………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## SIKAP MUHAMMADIYAH ATAS KEBIJAKAN NIPPONISASI PADA ERA KEPENDUDUKAN JEPANG DI HINDIA BELANDA: TINJAUAN NORMATIF KINGDON
Oleh Nany Widiastuti 1 , Rokaiyah 2 , Srie Devie Melavenic 3 , Syahbudi Rahman 4 , Ma’mun Murod Al-Barbasy 5 * 1,2,3,4,5 Magister Ilmu administrasi – FISIP- Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: 5 mamun.murod@umj.ac.id

## Abstrak
Kemenangan  tentara  Jepang  pada  Perang  Pasifik    dengan  barat  dan  sekutu  menjadi  jalan  untuk memasuki  negara-negara  Asia,  termasuk  Hindia  Belanda  (Indonesia).  Jepang  menganggap dirinya  saudara  tua  dan  disambut  gembira  oleh  rakyat  Hindia  Belanda  (Dikemudian  hari mengecewakan rakyat Hindia Belanda) .
Periodesasi kependudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 – 1945 diawal kedatangan Jepang    melakukan  tiga  kebijakan  besar  terhadap  umat  Islam  Hindia  Belanda  (Indonesia). Nipponisasi, mobilisasi pergerakan massa, hingga membentuk organisasi-organisasi baru. Terkait kebijakan  Pemerintah Jepang tersebut mendapat respon yang baik  dari para tokoh-tokoh  Islam, NU, persis, hingga Muhammadiyah. Para pemimpin Islam dari berbagai organisasi islam memilih bekerjasama  dengan  Pemerintah  Jepang  disertai  mengkonsolidasikan  kekuatan  rakyat  dan menunggu waktu yang tepat ketika Pemerintah Jepang lemah.
Penelitian  kami  bagaimana  periodesasi  Muhammadiyah  era  kependudukan  jepang  pada  tahun 1942  -  1945.  Bagaimana  upaya  Muhammadiyah  memberikan  warna  masyarakat  islam  yang moderat  untuk  berjuang  pada  saat  kependudukan  jepang,  dimana  jepang  menaruh  perhatian terhadap islam terkait dengan kebijakan Jepang untuk merangkul islam dalam memperkuat Asia Timur menghadapi sekutu .
Agenda  setting  Muhammadiyah  pada  kebijakan  Nipponisasi  era  kependudukan  Jepang  ini menjadi arah permasalahan dengan pembatasan masalah diidentifikasikan sebagai berikut: (1)  Bagaimanakah  Muhammadiyah  melakukan  agenda  setting  kemuhammadiyahan  atas kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang; (2) Faktor faktor apakah yang menjadi pendukung agenda  setting  Muhammadiyah  atas  kebijakan  nipponisasi  kependudukan  jepang;  (3)  Upaya upaya  apakah  yang  dilakukan  Muhammadiyah    dalam  merespon  kebijakan  nipponisasi kependudukan Jepang.
Teori Agenda Setting dari John W. Kingdon kami gunakan karena ketepatan  teori agenda setting pada isu isu publik yang dibangun Muhammadiyah atas Kebiajakan Nipponisasi Kependudukan Jepang.  Menurut  John  W  Kingdon  terdapat  tiga  aliran  di  dalam  tahapan  agenda  setting,  antara lain  :  aliran  masalah  (problem  stream),  aliran  kebijakan  (policy  steram),  dan  aliran  politik (political stream). Melalui ketiga aliran tersebut permasalahan dibedah menjadi isu-isu berproses sehingga menjadi kebijakan publik.
Teori  agenda  setting  menganggap  bahwa  masyarakat  akan  belajar  mengenai  isu-isu  apa,  dan bagaiman isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001). Penelitian  bagaimana  agenda  setting  Muhammadiyah  dalam  menghadapi  kebijakan  Nipponisasi era  kependudukan  Jepang    di  Indonesia  (1942-1945)  dengan    penelitian  kepustakaan  (library research)  yang  bersifat  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  sejarah  dan menggunakan  pendekatan  kebijakan  publik.  Penelitian  ini  bermaksud  mengkaji  kebijakan  luar negeri  pemerintah Jepang dan reaksi Muhammadiyah  terhadap kebijakan pemerintah Jepang.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Kata  Kunci  :  Agenda  Setting,  Kebijakan  Publik,  Proses  Kebijakan,  Aktor  Kebijakan, Opini Publik

## PENDAHULUAN
Latar belakang
Interaksi  awal  Jepang  bermula  pada masa pendudukan
Jepang (1942-1945). Keberadaan  Jepang  berada  di  Hindia  Belanda pada  upayanya  mendapatkan  sumber  daya dalam perang mereka di Asia dan Pasifik. Sebelum  menduduki  Hindia  Belanda, Jepang  tertarik  terhadap  Islam  awal  1930an, hal  ini  dimulai  dengan  tindakan  strategik Pemerintah  Jepang  kepada  Islam  melalui promosi  kajian  Islam  dan  menjalin  relasi dengan  para pemimpin Islam di Asia. Disusul Tahun  1938  Pemerintah  Jepang  membuat Perhimpunan  Islam  Jepang,  dan  kemudian setahun  berselang  melakukan  konfrensi  dan pameran Islam sedunia di Tokyo mengundang tokoh dari berbagai Negara.
Keberhasilan Jepang
menyelenggarakan program internasional
Pameran  Islam  di  Tokyo  dan  Osaka  pada tanggal  5-29  November  1939  merupakan upaya Angkatan Darat Jepang dengan kebijakan  ekspansinya  ke  negara-negara  asia berpenduduk  Muslim. Hingga  Pada  tahun 1942  awal  kependudukan  jepang  ke Hindia Belanda  (Indonesia) .  Pada  saat  itu  Jepang melihat  Muhammadiyah  sebagai  representasi yang  berkaitan  dengan  sebuah  konsep  negara, kependudukan, masyarakat muslim, dan kalangan cendikiawan.
Kebijakan  luar  negeri  yang  dilakukan Jepang  pada  saat  ekspansi  ke Hindia  Belanda (Indonesia) melalui pendalaman agenda setting islam  pada  kebijakan  yang  akan  diterapkan Jepang  melalui  Nipponisasi  negara  negara berpenduduk  muslim.  Jepang  dengan  agenda setting  mempelajari  islam  terlebih  dahulu dimulai  sejak  1939  dengan  membuat  agenda seminar islam di Tokyo, lalu pada tahun 1942 formulasi  kebijakan  luar  negeri  yang  sudah dipersiapkan Jepang masuk ke Hindia Belanda.  Pada  saat  kependudukan  Jepang    ini golongan  ulama  dan  santri  ikut  berperan
menjadi  stakeholder  ,  aktor  kebijakan  dalam dinamika politik dan administrasi pemerintahan  Jepang  pada  hubungan  yang artifisial.
Kebijakan Luar Negeri Jepang
Kedatangan  Jepang  ke  Hindia  Belanda membawa motivasi pembebasan dan kemerdekaan  dari  geopolitik  kebijakan  luar negeri pemerintahan kolonial Belanda. Terlebih  kebijakan  luar  negeri  Jepang  masuk ke Hindia
Belanda dengan melalui pengamatan,  agenda  setting  mengumpulkan isu  isu  publik  terkait  Hindia  Belanda  dengan mayoritas  muslim  yang  akan  di  formulasikan saat Jepang masuk ke Hindia Belanda. Hal ini otomatis membuka wacana
Kembali kemerdekaan Hindia
Belanda menjadi Republik  yang  merdeka,  bernama  Indonesia. Strategi  kebijakan  luar  negeri  Jepang  untuk mendapatkan  simpati  dari  Hindia  Belanda sukses besar. Tentara Jepang disambut dengan suka  cita  dan  pengibaran  bendera  Jepang  dan Indonesia.
Kebijakan  luar  negeri  Jepang  dengan kebijakan Nipponisasi Hindia Belanda melalui spirit gerakan Tiga A, yaitu Nippon pemimpin Asia,  Nippon  pelindung  Asia  dan  Nippon cahaya Asia. Kebijakan Nipponisasi ini massif dilakukan,  seperti  implementasi  kebijakan dengan  pendekatan  teori  Edward  III, ada empat  variabel  yang  sangat  menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:  (1)  komunikasi  (2)  sumber  daya  (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.
Implemetasi  Kebijakan  luar  negeri Jepang  ini  dengan  melakukan  variabel komunikasi  melalui  kampanye  slogan  ,  dan disposisi  mengenai  waktu  yang  dimulai  sejak Mei  sampai  Desember  1942,  dan  pada implementasinya,  variabel  struktur  birokrasi dilakukan  kepada  Hindia  Belanda  saat  itu belum  jadi  Republik  Indonesia.  Kebijakan Nipponisasi terkait dengan melakukan pelarangan semua organisasi rakyat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Dilakukan  penggantian  berdasarkan  disposisi dari  struktur  birokrasi, dan  melakukan pendirian  gerakan-gerakan  semisal  Djawa Hooko  Kai  (Kebaktian  Rakyat  Jawa),  Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan lain- lain.
Jepang  dengan  kebijakan  luar  negeri melalui  elemen  sumber  daya dalam  usaha propaganda  Jepang  membentuk  Pusat  Tenaga Rakyat  (Putera),  dipimpin  pemuda  Hindia Belanda  dikenal  dengan  Empat  Serangkai, kombinasi  antara  kalangan  nasionalis  dan Islam.
Kebijakan luar negeri jepang dengan propaganda  menarik  simpati  rakyat  Hindia Belanda  yang  ingin  merdeka  dari  kolonial Belanda dengan merumuskan umat Islam dan para  ulama  memiliki  peran  sebagai  simpul- simpul  kekuatan.  Jepang  meyakinkan  diri umat  islam  di  Hindia  Belanda  dapat membantu Jepang dalam berperang melawan barat.
Kebijakan  luar  negeri  Jepang  dengan mempersatukan  organisasi-organisasi  Islam pada satu organisasi secara menyeluruh  pada tujuannya  untuk  mengukuhkan  eksistensi kepentingan kebijakan luar negeri Jepang atas Hindia Belanda (Indonesia).
Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah dan
pengidentifikasian, ditemukan rumusan permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana Muhammadiyah melakukan agenda setting  terkait  kebijakan  Nipponisasi  dalam kependudukan  Jepang  di  tanah  air  dengan internalisasi  islam  yang  paradoksal  pada kebijakan pemerintah Jepang

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan dari permasalahan ini, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan  Muhammadiyah  melalui  agenda setting Kebijakan Muhammadiyah atas kebijakan  Nipponisasi  kependudukan  Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) .

## LANDASAN TEORI Teori Agenda Setting
Teori  Agenda  setting  menurut  Mc Combs  dan  Donald  Shaw  adalah  apa  yang
dianggap  penting  bagi  media  maka  dianggap penting  juga  oleh  publik  oleh  karena  itu  jika media  massa  memberi  perhatian  pada  berita tertentu  dan  mengabaikan  yang  lainnya  maka memiliki  pengaruh  terhadap  pendapat  publik. Teori  agenda  setting  menganggap  bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan  bagaiman  isu-isu  tersebut  di  susun berdasarkan  tingkat  kepentingannya  (Effendy, 2001).
Pada  prosesnya, Agenda  Setting dapat dibagi  menjadi  tiga  sub  area;  agenda  media, agenda  publik  dan  agenda  kebijakan.  Agenda Publik  merupakan  sub  area  yang  mencoba memahami bagaimana opini publik dipengaruhi  oleh  konten  media  massa. Sedangkan Agenda  Setting media  sendiri merupakan  studi  yang  menekankan  pada konten  media  yang  berhubungan  dengan definisi  isu,  seleksi  dan  penekanan  yang dilakukan  media.  Agenda  Kebijakan  atau Policy  Agenda berkaitan  dengan  relasi  antara opini  publik  pada  kebijakan  elite,  keputusan dan aksi (Rogers dan Dearing,1988:566).
