## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA ( HUMAN TRAFFICKING ) DI INDONESIA
Oleh:
Abadi 1)
Hambali Yusuf 2)
Abdul Latif Mahfuz 3)
Universitas Muhamadiyah Palembang 1,2,3)
E-mail: abadiasnawi@gmail.com 1)

## ABSTRACT
Cases of crimes of trafficking in persons or human beings are very serious cases and should also  be  handled  in  an  extraordinary  way  and  the  perpetrators  should  be  punished  in  the strictest  way. However,  the handling of  this crime is  not  as easy as turning the palm of  the hand,  due  to  inhibiting  factors  such  as  laws  and  regulations,  law  enforcement  officials  as well  as  the  culture  and  legal  awareness  of  the  community.  The  problem  of  this  research  is how  are  criminal  policies  in  preventing  and  overcoming  human  trafficking  crimes  in Indonesia and what factors are the causes of human trafficking crimes from a criminological perspective. This research is classified as normative juridical research. Sources of data used are  primary  data  and  secondary  data.  Based  on  the  research  results,  it  was  found  that  the prevention and handling of cases of trafficking in persons or human beings in Indonesia were carried out  using two approaches,  namely through penal  and non-penal  means by carrying out  preventive  and  repressive  actions.  The  factors  that  trigger  the  crime  of  trafficking  in persons  or  humans  are  poverty,  education,  socio-cultural  influences,  weak  birth  document registration systems, corruption crimes and weak law enforcement.
Keywords:  Criminal Policy, Prevention and Control, Crime of Human Trafficking.

## ABSTRAK
Kasus  kejahatan  perdagangan  orang  atau  manusia  merupakan  kasus  yang  sangat  serius  dan seharusnya  juga  ditangani  dengan  cara  luar  biasa  serta  pelakunya  dihukum  dengan  seberat- beratnya.  Namun  penanganan  kejahatan  ini  bukanlah  segampang  membalikkan  telapak tangan,  karena  faktor-faktor  penghambat  seperti  peraturan  perundang-undangan,  aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah  bagaimana  kebijakan  kriminal  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan perdagangan  manusia  (human  trafficking)  di  Indonesia  dan  faktor-faktor  apa  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kejahatan  perdagangan  manusia  (human  trafficking)  ditinjau  dari perspektif  kriminologis.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  yuridis  normatif.  Sumber  data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan  jawaban,  bahwa  kebijakan  kriminal  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara  pendekatan,  yaitu  melalui  sarana  penal  dan  non  penal  dengan  melakukan  tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Kata Kunci:   Kebijakan  Kriminal,  Pencegahan  dan  Penanggulangan,  Kejahatan Perdagangan Manusia

## 1. PENDAHULUAN
Adanya  hukum  sebagai  asas  sosial tidak  berarti  bahwa  hubungan  antara manusia  dan  masyarakat  hanya  diatur  oleh hukum.  Selain  hukum,  kehidupan  manusia dalam  masyarakat  yang  bermoral,  manusia juga  diatur  oleh  agama,  prinsip  moral,  tata krama,  adat  istiadat,  dan  prinsip  lainnya. Dalam  perkembangan  masyarakat  saat  ini, tentunya akan muncul berbagai permasalahan  baru yang  kesemuanya memerlukan  tinjauan  ulang,  baik  dari  segi hukum  dan  tata  krama  maupun  norma- norma  sosial  lainnya.  Salah  satu  masalah yang  meresahkan  generasi  penerus  adalah meningkatnya perdagangan manusia.
Salah  satu  hal  yang  menjadi  isu nasional  dan  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  adalah  masalah  perdagangan manusia,  khususnya  perempuan  dan  anak. Tindak pidana perdagangan manusia bukanlah masalah baru, tetapi perdagangan manusia merupakan masalah jangka panjang dan belum ada solusi yang konkrit. Hal  ini  disebabkan  masih  terbatasnya pemahaman  masyarakat  di  tingkat  akar rumput  tentang  masalah  perdagangan manusia,  yang  pada  dasarnya  terkait dengan keterbatasan dana, sehingga menghambat  upaya  penindakan  hukum terhadap para pedagang tersebut dan upaya pencegahannya. Perdagangan manusia sangat  erat  kaitannya  dengan  hubungan antar negara, karena bisnis ini dilakukan di
daerah perbatasan negara dan jalur operasinya  dikirim  ke  berbagai  negara penerima  seperti  Malaysia  dan  Singapura. Lemahnya  perlindungan  dan  keamanan  di kawasan  perbatasan  menjadi  penyebab utama  perdagangan  manusia,  sehingga dengan mudah melakukan kegiatan bisnis .
Dalam perdagangan manusia, korban  utamanya  adalah  perempuan  dan anak-anak.  Ini  adalah  salah  satu  kejahatan terorganisir  yang  melibatkan  berbagai kelompok dan bangsa. Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan terorganisir  internasional  bersama  dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti penyelundupan migran, penyelundupan senjata,  korupsi,  pencucian  uang  dan sebagainya.  Isu  perdagangan  perempuan dan  anak  secara  ilegal  diangkat  pertama kali  dalam  suatu  perjanjian  internasional yang  diadakan  di  Paris  pada  tahun  1885, dimana  dalam  perjanjian  tersebut  tidak terdapat  konstitusi  mengenai  perdagangan orang  secara  ilegal  dalam  peraturan  negara peserta  maupun  dari  perjanjian  yang  telah ada.  Selain  itu,  juga  tidak  ada  upaya preventif, apalagi perlindungan bagi korban perdagangan perempuan.
Banyak  kejadian  sehari-hari  yang membuat  masyarakat  resah  terhadap  isu HAM  adalah  meningkatnya  jenis-jenis pelanggaran  hak  anak  di  depan  mata terbuka,  terlihat  bagaimana  anak-anak muda  yang  seharusnya  berprestasi  di
sekolah  terpaksa  mengemis  dan  para pemuda  yang  putus  sekolah  terpaksa menjadi  pedagang  untuk  hidup  dan semakin  banyak  anak  perempuan  yang dijadikan  pelacur.  Secara  umum,  pada dasarnya  hak  anak  adalah  hak  asasi manusia. Hak anak seperti yang digambarkan  pada  konvensi  PBB  tentang hak-hak  anak,  pada  dasarnya  menyangkut hak-hak  yang  melekat  pada  anak  sebagai karunia Tuhan. Hal ini menurut UU no. 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia dalam  Pasal  65  menyatakan,  “Setiap  anak berhak  atas  perlindungan  dari  eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan  anak  secara  ilegal,  dan berbagai  jenis  penyalahgunaan  narkoba, narkoba psikoaktif dan zat adiktif lainnya ”.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia  antara  lain  kemiskinan,  daya  tarik taraf  hidup  di  tempat  lain  yang  tampak tinggi,  struktur  sosial  dan  ekonomi  yang lemah, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan  terorganisir,  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, diskriminasi. terhadap  perempuan,  kurangnya  perhatian korban  untuk  mencari  pekerjaan,  budaya yang  menempatkan  perempuan  pada  level yang  lebih  rendah,  kurangnya  keamanan aparat  penegak  hukum  dalam  menjaga wilayah perbatasan dan kurangnya perhatian pemerintah. Selain itu, pendidikan  yang  komprehensif  masih
kurang, terutama meliputi pendidikan sains, pendidikan  akhlak,  pendidikan  agama,  dan pendidikan kewarganegaraan.
Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dengan berbagai cara telah  terjadi,  bahkan  sejak  manusia  bisa menulis,  jenis-jenis  perdagangan  manusia sudah  dikenal  atau  dengan  kata  lain, perdagangan  manusia  sudah  tua  atau  lebih tua  dari  sejarah.  Sebagai  bukti,  undang- undang tentang perbudakan (yang merupakan  salah  satu  bentuk  perdagangan manusia)  diatur  dalam  undang-undang tertulis  pertama,  Codex  Hammurabi,  yang diperkirakan  berasal  dari  abad  ke-18  SM. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ia  sudah  ada sebelum hukum dibuat.
Ada  beberapa  hal  yang  menarik perhatian  penulis  untuk  melihat  fenomena beroperasinya  kasus  perdagangan  manusia, dimana  kejahatan  ini  seolah  merajalela secara  bersamaan  tanpa  henti  dan  malah semakin  merajalela  di  berbagai  tempat. negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa jenis kejahatan ini mudah diberantas.  Alasannya  banyak  jika  kajian dilakukan  dari  berbagai  bidang  termasuk kajian  dari  aspek  pidana  terhadap  korban. Hal  ini  tampaknya  berkaitan  erat  dengan kebutuhan  hidup  dan  transaksi  bisnis  yang sangat  menguntungkan  yang  melibatkan para  mafia  bisnis.  Bisnis  ini  kerap melibatkan  bisnis  kotor  seperti  dunia
hiburan  malam,  prostitusi  dan  narkotika yang  bersifat  internasional.  Diantaranya adalah  contoh  kasus  yang  sedang  hangat diperbincangkan,  seperti  serikat  pekerja 303  yang  melibatkan  banyak  aparat penegak hukum di negeri ini.
Berdasarkan  sejarah  sebelumnya,  penulis sangat  tertarik  untuk  melakukan  penelitian hukum  terkait  dengan  tindak  pidana perdagangan  manusia  (human  trafficking) dengan  judul:  Kebijakan  Kriminal  dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan  Perdagangan  Manusia  (Human Trafficking) di Indonesia.

## Permasalahan.
Berdasarkan pada paparan terdahulu,  maka  dapatlah  dirumuskan permasalahan  dalam  tesis  ini  sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  kriminal  dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia ( human trafficking ) di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan
perdagangan manusia ( human trafficking )  ditinjau  dari  perspektif kriminologis?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  Adapun  yang  pertama
disebut  data  primer  atau  data  dasar ( primary  data  atau  basic  data )  dan  yang kedua dinamakan data sekunder ( secondary data ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan
Kriminal Dalam Pencegahan  dan  Penanggulangan Kejahatan  Perdagangan  Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  penulis,  maka  jawaban  atas permasalahan  pertama  penelitian  tesis  ini yaitu  kebijakan  pidana  dalam  pencegahan dan  penanggulangan  perdagangan  manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan  dua  cara  yaitu  melalui metode  hukuman  dan  tindakan  non- hukuman  untuk  mencegah  dan  menekan. Pencegahan  dan  penanggulangan  tindak pidana  perdagangan  manusia  atau  human trafficking  (perdagangan  manusia)  dengan menggunakan tindakan punitif diatur dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia.
Adapun  cara  non  pemidanaan  dapat dilakukan dengan pemetaan serta melakukan  penertiban  yang  tegas  untuk mencegah perdagangan manusia, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat  dengan  memberikan  informasi yang  seluas-luasnya  tentang  tindak  pidana
perdagangan  manusia  dan  segala  hal  yang terkait.  mengupayakan  terjaminnya  akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan,  peningkatan  pendapatan  dan pelayanan sosial, membangun PLBN (Pusat Perbatasan  Negara)  di  daerah  perbatasan dengan  negara  lain  dan  memanfaatkan perkembangan teknologi (blocking technology) dengan menyediakan peralatan berbasis teknologi tersebut seperti
memasang CCTV (Closed Circuit Television) di tempat-tempat yang terindikasi  lalu lintas  manusia  dapat diluncurkan.
Perlunya  kerjasama  antar  negara dengan  saling  bertukar  informasi  dan memperkuat  kerjasama  agen  pengawas  di daerah perbatasan agar dapat mengidentifikasi dan mencegah penyelundupan, menyediakan dan memperkuat  program  informasi  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap  kegiatan  penyelundupan  tenaga kerja yang merupakan bagian dari kejahatan.  tindakan  perdagangan  manusia. Mengenai  pencegahan  kejahatan  melalui pendekatan  masyarakat,  biasa  dikenal dengan Social Crime Prevention, melibatkan  seluruh  kegiatannya  untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam  mengurangi  kejahatan  dengan  cara meningkatkan  kontrol  sosial  informal. Mencegah kejahatan sebelum terjadi merupakan  upaya  menghilangkan  dan
menghindari  rasa  takut  masyarakat  akan campur tangan pihak lain dalam melakukan kejahatan.  Hal  ini  karena  Polri  merupakan cara  yang  efektif  untuk  mengontrol  atau mengelola  kegiatan  kriminalitas.  Merujuk kembali  pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, fungsi pokok kepolisian meliputi:
a) Memelihara  ketertiban  dan  keamanan masyarakat;
b) Kepatuhan terhadap hukum;
c) Memberikan perlindungan, perlindungan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Dengan  melakukan  segala  upaya dan  kegiatan  di  lingkungan  Polri  yang bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan  orang,  harta  benda  dan  harta benda  termasuk  memberikan  perlindungan dan  pertolongan  terutama  pencegahan pelanggaran hukum. Bahkan, polisi melakukan  razia  di  tempat-tempat  hiburan, hotel  atau  tempat-tempat  yang  diduga menjadi  tempat  perdagangan  manusia, biasanya perempuan dan anak-anak, misalnya  melalui  bentuk-bentuk  kekerasan seksual seperti perekrutan perempuan muda atau bursa kerja, seks komersial. Selain itu, penertiban  secara  ketat  juga  dilakukan  di wilayah lain yang telah dinyatakan memfasilitasi perdagangan manusia, misalnya  di  pelabuhan,  bandara,  gerbang
perbatasan  dengan  negara  lain  dan  patroli angkatan laut untuk memantau kapal/perahu  yang  diduga  membawa  TKI dengan tujuan pencegahan. lalu lintas. . lalu lintas orang yang diangkut secara tidak sah dari desa ke kota atau dari satu kota ke kota lain dan juga dari dalam negeri ke negara di mana mereka dibawa.
Upaya  meninggalkan  prosedur  yang  telah terjadi, yaitu menipu pimpinan dengan niat umrah,  haji  khusus,  pemagangan,  pameran karya  khusus,  kunjungan  keluarga  dan wisata. Dalam rangka pelaksanaan Konvensi PBB melawan Kejahatan
Terorganisir  Transnasional,  yang  telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB melawan
Kejahatan  Terorganisir  Transnasional  (UN Convention
against Transnational
Organized  Crime)  yang  diselenggarakan secara  internasional  kejahatan)  upaya pencegahan dan perlindungan warga negara Indonesia dari kejahatan internasional dapat dilaksanakan  sepenuhnya  dan  tetap  dalam kerangka  hak  asasi  manusia.  Dokumen  ini memperkuat  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  yang  sampai saat ini kurang dikenal sebagai satu-satunya payung  hukum  untuk  mencegah  tindak pidana  perdagangan  orang.  Perjanjian  ini dapat menjadi instrumen keamanan manusia  untuk  mencegah  warga  negara
Indonesia  menjadi  korban  perdagangan manusia,  narkoba,  pencucian  uang,  dan terorisme. Konvensi juga dapat menghambat  upaya  untuk  mengadili  para korban  yang  terjebak  dalam  sindikat kejahatan  transnasional.  Di  sisi  lain, perjanjian  ini  juga  dapat  menjadi  bagian dari  keamanan  nasional  (yang  meliputi wilayah,  kekuatan  politik  dan  ekonomi) karena adanya ancaman kejahatan internasional  seperti  terorisme,  integritas wilayah dan penyelundupan serta perampasan  sumber  daya  ekonomi  dan maritim .
B.   Faktor-Faktor  Penyebab Terjadinya Kejahatan  Perdagangan  Manusia
(Human
Trafficking)
Dari
Perspektif Kriminologis.
Berdasarkan hasil penelitian literatur  yang  telah  penulis  lakukan, ditemukan  jawaban  atas  permasalahan pertama,  bahwa  perdagangan  manusia terjadi  karena  berbagai  kondisi  dan permasalahan. Beberapa penyebab perdagangan manusia adalah:
1. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa  banyak  orang  untuk mencari  pekerjaan  di  mana  saja, terlepas  dari  bahaya  pekerjaan tersebut. Kurangnya kesadaran saat mencari  pekerjaan  dengan  tidak mengetahui  bahaya  perdagangan manusia dan cara-cara yang digunakan  untuk  menipu  atau menjebak korban. Selain itu,
kemiskinan  juga  telah  mendorong anak-anak  putus  sekolah,  sehingga kesempatan memperoleh keterampilan teknis dan kesempatan kerja semakin berkurang. Seks komersial kemudian menjadi sumber pendapatan  yang  mudah  untuk mengatasi  masalah  biaya  hidup. Kemiskinan juga mendorong kepergian  para  ibu  sebagai  pekerja perempuan, yang dapat menyebabkan  anak-anak  terlantar tanpa perlindungan, sehingga berisiko menjadi korban
perdagangan manusia;
2. Pendidikan. Keinginan untuk hidup lebih  bermartabat,  namun  dengan keterampilan  dan  kreativitas  yang kurang  serta  tingkat  pendidikan yang rendah juga, membuat mereka terjebak  dalam  daya  tarik  pemasok pekerjaan yang menjanjikan mereka  penghasilan  tinggi  tanpa keterampilan atau sertifikat pendidikan  tingkat  tertentu  dan mendorong mereka. percaya mereka  dengan  mudah  dan  mudah terjebak dalam prostitusi.
3. Pengaruh sosial dan budaya. Budaya yang sudah mengakar sejak lama  dalam  kehidupan  masyarakat yang menempatkan perempuan pada  posisi  lemah  dan  juga  posisi anak yang harus menuruti keinginan  orang  tuanya  dan  juga perkawinan  anak,  diyakini  menjadi salah satu pemicu terjadinya human error. perdagangan manusia.
Biasanya  para  korban  harus  pergi ke  luar  negeri  untuk  mencari pekerjaan  atau  keluar  daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.
4. Lemahnya pencatatan akta kelahiran.  Anak-anak  yang  tidak terdaftar  dan  orang  dewasa  tanpa akta kelahiran berisiko tinggi untuk dieksploitasi.  Kelahiran  yang  tidak tercatat,  terutama  di  kalangan
masyarakat pedesaan, memfasilitasi perdagangan  manusia.  Agen  dan penyelundup memanfaatkan ketiadaan  akta  kelahiran  asli  untuk memalsukan  usia  perempuan  muda agar bisa bekerja di luar negeri.
5. Korupsi  dan  lemahnya  penegakan hukum.  Korupsi  memainkan  peran penting dalam memfasilitasi perdagangan manusia, selain pemalsuan  dokumen  dan  pungutan liar lainnya, korupsi juga menghambat penyelidikan dan operasi kasus perdagangan manusia.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden Nomor  88  Tahun  2002  tentang  Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, diberikan penjelasan dasar tentang penyebab perdagangan manusia, yang didefinisikan sebagai pemimpin:
1. Masalah Ekonomi.
Hal ini disebabkan oleh kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak mencukupi bagi sebagian besar orang, maka  ada  dua  hal  yang  menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, yaitu mencari  pekerjaan  walaupun  harus  keluar dari  daerah  asalnya.  dari  tanpa  risiko apapun.  Kemiskinan  yang  ekstrim  dan sedikit  nafas  pekerjaan  mendorong  jutaan orang Indonesia untuk keluar masuk negara untuk  mencari  cara  untuk  menghidupi  diri sendiri  dan  keluarga  mereka.  Kebijakan globalisasi  ekonomi  internasional  juga berarti  globalisasi  pasar  tenaga  kerja  yang membuka  peluang  pemenuhan  permintaan
dan  penawaran  dari  rencana  upah  rendah. Kemiskinan yang ekstrim dan sedikit nafas pekerjaan mendorong jutaan orang Indonesia untuk keluar masuk negara untuk mencari cara untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. 2. Faktor Sosial dan Budaya.
Bagaimanapun,  faktor  sosial  dan budaya  memiliki  dampak,  perkembangan ekonomi,  dalam  memberikan  layanan (SDM), penegakan hukum  dan sebagainya. Hal  ini  juga  terjadi  dalam  tindak  pidana perdagangan  manusia.  Faktor  sosial  dan budaya memberikan pengaruh atau peluang terjadinya  perdagangan  manusia,  baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.  Alasan  pendidikan  rendah  dan  tingkat buta huruf tinggi.
Pendidikan  itu  penting  di  zaman modern  ini,  ketika  kita  tidak  bisa  bersaing dalam  berbicara  dengan  teknologi,  jelas kita  akan  tertinggal  oleh  perubahan  hidup dan  perlahan  sana.  Mata  rantai  dalam perdagangan manusia adalah bahwa orang- orang  dengan  sedikit  pendidikan  atau  buta huruf mungkin mengalami ketidakberdayaan  dan  tidak  akan  memiliki kepercayaan  diri  untuk  bertanya  tentang syarat-syarat  kontrak  dan  kondisi  kerja mereka. Selain itu, mereka akan mengalami kesulitan  menemukan  bantuan  tepat  waktu dan masalah pindah atau mencari pekerjaan.  Kesulitan  mengakses  sumber daya yang tersedia, ketidakmampuan
membaca atau tidak sepenuhnya memahami brosur utang.
4. Penegakan Hukum Penting
Yang  dapat  ditemukan  dalam penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan  nilai-nilai  yang  terdefinisikan dalam norma sosial atau tatanan masyarakat  dalam  aturan  hukum  yang  ada atau  gabungan  norma  hukum, yang bersumber  dari  aturan  dan  tatanan  hukum. keamanan  dan  stabilitas  di  masyarakat. Dimana  hal  ini  tidak  lepas  dari  fungsi hukum  primer  pada  umumnya  yaitu memberikan  hak,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan  hukum.  Penegakan  hukum muncul  ke  permukaan  karena  adanya inkonsistensi  antara  nilai,  norma,  prosedur sosial  dan  pola  perilaku  masyarakat.  Agar program-program yang cenderung menegakkan hukum perlu mengakui kompromi-kompromi tersebut. Namun dalam  melaksanakan  penegakan  hukum hendaknya tidak dengan mudah membalikkan  telapak  tangan.  Banyak faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan undang-undang yang sulit dicapai dalam tahap sukses yang telah  diputuskan  atau  diselesaikan.  Dalam hal  ini  penegakan  hukum  yang  dimaksud adalah  terkait  dengan  tindak  pidana perdagangan  manusia.  Dari  informasi singkat  di  atas  terlihat  betapa  pentingnya penegakan hukum bagi kehidupan manusia,
khususnya dalam tindak pidana perdagangan manusia. . 5. Faktor Fasilitas dan Koordinasi.
Perlengkapan  atau  perlengkapan juga mempengaruhi penegakan hukum, hal ini  terlihat,  bahwa  aparat  penegak  hukum tidak akan dapat melakukan tugasnya tanpa sarana  dan  perlengkapan.  Makna  yang dimaksud penulis disini lebih dari bangunan,  peralatan,  teknologi,  kendaraan dan lain sebagainya, yang terpenting adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan terdidik dan berpengetahuan,  terorganisir  dengan  baik, berpegang  pada  prinsip  etika,  tinggi  . agama,  dan  kebijaksanaan.  Jika  sumber daya manusia yang dipekerjakan memenuhi kriteria  tersebut  untuk  menjadi  aparat penegak  hukum,  maka  negara  ini  akan terbebas dari kemiskinan. 6. Faktor Media Massa (Klik).
Dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, media harus memainkan  peran  yang  signifikan  dan transparan dalam kasus perdagangan manusia. Namun sangat disayangkan
bahwa media saat ini kurang memperhatikan  informasi  dan  informasi yang lengkap tentang perdagangan manusia dan  tidak  memberikan  kontribusi  yang cukup  dalam  upaya  pencegahan  atau penghentian  secara  tuntas.  Bahkan  tidak sedikit  yang  melaporkan  bahwa  fenomena yang tidak mendidik dan bersifat
pornografi inilah yang mendorong menguatnya aktivitas perdagangan manusia dan kejahatan moral lainnya.
7. Masalah Masyarakat.
Kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum belum  terbangun  dengan  baik.  Selain  itu, sebagian  masyarakat  masih  menghadapi krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi kepatuhan  terhadap  hukum  dan  jaminan pelaksanaan  hak  asasi  manusia,  khususnya dalam  pencegahan  dan  penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Kesadaran warga  terhadap  tindak  pidana  perdagangan manusia  masih  sangat  rendah  sehingga terkadang  perbuatan  yang  mereka  lakukan termasuk  dalam  kelompok  tindak  pidana perdagangan manusia, mereka tidak menyadarinya atau orang yang mengetahuinya tidak memberikan informasi.  itu.  Semua  itu  terjadi  karena kesalahpahaman masyarakat  tentang tindak pidana perdagangan manusia yang seharusnya dilindungi undang-undang.

## 4. SIMPULAN
1.  Pasca  keluarnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  003/PUU-IV/2006, maka  keberadaan  ajaran  sifat  melawan hukum materiil yang tersirat dalam Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tipikor dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Atas  dasar  itulah,  maka  Mahkamah
Konstitusi
(MK) RI dalam
keputusannya Nomor  003/PUU-IV/2006 menyatakan mencabut berlakunya ajaran
sifat  melawan  hukum  materiil  dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi,  karena  ajaran  sifat  melawan hukum  materiil  dalam  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 201  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah bertentangan dengan asas legalitas.
2.  Sikaf  Mahkamah  Agung  (MA)  terhadap ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006,  yaitu  dengan  memperhatikan doktrin  dan  jurisprudensi  Mahkamah Agung,  sehingga  Mahkamah  Agung berpendirian
kokoh
dengan pertimbangan, bahwa unsur sifat
melawan  hukum  dalam  tindak  pidana korupsi  adalah  mencakup  perbuatan melawan  hukum  dalam  arti  formil maupun dalam arti materil dan perbuatan  melawan  hukum  materil
maupun  dalam  fungsi  positif  dan negatif.  Dengan  demikian  Mahkamah Agung berarti tidak sepenuhnya mengikuti  dan  menerapkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  dimaksud,  hal  ini terlihat  dari  beberapa  keputusan  yang telah dikeluarkannya selama ini.

## Saran
1. Kajian  yang  mendalam  tentang  ajaran- ajaran tentang hakikat kesalahan terutama  dalam  pengertian  yang  wajar, agar  dapat  terdefinisi  dengan  jelas dalam hukum yang menjamin keselamatan, kemaslahatan dan keadilan hukum bagi masyarakat sehingga  keadilan  itu  tampak  bagi setiap  orang  sehingga  merupakan  suatu pembagian  keadilan,  artinya  setiap orang mengakui dan merasa cocok atau 2. Perlu  dilakukan  kajian  lebih  lanjut  di bidang  hukum  tata  negara  tentang kewenangan  dan  hubungan  antara putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Mahkamah  Agung  sebagai  pemegang kebijakan  tertinggi  di  pengadilan  di Indonesia  untuk  membangun  hubungan yang  jelas  antara  keduanya.  institusi pemerintah.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Chaidir  Ali, 1975, Filsafat  Hukum , Memories Book, Bandung
Mencari  Solusi  Keadilan Bagi Perempuan Korban  Perdagangan ,  Sulistyowati
Irianti  (ed). Perempuan  dan  Hukum, Menuju  Hukum  yang  Berperspektif Kesetaraan  dan  Keadilan ,  Yayasan Obor, Jakarta
Benniger  Carin  et.al,  1999.  Violence
Againts Women, A Report, Swistzerland: OMCT, p 185 Mansoer Fakih, 2008, Bebas Dari Neoliberalisme ,  PT.  Insist  Press,
Jakarta
Mozasa  Chairul  Bariah,  2017, Aturan- Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan
Anak) , USU Press, Medan
Farhana, 2016, Aspek Hukum Perdagangan Orang  di  Indonesia ,  Diterbitkan  PT.
Sinar Grafika, Jakarta
Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri , Penerbit PT. Sinar Grafika,
Jakarta
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta