Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 277-309
Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia
Khald Fadjri Siddiq*; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: fadjrisuper@gmail.com
Submission :   01 November 2020 Revison :   11 November 2020 Publication :   23 November 2020

## Abstract
This study aims to determine how Stateless persons are regulated based  on  international  legal  instruments  and  national  legal instruments  in  Indonesia.  Indonesia,  which  is  affected  by globalization  due  to  the  incessant  promotion  of  tourism,  has regulations on the traffic of foreigners through Law Number 6 of 2011 concerning Immigracy and on the other hand Indonesia does not recognize the existence of Stateless Persons which is different from the regulations as stated in the Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. This study aims to find out that the  current  regulation  regarding  Stateless  persons  in  Indonesia has  not  been  specifically  regulated.  Although  Indonesia  has ratified  the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights. This  shows  that  Indonesia  has  not  strictly  regulated  and  in  its handling  of  Stateless  people  tends  to  be  slow  which  results  in detention exceeding the specified threshold. As for the formulation of the problem raised, namely how to regulate Stateless People in International  Law  and  in  Indonesian  immigration  law  and  the legal  consequences  obtained.  The  research  method  used  is  a normative  type  by  means  of  literature  study.  The  results  of  this study  indicate  that  the  arrangement  for  Stateless  Persons  in  the international  sphere  is  different  from  that  in  Indonesia  because there are no strict regulations regarding this matter.
Keywords: Immigration; Refugees; Stateless Person

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengaturan  Orang  Tanpa  Kewarganegaraan  atau Stateless Person berdasarkan  instrumen  hukum  internasional  maupun instrumen  hukum  nasional  di  Indonesia.  Indonesia  yang terdampak  dalam  globalisasi  karena  gencarnya  promosi pariwisata memiliki pengaturan terhadap lalu lintas orang asing melalui  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasiaan  dan  disisi  lain  Indonesia  tidak  mengakui keberadaan  Orang  Tanpa  Kewarganegaraan  berbeda  dengan pengaturan  sebagaiman  tercantum  dalam Convention  Relating To The Status of Stateless Persons 1954. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bahwa  pengaturan  mengenai  Orang  Tanpa Kewarganegaraan  di  Indonesia  untuk  saat  ini  belum  diatur secara  khusus.  Walaupun  Indonesia  telah  meratifikasi International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  belum  mengatur  dengan  tegas dan dalam penanganannya terhadap Orang Tanpa
Kewarganegaraan  cenderung  lambat  yang  mengakibatkan pendetensian  melebihi  ambang  dari  batas  yang  ditentukan. Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat  yakni  bagaimana pengaturan  Orang  Tanpa  Kewarganegaraan  dalam  Hukum Internasional dan dalam hukum keimigrasian Indonesia beserta konsukuensi  hukum  yang  di  dapat.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalaha  tipe  normative  dengan  cara  studi  pustaka. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  Orang Tanpa  Kewarganegaraan  di  lingkup  Internasional  berbeda dengan pengaturan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hal ini.
Kata  Kunci:  Imigrasi;  Orang  Tanpa  Kewarganegaraan; Pengungsi

## A. Pendahuluan
Setiap  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja  bersifat  positif  yaitu  untuk  ditegakkan  atau diimpelementasikan.  Dalam  hal  pengimpelementasian  ini, terutama  terhadap  hak-hak  asasi  yang  bersifat  universal  dan
memiliki keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan  dalam  deklarasi  hak-hak  asasi  manusia.  Oleh karena  itu  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Mukadimah Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia/DUHAM,  HAM  perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrument hukum agar  orang  tidak  akan  terpaksa  memilih  pemberontakan sebagai  usaha  terakhir  guna  menentang  kezaliman  dan penindasan sebagaimana ditunjukan dalam sejarah HAM itu. 1
Pasal  15 Universal  Declaration  of  Human  Right menegaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk memiliki  kewarganegaraan,  yakni  ikatan  hukum  antara seseorang dengan suatu Negara. Identitas diri yang didapatkan dari kewarganegaraan dapat sekaligus termasuk kewenangan warga  negara  dalam  menggunakan  hak-hak  yang  melekat dalam dirinya.
Orang  yang  memiliki  kewarganegaraan  memiliki  hak untuk  ikut  memilih  tempat  ia  tinggal,  mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  dokumen  perjalanan  dan dapat  memperoleh  sertifikat  atau  akta  nikah,  hal  ini  berbeda dengan  yang  terjadi  terhadap  orang  tanpa  kewarganegaraan, dalam  hukum  internasional  disebut  sebagai Stateless  person . Orang  tanpa  kewarganegaraan  akan  mengalami  kesulitan dalam  mengklaim  hak-hak  dan  pelayanan  di  tempat  mereka tinggal.    Data  menunjukkan  bahwa  3.7  juta  orang  tanpa kewarganegaraan  dalam  78  negara.  Sementara  UNCHR memperkirakan  ada  10  juta  orang  secara  global  merupakan Stateless.
Umumnya  terdapat  beberapa  faktor  seseorang  tidak memiliki kewarganegaraan yakni:
1. Konflik Hukum;
1 Kusniati,  R.  (2011).  Sejarah  Perlindungan  HakHak  Asasi  Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/537.
Konflik ini terkait pembatalan kewarganegaraan. Terdapat negara-negara  yang  memperbolehkan  warganya  untuk melepaskan  kewarganegaraan  bahkan  sebelum  warga tersebut mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang ia ajukan. Hal ini juga disebabkan konflik salah satu negara tidak memperbolehkan pembatalan suatu kewarganegaraan  sebelum  mendapat  kewarganegaraan lain,  namun  disatu  sisi  negara  dituju  tersebut  tidak memberikan  kewarganegaraan  kepada  individu  yang masih menyandang status kewarganegaraan asal.
2. Perubahan Wilayah Negara;
Ketika  suatu  negara  mengalami  perubahan  kedaulatan maka  hukum  kewarganegaraannya  dapat  berubah  diikuti dengan  pelaksanaannya.  Dalam  keadaan  ini  seseorang menjadi  tidak  memiliki  kewarganegaraan  apabila  mereka tidak  mengajukan  permohonan  kewarganegaraan  sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hukum Perkawinan;
Terdapat kondisi dimana beberapa negara merubah status kewarganegaraan warga negaranya, salah satu contohnya seorang  perempuan  ketika  ia  menikah  dengan  seorang warganegara  lain,  maka  ia  harus  segera  memperoleh kewarganegaraan  suaminya  tersebut  dan  apabila  tidak, maka  dia  tidak  memiliki  kewarganegaraan,  hal  ini  juga dapat  berlaku  kepada  perempuan  yang  bercerai,  maka  ia dapat  kehilangan  kewarganegaraan  yang  diperolehnya saat ia menikah.
4. Prosedur Administrasi; Dalam  mengajukan  kewarganegaraan  terdapat  banyak prosedur  yang  harus  dilakukan  seseorang  agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan, namun hal itu dapat menjadi kendala karena ketidakmampuan seseorang
sehingga  dia  tidak  dapat  mengajukan  permohonan kewarganegaraan.
5. Diskriminasi;
Diskriminasi  dapat  terjadi  didasarkan  suku,  ras,  agama, warna  kulit.  Pendapat  politik  dan  faktor-faktor  lain  juga menjadi  sebuah  diskriminasi  jika  mengandung  kata-kata yang  bersifat  prasangka  atau  jika  pelaksanaan  hukum tersebut  mengakibatkan  perlakuan  diskriminatif.  Hal  ini menjadi  salah  satu  sebab  seseorang  tidak  mendapat kewarganegaraannya  dari  suatu  negara,  contohnya terhadap etnis Rohingnya di Myanmar.
6. Tidak Mempunyai Surat Kelahiran; Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan
Konvensi  Hak  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak, dimanapun  dilahirkan,  harus  segera  didaftarkan  setelah lahir.  Tanpa  bukti  kelahiran  ini,  atau  tanpa  adanya pendaftaran  kelahiran  yang  diakui,  maka  sulit  bagi  anak untuk  menegaskan  identitas  diri  serta  memperoleh kewarganegaraan.
7. Pembatalan Kewarganegaraan Oleh Negara; Hilangnya  kewarganegaraan  seseorang  terjadi  ketika negara  membatalkan  warga  negara  seseorang  karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan  ini  biasanya  diikuti  dengan  pengusiran  orang tersebut. 2 .
Status  tanpa  kewarganegaraan  yang  dialami  oleh orang-orang tertentu dapat membahayakan bahkan menghancurkan  kehidupan  mereka.  Dan  perlu  diketahui,  ada kelompok orang-orang tanpa status warganegara yang masuk dalam  kategori refugess atau  pengsungsi  dan  ada  juga  tidak.
2 Widodo  Ekatjahjana.  Masalah  Kewarganegaraan  Dan  Tidak Berkewarganegaraan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Inovatif,  Vol.  2,  No.  3. 2010, hal. 107.
Terhadap kelompok orang-orang tanpa kewarganegaraan  dan  termasuk  pengungsi  maka  mereka berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan Convention  Relating  To  The  Status  Of  Refugees  1951.
Menjawab masalah perlindungan orang tanpa kewarganegaraan ini dapat dilihat dalam  Convention Relating
To The Status Of Stateless Persons 1954. 3
Indonesia  telah  memiliki  instrumen  hukum  terhadap orang  asing  yaitu  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang ini mengemukakan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas  orang  yang  masuk atau  keluar  wilayah  Indonesia serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara.  Istilah  imigrasi  ini  berdasar  dari  kata migratio dari bahasa  Latin  yang  berarti  perpindahan  orang  dari  suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.
Undang-Undang  ini  juga  menggunakan  istilah  Orang Asing,  yakni  orang  yang  bukan  merupakan  warga  negara Indonesia.  Gatot  Supramono  dalam  bukunya  menjelaskan bahwa orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan  wargan  negara  Indonesia  dan  sedang  berada  di Indonesia. Pengertian orang asing termasukpula badan hukum asing  yaitu  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum asing. 4
Berbeda  dengan  hukum  Internasional  yang  telah mengakui  orang  tanpa  kewarganegaraan,  hukum  nasional yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  ini.  Hal  ini ditegaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengemukakan bahwa Undang-Undang  ini  tidak  mengenal  kewarganegaraan  ganda
3 UNHCR. Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan . 2010. hal. 1
4 Gatot  Supramono. Hukum  Orang  Asing  di  Indonesia .  Sinar  Grafika. Jakarta. 2012. hal. 4-5.
(bipatride) ataupun  tanpa  kewarganegaraan (apatride) . Namun  Undang-Undang  ini  memperhatikan  asas-asas  yang kewarganegaraan umum dan berlaku universal. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah:
1. Asas  ius  sanguinis  ( law  of  the  blood )  adalah  asas  yang menentukan  kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas  ius  soli  ( law  of  the  soil )  secara  terbatas  adalah  asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan  negara  tempat  kelahiran,  yang  diberlakukan terbatas  bagi  anak-anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas  kewarganegaraan  tunggal  adalah  asas  yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  adalah  asas  yang menentukan  kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang ini.
Tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang
Kewarganegaraan  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Akan  tetapi, Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai hak orang tanpa kewarganegaraan dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia  dikarekan  dapat  dilihat  pada  tiap  persyaratan memuat  tentang  asal  kewarganegaraan  dari  pemohon kewarganegaraan Indonesia.
Hasil  review  dan  diskusi  dengan  cara  penilaian kuesioner oleh akademisi, LSM, dan instansi pemerintah yang berada  di  Indonesia  diketahui  bahwa  orang  tanpa kewarganegaraan terdiri atas:
1. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan  kewarganegaraan  Indonesia,  karena  status
kewarganegaraannya  tercatat  secara  salah  dalam dokumen  registrasi  sipil  mereka  dan  mereka  yang  tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun Indonesia;
2. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan  kewarganegaraan  mereka  atau  status kewarganegaraan  mereka  tercatat  secara  salah  dalam dokumen registrasi sipil mereka;
3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Tahun 1958  tentang  ketentuan  tinggal  di  luar  negeri  yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan  berdasarkan  Undang-Undang  tahun 2006;
4. Sejumlah  kecil  orang  Indonesia  yang  diasingkan  keluar Indonesia  karena  pada  saat  ia  terkait  konflik  politik  di tahun 1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan;
5. Orang  lainnya  yang  menjadi Stateless karena  tergolong sebagai migrant tanpa dokumen dari Cina, yang telah lama tinggal di Indonesia. Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia tapi  tidak  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia  karena mereka tidak lahir di Indonesia 5 .
Penanganan  terhadap  orang  tanpa  kewarganegaraan yang  berada  di  Indonesia  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi Indonesia  dengan  cara  yang  sama  terhadap  deteni  pada umumnya,  yaitu  di  detensi  pada  ruang  detensi  imigrasi  atau rumah  detensi  imigrasi  (rudenim).  Pengertian  detensi  tidak dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Keimigrasian,  namun mengacu  pada  pasal  83  ayat  1  yang  mengemukakan  “Pejabat imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi  Imigrasi”,  dapat  ditarik kesimpulan  menurut  pasal  1  angka  35  Deteni  adalah  Orang
5 https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan
Asing  penghuni  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi Imigrasi  yang  telah  mendapatkan  keputusan  pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
Hal-hal mengenai penanganan orang tanpa
kewarganegaran  di  wilayah  hukum  Indonesia,  penjaminan hak-hak deteni tanpa kewarganegaraan selama di detensi oleh pihak  imigrasi,  hingga  kepastian  hukum  orang  tanpa kewarganegaraan  setelah  di  detensi  telah  diatur  sedemikian rupa  dalam Convention  Relating  to  The  Status  of  Stateless Persons 1954 namun tidak di hukum nasional Indonesia.

## B. Pembahasan
Dalam  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  Indonesia, perlu  diketahui  bahwa  hukum  internasional  dan  hukum nasional  adalah  2  (dua)  jenis  hukum  yang  berbeda.  Hukum nasional  adalah  hukum  yang  berlaku  secara  ekslusif  dalam wilayah  suatu  negara  yang  berdaulat.  Sedangkan  hukum internasional,  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  mengatur hubungan negara-negara pada tataran internasional .
Ada  beberapa  perbedaan-perbedaan  yang  menonjol antara hukum internasional dengan hukum nasional.Pertama, dalam  hukum  internasional  negara  dianggap  sebagai  objek utama  dari  pengaturan.  Sedangkan  hukum  nasional  lebih menekankan  pada  pengaturan  hubungan  antar  individu dengan  individu  dan  negara  dalam  wilayah  yuridik  dari masing-masing negara. Yang kedua yaitu dengan membedakan bentuk  hukum,  dalam  hukum  internasional  tidak  terdapat badan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Terakhir,  hal  yang sangat  menonjol  adalah  prinsip  hukum  internasional didasarkan  pada  prinsip  persamaan  negara  sebagai  subjek hukum. Prinsip ini tidak menonjol dalam hukum nasional yang serba tersentralisir.
Pada  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  dapat disejajarkan  sebagai  kesatuan  hukum  dan  dapat  pula
diposisikan  sebagai  2  (dua)  entitas  hukum  yang  berbeda. Kedua  pemahaman  ini  tentunya  menciptakan  2  (dua) pandangan yang berbeda. Sejajarnya hukum internasional dan hukum  nasional  menimbulkan  pandangan  bahwa  hukum nasional  diatas  hukum  internasional.  Sedangkan  pembedaan antara  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional menimbulkan  pandangan  bahwa  hukum  internasional bergantung  pada  keberlakuannya  di  hukum  nasional  melalui penerimaan suatu negara.
Mengenai  kedudukan  hukum  internasional  pada hukum  nasional  tidak  terlepas  dari  teori  berlakunya  hukum internasional kedalam hukum nasional, yaitu teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan lanjutan dari  pandangan  monisme  yang  menganggap  hukum internasional  dan  hukum  nasional  adalah  kesatuan  yang tunggal. Oleh karena itu teori inkorporasi memandang hukum internasionl  adalah  bagian  dari  hukum  nasional  dan berlakunya  hukum  internasional  dalam  sistem  hukum nasional  tidak  membutuhkan  persetujuan  legislasi  terlebih dahulu  tetapi  dengan  sendirinya  berlaku  .  Selanjutnya,  teori transformasi  adalah  lanjutan  dari  pemikiran  bahwa  hukum internasional  dan  hukum  nasional  merupakan  dua  jenis hukum  yang  berbeda  dan  berdiri  sendiri.  Teori  transformasi berarti  berlakunya  hukum  internasional  dalam  hukum nasional  harus  terlebih  dahulu  dengan  persetujuan  badan legislatif negara .
Selain  dua  hal  tersebut,  negara  diam-diam  telah mengakui  keberadaan  prinsip  hukum  internasional  serta mengadopsi  prinsip  hukum  internasional  melalui  sistem hukum  nasional.Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat internasional  mengakui  supremasi  hukum  internasional, namun  tidak  secara  langsung  menerimanya  dengan  tunduk pada hukum internasional. Dalam hal perjanjian internasional, berdasarkan pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional  yang mengemukakan :
bahwa  pembuatan  dan  pengesahan  perjanjian internasional  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan  pemerintah  negara-negara  lain,  organisasi internasional,  dan  subjek  hukum  internasional  lain adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  sangat  penting karena  mengikat  negara  pada  bidang-bidang  tertentu, dan  oleh  sebab  itu  pembuatan  dan  pengesahan  suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar- dasar  yang  jelas  dan  kuat,  dengan  menggunakan instrumen  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas pula.
Pada  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Perjanjian Internasional,  yang  dimaksud  Pengesahan  adalah  perbuatan hukum  untuk  pengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian internasional  dalam  bentuk  ratifikasi (ratification ),  aksesi ( accession) ,  penerimaan  ( acceptance )  dan  penyetujuan ( approval ).
1) Ratifikasi  ( ratification ),  yaitu  apabila  negara  yang  akan mengesahkan  suatu  perjanjian  internasional  turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2) Aksesi  ( accesion ),  yaitu  apabila  negara  yang  akan mengesahkan  suatu  perjanjian  internasional  tidak  turut menandatangani naskah perjanjian;
3) Penerimaan  ( acceptance )  atau  penyetujuan  ( approval ) yaitu  pernyataan menerima  atau menyetujui  dari  negara- negara  pihak  pada  suatu  perjanjian  intemasional  atas perubahan perjanjian internasional tersebut; dan
4) perjanjian-perjanjian  intemasional  yang  sifatnya self- executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan). Menurut  pasal  9  ayat  2  Undang-Undang  Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan undang-undang  atau  keputusan  presiden.  Lalu  pada
penjelasan  pada  pasal  yang  sama,  menegaskan  bahwa Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pengesahan  dengan  keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Mengenai  pengesahan  melalui  undang-undang,  diatur pada  pasal  10  Undang-Undang  Perjanjian  Internasional  yang menegaskan  bahwa  Pengesahan  perjanjian  internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :
1. masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan,  dan  keamanan negara;
2. perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah  negara Republik Indonesia;
3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. hak asasi manusia
5. dan lingkungan hidup;
6. pembentukan kaidah hukum baru;
7. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Sedangkan  pengesahan  selain  daripada  undang- undang  dilakukan  melalui  keputusan  presiden.  Ketentuan pengesahan melalui keputusan presiden berdasarkan pasal 11 ayat  1  Undang-Undang  Perjanjian  Internasional  adalah Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas  perjanjian  yang  mensyaratkan  adanya  pengesahan sebelum  memulai  berlakunya  perjanjian,  tetapi  memiliki materi  yang  bersifat  prosedural  dan  memerlukan  penerapan dalam  waktu  singkat  tanpa  mempengaruhi  peraturan perundang-undangan  nasional.  Jenis-jenis  perjanjian  yang termasuk  dalam  kategori  ini,  di  antaranya  adalah  perjanjian induk  yang  menyangkut  kerja  sama  di  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  ekonomi,  teknik,  perdagangan, kebudayaan,  pelayaran  niaga,  penghindaran  pajak  berganda dan  kerja  sama  perlindungan  penanaman  modal,  serta pengesahan yang bersifat teknis.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa Indonesia tidak memandang bahwa hukum internasional tidak dapat  berlaku  secara  langsung  di  Indonesia.  Namun berlakunya  hukum  internasional  di  Indonesia  didasari  oleh keterikatannya sebagai bagian dari masyarakat Internasional. Perjanjian  internasional  harus  diubah  menjadi  hukum nasional  dalam  bentuk  melalui  proses  ratifikasi  peraturan perundangundangan.  Perjanjian  internasional  sesuai  dengan UU  Nomor  24  tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional, diratifikasi  melalui  undang-undang  dan  keputusan  presiden( Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  e, menyebutkan  bahwa  keputusan  presiden  diubah  menjadi peraturan presiden). Namun tidak serta merta menjadi hukum nasional,  Undang-Undang  ini  hanya  menjadikan  Indonesia sebagai negara terikat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang  lebih  khusus  mengenai  perjanjian  internasional  yang akan diratifikasi.
Instrumen  hukum  internasional  yang  mengatur tentang  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) adalah Convention  Relating To The Status Of Stateless Persons . Baik  pengungsi  ( refugees) dan  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) tidak  dibedakan  awalnya  dikarenakan keduanya  sama-sama  mendapatkan  bantuan  dari  organisasi pengungsi  internasional.  Setelah  terjadinya  Perang  Dunia  II, terdapat berbagai masalah tentang Statelessness atau keadaan tanpa kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat internasional. PBB berkomitmen untuk menjamin terlaksananya hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (Stateless person) . Hak dan kebebasan yang dibahas  dalam  konvensi  ini  yaitu  masalah  status  hukum,
pekerjaan, dan kesejahteraan 6 . Sehingga dengan meningkatnya status  hukum Stateless  person mampu  membuat  orang  tanpa kewarganegaraan (Stateless  person) bukan  penungsi mendapatkan perlindungan hukum secara internasional.
Berdasarkan Convention  Relating  To  The  Status  Of Stateless  Persons ,  berikut  ini  ada  beberapa  pasal  yang berkaitan  dengan  hak  dan  kebebasan  orang  tanpa kewarganegaraan (Stateless person) :
1) Personal Status (Pasal 12)
2) Movable and Immovable property (Pasal 13)
3) Artistic Rights and Industrial Propertyx (Pasal 14)
4) Right of Association (Pasal 15)
5) Access to Courts (Pasal 16)
6) Wage-earning employment (Pasal 17)
7) Self Employment (Pasal 18)
8) Liberal Professions (Pasal 19)
9) Rationing (Pasal 20)
10) Housing (Pasal 21)
11) Public Education (Pasal 22) 12) Public Relief (Pasal 23)
13) Labour legislation and social security (Pasal 24)
Selain hak dan kebebasan orang tanpa
kewarganegaraan,  konvensi  ini  juga  mengatur  tentang tindakan  administrasi  negara  peserta  terhadap  orang  tanpa kewarganegaraan pada pasal 25-32, berikut ketentuannya:
1) Administrative assistance (Pasal 25)
2) Freedom of movement (Pasal 26)
3) Identity papers (Pasal 27)
4) Travel documents (Pasal 28)
5) Fiscal charges (Pasal 29)
6 Asih  Saraswati.  Convention  Relating  to  the  Status  of  Stateless Persons. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 1 , 2004. hal.  186
6) Transfer of assets (Pasal 30)
7) Expulsion (Pasal 31)
8) Naturalization (Pasal 32)
Penjelasan  dari  pasal-pasal  tersebut  terdapat  dalam Convention Relating To The Status Of Stateless Persons , berikut ini  ada  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (Stateless person) :
“Chapter II : Juridicial Status” “Article 12 personal status”
1. “The  personal  status  of  a Stateless  person  shall  be governed by the law of the country of his domicile or, if he  has  no  domicile,  by  the  law  of  the  country  of  his residence.”
2. “Rights  previously  acquired  by  a Stateless  person  and dependent  on  personal  status,  more  particularly  rights attaching  to  marriage,  shall  be  respected  by  a Contracting  State,  subject  to  compliance,  if  this benecessary, with the formalities required by the law of that  State,  provided  that  the  right  in  question  is  one which  would  have  been  recognized  by  the  law  of  that State had he not become Stateless .” “Article 13 movable and immovable property”
“The  Contracting  States  shall  accord  to  a Stateless person  treatment  as  favourable  as  possible  and,  in  any event,  not  less  favourable  than  that  accorded  to  aliens generally  in  the  same  circumstances,  as  regards  the acquisition  of  movable  and  immovable  property  and other rights pertaining thereto, and to leases and other contracts relating to movable and immovable property.” “Article 14 artistic rights and industrial property”
“In respect of the protection of industrial property, such as  inventions,  designs  or  models,  trade  marks,  trade names,  and  of  rights  in  literary,  artistic  and  scientific works,  a  Stateless  person  shall  be  accorded  in  the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting State, he shall be
accorded  the  same  protection  as  is  accorded  in  that territory to nationals of the country in which he has his habitual res idence.”
“Article 15 right of association” “As  regards  non -political  and  non-profit-making associations  and  trade  unions  the  Contracting  States shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible, and in any event,  not  less  favourable  than  that  accorded  to  aliens generally in the same circumstances.”
“Article 16 access to courts”
1. “A Stateless  person  shall  have  free  access  to  the Courts  of  Law  on  the  territory  of  all  Contracting States.”
2. “A Stateless  person  shall  enjoy  in  the  Contracting
State  in  which  he  has  his  habitual  residence  the same treatment as a national in matters pertaining to  access  to  the  Courts,  including  legal  assistance and exemption from cautio judicatum solvi.”
3. “A Stateless person shall be accorded in the matters referred  to  in  paragraph  2  in  countries  other  than that  in  which  he  has  his  habitual  residence  the treatment granted to a national of the country of his habitual residence.”
“Chapter IV : Gainful Employment” “Article 17 wage- earning employment” “The Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully  staying  in  their  territory  treatment  as favourable  as  possible  and,  in  any  event,  not  less favourable than that accorded to aliens generally in the same  circumstances,  as  regards  the  right  to  engage  in wage- earning employment.”
1. “The  Contracting  States  shall  give  sympathetic consideration  to  assimilating  the  rights  of  all Stateless  persons  with  regard  to  wage-earning employment  to  those  of  nationals,  and  in particular  of  those  Stateless  persons  who  have entered their territory pursuant to programmes
of  labour  recruitment  or  under  immigration schemes.”
“Article 18 self- employment” “The  Contracting  States  shall  accord  to  a Stateless person  lawfully  in  their  territory  treatment  as favourable  as  possible  and,  in  any  event,  not  less favourable than that accorded to aliens generally in the same  circumstances,  as  regards  the  right  to  engage  on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce  and  to  establish  commercial  and  industrial companies.”
“Article 19 liberal professions” “Each Contracting State shall accord to Stateless persons lawfully  staying  in  their  territory  who  hold  diplomas recognized  by  the  competent  authorities  of  that  State, and who are desirous of practising a liberal profession, treatment  as  favourable  as  possible  and,  in  any  event, not  less  favourable  than  that  accorded  to  aliens generally in the same circumstances.”
“Chapter IV : Welfare” “Article 20 r ationing”
“Where  a  rationing  system  exists,  which  applies  to  the population  at  large  and  regulates  the  general distribution  of  products  in  short  supply,  Stateless persons  shall  be  accorded  the  same  treatment  as nationals.”
“Article 21 housing” “As regards housing, the Contracting States, in so far as the  matter  is  regulated  by  laws  or  regulations  or  is subject to the control of public authorities, shall accord to  Stateless  persons  lawfully  staying  in  their  territory treatment  as  favourable  as  possible  and,  in  any  event, not  less  favourable  than  that  accorded  to  aliens generally in the same circumstances.”
“Article 22 public education”
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
1. “The  Contracting  States  shall  accord  to Stateless persons  the  same  treatment  as  is  accorded  to nationals with respect to elem entary education.”
2. “The  Contracting  States  shall  accord  to Stateless persons  treatment  asfavourable  as  possible  and,  in any event, not less favourable than that accorded to aliens  generally  in  the  same  circumstances,  with respect  to  education  other  than  elementary education  and,  in  particular,  as  regards  access  to studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas  and  degrees,  the  remission  of  fees  and charges and the award of scholarships.”
“Article 23 public relief” “The Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully  staying  in  their  territory  the  same  treatment with  respect  to  public  relief  and  assistance  as  is accorded
to their nationals.”
“Article 24 labour legislation and social security”
1. “The  Co ntracting  States  shall  accord  to  Stateless persons  lawfully  staying  in  their  territory  the  same treatment  as  is  accorded  to  nationals  in  respect  of the following matters:
a. “In so far as such matters are governed by laws or  regulations  or  are  subject  to  the  control  of administrative authorities: remuneration, including  family  allowances  where  these  form part  of  remuneration,  hours  of  work,  overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on homework,  minimum  age  of  employment, apprenticeship and trainin g, women’s work and the work of young persons, and the enjoyment of the benefits of collective bargaining;
b. “Social  security  (legal  provisions  in  respect  of employment,  injury,  occupational  diseases, maternity,  sickness,  disability,  old  age,  death, unemployment,  family  responsibilities  and  any other  contingency  which,  according  to  national laws  or  regulations,  is  covered  by  a  social
security  scheme),  subject  to  the  following limitations:
(i) There may be appropriate arrangements for  the  maintenance  of  acquired  rights and rights in course of acquisition; (ii) National  laws  or  regulations  of  the country  of  residence  may  prescribe special arrangements concerning benefits or portions of benefits which are payable  wholly  out  of  public  funds,  and concerning  allowances  paid  to  persons who  do  not  fulfil  the  contribution conditions prescribed for the award of a normal pension.
2. “The  right  to  compensation  for  the  death  of  a Stateless person resultingfrom employment injury or from  occupational  disease  shall  not  be  affected  by the  fact  that  the  residence  of  the  beneficiary  is outside the territory of the Contracting State.”
3. “The  Contracting  States  shall  extend  to Stateless persons  the  benefits  ofagreements  concluded between them, or which may be concluded between them  in  the  future,  concerning  the  maintenance  of acquired  rights  and  rights  in  the  process  of acquisition in regard to social security, subject only to  the  conditions  which  apply  to  nationals  of  the States signatory to the agreements in question.”
4. “The  Contracting  S tates  will  give  sympathetic consideration  to  extending  to  Stateless  persons  so far  as  possible  the  benefits  of  similar  agreements which  may  at  any  time  be  in  force  between  such Contracting States and non- contracting States.” Selain  hak  dan  kebebasan  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  persons) ,  konvensi  ini  juga  mengatur  tentang tindakan  administrasi  negara  peserta  terhadap  orang  tanpa kewarganegaraan (Stateless  person) pada  pasal  25 – 32. Berikut ini adalah ketentuannya : “Chapter V : Administrative Measures”
“Article 25 administrative assistance”
1. “When  the  exercise of  a  right  by  a Stateless  person would normally require the assistance of  authorities of  a  foreign  country  to  whom  he  cannot  have recourse, the Contracting State in whose territory he is  residing  shall  arrange  that  such  assistance  be afforded to him by their own authorities.”
2. “Th e  authority  or  authorities  mentioned  in paragraph  1  shall  deliver  or  cause  to  be  delivered under  their  supervision  to  Stateless  persons  such documents  or  certifications  as  would  normally  be delivered  to  aliens  by  or  through  their  national authorities.”
3. “Do cuments or certifications so delivered shall stand in  the  stead  of  the  official  instruments  delivered  to aliens  by  or  through  their  national  authorities  and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.”
4. “Subject  to  such  exceptional  trea tment  as  may  be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.”
5. “The  provisions  of  this  article  shall  be  without pre judice to articles 27 and 28.” “Article 26 freedom of movement” “Each Contracting State shall accord to Stateless persons lawfully in its territory the right to choose their place of residence and to move freely within its territory, subject to  any  regulations  applicable  to  aliens  generally  in  the same circumstances.”
“Article 27 identity papers” The Contracting States shall issue identity papers to any Stateless person in their territory who does not possess a valid travel document.” “Article 28 tr avel documents”
“The  Contracting  States  shall  issue  to Stateless  persons lawfully  staying  in  their  territory  travel  documents  for the  purpose  of  travel  outside  their  territory,  unless
compelling reasons of  national  security  or public  order otherwise require, and the provisions of the Schedule to this  Convention  shall  apply  with  respect  to  such documents.  The  Contracting  States  may  issue  such  a travel  document  to  any  other  Stateless  person  in  their territory;  they  shall  in  particular  give  sympathetic consideration to the  issue of such  a travel document  to Stateless  persons  in  their  territory  who  are  unable  to obtain  a  travel  document  from  the  country  of  their lawful residence.”
“Article 29 fiscal charges”
1. “The  Contracting  States  shall  not  impose  upon Stateless  persons  duties,  charges  or  taxes,  of  any description  whatsoever,  other  or  higher  than  those which  are  or  may  be  levied  on  their  nationals  in similar situations.”
2. “Nothing  in  the  above  paragraph  shall  prevent  the application  to  Stateless  persons  of  the  laws  and regulations  concerning  charges  in  respect  of  the issue  to  aliens  of  administrative  documents including identity papers.”
“Article 30 transfer of assets”
1. “A  Contracting  State  shall,  in  conformity  with  its laws  and  regulations,  permit  Stateless  persons  to transfer  assets  which  they  have  brought  into  its territory,  to  another  country  where they  have  been admitted for the purposes of resettlement.”
2. “A  Contracting  State  shall  give  sympathetic consideration to the application of Stateless persons for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.” “Article 31 expulsion”
1. “The  Contracting  States  shall  not  expel  a Stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.”
2. “The expulsion of such a Stateless person shll be only in  pursuance  of  a  decision  reached  in  accordance with  due  process  of  law.  Except  where  compelling
reasons  of  national  security  otherwise  require,  the Stateless person shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for  the  purpose  before  competent  authority  or  a person  or  persons  specially  designated  by  the competent authority.”
3. “The Contracting States shall allow such a Stateless person  a  reasonable  period  within  which  to  seek legal  admission  into  another  country.  The Contracting States reserve the right to apply during that  period  such  internal  measures  as  they  may deem necessary.”
“Article 32 naturalizatio n”
“The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation andnaturalization of  Stateless persons. They  shall  in  particular  make  every  effortto  expedite naturalization  proceedings  and  to  reduce  as  far  as possible thecharges and costs o f such proceedings.”
Dengan  adanya  konvensi  ini,  diharapkan  menjadi pedoman  bagi  pemerintah  Indonesia,  melalui  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  khususnya Direktorat  Jenderal  Imigrasi  terhadap  penanganan  orang tanpa kewarganegaraan bukan pengungsi di Indonesia.
Hukum  Internasional  yang  mengatur  tentang  orang tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) secara  spesifik adalah Convention Relating To The Status Of Stateless Persons . Namun  sebagai  negara  yang  berdaulat,  Indonesia  juga memiliki  hak  untuk  menyatakan  terikat  atau  tidak  dengan konvensi internasional manapun. Hubungan
denganadanyaaktivitasmasuknyawarga  Negara  Asingkesuatu Negara tertentubahwa Hukum Internasional memberikan hak dan  wewenang  kepada  semua  negara  untuk  menjalankan
yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. 7
Indonesia  tidak  meratifikasi Convention  Relating  To The  Status  Of  Stateless  Person ,  karena  Undang-Undang Kewarganegaraan menegaskan pada dasarnya tidak mengenal tanpa  kewarganegaraan  (apatride)  atau Stateless .  Namun, pada  kenyataannya  kasus  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) tersebut  ada  di  Indonesia,  konsekuensi hukum yang timbul adalah mereka akan didetensi oleh pihak imigrasi.
Seperti  kasus  yang  dialami  oleh  seorang  deteni Stateless berikut  yaitu,  Danko  Nizar  Zlavic  alias  Nizar  Mark adalah  deteni  yang  mengaku  berkewarganegaraan  Kroasia yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  dengan  tidak  memiliki dokumen  keimigrasian 8 .  Hal  ini  dimulai  ketika  ia  diberikan Tindakan Keimigrasian di Bali pada tahun berupa “karantina” atau  detensi  saat  ini.  Hal  ini  terjadi  karena  ia  tidak  dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau
dokumen keimigrasiannya.  Pada  saat  itu,  pendetensian  Zlavic  telah  sah menurut  hukum  berdasarkan  Pasal  44  Ayat  (1),  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  Tentang  Keimigrasian  yang mengemukakan    Setiap  orang  asing  yang  berada  di  Wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi:
a. Apabila  berada  di  Wilayah  Indonesiatanpa  memiliki  izin keimigrasian Yang sah;
b. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
7 A.  Amrullah  Armansyah,  dkk.  Penegakan  Hukum  Keimigrasian Terhadap  Warga  Negara  Asing  Anak  Buah  Kapal  (Abk)  Tangkap Ikan SecaraI legal. Pleno Jure , Vol. 9. 2019. hal. 19 8 M. Alvi Syahrin. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan
( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia, Vol. 3, No. 2 . 2017.  hal. 475.
Lalu pada tahun 2002 Zlavic dipindahkan ke Rudenim Jakarta.  Berdasarkan  pengakuan  dari  Zlavic,  pihak  Rudenim Jakarta  mencoba  menghubungi  perwakilan  negara  Kroasia yang sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing yang mengemukakan  Deteni  yang  telah  ditempatkan  di  Rumah Detensi  Imigrasi,  Kepala  Rumah  Detensi  Imigrasi  wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan  dalam  rangka  proses  pemulangan  atau pendeportasian/pengusiran dengan tembusan kepada Direktur  Jenderal  Imigrasi  Up.  Direktur  Penyidikan  dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi  wilayah  kerja  Rumah  Detensi  Imigrasi  yang bersangkutan.
Pihak  perwakilan  negara  Kroasia  tidak  mengakui Zlavic  sebagai  warga  negara  Kroasia  karena  tidak  memiliki bukti  yang  mendukung  atau  bukti  tertulis  yang  menyatakan bahwa  ia  adalah  warga  negara  Kroasia.  Pihak  Rudenim  juga mencoba  menyurati  kebeberapa  negara  seperti  Serbia  dan Bosnia  dan  Herzegovina,  sesuai  saran  dari  pihak  perwakilan negara Kroasia, namun hasilnya pun sama dengan Kroasia 9 .
Dikarenakan  tidak  ada  negara  manapun  yang mengakui, maka Danko Nizar Zlavic ditetapkan sebagai Deteni Stateless oleh  pihak  Rudenim.  Pada  tahun  2017  Zlavic menderita  sakit  dan  meninggal  dunia  saat  menjalani  rawat inap akibat sakit yang dideritanya dengan masih berstatuskan sebagai  seorang  deteni  dan  status  kewarganegaraan  yang masih belum diketahui. 10
9 Ibid , hal. 476 10 Agung Sulistyo Purnomo. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran  Orang  dengan  Status  ' Stateless '  di  Indonesia  (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2, No. 1, 2019 , hal. 96.
Sedangkan  pada  kasus  Sajjad Yaqub  dan  keluarganya, mereka  adalah  pencari  suaka  yang  berasal  dari  Afganistan. Para pencari suaka ini terpaksa keluar dari negaranya akibat konflik berkepanjangan yang disebabkan oleh Taliban. Mereka berencana  untuk  pergi  ke  Australia  dengan  transit  ke Indonesia. Namun naas mereka terdampar di Sumbawa Barat dan  menjadi  deteni  disana.  Pendetensian  Sajjad  Yaqub  dan keluarganya  juga  telah  sesuai  dengan  Pasal  44  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992  Tentang  Keimigrasian yang  mengemukakan    Setiap  orang  asing  yang  berada  di Wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi:
1. Apabila  berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki izin keimigrasian Yang sah;
2. Dalam  rangka  menunggu  proses  pengusiran  atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
Selama  20  tahun  itu,  keluarga  Sajjad  harus  tinggal  di Rumah  Detensi  Imigran  (Rudenim).  Selama  13  tahun,  ia  ber mukim  di  Sumbawa,  Nusa  Tenggara  Barat;  dan  7  Tahun  di Kota  Manado,  Sulawesi  Utara 11 .  Sajjad  Bersama  dengan pamannya, Muhammad Rahim melakukan aksi bakar diri. Hal ini  terjadi  pasca  penutupan  kasus  penutupan  kasus (case closed) yang dilakukan oleh UNHCR pada awal Februari 2019 lalu 12 . Hal ini menyebabkan keduanya meninggal dunia akibat luka bakar.
Pada  kasus  Sajjad  Yaqub  beserta  keluargnya, berdasarkan  pasal  1  angka  8  Peraturan  Direktorat  Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tentang  Penanganan Imigran  Ilegal  Yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka Atau  Pengungsi  yang  mengemukakan  Orang  Asing  Yang
11 https://kumparan.com/manadobacirita-admin/duka-pencari- suaka-20-tahun-tanpa-kewarganegaraan-disetopnya-bantuan- 1550307880236333677
12 https://utamanews.com/sosial-budaya/Dilema-10-WN- Afghanistan-di-Manado--Bagaimana-Statusnya-Saat-ini-
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Permohonan  Status  Pengungsinya  Ditolak (Final  Rejected Person) adalah  pencari  suaka  yang  permohonan  status pengungsinya ditutup (case closed) oleh UNHCR, dan tidak bisa mengajukan  banding.  Hal  ini  menyebabkan  Sajjad  Yaqub  dan keluargnya  menjadi  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless person).
Yang  menjadi  pokok  permasalahan  terhadap penanganan  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) bukan  pengungsi  di  Indonesia  adalah  ketika  dalam  proses pendetensiannya.  Orang  tanpa  kewarganegaraan  seharusnya tidak ditahan (didetensi). Individu yang tanpa
kewarganegaraan  sering  kekurangan  dokumen  identitas, seperti kartu identitas atau paspor,  yang dapat menunjukkan identitas diri mereka. Bahkan jika negara bekas kediamannya telah  diidentifikasi,  seringkali  itu  negara  tidak  akan  segera menerima  pendaftaran  kembali  individu  tersebut.  Dalam situasi ini, pendetensian harus dihindari dan hanya dilakukan jika  secara  jelas  berdasarkan  undang-undang  nasional  yang sesuai  dengan  hukum  hak  asasi  manusia  internasional. Alternatif  untuk  penahanan  harus  dieksplorasi  terlebih dahulu,  kecuali  jika  ada  bukti  yang  menunjukkan  bahwa alternatif  tidak  akan  efektif  untuk  individu  yang bersangkutan 13 .
Detensi  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless person) sebaiknya  dihindari  dikarenakan  sudah  pasti melanggar pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yang mengemukakan  Pejabat  Imigrasi  berwenang  menempatkan Orang  Asing  dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
a. berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  Izin  Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
13 Marilyn  Achiron. Nationality  and  Statelessness:  A  Handbook  for Parliamentarians , Centrales  de  Lausanne ,  Switzerland,  2005,  hal. 21
b. berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  Dokumen Perjalanan yang sah;
c. dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
Pendetensian itu diperbolehkan jika memang tidak ada alternatif lain, dan pendetensian tersebut telah sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia
dibidang imigrasi yangmenganut  prinsip selective  policy yaitu  suatu  kebijakan berdasarkan  prinsip  selektif 14 .  Dimana  hanya  orang-orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara  Republik  Indonesia,  dan  tidak  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  serta  tidak  bermusuhan  dengan rakyat  dan  Negara  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun 1945.
Selain  itu  juga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dari Working Group on Arbitary Detention UNHCR yaitu : Prinsip 1 Seorang  pencari  suaka  atau  imigran,  ketika  ditahan untuk diinterogasi di perbatasan, atau di dalam wilayah nasional dalam kasus masuk secara ilegal, harus diberi tahu  setidaknya  secara  lisan,  dan  dalam  bahasa  yang dia pahami, tentang alasan dan dasar untuk keputusan menolak  masuk  di  perbatasan,  atau  izin  untuk  tinggal sementara  di  wilayah,  yang  sedang  dipertimbangkan sehubungan dengan orang yang bersangkutan. Prinsip 2
14 A. Amrullah Armansyah, dkk, Op. Cit , hal. 19-20
Setiap  pencari  suaka  atau  imigran  harus  memiliki kemungkinan, selama dalam ditahan, untuk
berkomunikasi  dengan  dunia  luar,  termasuk  melalui telepon,  faks  atau  surat  elektronik,  dan  untuk menghubungi  pengacara,  perwakilan  konsuler  dan kerabat. Prinsip 3 Setiap pencari suaka atau imigran yang ditempatkan di tahanan  harus  segera  dibawa  ke  pengadilan  atau otoritas lainnya. Prinsip 4 Setiap pencari suaka atau imigran, ketika ditempatkan dalam penahanan, harus memasukkan tanda tangannya dalam  register  yang  diberi  nomor  dan  terikat,  atau memberikan  jaminan  yang  setara,  yang  menunjukkan identitas  orang  tersebut,  dasar  untuk  hak  asuh  dan otoritas yang berwenang yang memutuskan mengukur, serta  waktu  dan  tanggal  masuk  dan  keluar  dari penahanan.
Prinsip 5 Setiap  pencari  suaka  atau  imigran,  setelah  masuk  ke pusat  penampungan,  harus  diberi  tahu  tentang peraturan  internal  dan,  jika  memungkinkan,  tentang peraturan  disiplin  yang  berlaku  dan  kemungkinan  dia ditahan tanpa dapat berkomunikasi dengan orang lain, serta jaminan yang menyertai tindakan tersebut. Prinsip 6 Keputusan  harus  diambil  oleh  otoritas  yang diberdayakan  dengan  tingkat  tanggung  jawab  yang memadai  dan  harus  didasarkan  pada  kriteria  legalitas yang ditetapkan oleh hukum.
Prinsip 7
Jangka waktu maksimum harus ditetapkan oleh hukum dan  penahanan  dalam  hal  apa  pun  tidak  boleh  tidak terbatas atau dalam jangka waktu yang berlebihan. Prinsip 8 Pemberitahuan  tentang  tindakan  penahanan  harus diberikan secara tertulis, dalam bahasa yang dipahami oleh pencari suaka atau imigran, dengan menyebutkan alasan  tindakan  tersebut;  Undang-undang  tersebut harus menetapkan syarat-syarat di mana pencari suaka atau  imigran  harus  dapat  mengajukan  pemulihan kepada  otoritas  yudisial,  yang  harus  segera memutuskan  keabsahan  tindakan  tersebut  dan,  jika sesuai,  memerintahkan  pembebasan  orang  yang bersangkutan.
Prinsip 9 Penahanan  harus  dilakukan  di  tempat  umum  yang secara  khusus  dimaksudkan  untuk  tujuan  ini;  ketika, untuk  alasan  praktis,  ini  tidak  terjadi,  pencari  suaka atau  imigran  harus  ditempatkan  di  tempat  yang terpisah  dari  tempat  orang-orang  yang  dipenjara berdasarkan hukum pidana.
Prinsip 10 Kantor  Komisaris  Tinggi  untuk  Pengungsi  (UNHCR), Komite  Internasional  Palang  Merah  (ICRC)  dan,  jika sesuai,  organisasi  non-pemerintah  yang  berwenang harus diberi akses ke tempat-tempat penahanan.
Namun pada kenyataannya sering terjadi pelanggaran pada  prinsip  ke  7  yaitu  batas  waktu  pendetensiannya. Berdasarkan  pasal  85  ayat  2  Undang-Undang  Keimigrasian yang  mengemukakan  Dalam  hal  Deportasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  dapat  dilaksanakan,  detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.  Pendetensian  yang  mencapai  10  tahun  tentu
menambah  berat  beban  keuangan  yang  dikeluarkan  oleh negara, apalagi jika telah lebih dari 10 tahun.
Solusi lain dapat dilihat pada pasal 85 ayat 3 Undang- Undang  Keimigrasian  yang  mengemukakan  Menteri  atau Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk  dapat  mengeluarkan  Deteni dari  Rumah  Detensi  Imigrasi  apabila  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terlampaui  dan memberikan  izin  kepada  Deteni  untuk  berada  di luar  Rumah Detensi  Imigrasi  dengan  menetapkan  kewajiban  melapor secara  periodik.  Namun  solusi  ini  tidak  begitu  berguna  jika tidak ada yang ingin menjadi penjamin deteni tersebut.
Penyelesaian terbaik adalah dengan aksesi Convention Relating  To  The  Status  Of  Stateless  Persons dan  melakukan reservasi  terhadap  pasal-pasal  yang  menyesuaikan  dengan selective  policy keimigrasian  Indonesia.  Reservasi  ialah menandatangani,  meratifikasi,  menerima,  menyetujui,  atau ikut  serta  dalam  suatu  ketentuan  tertentu  dari  perjanjian international  bagi  dirinya.  Aksesi  yakni  ikut  serta  suatu negara,  yang  bukan  negara  penandatangan  suatu  perjanjian internasional, dalam perjanjian internasional tersebut dengan status  yang  sama  dengan  negara  pihak  penandatangan  yang pertama. 15
Dengan  melakukan  hal  tersebut  setidaknya  mampu membuat Indonesia mendapatkan kepastian hukum terhadap penanganan  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless  person) bukan  pengungsi  di  Indonesia  dan  tidak  diberatkan  dengan banyaknya  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  karena  telah melakukan reservasi pada hampir seluruh  konvensi tersebut. Kecuali untuk Pasal 1 (rumusan orang tanpa kewarganegaraan dan  klausa-klausa  pengecualian),  Pasal  3  (nondiskriminasi),
15 Sugeng  Istanto. Hukum  Internasional  EdisiRevisi ,  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, Cet. 5, 2018, hal. 100-101
Pasal  4  (kebebasan  beragama),  Pasal  16  (1)  (akses  terhadap peradilan), dan Pasal 33 sampai 42 (klausa-klausa akhir) 16 . Sehingga  kasus  seperti  Zlavic  yang  telah  diketahui sebagai  deteni Stateless yang  bukan  pengungsi  dikarenakan tidak  ada  negara  yang  mengakuinya  dan  ia  juga  tidak  dapat menunjukkan  bukti  bahwa  ia  adalah  seorang  warga  negara. Dalam  penyelesaiannya,  berdasarkan Convention  Relating  To The Status Of Stateless Persons dapat dengan pemberian bukti identitas  berdasarkan Article  27 atau  pembuatan  dokumen perjalanan  khusus  orang  tanpa  kewarganegaraan (Stateless person) berdasarkan Article  28 ,  dan  tentunya  dapat  dikenai biaya pajak berdasarkan Article 29 sebagai pemasukan Negara. Sehingga  dapat  dicegah  masa  pendetensiannya  yang  tidak lebih dari 10 tahun.
Sedangkan  pada  kasus  Sajjad  Yaqub  dan  keluargnya yang  merupakan Final  Rejected  Person atau  deteni  yang menjadi Stateless setelah  hilangnya  status  pencari  suakanya dapat  diberikan  Tindakan  Administrasi  Keimigrasian  yang berdasarkan  pasal  75  ayat  2  Undang-Undang  Keimigrasian mengemukakan Tindakan Administratif Keimigrasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan  untuk  berada  di  satu  atau  beberapa  tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Jika  ia  beserta  keluarganya  dideportasi,  maka berdasarkan Article  31  Convention  Relating  To  The  Status  Of Stateless  Person dapat  diberikan  jangka  waktu  untuk
16 UNHCR , Op. Cit, hal. 13
mendapatkan  izin  masuk  ke  negara  lain,  dengan  didampingi pemerintah Indonesia sebagai negara peserta dan UNHCR atau IOM  sebagai  badan  yang  menyalurkan  mereka  ke  negara tersebut.

## C. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini menyimpulkan  2  hal  penting  terhadap  orang  tanpa kewarganegaraan  ( Stateless  persons )  diatur  secara  spesifik pada Convention  Relating  To  The  Status  of  Stateless  Persons . Konvensi  ini  memberikan  penjelasan  umum,  status  hukum, mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  kesejahteraan,  tindakan administratif,  dan  klausa  final  dari  konvensi  tersebut  yang mampu  menegaskan  bahwa  ini  adalah  konvensi  yang melindungi  orang  tanpa  kewarganegaraan  ( Stateless  persons ) secara  lengkap  terhadap  negara  yang  sedang  menghadapi kasus orang tanpa kewarganegaraan ( Stateless persons ).
Pengaturan  orang  tanpa  kewarganegaraan  ( Stateless persons )  di  Indonesia  masih  belum  diatur  secara  tegas  dan dalam penanganan
nya terhadap orang tanpa kewarganegaraan ( Stateless persons ) cenderung lamban, yang mengakibatkan  pendetensian  melebihi  ambang  batas.  Hal  ini tentu  membuat  beban  negara  bertambah  sebagai  akibat  dari pendetensian  yang  lama  dan  terbatasnya  hak-hak  mereka selama didetensi.

## Referensi
Buku Gatot  Supramono. Hukum  Orang  Asing  di  Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Marilyn Achiron. Nationality and Statelessness: A Handbook for Parliamentarians . Centrales  de  Lausanne .  Switzerland. 2005.
Sugeng Istanto. Hukum Internasional Edisi Revisi . Cahaya Atma
Pustaka. Yogyakarta. Cet. 5. 2018. UNHCR. Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan . 2010.

## Jurnal/KaryaIlmiah
A. Amrullah Armansyah, dkk,. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga  Negara Asing  Anak  Buah Kapal  (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal . Pleno Jure. Vol. 9. 2019.
Agung  Sulistyo  Purnomo.  Pandangan  Hak  Asasi  Manusia terhadap  Pembiaran  Orang  dengan  Status  'Stateless'  di Indonesia  (Studi  Kasus:  Danko  Nizar  Zlavic). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian . Vol. 2. No. 1. 2019. Asih Saraswati. Convention Relating to the Status of Stateless
Persons . Jurnal Hukum Internasional. Vol.2 No. 1 . 2004.
Kusniati,  R.  (2011).  Sejarah  Perlindungan  Hak  Hak  Asasi Manusia  dalam  Kaitannya  dengan  Konsepsi  Negara Hukum.https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/vi ew/537
M.  Alvi  Syahrin.  Penerapan  Hukum  Deteni  Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh)  Tahun  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta:
Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia, Vol.
3, No. 2 . 2017.
Widodo  Ekatjahjana.  Masalah  Kewarganegaraan  dan  tidak berkewarganegaraan, .  Jurnal  Ilmu  Hukum  Inovatif ,  Vol.
2., No. 3. 2010.
Laman https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa- kewarganegaraan https://kumparan.com/manadobacirita-admin/duka-pencari- suaka-20-tahun-tanpa-kewarganegaraan-disetopnya- bantuan-1550307880236333677
https://utamanews.com/sosial-budaya/Dilema-10-WN- Afghanistan-di-Manado--Bagaimana-Statusnya-Saat-ini-

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2007  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan,
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954