Agenda  Setting  merupakan  bagaimana menciptakan  kesadaran  masyarakat ( public awareness )  dengan  menekankan  sebuah  isu publik  yang  dianggap  prioritas  untuk  dilihat, didengar,  dibaca,  dan  dipercaya  di  media massa. Agenda  setting terjadi  melalui  proses kognitif  yang  dikenal  sebagai  "aksesibilitas". Aksesibilitas menyiratkan bahwa makin sering dan  menonjol  media  berita  meliput  suatu masalah,  makin  banyak  contoh  masalah  yang dapat  diakses  dalam  ingatan  audiens.  Ketika responden  ditanya  tentang  masalah  terpenting yang  dihadapi  negara,  mereka  menjawab dengan  isu  berita  yang  paling  mudah  diakses dalam  ingatan,  yang  biasanya  merupakan  isu yang paling menjadi fokus media berita.
Efek  penetapan  agenda  bukanlah  hasil dari menerima satu atau beberapa pesan, tetapi karena  dampak  agregat  dari  sejumlah  besar pesan  yang  semuanya  berhubungan  dengan masalah  umum  yang  sama.  Liputan  media massa pada umumnya dan agenda setting secara khususnya juga memiliki dampak  yang  kuat  pada  apa  yang  individu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pikirkan  tentang  pemikiran  orang  lain,  dan karenanya cenderung lebih mementingkan isu- isu  yang  telah  diliput  secara  luas  oleh  media massa.
Teori Agenda Setting Kingdon Teori dalam penelitian ini
menggunakan  Teori Agenda  Setting dari  John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan persoalan- persoalan  yang  berada  di  masyarakat  dan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984).  Berawal  dari  sebuah  isu  publik  yang menjadi masalah ( problems ).
Dalam  Teori Agenda  Setting ada  dua  faktor penting,  yaitu:  faktor  partisipan/aktor  dan faktor  proses.  Faktor  proses  terbagi  menjadi tiga  arus,  yaitu:  arus  masalah  (problem stream),  arus  kebijakan  (policy  stream),  dan arus  politik  (political  stream)  dalam  proses agenda setting .
Ketiga arus itu memiliki artian menjadi,  Arus  Masalah  ( Problem  Stream ) merujuk  pada  persepsi  masalah  sebagai masalah  publik  yang  memerlukan  tindakan pemerintah  dan  upaya  pemerinth  untuk mengatasi  permasalahan  yang  sudah  menjadi isu  publik.  Arus  Kebijakan  ( policy  stream ) merujuk  pada  solusi  yang  peneliti,  komunitas kebijakan,  pakar  dalam  rangka  merespon persoalan. Pada proses ini masalah public telah mulai  bergerak  menjadi  masalah  institusional dan  proses  kebijakan  akan  mulai  masuk agenda  kebijakan.  Arus  Politik  ( Politics Stream )  terdiri  dari  banyak  faktor,  seperti perubahan kondisi nasional atas kebijakan luar negeri  jepang,  dengan  kebijakan  Nipponisasi yang  dilakukan  jepang,  perubahan  tindakan strategik  Jepang  dalam  melakukan  struktur birokrasi  mengakar  melalui  dilibatkannya organisasi  islam  dan  ummat  pada  kebijakan luar  negeri  jepang  di  dalam  negeri  Hindia Belanda dan kampanye-kampanye yang massif bersifat menekan kelompok masyarakat berkepentingan  atas  Kebijakan  Jepang  pada Kebijakan  luar  negeri  saat  itu  dalam  melawab barat dan sekutu.
Dalam  konsep  yang  dijelaskn  kingdon,  ketika permasalahan teridentifikasi, merumuskan
solusi dan kondisi perubahan dengan kebijakan politik jepang atas Hindia Belanda.

## Teori Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  secara  umum dapat  diartikan  sebagai  sebuah  tindakan  atau strategi  yang  digunakan  satu  negara  dalam berinteraksi  dengan  negara  lain  guna  untuk mencapai  kepentingannya.  Menurut  Webber dan Smith kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan  yang  terdiri  dari  upaya  mencapai tujuan,  nilai,  pengambilan  keputusan,  dan tindakan  yang  diambil  oleh  negara  dimana pemerintah  sebagian  besar  mengambil  andil dalam  bertindak  dengan  pihak  luar  atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol  masyarakat  dalam  berinteraksi dengan  lingkungan  luar.  Menurut  Kegley  dan Wittkopf  kebijakan  luar  negeri  ialah  sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari  adanya  kepentingan  dan  tujuan nasional serta terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.
Pada teori K.J Holsti, kebijakan luar negeri merupakan  suatu  ide  serta  gagasan  dalam membentuk  suatu  rumusan  dengan  tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – peubahan dalam suatu wilayah.
Adanya  perbedaan-perbedaan  tujuan  maupun perbedaan  kebijakan  setiap  negara,  dengan adanya  kebijakan  luar  negeri  setiap  negara harus menyamakan dan memiliki kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini  dilakukan  untuk  mencapai  dan  memenuhi kebutuhan pibadi maupun kepentingan kolektif.  Kebijakan  luar  negeri  merupakan salah  satu  langkah  yang  dilakukan  setiap negara, untuk mendapatkan keuntungan dengan  cara  mempengaruhi  negara  lain, mendapatkan  prestis  serta  bertujuan  untuk menjaga  keamanan  bersama.  Dalam  teori kebijakan  luar  negeri  terdapat  tiga  rumusan yang  menjadi  tujuan  dari  adanya  suatu  negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, diantaranya;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
1. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah  satu  faktor  penting  dari  adanya dorongan  untuk  merumuskan  kebijakan luar  negeri.  Hal  ini  karena,  kebijakan  luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan  berdasarkan  pada  tujuan  suatu negara.
2. Unsur  waktu,  dalam  melakukan  kebijakan luar  negeri  terdapat  unsur  waktu  yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota  dalam  waktu  tertentu  sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  dilakukan. (K.J Holsti.1983)
4. Dalam  kapabilitasnya  merancang  maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara  memiliki  dasar  serta  rangkaian  – rangkaian  asumsi  maupun  tujuan-tujuan tertentu dengan
mempertimbangkan keamanan skala nasional. Sedangkan  komponen  yang  dipakai  dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan, sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh  negara  lain,  keputusan-  keputusan  dan tindakan  yang  harus  dilakukan  berdasarkan pertimbangan yang sesuai. (K.J Holsti.1983)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  luar  negeri  Jepang  dengan melakukan ekspansi pada negara berpenduduk mayoritas  muslim,  bukan  sekedar  ekspansi Jepang tapi dibalik itu Jepang meyakini Hindia Belanda  saat  itu  bisa  membantu  Jepang melakukan perlawanan pada Barat dan sekutu. Pada  teori  K.J  Holsti,  kebijakan  luar  negeri merupakan  suatu  ide  serta  gagasan  dalam membentuk  suatu  rumusan  dengan  tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – peubahan dalam suatu wilayah. Kebijakan Nipponisasi
menjadi Langkah  kebijakan  awal  Pemerintah  Jepang. Melalui  penggunaan  bahasa  Jepang  dijadikan Lingua Franca Bahasa komunikasi di wilayah
ekspansi jepang, di Hindia Belanda
(Indonesia) . Pada kebijakan Nipponisasi ini, Pemerintah  Jepang  meyakini  melalui  pintu masuk  bahasa  sebuah  kebudayaan  dapat disusupi  dengan  lebih  cepat.  Implemetasi kebijakan  Nipponisasi  Hindia  Belanda,  dari pengaruh kebudayaan Barat dan Arab.
Hal  ini  terkait  teori  kebijakan  luar  negeri ada  tiga  rumusan  yang  menjadi  tujuan  dari adanya  suatu  negara  untuk  membentuk maupun  melakukan  kebijakan  luar  negeri, diantaranya;
1. Nilai,  pada  tujuan  Jepang  dorongan  untuk merumuskan kebijakan luar negeri Jepang. Jepang  dengan  kebijakan  luar  negeri merumuskan dan melaksanakan
berdasarkan pada tujuan Jepang
2. Unsur  waktu,  dalam  melakukan  kebijakan luar  negeri  Jepang  memiliki  target  waktu untuk  mempengaruhi  Hindia  Belanda (Indonesia)  membantu  Jepang  pada  tujuan peperangan Asia Timur.
3. Jenis  tuntutan  tujuan,  Hindia  Belanda (Indonesia) sebagai  mitra Jepang memiliki tujuan merdeka menjadi negara. Hal inilah jadi  alas  an  Jepang  ekspansi  Hindia Belanda  untuk  membantunya  merdeka menjadi Indonesia dengan harapan kekuatan Hindia Belanda ini bisa membantu  Jepang  melawan  Barat  dan sekutu pada Perang Asia Timur Raya  (K.J Holsti.1983)
4. Dalam  kapabilitasnya  merancang  maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, Jepang  memiliki  dasar  serta  rangkaian  – rangkaian  asumsi  maupun  tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan  skala  nasional  pada  peperangan melawan Barat dan sekutu.
Pergerakan massa dilakukan dengan pendekatan pada tokoh tokoh alim ulama yang dijadikan propagandis (Implementasi Kebijakan, Edward III). Pembentuk
organisasi-organisasi  bentukan  Jepang  dengan tujuaan  mempersiapkan  perang  dengan  barat dan sekutu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Kebijakan  luar  negeri  Jepang  melalui kebijakan Nipponisasi
Hindia Belanda mendapat  apresiasi  Muhammadiyah  dengan keberagaman perspektif melalui kedua tokohnya  yaitu  K.H.  Mas  Mansur  dan  Ki Bagus  Hadikusumo.  Kebijakan  pemerintah Jepang dapat diterima oleh K.H Mas Mansur untuk  menjaga  bersikap  kooperatif,  tetap berkolaborasi  demi  agenda  setting  kebijakan Muhammadiyah  atas  kebijakan  Nipponisasi untuk tujuan masa depan Indonesia.
Keberagamaan  perspektif  Muhammadiyah lain  hal  dengan  Ki  Bagus  yang  berbeda menolak kebijakan Pemerintah Jepang. Bukan  sebab  Kebijakan  Nipponisasi  yang ditentang  Ki  Bagus  Hadikusuma  adalah kebijakan saikerei pada  rakyat  Hindia Belanda.
Arus  Permasalahan  Kebijakan  Nipponisasi Kependudukan Jepang Di Hindia Belanda
Permasalahan
saikerei termasuk
menjadi kebijakan Nipponisasi oleh
Pemerintah Jepang pada masyarakat di Hindia Belanda  (Indonesia) dengan  menyembah matahari,  hal  ini  mendapat  pertentangan  oleh Ki  Bagus.  Menurut  pandangan  Ki  Bagus Kebijakan  saikerei  ini  merupakan  misi penjajah Jepang mengeksploitasi dan mengkaburkan  aqidah  umat  Islam  yang menjadi  mayoritas  di  Hindia  Belanda.  Seperti menghadap  matahari  untuk  membungkukkan badan adalah melakukan penyembahan terhadap matahari, hal inilah menjadi paradoksal  aqidah  umat  muslim. Menurut Ma’mun  Murod,  banyak  faktor  yang mempengaruhi  sikap  dan  peran  politik Muhammadiyah  dalam  proses  penegakan Syariat  Islam.  Obyek  penyikapan  sangat ideologis,  yang  tentu  bagi  Muhammadiyah ideologi  ini  dinilai  telah  selesai,  sehingga  tak pantas menampakkan perannya secara demonstratif dengan mengikuti  ideologi  orang lain.
