## Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
Ade Kurniawan, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramdani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan. HS. Ronggowaluyo, Puseur Jaya, Kab. Karawang adekrnwn16@gmail.com
Received: 19th November 2020; Revised: 09th March 2021; Accepted: 09th March 2021

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  how  the  evaluation  of  the  Family  Hope  Program,  West Karawang  District.  This  research  is  a  qualitative  research  using  the  case  study  method. Data collection techniques use interviews with informants as objects of information that aim to achieve goals in order to obtain information in research. The types of data used in this study  are  primary  data  and  secondary  data  obtained from  interviews  with  informants  in this study. The author uses the policy evaluation theory according to William N Dunn as a reference  for  analyzing  which  consists  of  aspects  of  effectiveness,  efficiency,  adequacy, leveling, and accuracy. The results showed that the evaluation of the implementation of the Family  Hope  Program  Policy  in  Karawang  District  was  judged  by  several  evaluation indicators  as  a  whole  that  had  met,  namely,  effectiveness,  adequacy.  Meanwhile,  other indicators have  not met,  namely efficiency, leveling  and  accuracy. Several obstacles  were encountered  in  the  implementation  of  the  Family  Hope  Program,  namely  the  lack  of  PKH resources, difficulty in changing the mindset of KPM, and the uneven distribution of aid.
Keywords: Evaluation; PKH Program; West Karawang District

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  bagaimana  evaluasi  Program  Keluarga Harapan  Kecamatan  Karawang  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  dengan  informan  sebagai  objek  informasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  wawancara dengan  informan  dalam  penelitian  ini.  Penulis  menggunakan  teori  evaluasi  kebijakan menurut William N Dunn sebagai acuan menganalisis yang terdiri dari aspek efektifitas, efisiensi,  kecukupan,  perataan,  dan  ketepatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa evaluasi  pelaksanaan  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Karawang dinilai  dari  beberapa  indikator  evaluasi  secara  keseluruhan  sudah  memenuhi  yaitu, efektifitas,  kecukupan.  Sedangkan  indikator  lainnya  masih  belum  memenuhi  yaitu efisiensi,  perataan  dan  ketepatan.  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya Sumber Daya PKH, susahnya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata.
Kata Kunci: Evaluasi; Program PKH; Kecamatan Karawang Barat.

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 4 -  NO. 1 – April 2021 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  Indonesia  masih    merupakan    permasalahan    paling  besar karena  sampai  saat    ini    pemerintah    masih  belum  dapat  dientaskan  atau diatasi.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2019,  jumlah penduduk  Indonesia  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan  hidup  dalam kondisi  tidak  layak    mencapai  24,  79  juta  orang  atau  sekitar  setengah  dari seluruh rumah tangga tetap berada disekitar garis kemiskinan nasional, dengan pendapatan  per  kapita  per  bulan  sebesar  Rp440.538,-.Dalam  upaya mengentaskan  kemiskinan,  pemerintah (policy  maker) telah  menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir  Miskin.  Lebih    lanjut    di  jelaskan  dalam    Pasal  1  bahwa    Fakir  Miskin adalah  orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian dan/atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya dan/atau keluarganya.
Untuk  mengatasi  keadaan  fakir  miskin  tersebut,  upaya  penanganannya secara  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  baik    oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  maupun  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan pemberdayaan,  pendampingan  serta  fasilitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar setiap warga negara, telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial,  memerlukan  suatu  program perlindungan  sosial  yang  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  menjadi  dasar pertimbangan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
Program  Keluarga  Harapan  yang  selanjutnya  disingkat  PKH  adalah program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada  keluarga  dan/atau seseorang  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan  fakir  miskin,  diolah  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi  Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam  Pedoman  Pelaksanaan    PKH  Tahun  2019,  telah  dinyatakan  bahwa tahapan  pencapaian  tujuan  tersebut  dalam  jangka  pendek  PKH  diharapkan mampu membantu keluarga miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka  menengah  PKH  diharapkan  mampu  menciptakan  perubahan  perilaku peserta  dalam  mengakses  layanan  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan sosial  sehingga  menghasilkan  generasi  yang  Iebih  sehat  dan  cerdas.  Dalam jangka  panjang  PKH  diharapkan  dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar generasi.
Sejak  tahun  2008    PKH  sudah  dilaksanakan  di  Kabupaten  Karawang. Menurut    BPS  Karawang  2019,  dibalik  perkembangan  yang  pesat,  kehidupan sosial,  dan  ekonomi  di  Kabupaten  Karawang  belum  dikelola  dengan baik,sehingga masih masuk dalam kriteria daerah miskin yang didukung dengan jumlah  penduduk  yang  hidup    dibawah  garis  kemiskinan  mencapai  sebanyak 173.66  ribu  jiwa.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  selama  ini  telah melaksanakan  PKH  untuk  membantu  masyarakat  miskin  memenuhi kebutuhannya  berupa  pemberian  dana  bantuan  antara  lain  untuk menyekolahkan  anak  dan  mendapatkan  fasilitas  kesehatan  yang  layak  karena
[CATEGORY
NAME] [VALUE]
Ribu
[CATEGORY NAME] [VALUE] Ribu [CATEGORY NAME]
[VALUE]
Ribu [CATEGORY NAME] 173,6 Ribu Jumlah Pendududuk Miskin
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
PKH  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  proses  pelembagaan perlindungan  sosial  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  miskin.  Menurut  data BPS  Karawang  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Karawang  tahun  2016- 2019, sebagaimana grafik 1 berikut.

## Grafik 1 Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang, Tahun 2016-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang
Pada  daftar  grafik  1  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa    jumlah  penduduk miskin di Kabupaten Karawang sejak tahun 2016 sebanyak 230,6 ribu jiwa dan pada  tahun  2017  megalami  kenaikan  sebesar  236,8  ribu  jiwa  masyarakat miskin.  Namun  pada  2019,  mengalami  penurunan  cukup  signifikan  menjadi sebanyak  173,6  ribu  orang  atau  menurun  sebesar  8,06%,  faktor-faktor  yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, pemerintah telah banyak menggulirkan program  bantuan  sosial  di  Kabupaten  Karawang  yang  dianggap  ampuh menurunkan tingkat kemiskinan antara lain Bantuan Pangan Non Tunai BPNT, Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada tahun 2019  penerima PKH  sebanyak 87.768 jiwa yang tersebar di 30 kecamatan  di  Kabupaten  Karawang,  termasuk  di    dalamnya  Kecamatan Karawang Barat yang menjadi lokus penelitian. Dari data yang diperoleh, jumlah penerima  PKH  paling  banyak  yaitu  Kecamatan  Karawang  Barat  Kabpuaten Karawang sebanyak 5100  jiwa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Karawang  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Karawang  Barat  sebanyak  196.285 jiwa.  Jumlah  Desa/Kelurahan  yang  mendapatkan  bantuan  PKH  Di  Kecamatan Karawang Barat, sebagaimana tabel 1 berikut.
Tabel 1 Jumlah Penerima  Program Keluarga pada Kelurahan/Desa di
Kecamatan Karawang Barat Tahun 2019 No Kelurahan/Desa Keluarga PenerimaManfaat (orang) 1 Adiarsa Barat 320 2 Karangpawitan 759 3 KarawangKulon 559 4 Mekarjati 926 5 Nagasari 470 6 TanjungMekar 615 7 TanjungPura 465 8 TunggakJati 986 Total 5100 Sumber: PPKH Kabupaten Karawang
Dari  data  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  penerima  PKH  di Kecamatan  Karawang  Barat,  sebanyak  8  kelurahan/desa.  Paling  banyak menerima  PKH  adalah  Tunggak  Jati  sebanyak  986  orang,  disusul  Mekarjati sebanyak 926 orang, dan kemudian Karangpawitan sebanyak 759 orang.
Namun    berdasarkan  penelitian,  Kebijakan  Program  keluarga  Harapan  ini masih  belum  optimal,  dengan  beberapa  alasan-alasan  seperti  pertama,  belum optimalnya  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan.  Kedua,  kurangnya  sumber daya pendamping atau sumber daya PKH. Ketiga, masih cukup tingginya angka kemiskinan.  Keempat,  penyaluran  programyang  tidak  merata.  Kelima, kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan program Keenam, penggunaan dana bantuan yang tidak semestinya/tidak tepat.
Atas dasar permasalahan tersebut peneliti mengkaji dan mencari berbagai penelitian  sebelumnya  yang  telah  banyak  mengulas  mengenai  program  PKH dalam  berbagai  perpektif,  diantaranya  penelitian  berjudul  “Implementasi Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  di  Kecamatan Dawarblandong  Kabupaten  Mojokerto  ”  oleh  Khodiziah  Isnaini  Kholif,  Irwan Noor,  dan  Siswidiyanto  (2014)  yang  mengemukakan  bahwa  implementasi  PKH belum  optimal  karena  sosialisasi  dan  pendamping  memiliki  pekerjaan lain/double job), teori dalam penelitian ini menggunakan teori Sunggono (1994) faktor  penghambat  implementasi  yaitu  isi  kebijakan,  informasi,  dukungan, pembagian  potensi.  Penelitian  selanjutnya,  berjudul  “  Implementasi  Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu” oleh Cahyo  Sasmito  dan  Ertien  Rining  Nawangsari  (2019)  yang  mengemukakan bahwa  masih  adanya  sikap  dan  watak  yang  apatis  Peserta  PKH.  Data  Peserta PKH  masih  ada  yang  belum  akurat,kapasitas  ruangan,  sarana  dan  prasarana, yang  terbatas,  teori  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  George  C.  Edward III  (Agustino,  (2012:  149-154)  dengan  4  variabel  yaitu  (1)    komunikasi;  (2) sumberdaya;  (3)  disposisi  atau  sikap    pelaksana;  (4)  struktur  birokrasi. Selanjutnya  yang  berjudul  ”Implementasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang” oleh  Arif  Citra  Permana,  Cahyo  Sasmito,  dan  Cakti  Indra  Gunawan  (2018) mengatakan  bahwa  ketidaksiapan  program  sehingga  aturan-aturan    yang
mengaturnya  masih  sering  berganti-ganti,  teori  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  George  C.  Edward    III ( Winarno,2016)  dengan    4    variabel yaitu  (1)  komunikasi;  (2)  sumberdaya;  (3)  disposisi  atau    sikap    pelaksana;  (4) struktur  birokrasi.
Keberhasilan  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat  Kabupaten  Karawang dapat  dikatakan  berhasil  apabila  hasil  dari  evaluasi  kebijakan  tersebut  dapat memenuhi  dimensi-dimensi  yang  dibutuhkan.  Suatu  kebijakan  program  yang telah  dilaksanakan  haruslah  diukur  melalui  evaliasi  agar  hasil  yang  dicapai diketahui,  apakah  hasil  tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan atau hasil tersebut jauh menyimpang dari yang diharapkan. Begitu juga dengan penelitian  mengenai  evaluasi  kebijakan  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat Kabupaten Karawang, penulis akan melakukan kajian dan analisis yang ditemui di  lapangan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teori  William  N  Dunn (2003:158)  dengan  indikator-indikator  yang  mempengaruhi  evaluasi  kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan ketepatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menerapkan  metode  deskriptif    dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono (2017:9) menyatakan  bahwa metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat  pospositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen  kunci,  analisis  data  bersifat  indukti/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi.  karena  dalam penelitian  dekriptif  ini  menggambarkan  suatu  masalah  sosial  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat    mengenai    permasalahan    pelaksanaan    kebijakan pogram  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  2  teknik  yaitu:  Studi    pustaka merupakan    langkah  awal    dalam    pengumpulan  data  dengan    penelaahan berbagai  literatur  kepustakaan  atau  buku-buku  mengenai  PKH    serta  konsep evaluasi  baik    berupa  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  evaluasi  dan  PKH, media online atau  media  cetak  serta  bahan  kepustakaan  yang  memberikan informasi  mengenai  pelaksanaan  PKH  di  Kabupaten  Karawang.  Penulis    telah menetapkan    bahwa    sasaran    dalam    permasalahan    pelaksanaan  PKH  yang berada di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten  Karawang.
Studi lapangan ini dilakukan dengan 2 teknik yaitu melalui observasi dan wawancara.  Peneliti  melakukan  observasi  dengan  mengamati  secara  langsung segala  bentuk  kegiatan  pihak-pihak  pelaksana  kebijakan  program  PKH  dan masyarakat Kecamatan Karawang Barat. Sedangkan untuk wawanara dilakukan dengan  Kepala  Bidang  Perlidungan Dan  Jaminan  Sosial  selaku  Pelaksana  PKH Kabupaten  Karawang,  Koordinator  Pendamping  tingkat  Kecamatan  Karawang Barat,  masyarakat  keluarahan  Tunggak  Jati  Kec  Karawang  Barat,  masyarakat Tanjung  Mekar  Kec  Karawang  Barat  dan  masyarakat  Mekarjari  Kec  Karawang Barat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara akan dianalisis dengan tetap mengacu pada data sesuai dengan fokus kajian peneliti, dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah  didapatkan,  maka  dapat  dilakukan  analisis  Evaluasi  Kebijakan  Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan menggunakan  6  indikator  evaluasi  kebijakan  menurut  William  N  Dunn (2003:158)    yaitu  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas, dan  ketepatan.  Maka  atas  dasar  temuan  permasalahan  di  lapangan  peneliti memutuskan untuk menganalis 5  dimensi yang bisa menggambarkan penelitian ini.
