## PENEGAKAN  HUKUM   DALAM   PERADILAN  TATA   USAHA  NEGARA DI INDONESIA

## WORO TRILASSIWI, SH  MPd. MKn.
Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  there  are  four  factors  influencing  the  law  enforcement  especially  state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society.  If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well.
Keywords: law enforcement, state administrative justice

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  produk  politik,  sehingga  karakter  setiap  produk  hukum  akan sangat    ditentukan  atau  diwarnai  oleh  imbangan  kekuatan  atau  konfigurasi  politik  yang melahirkan  (Mahfud  MD,  1999:4).  Karakter  produk  hukum  senantiasa  berubah  sejalan dengan perkembangan kofigurasi politik. Berangkat dari pemahaman tersebut, hubungan kausalitas antara hukum dan politik adalah bahwa hukum determinan atas politik, politik determinan  atas  hukum  serta  politik  dan  hukum  mempunyai  derajat  determinasi  yang seimbang.
Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka karakter produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsif/populistik. Sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser  ke  sisi  yang  otoriter  maka  produk  hukum  yang  lahir  lebih  berkarakter konservatif/ortodoks/elitis.  UU  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dibuat  dan dikeluarkan  pada  tahun  1986  (UU  No.  5  tahun  1986)  merupakan  hasil  produk  politik masa  Orde  Baru.  Konfigurasi  politik  pada  jaman  Orde  Baru  pada  awalnya  bersifat demokrasi,  namun  kemudian  bergeser  ke  konfigurasi  politik  yang  otoriter.  Orde  baru tampil  sebagai  Negara  kuat  yang  mengatasi  berbagai  kekuatan  yang  ada  dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Pada masa Orde Baru itu juga ditemukan model yang  juga  dianggap  dapat  menjelaskan  realitas  politik  Orde  Baru  adalah  otoriter birokratis (Mahfud MD, 1998:229).
Dewasa  ini  produk  hukum  Indonesia  lebih  mengarah  kepada  produk  hukum  yang responsif.  Produk  hukum  responsif/otonom  adalah  produk  hukum  yang  karakternya mencerminkan  pemenuhan  atas  tuntutan-tuntutan  baik  individu  maupun  berbagai kelompok sosial didalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat  dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat  pelaksana  bagi  kehendak  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  setiap  upaya  melahirkan hukum-hukum  yang  berkarakter  responsive/populisik  harus  dimulai  dari  upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.
Demikian juga dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5 tahun  1986  yang  dibuat  pada  jaman  orde  baru,  yang  pada  jaman  reformasi  kemudian mengalami  beberapa  perubahan  pasal-pasalnya  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  UU No. 9 tahun 2004 yang lebih mengarah pada produk hukum yang responsif, karena pada saat  perubahan  UU  tersebut  (tahun  2004)  konfigurasi  politik  Indonesia  bernuansa demokrasi.
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 5/1986 jo UU No. 9/2004) merupakan peradilan yang menangani kasus atau sengketa Tata Usaha Negara dan sebagai salah satu produk  politik—maka  perlu  adanya  penegakkan  hukumnya,  hingga  terjadi  supremasi hukum.  Penegakan  hukum  merupakan    kegiatan  penyerasian  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup  (Soerjono  Sukanto,  1983:3).    Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
Keempat  faktor  tersebut saling  berkaitan  dengan  erat,  oleh  karena  merupakan  esensi dari  penegakan  hukum  serta  juga  merupakan  tolok  ukur  daripada  efektivitas  penegakan hukum.

## PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  atau  yang  sering  disebut  dengan  law  enforcement,  bukan  semata- mata  berarti  pelaksanaan  perundang-undangan,  walaupun  dalam  kenyataan  di  Indonesia kecenderungannya  adalah  demikian  (Soerjono  Sukanto,  1983:5).  Penegakan  hukum sebenarnya  lebih  luas  daripada  hanya  sekedar  pelaksanaan  UU  saja,  namun  merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir, untuk menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup.  Atau bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri dapat bekerja dengan  baik  sebagaimana  yang  seharusnya.  Faktor-faktor  pengaruh  tersebut  meliputi faktor  hukum/UU  itu  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  prasarana  dan  faktor masyarakat.  Jika  ke empat faktor  ini dapat  bekerja sebagaimana  mestinya sesuai  dengan fungsi masing-masing, maka penegakan hukum yang diharapkan juga akan tercapai.
Demikian juga  dengan terjadinya  penegakan  hukum  dalam  bidang  hukum  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yaitu  UU  No.  5  tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004—juga dipengaruhi  oleh  ke-empat  faktor-faktor  pengaruh  tersebut,  dan  jika  ke  empat  faktor pengaruh  ini  bekerja  dengan  baik  atau  terjadi  penegakan  pada  masing-masing  faktor tersebut,  maka  penegakan  hukum  di  bidang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  juga  akan tercapai.
1. Faktor Hukum/Undang-Undang itu sendiri
Untuk berlakunya suatu UU, berlaku azas-azas :
a. UU tidak berlaku surut
b. Lex  posterior  derogat  legi  priori  (UU  yang  berlaku  kemudian  membatalkan  UU terdahulu sepanjang mengatur obyek yang sama)
c. Lex  superior  derogat  legi  inferiori  (UU  yang  lebih  tinggi  menghapuskan  UU  yang lebih rendah)
d. Lex  specialis  derogat  legi  generali  (UU  yang  khusus  mengesampingkan  UU  yang bersifat umum)
e. UU tidak dapat diganggu gugat.
f. UU merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
Komponen substansi berbicara mengenai perangkat hukum/aturan hukum itu sendiri, yaitu  mengenai  kualitas  isi  hukum.    Isi  hukum  dianggap  berkualitas  jika  sesuai  dengan aspirasi  dan  rasa  keadilan  masyarakat,  bukan  kehendak  penguasa  semata  (Wasisi, 2002:28).    Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat.  Hukum  juga  merupakan  pembatas  bagi  kekuasaan,  oleh  karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya (Lili Rasjidi, 2002:71).
Namun demikian sekalipun suatu filisofi dari suatu hukum atau UU adalah suatu yang ideal dan normatif, yang merupakan roh atau cita-cita/nilai dasar dari aturan itu sendiri— namun  ternyata  dalam  prakteknya  substansi  dari  suatu  hukum/peraturan/UU—tidaklah selalu  demikian.  Bahkan  sebaliknya  hukum/UU  sering  dimaknai  sebagai  kekuasaan (authority)  yang  mengalirkan  kekuatan  (power),  karena  dari  UU  mengalir  hak,  dari  situ muncul  kekuatan,  wewenang  (Satjipto  Rahardjo,  2008:96).  Selain  itu,  idealisme  non diskriminasi malah  sudah  banyak  menimbulkan diskriminasi,  yaitu antara  the  haves  and the  have-nots  (Satjipto  Rahardjo,  2009:15).  Dan  masih  banyak  lagi  penyimpangan- penyimpangan  dari  substansi  hukum,  dimana  seringkali  hukum/UU  sudah  cacat  sejak lahirnya.
UU  PTUN  diciptakan  untuk  menyelesaikan  konflik/sengketa  antara  Pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan warganegaranya (orang atau Badan Hukum Perdata), yakni sengketa  yang  timbul  sebagai  akibat  dikeluarkannya  KTUN  yang  dianggap  melanggar hak  warga  negaranya,  yaitu  orang atau Badan  Hukum  Perdata.  Dengan  demikian  PTUN itu  diadakan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  rakyat  pencari  keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu KTUN oleh Badan/Pejabat TUN.
Hak-hak  warganegara  yang  terlanggar  perlu  dilindungi  sebagai  akibat  tindakan kesewang-wenangan  pemerintah.  Pada  posisi  normal  kedudukan  antara  warga  Negara
dengan pemerintah tidaklah seimbang, Pemerintah/Negara mempunyai kekuatan/hak-hak istimewa sedangkan warganegara tidak. Itu sebab dalam hukum acara TUN tidak dikenal adanya gugat rekonvensi/gugat balik. Karena jika ini diatur, maka tujuan atau fungsi dari PTUN ini tidak akan tercapai.
Namun  jika  kita  melihat  substansi  dari  UU  No.  5/1985  jo  UU  No.  9/2004— mempunyai kecenderungan lebih memihak kepada pemerintah. Hal ini terlihat khususnya yang  berkaitan  dengan  putusan  pengadilan  yang  mengabulkan  gugatan  penggugat  dan eksekusi  terhadap  putusan  terhadap  Tergugat  sebagai  pihak  yang  kalah—sangat  ringan, bahkan tidak mempunyai efek/sanksi langsung terhadap tergugat/jabatannya. Pasal-pasal atau  ketentuan-ketentuan  tersebut  mempunyai  kecondongan  lebih  berpihak/lebih melindungi  kepada  Tergugat  (badan/pejabat  TUN).    Padahal  seharusnya  hukum  sebagai suatu  sistem  harus  mempunyai  komponen  substansi  yang  mempunyai/membawa  nilai keadilan, obyektif, tidak berpihak, bebas kepentingan dan sebagainya.
Dalam  UU  No.  5/1986  diatur,  dalam  hal  Tergugat  (pemerintah)  sebagai  pihak  yang dikalahkan, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk mencabut KTUN yang digugat, mencabut  dan  menerbitkan  KTUN  yang  baru  dan  cukup  hanya  menerbitkan  KTUN. Kewajiban tersebut dapat disertai dengan ganti rugi dan atau rehabilitasi.   Jika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kaitannya dengan KTUN tersebut, maka langkah terakhir adalah  menyampaikan  kepada  Presiden.  Namun  selanjutnya  dalam  perubahan  UU  No. 9/2004  ketika  konsfigurasi  politik  sudah  berubah  kearah  demokrasi  yang  bercirikan produk  hukum  yang  responsif,  kewajiban  Tergugat  tersebut  jika  tidak  dilaksanakan— maka  Tergugat  dapat  dikenai  sanksi  administrasi  dan  dikenakan  uang  paksa.  Hal  ini terlihat  adanya  ‘kemajuan’  dari  perubahan  UU  tersebut,  walau  masih  menyisakan permasalah,  misalnya  siapa  yang  akan  membayar  uang  paksa  tersebut,  apakah  dari  diri Tergugat sendiri secara personal atau dari instansi?
Selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  ganti  rugi,  dalam  hal  ini  pembayaran  ganti  rugi menjadi  beban  APBN/APBD  atau  instansi  yang  bersangkutan—berdasarkan  sifat  dari sengketa  tersebut.  Ganti  rugi  tidak  dibayar  sendiri  oleh  Tergugat  sebagai  pihak  yang dikalahkan/terbukti  melakukan  tindak  kesewenang-wenangan.  Selain  itu  jumlah  ganti
rugi  yang  diatur  dalam  PP—sangat  ringan/terbatas,  yaitu  minimal  Rp.  250.000  dan  max Rp.  2.000.000.  NIlai  ini sangat  ringan  (terlebih jika  dibandingkan  dengan  nilai  sengketa yang  besar)—bahkan  tidak  cukup  memadai  untuk  mengurus  kasus  ini  dalam persidangan/biaya persidangan.
Demikian  halnya  dalam  hal  rehabilitasi,  tidak  ada  sanksi  yang  berkaitan  langsung dengan  Tergugat  sebagai  pihak  yang  dikalahkan.  Tergugat  hanya  berkewajiban  untuk memberi  formasi  kembali  kepada  Penggugat,  dan  bahkan  apabila  hal  itupun  tidak terlaksana—bisa  digantikan  dengan  kompensasi  uang  yang  besarnya  dimusyawarahkan keduabelah  pihak.  Lebih  ‘parah’  lagi,dalam  PP  ganti  rugi  mengatur  besarnya  uang kompensasi  yang  demikian  ‘rendah’  apabila    rehabilitasi  tidak  terlaksana.  Selain  itu beban  uang  kompensasi  tersebut—UU  tidak  menyebutkan  menjadi  beban  pribadi Tergugat.
Pengaturan  yang  demikian  menjadi  hal  yang  wajar  oleh  karena  UU  ini  dibuat  pada masa  jaman  Orde  Baru  (tahun  1986)  yang  mewakili  konsfigurasi  politik  otoriter  atau model  otoriter  birokratis,  dimana  keputusan  dibuat  melalui  cara  yang  sederhana,  tepat, tidak bertele-tele, efisien dan tidak memungkinkan adanya proses bargaining yang lama, ia  mencukupkan  diri  pada  pendekatan  “teknokratik-birokratik”  dengan  semata-mata mempertimbangkan  efisiensi  (Mahfud  MD,  1998:228).  Namun  pada  tahun  2004  terjadi perubahan  UU  ini  (UU  No.  9/2004)  dimana  konsfigurasi  politik  lebih  condong  kea  rah demokrasi  sehingga  produk  hukum  yang  dilahirkan  lebih  responsif.  Hal  ini  juga di’tandai’ dengan lebih jelasnya aturan tersebut dan lebih memberikan kepastian hukum, yaitu dengan diberinya sanksi yang lebih  konkrit terhadap Tergugat (pemerintah) sebagai pihak yang dikalahkan.
