## Study Pemikiran Wahbah
Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili  Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan  Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia
Riyan Erwin Hidayat
Institut Agama Islam Negeri Metro Email : riyanerwin@gmail.com

## Abstract
Wahbah az-Zuhaili  and Muhammad Syahrur have differences in  understanding the Qur'an  and  the Sunnah ,  especially  in  the  field  of  marriage.  There  are  four  main points of view regarding marriage in Islam according to these two figures, namely, dowry,  income,  polygamy  and  divorce.  The  data  sources  that  I  use  are  books, documents.  With  the  documentation  data  collection  technique,  which  will  be analyzed descriptively analysis, and with a normative juridical approach. The results of this study will show the similarities and differences of thought between the two. Differences  arise as a result of the inequality of thought methodology as a basis in understanding the problem under study. Wahbah uses the ushul fiqh method, while Shahrur  uses  the  hermeneutic  method  in  understanding  the  laws  of  marriage.  In Mahar  Wahbah  states,  dowry  is  a  mandatory  requirement,  whereas  according  to Syahrur dowry is only a voluntary gift. Wahbah argues that husbands are obliged to provide for their wives, while according to Syahrur the wife has the right to help her husband  make  a  living.  Wahbah  argues,  husbands  must  fulfill  the  requirements  of polygamy,  whereas  according  to  Syahrur  the  second,  third  and  fourth  wife's requirements must be widows who have children. In the conversation according to Wahbah, divorce carried out at the trial had no benefit, because divorce was only in the hands of the husband. Whereas Syahrur believes that a husband or wife has the same right to file a divorce in Court.
Keyword : Legal Thought, Marriage Law, Relevance .

## Abstrak
Wahbah az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur  memiliki  perbedaan  dalam  memahami  al- Qur’an dan sunnah, khususnya dalam bidang perkawinan. Ada empat pokok pemikian yang berkenaan dengan perkawainan dalam islam menurut kedua tokoh ini, yaitu, mahar, nafkah, poligami dan perceraian. Sumber data yang penulis gunakan adalah buku-buku,  dokumen. Dengan  Teknik  pengumpulan  data  dokumentasi,  yang  akan  dianalisis  secara  deskriptif analisis,  dan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  akan  menunjukkan adanya  persamaan  dan  perbedaan  pemikiran  antara  keduanya.  Perbedaan  muncul  sebagai
Volume 16  Nomor 1, Halaman 50-66, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
akibat  ketidaksamaan  metodologi  pemikiran  sebagai  landasan  dalam  memahami  masalah yang  dikaji.  Wahbah  menggunakan  metode  ushul  fiqh,  sedangkan  Syahrur  menggunakan metode hermeneutika dalam  memahami hukum-hukum tentang perkawinan.  Dalam Mahar Wahbah  menyatakan,  mahar  merupakan  syarat  wajib,  sedangkan  menurut  Syahrur  mahar hanyalah  pemberian  sukarela.  Wahbah  berpendapat  suami  wajib  menafkahi  untuk    untuk istrinya,  sedangkan  menurut  Syahrur  istri  berhak  untuk  membantu  suami  mencari  nafkah. Wahbah berpendapat, suami harus memenuhi syarat poligami, sedangkan menurut Syahrur syarat  istri  kedua,  ketiga  dan  keempat,  haruslah  janda  yang  memiliki  anak.  Dalam perceraiaan  menurut  Wahbah,  perceraian  yang  dilakukan  di  persidangan  tidak  memiliki faedah,  karena  talak  hanya  ada  di  tangan  suami.  Sedangkan  Syahrur  berpendapat,  suami ataupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di pengadilan .
Kata Kunci : Pemikiran Hukum, Hukum Perkawinan, Relevansi.

## Istinbath: Jurnal Hukum
Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-10| Reviewed : 2019-05-11| Published : 2019-06-27.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Setiap  manusia  yang  ada  di  muka  bumi  ini,  pada  umumnya  menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan  yang  ada.  Salah  satu  proses  mencapai  kebahagiaan  adalah  dengan jalan  perkawinan  yang  berawal  dari  niat  tulus  untuk  membina  rumah  tangga. 1
Perkawinan  secara  hukum  itu  diperintahkan,  diperbolehkan,  dan  terkadang  juga diharuskan. 2 Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh al- Qur’an dan Sunnah, berdasar  dan  merujuk  kepada  kedua  sumber  tersebut  para  ulama  merumuskan  aturan yang  lebih  rinci. 3 Bahkan  Islam  mengatur  tujuan  perkawinan  lebih  dari  itu  dengan meletakan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. 4
1 M. Anshari, Hukum Perkawinan Di indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 65.
2 Muhammad Zuhaily, al-Mu’tamad fi al Fiqh as-SYafi’i (Surabaya: Imtiyaz, 2009), 16.
3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2005).
4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abadul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011).
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  yang  pada prinsipnya untuk seumur hidup. 5 Akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah,  dikarenakan  akan  muncul  berbagai  persoalan  di  dalam  sebuah  rumah  tangga yang  telah  dibina.  Penyatuan  dua  manusia  yang  berbeda  sifat  dan  karakter  pasti  akan menimbulkan masalah.
Berdasarkan penjelasan di  atas, perkawinan merupakan sesuatu perbuatan  yang diinginkan  oleh  setiap  manusia  yang  ada  di  dunia  ini,  seseorang  yang  melakukan perkawinan  akan  menemui  banyak  masalah  dalam  perkawinannya,  dan  dia  juga  harus memahami  hukum-hukum  dari  perkawinan  tersebut.  Dimulai  sejak  awal  pembentukan keluarga  sampai  berakhirnya  hubungan  keluarga  tersebut. 6 Dalam  hal  ini  hubungan personal  anggota  keluarga  dalam  konteksnya  yang  khusus  dalam  hubungan  hukum keluarga.  Para  ulama  fiqh  menjelaskan  yang  dimaksud  hukum  keluarga  adalah  masa- masa awal pembentukan hingga berakhirnya (keluarga)  yaitu mahar, nafkah, poligami, dan  talak. 7 Ada  banyak  sekali  ulama  fiqh  yang  telah  melakukan  bahasan  tentang  ke empat  hal  yang  disebutkan  diatas,  diantara  mereka  ada  Wahbah  Zuhaili  dan  juga Muhammad Syahrur.
Wahbah  Zuhaili  adalah  ulama  fiqh  kelahiran  syiria,  yang  memiliki  pemikiran, bahwa  adanya  syari’at  adalah  media  yang  Allah  adakan  dalam  rangka  menjadikan manusia, sebagai mahluk yang sempurna penciptaannya, menjadi mahluk dengan iman dan  ketaqwaan  yang  baik  sebagai  bekal  nanti  dihari  di  akhirat.karena  pada  dasarnya, syari’at  merupakan  ketetapan  yang  sifatnya  konsisten  namun  kontekstual.  Konsisten dalam  artian  nashnya  bersifat  tetap  tidak  berubah,  namun  konteks  hukumnya  bisa menyesuaikan  keadan  mukallaf. 8 Sederhananya,  wahbah  zuhaili  mengatakan  bahwa syari’at  adalah  ketentuan  Allah  untuk  setiap  hambanya/mukallaf,  yang  kemudian
5 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
6 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al Islami Wa-Adillatuhu (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
7 Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
8 Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2 (Desember 2017): 188–201.
hambanya  diberi  kebebasan  untuk  mengiukti  (taat)  atau  tidak  mengikuti  (ingkar) terhadap ketentuan Allah tersebut. 9
Demikian  pula  halnya  dengan  Muhammad  Syahrur,  dia  adalah  seorang  faqih kelahiran  damaskus  syiria.  Dalam  keilmuan  Islam  Syahrur  dikenal  sebagai  salah  satu ulama  yang  melakukan  klasifikasi  ayat-ayat  alqur’an  berdasarkan  tema,  kemudian menggunakan pendekatan kebahasaan dalam memahami ayat-ayat hukumnya. 10
Dalam  tulisan  ini,  nanti  yang  akan  menjadi  fokusnya  adalah,  persamaan  dan perbedaan  metode  pengambilan  kesimpulan  dari  ayat-ayat  hukum  yang  berkenaan dengan  perkawinan,  khususnya  berkenaan  dengan  mahar,  nafkah,  perceraian  dan poligami,  dari  pemikiran  hukum  Wahbah  Zuhaili  dan  pemikiran  hukum  Muhammad Syahrur,  kemudian  bagaimana  relevansi  dari  kedua  pemikiran  tersebut  di  aplikasikan dan/atau  diserap  kedalam  sistem  perundang-undangan  di  indonesia,  khususnya  yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

## Pembahasan

## Konstruksi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Syahrur
Hukum keluargayang exist , pada dasarnya merupakan sesuatu yang telah ada, dan/atau merupakan  pengembangan  dari  hukum  yang  telah  ditetapkan  Allah  SWT  kepada  generasi terdahulu.  Oleh  karena  itu  hukum  perkawinan  akan  selalu  eksis  keberadaannya  kapan  dan  di manapun.  Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  menjadikan  penafsiran  hukum  keluarga  semakin berkembang  pula,  baru-baru  ini  diperkenalkan  metode  penafsiran  dengan  menggunakan hermeneutika, untuk menafsirkan hukum perkawinan yang berasal dari al-Qur’an dan sunnah.
Setiap  cendikiawan  muslim,  setiap  masa  atau  waktu  selalu  terbuka  untuk  melakukan pembaruan  atau  melahirkan  hukum-hukum  yang  baru  dalam  hal  perkawinan,  karena  akan banyak  permasalahan  baru  yang  muncul,  disebabkan  semakin  berkembangnya    zaman. Sehingga,  diperlukan  metode  baru  untuk  menafsirkan  kalam  Allah  SWT.  Berkembangnya metode yang ada, menyebabkan ulama juga berbeda-beda dalam menggunakan metode istinbath hukum  dalam  masalah  fiqh,  ada    ulama  yang  menggunakan  metode  ushul  fiqh  dalam menetapkan  hukum  keluarga,  salah  satunya  adalah  Wahbah  az-Zuhaili,  disisi  lain  ada
9 Nofiardi, “Hukum Syara’ Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili,” Al-Hurriyah 12, no. 1 (Juni 2011): 57– 69.
10 Yassirly Amrona  Rosyada, “POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN” 18, no. 2 (t.t.): 12.
cendikiawan muslim yang menggunakan metode hermeneutika, salah satnya adalah Muhammad Syahrur.
Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur  berbeda  pendapat  ketika    membahas tentang masalah hukum perkawinan, ini dikarenakan mereka berdua menggunakan dua metode yang  berbeda,  metode  Wahbah  az-Zuhaili  mencakup  tafsir  dan  ushul  fiqh,  sebagaimana disampaika  sebelumnya.. 11 Dalam  hukum  perkawinan  pendapat  Wahbah  men-cakup  masalah perkawinan  berdasarkan  pendapat  ulama  klasik  hingga  kontemporer,  sebagai  contoh  dalam masalah  perkawinan  Wahbah  menjelaskan  pengertian,  dalil  hukum,  hingga  penafsiran  ulama- ulama mazhab, yaitu pendapat Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi’i.
Wahbah az-Zuhaili dengan karyanya tafsir Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al- Manhaj telah  memadukan  keorisinilan  tafsir  klasik  dan  keindahan  tafsir  kontemporer,  karena menurut  Wahbah  banyak  orang  yang  menyudutkan  bahwa  tafsir  klasik  tidak  mampu memberikan  solusi  terhadap  problematika  kontemporer, sedangkan  para  mufassir  kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur’an dengan dalih pembaruan. Hal ini tentunya berbeda dengan Muhammad Syahrur yang lebih memilih menggunakan tafsir hermeneutika.
Muhammad  Syahrur  lebih  menggunakan  metode  hermeneutika  dalam  menafsirkan  al- Qur’an  dan  sunnah.  Syahrur  menawarkan  teori  yang  inovatif  dan  revolusioner  dalam  hukum keluarga. Karyanya al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah , 12 memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah sekarang ini. Tidak sulit untuk kita melihat pengaruh besar latar belakang  pendidikannya  sebagai  seorang  insinyur  teknik,  terhadap  model  analisanya,  dalam pembacaan  kembali  al-Qur’an  dan  sunnah,  Syahrur  sangat  kentara  memanfaatkan  ilmu-ilmu alam; khususnya matematika dan fisika.
Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan bahwa terdapat beberapa permikiran dari wahbah dan juga syahrur berkenaan dengan hukum perkawinan, selanjutnya akan dibahas secara  lebih  rinci  apa  saja  pendapat  kedua  tokoh  pemikir  hukum  Islam  ini,  berkenaan  dengan hukum perkawinan perspektif hukum islam.

## Pernikahan
11 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Asy Syafi’i al Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2008), 29.
12 Muhammad Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur’an:Qira’ah Mu’asirah (Kairo: Sina Lil Al-Nasr, 1992), 45.
Dalam  menafsirkan  al-Qur’an  dan  sunnah,  khususnya  dalam  bidang  hukum  keluarga, memiliki  prosentase  yang  cukup  besar,  mengingat  Pembahasan  hukum  perkawinan  dalam syari’ah  Islam  sangatlah  penting,  karena  erat  kaitannya  dengan  pembentukan  keluarga  yang merupakan  cikal  bakal  sebuah  masyarakat.  Pembentukan  keluarga  yang  baik  akan  melahirkan masyarakat  yang  baik  pula,  begitu  juga  sebaliknya,  Sehingga  perkawinan  sangat  penting  bagi kebahagiaan seseorang dan masyarakat. Apabila ingin berkeluarga harus diawali dengan niatan yang tulus untuk membina rumah tangga. 13
Dengan berumah tangga seseorang akan merasa tentram dan bahagaia, hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dengan firmanNya
“ جََٰوۡزَأ ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ ۡنَأ  ٓۦِهِتََٰياَء ۡنِمَو ٗ ةَّدَوَّم مُكَنۡ يَ ب َلَعَجَو اَهۡ يَلِإ ْآوُ نُكۡسَتِ ل ا ٗ ِفِ َّنِإ ًۚ ةَ ۡحَۡرَو تََٰيَٓلَ َكِلََٰذ ٗ م ۡوَقِ ل ٗ َنوُرَّكَفَ تَ ي ١٢ “
“ Dan  diantara  tanda-tanda  Kebesaran-Nya  ialah  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum yang berpikir . (Ar-Rum ayat 21)”
Ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  keutamaan  dari  perkawinan  bagi  kehidupan manusia, yaitu memberi sakinah, baik secara fisik maupun mental, kasih sayang, dan kecintaan yang  benar-benar  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia.  Seorang  calon  suami  yang  ingin menikahi calon istrinya, hendaknya memberikan mahar pada saat melangsungkan perkawinan, dan mahar ini merupakan milik penuh istri. 14

## Mahar
Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur  yang  memiliki  perbedaan  pendapat adalah masalah mahar dalam perkawinan. Mahar adalah pemberian pertama suami terhadap istrinya, Allah SWT berfirman yang berbunyi:
13 M. Anshari, Hukum Perkawinan Di indonesia , 45.
14 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008).
“ ةَلِۡنِ َّنِهِتََٰقُدَص َءٓاَسِ نلٱ ْاوُتاَءَو ٗ نِإَف  ًۚۚ ء ۡيَش نَع ۡمُكَل َ ۡبِۡط ٗ س ۡفَ ن ُهۡنِ م ٗ ٓيِنَه ُهوُلُكَف ا ٗ ٓيِرَّم ا ٗ ا ٤ “
“ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya . (an-Nisa ayat 4)”
Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan suami kepada calon istrinya. 15 Mahar merupakan bagian dari perkawinan itu sendiri. Mahar adalah hak istri  yang  wajib  diterima  dari  suami,  bahkan  Wahbah  menjelaskan  bahwa  mahar  merupakan pengganti  dari  hak  menikmati  istri. 16 Berbeda  dengan  pendapat  Muhammad  Syahrur  yang menyatakan  bahwa  mahar  hanya  merupakan  sebuah  simbolik  saja,  hal  ini  berdasar  dari  hadis seorang  di  zaman  Nabi  yang    memberikan  mahar  terbuat  dari  cincin  besi, Nabi  Muhammad SAW bersabda:
“
ْتَلاَق َو ٌةَأَرْما ُهْتَ ئاَج ص َّ ِبَِّنلا َّنَا ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع : َهَو ْدَق  ِنِِا ،ِالله َلْوُسَر َيَ ، َكَل ىِسْفَ ن ُتْب لْيِوَط ا ماَيِق  ْتَماَقَ ف . َلاَقَ ف ٌلُجَر َلاَقَ ف : ٌةَجاَح اَهْ يِف  َكَل ْنُكَي َْلَ ْنِا اَهْ يِنْج ِوَز ،ِالله َلْوُسَر َيَ
. َلاَقَ ف ص ِالله  ُلْوُسَر : َلاَقَ ف ؟ُهَّيَِا اَهُ قِدْصُت ٍءْيَش ْنِم  َكَدْنِع ْلَه : ِراَزِا َّلاِا ْيِدْنِع اَم اَذه ْي . ُّ ِبَِّنلا  َلاَقَ ف ص . ا ئْ يَش ْسِمَتْلاَف ،َكَل َراَزِا َلا َتْسَلَج َكَراَزِا اَهَ تْ يَطْعَا ْنِا . َلاَقَ ف : ا ئْ يَش ُدِجَا اَم . َلاَقَ ف : ْسِمَتْلِا ٍدْيِدَح ْنِم ا َتَاَخ  ْوَلَو . ا ئْ يَش  ْدَِيَ ْمَلَ ف  َسَمَتْلاَف . ص ُّ ِبَِّنلا ُهَل  َلاَقَ ف : ْلَه ؟ٌئْيَش ِنآْرُقلْا َنِم  َكَعَم َلاَق : ْمَعَ ن . اَهْ ي ِمَسُي ٍرَوُسِل اَذَك ُةَرْوُس َو اَذَك ُةَرْوُس . ص ُّ ِبَِّنلا ُهَل  َلاَقَ ف : َنِم  َكَعَم اَِبِ اَهَكُتْجَّوَز ْدَق ِنآْرُقلْا . ملسم و ىراخبلا و دحۡا 17 ” Artinya :
15 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013).
16 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Asy Syafi’i al Muyassar .
17 Imam  Abi  Husaini  Muslim  Ibnu  Hajaj  Al-Qusairi  AnNaisaburi, Sahih  Muslim  Juz  2 ,  2  (Diponegoro: Bandung, 1999).
“Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata,”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri  lama.  Kemudian  berdirilah  seorang  laki-laki  dan  berkata,”Ya  Rasulullah, kawinkanlah  saya  dengannya  jika  engkau  sendiri  tidak  berminat  kepadanya”.  Kemudian Rasulullah  bertanya,  “Apakah  kamu  mempunyai  sesuatu  yang  dapat  kamu  pergunakan sebagai mahar untuknya?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian  lagi.  Maka  carilah  sesuatu  yang  lain”.  Kemudian  laki-laki  itu  berkata,”Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya,”Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat itu”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya,”Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu. (HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim)”
Syahrur  mengatakannya  bahwasannya  mahar  hanyalah  perihal  perkawinan  yang  sifatnya simbolik  saja,  tidak  lain  dan  tidak  bukan  karena  syahrur  memahami  bahwasannya  sunnah merupakan  panduan  dan  salah  satu  metode,  didalam  memahami  syari’at  yang  terkandung didalam kitabullah. 18
Ibnu  Hajar  al-Asqalani  dalam  kitab  Fathul  Baari  menjelaskan  bahwa  ada  seorang wanita  yang  menawarkan  dirinya  kepada  Rasulullah  SAW  untuk  dinikahi  akan  tetapi  Beliau tidak  memiliki  hajat  kepadanya.  Sehingga  kemudian  ada  seorang  laki-laki  yang  menawarkan dirinya  untuk  menikahi  wanita  tersebut  lalu  meminta  keridhaan  dari  wanita  yang bersangkutan, setelah itu terjadi pembicaraan tentang mahar. 19
Seorang  muslim  yang  tinggal  di  Indonesia  dan  hendak  menikah,  dia  harus  wajib membayar mahar. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 yang berbunyi;
“Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon  memperlai  wanita  yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”
18 Azhari Andi, “(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)” 1 (2016): 22.
19 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
Berdasarkan bunyi pasal 30 dapat dijelaskan, bahwa mahar merupakan kewajiban bagi seorang calon pria kepada calon mempelai wanita, sehingga dalam hal ini, di Indonesia lebih condong pendapat dari Mazhab Syafi’i.

## Nafkah
Wahbah  az-Zuhaili  berpendapat  bahwa  nafkah  tetap  berada  ditangan  suami,  hal  ini tentunya  sejalan  dengan  pendapat  ulama  mazhab  klasik. 20 Muhammad  Syahrur  berbeda pendapat  ketika  membicarakan  tentang  nafkah,  menurut  Syahrur  bahwa  Islam  tidak  melarang perempuan untuk berkerja di seluruh bidang pekerjaan, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja, adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab dalam sejarahnya selama ini. 21
Lebih  lanjutnya  syahrur  berpendapat  bahwa  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  dalam konteks  keluarga  memang  memiliki  dua  aspek,  yaitu  aspek  emosional  dan  aspek  ekonomi. Dalam hal aspek ekonomi, bila seorang perempuan bisa menjadi qawwamun apabila memang memiliki  kapabalitas  untuk  itu.  Maksudnya  adalah,  bila  seorang  perempuan  memiliki kemampuan  yang  lebih  baik  dari  laki-laki  dalam  hal  mencari  nafkah,  maka  tidak  lah  menjadi suatu masalah bila kemudian perempuan mengambil posisi pemimpin dalam keluarga. 22

## Poligami
Permasalahan berikutnya ialah poligami, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa Islam memperbolehkan suami untuk berpoligami. Syarat yang harus dipenuhi ialah suami harus dapat memberikan nafkah dan mampu untuk berbuat adil kepada istri-Istrinya. 23 Karena ayat poligami memang  ditujukan  kepada  mereka  yang  bisa  berbuat  adil.  Dan  kata khauf didalam  ayat tersebut  menunjukkan  bahwa  laki-laki  yang  hendak  berpoligami  harus  benar-benar  takut berbuat tidak adil, karena itu adalah kezaliman. 24
Berbeda dengan pendapat Wahbah, Muhammad Syahrur berpendapat mengenai ayat 3 surat an-Nisa, bahwa masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu surat an-Nisa ayat ke 2 yang berbunyi:
20 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Asy Syafi’i al Muyassar .
21 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al Islami Wa-Adillatuhu .
22 Rohmatul Izad, “Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam,” Dialogia 16, no. 2 (15 Januari 2019): 156, https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501.
23 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Asy Syafi’i al Muyassar .
24 Mokhamad Sukron, “TAFSIR WAHBAH AL-Z UHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI” 2, no. 1 (2018): 14.
“ ِۡۖبِ يَّطلٱِب  َثيِبَ ۡ لۡٱ ْاوُلَّدَبَ تَ ت  َلاَو ۡۖۡمَُلَََٰوۡمَأ َٰٓىَمََٰتَ يۡلٱ ْاوُتاَءَو باوُح َناَك ۥُهَّنِإ ًۚۡمُكِلََٰوۡمَأ ََٰٓلِإ ۡمَُلَََٰوۡمَأ ْآوُلُكَۡتَ  َلاَو
ايرِبَك “
“Dan  berikanlah  kepada  anak-anak  yatim  (yang  sudah  balig)  harta  mereka, jangan  kamu menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu  makan  harta  mereka  bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (An-Nisa ayat: 2)”
Menurut  Muhammad  Syahrur  yang  dimaksud  dengan  anak  yatim  adalah  anak  yang tidak  memiliki  bapak  dan  masih  dibawah  umur  atau  belum  dewasa,  sedangkan  ibunya  masih hidup dan masih berada pada usia produktif. Ayat-ayat poligami termasuk ayat-ayat hududiyah ini  memberikan  batasan  maksimal  dan  minimal,  baik  dari  sisi  jumlah  kuantitas  maupun kualitas. 25 Dari  sisi  kuantitas  istri  yang  dinikahi  harus  maksimal  empat  dan  dari  sisi  kualitas bahwa istri kedua, ketiga serta keempat haruslah janda yang memiliki anak.
Selain  itu  muhammad  syahrur  juga  berpendapat  bahwa,  kunci  dalam  ayat  yang membolehkan poligami berada pada qastha dan ‘ adala , kedua kata ini tidaklah dipahami sama oleh syahrur, dia berpendapat, meskipun arti dari kedua kata tersebut adalah sama-sama “adil”, tetapi,  adil  dalam  kata  qasatha  hanya  melibatkan  salah  satu  pihak  saja,  sedangkan  dalam  kata ‘adala melibatkan dua pihak. 26
Seorang  muslim  yang  tinggal  di  Indonesia,  memiliki  aturan  tentang  diperbolehkannya berpoligami  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu  Pasal  5  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  memberikan  persyaratan  terhadap  seorang  suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:
1. Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  ini  harus  dipenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri dan anak-anak mereka;
25 Muhammad Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur’an:Qira’ah Mu’asirah .
26 Rosyada, “POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN.”
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.
2. Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak  diperlukan  bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. 27
Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  pada  dasarnya  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri.  Seorang  suami  yang  beristri  lebih  dari  seorang  dapat  diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dasar pemberian izin  poligami  oleh  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam KHI Bab IX Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 28
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,    pemberian  izin  melakukan  poligami  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  alasannya  mengacu  kepada  tujuan  pokok  pelaksanaan  perkawinan,  yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah )  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pasal-pasal  yang  memperbolehkan  untuk berpoligami  kendatipun  dengan  alasan-alasan  tertentu,  jelaslah  asas  yang  dianut  oleh  undang- undang  perkawinan  sebenarnya  adalah  bukan  asas  monogamy  mutlak,  melainkan  disebut dengan  monogamy  terbuka  atau  menurut  Yahya  Harahap,  monogamy  yang  tidak  bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat ( emergency law ), atau dalam keadaan yang  luar  biasa.  Disamping  itu  lembaga  poligami  tidak  semata  mata  kewenangan  penuh  atas suami tetapi atas izin dari hakim (pengadilan). 29
Sehingga  dalam  kondisi  yang  seperti  itu,  sistem  poligami  adalah  sebuah  sistem  yang sangat dibutuhkan secara sosial dan moral, yang mengandung unsur maslahat dan rahmat. Serta menjaga  kaum  perempuan  dari  keburukan  dan  penyimpangan  yang  membuat  mereka  terkena
27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
28 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat .
29 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Tranding co Medan, 1975), 25.
penyakit. Hal ini juga untuk melindungi mereka dalam rumah tangga yang berisikan rasa tenang dan nyaman.
Apabila  sebuah  perkawinan  sudah  tidak  memiliki  rasa  aman  dan  tentram,  apalagi sampai menimbulkan banyak masalah, maka perceraian menjadi satu-satunya jalan keluarnya. 30 Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa talak ada ditangan suaminya, hal ini berdasar pada pendapat para ulama mazhab klasik.

## Perceraian
Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sehingga sebelum terjadi  perceraian,  pasangan  suami  istri  perlu  bantuan  orang  lain  dengan  penunjukan  dua orang hakam yang  lebih  objektif  dalam  melihat  persoalan  di  antara  mereka. Hakam atau arbitrator yang ditunjuk dari kedua belah pihak akan mencari fakta-fakta dengan tujuan agar terjadi  rekonsiliasi.  Jika  semua  harapan  akan  rekonsiliasi  gagal,  dan  perceraian  terjadi,  itu merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. 31
Talak  yang  diucapkan  oleh  suami  bisa  jadi  menjadi  peringatan  untuk  seorang  istri, karena  dengan  diizinkannya  suami  mentalak  istri,  dengan  aturan  talak  tersebut  wanita  insaf dan  sadar  bahwa  perceraian  atas  suaminya  itu  adalah  aib  atas  dirinya,  khususnya  talak pertama  yang  dapat  dirujuk. 32 Mungkin  si  istri  akan  merasa  kepahitgetiran  perceraian  itu, sehingga ia akan menjadi  sadar dan kembali kepada jalan yang benar  dan kepada suaminya. Selain  itu  thalak  juga  bisa  menjadi  peringatan  bagi  suami,  khususnya  talak  ketiga  hal  ini dimaksudkan  untuk  menghindarkan  terjadinya  perceraian  sewenang-wenang  terutama  dari pihak  suami. 33 Karena  dengan  adanya  talak  ketiga  ini  suami  tidak  dapat  merujuk  mantan istrinya, kecuali istrinya menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Jadi sudah jelaslah bahwa Allah SWT menjadikan talak sebagai pelajaran bagi umat Islam umumnya.
Adanya proses talak seperti yang dikemukakan di atas, tetapi tidak membuahkan hasil, maka  perceraian  menjadi  hal  yang  sah,  meskipun  itu  tidak  disukai  oleh  Allah  SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :
30 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003).
31 Wahyu Setiawan, “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian” (2004), 33.
32 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 235.
33 Imam Tholkhah dan Ichtijanto, Perkawinan Perceraian (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).
“ َرَمُع ِنْبِا ْنَع َا َو ِهْيَلَع ُالله ىلَص ِالله  َلْوُسَر َّن َمَّلَس َلاَق : زَع ِالله  َلَِا  ِل َلاَلحا ُضَغْ بَأ َطلا لَجَو ُقَلا ( دودوبا هاور ) ”
“Artinya : Dari  Ibnu  Umar,  bahwasanya  Rasulullah  saw  telah  bersabda,  perbuatan  halal yang dibenci Allah adalah talak . (riwayat Abu Daud)” 34
Sehingga berdasarkan hadis di atas talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, dan tergolong perbuatan manusia yang dibenci. Oleh sebab itu talak adalah solusi terakhir dalam perkawinan.
Wahbah  az-Zuhaili  berpendapat  bahwa  talak  ada  ditangan  suami,  sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atau sejajar untuk mengajukan perceraian. Lebih lanjut Syahrur berpendapat bahwa perceraian yang disampaikan oleh lisan dianggap tidak sah, karena tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, tentunya hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perceraian, dalam  BAB  VIII  tentang  putusnya  perkawinan  serta  akibatnya,  dijelaskan  oleh  pasal  38  yang menegaskan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena  (a)  kematian;  (b)  perceraian;  dan  (c)  atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa;
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang- undangan sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  perceraian  harus  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan,  harus  lewat  persidangan  terlebih  dahulu.  Suami  dan  istri  memiliki  hak  yang  sama untuk  memutuskan  perkawinan,  karena  memang  perkawinan  itu  merupakan  perjanjian  antara suami  dan  istri.  Sehingga  sudah  seharusnya  suami-istri  memiliki  hak  yang  sama  ketika  ingin berpisah asalkan memiliki alasan yang syar’i dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
34 Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al  Asqalani, Bulughul  Maram ,  trans.  oleh  Machfuddin  Aladip  (Semarang:  Toha Putra, 1985).

## Kesimpulan
Perbedaan  metode  berfikir  yang  dimiliki  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  (ushul  fiqh)  dan Muhammad  Syahrur  (Hermeneutik)  yang  menarik  untuk  dibahas.  Studi  ini  menghasilkan temuan  bahwa  pemikiran  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur,  memiliki  kontribusi dalam masalah perkawinan. Sub yang menjadi pembahasan ini berkaitan dengan mahar, nafkah, poligami  dan  perceraian,  sebagai  kontribusi  Pembaruan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Permasalahan-permasalahan yang diperbaharui yaitu sebagai berikut:
1. Metode  yang  digunakan  Wahbah  az-Zuhaili  ialah  ushul  fiqh,  sehingga  fiqh  yang dihasilkan  tidak  jauh  berbeda  dengan  fiqh  klasik.  Hal  ini  berbeda  dengan  metode yang  digunakan  oleh  Muhammad  Syahrur  yaitu  metode  hermeneutika  dimana dengan  metode  ini  mengasilkan  sebuah  produk  hukum  yang  berbeda  dengan  fiqh klasik.
2. Perbedaan  metode  yang  digunakan  oleh  syahrur  didorong  oleh  semangat  dan upayanya untuk  melakukan pembaharuan pemikiran,  yang didasarkan pada realitas masyarakat Islam kontemporer dan realitas doktrin dalam Islam. 35 Sedangkan dalam metode  penafsiran  ayat  yang  dimiliki  oleh  wahbah  merupakan  metode  tafsir  yang menggunakan kesatuan makna dari ayat-ayat al-qur’an yang tersebar. 36
3. Perkawinan  merupakan  pembahasan  yang  pertama,  hal  ini  meliputi  pengertian perkawinan, rukun perkawinan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nikah ialah akad  yang  sangat  kuat,  sedangkan  Muhammad  Syahrur  menjelaskan  perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami-istri, sedangkan rukun perkawinan menurut  KHI ialah calon suami-istri, wali, saksi dan akad. Sedangkan Wahbah az- Zuhaili  menjelaskan  bahwa  rukun  nikah  hanya  akad  atau  ijab  dan  Kabul,  sebuah aturan perundang-undangan tentunya lebih mengedepankan keumuman teks. Tentu- nya  penulis  lebih  sepakat  dengan  pendapat  Wahbah  az-Zuhaili  hal  ini  dikarenakan esensi  dari  pada  rukun  yaitu  ijab  dan  Kabul  atau  akad,  karena  dengan  akad  akan menghadirkan calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan dan wali.
35 Nur Shofa Ulfiyati, “PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan),” t.t., 14.
36 Ummul Aiman, “METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr,” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 36, no. 1 (10 Februari 2016), https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106.
a. Mahar  ialah  pembahasan  berikutnya  yang  penulis  angkat,  Wahbah  az-Zuhaili menjelaskan mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki sedangkan  Syahrur  berpendapat  mahar  merupakan  hadiah  tanpa  syarat  yang diberikan  suami  kepada  istrinya.  Penulis  lebih  cenderung  kepada  apa  yang diungkapkan  Syahrur  tentang  mahar,  bahwa  hanya  sebuah  pemberian  pertama kepada istrinya tentunya ini dapat siterapkan di dalam KHI.
b. Pembahasan  berikutnya  yang  penulis  bahas  ialah  tentang  Nafkah,  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  KHI  menjelaskan  bahwa  nafkah  merupakan tanggung  jawab  suami  dan  bukan  anggung  jawab  istri,  tentunya  hal  ini  sudah tidak  relevan  lagi  dengan  keadaan  saat  ini,  dimana  istri  juga  banyak  yang berkerja  sebagai  pencari  nafkah.  Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  pendapat syahrur  yang  memperbolehkan  istri  untuk  membantu  berkerja  atau  mencari nafkah
c. Poligami merupakan sebuah permasalahan  yang ada dalam perkawinan, kurang ketatnya  syarat  suami  dalam  berpoligami,  menjadi  sebuah  aturan  yang  harus diperbaharui agar tidak banyak suami yang berpoligami. Hal ini tentunya sesuai dengan  pasal  3  UU  No.  1  Tahun  1974  bahwa  asas  perkawinan  itu  monogamy, dalam  masalah  ini  penulis  lebih  sepakat  dengan  pendapat  Syahrur  yang menyatakan  bahwa  suami  yang  akan  berpoligami  harus  menikahi  janda  yang memiliki  anak.  Karena  tujuan  poligami  itu  sendiri  adalah  untuk  tujuan  social menolong sesama dan bukan pelampiasan nafsu belaka.
Perceraian  merupakan  akhir  dari  pada  perkawinan,  hal  ini  dijelaskan  oleh Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili dan UU No 1 Tahun 1974 serta KHI, hal yang  perlu  diperbaharui  dalam  perceraian  ialah  UU  harus  mempersempit  ruang  gerak suami  atau  istri  yang  ingin  bercerai,  dengan  cara  perceraian  harus  dilakukan dipersidangan  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  hakim  juga  harus  melihat  unsur kemaslahatan.

## Daftar Pustaka
Abd Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2003.
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  dan  Abadul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah, 2011.
Abdur Rahman Ghazali. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2008.
Aiman,  Ummul.  “METODE  PENAFSIRAN  WAHBAH  AL-ZUHAYLÎ:  Kajian  al- Tafsîr  al-Munîr.” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Keislaman 36,  no.  1  (10  Februari  2016). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.
Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al  Asqalani. Bulughul  Maram .  Diterjemahkan  oleh  Machfuddin Aladip. Semarang: Toha Putra, 1985.
Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Andi, Azhari. “(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)” 1 (2016).
Ibnu Hajar Al Asqalani. Fathul Baari Jilid 25 . Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusairi AnNaisaburi. Sahih Muslim Juz 2 . 2. Diponegoro: Bandung, 1999.
Izad,  Rohmatul.  “Pemikiran  Hermeneutika  Muhammad  Syahrur  tentang  Konsep Kesetaraan  Gender  dalam  Islam.” Dialogia 16,  no.  2  (15  Januari  2019):  156. https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501.
Khoiruddin  Nasution. Hukum  Perkawinan .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Dengan Academia, 2005.
M. Anshari. Hukum Perkawinan Di indonesia . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
M. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Muhammad  Syahrur. Al-Kitab  Wa  Al-Qur’an:Qira’ah  Mu’asirah .  Kairo:  Sina  Lil  Al- Nasr, 1992.
Muhammad Zuhaily. al-Mu’tamad fi al Fiqh as-SYafi’i . Surabaya: Imtiyaz, 2009.
Muhammadun.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Wahbah  Az-Zuhaili  Dalam  Pendekatan Sejarah.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2 (Desember 2017): 188–201.
Nofiardi. “Hukum Syara’ Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili.” Al-Hurriyah 12, no. 1 (Juni 2011): 57–69.
Rosyada, Yassirly Amrona. “POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN” 18, no. 2 (t.t.): 12.
Sukron, Mokhamad. “TAFSIR WAHBAH AL-Z UHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI,  DAN  CORAK  TAFSIR  AL-MUNIR  TERHADAP  AYAT POLIGAMI” 2, no. 1 (2018): 14.
Tholkhah,  Imam,  dan  Ichtijanto. Perkawinan  Perceraian .  Jakarta:  Departemen  Agama RI, 2002.
Tihami, dan Sohari Sahrani. Fiqh Munakahat I . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Ulfiyati,  Nur  Shofa.  “PEMIKIRAN  MUHAMMAD  SYAHRUR  (Pembacaan  Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan),” t.t., 14.
Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh Al Islami Wa-Adillatuhu . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
———. Al-Fiqh Asy Syafi’i al Muyassar . Beirut: Darul Fikr, 2008.
———. Tafsir al Munir . Jakarta: Gema Insani, 2013.
Wahyu Setiawan. “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian.” 2004.
Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional . Medan: Zahir Tranding co Medan, 1975.
Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.