Muhammadiyah  melakukan  agenda setting
kebijakan Al Islam dan Kemuhammdiyahan  dari  internalisasi  saikerei ini melalui diplomasi ketauhidan yang menjadi
pegangan  umat  islam,  hingga  melalui  dakwah umat  islam  dan  media  jurnalistik  Suara Muhammadiyah.  Karena  pada  kebijakan saikerei ini pemerintah jepang harus mengetahui,  bahwa dalam  hal saikerei menjurus  kepada  perbuatan  syirik.  Dengan diberikan  pengrtian  secara  intelek  Pemerintah Jepang melalui Kolonel Tsuda bisa memahami dan  hubungan  jepang  dengan  Muhammadiyah terjalin baik.
Arus  Agenda  Setting  Muhammadiyah  Atas Kebijakan  Nipponisasi  Oleh  Pemerintah Jepang
Ekspansi  Jepang  dengan  memegang umat  islam  sebagai  mayoritas  di  Hindia Belanda dengan kedekatan Bersama organisasi islam  di  Hindia  Belanda.  Perlahan  lahan Jepang  mulai  menampakan  karakter  asli dengan kebijakan Nipponisasi melarang pergerakan politik umat islam dan masyarakat, pentupan  media,  hingga  aksi  pemaksaan terkait  sumber  daya  masyarakat  Hindia Belanda,  seperti  menyerahkan  padi,  atau  hasil panen perkebunan.
Muhammadiyah  melakukan  agenda setting  terkait  dengan  kebijakan  Nipponisasi Pemerintah  Jepang,  dengan  mengiventarisir isu  isu  publik  untuk  di  formulasikan  dalam kebijakan  umat  islam  dan  rakyat  Hindia Belanda dalam melawan kesewenang wenangan Jepang. Majalah resmi Muhammadiyah, Suara  Muhammadiyah ,  yang sempat  dihentikan  oleh  Jepang  antara  Januari 1942  hingga  Juni  1944,  beberapa  tahun kemudian Suara  Muhammadiyah Pada  Juli 1944  (Radjab  1363)  mulai  aktif  melalui disposisi  Gunseikanbu  (Administrasi  Militer Pusat Jepang) pada tanggal 20 Desember 2603 (1943).    Disposisi  ini  dengan  syarat  Jepang memonitor isi majalah Suara Muhammadiyah.
Di  samping  itu,  ada  bentuk  lain  relasi Muhammadiyah dengan Jepang pada masa ini, yakni  dimasukkannya  tokoh  Muhammadiyah dalam usaha propaganda Jepang. Hingga Pada tahun  1943  Jepang  membentuk  Pusat  Tenaga Rakyat  (Putera),  lembaga  yang  dipimpin  para pemimpin  Indonesia  dengan  tujuan  untuk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
membantu  Jepang  dalam  melawan  Sekutu. Pimpinan  badan  ini  dikenal  sebagai  Empat Serangkai,  dan  mencerminkan  kombinasi antara kalangan nasionalis dan Islam. Muhammadiyah  mulai  membangun  agenda setting  kebijakan  kemuhammadiyahan  ini dengan  internalisasi  nilai  nilai  ajaran  islam melalui media majalah Suara Muhammadiyah. Arus  Politik  Kebijakan  Muhammadiyah Pada  Kebijakan  Nipponisasi  Pemerintah Jepang Kebijakan Muhammadiyah atas kependudukan  Jepang  secara  politik  Ketika tokoh  Muhammadiyah  berdiaspora  dalam usaha propaganda Jepang. Dimana Pada tahun 1943  Pemerintah  Jepang  membentuk  Pusat Tenaga  Rakyat  (Putera),  yang  dipimpin  oleh tokoh  tokoh  Hindia  Belanda  untuk  tujuan untuk  membantu  Jepang  dalam  melawan Sekutu.  Empat  Serangkai  lebih  dikenal  pada organisasi  Putera  ini,  karena  merupakan kombinasi  antara  kalangan  nasionalis  ada Soekarno,  Mohammad  Hatta  dan  Ki  Hajar Dewantoro dan kalangan  Islam,  diwakili  K.H. Mas  Mansur.  Mas  Mansur  merupakan  Ketua Pengurus  Besar  Muhammadiyah  dari  tahun 1937-1942 sekaligus aktivis pergerakan nasional  pada  keaktifannya  di  Sarekat  Islam pada masa kolonialisme.

## PENUTUP Kesimpulan
Kebijakan  Luar  Negeri  Jepang  di Hindia  Belanda  (Indonesia) walau  hanya berlangsung  tiga  tahun,  mulai  1942-1945, namun  banyak  hal  yang  membuat  perubahan pada  Hindia  Belanda  sebagai  bangsa  yang ingin merdeka dan dilematisnya Jepang ketika kekurangan  sumber  daya  untuk  berperang dengan barat.
Muhammadiyah pada era kependudukan Jepang mengidentifikasi kebijakan luar negeri Jepang, lewat Nipponisasi  berbagai  bidang.  Melalui  teori Kingdon  ditemukan  Arus  masalah  (Problem Stream) bagaimana Nipponisasi dengan seikerei  menyembah  pada  matahari  ini berdampak pada ketauhidan masyarakat
muslim  sebagai  mayoritas  di  Hindia  Belanda. Dan  Muhammadiyah  melakukan  protes  pada kaisar Jepang karena ideologis islam itu sudah final bukan dengan menipponisasikan masyarakat  muslim.  Permasalahan  ini  terkait dengan  aqidah  umat  islam  di  Hindia  Belanda menjadi satu arus masalah pada kebijakan luar negeri  Jepang  di Hindia  Belanda  (Indonesia) . Kaisar Jepang bisa memahami protes Muhammadiyah  sebagai  penghargaan  Jepang atas  ketauhidan  yang  dianut  mayoritas masyarakat Muslim di Hindia Belanda.
Pada  saat  tawaran  Jepang  pada Muhammadiyah  untuk  bergabung  Bersama PUTERA,
Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah  saat  itu,  K.H  Mas  Mansur dilematis atas tawaran dirinya sebagai pemimpin PUTERA karena satu sisi K.H Mas Mansur  sedang  menjabat  Ketua  Pengurus Besar  Muhammadiyah.  Atas  pertimbangan agenda  setting  sikap  Muhammadiyah  demi negara,  K.  H  Mas  Mansur  menerima  tawaran untuk duduk bersama-sama memimpin PUTERA (Saleh Said, t.th: 21).
Bergabungnya  KH  Mas  Mansur  ke PUTERA,  K.H  Mas  Mansur  memikirkan Langkah  strategis  bagaimana  kebijakan  luar negeri  Jepang  harus  diantisipasi  dan  disiasati Muhammadiyah sebagai bagian agenda setting kebijakan Muhammadiyah pada kebijakan luar negeri Jepang.
Arus Kebijakan (Policy Stream) Kebijakan  Pemerintah Jepang  dalam memanfaatkan  pengaruhnya  pada  geopolitik internasional Jepang di Asia, dengan melakukan  mobilisir  Umat  Islam  sebagai mayoritas di Hindia Belanda demi kepentingan Jepang  mempersiapkan  pada  peperangan melawan  barat  dan  sekutu.  Muhammadiyah mensiasati Arus kebijakan Nipponisasi seluruh elemen  kehidupan  umat  islam  dan  rakyat  di Hindia Belanda, dengan meng-counter kebijakan yang sifatnya final seperti ketauhidan  pada  keyakinan  muslim  tidak menyembah matahari melalui seikerei. Arus Politik (Political Stream) Muhammadiyah  ini  melalui  diaspora  ke organisasi PUTERA,  sangat  strategik  untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
merubah dari dalam pada kebijakan Nipponisasi Jepang. Hal ini mendapat harapan dan  perhatian  masyarakat  Hindia  Belanda terhadap  PUTERA  dalam  mencari  berbagai bantuan  dan  kedaulatan  di  internasional sebagai  bagian  dari  melawan  kolonialisme. Masyarakat  muslim  dan  hindia  Belanda menyerbu  Markas  besar  PUTERA  untuk bekerja  Bersama  PUTERA,  dalam  hal  ini menunjukan  indikator  harapan  tinggi  rakyat Hindia Belanda pada PUTERA.
Komitemen  Muhammadiyah  dengan kepemimpinan  K.H  Mas  Mansur  dalam persoalan  ideologi  islam  tidak  tidak  dapat ditawar  tawar,  dimana  terdapat  unsur-unsur lain  yang  hendak  menggerogoti  kemurnian aqidah  yang  telah  berjalan  mapan  di  kalangan masyarakat muslim. Sikap tegas Muhammadiyah melalui kepemimpinan Ketua K.H  Mas  Mansur  ditunjukan  ini  ditunjukkan K.H  Mas  Mansur  setiap  gelar  diskusi  yang dihadiri  oleh  para  pemimpin  Islam  dan  wakil- wakil Jepang.
Posisi Jepang semakin menurun, akibat peperangan  yang  terus  menerus  dengan  barat dan  sekutu,  hingga  saat  Hiroshima  dan Nagasaki  mendapat  serangan  bom  atom  oleh barat  dan  sekutu,  kedaulatan  Jepang  atas internasional  runtuh  dan  otomatis  berakhirlah masa  pendudukan  Jepang  di Hindia  Belanda (Indonesia) ,  membawa  arah  baru  Hindia Belanda  menjadi  negara  merdeka,  walau  pun pada  paska  masa  kependudukan  jepang berakhir,  Hindia  Belanda  dengan  dibonceng sekutu  kembali  ingin  merebut  Hindia  Belanda sebagai negara jajahan Belanda .
Masa kependudukan Jepang ini memberikan kesadaran pada kelompok kelompok masyarakat di Hindia Belanda yang menguat mengakar rasa dan identitas sebagai sebuah bangsa yang berproses dan bertransisi sejak kolonialisasi membumi di Hindia Belanda mencari identitas pemersatunya. Muhammadiyah memandang bangsa adalah identitas kelompok menciptakan perubahan atas nasib masyarakatnya dengan negara yang merdeka diakui internasional.
Peran Muhammadiyah atas kebangsaan tidak perlu diragukan lagi, bagaimana konsolidasi  identitas  atas  kolonialisasi  dengan memberdayaan umat , memberikan pemerataan akses  Pendidikan  serta  pelayanan  Kesehatan pada masyarakat . Peran kebangsaan Muhammadiyah  terus  bekerja  tanpa  Lelah membangun  peradaban  kebangsaan  bersama sama  dengan  logika  yang  sama  pada  capaian tujuan-tujuan mulia demi bangsa dan negara. Hubungan Muhammadiyah dan Jepang terus berlanjut paska berakhirnya kependudukan Jepang, dalam bentuk yang berbeda, melalui kontribusi dan regulasi berbagai bidang, baik keagamaan, kesehatan maupun pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Miftahur  Rohman,  2018,  Kebijakan pendidikan islam masa penjajahan jepang,  STIT  Bustanul  ‘Ulum  Lampung Tengah [2] Meta Sekar Puji Astuti, 2018, Pembentukan Citra Jepang Dalam Masyarakat Indonesia Di Masa Kolonial Belanda (1900 – 1942) Melalui  Produk  Dan  Komoditas  Jepang: Studi  Kasus  Pil  Morishita  JINTAN, Lensa Budaya, Vol. 13, No. 1, 2018 [3] Putu Nomy Yasintha, 2017, Peran Media dalam Agenda Setting dalam Permasalahan Transportasi di Jakarta
[4] Meilinda  Adharini,  Dr.rer.pol  Mada Sukmajati S. IP, MPP, 2017, Perpolitikan Dibalik  Proses  Agenda  Setting  Buka Kurung  Kasus  Rehabilitasi  Jalan  Dan Jembatan  Di  Kabupaten  Brebes  Tahun 2012-2017 tutup kurung
[5] Etjung  Widhiarto,  Slamet  Rosyadi,  dan Denok Kurniasih, 2016,  Studi Formulasi
Kebijakan  Kartu  Banyumas  Sehat  Di Kabupaten Banyumas
[6] Suharta, Rudi. April 2014. Pengembangan Produk Andalan Dengan
[7] Pendekatan  One  Village  One  Product (OVOP)  Di  Kecamatan  Imogiri.  Jurnal Riset Daerah. Volume 13, No.1: Page 3- 4. Ditemukan pada
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
http://jrd.bantulkab.go.id  18  September 2015 22.15 WIB [8] Jr, Paul J. Larkin. 2012. John Kingdon’s
“Three  Streams”  Theory  and  the
Antiterrorism and Effective Death
Penalty Act of 1996. Journal of Law and Politics. Volume 28: Page 25-26.
[9] Agus  miswanto,  s.ag.,  ma  m.  zuhron arofi,  m.pd.  i,  2012,  Sejarah  islam  dan kemuhammadiyahan,  pusat  pembinaan dan pengembangan studi islam universitas muhammadiyah magelang.
[10] Sopanudin,  2016,  Reaksi  organisasi islam  terhadap  kebijakan  politik  Jepang di Indonesia (1942-1945) [11] Assegaf, Abdurrahman, 2007, Pendidikan Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Suka Press
[12] J.  Benda,  Harry,  1980,  Bulan  Sabit  dan Matahari Terbit, Jakarta: Pustaka Jaya,
[13] Makmur, Djohan,
1993, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman penjajahan,
[14] Jakarta: Depdikbud [15] Poerbakawatja, Soegarda, 1970, Pendidikan  Dalam  Alam  Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Gunung Agung [16] Rifa’I, Muhammad,2011,
Sejarah Pendidikan  Nasional,  Yogyakarta:  Ar- ruzz Media,
[17] Salim, Agus, 2007, Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana [18] Setiyadi,  1979,  Pendidikan  di  Indonesia dari Zaman ke Zaman, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan [19] Yunus, Mahmud, 1995, Sejarah
Pendidikan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:
Mutiara Sumber Widya
[20] Zuhairini, dkk, 2000, Sejarah Pendidikan
Islam, Jakarta: PT. Bumi aksara [21] Faza  Adhima,  05  November  2014, “Sejarah Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang” dalam [22] http://www.slideshare.net.
[23] Adaby  Darban,  Ahmad,  dan  Mustafa Kemal  Pasha,  2000, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif
Historis  dan  Ideologis) ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
[24] Adams,  Cindy,  2014, Bung  Karno: Penyambung  Lidah  Rakyat  Indonesia , terj.  Syamsu  Hadi,  Jakarta:  Yayasan Bung Karno
[25] Akira,  Nagazumi,  1989, Bangkitnya Nassionalisme  Indonesia,  Budi  Utomo 1908-  1918, Jakarta:  PT  Pustaka  Utama Grafiti
[26] Amin,  Mansyur,  1996, NU  dan  Ijtihad Politik  Kenegaraan ,  Yogyakarta:  al-
Amin Press [27] Amin, M. Mansyur, 1 9 9 6 , Dinamika Islam: Sebuah Transformasi dan Kebangkitan, Yogyakarta: LPKSM
[28] Anam,  Chairul,  1985, Pertumbuhan  dan Perkembangan  Nahdlatul  Ulama ,  Solo:
Jatayu Sala
[29] Aqsa,  Darul,2005, K.H.  Mas  Mansyur Perjuangan  dan  Pemikiran  1896-1946 ,
Jakarta: Penerbit  Erlangga
[30] Ardianto,  Elvinaro,  2007, Komunikasi Massa  Suatu  Pengantar ,  Bandung:
Simbosa Rekatama Media [31] Awwas, Irwan S, 2008, Trilogi
Kepemimpinan  Negara  Islam  Indonesia: Menguak  Perjuangan  Umat  Islam  dan Penghinaan  Kaum  Nasionalis-Sekuler , Yogyakarta: USWAH
[32] Aziz  Thaha,  Abdul,  1996, Islam  dan Tatanegara  dalam  Politik  Orde  Baru , Jakarta: Gema Insani Press
[33] Benda,  Harry  J,  1980, Bulan  Sabit  dan Matahari  Terbit  Islam  Indonesia  pada Masa  Pendudukan  Jepang, terj.  Dhaniel Dhakidae, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya [34] Boland,  B.J,  1985, Pergumulan  Islam  di Indonesia  1945-1972 ,  terj.  Safrodin
Bahar, Jakarta: Grafiti Press
[35] Amin.  H.M.  dkk.,  1989,  Sekilas  Sejarah tentang Sejarah Pejuangan Rakyat Kampar dan Sekitarnya Ketika Merebut/Mengisi Kemerdekaan Indonesia  Tahun  1900-1968.  Air  Tiris: Tanpa Penerbit
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[36] ______________, 2006, Sejarah Perjuangan Rakyat Kampar. Bangkinang: Tanpa Penerbit,
[37] Asany,  Ali  Munir.,1985,  Madrasah Diniyah  di  Kampar.  Pekanbaru:  L.P. IAIN SUSKA
[38] Asany, Ali Munir., dkk,2010, Sinar Sang
Surya  di  Bumi  Lancang  Kuning  Sejarah dan  Pembaharuan  Muhammadiyah  Riau. Pekanbaru: PWM Riau
Asnan,  Gusti.,  2006,  Pemerintahan
Sumatera  Barat  Dari  VOC  Hingga
Reformas.  Yogyakarta:  Citra  Pustaka
Basri,  Hasan.,1985,  Menegakkan  Merah
Putih  di  Daerah  Riau  menyambut  40
Tahun  Merdeka.  Pekanbaru:  Yayasan MSI Daerah Tingkat I Benda,  Harry  J.1985,  Bulan  Sabit  dan Matahari  Terbit  Islam  Indonesia  Pada Masa  Pendudukan  Jepang.  Bandung: Dunia Pustaka Jaya Budiarjo,  Miriam.1981,  Partisipasi  dan Partai  Politik  Sebuah  Bunga  Rampai. Jakarta: PT Gramedia Burger,  D.H.1960,  Sedjarah  Ekonomis Sosiologis  Indonesia.  Djakarta:  P.  N. Pradnja Paramita d/h. J.B. Wolters
[39] Yayasan Pusaka Riau, 2001.Kementerian
Penerangan, Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah. Kuntowidjojo,1994,  Periodisasi  Sejarah Kesadaran  Keagamaan  Umat  Islam Indonesia:  Mitos,  Ideologi,  dan  Ilmu. Yogyakarta: Shalahuddin Press Laporan tahun 1954 Djawatan Penerangan  Provinsi  Sumatera  Tengah. Majelis  Diktilitbang  dan  LPI,2010,  I Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan  Sosial  Keagamaan.  Jakarta: Kompas Media Nusantara
[40] Pasha,  Mustafa  Kamal  dan  Darban, Ahmad  Adaby.2003,  Muhammadiyah Sebagai  Gerakan  Islam  dalam Perspektif Historis dan Ideologis. Yogyakarta: LPPI Ricklefs,  M.C.2005,  Sejarah  Indonesia
Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
[41] Robert,  Mirsel,2004,  Teori  Pergerakan
Sosial  Kilasan  Sejarah  dan  Catatan Bibliografis. [42] Yogyakarta: Naili Printika Suminto,  Aqib,  1985.,  Politik  Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3E. Sutarmo, 1999, Studi Tentang Pandangan  dan  Pemahaman  Dari  Sudut Keagamaan Pada [43] Masyarakat  Kampar.  Pekanbaru:  P.P. IAIN SUSKA _______, Muhammadiyah Gerakan Sosial-Keagamaan Modernis. Yogyakarta: Suara [44] Muhammadiyah, 2005. Suwarno,  Relasi  Muhammadiyah,  Islam, dan  Negara  Kontribusi  Muhammadiyah dalam
[45] Perspektif  Sejarah.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2010.
Thohari,  Hajriyanto  Y.,  Muhammadiyah dan  Pergulatan  Politik  Islam  Modernis. Jakarta: [46] PSAP Muhammadiyah, 2005. Tim  Universitas  Riau,  Sejarah  Riau Masa Kolonialisme hingga Kemerdekaan. Pekanbaru:
[47] Sutra Benta Pustaka,82, 2006.
[48] Suluah, Vol. 16, No. 20, Juni 2015
[49] Tim  Universitas  Riau,  Sejarah  Riau
Masa Revolusi Kemerdekaan–Orde Baru.  Pekanbaru:  Sutra  Benta  Pustaka, 2006
[50] TPP  Sejarah  Riau  Unri,  Sejarah  Riau. Pekanbaru: tanpa penerbit, 1976. Tohirin.  Dkk,  “Pesantren  dan  Ulama  di Kampar: Studi Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kampar
Sebagai  Wilayah  Serambi  Mekkah” Laporan Penelitian,
[51] Pekanbaru:  LPP  IAIN  Suska,  2003. Umar Amin, “Peranan Mahmud Marzuki Dalam  Perjuangan  Kemerdekaan  di Daerah
[52] Kampar” Laporan Penelitian, Pekanbaru: LPP Universitas Riau, 1982. Waryati, Sri. Dkk., Sejarah
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Perkembangan Muhammadiyah di  Aceh. Banda Aceh: BKSNT [53] Banda Aceh, 2005. Yusuf, Ahmad. Dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat  Riau  1942-2002.  Pekanbaru: Sutra Benta [54] Pustaka, 2006. Yusuf  J,  Muhammad.,  Sekilas  Sejarah
Singkat  Muhammadiyah  Penyesawan. Penyesawan:
[55] Tanpa Penerbit, 1984. PRM Penyesawan Zul Asyri LA, “Pandangan Tokoh-Tokoh
Muhammadiyah  Riau  Tentang  Islam Politik di
[56] Indonesia  Pasca  Modernitas”  Laporan Penelitian, Pekanbaru: P.P. IAIN SUSKA, 2001.
[57] Damami,  Muhammad, Akar  Gerakan Muhammadiyah , Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004
[58] Digdo, A. A. Pringgo, Sejarah Pergerakan  Rakyat  Indonesia ,  Jakarta:
Dian Rakyat, 1986
[59] Diktilitbang,  Majelis,  dan  LPI  PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010
[60] Djauhari,  Achmad,  dkk, Potret  Gerakan Dakwah  NU  (Hasil  Mukernas  IV Lembaga  Dakwah  Nahdlatul  Ulama) ,
Yogyakarta: PP LDNU Publishing, 2007
[61] Djoened  Poesponegoro,  Marwati,  dan Nugroho  Notosusanto, Sejarah  Nasional IV , Jakarta: Balai Pustaka, 1993 [62] ,  Sejarah  Nasional  Indonesia Jilid V, Jakarta: Balai Pustaka, 1993 [63] , Sejarah  Nasional  Indonesia
Jilid VI , Jakarta: Balai Pustaka, 1984
[64] Fathoni,  Khoirul,  dan  Muhammad  Zen, NU  Pasca  Khittah:  Prospek  Ukhuwah dengan  Muhammadiyah ,  Yogyakarta: Madia Widya Mandala, 1999
[65] Fealy,  Greg, Ijtihat  Politik  Ulama Sejarah  NU  1952-1957 ,  terj.  Farid
Wajidi dan Adelina Bachtar, Yogyakarta: LKiS Grup, 2011
[66] Febriansyah, M.
Raihan, dkk,
Muhammadiyah  100  Tahun  Menyinari
Negeri , Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013 [67] Federspiel, Joward. M, Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX , terj.  Yudian  W,  Asmin,  dan  Affandi Mochtar,  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1996
[68] Feilard, Andree, NU      Vis-a-Vis Negara:      Pencarian      Isi,  Bentuk      dan Makna,
[69] Yogyakarta: LKiS, 1999
[70] Geertz, Clifford, Abangan, Santri,
Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa ,  terj.
Aswab Mahasin,  Jakarta:  Pustaka  Jaya, 198
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN