Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021

## FORMULASI  KEBIJAKAN  PEMINDAHAN  LOKASI  DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA DI KECAMATAN SENAYANG
1 Romy Subanu, 2 Yusri Munaf
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
The relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District received the attention of the community, therefore it is interesting to review from a policy point of view. The purpose of this study was to understand the policy formulation of the relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to Senayang District from  the  point of  view  of  a  goal-oriented  model.  The  type  of  research  selected  is  qualitative- descriptive. The location of this research is the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency, which at this time has changed the nomenclature to the Department of Fisheries of Lingga Regency  Service.  Informants  were  selected purposively  and  snowball  sampling.  Primary  data  is obtained  directly  from  informants  through  interviews  and  secondary  data  comes  from  related documents. The results showed that the policy formulation for relocating the Department of Marine Affairs  and  Fisheries  of  Lingga  Regency  to  the  Senayang  District  did  not  support  resource management to achieve the goal because most of the resources were not available. In addition, the goal to be achieved -- namely providing easy access and services to fishing communities in Senayang District -- does not meet the criteria as a good goal.
Keywords: policy formulation, government, service.

## INTRODUCTION
Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berciri kepulauan 1 . Kabupaten Lingga memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah mencapai 45.667,56 km 2 dengan luas daratan 2.235,48 km 2 dan lautan 43.432,08 km 2 . Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan  sisanya  518  buah  belum berpenghuni.  Pulau  Singkep,  Pulau  Lingga,  dan  Pulauan Sebangka adalah tiga terbesar di Kabupaten Lingga.
Kabupaten Lingga terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan  Senayang,  Kecamatan  Singkep  Barat,  Kecamatan  Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga  Timur,  Kecamatan  Selayar,  dan  Kecamatan Kepulauan  Posek. 2 Wilayah  Kecamatan  Singkep,  Kecamatan  Singkep  Barat,  Kecamatan  Singkep Selatan,  dan  Kecamatan  Singkep  Pesisir  berada  di  Pulau  Singkep;  wilayah  Kecamatan  Lingga, Kecamatan  Lingga  Utara,  dan  Kecamatan  Lingga  Timur  berada  di  Pulau  Lingga; Sementara itu, Kecamatan  Selayar,  Kecamatan  Senayang,  dan  Kecamatan Kepulauan  Posek  menempati  pulau tersendiri terpisah dari Pulau Singkep dan Pulau Lingga.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga (di Pulau Lingga). Penempatan ibu kota Kabupaten Lingga di Daik Lingga bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui bersama, Kebudayaan Lingga telah ada sejak beberapa abad silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga yang mendapat julukan sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. 3 Faktor sejarah ini merupakan salah satu faktor dipilihnya Daik Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga.
Sebagai  ibu  kota,  Daik  Lingga  menjadi  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Lingga.  Sebagian besar perangkat daerah berada di Daik Lingga, kecuali Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah yang berada di Dabo Singkep (di Pulau Singkep).
Pada  awal  bulan  April  2017,  Bupati  Lingga  memindahkan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Lingga  dari ibu kota kabupaten ke  Kecamatan Senayang (Pulau Senayang) dan  kemudian  pada  bulan  April  2018  lokasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga dipindahkan lagi dari Pulau Senayang ke Pulau Sebangka (masih di dalam Kecamatan Senayang). Alasan  pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  ke  Kecamatan Senayang  dapat  diringkas  menjadi  tiga alasan  utama,  yaitu:  1)  sebagai  strategi  mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di Kecamatan Senayang; untuk memacu kinerja Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  dalam mengoptimalkan  potensi  perikanan  di  Kecamatan Senayang; agar lebih dekat dengan masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang.
Pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  ke  Kecamatan mendapat  sorotan  dari  masyarakat.  Zakaria,  salah  seorang  anggota  Komisi  I  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, mengatakan, “Pemindahan kantor ke wilayah Senayang masih terbilang belum sesuai dengan kondisi saat ini.” Karena mendapat sorotan masyarakat, pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan menarik untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan.
Pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  ke  Kecamatan Senayang  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan,  dalam  hal  ini  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lingga,  sebagaimana  yang  dapat  dipahami  dari  salah  satu  pengertian  kebijakan  yang paling sederhana, yaitu: action taken by government (Ira Sharkansky).  Menurut Widodo, secara teknis kebijakan publik  hanya  dibedakan  dalam  tiga  tahapan,  yaitu  1) policy  formulation ,  2) policy implementation ,  dan  3) policy  evaluation .  Mengingat  keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  dana  yang dimiliki, maka pada penelitian ini peneliti menetapkan fokus masalah pada policy formulation dari kebijakan  pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  ke  Kecamatan Senayang.
Menurut  Nugroho,  dalam  perumusan  kebijakan  ( policy  formulation )  selain menggunakan problem-oriented  model seperti  model  kelembagaan  ( institutinal ),  model  proses  ( process ),  model kelompok ( group ), model elit ( elite ), moda rasional ( rational ), modal inkremental ( incremental ), model teori  permainan  (g ame  theory ), modal  pilihan  publik  ( public  choice ),  model  sistem  ( system ),  model pengataman  terpadu  ( mixed  scanning ),  model  demokratis,  model  strategis,  model  deliberatif,  dan model  “tong  sampah”  ( garbage  can ),  dapat  juga  digunakan  model goal  oriented sebagai  alternatif. Perumusan kebijakan yang goal oriented mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 1) menetapkan tujuan yang hendak dicapai, 2) memastikan sumberdaya yang tersedia, dan 3) merumuskan kebijakan.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Formulasi kebijakan adalah tahap mengidentifikasi dan mensahkan tindakan  yang  relevan dan  dapat  diterima  dalam  menangani  beberapa  masalah  publik.  Lester  dan  Stewart  dalam Mulyadi 19 menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah the stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law (tahap proses kebijakan di mana tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani beberapa masalah publik tertentu diidentifikasi dan disahkan menjadi undang- undang). Formulasi sebagai  sebuah  ‘formula’  digunakan  untuk  mengembangkan rencana,  metode,  resep  untuk mengatasi masalah.
Jones dalam Mulyadi, formulation is derivative of formula and means simply to develop a plan, a method,  a  prescription,  in  this  chase  for alleviating  some  need,  for  acting  on  a  problem (formulasi  adalah turunan  dari  formula  dan  berarti  hanya  untuk  mengembangkan  rencana,  metode,  resep,  dalam mengejar untuk mengurangi beberapa kebutuhan, untuk bertindak atas masalah).
Mustopadidjaja  AR  dalam  Mulyadi  menyatakan  bahwa  secara  teknis tahapan  formulasi kebijakan  meliputi:  1)  Pengkajian  masalah  kebijakan;  2)  Penentuan  tujuan;  3)  Pengembangan alternatif;  4)  Pembuatan  model;  5)  Penentuan  kriteria  penilaian;  6)  Penilaian  alternatif;  7) Perumusan rekomendasi. Menurut Widodo, dalam policy formulation , paling tidak terdapat empat macam  kegiatan  atau  tahapan  yang  harus  dilalui,  yaitu: problem  identification , agenda setting , policy problem formulation , dan policy design . Pada tahap problem indentification , dilakukan pencermatan dan pengenalan ( scanning )  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan  internal  dan eksternal,  dampak  dari  perubahan-perubahan  tersebut,  dan  masalah-masalah  yang  timbul  akibat dampak dari perubahan lingkungan tersebut sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.
Tahap agenda  setting ,  pada  dasarnya  yang  dilakukan  adalah  bagaimana  membuat  masalah publik  ( public  problems )  menjadi  masalah  kebijakan  ( policy  problems ).  Tidak  semua  masalah  publik akan  menjadi  masalah  kebijakan.  Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan. Tidak semua masalah  atau  isu  akan  masuk  ke  dalam  agenda  kebijakan.  Isu-isu  atau  masalah tersebut harus berkompetisi antara satu sama lain dan akhirnya hanya masalah- masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.
Untuk menjadi masalah kebijakan, tidak cukup suatu masalah publik hanya dianggap oleh banyak  orang  sebagai  masalah,  tetapi  perlu  adanya political  will dari  masyarakat  untuk memperjuangkan  agar  masalah  publik  tersebut  menjadi  masalah kebijakan  dan  –yang  paling penting–  ditanggapi  positif  oleh  pembuat  kebijakan  yang  kemudian  bersedia  memperjuangkan masalah  itu  menjadi  masalah  kebijakan, memasukkan  ke  dalam  agenda  pemerintah,  dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik.
Widodo, “masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:  1)  dinilai  penting  dan  membawa  dampak  yang  besar  pada  banyak  orang;  2)  mendapatkan perhatian  dari  para policy  maker ;  3)  sesuai  dengan  platform  politik  (program  politik);  dan  4) kemungkinan  besar  dapat  dipecahkan.”Anderson  menyebutkan  proses  penyusunan  agenda kebijakan (policy agenda) secara runtut terdiri dari: a) private problems , b) public problems , c) issues , d) systemic agenda , dan e) institutional agenda yang dapat ilustrasikan.
Menurut  Mustofadidjaja,  terdapat  tujuh  langkah  dalam  analisis  kebijakan, yaitu:  1)  tahap pengkajian  persoalan,  2)  penetapan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan,  3) penyusunan  model,  4) perumusan alternatif kebijakan, 5) penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, 6) penilaian alternatif kebijakan, 7) perumusan rekomendasi kebijakan.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Menurut Nugroho, formulasi kebijakan yang telah diuraikan di atas termasuk model problem oriented .  Sementara  itu  ada  lagi  sebuah  model  formulasi kebijakan  yang goal  oriented .  Menurut Nugroho, perumusan kebijakan yang berorientasi ke tujuan dapat dirinci  dalam  susunan  kegiatan sebagai berikut: 1) tetapkan tujuan  yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu; 2) periksa kecukupan  sumberdaya  yang  tersedia,  khususnya    waktu,  manusia, sistem,  dan 3)  Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut untuk mencapai tujuan.
Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai, mengacu kepada Suntoro dan Hairi, tujuan yang  baik  sekurang-kurangnya  memenuhi  empat  kriteria,  yaitu: 1)  diterima  banyak  pihak  dan mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat, 2) rasional yakni  tujuan  merupakan  pilihan terbaik  dari  beberapa  alternatif  atau  realistis  yakni  telah mempertimbangkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku, dan sumber daya yang dimiliki, 3) masuk akal dan mempunyai gambaran yang jelas yakni tujuan dibuat berdasarkan pola pikir yang runtun  dan  mudah  dipahami  langkah-langkah  pencapaiannya,  dan 4)  mempunyai  orientasi  ke depan yakni tujuan dimaksudkan untuk kemajuan daerah dan terletak dalam jangka waktu tertentu.

## METHODS
Tipe  penelitian  yang  dipilih  adalah  kualitatif-deskriptif.  Pengertian  tentang penelitian kualitatif adalah seperti yang diungkapkan Sugiyono sebagai berikut. Sugiono, “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan  observasi, wawancara,  dokumentasi),  data  yang  diperoleh  cederung  data  kualitatif,  analisis  data induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  bersifat  untuk  memahami  makna,  memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.”
Di  antara  tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  makna  dan  memahami keunikan. Maka alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin  mamahami  makna  dan  keunikan  dari  periswa  pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang. Menurut Sugiyono, secara umum ada tiga level of explanation dari suatu gejala dalam penelitian kualitatif, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Penelitian ini membahas peristiwa pada tataran deskriptif.
Lokasi  penelitian  ini  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Lingga  (pada  saat  ini sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Lingga). Alasan penetapan lokasi karena  peristiwa  pemindahan  perangkat  daerah  dari  ibu  kota  kabupaten  ke  wilayah  kecamatan merupakan suatu keunikan yang perlu diteliti secara kualitatif.

## RESULT AND DISCUSSION

## Penetapan Tujuan yang Hendak Dicapai
Yang menjadi tujuan sehingga dirumuskan kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang adalah memberikan kemudahan akses dan  pelayanan  kepada  masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Senayang.  Awalnya,  untuk  sentra perikanan  diarahkan  awalnya  adalah  di  Kecamatan Senayang  dulu  pada  saat  itu.  Kenapa  di Kecamatan Senayang? Karena pada saat itu kita menginginkan Senayang sebagai pusat perikanan tertama itu. Yang kedua, direncanakan pada saat itu ada Cabang Dinas (Kelautan dan) Perikanan
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Provinsi (Kepulauan Riau) yang ada di Senayang, jadi agar memudahkan kolaborasi. Pada intinya seperti itu awalnya.
Tujuannya,  salah  satunya  mungkin  ini,  supaya  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang berkepentingan dengan Dinas Perikanan lebih mudah dijangkau, kemudian masyarakat lebih ingin ke kantor karena lebih dekat. Di samping itu juga dekat dengan lokasi yang hampir 100% perikanan, maka  pembinaan  juga  diharapkan  lebih  baik.  Yang  kami  pahami  pada  saat  itu  terkait  dengan pelayanan.  Pelayanan  ini  faktor  utama  yang  rentang  kendali.  Pemindahan  itu  dimaksudkan mendekatkan kantor Dinas kepada masyarakat yang di Senayang lebih besar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.  Jadi, intinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan itu sendiri. Saya kira untuk tujuannya untuk pemeratan pelayanan kayaknya. Karena di sana juga belum ada UPT, jadi  langsung  Dinaslah  yang  dipindahkan  ke sana.  Sebenarnya  tujuan  utamanya  memang  untuk pelayanan, pelayanan bagi nelayan atau yang pengurusan rekom minyak.  Ke nelayan lah begitu. Pada intinya  dalam  rangka  mempunyai  tujuan  pertama  memperpendek  rentang  daripada  kendali pelayanan perizinan antara pelaku usaha perikanan dan nelayan yang berada di Kecamatan Senayang dengan Dinas Perikanan itu sendiri.
Karena  mayoritas  penduduk  di  Senayang,  Senayang  ini  kan  pulau-pulau  yang  mayoritas penduduknya  nelayan.  Kemarin  lokasi  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  di  Daik  Lingga,  jadi masyarakat  susah.  Intinya,  pemindahan  ke lokasi  untuk  memudahkan  para  nelayan  untuk memperoleh fasilitas-faslitas atau  kebutuhan  yang  mereka  butuhkan  yang  disediakan  oleh  Dinas Kelautan dan Perikanan.  Semenjak dipindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan ke Senayang ini yang pada mulanya nelayan tidak mengetahui di Dinas Kelautan dan Perikanan ada asuransi nelayan dan bantuan- bantuan yang lain.  Semenjak pindah itu masyarakat banyak mengetahuinya sekarang mereka sudah memiliki asuransi, rekom BBM. Banyak hal-hal yang awalnya mereka tidak mendapatkan semenjak pindah ke Kecamatan Senayang itu mereka memperolehnya.
Merupakan  kebijakan  pimpinan  daerah  yaitu  Bapak  Bupati  Lingga  berkaitan  dengan pemerataan pembangunan rentang kendali bahwasanya di Senayang mayoritas nelayan. Maka untuk memudahkan sektor Kelautan dan Perikanan karena potensi perikanan pemahaman beliau bahwa di Senayang mayoritas maka letak lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan dipindahkan ke Senayang.
Sebenarnya memang murni visi dari Pak Bupati Alias Wello untuk memperpendek rentang kendali antara masyarakat nelayan dengan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya berada  di  Daik  Lingga.  Ini  murni  memang  konsep  dan  program  dari  Pak  Bupati  bukan  dari keinginan masyarakat Kecamatan Senayang yang ada di pulau-pulau. Jadi, tujuan yang hendak dicapai yaitu  satu  untuk  mempermudah  masyarakat  nelayan  pulau-pulau  ini  berurusan  ke  kantor  Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di kabupaten. Karena melihat dari kondisi geografis kabupaten di Singkep  dan  di  Lingga  sendiri  di  Daik  itu  masyarakat  nelayannya  yang  tersebar  memang mayoritasnya ada di seputaran gugusan pulau-pulau di Kecamatan Senayang yang sekarang menjadi empat kecamatan. Saya pikir memang tujuan yang hendak dicapainya hanya itu mungkin untuk mempermudah masyarakat nelayan untuk berurusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kemudahan masyarakat  nelayan dalam mengakses program dan kegiatan serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan wilayah Kecamatan Senayang khususnya pada sektor perikanan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tentu saja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang, tetapi tidak diterima oleh para nelayan yang berada di kecamatan lain.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Kalau dari sisi masyarakat Senayang menyambut baik pada saat itu. Khususnya masyarakat Senayang  ya.  Karena,  pertama,  memudahkan  pelayanan.  Karena  masyarakat  Senayang  itu  kan sebagaian besar adalah penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan pada saat itu. Tapi ada sebagian dari sisi yang lain dari para nelayan lain selain Kecamatan Senayang agak keberatan karena lokasi yang dituju ke Senayang itu sangat sulit dan butuh biaya yang sangat besar.
Tidak semua pihak bisa menerima karena dengan baradanya kantor di  daerah  Senayang, maka nelayan-nelayan atau siapapun yang berhubungan/berkepentingan dengan kantor Perikanan di  bagian  daerah  Dabo  atau  daerah  Lingga  menjadi  jauh  untuk  berurusan  dengan  kantor.  Jadi mereka  juga  beberapa  pihak  tidak  bisa  menerima  juga. Memang  tidak  sesederhana  yang  kita bayangkan,  ternyata  ada  yang  menyambut baik tapi tidak sedikit juga yang mengeluhkan.  Karena rupanya kebiasaan mobilitas orang tidak saja kebutuhan seseorang itu terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik sehingga mereka juga  banyak  kemudahan  yang  mereka  dapatkan.  Tapi  tentu  ada  juga  yang memang  menyetujui senang dengan lebih dekat. Jadi, memang ada dua pendapat yang kita dengar untuk itu, ada yang menyambut baik ada juga yang mengeluh kenapa harus terpisah-pisah begitu. Saya kira waktu itu memang belum siap secara sarana dan prasarana. Jadi, menurut pendapat saya, kondisi pemindahan itu ke Senayang memang belum bisa diterima banyak pihak terutama bagi pegawai-pegawai yang akan dipindahkan  ke  sana.  Karena  kondisi  sarana-prasarananya  terus cost-nya lebih besar. Untuk ke kantor saja mungkin kita memerlukan biaya berapa untuk sampai ke tujuan. Yang jelas sangat-sangat bisa diterima oleh banyak pihak karena mengingat daripada Kecamatan Senayang adalah merupakan salah  sentra produksi  perikanan  dan  juga  bahwa  letak  geografis  daripada  Kabupaten  Lingga  ini berpencar berpulau-pulau jadi kita mendekatkan daripada pelayanan perikanan dari Dinas kepada masyarakat nelayan.
Senayang  sehingga  merasa  kondisi  itu  jadi  mempersulit  daerah  tertentu.  Contoh  di Kecamatan Posek tentunya semakin lebih parah untuk berurusan atau menuju ke kantor di Senayang itu  sendiri. Untuk  di  masyarakat  nelayan  sebenarnya  tujuan  ini  untuk  khusus  di  Kecamatan Senayang  memang  tercapai  ada  kemudahan  masyarakat  pulau- pulau  untuk  berurusan  ke  Dinas Kelautan  dan  Perikanan.  Cuma  informasi yang  kita  terima  juga  masyarakat  di  luar  Kecamatan Senayang  di  Singkep  dan  di  Daik  sendiri  juga  menjadi  problem  ketika  Dinas  Kelautan  dan Perikanan-nya dipindahkan ke Senayang. Tapi karena itu merupakan kebijakan Bupati pada periode itu memang tujuan yang hendak disampaikan oleh Bupati memang tercapai. Ada kemudahan bagi masyarakat pulau-pulau untuk berurusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pihak yang tidak dapat menerima tujuan tersebut karena kemudahan akses dan pelayanan itu  hanya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  berada  di  Kecamatan  Senayang.  Sementara  itu, masyarakat nelayan yang berada di kecamatan lain justru mengalami kesulitan menuju ke Senayang karena sulitnya transportasi dan memerlukan biaya yang besar dan itu hanya untuk menyelesaikan satu  urusan,  sementara  mereka  apabila  berkunjung  ke  ibu  kota  kabupaten  biasanya dapat menyelesaikan beberapa urusan sekaligus.
Karena  rupanya  kebiasaan  mobilitas  orang  tidak  saja  kebutuhan  seseorang itu  terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik  sehingga mereka juga banyak kemudahan yang mereka dapatkan.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu  memberikan  kemudahan  akses  dan  pelayanan  kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak mewakili kepentingan mayoritas dalam hal ini
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
masyarakat nelayan di Kabupaten Lingga. Jumlah RTP di Kecamatan Senayang sebanyak 3.010 jiwa atau dengan kata lain hanya mewakili 37,28% dari RTP di Kabupaten Lingga.
Pada kenyataanya ini kita harus membedakan pertama kalau kita bicara ini kebanyakan unsur poiitik  ini.  Kenapa  saya  sampaikan  kebanyakan  unsur  politik,  karena  Kepala  Daerah  saat  itu menginginkan Perikanan berada di Senayang  karena  unsur  politik  yang  terkuatnya  dibandingkan dengan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  lebih  banyak.  Masyarakat  lebih banyak  itu menginginkan tetap berada posisi di Daik. Kenapa di Daik? Karena masyarakat berpikiran sekali jalan dapat menempuh dua-tiga kegiatan lain tercapai. Karena pusat pemerintahan sebetulnya kan intinya ada di Daik, bukan di Senayang. Kalau tujuan, ya memang dengan keinginan yang lebih baik tapi tidak mayoritas karena di bagian lain juga memerlukan tempat yang mudah dijangkau sehingga daerah  lain  yang  agak  jauh  mungkin  kurang mendukung. Kita  tidak  melihat  ada  kepentingan mayoritas  atau  golongan  yang  kuat  ya, tapi  mungkin  pimpinan  saat  itu  melihat  secara  realitas  di lapangan bahwa laut lebih luas di kawasan kecamatan kepulauan Senayang ini dibanding dengan kecamatan lain seperti Singkep, Kecamatan Lingga. Akhirnya ada semacam harapan bahwa dengan memindahkan  ke  kepulauan  Senayang  ini lebih  dapat  mendorong  pertumbuhan  mendorong kemudahan ternyata di lapangan memang seperti tadi, ada yang setuju ada juga yang tidak begitu setuju.
Sepertinya belum, sepertinya tidak mewakili oleh mayoritas. Karena harusnya kalau misal mewakili mayoritas mungkin dalam segi keilmuan akademik atau perencanaan harusnya sudah dikaji terlebih dahulu, apakah memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga harus dipindahkan. Nah, itu juga ketika aspek perencanaan bersifat akademi pasti akan ada misalnya uji publik kemudian diminta juga partisipasi semua stakeholder yang berhubungan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yang akan  menggunakan  atau  yang  akan  memanfaatkan  kehadiran  daripada  Dinas  Kelautan  dan Perikanan. Jadi, kalau dibilang mewakili mayoritas atau mewakili kepentingan mayoritas sepertinya belum karena memang kita ketahui bersama sepertinya pemindahan itu juga belum melakukan atau dilakukan  perencanaan  atau  riset  yang  matang  untuk  hal  itu. Iya,  karena  di  sini  mayoritas masyarakatnya  adalah  nelayan.  Didukung  golongan  yang  kuat  dalam  masyarakat  itu  saya  kurang paham. Saya cuma tahu di sini mayoritas semuanya hampir 90% itu masyarakatnya adalah nelayan. Memang secara umum Kabupaten Lingga mayoritas nelayan. Dan khusus di Kecamatan Senayang cenderung  mayoritasnya  90%  lebih  memang  nelayan.  Tapi  berkaitan  dengan  mayoritas  ternyata dengan kondisi geografis yang sebelumnya Kecamatan Senayang itu sendiri pun tidak mendukung. Karena  ada  beberapa  titik  yang  wilayahnya  Senayang  lebih  cenderung  untuk  memudahkan jangkauannya  masih  tetap  berkeinginan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu tetap berada di Daik Lingga. Jadi, memang kalau dibilang mayoritas memang nelayan tapi kalau berkaitan dengan jangkauan  masih  banyak  yang  tidak  mendukung  dalam  arti  kata  bukan  mayoritas  berarti  yang mendukung  kantor  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  itu  berada  di  Senayang. Masyarakat  nelayan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu sebanyak 5063 jiwa atau 62,71% RTP di Kabupaten Lingga.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu  memberikan  kemudahan  akses  dan  pelayanan  kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Tujuan yang  hendak  dicapai  merupakan  keinginan  Bupati.  Bukan  keinginan  masyarakat.  Pada intinya, kalau kita kata-kata sebagai pegawai ya apalagi saya sebagai Kepala Dinas pada saat itu kalau dipikir koordinasi.  Koordinasi  ini memang  agak  sulit.  Kalau  kita  bicara-bicara  koordinasi  pada  saat  itu. Koordinasi  baik  dengan  OPD  yang  lain  apalagi  kita  dengan  kawan-kawan di  Dewan.  Kita  ada Paripurna atau pertemuan-pertemuan Dewan kita agak sulit.  Cuman  karena  ini  mengingat  terus terang  saja  ini  banyak kepentingan-kepentingan  yang  sifatnya  politik,  pada  saat  itu  kepentingan politiklah yang paling banyak dominan. Akhirnya karena salah satu dari pada Kepala Dinas sebagai
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
unsur  pembantu  Kepala  Daerah,  ikuti  apa  kemauan  Kepala  Daerah,  walaupun  kita  akan memberikan  gambaran  kepada  Kepala  Daerah  bahwa  kemungkinan  besar  nanti  sinergisitas  agak kurang tercapai.
Kalau  kita  bicara  cara  tentunya  lebih  cenderung  dari  sisi  pelayan  sehingga apa  yang diharapkan masyarakat terlayani baik itu pembinaan maupun sistem pelayanan urusan administrasi. Kaitan  dengan  pelayanan  tentunya tujuan  yang  diharapkan  tentu  kepuasan.  Berkaitan  dengan kepuasan  tentunya  ada  kemudahan,  efektif  dan  sebagainya.  Namun  dengan  kondisi  yang terjadi malah sebaliknya mereka kecewa, waktu habis terbuang, biaya yang  besar.  Maka  berkaitan  dengan cara yang telah kita terapkan dengan kondisi jangkauan yang terlalu jauh sehingga cara itu sendiri tidak efektif maka dalam arti kata yang kita lakukan karena kita bisa membandingkan sebelumnya di Senayang dan beradanya di Daik maka cara yang kita terapkan di Senayang sehingga dianggap tidak efektif.
Waktu itu Pak Bupati Alias Wello berpikir inilah cara agar masyarakat nelayan di gugusan pulau-pulau  Kecamatan  Senayang  ini  terbantu  untuk  urusan  ke  kantor  Dinas  Kelautan  dan Perikanan.  Karena  memang  jika  masih  tetap  di  Daik  atau  di  Dabo  maka  biaya  transportasi masyarakat untuk berurusan ke DKP itu memang besar biaya transportasi mereka bolak-balik belum lagi kalau urusannya tidak selesai mereka harus menginap lagi di Daik atau di Dabo. Tapi dengan dipindahkannya  kantor  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  ini  sebagai  fungsi  pelayanan  pemerintah kepada masyarakat maka mayoritas masyarakat nelayan ini cukup terbantu. Jadi melihat dari cara menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai  ini  saya  pikir  inilah  cara  pemerintah  melayani masyakatnya. Pada tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditentukan untuk dicapai dalam jangka waktu berapa lama.
Kalau pemindahan ke Senayang itu sebetulnya sudah terlaksana. Cuman kenyataan sekarang kan akhirnya setelah ditinggal oleh Saya akhirnya daripada penempatan di Senayang akhirnya tidak produktif juga ujung- ujungnya. Karena banyak istilahnya pegawai-pegawai pada keberatan. Karena kita menempatkan seseorang itu ke suatu daerah seharusnya difasilitasi oleh falitisa yang mumpuni. Tapi sampai saat ini kan fasilitas itu kan tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya banyak cost atau biaya yang cukup besar untuk sampai ke tujuan. Kalau berapa lama, rasanya tidak mudah untuk menentukan. Namun, apabila memang kita lebih fokus di sana, mungkin akan memakan waktu yang tidak berapa lama.  Namun,  di  sisi  lain  kita  juga  harus  mengakomodir kepentingan-kepentingan  dari  daerah- daerah yang agak jauh. Jadi, mungkin perlu dipikir lagi lah bagaimana cara untuk merealisasikannya. Sejauh yang saya dengar dari teman-teman di Dinas Kelautan sendiri, soal jangka  waktu  ini  tidak dapat dipastikan. Yang pasti memang yang saya dengar dari keluhan yang ada sejak awal ini memang agak sulit sehingga perlu dibuat ada pos tertentu pula di kota kabupaten yang juga mungkin bahwa banyak problem-problem di lapangan. Tapi pastinya saya tidak dapat memberikan jawaban karena keluhan-keluhan yang pernah saya dengar waktu itu.
Sulit  saya  memperkirakan  karena  letak  lokasi. Memang mayoritas di Senayang ini hampir 90% adalah nelayan.  Tapi di tempat-tempat yang lain juga itu kan ada juga mayoritas masyarakatnya yang nelayan. Jadi, kalau untuk menentukan waktu berapa lama saya tidak bisa menentukan. Kalau kaitan dengan jangka waktu ini mungkin tidak bisa saya jawab real berapa lamanya namun dalam arti kata ini memerlukan waktu dan dukungan pembangunan yang lain infrastruktur yang lain yang mendukung itupun kalau semua pihak berkeinginan sama. Kalau hanya perikanan saja yang ada di Senayang  dan  tidak  didukung  dengan  fasilitas  atau  program- program  yang  lain  maka  tentunya lamanya akan lebih panjang bahkan tidak  berhasil  tujuan  yang  akan  dicapai. Itu  dari  sisi  kondisi
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
real  di lapangan bisa karena kita sudah melakukan itu sudah masuk tahun ketiga sampai detik ini juga belum kelihatan bahwa ini kemajuannya akan lebih memadai yang ada malah menurun.
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  kita  ini  memang  tidak  serta  merta  jadi  untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan ini karena memang butuh proses waktu dan butuh  pembiayaan  yang  tidak  sedikit  sehingga  memang  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  kita mengangkat harkat perekonomian masyarakat nelayan ini memang perlu proses yang tidak cepatlah. Mudah-mudahan  beberapa  tahun  ke  depan  nampak  hasil  dari  manfaat  dipindahkannya  kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini di Senayang. Kalau dalam waktu dekat memang belum terlalu nampak  tapi  paling  tidak  dari  sisi  pengurusan  administrasi  dan  segala macam itu sudah nampak bahwa manfaat dari didekatkannya kantor ini kepada masyarakat nelayan.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu  memberikan  kemudahan  akses  dan  pelayan  kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang dalam penetapannya hanya memperhatikan kedudukan organisasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai perangkat  daerah  yang  berfungsi  melayani masyarakat nelayan di wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan dan usaha mikro-kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan  yang  tersebar  di  seluruh  kecamatan  di  Kabupaten  Lingga.  Sebagai  perangkat  daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus banyak berkoordinasi dengan perangkat daerah-perangkat daerah lainnya sebagian besar berada ibu kota kabupaten.
Sebetulnya kalau kita bicara masalah koordinasi, kan ada dua persepsi pada saat itu. Persepsi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Senayang dan rencana pendekatan yang kedua adalah pada saat itu adalah Cabang Dinas Perikanan yang  ada  di  Senayang.  Jadi  kemudian  rencana  yang  ketiga  kemarin  itu  adalah  adanya  Wilker (Wilayah  Kerja)  Karantina  Ikan  yang  direncanakan  berada  di  sekitar  Kecamatan  Senayang. Kenyataannya kan Wilker juga tidak berada di Kecamatan Senayang saat sekarang ini, Wilker berada di Dabo. Kalau kita melihat dari posisi pulau-pulau, hampir semua pulau yang ada di Lingga ini mayoritasnya banyak nelayan. Jadi, kalau kita lihat dari posisi, kantor itu memang harusnya berada di tengah sehingga dari setiap pelosok atau daerah-daerah tu bisa menjangkau lebih mudah gitu. Jadi, sebaiknya memang kantor itu berada di daerah yang posisinya sama-sama mudah dijangkau oleh semua tempat.
Kalau  ini  saya  tidak  begitu  dapat  memastikan  apakah  itu  memperhitungkan kedudukan organisasi dan sebagainya, hanya saat itu lebih kepada pertimbangan secara umum saja bahwa setiap kantor dinas teknis itu harus didekatkan kepada objeknya yang di Kabupaten Lingga dilihat daripada mata pencaharian.  Kalau Dinas Perikanan mungkin di kawasan kepulauan Senayang, kalau Dinas Kependudukan itu di Dabo, begitu juga Dinas Kesehatan. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Secara  pelayanan  tadi  mungkin  fifty-fiftylah.  Tapi  untuk  kedudukan  organisasi  pendapat  saya mungkin lebih baik dalam satu komplek, bisa terintegrasi dengan dinas-dinas lain, badan, OPD- OPD lain. Supaya mungkin koordinasi lebih baik.
Niat dari awal Pak Bupati tentunya pasti ada orientasi karena salah satu menjawab kaitan dengan layanan yang dianggap selama ini pembangunan di wilayah Senayang itu tidak sebanding dengan perkembangan pembangunan di wilayah kecamatan yang lainnya. Jadi, pemahaman beliau dengan beradanya OPD di Senayang sehingga akan lebih memudahkan  karena Senayang bagian mayoritas nelayan pemahaman beliau akan lebih dekat dengan masyarakat lebih dekat di tengah- tengah kondisi memang mayoritas nelayan. Jadi, pemahaman orientasi ke depan karena itu sudah perintah dan diharapkan ada suatu kemajuan orientasi kita berharap maka sampai  saat  ini  masih bertahan  bahwa  ini  kantor  tetap  di  sana  berbagai  upaya  permasalahan  yang  dihadapi  namun
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
memang  untuk lebih  maju lebih yang  kita  harapkan  tentunya  masih  jauh  dari  harapan.  Itu  saja kendalanya.
Orientasi  Pak  Bupati  Alias  Wello  pada  waktu  itu  memang  wilayah  gugusan Kecamatan Senayang ini menjadi prioritas pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan. Karena kalau kita ingin mengembangkan sektor perikanan dan berdekatan dengan pasar di Tanjung Pinang, Batam, dan Singapura memang wilayah inilah yang bisa mempercepat program pengembangan di sektor perikanan dan kelautan. Karena kalau rentang jarak dengan pasarnya yang di Tanjung Pinang, di Batam, dan di Singapur maka wilayah inilah yang di dalam peta wilayah Kabupaten Lingga wilayah gugusan Kecamatan Senayang inilah yang berdekatan. Itulah yang menjadi keinginan tujuan Pak Bupati memandang supaya kantor DKP ini segera dipindahkan ke Senayang.

## Kecukupan Sumberdaya yang Tersedia
Waktu  yang diperlukan  cukup tersedia karena pada dasarnya tujuan  yang hendak  dicapai yaitu  memberikan  kemudahan  akses  dan  pelayanan  kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang  itu  cukup  sederhana.  Waktu  yang  tersedia  itu  adalah  sebanyak  waktu  1  periode kepemimpinan Bupati pada waktu itu.
Kalau mengingat waktu, pertama ujungnya adalah saya pikir pagawai ya. Pegawai mulai dari Daik karena sebagian besar pegawai DKP ini DKP ke Senayang sebagian besar berdomisili di Daik, bukan berdomisili ada di Senayang.  Jadi, mau tidak mau, dia mobilitas dari Daik ke Senayang butuh banyak waktu, butuh banyak biaya, saya pikir itu kurang efektif akhir ujung- ujungnya. Kecuali, kalau memang itu pegawai itu hidup secara keseluruhan itu pegawainya berada pada posisi di Senayang. Atau bisa juga pegawai kita alokasikan akomodasi dan tempat penginapan ada di Senayang. Tapi sampai saat ini kenyataan itu tidak terjadi seperti itu.  Itu  yang  membikin  berat  daripada  kawan- kawan karyawan yang ada di DKP. Itu waktu itu tadi berdasarkan sumber daya manusianya pula. Jadi,  kalau sumber daya manusianya memang bekerja dengan baik atau sesuai dengan target-target mungkin  bisa  dicapai  dengan  mudah,  jadi  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama.  Kalau  soal  ini mungkin menurut saya, belum cukup. Dengan kondisi sekarang sudah 4 tahun, progresnya belum menampakkan perkembangan  dengan  waktu  yang  selama  ini  berjalan.  Saya  kira  mungkin perlu digesalah kayaknya ke depannya.  Supaya tadi untuk mencapai tujuan tadi  kalau  ngga  digesa kayaknya  kita  gini-gini  saja. Jadi  sia-sia. Pemindahan  yang  sekian  tahun  tapi  tidak  berjalan optimal/maksimal. Relatif kembali lagi daripada keseriusan pemerintah Kabupaten Lingga sendiri atau mungkin lebih tepatnya daripada Kepala Daerah karena yang namanya tujuan sumber daya yang tersedia ini semuanya sebenarnya sudah diatur sendiri oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku baik peraturan dari pusat ataupun dari tingkat provinsi atau kabupaten itu sendiri.
Kalau di sisi waktu tentunya memang dalam seiring berjalan waktu yang telah kita lewati juga sampai saat ini perkembangannya juga tidak begitu signifikanlah. Jadi, walaupun target beliau hanya beberapa tahun ternyata dengan kondisi di lapangan dan kondisi wilayah yang sulit sehingga batas waktu atau yang telah diharapkan memang agak kesulitan kaitan dengan target untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, walaupun kita telah berjalan masuk tahun ketiga kalau dibilang waktunya  singkat  lah  lumayan  panjang.  Namun  dengan  keterbatasan  dengan  posisi  yang  telah ditetapkan di Senayang pusat OPD kita ini nampaknya belum nampak hasil tujuan yang akan dicapai.
Kalau  waktu  saya  pikir  tersedia  karena  memang  proses  waktunya  memang tidak  1-2  hari. Proses waktu untuk mewujudkan tujuan ini melalui proses waktu yang panjang juga seperti yang sampaikan tadi tidak proses yang pendek mungkin 1 atau 2 tahun ke depan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh Pak Bupati pada waktu itu insya Allah mungkin akan tercapai. Sepertu dulu
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
beliau ingin wilayah itu ada kemudahan masyarakat nelayan  di  sektor  pembelian  BBM,  pabrik es, pelabuhan ekspor-impor perikanan, cok imigrasi perikanan dan segala macam untuk ekspor ikan ke luar mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan insya Allah akan terealisasi.
Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang cukup tersedia secara kuantitas dan kualitas. Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 20 orang, 5 orang berdomisili di Kecamatan Senayang, dan 3 di antaranya berlatar pendidikan di bidang perikanan.
Kalau  dari  sumber  daya  SDM-nya,  baik  kualitas  maupun  kuantitas,  saya  pikir  belum mencukupi. Karena terbagi dua, pertama di Senayang, satu lagi berada posisi di Daik. Itu sangat- sangat  sulit  itu.  Ujung-ujungnya  di  koordinasi,  nanti  sebagai  Kepala  pun  agak  sulit  melakukan koordinasi. Baik koordinasi kepada pejabat yang ada dalam artian pejabat strukturalnya maupun kepada karyawannya. Itu dari SDM baik kualitas dan kuantitas saya pikir belum mencukupilah itu.
Kalau  sumber  daya  manusianya  cukup  walaupun  tidak  pas  untuk kepentingan  yang sebenarnya. Namun, karena lokasinya tu jauh, maka dalam perjalanan yang panjangnya cukup lama itu,  jadi  sumber  daya  manusianya sesampainya di kantor sudah stress menghadapi perjalanan itu sehingga mungkin semangat atau keinginan untuk bekerja yang lebih baik itu menjadi berkurang sehingga secara kuantitas mungkin cukup tapi secara kualitas kemampuannya jadi menurun.
Menyangkut SDM juga belum cukup, kualitas dan kuantitasnya juga belum cukup. Saya kira kalau  secara  kualitas  sudah  cukup.  Cuma,  dengan  mempertimbangkan  kondisi  sumber  daya manusia yang telah tersedia sekarang, itu kan rata-rata domisilinya tidak di Senayang dan rata-rata sudah  berkeluarga.  Jadi  untuk  maksimanya  ke  sana  pelayanan  ke  sana  kayaknya  belum  tercapai karena  memang  kondisinya  dan  sumber  daya  manusianya.  Mungkin  tidak  bisa  fokus  ke  sana sedangkan pelayanan lebih banyak di ibu kota kabupaten.
Mungkin  Dinas  Perikanan  banyak  tenaga-tenaga  ahli  yang  jelas  dari  dengan  background sarjana-sarjana  perikanan  yang  mungkin  banyak  tinggal  kita  memenej  daripada  sumber  daya manusia itu sendiri dan mengarahkan serta membina daripada aparatur-aparatur yang ada di Dinas Perikanan itu sendiri. Saya rasa belum tersedia cukup baik. Kalau misalnya kuantitas bisa jadi sudah memenuhi aspek-aspek tertentu dan mencukupi. Tetapi secara kualitas mungkin belum bisa karena memang perlu tahapan-tahapan lebih lanjut meningkatkan kapasitas atau kompetensi masing-masing sumber daya  untuk  mampu  mewujudkan  tujuan  tersebut  misalnya  mampu  mengakomodir kepentingan nelayan. Selain itu kenapa saya bilang harus meningkatkan kapasitas  dan kompetensi karena  seperti  yang  kita  ketahui kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang itu tidak sama dengan kantor yang ada di ibu kota Kabupaten seperti di Daik Lingga. Jadi, kapasitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan bagaimana mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bagaimana perlu mengkondisikan cara kerja, kemudian harus beradaptasi dengan bentuk- bentuk kegiatan administrasi yang tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana ketika berada di ibu kota kabupaten atau di Daik Lingga. Jadi, makanya penting untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia. Jadi, secara kuantitas cukup tersedia tetapi secara kualitas belum tersedia dengan baik.
Cukup tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas.  Cuma di sini karena lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan kan sudah dipindahkan ke Kecamatan Senayang, yang sangat disayangkan menurut  saya  jumlah  seharusnya  karena  lokasinya  sudah  di  Kecamatan  Senayang  mayoritas pegawainya sumber daya manusia itu lebih banyak di Senayang. Tapi faktanya hanya sekitar 10-20%
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
itu  sumber  daya  (manusia)nya  dari  Kecamatan  Senayang  dan  yang  lain  dari  luar  Kecamatan Senayang. Jadi, untuk mewujudkan yang hendak dicapai itu agak sulit.
Berkaitan dengan SDM kalau bicara kaitan dengan bahasa kita tantangan ke depan khusus untuk di sektor perikanan itu sendiri kita memang minim kalau memang berbicara kaitan dengan background  pendidikanlah  atau  praktisi  jiwa  yang  berkaitan  dengan  perikanan  itu  sendiri.  Di Kabupaten Lingga sendiri memang kaitan dengan khusus untuk di OPD kita hanya terisi untuk pendidikan perikanan sendiri yang mewakili jabatan tertentu itu terisinya hanya 30% yang ASN-nya yang  pegawai  selebihnya  PTT  THL itu  pun  bahkan  hanya  30%  yang  betul-betul  pendidikannya perikanan.  Kita juga  tetap  berupaya  walaupun  bukan  background  pendidikan  didampingi mempelajari walaupun bukan perikanan namun berkaitan dengan tuntutan kerja walaupun tingkat pendidikannya  masih  terbatas  kita  masih  merekrut  THL  PTT  yang  bukan  sarjana  tapi  masih perikanan.  Tapi  memang  secara menyeluruh  kaitan  dengan  SDM  tentunya  terbatas.  Jadi  belum sesuai  dengan  keinginan  untuk  menjawab  kaitan  dengan  pekerjaan  kita  sendiri  karena  kita merupakan OPD teknis karena sebagian besar itu pendampingan pembinaan dan sebagainya lebih cenderung  ke  teknis  pelayanan kita hanya sedikit.  Pelayan kita hanya sekedar berkaitan dengan pelayanan administrasi dan rekomendasi minyak penggunaan minyak BBM subsidi untuk nelayan selebihnya  lebih  cenderung  ke  teknis.  Jadi  berkaitan dengan  sumber  daya  manusia  itu  sendiri tentunya terbatas.
Sebetulnya  kalau  di  DKP  itu  SOP  itu  sudah  jalan  sebetulnya.  Sudah  jalan. Cuman yang terkendala ini bukan di SOP-nya.  Tujuan yang hendak dicapai itu sudah hampir mendekati. Cuma permasalahannya karena faktor lokasinya ini.  Lokasi yang membuat terlalu jauh, jadi banyak butuh energi, butuh biaya yang dikeluarkan. Ujung-ujungnya tujuan yang hendak dicapai akhirnya tidak tercapai kalau menurut saya. Kalau dia nampaknya tidak punya sistem yang khusus atau metode yang khusus,  berjalan  seperti  biasa  adanya.  Namun,  kalau  memang  kita  menghadapi  hal-hal  setelah pemindahan itu adalah masalah seperti kemampuan pegawainya tu sudah mengalami stress dulu di perjalanan,  maka  mungkin  perlu  dipikirkan  lagi  cara  atau  sistem  atau  metode  yang  bagaimana supaya pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. 175 Ini juga belum, menurut saya ya. Kayaknya belum tersistem, belum mantaplah. Memang secara kualitas sumber daya manusianya sudah, cuma jumlah  dan  tadi  masalah  domisili dan  pelayanan.  Karena  memang  selama  ini  terfokus  ke pelayanannya tidak di Senayang dan memang sebagian besar mereka lebih efektif bekerja di ibu kota kabupaten,  berkoordinasi  dengan  dinas-dinas  lain  seperti  Bappeda  atau dinas-dinas yang terkait dengan perikanan lebih bagus kayaknya/lebih baik.
Kembali kepada pemikir-pemikir Pemerintah Kabupaten Lingga mungkin dalam hal ini ada di bagian perencanaan Bappeda karena sistem dan metode ini dalam aturan yang berlaku sudah jelas  baik  rencana  kerja  maupun  rencana  jangka  panjang  tergambar  di  dalam  RPJM  Kabupaten Lingga. Menurut  saya  belum.  Karena  tadi,  karena  didasari  dengan  atau  belum  cukup  dokumen lengkap  dokumen  perencanaan  atau  studi  kelayakan  terhadap  pemindahan  kantor  ini mengakibatkan kita tidak apa sistem atau metode-metode yang kita perlukan harus kita lakukan dan yang harus kita capai sehingga tujuan dari pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat terpenuhi dengan baik. Jadi, menurut saya belum tersedia dengan baik sistem atau metode yang diperlukan.
Sudah.  Sistem atau metode yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai itu  sudah.  Tapi,  menurut  saya  tidak  berjalan. Kalau  sistem  dan  metode  sebelumnya  karena  kita berkedudukan di Kabupaten pusat ibu kota berkaitan dengan sarana prasana yang sedikit memadai sementara setelah dipindahkan ke Senayang tentunya akan sedikit berbeda karena terbatas sarana itu sendiri untuk memudahkan kita kerja. Kalau kaitan dengan metode itu sama cuma memang untuk
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
mencapai tujuan karena  sistem  itu  terganggu  karena  sarana  itu  terbatas  maka  dengan sendirinya tujuan  yang  akan  dicapai  itu  juga  akan  terganggun  dan  terhambat.  Bisa  jadi  metodenya  kita pertimbangkan  lagi  metodanya.  Bisa jadi  seperti  contoh  ada  pola  jemput  bola.  Cuma  tentunya memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Kita geografisnya pulau-pulau dan letaknya jauh-jauh. Maka memang  perlu  pertimbangan  kembali  kaitan  dengan kedudukan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan berada di Senayang.
Nah sistem ini yang belum nampak atau metode yang belum nampak karena memang baru pada tahap pindah kantor DKP tapi sistem dan metode supaya tujuan yang hendak dicapai ini yang belum nampak sampai hari ini. Seharusnya kita lihat dari pembagian kue pembangunan di Dinas Kelautan dan  Perikanan  termasuk  masih  kecil  untuk  dikembangkan  untuk  memberdayakan masyarakat  nelayannya  makanya  saya  sampaikan  bahwa  sistemnya  yang  masih  belum  nampak. Pemerintah ingin membantu masyarakat  nelayan  di  seputar  pulau-pulau  di  Kecamatan  Senayang tapi tidak belum maksimal artinya sudah dilakukan hanya belum dengan sistem yang maksimal. Dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan  pelayanan  kepada  masyarakat  nelayan  di  Kecamatan Senayang tidak cukup tersedia.  Tujuan tersebut tidak menjadi sebuah  program atau kegiatan yang teranggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daearah.
Saya  pikir  selama  kemarin  kepindahan  dari  Daik  ke  Senayang  dana  untuk  kepindahan hampir tidak tercukupi. Itu banyak kita plotting-plotting anggaran dari kegiatan yang lain. Itu karena untuk kepindahan kemarin kan tidak diplotkan pembiayaannya.  Jadi kita plotting-plotting anggaran ke kegiatan lain, kita comot-comot untuk melakukan pemindahan seperti itu. Jadi,  intinya  untuk masalah  pembiayaan  anggaran  untuk  mancapai  tujuan  ini  masih  kuranglah. 183 Berkaitan dengan dana, saya rasa dengan makin jauhnya berada tidak pada posisi yang strategis, maka dana juga akan menjadi bertambah diperlukan.  Maka untuk mewujudkan ini, mungkin dengan dana yang ada tidak dapat  mengcover  semua  kebutuhan.  Mungkin  dananya  menjadi  lebih  banyak  untuk  mencapai tujuan setelah dipindah.
Kaitan dengan logistik dengan kondisi kedudukan Dinas di Senayang ini otomatis walaupun tersedia itu memerlukan waktu dan biaya. Dengan kondisi waktu dan biaya dan logistik kita juga yang  terbatas  itu  akan  lebih bertambah parah dalam mencapai tujuan.  Namun berbagai apapun kondisi di lapangan karena kita bagian dari pelayanan masyarakat tentunya walaupun kondisi logistik yang  terbatas  itu  kita  manfaatkan.  Cuma  mungkin  hasilnya  tidak  maksimal.  Jadi,  logistik  yang terbatas geografis yang sulit itu akan mengganggu kelancaran untuk mencapai tujuan itu sendiri.
Logistik ni juga masih terlalu minim. Karena memang saya amati dari tahun pertama Pak Alias Wello sampai ke periode Bupati Pak Nizar memang alokasi dana untuk pengembangan sektor perikanan ini mulai dari Tangkap maupun Budidayanya sangat minim otomatis juga logistik yang tersedia  juga  minim.  Seharusnya  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  diberi  alokasi  dana  yang  lebih karena  memang  mayoritas  masyarakat  Kabupaten Lingga  yang  ada  di  pulau-pulau  ini  berprofesi sebagai nelayan. Jadi ini yang  belum  terwujud  dengan  baik.  Logistiknya  kan  mengikut  dari  dana
Informasi  sebetulnya  pada  awalnya  memang  cukup  mengagetkan.  DKP  harus pindah ke Senayang  walaupun  itu  istilahnya  memang  sudah  daripada janji  politik  Pak  Bupati.  Cuman pemikiran saya pada saat itu kenapa kita  harus secepat itu karena kita belum melakukan kajian- kajian akademis, untung-ruginya bagaimana, peluang-peluang yang kita lakukan di sana bagaimana. Jadi,  pada  intinya  informasi  itu  masih  sumirlah. Pada  awalnya  memang  di  kantor  atau  di  orang Perikanan yang cukup mengerti informasi yang disampaikan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan termasuk  ke  masyarakatnya,  saya  rasa  belum  semuanya  sampai.  Hanya  ada  beberapa  yang  bisa mengerti apa maksud dan tujuan daripada pemindahan tersebut.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Kaitan dengan informasi yang hendak kita capai ini memang karena kondisi walaupun  kita pulau  jauh  terpencil  dan  masyarakat  pendidikan  terbatas  tapi  kaitan  dengan  informasi  cukup memadailah,  informasi  dari  media  atau penyebarluasan  kegiatan  kita  di  sistem  pelayan  dengan kondisi  kemajuan  media  saat  ini  itu  sudah  cukup  memadai.  Sehingga  apapun  bentuk  kegiatan permasalahan yang dihadapi di lapangan itu akan kondisi sekarang sudah cukup, lebih cepat lebih akurat dan kita juga dengan informasi yang ada itu akan  lebih  mudah  untuk  melakukan  langkah- langkah mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Kaitan dengan pelayanan itu sendiri dengan  informasi  yang  terbentuk  dengan  kondisi  sarana  informasi  yang  tersedia  juga  sangat membantu.  Jadi,  kalau  kita  bandingkan  daerah  yang  tidak  begitu  sulit  memang  berbeda,  kalau informasi-informasi  yang  kita  sampaikan  atau  kita  umumkan  cukup  lumayanlah  dan  berfungsi walaupun tidak sebagus daerah yang lain. 208 Kalau informasi tersedia dengan baik karena walaupun kantor DKP-nya di Kecamatan Senayang tapi informasinya ke Pemerintah tetap tercapai tetap dapat diakses  dengan  baik  apalagi  zaman  informasi  IT  sekarang  ini.  Jadi  tidak  menjadi  kendala  SDM kawan-kawan di DKP untuk memenuhi informasi tentang kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga.

## CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diungkapkan  pada  Bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  formulasi  kebijakan  pemindahan  lokasi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Lingga  ke  Kecamatan  Senayang  belum  mendukung  pengelolaan  sumber  daya  untuk mencapai  tujuan,  karena  sebagian  besar  sumber  daya  tidak  cukup  tersedia,  yaitu  sistem,  dana, logistik, dan informasi. Yang relatif cukup tersedia hanya waktu dan sumber daya manusia.  Selain itu juga,  tujuan  yang hendak  dicapai  --yaitu  memberikan  kemudahan  akses  dan  pelayanan  kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang-- tidak dapat diterima oleh banyak pihak, tidak mewakili mayoritas,  tidak  ditetapkan  dengan  cara  tertentu,  tidak ditentukan  jangka  waktu  pencapaiannya, tidak memperhitungkan kedudukan organisasi secara menyeluruh, dan tidak berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai tidak memenuhi kriteria sebagai tujuan yang baik.

## REFERENCES

## Book
Budiardjo,  Miriam.  2018. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Emzir.  2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisis  Data .  Jakarta:  Rajawali Press.
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik . Semarang: Widya Karya.
Hayat. 2018. Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
Herdiansyah,  Haris.  (2013). Wawancara,  Observasi,  dan  Focus  Groups  sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif . Jakarta: Rajawali Press.
Kusumanegara,  Solahuddin.  (2010). Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Labolo,  Muhadam.  (2017).  Mem ahami  Ilmu  Pemerintahan:  Suatu  Kajian,  Teori, Konsep,  dan Pengembangannya . Depok: Raja Grafindo Persada.
Lubis, M. Solly. (2007). Kebijakan Publik . Bandung: Mandar Maju.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Munaf, Yusri. (2015). Hukum Adminstrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Nawawi,  Zaidan. (2015). Manajemen  Pemerintahan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Ndraha, Taliziduhu. (2014). Metodologi Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Rineka Cipta
Nugroho,  Riant.  (2018). Kebijakan  Publik:  Perumusan  Kebijakan  Publik .  Jakarta: Elex  Media Komputindo.
Rauf, Rahyunir. (2018). Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pekanbaru: Zanafa.
Setiyono, Budi. (2014). Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik . Yogyakarta: CAPS.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. (2015). Kebijakan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syafiie,  Inu  Kencana.  (2014). Ilmu  Pemerintahan. Jakarta:  Bumi  Aksara.  Widodo,  Joko.  (2018). Analisis Kebijkan Publik . Malang: Media Nusa Kreatif.

## Journal
Bintari, A. & Pandiangan L. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)  Perseroan  Terbatas  (PT)  Mass  Rapid  Transit  (MRT)  Jakarta  di  Provinsi  DKI Jakarta .  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  ISSN  2442-5958  E-ISSN  2540-8674  220  CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January).  Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing Original  Revenue  of  Rokan  Hilir  Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 9 (2), 167-184.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Kadarisman, Muh et al. Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut . Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) ISSN 2355-4721- Vol. 03 No. 2, Juli 2016: 161
Kanaha, Ibnu. Kebijakan Pemerintah Daerah Pemindahan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia (Studi Kasus Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara) . As Siyasah, Vol. 2, No. 2, November 2017 ISSN: 2549-1865.
Misna,  Andi. Formulasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Kandolo  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten Kutai Timur . eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 521 – 533 ISSN 0000- 0000, ejournal.an.fisip- unmul.ac.id © Copyright 2015.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor , 12 , 219.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Thoriq, M. Isa & Samsudin, M. Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga . Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik ISSN Cetak 2460- 9714 ISSN Online 2548-1363 Vol 3, Nomor 2, Oktober 2018: 76.
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi  Komparatif  Aktivitas  Humas  Antara  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1), 49-62.Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and  Culture  Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.
In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Wicaksono,  A.  (2022,  April).  Peatlands  Restoration  Policies  in  Indonesia:  Success  or  Failure?.
In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.