PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 362
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN BOJONEGORO
M Wafiq Mahbubi 1 , Esa Septian 2 , Sri Kasiami 3
Universitas Bojonegoro mahbubisme589@gmail.com 1 , esaseptian28@gmail.com 2 , srikasiami@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui tindakan apa  saja  yang  selanjutnya  diperlukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran  Dinas  Perhubungan,  juru  parkir,  dan  masyarakat  Kabupaten  Bojonegoro. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi,  sedangkan  analisisnya  melibatkan  langkah-langkah  seperti  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, tidak tersedianya parkir parkir elektronik yang membuat masyarakat lebih memilih parkir liar agar terhindar dari pungutan liar atau menghindari pembayaran yang berlebih. Melalui analisis SWOT dengan melihat  faktor  internal  tentang strengths (kekuatan)  dan weaknesses (kelemahan),  serta faktor  eksternal  yakni opportunities (ancaman)  dan thearts (peluang)  pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  serta  menggunakan  Tes  Litmus  untuk  diketahui seberapa  strategisnya  isu  tersebut,  maka  ditemukan  strategi  yang  sangat  strategis  yaitu dengan  menyediakan  parkir  elektronik  di  beberapa  titik  parkir  guna  mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran serta meminimalisir adanya pungutan liar yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yang berasal dari parkir.
Kata kunci: Strategi, Pelayanan Publik, Parkir

## ABSTRACT
This research aims to find out and analyze the strategy of the Transportation Agency in improving parking  services  in  Bojonegoro  Regency  and  find  out  what  further  actions  are  needed  by  the government  to  improve  parking  services  in  Bojonegoro  Regency.  This  research  method  is  a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling method. The samples in this study are the Head of the Parking Management Section of the Transportation Agency, parking attendants, and the people of Bojonegoro Regency. In collecting data, the methods used include interviews, observation, and documentation, while the analysis  involves  steps  such  as  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The results of this study, the unavailability of electronic parking lots makes people prefer illegal parking to avoid illegal levies or excessive payments. Through SWOT analysis by looking at internal factors regarding strengths and weaknesses, as well as external factors, namely opportunities and threats at the Bojonegoro Regency Transportation Office, and using the Litmus Test to find out how strategic the issue is, a very strategic strategy was found, namely by providing electronic parking at several parking spots to make it easier for people to make payments and minimize illegal levies which can result in a decrease in local revenue from parking.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 363
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Keywords : Strategy, Public Service, Parking

## PENDAHULUAN
Seiring dengan kemajuan transportasi dari waktu ke waktu, parkir menjadi salah satu  elemen  atau komponen kebutuhan transportasi  yang semakin penting. Pemanfaatan  transportasi  terlihat  pada  sejumlah  aktivitas  masyarakat,  termasuk memberikan  dampak  positif  terhadap  perekonomian,  masyarakat,  politik,  dan wilayah  (Raharja  &  Murdomo,  2021).  Akan  tetapi,  dengan  perkembangan transportasi yang terus meningkat, jumlah kendaraan di jalan juga bertambah, dan hal ini menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang lebih banyak. Parkir merupakan pemandangan yang biasa kita temui dalam kehidupan  sehari-hari.  Kendaraan  seringkali  terparkir  di  sepanjang  jalan  dengan beberapa orang memilih tempat parkir sesuai keinginan mereka dan mengganggu pengemudi  lain  dan  pejalan  kaki  yang  menggunakan  jalan  tersebut.  Salah  satu penyebab kurangnya lahan parkir di kawasan padat penduduk adalah bertambahnya jumlah  kendaraan  yang  disebabkan  oleh  sifat  konsumtif  manusia  (Rio,  2017). Tempat  parkir  telah  disediakan  oleh  pemerintah  di  sejumlah  kawasan  sekitar bangunan.  Akan  tetapi,  jumlah  kendaraan  tidak  sesuai  dengan  kapasitas  lahan parkir. Akibatnya,  banyak  kendaraan  terparkir  di  tepi  jalan  yang  berujung  pada kemacetan lalu lintas.
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  hal  penting  yang  digunakan  untuk menilai sejauh mana otonomi daerah berhasil dilaksanakan, salah satunya dalam hal pengaturan parkir. Keberhasilan penerapan otonomi daerah dapat diukur dari kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  (Saria  et  al.,  2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Bagian I Pasal 1 Ayat 1 memberikan gambaran bahwa Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan pelayanan sesuai  ketentuan hokum  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  serta  layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada saat ini, pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  masih  memiliki  kekurangan  yang menghambat pencapaian kualitas layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari keluhan yang disuarakan masyarakat melalui berbagai media, yang berpotensi merusak persepsi masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Mengingat pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  tugas  utama  pemerintah,  maka  perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan (Rinaldi, 2012).
Kabupaten  Bojonegoro  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terletak  di
Provinsi Jawa Timur yang menjadi pintu masuk dari arah barat Jawa Timur, wilayah barat Bojonegoro atau berbatasan dengan Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 364
kenaikan  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdampak  pada pertumbuhan  jumlah  kendaraan  pribadi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Menurut informasi  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Bojonegoro,  pada  bulan September  2020,  populasi  di  Kabupaten  Bojonegoro  mencapai  1.301.635  jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Wilayahnya memiliki luas 2.307,06 km 2 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 580 jiwa/km 2 .
Jumlah Kendaraan Mobil dan Motor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2021 No Tahun Jumlah Mobil Jumlah Motor 1. 2018 25,511 466,893 2. 2019 28,644 502,018 3. 2020 30,677 521,128 4. 2021 32 489 555 875 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022
Tabel di atas menunjukan pada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro tercatat 25,511  kendaraan  mobil  dan  466,893  kendaraan  bermotor  dan  meningkat  setiap tahun hingga berjumlah 30,677 kendaraan mobil dan 521,128 kendaraan bermotor pada  tahun  2021.  Dengan  kepadatan  penduduk  serta  ketidakseimbangan  luas wilayah  dengan  jumlah  kendaraan  di  Kabupaten  Bojonegoro  menyebabkan keterbatasan lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan sehingga menimbulkan masalah kemacetan di beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Bojoengoro. Kepadatan  lalu  lintas  kerap  muncul  di  area  dengan  aktivitas  yang  padat,
keterbatasan  ruang,  populasi  yang  besar  dan  arus  kendaraan  yang  tinggi,  seperti pasar, pabrik, kawasan pertokoan dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan  pribadi  terus  bertambah  namun  kapasitas  jalan  tidak  berubah, menumpuknya barang di pinggir jalan, berjualan di area lalu lintas, serta parkir atau berhenti  untuk  tujuan  yang  tidak  darurat  dapat  mengurangi  kapasitas  serta kecepatan lalu lintas di jalan. Hal ini memengaruhi lancar atau tidaknya kegiatan sosial,  ekonomi,  dan  budaya  di  area  tersebut  serta  mengganggu  aktivitas  di sekitarnya.
Dampak  sosial  yang  ditimbulkan,  biasanya  membuat  kesal    pengendara karena  kemacetan  yang  dialami,  bahkan  bisa  memengaruhi  kondisi  mental  dari penduduk yang tinggal di sekitar (Sitanggang et al., 2018) . Pada aspek ekonomi, hal  ini  dapat  mengakibatkan  hilangnya  waktu  pengemudi,  karena  tentunya  akan menyita waktu pengemudi dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Sedangkan secara budaya dapat dilihat dari banyaknya pengendara di jalan yang tidak patuh
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 365
pada aturan, kurangnya petugas yang melakukan pengawasan, kondisi jalan yang rusak serta banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan (Pramudya et al., 2016). Kemacetan bisa disebabkan oleh adanya kendaraan yang parkir di tepi jalan. Seharusnya jalan digunakan sebagai arus kendaraan umum, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa kelancaran menjadi hak utama bagi para pengguna jalan. Hal ini  sejalan  dengan  temuan  peneliti  yang  mengamati  titik-titik  kemacetan  di Kabupaten Bojonegoro, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah parkir di tepi jalan. Serta hasil dari wawancara dengan M. Fandhy Hakim selaku Kepala Seksi Pengelolaan  Perparkiran  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  bahwa  titik kemacetan di Kabupaten Bojonegoro biasanya sering terjadi di Jalan Teuku Umar, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Cipto, Jalan Kh. Mansyur, dan Jalan Pemuda Timur.  Jalan  tersebut  sering  digunakan  para  pengendara  kendaraan  untuk memarkirkan  kendaraannya  untuk  kepentingan  pribadi,  karna  ttitik  titik  tersebut merupakan kawasan bisnis, pertokoan, dan tempat tempat ramai lainnya.
Pengelolaan tempat parkir dan keamanan kendaraan merupakan tanggung jawab  penyedia  layanan  atau  bisa  disebut  juga  juru  parkir  ,  yang  dapat  berupa perorangan maupun kelompok. Penyedia layanan atau jasa tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu resmi dan ilegal. Juru parkir yang resmi beroperasi di lahan yang legal.  Dengan kata lain, petugas parkir yang resmi memiliki dokumentasi formal yang memberi mereka izin beroprasi ke area yang ditentukan. Berbeda dengan juru parkir ilegal yang umumnya menggunakan lokasi yang tidak diizinkan, seperti di tepi  jalan  atau  tempat  yang  tidak  dihuni  dan  tidak  bisa  memberikan  dokumen- dokumen  saat  dimintai  oleh  pihak  yang  berwenang.  Tempat  parkir  yang  resmi biasanya memiliki tiket dari otoritas  transportasi yang berperan sebagai identitas untuk pemilik kendaraan. Tiket dari tempat parkir yang sah juga biasanya memiliki nomor  resmi,  lubang-lubang  kecil  di  tepinya,  dan  barcode.  Di  sisi  lain,  tempat parkir  ilegal  mungkin  menawarkan  tiket,  namun  dengan  penarikan  harga  yang mahal dan kualitas kertas yang kurang bagus atau hanya hasil fotokopi. Serta juru parkir resmi memiliki atribut dari Dinas Perhubungan seperti seragam resmi serta kartu  identitas  yang  terdapat  logo  dari  Dinas  Peerhubungan  yang  menekankan kejelasan status resmi mereka (Agus et al., 2022).
Berdasarkaan uraian diatas, sudah sepatutnya penataan parkir di Kabupaten Bojonegoro  mendapatkan  perhatian  serius  dari  lembaga  yang  berwenang,  yaitu Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro.  Permasalahan  parkir  di  Kabupaten Bojonegoro sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Parkir,  aturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  jika  terjadi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 366
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
pelanggaran  parkir,  dapat  diambil  tindakan  seperti  mengempeskan  ban,  melepas katup udara pada roda, atau memindahkan kendaraan ke lokasi  yang lebih aman menggunakan derek atau alat pengangkut lainnya.
Walaupun kebijakan tentang peraturan parkir telah ada sejak dulu,  masih banyak pengguna jalan yang kurang mengetahui peraturan yang mengatur parkir di tepi jalan. Pengguna jalan menghiraukan peraturan parkir dengan parkir di lahan yang tidak diperuntukan untuk lahan parkir. Dikarenakan pengguna jalan enggan untuk berjalan kaki terlalu jauh yang menyebabkan mereka parkir di dekat tempat yang  ingin  dituju  (blokbojonegoro.com,  2021).  Kapasitas  jalan  berkurang  akibat parkir kendaraaan yang tidak teratur, terutama ketika kendaraan parkir di tepi jalan dan  dapat  mengganggu  arus  lalu  lintas.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Bojonegoro sebagai  Lembaga  yang berwenang pada bidang ini  perlu mempunyai strategi dalam menertibkan parkir. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti Barasa (2019), bahwa strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam  Menertibkan  Parkir  Ilegal  di  Kota  Pekanbaru  belumlah  berjalan  efektif, karena  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru tidak mempunyai rencana khusus untuk mengatur parkir. Mereka hanya menerapkan  tindakan  pencegahan  yang  bersifat  sementara  dan  tidak  secara menyeluruh  menangani  permasalahan  parkir  ilegal.  Maka  dari  itu,  diperlukan sebuah strategi khusus menertibkan parkir di tepi jalan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Rusnaedi (2022), menunjukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Watampone,  melalui  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  perparkiran,  telah  merancang beberapa  strategi  khusus  untuk  mengatasi  masalah  Juru  Parkir  Liar  di  Kota Watampone yaitu dengan melakukan pendataan/penataan, perekrutan, pembinaan dan  pengawasan  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  yang ditetapkan  oleh  bagian  perparkiran  Dinas  Perhubungan  Kota  Watampone  untuk menjalankan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Watampone.
Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  analisis  bagaimana strategi  Dinas  Perhubungan  dalam  dalam  meningkatkan  pelayanan  parkir  di Kabupaten  Bojonegoro.  Menurut  Alfred  Chandler  dalam  buku  karangan  Siti Khotijah (2004) menyebutkan bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang suatu  perusahaan  atau  organisasi,  meliputi  pemanfaatan  dan  penyaluran  sumber daya  demi  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Sebagai  bagian  integral  dari struktur  pemerintahan  Kabupaten  Bojonegoro,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Bojonegoro memegang peran krusial dalam mengatur parkir yang berperan sebagai pelaksana kebijakan lalu lintas dan pengaturan parkir di Kabupaten Bojonegoro.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 367
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta menganalisis strategi  Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di  Kabupaten Bojonegoro  dan  mengetahui  tindakan  apa  saja  yang  selanjutnya  diperlukan  oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Maka  dari  itu,  dengan  adanya  pemahaman  tentang  startegi  ini  nantinya  akan memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  perbaikan  terkait  pelayanan  parkir  oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan  bagi  lembaga  dalam  meningkatkan  pelayanan  parkir  di  Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang merupakan cara untuk  menggali  dan  memahami  makna  terkait  dengan  isu-isu  sosial  atau  aspek kemanusiaan  (Creswell,  2019).  Sifat  penelitian  deskriptif  yaitu  menggunakan lingkungan  alami  sebagai  sumber  data.  Fokus  utama  dalam  penelitian  kualitatif adalah  pada  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  dalam  konteks  sosial  tertentu (Muhammad, 2011). Penelitian ini dilakakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro  pada  tahun  2023.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  purposive  sampling,  di  mana  dipilih  orang-orang  yang memiliki  pemahaman  yang  dalam  terhadap  konteks  permasalahan  yang  diteliti (Moleong, 2005). Adapun  yang menjadi  sumber  datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan,  dan  data  sekunder  diperoleh  melalui  pengamatan  dan  dokumentasi, kemudian disusun sehingga menjadi serangkaian hasil penelitian yang tidak berupa rekayasa.  Dalam  hal  ini,  informan  kunci  yang  dipilih  yakni  M.  Fandhy  Hakim, A.Ma.PKB.,S.Sos.  selaku  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Perparkiran  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  kemudian  informan  pendukung  yaitu  juru parkir dan juga masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Pada penelitian ini, analisis data akan mengacu pada kerangka analisis data kualitatif  yang  dikemukakan  oleh  Miles  &  Huberman  (1994)  yang  dikutip  dan diterjemahkan oleh Sugiyono (2008). Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data  di  lapangan,  kemudian  dilakukan  proses  reduksi  data (Data  Reduction), penyajian  data (Data  Display), dan  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi (conclusion  Drawing/verification). Penelitian  ini  menggunakan  analisis  SWOT dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan parkir. Analisis SWOT adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan suatu organisasi  merumuskan  strategi.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan kekuatan (strength ) dan peluang (opportunities ) yang ada, secara bersamaan juga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 368
berupaya  meminimalkan  kelemahan (weaknesess) dan  ancaman (threats) yang mungkin  dihadapi  (Rangkuti,  2008).  Dalam  pengumpulan  data,  metode  yang digunakan  mencakup  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  sedangkan analisisnya melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal Faktor Internal
Peningkatan kualitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan pada suatu organisasi perangkat daerah. (Effendi &  Mariati,  2020).  Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  kita  dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Secara  kuantitas  jumlah  personel  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Bojonegoro, dengan total ada 58 petugas parkir yang bertugas dalam dua shift untuk memberikan  layanan  parkir. Adanya  peraturan  yang  mengatur  tugas  utama  dan fungsi  dari  Dinas  Perhubungan  dengan  jelas  sebagaimana  yang  tertera  pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, melaksanakan pengelolaan tempat parkir, pengaturan tempat parkir dan pengawasan tarif parkir. Dilihat dari tugas yang harus diemban  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro,  jumlah  pegawai  yang ada sudah memadai dan setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dua kali dalam setahun, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mengadakan pelatihan khusus untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga  kerjanya.  Setiap  bidang  di  kantor  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  diberikan  pelatihan  fisik  serta  pelatihan sumber daya manusia yang meliputi kajian dan pemahaman landasan hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
Tersedianya pendanaan dari APBD Kabupaten Bojonegoro, APBD Provinsi Jawa  Timur  serta  APBN.  Dalam  rencana  keuangan  daerah  untuk  tahun  2023, tersedia informasi mengenai bagaimana dana akan dialokasikan pada tahun tersebut untuk  program  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  sebesar  Rp.  13.539.680.770.  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  mempunyai  sumber  daya  keuangan  yang dibutuhkan  untuk  menjalankan  program-program  yang  bertujuan  meningkatkan layanan  parkir.  Pemerintah  menyediakan  sejumlah  area  parkir  di  tepi  jalan  yang tersedia  untuk  umum  guna  keperluan  parkir  pada  malam  hari  di  luar  jam  sibuk. Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  mengawasi  dan  menertibkan permasalahan  parkir,  dua  unit  mobil  triton  dan  empat  unit  motor  dipakai  untuk menjalankan  patroli  di  area  parkir  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Dalam  melakukan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 369
pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro hanya melewati beberapa titik  parkir  saja,  dan  terkadang  tidak  melakukan  pemeriksaan  di  lokasi  parkir. Dengan demikian, ini bisa menjadi  kekuatan dan kelemahan internal  bagi Dinas Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya untuk mengatur dan mengelola parkir liar di pinggir jalan umum.

## Faktor Eksternal
Faktor eksternal mengacu pada semua elemen di luar suatu organisasi yang terkait dengan kegiatan yang  akan dilakukannya. Faktor eksternal  juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini mencakup peluang dan ancaman yang dihadapi oleh unit- unit pemerintah daerah.
Parkir  sembarangan  di  pinggir  jalan  umum  sudah  menjadi  pemandangan lazim  bagi  para  pengguna  jalan  di  area-area  yang  sering  macet.  Hal  ini  terjadi karena orang-orang sering memarkir kendaraan mereka tanpa memedulikan rambu yang ditempatkan di tepi jalan. Meskipun rambu larangan parkir telah dipasang di sepanjang  Jalan  Pemuda  Timur,  Jalan  Panglima  Sudirman,  Jalan  Kh.  Mansyur, Jalan  Teuku  Umar,  dan  Jalan  Dr.  Cipto,  masih  terjadi  peningkatan  pelanggaran parkir liar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kurang peduli terhadap rambu dan penanda jalan serta lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dengan tidak mau berjalan jauh dari tempat parkir dan menghindari pungutan liar juga mempengaruhi peningkatan tersebut.
Banyak pengendara memilih untuk parkir di lokasi yang kurang tepat agar bisa  mengurangi  pengeluaran  keuangannya  sebaik  mungkin  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  beberapa  pengendara  lebih  memilih  untuk  parkir  di  luar tempat yang sudah disediakan agar terhindar dari pengeluaran tarif parkir. Selain itu, petugas parkir ilegal juga menjalankan tugasnya dengan cara memungut biaya parkir dari orang-orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Terdapat  mesin  parkir  untuk  mempermudah  juru  parkir  menjalankan tugasnya,  dengan  adanya  alat  tersebut  pengguna  parkir  mengambil  karcis  parkir hanya dengan menekan tombol saja, kemudian papan penghalang akan membuka secara otomatis dan tarif yang sudah ditentukan bisa langsung dibayarkan. Dengan adanya  alat  ini,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  bias  menjadikan  ini peluang  untuk  mengatur  parkir  dengan  lebih  baik  dan  mencegah  adanya penyerobotan  antrian  parkir.  Akan  tetapi  peluang  tersebut  belum  bias dimaksimalkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro  dikarenakan belum tersedianya parkir elektronik yang membuat kegiatan parkir lebih mudah dan cepat.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 370
Diberlakukanya  Peraturan  Bupati  no.  45  tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Parkir  dan  Peraturan  Daerah  nomor  19  tahun  2011  tentang retribusi jasa umum yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan parkir yang harus dipatuhi. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk  meningkatkan  keteraturan  serta  pengelolaan  area  parkir,  khususnya  di pinggiran  jalan  raya  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  parkir  di  Kabupaten Bojonegoro.
Pihak  yang  terlibat  dalam  mengatur  parkir  ilegal  di  tepi  jalan  adalah pemerintah dan komunitas local, yakni masyarakat. Sebagai pemangku kepentingan utama  dan  organisasi  yang  membantu  dalam  merumuskan  kebijakan  dalam menertibkan  parkir  liar  adalah  pemerintah.  Entitas  pemerintah  yaitu  Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan Satlantas. Di samping pemerintah, ada pihak  petugas  tempat  parkir  yang  secara  resmi  terlibat  dalam  mengatur  dan mengelola  aktivitas  parkir  secara  langsung.  Dalam  mengatur  parkir,  masyarakat juga  turut  berperan.  Keterlibatan  mereka  berupa  mengurangi  parkir  ilegal, mengikuti peraturan yang berlaku, serta patuh terhadap rambu lalu lintas. Namun, masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  aturan,  sehingga  masih banyak yang melanggar dan mengabaikan adanya parkir ilegal, pungutan liar, serta menyebabkan penyempitan jalan.

## Analisis SWOT
Untuk menemukan isu-isu utama yang berperan dalam meningkatkan pelayanan parkir, peneliti menggunakan analisis SWOT seperti yang dijelaskan di bawah ini:

## INTERNAL
EKSTERNAL Kekuatan (S) 1. Jumlah personel Dinas Perhubungan yang sudah mencukupi 2. Adanya program pelatihan bagi juru parkir resmi 3. Pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program penertiban parkir Kelemahan (W) 1. Kurang ketatnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan 2. Belum memadainya fasilitas yang diberikan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 371
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
4. Tersedianya lahan parkir yang sudah disediakan Peluang (O) 1. Tersedianya mesin parkir yang dapat mempermudah juru parkir, serta mengurangi pungutan liar 2. Diberlakunya Peraturan Bupati Nomor no. 45 tahun 2019, dan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2011 yang menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan parkir 3. Sinerrgitas dengan stakeholder cukup memadai dalam penertiban paarkir liar S-O 1. Memaksimalkan mesin parkir dengan menambahnya dibeberapa titik parkir (S3 O1) 2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan pengelolaan lahan parkir (S3 O1)
W-O 1. Meningkatkan pengawasan di wilayah parkir yang biasanya menjadi sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi (W1 O1) 2. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin (W1 O2) Ancaman (T) 1. Pengguna parkir yang menghiraukan peraturan 2. Adanya usaha pengguna dan juru parkir untuk S-T 1. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin W-T 1. Membagi personil untuk melakukan pengawasan dibeberapa titik parkir (W1 T1) 2. Menyediakan parkir  elektronik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 372
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
mencukupi kebutuhannya 3. Tidak tersedianya parkir elektronik 4. Kurangnya partisipasi penguna parkir dalam penertiban parkir timbul jika melanggarnya (S1 T1) 2. Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah (S4 T2) di beberapa titik parkir (W2 T3)
Setelah menemukan isu isu strategis, kita bisa mengetahui apa yang menjadi perhatian utama dalam strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan pelayanan parkir adalah sebagai berikut:
1. Memaksimalkan mesin parkir dengan menambahnya dibeberapa titik parkir (S3 O1)
2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan pengelolaan lahan parkir (S3 O1)
3. Meningkatkan  pengawasan  di  wilayah  parkir  yang  biasanya  menjadi  sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi (W1 O1)
4. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari  para  juru  parkir  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  peringatan  kepada mereka yang beroperasi tanpa izin (W1 O2)
5. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya (S1 T1)
6. Membuat  peluang  kerja  bagi  para  pengelola  parkir  ilegal  untuk  bergabung sebagai petugas parkir yang sah (S4 T2)
7. Membagi personil untuk melakukan pengawasan dibeberapa titik parkir (W1 T1)
8. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir (W2 T3)
Sesudah  mengidentifikasi  dan  menetapkan  isu-isu  strategis,  langkah selanjutnya  adalah  menilai  isu-isu  tersebut  menggunakan  Tes  Litmus.  Tes  ini digunakan  untuk  mengembangkan  beberapa  metrik  mengenai  seberapa  strategis suatu isu. Setiap isu diuji dengan menggunakan 13 pertanyaan dari Tes Litmus, lalu dinilai.  Isu  yang  mendapatkan  skor  tinggi  dianggap  sebagai  isu  yang  sangat strategis,  sedangkan  yang  mendapatkan  skor  rendah  dianggap  sebagai  isu  yang bersifat operasional.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 373
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Penilaian Skor uji Tes Litmus sebagai berikut:
1) Total skor 13-21 = isu kurang strategis
2) Total skor 22-30 = isu cukup strategis
3) Total skor 31-39 = isu sangat strategis
Berdasarkan  tes  litmus  yang  telah  dilakukan  sebagai  strategi  dinas perhubungan  dalam  meningkatkan  pelayanan  parkir  maka  terdapat  beberapa  isu strategis dengan nilai sebagai berikut:
1. Memaksimalkan  mesin  parkir  dengan  menambahnya  dibeberapa  titik  parkir. Dikategorikan isu yang kurang strategis karena memperoleh nilai 19.
2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan  pengelolaan  lahan  parkir  Dikategorikan  isu  yang  cukup  strategis  karena memperoleh nilai 27.
3. Meningkatkan  pengawasan  di  wilayah  parkir  yang  biasanya  menjadi  sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi. Dikategorikan isu yang cukup strategis karena memperoleh nilai 24.
4. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari  para  juru  parkir  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  peringatan  kepada mereka  yang  beroperasi  tanpa  izin.  Dikategorikan  isu  yang  sangat  strategis karena memperoleh nilai 34.
5. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 34.
6. Membuat  peluang  kerja  bagi  para  pengelola  parkir  ilegal  untuk  bergabung sebagai petugas parkir yang sah. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 36.
7. Membagi  personil  untuk  melakukan  pengawasan  dibeberapa  titik  parkir. Dikategorikan isu yang cukup strategis karena memperoleh nilai 23.
8. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 37.
Dari  total  nilai  hasil  tes  litmus  pada  isu-isu  strategis  tersebut,  ditemukan empat isu strategis yang memiliki skor tinggi dan dianggap sangat strategis:
1. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari  para  juru  parkir  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  peringatan  kepada mereka yang beroperasi tanpa izin.
2. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 374
3. Membuat  peluang  kerja  bagi  para  pengelola  parkir  ilegal  untuk  bergabung sebagai petugas parkir yang sah.
4. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir.

## Perumusan Program-Program Strategis
Isu-isu  yang  memperoleh  tingkat  strategis  yang  sangat  tinggi  telah diidentifikasi  dan  kemudian  diperumuskan  strategi  untuk  mengelola  isu-isu tersebut. Isu-isu strategis ini diidentifikasi melalui tes litmus yang memfokuskan pada isu-isu yang memiliki tingkat strategis yang sangat tinggi. Di bawah ini adalah strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bojonegoro untuk menanggapi isu isu strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro.
1. Menerapkan  aturan  mengenai  tata  cara  parkir  guna  mengurangi  tindakan curang  dari  para  juru  parkir  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
a) Memberikan pembinaan kepada juru parkir sesuai peraturan yang berlaku.
b) Menindak lanjuti juru parkir dengan memberikan sanksi jika melanggar.
2. Memberi  pengetahuan  pada  masyarakat  mengenai  betapa  esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi  yang mungkin timbul jika melanggarnya, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
a) Memasang  papan  informasi  maupun  poster  tentang  peraturan  parkir  di sekitar titik parkir dan melalui sosial media.
b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat menngenai kebijakan parkir serta sanksi apa yang diperoleh jika melanggar.
a) Membuat  peluang  kerja  bagi  para  pengelola  parkir  ilegal  untuk  bergabung sebagai petugas parkir yang sah, langkah yang dapat dijalankan seperti berikut ini: Memberikan latihan bagi  petugas parkir  yang tidak memiliki izin  untuk menjadi petugas parkir yang sah yang mematuhi peraturan.
3. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari pungutan liar dengan menerapkan parkir elektronik.
b) Melengkapi sarana dan prasarana khususnya menyediakan parkir elekronik di beberapa titik parkir.
Berdasarkan evaluasi, prioritas utama adalah menyediakan parkir elektronik di beberapa titik-titik parkir. Isu ini dianggap krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan  parkir  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Dengan  adanya  parkir  elektronik,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 375
membuat  masyarakat  akan  lebih  mudah  dan  cepat  dalam  pembayaran  dengan membayar  parkir  melalui  dompet  digital  ataupun qris. Selain  itu,  dapat meminimalisir  adanya  pungutan  liar  yang  dapat  mengakibatkan  penurunan pendapatan daerah yang berasal dari parkir.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  telah  diuraikan  mengenai  Strategi  Dinas Perhubungan  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Parkir  di  Kabupaten  Bojonegoro, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang diperoleh dengan melakukan analisis baik  dari  faktor  internal  maupun  eksternal  telah  diidentifikasi  dan  dipilah menggunakan matriks SWOT. Kemudian isu-isu strategis diuji menggunakan Tes Litmus untuk diketahui seberapa strategisnya isu tersebut. Berdasarkan hasil Tes Litmus dari isu-isu tersebut, isu yang memperoleh skor tertinggi dengan angka 37 yaitu menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir, karena dengan adanya parkir elektronik maka akan memudahkan pembayaran serta mengurangi terjadinya pungutan liar. Isu tersebut harus dijadikan prioritas dan menjadi perhatian utama tanpa mengorbankan isu-isu lainnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas  Perhubungan  dalam  meningkatkan  pelayanan  parkir  di  Kabupaten Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, K., Wijaya, M., Sagung, A. A., Dewi, L., Luh, D., & Suryani, P. (2022). Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar . 4 (3), 260–265. https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.260-265 blokbojonegoro.com. (2021). Dishub tertibkan parker liar di ruas jalan Bojonegoro . Blokbojonegoro.Com.
https://blokbojonegoro.com/2021/09/15/dishub-tertibkan-parkir-liar-di- ruas-jalan-bojonegoro/
bps.go.id. (2020). Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro . Bps.Go.Id.
https://bojonegorokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/18/hasil-sensus- penduduk-tahun-2020-kabupaten-bojonegoro.html
CRESWELL, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran (Edisi keti). Pustaka Pelajar.
Effendi, & Mariati. (2020). Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) , 25 (1).
Khotijah, S. (2004). Smart Strategi Pemasaran Pasar Global . Alfabeta.
Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi). PT Remaja
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ….                       Page. 376
Rosdakarya.
Muhammad. (2011). Metode Penelitian Bahasa . Ar-ruzz Media.
Pramudya, W., Nyoman, I., & Arida, S. (2016). Kelurahan Ubud Di Ambang Kemacetan Total. Jurnal Destinasi Pariwisata , 4 (2).
Raharja, S., & Murdomo, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan. Universitas Janabadra Yogyakarta , 101 , 978–623.
Rangkuti, F. (2008). Analisis swot teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21 / Freddy Rangkuti (Cet. 15). Gramedia Pustaka Utama.
Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 1 (1), 22–34.
Rio, L. (2017). Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung .
Rusnaedi. (2022). Economics and Digital Business Review Strategi Dinas
Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone Rusnaedi. Economics and Digital Business Review , 3 , 263–271.
Sitanggang, R., Saribanon, E., & Trisakti, I. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Di Dki Jakarta . 4 , 289–296.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Yunita Saria, H.M.Chotibb, Joko Susantoc, Zepa Anggrainid, J. S. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 9 (1), 53–62. http://ojs.stiami.ac.id