Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## FLYPAPER EFFECT TERHADAP DETERMINAN BELANJA DAERAH DAN DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013-2018 ( TWO STAGE LEAST SQUARE )
Sagita Utami 1 , Deden Dinar Iskandar 2
Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
1 sagitautami@students.undip.ac.id , 2 deden_dinar@live.undip.ac.id

## Abstract
Fiscal  decentralization  and  regional  autonomy  implemented  in  Indonesia  aims  to increase regional fiscal capacity. This study aims to analyze the Flypaper effect and to see the factors that influence regional expenditure and local own-source revenue in Indonesia. Data analysis of research used panel data from 34 provinces in Indonesia in 2013-2018. This study uses the Two Stage Least Square (TSLS) method in estimating the regression model. The results of this study indicate that the first equation (RE), local  own  soruce  revenue,  GDP  per  capita,  population,  and  balancing  fund  are significant to regional expenditure. In the second equation (LOSR), the variables of GDP per capita, population, and local tax are significant to original local government revenue. Moreover, there is no flypaper effect phenomenon on regional expenditure.
Keywords: Local Own-Source Revenue, Regional Expenditure, Flypaper effect, Two Stage Least Square (TSLS)
JEL Classification: H72, H71

## PENDAHULUAN
Sejak  akhir  tahun  2019  yang  lalu,  implementasi  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  telah  genap  berusia  19  tahun.  Secara  resmi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Era Reformasi dimulai sejak 1 Januari 2001. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD  merupakan  rencana  keuangan  pemerintah  daerah  selama  satu  tahun  yang ditetapkan  oleh  peraturan  daerah  untuk  membiayai  semua  kegiatan  pembangunan dalam  setiap  tahun  anggaran.  APBD  terdiri  dari  tiga  komponen  utama  yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Komponen belanja daerah merupakan  perwujudan  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan  uangnya  untuk pelayanan  publik.  Belanja  daerah  merupakan  perkiraan  beban  pengeluaran  daerah yang  dialokasikan  secara  adil  dan  merata  agar  relatif  dapat  dinikmati  oleh  seluruh kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi,  khususnya  dalam  pemberian  pelayanan umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah diantaranya
1 Corresponding author

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
naiknya  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  jumlah  penduduk  dan  produk domestik  regional  bruto.  Pemerintah  Daerah  secara  mandiri  berwenang  untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah untuk menunjang belanja daerah. Namun, pemerintah pusat juga memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah  daerah  dalam rangka  memperkecil fiscal  gap melalui  mekanisme  fiskal transfers (penyaluran dana perimbangan) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Transfer dana ini juga memiliki tujuan lain  yaitu  untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah  karena  disini  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  penuh  untuk  mengatur  daerahnya  tanpa  ada  campur  tangan pemerintah pusat (Puspitasari & Indrajaya, 2012) .
(Halim,  2001)  menjelaskan  bahwa  ciri  utama  suatu  daerah  yang  mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi yaitu dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat yang seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi lebih besar. Meningkatnya transfer pemerintah kepada  daerah  untuk  meningkatkan  belanja  daerah,  menimbulkan  spekulasi  bahwa pengeluaran  pemerintah  daerah  merespon  perubahan  transfer  itu  secara  asimetris. Sehingga  hal  ini  mengindikasikan  terdapat  kemungkinan  adanya Flypaper  effect terhadap  belanja  daerah.  Istilah Flypaper  effect diperkenalkan  pertama  kali  oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997) yang terkenal dengan jargon “ Money Sticks Where It Hits ”. Menurut Maemunah (2016), Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Nurhayati & Wicaksono, 2017). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kusumadewi  &  Rahman,  2019)  dan  (S.
Handayani & Saifudin, 2018) menunjukkan hasil bahwa Flypaper effect tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  lebih  berhati-hati  dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri (PAD) daripada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Oates dalam (Halim, 2012) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut Flypaper effect .
UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pend  apatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengetahui  kondisi  perekonomian  daerah  tersebut. Rendahnya PAD akan meningkatkan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut  dapat  menandakan  terjadinya  krisis  ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap pendapatan  dalam  membiayai  belanja  daerah.  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Pendapatan Daerah periode 2013-2018 diseluruh Provinsi di Indonesia rata- rata memiliki presentase berada dibawah 50%.
Faktor penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak yang bekerja  dan  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah (Miragustia  Mayza,  2015).  Para  ahli  ekonomi  klasik  yang  di  pelopori  Adam  smith

