PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS REGULER DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2021 DI KOTA LHOKSEUMAWE
Muhammad Saifrizal 1 Yafitzam Yusuf 2
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Email: muhammadsaifrizal@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Pengelolaan  Dana  BOS Reguler, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengukur  dan  melihat  sejauh  mana  pengelolaan keuangan  Dana  BOS  Reguler  dan  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan daerah yang berlaku umum berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Pendidikan yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menjamin efektivitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  teknik wawancara,  teknik  dokumentasi  dan  teknik  observasi.  Hasil  penelitian  ini bahwa  Perencanaan  pengelolaan  dana  BOS  pada  satuan  pendidikan  di  Kota
Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Sekolah, Bendahara sekolah,  Dewan  guru,  dan  Komite  sekolah,  yang  diimplementasikan  dalam RKAS  yang  kemudian  diinput  dalam  Aplikasi  Rencana  Kegiatan  Anggaran Sekolah (ARKAS). Pelaksanaan penggunaan dana BOS telah sesuai dengan dua belas item tata kelola bos yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam  BOS  tidak  cukup  padahal  dana  triwulan  berikutnya  belum  cair  maka bendahara  BOS  dengan  persetujuan  Kepala  Sekolah  meminjam  kepada  pihak ketiga  seperti  Koperasi  PNS.  Pelaporan  dana  BOS  Reguler  pada  satuan pendidikan  di  wilayah  Kota  Lhokseumawe  masih  menggunakan  dua  metode secara online dan offline. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi.

## ABSTRACT
Keywords: Regular BOS Fund Management,  Regional Financial Reporting Accountability The  purpose  of  this  study  is  to  measure  and  see  the  extent  of  financial management  of  the  Regular  BOS  Fund  and  accountability  for  generally accepted  regional  financial  reporting  based  on  Permendikbud  No.  6  of  2021 implemented  by  all  Education  Units  in  Lhokseumawe  City  to  ensure  the effectiveness of the use of BOS in supporting compulsory education programs. This research approach is qualitative descriptive research. The data collection methods used in this study were interview techniques, documentation techniques and observation techniques. The result of this study is that the planning for the management  of  BOS  funds  in  education  units  in  Lhokseumawe  City  has  been implemented properly by the Principal, School Treasurer, Teacher Council, and School Committee, which is implemented in the RKAS which is then inputted in the  School  Budget  Activity  Plan  Application  (ARKAS).  The  implementation  of the use of BOS funds is in accordance with the twelve items of BOS governance that  have  been  regulated  by  the  Government.  If  the  budget  in  the  BOS  is  not sufficient even though the funds in the next quarter have not been disbursed, the

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
BOS  treasurer  with  the  approval  of  the  Principal  borrows  from  a  third  party such  as  the  Civil  Service  Cooperative.  Regular  BOS  funding  reporting  to education  units  in  the  Lhokseumawe  City  area  still  uses  two  methods:  online and offline. For reporting and accountability of regular BOS funds carried out by the school treasurer by making SPJ according to the transactions that occur.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  mutu  bidang  pendidikan  merupakan  prioritas  penting  dalam  pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan dorongan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk  melakukan  aksi  nyata  dalam  mewujudkan  system  pendidikan  yang  lebih  baik  dan berkualitas. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah yaitu berupa Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  bermanfaat  untuk  membiayai  seluruh  operasional satuan  pendidikan  yang  berdasarkan  dengan  struktur  dan  komponen  penggunaan  dana  BOS. (Muryati, 2016).
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  merupakan  upaya  pemerintah  dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang meliputi pendidikan dasar dan menengah atau SD dan  SMP  bagi  semua  warga  Negara.  Pemerintah  melalui  program  BOS  membebaskan  biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain (Kusno, 2013).
Pemerintah  melalui  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  merupakan implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.  Wajib  belajar  pada  pendidikan  dasar  adalah  gratis  dan  tanpa  dipungut  biaya  sedikitpun karena  penyelenggaraannya  dijamin  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  serta  masyarakat karena  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  diatur  dalam  undang-undang  (Juknis Penggunaan Dana BOS tahun 2022).
Bantuan  operasional  sekolah  merupakan  program  pemerintah  untuk  membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana bantuan operasional sekolah  yang  selanjutnya  disebut  Dana  BOS  adalah  dana  yang  digunakan  terutama  untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang semuanya terdapat pada petunjuk teknis (juknis)  mengenai  pengelolaan  Dana  BOS  reguler  tahun  2022  yang  diatur  dalam Permendikbudristek  (2022)  Nomor  2  tahun  2022  oleh  Kemendikbud  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab  secara  teknis  dalam  pengelolaan  program  dana  bantuan  operasional  sekolah BOS Reguler (Kemendikbud, 2022).
Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan  mekanisme  penyaluran.  Sejak  tahun  2012  penyaluran  dana  BOS  dilakukan  dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah)  diwajibkan  untuk  menyusun  laporan  hasil  kegiatannya  kepada  Kemdikbud.  Secara umum,  hal-hal  yang  dilaporkan  oleh  pelaksana  program  adalah  yang  berkaitan  dengan  data
penerima  bantuan,  penyaluran  dana,  realisasi  pelaksanaan  anggaran,  pemanfaatan  dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah.
Namun  kondisi  pada  saat  ini,  partisipasi  pendidikan  masyarakat  cenderung  menurun seiring  dengan  meningkatnya  jenjang  pendidikan.  Angka  partisipasi  masyarakat  pada  jenjang pendidikan  dasar  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  jenjang  pendidikan  menengah.  Demikian pula  angka  partisipasi  masyarakat  pada  pendidikan  tinggi  lebih  rendah  dibandingkan  dengan partisipasi  pendidikan  menengah.  Hal  ini  menunjukkan  kondisi  dimana  semakin  tinggi  jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat
Besaran alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang diberikan kepada sekolah  dihitung  berdasarkan  besaran  satuan  biaya  dana  BOS  reguler  pada  masing-masing daerah  dikalikan  dengan  jumlah  peserta  didik  di  sekolah  tersebut  (Isnaini  et  al.,  2021).  Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana  BOS  reguler  berdasarkan  data  Dapodik  per-tanggal  31  Agustus  tahun  anggaran sebelumnya. Apabila penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka  jumlah  peserta  didik  untuk  penghitungan  besaran  alokasi  Dana  BOS  reguler  ditetapkan sejumlah 60 peserta didik.
Implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah haruslah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2021  tentang  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah regular.  Penggunaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  regular  (BOS  Reguler)  dilakukan berdasarkan prinsip flesibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dana  BOS  Reguler  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,  penggunaan  anggaran,  pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOS Reguler.  (Sari, 2021).
Fenomena  yang  terjadi  di  sekolah  khususnya  di  lingkup  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  saat  ini  bahwa  masih  banyak  sekolah  yang  belum  secara  efektif  menjalankan system  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  yang  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  dana  BOS Reguler.  Kurang  memadainya  sumber  daya  manusia  di  lingkungan  sekolah  juga  menyebabkan pelaporan  dana  BOS  Reguler  di  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  sering  terlambat  dan  banyak yang  harus  di  revisi  kembali  karena  tidak  sesuai  dengan  komponen  pengelolaan  dana  BOS Reguler.  Permasalahan  ini  disebabkan  karena  lemahnya  pengendalian  kepala  sekolah  terhadap penatausahaan  keuangan  BOS  yang  dibuat  oleh  Bendahara  Dana  BOS.  Permasalahan- permasalahan  tersebut  dipengaruhi  oleh  kurangnya  informasi  tentang  akuntabilitas  dana  BOS oleh  pihak  sekolah  sehingga  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  BOS  tidak transparansi dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hambatan  lain  yang  terjadi  adalah  ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dengan pelaksanaan, terkadang perencanaan dana BOS yang dibuat pada RKAS tidak dijalankan dengan semestinya  yang  berakibat  pada  laporan  keuangan  yang  tidak  menyatakan  yang  sebenarnya. Tidak  optimalnya  pengelolaan  dana  BOS  oleh  sekolah  perlu  menjadi  evaluasi  perlunya perbaikan  dalam  hal  pengelolaan,  misalnya  saja  menggunakan  asas  pemisahan  tugas, perencanaan, dan pembukuan setiap transaksi yang terjadi agar dana BOS dapat dikelola dengan baik oleh sekolah.
Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan  secara  efektif  dan  efisien.  Sekolah  dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
Sekolah  (BOS)  wajib  berpedoman  pada  Buku  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dana  BOS  yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  kementerian  teknis  yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015).
Pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  merupakan  Implementasi  dari manajemen  berbasis  sekolah  (MBS),  melalui  MBS  diharapkan  sekolah  dapat  mengelola  dana BOS secara transparan dan akuntabel, yang berarti ada keterbukaan dari pihak sekolah dari segi pengelolaan  dan  juga  pelaporan  dana  BOS  reguler  kepada  masyarakat  maupun  pemerintah (Mushthofa, 2022). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada publik maupun pemerintah, yang merupakan bentuk kontrol yang bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan yang  lebih  sehat.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  BOS  adalah pengelolaan dana dan sumberdaya yang ada dalam program BOS (Rahayuningsih, 2020).
Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari  program  BOS  dengan  efektif  dan  efisien,  melalui  suatu  proses  kerjasama  yang  sistematis dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi permasalah  penting  dalam  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  yang  harus segera  diselesaikan,  karena  sekolah  pada  umumnya  tidak  ingin  laporan  penggunaan  dana  BOS diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  transparansi  dan  pertanggungjawaban  sekolah  hanya terkesan sebagai formalitas yang harus dijalankan (Kaswandi, 2015).
Laporan penggunaan dana BOS yang tidak dipublikasikan oleh sekolah, dan dengan tidak adanya audit oleh akuntan publik, menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran sekolah akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengeloalaan dan penggunaan dana BOS (Fitri, 2014). Untuk itu dalam pengelolaan dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perancanaan, pelaksanaan,  penggunaan  sampai  dengan  pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan  dana  BOS, agar  dalam  pengelolaan  dana  BOS  sesuai  dengan  Juknis  dan  tidak  terjadi  kebocoran  atau penyalagunaan dana BOS.
Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang meliputi  eksistensi  suatu  mekanisme  (baik  secara  konstitusional  ataupun  terkait  keabsahan bentuk)  yang  dapat  meyakinkan  pihak  tertentu  terhadap  aksi  atau  perbuatannya  dalam  rangka penggunaan sumber daya publik dengan adanya keterbukaan, serta kejelasan dan keterhubungan dengan kebebasan publikasi media. Adapun konsep akuntabilitas ini mencakup eksistensi suatu mekanisme  yang  meyakinkan  pihak  berkepentingan  seperti  pejabat  pemerintahan  dan  para politisi  terhadap  suatu  aksi  serta  perbuatan  dalam  rangka  penggunaan  sumber  daya  publik  dan kinerja yang dilakukan (Achmad & Kadmasasmita, 2017).
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  prinsip  pengelolaan  dan  BOS  reguler.  Pengertian prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS reguler yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan  Akuntabilitas  menurut  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan ReformasiBirokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015  adalah  untuk  mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola pengelolaan Dana BOS Reguler terkait dengan data penerimaan bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran,

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
pemanfaatan dana serta bagaimana hasil monitoring dan supervisi dan pengaduan masalah Dana BOS Reguler sebagai akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang dilakukan.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengukur  dan  melihat  sejauh  mana  pengelolaan  keuangan Dana  BOS  Reguler  dan  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan  daerah  yang  berlaku  umum berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Pendidikan yang  ada  di  Kota  Lhokseumawe  untuk  menjamin  efektivitas  penggunaan  BOS  dalam mendukung program wajib belajar.

## METODE
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Desain  penelitian deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.
Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur pada setiap  tahapan  penelitian.  Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  tahapan  yaitu sebagai berikut: 1). Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data, 2). Tahap kedua, setelah data-data  yang  dibutuhkan  diperoleh,  penulis  akan  melakukan  evaluasi  mengenai  perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS dan pelaporan dana BOS, 3). Tahap ketiga, peneliti menarik kesimpulan dan juga memberikan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan  sekolah  dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) reguler
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam proses  perencanaan  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler  pada  Satuan Pendidikan  di  Kota  Lhokseumawe  adalah  mengisi  dan  memutakhirkan  data  sekolah  secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi rill di sekolah. Kemudian sekolah akan  menyusun  rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah  (RKAS),  yang  dilakukan  pada  awal tahun pelajaran, dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bendahara BOS, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS, komite dan dewan guru.
Sebelum menyusun RKAS biasanya diawali dengan melakukan evaluasi sekolah tentang kendala,  hambatan  ataupun  kekurangan  dalam  pengelolaan  dana  tahun  sebelumnya  dan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, kemudian dalam rapat RKAS juga  mengidentifikasi  apa  saja  kebutuhan  sekolah  dalam  satu  tahun  kedepan  dan  bagaimana pengelolaan  dana  akan  dilakukan.  Dalam  proses  penyusunan  RKAS  oleh  tim  manajemen  bos sekolah, guru, dan komite sekolah membuka dialog dengan menerima masukan dan saran dari semua anggota yang hadir dalam rapat RKAS tersebut. Diharapkan dengan keterbukaan sekolah dalam menerima kritik dan saran dalam penyusunan RKAS, dana BOS dapat dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam proses belajar-mengajar. Adanya respon positif
dan  komitmen  bersama  dari  seluruh  komponen  sekolah  memberikan  efek  positif  dalam kemajuan sekolah.
Setelah  melakukan  evaluasi  diri  sekolah  dan  mencatat  apa  saja  kebutuhan  sekolah untuk  tahun  ajaran  baru,  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  merencanakan  anggaran  dari masukan yang diterima pada saat rapat, kemudian dari perencanaan tersebut tim pengelola dana BOS  menjelaskan  kepada  peserta  yang  hadir  dalam  rapat  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah tentang hasil dari RKAS. RKAS yang sudah tersusun kemudian dipajang di papan pengumuman sekolah  atau  ditempat  yang  mudah  dibaca  sehingga  semua  warga  sekolah  bisa  mengetahui rencana anggaran untuk satu tahun kedepan.

## Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler
Kegiatan  yang  sudah  direncanakan  dalam  RKAS,  yang  merupakan  kesepakatan  dan keputusan  bersama  antara  kepala  sekolah,  bendahara,  komite  sekolah  dan  perangkat  pengelola dana  BOS  reguler,  harus  mengesahkan  hasil  kesepakatan  tersebut  secara  tertulis  dalam  bentuk berita  acara  rapat  dan  harus  ditanda  tangani  oleh  peserta  rapat  yang  hadir.  RKAS  pengelolaan dana BOS reguler yang sudah jadi dan disahkan akan diterapkan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  reguler,  yang  dalam  teknisnya  akan  mendanai  kegiatan-kegiatan demi menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Pengelolaan dana sudah dilakukan dengan semestinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih  ada  kebutuhan-  kebutuhan  lain  yang  muncul  atau  kebutuhan  tak  terduga,  hal  ini disebabkan  karena  dalam  perencanaan  penggunaan  dana  BOS  reguler  masih  ada  yang  belum tercatat, atau dalam mengestimasikan kebutuhan sekolah masih ada yang terlewat, selain itu ada kebutuhan yang tak terduga yang tidak bisa sepenuhnya tercover oleh dana BOS reguler, karena akan mengganggu kegiatan lain yang didanai oleh dana BOS.
Faktor  lain  yang  menjadi  perhatian  yang  harus  diperbaiki  adalah  guru  yang bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  penggunaan  dana  BOS  tidak  mencatat  transaksi  yang terjadi  secara  langsung,  tetapi  menunggu  sampai  akhir  semester,  ini  menyebabkan  terjadinya banyak  kesalahan  transaksi,  dan  ujungnya  pada  terlambatnya  laporan  keuangan  kepada bendahara BOS. Dalam pelaksanaannya terkadang anggaran dalam BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah padahal dana BOS berikutnya belum cair.

## Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler
Laporan hasil pertanggungjawaban dari penggunaan dana BOS dikelola dan dilaporkan oleh  bendahara  sekolah,  bendahara  sekolah  membuat  SPJ  sesuai  transaksi  yang  terjadi  setiap hari,  atau  sesuai  penggunaan  yang  dilakukan  dalam  perencanaan  di  RKAS  dana  BOS  reguler yang sudah di sahkan bersama sebelumnya. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi  dalam  penggunaan  dana  BOS  reguler,  karena  di  ARKAS  dapat  membantu  dalam membuat perencanaan, melakukan pergeseran perencanaan dana BOS, dapat melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dana BOS, mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOS,  sudah  terintegrasi  dengan  Dapodik  dan  memastikan  laporan  yang  dibuat  sesuai  dengan pengaturan  di  daerah  karena  format  laporan  ARKAS  sudah  merujuk  pada  PERMENDAGRI 24/2020.

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
Dalam  pelaporan  dana  BOS  Reguler  menggunakan  dua  metode  secara  online  dan offline,  secara  offline  yaitu  dengan  membuat  surat  pernyataan  tanggungjawab  mutlak, sedangkan  pelaporan  secara  online  yaitu  dilaporkan  dalam  situs  yang  sudah  disiapkan Kemendikbud  yaitu  www.bosonline.kemdikbud.com  guna  memudahkan  dalam  pelaporan  dan pertanggungjawaban sekolah. Pengelolaan Dana BOS di Satuan Pendidikan Kota Lhokseumawe sudah berjalan dengan baik dan sesuai juknis yang berlaku, sampai saat ini belum ada evaluasi, teguran  maupun  kesalahan  fatal  dalam  pelaporan  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  yang dilakukan.
Dalam  pelaporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  membuat beberapa  laporan  yaitu  RAKS,  Surat  Pertanggungjawaban  Mutlak  yang  ditandatangani  oleh kepala  sekolah  kemudian,  Buku  kas  umum,  Buku  Kas  Pembantu  Tunai,  Buku  Kas  Pembantu Bank,  Buku  Pembantu  Pajak,  Buku  Pembantu  Rincian  Objek  Belanja,  dan  Rekapitulasi Realisasi  Belanja  Dana  BOS  (barang  habis  pakai  dan  barang  modal/aset).  Dalam pelaksanaanya  pembuat  laporan  dana  bos  harus  memahami  laporan  tersebut  agar  dalam pelaporannya  bebas  dari  kesalahan  dan  sesuai  dengan  penggunaan  anggaran  yang  dilakukan oleh sekolah. Karena dana bos diberikan tiga kali dalam 1 tahun maka secara triwulan sekolah harus  bertanggungjawab  membuat  laporan  realisasi  penggunaan  dana  BOS  Reguler,  untuk keperluan  audit  dan  monitoring  penggunaan  dana  BOS  Reguler,  serta  laporan  tahunan  untuk diserahkan ke SKPK.

## Pembahasan
Dalam  perencanaan  pengelolaan  dana  BOS  reguler  pada  satuan  pendidikan  di  wilayah Kota Lhokseumawe sudah dilakukan dengan baik oleh manajemen sekolah dan pengelola dana BOS,  mulai  dari  pemutakhiran  data  Dapodik  agar  data  yang  ada  mencerminkan  kondisi sebenarnya  dari  sekolah  yang  bertujuan  agar  dalam  penerimaan  dana  BOS  tepat  sasaran  dan sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Dalam  perencanaan  RKAS  juga  sudah  dilakukan  dengan  mengevaluasi  hambatan  yang terjadi  ditahun  sebelumnya,  dan  merencanakan  strategi  serta  mengestimasikan  kebutuhan  1 tahun kedepan dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah juga terbuka terhadap saran dan masukan terkait  pengelolaan  dana  BOS,  dari  saran  dan  masukan  tersebut  akan  dibuat  perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan. Anggaran yang sudah jadi kemudian akan disosialisasikan dan disahkan, yang kemudian akan ditempel di tempat yang mudah terlihat agar warga sekolah bisa mengerti tentang rencana anggaran sekolah, ini juga merupakan bentuk transparansi sekolah dalam  pengelolaan  dana  BOS.  RKAS  yang  sudah  disahkan  akan  diinput  dalam  ARKAS  yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana BOS, ARKAS merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
Capaian  output  terakhir  yang  diberikan  sistem  informasi  ini  adalah  pelaporan,  dimana setiap  report  yang  dihasilkan  sudah  disesuaikan  dengan  format  yang  dikeluarkan  pemerintah. sesuai  dengan  penelitian  Widyatmoko  &  Suyatmini  (2017),  hasil  penelitiannya  adalah  proses perencanaan  dana  BOS  melibatkan  Kepala  Sekolah,  Bendahara  sekolah,  dewan  guru,  dan Komite  sekolah,  diawali  dengan  menyusun  RKAS.  Demikian  halnya  dengan  penelitian Kahavizakiriza  et  al.  (2015),  yang  menyatakan  bahwa  sekolah  bergantung  pada  dana  dari pemerintah dan tidak ada dana yang dihasilkan dari mereka sendiri, penyusunan anggaran

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
dilakukan  oleh Kepala Sekolah  dan  bendahara sekolah, pemantauan dan  pengawasan anggaran sekolah  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah  dan  pengawas,  persetujuan  anggaran  itu  terutama dilakukan  pada  saat  akhir  penyusunan  Anggaran.  Dalam  penelitian  Hsuan-fu  (2010), menyatakan  bahwa  pemerintah  perlu  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  dalam pengelolaan  dana  dan  anggaran  sekolah,  dan  sekolah  juga  harus  meningkatkan  sistem  audit anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah.
Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe sudah dilakukan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala  dan  hambatan  yang  terjadi.  RKAS  yang  sudah  disahkan  akan  digunakan  dalam pelaksanaan  dana  BOS  di  sekolah,  dana  BOS  yang  tersedia  akan  digunakan  untuk  mendanai kebutuhan  sekolah  dalam  mendukung  kegiatan  belajar-mengajar  meliputi  penerimaan  peserta didik  baru,  pengembangan  perpustakaan,  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  dan ekstrakulikuler,  pelaksanaan  administrasi  kegiatan  sekolah,  pengembangan  profesi  guru  dan tenaga  kependidikan,  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  sekolah,  penyediaan  alat  multimedia  dan  pembelajaran  dan  masih  banyak  lagi penggunaan dana bos yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas sekolah.
Pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS sudah sangat baik karena sekolah sudah membuat  laporan  menggunakan  ARKAS  yang  tentunya  akan  mempermudah  dalam  pelaporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  BOS.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  dari  Aja.N  & Nwafukwa (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa diperlukannya kemampuan akuntansi bagi  pengelola  dana  sekolah  sehingga  dalam  penganggaran,  pembuatan  dan  audit  laporan keuangan  menjadi  lebih  mudah  dan  terhindar  dari  penipuan  keuangan  yang  melanda  sistem pendidikan. dalam Penelitian Artana et al. (2014), juga dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS  sudah  sesuai  dengan  juknis  yang  berlaku,  dan  tingkat  penggunaan  dana  BOS  di  sekolah dasar sudah sangat efektif , kendala yang terjadi ketika penerimaan dana BOS tidak tepat waktu, ini  menyebabkan  sekolah  kekurangan  dana  dalam  mendukung  kegiatan  belajar-mengajar  dan harus  melakukan  pinjaman  kepihak  ketiga.  Dalam  penelitian  Raharjo  &  Duta  (2013),  hasil penelitiannya  menjelaskan  bahwa  di  SMP  Pawiyatan  Surabaya  banyak  kendala  yang  terjadi seperti  besaran  anggaran  dana  BOS  tidak  bisa  menutupi  operasional  sekolah  padahal perencanaan anggaran sudak sesuai juknis yang berlaku, namun minimnya sosialisasi membuat wali siswa menjadi salah paham terkait penggunaan dana BOS.

## KESIMPULAN
Perencanaan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Kepala  Sekolah,  Bendahara  sekolah,  Dewan  guru,  dan  Komite sekolah, yang diimplementasikan dalam RKAS yang kemudian diinput dalam Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang bertujuan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dana BOS Reguler.
Pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan dua belas item tata kelola bos yang telah diatur  oleh  Pemerintah.  Apabila  anggaran  dalam  BOS  tidak  cukup  padahal  dana  triwulan berikutnya  belum  cair  maka  bendahara  BOS  dengan  persetujuan  Kepala  Sekolah  meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi PNS.

## Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe
Pelaporan  dana  BOS  Reguler  pada  satuan  pendidikan  di  wilayah  Kota  Lhokseumawe masih  menggunakan  dua  metode  secara  online  dan  offline.  Untuk  pelaporan  dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat SPJ sesuai  transaksi  yang  terjadi.  Dalam  pencatatan  transaksi  setiap  hari  sebenarnya  sekolah  sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  6  Tahun2021  Pasal  1  ayat  1 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
[2] Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  6  Tahun2021  Pasal  1  ayat  2 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
[3] Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  6  Tahun2021  Pasal  2  Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
[4] Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Perubahan  Permendikbud  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
[5] Nurafni I. Suryadi, Ventje Ilat, Lidia M. Mawikere, Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Bos  Reguler  Berdasarkan  Permendikbud  No.  6  Tahun  2021  Di  Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan, Jurnal EMBA Vol. 11 No. 1 Februari 2023, Hal. 855-865
[6] Rahmad  Hidayat,  M.  Rahmatul  Burhan,  Al  Ma’ruf,  Efektivitas  Pengelolaan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Dalam  Meningkatkan  Sarana  Dan  Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 93-107.
[7] Barsani  Bs,  Muchran  B,  Asri  Jaya,  Analisis  Dana  Bantuan  Operasional  Ekolah  (Bos) Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Kelengkapan  Fasilitas  Sekolah  Di  Smp  Negeri  3 Makassar. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 2 No 2 Tahun 2018
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License