## KONSEP SHARED PARENTING DALAM HADHANAH PASCA PERCERAIAN: KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM KONTEMPORER
Maghfirah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: maghfirah@uin-suska.ac.id

## Gushairi
Pengadilan Agama tembilahan Email: gushairi@gmail,com

## Abstract
Hadhanah  Pasca  Perceraian;  Kajian  Perundang-Undangan  Perkawinan  Islam  Kontemporer. Tulisan ini mengulas tentang konsep Hadhanah dalam Hukum  Islam, dengan metode deskriptif dan  telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Dari  hasil  kajian  yang  dilakukan,  penulis menggambarkan  terkait  adanya  pembaruan  dalam  hak  asuh  anak  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, dan penulis juga menawarkan satu konsep yaitu shared parenting / joint parenting , yaitu pengasuhan secara bersama demi kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci: Hadhanah, Shared Parenting, Indonesia .

## Abstract
Post  Divorce  Hadhanah:  Study  of  Contemparary  Islamic  Marriage  Legislation.  This  paper examines the conceptof Hadhanah in Islamic Law, using descriptive methods and an analysis of staturory regulations. From the result of the study conducted, the author describes the existence of renewal in child custody rights in Indonesian lehislation, and the author also offers a concept, namely  shared  parenting/Joint  parenting,  which  is  collective  care  for  the  best  interests  of  the child.
Keywords: Hadhanah, Shared Parenting, Indonesia

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  paling  sempurna  dalam  mengatur  kehidupan  manusia. Islam  mengatur  semua  aspek  kehidupan  manusia  yang  sebelum  Islam  datang  kehidupan  sosial masyarakat  tidak  beradab,  sehingga  Islam  datang  membawa  perubahan  dengan  merubah  dan mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  baik  dalam  kekeluargaan,  sosio  politik,  ekonomi  dan  juga muamalah sesama manusia. Sebagai  agama  yang sempurna ( kaffah) ,  Islam  telah mengatur cara untuk  melanjutkan  kehidupan  manusia  dengan  membuat  peraturan  yang  sempurna  melalui pernikahan.
Namun sayang sekali, tidak semua rumah tangga yang dijalani manusia selamanya indah, hidup  bahagia,  karena  setiap  rumah  tangga  itu  sama-sama  menghadapi  masalah  namun permasalahan yang dihadapi masing-masing bisa saja berbeda.
Abdul  Ghofar  Anshori  berpendapat  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  sering dijumpai  orang  (suami  isteri)  mengeluh  dan  mengadu  kepada  orang  lain  ataupun  kepada keluarganya,  akibat  tidak  terpenuhinya  hak  yang  harus  diperoleh  atau  tidak  dilaksanakannya kewajiban  dari  salah  satu  pihak,  atau  karena  alasan  lain,  yang  dapat  berakibat  timbulnya  suatu perselisihan di antara keduanya tersebut. tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian.) 1
Dengan demikian, bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, makanya  Islam  memberi  satu  jalan  yang  namanya  bercerai/berpisah.  Fenomena  perceraian  di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. 2 Bagi sebagian pasangan  dengan  berakhirnya  kehidupan  rumah  tangga  mereka  dengan  bercerai  telah  berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian  menghadapi  masalah  baru  yakni  masalah  pemeliharaan  anak  ( hadhanah) yang  lahir dari hasil pernikahan tersebut.
Hadhanah adalah  pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil  yang  belum  bisa  mengurus  diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah hadhanah dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam. 3
Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan yang  dibangun  dengan  susah  payah,  yang  pada  akhirnya  bubar  karena  kemelut  rumah  tangga orang yang menghantamnya menanggung derita yang berkepanjangan, yang bisa saja disebabkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut. 4
Menurut Faridaziah Syahrain  dalam sebuah tulisannya di  Jurnal Lex et  Societatis, tahun 2017, Pemeliharaan  anak ( hadhanah ) pasca perceraian ini,  perlu menjadi perhatian  yang serius
1 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 233
2 Muchsin, Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakin Indonesia, No. 301, Desember 2010, hal. 5
3 Khoiruddin Nasution, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Al’Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016, hal. 1
4 Tinuk  Dwi  Cahyani,  Komariah, Upaya  Hukum  Permohonan  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Nafkah Hadhanah, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017 , hal. 119
karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini  sehingga  harus  dilakukan  pembaharuan  hukum  atas  ketentuan  hukum  hak  asuh  anak tersebut. 5
Dari apa yang penulis paparkan di atas, maka penulis menggambarkan terkait Hadhanah dalam Hukum Islam, sekaligus mentelaah aturan-aturan yang ada di Indonesia dan memberikan solusi  bahwa  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak Hadhanah ini  patut  dicoba  dengan  konsep Shared parenting (pengasuhan secara bersama).

## PEMBAHASAN Konsep hadhanah dalam hukum Islam
Rumah tangga  yang sakinah dalam artian  yang lengkap (sempurna) tidak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak di rumah tangga. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu pentingnya kedudukan anak  di  dalam  sebuah  keluarga,  maka  tidaklah  heran  jika  hukum  Islam  memberikan  aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan hadhanah. 6
Dalam  bahasa  Arab,  istilah  pengasuhan  anak  disebut  dengan al-hadhanah yang  artinya sisi,  samping  arah  (dari  sesuatu). 7 Adapun  secara  syara’ hadhanah artinya  pemeliharaan  anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang  yang  tidak  mampu  mengurus  kebutuhannya  sendiri  karena  tidak mumayyiz seperti  anak- anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya. 8
Pengertian ini hampir sama  yang disampaikan oleh Sayid  Sabiq  didalam  kitabnya Fikih Sunnah, yang  menjelaskan  bahwa  memelihara  anak  yang  masih  kecil  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  sudah  besar,  tetapi  belum tamyiz ,  atau  belum  mampu  untuk  mengurus  diri sendiri  dan  belum  tahu  mengerjakan  sesuatu  karena  belum  dapat  memilah  mana  yang  baik
5 Faridaziah  Syahrain, Penetapan  Hak  Asuh  Anak  di  Bawah  Umur  Akibat  Perceraian  Perspektif  Hukum Islam, Lex et Societatis, Vol. V/No.7/Sep/2017 , hal. 106 6 Prof.  Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Muslim, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 99
7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-4, h. 274
8 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  wa  adillatuhu, alih  bahasa  oleh  Abdul  Hayyi  al-Kattani,  (Depok:  Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, jilid 10, hal. 60
untuknya,  mendidik  serta  mengasuhnya  baik  fisik  maupun  mental  atau  akalnya  agar  sanggup memikul tanggung jawab. 9
Hadhanah merupakan  kebutuhan  atau  keharusan  demi  kemaslahatan  anak  tersebut. Sehingga  kedua  orang  tua  mereka  memiliki  ikatan  atau  sudah  bercerai,  anak  tetap  berhak mendapatkan  perhatian  dari  kedua  orang  tuanya.  Banyak  ayat  al-Qur’an  maupun  hadis  Nabi Muhammad  Saw  yang  menjelaskan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya,  diantaranya  adalah QS Al-Baqarah ayat 233;
ۥُهَل ِدوُل ْوَمْلٱ ىَلَعَو ۚ َة َعاَضَّرلٱ َّمِتُي نَأ َداَرَأ  ْنَمِل ۖ ِنْيَلِماَك ِنْيَلْوَح  َّنُهَدََٰلْوَأ  َنْعِض ْرُي  ُت ََٰدِل ََٰوْلٱَو ۥُهَّل لدوُل ْوَم  َلََو اَهِدَلَوِب ٌۢلةَدِل ََٰو َّرٓاَضُت  َلَ ۚ اَهَعْسُو  َّلَِإ  لسْفَن  ُفَّلَكُت  َلَ ۚ ِفوُرْعَمْلٱِب  َّنُهُتَوْسِكَو  َّنُهُقْزِر ۗ اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف ٍرُواَشَتَو اَمُهْنِّم ٍضاَرَت نَع  الَاَصِف اَداَرَأ  ْنِإَف ۗ َكِل ََٰذ ُلْثِم ِثِراَوْلٱ ىَلَعَو ۚ ۦِهِدَلَوِب َ َّلّٱ  اوَُُّتٱَو ۗ  ِفوُرْعَمْلٱِب مُتْيَتاَء ٓاَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف ْمُكَدََٰلْوَأ  آوُعِضْرَتْسَت نَأ ْمُّتدَرَأ  ْنِإَو
لريِص َب  َنوُلَمْعَت اَمِب َ َّلّٱ  َّنَأ  آوُمَلْعٱَو
Artinya : “ Para ibu  hendaklah  menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf . Seseorang tidak dibebani melainkan menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  kewajiban  bagi  seorang  ayah  untuk  memberi  makan  dan pakaian  kepada  para  ibu  kalau  ibu  anak-anak  yang  disusukan  itu  telah  diceraikannya.  Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalaknya. Dengan  adanya  kewajiban  ini,  anak  yang  dilahirkan  mendapat  jaminan  pertumbuhan  fisik  dan perkembangan jiwa dengan baik.
9 Sayyid Sabiq ,Fikih Sunnah, Jilid 8,(Bandung:Al-Ma’arif,1996), hal.160
Di  dalam  Hukum  Islam,  pemeliharaan  anak  setelah  bercerai  antara  suami  dan  isteri, merupakan  prioritas  yang  jatuh  kepada  seorang  ibu  yang  paling  berhak  mengasuhnya  sampai anak  tersebut  mencapai  usia tamyiz .  Hal  ini  berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad dan Abu Daud;
ءاُس هل ييدثو ءاعو هل ينطب ناك ،الله لوسراي :تلاق ةأرما نأ ورمع نب الله دبع نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر اهل لاُف ينم هعزني نأ داراو ينُلط هابا ناو ءاوح هل يرجحو مكاحلا هححصو دواد وبأو دمحأ هاور يحكنت ملام هب قحأ تنأ
Artinya :  “Bahwa  seorang  wanita  berkata,  Ya  Rasulullah,  sesungguhnya  anak  saya  ini,  perut sayalah  yang  telah  mengandungnya,  dan  susu  sayalah  yang  telah  menjadi minumannya  dan  pangkuanku  lah  yang  melindunginya.  Tapi  bapaknya  telah menceraikanku  dan  hendak  menjauhkan  anakku  pula  dari  sisiku”.  Maka  Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)
Hadis  tersebut  merupakan  dalil  bahwa  seorang  ibu  lebih  berhak  untuk  mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat- sifat  khusus  bagi  seorang  wanita  yang  menguatkan  keutamaannya  mengasuh  anaknya  sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Saw menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu  tersebut.  Hal  ini  mengingatkan  bahwa  alasan  dan  tujuan-tujuan  utama  dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.
Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, “Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya”.
Jika  anak  tersebut  masih  bayi,  kecil  atau  belum mumayyiz, hak  asuhnya  jatuh  kepada ibunya,  maka  anak  yang  sudah mumayyiz atau  telah  mencapai  usia  tertentu  dan  mampu menyampaikan  isi  hatinya,  tidak  perlu  digendong  dan  dibawa-bawa  lagi  oleh  seorang  wanita, maka  dalam  hal  tersebut  kedua  orang  tua  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Oleh  sebab  itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw;
ِنَرَبْخَأ ٍجْيَرُج ِنْبا  ْنَع ٍمِصاَع وُبَأَو ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح ُّيِناَوْلُحْلا ٍّيِلَع  ُنْب ُنَسَحْلا اَنَثَّدَح ي ْنَع لداَيِز
َج اَنَأ اَمَنْيَب َلاَق ٍقْدِص َلُجَر ِةَنيِدَمْلا ِلْهَأ  ْنِم ىالْوَم ىَمْلَس َةَنوُمْيَم اَبَأ  َّنَأ َةَماَسُأ ِنْب ِل َلَِه ََ َم  لسِلا
ْوَز اَهََُّلَط ْدَقَو ُهاَيَعَّداَف اَهَل  لنْبا اَهَعَم لةَّيِسِراَف لةَأَرْما ُهْتَءاَج َةَرْيَرُه يِبَأ َةَرْيَرُه اَبَأ اَي  ْتَلاََُف اَهُج
َنَطَرَو ِهْيَلَع اَمِهَتْسا َةَرْيَرُه وُبَأ َلاََُف يِنْباِب  َبَهْذَي  ْنَأ ُديِرُي يِجْوَز ِةَّيِسِراَفْلاِب ُهَل  ْتَنَطَرَو َكِلَذِب اَهَل
َرْيَرُه وُبَأ َلاََُف يِدَلَو يِف يِنُّقاَحُي  ْنَم َلاََُف اَهُجْوَز َءاَجَف
ُتْعِمَس يِّنَأ  َّلَِإ اَذَه ُلوُقَأ  َلَ يِّنِإ َّمُهَّللا َة
َِّالله َلوُسَر اَي  ْتَلاََُف ُهَدْنِع لدِعاَق اَنَأَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّالله ىَّلَص ِ َّالله ِلوُسَر ىَلِإ  ْتَءاَج اةَأَرْما يِجْوَز  َّنِإ
ْنِم يِناََُس ْدَقَو يِنْباِب  َبَهْذَي  ْنَأ ُديِرُي
َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّالله ىَّلَص ِ َّالله ُلوُسَر َلاََُف يِنَعَفَن ْدَقَو َةَبَنِع يِبَأ ِرْئِب
اَذَه َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّالله ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاََُف يِدَلَو يِف يِنُّقاَحُي  ْنَم اَهُجْوَز َلاََُف ِهْيَلَع اَمِهَتْسا ِهِذَهَو َكوُبَأ
ْذُخَف َكُّمُأ ِهِب  ْتََُلَطْناَف ِهِّمُأ ِدَيِب َذَخَأَف  َتْئِش اَمِهِّيَأ ِدَيِب
Artinya :  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Al-Hasan  bin  ‘Aliy  Al-Hulwaaniy:  Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu ‘Aashim, dari Ibnu Juraij : Telah mengkhabarkan  kepadaku  Ziyaad,dari  Hilaal  bin  Usaamah :  Bahwasannya  Abu Maimuunah  Salmaa  mantan  budak  penduduk  Madinah  yang  termasuk  orang  jujur, berkata  :  Ketika  aku  sedang  duduk  bersama  Abu  Hurairah,  datang  kepadanya seorang  wanita  Persia  yang  membawa  anaknya  -  keduanya  mengklaim  lebih  berhak terhadap  anak  tersebut  -,  dan  suaminya  telah  menceraikannya.  Wanita  tersebut berkata  menggunakan  bahasa  Persia  :  “Wahai  Abu  Hurairah,  suamiku  ingin  pergi membawa  anakku”.  Kemudian  Abu  Hurairah  berkata  kepadanya  menggunakan bahasa  asing  :  “Undilah  anak  tersebut”.  Kemudian  suaminya  datang  dan  berkata  : “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku ?”. Kemudian Abu Hurairah berkata :  “Ya  Allah,  aku  tidak  mengatakan  hal  ini  kecuali  karena  aku  telah  mendengar seorang  wanita  datang  kepada  Rasulullah shallallaahu  'alaihi  wa  sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata : ‘Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam,  sesungguhnya  suamiku  hendak  pergi  membawa  anakku,  sementara  ia  telah membantuku  mengambil  air  dari  sumur  Abu  'Inaabah,  dan  ia  telah  memberiku manfaat’.  Kemudian  Rasulullah shallallaahu  'alaihi  wa  sallam bersabda  : ‘Undilah anak  tersebut  !’.  Kemudian  suaminya  berkata  :  ‘Siapakah  yang  akan  menyelisihiku
mengenai  anakku  ?’.  Kemudian  Nabi shallallaahu  'alaihi  wa  sallam berkata  : ‘Ini adalah  ayahmu  dan  ini  adalah  ibumu,  gandenglah  tangan  salah  seorang  diantara mereka  yang  engkau  kehendaki!’.  Kemudian  anak  itu  menggandeng  tangan  ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih].
Hadits  ini  merupakan  dalil  bahwa  seorang  anak  ketika  bisa  mandiri  atau  sudah tamyiz mempunyai  hak  kebebasan  untuk  memilih  antara  ikut  ayah  atau  ibunya,  karena  dalam  usia tersebut, anak sudah mempunyai kecendrungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.
Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dali ayat al-Qur’an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia Hadhanah hanya menjelaskan bahwa anak tersebut mumayyiz , mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu Hadhanah.
Menurut  mazhab  Hanafi,  saat  anak  laki-laki  tidak  memerlukan  penjagaan  dan  telah mampu mengurus  keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun. 10
Menurut  mazhab  Imam  Malik,  masa  hadhanah  berakhir  ketika  laki-laki  sudah  Ihtilam (mimpi),  sedangkan  masa  hadhanah  bagi  perempuan  setelah  ia  mencapai  usia  menikah,  namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuanya sampai ia menikah  lagi,  jika  tidak  maka  sebaiknya  putrinya  dititipkan  kepada  bapak/saudara  bapak  bibi menjadi walinya. 11
Sedangkan  menurut  Mazhab  Syafi’iy  usia Hadhanah baik    laki-laki  dan  perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. 12
Di sisi lain, Islam juga telah mengatur tentang gugurnya Hak Hadhanah, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi, sebagaimana hadis Nabi saw,
10 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 185
11 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 186- 187
12 Ibid, hal. 187
ءاُس هل ييدثو ءاعو هل ينطب ناك ،الله لوسراي :تلاق ةأرما نأ ورمع نب الله دبع نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر اهل لاُف ينم هعزني نأ داراو ينُلط هابا ناو ءاوح هل يرجحو مكاحلا هححصو دواد وبأو دمحأ هاور يحكنت ملام هب قحأ تنأ
Artinya :  “Bahwa  seorang  wanita  berkata,  Ya  Rasulullah,  sesungguhnya  anak  saya  ini,  perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu  sayalah  yang telah menjadi minumannya dan  pangkuanku  lah  yang  melindunginya.  Tapi  bapaknya  telah  menceraikanku  dan hendak  menjauhkan  anakku  pula  dari  sisiku”.  Maka  Rasulullah  bersabda,  Engkaulah yang  lebih  berhak  akan  anak  itu,  selagi  belum  menikah  dengan  orang  lain.” (HR.

## Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)
Imam al Mawardi berpendapat bahwa pernikahan hendak menggugurkan ibu sebagai hak hadhanah dan kafalah terhadap perkataan hadis tersebut di atas. 13 Sementara, Kitab Al-Muhalla Ibn Hazm menjelaskan bahwa ibu tidaklah gugur dalam hadhanah sebab pernikahan ketika ibu dapat  dipercaya  hal  ini  berdasarkan  nash  yang  diutarakan  oleh  Nabi  Saw,  bahwa  tidak mengkhususkan menikahnya si Ibu atau tidak. 14
Dari hadis ini juga, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa apabila ibunya menikah maka praktis  hak  hadhanah  tersebut  beralih  kepada  ayahnya,  alasan  yang  dapat  dikemukakan  adalah bahwa  apabila  ibu  anak  tersebut  menikah,  maka  besar  kemungkinan  perhatiannya  akan  beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya.
Namun,  penulis  belum  menemukan  dalil  bahwa  jika  seorang  ayah  kembali  menikah dengan perempuan lain, maka hak asuh nya jatuh kepada yang lain. Hal ini sejalan dengan para ulama  belum  ada  yang  memberikan  syarat  ini  bagi  suami  yang  menikah  lagi.  Hal  ini  bisa diindikasikan bahwa bapak adalah sebagai kepala keluarga dalam keluarga sehingga mempunyai otoritas  yang  lebih  dari  perempuan.  Begitu  juga  nash  tidak  ada  yang  tegas  menyampaikan demikian, tidak seperti nash perempuan yang menikah lagi maka gugurlah hak asuhnya. 15
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  hukum  Islam  yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  saw,  dalam  kasus  pemeliharaan  anak  yang  masih
13 Abi  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habibal-Mawardi ,  al-Hawial-  Kabir (Bairut:Daaral-Kitabal- Ilmiyah ,1994), hal.510 14 Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin hazm , Al-Muhalla ( Mesir: IdarahThiba’ahal Muniriyah ), hal. 146 15 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 171
belum  mumayyiz  diserahkan  kepada  ibunya  selama  ibunya  tersebut  belum  melaksanakan pernikahan,  jika  sudah mumayyiz diberikan  kepada  anak  tersebut  untuk  memilih  untuk  hidup bersama siapa, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya.

## Hadhanah dalam peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Indonesia
Pemeliharaan  anak  yang  menjadi  kewajiban  orang  tua  harus  dipenuhi  karena  kegagalan memelihara  anak  dalam  membekali  kebutuhan  mereka,  terutama  bekal  keagamaan,  bukan  saja merugikan  diri  si  anak  yang  bersangkutan,  namun  kedua  orang  tuanya  pun  akan  menderita kerugian yang tidak kecil. 16
Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal  45  ayat  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  menegaskan  bahwa  kedua  orang  tua  sama-sama memiliki  kewajiban  dalam  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya. Kewajiban  kedua  orang  tua  tersebut  menurut  ayat  2  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua putus.
Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal  41  huruf  (a)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menegaskan  bahwa  akibat  putusnya perkawinan  karena  perceraian  ialah  baik  bapak  atau  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan mendidik  anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas  biaya  yang  timbul  dari  pemeliharaan  dan  pendidikan  tersebut,  menurut  huruf  (b),  menjadi tanggung  jawab  bapak,  jika  bapak  tidak  mampu  memenuhi  tanggungjawab  tersebut  maka  ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.
Akan  tetapi,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  tidak  memberikan  uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang  menentukan  pengasuhan  anak  yaitu  Pasal  105  dan  156.  Sebagaimana  terdapat  pada  pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut;

## Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan
16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 195
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya Sementara itu pasal 106 KHI menyebutkan;
a. Anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan hadhanah dari  ibunya,  kecuali  bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. apabila  pemegang hadhanah ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani  dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat  yang  bersangkutan,  Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus diri sendiri (21) tahun.
e. bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah dan  nafkah  anak,  Pengadilan  Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
Jika  dilihat  dari  pasal  105  KHI  di  atas  menentukan  tentang  pengasuhan  anak  pada  dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.
Menurut Rufia Wahyunign Pratiwi dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa alasan pemeliharaan anak  yang belum mumayyiz , diberikan kepada ibu  karena ibu dialah  yang berhak untuk  melakukan  hadhanah  dan  menyusui  serta  ia  lebih  mengetahui  dan  lebih  mampu  untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas tersebut  yang tidak dipunyai oleh seorang ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah. 17
Sementara itu, Pasal 156 KHI mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal  dunia  dengan  memberikan  urutan  yang  berhak  mengasuh  anak,  yaitu  wanita-wanita dalam  garis  lurus  dari  ibu,  ayah,  wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ayah,  saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
Berdasarkan pemaparan dalam bagian ini, terlihat bahwa peraturan tentang hak asuh anak di  Indonesia  telah  memberikan  batasan  umur  tentang  anak  tersebut,  yakni  jika  anak  belum berumur 12 tahun hak asuhnya diserahkan kepada ibunya dan jika lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk  memilih  mau tinggal  dengan  siapa. Jika dibandingkan dengan hukum  Islam yang  bersumber  dari  al-Qur’an  maupun  hadits  Nabi  tidak  menjelaskan  secara  detil  dengan batasan  umur,  yang  dijelaskan  hanya  anak  telah  mencapai mumayyiz, yang  para  ulama  juga berbeda  pendapat  tentang mumayyiz tersebut  berumur  berapa,  karena  jika  ukurannya  adalah mimpi basah atau telah haidh (perempuan), maka setiap anak bisa saja berbeda.

## Pembaharuan konsep hak asuh anak di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam menjelaskan  bahwa  ketika  anak  masih  dalam  keadaan  belum mumayyiz (kurang  dari  12  tahun) pengasuhan  anak  ditetapkan  kepada  ibunya,  ketika  anak  tersebut mumayyiz (usia  12  tahun  ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih di asuh oleh ayah atau ibunya.
Pasal  105  dan  156  KHI  tersebut  jika  dilihat  memberikan  hak  asuh  anak  diprioritaskan kepada  ibu,  bukan  berdasarkan  aspek  moralitas,  kesehatan  dan  kemampuan  mendidik  dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujud kepentingan terbaik bagi anak. Pemegang hak
17 Rufia  Wahyunign  Pratiwi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kelalaian  Pemenuhan  Pembayaran  Nafkah Anak  Pasca  Perceraian  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Blitar, Jurnal  Negara  dan  Keadilan,  Voluem  9 Nomor 1/ Februari 2020, hal. 101
asuh  anak  berkewajiban  mengasuh,  memelihara  dan  mendidik  anak  baik  yang  terkait  dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak.
Pengasuhan itu adalah hak setiap anak dan setiap orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk  mengasuhnya.  Hak  pengasuhan  tidak  diberikan  kepada  orang  yang  dapat  menelantarkan anak, karena hal itu secara pasti akan membahayakan anak tersebut. karena itu, pengasuhan anak tidak  diberikan  kepada  anak  kecil  atau  orang  yang  kurang  akalnya  atau  idiot.  Sebab,  mereka sendiri memerlukan orang lain yang mengasuh mereka. 18
Adapun  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  mengasuh,  merawat,  dan  mendidik  anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena menurutnya pihak perempuan lebih bisa mencurahkan kelembutan dan kasih  sayang  serta  membimbing  anak,  sedangkan  laki-laki  biasanya  hanya  punya  kemampuan dan  kewajiban  menjaga,  melindungi  memberikan  yang  terbaik  kepada  anak  secara  fisik.  Akan tetapi  ulama  Hanafiah  mensyaratkan  bahwa  perempuan  yang  melakukan  hadhanah  adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hak hadlanah merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. 19
Mayoritas  ulama  fikih  seperti  mazhab  Maliki,  Hambali,  Syafii  dan  Hanafi  memberikan prioritas  hak  asuh  anak  kepada  ibu  daripada  ayah.  Argumen  mereka  adalah  perempuan  mempuyai naluri  yang  lebih  sesuai  untuk  merawat  dan  mendidik  anak,  serta  adanya  kesabaran  mereka  dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia tertentu maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan  lebih  mampu  untuk  merawat  dan  mendidik  serta  menghadapi  berbagai  persoalan  anak  tersebut sebagai  pelindung.  Atas  dasar  itu,  dalam  memberikan  urutan  hak  asuh  anak  ulama  fikih mendahulukan perempuan daripada laki-laki. 20
Akan  tetapi,  pembaruan  terkait  hak  asuh  anak  telah  terjadi  di  Indonesia  dalam  ranah pengadilan,  bahwa  ada  juga  putusan-putusan  hakim  yang  terkait  hak  asuh  anak  berdasarkan kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  yang  perlu  dilihat  terlebih  dahulu.  Bahwa  putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia sekarang telah mengalami pembaruan yang cukup signifikan, seperti putusan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, ada juga putusan hak asuh anak diberikan kepada
18 Lalu  Muhammad  Ariadi, Hadhanah  di  Dunia  Islam  pada  era  kontemporer;  Komparasi  Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara ,Maqosid, Volume 8, No. 2 (Juli) 2016, hal. 80
19 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 7297
20 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan, hal. 118
ayahnya dengan pertimbangan bahwa ibunya tersebut sibuk dengan bekerja, atau ada juga dua orang anak atau lebih dibagi antara ayah dan ibunya.
Dalam  psikologi  hukum,  kebutuhan  pemeliharaan  anak  dapat  dibedakan  menjadi  dua jenis,  yaitu pertama : legal  custody ,  yakni  kebutuhan  pemeliharaan  anak  seutuhnya  menurut hukum  yang  meliputi  kebutuhan  biaya  penghidupan,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebutuhan hukum  pada umumnya  yang hal  ini menjadi  tanggung jawab bersama  ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua : fisical custody , yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri  baik  secara  jasmani  maupun  rohani  seperti  kebutuhan  menyusu  pada  ibu,  mandi, memakai  pakaian,  merawat  diri  sendiri,  memelihara  kesehatan,  pelayanan  makan  dan  minum, belajar  berkomunikasi,  teman  bermain  dan  belajar,  kebutuhan  tumbuh  kembang  anak  dan  lain sebagainya.
Dengan  melihat  teori  psikologi  hukum  tersebut  jika  dihubungkan  denga  putusan Mahkamah Agung, maka adakalanya hak asuh anak tersebut diberikan kepada seorang ayah, hal ini dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/ AG/2007 tanggal 10 September 2007  yang  menyatakan  bahwa  pengasuhan  anak  bukan  semata-mata  yang  secara  normative paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 7 tahun atau 12 tahun/mumayyiz, karena si ibu sering  berpergian  ke  luar  negeri  sehingga  tidak  jelas  anak  harus  bersama  siapa,  sedangkan selama ini terbukti bahwa telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya.
Dalam kasus ini, bahwa terjadi perebutan hak asuh anak antara ayah dan ibu, Mahkamah Agung memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah dengan pertimbangan hukum bahwa ibu tersebut  seorang  wanita  karir  yang  sering  bepergian  keluar  negeri  sehingga  tidak  mempunyai waktu yang cukup terhadap anaknya dan memantau perkembangan psikologis anaknya tersebut.
Ijtihad  dalam  hukum  Islam,  disamping  dilakukan  dalam  hal-hal  yang  ketentuan  hukumnya jelas  dalam  nash,  juga  dilakukan  dalam  rangka  mencari  solusi  atas  persoalan  baru  yang  tidak ditemukan secara jelas dan tegas. Ijtihad terhadap yang sudah ada ketentuan hukum nash-nya adalah dikarenakan  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  nash  mengalami  kendala  dalam  pengaplikasiannya jika  dihadapkan  pada  kondisi  sosial  yang  berubah.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  menurut  Amir Syarifuddin,  hakim  dibolehkan  menggali  pemahaman  lain  yang  berbeda  dengan  nash  agar  nash tersebut bisa kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial yang ada. 21
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), hal. 243
Secara umum bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada salah satu pihak, maka saat ini juga perlu  dikemukakan  pengasuhan  anak  bersama  ( shared  parenting,  joint  custody) ,  dengan  melatar belakangi bahwa pengasuhan anak itu berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.  Hal ini juga didasarkan  bahwa  paradigma  masyarakat  siapa  yang  memegang  hak  asuh  anak  maka  itu  menjadi tanggung jawab penuh dia untuk mengurus anak tersebut, maka sering didengar bahwa seorang ayah atau  ibunya  tidak  bisa  berjumpa  dengan  anaknya  karena  dihalang-halangi  oleh  pemegang  hak  asuh atau keluarganya. Oleh sebab itu, Konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigm baru dalam tata  laksana  pengasuhan  anak.  Konsepsi  ini  telah  jamak  diimplementasikan  di  negara-negara Common law seperti Amerika Serikat dan Kanada.
Di Kanada misalnya, pengasuhan bersama di atur dalam undang-undang perceraian Kanada (1997 Federal  Child  Support  Guidelines  under  the  Divorce  Act),  shared  custody (pengasuhan bersama)  adalah  pengaturan  mengenai  waktu  bersama  antara  anak  dengan  masing-masing  orang tuanya.
Menurut  Edwark  Kurk  dalam  bukunya:  Child  custody,  access  and  parental  responsibility: The search for a just and equitable standard, The University of British Columbia, 2008, menyatakan setidaknya ada beberapa kriteria dalam pengasuhan anak secara bersama, yaitu:

## - Legal presumption of shared parental responsibility
Pengasuhan  bersama  merupakan  konsep  yang  didasarkan  pada  keinginan  agar  hubungan orang  tua-anak  tetap  berlanjut  setelah  terjadi  perceraian.  Pengasuhan  bersama  dapat  memberikan kesempatan  bagi  anak  agar  dapat  hidup  dan  berkembang  bersama  kedua  orang  tuanya  secara berimbang  dan  untuk  kebaikan  maupun  kemaslahatan  anak.  Si  anak  tidak  akan  merasa  kehilangan kedua  orang  tuanya  dan  dengan  hal  itu  perkembangan  si  anak  lebih  terjamin.  Konsep  ini memungkinkan adanya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu si anak.
- Parenting plans, mediation, and support/intervention in high complicit cases
Pengasuhan  bersama  merupakan  konsep  yang  komprehensif,  mencakup  upaya-upaya perencanaan  pengasuhan  anak  sebelum,  saat,  dan  setelah  proses  peradilan.  Kedua  orang  tua diharapkan  bersama-sama  mengembangkan  suatu  model  kerangka  pengasuhan  bersama  sebelum proses  persidangan  dengan  tujuan  agar  kedua  orang  tua  telah  mempunyai  pilihan  yang  cukup mengenai model pengasuhan setelah terjadi perceraian.
- Shared parenting education
Shared parenting education merupakan program pembinaan bagi orang tua dalam mengasuh anak.  Dalam  hal  ini,  orang  tua  pasca  perceraian  ditekankan  agar  menemukan  peranannya  dalam
pengasuhan  anak.  Orang  tua  tidak  fokus  pada  siapa  yang  lebih  berhak  mengasuh  tetapi  bagaimana penatalaksaanaan pengasuhan demi kemaslahatan si anak.
Konsepsi  pengasuhan  anak  bersama  jika  dikaitkan  dengan nash-nash  syara’ dan  ketentuan dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  (termasuk  yurisprudensi  mengenai  hak  asuh  anak),  dapat diketahui  bahwa  norma-norma  tersebut  bersandar  pada  upaya  luhur  untuk  menjamin  kepentingan terbaik  bagi  si  anak.  Pengasuhan  anak  sejatinya  bukan  hanya  berkutat  pada  siapa  mengasuh  siapa, namun  lebih  dari  itu  bahwa  penentuan  pengasuhan  anak  diarahkan  semaksimal  mungkin  memberi kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik.
Konsep Shared parenting (hak asuh bersama) ini juga bisa mendukung untuk memenuhi hak- hak anak yang mesti diberikan oleh orang tuanya yang disampaikan oleh Khoirudin Nasution dalam salah  satu  artikelnya  tentang  hak-hak  anak, pertama, hak  umum  (mendapatkan  nama  yang  baik, mendapatkan  jaminan  keselamatan,  dan  mendapatkan  jaminan  kesehatan), Kedua, hak  pada  masa pengasuhan (hak mendapatkan Air Susu Ibu, hak jaminan hidup, hak mendapatkan nafkah; sandang, pangan  papan  dan  kesehatan,  hak  mendapatkan  pendidikan  dasar-dasar  agama,  hak  mendapatkan pendidikan  dasar  keahlian,  dan  hak  keamanan, ketiga, hak  pasca  pengasuhan  (hak  mendapat pendidikan  untuk  mempunyai  keahlian/kompetensi;  pedagogic/knowledge  dan  atau  sejenisnya, kepribadian, sosial dan professional, hak mendapat perilaku baik, hak mendapat perlakuan adil tanpa memandang jenis kelamin, dan hak perkawinan kalau sudah dewasa. 22
Pemenuhan hak-hak dasar anak ini merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 23
Di  sisi  lain,  konsep  hak  asuh  bersama  ini  untuk  menepis  kalangan  masyarakat  berasumsi bahwa  pemegang  hak  asuh  anak  berhak  sepenuhnya  terhadap  kehidupan  anaknya,  sehingga melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh anak berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orang tua lain yang tidak memegang hak asuh anak. Hal ini tidak selaras dengan upaya memberikan keluasan  bagi  anak  untuk  mengekspresikan  dirinya,  bersosialisasi  dengan  kedua  orang  tuannya. Sebaliknya,  anak  seolah  terkungkung  oleh  kekuasaan  pemegang  hak  asuh  terhadapnya,  diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tidak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya.
22 Khoiruddin Nasution, Smart dan Sukses, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2008), hal. 140-142
23 Burhanuddin, Pemenuhan  Hak-Hak  Dasar  Anak  Dalam  Perspektif  Islam, Adliya,  Vol.  8  No.1,  Edisi: Januari-Juni 2014, hal. 290

## KESIMPULAN
Hukum Islam telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk tentang hak asuh anak. Di berbagai negara telah memasukkannyan ke dalam perundang-undangan dalam hukum keluarga termasuk di Indonesia. Seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, telah terjadi pembaruan dalam perkembangan hak asuh anak ini, karena lebih memperhatikan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  maka  lahirlah  putusan-putusan  pengadilan yang memberikan hak  asuh  anak kepada ayah. Selain itu, konsep pengasuhan bersama  ( Shared parenting) ,  boleh  juga  menjadi  perhatian  segala  pihak  untuk  diterapkan  hak  asuh  bersama  di Indonesia.
Dengan  ditetapkannya  hak  asuh  bersama  maka  kepentingan  anak  akan  lebih  terjamin terlebih  lagi  dalam  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  seorang  anak.  Namun  konsep  hak  asuh bersama  ini  belum  diterapkan  secara  penuh  di  Indonesia,  di  Pengadilan  Agama  hanya  ada beberapa putusan  yang menetapkan hak asuh bersama. Oleh sebab itu, peraturan mengenai hak asuh anak di Indonesia menurut penulis perlu diperbaharui dengan memasukkan konsep shared parenting tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Abi  al-Hasan  bin  Muhammad  bin  Habibal-Mawardi . 1994. al-Hawial-  Kabir. Bairut: Daaral-Kitabal-Ilmiyah
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  (Perspektif  Fiqih  dan  Hukum  Positif,
Yogyakarta: UII Press
az-Zuhaili,  Wahbah. 2011. Fiqh  Islam wa adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyi  al-Kattani, Cet. Ke-1, jilid 10. Depok: Gema Insani
Ghazali, Abdul Rahman. 2006. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana,
Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Al-Munawwir, Cet. Ke-4 . Surabaya: Pustaka Progresif
M.  Zein,  Satria  Effendi.  2004. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Prenada Media
Nasution, Khoiruddin. 2008 Smart dan Sukses. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia
Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sabiq, Sayyid . 1996. Fikih Sunnah, Jilid 8. Bandung:Al-Ma’arif
Summa,  Muhammad  Amin.  2005. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Muslim, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada
Syarifuddin, Amir. 2001. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group
Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia,
Zuhaili, Wahbah. 1997. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid X. Beirut: Dar al-Fikr
Jurnal
Burhanuddin, Pemenuhan  Hak-Hak  Dasar  Anak  Dalam  Perspektif  Islam, Adliya,  Vol.  8  No.1, Edisi: Januari-Juni 2014
Esti Kurniati, Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua, Authentica Vol. No. 1 2018
Faridaziah  Syahrain, Penetapan  Hak  Asuh  Anak  di  Bawah  Umur  Akibat  Perceraian  Perspektif Hukum Islam, Lex et Societatis, Vol. V/No.7/Sep/2017
HM. Budiyanto. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal IAIN Pontianak, Vol. 149
Juanda  Wiranata, Perlindungan  Hukum  Anak  Akibat  Perceraian  dari  Perkawinan, Lex  et Societatis, Vol.1/ No.3/ Juli/ 2013,
Khoiruddin  Nasution, Perlindungan  Terhadap  Anak  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia,

## Al’Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016
Lalu  Muhammad  Ariadi, Hadhanah  di  Dunia  Islam  pada  era  kontemporer;  Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara , Maqosid, Volume 8, No. 2 (Juli) 2016
Muchsin, Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakin Indonesia, No. 301, Desember 2010
Muhammad  Zaki. Perlindunan  Anak  Dalam  Perspektif  Islam. IAIN  Raden  Intan  Lampung, ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014
Nurlaila  Harun, Perlindungan  Anak  Perpektif  Hukum  Islam  dan  Perundangundangan ,  Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018.
Rufia  Wahyunign  Pratiwi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kelalaian  Pemenuhan  Pembayaran Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Blitar, Jurnal Negara dan Keadilan, Voluem 9 Nomor 1/ Februari 2020
Syafi‟ah Sukaimi, Peran Orang tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam , jurnal Marwah Vol. XII No. 1 Juni Th. 2013
Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam