p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (Suatu Bahasan Kebijakan Pendidikan)
Sugi Hermanto 1* , Tonich Uda 2 , Rinto Alexandro 3
123 FKIP Universitas Palangka Raya

## Abstrak
Peran dominan orang tua terutama pada saat anak-anak mereka berada dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang  dewasa.  Pada  masa  pertumbuhan  orang  tua  harus  memenuhi  kebutuhan  pokok  demi  menjamin perkembangan yang sehat dan baik. Menurut Russell (1993) orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar anaknya antara lain udara segar, makanan bergizi, kesempatan bermain, kebebasan tumbuh dan berekspresi, serta lingkungan yang aman secara fisik sehingga bebas dari luka-luka dan bencana. Pada tahap berikutnya hingga anak dewasa, orang tua berperan mengantarkan dan memfasilitasinya hingga menjadi dirinya sendiri.  Peran  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  adalah  membantu  proses  pendewasaan  dan kematangan  individu  sebagai  anggota  kelompokdalam  suatu  masyarakat.Sesuai  dengan cita -cita bangsa Indonesia, kita ingin menjadikan generasi masa depan bangsa Indonesia sebagai manusiaseutu hnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertaTulisan ini secara khusus bertujuan ingin menggambarkan bahwa tanggung jawab untuk peningkatan mutu pendidikan bukan saja oleh negara tetapi justru sebaliknya yang terpentingadalah oleh orang tua dan masyarakat.
Kata  Kunci: masyarakat, standar mutu dan sekolah.

## PENDAHULUAN
Seperti diketahui bahwa United Nation’s Development Program (UNDP) pada tahun 2004 ini  menempatkan Human  DevelopmentIndex (HDI)  Indonesia  pada  urutan  111  dari  175 negara.  Bahkan  dibandingkan  dengan  negara  tetangga  seperti  Malaysia,  Thailand  dan Philipina,  posisi  Indonesia  berada  di  bawah  mereka.  Tiga  komponen  peningkatan  HDI  yakni indeks  kesehatan,  indeks  perekonomian,  dan  indeks  pendidikan.  Kondisi  di  atas  terkait dengan  adanya  tuntutan  pengembangan  sumberdaya  manusia  yang  terus  menerus  meningkat dari  waktu  ke  waktu.  Standar  mutu  baik  dari  jenis  karya,  kualitas  jasa,  dan  produk,  serta layanan  mengalami  dinamisasi  kualitas  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepuasan  hidup manusia  yang  terus  meningkat  pula.  Ini  artinya  bahwa  layanan  pendidikan  kita  haruslah mampu  mengikuti  perubahan  yang  terjadi.  Hal  lain  yang  menjadi  pertimbangan  penulisan judul  ini  adalah  belum  optimalnya  partisipasi  masyarakat  dalam  ikutserta  mengembangkan kualitas  pendidikan  di  tanah  air  ini.  Tanggung  jawab  pengembangan  pendidikan  anak  atau generasi  bangsa  yaitu  berada  pada  orangtua,  masyarakat,  dan  negara.  Partisipasi  masyarakat di  sini  tercakup  di  dalamnya  peran  orangtua  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  di luar  sekolah atau lembaga pendidikan. Peran dominan orang tua terutama pada saat anak-anak mereka  berada  dalam  masa  pertumbuhan  hingga  menjadi  orang  dewasa.  Pada  masa pertumbuhan  orang  tua  harus  memenuhi  kebutuhan  pokok  demi  menjamin  perkembangan yang  sehat  dan  baik.  Menurut  Russell  (1993)  orang  tua  harus  mampu  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  dasar  anaknya  antara  lain  udara  segar,  makanan  bergizi,  kesempatan  bermain, kebebasan  tumbuh  dan  berekspresi,  serta  lingkungan  yang  aman  secara  fisik  sehingga  bebas dari  luka-luka  dan  bencana.  Pada  tahap  berikutnya  hingga  anak  dewasa,  orang  tua  berperan mengantarkan  dan  memfasilitasinya  hingga  menjadi  dirinya  sendiri.  Peran  dari  kelompok- kelompok  masyarakat  lainnya  adalah  membantu  proses  pendewasaan  dan  kematangan individu  sebagai  anggota  kelompokdalam  suatu  masyarakat.Sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia,  kita  ingin  menjadikan  generasi  masa  depan  bangsa  Indonesia  sebagai manusiaseutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepadaTuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
demokratis  sertaTulisan  ini  secara  khusus  bertujuan  ingin  menggambarkan  bahwa  tanggung jawab  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  bukan  saja  oleh  negara  tetapi  justru  sebaliknya yang  terpentingadalah  oleh  orang  tua  dan  masyarakat. Oleh karena itu diperlukan reaktualisasi partisipasi  masyarakat dalam  pengembangan  pendidikan.

## PartisipasiMasyarakat
Kata  “partisipasi  masyarakat”  dalam  pembangunan  menunjukkan  pengertian  padakeikut sertaan  mereka  dalam  perencanaan,pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil  dan  evaluasi  program pembangunan( United  Nation ,  1975).  Dalam  kebijakan  nasional  kenegaraan  saat  ini, melibatkan  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan  atau  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  pembangunan  adalah  merupakan  suatu  konsekuensi  logis  dari  implementasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  pada  umumnya  dimulai  dari  tahap  pembuatan  keputusan,  penerapan keputusan,penikmatan  hasil,dan  evaluasi  kegiatan  (Cohen  dan  Uphoff.1980).  Secara  lebih rinci,  partisipasi  dalam  pembangunan  berarti  mengambil  bagian  atau  peran  dalam pembangunan,  baik  dalam  bentuk  pernyataan  mengikuti  kegiatan,  memberi  masukan berupapemikiran,  tenaga,waktu,  keahlian,  modal,  dana  atau  materi,  serta  ikut  memanfaatkan dan  menikmati  hasil-hasilnya  (Sahidu,  1998).  Selama  ini,  penyelenggaraan  partisipasi masyarakat  di  Indonesia  dalam  kenyataannya  masih  terbatas  pada  keikutsertaananggota masyarakat  dalam  implementasi  atau  penerapan  program-program  pembangunan  saja. Kegiatan  partisipasi  masyarakat  masih  lebih  dipahami  sebagai  upaya  mobilisasi  untuk kepentingan  pemerintah  atau  negara.  Partisipasi  tersebut  idealnya  berarti  masyarakat  ikut menentukan  kebijakan  pemerintah  yaitu  sebagai  bagian  dari  kontrol  masyarakat  terhadap kebijakan-kebijakannya.  Dalam  implementasi  partisipasi  masyarakat,  seharusnya  anggota masyarakat  merasa  bahwa  tidak  hanya  menjadi  objek  dari  kebijakan  pemerintah,  tetapi  harus dapat  mewakili  masyarakat  itu  sendiri  sesuai  dengan  kepentingan  mereka.  Perwujudan partisipasi  masyarakat  dapat  dilakukan,  baik  secara  individu  atau  kelompok,  bersifat  spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.  Partisipasi  adalah  proses  aktif  dan  inisiatif  yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud  sebagai  suatu  kegiatan  nyataapabila  terpenuhi  oleh  tiga  faktor  pendukungnya  yaitu: (1)  adanya  kemauan,  (2)  adanya  kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet,  1992).  Kemauan  dan  kemampuan  berpartisipasi  berasal  dari  yangbersangkutan (warga  atau  kelompok  masyarakat),  sedangkan  kesempatan  berpartisipasi  datang  dari  pihak luar  yang  memberi  kesempatan.  Apabila  ada  kemauan  tapi  tidak  ada  kemampuandari  warga atau  kelompok  dalam  suatu  masyarakat,  sungguhpun  telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara  pemerintahan,  maka  partisipasi  tidak  akan  terjadi.  Demikian  juga,  jika  ada kemauan  dan  kemampuan  tetapi  tidak  ada  ruang  atau  kesempatanyang  diberikan  oleh  negara atau  penyelenggara  pemerintahan  untuk  warga  atau  kelompok  dari  suatu  masyarakat,  maka tidak  mungkin  juga  partisipasi  masyarakat  itu  terjadi.  Demikian  halnya  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia.  Perlu  ditumbuhkan  adanya kemauan  dan  kemampuan  keluarga/warga  atau  kelompok  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pengembangan  pendidikan.  Sebaliknya  juga  pihak  penyelenggara  negara  atau penyelenggara  pemerintahan  perlu  memberikan  ruang  dan/atau  kesempatandalam  hal  lingkup apa,  seluas  mana,  melalui  cara  bagaimana,  seintensif  mana,  dan  dengan  mekanisme bagaimana  partisipasi  masyarakat  itu  dapat  dilakukan.  Ada  tidaknya  kemauan  keluarga/warga atau  kelompok  masyarakat  dalam  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia  terkait  dengan paradigma  pembangunan  yang  dominan  saat  ini  dan  sebelumnya.  Paradigma  pembangunan yang  sentralistik  yang  dianut  pemerintah  sampai  satu  dekade  yang  lalu,  telah  menumbuhkan opini  masyarakat  bahwa  tanggung  jawab  utama  pembangunan  (dalam  bidang  pendidikan) adalah  pemerintah.  Warga  dan  kelompok  masyarakat  yang  lebih  ditempatkan  sebagai  “bukan
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
pemain  utama”  telah  merasa  terpinggirkan,  walaupun  mengurus  kebutuhan  dan kepentingannya  sendiri.  Menurut  Sutrisno  (1995)  perencanaan  pembangunan  yang  demikian telah  menempatkan  masyarakat  hanya  sebagai  suatu  subsistem  yang  diasumsikan  sebagai bagian  pasif  dari  sistem  pembangunan.  Kesan  tersebut  telah  melemahkan  kemauan berpartisipasi  warga  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  dalam  pengembangan  pendidikan. Kini,  paradigma  pembangunan  yang  dominan  telah  mulai  bergeser  ke  paradigma desentralistik.  Sejak  diundangkan  UUNo.22/1999  tentang  Pemerintah  Daerah  maka  menandai perlunya  desentralisasi  dalam  banyak  urusan  yang  semula  dikelola  secara  sentralistik. Menurut  Tjokroamidjoyo  (dalam  Jalal  dan  Supriyadi,2001),  bahwa  salah  satu  tujuan  dari desentralisasi  adalah  untuk  meningkatkan  pengertian  rakyat  serta  dukungan  mereka  dalam kegiatan  pembangunan  dan  melatih  rakyat  untuk  dapat  mengatur  urusannya  sendiri.  Ini artinya,  bahwa  kemauan  berpartisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  (termasuk  dalam pengembangan  pendidikan)  harus  ditumbuhkan  dan  ruang  partisipasi  perlu  dibuka  selebar- lebarnya.  Kemampuan  berpartisipasi  terkait  dengan  kepemilikan  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  dipartisipasikan,  baik  menyangkut  kualitas  sumber  daya  manusia  maupun sumber  daya  lainnya  seperti  dana,  tenaga,  dan  lain-lain.  Agar kemampuan untuk berpartisipasi dimiliki  oleh  masyarakat,  maka  perlu  peningkatan  sumber  daya  manusia  dengan  cara memperbaharui  dan  meluaskan  tiga  jenis  pendidikan  masyarakat  baik  formal,  nonformal maupun  informal.  Akses  yang  luas  terhadap  tiga  jenis  pendidikan  tersebut  akan  mempercepat tingginya  tingkat  pendidikan  dan  pada  gilirannya  akan  memampukan  masyarakat berpartisipasi  dalam pembangunan  (termasukpengembangan  pendidikan).

## Masalah Pengembangan Pendidikan di Indonesia
Secara  singkat  pendidikan  merupakan  produk  dari  masyarakat.  Pendidikan  tidak  lain merupakan  proses  transmisi  pengetahuan,  sikap,  kepercayaan,  keterampilan  dan  aspek-aspek perilaku  lainnya  kepada  generasi  kegenerasi.  Dengan  pengertian  seperti  itu,  sebenarnya tersebut  sudah  dilakukan  sepenuhnya  oleh  kekuatan-kekuatan  masyarakat.  Hampir  segala sesuatuyang  kita  pelajari  adalah  sebagai  hasil  dari  hubungan  kita  dengan  orang  lain,  baik dirumah,  sekolah,  tempat  permainan,  pekerjaandan  sebagainya.  Segala  sesuatu  yang  kita ketahui  ternyata  adalah  hasil  hubungan  timbal  balik  yang  telah  sedemikian  rupa  dibentuk  oleh masyarakat  di  sekitar  kita.  Bagi  suatu  masyarakat,  hakikat  pendidikan  diharapkan  mampu berfungsi  menunjang  bagi  kelangsungan  dan  proses  kemajuan  hidupnya.  Agar  masyarakat  itu dapat  melanjutkan  eksistensinya,  maka  diteruskan  nilai-nilai,  pengetahuan,  keterampilan  dan bentuk  tata  perilaku  lainnya  kepada  generasi  mudanya.  Tiap  masyarakat  selalu  berupaya meneruskan  kebudayaannya  dengan  proses  adaptasi  tertentu  sesuai  corak  masing-masing periode  zamannya  kepada  generasi  muda  melalui  pendidikan,  atau  secara  khusus  melalui interaksi  sosial.  Dengan  demikian  fungsi  pendidikan  tidak  lain  adalah  sebagai  proses sosialisasi  (Nasution,  1999).  Dalam  pengertian  sosialisasi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa aktivitas  pendidikan  sebenarnya  sudah  dimulai  semenjak  seorang  individu  pertama  kali berinteraksi  dengan  lingkungan  eksternal  di  luarnya,  yakni  keluarga.  Seorang  bayi  yang  baru lahir  tentunya  hidup  dalam  keadaan  yang  tidak  berdaya  sama  sekali.  Menyadari  hal  demikian sang  ibu  berupaya  memberikan  segala  bentuk  curahan  kasih  sayang  dan  buaian  cinta  kasih melalui  airsusunya,  perawatan  yang  lembut  serta  gendongan  yang  begitu  mesra  kepada  si bayi.  Begitulah  proses  tersebut  berlangsung  selama  sibayi  masih  tetap  memerlukan pertolongan  intensif  dari  manusia  lain.  Sampai  pada  umur  tertentu  ia  tumbuh  dan berkembang dengan  sehat  di  dalam  mahligai  cinta  kasih  keluarga,  perpaduan  sepasang  manusia  yang menjadi  orang  tuanya.  Anggota  keluarga  baru  itu  terus  menerus  belajar  mengetahui, mempelajari  serta  melakukan  berbagai  reaksi  terhadap  stimulus  dari  dunia  barunya.  Lalu, sang  bayi  juga  berusaha  memahami  esensi  nilai-nilai  kemanusiaan  dari  keluarganya  dalam bentuk  gerak  tubuh,  belajar  berbicara,  tertawa  serta  semua  tindak  tanduk  yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
menggambarkan  bahwa  jiwa  raganya  telah  terpaut  erat  oleh  belaian  kasih  sayang  manusia dewasa.  Begitulah  pendidikan  berjalan  dalam  keluarga.  Proses  tersebut  berlangsung  pula ketika  seseorang  tumbuh  menjadi  manusia  dewasa.  Pendidikan  sebagai  proses  sosialisasi  di masyarakat  berjalan  mulai  dari  lingkungan  yang  terkecil  sampai  lingkungan  yang  terbesar dari  individu  tersebut.Akan  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  pula  ternyata  masyarakatdunia  secara global  telah  ikut  mempengaruhi  iklim  pendidikan.Pengaruh  modernisasi  di  berbagai  sektor kehidupan  telah  melahirkan  karakter  pendidikan  yang  hampir  sama  di  seluruhdunia,  meskipun memiliki  ciri  khas  tertentu  di  tiap-tiap  negara.Dalam  masyarakat  yang  sudah  maju,proses pendidikan  sebagian  dilaksanakan  dalam  lembaga  pendidikan  yang  disebut  sekolah  dan pendidikan  dalam  lembaga-lembaga  tersebut  merupakan  suatu  kegiatan  yang  lebih  teratur  dan terdeferensiasi.  Inilah  pendidikan  formal  yang  biasa  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai “ schooling” (Tilaar,  2003).  Oleh  karena  tuntutan  tugas  keluarga  dan  masyarakat,  lalutugas- tugas  di  atas  diambil  alih  oleh  sekolah,  atau  sebaliknya  keluarga dan masyarakat telah merasa memandatkan  atau  menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya kepada sekolah. Jadi seakan-akan tugas  sosialisasi  agar  suatu  generasi  dapat  mencapai  prestasi  tertentu,  dikonotasikan  menjadi tugas  sekolah.  Apabila  pada  masa  tertentu  suatu  generasi  dengan  capaian  prestasi  tertentu, maka  lalu  dikonotasikan  pula  bahwa  hasil  capaian  tersebut  adalah  merupakan  prestasi sekolah.  Padahal,  apabila  tugas  pendidikan  telah  tercerabut  dari  program  lingkungannya  atau masyarakatnya,  dapat  dipastikan  akan  menghasilkan  suatu  capaian  yang  tidak  memuaskan hasilnya  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  antara  sekolah,  keluarga, dan  masyarakat  saling  berpacu  menuju  perubahan.  Akibat  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  suatu  keluarga  dan  anggotanya  terkadang  lebih  maju  di  depan daripada sekolah tempat  anak-anaknya  dikirim  untuk  diharapkan  dapat  mengembangkan  diri.  Demikian  juga dengan  kelompok  kelompok  masyarakat,  baik  itu  dari  jasa  industri,  kelompokprofesi  atau kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  terkadang  telah  lebih  dahulu  maju  di  depan  daripada sekolah  itu  sendiri.  Perkembangan  teknologi  (terutama  teknologi  informasi)  menyebabkan peranan  sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  akanmulai  bergeser.  Sekolah  tidak  lagi  akan menjadi  satu-satunya  pusat  pembelajaran  karena  aktivitas  belajar  tidak  lagi  terbatasi  oleh ruang  dan  waktu.  Peran  guru  juga  tidak  akan  menjadi  satu-satunya  sumber  belajar  karena banyak  sumber  belajar  dan  sumber  informasi  yang  mampu  memfasilitasi  seseorang  untuk belajar.  Wen  (2003)  seorang  usahawan  teknologi  mempunyai  gagasan  mereformasi  sistem pendidikan  masa  depan.  Menurutnya,  apa  bila  anak  diajarkan  untuk  mampu  belajar  sendiri, mencipta,  dan  menjalani  kehidupannya  dengan  berani  dan  percaya  diri  atasfasilitasi lingkungannya  (keluarga  dan  masyarakat)  serta  peran  sekolah  tidak  hanya  menekankan  untuk mendapatkan  nilai-nilai  ujian  yang  baik  saja,  maka  akan  jauh  lebih  baik  dapat  menghasilkan generasi  masa  depan.  Orientasi  pendidikan  yang  terlupakan  adalah  bagaimana  agar  lulusan suatu  sekolah  dapat  cukup  pengetahuannya  dan  kompeten  dalam  bidangnya,  tapi  juga  matang dan  sehat  kepribadiannya.  Bahkan  konsep  tentang  sekolah  di  masa  yang  akan  datang, menurutnya  akan  berubah  secara  drastis.  Secara  fisik,  sekolah  tidak  perlu  lagi  menyediakan sumber-sumber  daya  yang  secara  tradisional  berisi  bangunan-bangunan  besar,  tenaga  yang banyak  dan  perangkat  lainnya.  Sekolah  harus  bekerja  sama  secara  komplementer  dengan sumber  belajar  lain  terutama  fasilitas  internet  yang  telah  menjadi  “sekolah  maya”. Bagaimanapun  kemajuan  teknologi  informasi  di  masa  yang  akan  datang,  keberadaan  sekolah tetap  akan  diperlukan  oleh  masyarakat.  Kita  tidak  dapat  menghapus  sekolah,  karena denganalasan  telah  ada  teknologi  informasi  yang  maju.  Ada  sisi-sisi  tertentu  dari  fungsi  dan peranan  sekolah  yang  tidak  dapat  tergantikan,  misalnya  hubungan  guru-murid  dalam  fungsi mengembangkan  kepribadian  atau  membina  hubungan  sosial,  rasa  kebersamaan,  kohesi sosial,  dan  lain-lain.  Teknologi  informasi  hanya  mungkin  menjadi  pengganti  fungsi penyebaran  informasi  dan  sumber  belajar  atau  sumber  bahan  ajar.  Bahan  ajar  yang  semula
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
disampaikan  di  sekolah  secara  klasikal,  lalu  dapat  diubah  menjadi  pembelajaran  yang  di individualisasikan  melalui  jaringan  internet  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun  dari  manapun secara  individu.  Memperhatikan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  reaktualisasi partisipasi  masyarakat  dalam  rangka  perbaikan  mutu  layanan  dan output pendidikan. Dikatakan  sebagai  reaktualisasi  karena  sebenarnya  dalam  usaha  pendidikan  pada  dasarnya sudah  menjadi  bagian  dari  tugas  mereka  (yaitu  para  orang  tua  dan  kelompok-kelompok masyarakat lainnya).

## Reaktualisasi Partisipas i Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia
Seperti  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  bergesernya  paradigma  pembangunan  yang sentralistik  ke  desentralistik  telah  mengubah  cara  pandang  penyelenggara  negara  dan masyarakat  dalampenyelenggaraan  pembangunan.  Pembangunan  harus  dipandang  sebagai bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri  dan  bukan  semata  kepentingan  negara. Pembangunan  seharusnya  mengandung  arti  bahwa  manusia  ditempatkan  pada  posisi  pelaku dan  sekaligus  penerima  manfaat  dari  proses  mencari  solusi  dan  meraih  hasil  pembangunan untuk  dirinya  dan  lingkungannya  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Dengan  demikian,  masyarakat harus  mampu  meningkatkan  kualitas  kemandirian  mengatasi  masalah  yang  dihadapinya,  baik secara  individual  maupun  secara  kolektif.  Namun  dalam  kenyataannya,  arti  pembangunan mengalami  gelombang  pasang  sesuai  kebutuhan  dan  tuntutannya.  Pada  saat  di  mana  suatu program  pembangunan  didominasi  oleh  peran  pemerintah  dan  peran  masyarakat  lemah,  maka masyarakat  lalu  hanya  ditempatkan  sebagai  saluran  mempercepat  program-program pembangunan  itu.  Sebaliknya,  apabila  kemudian  peran  serta  masyarakat  kuat dan ditempatkan sebagai  subjek,  maka  akanbermakna  sebagai  upaya  pemberdayaan  atau  penguatan masyarakat,
baik  secara  institusional  maupun  perseorangan  anggota  masyarakat  (Karsidi,  2002). Penguatan  masyarakat  secara  institusional  bisa  diartikan  sebagai  pengelompokan  anggota masyarakat  sebagai  warganegara  mandiri  yang  dapat dengan bebas dan egaliter bertindakaktif dalam  wacana  dan  praksis  mengenai  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah kemasyarakatan  pada  umumnya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  jejaring,  pengelompokan sosial  yang  mencakup  mulai  dari  rumah  tangga (household) ,  organisasiorganisasisukarela (termasuk  partai  politik),  sampai  organisasiorganisasiyang  mungkin  pada  awalnya  dibentuk oleh  negara,  tetapi  melayani  kepentingan  masyarakat  yaitu  sebagai  perantara  dari  negara  di satu  pihak  dengan  individu  dan  masyarakat  dipihak  lain  (Hikam,  1993).Belajar  dari pengalaman  bahwa  ketika peran pemerintahsangat dominan dan peran serta masyarakat hanya dipandang  sebagai  kewajiban,  maka  masyarakat  justru  akan  terpinggirkan  dari  proses pembangunan  itu  sendiri.  Penguatan  partisipasi  masyarakat  haruslah  menjadi  bagian  dari agenda  pembangunan  itu  sendiri,  lebih-lebih  dalam  era  globalisasi.  Peran  serta  masyarakat harus lebih  dimaknai  sebagai hak daripada sekadar kewajiban.
Kontrol  rakyat  (anggota  masyarakat)  terhadap  isi  dan  prioritas  agenda  pengambilan keputusan  pembangunan  harus  dimaknai  sebagai  hak  masyarakat  untuk  ikut  mengontrol agenda  dan  urutan  prioritas  pembangunan  untuk  dirinya  atau  kelompoknya.  Oleh  karena  itu, tidak  akan  dapat  diterima  jika  satu  golongan  mendiktekan  keinginan  dan  kepentingannya dalam  isi  dan  prioritas  agenda  pengambilan  keputusan  pembangunan,  apakahitu  golongan  di dalam  negeri  seperti  pejabat  pemerintah  atau  usahawan,  dan  eksternal  seperti  kekuatan besar misalnya  lembaga  (keuangan)  internasional  (Karsidi,  2002).  Korten  (1980;  1984), mengatakan  bahwa  titik  pusat  perhatian  masa  pasca  industri  adalah  pada  pendekatan  ke arah pembangunan  yang  lebih berpihak  kepada  rakyat .  Individu  bukanlah  sebagai  objek, melainkan  berperan  sebagai  pelaku,  yang  menentukan  tujuan,  mengontrol  sumber  daya,  dan mengarahkan  proses  yang  mempengaruhi  hidupnya  sendiri.  Pembangunan  yang  memihak rakyat  menekankan  nilai  pentingnya  prakarsa  dan  perbedaan  lokal.  Oleh  karena  itu,  maka
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
pembangunan  seperti  itu  mementingkan  sistem  swa-organisasi  yang  dikembangkan  di  sekitar satuan-satuanorganisasi  berskala  manusia  dan  masyarakat  yang  berswadaya.  Kesejahteraan dan  realisasi  diri  manusia  merupakan  jantung  konsep  pembangunan  yang  memihak  rakyat. Perasaan  berharga  diri  adalah  sama  pentingnya  bagi  pencapaian  mutu  hidup  yang  tinggi. Penyadaran  diri  masyarakat merupakan satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam  diajukan  oleh  Paulo  Freire  (1984),  dan  ini  adalah  inti  dari  usaha  bagaimana  bisa mengangkat  rakyat  dari  kelemahannya  selama  ini.  Kesempitan  pandangan  dan  cakrawala rakyat  diubah  ke  arah  suatu  keinsyafan,  perasaan,  pemikiran,  dan  gagasan  bahwa  hal-ihwal dapat  menjadi  lain  dan  tersedia  alternatif-alternatif  jika  dirinya  terlibat  langsung menyelesaikan  masalah-masalahnya.  Bentuk  aktualisasi  dan  pernyataan  penyadaran  diri masyarakat  secara  kolektif  dapat  berupa  partisipasinya  dalam  proses  pengambilan  keputusan yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  dirinya  dan  kelompoknya  dalam  komunitas  yang melingkupinya.  Cara-cara  kolektif  berpartisipasi  oleh  masyarakat  bisa  teraktualisasikan  dalam bentuk  musyawarah dan juga terbentuknya  institusi  lokal  oleh  masyarakat itu sendiri.
Musyawarah  adalah  sebuah  pendekatan  kultural  khas  Indonesia  yang  dapat  dimasukkan dalam  proses  eksplorasi  kebutuhan  dan  identifikasi  masalah.  Musyawarah  juga  merupakan bentuk  sarana  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  rasa  memiliki  ataskeputusan  dan  rencana pembangunan.  Musyawarah  dapat  merupakan  cara  analisis  kebutuhan  ( needs )  dan  tidak sekadar  keinginan  ( wants )  yang  bersifat  superfisial  demi  pemenuhan  kebutuhan  sesaat.  Oleh karena  itu  pemilihan  orang-orang  yang  mewakili  sebagai  peserta  musyawarah  untuk  suatu keperluan  seperti  merumuskan  kebutuhan  masyarakat  haruslah  benar-benar  yang  mampu menyalurkan  aspirasi  masyarakat  yang  diwakilinya.  Masyawarah  harus  dipandang  sebagai bentuk  dari communityneeds  analysis .  Langkah  lain  dalam  proses  partisipasi  masyarakat  itu adalah  pembentukan  kelompok.  Melalui  kelompok  akan  dibina  solidaritas,  kerja  sama, musyawarah,  rasa  aman  dan  percaya kepada diri sendiri (Karsidi, 2001). Salah satu cara yang efektif  untuk  membentuk  kelompok  adalah  melalui  pendekatan  kepentingan  yangsama  secara primordial.  Dalam  kelompok  primordial  itu,  para  anggota  kelompok  akan  memperoleh referensi  yang  sama.  Dengan  bertolak  dari  kelompok  primordial,  maka  para  anggota  akan merasakan  adanya  hal-hal  baru  jika  mereka  bersedia  membandingkannya dengan situasi lama. Ini  akan  menimbulkan  keasyikandan  motivasi  tersendiri.  Melalui  kelompok,  para  anggota akan  menyusun  program,  dan  bekerja  secara  sistematis,  serta  bisa  merasakan  adanya perkembangan  dan  kemajuan  sebagai  hasil  kegiatan  mereka.  Pembentukan  dan pengembangan  kelompok  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  basis  dari  strategi pembangunan  daribawah.  Dari  kelompok-kelompok  itu  diharapkan  akan  timbul  dinamika  dari bawah.  Hal  yang  mendasar  dalam  kelompok  adalah  perlunya  penyadaran  warga  masyarakat untuk  mau  dan  mampu  berpartisipasi  sehingga  dalam  kelompok  terjadi  dinamika  sebagai institusi  masyarakat.Pada  dasarnya,  partisipasi  masyarakat  telah  terjadi  di  sekolah  dalam praktik  penyelenggaraan  musyawarah  maupun  pembentukan  institusi  lokal.  Dua  jenis kebijakan  pemerintah  tentang  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  di  sekolah-sekolah  tingkat dasar  dan  menengah  serta  Majelis  Wali  Amanah  (MWA)  diperguruan  tinggi  BHMN  adalah contoh  dari  bentuk  perwujudan  mekanisme  dan  struktur  kelembagaan  untuk  menyalurkan partisipasi  masyarakat  dalam  penyelengaraan  pendidikan.  Masalahnya  adalah  apakah  kedua contoh  kelembagaan  tersebut  telah  mampu  menjadi  saluran  partisipasi  yang  benar-benar mewakili  masyarakat  yang  seharusnya  diwakilinya.  Lebih  dari  itu,apakah  lembaga-lembaga tersebut  telah  menjalankan  fungsi  penyaluran  partisipasi  masyarakat  dari  yang  seharusnya disalurkan.
Selama  ini  keterwakilan  dalam  suatu  organisasi  atau  forum  biasanya  diserahkan  kepada warga  negara  yang  digolongkan  sebagai  tokoh  masyarakat  atau  elit.  Namun  cara  seperti  ini terkadang  justru  menyebabkan  warga  biasa  (yang  bukan  tokoh)  tidak  akan  mampu  menjadi
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
bagian  dari  forum  dan  pada  gilirannya  tidak  tersalurkan  pula  aspirasinya.  Komponen- komponen  masyarakat  baik  orang  tua  siswa,  atau  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  di luar  sekolah,  seharusnya  mempunyai  tanggung  jawab  mengembangkan  pendidikan  secara mikro  yaitu  dalam  lingkup  pendidikan  di  sekolah  dan  secara  makro  adalah  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia  bangsa.  Dalam  hal  apa  saja  seharusnya  mereka berpartisipasi? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanggung jawab pengembangan  pendidikan  sebagai  proses  sosialisasi  adalah  berada  pada  orang  tua  dan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan.  Tanggung  jawab  tersebut  tidak  pernah lepas  tetapi  pernah  mengendor,  sejalan  dengan  dominannya  paradigma  pembangunan sentralistik.  Oleh  karena  paradigma  tersebut  telah bergeser menuju kepada peluang yang  lebar bagi  teraktualisasikannya  kembali  partisipasi  masyarakat,  maka  perlu  segera  dilakukan  upaya pemulihan  dan  pengembalian  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  pengembangan pendidikan  baik  dalam  skala  mikro  maupun  skala  makro.  Inilah  yang  saya  sebut  sebagai reaktualisasi  partisipasi  masyarakat,  karena  sebenarnya  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal ini adalah  justru  masyarakat  itu  sendiri.  Mengacu  pada  lingkup  partisipasi  masyarakat,  maka dalam  pengembangan  pendidikan,  masyarakat  harus  dilibatkan  sejak  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil  dan  evaluasinya.  Program-program  pembelajaran  di  sekolah berupa  desain  kurikulum  dan  pelaksanaannya,  kegiatan-kegiatan  nonkurikuler  sampai  pada pengadaan  kebutuhan  sumber  daya  untuk suatu sekolah agar dapat berjalan lancar, tampaknya harus  sudah  mulai  diberikan  ruang  partisipasi  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Demikian  pula  di  lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya  sekolah,  ruang  partisipasi  tersebut harus  dibuka  lebar  agar  tanggung  jawab  pengembangan  pendidikan  tidak  tertumpu  pada lembaga  pendidikan  itu  sendiri,  lebih-lebih  pada  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara. Cara  untuk  penyaluran  partisipasi  dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi  masing-masing  wilayah  atau  komunitas  tempat  masyarakat  dan  lembaga  pendidikan itu  berada.  Kondisi  ini  menuntut  kesigapan  para  pemegang  kebijakan  dan  manajer  pendidikan untuk  mendistribusi  peran  dan  kekuasaannya  agar  bisa menampung  sumbangan partisipasimasyarakat.  Sebaliknya,  dari  pihak  masyarakat  (termasuk  orangtua  dan  kelompok- kelompok  masyarakat)  juga  harus  belajar  untuk  kemudian  bisa  memiliki  kemauan  dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.Sebagai contoh  adalah tanggungjawab  dunia  usaha/industri.  Mereka  tidak  bisa  tinggal  diam  menunggu  dari  suatu lembaga  pendidikan/sekolah  sampai  dapat  meluluskan  alumninya,  lalumenggunakannya  jika menghasilkan output yang  baik  dan  mengkritiknya  jika  terdapat output yang  tidak  baik. Partisipasi  dunia  usaha/industri  terhadap  lembaga  pendidikan  harus  ikut  bertanggung  jawab untuk  menghasilkan output yang  baik  sesuai  dengan  rumusan  harapan  bersama.  Demikian juga  kelompokkelompokmasyarakat  lain,  termasuk  orang  tua  siswa.  Dengancara  demikian, maka  mutu  pendidikan  suatu  lembaga  pendidikanmenjadi  tanggung  jawab  bersama  antara lembaga  pendidikan  dankomponen-komponen  lainnya  di  masyarakat  tersebut.Bagaimana dengantanggungjawab  negaraterhadap  pengembanganpendidikan?  Uraian  di  atas  bukan bermaksud  untukmengurangi  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  penyelenggaranegara  dalam bidang  pendidikan.  Sebagaimana  diamanatkan  olehUU  Sisdiknas,  2003  bahwa  pemerintah dan  pemerintah  daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing,  membantu,  dan  mengawasi penyelenggaraan  pendidikan,  serta  berkewajiban  memberikan  layanan  dan  kemudahan penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutubagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi. Pemerintahdan pemerintah daerah juga wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  dari  usia  tujuh  sampai  usia  lima  belas tahun. Lebih  dari  itu,  sebenarnya  peluang  bagi  orangtua/warga  dan  kelompok masyarakatmasih  sangatlah  luas.  Untuk  itu,  maka  dalam  kondisi  kualitas  layanan  dan output pendidikan  sedang  banyak  dipertanyakan  mutu  dan  relevansinya,maka  pemerintah  seharusnya
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN 2684-6985   Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS),  Desember, 2014 (2)2:122-129 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
memberikan  peluang  yang  luas  bagipartisipasi  masyarakat.  Lebih  dari  itu,  pemerintah  perlu menyusunmekanisme  sehingga orang  tua  dan  kelompok-kelompokmasyarakat  dapat berpartisipasi  secara optimal dalam  pengembanganpendidikan  di Indonesia.

## PENUTUP
1. Adanya  opini  masyarakat  bahwa  tanggung  jawab  utama  pembangunan  (dalam  bidang pendidikan)  hanya  terletak  ditangan  pemerintah,  menyebabkan  masyarakat  merasa hanyaditempatkan  sebagai  “bukan  pemain  utama”  dan  berakibat  melemahkan  kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat  dalam  pengembangan pendidikan.  Kondisi  ini  telah  merugikan  pengembangan  pendidikan  itu  sendiri  dan semakin  memberatkan pemerintah  sebagai penyelenggara  negara.
2. Perkembangan  teknologi  (terutama  di  bidang  teknologi  informasi)  menyebabkan  peranan sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  mulai  bergeser.  Di  kemudian  hari  sekolah  tidak  lagi akan  menjadi  satu-satunya  pusat  pembelajaran  karena  aktivitas  belajar  tidak  lagi  terbatasi oleh  ruang  dan  waktu.  Peran  guru  juga  tidak  akanmenjadi  satu-satunya  sumber  belajar karena  banyak  sumber  belajar  dan  sumber  informasi  yang  mampu  memfasilitasi  seseorang untuk  belajar.  Peranan  orang  tua  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  menjadi  sangat penting  untuk  mengisi  kekosongan  peran  yang  tidak  lagi  mampu  diambil  oleh sekolah/lembaga  pendidikan.
3. Bergesernya  paradigma  pembangunan  sentralistik  ke  desentralistik  telah  membuka  peluang yang  lebar  bagi  teraktualisasikannya  kembali  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan pendidikan.
4. Orang  tua  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  harus  dilibatkan  dalam  pengembangan pendidikan  sejak  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil  dan evaluasinya.
5. Media  dan  forum  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  penyaluran  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan  pendidikan  antara  lain  adalah  media  musyawarah  dan  pembentukaninstitusi masyarakat  yang  mampu  menampung  aspirasi  masyarakat,  terutama  di  wilayah  atau komunitas  tempat sekolah/lembaga  pendidikan  berada.
6. Diperlukan  adanya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  mekanisme  partisipasi masyarakat  terhadap  pengembangan  pendidikan  baik  dalam  skala  nasional,  daerah, maupun  tingkat  penyelenggara  pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Conny  R,  T.  Raka  Toni,  Pendekatan  Pembelajaran;  Acuan  Konseptual  Pengelolaan  Kegiatan Belajar-Mengajar  di Kelas, Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan  Tinggi,  1993
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Rencana  Startegis  Sistem  Pendidikan  Nasional  sampai tahun 2005,  Depdiknas 2004
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (sisdiknas).Jakarta:  Sinar  Grafika