## URGENSI HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM  PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

## URGENCY OF RIGHTS AND PROTECTION OF CHILDREN IN MAQASHID AL-SYARIAH PERSPECTIVE

## M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi mhasbi68@gmail.com
Abstract: The case of child abuse continued to increase. In Jambi City, in 2015 there were 11 cases, while in 2016 violence against children went up dramatically to 34 cases. This should get serious attention, because the child must be given their rights and protection. In the perspective of Islamic law, the granting of rights and protection of children is urgent. According to maqashid al-shariah, the urgency is diyani and qadhai, by fulfill- ing their needs like food and clothing.
Keywords: children’s rights, protection of children, maqashid al-syariah.
Abstrak: Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Di Kota Jambi, pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat drastis menjadi 34 orang. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius, karena anak mesti diberikan hak dan perlindungannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhuhan kelengkapan lainnya.
Kata Kunci: hak anak, perlindungan anak, maqashid al-syariah.

## Pendahuluan
Status anak berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 adalah  seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kand- ungan. 1 Sementara perlindungan anak yaitu se-
1  Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt.) yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat, mar-
gala gerakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya mampu hidup,
tabat  dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak  asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat da- lam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. www.kpai.go.id, akses 24 Februari 2017.

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 2, Desember 2017 (hlm. 201-212)
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan mar- tabat  manusia untuk mendapatkan perlindun- gan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini men- egaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Data menunjukkan bahwa di berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realitas yang terjadi dilapangan rata-rata Pemerintah Daerah tidak banyak berbuat untuk mengu- rangi beban pengemis dan anak punk . Pe- merintah Kota Jambi,misalnya, lebih fokus berbuat untuk pendidikan keterampilan den- gan mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pelarangan anak gepeng (gerakan pengemis), anak jalanan dan anak terlantar/ anak punk , karena dapat mengganggu ketert- iban lalulintas, merusak pemandangan kota dan mendorong terjadinya kriminalitas yang dapat membahayakan jiwa orang lain seh- ingga Pemda merasa urgen melakukan pem- binaan, pelatihan-pelatihan  dan workshop .
Kec. Jambi Timur pada tahun 2015 kek- erasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 8 kasus;  2. Kec. Jelutung  pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 3 kasus;  3. Kec. Kotabaru pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak ada 5 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 9 kasus; 4. Kec. Jambi Selatan pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 1 kasus, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 12 kasus;  5. Kec. Telanaipura pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak hanya ada 2 kasus, tetapi pada 2016 menurun, hanya 18 kasus;  6. Kec. Pasar Jambi pada tahun 2015 kekerasan
terhadap anak tidak ada kasus, tetapi pada 2016 ada 1 kasus; 7. Kec. Pelayangan pada ta- hun 2015 kekerasan terhadap anak tidak  ada kasus, dan  pada 2016 pun tidak ada  kasus; 8. Kec. Danau Teluk pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak tidak ada kasus, dan  pada 2016 pun tidak ada kasus. Secara keselurahan kek- erasan anak pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terh- adap anak meningkat menjadi 34 orang. Jika demikian halnya berarti kekerasan terhadap anak dari berbagai daerah khususnya Kota Jambi semakin meningkat.
Ada beberapa prinsip perlindungan anak, antara lain: pertama, anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak sebagai generasi penerus dan as- set bangsa demi  kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga yang hak-haknya harus dilindungi. Pada kenyataannya, anak ternyata tidak dapat melindungi hak-haknya secara individual, sehingga negara dan masyarakat sangat berkepentingan tentang kualitas anak- anak yang ikut campur di untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kedua, Kepentingan terbaik bagi anak ( The Best Inter- est of the Child ) dengan memberikan  perlind- ungan terhadap anak. Ada beberapa prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ‘ the best interest of the child’ ini digunakan karena di dalam banyak hal anak menjadi korban. Ketiga, Lintas Sektoral. Na- sib anak bergantung dari berbagai faktor baik makro maupun mikro, langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektoral di semua lini masyarakat.
Sesuai dengan amanat dari ketentuan Pe- rundang-undangan, maka yang bertanggung
jawab dan memiliki kewajiban untuk member- ikan perlindungan kepada anak adalah Negara dan pemerintah, masyarakat serta orang tua dan keluarga. Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah di dalam memberi- kan perlindungan terhadap anak meliputi: (1) Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, 2 ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahi- ran, dan kondisi fi sik dan/atau mentalnya; (2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah , lapangan bermain, lapan- gan olahraga, rumah ibadah, balai keseha- tan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak; (3) Menjamin perlind- ungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; dan (4)  Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat ses- uai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Masyarakat sebagai komponen bangsa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang tua dan
2  Menurut  agama sesuai yang disebut dalam al- Qur’an bahwa maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat, atau manafi’ , istilah lain yang sering digunakan juga adalah hikmah, huda, ba- rakah yang berarti imbalan baik yangdijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI maslahatmengand- ung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reakltualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi , (Yogyakarta: UII Press, 2000), 50.
keluarga sebagai orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk men- gasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak agar kelak dapat terbangun kes- ejahteraannya.

## Pengertian Hak dan Perlindungan Anak
Hak adalah memiliki pengertian tentang se- suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, ke- wenangaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu de- rajat atau martabat. 3 Masyarakat dan hak-hak dalam perlindungan anak adalah kewajiban yang seyogianya dilaksanakan dalam keluarga secara internal dan  eksternal agar anak mam- pu merasakan kebebasan dengan menjalan- kan kewajiban dan kepatuhannya kepada ke- dua orang tuanya. Anak berhak memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan apapun, termasuk pelecehan seksual dan  perbuatan kriminil dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mendasar bagi seorang anak. Pada dasarnya Negara wajib memperhatikan dan melindungi anak sebagai subjek pembangunan dari sebuah bangsa, baik dalam  pada lingkungan penduduk maupun di lingkup terkecil sekalipun. Pelaku kekera- san dan predator anak senantiasa mengintai, sewaktu-waktu dapat saja terjadi dan menim- pa diri seseorang. Karena itu kekerasan anak di Jambi cenderung  meningkat.
Oleh karena itu hak anak perlu diper- juangkan terutama strategi perlindungan anak
3  https//di.m. wikoedia org>wiki>hak, akses 16 februari 2017.
dengan mengintegrasikannya ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyu- sunan perencanaan, penganggaran, pelaksa- naan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan dan perundangan-undangan, kebija- kan, program, dan kegiatan dengan menerap- kan prinsip kepentingan hendaknya diberikan yang terbaik bagi anak.
Pada titik ini, perspektif maqasid al- syariah dapat digunakan sebagai alternative. Kata Maqashid al-Syariah derivasi dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. 4 Shari’ah adalah sebuah kebija- kan ( hikmah ) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma’ani al-lati syuri’at laha al-ahkam ( ﻡﺎﻜﺣ ﻻﺍ ﺎﻬﻟ ﺖﻋﺮﺷ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﻌﻤﻟﺍ ) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan peneta- pan hukum. Sebagai landasan dalam berijti- had dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa per- timbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.
Secara kultural, tampilan dan bawaan Anak dari keluarga yang tidak punya tampak inferior, dan anak yang surplus ekonomi terli- hat superior. Sementara secara struktural, fakta dari kelas sosial-ekonomi anak dapat terpotret melalui ukuran fi siknya, seperti tinggi dan be- rat badan. Pemerintah saat ini sepertinya ma- sih menganggap bahwa entitas kebijakan per- lindungan anak masih belum menjadi agenda prioritas nasional, hal ini terlihat dengan agenda pembangunan nasional yang mem- posisikan anak menjadi nomor terbelakang, serta terlihat minimnya intervensi politik ang- garan yang diberikan dalam menggerakkan
4 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Ara- bic, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald
& Evans LTD, 1980), 767.
sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Walaupun presiden sudah memberikan sinyal tentang predator anak dewasa ini telah men- jadi ekstra ordinary crime , selain pembernta- san teroris, bahaya narkoba dan pembantaian harta rakyat (koruptor). 5
Saat ini, model penanganan perlindungan anak belum terakomodasi   dengan baik, dan inovasi kebijakan masih terlihat pola konven- sional, yakni instansi pemerintah yang menan- gani anak masih banyak terjebak dalam iklim kerja pemenuhan citra dan mengejar kepuasan persepsi publik semata. Pada hal ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dising- kat dengan KPAI yaitu lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keprers 77/2003 dan Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkat- kan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia. 6 Pemerintah belum memiliki rencana aksi nasional terkait dengan kebi- jakan perlindungan anak yang komprehensif yang melibatkan banyak sektor. Hal ini tam- pak pada “arti fi sialisasi” kebijakan dari gugu- san dan rumusan program yang membelah di- mana-mana. Padahal kerangka perlindungan anak secara nasional membutuhkan kerangka induk yang terintegrasi dengan baik. Indika- tornya adalah kualitas regulasi makin ber- mutu dan dapat dirasakan manfaatnya tanpa diskriminasi, respon dan tanggung jawab serta komitmen pemangku kebijakan. Tidak kalah pentingnya adalah dampak nyata pada kehidupan sosial.
5  Pidato Presiden di TVOne tentang penetapan  ba- haya kriminalisasi anak oleh predator-predator anak yang tidak bertanggung  jawab, 12 Januari 2016.
6  https//rentalcereative.wordpress.com, akses 27 Februari 2017.