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
beranggapan  bahwa  jumlah  penduduk  merupakan  input  yang  potensial  yang  dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus  menanggap  bahwa  pada  kondisi  awal  jumlah  penduduk  memang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  namun  pada  suatu  keadaan  optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya.
Eksplorasi penerimaan daerah untuk PAD salah satunya dapat dilihat dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Proporsi pajak daerah terhadap PAD di Indonesia dari tahun 2013-2018 secara keseluruhan berada diatas 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah karena merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah.  Kecuali  pada  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  merupakan  provinsi  baru dimana sumber pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Salah  satu  alat  untuk  mengukur  keberhasilan  perekonomian  suatu  wilayah adalah  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  itu  sendiri.  Semakin  tinggi  perumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula. Tingkat  kemakmuran  suatu  daerah  biasanya  diukur  dengan  besar  kecilnya  angka pendapatan per kapita. Angka pendapatan perkapita didapat dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB riil perkapita masing-masing provinsi di Indonesia  dari  tahun  2013  hingga  2018  rata-rata meningkat  tiap  tahunnya.  Apabila dilihat  secara  keseluruhan  pertumbuhan  ekonomi  PDRB  perkapita  di  Indonesia, terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.
Permasalahan  dasar  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  pemberian alokasi  transfer  kepada  daerah  yang  menjadikan  daerah  semakin  bergantung  pada penerimaan  alokasi  transfer  dan  ketidakmampuan  daerah  dalam  menggali  potensi PAD,  sehingga  berakibat  pada  perbedaan  dalam  penerimaan  maupun  pengeluaran antar  daerah.  Diberlakukannya  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  seharusnya selaras  dengan  peningkatan  PAD.  Namun,  berdasarkan  data  yang  dijelaskan sebelumnya, menjelaskan bahwa banyak daerah yang masih bergantung degan dana bantuan  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  mengenai  “ Flypaper  effect Terhadap  Determinan  Belanja Daerah dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 ( Two Stage Least Square )”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal memerlukan  adanya  pergeseran  beberapa  tanggung  jawab  terhadap  pendapatan ( revenue )  dan  atau  pembelanjaan  ( expenditure )  ke  tingkat  pemerintahan  yang  lebih rendah (A. Handayani, 2009).
Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya (Prasetya, 2013).

## Flypaper effect
Flypaper  effect berasal  dari  kata flypaper yang  berarti  kertas  lalat.  Istilah money sticks where it hits menjelaskan seperti lalat yang menempel pada kertas lalat dimana  uang  menempel  pada  tempatnya  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Okun  dalam (Inman, 2008) bahwa hibah (dana transfer) dari pemerintah akan tetap berada di tangan pemerintah,  dan  pendapatan  individu  (pendapatan  daerah)  akan  tetap  menjadi pendapatan  daerah  (individu)  tersebut.  Menurut  Maemunah, Flypaper  effect merupakan  suatu  kondisi  dimana  stimulus  terhadap  pengeluaran  daerah  yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar  dari  stimulus  yang  disebabkan  oleh  perubahan  dalam  pendapatan  daerah (Nurhayati & Wicaksono, 2017).
Untuk mendeteksi terjadinya Flypaper effect pada Belanja Daerah, dilakukan dengan  membandingkan  efek  DAU,  DAK,  dan  DBH  dengan  efek  PAD  terhadap Belanja Daerah. Syarat terjadinya Flypaper effect adalah apabila efek (nilai koefisien) dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripaa efek  PAD  dan  keduanya  sama-sama  signifikan.  Maimunah  (2006)  dalam (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017).

## Intergovernmental Transfer
Intergovernmental Transfer atau dana transfer merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, Dana Perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiscal vertical (ketimpangan antar tingkat pemerintahan), maupun horizontal (ketimpangan antar pemerintahan daerah) (Bank, 2010). Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan kedalam dua kategori besar, yaitu transfer tanpa syarat ( unconditional transfer, general purpose grant, block grant )  dan  transfer  dengan  syarat  ( conditional  grant,  categorical  grant,  specific purpose grant ) (Broadway & Shah, 2006).
Di Indonesia, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana  perimbangan  dibentuk  untuk  mendukung  pendanaan  program  otonomi.  Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi  khusus  (DAK).  Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antaradaerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu dengan tujuan untuk membantu menadanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang manjadi kewenangan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan  angka  presentase  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Dalam  teori  makro  mengenai  perkembangan  pemerintah  dikemukakan  oleh  para ahli  ekonomi  dan  dapat  dikembangkan  menjadi  tiga  golongan  yaitu  Model Pembangunan tentang Pengeluaran Pemerintah, Hukum Wagner, dan Teori Peacock dan Wiseman. (Guritno, 1994 dalam Santosa & Rahayu, 2005). Model Pembangunan Tentang  Pengeluaran  Pemerintah  dikembangkan  oleh  Rostow  dan  Musgrave  yang menghubungkan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Hukum Wagner menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan  bahwa  pemerintah  senantiasa  memperbesar  pengeluaran  sedangkan masyarakat  tidak  suka  membayar  pajak  yang  semakin  besar  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.
Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  struktur  anggaran  daerah, elemen-elemen  yang  termasuk  dalam  belanja  daerah  terdiri  dari  belanja  aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Keuangan,  2017).  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai  perwujudan  desentralisasi.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik, Pendapatan  Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas- dinas,dan penerimaan lain-lain.
Kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dilihat dari besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap  APBD,  semakin  kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan  ekonomi  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  diikuti  oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sukirno, 2016). Secara umum, pembangunan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  menyebabkan  kenaikan pendapatan per kapita riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang yag disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator  keberhasilan  pembangunan  dalam  suatu  perekonomian.  Pertumbuhan ekonomi  dapat  didefinisikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Terdapat  beberapa  pemikiran  atau  teori  mengenai  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi,  seperti  teori  pertumbuhan  klasik,  teori  Schumpeter,  Teori Harrord-Domar,  dan  Teori  Pertumbuhan  Neo-Klasik  (Sukirno,2016).  Menurut pandangan  ahli-ahli  ekonomi  klasik  terdapat  empat  faktor  yang  memoengaruhi pertumbuhan  ekonomi  yaitu  :  jumlah  penduduk, jumlah  stok  barang-barang  modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dan  jumlah  penduduk.  Teori  Schumpeter  menekankan  tentang  pentingnya  peranan pengusaha  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi.  Teori  Harrord-Domar menekankan  arti  pentingnya  pembentukan  investasi  bagi  pertumbuhan  ekonomi. Semakin tinggi investasi maka perekonomian akan semakin baikTeori Pertumbuhan Neo-Klasik  dikembangkan  oleh  Abramovits  dan  Solow.  Dijelaskan  bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

## METODE PENELITIAN
Terdapat dua tipe variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  (independen)  sedangkan  variabel  independen dijelaskan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Variabel dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Belanja  Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah. Kemudian, untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari BPS 34 Provinsi di Indonesia dan DJPK Kementrian Keuangan Republik  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  data  panel  yang  merupakan gabungan antara data runtut waktu ( time series ) dari periode 2013 hingga 2018 dan data silang ( cross-section ) yang meliputi 34 provinsi di Indonesia. Seluruh variabel dalam  penelitian  ini  menggunakan  logaritma  natural  untuk  menyamakan  satuan variabel dalam bentuk persen yang merupakan syarat penyelesaian persamaan regresi. Berikut spesifik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Tabel 1 Jenis dan Sumber Data
Data Keterangan Satuan Sumber Data Belanja Daerah Jumlah belanja daerah per 34 provinsi di Indonesia Rupiah DJPK Kementrian Keuangan PAD Pendapatan Asli Daerah per 34 provinsi di Indonesia Rupiah DJPK Kementrian Keuangan PDRB  Per Kapita PDRB dibagi jumlah penduduk atas dasar harga konstan Rupiah Badan Pusat Statistika umlah penduduk Jumlah penduduk per 34 provinsi di Indonesia Orang/ jiwa Badan Pusat Statistika Pajak Daerah Jumlah pajak daerah per 34 provinsi di Indonesia Rupiah DJPK Kementrian Keuangan Sumber: BPS dan DJPK kemenkeu, diolah 2020
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis Two  Stage  Least  Square serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi eviews10. Metode Two Stage Least Square (TSLS) adalah salah satu metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis  persamaan  structural.  TSLS  digunakan  pada  penelitian  ini  karena  dalam pendahuluan, salah satu sumber pembiayaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah sendiri juga dipengaruhi oleh variabel lain.  Sehingga,  penelitian  ini  menggunakan  TSLS  dimana  dalam  TSLS  terdapat variabel independen yang diestimasi dengan persamaan tersendiri.
Bentuk  persamaan  struktural  dalam  penelitian  ini  secara  sistematis dirumuskan sebagi berikut:
LnBDit = 𝛼 " + 𝛼 # LnPAD it + 𝛼 $ LnPDRBPK it + 𝛼 % LnJmlP it + 𝛼 & LnDaper it + e it …(1) LnPADit = β 0 + β # LnPDRBPK it + β $ LnJmlP it + β % LnPJD it + u it …………………(2)
Keterangan:
BD = Belanja Daerah (rupiah) PAD = Pendapatan Asli Daerah (rupiah) PDRBPK = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Harga Konstan (rupiah) JMLP = Jumlah Penduduk (jiwa) Daper = Dana Perimbangan (rupiah) 𝛼 " , β 0 = Intercept
α , β = Nilai Koefisien Variabel i = 1,2,3,….,34 (data crossection 34 Provinsi) t = 1,2,3,4,5,6 (data time series , tahun 2013-2018) e it , u it = error term
Seluruh  variabel  diberikan  perlakuan  dengan  transformasi  logaritma  natural untuk  menyamakan  satuan  dalam  penelitian  dimana  terdapat  satuan  dalam  bentuk rupiah dan jiwa. Dalam menganalisis kedua model dalam persamaan diatas, metode

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
yang  digunakan  adalah  persamaan  simultan  karena  terjadi  hubungan  yang  saling mempengaruhi  antar  variabel  endogen  secara  simultan.  Sehingga,  regresi  tunggal dengan metode OLS ( Ordinary Least Square ) bias untuk digunakan Identifikasi  merupakan  suatu  cara  untuk  mencari  suatu  penyelesaian  yang tunggal  sebagai  parameter  structural  dari  bentuk  sederhana  dalam  suatu  model. Identifikasi  model  persamaan  simultan  dilakukan  untuk  menentukan  metode  yang sesuai  untuk  mengestimasi  model  tersebut  (Purnamasari,  2015).  Uji  identifikasi  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  persamaan  tidak  atau  kurang  teridentifikasi ( underidentified ),  tepat  teridentifikasi  ( exactly  identified ),  dan  terlalu  teridentifikasi ( over identified ) (Gujarati, 2013).
Jika  K-k  =  m-1,  maka  persamaan  tepat  teridentifikasi  ( exactly  identified ), sedangkan  jika  K-k  m-1  maka  persamaan  terlalu  teridentifikasi  ( over  identified ). Berdasarkan hasil identifikasi model untuk persamaan belanja daerah didapatkan nilai K-k adalah 1 (6-5) dan m-1 adalah 1 (2-1) sehingga 1 = 1 ( exactly identified ) dan pada persamaan pendapatan asli daerah nilai K-k adalah 2 ( 6-4) dan m-1 adalah 1 (2-1) sehingga 2 > 1 ( over identified ) Berdasarkan hasil uji identifikasi diatas, menjelaskan bahwa  hasil  kedua  uji  identifikasi  tersebut over  identified dan exactly  identified sehingga penelitian ini akan menggunakan metode Two Stage Least Square (TSLS), metode TSLS ini akan menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien. Two Stage Least  Square (TSLS)  adalah  salah  satu  metode  regresi  yang  termasuk  ke  dalam kelompok analisis persamaan struktural. Metode ini merupakan perluasan dari metode OLS yang biasa digunakan dalam perhitungan analisis regresi.
Sebelum melakukan estimasi model persamaan simultan, perlu dilakukan uji simultanitas terlebih dahulu. Uji Simultan Hausman digunakan untuk membuktikan terjadi  masalah  simultan  antar  persamaan  struktural.  Pada  dasarnya,  uji  apakah variabel independen terkorelasi dengan error term (Gujarati & Porter, 2013). Ketika antar  persamaan  struktural  memiliki  hubungan  simultanitas,  metode  analisa  yang digunakan  yaitu Two  Stage  Least  Square (TSLS)  sehingga  menghasilkan  estimator yang  konsisten  dan  efisien.  Uji  simultanitas  Hausman  dapat  dilakukan  dengan meregresikan  nilai  residual  antar  persamaan  kemudian  melihat  perbandingan  nilai probability variabel  dengan  nilai  signifikansi  =  5%,  dengan  syarat  Jika  nilai probability <  0,05  maka  Ho  tidak  dapat  diterima,  yang  berarti  terdapat  masalah simultanitas dan Jika nilai probability > 0,05 maka Ho diterima, yang berarti tidak terdapat masalah simultanitas (Widarjono, 2016).
Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik ( Best Linear Unbiased Estiamtor/ BLUE ). Kondisi ini akan terjadi jika data yang digunakan terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Adapun terdapat 4 cara untuk menguji penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu: Deteksi Normalitas merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah variabel error berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji parsial dan simultan mengasumsikan bahwa nilai  residual  mengikuti  distribusi  normal.  Deteksi  distribusi  normalitas  dalam penelitian ini menggunakan metode grafik dan Jarque-Bera test (Gujarati, 2013). Deteksi  multikolinearitas  bertujuan  untuk  melihat  apakah  antara  variabel independen saling berkorelasi kuat atau tidak. Konsekuensi multikolinearitas adalah

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
invalidnya  signifikansi  variabel  maupun  besaran  koefisien  variabel  dan  konstanta. Multikolinearitas diduga terjadi apabila estimasi menghasilkan nilai R kuadrat yang tinggi  (lebih  dari  0,9),  nilai  F  tinggi,  dan  nilai  t-statistik  semua  atau  hampir  semua variabel  penjelas  tidak  signifikan  (Ghozali  &  Ratmono,  2013).  Pegujian Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan correlation matriks. Apabila nilai koefisien korelasi yang terjadi antara variabel independen yang berbeda tidak melebihi nilai rule of thumb (0,9) maka dikatakan model regresi yang diteliti tidak terdeteksi masalah multikolinearitas.
Deteksi  Heteroskedastisitas  adalah  uji  untuk  melihat  apakah  varian  dari variabel error homogeny ataukah heterogen. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk  mendeteksi  heteroskedastisitas  adalah  dengan  menggunakan uji  Glejser. Jika nilai probability lebih  besar  dari α 5  persen  (0,05)  maka  tidak  terdapat heteroskedasitas, begitu juga sebaliknya, jika terdapat probabilty lebih kecil dari α 5 persen (0,05) maka terdapat heteroskedasitas.
Autokorelasi merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah variabel error di periode sekarang berkorelasi atau tidak dengan periode sebelumnya (Nurhayati & Wicaksono,  2017).  Autokorelasi  merupakan  suatu  gejala  dimana  terdapat  korelasi antara  serangkaian  observasi  yang  diurutkan  berdasarkan  waktu  ( time-series )  atau tempat seperti pada data cross-section (Gujarati & Porter, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan durbin Watson. Autokorelasi dapat di deteksi dengan melakukan perbandingan nilai d dengan dL (batas bawah) dan dU (batas atas) pada statistik Durbin Watson.
Metode
Newey-West merupakan  perluasan  dari standard  error heteroskedastisitas-konsisten  White  yang  digunakan  untuk  memperbaiki standard error OLS. Standard error yang telah dikoreksi juga disebut sebagai standard error HAC ( Heteroscedasticity and Autocorrelation Consisten t) atau cukup disebut sebagai standard  error Newey-West .  Dalam  sample  yang  cukup  besar, metode Newey-West dapat  mengoreksi standard  error OLS  dalam  situasi  autokorelasi  dan heteroskedastisitas (Gujarati, 2013).
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengukur hasil estimasi pada suatu model guna  menjelaskan  hasil  tersebut.  Adapun  yang  termasuk  dalam  pengujian  hipotesis yaitu  koefisien  determinasi  ( R $ ),  uji  koefisien  secara  individual  (uji-t),  serta  uji koefisien secara keseluruhan (uji F).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil estimasi sistem persamaan struktural belanja daerah dan pendapatan asli daerah dengan metode TSLS ( Two Stage Least Square) . Data diolah menggunakan program E-Views10. Data tersebut terdiri dari 204 observasi.
Tabel 2 Hasil Regresi Persamaan Belanja Daerah Metode Two Stage Least
Square Variabel Koefisien  Std. Error t-Statistic Prob. C -19.14892 4.583960 -4.177375 0.0000 LNPAD 0.296816 0.015723 18.87723 0.0000
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
LNPDRBPK 1.410832 0.166307 8.483300 0.0000 LNJMLP 0.985969 0.426288 2.312918 0.0220 LNDAPER 0.051583 0.002787 18.50643 0.0000 Adjusted R-squared 0.989533 F-statistic 519.6904 Sumber: Data sekunder, diolah 2020
Berdasarkan  hasil  estimasi  dengan  menggunakan fixed  effect TSLS  yang ditunjukkan  pada  tabel  2  maka  model  persamaan  Belanja  Daerah  yang  dihasilkan adalah sebagai berikut:
LnBD it = -19.14892 + 0.296816 LnPAD it + 1.410832 LnPDRBPK it + 0.985969
LnJMLP it + 0.051583 LnDAPER it
Diperoleh  nilai adjusted R-squared sebesar  0,989533.  Hal  ini  berarti  bahwa 98,95 persen belanja daerah di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya 1,05 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai F- statistik pada penelitian ini sebesar 519,6904. Sehingga F statistik > F-tabel (519,6904 >2,65) hal ini berarti variabel independen (PAD,PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan  Dana  Perimbangan)  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen (Belanja Daerah) secara signifikan.
Hasil uji t-statistik dengan nilai t tabel sebesar 1,65263, Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 18,87723 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung  sebesar  8.483300  (t  hitung  >  t  tabel)  dan  angka  signifikansi  dibawah  0,05. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 2.312918 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.  Variabel  Dana  perimbangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja daerah karena t hitung sebesar 18.50643 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.

## Tabel 3 Hasil Regresi Persamaan Pendapatan Asli Daerah
Variabel Koefisien t-Statistic Prob. C -24.67082 -3.864582 0.0002 LNPDRBPK 1.085620 4.839250 0.0000 LNJMLP 1.891341 2.940907 0.0037 LNPJD 0.177538 12.89214 0.0000 Adjusted R-squared 0.989446 F-statistic 529.6603 Sumber: Data sekunder, diolah 2020
Berdasarkan  hasil  estimasi  dengan  menggunakan  metode Ordinary  Least Square dengan fixed  effect  model yang  ditunjukkan  pada  tabel  3  maka  model persamaan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
LnPAD = -24.67082 + 1.085620 LnPDRBPK + 1.891341 LnJMLP + 0.177538 LnPJD
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Diperoleh  nilai adjusted R-squared sebesar  0,989446.  Hal  ini  berarti  bahwa 98,9  persen  pendapatan  asli  daerah  di  Indonesia  dapat  dijelaskan  oleh  variabel pendapatan  per  kapita,  jumlah  penduduk,  dan  pajak  daerah,  sedangkan  sisanya  1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai F-statistik pada penelitian ini sebesar 529,6603. Sehingga F statistik > F-tabel (529,6603>(2,26) hal ini  berarti  variabel  independen  (PDRB  Per  Kapita,  Jumlah  Penduduk,  dan  Pajak Daerah)  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen  (Pendapatan  Asli Daerah) secara signifikan.
Hasil  uji  statistik  dengan  nilai  t  tabel  sebesar  1,65263  diperoleh  bahwa Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD  karena  t  hitung  sebesar  4,839250  (t  hitung  >  t  tabel)  dan  angka  signifikansi dibawah 0,05.Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD  karena  t  hitung  sebesar  2,940907  (t  hitung  >  t  tabel)  dan  angka  signifikansi dibawah  0,05.Variabel  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung sebesar 12,89214 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signfikan terhadap Belanja Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < α = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0.296816. Nilai koefisien 0.296816 dengan menganggap variabel lain konstan, apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0.296816 persen. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Sasana,  2010)  menunjukkan Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  130 Daerah dengan koefisien PAD 0,75 Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Darah 1 juta rupiah akan akan meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia sebesar 0,75 juta rupiah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Wati & Fajar, 2017) menunjukkan  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja  Daerah  Hal  tersebut  berarti  Pendapatan  Asli  Darah  akan  meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia.

## Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  estimasi,  variabel  PDRB  Per  Kapita  berpengaruh positif dan signfikan terhadap Belanja Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < α = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 1,410832. nilai koefisien 1,410832 dengan menganggap variabel lain konstan, apabila PDRB Per Kapita meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,410832 persen. Hasil ini sesuai dengan Hukum Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, peningkatan pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori  Peacock  dan  Wiseman  bahwa  masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat  toleransi pajak, dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Sukartini  &  Saleh, 2012) bahwa pada level pemerintah provinsi, pengujian hukum Wagner untuk kasus pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terbuki. Kedua jenis pengeluaran ini

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
secara signifikan dipengaruhi oleh variasi dalam PDRB per kapita dalam penelitian mengenai Pengujian Hukum Wagner pada level provinsi di Indonesia periode 2000- 2009.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Mutiary,  2017)  menunjukkan Pendapatan  per  kapita  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah dengan  koefisien  pendapatan  per  kapita  0,24  Hal  ini  berarti  setiap  kenaikan Pendapatan Per Kapita 1 rupiah akan akan meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia sebesar 0,24 rupiah.

## Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  regresi  diketahui  bahwa  Jumlah  Penduduk  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,0220 < α = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,985969. nilai  koefisien  0,985969  dengan  menganggap  variabel  lain  konstan,  apabila  jumlah penduduk  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  akan  meningkatkan  belanja  daerah sebesar 0,985969 persen.
Semakin besar dan meningkat jumlah penduduk di suatu daerah maka semakin diperlukannya adanya peningkatan sarana dan prasana umum baik dari segi kualitas maupun  kuantitas.  Sehingga,  perkembangan  penduduk  yang  semakin  besar memerlukan  anggaran  yang  semakin  besar.  Hasil  regresi  diatas  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) yang mengemukakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada periode 2004-2008 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  regresi  diketahui  bahwa  Dana  Perimbangan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < α = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,051583. nilai koefisien 0,051583 dengan menganggap variabel lain konstan, dana perimbangan meningkat  sebesar  1  persen,  maka  akan  meningkatkan  belanja  daerah  sebesar 0,051583 persen.
Tujuan  dari  dana  perimbangan  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiscal antara  pemerintah  dan  pemerintahan  daerah  dan  antar  pemerintah  daerah.  Semakin besara dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan (Halim, 2012). Hasil penelitian ini sesuai  dengan  penelitian  (Armawaddin,  2018)  tentang Flypaper  effect dengan menggunakan  model  SEM  dan  PLS  dengan  hasil  Dana  Perimbangan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Hasil  regresi  diatas  sejalan  dengan (Aminus,  2018)  dan  (Wati  &  Fajar,  2017)  bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Ogan Ilir periode 2012- 2016 dan Kota Bandung pada periode 2004-2015.

## Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  regresi  diketahui  bahwa  PDRB  Per  Kapita  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < α = 0,05 dengan nilai koefisien 1,002683. Nilai koefisien 1,002683 dengan menganggap variabel lain konstan, PDRB Per Kapita

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1,002683 persen.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Wulandari & Ayuningsasi, 2014) menunjukkan  Pendapatan  Per  Kapita  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  koefisien  0,875  Hal  ini  berarti  setiap  kenaikan Pendapatan Per Kapita 1 persen, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,875 persen.

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  regresi  diketahui  bahwa  Jumlah  Penduduk  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan  nilai  signifikan  sebesar  0.0000  < α =  0,05  dengan  nilai  koefisien  sebesar 1.668643. nilai koefisien 1.668643 dengan menganggap variabel lain konstan, Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1.668643 persen.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Gitaningtyas  &  Kurrohman,
2014)  menunjukkan  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sesuai dengan teori dari Simanjuntak (Halim, 2001) yang menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipegaruhi oleh  jumlah  penduduk,  jika  jumlah  penduduk  meningkat  maka  pendapatan  yang ditarik akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Santosa & Rahayu,  2005)  menunjukkan  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  tersebut  berarti  Jumlah  Penduduk  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri.

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < α = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,252741. Nilai  koefisien  0,252741  dengan  menganggap  variabel  lain  konstan,  Pajak  Daerah meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,252741 persen.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Usman,  2017)  menunjukkan Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah dengan koefisien 0,946. Hal ini berarti setiap kenaikan Pajak Daerah 1 persen akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 0,946 persen. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Natoen, Dewata, Sari, Ardiani, & Leonasari, 2018) menunjukkan Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Hal  tersebut  berarti  Pajak  Daerah  akan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Sumatera Selatan.
Identifikasi Flypaper effect di Indonesia
Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien dari PAD terhadap belanja daerah sebesar 0,296816 lebih besar daripada koefisien Dana Perimbangan sebesar 0,051583 terhadap Belanja Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh PAD lebih besar  dibandingkan  dengan  pengaruh  Dana  Perimbangan.  Hal  ini  berarti  tidak ditemukan Flypaper effect dalam penelitian ini.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sasana, 2010) dan (Nurhayati & Wicaksono, 2017) dimana terdapat Flypaper effect terhadap belanja  daerah  pada  Provinsi  di  Indonesia  pada  periode  2005-2008  dan  terdapat Flypaper effect pada realisasi APBD di seluruh Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2016. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hafiluddin, 2013) dimana tidak terdapat Flypaper  effect pada  33  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  periode  2004 hingga 2012 .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai determinan pendapatan asli daerah dan Flypaper effect terhadap belanja  daerah di Indonesia periode 2013- 2018 dengan menggunakan regresi data panel dapat disimpulkan, yaitu tidak terdapat fenomena Flypaper effect terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  mengindiaksikan  bahwa  dari  34  Provinsi  di Indonesia, lebih banyak provinsi dengan respon belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi lebih dipengaruhi oleh efek PAD daripada Dana Perimbangan. Temuan  empiris  pada  Belanja  Daerah  menunjukkan  hasil  penelitian  sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Variabel  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Variabel  Dana  Perimbangan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Seluruh Provinsi di Indonesia. Hasil  penelitian  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  juga  sesuai  dengan  hipotesis penlitian.  Variabel  PDRB  Per  Kapita  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Variabel  Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.
Berdasarkan  analisis  dan  kesimpulan  penelitian,  peneliti  mengajukan  saran diantaranya,  perlu  adanya  dorongan  terhadap  Pemerintah  Daerah  untuk  terus menumbuhkan  potensi  PAD  serta  Alokasi  Belanja  Daerah  secara  rasional  sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil daerah sehingga pemerataan kemampuan fiskal seluruh daerah dapat terpenuhi. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan pengelompokan daerah berdasarkan kemampuan fiskalnya, sehingga dapat diketahui secara pasti kondisi riil pengelolaan keuangan pada seluruh Provinsi di Indonesia.

## REFERENSI
Aminus,  R.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten  Ogan  Ilir. Ekonomi  Global  Masa  Kini Mandiri , 9 . Https://Doi.Org/10.34209/Equ.V22i2.936
Armawaddin,  M.  (2018). Flypaper  effect Using  SEM  And  PLS  Models. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 10 (2), 192–201. Https://Doi.Org/10.17977/Um002v10i22018p192
Armawaddin,  M.,  Rumbia,  W.  A.,  &  Afiat,  M. N. (2017).  Analisis Flypaper  effect
Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Sulawesi.
Jurnal  Ekonomi  Dan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pembangunan Indonesia , 18 (1), 77–91. Https://Doi.Org/10.21002/Jepi.V18i1.773
Bank,  W.  (2010). Laporan  Penelitian  Dana  Transfer  Pusat  Ke  Daerah .  4–76. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-08-055294-1.00109-4
Broadway,  R.,  &  Shah,  A.  (2006).  Intergovernmental  Fiscal  Transfers.  In Intergovernmental Fiscal Transfers . Https://Doi.Org/10.1596/978-0-8213-6492- 5
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori,
Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 8 . Semarang: BP UNDIP. Gitaningtyas, K. Y., & Kurrohman, T. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur. Ilmiah  Mahasiwa 2014. , 1–7. Gujarati, D. N Dan Porter, D. C. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika (Terjemahan) (Buku 2. 5t). Jakarta: Salemba Empat.
Gujarati, D. N., & Porter, Dawn C. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika . Hafiluddin,  N.  (2013). Analisis  Flypaper  effect  Pada  Belanja  Daerah  Pemerintah Provinsi Di Indonesia . 1207–1223. Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  A.  (2009). Analisis  Pengaruh  Transfer  Pemerintah  Pusat  Terhadap Pengeluaran  Daerah  Dan  Upaya  Pajak  (Tax  Effort)  Daerah  (Studi  Kasus: Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah).” . Universitas Diponegoro Semarang. Handayani, S., & Saifudin. (2018). Flypaper effect Pada Pendapatan Asli Daerah ( Pad  ),  Dana Belanja  Daerah  Pada  Pemerintahan  Kabupaten  /  Kota  Di  Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Sri Handayani Saifudin Fakultas Ekonomi Universita Semarang ( USM ) Diterima : April 2018 . Disetujui : Juli 2018 . 16 (4), 79–106. Inman, R. P. (2008). The Flypaper effect Municipalities . (February 1995).
Keuangan, D. J. P. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah . Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2019). Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah. Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2 (2), 65. Https://Doi.Org/10.32662/Gaj.V2i2.615 Miragustia  Mayza,  R.  (2015). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh . Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah, 3(1), 9–16.
Mutiary, L. (2017). Flypaper effect: An Empirical Study Of Indonesia Case (2004 – 2010). Info Artha , 1 (1), 47–59. Https://Doi.Org/10.31092/Jia.V1i1.19 Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan . 7–15. Nurhayati, & Wicaksono, A. (2017). Analisis Flypaper effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun . 25 (1), 65–74.
Prasetya, F. (2013). Modul Ekonomi Publik Bagian VII: Teori Fiskal Federalisme. J ,
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
53 (9), 1689–1699.
Purnamasari,  D.  (2015).  Penduduk  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Sebuah  Penjelasan Empiris Baru Skripsi. Retrieved From Http://Eprints.Undip.Ac.Id/45748/1/12_Purnamasari.Pdf Puspitasari, R., & Indrajaya, I Gusti Bagus. (2012). Daerah Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Badung . 452–459. Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhinya  Dalam  Upaya  Pelaksanaan  Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri . Sasana, H. (2010). Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia . Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal . Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi. Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 19 (1), 1–24. Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
Usman,  R.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung Periode 2011-2015). JAF- Journal Of Accounting And Finance , 1 (01),
87–104. Https://Doi.Org/10.25124/Jaf.V1i01.902
Wati,  M.  R.,  &  Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah  Kota  Bandung. Equity , 21 (1),  1. Https://Doi.Org/10.34209/Equ.V21i1.628
Widarjono, A. (2016). Pengantar Ekonometrika Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Vol. 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Wulandari, P. P., & Ayuningsasi, A. A. K. (2014). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali . 530–539.