## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 122 - 133 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4099

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 292/Pdt.Sus- PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2)
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2) Corresponding Author : kokriasintha@gmail.com 1) , ghasibuan@gmail.com 2)

## History:
Received : 25 October 2023 Revised  : 10 November 2023 Accepted : 13 Desember 2023 Published: 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Terjadinya  PHK  terhadap  4  (empat)  orang  pekerja/buruh  seperti  pada  Putusan  Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan  Mahkamah Agung Nomor  894  K/Pdt.Sus-PHI/2022  atas  nama  Adi  Muliyono,  Agung  Muliyono,  Adrian  Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan,  karena  hampir  semua  hak  normatif  pekerja/buruh  yang  bekerja  di perusahaan  tersebut  tidak  dipenuhi  seperti  upah  tidak  sesuai  aturan,  tidak  didaftarkannya para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta  bpjs jamsostek, tidak adanya cuti  haid,  tidak  adanya  cuti  sebelum  melahirkan  dan  tidak  adanya  hak  cuti  sesudah melahirkan  serta  hak  cuti  lainnya.  Penerapan  hukum  ketenaga  kerjaan  pada  Pengadilan Negeri  dan  penerapan  hukum  pada  Mahkamah  Agung  RI  haruslah  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  yang  berlaku,  dimana  putusan  perkara  atas  4  (empat)  pekerja/buruh  yang menggugat  CV.  Mestika  jaya  Abadi  baik  tingkat  Pengadilan  Negeri  Medan  dan  pada  tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.
Kata  Kunci: Analisis  Yuridis , Penerapan  Hukum,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  Mdn  jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  894 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Abstract
There was a layoff of 4 (four) workers/laborers as stated in the Medan District Court Decision in case  Number  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  Mdn  jo.  Supreme  Court  Decision  Number  894 K/Pdt.Sus-PHI/2022  in  the  names  of  Adi  Muliyono,  Agung  Muliyono,  Adrian  Fajar  Syahputra and  Aris  Fauzi,  if  you  look  at  the  chronology of  the  case,  it  can  be  seen  that  businessman  CV. Mestika Jaya Abadi does not seem to understand the provisions of the labor law, because almost all the normative rights of workers/laborers who work in the company are not fulfilled, such as wages not complying with the regulations, workers/laborers not being registered as BPJS health participants  and  BPJS  Jamsostek  participants,  no  there  is  no  menstrual  leave,  no  leave  before giving birth and no right to leave after giving birth and other leave rights. The application of labor law  in  the  District  Court  and  the  application  of  law  in  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia  must  be  in  accordance  with  the  provisions  of  the  applicable  law,  where  the  case decisions for the 4 (four) workers/laborers who sued CV. Mestika Jaya Abadi, both at the Medan District Court level and at the Indonesian Supreme Court level, there are differences that are felt to not reflect justice.
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
Keywords:  Juridical  Analysis,  Application  of  Law,  Medan  District  Court  Decision Number  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  Mdn  jo.  Supreme  Court  Decision  Number  894 K/Pdt.Sus-PHI/2022v

## PENDAHULUAN
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh  sering  terdengar  melalui  berita  di  televisi  maupun  dikoran- koran  atau  di  media  online,  dan  masalah  PHK  tersebut  telah  diatur  secara yuridis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Dalam  tulisan  ini  diteliti  tentang  penerapan  Putusan  PengadilanNegeri Medan  perkara  Nomor  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  Mdn  Jo . Putusan MahkamahAgung  RI  Nomor  894  K/Pdt.Sus-PHI/2022  apakah  sudah mencerminkan  keadilan  sesuai  dengan  ketentuan    undang-undang  bagi  para pekerja/buruh yang menggugat atau belum.
Terjadinya  PHK  terhadap  4  (empat)  orang  pekerja/buruh  seperti  pada PutusanPengadilan  Negeri  Medan  perkara  Nomor  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn  jo.  Putusan  MahkamahAgung  No.  894  K/Pdt.Sus-PHI/2022  atas  nama Adi  Muliyono,  Agung  Muliyono,  Adrian  Fajar  Syahputra  dan  Aris  Fauzi  bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan,  karena  hampir  semua  hak  normatif  pekerja/buruh  tidak dipenuhi  seperti  upah  tidak  sesuai  aturan,  tidak  didaftarkannya  para pekerja/buruh  menjadi  peserta  bpjs  kesehatan  dan  peserta    bpjs  jamsostek, tidak  adanya  cuti  haid,  tidak  adanya  cuti  sebelum  melahirkan  dan  tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya.
Penerapan hukum ketenaga kerjaan pada PengadilanNegeri dan penerapan hukum pada MahkamahAgung RI haruslah sesuai ketentuan undang-undang yang  berlaku,  dimana  putusan  perkara  atas  4  (empat)  pekerja/buruh  yang menggugat CV. Mestika jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada  tingkat  Mahkamah  Agung  RI  ada  perbedaan  yang  dirasa  kurang mencerminkan keadilan.
Dalam  mengkaji  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  penulis meggunakan teori keadailan dari  John Rawls,  John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjlaskan teori keadilan sosial sbagai the difference princple dan the principle of fair equality of opportunity . Inti the difference principle yaitu bahwa  prbedaan  sosial  dan  ekonomis  harus  diatur  agar  membrikan  manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Menurut  Rawls,  situasi  ketidksamaan  harus  diberikan  aturan  yang sedmikian  rupa  sehingga  paling  mengntungkan  golongan  masyarakat  yang paling  lemah.Hal  ini  terjadi  kalau  dua  syarat  dipenuhi. Pertama, situasi ketidksamaan menjmin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Kedua ,  ketidksamaan  diikat  pada  jabatan-jabtan  yang  terbuka  bagi semua  orang.Berdasrkan  pedoman  ini,semua  perbdaan  antara  orang berdsarkan  ras,kulit,agama,dan  perbdaan  lain  yang  brsifat  primordial  harus ditolak.
Jon  Rawls  menegskan,bahwa  maka  program  penegasan  keadilan  yang berdimensi  kerkyatan  harus  memprhtikan  dua  prinsip  keadilan,yaitu: Pertama ,memberikan  hak  dan  kesmpatan  yang  sama  atas  kebebsan  dasar
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
yang  sama  bagi  setiap  orang. Kedua ,mampu  mengtur  kembali  kesnjangan sosial  ekonomi  yang  terjadi  sehinga  dapat  memberi  keutungan  yang  brsifat timbal balik  ( reciprocal benefits )bagi stiap  orang,baik merka yang berasal dari kelompok berntung maupun tidak berntung.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  dipakai  adalah  yuridis  normatif,  penelitian ini  bersifat  deskriptif    analisis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  bentuk  atau  upaya  perlindungan hukum,  mengenai  hak  pesangon  dan  tata  cara  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  terhadap  seluruh  para  pekerja/  buruh  sesuai  aturan Undang-Undang,  Digunakan  pendekatan  kualitatif,    menggunkan  data skunder yang dipeoleh dari sumberdata, bahan hukum primer: yaitu  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  perkara  Nomor  292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  894  K/Pdt.Sus-PHI/2022. bahan  hukum  sekunderdisini  adalah  dokrin  yang  ada  didalam  buku,  jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data informasi hukum yang valid dari  internet,  dan  bahan  hukum  tersier,  yani  Bahan  hukum    yang dipergunakan  adalah  KamusBesar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum (Nababan et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Hukum  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn.
Sebuah konsep putusan (trtulis) tidak mempnyai kekuatan sbagai putusan sebelum  dicpkanoleh  hakim  dimuka  persdangan.Sejatinya  putsanyang diucpkan  itu (uitspraak) tidak  boleh  brtentangan  denganyang  tertulis (vonnis).Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No:5  Tahun1959  tanggal  20April 1959  dan  No:1  Tahun  1962  tanggal  7  Maret  1962  menginstrksikan  antara lain:agar  pada  waktu  putusandiucapkan  konsep  putusan  harussudah selesai.Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbdaan isi putsan yang  diucapkan  dengan  yang  tertulis.Andaikan  terdapat  perbedaan  antara yangdiucapkan  dengan  yang  tertulis,maka  yang  sah  adalahyang  dicapkan karena putusan itu lahir sejakdiucapkan.
Putusan hakim dari satu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai  mahkota  hakim.  Sebah  mahkota  idealnya  adlah  indah  dan  menawan serta enak untk dipandang oleh pncari keadilan (Adabi & Thariq, 2023).
Putusan  hakim  itu  hrus  memuattiga  hal  yang  essensial,  yaitu  keadilan (gerechtigheit), kemnfaatan (zwachmatigheit) dan  kepstian (rechtsecherheit). Secara  profesiaonal  ketiga  hal  ini  harus  mendapat  perhatian,  meskipun dangat  sulit  diwujudkan  dalam  prakteknya,  hal  demikian  dalam  naluri seorang  hakim  harus  ditumbuh  kembangkan  sehinga  dapat  melahirkan putsan yang berbbot dan bermnfaat serta menjamin kelngsungan hukum yang ada di msyarakat.
Duduk  perkara  kasus  pemutusan  hubungan  kerja  dalam  studi  kasus  ini yaitu  ketika  4  (empat)  orang  pekerja/buruh  atas  nama  Adi  Muliyono,  Agung Muliyono,  Adrian  Fajar  Syahputra  dan  Aris  Fauzi  tidak  dibolehkan  masuk
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
bekerja seperti biasa di perusahaan CV. Mestika Jaya Abadi pada tanggal 03 Mei  2019  karena  mengikuti  hari  buruh  sedunia  di  lapangan  merdeka  medan yang  jatuh  pada  tanggal  1  Mei  2019,  dan  hasil  penelitian  di  perusahaan tersebut tidak memberikan hak-hak normatif pekerja/ buruh seperti :
1. Tidak  membyarkan  upah  kepada  para  pekerja/buruh  sesuai  dngan ketntuan Upah Minimum Sektoral Kabupten Deli Serdang.
2. Tidak  ada  membrlakuan  jam  kerja  normatif  7jam  perhari  atau40  jam perminggu(senin sampai dengan jumat 7jam, sabtu  jam).
3. Tidak  dimsukkannya  hampir  semua  pekerja/buruh  dalamprogram pemrintah yaitu BPJS Ketnagakerjaan dan BPJS Ksehatan.
4. Tidak  diberikanya  cutihaid,cuti  melahirkan,cuti  tahunan,dan  cuti  lainya sebgaimana diaturdalam UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.
Sesuai  aturan  yang  berlaku  para  pekerja/buruh  tersebut  telah  melakukan perundingan  bipartit  namun  gagal,sehingga  para  pekerja/buruh  tersebut mengadukan  perkara  tersebut  guna  mendapat  Mediasi  melalui  Dinas Ketenagakerjaan  di  Kab.Deli  Serdang,dan  krena  tidak  ada  juga  titik  temu akhirnya  Ajuran  dikluarkan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  pada  tanggal  12 Agustus 2019,dimana isi Anjuran tersebut berbunyi:
1. Agar  CV.Mestika  Jaya  Abadi  menrima  Sdr.Afdul  Rahmad,dkk(48  Orang) utuk bkerja kembali.
2. Agar  Sdr.Afdul  Rahmad,dkk  (48  Orang)  bkerja  kembali  sebgaimana mestinya.
3. Agar  CV.Mestika  Jaya  Abadi  dan  Sdr.Afdul  Rahmad,dkk(48  Orang) melaksankan  kespakatan  berama  yang  sudah  disepakati  kedua  belah pihak pada tangal 15 Mei2019.
4. Apabila ada tuntutn normatif agar diajukan ke UPT Pengawasan Wilayah II Dinas TenagaKerja Provinsi SumateraUtara.
5. Agar  pengusha  dan  pekerja  menjawab  anjUran,menrima  atau  menolak anjuran selmbatnya 10(sepuluh) hari setelah menrima surat anjuran ini;
6. Dalam halanjuran ini ditolak oleh para pihak,maka para pihak atausalah satupihak  dapt  mengjukan  perslisihan  tersebut  ke  Pengadilan NegeriMedan.
Atas  Ajuran  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  tersebut  pihak  pengusaha  tidak bersedia melaksanakannya, akhirnya ke empat pekerja/buruh atas nama Adi Muliyono dkk(4 orang) melakukan gugatan ke Pengadilan Hubugan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 25 Februari 2021,lalu Pengadilan Negeri Medan  pada  tanggal  19  November  2020  mengeluarkan  putusan No.292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  MDN  tertanggal  19  Nopember  2020  yang menurut  penelitian  telah  mencerminkan  keadilan  sesuai  Undang-Undang Ketenagakerjaan  dan  saat  ini  penyelesaian  perselisihan  tersebut  melalui Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun  atas  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  tersebut  pihak  perusahaan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dilawan dengan kontra kasasi oleh  ke  4  (empat)  pekerja/  buruh  tersebut,  dan  pada  tanggal  21  Juli  2021 keluarlah  putusanMahkamah  Agung  RI  No.  894  K/Pdt.Sus-PHI/2022  yangisi putusannya  setelah  diteliti  belum  mencerminkan  keadilan  sesuai  Undang – Undang  Ketenagakerjaan jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
Dalam  hal  penerapan  putusanPengadilan  Negeri  Medan  Pada  Pengadilan HubunganIndustrial  dengan  No.  Perkara  :  292/Pdt.Sus-PHI/PN.  Mdn, tertanggal  19  November  2022  setelah  diteliti  sudah  mencerminkan  keadilan sesuai  ketentuan  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  berlaku,  dimana putusan yangdibuat Majelis Hakim pada Pengdilan Ngeri Medan  telah melalui proses  yang  panjang  dan  telah  diteliti  dengan  cermat  dengan  melihat  isi Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, melihat alat bukti Penggugat dan alat bukti  Tergugat  dan  mendengar  keterangan  saksi-saksi  yang  di  hadirkan  baik oleh  Penggugat  maupun  Tergugat  di  Pengadilan  PHI  Pada  Pengadilan  Negeri Medan.
Dimana  putusan  serta  pertimbangan  hukum  atas  Putusan  Pengadilan Negeri Medan pada perkara aquo dilampirkan pada tesis ini dan secara singkat isi putusannya menyatakan :
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menytakan  hubungan  kerja  antara  para  Pengugat  dan  Tergugat  putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja  kepada  para  Penggugat  sesuai  pasal  164  ayat  (3)  perhitungannya sama  dengan  2  (dua)kali  uang  pesangon  sesuai  ketentuan  pasl  156 ayat(2),1(satu) kali uang Penghargaan masa kerja sesuai  ketentuan pasal 156 ayt (3) dan uang pengantian hak sesuai ketentuan pasl 156 ayat (4)
UU No.13 tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan sebesar Rp.106.668.419,00 (seratus enam  juta  enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. PENGGUGAT I (Adi Muliyono) :
- Uang Pesngon 2X3 X Rp. 2.938.524,00
=Rp.17.631.144,00 - Uang Penggantian Hak15%X Rp.17.631.144,00   =Rp.  2.644.671,00 Sub Total Rp. 20.275.815,00 - THR 2019 =Rp  2.938.524,00 - Upah Selama Proses2 xRp. 2.938.524,00 =Rp.  5.877.048,00 TOTAL =Rp.29.091.387,00
(Dua  Puluh  Sembilan  Juta  Sembilan  Puluh  Satu  Ribu  Tiga  Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
2. PENGGUGAT II (Agung Muliyono) :
- Uang Psangon 2 X 3 X Rp. 2.938.524,00
=Rp.17.631.144,00
- Uang Pnggantian Hak 15%X Rp. 17.631.144,0    = Rp.  2.644.671,00 Sub Total Rp.20.275.815,00 - THR 2019 = Rp. 2.938.524,00 Upah Selama Proses 2 xRp.2.938.524,00 = Rp. 5.877.048,00 TOTAL = Rp. 29.091.387,00
(Dua  Puluh  Sembilan  Juta  Sembilan  Puluh  Satu  Ribu  Tiga  Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra):
- Uang Psangon 2X3 X Rp.2.938.524,00
= Rp. 17.631.144,00
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 17.631.144,00 = Rp. 2.644.671,00 Sub Total Rp.20.275.815,00 - THR 2019 = Rp.2.938.524,00 - Upah Selama Proses 2xRp. 2.938.524,00 = Rp.5.877.048,00 TOTAL = Rp.29.091.387,00
(Dua  Puluh  Sembilan  Juta  Sembilan  Puluh  Satu  Ribu  Tiga  Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) :
- Uang Pesngon 2 X 2 X Rp.2.938.524,00
= Rp.11.754.096,00
- Uang Penggantian Hak 15%XRp.11.754.096,00   = Rp. 1.763.114,00 SubTotal Rp.13.517.210,00 - THR 2019 = Rp  2.938.524,00 Upah Selama Proses 1 x Rp. 2.938.524,00 = Rp. 2.938.524,00 TOTAL = Rp.19.394.258,00
(Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua  Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
4. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan  kepada  Negara  segala  biaya  yang  timbul  dalm  perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga Ratus Sebelas RibuRupiah).

## B. Penerapan  Hukum  Pada  Putsan  Mahkamah  Agung  No.894  K/Pdt.Sus- PHI/2022.
Dalam  pertimbngan  hukm  Majelis  Hakim  MahkamahAgung pada  putusan No.894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 21 Juli 2022 terlihat ada kejanggalan pada pertimbangan hukum tersebut dan dilampirkan dalam tesis  ini, namun secara singkat isi putusan Mahkamah Agung tersebut berbunyi :
Menimbang,bahwa terhdap alasan tersbut, Mahkamah Agung berpndapat :
Bahwa Pmutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Para
Pengugat/ParaTermohon  Kasasi  oleh  Tergugat/Pemohon  Kasasi  dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja dan Tergugt trbukti pula telah membrikan Surat Peringatan I (SPI),Surat Peringtan II dan Surat PeringatanIII (bukti P-15A sampai dngan P- 18C),  tetapi  Tergugat  belum  pernah  mengirimkan  surat  panggilan  kerja kepada  Para  Penggugat  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  168  ayat (1)  Undang  Undang  Ketenagakerjaan,maka  atas  Pemutusan  Hubungan  Kerja tersebut  adil  dan  patut  Para  Pengugat  berhak  memproleh  Uang Kompnsasi Pemutusan  Hubungan  Kerja  sesuai  ketentuan  Pasal52  berupa  Uang  Pesngon sebesar 1xketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghrgaan  Masa  Kerja  sebesar 1xketentuan  Pasal  156  ayat(3)  dan Uang  Penggantian  Hak  sesuai  ketentuan Pasal 156 ayat(4),THR,dengan  perhitungan sebagai berikut:
No Penggug at Upah Uang Pesangon Uang Penggantian Hak THR TOTAL 1 Penggugat I Rp 2.938.524, 00 Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168, 00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00
Menimbang,bahwa berdsarkan pertimbngan tersbut diatas,ternyata Putusan Pengdilan Hubngan Industrial pada Pengadilan NgeriMedan dalam perkara ini tdak  bertntangan  dengan  hkum  dan/atau  UU,sehingga  permhonan  kasasi yangdiajukan olehPemohon  Kasasi Tuan ARIFIN TAN JAYA,pekerjaan sbagai Direktur  CV.MESTIKA  JAYA  ABADI, tersebut  hrus  ditolak  dngan  perbaikan amar putusan Judex Facti Nomor 3;
Menimbang,bahwa  oleh  krena  nilai  gugtan  dalam  perkra  ini  di  bawah Rp150.000.000,00  (seratuslima  puluhjuta  rupiah),  sebagaimana  ditntukan dalam Psal 58 UU No.2 Tahun 2004,maka biaya prkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kpada Negara;
Memprhatikan,UU  No.11  Tahun  2020  tntang  Cipta Kerja,UU  No.13  Tahun 2003  tentang  Ketenagkerjaan,UU.No.2  Tahun2004  tentang  Penyelsaian Perselsihan  Hbungan  Industrial,UU  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekusaan Kehkiman,UU  No.14  Tahun  1985  tentang  MahkamahAgung  sebgaimana yangtelah  diubah  dengan  UU  No.5  Tahun2004  dan  perubhan  kedua  dengan UU  No.3  Tahun  2009  serta  perturanperundang-undangan  lain  yang bersangkutan;
M  E  N  G  A  D  I  L  I :
1. Menolak permhonan kasasi dari Pmohon Kasasi Tuan ARIFIN TAN JAYA, pkerjaan sebgai Direktur CV MESTIKA JAYA ABADI,trsebut;
2. Memprbaiki  amarputusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Medan  No.292/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn.,tanggal  19 November 2020 mnjadi sebagai berikut:
a. Mengablkan gugatan Para Pengugat untuk sebagian;
b. Menytakan  hubngan  kerja  antara  Para  Pengugat  dan  Trgugat  putus sejak putusan ini dibacakan;
Menghkum  Trgugat  untuk  membayar  Uang  Kompnsasi  Pemutusan Hubngan  Kerja  brupa  Uang  Pesngon,Uang  Pengantian  Hak  dan  Tunjangan hari Raya 2019 kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:
No. Penggugat Total 1. Penggugat I Rp8.007.478,00 2. Penggugat II Rp8.007.478,00 3. Penggugat III Rp8.007.478,00 4. Penggugat IV Rp8.007.478,00 Total Rp32.029.912,00
(tiga puluh dua jutadua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas
2 Penggugat II Rp 2.938.524, 00 Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 3 Penggugat III Rp 2.938.524, 00 Rp4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 4 Penggugat IV Rp 2.938.524, 00 Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524,
00
Rp 8.007.478, 00 Total Rp32.029.912,00
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
rupiah);
a. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya;
b. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
3. Setelah diteliti ternyata perhitungan uang Pesangon dan hak lainnya yang diputs oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamperkara
No.894K/Pdt.Sus-PHI/2022tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 tntang CiptaKerja. Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut belum mencerminkan keadilan sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan dalam hal :
1. Upah  proses  terhadap  Para  Penggugat  yang  tidak  dimuat  dalam pertimbangan hukum sesuai isi putusan Mahkamah Agung RI halaman 5 dari  12  halaman  pada  angka  8  sehingga,  sementara  pada  putusan Pengadilan Negeri Medan tertulis jelas bersama pertimbangan hukumnya.
2. Jumlah  hak  pesangon  dan  uang  penggantian  hak  15%  pada  Putusan Mahkamah  Agung  RI  halaman  9  alinea  ke  5  (lima)  menyatakan:Bahwa Pemutusan  Hubungan  Kerja(PHK)  terhadap  Para  Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dngan alasan karna Para Penggugat trbukti telah mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja dan  Trgugat  terbukti  pula  telah  membrikan  SuratPeringtan  I(SP1),SP  II dan SP III (bukti P-15A smpai dngan P-18C),tetapi Tergugat belum pernah mengirimkan  surat  panggilan  kerja  kepada  Para  Pengugat  seagaimana diatur  dalam  ketentuan  Psal  168  ayat(1)  UU  Ketenagakerjaan,maka  atas Pemtusan  Hubngan  Kerja(PHK)  tersebut  adil  dan  patut  Para  Pengugat berhak  memproleh  UangKonpensasi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  sesuai ketentuan Pasal52 berupa Uang Pesngon sebesar 1xketentuan Pasal 156 ayat(2),Uang  Penghrgaan  Masa  Kerja  sebesar  1xketentuan  Pasal156 ayat(3)  dan  Uang  Pengntian  Hak  sesuai  ketentuan  Psal  156 ayat(4),THR,dengan perhitungan sebagai berikut:
Hasil  perhitungan  uang  psangon  dan  hak  lainnya  yang  diteliti  sesuai  UU tentang Ketnagakerjaan Pasal 156 ayat (2)Jo . UU RI No.11 Tahun 2020 tntang
No Penggugat Upah
Uang
Pesangon Uang Penggantian Hak THR TOTAL 1 Penggugat I Rp 2.938.524, 00 Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168, 00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 2 Penggugat II Rp 2.938.524, 00 Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 3 Penggugat III Rp 2.938.524, 00 Rp4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 4 Penggugat IV Rp 2.938.524, 00
Rp 4.407.786. 00 Rp 661.168,00 Rp 2.938.524, 00 Rp 8.007.478, 00 Total Rp32.029.912,00
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
Cipta  Kerja  jo.Peraturan  Pemrintah  RI  No.35  Tahun  2021  Tntang  Perjnjian Kerja  Waktu  Tertntu,Alih  Daya,Waktu  Kerja  dan  WaktuIstirahat,dan  PHK Pasal  40  ayat  (2)  c  bila  Mahkamah  Agung  memberikan  putusan  1  kali ketentuan  sehrusnya  jumlah  pesangon  dan  hak  lainnya  yang  harus  diterima oleh 4(empat) orang Para Penggugat tersebut adalah sebagaiberikut:
1. PENGGUGAT I(Adi Muliyono),  Masa Kerja 2 Tahun :
- Uang Psangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00
=Rp. 8.815.572,00 - Uang Pengantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00    =Rp.  1.322.335,00 Sub Total Rp. 10.137.907,00 - THR 2019 = Rp  2.938.524,00 TOTAL = Rp.13.076.431,00
(Tiga  Belas  Juta  Tujuh  Puluh  Enam  Ribu  Empat  Ratus  Tiga  Puluh Satu Rupiah).
2. PENGGUGAT II(Agung Muliyono) Masa Kerja 2Tahun :
- Uang Pesangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00
= Rp. 8.815.572,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00   = Rp.  1.322.335,00 Sub Total Rp. 10.137.907,00 - THR 2019 = Rp  2.938.524,00 TOTAL = Rp.13.076.431,00
(Tiga  Belas  Juta  Tujuh  Puluh  Enam  Ribu  Empat  Ratus  Tiga  Puluh Satu Rupiah).
3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra) Masa Kerja 2 Tahun :
- Uang Pesangon 1 X 3 X Rp. 2.938.524,00
= Rp. 8.815.572,00
- Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 8.815.572,00   = Rp.  1.322.335,00 Sub Total Rp. 10.137.907,00 - THR 2019 = Rp  2.938.524,00 TOTAL = Rp.13.076.431,00
(Tiga  Belas  Juta  Tujuh  Puluh  Enam  Ribu  Empat  Ratus  Tiga  Puluh Satu Rupiah).
4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) Masa Kerja 1 Tahun :
- Uang Pesangon 1 X 2 X Rp. 2.938.524,00
= Rp. 5.877.048,00 - Uang Penggantian Hak 15%X Rp. 5.877.048,00   = Rp.    881.557,00 Sub Total Rp. 6.758.605,00 - THR 2019 = Rp  2.938.524,00 TOTAL = Rp. 9.697.129,00
(Sembilan  Juta  enam  Ratus  Sembilan  Puluh  Tujuh  Ribu  Seratus  Dua Puluh Sembilan Rupiah).
Seharusnya isi tulisan pada tabel yang benar adalah sebagai berikut :
No Penggugat Upah Uang Pesangon Uang Penggantian Hak THR TOTAL 1 Penggugat I Rp2.938.524,0 0 Rp. 8.815.572,00 Rp.1.322.335 ,00 Rp.2.938.524,00 Rp. 13.076.431,00
Sesuai  ketentuan  seharusnya  isi  tabel  dipersingkat  dibawah  ini  adalah sebagai berikut:
No Penggugat Total 1. Penggugat I Rp. 13.076.431,00 2. Penggugat II Rp. 13.076.431,00 3. Penggugat III Rp. 13.076.431,00 4 Penggugat IV Rp.     9.697.129,00 Total Rp. 48.926.422,00
(empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
Bila  dibandingkan  isi  Putusan  yang  dikluarkan  oleh  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  No.894  K/Pdt.Sus-PHI/2022  dengan  hasil  perhitungan pengaturan pesangon sesuai  aturan UU tentang Ketenagakerjaan jo. Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun2020  TentangCipta  Kerja  terhadap 4(empat) orang pekerja/buruh terlihat sebagai berikut :
1. PENGGUGAT I (Adi Muliyono),  Masa Kerja 2 Tahun.
- Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
- Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
- Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
2. PENGGUGAT II (Agung Muliyono) Masa Kerja 2 Tahun.
- Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
- Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
- Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
3. PENGGUGAT III (Adrian Fajar Syahputra) Masa Kerja 2 Tahun.
- Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
- Perhitungan sesuai aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 13.076.431,-
- Sehingga berkurang : Rp. 5.068.953,-
4. PENGGUGAT IV (Aris Fauzi) Masa Kerja 1 Tahun.
- Putusan Mahkamah Agung, jumlah Pesangon : Rp. 8.007.478,-
- Sesuai Aturan UUK No. 13 Tahun 2003 : Rp. 9.697.422,-
- Selisih : Rp. 1.689.944,-
2 Penggugat
II Rp2.938.524,0 0 Rp. 8.815.572,00 Rp.1.322.335 ,00 Rp.2.938.524,00 Rp. 13.076.431,00 3 Penggugat III Rp2.938.524,0 0 Rp. 8.815.572,00 Rp.1.322.335 ,00 Rp.2.938.524,00 Rp. 13.076.431,00 4 Penggugat IV Rp2.938.524,0 0
Rp.5.877.048,00 Rp. 881.557,00 Rp.2.938.524,00 Rp. 9.697.129,00 Total Rp.48.926.422,00
Ria Sintha Devi 1) , Golan Hasibuan 2), Analisis Yuridis Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 292/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Phi/2022
Atas  putusan  Mahkamah  Agung  RI  tersebut  ke  4  (empat)  pekerja/  buruh mengalami  kerugian,  ditambah  pertimbangkan  hukum  pada  Putusan Pengadilan Negeri Medan dihilangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sehingga  dirasakan  belum  mencerminkan  keadilan  terhadap  4  (empat)  orang pekerja yang menggugat sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

## SIMPULAN
Penerapan  hukum  dalam  Putsan  Pengdilan  NegeriMedan  No.292/Pdt.Sus- PHI/2020/PN  Mdn  telah  sesuai  dngan  ketentuan  UU  Ketenagakerjaan  yang berlaku  sehingga  telah  mencerminkan  rasa  keadilan  kepada  4  (empat) pekerja/ buruh yang menggugat, sedangkan penerapan Putusan MahkamahAgung  No.894  K/Pdt.Sus-PHI/2022tidak  sesuai  tentang  tata  cara penghitungan uang pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga dirasa belum mencerminkan keadilan kepada 4 (empat) orang pekerja/ buruh yang menggugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adabi,  M.  I.,  &  Thariq,  P.  A.  (2023).  ANALISIS  PUTUSAN  HAKIM  TENTANG PENERAPAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  HANDPHONE COPY. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 18 (2), 437 – 450. Adie,  H.Zaeni  Asyh  dan  Rahmawati  Kusuma. Hukum  Ketenagakerjaan DalamTeori  &  Praktik  di  Indonesia .  Jakarta  :  PRENADAMEDIAGROUP. 2019.
Kartasapoetra,  G  dan  Rience  Indraningsih,  1982, Pokok-pokok  Hukum Peburuhan , cct.l, Armico Bandung. Muhammad,  Abdulkadir,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Marbun,  Jaminuddin  dan  Rika  Jamin  Marbun,  Pengantar  Hubungan Industrial Di Indonesia, Medan : USU Press, 2022.
Nababan,  A.  K.,  Junaidi,  M.,  Sudarmanto,  K.,  &  Arifin,  Z.  (2022).  Keabsahan Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal USM Law Review , 5 (1), 314 – 330. Soekanto,  Soerjono, “Pengantar  Penelitian  Hukum” ,  Penerbit  Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.