Info Artikel Diterima September 2020 Disetujui September 2020 Dipublikasikan Oktober 2020
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PEREDARAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
SAFETY AND QUALITY INSPECTION OF POST MARKET PLANT ORIGIN FRESH FOOD (POFF)

## IN CENTRAL JAVA PROVINCE
Listya Puspitasari 1* , Wawan Riyanto Sulistiono 1 , Lutfi Aris Sasongko 2
1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2 Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email*: puspitasari1978@gmail.com

## ABSTRACT
The  research  objective  is  to  determine  the  implementation  of  the  safety and quality  inspection  of  post market  Plant Origin Fresh  Food(POFF)  in  Central Java  Province  and  to  formulate  alternative  strategies  that  can  be  carried  out  in inspecting  the  safety  of  post  market  POFFfor  consumer  protection  in  the  future. The research was carried out from April to September 2020 at the Food Security Board  of  Central  Java  Province.  The  data  collected  are  primary  and  secondary data.  The  analysis  method  used  are  qualitative  descriptive  analysis  and  SWOT analysis. The results showed that the safety and quality inspection of post market POFF  was  carried  out  through  periodic  and  special  inspecting.  The  test  results showed  that  the  content  of  biological,  chemical  and  other  contaminants  on  the sample  of  post  market  POFF  was  below  the  maximum  residue/contamination limit. Alternative strategies that can be carried out in inspecting the safety of post market  POFF  are:  (1)  carrying  out  a  comprehensive  risk  analysis;  (2)  providing education and training for inpectors; (3) adding laboratory testing infrastructure to expand  the  scope  of  accredited  testing;  (4)  increasing  online  socialization  and education  for  consumers;  and  (5)  increasing  the  inspection  of  POFF  that  is circulated online.
Keywords: Food Inspection, Postmarket, POFF, SWOT, Central Java

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pengawasan keamanan  dan  mutu  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  di  peredaran  (post market)  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  merumuskan  alternatif  strategi  yang  dapat dilakukan  dalam  pengawasan  keamanan  PSAT  di  peredaran  untuk  perlindungan konsumen  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  April sampai September 2020 di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Data yang  dikumpulkan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  analisa  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dan  SWOT.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran  yang  dilaksanakan
melalui  pengawasan  berkala  dan  pengawasan  khusus.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  kandungan  cemaran  biologi,  kimia  dan  benda  lain  atas contoh  PSAT  hasil  pengawasan  di  peredaran  di  bawah  batas  maksimum residu/cemaran.  Alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengawasan keamanan  PSAT  di  peredaran  adalah:  (1)  melaksanakan  analisis  resiko  secara komprehensif;  (2)  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pengawas; (3) menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup  pengujian  yang  terakreditasi;  (4)  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi secara  online  pada  konsumen;  serta  (5)  meningkatkan  pengawasan  PSAT  yang diedarkan secara online.

## Kata kunci: pengawasan pangan, peredaran, PSAT, SWOT, Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Menyediakan  pangan  yang  beraneka  ragam  dan  memenuhi  persyaratan keamanan,  mutu,  dan  gizi  bagi  konsumsi  masyarakat  merupakan  komitmen pemerintah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  Indonesia.  Menurut Hariyadi  (2018),  keamanan  pangan  merupakan  hal  yang  penting  dan  merupakan prasyarat  bagi  upaya  pembangunan  kesehatan  masyarakat.  Keamanan  pangan secara fisiologis diperoleh konsumen karena produk pangan yang dikonsumsinya tidak  tercemar  oleh  bahan-bahan  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  manusia. Bahan-bahan  berbahaya  itu  adalah  cemaran  biologis  (virus,  bakteri,  protozoa, parasit, prion), cemaran kimia seperti toksin, allergen, residu (pestisida, herbisida, insektisida,  antibiotik,  dan  hormon  pertumbuhan),  sisa  pupuk,  logam  berat, dioksin,  dan lain-lain;  maupun cemaran fisik  (potongan  gelas, kayu, batu/kerikil, logam-seperti  potongan  paku,  bijih  stepler,  bagian  serangga,  tulang,  plastik,  dan lain-lain).  Penyelenggaraan  keamanan  pangan  bertujuan  agar  negara  dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi  pangan  yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya (PP 86/2019).
Perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sebaiknya  bersifat preventif,  yaitu  perlindungan  sebelum  konsumen  mengalami  kerugian  akibat mengkonsumsi  barang/jasa.  Oleh  karena  itu  pengawasan  dilaksanakan  pada  dua tahapan,  yaitu  (1)  sebelum  barang  beredar  di  pasar  (tahap  pra-pasar)  dan  (2) setelah  barang  beredar  di  pasar  (Anonim,  2015).  Penyelenggaraan  pengawasan keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  di  Jawa  tengah  dilaksanakan melalui  pengawasan  keamanan  PSAT  sebelum  dipasarkan  ( pre  market )  dan pengawasan  PSAT  di  peredaran  ( post  market ).  Pengawasan  keamanan  PSAT dilaksanakan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  (Dishanpan)  selaku  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Jateng. Pelaksanaan pengawasan dilakukan  melalui  Balai  Peningkatan  Mutu  dan  Keamanan  Pangan  untuk pengawasan  keamanan  PSAT  sebelum  dipasarkan  ( pre  market )  dan  Bidang Keamanan  Pangan  untuk  pengawasan  PSAT  di  peredaran  ( post  market ).
Pengawasan  PSAT  di  peredaran  dilaksanakan  di  pasar  modern  atau  tradisional, distributor serta pedagang atau retail (Anonim, 2020 a ). PSAT adalah pangan asal tumbuhan  yang  dapat  dikonsumsi  langsung  dan/atau  yang  dapat  menjadi  bahan baku  pangan  olahan  yang  mengalami  pengolahan  minimal  meliputi  pencucian,
pengupasan,  pendinginan,  pembekuan,  pemotongan,  pengeringan,  penggaraman, pencampuran,  penggilingan,  pencelupan  ( blanching ),  dan/atau  proses  lain  tanpa penambahan  bahan  tambahan  pangan  kecuali  pelapisan  dengan  bahan  penolong lain yang dijinkan untuk memperpanjang masa simpan (Kementan, 2019). PSAT terdiri  atas  yaitu  beras,  palawija,  kacang-kacangan,  umbi-umbian,  buah-buahan, sayuran, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan yang dapat dikonsumsi langsung atau mengalami pengolahan minimal.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengawasan  keamanan  PSAT  di peredaran untuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada April sampai September 2020. Penelitian menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).
Data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer dikumpulkan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  observasi,  sedangkan  data sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  dokumen.  Analisis  diperkaya  dengan penulusuran  dokumen  dan  literatur  untuk  mendapatkan  variabel  yang  menjadi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  pengawasan  keamanan  PSAT  di peredaran. Variabel yang terkumpul diseleksi berdasarkan expert judgement .
Data  dan  informasi  yang  terkait  dengan  pengawasan  keamanan  PSAT  di peredaran  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  sedangkan  analisis  penyusunan strategi  pengawasan  keamanan  PSAT  menggunakan  metode  SWOT  ( Strength, Weakness,  Opportunity,  Threat ).  SWOT  merupakan  metode  analisis  dalam memahami  kinerja  dan  prospek  dari  setiap  masalah  yang  diteliti  melalui identifikasi  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhinya.  Proses  ini mengidentifikasi  kelemahan  dan  kekuatan  organisasi  serta  peluang  dan  ancaman suatu organisasi dimasa mendatang. Untuk mengembangkan strategi berdasarkan hasil  analisis  SWOT  digunakan  Matriks  SWOT.  Dalam  hal  ini  ada  empat kemungkinan  strategi  yang  dipilih,  yaitu:  (1)  Strategi  S-O:  menentukan kesempatan yang sesuai dengan kekuatan organisasi; (2) Strategi W-O: mengatasi kelemahan  untuk  mendapatkan  kesempatan;  (3)  Strategi  S-T:  mengidentifikasi kekuatan  untuk  mengatasi  ancaman  dari  luar;  dan  (4)  Strategi  W-T:  membuat perencanaan  guna  mengatasi  kelemahan  untuk  menghindari  ancaman  yang  lebih besar (Rangkuti, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Provinsi  Jawa  Tengah  terletak  di  tengah  Pulau  Jawa,  berada  di  dua  titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya), dengan proyeksi jumlah penduduk Jawa Tengah  tahun  2018  sebanyak  34,49  juta  jiwa.  Selama  kurun  waktu  lima  tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil pada kisaran 5,2 – 5,4 persen.  Pada  tahun  2018,  ekonomi  Jawa  Tengah  tumbuh  sebesar  5,32  persen, meningkat  dibandingkan  tahun  2017  (Pemprov  Jateng,  2019).  Perda  Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Provinsi  Jawa Tengah,  menetapkan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  bidang  pangan dilaksanakan  oleh  Dishanpan.  Dishanpan  mempunyai  tugas  membantu  Gubernur melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  pangan  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  daerah.  Dishanpan mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang  ketersediaan  dan  kerawanan  pangan,  distribusi  dan  cadangan  pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan, pelaksanaan dan pembinaan  administrasi  dan  kesekretariatan  serta  pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut  didukung  sumberdaya  manusia  sebanyak  96  orang,  terdiri  dari  1  orang pejabat  pimpinan  tinggi,  6  orang  pejabat  administrator,  18  orang  pejabat pengawas, 62 jabatan fungsional umum, 5 orang pejabat fungsional tertentu dan 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (Anonim, 2020 b ).
Regulasi terkait Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Peredaran di Provinsi Jawa Tengah a. Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  69  Tahun  1999  tentang Label dan Iklan Pangan
d. PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
e. Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  Nomor  53  Tahun  2018  tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
f. Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  (Pergub  Jateng)  Nomor  40  Tahun  2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan,
g. Pergub  Jateng  Nomor  23  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Otoritas Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
h. Pergub  Jateng  95  Tahun  2018  tentang  Penjaminan  Mutu  dan  Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jawa Tengah
Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Peredaran di Provinsi Jawa Tengah Pengaturan  kewenangan  pengawasan  terhadap  pemenuhan  persyaratan Keamanan  Pangan,  Mutu  Pangan,  dan  Gizi  Pangan  serta  persyaratan  label  dan iklan Pangan Segar tertuang pada UU No 18 Tahun 2012 Pasal 108 ayat 3 butir c dan  PP  No  86  Tahun  2019  Pasal  47  ayat  1.  Pengawasan  dilaksanakan  oleh Menteri  Pertanian,  Gubernur,  dan/atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan kewenangannya. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT salah satunya bertujuan
untuk  melindungi  konsumen.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  amanat  UU  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa salah satu hak  konsumen  adalah  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSATdi Provinsi  Jawa  Tengah  dilaksanakan  oleh  pengawas  mutu  hasil  pertanian  yang berada  di  OKKPD  atau  pengawas  lain  yang  ditugaskan  oleh  Kepala  Dinas Ketahanan  Pangan  Provinsi.  Pengawas  tersebut,  secara  umum  telah  memenuhi persyaratan  kompetensi  minimal  yaitu  telah  mengikuti  pelatihan  di  bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.
Pelaksanaan  pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran berdasarkan  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengawasan  Keamanan  Pangan  Dishanpan Jateng  yang  disusun  dengan  memperhatikan  Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan kearifan lokal.  Komoditas  sampel  yang  diambil  diprioritaskan  pada  pangan  segar  asal tumbuhan  dengan  kriteria:  a).  banyak  diproduksi;  b).  banyak  dikonsumsi  dan c).  diduga  mempunyai  permasalahan  ketidakamanan  pangan  (Anonim,  2017). Dishanpan  melaksanakan  pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT. Pengambilan contoh dilakukan pada PSAT yang banyak beredar di pasar tradisional dan pasar modern sesuai SNI 19-0428-1998  tentang  Petunjuk  Pengambilan  Contoh  Padatan.  Pengujian  PSAT dilaksanakan melalui pengujian kualitatif menggunakan alat bantu Rapid Test Kit (RTK)  dan  pengujian  kuantitatif  melalui  uji  laboratorium.  Pengujian  dapat meningkatkan  keyakinan  terhadap  keamanan  pangan  (Martoyo,P.Y.,dkk,  2014). Pengujian RTK bertujuan mengetahui keberadaan residu atau cemaran lain dalam PSAT  dan  dilakukan  terhadap  semua  contoh  PSAT  yang  diambil  sedangkan  uji laboratorium  bertujuan  mengetahui  besarnya  nilai  residu  pestisida  atau  cemaran lain dalam PSAT dimaksud. Uji laboratorium dilakukan pada contoh PSAT yang hasil  uji  RTKnya  menunjukkan  indikasi  positif  menggandung  residu  pestisida atau  cemaran  lain.  Pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran  yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu:
(a) Pengawasan Berkala
Pengawasan  berkala  dilakukan  setiap  bulan  oleh  Tim  Pengawas  Keamanan Pangan Dishanpan Jateng. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  40  Tahun  2016  tentang  Keamanan  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan  Pasal  13  ayat  2  yang  menyatakan  pengawasan  keamanan  PSAT secara  berkala  dilakukan  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  bulan. Pelaksanaan  pengawasan  berkala  dilaksanakan  sebagai  wujud  komitmen Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  menyediakan  PSAT  yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
(b) Pengawasan Khusus Pengawasan  khusus  dilaksanakan  4  kali  dalam  setahun  oleh  Tim  Jejaring Pengawasan  Keamanan  Pangan  Daerah  (TJKPD)  Provinsi  Jawa  Tengah. TJKPD  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 526/23  Tahun  2018.  TJKPD  terdiri  dari  Gubenur,  Wakil  Gubernur,  Dinas Ketahanan  Pangan,  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  Dinas Kesehatan,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Pertanian  dan
Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam,  Biro Kesejahteraan Rakyat,  Satuan Polisi  Pamong Praja, Kepolisian  Daerah  dan  Balai  Pengkajian  Teknologi  Pertanian.  Kegiatan pengawasan khusus  melakukan pengambilan contoh  dan pengujian beberapa golongan  pangan  yaitu  PSAT,  pangan  segar  asal  hewan,  pangan  segar  asal ikan dan pangan olahan.
Jumlah  contoh  PSAT  yang  diambil  dalam  pengawasan  keamanan  PSAT  di peredaran tahun 2015 sampai tahun 2019 semakin meningkat (Gambar 1) dengan rata-rata peningkatan sebesar 97,18%.
Gambar 1.  Perkembangan  Jumlah  Contoh  PSAT  yang  Diambil  dalam Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran (Dishanpan Jateng, diolah Juli 2020)
Objek  pengawasan  terdiri  atas  golongan  buah,  sayur  dan  beras.  Proporsi masing-masing  objek  tersebut  dari  tahun  2015-2019  bervariasi  sebagaimana tersaji  pada  Gambar  2.  Variasi  terjadi  karena  proses  pengambilan  contoh disesuaikan  dengan  populasi  PSAT  yang  ditemui  di  titik  lokasi  pasar  terpilih. PSAT  yang  banyak  tersedia  di  pasar  diasumsikan  sebagai  PSAT  yang  banyak diproduksi di wilayah tersebut.
Tahun 2015-2018 objek pengawasan keamanan PSAT di peredaran terdiri dari  buah  dan  sayur  segar  sedangkan  tahun  2019  objek  pengawasan  ditambah dengan  beras.  PSATyang  berupa  palawija,  kacang-kacangan,  umbi-umbian, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan PSAT belum menjadi  obyek  pengawasan  keamanan  dan  mutu  pangan  di  peredaran.  Pengujian contoh  PSAT  hasil  pengawasan  di  peredaran  dilakukan  untuk  mengetahui pemenuhan persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT. Hal tersebut sejalan dengan amanat  pasal  37  ayat  (1)  Permentan  53/2018  yang  menyebutkan  bahwa pengawasandilakukan  untuk  memenuhi  persyaratan  Keamanan  dan  Mutu  PSAT. Persyaratan  keamanan  PSAT  meliputi  kandungan  cemaran  biologis,  kimia,  dan benda  lain  yang  tidak  melebihi  ambang  batas  cemaran  serta  tidak  menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya. Cemaran biologi meliputi cemaran mikroba  yang  terdiri  dari  parasit,  virus  dan  bakteri  pathogen  yang  dapat
berkembang  di  dalam  PSAT.  Cemaran  kimia  meliputi  mikotoksin,  residu  logam berat  dan  residu  pestisida.  Secara  terinci  pengujian  contoh  PSAT  hasil pengawasan di peredaran disajikan pada Tabel 1.
Gambar 2.  Proporsi  Objek  Pengawasan  Keamanan  PSAT  di  Peredaran (Dishanpan Jateng, diolah Juli 2020)
Tabel  1.  Pengujian  Persyaratan Keamanan terhadap  PSAT Hasil Pengawasan di Peredaran Tahun 2015 – 2019.
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah yang diuji menggunakan RTK 66 70 79 168 600 Jumlah RTK negatif 56 66 67 160 589 Jumlah yang diuji di laboratorium 10 4 12 8 11
Sumber: Dishanpan Jateng (diolah Agustus 2020)
Pengujian  laboratorium  terhadap  parameter  keamanan  pangan  semua contoh  PSAT  hasil  pengawasan  di  peredaran  tahun  2015  -  2019  menunjukkan bahwa residu pestisida dan logam berat pada PSAT yang beredar di Jawa Tengah ditemukan  beberapa  parameter  yang  terdeteksi  namun  nilainya  dibawah  batas maksimum  residu/cemaran  yang  ditentukan  dalam  standar.  Standar  persyaratan cemaran  dan  residu  pada  PSAT  diatur  dalam  Lampiran  Permentan  53/2018. Namun,  lampiran  tersebut  hanya  mengatur  standar  batas  maksimum  residu  dan cemaran untuk 100 jenis PSAT, terdiri dari 42 jenis buah, 36 jenis sayur, 7 jenis serealia,  6  jenis  kacang-kacangan,  5  jenis  polong-polongan  dan  4  jenis  tanaman perkebunan,  sehingga  untuk  jenis  PSAT  lain  yang  belum  diatur  standarnya, digunakan standar dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) atau CODEX.
Sejak  tahun  2018,  pengujian  tidak  hanya  pengujian  keamanan  PSAT, namun  mulai  dikembangkan  pengujian  mutu  beras  di  peredaran.  Standar persyaratan  mutu  beras  menggunakan  Permentan  Nomor  31  Tahun  2017. Pengujian mutu PSAT lain belum dilakukan. Standar pengujian mutu PSAT dapat menggunakan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI). Sampai  saat  ini,  SNI  untuk PSAT belum diberlakukan secara wajib. Hasil identifikasi yang dilakukan penulis, SNI untuk PSAT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) SNI terkait standar mutu komoditas, 2 (dua) SNI terkait batas maksimum residu dan cemaran serta 1 (satu) SNI sistem pertanian organik.

## Strategi Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran
Strategi  pengawasan  keamanan  PSAT  di  peredaran    dilakukan  dengan analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness,  Opportunity  and  Threat ).  Analisis  SWOT adalah  identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk  merumuskan  strategi suatu  organisasi  (Rangkuti,  2006).  Menurut  Bradford, et  al. (2004),  faktor lingkungan  internal  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kekuatan  ( strength )  atau kelemahan  ( weakness )  dan  faktor  eksternal  diklasifikasikan  sebagai  peluang ( opportunity ) atau ancaman (threat ).
Kekuatan ( Strength ) dan Kelemahan ( Weakness )
Penulis  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  yang  mendorong  dan menghambat  pelaksanaan  pengawasan  PSAT  di  peredaran  kedalam  4  (empat) golongan,  yaitu  SumberDaya  Manusia  (SDM),  Anggaran,  Sarana  dan  Prasarana serta Struktur Organisasi. Kekuatan diuraikan sebagai berikut :
1. Kekuatan  dalam  bidang  SDM  yang  dimiliki  antara  lain  adalah  memiliki  32 (tiga  puluh  dua)  orang  personil  pengawas  yang  telah  mengikuti  Bimbingan Teknis  Pengawasan  Keamanan  Pangan  sesuai  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Penetapan  Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  Kategori  Pertanian  Golongan  Pokok Tanaman  Pangan,  Tanaman  Perkebunan  dan  Hortikultura  Sub  Golongan Pengawasan  Keamanan  Pangan  Asal  Tumbuhan  dan  memiliki  sertifikat kompetensi  sebagai  Pengawas  Keamanan  Pangan  Segar.  Personil  pengawas yang  bertugas  di  Dishanpan  sebanyak  16  orang,  sedangkan  sisanya  sebanyak 16 orang tersebar di 16 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
2. Kekuatan di bidang anggaran yang dimiliki antara lain ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Kekuatan dalam bidang  sarana dan  prasarana  yang dimiliki antara lain adalah peralatan pengambilan contoh,  peralatan pendukung pengujian kualitatif rapid test  kit  pestisida  untuk  golongan  Organophosphat,  Karbamat  dan Cholinesterase,  rapid  tes  kit  aflatoksin,  rapit  test  kit  klorin  dan  1  (satu)  unit mobil pengawasan  yang disediakan oleh Kementerian Pertanian RI. Selain itu juga  memiliki  1  (satu)  unit  laboratorium  pengujian  mutu  pangan  yang  telah memperoleh  akreditasi  Komite  Akreditasi  Nasional  pada  tahun  2019  untuk bidang  pengujian  fisika  beras,  jagung,  kedelai,  bekatul,  gabah,  ubi,  kacang- kacangan dan sorgum.
4. Kekuatan  dalam  bidang  Struktur  Organisasi  yang  dimiliki  antara  lain  adalah adanya  kelembagaan  yang  menangani  urusan  pangan  dari  tingkat  pusat, provinsi  dan  kabupaten/kota,  adanya  dasar  hukum  yang  jelas  terkait  tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan PSAT di peredaran.
Adapun kelemahandiuraikan sebagai berikut :
1. Kelemahan dalam bidang SDM yang dimiliki antara lain adalah penempatan SDM  pengawas  di  luar  sub  unit  kerja  yang  menangani  pengawasan  PSAT. Jumlah SDM pengawas  di tingkat provinsi sebanyak  16 (enam belas) orang, namun hanya 1 (satu) orang personil yang ditempatkan di seksi Pengawasan, 4  (empat)  orang  ditempatkan  di  luar  seksi  pengawasan  dalam  Bidang Keamanan  Pangan  Dishanpan,  7  (tujuh)  orang  ditempatkan  pada  Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dishanpan dan 4 (empat) orang di unit  kerja  lain  dalam  Dishanpan.  Selain  itu,  keterbatasan  pengetahuan  dan keterampilan pengawas  terkait pengujian PSAT, pengambilan contoh  PSAT, cemaran PSAT, label dan iklan PSAT serta regulasi pendukung.
2. Kelemahan  di  bidang  anggaran  antara  lain  tingginya  biaya  pengujian keamanan pangan PSAT di laboratorium eksternal.
3. Kelemahan  dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  antara  lain adalahketerbatasan  peralatan  laboratorium  pengujian  Dishanpan  untuk mendukung  pengujian  residu  pestisida,  residu  logam  berat,  mikotoksin  dan cemaran mikroba.
4. Kelemahan  dalam  bidang  struktur  organisasi  antara  lainbelum  adanya kejelasan  unit  yang  melaksanakan  tugas  penerbitan  Surat  Keterangan  Level Higiene  Sanitasi  (SKLPSH)  dalam  rangka  pengawasan  pasar,  distributor, pedagang atau ritel PSAT.
Peluang ( opportunity ) dan ancaman (threat )
Peluang meliputi
1. Adanya dukungan regulasi.
UU  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  memberi  penekanan  terkait pengawasan  keamanan  PSAT  di  peredaran  yang  secara  eksplisit  maupun implisit tertuang pada pasal 1, pasal 5, pasal 67 sampai dengan pasal 112. UU 18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  mengamanatkan  pengawasan  PSAT  tidak hanya  berkaitan  dengan  persyaratan  Keamanan  Pangan,  Mutu  Pangan,  dan Gizi Pangan namun juga terkait persyaratan label dan iklan pangan. Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  86  Tahun  2019  tentang  Keamanan  Pangan  dan Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  Nomor  53  Tahun  2018  tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan menjelaskan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT serta pengawasan penerapan higiene sanitasi di pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT.
2. Luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran. Luas  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  3.254.412  ha  atau  25,04%  dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota,  terinci  dalam  573  Kecamatan,  7.809  Desa  dan  769  Kelurahan menyebabkan  Dishanpan  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  PSAT  untuk menjangkau  seluruh  wilayah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Dishanpan
menggandeng  instansi  pangan  di  Kabupaten/kota  yang  memiliki  fungsi pengawasan PSAT.
Alternatif Strategi Pengembangan Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran. Tabel  2.  Alternatif  Strategi  Pengembangan  Pengawasan  Keamanan  PSAT  di Peredaran
Kekuatan ( Strength – S ) 1. SDM  yang kompeten 2. dukungan anggaran 3. ketersediaan peralatan dan laboratorium 4. kelembagaan yang menangani urusan pangan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota Kelemahan ( Weakness- W ) 1. penempatan SDM  pengawas di luar sub unit kerja yang menangani pengawasan
PSAT
2. keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengawas terkait teknis pendukung pengawasan 3. keterbatasan peralatan laboratorium pengujian 4. belum  adanya  kejelasan  unit yang melaksanakan tugas penerbitan  SKLPSH  dalam rangka  pengawasan  pasar, distributor,  pedagang atau ritel PSAT Peluang ( Opportunity – O ) Strategi S-O Strategi W-O 1. adanya dukungan regulasi
2. luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran 3. meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT Melaksanakan  analisis  resiko secara  komprehensif  yang meliputi kajian
resiko,
manajemen resiko dan komunikasi resiko 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas terkait Cemaran/Residu, Pengujian dan Kemasan PSAT
2. Menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi Ancaman ( Threat –T ) Strategi S-T Strategi W-T 1. rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan 2. kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban selaku
konsumen
3. maraknya peredaran PSAT melalui penjualan secara online Meningkatkan  sosialisasi  dan edukasi  secara  online  pada konsumen  mengenai  hak  dan kewajiban  serta  mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran Meningkatkan  pengawasan  PSAT yang diedarkan secara online
Pelaku  usaha  dan  masyarakat  juga  perlu  didorong  untuk  melaksanakan pengawasan  PSAT  dan  melaporkan  penyimpangan  yang  ditemukan  kepada Dishanpan  melalui hotline pengaduan  Dishanpan  maupun  “ Lapor  Gub…! “ yang  merupakan  Portal  Laporan  Pengaduan  Online  Seputar  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT Kesadaran  akan  keamanan  dan  mutu  pangan  semakin  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  pemahaman  masyarakat  akan  kesehatan  dan  budaya hidup sehat. Mengkonsumsi makanan yang aman dan bermutu akan menjadi tuntutan dalam budaya hidup sehat.
Ancaman meliputi :
1. Rendahnya  kesadaran  konsumen  untuk  melakukan  pelaporan  maupun pengaduan. Masyarakat belum melaporkan kepada kepada Dishanpan apabila menemukan  atau  mengetahui  keberadaan  PSAT  yang  membahayakan  atau merugikan konsumen.
2. Kurangnya  pengetahuan  konsumen  mengenai  hak  dan  kewajiban  selaku konsumen.  Sistem  peradilan  yang  dinilai  “rumit”  dan  relatif  mahal  turut “mengaburkan”  hak-hak  konsumen  dan  kewajban  pelaku  usaha,  sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan  kewajiban-kewajibannya  sebagai  konsumen  (Mardiah  dan  Ernawati, 2014).
3. Maraknya  peredaran  PSAT  melalui  penjualan  secara  online.  Transaksi e- commerce berlangsung  di  dunia  maya  ( cyberspace ),  tidak  mempertemukan secara  langsung  pembeli  dengan  penjual  serta  barang  yang  ditawarkan sehingga  kemungkinan  lahirnya  bentuk-bentuk  kecurangan  atau  kekeliruan menjadi  perhatian  utama  yang  perlu  penanganan  lebih  besar  (Anafarhanah,
S.,  2017).  Hal  itu  menjadi  tantangan  bagi  pengawasan  PSAT  mengingat semua PSAT yang diedarkan, baik diproduksi di dalam negeri maupun impor yang  diperdagangkan  dalam  kemasan  wajib  memiliki  nomor  pendaftaran, kecualiPSAT  yang  dipotong/dikemas  yang  masa  berlakunya  kurang  dari  7 hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengawasan  keamanan  dan  mutu  PSAT  di  peredaran  yang  dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hasil pengawasan PSAT  di  peredaran  di  Jawa  Tengah  tahun  2015  -  2019  menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  parameter  residu  pestisida  dan  logam  berat  yang  terdeteksi dalam  contoh  PSAT  namun  nilainya  di  bawah  batas  maksimum  residu/cemaran yang ditentukan dalam standar.
Alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengawasan  keamanan PSAT  di  peredaran  untuk  perlindungan  konsumen  adalah:  (1)  melaksanakan analisis  resiko  secara  komprehensif  yang  meliputi  kajian  resiko,  manajemen resiko  dan  komunikasi  resiko;  (2)  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan bagi  pengawas  terkait  Cemaran/Residu,  Pengujian  dan  Kemasan  PSAT;
(3) meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara online pada konsumen mengenai hak  dan  kewajiban  serta  mekanisme  pelaporan  dan  pengaduan  pelanggaran;
(4)  menyusun  dan  melaksanakan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pengawasan PSAT di Peredaran serta (4) meningkatkan pengawasan PSAT yang diedarkan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Anafarhanah,  Sri.  2017.  Peran  Pengawasan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Bisnis Online. Jurnal Alhadharah Vol 16. Nomor 32. Hal 89 – 107.
Anonim  2017.  Pedoman  Pengawasan  Keamanan  dan  Mutu  Pangan  Segar  Tahun 2017.  Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.
Jakarta.
Anonim.  2015.    Analisis  Evaluasi  Pengawasan  Barang  Beredar  dan  Jasa.  Pusat Kebijakan  Perdagangan  Dalam  NegeriBadan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan  Perdagangan.  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia. Jakarta.
Anonim.  2020 a .    Petunjuk  Teknis  Pengawasan  Keamanan  Dan  Mutu  Pangan Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  di  Peredaran  Tahun  2020.  Dinas  Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
Anonim.  2020 b .    Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun  2019.  Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
Bradford,  Robert.W.,  Duncan  Peter  J.,  Tarcy,  Brian.  2004. Simplified  Strategic Planning:  A  No-Nonsense  Guide  for  Busy  People  Who  Want  Result  Fast . www.quickmba.com/strategy/swot diakses 14 Januari 2020 .
Hariyadi,  Purwiyatno.  2018.  Tantangan  Ganda  Bagi  Pembangunan  Kesehatan Masyarakat.  Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Diseminasi  Hasil  Pengabdian Kepada  Masyarakat  Berbasis  Riset  Politeknik  Kesehatan  Kemenkes Tasikmalaya.p-ISBN  978-602-51817-1-9  (e-ISBN  978-602-51817-0-2).  Hal 1 – 4.
Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  2019.  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 53 /Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 7. Jakarta.
Mardiah  dan  Ernawaty.  2014.  Pelaksanaan  Pengawasan  Terhadap  Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota  Pekanbaru.  Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik. Vol.1 Nomor 1. ISSN 2355 - 6919.
Moleong,  Lexy  J.  2018.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun  2019  tentang  Keamanan  Pangan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019 Nomor 249. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2018  –  2023.  Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Sekretariat Daerah. Semarang.
Pratiwi Yuniarti Martoyo, Ratih Dewanti Hariyadi dan Winiati P. Rahayu. 2014. Kajian  Standar  Cemaran  Mikroba  Dalam  Pangan  di  Indonesia.  Jurnal Standardisasi. Volume 16. Nomor 2. 2014. Hal 113 – 124.
Rangkuti,  Freddy.  2006.  Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis, Reorientasi  Konsep  Perencanaan  Strategis  untuk  Menghadapi  Abad  21. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.