## URGENSI PUBLIKASI DALAM PENERBITAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Herlambang Adhi Nugroho Universitas Internasional Batam 2052025.herlambang@uib.edu
Ampuan Situmeang Universitas Internasional Batam ampuan.situmeang@uib.edu
Elsa Syarief 3 Universitas Internasional Batam. Universitas Internasional Batam. elsa.syarief@uib.edu

## Abstrak
Adanya kesamaan merek dagang “GEPREK BENSU” yang terdaftar dengan pemilik Benny Sudjono dan Ruben Onsu memerlukan suatu kebijakan dari Pemerintah agar hal  tersebut  tidak  terjadi  lagi.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  2  (dua)  poin  yang menjadi  pokok  kajian  permasalahan,  yaitu  bagaimana  penerbitan  desain  industri dan  merek  dagang  di  Indonesia  dan  bagaimana  solusi  yang  tepat  agar  desain industry  dan  merek  dagang  di  Indonesia  tidak  diterbitkan  ganda?  Untuk  mengkaji rumusan  masalah,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  yang diperoleh  dari  kajian  ini  bahwa  penerbitan  desain  industri  dan  merek  dagang dilakukan  berdasarkan  pendaftaran  lebih  awal,  agar  terhindar  dari  adanya kemiripan masyarakat perlu mempublikasi secara massif diberbagai media.
Kata Kunci : Kekayaan; Intelektual; Desain; Industri; Ganda; Bensu

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
The similarities between the registered trademark "GEPREK BENSU" and the owners Benny  Sudjono  and  Ruben  Onsu  necessitates  a  government  strategy  to  prevent  a recurrence.  This  research  focuses  on  two  aspects  of  the  problem:  how  to  publish artificial  designs  and  trademarks  in  Indonesia,  and  what  is  the  correct  outcome  to ensure  that  fake  designs  and  trademarks  in  Indonesia  are  not  published  in duplicate. To analyze the problem's expression, the author employs a normative legal method. According to the findings, the allocation of fake designs and trademarks is based  on  early  enrolment.  To  prevent  the  existence  of  parallels  in  society,  it  is important to disseminate extensively in vivid media.

## Keywords: Wealth; Intellectual; Design; Industry; Dual; Bensu

## 1. PENDAHULUAN
Pada  bulan  September  2020  yang  lalu,  publik  dihebohkan  dengan  adanya gugatan yang diajukan oleh Benny Sudjono terhadap merek “Geprek Bensu” yang dikelola  salah  satu  artis  Indonesia,  Ruben  Onsu.  Penggunaan  merek  “Geprek Bensu”  tersebut  ternyata  memiliki  kesamaan  nama  dan  desain  kotak  makanan milik  pihak  lain  dengan  nama  “Geprek  I  am  Bensu”.  Asal  mula  terjadinya persengketaan  tersebut,  disebabkan  karena  diantara  kedua  merek  tersebut terdapat  kemiripan  pada  logo  dan  kotak  kemasan  makanan,  sehingga  Benny Sudjono  sebagai  orang  yang  pertama  kali  mendaftarkan  serta  memegang  hak kekayaan  intelektual  produk  tersebut  mengajukan  gugatan  (Bafadhal,  2018). Sesuai data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah tercatat bahwa merek “Geprek  Bensu”  merupakan  milik  Benny  Sudjono  terhitung  sejak  tanggal  24  Mei 2017.  Setelah  resmi  mengantongi  hak  ekslusif  atas  “Geprek  Bensu”  selanjutnya Benny  Sudjono  menggunakan  merek  tersebut  pada  seluruh  outlet  maupun restoran  tempat  usaha  miliknya.  Akan  tetapi,  dalam  beberapa  tahun  terakhir Ruben  Onsu  juga  menggunakan  logo  dan  merek  “Geprek  Bensu”  yang  memiliki kesamaan  dan  kemiripan  dengan  Geprek  milik  Benny  Sudjono.  Atas  tindakan Ruben  Onsu  tersebut,  selanjutnya  Benny  Sudjono  merasa  keberatan  dan mengajukan  gugatan  kepada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  untuk membatalkan  penerbitan  kemasan  makanan  tersebut  agar  tidak  menimbulkan keraguan  di  tengah  masyarakat  dan  merugikan  penjualan  Geprek  Bensu  karena tidak orginal sebagaimana mestinya (Djumhana & Djubaedillah, 1997).
Awal  mula  terjadinya  kemiripan  Geprek  Bensu  tersebut  diduga  karena adanya  keterlibatan  dari  Jordi  Onsu  selaku  adik  Ruben  Onsu  dimana  pada  saat itu dipercayakan sebagai manager operasional dari usaha Geprek Benny Sudjono dengan  merek  “I  am  Geprek  Bensu”  dan  kemudian  dalam  pengelolaan  usaha tersebut  berkembang  dengan  pesat  dan  membuka  cabang  ( outlet ).  Selanjutnya, untuk  meningkatkan  minat  pembeli  terhadap  merek  dagang  “Bensu”  tersebut, penggugat  menggunakan  jasa  Ruben  Onsu  selaku  brand  ambassador  dan memberikan royalty atau bagi hasil kepada tergugat dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Selanjutnya, demi menciptakan kepastian dalam legalisasi hak atas kekayaan intelektual  merek  “Geprek  Bensu”  berdasarkan  gugatan  dari  Benny  Sudjono, Mahkamah  Agung  telah  memutus  perkara  tersebut  melalui  Putusan  Nomor 16/Pdt.Sus.Desain  Indutri/2020/PN.Niaga.Jkt.  Pst.  Dalam  ammar  putusan dinyatakan  bahwa  Benny  Sujono  ditetapkan  sebagai  pemilik  hak  dan  pendaftar pertama ( first to file ) atas merek “Geprek Bensu” dan berhak secara penuh untuk
mempromosikan  dan  menggunakan  merek  dagang  dimaksud. First  to  file ” merupakan  suatu  sistem  yang  menjadi  parameter  dalam  menentukan  pemegang hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang di Indonesia.
Kesamaan  dalam  suatu  merek  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan pelanggaran kekayaan intelektual (Lindsey et al., 2006). Mengingat perkembangan zaman dan teknologi saat ini, jenis pelanggaran KI sangat beragam dan kompleks (Djumhana  &  Djubaedillah,  1997).  Berikut  beberapa  bentuk  pelanggaran  KI, diantaranya  “pemalsuan,  pembajakan,  penyadapan,  pembocoran  informasi rahasia,  persaingan  tidak  sehat,  menjual  atau  memperdagangkan  barang  tidak original  (Budi  &  Syamsudin,  2004;  Saidin,  2004).  Atas  tindakan  pelanggaran dimaksud, selain merugikan pemegang hak kekayaan intelektual saja, melainkan turut  berdampak  pada  kepentingan  umum  (Budi  &  Syamsudin,  2004). Pelanggaran terhadap  KI  pada  umumnya  dipengaruhi  alasan dari  individu dalam hal  ini  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  besar  apabila  telah terdaftar secara resmi dan meningkatan minat pembeli (Rizaldi, 2009).
Kesamaan  atau  kemiripan  merek  Geprek  Bensu  milik  Benny  Sudjono  dan Ruben  Onsu  menurut  peneliti  seharusnya  tidak  terjadi,  mengingat  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  telah  menjamin  mekanisme pendaftaran  suatu  merek  yang  dapat  dimohonkan  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2006 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  menyatakan  bahwa  “Permohonan ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.
Apabila  desain  dan  logo  “Geprek  Bensu”  yang  sudah  terkenal  di  kalangan masyarakat dengan cita rasa yang khas jika dibiarkan beredar 2 (dua) merek yang sama namun pemiliknya berbeda, tentu akan berdampak negatif tidak hanya bagi pemilik  asal,  melainkan  juga  kepada  seluruh  masyarakat  yang  akhirnya  tidak mendapatkan  produk  dengan  merek  resmi  yang  telah  dikenal  oleh  konsumen. Sehingga  untuk  menghindari  adanya  kesamaan  dalam  penerbitan  merek  suatu produk, Pemerintah seharusnya mempublikasi merek maupun desain dari produk yang  akan  didaftarkan  oleh  pemohon  sebelum  memberikan  hak  eksklusif pemegang  KI.  Tujuannya  agar  masyarakat  atau  konsumen  dapat  memberikan masukan  melalui  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  hal  terdapat kesamaan atau kemiripan yang kemudian dapat menolah permohonan pengajuan merek  dimaksud  seperti  halnya  kasus  Geprek  Bensu.  Mengacu  pada  latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait urgensi publikasi dalam penerbitan kekayaan intelektual di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam memperoleh hasil penelitian ilmiah berkaitan dengan publikasi dalam penerbitan  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  serta  menjawab  perumusan masalah,  peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  (yuridis normatif) (Marzuki, 2005). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  ilmu  yang  berkaitan  dengan hukum  atau  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Adapun  kolerasi  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu  berkenaan  dengan  kekayaan  intelektual khususnya di bidang merek. Selanjutnya, dalam mengkaji rumusan masalah yang ada, peneliti memakai sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder serta  tersier.  Bahan  hukum  primer  meliputi  “UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Sebagai bahan hukum sekunder yang menunjang kajian  ilmiah  ini,  peneliti  menggunakan  pendapat  hukum  yang  bersumber  dari buku-buku, koran, dan jurnal yang berkenaan langsung dengan penelitian. Bahan
Hukum  Tersier,  terdiri  dari  sumber  yang  berasal  dari  media  internet.  Data  yang telah  diperoleh  kemudian  diolah  melalui  teknik  studi  kepustakaan  ( library research ),  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  literatur- literatur  yang  memiliki  kaitan  langung  dengan  kekayaan  intelektual  dan  desain industri serta buku-buku hukum lainnya. Dari data yang peneliti peroleh tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap ketentuan pasal yang berkaitan langsung dengan  pokok  permasalahan  melalui  pisau  analisis  berupa  teori  Perlindungan Hukum sebagaimana dikemukakan Philipus (1987).

## 3. PEMBAHASAN

## a. Sistem Penerbitan Desain Industri dan Merek di Indonesia
Sebagai Negara yang dilandasi pada hukum dan Pancasila, Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan masyarakat harus  tunduk  pada  ketentuan  sebagaimana  telah  dilegalisasi  melalui  suatu peraturan  (Soekardono,  1983). Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  tidak  ada  seorang pun  yang  dapat  bertindak  secara  bebas  sesuai  dengan  kehendak  pribadi (Soejatin,  1980).  Begitu  pun  terhadap  kekayaan  intelektual  yang  berasal  dari cipta,  rasa  dan  kemampuan  yang  berasal dari  pikiran  manusia,  yang  biasa  kita kenal  dengan  istilah  “kekayaan  intelektual”  atau intellectual  property  rights . Menurut  pendapat  para  ahli  hukum,  KI  dapat  didefinisikan  secara  beragam namun  dengan  esensi  yang  hampir  sama.  Diantaranya  menurut  Syafrinaldi, Fahmi  dan  Abdi  Almakstur  yang  mengartikan  bahwa  KI  merupakan  suatu  hak yang asal mulanya bersumber dari pemikiran manusia, kemudian menghasilkan atau  menciptakan  produk.  Dalam  menciptakan  produk  tersebut  harus  terdapat proses  atau  tahapan  yang  memiliki  dayaguna.  Disamping  pemikiran  tersebut, Iswi Hariyani berpendapat bahwa KI merupakan bagian dari hak secara yurisdis dan  bersifat  ekslusif  (khusus)  yang  diberikan  kepada  pemilik  karya  cipta  serta penemunya  dan  bersifat  original  dan  terbaru.  Lebih  lanjut,  (Djumhana  & Djubaedillah, 1993)  juga memberi batasan pengertian terkait KI, yaitu hak yang bersumber  dari  aktivitas  maupun  kegiatan  manusia  yang  memiliki  kreativitas serta dapat ditunjukkan kepada masyarakat umum serta memiliki nilai ekonomis bagi pemilik KI (Syafrinaldi & Almaktsur, 2008).
Sebagai  hak  privat,  setiap  Penemu  atau  Pencipta  KI  memiliki  hak  serta kebebasan untuk mendaftarkan KI yang dihasilkan serta menggunakan kembali hasil temuannya. Untuk membedakan pencipta atau penemu dari suatu KI, Pemerintah menetapkan bahwa setiap orang  yang  pertama  kali  mendaftarkan  KI  termasuk desain  industri  kepada  Negara  merupakan  pemegang  hak  ekslusif.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengapresiasi  atau  menghargai  setiap  karya  cipta  yang  ada  serta meningkatkan  kreativitas  serta  menarik  minat  masyarakat  untuk  terus mengembangkan  KI.  Adapun  yang  termasuk  kreasi  dalam  bidang  KI  meliputi invensi,  karya  sastra,  karya  seni,  nama,  symbol,  citra,  nama,  serta  setiap  desain dalam dunia perdagangan.
Ketentuan  mengenai  tata  cara  pendaftaran  Merek  diatur dalam  Pasal 4  sampai dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. Pengajuan  merek  diajukan  kepada Direktorat KI  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  hal  permohonan  yang  disampaikan  telah memenuhi  persyaratan,  selanjutnya  Direktorat  KI  mengumumkan  permohonan pendaftaran  Merek  yang  telah  memenuhi  persyaratan  selama  jangka  waktu  (6) enam  bulan  dengan  cara  memasang  papan  pengumuman khusus  yang  mudah  dan jelas terlihat oleh umum dan dalam Berita Negara. Marks, yang diterbitkan secara berkala  oleh  Direktorat  KI  (Sanityastuti,  2009).  Dalam  jangka  waktu  pengumuman tersebut,  setiap orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan pendaftaran  merek  ysang  diperebutkan  apabila  terdapat  alasan  dan  bukti  yang
cukup  bahwa  merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  melanggar  ketentuan “Pasal  4-19  UU  No.  20  Tahun  2016”. Setelah  masa  pengumuman  selesai,  apabila terdapat  sanggahan  atau  tidak  sama  sekali  atas  permohonan  merek  dimaksud, Direktorat  Merek  dapat  melanjutkan  dengan  melakukan  pemeriksaan  secara substantif.
Dalam hal terdapat kemiripan atau kesamaan pada atas permohonan merek yang  diajukan,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dapat  membatalkan pendaftaran Merek dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek  serta  menandai  penyebab  dan  tanggal  pembatalan.  Pembatalan  pendaftaran dikirim  secara  tertulis  kepada  pemilik  merek  atau  agennya,  dengan  menyebutkan alasan  pembatalan  dan  menyatakan  bahwa sejak  tanggal  penghapusan  dari  daftar umum  merek,  sertifikat  merek  akan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Adapun  yang dimaksud  dengan  persamaan  pada  hakekatnya  adalah  kemiripan  suatu  unsur tertentu dari suatu merek dengan merek lain yang sangat menonjol, sedemikian rupa  sehingga  tampak  adanya  kesamaan  bentuk,  tulisan,  penentuan  atau kombinasi  dari  setiap unsur  atau  kesamaan  bunyi  ujaran  dalam  merek  tersebut. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan persamaan pada bentuk yaitu suatu kesamaan atau kemiripan pada rupa atau tampilan dari satu merek terhadap merek lainnya (Ruslan, 2003).
Selain daripada itu kesamaan atas suatu merek juga dapat dikategorikan apabila terdapat tambahan  berupa  huruf  maupun  kata  pada  merek  lainnya.  Sementara yang  dimaksudkan sebagai  persamaan  cara  penempatan  yaitu  kesamaan  terhadap posisi maupun letak dari suatu merek maupun merek lainnya. Kesamaan atas cara penempatan  dalam  hal  ini  dapat  berbentuk  tindakan  menempatkan  suatu  logo maupun  suatu  tulisan  dari  merek  lainnya.  Selanjutnya  yang  dimaksudkan dengan  persamaan  cara  penulisan  yaitu,  suatu  kesamaan  atau  kemiripan  dari tulisan sebuah merek terhadap merek lainnya. Pada prakteknya, kesamaan atas penulisansatu  merek  dengan  merek  lainnya  seringkali  terjadi  pada  setiap konsumen. Dimana penulisan tersebut sangat mirip dengan jenis huruf yang juga hampir sama digunakan.
Kemiripan kombinasi komponen merupakan kesamaan antara elemen merek dengan  merek  lain.  Kemiripan  kombinasi  komponen  yang  dipermasalahkan, seperti  adanya  kombinasi  atau  campuran  persamaan  bentuk,  persamaan  teknik penempatan,  persamaan  cara  penulisan,  serta  persamaan  ucapan  atau  bunyi. Selain  persamaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  juga  dikenal  persamaan  atas unsur  warna,  komposisi  produk,  huruf,  serta  kesamaan  kelas  dalam  merek. Kemudian terdapat pula kesamaan atau persamaan dalam bunyi maupun ucapan yang berdasarkan dari lafal maupun bunyi apabila diucapkan dalam suatu merek. Kesamaan pada ucapan dapat dimaknai bilama menimbulkan suatu kebingungan terhadap  konsumen  yang  mendengar  bunyi  dari  pengucapan  merek  tersebut. Persamaan  bicara  ini  memiliki  kualitas  yang  membingungkan  ketika  didengar. Adanya  kesamaan  dalam  pengucapan  merek  pada  umumnya  sangat  berkenaan dengan  penulisan  merek  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  antara  bunyi  dan penulisannya  terdapat  kemiripan.  Kesamaan  atas  pengucapan  juga  memiliki kaitan dengan cara penempatan.
Secara  khusus,  "UU  No.  20  Tahun  2016"  mengatur  tentang  penghapusan merek, yang menyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa “Pencabutan pendaftaran Merek  dari  Daftar  Umum  Merek  dapat  dilakukan  atas  prakarsa  Direktorat Jenderal.  atau  berdasarkan  permohonan  pemilik  merek”.  Sehingga  untuk menghindari  adanya  penghapusan  atas  merek  yang  telah  didaftarkan  maka  setiap merek  yang  telah  resmi  tersebut  harus segera  dimanfaatkan  serta  digunakan  pada
seluruh  tahapan  kegiatan  maupun  produksi  suatu  barang  maupun  jasa  yang  telah terdaftar.
Sejalan  dengan  ketentuan  mengenai  pembatalan  terhadap  merek  yang memiliki  persamaan  pada  pokoknya,  Jumhana  dan  Djubaedah  mengemukakan alasan lain atas pembatalan terhadap kekayaan intelektual, antara lain:
1) Terdapat kesamaan atas pokok atau seluruh merek, cipta, desain industri , paten dari suatu barang maupun jasa yang telah didaftarkan secara resmi dan termasuk dalam kelas yang sama.
2) Terdapat  pengguna  illegal  dari  suatu  merek  atau  produk  kekayaan intelektual lainnya yang telah resmi didaftrakan kepada negara.
3) Tindakan  meniru  nama  atau  singkatan  nama,  bendera,  lambang  atau lencana, atau label dari negara, lembaga nasional dan internasional secara melawan hukum (illegal) (Khairandy, 2006).
Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan merek tertuang dalam Pasal 69 UU 20 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  tanggal pendaftaran  Merek”.  Tidak  ada  batasan  waktu  untuk  mengajukan  mosi  untuk pemberhentian  suatu  kasus.  Namun,  selama  merek  atau  desain  industri  yang bersangkutan  bertentangan  dengan  nilai  moral,  standar  kesusilaan,  dan ketertiban  umum,  maka  tidak  dapat  digugat.  Selanjutnya  apabila  terdapat putusan  pengadilan  terhadap  pembatalan  suatu  merek  maupun  KI,  maka pemohon dapat mengajukan kasasi atau banding. Sehingga selanjutnya Dirjen KI akan  melaksanakan  putusan  pembatalan  merek  atau  desain  industri    dimaksud yang  kemudian  membuat  pengumuman  resmi  Daftar  Umum  Merek  pada  Berita Resmi  Merek.  Setelah  melakukan  pengumuman  tersebut,  selanjutnya  Dirjen  KI melakukan pencoretan atas merek maupun desain industri yang telah dibatalkan. Dalam  pencoretan  tersebut  juga  disertakan  tanggal  maupun  catatan  mengenai alasan  pencoretan  dimaksud.  Merek  atau  Desain  Industri  yang  telah  dinyatakan tidak  berlaku  kemudian  diajukan  secara  tertulis  kepada  pejabat  pemilik  merek atau  kuasanya,  disertai  alasan  pembatalan  dan  tanggal  penghapusan  dari  daftar umum  merek,  dan  sertifikat.  merek  yang  bersangkutan  akan  dinyatakan  tidak berlaku.  Kemudian  apabila  dikemudian  hari  terdapat  gugatan  atas  suatu  merek terdaftar, maka setiap orang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melalui Lembaga Arbitrase atau Lembaga penyelesaian sengketa (Semaun, 2016).

## b. Solusi Agar Desain Industri dan Merek Tidak Terbit Ganda di Indonesia
Sebelum  UU  No.  20  Tahun  2016  berlaku,  Undang-Undang  Merek  diatur dalam  UU  No.  15  Tahun  2001,  yang  memiliki  berbagai  batasan  yang  mengatur pendaftaran  merek.  Pada  tahun  2001,  keberadaan  terhadap  suatu  merek  dapat diakui  setelah  adanya  tahapan  pengumuman  oleh  Dirjen  KI  pasca dilaksanakannya  pemeriksaan  secara  substantif.  Adanya  pemeriksaan  substantif tersebut kemudian akan menentukan disetujui atau tidak nya suatu permohonan merek oleh pemohon. Sementara itu, dalam perkembangan hukum sesuai amanat “UU No.20 Tahun 2016” terdapat perubahan dalam penetapan suatu merek yang diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:
“(1)  Menteri  mengumumkan  permohonan  dalam  Berita  Resmi  Merek  dan waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)  Pengumuman  permohonan  dalam  Berita  Resmi  Merek  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan”.
Dalam memperoleh pengakuan terhadap pemilikan KI harus melalui tahapan publikasi  atau  pengumuman  melalui  direktorat  jenderal  KI.  Untuk  pengajuan merek  sendiri  telah  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  sebagaimana
ketentuan  tersebut  di  atas.  Dilihat  dari  definisinya  publikasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengenalkan  suatu  hal  baik  berupa  benda maupun  produk  kepada  khayalak  umum  agar  mudah  dikenali.  Lebih  lanjut, definisi  pengumuman  juga  telah  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  komunikasi, antara  lain  Mulyati  yang  menyebut  pengumuman  sebagai  alat  komunikasi  yang dapat  dipergunakan  oleh  seseorang  untuk  mengumumkan  sesuatu.  Kemudian, menurut pendapat Pulubuhu dan Pateda, bahwa pengumuman merupakan surat yang  disampaikan  secara  terbuka  serta  dapat  ditunjukkan  atau  dimuat  melalui majalah, koran, atau surat kabar elektronik lainnya. Adapun pihak yang memiliki kewenangan  untuk  menyampaikan  adanya  pengumuman  terkait  pendaftaran merek maupun desain industri  adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tahapan  publikasi  terhadap  pendaftaran  merek  maupun  desain  industri  serta bentuk kekayaan intelektual lainnya merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum  yang  nyata  bagi  masyarakat.  Pemilikan  atas  kekayaan  intelektual  dapat mencegah adanya upaya maupun tindakan imitasi serta penipuan yang dilakukan oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian moriil maupun materiil dari pemilik atau pemegang hak yang sah. Hal ini sangat sejalan  dengan  teori  Perlindungan  Hukum  yang  merupakan  hasil  pemikiran  dari Philipus (1987).
Dalam  pandangan  Hadjon,  dikemukakan  bahwa  perlindungan  hukum merupakan  bagian  dari  bentuk  nyata  pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  yang merupakan ideologi bangsa. Kaitannya dengan kekayaan intelektual yang merupakan hak asasi manusia, yaitu hak bebas untuk berkreasi, maka ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan oleh manuasia. Selain kewajiban yang harus ditaati, maka dalam perlindungan  hukum  juga  ada  Batasan  serta  peran  Negara.  Tujuan  serta  bentuk perlindungan  hukum  yang  dikenal  dalam  teori  ini  ada  2  (dua), yakni  sebagai Sarana  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  Sarana  Perlindungan  Hukum Represif.
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Dalam  sarana  perlindungan  hukum  preventif  setiap  subjek  hukum memiliki  hak  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pertimbangan  sebelum adanya  keputusan  final  dari  pengambil kebijakan  atau  Pemerintah.  Hal  ini bertujuan  untuk  menghindari  adanya  persengketaan,  perlindungan  hukum secara  preventif  tidak  hanya  berfungsi  bagi  konsumen  atau masyarakat yang dalam hal ini adalah pemilik kekayaan intelektual, namun juga memiliki dampak  dan  manfaat  yang  sangat  nyata  bagi  pemerintahan  dalam  bertindak. Perlindungan hukum  secara  preventif  ini  sendiri  merupakan  bagian  dari upaya  penegakan  hukum  di  tengah  masyarakat  mengingat  banyaknya kebijakan yang akan diberlakukan kepada khalayak luas.
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Disamping tindakan pereventif, Hadjon juga mengemukakan bahwa dalam konsep  perlindungan  hukum  juga  terdapat  bentuk  represif.  Perlindungan hukum  secara  represif ini  sendiri  merupakan  kebalikan  dari  perlindungan represif.  Sehingga  tujuannya adalah  bukan  untuk  menghindari  permasalahan namun  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  timbul.  Tindakan penyelesaian  masalah  di  Indonesia  dapat  dilakukan  oleh  Pengadilan Umum maupun  Pengadilan  Administrasi.  Dengan  adanya  sarana  perlindungan hukum  represif  maka  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dapat  diakui  dan dijunjung  tinggi  yang  bersumber  dan  bertumpu  dari  konsep  tentang pengakuan.  Lahirnya  perlindungan  atas  nilai  HAM  berasal  dari  konsep Negara Barat karena adanya tindakan pelanggaran HAM di tengah masyarakat dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah
dari  barat.  Sebagai  negara  yang  mengutamakan  hukum  sebagai  dasar negara,  perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  pembatasan  kewajiban masyarakat  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  diamanatkan dalam  ketentuan  perundang-undangan yang ada.
Pada  hakekatnya,  pelanggaran  merek  di  Indonesia  adalah  akibat  dari konsumerisme  penduduk  setempat.  Masyarakat  di  Indonesia  memiliki kecenderungan untuk menyukai barang-barang asing ( label  minded ), terutama jika barang  tersebut  adalah  merek  terkenal.  Namun,  daya  beli  masyarakat  yang  buruk menghalangi mereka untuk memperoleh barang- barang internasional yang harganya seringkali lebih  besar  daripada  barang-barang  domestik.  Hal ini memotivasi pelaku komersial atau produsen yang berniat jahat untuk melakukan pelanggaran merek. Pelanggaran merek sering dimotivasi oleh keinginan untuk menghasilkan keuntungan besar dalam perdagangan, yang biasanya dicapai dengan menggunakan nama merek terkenal.  Pada  kenyataannya,  ada  beberapa  contoh  pemalsuan  atau  meniru perusahaan terkenal dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang cepat. Dalam hal ini,  pemilik  merek  terkenal  tidak  diragukan  lagi  sangat  terpengaruh,  karena  dapat merusak  omset  penjualan  dan  kepercayaan  pelanggan  pada  kualitas  merek. Tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  penghentian  tindakan  yang  terkait  dengan penggunaan merek secara tidak sah tentu dapat diterima, karena tindakan tersebut sangat  merugikan  pemilik  merek  yang  sah.  Selain  kerugian  ekonomi  langsung, pemalsuan  dapat  merusak  reputasi  merek  jika  produk  atau  layanan  palsu  memiliki kualitas  yang  lebih  rendah  daripada  yang  menggunakan  merek  dagang  secara  sah (Shahrullah et al., 2021).
Desain Industri adalah suatu kreasi yang menyangkut bentuk, konfigurasi, atau  susunan  garis  dan  warna,  atau  kombinasinya,  dalam  tiga  atau  dua  dimensi, yang  memberikan kesan  estetis,  dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau dua  dimensi,  dan  dapat  digunakan  untuk  memproduksi  suatu  produk,  barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari perspektif ini, produk atau produk merupakan  perpaduan  antara  kreativitas  dan  teknis  dalam  proses  pengembangan barang-barang industri dengan maksud dapat digunakan oleh orang atau pengguna dan sebagai hasil dari penciptaan sistem manufaktur. Menurut pengertian  desain industri  dalam  Undang-Undang  Desain  Industri,  segala  sesuatu  dianggap  sebagai desain industri jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. produksi  bentuk,  susunan,  atau  komposisi  garis,  warna,  atau  garis  dan warna  atau kombinasinya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
b. memberikan kesan estetis.
c. dapat dicapai dalam desain tiga dimensi atau dua dimensi.
d. untuk menghasilkan produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak  Desain  Industri  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (5)  UU  Desain  Industri  adalah
“ hak eksklusif yang diberikan oleh  negara Republik Indonesia kepada pendesain atas  hasil  kreasinya  untuk  selama  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri,  atau memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak tersebut”.
Dari  uraian  definisi  desain  industri    sebagaimana  tersebut  diatas,  ditarik kesimpulan bahwa dengan diperolehnya hak dari negara dikarenakan bahwa pemilik dari desain tersebut telah mendaftarkan hasil desain industrinya kepada Dirjen KI. Berikut  topik-topik  yang  termasuk  dalam  desain  industri  atau  yang  merupakan penerima hak desain industri, antara   lain:
a. desainer atau yang memperoleh hak tersebut dari desainer.
b. perancang dengan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama, disediakan secara bersama-sama kecuali ada perjanjian lain.
Selain itu, ruang lingkup desain industri meliputi:
a. Pemegang  hak  Desain  Industri  memiliki  hak  eksklusif  untuk  menggunakan hak  Desain  Industri  dan  melarang  orang  lain  membuat,  menggunakan, menjual,  mengimpor,  mengekspor,  dan/atau  mendistribusikan  barang yang diberikan hak Desain Industri tanpa persetujuannya.
b. Penggunaan Desain Industri untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, sepanjang tidak  mempengaruhi  kepentingan  yang  sah  dari  pemegang  hak Desain  Industri.  Setiap  orang  Indonesia  berhak  atas  perlindungan  dari pemerintah, termasuk perlindungan hak desain industri.
Terhadap  setiap  desain  industri  yang  telah  terdaftar  akan  memperoleh perlindungan  dari  Negara,  baik  itu  perlindungan  berupa  hak  ekonomi  maupun terhadap  hak  moral.  Kedua  perlindungan atas hak tersebut akan sangat memadai jika  berkaitan  dengan  desain  maupun kreasi  desain  industri    yang  memiliki  nilai ekonomis  serta  berdampak  luas  bagi  masyarakat  serta  Negara.  Dengan  adanya perlindungan hukum tersebut tentu saja berbanding positif dengan iklim industri yang  baik,  mengingat  bahwa  terhadap  desain  industri    itu  sendiri  memiliki beberapa ketentuan, yang antara lain:
a. Adanya  pemberian  insentif  ataupun  kemudahan  bagi  seluruh  kegiatan penerlitian atas desain  industri    yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu karya maupun temuan yang kreatif sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat menghindari pemiliki KI dari gugatan pihak lainnya.
b. Adanya  perlindungan  hukum  atas  peniruan  atau  imitasi  terhadap  desain industri    dalam  persaingan  usaha  di  tengah  masyarakat  diharapkan  dapat meminimalisir  tindakan  yang  menyalahgunakan  hak  atas  desain  industri sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri.
Dalam  UU  dimaksud  memang  tidak  disebutkan  adnaya  batasan  suatu desain  industri    dapat dikatakan sama ataupun tidak. Akan tetapi, pemahaman terhadap kemiripan dari suatu desain industri  sendiri dapat dikenal dengan istilah “identic immaterial”. Meskipun dari segi konfigurasi masih terdapat perbedaan namun tetap  dianggap  tidak  sama  dalam  “Pasal  2  ayat  (2)  UU  Desain  Industri”.  Desain industri juga merupakan bagian dari KI yang tetap harus dilindungi oleh Negara. Semakin  berkembangnya  sektor  industri  di Indonesia  menyebabkan  munculnya beberapa  pelanggaran.  Salah  satunya  dalam  bidang  desain  industri,  padahal perjanjian desain industri sudah ada. Dalam konteks desain industri, perselisihan dapat  dicirikan  sebagai  ketidaksepakatan  antara  para  pihak  tentang  hak  desain industri yang ditimbulkan oleh penggunaan hak desain industri secara tidak sah oleh pihak lain. Penggunaan hak desain industri secara tidak sah meliputi pembuatan, penjualan,  impor,  ekspor,  dan  distribusi  desain  industri  terdaftar.  Hal  ini menyebabkan  munculnya  konflik  desain  industri  perdata  dan  pidana. Permasalahan  di  bidang  desain industri  di  Indonesia  seringkali  dikaji  melalui  jalur hukum  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  puas  yang  tidak  memahami  sistem penyelesaian sengketa terkait desain.”
Untuk  menghindari  adanya  penerbitan  terhadap  kekayaan  intelektual  yang memiliki  kesamaan  unsur,  baik  terhadap  merek  maupun  desain  industri    maka Pemerintah  dapat  bersinergi  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan publikasi  secara  menyeluruh  yang  menjangkau  lapisan  masyarakat  baik  di  tingkat pusat  hingga  ke  daerah  terpencil  sekalipun.  Direktorat  KI  yang  memikli perpanjangan  tangan  di  setiap  provinsi  di  Indonesia  dapat  bekerjasama  dengan seluruh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  mengumumkan atau mempublikasi permohonan merek maupun desain industri oleh Pemohon.
Publikasi  tersebut  dapat  dilaksanakan  dalam  rentang  waktu  yang  cukup, misalnya lebih dari 6 (enam) bulan. Pertimbangan tersebut peneliti dasarkan pada pemikiran  bahwa  jika  dilihat  dari  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  terhadap
pengumuman dalam pendaftaran KI hanya dimiliki oleh Dirjen KI saja. Hal inilah yang menurut  peneliti  perlu  dimaksimalkan  lagi agar  jika  terdapat  kemiripan  dalam  logo maupun merek yang didaftar, Kantor Wilayah dapat melaporkan ke Dirjen KI untuk menolak  permohonan  dimaksud  sebagaimana  yang  terjadi pada  kasus  Geprek Bensu.  Publikasi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media  social  kekinian, seperti  website,  Instagram,  maupun  pengumuman  langsung  di  berbagai  wiayah daerah hingga kelurahan/desa.

## 4. PENUTUP
Penerbitan  desain  industri  dan  merek  dagang  dalam  hal  ini  Geprek  yang dimiliki  oleh  Benny  Sudjono  dan  Ruben  Onsu  yang  terdaftar  pada  Dirjen  KI Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah  sejalan  dengan  amanat  UU Nomor  20  Tahun  2016,  dimana  pengajuan  merek  dagang  dan  desain  industri tersebut  telah  memenuhi  peryaratan  administratif  serta  melalui  pemeriksaan substantif sehingga keduanya memiliki kekuatan hukum.
Solusi  yang  tepat  agar  desain  industri  dan  merek  di  Indonesia  tidak diterbitkan  ganda  yaitu  dalam  setiap  pengajuan  atau  permohonan  pendaftaran merek  dagang  dan  desain  industri    oleh  pemohon,  Pemerintah  seharusnya melakukan  publikasi  terhadap  adanya  pendaftaran  oleh  pemohon  dengan  waktu yang  lebih  panjang  dan  melakukan  pengujian  dengan  cara  mengumumkan  di setiap provinsi di Indonesia agar tidak terdapat keberatan jika terhadap kemiripan merek maupun desain indutri pada pokoknya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum , 1 (1), 21–41. Budi, A. R., & Syamsudin, M. (2004). Hak kekayaan Intelektual dan budaya Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada . Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1993). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia . Citra Aditya Bakti. Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1997). Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Khairandy, R. (2006). Pengantar Hukum Dagang. FH UII PRES, Yogyakarta .
Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni , 252. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) . Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya , 25 . Rizaldi, J. (2009). Perlindungan kemasan produk merek terkenal terhadap persaingan curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan TRIPs-WTO . Alumni.
Ruslan, R. (2003). Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti ,
200 . Saidin, O. K. (2004). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Cetakan ke-4). PT Raja Grafindo Perkasa . Sanityastuti, M. S. (2009). Dasar-Dasar Public Relation. Yogyakarta: Sukses offset . Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum , 14 (1), 108–124.
Shahrullah, R. S., Girsang, J., Amboro, F. Y. P., & Novita, N. (2021). Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia. University Of Bengkulu Law Journal , 6 (1), 60–81.
Soejatin, R. (1980). Hukum Dagang I dan II,. Cetakan Ketiga, 1980, Jakarta: Pradnya Pararnita .
Soekardono, R. (1983). Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Cetakan ke-8 . Jakarta: Dian Rakyat.
Syafrinaldi, F., & Almaktsur, M. A. (2008). Hak Kekayaan Intelektual . Pekanbaru: Suska Press.