Journal of Governance and Local Politics
ISSN (online): 2684-9992

## Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020
Wildhan Khalyubi 1 , Christian Deswinta Bangun 2 , Fikri Ardiyansyah 3 , Muhammad Rifqi Romadhona 4 1, 2, 3 Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok
4 Universitas Pertahanan, Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor Corresponding Author: wildhan.khalyub@gmail.com
Keyword: Social Media ; Digital Participation ; Conccurent Local Election
Kata Kunci: Media Sosial ; Partisipasi Digital ; Pilkada Serentak
Abstract: This study  aims  to  explain  the  phenomenon  of  political  campaign  and form of digital participation through the use of social media such as Facebook and Twitter in the Conccurent Local Election in 2020. This study focuses on Depok City by looking at the social media of each candidate pair for Conccurent Local Election 2020  in  Depok  City  between  Pradi-Afifah  and  Idris-Imam.  The  approach  in  this study uses a qualitative approach involving campaign issues on social media and form  of  digital  participation.  Some  of  the  data  in  this  study  were  obtained  from monitoring findings regarding candidate pairs' campaigns through conversational narratives  on  social  media  at  the  Depok  City  Election  2020  campaign  stage. Narratives of campaign issues on social media were obtained using Social Network Analysis (SNA). The findings in this study indicate that in the use of social media, each pair of candidates has different preferences for campaign issues. Although the candidate  pairs  have  dominant  campaign  issues  and  very  high  digital participation, this does not necessarily become a determining factor in winning the contestastion of 2020 Local Election in Depok City.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena  politik kampanye  dan  bentuk  partisipasi  digital  melalui  penggunaan  media  sosial seperti  Facebook  dan  Twitter  pada  penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2020. Penelitian  ini  berfokus  di  Kota  Depok  dengan  melihat  media  sosial  masing- masing pasangan calon Pilkada Kota Depok 2020 yakni antara Pradi-Afifah dan Idris-Imam.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan yang melibatkan isu kampanye di media sosial beserta bentuk partisipasi  digital.  Beberapa  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  temuan pemantauan mengenai kampanye pasangan calon melalui narasi percakapan di media  sosial  pada  tahapan  kampanye  Pilkada  Kota  Depok  Tahun  2020.  Narasi isu  kampanye  di  media  sosial  diperoleh  menggunakan Social  Network  Analysis (SNA)  terutama  pada  media  sosial  Facebook  dan  Twitter.  Temuan  dalam penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  penggunaan  media  sosial,  setiap pasangan  calon  memiliki  preferensi  isu  kampanye  yang  berbeda-beda.  Kendati pasangan  calon  memiliki  isu  kampanye  yang  dominan  serta  partisipasi  digital yang  begitu  tinggi,  hal  tersebut  tidak  serta  merta  menjadi  faktor  determinan dalam memenangkan kontestasi Pilkada Kota Depok 2020.
Informasi Artikel:  Disubmit: 08-07-2021, Revisi: 26-07-2021, Diterima: 08-08-2021

## PENDAHULUAN
Mewabahnya pandemi Covid-19 mengubah berbagai aspek kehidupan terutama dalam urusan  perpolitikan,  ekonomi,  sosial,  budaya,  serta  pola  interaksi  yang  sebelumnya  sempat terjalin di kalangan masyarakat Indonesia (Ristyastuti & Rofii, 2021). Perubahan aspek tersebut menjadikan  penyelenggaraan  pilkada  serentak  pada  tahun  2020  menjadi  pilkada  dengan pengalaman  pertama  dalam  keadaan  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  agenda  pemilu maupun pilkada di Indonesia belum diatur penyelenggaraannya dalam situasi bencana melalui undang-undang,  baik  itu  bencana  alam  ataupun  bencana  non-alam.  Keterjaminan  mengenai keamanan  dan  keselamatan  seluruh  aspek  dalam  hal  ini  penyelenggara,  peserta,  dan  pemilih menjadi hal yang utama dalam gelaran Pilkada Serentak Tahun 2020.
Tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  yang  sempat  tertunda karena  pandemi  Covid-19  menemukan  kepastian  untuk  dilanjutkan.  Alasan  mengenai keberlanjutan  pilkada  tersebut  salah  satunya  dikarenakan  bahwa  pilkada  merupakan  agenda yang akan menciptakan pejabat definitif yang memiliki legitimasi dan kewenangan penuh untuk menjalankan  pemerintahan  dan  kebijakan  strategis  termasuk  dalam  penanganan  pandemi Covid-19  yang  belum  jelas  kapan  akan  berakhirnya  (Baroya,  2020).  Ketetapan  kelanjutan penyelenggaraan  pilkada  tersebut  diputuskan  dalam  Rapat  Kerja  dan  Rapat  Dengar Pendapat Komisi  II  DPR  RI  pada  tanggal  27  Mei  2020  bersama  beberapa  pihak  antara  lain  Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Lebih  lanjut,  keputusan  itu  diperkuat  dengan adanya Surat Ketua Gugus Tugas Nomor B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 yang dikirimkan kepada KPU dengan berisikan beberapa poin penting untuk melaksanakan kelanjutan Pilkada Serentak  2020  (Kumparan,  2020).  Ada  pun,  beberapa  poin  tersebut  ialah pertama , mengapresiasi  seluruh stakeholder dalam  membuat  keputusan  kelanjutan  Pilkada  pada Desember  2020. Kedua ,  menghormati  terbitnya  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2020  terkait  penundaan  Pilkada.  Dan ketiga memberikan saran serta masukan kepada KPU RI untuk melanjutkan Pilkada dengan bersandar pada Perppu Nomor  2  Tahun  2020  pasal  201A,  terkait  syarat  dilaksanakan  dengan  penggunana  protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada (Kompas, 2020).
Keberlanjutan  dari  tahapan  pelaksanaan  Pilkada  membutuhkan  sebuah  manajemen resiko ( Electoral Risk Management ) sebagai jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan atau pemilu dapat  menjamin  seluruh  warga  negara  ikut  serta  berpartisipasi (Alihodžić,  2016;  Sakbani, 2020). Di sisi lain, manajemen resiko dalam pemilihan kepala daerah juga dapat berpengaruh dengan  dijadikan  sebagai  indikator  pencapaian  proses  penyelenggaraan,  terutama  segala  hal yang  menyangkut  dengan  keterlindungan  hak  pilih  warga  negara. International  IDEA dalam (Alihodžić,  2016) menjelaskan  bahwa  manajemen  risiko  pemilu  merupakan  upaya  sistematis yang perlu dilakukan dengan memadukan pengetahuan kesadaran situasional terhadap risiko internal  dan  eksternal  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  proses  pemilu  guna  menciptakan tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu. Lebih lanjut, beberapa langkah mengenai manajemen  risiko  tersebut  dijelaskan  oleh International  IDEA seperti  identifikasi  risiko, pengukuran  risiko,  pelaporan,  dan  pembuatan  keputusan  (Purbolaksono,  2021).  Beberapa langkah  mengenai  manajemen  resiko  tersebut  merupakan  tolak  ukur  bagi  penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, menimbang putusan serta saran dari Gugus Tugas  di  atas  tersebut,  KPU  RI  mengeluarkan  surat  keputusan  Nomor  258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020. Tahapan lanjutan tersebut dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan pelantikan dan masa kerja para petugas ad-hoc yang sebelumnya sempat tertunda.
Keberlanjutan  pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19  tidak  hanya  diselenggarakan  di Indonesia. Terdapat beberapa negara yang juga melanjutkan agenda pemilu di tengah pandemi Covid-19.  Misalnya  Korea  Selatan  yang  merupakan  salah  satu  negara  melanjutkan penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Kesuksesan  penyelenggaraan pemilu di Korea  Selatan  didukung  dengan  manajemen  resiko  pemilu.  Terutama  memiliki  pengalaman menghadapi  virus  MERS  ( Middle  East  Respiratory  Syndrome) pada  tahun  2015  dan  2018.  Hal tersebut  menjadi  katalisator  penyelenggaraan  pemilu  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Kesiapan
institusional  yang  dibekali  dengan  sistem  pengendalian  epidemi  yang  terlembaga  dalam undang-undang,  kerja  sama  antar  pemerintah,  unit  perawatan  intensif,  dan  lain  sebagainya menjadi  alasan  dibalik  keberhasilan  Korea  Selatan  menekan  penyebaran  Covid-19.  Ini  juga menjadi jaminan melanjutkan agenda pemerintahan yakni pemilu (Kim, 2020).
Selain itu, Singapura juga menjadi salah satu negara yang melanjutkan pemilu di tengah pandemi  Covid-19.  Konsekuensi  diadakannya  pemilu  di  tengah  pandemi  berimplikasi  pada pengaturan  teknis  pemilu  yang  diperketat  terutama  di  saat  kampanye  yang  lebih  banyak menggunakan media sosial hingga pengaturan waktu saat memilih di bilik suara (RNZ, 2020). Kedua  negara  tersebut  merupakan  gambaran  bagaimana  penyelenggaraan  pemilu  di  tengah pandemi  Covid-19.  Implikasinya  ialah  bagaimana  pengaturan  seluruh  tahapan  pemilihan memuat manajemen resiko pemilu terutama kepastian pengaturan yang lebih ketat mengenai protokol  kesehatan  dan  juga  pengaturan  teknis  yang  dianggap  alternatif  terhadap  situasi pandemi.
Adapun  pengaturan  mengenai  kampanye  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  menjadi  salah  satu  peraturan  yang  memperhatikan  dampak  dari  terjadinya  wabah Covid-19 terhadap regulasi Pilkada. Pengaturan Kampanye di Pilkada 2020 terdapat pada PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  dalam  Kondisi  Bencana Nonalam Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid- 19).  Tepatnya  Pasal  58  pada  PKPU  tersebut merupakan salah satu ketentuan yang diubah dari PKPU sebelumnya yang menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
Klausul  dalam  PKPU  tersebut  menjelaskan  bahwa  media  sosial  menjadi  salah  satu bentuk alternatif dalam hal penyampaian kampanye oleh peserta Pilkada terhadap masyarakat. Penyampaian informasi yang memuat segala perihal substantif dalam proses kampanye, sedikit disandarkan pada media sosial. Namun, ini juga memperlihatkan bahwa bentuk akses terhadap informasi  kampanye  tersebut  tergantung  pada  warga  internet  selaku  pengguna  media  sosial. Apakah  kampanye  yang  dinarasikan  di  media  sosial  dapat  membangun  ketertarikan  hingga respon  dari  warga  internet,  atau  bahkan  menjadi  sebaliknya.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kota Depok  dengan  terdapat  beberapa  alasan  yang  juga  turut  mendasari. Pertama ,  Kota  Depok merupakan  daerah  ketika  adanya  temuan  kasus  pertama  Covid-19. Kedua ,  Kota  Depok  juga merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Barat beserta dengan 7 daerah  lainnya  seperti  Kabupaten  Bandung,  Cianjur,  Sukabumi,  Karawang,  Indramayu, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Sehingga penelitian ini melihat dua sisi yang saling terintegrasi antara penyelenggaraan Pilkada dengan pandemi Covid-19 di Kota Depok.
Fenomena  pengaturan  kampanye  yang  berubah  pada penyelenggaraan  pilkada,  secara tidak  langsung  mempertanyakan  ulang  mengenai  definisi  kampanye.  Beberapa  ilmuwan sebelumnya  telah  mengulas  pandangan  mengenai  definisi  kampanye  tersebut.  Misalnya pandangan  terdahulu  seperti  Paisley  &  Rice  (1981)  mendefinisikan  kampanye  sebagai keinginan untuk memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif.  Serupa  dengan  pandangan  tersebut,  Roger  &  Storey  (1987)  yang  menjelaskan kampanye  merupakan  sebuah  tindakan  komunikasi  terencana  dengan  memiliki  tujuan  untuk menimbulkan  efek  tertentu  terutama  pada  sejumlah  besar    khalayak  yang  dilakukan  secara berkesinambungan  pada  kurun  waktu  tertentu.  Kedua  pandangan  terdahulu  mengenai kampanye tersebut menjelaskan terkait adanya pengaruh atau efek tertentu terhadap penerima pesan.  Selain  itu,  pandangan  Dan  Nimmo  (2010)  juga  kemudian  menjelaskan  terkait keberlanjutan pengaruh terhadap penerima kampanye politik. Dan Nimmo (2010) menjelaskan bahwa  orang  yang  paling  banyak  diterpa komunikasi  persuasif  kampanye  adalah  yang  paling cenderung  telah  sampai  kepada  putusan  pemberian  suara;  dalam  hal  ini  yang  paling  besar kemungkinannya ialah dipengaruhi oleh imbauan persuasif ialah yang paling sedikit minatnya
terhadap  politik  dan,  karena  itu,  paling  sedikit  kemungkinannya  memerhatikan  komunikasi kampanye.
Beberapa pandangan di atas mengenai kampanye tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk kampanye yang kerap dilakukan di media sosial. Beberapa tahun terakhir kehadiran teknologi informasi  mengubah  model  kampanye  politik  yang  biasanya  dilakukan  secara  tradisional namun  kini  dapat  dilakukan  secara  digital  terutama  melalui  media  sosial.  Pandangan  Hagar (2014)  mengenai  kampanye  politik  secara  digital  di  media  sosial  ini  dapat  berkontribusi terhadap keberhasilan politik dikarenakan media sosial membuat kandidat dapat berinteraksi dengan  para  calon  pemilih  melalui  intentsitas  yang  tak  dapat  diwujudkan  melalui  kampanye secara  tradisional  sebelumnya.  Kemudian  Chester  &  Montgomery  (2017)  memperkuat argumentasi  mengenai  penggunaan  media  sosial  dalam  berkampanye  dengan  menjelaskan faktor  kecanggihan  pasar  digital  yang    juga  berdampak  pada  meningkatnya  kapasitas  dan bentuk  kampanye  politik  dalam  menjangkau  dan  berinteraksi  antara  kandidat  dan  pemilih. Lebih  lanjut  kehadiran  media  sosial  menawarkan  interaktivitas  yang  tidak  ditawakan  oleh media konvensional seperti televisi dan radio, sehingga interaktivitas ini sejalan dengan konsep demokrasi  (Andriadi,  2017).  Masyarakat  dapat  mengakses  informasi  dengan  mudah  hingga berpartisipasi  dengan  komentar  dikarenakan  ada  aktivitas  dua  arah  pada  media  sosial memunculkan partisipasi politik di media sosial.
Beberapa  pandangan  tersebut  coba  penulis  lengkapi  dengan  pandangan  kampanye politik  di  media  sosial  oleh  Pandangan  Michael  J.  Jansen  (2017)    dalam  literaturnya  yang berjudul Social  Media  and  Political  Campaigning:  Changing  Terms  of  Engagement? .  Michael  J. Jansen  (2017)  menjelaskan  bahwas  platform  media  sosial  merupakan  bentuk  revolusioner dengan  turut  menciptakan  ruang  komunikasi  horizontal  di  dalam  kampanye  politik  yang hierarkis.  Terdapat  tiga  alasan  menurut  Michael  J.  Jansen  (2017)  terkait  penggunaan  media sosial  sebagai  alat  kampanye  dan  mengubah  bentuk  kampanye  beserta  keterlibatan penggunanya. Pertama , kampanye di media sosial membentuk komunikasi berbentuk responsif yang  nantinya  dapat  membentuk  legitimasi  pilihan  komunikatif  seperti  membahas problematika,  isu  kampanye  dan  juga  topik  tertentu  pada  kampanye  tersebut. Kedua ,  dengan adanya beberapa fitur di media sosial, kampanye yang dilakukan dapat membentuk transmisi ulang  pesan  kampanye  yang  disebarluaskan  atau  diunggah  kembali  melalui  komunikasi  yang dihasilkan oleh para pendukung. Transmisi ulang pesan politik tersebut dapat mendiskusikan dan mendefinisikan topik atau permasalahan tertentu. Ketiga , penggunaan media sosial sebagai alat berkampanye dapat mengundang orang yang merupakan pengguna media sosial itu sendiri untuk berpartisipasi secara tidak struktur di media sosial. Ketidakstrukturan bentuk kampanye tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari  adanya  hubungan  para  pengguna  media  sosial berdasarkan retorika narasi kampanye di media sosial tersebut.
Namun,  penggunaan  media  sosial  dalam  hal  kampanye  Pilkada di  Kota  Depok  melalui temuan  di  lapangan  oleh  Bawaslu  Kota  Depok  juga  dinilai  belum  menunjukan  efektivitas penyampaian  narasi  mengenai  isu  kampanye.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  temuan  Bawaslu Kota Depok hingga 5 November 2020 bahwasannya perbandingan kampanye daring di media sosial dan kampanye tatap muka begitu jauh jumlahnya. Kampanye pasangan calon nomor urut 1, Pradi-Afifah, memiliki jumlah kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas sebanyak 239 pertemuan  berbanding  dengan  kampanye  daring  yang  hanya  1  kali  dilakukan.  Sementara  itu, pasangan  calon  nomor  urut  2,  Idris-Imam,  memiliki  jumlah  kampanye  tatap  muka  dan pertemuan  terbatas  sebanyak  596  pertemuan  berbanding  dengan  kampanye  daring  yang sebesar  15  kali  dilakukan  (tabel  1).  Dalam  temuan  tersebut juga  menunjukan  bahwa  masing- masing  pasangan  calon  memiliki  pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  hampir  sama  dalam tahapan  kampanye.  Dimana  pasangan  calon  nomor  urut  1  memiliki  12  pelanggaran,  dan pasangan calon nomor urut 2 memiliki 11 pelanggaran (Permana, 2020).

## Tabel I. Data Satu Bulan Penagwasan Kampanye Bawaslu Kota Depok
Sumber: Siaran Pers Bawaslu Kota Depok Satu Bulan Pengawasan Kampanye pada tanggal 5 November 2020
Lebih  lanjut,  temuan  tersebut  menuntut  Bawaslu  Kota  Depok  untuk  mengirimkan  18 surat  peringatan  protokol  kesehatan  masing-masing  9  untuk  tim  kampanye  paslon  1  dan  9 untuk  tim  kampanye  paslon  2.  Ada  pun  isi  mengenai  surat  peringatan  tertulis  terhadap pelanggaran prokes kampanye ialah 1) tidak menjaga jarak; 2) Peserta melebihi 50 orang; dan 3)  tidak  menggunakan  masker.  Sementara  itu  Bentuk  kampanye  yang  diperbolehkan  di  masa pandemi  yakni  tatap  muka  terbatas  maksimal  50  orang,  adanya  potokol  kesehatan,  dan menggunakan  daring.  Hal  itu  tertuang  dalam  PKPU  No.  13  Pasal  57  meliputi  pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar Undang-undang (Permana, 2020).
Temuan  Bawaslu  Kota  Depok  tersebut  menunjukan  bahwa  adanya gap empiris  dalam melakukan kampanye pada Pilkada 2020 di Kota Depok. Kendati pengaturan kampanye melalui media  sosial  dianggap  sebagai  alternatif  atas  mewabahnya  Covid-19,  namun  para  peserta Pilkada  tetap  melakukan  tatap  muka  dan  pertemuan  terbatas  saat  kampanye.  Sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena  politik  kampanye  dengan  melihat bagaimana isu kampanye yang dinarasikan melalui penggunaan media sosial seperti Facebook dan  Twitter  pada  penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2020.  Penelitian  ini  berfokus  di  Kota Depok  dengan  melihat  media  sosial  masing-masing  pasangan  calon  Pilkada  Kota  Depok  2020 yakni antara Pradi-Afifah dan Idris-Imam.
Isu  kampanye  menjadi  salah  satu  variabel  dalam  pandangan  Michael  J.  Jansen  (2017) dalam  penggunaan  media  sosial  sebagai  alat  berkampanye.  Sehingga  melalui  isu  kampanye tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator partisipasi politik. Adapun beberapa pandangan terdahulu  mengenai  partisipasi  politik  banyak  dijelaskan  oleh  para  ilmuwan  politik  seperti Mirriam  Budiardjo  (2008)  yang  menjelaskan  garis  besar  dari  bentuk  partisipasi  politik  yakni turut  serta  secara aktif dalam segala  kehidupan  politik  baik  oleh  individu  ataupun kelompok. Ataupun  Ramlan  Surbakti  (2010)  yang  juga  menjelaskan  bentuk  partisipasi  politik  yang digambarkan  dengan  ikut  serta  warga  negara  dalam  proses  pembuatan  hingga  pelaksanaan sebuah keputusan.
Namun  pandangan  tersebut  belum  begitu  mewakili  partisipasi  politik  di  media  sosial seiring dengan masifnya penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Sehingga secara tidak langsung,  media  sosial  juga  turut  membentuk  model  baru  partisipasi  politik.  Pandangan Theocharis  (2015)  berpendapat  bahwa  partisipasi  politik  saat  ini  harus  memperhitungkan keterjangkauan  platform  digital  seperti  situs  jejaring  sosial.  Partisipasi  politik  dalam  dunia digital  tersebut  haruslah  memiliki  tujuan  mempengaruhi  kesadaran  politik,  sikap,  keputusan, dan  tindakan  orang  lain.  Secara  singkat,  Theocharis  (2015)  menjelaskan  bahwa  partisipasi online ,  secara  umum,  telah  didefinisikan  sebagai  pembuatan  dan  berbagi  konten  di  internet yang ditujukan pada audiens tertentu dan didorong oleh tujuan sosial. Lebih lanjut, argumentasi mengenai implikasi media sosial terhadap partisipasi politik juga dikemukakan oleh Lee (2017) yang  menjelaskan  bahwa  media  sosial  sebagai  teknologi  informasi  baru  dapat  memberikan
Kontestan Kampanye Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas Kampanye Daring Pelanggaran Protokol Kesehatan Pasangan Calon 1 (Pradi-Afifah) 239 1 12 Pasangan Calon 2 (Idris-Imam) 596 15 11
penjelasan  mengenai  kontur  mobilisasi  secara offline .  Hal  ini  dikarenakan  penggunaan  media sosial  memberikan  keuntungan  dari  kapasitas  teknologi  dalam  bentuk  interaksi  sosial  yang membekali  keterlibatan  politik  melalui  diskusi  antar  pribadi.  Secara  singkat,  pandangan  Lee (2017)  menjelaskan  bahwa  teknologi  dapat  memperluas  jaringan  pribadi  untuk  terhubung secara sosial di dunia nyata. Terciptanya sebuah keterkaitan antara dunia offline dan juga online dikarenakan masyarakat dalam keterlibatan politiknya tidak dapat dipisahkan terutama dalam peredaran sebuah informasi (Vaccari et al., 2013; Kholid & Nurmandi, 2015).
Namun,  pandangan  mengenai  partisipasi  dalam  media  sosial  tersebut  coba  penulis lengkapi dengan pandangan Lilleker & Koc-Michalska (2017) dalam literaturnya yang berjudul What  Drives  Political  Participation?  Motivations  and  Mobilization  in  a  Digital  Age .  Literatur tersebut  menjelaskan  bahwa  interaksi  sikap  terhadap  tindakan  partisipatif  merupakan rangkaian lebih lanjut dari adanya komunikasi persuasi. Paparan informasi yang tidak disengaja melalui  platform  digital  dapat  menyebabkan  kecenderungan  yang  lebih  tinggi  untuk  terlibat secara  sipil.  Pandangan  ini  serupa  dengan  pandangan  Michael  J.  Jansen  (2017)  sebelumnya bahwa  media  sosial  dapat  mengundang  orang  untuk  berpartisipasi  secara  tidak  terstruktur. Hanya  saja  pandangan  Lilleker  &  Koc-Michalska  (2017)  memperdalam  bentuk  partisipasi tersebut  dengan  paparan  informasi  di  media  sosial  dapat  menimbulkan  perasaan  positif  atau keberpihakan yang sama terhadap organisasi kampanye yang membangun komunikasi persuasi tersebut.  Keberpihakan  yang  sama  menggiring  bentuk  partisipasi  secara  digital  ke  dalam bentuk  partisipasi  secara  riil  di  dunia  nyata  atau  dapat  memobilisasi  masa  secara  langsung karena  organisasi  kampanye  menyediakan  jalan  menuju  partisipasi  politik  secara  riil  melalui upaya secara retorik di dunia maya. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik secara digital di dunia maya dapat semakin menumbuhkan berbagai bentuk partisipasi politik di dunia nyata.
Partisipasi  politik  merupakan  sebuah  jantung  dari  demokrasi.  Keduanya  tidak  dapat dipisahkan,  melainkan  partisipasi  politik  merupakan  indikator  untuk  melihat  demokrasi  di sebuah  negara  tersebut  (Rusnaedy  &  Purwaningsih,  2018  dan  Rusnaedy,  2020). Kewarganegaraan secara online justru tidak menghambat gaya partisipasi politik konvensional yang ada terlebih dahulu. Partisipasi digital bukan merupakan titik akhir dari bentuk partisipasi itu sendiri, melainkan partisipasi digital dapat mendorong bentuk partisipasi yang lebih besar dengan  berbagai  pengaturannya.  Terutama  dalam  melihat  bentuk  kampanye  di  media  sosial, partisipasi digital dapat dijadikan indikator mengenai keberpihakan dan respon warga internet terhadap  setiap  legitimasi  bentuk  komunikasi  politik  akun  media  sosial  yang merepresentasikan pasangan calon tersebut.
Pandangan Michael J. Jansen (2017) yang menjelaskan bahwa media sosial merupakan bentuk  revolusioner  dalam  kampanye  politik  dipilih  sebagai  pendangan  utama  untuk menunjukan  realitas  dari  penelitian  ini.  Terutama  pandangan  Michael  J.  Jansen  (2017)  yang menjelaskan bahwa kampanye di media sosial dapat menciptakan legitimasi komunikasi politik berupa  pembahasan  mengenai  permasalahan  sosial,  isu  kampanye  dan  lain  sebagiannya. Namun  dalam  menjelaskan  realitas  isu  kampanye  yang  dinarasikan  di  media  sosial  tersebut, pemahaman mengenai narasi organisasi kampanye yang mewakili pasangan calon selaku aktor politik  melalui  akun  media  sosial  coba  dipertajam  oleh  penulis  melalui  temuan  penelitian  ini. Sehingga  dibutuhkan  dukungan  pandangan  utama  mengenai  isu  kampanye  di  media  sosial sebagai tolak ukur terhadap isu kampanye tersebut. Konsep partisipasi digital menurut Lilleker &  Koc-Michalska  (2017)  memperdalam  bentuk  partisipasi  yang  menjelaskan  bahwa  paparan informasi  di  media  sosial  dapat  menimbulkan  perasaan  positif  atau  keberpihakan  yang  sama dengan  organisasi  kampanye  yang  membangun  komunikasi  persuasif  tersebut.  Partisipasi secara online tersebut  dapat  juga  diwujudkan  secara offline termasuk  memobilisasi  warga internet untuk memilih salah satu pasangan calon. Pandangan ini merupakan pandangan yang memperjelas  indikator  untuk  melihat  ketertarikan  warga  internet  terhadap  isu  kampanye  di media sosial yang diutarakan oleh setiap pasangan calon.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menunjukan  kebaruan  dalam  optimalisasi  kampanye menggunakan  media  sosial  dengan  melihat  perbandingan  isu  kampanye  yang  sering dinarasikan oleh masing-masing pasangan calon di Kota Depok. Urgensi dari penelitian ini ialah
belum ada penelitian yang mengukur efektivias penggunaan media sosial dalam berkampanye yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  faktor  penentu  sebagai  salah  satu  strategi  pemenangan kontestasi pemilihan. Bentuk partisipasi politik secara digital dilihat dari respon warga internet. sehingga  penelitian  ini  menunjukan  isu  kampanye  yang memang dapat  menarik  atensi  warga internet  dengan  melihat  jumlah  partisipasi  politik  dalam  bentuk  respon  komentar  di  media sosial pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2020. Argumentasi awal penulis dalam penelitian  ini  ialah  kendati  salah  satu  pasangan  calon  memiliki  isu  kampanye  yang  dominan serta  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  media  sosial  dengan  menarik  keterlibatan  dalam partisipasi  politik  yang  begitu  tinggi,  hal  ini  tidak  serta  merta  dapat  dijadikan  sebagai  faktor kemenangan pada pemilihan kepala daerah Kota Depok Tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi komparasi pada literatur dan  juga  percakapan  narasi  isu  kampanye  Pilkada  Kota  Depok  di  media  sosial.  Pendekatan kualitatif  merupakan  pendekatan  yang  didalamnya  menerapkan  metode-metode  untuk mengeksplorasi dan  memahami  makna  yang  -oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang- dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan  (Creswell,  2016).  Sementara  itu komparasi  politik  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membandingkan  segala  bentuk  kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan (Chilcote, 2016).
Penelitian  ini  memadukan  segala  aktivitas  politik  secara  digital  dengan  penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 guna mengeksplorasi makna aktivitas tersebut. Penggunaan media sosial dalam menyampaikan isu kampanye dinilai merupakan  upaya  alternatif  pada  Pilkada  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Maka  penelitian  ini diharapkan  dapat  melengkapi  penelitian  sebelumnya  terkait  kampanye  di  media  sosial. Beberapa  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  temuan  pemantauan  mengenai  kampanye pasangan calon melalui narasi percakapan di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada Kota Depok Tahun 2020. Ada pun media sosial yang diamati penulis berupa media sosial main stream seperti Facebook dan Twitter. Kedua media sosial tersebut merupakan media sosial yang juga sering  digunakan  di  Indonesia  (Cosmopolitan,  2020).  Narasi  di  media  sosial  diperoleh menggunakan Social Network Analysis (SNA) pada kedua media sosial tersebut. Social Network Analysisi (SNA) merupakan studi yang mempelajari hubungan manusia dengan memanfaatkan pendekatan graph . Graph itu  sendiri  terbagi  menjadi  dua  bagian  yakni node yang  dapat dikatakan  sebagai  representasi  pengguna  media  sosial,  dan edge yang  dikatakan  sebagai representasi  relasi  antar  pengguna  media  sosial  (Diana,  2017).  Sementara  partisipasi  digital sebagai  data  pendukung  untuk  melihat  isu  kampanye  di  kedua  media  sosial  tersebut  dilihat secara  manual  setiap  minggunya.  Adapun  mengenai  keabsahan  penelitian  ini  dilihat  melalui narasi yang muncul di setiap media sosial baik itu yang muncul dari akun media sosial pasangan calon maupun komentar di kedua media sosial tersebut. Narasi yang muncul sebagai komentar warga internet tersebut turut diklasifikasikan ke dalam tiga respon sebagai bentuk partisipasi digital yakni positif, netral, dan negatif.
Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilihat melalui indikator percakapan yang muncul  pada  kedua  media  sosial  tersebut.  Beberapa  indikator  isu  kampanye  di  Pilkada  Kota Depok antara lain budaya, birokrasi, Covid-19, ekonomi, infrastruktur, isu hoax, keagamaan dan toleransi,  kelompok  minoritas,  kesehatan,  lingkungan,  olahraga,  pariwisata,  pendidikan, perempuan,  pertanian,  sosial  &  politik,  dan  teknologi.  Lebih  lanjut,  bentuk  partisipasi  digital dilihat  dari  ketertarikan  hingga  respon  warga  internet  dijadikan  sebagai  indikator  lanjutan dalam  penelitian  ini.  Sehingga  dari  beberapa  isu  kampanye  dari  percakapan  di  media  sosial tersebut, akan didapati pasangan mana yang memiliki respon positif, negatif, ataupun netral di Facebook dan Twitter.

## HASIL DAN DISKUSI
Bagian  ini  berisikan  beberapa  temuan  penulis  dalam  kampanye  di  media  sosial  oleh setiap  pasangan  calon  pada  Pilkada  Kota  Depok.  Pilkada  Kota  Depok  sendiri  diikuti  oleh  dua kandidat  pasangan  calon  yakni  nomor  urut  1  Pradi  Supriatna  dan  Afifah  Alia  yang  tergabung dalam  Koalisi  Depok  Bangkit.  Sedangkan pasangan  nomor  urut  2  yakni  Mohammad  Idris  dan Imam  Budi  Hartono  tergabung  dalam  Koalisi  Tertata  Adil  Sejahtera.  Bagian  ini  berisikan  dua sub-pembahasan  utama  yakni  terkait  komparasi  isu  kampanye  dan  partisipasi  digital  melalui respon warga internet terhadap masing-masing media sosial pasangan calon.

## Isu Kampanye di Media Sosial
Sebagaimana pandangan Michael J. Jansen (2017) bahwasannya komunikasi persuasif di media sosial termasuk komunikasi yang diciptakan  melalui transmisi ulang, akan membentuk legitimasi  komunikasi  mengenai  permasalahan  atau  isu  kampanye.  Maka  penulis  mencoba untuk  mengukur  presentase  beragam  isu  kampanye  yang  muncul  di  media  sosial.  Ini dimaksudkan  untuk  melihat  orientasi  pasangan  calon  dalam  kampanye  politiknya.  Isu kampanye  yang  dinarasikan  di  setiap  postingan  media  sosial  pada  Pilkada  di  Kota  Depok menunjukan  temuan  yang  beragam  dari  setiap  pasangan  calon.  Ini  mengartikan  bahwa penggunaan  media  sosial  sangat  berpengaruh  dalam  membangun  orientasi  isu  para  calon pemimpin  di  Kota  Depok.  Penulis  mencoba  melihat  beberapa  temuan  yang  tersebar  di  media sosial  seperti  Facebook  dan  Twitter. Grafik  1 dan Grafik  2 memperlihatkan  sejumlah  narasi kampanye  dari  setiap  pasangan  calon  di  Kota  Depok  berdasarkan  beberapa  indikator  yang muncul  dalam  setiap  penyampaiannya.  Penulis  menggabungkan  temuan  dari  setiap  media sosial  (Facebook  dan  Twitter)  kedalam  satu  grafik  untuk  mempermudah  dalam  menjelaskan temuan dari penelitian ini.

## Grafik 1. Isu Kampanye Pradi-Afifah di Media Sosial
Sumber: Data diolah penulis
Grafik  1 menunjukan  bahwa  isu  kampanye  pasangan  Pradi-Afifah  di  media  sosial memperlihatkan bahwa terdapat tiga orientasi isu utama yang kerap di kampanyekan. Tiga isu tersebut yakni berkaitan dengan kesehatan sebesar 19%. infrastruktur sebesar 17%, dan juga isu  ekonomi  sebesar  16%.  Isu  kampanye  terkait  kesehatan  yang  dinarasikan  di  media  sosial merupakan isu yang tertinggi pada pasangan calon nomor urut 1. Isu kesehatan di media sosial yang  begitu  tinggi  tersebut  dikarenakan  adanya  program  berobat  gratis  menggunakan  KTP yang  selalu  dinarasikan  di  kedua  media  sosial  tersebut.  Sedangkan,  isu  kampanye  terkait pembangunan  infrastruktur  di  media  sosial  tersebut  menguat  dikarenakan  adanya  program
pembangunan  Madrasah  serta  tawaran  solusi  atas  permasalahan  kemacetan  yang  kerap dinarasikan, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang memperkuat tingginya isu infrastruktur pada  pasangan  calon  tersebut.  Sementara  kampanye  mengenai  isu  ekonomi  sebesar  16% menjadi isu kampanye tertinggi ketiga karena adanya narasi mengenai program pengembangan ekonomi  program  pelatihan  UMKM  termasuk  kemudahan  izin  dalam  membangun perekonomian di Kota Depok.
Grafik. 2 Isu Kampanye Idris-Imam di Media Sosial

## Sumber: Data diolah penulis
Sementara itu, isu kampanye yang  dinarasikan pasangan calon nomor urut 2 di media sosial dibilang lebih merata dari pada isu kampanye pasangan calon nomor urut 1 seperti pada grafik 2 . Idris-Imam selaku pasangan calon nomor urut 2, memiliki narasi kampanye di media sosial dengan isu ekonomi merupakan isu tertinggi sebesar 22%. Kemudian, isu  infrastruktur adalah isu kedua teratas dengan persentase sebesar 15%. Sedangkan, isu kampanye mengenai sosial & politik menempati urutan ketiga dengan persenaste sebesar 9%. Tingginya isu ekonomi di media sosial pasangan calon nomor urut 2 dipengaruhi dari kampanye program SUKSES yang kerap  dinarasikan  dan  menjadi  salah  satu  program  prioritas  pasangan  calon  tersebut. Sedangkan,  menguatnya  isu  infrastruktur  juga  dikarenakan  terdapat  tawaran  program kebijakan salah satunya ialah renovasi rumah yang tidak layak huni yang ditawarkan oleh Idris- Imam. Sementara itu munculnya isu sosial & politik pada peringkat ketiga dikarenakan adanya narasi  mengenai  keterlibatan  beberapa  kelompok  sosial  seperti  paguyuban,  komunitas,  dan karang taruna di Kota Depok yang berupaya memenangkan pasangan calon Idris-Imam.
Dari  kedua  grafik  tersebut,  masing-masing  pasangan  calon  memiliki  preferensi  isu kampanye yang kerap dinarasikan di media sosial. Isu kampanye terkait ekonomi menjadi isu kampanye  andalan  yang  kerap  ditawarkan  oleh  kedua  pasangan  calon  baik  oleh  Pradi-Afifah selaku pasangan calon nomor urut 1, maupun Idris-Imam selaku pasangan calon nomor urut 2. Namun,  temuan  dalam  fenomena  digital  dari  kedua  pasangan  calon  tersebut  menunjukan temuan  terhadap  preferensi  isu  kampanye  lainnya.  Isu  kampanye  mengenai  penanggulangan Covid-19  masih  kalah  rendah  dibandingkan  dengan  tiga  isu  utama  masing-masing  pasangan calon  tersebut.  Narasi  isu  kampanye  terkait  penanggulangan  Covid-19  di  media  sosial  masih kurang dari 10%. Pradi-Afifah menunjukan persentase isu kampanye penanggulangan Covid-19 sebesar 8%, dan menunjukan persentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Idris- Imam  yang  hanya  sebesar  4%.  Maka, sebagaimana  pandangan  Michael J.  Jansen  (2017)  dapat dikatakan bahwa kampanye dengan narasi yang berulang-ulang akan membentuk preferensi isu
yang  tercipta  di  media  sosial  pasangan  calon  tersebut  dengan  mencerminkan  isu  mengenai ekonomi merupakan preferensi politik kedua pasangan calon dalam kampanye pilkada melalui media sosial Facebook dan Twitter..
Gambar 1. Keterkaitan Isu Kampanye Pradi-Afifah di Media Sosial

## Sumber: Data diolah penulis
Kemudian dalam melihat keterkaitan isu kampanye satu sama lain, rekaman percakapan narasi  pada  media  sosial  masing-masing  pasangan  calon  didapati  temuan  yang  berbeda. Temuan  tersebut  ditunjukan  oleh gambar  1 dan gambar  2 .  Sebagaimana gambar  1 menunjukan  tentang  keterkaitan  masing-masing  isu  kampanye  Pradi-Afifah  di  media  sosial yang menunjukan bahwa terdapat dua isu kampanye yang tidak saling berkaitan satu sama lain yakni isu pertanian dan teknologi. Terdapat dua alasan dimana isu kampanye pasangan calon nomor  urut  1  dinilai  tidak  terkait  satu  sama  lain. Pertama, hal  tersebut  dikarenakan  bahwa pasangan calon Pradi-Afifah tidak memiliki concern program kebijakan pertanian dan teknologi dalam  kampanyenya.  Sehingga  tawaran  program  mengenai  kebijakan  dari  dua  indikator tersebut  jarang  atau  tidak  pernah  dinarasikan  di  media  sosial  baik  itu  Facebook  dan  Twitter. Kedua , indikator isu kampanye pariwisata hanya berkaitan dengan indikator sosial dan politik. Hal  tersebut  dikarenakan  kurang  adanya  tawaran  program  mengenai  pariwisata  secara kongkrit  yang  dinarasikan  di  media  sosial.  Sehingga  isu  kampanye  pariwisata  hanya  ditandai sebagai  upaya  untuk  menarik  dukungan  dari  beberapa  kelompok  sosial  dan  politik  di  Kota Depok.
Gambar 2. Keterkaitan Isu Kampanye Idris-Imam di Media Sosial Sumber: Data diolah penulis
Berbeda dengan pasangan calon Pradi-Afifah, isu kampanye pasangan calon Idris-Imam dinilai  lebih  tebal  dan  berkaitan  satu  sama  lain.  Sebagaimana gambar  2 yang  menjelaskan mengenai keterkaitan isu kampanye pada pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Keterkaitan isu  kampanye  satu  sama  lain di  media  sosial  menjelaskan temuan  bahwa  isu  kampanye  yang dominan  pada  pasangan  calon  tersebut  yakni  isu  ekonomi,  infrastruktur,  dan  sosial  &  politik bersifat tidak otonom. Misalnya, program Kartu Depok Sejahter (KDS) yang kerap ditawarkan Idris-Imam  melalui  narasinya  di  media  sosial,  memiliki  irisan  dan  korelasi  dengan  isu kampanye  lainnya;  1)  pelayanan  kesehatan  gratis  (kesehatan);  2)  bantuan  pendidikan  siswa dan juga bagi mahasiswa berprestasi (pendidikan); 3) jaminan pangan (pangan dan pertanian); 4)  bantuan  renovasi  rumah  (pembangunan  dan  infrastruktur),  bantuan  lanjut  usia  dan disabilitas  (kelompok  lansia  dan  minoritas),  dan  pelatihan  keterampilan,  bantuan  usaha,  dan penyaluran kerja (ekonomi) (lihat Megapolitan Kompas, 2020)

## Respon Warga Internet Sebagai Bentuk Partisipasi Digital
Partisipasi  politik  secara  digital  yang  menurut  Lilleker  &  Koc-Michalska  (2017) merupakan kelanjutan dari partisipasi politik yang selama ini berbentuk tradisional. Partisipasi dalam  dunia  digital  menunjukan  respon  keberpihakan  terhadap  komunikasi  politik  yang diciptakan  oleh  organisasi  kampanye  setiap  pasangan  calon.  Partisipasi  dalam  dunia  digital terutama  di  media  sosial  juga  dapat  menciptakan  pembicaraan  politik  terhadap  beberapa  isu yang berorientasi secara publik. Maka dalam mengukur keterlibatan warga internet, partisipasi politik  secara  digital dinilai  sangat diperlukan.  Hal  ini  guna  melihat  sebaran penting  isu  yang dinarasikan oleh kedua pasangan calon di pemilihan kepala daerah Kota Depok 2020. Selain itu, respon warga internet juga menjadikan tolak ukur efektivitas penggunaan media sosial dalam berkampanye. Kampanye yang dilakukan oleh para politisi di dunia digital dapat menilai reaksi publik terhadap komunikasi politik yang dilakukan sebagai isyarat informal untuk menilai opini publik  (Jungherr,  2016).  Pandemi  Covid-19  memudahkan  para  warga  negara  selaku  pemilih untuk  mengakses  berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan  kontestasi  pilkada,  termasuk  di Kota Depok. Maka dari itu, penulis mencoba melihat besaran respon atas isu kampanye di media sosial dari kedua pasangan calon.
Beberapa  penjelasan  mengenai  respon  atas  isu  kampanye  diklasifikan  oleh  penulis melalui  tiga  jenis  yakni  positif,  netral,  dan  negatif.  Respon  positif  dijelaskan  sebagai  bentuk dukungan,  sikap  setuju,  dan  keberpihakan  kepada  pasangan  calon  atas  isu  kampanye  yang dinarasikan.  Kemudian  respon  netral  dicirikan  dengan  berupa  pertanyaan  mengenai  isu
kampanye  yang  dinarasikan,  atau  tawaran  solusi  atas  permasalahan,  serta  komentar  yang menunjukan  ketidakberpihakan  namun  juga  tidak  menjatuhkan  pasangan  calon  lainnya. Sementara  itu  respon  negatif  merupakan kebalikan  dari  bentuk  respon positif  seperti  bentuk tidak  mendukung,  sikap  tidak  setuju,  dan  ketidakberpihakan  kepada  pasangan  calon  atas  isu kampanye  yang  dinarasikan.  Dari  penjelasan  tersebut,  penelitian  ini  memiliki  temuan  yang berbeda pada kedua pasangan calon. Pradi-Afifah menjadi pasangan calon yang lebih memiliki respon  positif  dibandingkan  dengan  pasangan  calon  Idris-Imam  di  setiap  isu  kampanye  pada kedua media sosial yang digunakan (Facebook dan Twitter). Lebih lanjut, temuan ini dijelaskan pada grafik 3 dan grafik 4 .
Grafik 3. Respon Rata-Rata Warga Internet di Media Sosial Pradi-Afifah Sumber: Data diolah penulis
Grafik  3 menunjukan  bahwa  bahwa  Pradi-Afifah  memiliki  respon  positif  yang  begitu dominan atas isu kampanye di media sosial yakni Facebook sebesar 82% dan Twitter sebesar 85%.  Sementara  itu  komentar  yang  bersifat  netral  di  masing-masing  media  sosial  tersebut hampir serupa yakni berkisar sebesar 12% di Facebook dan sebesar 13% di Twitter. Ada pun besaran komentar negatif tertinggi terhadap Pradi-Afifah terdapat pada media sosial Facebook sebesar  6%.  Dari grafik  3 tersebut  didapati  bahwa  respon  rata-rata  melalui  komentar  warga internet atas isu kampanye di media sosial memiliki respon positif sebesar 83,5%, respon netral sebesar  7,5%,  dan  respon  negatif  sebesar  4%.  Respon  melalui  komentar  warga  internet  di media sosial ini menunjukan bahwa partisipasi digital terhadap isu kampanye Pradi-Afifah lebih banyak didominasi dengan narasi dukungan warga internet.
Grafik 4. Respon Rata-Rata Warga Internet di Media Sosial Idris-Imam
Sumber: Data diolah penulis
Berbeda  dengan grafik  3 yang  menunjukan  bentuk  pertisipasi  digital  melalui  respon komentar  terhadap  pasangan  Pradi-Afifah. Grafik  4 menunjukan  respon  komentar  terhadap pasangan  Idris-Imam.  Temuan  pada  media  sosial  Idris-Imam  atas  respon  terhadap  isu kampanye  dinilai  masih  didominasi  oleh  komentar positif warga  internet.  Namun  hal  ini  juga
diiringi  dengan  tingginya  respon  negatif  yang  diterima  di  media  sosial  Idris-Imam  dibanding dengan media sosial Pradi-Afifah. Respon positif warga internet mencapai persentase tertinggi di  antara  kedua  media  sosial  tersebut,  yakni  ada  pada  media  sosial  Facebook  sebesar  54%. Sedangkan  respon  negatif  didapati  oleh  Idris-Imam  di  atas  20%  pada  kedua  media  sosial tersebut, yakni Facebook dan Twitter yang sama-sama mencatatkan persentase sebanyak 29%. Grafik 4 menjelaskan bahwa respon rata-rata komentar warga internet atas isu kampanye di media  sosial  Idris-Imam  memiliki persentase  yang  berbeda-beda  yakni  respon positif  sebesar 52,5%, respon netral sebesar 19,5%, dan respon negatif sebesar 29%.
Temuan  dari  isu  kampanye  kedua  pasangan  calon  menjelaskan  tiga  hal. Pertama , partisipasi  digital  oleh  warga  internet  di  kedua  media  sosial  tersebut  menjelaskan  bahwa pasangan calon Pradi-Afifah lebih banyak mendapatkan dukungan positif. Hal ini dikarenakan Pradi  Supriatna  merupakan  pejabat  Wakil  Walikota  Depok  yang  mencalonkan  diri,  banyak warga  internet  yang  merespon  baik  isu  kampanye  yang  dinarasikan  di  media  sosial.  Terlebih pasangan Idris-Imam, keduanya dinilai merupakan pasangan yang diusung oleh partai penguasa di Kota Depok yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga warga internet di media sosial lebih  menginginkan  perubahan  dan  pergantian  pemerintahan  Kota  Depok  dengan  banyaknya respon  dukungan  kepada  Pradi  (Gerindra)  dan  Afifah  (PDIP). Kedua ,  komentar  berupa  tagar #benahidepok  dan  #gerakanperubahan  selalu  menghiasi  dan  disematkan  pada  setiap  kolom komentar isu kampanye di media sosial, terutama di media sosial pasangan calon Pradi-Afifah. Hal  ini  menunjukan  bahwa  narasi  komentar-komentar  tersebut  dianggap  mewakili  pihak oposisi di Kota Depok meskipun Pradi Supriatna merupakan petahana pejabat Wakil Walikota Depok 2015-2020. Hal ini pula yang menunjukan partisipasi digital dengan narasi yang begitu positif dapat dibangun di setiap isu kampanye pada media sosial Pradi-Afifah, Ketiga , kehadiran sosok  Afifah  Alia  yang  merupakan  representasi  perempuan  juga  dinilai  cukup  mendorong partisipasi positif dari warga internet. Lebih lanjut, isu permasalahan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh calon Wakil Walikota Depok Imam Budi terhadap Afifah Alia, memunculkan reaksi dan dukungan positif terhadap Afifah Alia itu sendiri. Sehingga dukungan yang diterima tersebut dinilai telah meningkatkan respon positif warga internet terhadap isu kampanye Pradi- Afifah di media sosial.

## KESIMPULAN
Penggunaan  media  sosial  dalam  Pilkada  Kota  Depok  dinilai  merupakan  upaya  untuk menghindari kerumunan disaat kampanye namun tetap tidak meninggalkan tujuan kampanye itu  sendiri.    Penyampaian  narasi  dalam  setiap  isu  kampanye  oleh  masing-masing  pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dapat menentukan preferensi program kebijakan apabila telah terpilih. Dalam penelitian ini, perbandingan isu kampanye di Pilkada Kota Depok menunjukan temuan yang berbeda dimana pada pasangan nomor urut 1 Pradi-Afifah, memilik fokus program kebijakan di bidang kesehatan dan infrastruktur. Sementara itu pasangan nomor urut 2, Idris-Imam, isu kampanye di media sosial juga dinilai lebih merata dari pasangan nomor urut  1.  Isu  kampanye  infrastruktur  dan  perekonomian  menjadi  preferensi  isu  dalam  gelaran kampanye pasangan calon tersebut.
Diperlukan  indikator  penilaian  dengan  melihat  respon  warga  internet  dalam  melihat bentuk partisipasi digital yang terbagi menjadi 3 jenis respon yakni positif, netral, dan negatif. Respon  ini  dilihat  ketika  warga  internet  menuliskan  komentar  terhadap  isu  kampanye  yang dinarasikan  oleh  setiap  pasangan  calon  di  media  sosial.  Kedua  media  sosial  seperti Facebook dan  Twitter,  dipilih  karena  merupakan  media  sosial  yang  banyak  digunakan  oleh  warga internet.  Kedua  media  sosial  tersebut  juga  menunjukan  platform  digital  yang  diperuntukan dalam  akses  informasi  Pilkada  Kota  Depok,  termasuk  yang  digunakan  oleh  kedua  pasangan calon. Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020.
Namun,  unggulnya  bentuk  partisipasi  digital  di  media  sosial  tidak  serta  merta menjadikan pasangan calon tersebut meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok  2020.  Temuan  penelitian  ini  menjelaskan  Pradi-Afifah  mencatatkan  rata-rata  respon positif di media sosial 83,5%, yang merupakan persentase yang lebih tinggi dari pasangan calon
Idris-Imam  52,5%.    Namun  secara  perolehan  suara  Idris-Imam  lebih  unggul  sebesar  55,54% dibandingkan  dengan  perolehan  suara  Pradi-Afifah  44,46%  (Megapolitan  Kompas,  2021).  Ini juga menunjukan bahwa kendati adanya klausul kampanye PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 58 dengan  menyarankan  penggunaan  media  sosial,  tidak  serta  merta  menjadi  faktor  determinan dalam membangun isu kampanye serta partisipasi digital, termasuk juga dalam memenangkan kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Depok  Tahun  2020.  Ini  sekaligus  membantah temuan Lilleker & Koc-Michalska (2017) yang juga menyatakan bahwa partisipasi secara digital dapat  dijadikan  sebagai  modal  untuk  memobilisasi  dalam  bentuk  partisipasi  politik  di  dunia nyata  secara  lebih  lanjut.  Karena  partisipasi  politik  melalui  pemungutan  suara  beserta keberpihakannya tidak begitu dapat dibuktikan dalam temuan penelitian ini. Kendati isu dalam kampanye  dinarasikan  secara  berulang,  hal  ini  tidak  dapat  berkorelasi  lebih  lanjut  mengenai penentuan preferensi isu publik dalam Pilkada di Kota Depok.

## UCAPAN TERIMAKASIH
• Ucapan  terimakasih  ditujukan  kepada  seluruh  anggota  dari  Relawan  Komite  Independen Sadar Pemilu (KISP) yang telah memantau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Depok pada Tahun 2020.
• Ucapan terimakasih ditujukan kepada jajaran penyelenggara pemilihan di Kota Depok dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Depok dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok yang telah membantu jalannya proses pemantauan Pilkada di Kota Depok.

## REFERENSI
Alihod žić, S. (Ed. ). (2016). Risk Management In Election . International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
Andriadi, F. (2017). Partisipasi Politik Virtual . RMBOOKS.
Baroya, A. (2020). “Pilkada Bersyarat” Pilkada di Tengah Pan demi. In S. Munawar (Ed.), Pilkada di Masa Pandemi (pp. 10 – 18). Penerbit Lingkaran.
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  Edisi  Revisi (Edisi  Revi).  Gramedia  Pustaka Utama.
Chester,  J.,  &  Montgomery,  K.  C.  (2017).  The  Role  of  Digital  Marketing  in  Political  Campaigns.
Internet Policy Review , 6 (4), 1 – 20. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14763/2017.4.773 Chilcote, R. H. (2016). Teori Perbandingan Politik . PT RajaGrafindo Persada.
Cosmopolitan.  (2020).  4  Media  Sosial  yang  Paling  Sering  Digunakan  Warga  Indonesia.
Cosmopolitan.Co.Id . https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/6/2020/20831/4- media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-warga-indonesia Creswell, J. (2016). Research Design: Pendekatan Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan  Campuran . PUSTAKA PELAJAR.
Diana,  S.  N.  (2017). Identifikasi  Pengguna  Media  Sosial  yang  Berpengaruh  Berdasarkan  Graph dengan Metode Social Network Analysis . Hagar,  D.  (2014).  Campaigning  Online:  Social  Media  in  the  2010  Niagara  Municipal  Elections. Canadian Journal of Urban Research, 23(1) , 23 (1), 74 – 98.
Jansen, M. J. (2017). Social Media and Political Campaigning: Changing Terms of Engagement?
The International Journal of Press/Politics , 22 (1), 23 – 42. https://doi.org/10.1177/1940161216673196
Jungherr, A. (2016). Four Functions of Digital Tools in Election Campaigns: The German Case.
The International Journal of Press/Politics , 21 (3), 358 – 377. https://doi.org/10.1177/1940161216642597
Kholid, A., & Nurmandi, A. (2015). Media Sosial dan Partisipasi Politik Mahasiswa selama Masa Pemilihan  Presiden  2014. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  &  Kebijakan , 2 (1),  2015. http://dx.doi.org/10.18196/%0Ajgpp.2015.0025 Kim, S. C. (2020). South Korea’s 2020 Election Amid COVID -19. East Asian Policy , 12 (03), 49 – 62.
Kompas.  (2020). KPU  Terima  Surat  Tugas  dari  Gugus  Tugas  Covid-19:  Tahapan  Pilkada  Boleh Dilanjutkan . Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/16444041/kpu-terima-surat-dari- gugus-tugas-covid-19-tahapan-pilkada-boleh-dilanjutkan?page=all Kumparan.  (2020). Pemerintah-DPR-KPU  Sepakat  Pilkada  Serentak  Tetap  Desember  2020 . Kumparan.Com. https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-dpr-kpu-sepakat- pilkada-serentak-tetap-desember-2020-1tUr0UKo0t2/full
Lee,  S.  H.  (2017).  Digital  Democracy  in  Asia  The  Impact  of  the  Asian  Internet  on  Political Participation. Journal  of  Information  Technology  &  Politics , 14 (1),  62 – 82. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19331681.2016.1214095
Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2017). What Drives Political Participation? Motivations and Mobilization in a Digital Age. Political Communication , 34 (1), 21 – 43.
Megapolitan Kompas. (2020). Idris-Imam Janji Keluarkan Kartu Depok Sejahtera di Akhir Debat Pilkada, Apa Itu? Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/22/17581591/idris-imam-janji- keluarkan-kartu-depok-sejahtera-di-akhir-debat-pilkada?page=all Megapolitan Kompas. (2021). KPU Depok Tetapkan Idris-Imam Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih .
Kompas.Com.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/21/14332041/kpu-depok-tetapkan- idris-imam-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-terpilih Nimmo, D. (2010). Komunikasi Politik (5th ed.). PT Remaja Rosdakarya. Paisley, W. J., & Rice, R. E. (1981). Public Communication Campaigns . Sage Publications. Permana, D. S. (2020). Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Depok Tahun 2020 (Evaluasi, Progress, dan Potensi Pelanggaran) . Sharing Bareng KISP. Purbolaksono,  A.  (2021). Menimbang  Manajemen  Risiko  Penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada 2024 . Ristyastuti, M. P., & Rofii, M. S. (2021). Analisis Naratif Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (2), 47 – 53.
RNZ.  (2020). How  Singapore  Carried  Out  Its  Covid-19  Election .  Rnz.Co.Nz. https://www.rnz.co.nz/programmes/the-detail/story/2018760358/how-singapore- carried-out-its-covid-19-election
Roger,  E.  M.,  &  Storey,  J.  D.  (1987).  Communication  Campaign.  In  C.  R.  Berger  &  S.  H.  Chaffee (Eds.), Handbook of Communication Science . Sage.
Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah  di  Kabupaten  Gowa  Tahun  2015.  Jurnal  Politik,  3(2),  301-322. https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116
Rusnaedy, Z. (2020). Dinasti Politik di Aras Lokal. Yogyakarta: Deepublish Publisher Sakbani,  Y.  (2020).  Urgensi  Manajemen  Risiko  Pemilu  pada  Pilkada  2020  di  Tengah  Pandemi Covid  19  (Studi  Perlindungan  Hak  Pilih  Warga  Masyarakat). Jurnal  Wacana  Politik , 5 (2), 124 – 135. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Theocharis,  Y.  (2015).  The  Conceptualization  of  Digitally  Networked  Participation. Social Media+Society , 1 (2), 1 – 14. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2056305115610140
Vaccari,  C.,  Valeriani,  A.,  &  Barberá,  P.  (2013).  Social  Media  and  Political  Communication:  A survey of Twitter Users During the 2013 Italian General Election. Rivista Italiana Di Scienza Politica , 43 (3), 325 – 355.