INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 808-820 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Monica Virga Darmawan 1 ✉ , Rachel Anne Patricia 2 , Ayesha Tasya Izulkha 3
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: ayeshatasyaizulkha@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Korelasi dan implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sistem hukum adat, yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat masyarakat tertentu, seringkali berbeda dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang bersifat  lebih  umum  dan  berlaku  secara  nasional.  .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami perbedaan  antara  hukum  adat  dan  undang  -  undang  nasional  dalam  praktik  perkawinan  secara mendalam.  Upaya  untuk  mengatasi  perbedaan  dan  konflik  antara  kedua  sistem  dapat  melibatkan strategi  dialog,  pendekatan  pendidikan,  penguatan  lembaga  penegak  hukum  dan  adat,  serta penciptaan  kerangka  kerja  yang  memungkinkan  keterbukaan  dan  fleksibilitas  dalam  menerapkan aturan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan harmoni, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan bahan hukum  primer, sekunder, dan tersier serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Konflik yang muncul dalam konteks  hak  asuh  anak,  tanggung  jawab  finansial,  dan  kewajiban  keluarga  juga  dibahas  dalam penelitian ini, serta strategi holistik untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang.
Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Korelasi Hukum.
Abstract
In this article, we'll look at how to make the most of your time and effort to make the most of your time and effort, and how to make the most of your time and effort. . This research aims to understand the differences between customary law and national laws in marriage practice in depth. Efforts to address  the  differences  and  conflicts  between  the  two  systems  may  involve  dialogue  strategies, educational  approaches,  strengthening  of  customary  and  law  enforcement  institutions,  and  the creation  of  a  framework  that  allows  for  openness  and  flexibility  in  applying  marriage  rules.  This research is expected to create harmony, justice and legal protection for all parties involved in the institution of marriage in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach using primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  and  literature  study  data  collection  techniques. Conflicts that arise in the context of child custody, financial responsibility, and family obligations are also discussed in this study, as well as holistic strategies to overcome differences and conflicts between the customary marriage system and marriage regulations in law.
Keyword: Customary Law, Marriage Law, Legal Correlation.

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  zaman  yang  pada  saat  ini  telah  berkembang  modern, nyatanya  tidak  bisa  menghilangkan  adat-kebiasaan  yang  sudah  begitu  melekat  dalam masyarakat, bahwa seharusnya adat yang diikuti tersebut menyesuaikan diri dengan kondisi dan  perkembangan  zaman,  dengan  harapan  agar  adat  tersebut  lebih  terpelihara  dan berkembang sesuai zaman. Tetapi masih banyak ditemukan beberapa suku atau kelompok masyarakat  yang  tetap  berpegang  teguh  dengan  mempertahankan  nilai-nilai  adat  yang hidup pada suku mereka karena menurut sebagian kelompok masyarakat, setiap perubahan besar atau kecil itu sangat berdampak yang di mana dapat menghilangkan nilai-nilai (adat) luhur yang telah diikuti secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Mereka menganggap bahwa hukum yang dianut oleh suku nya jauh lebih tinggi dibanding hukum negara (Lili & Liza, 2012).
Berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur untuk disebut dewasa. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila perkembangan jiwanya dianggap  matang  atau  cakap,  dan  mampu  melakukan  perbuatan-perbuatan  dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah semestinya, bahwa seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan  memiliki  keinginan  yang  sama  untuk  lebih  dalam  mengetahui  seseorang tersebut ke ranah pribadi dan saling mencintai, bahkan mereka juga memiliki keinginan yang sama  untuk  menjalin  sebuah  hubungan  ke  jenjang  yang  lebih  serius  yaitu  perkawinan. Perkawinan adalah perbuatan makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kehidupan di alam diciptakan kembali karena manusia adalah satu makhluk hidup yang cerdas.
Pada  dasarnya,  hukum  adat  memiliki  sifat  yang  dinamis  sehingga  dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hal itu disebabkan karena hukum adat memiliki  nilai-nilai  universal  dan  lembaga-lembaga  hukum  dalam  bentuk  pernyataan modern. Terdapat pula beberapa hukum baru seperti hukum asing, dan hukum barat yang mengatur mengenai perkawinan, sangat sah-sah saja sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dapat dikatakan bahwa budaya perkawinan dari masyarakat sederhana yaitu sempit dan tertutup, sedangkan budaya perkawinan dari masyarakat yang maju (modern) yaitu luas dan terbuka. Perkawinan termasuk salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan di berbagai dunia. Pentingnya suatu perkawinan, tidak diherankan bahwa banyak  agama  di  dunia  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  bahkan  adat  atau  tradisi kelompok  masyarakat,  serta  institusi  Negara  juga  mengatur  perkawinan  yang  berlaku  di kalangan masyarakatnya. Telah menjadi bukti nyata bahwa pengaturan mengenai masalah perkawinan  di  dunia  tidak  menggambarkan  adanya  kecocokan/keseragaman  (IGN Sunggaga, 2003).
Dalam konteks perkawinan, suatu perbedaan tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, tetapi dalam satu agamapun tetap dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Di zaman berkembang seperti ini, kehidupan masyarakat jauh lebih materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri tidak harmonis, hubungan antara orang tua dengan anak renggang, kesakralan keluarga semakin tidak terlihat. Oleh karena itu untuk menjaga, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan  kebahagiaan  keluarga,  maka  dibuatlah  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perkawinan dan keluarga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  memiliki  keistimewaan,  dan  mengatur  seluruh  anggota  masyarakat  yang  telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.
Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang  bersifat  kekerabatan  adalah  untuk  mempertahankan  dan  meneruskan  keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman, 2007). Adat istiadat perkawinan sudah ada sejak
lama  di  masyarakat.  Hal-hal  sederhana  yang  dipelihara  oleh  anggota  dan  pemimpin masyarakat, masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sebagai bangsa yang menganut sistem pluralistis, Indonesia sangat beragam ciri-ciri budaya lokal suatu bangsa yang tinggal di Persada Kepulauan. Budaya dan aturan perkawinan masyarakat Indonesia tidaklah unik dipengaruhi oleh adat istiadat budaya, tetapi juga oleh ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Islam bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Aturan perkawinan yang demikian pluralistis berlanjut hingga zaman penjajahan Jepang dan setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II Undang- undang  Dasar  Tahun  1945.  Dengan  demikian  tetap  berlaku  hukum  perkawinan  yang pluralistis tersebut. Hingga pada Tahun 1974 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional pertama yang dimiliki Negara Indonesia (kemudian disebut UUP). Dengan demikian undang-undang Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  yang  sifatnya  dikatakan  telah  mengatur  persendian  dan  menjadi landasan hukum  bagi hukum perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Bambang, 2003). Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisa  asas-asas  huku, peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  pembahasan.  Penelitian  ini  dilakukan dengan objek kajian penelitian dari berbagai data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundangan, teori-teori hukum, buku-buku, pendapat ahli secara sistematis dalam mengkaji landasan dan asas pembentukan peraturan perundang- undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dibagi menjadi :
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
d. Perbandingan hukum
e. Sejarah hukum.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenome-fenomena yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterprestasikan suatu peristiwa dengan observasi,
studi  literatur,  dan  lainnya.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  utama bersifat autoritatif atau memiliki otoritas (Bambang, 2003). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  dalam  pembuatan  perundang- undangan, dan putusan-putusan hakim.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu untuk menganalisa atau  memberikan  penjelasan  lebih  dari  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder didapatkan  melalui  sumber-sumber  yaitu  buku,  jurnal-jurnal  hukum,  artikel-artikel  yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam peneliian ini.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat menjelaskan atau keterangan tambahan terhadap penjelasan dari sumber hukum primer dan sumber hukum hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya.
Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  studi  kepustakaan  guna mengumpulkan  data  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara mempelajari  buku-uku,  jurnal  hukum,  serta  dokumen-dokumen  peraturan  perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Metode  pengumpulan  data I.R.A.C yang merupakan  kepanjangan dari Issue, Rules, Analysis,  and  Conclusion.  Demi  mengurangi  kompleksitas  dari  pengumpulan  data  maka akan  digunakan  metode  ini  agar  jurnal  dapat  ditulis  dengan  tertata  dan  meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan terkait dengan topik dari jurnal. Metode IRAC merupakan proses yang dilalui untuk membentuk dasar-dasar dari analisis hukum (Efendi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Korelasi  Antara  Praktik  Perkawinan  Dalam  Sistem  Hukum  Adat  Dengan  Ketentuan  Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pernikahan atau perkawinan sering kali digunakan sebagai istilah yang saling dapat dipertukarkan  dalam  percakapan  sehari-hari.  Dalam  konteks  bahasa  Indonesia,  kata "perkawinan"  berasal  dari  kata  "kawin,"  yang  memiliki  arti  membentuk  keluarga  dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh. Penting untuk dicatat bahwa istilah  "kawin"  digunakan  secara  umum  untuk  tumbuhan,  hewan,  dan  manusia, mencerminkan proses generatif secara alami(M.A. Tihami & Sohari, 2014).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memiliki peran penting  dalam  mengatur  administrasi  perkawinan,  khususnya  dalam  konteks keberagamaan. Undang-Undang ini membagi penduduk Indonesia menjadi dua kategori utama,  yaitu  penduduk  beragama  Islam  dan  penduduk  beragama  selain  Islam.  Penting
untuk  dicatat  bahwa  Undang-Undang  ini  memberikan  perhatian  khusus  terhadap pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap individu.
Bagi warga negara yang beragama Islam, terlepas dari suku, kelompok, atau asal usul hukum  perkawinan  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini,  mereka  diwajibkan  untuk melakukan  perkawinan  menurut  Hukum  Islam,  dan  pencatatan  perkawinan  dilakukan  di Kantor Urusan Agama (KUA). Di  sisi lain,  bagi  penduduk  beragama  selain Islam, mereka dapat melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama yang mereka anut.
Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,  selaras  dengan  prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  dianggap  sah  jika dilakukan  sesuai  dengan  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  serta  harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat enam asas prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan ini, antara lain: tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, asas monogami, kesiapan jiwa ragawi calon suami istri, mempersulit terjadinya perceraian, dan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami istri.
Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi  berbagai  golongan  warga  negara  dan  daerah  di  Indonesia.  Misalnya,  bagi  orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang diresepsi ke dalam hukum adat.  Bagi  orang  Indonesia  asli  lainnya,  seperti  orang  Bali  beragama  Hindu,  perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum adat yang terintegrasi dengan upacara agama Hindu-Bali. Bagi orang Kristen, berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 nomor 74(Hilman, 2007).
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbagai aturan tersebut tidak  lagi  berlaku,  dan  pendekatan  yang  lebih  terpadu  dan  inklusif  diadopsi.  Undang- Undang  ini  menetapkan  definisi  perkawinan  yang  lebih  representatif,  menghapuskan kemungkinan perkawinan sesama jenis, dan menegaskan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Praktik perkawinan dalam sistem hukum adat seringkali menunjukkan perbedaan yang signifikan  jika  dibandingkan  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  di  Indonesia.  Sistem  hukum  adat  memiliki karakteristik yang didasarkan pada tradisi, norma, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat tertentu, sementara undang-undang perkawinan berlaku secara nasional dan memiliki  sifat  yang  lebih  umum.  Perbedaan  ini  mencakup  berbagai  aspek,  seperti persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan.
Sistem  hukum  adat  sering  kali  menyesuaikan  praktik  perkawinan  dengan  nilai-nilai lokal, norma masyarakat, dan warisan budaya yang berkembang dalam suatu komunitas. Beberapa aspek perkawinan, seperti prosesi adat, upacara tradisional, dan peran keluarga dalam proses pernikahan, dapat menjadi fokus utama dalam praktik hukum adat. Sementara itu,  undang-undang  perkawinan  berusaha  menciptakan  kerangka  hukum  yang  bersifat umum untuk seluruh negara, menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua individu yang ingin menjalani institusi perkawinan.
Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan dan ketegangan antara praktik hukum adat  dan  undang-undang  perkawinan  nasional.  Salah  satu  permasalahan  yang  muncul adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai dan norma hukum adat ke dalam kerangka undang-undang  yang  lebih  luas.  Seringkali,  praktik  hukum  adat  mungkin  tidak  selaras dengan  ketentuan  undang-undang  nasional,  terutama  dalam  hal  persyaratan  formal, pencatatan perkawinan, atau penentuan hak dan kewajiban suami istri.
Sistem  hukum  adat,  yang  akarnya  menanam  pada  tradisi  dan  adat  istiadat  dalam masyarakat  tertentu,  seringkali  menyajikan  perbedaan  yang  mencolok  jika  dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan nasional. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan institusi perkawinan. Undang-undang perkawinan, yang bersifat lebih umum dan berlaku  secara  nasional,  mencoba  memberikan  kerangka  hukum  yang  konsisten  untuk seluruh negara, sedangkan sistem hukum adat cenderung mengakomodasi nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang berkembang di tingkat masyarakat tertentu (Moh. Zahid, 2002).
Sebagai contoh, hukum adat sering kali mencerminkan sistem perkawinan endogami di  mana  individu  hanya  diizinkan  untuk  menikah  dengan  sesama  suku  keluarganya. Sementara  itu,  undang-undang  perkawinan  bersifat  lebih  inklusif  dan  tidak  membatasi perkawinan berdasarkan suku keluarga. Perbedaan ini dapat memunculkan ketidaksesuaian antara praktik hukum adat dan norma-norma undang-undang nasional.
Dalam  hukum  adat,  unsur  tradisi  dan  nilai  lokal  sangat  memengaruhi  bagaimana perkawinan  diatur.  Upacara  adat,  aturan  warisan,  dan  prosedur  pernikahan  sering  kali menjadi  poin  fokus  dalam  praktik  hukum  adat.  Di  sisi  lain,  undang-undang  perkawinan nasional  berusaha  menciptakan  landasan  hukum  yang  seragam,  mencakup  aspek-aspek seperti pencatatan pernikahan, persyaratan formal, dan hak-hak individu (Moh. Zahid, 2002).
Korelasi  antara  praktik  perkawinan  dalam  sistem  hukum  adat  dan  undang-undang perkawinan  nasional  menjadi  penting  untuk  dipahami  agar  perlindungan  hukum  dapat dijamin  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan.  Dalam  beberapa  kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama ketika nilai-nilai hukum
adat bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang nasional.
Implikasi Atas Perbedaan Praktik Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Dengan Peraturan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Menikah
Perbedaan  praktik  perkawinan  dalam  sistem  hukum  adat  dengan  peraturan  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan implikasi yang signifikan terkait hak dan kewajiban para pihak yang menikah. Sistem hukum adat, yang mencakup nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat tertentu, memperlihatkan dinamika pernikahan yang berbeda  dengan  kerangka  hukum  nasional  yang  lebih  umum  dan  bersifat  lebih  inklusif. Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  mengidentifikasi  implikasi  atas  perbedaan  praktik perkawinan tersebut dalam hal hak dan kewajiban yang melekat pada institusi perkawinan.
Misalnya, perbedaan konkrit dalam hal hak warisan dan harta benda dapat ditemukan dalam praktik hukum adat di suatu daerah di Indonesia yang menerapkan sistem warisan patrilineal. Dalam warisan patrilineal, harta benda dan properti cenderung diwariskan secara eksklusif  kepada  keturunan  laki-laki,  mengikuti  garis  keturunan  paternal.  Hal  ini  sering mencerminkan  nilai-nilai  patriarki  dan  tradisi  masyarakat  yang  menempatkan  laki-laki sebagai pewaris utama.
Di  sisi  lain, Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 berusaha menciptakan kerangka hukum  yang  lebih  merata  terkait  hak  warisan  dan  pembagian  harta  dalam  pernikahan. Undang-Undang ini menegaskan prinsip kesetaraan antara suami dan istri, termasuk dalam hal kepemilikan harta bersama dan hak warisan. Oleh karena itu, konflik potensial muncul ketika sistem hukum adat yang masih menganut warisan patrilineal bertentangan dengan prinsip-prinsip  kesetaraan  yang  diakui  oleh  undang-undang  perkawinan  nasional(Abdul, 2005). Dalam konteks hak dan tanggung jawab keluarga, perbedaan praktik hukum adat dan  undang-undang  nasional  dapat  menciptakan  ketegangan  terutama  terkait  peran gender  dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam sistem hukum adat  di beberapa  daerah, peran gender mungkin lebih kaku dan terkait erat dengan tradisi yang menetapkan tugas dan tanggung jawab tertentu untuk suami dan istri. Pemahaman ini sering kali tercermin dalam norma-norma sehari-hari dan peran gender yang telah tertanam dalam masyarakat setempat.
Di  sisi  lain,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menegaskan  prinsip  kesetaraan antara suami  dan  istri  dalam hal hak  dan tanggung jawab keluarga. Undang-undang ini menciptakan  kerangka  hukum  yang  mendukung  partisipasi  aktif  kedua  pasangan  dalam berbagai  aspek  kehidupan  keluarga,  termasuk  pengambilan  keputusan,  tanggung  jawab
finansial, dan peran dalam merawat anak. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan inklusif terhadap peran gender dalam konteks pernikahan.
Sehingga, perbedaan ini menciptakan dinamika kompleks dalam institusi perkawinan, di mana nilai-nilai lokal dan tradisi dalam hukum adat dapat bertentangan dengan prinsip- prinsip  kesetaraan  yang  ditegakkan  oleh  undang-undang  nasional.  Implikasinya  adalah munculnya konflik hukum dan ketidaksesuaian antara praktik lokal dan peraturan nasional, yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Kesadaran  akan perbedaan  ini penting untuk membuka jalan bagi diskusi dan upaya untuk menyatukan nilai-nilai lokal yang dilestarikan dengan prinsip- prinsip kesetaraan yang ditegakkan oleh undang-undang nasional, menciptakan landasan yang lebih solid untuk kehidupan berumah tangga yang adil dan seimbang.
Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana praktik hukum adat dapat dipertahankan atau  diintegrasikan  ke  dalam  kerangka  undang-undang  nasional  tanpa  mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh undang-undang perkawinan. Konflik ini  bisa  muncul  dalam  konteks  hak  asuh  anak,  tanggung  jawab  finansial,  dan  kewajiban keluarga lainnya. Sementara hukum adat mungkin memiliki ketentuan sendiri terkait dengan kewajiban-kewajiban ini, undang-undang nasional menetapkan standar yang lebih universal dan berlaku untuk seluruh populasi.
Implikasi lainnya dapat terlihat dalam konteks poligami. Beberapa sistem hukum adat di Indonesia mengakui dan mengatur poligami, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas membatasi praktik ini dan mensyaratkan izin tertentu untuk melakukannya. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketegangan antara norma lokal dan norma nasional terkait  pernikahan  poligami,  yang  dapat  mempengaruhi  hak  dan  kewajiban  para  pihak terlibat.
Dalam hal hak-hak individu, terutama hak perempuan, perbedaan praktik perkawinan dapat  memberikan  dampak  signifikan.  Hukum  adat,  terutama  di  beberapa  daerah  di Indonesia, dapat mencerminkan peran tradisional yang lebih patriarki, sementara undang- undang perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan  gender.  Ini  dapat  mencakup  aspek-aspek  seperti  hak  untuk  bekerja,  hak mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

## Upaya  Untuk  Mengatasi  Jika  Terjadi  Atau  Adanya  Perbedaan  Dan  Konflik  Antara  Sistem Perkawinan Adat Dengan Regulasi Perkawinan Dalam Undang-Undang
Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi  perkawinan  dalam  undang-undang  memerlukan  pendekatan  holistik  yang
melibatkan  berbagai  strategi.  Tujuan  utama  dari  upaya  ini  adalah  mempertahankan keutuhan perkawinan sambil tetap menghormati nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan(Hilman, 2007):
1) Pertama,  promosi  dialog  dan  mediasi  menjadi  langkah  penting  dalam  menangani perbedaan antara sistem perkawinan adat dan undang-undang nasional. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, pihak-pihak yang terlibat, baik dari komunitas adat maupun pihak  yang  mewakili  hukum  nasional,  dapat  saling  berkomunikasi  untuk  mencapai pemahaman  bersama.  Dialog  ini  juga  dapat  menjadi  wadah  untuk  menjembatani perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
2) Kedua, pendekatan pendidikan dan sosialisasi dapat membantu mengatasi perbedaan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan adat dan regulasi perkawinan yang berlaku secara nasional. Melalui edukasi yang menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghormati kedua sistem hukum.  Pendidikan  hukum  dan  adat  dapat  membantu  mengurangi  ketegangan  dan konflik yang mungkin muncul karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan.
3) Ketiga, penguatan lembaga penegak hukum dan adat menjadi kunci dalam menangani perbedaan dan konflik antara kedua sistem. Lembaga ini harus mampu memberikan penilaian  dan  penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  berkeadilan,  baik  dalam  konteks hukum adat maupun hukum nasional. Penguatan lembaga ini juga mencakup pelibatan ahli  hukum  dan  tokoh  masyarakat  adat  untuk  memastikan  penanganan  kasus-kasus perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
4) Keempat,  menciptakan  kerangka  kerja  yang  memungkinkan  keterbukaan  dan fleksibilitas  dalam  menerapkan  aturan  perkawinan.  Dialog  antara  pihak-pihak  yang terlibat dapat membantu menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan dari  kedua  sistem.  Fleksibilitas  ini  dapat  tercermin  dalam  bentuk  penyesuaian  atau penambahan  ketentuan  yang  memungkinkan  sistem  perkawinan  adat  dan  undang- undang nasional untuk berdampingan secara harmonis.
Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi strategi ini tidak dapat terlepas dari  konteks  sosial,  budaya,  dan  hukum  yang  berlaku  di  masing-masing  masyarakat. Diperlukan kajian mendalam tentang nilai-nilai lokal, kebutuhan masyarakat, dan dampak perubahan  terhadap  kedua  sistem.  Keselarasan  antara  konservasi  nilai-nilai  adat  dan adaptasi  terhadap  perkembangan  hukum  nasional  menjadi  kunci  keberhasilan  upaya ini(Hilman, 2007).
Dalam  kesimpulannya,  mengatasi  perbedaan  dan  konflik  antara  sistem  perkawinan
adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang membutuhkan pendekatan yang seimbang dan inklusif. Dialog, edukasi, penguatan lembaga, dan penciptaan kerangka kerja yang fleksibel menjadi strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, diharapkan  dapat  tercipta  harmoni  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam institusi  perkawinan,  sehingga  perkawinan  tetap  menjadi  landasan  yang  kuat  bagi keberlanjutan masyarakat dan budaya lokal.

## SIMPULAN
Dalam keseluruhan materi  yang telah dijelaskan, terlihat jelas adanya korelasi dan implikasi yang kompleks antara praktik perkawinan dalam sistem hukum adat dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Perbedaan dalam pendekatan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip  mendasar  antara  kedua  sistem  ini  menciptakan  tantangan  yang  perlu dicermati dengan seksama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menciptakan kerangka hukum nasional yang berlaku secara umum, mengatur persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, sistem hukum adat cenderung didasarkan pada tradisi dan adat istiadat setempat, mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat tertentu.
Salah satu korelasi utama antara keduanya adalah pada konsep dasar perkawinan sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  dengan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Meskipun definisi  ini  menciptakan  dasar  kesamaan,  tetapi  perbedaan  mendasar  muncul  terutama terkait dengan persyaratan dan prosedur perkawinan.
Implikasi  yang  paling  mencolok  berasal  dari  ketidaksesuaian  antara  sistem perkawinan adat yang lebih terkait dengan tradisi setempat dan undang-undang nasional yang  cenderung  bersifat  umum.  Sebagai  contoh,  praktik  perkawinan  endogami  dalam hukum adat, di mana seseorang hanya diizinkan menikah dengan anggota suku keluarganya sendiri, bertentangan dengan prinsip umum dalam undang-undang yang tidak membatasi perkawinan berdasarkan suku keluarga.
Implikasi lebih lanjut muncul terutama dalam hal hak dan kewajiban para pihak yang menikah. Sistem hukum adat sering kali menciptakan pola warisan dan kepemilikan harta berdasarkan aturan dan tradisi setempat, sementara undang-undang nasional menciptakan kerangka  hukum  yang  lebih  seragam  terkait  hak  warisan  dan  pembagian  harta  dalam pernikahan.  Konflik  potensial  timbul  ketika  nilai-nilai  lokal  yang  mengakui  pola  warisan tertentu bertabrakan dengan prinsip-prinsip undang-undang yang mendorong kesetaraan
dan keadilan dalam pembagian harta.
Selain itu, hak dan tanggung jawab keluarga juga dapat berbeda secara substansial antara  hukum  adat  dan  peraturan  undang-undang  nasional.  Sementara  hukum  adat mencerminkan norma-norma keluarga dan tanggung jawab yang tertanam dalam tradisi sehari-hari dan peran gender masyarakat, undang-undang nasional lebih cenderung pada pemahaman yang lebih modern dan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal tanggung jawab keluarga.
Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara kedua sistem ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Promosi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat,  bersamaan  dengan  pendekatan  pendidikan  dan  sosialisasi  yang  meningkatkan pemahaman masyarakat, menjadi strategi kunci. Penguatan lembaga penegak hukum dan adat juga perlu diperhatikan untuk memberikan penilaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan.
Dalam konteks  ini, menciptakan kerangka kerja  yang memungkinkan keterbukaan dan  fleksibilitas  dalam  menerapkan  aturan  perkawinan  menjadi  langkah  esensial.  Dialog antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan  dari  kedua  sistem.  Dengan  demikian,  upaya-upaya  ini  diharapkan  dapat membantu  mengatasi  perbedaan  dan  konflik  antara  sistem  perkawinan  adat  dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang, menciptakan harmoni dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005.
Hlm. 1.
Abdul, Majid Mahmud Mathlub. 2005. Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo: Intermedia. Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
Hal. 13.
Efendi  Jonaedi.  Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-Nilai Hukum  dan  Rasa  Keadilan  Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat.  Depok:  Prenadamedia Group. 2018. Hal 99.
Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 4.
Hilman, Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum
Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
IGN Sunggaga, Peranan Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, (Semarang Majalah Ilmiah FH UNDIP Semarang, Vol. XXXII, No.02 April-Juni, 2003), hlm.119.
Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 86.
M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani,  Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.
Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.
Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6