## IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## Fajar Shiddieq 1
1 Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBH HAMKA), Indonesia 1 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: fajarshiddieq.adv@gmail.com
Diterima : 1 April 2022, Revisi : 15 Juni 2022 Disetujui : 28 Juny 2022

## ABSTRACT
This study compares the implementation of narcotics abuse with the rules stipulated in the law.  No.  35  Years  2009  About  Narcotics.  Normative  juridical  is  one  of  the  approaches applied because it involves the substance of the law. Narcotics and based on descriptive analysis related to events in the field. The results of the study show that there are several obstacles related to the continuity of rehabilitation management due to human resource factors and infrastructure that still need improvement. This has an impact on mistakes in distinguishing between people who must be rehabilitated or those who must be punished.
Keywords: Narcotics; Abuse; Rehabilitation

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkomparasikan antara implementasi penyalahgunaan narkotika dengan aturan yang ditetapkan dalam UU. No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika. Yuridis normatif menjadi  salah  satu pendekatan  yang  diterapkan karena  menyangkut  substansi  dari  UU. Narkotika serta bedasarkan deskriptif analisis terkait kejadian yang ada di lapangan. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  terkait  keberlangsungan penanganan  rehabilitasi  disebabkan  faktor  sumberdaya  manusia  serta  sarana prasarana yang masih butuh pembenahan. Hal itu berdampak pada kekeliruan dalam membedakan antara orang yang harus direhabilitasi atau harus dihukum.
Kata Kunci : Narkotika; Penyalahgunaan; Rehabilitasi

## PENDAHULUAN
Narkotika  menjadi  salah  satu  wabah  yang  dapat  merusak  tatanan masyarakat  sehat  baik  dari  kalangan  muda  bahkan  sampai  kalangan  tua karena  efek  yang  dihasilkannya  begitu  kompleks  dan  sukar  untuk dihilangkan  (Tarigan,  2017).  Kaitannya  dengan  itu  negara  hadir  sebagai garda terdepan dalam memberantas wabah tersebut dengan menghadirkan suatu lembaga khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) (Rustam, no date). Dalam tugas dan fungsinya tentu saja melibatkan berbagai lembaga terkait diantaranya kepolisian RI yang menjadi salah satu tonggak penegak hukum khususnya terkait narkotika.
Jika dikategorikan dari jenis kasusnya narkotika menjadi salah satu
pidana khusus dan kerap menjadi tingkatan kelas kakap karena mayoritas terpidananya  memiliki  ekonomi  yang  cukup.  Tetapi  tidak  menutup kemungkinan  kalangan  bawah  pun  menjadi  sasaran  dalam  penyebaran wabah dengan kategori narkotika kelas teri.
Pada dasarnya narkotika merupakan bahan yang digunakan medis untuk  mendukung  serta  menjadi  alat  bantu  dalam  berbagai  pengobatan juga obat penenang dalam menjalankan oprasi medis (Silalahi, 2020). Akan tetapi  pola  pikir  manusia  terkadang  berbeda-beda  dan  seringkali menyeleweng dari aturan sehingga terjadi penyalahgunaan obat yang tidak semestinya.
Jika  melihat  pada  siklus  penyebarannya,  wabah  ini  tidak  hanya berkecimpung  pada  masyarakat  kota  tetapi  sudah  menyebar  luas  pada masysrakat  pedesaan  bahkan  sampai  pada  masyarakat  pelosok  yang notabene  jarang  masuk  informasi  ataupun  perkembangan  tren.  Hal  ini tentu  saja  tidak  lepas  dari  faktor  globalisasi  dan  didorong  oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi sehingga memudahkan  para  pengedar  untuk  menjajal  serta  memasok  pada  celah- celah yang minim pantauan atau penjagaan dari pihak keamanan.
Perkembangan  kasus  narkotika  setiap  tahunnya  meningkat sebanyak  0.03%  dengan  rasio  3.600.000  kasus  yang  melibatkan masyarakat  individu  maupun  kelompok.  Hal  itu  tentu  menjadi  catatan penting pihak Kepolisian maupun BNN yang bertanggung jawab penuh atas kasus  narkotika.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  program-program  yang dapat  mengedukasi  masyarakat  serta  menyadarkan  kaum  muda  betapa bahayanya  wabah  ini  karena  selain  merusak  jasmani  juga  merambah merusak psikis dari penggunanya (Syamsuddin, 2022).
Jika  mengacu  pada  UU.  Narkotika  tujuan  adanya  pengatuan narkotika  yaitu  sebagai  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  untuk  pencegahan  pengedaran  gelap  serta penyediaan  layanan  rehabilitasi  medis  terhadap  para  penyalahguna  dan pecandu narkotika. Pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas
penegak hukum akan tetapi peningkatan kasusnya pun semakin meningkat seperti  dikejar  oleh  bayang-bayang  sendiri.  Alibi  yang  muncul kepermukaan  adalah  faktor  ekonomi  padahal  jika  bertindak  sebagai pemakai  justru  tidak  logis  karena  membutuhkan  biaya  besar  untuk mendapatkannya.
Dalam  proses  pemberantasan  narkotika  tentu  saja  harus  diiringi dengan  hukum  yang  tegas  sehingga  menimbulkan  efek  jera  nagi  para pelakunya. Peningkatan kasus narkotika tidak luput dari faktor longgarnya aturan  terkait  sanksi  yang  dijatuhkan  karena  bersentuhan  dengan ketentuan  yang  dapat  meringankan  baik  itu  dengan  hanya  membayar panjar  ataupun  dengan  rehabilitasi  sehingga  proses  penanganannya disepelekan. Oleh karena itu maka perlu adanya pembahasan lanjut terkait implementasi rehabilitasi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

## METODOLOGI PENELITIAN
Yuridis normatif dianggap sesuai dengan penelitian ini karena dalam prosesnya  analsis  substansi  undang-undang  narkotika  menjadi  fokus utama  (Soekanto  and  Mamuji,  1995).  Kemudian  analisis  deskriptif dijadikan penjabaran mengenai kesinambungan antara aturan yang tertulis dengan fenomena yang ada dalam masyarakat sehingga dapat  ditemukan titik terang dalam proses penyelesaian masalah-masalah terkait narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi  Rehabilitas  Penyalahguna  Narkotika  dalam  Undang- undang Narkotika
Dalam  UU.  Narkotika  Psl  54  dan  56  dijelaskan  secara  tegas kewajiban rehabilitasi bagi para pecandu narkotika baik segi medis maupun sosial dengan tujuan sebagai pemulihan diri secara jasmani maupun rohani. Masa  rehabilitasi  dijadikan  sebagai  upaya  pendidikan  terhadap  pecandu untuk  menghindari  segala  dampak  negatif  yang  akan  timbul  dikemudian hari.  Rehabilitasi  juga  sebagai  sarana  dalam  mentertibkan  bidang  sosial
karena  penyalahgunaan  narkotika  dapat  merusak  bibit  unggul  dalam tatanan masyarakat produktif.
Proses  peradilan  kasus  narkotika  tidak  sedikit  hakim  sukar  untuk memberikan vonis rehabilitasi dengan dalih ketidak yakinannya terhadap prosedure rehabilitasi yang dilakukan oleh Polisi maupun BNN (Soekanto and  Mamuji,  1995).  Selain  itu  juga  mayoritas  penyalagunaan  narkotika seringkali  dititipkan  pada  rumah  tahanan  yang  notabene  menjadi sarangnya  para  narapidana  tindak  kejahatan.  Hal  itu  didasari  pada kurangnya  fasilitas  terkait  rehabilitasi  baik  sarana  maupun  sumber  daya manusia.
Berkaitan  dengan  penjatuhan  vonis  hakim  itu  tidak  luput  pada tuntutan  yang  dilontarkan  jaksa  terhadap  penyalahguna  narkotika  yang selalu bertumpu pada proses pemenjaraan dalam pasal 127 dengan kategori pengguna aktif. Akan tetapi tidak semua penyalah guna harus dikategorikan pengguna  aktif  karena  terdapat  korban  yang  menjadi  peredaran  gelap narkotika.  Sehingga  rehabilitasi  seharusnya  dapat  dijadikan  alternatif sebagai  penanganan  dalam  pencegahan  penyebaran  narkotika  menurut undang-undang narkotika.
Penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika  mengacu pada  pancasila  sila  ke-2  yang  menegaskan  adanya  rasa  kemanusiaan dengan prilaku adil dan beradab khususnya dalam kasus narkotika. Karena hukum sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan drajat sehingga proses penanganan kasus penyalahgunaan narkotika akan sesuai dengan aturan hukum yang  berlaku. Dengan demikian rehabilitasi sebagai  upaya  dalam  menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  sangat  patut untuk dipertimbangkan khsusnya dalam penanganan pelaku penyalahguna narkotika.
Jika dikomparasikan adanya kesesuaian antara rehabilitasi dengan ajaran teori gabungan karena didalamnya sudah tersirat terkait pembedaan antara pemidanaan kejahatan berdasarkan pengguna dengan pengedar dan juga terdapat pembinaan bagi residen yang menjalani rehabilitasi. Dalam
proses  rehabilitas  tentusaja  memerlukan  sumberdaya  yang  kompeten  hal itu  biasanya  dilalui  dengan  adanya  pelatihan  serta  pembinaan  bagi  para pembimbing residen yang sedang direhabilitasi.
Dalm  UU.  Narkotika  khususnya  terkait  pemidanaan  tidak  ada indikasi yang mengarah pada assesment justru hal itu tertera pada proses rehabilitasi. Hal itu bisa dilihat dalam penjelasan pasal 7. 8. 9 UU. No. 25 Tentang institusi penerima wajib lapor. Sehingga implementasi rehabilitasi sejauh ini sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat kendala-kendala dalam proses  penerapannya  baik  fasilitas,  SDM,  maupun  penyalahguna  yang divonis rehabilitasi.
Kendala-Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi
terhadap

## Penyalahguna Narkotika
Sebelum  adanya  perubahan  UU.  Narkotika  perlakuan  terhadan penyalahguna  memiliki  perbedaan,  karena  di  kategorika  berdasarkan perbuatannya  baik  itu  pengedar,  bandar,  maupun  produsen  narkotika (Simanungkalit,  2012).  Dalam  hal  ini  terkadap  ada  suatu  hal  yang menyebabkan dilematis karena selain pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika merupakan korban.
Berdasarkan  tipoligi korban yang  ditemukan  berdasarkan  keadaan dan status korban (Rena Yulia, 2010), diantaranya:
1. Adanya potensi dari diri sendiri walupun tidak ada hubungan dengan pelaku ( Unrelated victims ).
2. Ikut serta dalam tindakan ( Provocative victims ).
3. Terdorong oleh keadaan (Participating victims).
4. Kelemahan disebabkan fisik (Biologically weak victims).
5. Faktor sosial yang lemah (Socially weak victims).
6. Kejahatan oleh diri seniri (Self victimizing victims).
Tanpa adanya hak dan melawan hukum merupakan salah satu ciri penyalahguna.  Tetapi  pandangan  berbeda  dalam  undang-undang  yang menyebutkan penyalah guna merupaan korban. Karena jika dikategorikan
menurut  sifatnya  penyalahguna  masuk  ke  dalam  self  victimizing  victime yang  berarti  adanya  sindrom  ketergantungan  yang  ada  pada  diri penyalahguna.
Adanya  pemahaman  yang  universal  mengenai  korban  kejahatan diharapkan  menjadi  titik  temu  dan  jalan  pintas  dalam  menghadapi persoalan kualitas maupun kuantitas kejahatan (Mubarok, 2017). Dengan adanya arus perkembangan zaman yang semakin deras berbagai teknologi serta  pembaharuan  berkaitan  dengan  viktimologi  yang  harusnya  dapat dipahami  sercara  sistemis  karena  dapat  membantu  mempurmudah permasalahan viktimisasi (kriminal) yang merupakan penyakit sosial.
Kaitannya  dengan  hal  itu  maka  dalam  proses  persidangan  hakim harus jeli dalam menentukan kategori penjatuhan hukuman/ vonis kepada pelanyalah  guna  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  103  UU.  Narkotika  yaitu menjalani  hukumuan  dengan  melakukan  pengobatan  serta  direhabilitas karena  sebagai  pecandu  dan  juga  jika  tidak  terbukti  bersalah.  Mayoritas penyalahguna  yang  sudah  terjerat  hukum  baru  memikirkan  mengenai proses  rehabilitas  pasca  penjatuhan  vonis  hakim  karena  ketidak  tahuan serta  kurangnya  literasi  yang  diperoleh.  Maka  perlu  adanya  edukasi  baik dari  rumpun  keluarga  maupun  masyarakat  sekitar  terkait  bahayanya narkotika dan bagaimana cara menanggulanginya.
Dalam prosesnya pelaksanaan rehabilitasi memiliki 2 macam, yaitu segi  teknis  dan  non-teknis.  Dalam  artian  teknis  para  pecandu  seringkali mendapatkan  vonis  pengukuman  yang  bersipat  kurungan  sehingga  tidak ada  prosess  rehabilitasi  yang  dilalui.  Vonis  tersebut  mengacu  pada  delik hukum  serta  minimnya  sarana  prasarana  yang  dimiliki  dalam penyelenggaraan rehabilitasi  terkhusus  di  daerah-daerah  yang  tertinggal. Selain  itu  BBN  sebagai  lembaga  terkait  terkendala  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya karena pada dasarnya harus menunggu dulu kesediaan dari pihak penyalahguna atas ketersediaannya dalam proses rehabilitasi.
Kaitannya  dengan  kendala  non-teknis  masih  miminnya  sosialisasi karena terkendala berbagai faktor baik dari segi teritorial wilayah maupun
kuantitas    sumberdaya  yang  masih  terbatas.  Selain  itu  ditambah  dengan kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  bahayanya  penyalahgunaan narkotika  serta  sifat  apatis  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  madani sehingga tidak adanya tindakan inisiatif masyarakat untuk melaporkan jika ada tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.
Kenyataannya  banyak  dari  kalangan  pecandu  yang  enggan  masuk proses  rehabilitasi  karena  merupakan  bagian  untuk  para  penyalahguna yang  dikategorikan  masih  pecandu.  Terisolir  dalam  proses  rehabilitasi dianggap  merupakan  bagian  dari  siksaan  karena  pelepasan  dari  kondisi putus zat/sakaw serta seri adanya pemuluan.
Oleh karena itu jelas masih minimnya implementasi rehabilitasi bagi paenyalahguna narkotika karena berbagai faktor tersebut. Akan tetapi jika dilihat  dari  nominal  uang  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  para pecandu  untuk  melakukan  pengobatan  dan  rehabilitasi  tentu  saja  dapat dilakukan  pertimbangan.  Karena  nominal  yang  dikeluarkan  tidak  sedikit yaitu menginjak nominal Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena  itu  perlu  dipahami  kembali  serta  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi terkait  peningkatan  kualitas  serta  kuantitas  dari  proses  rehabilitasi  yang dilakukan  lembaga  terkait  dalam  memaksimalkan  tugas  dan  fungsinya dalam pemberantasan narkotika di kalangan masyarakat khalayak.

## SIMPULAN
Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  proses  pelaksanaan rehabilitasi  menjadi  urgensi  yang  sangat  penting  dilakukan  bagi  para penyalahguna  yang  dikategorikan  sebagai  korban.  Karena  jika  tidak dilakukan  pengobatan  dan  justru  dilakukan  pengurungan  itu  akan berdampak  buruk  bagi  korban  baik  jalam  jangka  pendek  maupun  pasca keluar  kurungan.  Karena  pada  hakikatnya  kurungan  penjara  perupakan suatu tempat berkumpulnya para pelaku tindak kejahatan yang disatukan dalam  suatu  sel.  Hal  itu  akan  mempengaruhi  serta  menentukan  kondisi korban  penyalahguna  apakah  berdampak  baik  atau  malah  sebaliknya
memperparah  kondisi  korban.  Selain  itu  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  proses  implentasi  juga  terdapat  dua  macam  bai  itu  yang  bersifat teknis maupun non-teknis sehingga perlu ada pengkajian serta perbaikan lanjut  terkait  kualitas  serta  kuantitas  proses  rehabilitasi  dalam  kasus penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Mubarok,  N.  (2017)  “Kriminologi  dalam  perspektif  Islam.”  Dwiputra Pustaka Jaya Sidoarjo.
Rustam,  I.  (no  date)  “ Pemberdayaan  Pemuda  Desa  Melalui  Edukasi Pencegahan  Peredaran  Narkoba  di  Daerah  Pariwisata  Buwun  Mas,” Komunikasi,  Resiliensi  Sosial  dan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  p. 82.
Silalahi,  D.  H.  (2020) Penanggulangan Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika . Penerbit EnamMedia.
Simanungkalit,  P.  (2012)  “Model  Pemidanaan  yang  ideal  bagi  korban pengguna narkoba di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum , 1(3).
Soekanto,  S.  and  Mamuji,  S.  (1995)  “Penulisan  Hukum  No rmatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT,” Grafindo Persada .
Syamsuddin, A. (2022) Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua) . Sinar Grafika.
Tarigan, I. J. (2017) Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika . Deepublish.