Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963                                                   Nurhana Marantika. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM PROSES RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
1 Nurhana Marantika, 2 Muhammad Daekan Wahyuda, 3 Umbu T.W. Pariangu
1,2 Univesitas Darussalam Gontor; 3 Universitas Nusa Cendana
Correspondet author : nurhana@unida.gontor.ac.id 1,2 Ponorogo, 63471, Indonesia; 3 Kupang, 85361, Indonesia

## Abstract
This  study  was  conducted  to  determine  the  negotiation  strategy  of  the  Madiun  City government  in  the  process  of  relocating  street  vendors.  The  government  also  uses  good methods  in  this  relocation  process  so  that  the  relocation  process  can  run  well.  This  type  of qualitative  descriptive  research  uses  data  analysis  techniques  by  conducting  interviews, observations, and documentation by identifying, assessing, and understanding how the form of negotiations carried out by the Madiun city government in the process of relocating street vendors  on  Jl  Dr  Soetomo  to  Jl  Rimba  Dharma.  The  results  of  this  study  show  that  the negotiation strategy used by the Madiun City Government is a Win-win Strategy. In this case, the street vendors get benefits, namely: in preparing a place before the relocation process, the  government  has  facilitated  a  place  for  street  vendors  by  not  charging  a  penny  and making Rimba Dharma one of the culinary centers in Madiun. The benefits obtained by the Government,  namely:  traffic  becomes  smooth,  flattens  the  city  crowd,  the  city,  and  the economy in the city of Madiun.

## Keywords: Negotiation; Relocation; Strategy; Street Vendor

## Abstrak
Studi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  strategi  negosiasi  pemerintah  kota  madiun  dalam proses  relokasi  pedagang  kaki  lima.  Pemerintah  juga  menggunakan  cara-cara  yang  baik dalam  proses  relokasi  ini  sehingga  proses  relokasi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jenis penelitian  ini  deskriptif  kualitatif  yang  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dengan  mengidentifikasikan,  menilai, dan memahami bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Madiun dalam  proses  relokasi  pedagang  kaki  lima  di  Jl  Dr  Soetomo  ke  Jl  Rimba  Dharma.  Hasil penelitian ini menunjukan adanya strategi negosiasi yang digunakan oleh pihak Pemerintah Kota Madiun adalah Strategi Win-win. Dalam hal ini pihak pedagang kaki lima mendapatkan keuntungan,  yaitu:  disiapkan  nya  tempat  sebelum  proses  relokasi,  pemerintah  telah memfasilitasi tempat untuk pedagang kaki lima dengan tidak memungut biaya sepeserpun dan  dijadikan  nya  Rimba  Dharma  sebagai  salah  satu  sentra  kuliner  di  kota  Madiun. Keuntungan  yang  di  dapat  oleh  Pemerintah,  yaitu:  lalu  lintas  menjadi  lancar,  meratakan keramaian kota, memperindah kota, dan meratakan perekonomian di kota Madiun.

## Kata Kunci: Negosiasi; Pedagang Kaki Lima; Relokasi; Strategi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pedagang Kaki Lima  (PKL) dapat ditemukan di hampir setiap daerah di Indonesia, dengan berbagai  jenis  yang  muncul  di  jalan,  trotoar,  atau  di  sela-sela  pertokoan.  Karena penggunaan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  kegiatan  PKL  tersebut dianggap  dapat  menganggu  lalu  lintas.  Seperti  pedagang  yang  berjualan  sembarangan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.954-963 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399
dengan  menggunakan  trotoar  dan  bahu  jalan  untuk  berdagang,  hal  ini  dapat mengganggu para pengguna jalan yang melewatinya.
Adapun,  keberadaan  PKL  juga  menjadi  pertimbangan  para  masyarakat  karena mungkin berada di pinggir jalan atau trotoar. Di satu pihak para pedagang yang menggelar dagangan  mereka  disekitar  bahu-bahu  jalan,  trotoar  ataupun  pada  area-area  yang  tidak diperbolehkan  berjualan  memang  kadangkala  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi pengguna  fasilitas  umum  lainnya  karena  dapat  memberikan  hambatan  bagi  mereka, misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi  permasalahan  mengenai PKL adalah melakukan pengelolaan melalui penataan PKL. Istilah penataan terhadap PKL di setiap  daerah  berbeda-beda.  Namun  itu  semua  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk memperbaiki  kondisi  PKL  agar  dapat  menempati  lokasi  yang  sesuai  dan  memberikan kenyamanan, kebersihan, dan keindahan bagi para PKL dan pembelinya.
Jika  dilihat  dari  beberapa  pemberitaan  di  media  massa  berbeda  halnya  dengan relokasi  PKL  di  kota-kota  lain  di  Indonesia  yang  hampir  semua  selalu  diwarnai  kericuhan ataupun  kekerasan,  seperti halnya  yang  terjadi  pada  proses  relokasi  di  kawasan  Kampung Pulo  Jatinegara  Jakarta  Timur,  relokasi  PKL  di  Jalan  Dalem  Kaum  kota  Bandung,  relokasi warga Rempang di kota Batam , dan masih banyak di kawasan-kawasan lainnya.
Proses  relokasi  yang  terjadi  di  kawasan  Jalan  Dalem  Kaum  kota  Bandung  juga mengalami  kericuhan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  Satpol  PP dalam upaya penertiban lapak pedagang kaki lima yang menolak untuk di relokasi. Dalam hal  ini  Satpol  PP  tidak  memberikan  himbauan  kepada  para  pedagang  kaki  lima  dan langsung  menertibkan  dengan  tindak  kekerasan.  Adapun  para  PKL  yang  menolak  proses relokasi  di  karenakan  tempat  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  itu  tidak  layak  sehingga terdapat  penolakan  dalam  proses  relokasi  ini.  Adanya  tindak  kekerasan  yang  dilakukan Satpol PP dalam proses relokasi inilah yang menjadi sebab kericuhan antara pedagang kaki lima dan Satpol PP.
Menurut  penelitian  Randi  Samahita,  tentang  proses  relokasi  pedagang  pasar Rejomulyo  dimana  proses  relokasi  tersebut  mengalami  kegagalan.  Kegagalan  yang  terjadi dalam  proses  relokasi  ini  dikarenakan  pedagang  pasar  Rejomulyo  menganggap  bahwa tempat  yang  telah  disediakan  Pemerintah  tidak  sesuai  dengan  keinginan  pedagang  dan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu yang  menyebabkan  kegagalan  dalam  proses  relokasi  pedagang  pasar  Rejomulyo  karena tidak mau pindah atau direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan.
Kegagalan  atau  ketidakberhasilan  proses  relokasi  PKL  yang  terjadi  di  beberapa daerah  tersebut  selama ini  diakibatkan  karena  tidak adanya  komunikasi  yang  utuh  antara
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963                                                   Nurhana Marantika. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pihak pemerintah dengan pedagang kaki lima serta kurang nya negosiasi yang baik dalam proses  relokasi  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  para  PKL,  sehingga  proses  komunikasi yang terjadi menjadi tidak efektif dan kemungkinan besar terjadi miskomunikasi di dalamnya.
Berbeda  dengan  proses  relokasi  yang  dilakukan  di  kota  Madiun.  Proses  relokasi berjalan  dengan  lancar  tanpa  adanya  kericuhan  serta  kekerasan.  Hal  ini  terjadi  karena adanya negosiasi yang baik yang dilakukan pemerintah kota Madiun, dan menjadi sorotan peneliti karena melihat banyak nya proses relokasi yang ada di Indonesia dan banyak nya juga  yang  tidak  berjalan  dengan  lancar  sehingga  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan pemerintah kota Madiun dalam merelokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma.
Pemerintah  kota  Madiun  melakukan  proses  negosiasi  untuk  merelokasi  pedagang kaki lima, bentuk negosiasi yang dilakukan salah satunya dengan mengadakan pertemuan bersama  para  PKL  di  Hotel  Aston  kota  Madiun,  yang  bertujuan  untuk  memberikan pembinaan serta pengarahan terkait proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl  Rimba  Dharma.  Walikota  Madiun  juga  menyampaikan  bahwasanya  proses  relokasi dilaksanakan  dengan  cara  berdialog  bersama  para  PKL  serta  tidak  akan  menggunakan cara kekerasan.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Lasmahadi  mengenai  teori negosiasi.  Teori  negosiasi  adalah  sebuah  proses  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih yang awalnya berbeda pendapat hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Di dalam teori negosiasi  juga  terdapat  empat  kemungkinan,  empat  kemungkinan  tersebut  adalah  lose- lose, lose-win, win-win, dan win-lose. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lukman Hakim, Farhan Nurikhsan  (2021)  dalam  penelitian  tersebut  menjelaskan  tentang  strategi  negosiasi  yang digunakan  oleh  Humas  acara  IEF  2020  dalam  memperoleh  sponsor  untuk  acara  tersebut. Selain  itu  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  masalah-masalah  apa  saja  yang  dapat  terjadi dalam  kegiatan  negosiasi  dan  apa  solusi  yang  dapat  dilakukan.  Penelitian  ini  memiliki kesamaan  teori  dan  metode  dalam  penelitian yang  akan  dilakukan.  Serta  perbedaan  nya terletak pada subjek penelitian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Pada  penerapannya,  pendekatan  kualitatif  menggunakan  data  serta metode  analisis  yang  memiliki  sifat non-kuantitatif  (Lexy  J Moleong). Penelitian  ini dilakukan dengan mengidentifikasikan, menilai dan memahami bentuk negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun terhadap para  pedagang kaki lima dalam merelokasi PKL di Jl Dr Soetomo  ke  Jl  Rimba  Dharma.  Alasan  peneliti  mengambil  deskriptif  kualitatif,  peneliti  ingin menyelidiki  sebuah  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Madiun  dan  dalam merelokasi  pedagang  kaki  lima  serta  bagaimana  strategi  negosiasi  yang  dipakai  dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.954-963 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399
proses relokasi tersebut. Peneliti mencari dan menggunakan sumber data sebanyak mungkin lalu  meriset,  menguraikan  dan  menjelaskan  secara  sistematis.  Data  yang  diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi  data  mengacu  pada  proses pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan  transformasi  data.  (La  Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menemukan  bahwasanya  pemerintah  kota  Madiun  menggunakan  cara- cara  negosiasi  dari  salah  satu  strategi  negosiasi  yang  digagas  Arbono  Lasmahadi  yaitu stretegi  Win-win,  dengan  menggunakan  tiga  indikator  yaitu:  proses  negosiasi,  strategi negosiasi  serta  hambatan  dan  kendala,  sehingga  proses  negosiasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  Madiun  dalam  proses  relokasi  pedagang  kaki  lima  di  Jl  Dr  Soetomo  ke  Jl Rimba Dharma berjalan dengan lancar.
Proses Negosiasi

## a) Persiapan
Dalam  proses  negosiasi  Pemerintah  kota  Madiun  melalui  Dinas  Perdagangan  telah melakukan  langkah-langkah  yang  diawali  dengan  persiapan  membuat  sebuah  aturan regulasi  relokasi  PKL  dalam  bentuk  Perwal  (Peraturan  Walikota)  dan  Perda  (Peraturan Daerah)  Pemerintah  kota Madiun  yang di  sosialisasikan  kepada  pedagang  kaki lima guna memberi  penjelasan  serta  pemahaman  terhadap  proses  relokasi  PKL,  Berikut  Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) yang mendukung proses relokasi ini:
a. Peraturan  Wali  Kota  Madiun  Nomor  55  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Walikota  Madiun  Nomor 19  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Penataan  Dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  29  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Penataan  Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
b. Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  29  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  14  tahun  2012  tentang  Pemetaan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963                                                   Nurhana Marantika. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Adapun persiapan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah kota Madiun adalah menyiapkan lokasi pengganti sebelum relokasi. Pemerintah kota Madiun telah menyiapkan tempat  di  Jl  Rimba  Dharma  yang  akan  di  tempati  oleh  PKL  dari  Jl  Dr  Soetomo,  nantinya Rimba  Dharma  juga  akan  di  jadikan  salah  satu  sentra  kuliner  di  kota  Madiun.  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Yuni  Wijayanto,  S.T selaku  subkoordinator pengawasan  perizinan  dan  pembinaan  usaha  perdagangan  Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:
“solusinya untuk relokasi, pemerintah kota menyiapka n tempatnya dulu dan sebelum pendekatan ke pedagang pemerintah kota memikirkan gimana pedagang ini dapat mencari sandang pangan itu lebih gampang”
Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwasanya Pemerintah telah menyiapkan lokasi pengganti  PKL  sebelum  proses  relokasi  dilaksanakan.  Sebelum  pendekatan  ke  PKL, Pemerintah  juga  memikirkan  supaya  PKL  ini  lebih  gampang  dalam  mencari  sandang pangan.

## b) Langkah-langkah Strategi
Peneliti  mengetahui  bahwa  langkah-langkah  strategi  negosiasi  yang  dilakukan pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba  Dharma,  yang  pertama  adalah  pendekatan  melalui  sosialisasi  kepada  pedagang kaki  lima.  Setelah  adanya  regulasi,  Pemerintah  kota  Madiun  melakukan  pendekatan kepada  pedagang  kaki lima dengan  mengadakan  kegiatan  sosialisasi  PKL di  hotel  Aston kota Madiun dan tidak hanya itu melainkan Pemkot juga melakukan pembinaan kepada PKL. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yuni Wijayanto,  S.T  selaku  subkoordinator  pengawasan  perizinan  dan  pembinaan  usaha perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:
“biasanya  kita  panggil  d alam  pembinaan  PKL,  seperti  sosialisasi  di  hotel  Aston, setelah  itu  di  tempat  yang  lain  pokonya  berbagai  tempat  sosialisasi  bahwa  nanti kedepannya  PKL  si  A,  si  B  ini  nanti  rencana  akan  direlokasi  dan  tempatnya  telah disiapkan”
Berdasarkan  pernyataan  informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  kota Madiun menggunakan pendekatan yang baik terhadap PKL seperti melakukan sosialisasi di hotel Aston Madiun, dengan dilaksanakan nya sosialisasi tersebut yaitu untuk menjelaskan dan  memberi  pemahaman  kepada  para  PKL  terkait  proses  relokasi  yang  akan dilaksanakan,  tujuan  nya  adalah  agar  tidak  terjadi  ke  salah  pahaman  dan  juga  untuk mengantisipasi jika terjadi konflik nantinya.
Adapun,  langkah-langkah  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  kota  Madiun  dalam proses  relokasi  pedagang  kaki  lima,  setelah  melakukan  sosialisasi  PKL  yaitu  mengadakan pelatihan,  pembinaan  kepada  PKL  dan  studi  banding  ke  kota-kota  lainnya.  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Anang  Wibowo,  S.T. sebagai  kepala  seksi  promosi  perdagangan  Dinas  Perdagangan  Kota  Madiun  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.954-963 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399
mengatakan:
“Jadi,  mereka  juga  ada  pelatihan dan  studi  banding,  studi  ke  kota  semarang,  ke surabaya  dan  sebagainya.  Jadi  PKL  tidak  terlepas,  maksudnya  tidak  semata-mata hanya  dipindah,  sebelum  itu  prosesnya  sudah  banyak  seperti  kita  ajak ke  surabaya dulu lihat di Tunjungan plaza dll ”.
Berdasarkan  pernyataan  informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  kota Madiun  mengadakan  pelatihan,  pembinaan  kepada  PKL serta  mengajak PKL untuk studi banding  ke  kota-kota  lain  guna  menambah  pengalaman  serta  wawasan  para  PKL dikarenakan  PKL merupakan  wajah  kota.  Pemerintah  kota  Madiun  juga  berharap  bahwa para PKL yang mengikuti studi banding dapat menjadi opini leader bagi PKL lainnya dan bisa  menjadi  agen  Pemerintah  untuk  mempermudah  menyampaikan  pesan  kepada  PKL dan mengurangi resiko konflik. Hal tersebut adalah bentuk upaya Pemerintah dalam proses negosiasi relokasi pedagang kaki lima dan salah satu cara Pemerintah dalam mengambil hati para PKL, karena PKL merupakan wajah atau jantungnya kota yang harus dijaga.
c) Diskusi dan Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dalam penelitian ini, peneliti mengetahui  bahwa  strategi  negosiasi  yang  dilakukan  Pemerintah  kota  Madiun  dalam proses relokasi PKL di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma menggunakan proses diskusi dan komunikasi.  Pemerintah  kota  Madiun  sudah  cukup  lama  menjalin  komunikasi  serta membentuk chemistry kepada  PKL.  Pernyataan  tersebut  diperkuat  dengan  wawancara dengan  Anang  Wibowo,  S.T.  sebagai  kepala  seksi  promosi  perdagangan  Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan:
“sebenernya dari tahun 2022 s etelah step relokasi nya sudah fix, step agenda sudah ada  cuma  dalam  membentuk chemistry nya  sudah  lama.  Jadi,  tiap  tahun  kita mengadakan  pembinaan,  pertemuan  guna  menyampaikan  setiap  kegiatan- kegiatan. Sebisa mungkin ketika kita punya program itu disampaikan kepada mereka dan mereka pun bisa lebih cepat menerima karena kita sudah mengenal dan sudah dekat dari pihak Pemerintah maupun PKL”.
Pemerintah  kota  Madiun  melakukan  diskusi  dan  komunikasi  dalam  menyampaikan  tujuan relokasi nya sudah lama, dari tahun 2022 dengan membentuk chemistry kepada PKL melalui pembinaan, pertemuan dan setiap ada kegiatan maupun program itu disampaikan ke PKL sehingga mereka merasa dilibatkan dalam setiap program Pemerintah dan mereka pun jadi bisa  lebih  cepat  menerima,  karena  dari  pihak  Pemerintah  sudah  mempunyai  kedekatan dengan para PKL.
Pada proses diskusi dan komunikasi Pemerintah kota Madiun juga dibantu oleh Satpol PP  dalam  mengarahkan  dan  menyampaikan  tujuan  relokasi  ini,  pihak Satpol  PP juga  tidak menggunakan  tindak  kekerasan  dalam  mengarahkan  dan  menyampaikan  tujuan  relokasi ini. Pernyataan  tersebut  diperkuat  dengan  wawancara  peneliti  kepada  Bapak  Katmanto selaku ketua paguyuban PKL di Rimba Dharma yang mengatakan:
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963                                                   Nurhana Marantika. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
“jadi istilahnya tidak ada kekerasan dalam proses relokasi ini, kita dengan kesadaran kita sendiri untuk ikut mendukung program pemerintah”.
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Satpol PP itu  tidak  untuk  menakut-nakuti  PKL  bahkan  melakukan  tindak  kekerasan,  tetapi menggunakan komunikasi secara baik dan santai, dengan menggunakan gaya komunikasi persuasif  yang  sifatnya  mengajak  PKL  untuk  turut  terlibat  dalam  proses  penataan  kota Madiun yang lebih baik.

## Hasil Negosiasi
Pemerintah kota Madiun mencapai kesepakatan dari hasil diskusi dan komunikasi yang dilakukan  kepada  PKL  dengan  hasil  kuadran  kolaborasi,  dan  bisa  disebut  juga  dengan integrative negotiation yang  menghasilkan Win-win. Hal ini terjadi karena dari kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan mencapai kesepakatan bersama, dalam hal ini pihak  PKL  mendapatkan  keuntungan,  yaitu:  telah  disiapkan  nya  tempat  sebelum  proses relokasi,  pemerintah  telah  memfasilitasi  tempat  yang  layak  untuk  PKL  dengan  tidak memungut  biaya  sepeserpun  dan  dijadikan  nya  Rimba  Dharma  sebagai  salah  satu  sentra kuliner di kota Madiun. Keuntungan yang di dapat oleh Pemerintah, yaitu: lalu lintas menjadi lancar,  meratakan  keramaian  kota,  memperindah  kota,  dan  meratakan  perekonomian  di kota Madiun.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  kepada  informan  dalam  penelitian  ini,  peneliti mengetahui bahwa Pemerintah kota Madiun juga berupaya untuk memperkenalkan Rimba Dharma  dengan  menetapkan  pengaturan  satu  jalur  di  Jl  Diponegoro  artinya  bagi  warga Madiun  yang  dari  arah  barat  dan  utara  harus  melewati  Jl  Rimba  Dharma  terlebih  dahulu, inilah salah satu upaya Pemkot menutup atau mengalihkan arus jalan untuk sementara dari arah Diponegoro. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yuni  Wijayanto,  S.T  selaku  subkoordinator  pengawasan  perizinan  dan  pembinaan  usaha perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan bahwa:
“ Pemkot  Madiun  menetapkan  pengalihan  arus  jalan  sementara,  arah  ke  diponegoro tidak boleh dulu dari suncity karena ini kan masih percobaan, artinya itu upaya yang dilakukan  pemerintah  untuk  memperkenalkan  bahwasanya  disini  ada  wisata  kuliner, dengan  menutup  jalan  ke  diponegoro  dari  suncity  dan  mengganti  ke  arah  jl  rimba dharma,  secara  tidak  langsung  pemerintah  juga  mengupayakan  dan  mengenalkan bahwasanya ada pusat sentra kuliner di rimba dharma.”
Berdasarkan  pernyataan  informan  yang  disampaikan  diatas  disimpulkan  bahwa Pemerintah  kota  Madiun  tidak  serta  merta  meninggalkan  atau  menggusur  PKL  saja,  tetapi dibalik kebijakan yang telah diterapkan, Pemerintah kota Madiun juga memikirkan para PKL dengan  mengambil  kebijakan  pengaturan  satu  jalur  dengan  mengalihkan  alur  jalan  dari arah  Suncity  ke  Diponegoro  dan  dialihkan  ke  Rimba  Dharma.  Upaya  ini  tidak  lain  untuk memperkenalkan  kepada  masyarakat  bahwa  ada  sentra  kuliner  baru  di  Jl  Rimba  Dharma yang mana dijadikan salah satu sentra kuliner di kota Madiun.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.954-963 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399

## Strategi Negosiasi Strategi Win-win
Strategi  Win-win,  merupakan  salah  satu  strategi  negosiasi  yang  kedua  belah  pihak saling  mendapatkan  hasil  yang  menguntungkan.  Disini  pihak  pemerintah  kota  Madiun berupaya untuk dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak PKL.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  agar   saling  memberikan  dan  memenuhi  kebutuhan  baik dari pihak Pemerintah kota Madiun maupun pihak PKL.
Hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah kota Madiun dengan PKL dibangun  dengan  tujuan  agar hasil  negosiasi  memberikan  kepuasan  satu  sama lain.  Pada negosiasi  yang  dilakukan,  keuntungan  dari  pihak  Pemerintah  kota  Madiun  akan mendapatkan  beberapa  hal  antara  lain  lalu  lintas  menjadi  lancar,  meratakan  keramaian kota,  memperindah  kota,  dan  meratakan  perekonomian  di  kota  Madiun.  Sedangkan  disisi lain,  keuntungan  yang  diperoleh  oleh PKL,  yaitu  di  siapkan  tempat  sebelum  proses  relokasi berlangsung,  di  fasilitasi  tempat  yang  layak  untuk  PKL  dengan  tidak  memungut  biaya sepeserpun  dan  di  jadikan  nya  Jl  Rimba  Dharma  sebagai  salah  satu  sentra  kuliner  di  kota Madiun. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Anang Wibowo, S.T. sebagai kepala seksi promosi perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mengatakan:
“sampai  hari  ini  belum ada  pemungutan  biaya  sama  sekali,  kalo  di  PKL  tidak  ada retribusi  tapi  di  paguyuban  itu  kan  punya  rumah  tangga  sendiri  jadi  ada komunitasnya kalo ada kebutuhan internal paguyuban ya kami persilahkan monggo iuran sendiri misalkan mau bikin kaos, mau bayarin tenaga kebersihan yang ngangkut sampah itu dari mereka masing- masing.”
Berdasarkan  pernyataan  informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  kota Madiun telah memfasilitasi tempat untuk PKL dengan tidak memungut biaya sepeserpun. Hal ini  dilakukan  supaya  pedagang  lebih  mudah  mendapatkan  tempat  berjualan  dan  tidak memikirkan  uang  sewa  tempat.  Hal  ini  juga  yang  mendasari  proses  relokasi  PKL  di  Jl  Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi negosiasi Win-win.
Dari  pernyataan  diatas,  peneliti  dapat  menganalisis  bahwasanya  strategi  negosiasi win-win yang dilakukan Pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima menghasilkan  beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  dari  pihak  Pemerintah  dan  juga  PKL. Keuntungan  dari  pihak  PKL  adalah  telah  disiapkan  tempat  sebelum  proses  relokasi,  jadi sebelum  proses  relokasi  yang  dilakukan  Pemerintah  telah  menyiapkan  tempat  terlebih dahulu,  hal  ini  bertujuan  supaya  PKL  merasa  diperhatikan  karena  Pemerintah  tidak  hanya memindahkan  tempat  saja  akan  tetapi  Pemerintah  memfasilitasi  tempat  yang  layak  serta tidak  dipungut  biaya  sepeserpun  untuk  para  PKL  di  Jl  Rimba  Dharma.  Pemerintah  juga
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963                                                   Nurhana Marantika. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menetapkan  Jl  Rimba  Dharma  sebagai  salah  satu  sentra  kuliner  di  kota  Madiun  sehingga para  PKL  tidak  akan  khawatir  akan  rezeki  yang  didapatnya  karena  Pemerintah  telah menjadikan Rimba Dharma sebagai sentra kuliner di kota Madiun.
Adapun,  keuntungan  dari  pihak  Pemerintah  adalah  lalu  lintas  menjadi  lancar,  dengan adanya  proses  relokasi  PKL  ini,  tingkat  kemacetan  dapat  berkurang  dengan  tidak  adanya PKL  yang  berjualan  di  trotoar  maupun  bahu  jalan  sehingga  arus  lalu  lintas  menjadi  lancar. Meratakan keramaian kota, Pemerintah kota Madiun berupaya untuk meratakan keramaian kota  dengan  meratakan  pusat  keramaian  tidak  hanya  di  pusat  kota  saja  melainkan meramaikan tempat-tempat atau daerah yang tidak terjangkau masyarakat. Memperindah kota Madiun, hal ini dilakukan untuk memberi kesan baik dan menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Madiun sehingga menciptakan citra yang baik bagi kota Madiun sendiri.  Meratakan  perekonomian  di  kota  Madiun,  hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan UMKM  di  kota  Madiun  dan  juga  meningkatkan  usaha-usaha  di  setiap  kelurahan  di  kota Madiun.

## KESIMPULAN
Penulis  menyimpulkan  bahwa  strategi  negosiasi  Pemerintah  Kota  Madiun  dalam  relokasi pedagang  kaki  lima  (PKL)  menggunakan  strategi  win-win,  dimana  kedua  belah  pihak memperoleh  keuntungan.  Pemerintah  menyiapkan  tempat  relokasi  yang  layak  dan  bebas biaya di Jl Rimba Dharma, yang dijadikan sentra kuliner, sehingga PKL merasa diperhatikan dan  tidak  khawatir  kehilangan  pendapatan.  Keuntungan  bagi  pemerintah  meliputi kelancaran  lalu  lintas,  pemerataan  keramaian  kota,  peningkatan  citra  kota,  dan pemerataan  perekonomian.  Proses  negosiasi  yang  baik  dicapai  melalui  sosialisasi, pembinaan,  pelatihan,  dan  studi  banding,  didukung  oleh  hubungan  yang  sudah  terjalin lama antara pemerintah dan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrilianti.  Jokowi  Membangun  Solo:  Studi  Kasus  Atas  Gaya  Kepemimpinan  Walikota  Solo Dalam  Proses  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  Monumen ’45  BanjarsariI,  Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010.
Hasanah,  Khuswatun.  “Strategi  Lobi Dan  Negosiasi  Nahdlatul  Ulama  (Nu)  Dalam  Konflik Kebijakan  Hari  Sekolah.”  Alfuad:  Jurnal  Sosial  Keagamaan  3,  no.  2  (2019):  25. https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1716.
Hidayatur  Rahmi  and  Jurusan  Administrasi  Negara,  “Efektifitas  Kebijakan  Pemerintah  Kota Pekanbaru  Dalam  Penertiban  Pedag ang  Kaki  Lima,”  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.954-963 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399
M  Mahdi,  “Strategi Komunikasi  Pembangunan  Manusiawi  Dalam  Penataan  Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Penataan Pedagang Kaki  Lima  Di  Kawasan  P asarkliwon),”  I lmu  Komunikasi  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.)
Noviko,  Sendy.  “Kebijakan  Relokasi  PKL  (Studi  Tentang  Pr oses  Kebijakan  Relokasi  PKL  Jalan Dipayuda Dan MT. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara).” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Soedirman 4 (2016): 49 – 63.
Primiana, Ina. Menggerakkan Sektor Rill UKM Dan Industri. (Bandung: Alfabeta., 2009.)
Randi Samahita, “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang,” Undip, 2019, 1 – 9.
Lukman  Hakim  et  al.,  “Strate gi  Lobi  Dan  Negosiasi  Dalam  Mendapatkan  Sponsorship  Pada Event  IKOM  Entrepreneurship  Fest  2020,”  Jurnal  InterAct  10 ,  no.  2  (2022):  59 – 68, https://doi.org/10.25170/interact.v10i2.2738 .
Saing,  Chairul  Nazar,  Nurwani  Nasution,  Nurlaila  Hasibuan,  and  Bobby  Sapriman  Nazara.
“Lobi  Dan  Negosiasi  Dalam  Komunikasi  Bis nis  Membangun  Hubungan  Yang  Kuat Mencapai Kesepakatan Bersama” 7 (2023): 14035– 39.
Sakdiyah,  Khalimatus.  “Strategi  Negosiasi  Indonesia  Di  Bal ik  Keberhasilan  Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region Dengan Singapura Pada Tahun 2022,” 2023.
Samahita , Randi. “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang.” Undip, 2019, 1 – 9.
Soedarto,  Jl  Prof  H,  S  H  Tembalan g,  and  Semarang  Kotak.  “Analisis  Stakeholder  Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota Yovi Hayuning Nitria , R. Slamet Santoso,  Retna  Hanani  Departemen  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas Diponegoro Laman : H ttp://Www.Fisip.Und,” 2022, 1– 12.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, 2014.
W,  Creswell  John.  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  (Bandung:  Pustaka  Pelajar,  2015)  Hlm 205. Bandung: Pustaka Pelajar, 2015.
Wildan  Anugrah  Septianto,  Saiful lah  Zakaria,  Aditya  Candra  Lesmana.  “Pelaksanaan Kebijakan  Relokasi  Penataan  Dan  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Rancaekek Kabupaten Bandung” 3, no. 1 (2023).
Zainal, Anna Gustina, S Sos, and M Si. Teknik Lobi Dan Negosiasi. Bandar Lampung, 2017.