## SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA JERU TUMPANG MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Wiji Setiyaningsih 1 , Rivad Annas 2
1,2 Sistem Informasi, Universitas Kanjuruhan Malang

## ABSTRAK
Pemberian kredit pada Lembaga Pengkreditan Desa yang ada di Desa Jeru sering mengalami kesulitan  dalam  hal  memilih  calon  kreditur  secara  tepat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dana yang  telah  dipinjamkan  oleh  Lembaga  Perkreditan  Desa  kepada  masyarakat,  sering mengalami masalah antara lain: dana yang telah dipinjamkan tidak dikembalikan, dana yang seharusnya  diangsur  seringkali  macet  atau  tidak  membayar.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian masyarakat menganggap dana tersebut gratis dari pemerintah. Padahal maksud dari pemerintah  bahwa  dana  yang  diturunkan  adalah  dana  untuk  memodali  calon  kreditur  yang mau berusaha baik usaha kecil-kecilan, dan home industri.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sebuah sistem pendukung keputusan  dalam  memilih calon  kreditur  secara  tepat  sasaran  dengan  menggunakan  metode  Analitical  Hierarchy Process  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  ada  antara  lain:  Status  Kredit,  Produktivitas, Kondisi  Usaha,  dan Kolektibilitas.  Dengan menggunakan  metode  tersebut  pihak  Lembaga Perkreditan Desa berharap agar bisa mengeluarkan pinjaman secara tepat sasaran.
Kata  Kunci : Sistem  Pendukung  Keputusan, Kredit  Usaha  Rakyat, Analytical  Hierarchy Proces

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional menempat- kan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan (Bappeda Bali, 2011). Pembangunan mengandung makna yang  luas sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting
dalam
struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal  dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi,  pengurangan  kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan  berbangsa  dan bernegara diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuan pembangunan tersebut harus diperjuangkan mengingat selama ini pembangunan diidentikkan dengan industrialisasi sehingga seringkali kurang memperhatikan aspek pemerataan (Gilarso, 1992). Perwujudan tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat berupa penciptaan lapangan  kerja,  pemerataan, dan  peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Perwujudan tersebut sempat terhambat dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada saat krisis ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan, hal ini
ditunjukkan  dengan menurunnya  nilai tukar rupiah terhadap dolar, banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, di sektor riil banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar (Sugiyono, 2003).
Kondisi yang berbeda terjadi pada usaha kecil menengah, dimana usaha kecil menengah tetap tegar  pada saat krisis ekonomi melanda, dan memberikan kontribusi yang  besar. Pada saat krisis ekonomi, usaha kecil menengah terbukti mampu menampung 99,45 persen dari total tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja  (Marimbo, 2008). Peranan usaha kecil menengah, terutama  sejak krisis ekonomi dapat dipandang  sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Suryadharma Ali, (2008) menyatakan bahwa  usaha kecil menengah merupakan benteng  pertahanan ekonomi nasional
sehingga  bila sektor tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Melihat persoalan yang  dihadapi UMKM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan oleh Presiden RI tanggal 5 November 2007  di lantai 21 gedung kantor pusat BRI dengan nama  Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan penyaluran kredit pembiayaan kepada UMKM dan
Koperasi.
Kebijakan pemerintah  di dalam pengembangan Pemerintah Daerah atau otonomi daerah membuat  UMKM lebih diperhatikan  oleh  pemerintah daerahnya, karena  salah satu syarat utama  untuk menjadi otonomi adalah bahwa  daerah yang  bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga- lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada  pendapatan daerah. Jadi peran UMKM di daerah tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan
kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan  Ibu  Kusmiatul (2013) selaku bendahara pada Lembaga Pengkreditan di Desa  Jeru  mengatakan  bahwa  pinjaman dana dilihat dari apakah calon tersebut da ri keluarga mampu maupun tidak mampu. Dari  kriteria  itulah  pihak  LPD  sendiri mengalami  kesulitan  dalam  pinjaman dana disebabkan karena banyak masyarakat  yang  menganggap  dirinya tidak  mampu,  karena  hanya  untuk mendapatkan pinjaman gratis dari pemerintah  padahal  kehidupannya  sudah baik.  Hal  ini  menyebabkan  banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya  diberikan  oleh  pemerintah. Menurut  Ibu  Kusmiatul,  selain  hal  itu terdapat  masalah  mengenai  dana  yang sudah  dipinjamkan  kepada  masyarakat yang benar-benar layak menerima dana di Desa Jeru. Hal ini dibuktikan dengan uang yang  sudah  dipinjamkan  sering  macet untuk diangsur dan bahkan ada yang tidak mengembalikan  sama  sekali.  Dalam  hal ini,  pihak  LPD  mengharapkan  adanya sebuah sistem informasi pendukung keputusan  yang  mampu  membantu  dan memberikan kemudahan dalam
pengambilan keputusan yang dapat
mengatasi  masalah-masalah  tersebut  di atas dengan kriteria-kriteria yang ada. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk membangun sebuah SPK salah satunya adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam penelitian  Dewi (2009) disebutkan  bahwa AHP dapat digunakan  dalam  pengambilan  keputusan yang multikriteria dan cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan identifikasi customer funding yang membutuhkan banyak  kriteria. Amborowati (2008) juga melakukan  penelitian dengan metode AHP pada Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Perumahan Menggunakan Expert Choice untuk memilih perumahan berdasarkan kr iteria-kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, di dalam metode
AHP perbandingan masing-masing kriteria dapat diperoleh dari  perhitungan aktual maupun perhitungan relatif dari derajat kesukaan, kepentingan maupun perasaan.
Di dalam penelitian Saaty (2008)

## Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 01, No. 01, Januari 2014
disebutkan bahwa metode AHP telah banyak diterapkan oleh banyak pihak seperti perusahaan-perusahaan
besar dunia, pemerintah, lembaga pendidikan, dan lainnya dalam mencari keputusan yang tepat dalam setiap permasalahan. Sebagai contoh salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia IBM menggunakan AHP dalam merancang kesuksesan bisnis komputer kelas menengah  pada tahun  1991. British Airway (1998) juga menggunakan  AHP untuk memilih perusahaan sistem hiburan untuk seluruh pesawat miliknya. Bourgeois (2005) juga menggunakan
AHP untuk menyusun prioritas  topik- topik penelitian yang akan diusulkan oleh UNCAPSA, sebuah lembaga riset yang dikelola oleh UN-ESCAP.
Berdasarkan uraian  hal  tersebut  di atas, maka peneliti menggunakan metode AHP dalam penelitian yaitu digunakan untuk  membantu  instansi terkait  dalam  menyeleksi  UKM  apa  saja yang benar-benar menerima dana pinjaman secara akurat dari LPD (Lembaga  Perkreditan  Desa) dengan mempertimbangkan  kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Menurut  Ibu  Kusalimi  selaku  bendahara dengan  melaksanakan  saran  dari  peneliti, maka  dalam  pengambilan  keputusan  oleh LPD dalam menentukan calon  penerima adalah status kredit, produktivitas usaha, kondisi usaha, dan kolektibilitas, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan  instansi  dalam  pemberian dana  di  Desa  Jeru  dengan,  serta  mampu mewujudkan harapan pihak instansi sendiri  untuk  menuntaskan  kemiskinan  di Desa Jeru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tercipta sebuah  sistem  pendukung keputusan  pada  lembaga  pengkreditan desa dalam mengambil  keputusan untuk menentukan siapa yang layak menerima pinjaman  dana dengan melihat nilai prioritas dari masing-masing calon penerima yang dibandingkan, sehingga diharapkan
pemberian kredit bisa terealisir secara tepat, akurat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Decision Support System
Decision Support System merupakan  salah  satu  produk  perangkat lunak  yang  dikembangkan  secara  khusus untuk membantu manajemen dalam proses  pengambilan  keputusan  (Indrajit, 2001).
Decision  Support  System adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang ditujukan  untuk  membantu  manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan  dengan  persoalan  yang  bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi pengambilan  keputusan  dalam  membuat keputusan (Wiji Setyaningsih, 2004). Sprague dan Carlson mendefinisikan  DSS  dengan  cukup  baik, yaitu  :  Sebuah  sistem  yang  berbasis komputer yang digunakan untuk membantu  para  pengambil  keputusan dalam  rangka  memecahkan  masalah- masalah  rumit  yang  "mustahil"  dilakukan dengan  kalkulasi  manual  dengan  cara melalui  simulasi  yang  interaktif  dimana data dan model analisis sebagai komponen utama ( Sprague et.al., 1993).

## Kredit Usaha Rakyat
Berdasarkan  hasil  interview  dengan  Ibu Kusmiatul (2013) selaku  bendahara  desa yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti, terdapat kriteria-kriteria yang menjadi bahan  pertimbangan pihak LPD dalam mengambil keputusan untuk  menyeleksi penerima dana ada 4 macam, yakni sebagai berikut:
1. Status Kredit Maksud dari kriteria tersebut adalah calon penerima KUR tidak sedang menerima kredit dalam  bentuk apapun baik pada instansi lain. Hal ini sangat penting untuk melihat beban atau tanggungan yang harus dibayar oleh calon penerima. Semakin banyak ia menerima kredit  dari lembaga lain semakin banyak tanggungannya dalam  hal pengangsuran.
2. Produktivitas usaha
Produktivitas suatu usaha dilihat dari pendapatan calon penerima KUR per bulan. Semakin baik nilai faktor-faktor ini, maka semakin produktif pula usaha calon penerima KUR tersebut. 3. Kondisi usaha Baik atau tidaknya kondisi usaha calon penerima KUR dapat dilihat pula dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, peralatan, dan perlengkapan usaha maupun  dari faktor manajemen usaha. 4. Kolektibilitas Kolektibilitas merupakan kelancaran penerima dalam membayar cicilan kredit tiap bulannya. Terdapat kategori yang  dilakukan  oleh  LPD  yang menyangkut masalah ini, yaitu : 1. Lancar
2. Kadang Lancar-Macet
3. Macet/tidak diangsur

## Analytical Hierarchy Process (AHP)
Metode  AHP  merupakan  salah satu  model  untuk  pengambilan  keputusan yang  dapat  membantu  kerangka  berfikir manusia. Metode ini mula-mula dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty seorang  ahli  matematika  yang  bekerja pada  University  of  Pittsburgh  pada  tahun 1970-an.  Dasar  berfikirnya  metode  AHP adalah  proses  membentuk  skor  secara numerik  untuk  menyusun  rangking  setiap alternative keputusan berbasis pada bagaimana sebaiknya alternatif itu dicocokkan  dengan  kriteria  pembuat keputusan (Wiji Setiyaningsih, 2004).
AHP  juga  merupakan  Salah  satu metode pengambilan keputusan multikriteria untuk masalah yang kompleks.  Merupakan  sebuah  hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi  manusia.  Mendukung  pengambil keputusan  untuk  mendapatkan  keputusan yang  terbaik  dari  berbagai  alternatif pilihan.
Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi  pengambilan keputusan
dianalisa dalam bentuk struktur
permasalahan  berjenjang  yaitu  dengan menilai  dan  membuat  ranking  alternatif keputusan (Wiji Setiyaningsih, 2004).
Peralatan  utama  dari  model  ini adalah  sebuah  hirarki  fungsional  dengan input utamanya  adalah  persepsi  manusia. Jadi,  perbedaan  yang  mencolok  dari model  AHP  dengan  model  lainnya terletak  pada  jenis input nya  (Dodik Setiawan, 2009).
AHP  sering  digunakan  sebagai metode  pemecahan  masalah  dibanding dengan  metode  yang  lain  karena  alasan- alasan sebagai berikut (Syaifullah, 2010):
1. Struktur  yang  berhierarki,  sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai  pada  subkriteria  yang  paling dalam.
2. Memperhitungkan  validitas  sampai dengan  batas  toleransi  inkonsistensi berbagai  kriteria  dan  alternatif  yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan  daya  tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

## PEMBAHASAN
Sistem yang dikembangkan adalah  sebuah  sistem  perangkat  lunak yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan  atau  biasa  disebut  DSS  yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan  UKM  mana  yang  menerima dana  Lembaga  Pengkreditan  Desa  Jeru menggunakan  sebuah  metode Analitycal Hierarchy Process (AHP)
Setiap form penilaian yang menggunakan metode  AHP  dihitung berdasarkan  kriteria-kriteria  pengukur. Dengan  menggunakan  skala  penilaian, kemudian  membandingkan  antar  kriteria dan menghitungnya dengan menjumlahkan  masing-masing  kriteria. Dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, masing-masing memiliki bobot  kriteria  penilaian  yaitu  dengan menjumlahkan  masing-masing  kriteria yang  nantinya  akan  menghasilkan  sebuah prioritas  kriteria.  Dari  hasil  prioritas kriteria yang diperoleh kemudian dibandingkan  antar  alternatif  sehingga

## Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 01, No. 01, Januari 2014
dapat  menghasilkan  bobot  alternatif.  Dan bobot alternatif tersebut akhirnya
menghasilkan  sebuah  prioritas  alternatif. Dari  keduanya  (prioritas  kriteria  dan prioritas  alternatif)  tersebut  dikalikan sehingga  menghasilkan  prioritas  global. Prioritas global ini adalah hasil akhir dari perhitungan  dengan  metode  AHP  yang bisa digunakan user sebagai pertimbangan dan saran.
Adapun kriteria  menurut  Ibu
Kusmiatul (2013) selaku  bendahara  LPD untuk pemberian  dana adalah  sebagai berikut :
 Status Kredit
 Produktivitas Usaha
 Kondisi Usaha
 Kolektibilitas Desain Sistem Secara Umum Berikut merupakan gambaran sistem secara umum untuk sistem pendukung  keputusan  pemberian  kredit pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  Jeru Tumpang
menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).
Gambar 1. Desain Sistem secara Umum
Entitas  yang  pertama  adalah admin,  untuk  dapat  menjalankan  sistem ini admin harus melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu, apabila login telah berhasil  dan  dapat  diterima  oleh  sistem, sehingga admin dapat  melakukan input data pendaftar, input data user yang dapat menggunakan  sistem  tersebut, input perbandingan  alternatif dan input data kriteria.
Entitas  yang  terakhir  adalah Kepala  Desa yaitu  orang  yang  memiliki bagian  mengetahui  info  tentang  data-data
dari  calon  pendaftar  dan  hasil-hasil perhitungannya.  Setelah  mengetahui  hasil perhitungan  tersebut,  maka  Kepala  Desa dapat menyampaikan kepada calon pendaftar  siapa  saja  yang  menerima pinjaman dana KUR tersebut.

## Data  Flow  Diagram (DFD) Level 1 Sistem
Adapun DFD level 1 untuk sistem pendukung  keputusan pemberian  kredit pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  Jeru Tumpang menggunakan Analytical Hierarchy  Process (AHP) adalah  pada halaman berikut. Pada DFD level 1 ini menggambarkan  seluruh  proses  sebelum dibagi  ke  dalam level-level proses selanjutnya,  terdapat  5  proses  pada  DFD level 1  ini,  yaitu  proses setup master login,  setup  master  pendaftar,  penetapan nilai kriteria, proses perbandingan
alternatif,  dan  proses login.  Sedangkan untuk external  entity-nya, yaitu kepala desa  dan admin saja.  Yang  di  dalamnya juga terdapat tabel-tabel sebagai penghubung  dan  penyimpan  proses.  Dari ketiga  proses  yang  telah  disebutkan  di atas, akan ada beberapa proses yang akan dijadikan sebagai level-level proses
selanjutnya.
Gambar 2. DFD Level 1 Sistem
DFD level 1  di  atas  menjelaskan hubungan antara proses admin dan kepala desa.  Adapun  proses  tersebut  adalah login,  perhitungan prioritas, setup master, dan report.  Proses login dilakukan  oleh
masing-masing  entitas,  yaitu  kepala  desa dan admin. Admin dapat melakukan setup master  pendaftar,  dan  penetapan  nilai kriteria.
Data  hasil setup master  tersebut akan disimpan ke dalam sebuah database. Yaitu,  data  pendaftar  akan  disimpan  ke dalam  tabel  pendaftar,  data user akan disimpan  kedalam  tabel  user  dan  data penetapan nilai kriteria akan di simpan ke dalam  tabel  prioritas  kriteria.  Data-data yang  telah  tersimpan  ke  dalam database tersebut dapat digunakan untuk mengoperasikan  proses  perhitungan  nilai perbandingan kriteria. Setelah admin melakukan input username dan password, kemudian melakukan input penetapan  nilai  kriteria dan input nilai  perbandingan  alternatif. Setelah melakukan input value perbandingan  tersebut. Kepala  Desa terlebih dahulu melakukan input
username dan password yang  telah didaftarkan sebelumnya oleh admin. User di sini dapat mengetahui info-info tentang data-data  siapa  saja  yang  menerima pinjaman  KUR  yang  nantinya  akan disampaikan kepada warga desa Jeru yang mendaftarkan sebagai pendaftar KUR.

## Data  Flow  Diagram (DFD) Level 2 Proses Perhitungan AHP
Untuk lebih  jelasnya proses perhitungan  AHP  dalam  sistem  adalah sebagai berikut :
Gambaran 3. DFD Level 2 Sistem
DFD  level  2  di  atas  menjelaskan alur  dari  proses  perbandingan  alternatif. Proses  di  atas  terdapat  2  inputan  yang dilakukan  oleh admin,  yaitu  inputan pengajuan  dan  input value perbandingan alternatif.  Yang  pertama  ialah input pengajuan,  disini  admin  menginputkan data  pengajuan  yang  telah  diajukan  oleh pendaftar  yang  kemudian  akan  disimpan ke  dalam  tabel  pengajuan.  Yang  kedua ialah  input value perbandingan  alternatif, di sini admin akan memproses perhitungan  nilai  alternatif,  sebelum menghitung  nilai  sistem  akan  mengecek atau mengambil data pengajuan dari table pengajuan yang sebelumnya sudah diinputkan oleh admin.
Setelah  sistem  mengecek  apakah data  pengajuan  tersebut  benar,  maka sistem  akan  memproses  perhitungan  nilai alternatif. Setelah diketahui hasil perhitungan  nilai  alternatif  maka  sistem akan  meneruskan  kembali ke  perhitungan bobot alternatif. Dari beberapa perhitungan  yang  telah  dilakukan  oleh sistem meliputi perhitungan nilai alternatif,  perhitungan  bobot  alternatif, perhitungan  prioritas  alternatif. Setelah melakukan beberapa perhitungan selanjutnya  akan  otomatis  ke  perhitungan prioritas  global  tapi  sebelum  memulai perhitungan, admin akan  mengambil  data prioritas  kriteria  yang  telah  tersimpan  di tabel  prioritas  kriteria  kemudian  akan dihitung  dan  didapatkan  hasil  nilai  akhir yang  kemudian  akan  di  simpan  kedalam tabel pengajuan kembali.

## Perbandingan antar kriteria
Penilaian  untuk  masing-masing  baris  dan kolom  kriteria.  Diberi  nilai  1  untuk masing-masing kolom dan baris kriteria.
Tabel 1. Perbandingan Antar Kriteria dan Penjumlahan Kolom
Perhitungan bobot antar kriteria

## Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 01, No. 01, Januari 2014
Bobot kriteria adalah hasil pembagian dari kolom  dan  baris  perbandingan  kriteria dengan  jumlah  masing-masing  kolom kriteria.
Tabel 2. Bobot Kriteria

## Prioritas antar kriteria
Prioritas  kriteria  merupakan  hasil  dari pembagian  yang  dimana  hasil  dari  bobot kriteria dengan banyaknya kriteria.

## Tabel 3. Prioritas Kriteria
Dari  hasil  perhitungan  prioritas kriteria disimpulkan bahwa aspek tertinggi untuk sistem pendukung keputusan pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Jeru Tumpang menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah  status  kredit, selanjutnya  produktifitas  usaha,  kondisi usaha, dan kolektibitas.
Perbandiangan  antar  alternatif,  bobot, dan prioritas alternatif
Proses  perhitungan  perbandingan  antar alternatif,  bobot,  dan  prioritas  alternatif sama dengan proses perhitungan perbandingan antar kriteria. Untuk mendapatkan prioritas global harus mendapat hasil perkalian dari perhitungan prioritas kriteria dan perhitungan prioritas alternatif.  Untuk  mendapatkan  hasil  dari prioritas
alternatif harus dihitung
berdasarkan masing-masing alternatif. Perbandingan antar alternatif
berdasarkan aspek status kredit
Berikut  merupakan  contoh  implementasi perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan aspek status kredit. Tabel 4. Perbandingan Alternatif berdasarkan Status Kredit Perbandingan antar alternatif berdasarkan aspek prodikstivitas usaha Berikut  merupakan  contoh  implementasi perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan aspek produktivitas usaha. Tabel 5. Perbandingan Alternatif berdasarkan Produktivitas Usaha Perbandingan antar alternatif berdasarkan aspek kondisi usaha Berikut  merupakan  contoh  implementasi perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan aspek kondisi usaha.
Tabel 6. Perbandingan Alternatif berdasarkan Kondisi Usaha Perbandingan antar alternatif berdasarkan aspek kolektibitas Berikut  merupakan  contoh  implementasi perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan aspek kolektibitas.
Tabel 7. Perbandingan Alternatif berdasarkan Kolektibitas
Perhitungan  bobot  alternatif status kredit Bobot alternatif untuk status kredit adalah hasil pembagian dari jumlah perbandingan antar alternatif berdasarkan stats kredit.

## Tabel 8. Bobot Alternatif Status Kredit
Perhitungan bobot alternatif produktivitas usaha Bobot alternatif untuk produktivitas usaha adalah  hasil  pembagian  dari  jumlah perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan produktivitas usaha.
Tabel 9. Bobot Alternatif Produktivitas Usaha
Perhitungan  bobot  alternatif kondisi usaha Bobot  alternatif  untuk kondisi  usaha adalah  hasil  pembagian  dari  jumlah perbandingan  antar  alternatif  berdasarkan kondisi usaha.
Tabel 10. Bobot Alternatif Kondisi
Usaha Perhitungan bobot alternatif kolektibitas Bobot  alternatif  untuk kolektibitas adalah hasil pembagian dari jumlah perbandingan antar alternatif berdasarkan kolektibitas.
Tabel 11. Bobot Alternatif Kolektibitas

## Perhitungan prioritas alternatif
Setelah  jumlah  dari  perbandingan antar  alternatif  dan  bobot  antar  alternatif diketahui, maka  langkah  selanjutnya adalah  menghitung  prioritas  alternatif. Prioritas  alternatif  adalah  hasil  dari pembagian  hasil  bobot  kriteria  dengan banyaknya  alternatif.  Prioritas  alternatif ini  yang  nanti  akan  digunakan  dalam perhitungan  dengan  prioritas  kriteria sehingga  menghasilkan prioritas  global. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada tabel  dan  cara  perhitungannya  di  bawah ini:

## Tabel 12. Prioritas Alternatif Status Kredit
Dari  hasil  perhitungan  prioritas  alternatif aspek  status  kredit  didapatkan  nilai tertinggi 1.335 yaitu Rudi. Tabel 13. Prioritas Alternatif Produktivitas Usaha
Dari  hasil  perhitungan  prioritas  alternatif aspek produktifitas usaha didapatkan nilai tertinggi 0.916 yaitu Ahmad.

## Tabel 14. Prioritas  Alternatif Kondisi
Usaha
Dari hasil  perhitungan  prioritas  alternatif aspek  kondisi  usaha  didapatkan  nilai tertinggi 0.916 yaitu Ahmad.
Tabel 15. Prioritas Alternatif Kolektibitas

## Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 01, No. 01, Januari 2014
Dari  hasil  perhitungan  prioritas  alternatif aspek kolektibitas didapatkan nilai tertinggi 0.666 yaitu Rudi.

## Prioritas global
Prioritas  global  didapatkan  dari  perkalian antara  prioritas  antar  kriteria  dengan prioritas alternatif.
Prioritas Global Pada Calon Kreditur yang Bernama Rudi : = 1.335 x 0.43 + 0.235 x 0.833 + 0.2475 x 0.833 + 0.0875 x 0.666 =  0.57  405  +  0.195755  +  0.2061675 + 0.58275 = 1.0342475
Prioritas Global Pada Calon Kreditur yang Bernama Ahmad :
= 0.666 x 0.43 + 0.916 x 0.833 + 0.916 x 0.833 + 0.333 x 0.666
= 0.28638  +  0.763028  +  0.763028  + 0.221778 = 2.034214 Tabel 16. Prioritas Global
Setelah melakukan perhitungan  Prioritas Global, maka dapat diketahui  hasil  akhir 1.0342475  dan  2.034214.  Dari  hasil tersebut  maka  akan  diketahui  hasil tertinggi  ialah  Ahmad,  itu  artinya  bahwa Ahmad  yang  akan  diprioritaskan  untuk mendapatkan pinjaman dana.
Dalam desain aplikasi untuk perbandingan antar  kriteria  dapat  digambarkan  sebagai berikut:

## Gambar 4. Form Perbandingan Antar Kriteria
Pada form ini  terdapat  4  kriteria  yang dihitung.  Dan  untuk  menghasilkan  nilai prioritas  kriteria  harus  melalui  tahapan- tahapan
perhitungan dari metode
Analitycal Hierarchy Process. Selanjutnya desain aplikasi untuk perbandingan  antar  alternatif  sampai dengan  dihasilkan  nilai  akhir  prioritas global dapat digambarkan sebagai berikut.
Pada  form  diatas  menjelaskan  tentang perhitungan  AHP,  sebelum  memulai perhitungan  admin  memilih  nama  calon kreditur.  Setelah  memilih,  admin  akan mengisi perbandingan antar calon kreditur dilihat  dari  masing-masing  kriteria  yang sudah  ada  untuk  mendapatkan value prioritas kriteria. Setelah itu akan dilanjutkan ke perhitungan bobot alternatif masing-masing calon dan diketahui hasil bobotnya. Setelah
mengetahui  hasil  bobot  masing-masing, sistem  akan  menghitung  prioritas  global, sebelum  menghitung  prioritas  global sistem  akan  mengambil  prioritas  yang telah  ditentukan  oleh  sistem  berdasarkan tahun.  Setelah  memilih  sistem  akan menghitung  untuk  memperoleh  nilai prioritas global.
Gambar 5. Form Perbandingan Antar Alternatif dan Prioritas Global

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Decision  Support  System untuk Pemberian Kredit pada Lembaga Perkreditan  Desa  dengan Menggunakan Metode AHP ini dapat mempertimbangkan  pendapat  pendukung keputusan dalam pemberian kredit kepada calon  kreditur  yang  memenuhi  kriteria- kriteria yang ada.
Saran Adapun saran-saran untuk pengembangan  sistem  ini  adalah  dengan adanya  aplikasi  pendukung  keputusan  ini adalah: 1. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan  Pada  sistem  ini calon penerima  tidak  hanya  berjumlah  4.
Melainkan dapat membandingkan lebih dari 4 calon penerima dana. 2. Diharapkan  untuk  penelitian  lebih
lanjut diharapkan agar bisa di implementasi pada metode yang lebih baik  selain  metode  yang  digunakan penulis dalam pemberian kredit.
3. Diharapkan  sistem  ini  tidak  hanya
stand alone. Melainkan dapat dikembangkan dengan aplikasi berbasis  web  agar  setiap  calon kreditur  setiap  saat  bisa  mendaftar tanpa  harus  pergi  ke  Lembaga Perkreditan Desa secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu
l/sisteminformasimanajemen/bab1 0_sis tem_penunjang_keputusan.pdf . http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu l/pengertianusahakecil.pdf Diunduh pada tanggal : 20/02/2013 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/125/jb ptunikompp-gdl-s1-2007- nurwulanen-6235-bab-ii.doc diunduh pada tanggal : 26/02/2013
http://www.risalahmuslim.com/2010/11/s kin-componen-for-delphi.html diunduh pada tanggal : 20/02/2013
http://www.faradika.web.id/2011/11/tujua n-basis-data.html diunduh pada tanggal : 26/02/2013
http://www.suryadarma.web.id/2011/11/p engertian-kredit-usaha-rakyat.html diunduh pada tanggal : 26/02/2013 Indrajit, 2001. Pengertian Decision Support  System. Diunduh  pada tanggal : 25/02/2013 Amborowati 2008. Penunjang Keputusan Pemilihan Perumahan Menggunakan Expert Choice untuk memilih perumahan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan  Menggunakan  Metode Analitical Hierarchy Process.
Bourgeois. 2005. menggunakan AHP untuk menyusun prioritas  topik- topik penelitian yang akan diusulkan oleh UNCAPSA, sebuah lembaga riset yang dikelola oleh UN-ESCAP.

## Mardiana, Eka.  2012. Decision  Support
System  Rekomendasi  Konsentrasi Minat  Bakat  Mahasiswa  Pada
Program  Studi  Fti  Universitas Kanjuruhan Malang Menggunakan

## Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 01, No. 01, Januari 2014
Metode Analitycal Hierarchy Process
Putri  Pratama,  Desi.  2012. Decision Support  System  untuk  Penentuan Penerimaan  Beasiswa  pada SMP Negeri  1  Pandaan Menggunakan Metode Profile Matching.
Dewi.  2009. Definisi  tentang  Metode Analitical Hierarchy Process. Diunduh pada tanggal : 20/03/2013
Syaifullah.  2010. Sistem  Pendukung Keputusan  Menggunakan  Metode AHP Diunduh pada tanggal : 25/03/2013
Setiyaningsih, Wiji. 2004. Decision Support  System  untuk  pemilihan Perguruan  Tinggi  Menggunakan Metode Analitical Hierarchy Process. Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang. Setiyaningsih,  Wiji.  2004. Modul  Ajar AHP
(Analitical
Hierarchy Process).  Universita  Kanjuruhan Malang.