3.1 Efektivitas Kriteria  efektivitas  berpedoman  pada  tujuan  adanya  kebijakan.  Hasil  dari pelaksanaan kebijakan diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan,  sehingga  suatu  kebijakan  bisa  dianggap  efektif.  Peran  pelaksana sangat  dibutuhkan,  Pelaksana  kebijakan  harus  mampu  mencapai  tujuan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan program PKH. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan program PKH periode 2008  sampai  2020  dikatakan  sudah  efektif  dalam  membantu  keluarga  miskin secara ekonomi dan dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Karawang. Bisa  diketahui  berdasarkan  sumber  data  yang  peneliti  peroleh  dari  BPS karawang  dalam  kurun  waktu  5  tahun  kebelakang  bahwa  upaya  dan  usaha pelaksana  dalam  melaksanakan  program  PKH  hasilnya  kemiskinan  berhasil ditekan. Untuk memperkuat data terkait penurunan jumlah kemiskinan sebagai berikut:
Tabel 2 Penurunan Jumlah Pendududuk Miskin di Kabupaten Karawang periode 2015-2019 Tahun Jumlah Penduduk Miskin 2015 235.030 Jiwa 2016 230.600 Jiwa 2017 236.480 Jiwa 2018 187.960 Jiwa 2019 173.660 Jiwa Sumber: BPS Kabupaten Karawang
Dari tabel diatas upaya dan usaha pelaksana hasilnya angka kemiskinan inii  berhasil  ditekan  sampai  tahun  2019.  Kemudian  secara  umum  tujuan kebijakan  Program  PKH  adalah  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Secara spesifik  tujuam  program  keluarga  harapan    adalah  membantu  meringankan beban ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tujuan kebijakan dicapai melalui tujuan sebagai berikut:
a) Menurunksn angka gizi buruk dan stunting;
b) Meningkatkan pencapaian pendidikan;
c) Menjadi episentrum program-program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi;
d) Meningkatkan  inklusi  keuangan  pada  kelompok  masyarakat  yang berpenghasilan rendah;
Kemudian  di  Kabupaten  karawang  mendapatkan  penghargaan  peringkat pertama se-jawa  barat  atas  berhasilnya  dalam  melaksanakan  graduasi  mandiri sebanyak  756  KPM,  artinya  sudah  banyak  masyarakat  sudah  mandiri  atau mapan secara ekonomi tanpa bantuan sosial lagi. Peran pelaksana disini sangat dibutuhkan,  pelaksana  kebijakan  harus  mampu  mencapai  tujuan  kebijakan dalam  menanggulangi  kemiskinan  melalui  kebijakan  program  PKH.  Namun dibalik  itu  peneliti  menemukan  bahwa  di  Kecamatan  Karawang  Barat  sendiri masih banyak keluarga miskin yang enggan melakukan graduasi mandiri karena salah  satu  faktor  yaitu  peserta  PKH  masih  ingin  mendapatkan  bantuan  sosial terus  menerus,  padahal  komponen  didalam  keluarga  sudah  tidak  ada  lagi seperti  contohnya  anak  yang  sudah  tamat  sekolah  SMA.  Untuk  di  Kecamatan Karawang  Barat  masih  belum  efektif  dalam  pengawasan  pada  pelaksanaan kebijakan.
Di dalam pelaksanaan program PKH, komitmen sangat penting yang harus dilakukan oleh peserta PKH. Bahwa berdasarkan hasil wawancara, peserta PKH pentingnya  menjaga  komitmen  dan  patuh  terhadap  kewajiban  yang  telah ditetapkan.  Masyarakat  di  Kecamatan  Karawang  Barat  sudah  memenuhi komitmen yang ditetapkan dan telah menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH baik dari komponen pendidikan mapun kesehatan. Sanksi penting di buat untuk  memberikan  pengaruh  taat  kepada  para  penerima.  Pemberian  sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera maupun rasa takut kepada KPM untuk tidak  melanggar  komitmennya.  Tujuan  PKH  salah  satunya  adalah  untuk merubah  cara  pola  pikir  para  peserta  KPM  agar  mereka  mengerti  betapa pentingnya kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

## 3.2 Efisiensi
Berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter.  Kriteria  ini  memiliki  2 indikator yaitu sumber daya serta optimalisasi untuk mencapai hasil yang ideal atau maksimal. Untuk  mencapai  tujuan,  butuh  adanya  peran  dari  berbagai  pihak  yang dapat  menjadi  penunjang  keberhasilan  dari  program  PKH.  Masing-masing intansi  atau  lembaga  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  berbeda.  Pihak yang  terkait  dalam  menunjang  keberhasilam  PKH  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan,  beik  pekayanan  kesehatan,  pendidikan, pendamping maupun petugas lainnya. Untuk SDM PKH di Karawang sebanyak 281 orang dengan berbagai tugasnya, yaitu supervisor, koordinator pendamping tingkat  kabupaten,  koordinator  pendamping  tingkat  kecamatan,  operator  dan pendamping.  Jumlah  SDM  ii  bisa  berubah  yaitu  salah  satu  faktornya  adalah mengundurkan  diri  karena  sudah  mendapatkan  pekerjaan  yang  lain.  Satu  hal yang mesti diketahui bahwa SDM PKH tidak bisa merangkap pekerjaan lain atau double job, dikhawatirkan fokusnya terbagi dengan pekerjaan yang lain. Namun, untuk  sumber  daya  pendamping  di  Kabupaten  Karawang  sudah  bagus  dalam melaksanakan  tugasnya  hal  ini  dibuktikan  dengan  mendapatkan  penghargaan dari  kementrian  sosial.  Namun  dibalik  itu  jumlah  SDM  pendamping  di Kecamatan  Karawang  Barat  terbilang  masih  kurang  hanya  ada  16  pedamping
saja  karena  idealnya  pemdamping  hanya  mendampingi  100  KPM  tetapi  pada kenyataannya pendamping mendampingi KPM sebanyak 200 sampai 400 KPM.
Berdasarkan hasil penelitian terkait Sumber daya anggaran yang dialokasi oleh  pemerintah  pusat  untuk  program  bantuan  sosial  PKH  pada  tahun  2020 senilai  37  triliun  dikarenakan  adanya  pandemi  corona  anggaran  dinaikan sebesar 25% dan bisa dicairkan tiap bulan selama pandemi, tidak seperti tahun sebelumnya dana bantuan cair per triwulan atau tiga bulan sekali.  Dan jumlah dana  bantuan  untuk  peserta  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat  adanya tambahan  25%  yaitu pada  tahap  ke  2  saja  periode  bulan  April-Juni.  Anggaran program PKH ini adalah anggaran nasional, begitupun penyaluran langsung dari kementrian sosial kemudian ditransfer ke rekening peserta PKH.
Tabel 3 Skema Bantun Perbulan Tahun 2020 No Kategori Indeks Pertahun Indeks Perbulan Tambahan 25% 1 Ibu Hamil 3.000.000 250.000 3.750.000 2 Anak Usia Dini 3.000.000 250.000 3.750.000 3 SD 900.000 75.000 1.125.000 4 SMP 1.500.000 125.000 1.875.000 5 SMA 2.000.000 166.000 2.498.000 6 Disabilitas 2.400.000 200.000 3.000.000 7 Lanjut Usia 2.400.000 200.000 3.000.000 Sumber: PPKH Kabupaten Karawang
Kemudian  peneliti  menemukan  bahwa  dalam  penyaluran  dana  bantuan kepada  peserta  KPM  yang  khususnya  di  Kecamatan  Karawang  Barat,  bahwa pelaksanaan  di  Kecamatab  Karawang  Barat  penyaluran  bantuan  disesuaikan dengan  situasu  dan  kondisi  yang  ada  pada  tahun  berjalan  serta  disesuaikan dengan  kebijakan  yang  dibuat.  Dalam  prosedur  peneriman  uang  bantuan pendamping  hanya  memberika  informasi  melalui  ketua  kemlompok  PKH. Sebenarnya  informasi  dari  mulut  kemulut  tidak  efisien  dalam  kelancaran sebuah program  karena informasi dari mulut ke mulut bisa saja berubah, hal ini  bisa  membuat  peserta  PKH  menjadi  ragu  dan  bingung  mengenai  informasi terebut. Dalam indikator efisiensi masih belum optimal dilihat dari segi sumber daya manusia dan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH.

## 3.3 Kecukupan
Berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah. Kriteria  kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan  antara  alternatif kebijakan  dan  hasil yang  diharapkan.  Kriteria  ini  berkaitan  dengan  bagaimana hasil  dari  kebijakan  dapat  mengatasi  masalah  yang  dialami  masyarakat. Kecukupan  dapat  dikatakan  sebagai  terpenuhinya  segala  kebutuhan  atau keperluan hajat hidup keluarga sangat miskin baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani, dengan kata lain kecukupan adalah menyangkut terpenuhinya kebutuhan  dasar  keluarga  miskin  terutama  akan  kebutuhan  sandang,  papan dan pangan dan juga kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  dari  pelaksanaan  PKH  ini  program untuk  menanggulangi  kemiskinan,  program  ini  memberikan  efek  yang  sangat positif bagi masyarakat karena masyarakat tidak terbebani lagi secara ekonomi, pendidikan  dan  kesehatan.  Sebelum  adanya  program  keluarga  harapan masyarakat  acuh  terkait  kesehatan  dan  pendidikan  anaknya,  dalam  hal pendidikan dahulu sebelum adanya program PKH tingkat pendidikan pada kpm kebayakan lulus SD atau SMP saja disebabkan masyarakat tidak mampu secara ekonomi  untuk  meneruskan  pendidikan  anaknya,  padahal  pemerintah mewajibkan  belajar  12  tahun.  Begitupun  dalam  hal  kesehatan,  peserta  PKH awalnya  tidak  tahu  bagaimana  merawat  kesehatan  kehamilan  dan    anak  yang masih  balita.  Dengan  adanya  program  PKH  ini  masyarakat  bisa  hidup  dengan mapan dan SDM yang meningkat. Pada saat ini para peserta PKH sudah paham bahwa  kesehatan  dan  pendidikan  sangat  penting  bagi  kehidupan  keluarganya. Dalam  indikator  kecukupan  sudah  optimal  karena  keluarga  miskin mendapatkan  keringanan  secara  ekonomi  dan  anak-anak  bisa  hidup  terjamin dari  aspek  pendidikan  dan  kesehatan.  Lalu  respon  pada  pelaksanaan  PKH  di Kecamatan  Karawang  Barat  mendapatkan  respon  yang  positif  dari  pihak pedamping mapupun dari masyarakat penerima bantuan PKH.
Peneliti menemukan bahwa dalam keberhasilan kebijakan program PKH di Kecamatan  Karawang  Barat,  Kebijakan  program  PKH  sudah  memberikan kepuasan baik dari segi pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun KPM dan Kebijakan program PKH memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat.

## 3.4 Perataan
Berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah kebijakan  yang pada  akibatnya  (misalnya,  unit  pelayanan  atau  manfaat  moneter)  atau  usaha (misalnya,  biaya  moneter)  secara  adil  didistribusikan.  Kriteria  ini  memiliki  2 indikator yaitu pencapaian sasaran dan akuntabilitas.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti menemukan bahwa pada  pencapaian  sasaran  proses  tidak  meratanya  penyebaran  program  PKH ditandai  dengan  masih  terdapatnya  masyarakat  yang  belum  mendapatkan bantuan  dari  PKH.  Untuk  Kecamatan  Karawang  Barat  dalam  hal  pemerataan belum  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan.  Ketidakmerataan  pada  proses pelaksanaan  PKH  yaitu  dari  data  penduduk  miskin  sebanyak  7,645  jiwa penduduk  di  Kecamatan  Karawang  Barat  dan  yang  sudah  terdaftar mendapatkan  bantuan  sebanyak  5,100  KPM.  Dari  data  tersebut  dapat  terlihat bahwa  jumlah  masyarakat  yang  belum  tersentuh  bantuan  PKH  belum mencakup semua penduduk pra sejahtera di Kecamatan Karawang Barat secara keseluruhan.  Sebenarnya  mereka  yang  tergolong  miskin  masik  bisa mendapatkan dana bantuan dari program pemerintah yang lain misalnya BPNT dan  Rastra  (beras  ejahtera),  tetapi  kebanyakan  masyarakat  ingin  sekali mendapatkan  bantuan  PKH  dikarenakan  untuk  memenuhi  kebutuhan pendidikan  anaknya  agar  tetap  melanjutkan  sampai  lulus  SMA,  dan  bidang kesehatan untuk memenuhi gizi ibu mengandung dan balita .
Tabel 4 Penduduk Miskin di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2019 Kecamatan Karawang Barat Usia Dini 1234 Total 7645 Jiwa Ibu Hamil  27 Lansia 329 Disabilitas  38 Anak SD 2774 Aank SMP  1755 Anak SMA  1488
Sumber: PPKH Kabupaten Karawang
Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban masih belum memenuhi dalam  pelaksanaanya,  hal  tersebut  dikarenakan  masalah  ketidaksesuaian  data dengan  kondisi  dilapangan.  Dari  pihak  pendamping  dan  desa  yang  lebih mengerti tentang kodisi di lapangan dari desa sering mengeluh data dari pusat yang  tidak  kunjung  diperbaharui.  Sehingga  keluarga  miskin  yang  belum mendapatkan serig mengeluh kepada pihak desa karena terbatasnya kuota PKH, hal  ini  mempengaruhi  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  program  PKH  yaitu sulitnya mengajukan penambahan kuota PKH oleh pihak desa.
3.5 Ketepatan Berhubungan  dengan  rasional  substantif,  karena  pertanyaan  tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau  lebih  kriteria  secara  bersama-sama.  Ketetapan  menunjuk  pada  nilai  atau harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut apakah pemilihan alternatif kebijakan yang dicapai dapat benar- benar bermanfaat bagi kelompok sasaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  menemukan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  program  PKH  ini  berguna  bagi  masyarakat  miskin  atau  keluarga miskin karena dapat meringankan beban ekonomi. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial PKH, selain itu dengan adanya bantuan ini anak- anak  peserta  PKH  memiliki  harapan  masa  depan  yang  lebih  baik  dan kesempatan  untuk  melanjutkan  sekolah  wajib  12  tahun.  Akan  tetatapi kebanyakan  peserta  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat  masih  menggunakan bantuan  diluar  kepentingan  program,  tetapi  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan kepentingan  pribadi.  Kemudian  bantuan  yang  diberikan  belum  bermanfaat sepenuhnya  untuk  KPM.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar    peserta  masih tidak  mau  untuk  memanfaatkan  dana  bantuan  yang  diterima  untuk meningkatkan  lagi  secara  ekonomi  bagi  keluarga  mereka  dengan  cara berwirausaha.  Melalui  pertemuan  kegiatan Family  Development  Session (FDS) terkait  kewirausahaan  masih  belum  dipraktikan  oleh  KPM.  Jika  masyarakat mampu merubah cara pola pikir menjadi lebih maju merka akan memanfaatkan dana  bantuan  yang  diterima  untuk  membuka  usaha  agar  bisa  menambah pendapatan  keluarga.  Dengan  demikian  kedepannya  mereka  dapat  keluar  dari lingkar kemiskinan.
Kemudian  peneliti  menemukan  permasalahan  yang  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  dalam  ketepatan  program  PKH  di  Kecamatan  Karawang  Barat. Antara  lain  yaitu  kurangnya  monitoring  dari  pihak  dinas  terkait,  pemerintah kelurahan  atau  kecamatan  belum  adanya  pembaharuan/update  data masyarakat  sehingga  menimbulkan  permasalahan  di  lapangan  seperti  aduan
dari  masyarakat  yang  belum  tersentuh bantuan  PKH. Pihak-pihak  yang  terkait seperti  RT/RW  pejabat  yang  terdekat  dengan  masyarakat  harusnya  dapat membantu  ketika  masyarakat  kesulitan  ketika  ingin  mengajukan  menjadi peserta  bantuan  PKH  secara  adil  dan  merata  tanpa  adanya  pilih  kasih.  Maka pemerintah  dan  pihak  yang  terkait  dalam  hal  bantuan  progran  PKH  agar melakukan  pengawasan  secara  intens  dan  melakukan  evaluasi  untuk monitoring agar program PKH tepat sasaran.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  di  atas  maka  peneliti  menarik  simpulan bahwa  evaluasi  kebijakan  program  PKH  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di Kecamatan  Karawang  Barat  belum  sepenuhnya  optimal,  hal  tersebut dikarenakan penyaluran bantuan yang tidak merata, kekurangan sumber daya manusia  dalam  melaksanakan  program  PKH,  informasi  penyaluran  tidak optiimal  karena  masih  melalui  informasi  dari  mulut  ke  mulut  dan  susahnya mengubah  cara  pola  pikir  peserta  PKH.  Meski  begitu  upaya  dan  usaha  pihak yang terkait dalam menanggulangi kemiskinan ini berhasil ditekan.
Dari  permasalahan  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  peneliti memberikan rekomendasi kepada Dinas Sosial, Kecamatan Karawang Barat dan pihak-pihak  yang  terkait  antara  lain  :  Untuk  pedamping  dalam  program bantuan  PKH  kepada  pseserta  PKH  sebaiknya  memberikan  edukasi  perihal penggunaan  uang  dari  bantuan  PKH  ini,  mendorong  peserta  mempergunakan dana  yang  diperoleh  sebaik-baiknya  untuk  tujuan  program.  Dan  pendamping PKH  harus  mampu  untuk  mengarahkan  dan  lebih  giat  memfokuskan  pada proses merubah cara pola pikir masyarakat melalui pembinaan-pembinaan atau P2K2 agar tidak tergantung pada bantuan PKH. Dengan demikian, diharapkan dimasa  yang  akan  mendatang  mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  yang mapan.
Untuk  pihak  Kecamatan    mengajukan  penambahan  pendamping  PKH sebaiknya  dilakukan  karena  di  Kecamatan  Karawang  Barat  sendiri  dengan peserta  PKH  sebanyak  5.100  KPM  hanya  mempunyai  16  pendamping,  untuk mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  harus  dilakukan  penambahan  sebagai upaya  untuk  memudahkan  dalam  mandampingi  dan  mengawasi.  Pendamping dan pihak Kelurahan sebagai pelaksana program harus memberikan sosialisasi bagi  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  agar  tidak  menimbulkan kecemburuan  sesama  masyarakat,  karena  pendamping  dan  pihak  kelurahan lebih  tahu  kondisi  dilapangan.  Untuk  pemerintah  Kecamatan  maupun  Dinas Sosial  terkait  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  program  dengan  perlu adanya  pembaruan  data  dan  mengajukan  kuota  untuk  peserta  PKH,  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  miskin  yang  lebih  berhak  menerima.  Dan  terkait pola  bantuan  PKH  ini  perlu  dibatasi  masanya,  tidak  baik  apabila  masyarakat ketergantungan  menerima  selama  selama  10  tahun  lebih  program  ini  secara terus menerus, akan tetapi dari mereka tidak ada perubahan tetap diposisi yang sama.  Untuk  penggunaan  anggararan  maupun  penyalurannya  dalam  hal  ini Dinas  Sosial  dan  Kecamatan  Karawang  Barat  yang  terkait  dalam  pelaksanaan kebijakan  program  harus  menigkatkan  pengawasan  dalam  penyaluran  dana bantuan  PKH  maupun  dalam  validasi  dan  verifikasi  calon  peserta  PKH  secara prosedural agar program PKH lebih terarah dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2019, juli 15. Presentase Penduduk
Miskin. https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/presentase -penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html.  Diakses  tanggal 7 maret 2020
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University press Joglo Abang. 2018, Maret 05. Permensos Program Keluarga
Harapan. https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program- keluarga-harapan. Diakses tanggal 7 maret 2020 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
Jurnal: Arif citra permana, cahyo sasmito, cakti indra gunawan. Universitas tribhuwana tunggadewi malang (2018). Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga harapan untuk memutus rantai kemiskinan di kota malang Cahyo sasmito dan ertien rining nawangsari. Universitas Pembangunan Veteran Jawa  Timur  (2019). Implementasi  program  keluarga  harapan  dalam  upaya mengentaskan kemiskinan di kota batu
Khodiziah isnaini kholif, irwan noor, siswidiyanto. Universitas Brawijaya, malang (2014). Implementasi  program  keluarga  harapan  dalam  menanggulangi kemiskinan di kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto
Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan    Pemerintah    Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan  Upaya    Penanganan  Fakir  Miskin  Melalui    Pendekatan Wilayah,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Program Keluarga Harapan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).
Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).