Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737

## Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN pada KUA di  Kecamatan Tanjung Pura
Abdullah Sani Kurniadinata 1 , Satria Wiguna 2 1 STAI Jam’iy ah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat Abdullah_Sani@staijm.ac.id, Satria_Wiguna@staijm.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out the sound and explanation of the Compilation of Article 53, to know the clear law regarding pregnant marriage due to adultery which is regulated by law and Syara' and to know the procedures for registration of marriage and the marriage process carried out by  pregnant  women due to adultery. recorded by  the Tanjung Pura District Religious Affairs Office. This type of research is a qualitative research with a field research approach (field research). Methods of collecting data by means of observation, interviews and documentation. The conclusion of this study that it has been carried out related to the application of the compilation of Islamic law article 53 in the implementation of marriage registration by VAT at the Office of Religious Affairs  (KUA)  of  Tanjung  Pura  District  is  allowed  and  carried  out  as  usual  marriages  without different procedures, with considerations: 1. Can save nasab for the baby, 2. Protecting the honor of women and families 3. Guaranteed survival for the baby in the womb and 4. Cessation of adultery previously committed.

## Keywords: Compilation of Islamic Law, Article 53 Marriage, PPN KUA

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui bunyi serta penjelasan dari Kompilasi Pasal 53, mengetahui hukum yang jelas tentang pernikahan hamil karena perzinahan yang di atur Undang- undang dan Syara’ dan mengetahui tata cara dalam pendaftaran nikah dan proses  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  wanita  hamil  karena  zina  yang  dicatat  Kantor  Urusan Agama Kecamata Tanjung Pura. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian  lapangan  ( field  research ).  Metode  pengumpuluna  data  dengan  cara  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  telah  dilaksanakan terkait  penerapan  kompilasi  hukum  islam  pasal  53  dalam  pelaksanaan  pencatatan  pernikahan oleh  ppn  pada  kantor  urusan  agama  (KUA)  kecamatan  tanjung  pura  adalah  dibolehkan  dan dilaksanakan  sebagaimana  pernikahan  biasanya  tanpa  prosedur  yang  berbeda,  dengan pertimbangan :  1. Dapat menyelamatkan nasab bagi sang bayi,  2. Melindungi kehormatan wanita dan keluarga 3.Terjaminnya keberlangsungan hidup bagi bayi yang ada di dalam kandungannya dan 4. Berhentinya perzinahan yang sebelumnyanya dilakukan.
Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Pernikahan, PPN KUA

## PENDAHULUAN
Pengertian  pacaran  menurut  Reksoprojo  (2000)  berpacaran  merupakan  suatu hubungan  yang  tumbuh  di  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  menuju  kedewasaan. Pacaran  merupakan  masa  pencarian    pasangan,  penjajakan,  dan  pemahaman  akan berbagai sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disebut pula sebagai masa penjajakan  ketika  masing-masing  pihak  mencoba  untuk  saling  mengerti  kepribadian pasangannya. Hal ini terjadi sebelum mereka melanjutkan hubungan lebih jauh lagi ke jenjang pernikahan (Arman, 1994).
Sungguh sangat mengerikan jika kita memperhatikan pergaulan anak muda pada zaman sekarang. Norma dan aturan Islam hampir semuanya dilanggar. Dan para orang tuapun  ikut  andil.  Karena  tidak  mau  melarang  anak-anaknya  dari  hal  yang menjerumuskannya  kedalam  perzinahan. Bahkan  ada  diantara  orang tua  yang kurang paham  agama,  membiarkan  anak-anak  mereka  meniru  gaya  bergaul  kebarat-baratan termasuk membolehkan pacaran.
Berdasarkan penjelasan tersebut, melalui pacaran dapat diketahui banyak syariat yang  dilanggar  oleh  pasangan  yang  bukan  mahrom.  Selaku  orang  timur,  orang  tua seharusnya  mendidik  anak  dan  keluarganya  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Pernikahan adalah cara resmi untuk mengumpulkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dalam ikatan sah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menganjurkan  kepada  umatnya  agar  menikah  karena  ia  merupakan  cara  yang  paling tepat  untuk  menyalurkan  kebutuhan  biologis.  Disamping  itu,  pernikahan  merupakan cara  ideal  bagi  suami-isteri  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  dapat  mereka  bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah akad mereka, menaburkan  benih-benih  cinta,  kasih  sayang,  kebaikan,  kemurahan  hati,  kesucian, kemuliaan,  ketinggian  harga  diri,  dan  kemuliaan  jiwa;  dengan  tujuan  agar  keturunan mereka dapata bangkit dalam menghadapi kehidupan mereka dan memberi kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.
Akibat dari pergaulan yang salah adalah tersebarnya perzinahan dimana-mana dan  bukan  lagi  menjadi  masalah  tabu.  Perzinahan  merupakan  perbuatan  yang menghancurkan  kehidupan  sekaligus  menjadi  faktor  penyebab  kerusakan  moral.  Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Negara dan Hukum Agama.  Perzinahan  merupakan  perbuatan  yang  membahayakan,  serta  dapat menimbulkan  banyak  kejahatan  dan  tindak  kriminal  yang  lain  (Sabiq  S.  ,  2018). Sebagaiman dalam  berfirman Allah SWT:
                                                            
Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al- Isra [17:32])”.
Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737
Ayat ini hanya menyatakan larangan untuk mendekati zina karena itu pekerjaan yang keji. Ayat ini diturunkan dalam kasus seorang pemuda. Pada suatu hari ada seorang pemuda  yang  meminta  izin  kepada  Rasulallah  SAW  untuk  melakukan  zina  dengan seorang perempuan, maka turunlah ayat ini sebagai larangan berzina. Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga  banyak  manusia  yang  tidak  kuat  menahan  godaan  itu  dan  akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.
Kehamilan merupakan anugrah bagi kebanyakan pasangan suami-isteri karena adanya  anak  yang  membuat  hidup  berkeluarga  terasa  lebih  lengkap  dan  lebih mempunyai  arti.  Namun  akan  berbeda  halnya  untuk  kehamilan  yang  terjadi  sebelum adanya  suatu  ikatan  pernikahan.  Kehamilan  seperti  ini  sangat  tidak  diharapkan  oleh kebanyakan  orang  karena  dianggap  sebagai  aib.  Wanita  yang  mengalami  kehamilan sebelum menikah biasanya dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meneruskan atau menghentikan kehamilannya (aborsi). Dapat diketahui menikah merupakan opsi utama dikalangan  masyarakat  Tanjung  Pura  untuk  menebus  dosa  yang  lalu  dengan  tidak menambah dosa lainnya dengan membunuh calon bayi tersebut. Kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi agar terhindar dari perlakuan diskriminatif.  Dalam KHI pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar  nikah  akibat  zina  dengan  pria  yang  menghamilinya  dengan  tidak  menggugurkan status zina bagi pelakunya.
Adapun  pejabat  yang  berwewenang  mencatat  perkawinan  adalah  Petugas Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana  teknis  pada  Kementerian  Agama  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  secara  operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Tahun, 2016).
Kepala Kantor Urusan  Agama sekaligus  pejabat  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN) merupakan seorang yang berhak menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan duplikat  kutipan  akta  nikah.  PPN  adalah  pejabat  yang  melakukan  pemeriksaan persyaratan,  pengawasan  dan  pencatatan  peristiwa  nikah  atau  ujuk  dan  melakukan bimbingan  perkawinan. Tugas  yang dilakukan  PPN  salah satunya  adalah  mencatatkan peristiwa  nikah  termasuk  peristiwa  nikah  wanita  hamil.  Hal  ini  senada  saat  peneliti melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Stabat dimana  pasangan  muda  mudi  mengajukan  dispensasi  pernikahan  untuk  menikah  di Kantor Urusan Agama di wilayahnya dalam kondisi mereka masih di bawah umur dan kondisi wanita yang sedang hamil.
Kompilasi hukum Islam merupakan hukum substansial bercorak keIndonesiaan disusun atas prakarsa penguasa negara. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus
Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737
( Ijma’ ) ulama dari berbagai golongan yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.  Penyusunan  KHI  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses  transformasi  hukum Islam  dalam  bentuk  tidak  tertulis  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan (Bisri H. , 2018).
Tahapan  pengumpulan  bahan  baku  dalam  penyusunan  KHI  dilakukan  melalui beberapa  jalur.  Jalur  pertama,  penelaahan  38  kitab  fiqih  dari  berbagai  madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, dan Mataram). Jalur ketiga,  penelaahan  produk  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun  1977  sampai  tahun  1984.  Jalur  keempat,  kajian  perbandingan  hukum  keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.
Pada  perumusan  KHI,  secara  substansial,  dilakukan  dengan  mengacu  kepada sumber hukum Islam, yakni Alqur’an dan Sunnah Rasul dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kotinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki  titik  temu  dengan  tatanan  hukum  Islam.  Berkenaan  dengan  hal  itu,  dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI.  Dengan  demikian,  KHI  merupakan  suatu  perwujudan  hukum  Islam  yang  khas Indonesia.
Kebutuhan  akan  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  upaya  memperoleh kesatuan  hukum  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  bagi  para  hakim  di lingkungan  peradilan  agama  (MD,  2017).  Berkenaan  dengan  kedudukan  KHI  dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan  (Bisri, 2017).
1. landasan  ideal  dan  konstitusional  KHI  adalah  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945. (Bisri, 2017) Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  sekaligus  merupakan  perwujudan  kesadaran  hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. dilegalisasi  oleh  instrumen  hukum  dalam  bentuk  Instruksi  Presiden  yang dilaksanakan  oleh    Keputusan  Menteri  Agama,  yang  merupakan  bagian  dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Dimana hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syari’ah, fiqih, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat.
4. saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,  sebagaimana  dapat  ditafsirkan  secara  teologis  dari  penjelasan  umum KHI.
Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah di dalam  masyarakat,  khususnya  di  kalangan  umat  Islam,  berhubungan  secam timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat  hukum  yang  unifikatif.  Kedua,  unsur  aparatur  pemerintahan  dan pemimpin  masyarakat  yang  menjadi  tokoh  rujukan.  Ketiga,  unsur  kesadaran hukum  masyarakat  terutama  terhadap  KHI.  Keempat,  unsur  kemudahan  yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.
Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini  kebenarannya.  KHI  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  dan ketenteraman  batin  masyarakat,  karena  ia  menawarkan  simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqih yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan  demikian,  KHI  layak  untuk  dilaksanakan  oleh  warga  masyarakat  yang memerlukannya.
Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan  pejabat  pemerintahan,  hakim,  dan  para  pemimpin  masyarakat (ulama, zu'ama, dan cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama  yang  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  mensosialisasikan  KHI kepada masyarakat, terutama di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian, KHI layak untuk dijadikan  rujukan  dalam  penyelesaian  masalah  perkawinan,  kewarisan,  dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu (Bisri H. , 2018).
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  bunyi  serta penjelasan dari Kompilasi Pasal 53, mengetahui hukum yang jelas tentang pernikahan hamil karena perzinahan yang di atur Undang- undang dan Syara’ dan mengetahui tata cara dalam pendaftaran nikah dan proses pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamata Tanjung Pura.
Adapun  Kegunaan  Penelitian  ini  diantaranya  diberikan  kepada  aparat Pemerintah yang berkepentingan dan bersangkutan dengan Urusan Agama khususnya
Kantor Urusan Agama memaksimalkan untuk memberikan penyuluhan atau membuka konseling  mengenai  pentingnya  aturan  aturan  dalam  perkawinan  termasuk  masalah Pernikahan Wanita Hamil yang saat ini marak terjadi. Kepada para tokoh agama lebih menekankan  dalam  dakwah  dan  syiarnya  agama  Islam  dengan  mengajak  masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani untuk bisa mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari perkawinan  itu  sendiri  agar  tidak  terjadi  pelecehan  dan  sikap  meremehkan  terhadap perkawinan. P ara orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari  susunan  masyarakat,  hendaknya  menjadi  suri  tauladan  dalam  kehidupan  rumah tangga, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan. Terhadap kalangan masyarakat agar memahami arti dari kebebasan,  khususnya  umat  muslim,  karena  meskipun  dalam  hukum  Negara membenarkan  namun  ia  tidak  memberi  batasan-batasan  yang  kodrati  bagi  wanita. Namun berbeda dengan hukum Islam, sekalipun hukum Islam membenarkan kebebasan wanita,  hukum  Islam  tetap  menyelingi  kewajiban  agar  wanita  tidak  melupakan kodratnya sebagai ibu, istri, dan ana k.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah yang tetap berpedoman pada teori hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendekatan  penelitian  ini  dengan pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  untuk  mendapatkan  data  primer  (Soekanto,  2015). Lokasi  dilaksanakannya  penelitian  ini  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Tanjung  Pura  yang  beralamat  di  Jalan  Teluk  Bakung  Desa  Pematang  Tengah  No.113 Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Teknik pengumpuluna data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Langkat  dalam  penentuan  nafkah  akibat  adanya  perceraian  antara  suami  dan  istri pengadilan  agama.  Sedangkan  dalam  rangka  memahami  perilaku  dari  segi  bertindak dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan membaca (studi pustaka) dan menganalisis  data  dari  putusan  hakim  dalam  penentuan  nafkah  akibat  perceraian tersebut.
Teknik Analisi data  yaitu dengan tahapan pengumpulan informasi yang ada di  lapangan  dengan  cara  melalui  wawancara,  observasi  langsung  dan dokumentasi. Tahapan reduksi  data,  langkah  ini  bertujuan  untuk  memilih informasi mana yang sesuai dengan masalah penelitian. Tahapan p enyajian data, pada  langkah  ini,  peneliti  berusaha  menyusun  data  yang  relevan  sehingga menjadi  informasi  yang  dapat  disimpulkan  dan  memiliki  makna  tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu
ditindaklanjuti  untuk  mencapai  tujuan  penelitian.  Dan  tahapan  akhir  adalah menarik  kesimpulan  dilakukan  secara  cermat  dalam  menumukan  hasil kesimpulan dan pembahasan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pustaka  dan  wawancara  penulis,  dapat  diketahui  bahwa pengertian  nikah  hamil  atau  kawin  hamil  berarti  pernikahan  yang  calon  mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab qabul. Secara otomatis orang yang melakukan kawin hamil itu telah melakukan perbutan zina. Kawin hamil adalah kawin dengan  seorang  yang  hamil  di  luar  nikah,  baik  dikawini  oleh  laki-laki  yang menghamilinya  atau  bukan  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya.  Dalam  hukum  adat masalah kawin hamil menggunakan dua istilah yaitu kawin paksa atau nikah tambelan. Ada  sedikit  berbeda  antara  kawin  paksa  dengan  nikah  tambelan,  walaupun  antara keduanya  mempunyai  kesamaan  maksud. Perbedaannya  yaitu  kawin  paksa  dilakukan oleh  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  dengan  pria  yang  menghamilinya  (bersifat keharusan).  Sedangkan nikah  tambelan  tidak  secara  paksa yaitu  laki-laki  (tidak  harus menghamilinya) mengawini wanita hamil, namun sekedar sebagai penutup malu karena laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  mengenai  Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina, menurut Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan untuk menikah, hal ini sesuai dengan peraturan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.”
Dapat kita ketahui hal ini juga senada dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An Nuur [24:3] bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina  begitupula  sebaliknya.  Namun  disisi  lain  ada  pendapat  yang  mengungkapkan bahwa  pernikahan  wanita  hamil  dibolehkan  berdasarkan  pendapat  Madzhab  Imam Syafi’i  bahwa  jika  yang  menikahi  wanita  hamil  tersebut  adalah  laki -laki  yang menghamilinya  maka  perkawinan  yang  dilakukan  keduanya  adalah  sah  dan  boleh bercampur sebagaimana suami dan isteri yang sah.
Berdasarkan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama yang juga sebagai Petugas Pencatat  Nikah  pada  KUA  Kecamatan  Tanjung  Pura  menyatakan  bahwa  pernikahan wanita  hamil  dibolehkan  menikah  dengan  pria  yang  menghamilinya.  Hal  ini  sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam proses pernikahan Petugas Pencatat Nikah menyatakan bahwa adanya kewenangan dari Petugas Pencatat Nikah untuk bertanya dan memeriksa secara administrasi  tentang  wanita  yang  hamil  tersebut.  Karena  hal  ini  dapat  berpengaruh kepada Wali dalam pernikahan, status nasab anak dalam kandungan dan berpengaruh kepada harta waris sang anak.
Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737
Menurut  kewenangan  tersebut  Petugas  Pencatat  Nikah  harus  teliti  di  dalam memeriksa  berkas  yang  masuk  sebagai  berkas  pendaftaran  nikah.  Di  dalam  berkas tersebut adanya persyaratan dari puskesmas, bidan atau dokter yang menyatakan telah melakukan suntik TT. Suntik TT berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah hamil atau belum, karena saat wanita tersebut telah hamil maka pihak dari puskesmas, bidan atau dokter tidak akan melakukan suntik TT tersebut.  Saat terbukti wanita tersebut hamil maka Petugas Pencatat Nikah tetap menikahkan wanita tersebut namun  adanya  peringatan  untuk  pasangan  tersebut  yaitu  berupa  shalat  tobat  dan berjanji  untuk  merubah  diri  dan  tidak  mengulangi  kesalahan  itu  terjadi  baik  untuk maupun  dan  keturunannya,  dan  Petugas  Pencatat  Nikah  memberikan  arahan  untuk pasangan tersebut agar menghitung hari kelahiran setelah pernikahan itu berlangsung. Hal ini berdampak kepada nasab dari anak tersebut. Hal ini pernah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura.
Ada  sekitar  10  pasangan  yang  menikah  pada  saat  hamil  karena  perzinahan selama tahun 2019 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura.
Tabel I  Jumlah Nikah Tahun 2019 Kecamatan Tanjung Pura Sumber : Arsip KUA Kecamatan Tanjung Pura No Bulan Banyaknya Pernikahan (Pasang) Pernikahan dengan Nasab Pernikahan dengan Wali Hakim 1 Januari 56 50 6 2 Februari 51 49 2 3 Maret 69 63 6 4 April 55 51 4 5 Mei 12 9 3 6 Juni 82 76 6 7 Juli 53 45 8 8 Agustus 81 .75 6 9 September 33 31 2 10 Oktober 46 42 4 11 November 60 58 2 12 Desember 74 68 6 Jumlah 672 617 55
berdasarkan tabel di atas, 55 pernikahan dari 672 atau 8,18 % dari jumlah nikah tahun 2019 menggunakan wali hakim. Dari keterangan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura  yakni  Bapak  Drs.  H.  Khairuddin,  M.Pd  bahwa  pernikahan  dengan  wali  hakim diantaranya  karena  Ayah  jauh/diperantauan,  wali  nasab  telah  habis,  wali  nasab  tidak
Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737
diketahui keberadaannya. Namun yang paling banyak ditemukan adalah anak yang lahir diluar dari pernikahan orang tuanya sehingga ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya.
Hal  ini  dapat  diketahui  pada  saat  petugas/staf  KUA  Kecamatan  Tanjung  Pura menerima  berkas  pendaftaran  nikah  secara  tatap  muka  (tidak  melalui  sistem  online). Petugas pemeriksa akan menayakan tentang kebenaran wali dalam pernikahnnya untuk menghindari adanya kesalahan dalam sahnya pernikahan. Selanjutnya kedua catin juga harus menghadiri bimbingan perkawinan yang disediakan di KUA Kecamatan Tanjung Pura melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Di dalam kasus perkawinan wanita hamil yang  ada  di  Kecamatan  Tanjung  Pura  Petugas  Pencatat  Nikah  mengikuti  ulama  syafi’i yang menerangkan bahwa nasab anak yang ada di kandungan dapat dianggap sebagai anak  dari  suami  ibunya  ketika  anak  tersebut  lahir  setelah  6  bulan  pernikahan  dan sebaliknya, ketika anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.
Adapun  prosedur  pendaftaran  nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Tanjung Pura :
1. Calon Pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang di sediakan KUA kecamatan setempat.
2. Waktu pendaftaran minimal 10 hari sebelum menikah.
3. Membawa  surat  keterangan  untuk  nikah  (model  N-2),  ,  surat  persetujuan mempelai (model N-3), surat keterangan tentang orang tua (model N-4), dan surat pemberitahuan  kehendak  nikah  (model  N-1)  dari  Kantor  Desa/Kelurahan setempat.
4. Membawa  bukti  imunisasi  TT  I  bagi  calon  pengantin  wanita  dari puskesmas/rumah sakit setempat.
5. Membawa :
a. Surat  Izin  Pengadilan  apabila  tidak  ada  izin  dari  orang  tua  /  wali  (bagi  yang belum berusia 21 tahun).
b. Pas  foto  ukuran  2  x  3  (3  lembar),  4  x  6  (2  lembar)  latar  belakang  biru  dan berpakaian busana muslim.
c. Dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum berusia 19 tahun.
d. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika pengantin adalah anggota TNI/POLRI.
e. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak ber-isteri lebih dari seorang.
f. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi  mereka  yang  perceraiannya  terjadi  sebelum  berlakunya  UU  No.7  Tahun 1989.
g. Akta kematian/Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri yang ditanda tangani Kepala  Desa/Lurah  atau  pejabat  berwenang  yang  menjadi  dasar  pengisian
Volume 2 Nomor 2(2019)  262-272  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.737
model N-6 bagi janda atau duda yang akan menikah,serta surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan.
6. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin).
7. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu.
8. PPN/Penghulu  menyerahkan  buku  kutipan  akta  nikah  kepada  calon  pengantin sesaat setelah akad nikah.
9. Catin membayar biaya nikah atau rujuk kepada Bank persepsi, dengan ketentuan :
a. Nikah di KUA pada hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
b. Nikah di luar KUA di kenakan tarif Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
c. Nikah di KUA pada hari libur dan luar jam kerja di kenakan tarif nikah luar KUA yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
d. Catin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana alam di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang di ketahui oleh Camat.
e. Pengenaan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak Sponsor atau penyandang dana.
f. Pencatat nikah yang di lakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah di kenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
10. Foto Copy KTP Kedua Orang Tua.
11. Foto Copy KTP Wali Dan Saksi.
Berkaitan dengan pendaftaran pencatatan pernikahan wanita hamil karena zina, maka Kepala Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa tidak adanya prosedur khusus atau surat lainnya, semua berkas persyaratan sama dengan calon pengantin lain pada umumnya. Mengenai hal atas anaknya yang terjadi dimasa depan mengenai nasabnya, itulah gunanya saksi atas pernikahan yang mengetahui keadaan pasangan yang menikah. Dalam buku  nikah juga tertera tanggal pernikahan yang membuktikan bahwa kelahiran anak  nantinya  tidak  sesuai  dengan  bulan  kelahiran  untuk  wanita  hamil  dalam pernikahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa telah dilaksanakan terkait penerapan kompilasi  hukum  islam  pasal  53  dalam  pelaksanaan  pencatatan  pernikahan  oleh  ppn pada  kantor  urusan  agama  (KUA)  kecamatan  tanjung  pura  adalah  dibolehkan  dan dilaksanakan sebagaimana pernikahan biasanya tanpa prosedur yang berbeda, dengan pertimbangan  :    1.  Dapat  menyelamatkan  nasab  bagi  sang  bayi,    2.  Melindungi kehormatan wanita dan keluarga 3.Terjaminnya keberlangsungan hidup bagi bayi yang ada di dalam kandungannya dan 4. Berhentinya perzinahan yang sebelumnya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azam., A. A. (2017). Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah Publising. .
Bisri, C. H. (2017). Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Bisri,  H.  (2018). Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum Nasional. Jakarta:: Logos Wacana Ilmu.
Hadikusuma,  H.  (2019). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  hukum adat, hukum agama. Bandung: CV. Mandar Maju.
MD, M. M. (2017). Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Patton. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rosdakarya.
Sabiq, S. (2017). Fiqih Sunnah, Penterjemah : Ghazali Effendi. Jakarta: Persada Press.
Sabiq, S. (2018). Fikih Sunnah. Jakarta: Kompas Press.
Saebani, B. A. (2018). Fiqih Munakat. Jakarta: Gaung Persada Press.
Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif,. Jakarta: Rajawali Press.
Syaifuddin, M. (2019). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Tahun, P. M. (2016). tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 Ayat 1. Pasal 1 Ayat 1.
Ya’qub, M. (2016). Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press.