Firmansyah,  Salahuddin,  Abdul  Kadir / Publik  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa /Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.313 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi:  di  Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima)
Firmansyah * , Salahuddin, Abdul Kadir Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia
* Co-Author Email: firmansyahbima612@gmail.com

## Article Information
Submitted: 16 Desember 2023 Accepted: 23 Januari 2024 Online  Publish: 23 Januari 2024

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  dana  desa dalam  memberdayakan  penduduk  desa  dan  untuk  mencari  tahu  beberapa  faktor yang  memungkinkan  dan  menghambat  dalam  mengelola  dana  desa.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Desa Rasabou,  Kecamatan  Sape,  Kabupaten  Bima,  dengan  melakukan  wawancara  dan observasi  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  tentang  dana  desa  yang diinterpretasikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  tidak  transparan,  penduduk  desa  tidak berpartisipasi  secara  aktif,  dan  pejabat  pemerintah  desa  lebih  dominan  dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara  vertikal  kepada  Camat,  tetapi  tidak  untuk penduduk  desa  sehingga  mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan  untuk  pemberdayaan  fisik  seperti  pembangunan  jalan  dan  limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  faktor-faktor  pendukung  pengelolaan  dana  desa  dalam  memberdayakan penduduk  desa  di  Desa  Rasabou  adalah  dukungan  untuk  kebijakan/peraturan, sosialisasi,  fasilitas,  dan  infrastruktur.  Faktor  penghambat  adalah  kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen, Dana Desa

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  describe  the  management  of  village  funds  in empowering rural residents and to identify several factors that facilitate or hinder the  management  of  village  funds.  This  research  utilizes  a  qualitative  descriptive method  and  is  conducted  in  Rasabou  Village,  Sape  District,  Bima  Regency.  The data  is  gathered  through  interviews  and  observations  to  interpret  information related to village funds. The findings indicate that the management of village funds by the village government lacks transparency, and the active participation of rural residents  is  limited.  Government  officials  play  a  dominant  role  in  planning  and implementing  activities  using  village  funds.  The  documentation  of  village  fund management is directed vertically to the Subdistrict Head (Camat), rather than to the  village  residents,  leading  to  a  lack  of  trust  in  village  government  officials. Empowerment  activities  tend  to  prioritize  physical  empowerment,  such  as  road construction  and  waste  management,  while  non-physical  empowerment  is associated with formal training provided by the village government and the Family Welfare Empowerment  (PKK). The research results reveal  that supportive factors for  the  management  of  village  funds  to  empower  rural  residents  in  Rasabou Village  include  support  for  policies/regulations,  socialization,  facilities,  and infrastructure.  In  contrast,  inhibiting  factors  involve  a  lack  of  human  resources and the limited active participation of village residents.
Keywords: Community Empowerment, Management, Village Funds

## Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah  dirasakan  oleh  nenek  moyang  kita(Fathony  et  al.,  2019).  Kondisi  ini  diperparah  oleh belenggu  penjajahan  yang  menjadikan  masyarakat  pribumi  jatuh  dalam  lembah  kemiskinan (Sukardi, 2020). Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut,  atau  Udara.  Indonesia  sejatinya  bisa  mensejahterakan  penduduk  pribumi  (Hariatih  & Sukardi,  2021).  Di  Indonesia  penduduk  miskin  masih  menghantui  masalah  pembangunan (Makmur & Ilmu, 2020) ; (Sapitri & Alexandro, 2021).
Data  penduduk  miskin  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi  (Hartoyo, 2020). Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah apabila dilihat dari indikator utama  kemiskinan  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  primer,  maka  realitas  penduduk Indonesia  masih  banyak  yang  sulit  memenuhi  kebutuhan  dasar  tersebut  (Nafidah  & Suryaningtyas, 2016) ; (Sapitri & Alexandro, 2021).
Menanggapi  permasalahan  tersebut,  maka  strategi  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  saat  ini  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  yaitu  melaksanakan pembangunan  nasional  yang  berorientasi  dan  memberi  perhatian  besar  terhadap pembangunan  desa  (Putri  et  al.,  2021).  Pembangunan  desa  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dan  strategis  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional  dan  pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung  unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta  menyentuh  secara langsung  kepentingan  masyarakat  yang  bermukim  dipendesaan  dalam  rangka  upaya mengetaskan  kemiskinan  masyarakat  desa  (Fisabililah  et  al.,  2020).  Dalam  mewujudkan pembangunan  desa  pemerintah  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintah  Indonesia,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakarat  desa  yang  bersangkutan  (Imaduddin  & Salomo, 2023); (Kristina Korniti Kila, 2014).
Dalam  konsep  Nawacita  yang  menjadi  program  prioritas  pembangunan  sekarang  ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan (RIDHA, 2019). Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang  mandiri  dan  memberdayakan  masyarakat  desa  secara  optimal  menurut  potensi  desa yang  bersangkutan  dan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  sumber  dana  desa  untuk menyelenggarakan  pembangunan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  (Hidayatulla  et  al.,  2022).  Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu  diprioritaskan  untuk  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  (Hulu  et al.,  2018). Oleh  karena  itu  dapat  diartikan  bahwa  dana  desa  yang  berasal  dari  pusat  tidak  hanya diprioritaskan  untuk  pembangunan  infrastruktur  desa  tetapi  juga  diperuntukkan  untuk pemberdayaan masyakarat desa (Bloom & Reenen, 2013). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara,  pada  pasal  19  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  dana  desa sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat Desa (Saiful et al., 2021).
Desa Rasabou merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  (Lestari,  2019).  Pengelolaan  dana  desa dimulai  dari  perencanaan  program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  setelah  dilaksanakan dipertanggungjawabkan  (Mahmud  et  al.,  2019).  Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan
kebutuhan  masyarakat  dan  prioritas  program  yang  ditetapkan  oleh  pemerintahan  desa (Rimawan  &  Aryani,  2019).  Berdasarkan  penelitian  awal  yang  peneliti  lakukan,  diperoleh informasi  dari  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Rasabou masih  terdapat  banyak  kesalahan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pada  laporan pertanggungjawaban kegiatan desa (Wicaksono et al., 2020).
Pada  tahap  perencanaan  penggunaan  dana  desa  lebih  cenderung  pada  program  yang akan  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  kepala  desa  sehingga  pada  saat  musrenbangdesa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar (Sapitri & Alexandro, 2021). Program kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  sebagai sasaran  kebijakan  dari  dana  desa  (Sari  et  al.,  2015).  Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  lebih  kepada  pembangunan  fisik  (Pembangunan  et al.,  2019).  Pada  tahap  pembahasan  rencana  penggunaan  dana  desa  yang  dihadirkan  hanya orang-orang  tertentu  saja  sementara  hasil  dari  pembahasan  rencana  penggunaan  dana  desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa  mendapatkan  dana  desa  yang  sangat  besar  dari  pemerintah  (Rahayu,  2019).  Hal  ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Rasabou  Kecamatan  Sape Kabupaten  Bima.  Alasan  pemilihan  lokasi  penelitian  yaitu yang  pertama karena  desa Rasabou Kecamatan Sape merupakan desa terpencil yang jauh dari kota Kabupaten Bima dan merupakan  salah  satu  desa  yang menerima  dana  desa.  Alasan yang  kedua di  Desa  Rasabou Kecamatan Sape merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin dan kualitas fasilitas umum  yang  kurang  memadai.  Alasan yang  ketiga yaitu  belum  adanya  yang  malakukan penelitian  ditempat  ini  atau  di  Rasabou  Kecamatan  Sape  tentang  pengelolaan  dana  desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah orang  yang  memahami  secara  mendalam  kondisi  Desa  Rasabou,  dalam  hal  ini  peneliti mewawancarai  Kepala  Desa,  Badan  Permusyarawatan  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa.  Kemudian  peneliti  juga  mewawancarai  masyarakat  asli  Desa  Rasabou  yang  sudah berumur  lebih  dari  30  tahun,  dalam  penelitian  ini  berjumlah  15  orang  masyarakat  yang peneliti pilih menjadi informan. Kemudian data-data juga di dukung oleh kajian kepustakaan, buku, serta jurnal.

## Hasil dan Pembahasan
Desa Rasabou merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari perencanaan  program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  dan  setelah  dilaksanakan  akan dipertanggungjawabkan.  Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang  peneliti  lakukan,  diperoleh  informasi  dari  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa pengelolaan  dana  desa  di  desa  Rasabou  masih  terdapat  banyak  kesalahan,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

## Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Perencanaan Dana Desa
Perencanaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mempersiapkan  dan  menentukan  sesuatu
tujuan  yang  ingin  dicapai  dimasa  yang  akan  datang  serta  menetapkan  program  dan  tahapan yang  akan  dilalui  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kegiatan  perencanaan  merupakan  titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang  matang  untuk  menentukan  kegiatan  bersama  dalam  sebuah  organisasi  sehingga  tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa  khususnya  pengelolaan  dana  dibutuhkan  sebuah  perencanaan  program  kegiatan  yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.
Dana  Desa  marupakan  salah  satu  pendapatan  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  oleh  karena  itu  perencanaan  program  dan kegiatannya  disusun  dengan  terlebih  dahulu  dilaksanakanya  Musyawarah  Perencanaan  dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur  masyarakat  biasa.  Tujuan  Dana  Desa  yaitu  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja  dan  Pendapatan  Negara  memiliki  dua  prioritas  utama  yaitu  pembangunan  dan pemberdayaan,  maka  tidak  berarti  hanya  membangunan  fisik  saja  yang  diutamakan  namun juga  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  menumbuh  kembangkan  kemandirian  desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.
Dari  hasil  penelitian  langsung  dilapangan  dapat  dilihat  bahwa  perencanaan  program meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dari  dana  desa,  masyarakat  belum  teribat  aktif, masyarakat  diundang  ke  musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  namun  usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Hal ini  terbukti  dengan  hasil  temuan  dilapangan  masyarakat  menganggap  kegiatan  musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas. Anggapan ini terjadi karena penentuan  progran  dan  kegiatan  yang  dilakukan  lebih  didominasi  oleh  perangkat  desa sedangkan masyarakat hanya sebagai menonton yang pasif dalam penentuan kegiatan.
Hal ini bertolak belakang dengan defenisi pemberdayaan yang di paparkan oleh Djohani (dalam  Haryono  2012:49)  yang  mengakatan  bahwa  pola  dasar  gerakan  pemberdayaan mengamanatkan  perlunya power dan  keberpihakan  kepada  kelompok  yang  tidak  berdaya. Oleh  karena  itu  pemberdayaan  adalah  suatu  proses  untuk  memberikan  daya/kekuasaan ( power )  kepada  pihak  yang  lemah  ( powerless ),  dan  mengurangi  kekuasaan  ( disempowered ) kepada pihak yang terlalu berkuasa ( powerful ) sehingga terjadi  keseimbangan.  Dari  hasil penelitian langsung tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

## Gambar 1 . Skema Perencanaan
Dari  skema  di  atas  pada  perencanaan  penggunan  dana  desa  yang  terintegrasi  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:
1. Musyawarah Perencanaan dan   Pembangunan Desa
2. Musrenbangdes merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang  prioritaskan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.  Musrebang  desa dilaksanakan pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai
unsur  masyrakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  dan  dihadiri  oleh  camat  sebagai  Pembina desa.
3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
RKP  desa  memuat  rencana  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  desa.  RKP  desa  berisi  tentang  evaluasi  evaluasi RKP  tahun  sebelumnya,  prioritas  program,  kegiatan  dan  anggaran  desa  yang  dikelola  oleh pihak  ketiga  serta  kewenangan  penugasan  dari  tingkat  pemerintah  yang  lebih  tinggi.  RKP disusun  paling  lama  bulan  september  sebelum  tahun  anggaran  berjalan  karena  RKP  akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  DesaRencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan  kepada  Bupati  melalui  camat,  apabila  disetujui  oleh  bupati  maka  pamerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.
5. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  desa merupakan  kegiatan  dan  sumber  pendapatan  dan  biaya  kegiatan  tersebut.  Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

## Pelaksanaan Dana Desa
Pelaksanaan  tindakan  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  akhir  yang  telah  ditetapkan dari  setiap  kegiatan  yang  telah  direncanakan  secara  matang  dan  terperinci  melalui perencanaan atau Musrenbang. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan  telah  sah  dan  siap  diimplementasikan.  Setiap  tahunnya  bupati  Bima  menetapkan surat  tentang  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  yang  membantu  perangkat  desa. Dikeluarkan  Peratuan  Bupati  Bima  nomor  412.6/k/tahun  2016  tentang  petunjuk  teknis pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Bima  menjadi  pedoman  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa.  Kepercayaan  masyarakat  yang  kurang  kepada  pemerintah  desa dalam  pelaksanaan  dana  desa  menjadi  unsur  negatif  yang  membuat  pelaksanaan  kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  pelaksanaan  dana  desa  tersebut  mendapat  ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini perangkat desa. Hal ini disebabkan karena  ketidakterbukaan  atau  tidak  ada  transparansi  secara  nyata  penggunaan  dana  desa. Masyarakat  berdalih  bahwa  yang mengetahui  penggunaan  dana  desa  telah  memenuhi  syarat untuk  sebuah  kegiatan  hanya  perangkat  desa,  masyarakat  biasa  tidak  mengetahui  stadar perlaksananya sebuah program yang telah dilaksanakan tersebut. Selain itu pelaksanaan dana desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  mendapat  kritikan  dari  masyarakat  karena pelaksanaan  kegiatan  tersebut  di  nilai  hanya  formalitas  semata,  hal  ini  disebabkan  karena pengelolaan yang tidak transparan oleh perangkat desa. Pemberdayaan masyarakat dirancang berkelanjutan  serperti  yang  di  jelaskan  oleh  Zubaedi  (2012)  yang  mengatakan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip  pembangunan  yang  bekelanjutan  jika program dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial.

## Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dana desa tidak terintegrasi dengan petanggungjawaban APBDesa, sehingga  pertangungjawaban  dana  desa  harus  dibuat  tepisah  dengan  laporan  LPPD.  Kepala desa  menyampaikan  laporan  realisasi  dana  desa  kepada  bupati  melalui  camat.  Pembuatan laporan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  yaitu  dengan  menggunakan  bantuan  pihak  ketiga. Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  semester  pertama  disampaikan  paling  lambat  pada akhir  bulan juli  tahun  berjalan  dan  laporan  semester  akhir  tahun  disampaikan  paling  lambat
pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Namun  belum  ada  pertanggungjawaban  langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana desa tersebut.
Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat bisa perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana  desa  sudah  sepantasnya  semua  masyarakat  terlibat  dan  mengetahui  pengelolaan  dana desa  tersebut.  Untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat,  pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat.

## Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

## Infrastruktur Jalan
Pemberdayaan  dalam  Bentuk  Fisik  Pembangunan  sektor  infrastuktur  jalan  merupakan salah  satu  sektor  vital  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dalam  meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Pembangunan  prasarana  jalan  memiliki  fungsi  aksestabilitas untuk  membuka  daerah  yang  kurang  berkembang  dan  fungsi  mobilitas  daerah  yang  telah berkembang.
Pembangunan  jalan  dari  dana  desa  menuju  pemukiman  warga  yang  terisolir. Pembangunan  infrastruktur  jalan  menuju  pemukiman  warga  merupakan  salah  satu  kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor goegrafis.
Dalam  teori  Tallcot  Parson  tentang  sistem  mengatakan  bahwa  untuk  melakukan  suatu tindakan  harus  ada adaption kebutuhan  dengan  lingkungan,  kebutuhan  masyarakat  dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Pembangunan  jalan  berdampak  pada  aspek  social  masyarakat  tersebut,  terbuka  jalan warga  dirasakan  dari  aspek  social  masyarakat  yang  dulunya  warga  kampung  ini  dipandang sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan  setapak,  namun  sekarang  dengan  terbukanya  jalan  yang  layak  dan  memadai  warga marasa derajat sosialnya meningkat.

## Infrastruktur Pertanian
Pembangunan  infrastruktur  jalan  kepertanian  masyarakat  merupakan  salah  satu  cara mempermudah  akses  petani  untuk  melakukan  aktivitas  bertani.  Tempat  pertanian yang  jauh tepisah  dengan  tempat  pemukiman  warga  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan kepertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap.
Pembangunan  jalan  tani  tersebut  sangat  dibutuhkan  guna  memperlancar  aktivitas masyarakat  dalam  pertain.  Sebab  jalan  yang  biasanya  diguanakan  masyarakat  masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Rasabou mayoritas petani seperti padi, perkebunan karet,  sayur-sayuran  dan  lain-lain.  Pembangunan  jalan  pertanian  telah  memberi  kontribusi bagi  masyarakat  petani  untuk  mempermudah  para  petani  untuk  melakukan  aktivitas pertanian.  Pembangunan  infrastruktur  jalan  pertanian  menambah  semangat  petani  dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas  dari  penyesuaian  kebutuhan  masyarakat  seperti  yang  dikatakan  oleh  Tallcot  Parson yaitu  adaptasi  kebutuhan.  Kebutuhan  petani  akan  fasilitas  jalan  yang  memudahkan masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  pertaniaan,  dengan  tujuan  ( goal )  yaitu  untuk
meningkatkan  kesejahteraan  petani  melalui  fasititas  yang  memadai.  Fasilitas  ini  memberi dorongan kepada petani untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.

## Pembangunan Air Bersih
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  paling  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mulai dari  sumber  air  minum,  memasak,  menyuci  dan  lain-lain  sangat  membutuhkan  air  bersih. Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan sungai untuk berbagai kegiatan mandi,  untuk  air  minum  dan  untuk  menyuci  mengakibatkan  pencemaran  air  semakin meningkat,  menurunnya  kualitas  air  sungai  dapat  memberi  dampak  buruk  dalam  kehidupan masyarakat. Memahami kebutuhan masyarakat yang berada pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di priotitas untuk dibangun.
Ketidakmampuan  masyarakat  untuk menyediakan  air  bersih  sampai  kerumah  sehingga menjadikan  sungai  sebagai  sumber  pemenuhan  kebutuhan  yang  berdampak  pada  kerusakan lingkungan.  Seperti  yang  dipaparkan  dalam  teori  sistem  yang  di  gagas  oleh  Tallcot  Parson yaitu  untuk  menentukan  suatu  tindakan  untuk  meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  harus adanya  adaptasi  kebutuhan  mendasar  yaitu  kebutuhan  sanitasi  masyarakat  dengan  tujuan (goal)  memudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  air  bersih  untuk  keberluan  sehari. Pembuatan  sanitasi  yang  baik  dan  memadai  dapat  mengurangi  kerusakan  lingkungan  yaitu konsep pola (latency) yang menjelaskan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki.

## Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik
Bimbingan  Teknis  Untuk  Para  Perangkat  Desa  Upaya  meningkatkan  kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan  informasi  pengalolaan  dana  desa.  Dalam  mengelolaa  dana  desa  yang jumlahnya  besar  dibutuhkan  bimbingan  kepada  perangkat  desa,  untuk  meminimalisir terjadinya  kesalahan  dalam  mengelola  keuangan  desa  karena  sumber  daya  manusia  yang kurang memadai. Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik. Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh perangkat Desa Rasabou ada dua yaitu Kegiatan pelatihan  pengelolaan  dana  desa  dan  penyerapan  dana  desa  dikabupaten  Bima  di  Kantor Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dan  Kegiatan  pelatihan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  digelar  di  Kantor  Dinas  PMD  Kabupaten  Bima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
Oleh  karena  desa  dituntut  mampu  mengelola  anggaran  yang  nilainya  cukup  besar mencapai  Rp1  milyar  lebih  setiap  tahunnya.  Sehingga  kapasitas  kepala  desa  dan perangkatnya harus lebih ditingkatkan dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis  (Bimtek).  Termasuk  kegiatan  peningkatan  sumber  daya  aparatur  desa  yang diselenggarakan  bagi  perangkat  desa  belum  lama  ini  dinilai  sangat  membantu  dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan  teknis  merupakan  kebutuhan  perangkat  desa  seiring  perubahan  paradigma penyelenggaraan  di  pemerintahan  desa,  disamping  itu  banyak  perangkat  desa  yang  baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.

## Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga.  Sebagai  mitra  desa  dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan  kegiatan  PKK.  Kegiatan  PKK  yang  dana  nya  bersumber  dari  dana  desa
bertujuan  untuk  memberdayaakan  kelompok  wanita  desa  untuk  meningkatkan  keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi dan  memberi  dukungan  kepada  kaum  wanita  untuk  menggali  potensi  yang  dimiliki  untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.
Saat  ini  dari  hasil  observasi  dilapangan  bahwa  tren  pemesan  papan  bunga  untuk berbagai  kegiatan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dimafaatkan  oleh  kaum  perempuan  Desa Rasabou untuk mengplikasikan keterampilan mereka untuk berkreasi membuat papan bunga. Dengan demikian mereka mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan tersebut.

## Faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa.  Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  dana  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat Desa Rasabou Kecamatan Sape sebagai berikut:

## Faktor Dukungan Kebijakan
Kebijakan  merupakan  konsep  yang  menjadi  pedoman  dasar  bagi  pemerintahan  untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Dana Desa.
Sosialisasi merupakan proses penyampian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti  kebijakan  yang  baru  yang  akan  diterapkan  kepada  masayarakat  yang  sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menerapkan  peraturan  atau  program  serta  kegaitan  yang  baru.  Sosialisasi  pengelolaan  dana desa  kepada  perangkat  pemerintah  desa  memberi  kontribusi  yang  sangat  baik  terhadap pengelolaan dana desa.

## Dukungan Sarana dan Prasarana
Sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat  mencapai  tujuan  atau sasaran  sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama terselenggaranya  suatu  proses.  Sanarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Desa  Rasabou  menjadi penunjang efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa.

## Faktor Pengahambat

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  desa  Rasabou  belum  memadai  dalam  mengelola keuangan  desa  di  sebabkan  oleh  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah  sehingga mengakibatkan  pengelolaan  dana  desa  yang  tidak  maksimal  karena  ada  nya  pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif  dalam  memberi kontribusi  dengan  suka  rela  mulai  dari  proses  perencanaan,  sampai  evaluasi  dari  program tersebut.  Semikin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  menjadi  kelompak  sasaran program  tersebut  maka  semakin  tinggi  tingkat  keperhasilan  pencapaian  tujuan  dari  program
tersebut.  Namun  sebaliknya  jika  partisipasi  masyarakat  tidak  maksimal  dalam  pengelolaan program  tersebut  maka  tingkat  keberhasilan  kegiatan  tersebut  semakin  rendah.  Dan  di  desa ini partisipasinya sangat rendah

## Kesimpulan
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan  cara  dilaksanakannya  (Musrenbangdes) dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa.  Pelaksanaan  Musrenbagdesa  telah  dilaksanakan,  namun Penentuan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  lebih  lebih  didominasi  oleh  perangkat  desa. Pelaksanaan  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab  pelaksanaan  dana  desa.  Pertanggungjawaban  dana  desa  merupakan konsekuensi  dari  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa,  segala  bentuk pengeluaran,  pendapatan  telah  dilaksanakan  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  perangkat desa  kepada  bupati  melalui  camat.  Faktor  pendukung  pengelolaan  dan  desa  yang pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. ketiga adalah sarana dan prasara pendukung pengelolaan  dana  desa.  Dan  yang  menjadi  Faktor  penghambat  pengelolaan  dana  desa  yang pertama yaitu  sumber  daya  manusia  yang  rendah.  Faktor  yang  selanjutnya  yaitu  partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

## BIBLIOGRAFI
Bloom,  N.,  &  Reenen,  J.  Van.  (2013). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. NBER  Working Papers , 89.
Fathony,  A.  A.,  Iqbal,  M.,  &  Sopian,  A.  (2019).  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  desa Langonsari  Kecamatan  Pameungpeuk  Kabupaten  Bandung. Jurnal  Akuntansi  Fakultas Ekonomi UNIBBA 55 , 10 (3l), 41–57.
Fisabililah, F. F. N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan  Masyarakat. JIAP  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik) , 8 (1),  208. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932
Hariatih,  H.,  &  Sukardi,  S.  (2021).  ANALISIS  PENERAPAN  STANDAR  AKUNTANSI PEMERINTAH  TERHADAP  PELAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi , 4 (1), 47–59. https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.447
Hartoyo,  H.  (2020).  Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip  Manajemen  Keuangan  Dalam  Tata  Kelola Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Karumbu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima.
Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (1), 75–95. https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1106
Hidayatulla,  A.,  Fatmawati,  F.,  &  Muhiddin,  A.  (2022).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Pada  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Leu  Kecamatan  Bolo  Kabupaten Bima. Kajian Ilmiah Mahasisw Ilmu Administrasi Negara , Vol 3 No.2 (April), 125. Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa . 10 (1),  146– 154.
Imaduddin,  I.,  &  Salomo,  R.  V.  (2023).  Prinsip  Akuntabilitas  dan  Partisipasi  dalam Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Buncu  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima. AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 819–826. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2790
Kristina  Korniti  Kila.  (2014).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. ejounral Administrasi Negara , 3 (4), 505–519. Lestari,  A.  G.  (2019). Pola  Komunikasi  Kepala  Desa  Dalam  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun) . 60. Mahmud,  Y.,  Gosal,  R.,  &  Kairupan,  J.  (2019).  Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Huwango  Kecamatan  Biluhu  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 1–12.
Makmur, M. A., & Ilmu. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  DALAM  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  MISKIN  DI  KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Muhammad. Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal , 3 (2), 32–39.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat. BISNIS :
Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 3 (1), 214. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480
Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., Desa, D., & Masyarakat, P. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (04), 95–106.
Putri,  A.  A.  A.,  Sudiana,  I.  W.,  &  Putra,  I.  P.  D.  S.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
Hita Akuntansi dan Keuangan , 2 (2), 258–280. https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543 Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Ilmu Pemerintahan , 7 (4), 1681– 1692.
RIDHA,  F.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat  Di  Kecamatan  Langsa  Kota  Kota  Langsa. AT-TAWASSUTH:  Jurnal Ekonomi Islam , 4 (2), 252. https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5549
Rimawan,  M.,  &  Aryani,  F.  (2019).  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 9 (3), 287–295.
Saiful,  S.,  Samin,  S.,  &  Haddade,  A.  W.  (2021).  Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Mengawasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Bumi  Pajo  Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’Iyyah , 2 No 3 (September), 567–582.
Sapitri,  S.,  &  Alexandro,  R.  (2021).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal  Mediasosian :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Administrasi  Negara , 5 (2), 239. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786
Sari,  R.  N.,  Ribawanto,  H.,  &  Said,  M.  (2015).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Perspektif  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) , 3 (11),  1880– 1885.
Sukardi,  S.  (2020).  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana Desa:  Studi  Di  Desa  Sondo  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima. Jurnal  PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi , 3 (2), 1–24. https://doi.org/10.33627/pk.v3i2.388 Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2020). Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten. l Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi , 4 (1), 9–20.

## Copyright holder:
Firmansyah, Salahuddin, Abdul Kadir (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)