## Journal of Education and Culture
Vol. 1, No. 2, Oktober  2021

## Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
Elmayanti 1 , Ferawati 2
Fakultas Hukum, Universitas Riau elmayanti@lecturer.unri.ac.id, ferawati@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article history: 27-10-2021 27-10-2021 31-10-2021 With  the  stipulation  of  traditional  villages  in  Siak  Regency,  it  certainly  has an  impact  on  the  administration  of  government.  Fundamental  changes  are seen  in  government  and  community  institutions  in  traditional  villages. Regulation  Regional  Siak  No.  2  of  2015  concerning  the  determination  of traditional  villages,  explains  the  customary  village  government  institutions where  the  penghulu  is  the  head  of  the  traditional  village.  The  type  of research  used  in  this  research  is  sociological  legal  research.  Traditional villages have a function to organize community life as a legal community unit related  to  customary  law,  culture  and  can  be  used  as  a  basis  for  smooth governance  and  implementation  of  development.  The  establishment  of  this traditional  village  is  one  of  the  objectives  to  give  the  broadest  authority  to the  traditional  village  to  maintain  customs  and  territorial  rights.  The traditional  village  has  the  identity  of  elements  as  an  alliance  of  customary law  communities,  and  has  several  characteristics  that  distinguish  it  from other  social  groups  which  automatically  become  indigenous  peoples.  The factors  that  influence  the  success  of the penghulu government  system  in  the indigenous people of the Kuala Gasib village are the existence of a law that clearly regulates the position of a penghulu, the availability of a budget for development,  the  existence  of  adequate  facilities  and  infrastructure  in carrying  out  the  wheels  of  government  in  the  traditional  village.  In  Kuala Gasib,  there  is  a  need  for  an  MOU  (Memorandum  Of  Understanding)  or legal understanding between the village and the law (police), related to the settlement of crimes or irregularities.

## Keywords:
Budaya Melayu Sistem Pemerintahan
Kepenghuluan
Masyarakat Adat

## Abstrak
Dengan  ditetapkannya  kampung  adat  di  kabupaten  siak  tentu  berdampak pada  penyelenggaraan  pemerintahannya.  Perubahan  mendasar  terlihat  pada kelembagaan  pemerintahan  dan  masyarakat  di  kampung  adat.  Perda Kabupaten  Siak  No.  2  Tahun  2015  tentang  penetapan  kampung  adat menjelaskan  terkait  lembaga  pemerintahan  kampung  adat  dimana  penghulu sebagai  kepala  kampung  adat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  ( social  legal  research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan  bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat. Desa  adat  mempunyai  fungsi  untuk  menata  kehidupan  masyarakat  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  adat, kebudayaan  dan  dapat  dijadikan  landasan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Pembentukan  desa  adat  ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat  tersebut  untuk  menjaga  adat  istiadat  dan  hak  wilayah.  Desa  adat  ini diberikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya  seperti  tanah  ulayat.  Desa  adat  mempunyai  identitas  unsur- unsur  sebagai  persekutuan  masyarakat  hukum  adat,  serta  mempunyai
beberapa ciri khas yang  membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat. Faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam  sistem  pemerintahan  kepenghuluan pada masyarakat  adat  kampung  kuala  gasib  adalah  adanya  undang-undang  yang mengatur  secara  jelas  tentang  kedudukan  dan  jabatan  seorang  penghulu, ketersediaan  anggaran  untuk  pembangunan,  adanya  sarana  dan  prasarana yang  memadai  dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan  pada  kampung  adat kuala  gasib,  dibutuhkan  adanya  peraturan  MOU  ( Memorandum  Of Understanding) atau  kesepahaman  hukum  antara  pihak  kampung  dengan pihak  hukum  (polisi),  terkait  penyelesaian  tindakan  kejahatan  atau penyimpangan.

## Corresponding Author:

## Elmayanti
Fakultas Hukum Universitas Riau E-mail: elmayanti@lecturer.unri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sangat  bergantung  pada  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  menata sistem  pemerintahannya  agar  tercipta  pembangunan  yang  efektif,  efisien,  transparan  dan  akuntabel  serta mendapat  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya.  Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  pemerintah  desa  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan  semua  program.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperkuat  desa  (pemerintah  desa  dan  lembaga masyarakat)  merupakan  langkah  untuk  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat bangsa Indonesia, terutama  masyarakat  yang berkediaman di desa-desa  yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata  dan  yang  tidak  nyata,  antara  kekuasaan  manusia  dan  kekuasaan  gaib,  antara  hukum  manusia  dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan ( 1984:21).
Pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalistis,  intelektualistis atau liberalistis  sebagaimana  cara  berpikirnya  orang  barat.  Oleh  karenanya,  hukum  adat  bukan  hasil  ciptaan fikiran  yang rasional, intelektual dan  liberal tetapi hasil ciptaan  fikiran  yang  komunal  magis religius.  Alam fikiran  yang  bersifat  komunal  menempatkan  kehidupan  umat  manusia  itu  sebagai  bagian  dari  alam, kehidupan  manusia  itu  berkaitan  dengan  alam,  kegoncangan  hidup  manusia  merupakan  ketidakseimbangan dengan  kehidupan  alam,  kegoncangan  alam  adalah  akibat  ketidakseimbangan  kehidupan  manusia.  Gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan sebagainya disebabkan karena ketidakseimbangan alam dan perilaku  atau  ulah  manusia.  Dengan  demikian  yang  harus  dipertahankan  adalah  keseimbangan  hidup bermasyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan tersebut.
Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa  bangsa  yang  bersangkutan  dari  abad  keabad.  Oleh  karena  itu  setiap  bangsa  di  dunia  ini  memiliki  adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.  Tindakan  peradaban  maupun  cara  penghidupan  yang  modern,  ternyata  tidak    mampu menghilangkan  adat  kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang  terlihat  dalam  proses  kemajuan  zaman
adalah  bahwa  adat  tersebut  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  dan  kehendak  zaman,  sehingga  adat  itu menjadi kekal serta tetap segar.
Didalam  Negara  Republik  Indonesia  ini,  adat  yang  dimiliki  oleh  daerah-daerah  dan  suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke Indonesianya. Oleh karena itu,  maka  adat  bangsa  Indonesia  dikatakan  merupakan  “Bhineka  (berbeda-beda  di  daerah  suku-suku bangsanya, “Tunggal ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaan). Adat bangsa Indonesia yang  “Bhineka  Tunggal  Ika”  ini  tidak  mati,  melainkan  selalu  berkembang,  senantiasa  bergerak  serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.
Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  adat  timbul  didalam  dinamikanya  hubungan-hubungan  manusia,  berupa pergaulan hidup manusia ( 1996:66).
Undang-udang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  memberikan  peluang  kepada  daerah  untuk merubah  nama  desa  sesuai  dengan  karakteristik  budaya  yang  tumbuh  didaerah.  Usulan  perubahan  menjadi kepenghuluan mengacu kepada budaya melayu siak atau sebutan desa dalam budaya melayu, selain itu juga beberapa kepenghuluan (desa adat) diwilayah kabupaten siak juga dibentuk.
Desa adalah suatu  wilayah  yang didiami oleh sejumlah penduduk  yang saling  mengenal  atas dasar hubungan  kekerabatan  dan/atau  kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi  dan  keamanan  yang  dalam pertumbuhannya  menjadi  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan  adat  sehingga  terciptanya  ikatan antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.
Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam    melaksanakan    pemerintahan  dan  pembangunan menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal terbentuknya  masyarakat  politik  dan  pemerintah  di  Indonesia  jauh  sebelum  bangsa  ini  terbentuk.  Struktur sosial  sejenis  desa,  masyarakat  dan  lain  sebagainya  telah  menjadi  instruksi  sosial  yang  mempunyai  posisi sosial  yang  sangat  penting.  Desa  merupakan  institusi  yang  otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.
Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu. Di kabupaten siak, khusus nya desa  kuala  gasib  di  kecamatan  koto  gasib,  desa  menjadi  kampung  adat    (penamaan  dalam  bahasa  melayu untuk desa adat), desa kuala  gasib ini terpilih  menjadi desa adat  melalui pengidentifikasian dan pengkajian meliputi  potensi  kampung,  kelembagaan,  kemasyarakatan,  adat  istiadat,  wilayah  kampung,  monografi  atau profil kampung. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung dan Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.
Keberadaan  desa  adat/kampung  adat  juga  diperkuat  dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  52  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  dan  Nilai Sosial  Budaya  Masyarakat.  Permendagri  No.  52  Tahun  2007  menjelaskan  pelestarian  adalah  upaya  untuk menjaga dan memelihara  adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
Desa  adat  mempunyai  fungsi  untuk  menata  kehidupan  masyarakat  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  adat  dan  kebudayaan  dan  dapat  dijadikan  landasan  bagi  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah.  Desa  adat  ini  di  berikan  hak  istimewa  dalam  mengelola  desa  adatnya  serta  dalam  membela masyarakatnya  seperti  tanah  ulayat.  Desa  adat  mempunyai  identitas  unsur-unsur  sebagai  persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.
Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota  kesatuan  itu  masing-masing  mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat  sebagai  hal  yang  wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama-lamanya ( 2005: 17).
Perubahan  budaya  dalam  masyarakat  bukanlah  hasil  pilihan,  tetapi  karena  paksaan  dari  luar masyarakat  yang bersangkutan, seperti tekanan  kebijakan atau bujukan  halus  strategi pemasaran global dan pembangunan.  Memahami  kebudayaan  dan  nilai  budaya  sebagai  faktor  dominan  penentu  bagi  pencapaian prestasi  dan  kemakmuran  suatu  negara.  Hal  ini  jugalah  yang  menuntut  secara  besar  dalam  perubahan  desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak, khususnya desa kuala gasib.
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung Adat  di  Kabupaten  Siak,  tujuan    ditetapkannya  Kampung    Adat    adalah  untuk    menghidupkan    kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada masyarakat, hal  ini  diakibatkan  oleh  semakin  kompleknya  tata  kehidupan  dimasyarakat  sebagai  pengaruh  urbanisasi penduduk dari daerah lain.
Dengan  ditetapkannya  kampung  adat  di  kabupaten  siak  tentu  berdampak  pada  penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan  kampung  adat  dimana  penghulu  sebagai  kepala  kampung  adat  dan  dibantu  oleh  perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat  kampung adat dari unsur kewilayahan  yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung  dan  rukun  tetangga  serta  perangkat  kampung  adat  dari  pelaksana  teknis  lapangan  yaitu  petugas kampung  adat  yang  melakukan  suatu  tugas  tertentu  dalam  perkampungan  adat  seperti  urusan  agama, keamanan,  pengairan,  pertanian,  pemadaman  kebakaran  hutan  dan  lahan  atau  urusan  lain  yang  jumlahnya disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat.    Sebagai  mitra  pemerintah kampung  adat  juga  terdapat  Badan  Permusyawaratan  Kampung  Adat,  Lembaga  Kemasyarakatan  Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  (social legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat  atau  meninjau  keadaan  permasalahan  yang  ada dilapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum  yang  berlaku  dan  yang  mengatur  permasalahan  tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (2010: 87).
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal didaerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adat  telah  melembaga  dalam  kehidupan  masyarakat  baik  berupa  tradisi,  adat  istiadat,  upacara  dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga dan peranan  tokoh  adat  yang  menjadi  tokoh  masyarakat  menjadi  cukup  penting.  Adat  atau  kebiasaan  dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang  diikuti  oleh  orang  lain  dalam  suatu  proses  waktu  yang  cukup  lama,  ini  menunjukkan  begitu  luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendiri- sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.
Adat-istiadat  dapat  mencerminkan  jiwa  suatu  masyarakat  atau  bangsa  dan  merupakan  suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  dan  kemajuan  zaman,  sehingga  adat  itu  tetap  kekal.  Adat-istiadat  yang hidup  didalam  masyarakat  erat  sekali  kaitannya  dengan  tradisi-tradisi  rakyat  dan  ini  merupakan  sumber pokok  dari  pada  hukum  adat.  Adat  istiadat  mempunyai  ikatan  dan  pengaruh  yang  kuat  dalam  masyarakat. Kekuatan  mengikatnya  tergantung  pada  masyarakat  yang  mendukung  adat  istiadat  tersebut  dan  terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.
Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Massyarakat Kuala Gasib di Kec. Koto Gasib Kab. Siak
Hukum  adat  sebagai  hukum  yang  hidup (living  law) dikonsepsikan  sebagai  suatu  sistem  hukum yang  terbentuk  dan  berasal  dari  pengalaman  empiris  masyarakat  pada  masa  lalu,  yang  dianggap  adil  atau patut  dan  telah  mendapatkan  legitimasi  dari  penguasa  adat  sehingga  mengikat  atau  wajib  dipatuhi  (bersifat normatif).  Proses  kepatuhan  terhadap  hukum  adat,  mula-mula  muncul  karena  adanya  asumsi  bahwa  setiap manusia,  sejak  lahir  telah  diliputi  oleh  norma-norma  yang  mengatur  tingkah  laku  personal  untuk  setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis.
Perubahan  budaya  dalam  masyarakat  bukanlah  hasil  pilihan,  tetapi  karena  paksaan  dari  luar masyarakat  yang bersangkutan, seperti tekanan  kebijakan atau bujukan  halus  strategi pemasaran global dan pembangunan.  Memahami  kebudayaan  dan  nilai  budaya  sebagai  faktor  dominan  penentu  bagi  pencapaian prestasi  dan  kemakmuran  suatu  negara.  Hal  ini  jugalah  yang  menuntut  secara  besar  dalam  perubahan  desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak, khususnya desa kuala gasib.
Pemerintah Kabupaten Siak telah  mengeluarkan Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pada Mei 2016.  Pengeluaran  Perda  atau  kebijakan  tersebut  merupakan  langkah  awal  pemerintah  untuk  memperkuat posisi  seluruh  kampung  adat  yang  ada  di  kabupaten  siak  termasuk  kuala  gasib  untuk  dapat  melestarikan budaya.  Kuala  gasib  adalah  salah  satu  kampung  adat  yang  sejarahnya  masih  terikat  kuat  dengan  kerajaan siak.  Hal  ini  dikarenakan  cikal  bakal  kerajaan  siak  berasal  dari  kerajaan  gasib,  sehingga  banyak  kesamaan budaya, tradisi maupun keseniannya. Oleh sebab itu, adat istiadat yang berada di kampung kuala gasib juga berpedoman pada adat istiadat melayu siak dan sopan santun.
Kerajaan  siak  adalah  pusat  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang  sultan  dengan  orang-orang besarnya,  sehingga  yang  dilakukan  dalam  acara  adat  mempunyai  sopan  santun  yang  telah  diatur  oleh kerajaan  dan  datuk-datuk  dari  ketua  suku.  Setiap  pelanggaran  adat  dan  sopan  santun  oleh  rakyatnya  akan mendapat  hukuman  atau  sanksi  yang  sesuai  dengan  pelanggarannya.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung  Adat  pada  pasal  6  ayat  (3)  menjelaskan  mengenai kewenangan kampung adat (desa adat) sebagai berikut:
a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat.
d.  Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di   kampung adat dalam wilayah yang  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dengan  mengutamakan  penyelesaian  secara musyawarah.
e.  Penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  kampung  adat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
f.   Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban  masyarakat  kampung adat berdasarkan  hukum  adat yang berlaku di kampung adat dan
g.   Pengembangan  kehidupan  hukum  adat  sesuai  dengan  kondisi sosial  budaya  masyarakat  kampung adat.
Dengan  adanya  kewenangan  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  otomatis  nantinya  kampung  adat kuala gasib mempunyai  hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Desa,  kampung  maupun  kampung  adat  mempunyai  kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga  mengikat  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  menjalankan  aturan  tersebut,  atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta  menyelesaikan  masalah  yang  muncul.  Namun,  sebelumnya  harus  ada  peraturan  lebih  lanjut  baik  dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi mengenai kampung adat.
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan  ditetapkannya Kampung  Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan   kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.
Dengan  ditetapkannya  kampung  adat  di  kabupaten  siak  tentu  berdampak  pada  penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan  kampung  adat  dimana  penghulu  sebagai  kepala  kampung  adat  dan  dibantu  oleh  perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat  kampung adat dari unsur kewilayahan  yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung  dan  rukun  tetangga  serta  perangkat  kampung  adat  dari  pelaksana  teknis  lapangan  yaitu  petugas kampung  adat  yang  melakukan  suatu  tugas  tertentu  dalam  perkampungan  adat  seperti  urusan  agama, keamanan,  pengairan,  pertanian,  pemadaman  kebakaran  hutan  dan  lahan  atau  urusan  lain  yang  jumlahnya
disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat.  Sebagai  mitra  pemerintah kampung  adat  juga  terdapat  Badan  Permusyawaratan  Kampung  Adat,  Lembaga  Kemasyarakatan  Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.
Sistem  pemerintahan  kepenghuluan  pada  masyarakat  adat  kampung  kuala  gasib,  dipimpin  oleh seorang penghulu sebagai kepala adat. Kepala adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu,  ia  selalu  memperhatikan  perubahan-perubahan  dalam  masyarakat.  Adanya  pertumbuhan  hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau  sebagai  hakim  perdamaian  desa.  Apabila  ada  perselisihan  atau  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  adat,  maka  kepala  adat  bertindak  untuk  memulihkan  perdamaian  adat,  memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.
Fungsi  kepala  adat  dalam  masyarakat  tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsi  hukum  adat  karena  fungsi kepala adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Memberikan  pedoman  kepada  anggota  masyarakat,  bagaimana  seharusnya  bertingkah  laku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  merupakan  dasar  dari  tingkah  laku  tersebut  adalah  kebiasaan  yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak  dirusakkan  oleh  berbagai  tindakan  anggota  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  adat  dan hukum adat.
3. Memberikan  pegangan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  mengadakan  sistem  pengendalian  sosial. Pengendalian  sosial  tersebut  lebih  bersifat  pengawasan  terhadap  tingkah  laku  masyarakat  sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya
4. Memperhatikan  setiap  keputusan-keputusan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  adat,  sehingga keputusan  tersebut  mempunyai  wibawa  dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang  mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan  tempat  bersandarnya  anggota  masyarakat  untuk  menyelesaikan,  melindungi,  menjamin ketentraman,  sehingga  setiap  ada  persengketaan  maka  kepala  adat  adalah  satu-satunya  tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan kepala adat dalam  masyarakat  memang  banyak  yang  meminta  keterlibatan  kepala  adat  untuk  menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan  kepala adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan  hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.
Desa  adat  mempunyai  fungsi  untuk  menata  kehidupan  masyarakat  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  adat,    kebudayaan  dan  dapat  dijadikan  landasan  bagi  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah.  Desa  adat  ini  diberikan  hak  istimewa  dalam  mengelola  desa  adatnya  serta  dalam  membela masyarakatnya  seperti  tanah  ulayat.  Desa  adat  mempunyai  identitas  unsur-unsur  sebagai  persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.
Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota  kesatuan  itu  masing-masing  mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat  sebagai  hal  yang  wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk  membukakan  ikatan  yang  telah  tumbuh  itu  atau  meninggalkannya  dalam  arti  melepaskan  diri  dari ikatan tersebut.
Dalam menjalankan sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu antara lain:
1. Adanya  undang-undang  yang  mengatur  secara  jelas  tentang  kedudukan  dan  jabatan  seorang penghulu.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, hanyalah merupakan penetapan sebagai kampung adat, sementara itu penentuan adat yang akan diberlakukan  di  kampung  adat,  bagaimana  cara  pelaksanaannya,  akan  diatur  khusus  dalam  Perda yang masih dibahas ditingkat provinsi. Perda tersebut tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan  dan  masa  jabatan  penghulu  adat  berdasarkan  hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  maka  sistem pemerintahan  kepenghuluan  disini  belum  dapat  berjalan  maksimal,  karena  belum  didukung  oleh peraturan  daerah  yang  ada.  Meskipun  dalam  pelaksanaannya  masyarakat  sudah  terbiasa  dengan sistem  pemerintahan  kepenghuluan,  karena  sebelumnya  kampung  adat  kuala  gasib  juga  pernah
dipimpin oleh seorang penghulu. Namun demikian tetap saja dibutuhkan suatu aturan yang tegas dan jelas mengatur tentang kepemimpinan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib.
2. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan.
Belum  terdapatnya  peraturan  yang  mengatur  secara  jelas  tentang  kepemimpinan  penghulu  dalam kampung adat kuala gasib, memberikan dampak pada keterbatasan anggaran di daerah, tidak pelaksanaan  tugas  penghulu  membuat  lambatnya  pembangunan  di  daerah  tersebut.  Ini  berdampak pada pembangunan didaerah tersebut.
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan roda pemerintahan pada kampung adat kuala gasib.
Ruangan  kantor  desa  yang  masih  kecil,  belum  mampu  memberikan  rasa  nyaman  bagi  masyarakat setempat.  Sarana  pendukung  lainnya  seperti  komputer,  akses  internet  dan  sebagainya  yang  masih memerlukan  perhatian  dari  pemerintah  daerah  setempat.  Agar  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat berjalan  dengan  baik,  maka  diperlukan  kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  kabupaten  siak,  agar lebih meningkatkan bantuan, perhatian dan kerjasamanya demi kemajuan daerah kampung adat kuala gasib,  karena  setelah  kampung  adat  kuala  gasib  ditetapkan  sebagai  salah  satu  kampung  adat  di kabupaten  siak,  masih  diperlukan  tindak  lanjut  dari  pemerintah  untuk  dapat  mencapai  tujuan  dari penetapan  kampung  adat  tersebut.  Hal  ini  tentu  membutuhkan  kerjasama  semua  pihak,  tidak  hanya pada penghulu sebagai pemegang roda pemerintahan, tetapi juga perlu didukung dengan partisipasi pemerintah  daerah  setempat  serta  peran  serta  dari  masyarakat  kampung  adat  kuala  gasib  sendiri tentunya.
4. Dibutuhkan  adanya  peraturan  MOU  (Memorandum  Of  Understanding)  atau  kesepahaman  hukum antara  pihak  kampung  dengan  pihak  hukum  (polisi),  terkait  penyelesaian  tindakan  kejahatan  atau penyimpangan.
Hal  ini  diperlukan  yakni  apabila  sengketa  atau  tindak  kejahatan  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat kampung kuala gasib telah diselesaikan melalui jalur hukum adat, maka seharusnya ada kesepakatan atau payung  hukum  yang  menyatakan sengketa atau kejahatan tersebut  tidak  perlu lagi  di proses di pihak kepolisian, sehingga cukup diselesaikan melalui hukum adat setempat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

## 4.1 Kesimpulan
1. Sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, dipimpin oleh seorang  penghulu  sebagai  kepala  adat,  dibawah  pimpinan  dan  pengawasan  kepala  adat  yang sangat  penting  adalah  pekerjaan  di  lapangan  atau  sebagai  hakim  perdamaian  desa.  Penghulu dibantu  oleh  perangkat  kampung  adat  yaitu  kerani  sebagai  sekretaris  kepenghuluan  adat,  juru tulis,  staf  atau  unsur  pembantu  kerani.  Selain  itu,  terdapat  juga  perangkat  kampung  adat  dari unsur  kewilayahan  yaitu  kepala  dusun  (kadus),  rukun  kampung  dan  rukun  tetangga  serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat  adat  kampung  kuala  gasib  adalah  adanya  undang-undang  yang  mengatur  secara jelas  tentang  kedudukan  dan  jabatan  seorang  penghulu,  ketersediaan  anggaran  untuk pembangunan,  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  melaksanakan  roda pemerintahan  pada  kampung  adat  kuala  gasib,  dibutuhkan  adanya  peraturan  MOU (Memorandum  Of  Understanding)  atau  kesepahaman  hukum  antara  pihak  kampung  dengan pihak hukum (polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan.

## 4.2 Saran/Rekomendasi
1. Dalam  pelaksanaan  sistem  pemerintahan  kepenghuluan  pada  masyarakat  adat  kampung  kuala gasib,  dibutuhkan  peraturan-peraturan  lebih  lanjut  baik  dari  pemerintah  kabupaten  ataupun provinsi  mengenai  kampung  adat,  sehingga  diharapkan  dalam  waktu  dekat  akan  dikeluarkan peraturan  yang  menegaskan  tentang  susunan  kelembagaan  adat,  pengisian  jabatan  dan  masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat.
2. Dalam sistem pemerintahan kepenghuluan ini dibutuhkan adanya payung hukum atau peraturan tentang  adanya  kesepahaman  hukum  antara  pihak  kampung  dengan  pihak  hukum  (polisi), terkait  penyelesaian  tindakan  kejahatan  atau  penyimpangan.  Hal  ini  diperlukan  yakni  apabila sengketa  atau  tindak  kejahatan  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat  kampung  kuala  gasib  telah
diselesaikan  melalui  jalur  hukum  adat,  maka  tidak  perlu  lagi  di  proses  di  pihak  kepolisian, sehingga cukup diselesaikan melalui hukum adat setempat melalui perantara penghulu adat.

## REFERENSI
A.  Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang ,  Jakarta,  Prenadamedia  Group, 2014
Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu  Pengantar , Jakarta, P.T Pradnya Paramita, 2006 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia , Bandung, Tarsito, 1996
Dominikus Rato, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , Bandung, Alumni, 1984 H.R Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer , Bandung, P.T Alumni, 2002
H. Salim, H.S, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010
Saafroedin  Bahar,  dkk, Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat ,  Jakarta,  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1967

## Website
http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi kampung-adat-merupakan- aspirasi-warga.html, diakses tanggal 10 April 2020 jam 16.00 WIB.
http://www.riaupos.co/63253-berita-kampung-adat-kuala-gasib-galisejarah,  diakses  tanggal  9  April  2020, jam 15.00 WIB
http://paten.siakkab.go.id/kotogasib/index.php?com=halutama&link=profil_kecamatan,  diakses  tanggal  4 November 2020, jam 08.00 WIB.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-udang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pelestarian  dan  Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  1  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Desa  Menjadi  Kampung  Adat  di Kabupaten Siak
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak