## JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume 7 Nomor 1 Bulan  Maret Tahun 2024 Hal  136-148
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ ISSN Online : 2615-8574

## Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas
Mahmud Mahmud, Fadlilah, Tuti Indriyani, Fransisko Chaniago, M Fadly Habibi, Des Winanda Rosalia
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: fransisko@uinjambi.ac.id
Abstract: The purpose of this study is to investigate the implementation, constraints,  and  efforts  of  the  zoning  system  policy  on  new  student admission  at  State  High  School  1  Muaro  Jambi.  This  type  of  research employs  qualitative  research  methods  with  a  descriptive  approach, collecting data directly in the field through interviews, observations, and documentation. The findings of this study indicate that the zoning system policy  is  being  implemented  successfully  at  Muaro  Jambi  State  High School 1. Its implementation is consistent with Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Policy No. 14 of 2018 and the Juknis of  the  Jambi  Provincial  Education  Office.  However,  this  cannot  be separated  from  the  difficulties  encountered,  which  are  as  follows:  1)  the community's understanding of the zoning system has not been fulfilled; 2) there is fraud when registering; and 3) there is fraud when registering. and 4) unsatisfactory servers. And the efforts made to overcome these obstacles include:  1)  instilling  a  sense  of  responsibility  in  PPDB  implementers,  2) earlier  socialization,  3)  guiding  students  based  on  their  potential,  and  4) giving support in the form of wi - fi connectivity and desktops for PPDB implementation.
Keywords : Implementation, Zoning System Policy, PPDB
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi, kendala dan upaya dari kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif dengan  mendapatkan  data  dari  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi langsung  di  lapangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi berjalan cukup baik. Penerapannya sesuai dengan kebijakan Permendikbud  RI  Nomor  14  Tahun  2018  dan  Juknis  Dinas  Pendidikan Provinsi Jambi. Namun hal itu tidak lepas dari kendala yang dihadapi yaitu: 1) belum terpenuhinya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, 2) terdapat kecurangan saat melakukan pendaftaran, 3) menurunnya kualitas peserta  didik,  dan  4)  server  yang  kurang  optimal.  Dan  upaya  yang dilakukan  untuk  memecahkan  kendala  tersebut  yaitu:  1)  menumbuhkan sikap tanggung jawab bagi pelaksana PPDB, 2) melakukan sosialisasi lebih awal,  3)  membimbing  peserta  didik  sesuai  dengan  potensinya,  4) menyediakan bantuan berupa wifi dan computer untuk pelaksanaan PPDB. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB
Kajian tentang implementasi telah banyak dilakukan khususnya di lingkungan akademisi ilmu pendidikan.  Konsep  maupun  teori tentang  Implementasi  kebijakan terus  berkembang  hingga  kini dan juga sangat variatif. Implementasi adalah pemahaman yang terjadi direncana, dirumuskan, dan rencana  tersebut  menjadi  fokus  proses  implementasi  kebijakan  rancangan  pemerintah  (Genest- Grégoire et al., 2017). Implementasi adalah “ Those Activities directed towards putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) (Sinclair et al., 2015). Implementasi  juga  dapat  diartikan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  baik  individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah kebijakan (Brown et al., 2018)
Implementasi  kebijakan  pendidikan  adalah  proses  yang  kompleks  dan  berkembang  yang melibatkan banyak orang dan dapat mengakibatkan kegagalan jika tidak tepat sasaran (Viennet & Pont,  2017).  Implementasi  kebijakan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  cara/langkah  yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat memenuhi tujuannya (Mansur, 2021).
Langkah dari suatu kebijakan berfokus pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Proses implementasi  kebijakan  menjadi  penentu  akhir  yang  paling  utama  atas  keseluruhan  penyusunan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Maknanya, sebaik apapun rumusan dan formulasi kebijakan  yang  dihasilkan,  menjadi  tidak  berguna  apabila  formulasi  tersebut  tidak  dilanjutkan dengan proses implementasi. Melalui implementasi akan diketahui apakah suatu rumusan kebijakan pendidikan  benar-benar  sesuai  dengan  masalahnya  atau  tidak.  Ataupun,  apakah  setelah diterapkannya  kebijakan  pendidikan  akan  menimbulkan  masalah  baru  atau  tidak.  Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menentukan arah agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
Sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asas  Manusia  yang  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  warga negaranya untuk memperoleh Pendidikan, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama atas  Pendidikan  berdasarkan  pasal  28  C  Ayat  1  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat  manusia”.  Oleh  karena  itu,  sewajarnyalah pemerintah  harus  menyediakan  serta  memberi  kesempatan  untuk  mengayom  Pendidikan  kepada semua warga negara tanpa terkecuali sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia.
Mencerdaskan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan adalah upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Sumber  daya  yang  bermutu  akan  menentukan  kualitas  kehidupan  individu,  masyarakat  dan berbangsa dalam menghadapi permasalahan, rintangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbagai  percobaan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  sumber  daya  tenaga
pendidik,  upaya  tersebut  meliputi:  pelayanan  sekolah,  pengembangan/penulisan  materi pembelajaran, dan juga pengembangan pola baru dalam metodologi pengajaran pendidikan, hal itu dilakukan  oleh  pemerintahan  negara  yaitu  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud).  Upaya  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  bukanlah  mudah,  karena  memerlukan dukungan  dari  berbagai  pihak  yang  perlu  direncanakan  secara  maksimal  dan  berkesinambungan dengan melihat perkembangan yang terjadi di kehidupan (Abu Bakar et al., 2020).
Pengakuan akan pentingnya posisi pendidikan bagi negara dan keberlangsungan kehidupan berbangsa  membuat  pemerintah  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  prosedur  pendidikan kepada  warga  negaranya  sebaik-baiknya.  Hal  tersebut  juga  dipertegas  dalam  Undang-  Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  11  butir  (1)  yaitu  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi  setiap  warga  negaranya  tanpa  diskriminasi.  Diskriminasi  sebagai  akibat  ketidakmerataan Pendidikan merupakan penghambat dalam upaya mencapai pendidikan yang berkualitas.
Peserta  didik  adalah  setiap  insan  yang  menerima  pengaruh  dari  seseorang/kelompok  yang menjalankan  kegiatan  pendidikan  (Munir  Yusuf,  2018).  Dalam  proses  pengajaran,  peserta  didik yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapai tujuannya secara ideal bisa  mengapreasiasikan  melalui  bangku  Pendidikan.  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dengan menerapkan adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama  (SMP),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau bentuk  lain  sederajat.  Kebijakan  sistem  zonasi  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  atau  Bentuk  lain sederajat.
Pemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang diterapkannya sistem zonasi sebagai salah satu jalur PPDB  yang  bertujuan  menjamin  penerimaan  peserta  didik  baru  secara  objektif,  akuntabel, transparan,  dan  tanpa  diskriminasi  untuk  meningkatkan  akses  layanan  pendidikan.  Dalam penerapannya sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jangkauan terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari daya tampung (Rahayu, Rahma Mai Lani., Reza, 2021).
Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi  yang  berada  di  Jalan  Lintas  Jambi  Muara Bulian, Km. 20, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu sekolah di Provinsi Jambi yang telah menjalankan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistim zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi menyebabkan anak yang  mendapatkan  nilai  tertinggi  di  sekolahnya  yang memilih  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1
Muaro Jambi sebagai sekolah tujuannya tidak dapat diterima karena mendaftarkan diri pada jalur zonasi  yang  mana  jarak  tempuh  rumah  mereka  di  batasi  oleh  radius  zona,  padahal  jika  ia mendaftarkan diri pada jalur prestasi, kemungkinan besar akan diterima di sekolah tersebut. Adapun calon peserta didik yang mempunyai nilai biasa saja dapat memasuki sekolah yang tersebut dan mau tidak mau, sekolah harus menerima mereka dengan adanya radius zona yang kebijakannya telah di berlakukan  oleh  pemerintah.  Lalu  terdapat  adanya  ketidaktahuan  orang  tua/wali  peserta  didik mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, jalur affirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali yang diterapkan pemerintah, sehingga pada saat proses pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyaknya orangtua dari peserta didik yang mendesak  agar  pihak  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi  tetap  menerima  anaknya, menggunakan koneksi orang dalam agar membatu proses penerimaan ataupun masih banyak peserta didik  dalam  mengumpulkan  berkas  persyaratan  untuk  penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) melalui sistem zonasi memalsukan dokumen dengan tujuan agar peserta didik dapat diterima melalui sistem zonasi, sehingga itu sangat merugikan bagi peserta didik yang tidak memalsukan dokumen namun  pada  kenyatannya  memiliki  radius  zona  terdekat  dari  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1 Muaro Jambi.
Tolak ukur dalam sebuah keberhasilan kebijakan pendidikan dilihat melalui implementasinya. Maka  berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  peneliti  merasa  tertarik  untuk  membahas bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Sistem Zonasi: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi ini penulis menggunakan metode Kualitatif.  Menurut Barlian, (2016), bahwa penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Melalui pendekatan ini peneliti akan melakukan analisis dan kemudian dideskripsikan secara jelas mengenai tema penelitian yang penulis bahas.
Penelitian  ini  memiliki  sifat  analisis  deskriptif  ( deskriptif  analysis) .  Analisis  deskriptif adalah  metode  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan  menginterpresentasikan  objek  apa adanya secara sistematis dan tepat. Adapun tujuannya adalah memberikan suatu gambaran terkait situasi yang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deksriptif. Adapun data serta informasi akan peneliti peroleh dengan melakukan pengamatan di sekolah melalui proses wawancara kepada informan dengan dilengkapi dokumentasi sekolah. Peneliti akan menetapkan informan yang akan
dipilih yaitu orang yang memahami dan memiliki kedudukan dalam menetapkan suatu kebijakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi dalam hal ini yaitu kepala sekolah sebagai sumber utama.  Adapun  yang  menjadi  informan  tambahan  seperti  wakil  kepala  sekolah,  kasubag.  tenaga administrasi  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  kesiswaan,  wakil  kepala  sekolah  humas,  dan mengikutsertakan murid dan orangtua murid yang merasakan sistem zonasi.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi,  dalam hal ini peneliti akan melihat langsung ke di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi untuk mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang bentuk pelaksanaan kebijakan zonasi dan kendala  apa  yang  di  hadapi,  dan  upaya  dalam  menghadapi  kendala  tersebut.  Dalam  tahapan wawancara peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur/terpimpin sehingga memudahkan peneliti  dalam menganalisa  data.  Adapun  bagian  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sebagai responden dalam penelitian ini yaitu, kepala sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wakil kepala sekolah, wakil  kepala  Humas,  orang  tua  dan  murid.  Sedangkan  Dokumentasi,  yang  dimaksudkan  untuk memperkuat  alat  bukti  tentang  penelitian  termasuk  ini  yaitu  profil  sekolah,  visi-misi  sekolah, dokumen sekolah, foto atau gambar yang diperoleh dari sekolah, syarat pendaftaran calon peserta didik  yang  berlaku  di  sekolah,  rancangan  mekanisme  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  dan daftar pembagian zona sekolah, catatan lapangan peneliti, peraturan kebijakan pemerintah, jurnal- jurnal  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Dokumentasi  ini  merupakan  pelengkap  guna menunjang data untuk melengkapi materi dalam penelitian ini. Adapun tahapan selanjutnya peneliti akan mengolah data dan informasi disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian ini melalui teknik analisis data.  Teknik  analisis  data  yang  peneliti  gunakan  adalah reduksi  data, penyajian  data  dan verifikasi data.

## HASIL
Penerimaan peserta didik baru adalah sebuah metode cara penerimaan peserta didik yang ingin memasuki suatu sekolah. Dapat juga dikatakan bahwa Penerimaan Peserta didik baru merupakan seleksi atau pemilihan calon peserta didik. Biasanya menjadi salah satu kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan  oleh  panitia  pelaksana yang  menyelenggarakan  PPDB  dibawah pengawasan  dan koordinasi Dinas Pendidikan (Ansar, 2019). Dalam penerimaan peserta didik baru ini bertujuan agar mendapatkan calon siswa yang berkualitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Calon peserta didik merupakan siswa baru yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut (Darya, 2020). Sistem Zonasi merupakan sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan sesuai dengan wilayah tempat tinggal dengan penetapan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius
zona terdekat dengan presentase tertentu dari total keseluruhan peserta didik yang akan diterima (Hoerudin, 2019).
Dinas Pendidikan telah menerapkan sistem zonasi sejak tahun 2017, dan pada saat itu masih dalam  proses  penyesuaian  sehingga  terus  menerus  mengalami  perubahan  peratuaran  sehingga pelaksanaannya belum diberlakukan di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 2019 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi mampu menerapkan sistem zonasi.
Kebijakan  sistem  zonasi  ini  diperlukannya  penyaluran  komunikasi  dengan  baik  kepada sekolah dan masyarakat yang dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi awal yang terjadi yaitu melalui Pemerintah Pusat lalu ke Daerah yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan dalam penyebaran informasinya menimbulkan beberapa kesalahan informasi/miskomunikasi  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  yang  diturunkan  di  sekolah-sekolah dan masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Fashihah (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah dan masyarakat masih belum baik  dikarenakan  kurang  konsistennya  komunikasi  yang  dilakukan,  upaya  yang  dilakukan  Dinas Pendidikan  melalui  sosial  media,  koran,  radio  RI,  kerjasama  dengan  sekolah,  sosialisasi  dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dilapangan  terungkap  bahwa proses penyampaian informasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya yaitu menyebarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  Jambi  yang  secara  resmi  ditanda  tangani  oleh Gubernur  Jambi  yaitu  H.  Al  Haris  dan  disebarkan  secara  luas  kesekolah-sekolah,  lalu  sosialisasi kepada pihak sekolah untuk melakukan pelatihan, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan  yaitu  sosialisasi  secara  langsung  memang  masih  kurang, sedangkan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang isi kebijakan zonasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi lebih banyak mengenai peraturan PPDB sistem zonasi. Hal ini dapat diatasi dengan penyampaian informasi secara media sosial, karena penyebaran informasi di era sekarang yang paling mudah dan cepat adalah teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa individu harus  mampu  menjemput  bola  (mencari  informasi)  sendiri  agar  lebih  banyak  mengetahui pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi.
Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang dilakukan agar meratanya pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan jarak satuan tempat tinggal calon peserta didik. Pada awal penerapan kebijakan PPDB zonasi pemerintah memberikan wewenang pada daerah masing-masing untuk menentukan  kuota  zonasi.  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi  bertumpu  pada Petunjuk  Pelaksanaan dan Petunjuk  Teknis (Juknis) Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  yang  telah diterbitkan yaitu kuota pada jalur zonasi yaitu paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. Selebihnya jalur afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen)
dari daya tampung sekolah, lalu jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur prestasi, dengan kuota paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah.  Di bawah ini mekanisme yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi melakukan pelaksanaan pendaftaran PPDB kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kebijakan sistem zonasi  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi  telah  dilaksanakan  dengan  mengikuti ketentuan  yang  ada,  baik  dalam  Permendikbud  No.  14  Tahun  2018  lalu  disesuaikan  dengan Pemerintah Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Karena itu merupakan suatu kebijakan yang mengharuskan untuk ditaati dengan tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan sekolah negeri yang berada di Jambi juga menerapkannya. Dapat dibuktikan juga dengan Penelitian yang dilakukan oleh Samsu (2021) bahwa MAN 2 Kota Jambi juga melaksanakan sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi secara online. Dalam pelaksanaannya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro  Jambi  telah  memberlakukan  penerimaan  peserta  didik  baru  sistem  zonasi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diberlakukan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dilapangan  ditemukan  bahwa,  SOP  pada  kebijakan sistem zonasi untuk wilayah Provinsi Jambi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juknis)  Provinsi  Jambi,  dan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi yaitu dengan cara berkoordinasi dengan tiap-tiap kepala sekolah yang ada melalui surat resmi yang disebarkan.  Dan  karena  informasi  sudah  melalui  internet  maka  tiap  sekolah  mandiri  untuk menjemput informasi yang ada. Namun walaupun begitu, kami mampu menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Juknis Provinsi Jambi yang telah berlaku karena mempunyai staf TU yang mumpuni dalam tugas pelaksanaan PPDB”. Penyampaian informasi tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi kepada masyarakat  yaitu  melalui  sosial  media,  laman  website  resmi  sekolah; sman1muarojambi.sch.id. Dengan demikian,  kebijakan sistem zonasi di Kota Jambi sudah diberlakukan di sekolah-sekolah dan salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 dan Juknis Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Untuk  waktu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PPDB  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan pada Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 yaitu diselenggarakan  PPDB  dimulai  pada  bulan  Mei  setiap  tahunnya.  Dan  mekanisme  pelaksanaan diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)/online. Dapat dilihat pada Gambar
4.2 sebaran informasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang menjadi acuan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.
Gambar 1. Informasi Waktu Pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Prov. Jambi Sumber: Laman website resmi sman1muarojambi.sch.id
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  bahwa,  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1 Muaro Jambi benar-benar melaksanakan kegiatan PPDB pada bulan Mei secara online. Persyaratan pendaftaran PPDB yang harus dipenuhi tinggal dimasukkan dalam website sman1muarojambi.sch.id. Penyampaian  informasi  juga  dilakukan  secara  baik  melalui  laman website. Website ini berfungsi sebagai sarana informatif sekolah, dan dimanfaatkan juga sebagai sarana PPDB online.
Sumber  daya  manusia  termasuk  hal  terpenting  dalam  pelaksanaan  PPDB  sistem  zonasi, karena  tidak  terlaksana  dengan  baik  apabila  pelaksanya  tidak  mempunyai  kompetensi  yang mumpuni. Peneliti melihat bahwasanya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi memiliki tingkatan urutan sumber daya manusia yang melaksanakan proses PPDB sistem zonasi, tingkatan yang  pertama  yaitu  dari  Pemerintah  Pusat  (Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan),  lalu disampaikan ke Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), selanjutnya ke Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan,  kemudian  Kasubag  TU lalu  Staf  TU.  Mereka  inilah  yang  bertindak sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Pembentukan tim pelaksana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi memang tidak memiliki kriteria yang khusus, namun Kepala Sekolah menyerahkan  langsung  kepada  bagian  yang  biasanya  membawahi  urusan  PPDB  yaitu,  Waka Kesiswaan sebagai penanggung jawab, dan bekoordinasi dengan Kasubag TU dan bagian operator yaitu  Staf  TU  yang  terlibat  dalam  proses  pendaftaran.  Karena  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1 Muaro Jambi sudah menerapkan mekanisme online.
Pembentukan  kepanitiannya  dimulai  dari  Kepala  Sekolah  memberikan  wewenang sepenuhnya  kepada  Waka  Kesiswaan,  Kasubag  TU,  dan  Staf  TU.  Kepanitiaan  tersebut  dibentuk
dengan maksud dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lancar dan secepat mungkin. Dan jika ada kendala  barulah  didiskusikan  untuk  memcahkan  masalah  yang  ada.  Implementasi  PPDB  sistem zonasi  ini  tidak  semua  staf  maupun  guru  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru.  Pelaksanaan  tugas didasari  oleh  wewenang  Kepala  Sekolah  yang  disesuaikan  pada  keahlian  dimasing-masing bidangnya.  Dan  dapat  diketahui  bahwasanya  ketua  pelaksana  dan  semua  yang  bertugas  dalam pelaksaan PPDB ini telah siap bekerja dengan wewenang yang telah ditugaskan.
Tabel 1. Skema Implementasi PPDB di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Muaro Jambi
Berdasarkan skema di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi dimulai dari  Kebijakan  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi, lalu diturunkan Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Jalur Zonasi PPDB pada Sekolah Menegah Atas dalam Provinsi Jambi dan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan PPDB pada Provinsi Jambi yang dipublikasikan ke sekolah-sekolah dan sampai pada Kepala Sekolah untuk menerapkan Kebijakan tersebut, lalu Kepala Sekolah menugaskan Kepada Waka Kesiswaan dan Staf Tata Usaha tentang Sistem Zonasi sesuai dengan sistem yang berlaku.

## PEMBAHASAN
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah melakukan penyebaran informasi dengan cukup baik di Kota Jambi. Dapat dilihat melalui sekolah-sekolah yang mulai menerapkan sistem zonasi, dan berbagai macam informasi di sosial media yang dapat diakses untuk mencari tahu tentang kebijakan sistem zonasi di Kota Jambi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai pelaksana kebijakan telah menyiapkan dan menjalankan kebijakan Penerimaan Peserta Didik dengan baik. Adapun prosedur penerimaan  peserta  didik  baru  ialah  pembentukan  panitia  penerimaan  peserta  didik  baru,  rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
KEPALA SEKOLAH
WAKA KESISWAAN TU SISWA
peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima  dan  registrasi  peserta  didik  yang  diterima.  Menurut  Shalahudin,  (2021),  langkah- penerimaan peserta didik sebagai berikut: pembentukan panitia penerimaan, rapat penentuan peserta didik  baru,  pembuatan  pengumuman  peserta  didik  baru,  pemasangan  pengumuman  peserta  didik baru, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru. Rapat penerimaan peserta didik baru dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Pembicaraan dalam  rapat  ini  adalah  keseluruhan  ketentuan  penerimaan  peserta  didik  baru.    Dinas  Pendidikan Provinsi Jambi telah memberikan pedoman berupa Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis (Juknis) yang menjadi  dasar  acuan  dalam  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Provinsi  Jambi.  Jadi dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan dirasa sudah cukup baik.
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi telah melakukan mekanisme PPDB secara online  agar  memudahkan  dalam  pelaksanaanya.  Dengan  adanya  website  pihak  sekolah  dapat menyebarkan informasi yang ingin disampaikan kepada publik”. Dengan adanya informasi yang disampaikan  oleh  pihak sekolah maka masyarakat  dapat mengetahui  keseluruhan  informasi  yang diberikan melalui laman website resmi sman1muarojambi.sch.id, disana dijelaskan kuota melalui beberapa  jalur  PPDB.  Ketika  masyarakat  ingin  mendaftarkan  anaknya  pihak  sekolah  akan mengarahkan untuk mendaftar di laman website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu prosedur dalam penyelenggaraan pendidikan  sebelum  memasuki  tahun  pelajaran  baru  yang  mana  menyelenggarakan  penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh layanan pendidikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan (Putra et al., 2019). Menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sederajat bertujuan untuk menjamin jalannya penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskrinatif, dan memiliki keadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun asas tidak diskriminatif tersebut tidak berlaku  untuk  sekolah  yang  secara  khusus  melayani  peserta  didik  berdasarkan  kelompok  gender ataupun agama tertentu.
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  merupakan  proses  pemilihan  calon  peserta  didik  pada tingkatan  tertentu  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  di  lembaga/sekolah (Prasetyaningrum  & Marmoah, 2022) . Dalam penerimaan peserta didik baru ini bertujuan agar mendapatkan calon siswa yang berkualitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Calon peserta didik merupakan siswa baru yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut (Darya, 2020).
Tujuan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi: “PPDB bertujuan untuk  menjamin  penerimaan  peserta  didik  baru  berjalan  secara  objektif,  transparan,  akuntabel, nondiskriminatif,  dan  berkeadilan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses  layanan pendidikan”. Zonasi diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang mengeksplor tentang sistem zonasi diantaranya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mashudi  (2018)  yang  membahas  tentang  betapa  penting  sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK terhadap pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa  Timur.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  Kebijakan  zonasi  PPDB  SMA/SMK menghindarkan adanya penumpukan calon siswa berkualitas tinggi hanya pada satu sekolah tertentu di wilayah tertentu, sehingga memunculkan ekslusivitas dalam bidang pendidikan.
Kemudian  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ibrahim  et  al.,  (2020)  yang  berjudul The Effectiveness of Implementation of The New Student Admission Policy Through The Zoning System at  The  Education  and  Culture  Office  of  Gorontalo  Regency” yang  menganalisis  efeketivitas pelaksanaan  kebijakan  penerimaan  siswa  baru  melalui  sistem  zonasi  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan dapat terpenuhi apabila: (1) Terdapat kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem  zonasi,  yaitu  memberukan  kesempatan  yang layak  bagi  warga  usia  sekolah  untuk memperpleh layanan pendidikan yangberkualitas dan meningkatkan akses layanan pendidikan; (2) Perencaan, perencanaan yang dipersiapkan dengan baik adalah menemukan, mengembangkan, dan menganalisis  kemungkinan  arah  tindakan.  Dengan  rencana  yang  terstruktur  dan  terkoordinasi dengan baik, tujuan kebijakan mudah dipenuhi; (3) Pelaksanaan yang Efektif; dan (4) Pengawasan.
Dengan  demikian,  Sistem  zonasi  merupakan  suatu  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru berdasarkan pada zona wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur didalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan untuk menghapuskan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Dalam peraturan  undang-undang  tersebut  dijelaskan  pada  Bagian  keempat  pasal  16  (1)  yang  berbunyi: Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang berdomisili  pada  radius  zona  terderkat  dari  sekolah  paling  sedikit  sebesar  90%  (sembilan  puluh persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang  diterima).  Radius  zona  terdekat  yang dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan  anak  usia  sekolah dan jumlah  ketersediaan  daya  tampung  dalam rombongan  belajar pada masing-masing sekolah yang melibatkan musyawaran/kelompok kerja kepala sekolah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi sudah berjalan dengan optimal. Pelaksanaan tugas didasari oleh  wewenang  Kepala  Sekolah  yang  disesuaikan  pada  keahlian  dibidangnya  dimasing-masing. Tidak  semua  staf  maupun guru  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi  berpartisipasi dalam  pelaksanaan  kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru.  Dapat  diketahui  bahwasanya  ketua pelaksana dan semua yang bertugas dalam pelaksaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini telah siap bekerja dengan wewenang yang telah ditugaskan.

## Saran
Penelitian  ini  hanya  memfokuskan  pada  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Muaro  Jambi.  Dengan demikian, peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan memberikan pembaharuan dalam penelitian yang sudah peneliti bahas dalam penelitian ini .

## DAFTAR RUJUKAN
Abu Bakar, K. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2020). Evaluation of the Zonation System Implementation of New Student Acceptance. Akademika , 9 (02), 81–103. Andi  Cudai  Nur,  M.  G.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Publik.  In Analis  Kebijakan  Publik . Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
Ansar, N. R. R. A. W. (2019). Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis  Online  di  SMK  Negeri  6  Makassar. Jurnal  Dinamika  Manajemen Pendidikan , 4 (1), 65. Barlian,  E.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Padang:  Penerbit Sukabina Press.
Brown, B. D., Horn, R. S., & King, G. (2018). The Effective Implementation of Professional Learning Communities. Alabama Journal of Educational Leadership , 5 , 53–59.
Darya,  I.  G.  P.  (2020).  Evaluasi  Implementasi  Sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. Jurnal Penelitian Pendidikan , 20 (1), 32–41.
Fashihah,  W.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) Sistem Zonasi. Skripsi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya . Genest-Grégoire,  A.,  Charbonneau,  É.,  &  Bromberg,  D.  E.  (2017).  The  Sustainability Assumption  in  Performance  Management  Reforms:  Revisiting  the  Patterns  of Implementation. Public Organization Review , 18 (4), 525–542.
Hoerudin,  C.  W.  (2019).  Implementation  of  Admission  Policy  for  New  Student  With Zonation  Systems  in  Indonesia. International  Journal  of  Humanities  and  Social Sciences , 8 (5), 17–23.
Ibrahim, W., Tahir, A., & Wahyuni, F. I. (2020). The Effectiveness of The Implementation of The New Student Admission Policy Through The Zoning System at The Education and Culture Office of Gorontalo Regemcy. Journal of Bina Mandiri Unoversity , 1 , 41–49.
Majid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Samudra Biru. Mansur,  J.  (2021).  Implementasi  Konsep  Pelaksanaan  Kebijakan  dalam  Publik. Jurnal Ekonomi Islam , 6 (2), 325. Mashudi,  A.  (2018). Kebijakan  PPDB  Sistem  Zonasi  SMA  /  SMK  dalam  Mendorong Pemerataan Kulitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur . Munir Yusuf. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan . Palopo: Kampus IAIN Palopo.
Rahayu,  Rahma  Mai  Lani.,  Reza,  N.  E.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020 / 2021. Jurnal Prosiding Prodi Pendidikan , 4 , 1–7. Samsu.  (2021).  Leadership’s  Policy  in  Pandemic  School  Era:  New  Student  Admission, Zonation System, and Digital Problem. Journal of Management in Education , 6 (1).
Shalahudin.  (2021).  Manajemen  Peserta  Didik.  In Penerbit  Garudhawaca .  Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
Sinclair, P., Kable, A., & Levett-Jones, T. (2015). The Effectiveness of Internet-Based E- learning on Clinician Behavior and Patient Outcomes: A Systematic Review Protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports , 13 (1), 52–64. Suherman.  (2021). Monograf  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Karakter .  Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri.