## KEWAJIBAN  PAJAK  SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF UNTUK
MENENTUKAN  KEWAJIBAN  MEMILIKI NPWP
Lusy Suprajadi
Fakultas Ekonomi  Universitas  Katolik  Parahyangan
Abstract Anyone who has fulfilled conditions both  subjective  and objective according to income tax law must have tax identification  number (NPWP). Tax identification  number is a number  issued  to taxpayers  by the tax office  to identify  taxpayers and to assisf them in fulfilling their tax obligations.  Conversely, NPWP should  withdraw when tax payers  do not comply with conditions under income tax law. This paper describes how to determine  someone,  corporation, or non profit organization  should commence or end in performing tax obligations.
Key Words:  lncome Tax Law, Tax ldentification Number, Tax Obligations

## Pendahuluan
Pada setiap kesempatan penyuluhan pengisian SPT PPh tahunan seringkali terlontar  pertanyaan  kapan seseorang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),  mengapa seseorang harus memiliki NPWP, lalu apa yang harus dilakukan jika sudah memiliki NPWP, dan apa untungnya jika seseorang  memiliki NPWP, mengapa harus  mengisi SPT PPh padahal atas penghasilan yang diperoleh sudah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak ketiga, dan masih banyak pertanyaan setipe lainnya.  Sepertinya untuk menjadi Wajib Pajak di negeri tercinta ini sungguh merepotkan dan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman takut  seaktu-waktu dipanggil oleh aparat pajak. Perbedaan persepsi  antara Wajib Pajak dan aparat pajak seringkali  terjadi karena perbedaan  pemahaman  dalam memahami  Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkrit, penulis akan menguraikan  penjelasan singkat mengenai  kewajiban pajak subjektif dan objektif berkaitan dengan NPWP melalui pendekatan kasus pada rumah  ibadah  (khususnya gereja berikut  para  hamba  Tuhan yang melayani),  pembubaran  badan  usaha,  dan warisan yang belum  terbagi.
Nomor Pokok Wajib  Pajak (NPWP)
NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan  hak dan kewajiban  perpajakan  dan sebagai sarana dalam  administrasi perpajakan (Penjelasan UU KUP pasal 2 ayat (1) dan  (2)). Katagori WP menurut UU KUP  pasal 1 angka (1) meliputi orang prlbadi, pemungut/pemotong pajak tertentu, dan badan.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
29
Secara  eksplisit  UU KUP pasal 2 ayat (1) dan yang wajib NPWP, yaitu: (2) menunjuk  siapa saja
a) Orang Pribadi  berpenghasilan di atas PTKP Pribadi yg mendapatkan  penghasilan dari satu tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas)
b) Wanita Kawin  yg dikenakan pajak  secara terpisah karena . hiduP terpisah berdasarkan keputusan hakim
' dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta
c) Semua badan
Setiap WP hanya diberikan satu NPWP dan WP yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan  sanksi  menurut peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Selain ketiga subjek di atas yang sudah pasti wajib  NPWP, orang pribadi atau badan  dalam  menentukkan  apakah  wajib NPWP atau  tidak dapat menggunakan kriteria kewajiban pajak subjektif dan objektif seperti yang  akan diuraikan di bawah ini.

## Kewajiban Memiliki NPWP
Dua  syarat  kumulatif yang harus  dipenuhi dalam menentukkan apakah Subjek Pajak  wajib  memiliki  NPWP  atau tidak,  yaitu kewajiban pajak subjektif dan objektif. Pengertian Subjek Pajak terbagi  menjadi dua golongan yaitu  Subjek  Pajak Dalam Negeri dan Subjek  Pajak  Luar Negri (tabel 1) di bawah ini:

## Tabel 1
Subjek  Pajak  Dalam  Negri dan  Subjek  Pajak  Luar  Negri
(termasuk Orang pemberi  kerja yg
Subjek  Pajak  Dalam  Negri Subjek  Pajak Luar Negri Orang Pribadi Bertempat tinggal/berada di lndonesia  lebih dari 183 hari
dalam 12 bln; atau dalam satu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di lndonesia/berada di lndonesia tidak  lebih dari 183 hari dalam 12 bulan,  yang:
(a) menjalankan usaha atau kegiatan  melalui BUT di
lndonesia.
(b) menerima atau memperoleh penghasilan
dari lndonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di
lndonesia.
30
Volume 13, Nomor 1, Januari 2009
Badan Yang  didirikan atau bertempat  kedudukan di Indonesia Badan yang tidak didirikan dan  tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang:
(a) menjalankan usaha  atau
kegiatan melalui BUT di lndonesia. (b) menerima atau memperoleh penghasilan dari lndonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di
lndonesia. Warisan yang belum terbagi Warisan  yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri
Sumber: UU PPh  pasal 2
Pertama, syarat  kewajiban pajak  subjektif  seperti tercantum dalam tabel 2, di bawah ini menunjukkan bahwa jika seseorang termasuk dalam  katagori subjek pajak dalam negeri (UU PPh  pasal 2 ayat 3) maka  sejak saat  dilahirkan yang  bersangkutan  sudah memenuhi kewajiban pajak  subjektif.  Badan yang berkedudukan di Indonesia kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat badan  tersebut didirikan. Pengertian badan sesuai dengan yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh yaitu  badan adalah  sekumpulan orang dan/atau  modal  yang merupakan  kesatuan  baik  yang melakukan usaha maupun  yang tidak melakukan  usaha.  Sedangkan  untuk warisan yang belum terbagi kewajiban  pajak  subjektif  muncul  saat timbulnya warisan, artinya NPWP wajib  pajak yang meninggal  kedudukannya digantikan oleh warisan tersebut sepanjang belum  dibagikan.
Kedua, syarat objektif seperti  tercantum  dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu objek pajak penghasilan.  Pengertian  penghasilan seperti yang dijelaskan dalam  pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  wajib pajak berasal dari  Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau  untuk menambah  kekayaan  wajib  pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pasal 4 terbagi dalam 3 ayat yaitu  ayat (1) mengenai objek PPh;  ayat (2) objek PPh  yang dikenakan  PPh final;  dan ayat (3) pengecualian  atas  objek tertentu yang  dikecualikan dari pengenaan PPh.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
31
Tabel 2
K E\A'A,JIE}.4,n| FA.J.A.l{ STJBJE
KTIF rq!fl{,1 2A €l/nt f 1.}:-t.FI,:{s},(,'a}  5$,p;dsl}*,,, -rnra*tsAN- Y{B EIgLUfi'T TER8,16I ruwL*t: SAAT TItvItsL'LNYA TAIARI€AN AEFT{'<'*TFT:- S.4AT TA'AR}SAN SHLESAI :f,IBA'GIKAt\|
Sumber: UU PPh  pasal  2A
Dua syarat kumulatif memutuskan apakah gereja memiliki  NPWP.
Gereja dikatagorikan  dalam kriteria badan karena dalam gereja berkumpul lebih dari satu orang yang mempunyai  kepentingan yang sama yaitu beribadah. Dalam hal ini kewajiban pajak subjektif untuk gereja yang  berkedudukan di Indonesia terpenuhi. Langkah berikutnya menentukan apakah  penghasilan yang diperoleh  gereja  termasuk dalam kriteria yang  dikenakan PPh  (pasal 4 ayat (1) dan (2)) atau  termasuk objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh (pasal 4 ayat (3)). Penghasilan  gereja  sepenuhnya  berasal dari sumbangan dan bantuan yang dikecualikan sebagai objek  PPh (pasal 4 ayat (3) angka t huruf a). Dengan demikian syarat kedua tidak terpenuhi. Artinya  gereja tidak wajib memiliki  NPWP.
Hamba Tuhan  yang melayani  misalnya dalam hal ini adalah pendeta, dimana sejak dilahirkan sudah memenuhi  kewajiban  pajak subjektif.
di atas dapat dijadikan  pedoman dalam dan hamba Tuhan yang melayani wajib
SELAII|' EUT k'fr-tLAt: SA..ATMENERIMA
/fv{EMPER()LGH PFr.r{SHASILAt r DAflI.'
'Nt)Or\|E€IA :,tv{EFlEr{ltr# p€R{}
:,t:Skl F.Elt{.G&!4$I {-A}I ;,, : qAFtI  tNE Clr't EgtA; EERAEHIR: gAAfTNKLA(3I MEFJ.'NLA'{KAN U'SAHA/KE(3IATA.N usueuuls.Ur BI IhID(3NESII\. 32 Volume 13, Nomor 1, Januari  2009
Apabila penghasilan  yang diperoleh  pendeta  semata-mata  hanya untuk pelayanan,  semua  kebutuhan  pendeta  dipenuhi  gereja  namun sebatas kebutuhan diri pribadi pendeta saja tidak untuk  mencukupi kebutuhan keluarga, dan apabila diperoleh penghasilan lebih atas penghasilan tersebut dikembalikan ke gereja, maka  syarat objektif tidak terpenuhi. Artinya pendeta tidak wajib NPWP. Lain  halnya jika pendeta memperoleh tunjangan untuk menutup kebutuhan keluarga, memperoleh fasilitas seperti rumah, kendaraan dalam artian tidak sekedar  hanya untuk memenuhi  kebutuhan dirinya saja tapi juga untuk keluarganya, dan apabila diperoleh hasil lebih tidak  dikembalikan ke gereja  namun lebih banyak digunakan  untuk  konsumsi, maka  penghasilan yang diperoleh pendeta termasuk  yang dikenakan  PPh (pasal 4 ayat (1) huruf a). Dalam hal ini pendeta wajib memiliki  NPWP.
Dalam hal pendeta wajib NPWP dan penghasilan yang diperoleh dari badan  (gereja)  yang tidak wajib NPWP dimana gereja  tidak mempunyai kewajiban untuk  melakukan pemotongan,  penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (2) UU PPh maka pendeta wajib melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang  terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. (PER 138/2000 pasal 1 1)
Penghapusan NPWP Orang Pribadi NPWP orang pribadi dapat dihapuskan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apakah bisa semudah itu dihapuskan dengan menyerahkan selembar akta kematian? Jawabannya tidak, sepanjang masih terdapat harta warisan yang  belum dibagikan (tabel 1). Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam  negeri dianggap  sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang PPh mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut  menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Misalnya jika  Wajib Pajak A meninggal dan meninggalkan sejumlah harta  warisan dan sebagian harta warisan yang ada berupa bangunan yang kemudian disewakan. Maka  sepanjang  harta warisan tersebut belum  dibagikan  kewajiban perpajakan untuk melaporkan penghasilan yang  telah dipotong  PPh final (pasal 4 ayat (2)) atas sewa tanah  dan/bangunan  masih menggunakan  NPWP Wajib Pajak A namun dengan  status  sebagai  warisan yang belum terbagi menggantikan kewajiban  ahli waris yang berhak. Lain  halnya jika warisan tersebut telah dibagikan  kepada ahli waris yang berhak yaitu Wajib Pajak B maka kewajiban perpajakan akan beralih  pada Wajib  Pajak B dan NPWP Wajib Pajak A secara otomatis akan  dihapuskan.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Dengan kata lain, NPWP orang pribadi yang sudah meninggal baru dapat  dihapuskan jika warisan yang ditinggalkannya sudah dibagikan kepada para ahli warisnya dan pemenuhan kewajiban  perpajakannya beralih  pada  ahli waris. (Penjelasan UU PPh  pasal  2 ayat (3) huruf c).

## Penghapusan NPWP Badan
Kewajiban  pajak subjektif badan  berakhir saat pembubaran badan usaha.  Pembubaran badan usaha  dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan di hadapan notaris. Dari sisi perpajakan, pencabutan  NPWP dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan.
Pada saat pembubaran badan usaha perlu diperhatikan keterkaitan dengan undang-undang  pajak lainnya, yaitu UU PPN.  Aset badan usaha (seperti bangunan,  mesin, kendaraan,  inventaris lainnya) yang semula  diperoleh tidak untuk diperjualbelikan (digunakan untuk operasi  perusahaan) yang  masih tersisa saat pembubaran  badan usaha berpotensi untuk  dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila terjadi  penyerahan saat  pembubaran badan usaha, sepanjang  PPN saat perolehan dapat dikreditkan (UU  PPN pasal 1,A ayat (1) huruf e dan pasal 16D).
Apabila  pembubaran  badan usaha diikuti  dengan  pembentukan badan usaha  baru,  selain UU PPN, aspek  pajak penghasilan perlu diperhatikan. Aspek  PPh berkaitan  dengan  objek PPh atas  keuntungan yang diperoleh  pemegang  saham  atas setoran  modal  non kas. Sebagai contoh pembubaran badan usaha CV menjadi PT, secara substansi hanya terjadi  perubahan bentuk badan  usaha (CV) menjadi badan hukum (PT) dan seluruh kekayaan  CV menjadi  setoran pemegang  saham PT. Apabila terdapat aset non  kas yang dijadikan  setoran modal PT maka atas  aset tersebut harus  dinilai dengan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan (UU PT no.4012007 pasal 34 ayat (2)).  Penetapan  nilai aset senilai wajar pada saat penyetoran  modal  pengganti  saham maka atas selisih  lebih tersebut  termasuk  keuntungan yang dikenakan PPh bagi pemegang saham (UU PPh pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1). Dan seluruh aset non kas yang dialihkan CV ke PT termasuk  dalam katagori penyerahan barang kena pajak (UU PPN pasal 1A ayat (1) huruf (1))  dan dikenakan PPN 10% sesuai ketentuan dalam UU PPN pasal 16D. Setelah  ketentuan perpajakan terpenuhi  melalui pemeriksaan yang dilakukan  pemeriksa pajak barulah NPWP atas badan  usaha dapat dihapuskan.
34
Volume 13, Nomor 1, Januari  2009
Kesimpulan Kewajiban pajak subjektif dan objektif merupakan dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi pada saat menentukkan apakah seseorang  atau badan wajib  NPWP atau tidak. Demikian halnya dengan hapusnya kewajiban pajak seseorang, badan,  atau warisan belum  terbagi jika sudah tidak  memenuhi kedua syarat tersebut.  Kewajiban perpajakan tetap harus dijalankan walaupun seseorang atau badan yang telah wajib NPWP  memperoleh  penghasilan dari seseorang  atau badan  yang tidak wajib NPWP. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak subjektif dan objektif memudahkan seseorang, badan, maupun warisan yang belum terbagi dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2QQ7 Tentang  Perubahan  Ketiga atas Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang  Nomor 36 Tahun  2008  Tentang Perubahaan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983 Tentang Palak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2000 Tentang  Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138  Tahun 2000
tentang Penghitungan Penghasilan Kena  Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan  Dalam Tahun Berjalan. Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Brna Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
35