi  dipahami  semata-mata persoalan  strategis  serta  bersifat  instrumental  dan  performatif, namun pertama-tama justru berkaitan dengan persoalan watak diskursif dan ideologis yang melekat pada cara berfikir seorang populis.  Dalam  tilikkan  Mudde,  apa  pun  istilah  teknis  yang digunakan  para  sarjana,  populisme  senantiasa  dipertautkan dengan dengan persoalan gagasan-gagasan, kususnya ide dasar tentang  ‗rakyat‘  dan  ‗elite.‘ 7 Dengan  demikian,  populisme bukanlah semata tentang cara bagaimana sebuah ide dimediasi dan diperkenalkan ke dalam wilayah politik strategis, melainkan juga  tentang  ideologi  serta  persepsi  yang  terkandung  di  balik sebuah  ide  populer.  Karenanya,  pada  wilayah  yang  lebih
5 Paul Taggart, Populism (Buckingham: Open University Press, 2000), 3–4.
6 Skenderovic, ―Populism: A History of the Concept,‖ 50–51.
7 Cas Mudde, ―Populism: An Ideational Approach,‖ in The Oxford Handbook of Populism (New York: Oxford University Press, 2017).
filosofis,  populisme  juga  sangat  mempengaruhi  watak kebenaran  semacam  yang  turut  membentuk  cara  berpikir  dan bertindak.
Persoalannya,  meminjam  analisis  Bonikowski,  tidak seperti kebanyakan ideologi, populisme didasarkan pada logika moral  yang  belum  sempurna.  Populisme  sama  sekali  tidak menawarkan pandangan dunia secara utuh selayaknya ideologi, melainkan  sebatas  kritik  sederhana  terhadap  konfigurasi kekuasaan yang ada. 8 Kecenderungan berpijak pada logika dan ideal  moral  tersebut  telah  menempatkan  watak  kebenaran menjadi  sedemikan  emotif  dan  sentimentil;  bahwa  merasakan sesuatu  lebih  penting  daripada  sebuah  fakta;  bahwa  sesuatu dianggap benar
tergantung bagaimana
seseorang mempresepsinya  secara  emosional.  Dampaknya,  watak kebenaran  bergeser  dari  wilayah  substansial  menjadi  semata performatif  dan  prosedural.  Sehingga  nalar  populis  dalam dirinya  sendiri  tidak  dapat  menawarkan  jawaban  yang kompleks maupun komprehensif atas realitas segala sesuatu.
Berpijak pada persoalan-persoalan seputar populisme di atas,  penelitian  ini  berusaha  menelisik  fenomena  populisme secara  ideasional  dalam  perspektif  analisis  kontestasi  wacana dan  ideologi.  Memang,  memberi  label  terhadap  gerakan- gerakan  yang  melibatkan  mobilisasi  sejumlah  besar  massa dengan  istilah  gerakan  ‗populis‘  seolah  terasa  memuaskan. Namun  pelabelan  itu  sendiri  tidak  serta-merta  menjawab pertanyaan:  Pra-kondisi  semacam  apa  yang  mendorong  makin menggeliatnya fenomena populisme? Logika semacam apa yang bekerja  di  balik  narasi-narasi  populis?  Mengapa  banyak  orang turut terlibat dalam gerakan itu? Lanskap kontekstual semacam apa yang memungkinkan nalar populis bekerja?
Mempertimbangkan  bahwa  populisme  merupakan konstruksi  simbolik,  maka  hal  terpenting  bukanlah  polemik  di seputar  pertanyaan  apa  yang  dimaksud  dengan  populisme secara definitif—faktanya, banyak makna populisme yang dapat
8 Bart  Bonikowski,  ―Three  Lessons  of  Contemporary  Populism  in  Europe and the United States,‖ Brown Journal of World Affairs 23, no. 1 (2016): 9–24.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
ditemukan  di  berbagai  sumber  akademis  dan  media  popular, melainkan  mengapa  populisme  menjadi  istilah  yang mengandung
makna
signifikan
dan cenderung
merepresentasikan  watak  berfikir  dan  bertindak  di  dalam keseharian kita akhir-akhir ini, khususnya berkembang melalui narasi-narasi  keagamaan  dan  isu-isu  rasial  yang  cukup  intens berkontestasi di ruang-ruang publik.
Tanpa  mengesampingkan  pendekatan  politik-strategis, penelitian  ini  memberikan  proporsi  lebih  intens  pada pendekatan  ideasional  dalam  memotret  populisme.  Selain untuk  mencermati  secara  kritis  bagaimana  nalar  populis beroperasi secara performatif di dalam masyarakat, pendekatan ideasional  juga  dimaksudkan  untuk  menyediakan  kerangka teoritis  dan  pedoman  metodologis  untuk  mengukur,  minimal, sejauh  mana  sesuatu  berorientasi  populer.  Berbasiskan penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  metode  deskriptif- analitis,  penelitian  ini  akan  terlebih  dahulu  menganalisis  asal- usul  problem  teoretis  di  seputar  populisme,  kemudian  secara kritis  mengelaborasi  konsekuensi-konsekuensi  logis-filosofis, serta dampak praksis dari semakin menggejalanya nalar populis dalam  membentuk  cara  berfikir  dan  bertindak  masyarakat akhir-akhir  ini,  khususnya  populisme  yang  menggunakan narasi-narasi keagamaan dan isu-isu rasial.

## Memetakan Asal-Usul Populisme
Mengadaptasi  hauntologi-spektrofetik  manifesto  Marx, bahwa hantu  tengah  bergentayangan  langit-langit  semesta  ralitas politik global, hantu populisme. Kontestasi politik yang melibatkan mobilisasi  massa vis  á  vis elit  penguasa  menggejala  hampir  di seluruh  dunia.  Isu-isu  yang  memperhadap-hadapkan  secara banal  antara  kekuasaan  dengan  oposisi  tersebut  merupakan fenomena  global  yang  dipertautkan  satu  sama  lain  dalam sebuah frasa bertajuk ‗populisme.‘
Secara  leksikal,  mengacu  pada  serangkaian  hasil penelitian  Skenderovic  terhadap  pelbagai  literatur,  bahwa sampai  tahun  1990-an,  populisme  belum  didiskusikan  secara serius  pada  level  teoretis-konseptual.  Secara  eksklusif,
populisme  difungsikan  sebatas  istilah  bagi  segala  bentuk fenomena  sejarah  khas  yang  kongkrit  dan  aktual.  Gerakan agraria People’s Party di Amerika dan gerakan sosial Narodniki di Russia  yang  meskipun  muncul  dalam  konteks  yang  sangat berbeda, telah lama dianggap sebagai perlambang simbolis dari kemunculan  geliat  populisme.  Di  Prancis,  istilah  populisme merujuk  pada  tren  sastra  yang  berkembang  di  lingkaran sastrawan  Léon  Lemonnier  dan  André  Thérive.  Keduanya menjadi simbol kritik terhadap watak eksklusif dan elitis sastra borjuis pada masa itu. 9
Untuk  menjernihkan  asal-usul  istilah  populisme, beberapa  penelitian,  sebagaimana  hasil  penelusuran  Hawkins dan  Kaltwasser  melalui  beberapa  literatur,  melacaknya  hingga tahun  1960-an.  Sayangnya,  catatan-catatan  yang  ditemukan tidak  banyak  membantu  menjelaskan  kebangkitan  kembali populisme  selama  beberapa  dekade  berikutnya.  Para  sarjana juga  berusaha  mencari  penjelasan  memadai  melalui  konteks sejarah  dan  ekonomi  yang  sangat  spesifik,  seperti  kebijakan industrialisasi  yang  menggantikan  impor  dan  tantangan modernisasi  tahap  akhir.  Hanya  saja,  ketika  kekuatan  populis muncul kembali dalam versi neo-liberal di Amerika Latin pada tahun  1990-an,  menjadi  jelas  bahwa  populisme  tidak  dapat dibatasi  pada  seperangkat  kebijakan  ekonomi  tertentu. 10 Hal tersebut  sekaligus  menegaskan  bahwa  gerakan  populis  muncul dalam  varian  yang  sangat  beragam,  sehingga  akan  sulit  untuk menentukan,  apakah  fenomena  populisme  global  tersebut memiliki  latar  kausalitas  yang  sama.  Namun  yang  jelas, akumulasi  dari  fenomena-fenomena  tersebut  memberikan fungsi  analitik  dan  heuristik  terhadap  istilah  populisme  yang dipengaruhi  oleh  perubahan  pengalaman  politik  kontemporer dan  dorongan  jurnalistik  yang  sangat  ketat.  Pada  titik  ini, populisme  tidak  lagi  diperbincangkan  oleh  para  sarjana  secara deskriptif, melainkan juga analitis-interpretatif.
9 Skenderovic, ―Populism: A History of the Concept,‖ 41–43.
10 Kirk  A.  Hawkins  dan  Cristóbal  Rovira  Kaltwasser,  ―Introduction:  The Ideational Approach,‖ in The Ideational Approach to Populism. Concept. Theory, and Analysis , 2019, 2.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
Para  sarjana  sendiri  merespon  lonjakan  fenomena populisme  global  dengan  pelbagai  kekhawatiran  dan  harapan. Bagi  sebagian  sarjana,  fenomena  populisme  merupakan ancaman  terbesar  bagi  kelangsungan  demokrasi,  bahkan berpotensi  memporak-porandakan  semangat  modernitas  yang berbasiskan  kedaulatan  otoritas  akal  budi  subjek.  Namun  bagi sebagian  lainnya,  populisme  merepresentasikan  respon demokratis terhadap kesewenang-wenangan para elit teknokrat yang telah merampas kehendak mayoritas.
Untuk  menangkap  esensi  dari  populisme,  ilustrasi Taggart  menarit  untuk  dicermati,  bahwa  upaya-upaya  para sarjana  untuk  menjaring  esensi  populisme  telah  bermunculan di  waktu  dan  tempat  yang  berbeda,  akan  tetapi  sangat  sulit untuk  melihat  pola-pola  epistemik  yang  konsisten.  Pada  satu situasi, populisme membawa semangat perubahan, namun pada situasi  berbeda  justru  menjadi  kekuatan  untuk  melawan perubahan;  di  satu  konteks  yang  khas  membawa  nafas  kiri progresif,  namun  pada  konteks  lainnya  justru  menjadi  alat untuk  mempertahankan status  quo dan  intrumen  politik  bagi gerakan  ekstrim  kanan. 11 Hal  ini  tersebut  menjelaskan, mengapa gerakan populis sering menjadi fenomena sentimentil dan episodik.
Menanggapi  anomali  tersebut,  kemudian  didorong  oleh semakin masifnya kekuatan populis baru-baru ini, para sarjana mulai  mempelajari  populisme  dalam  orientasi  yang  sangat berbeda.  Perdebatan  para  sarjana  di  seputar  populisme  telah melahirkan  banyak  perspektif.  Beberapa  sarjana,  semisal  Kurt Weyland, 12 menekankan penelitiannya pada aspek
11 Taggart, Populism , 10.
12 Dalam  kajian  Weyland,  jika  elemen  konstitutif  populisme  merujuk  pada peran  aktual  ―rakyat,‖  kemudian  menangkap  hubungan  khusus  antara pemimpin  dan  pengikut  massa,  maka  gagasan  ini  paling  baik dikonseptualisasikan  sebagai  strategi  politik.  Dengan  kata  lain,  pemilihan strategi  politik  yang  tepat  dan  melibatkan  mobilisasi  massa  akan  sangat menentukan cara dan sarana yang digunakan aktor politik, khususnya aktor politik  dapat  menopang  kekuasaan  dan  memastikan  dukungan  dan kepatuhan warga negara. Kurt Weyland, ―A Political-Strategic Approach,‖ in The Oxford Handbook on Populism (New York: Oxford University Press, 2017).
organisasional  yang  ditopang  oleh  ketokohan  karismatik  dan kemampuan  memobilisasi  massa;  sarjana  lainnya,  seperti Ernesto  Laclau 13 atau  Chantal  Mouffe 14 berpusat  pada  aspek dialektika  ekonomi-politik,  atau  elemen  diskursif  seperti  moral dan  bahasa Manichean yang  mempertentangkan  ‗rakyat‘ melawan  ‗elite;‘  perspektif  berbeda,  sebagaimana  pendekatan kultural  Pierre  Ostiguy, 15 lebih  melihat  populisme  sebagai retorika  performatif  yang  berkaitan  dengan  persoalan komunikasi  politik;  sementara  sarjana  yang  memusatkan perhatiannya  pada  persoalan  ide,  semisal  Cas  Mudde, 16 meniliknya  dalam  perspektif  yang  lebih  kental  dengan  upaya pelacakan  ide-ide  yang  beroperasi  di  balik  alam  pikir populisme.
Meskipun pertarungan pada level konseptual masih jauh dari  kata  usai,  namun  semakin  banyak  sarjana  yang  menaruh perhatian  serius  pada  fenomena  yang  melibatkan  mobilisasi masa. Boleh jadi dalam paradigma politik ke depan, populisme bagi  sebagian  sarjana,  semislan  Anselmi,  bukan  lagi  sebatas hipotesis dalam kontestasi politik demokrasi; bukan lagi deviasi, anomali,  degenerasi  atau  patologi  demokrasi,  seperti  yang sering dipahami sebelumnya. Bagi Anselmi, populisme saat ini,
13 Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005).
14 Chantal Mouffe, For a Left Populism (London: Verso, 2018).
15 Menurut  Ostiguy,  Populisme  dicirikan  oleh  bentuk  hubungan  politik tertentu antara pemimpin politik dan basis sosial. Relasi tersebut dibasiskan dan  diartikulasikan  seruan-seruan  retorika  performatif  remeh-temeh (low) yang beresonansi dan mendapatkan penerimaan positif di ruang publik pada segmen sosial tertentu karena alasan sejarah sosial-budaya. Atas alasan inilah, Ostiguy  mendefinisikan  populisme  sebagai  ―memamerkan  hal  yang  remeh‖ (flaunting  of  the  “low”). Bagi  Ostiguy,  pendekatan  kultural  tidak  berarti mereduksi fenomena  populisme menjadi sebatas manipulasi atau demagogi yang  cenderung  melihat  sentralitas  kepemimpinan  yang  beroperasi  melalui komunikasi top-down (instruksionis)  secara  eksklusif,  melainkan  fenomena dua  arah  yang  secara  terpusat  ditentukan  oleh  klaim-klaim  retoris  yang diartikulasikan  dan  relasi-relasi  yang  dibangun  antara  pemimpin  dan partisan  melalui  komponen-komponen  sosio-budaya  dan  politik-budaya. Pierre Ostiguy, ―Populism: A Socio-Cultural Approach Pierre,‖ in The Oxford Handbook of Populism (New York: Oxford University Press, 2017).
16 Mudde, ―Populism: An Ideational Approach.‖
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
terlepas  dari  keragaman  maksud  dan  tujuan  politisnya, merupakan  variable  demokrasi  yang  sangat  mungkin,  tidak hanya terkait dengan gerakan sosial, tetapi juga entitas pelbagai gerakan yang terlembagakan dalam lingkaran kekuasaan. 17

## Populisme: Strategis ataukah Ideologis?
Selama dua dekade terakhir, pendekatan ideasional telah muncul sebagai salah satu pendekatan lintas regional dan inter- disipliner  paling  populer  untuk  meneliti  fenomena  populisme. Dipaparkan
Hawkins,
sebagaimana tercermin dalam pengistilahannya, orientasi pendekatan ideasional terletak pada upaya  menganalisis  penyebab  dan  konsekuensi  populisme dalam  kaitannya  dengan  gagasan-gagasan  populis—yakni keyakinan  bahwa  realitas  politik  mencerminkan  perjuangan Manichean antara  niat  baik  ‗rakyat  jelata‘  dan  konspirasi  ‗elit penguasa.‘ 18
Terdapat sekurangnya dua arus utama yang berkembang di  antara  para  sarjana  yang  meneliti  populisme  sebagai sekumpulan  gagasan  menggunakan  pendekatan  ideasional: populisme  sebagai  diskursus  dan  ideologi.  Sebagai  sebuah diskursus,  kajian  tentang  populisme  banyak  dikembangkan Ernesto  Laclau  dan  beberapa  sarjana  di  lingkarannya  yang berusaha  merumuskan  kerangka  normatif-teoretis  bagi populisme.  Merujuk  pada  analisis  Hawkins  dan  Kaltwasser, perspektif  ini  didasarkan  pada  kritik  mendasar  terhadap reduksionisme ekonomi yang melekat pada Marxisme, sekaligus keinginannya  untuk  mengembangkan  mazhab  politik  pasca- strukturalis yang menganggap bahwa identitas politik terbentuk melalui  praktik-praktik  diskursif. 19 Tak  ayal,  melalui  tilikan post-Marxisme,  Laclau  cenderung  melihat  populisme  sebagai upaya-upaya strategis untuk membangkitkan tatanan hegemonik baru yang memperhadap-hadapkan secara dialektis
17 Manuel Anselmi, Populism: An Introduction (New York: Routledge, 2018), 1.
18 Kirk  A.  Hawkins,  ―The  Ideational  Approach,‖  in Routledge  Handbook  of Global Populism (New York: Routledge, 2019).
19 Hawkins dan Kaltwasser, ―Introduction: The Ideational Approach,‖ 4.
antara  ‗rakyat‘  melawan  ‗elite.‘ 20 Sementara  dalam  bentuknya yang  lebih  positivistik,  populisme  sebagai  diskursus  lebih dimaknai  sebagai  seni  retorika  politik  dalam  bingkan  konflik Manichean. 21
Berbeda  dengan  diskursus,  dalam  perspektif  Canovan, 22 kemudian  dikembangkan  secara  lebih  definitif  oleh  Mudde, 23 populisme  memiliki  banyak  atribut  yang  memungkinkannya dikatakan  sebagai  ideologi.  Hanya  saja,  jika  ideologi  dimaknai sebagai sekumpulan gagasan normatif yang terkait dengan cara pandang  terhadap  dunia,  populisme  tidak  bisa  dikatakan sepenuhnya  ideologis.  Alasan  inilah  yang  mendorong  para sarjana,  semisal  Mudde,  mengidentifikasinya  sebagai thin- centered  ideology; semacam  watak  ideologi  yang  ‗tidak  padat,‘ ‗tipis,‘  atau  ‗minimalis.‘  Jika  ideologi  maksimalis (thick-centered ideology) adalah  sekumpulan  gagasan  normatif  yang  terkait dengan cara  pandangan terhadap  dunia dan bagaimana dunia seharusnya,  maka thin-centered  ideology memiliki  struktur morfologis  lebih  terbatas,  sehingga  hanya  mungkin mengandung  dan  memberikan  suatu  makna  sejauh  terikat dengan—terkadang berafiliasi dengan—ideologi lain. 24
Thin-centered  ideology sendiri  merupakan  sebuah  istilah yang—sebagaimana dalam penelitian Hawkins
dan Kaltwasser—digunakan  pertama  kali  oleh  Michael  Freeden 25 untuk  menanalisis  watak  ideologi-ideologi  yang  berporos  pada sejumlah konsep inti yang sangat terbatas. 26 Sementara menurut
20 Laclau, On Populist Reason . 21 Benjamin  Moffitt  dan  Simon  Tormey,  ―Rethinking  populism:  Politics, Mediatisation and Political Style,‖ Political Studies (2014).
22 Margaret  Canovan,  ―Taking  Politics  to  the  People:  Populism  as  the Ideology  of  Democracy,‖  in Democracies  and  the  Populist  Challenge (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).
23 Cas  Mudde,  ―The  Populist  Zeitgeist,‖ Government  and  Opposition 39,  no.  4 (2004).
24 Cas  Mudde  dan  Cristóbal  Rovira  Kaltwasser, Populism:  A  Very  Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), 6.
25 Michael  Freeden, Ideologies  and  Political  Theory:  A  Conceptual  Approach (Oxford: Oxford University Press, 1996).
26 Hawkins dan Kaltwasser, ―Introduction: The Ideational Approach,‖ 5.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
13
Ben  Stanley,  maksud  istilah thin-centered mengacu  pada  watak populisme  yang  tidak  memiliki  kapasitas  memadai  untuk mengajukan  perspektif  yang  luas  dan  koheren  atas  persoalan- persoalan  politik  mendasar.  Sehingga,  sebagai  ideologi  ‗politik minimalis,‘  populisme  tidak  dapat  berdiri  sendiri. 27 Watak minimalis  ideologi  populisme  tersebut  meniscayakan  hadirnya fragmen-fragmen  ideologis  lain  sebagai  katalisatornya.  Karena secara  implisit  atau  eksplisit,  populisme  tidak  memiliki  watak fundamental selayaknya ideologi: yaitu koherensi. 28
Untuk memahami singularitas ide, penting juga merujuk watak  ideologi  lain  yang  kontras  dengan  populisme;  yakni dalam  hal  ini  adalah  elitisme  dan  pluralisme.  Meminjam penelitian  Hawkins  dan  Kaltwasser  terhadap  karya  Giovani Satori, 29 secara  sederhana,  elitisme  dapat  dianggap  sebagai wacana  yang  memperhadap-hadapkan  moralitas  ‗rakyat‘ dengan  ‗elit;‘  bahwa  yang  pertama  diandaikan  sebagai segerombol  massa  yang  berbahaya  dan  irrasional,  sementara yang  terakhir  sebagai  sekelompok  kecil  orang  terpilih  yang digambarkan  memiliki  kualitas intrinsik  dengan  tingkat kecerdasan  tinggi,  keterampilan  khusus,  serta  memiliki keluhuran  moral,  sehingga  karenanya  berhak  atas  pengaruh dan  otoritas  kekuasaan.  Di  sisi  lain,  pluralisme  memandang masyarakat  sebagai  sekumpulan  individu  dan  kelompok  yang kompleks  dengan  opini  yang  berbeda.  Tak  ayal,  seorang pluralis cenderung memandang skeptis klaim kehendak ‗rakyat‘ sekaligus menolak superioritas ‗elit.‘ 30
Lain pada itu, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan ilustrasi awal suatu fenomena yang masih diperdebatkan adalah memulainya  dari  suatu  pengertian  sederhana  yang  dapat membantu  kita  mengidentifikasi  karakter  utama  fenomena
27 Ben Stanley, ―The Thin Ideology of Populism,‖ Journal of Political Ideologies 13, no. 1 (2008).
28 Paris  Aslanidis,  ―Is  Populism  an  Ideology?  A  Refutation  and  a  New Perspective,‖ Political Studies 64, no. 1 (2015).
29 Giovanni  Sartori,  ―Concept  Misformation  in  Comparative  Politics  (4),‖
American Political Science Review 64, no. 4 (1970): 1033–1053.
30 Hawkins dan Kaltwasser, ―Introduction: The Ideational Approach,‖ 4.
tersebut,  berikut  logika  yang  bekerja  dibalik  ide-ide  populis. Dalam  hal  ini,  Mudde  mendefinisikan  populisme  sebagai ideologi yang menganggap bahwa masyarakat pada prinsipnya dipisahkan  menjadi  dua  kelompok  homogen  dan  antagonis, ‗rakyat murni‘ vis á vis ‗elit korup;‘ bahwa politik harus menjadi ekspresi dari volonté générale (kehendak umum) rakyat. 31
Sementara  itu,  bagi  Laclau,  melalui  analisis  logika kategoris,  populisme  pertama-tama  harus  dipahami  bukan sebagai  kategori  ontis  atau  totalitas  objek-objek  deskriptif (present-at-hand), melainkan  problem  kategori  ontologis  yang tidak  mungkin  diterjemahkan  ke  dalam  narasi  konseptual  dan definitif  apapun.  Karenanya,  Laclau  cenderung  mengindari klaim  artikulasi  definitif  dan  universal  atas  populisme, melainkan  dipahami  melalui  kategori  formal  untuk mengidentifikasi  logika  yang  beroperasi  di  balik  populisme; yakni  logika  ekuivalen  yang  bekerja  dengan  cara  mentotalisasi dan  menghomogenisasi  segala  sesuatu,  kemudian  mereduksi sejumlah  heterogenitas  aktual. 32 Kecenderungan  untuk mentotalisasi heterogenitas soasial menjadikan logika ekuivalen dalam  populisme  hanya  bekerja  di  level  permukaan  wacana yang  merupakan  konsekuensi  logis  dari  tuntutan  sosial  yang niscaya berbeda satu sama lainnya.
Terlepas  dari  perdebatan  di  atas,  paradigma  yang dijadikan landasarn teoretis-konseptual keduanyanya cenderung identik; bahwa populisme dipahami sebagai jenis ide yang  berbeda  dari  watak  ideologi  klasik.  Keduanya  juga mencermati bahwa nalar populis dapat ditemukan di semua sisi spektrum politik, khususnya sistem politik elektoral. Karena itu, sebagai  sebuah  ide,  populisme  memberikan  keuntungan sekaligus  tantangan  tersendiri  bagi  para  sarjana,  khususnya tentang  bagaimana  menulis  tentang  fenomena  yang  masih dalam  tahap  perkembangan  serta  cenderung  sentimentil  dan episodik.
31 Mudde, ―The Populist Zeitgeist,‖ 543.
32 Ernesto Laclau, ―Populism: What‘s in a Name,‖ in Populism and the Mirror of Democracy (London: Verso, 2005), 44.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
Rakyat vis á vis Elit sebagai Proxy Populisme
Latar  politik  yang  melekat  dalam  penggunaan  istilah populisme  menunjukkan  bahwa,  sebagaimana  analisis  Colliot- Thélène, sejauh istilah populus dalam konteks populisme terkait erat  dengan  istilah démos dalam  konteks  demokrasi,  analisis populisme  selalu  melibatkan  konsepsi  politik  demokrasi. 33
Sementara dalam kaitannya dengan politik Islam kontemporer, sebagaimana  diuraikan  Hadiz, ummah menjadi proxy populisme Islam. 34 Dengan  demikian,  jika  pendekatan  ideasional,  baik sebagai  diskursus  ataupun  ideologi,  meletakkan  ‗rakyat‘ (populus/ummah) sebagai  poros  analisis,  maka  elemen  inti  dari repertoar  populis  terletak  pada  klaim  untuk  berbicara  dan bertindak  atas  nama  ‗rakyat.‘  Hanya  saja,  mempertimbangkan klaim  tersebut  juga  merupakan  elemen  konstitutif  dari demokrasi, beberapa sarjana menambahkan elemen lain dalam populime;  yakni  klaim  untuk  berbicara  dan  bertindak  dengan mengatasnamakan ‗rakyat‘ melawan ‗elit.‘
Ciri khas populisme sendiri terletak pada komitmen, atau bahkan  sebatas  klaimnya  pada  ‗rakyat,‘  terutama  sejauh  nilai- nilai yang dinarasikan kontras dengan nilai-nilai ‗elit.‘ Mengacu pada analisa Taggart, dari posisi inilah populisme menemukan makna  anti-elitismenya. 35 Pertanyaannya,  apa/siapa  yang terkategorikan  sebagai  ‗rakyat‘  yang  dikontraskan  secara antagonistik  dengan  ‗elit?‘  Mengapa  ‗rakyat‘  tampaknya menjadi  elemen  tepenting  dalam  populisme?  Narasi  semacam apa  yang  membuat  sesuatu  menjadi  popular  di  mata  ―rakyat,‖ kemudian  menemukan  konteksnya  dalam  sistem  politik demokrasi?
33 Cathérine  Colliot-Thélène,  ―Populism  as  a  Conceptual  Problem,‖  in Populism and the Crisis of Democracy: Concepts and Theory , 2018, 18.
34 Diuraikan  Hadiz,  secara  tradisional,  istilah ummah cenderung  dipahami secara supranasional; yakni suatu makna yang tidak tersegmentasi oleh batas politis  maupun  geografis.  Namun  seiring  perkembangan  gerakan  Islam melalui  perjuangan  konkret  melawan  kekuatan  otoriter  nasional,  istilah ummah mengalami  penyempitan  makna  menjadi  tersegmentasi  pada komunitas-komunitas  beriman  juga  wilayah-wilayah  masyarakat  tertentu. Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East , 4-5.
35 Taggart, Populism , 91.
Memang, komitmen/klaim politik populis kepada ‗rakyat‘ tidak  lantas  menjadinya  sebatas  retorika  kosong  belaka;  bahwa istilah  tersebut  merujuk  pada  suatu  fakta  sosial.  Hanya  saja, konsepsi  ‗rakyat‘  itu  sendiri  sangatlah  rumit,  bahkan  pada sebagian  situasi—ketika  gerakan  populis  memanifestasikan dirinya—berasal dari komitmennya untuk ide lain. Penyebabnya,  pemaknaan  istilah  ‗rakyat‘  bukanlah  mengacu pada  suatu  objek  aktual  dan  univokal,  melainkan  bersifat kontekstual,  sehingga  cenderung  fleksibel  dan  ambigu—boleh jadi  pada  konteks  tertentu  sebatas  penanda  kosong (empty signifier). Ambiguitas  istilah  ‗rakyat‘  tersebut  merujuk  pada, meminjam  uraian  Brubaker,  tiga  makna  utama  yang terkandung di dalamnya; yakni sebagai ‗rakyat biasa‘ (common or ordinary people); sebagai ‗rakyat jelata‘ (plebs) dari kelompok kelas pekerja yang dikenal dalam struktur kelas masyarakat Romawi Kuno  yang  berusaha  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan penghormatan;  serta  sebagai  ‗rakyat  berdaulat‘ (démos) dalam struktur  politik  demokrasi.  Dalam  pengungkapan  lain,  istilah ‗rakyat‘ bisa dimaknai secara moral, kultural, serta politik. 36
Sebagai  kategori  praktis,  ambiguitas  istilah  ‗rakyat‘ terletak  pada  kemungkinannya  untuk  diartikulasikan  dalam tiga kategori utama; ordinary people, plebs dan démos. Akan tetapi sebagai  kategori  analisis,  populisme  meniscayakan  suatu pembatasan  lain  yang  lebih  ketat.  Mengingat  penggunaan istilah  populisme  dalam  pelbagai  wacana  lisan  maupun  tulisan paling sering difungsikan untuk menganalisis fenomena politik global,  maka  istilah populus cenderung  dipertautkan  dengan sistem  politik  demokrasi,  dalam  suatu  hubungan  yang ambivalen. Bahkan oleh sebab ambivalensi tersebut, meminjam analisis  Skenderovic,  banyak  sarjana  kemudian  melihat fenomena  populisme  bisa  saja  menjadi  ancaman  juga  koreksi atas  sistem  politik  demokrasi. 37 Sementara  dalam  analisis Taguieff,  sebagaimana  dikutip  Mény  dan  Surel,  populisme, dalam  ambiguitas  konstitutifnya,  dapat  dianggap  sebagai
36 Rogers Brubaker, ―Populism and Nationalism,‖ Nations and Nationalism 26, no. 1 (2020): 49.
37 Skenderovic, ―Populism: A History of the Concept,‖ 42.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
17
penyelewengan  ideologis  dari  sistem  politik  demokrasi; semacam patologi politik demokrasi. 38
Dari  sudut  pandang  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  di  satu sisi  populisme  secara  positif  dapat  dicermati  sebagai  fenomena demokratisasi  dan  langkah-langkah  progresif  yang  memiliki efek kritis dan reformis pada sistem ekonomi-politik demokrasi. Di  sisi  lain,  populisme  secara  negatif  dapat  dilihat  sebagai patologi demokrasi yang menolak terhadap heterogenitas sosial, bahkan  boleh  jadi  menggeret  pada  bentuk  totalitarian  gaya baru.  Namun  demikian,  fleksibilitas  dan  ambiguitas  istilah ‗rakyat‘  tersebutlah  yang  memungkinkan  aktor  populis  untuk mengklaim narasi-narasinya sebagai representasi dari kehendak ‗rakyat.‘  Selain  watak  partisannya,  klaim  atas  nama  ‗rakyat‘ menjadi  objek  populis  juga  karena  bersentuhan  langsung dengan  persoalan  identitas  (siapa  dan  bukan  siapa  mereka), persoalan kualitas (bagaimana mereka) dan persoalan kuantitas (berapa banyak mereka).
Populisme  sendiri  membutuhkan  fleksibilitas  makna ‗rakyat‘  sebagai proxy -nya,  sehingga  dapat  disesuaikan  dengan narasi  populis  apapun.  Hanya  saja,  klaim  seseorang  yang mengatasnamakan  representator  ‗rakyat‘  tidak  lantas  secara otomatis serta-merta dapat terterjemahkan ke dalam tindakkan populis.  Selain  membutuhkan  ketokohan (idol) karismatik dalam  menyebarkan  ide-ide  popular,  mengaktivasi  populisme juga membutuhkan konteks dan interpretasi yang tepat sebagai katalisatornya,  sehingga  narasi-narasi  populis  dapat  dianggap ‗masuk akal‘ bagi setiap individu sosial yang dapat menciptakan kohesi  di  dalamnya,  kemudian  menggerakan  emosi,  histeria, bahkan mobilisasi massa.
Pada  level  individu,  populisme  merupakan  tuntutan laten yang harus diaktifkan melalui konteks yang sesuai dengan kode  linguistik  dan  emosional  masyarakat,  serta  pembingkaian (framing) yang  tepat,  sehingga  dapat  mengendapkan/ menyamarkan  heterogenitas  sosial  aktual,  kemudian  larut
38 Yves Mény dan Yves Surel, ―The Constitutive Ambiguity of Populism,‖ in Democracies and the Populist Challenge (London: Palgrave Macmillan, 2002), 3.
dalam  alam  pikir  masyarakat  kebanyakan.  Dalam  analisis Hawkins  dan  Kaltwasser,  untuk  mengaktivasi  sikap-sikap populis, diperlukan konteks sosial yang membuat pesan populis masuk  akal;  yakni  dengan  memberikan  narasi  gaya Manichean, bahwa  ‗elit‘  telah  dan  sedang  bersekongkol  melawan  ‗rakyat,‘ secara  sadar  bertindak  dengan  cara  yang  menguntungkan  diri sendiri dan merugikan masyarakat. Kelompok ‗elit‘ dinarasikan sebagai aktor yang telah gagal dalam merepresentasikan volonté générale dalam  sistem  demokrasi. 39 Konteks  politik  tersebut menciptakan perasaan marah dan kesal, kemudian mendorong respons populis dari masyarakat.
Lebih  lanjut,  Hawkins  dan  Kaltwasser  menjelaskan bahwa,  konteks  tersebut  tidak  secara  otomatis  ditafsirkan dengan  cara  populis.  Respon  populis  dari  masyarakat membutuhkan  elemen  lain  yang  dapat  membingkai  persoalan kekagalan ‗elit‘ tersebut lebih dari sekadar kegagalan penguasa yang  hanya  membutuhkan  perubahan-perubahan  kecil.  Dalam hal  ini,  terdapat  sekurangnya  tiga  mekanisme  kognitif  yang terlibat  dalam  proses  pembingkaian;  yakni  retorika  populis untuk menyalahkan dan mendelegitimasi kekuasaan yang dapat menciptakan krisis kepercayaan terhadap penguasa, dikotomisasi  identitas  kelompok  yang  sangat  spesifik  untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari barisan kelompok (subjek  demokratis  yang  dibentuk  oleh  semacam  mayoritas warga  negara  biasa),  siapa  yang  di  luar  barisan  (elit  penguasa yang  menjadi  oposisi  dari  kehendak  rakyat),  serta  isu-isu  yang dapat  membangkitkan  emosi  massa, 40 seperti  ketakutan  dan kemarahan  melalui  pembingkaian  isu-isu  keagamaan, sektarianisme,  sentimen  rasial,  politik  identitas,  xenofobia, hingga isu-isu primordialisme.
Mengingat  bahwa  landasan  dikotomi  normatif Manicean antara  ‗rakyat‘ vis  á  vis ‗elit‘  lebih  bersifat  moralistik  daripada programatik, maka penting bagi aktor populis untuk mengatasi sejumlah  heterogenitas  aktual  dalam  masyarakat;  yakni
39 Hawkins dan Kaltwasser, ―Introduction: The Ideational Approach,‖ 8.
40 Ibid., 9.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
19
melakukan  homogenisasi,  bahkan  mentotalisasi  nalar  publik, kemudian mereduksi sejumlah heterogenitas aktualnya. Hanya saja  harus  dipahami,  meskipun  nalar  populis  dituntut  untuk mengoperasikan logika ekuivalen, namun sebaliknya perbedaan tuntutan  sosial  aktual  justru  menuntut  cara  memahami menggunakan  logika  diferensial.  Maka  untuk  mengatasi  hal tersebut,  logika  ekivalen  hanya  dapat  beroperasi  di  level permukaan.  Dalam  pengertian  bahwa  logika  ekuivalen  tidak membutuhkan  detail  atau  rasionalisasi  sebuah  narasi  populis, melainkan hanya isu permukaan yang mampu membangkitkan emosi  massa  semata  yang  cenderung  terpantik  manakala menyentuh  aspek  pedalaman  psikis  paling  emosional  dan sentimental.  Tak  ayal,  populisme  cenderung  mengedepankan yang simbolis dari pada yang esensial, yang hiperbolis daripada yang faktual.
Konsekuensi  Filosofis  Populisme  dan  Tantangannya:

## Menggeliatnya Narasi Post-Truth
Kebenaran,  baik  sebagai  konsep  atau  properti  logika, adalah  konsep  dasar  dan  nilai par  excellence pada  setiap penyelidikan  filosofis.  Sebagai  konsep  dasar  penyelidikan filosofis,  kebenaran  terkait  erat  dengan  begitu  banyak  variabel wacana  fisafat  lain.  Terkadang,  kebenaran  terkait  dengan persoalan keyakinan, pengetahuan, bahasa, dan konsep logika, bahkan  yang  terpenting  kebenaran  terkait  dengan  konsep misterius  lain:  realitas.  Kadang,  mungkin  lebih  sering, kegagalan  untuk  menemukan  kebenaran  cenderung  men- dorong  seseorang  menghadirkannya  dalam  bentuk  penyeder- hanaan,  generalisasi,  metafora,  hingga  mitos  dan  fiksi.  Untuk menghindari labirin kebenaran, para filsuf sering kali mencoba menganalisa  hubungan  kebenaran  dengan  fakta  atau  realitas. Pertanyaannya,  bagaimana  watak  kebenaran  dalam  konteks populisme, khususnya di kancah kebudayaan kontemporer?

## Lanskap Masyarakat Kontemporer
Situasi  masyarakat  kontemporer  ditandai  oleh  semakin massifnya  migrasi  keseharian  manusia  ke  dalam  dunia  digital
yang  turut  mengubah  pola  interaksi  antar  manusia  secara radikal; interaksi yang pada mulanya berkembang dalam tradisi oral (oral  culture), kemudian  tulis (writing  culture), serta-merta berubah  menjadi  berbasiskan  gambar  algoritmik (image/digital culture). Tak  ayal,  persoalan  gambar  beserta  citra,  pencitraan dan  interpretasi  yang  menubuh  di  dalamnya  menjadi  sangat sentral.  Gambar  tidak  lagi  dimaknai  semata-mata  representasi dari realitas, melainkan bisa menjadi sedemikian politis, bahkan ideologis.  Mengapa  gambar  menjadi  sedemikian  setral  dalam membicarakan kebudayaan masyarakat kontemporer?
Diilustrasikan  Heidegger,  isu  utama  yang  mencirikan realitas  modern  (post-modern),  bahwa peristiwa  penting  yang menandai  zaman  modern  adalah  penaklukkan  dunia  sebagai  gambar (Bild). 41 Sebagai  seorang  filsuf  yang  bergumul  dengan  wacana ontologi dengan berporos pada persoalan Dasein (being-in-there), ungkapan  Heidegger  menegaskan  suatu  perubahan  radikal  di tingkat  realitas,  bahkan  meradikalisasi  persoalan  di  seputar metafisika  (ontologi).  Meminjam  interpretasi  Lèvin  dalam The Opening  Vision, frase  Heidegger  tersebut  mengandaikan  suatu pelampauan  realitas  aktual  yang  diistilahkan  dengan  ‗ontologi gambar‘ (ontology  of  picture/ontology  of  image). Terjadi  peralihan lanskap  kebudayaan  manusia  yang  sedemikian  radika;  dari budaya  oral, kemudian  budaya  tulis,  bergeser  menjadi  budaya gambar,  dengan  kekhasan  dan  problemnya  masing-masing. Gambar  menjadi  sedemikian  identik  dengan  esensi  metafisika (ontologi) modern yang turut mempengaruhi bagaimana suatu kebenaran dipresepsi, diinterpretasi, hingga diejawantahkan ke dalam tindakan.
Dalam  aras  kebudayaan  lisan  dan  tulisan,  bahasa  verbal menjadi  instrumen  fundamental  bagi  penutur  realitas.  Namun ketika  representasi  realitas  beralih  menuju  budaya  digital, gambar—terutama  citra  algoritmik  yang  dapat  diprogram, dibingkai, bahkan dimanipulasi sedemikian rupa pelalui proses editing, menjadi instrumen vitalnya. Maka, tidaklah berlebihan
41 Martin  Heidegger,  ―The  Age  of  the  World  Picture,‖  in The  Question Concerning  Technology ,  ed.  William  Lovitt  (New  York:  Garland  Publishing, 1977), 174.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
21
untuk mengatakan bahwa situasi kebudayaan kontemporer saat ini  dapat  dibayangkan  sebagai  budaya  imajinal;  sebuah  dunia yang dicirikan oleh kecenderungan total untuk melihat realitas segala  sesuatu  dalam  bentuk  gambar.  Tentunya,  maksud gambar (Bild) dalam  wacana  Heidegger  tersebut  bukan  berarti gambaran  dunia,  tetapi  dunia  yang  dibayangkan,  dipahami, diyakini, bahkan dibingkai sebagai gambar; yakni realitas dalam representasi  gambar,  yang  kemudian  serta-merta  dianggap sebagai realitas itu sendiri. Dunia imajinal direduksi sedemikian rupa  menjadi  realitas  yang  dikendalikan  dan  dijajah  oleh  citra suatu gambar.
Realitas  gambar  sendiri  mengandung  paradoks  yang inhern  dalam  dirinya.  Berpijak  pada  analisa  Lechte,  gambar adalah  salah  satu  entitas  yang  membingungkan—bahkan mungkin  lebih  membingungkan  daripada  sistem  bahasa manusia.  Gambar  selalu  lebih  kompleks  dari  sekadar representasi,  lebih  luas  dari  pada  analogi,  lebih  rumit  dari sekedar  keseuaian  antara  gambar  dan  objek  representasinya. 42
Dijelaskan Vernant saat menguraikan teori mim ē sis Plato, bahwa gambar  merupakan  ekspresi  dari berbagai  bentuk  representasi realitas  yang  dapat  dicerap  panca  indera.  Namun  demikian, gambar  bukanlah  realitas  dalam  dirinya  sendiri,  sehingga  di dalamnya  terkandung  watak  inkonsistensi,  kontradiksi  dan relativitasnya. 43 Dalam  ungkapan  lain,  gambar  menempatkan realitas dalam suatu situasi paradoksal; bahwa ia merujuk pada suatu  objek  fenomenal,  namun  pada  saat  yang  sama  bukanlah objek  itu  sendiri.  Dalam  gambar,  terjadi  tarik-ulur  antara metafisikan  kehadiran (presence) dan  ketidakhadiran (absence); berada di sini (being-here) sekaligus di tempat lain (being-elsewere); materialitas  gambar  dalam immaterialitas  objeknya.  Permainan
42 John Lechte, Genealogy and Ontology of the Western Image and Its Digital Future (New York: Routledge, 2012), 6.
43 Jean-Pierre  Vernant,  ―The  Birth  of  Images,‖  in Mortals  and  Immortals: Collected Essay (Princeton: Princeton University Press, 1994), 171.
tarik-ulur  tersebut  telah  menegaskan  watak  paradoksal  realitas gambar. 44
Di  era  teknologi  digital,  persoalannya  tidak  lagi  semata- mata  terletak  pada  paradoks  dan  immaterialitas  gambar, melainkan fakta bahwa gambar algoritmik dapat direkayasa dan dibingkai (framing) sedemikian  rupa  melalui  teknik  editing. Gambar dalam pengertian tradisionalnya mengalami perubahan  watak  menjadi  lebih  interaktif,  sehingga bukan  lagi dapat  diandaikan  sebatas  objek  statis  yang  hanya  bisa  ditatap subjek,  tetapi  turut  membawa  subjek  secara  aktif  masuk  luruh di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  citra  yang  bersifat  interaktif  di era media baru (new media) merupakan salah satu kondisi yang menyulut  dan  mempercepat  kondisi  post-realitas;  yaitu, sebagaimana  dipaparkan  Piliang,  kondisi  yang  di  dalamnya prinsip-prinsip  realitas  itu  sendiri  telah  dilampaui,  kemudian diambil alih oleh substitusi-substitusinya yang diciptakan secara artifisial.  Realitas  yang  dibangun  oleh  pelbagai  bentuk  distorsi realitas,  permainan  bebas  tanda,  penyimpangan  hingga kesemuan makna tersebut telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional  tentang  apa  yang  sering  dipahami  sebagai  ‗yang nyata.‘ 45
Dalam konteks ketika realitas—baik realitas sosial, politik, ekonomi, bahkan keagamaan—memungkinkan untuk dimunculkan  melalui  representasi  sebuah  gambar,  maka  hal yang  mendeterminasi  sekaligus  sangat  menentukan  hanyalah citra  yang  di  dalamnya  terilustrasikan  kehendak  subjek  untuk menguasai,  mendominasi,  bahkan  mengontrol  kehidupan sehari-hari  di  dunia  dengan,  seringnya,  memanipulasi  dan membingkai  citra  dunia  melalui  teknik  editing.  Dunia  citra menjadi  cara  subjek  mengatur,  mengontrol,  hingga  menguasai
44 Untuk  elaborasi  lebih  lanjut  terkait  persoalan  paradoks  ontologi  gambar dapat  dicermati  dalam:  Fahmy  Farid  Purnama  dan  Jesinta  Moza  Mustika, ―The Nature of  Truth in  Post-Truth Condition: Criticism about  the Rise of Relativism and Its Relation on Popular Islamic Discourse,‖ Dirasatuna: Jurnal of Islamic Studies 2, no. 1 (2019): 1–34.
45 Yasraf Amir Piliang, ―Post-Teori dan Post-Realitas,‖ in Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 3.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
realitasnya.  Segala  sesuatu  menjadi  sepenuhnya  diidentifikasi melalui gambar, sehingga kehilangan sentuhan esensial dengan realitas aktual-objektifnya. Dalam istilah Baudrillard, keterputusan antara realitas dengan representasinya dinamakan dengan kondisi hyperreal; yakni kondisi ketika representasi atau gambaran  sebuah  objek  tidak  lagi  memiliki  asal-usul  atau merujuk  pada  realitas  objektifnya. 46 Kemudian  mengacu  pada pemaparan  Piliang,  hiperrealitas  dapat  dimaknai  sebagai kondisi berbaur dan tumpang-tindihnya pelbagai bentuk tanda dalam  ruang  representasi.  Dengan  demikian  antara  yang semu/asli,  palsu/tiruan,  lalu/kini,  alamiah/artifisial,  fakta/fiksi tidak  dapat  dibedakan  lagi,  sehingga  menciptakan  sebuah ruang indeterminasi makna. 47
Kekaburan  batas  antara  antara  realitas  dengan pelampauannya berdampak pada maraknya patologi sosial dan parodi  subjektivitas  semu  yang  muncul  dalam  potret  narsisme egologis.  Pertanyaannya,  bagaimana  relasi  antara  terbentuk antara  kondisi  hiperrealitas  dalam  lanskap  masyarakat  digital dengan  tren  populisme?  Watak  kebenaran  semacam  apa  yang diniscayakan relasi tersebut?

## Kebenaran Emotif dan Merebaknya Histeria Massa
Platon  cemas,  gerakan  demokrasi  yang  tengah berkembang  dalam  kultur polis Yunani  kuno  dibayangkannya dapat  menciptakan  suatu  kondisi  yang  memiliki  kemungkinan untuk memprioritaskan apa yang populer daripada yang benar. Pada  saat  tersebut,  para  elit  politik—seolah—dipaksa  agar menyerah di hadapan hoi polloi (masyarakat kebanyakan); yakni dengan  memberi  tahu  mereka  apa  yang  ingin  didengarnya, bahkan  saat  mereka  tidak  ingin  mendengar  kebenaran.  Hal tersebut  diniscayakan  oleh  sebab  hasrat  manusia  cenderung hanya ingin mendengarkan apa yang disukainya, meminati hal- hal  yang  secara  emosional  membuatnya  nyaman,  serta mengukuhi  kebenaran  yang  sudah  dianggap  mapan  melalui
46 Jean  Baudrillard,  ―Simulacra  and  Simulacrum,‖  in Selected  Writings ,  ed. Mark Poster (Stanford: Stanford University Press, 2002), 166.
47 Yasraf Amir Piliang, ―Post-Teori dan Post-Realitas,‖ 24.
serangkaian proses indoktrinisasi. Kondisi psikis seseorang yang terindoktrinisasi
akan kesulitan
untuk
menerima penyingkapan-penyingkapan  lain  yang  dapat  menciderai normativitas doktrinalnya—walaupun penyingkapan fakta baru tersebut boleh jadi lebih mendekati kenyataan sesungguhnya.
Tentunya  kekhawatiran  Platon  menyeruak  dalam konteks  politik  demokrasi  dewasa  ini,  terlebih  dalam  lanskap masyarakat  kontemporer  yang  dicirikan  sebagai  masyarakat digital  yang  semakin  mengukuhkan  independensi  subjek  atas realitas.  Dengan  sedemikian  pesatnnya  perkembangan new media yang hampir seluruh interaksi dan komunikasi kehidupan sosialnya  terkoneksi  dalam  suatu  jaringan,  maka  elemen penting  dari  persoalan  relasi  antara  populisme  dan  kebenaran terletak  pada  konfliknya  dengan,  serta  upaya  untuk mengooptasi, narasi berita. Dengan demikian, di antara elemen yang  dapat  dengan  dikaitkan  secara  proporsional  dengan populisme  adalah  atribut  retorikanya;  yakni  ‗klaim‘  untuk mewakili  kehendak  rakyat  dan  untuk  mengetahui  apa  yang diinginkannya.  Pertanyaannya,  watak  kebenaran  semacam  apa yang  muncul  dalam  suatu  retorika  populis  yang  diamplifikasi melalui media tersebut?
Untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  harus  dipahami terlebih dahulu bahwa kesadaran akan adanya perbedaan laten yang inhern dalam realitas sosial telah menggeser cara berfikir masyarakat  tradisional  yang  mengarah  pada  kondisi,  mengacu pada  penelitian  Zackariasson,  ketika  nilai-nilai  objektivitas  dan kebenaran  mengalami  pergeseran  paradigmatik  sedemikian rupa.  Kesadaran  akan  adanya  perbedaan  tersebut  mengarah pada  kondisi  di  mana  sikap  skeptis,  relativistik  dan  sikap  acuh tak  acuh  semakin  mendominasi  kehidupan  intelektual,  publik dan  sosial.  Dalam  arti  negatif,  kondisi  tersebut  sering diistilahkan  dengan  sebagai  kondisi  pasca-kebenaran (post- truth). 48
48 Ulf Zackariasson, ―Introduction: Engaging Relativism and Post-Truth,‖ in Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges , ed. Mikael Stenmark (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 1.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
25
Fenomena post-truth sendiri  mulai  mendapatkan perhatian  publik  pada  sekitar  November  2016,  menyusul fenomena  Brexit  dan  kampanye  pemilihan  presiden  AS  yang menyedot  perhatian  global  di  tahun  tersebut,  setelah sebelumnya  hanya  sebatas  wacana-wacana  perifer.  Laman  web Oxford Dictionary sendiri mendefinisikan post-truth sebagai ‗kata yang berkaitan dengan atau menunjukkan suatu kondisi ketika fakta  objektif  kurang—untuk  mengatakan  tidak  sama  sekali— berpengaruh  dalam  membentuk  opini  publik  dibandingkan emosi  dan  keyakinan  pribadi.‘ 49 Dalam  pengertian  bahwa kebenaran tidak lebih sebatas konstruksi emosi; perasaan, opini, intensi,  hingga  kepentingan  pribadi (self-referential  opinions, interests, and intentions) terhadap sesuatu terkadang lebih penting daripada fakta sesungguhnya.
Hal ini tidak lantas mengesampingkan atau membelokkan  fakta,  tetapi  keyakinan  bahwa  fakta  selalu  dapat diarsir,  dipilih,  disajikan,  dibingkai,  bahkan  dimanipulasi, menurut  satu  interpretasi  kebenaran  di  atas tafsiran  yang  lain. Dalam  analisis  McComiskey,  istilah post-truth mengandaikan suatu  kondisi  di  mana  bahasa  (ungapan  wacana)  tidak  lagi memiliki  referensi  apapun  terhadap  fakta,  kebenaran,  atau realitas.  Konsekuensinya,  bahasa,  khususnya  retorika,  menjadi instrumen  yang  murni  bersifat  strategis  yang  tidak  merujuk pada  apapun  selain  dirinya  sendiri.  Kebenaran  bergeser  dari sesuatu  yang  bersifat  substantif  menjadi  semata-mata  gagasan prosedural. 50 Raibnya  acuan  fakta  yang  dirujuk  oleh  bahasa tersebut banyak diungkapkan dengan istilah post-fact atau false- factum.
Dalam  konteks  masyarakat  demokratis  yang  masih didominasi  oleh  pola  pikir  populis,  kondisi post-truth tersebut muncul  dalam  bentuk  maraknya  omong  kosong, fake  news, hoaks, hingga framing yang riuh menjejali ruang-ruang publik.
49 Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping  public  opinion  than  appeals  to  emotion  and  personal  belief. https://www.lexico.com/definition/post-truth diakses pada 10 November 2020
50 Bruce  McComiskey, Post-Truth  Rhetoric  and  Composition (Colorado:  Utah State University Press, 2017), 6–8.
Realitas  tersebut  telah  mendorong  pada  suatu  kondisi  ketika pernyataan  atau  meme  dianggap  benar  sejauh  diinginkan, kemudian  dianggap  salah  sejauh  tidak  diinginkan,  tanpa memperdulikan  nilai  atau  bukti  kebenaran  sama  sekali.  Tak ayal,  persoalannya  terletak  bukan  pada  rasional  atau  tidaknya sebuah  wacana,  melainkan  emosionalkah  publik  saat mendengar resoansi narasi populis yang menjejali mereka.
Perubahan  radikal  pada  watak  kebenaran  yang  semata- mata  dilandaskan  pada  emosi  dan  histeria  massa menjadikannya tidak memiliki keterukuran objektif. Kebenaran tidak lagi diukur melalui standar-standar filosofis-ilmiah, tetapi oleh  emosi  dan  keyakinan  massa  yang  silih  sahut-menyahut  di ruang  publik.  Jika  filsafat  bertujuan  untuk  menemukan kebenaran otentik sebagai konsep dasar dan nilai par excellence - nya,  maka  di  hadapan  populisme,  filsafat  terbentur  dengan emosi dan histeria massa.

## Tantangan  Masyarakat  Multi-Kultural  dan  Multi-Religious  di Tengah Tren Populisme
Telah  disinggung  sebelumnya,  dikotomi  otentisitas ‗rakyat‘  dan  inotentisitas  ‗elit  korup‘  dalam  konteks  populisme tidak didefinisikan dalam kerangka etnis, melainkan moral-etis; yakni  tentang  ‗melakukan  sesuatu  yang  benar‘  bagi  semua orang. Klaim kebenaran yang diandaikan menghimpun ‗rakyat‘ secara keseluruhan dimungkinkan oleh sebab logika populisme bekerja  dengan  cara  mentotalisasi  dan  menghomogenisasi segala  sesuatu.  Namun  demikian  harus  disadari,  bahwa  klaim inti populisme sendiri merupakan bentuk anti-elitisme dan anti- pluralisme yang dilandaskan pada prinsip-prinsip moral. Maka persoalannya, bagaimana masa depan masyarakat multi-kultural dan  multi-religious  di  hadapan  nalar  populis  yang  cenderung mereduksi sejumlah heterogenitas aktual menalui narasi-narasi moralisnya?
Untuk  mengelaborasi  konsekuensi  logika  moral  dari nalar  populis,  penelitian  ini  berpijak  pada  tiga  dari  tujuh  tesis
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
27
terkait  populisme  yang  diketengahkan  Müller. 51 Dalam  tesis- tesisnya,  Müller  mengasumsikan  bahwa, pertama, populisme bukanlah  bagian  otentik  dari  politik  demokrasi  modern ataupun  sejenis  patologi  yang  disebabkan  oleh  irrasionalitas masyarakat,  melainkan  konsekuensi  logis  dari  sistem  politik perwakilan.  Selalu  tersedia  kemungkinan  bagi  seorang  aktor politik  untuk  berbicara  atas  nama  ‗rakyat‘  sebagai  cara  untuk melawan elit penguasa yang ada.
Kedua, walaupun  populisme  mengandaikan  suatu  sikap anti-elit, namun tidak lantas yang kritik atas elit penguasa serta- merta  menjadi  sikap  populis.  Selain  anti-elitis,  populisme  juga mengandaikan  suatu  sikap  anti-pluralis  yang  dibingkai  dalam bentuk  klaim  moral—bahkan  menjadi  poros  klaim  populisme itu sendiri; yakni klaim bahwa hanya merekalah yang mewakili rakyat,  serta-merta  siapa  pun  yang  tidak  mendukung  mereka bukanlah  bagian  dari  rakyat.  Maka  ketika  menjadi  oposisi, populis akan dengan sendirinya bersikeras bahwa kalangan elit telah  melakukan  tindakan-tindakan  tidak  bermoral,  sedangkan rakyat adalah entitas bermoral dan homogen yang kemauannya bersifat absolut.
Ketiga, seringkali populis mengklaim mewakili kepentingan  bersama  sebagaimana  yang  dikehendaki  rakyat. Tak  ayal,  alih-alih  kehendak  tersebut  dideduksikan  dari representasi  simbolis  ‗orang-orang  nyata‘  yang  darinya kebijakan yang benar kemudian disimpulkan, hal utama dalam setiap  narasi  populis  justru  lebih  bersifat  strategis-prosedural. Dampaknya,  posisi  politik  seorang  populis  cenderung  kebal terhadap  sanggahan  empiris.  Kaum  populis  selalu  dapat mempolitisasi ‗orang-orang nyata‘ atau ‗mayoritas diam.‘
Berpijak  pada  tesis  Müller  di  atas,  tampak  jelas  bahwa geliat  nalar  populisme  hanya  mungkin  terjadi  dalam  konteks sistem  politik  perwakilan;  yakni  demokrasi  yang  dilandaskan pada  nilai-nilai  kedaulatan  rakyat  pada  setiap  penentuan keputusan  menyangkut  kehidupan  mereka.  Orientasi  model politik semacam ini, bagaimanapun juga, dapat membuka jalan
51 Jan-Werner Müller, What is Populism? , 101–102.
bagi pola pikir populis, baik dalam arti negatif maupun positif, tergantung pada kapasitas kecerdasan rakyat itu sendiri. Dalam arti,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  populisme dapat  dimaknai  sebagai  gerakan  progresif  yang  mengandung watak  kritis  dan  reformis,  sekaligus  dapat  juga  dilihat  sebagai patologi demokrasi.
Di  negara-negara  yang  religiusitas  menjadi  fondasi kesadaran  masyarakatnya, 52 seperti  di  Indonesia,  hampir sebagian  besar,  untuk  tidak  mengklaim  semuanya,  isu  yang sering membangkitkan, bahkan mobilisasi massa, berporos pada isu-isu rasial dan keagamaan, baik level lokal, nasional, maupun global.  Isu-isu  politik  yang  dibingkai  melalui  sejumlah  narasi keagamaan  dan  rasial  sering  kali  menciptakan  bentuk kesadaran  massa  yang  tidak  terlalu  memperhatikan  detail, melainkan  hanya  bergumul  dengan  isu-isu  permukaan;  tidak terlalu mencermati nilai-nilai prinsipil, tetapi dilandaskan pada hasrat  keterpesonaan,  libido  dan  ekstasi  belaka.  Alih-alih berpijak pada komitmen religio-eksistensial, agama serta-merta terdangkalkan menjadi kapital dan komoditi politik.
Lain  pada  itu,  dalam  konteks  masyarakat  dengan keragaman  agama,  ras  dan  kulturnya,  watak  anti-pluralis  pada populisme  cenderung  bekerja  dengan  cara  mentotalisasi  dan menghomogenisasi  segala  sesuatu,  kemudian  mereduksi sejumlah  heterogenitas  aktual  yang  beroperasi  di  balik  narasi- narasi  politik  di  permukaan.  Kemudian  melalui  klaim  moral dan  bahasa Manichean yang  mempertentangkan  ‗rakyat‘
52 Dalam  konteks  masyarakat  dengan  tingkat  kesadaran  religiositas  sangat tinggi,  peristiwa  politik  pasca-kenabian  yang  boleh  jadi  merepresentasikan populisme  yang  menggunakan  narasi  keagamaan  adalah  klaim  sekte Khawarij  pada  peristiwa  Arbitrasi (Tahkim). Sikap  politik  populis  yang memfungsikan  rasio  instrumental  dalam  memahami  wacana  politik- keagamaan  mereka  direpresentasikan  melalui  jargon la  hukma  illa  Allah
(hukum hanya milik Allah). Jargon tersebut digunakan untuk mengeksklusi kelompok  barisan  Ali  ibn  Abi  Thalib  dan  Muawiyyah  ibn  Abi  Sufyan  yang dianggap telah keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam. Selengkapnya lihat: Fahmy  Farid  Purnama,  ―Khawarijisme:  Pergulatan  Politik  Sektarian  dalam Bingkai Wacana Agama,‖ Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat (2016): 213–232.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
29
melawan ‗elite,‘ mesin politik populis sering kali bekerja dengan cara  memanipulasi  ‗orang-orang  nyata‘  atau  ‗mayoritas  diam‘ yang  bertujuan  untuk  pemenuhan  hasrat  politik.  Populisme telah  mengubah  wajah  politik  menjadi  semata-mata  strategis- prosedural, bukan lagi ideologis.

## Kesimpulan
Ketika  lanskap  kebudayan  manusia,  kuhususnya  di  era digital,  telah  bergeser  ke  arah  budaya  pertunjukan,  kita dihadapkan  pada  suatu  situasi  ketika  pelbagai  macam  hal divisualisasi  dan  dipertontonkan  secara  banal  dan  brutal. Realitas-realitas  yang  sebelumnya  cenderung  tertabir  di  balik moralitas  dan  etika  komunal,  serta-merta  kehilangan  batasnya. Terjadi momen-momen pelampauan pada banyak realitas yang dipertontonkan, dipampangkan, dipamerkan, hingga dipasarkan  yang,  pada  satu  sisi,  mencerminkan  semakin terafirmasi  dan  terkonfirmasinya  semangat  kebebasan  individu manusia,  namun  di  sisi  lain,  keterlibatan  massa  di  ruang  yang tanpa batas itulah, wajah kebebasan tersebut terdistorsi, bahkan terdeviasi  sedemikian  rupa,  menjadi  sedemikian  artifisial  yang terjebak  dalam  rimba  raya  histeria  massa.  Sementara  dalam konteks  politik,  terlebih  sistem  politik  demokrasi,  lanskap kebudayaan  tersebut  telah  mendorong  semakin  signifikannya keterlibatan logika massa—berikut narasi-narasi penyertanya, di kancah wacana politik-kekuasaan.
Pada realitas yang menyediakan ruang ‗tanpa batas‘ bagi keterlibatan
massa, budaya popular
menemukan momentumnya; yakni sebuah lanskap kebudayaan yang—sering kali—tidak  terlalu  memperhatikan  detail,  melainkan  hanya bergumul dengan isu-isu permukaan yang mampu membangkitkan  emosi  massa;  tidak  terlalu  mencermati  nilai- nilai  prinsipil,  tetapi  dilandaskan  pada  hasrat  keterpesonaan, libido  dan  ekstasi  belaka.  Pada  titik  inilah,  populisme menemukan momentumnya.
Sebagian  menganggap  populisme  sinonim  dengan demokrasi karena berporos pada ‗rakyat‘; lainnya menganggapnya  tidak  sama,  karena  populisme  hadir  dalam
konteks  reformasi  demokrasi  atau  malah  jadi  mendistorsi konsep  demokrasi  itu  sendiri  menjadi  semacam  ‗populokrasi‘ atau  ‗mobokrasi.‘ 53 Terlepas  dari  itu  semua,  mengingat  logika populis  lebih  cenderung  prosedural,  maka  nalar  populis  dan populisme  tidak  sedang  mengajarkan  seseorang  arti  kesetiaan pada nilai, melainkan pada isu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anselmi,  Manuel. Populism:  An  Introduction .  New  York: Routledge, 2018.
Aslanidis,  Paris.  ―Is  Populism  an  Ideology?  A  Refutation  and  a New Perspective.‖ Political Studies 64, no. 1 (2015).
Baudrillard,  Jean.  ―Simulacra  and  Simulacrum.‖  In Selected Writings ,  diedit  oleh  Mark  Poster.  Stanford:  Stanford
University Press, 2002.
Bonikowski, Bart. ―Three Lessons of Contemporary Populism in Europe  and  the  United  States.‖ Brown  Journal  of  World Affairs 23, no. 1 (2016): 9–24.
Brubaker,  Rogers.  ―Populism  and  Nationalism.‖ Nations  and Nationalism 26, no. 1 (2020).
Canovan, Margaret. ―Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy.‖ In Democracies and the Populist Challenge . Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. Colliot-Thélène,  Cathérine.  ―Populism  as  a  Conceptual Problem.‖  In Populism  and  the  Crisis  of  Democracy:  Concepts and Theory , 2018.
Freeden,  Michael. Ideologies  and  Political  Theory:  A  Conceptual Approach . Oxford: Oxford University Press, 1996.
Hadiz, Vedi R. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East . Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East .  UK:
Cambridge University Press, 2016.
Hawkins,  Kirk  A.  ―The  Ideational  Approach.‖  In Routledge Handbook of Global Populism . New York: Routledge, 2019.
53 Kedua  istilah  tersebut  belum  banyak  muncul  dalam  kajian-kajian akademik secara serius, namun menarik untuk dielaborasi sebagai salah-satu sekian kemungkian tren politik pasca-demokrasi.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
31
Hawkins,  Kirk  A.,  dan  Cristóbal  Rovira  Kaltwasser. ―Introduction: The Ideational Approach.‖ In The Ideational Approach to Populism. Concept. Theory, and Analysis , 2019. Heidegger,  Martin.  ―The  Age  of  the  World  Picture.‖  In The Question  Concerning  Technology ,  diedit  oleh  William  Lovitt.
New York: Garland Publishing, 1977.
Jan-Werner  Müller. What  is  Populism? Philadelphia:  University of Pennsylvania Press, 2016.
Laclau, Ernesto. On Populist Reason . London: Verso, 2005.
———.  ―Populism:  What‘s  in  a  Name.‖  In Populism  and  the Mirror of Democracy . London: Verso, 2005.
Lechte, John. Genealogy and Ontology of the Western Image and Its Digital Future . New York: Routledge, 2012. McComiskey,  Bruce. Post-Truth  Rhetoric  and  Composition .
Colorado: Utah State University Press, 2017.
Mény,  Yves,  dan  Yves  Surel.  ―The  Constitutive  Ambiguity  of Populism.‖  In Democracies  and  the  Populist  Challenge .
London: Palgrave Macmillan, 2002.
Moffitt,  Benjamin,  dan  Simon  Tormey.  ―Rethinking  populism:
Politics,  Mediatisation  and  Political  Style.‖ Political  Studies (2014).
Mouffe, Chantal. For a Left Populism . London: Verso, 2018. Mudde,  Cas.  ―Populism:  An  Ideational  Approach.‖  In The Oxford Handbook of Populism . New York: Oxford University Press, 2017.
———.  ―The  Populist  Zeitgeist.‖ Government  and  Opposition 39, no. 4 (2004).
Mudde,  Cas,  dan  Cristóbal  Rovira  Kaltwasser. Populism:  A  Very Short  Introduction .  New  York:  Oxford  University  Press,
2017.
———.  ―Populism  and  (Liberal)  Democracy:  A  Framework  for Analysis.‖  In Populism  in  Europe  and  the  Americas:  Threat  or Corrective  for  Democracy? New  York:  Cambridge  University Press, 2012.
Ostiguy, Pierre. ―Populism: A Socio-Cultural Approach Pierre.‖ In The  Oxford  Handbook  of  Populism .  New  York:  Oxford University Press, 2017.
Purnama,  Fahmy  Farid.  ―Khawarijisme:  Pergulatan  Politik Sektarian  dalam  Bingkai  Wacana  Agama.‖ Al-A’raf :  Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat (2016).
Purnama,  Fahmy  Farid,  dan  Jesinta  Moza  Mustika.  ―The Nature  of  Truth  in  Post-Truth  Condition:  Criticism  about the Rise of Relativism and Its Relation on Popular Islamic Discourse.‖ Dirasatuna:  Jurnal  of  Islamic  Studies 2,  no.  1 (2019): 1–34.
Sartori,  Giovanni.  ―Concept  Misformation  in  Comparative Politics  (4).‖ American  Political  Science  Review 64,  no.  4 (1970): 1033–1053.
Skenderovic,  Damir.  ―Populism:  A  History  of  the  Concept.‖  In Political  Populism .  Germany:  Nomos  Verlagsgesellschaft, 2017.
Stanley,  Ben.  ―The  Thin  Ideology  of  Populism.‖ Journal  of Political Ideologies 13, no. 1 (2008).
Taggart,  Paul. Populism .  Buckingham:  Open  University  Press,
2000.
Vernant,  Jean-Pierre.  ―The  Birth  of  Images.‖  In Mortals  and Immortals:  Collected  Essay .  Princeton:  Princeton  University Press, 1994.
Weyland,  Kurt.  ―A  Political-Strategic  Approach.‖  In The  Oxford Handbook on Populism . New York: Oxford University Press,
2017.
Yasraf  Amir  Piliang.  ―Post-Teori  dan  Post-Realitas.‖  In Post- Realitas:  Realitas  Kebudayaan  dalam  Era  Post-Metafisika . Yogyakarta: Jalasutra, 2015. Zackariasson, Ulf. ―Introduction: Engaging Relativism and Post- Truth.‖  In Relativism  and  Post-Truth  in  Contemporary  Society: Possibilities  and  Challenges ,  diedit  oleh  Mikael  Stenmark. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. https://www.lexico.com/definition/post-truth  diakses  pada  10 November 2020