J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam

## Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Dery Ariswanto 1 , Zedra Warang 2 , dan Agung Wildan Azizi 3
1 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, email: dery0712@gmail.com
2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
This  article  aims  to  describe  and  analyze  the  syndicated  financing  of  Islamic  Banks  in Indonesia  from  the  perspective  of  Islamic  Economics  Law.  This  study  uses  a  qualitative research  method  with  the  type  of  library  research  used  to  analyze  the  formulation  of  the problem in this study. The results of this study indicate that the product innovation of Islamic banking can be carried out by applying a contract that is hybrid contract or multi-contract in nature. Sharia syndicated financing products emerge in the banking on the basis of the need for large amounts of financing, so that Islamic Banks will not be able to support it alone in other  words,  they  must  cooperate  with  other  banks.  Syndication  financing  is  allowed  based on  the  Fatwa  DSN  No:  91/DSN-MUI/IV/2014.  Syndicated  financing  in  Islamic  Banks generally  uses  the  musyarakah  mutanaqishah  contract.  Syndicated  financing  in  Islamic Banks  has  accommodated  the  provisions  of  both  the  Sharia  Banking  Law,  KHES,  Fatwa DSN,  and  other  related  regulations.  So  that  the  implementation  of  syndicated  financing products  at  Islamic  Banks  in  Indonesia  is  in  principle  aligned  with  Sharia  Economic  Law, however it must continue to be supervised by the Sharia Supervisory Board so that there are no violations of existing regulations.
Keywords: Islamic bank, financing, syndication

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  pembiayaan sindikasi Bank Syariah di Indonesia dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library research ),  yang digunakan untuk  menganalisis rumusan masalah dalam  penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk perbankan syariah dapat dilakukan dengan menerapkan  akad  yang  bersifat hybrid  contract atau multi  contract .  Produk  pembiayaan sindikasi muncul di dunia perbankan atas dasar kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar, sehingga  bank  syariah  tidak  akan  dapat  mendukungnya  sendiri  dengan  kata  lain  harus bekerjasama dengan bank lain. Pembiayaan sindikasi diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014. Pembiayaan sindikasi syariah di bank syariah pada umumnya menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah .  Pembiayaan  sindikasi  pada  Bank  Syariah telah  mengakomodir  ketentuan  baik  UU  Perbankan  Syariah,  KHES,  Fatwa  DSN,  dan ketentuan  terkait  lainnya.  Sehingga  penerapan  produk  pembiayaan  sindikasi  pada  Bank Syariah di Indonesia pada prinsipnya telah selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah, namun masih harus terus mendapatkan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci: Bank Syariah, pembiayaan, sindikasi
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam

## I. Pendahuluan
Bank Syariah mempunyai keharusan melakukan pengembangan inovasi produk untuk menjaga  eksistensi  perbankan  syariah  agar  terus  meningkat  di  tengah  persaingan. 1 Bank Syariah  dalam  kegiatan  usahanya  menggunakan  beberapa  produk  yang  meliputi penghimpunan  dana,  pembiayaan  atau  penyaluran  dana  dan  jasa  perbankan  lainnya. 2 Perbankan  syariah  dalam  hal  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  dapat  dikategorikan pada  dua  segmen,  yakni  segmen  UMKM  dan  non  UMKM.  Pembiayaan  pada  segmen  non UMKM  akhir-akhir  ini  mengalami  peningkatan  yang  cukup  membanggakan.  Selama  empat tahun terakhir pertumbuhan pembiayaan terhadap sektor non UMKM tergolong berkembang. Dimulai  tahun  2016,  investasi  pada  sektor  non  UMKM  yang  dibiayai  oleh  Bank  Syariah sebanyak 41,33 triliun. Terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, tahun 2017 senilai 45,73 triliun  dan  tahun  2018  senilai  51,08  triliun.  Sedangkan  di  tahun  2019  nilainya  sudah  lebih dari  61  triliun.  Hal  demikian  seperti  dilansir  oleh  data  statistik  perbankan  syariah  dari Otoritas Jasa Keuangan. 3
Statistik  tersebut  membuktikan  bahwa  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan syariah  tidak  hanya  terpaku  pada  pembiayaan  sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah. Namun  pada  segmentasi  yang  lebih  besar  juga  tidak  kalah  menarik  untuk  dilirik  para nasabah,  meskipun  secara  kuantitas  nilainya  masih  jauh  dari  di  bawah  pembiayaan  sektor UMKM.  Kapasitas  pembiayaan  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sebuah  Bank  Syariah jumlahnya  terhitung  masih  kecil  apabila  dibandingkan  dengan  kebutuhan  terhadap pembiayaan  industri  yang  begitu  besar  dewasa  ini.  Terbatasnya  modal  utama  perbankan syariah menyebabkan industri perbankan syariah harus mencari jalan keluar untuk melakukan akses pembiayaan atau investasi dalam jumlah banyak.
