## Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau
I Wayan Sujana * , Nining Asniar Ridzal
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia *korespondensi: sujanawayan1@gmail.com
Kata Kunci:
Optimalisasi, Zakat Profesi

## ABSTRAK
Suatu Hal baru dalam hukum islam yakni zakat profesi. Undang-Undang atau aturan  yang  ketat  mengenai  zakat  profesi  tidak  termuat  dalam  al-Qur’an maupun hadist Di Indonesia Potensi zakat belum dikelola secara professional dan  belum  berkembang  optimal.  Penyebabnya  adalah  belum  efektifnya lembaga  pengelola  zakat  dalam  hal  pola  pengelolaan  berdasarkan  aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi. Kajian ini akan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU  administrasi  zakat No.  23  Tahun  2011  sebagai  landasan  hukum  Badan  Amil  Zakat  Kota  Baubau. Dengan  pendekatan  sosiologis  adalah  tentang  bagaimana  pengelolaan  zakat profesi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Kota  Baubau.  Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Baubau mengoptimalkan  penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Kota  Baubau  dalam  hal  pengumpulan  zakat  profesi  belum  dilakukan  secara maksimal,  dari  jumlah  yang  seharusnya  dapat  dikumpulkan.  Zakat  yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Profesi lainnya seperti pengacara, dosen, dokter di Kota Baubau belum dilibatkan.  Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh BAZNAS  Kota  Baubau  masih  memiliki  kekurangan  yakni  masih  kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat Profesi sehingga potensi zakat Profesi belum optimal sesuai harapan.

## Diterima:
21 September 2021 Disetujui: 28 November 2021 Dipublikasikan: 30 November 2021

## ABSTRACT
A  new thing  in Islamic law is the professional zakat. Strict laws or  regulations regarding professional Zakat. not included in the Qur'an or Hadith In Indonesia, the  potential  of  zakat  has  not  been  handled  professionally  and  has  not  been optimally  developed.  The  reason  is  the  ineffectiveness  of  the  zakat administration institutions in terms of administration patterns based on aspects of collection, administration, distribution, monitoring and evaluation. This study examines the laws and regulations, namely the Zakat Administration Law No. 23 of  2011  as  the  legal  basis  for  Baubau  City  Amil  Zakat  Agency.  And  the sociological approach is about how professional  zakat management is  done by the  Baubau  City  Amil  Zakat  Agency.  Then  how  the  Amil  Zakat  Agency  of  the Baubau City optimizes the implementation of the professional Zakat according to  Law  No.  23  of  2011.  The  Amil  Zakat  Agency  of  Baubau  City  regarding  the professional zakat collection was not performed optimally from the amount to be collected.  The  zakat  collected  is  limited  only  to  professional  zakat  under  ASN with  a  relatively  very  small  amount.  This  also  applies  to  the  fact  that  other professional groups such as lawyers, lecturers and doctors were not involved in Baubau City. In the implementation, BAZNAS Baubau City still has shortcomings, namely the lack of expansion of socialization related to zakat and the renewal of professional  zakat  collection,  so  the  potential  for  professional  zakat  is  not optimal as expected.
© 2021 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Agama Islam Mendefinisikan zakat ialah menyalurkan sejumlah harta untuk yang memiliki hak dengan  syarat  tertentu.  Rukun  Islam  salah  satunya  disebutkan  dalam  Undang-undang  yakni Zakat,  fardu'ain  bagi  siapa  saja  dengan  syarat  yang  cukup.  Diwajibkannya  zakat  dimulai  pada tahun hijriah kedua (Sulaiman Rasjid, 2014:192) dalam  (Setiawan, 2016).
Zakat  dan  profesi  adalah  dua  bagian  dari  zakat  profesi.  Dalam  literatur  referensi fiqh klasik, zakat  diartikan  bagian  dari  harta  atau  badan  yang  harus  dikeluarkan.  Mengenai  definisi literatur, Wahbah al-Zuhayly mengatakan zakat adalah pelepasan hak milik yang wajib.  Dalam KBBI,  profesi    adalah  bidang  pekerjaan  yang  didasarkan  pada  latihan  profesi.  Zakat  profesi adalah zakat yang timbul dari akibat kerja profesional. Sebagai contoh pemilik apartemen atau karyawan  yang  menghasilkan  uang.  Entah  bekerja  sendiri  tanpa  ketergantungan  atau  berkat ketangkasan tangan atau otak, semuanya bisa digolongkan sebagai profesi (Rofiqoh, Alauddin, & Hasanah, 2018).
Suatu Hal baru dalam hukum islam yakni zakat profesi. Undang-Undang atau Aturan yang ketat mengenai  zakat  profesi.  Tidak  termuat  dalam  al-Qur’an  maupun  hadist  .  Sama  halnya  dengan para  mujtahid  belum  sekalipun  mengulas    secara  lebih  jelas    uraian  mengenai  zakat  profesi dalam kitab-mereka yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, maupun Imam Syafi’i para ulama mujtahid Disebabkan terbatasnya usaha dan macam-macam pekerjaan pada masa Nabi  Muhammad  dan masa setelahnya  yakni  pada masa  para mujtahid,  sedangkan hukum islam adalah pemikiran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada saat aturan  itu ditetapkan (Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, 2019)
Di Indonesia Potensi zakat belum dikelola secara professional dan belum berkembang optimal. Penyebabnya  adalah  belum  efektifnya  lembaga  pengelola  zakat  dalam  hal  pola  pengelolaan berdasarkan  aspek  penghimpunan,  pengelolaan,  penyaluran,  pemantauan  dan  evaluasi.  Dan permasalahan  utama  dalam  pembangunan  gedung  Baznas  Kota  ini  hanya  menitikberatkan  di dana  zakat  profesi  asal  aparatur  sipil  negara  (ASN),  sementara  itu  zakat  profesi  berarti  zakat yang  dibebankan  kepada  seorang  yang  punya  pekerjaan  atau  profesi  serta  memperoleh penghasilan  yang  sudah  mencapai  nisab.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  zakat  profesi merupakan  zakat yang dikenakan pada seorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan tetap dan menerima penghasilan yang telah mencapai nisabnya (Lutfi, 2021).
Pembahasan ihwal zakat profesi ada karena kewajiban-kewajiban yang ada sebagai akibat dari usaha ulama dengan sungguh-sungguh, tentunya tanpa  ketentuan yang pasti  dalam al-Qur’an, sunnah  ataupun  pada fiqh yang  pertama  kali    disusun  oleh  para  ulama.    Pengamatan  Islam terhadap berbagai konflik yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan amatan yang menarik, tepat waktu dan perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi zakat profesional dalam  dilema  zakat  yang  membutuhkan  penyesuaian  untuk  memanfaatkan  kondisi  saat  ini. Muhammad, dalam (Syamsuri & Ma’aldini, 2018)
BAZNAS memiliki  kewenangan sebagai penyelenggara zakat nasional dan juga berhak mengkaji pembentukan LAZ serta Tempat Pengumpulan Zakat (UPZ), seperti ditegaskan dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  zakat  profesi  adalah  Hukum  dan  Perundang-undangan  yang resmi dan mengikat dalam peraturan Indonesia (Sahla & Wahyuni, 2019).
Dengan mayoritasnya muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar (Mujahidin, 2019).  Orang  saat  ini  dari  profesi  dan  pekerjaannya  menghasilkan  uang.  Maka    ada  dua  jenis profesi  yang  menghasilkan  uang.  Yang  pertama  adalah  profesi  yang  dilakukan  sendiri  tidak bergantung  pada  orang  lain  seperti  dokter  praktek,  pengacara,  artis,  penjahit,  dan  lain-lain. Kedua  kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk  orang  lain  (pihak)  dengan  pembayaran  atau  biaya,
misalnya  untuk  pegawai  negeri  atau  pegawai  swasta  (Hasan,  2006)  dalam  (Nugraha  &  Zen, 2020). Pada Tahun 2019, Pengumpulan Dana Zakat Nasional dapat dilihat pada tabel  dibawah ini :

## Tabel 1. Pengumpulan Dana Berdasarkan Tingkat Organisasi Pengelola Zakat
Tingkatan OPZ Level of OPZ Pengumpulan Collection Penyaluran Disbursement Daya Serap Absorption Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp) % Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp) % 1 2 3 4 5 6 BAZNAS 8) 296.234.308.349 2.9 270.716.950.765 3.1 84.95 % BAZNAS Provinsi 583.919.722.674 5.7 481.796.534.289 5.5 BAZNAS Kabupaten/Kota 3,539.980.546.674 34.6 2.586.872.888.351 29.8 LAZ 3,728.943.985.109 36.5 3.519.873.720.039 40.5 Efektif OPZ  Dalam  Pembinaan Kelembagaan 2.078.865.243.749 20.3 1.828.961.140.910 21.1 Total 10.227.943.806.555  100.0 8,. ,221.234.354 100.0 Sumber: (Karim, Mudhofi, & Arwani, 2020)

## Tabel 2. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana
Jenis Dana Fund Types Realisasi 2019 Realization 2019 % Zakat Maal-Penghasilan Zakat Maal-Profession 3,951,113,706,297 38.6 Zakat Maal Badan Zakat Maal Organization 306,737,147,482 3.0 Zakat Fitrah Zakat Fitrah 1,406,144,490,186 13.7 Infak/Sedekah Terikat Restricted Infaq/Sadaqah 712,309,604,322 7.0 Tinfak/Sedekah Tidak Terikat Unrestricted Infaq/Sadaqah 2,582,142,106,259 25.2 CSR CSR 96,395,440,616 0.9 Dana Sosial Keagamaan Lainnya Other Socio-Religious Funds 1,173,101,311,393 11.5 Total 10,227,943,806,555 100.0 Sumber: (Karim et al., 2020)
Setelah  Yusuf  Qardawi  Cendekia  muslim  dari  Mesir,  menjadikan  zakat  profesi  sebagai  trading topic,  saat  itulah  zakat  profesi  mulai  dianggap.  Beliau  mengemukakan  hal  itu  dapat mengategorikan banyak sekali penghasilan yang termuat dalam golongan zakat profesi, seperti: (1)  penghasilan  dari  pekerjaan  instansi,  baik  pemerintah  (sipil)  maupun  swasta  (perusahaan swasta).  Penghasilan  yang  diperoleh  melalui  pekerjaan  tersebut  biasanya  sifatnya  aktif,  yaitu ada  penghasilan/penghasilan  yang  relatif  spesifik  dengan  jumlah  kurang  lebih  sama  yang ditarik  secara  teratur  (kebanyakan  bulanan).  (2)  Penghasilan  dari  kegiatan  profesional  di bidang  pendidikan,  kualifikasi,  dan  pekerjaan  tertentu  di  mana  karyawan  bergantung  pada keterampilan  /  keahlian  pribadinya,  seperti:  dokter,  pengacara,  penata  rambut,  seniman, perancang  busana,  penjahit,  moderator,  musisi,  dll.  Penghasilan  yang  diperoleh  seperti  itu umumnya pasif, tidak terdapat ketentuan absolut untuk penghasilan pada titik waktu tertentu (Mufraini, 2006:73) dalam (Mualimah & Kuswanto, 2019).
Pelaksanaan  pembayaran  zakat  profesional  di  Lembaga  Zakat  (BAZNAS)  Kota  Baubau  belum seutuhnya dipatuhi oleh seluruh ASN di Kota Baubau. Sasaran kota ini cukup besar  untuk  zakat jenis  ini,  hanya  saja  yang  terwujud    hanya  sebatas  Rp.  Angka  2  miliar  didominasi  oleh  zakat fitrah. Sedangkan potensi zakat provinsi Sulawesi Tenggara  sampai pada angka Rp. 2,7 triliun, realisasi  17  kabupaten/kota  termasuk  kota  Baubau  hanya  mencapai  Rp.  39  miliar.  Sedangkan zakat  jenis  ini  cukup  potensial  di  Baubau,  sesuai  dengan  keberadaan  ASN  di  seluruh  instansi vertikal,  TNI/Polri,  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  sekolah,  hingga  BUMN  dan  BUMD  di Kota Baubau .

## 2. METODE PENELITIAN

## Pendekatan Studi Kasus Dengan Analisis Menggunakan Yuridis Sosiologis
Kajian  ini akan mengkaji  peraturan perundang-undangan yaitu UU administrasi zakat  No. 23 Tahun  2011  sebagai  landasan  hukum  Badan  Amil  Zakat  Kota  Baubau.  Dan  pendekatan sosiologis adalah  tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh  Lembaga Zakat  (BAZNAS)    Kota  Baubau.  Kemudian  bagaimana  Badan  Amil  Zakat  Kota  Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

## Data Penelitian
Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari :
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari  sumber  utamanya,  yakni Informan.
b. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  asalnya  dari  bahan  pustaka  untuk  mendapatkan  suatu landasan  teori  dalam  bentuk  pendapat  atau  peraturan  perundang-undangan  tertulis, terutama  yang  bersumber  dari hukum  islam  berkaitan    dengan  permasalahan  serta,  arsip, dokumen-dokumen dan data lainnya yang butuhkan.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari    Observasi,  wawancara  dan  studi pustaka. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Pengelola BAZNAS Kota Baubau.

## Analisis Data
Data  dianalisis  bermula  dari  lapangan  atau  bukti  empiris,  turun  ke  lapangan,  mempelajari, menelaah, menafsirkan dan menentukan kesimpulan dari peristiwa yang terdapat di lapangan. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  data  kualitatif  beserta  prosedur pengumpulan  datanya.  Model  interaktif  digunakan  dalam  Analisis  data  penelitian  kualitatif, yang komponen utamanya adalah:

## Sumber : Milles dan Huberman (Ilyas, 2016)

## Gambar 1. Analisis Data Kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Zakat  profesi  adalah  kewajiban  zakat  atas  suatu  pekerjaan  atau  pengalaman  profesi  tertentu, baik  perorangan  ataupun  bersama-sama  dengan  lembaga  lain  atau  orang,  yang  menghasilkan pendapatan (uang) dan memenuhi nisab (batas minimal zakat).  Sebagai contoh adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit dan lainnya (Lutfi, 2021).

## Waktu Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi
Untuk  memutuskan  kapan  harus  membayar  zakat  atas  profesi,  baik  itu  berupa  gaji,  upah, pendapatan  atau  semacamnya,  Yusuf  Qardhawi  merekomendasikan    agar  menunda mengeluarkan zakat atas harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali ada yang khawatir bahwa penghasilannya dihabiskan sebelum jatuh tempo. Pasalnya, tidak ada pembayaran ganda kewajiban  atas  seluruh  aset  dalam  satu  tahun.  Waktu  pengumpulan  zakat  ini  bisa    sekali setahun    atau  sekali  sebulan  atau  sekali  dalam  beberapa  bulan.  Lebih  khusus  lagi,  jika diakumulasikan  satu  tahun,  jumlah  besaran  zakat  yang  dibayarkan  sama.  Namun,  jika penghasilannya diakumulasikan selama satu tahun setelah dikurangi kebutuhannya selama satu tahun,  melebihi nisab maka  zakat  harus  dikeluarkan,    menurut  aturan nisab ,  85  gram  setara dengan  emas  24  karat,  dan  kadarnya  adalah  2,5%.  Jika  tidak  cukup  nishab,  maka  tidak  perlu mengeluarkan zakat (Hafidhuddin, 2002: 94) dalam (Mualimah & Kuswanto, 2019).
Nishab, Haul dan Kadar Zakat profesi
a. Nishab, Haul Zakat Profesi
1) Zakat  profesi  nishabnya  sama  dengan Nishab emas  yang  beratnya  85  gram. (Qardawi, 1999) dalam (Saprida, 2016)
2) Zakat  profesi haulnya dilakukan  setiap  tahun,  akan  tetapi  dapat  dilakukan  setiap bulan Ta’zil .
3) Ketentuan  kadar  zakat  profesi  disesuaikan  dengan  zakat  emas  yakni  sebesar  2,5 Persen.
4) Metode  Penghitungan Zakat Profesi. Melihat      harga  emas  saat  ini,  dibagi  12  bulan,  dikalikan  85  gr  ( Nishab emas) menghasilkan Nishab perbulan minimal dikali 2,5 %. Misalnya  : harga emas saat ini tiap  gram adalah  Rp. 325.000,- maka dihitung dengan cara :
a) 85 gr x Rp. 325.000,- = Rp. 27.625.000,-
b) Rp. 27.625.000,- : 12 bulan = Rp. 2.302.083,-
c) 2,5 % Rp. 2.302.083,- = Rp. 57.552,-
d) Pegawai  yang  tiap  bulan    gajinya  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  Rp. 2.302.083,- maka zakat itu wajib
e) Berinfaq dan sedekah diwajibkan bagi pegawai yang belum mencapai nishab .
b. Pengumpulan
Unit  Pengumpul  Zakat  adalah  unit  organisasi  yang  dibentuk  oleh  BAZNAS  untuk membantu  dalam  pengumpulan  zakat.  Hasil  pengumpulan  zakat  oleh  UPZ  harus diajukan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

## Tabel 3. Jumlah Zakat Profesi di Kota Baubau 2019-2020
Tahun Jumlah Zakat Profesi 2019 Rp. 9.921.206 2020 Rp. 20.199.288
Sumber : BAZNAS Kota Baubau Tahun 2021

## Pelaksanaan Zakat Profesi
Pelaksanaan  pembayaran  zakat  profesi  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Baubau belum dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh ASN. Kota Baubau Menargetkan zakat jenis  ini cukup tinggi, namun nyatanya hanya sampai pada  nominal Rp. 2 Milyar yang didominasi  zakat fitrah. Sedangkan  potensi zakat   Provinsi  Sulawesi  Tenggara  hingga  Rp.2,7  Triliun,  sebenarnya  baru mencapai  Rp.39  Milyar  dari  17  Kabupaten/kota.    Sedangkan  di  kota  Baubau  zakat  jenis  ini sangat  memungkinkan  bila  dilihat  banyakknya  ASN  di  semua  instansi  Vertikal,  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri,), Sekolah, hingga BUMN dan BUMD.
Aparatur    sipil  Negara    di  Kota  Baubau  sebesar  4.239  orang,  yang  antara  lain    laki  –  laki berjumlah  1.868  orang  dan  perempuan  berjumlah  2.371  orang  .  Bila  dilihat  dari  jenjang pendidikan yang ditamatkan Aparatur Sipil Negara tersebut terdiri dari 11 orang lulusan SMP, 588  orang  lulusan  SMA,  297  orang  lulusan  D-I  dan  D-II,  263  orang  lulusan  D-III  dan  3.064 lulusan D-IV, S1, S2 dan S3. (Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 2020)
Jika  melihat  data  diatas  mengenai  jumlah  pegawai  di  Kota  Baubau,  Maka  jumlah  yang dikumpulkan oleh BAZNAS sangat minim. Masih adanya ketidakpatuhan oleh ASN Kota Baubau dalam hal penyetoran Zakat Profesi. Langkah Tegas yang diimbau oleh pemerintah  Tertanggal 26 Februari 2019 Walikota Baubau Menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.2/1055 merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai tindak lanjut UU RI Tentang Pengelolaan Zakat  No.  23  Tahun  2011,  sebagaimana  Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2014  tentang optimalisasi  Pengumpulan  Zakat  di  Kementerian/  Lembaga,  Sekjen  Lembaga  Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemda, BUMN, BUMD dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 451.12/552 tanggal 28 Januari 2019 tentang penunaian Zakat, Infaq dan  Sadaqah  (ZIS).  Mengenai  penunaian  ZIS  bagi  seluruh  Muslim  berstatus  pegawai  negeri Aparatur  sipil  Negara,  swasta,  BUMD,  BUMN  dalam  kerangka    pemerintahan  Kota  Baubau, namun  belum  optimal  walaupun  sudah  dijalankan.  Disisi  lain,  pemerintah  daerah meminta    Baznas  untuk  membuat  laporan  data  wajib  zakat  yang  belum  disiplin  membayar zakat dengan harapan agar  zakat profesi ini berfungsi  sebagaimana mestinya  sehingga dapat dimanfaatkan lebih luas oleh mereka  yang membutuhkan. (sultra.kemenag.go.id).

## I W. Sujana & N. A.  Ridzal | Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau
Secara  Umum  penyelenggaraan  zakat  maal  di  Propinsi  Sulawesi  tergolong  memprihatinkan, baik  dari  sisi  tingkat  pemenuhan  kewajiban  zakat,  profesionalisme  pengurus    zakat  (badan amil),  ataupun  peranan  instansi  yang  terkait.  Akibatnya  pemanfaatannya  dalam  upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum masih sangat kecil.  (Nola, Aedy, & Bachmid, 2019)

## Penyaluran Zakat Profesi
Penyaluran  dana  Baznas  Kota  Baubau    diisalurkan  ke  8 asnaf sesuai  dengan  al-Quran  yang dibantu dari unsur kelurahan di kota Baubau. Penyaluran zakat  tidak spesifik jenis Zakatnya, tetapi    dana  keseluruhan  yang  seluruhnya    terkumpul  dari  zakat,  infaq  dan  shadaqoh dikumpulkan  jadi  satu  kemudian  di  salurkan  .  Adapun  pemanfaatan  yang  disalurkan    oleh Baznas Kota Baubau berupa :
a) Sektor  Pendidikan
b) Wilayah Sosial Keagamaan
c) Bidang Kesehatan
d) Ekonomi
e) Bidang Sosialisasi dan Informasi
f) Sekretariat Baznas

## 4. KESIMPULAN
Badan Amil Zakat Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi  belum dilakukan secara maksimal,  dari  jumlah  yang  seharusnya  dapat  dikumpulkan.  Zakat  yang  dikumpulkan  baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Ini juga  tidak termasuk  profesi  lain  di  Kota  Baubau  Seperti  Pengacara,  dokter,  dosen,  dan  lainnya. Pengumpulan  zakat  ini  dalam  pelaksanaannya  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Baubau masih  memiliki  kekurangan  yakni  masih  kurangnya  perluasan  sosialisasi  terkait  zakat  dan pembaruan  pengumpulan  zakat  Profesi  sehingga  potensi  zakat  Profesi  belum  optimal  sesuai harapan.

## 5. SARAN
Pemerintah Kota Baubau sebaiknya membentuk Peraturan untuk Seluruh aparatur sipil Negara di  Kota  Baubau  mengenai  kewajiban  membayar  Zakat  profesi  dan  dan  memerintahkan  para profesi  di  kota  Baubau  untuk  memenuhi  kewajiban  zakat  profesi  yang  telah  mencapai nishabnya. Serta BAZNAS Kota Baubau mendata jumlah pegawai yang telah wajib mengeluarkan zakat profesi tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2020). Kota Baubau Dalam Angka 2020 .
Ilyas.  (2016).  Pendidikan  Karakter  Melalui  Homeschooling. Journal  of  Nonformal  Education  and Community Empowerment , 2 (1), 91–98.
Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia. Ijtimaiyya , 13 (2), 117–130.
Khozainul  Fauziah,  Ibnu  Jazari,  S.  M.  (2019).  Studi  Analisis  Peran  Kementrian  Agama  Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN Di Kota Batu. HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: , 1 (1), 37–43.
Lutfi,  M.  (2021).  Optimalisasi  zakat  profesi  para  muzzaki  di  baznas  kota  tangerang. Madani Syari’ah , 4 (1), 1–13.
Mualimah,  S.,  &  Kuswanto,  E.  (2019).  Implementasi  Pengelolaan  Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Islamic Management and Empowerment Journal ,
1 (1), 45. https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62
Mujahidin,  M.  (2019).  Tinjauan  terhadap  Pendistribusian  Zakat  Profesi  dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  (  Studi  pada  BAZNAS  Kab.  Maros). Al-Tijary , 4 (2),  155–168. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367
Nola,  I.,  Aedy,  H.,  &  Bachmid,  G.  (2019).  Studi  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  Profesi Dibadang Amil Zakat Kota Kendari. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) , 4 (1), 16–26. https://doi.org/10.33772/jpeb.v4i1.6083
Nugraha,  W.,  &  Zen,  M.  (2020).  Peran  Amil  Zakat  dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Zakat Profesi  Pada  Laznas  Al-Azhar  Jakarta  Selatan. Al  Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and Banking , 1 (2), 176. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274
Rofiqoh, S. N. I., Alauddin, M., & Hasanah, N. (2018). Strategi Fundrising Zakat: Literasi Zakat Produktif dan Zakat Profesi (Studi pada Bmt Muda Jatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia). Proceedings  of  Annual  Conference  on  Community  Engagement ,  556–575.  Retrieved  from http://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/82
Sahla,  H., &  Wahyuni,  D.  (2019).  Implementasi  Fungsi  Manajemen  Dalam Dengelolaan  Zakat Profesi  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (  BAZNAS  )  Kabupaten  Asahan. Human  Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 , 237–249. Retrieved from
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/6525/2871
Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. Economica Sharia , 2 (1), 49– 57.
Setiawan, D. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial  Mustahik  di  Badan  Zakat  Nasional  Kota  Cirebon. Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 1 (1),  55–67.  Retrieved  from  http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax- literate/article/view/8
Syamsuri, S., & Ma’aldini, M. Y. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  Profesi  Di  BAZNAS  Ponorogo. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 5 (2), 266.
https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747