Sementara  itu  menurut  Soerjono  Soekanto,  gangguan  terhadap  penegakan  hukum yang berasal dari UU mungkin disebabkan karena :
a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
c. Ketidakjelasan arti kata di dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya (Soerjono Soekanto, 1983 :12).

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  adalah  mereka  yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam  bidang penegakan hukum  yang tidak  hanya  mencakup law  enforcemen”, akan tetapi juga  peace maintenance  (Soerjono  Soekanto,  1983:13).  Mereka  terdiri  dari  penegak  hukum  yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan kemasyarakatan.
Penegak  hukum  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  penegakan  hukum,  sebaik  apa hukum  itu  dibuat,  jika  pelaksananya  (struktur  pelaksananya)  tidak  dilandasi  oleh mentalitas  dan  moralitas  yang  baik  dan  jujur,  maka  hukum  cenderung  disalahgunakan (Wasis,  2002:28).  Dengan  demikian  faktor  utama  dalam  menentukan  kualitas  penegak hukum adalah aspek mentalitas dan moralitas, di samping kemampuan akademik/aktualisasi.
Untuk  menemukan  hasil  seorang  penegak  hukum  (hakim)  yang  berkualitas,  tidak lepas dari cara bagaimana rekruitmen itu sendiri sehingga mampu menjadi seorang hakim yang independen dan progresif, yaitu berani melawan arus dominan kekuasaan otoriter di zamannya (Satjipto Rahardjo, 2008:58). Demikian juga dalam hal perekrutan hakim Tata Usaha  Negara,  diperlukan  adanya  kualitas  dari  hakim  tersebut.  Santri  (dalam  Buletin Komisi  Yudisial)  menjelaskan  untuk  perekrutan  hakim  PT  TUN  biasanya  dilakukan dengan  merekrut  ketua-ketua  PTUN  yang  berkualitas  (Buletin  Komisi  Yudisial, 2008:32). Secara normatif syarat untuk dapat menjadi hakim PTUN sudah diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PTUN (UU No. 5/1986), yaitu :
a. Warga Negara Indonesia
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
d. Bukan  bekas  anggota  organisasi  terlarang  Partai  Komunis  Indonsia,  termasuk organisasi  massanya  atau  bukan  seorang  yang  terlibat  langsung  atau  tidak  langsung dalam Gerakan Kontra G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
e. Pegawai Negeri
f. Sarjana  hukum  atau  sarjana  lain  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  Tata  Usaha Negara.
g. Berumur serendah-rendahnya duapuluh lima tahun
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
Sementara itu untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai hakim pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Supaya    dapat  menjadi  Hakim  pada  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  selain  disyaratkan  sama  dengan  perekrutan  pada  Hakim tingkat  pertama,  juga  ditambahkan  umur  serendah-rendahnya  empat  puluh  tahun  dan berpengalaman  sekurang-kurangnya  lima  tahun  sebagai  Ketua  atau  Wakil  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima belas tahun sebagai Hakim pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Di  dalam  UU  9  Tahun  2004  yang  merupakan perubahan UU No. 5 Tahun 1986, ditambahkan syarat sebagai calon hakim adalah harus sehat  jasmani  dan  rohani.  Sementara  syarat  kelulusan  atau  gelar  hanya  mereka  yang berijazah  Sarjana  Hukum,  sedang  sarjana  lain  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  Tata Usaha  Negara—tidak  diperbolehkan  lagi.  Sedangkan  untuk  syarat  Hakim    pada Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  ditambahkan  syarat  harus  lulus  eksaminiasi  yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Jika  kita  melihat  penambahan  atau  perubahan  pasal  tentang  perekrutan  Hakim  Tata Usaha  Negara  dalam  UU  No.  9  Tahun  2004  ini--lebih  mempersulit  penyaringannya. Dengan  lebih  sulitnya  cara  perekrutan  hakim  tersebut—diharapkan  dapat  menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas.  Namun demikian dalam prakteknya rekruitmen penegak hukum (hakim) ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana rekrutmen hakim- hakim  masih  lebih  didominasi  oleh  struktur  birokrasi  daripada  memikirkan  bagaimana memperoleh substansi yang benar-benar berkualitas (Satjipto Rahardjo, 2009:226).
Selain  itu  dalam  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  hokum  acara  yang  berlaku  pada azasnya  sama  dengan  hokum  acara  dalam  hokum  perdata,  dengan  pengecualian  bahwa dalam hukum acara Tata Usaha Negara ini hakim bersifat aktif sementara dalam hokum acara perdata hakim bersifat pasif. Sifat aktif hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.  Dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara  diatur  beberapa  pasal  yang  memberikan  kewenangan  lebih  kepada  hakim  untuk misalkan  menghadirkan  tergugat  sendiri/saksi  dalam  persidangan,  hakim  karena jabatannya  juga  dapat  mengajukan  eksepsi  mengenai  kewenangan  pengadilan  (yang
dalam  hokum  acara  perdata  merupakan  hak/kewenangan  tergugat),  hakim  juga mempunyai  wewenang  untuk  menentukan  alat  bukti  dan  beban  pembuktian  bahkan pengetahuan hakim merupakan salah satu dari alat bukti itu sendiri. Siafat aktif hakim ini jika  diterapkan  dengan  baik  atau  sebagaimana  dikehendaki  oleh  UU  yaitu  mempunyai tujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil—maka  akan  sangat  membantu  dalam  proses penegakan  hukumnya,  tapi  jika  kewenangan  ini  justru  disalah  artikan  atau disalahgunakan—maka  justru  penegakan  hukum  sulit  atau  bahkan  tidak  akan  pernah tercapai.
Sehingga  dalam  prakteknya  peranan  penegak  hukum  lebih  banyak  tertuju  pada diskresi, menyangkut pengambil keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian  pribadi  juga  memegang  peranan.  Diskresi  penting  karena  tidak  ada  UU  yang sedemikian  lengkapnya  sehingga  dapat  mengatur  semua  perilaku  manusia,  adanya kelambatan  UU  dengan  perkembangan  di  masyarakat,  adanya  kasus-kasus  individual yang memerlukan penanganan secara khusus (Soerjono Sukanto, 1983:15).
Kelemahan  penegak  hukum  biasanya  adalah  bahwa  hukum  tidak lagi  menjadi  acuan utama  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara,  sehingga  yang  terjadi  lebih  pada pengutamaan kebijaksanaan di atas peraturan resmi dan perlindungan konstituensi.

## 3. Faktor sarana prasarana
Faktor  sarana/fasilitas  mencakup  SDM,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  sebagainya.  Jika  hal-hal  tersebut  tidak  terpenuhi— mustahil  penegakan  hukum  akan  mencapai  tujuannya.  Dalam  Pasal  6  UU  PTUN  diatur mengenai  kedudukan  pengadilan,  dimana  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berkedudukan di  Kotamadya  atau  Kabupaten,  sementara  Pengadilan  Tinggi  Tata  usaha  Negara berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
Jika kita melihat aturan pasal 6 tersebut, seharusnya di tiap-tiap kota/kabupaten sudah tersedia  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  pada  tingkat  pertama.  Namun  jika  kita  melihat kenyataannya  sekalipun  UU  ini  sudah  berlaku  selama  23  tahun—belum  terbentuk Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  tersebut,  bahkan sampai  sekarang  ini  belum  seluruh  propinsi  memiliki  peradilan  tingkat  pertama  ini.  Jadi
dalam  satu  wilayah  masih  membawahi  banyak  daerah,  sebagai  contoh  untuk  wilayah Jawa  Tengah  seluruh  perkara/sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  semua  tingkat kota/kabupaten  melalui  Semarang,  karena  untuk  tingkat  kota/kabupaten  sendiri  belum tersedia.
Demikian juga mengenai Pengadilan Tingginya, jika melihat Pasal 6 diatas maka tiap propinsi  mempunyai  pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Tingkat  II  nya  masing-masing. Namun  jika  kita  melihat  praktek  lapangan,  sampai  saat  ini  hanya  terdapat  4  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yaitu PT TUN Jakarta, PT TUN Medan, PT TUN Makasar dan PT TUN Surabaya. PT TUN Jakarta sendiri misalnya membawahi 10  wilayah  di  Indonesia,  meliputi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Propinsi  Jawa  Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Buletin Komisi Yudisial, 2008:31).
Dengan  belum  tersedianya  sarana  dan  prasarana  Pengadilan  atau  tempat  orang  atau masyarakat  mencari  keadilan  di  bidang  Tata  Usaha  Negara  ini  maka  penegakan  hokum menjadi terhambat. Orang akan kesulitan dalam mengajukan gugatannya karena gugatan tidak  dapat  diajukan  di  tempat  wilayah  kedudukan  para  pihak  karena  prasarana  yang belum  tersedia,  sehingga  untuk  mengajukan  gugatan  membutuhkan  lebih  untuk  biaya, tenaga dan pemikiran—sehingga tidak menutup kemungkinan orang/masyarakat menjadi enggan  untuk  mencari  keadilan  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  ini.  Sehingga akhirnya tidak semua sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan khususnya melalui lembaga peradilan ini.
Sedangkan  pada  tingkat  kasasi  dan  atau  Peninjauan  Kembali  yang  menjadi kewenangan  Mahkamah  Agung—nampaknya  dalam  kasus  PTUN  tidak  menemui masalah karena lembaga Mahkamah Agung sudah terbentuk sebelumnya dan menangani untuk  semua  masalah  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  untuk  4  (empat)  Badan  Peradilan yang ada, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha  Negara.  Namun  masalahnya  adalah  dalam  hal  SDM-nya  yang  menangani  dan melayani, apakah secara kuantitas atau kualitas sudah cukup memadai.
Sementara  itu  sarana  prasara  juga  meliputi  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada yang  berfungsi  untuk  melayani  masyarakat  dalam  mencari  keadilan.  Dalam  Pengadilan antara jumlah  hakim misalnya  dengan jumlah kasus  (load  kasus)  yang  masuk—haruslah
berbanding lurus/proposional, sehingga tidak terjadi penumpukan kasus yang selanjutnya menyebabkan kepastian dan penegakan hukum—menjadi terhambat. Di PT TUN Jakarta misalnya  jumlah  hakim  hanya  ada  8  orang  sudah  termasuk  Ketua  dan  Wakil  Ketua, idealnya untuk satu PT TUN jumlah hakim yang bertugas adalah 12 orang hakim (Buletin Komisi Yudisial, 2008:32).
Kepastian  dan  kecepatan  penanganan  perkara  senantiasa  tergantung  pada  masukan sumber  daya  yang  diberikan.  Menurut  Purnadi  Purbacaraka  da  Soerjono  Soekanto, kaitannya dengan penyelesaian masalah sarana prasarana/fasilitas adalah :
a. Yang tidak ada—diadakan
b. Yang rusak atau salah—diperbaiki atau dibetulkan
c. Yang kurang—ditambah
d. Yang macet—dilancarkan
e. Yang mundur atau merosot—dimajukan atau ditingkatkan.

## 4. Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat  dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soejono Soekanto, 1983:35).
Ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hokum, yaitu oleh krena  rasa  takut  terkena  sanksi  negative  apabila  hokum  tersebut  dilanggar.  Salah  satu efek  negative  adalah  bahwa  hokum  tersebut  tidak  akan  dipatuhi  jika  tidak  ada  yang mengawasi  pelaksanaannya  secara  ketat.  Dimana  suatu  peraturan  tidak  diawasi  dengan ketat, maka disitulah terdapat ‘peluang’ bagi masyarakat untuk menerobosnya.
Ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  sehingga  mengakibatkan  sulitnya  jalan untuk menegakan hukum di tingkat masyarakat--dipengaruhi oleh keadaan masyarakat itu sendiri.  Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  misalnya  keadaan  ekonomi,  sosial  budaya, pendidikan dan lain sebaginya. Sekalipun ketiga faktor penegakan hukum yang lain bisa berjalan—namun  di  tingkat  masyarakat  belum  tentu  penegakan  hukum  juga  terjadi. Sebagai  contoh  misalnya  factor  ekonomi,  bagaimana  masyarakat  bisa  tertib  hukum  jika
urusan  ekonomi  membelitnya—sehingga  mendorong  tidak  taat  terhadap  hukum.  Juga faktor  pendidikan,  jika  pendidikan  masyarakat  rendah—maka  tingkat  kesadaran  hokum juga rendah. Faktor budaya juga memegang peranan penting, karena ini berkaitan dengan diri  pribadi  masyarakat  itu  sendiri,  sekalipun  pendidikan  tinggi  atau  ekonomi  mapan— tapi  jika  dalam  dirinya  sudah  terbentuk  ‘budaya’  yang  malas,  maka  ketertiban  atau penegakan hukum juga tidak dapat terlaksana.
Jika  dikaitkan  dengan  materi  PTUN,  misalnya  dalam  hal  pelaksanaan  eksekusi putusan hakim—juga banyak mengalami hambatan. Misalnya dalam hal Tergugat/pemrintah  sebagai  pihak  yang  dikalahkan  (dalam  hal  gugatan  Penggugat  yang dikabulkan)—eksekusi  juga  sulit  dilaksanakan  karena  control  terhadap  pelaksanaan putusan  pengadilan  juga  rendah.  Hakim  bertugas  sampai  pada  pengambilan  putusan, walaupun  UU  selanjutnya  juga  mengatur  bagaimana  putusan  itu  harus  dilaksanakan, namun  dalam  prakteknya  tidak  selalu  mudah  untuk  dilaksanakan.  Tergugat/Pemerintah yang  dalam  hal  ini  juga  sebagai  masyarakat  yang  terkena  dimana  hukum  itu diperlakukan—dalam  melaksanakan  kewajibannya—juga  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  namun  yang  utama  nampaknya  adalah  masalah  budaya  dan  mental  yang  kurang konsisten  dan  gentlemen  untuk  dengan  sukarela/iklas  menjalankan  putusan hakim/pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian  tersebut  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  factor-faktor yang  mempengaruhi  ketertiban  atau  penegakan  hukum  di  bidang  Peradilan  Tata  Usaha Negara    adalah  factor  hukum/UU,  factor  penegak  hokum,  faktor  sarana  prasarana  dan factor masyarakat. Jika terdapat penegakan pada masing-masing kelima faktor tersebut— maka penegakan hokum dalam hukum Peradilan  Tata Usaha Negara juga akan terwujud. Kelima faktor tersebut adalah:
1. Faktor hukumnya/UU itu sendiri
Hukum/UU  harus  mencerminkan  keadilan  bagi  masyarakat    dengan  isi  yang berkualitas,  bersifat  obyektif,  tidak  berpihak  dan  sebagainya.  Namun  dalam prakteknya  substansi  UU  yang  diharapkan  tidak  selalu  demikian.  Dalam  UU  PTUN terlihat  dalam  hal  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  Tergugat/pemerintah—yang dianggap sangat ringan—sehingga UU ini lebih condong berpihak ke pemerintah.
2. Faktor penegak hukum
Agar  penegakan  hukum  bisa  berjalan—dibutuhkan  penegak  hukum  yang  berkualitas dan  bermoral.  Pada  rekruitmen  awal  para  penegak  hukum  merupakan  tahap  yang penting  untuk  dapat  menentukan  kualitas  dari  penegak  hokum  itu  sendiri,  baik kualitas akademik maupun moral. Namun dalam prakteknya sering dijumpai keadaan yang berlawanan.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  sarana  dan  prasarana  juga  berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum,  tanpa sarana  prasaran  yang  memadai  tidak  mungkin    penegakan  hukum  dapat  terlaksana. Dalam PTUN permasalahan kaitannya dengan sarana prasarana adalah :
a. Belum  terbentuknya  lembaga  peradilan  ini  pada  tingkat  I  di  seluruh kota/kabupaten  di  Indonesia  serta  peradilan  tingkat  II/banding/di  tiap  propinsi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6.  Hal  menyebabkan  tidak  bisa  semua permasalahan  sengketa  TUN  masuk  ke  pengadilan—karena  dengan  kurangnya fasilitas  tersebut  menyebabkan  inefisiensi  bagi  masyarakat,  yaitu  biaya  lebih besar, tenaga dan pemikiran yang lebih ekstra.
b. Jumlah/kuantitas  SDM  penegak  hukum  yang  belum  memenuhi  standart, menyebabkan  terjadi  penumpukan  perkara,  yang  menyebabkan  penanganan perkara yang masuk ke PTUN menjadi terhambat.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  di  tingkat    masyarakat  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi, pendidikan, sosial budaya dalam masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR   PUSTAKA
Mahfud MD.1994. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media.
_________1998.  Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1998.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
_________.2008. Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. _________.2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas.
Soerjono Soekanto1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Wasis.2002. Pengantar ilmu Hukum, Malang, UMM Pres.
Buletin Komisi Yudisial2008. PT TUN Jakarta: Hindari Penumpukan Perkara, Vo. II No. 4 Februari.
UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.  5 tahun  1986 tentang Peradilan  Tata Usaha Negara.