## Volume 5 – No. 2 – Oktober 2022
P-ISSN: 2614-5057, E-ISSN: 2614-5065

## Gorontalo

## Journal of Public Health
Implementasi Manajemen dalam  Program Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Jagasatru

## Management Implementation in Complete Basic Immunization Program at Jagasatru Community Health Center
Sundari Wirasmi 1 , Anhari Achadi 2 , Aris Yulianto 3 1,2,3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indonesia Email: sundariw20@gmail.com

## Abstract
Basic  immunization  is  crucial  because  diseases  such  as  tuberculosis,  diphtheria, tetanus, pertussis, polio, hepatitis B, and measles can cause serious complications and even death in vulnerable children. The Health Profile of the Cirebon City Health Department  shows  that  coverage  of  complete  basic  immunization  in  infants  at Jagasatru Community Health Center was 73.5% in 2020 and decreased to 65.4% in 2021.  The  coverage  of  complete  basic  immunization  in  2021  is  far  from  expected target  of  95%.  Based  on  this  background,  this  study  aimed  to  determine implementation of health center management complete basic immunization program during the COVID-19 pandemic. This qualitative study involved five informants from the  Jagasatru  Community  Health  Center  in  Cirebon  City  and  four  members  of community  in  health  center's  service  area.  The  study’s  result  related  to  inputs revealed  obstacles  in  terms  the  quantity  of  human  resources  managing immunization, which were still insufficient in 2021. In additionally, there obstacles tools and materials due to a shortage of vaccines in several months, which affected the  achievement  of  complete  basic  immunization  program.  The  supporting infrastructure  and  facilities  for  immunization  program  were  deemed  adequate according to the Regulation of Minister Health the Republic of Indonesia Number 12 of 2017. The planning function (P1), the driving and implementation function (P2), and the supervision, control, and assessment function (P3) of health center management in  the  complete  basic  immunization  program  continued  with  some  technical adjustment  to  comply  with  new  regulations/policies  in  effect.  These  technical changes  had  a  significant  impact  on  the  achievement  of  routine  immunization program .
Keywords; complete basic immunization; health center management; pandemic

## Abstrak
Imunisasi  dasar  sangat  penting  karena  penyakit  seperti  tuberkulosis,  difteri, tetanus, pertusis, polio, hepatitis B, dan campak, dapat menyebabkan komplikasi serius dan bahkan kematian pada anak-anak yang rentan. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cirebon diperoleh data bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Puskesmas Jagasatru sebesar 73,5% di tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 65,4%. Cakupan imunisasi dasar lengkap di tahun  2021  tersebut  jauh  dari  target  yang  diharapkan  yaitu  sebesar  95%. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen Puskesmas dalam program imunisasi dasar lengkap pada
masa  pandemi  Covid-19  di  Puskesmas  Jagasatru  Kota  Cirebon  Tahun  2021. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  pada  5  orang  informan  dari Puskesmas  Jagasatru  Kota  Cirebon  dan  4  orang  masyarakat  di  wilayah  kerja puskesmas. Hasil penelitian terkait input terdapat hambatan dari segi kuantitas SDM pengelola imunisasi masih kekurangan tenaga di tahun 2021 serta hambatan pada  alat  dan  bahan  terdapat  kekosongan  vaksin  dalam  beberapa  bulan  yang berpengaruh  terhadap  capaian  program  imunisasi  dasar  lengkap.  Sarana  dan prasarana  penunjang  program  imunisasi  di  Puskesmas  Jagasatru  sudah  cukup memadai sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017. Fungsi perencanaan  (P1),  fungsi  penggerakkan  dan  pelaksanaan  (P2)  dan  fungsi pengawasan,  pengendalian  dan  penilaian  (P3)  manajemen  puskesmas  dalam program  imunisasi  dasar  lengkap  tetap  berjalan  dengan  beberapa  perubahan teknis  menyesuaikan  dengan  regulasi/kebijakan  baru  yang  berlaku.  Perubahan teknis ini cukup berpengaruh terhadap capaian program imunisasi rutin.
Kata kunci; imunisasi dasar lengkap; manajemen puskesmas; pandemi

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2020  pandemi  COVID-19  telah  menjadi  krisis  kesehatan  di dunia dikarenakan penyebaran yang sangat cepat dan berisiko tinggi menularkan di  suatu  komunitas  yang  padat  sehingga  telah  menjadi  suatu  pandemi  global. Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan  imunisasi  rutin  dalam  rangka  pencegahan  penyakit  anak  seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Tingkat cakupan imunisasi Difteri Pertusis Tetanus 3 (DPT3) dan Measles Rubella (MR) berkurang lebih dari 35% pada  bulan  Mei  2020  dibandingkan  periode  waktu  yang  sama  pada  tahun sebelumnya  (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  &  UNICEF,  2020). Sekitar 800 ribu anak di seluruh Indonesia berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella dan polio.  Berdasarkan  data  rutin  terbaru  Kementerian  Kesehatan  RI  cakupan imunisasi  dasar  lengkap  telah  menurun  secara  signifikan  sejak  awal  pandemi COVID-19,  dari  84,2%  pada     tahun  2020  menjadi  79,6%  pada  tahun  2021. Penurunan  cakupan  imunisasi  rutin  baru-baru  ini  disebabkan  oleh  berbagai faktor  termasuk  gangguan  rantai  pasokan,  aturan  pembatasan  kegiatan  dan berkurangnya  ketersediaan  tenaga  kesehatan  yang  menyebabkan  penghentian sebagian  layanan  vaksinasi  pada  puncak  pandemi  COVID-19  (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Kegiatan  manajemen  pelaksanaan  imunisasi  yang  dilakukan  puskesmas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan  pencapaian  cakupan  imunisasi.  Keberhasilan  pencapaian  cakupan imunisasi  dipengaruhi oleh  kegiatan  manajemen  (Ummah,  2017).  Keberhasilan cakupan imunisasi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dimana terdapat faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong. Faktor pendukung cakupan  imunisasi  yaitu  fasilitas  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  serta keterampilan petugas kesehatan, seperti sosialisasi terhadap petugas kesehatan, pengetahuan  petugas  kesehatan,  serta  pelaksanaan  imunisasi    yang  sesuai dengan prosedur dan prinsip yang aman (Notoatmodjo, 2011).
Sebagai  garda  terdepan  dalam  pelayanan  kesehatan  primer,  puskesmas harus  memiliki  sistem  yang  solid  untuk  memberikan  respons  yang  berkualitas terhadap keadaan darurat masyarakat. Dengan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas,  diharapkan  dapat  menurunkan  morbiditas  dan  mortalitas  di masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, puskesmas harus menjadi fasilitas pelayanan  kesehatan  andalan  dalam  berbagai  situasi,  baik  sebelum  wabah maupun saat menghadapi keadaan darurat seperti wabah COVID-19 (Sarti et al., 2020). Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang terjadi secara mendadak dan
cepat.  Kondisi  ini  tentu  sangat  berpengaruh  kepada  perencanaan  yang  telah disusun  oleh  Puskesmas.  Oleh  karena  itu,  Puskesmas  perlu  menyesuaikan tahapan  manajemen  Puskesmas  yang  telah  disusun  dan  direncanakan sebelumnya dengan kebutuhan pelayanan dalam menghadapi pandemi COVID- 19. Agar Puskesmas dapat mengelola seluruh program kerja dan upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan, Puskesmas harus mampu untuk menyusun rencana  kegiatan  dan  penganggaran  berdasarkan  kebijakan  pembangunan kesehatan dan hasil analisis situasi (evidence based). Tidak hanya itu, Puskesmas juga  perlu  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kegiatan yang  sudah  berjalan  diikuti  dengan  evaluasi  dan corrective  action terhadap permasalahan  yang  terjadi.  Untuk  itu,  kepala  Puskesmas  berikut  pegawai  di bawahnya harus memiliki kemampuan manajemen yang baik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016b).
Manajemen Puskesmas merupakan rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik  untuk  menghasilkan  luaran  Puskesmas  yang  efektif  dan  efisien. Rangkaian  kegiatan  sistematis  yang  dilaksanakan  oleh  Puskesmas  membentuk fungsi-fungsi  manajemen  yang  harus  dilaksanakan  secara  terkait  dan berkesinambungan.  Di  era  otonomi  daerah,  puskesmas  harus  dikelola  secara lebih  profesional.  Derajat  kesehatan  di masyarakat  dapat  terus  meningkat  dan dapat  terwujud  apabila  fungsi  puskesmas  dapat  dijalankan  dengan  maksimal dengan cara menerapkan sistem manajemen yang baik, akurat, efektif dan efisien (Akbar et al., 2014).
Data  Profil  Kesehatan  Indonesia  2020,  cakupan  imunisasi  dasar  lengkap pada  bayi  di  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  sebesar  83,7%  dimana  target  nasional sebesar  92,9%  (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2021).  Pada  data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 diketahui cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Cirebon yaitu sebesar 88,28% dengan target 95% (Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat,  2020).  Menurut  data  Profil  Kesehatan  Dinas Kesehatan Kota Cirebon diperoleh data bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Puskesmas Jagasatru sebesar 73,5% di tahun 2020 dan mengalami penurunan  di  tahun  2021  menjadi  65,4%.  Puskesmas  Jagasatru  merupakan Puskesmas  yang  mencapai  tingkat  akreditasi  Paripurna.  Beranjak  dari  latar belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi manajemen  Puskesmas  dalam  program  imunisasi  dasar  lengkap  pada  masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon Tahun 2021.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dan  observasi,  sedangkan  data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen yaitu berupa Perencanaan Tingkat Puskesmas  (PTP),  laporan  lokakarya  mini  puskesmas  dan  laporan  cakupan program imunisasi.
Pengumpulan data di lokasi penelitian dilakukan pada Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon pada bulan Mei 2022. Informan utama yang menjadi sumber data dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  satu  orang  penanggung jawab  imunisasi  di puskesmas,  satu  orang  kepala  puskesmas,  satu  orang  kepala  tata  usaha,  satu orang penanggungjawab UKM, satu orang penanggungjawab UKP serta 4 orang masyarakat  penerima  imunisasi.  Jumlah  seluruh  informan  sebanyak  sembilan orang.  Pada  umumnya  informan  petugas  puskesmas  telah  mendapat  pelatihan mengenai  Perencanaan  Tingkat  Puskesmas,  Manajemen  Puskesmas  dan imunisasi. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam secara tatap muka kepada para informan di Puskesmas Jagasatru dengan menggunakan masker dan
menjaga  jarak  sesuai  protokol  kesehatan  yang  berlaku.  Penelitian  ini menggunakan  alat  bantu  instrumen  penelitian  berupa  pedoman  wawancara mendalam (indepth interview), alat pencatatan dan alat perekam ( tape recorder ) serta dokumen perencanaan dan laporan yang ada di puskesmas.
Proses  analisis  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  yaitu:  pertama  hasil wawancara  dituangkan  dalam  bentuk  transkrip  hasil  wawancara  dengan menggunakan  microsoft  excel.  Kedua,  dari  hasil  transkrip  hasil  wawancara dilakukan reduksi jawaban ke dalam sub tema tertentu sesuai topik pertanyaan dan dimasukkan ke dalam matriks. Ketiga hasil transkrip ini dibuat kesimpulan tiap  sub  tema.  Kempat,  melakukan  triangulasi  data  yaitu  dengan membandingkan  jawaban  informan  utama  dengan  informan  tambahan  untuk menjaga keabsahan jawaban yang diberikan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan  fakta  dari  informan  yang  berbeda  dan  dari  hasil  penelitian  lainnya. Sedangkan  triangulasi  metode  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  beberapa metode  dalam  pengumpulan  data,  yaitu  metode  wawancara  mendalam  dan observasi.
Kegiatan  manajemen  pelaksanaan  imunisasi  yang  dilakukan  puskesmas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pencapaian cakupan imunisasi. Hasil penelitian terkait pada komponen input  (SDM,  alat  dan  bahan,  program,  intervensi,  sarana  prasarana)  dan komponen  proses  (perencanaan  (P1),  pergerakan,  pelaksanaan  (P2)  dan pengawasan, pengendalian, penilaian (P3).

## Input

## Sumber Daya Manusia
Hasil wawancara dengan informan bahwa tahun 2021 pengelola imunisasi hanya  satu  orang  saja  namun  pada  2022  terdapat  penambahan  tenaga  CPNS. Jadi  di  tahun  2021  petugas  imunisasi  masih  belum  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  12  Tahun  2017  Pasal  24  ayat  2  yang  menyebutkan bahwa tenaga pengelola imunisasi terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik. Harapannya di  tahun  2022  dengan  penambahan  tenaga  di  puskesmas meningkatkan  cakupan  imunisasi  rutin  dan  vaksinasi  COVID-19 .  Hal  tersebut sebagaimana diuraikan dari hasil wawancara berikut:
“Tahun  2022  sejak  ada  cpns  baru  saya  terbantu  sekali,  disaat  vaksin  rutin berjalan dan vaksin covid di genjot jadi penambahan CPNS di puskesmas sangat membantu  pelaksanaan.  Ada  bagi  tugas.  Mudahan  hasil  cakupannya  bagus  di tahun  2022.  Kalo  dulu  yang  mengerjakanya  cuman  saya,  tapi  dengan  adanya penambahan  tenaga.  Sangat  membantu  dan  mempermudah.“  (IU5)  akan  tetapi untuk pengelola program imunisasi juga memegang program yang lain (double job) yakni program “perkesmas”. (IU5)
Selain itu m enurut informan pada Puskesmas Jagasatru untuk peningkatan kinerja  melalui  pelatihan  tentang  imunisasi  kepada  petugas  yang  telah  lama bekerja  di  puskesmas,  namun  untuk  petugas  baru  yang  masuk  ditahun  2022 belum mendapatkan pelatihan imunisasi. Disimpulkan bahwa pada tahun 2021 kualitas  SDM  pengelola  imunisasi  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 24 ayat 3 bahwa tenaga pengelola harus
memenuhi  kualifikasi  dan  kompetensi  tertentu  yang  diperoleh  dari  pendidikan dan  pelatihan  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  kompetensi  yang  diatur  dan ditetapkan  oleh  Menteri  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2017). Sementara  untuk  pemberian  reward  khusus  kepada  petugas  imunisasi  belum dilakukan karena sifatnya rutin. Seperti yang diutarakan pada hasil wawancara berikut:
“Pelatihan sudah untuk petugas lama, petugas yang baru belum,” (IU5). “Kalo reward  belum  ada  yang  special  belum  ada,  mungkin  karena  imunisasi  sifatnya rutin”. (IU5)
Hasil  wawancara  menyatakan  peran  serta  masyarakat  untuk  program imunisasi  pada  saat  pandemi  terlihat  dari  aktifnya  kader  untuk  melakukan sweeping sasaran  imunisasi  dasar  lengkap,  kerjasama  lintas  sektor  dengan tingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan sampai TNI/Polri juga dilakukan. Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang menyatakan  bahwa  masyarakat  termasuk  swasta  dapat  berperan  serta  dalam pelaksanaan  Imunisasi  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota.  Peran  serta masyarakat  dapat  diwujudkan  melalui:  penggerakan  masyarakat,  sosialisasi imunisasi, dukungan fasilitasi penyelenggaraan imunisasi, keikutsertaan sebagai kader dan/atau turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Namun, untuk kerjasama dengan TNI/Polri  hanya  dalam  imunisasi  COVID-19  saja.  Seperti  terlihat  dari  kutipan wawancara berikut:
“ Jadi  pas  pandemi  ini  upaya  koordinasinya  dilakukan  dengan  lintas  sektor melalui grup wa forkom gitu… yang di dalamnya ada kader, ada rw bahkan ada lurah juga. Koordinasi biasanya dilakukan untuk perencanaan kesepakatan atau perubahan jadwal imunisasi di posyandu. terus biasanya kader yang bantu untuk cari  sasaran  imunisasi,  sasaran  di  data  by  name,  by  address,  kemudian dikumpulkan di puskesmas untuk di imunisasi gitu, 9 bulan selama pandemi covid posyandu tidak jalan . Jadinya untuk menggerakan kegiatan yang stagnan kemarin itu eeeee. kita mulai lagi kek kader, kita kerjasama dengan kader, kita minta kader membawa sasaran yg ada untuk sweeping atau yg belum imunisasi ke puskesmas dengan kita bikin jadwal imunisasi ke puskesmas”. ( IU1)
“Pengennya pas pelaksanaan imunisasi rutin, tetap di dampingi sama kayak imunisasi  covid  sekarang  ini,  soalnya  itu  membantu  sekali,  tapi  belum  ada aturannya, kalo covid kan wajib ya”. (IU1)

## Alat dan Bahan
Alat  dan  Bahan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam keberhasilan suatu kinerja kegiatan. Pengadaan alat dan bahan yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program. Variabel alat dan bahan  pada  penelitian  ini  meliputi  bahan  logistik  yang  tersedia  untuk implementasi  program  imunisasi  agar  tercapai  target  kinerja  dari  Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
Alat  dan  Bahan  untuk  program  imunisasi  di  Puskesmas  Jagasatru merupakan elemen penting untuk mendukung terlaksananya Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Berikut adalah hasil konfirmasi  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  dari   Puskesmas
terkait ketersediaan alat dan bahan di Puskesmas tersebut, diperoleh hasil bahwa ketersediaan  alat  dan  bahan  tersebut  disediakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Cirebon:
“Iya  untuk  selama  ini  penyediaan  alat-alat  dan  bahan  yang  mendukung program imunisasi di sediakan oleh pihak dinas kesehatan kota cirebon ya…Untuk jenis nya apa saja, yaitu ada vaksin, ada cold chain, ada ADS, safety Box, sama ada lagi alat anafilaktik, sama dikasih beberapa dokumen alat kontrol gitu.. Yaitu dokumen pencatatan layanan imunisasi sama dokumen untuk suhu penyimpanan vaksin gitu.. Jadi kemarin itu kan sempat beberapa bulan itu stok vaksin kosong, padahal  kan  kita  dikejar  target  cakupan  ya,  kita  sudah  lapor  ke  dinkes  sudah koodinasi tapi memang mungkin dari pusat nya kali ya.. Tapi saya dengar-dengar juga kayaknya itu terjadi rata di hampir seluruh Indonesia ya.. Sampai akhirnya cakupan imunisasi kita tidak mencapai target.”(IU1)
Tabel 1. Alat dan Bahan Imunisasi Alat dan Bahan Ada Tidak Ada Vaksin √ ADS √ Safety Box √ Peralatan Anafilaktik √ Dokumen Suhu penyimpanan vaksin √ Dokumen pencatatan pelayanan imunisasi √
Pedoman  alat  dan  bahan  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 15 yang menyebutkan bahwa bahwa alat dan bahan yang  mendukung  program  Imunisasi  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan meliputi Vaksin, ADS, Safety Box, peralatan Anafilaktik,  dokumen  pencatatan  pelayanan  imunisasi  dan  dokumen  suhu penyimpanan vaksin (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).
Setelah  dikonfirmasi  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  dari Puskesmas Jagasatru terkait tentang kecukupan alat dan bahan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon, diketahui bahwa sempat terjadi kekosongan ketersediaan vaksin untuk beberapa bulan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.12 tahun 2017 Pasal 15 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan atau kekurangan  ketersediaan  vaksin  di  satu  daerah  maka  pemerintah  Pusat  dapat melakukan relokasi vaksin dari daerah lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2017).  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dimana dalam  hasil  wawancara  tersebut  disebutkan  bahwa  kekosongan  yang  terjadi merata  di  seluruh  wilayah  Kota  Cirebon  tidak  hanya  terjadi  di  wilayah  kerja Puskesmas  Jagasatru  kota  Cirebon  saja  sehingga  menyebabkan  Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap menjadi turun dari tahun sebelumnya.

## Program Intervensi
Program intervensi adalah program imunisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Imunisasi rutin, PIN) dan kemudian dilaksanakan oleh Puskesmas. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi  Pada Masa Pandemi  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Kesehatan  RI  tahun  2020,  menyatakan bahwa  pada  masa  pandemi  COVID-19,  hendaknya  pelayanan  imunisasi  tetap menjadi  prioritas  untuk  dilaksanakan.  Menurut  informan  di  Puskesmas Jagasatru selama pandemi COVID-19 tahun 2020 layanan posyandu dikurangi
sehingga mensiasati dengan membuat jadwal imunisasi dasar lengkap by name melalui koordinasi dengan kader.
“Jadinya untuk menggerakan kegiatan yang stucknan kemarin itu eeeeee., kita mulai  lagi  kek  kader,  kita  kerjasama  dengan  kader,  kita  minta  kader  membawa sasaran yg ada untuk sweeaping  atau yg belum imunisasi ke puskemas dengan kita bikin jadwal imunisasi ke puskesmas”. (IU5)

## Sarana Prasarana
Berdasarkan wawancara dengan pelaksana program imunisasi menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Jagasatru dalam program imunisasi sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana untuk    penyelenggaraan program imunisasi  terdiri dari buku  pedoman  imunisasi,  vaksin, alat  sunk,  safety  box, kulkas  khusus  penyimpanan  vaksin,  vaccine  carrier  dan  komputer  pengolah data.  Hal  ini  sudah  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.12  tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).
“Karena dia awal covid booming di 2020, akhirnya pelaksanaan sweaping mau turun  kelapangan  juga  ada  kendala,  tidak  leluasa  dalam  kegiatan,  status  covid meningkat,  kelapangan  juga  susah  ada  rasa  takut  juga,  masyarakat  agak  was was, kemudian sempat karena vaksin covid itu banyak. Ternyata vaksin polio, dpt, BCG sempat kosong selama 6 bulan. Bcg dan polio juga sempat kosong selama 3 bulan  di  tahun  2021.  Karena  betul  betul  ngak  ada  vaksin  saaat  itu.  Lebih diutamakan vaksin 2021 untuk yang kurang dari 1 tahun. Jadi booster tambahan ngak dapat dulu”. (IU5)

## Proses

## Fungsi Perencanaan (P1)
Hasil  wawancara  5  informan  utama  mengenai  pemahaman  definisi Perencanan Tingkat Puskesmas (PTP) didapatkan bahwa seluruh informan sudah memahami  pengertian  perencanaan  yaitu  PTP  adalah  perencanaan  tingkat puskesmas yang dilakukan di awal tahun untuk menyusun kegiatan puskesmas selama 1 tahun ke depan. Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam fungsi manajemen adalah dalam proses penyusunan perencanaan, dari hasil wawancara didapat  gambaran  bahwa  proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas telah mengacu pada pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang telah dianjurkan  oleh  Kementerian   Kesehatan.  Semua  informan  menyatakan  bahwa hasil perencanaan program imunisasi adalah rencana  kegiatan program tahunan baik itu anggaran, SDM, beserta kerangka acuan, rencana kerja  bulanan dan SOP. Semua informan menyatakan bahwa yang terlibat dalam pembuatan PTP adalah semua  staf  pemegang  program.  Selanjutnya,  setelah  dikonfirmasi  melalui wawancara mendalam dengan informan dari  Puskesmas terkait dokumen acuan penyusunan rencana kegiatan imunisasi yaitu buku pedoman imunisasi, juklak dan  juknis  Kementerian  Kesehatan  khususnya  di  masa  pandemi  COVID-19. Dalam  hal  pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  imunisasi rutin maupun vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemegang program imunisasi.
Perencanaan  program  imunisasi  di  Puskesmas  Jagasatru  pada  masa pandemi  tetap  berjalan  dengan  baik  yaitu  dilakukan  perencanaan  setiap  awal tahun,  dimana  sebelumnya  disusun  perencanaan  kegiatan  untuk  periode  5 tahunan serta disesuaikan dengan anggaran. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor
44  Tahun  2016  yang  menyatakan  agar  Puskesmas  dapat  mengelola  upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas  harus menyusun  rencana  kegiatan  untuk  periode  5  (lima)  tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus  perencanaan  anggaran  daerah  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2016a).
Ketika pandemi pemegang program imunisasi dalam perencanaan kegiatan imunisasi  selalu  berkoordinasi   dengan  lintas  sektor,  kader  dalam  rangka menentukan  perencanaan  jadwal  imunisasi  di  posyandu.  Terkait  manfaat perencanaan, informan menyatakan perencanaan di Puskesmas sangat penting terutama kaitannya dengan APD dan perubahan SOP selama pandemi.

## Fungsi Pergerakkan dan Pelaksanaan (P2)
Semua informan menyatakan penggerakan internal program imunisasi pada masa  pandemi  di  Puskesmas  Jagasatru  tetap  berjalan  sesuai  regulasi  yang berlaku  melalui  lokakarya  mini  bulanan.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya dilakukan pembatasan dan pengaturan jumlah peserta, namun tidak mengurangi esensi dari kegiatan lokmin tersebut. Menurut informan Kepala Puskesmas dan PJ UKM selain melalui lokakarya mini bulanan, proses penggerakan internal juga dilakukan melalui kegiatan apel pagi. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 44 Tahun 2016  yang  menyatakan  bahwa  penggerakan  pelaksanaan  program/kegiatan dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara  diantaranya  adalah  rapat  dinas, pengarahan  pada  saat  apel  pegawai,  pelaksanaan  kegiatan  dari  setiap  program sesuai  penjadwalan  pada  RPK  bulanan,  maupun  dilakukan  melalui  forum Lokakarya  Mini  Puskesmas  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2016a). Sedangkan untuk penggerakkan eksternal, hampir semua informan mengatakan tetap  dilakukan  melalui  koordinasi  langsung  dengan  kader.  Grup  whatsapp tersebut  terdiri  dari  lurah,  RW,  kader,  petugas  puskesmas  dan  lintas  sektor lainnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  PMK  nomor  44  tahun  2016  yang  menyatakan bahwa  untuk  memecahkan  masalah  kesehatan  dibutuhkan  kerjasama  antara sektor  kesehatan  dengan  sektor-sektor  lain  yang  terkait.  Diperlukan  upaya pengggalangan dan peningkatan kerjasama lintas sektoral, agar diperoleh hasil yang  optimal.  Upaya  penggalangan  dilakukan  melalui  suatu  forum  Lokakarya Mini Tribulanan. Lokakarya mini tribulanan bertujuan untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan capaian hasil kegiatan triwulan sebelumnya, membahas dan memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh lintas sektor pada kegiatan  triwulan  sebelumnya  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2016a)Terkait  dengan  pemberian  infromasi  jadwal  pelaksanaan  imunisasi  di posyandu  diperkuat  dengan  keterangan  dari  informan  masyarakat  yang menyatakan bahwa kader berperan dalam meneruskan informasi yang diberikan oleh petugas puskesmas. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fathahidin, et al tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengorganisasian antara Puskesmas Tempel I dengan pemerintah daerah dan lintas sektor sudah berjalan dengan baik dalam upaya keberhasilan program Imunisasi di tengah wabah pandemi COVID – 19 (Fathahidin et al., 2022).
Sebagian  besar  informan  menyatakan  pelaksanaan  kegiatan  program imunisasi  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK)  tidak semuanya  terlaksana  terutama  dikarenakan  situasi  kasus  COVID-19  yang meningkat. Namun, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan kegiatan tetap dilaksanakan dengan perubahan mekanisme kegiatan. Hal ini juga diperkuat oleh
informan  dari  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  program  imunisasi  tetap berjalan  di  masa  pandemi  bahkan  kegiatan  imunisasi  dilakukan  ke  rumah- rumah.  Hal  ini  sesuai  dengan  juknis  Pelayanan  imunisasi  pada  masa  pandemi COVID-19  yang  menyatakan  bahwa  Pelayanan  imunisasi  pada  masa  pandemi COVID-19  dilaksanakan  sesuai  kebijakan  pemerintah  daerah  setempat, berdasarkan  analisis  situasi  epidemiologi  penyebaran  COVID-19,  cakupan imunisasi rutin, dan situasi epidemiologi PD3I (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).
Menurut  informan  Penanggungjawab  UKM  dan  Pelaksana  Program Imunisasi, pelayanan imunisasi di puskesmas jagasatru di masa pandemi tidak hanya dilakukan di posyandu dan puskesmas namun dilakukan juga pelayanan di kelurahan dengan pengaturan jadwal sasaran balita tiap RW, jumlah sasaran dan  tempatnya.  Walupun  tetap  berjalan,  namun  masih  ada  sebagian  sasaran yang  enggan  datang  ke  tempat  pelayanan  karena  takut  terkena  COVID-19  dan adanya  orang  tua  yang  menolak  imunisasi.  Alasan  sasaran  tidak  datang  ke posyandu diungkap oleh informan masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak datang ke posyandu karena takut terkena COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan  penelitian  Sreshta  Mukhi   yang menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan mengalami  kesulitan  dalam  mengajak  orang  tua  untuk  melengkapi  imunisasi. Para orang tua mengaku takut untuk datang ke fasilitas kesehatan dan tersugesti rumor anti vaksin. Respon ragu dari orang tua memiliki pengaruh besar terhadap cakupan  Imunisasi,  kekhawatiran  akan  tertular  virus  COVID-19  dari  tenaga kesehatan  maupun  pasien  lain  menjadi  alasan  paling  besar  (Mukhi  &  Medise, 2021).
Menurut  Kepala  Puskesmas,  Penanggungjawab  UKM  dan  Pelaksana Program  Imunisasi,  pelaksanaan  program  imunisasi  di  posyandu  baik diposyandu, puskesmas maupun kelurahan berjalan dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan informan masyarakat yang mengatakan bahwa ketika posyandu harus menerapkan aturan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Juknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi    yang  menyatakan  bahwa  pada  posyandu,  puskesmas  dan  fasilitas kesehatan  lainnya  yang  biasanya  memberikan  layanan  imunisasi,  pelayanan imunisasi dapat tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan prinsip PPI serta menjaga jarak  aman  1  –  2  meter  (Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Sreshta Mukhi yang menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua  menilai  fasilitas  kesehatan  yang  baik  adalah  fasilitas  yang  disiplin menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD untuk pasien, menerapkan physical distancing dan memiliki fasilitas air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer.  Orang  tua  mengaku  berkenan  membawa  anaknya  untuk  melengkapi Imunisasi Dasar apabila fasilitas kesehatan disiplin dalam pencegahan COVID-19 (Mukhi & Medise, 2021).

## Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3)
Untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan, Kepala Puskesmas berpendapat bahwa  Pengawasan  dilakukan  melalui  lembar  monitoring  sebelum  lokmin, kemudian melalui lokmin bulanan, evaluasi per 6 bulan dan evaluasi akhir tahun. Selain  itu,  dilakukan  monitoring  pelaksanaan  kegiatan  melalui  pengawasan langsung  ke  posyandu  oleh  PJ.  Sedangkan  pelaksana  program  imunisasi menyatakan  Pengawasan  melalui  laporan  bulanan  pemegang  program  apakah memenuhi target atau tidak lalu dievalusi oleh PJ UKM.
Pelaksanaan penilaian kegiatan program imunisasi menurut informan pada Puskesmas  adalah  menggunakan  format  laporan  PWS  setiap  bulannya  yaitu grafik pencapaian hasil kegiatan Puskesmas Jagasatru per wilayah dimana pada grafik  tersebut  terlihat  mana  wilayah  yang  belum/sudah  mencapai  target. Pendapat informan mengenai pelaksanaan penilaian kegiatan program imunisasi terlihat  sudah  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  manajemen  puskesmas seperti  yang  direkomendasikan  dalam  buku  pedoman  penilaian  kinerja puskesmas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  informan  tentang pelaksanaan  penilaian  sudah  sesuai.  Cara  yang  dilakukan  dalam  upaya mengukur  keberhasilan  program  imunisasi  yang  disampaikan  oleh  Kepala Puskesmas yaitu pengukuran keberhasilan program imunisasi melalui indikator kinerja dengan hasil capaian per antigen misalnya Hb0, DPT1, DPT2, DPT3, MR dan  lain-lain.  Nanti  dilihat  untuk  target  tahunnya  berapa  dan  perjalanan perbulannya dievaluasi melalui lokmin.
Pada  umumnya  informan  menyatakan  bahwa  kegiatan  pengawasan, pengendalian dan penilaian ini sangat perlu untuk melihat tingkat keberhasilan suatu  program.  Selain  itu  kegiatan  ini  juga  berfungsi  untuk  mengawasi ketercapaian  program  imunisasi  di  Puskesmas  Jagasatru.  Melalui  hasil wawancara  diketahu  bahwa  faktor  pendukung  dalam  fungsi  manajemen puskesmas dalam program imunisasi di Puskesmas Jagasatru Cirebon pada masa pandemi COVID-19 adalah tersedianya tenaga untuk pengelola imunisasi, sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung,  pemberdayaan  masyarakat  (kader)  yang  cukup  baik,  dan  kasus COVID  yang  sedang  turun.  Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  fungsi manajemen  puskesmas  dalam  program  imunisasi  di  Puskesmas  Jagasatru Cirebon  pada  masa  pandemi  COVID-19  apabila  kasus  COVID-19  sedang meningkat,  terjadi  kelangkaan  antigen  vaksin  DPT  dalam  beberapa  bulan, ketersediaan  tenaga  berpindah  fokus  pada  kasus  COVID-19  sehingga  target untuk IDL sekedarnya saja dilaksanakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu  hambatan  dan  faktor  masyarakat  baik  dari  pindah  alamat  rumah, pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah  sehingga  ada  yang  tidak  mau diimunisasi.
Dari penelusuran dokumen fungsi manajemen pada Puskesmas Jagasatru diperoleh hasil, bahwa Puskesmas Jagasatru memiliki dokumen pendukung yang lengkap pedoman seperti data dasar, data capaian, target, pedoman PTP, Juknis, POA. Untuk fungsi pelaksanaan (lokakarya mini), baik itu perbulan, tribulan serta lintas  sektor  terlihat  bahwa  dokumen  pendukungnya  sudah  ada  dan  lengkap. Pada fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian yang penerapannya melalui stratifikasi,  dokumen  yang  diteliti  antara  lain  :  dokumen  pengumpulan  data, pengolahan  data  dan analisa  data  serta  dokumen stratifikasi  puskesmas.  Pada Puskesmas  Jagasatru  dokumen  tersebut  sudah  lengkap.  Untuk  data  yang dikumpulkan, analisa data dan dokumen stratifikasinya juga sudah dibuat dan lengkap serta isian pada dokumen stratifikasi sudah terisi secara keseluruhan.
Puskesmas  Jagasatru  kota  Cirebon  memiliki  kelengkapan  dokumen  yang baik,  ini  dibuktikan  dengan  lembar  observasi  dokumen  yang  dimiliki  dan semuanya  lengkap.  Dimulai  dari  data  dasar  hingga  RUK  untuk  perencanaan, pembentukan  tim  hingga  lokakarya  pada  pergerakan  pelaksanaan,  serta pengumpulan  data  hingga  PKP  untuk  fungsi  pengawasan  dan  pengendalian. Selain  itu,  observasi  terkait  sarana  prasarana  juga  dilakukan,  hasilnya Puskesmas  Jagasatru  memiliki  sarpras  yang  lengkap  sesuai  dengan  peraturan
yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai  dengan  predikat  Puskesmas  Jagasatru  yaitu Puskesmas  terakreditasi  Paripurna.  Tidak  ada  kendala  terkait  kelengkapan dokumen serta sarana prasarana, tempatnya pun sangat bersih dan rapih, tidak ada pasien menunggu antri hingga ke bahu jalan atau halaman. Untuk ruangan pertemuan pun dibuat sangat nyaman.
Berdasarkan  informan  pengelola  imunisasi  dari  segi  input  menyatakan bahwa bahan imunisasi dasar berupa antigen sempat kosong pada tahun 2020 dan  2021  sehingga  hal  ini  sangat  berdampak  pada  capaian  output/cakupan imunisasi. Dari segi input SDM menurut informan pada tahun 2020 dan 2021 masing  kekurangan  SDM  pengelola  imunisasi  padahal  saat  itu  bukan  hanya cakupan imunisasi dasar yang harus terpenuhi tetapi juga vaksinasi COVID-19 sehingga target IDL hanya sekedarnya saja dilaksanakan. Dari segi proses semua informan  menyatakan  penggerakan  internal  program  imunisasi  pada  masa pandemi  di  Puskesmas  Jagasatru  tetap  berjalan  sesuai  regulasi  yang  berlaku melalui  lokakarya  mini  bulanan.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  dilakukan pembatasan  dan  pengaturan  jumlah  peserta,  namun  tidak  mengurangi  esensi dari kegiatan lokmin tersebut. Sedangkan untuk penggerakkan eksternal, hampir semua  informan  mengatakan  tetap  dilakukan  melalui  koordinasi  langsung dengan  kader.  Grup  whatsapp  tersebut  terdiri  dari  lurah,  RW,  kader,  petugas puskesmas dan lintas sektor lainnya. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas  yang  ada  pada  peneliti.  Penelitian  ini  sangat  tergantung  kepada interpretasi  peneliti  tentang  makna  yang  tersirat  dalam  wawancara  sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

## PENUTUP
Hambatan dari segi kuantitas SDM pengelola imunisasi masih kekurangan tenaga di tahun 2021 serta hambatan pada alat dan bahan terdapat kekosongan vaksin  dalam  beberapa  bulan  yang  berpengaruh  terhadap  capaian  program imunisasi dasar lengkap. Program intervensi pada masa pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan  bersamaan  dengan  kegiatan  vaksinasi  COVID-19  namun  tidak berpengaruh  terhadap  jadwal  imunisasi  rutin  yang  ada  sementara  sarana  dan prasarana penunjang program imunisasi di Puskesmas Jagasatru sudah cukup memadai sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017. Fungsi perencanaan  (P1),  fungsi  penggerakkan  dan  pelaksanaan  (P2)  dan  fungsi pengawasan,  pengendalian  dan  penilaian  (P3)  manajemen  puskesmas  dalam program  imunisasi  dasar  lengkap  tetap  berjalan  dengan  beberapa  perubahan teknis  menyesuaikan  dengan  regulasi/kebijakan  baru  yang  berlaku  seperti petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan  RI.  Perubahan  teknis  ini  cukup  berpengaruh  terhadap capaian  program  imunisasi  rutin  di  Puskesmas  Jagasatru  Kota  Cirebon.  Saran bagi pemerintah dalam rangka pemenuhan target cakupan imunisasi dasar dapat bekerjasama melibatkan institusi sekolah, Polri dan TNI seperti halnya vaksinasi COVID karena pentingnya imunisasi dasar bagi status kesehatan anak Indonesia kedepannya. Selain itu, perlunya edukasi masyarakat mengenai imunisasi dasar agar masyarakat punya kesadaran untuk memberikan imunisasi lengkap kepada anaknya walaupun dalam kondisi pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  P.,  Larasati,  E.,  &  Sulandari,  S.  (2014). Analisis  Fungsi  Manajemen Puskesmas Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang . Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (2020). Profil Kesehatan Jawa Barat Tahun 2020 .
Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi COVID-19 .
Fathahidin, G. A., Budiyanti, R. T., & Nandini, N. (2022). Analisis Sistem Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Puskesmas Tempel I Kabupaten Sleman). MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA , 21 (1), 6–11. https://doi.org/10.14710/mkmi.21.1.6-11 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021). Profil  Kesehatan  Indonesia 2020 . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Cakupan Imunisasi Rendah Akibat COVID-19, Pemerintah Atasi Dengan BIAN .
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, & UNICEF. (2020). Imunisasi Rutin pada Anak Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia: Persepsi Orang tua dan Pengasuh . www.unicef.org/indonesia/reports/rapid-assessment- immunization-services-indonesia]
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2016a). Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  44  tahun  2016  tentang  Pedoman  Manajemen  Puskesmas . www.peraturan.go.id
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2016b). Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Manjemen Puskesmas . Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2017). Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Imunisasi . Mukhi, S., & Medise, B. E. (2021). Faktor yang Memengaruhi Penurunan Cakupan Imunisasi pada Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta (Vol. 22, Issue 6). Notoatmodjo, S. (2011). Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni (Rineka Cipta, Ed.). Sarti, T. D., Lazarini, W. S., Fontenelle, L. F., & Almeida, A. P. S. C. (2020). What is the role of Primary Health Care in COVID-19 pandemic? Epidemiologia e Servicos  de  Saude :  Revista  Do  Sistema  Unico  de  Saude  Do  Brasil , 29 (2), e2020166. https://doi.org/10.5123/s1679-49742020000200024
Ummah, W. (2017). Analisis Manajemen Pelaksanaan Imunisasi Oleh Puskesmas Kaitannya  dengan  Pencapaian  Universal  Child  Immunization  (UCI)  di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang .