## PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Nur Azlina
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
Ira Amelia Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru

## Abstract
This purpose of this research is to examine the effect Good Governance  and  Internal  Control  on  Goverment  Performance  at Pelalalawan  Regency.  The  population  in  this  study  is  middle  and bottom managers at SETDA Pelalawan Regency. Data that is used in  this  research  is  primary  data,  that  was  collected  by  survey techniques  by  distributing    questionnaires.  Linear  regression analysis  was  used  as  the  method  of  analysis. The  results  of  this research  showed  all  variables  are  valid,  reliable  and  fullfil  clasic asumption.  The  result  of  hypotheses  analysis  show  that Good Governance  and  Internal  Control have  positive  and  significance effect on on government performance at Pelalawan Regency Keywords: good  governance, internal  control, local  government performance.

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Pada  era  otonomi  daerah  diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin  kemakmuran  rakyatnya.  Menurut  Mardiasmo  (2002),  beberapa  misi yang  terkandung  dalam  sistem  otonomi  daerah  adalah:  pertama,  menciptakan efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  sumber  daya  daerah,  kedua  meningkatkan kualitas  pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat,  ketiga  memberdayakan dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Demi  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good governance. Menurut Arie Soelendro (2000:13) , dalam Arja Sadjiarto (2000)  unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness,responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan  (transparency),  peningkatan  efisiensi  di  segala  bidang  (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul  sebenarnya  sebagai  akibat  dari  perkembangan  proses  demokratisasi  di
berbagai  bidang  serta  kemajuan  profesionalisme.  Dengan  demikian  pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban  yang  lebih  transparan  dan  lebih  akurat.  Hal  ini  semakin penting  untuk  dilakukan  dalam  era  reformasi  ini  melalui  pemberdayaan  peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar.  Salah  satu  pilihan  strategis untuk  menerapkan good  governance adalah  melalui  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Pelayanan  publik  sebagai  penggerak  utama  juga  dianggap  penting  oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat  sipil  dan  dunia  usaha  sama-sama  memiliki  kepentingan  terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan  kerja  pada  masyarakat.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  tujuan  utama sektor  publik  adalah  pemberian  pelayanan  publik  (publik  service)  bukan  untuk memaksimumkan laba (Bastian, 2006). Tetapi sampai sekarang, kita sering belum tahu seperti apa sesungguhnya pelayanan yang akan diiterima rakyat sebagai warga Negara  dan  bagaimana  seharusnya  pemerintah menyelenggarakan  pelayanan publik  (Syafiie,  2008).  Dalam  era  reformasi  sekarang  ini  isu  tentang  pemberian pelayanan  publik  semakin  mencuat  kepermukaan.  Hal  ini tidak  dapat  dipisahkan dari  tingkat  keberadaban  manusia  yang  semakin  maju,  dimana  pemberian pelayanan yang baik oleh lembaga atau instansi pemberi pelayanan merupakan kata kunci  yang tidak bisa ditawar lagi (Jonathan, 2004). Menurut Mardiasmo  (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik : (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum. (2) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat. (3) Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.
Penelitian  mengenai good  governance sebelumnya  diteliti  oleh  pratolo (2006) yang meneliti mengenai pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap penerapan  prinsip-prinsip good  governance menemukan  bahwa  lemahnya pengendalian  manajemen  akan  berpengaruh  secara  kuat  terhadap  penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja. Menurut soleman (2007) yang  meneliti  mengenai  kompetensi  aparatur  pemerintah  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa  variabel  kompetensi  aparatur  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Samsudin (2005)  meneliti  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  kepala  desa dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  desa  di  kabupaten  Katingan  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pendidikan, pelatihan, motivasi, pengelaman kerja, sikap loyal dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa di Kabupaten Katingan. Penelitian Tugiman (2000),  menunjukkan  komitmen  diantara  pihak-pihak  yang  terkait  dalam organisasi,  baik  sebagai  individu  maupun  kelompok  akan  menciptakan organisasi/perusahaan  yang economy, effeciency,  dan effectiveness untuk menghasilkan good corporate governance dalam institusi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi.
Aprilia  (2008)  meneliti  tentang  komitmen  organisasi  sebagai  mediasi pengaruh  pemahaman  prinsip-prinsip good  governance dan  Gaya  kepemimpinan terhadap kinerja sektor publik pada KABAG dan KASUB Rokan Hilir, hasil antara komitmen, good  governance dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja  sektor publik.  Trisnaningsih  (2007)  juga  meneliti  tentang  independensi  auditor  dan komitmen  organisasi  sebagai  mediasi  pengaruh  pemahaman good  governance, gaya  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  terhadap  kinerja  auditor,  hasil penelitiannya  juga  menunjukan  pemahaman good  governance tidak  berpengaruh langsung,  kemudian  untuk  gaya  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja auditor.
Kompyurini  (2007)  meneliti  tentang  analisis  kinerja  rumah  sakit  daerah dengan  pendekatan  balance  scorecard  bredasarkan  komitmen  organisasi, pengndalian  intern  dan  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG),  hasil  penelitiannya  menunjukkan  secara  simultan  bahwa  komitmen organisasi,  pengendalian  intern  dan  prinsip-prinsip good  corporate  governance mempunyai  hubungan  yang  signifikan  terhadap  kinerja  rumah  sakit,  kemudian secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip good corporate governance berhubungan positive tetapi tidak begitu signifikan.
Kemudian  Ulfa  Fimela  (2011)  juga  meneliti  tentang pengaruh  good governance, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada Kabupaten kampar, hasil penelitiannya juga menunjukkan hubungan yang  signifikan  antara good  governance,  gaya  kepemimpinan  dan  komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik. Dian Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh  pemahaman  prinsip-prinsip good  governance,  pengendalian  intern  dan komitmen  organisasi terhadap  kinerja  sektor  publik,  hasil  penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan  pemahaman  prinsip-prinsip  good  governance dan  pengendalian intern.
Selain good governance, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kebijakan- kebijakan,  prosedur-prosedur,  dan  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha & Frederick 2011:8).
Penelitian  Tugiman  (2000)  mengenai  pengaruh  peran  auditor  intern  serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan  disimpulkan  bahwa  manajemen  puncak  sangat  besar  pengaruhnya terhadap pelaksanaaan pengendalian intern. Dengan pengendalian intern yang baik maka  tercipta  organisasi/perusahaan  yang economiy,  efficiency dan effectiveness untuk menciptakan good governance dalam institusi yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi.
Dalam penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan balanced scorecard berdasarkan komitmen organisasi,  pengendalian  intern  dan  penerapan  prinsip-prinsip good corporate governance (survey pada rumah sakit di JawaTimur) menyatakan bahwa terdapat pengaruh  antara  komitmen  organisasi,  pengendalian  intern  dan  penerapan good governance terhadap kinerja organsasi.
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  setiap  daerah tentunya  berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap  keuangannya.  Sehingga  sampai  saat  ini  masih  banyak  ditemukan penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah,  juga  pada  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  pada  umumnya  masih  belum  tertib.  Hal  ini tampak  dari  opini  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  terhadap  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  masih  sedikit  yang  mendapat  opini  wajar  tanpa pengecualian  (WTP).  Ternyata  sebagian  besar  masih  memperoleh  opini  wajar dengan pengecualian (WDP), disclaimer dan bahkan ada yang advers (tidak wajar).
Hasil  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI) memberikan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  atas  LKPD  Kabupaten Pelalawan  Tahun  2011,  hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan belum  mampu  mengelola  dan  menatausahaan  penambahan  seluruhnya  dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, belum didukung dengan pencatatan yang memadai, belum  memasukkan  aset  hibah,  dan  belum  mengeluarkan  aset-aset  yang  rusak, hilang,  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  seperti  tidak  didukung  oleh  Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris, dan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang. Selain itu,  penyajian  nilai  aset  belum  seluruhnya  menggunakan  harga  perolehan. Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pelalawan tersebut  dilakukan  berdasarkan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN) yang ditetapkan BPK RI. Kemudian BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  permasalahan  lain  terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh good governance dan  pengendalian intern  terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pelalawan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Good Governance
Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.
Munculnya  konsep  GG  di  Indonesia  sebagai  reaksi  atas  perilaku  pengelola perusahaan  yang  tidak  memperhitungkan stakholder-nya.  Hal  ini  terlihat  jelas ketika  krisis  terjadi  di  Indonesia  sejak  tahun  1997.  Krisis  tersebut  memberi pelajaran  berharga  bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  selama  ini  ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan  roda  bisnis  dengan  manajemen  yang  tidak  baik  dan  sarat  praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih, 2007).

## 2.2 Pengendalian Intern
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut : “ Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua  metode  dan  ketentuan  yang  terkoordinasi  yang  dianut  dalam  suatu
perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan”.
Berkenaan dengan komponen atau unsur pokok pengendalian intern, COSO dalam Jusup (2001: 257); Messier (2000: 188), mengatakan bahwa pengendalian intern mempunyai 5 komponen yaitu :
a. Lingkungan pengendalian
b. Penafsiran resiko
c. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
d. Aktivitas pengendalian
e. pemantauan

## 2.3 Kinerja (Performance)
Secara  etimologi,  kinerja  berasal  dari  kata  prestasi  kerja  (performance). Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mangkunegara  (2005:67)  bahwa  istilah  kinerja berasal  dari  kata job  performance atau actual  performance (prestasi  kerja  atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kinerja  individu  dan  kinerja organisasi.  Kinerja  individu adalah  hasil  kerja  karyawan  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas  berdasarkan  standar  kerja  yang  telah  ditentukan,  sedangkan kinerja  organisasi  adalah  gabungan  dari  kinerja  individu  dan  kinerja  kelompok (Mangkunegara, 2005:15).
2.4 Model Penelitian

## Gambar 2.1. Model Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  hipotesisi  penelitian  yang diajukan adalah sebagai berikut :
Ha 1 : Good Governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Ha 2 : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.  Responden  pada  penelitian  ini  adalah  aparat  pemerintah  yang  ada dibawah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dengan jabatan eselon III dan IV dengan pertimbangan bahwa pejabat
Good Governance Pengendalian Intern Kinerja Pemerintah Daerah
tersebut setingkat dengan low dan midle manajer yang secara teknis terlibat dalam penilaian kinerja dan penentuan kebijakan-kebijakan di pemerintahan.

## 3.2 Jenis Data dan Sumber data
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu berupa kuesioner. Data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjabat sebagai kepala, sekretaris, dan kepala bagian di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Pelelawan.

## 3.3 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung  ke  seluruh  kantor  SKPD  Kabupaten  Pelalawan  dan  memberikan kuesioner,  yang  berisi  daftar  pertanyaan  terstruktur  yang  ditujukan  kepada responden,  yaitu  kepala  dinas,  sekretaris,  dan  kepala  bagian  di  seluruh  SKPD Kabupaten Pelalawan. Kemudian responden memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya.

## 3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya
1. Good Governance
Governance yang diukur dengan menggunakan empat indikator variabel yaitu :  dengan  prinsip  keadilan,  akuntabilitas,  transparansi,  serta  pertanggung jawaban. Pertanyaannya diukur dengan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukan “sangat setuju”.
2. Pengendalian Intern
Berkenaan  dengan  komponen  atau  unsur  pokok  pengendalian  intern,  COSO dalam  Messier  (2000:188),  mengatakan  bahwa  pengendalian  intern mempunyai  5  (lima)  komponen  yaitu  :  (1)  Lingkungan  pengendalian,  (2) Penafsiran resiko, (3) Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) Aktifitas pengendalian, (5) Pemantauan. Pengendalian intern diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Prasetyono (2007). Instrumen tersebut terdiri dari 30 butir pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan pengendalian intern, dengan menggunakan skala Likert 5 poin ( 1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju ).
3. Kinerja Pemerintah
Kinerja pemerintah meliputi penilaian tentang pencapaian PAD, belanja rutin dan  belanja  pembangunan  yang  dikembangkan  oleh  Mardiasmo  (2001)  dan kuesioner  telah  disesuaikan  dengan  sistem  penganggaran  di  Indonesia. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

## 3.5 Metode Analisis Data
Hasil  penelitian  atau  kesimpulan  yang  berupa  jawaban  atau  pemecahan masalah  penelitian,  dibuat  berdasarkan  proses  pengujian  data  yang  meliputi pemilihan,  pengumpulan  dan  analisis  data.  Oleh  karena  itu,  hasil  kesimpulan tegantung  pada  kualitas  data  dan  variabel  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan data penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002).

## 3.6 Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik
Uji  kualitas  data  yang  dilakukan  adalah  uji  validitas  dan  reliabilitas. Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  regresi berganda,  maka  diperlukan  pengujian  asumsi  klasik.  Ada  empat  asumsi  yang terpenting  sebagai  syarat  penggunaan  metode  regresi  (Wijaya,  2012).  Asumsi tersebut  adalah  asumsi  normalitas,  autokorelasi,  multikolinearitas,  dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

## 3.7 Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel bebas  (good  governance  dan  pengendalian  intern)  terhadap  variabel  terikat  ( Kinerja  Pemerintah  Daerah).  Adapun  bentuk  persamaan  regresi  berganda  dalam penelitian ini :
Y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + e
Keterangan :
Y =  Kinerja Pemerintah Daerah a =  Konstanta b 1 , b 2 , = Koefisien Regresi
x 1 = Good Governance x 2 = Pengendalian Intern e = Galat (error terms)

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengembalian Kuesioner
Penelitian  ini  menggunakan kuesioner  untuk  pengumpulan  data.  Kuesioner disebarkan pada 32 satuan kerja perangkat daerah kabupaten pelalawan. Dari 128 kuesioner  yang  disebarkan,  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  126  kuesioner (98.4375%),.

## 4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data
Dalam  penelitian ini  untuk  semua  variabel  (kinerja  pemerintah,  good governance,  pengendalian  intern)  dinyatakan  valid.  Berdasarkan  hasil  pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel independen (good governance, pengendalian intern, dan budaya organisasi), diperoleh hasil cronbatch alpha lebih besar dari 0.6 (0.905, 0.841, 0.815) yang berarti bahwa data tersebut reliabel

## 4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil  penelitian  ini  memenuhi  asumsi  normalitas  dan  bebas  dari multikolinearitas, heterokedastisitas serta bebas dari autokorelasi.

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil hipotesis dalan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

## Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.440 4.626 .527 .599 GG .999 .107 .561 9.361 .000 PI .769 .115 .403 6.691 .000

## Sumber : Pengolahan Data

## 1. Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good governance  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah    Hasil  pengolahan  data  terlihat bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  9.361  >  1.98  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0.000  dan tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0.05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat,  maka keputusannya  adalah  Ha 1 diterima  dan  Ho 1 ditolak.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  good  governance  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  kabupaten  pelalawan  adalah  terbukti. Hal  ini  menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila pelaksanaan good governance pada pemerintah daerah kabupaten pelalawan dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  pengujian  hipotesis  pertama  mendukung  hasil penelitian Prima Yuda (2012) yang menunjukkan bahwa variabel good governance dan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono & Kompyurini (2007) ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung maupun tidak  langsung  antara  pengendalian  intern  dan  penerapan  prinsip-prinsip  good corporate  governance  yang  mana  akuntabilitas publik  termasuk  didalamnya, terhadap  kinerja  organisasi.  Hasil  ini  juga  memperkuat  penelitian  Aprilia  (2008) dan  Ulfa  (2011)  yang  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara variabel good governance dalam meningkatkan kinerja sektor publik.

## 2. Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji pengaruh pengendalian  intern  terhadap  kinerja  pemerintah.  Hasil  pengolahan  data  terlihat bahwa  t hitung >    t tabel yaitu  6.691>  1.98,  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0.000  dan tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0.05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat,  maka keputusannya  adalah  Ha 2 diterima  dan  Ho 2 ditolak.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  secara parsial  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  kabupaten  pelalawan  adalah terbukti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengendalian  intern  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif  pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  pengujian  hipotesis  kedua  mendukung  hasil penelitian  Prasetyono  &  Kompyurini  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  RSUD.  Begitu  juga dengan  Prima  Yuda  (2012) yang  menyatakan  bahwa  pengendalian  intern berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi.  Menurut  Hiro  Tugiman  (2000)  yang menguji  mengenai  pengaruh  peran  auditor  internal  serta  faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian internal dan kinerja perusahaan, menyatakan bahwa pengendalian intern perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  pengujian  hipotesis  pertama menemukan  bahwa  variabel  good governance  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten pelalawan. Hasil  yang  diperoleh  dalam  pengujian  hipotesis pertama  mendukung  hasil  Prasetyono  &    Kompyurini  (2007),  penelitian Aprilia (2008), penelitian  Ulfa (2011) penelitian Prima Yuda (2012) ,
2. Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  pengendalian  intern berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Semakin  baik  dan  efektif pengendalian  intern  yang  dilaksanakan,  maka  kinerja  pemerintah juga  akan semakin  baik.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  pengujian  hipotesis  kedua mendukung hasil penelitian Prasetyono & Kompyurini (2007) dan Prima Yuda (2012)

## 5.2 Saran
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian dan menambahkan variabel seperti komitmen, motivasi, dan gaya kepemimpinan .Hal ini diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  &  Arisanti,Herlin.2010.  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Komitmen Organisasi  dan  Akuntabilitas  Publik  terhadap  Kinerja  Organisasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 9, No. 2 Agustus 2010.
Allen  J,  Natalie  &  Meyer,  John  P.  1990.  The  Measurement  and  Antecedents  of Affective,  Continuance  and  Normative  Commitment  to  the  Organization. Journal of Occupational Psychology. Vol 63
Anthony,  Robert  &  Govindarajan,  Vijay. Management  Control  System. Jakarta:Salemba Empat.
Aprilia, Rini, 2008. Komitmen Oranisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip  Good Governance  dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap Kinerja Sektor Publik. Skripsi Universitas Riau.
Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Elya  Wati,  Lismawati  &  Nila  Aprilia.  2010. Pengaruh  Independensi,  Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah,  Purwokerto : Simposium Nasional Akuntansi XIII.
Fimela,  Ulfa.  2011.Pengaruh Good  Governance,  Gaya  Kepemimpinan,  dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor  Publik. Skripsi Universitas Riau.
Ghozali,  Imam.,  2009, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  program  SPSS, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Harlie, M. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  di Tanjung Kalimantan Selatan.Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 11, No. 2, Oktober 2010.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, Metodologi Penelitia Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Kurniawan,  Boby.  2008. Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Pengendalian  Intern, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. Skripsi Universitas Riau.
Kemala, Dian.  2011. Pengaruh  Pemahaman  Prinsip-Prinsip  Good  Governance, Pengendalian  Intern  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja  Sektor Publik. Skripsi Universitas Riau.
Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
_________.  2006.  Perwujudan    Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006.
Mulyawan,  Budi.  2009. Pengaruh  Pelaksanaan  Good  Governance  Terhadap Kinerja Organisasi. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
Narmodo, Hernowo dan M. Farid. 2006. Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Skripsi Universitas Widyatama
Nurjanah. 2008. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen  Organisasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Karyawan.  Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Nur Azlina & Desmiyawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. Pekbis Jurnal, Vol. 4, N0. 2, Juli 2012.
Prasetyono  dan  Kompyurini  Nurul.  2007.  Analisis  Kinerja  Rumah  Sakit  Daerah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi,
Pengendalian  Intern  dan  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG). Simposium Nasional  Akuntansi. IAI. Makassar.
Priyatno,  Duwi.  2012. Mandiri  Belajar  Analisis  Data  Dengan  SPSS.  Penerbit Mediakom. Yogyakarta.
Reynaldi  Riantiarno  &  Nur  Azlina.  2011.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah. Pekbis  Jurnal,  Vol.  3,  No.  3, November 2011.
Suparman.  2007. Analisis  Pengaruh  Peran  Kepemimpinan,  Motivasi  dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kepuasan  Kerja  dalam  Meningkatkan Kinerja  Pegawai.  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Trisnaningsih, Sri. 2003. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor : Motivasi sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 6, No. 2, Mei 2003.
Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh  Pemahaman  Good  Corporate  Governance,  Gaya Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  Aauditor,  Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X.
Undang -Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah. Direktorat  Jenderal  Otonomi Daerah, Jakart
Wijaya, Toni. 2012. Cepat Menguasai SPSS 20. Penerbit Cahaya Atma. Jakarta.
Yuda,  Prima.  2012. Pengaruh  Good  Governance  dan  Pengendalian  Intern Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal, Vol.1, No.40
Zirman,  Edfan  Darlis,  dan  R.  Muhammad  Rozi.  2010.  Pengaruh  Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja,  dan  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi Vol. 18, No. 1,  Maret 2010
www.pelelawankab.go.id