JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123

## PENGARUH TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KE -3 DALAM TEORI MODERNISASI TERHADAP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

## Ferry Setiawan

## ABSTRAK
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Jika mengkaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan. Menurut Sondang P. Siagian (1983) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam tulisan ini, yaitu bagaimana Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 dalam Teori Modernisasi terhadap Administrasi Pembangunan di Indonesia.

## Kata Kunci: Teori Modernisasi, Administrasi Pembangunan

## PENDAHULUAN
Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya. Hal ini didorong adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan adanya perkembangan nasional. Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan social budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan social budaya. Selo Soemardjan (1974) menyatakan bahwa “Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh fihak-fihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat” (Solikatun - Supono, 2014:70).
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Hal ini juga tercancum dalam pembukaan Undang-
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Sementara, yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Rahayu (2014:70) Jika mengkaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori evolusi. Menurut teroi-teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive menuju ke tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para teoritikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tinggal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks. Kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Proses homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat, yang pertama homogenisasi internal, yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, diantara masyarakat sudah tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial.
Yang kedua adalah homogenisasi eksternal yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan Negara berkembang. Watak homogenisasi ini merupakan salah satu target para pemikir teori Modernisasi untuk melaksanakan pembangunan secara efektif.
Ketiga, modernisasi merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau yang lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan barat. Hal in terlihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat barat. Negara barat merupakan negara yang tak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik. Dan negara maju ini dijadikan mentor bagi Negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi sepenuhnya mencontoh hal-hal yang dilakukan negara maju tanpa memperhatikan faktor budaya dan sejarah lokal Negara berkembang.
Keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. Kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan, namun demikian efek samping dari proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal.
Keenam, modernisasi memerlukan waktu panjang. Karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
serta merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antar generasi untuk melihat seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses modernisasi.
Kontribusi Administrasi Pembangunan terhadap pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan manajemen pembangunan. Berdasarkan pendekatan manajemen pembangunan maka setiap pembangunan tidak akan terlepas dari kegiatan dasar administrasi atau fungsi manajemen. Fungsi utama dari manajemen pembangunan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi manajemen pembangunan yang lebih lengkap menurut Ginanjar (1997) terdiri dari perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan.
Berdasarkan uraian diatas, Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam tulisan ini, yaitu bagaimana Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 dalam Teori Modernisasi terhadap Administrasi Pembangunan di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA Administrasi Pembangunan
Banyak pengertian administrasi pembangunan yang diberikan oleh ahli administrasi Negara (pembangunan). Menurut Ngusmanto (2015:41) ada Beberapa ahli yang memberikan pengertian yaitu adalah:
1. Sondang P. Siagian (1983)
Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
2. Bintoro Tjokroamidjojo (1997)
Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan.
3. Ginandjar Kartasasmita (1997)
Administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan komitmen terhadap bilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi. Dengan demikian ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan tersebut. Pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang membedakannya dengan administrasi negara dalam pengertian umum. Pada sisi kedua tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dan
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
tugas pembangunan. Namun, tidak kalah pentingnya perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik yang dapat menjadi ukuran bagi kredibilitas dan akuntabilitasnya.
4. Fred W. Riggs (1994)
Pengertian administrasi dapat dirumuskan melalui 2 kesimpulan umum. Pertama, Administrasi Pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan motode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif. Jelasnya, apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan, dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administratif. Berpijak pada beberapa pengertian administrasi pembangunan seperti yang telah diungkapkan maka ada 2 (dua) pernyataan (kalimat) kunci yang dapat dijadikan sebagai makna atau batasan (pengertian) administrasi pembangunan. Pertama kontribusi administrasi pembangunan terhadap pembangunan nasional yang dikenal sebagai administrasi bagi pembangunan nasional yang mencakup aktivitas-aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pedorongan atau motivasi dan pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh administrator atau manajer dan harus didukung oleh pengaturan penggunaan atau pemanfaatan alat atau sarana ( tools of management ), yang terdiri dari atau meliputi atau mencakup 5 M, yaitu: (1) Men (orang), (2) Money (uang), (3) Materials (bahanbahan), (4) Methode (cara) dan (5) Machines (mesin-mesin). Dalam administrasi pembangunan dikenal sebagai pendekatan manajemen. Kedua pembangunan, perbaikan dan atau reformasi administrasi itu sendiri. Pembangunan ini sebagai upaya agar administrasi pembangunan yang telah disempurnakan dapat mendukung penyelenggaraan tugas atau fungsinya secara lebih baik, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, lebih professional, tertib, akuntabel, transparan dan lain-lain. Untuk pernyataan kedua dikenal sebagai pendekatan organisasi. Lebih singkat lagi dapat ditegaskan bahwa pengertian administrasi pembangunan merupakan pelaksanaan fungsi administrasi negara (publik) itu sendiri plus fungsi pembangunan (Ngusmanto, 2015:42).

## Teori Modernisasi Abad Ke-3
Pada abad yang lalu teori pembagian kerja secara internasional merupakan teori yang dianut. Pada dasarnya dalam teori ini menyatakan bahwa setiap Negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Hal ini dapat dicontohkan bahwa negara-negara dikatulistiwa yang memiliki tanah yang subur, lebih baik melakukan spesialisasi di bidang pertanian. Sedangkan negaranegara dibelahan bumi utara sebaiknya melakukan spesialisasi pada kegiatan produksi di bidang industri, karena iklimnya yang tidak cocok dipergunakan untuk pertanian. Kalau negara-negara di kataulistiwa bergerak di bidang industri dan negara-negara dibelahan bumi utara bekerja di bidang
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
pertanian, maka akibatnya ongkos produksinya akan lebih mahal. Sehingga negaranegara di kedua belahan bumi tersebut membutuhkan investasi, maka dari itu produksi yang mereka hasilkan akan lebih mahal. Dengan adanya Teori Pembagian Kerja Secara Internasional (spesialisasi) ini terjadi perdagangan internasional yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Harga akan turun dan mencapai titik terendah bila terjadi perdagangan bebas. Di sini bekerja “tangan yang tidak tampak” (invisible hand) menurut Adam Smith. Namun dalam seiringnya perjalanan waktu, tampak bahwa negara-negara industri semakin kaya, sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal (miskin).
Selanjutnya menurut Rahayu (2014:74) tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi dapat di lihat dengan jelas:
1. Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi
Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikemabangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di Negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi model sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia.
2. Max Weber: Etika Protestan
Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di bawah system kapitalisme. Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah Etika Protestan. Kepercayaan atau etika protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surge atau masuki neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan sertamerta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika.
3. David McClelland: Dorongan Berprestasi
Pertanyaan besar yang dimunculkan oleh McClelland adalah apakah yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia.
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme sangat dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menajdi sangat penting dalam pengembangan teorinya tentang dorongan berprestasi. McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. McClelland menyimpulkan bahwa n-ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4. W.W. Rostow: Proses Pembangunan
Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian terhadap proses pembangunan, dimana Rostow menjabarkan menjadi Lima Tahap Pembangunan, yaitu:
a) Masyarakat Tradisional
b) Prakondisi untuk Lepas Landas
c) Lepas Landas
d) Bergerak ke Kedewasaan
e) Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi
Melalui lima tahap pembangunan itu, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah kesemua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu negara. Dan dasar pembedaan lima tahap ini merupakan pembedaan dikotomis antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal maka, negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini nampak bahwa Rostow sangat terpengaruh teori Harrod Domar tentang tabungan dan investasi.
5. Bert F. Hoselitz : Non Ekonomi atau Lingkungan Pekerjaan Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow.
Faktor tersebut sebagai factor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa factor ekonomi sangat penting dalam proses pembangunan, namun factor kondisi lingkungan seperti perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jika hanya didukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak berjalan lancar. Salah satu hal menarik dari pemikiran Hoselitz ini adalah penekanannya pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti lembaga pendidikan, mobilisasi modal. Dan dari factorfaktor individual dan budaya, Hoselitz bergerak untuk mengkaji masalah yang lebih nyata yaitu lembaga politik dan sosial.
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
6. Inkeles-Smith: Manusia Modern
Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai factor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam. Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang tiga kali lebih efektif dibanding pendekatan yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satu yang krusial untuk dkembangklan adalah pendidikan, jika negara ingin modern dan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus besar.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh (Afrizal,2015:102). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka.

## PEMBAHASAN
Administrasi Pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik menurut para ahli memiliki 2 (dua) ruang lingkup yang penting yaitu pembangunan administrasi ( the development of administration ) atau penyempurnaan administrasi negara (publik) dan Administrasi Pembangunan ( the administration of development ) atau administrasi bagi pembangunan itu sendiri. Kartasasmita (1997) menegaskan bahwa pembangunan administrasi dapat dijelaskan dari pendekatan organisasi, sedangkan administrasi bagi pembangunan dapat dijelaskan menggunakan pendekatan manajemen. Berdasarkan perspektif kelahirannya, Administrasi Pembangunan bersumber dari teori administrasi negara (sekarang dikenal sebagai administrasi publik) dengan setting budaya negara maju, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Administrasi negara dengan setting budaya negara maju ini, oleh para pemimpin di negaranegara sedang berkembang langsung diaplikasikan di negaranya. Tekat dan semangat mengaplikasikan teori administrasi Negara yang bersumber dari negara maju tersebut dalam realita banyak negara sedang berkembang khsusnya Indonesia yang mengalami kegagalan. Bermula dari kegagalan ini lantas muncul temuan dan kesadaran para ahli bahwa ada kegagalan dalam aplikasi teori administrasi publik di Negara sedang berkembang dan perlu dicari akar masalahnya. Mengapa mereka gagal mengaplikasikan teori administrasi negara? Hasil kajian dari ahli-ahli administrasi negara ditemukan bahwa penyebab utama kegagalan tersebut lebih didominasi dan atau berkaitan dengan perbedaan lingkungan atau ekologi,
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
khususnya perbedaan budaya yang sangat mendasar antara negara maju dengan sedang berkembang menurut paradigma budaya. Beberapa budaya yang dianggap menghambat kemajuan atau modernisasi di kebanyakan masyarakat negara sedang berkembang antara lain banyak warga yang tergolong pemalas atau kurang kerja keras, kurang disiplin, cepat puas, lamban, mudah tersinggung, banyak pemimpinan yang tidak mau dikritik, mau benar sendiri, dan tidak dapat menjadi contoh atau tauladan, kurang bertanggung jawab dan kurang komitmen, kurangnya rasa memiliki, suka mengekor, suka mencari jalan pintas, tidak berterus terang dan masih banyak kelemahan lainnya. Riggs (1985) dalam persoalan demikian memberikan sebutan atau istilah bagi masyarakat di negara sedang berkembang sebagai masyarakat “Prismatis” atau masyarakat transisi atau masyarakat dalam situasi dan kondisi campuran antara masyarakat tradisonal di satu sisi dan masyarakat modern di sisi lainnya. Aplikasi teori yang mengalami kegagalan karena ada perbedaan budaya dan lingkungan yang mendasar dari kedua kelompok Negara (maju dan sedang berkembang) seperti yang telah dijelaskan, menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli untuk menemukan solusi untuk memajukan Negara sedang berkembang. Solusi yang ditawarkan para ahli adalah penerapan teori administrasi publik yang disesuaikan dengan budaya dan lingkungan Negara - negara sedang berkembang, yang dikenal sebagai administrasi pembangunan. Jika dikaji dengan pendekatan tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi dapat di lihat dengan jelas:
1. Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi
Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikemabangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Maka administrasi pembangunan di Indonesia sebagai administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi di Indonesia yang bersifat dinamis dan inovatif yaitu dengan memberikan investasi pada aktivitas-aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pedorongan atau motivasi dan pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh administrator atau manajer dan harus didukung oleh pengaturan penggunaan atau pemanfaatan alat atau sarana ( tools of management ), yang terdiri dari atau meliputi atau mencakup 5 M, yaitu: (1) Men (orang), (2) Money (uang), (3) Materials (bahan-bahan), (4) Methode (cara) dan (5) Machines (mesin-mesin). Dalam administrasi pembangunan dikenal sebagai pendekatan manajemen sebagai bentuk pengaruh modernisasi pada administrasi pembangunan yang ada di Indonesia.
2. Max Weber: Etika Protestan
Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan sertamerta menghasilkan surga dan agregat semangat individual. Jika berkaca pada pendekatan ini maka administrasi pembangunan di Indonesia harus mengupayakan agar administrasi
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
pembangunan harus di isi dengan orang – orang yang memiliki kepercayaan apabila mereka melakukan perbuatan yang tidak baik maka mereka akan dihukum, dengan demikian maka perbuatan itu dapat mendukung penyelenggaraan tugas atau fungsinya secara lebih baik, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, lebih professional, tertib, akuntabel, transparan dan lain-lain sebagai bentuk pelaksanaan fungsi administrasi negara ( publik) itu sendiri plus fungsi pembangunan di Indonesia.
3. David McClelland: Dorongan Berprestasi
McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. McClelland menyimpulkan bahwa n-ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika dilihat dari karakteristik maka Orang yang memiliki need for achievement adalah orang yang aktif dan menghindari rutinitas. Mereka lebih suka mencari informasi untuk menemukan cara yang lebih baik ketika melakukan atau mengerjakan suatu tugas.
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi menyukai situasi pekerjaan dimana mereka mendapatkan feedback tentang bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka ingin mengetahui sebaik apa mereka menyelesaikan masalah dibandingkan mengetahui seberapa baik mereka berbaur dengan orang lain. Selain itu mereka menyukai pekerjaan yang mendapakan feedback yang jelas dan cepat dinilai untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan.
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi akan bertanggung jawab secara personal dengan hasil dari kinerja mereka, karena dengan melakukan hal yang baik dan benar mereka mendapatkan kepuasan. Mereka hanya berfokus pada tugas yang mereka kerjakan untuk dapat selesai dengan baik dan benar tampa memperhatikan hubungan interpersonal dengan orang lain.
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi akan bertanggung jawab secara personal dengan hasil dari kinerja mereka, karena dengan melakukan hal yang baik dan benar mereka mendapatkan kepuasan. Mereka hanya berfokus pada tugas yang mereka kerjakan untuk dapat selesai dengan baik dan benar tampa memperhatikan hubungan interpersonal dengan orang lain. Dengan demikan Administrasi pembangunan adalah reformasi birokrasi. Reformasi di sini tidak hanya ditujukan pada reformasi fisik (stuktur birokrasi), melainkan dan yang lebih penting juga terkait dengan reformasi budaya ( culture change ) dan perubahan pola pikir ( mind set) dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
4. W.W. Rostow: Proses Pembangunan
Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian terhadap proses pembangunan. Dari hal ini maka kaitan Administrasi Pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar (pemerintah) untuk melaksanakan kebijakankebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran pembangunan. Selain itu,
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
istilah Administrasi Pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif.
5. Bert F. Hoselitz : Non Ekonomi atau Lingkungan Pekerjaan Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow.
Faktor tersebut sebagai factor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jika hanya didukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak berjalan lancar. Secara tidak langsung maka dorongan mencakup dorongan atau perangsang yang bersifat kerohanian seperti pemberian pujian di muka umum (lingkungan organisasi), dihargai pendapat dan saran-sarannya, kenaikan pangkat, pemberian pendidikan dan pengembangan karier, penambahan pengalaman, penyelenggaraan human relations dengan tepat, pemberian cuti dan lain-lain, sedangkan dorongan kejasmanian seperti sistem upah dan gaji yang menggairahkan, pemberian tunjangan-tunjangan, serta distribusi sandang dan pangan, penyediaan perumahan, kendaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Secara umum, untuk membangun iklim kerja yang dapat meningkatkan semangat membangun dan prestasi kerja dapat menyempurkan administrasi pembangunan di Indonesia saat ini.
6. Inkeles-Smith: Manusia Modern
Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai factor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. kegiatan dasar administrasi pembangunan seperti yang telah dijelaskan baru akan berfungsi atau akan berjalan dengan baik atau dapat mewujudkan tujuan pembangunan, apabila didukung oleh Men (orang) yang menjadi sarana terpenting atau yang paling penting. Manusia menjadi subjek dan ada pula yang menjadi objek pembangunan. Tanpa manusia sebagai penggerak sarana dan kegiatan dasar administrasi pembangunan, maka sarana dan kegiatan dasar tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Semua memerlukan manusia sebagai penggerak dan pengatur, sehingga manusia menjadi faktor yang dominan dan menentukan. Manusia juga berfungsi sebagai penggerak, motivator maupun dinamisator pembangunan yang ada di Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pengaruh teori modernisasi sangat besar bagi administrasi pembangunan, begitu besar maka diperlukan pemikiran administrasi pembangunan ke depan, dalam rangka menjawab beban yang berat dimaksud dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga kamajuan bangsa dan Negara dapat diwujudkan, sekaligus kesejahteraan rakyat terus meningkat secara signifi kan dari waktu ke waktu. Kunci keberhasilan pemikiran ke depan tentang administrasi pembangunan yang bisa melaksanakan secara umum pemerintah dan pembangunan secara optimal terletak pada sumber daya manusia, khususnya
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
sumber daya aparatur. Konkretnya bagaimana mengatur sumber daya tersebut, untuk apa diatur, apa tujuan, siapa yang mengatur dan bagaimana mengaturnya. Di sini memerlukan komitmen, kolaborasi, bersinergis dan dukungan kekuatan di luar birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ginanjar. Kartasasmita. 1997. Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesi a. Jakarta: LP3ES. Ngusmanto. 2013. Perilaku Birokrasi Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran . Jakarta: Dapur Buku.
Ngusmanto. 2015. Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan. Jakarta :Mitra Wacana Media.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik), Bandung: PT.Refi ka Aditama.

## Jurnal
Muhammad Fedryansyah. 2016. Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan Jurnal Social Work Jurnal Volume 6 Nomor (1). fisip.unpad.ac.id. Diakses Tanggal 20 Juni 2019.
Rahayu. 2014. Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Jurnal Gema Eksos. Neliti.com. Diakses Tanggal 20 Juni 2019.
Solikatun, Supono, Yulia Masruroh. 2014. Kemiskinan dalam Pembangunan Jurnal Analisa Sosiologi Volume 3 Nomor (1). jurnal.uns.ac.id. Diakses Tanggal 20 Juni 2019.