INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7790-7804 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peralihan Kepemilikan Perusahaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja
Tri Widodo
Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Metal Indonesia
Email: idbmpuk138@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis yang digunakan untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  tidak  jarang  terdapat  perusahaan  yang  rela  mengalihkan sebagian sahamnya untuk dimiliki perusahaan lain. Banyaknya perusahan dengan basis modal asing yang berada di tanah air memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Meskipun  demikian,  kehadirannya  juga  tidak  dapat  dipungkiri  menimbulkan  persoalan ketenagakerjaan.  Ketika terjadi perubahan  kepemilikan  saham  dalam  hal  akuisisi,  merger,  maupun kebijakan bisnis pada perusahaan pusat (Induk), hal tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan perusahaan  cabang  menyesuaikan  perubahan  yang  ada.  Perubahan  kepemilikan  perusahaan terkadang  membuat  pengusaha  mengabaikan  hubungan  dengan  pekerja  dan  Serikat  Pekerja. Pengusaha tidak menyadari bahwa terdapat hubungan perjanjian kerja yang harus dijaga keutuhanya sebelum proses perpindahan kepemilikan perusahan. Hal tersebut harus diperhatikan karena pemilik lama mempunyai ikatan pertalian pekerjaan yang diatur lewat kesepakatan kerja atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Kata Kunci: Kepemilikan Perusahaan, Pekerja Dan Serikat Pekerja, Perlindungan Hukum

## Abstract
Every company has a business strategy that is used to save its business continuity. In line with this, it is not uncommon for companies to be willing to transfer some of their shares to other companies. The large number of companies with foreign capital bases in the country have a positive impact on  economic  growth  in  the  country.  Even  so,  its  presence  also  cannot  be  denied,  causing employment  problems.  When  there  is  a  change  in  share  ownership  in  terms  of  acquisitions, mergers, or business policies at the central (parent) company, this will indirectly cause the branch company to adjust to the changes. Changes in company ownership sometimes make employers neglect relations with workers and trade unions. Entrepreneurs do not realize that there is a work agreement  relationship  that  must  be  kept  intact  before  the  process  of  transferring  company ownership. This must be considered because the previous owner had an employment relationship that was regulated through a work agreement or collective labor agreement (PKB).
Keyword: Company Ownership, Workers and Labor Unions, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Perusahaan produsen barang akan selalu meningkatkan jumlah produknya selama permintaan  dari  konsumen/masyarakat  meningkat.  Kehidupan  masyarakat  pada  saat  ini selalu diikuti dengan bermacam ragam kebutuhan untuk menunjang seluruh aktivitasnya. Hal  ini  secara  tidak  langsung  mendorong  para  pelaku  usaha  untuk  sebisa  mungkin memenuhi  keinginan  masyarakat  tersebut.  Diantara  perkembangan  produk  penunjang aktifitas yang menjadi sorotan saat ini adalah produk otomotif berupa sepeda motor dan mobil. Menciptakan produk baru dengan keunggulan serta kualitas produk yang mampu menjawab  kebutuhan  masyarakat  sudah  tidak  dapat  dihindarkan  sebagai  sarana mempertahankan eksistensi usahanya. Isu global warming membuat perusahaan otomotif tidak hanya menciptakan produk yang canggih, perusahan-perusahan tersebut juga harus membuat  produk  otomotif  yang  ramah  lingkungan,  hemat  energi,  dan  terjangkau  oleh masyarakat.
Hampir  seluruh  industri  otomotif  yang  ada  di  dalam  negeri  hak  kepemilikannya dimiliki negara asing. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perusahaan asing sangat berkembang baik di Indonesia.  Hal ini tentunya hal  ini tak  lepas  dari  program-program pemerintah yang mampu membuat investor asing masih mempercayakan investasinya di Indonesia.  Perusahaan  akan  melakukan  program-program  untuk  penguatan  rantai bisnisnya. Cara demikian dilakukan tidak hanya untuk menambah profit usaha, cara tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilnya dalam mendapatkan pasokan bahan baku untuk kelancaran proses produksi. Tidak menutup kemungkinan mempererat kerjasama tersebut
dilakukan  dengan  perusahaan  lain.  Diantara  cara  penguatan  tersebut  adalah  dengan restrukturisasi merger dan akuisisi pada perusahaan.
Berdirinya perusahaan serta berhasilnya perusahaan ditopang dua hal yang penting yang  ada  didalamnya.  Dual  hal  pokok  tersebut  adalah  pengusaha/  manajemen  dengan pekerja  atau  Serikat  Pekerja.  Meskipun  demikian,  bagian  penting  tidak  boleh dikesampingkan  dalam  keberhasilan  ini  adalah  masyarakat  yang  membantu  baik  untuk mengirim produk sebagai pemasok barang dan jasa untuk perusahaan maupun sebagai masyarakat yang menggunakan produk-produk dari perusahaan yang dimaksud.
Hubungan  yang  baik  dari  seluruh  pihak-pihak  tersebut  harus  selalu  dijaga, dipelihara, dan harus selalu di kembangkan untuk kelangsungan kepentingan semua pihak yang  terlibat.  Proses  perubahan  kepemilikan  perusahaan  harus  mempertimbangkan keberadaan  seluruh  (share  holders)  terutama  bagi  pekerja  dan  keberlangsungan  Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Bukan hanya sekedar patuh terhadap hukum normatif atau regulasi pemerintah  yang  mengatur  perubahan  kepemilikan  perusahaan,  peralihan  kepemilikan perusahaan  juga  harus  mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat  umum  diatas kepentingan individu perusahaan.
Kabar akan adanya perubahan kepemilikan perusahaan membuat para pihak-pihak yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan tersebut resah terutama pekerja dan  Organisasi  Serikat  Pekerja.  Keresahan  tersebut  berkaitan  dengan  bagaimana  arah kebijakan pemilik perusahaan lama maupun perusahaan baru dalam membuat kebijakan terkait kelangsungan kerjasama yang sudah lama terjalin. Status kelangsungan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan lama maupun dengan perusahaan baru dan bagaimana kelangsungan organisasi pekerja/ organisasi buruh yang telah didirikan pada perusahaan baru sudah selayaknya diumumkan atau diberitahukan secara resmi kepada pekerja/ Serikat Pekerja  berkaitan  hubungan  kerja  (kelangsungan  pekerjaan).  Pengumuman  tersebut sebaiknya  dilakukan  oleh  pengusaha  pada  tahap  rencana  penggabungan  perusahaan (perubahan kepemilikan) sebagai bentuk keterbukaan dan hubungan industrial yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik ketenagakerjaan.
Perubahan kepemilikan perusahaan terkadang membuat pengusaha mengabaikan hubungan  dengan  pekerja  dan  Serikat  Pekerja.  Pengusaha  tidak  menyadari  bahwa  ada hubungan  perjanjian  kerja  yang  harus  dijaga  keutuhanya  sebelum  proses  perpindahan kepemilikan  perusahan.  Pemilik  lama  mempunyai  ikatan  pertalian  pekerjaan  yang  diatur lewat  terdapatnya  Kesepakatan  Kerja  Bersama  (KKB)  maupun  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB).  Pada  ikatan  korelasi  kerja  antara  pekerja  serta  pengusaha,  terdapat  hubungan industrial yang sadar atau tidak sadar tanpa adanya hal tersebut, yang baik maka tidak akan
mungkin perusahaan berkembang baik. Terdapat hal tidak boleh dikesampingkan ketika perusahaan  asing  berganti  kepemilikan.  Perubahan  tersebut  harus  dapat  menjamin kelangsungan hidup Pekerja dan kelangsungan Serikat Pekerja sebagai penjaga bargaining power kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang lebih baik.
Peralihan kepemilikan perusahaan asing yang ada di Indonesia dengan cara merger atau akuisisi sesuai dengan ketentuan undang-undang wajib melindungi hak-hak pekerja dan  Serikat  Pekerja.  Perubahan  kepemilikan  perusahaan  asing  diharapkan  dapat mengembangkan  usaha  serta  keuntungannya  sehingga  mampu  mendongkrak kesejahteraan  pekerja  beserta  keluarganya.  Peralihan  tersebut  juga  diharapkan  mampu berdampak  baik  pada  kelangsungan  berorganisasi  para  pekerja/buruh  melalui  Serikat Pekerja yang dimilikinya. Namun demikian, tidak jarang kenyataannya proses merger dan akuisisi  yang  terjadi  mengabaikan  hak-hak  pekerja  dan  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh sehingga pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjadi pihak yang dirugikan.
Pada  proses  kepentingan  peralihan  kepemilikan  perusahaan  asing  sesuai perundang-undangan  manajemen  wajib  melibatkan  pekerja  dan  Serikat  Pekerja  secara terbuka. Pada proses tersebut juga mewajibkan tidak ada informasi yang disembunyikan oleh perusahaan terkait peralihan kepemilikan. Meskipun pekerja/buruh dan Serikat Pekerja bukan  pemilik  modal/  saham  dari  perusahaan,  pekerja/buruh  dan  Serikat  Pekerja mempunyai tugas yang sangat penting sebagai satu diantara komponen terpenting dari suksesnya  perusahaan.  Perubahan  kepemilikan  perusahaan  bukan  permasalahan sederhana, hal tersebut akan berkaitan dengan banyak pihak. Namun demikian, tidak jarang perusahaan  tidak  melakukan  komunikasi  dengan  baik.  Rasa  saling  percaya  antara perusahaan  dengan  pekerja/buruh  dan  Serikat  Pekerja  tidak  terbangun  dengan  baik sehingga hal ini menimbulkan konflik di internal perusahaan pada proses terjadinya merger atau akuisisi.

## METODE PENELITIAN

## Metodologi Penelitian Hukum Normatif
“Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  doktrinal  yang  bersifat  normatif,  atau penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  normatif  pada  dasarnya merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan  mengkaji  aspek-aspek  (untuk  menyelesaikan masalah- masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif”.  Pendapat Ahli Hukum Satjito Rahardjo jika “Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentinga n seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia  kekuasaan kepadanya
untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut”.  Berdasarkan  Ahli  Hukum  CST Kansil,  “perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  hukum  harus  diberikan  oleh  aparat penegak  hukum  demi  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun”.    Penelitian  Hukum  ini  adalah penelitian Hukum Normatif (Normative Law Research). Ahli Hukum Abdulkadir Muhammad berpendapat yang  dimaksud dengan  Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang menggunakan  studi  kasus  Hukum  Normatif  berupa  produk  Perilaku  Hukum.  Pokok kajiannya mengenai hukum yang  dikonsepkan  sebagai norma atau  kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga Penelitian Hukum Normatif  berkonsentrasi  pada  mencari-cari  inventarisasi  Hukum  Positif,  Asas-Asas  serta Doktrin  Hukum,  Penemuan  Hukum  dalam  perkara  In  Concreto,  Sistematika  Hukum, Perbandingan Hukum, Taraf Sinkronisasi Hukum, serta Sejarah Hukum.

## Hukum dan Keadilan
Hukum  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  pada  keadilan,  bahkan  sampai terdapat  penafsiran  hukum  bahwa  hukum  wajib  disatukan  dengan  keadilan,  agar  nyata berguna menjadi hukum, sebab memang tujuan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Pada suatu tatanan hukum serta peradilan tidak dapat dibuat begitu  saja  jika  tidak  memperhatikan  keadilan,  karena  adil  mengandung  maksud  dasar sebuah tata hukum serta peradilan, oleh karena itu maka wajib selalu berlandaskan terhadap prinsip-prinsip  general  tertentu.  Prinsip – prinsip  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kepentingan  sebuah  bangsa  serta  negara,  ialah  merupakan  keyakinan  yang  tumbuh  di tengah-tengan  masyarakat  mengenai  sebuah  kehidupan  yang  adil,  sebab  prinsip  dari tujuan negara serta hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan paling besar untuk tiap orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepemilikan Perusahaan (Perseroan Terbatas)
Terbentuknya  Perseroan  Terbatas  (PT)  diantara  bentuk  badan  usaha  dalam kehidupan  masyarakat  setiap  harinya  tidak  lagi  dapat  dipungkiri.  Perseroan  Terbatas sebagai alat berbisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha/pengusaha, baik itu sebagai pedagang,  industrialis,  kontraktor,  investor,  distributor,  bankir,  perusahaan  asuransi, pialang,  agen  lainya.  Menjalankan  bisnis  dengan  mempergunakan  Perseroan  Terbatas, untuk skala mikro, skala kecil menengah, maupun skala besar.
Di dalam mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas harus memiliki Anggaran Dasar (AD) perihal pengaturannya mengenai hal ini terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 15 ayat 1. Seperti  UU No 40 Tahun 2007 mengatur tentang hal-hal yang tidak dapat dimasukan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yaitu:
1. Pengaturan-pengaturan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham, serta
2. Pengaturan-pengaturan    mengenai    pemberian  manfaat  pribadi  terhadap  pendiri maupun pihak lain.
Kitab  Perundang-  Undangan  memberi  pengertian  mengenai    definisi  tentang Perusahaan,  Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum maupun tidak, yang dimiliki  orang  perseorangan  (individu),  milik  perkumpulan  (persekutuan),  maupun  milik Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh kemudian  membayar  upah  maupun  imbalan  dalam  bentuk  yang  lain.  Terdapat  juga pengertian mengenai Perusahaan, bahwa Perusahaan dapat dimaksudkan sebagai usaha- usaha sosial serta usaha-usaha lainnya yang memiliki struktur organisasi (pengurus) serta mempekerjakan pekerja/ buruh dengan memberi upah berupa sejumlah uang yang telah disepakati maupun imbalan dalam bentuk yang lain.

## Restrukturisasi Merger dan Akuisisi
Berjalannya  bisnis  sebuah  perusahaan  tidak  selamanya  menuai  hasil  yang  baik, dalam perkembangan banyak hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk tetap eksis mempertahankan  bisnisnya,  namun  tidak  jarang  ada  yang  dengan  sukses  bisnis  yang dijalani membuatnya berkembang pesat hingga mampu membeli perusahaan lain. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mencari sebuah solusi terhadap kondisi didalam  kesulitan  keuangan,  atau  meningkatkan  perbaikan-perbaikan  terhadap  kinerja perusahaan  secara  menyeluruh  maupun  sebagian  unit  bisnisnya.  Di  dalam  kamus  besar bahasa Indonesia (KBBI) Restrukturisasi bermakna penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya  baik);  Perbuatan/Progres  tersebut  dapat  dikerjakan  dengan  terpisah  (Parsial) serta dapat juga dilakukan Secara Bersamaan (Simultan). Tentunya tindakan yang dipilih telah mengalami proses perhitungan dalam  segala aspek yang berkaitan beserta dampak negatifnya.  Jadi  tindakan  tersebut  tidak  harus  dilakukan  secara  bersamaan.  Keempat restrukturisasi sebagai solusi yang kebanyakan dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan yaitu:
1. Restrukturisasi Bisnis
2. Restrukturisasi Keuangan
3. Restrukturisasi Manajemen
4. Restrukturisasi Organisasi
Tujuan Restrukturisasi sendiri yaitu sebagai upaya dalam  meningkatkan kinerja serta nilai  perusahaan,  memberi  manfaat  seperti  pendapatan  serta  pajak  kepada  Negara, menciptakan produk serta pelayanan dengan harga murah / hemat kepada konsumen, serta tidak mempersulit implementasi privatisasi.
Perubahan kepemilikan perusahaan dalam sebuah perjalan bisnis adalah hal yang sangat  wajar  terjadi.  Mulai  dari  alasan  pengembangan  rantai  bisnisnya,  sampai penyelamatan perusahaan dalam hal mengatasi dampak kerugian yang lebih besar. Proses perjalanan  terhadap  perubahan  kepemilikan  perusahaan  Paling  tidak  terdapat  3  (tiga) Prosedur  Dasar  sebagai  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  perusahaan  dalam  rangka mengambil alih pada perusahaan sasaran, 3 (tiga)  prosedur dasar tersebut yaitu melalui Merger atau Konsolidasi, Akuisisi Saham, serta Akuisisi Asset
Tiga Prosedur Dasar sebagai langkah awal  yaitu Merger atau konsolidasi, Akuisisi Saham,  serta  Akuisisi  Aset  menjadi  hal  yang  lazim  dilakukan  para  pelaku  bisnis.  Merger merupakan diantara berbagai strategi restrukturisasi pada perusahaan dengan menyatukan dua  perusahaan  ataupun  lebih  sebagai  satu  perusahaan.  Jika  kita  artikan  luas  maka pengambilalihan  perusahaan  dari  sebuah  perusahaan  oleh  perusahaan  lain,  saat kepentingan  dari  masing-masing  perusahaan  disatukan  serta  dikelola  dengan  bersama- sama.  Sedangkan  pada  arti  sempit,  dua  perusahaan  dalam  kondisi  relatif  sama melangsungkan penyatuan sumber daya pada sebuah bisnis.
Jenis restrukturisasi berikutnya ialah, Akuisisi yaitu mengambil alih kepemilikan atas aset maupun saham perusahaan lain, kebanyakan yang terjadi baik pengakuisisi dan yang diakuisisi masing-masing tetap berjalan seperti biasa. Mengenai efek yang terjadi berikutnya terkait akuisisi ini adalah untuk perusahaan pengakuisisi ia mempunyai hak mutlak pada perusahaan yang diakuisisi, mengenai aspek manajemen, aspek keuangan, aspek operasi, aspek  pemasaran,  dan  kebijakan  strategis  lainya.  Prosedur  Dasar  berikutnya  sebagai langkah awal Mengenai perubahan kepemilikan  berikutnya yaitu Akuisisi  saham. Akuisisi saham sering juga dilakukan untuk mengambil alih perusahaan lain dengan membeli saham Perusahaan  target.  Pengambilalihan  saham  dengan  pembelian  ini  dapat  dilaksanakan secara Cash/ Tunai, atau dengan menukar dengan produk sekuritas lain berupa Saham atau dalam bentuk Obligasi. Hal-hal yang wajib menjadi pertimbangan dalam memilih Prosedur
Dasar  dalam  pengambilalihan  Perusahaan  Sasaran  dengan  melakukan  Akuisisi  Saham maupun Merger yaitu:
a. Terhadap    Akuisisi  Saham,  tidak  harus  melakukan  pertemuan  untuk  rapat  umum pemegang saham (RUPS) serta pemungutan suara;
b. Dalam  Prosedur  Akuisisi  Saham,  bagi  perusahaan  yang  ingin    Pengakuisisian  bisa langsung berhubungan oleh Pemegang Saham Sasaran melalui tender offer.
c. Prosedur Akuisisi Saham sebagian besar dilaksanakan dengan cara tidak bersahabat, dimana  hal  ini  dipandang  perlu  untuk  dilakukan  untuk  menghindari  sikap  dari manajemen  Perusahaan  Sasaran  seringkali  menolak  proses  akuisisi  tersebut  karena adanya kekhawatiran terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan atau pendapatannya terancam.
d. Terdapat juga peristiwa dari Pemegang Saham Minoritas dari Perusahaan Sasaran tetap tidak ingin menyerahkan saham mereka untuk dibeli melalui tender offer,  akibatnya Perusahaan  Sasaran  tetap  tidak  dapat  seluruhnya  yang  menjadi  target  penyerapan terserap ke perusahaan yang mengakuisisi.
Dengan Dasar-Dasar Hubungan Operasinya, prosedur Akuisisi digolongkan menjadi beberapa model yaitu:
a. Akuisisi Horizontal
Akuisisi ini diimplementasikan pada perusahaan lain yang memiliki bisnis serta bidang usaha sama. Perusahaan yang menjadi sasaran serta yang mengakuisisi saling berebut  untuk  memasarkan  produk  yang  mereka  hasilkan,  sehingga  dalam  proses akuisisi  yang  terjadi  menghilangkan  competitor  harapannya  dapat  memonopoli perdagangan walau ini terkesan tidak pas dalam perilaku bisnis.
b. Akuisisi Vertical
Akuisisi  Vertical  dilaksanakan  pada  perusahaan  yang  berada  dalam  tahapan Proses  Produksi  tidak  sama.  Contoh  halnya  yang  terjadi  pada  perusahaan  rokok mengakuisisi  perusahaan  perkebunan  tembakau.  Hal  ini  tentunya  bertujuan  untuk mengamankan ketersedian  bahan baku utama dalam produk yang menjadi  andalan perusahaan yang mengakuisisi.
c. Akuisisi Konglomerat
Perusahaan yang melakukan Akuisisi Konglomerat mencari perusahaan sasaran yang  tidak  mempunyai  hubungan  keterkaitan  operasional.  Perusahaan  yang mengakuisisi  dan  perusahaan  yang  diakuisisi  tidak  memiliki  kesamaan  jalur  operasi. Akuisisi  perusahaan  yang  menghasilkan  food  product  oleh  perusahaan  komputer, dapat  diartikan sebagai akuisisi konglomerat. Hal  ini murni  bahwa  perusahaan yang
mengakuisisi mempunyai modal besar dan ingin menambah penghasilan dari sektor lain.

## Tenaga Kerja dan Pekerja
Undang-Undang   telah memberikan Pengertian tentang  definisi  dari Tenaga Kerja. Menurut  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Pasal  1  Angka  2.  Menyebutkan  tentang Tenaga  Kerja,  Tenaga  Kerja  yaitu  tiap  orang  yang  dapat  menjalankan  pekerjaan  untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa untuk mencukupi kebutuhan sendiri ataupun untuk orang lain atau masyarakat.” Sedangkan Pengertian Pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun  2003  Pasal  1  Angka  3  menyebut:  ”Pekerja/buruh  yaitu  tiap  orang  yang  bekerja dengan mendapat upah maupun imbalan dalam bentuk lain.”   Makna Tenaga Kerja sendiri menurut  pakar  hukum  tenaga  kerja  Abas  kustandi  yaitu;  “setiap  orang  yang mampu melakukan  pekerjaan  (didalam  atau  diluar  hubungan  kerja)  guna  menghasilkan  barang- barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi disini terkandung arti yang sangat luas”.
Makna Pekerja ialah tiap penduduk pada usia kerja yang mampu menjalankan aktivitas ekonomis, baik pada hubungan kerja di dalam perusahaan ataupun di luar hubungan kerja seperti halnya pekerja mandiri, pekerja di keluarga, serta pekerja di sektor informal lainnya. Pemerintah republik Indonesia dalam meratifikasi konvensi ILO No. 138 tahun 1973 dengan dibuatkan peraturan Perundang-Undangan lewat Undang-Undang No. 20 tanggal 7 mei 1999, menentukan batasan umur untuk pekerja minimum 15 tahun. Sebelumnya batas umur pekerja di Indonesia ialah 10 tahun. meskipun  dalam  prakteknya di  lapangan kenyataan yang terjadi masih banyak pekerja yang usia di bawah 15 tahun terpaksa bekerja membantu anggota keluarga maupun menjadi pekerja di keluarga.
Menjalankan  aktivitas  ekonomis  dimaknai  sebagai  tindakan  pekerjaan  yang menciptakan Produk berupa barang atau jasa guna memenuhi keperluan masyarakat. Pada hal melaksanakan pekerjaan ini bisa dilakukan pada perusahaan atau di bawah perintah orang  lain,  manajemen  pengusaha,  bisa  juga  dilaksanakan  dengan  cara  membantu pekerjaan keluarga sebagai pekerja keluarga.

## Pengertian Serikat Pekerja
Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibuat dari, oleh, serta untuk pekerja  baik  di  dalam sebuah perusahaan maupun di  luar  perusahaan, mempunyai  sifat bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  serta  bertanggung  jawab  untuk  memperjuangkan, membela dan melindungi hak serta kepentingan pekerja/buruh serta untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh sera keluarganya;
Kebebasan  untuk  berserikat,  berkumpul  mengemukakan  pendapat  baik  secara langsung  dengan  lisan  maupun  dengan  tulisan  menggunakan  bantuan  media, mendapatkan pekerjaan serta penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusian, dan juga memiliki kedudukan rata dalam hukum (Equality Before Of Law) yang merupakan hak asasi bagi seluruh Warga Negara termasuk Pekerja/Buruh. Dengan kata lain, pekerja sebagai Warga Negara memiliki posisi yang sama di dalam Hukum, hak mendapatkan  Pekerjaan  serta  penghidupan  yang  sesuai,  menyampaikan  pendapat, bergabung berdiskusi bersama dalam sebuah organisasi, serta membentuk dan menjadi anggota dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

## Perlindungan Hukum
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi pegangan bagi Setiap Pekerja/ Setiap Buruh dalam mendapatkan Hak Perlindungan Hukum serta Keadilan Hukum. Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan merupakan Lex Specialis yang bersifat khusus karena khusus mengatur perihal Ketenagakerjaan atau Perburuhan . Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketika kita berbicara akan hak dan kewajiban maka kita harus mengetahui terlebih dahulu proses yang terjadi sebelum munculnya hak tersebut.
Menurut Ahli Hukum Imam Soepomo (1983:2) memberikan pengertian tentang arti Perburuhan (Arbeidsrecht) yaitu bagian dari hukum yang masih berlaku, yang mempunyai fokus  mengatur  hubungan  antara  Pekerja/Buruh  dengan  pengusaha  /Majikan,  antara Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh.
Hubungan  Hukum  antara  Pekerja/  buruh,  Serikat  Pekerja/  Serikat  Buruh  dengan Pengusaha atau Badan Hukum berbentuk Perusahaan terdapat di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai makna Ketenagakerjaan yaitu segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama  dan sesudah masa kerja.
Hukum  Ketenagakerjaan  bertujuan  agar  mampu  mengatur  Hubungan  yang  Serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan aspek-aspek Ketenagakerjaan. Aspek yang diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan, antara lain:
a. Mengenai  Penempatan  seorang  pekerja  yang  sudah  dibekali  ilmu  keahlian  sesuai tawarkan
b. Hubungan industrial  pancasila
c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
d. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial
e. Outsourcing/Tenaga Alih Daya
f. Pelaksanaan sistem jaminan sosial
Hubungan  Kerja  sebagai  bentuk  Hubungan  Hukum  terbentuk  dengan  adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Perwakilan Pekerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh  dengan Pengusaha.Isi  Substansi  Perjanjian  Kerja  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Substansi Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  yang  ada,  demikian    dengan  Peraturan  Perusahaan substansinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  isi  PKB,  oleh  karena  betapa  pentingnya ketiga hal tersebut,Hubungan Kerja ketiganya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  sebagai  komponen  Hubungan  Industrial Pancasila.
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi bukti  otentik  adanya  Hubungan  Hukum  antara  pekerja/  buruh,  serikat  pekerja  dengan perusahaan serta ini menjadi Undang-Undang bagi para Pihak-pihak yang membuatnya serta menyepakati (Asas Pacta Servanda). Oleh karenanya untuk lebih memahami tentang Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Berbicara mengenai Perlindungan terhadap Tenagakerja/ Buruh  berarti kita berbicara mengenai perlindungan Hak-hak Tenagakerja/ Buruh. Perlindungan Hak-hak Tenagakerja/ Buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Pekerja/Buruh dan menjamin kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal ini menjadi semangat yang diusung pemerintah melalui Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  Undang-Undang  No.  03  Tahun  1922 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta ketentuan Pemerintah yang lain.
Serikat  Pekerja  sebagai  organisasi  yang  didirikan  oleh  Pekerja/Buruh  dan  untuk Pekerja/Buruh  sebagai  ujung  tombak  perjuangan  peningkatan  kesejahteraan  bagi Pekerja/Buruh  dan  Keluarganya,  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  di  sebuah Perusahaan.  Peraturan  Perundang-Undangan  mendefinisikan  tentang  Serikat  Pekerja/ Buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk  pekerja/buruh  baik  di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, Mandiri, Demokratis, dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak  dan kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan
keluarganya. Hal ini senada dengan pengertian yang terdapat didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
a. Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk pekerja/buruh  baik  di  perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas, terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan, membela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
b. Serikat Pekerja/Serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;
c. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan;
d. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;
e. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi pekerja/serikat buruh;
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh didirikan  dengan  tujuan  agar  mampu  memberikan  perlindungan,  pembelaan  hak  dan kepentingan,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  yang  layak  bagi  Pekerja/Buruh  dan keluarganya.
Ketentuan  mengenai  Hak  dan  Kewajiban  Perusahaan  terhadap  Pekerja  dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan. Perusahaan  memiliki hak yang  disebutkan  dalam  uraian  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  yaitu  dalam  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Perusahaan berhak atas hasil aktivitas karyawan.
1. Perusahaan  berhak  mengatur  /  mengatur  karyawan  atau  pekerja  untuk  mencapai tujuan.
2. Perusahaan berhak memberhentikan karyawan / pekerja jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Perusahaan  berhak  melakukan  Penutupan  perusahaan  (lock  out)  untuk  menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
4. Perusahaan berhak  menuntut pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya meski sudah melebihi  jam  kerja  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  perjanjian  kerja  bersama ataupun kesepakatan khusus antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh.
5. Perusahaan berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
Pada  ketentuan  perusahaan  mempunyai  hak  memberhentikan  dapat  dipahami sebagai  bentuk-bentuk  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Berbagai  bentuk  PHK  yang dilakukan oleh  pengusaha/perusahaan terdapat di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai pasal 158 sampai dengan pasal 172. Khusus mengenai potensi hak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam hal adanya perubahan status, penggabungan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa;
Perihal  kewajiban  perusahaan/  pengusaha,  Secara  prinsip  perusahaan  punya kewajiban memberikan  perlindungan  kepada seluruh pekerjanya  dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
1. Perlindungan  Ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan  Teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
Hak-hak  Pekerja  dan  Serikat  Pekerja/  Serikat  Buruh  pada  Perusahaan  Asing  yang berpindah kepemilikan sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Apabila dilihat dari Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  perlindungan  terhadap  Pekerja terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  163  menyebutkan;Pengusaha  dapat  melakukan pemutusan hubungan kerja  terhadap  pekerja/buruh dalam hal terjadi  perubahan status, penggabungan,  peleburan,  atau  perubahan  kepemilikan  perusahaan  dan  pekerja/buruh tidak  bersedia  melanjutkan  hubungan  kerja,  maka  pekerja/buruh  berhak  atas  uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  2  (dua)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang penghargaan  masa  kerja  1  (satu)  kali  ketentuan  dalam  Pasal  156  ayat  (3),  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Namun demikian Pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, serta pemerintah, menggunakan segala upaya harus menghindari agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika upaya telah ditempuh namun pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap harus dilakukan, maka keinginan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  wajib  dirundingkan  oleh  pengusaha  dan  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  atau  dengan  Pekerja/Buruh  jika  Pekerja/Buruh  yang  bersangkutan bukan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Sedang jaminan perlindungan hak bagi serikat  pekerja  terdapat  didalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2000  Tentang  Serikat Pekerja pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 24,Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan /atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi  serikat  pekerja/  serikat  buruh  memberitahukan  untuk  dilakukan  perubahan nama serikat pekerja/ serikat buruh kepada Instansi Pemerintah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut diantaranya mengenai berubah tempat kedudukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Keterlibatan Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam proses transisi pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan, Tidak disebutkan secara spesifik dilibatkan secara manajerial dalam proses transisi tersebut namun demikian  amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 126 Dalam hal perusahaan hendak melakukan Corporate Action yang berupa merger atau penggabungan tentang perseroan hendaknya memperhatikan:Perseroan,  pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan, Kreditor dan Mitra Usaha  lainya  dari  perseroan.Masyarakat dan persaingan  sehat dalam usaha.  Serta  Direksi  Perseroan  yang  akan  menggabungkan  diri  dan  menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.Pasal 123 huruf (h). cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan  melakukan  Penggabungan  diri ,  hal  ini  tentunya  bukan  sebuah  pelanggaran  ketika perusahaan melibatkan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk dilibatkan dalam proses transisi perpindahan kepemilikan pada Perusahaan Asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (6).
Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 5 Ayat (4). Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 Ayat(2). Permendag N0 22/M/DAG/Per3/2016 Tanggal 26 Maret 2016 Pasal 10 Ayat(1).
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21 Ayat (1).
Undang-Undang No 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian Pasal 7 Ayat (1).
Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 11.
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kornelius  Benuf,  Muhammad  Azhar  Staf  Badan  Konsultasi  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011),
Anon,  Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli,  http://tesishukum.com/pengertian- perlindunganhukum-menurut-para-ahli/, 28 September 2021
C.S.T  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit  Balai Pustaka, 1989, hlm. 40
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2004, hlm. 52. M. Santoso Agus, Op.Cit., hlm. 91-92.
Napdadap  Binoto,  Hukum,  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas N0 40  Tahun  2007, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018, hlm. 31.
https://kbbi.web.id/restrukturisasi. 01 Oktober 2021.
Kamaludin,  Karona  Cahya  Susena,  Berto  Usman,  Restrukturisasi  Merger  dan  Akuisisi,
Bandung: Mandor Maju, 2019, hlm. 7.
Kustandi Abas, Hukum Perburuhan Ketentuan Pokok Tenaga Kerja, Bandung: Mutiara Raya, 1978, hlm. 20.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum.
https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/ Dikutip Pada Tanggal 28 November 2021
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009.