## PENERAPAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MALADMINISTRASI
Andi Anas Chaerul M. Universitas Muslim Indonesia Makassar Email: andianaschaerul@gmail.com

## Abstract
The  Ombudsman  carries  out  the  function  of  settling  public  service disputes  in  terms  of  settling  compensation,  one  of  which  is  through  special adjudication  as  stipulated  in  RI  Law  Number  25  of  2009  concerning  Public Services. However, the fact is that until now the Special Adjudication mechanism has  never  been  implemented.  The  application  of  Special  Adjudication  by  the Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  to  state  administrators  who  were maladministrated  was  ineffective.  Factors  affecting  the  ineffectiveness  of  the application of the Special Adjudication by the Ombudsman to state administrators who  are  maladministrated  are  legal  factors  in  the  absence  of  implementing regulations  (Presidential  Regulation)  governing  the  mechanisms  and  provisions for  compensation  payments,  factors  for  charging  compensation,  and  human resource factors and facilities infrastructure Keywords: Ombudsman, Special Adjudication

## Abstrak
Ombudsman  melaksanakan  fungsi  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi  yang  salah  satunya  melalui  jalan  ajudikasi khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun, faktanya hingga saat ini mekanisme Ajudikasi Khusus  belum  pernah  dilaksanakan.  Penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh Ombudsman  Republik  Indonesia  terhadap  penyelenggara  negara  yang maladministrasi  tidak  efektif.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tidak  efektifnya penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh  Ombudsman  terhadap  penyelenggara  negara yang maladministrasi adalah faktor hukum dengan tidak adanya aturan pelaksana (Peraturan Presiden)  yang mengatur mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi,  faktor  pembebanan  ganti  kerugian,  dan  faktor  sumber  daya  manusia  dan sarana prasarana
Kata Kunci : Ombudsman, Ajudikasi Khusus

## PENDAHULUAN
erakan  reformasi  mengamanatkan  perubahan  kehidupan  bernegara, berbangsa,  dan  bermasyarakat  yang  lebih  baik,  yaitu  kehidupan bernegara  yang  didasarkan  pada  pemerintahan  yang  demokratis  dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan  bagi  seluruh  warga  negara.  Sebagaimana  diketahui  penyelenggaraan tugas  kewajiban  negara  yang  dibebankan  kepada  penyelenggara  pemerintahan antara  lain  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dimana  tugas  tersebut secara  umum  tidak  hanya  menjadi  ruang  lingkup  tugas  dan  kewajiban  aparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara  lainnya  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berkaitan  dengan  pelayanan kepada masyarakat.
Era  sebelum  reformasi,  kehidupan  masyarakat  dan  ekonomi  nasional cenderung  diwarnai  praktek-praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN), sehingga  mutlak  diperlukan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih (good governance) melalui  upaya  penegakan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  pada khususnya  dan  penegakkan  hukum  pada  umumnya.  Dalam  rangka  menegakkan pemerintahan  yang  baik  dan  upaya  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan  tugas  aparat  penyelenggara  negara.  Pengawasan  secara  internal yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sendiri  dalam  tataran  implementasi  kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi obyektivitas dan akuntabilitas.
Salah  satu  masalah  krusial  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah menguatnya  gejala public  distrust di  tengah-tengah  masyarakat,  sebagai  akibat kesalahan berbagai instrumen birokrasi rezim masa lalu. Setidaknya ada beberapa indikator  yang  dapat  dijadikan  ukuran  menguatnya  gejala public  distrust di tengah-tengah  masyarakat.  Paling  menonjol  antara  lain  adalah  mulai membudayanya  perilaku  main  hakim  sendiri  di  tengah-tengah  masyarakat  dalam menyikapi  tindak  kejahatan  di  lingkungan  sekitarnya,  perusakan  fasilitas  umum sebagai  representasi  kekecewaan  masyarakat  terhadap  simbol-simbol  kekuasaan, aksi menentang kebijakan pemerintah yang dilakukan secara massive , dan banyak lagi.
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  fenomena  maraknya  perilaku  main  hakim sendiri  ( eigenrichting )  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku-pelaku kejahatan dapat membuka peluang bagi terjadinya social disorder . Ini merupakan salah  satu  indikasi  bahwa  pada  level  tertentu,  masyarakat  sudah  tidak mempercayai  institusi  penegak  hukum  yang  berlaku  resmi.  Hal  tersebut  tidak dapat  dianggap  remeh,  sebab  biasanya  merupakan  refleksi  yang  secara  simbolik
G
diisyaratkan  masyarakat  untuk  membahasakan  persoalan-persoalan  penegakan hukum yang lebih besar. 1
Memperhatikan  fakta  di  atas  kiranya  dapat  dikemukakan  bahwa  ternyata masih  terdapat  celah-celah  yang  secara  mendasar  tidak  atau  belum  merupakan sasaran  pengawasan.  Dari  aspek  kelembagaan  juga  belum  ada  lembaga  yang secara  optimal  memperoleh  pengakuan  dan  diterima  sebagai  pengawas.  Bahkan juga  belum  ada  prosedur  yang  dapat  menjembatani  antara  mekanisme  yang bersifat  kaku  sebagai  akibat  sistem  struktural  hierarkis  di  satu  pihak  dengan mekanisme  lentur/pendek  dari  suatu  organisasi  yang  tidak  struktural  hierarkis. Dengan  demikian  diperlukan  suatu  jalan  keluar  yang  diharapkan  pada  satu  sisi merupakan  jalan  tengah  bagi  kepentingan  pengemban  sistem  struktural  hierarkis serta kepentingan pengemban sistem non struktural, namun pada sisi lain mampu menampung  seluruh  aspirasi  warga  masyarakat  tanpa  harus  melewati  sistem prosedur atau mekanisme yang berliku-liku.
Pengawasan  secara  internal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sendiri  dalam tataran implementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi obyektifitas dan  akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dibentuk Komisi Ombudsman Nasional  yang  antara  lain  bertujuan  melalui  peran  serta  masyarakat  membantu menciptakan  dan  mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  dalam  melaksanakan pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  serta  meningkatkan perlindungan  hak-hak  masyarakat  agar  memperoleh  pelayanan  umum,  keadilan, dan kesejahteraan secara adil.
Dilandasi  oleh  kondisi  baik  yang  mencakup  substansi  pengawasan,  prosedur maupun  kelembagaan  maka  Ombudsman  merupakan  salah  satu  alternatif.  Tentu di  dunia  ini  tidak  ada  satu  lembaga  pun  yang  merupakan  obat  ajaib  dalam  arti menyembuhkan  segala  macam  penyakit  dengan  seketika.  Tetapi  setidaknya sekarang  ini  sudah  kurang  lebih  130  negara  memiliki  Ombudsman  (dengan sebutan  bermacam-macam)  baik  Ombudsman  Nasional  maupun  Ombudsman Daerah  dan  lebih  dari  50  negara  telah  mencantumkannya  dalam  konstitusi. Apabila  banyak  negara  telah  memiliki  Ombudsman  tentunya  mereka  merasakan perlunya  institusi  ini  dalam  penyelenggaraan  negara  demi  kesejahteraan masyarakat.
1 Antonius  Sujata  dan  Surahman,  2002, Ombudsman  Indonesia  di  tengah  Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional:Jakarta.
Dari  sisi  aparatur  penyelenggara  negara/aparat  pemerintah  termasuk  lembaga peradilan  saat  ini  masih  pada  tahap  memperoleh  pengakuan  awal  bahwa setidaknya  ada  lembaga  yang  senantiasa  dapat  memantau  mereka.  Adanya perasaan  tersebut  tentu  pada  akhirnya  memberi  dampak  sikap  kehati-hatian. Dengan  sikap  semacam  itu,  sadar  atau  tidak  sadar,  sebenarnya  institusi  terkait telah  mulai  melakukan  koreksi  diri  serta  pembenahan  demi  perbaikan  cara-cara dalam  memberi  pelayanan.  Di  sini  ternyata  bahwa  proses  pembenahan  tersebut dilakukan  atau  dimulai  dengan  adanya  pengawasan  oleh  Lembaga  Independen Ombudsman.
Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, keberadaan  lembaga  Ombudsman  sebagai  lembaga  pengawasan  eksternal  atas penyelenggaraan  negara  perlu  dituangkan  dalam  Undang-Undang  agar mempunyai  tugas,  fungsi,  dan wewenang  yang jelas dan kuat,  maka disahkanlah undang-undang  Ombudsman  pada  tahun  2008.  Dalam  undang-undang  ini, Ombudsman  mempunyai  kewenangan  memeriksa  hal-hal  yang  sifatnya maladministrasi,  kedudukan  Ombudsman  adalah  sebagai  lembaga  negara  yang independen.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya Ombudsman  dapat  bersikap  obyektif,  transparan,  dan  mempunyai  akuntabilitas kepada  publik.  Meski  tidak  bertanggungjawab  kepada  DPR  namun  Ombudsman RI  wajib  menyampaikan  laporan  tahunan  maupun  laporan  berkala  kepada  DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.
Sebagai lembaga yang mengemban tugas pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia  sekaligus  memiliki  kewenangan  melakukan  pemeriksaan  tertentu khususnya  terkait  dengan  dugaan  adanya  tindakan  maladministrasi  yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan serta lembaga peradilan,  baik  yang  dilaporkan  masyarakat  ataupun  inisiatif  sendiri.  Dalam  hal pengawasan  terhadap  penyelenggara  pelayanan  publik,  Ombudsman  dapat  juga melaksanakan  fungsi  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  dalam  hal penyelesaian  ganti  rugi,  melalui  jalan  mediasi,  konsiliasi  dan  ajudikasi  khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Perbuatan  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penyelenggara  negara tentunya  dapat  merugikan  masyarakat.  Seperti  contoh  kasus  dugaan  malpraktik yang  dilakukan  oleh  oknum  perawat  dan  dokter  yang  menyebabkan  pasien meninggal dunia di Rumah Sakit I Lagaligo Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. 2 Kasus
2 indonesiasatu.co.id diakses pada 26 Januari 2020
lain yang terjadi di RS Hikmah Masamba Kab. Luwu Utara yang diduga seorang anak menjadi korban malpraktik di RS tersebut.
Atas  hal  tersebut,  tentunya  para  korban  yang  diduga  menjadi  korban malpraktik mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immaterial. Dalam ajaran islam, ketentuan mengenai pemberian ganti rugi telah dijelaskan dalam Al Qur’an,  sebagaimana  dijabarkan  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 43/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Ganti Rugi (Ta’widh) , firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2): 194:
Artinya:  “…maka,  barang  siapa  melakukan  aniaya  (kerugian)  kepadamu, balaslah  ia,  seimbang  dengan  kerugian  yang  telah  ia  timpakan  kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”
Sebagaimana  dasar  dalam  ajaran  agama  islam  yang  telah  diuraikan    diatas, beserta  kejadian  lain  yang  terus  terjadi,  kehadiran  negara  melalui  lembaga Ombudsman  yang  diberi  kewenangan  untuk  menilai  kerugian  masyarakat  yang ditimbulkan  oleh  penyelenggara  negara  dengan  mekanisme  Ajudikasi  Khusus (AK) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  sangat  dibutuhkan.  Bahwa  dengan Ajudikasi  Khusus  masyarakat  memiliki  kesempatan  menuntut  ganti  rugi  melalui Ombudsman  bila  merasa  tidak  memperoleh  pelayanan  atau  mengalami  kerugian yang  ditimbulkan  dari  penyelenggara  dengan  Ombudsman  sebagai  ajudikator. Namun,  faktanya  hingga  saat  ini  mekanisme  Ajudikasi  Khusus  belum  pernah dilaksanakan.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia Terhadap Penyelenggara Negara yang Maladministrasi
Ombudsman  sebagai  lembaga  negara  yang  diberi  kewenangan  atributif oleh  undang-undang  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang
Ombudsman dan sebagai pengawas eksternal dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publik  tentunya  berkewajiban  untuk  melaksanakan  perintah undang-undang  dengan  maksimal.  Atas  hal  tersebut,  penulis  akan  mencoba mengurai  kewenangan-kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  undang-undang, lebih  khususnya  kewenangan  Ajudikasi  Khusus  yang  menjadi  objek  penulisan tesis saat ini.
Undang-undang  tentang  Pelayanan  Publik  yang  dibentuk  dengan  tujuan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  agar  menjadi  baik,  yakni  dengan  cara melakukan  pengawasan  aparat  pelayanan  publik.  Pengawasan  penyelenggaraan pelayanan  publik  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  pertama,  pengawasan intern  yang  dilakukan  oleh  atasan  dan  aparat  pengawasan  fungsional  dan  kedua, pengawas  eksternal  yang dilakukan masyarakat secara langsung dan pengawasan yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  untuk  memberikan  perlindungan  hak-hak masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan memperoleh pelayanan publik yang baik. Tujuan  dari  dilakukannya  pengawasan  terhadap  pelayanan  publik  adalah  untuk memastikan  terpenuhinya  hak  masyarakat  mengakses  layanan  publik  yang tersedia.  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  akan  sangat  sulit  didapat  tanpa adanya  pengawasan  eksternal.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  aparat pelayanan  publik  yang  masih  belum  memahami  tugas  dan  kewajibannya  dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman menyebutkan bahwa Ombudsman berfungsi “ mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh Penyelenggara  Negara  dan  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.
Fungsi  dan  tugas  Ombudsman  tidak  dapat  dijalankan  apabila  lembaga tersebut  tidak  diberikan  kewenangan.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  mengatur tentang  kewenangan  sebagaimana  diuraikan  pada  Pasal  8  Undang-Undang  RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, antara lain:
a) meminta  keterangan  secara  lisan/tertulis  dari  pelapor,  terlapor,  atau  pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b) memeriksa  keputusan,  surat  menyurat,  atau  dokumen  lain  yang  ada  pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
c) meminta  klarifikasi/salinan dokumen fotokopi  dokumen  yang diperlukan  dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
d) melakukan  pemanggilan  terhadap  pelapor,  terlapor,  dan  pihak  lain  yang tekait dengan laporan;
e) menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan  para pihak;
f) membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi  untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi  kepada  pihak yang dirugikan; dan
g) demi  kepentingan  umum,  mengumumkan  hasil  temuan,  kesimpulan,  dan rekomendasi.
Sebagaimana kewenangan, fungsi, dan tugas yang telah disebutkan di atas, Ombudsman RI diberi perluasan kewenangan yakni memutus sengketa pelayanan publik  melalui  mekanisme  ajudikasi  khusus  terkait    ganti  kerugian  masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik  bahwa “dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi,
ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus” .
Bahwa dari 3 (tiga) alternatif penyelesaian sebagaimana penjelasan di atas oleh  penulis  menerangkan  bahwa  mekanisme  penyelesaian  laporan  pengaduan oleh  Ombudsman  untuk  tahapan  konsiliasi  dapat  dilaksanakan  pada  tiap  tahapan pemeriksaan  laporan  sementara  untuk  penyelesaian  laporan  masyarakat  yang melalui mediasi dilakukan setelah tahapan pemeriksaan menemukan tindakan/perbuatan  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan dan/atau  pelaksana  pelayanan  publik  dan  penyelesaian  laporan  melalui mekanisme  ajudikasi  khusus  dilakukan  bilamana  proses  penyelesaian  melalui konsiliasi dan mediasi para pihak tidak menemui kesepakatan sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Ombudsman  RI  Nomor  26  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan Masyarakat.
Adapun  tahapan  pemeriksaan  laporan  masyarakat  di  Ombudsman  oleh penulis menggambarkan dalam skema dibawah ini:
1. Registrasi
1. Konsiliasi 1. Mediasi 2. Pelimpahan 2. LAHP d/a BAPL 2. Ajudikasi Khusus 3. Rekomendasi
Penerimaan dan
Verivikasi Laporan
Pemeriksaan Resolusi dan
Monitoring
Ket. Tahapan penan ganan laporan pengaduan masyarakat .
1. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Layanan  Publik  Melalui  Ajudikasi Khusus
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  undang-undang  tentang Ombudsman menyatakan Ombudsman berwenang menyelesaikan laporan melalui mediasi  dan konsiliasi  atas  permintaan para pihak. Di sisi  lain, pasal  50  ayat  (5) Undang-Undang  tentang  Pelayanan  Publik  memberi  perluasan  kewenangan dengan  menyatakan  dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi,  Ombudsman  dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  Undang-undang  RI  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik  memberi  pengertian  bahwa “Ajudikasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antara  para  pihak  yang  diputus  oleh Ombudsman” . Undang-undang tentang Pelayanan Publik juga menyatakan secara khusus  mengenai  jenis  sanksi  administrasi,  termasuk  sanksi  pembekuan  misi dan/atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta pencabutan ijin yang diterbitkan  oleh  instansi  pemerintah.  Dengan  kewenangan  yang  cukup  kuat

## ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN
Laporan Masyarakat Inisiatif Ombudsman Registrasi Seleksi Laporan/ Pengaduan Klarifikasi Tertulis Investigasi
Lapangan Pemanggilan Mediasi/
Konsiliasi Ajudikasi Khusus Systemic Review Rekomendasi/ Saran Kesepakatan Putusan Rekomendasi/ Saran Monitoring
Selesai
Publikasi/ Media Presiden/ DPR Proses Pemeriksaan KETERANGAN:
• Laporan dapat dinyatakan selesai oleh Ombudsman pada masing-masing tahapan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun informasi dari Pelapor.
• Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan apabila laporan bukan merupakan kewenangan Ombudsman dan/atau tidak ditemukan unsur maladministrasi pada proses seleksi maupun proses pemeriksaan.
diharapkan  Ombudsman  menjadi  salah  satu  lembaga  negara  yang  mempunyai fungsi  strategis  dalam  mendorong  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  dan bersih. Namun, sejak disahkannya undang-undang pelayanan publik pada tanggal 18  Juli  2009  hingga  saat  ini,  ketentuan  Pasal  50  Ayat  (5)  Undang-Undang  RI Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  terkait    pemutusan  sengketa layanan  publik  melalui  mekanisme  Ajudikasi  Khusus  hingga  saat  ini  belum terlaksana.
Dalam  undang-undang  pelayanan  publik,  Pengertian  Sengketa  Pelayanan Publik  secara  stipulatif  tidak  ditemukan  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang tersebut.  Sementara  dalam  Kamus  bahasa  Indonesia  Sengketa  diartikan  sebagai: “(1)  sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat;  pertengkaran; perbantahan:  perkara  yang  kecil  dapat  juga  menimbulkan  --  besar;  daerah  --, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); (2) pertikaian; perselisihan: --  di  dalam  partai  itu  akhirnya  dapat  diselesaikan  dengan  baik;  (3)  perkara (dalam  pengadilan):  tidak  ada  --  yang  tidak  dapat  diselesaikan (diakses  pada tanggal 12 Maret 2020 http/kamusbahasaindonesia.org/sengketa)
Dalam  Undang-Undang  Pelayanan  Publik,  mengenai  Sengketa  Pelayanan Publik diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1 angka 10 dan 11:
“Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui  bantuan,  baik  oleh  ombudsman  sendiri  maupun  melalui  mediator yang dibentuk oleh ombudsman”
“Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman”
Pasal  lain  dalam  Undang-undang  Pelayanan  Publik  berkenaan  dengan sengketa Pelayanan Publik juga ditemukan dalam Pasal 40 dan Pasal 46. Pasal 40 berisi:
(1)  Masyarakat  berhak  mengadukan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada Penyelenggara,  Ombudsman,  dan/atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan isi Pasal 46:
(1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  dengan Undang-Undang ini;
(2) Ombudsman  wajib  menyelesaikan  pengaduan  masyarakat  apabila pengadu  menghendaki  penyelesaian  pengaduan  tidak  dilakukan  oleh Penyelenggara.
(3) Ombudsman  wajib  membentuk  perwakilan  di  daerah  yang  bersifat hierarkis  untuk mendukung tugas dan fungsi  ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik.
(4) Pembentukan  perwakilan  Ombudsman  di  daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dilakukan  paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak  Undang- Undang ini diundangkan.
(5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.
(6) Penyelesaian  pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat dilakukan oleh perwakilan Ombudsman di daerah.
(7) Mekanisme  dan  tata  cara  penyelesaian  pengaduan  oleh  ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan Ombudsman.”
Selain  itu,  dalam  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26
Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan,  dan  Penyelesaian Laporan  diatur  beberapa  hal  mengenai  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik yang diselesaikan melalui ajudikasi di Ombudsman, yaitu:
Pasal 1 angka 7:
“Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi”
Pasal 1 angka 8:
“Pelapor  adalah  warga  negara  Indonesia  atau  penduduk  yang  memberikan laporan ke Ombudsman”
Pasal 1 angka 10:
“Terlapor  adalah  penyelenggara  negara,  pemerintah,  atau  badan  swasta serta perseorangan yang diduga melakukan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman”
Pasal 38:
(1) Ajudikasi khusus dapat dilakukan untuk laporan terkait penyelesaian ganti rugi yang tidak dapat diselesaikan dengan konsiliasi dan mediasi
(2) Ajudikasi Khusus dilakukan setelah proses Pemeriksaan yang menyatakan ditemukan maladministrasi.
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (7) Undang Undang Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  dan  Pasal  39  Peraturan  Ombudsman Nomor  26  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan,  dan Penyelesaian  Laporan,  Ombudsman    menetapkan  Peraturan  Ombudsman  Nomor 31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus.  Bahwa
dengan  terbitnya  peraturan  tersebut  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  ajudikasi khusus  menurut  hemat  penulis  menjadi  semakin  jelas  dan  telah  sesuai  dengan perintah  undang-undang  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  50  Ayat  (5) Undang-Undang RI Nomr 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Mekanisme  prosedur  Ajudikasi  Khusus  sebagaimana  diatur  Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, yaitu :
Pasal 1 angka 5 :
“Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  ganti  rugi  atas  sengketa  pelayanan publik yang diputus oleh Ombudsman”.
Pasal 1 angka 6:
“Ajudikasi  Khusus  adalah  Ajudikasi  yang  hanya  terkait  dengan  penyelesaian ganti  rugi.  Penyelesaian  ganti  rugi  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  apabila tidak dapat diselesaikan dengan Mediasi dan Konsiliasi”.
Pasal 1 angka 7:
“Ajudikator adalah pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan ganti rugi dalam persidangan Ajudikasi Khusus”
Adapun asas dan tujuan Ajudikasi Khusus, yaitu:
Pasal 2
“Persidangan  Ajudikasi  Khusus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana, independen, terbuka untuk umum, dan tidak dipungut biaya”.
Tujuan Pasal 3 Persidangan Ajudikasi Khusus bertujuan:
a. Memastikan tanggung jawab Pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik.
b. Menjamin  dan  memastikan  pemenuhan  hak  masyarakat  dalam  mengajukan penyelesaian ganti rugi.
Sebagaimana  ketentuan  pasal  1  angka  6  di  atas  bahwa  mekanisme
Ajudikasi  Khusus adalah mekanisme terakhir  yang dapat  dilakukan oleh  Pelapor yang  merasa  dirugikan  akibat  tindakan  Terlapor  setelah  proses  konsiliasi  dan mediasi  tidak  berhasil  yang  artinya  Ajudikasi  Khusus  belum  dapat  dilaksanakan sebelum kedua mekanisme tersebut dilakukan.
Secara  umum,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  layanan  publik  melalui Ajudikasi  Khusus  mirip  dengan  mekanisme  persidangan  lembaga  peradilan, terutama  bila  melihat  adanya  putusan,  serupa  putusan  pengadilan,  sebagai  hasil akhir  dalam  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  ini.  Persoalannya  adalah
bagaimana  kekuatan  putusan  ini,  sebab  Ombudsman  bukanlah  lembaga pengadilan atau forum pengadilan seperti halnya arbitrase.
Sementara di sisi pelaksanaan putusan Ajudikasi Khusus menurut Pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, yaitu:
(1) Putusan Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Terlapor;
(2) Putusan Ajudikasi Khusus dilaksanakan oleh Terlapor dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan diterima oleh Terlapor;
(3) Putusan  Ajudikasi  Khusus  akan  disampaikan  kepada  Terlapor,  Atasan Terlapor, DPR, dan Presiden;
(4) Ombudsman  melaksanakan monitoring untuk  memastikan  pelaksanaan putusan Ajudikasi Khusus.
(5) Penyelenggara  pelayanan  publik  yang  tidak  melaksanakan  putusan Ajudikasi  Khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melihat  Putusan  Ajudikasi  Khusus  yang  bersifat  final  dan  mengikat sebagaimana Pasal 1 di atas, tentunya pihak Terlapor dalam hal ini penyelenggara pelayanan  publik/pelaksana  pelayanan  publik  yang  melakukan  maladministrasi tidak diberi upaya hukum lain selain mentaati putusan tersebut.
Di  sisi  lain,  dengan  terbitnya  peraturan  Ombudsman  Nomor  31  Tahun 2018  Tentang  Ajudikasi  Khusus,  bagi  masyarakat  belum  dapat  mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami dalam pelayanan publik  kepada  Ombudsman  untuk  memperoleh  keputusan.  Adapun  alasan mengapa belum diterapkan, antara lain karena sampai saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh)  tahun  sejak  terbit  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  belum  ada peraturan  presiden  mengenai  ketentuan  tentang  pembayaran  ganti  rugi sebagaimana amanat  pasal  50 ayat  6  dan 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa “Ajudikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (5)  dilaksanakan  paling  lambat  5  (lima)  tahun  sejak  undang-undang ini  diundangkan” dan “mekanisme  dan  ketentuan  pembayaran  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (5)  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan  presiden” .  Dengan  demikian,  ketika  suatu  putusan  Ajudikasi  Khusus diputuskan  oleh  Ombudsman,  penyelenggara  yang  melakukan  maladministrasi dan wajib memberikan ganti rugi  belum memiliki mekanisme terkait mekanisme pembayaran ganti rugi .
Berkaitan  dengan  potensi  persinggungan  kewenangan  Ombudsman  dan Badan  Peradilan,  potensi  persinggungan  antara  putusan  Ajudikasi  Khusus
Ombudsman  dan  badan  peradilan  menurut  hemat  penulis  adalah  saling melengkapi  dan  tidak  dalam  konteks  saling  bertentangan.  Bahkan  keduanya, yakni  Ajudikasi  Khusus  dan  upaya  hukum  melalui  badan  peradilan  merupakan bentuk perlindungan maksimal dari negara kepada hak masyarakat selaku korban pelayanan  publik.  Mengingat  bahwa  tugas  negara  adalah  menyelenggarakan administrasi  pemerintahan  dan  memberikan  pelayanan  publik  (dikutip  dari website  ombudsman.go.id  Artikel  Ajudikasi  Khusus  Ombudsman  VS  Komitmen Pelayanan  Publik,  Selasa,  04/09/2018  oleh  Dominikus  Dalu  Sogeng  Asisten Madya Ombudsman RI).
Penerapan  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  terkait  kewenangan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman memiliki implikasi sebagai berikut: Pertama, putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 2 Jo pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Pelayanan Publik yang diperkuat oleh Peraturan Ombudsman.  Kedua,  bila  putusan  Ajudikasi  Khusus  dirasa  belum  memberikan rasa  keadilan  atau  masih  terdapat  keberatan  oleh  masyarakat  yang  merasa dirugikan  maka  baik  secara  perdata  maupun  pidana,  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  upaya  hukum  sebagaimana  ketentuan  pasal  52 ayat  1  Jo  pasal  53  ayat  1  Undang-Undang  Pelayanan  Publik.  Ketiga,  rezim Undang-  Undang  ini  mengatur  bahwa  penyelenggara  pelayanan  tidak  diberikan ruang  untuk  mengajukan  upaya  hukum  bila  Ombudsman  sudah  menerbitkan putusan Ajudikasi Khusus dan karena sifatnya final dan mengikat sehingga harus dijalankan. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat selaku  pengguna  layanan.  Keempat,  kesempatan  yang  diberikan  kepada masyarakat  untuk  menempuh  upaya  hukum  setelah  putusan  Ajudikasi  Khusus dapat  dimaknai  sebagai  salah  satu  sarana  masyarakat  memperjuangkan  haknya disamping  upaya  hukum  sehingga  tidak  terdapat  potensi  pertentangan  antara institusi  Ombudsman  dan  kewenangan  yudisial.  Kelima,  dalam  pengalaman Ombudsman, masyarakat yang tidak puas dengan penyelenggara pelayanan dapat menggunakan  rekomendasi  atau  saran  Ombudsman  tentang  suatu  perbuatan maladministrasi  sebagai  bukti  bila  mengajukan  upaya  hukum  melalui  badan peradilan  dan  dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi,  baik  perdata  maupun  pidana, hakim  selalu  menjadikan  bukti  dari  Ombudsman  tersebut  sebagai  pertimbangan putusan.  Hal  ini  memperkuat  argumentasi  bahwa  Ombudsman  bukan  lembaga penegak  hukum  walaupun  tugasnya  mengawasi  penegak  hukum  dalam  hal pelayanan  publik (dikutip  dari  website  ombudsman.go.id  Artikel  Ajudikasi Khusus Ombudsman VS Komitmen Pelayanan Publik, diakses Selasa, 04/09/2018 oleh Dominikus Dalu Sogeng Asisten Madya Ombudsman RI).
Menurut  hemat  penulis,  pembentukan  dan  pemberlakuan  undang-undang pelayanan  publik  yang  diundangkan  pada  tahun  2009  merujuk  pada  ketentuan Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  sehingga  asas  dan  tujuan  pembentukannya  sesuai  dengan norma  yang berlaku pada undang-undang tersebut.  Sebagaimana ketentuan Pasal 50  Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan bahwa “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai  kekuatan  mengikat  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.
Penentuan  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak sama  dengan  tanggal  pengundangannya,  dimungkinkan  untuk  persiapan  sarana dan  prasarana  serta  kesiapan  aparatur  pelaksana  peraturan  perundang-undangan tersebut.  Dengan  demikian,  jika  tidak  ditentukan  lain,  disebut  atau  tidak  disebut mulai  kapan  mulai  berlakunya  suatu  ketentuan  undang-undang,  maka  secara otomatis  undang-undang  itu  berlaku  mengikat  untuk  umum  sejak  tanggal  ia diundangkan.  Memang  sudah  menjadi “ius  comminis  opinion  doctorum” yang diakui umum di  dunia ilmu  hukum  bahwa suatu norma hukum  itu mulai berlaku sejak ditetapkan, kecuali jika ditentukan lain oleh norma hukum itu sendiri. 3
Merujuk  hal  diatas,  penentuan  berlakunya  suatu  norma  dalam  undang- undang  dapat  dilakukan  untuk  memastikan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana  hukum  telah  siap,  tentunya  pembuat  undang-undang  telah  memikirkan dengan baik terkait proses pemberlakuan norma hukum tersebut dimana ketentuan Pasal  50  Ayat  (6)  Undang-undang  Pelayanan  Publik  memberi  waktu  selama  5 (lima)  tahun  kepada  Ombudsman  untuk  menjalankan  norma  hukum  tersebut  dan pasal 60 Ayat (7) Undang-undang Pelayanan Publik yang intinya memberi waktu kepada Presiden selama 6 (enam) bulan untuk membuat Peraturan Presiden yang mengatur  mengenai  mekanisme  dan  ketentuan  pemberian  ganti  rugi.  Faktanya walaupun  aturan  mengenai  tata  cara  dan  proses  persidangan  oleh  Ombudsman telah  ada,  namun  hingga  saat  ini  mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui Ajudikasi Khusus belum pernah diterapkan karena ketentuan sebagaimana amanat pasal  60  Ayat  (7)  Undang-undang  Pelayanan  Publik  belum  diatur,  dengan demikian  norma  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  50  Ayat  (6)  Undang-undang pelayanan publik menjadi tidak efektif dalam pelaksanaaannya.
3 Jimlu  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Sinar Grafika Cetakan kedua, Jakarta. 2012, h.218
B. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh Ombudsman  Republik  Indonesia  Terhadap  Penyelenggara  Negara  yang Maladministrasi

## 1. Faktor Hukum
Penerapan  Ajudikasi  khusus  oleh  Ombudsman  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  Jo  Pasal  38  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan,  Dan  Penyelesaian  Laporan dan Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara  Ajudikasi  Khusus  menunjukkan  bahwa  institusi  Ombudsman  telah menjalankan  amanat  sebagaimana  perintah  undang-undang.  Namun  di  sisi  lain, sebagaimana  yang telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme penentuan ganti rugi dari putusan Ajudikasi Khusus yang diatur melalui Peraturan Presiden hingga saat ini  belum  ada.  Atas  hal  tersebut,  penulis  mencoba  mengurai  faktor-faktor  yang mempengaruhi tidak terlaksananya perintah undang-undang pelayanan publik.
Dari  uraian  terkait  penerapan  mekanisme  Ajudikasi  Khusus  yang  telah diterangkan  sebelumnya,  mestinya  Ajudikasi  Khusus  telah  dilakukan  saat  ini, sebagaimana mandat pada Pasal 50 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa “Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (5)  dilaksanakan  paling  lambat  5  (lima)  tahun  sejak  undang-undang ini  diundangkan” dan  Pasal  60  Ayat  (7)  bahwa “Peraturan  Presiden  mengenai mekanisme  dan  ketentuan  pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  50 ayat  (8) harus  ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan  sejak undang- undang ini diundangkan” . Kata “dilaksanakan” dan “ditetapkan” dalam undang- undang  ini  dikaitkan  dengan  tanggal  pengundangan,  yaitu  pada  18  Juli  2009, sedangkan  pelaksanaan  efektif  pasal  50  Ayat  (6)  paling  lambat  5  (lima)  tahun sementara Pasal 60 Ayat (7) pelaksanaan efektifnya paling lambat 6 (enam) bulan kemudian.  Dengan  demikian  di  sini  dibedakan  antara  tanggal  keberlakuan  dan tanggal  pelaksanaan  efektif.  Oleh  karena  itu,  yang  dapat  dibedakan  atau  bahkan dipisahkan  adalah  antara  pengesahan  formal  undang-undang  dan  pemberlakuan normanya  untuk  mengikat  bagi  segenap  subjek  hukum  yang  diaturnya  dengan segala hak dan kewajiban yang timbul dari pemberlakuan itu.
Menurut  Jimmly  Asshiddiqie,  suatu  norma  dianggap  sah  sebagai  norma hukum (legal  norm) yang  mengikat  untuk  umum  apabila  norma  hukum  itu berlaku  karena  diberlakukan  atau  karena  dianggap  berlaku  oleh  para  subjek hukum  yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut “validity”,
dalam  bahasa  Jerman “geltung”, atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut “gelding”. Keabsahan berlakunya suatu  undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu  sendiri  pada  pokoknya  ditentukan  oleh  banyak  faktor  dan  beraneka  cara pandang.  Secara  umum  dapat  dikemukakan  adanya  empat  kemungkinan  faktor yang  menyebabkan  norma  hukum  dalam  undang-undang  atau  peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku.
Norma-norma  hukum  dimaksud  dapat  dianggap  berlaku  karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, ataupun dianggap berlaku  karena  pertimbangan  yang  semata-mata  bersifat  administratif.  Untuk undang-undang  dikatakan  baik,  sudah  seharusnya  kelima  syarat  di  atas  dipenuhi sekaligus,  yaitu berlaku  baik  secara filosofis,  yuridis, sosiologis,  politis, maupun secara administratif.
a. Keberlakuan Filosofis
Suatu  norma  hukum  dikatakan  berlaku  secara  filosofis  apabila  norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara.  Seperti  dalam  pandangan  Hans  Kelsen  mengenai "gerund-norm" atau dalam pandangan  Hans  Nawiasky tentang “staatsfundamentalnorm", pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang  diyakini  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  nilai  luhur  dalam  kehidupan kenegaraan  yang bersangkutan (Jimly Asshiddiqie dan Muchammad Ali  Safa’at, 2006).
Untuk  hal  ini,  nilai-nilai  filosofis  negara  Republik  Indonesia  terkandung dalam Pancasila sebagai "staatsfundamentalnorm". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila  terkandung  nilai-nilai  religiusitas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, humanitas  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  nasionalitas  kebangsaan  dalam ikatan  kebhineka-tunggal-ikaan,  soverenitas  kerakyatan,  dan  sosialitas  keadilan bagi  segenap  rakyat  Indonesia.  Tidak  satu  pun  dari  kelima  nilai-nilai  filosofis tersebut  yang  boleh  diabaikan  atau  malah  ditentang  oleh  norma  hukum  yang terdapat  dalam  berbagai  kemungkinan  bentuk  peraturan  perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Keberlakuan Yuridis
Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya  untuk  umum  sebagai  suatu  dogma  yang  dilihat  dari  pertimbangan  yang bersifat  teknis  yuridis.  Secara  yuridis,  suatu  norma  hukum  itu  dikatakan  berlaku apabila  norma  hukum  itu  sendiri  memang  (i)  ditetapkan  sebagai  norma  hukum berdasarkan  norma  hukum  yang  lebih  superior  atau  yang  lebih  tinggi  seperti dalam  pandangan  Hans  Kelsen  dengan  teorinya “Stufenbau  Theorie  des  Recht" , (Hans  Kelsen,  Stuffenbau  Theorie:1961),  (ii)  ditetapkan  mengikat  atau  berlaku
karena menunjukkan hubungan keharusan  antara suatu  kondisi  dengan akibatnya seperti dalam pandangan J. H. A. Logemann," (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982:115-116), (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen  (W. Zevenbergen,  1925:114-115),  dan  (iv)  ditetapkan  sebagai  norma  hukum  oleh lembaga  yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi  sebagaimana  mestinya,  maka  norma  hukum  yang  bersangkutan  dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.
c. Keberlakuan Politis
Suatu  norma  hukum  dikatakan  berlaku  secara  politis  apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik  yang nyata (riele  machtfactoren). Meskipun  norma  yang  bersangkutan  didukung masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki  landasan  yuridis  yang  sangat  kuat,  tetapi  tanpa  dukungan  kekuatan politik  yang  mencukupi  di  parlemen,  norma  hukum  yang  bersangkutan  tidak mungkin  mendapatkan  dukungan  politik  untuk  diberlakukan  sebagai  hukum. Dengan  perkataan  lain,  keberlakuan  politik  berkaitan  dengan  teori  kekuasaan (power  theory) yang  pada  gilirannya  memberikan  legitimasi  pada  keberlakuan suatu  norma  hukum  semata-mata  dari  sudut  pandang  kekuasaan.  Apabila  suatu norma  hukum  telah  mendapatkan  dukungan  kekuasaan,  apapun  wujudnya  dan bagaimanapun  proses  pengambilan  keputusan  politik  tersebut  dicapainya  sudah untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum bersangkutan dari segi politik.
d. Keberlakuan Sosiologis
Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung mengutamakan pendekatan  yang  empiris  dengan  mengutamakan  beberapa  pilihan  kriteria,  yaitu (i)  kriteria  pengakuan (recognition  theory), (ii)  kriteria  penerimaan  ( reception theory ),  atau  (iii)  kriteria  faktisitas  hukum.  Kriteria  pertama (principle  of recognition) menyangkut  sejauh  mana  subjek  hukum  yang  diatur  memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak  merasa  terikat,  maka  secara  sosiologis  norma  hukum  yang  bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.
Kriteria  penerimaan  sebagai  kriteria  kedua  (principle  of  reception)  pada pokoknya  berkenaan  dengan  kesadaran  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk menerima  daya-atur,  daya-ikat,  dan  daya-paksa  norma  hukum  tersebut  baginya. Inilah  yang  dijadikan  dasar  oleh  Christian  Snouck  Hurgronje  untuk  menyatakan bahwa di Hindia Belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum
Islam.  Menurutnya,  kalaupun  hukum  Islam  itu  secara  sosiologis  dapat  dikatakan berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat hukum  adat  sudah  meresepsikannya  ke  dalam  tradisi  hukum  adat  masyarakat setempat.
“Pendapat  Christian  Snouck  Hurgronje  ini  banyak  ditentang  oleh  para sarjana  Indonesia,  terutama  oleh  Prof.  Dr.  Mr.  Hazairin  beserta  murid- muridnya,  seperti  Thalib,  Mohammad  Daud  Ali,  dan  sebagainya.  Bahkan, sarjana  Belanda  sendiri  sarjana  hukum  van  den  Berg  mempunyai  pendapat yang  sama  sekali  berbeda  dengan  Snouck  H.  mengenai  soal  ini  yang  dikenal dengan  istilah  teori  "receptio  in  complexu".  Sedangkan,  seperti  Sayuti  dan Sayuti Thalib mengembangkan teori yang dikenal dengan "receptie a contrario" (Hazairin, 1963:168).
Sedangkan  kriteria  ketiga  menekankan  pada  kenyataan  faktual (faktisitas hukum ),  yaitu  sejauhmana  norma  hukum  itu  sendiri  memang  sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun suatu norma hukum secara  yuridis  formal  memang  berlaku,  diakui (recognized), dan  diterima (received) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid), tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya  norma  hukum  itu  tidak  berlaku.  Oleh  karena  itu,  suatu  norma  hukum baru  dapat  dikatakan  berlaku  secara  sosiologis  apabila  norma  hukum  dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.
Dari penjelasan di  atas, pemberlakuan pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang Pelayanan Publik belum terlaksana karena belum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar penentuan pembayaran ganti kerugian bagi masyarakat. Menurut A. W.  Bradley  dan  K.  D.  Ewing,    Peraturan  Presiden  sebagai "subordinate legislation" adalah  peraturan  yang  ditetapkan  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan  undang-undang  sebagai "primary  legislation" atau  produk  legislatif (legislative  act) yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  persetujuan bersama  dengan  Presiden  dan  disahkan  sebagaimana  mestinya  oleh  Presiden. Peraturan  induknya  disebut "primary  legislation" ,  sedangkan  peraturan pelaksananya  disebut “subordinate  legislation” .  Selain  disebut "primary legislation", kadang-kadang peraturan induk itu disebut juga "statute", " the parent Act ",  atau  " legislative ”.  Sedangkan  peraturan  pelaksana  undang  undang  disebut juga  dengan “secondary  legislation”,  “delegated  legislation”,  “statutory instrument”, dan sebagainya.
Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau  yang biasa disebut "subordinate  legislations" dewasa  ini  dianggap  memegang  peranan  yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir
semua  negara  hukum  modern.  Sebabnya  ialah  bahwa  parlemen  atau  lembaga perwakilan  rakyat  sebagai  lembaga  legislatif  utama  tidak  mempunyai  cukup banyak  waktu  untuk  secara  mendetail  memberikan  perhatian  mengenai  segala urusan  teknis  mengenai  materi  suatu  undang-undang.  Perumus  undang-undang pada  umumnya  hanya  memusatkan  perhatian  pada  kerangka  kebijakan  dan  garis besar  kebijakan  yang  penting-penting  sebagai  parameter  yang  esensial  dalam menjalankan  roda  dan  fungsi-fungsi  pemerintahan  sesuai  dengan  tujuan  yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan.
Sedangkan,  hal-hal  yang  bersifat  teknis-operasional  dari  suatu  kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan diatur lebih lanjut oleh pemerintah  atau  lembaga  pelaksana  undang-undang  lainnya  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang  lebih  rendah  sebagai  peraturan  pelaksana  itulah  yang  biasa  disebut "subordinate  legislations" .  Namun,  seperti  dikemukakan  di  atas,  karena kewenangan  legislatif  itu  pada  pokoknya  ada  di  tangan  rakyat  yang  berdaulat, maka  kewenangan  untuk  membentuk "subordinate  legislations" itu  juga  harus dipahami  berasal  dari  rakyat.  Karena  itu,  lembaga  pemerintah  dan  lembaga pelaksana  undang-undang  lainnya,  tidak  dapat  menetapkan  suatu  peraturan perundang-undangan  apapun  kecuali  yang  diberikan  atas  dasar  perintah  atau delegasi  kewenangan  mengatur  yang  diberikan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat melalui  undang-undang.  Artinya  keabsahan  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  haruslah  didasarkan  atas "legislative  delegation  of  rule-making  power" dari  pembentuk  undang-undang kepada pembentuk peraturan yang dimaksud.
Bentuk-bentuk  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  ini  di  berbagai negara  berbeda-beda,  tergantung  kebutuhan  sesuai  dinamika  perkembangan masing-masing  negara.  Di  Inggris,  dikenal  adanya  (i) rules ,  (ii) orders ,  (iii) regulations ,  dan  (iv) warrants yang  dulunya  disebut "statutory  rules” dan  sejak 1946  disebut  sebagai "statutory  instruments" .  Di  India,  peraturan  pelaksanaan undang-undang  itu,  terdiri  atas: (i)  rules,  (ii)  regulations,  (iii)  orders  and notifications, dan (iv) Bye-laws.
Fenomena “delegated  legislation” sebagai  peraturan  pelaksana  undang- undang,  diakui  sangat  penting  di  semua  negara.  Karena  pentingnya,  menurut  A. W. Bradley dan K. D. Ewing, maka berbagai peraturan pelaksana undang-undang itu harus memenuhi empat syarat penting, yaitu:
1. Consultation of Interests;
2. Control by Parliament;
3. Publication of Statutory Instruments;
4. Challenge in the Courts .
Pembentukan "statutory instrument" tidak melibatkan peran wakil rakyat di parlemen.  Pemberlakuannya  juga  tidak  dipersyaratkan  harus  terlebih  dulu melampaui  tenggat  waktu  tertentu  agar  semua  orang  dapat  benar-benar mengetahuinya.  Juga  persyaratan  tidak  harus  diumumkan  lebih  dulu  sebelum diberlakukan. Oleh karena itu, sebagai gantinya lembaga yang bertanggung jawab membentuknya,  haruslah  menerapkan  prinsip  transparansi,  dan  menurut  Bradley dan  Ewing,  harus  pula  dilakukan  konsultasi  dengan  pihak  yang  terkait  dengan materi  peraturan  yang  akan  ditetapkan  itu (the  department  proposing  to  make  a new statutory instrument frequently takes steps to consult interests affected by the proposal  Some  Acts  make  this  obligatory yang  artinya  departemen  yang mengusulkan  untuk  membuat  instrument  hukum  baru  seringkali  mengambil langkah  untuk  berkonsultasi  dengan  minat  yang  terkena  dampak  dari  proposal Some Acts yang menghasilkan kewajiban ini ) .
Semua  bentuk  peraturan  pelaksana  undang-undang  tersebut  harus  pula tunduk kepada pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat. Parlemen tidak boleh membiarkan  timbulnya  peraturan  pelaksana  undang-undang  tanpa  pembentuk undang-undang  sendiri,  mengetahui  apa  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan pelaksana  itu,  dan  apakah  hal  itu  sudah  sesuai  atau  tidak  dengan  kewenangan pengaturan  yang  didelegasikan  oleh  pembentuk  undang-undang (delegation  of rule  making  power  by  the  legislator) .  Selain  itu,  oleh  karena  pembentukan peraturan pelaksana undang-undang (subordinate legislation) itu tidak melibatkan masyarakat  secara  resmi  sehingga  kurang  diketahui  umum,  maka  peraturan- peraturan  demikian  harus  pula  dipublikasikan  secara  resmi  dan  terbuka.  Lebih jauh,  prosedur  yang  bersifat  baku  harus  pula  diterapkan,  yaitu  untuk  penomoran (numbering) ,  pencetakan (printing) ,  penerbitan (publishing), dan  pengutipan (citing).
Sementara  itu,  yang  keempat  adalah  bahwa  semua  bentuk  peraturan pelaksana  itu  dapat  digugat  ke  pengadilan  melalui  prosedur  perkara  pengujian (Judicial  abstract  review) .  Menurut  A.  W.  Bradley  dan  K.  D.  Ewing, "If  a department  attempts  to  enforce  a  statutory  instrument  against  an  individual,  the individual may as a defence question the validity of the instrument. The court have power  to  decide  this  question  even  thouh  the  instrument  has  been  approved  by resolution  of  each  House  of  Parliement” yang  artinya  jika  sebuah  departemen berupaya  untuk  menegakkan  instrumen  hukum  terhadap  seseorang,  individu tersebut  dapat  mempertanyakan  validitas  instrumen  tersebut  sebagai  pembelaan. Pengadilan  dapat  memutuskan  pertanyaan  ini  meskipun  instrumen  tersebut  telah disetujui oleh resolusi dari masing-masing fraksi di DPR) . Berlakunya peraturan-
peraturan  itu  dapat  diuji,  baik  mengenai  materinya  ataupun  mengenai  prosedur pembentukannya.  Di  Indonesia,  yang  pertama  biasa  dikenal  dengan  sebutan pengujian  materiil,  sedangkan  yang  kedua  dikenal  sebagai  pengujian  formal (Jimmly Asshidiqqie, 2020:273).
Dari penjelasan di atas, penulis mencoba mengemukakan pendapat bahwa penerapan  Ajudikasi  Khusus  sebagaimana  amanat  undang-undang  pelayanan publik  yang  hingga  10  (sepuluh)  tahun  belum  terlaksana,  meskipun  dari  segi norma  hukum  hal  tersebut  telah  demikian  jelas  diatur  dalam  undang-undang, namun  penerapan  secara  faktual  belum  terlaksana  mengakibatkan  pasal  tersebut secara  yuridis  tidak  efektif.  Tentunya  hal  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi setiap  pembuat  undang-undang  dan  pelaksana  undang-undang  dalam  proses pembentukan  dan  pemberian  kewenangan  pada  suatu  lembaga  atau  badan pemerintah  untuk  dapat  melihat  secara  objektif  pemberlakuan  serta  melakukan pengawasan  secara  berkala  dalam  pemberian  kewenangan  tersebut  sehingga pembuat undang-undang dapat memberi saran atau dorongan serta evaluasi terkait kendala  yang  dihadapi  bagi  pihak-pihak  yang  telah  diberi  mandat  untuk melaksanakan ketentuan yang telah diperintahkan.
Kepada  pembuat  undang-undang  penulis  mencoba  mengemukakan pendapat  agar  pada  setiap  rancangan  aturan  perundang-undangan  yang  akan dibentuk  perlu  dipertimbangkan  aspek  filosofis,  aspek  yuridis,  aspek  sosiologis, aspek politis, dan aspek yang sifatnya administratif sehingga pemberlakuan norma hukum  dapat  dilaksanakan  di  masyarakat.  Sebagaimana  penjelasan  asas  dalam pembentukan undang-undang, yakni “setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  harus  memperhitungkan  efektivitas  Peraturan  Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis ”. Hal  tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  huruf  d  Undang-Undang  RI Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan bahwa “Dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

## 2. Faktor Pembebanan Ganti Kerugian
Menurut (Dominikus Dalu Sogeng: Asisten Madya Ombudsman RI dalam tulisannya  di  website  ombudsman.go.id  dengan  Judul  Artikel  Ajudikasi  Khusus Ombudsman VS Komitmen Pelayanan Publik, diakses Selasa, 04/09/2018) ketika rancangan  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  sedang  dalam  pembahasan  sekitar tahun  2007  oleh  wakil  pemerintah  yakni  Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur Negara  (PAN),  pada  saat  itu.  Prof.  Sunaryati  Hartono,  wakil  ketua  Ombudsman RI (2000-2011), sudah sejak awal menyampaikan keberatan tentang kewenangan Ajudikasi Khusus, menurut beliau dengan tugas dan kewenangan  yang diberikan oleh  Undang-Undang,  Ombudsman  RI  sudah  cukup  berat  melihat  kondisi pelayanan  publik  di  negara  ini  agar  tidak  ditambah  kewenangan  Ajudikasi Khusus. Hal ini juga berkaca pada negara lain yang tradisi Ombudsmannya sudah relatif lebih lama bahkan pada Ombudsman klasik di negara asalnya Swedia, tidak ada satupun Ombudsman di dunia memiliki kewenangan melakukan kewenangan Ajudikasi  Khusus.  Demikian  pula  beberapa  pakar  hukum  administrasi  negara berpendapat serupa bahwa tidak perlu menambah kewenangan Ajudikasi Khusus. Pendapat  ini  lebih  pada  kewenangan  Ajudikasi  Khusus  adalah  mekanisme  yang tidak  lazim  oleh  Ombudsman  yang  adalah  lembaga  pemberi  pengaruh (magistrature of influence) dan bukan mahkamah pemberi sanksi (magistrature of sanction).  Selain  karena  dalam  prakteknya  akan  tidak  mudah,  seperti  soal anggaran,  hal  lain  adalah  menentukan  besaran  ganti  rugi  imaterial  akan mengalami  kesulitan.  Walaupun  untuk  kerugian  materiil  relatif  bisa  dilakukan dengan  mekanisme  dan  sumber  daya  yang  ada  saat  ini.  Akan  tetapi  mengingat kewenangan Ajudikasi Khusus sudah merupakan kewenangan  yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik dan sampai sekarang masih berlaku maka menjadi kewajiban semua pihak untuk menjalankan mandat tersebut.
Lanjutnya,  salah  satu  kesulitan  selama  ini  mengenai  penganggaran  ganti rugi  kiranya  dapat  diterobos  dengan  cara  ganti  rugi  tersebut  dibebankan  kepada pejabat  publik  yang  melakukan  pelanggaran  sehingga  bukan  diambil  dari anggaran negara. Hal ini merupakan bagian dari liability atau pertanggungjawaban pribadi dari pejabat bersangkutan agar memenuhi kewajiban hukumnya  sebagai  pejabat  publik  secara  sungguh-sungguh.  Tinggal  dirumuskan dalam  rancangan  Peraturan  Presiden  tentang  hal  tersebut  termasuk  derajat tanggung jawab pejabat publik, misalnya ditarik sampai pada dua level di atasnya. Sebagai  contoh  dalam  kasus  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terhadap  Kalapas  Sukamiskin,  selain  Kalapasnya yang jelas dicopot dan diproses secara hukum  maka Kadiv.  Pemasyarakatan dan Kakanwil  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Jawa  Barat  ikut  bertanggung  jawab  secara
administrasi  dengan  dibebastugaskan.  Walaupun  perlu  dipikirkan  jumlah  ganti ruginya  agar  tidak  terlalu  besar,  misalnya  maksimal  50  juta  rupiah  seperti  yang berlaku di beberapa tribunal pelayanan publik di Australia, karena sifatnya selain sanksi  administrasi  membayar  ganti  rugi,  juga  sanksi  moral  sebagai  rekam  jejak pejabat/petugas  bersangkutan.  Bila  masyarakat  belum  puas  maka  dimungkinkan untuk upaya hukum sebagaimana mandat Undang-Undang Pelayanan Publik. Hal ini juga sebagai wujud komitmen pelayanan publik menuju birokrasi yang bersih, melayani,  dan  bebas  dari  korupsi  yang  adalah  merupakan  tujuan  dari  reformasi birokrasi dan revolusi mental.
Berdasarkan  dengan  uraian  diatas,  menurut  hemat  penulis  terkait  dengan faktor  pembebanan  ganti  kerugian  merujuk  pada  Pasal  50  Ayat  (4)  Undang- undang  Pelayanan  Publik  bahwa  “penyelenggara  wajib  menyediakan  anggaran guna  membayar  ganti  rugi”,  dari  penjelasan  aturan  tersebut  tidak  diatur  secara rinci  apakah  beban  ganti  kerugian  diambil  dari  pos  anggaran  penyelenggara negara  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pemerintah  Belanja  Negara  (APBN)  atau Anggaran  Pemerintah  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  dari  kas  pribadi/individu dalam  penyelenggara  negara  yang  melakukan  maladministrasi.  Dalam  hal  ini, penulis  sependapat  dengan  biaya  ganti  kerugian  dibebankan  kepada  oknum  atau pelaksana pelayanan  publik yang  melakukan  maladministrasi dengan pertimbangan  bahwa  pelaksana  pelayanan  publik  memiliki  kewajiban  untuk menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakat.  Harapannya dengan pembebanan ganti kerugian kepada pelaksana pelayanan publik, pelaksana pelayanan  publik  merasa  memiliki  tanggungjawab  dan  kesadaran  hukum  untuk menyelenggarakan  pelayanan  sebagaimana  tugas  dan  fungsi  yang  diamanahkan kepadanya,  hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-undang  RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa “pelaksana berkewajiban :
a)  melakukan  kegiatan  pelayanan  sesuai  dengan  penugasan  yang  diberikan  oleh penyelenggara,  b)  memberikan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  pelayanan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c) memenuhi panggilan untuk  hadir  atau  melaksanakan  perintah  suatu  tindakan  hukum  atas  permintaan pejabat  yang  berwenang  dari  lembaga  negara  atau  instansi  pemerintah  yang berhak,  berwenang  dan  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  d) memberikan  pertanggungjawaban  apabila  mengundurkan  diri  atau  melepaskan tanggungjawab  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  dan  e)  melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala”.
3. Faktor Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Berdasarkan  laporan  tahunan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Tahun 2019. Sumber  Daya  Manusia  berperan  penting  dalam  mendukung  peningkatan  kinerja Ombudsman RI. Di tahun 2019, Ombudsman RI memiliki 835 pegawai yang disebut sebagai Insan Ombudsman. Seluruh pegawai diklasifikasikan kedalam 5 jenis jabatan yaitu 9 Anggota, 243 PNS, 386  Asisten,  31  Kepala  Perwakilan,  dan  166  Tenaga  Pendukung  yang  tersebar  di  Pusat  dan  34 Perwakilan.  Selain  sumber  daya  manusia,  faktor  lain  yang  tak  kalah  penting  dalam penyelenggaraan  kewenangan  yaitu  kesediaan  sarana  dan  prasarana,  Mayoritas  kantor  di Perwakilan  Ombudsman  RI  memiliki  status  sewa  dengan  luas  dan  tata  ruang  berbeda-beda. Kondisi  tersebut  sebagian  besar  tidak  memenuhi  standar  gedung  dan  ruang.  Perwakilan  Maluku misalnya  yang  memiliki  luas  208  m2  hanya  menampung  ruang  seperti  ruang  kepala.  Sementara kegiatan  sehari-hari,  Perwakilan  melaksanakan  beberapa  kegiatan  seperti  mediasi  dan  pertemuan lainnya dengan stakeholder yang memerlukan ruangan yang lebih luas. Kebutuhan luas bangunan yang dibutuhkan minimal 600 m2 dengan rincian yang memiliki fasilitas ruang penunjang seperti ruang rapat besar, ruang rapat, ruang fasilitas pengaduan masyarakat, musala, ruang laktasi, ruang tunggu,  ruang  arsip,  toilet,  ruang  lobi,  ruang  penyimpanan  barang,  dan  ruang  dapur. (sumber laman www.ombudsman.go.id diakses  tanggal  19  Maret  2020). Sementara  itu  di Perwakilan  Sulawesi  Selatan  jumlah  pegawai  sebanyak  20  (dua  puluh)  orang  yang  terdiri  atas  1 (satu)  orang  Kepala  Perwakilan,  12  (dua  belas)  orang  Asisten,  4  (empat)  orang  Aparat  Sipil Negara,  2  (dua)  orang  Securtiy  dan  1  (satu)  pramubakti.  Penanganan  laporan  dilakukan  oleh Asisten, yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok Keasistenan yakni Keasistenan Bidang Penerimaan dan  Verifikasi  Laporan,  Keasistenan  Bidang  Penyelesaian  Laporan  dan  Keasistenan  Bidang Pencegahan. (sumber hasil wawancara dengan Insan Ombudsman Sulawesi Selatan tanggal 19 Maret 2020)
Dari data diatas, penulis menguraikan jumlah laporan masyarakat sebelum terbitnya  Peraturan  Ombudsman  RI  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus berdasarkan dari Laporan Tahunan Ombudsman Republik  Indonesia  Tahun  2017,  dimana  dinamika  penerimaan  laporan masyarakat  dari  tahun  ke  tahun  memiliki  trend  yang  terus  menanjak  naik,  hal tersebut  membuktikan  bahwa  lembaga  Ombudsman  sudah  semakin  dikenal  oleh masyarakat.  Adapun  data  laporan  masyarakat  digambarkan  dalam  tabel  dibawah ini:
Keterangan : Laporan pengaduan yang diterima Ombudsman RI sebanyak 10.558 yang  merupakan  laporan/  pengaduan  masyarakat  9.446  dan  tembusan  surat pengaduan  1.112  laporan  (Laporan  Tahunan  Ombudsman  Tahun  2017  diakses dari laman website : ombudsman.go.id pada hari sabtu, 21 Maret 2020);
Dengan  jumlah  laporan  masyarakat  9.446  seperti  dalam  tabel  diatas  dan jumlah  asisten  sebagai  pegawai  Ombudsman  yang  bertugas  menerima  dan menyelesaikan laporan masyarakat  sebanyak 386 orang tentunya jumlah tersebut masih belum maksimal. Ditunjang dengan dinamika laporan yang terus menanjak membuktikan  bahwa  institusi  Ombudsman  semakin  mendapat  perhatian  dan kepercayaan  masyarakat  untuk  turut  aktif  mengawasi  jalannya  pemerintahan sehingga  dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana yang ada saat ini dapat terus ditingkatkan untuk pengawasan yang lebih efektif.
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  27  Peraturan  Ombudsman  RI  Nomor  31 Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  bahwa “perwakilan Ombudsman dapat melaksanakan Ajudikasi Khusus paling lambat 2 (dua)  tahun  sejak  Peraturan  Ombudsman  ini  diundangkan” .  Atas  ketentuan tersebut,  penulis  kemudian  melakukan  wawancara  kepada  insan  Ombudsman dalam hal ini Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan untuk melihat dan  mendapatkan  gambaran  terkait  kesiapan  dalam  pemberlakuan  hal  tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Bapak Subhan Djoer, ST., MH, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dengan keterangan :
“Bahwa sampai saat ini, dari sisi kesiapan pelaksanaan Ajudikasi Khusus di Ombudsman  RI  sendiri  belum  ada  persiapan  yang  berarti  dan  yang
seharusnya  dilakukan  saat  ini  dalam  mengantisipasi  terbitnya  Peraturan Presiden  tersebut,  Ombudsman  sebaiknya  melakukan  persiapan  dengan mengadakan  pelatihan-pelatihan  teknis  persidangan,  Standar  Operasional Prosedure  (SOP)    pelaksanaan  Ajudikasi  Khusus,  kesiapan  sarana  dan prasarana (ruang sidang) dan sumber daya manusia. Sehingga jika Peraturan Presiden  terbit,  maka  Ombudsman  RI  telah  memiliki  persiapan  dalam melaksanakannya.
Ajudikasi  Khusus  ini  penting,  karena  menyangkut  hajat  hidup  serta keadilan  bagi  orang  banyak  ditengah  massifnya  masalah  pertanahan  dalam pembangunan  nasional  sehingga  Ajudikasi  Khusus  dapat  menjadi penyelesaian  ganti  kerugian  di  masyarakat  apalagi  mekanisme  Ajudikasi Khusus tanpa dipungut biaya.
Terkait  kesiapan  Ajudikasi  Khusus,  Perwakilan  Sulawesi  Selatan  siap sepanjang  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan,  karena  Ombudsman  RI adalah  lembaga  vertikal  tentunya  tunduk  pada  aturan  yang  berlaku,  namun melihat  kewenangan  yang  ada  saat  ini  seperti  Konsiliasi,  Mediasi  dan Rekomendasi  telah  cukup  dalam  menindaklanjuti  laporan  masyarakat. Adapun mengenai sarana dan prasarana yang ada saat ini secara umum dalam melakukan persidangan belum memadai”.
Sebagaimana  hasil  wawancara  diatas,  penulis  sependapat  dengan keterangan tersebut,  dimana dalam pelaksanaan  Ajudikasi Khusus membutuhkan ruang sidang yang memadai, dari pertimbangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana  yang  ada  saat  ini  serta  memperhatikan  fungsi,  tugas  dan  kewenangan yang  diberikan  oleh  undang-undang  tentunya  dengan  tambahan  kewenangan Ajudikasi  Khusus  menurut  hemat  penulis,  masih  diperlukan  tambahan  sumber daya  manusia  untuk  menunjang  pelaksanaan  kewenangan  Ajudikasi  Khusus sehingga  proses  penyelesaian  laporan  yang  telah  berjalan  selama  ini  tidak terganggu.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia  terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi tidak efektif;
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tidak  efektifnya  penerapan  Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi  adalah  faktor  hukum  dengan  tidak  adanya  aturan  pelaksana (Peraturan  Presiden)  yang  mengatur  mekanisme  dan  ketentuan  pembayaran ganti rugi, faktor pembebanan ganti kerugian dan faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  untuk  mengatasi  beberapa  faktor  yang menjadi  penghambat  dalam  penerapan  Ajudikasi  Khusus  oleh  Ombudsman terhadap  penyelenggara  negara  yang  maladministrasi,  maka  berikut  beberapa saran:
1. Agar  pembuat  undang-undang (legislative) sebagai  pengawas  melakukan evaluasi  dan  mendorong  pihak  yang  tidak  mentaati  perintah  yang  telah diamanatkan  undang-undang  untuk  melaksanakan  perintah  tersebut  sehingga pemberlakuan undang-undang dapat efektif;
2. Agar  pembuat  undang-undang  dalam  proses  pembentukan  dan  pemberian kewenangan pada suatu  lembaga atau badan pemerintah dapat melihat secara objektif  pemberlakuan  serta  melakukan  pengawasan  secara  berkala  dalam pemberian kewenangan tersebut;
3. Agar  pembuat  undang-undang  pada  setiap  rancangan  aturan  perundang- undangan  yang  akan  dibentuk  mempertimbangkan  pemberlakuan  undang- undang dari aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek politis, dan aspek yang sifatnya administratif sehingga pemberlakuan norma hukum dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Antonius  Sujata,  dkk.    2002. Ombudsman  Indonesia,  Masa  Lalu,  Sekarang  dan Masa Mendatang, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
Amarah  Muslimin,  1985, Beberapa  Asas  Dan  Pengertian  Pokok  Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi , Bandung.
Antonius  Sujata  dan  Surahman,  2002, Ombudsman  Indonesia  di  tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional:Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly,  2012. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika Cetakan kedua, Jakarta.
Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Gama Media. Yogyakarta.
Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Galang  Asmara,  2012. Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Laksbang Yustitia. Surabaya.
Khotibul  Umam,  2010. Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Marbun. S.F, 2013. Hukum Administrasi Negara II , FH UII Press. Yogyakarta. Surachman.  RM  dan  Antonius  Sujata,  2002. Ombudsman  Indonesia  di  Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi , Jakarta.
Susanti  Adi  Nugroho,  2009, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,
PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

## Jurnal:
Asshiddiqie,  Jimly.  1995. Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Tata  Negara  Dalam Pembangunan. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, Vol. 25, No. 2, link url: http://jhp.ui.ac.id , diakses pada tanggal 09 Maret 2020.
Adjiebrata, Bernardino Rakha, 2019, Tindak Lanjut Survei Ombudsman Republik Indonesia  (ORI)  dalam  Pencegahan  Maladministrasi  Pelayanan  Publik . Jurnal  Peradilan  Indonesia,  Jurnal  Berkala  MaPPI  FHUI  ISSN  2460-2043 Volume 7, diakses pada tanggal 09 Maret 2020.
Setiajeng  Kadarsih,  2010. Tugas  dan  Wewenang  Ombudsman  RI  dalam Pelayanan  Publik  Menurut  UU  Nomor  37  Tahun  2008 ,  Jurnal  Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto Jawa Tengah.