## Biofarmasetikal Tropis
e - ISSN 2685-3167
(The Tropical Journal of Biopharmaceutical) 2020, 3 (2), 72-76
Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Dian K. Ta’au 1* , Douglas N. Pareta 1 , Jabes W. Kanter 1 , Silvana L. Tumbel 2
1 Program Studi Farmasi, Fakultas FMIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon
2 Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Penulis korespondensi * : diankristinat@gmail.com Diterima tanggal : 24 Juni 2020; Disetujui tanggal : 30 Juli 2020

## ABSTRAK
Pengelolaan  obat  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  menyangkut  aspek  perencanaan,  pengadaan, penyimpanan,  pendistribusian,  pencatatan  dan  pelaporan.  Perencanaan  dan  pengadaan  obat  yang  tidak baik dapat mengakibatkan ketersediaan obat tidak dapat dipenuhi sehingga membuat pelayanan kesehatan tidak  berjalan  dengan  baik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  sistem  perencanaan  dan pengadaan  obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pengambilan  data  secara  restropektif. Hasil  penelitian  diperoleh  data  alokasi  pengadaan  obat  96,49%,  ketersediaan  obat  sesuai  kebutuhan 100%,  kesesuaian  obat  yang  tersedia  dengan  DOEN  84,33%,  ketepatan  perencanaan  150%  dan kesesuaian  permintaan  obat  69,57%.  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  evaluasi  sistem perencanaan  dan  pengadaan  Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang belum  sesuai  standar  Kemenkes  RI  yaitu  Alokasi  Dana  Pengadaan  Obat,  Kesesuaian  Item  Obat  Yang Tersedia  Dengan  DOEN,  Kesesuaian  Permintaan,  dan  yang  sesuai  dengan  standar  Kemenkes  RI  yaitu Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan dan Ketepatan Perencanaan Obat.
Kata kunci: Pengelolaan obat, Perencanaan, Pengadaan.

## ABSTRACT
Drug  management  is  a  series  of  activities  involving  aspects  of  planning,  procurement,  storage, distribution,  recording  and  reporting. Improper  planning  and procrutment of  drugs  resulted  supplied  of  drugs couldn’t  be  fullfied.  so  the  service  is  not  carried  out  properly. The  purpose  of  this  study  was      evaluate  the system  of  planning  and  procurement  of  drugs  in  the  Pharmacy  Installation  of  the  North  Sulawesi Provincial  Health  Office.The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  retrospective data  collection.  The  research obtained 96.49  % medical  procurement, drug allocation data, availability of  drugs  according  to  the  needs  of  100%,  the  suitability  of  available  drugs  with  8433%  DOEN,  150% accurate planning and 69. 57% packet suitability of drug demand. From these data it can be concluded that  the results  of  the  evaluation  of the  planning  and procurement  system  of the  Pharmacy  of  the  North Sulawesi  Provincial  Health  Office  that  are  not  yet  in  accordance  with  the  standards  of  the  Ministry  of Health  Republic  of  Indonesia,  namely  the  Allocation  of  Drug  Procurement  Funds,  Suitability  of  Drug Items  with  Available  DOEN,  and  According  to  the  Ministry  of  Medicine,  in  accordance  with  Indonesia. the Needs and Accuracy of Drug Planning.
Keywords: Drug management, Planning, Procurement.

## Biofarmasetikal Tropis
e - ISSN 2685-3167
(The Tropical Journal of Biopharmaceutical) 2020, 3 (2), 72-76

## PENDAHULUAN
Pelayanan  Kesehatan  merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang steinggi-tingginya. Pelayanan Kefarmasian merupakan  bagian  integral  dari  sstem  pelayanan kesehatan [1].
Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan  dan  bahan  medis  habis  pakai merupakan  standar  pelayanan  farmasi  yang meliputi:  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan, pendistribusian,  pencatatan  dan  pelaporan  [2-4]. Salah  satu  sarana  pengelolaan  sediaan  farmasi, alat  kesehatan  dan  bahan  medis  habis  pakai pemerintah  adalah  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Pada  observasi  awal  penulis,  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  menghadapi  permasalahan  pada tahap  perencanaan  dan  pengadaan  obat  yaitu ketidak  sesuaian  antara  rencana  kebutuhan  obat dengan  realisasi  pengadaan  obat,  terbatasnya anggaran  pengadaan  obat  dan  kemampuan penyedia  obat/distributor  menyediakan obat. Hasil penelitian Putranti (2016) terdapat beberapa obat  yang  tidak  dibutuhkan  tetapi  tersedia  di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota
Surakarta  serta  belum  mengutamakan  pengadaan obat  yang  mengacu  pada  DOEN  (Daftar  Obat Essensial Nasional).[5]
Pentingnya  pengelolaan  perencanaan  dan pengadaan  obat  di  instalasi  farmasi  dalam mencapai  kesehatan  yang  optimal  maka  perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  perencanaan  dan pengadaan  obat.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik untuk  mengevaluasi  perencanaan  dan  pengadaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

## Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Januari 2020.

## Alat Dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Smartphone,  laptop,  printer  dan  alat  tulis menulis.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah lembar panduan  wawancara dalam bentuk pertanyaan dan lembar kerja.

## Jenis Dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif dengan  mengevaluasi  sistem  perencanaan  dan pengadaan  obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara, berdasarkan  lembar  pertanyaan/wawancara  dan data  sekunder.  Data  sekunder  dikumpulkan secara  retrospektif  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Data sekunder diperoleh dengan penelusuran dokumen-dokumen  tahun  2018.  Data  yang diperoleh  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan pedoman  indikator  standar  menurut  Direktorat Jendral  Bina  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
1. Peneliti  mengajukan  surat  izin  permohonan untuk  melaksanakan  penelitian  di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara observasi  langsung  di  Instalasi Farmasi Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan melakukan  pengecekan  langsung  melalui lembar paduan wawancara dan lembar kerja.
3. Penyusunan laporan penelitian
4. Menarik kesimpulan dan saran

## Variabel Yang Diamati
Variabel  yang  diamati  adalah  indikator perencanaan  dan  pengadaan  obat  yang  meliputi alokasi  dana  pengadaan  obat,  ketersediaan  obat sesuai  kebutuhan,  ketersesuaian  obat  yang tersedia  dengan  DOEN,  ketepatan  perencanaan dan kesesuaian permintaan obat.

## Biofarmasetikal Tropis
e - ISSN 2685-3167
(The Tropical Journal of Biopharmaceutical) 2020, 3 (2), 72-76

## Analisis Data
Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  meliputi pengumpulan  dan  pengolahan  data  obat  menurut indikator  dengan  bentuk  lembar  kerja  dan wawancara  mendalam  dengan  bentuk  paduan wawancara  tanya  jawab,  akan  dianalisa  dari perencanaan  dan  pengadaan  obat  di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  dengan  standar  yang  ditetapkan menurut Kementerian Kesehatan RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Obat
Perencanaan  Obat  di  Dinas  Kesehatan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  dilaksanakan oleh Tim Perencanaan Obat Terpadu,  yang
Hal  tersebut  dikarenakan  ada  beberapa  item obat  antara  lain:  Ibuprofen,  Asam  Mefenamat tidak  masuk  dikarenakan  kekosongan  bahan baku.  Selain  itu  pada  saat  penyusunan  Rencana Kebutuhan  Obat  (RKO)  harga  yang  digunakan untuk  tiap  item  obat  merupakan  harga  perkiraan sementara karena belum terdapat harga pasti dari
tiap  item  obat.  Pada  saat  realisasi  anggaran dimana  terjadi  perubahan  harga  item  obat  sesuai e-Catalogue ,  Instalasi  Farmasi  harus  melakukan perhitungan  kebutuhan  ulang  untuk  disesuaikan dengan anggaran yang akan diterima.

## Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan
Tabel 2 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan bertanggung  jawab  di  dalamnya  Kepala  Bidang SDK  Farmalkes,  Kepala  Seksi  Farmasi  dan
Pelaksana/ Staf  Farmasi. Tahap perencanaan Jumlah item obat yang Tersedia Jumlah item obat yang Dibutuhkan Persentase dilaksanakan  mulai  dari  triwulan  pertama  setiap tahunnya dengan menggunakan metode konsumsi.

## Pengadaan Obat
Pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  dilaksanakan  melalui E- purcasing berdasarkan  Katalog  Elektronik  ( E- Catalog ).  Pengadaan  obat  dilaksanakan  satu  kali dalam  setahun.  Pejabat  Pengadaan  membuat paket pembelian obat dalam aplikasi E-purcasing berdasarkan daftar pengadaan obat.

## Alokasi Dana Pengadaan Obat
Tabel 1 Alokasi Dana Pengadaan Obat 83 83 100 %
Nilai ketersediaan obat sesuai kebutuhan di Instalasi  Farmasi  Provinsi  Sulawesi  Utara  dapat dilihat  pada  Tabel  2,  menunjukkan  hasil  sebesar 100  %.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa ketersediaan  obat  sesuai  kebutuhan  sudah memenuhi  standar  yaitu  minimal  sebesar  90% [2].  Semua  obat-obat  yang  terdapat  di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  merupakan  obat-obat  yang dibutuhkan dan dipakai.
Kesesuain Item Obat Yang Tersedia Dengan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) Total Dana Pengadaan Obat (Rp) Total Kebutuhan Dana Pengadaan Obat (Rp) Persentase Tabel 3 Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN 1.661.468.713 1.721.830.794 96.49% Dana pengadaan obat dari dana APBD yang disediakan  pemerintah  adalah  sebesar  96.49% Jumlah jenis obat yang termasuk dalam DOEN Jumlah jenis obat yang tersedia Persentase
dari  total  kebutuhan  dana  ditunjukkan  dalam tabel  1  belum  ideal  dimana  standarnya  harus 100%. 70 83 84,33 %

## Biofarmasetikal Tropis
e - ISSN 2685-3167
(The Tropical Journal of Biopharmaceutical) 2020, 3 (2), 72-76
Nilai  kesesuaian  item  obat  yang  tersedia dengan  DOEN  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  menunjukkan rata-  rata  sebesar  84,33  %.  Hal  tersebut  berarti Instalasi    Farmasi    Dinas    Kesehatan    Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  belum  efesien  dalam
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi standar.

## Kesesuaian Permintaan Obat
Tabel 5 Kesesuaian permintaan obat
pemakaian  obat  yang  termasuk  dalam  DOEN.
Idealnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia indikatornya adalah 100%. Obat  yang  tidak  termasuk  dalam  DOEN Jumlah item obat Jumlah jenis obat yang termasuk dipenuhi Jumlah jenis obat yang diminta Persentase
sebesar 16,67% adalah obat-obat yang di usulkan oleh  puskesmas  berdasarkan  tingkat  kepentingan atau urgensi dan  pola  penyakit  serta  obat pelayanan  kesehatan  dasar.  Selain  menggunakan pedoman  Daftar  Obat  Essensial  Nasional (DOEN)  Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan Daerah juga menggunakan pedoman Formularium  Nasional  (Fornas).  Oleh  karena  itu, Obat-obat yang disimpan dalam Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum  semua  obat  esensial,  tetapi  terdapat  juga obat  non  essensial  yang  termasuk  dalam  daftar Formularium  Nasional  yang  berisi  daftar  obat- obat dalam pelayanan kesehatan dasar. Ketersediaan  obat-  obat  tersebut  karena  adanya usulan  dari  Puskesmas  dengan  pertimbangan tingkat  urgensi  dan  kebutuhan  obat  dalam pelayanan kesehatan dasar.

## Ketepatan Perencanaan
Tabel 4 Ketepatan perencanaan 83 64 92 69.57 %
Hasil  perhitungan  indikator  kesesuaian permintaan  obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara sebesar  69.57%.  Itu  berarti  bahwa  jumlah  obat yang  diminta/direncanakan  tidak terpenuhi semua.  Ada  28  item  obat  yang  diminta  dalam RKO namum tidak terpenuhi .
Obat  yang  tidak  terpenuhi  tersebut sebagian  merupakan  obat  dengan  jenis  yang sama  namun  berbeda  isi  dan  dosisnya  seperti Allupurinol  300mg  dan  Eritromicin  250mg. Beberapa  item  obat  yang  diadakan  juga  tidak dapat  dipenuhi  karena  terjadi  kekosongan  bahan baku seperti: Asam Mefenamat, yang menyebabkan
kekosongan obat di
distributor. Pada  proses  pengadaan  obat  melalui e-purcasing ,  penyedia/distributor  tidak  dapat dipilih  atau  diseleksi  karena  dalam e-purcasing berdasarkan e-katalog penentuan penyedia/distributornya  telah  diatur  sesuai Persediaan Jumlah Jumlah  Persentase dengan pemenang. Perencanaan  Pemakaian KESIMPULAN (biji) (biji) Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan 5,904,376 7,882,577  5,249,211 150 %
Hasil perhitungan indikator ketepatan perencanaan  obat  berdasarkan  perbandingan jumlah  obat  yang  direncanakan  dengan  jumlah obat  yang  dipakai  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel  4  sebesar  150%.  Nilai  standar  untuk indikator  ini  adalah  100%  -  150%  [2].  Bila dibandingkan  dengan  nilai  standar  Indikator ketepatan  perencanaan  obat  Instalasi  Farmasi
terhadap  sistem  perencanaan  dan  pengadaan  di Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  berdasarkan  indikator Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan dan pengadaan  obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang belum  sesuai  standar  Kemenkes  RI,  Alokasi Dana  Pengadaan  Obat  96.49%,  Kesesuaian  Item Obat  Yang  Tersedia  Dengan  DOEN  84,33%, Kesesuaian  Permintaan  69,57%  dan  yang  sesuai

## Biofarmasetikal Tropis
e - ISSN 2685-3167
(The Tropical Journal of Biopharmaceutical) 2020, 3 (2), 72-76
standar  Kemenkes  RI,  Ketersediaan  Obat  Sesuai Kebutuhan  100%  dan  Ketepatan  Perencanaan Obat 150%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim,  Peraturan  Republik Indonesia No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan.
[2] Materi  Pelatihan  Manajemen  Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Direktorat  Jendral  Bina  Kefarmasian  dan Alat Kesehatan RI, Jakarta, 2010.
[3] Pondaag,  I.  G.,  Sambou,  C.  N.,  Kanter,  J. W.,  &  Untu,  S.  D.  (2020).  Evaluasi  Sistem Penyimpanan  Obat  Di  UPTD  Instalasi Farmasi  Kota  Manado. Biofarmasetikal
Tropis , 3 (1), 54-61.
[4] Rumengan, T. O., Mongi, J., Potalangi, N. O.,  &  Karundeng,  E.  Z.  (2019).  Analisis
Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas Desa  Langsot  Kecamatan  Tareran  I Kabupaten Minahasa Selatan. Biofarmasetikal Tropis , 2 (2), 90-95.
[5] Putranti,  Sari.  2016.  Evaluasi  Pengelolaan Obat Pada Tahap Perencanaan Dan Pengadaan  Di  Instalasi  Farmasi  Dinas
Kesehatan Kota Surakarta. Surakarta.