## ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK X DI JAKARTA PUSAT
Yosafat Kurnia Adi 1 dan Widodo Kushartomo 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta yosafatkurnia2701@gmail.com
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta widodo@untar.ac.id
Masuk: 20-04-2023, revisi: 20-05-2023, diterima untuk diterbitkan: 29-05-2023

## ABSTRACT
The construction industry has a high risk towards the work safety. According to data from BPJS Ketenagakerjaan, the rate of work accidents that occurred in Indonesia in 2021 was 234,270 cases and continues to grow until now. Those  safety  threats  include  falling  from  a  high  place,  being  trapped  in  building  debris,  getting  hit  by  a  project vehicle/heavy equipment, getting electrocuted, being hit by falling objects, being on fire, and getting contaminated by toxic elements (Consulnet, 2011). Accident is an event that cannot be planned, which can disrupt the work schedule such productivity loss because of injured workers, damaged equipments and ultimately, the overall production will be disrupted. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation and constraints of the occupational health and safety (OHS) in the Thamrin Nine project in Central Jakarta. The method used in this analysis was a direct survey to the field and direct interviews with the staff in the X project. This project consists of 3 buildings with a total of  9  to  70  floors.  The  analysis  of  the  application  of  OSH  was  developed  based  on  the  Practical  Guidelines  for Occupational Health and Safety in the construction sector. The results showed that the level of application of OHS in the aspects of: use of ppe (68%), emergency management (82.5%), structural work, scaffolding and stairs (84.4%), use of toxic materials (70%), hygiene and work safety (97.3%). The obstacle in implementing OHS is the culture of the workers who are not familiar with the application of the OHS system and different risk preferences.
Keywords: occupational health; work safety; construction; high-rise building project

## ABSTRAK
Industri  konstruksi  memiliki  tingkat  resiko  yang  tinggi  terhadap  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Menurut  data  BPJS Ketenagakerjaan,  jumlah  kecelakaan  kerja  di  Indonesia  telah  mencapai  234.270  kasus  pada  tahun  2021  dan pertumbuhannya  terus  berlanjut  hingga  saat  ini.  Risiko  keselamatan  di  proyek  antara  lain  jatuh  dari  ketinggian, terjebak di bangunan yang roboh, terbentur kendaraan proyek/alat berat, tersengat aliran listrik, tertimpa benda jatuh, terkena  api,  dan  keracunan.  Kecelakaan  adalah  kejadian  tak  terduga  yang  dapat  mengganggu  alur  kerja  dan mengakibatkan hilangnya produktivitas sebagai konsekuensi dari adanya pekerja yang terluka. Oleh karena itu, tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  dan  keterbatasan  pelayanan  kesehatan  kerja  di  Proyek XXX di Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam analisa ini adalah melakukan survei langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung terhadap staf yang ada di proyek X. Proyek ini terdiri dari 3 gedung dengan jumlah lantai 9 sampai 70 lantai. Analisis penerapan K3 yang diterapkan dikembangkan berdasarkan pedoman praktis untuk keselamatan dan kesehatan kerja dalam konstruksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa derajat pelaksanaan K3 terdiri dari  aspek-aspek  sebagai  berikut:  penggunaan  alat  pelindung  diri  (68%),  manajemen kondisi darurat  (82,5%), pekerjaan konstruksi, perancah dan tangga (84,4%), penggunaan zat beracun (70%), kebersihan dan keselamatan kerja (97,3%). Kendala dalam penerapan K3 adalah budaya dan preferensi risiko yang berbeda dari pegawai yang terbiasa menerapkan sistem K3.
Kata Kunci : kesehatan kerja; keselamatan kerja; konstruksi; proyek bangunan gedung bertingkat

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian banyak organisasi saat ini karena berkaitan dengan kemanusiaan, biaya  dan  keuntungan  finansial,  aspek  hukum,  tanggung  jawab  dan  citra  organisasi.  Semua  masalah  ini  sama pentingnya,  meskipun    beberapa  perubahan  perilaku  terjadi  baik  di  dalam  lingkungan  itu  sendiri  maupun  melalui faktor lain di luar domain (Ervianto dan Joshua, 2001). Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang berisiko terhadap keselamatan kerja. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 234.270
pada tahun 2021 dan terus bertambah hingga saat ini. Resiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi antara lain jatuh dari ketinggian, terjebak dalam bangunan yang roboh, tertimpa kendaraan proyek/alat berat, tersengat listrik, tertimpa benda jatuh, kebakaran dan keracunan (Consulnet, 2011).
Kecelakaan  adalah  kejadian  tak  terduga  yang  dapat  mengganggu  proses  kerja  dan  mengakibatkan  penurunan produktivitas  karena  adanya  pekerja  yang  terluka  sehinggs  semua  produksi  dihentikan.  International  Labour Organization (ILO, 2005) menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat bekerja, khususnya di sektor konstruksi. Dasar penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia adalah: Undang-Undang Konstruksi 18 Tahun 1999, UU No. 1/1970 Keselamatan kerja, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  No. 1/1980, serta petunjuk pelaksanaan konstruksi SKB Menteri Tenaga Kerja dan Konstruksi no. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986.  Meskipun sudah terdapat undang-undang, berbagai peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan nasional serta internasional, kecelakaan di industri konstruksi masih tinggi dan tidak dapat dihindari. (ILO, 2005).
Tingginya  angka  kecelakaan  di  industri  konstruksi  bukan  karena  kurangnya  kesadaran  akan  kesehatan  dan keselamatan kerja, melainkan karena  implementasi program dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik.  Kecelakaan    kerja  seringkali  disebabkan  oleh  pengabaian  persyaratan  keselamatan  pekerja.  (Soputan  et  al., 2014). Oleh karena itu, evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi sangat penting.  Berdasarkan  keputusan  peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No:  09/PER/M/2008,  sistem  manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen  umum  yang  meliputi  struktur, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan,  prosedur  organisasi,  proses,  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mengembangkan implementasi, efektivitas dan evaluasi, dan mengikuti kebijakan kesehatan dan keselamatan untuk menciptakan  tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif.  Sistem  manajemen  keselamatan  yang  efektif membutuhkan  kepemimpinan,  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas,  prosedur,  mekanisme  komunikasi,  deteksi, pencegahan dan pengendalian ancaman, penyelidikan kecelakaan, dan evaluasi efektivitas program (Keller, 2009).

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  dilakukan  dengan  melakukan  survey  di  proyek  X  di  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat.  Proyek  ini  merupakan proyek gedung tinggi dengan total 9-70 lantai dan terdiri dari 3 gedung. Analisis kesehatan dan keselamatan kerja ini dikembangkan berdasarkan Panduan Praktis Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Konstruksi (ILO, 2005) bekerja sama  dengan  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. Menurut ILO, karena ruang lingkup K3 sendiri sangat luas, kajian ini membatasi enam aspek penerapan K3, antara lain: 1) Penggunaan alat pelindung diri; 2) Manajemen kondisi darurat; 3) Pekerjaan konstruksi, perancah dan tangga; 4) Penggunaan bahan beracun, 5) Kebersihan kerja dan keselamatan kerja.
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  langsung  dengan  personel  proyek  terpilih  dan  observasi  lapangan langsung.  Analisis  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  kerja  di  proyek  X  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kendala penerapan K3 pada proyek pembangunan gedung yaitu faktor penyebab ketidaksempurnaan penerapannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden penelitian ini adalah Manajer SHE, Karyawan SHE, dan Supervisor . Analisis penerapan K3 di proyek X yang datanya diperoleh dari hasil survei dan wawancara, yaitu sebagai berikut:

## Penggunaan Alat Pelindung Diri
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemanfaatan  K3  dalam  penggunaan  alat  pelindung  diri  adalah  30-95%. Penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak sepenuhnya diterima karena budaya pekerja yang tidak terbiasa untuk menggunakan APD, banyak tempat kerja yang terganggu untuk memakai pelindung kepala, dan ruang terbatas bagi pekerja merasa terganggu untuk memakai pelindung kepala/helm di proyek.
Tabel 1. Penerapan K3 pada Penggunaan Alat Pelindung Diri bagi pekerja proyek X
Uraian Tingkat Penerapan (%) Penutup kepala / helm proyek 95% Kacamata pelindung 30% Masker 50% ID card 30%
Tabel 1 (lanjutan). Penerapan K3 pada Penggunaan Alat Pelindung Diri bagi pekerja proyek X
Uraian Tingkat Penerapan (%) Baju lengan panjang 80% Sarung tangan 70% Rompi keselematan 95% Sepatu proyek 95% Rata-rata 68,13% Sesuai SNI 90%

## Manajemen Kondisi Darurat
Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat penerapan K3 dalam penanggulangan keadaan darurat adalah 50-100%. Alasan proyek tidak memiliki informasi tentang jalur evakuasi darurat  yaitu: keadaan proyek yang berada di area terbuka untuk  memudahkan  evakuasi  jika  terjadi  keadaan  darurat,  kemudian  ada Toolbox  Meeting atau briefing tentang implementasi K3 di proyek dua kali seminggu.
Tabel 2. Penerapan K3 pada aspek pengelolaan kondisi darurat bagi pekerja proyek Thamrin Nine
Uraian Tingkat Penerapan (%) Dalam keadaan darurat, ada informasi yang jelas tentang jalur evakuasi 90% Ada informasi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pekerja dalam keadaan darurat 50% Ada kotak P3K 100% Isi dari kotak P3K yang sesuai standar 90% Rata-rata 82,5%

## Pekerjaan Konstruksi, Perancah dan Tangga
Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan K3 saat mengerjakan konstruksi menggunakan perancah dan tangga adalah  80-100%. Alasan  mengapa  K3  tidak  diterapkan  dengan  disiplin  adalah:  tidak  ada  resiko  bangunan  runtuh, bekerja di ketinggian 2 meter belum dianggap berbahaya, kondisi tangga yang tidak kaku karena perbedaan ketinggian lantai, kondisi perancah tidak terlalu baik karena sudah lama ada di proyek tersebut sehingga perancah berkarat karena sering terkena air atau hujan serta terkena cairan kimia.
Tabel 3. Penerapan K3 pada aspek Pekerjaan Konstruksi, Perancah, dan Tangga bagi pekerja proyek X
Uraian Tingkat Penerapan (%) Petunjuk untuk tidak berada pada bangunan rawan roboh 50% Terdapat perlindungan untuk bangunan rawan roboh 90% Terdapat pagar pengaman untuk pekerjaan di ketinggian lebih dari 2 meter 50%
Tabel 3 (lanjutan). Penerapan K3 pada aspek Pekerjaan Konstruksi, Perancah, dan Tangga bagi Pekerja Proyek X
Uraian Tingkat Penerapan (%) Terdapat kontrol kondisi perancah secara rutin 100% Sambungan perancah dalam kondisi terikat baik 100% Pagar pengaman cukup kuat dan kaku 100% Kondisi tangga cukup kuat dan kaku 90% Bahan dan peralatan yang dimaksudkan untuk bekerja pada ketinggian lebih dari 2 meter ditempatkan pada kondisi yang tidak mudah jatuh 100% Perancah dalam kondisi baik 80% Rata-rata 84,4%

## Penggunaan Bahan Beracun Dan Berbahaya
Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan K3 saat menggunakan bahan beracun dan berbahaya adalah 60- 100%.  Alasan  mengapa  beberapa  tidak  dilaksanakan  adalah  yaitu  bahan  yang  digunakan  cukup  aman  dan  sedikit bahan yang berbahaya serta mengandung racun.
Tabel 4. Penerapan K3 pada aspek Penggunaan Bahan Beracun Dan Berbahaya bagi pekerja proyek X
Uraian Tingkat penerapan (%) Alat pemadam api ditempatkan pada bahan beracun dan mudah terbakar 60% Alat pemadam api berada 20 cm di atas lantai 70% Peringatan dilarang merokok di area dengan bahan yang mudah terbakar dan beracun 60% Sirkulasi udara yang cukup dipastikan selama pengecatan 90% Selama pekerjaan pemeliharaan properti, bahan kimia memiliki sirkulasi udara yang memadai 90% Peringatan bahaya iritasi kulit dan mata dari pengawet kayu 20% Pekerja pengelasan besi atau baja menggunakan pelindung wajah 100% Rata-rata 70%

## Keselamatan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  9  dari  11  aspek  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  kebersihan  lingkungan  kerja sudah dilakukan oleh proyek X dengan tingkat penerapan 100%. Hanya saja K3 belum sepenuhnya dilakukan karena budaya pekerja yang belum terbiasa dengan penerapan K3 seperti membersihkan sampah ketika sudah selesai bekerja. Untuk
lokasi pekerjaan terbebas dari genangan air itu tidak sepenuhnya terbebas dari genangan karena terkadang terdapat hujan yang lebat sehingga menimbulkan genangan yang cukup besar dan tidak bisa dikeringkan karena kondisi proyek yang belum cukup tertutup sehingga air hujan tampias ke dalam bangunan.
Tabel 5. Penerapan K3 pada aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja para pekerja proyek X
Uraian Tingkat Penerapan (%) Lantai kerja tidak licin (contoh: terkena tumpahan oli atau minyak) 100% Tumpukan oli dibersihkan dengan tumpukan pasir ato serbuk gergaji 100% Sampah dibuang pada tempatnya 100% Alat tidak berserakan 100% Tempat kerja dibersihkan setelah selesai bekerja 90% Karyawan tidak memaksakan diri bekerja saat kondisi kurang baik atau sakit 100% Karyawan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala 100% Tidak ada genangan air di tempat kerja 80% Pekerja mengangkat material dengan posisi yang benar 100% Pekerja mengangkut material sesuai dengan kemampuan 100% Menggunakan helm standar SNI 100% Rata-rata 97,3%

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisis penerapan K3 di proyek Thamrin Nine dapat disimpulkan bahwa :
• Tingkat penerapan K3 saat menggunakan alat pelindung diri (APD) adalah 68,13%.
• Pemanfaatan K3 dalam manajemen kondisi darurat adalah sebesar 82,5%.
• Tingkat penggunaan K3 di bidang struktur, perancah dan tangga adalah sebesar 84,4%.
• Tingkat penggunaan K3 untuk penggunaan bahan beracun dan berbahaya adalah 70%.
• Tingkat penggunaan K3 untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja adalah 97,3%.
• Secara  umum,  keterbatasan  penerapan  kesehatan  kerja  adalah  budaya  pegawai  yang  tidak  mengetahui penerapan kesehatan dan keselamatan kerja serta preferensi risiko kerja yang berbeda.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut:
• Kontraktor perlu lebih fokus dan melakukan sosialisasi K3 di antara pekerja proyek sehingga para pekerja proyek terbiasa dalam menerapkan K3 selama proyek berlangsung.
• Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan penerapan kesehatan kerja dilakukan di seluruh area kerja dan juga oleh pekerja proyek untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di proyek.

## DAFTAR PUSTAKA
Barbeau, E., Roelofs, C., Youngstrom, R., Sorensen, G., Stoddard, A., & LaMontagne, A. D. (2004). Assessment of occupational safety and health programs in small businesses. American Journal of Industrial  Medicine , 371- 379.
BPJS.  (2022,  Oktober  18). Tingkat  Kecelakaan  Kerja  di  Indonesia. Retrieved  from  BPJSKetenagakerjaan: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Consulnet,
L. (2011). Construction Site Safety . Retrieved from https://www.consultantnet.ie/Construction%20Site%20Safety.ppt
Ervianto, A. U., & Joshua, M. (2001). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi. International  Labour  Organization  (ILO).  (2005). Pedoman  Praktis  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di  Bidang Konstruksi . Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Dewan Keselematan dan Kesehatan Tenaga Kerja Nasional.
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (1986). SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan K3 Pada Tempat Konstruksi.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2008).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  (1970).  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970.
Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintahan No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (2000). Jakarta.
Keller, J. R. (2009). Construction Accidents Statistics . Retrieved from www.2keller.com: https://www.2keller.com/library/construction-accident-statistics.cfm
Soputan, G. E., Sompie, B. F., & Mandagi, R. J. (2014). Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezer). Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 4 No. 4, 229-238