## HAK DAN STATUS PEREMPUAN HAMIL LUAR KAWIN DENGAN PRIA BERISTRI DALAM ADAT LARANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF HAM

## Ni Putu Ega Parwati

## Universitas Udayana
e-mail : egaparwati465@gmail.com

## ABSTRAK
Negara Indonesia tidak melarang dan tidak melegalkan poligami. Lebih tepatnya, negara memberikan pengecualian ketika dipenuhinya persyaratan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.  Permasalahan  yang  kemudian  muncul  adalah  ketika  terjadi  kehamilan perempuan dengan laki-laki yang sudah beristri dalam suatu masyarakat adat dimana hukum adatnya melarang poligami. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  mengkaji  norma  nukum  dari  sudut  pandang internal dalam hal ini yang menjadi kajiannya adalah norma konflik. Status perempuan yang hamil diluar perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri adalah mereka tetap melajang  dan  akan  menjadi  orang  tua  tunggal  bagi  anaknya  ketika  dilahirkan. Kebijakan pemerintah terhadap adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan HAM belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya asas monogami terbuka dan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat dalam Pasal 18b ayat (2) UUD Tahun  1945.  Sehingga  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  perempuan  tersebut  jelas mengalami ketidakadilan atas beberapa haknya yang hilang.
Kata Kunci : Hamil Luar Kawin, larangan Poligami, Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT
The Indonesian state does not prohibit and does not legalize polygamy. More precisely, the state provides exceptions when the requirements of Articles 4 and 5 of the Marriage Law are fulfilled. The problem that then arises is when a woman gets pregnant with a man who is already married in an indigenous community where the customary  law  prohibits  polygamy.  The  research  method  used  in  this  research  is normative legal research, examining legal norms from an internal point of view, in this case the study is the norm of conflict. The status of women who are pregnant outside of marriage with married men is that they are still single and will be single parents to their  children  when  they  are  born.  The  government's  policy  on  the  customary prohibition of polygamy in relation to the fulfillment of human rights has not been able
to  run  optimally  due  to  the  principle  of  open  monogamy  and  recognition  of  the traditional  rights  of  indigenous  peoples  in  Article  18b  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution.  So  that  a  common  thread  can  be  drawn  that  the  woman  clearly experiences injustice over some of her lost rights.
Keywords : Pregnant Out of Marriage; prohibition of polygamy; human rights

## PENDAHULUAN
Secara hakekat perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan yang diikat dalam sebuah akta  perkawinan  dimana  para  pihak  berstatus  sebagai  suami  untuk  laki-laki  dan  istri  untuk perempuan yang nantinya akan menimbulkan peristiwa hukum (hukum privat). Perkawinan tidak saja dilihat dari sudut hubungan jasmani, melainkan harus dipandang juga dari hubungan yang mengandung aspek substansial dan berdimensi jangka panjang yaitu rohani. 1 Dalam menjalankan sistem perkawinan, Negara Indonesia berpegang pada asas monogami terbuka dimana pelaksaan perkawinan tersebut dilakukan oleh satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Namun demikian,  terdapat  pengecualian  apabila  dihadapkan  pada  keadaan-keadaan  khusus  pengadilan bisa  memberikan  izinnya  kepada  laki-laki  untuk  mempunyai  istri  lebih  dari  satu  orang. Pengecualin tersebut, dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  poligami dapat dilakukan ketika:
a. Istrinya yang harusnya melakukan kewajibannya sebagai istri tetapi tidak dilakukan;
b. Laki-laki yang istrinya mengalami penyakit kronis atau cacat yang kesembuhannya tidak mungkin terjadi.
c. Tidak adanya keturunan pada perkawinan itu, akibat Istrinya tidak dapat mempunyai anak dari rahimnya
Poligami  dalam  rujukan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dicirikan  dengan  istilah dalam  menggambarkan  fenomena  seorang  pria  yang  menikahi  wanita  dalam  kurun  waktu bersamaan  menikahi  juga  wanita  lainnya 2 Poligami  dalam  kerangka  perkawinan  juga  disebut dengan  istilah  "poligami"  akan  tetapi  masyarakat  lebih  mengenalnya  dengan  istilah  poligami dimana perilaku ini sudah berlangsung cukup lama. 3 Di Indonesia hukum yang mengatur poligami dapat  ditemukan  pada  Pasal  3  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  pasal  tersebut  menekankan  mengenai, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Namun, karena Indonesia adalah negara yang bangsanya sangat majemuk maka terdapat pula beragam aturan mengenai poligami yang diatur
1 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazab  Indonesia:  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama,  Perempuan .  Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 6-7.
2 Siti  Hikmah,“Fakta  Poligami  Sebagai  Bentuk    Kekerasan  Terhadap  Perempuan”, Jurnal  Sawwa ,  Volume  7 Nomor 2, 2012,  hlm.3.
3 Loc.cit.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam  aturan  adatnya  masing-masing.  Seperti  aturan  adat  di  beberapa  desa  di  Bali  yang menerapkan  aturan  adat  bahwa  masyarakat  adatnya  tidak  diperkenankan  melakukan  poligami. Desa-desa tersebut terdapat di dua kabupaten seperti yang dikutip dalam bukunya Jiwa Atmaja antara lain ada di Kabupaten Bangli tepatnya di Desa Adat Bayung Gede, Desa Adat Bonyoh, Desa  Adat  Umbalan,  dan  Desa  Adat  Penglipuran,  serta  satu  desa  lagi  berada  di  Desa  Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. 4
Keberadaan hukum adat memang telah diperhatikan sejak awal oleh para tokoh pembangun Negara  Indonesia  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  majemuk  dan  ini  dikenal  dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk penghormatan filosofis bangsa Indonesia terhadap keanekaragamannya. Sesuai dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I Tahun1990 tepatnya tanggal  1  maret,  disebutkan  bahwa  kelompok  penduduk  asli  adalah  perkumpulan  individu- individu yang memiliki titik awal genealogis (dari satu zaman ke zaman) di wilayah geografis tertentu,  dan  memiliki  tatanan  kualitas,  sistem  kepercayaan,  ekonomi,  masalah  pemerintahan, budaya, sosial dan daerah sendiri. 5
Istilah mengenai hukum adat sendiri diperkenalkan oleh ahlli dari Belanda yang menguasai bidang hukum bernama Snouck Hurgronje. Sebelumnya sangat sedikit yang mengetahui tentang apa  yang  dikenal  dengan  hukum  adat,  tetapi  sejak  Van  Vollenhoven  dengan  bukunya Het Adatrecht van Nederland-Independent , istilah tersebut kemudian dikenal sebagai adatrecht atau hukum adat. 6 Menengok ke belakang, keberadaan kelompok masyarakat adat sudah ada beberapa waktu  sebelum  Indonesia  merdeka,  beserta  struktur  atau  kualitasnya.  Hal  ini  terbukti  ketika dihadapkan  dengan  melihat  berbagai  pedoman  yang  berlaku  untuk  persoalan  poligami,  kita menyadari bahwa hukum perkawinan sendiri menganut asas monogami terbuka dan aturan adat di setiap tempat memiliki ciri khas sesuai kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Salah satu aturan adat yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian adalah pelarangan poligami. Tidak  perlu  ditegaskan  lagi  bahwa  negara  ini  adalah  negara  yang  tidak  berdasar  kekuasaan melainkan apa yang ditekankan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga hal ini juga mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah harus berpijak pada  hukum. Negara yang  menganut  konsep  negara  hukum  salah  satu  ciri  khasnya  adalah  mengakui  dan  adanya penjaminan terhadap hak asasi manusia. 7
Pengakuan  terhadap  hak  dasar  kemanusiaan  dan  poligami  menjadi  menarik  dan  sangat penting  untuk  diperhatikan  ketika  adat  larangan  poligami  ini  dihadapkan  pada  kedaan  yang memerlukan  suatu  pengakuan  terhadap  seseorang  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  hak  dan kewajiban seseorang itu. Kita tidak bisa hanya melihat tujuan positif dari larangan poligami yakni untuk menyelamatkan kaum perempuan dari tindakan kesewenangan suami, karena dibalik tujuan positif itu ada hak asasi seseorang yang rampas. Larangan poligami menjadi permasalahan serius
4 Jiwa Atmaja, Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali , Udayana Universitas Press, Denpasar, 2008, hlm. 41.
5 Muhammad  Syamsudin,  “Beban  Masyarakat  Adat  Menghadapi  Hukum  Negara”, Jurnal  Hukum ,  Volume  3 Nomor 15, 2008, hlm.339.
6 Maladi Yanis, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 22 Nomor 3, 2010. hlm.250.
7 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia , CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 16.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ketika seorang perempuan dihamili oleh seorang pria yang sudah beristri dan yang lebih parahnya ketika anak dalam rahim perempuan itu lahir sebelum dilaksanakan perkawinan. Jika melihat Pasal 43  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  anak  yang  dilahirkan  dalam  kedaan  orang  tuanya  tidak  terjalin hubungan  perkawinan,  menyebabkan  dirinya  memiliki  keterbatasan  hubungan  yang  hanya  ada pada  ibu  dan  keluarga  dari  ibunya.  Kemudian  setelah  diterbitkannya  putusan  MK  Tahun  2010 (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), diputus dalam amarnya bahwa anak yang hadir sebelum terjadi perkawinan diantara orang tuanya tidak saja memiliki hubuungan keperdataan bersama ibu kandungnya  dan  keluarga  ibunya  tetapi  mempunyai  hubungan  keperdataan  juga  deangan  pria selaku  ayah  biologisnya.  Hal  ini  memberikan  makna  bahwa,  anak  luar  kawin  tersebut hubungannya dengan ayah biologisnya diakui dimana sebelumnya pengakuan tersebut tidak ada dikarenakan  antara  orang  tuanya  tidak  ada  ikatan  perkawinan  sehingga  menyebabkan  anak tersebut lahir di luar hubungan yang sah. 8
Jika kita kaji di sini jelas telah terjadi ketidakadilan terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan  dalam  suatu  daerah  dimana  aturan  adat  yang  berlaku  mengatur  mengenai pelaranganan dilakukan poligami oleh masyarakat adat tersebut. Untuk itu diperlukan kejelasan hukum yang nantinya akan menciptakan titik terang terhadap hak-hak yang seharusnya didapat oleh perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

## PERUMUSAN MASALAH
Sesuai dengan latar belakang tersebut, berikut merupakan 2 permasalahan yang akan dikaji:
1. Bagaimana status perempuan yang hamil diluar perkawinan yang sah dengan pria beristri dalam adat larangan poligami?
2. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  terkait  adat  larangan  poligami  kaitannya  dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam pulisan ini, yakni melihat dan menelaah hukum dari sudut pandang internal berdasarkan dengan objek kajiannya berupa adalah hukum. 9 Norma hukum yang dikaji adalah norma konflik dengan memakai pendekatn peraturan perundang-undangn ( statute approach ). Sumber hukum yang dirujuk adalah berdasarkan bahan hukum primer yakni undang-undang, bahan-bahan hukum sekunder buku dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersiernya memakai KBBI dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum berpedoman pada hirarki peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentasi.
8 Handini  Wulan  Printika,  “Hak  Konstitusional  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 16 Nomor 1, 2019, hlm. 115.
9 I  Made  Pasek  Diantha, Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum .  Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 12.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Poligami Di Indonesia
Tertulis secara jelas di rumusan Pasal 3 ayat (1), pada prinsipnya dalam suatu perkawinan satu  pria  terikat  hubungan  perkawinan  dengan  satu  wanita  dan  begitu  juga  sebaliknya,  wanita terikat perkawinan bersama satu pria. Tetapi kemudian Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, tertulis mengenai Pengadilan bisa membrikan persetujuan pada suami jika memiliki istri lebih berdasarkan pertimbangan para pihak terkait. Izin poligami harus didapat dari Pengadilan, dan Pengadilan akan meminta keterangan istri apakah istri menyetujui suaminya kawin lagi atau tidak. 10
Suami yang berkeinginan berpoligami wajib mngikuti beberapa syarat yang ditentukan pada Pasal 4 UU Perkawinan diantaranya:
(1) Suami  yang  berkeinginan  beristrii  lebih  dari  satu  orang  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  3  ayat  (1)  UU  perkawinan  maka,  suami  wajib  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(1) Pengadilan yang dimaksoud oleh ayat sebelumnya di atas, akan memberi persetujuan pada suami jika:
a. Tidak dijalankannya kewajiban sebagai istri oleh Istri dari yang bersangkutan;
b. Istrinya mengalami kesakitan yang tidak mampu sembuh ataupun terdapat kecacatan;
c. Tidak adanya keturunan dalam perkawinan akibat Istri tidak dapat mempunyai anak dari rahimnya;
Selain  syarat  tersebut,  proses  pengajuan  poligami  kepada  Pengadilan  juga  memerlukan pesyaratan lain yang diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan antara lain :
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Didapatnya izin dari istri atau para istrinya;
b. Yang  bersangkutan  memberikan  jaminan  bahwa  dirinya  akan  memenuhi  kebutuhan para istri dan anak-anaknya kelak;
c. Membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan  bertanggungjawab  dalam  berperilaku  sama kepada para istri dan anak-naknya.
(2) Kesepakatan  dari  istri  atau  para  istrinya  tidak  perlu  dimintakan  jika  persetujuannya  itu mustahil untuk didapat dan yang bersangkutan tidk bisa disertakan sebagai pihak ataupun dikarenakan hilangnya keberadaan istri minimal 2 tahun atau berdarsarkan kondisi-kondisi sebagainya sesuai penilain hakim.
Seseorang yang belum memutus ikatan perkawinannya dengan orang terikat dengannya tidak diizinkan  melakukan  perkawinan  lagii,  sebelum  apa  yang  telah  disyaratkan  dalam  Pasal  4  dan Pasal  5  UU  Perkawinan  telah  dipenuhi.  Prosedur  poligami  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), tepatnya pada Bab VIII. Pada ketentuaan  Pasal  40  PP  No.  9  Tahun  1975  memerintahkan  pada  pria  yang  hendak  kawin  lagi, kemudia  yang  bersangkutan  harus  menulis  suatu  permohonan  yang  ditunjukkan  kepada
10 Anwar Rachman, dkk, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, hukum Islam, Dan Hukum Administrasi , Jakarta, Prenamedia Group, 2020, hlm. 70-71.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pengadilan,  yang  selanjutnya  lembaga  tersebut  bertugas  melakukan  pemeriksaan  berkas permohonan seperti dirumuskan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Beberapa hal yang perlu untuk diteliti dan dinilai oleh Pengadilan dintaranya:
a. Terdapat suatu kondisi yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perkawinan lagi:
- Istri  dari  yang  bersangkutan  tidak  bisa  menjalankan  kewajiban  yang  menjadi tanggungjawabnya;
- Penyakit ataupun kelainan fisik atau psikis yang diderita oleh istri pemohon tidak akan dapat sembuh;
- Dibutuhkannya anak tetapi sebagai penerus keturunan yang tidak dapat dilahirkan oleh istri.
b. Izin tertulis atau izin lisan dari istri atau para istrinya, apabila izin tersebut adalah lisan wajib dibacakan pada saat sidang berlangsung;
c. Jaminan suami dalam memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya dikemudian hari, dengan menyimak:
i. Lembar  yang  menyatakan  penghasilan  pemohon  beserta  tandatangan  orang  yang mengurus keuangan di perusahaan tempat kerjanya; atau
ii. Lembar yang menyatakan pajaak penghasilannya; atau
iii. Dokumen lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim.
d. Suatu  sikap  yang  menyatakan  tentang  ketersedian  pemohon  untuk  bertanggungjawab untuk berprilaku sama terhadap keluarganya dan pernyataan ini ditentukan oleh hakim.
Penelaahan  dan  penilaian  berkas-berkas  pengajuan  tersebut  agar  lebih  meyakinkan,  maka harus mendatangkan dan meminta kesaksian langsung dari pihak terkait yang diatur dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975, seperti:
(1) Hakim akan memanggil dan mendengarkan kesaksian istri pemohon untuk mencocokan kesaksiannya ;
(2) Setelah berkas diterima, hakim akan melakukan pencocokan kesaksian dengan apa yang tertulis dalam permohonan dan waktunya harus dilakukan sebelum lewat tiga puluh haru dari diterimanya berkas dan lampiran permohonann.
Hakim akan memutuskan memberi persetujuan kepada pemohon apabila berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon dirasa telah memenuhi cukup alasan untuk pemohon melakukan poligami. Izin tersebut akan tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan sebagaimana tercantum dalaam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.
Terkait dengan prosedur poligami, untuk PNS memiliki beberapa perbedaan dengan warga sipil. PNS yang akan mengajukan permohonan poligami, pengajuan izin poligaminya ditunjukan bukan kepada Pengadilan melainkan kepada pejabat di lingkungan tempat kerjanya sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 10 Tahun 1983). Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 mengatur bahwa:
(1) Persetujuan pertama harus didapat dari pejabaet;
(2) Terhadap pegawai perempuan tidak diperkenankan menjadi yang kedua atau seterusnya dalam perkawinan dengan sesama pegawa sipil;.
(3) Jika  dipaksakan  oleh  pegawai  perempuan  untuk  menjadi  yang  kedua  atau  seterusnya dengan orang tanpa ikatan dinas maka harus mendapatkan izin pejabat;

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
(4) Permohonan persetujuan dituangkan dalam bentuk tulisan;
(5) Permohonan itu juga harus disertakan kondisi-kondisi yang melatar belakangi permohonan poligami diajukan.

## Status Perempuan Hamil Luar Kawin dengan Pria Beristri dalam Adat Larangan Poligami
Indonesia  sebagai  organisasi  dalam  suatu  wilayah  NKRI  berdasarkan  atas  hukum  yang demokratis, dalam menjalankan pemerintahannya mengakui dan menghormati 3 bentuk kerangka hukum  yakni  hukum  positif,  adat,  dan  agama.  Bertahun-tahun  sebelum  Belanda  masuk  dan melakukan  penjajahan  serta  memberikan  pengaruh  terhadap  tata  hukum  Negara  Indonesia, Indonesia  telah  berdiri  dengan  sistem  hukum  asli  masyarakat  pribumi  yang  kemudia  dikenal dengan hukum adat. Hukum asli masyarakat Indonesia ini merupakan sekumpulan ketentuan sosial yang terbentuk dan dijaga berdasarkan atas pencerminan jiwa bangsa. Hukum adat bukanlah aturan yang berakar dan dirancang negara penjajah Belanda, melainkan merupakan pencerminanan pola tata  kelakuan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  dalam  kesehariannya.  Eksistensi  dari hukum adat memang ada yang tertulis dan ada yang tidak dituliskan, namun keberadaannya setara dengan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  itu  dapat  dilihat  dari  ketaatan  masyarakat terhadap hukum asli tersebut. 11
Terjadinya  kehamilan  di  luar  kawin  merupakan  hal  yang  sangat  dilarang  dan  merupakan perbuatan zina serta dianggap sebagai perselingkuhan dalam Islam. Sedangkan secara sosial dan emosional perasaan malu merupakan perasaan yang umum dan akan terjadi pada keluarga ketika salah  satu  anggota  keluarganya  mengalami  hal  tersebut.  Dengan  terjadinya  kehamilan  di  luar kawin, maka pasangan perlu segera melakukan perkawinan untuk melindungi keluarga dari rasa malu  yang  lebih  menonjol.  Suatu  persoalan  menjadi  berbeda  ketika  perkawinan  itu  harus dilaksanakan,  dimana  antara  pasangan  itu  yakni  laki-laki  dan  perempuan  telah  melakukan hubungan  seksual  terlebih  dahulu  dan  menyebabkan  terjadinya  kehamilan.  Terdapat  beberapa keadaan yang menjadi alasan wanita luar kawin untuk kawin sah diantaranya: 12
1. Untuk menyembunyikan rasa malu;
2. Harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat;
3. Untuk menutupi rasa malu dikarenakan itu berdampak pada keluarga.
Perilaku hubungan seksual tanpa adanya ikatan yang sah atau sering disebut dengan free sex belakangan mulai berkembang dan dilakukan secara transparan dan dengan kebanggaan yang luar biasa dalam dunia anak remaja saat ini. Karena itu semua, terjadilah kehamilan yang menimbulkan kekhawatiran, baik terhadap wanita yang melakukan hubungan itu sebagai pelaku free sex maupun terhadap keluarganya. Untuk menghindari rasa malu keluarga dalam masyarakat akibat anggota keluarganya yang hamil di luar ikatan sah, maka harus dilakukan upacara perkawinan. Namun, pemikiran ini tidak akan mudah berjalan ketika kasus ini terjadi pada wanita yang hamil di luar
11 Fakultas Syariah, 2016, Antara Hukum Adat Hukum Agama dan Hukum Positif . Diakses dari http://syariah.uin- malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/antara-hukum-adat-hukum-agama-dan-hukum-positif pada tanggal 06 Mei 2021.
12 Wibisana & Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Kawin Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , Volume 15 Nomor 1, 2017, hlm. 32.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ikatan yang sah dan pelakunya adalah seorang pria yang sudah punya istri dan yang lebih parah mereka hidup dalam lingkungan hukum adat yang menjungjung tinggi prinsip larangan poligami.
Selain mengatasi rasa malu, permasalahan yang wajib direnungkan ketika perempuan hamil luar  kawin  dengan  pria  beristri  adalah  pemberian  identitas  terhadap  anaknya  ketika  nanti dilahirkan  tanpa  seorang  ayah  yang  berupa  akta  kelahiran.  Ketika  seorang  anak  luar  kawin dilahirkan maka akta kelahirannya akan berupa akta ibu yang hanya mencantumkan nama si ibu saja  sedangkan  nama  ayahnya  tidak  dicantumkan.  Keadaan  inilah  yang  menimbulkan  rasa tidakadil terhadap perempuan, dimana disamping mereka akan mengalami hinaan sanksi sosial masyarakat juga beban fisik untuk merawat dan membesarkan anaknya sendirian dengan berbagai tanggungan  terutama  biaya  pendidikan  kedepannya. 13 Dapat  dikatakan  bahwa  status  yang  akan disandang  oleh  perempuan  hamil  luar  kwin  dengan  pria  beristri  dalam  masyarakat  adat  yang menerapkan larangan poligami sebagai orang tua tunggal bagi anaknya ketika nantinya lahir dan wajib memberikan anaknya identitas berupa akta ibu.
Terlepas  dari  statusnya  sebagai  orang  tua  tunggal  bagi  calon  anaknya  ketika  lahir, perempuan  tersebut  juga  akan  melakukan  kewajibannya  sendirian  tanpa  laki-laki  yang menghamilinya.  Beberapa  tugas  yang  semestinya  menjadi  tanggung  jawab  bersama  tersebut, seperti apa yang ditekankan dalam undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:
a. Melakukan pengasuhan, merawat, dan perlindungan pada anaknya;
b. Memantau tumbuh kembang anknya berdasarkan minat, keahlian, dan keaktifannya;
c. Memberikan pemahaman untuk tidak kawin diusia muda; dan
d. Pemberian pendidikan moral dan nilai luhur pada anaknya.
Terhadap  persoalan  hukum  ini    muncul  kritikan  terhadap  hak  perempuan  yang  ingin diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi berkaitan dengan apa yang diamanatkan Pasal 28b ayat  (1)  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun  1945) mengatur:“setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah”.  Ketentuan  larangan  poligami  dalam  hukum  adat  di  beberapa  tempat  di Indonesia ini akan membawa penderitaan terhadap seorang perempuan sehingga mereka tidak bisa menuntut akibat perbuatan yang juga dilakukan oleh si laki-laki bersangkutan karena ketentuan adat tersebut.
Kita ketahui bahwa hukum positif tidak bisa mengesampingkan hukum adat yang berlaku sebagaimana  ketentuan  Pasal  18b  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  bahwa:“Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang”.  Aturan  adat  ini  jika  terus  dibiarkan  dengan hakekatnya  melindungi  perempuan  dari  ketidakadilan  poligami  justru  akan  memberantas  hak perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah dan akan sangat memberatkan perempuan
13 Youdhea, R dan Kumoro, S. “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata”, Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomor 2, 2017, hlm. 13.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
disamping menanggung malu juga masa depannya akan terganggu dimana anak yang nantinya dilahirkan otomatis adalah tanggung jawabnya sendiri.

## Kebijakan Pemerintah Terkait Adat Larangan Poligami Kaitannya dengan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Gerakan  pemerintah  dalam  perkembangan  untuk  menghargai  dan  memelihara  kebebasan bersama sejak berakhirnya sistem pemerintahan orde baru mulai terlihat nyata melalui Ketetapan MPR yang mengatur mengenai HAM yakni Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Langkah yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  melindungi  kebebasan  bangsanya  dari  tindakan otoriter pemerintah ataupun kebebasan dari sesama bangsa Indonesia terus berkembang hingga terbentuklah undang-undang khusus yang mengatur secara lebih terinci mengenai perlindungan terhadap bangsa Indonesia dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU HAM.  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  negara  dalam  komitmennya  menjunjung  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  melakukan  amandemen  untuk  menambahkan  materi HAM yang secara tersistem diatur pada Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya akan disebut UUD Tahun 1945. Kemudian, negara mengeluarkan pula undang-undang mengenai pengadilan  HAM  yang  secara  khusus  merupakan  instrumen  hukum  untuk  mengadili  perkara pelanggaran terhadap hak asasi warga negara yakni dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang seterusnya akan disebut UU Pengadilan HAM.
Terlebih  lagi,  kewajiban  pemerintah  untuk  melaksanakan  komitmennya  juga  jelas  dalam demonstrasi  menyetujui  berbagai  pengaturan  hukum  kebebasan  umum  di  seluruh  dunia  seperti konvenan  tentang  hak-hak  sipil  politik  dan  konvenan    mengenai  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya.  Gagasan  tentang  hak  asasi  manusia  menggabungkan  tiga  bagian  fundamental  dari kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yaitu kejujuran manusia yang spesifik, (kesempatan)  dan  pengetahuan  (keadilan).  Ketiga  komponen  ini  dikonseptualisasikan  menjadi definisi dan pemahaman tentang apa itu kebebasan dasar. Sebagai negara yang memiliki catatan pelanggaran  kebebasan  dasar  masa  lalu  yang  sangat  buruk,  pelaksanaan  komitmen  pemerintah Indonesia  dalam  melaksanakan  pemenuhan  dan  penjaminan  kebebasan  bersama  jelas  menjadi kekhawatiran baik oleh masyarakat lokal maupun oleh masyarakat internasional. Sejarah mencatat bahwa  pelanggaran  kebebasan  hak  asasi  manusia  diidentikkan  dengan  kerangka  implementasi hukum yang tidak berdaya dan kemauan politik dari penegak hukum dalam menjalankan standar kebebasan dasar.
Bentuk  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  di  negara  ini  wajib  ditempatkan pada  supremasi  hukum  agar  kekuatannya  secara  hukum  sangatlah  kuat  dan  menjamin  hak-hak dasar  manusia.  Ada  lima  hal  yang  harus  diperhatikan  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah menurut  Adnan  Buyung  Nasution  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak-hak  dasar  tersebut diantaranya: 14
14 Bangun Dewi Resti, “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 3 Nomor 2, 2015, hlm. 43045.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
a. Melengkapi instrumen hukum mengenai hak assai manusia dan instrumen tersebut wajib menyesuaikan materi muatannya dengan konstitusi khususnya pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia;
b. Melakukan pencatatan dan pendataan, evaluasi dan mengkaji semua produk hukum yang materi  muatannya  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia.  Sehingga  acara  ini  sesuai dengan agenda repormasi hukum dan ratifikasi konvensi ataupun konvenan internasional HAM;
c. Meningkatkan  kemampuan  dan  integritas  kelembagaan  pada  instansi  peradilan  ataupun instansi lainnya dalam implementasinya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia;
d. Melakukan  sosialisasi  mater-materi  hak  asasi  manusia  utamanya  di  lingkungan  instansi yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan permasalahan hak asasi manusia; dan
e. Adanya  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  lembaga-lembaga  pemerhati  hak  asasi manusia seperti akademisi, LSM yang bergerak di bidang advokasi pelanggaran hak asasi manusia dan lembaga lainnya.
Kebijakan  pemerintah  mengenai  adat  larangan  poligami  kaitannya  dalam  memberikan perhatian dan penghormatan hak asasi manusia di negara ini belum bisa dimplementasikan secara optimal  karena  undang-undang  perkawinan  sendiri  masih  menganut  asas  monogami  terbuka sehingga  kita  tidak  bisa  mengatakan  bahwa  larangan  poligami  dalam  hukum  adat  merupakan pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia. Keadaan ini menyebabkan berbagai polmik dalam penertiban perkawinan dan perlindungan hak perempuan yang akan banyak terkikis oleh sistuasi adat  disamping  tujuanya  melindungi  hak  perempuan.  Hal  ini  menjadi  berat  ketika  perempuan hamil  luar  kawin  itu  melahirkan  anaknya  yang  otomatis  segala  tanggungjawab  akan  berada  di pihak perempuan dan keluarganya. Pihak laki-laki tidak akan memiliki hubungan dengan si anak itu karena lahir di luar perkawinan. Untuk itu diperlukan kejelasan dan ketegasan hukum positif tentang  perkawinan  dan  poligami  sehingga  aturan  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat  bisa menyesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  konsep  negara  hukum  yang  sarat  akan perlindungan hak asasi manusia.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Status perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami akan menyebabkan ketidakjelasan status perempuan tersebut dan memberatkan si perempuan karena menanggung tanggungjawab sebagai orang tua tunggal bagi si anak. Ketidakjelasnya dikarenakan belum terjadinya perkawinan sehingga setatusnya masih lajang namun dalam kenyataannya dan pengurusan administrasi anaknya berstatus sebagai orang tua.
Kebijakan pemerintah terhadap perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan HAM belum bisa diwujudkan secara optimal karena hukum perkawinan sendiri menganut asas monogami terbuka dan negara juga  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  adat  berserta  hak  tradisonalnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18b ayat 2) UUD Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Atmaja,  Jiwa.  2008. Bias  Gender  Perkawinan  Terlarang  Pada  Masyarakat  Bali .  Denpasar: Udayana Universitas Press.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2018. Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: Prenamedia Group. Nasution, Bahder Johan. 2014. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia . Bandung: CV. Mandar Maju.
Sirin,  Khaeron.  2018. Perkawinan  Mazab  Indonesia:  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama, Perempuan .Yogyakarta: Deepublish. Rachman, Anwar, dkk. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, hukum Islam, Dan Hukum Administrasi . Jakarta: Prenamedia Group.

## Jurnal Ilmiah/Majalah:
Bangun  Dewi  Resti,  “Pembangunan  Hukum  Nasional:  Implementasi  Pemenuhan  dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 3 Nomor 2, 2015, hlm. 43-45.
Handini  Wulan  Printika,  “Hak  Konstitusional  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 16 Nomor 1, 2019, hlm. 115.
Maladi  Yanis,  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Konstitusi  Negara  Pasca  Amandemen”, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 22 Nomor 3, 2010. hlm. 250. Muhammad Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, Jurnal Hukum , Volume 3 Nomor 15, 2008, hlm. 339.
Siti Hikmah,“Fakta Poligami Sebagai Bentuk  Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jurnal Sawwa , Volume 7 Nomor 2, 2012,  hlm.3.
Wibisana & Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Kawin Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , Volume 15 Nomor 1, 2017, hlm. 32.
Youdhea, R dan Kumoro, S. “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata”, Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomor 2, 2017, hlm. 13.

## Internet
Fakultas  Syariah,  2016,  Antara  Hukum  Adat  Hukum  Agama  dan  Hukum  Positif . Diakses  dari http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/antara-hukum- adat-hukum-agama-dan-hukum-positif pada tanggal 06 Mei 2021.

## Peraturan perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3882).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).