Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Putu Purnama Dewi 1 , Tiffany Tanudijaya 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional e-mail: purnamadewi@undiknas.ac.id , tiffjaya@gmail.com
DiPublikasi: 01/07/2023 https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.79-89

## Abstract
This study aims to determine the effect of tax amnesty and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The sample in this study were 100 people. Data analysis techniques using validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, F test and t test. From the results of the study, it was obtained that the results of tax amnesty had a significant positive effect on individual taxpayer compliance, which meant that significantly increased tax amnesty would lead to increased individual taxpayer compliance registered at the West Denpasar KPP. Tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance, which means that an increase in tax sanctions will lead to an increase in individual taxpayer compliance registered at KPP Denpasar Barat..
Keywords : Tax Amnesty, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t. Dari hasil penelitian diperoleh hasil pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berarti secara nyata meningkatnya pengampunan pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berarti secara nyata meningkatnya sanksi pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat.
Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## I. PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa ada balas jasa dan dibayarkan oleh masyarakat yang masuk ke dalam kas negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan publik (Mardiasmo, 2016). Menurut (16, n.d.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan data pendapatan negara tahun 2021, pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai 1.444,5 triliun rupiah atau 82,85% dari total pendapatan negara pada tahun 2021 menandakan bahwa sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak (Suminarsasi, 2012).
Coronavirus Disease-19 yang dialami oleh seluruh dunia masih terus berlanjut dan membawa
Page 79
perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Ditetapkannya pembatasan kegiatan masyarakat menghambat kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Berdasarkan (Triogi, K., Diana, N., & Mawardi, 2021), Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak di tahun 2020 sebesar 19,6% dibandingkan tahun 2019. Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020). (Devano, S., & Rahayu, 2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, pelaksanaan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Penelitian oleh (Wicaksari, 2021), dan (Pratiknjo, 2022) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengampunan pajak, dan sanksi pajak.
KPP Pratama Denpasar Barat menjadi lokasi penelitian ini. Selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini menunjukan adanya penurunan kepatuhan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pendapatan pajak. Berdasarakan data yang didapat dari KPP Pratama Denpasar Barat, selama tiga tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 49,51%, tahun 2020 48,21% dan tahun 2021 sebesar 47,57%. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak yang merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tahun 2016 merupakan tahun dimulainya implementasi kebijakan pengampunan pajak di Indonesia yang berlangsung hingga tahun 2017 dan dikenal sebagai kebijakan Tax Amnesty Jilid I. Realisasi penerimaan uang tebusan dari diterapkannya kebijakan tax amnesty jilid I ini dicatat mencapai lebih dari Rp 114 triliun atau sekitar 0,92% dari gross domestic product (GDP) dan jumlah pengakuan aset kekayaan dicatat mencapai 39,3%
atau sekitar Rp 4.884 triliun (Kominfo.go.id., 2017).
Bertepatan dengan awal tahun, 1 Januari 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty Jilid II atau yang saat ini disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mencakup kebijakan untuk wajib pajak individu atas aset yang dibeli dari periode 2016 sampai 2020 namun belum melakukan pelaporan pada tahun 2020. Merujuk pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak per 30 Juni 2022, wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela mencapai 247.918 wajib pajak dengan jumlah PPh terkumpul mencapai Rp 61,01 triliun.
Hasil penelitian yang meneliti mengenai pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih bervariasi. Penelitian oleh (Gerger, 2012), (Junpath et al., 2016), (Kusumaningrum, 2017) menyatakan bahwa pengampunan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan beberapa penelitian menyatakan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian oleh Mareti dan (Mareti, 2019), (Nurkhin et al., 2018), dan (Pertama, 2022). Sanksi pajak merupakan jaminan agar peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.
Sanksi pajak juga berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019a). Agar sanksi pajak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, harus memenuhi beberapa indikator yang diantaranya sanksi perpajakan harus tegas dan jelas, sanksi tidak boleh memberikan toleransi dengan alasan apapun kepada wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tidak ada kompromi, dan sanksi harus memberikan efek jera. Penelitian oleh (Gemmell, 2018), (S. K. Rahayu, 2017), dan (Mareti, 2019) mendapatkan hasil berupa pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh (Asbar, 2014), (N. Rahayu, 2017), dan (Bangun, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi yang menjelaskan alasan mengapa seseorang berperilaku demikian. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor kombinasi yang berasal dari
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
internal (dalam) dan eksternal (luar). Dalam teori atribusi, dilakukan pengamatan untuk mencoba menentukan faktor internal atau faktor eksternal yang menyebabkan perilaku seseorang (Robbins, 2002).
Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah seseorang dalam memutuskan sikap untuk patuh membayar kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berupa kebijakan pengampunan pajak dan sanksi pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA Teori Atribusi
Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi yang menganalisis mengapa seseorang berperilaku demikian. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor kombinasi yang berasal dari internal (dalam) dan eksternal (luar). Teori atribusi memberikan pemahaman ke dalam proses sehingga dapat diketahui sebab dan motif dari perilaku seseorang. Mengamati perilaku dan menarik kesimpulan disebut dengan membuat atribusi (Gibson, 1996).

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan
hak
perpajakannya (Waluyo, 2020). Dijabarkan oleh (Alm, 1998), terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan kewajiban pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak seperti pertimbangan moral dan motivasi. Faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak atau lingkungan sekitar seperti kebijakan perpajakan dan sanksi pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, syarat kepatuhan, yaitu:
1. Wajib pajak selalu menyampaikan surat pemberitahuan selama tiga tahun terakhir tepat waktu
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak pada semua jenis pajak kecuali memperoleh izin untuk mencicil
3. Laporan keuangan tiga tahun berturut-turut dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh
akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah, dan
4. Wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.

## Pengampunan Pajak
Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak yang merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Mengacu pada (Kurniawati, 2017), pengampunan pajak memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan dalam jangka panjang, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang, dan mendorong repatriasi modal atau aset.

## Sanksi Pajak
Sanksi pajak merupakan tindakan menghukum sesuai dengan undang-undang perpajakan dan dilimpahkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan atau tidak berhasil dalam melakukan suatu tindakan (Listyowati, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelimpahan hukuman atas pelanggaran peraturan perpajakan dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana sekaligus.

## Hipotesis Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta peniadaan denda administrasi maupun denda pidana dalam hal perpajakan. Pengampunan pajak dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan yang diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2016. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak (UU No. 11 Tahun 2016). Adanya pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mareti, 2019), (Nurkhin et
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
al., 2018); (Pertama, 2022) Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, dibagun hipotesis pertama, yaitu: H1: Pengampunan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi pajak merupakan jaminan agar peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak juga berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019a).
Dalam teori atribusi, sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut (Sriniyati, 2020), ketegasan dalam melaksanakan sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi pajak yang tegas dan tanpa adanya toleransi dapat memberikan efek jera dan berguna untuk mendisiplinkan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, dibangun hipotesis kedua, yaitu:
H2: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## III. METODE PENELITIAN
Populasi Dan Sampel Populasi Menurut (Sugiyono, 2018a) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan teori tersebut maka populasi dari penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat yang berjumlah 75.460 wajib pajak orang pribadi.
Sampel Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insidental. Menurut (Sugiyono, 2018a), bahwa sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan /
accidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 99,87 yang dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi.

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, dapat dinyatakan dan dapat diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2018a). Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah wajib pajak, dan jawaban responden atas kuesioner pengampunan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Mengacu pada (Sugiyono, 2009), bahwa teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.
Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi responden seperangkat pertanyaan tertulis untuk dijawab (Sugiyono, 2017). Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka, yaitu pengkajian berbagai literatur pustaka terkait dengan penelitian yang dilakukan bersumber dari buku, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya.

## Definisi Operasional Variabel Pengampunan Pajak (X1)
Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan yang dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang pengampunan pajak (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak). Kebijakan pengampunan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Program Pengungkapan Sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.031/2021. Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian (Mareti, 2019), (Nurkhin et al., 2018), yang mana penelitian tersebut menjabarkan pentingnya pengampunan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Sanksi Pajak (X2)
Jaminan
agar peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019b).
Sanksi perpajakan yang digunakan dalam
penelitian ini berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berlaku secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indikator pengukuran sanksi pajak didasarkan pada penelitian oleh (Mutia, 2014), yang dihubungkan dengan sanksi pajak dapat menyebabkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. (Waluyo, 2020) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP).
2. Melakukan pembukuan atau pencatatan.
3. Menghitung pajak yang perlu dibayarkan dengan benar dan membayarnya tepat waktu.
4. Mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan tepat waktu.
5. Membayar pajak kurang bayar sebelum pemeriksaan.
6. Menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) untuk kantor pelayanan pajak dengan tepat waktu atau sebelum batas waktu penyerahan.
7. Adanya pengawasan oleh kantor pelayanan pajak sehingga wajib pajak membayar pajak mereka.
8. Pengakuan bahwa konsultan akuntan publik adalah independen.
9. Jumlah tunggakan pajak.
Teknik Analisis Data
Menurut (Sugiyono, 2018b), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, uji kelayakan model (uji statistik F), dan uji hipotesis (uji statistik t).

## Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

## Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dan konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau h andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal.
b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini, multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variable inflation factor (VIF) kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainya. c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.
Analisis Regresi Linier Berganda Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diuji dengan signifikan 0,05. Analisis regresi berganda Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License Page 83
digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2018a). Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e

## Analisis Determinasi
Koefisien determinasi mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas tetapi apabila nilai koefisien determinasi tinggi berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen.

## Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)
Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel anova dengan bantuan program SPSS
Uji Hipotesis (Uji Statistik t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukan pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai pearson correlation ≤ 0,30 maka dapat dinyatakan item tersebut tidak valid (Ghozali, 2018). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.1.
Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 4.1 diperoleh nilai koefisien dari masing-masing instrumen penelitian lebih besar dari 0,3 yang berarti instrumen penelitian dari variabel pengampunan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah valid.

## Uji Reliabilitas
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Pengampunan Pajak (X1) 0,910 Reliabel Sanksi Pajak (X2) 0,805 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,869 Reliabel Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License Page 84
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel pengampunan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60, maka masing-masing variabel sudah reliabel.
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak untuk dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya. Hasil uji normalitas dilihat pada Tabel 4.3.
a. Test distribution is Normal.
Hasil Tabel 4.3 di atas menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variable tersebut berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance lebih dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dikatakan tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Hasil perhitungan pada Tabel 4.4 menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai variance
inflation factor (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel bebas dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya varian yang homogen dapat dilihat dari nilai signifikansinya lebih besar dari α = 0,05 terhadap absolute residual (ABS_RES) secara parsial, maka model dalam regresi tidak menunjukan gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients Standar dized Coeffici ents
t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant .417 .904 .461 .646 X1 .041 .045 .134 .902 .369 X2 .013 .086 .023 .156 .876
a. Dependent Variable: ABS_RES
Hasil uji Glejser pada Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi, semua variabel bebas memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model a. Dependent Variable: Y Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 8,446 + 0,328 X1 + 0,557 X2
1. Nilai koefisien konstanta sebesar 8,446 menunjukan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 8,446 apabila pemasaran pengampunan pajak dan sanksi pajak sama dengan nol (0).
2. Nilai koefisien regresi pengampunan pajak sebesar 0,328. Hal ini menunjukkan jika variabel lain konstan, kenaikan pengampunan pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
0,557. Hal ini menunjukkan jika variabel lain konstan, peningkatan sanksi pajak akan
menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi dependen. Hasil penelitian R Square pada penelitian ini ditujukkan pada Tabel 4.7 berikut ini
Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,578. Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,569 yang berarti bahwa tingkat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 56,9% yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengampunan pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan 56,9% kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebanyak 43,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## Hasil Uji F
Dalam penelitian ini Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dari pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian uji statistik F pada penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.8 berikut ini:
Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji
F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Squa re F Sig. 1 Regression 674.054 2 337.0 66.4 .000 27 28 b Residual 492.136 97 5.074 Total 1166.190 99
a. Dependent Variable:
Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji signifikansi simultan (uji F) diatas menunjukkan nilai F sebesar 66,428 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 maka disimpulkan digitalisasi pengampunan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Hasil Uji t
Uji hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak, dan jika signifikansi < 0,05 maka Ho diterima. Hasil Uji t dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Cons 8.446 1.494 5.6 .000 tant) 55 X1 .328 .074 .431 4.4 .000 05 X2 .557 .142 .385 3.9 .000 38 a. Dependent Variable:
Y
Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa:
1. Nilai thitung variabel pengampunan pajak adalah 4,405 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Nilai thitung variabel sanksi pajak adalah 3,908 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pembahasan Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengujian pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai thitung 4,405, nilai koefisien regresi sebesar 0,328 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa H1 dapat diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengampunan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga sebaliknya semakin rendah pengampunan pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh factor kombinasi yang berasal dari internal dan eksternal, pengampunan pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kesumasari, 2018), (Erawati, 2021) dan (Pratiknjo, 2022) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai thitung 3,938, nilai koefisien regresi sebesar 0,557 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa H2 dapat diterima, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga sebaliknya semakin rendah sanksi pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor kombinasi yang berasal dari internal dan eksternal, sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siamena, 2017), (N. Rahayu, 2017) dan (Erawati, 2021)) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa
pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat. Artinya secara nyata meningkatnya
pengampunan pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat. 2. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat. Artinya secara nyata meningkatnya sanksi pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti selanjutnya Agar dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai judul serupa menggunakan perspektif yang berbeda dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini hanya meneliti pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
pajak orang pribadi sehingga bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti faktor kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan KPP, atau variable lainnya untuk dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi Pajak Pemerintah dan instansi pajak diharapkan memperhatikan kebijakan pengampunan pajak dan sanksi perpajakan mengingat akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
DAFTAR PUSTAKA 16, U. U. (n.d.). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Alm, J. (1998). Extending the lessons of laboratory experiments on tax compliance to managerial and decision economics. Wiley Online Library .
Asbar, A. K. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau .
Bangun, H. (2017). The Problems of Taxpayers Compliance, Ethics, Tax Audit and Tax Penalty: Evidence from Samarinda. Atlantis-Press.Com . Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.
Erawati, V. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id .
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/a rticle/view/3719
Gemmell, N. (2018). The effects of penalty information on tax compliance: Evidence from a New Zealand field experiment. Journals.Uchicago.Edu .
Gerger, G. Ç. (2012). Tax amnesties and tax compliance in Turkey. Researchgate.Net .
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gibson, J. L. et al. (1996). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk
Adriani . Binarupa Aksara.
Junpath, S. V., Kharwa, M. S. E., & Stainbank, L. J. (2016). Taxpayers’ attitudes towards tax amnesties and compliance in South Africa: an exploratory study. South African Journal of Accounting Research , 30 (2), 97–119. https://doi.org/10.1080/10291954.2015.1070565 Kesumasari, N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. E-Jurnal Akuntansi , 1503. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V22.I02.P25 Kominfo.go.id. (2017). Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun. Kominfo.Go.Id . https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/re alisasi-tax-amnestydeklarasi-rp48134-triliun-dan- repatriasi-rp146-triliun/0/berita
Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id , 1 . Kusumaningrum, N. (2017). PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PATI. Accounting Global Journal , 1 (1). https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331
Listyowati, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.
Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id , 3 (1),
372–395.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Andi. Mardiasmo. (2019a). Perpajakan . Andi. Mardiasmo. (2019b). Perpajakan Edisi 2019 . Andi. Mareti, E. D. (2019). pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai ….
Trijurnal.Lemlit.Trisakti.Ac.Id .
Mutia, S. (2014). sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak ….
Ejournal.Unp.Ac.Id .
Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 22 (2). https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678 Pertama, H. (2022). The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus. Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan .
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Page 88
Pratiknjo, M. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. Ejournal.Uksw.Edu . https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/6459 Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal.Ustjogja.Ac.Id . https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntanside wantara/article/view/21
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains. Robbins, S. P. (2002). Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi (Kelima) . Erlangga.
Siamena, E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. Ejournal.Unsrat.Ac.Id , 12 (2), 917–927. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/vi ew/18367
Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, .
Sugiyono. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan . Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In repository.unjani.ac.id . Alfabeta. http://repository.unjani.ac.id/repository/365f01e6b d7fe5f0697fc659bf16d324.pdf Sugiyono. (2018a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sugiyono. (2018b). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta. Suminarsasi, W. dan S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta . Triogi, K., Diana, N., & Mawardi, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara .
Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. Jurnal.Bppk.Kemenkeu.Go.Id . https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/vie w/576
Wicaksari, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi Dan Manajemen , 16 (2), 33–49.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 15, Nomor 1 2023 CC-BY-SA 4.0 License