How to cite: Joshua Evan, Hanafi Tanawijaya (2022) Pertanggungjawaban BPN Dalam Hal Terjadinya Hak Atas Tanah Tumpang Tindih, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13635 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN  BPN  DALAM  HAL  TERJADINYA  HAK  ATAS TANAH TUMPANG TINDIH
Joshua Evan 1* , Hanafi Tanawijaya 2 1* Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
2 STIH Gunung Jati Tangerang, Indonesia E-mail: 1* joshuaevanpabisa@gmail.com, 2 hanafitanawijaya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggambarkan  tanggung  jawab  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) dalam  mengatasi  masalah  pertanahan  terkait  kepemilikan  dan  sertifikat  tanah  yang tumpang  tindih.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  BPN  memiliki  peran dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui  musyawarah,  arbitrase,  atau  pengadilan. Penelitian  juga  mencermati  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  termasuk  tanggung  jawab  administratif,  perdata,  dan  pidana.  Hasil penelitian menyoroti pentingnya konsistensi dalam menerapkan yurisprudensi terkait sertifikat ganda dalam rangka mencapai keadilan.
Kata  Kunci: Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Sertifikat  Tumpang  Tindih,  Putusan Pengadilan

## Abstract
This  study  delineates  the  responsibility  of  the  National  Land  Agency  (BPN)  in addressing  land-related  issues  pertaining  to  ownership  and  overlapping  land certificates. Based on prevailing laws and regulations, BPN plays a role in resolving disputes  through  negotiations,  arbitration,  or  the  judiciary.  The  research  also examines  the  implementation  of  court  decisions  that  have  obtained  legal  force, encompassing  administrative,  civil,  and  criminal  responsibilities.  The  study underscores  the  importance  of  consistency  in  applying  jurisprudence  related  to duplicate certificates to achieve justice.

## Keywords:  National  Land  Agency  (BPN),  Overlapping  Certificates,  Decision Implementation

## Pendahuluan
Salah  satu  kebutuhan  hidup  manusia  yang  tidak  bisa  dipungkiri  adalah  tanah. Dimana fungsi tanah bagi manusia diantaranya yaitu untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah   bersifat abadi dan berlangsung terus menerus.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  sebutan  lain  dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Undang-Undang tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Salah satu tujuan  dari  dikeluarkannya  UUPA  adalah  untuk  mengakhiri  dualisme  hukum  agraria  di Indonesia  pada  saat  itu.  Terhitung  lebih  dari  satu  dasawarsa  sejak  dibacakannya proklamasi,  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia  masih  tetap  memberlakukan  hukum agraria  berdasarkan  hukum  barat  (kolonial)  yang  tujuan  serta  sendi-sendinya  dari pemerintah  negara  jajahan  dan  masyarakat  lainnya  memberlakukan  hukum  agraria berdasarkan hukum adat.
Masalah tanah tidak lepas dari masalah persengketaan di dalam masyarakat, sehingga untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum  mengenai hak atas tanah maka diperlukan adanya  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  fungsinya  untuk  melindungi  masyarakat  dari permasalahan  terkait  tanah.  Tanda  bukti  tersebut  sebagai  bentuk  pengakuan  terhadap seseorang  yang  memiliki  atau  menguasai  suatu  bidang  tanah.  Namun  mengenai  tanah tentunya  pengakuan  saja  belum  cukup,  dikarenakan  sangat  sering  timbul  permasalahan mengenai  kepastian  subjek  dan  objek  hukumnya.  Oleh  karenanya  pemerintah  Indonesia menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.
Dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960   tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  disebutkan  bahwa   dalam  hal  menjamin  kepastian  hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Sebagai  implementasi  dari ketentuan  Pasal  19 UUPA maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah di  bidang pendaftaran tanah  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang kemudian  disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Penerbitan  sertifikat  dimaksudkan  agar  pemegang  hak  dapat  dengan  mudah membuktikan  kepemilikan  tanah  yang  dimiliki  nya  (Adrian  Sutedi,  2012).  Sertifikat tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik serta data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang terdapat dalam surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang  bersangkutan,  maka  data  tersebut  dikatakan  sebagai data  yang  benar  selama  tidak  ada  bukti  lain  yang  membuktikan  ketidakbenaran  data tersebut dan tidak perlu ditambah dengan bukti tambahan lainnya.
Oleh  karenanya  bagi  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah  memiliki  sertifikat hak  atas  tanahnya,  maka  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  tentunya  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  32 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada pemegang  hak  dalam  kasus  tumpang  tindih  tanah  adalah  dengan  cara  memberikan kesempatan  pada  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  mengajukan  permohonan  untuk memperbaiki maupun mengubah batas kepemilikannya atas tanah hak yang saat ini menjadi tumpang tindih (Ade Irma, 2013).
Dalam kenyataan sehari-hari kepastian hukum hak atas tanah dalam seringkali tidak memberikan  jaminan  kepastian  hukum  untuk  masyarakat  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  3  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Seperti  yang  diketahui dalam pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan atau menganut sistem pendaftaran tanah yaitu sistem  pendaftaran  negatif  yang  bertendensi  positif,  yang  artinya  bahwa  sertifikat  bukan
merupakan alat bukti yang mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat melainkan sertifikat tersebut adalah alat bukti yang kuat. Dalam hal sistem pendaftaran negatif yang bertendensi positif,  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat  klaim  tuntutan  dari  pihak  lain terhadap  hak  atas  tanah  yang  telah  dikeluarkannya  sertifikat,  sehingga  bisa  menimbulkan terjadinya  sengketa  tanah.  Pada  kasus  pertanahan  masalah-masalah  yang  ada  walaupun telah  ditangani  dan  sudah  dianggap  selesai,  tidak  menutup  kemungkinan  jika  dikemudian hari terjadi permasalahan yang sama.
Adanya  sertifikat  ganda  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  dalam kegiatan  pendaftaran  tanah  atau  sering  dikatakan  sebagai  tumpang  tindih  terkait  hak  atas tanah  yang  diterbitkan  tersebut  oleh  kantor  pertanahan  setempat.  Dapat  terjadinya  hal tersebut  karena  dalam  satu  bidang  tanah  terbit  lebih  dari  satu  sertifikat  hak  atas  tanah. Tentunya  sertifikat  ganda akan  menimbulkan  terjadinya  sengketa  keperdataan  karena  akan merugikan  hak-hak para  pihak.  Menyikapi  hal  tersebut  seharusnya  kantor  pertanahan  dapat mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  kasus  sertifikat  ganda  tersebut  yang tentunya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Salah  satu  contoh  kasus  sertifikat  ganda  atau  tumpang  tindih  sertifikat  hak  atas tanah  terjadi  di  Jalan  Jurusan  Pelaihari,  Km  21  RT/08  RW/04  Kelurahan  Landasan  Ulin Selatan,  Kecamatan  Liang  Anggang,  Kota  Banjarbaru,  Kalimantan  Selatan.  Dimana kasusnya berawal dari permohonan sertifikat hak atas tanah oleh  Bapak Biantoro Sudargo yang  dilakukan  secara  diam-diam  untuk  melakukan  permohonan  pembuatan  sertifikat dengan memberikan keterangan palsu dan/atau keadaan palsu.
Pemilik  hak  atas  tanah  tersebut  yaitu  Bapak  Harry  Jansjah  Limantara  menentang dan  langsung  memberikan  somasi  serta  mengajukan  gugatan  terhadap  Bapak  Biantoro Sudargo.  Pada  putusan  tingkat  pertama  yaitu  Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Bjb  hasil  dari putusannya Majelis Hakim Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan dilanjutkan pada  putusan  tingkat  banding  Nomor  115/PDT/2018/PT.BJM  yang  dalam  putusannya majelis hakim menerima banding dari pembanding yang sebelumnya merupakan penggugat dan akan membatalkan putusan pengadilan negeri banjarbaru Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Bjb,  tidak  hanya  sampai  disitu  permasalahan  ini  kemudian  dibawa dalam ranah kasasi Nomor 136/K/Pdt/2020 serta putusan Peninjauan Kembali Nomor 309 PK/PDT/2021  dalam  putusannya  Majelis  menguatkan  putusan  Tingkat  Banding. Sehingga Bapak  Harry  Jansjah  Limantara  secara inkracht adalah  pemilik  sah  dari   objek  tanah tersebut.  Diketahui  bahwa  bapak  Biantoro  Sudargo  telah  melakukan  suatu  perbuatan melawan  hukum  dengan  cara  yang  tidak  benar  serta  melawan  hukum  dalam  pembuatan sertifikat hak atas tanah sehingga sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum.
Perbuatan  tersebut  telah  melanggar  Pasal  19  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  No. 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  dan  Pasal  3  ayat  2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Telah terbukti pula terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN Kota Banjarbaru, pembatalan  hak  atas  tanah  tersebut  terjadi  karena  cacat  hukum  administrasi  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 106.
Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul  “Tanggung  Jawab  BPN  Dalam  Hal  Terjadinya  Hak  Atas  Tanah  Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 PK/PDT/2021)
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggali  pemahaman  tentang  tanggung  jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus tumpang tindih (overlapping) yang terjadi dalam Putusan Nomor: 309 PK/PDT/2021, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum yang  digunakan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  proses  pemeriksaan,  pengadilan,  dan penentuan  hasil  perkara  tumpang  tindih  kepemilikan  tanah  bersertifikat  dalam  Putusan tersebut.
Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam  mengenai  hak,  akibat  hukum,  tumpang  tindih  sertifikat  tanah,  serta  dasar pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  tumpang  tindih  kepemilikan  tanah bersertifikat seperti yang terdokumentasi dalam Putusan Nomor: 309 PK/PDT/2021. Selain itu,  memiliki  kegunaan  praktis  bagi  pemerintah,  terutama  Badan  Pertanahan  dan  Penegak Hukum,  dalam  memastikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  terkait kepemilikan  tanah,  serta  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam  isu-isu  kepemilikan tanah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk  mengkaji tanggung  jawab  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dalam  kasus  tumpang  tindih (overlapping)  dalam  Putusan  Nomor:  309  PK/PDT/2021  dan  menganalisis  pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual  (conceptual  approach)  dengan  memeriksa  pandangan  dan  doktrin  dalam  ilmu hukum  serta  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  untuk  menelaah  regulasi terkait  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  studi  pustaka terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  dengan  data  sekunder  meliputi peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian,  buku  teks,  jurnal  ilmiah,  dan  sumber lainnya.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  untuk  menjawab  masalah  penelitian. Sistematika penulisan disusun agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan baik.

## Hasil dan Pembahasan
A. Tanggung  Jawab  BPN  dalam  Terjadinya  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Tumpang Tindih
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988. BPN merupakan satu-satunya lembaga atau institusi di Indonesia yang diberikan  kewenangan  dalam  mengelola  bidang  pertanahan  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Menurut Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No.  63  Tahun  2013  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia,  dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa:  “Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  BPN  RI  adalah  lembaga  pemerintah nonkementerian  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden”. Kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa: “BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Sehingga  dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa Kantor Pertanahan merupakan Pejabat TUN.
Sertifikat atas tanah merupakan suatu produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum, dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional.  Sehingga  BPN  bertanggung  jawab  atas  segala  permasalahan  yang  terjadi berkaitan  dengan  sertifikat  atas  tanah.  Pada  dasarnya  penerbitan  sertifikat  hak kepemilikan atas tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak yang bersangkutan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  31  dan  Pasal  32  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  serta  penjelasan  pasal  demi  pasal  tersebut,  bahwa sertifikat  tanah  di  maksudkan  agar  pemegang  hak  dengan  mudah  membuktikan haknya.
Akan  tetapi  pada  prakteknya  seringkali  terjadi  sengketa  atas  terbitnya  sertifikat hak atas tanah tersebut, salah satu jenis sengketa tersebut adalah mengenai kepemilikan sertifikat  hak  atas  tanah  ganda.  Sertifikat  ganda  dapat  terjadi  kelalaian  atau ketidaktelitian serta kurang hati-hatian pada saat proses pendaftaran tanah yang diawali dari  tidak  validnya  data  yang  diberikan  oleh  pemohon,  akan  tetapi  dapat  diloloskan sehingga terbit sertifikat kedua (ganda) dan seterusnya (Mudakir Iskandar Syah, 2002). Terjadinya sertifikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor yang muncul dari Masyarakat. yakni :
a. Belum  diterimanya  sertifikat  yang  telah  dimohon  sebelumnya,  sehingga  yang bersangkutan  mengajukan  permohonan  sertifikat  yang  kedua  atas  tanah  yang sama;
b. Penggunaan  alat  bukti  hak  yang  berbeda-beda  atas  tanah  yang  sama  yang digunakan oleh 2 (dua) pemohon sertifikat.
Sengketa pertanahan seringkali terjadi juga disebabkan oleh pemilik tanah yang menelantarkan  atau  tidak  memperhatikan  dan  tidak  memanfaatkan  tanahnya dengan  baik  sehingga  berakibat  diambil  alih  oleh  orang  lain  dan  di  klaim sebagai  miliknya  dan  kemudian  mendaftarkan  tanah  tersebut  padahal  sudah didaftarkan oleh pemilik asli.
2. Faktor yang muncul dari Kantor BPN :
a. Ketidaktelitian pejabat/petugas;
b. Kelalaian pejabat/petugas ( human error ).
Meski  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  kelalaian  serta  ketidaktelitian dimaksud  dilakukan  dengan  sengaja  atau  dengan  kata  lain  telah  direncanakan, oleh  oknum  pejabat  pengurus  pendaftaran  tanah  dengan  pemohon  pendaftaran hak  atas  tanah  yang  tidak  berhak.  Sehingga  dalam  hal  ini  yang  terjadi  adalah suatu tindak pidana.
3. Faktor yang muncul dari Kantor Kelurahan.
Faktanya  dalam  pemerintahan  saat  ini,  seringkali  terjadi  ketidaksesuaian atau  tidak  sinkronnya  kordinasi  antar  lembaga  pemerintahan.  Pemerintah  setempat yakni  kelurahan  atau  desa  yang  tidak  memiliki  basis  data  pertanahan  yang  telah disertifikasi  menyebabkan  ketika  adanya  pengajuan  permohonan  surat  keterangan penguasaan  tanah,  terkadang  langsung  dibuatkan  surat  keterangan  dimaksud  dan tindakan tersebut tanpa dilakukan pengukuran dan pengecekan terhadap lokasi serta kepastian tanah yang dimohonkan.
Badan  Pertanahan  Nasional  bertanggung-jawab  secara  langsung  terhadap seluruh masalah pertanahan terkait dengan pemberian hak serta pemberian sertifikat tanah.  Apabila  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  tersebut, dalam hal ini menerbitkan sertifikat ahak atas anah yang ternyata ganda, merugikan
pihak lain, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai akibat dari tindakan yang  telah  dilakukan.  Konsep  tanggungjawab  timbul  akibat  adanya  hubungan kausalitas  atau  sebab  akibat  dalam  artian  bahwa  orang  yang  bertanggung  jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah dilakukan ( Aholiab Watoly, 2005) .
Tangungjawab  apabila  dilihat  dari  sisi  badan  atau  lembaga  mana pertanggungjawaban  itu  diberikan,  maka  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu tanggungjawab  eksternal  dan  tanggungjawab  internal.  Tanggungjawab  internal dapat  berupa  tanggungjawab  bawahan  kepada  atasan.  Sedangkan  tanggungjawab eksternal  merupakan  tanggungjawab  kepada  pihak  lain  dalam  hal  ini  misalnya tanggungjawab  eksternal  berupa  tanggung  gugat.  Tanggung  gugat  ini  muncul apabila  terdapat  individu  atau  badan  hukum  tertentu  yang  merasa  dirugikan  atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ( Hirwansyah, 2021) .
Adapun  mengenai  tanggung  jawab  kantor  BPN  tentang  sertifikat  tanah ganda,  sebelumnya  pihak  kantor  BPN  akan  memastikan  terlebih  dahulu  sebab timbulnya  sertifikat  tanah  ganda,  apakah  sepenuhnya  kesalahan  dan  kelalaian  dari pihak  kantor  BPN  atau  faktor  lainnya.  Apabila  terdapat  indikasi  adanya  oknum pejabat  BPN  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau  melakukan kelalaian,  maka  pihak  kantor  BPN  akan  bertanggungjawab  dengan  teguran  hingga melakukan tindakan pemecatan. BPN  akan mengupayakan dan merekomendasikan solusi  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing- masing  pihak.  Dengan  demikian,  BPN  akan  memfasilitasi  pihak-pihak  yang bersengketa untuk dilakukan upaya mediasi dan negosiasi untuk memperoleh solusi penyelesaian permasalahan yang ada secara damai dan kekeluargaan.
Adapun  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dalam  hal  ini termasuk  juga  sengketa  sertifikat  ganda  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu ( Mulyadi, Satino, 2019) :
a. Sengketa tanah biasanya diketahui oleh BPN dari pengaduan.
b. Pengaduan  ditindaklanjuti  dengan  mengidentifikasikan  masalah.  Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau tidak.
c. Jika  memang  kewenangannya,  maka  BPN  meneliti  masalah  untuk membuktikan  kebenaran  pengaduan  serta  menentukan  apakah  pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut.
d. Jika  hasil  penelitian  perlu  ditindaklanjuti  dengan  pemeriksaan  data  fisik administrasi  serta  yuridis,  maka  kepala  Kantor  dapat  mengambil  langkah berupa pencegahan mutasi (status quo).
e. Jika  permasalahan  bersifat  strategis,  maka  diperlukan  pembentukan  beberapa unit  kerja.  Jika  bersifat  politis,  sosial,  dan  ekonomis  maka  tim  melibatkan institusi berupa DPR atau DPRD, departemen dalam negeri, pemerintah daerah terkait.
f. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian masalah.
Pasal  346 Peraturan Kepala BPN-RI  No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPN  bertanggungjawab  untuk  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  pertanahan
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Saat  ini  penanganan sengketa pertanahan dalam hal ini mengenai sertifikat ganda dilakukan melalui tiga cara,  yakni:  1)  penyelesaian  secara  langsung  melalui  musyawarah  oleh  para  pihak yang  bersengketa;  2)  penyelesaian  melaui  arbitrase  dan  alternative  penyelesaian sengketa; dan 3) penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.
Apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  sengketa  ditemukan  unsur maladministrasi dan merugikan masyarakat sebagai pemegang hak, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Kemudian administrasi negara melakukan pertanggungjawaban  pidana,  jika  ada  unsur-  unsur  pidana  dalam  tindakan pemerintahan  tersebut.  Jika  dalam  maladministrasi  tersebut  ditemukan  unsur perbuatan  melawan  hukum,  maka  bisa  diajukan  gugatan  perdata  atas  pejabat tersebut.  Namun,  jika  tidak  ditemukan  unsur  maladministrasi,  meskipun  ada  unsur perbuatan  melawan  hukum,  maka  pembayaran  ganti  rugi  menjadi  tanggungjawab institusional dalam hal ini BPN.
Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada  BPN  terhadap  timbulnya  sertifikat  tumpang  tindih,  diantaranya  dapat dilakukan dengan:
a. Pertanggungjawaban Perdata
Akibat dari ketidak telitian dan ketidak cermatan dalam melakukan dan memeriksa  data  fisik  serta  data  yuridis  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah, berakibat  pada  timbulnya  sengketa  atas  kepemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah tumpang  tindih.  Adapun  sanksi  perdata  yang  dapat  diterapkan  oleh  Kantor Pertanahan  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  dan  1366 KUHPerdata.  Dalam  Pasal  1365,  dijelaskan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  kerugian itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Kemudian  dalam  Pasal  1366  menyatakan bahwa  setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Pertanggungjawaban  yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut  harus  bersalah  ( liability  based  on  fault ).  Asas  pertanggungjawaban secara  kesalahan  ( fault )  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  tidak  ada pertanggungjawaban  apabila  tidak  ada  unsur  kesalahan  dalam  ilmu  hukum disebut Tortious Liability atau Liability Based on Fault .
Selanjutnya  pihak  yang  berkewajiban  untuk  membuktikan  unsur kesalahan  tersebut  adalah  pihak  yang  menuntut  ganti  rugi  dengan  kata  lain beban  pembuktian  ada  pada  pihak  penggugat  sebagaimana  ditentukan  oleh Pasal 1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut.”  Sehingga  pemegang  hak  yang  merasa dirugikan atas timbulnya sertifikat hak ganda, harus dapat membuktikan adanya kesalahan yang dituduhkan.
Terhadap  perbuatan  melawan  hukum  karena  kelalaian  timbul  model pertanggungjawaban hukum yakni (Munir Fuady, 2002):
1) Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  (kesengajaan  dan  kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
2) Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  khususnya  kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
3) Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  sebagaimana  terdapat  dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
Dengan  demikian  diketahui  bahwa,  dalam  hal  timbulnya  sertifikat  hak atas  tanah  yang  tumpang  tindih,  yang  dilakukan  secara  tidak  sengaja  yakni murni kehilafan karena ketidaktelitian pejabat pengurusan pendaftaran hak atas tanah,  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  secara  keperdataan.  Pihak  BPN yang  melakukan  maladministrasi  disertai  perbuatan  melanggar  hukum  secara pribadi  harus  bertanggungjawab  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  dan dialami  oleh  pemegang  hak  karena  sertifikat  yang  tumpang  tindih  tersebut, dalam hal ini yaitu ganti kerugian secara materil.
Seperti  yang  terdapat  pada  sengketa  dalam  Putusan  Nomor  309 PK/Pdt/2021  menguatkan  kembali  Putusan  Nomor  115/PDT/2018/PT.BJM yang  sebelumnya  dikuatkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  136 K/Pdt/2020. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim dalam amarnya menyatakan bahwa  Para  Tergugat  telah  Bersalah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum ( onrechtmatige  daad )  karena  telah  menempati,  memanfaatkan  dan/atau  ingin menguasai  secara  tanpa  hak  (penyerobotan)  obyek  tanah  milik  Penggugat. Akan  tetapi,  Majelis  Hakim  tidak  mengabulkan  gugatan  Penggugat  mengenai kerugian  yang  dialaminya  dengan  pertimbangan  bahwa  mengenai  kerugian tersebut  tidak  dibuktikan  oleh  Penggugat  dalam  pemeriksaan  di  persidangan. Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1865  KUHPerdata    yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Penggugat seharusnya membuktikan secara jelas  bagaimana  kerugian  yang  dialaminya  dapat  terjadi  dan  terakumulasi. Dengan demikian, apa yang menjadi pertimbangan dan diputuskan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim tersebut beralasan dan dapat diterima.
b. Pertanggungjawaban Pidana
Terkait  adanya  indikasi  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  dalam  hal  ini timbulnya sertifikat hak atas tanah ganda, dapat dikenakan pidana sebagaimana dalam Pasal 264 KUHP, bahwa :
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
a) akta-akta otentik;
b) surat  hutang  atau  sertifikat  hutang  dari  sesuatu  negara  atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
c) surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
d) talon,  tanda  bukti  dividen  atau  bunga  dari  salah  satu  surat  yang diterangkan  dalam  2  dan  3,  atau  tanda  bukti  yang  dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; e) surat  kredit  atau  surat  dagang  yang  diperuntukkan  untuk diedarkan;
2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama  barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya  tidak  sejati atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika pemalsuan surat itu dapat.
Akan tetapi untuk dapat menyatakan bahwa seorang pejabat pada BPN telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  di  atas  perlu  dipertimbangan mengenai  2  (dua)  unsur.  Apaun  kedua  unsur  yang  dimaksud  adalah  adanya unsur  perbuatan  pidana  ( actrus  reus )  dan  keadaan  batin  pembuatnya  ( mens rea ).  Serta  kesalahan  ( schuld )  merupakan  unsur  pembuat  delik,  sehingga termasuk  unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  mengandung  arti  pembuat dapat dipersalahkan atas perbuatannya.
c. Tanggungjawab Administrasi Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 54 menyatakan bahwa:
1) BPN  RI  wajib  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  terdapat  alasan  yang  sah untuk tidak melaksanakannya.
2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a) Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
b) Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; c) Terhadap  obyek  putusan  sedang  menjadi  obyek  gugatan  dalam perkara lain;
d) Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  setelah  adanya  putusan  hakim  yang  berkekuatan hukum  tetap  terhadap  sengketa  terkait,  maka  BPN  bertanggung  jawab  atas sertifikat  yang  dikeluarkannya.  Dalam  hal  ini  tanggung  jawab  Badan Pertanahan Nasional atas terbitnya sertifikat ganda atas suatu objek tanah yang sama  adalah  mencabut  atau  membatalkan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  telah diterbitkannya.  BPN  sebagai  institusi  yang  berwenang  menerbitkan  sertifikat hak  atas  tanah  bertanggungjawab  secara  administratif,  yaitu  dengan membatalkan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkannya tersebut.
Hal ini dapat kita lihat dalam amar Putusan Nomor 115/PDT/2018/PT.BJM.  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  Sertifikat  Hak Milik  No  3241  dari  penggabungan  sertifikat  masing-masing  dengan  No  M. 3185  dan  M.  3237  yang  dibalik  nama  oleh  Kepala  Seksi  Pengukuran  dan Pendaftaran  Tanah  Kotamadya  Banjarbaru  ttd  Suad  Lufti  Broto  dan  untuk sertifikat  Banjarbaru  Plt  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kotamadya  Banjarbaru ditanda  tangani  oleh  Drs,  H.Noor  Rachman  yang  sekarang  dikuasai  oleh Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tanpa  prosedur  yang  resmi  /  jelas  yang  telah
terlanjur  diterbitkan  oleh  Tergugat  III  atas  nama  Tergugat  I  dan  Tergugat  II tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  didapat  dengan  cara yang  tidak  benar  serta  melawan  hukum  yang  dilakukan  secara  Ileggal  dan melawan  hukum  yang  mengakibatkan  sertifikat  tersebut  tidak  berkekuatan hukum.
Adapun  terhadap  Pejabat  yang  menerbitkan  sertifikat  hak  atas  tanah tersebut,  bentuk  pertanggungjawabannya  ditentukan  berdasarkan  kualifikasi perbuatannya.  Dalam  konteks  ini  pejabat  yang  dimaksud  tentunya  harus bertanggung  jawab  secara  administrasi,  akan  tetapi    jika  terdapat  perbuatan yang  berkualifikasi  perbuatan  melawan  hukum,  tentunya  yang  bersangkutan dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  perdata  atau  bahkan  pidana.  Karena idealnya, 1 (satu) objek tanah hanya memiliki 1 (satu) bukti kepemilikan hak. Sanksi  administratif  berupa  pemecatan  dapat  dikenakan  terhadap petugas  Kantor  Pertanahan  yang  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  berdasar putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  dalam  hal  ini  telah mengakibatkan  timbulnya  sertifikat  hak  atas  tanah  ganda.  Sanksi  administratif ini  diharapkan  dapat  memberi  efek  jera  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  pihak lainnya yang telah terbukti bersalah dalam menerbitkan sertipikat ganda.
Pemecatan  atau  pengenaan  sanksi  terhadap  pejabat  pada  BPN  yang melakukan  maladministrasi  ini  tidak  dirumuskan  dalam  amar  majelis  hakim mengenai  sengketa  dalam  Putusan  Nomor  309  PK/Pdt/2021  yang  menguatkan kembali  Putusan  Nomor  115/PDT/2018/PT.BJM  yang  sebelumnya  dikuatkan oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  136  K/Pdt/2020.  Karena  hal  tersebut merupakan  kewenangan  dan  kebijakan  yang  dimiliki  oleh  instansi  terkait, dalam hal ini BPN. Tentunya dengan mempertimbangan unsur kesalahan yang dimiliki  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi administratif secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, mengadili, dan Memutus Perkara Tumpang  Tindih  Kepemilikan  Tanah  Bersertifikat  pada  Putusan  Nomor  :  309 PK/PDT/2021
Untuk  dapat  memberikan  putusan  yang  adil,  hakim  perlu  mempertimbangkan fakta-fakta  yang  diperoleh  dalam  proses  persidangan.  Fakta  –fakta  yang  dimaksudkan yaitu sejak dimulainya proses persidangan tahap awal ketika diajukan gugatan, jawaban oleh para tergugat, hingga pada proses pemeriksaan saksi-saksi serta alat-alat bukti lain yang  dihadirkan  dalam  persidangan.  Kemudian  terhadap  fakta-fakta  yang  telah terungkap serta didukung oleh keyakinannya, hakim kemudian membuat pertimbangan- pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  dari  putusan  yang  menetapkan  bersalah ataupun tidak bersalahnya seorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga  harus  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  bersifat  yuridis,  sosiologis  dan filosofis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan  dalam  putusan  hakim  yang  berkeadilan  dan  berorientasi  pada keadilan hukum ( legal justice ), keadilan masyarakat ( social justice ), dan keadilan moral ( moral justice ) ( Miftah Rizka Hayati, 2016) .
Pada Putusan Nomor 309 PK/Pdt/2021, alasan permohonan Peninjauan Kembali yang  diajukan  oleh  Biantoro  Sudargo  (sebelumnya  Tergugat  I)  adalah  terdapat
kekhilafan  dan  kekeliruan  yang  nyata  dalam  putusan  Judex  Juris  atas  sengketa  yang terjadi.  Akan  tetapi  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  tidak terdapat  kekhilafan  atau  kekeliruan  nyata  dalam  putusan  Judex  Juris  yang  menolak kasasi  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banjarmasin  yang mengabulkan  gugatan  Penggugat.  Keputusan  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan Majelis  Hakim  terhadap  gugatan  oleh  Penggugat,  Eksepsi  yang  diajukan  oleh  Para Tergugat,  serta  pertimbangan-pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Judex  Factie berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan mengenai alat-alat bukti yang dihadirkan sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor  115/PDT/2018/PT.BJM  yang  sebelumnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Pdt/2020.
Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  dalam  perkara  a quo,  Para  Tergugat/Pemohon  Peninjauan  Kembali  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai pemilik tanah beriktikad baik karena pembeli tanah beriktikad baik mengandung makna bahwa subjek hukum membeli tanah yang telah bersertifikat dari pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli, jual beli yang dilakukan di  hadapan  PPAT  dan  pada  saat  jual  beli  tanah  objek  jual  beli  tidak  dalam  status sengketa  atau  sita.  Namun  belakangan  diketahui  kemudian  ternyata  si  penjual  yang namanya  tercantum  dalam  sertifikat  objek  jual  beli  terbukti  bukan  pihak  atau  bukan satu-satunya  pihak  yang  sesungguhnya  yang  berhak.  Sehingga  pembeli  berhak memperoleh perlindungan atas dasar pembeli beriktikad baik.
Bahwa  dalam  sengketa  yang  penyelesaiannya  didasarkan  atas  perlindungan hukum  terhadap  pembeli  beriktikad  baik,  hanya  terkait  satu  sertifikat  atas  objek  jual beli,  sebaliknya,  perkara  a  quo  memiliki  karakter  yang  berbeda  sehingga  terhadap perkara a quo tidak dapat diterapkan asas perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beriktikad  baik  karena  dalam  perkara  a  quo  terdapat  dua  sertifikat  yang  sama-sama otentik  di  atas  objek  atau  tanah  yang  sama  dengan  dua  pemilik  yang  berbeda.  Bahwa sengketa  tanah  terkait  sertifikat  ganda  atau  lebih  di  atas  tanah  yang  sama  memang merupakan permasalahan hukum yang dilematis yang semestinya tidak akan terjadi jika Badan  Pertanahan  Nasional  bekerja  dengan  baik,  professional  dan  memiliki  teknologi atau prosedur yang dapat mencegah terjadi sengketa di antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memiliki sertifikat yang otentik.
Mengenai  permasalahan  hukum  sertifikat  ganda  atau  lebih  pada  tanah  yang sama,  telah  terdapat  yurisprudensi  tetap  yang  harus  dipatuhi  atau  diikuti  baik  oleh hakim  Judex  Facti,  maupun  Judex  Juris  secara  konsisten  dengan  tujuan  mewujudkan keadilan  dalam  bingkai  kesatuan  hukum  dan  konsistensi  penerapan  hukum.  Kaidah hukum  yang  sudah  menjadi  yurisprudensi  tetap  adalah  bahwa  “jika  terdapat  sertifikat ganda di atas tanah yang sama dan kedua sertifikat sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu.”
Pertimbangan  tersebut  turut  menguatkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  Judex Factie  pada  tingkat  Banding.  Bahwa  terbitnya  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  3185 didasarkan  pada  Surat  Keterangan  Penguasaan  bidang  tanah  (sporadik)  tanggal  8 Agustus  2003,  dimana  saat  dibuatnya  Sporadik  tersebut  telah  terlebih  dahulu  terbit Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  545  (ex  SHM  1194)  yang  diterbitkan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Banjar  pada  tanggal  26  Nopember  1983.  Oleh karena  Sporadik  tersebut  diatas  diterbitkan  diatas  bidang  tanah  Sertifikat  Hak  Milik
(SHM)  No.  545  (ex  SHM  1194),  maka  Sporadik  tersebut  adalah  tidak  sah  dan  batal demi  hukum  dengan  akibat  Sertifikat  yang  terbit  berdasarkan  Sporadik  tersebut  yaitu Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.3241  yang  merupakan  penggabungan  2  (dua)  buah Sertifikat  masing-masing  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  3185  dan  Sertifikat  Hak Milik (SHM) No.3237 sepanjang terhadap tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.  545  (ex  SHM  1194)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Karena  terbitnya Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  545  (ex  SHM  1194)  jauh  lebih  dahulu  dari  pada Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  3185  maka  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  545  (ex SHM  1194)  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  sebagai  dasar  kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  pada  Peninjauan  Kembali  tersebut  sudah  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  memiliki  nilai  keadilan  bagi para  pihak  yang  bersengketa.  Selain  itu,  putusan  tersebut  telah  memberikan  kepastian hukum  bagi  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sehingga  telah  sesuai  dengan  tujuan dari  pendaftaran  hak  atas  tanah,  yaitu  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi pemilik hak yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, bahwa sertifikat tanah di maksudkan agar pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya.

## Kesimpulan
Badan  Pertanahan  Nasional  bertanggung-jawab  secara  langsung  terhadap  seluruh masalah  pertanahan  terkait  dengan  pemberian  hak  serta  pemberian  sertifikat  tanah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  terjadinya  sengketa kepemilikan  sertifikat  hak  milik  tupang  tindih. Sebagaimana  dalam  Pasal  346  Peraturan Kepala  BPN-RI  No.  3  Tahun  2006.  Penanganan  sengketa  dapat  dilakukan  dengan:  1) penyelesaian  secara  langsung  melalui  musyawarah  oleh  para  pihak  yang  bersengketa;  2) penyelesaian  melaui  arbitrase  dan  alternative  penyelesaian  sengketa;  dan  3)  penyelesaian sengketa  melalui  badan  peradilan.  Kemudian  dalam  hal  dilakukan  penyelesaian  melalui badan  peradilan  dan  telah  diputus  berdasarkan  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, BPN RI wajib melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Pelaksanaan putusan tersebut yakni pemenuhan  pertanggungjawaban  baik  keperdataan  yakni  ganti  kerugian  terhadap  pihak yang  dirugikan,  pertanggungjawaban  pidana  berupa  pemidanaan  terhadap  pihak  yang apabila  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  hingga  tanggungjawab administratif berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih.
Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali  Nomor  309 PK/Pdt/2021  adalah  gugatan  oleh  Penggugat,  Eksepsi  yang  diajukan  oleh  Para  Tergugat, serta  pertimbangan-pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Judex  Factie  berdasarkan  fakta- fakta hukum di  persidangan mengenai  alat-alat bukti  yang dihadirkan sebagaimana dalam Putusan  Nomor  115/PDT/2018/PT.BJM  yang  sebelumnya  dikuatkan  oleh  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  136  K/Pdt/2020.  Mengenai  permasalahan  hukum  sertifikat ganda,  Majelis  Hakim  mengacu  pada  yurisprudensi  tetap  yang  harus  dipatuhi  atau  diikuti baik  oleh  hakim  Judex  Facti,  maupun  Judex  Juris  secara  konsisten  dengan  tujuan mewujudkan  keadilan  dalam  bingkai  kesatuan  hukum  dan  konsistensi  penerapan  hukum,
bahwa  “jika  terdapat  sertifikat  ganda  di  atas  tanah  yang  sama  dan  kedua  sertifikat  sama- sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu.”

## BIBLIOGRAFI
Aholiab Watoly, Tanggung Jawab Pengetahuan:  Mempertimbangkan Epistemologi  Secara Kultural, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
Ali Achmat, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Kencana, 2008).
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Ed.  1, Cet.VIII, PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
Asikin Zainal dkk, Pengantar Hukum Perusahaan , (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016)
Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum , Cetakan 1, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
Hadjon Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , (Surabaya: Bina Ilmu, 2012).
Harsono Boedi , Hukum Agraria Indoneia , (Jakarta, Universitas Trisakti, 2013)
Hatrik  Hamzah, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia, (Raja Grafindo, Jakarta, 1996)
Kelsen Hans, Teori Hukum Murni , (Nusa Media, Bandung,2006)
Kelsen Hans, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE , (Jakarta, Media Indonesia, 2007).
Limbong Berenhard, Politik Tanah , (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2014).
Marzuki  Peter  Muhamad, Penelitian  Hukum ,  Cet.ke-7,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005).
Meliala  Djaja  S., Hukum  Perdata  dalam  Perspektif  BW, (Nuansa  Aulia,  Bandung,  Revisi Keempat, 2014)
Mertokususmo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1988)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram: Mataram University Press, 2020).
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia , (Citra Aditya Bakti, 2010)
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
Murad R, Penyelesaian sengketa hukum hak atas tanah , (Bandung: Alumni 1991).
Murad Rusmadi, Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Atas  Tanah, (Bandung:  Cetakan Pertama, Alumni, 1991)
Mustofa  Wildan  Suyuthi, Kekuasaan  Kehakiman ,  (Bandung:  Cetakan  Pertama,  Alumni, 2003).
Notoatmojo Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010)
Priyatno  Dwidja, Sistem  Pertanggunjawaban  Korporasi  dalam  Kebijakan  Legislasi (Kencana, Depok, Cetakan Pertama, 2017)
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Koonsumen  Indonesia ,  (Jakarta,  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Edisi Revisi, 2006)
Sjawie  Hasbullah  F .,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada  Tindak  Pidana Korups i, Edisi Pertama ( Kencana, Jakarta, 2015)
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007).
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014)
Sommermeijer  W., Tanggung  Jawab  Hukum,  ( Bandung  :  Pusat  Studi  Hukum  Universitas Parahyangan, 2003)
Suherman  E., Masalah  Tanggung  Jawab  Pada  Charter  Pesawat  Udara  Dan  Beberapa Masalah  Lain  Dalam  Bidang  Penerbangan  (Kumpulan  Karangan, Cet.  II,  Alumni, Bandung, 1979).
Sutedi Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Syamsu  Muhammad Ainul, Pergeseran Turut Serta  Melakukan dalam Ajaran  Penyertaan
Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ( cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
Usman  Rachmadi, Pilihan  Penyelsaian  Sengeketa  di  Luar  Pengadilan, (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakri 2013).
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  jo UndangUndang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1946,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
Indonesia,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
Rizka  Hayati  Miftah, Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Pidana Korupsi  (Studi  Kasus  Putusan  Hakim  No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016
Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939
Hirwansyah, Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No.1, 2021.
Irma  Ade,  Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang  sah  hak  atas  tanah  yang  mengalami tumpang  tindih  (overlapping)  Studi  kasus  di  wilayah  Gili  Trawangan  Kabupaten Lombok Utara, (Malang: Jurnal Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, 2013).
Iskandar Syah Mudakir, Serifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, FH Universitas Suryadarma, Vol. 4, No.2, 2014.
Kartika  Anjani  Ajeng,  “ Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Dana  Desa ”,  Jurnal  Jurist- Diction, Universitas Airlangga, Vol. 2, Nomor 3 Mei 2019
Mulyadi,  Satino, Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Bersertifikat  Ganda, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, 2019.
Ulya  Zaki, Eksistensi  Badan  Pertanahan  Aceh  sebagai  Perangkat  Daerah  di  Aceh  dalam Aspek  Kepastian  Hukum  Bidang  Pertanahan Jurnal  Konstitusi  Vol.  3,  Universitas Samudra, 2015.
Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara  Regulasi
dan Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2005).

## Copyright holder:
Joshua Evan, Hanafi Tanawijaya (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: