Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## Pengembangan Model Good Governance Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan
Rusmianto 1) ; Maryani 2*)
1,2) Politeknik Negeri Lampung Email: 1) rusmianto@polinela.ac.id ; 2*) maryani@polinela.ac.id
How to Cite :
Rusmianto.,  Maryani.  (2022).  Pengembangan  Model  Good  Governance  Pemerintahan  Desa  Melalui Penguatan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Kecamatan  Way  Sulan  Kabupaten  Lampung Selatan. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(2) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## ARTICLE HISTORY
Received [25 April 2022] Revised [11 Mei 2022] Accepted [07 Juli 2022]

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model good governance desa  melalui  penguatan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and Development)  yang  dikembangkan  oleh  (Borg  2003)  yang  dilaksanakan selama  tujuh  bulan  kegiatan  yang  meliputi  tahap  pengembangan  model, berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  awal  dan  pengumpulan informasi,  merancang  model  awal,  melakukan  ujicoba  dan  validasi  tim  ahli, merevisi  model,  dan  menghasilkan  model  good  governance  pemerintahan desa melalui penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa. Telah berhasil dikembangkan model Good Governance pemerintah desa melalui penguatan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  memiliki  4  tahap,  yaitu:  tahap persipan,  tahap  analisis,  tahap  pelaksanaan  dan  implementasi,  dan  tahap pelaporan  dan  output.  Tahap  persiapan  memiliki  3  tahapan  dimulai  dari pemilihan dan penetapan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), orientasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terpilih,  dan  penyusunan rencana  kerja  tahunan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Tahap  analisis dilaksanakan melalui musdes. Tahap pelaksanaan dan implementasi memiliki 2  tahapan.  Dimulai  dari  pembahasan  dan  pengesahan  peraturan  desa,  dan pelaksanaan dan implementasi peraturan desa.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to develop a model of village good governance through strengthening  the  role  of  the  Village  Consultative  Body  (BPD).  This  study  uses  a research  and  development  method  developed  by  Borg  (2003)  which  was  carried out  over  seven  months  of  activities  covering  the  stage  of  model  development, based on data obtained through preliminary research and information gathering, designing  initial  models,  conducting  trials  and  validating  expert  teams,  revising models,  and  producing  good  governance  models  of  village  governance  through strengthening  the  role  of  the  Village  Consultative  Body.  The  village  government Good  Governance  model  has  been  successfully  developed  through  the strengthening of the Village Consultative Body (BPD) which has 4 stages, namely: the  preparatory  stage,  the  analysis  phase,  the  implementation  and implementation  stage,  and  the  reporting  and  output  stages.  The  preparation phase has 3 stages starting from the selection and determination of the members

## KEYWORDS
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Good Governance
This is an open access article under the CC–BY-SA license
of  the  Village  Consultative  Body  (BPD),  the  orientation  of  the  elected  Village Consultative  Body  (BPD),  and  the  preparation  of  the  annual  work  plan  of  the Village Consultative Body (BPD). The analysis phase is carried out through musdes. The implementation and implementation stages have 2 stages. Starting from the discussion  and  ratification  of  village  regulations,  and  the  implementation  and implementation of village regulations..

## PENDAHULUAN
Keterbukaan diharapkan dapat tumbuh dan terbuka dengan adanya demokrasi. Transparansi dan  kebenaran  pada  saat  mengakses  informasi  diharapkan  dapat  meminimalisir  kecurangan (Apriliani 2021). Namun, pada pelaksaanya, terdapat kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dan berkembang di masyarakat, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Salah satu isu penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014   tentang Desa adalah pengelolaan keuangan desa. Kekhawatiran berbagai pihak tentang pengelolaan keuangan desa sangat beralasan. Data yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan dalam periode 2010-2015, tercatat 133  kasus  korupsi  terjadi  di  desa;  186  orang  dinyatakan  tersangka  dan  diperkirakan  merugikan negara 205 miliar rupiah ((ICW) 2016).   Jumlah ini merupakan kasus yang terdeteksi dan tertangani oleh  aparat  penegak  hukum.  Jumlah  sebenarnya  semakin  besar  mengingat  potensi  terjadinya penyimpangan pelaksanaan APBDesa cukup besar sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan terdapat 14 potensi permasalahan pengelolaan keuangan desa yang meliputi empat aspek yaitu: regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan sumber daya manusia  ((KPK)  2016).  Laporan  keuangan  sangat  berguna  dalam  menentukan  keputusan  dan strategi  yang  tepat  agar  penggunaan  keuangan  menjadi  optimal  (Purwantiningsih  and  Anggaeni 2021).

## Tabel 1. Besaran Dana Desa (dalam Trilyun Rupiah)
Tahun Jumlah Dana Desa Pertumbuhan 2015 20,77 0% 2016 46,98 126% 2017 60,00 28%

## Sumber : APBN Indonesia
Hasil  kajian  dari  Pusat  Telah  dan  Informasi  Regional  (Pattiro)  menunjukkan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  belum  berfungsi  sebagaimana  diharapkan  ((Pattiro)  2016).  Selain kapasitas  sumber  daya  manusia,  ada  masalah  pada  tataran  regulasi  yang  menjadi  pemicu belum optimalnya  peran  dari  BPD.  Hasil  ini  senada  dengan  penelitian  Ngadi  (2013)  yang  menghasilkan temuan bahwa Dalam menjalankan fungsi pengawasan APBDesa, BPD belum melaksanakan dengan baik,  hal  ini  terkendala  dengan  kurangnya  fasilitas  dan  sosialisasi  dan  belum  adanya  pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten.

## LANDASAN TEORI
Dengan  melihat  kompleksitas  masalah,  menjadi  jelas  bahwa  tata  kelola  yang  baik  ( good governance ) di tingkat desa tidak bisa hanya diletakkan hanya pada tataran isu-isu yang cenderung sekedar bersifat teknis administratif saja. Untuk mengatasi persoalan tersebut penerapan prinsip- prinsip good  governance perlu  dilakukan,  salah  satunya  melalui  pengembangan  dan  strategi penguatan BPD yang penekanannya adalah pada public servant (pelayan masyarakat) dari birokrasi
pemerintahannya,  yang  bertugas  memberikan  layanan  terbaik  untuk  rakyat,  bukan  untuk  diri sendiri  atau  kelompoknya.  Sebab,  dibutuhkan  strategi  yang  tepat  untuk  membangun  desa  yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orangnya dengan sesuai (Halim and Adianto 2021).
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanankan tugasnya, ternyata masih memiliki kelemahan atau kekurangan (Sulistyanto, Widodo et al. 2021). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengembangkan  model good  governance desa  melalui  penguatan  peran  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Salah  satu  Tujuan  di  undangkannya    Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  (RI  2014)  Tentang  Desa  adalah  memajukan   perekonomian  masyarakat  Desa  dan mengatasi  kesenjangan  pembangunan  nasional  serta meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum  masyarakat  desa.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  suatu  sistem  dan  model  tata  kelola  yang  baik  dalam  pelaksanaannya sehingga  proses  akuntabilitas,  transparansi  dapat  terwujud.  Tanpa  tatakelola  yang  baik  dalam proses  pelaksanaannya,  APBDesa  hanya  akan  menjadi  berkah  bagi  sebagain  atau  sekelompok orang  dan  bahkan  akan  berujung  kepada masalah hukum. Hasil penelitian ini berupa model good governance pemerintahan  desa  yang  diharapkan  dapat  mendorong  terciptanya  tata  kelola pemerintahan yang baik di desa sehingga sumber daya desa dapat dialokasikan dengan baik yang pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  pengembangan (Research  and  Development), yaitu  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji keefektifan produk tersebut.  Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi secara  luas,  maka  diperlukan  penelitian  untuk  menguji  produk  tersebut.  Sehingga  penelitian pengembangan ini bersifat longitudinal selama 2 tahun.
Prosedur penelitian pengembangan menurut Borg (2003) mengungkapkan bahwa siklus R & D tersusun  dalam  beberapa  tahap,  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Penelitian  dan pengumpulan  informasi (Research  and  Information  Collecting) ,  (2)  Perencanaan (Planning),  (3) Pengembangan  produk pendahuluan (Develop  Preliminary  Form  of  Product ,  (4)  Uji  coba  pendahuluan (Preliminary  Field Testing), (5) Perbaikan produk utama (Main Product Revision) , (6) Uji coba utama (Main Field Testing) , (7) Perbaikan produk operasional (Operational Product Revision), (8) Uji coba operasional (Operational Field Testing) , (9) Perbaikan produk akhir (Final Product Revision) , (10) Desiminasi dan pendistribusian (Dessimination and Distribution).
Kesepuluh  langkah  pelaksanaan  strategi  penelitian  pengembangan  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Potensi  dan  masalah.  Penelitian  berawal  dari  adanya  potensi  atau  masalah.  Potensi  adalah segala  sesuatu  yang  bila  didayagunakan  akan  memiliki  nilai  tambah.  Masalah  adalah penyimpangan  antara  yang  diharapan  dengan  realita  yang  terjadi.  Tahap  pertama  yang dilakukan adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang  efektif.
2. Mengumpulkan  informasi.  Berbagai  informasi  dikumpulkan  yang  digunakan  sebagai  bahan untuk  perencanaan  produk  yang  akan  dihasilkan  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah tersebut.
3. Desain produk. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya.  Desain  ini  masih  bersifat  hipotetik,  karena  belum  terbukti  efektifitasnya  dan akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.
4. Validasi desain. Valiadasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakan rancangan produk,  dalam  hal  ini  model  good  governance  tatakelola  pemerintahan  desa secara  rasional akan lebih efektif dari produk yang lama.
5. Validasi produk dilakukan dengan cara meminta tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai  produk  sehingga  dapat  diketahui  kelemahan  dan  kekuatannya.  Ahli  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Dr Yuliansyah selaku ahli akuntansi desa dari Universitas Lampung.
6. Perbaikan  desain.  Setelah  melakukan  validasi  desain  dapat  diketahui  kelemahan  dari  produk yang sudah dikembangkan. Selanjutnya dilakukan revisi/perbaikan desain sehingga dapat diuji coba ke subjek uji coba.
7. Uji  coba  produk.  Uji  coba  produk  melalui  eksperimen,  yaitu  membandingkan  efektivitas  dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk baru.
8. Revisi produk. Pengujian pada subjek yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan baru terseut lebih baik dari tindakan lama.
9. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk berhasil dan  mungkin ada reevisi. Selanjutnya dilakukan  uji  coba  ke  pemakai/pengguna  produk.  Dalam  uji  pemakaian,  peneliti  selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk.
10. Revisi  produk.  Revisi  produk  ini  dilakukan  apabila  penggunaan  memiliki  kekurangan  dan kelemahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan model good governance Pemerintah desa ini merupakan kerangka konseptual yang mendiskripsikan  prosedur  sistematis  dalam  memperkuat  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  untuk  mencapai  tata  kelola  dan  tata  pelayanan  desa  dalam  menyelenggarakan  fungsinya dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  sistem  dan  prosedur  yang  berlaku  berdasarkan  prinsip partisipatif,  transparan,  akuntabilitas,  responsif,  profesional,  efisien  dan  efektif,  dan  kesetaraan. Penguatan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  akan  dapat  tercapai  apabila  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terlibat  secara  aktif  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  setiap penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan  program- program  kegiatan  desa.  Sejalan dengan hasil penelitian Rusmianto, Maryani et al. (2018), Romli and Nurlia (2017), yang menyatakan bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  masih  memiliki  peran  yang  lemah  dan  kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, model good governance pemerintahan desa melalui  penguatan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat mewujudkan  peran  BPD dengan maksimal sehingga tercipta pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif, profesional, efisien dan efektif.
Model good governance pemerintah desa yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan komunitas pemerintah desa, yaitu: masyarakat, BPD, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan  karakteristik good  governance. Model good  governance pemerintah  desa  yang dikembangkan  dibagi  ke  dalam  4  tahap,  yaitu:  tahap  persipan,  tahap  analisis,  tahap  pelaksanaan dan implementasi, dan tahap pelaporan dan output. Model good governance pemerintah desa dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Model good governance Desa (GCG) Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

## Tahap Persiapan
Tahap  persiapan  memiliki  3  tahapan.  Dimulai  dari  pemilihan  dan  penetapan  para  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  orientasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) terpilih,  dan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu pada  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RI 2014) dan Peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah  Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan  Permusyawaratan Desa. Hasil wawancara mendalam terhadap responden diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanan pemilihan dan penetapan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  telah  memenuhi  prinsip-prinsip good  governance seperti: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan, berorientasi konsesnsus, kesetaraan, dan akuntabilitas.  Sesuai dengan peraturan tersebut, BPD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerlntahan  desa  dan  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa  yang  bersangkutan berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  demokratis.  Anggota  BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh wanita atau pemuka masyarakat lainnya.
Tahap selanjutnya setelah pemilihan anggota BPD adalah orientasi anggota BPD terpilih. Sejalan dengan hasil penelitian Rusmianto, Maryani et al. (2018), Romli and Nurlia (2017), yang menyatakan bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  masih  memiliki  peran  yang  lemah  dan  kurang berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  hasil  wawancara  mendalam  terhadap responden  penelitian  pun  menghasilkan  kesimpulan  yang  sama.  Terdapat  3  faktor  yang  menjadi sebab mengapa BPD kurang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu: Pertama kurangnya  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  BPD,  kedua,  sarana  pendukung  kerja  Badan
Permusyawaratan  Desa  kurang  memadai, ketiga ,  pendapatan  atau  tunjangan  anggota  BPD  yang kecil, dan keempat ; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya.  Oleh  karena  itu,  melalui  orientasi  anggota  BPD  terpilih, diharapkan  kapasitas  sumber daya  manusia  anggota  BPD  meningkat  sehingga  setiap  anggota  BPD  mengetahui  dan  bisa mengimplementasikan  Fungsi BPD,  Hak dan Kewajiban  BPD, serta kewenangan  BPD  dengan  baik. sejauh ini orientasi terhadap anggota BPD terpilih belu dilakukan.
Tahap  terakhir  dalam  tahap  persiapan  adalah  penyusunan  rencana  kerja  BPD.  Hasil pengamatan  dan  analisis  terhadap  responden,  BPD  tidak  memiliki  rencana  kerja  yang  baik  atau bahkan  tidak  memiliki  rencana  kerja  sama  sekali.  Para  anggota  BPD  tidak  tahu  apa  yang  harus dilakukan dalam setiap tahun periode keanggotaannya. Sehingga melalui penyusunan rencana kerja BPD, BPD diharapkan akan bekerja dengan rencana yang matang dan sistematis sehingga fungsi BPD sebagai  wakil  masyarakat  yang  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dan  mengawasi    jalannya pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

## Tahap Analisis
Tahap  analisis  merupakan  tahapan  pelaksanaan  dari  fungsi  BPD  yaitu  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa.  Tahapan  ini  dilaksanakan  melalui  musyawarah  desa  yang merupakan  tanggung  jawab  BPD  yang  pelaksanaannya  berkoordinasi  dengan  pemerintah desa. Melalui  musyawarah  desa  atau  musyawarah  dusun  (musdes/musdus),  para  anggota  BPD mendengarkan  dan  menggali  kebutuhan  prioritas  bagi  masyrakat  desa.  selanjutnya  hasil  dari musdes/musdus  merupakan  bahan  bagi  para  anggota  BPD  dalam  melakukan  pembahasan  dan pengesahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Hasil  wawancara  mendalam terhadap  responden  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pelaksanan  musdes/musdus  telah  memenuhi prinsip-prinsip good  governance seperti:  Partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi  hukum, keterbukaan, berorientasi konsesnsus, kesetaraan, dan akuntabilitas.

## Tahap Pelaksanaan dan Implementasi
Tahap  pelaksanaan  dan  implementasi  memiliki  2  tahapan.  Dimulai  dari  pembahasan  dan pengesahan  peraturan  desa,  dan  pelaksanaan  dan  implementasi  peraturan  desa.  Dalam melaksanakan  pembahasan  dan  pengesahan  setiap  peraturan  desa,  hasil  musyawarah  desa merupakan acuan utama bagi setiap anggota BPD karena hasil musdes merupakan cerminan dari keinginan  masyarakat  yang  diwakilinya.  Selain  itu,  setiap  anggota  BPD  harus  memperhatikan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa),  dan  Rencana Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDesa)  sehingga  APBDesa  yang disahkan memiliki arah dan koherensi dengan tujuan jangka menengah desa. Selain itu, anggota BPD harus memastikan bahwa APBDesa yang  disahkan  juga  telah  memuat  program  yang  akan  memperkuat  peran  BPD  dalam  perintahan desa  yang  merupakan  kelemahan  BPD  selama  ini  (Romli  and  Nurlia  2017)  yaitu:  Peningkatan Kapasitas BPD, Tunjangan yang Layak dan Adil, Sarana Pendukung Kerja.
Dalam  tahapan  pelaksanaan  dan  implementasi  peraturan  desa,  BPD  memiliki  peran memastikan bahwa setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan  rencana  yang  telah  disepakati  oleh  perintah  desa  dan  BPD  sebelumnya.  Untuk  itu,  BPD harus memastikan melalui pengamatan, pengawasan, kunjungan lapang dan kegiatan lainnya  agar kegiatan  pemerintah  desa  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  BPD  dapat  menggunakan  haknya untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan  Pemerintahan Desa kepada Pemerintah  Desa,  dan  menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa (Perda Lamsel No 6 Tahun 2015).
Tahap Pelaporan dan Output
Hal  terpenting  dalam  tahap  pelaporan  dan  output  adalah  penyusunan  laporan  kinerja  BPD oleh BPD dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip good governance akuntabilitas dan transparansi. BPD harus menyampaikan apa yang telah dikerjakannnya selama menjadi BPD ke masyarakat pada saat  musyawarah  desa.  Laporan  kinerja  BPD  merupakan  bentuk  tanggung jawab  BPD  kepada masyarakat yang diwakilinya sehingga dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja BPD di masa yang akan  datang  dapat  terus  dipertahankan.  Hasil  wawancara  mendalam  terhadap  responden  dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD tidak menyusun laporan BPD sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh BPD selama masa baktinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Telah  berhasil  dikembangkan  model Good  Governance pemerintah  desa  melalui  penguatan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  memiliki  4  tahap,  yaitu:  tahap  persipan,  tahap  analisis, tahap pelaksanaan dan implementasi, dan tahap pelaporan dan output. Tahap persiapan memiliki 3 tahapan dimulai dari pemilihan dan penetapan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), orientasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terpilih,  dan  penyusunan  rencana  kerja  tahunan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Tahap  analisis  dilaksanakan  melalui  musdes.  Tahap pelaksanaan  dan  implementasi  memiliki  2  tahapan.  Dimulai  dari  pembahasan  dan  pengesahan peraturan desa, dan pelaksanaan dan implementasi peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
(ICW),  I.  C.  W.  (2016)  "Pengawasan  terhadap  kepala  desa  dan  aparat  pemerintahan  desa  perlu dimaksimalkan."
(KPK), K. P. K. (2016). "KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa."
(Pattiro), P. T. d. I. R. (2016) "Peraturan Rancu Fungsi BPD jadi Lemah."
Apriliani,  N.  A.  (2021).  "Implementasi  Tata  Kelola  yang  Baik  melalui  Reformasi  Birokrasi  di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan." Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi  2(1): 47- 60.
Borg, M. D. G. J. P. G. W. R. (2003). Educational Research: An Introduction. Halim, A. and A. Adianto (2021). "Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari." Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik 1(2): 87-99.
Ngadi, S. P. (2013). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan  Di  Desa  Lopana  Kecamatan  Amurang  Timur  Kabupaten  Minahasa  Selatan." JURNAL EKSEKUTIF 1(1).
Purwantiningsih, A. and D. Anggaeni (2021). "Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit  terhadap  Integritas  Laporan  Keuangan  pada  Perusahaan  Manufaktur  Sub  Sektor Otomotif  dan  Komponen  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2012-2017."  Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen 1(1): 33-43.
RI, P. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Romli,  O.  and  E.  Nurlia  (2017).  "Lemahnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan  Desa  (Studi  Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten Pandeglang)." CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3(1): 36-54.
Rusmianto,  R.,  M.  Maryani  and  A.  Makhsun  (2018).  "Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan Transparansi  Kebijakan  Terhadap  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Badan  Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa." Jurnal Ilmiah ESAI 12(1): 32-44.
Sulistyanto,  A.,  A.  Widodo  and  S.  Mujab  (2021).  "Pelatihan  Manajemen  Komunikasi  pada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat."  Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1(4): 217-225.