## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1528-1542 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3525
Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN

## Omegadon Rutin Maisi
Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Correspondence: omegadon.rm@ui.ac.id
Abstrak. Fenomena pakta keamanan trilateral AUKUS (Australia-United Kingdom-United States Partnership) telah menimbulkan polemik dalam tubuh ASEAN. Keterlibatan Australia dalam AUKUS memberikan hak bagi Australia  untuk  memiliki  delapan  kapal  selam  bertenaga  nuklir  menuai  pro-kontra  negara  anggota  ASEAN. Vietnam dan Filipina cenderung mendukung perjanjian tersebut, sedangkan Indonesia dan Malaysia menentang keputusan  Australia.  ASEAN  telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  kawasan  bebas  nuklir  pada  SEANWFZ ( Southeast  Asia  Nuclear  Weapon-Free  Zone ),  sehingga  secara  ideal  tidak  mendukung  keputusan  Australia. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaruh  perbedaan  respon  dari  negara-negara  ASEAN  terhadap sentralitas ASEAN selaku regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan perspektif realisme, ditemukan bahwa perbedaan respon negara ASEAN tidak berpengaruh terhadap sentralitas ASEAN.  Hal  ini  didasari  pada  dua  hal,  pertama,  respon  negara  yang  mendukung  kebijakan  Australia  adalah spontaneous  response atas  situasi  keamanan  negara  yang  terlibat  dalam  konflik  Laut  Cina  Selatan.  Kedua, ASEAN  masih  tetap  relevan  sebagai  pijakan  kebijakan  luar  negeri  negara  anggota  ASEAN  khususnya  pada kebijakan  Kawasan  Bebas  Nuklir.  Untuk  itu,  ASEAN  masih  tetap  relevan  dalam  konsteslasi  keamanan  di kawasan.
Kata kunci : AUKUS; Perbedaan Respon Negara Anggota ASEAN; SEANWFZ; Sentralitas ASEAN.
Abstract.  The  phenomenon  of  the  AUKUS  (Australia-United  Kingdom-United  States  Partnership)  trilateral security pact has caused a polemic within ASEAN. Australia's involvement in AUKUS gives Australia the right to  have  eight  nuclear-powered  submarines,  reaping  the  pros  and  cons  of  ASEAN  countries.  Vietnam  and  the Philippines tend to support, while Indonesia-Malaysia oppose Australia's decision. Ideally, ASEAN, which has declared  itself  a  nuclear-free  zone  in  the  SEANWFZ  (Southeast  Asia  Nuclear  Weapon-Free  Zone),  does  not support Australia's decision. This paper aims to analyze the effect of different responses from ASEAN countries to  ASEAN  centrality  as  regionalism  in  Southeast  Asia.  Based  on  the  analysis  conducted  with  the  realism perspective, it was found that the differences in the responses of ASEAN countries did not affect the centrality of ASEAN.  This  is  based  on  two  things,  firstly  the  response  of  countries  that  support  Australia's  policy  is  a spontaneous response to the security situation of countries involved in the South Tiongkok Sea conflict, the two ASEANs  are  still  relevant  as  a  foothold  for  the  foreign  policy  of  ASEAN  member  countries,  especially  on  the policy  of  the  Nuclear  Free  Zone.  For  this  reason,  ASEAN  is  still  relevant  in  the  security  constellation  in  the region.
Keywords : AUKUS; ASEAN Centrality; Differences in Response of ASEAN Member Countries; SEANWFZ.

## PENDAHULUAN
Presiden  Amerika  Serikat  Joe  Biden, Perdana  Menteri  Inggris  Boris  Johnson,  dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison secara resmi  menyepakati  dan  meresmikan  pakta pertahanan tiga negara yaitu AUKUS ( Australia- United  Kingdom-United  States  Partnership ) pada  15  September  2021.  Pakta  pertahanan trilateral  AUKUS  merupakan  hasil  inisiasi ketiga  negara  pendiri  untuk  secara  bersama- sama  mengembangkan  kapal  selam  bersenjata nuklir  untuk  Australia  sekaligus  mengendalikan situasi  keamanan  di  kawasan  Asia  Pasifik  (The
Guardian,  2021).  Amerika  Serikat  menjadi negara  tradisional  yang  berperan  penting  dalam menjaga  stabilitas  di  kawasan  Asia  Pasifik namun  kehadiran  Tiongkok  dengan  kekuatan ekonomi  dan  militer  menjadi  titik  awal  dari rivalitas  kedua  negara  di  kawasan  (Bendini, 2016).
Menurut Fadry (2018) bahwa peningkatan  kapabilitas  militer  Tiongkok  serta kehadiran  Angkatan  Laut  Amerika  Serikat menimbulkan pola interaksi konfliktual dari segi interaksi claimant states . Pola ini dapat merusak arsitektur kawasan Asia Pasifik dan mengancam

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
posisi negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran  pakta  kerjasama  keamanan  trilateral AUKUS menjadi medium bagi Amerika Serikat untuk  menghadang  agresivitas  Tiongkok  dalam konflik  Laut  Cina  Selatan.  Selaras  dengan  hal tersebut,  menurut  Boekenstein  (2021)  yang menyebutkan AUKUS merupakan pakta pertahanan  paling  signifikan  pasca  berakhirnya perang  dunia  ke-2,  keikutsertaan  Australia sebagai  negara  mitra  Amerika  Serikat  dan Inggris  sejatinya  menampilkan  upaya  ketiga negara untuk meredam Tiongkok.
Merujuk  pada  geografis  kawasan  Asia Pasifik,  Australia  berdekatan  dengan  negara- negara Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, maka dari  itu  kebijakan  pemerintah  Australia  dapat berpengaruh  kepada  negara-negara  tersebut, termasuk ASEAN. Kebijakan Australia bergabung  dengan  pakta  keamanan  AUKUS menuai  pro  dan  kontra  di  negara-negara ASEAN.  Hal  ini  disebabkan,  dengan  pakta keamanan  AUKUS,  Angkatan  Laut  Australia akan  memiliki  kapal  selam  berteknologi  nuklir yang  memiliki  keunggulan  dalam  kecepatan laju, undetected ,  jangka  waktu  kemampuan menyelam  dan  menembakkan  misil  jauh.  Dari kesepuluh  negara  ASEAN,  lima  diantaranya memberikan pernyataan atas kebijakan Australia dalam  Pakta  Keamanan  AUKUS  dan  terbagi dalam 2 kelompok negara yaitu mendukung dan menentang AUKUS. Kelompok negara ASEAN yang  mendukung  pakta  keamanan  AUKUS adalah Filipina, Singapura dan Vietnam. Menteri Luar  Negeri  Filipina,  Teodoro  Locsin  dalam pernyataan resmi Pemerintah Filipina menyebutkan:  “ There  is  an  imbalance  in  the forces  available  to  the  ASEAN  member  states, with  the  main  balancer  more  than  half  a  world away. The enhancement of a near abroad ally’s ability to project power should restore and keep the  balance  rather  than  destabilize  it.  Despite advances in military science, time and distance, and  the  concomitant  stopping  power  of  water, remain  major  constants  in  determining  security capacity  to  respond  appropriately  to  threats” (Departement  of  Foreign  Affairs  Republic  of The Philppines, 2021).
Pernyataan sikap Filipina tersebut mendukung  keterlibatan  Australia  adalah  wujud dari  upaya  menyeimbangkan  kekuatan  militer Tiongkok  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  negara- negara  ASEAN  tidak  memiliki  kapabilitas militer yang cakap dalam menghadapi Tiongkok di  Laut  Cina  Selatan,  maka  dari  itu mendukung Australia sebagai negara mitra ASEAN
merupakan  pilihan  yang  rasional.  Selain  itu, dukungan  Filipina  juga  ditunjukkan  dengan kesediaan  Angkatan  Bersenjata  Filipina  untuk mengikuti  latihan  militer  gabungan Philippine- U.S  Annual  Balikatan  Exercise yang  digelar pada  tanggal  28  Maret  2022  hingga  1  April 2022.  Sikap  Filipina  tersebut  dimaknai  sebagai dukungan  kepada  mitra  tradisional  yaitu Amerika Serikat dalam menghadapi sengketa di Laut  Cina  Selatan  dimana  Tiongkok  telah mengklaim  hampir  seluruh  wilayah  perairan strategis Filipina.
Sejalan  dengan  Filipina,  Pemerintah Singapura  juga  menyatakan  dukungan  kepada Australia yang bergabung dengan pakta kerjasama  keamanan  AUKUS.  Menteri  Luar
Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyebutkan  AUKUS  berpotensi  menjadi perdamaian  dan  stabilitas  di  kawasan  Asia Pasifik. Dalam pernyataannya, Singapura menyebutkan keterlibatan Australia akan menjadi  penyeimbang  militer  Tiongkok  di kawasan  (“ Australia  has  done  its  own calculation and decided it needs to tack far more closely with America at a strategic level ”) (This Weekend  in  Asia,  2021).  Sikap  Singapura  yang mendukung  AUKUS  untuk  menjaga  stabilitas keamanan  di  kawasan  dimaknai  sebagai  kehati- hatian  Singapura  dalam  menghadapi  isu  Laut Cina  Selatan.  Melalui  perspektif  geopolitik, Singapura  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam Laut  Cina  Selatan  namun  sebagai  negara  yang mengandalkan  sektor  jasa  dan  perdagangan dalam  perairan,  konflik  Laut  Cina  Selatan  akan mempengaruhi  laju  perekonomian  Singapura, maka  dari  itu  mendukung  AUKUS  merupakan upaya mengembalikan stabilitas di kawasan.
Negara ASEAN terakhir yang mendukung  AUKUS  adalah  Vietnam,  melalui juru  bicara  kenegaraan  Vietnam  Le  Thi  Thu Hang  menyebutkan:  “ The  nuclear  energy  must be  developed  and  used  for  peaceful  purposes and serve socio-economic development, ensuring safety for humans and the environment ”  (Hanoitimes,  2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, sejatinya Vietnam menyatakan  harapan  atas  teknologi  nuklir  yang menjadi  fokus  utama  dari  kerjasama  AUKUS agar  dapat  digunakan  untuk  kepentingan perdamaian dunia. Menurut Australian Strategic Policy  Institute,  netralitas  Vietnam  dimaknai sebagai hidden support atau dukungan terselubung  atas  AUKUS  (ASPI,  2021).  Jika merunut  dari  posisi  Vietnam  sebagai  target

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
tindak koersif Tiongkok maka sudah sewajarnya jika Vietnam mendukung AUKUS.
Hal  ini  berbeda  dengan  sikap  yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara  pendiri  ASEAN  tersebut  secara  tegas menolak  kehadiran  AUKUS  di  Kawasan  Indo- Pasifik.  Indonesia  mengeluarkan  pernyataan resmi  melalui  Presiden  Joko  Widodo  dan Menteri  Luar  Negeri  RI,  Retno  Marsudi  atas keterlibatan  Australia  di  AUKUS.  Presiden  RI Joko  Widodo  menyebutkan:  “ ASEAN-Australia perlu terus membangun kepercayaan agar dapat berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian  kawasan ”  (Antaranews,  2021). Sebelum  aliansi  pakta  pertahanan  AUKUS disepakati,  Menteri  Pertahanan  RI,  Prabowo Subianto  dan  Menteri  Luar  Negeri  RI,  Retno Marsudi  melakukan  pertemuan  bilateral  dengan Menteri  Pertahanan  Australia,  Peter  Dutton  dan Menteri  Luar  Negeri  Australia,  Marise  Payne pada  9  September  2021.  Pada  pertemuan tersebut  berhasil  disepakati  beberapa  poin kerjasama dibidang militer. Keberhasilan
mencapai  kesepakatan  kerjasama  di  bidang militer  dengan  Australia  ini  nyatanya  tidak mempengaruhi  sikap  Indonesia  atas  AUKUS. Keterlibatan  Amerika  Serikat  di  AUKUS dimaknai  sebagai balance  of  power dari kehadiran  Tiongkok  pada  konflik  Laut  Cina Selatan.  Keberadaan  dua  “pemain  besar”  di kawasan Indo-Pasifik ini dikhawatirkan membawa  negara-negara  yang  berada  di kawasan dalam pusaran konflik.
Tak  hanya  Indonesia,  Malaysia  juga menolak  kehadiran  aliansi  pakta  pertahanan AUKUS  di  kawasan.  Penggunaan  unsur  nuklir dalam  persenjataan  yang  terdapat  dalam  pakta AUKUS  menjadi  perhatian  utama  Malaysia. Melalui  Wakil  Menteri  Luar  Negeri  Malaysia, Kamarudin  Bin  Jaffar  menyebutkan:  “ Malaysia dan  negara-negara  anggota  ASEAN  lain komitmen  menegakkan  prinsip-prinsip  yang terkandung  di  dalam  SEANWFZ  dan  TAC.  Ini demi  memastiskan  keamanan,  kestabilan  dan keselamatan regional ”. (Antaranews, 2021)

## Tabel 1

## Perbedaan Sikap Negara Anggota ASEAN terhadap Keterlibatan Australia dalam AUKUS
Negara Sikap Dtkungan Catatan Memberi Menolak Filipina ✓ AUKUS dilihat sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan Singapura ✓ AUKUS dilihat berpotensi untuk menjaga stabilitas di kawasan Vietnam ✓ Kepemilikan nuklir oleh negara anggota AUKUS dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan kawasan Indonesia ✓ Keterlibatan Australia di AUKUS menjadi ancaman stabilitas kawasan Malaysia ✓ Kehadiran nuklir di kawasan hanya akan mengancam keamanan ASEAN
Sumber : data olahan
Sikap  Malaysia  ini  didorong  oleh negara-negara  mitra  ASEAN  lainnya  yang turut memiliki  nuklir  dalam  persenjataan  seperti India,  Tiongkok  dan  Pakistan.  Pakta  keamanan AUKUS  akan  memungkinkan  Australia  turut memiliki  persenjataan  maupun  alutista  seperti kapal  selam  dengan  kekuatan  nuklir  dan  hal  ini akan  membuat  ASEAN  pada  posisi  yang  sulit. Merujuk  pada  peta  kawasan  Asia  Pasifik, terdapat tiga negara yang memiliki senjata nuklir yaitu Pakistan, India dan Tiongkok.
Menurut  Fajria  (2018)  kepemilikan nuklir  India  dan  Pakistan  sejatinya  tidak berpotensi  menimbulkan  gencatan  senjata,  hal ini mengingat hubungan bilateral keduanya yang pasang  surut  dan  tidak  ada  pernyataan  secara
resmi  dari  pemerintah  maupun  pemimpin keduanya  untuk  perang  secara  terbuka.  Akan tetapi,  potensi  untuk  mengembangkan  senjata nuklir  masing-masing  negara  masih  terbuka, misalnya  pada  Maret  2022  militer  India menembakkan  rudal  ke  Pakistan  walaupun  hal ini  diklaim  sebagai  kendala  teknis  oleh  India. Selain  India  dan  Pakistan,  kepemilikan  nuklir oleh  Tiongkok  juga  mengancam  kestabilan kawasan,  prinsip no-first  use  policy yang dikembangkan  pemerintah  Tiongkok  nyatanya juga tidak memberikan jaminan bahwa Tiongkok  akan  mengembangkan  nuklir  sebagai persenjataan  militer  berteknologi  tinggi,  hal  ini turut  didukung  dengan lack  of  transparency Tiongkok  atas  perkembangan  nuklir  yang
dimiliki  (Pan,  2018).  Hal  ini  tentu  menjadi tantangan  bagi  negara-negara  Asia  Tenggara untuk  menjaga  ASEAN  sebagai  kawasan  bebas nuklir.  Kebijakan  Australia  bergabung  dalam pakta keamanan AUKUS di tahun 2021 menjadi momentum  bagi  ASEAN  untuk  menjaga stabilitas kawasan dari kepemilikan nuklir.
Sejak  tahun  1970,  ASEAN  telah mengembangkan  kawasan  bebas  nuklir  melalui pembentukkan  traktat  seperti  ASEAN Nuclear Weapon  Free  Zone (SEANWFZ)  yang  berisi kesepakatan  larangan  bagi  semua  negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi,  menguasai,  membeli,  melakukan uji  coba  senjata  nuklir  di  dalam  maupun  luar kawasan  Asia  Tenggara  dan  secara  resmi  pada tahun  1975  ASEAN  menjadi  kawasan  bebas nuklir.  Kepemilikan  nuklir  oleh  negara-negara mitra  dan  tetangga  seperti  Pakistan,  India  dan Tiongkok serta Australia menjadi tantangan bagi ASEAN untuk tetap menjaga sentralitas sebagai kawasan  bebas  nuklir.  Perbedaan  sikap  diantara negara-negara anggota ASEAN seperti Filiphina, Singapura dan Vietnam yang mendukung  dan  Indonesia,  Malaysia  yang menentang  keterlibatan  Australia  dalam  pakta kerjasama  AUKUS  menjadi  tantangan  bagi ASEAN Centrality . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon negara-negara anggota ASEAN atas keterlibatan Australia di AUKUS.

## Tinjauan Literatur
Pada  studi  hubungan  internasional terminologi  kepentingan  nasional  merupakan suatu  tujuan  dan  ambisi  negara  dalam  berbagai aspek  seperti  ekonomi,  milier  dan  budaya. Kepentingan  nasional  memiliki  keterkaitan  erat dengan  aktualisasi  kekuatan  yang  dimiliki negara  untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Dalam pemaknaan  klasik,  penggunaan  kekuatan  dalam konteks mencapai kepentingan nasional umumnya  berkolerasi  dengan  orientasi  yang bersifat  destruktif  atau  militer  sentris  ( hard power ),  namun  penggunaan  kekuatan  yang bersifat  destruktif  ini  mulai  bergeser  dengan kepentingan  nasional  yang  bersifat  kooperatif dan  persuasif  ( soft  power )  (Nye,  1990). Kepentingan  nasional  dapat  dikaji  dari  berbagai perspektif hubungan internasional, salah satunya dari perspektif realisme.
Teori  realisme  adalah  kerangka  teoritis yang cukup dominan dalam diskursus dan kajian studi  hubungan  internasional.  Secara  virtual, realisme membentuk kerangka pemikiran seputar kebijakan luar negeri secara
professional.  Secara  sederhana  hal  ini  dimaknai bahwa  realisme  menempatkan  posisi  perilaku politik  luar  negeri  dalam  koridor  realitas  yang bersifat  realpolitik  dan  bertentangan  dengan kerangka  idealism  politik  maupun  liberal institusionalisme  (Asrudin,  2017).  Pemikiran realis Morgenthau meyakini bahwa negara sama seperti  manusia  yakni  selalu  memiliki  hasrat untuk  mendominasi  lainnya  dan  karena  hal tersebut  akan  menimbulkan  perang  dan  konflik. Pasca  berakhirnya  era  kolonialisme,  perang dingin  dan  munculnya  peristiwa  9/11  menjadi titik  balik  bagi  hubungan  internasional  dimana proliferasi  aktor  dan  diskursus  HI  mengalami pergeseran  pemaknaan  kepentingan  nasional yang  dalam  implementasinya  melibatkan soft power (Bainus dan Rachman, 2018).
Hans J Morgenthau dalam Pham (2016) menyebutkan  konsep  kepentingan  nasional ( national  interest )  jika  didefinisikan  dalam istilah  “power”  berada  diantara  nalar,  akal  atau “reason”  untuk  memahami  politik  internasional dengan  fakta-fakta.  Secara  sederhana, power adalah  instrumen  penting  untuk  mencapai kepentingan  nasional.  Konsep  kepentingan nasional  memiliki  indikasi  dimana  negara sebagai aktor utama berupaya mengejar kepentingan  nasionalnya.  Adapun  kepentingan nasional dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu, pertama, Primary  Interest ,  kepentingan  negara untuk  melindungi  wilayah,  negara,  identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa dari  berbagai  ancaman.  Kedua, Secondary Interest yaitu kepentingan negara untuk memberikan  kontribusi.  Ketiga, Permanent Interest yaitu kepentingan yang bersifat konstan. Keempat, Variable  interest yaitu  kepentingan yang  bersifat  kondisional  dan  dianggap  penting pada  suatu  waktu  tertentu.  Kelima, General Interest yaitu  kepentingan  yang  diberlakukan oleh  berbagai  negara  dalam  beberapa  bidang khusus  seperti  dalam  bidang  perdagangan. Keenam, Specific  Interest yaitu  kepentingan yang bersifat spesifik atas isu tertentu.
Klasifikasi  kepentingan  nasional  terbagi dalam  empat  tingkat  intensitas  kepentingan nasional yaitu pertama, survival dimana kepentingan  nasional  suatu  negara  untuk mengusahakan  perlindungan  wilayah  serta keamanan  warga  negara  dari  berbagai  ancaman yang  datang  dari  negara  lain.  Kedua,  selain keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, suatu negara juga memiliki kepentingan nasional untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat ( Economic of Wellbeing ),

## Omegadon Rutin Maisi, Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
kepentingan  nasional  ini  yang  disebut  vital dimana  negara  memiliki  kepentingan  untuk mensejahterahkan masyarakat dari sisi ekonomi. Ketiga, kepentingan nasional pada tingkat major adalah  kepentingan  negara  untuk  terlibat  dalam ketertiban  dan  perdamaian  dunia.  Keempat, kepentingan  nasional  pada  tingkat  peripheral adalah kepentingan negara untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kemerdekaan  dan  perdamaian  dunia  (Pham, 2016).  Berdasarkan  tingkatan  ini,  penelitian  ini akan  melihat  urgensi  sikap  negara-negara anggota  ASEAN  dalam  merespon  keterlibatan Australia pada aliansi kerjasama AUKUS untuk mengukur tingkatan kepentingan nasional masing-masing negara dan pengaruhnya terhadap sikap yang ditampilkan.
Setelah  melihat  kepentingan  negara, perlu  dipahami  bahwa  setiap  negara  juga membutuhkan interaksi dengan negara lain demi mencapai  kepentingan  nasional  tersebut  karena tidak  ada  negara  yang  dapat  memenuhi kebutuhannya  sendiri  maka  perlu  dilakukan kerjasama,  baik  yang  bersifat  bilateral  maupun kerjasama multilateral di suatu kawasan tertentu. Pembentukkan institusi internasional di kawasan atau  regionalism  merupakan  perwujudan  dari kerjasama  internasional  yang  dilakukan  oleh negara.  Menurut  kaum  realis,  kerjasama  adalah “jalan  keluar”  dari  permasalahan  ekonomi  dan politik  negara-negara  yang  berada  dalam  satu kawasan  (Pryor,  2013).  Untuk  itu,  menurut perspektif realis kerjasama regional dan pembangunan  institusi  di  level  kawasan  hanya upaya dari negara untuk melakukan kontrol atas situasi  maupun  tantangan  yang  dihadapi  oleh kawasan,  maka  dari  itu  kerjasama  regional  ini tidak  mengarah  pada  integrasi  politik  maupun single superstate .
Kajian mengenai pakta keamanan AUKUS  dan  sentralitas  ASEAN  belum  banyak disentuh oleh para peneliti hubungan internasional.  Beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan  fokus  pada  dampak  dari  pakta keamanan  AUKUS  bagi  keamanan  regional negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara. Perbedaan  sikap  negara-negara  ASEAN  dalam merespon pakta keamanan merupakan ejawantah dari  neorealisme  yang  berlaku  di  kawasan  Asia Tenggara.  ASEAN  terbagi  dalam  dua  kubu, negara  yang  kontra  dengan  AUKUS  seperti Indonesia  dan  Malaysia,  kemudian  negara  yang pro  AUKUS  seperti  Singapura,  Filipina  dan Vietnam.  Dalam  kajian  berjudul Southeast Asia’s  Geopolitical  Dynamics  Responding  to
The  Emergence  of  AUKUS ,  berbagai  respon yang  ditunjukkan  oleh  negara-negara  ASEAN menunjukkan bahwa regionalisme ASEAN tidak kompak  dalam  menentukan  posisi  kawasan ditengah situasi regional yang berubah (Muntasyir dan Santoso, 2022).
Secara  geografis  ASEAN  cenderung lebih  dekat  dengan  Australia,  yang  merupakan salah  satu  negara  anggota  AUKUS,  namun  hal ini  juga  tidak  mendorong  ASEAN  untuk  secara penuh  menyatakan  dukungan  atas  AUKUS. Kedekatan relasi ekonomi, politik dan keamanan dengan  Tiongkok  juga  menjadi  faktor  yang mendorong  perbedaan  sikap  ASEAN  dalam merespon  pakta  keamanan  AUKUS.  Perbedaan sikap negara-negara ASEAN ini dapat mengancam  kestabilan  keamanan  kawasan  Asia Tenggara  (Tawakal,  2022).  Hal  ini  dipicu  oleh latarbelakang  dari  pembentukkan  AUKUS. Pakta  keamanan  AUKUS  yang  merupakan respons  Amerika  Serikat  dari  adanya  berbagai kebijakan  Tiongkok  di  Kawasan  Indo-Pasifik dapat  memacu  kemungkinan  konflik  tradisional antara  dua  negara  tersebut  dan  hal  ini  akan memiliki dampak luas bagi Asia Tenggara pada khususnya  (Delanova,  2021).  Maka  dari  itu, kesepakatan sikap dan posisi dari ASEAN dapat menjadi bandwagon atau  penyeimbang  rivalitas dari AS (AUKUS) dan Tiongkok.
Menurut  Jose  (2022)  mengungkapkan bahwa  AUKUS  merupakan  minilateralisme Amerika Serikat ditengah relasi bilateral dengan ASEAN  terjalin,  hal  ini  sejatinya  dapat dimanfaatkan  oleh  ASEAN  untuk  memainkan peran di kawasan namun fenomena minilateralisme seperti AUKUS justru mengancam sentralitas ASEAN sebagai regional.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  menurut Wende  (2022)  menyatakan  bahwa  kehadiran AUKUS  sebagai  aliansi  pertahanan  sejatinya dibentuk  untuk  membendung  kekuatan  dan pengaruh  Tiongkok  di  Kawasan  Asia  Pasifik namun  proyeksi  kepemilikan  kapal  selam bertenaga  nuklir  oleh  Australia  yang  menjadi titik ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.
Tak jauh berbeda, Ha (2022) menyebutkan  AUKUS  sebagai  minilateralisme Amerika  Serikat  di  Kawasan  Indo-Pasifik menimbulkan  tantangan  institusional  untuk ASEAN,  yang  terlihat  dari  pertama,  AUKUS menandakan  penguatan  keseimbangan  kekuatan Amerika  Serikat  dan  negara  mitra  Indo-Pasifik, sehingga berdampak pada menurunnya ketergantungan  AS  pada  pengaruh  normatif ASEAN.
Kedua, AUKUS diprediksi

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
memberikan  prospek  lebih  baik  daripada ASEAN  dalam  merespon  tantangan  keamanan regional. Ketiga, AUKUS menunjukkan inkoherensi strategis pada tubuh ASEAN dalam menghadapi persaingan kekuatan besar. Menurut Ha  (2022),  ASEAN  sebagai  pemain  sentral dikawasan  Asia  Tenggara,  perlu  menunjukkan sikap  yang  bulat  dalam  merespon  AUKUS karena  dapat  berdampak  pada  posisi  ASEAN sebagai  institusi  menjadi  terancam  dengan minilateralisme Amerika Serikat.
Menurut
Cheng (2022), AUKUS menempatkan  ASEAN  dalam  tiga  posisi  yaitu, pertama, Security Dilemma , pada satu sisi kapal selam  bertenaga  nuklir  yang  akan  dimiliki  oleh Australia atas kesepakatannya di AUKUS dapat menimbulkan babak baru perlombaan senjata di kawasan  Indo-Pasifik  namun  kapal  selam bertenaga  nuklir  memiliki  keunggulan  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  pertahanan  kawasan Indo-Pasifik.  Hal  ini  menurut  Cheng  (2022) akan  menyebabkan  ASEAN will  face  a neighbour  who  is  approcing  with  rapidly  rising military  power .  AUKUS  akan  menguji  prinsip Great  Power  Balance ASEAN.  Integrasi  politik dan  keamanan  ASEAN  yang  masih  rendah mendorong negara-negara ASEAN untuk menggunakan pertahanan kolektif dengan pembangunan kapasitas militer yang independen dan bersifat netral. Kehadiran AUKUS berpotensi menyebabkan negara anggota ASEAN berpihak pada satu sisi, antara AUKUS ataupun  China.  Kedua,  AUKUS  berpotensi meningkatkan persaingan negara-negara besar di kawasan.  Hal  ini  membuat  potensi  resiko perlombaan  senjata  dan  konfrotasi  kekuatan besar  serta  mengancam  stabilitas  Kawasan. Ketiga,  AUKUS  mengancam  upaya  ASEAN atas  kawasan  bebas  nuklir.  Pada  titik  ini, sentralitas ASEAN sebagai regionalisme kawasan Asia Tenggara akan diuji.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  berbasis  dokumen  atau  studi  Pustaka. Penelitian  bercorak  kualitatif  adalah  metode penelitian  berlandaskan  filsafat  postpositivisme dengan ciri kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi  dan  hasil penelitian  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini  menggabungkan  analisis  dari  data  sekunder. Adapun  data  didapatkan  dari  dokumen  resmi seperti ASEAN  Political-Security  Community
(APSC) Blueprint , berita mengenai AUKUS dan ASEAN  Charter .  Selain  itu,  data  juga  diperoleh dari  kajian-kajian  literatur  yang  ada  dan memiliki kontribusi terhadap penelitian ini misal buku,  artikel,  dokumen,  surat  kabar  yang kemudian  diolah  dengan  metode  triangulasi untuk mendapatkan data analisis yang mendukung penelitian ini.

## HASIL
Paradoks  ASEAN  sebagai  Kawasan  Bebas Nuklir
Sejak  tahun  1970-an  ASEAN  sebagai regionalisme baru didunia mengupayakan pembentukkan  proposal  ZOPFAN  ( Zone  of Peace, Freedom and Neutrality ) yakni kesepakatan  untuk  menjaga  kawasan  bebas  dari intervensi pihak asing dan memperluas kerjasama  negara-negara  ASEAN,  kesepakatan ini  yang  kemudian  menjadi  embio  dari  Traktat SEANWFZ  ( Southeast  Asia  Nuclear  Weapon Free Zone ). Sejatinya SEANWFZ atau Treaty of Bangkok merupakan  gagasan  yang  terbentuk dari  Deklarasi  ASEAN  atas ASEAN  Zone  of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang ditandatangani  oleh  lima  negara  pendiri  pada tahun  1971  di  Bangkok.  Perjanjian  SEANWFZ dibentuk untuk menetralisir situasi perang dingin dimana terjadi perkembangan senjata antara blok barat  dan  blok  timur,  salah  satu  senjata  yang dikembangkan  adalah  senjata  pemusnah  masal nuklir.
Perjanjian  SEANWFZ  juga  merupakan ejawantah kontribusi
ASEAN dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui perdamaian  kawasan  yang  sejalan  dengan prinsip  awal  pembentukkan  ASEAN  seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Langkah ASEAN membentuk Perjanjian SEANWFZ  menjadikan  Asia  Tenggara  sebagai kawasan kelima yang mendeklarasikan diri zona bebas  senjata  nuklir.  Melalui  SEANWFZ, negara  anggota  ASEAN  memiliki  kewajiban sebagai  berikut,  1)  Dilarang  mengembangkan, memproduksi, memperoleh atau memiliki kontrol  terhadap  senjata  nuklir,  2)  Dilarang memiliki pangkalan senjata nuklir, menguji atau menggunakan  senjata  nuklir  dimanapun,  3) Dilarang  membantu,  mendukung,  membuat, menghasilkan atau mendapat setiap perlengkapan  peledak  nuklir  dari  negara manapun,  4)  Dilarang  menyediakan  sumber daya  material  atau  kelengkapan  senjata  nuklir kepada  setiap  negara  bebas  senjata  nuklir  ( Non Nuclear  Weapon  State ),  5)  Mencegah  wilayah

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
negara  anggota  menempatkan  perlengkapan peledak  nuklir  dan  mencegah  pengujian  senjata nuklir, 6) Tidak membuang sampah radioaktif di laut yang termasuk dalam zona perjanjian.
Akan tetapi, dalam perjalanannya Perjanjian  SEANWFZ  mengalami  hambatan yakni penundaan penandatanganan dan ratifikasi dengan  lima  negara  pengembang  nuklir  yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.  Sejak  SEANWFZ  berlaku  di  tahun 1997,  negara-negara  Asia  Tenggara  telah mengupayakan  pendekatan soft  diplomacy kepada  kelima  negara  pengembang  nuklir namun  tidak  mencapai  kesepakata,  hingga  10 Juli  2012  kelima  negara  pengembang  nuklir menyatakan ketidaksiapan untuk menandatangani  Protokol  SEANWFZ  dan  hal ini  ditindaklanjuti  dalam  KTT  ASEAN  ke-21 dimana ASEAN menekankan pentingnya solidaritas  dan  kerjasama  dalam  mewujudkan keamanan regional. Untuk itu, sejak tahun 2013- 2016  ASEAN  menjalankan  rencana  kerja  yang sudah  disepakati  dalam Plan  of  Action SEANWFZ yang salah satunya memuat tentang komitmen  negara  untuk  mendorong  kelima negara pemilik dan pengembang nuklir.
Sejatinya  Tiongkok  telah  menyatakan kesediaannya  untuk  meratifikasi  SEANWFZ namun  pertimbangan  atas  cakupan  geografik menjadi  hambatan  dari  realisasi  keputusan Tiongkok  tersebut  (Zhou,  2020).  Tak  jauh berbeda,  Amerika  Serikat  juga  menunjukkan kesediannya  untuk  menyepakati  SEANWFZ, namun  menurut  AS  cakupan  wilayah  Zona Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  yang  menjadi  batasan wilayah kawasan bebas nuklir ASEAN berpotensi menyebabkan tumpang tindih dengan konflik  Laut  Cina  Selatan.  Penolakan  secara langsung  ditunjukkan  oleh  Rusia,  Inggris, Perancis  yang  dilatarbelakangi  oleh  tiga  hal yaitu,  1)  Ketiga  negara  ini  berpedoman  pada Pasal  51  Piagam  PBB  yang  mengijinkan kepemilikan  senjata  nuklir  untuk  kepentingan membela  diri,  2)  Tidak  terdapat  jaminan  secara pasti  bahwa  negara  anggota  ASEAN  tidak  akan membuat  senjata  pemusnah  massal  seperti senjata kimia dan biologi yang memiliki dampak besar bagi keamanan, lingkungan dan kestabilan sosial, 3) SEANWFZ masih terdapat ambiguitas khususnya pada cakupan batas wilayah kawasan bebas  nuklir  yang  meliputi  Zona  Ekomomi Eksklusif  (ZEE)  (Kuswardini,  2018).  Pada perjanjian.  dalam  artikel  1  (b)  teks  protokol SEANWFZ menyebutkan: “ territory” means the land  territory,  internal  waters,  territorial  sea,
archipelago waters, the seabed and the sub-soil thereof and the airspace above them;”
Ayat  ini  kemudian  dimaknai  bahwa cakupan wilayah SEANWFZ adalah melibatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam Psaal 57 UNCLOS  menyebutkan  bahwa  Zona  Ekonomi Eksklusif  tidak  melebihi  200  mil  laut  dari  garis pangkal laut territorial  diukur,  dengan  demikian jarak dari cakupan SEANWFZ sangat luas. Oleh karena itu, kehadiran SEANWFZ justru menimbulkan dualitas peraturan internasional di kawasan  ZEE  Asia  Tenggara  dan  berpotensi menghilangkan peraturan UNCLOS jika cakupan wilayah SEANWFZ diterapkan.
Upaya ASEAN untuk mendorong negara-negara  pemilik  dan  pengembang  nuklir untuk menyepakati SEANWFZ sekalipun terdapat  amibiguitas  atas  cakupan  wilayah geografik  peraturan  berbanding  terbalik  dengan sikap  yang  ditunjukkan  oleh  negara-negara anggota  dan  ASEAN  sebagai  regionalisme  di kawasan  Asia  Tenggara.  Brunei  Darussalam, Kamboja,  Laos  dan  Singapura  termasuk  dalam negara  yang  tidak  meratifikasi Convention  of Disarmament yakni perjanjian pelucutan senjata yang memuat poin-poin kesepakatan pengendalian  dan  pembatasan  penggunaan senjata  seperti  penghentian  perlombaan  senjata nuklir  dan  pembatasan  penggunaan  senjata nuklir  dan  pencegahan  perang  nuklir  termasuk semua  hal  yang  terkait.  Perjanjian  ini  menjadi landasan penting bagi negara untuk menyepakati dan mewujudkan kawasan bebas nuklir. Myanmar  pun  turut  absen  dalam  perjanjian internasional Biological and Chemical Weapons Convention dimana  perjanjian  ini  melarang untuk  mengembangakan,  memproduksi  dan mengumpulkan  senjata  biologi  dan  toxin  serta sepakat untuk pelucutan dengan menghancurkan senjata kimia hingga ke fasilitas yang memproduksi  senjata  kimia  yang  berada  pada teritori suatu negara.
Hal  ini  menjadi  anomali  dimana ASEAN  sedang  gencar  mendorong  kerangka kawasan  zona  bebas  nuklir  SEANWFZ  namun masih terdapat negara-negara anggota yang tidak menyepakati  perjanjian  dasar  dari  pelarangan penggunaan  senjata  nuklir  dan  sejenisnya. Menurut  Anwar  (2018),  isu  proliferasi  nuklir telah  mendorong  negara-negara  di  dunia  untuk membangun  suatu  mekanisme  pengendalian melalui rezim maupun perjanjian keamanan dan ASEAN  sebagai  kawasan  yang  rentan  terhadap efek  senjata  nuklir  mendeklarasikan  Perjanjian Kawasan  Zona  Bebas  Nuklir  SEANWFZ.

## Omegadon Rutin Maisi, Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
Pengalaman  dunia  pasca  perang  dingin  menjadi pengguat  negara-negara  ASEAN  lainnya  untuk menyepakati,  akan  tetapi  konstruksi  identitas dan  keprihatinan  atas  pengalaman  pasca  perang dingin  tidak  berarti  konsistensi  yang  dimiliki masing-masing  negara  akan  menunjukkan  hal yang  sama.  Unsur  kepemimpinan  di  ASEAN sejatinya  memiliki  peranan  penting  dalam mendorong realisasi SEANWFZ, terlebih dengan  kehadiran  negara-negara  besar  di ASEAN  menjadikan  “gagasan”  SEANWFZ stagnan.
Relasi  ASEAN-Australia  :  Prospek  Relasi Keduanya Pasca Ratifikasi AUKUS
Posisi  ASEAN  yang  berada  di  sentral kawasan  Asia  Tenggara  memiliki  keuntungan politis,  salah  satunya  adalah  bermitra  dengan Australia.  Menilik  dari  akar  sejarah,  budaya, politik  dan  ekonomi  Australia  tidak  memiliki kesamaan dengan negara-negara ASEAN namun keduanya sepakat untuk menjalin relasi bilateral. Hubungan  ASEAN  dengan  Australia  diawali pada  tahun  1974  dan  puncaknya  pada  tahun 2014  ASEAN-Australia  berhasil  menyepakati Plan  of  Action (PoA)  pada  KTT  Peringatan  40 Tahun Kerjasama ASEAN-Australia yang menyepakati  beberapa  poin  kerjasama  antara lain,  East  Asia  Summit  (EAS),  ASEAN Post Ministerial Conference with Australia (PMC+1), ASEAN Regional  Forum (ARF),  ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus (ADMM-Plus), ASEAN-Australia  Forum  dan  ASEAN Defence Joint  Cooperation  Committee .  Dari  sekian sektor  kerjasama,  sektor  keamanan  menjadi salah  satu  poin  penting  dari  relasi  ASEAN- Australia khususnya pada isu terorisme.
Kawasan  Asia  Tenggara  merupakan wilayah potensial mendapatkan ancaman terorisme,  hal  ini  disebabkan  banyaknya kelompok Islam Radikal seperti Jemaah Islamiyah  (JI)  di  Indonesia, Moro  Islamic Liberation  Front (MILF), Abu  Sayyaf  Group (ASG)  dan Bangsamoro  Islamic  Freedoms Fighter (BIFF)  di  Filipina  (Chandran,  2018). Titik awal terorisme di ASEAN ditandai dengan peristiwa  Bom  Bali  I  dan  II  kemudian  bom  di Hotel  JW  Marriot  Jakarta.  Peristiwa  ini kemudian  menyebar  ke  negara-negara  ASEAN lainnya  seperti  Filipina  (Pengeboman  di  Kota Davao), Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Selain itu, kelompok- kelompok tersebut mendapatkan aliran dana dari mancanegara, salah satunya Australia.
Menurut Welle  (2018),  Australia  adalah negara  paling  banyak  memberikan  aliran  dana kepada  teroris  di  ASEAN  khususnya  Indonesia dan  berpotensi  untuk  menyebarkan  paham radikal  dengan  cara  pernikahan.  Situasi  ini kemudian  memacu  ASEAN  dan  Australia beraliansi  dalam  melawan  terorisme,  ditandai dengan  penandatanganan  kesepakatan  MOU pada  KTT  Istimewa  ASEAN-Australia  pada tahun 2018 (Fredayani et al, 2019). Isu terorisme yang mendominasi merupakan changing response kerjasama  keamanan  antara  ASEAN- Australia,  hal  ini  tentu  berbeda  jika  dikaitkan dengan isu nuklir. Keputusan Australia bergabung  dalam  pakta  pertahanan  AUKUS menjadi  sorotan  karena  dengan  AUKUS Australia  memiliki  akses  untuk  membangun, mengembangkan dan mengoperasionalkan kapal selam  bertenaga  nuklir,  hal  ini  yang  kemudian menjadi  poin  utama  perdebatan  keterlibatan Australia dalam AUKUS oleh ASEAN.
Praktik  proyek  kapal  selam  bertenaga nuklir  sudah  terjadi  di  beberapa  negara, berdasarkan  data International  Institute  for Strategic  Studies pada  2021  terdapat  enam negara  yang  tercatat  memiliki  kapal  selam bertenaga  nuklir  yaitu  Amerika  Serikat,  Rusia, Republik  Rakyat  Tiongkok,  Perancis,  India  dan Inggris,  serta  Australia  tercatat  menjadi  calon negara  ketujuh. Hasil  dan  pembahasan  dapat menampilkan  data-data  berupa  tabel  maupun gambar.  Hasil  harus  didukung  oleh  referensi terkait  ataupun  dapat  membandingkan  dengan penelitian sebelumnya.
Sumber  :  International  Institute  for  Strategic Studies, 2021
Gambar 1
Negara dengan Kepemilikan Kapal Selam
Bertenaga Nuklir per 2021
Sejatinya kapal selam merupakan komponen  alutista  yang  dimiliki  oleh  suatu negara,  terdapat  dua  sistem  kerja  kapal  selam yang  populer  yakni  kapal  selam  konvensional
(diesel-elektrik)  dan  kapal  selam  nuklir.  Jika kapal  selam  konvensional  energi  di  pasok  dari listrik, kapal selam nuklir energi didapatkan dari transfer  uranium  atau  bahan  baku  nuklir. Menurut  Woodhead  (2019),  resiko  terbesar  dari kapal selam bertenaga nuklir adalah kemampuan untuk  meluncurkan  senjata  nuklir.  Selain  itu, kapal  selam  nuklir  memiliki  tiga  resiko  atas kelestarian  alam  antara  lain:  1) Loss  of  Coolant Accident (LOCA)  akibat  minimnya  perawatan dapat  menyebabkan  pemanasan  berlebihan sehingga  reaktor  tidak  berfungsi  sehingga potensi  kebocoran  radiasi  dapat  terjadi;  2) Berkaitan  dengan  potensi  meluncurkan  senjata nuklir,  kapal  selam  nuklir  yang  memiliki kapasitas  untuk  mengangkut  torpedo,  roket  dan rudal  balistik  dapat  menyebarkan  kontaminasi radioaktif  dilaut;  3)  Resiko  alamiah  seperti tsunami. Dengan resiko lingkungan dan stabilitas keamanan di kawasan tersebut nyatanya tidak membuat Australia membatalkan rencana  pembangunan  8  (delapan)  kapal  selam nuklir dibawah pakta AUKUS tersebut.
Dalam white paper pertahanan Australia sepanjang tahun 2010-an menunjukkan “kecemasan”  atas  kondisi  keamanan  di  Indo- Pasifik, posisi Amerika Serikat sebagai penjamin  keamanan  Australia  juga  semakin memudar  ( Australia  Department  of  Defence, 2020 ).  Selanjutnya  keputusan  Australia  untuk bergabung  dalam  pakta  keamanan  AUKUS bersama  Inggris  dan  Amerika  Serikat  dilihat sebagai  satu  solusi  atas  “kecemasan”  negara tersebut.  Kapal  selam  nuklir  memberikan kesempatan  Australia  untuk  patroli  lebih  lama dan  meningkatkan  posisi  Canberra  di  kawasan. Menurut  Chang  (2021),  Australia  secara geografis memang tidak diuntungkan dalam peta konteslasi  Indo-Pasifik  maupun  ASEAN,  maka dari  itu  kapal  selam  nuklir  tidak  berpotensi membuat Australia mendapatkan dan memproduksi  senjata  nuklir  namun  merupakan bentuk political  and  economic  independence Australia  atas  posisinya  di  kawasan.  Hal  ini yang menjadi salah satu faktor penarik Vietnam dan  Filipina  atas  pernyataannya  mendukung keputusan  Australia  dalam  pakta  keamanan AUKUS.
Keputusan  Vietnam  dalam  mendukung Australia AUKUS dilatarbelakangi oleh kepentingan  untuk  mempertahankan  kedaulatan wilayah.  Seperti  yang  diketahui,  Tiongkok melakukan Tindakan agresif berupa pemasangan fasilitas  militer  dan  penggelaran  asset  militer  di Laut  Cina  Selatan  di  tahun  2018.  Pada  tahun
2022,  Tiongkok  telah  memperkuat  basis  militer di Kepulauan Spartly dengan rudal anti-kala dan anti-pesawat,  perlatan  laser  hingga  jet  tempur. Untuk  merespon  tindakan  tersebut,  pilihan Vietnam  adalah  memperkuat  relasi  dengan negara  mitra  seperti  Jepang,  India,  Amerika Serikat  dan  Australia  (Fook  &  Hop,  2018). Secara  histori,  negara  sekutu  Australia  di AUKUS  yakni  Amerika  Serikat  memiliki  peran penting  dalam  mendukung  pertahanan  wilayah Vietnam, Amerika Serikat mengirimkan 6 kapal patroli  ke  penjaga  pantai  Vietnam  sejak  tahun 2018. Tindakan ini dapat dibaca sebagai strategi distribution  of  power Vietnam.  Pemerintah Vietnam  sadar  bahwa  merangkul  Amerika Serikat  adalah  tindakan tepat  untuk  mengurangi tensi  Tiongkok  pada  konflik  Laut  Cina  Selatan, bagi  Tiongkok  perang  dengan  Amerika  Serikat sama  saja  dengan  konflik  dengan  mitra  dagang ekonomi  dan  energi  utamanya  (Workman, 2020).  Sehingga  tindakan  Vietnam  untuk mendekat  ke  Amerika  Serikat,  serta  negara- negara sekutunya termasuk Australia di AUKUS, adalah bentuk menjaga kedaulatan dan meminimalisir  potensi  konflik  terbuka  di  Laut Cina Selatan.
Selaras dengan Vietnam, Filipina adalah salah satu negara yang berkonflik  dan memperebutkan  wilayah  di  Laut  Cina  Selatan. Filipina  telah  menempuh  jalur  Mahkamah Internasional  atas  klaim  wilayah  perairan  oleh Tiongkok dan keputusan memenangkan Filipina atas  sengketa  tersebut  sejak  2016,  namun Tiongkok  tetap  tidak  mengakui  keputusan tersebut  dan  tetap  menjalankan  aktivitas militernya  di  perairan  Filiphina.  Pada  2021, Pemerintah  Filipina  melalui  Menteri  Luar Negeri  Teodoro  Locsin  Jr  mengajukan  protes diplomatik terhadap Beijing atas kedatangan 100 kapal  Tiongkok  di  perairan  Manila.  Presiden Filipina terpilih, Ferdinand Marcos Jr menyatakan akan menegakkan keputusan Mahkamah  Internasional  tersebut.  Kapasitas militer  dan  diplomatic  Filipina  yang  tidak mencukupi,  mendorong  Filipina  bekerjasama dengan  negara  mitra  strategis  terdekat  yaitu Australia.
Berbeda  dengan  Vietnam  yang  memilih mendukung  Australia  di  AUKUS  karena merupakan  negara  mitra  strategis  Amerika Serikat,  Filipina  mendukung  Australia  di AUKUS  karena  sejarah  panjang  relasi  kedua negara,  didasarkan  pada  kebutuhan  untuk mengatasi  keamanan  dua  negara  seperti  isu terorisme  dan  keamanan  maritim  di  Laut

## Omegadon Rutin Maisi, Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
Filipina  Barat.  Sejak  2015,  Angkatan  Laut Filipina dan Angkatan Laut Australia menandatangani Terms  of  Reference  for  Navy-
to-Navy Strategy Talks . Selain itu, Australia juga mendukung Filipina secara aktif dalam Keputusan  Pengadilan  Arbitrase  atas  pengajuan klaim  ekspansif  Tiongkok  atas  Laut  Cina Selatan  dan  hal  ini  yang  kemudian  memperat relasi  kedua  negara  dalam  sektor  keamanan. Menteri  Luar  Negeri  Filiphina,  Teodoro  Locsin menyebutkan  3  alasan  Filipina  mendukung Australia  di  AUKUS  yaitu:  1)  Kekosongan kekuatan  di  Asia  Tenggara  akibat  dominasi Tiongkok  di  kawasan;  2)  ASEAN  tidak memiliki  kapasitas  militer  untuk  menjaga keseimbangan  kekuatan  di  kawasan;  dan  3) Kapal  Selam  Bertenaga  Nuklir  yang  akan dimiliki Australia akan memungkinkan Angkatan Laut merespon secara cepat dan tepat serta  diprediksi  dapat  menjaga  keseimbangan kekuatan  di  Asia  Tenggara  (Castro,  2021). Merujuk Data Lowy Institute Asia Power Index 2021  menunjukkan  Australia  menempati  posisi negara  ke  8  dengan  kapasitas  militer  terbaik  di dunia  atau  ke  4  di  kawasan  Asia  Pasifik,  selain itu  kedekatan  geografis  dengan  Australia menjadi  faktor  yang  mendorong  Filipina mendukung Australia di AUKUS.

## Sumber: Lowly Institute Asia Power Index Key Findings (2021)
Gambar 2 Ilustrasi Latar Belakang Keputusan Filipina mendukung Australia di AUKUS
Berdasarkan Kedekatan Geografis
Sumber: Lowly Institute Asia Power Index Key Findings (2021)

## Gambar 3 Komparasi Kapasitas Militer Asia Tahun
2021
Berbeda  dengan  Vietnam  dan  Filipina yang  secara  terbuka  menyatakan  dukungan  atas Australia  di  AUKUS,  Indonesia  memilih  sikap menolak  keputusan  Australia  tersebut.  Dalam perumusan  kebijakan  luar  negeri,  Indonesia memperhatikan  aspek  etis  seperti  perdamaian, demokrasi,  kemanusiaan,  hak  asasi  manusia, kesetaraan  dan  solidaritas,  nilai  ini  menjadi pijakan  utama  Indonesia  sebagai  anggota masyarakat internasional ( Rosyidin, 2019 ). Nilai tersebut yang kemudian diejawantahkan sebagai “aktif”  yakni  aktif  menjaga  perdamaian  dunia, hal  ini  juga  termaktub  dalam  konstitusi Indonesia  yaitu  “ ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial ”. Prinsip ini secara tidak langsung memberikan Indonesia “tanggungjawab”  untuk  turut  serta  dalam menjaga  perdamaian  dan  ketertiban  dunia hingga saat ini.
Berkaca  pada  prinsip  tersebut,  hal  lain yang  perlu  dipahami  adalah  posisi  Indonesia dalam  ASEAN.  Sebagai  salah  satu  pendiri ASEAN,  kontribusi  Indonesia  dalam  ASEAN terbilang signifikan, beberapa literatur menyebutkan Indonesia sebagai primus
interpares atau the  first  among  equals .  Hal  ini dapat  dimaknai  bahwa  sebagai  negara  yang berada  pada  posisi  sentral  di  kawasan  Indo- Pasifik,  Indonesia  memiliki  posisi  tawar  yang besar  untuk  memastikan  kerangka  yang  diakui dan  diterima  oleh  negara  lainnya.  Menurut Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  Retno  Marsudi, kepemilikan  kapal  asing  bertenaga  nuklir  yang akan ‘dimiliki’ Australia hanya akan meningkatkan  tensi  negara-negara  besar  di kawasan Pasifik. Tindakan ini juga tidak selaras dengan perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir dan  hukum  internasional,  meskipun  Australia menyebutkan kapal selam bertenaga nuklir tidak berarti  Australia  akan  serta-merta  memiliki senjata nuklir namun bagi Indonesia, hal tersebut dapat  mengancam  stabilitas  kawasan.  Pada pertemuan ke-10 Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir  ( Non-Proliferation  Treaty )  Tahun  2022, Indonesia  membawa  isu  kapal  selam  bertenaga nuklir  yang  tercantum  dalam  proposal  berjudul Nuclear  Naval  Propulsion atau Indonesian Paper .  Pertimbangan  atas  potensi  kebocoran nuklir  saat  operasi,  perawatan,  penggunaan  dan pencemaran nuklir yang membahayakan
manusia  dan  sumber  daya  laut  serta  potensi proliferasi  senjata  nuklir  menjadi  latarbelakang dari  pengajuan  proposal  tersebut.  Oleh  karena itu,  Indonesia  tetap  pada  sikap  menolak keterlibatan  Australia  di  AUKUS.  Sikap Indonesia juga dapat dimaknai sebagai responsibility as a big brother .
Malaysia  juga  memiliki  pendapat  yang sama  dengan  Indonesia,  kapal  selam  bertenaga nuklir  akan  menjadi  katalisator  perlombaan senjata  nuklir  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menyampaikan komitmen Malaysia untuk kawasan  Asia  Tenggara  sebagai  Zona  Damai, Kebebasan dan Netralitas (ZOPDAN) dan Zona Bebas
Senjata
Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ). Keterlibatan Australia di AUKUS yang  ditujukan  untuk  meminimalisir  kekuatan Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan nyatanya tidak menarik Malaysia untuk mendukung pakta tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Menteri
Luar
Negeri
Malaysia yang
menyebutkan  “ We  want  to  maintain  the  South Tiongkok  Sea  in  particular  and  the  region  as  a whole  as  a  region  of  peace,  of  commerce,  of prosperity ” (The Guardian, 2022).
Perbedaan  respon  dan  sikap  negara- negara  ASEAN  menjadi  dilema  bagi  Australia. Berdasarkan  data  Kementerian  Luar  Negeri Australia,  ASEAN  menempati  posisi  ke-3 kawasan  mitra  dagang  terbesar  bernilai  $123,7 Triliun  dengan  persentase  13.9%  sepanjang 2018-2019. Hal ini menandakan bahwa ASEAN merupakan  mitra  startegis  Australia,  khususnya dari sisi ekonomi ( DFAT, 2020)

## Tabel 2
Kawasan Mitra Ekonomi Strategis Australia 2018-2019 Kawasan Nilai Perdagangan Bilateral $ Triliun % Tiongkok 235,0 26,4 Uni Eropa 127,5 14,3 ASEAN 123,7 13,9 Amerika 98,7 11,1 Asia 97,4 10,9
Sumber  :  Department  of  Foreign  Affairs  and Trade, 2020
Akan  tetapi,  secara  relatif  Australia tidak terletak di wilayah strategis, maka dari itu Australia  hanya  dapat  memanfaatkan  pintu gerbang  utama  yakni  ASEAN  (Rumley,  2001). Secara  teknis,  posisi  ASEAN  merupakan  jalur utama perdagangan dan transportasi menuju dan
dari  Australia.  Menurut  Frost  (1983),  sejatinya Australia  memang  membutuhkan ASEAN karena  ASEAN  merupakan  benteng  geografis pertahanan Australia. Sedangkan secara ekonomi,  Australia  bergantung  pada  ASEAN dengan  keberadaan shipping  hub di  beberapa negara  Asia  Tenggara,  dengan  ini  Australia dapat memangkas  biaya  pengiriman  dari  negara lain  tanpa  harus  melakukan  perjanjian  bilateral dengan negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan  secara  politik-ekonomi  ASEAN- Australia bersifat relativistic, sedangkan dari sisi geopolitik  relasi  keduanya  dapat  dimaknai sebagai hubungan deterministik dimana keduanya  diharuskan  membentuk  kerjasama karena  keterikatan  wilayah  geografis  yang berdekatan  dan  saling  mengunci.  Oleh  karena itu,  keputusan  Australia  menyepakati  pakta keamanan trilateral AUKUS dapat mempengaruhi prospek relasi keduanya, khususnya dimensi politik-ekonomi.
Keterlibatan Australia dalam Pakta Pertahanan AUKUS  :  Pengujian  atas  Eksistensi  Sentralitas ASEAN
Perbedaan  sikap  dan  respon  negara- negara  anggota  AUKUS  atas  keterlibatan Australia  dalam  Pakta  Pertahanan  AUKUS sejatinya  ujian  bagi  eksistensi  sentralitas ASEAN.  Sejak  ASEAN  didirikan  tahun  1967, ASEAN  terus  berkembang  untuk  menjadi  satu bentuk  regionalisme  utama  di  kawasan  Asia Tenggara,  situasi  global  yang  dinamis  serta persaingan negara-negara besar menuntut ASEAN  mempertahankan  posisinya  sebagai kawasan netral dan sentral di kawasan. Beberapa peneliti  menafsirkan  sentralitas  ASEAN  dengan pengertian  yang  berbeda-beda,  namun  secara sederhana  sentralitas  ASEAN  adalah  peran sentral  ASEAN  di  kawasan,  hal  ini  berarti ASEAN  dapat  menentukan  kebijakan  dan sikapnya  sendiri  atas  suatu  situasi  keamanan global  yang  mengancam  kawasan  (Anthony, 2022;  Natalegawa,  2018).  Dengan  kata  lain, ASEAN menjadi relevan secara regional bahkan global.
Akan tetapi, hal demikian sulit diwujudkan  oleh  ASEAN  karena  dua  faktor, pertama  tekanan  kepentingan  dan  perilaku  dari kekuatan  besar  di  luar  ASEAN  dan  kedua adanya perbedaan pemaknaan persepsi mengenai keamanan oleh masing-masing negara anggota ASEAN (Narine, 1998). Tantangan atas identitas  kolektif  dalam  menyikapi  keterlibatan Australia  dalam  pakta  keamanan  AUKUS  ini

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
menunjukkan  minimnya  norma  dan  institusi yang  secara  formal  dibentuk  dalam  tubuh ASEAN.  Selain  itu,  norma  ASEAN Way yang melekat kontradiktif dengan sentralitas ASEAN. Norma  ASEAN Way berfungsi  sebagai code  of conduct untuk  mengatur  interaksi  antarnegara, namun norma ini juga membatasi peran ASEAN seperti  non-intervensi,  maka  dari  itu  setiap perbedaan  sikap  negara  anggota  tidak  dapat  di intervensi  oleh  negara  lainnya.  Oleh  karena  itu, perbedaan  sikap  atas  keterlibatan  Australia dalam  AUKUS  tidak  dapat  di  intervensi  namun tidak serta merta mengubah relevansi ASEAN di kawasan.
ASEAN dengan prinsip non- intervensinya justru memberi kesempatan kepada Australia yang mengedepankan kepentingan  atas  keterlibatannya  di  AUKUS merasa  cukup  nyaman  untuk  melakukan pembicaraan  berkenaan  dengan  kepemilikan kapal  selam  bertenaga  nuklir.  Australia  sendiri melakukan  pendekatan  bilateral  dengan  negara yang menentang seperti Indonesia dan Malaysia untuk  meredam  kecemasan  atas  keterlibatan  di AUKUS  (CNN,  2021).  Bagi  ASEAN  sendiri, tindakan  Australia  ini  dapat  dipandang  sebagai upaya  untuk  mempertahankan  relasi  dengan negara-negara  anggota  Asia  Tenggara.  Secara geografis  Australia  yang  terisolir  dari  negara sekutunya,  membutuhkan  ASEAN  sebagai buffer zone , alih-alih ASEAN sebagai kepentingan  strategis  dari  kebijakan  luar  negeri Australia,  kerjasama  dengan  ASEAN  adalah pilihan  atas  kondisi  geografis  saja  (Pramanta  et al,  2018).  Maka  dari  itu,  ASEAN  memang memiliki  kesempatan  untuk  memainkan  peran sebagai aktor sentral di kawasan.
Perbedaan respon negara anggota ASEAN  tidak  menggeser  sentralitas  ASEAN  di kawasan, hal ini mengacu pada ASEAN Charter yang  telah  disepakati  oleh  negara-negara ASEAN.  Pada  pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan: “ Mempertahankan  Asia  Tenggara  sebagai Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir  dan  bebas  dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya” . Ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa negara- negara  ASEAN  memiliki  kewajiban  untuk memelihara  dan  meningkatkan  perdamaian, keamanan  dan  stabilitas  serta  memperkuat  nilai dan norma yang berorientasi pada perdamaian di kawasan  termasuk  dengan  tidak  mendukung kebijakan  persenjataan  nuklir  dalam  bentuk apapun  oleh  negara  intra-ASEAN  maupun negara  mitra.  Dengan  prinsip  ASEAN- Way memang negara-negara anggota diberikan
kebebasan  untuk  menentukkan  kebijakan  atas suatu isu tanpa intervensi negara lainnya namun solidaritas  sebagai  negara  ASEAN  tetap menjadikan  ASEAN  pijakan  kebijakan  luar negeri masing-masing negara anggota.
Respon  Vietnam  dan  Filipina  atas keterlibatan  Australia  di  AUKUS  merupakan spontaneous  response yang  terbentuk  karena situasi  dan  kondisi  konflik  Laut  Cina  Selatan yang  secara  langsung  bersinggungan  dengan territorial  mereka.  Untuk  itu,  respon  yang bertentangan dengan kebijakan ASEAN sebagai kawasan  bebas  nuklir  tersebut  sejatinya  tidak menggeser  ataupun  mempengaruhi  sentralitas ASEAN  sebagai  regionalisme  terbesar  di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan juga dengan satu sikap ASEAN dalam Sidang Komisi SEANWFZ  pada  Agustus  2022  lalu  yang sepakat  untuk  mendorong  dan  memastikan negara-negara dengan senjata nuklir menandatangani  Traktat  SEANWFZ  termasuk Australia.
Pada sisi lain, untuk menjaga sentralitas ASEAN  tetap  berjalan,  dibutuhkan  pemimpin negara  ASEAN  jika  tidak  ingin  terjebak  dalam potensi power politics AUKUS dikemudian hari. Pemimpin  dalam  hal  ini  bukan  secara de  jure , melainkan  secara de  facto .  Satu  hal  yang  perlu diperhatikan, persepsi dan perilaku dari pemimpin  ASEAN  juga  sangat  mempengaruhi masa  depan  sentralitas  ASEAN  (Choiruzzad, 2014).  Indonesia  yang  akan  menjadi  ketua ASEAN  pada  2023  memiliki  kesempatan  untuk menjaga dan mempertahankan sentralitas ASEAN  ditengah  gempuran  AUKUS.  Secara historis,  Indonesia  juga  telah  memiliki  posisi, peran dan kontribusi secara aktif bagi perkembangan ASEAN, maka keketuaan Indonesia  pada  tahun  2023  nanti  menjadi momentum  bagi  ASEAN  untuk  kembali menegaskan  posisinya  sebagai  kawasan  bebas senjata nuklir dalam bentuk apapun.

## SIMPULAN
Keputusan Australia terlibat dalam pakta keamanan  trilateral  AUKUS  telah  menuai  pro- kontra  dalam  tubuh  ASEAN.  Sebagai  negara mitra  dengan  letak  geografis  yang  berdekatan, berdasarkan  kesepakatan  AUKUS  Australia berhak  untuk  memiliki  delapan  alutista  kapal selam  bertenaga  nuklir  dan  hal  ini  yang kemudian  menjadi  perdebatan  oleh  negara ASEAN.  Vietnam  dan  Filipina  menyatakan dukungan  atas  kebijakan  Australia  tersebut, sedangkan  Indonesia  dan  Malaysia  justru

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
memiliki  pandangan  yang  berbeda.  Perbedaan respon  ini  didukung  oleh  kepentingan  masing- masing  negara.  Vietnam  dan  Filipina  perlu mempertahankan  teritorial  dari  hegemoni  Laut Cina Selatan sehingga melihat keberadaan kapal selam  bertenaga  nuklir  milik  Australia  menjadi penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia yang memiliki tanggung  jawab  moril  sebagai  negara  pendiri ASEAN,  menentang  kepemilikan  senjata  nuklir dalam  bentuk  apapun  oleh  negara  ASEAN maupun  negara  mitra.  Dengan  gambaran  ini, terdapat  kekhawatiran  akan  mempengaruhi sentralitas  ASEAN  sebagai  regionalisme  di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, perbedaan respon ASEAN atas keterlibatan Australia dalam AUKUS  tidak  menggeser  sentralitas  ASEAN yang  terlihat  dalam  dua  hal  yaitu,  pertama respon  Filipina  dan  Vietnam  merupakan spontaneous response yang berdasarkan kondisi stabilitas  keamanan  negara.  Selain  itu,  kedua negara  tersebut  telah  menyepakati  SEANWFZ dan The  Treaty  of  Nuclear  Weapon sehingga secara  prinsip  dan  moril  Vietnam  dan  Filipina akan  mematuhi  kesepakatan  tersebut.  Kedua, posisi  ASEAN  tetap  menjadi  pijakan  kebijakan luar  negeri  masing-masing  negara  anggota, sehingga  dibutuhkan  pemimpin de  facto yang mampu  mengiring  dan  menjaga  sentralitas ASEAN  tetap  berjalan.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  perbedaan  respon  negara- negara  ASEAN  tidak  mempengaruhi  sentralitas ASEAN sebagai regionalisme di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  Mely  Caballero,  2022,  The  ASEAN Way and the changing security environment:  navigating  challenges  to informality  and  centrality, International
Politic
Anwar, Ahmad, 2018, Ratification of SEANWFZ:  Origin  of  The  Common Idea  and  Its  Consistency, Jurnal  Studi
Diplomasi dan Keamanan , 10(2), 13-28,
Asrudin,  A,  2017,  Thomas  Kuhn  dan  Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma, Global South Review , 1(2), 107-122 Australia Department of Defence, 2020, Defence Strategic Update (Canberra: Commonwealth of Australia, 2020), 11- 17
Australia Department of Defence, 2016, Defence White Paper (Canberra: Commonwealth of Australia, 2016), 39-65
Australia Department of Defence, 2013, Defence White Paper (Canberra: Commonwealth of Australia, 2013), 7-21
Australia  Department  of  Defence,  2009,
Defending  Australia  in  the  Asia  Pacific Century:  Force  2030  (2009  Defence White Paper) (Canberra: Commonwealth of Australia, 2009)
Australian  Strategis  Policy  Institute  (ASPI), 2021,  Australia  Can  Count  on  Vietnam to  Support  AUKUS,  diakses  melalui https://www.aspistrategist.org.au/austral ia-can-count-on-vietnam-to-support- aukus/
Antaranews,  2021, Presiden  Jokowi  Dorong ASEAN-Australia  Bangun  Kepercayaan Jaga  Stabilitas  Kawasan ,  diakses  dari https://www.antaranews.com/berita/248 4841/presiden-jokowi-dorong-asean- australia-terus-bangun-kepercayaan
Antaranews,  2021, Malaysia  tegaskan  prinsip poros  ASEAN  sikapi  AUKUS ,  diakses dari https://www.antaranews.com/berita/245 6197/malaysia-tegaskan-prinsip-poros- asean-sikapi-aukus
Fajria,  R,  2018,  Menilai  Potensi  Perang  dibalik Kepemilikan  Nuklir  India  dan  Pakistan, Nation  State:  Journal  of  International Studies , 1(1), 180-192
Bainus,  A  dan  Rachman,  J.B,  2018,  Editorial  : Kepentingan  Nasional  dalam  Hubungan Internasional, Intermestic:  Journal  of International Studies , 2(2), 109-110 Bendini,  R,  2016, United  States-Tiongkok
Relations:  A  Complex  Balance  Between
Cooperation and
Confrotation ,
Directorate General for External Policies
Policy Departement, European Union
Boekenstein,  Guy,  2021,  AUKUS  and  Beyond- Managing the Messaging with our Indo- Pacific Partners, diakses melalui https://asiasociety.org/australia/aukus-
and-beyond-managing-messaging-our-
indo-pacific-partners
Castro, Renato, 2021, Philippines Enhances Ties With AUKUS, diakses melalui https://amti.csis.org/philippines- enhances-ties-with-aukus/
Chandran,  N.  2018, The  Terror  Groups  on Southeast Asia’s Doorstep
Chang,  Felix  K,  2021,  Strategic  Choice:
Australia’s Nuclear-Powered Submarines, diakses dari https://www.fpri.org/article/2021/10/stra

## Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN
tegic-choice-australias-nuclear-powered- submarines/ -
Cheng,  M,  2022,  AUKUS:  The  Changing Dynamic  and  Its  Regional  Implications, European  Journal  of  Development Studies , 2(1), 1-7 Choiruzzad,  Shofwan  Al-Banna,  2015, ASEAN
di Persimpangan Sejarah Politik Global, Demokrasi & Integrasi
Ekonomi, Jakarta:  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI.
CNN,  2021,  Menlu  Australia  Kunjungi  RI
Redam Kecemasan ASEAN Soal AUKUS, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasi onal/20211104173205-106- 716724/menlu-australia-kunjungi-ri- redam-kecemasan-asean-soal-aukus Delanova, Mariane Olivia, 2021, Dampak Pakta Pertahanan  Trilateral  AUKUS  Tehadap Kondisi  Regional  Indo-Pasifik, Jurnal Dinamika Global , 6(2), 259-285 Departement of Foreign Affairs Republic of The
Philippines,  2021,  Statement  of  Foreign Affairs  Teodoro  L.  Locsin,  Jr  on  The Australian-United Kingdom-United
States  (AUKUS)  Enhanced  Trilateral Security  Partnership,  diakses  melalui https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements- and-advisoriesupdate/29484-statement- of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on- the-australia-united-kingdom-united- states-aukus-enhanced-trilateral- security-partnership
Deutsche  Welle.  2018.  Australia  Terbanyak Pasok  Dana  Terorisme  di  Indonesia.
Diakses dari https://www.dw.com/id/australia- terbanyak-pasok-dana-terorisme-di- indonesia/a-19538757 . DFAT, 2020, Trade and Investment at a Glance 2020 , diakses dari https://www.dfat.gov.au/publications/tra de-and-investment/trade-and- investment-glance- 2020#:~:text=Tiongkok%20remained% 20Australia's%20largest%20two,second %20ranked%20trading%20partner%2C %20Japan .
Fadry,  I,  2018,  Faktor-Faktor  Pendorong
Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  di Laut  Cina  Selatan  Tahun  2011-2014 Berdasarkan Dynamic Equilibrium Doctrine. Fredayani,  E,  Jordan  Aria  Adibrata,  Naufal Fikhri Khairi, 2019, Alasan Pembentukan  Kerja  Sama  Keamanan ASEAN-Australia  dalam  Menghadapi
Isu  Terorisme, Insignia  Journal  of International Relations , 6(2), 94-105 Frost,  F.  1983. ASEAN  and  Australia .  Dalam:
Broinowski, Alison. Under-standing ASEAN, 144-168. London: The Macmillan Press L TD
Frost,  Harold  M.,  1983,  The  Regional Acceleratory  Phenomenon:  A  Review, Henry  Ford  Hospital  Medical  Journal , 31(1), 3-9
Ha,  Hoang  Thi,  2022,  Understanding  the Institutional  Challenge  of  Indo-Pacific Minilaterals  to  ASEAN, Contemporray Southeast Asia , 44(1), 1-30 Hanoitimes.vn,  2021, Vietnam  spells  out  stance on AUKUS , diakses dari
https://hanoitimes.vn/vietnam-spells- out-stance-on-aukus-318802.html
Jose,  Hino  Samuel,  2022,  From  Indo-Pacific Centrality to Strategic Autonomy:
ASEAN-US  Perspective, Indonesian Journal of International Relations , 6(2),
205-228
Kuswardini,  Seftina,  2018,  ASEAN  dalam
Mendorong  Negara  Permanent  5  Untuk Mengaksesi  Southeast  Asian  Nuclear Weapon  Free  Zone, Journal  of  Islamic World and Politics , 2(1), 267-281 Liang  Fook,  L.,  &  Hoang  Hop,  H.,  2018. Vietnam’s  Responses  to  Tiongkok’s Maritime  Assertiveness  in  the  South
Tiongkok
Sea. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/IS EAS_Perspective_2018_50
Lowly  Institute,  2021, Lowly  Institute  Asia Power Index Key Findings 2021 , diakses dari https://power.lowyinstitute.org/downloa ds/lowy-institute-2021-asia-power- index-key-findings-report.pdf
Muntasyir,  M.Badry,  Made  Panji  Teguh
Santoso, 2022, Southeast Asia’s Geopolitical Dynamics in Responsive to The Emergence of AUKUS, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO , 2(1), 21-
43,
Narine,  Shaun,  1998,  ASEAN  and  the Management  of  Regional  Security, Pacific Affairs , 71(2), 195-214
Natalegawa, Marty, 2019, Does ASEAN Matter? A View From Within , Singapura: ISEAS Yusof Ishak Institute Nye, Joseph S, 1990, Soft Power, Foreign Policy , 80, 153-171
Pan,  Zhenqiang,  2018,  A  Study  of  Tiongkok’s
No-First-Use Policy on Nuclear Weapons, Journal  for  Peace  and Nuclear Disarmament , 1(1), 115-136,
Pham,  J  Peter,  2016,  What  is  in  The  National Interest  ?  Hans  Morhenthau’s  Realist Vision  and  American  Foreign  Policy, American  Foreign  Policy  Interests , 37(4), 187-193
Pramanta,  Rio  Akbar,  et  al,  2018,  Kemitraan Startegis  Non-Zero  Sum  Game  :
Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik, Indonesian Perspective , 3(2), 111-126
Pryor,  J,  2013,  State  Preferences and  Institution
Evolution:  From  Security  to  Economic Interest,
diakses
melalui https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2308830
Rosyidin, M.,  2019,  The  Dao  of  foreign policy:
Understanding  China’s  dual  strategy  in the  South  China  Sea, Contemporary Security Policy , 40(2), 214-238 Rumley,  Dennis.  2001. The  Geopolitics  of Australia’s Regional Relations . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
Sugiyono,  2011, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta Tawakal,  Akmal,  2022,  Dinamika  Keamanan
Indo-Pasifik  dan  Uni  Eropa  Terkait Aliansi AUKUS,
Global Insight Journal , 7(1), 18-32
The Guardian, 2022, Malaysian foreign minister says  concerns  remain  about  Aukus  pact after meeting with Penny Wong, diakses dari https://www.theguardian.com/world/202 2/jun/28/malaysian-foreign-minister- says-concerns-remain-about-aukus-pact- after-meeting-with-penny-wong The  Guardian,2021, What is the  Aukus  Alliance and  What  are  its  implications? ,  diakses dari https://www.theguardian.com/politics/20 21/sep/16/what-is-the-aukus-alliance- and-what-are-its-implications This  Weekend  in  Asia,  2021, Singapore  hopes Aukus  pact  Contributes  to  Regional
Peace  and  Stability  Amid  US-Tiongkok
Rivalry ,
diakses melalui https://www.scmp.com/week-
asia/politics/article/3151550/singapore- hopes-aukus-pact-contributes-regional- peace-and
Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon- Free  Zone,  2021  diakses  melalui https://asean.org/asean2020/wp- content/uploads/2021/02/nuclear- weapon-free-zone.pdf
Wende,  Anthony,  2022,  Emergence  of  AUKUS Pact  As  A  Regional  Bloc  and  Its Implications  in  Asia  Continent, Jurnal Diplomasi Pertahanan , 8(1), 44-60
Woodhead,  Dylan,  2019,  The  Origin,  Function and  Impact  of  Nuclear  Submarines, diakses dari http://large.stanford.edu/courses/2019/p h241/woodhead2/ Workman  D,  2020. Tiongkok’s  Top  Trading Partners . Retrieved from http://www.worldstopexports.com/Tiong koks-top-import-partners/
Zhou, Laura, 2020, Is Tiongkok Really Ready to Back  a  Nuclear  Arms-Free  Southeast Asia? , diakses dari
https://www.scmp.com/news/Tiongkok/ diplomacy/article/3114218/Tiongkok- really-ready-back-nuclear-arms-free- southeast-asia