Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 330-338
Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam
Sumadi 1) , Muhammad Tho’in 2) 1,2 Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia *E-mail Korespondensi: sumadi@stie-aas.ac.id

## Abstract
This study aims to rectify the understanding of the concept of baitul mal in the view of the Islamic economic system.  This  type  of  research  is  a  qualitative  research,  and  the  short  model  in  this  study  is  a  descriptive approach that uses the literature study method as the settlement methodology. With the object of a case study about straightening the concept of baitul mal in the view of the Islamic economic system. Baitul Mal comes from the  Arabic  bait  which  means  house,  and  al-mal  which  means  property.  So  etymologically  (ma'na  lughawi) Baitul Mal means a house to collect or store wealth (Dahlan, 1999). As for terminology (ma'na ishtilahi), as explained by Abdul Qadim Zallum (1983) in his book Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah, the Baitul Mal is an institution or party (Arabic: al jihat) which has a special duty to handle all the people's assets in the form of State  revenue  and  expenditure.  In  the  history  of  the Baitul  Mal,  especially  with regard  to the  organizational structure and administration, the term Diwan is known. Diwan is a place where the authors / secretaries of the Baitul Mal are located and a place to store archives. The term Diwan is sometimes also used in the sense of the archives themselves, because there are indeed interrelations between the two meanings for this word Diwan. In summary, Diwan can mean the office of the Baitul Mal, or archive of the Baitul Mal.
Keywords: Baitul mal, Economy sharia, System Economic Islam
Saran Sitasi : Sumadi., & Tho’in, M. (2020). Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif
Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 330-338. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1111
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1111

## 1. PENDAHULUAN
Istilah  Baitul  Mal  atau  Baitul  Mal  wat  Tamwil belakangan  ini  populer  seiring  dengan  bangkitnya semangat  umat  untuk  berekonomi  secara  Islam. Istilah  itu  biasanya  dipakai  oleh  sebuah  lembaga khusus  (dalam  perusahaan  atau  instansi)  yang bertugas  menghimpun  dan  menyalurkan  ZIS  (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya.  Kadang  dipakai  pula  untuk  sebuah lembaga  ekonomi  berbentuk  koperasi  serba  usaha yang  bergerak  di  berbagai  lini  kegiatan  ekonomi umat,  yakni  dalam  kegiatan  sosial,  keuangan (simpan-pinjam),  dan  usaha  pada  sektor  riil  (Tim DD-FES-BMT,  1997).  Memang,  niat  dan  semangat yang  tinggi  untuk  berekonomi  Islam  itu  patut dihargai. Akan tetapi, penggunaan istilah Baitul Mal tersebut  nampaknya  perlu  dipertimbangkan    lagi secara  bijaksana.  Karena,  penggunaan  istilah  Baitul Mal  sekarang  ini  sebenarnya  adalah  suatu  reduksi?
kalau  tak  dapat  dikatakan  distorsi?  terhadap ketentuan  syariah Islam tentang  Baitul Mal. Dalam konsep  aslinya?  seperti  yang  tersebut  dalam ketentuan  nash-nash  syara’  maupun  praktek konkretnya  dalam  sejarah  Islam?  Baitul  Mal merupakan  salah satu lembaga dalam  negara Islam (Khilafah  Islamiyah)  yang  tugas  utamanya  adalah mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara (Zallum, 1983).
Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribuslkan    uang    negara  sesuai  ketentuan syariat.  Baitul  Mal  dapat  disamakan  dengan  kas negara yang ada dewasa ini (Dahlan, 1999) Jadi, ada “bahaya” tersamar  dengan  penggunaan  istilah Baitul  Mal?  juga  istilah  Baitul  Mal  wat  Tamwil? seperti  yang  terjadi  sekarang.  Pertama,  istilah  Baitul Mal hanya akan dipahami secara dangkal dan parsial, tidak lagi dipahami sebagai institusi yang terintegrasi
dalam  negara. Jika disebut Baitul Mal, umat tak lagi berpikir  lagi tentang  Negara, yang menjadi payung atau  induk  keberadaannya,  namun  yang  terpikir adalah  aktivitas-aktivitas  ekonomi  parsial  yang dilakukan  rakyat,  bukan  negara.  Kedua,  penggunaan istilah  Baitul  Mal  akan  dapat  membius  umat  dan membuat mereka puas dengan apa yang  telah mereka capai,  sehingga  lupa  terhadap  sistem  ekonomi  Islam yang  hakiki,  yang  hanya  akan    terwujud    dalam sistem  Islam.  Mereka  mungkin  akan  menyangka, Baitul  Mal  yang  ada  sekarang  adalah  kurang  lebih sama  dengan  Baitul  Mal  yang  ada  dalam  sejarah Islam.
Mungkin    karena  alas  an    semacam    itulah,  istilah Baitul  Mal  di  Aceh  kemudian  disepakati  untuk diubah    namanya  menjadi  Baitul  Qiradh  (Hakim, 1995).  Di  Kuwait  sebuah  lembaga  keuangan  diberi nama Baitut Tamwil Al Kuwaiti (Qaradhawi, 1997).
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  sistem ekonomi  yang  komprehensif  dalam  menyelesaikan permasahan ekonomi ( DI Cahyani, S Sumadi: 2015). Adanya  baitul  mal  sebagai  kas  negara, fenomena semacam  ini  kiranya  dapat  menjadi  bahan pertimbangan dan renungan.
Namun, terlepas dari dua bahaya pemaknaan tersebut, konsep  Baitul  Mal  itu  sendiri  memang  harus  dikaji kembali  dengan  seksama  sesuai  dengan  ketetuan hukum  syara’  dan  realitas  objektif  yang  terbentang sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian, kita akan memiliki  persepsi  yang  benar  dan  utuh  mengenai Baitul  Mal,  termasuk  kedudukannya  sebagai  bagian integral dari sistem ketatanegaraan.

## 2. KAJIAN TEORI
Baitul    Mal  berasal  dari  bahasa  Arab  bait  yang berarti  rumah,  dan  al-mal    yang    berarti    harta.  Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Mal berarti rumah  untuk  mengumpulkan  atau  menyimpan  harta (Dahlan,  1999).  Adapun  secara  terminologis  (ma’na ishtilahi),  sebagaimana  uraian  Abdul  Qadim  Zallum (1983)  dalam  kitabnya  Al  Amwaal  Fi  Daulah  Al Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab:  al  jihat)  yang    mempunyai  tugas  khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun  pengeluaran  negara.  Jadi  setiap  harta  baik berupa  tanah,  bangunan,  barang  tambang,  uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di  mana  kaum  muslimin  berhak  memilikinya  sesuai hukum  syara’  dan  tidak  ditentukan  individu pemiliknya?  walaupun  telah  tertentu  pihak  yang
berhak  menerimanya?  maka  harta  tersebut  menjadi hak  Baitul  Mal,  yakni  sudah  dianggap  sebagai pemasukan bagi Baitul Mal.
Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal,  baik  yang  sudah  benar-benar    masuk  ke  dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Demikian  pula  setiap  harta  yang  wajib  dikeluarkan untuk  orang  orang  yang  berhak  menerimanya,  atau untuk  merealisasikan  kepentingan  kaum  muslimin, atau  untuk  biaya  penyebarluasan  dakwah,  adalah harta  yang  dicatat  sebagai  pengeluaran  Baitul  Mal, baik  telah  dikeluarkan  secara  nyata  maupun  yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal dengan  makna seperti ini  mempunyai  pengertian  sebagai  sebuah  lembaga atau  pihak  (al-jihat)  yang  menangani  harta  negara, baik  pendapatan  maupun  pengeluaran.  Namun demikian,  Baitul    Mal  dapat  juga  diartikan  secara fisik  sebagai  tempat  (al-  makan)  untuk    menyimpan dan    mengelola    segala  macam  harta  yang  menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, Menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek sesuai  dengan  apa  adanya  (Sukardi,  2005  ). Sedangkan    model  pendeketan  dalam  penelitian  ini adalah dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan  metode  studi  pustaka  sebagai metodologi penyelesaiannya. Dengan obyek penelitian  kasus  tentang  meluruskan  konsep  baitul mal dalam  pandangan sistem ekonomi Islam.

## 4. PEMBAHASAN
Sejarah Ringkas Baitul Mal
a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M) Baitul Mal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah  SAW,  yaitu  ketika  kaum  muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar (Zallum, 1983). Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut  sehingga  turun  firman  Allah  SWT  yang menjelaskan  hal  tersebut:  “Mereka  bertanya kepadamu  (Muhammad)  tentang  (pembagian)  harta rampasan  perang.  Katakanlah,’Harta  rampasan perang  itu  adalah  milik  Allah  dan  Rasul,  oleh sebab itu  bertaqwalah  kepada  Allah  dan  perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada
Allah  dan  Rasul-Nya  jika  kalian  benar-benar  orang- orang yang beriman.” (QS Al Anfaal : 1).
Dengan  ayat  ini,  Allah  menjelaskan  hukum tentang  pembagian  harta  rampasan  perang  dan menetapkannya  sebagai  hak  bagi  seluruh  kaum muslimin.  Selain  itu,  Allah  juga  memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai  kemaslahatan  kaum  muslimin.  Dengan demikian,  ghanimah  Perang  Badar  ini  menjadi  hak bagi  Baitul  Mal,  di  mana  pengelolaannya  dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin? yang pada saat itu  adalah  Rasulullah  SAW  sendiri?  sesuai  dengan pendapatnya  untuk  merealisasikan  kemaslahatan kaum  muslimin  (Zallum,  1983).  Pada  masa Rasulullah  SAW  ini,    Baitul  Mal  lebih  mempunyai pengertian  sebagai  pihak  (al-jihat)  yang  menangani setiap  harta  benda  kaum  muslimin,  baik  berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum  mempunyai  tempat  khusus  untuk  menyimpan harta,  karena  saat  itu  harta  yang  diperoleh  belum begitu  banyak.  Kalaupun  ada,  harta  yang  diperoleh hampir  selalu  habis  dibagi  bagikan  kepada  kaum muslimin  serta  dibelanjakan  untuk  pemeliharaan urusan  mereka.  Rasulullah  SAW  senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas)  setelah  usainya  peperangan,  tanpa menunda nundanya lagi.
“Rasulullah  SAW  menugaskan  aku  dan mengingatkan  aku  (untuk  membagi-bagikan  harta) atas  segala  sesuatu  (harta  yang  diperoleh)  pada  hari ketiganya”¦  Tidaklah  datang  harta  atau  makanan kepadaku  selama  tiga  hari,  kecuali  Rasulullah  SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah  SAW  tidak  suka  melalui  suatu  malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau.” (Zallum, 1983)  Pada  umumnya  Rasulullah  SAW  membagi- bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin  Muhammad  menyatakan  :  “Rasulullah  SAW tidak  pernah  menyimpan  harta  baik  siang  maupun malamnya…” Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi,  akan  segera  dibagi  sebelum  tengah  hari tiba.  Demikian  juga  jika  harta  itu  datang  siang  hari, akan  segera  dibagi  sebelum  malam  hari  tiba.  Oleh karena  itu,  saat  itu  belum  ada  atau  belum  banyak harta  tersimpan  yang  mengharuskan  adanya  tempat atau  arsip  tertentu  bagi  pengelolaannya.  (Zallum, 1983).
b. Masa  Khalifah  Abu  Bakar  Ash  Shiddiq  (11-13 H/632-634 M)
Keadaan  tersebut  terus  berlangsung  sepanjang masa  Rasulullah  SAW.  Ketika  Abu  Bakar  menjadi Khalifah, hal itu masih berlangsung di tahun pertama kekhilafahannya  (11  H/632  M).  Jika  datang  harta kepadanya  dari  wilayah-wilayah  kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi  dan  membagi-bagikannya  kepada  orang- orang  yang  berhak  menerimanya.  Untuk  urusan  ini, Khalifah  Abu  Bakar  telah  mewakilkan  kepada  Abu Ubaidah  bin  Al  Jarrah.  Hal  ini  diketahui  dari pernyataan  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  saat  Abu Bakar  dibai’at  sebagai  Khalifah.  Abu  Ubaidah  saat itu  berkata  kepadanya,  “Saya  akan  membantumu dalam  urusan  pengelolaan  harta  umat.”  (Zallum, 1983).
Kemudian  pada  tahun  kedua  kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti  pihak  (al-  jihat)  yang  menangani  harta  umat, namun  juga  berarti  suatu  tempat  (al-makan)  untuk menyimpan  harta  negara.  Abu  Bakar  menyiapkan tempat  khusus  di  rumahnya?  berupa  karung  atau kantung  (ghirarah)?  untuk  menyimpan  harta  yang dikirimkan  ke  Madinah.  Hal  ini  berlangsung  sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M. Abu Bakar dikenal  sebagai  Khalifah  yang  sangat  wara’  (hati- hati)  dalam  masalah  harta.  Bahkan  pada  hari  kedua setelah  beliau  dibai’at  sebagai  Khalifah,  beliau  tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul  Mal  untuk  keperluan  diri  dan  keluarganya. Diriwayatkan  oleh  lbnu  Sa’ad  (w.  230  H/844  M), penulis  biografi  para  tokoh  muslim,  bahwa  Abu Bakar?  yang  sebelumnya  berprofesi  sebagai pedagang?  membawa  barang-barang  dagangannya yang  berupa  bahan  pakaian  di  pundaknya  dan  pergi ke pasar untuk menjualnya.
Di  tengah  jalan,  ia  bertemu  dengan  Umar  bin Khaththab.  Umar  bertanya,  “Anda  mau  kemana,  hai Khalifah?” Abu  Bakar  menjawab,  “Ke  pasar.” Umar berkata, “Bagaimana mungkin Anda melakukannya,  padahal  Anda  telah  memegang jabatan  sebagai  pemimpin  kaum  muslimin?” Abu Bakar  menjawab,  “Lalu  dari  mana  aku  akan memberikan  nafkah  untuk  keluargaku?” Umar berkata,  “Pergilah  kepada  Abu  Ubaidah  (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.” Keduanya  pun  pergi  menemui  Abu  Ubaidah,  yang segera  menetapkan  santunan  (ta’widh)  yang  cukup
untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang  secara  sederhana,  yakni  4.000  dirham setahun yang diambil dan Baitul Mal. Menjelang  ajalnya  tiba,  karena  khawatir  terhadap santunan  yang  diterimanya  dari  Baitul  Mal,  Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan  santunan  yang  pernah  diterimanya dari  Baitul  Mal  sejumlah  8.000  dirham.  Ketika keluarga  Abu  Bakar  mengembalikan  uang  tersebut setelah  beliau  meninggal,  Umar  berkomentar, “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar- benar  membuat  payah  orang-orang  yang  datang setelahnya.” Artinya,  sikap  Abu  Bakar  yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat  untuk  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  para Khalifah generasi sesudahnya (Dahlan, 1999).
c. Masa  Khalifah  Umar  bin  Khaththab  (13-23
H/634-644 M)
Setelah  Abu  Bakar  wafat  dan  Umar  bin Khaththab  menjadi  Khalifah,  beliau  mengumpulkan para  bendaharawan  kemudian  masuk  ke  rumah  Abu Bakar  dan  membuka  Baitul  Mal.  Ternyata  Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.
Akan tetapi setelah penaklukan penaklukan (futuhat) terhadap  negara  lain  semakin  banyak  terjadi  pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah  harta  yang  mengalir  ke  kota  Madinah. Oleh  karena  itu,  Umar  lalu  membangun  sebuah rumah  khusus  untuk  menyimpan  harta,  membentuk diwan-diwannya  (kantor-kantornya),  mengangkat para  penulisnya,  menetapkan  gaji-gaji  dari  harta Baitul  Mal,  serta  membangun  angkatan  perang. Kadang kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta  ghanimah  di  masjid  dan  segera  membagi bagikannya.  Mengenai  mulai  banyaknya  harta  umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan : “Umar pernah memanggilku,  ternyata  di hadapannya  ada  setumpuk emas  terhampar  di  hadapannya.  Umar  lalu  berkata  : “Kemarilah kalian, aku akan membagikan ini kepada kaum  muslimin.  Sesungguhnya  Allah  lebih mengetahui  mengapa  emas  ini  ditahan-Nya  dari Nabi-Nya  dan  Abu  Bakar,  lalu  diberikannya kepadaku. Allah pula yang lebih mengetahui apakah dengan  emas  ini  Allah  menghendaki  kebaikan  atau keburukan”
Selama  memerintah,  Umar  bin  Khaththab  tetap memelihara  Baitul  Mal  secara  hati-hati,  menerima pemasukan  dan  sesuatu  yang  halal  sesuai  dengan
aturan  syariat  dan  mendistribusikannya  kepada  yang berhak  menerimanya.  Dalam  salah  satu  pidatonya, yang  dicatat  oleh  lbnu  Kasir  (700-774  H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah  dalam  Baitul  Mal,  Umar  berkata,  “Tidak dihalalkan  bagiku  dari  harta  milik  Allah  ini melainkan  dua  potong  pakaian  musim  panas  dan sepotong  pakaian  musim  dingin  serta  uang  yang cukup  untuk  kehidupan  sehari-hari  seseorang  di antara  orang-orang  Kuraisy  biasa,  dan  aku  adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.”(Dahlan, 1999)
d. Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644- 656 M)
Kondisi  yang  sama  juga  berlaku  pada  masa Utsman  bin  Affan.  Namun,  karena  pengaruh  yang besar dan kaum keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan  protes  dari  umat  dalam  pengelolaan Baitul  Mal.  Dalam  hal  ini,  lbnu  Sa’ad  menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang  yang  sangat  besar  jasanya  dalam mengumpulkan  hadis,  yang  menyatakan,  “Usman telah  mengangkat  sanak  kerabat  dan  keluarganya dalam  jabatan-jabatan  tertentu  pada  enam  tahun terakhir  dari  masa  pemerintahannya.  Ia  memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan? yang kelak  menjadi  Khalifah  ke-4  Bani  Umayyah, memerintah  antara  684-685  M?  dari  penghasilan Mesir  serta  memberikan  harta  yang  banyak  sekali kepada  kerabatnya  dan  Ia  (Usman)  menafsirkan tindakannya  itu  sebagai  suatu  bentuk  silaturahmi yang  diperintahkan  oleh  Allah  SWT.  Ia  juga menggunakan  harta  dan  meminjamnya  dari  Baitul Mal  sambil  berkata,  “˜Abu  Bakar  dan  Umar  tidak mengambil  hak  mereka  dari  Baitul  Mal,  sedangkan aku  telah  mengambilnya  dan  membagi-bagikannya kepada  sementara  sanak  kerabatku.’  Itulah  sebab rakyat memprotesnya.” (Dahlan, 1999)
e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656- 661 M)
Pada  masa  pemerintahan  Ali  bin  Abi  Talib, kondisi  Baitul  Mal  ditempatkan  kembali  pada  posisi yang sebelumnya. Ali, yang  juga mendapat santunan dari  Baitul  Mal,  seperti  disebutkan  oleh  lbnu  Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara  Ali  bin  Abi  Talib  dan  Mu’awiyah  bin  Abu Sufyan  (khalifah  pertama  Bani  Umayyah),  orang- orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar
mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang  yang  membantunya.  Tujuannya  untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, “Apakah  kalian  memerintahkan  aku  untuk  mencari kemenangan  dengan  kezaliman?  Demi  Allah,  aku tidak  akan  melakukannya  selama  matahari  masih terbit  dan  selama  masih  ada  bintang  di langit.” (Dahlan, 1999)
f. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya Ketika  Dunia  Islam  berada  di  bawah kepemimpinan  Khilafah  Bani  Umayyah,  kondisi Baitul  Mal  berubah.  Al  Maududi  menyebutkan,  jika pada  masa  sebelumnya  Baitul  Mal  dikelola  dengan penuh  kehati-hatian  sebagai  amanat  Allah  SWT  dan amanat  rakyat,  maka  pada  masa  pemerintahan  Bani Umayyah  Baitul  Mal  berada  sepenuhnya  di  bawah kekuasaan  Khalifah  tanpa  dapat  dipertanyakan  atau dikritik oleh rakyat. (Dahlan, 1999). Keadaan di atas berlangsung  sampai  datangnya  Khalifah  ke-8  Bani Umayyah,  yakni  Umar  bin  Abdul  Aziz  (memerintah 717-720  M).  Umar  berupaya  untuk  membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha  mendistribusikannya  kepada  yang  berhak menerimanya.  Umar  membuat  perhitungan  dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta  yang  sebelumnya  bersumber  dari  sesuatu  yang tidak  sah.  Di  samping  itu,  Umar  sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal.  Harta  tersebut  diperoleh  dan  warisan  ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan  Fadak,  desa  di  sebelah  utara  Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan rnilik negara. Namun,  Marwan  bin  Hakam  (khalifah  ke-4  Bani Umayah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta  tersebut  sebagai  milik  pribadinya  dan mewariskannya  kepada  anak-anaknya.  (Dahlan, 1999)  .  Akan  tetapi,  kondisi  Baitul  Mal  yang  telah dikembalikan  oleh  Umar  bin  Abdul  Aziz  kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama.
Keserakahan  para  penguasa  telah  meruntuhkan sendi-sendi  Baitul  Mal,  dan  keadaan  demikian berkepanjangan  sampai  masa  Kekhilafahan  Bani Abbasiyah.  Dalam  keadaan  demikian,  tidak  sedikit kritik  yang  datang  dan  ulama,  namun  semuanya diabaikan,  atau  ulama  itu  sendiri  yang  diintimidasi agar  tutup  mulut.  lmam  Abu  Hanifah,  pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja’far Al
Mansur  (khalifah  ke-2  Bani  Abbasiyah,  memerintah 754-775 M), yang dipandangnya berbuat zalim dalam pemerintahannya  dan  berlaku  curang  dalam pengelolaan  Baitul  Mal  dengan  memberikan  hadiah kepada  banyak  orang  yang  dekat  dengannya. lmam  Abu  Hanifah  menolak bingkisan  dan Khalitah Al Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan,  “Amirul  Mukminin  tidak  memberiku dari hartanya sendiri. Ia  memberiku dari  Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak  darinya.  0leh  sebab  itu,  aku  menolaknya. Sekiranya  Ia  memberiku  dari  hartanya  sendiri, niscaya  aku  akan  menerimanya.”Namun  bagaimana pun,  terlepas  dari  berbagai  penyimpangan  yang terjadi,  Baitul  Mal  harus  diakui  telah  tampil  dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak  berjasa  bagi  perkembangan  peradaban  Islam dan  penciptaan  kesejahteraan  bagi  kaum  muslimin. Keberadaannya  telah  menghiasi  lembaran  sejarah Islam  dan  terus  berlangsung  hingga  runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

## Tata Organisasi dan Kearsipan Baitul Mal dalam Sejarah
Dalam  sejarah  Baitul  Mal,  khususnya  yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya, dikenal istilah Diwan. Diwan adalah tempat  di  mana  para  penulis/sekretaris  Baitul  Mal berada  dan  tempat  untuk  menyimpan  arsip-arsip. Istilah  Diwan  kadang  juga  dipakai  dalam  arti  arsip- arsip  itu  sendiri,  karena  memang  terdapat  saling keterkaitan antara kedua makna bagi kata Diwan ini. Ringkasnya,  Diwan  dapat  berarti  kantor  Baitul  Mal, atau arsip Baitul Mal (Zallum, 1983)

## Diwan-Diwan  Baitul  Mal  Yang  Paling  Awal Terbentuk
Pembentukan  diwan-diwan  Baitul  Mal  yang pertama kali, yang telah dikhususkan sebagai tempat untuk  menyimpan  arsip-arsipnya,  terjadi  pada  masa kekhilafahan  Umar  bin  Al  Khaththab,  yaitu  pada tahun  20  Hijriyah.  Pada  masa  Rasulullah  SAW, Baitul  Mal  belum  memiliki  Diwan-Diwan  tertentu, walaupun  beliau  telah  mengangkat  para  penulis (kaatib)  yang  bertugas  mencatat  harta.  Pada  saat tersebut,  beliau  telah  mengangkat  Muaiqib  bin  Abi Fatimah  Ad  Dausiy  sebagai  penulis  harta  ghanimah, Az  Zubair  bin  Al  Awwam  sebagai  penulis  harta zakat,  Hudzaifah  bin  Al  Yaman  sebagai  penulis
taksiran  panen  hasil  pertanian  Hijaz,  Abdullah  bin Ruwahah  sebagai  penulis  taksiran  panen  hasil pertanian Khaibar, Al Mughirah bin Syu’bah sebagai penulis  hutang  piutang  dan  mua’malat  yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis  urusan  masyarakat  yang  berkenaan  dengan kepentingan  kabilah-kabilah  mereka  dan  kondisi sumber-sumber air mereka (Zallum, 1983).
Namun  demikian  pada  saat  itu  belum  ada Diwan-Diwan  Baitul  Mal,  baik  dalam  arti  arsip maupun  kantor/tempat  tertentu  yang  dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis.  Keadaan  seperti  ini  juga  terjadi  pada  masa kekhilafahan Abu Bakar.
Pada  saat  Umar  bin  Al  Khaththab  menjadi Khalifah  dan  sejalan  dengan  semakin  gencarnya penaklukkan-penaklukkan (futuhat) yang menghasilkan  banyak  harta,  dirasakanlah  tuntutan untuk membentuk Diwan-Diwan Baitul Mal, menulis arsip-arsipnya,  dan  membangun  tempat-tempat khusus  untuk  menulis  dan  menyimpan  arsip-arsip tersebut (Zallum, 1983).
Penyebab  yang  utama  untuk  membentuk  Diwan- Diwan Baitul Mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan  harta  yang  melimpah  ruah  kepada Khalifah Umar bin Khaththab yang diperolehnya dari Bahrain (tahun 20 H/641 M)).
Pada  saat  itu  Umar  bertanya  kepadanya,  “Apa yang  kamu  bawa  ini?”  Abu  Hurairah  menjawab, “Saya  membawa  500  ribu  dirham”  Umar  kaget  dan berkata  lagi  kepadanya,  “Apakah  kamu  sadar  apa yang  engkau  katakan  tadi?  Mungkin  kamu  sedang ngantuk,  pergi  tidurlah  hingga  subuh.”  Ketika keesokan  harinya  Abu  Hurairah  kembali  kepada Umar  maka  beliau  berkata  kepadanya,  “Berapa banyak  uang  yang  engkau  bawa?”  Abu  Hurairah menjawab,  “Sebanyak  500  ribu  dirham”  Umar berkata,”Apakah  itu  harta  yang  sah?”  Abu  Hurairah menjawab,  “Saya  tidak  tahu  kecuali  memang demikian  adanya.”  Kemudian  Umar  naik  mimbar, memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya,  kemudian berkata,  “Wahai  manusia,  sungguh  telah  datang kepada  kita  harta  yang  banyak,  jika  kalian menghendaki, kami akan menimbangnya bagi kalian. Jika kalian menghendaki, kami akan menghitungnya.”  Seorang  laki-laki  berkata,  “Wahai Amirul Mu’minin, buatlah Diwan-Diwan Baitul Mal untuk  kaum  muslimin,  sehingga  mereka  dapat mengambil bagiannya dari sana.”Umar bin Khaththab lalu  bermusyawarah  dengan  kaum  muslimin
mengenai  pembentukan  Diwan-Diwan  Baitul  Mal tersebut.  Di  antaranya  hadir  Ali  bin  Abi  Thalib, Utsman bin Affan, dan Al Warid bin Hisyam bin Al Mughiroh.  Pada  saat  itu,  Ali  ra.  berkata  kepada Umar,  “Bagikanlah  harta  yang  terkumpul  kepadamu setiap tahun dan janganlah engkau tahan dari harta itu sedikitpun” Utsman berkata, “Aku melihat harta yang banyak yang mendatangi manusia. Jika mereka tidak diatur  sampai  diketahui  mana  orang  yang  sudah mengambil  bagiannya  dan  mana  yang  belum,  maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan keadaan.” Al Warid bin Hisyam bin Al Mughirah berkata, “Ketika aku  di  Syam  aku  melihat  raja-rajanya  membuat Diwan-Diwan dan membangun angkatan perangnya.” Mendengar keterangan tersebut, maka Khalifah Umar menyetujuinya.  Kemudian  ia  memanggil  beberapa orang keturunan Quraisy, yaitu ‘Uqail bin Abi Thalib, Mukharamah  bin  Naufal,  dan  Jabir  bin  Muth’im. Umar  lalu  berkata  kepada  mereka,  “Tulislah  oleh kalian nama-nama semua rakyat berdasarkan kabilah- kabilahnya.” Mereka melaksanakan perintah tersebut dengan  memulai  penulisan  dari  Bani  Hasyim, kemudian  Abu  Bakar  dan  kaumnya,  Umar  dan kaumnya,  serta  diikuti  dengan  kabilah-kabilah lainnya.  Kemudian  mereka  menyerahkannya  kepada Umar  dan  ketika  Umar  melihat  hal  tersebut  beliau berkata: “Tidak, bukan seperti ini yang aku maksud, tapi  mulailah  dari  kerabat  Rasulullah  SAW,  yaitu yang  paling  dekat  kepada  beliau,  maka  tulislah kedudukannya itu sehingga kalian dapat menempatkan  Umar  sebagaimana  Allah  SWT  telah menetapkannya.”  (Zallum,  1983)  Itulah  Diwan (dalam arti arsip) yang pertama kali ada, yaitu Diwan untuk  pemberian  harta  dan  angkatan  bersenjata (Diwan  Al  “˜Atha`  wal  Jund).  Seluruhnya  ditulis dalam bahasa Arab. Adapun Diwan untuk pemasukan dan pemungutan harta (Diwan Al Istifa` wa Jibayatul Amwal),  tidak  ditulis  dalam  Bahasa  Arab,  tetapi ditulis  dalam  bahasa  wilayah  masing-masing, misalnya  Diwan  Irak  ditulis  dalam  Bahasa  Persia, sebagaimana  yang  terjadi  pada  masa  Persia sebelumnya.
Demikian  juga  negeri-negeri  lain  yang  dulunya tunduk  kepada  kekuasaan  Persia,  Diwan  yang mencatat pemasukan kharaj, jizyah, dan pemungutan hartanya  ditulis  dalam  bahasa  Persia.  Adapun  untuk negeri Syam dan daerah-daerah yang dulunya tunduk kepada  kekuasaan  Romawi,  maka  Diwannya  ditulis dalam bahasa Romawi. Keadaan tersebut? baik untuk Irak maupun Syam? terus berlangsung demikian dari
masa Kekhilafahan Umar bin Khaththab sampai masa Khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan  dari  Bani Umayyah.  Pada  tahun  81  H,  Diwan  yang  mencatat segala  sesuatu  mengenai  urusan  harta  negeri  Syam, diubah penulisannya dengan bahasa Arab. Yang  mendorong  Abdul  Malik  bin  Marwan melakukan  perubahan  penulisan  tersebut,  adalah suatu  peristiwa  di  mana  seorang  penulis  Diwan  itu? yang berbangsa Romawi? suatu ketika membutuhkan tinta untuk mengisi penanya. Namun rupanya ia tidak mendapatkannya.  Lalu  sebagai  gantinya  ia  gunakan air kencingnya sebagai tinta untuk penanya. Kejadian lalu ini dilaporkan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
Beliau  lalu  menindaknya  dan  memerintahkan Sulaiman bin Sa’ad untuk mengubah Diwan tersebut dengan  bahasa  Arab.  Sulaiman  menyelesaikan perubahan Diwan tersebut dalam waktu tidak sampai setahun.  Khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan mendatanginya  dan  memanggil  penulisnya  yang bernama  Sarjun,  kemudian  beliau  memperlihatkan kepadanya  dan  menutupnya  kembali.  Sarjun  lalu keluar dari tempat itu dalam keadaan sedih, tak lama kemudian sekelompok penulis Romawi menemuinya dan  Sarjun  berkata  pada  mereka:  “Carilah  pekerjaan selain  pekerjaan  ini,  karena  Allah  SWT  telah memutuskan  pekerjaan  ini  dari  kalian.”  Adapun Diwan yang mencatat segala urusan harta negeri Irak, dalam  hal  ini  Al-Hajjaj?Wali  yang  diangkat  Abdul Malik  bin  Marwan  di  Irak?  telah  memerintahkan penulisnya  yang  bernama  Shalih  bin  Aburrahman untuk  mengubah  Diwan  dari  bahasa  Persia  menjadi bahasa Arab. Ketika hal tersebut diketahui oleh salah seorang  penulis  Al  Hajjaj  yang  berkebangsaan Persia?bernama  Muradansyah  bin  Zadaan  Farukh? dia  berusaha  menyuap  Shalih  100  ribu  dirham  agar Shalih  tidak  melakukan  tugas  itu,  namun  Shalih menolaknya. (Zallum, 1983)

## Menggagas Konsep Baitul Mal
Sumber  Dana/Harta  Baitul  Mal  Syaikh Taqiyyuddin  An  Nabhani  dalam  kitabnya  Al- Nizhamu  al-Iqtishadi  fi  al-Islam  (1990)  telah menjelaskan  sumber-sumber  pemasukan  bagi  Baitul Mal  dan  kaidah-kaidah  pengelolaan  hartanya. Sumber-sumber  tetap  bagi  Baitul  Mal  menurutnya adalah:  fai’,  ghanimah/anfal,  kharaj,  jizyah, pemasukan  dari  harta  milik  umum,  pemasukan  dari harta  milik  negara,  usyuur,  khumus  dari  rikaz, tambang,  serta  harta  zakat  (An  Nabhani,  1990).
Hanya  saja,  harta  zakat  diletakkan  pada  kas  khusus Baitul Mal, dan tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur’an.  Tidak  sedikit  pun  dari  harta  zakat  tersebut boleh  diberikan  kepada  selain  delapan  ashnaf tersebut,  baik  untuk  urusan  negara,  maupun  urusan umat. Imam (Khalifah) boleh saja memberikan harta zakat  tersebut  berdasarkan  pendapat  dan  ijtihadnya kepada  siapa  saja  dari  kalangan  delapan  ashnaf tersebut.  Imam  (Khalifah)  juga  berhak  untuk memberikan  harta  tersebut  kepada  satu  ashnaf  atau lebih,  atau  membagikannya  kepada  mereka semuanya.  Begitu  pula  pemasukan  harta  dari  hak milik umum.
Harta  itu  diletakkan  pada  Diwan  khusus  Baitul Mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain.  Sebab  harta tersebut menjadi  hak  milik  seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh Khalifah sesuai dengan  kemaslahatan  kaum  muslimin  yang  menjadi pandangan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara’.  Sedangkan  harta-harta  yang  lain,  yang merupakan  hak  Baitul  Mal,  diletakkan  secara bercampur  pada  Baitul  Mal  dengan  harta  yang  lain, serta  dibelanjakan  untuk  urusan  negara  dan  urusan umat, juga delapan ashnaf, dan apa saja yang penting menurut  pandangan  negara.  Apabila  harta-harta  ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, maka cukuplah dengan harta tersebut. Apabila tidak, maka  negara  berhak  mewajibkan  pajak  (dharibah) kepada  seluruh  kaum  muslimin,  untuk  menunaikan tuntutan  dari  pelayanan  urusan  umat.  Yang  juga termasuk  dalam  kategori  sumber  pemasukan  yang diletakkan  di  dalam  Baitul  Mal  dan  dibelanjakan untuk  kepentingan  rakyat,  adalah  harta  yang diperoleh  oleh  seorang  ‘asyir  dari  kafir  harbi  dan mu’ahid (usyuur), harta-harta yang diperoleh dari hak milik  umum  atau  hak  milik  negara,  dan  harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.
Apabila hak-hak Baitul Mal tersebut lebih untuk membayar  tanggungannya,  misalnya  harta  yang  ada melebihi belanja yang dituntut dari Baitul Mal, maka harus  diteliti  terlebih  dahulu  :  Apabila  kelebihan tersebut  berasal  dari  harta  fai’,  maka  kelebihan tersebut  diberikan  kepada  rakyat  dalam  bentuk pemberian.  Apabila  kelebihan  tersebut  berasal  dari harta  jizyah  dan  kharaj,  Baitul  Mal  akan  menahan harta  tersebut  untuk  disalurkan  pada  kejadian- kejadian  yang  menimpa  kaum  muslimin,  dan  Baitul Mal  tidak  akan  membebaskan  jizyah  dan  kharaj tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab,
hukum  syara’  mewajibkan  jizyah  dari  orang  yang mampu,  dan  mewajibkan  kharaj  dari  tanah berdasarkan  kadar  kandungan  tanahnya.  Apabila kelebihan  tersebut  dari  zakat,  maka  kelebihan tersebut  harus  disimpan  di  dalam  Baitul  Mal  hingga ditemukan delapan ashnaf yang  mendapatkan Diwan harta  tersebut.  Maka,  ketika  ditemukan  kelebihan tersebut  akan  dibagikan  kepada  yang  bersangkutan. Apabila  kelebihan  tersebut  berasal  dari  harta  yang diwajibkan  kepada  kaum  muslimin,  maka  kewajiban tersebut  dihentikan  dari  mereka,  dan  mereka dibebaskan  dari  pembayaran  tersebut  (An  Nabhani, 1990).

## Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal
Pengeluaran  atau  penggunaan  harta  Baitul  Mal menurut  uraian  Taqiyyuddin  An  Nabhani  (1990) ditetapkan  berdasarkan  enam  kaidah  berikut,  yang didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta :
Pertama ,  harta  yang  mempunyai  kas  khusus dalam  Baitul  Mal,  yaitu  harta  zakat.  Harta  tersebut adalah  hak  delapan  ashnaf  yang  akan  diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya  diberikan  pada  delapan  ashnaf  yang disebutkan  di  dalam  Al  Qur’an  sebagai  pihak  yang berhak  atas  zakat,  serta  wajib  diberikan  kepada mereka.  Apabila  harta  tersebut  tidak  ada,  maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang berhak mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata  lain,  bila  di  dalam  Baitul  Mal  tidak  terdapat harta  dari  bagian  zakat  tersebut,  maka  tidak  seorang pun  dari  delapan  ashnaf  tadi  yang  berhak mendapatkan bagian zakat. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
Kedua ,  harta  yang  diberikan  Baitul  Mal  untuk menanggulangi  terjadinya  kekurangan,  serta  untuk melaksanakan  kewajiban  jihad.  Misalnya  nafkah untuk  para  fakir  miskin  dan  ibnu  sabil,  serta  nafkah untuk  keperluan  jihad.  Hak  mendapatkan  pemberian untuk  keperluan  ini  tidak  ditentukan  berdasarkan adanya  harta  tersebut.  Jadi  hak  tersebut  merupakan hak  yang  bersifat  tetap,  baik  harta  tersebut  ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut  ada,  maka  seketika  itu  wajib  diberikan. Apabila  tidak  ada,  lalu  dikhawatirkan  akan  terjadi kerusakan/mafsadat  karena  pemberiannya  ditunda, maka  negara  bisa  meminjam  harta  untuk  dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta
tersebut  dari  kaum  muslimin,  lalu  dilunasi  oleh negara.  Namun,  apabila  tidak  khawatir  terjadi kerusakan, diberlakukanlah kaidah “fa nazhiratun ila maisarah.”  (maka  hendaklah  kita  menunggu,  sampai ada  kelapangan/kecukupan  harta).  Pembagian  harta bisa ditunda, hingga terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
Ketiga , Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi (badal/ujrah), yaitu harta yang  menjadi  hak  orang-orang  yang  telah memberikan  jasa,  seperti  gaji  para  tentara,  pegawai negeri,  hakim,  tenaga  edukatif,  dan  sebagainya.  Hak mendapatkan  pemberian  ini  tidak  ditentukan berdasarkan  adanya  harta  tersebut.  Jadi  hak  tersebut merupakan  hak  yang  bersifat  tetap,  baik  harta tersebut  ada  maupun  tidak  ada  di  dalam  Baitul  Mal. Apabila  harta  tersebut  ada,  maka  seketika  itu  wajib diberikan.  Apabila  tidak  ada,  maka  negara  wajib mengusahakannya,  dengan  cara  memungut  harta yang  diwajibkan  atas  kaum  muslimin.  Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut  tidak  segera  diserahkan,  maka  negara  harus meminjam  harta  untuk  diberikan  seketika  itu  juga, berapapun  jumlah  hasil  pengumpulan  hartanya  dari kaum  muslimin,  kemudian  negara  melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah “fa nazhiratun ila maisarah.” (maka  hendaklah  kita  menunggu,  sampai  ada kelapangan/kecukupan  harta)  dimana  pembagian hartanya  bisa  ditunda,  hingga  harta  tersebut terkumpul  baru  setelah  itu  diserahkan  kepada  yang berhak.
Keempat ,  harta  yang  dikelola  Baitul  Mal  yang bukan  sebagai  pengganti/  kompensasi  (badal/ujrah), tetapi  yang  digunakan  untuk  kemaslahatan  dan kemanfaatan  secara  umum.  Misalnya  sarana  jalan, air,  bangunan  masjid,  sekolah,  rumah  sakit,  dan sarana-sarana  lainnya,  yang  keberadaanya  dianggap sebagai  sesuatu  yang  urgen,  dimana  umat  akan mengalami  penderitaan/mudharat  jika  sarana-sarana tersebut  tidak  ada.  Hak  mendapatkan  pemberian untuk  keperluan  ini  tidak  ditentukan  berdasarkan adanya  harta  tersebut.  Hak  tersebut  bersifat  tetap, baik  pada  saat  harta  tersebut  ada  maupun  tidak. Apabila  di  dalam  Baitul  Mal  ada  harta,  maka  wajib disalurkan  untuk  keperluan  tersebut.  Apabila  di dalam Baitul Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah  kepada  umat,  sehingga  harta  tersebut  bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
Kelima , harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya  kemaslahatan  dan  kemanfaatan,  bukan sebagai  pengganti/kompensasi  (badal/ujrah).  Hanya saja,  umat  tidak  sampai  tertimpa  penderitaan/ mudharat  karena  tidak  adanya  pemberian  tersebut. Misalnya  pembuatan  jalan  kedua/alternatif  setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara  dengan  adanya  rumah  sakit  yang  lain sudah  cukup,  atau  membuka  jalan  yang  dekat, sementara  orang-orang  bisa  menemukan  jalan  lain yang  jauh,  ataupun  yang  lainnya.  Hak  mendapatkan pemberian  ini  ditentukan  berdasarkan  adanya  harta tersebut.  Kalau  di  dalam  Baitul  Mal  terdapat  harta, wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila  di  dalam  Baitul  Mal  tidak  terdapat  harta, maka  kewajiban  tersebut  gugur  dari  Baitul  Mal. Kaum  muslimin  juga  tidak  wajib  membayar  untuk keperluan  ini,  sebab  sejak  awal  ia  tidak  wajib  bagi kaum muslimin.
Keenam ,  Harta  yang  disalurkan  Baitul  Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik/kelaparan,  angin  taufan,  gempa  bumi,  atau serangan  musuh.  Hak  memperoleh  pemberian tersebut  tidak  ditentukan  berdasarkan  adanya  harta tersebut.  Jadi  merupakan  hak  yang  tetap,  baik  pada saat  harta  tersebut  ada  maupun  tidak.  Apabila  harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya meluas  kepada  kaum  muslimin,  sehingga  harta tersebut  wajib  dikumpulkan  dari  kaum  muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di  dalam  Baitul  Mal  untuk  disalurkan  kepada  yang berhak.  Apabila  dikhawatirkan  akan  terjadi penderitaan/mafsadat  karena  penyalurannya  ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam harta,  lalu  meletakkannya  dalam  Baitul  Mal,  dan seketika  itu  disalurkan  kepada  yang  berhak. Kemudian  hutang  tersebut  dibayar  oleh  negara  dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

## 5. KESIMPULAN
Konsep  Baitul  Mal  yang  ada  dalam  catatan sejarah dan juga gagasan mengenai Baitul Mal yang akan  kita  terapkan  di  masa  depan..  Satu  hal  yang patut dicatat, posisi Baitul Mal sangatlah penting dan strategis dengan Baitul Mal, harta-harta dikumpulkan dan  didistribusikan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak menerimanya.  Dengan  Baitul  Mal,  tugas  pokok negara  akan  dapat  didukung  dan  terselenggara dengan  sempurna,  yaitu  dalam    mensejahterakan
warganya  dan  menyebarluaskan  Islam  ke  seluruh penjuru dunia dengan jalan dakwah.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kami haturkan kepada Ketua LPPM ITB  AAS  Surakarta  dan  khususnya  kepada  dewan redaksi  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  (  JIEI)  ITB AAS  Surakarta  yang  telah  memberikan  kesempatan, sehingga tulisan saya bisa diterbitkan.

## 7. REFERENSI
Agus  Waluyo  Nur, Sistem  Pembiayaan  Leasing  di Perbankan  Syariah, Jurnal  Ekonomi  Islam  La Riba, 2007
Anshari,  Yahya  Zakaria, Fathul  Wahab ,  Lebanon:
Darul Fikr, 1971.
Antonio , Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah:  Dari Teori ke Praktik, Jakarta: GIP, 2001. Arhiem, Sejarah  Leasing, Yogjakarta:  Grafindo, 2009.
An  Nabhani,  Taqiyyuddin  (1990), An  Nizham  Al Iqtishadi  Fi  Al  Islam .  Cetakan  IV.Darul Ummah. Beirut
DI  Cahyani,  S  Sumadi, Alternatif  Sistem  Ekonomi Islam  Untuk  Indonesia  Yang  Lebih  Sejahtera, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2015
Dahlan, Abdul Aziz. et.al. (1999) Ensiklopedi Hukum Islam . Cetakan II. PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta Hakim, Cecep Maskanul. (1995). Konsep Pengembangan  Baitul  Mal .  Paper  Seminar Ekonomi Islam ICMI. Bandung
Qal’aji, Muhammad Rawas (1985), Mu’jam Lughat al Fuqaha , Beirut: Dar an Nafs. Siamat,  Dahlan  )1995), Manajemen  Lembaga Keuangan, Jakarta: Intermedia.
Qaradhawi,Yusuf  (1997) N  orma  dan  Etika  Ekonomi Islam . Gema Insani Press.Jakarta Soekadi , Eddy  P., Mekanisme  Leasing ,  Jakarta: Ghalia, 1986
Slamet  Wiyono, Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi Perbankan  Syariah  Berdasarkan  PSAK  dan PAPSI, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, h. 46 Tim  DD-FES-BMT.  (1997)  Pedoman  Kemitraan
Dompet Dhuafa Republika-FES-BMT.
Dompet Dhuafa Republika. Jakarta
Zuhaili, Wahbah al-Fiqh al-Islami wa Adilltuhu , Dar Al-Fikr, Damaskus Cet.III, 1989
Zallum, Abdul Qadim. (1983)  Al Amwal Fi Daulah Al  Khilafah.  Cetakan  I.Darul  “˜Ilmi  Lil Malayin. Beirut