Seiring  perkembangan  usaha  dan  meningkatnya  kebutuhan  pembiayaan  investasi dengan  jumlah  yang  besar,  seringkali  diperlukan  lebih  dari  satu  bank  dan/atau  lembaga keuangan  syariah  untuk  secara  bersama-sama  memenuhi  kebutuhan  keuangan  tersebut. Konsep  itulah  yang  kemudian  disebut  dengan  sindikasi. Syndicated  loan atau  dalam  istilah bahasa  Indonesia  disebut  sebagai  kredit  sindikasi/  pembiayaan  sindikasi  merupakan pembiayaan  atau  pinjaman  yang  diberikan  secara  bersama-sama  oleh  lebih  dari  satu  bank kepada  suatu  debitur  tertentu  yang  membutuhkan  pembiayaan.  Pembiayaan  sindikasi  dapat berupa kredit investasi atau juga kredit modal kerja.
Pembiayaan  sindikasi  muncul  dalam  perbankan  atas  dasar  kebutuhan  terhadap pembiayaan  dengan  jumlah  besar,  sehingga  perbankan  tidak  mampu  jika  hanya  dilakukan oleh  satu  bank  saja.  Di  lain  sisi,  pembiayaan  jumlah  besar  juga  pasti  diikuti  dengan  resiko yang  besar  pula.  Pembiayaan  sindikasi  hadir  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memperkecil
1 Ferlangga  Al  Yozika  and  Nurul  Khalifah,  “Pengembangan  Inovasi  Produk  Keuangan  Dan Perbankan  Syariah  Dalam  Mempertahankan  Dan  Meningkatkan  Kepuasan  Nasabah,” Jurnal  Ilmiah Edunomika 1, no. 02 (August 21, 2017): hlm, 101, https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154.
2 Ascarya dan Diana Yumanita, Gambaran Umum Bank Syariah (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 5.
3 Ni  Putu  Eka  Wiratmini, Sindikasi  Syariah  Berpotensi  Naik ,  Financial  Bisnis, https:// finansial.bisnis.com/read/20200209/90/1199080/sindikasi-syariah-berpotensi-naik, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 13:00 WIB.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
resiko karena pembiayaan dilakukan oleh dua bank atau lebih sehingga akan mencerminkan prinsip berbagi resiko. Perbankan syariah di  Indonesia telah banyak melakukan pembiayaan terhadap  investasi  jumlah  besar  yang  sangat  berpengaruh  kepada  perekonomian.  Misalnya melalui produk Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah di BNI Syariah, Kredit Sindikasi di  Bank Syariah  Mandiri,  Sindikasi  di  BCA  Syariah  dan  pembiayaan  sindikasi  perbankan  syariah lainnya  di  Indonesia.  Pembiayaan  terhadap  investasi  ini  tidak  dapat  dijalankan  sendiri  oleh satu Bank Syariah, melainkan harus bekerja sama dengan bank lainnya.
Pembiayaan  sindikasi  pada  perbankan  syariah  memiliki  komponen  yang  sangat banyak. Mulai dari hubungan yang terjalin antara sesama lembaga penyedia modal baik bank maupun non bank atau relasi antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan berprinsip  syariah.  Di  samping  itu  juga  terdapat  hubungan  antara  pihak  penyedia  modal (lembaga  keuangan)  dengan  pihak  yang  membutuhkan  pembiayaan  atau  disebut  nasabah. Sebagaimana sindikasi adalah pembiayaan yang dilakukan oleh lebih dari dua bank terhadap kebutuhan pembiayaan nasabah baik berupa pembiayaan infrastruktur, listrik, telekomunikasi, dan proyek usaha besar lainnya.
Kerjasama  sindikasi  pada  perbankan  syariah  dapat  dilakukan  oleh  sesama  Bank Syariah  atau  antara  Bank  Syariah  satu  dengan  bank  konvensional  untuk  bersama-sama membiayai kebutuhan nasabah yang dalam hal ini memiliki perjanjian/ akad yang tidak hanya satu. Beberapa kontrak/ akad dalam pembiayaan sindikasi Bank Syariah dibuat untuk mengisi celah  akibat  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  beberapa  pihak  yang  terkait  dengan pembiayaan  ini.  Produk  pembiayaan  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  skema  multi  akad ( hybrid contract ) dalam teori hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diulas  sebelumnya,  maka  dalam  artikel  ini  akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai fokus penelitiannya yakni tentang bagaimanakah penerapan  produk  sindikasi  di  perbankan  syariah,  sejauhmana  pembiayaan  tersebut  dapat menjadi  solusi  bagi  proyeksi  pembangunan  perekonomian  kedepan  baik  bagi  nasabah  juga perbankan syariah itu sendiri, bagaimana ketentuan dari pemberlakuan pembiayaan sindikasi di  Bank  Syariah  beserta  kaitannya  dengan  multi  akad  yang  digunakan.  Penelitian  ini  secara khusus  akan  menggambarkan  dan  menganalisis  tentang  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah terhadap pembiayaan sindikasi Bank Syariah di Indonesia.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  memakai  jenis penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yakni  berdasarkan  sumber  dan  rujukan  yang dihasilkan  dari  literatur-literatur  pustaka  seperti  buku-buku,  jurnal,  penelitian,  dan  lainnya. Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif-analisis,  yakni  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk mendeskribsikan praktik dan konsep pembiayaan sindikasi pada bank syariah di Indonesia  kemudian  ditinjau  dan  dianalisis  menggunakan  sudut  pandang  hukum  ekonomi syariah.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data induktif.

## III. Pembahasan
A. Gambaran Umum Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam

## 1) Pengertian Pembiayaan Sindikasi
Sindikasi menurut kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia yakni pemberian  kredit  oleh  sekelompok  bank  kepada  satu  debitur  yang  jumlahnya  terlalu besar  jika  diberikan  oleh  satu  bank  saja  ( loan  syndication ).  Pada  awalnya  kredit sindikasi di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Ketentuan sindikasi termaktub dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah  dan  Pemberian  Kredit  Valuta  Asing  oleh  Bank.  Pembiayaan  sindikasi  atau pinjaman  sindikasi  menurut  Stanley  Hurn  ialah  pinjaman  yang  dibuat  oleh  dua  atau lebih  lembaga  pemberi  pinjaman,  dengan  syarat  dan  kode  yang  sama,  menggunakan dokumentasi  umum  dan  dikelola  oleh  agen  umum. 4 Secara  definitif,  pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank  untuk  satu  objek  pembiyaan  tertentu.  Umumnya,  pembiayaan  tersebut  diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. 5
Dalam pengertian lain yang lebih spesifik tentang pembiayaan sindikasi syariah dapat  dipahami seperti  apa  yang tertuang dalam  fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Pembiayaan  sindikasi  (al-tamwil  al-mashrifi  al-mujamma’)  merupakan  sebuah  akad antara  beberapa  Lembaga  Keuangan,  baik  antar  sesama  Lembaga  Keuangan  Syariah maupun antar  Lembaga  Keuangan Syariah dengan  Lembaga  Keuangan Konvensional, dalam  rangka  membiayai  proyek  tertentu  secara  bersama-sama.  Sedangkan  entitas sindikasi  adalah  kumpulan  beberapa  Lembaga  Keuangan  Syariah,  atau  Lembaga Keuangan  Syariah  dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional,  yang  memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah.6 Berdasarkan beberapa tinjauan terhadap pengertian pembiayaan sindikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sindikasi  syariah  adalah  jenis  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  yang bermitra  dengan  Bank  Syariah  lain  atau  dengan  bank  konvensional  untuk  membiayai sebuah proyek strategis perekonomian berdasarkan prinsip syariah.
Pembiayaan  sindikasi  menjadi  salah  satu  startegi  yang  dapat  dilakukan  oleh perbankan  syariah  untuk  mendapat  dorongan  asset  industri  perbankan  syariah  secara relatif aman. Dengan pemberlakuan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Perbankan syariah berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar, namun juga dapat memitigasi risiko yang relatif besar.7 Pembiayaan sindikasi ini ditujukan untuk menyalurkan pembiayaan tanpa perlu
4 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum , (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 2.
5 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2010), hlm, 245.
6 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi
7 Rahmayati,  “Pembiayaan  Sindikasi  Sebagai  Peningkatan  Portofolio  Pembiayaan  Perbankan Syariah,” Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Keislaman 7, no. 1 (June 24, 2019): 1–16, http://194.31.53.129/index.php/Al-masharif/article/view/1617.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
merasa khawatir terhadap batas maksimum pemberian kredit di lembaga keuangan dan untuk meningkatkan pendapatan lembaga keuangan dengan memperkecil adanya risiko pembiayaan  besar  yang  terjadi,  apabila  terdapat  risiko  dikemudian  hari  maka  seluruh anggota sindikasi harus bersedia menanggung secara bersama-sama seluruh risiko yang muncul karena penyaluran pembiayaan tersebut.8

## 2) Bentuk-bentuk dan Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi
Pembiayaan  sindikasi  sebelum  diproses  di  bank,  terlebih  dahulu  harus  melalui beberapa  tahapan.  Adapun  prosedur  dalam  pembentukan  sindikasi  yakni  melalui pembentukan arrangers , penunjukan lead manager dan pembentukan managing group penyampaian offer dan  penerimaan  mandat,  penyiapan information  memorandum dan perjanjian  kredit,  penunjukan  agent  bank,  upacara  penandatangan  perjanjian  kredit sindikasi  dan  setelah  perjanjian  pembiayaan  sindikasi  ditandatangani,  maka  dilakukan publisitas atas terbentuknya sindikasi kepada penerima pembiayaan. 9
Pembiayaan  sindikasi  secara  teoritis  jika  ditinjau  berdasarkan  bentuknya  dapat dibagi  ke  dalam  beberapa  macam  yakni  lead  syndication,  club  deal,  dan  sub syndication. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:10
a. Lead  syndication adalah  kumpulan  bank  yang  secara  bersama-sama  membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Dana yang diberikan  oleh  setiap  bank  akan  dilebur  menjadi  satu,  sehingga  keuntungan/ kerugian  menjadi  hak  dan  tanggung-jawab  bersama,  sesuai  dengan  proporsi modalnya.
b. Club  deal merupakan  kumpulan  bank  yang  bersama-sama  memiliki  tujuan  untuk membiayai sebuah proyek, akan tetapi antara bank yang satu dengan bank lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis (penyatuan modal). Dengan kata lain, setiap bank akan membiayai suatu bidang yang berbeda dalam satu proyek tertentu. Sehingga  setiap  bank  akan  memperoleh  keuntungan  sesuai  dengan  bidang  yang dibiayai dalam proyek tersebut. Hubungan antar entitas sindikasi dalam kategori ini dapat disebut juga sebagai hubungan koordinatif.
c. Sub syndication ialah sindikasi yang terlaksana antara suatu bank dengan salah satu bank  peserta  sindikasi  lain  yang  kerjasama  bisnisnya  tidak  memiliki  berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
B. .Mekanisme Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia
Pembiayaan  sindikasi  muncul  dalam  perbankan  atas  dasar  kebutuhan  terhadap pembiayaan dengan jumlah besar, sehingga perbankan tidak mampu jika hanya dilakukan oleh satu bank saja. Di lain sisi, pembiayaan jumlah besar juga pasti diikuti dengan resiko yang  besar  pula.  Pembiayaan  sindikasi  hadir  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memperkecil resiko  karena  pembiayaan  dilakukan  oleh  dua  bank  atau  lebih  sehingga  akan mencerminkan  prinsip  berbagi  resiko.  Perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  banyak
8 Mardiana  Yose  and  Rully  Trihantana,  “Peran  Serta  Dan  Mekanisme  Bank  Syariah  Pada Pembiayaan  Sindikasi  Di  Bank  Syariah  Mandiri  Pusat,” Nisbah:  Jurnal  Perbnakan  Syariah 3,  no.  2 (December 18, 2017): hlm, 410, https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814.
9 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses,,,, hlm. 14.
10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ,,,, hlm. 246.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
melakukan pembiayaan  terhadap investasi  jumlah besar  yang sangat  berpengaruh kepada perekonomian.  Misalnya  melalui  produk  Pembiayaan  Sindikasi  iB  Hasanah  di  BNI Syariah,  Kredit  Sindikasi  di  Bank  Syariah  Mandiri,  Sindikasi  di  BCA  Syariah  dan pembiayaan  sindikasi  perbankan  syariah  lainnya  di  Indonesia.  Pembiayaan  terhadap investasi  ini  tidak  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  satu  Bank  Syariah,  melainkan  harus bekerja  sama  dengan  bank  lainnya.  Berikut  ini  merupakan  contoh  aplikasi  pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh beberapa Bank Syariah di Indonesia:

## 3) Pembiayaan Sindikasi di Bank Syariah Mandiri
Skema  pembiayaan  sindikasi  di  Bank  Syariah  Mandiri  setidaknya  membutuhkan waktu  enam  bulan.  Pembiayaan  sindikasi  di  BSM  memiliki  syarat  yakni  bukti permohonan  dari  nasabah,  bukti  legalitas  pemohon,  bukti  legalitas  usaha,  laporan keuangan  dua  tahun  terakhir  dan  laporan  keuangan  tahun  berjalan,  serta  bukti kepemilikkan agunan, dokumen pendukung lain (jenis kontrak, company profile , dan lain sebagainya).  Persyaratan  tersebut  harus  dilengkapi  oleh  calon  nasabah  yang  ingin memperoleh  pembiayaan  sindikasi  melalui  BSM  dan  ketentuan  tersebut  dijalankan  oleh BSM sebagai standar prudential banking untuk memperkecil risiko kerugian bagi bank.
Apabila  persyaratan  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  selanjutnya  dapat  dilakukan proses  selanjutnya.  Ada  dua  tingkatan  dalam  proses  mendapatkan  pembiayaan  sindikasi yakni primary  market  syndication dan secondary  market  syndication.  Primary  market syndication adalah  pasar  berlangsungnya  proses  sindikasi,  dimulai  dari  pembentukkan sampai sebelum akad pembiayaan sindikasi ditandatangani. Sedangkan secondary market syndication adalah pasar yang terbentuk jika salah satu peserta sindikasi menjual sebagian atau seluruh partisipasinya kepada bank lainnya. Adapun skema yang terjadi dalam produk pembiayaan sindikasi di BSM dapat dideskripsikan melalui gambar berikut ini. 11
Gambar 1 : Skema Pembiayaan Sindikasi di BSM
Dalam  pembiayaan  sindikasi,  apabila  Bank  Syariah  Mandiri  bertindak  sebagai leader maka proses dan alunya dapat dirumuskan melalui tahapan berikut ini: 12
11 Yose and Trihantana, “Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat,” hlm. 411.
12 Yose and Trihantana, hlm. 412.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
a. Bank  dan  nasabah  bernegosiasi.  Pada  negosiasi  ini  bank  akan  menawarkan  produk sindikasi, jumlah angsuran dan jumlah marginnya. Kemudian dilanjutkan pengumpulan berkas persyaratan. Bank akan menganalisis berkas-berkas persyaratan, apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak.
b. Bank akan mengirimkan offering letter dengan kondisi underwitten basis yaitu dimana Bank melakukan pengikatan diri untuk menyediakan sebagian ( partially underwritten ) atau seluruh ( fully underwritten ) dari seluruh jumlah dana pembiayaan.
c. Bank  meminta  mandat  dan  penunjukkan  sebagai  MLA.  Kemudian  Bank  akan menyusun  info  memo  yang  berisikan  informasi  mengenai  profil  usaha  nasabah,  dan term & condition dari pembiayaan sindikasi
d. Bank  akan  menawarkan  pembiayaan  proyek  tersebut  kepada  beberapa  bank  yang mempunyai  kemampuan  sindikasi  dengan  mengirimkan  surat  penawaran  disertai  info memo. Setelahnya, MLA beserta lembaga keuangan calon anggota sindikasi melakukan analisis  terhadap  proyek  tersebut  dan  mempresentasikan  kepada  para  komite pembiayaan dari setiap bank.
e. Jika  lembaga  keuangan  tertarik  pada  usaha  nasabah,  maka  setiap  bank  akan menyampaikan  komitmen  mereka  ke  dalam  bentuk participation  letter .  Sesudah  para partisipan  bersedia  berpartisipasi,  Bank  bersama  peserta  sindikasi  akan  memberikan term sheet final kepada nasabah yang meliputi mencantumkan jumlah limit pembiayaan dan porsi partisipasi dari setiap peserta sindikasi.
f. Legal  meeting  oleh  Bank  selaku  wakil  dari  lembaga  keuangan  peserta  sindikasi, konsultan hukum independen atau lawyer, notaris dan nasabah.
g. Jaminan  akan  dikuasai  secara  paripasu  oleh  peserta  sindikasi  sesuai  dengan  proporsi jumlah penyertaan modalnya.
h. Sesudah  sindikasi  terbentuk,  maka  dilakukan  penandatanganan  akad  yang  diikuti dengan  pemasangan  iklan  ( public  expose )  di  media  terkemuka  tentang  pembiayaan sindikasi tersebut.
i. BSM  sebagai  lead  akan  mencairkan  pembiayaan  tersebut  dn  selanjutnya  ialah memonitoring  kewajaran  pembiayaan,  monitoring  pembayaran,  monitoring  kewajiban jatuh  tempo,  monitoring  masa  berlaku  asuransi,  monitoring  masa  berlaku  legalitas usaha,  monitoring  masa  berlaku  pembiayaan,  monitoring  pembentukkan  Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan monitoring penyampaian laporan nasabah kepada lead arranger . Dan pencairan dengan cara diangsur setiap kali nasabah membutuhkannya.
j. Selama  berlangsungnya  proyek  nasabah, facility  agent bertugas  dalam  pengumpulan margin, yang selanjutnya akan menyerahkan margin tersebut kepada lead sindikasi.
k. Sesudah seluruh proses sindikasi selesai, maka facility agent akan memberikan invoice sebagai pemberitahuan atas tagihan nasabah.
Namun  apabila  Bank  Syariah  Mandiri  bertugas  sebagai  anggota  sindikasi  atau participant  maka  prosedurnya  sedikit  berbeda.  Dimana  diawali  dengan  BSM  menerima surat penawaran sindikasi dari MLA atau lead sindikasi, kemudian menilai kapasitas dan kredibilitas  bank  yang  akan  bertindak  sebagai lead ,  selanjutnya  senantiasa mempertimbangkan  seluruh  faktor risk  &  return balance ,  sesudahnya  harus  menganalisa pembiayaan  sindikasi  tersebut  yang  diikuti  dengan  penerbitan  surat  persetujuan  kepada
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
lead sindikasi,  dilanjut  dengan mengikuti  legal  meeting  yang diselanggarakan oleh MLA sindikasi  untuk  membahas  draft  akad  beserta  kelengkapannya,  dan  turut  serta menandatangani akad pembiayaan sindikasi. 13

## 1. Pembiayaan sindikasi syariah di Bank Jateng Syariah
Pembiayaan sindikasi syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah yang bekerjasama dengan beberapa bank lainnya untuk membiayai sebuah proyek yang  tidak  bisa  dipenuhi  hanya  oleh  bank  jateng  syariah  berdasarkan  limit  bank  jateng syariah  senilai  Rp  500.000.0000.  Setiap  bank  ikut  bekerjasama  memberikan  kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pembiayaan  antar  bank  dilakukan  menggunakan  akad  musyarakah,  sedangkan Bank  Jateng  Syariah  menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah dalam  hal  menjual objek  pembiayaan  sindikasi  syariah  tersebut  kepada  nasabah.  Sehingga  aset  kepemilikan dari  objek  pembiayaan  tersebut  akan  berpindah  kepemilikan  kepada  nasabah  setiap bulannya.  Hal  demikian  terjadi  karena  setiap  angsuran  yang  dibayarkan  nasabah  setiap bulannya akan mengurangi aset bank yang terdapat pada objek sampai aset objek tersebut berpindah  kepemilikan  secara  100%.  Sedangkan  akad musyarakah  mutanaqishah sendiri merupakan  gabungan  dari  akad musyarakah dan  juga  akad ijarah .  Akad musyarakah disini  terjadi  karena  pada  pembiayaan  sindikasi  nasabah  memberikan  kontribusi  sebagai uang  muka.  Dan  akad ijarah terjadi  karena  pada  setiap  angsuran  yang  dibayarkan  oleh nasabah tersebut juga ditambahkan dengan biaya sewa setiap bulannya. 14

## 2. Contoh pembiayaan sindikasi di BNI syariah
Sebagai  bahan  studi  kasus  terkait  pembiayaan  sindikasi  yang  dilakukan  oleh perbankan syariah di Indoensia. BNI Syariah pada bulan agustus tahun 2020 kemarin telah menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali  Angke,  Kota  Tangerang  Selatan,  Provinsi  Banten  senilai  Rp.  126  miliar  dari  total pembiayaan sindikasi Rp226 miliar.
Dalam  pembiayaan  sindikasi  ini,  BNI  Syariah  berperan  sebagai Mandated  Lead Arranger dan Bookrunner (MLAB), facility  agent (agen  fasilitas), escrow  agent (agen escrow), dan security agent (agen jaminan). Selain BNI Syariah, ada 2 Bank Syariah yang berpartisipasi dalam sindikasi ini yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah.  Sindikasi  ini  menggunakan  akad musyarakah  mutanaqisah yang  mempunyai jangka  waktu  pembiayaan  maksimum  120  bulan  sejak  ditandatangani  Perjanjian Line Facility pembiayaan musyarakah  mutanaqisah .  Dalam  menyalurkan  pembiayaan,  BNI Syariah  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian  dan  mitigasi  risiko,  serta  berlandaskan prinsip syariah. Dengan membiayai proyek pemerintah daerah, diharapkan risiko bisnisnya lebih rendah. 15
13 Yose and Trihantana, hlm. 413.
14 Nurul  Dwi  Arifiani,  “Mekanisme  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  (Studi  Pada  Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank Jateng Syariah)” (UIN Walisongo, 2016).
15 Ni Putu Eka Wiratmini, BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp126 Miliar di Proyek Air Minum ,  Financial  Bisnis:  https://  finansial.bisnis.com/read/20200820/231/1281342/  bni-syariah-
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam

## C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah teradap Pembiayaan Sindikasi  Bank Syariah di Indonesia
Perkembangan  bisnis  dan  keuangan  syariah  harus  ditunjang  dengan  kepastian hukum atau aturan yang jelas tentang peningkatan fungsi dan peranan dari fiqh muamalah maliyah terhadap  kemajuan  perekonomian  tidak  menutup  kemungkinan  juga  dalam  hal pembiayaan  sindikasi.  Hal  itulah  yang  melatar-belakangi  beberapa  lembaga  keuangan syariah untuk mengajukan permohonan fatwa terhadap pembiayaan sindikasi  yang sesuai dengan prinsip syariah atau al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’ . Oleh karena itulah Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  berkepentingan  untuk  menetapkan  fatwa tentang  pembiayaan  sindikasi  syariah  untuk  dijadikan  sebagai  pegangan.  Pembiayaan Sindikasi  diperbolehkan  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  nomor  91  tahun  2014,  namun dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara terperinci dalam fatwa tersebut.
Pertama,  akad  antar  sesama  peserta  sindikasi  dapat  dilaksanakan  berupa  akad mudharabah,  musyarakah ,  dan wakalah .  Dalam  penggunaan  akad mudharabah ,  para peserta  sebagai  pihak  yang  menyertakan  modal  atau shahibul  mal dan  pihak  leader  atau yang  disebut mudharib hanya  menyertakan  modal  dalam  bentuk  keahlian/  keterampilan usaha,  tidak  ikut  berpartisifasi  dalam  penyertaan  modal.  Akad musyarakah dimaksudkan saat peserta dan leader ikut berpartisifasi dalam pengumpulan modal, dan di antara syarik ditunjuk  sebagai leader .  Dimana leader berhak  memperoleh  pendapatan/  penghasilan tambahan  dengan  akad  tersendiri  karena  kedudukannya  sebagai  pengelola.  Sedangkan penggunaan  akad wakalah berarti  peserta  sebagai muwakkil dan leader berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad wakalah bil ujrah , maka wakil berhak mendapatkan ujrah.
Senada  dengan  ketentuan  akad  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  sindikasi syariah  di  atas.  Landasan  hukum  dari  pembiayaan  syariah  di  Indonesia  dapat  diketahui berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Di dalamnya  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  ialah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ,  akad  sewa  menyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli dalam  bentuk ijarah  muntahiyya  bit  tamlik ,  transaksi  jual  beli  ( murabahah,  salam, isthisna’ ), dan akad pinjam-meminjam dalam bentuk piutang dan qardh . 16
Kedua,  pelaksanaan  akad  antara  entitas  Sindikasi  dengan  nasabah  dapat dilangsungkan dengan beberapa akad meliputi  akad jual beli (baik  jual  beli musawamah, murabahah,  salam atau salam paralel,  istishna’ atau istishna’ paralel ),  akad ijarah atau IMBT, musyarakah mutanaqishah , dan akad kerjasama untuk usaha pertanian ( muzara’ah, mukhabarah,  mugharasah, dan musaqah ).  Ketiga,  penggunaan  rekening  dan  dokumen dalam akad ini memiliki ketentuan bahwa dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya  boleh  diadministrasikan/  disusun  dalam  satu  dokumen.  Sedangkan  apabila
salurkan-pembiayaan-sindikasi-rp126-miliar-di-proyek-air-minum,  diakses  pada  tanggal  22  Oktober 2020 Pukul 13:00 WIB.
16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
sindikasi  dilakukan  antara  Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan  Lembaga  Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening  yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk  (perjanjian  bersama)  yang  kemudian  dibuat  dokumen  untuk  Lembaga  Keuangan Syariah  tersendiri  dan  dibuat  pula  dokumen  khusus  untuk  Lembaga  Keuangan Konvensional  secara  tersendiri.  Dan  yang  terakhir,  apabila  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 17
Inovasi  produk  keuangan  dan  perbankan  syariah  merupakan  tiang  pokok  dalam upaya  pengembangan  industri  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Terobosan  produk  Bank Syariah  ditujukan  untuk  menyediakan  sarana  kebutuhan  transaksi  keuangan  masyarakat yang selaras  dengan kaidah hukum  Islam.  Inovasi  produk secara nyata harus diupayakan agar  mampu  memodifikasi  produk-produk  keuangan  konvensional  menjadi  produk  yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai cara untuk merespon terhadap perkembangan pasar keuangan  yang semakin  maju dan canggih. 18 Salah satu  inovasi  yang cukup berkembang dalam  produk  pembiayaan  di  Bank  Syariah  yakni  pembiayaan  sindikasi  yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah.
Pembiayaan  sindikasi  di  Bank  Syariah  dalam  penerapannya  banyak  yang menggunakan akad musyarakah , secara spesifik yaitu musyarakah mutanaqishah . Dimana pembiayaan sindikasi syariah harus memenuhi rukun setidaknya terdapat bank-bank yang melakukan  kesepakatan  untuk  memberikan  pembiayaan  sindikasi  kepada  suatu  nasabah, adanya  kesepakatan  para  bank  peserta  sindikasi  tersebut  harus  dituangkan  dalam  suatu akad musyarakah/ sindikasi dan adanya para peserta sindikasi yang melakukan kerja sama dalam suatu objek yaitu pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada nasabah.
Musyarakah mutanaqishah itu sendiri ialah jenis akad kerjasama antara dua pihak atau  lebih  yang  berasal  dari  lafadz syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan yang memiliki arti kerjasama, perusahaan atau kumpulan. Sedangkan mutanaqishah dihasilkan dari  lafadz yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun yang  artinya  mengurangi  secara bertahap. Musyarakah  mutanaqishah merupakan  akad  musyarakah  atau  syirkah  yang kepemilikan barang atau modal salah satu pihak ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya. 19 Musyarakah  mutanaqishah ialah  akad  kerjasama bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra  usaha  yang  lain  untuk  jangka  waktu  tertentu. 20 Sementara  itu  pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip syirkatul 'inan , yang  porsi  ( hishshah )  modal  salah  satu syarik (Bank  Syariah)  berkurang  disebabkan
17 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi ( al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’ )
18 Ismail Nawawi, Keuangan Islam, (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2015), hlm. 528.
19 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah 20 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 212
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
pengalihan  komersial  secara  bertahap  ( naqlul  hishshah  bil  'iwadli  mutanaqisah )  kepada syarik yang lain (nasabah). 21
Akad musyarakah  mutanaqishah tidak  dikenal  dalam  istilah fiqh klasik  layaknya IMBT,  akad  tersebut  lahir  seiring  perkembangan  dan  tuntutan  dalam  lembaga  keuangan syariah  apakah  mampu  beradaptasi  ataukah  tidak.  Produk  pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini  digunakan  untuk  mengimbangi  produk  KPR  untuk  pembiayaan perumahan  dan  properti  dari  perbankan  konvensional.  Pemberlakuan  modifikasi  akad  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan  akses  pembiayaan  bagi  umat  Islam  secara syariah. Akad Pembiayaan musyarakah mutanaqishah merupakan salah satu jenis produk hasil  pembaharuan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  yang  dalam  hal  ini masuk dalam kategori multi akad atau hybrid contract .
Peyebutan hybrid  contract istilah  bahasa  Indonesia  disebut  dengan  multi  akad yakni  akad  yang  ganda  atau  lebih  dari  satu. 22 Sedangkan  dalam  istilah fiqh merupakan terjemahan dari kata Arab  yaitu al-‘uqud al-murakkabah yang memiliki arti akad  ganda/ rangkap. al-‘uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al-‘uqud dan al-murakkabah . Kata ‘aqd secara  etimologi  artinya  meratifikasi,  mengokohkan,  dan  mengadakan  perjanjian. Sedangkan  secara  terminologi ‘aqd berarti  mengadakan  perjanjian  atau  ikatan  yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan al-murakkabah secara etimologi, yakni mengumpulkan  atau  menghimpun. 23 Hybrid  contract memiliki  arti  penggabungan  antara dua  akad  atau  lebih  menjadi  satu  nama  akad.  Secara definitif , hybrid  contract adalah kesepakatan nasabah dengan lembaga keuangan untuk melaksanakan transaksi yang terdiri dari lebih dari satu akad.
Berdasarkan  uraian  kepustakaan  dan  analisis  tentang  status  pembiayaan  sindikasi Bank Syariah di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam hal ini bekerjasama dengan bank lainnya untuk melakukan  pembiayaan  terhadap  sebuah  proyek/  kebutuhan  dari  nasabah  yang  bersifat signifkan  (besar).  Pembiayaan  sindikasi  di  Bank  Syariah  rata-rata  menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah ,  seperti  di  Bank  Syariah  Mandiri  dan  Bank  Jateng  Syariah. Telah  diketahui  bahwa  akad musyarakah  mutanaqishah ialah  akad  pembiayaan  yang diperbolehkan,  sebagaimana  ketentuan  dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor  91  tahun  2014  (di samping  akad  pembiayaan  lain  yang  diperbolehkan  seperti musawamah,  murabahah, salam atau salam  paralel,  istishna’ atau istishna’  paralel ),  akad ijarah atau  IMBT,  dan atau akad pembiayaan usaha pertanian). Oleh karena itu, maka pembiayaan sindikasi Bank Syariah  di  Indonesia  telah  mengakomodir  ketentuan-ketentuan  baik  dalam  Undang- undang Perbankan Syariah, KHES, Fatwa DSN, dan peraturan lain yang terkait. Sehingga aplikasi  pembiayaan  sindikasi  syariah  pada  banyak  Bank  Syariah  di  Indonesia  pada
21 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Produk Pembiayaan
22 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2: 2013, hlm. 206.
23 Hasanudin,  “Multi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah di Indonesia”, Multi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah, (Mei, 2009), hlm. 3.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
prinsipnya  telah  selaras  dengan  Hukum  Ekonomi  Syariah,  namun  masih  tetap membutuhkan perhatian secara intens dalam hal pengawasannya.

## Penutup
Inovasi produk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menerapkan akad yang bersifat hybrid  contract atau  multi  akad.  Penerapan al-uqud  al-murakkabah atau  multi  akad  pada lembaga  keuangan  syariah  cukup  banyak  dan  beraneka  ragam  jenisnya,  salah  satunya  yaitu penggunaan  akad  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah .  Pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini  dapat  dijumpai  pada  beberapa  produk  Bank  Syariah  diantaranya  yakni pembiayaan  sindikasi  syariah.  Secara  umum,  pembiayaan  sindikasi  Bank  Syariah  di Indonesia  telah  mengakomodir  ketentuan-ketentuan  baik  dalam  Undang-undang  Perbankan Syariah,  KHES,  Fatwa  DSN,  dan  peraturan  lain  yang  terkait.  Sehingga  penerapan pembiayaan  sindikasi  syariah  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia  pada  prinsipnya  telah  selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah.
Akad musyarakah  mutanaqishah merupakan  penggabungan  dari  akad musyarakah dan  juga  akad ijarah .  Dalam  konteks  pembiayaan  sindikasi,  akad musyarakah disini  terjadi karena  pada  pembiayaan  sindikasi  nasabah  memberikan  kontribusi  sebagai  uang  muka. Sementara  akad ijarah terjadi  karena  pada  setiap  angsuran  yang  dibayarkan  oleh  nasabah tersebut  juga  ditambahkan  dengan  biaya  sewa  setiap  bulannya.  Sehingga  aset  kepemilikan dari objek pembiayaan tersebut akan berpindah kepemilikan kepada nasabah setiap bulannya. Hal  demikian terjadi karena setiap angsuran  yang dibayarkan nasabah setiap bulannya akan mengurangi  aset  bank  yang  terdapat  pada  objek  sampai  aset  objek  tersebut  berpindah kepemilikan secara utuh.

## Daftar Pustaka
Arifiani,  Nurul  Dwi.  “Mekanisme  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  (Studi  Pada  Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank Jateng Syariah).” UIN Walisongo, 2016.
Ascarya. Akad dan Produk Perbankan Syariah . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Ascarya dan Diana Yumanita. Gambaran Umum Bank Syariah . Jakarta: PPSK BI, 2005. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi ( al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’ )
Hasanudin.  “Multi  Akad  dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  pada  Lembaga  Keuangan Syariah di Indonesia”. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah. Mei, 2009.
Isfandiar,  Ali  Amin. Analisis  Fiqh  Muamalah  tentang  Hybrid  Contract  Model  dan Penerapannya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jurnal  Penelitian  Vol.  10,  No.  2: 2013.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Produk Pembiayaan Nawawi, Ismail. Keuangan Islam. Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2015. Rahmayati.  “Pembiayaan  Sindikasi  Sebagai  Peningkatan  Portofolio  Pembiayaan  Perbankan Syariah.” Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Keislaman 7,  no.  1  (June  24,  2019):  1–16. http://194.31.53.129/index.php/Al-masharif/article/view/1617.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Kredit  Sindikasi:  Proses  Pembentukan  dan  Aspek  Hukum .  Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Wiratmini,  Ni  Putu  Eka. Sindikasi  Syariah  Berpotensi  Naik .  Financial  Bisnis, https://finansial.bisnis.com/read/20200209/90/1199080/sindikasi-syariah-berpotensi- naik, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 13:00 WIB
Wiratmini,  Ni  Putu  Eka. BNI  Syariah  Salurkan  Pembiayaan  Sindikasi  Rp126  Miliar  di Proyek Air Minum , Financial Bisnis: https://
finansial.bisnis.com/read/20200820/231/1281342/bni-syariah-salurkan-pembiayaan- sindikasi-rp126-miliar-di-proyek-air-minum,  diakses  pada  tanggal  22  Oktober  2020 Pukul 13:00 WIB
Yose,  Mardiana,  and  Rully  Trihantana.  “Peran  Serta  dan  Mekanisme  Bank  Syariah  Pada Pembiayaan  Sindikasi  Di  Bank  Syariah  Mandiri  Pusat.” Nisbah:  Jurnal  Perbnakan Syariah 3, no. 2 (December 18, 2017): 403. https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814. Yozika, Ferlangga Al, and Nurul  Khalifah. “Pengembangan  Inovasi  Produk Keuangan  Dan Perbankan  Syariah  Dalam  Mempertahankan  Dan  Meningkatkan  Kepuasan  Nasabah.” Jurnal Ilmiah Edunomika
1, no. 02 (August 21, 2017).
https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154.