## Hak dan Perlindungan Anak Menurut

## Maqashid Al-Syariah
Secara keseluruhan subjek ini meliputi aspek- aspek yang berkaitan dengan hak dan perlind- ungan anak ditinjau dari aspek maqashid al- Syariah . Karena itu tokoh agama/masyarakat KPAI Jambi dan orang-orang dekat dengan pelaku kejahatan perlu melakukan pendeka- tan persuasive-edukatif agar mereka sadar dari apa yang dilakukan selama ini melalui pertimbangan tertentu. 7 Pertimbangan terse- but lebih tepat dilakukan termasuk nasehat para ahli untuk memberi pertimbangan secara menyeluruh.
Teori Maqashid al-Syari’ah secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ke- maslahatan primer ( dharuriyat ), kemaslaha- tan sekunder ( hajiat ), kemaslahatan tersier ( tahsiniat ). 8 Sebagaimana juga maslahat yang dikaitkan dengan Maqashid al-Syariah deriva- si dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kes- engajaan atau tujuan. 9 Shari’ah adalah sebuah kebijakan ( hikmah ) dan tercapainya perlind- ungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-sya- riah secara istilah adalah:

## مﲀﺣ الا ﺎﻬﻟ ﺖﻋﴍ ﱴﻟا نﺎﻌﳌا
Kalimat di atas berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka me- netapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kuali- tatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 80. 8 Abu Ishak Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, Jilid II, (Kairo: Mushtafa Muham- mad, t.th.), 5.
9 Hans Wehr, Op. Cit., 767.
Universalitas tidak bisa dielakkan seba- gai sunnatullah yang harus diterima manusia. Termasuk dalam dunia anak,  perlu dikoreksi muatan-muatan budaya dan perangkat lunak yang menghinggapi anak-anak bangsa. Me- mang sangat urgen memperhatikan yang berkaitan dengan ranah perlindungan anak. Secara sederhana dapat diungkap yaitu: perta- ma , anak adalah aset bangsa yang harus diper- hatikan kualitasnya. Kedua, anak merupakan basis utama membentuk generasi dalam mem- petakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun. Ketiga , anak meru- pakan wajah dari sebuah potret bangsa. Jika banyak anak yang kurang gizi, maka disitu- lah letak tidak hadirnya negara dan terancam tidak menjalankan fungsinya yang berarti juga Negara tidak memberikan perlindungan bagi anak yang terlantar. Tetapi sebaliknya, jika anak suatu bangsa cerdas dan sehat, disitulah negara berhasil mendesainnya. Dalam ranah globalisasi, 10 kini para aktor global (bisa ber- bentuk korporasi, state, masyarakat sipil) su- dah ramai membidik anak dijadikan sebagai objek industri bagi akumulasi ekonomi, dan bahkan anak-anak dijadikan pekerja pada kor- porasi. 11 Betapa tidak, kini ruang pertarungan
10 Globalisasi, proses masuknya keluar lingkup dunia. Globalisme paham kebijaksanaan nasioal yang memperlakukan seluruh dunia sebagai ling- kungan yang pantas untuk  mempengaruhi poli- tik. Lihat Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia , (Surabaya: Reality Publisher, 2008),
266.
11 Keterkaitan antar ketiga kemaslahatan tersebut merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, dan saling menyempurnakan. Penekanan utama da- lam kemaslahatantersebut adalah kemaslahatan primer ( dharuriyat ), karena menjadi kebutuhan mendasarbagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilaitersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akanberkurang, karena se- jatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan
menjadikan anak sebagai komoditi ekonomi mulai menjamur. Di kelompok spekulan Pro- duction House , anak sudah banyak ditempat- kan sebagai icon, baik sebagai magnet edu- katif maupun yang hanya sifatnya identitas pembentuk gaya.

## Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak Indo- nesia yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlind- ungan anak adalah segala kegiatan untuk me- nejamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimi- nasi. Anak perlu diberikan perlindungan agar menjadi pribadi yang bernilai dan terjauh dari berbagai sikap negatif yang dapat dirugikan dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya. 12
Demikian juga Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkem- bang, serta berhak atas perlindungan dan dis- kriminasi’’. Sebagaimana hal ini dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip per- lindungan hukum terhadap anak harus sesuai
politik, ekonomidan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidakberseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapatdan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda danlainnya. Lihat Nur- cholish Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama: Mem- bangun Masyarakat Inklusif Fluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), 12.
12 Ibid.
dengan konvensi hak-hak anak ( convention on the rights of the child ) sebagaimana telah dirati fi kasi oleh pemerintahan republik Indo- nesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 13 Dalam Konvensi Hak-Hak anak menyebut bahwa gerakan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya adalah: 1. Non diskriminasi; 2. Kebutuhan yang paling baik bagi anak; 3. Hak buat hidup, kelangsungan hidup, juga perkembangan; 4. Penghargaan pada anak;   Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 bahwa negara dalam hal ini  pemerintah, orang lanjut usia, keluarga, penduduk di ling- kungan sekitar  mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlind- ungan anak. Meraka mesti menghormati dan menjamin hak asasi tiap-tiap anak yang tidak memandang suku, agama, ras, golongan, kate- gori kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, ataupun keadaan fi sik dan mental yang dipunyai sang anak. 14
Karena itu UU Perlindungan Anak ada- lah upaya yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indo- nesia (KPAI). Komisi ini adalah Instansi Inde- penden bentukan Pemerintah Indonesia ber- dasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002. 15 KPAI didirikan kepada 20 Oktober 2002 bersama landasan hukum Ketetapan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Ketentuan Presiden No. 77 Tahun 2003 juga Ketentuan Presiden Nomor 95 Tahun 2004. Adapun maksud dan tujuan membentuk komisi ini untuk meningkatkan efekti fi tas penyelenggaraan perlindungan ke-
13 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk DIhukum,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.
14 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. www.kpai.go.id, akses 24 Febru- ari 2017.
15 UU Nomor 23 Tahun 2002.
pada anak-anak. Susunan Organisasi KPAI terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ket- ua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Dengan cara garis besar dinas tersebut su- dah menyebuntukan bahwa, satu orang anak mempunyai hak-hak seperti: Hak buat meraih kehidupan yang pantas seperti memperoleh kasih sayang dari orangtua, memiliki identi- tas diri yang jelas, dan lain sebagainya. Hak untuk tumbuh dan berkembang seperti meraih pendidikan yang pantas, konsumsi makanan yang bergizi, meraih dikala buat beristirahat, main-main, bergaul bersama sahabat sebaya, mempelajari, dan lain sebagainya.
Menurut Pasal 4 Setiap anak berhak un- tuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan har- kat dan martabat kemanusiaan, serta menda- pat perlindungan dari kekerasan dan diskrim- inasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewar- ganegaraan. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 1) Setiap anak berhak untuk mengeta- hui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 16 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menja- min tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ke- tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak memper- oleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fi sik, mental, spiri- tual, dan sosial. Pasal 9 ayat 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengaja- ran dalam rangka pengembangan pribadinya
16 Ibid., Pasal 5,  Pasal 6, dan Pasal 71.
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan mi- nat dan bakatnya. Selanjutnya ayat 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang ca- cat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki ke- unggulan juga berhak mendapatkan pendidi- kan khusus.
Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, men- cari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengem- bangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kes- usilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaat- kan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat ke- cerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat ber- hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 131 Setiap anak selama dalam pen- gasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasu- han, berhak mendapat perlindungan dari per- lakuan: (1) diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lain- nya. Pasal 2 Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk per- lakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan huku- man. Dalam Pasal 14 Setiap anak berhak un- tuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu ada- lah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
Kemudian Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1.  penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2.  pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3.  pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4.  pelibatan dalam peristiwa yang mengand- ung unsur kekerasan;dan
5.  pelibatan dalam peperangan.
Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasa- ran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatu- han hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebe- basan sesuai dengan hukum. Ayat (3) Penang- kapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaku- kan sebagai upaya terakhir.
Selanjutnya juga dalam Pasal 17 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya ber- hak untuk:
1.  mendapatkan perlakuan secara manu- siawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2.  memperoleh bantuan hukum atau ban- tuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3.  membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
4.  setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang ber- hadapan dengan hukum berhak dirahasia- kan.
Di negara manapun, anak menjadi kib- lat dari pemetaan atas konstruksi pembangu- nan bangsa yang hendak dirancang. Karena itu, negara, pemerintah, dan masyarakat bisa duduk satu meja mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2002, khususnya terkait
17 Ibid. , Pasal 5,  Pasal 6, Pasal 7 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan Pasal 17.
dengan Penyelenggaraan Perlindungan di bi- dang agama (Pasal 42,43), Kesehatan (Pasal 44,45,46,47), Pendidikan (Pasal 48-54), dan Sosial (Pasal 55-58), serta perlindungan khusus (Pasal 59-64). 18 Setiap anak Indone- sia berhak atas hak-hak dasarnya yang perlu diketahui oleh orang tua, saudara, tetangga dan orang lain di sekitarnya.
Pengertian anak di sini adalah anak yang memiliki umur di bawah 18 tahun termasuk pula janin yang masih berada di dalam kand- ungan. Empat hak dasar anak, menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak, yaitu:
1.  Hak Hidup Lebih Layak, Misalnya sep- erti berhak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akte kelahiran, dan lain se- bagainya.
2.  Hak Tumbuh dan Berkembang. Contoh, Hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur / isti- rahat, belajar, bermain, dan lain-lain.
3.  Hak Perlindungan. Contohnya, dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.
4.  Hak Berpartisipasi/Hak Partisipasi Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah ke- luarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidkan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain. Perlu diketahui, bahwa di da- lam UU Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada:
1.  Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusu- han, korban bencana alam dan anak da- lam situasi kon fl ik bersenjata
18 Ibid., Pasal 42,43,  Pasal 44,45,46,47,  Pasal 48-
54, Pasal 55-58,  Pasal 59-64.
2.  Anak yang berhadapan dengan hukum
3.  Anak dari kelompok minoritas dan teriso- lasi
4.  Anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual
5.  Anak yang diperdagangkan
6.  Anak yang menjadi korban penyalahgu- naan narkotika, alkohol, psychotropika,
dan zat adiktif lainnya
7.  Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8.  Anak korban kekerasan baik fi sik dan /
atau mental
9.  Anak yang menyandang cacat
10. Anak korban perlakuan salah dan pe- nelantaran. 19
Bagi setiap pihak yang melanggar ke- tentuan yang diatur dan tercantum di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, dapat dikenakan sanksi pidana penjara, yakni perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan:
1.  Diskriminasi terhadap anak yang men- gakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya ;
2.  Penelantaran terhadap anak yang men- gakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fi sik, mental, maupun sosial ;
3.  Memperdagangkan anak ;
4.  Memperalat anak terkait dengan narko- tika dan psychotropika  dan lain-lain.
Adapun yang dimaksud dengan penelan- taran di sini ialah di mana seseorang menge- tahui dan sengaja membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dalam keadaan anak terlantar sehingga men- gakibatkan anak mengalami sakit atau dalam situasi darurat (menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam
situasi kon fl ik bersenjata); berhadapan den- gan hukum; dari kelompok minoritas dan ter- isolasi; tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; diperdagangkan; menjadi korban pe- nyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotro- pika dan zat adiktif lainnya; menjadi korban penculikan dan/atau kekerasan.
Demikian urgennya hak dan perlindun- gan anak, para ulama ushul fi qh sepakat bah- wa pengetahuan maqashid al-syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan tentang hak anak dalam ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan- kebijakan ekonomi makro ( moneter,  fiscal; public  finance ) untuk kepentingan hak dan perlidnungan anak, ia juga  untuk mencipta- kan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lain- nya bagi kepentingan umat Islam. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam mem- buat regulasi perbankan dan lembaga keuan- gan syariah.
Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al- Islam al-Muqarin Ma’a al-mazahib menga- takan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syariah merupakan pengetahuan yang uta- ma dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fi qh, karena itu maqashid al-syariah menurutnya merupa- kan ilmu yang berdiri sendiri.
Dalam melakukan ijtihad seorang muj- tahid harus menguasai maqashid al-syariah . ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut  dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami se- cara tepat dan benar kecuali  oleh seseorang yang  mengetahui maqashid al-syariah dan asbabunnuzul. 20 Maqashid al-syariah tidak 20  Ahmad al-Hajj al-Kurdi, Al-Madkhal al-Fiqhi al- Qawaid al-Kulliyyah , (Damsyik: Dar al-Ma’arif,
saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-econonomy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid al-syariah da- pat memberikan dimensi fi loso fi s dan rasional terhadap problem sosial dan produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer.
Maqashid al-syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan maqashid al-syariah -lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang den- gan baik dan dapat meresponi kemajuan bis- nis yang terus berubah dengan cepat.
Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti hedging (swap, forward, op- tions), Margin During Construction (MDC),
profit equalization reserve (PER), trade  fi- nance dan segala problematikanya, puluhan kasus hybrid contracts , instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembi- ayaan property indent, ijarah maushufash  fiz zimmah, hybrid take over dan re fi nancing, for- feiting , overseas  financing , skim KTA, pem- biayaan multi guna, desain kartu kredit, hu- kum-hukum terkait jaminan fi ducia, hypoteik dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas , tawarruq, net revenue sharing , cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad untuk kemaslahatan melalui kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang,
1980), 186.
memerlukan analisis berdimensi fi loso fi s dan rasional dan subtantif yang terkandung dalam konsep maqashid syariah . 21
Kata maqashid al-Syariah, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yang disebut juga maqasid al-syariah, da- pat juga disebut maqasid min syar’i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tu- juan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. 22 Tanpa maqashid al-syariah , maka semua pe- mahaman mengenai ekonomi syariah, keuan- gan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa maqashid al-syariah , seorang pa- kar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa maqashid al-syariah , produk keuan- gan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fi skal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid al-syariah , fi kih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak diru- muskan akan kaku dan statis, akibatnya lemba- ga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman maqashid al-syariah , maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid al-syariah , maka regulator (penga- was) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid al-syariah maka regulasi dan keten- tuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal.

## Penutup

## Penyebab semakin meningkatnya kekerasan

## 21 Ibid.
22 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid syari’ah Menurut al-Syatibi , (Jakarta: PT. Raja Grafind- oPersada, 1996), 63-64.
terhadap anak dan kurang mendapatkan per- lindungan karena adanya pengaruh ekonomi yang munculnya penyia-penyiaan anak dan terjadinya anak jalanan. Kondisi ini dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus berlangsung hingga saat ini. Dan ada kaitan- nya dengan anak jalanan/punk yang mendor- ong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Selain itu terjadinya kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin  sehingga semakin meningkatnya anak lari ke jalanan.  Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu mem- bayar uang, dan banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrakan rumah/kamar meningkat.
Urgensi untuk merealisasikan hak dan perlindungan anak dalam tataran diyani dan qadhai bahwa hak dan perlindungan anak memenuhi unsur-unsur bahwa anak penting diberikan hak dan perlindungan dengan me- menuhi kebutuhannya berupa asupan maka- nan dan minuman, pakaian dan kebutuhuhan kelengkapan lainnya sebagai hak dan perlind- ungan anak menurut maqashid al-syariah yag bersifat diyani .Selain itu peran pemerintah sebagai qadhai terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan  Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen keem- pat disebutkan salah satu amanat yang harus di emban oleh Negara bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” . Secara keseluruhan anak-anak selain memili- ki perlindungan dari negara juga memiliki hak pemeliharaan dari orang tua, melalui pendidi- kan. Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Per- lindungan anak. UU ini mengatur hak dan ke- wajiban anak, pada Pasal 4 undang-undang ini disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ber-
partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimi- nasi.”

## Bibiliography

## Books
Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, Al-Madkhal al- Fiqhi al-Qawaid al-Kulliyyah , Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980.
Al-Syatibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, Jilid II, Kairo: Mush- tafa Muhammad, t.th.
Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqasid syari’ah Menurut al-Syatibi , Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 1996.
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihu- kum, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2013. Madjid, Nurcholish, dkk., Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Flura- lis, Jakarta: Paramadina, 2004. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfa- beta, 2008.
Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indone- sia , Surabaya: Reality Publisher, 2008. Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), London:
MacDonald & Evans LTD, 1980.
Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reakltualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi , Yo- gyakarta: UII Press, 2000.
Websites and Internet Resources
https//di.m. wikoedia org>wiki>hak. https//rentalcereative.wordpress.com.

## Laws
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten-

## tang Hak-hak Anak
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun- gan Anak