Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri
Duwi Riningsih 1 , Krissantina Eferyn 2 , Nonni Yap 3
Universitas Kadiri- riningsih@gmail.com -krissantina@gmail.com -nonniyap@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  influence  of  the  voluntary  disclosure program  (PPS)  on  Kediri  City  Taxpayer  compliance,  then  the  influence  of  socialization  of  new  tax regulations  given  by  tax  officers  to  Taxpayers  on  Kediri  City  Taxpayer  compliance  and  finally  the influence  of  use  digitalization  of  tax  services  as  a  medium  for  carrying  out  tax  obligations  towards taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. The population in this study is all taxpayers registered  at  the  Kediri  City  Tax  Service  Office  and  the  number  recorded  is  110,300  taxpayers consisting of individual taxpayers, corporate taxpayers and treasurer taxpayers. Using SPSS Version 20 data analysis. The results of this test can be concluded that the Voluntary Disclosure Program has a  significant  effect  on  taxpayer  compliance,  Tax  Socialization  and  Tax  Service  Digitalization  do  not have a significant effect on taxpayer compliance.
Keywords:Voluntary  Disclosure  Program  (PPS),  Tax  Socialization,  Digitalization  of  Tax Services, Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Carolina  (2019)  dalam  Yulianti  (2022)    berpendapat  bahwa  pemasukan negara terbanyak berasal dari sektor pajak dengan dibuktikannya pajak menyumbang 85,6% pendapatan  selama  tahun  2017.  Pembangunan  Nasional  dapat  terwujud  apabila  seluruh masyarakat  turut  serta  berkontribusi  dalam  pembayaran  pajak.  Sekarang  ini  banyak  wajib pajak yang memiliki usaha berkembang belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku, banyak wajib pajak yang masih bebas dari jeratan pajak meskipun seharusnya    wajib    pajak    tersebut    sudah    melaksanakan    kewajiban    perpajakan. Penyebab  wajib  pajak  belum  patuh  dan  melaksanakan  kewajiban  terhadap  pajak dikarenakan  tidak  memahami  mekanisme  perpajakan  dan  karena  minimnya  informasi perpajakan yang diterima. Selain itu karena sebagian besar  masyarakat menganggap kalau pajak adalah sebuah upeti yang nilainya besar sehingga muncul rasa tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya.
Tahun  2019  muncul  Pandemi  Covid-19  yang  membuat  perekonomian  dunia bergejolak  termasuk  negara  Indonesia.  Munculnya  Pandemic  Covid-19  berimbas  terhadap pendapatan  wajib  pajak,  akibat penerapan  Physical  Distancing  dan PPKM pendapatan perusahaan menjadi lesu, sebagian besar karyawan diberhentikan dari pekerjaan dan daya beli  masyarakat  menjadi  turun.  Disisi  lain  pemerintah  juga  membutuhkan  tambahan  dana dari sektor pajak yang digunakan untuk menanggulangi pandemic Covid-19.
Berbagai  upaya  pemerintah  untuk  membangkitkan  kembali  roda  ekonomi  nasional, pemerintah  menerbitkan  berbagai  macam  kebijakan  dan  regulasi  serta  strategi  dibidang ekonomi  mulai  dari  pemberian  berbagai  jenis  insentif  pajak  sampai  dengan  menerbitkan aturan yang terbaru  yaitu Undang  - Undang Harmonisasi Perpajakan. Dengan tujuan agar pertahanan  ekonomi  nasional  dapat  terjaga  dan  pemulihan  ekonomi  segera  terwujud. Setelah  berbagai  kebijakan,  upaya  pemerintah  terkait  sistem  perpajakan  dan  regulasi perpajakan  diterbitkan  permasalahan  yang  terjadi  adalah  para  wajib  pajak  belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya sesuai seperti yang sudah ditargetkan.
Faktor yang Pertama pemahaman wajib pajak terhadap fasilitas yang diberikan dari kebijakan  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  yang  belum  sepenuhnya  diterima  oleh wajib pajak. Pemerintah berupaya bagaimana memaksimalkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara diantaranya dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, menurut Jarnuzi et al (2020) dalam Mappadang (2022) pengampunan pajak yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3,88% orang pribadi yang mengikuti  Tax Amnesty dari total wajib pajak orang pribadi.   Dari gambaran  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  wajib  pajak  belum  sepenuhnya  mengikuti program  pengampunan  pajak  tersebut  dan  terdapat  indikasi  bahwa  masyarakat  belum merepatriasi  dan  mendeklarasikan    asset    yang    dimiliki    diluar    negeri    kedalam  negara Indonesia    sehingga  pemerintah  menerbitkan  kebijakan  Pengampunan  Pajak  Jilid  II  atau Program  Pengungkapan  Sukarela  aturan  ini  terkandung  dalam  Undang –  Undang Harmonisasi Perpajakan yang mulai berlaku pada bulan Januari 2022 secara bertahap.
Faktor  yang  kedua  adalah  kegiatan  sosialisasi  perpajakan  yang  diberikan  oleh instansi  pajak,  dengan  adanya  sosialisasi  pajak  akan  semakin  meningkat  kepatuhan  wajib pajak  jika  mengerti  akan  perpajakan  dan  memiliki  pengetahuan  terhadap  perpajakan menurut  Septianigrum  (2022).  Sosialisasi  perpajakan  harus  diterapkan  sebagai  upaya pemerintah dalam mengedukasi  peraturan –  peraturan  baru misalnya  mengenai  Undang –  Undang  Harmonisasi  Perpajakan  ataupun  memberikan  pengetahuan  secara  berulang terhadap  mekanisme  dan  proses  perlakuan  pajak  sebagai  contoh  saat  memasuki  bulan Januari  sampai  bulan    Maret    atau    April    akan    banyak    diberikan    sosialisasi    pajak mengenai    bagaimana  prosedur  dan  tatacara  pelaporan  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi ataupun SPT Tahunan Badan.
Faktor  ketiga  yaitu  digitalisasi  perpajakan,  digitalisasi  pajak  merupakan  reformasi dibidang  perpajakan  yang  berupa  pengembangan  fasilitas  layanan  pajak  yang  berbasis online  atau  transformasi  digital  untuk  menunjang  proses  penyetoran  ataupun  pelaporan perpajakan  dengan  tepat.  Dirjen  pajak  menjawab  tantangan  revolusi  industry  4.0  dengan otomatisasi  dan  integrasi  layanan  perpajakan,  sehingga  administrasi  perpajakan  dapat dengan mudah dilaksanakan (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Disisi lain dampak Pandemi Covid-19  mengharuskan  semua  layanan  perpajakan  dilakukan  melalui  layanan perpajakan berbasis online untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari program pengungkapan sukarela    (PPS)    terhadap  kepatuhan Wajib    Pajak    Kota  Kediri,    kemudian  pengaruh  dari sosialisasi peraturan – peraturan baru perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib  Pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Kota  Kediri  dan  yang  terakhir  pengaruh penggunaan  digitalisasi  layanan  pajak  sebagai  media  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dari  uraian  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh program  pengungkapan  sukarela  (PPS),  sosialisasi  perpajakan  dan  digitalisasi  layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri. Penelitian ini sejalan dengan roadmap penelitian peneliti  selama  lima  tahun  kedepan  dimana  tujuan  akhir  dari  roadmap  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  reformasi  perpajakan  di  indonesia  secara  terkini  sehingga dengan  adanya  reformasi  perpajakan  dalam  segala  sektor  pajak  ddiharapkan  dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid II merupakan babak kedua dari pengampunan  pajak  yang  pertama  yang  terjadi pada  tahun  2016.  Berdasar  Undang – Undang  No.  11  Tahun  2016  pengampunan  pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terhutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana dibidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkapkan  harta  dan  membayar  uang  tebusan sebagaimana  diatur  dalam  undang –  undang  ini.  Hasil  evaluasi  Tax  Amnesty  Jilid  I  belum berjalan  sesuai  target  pemerintah.  Adanya  beberapa  kendala  yang  dihadapi  seperti informasi Tax Amnesty yang belum merata kepada wajib pajak, kurang edukasi mekanisme
pengampunan  pajak  dan  memang  ada  alasan  yang  sengaja  tidak  melaporkan  harta tersebut.  Masih  minimnya  angka  kepatuhan  wajib  pajak  membuat  pemerintah  dibawah kendali Menteri keuangan mengkaji ulang tentang keberlanjutan Tax Amnesty apakah perlu diadakan  kembali.  Selain  pertimbangan  tentang  angka  kepatuhan  wajib  pajak  ada  kondisi lain  yang  menjadi  perhatian  yaitu  adanya  pandemic  covid-19  yang  menyebabkan penerimaan pajak saat ini dibawah target (Hasanah, 2021).
Pada  tahun  2021  dengan  evaluasi  perekonomian  yang  menurun  tajam  akibat pandemic  covid-19  pemerintah  terus  berupaya  bagaimana  roda  ekonomi  negara  tidak terpuruk.  Untuk  bangkit  dari  keterpurukan  pemerintah  melalui  Undang –  Undang  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  pada  29  Oktober  21  yang  salah satu  isinya  kembali  mengesahkan  Tax  Amnesty  Jilid  II  atau  Program  Pengungkapan Sukarela  (PPS)  yang  mulai  berlaku  pada  Januari  2022  sampai  dengan  30  Juni  2022. Keikutsertaan  wajib  pajak  dalam  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  menjadi  kunci suksesnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan  Industri  Indonesia  Arsjad  Rasid  mengatakan  peluang  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  termasuk  pengusaha  masih  sangat  besar  maka  besar  atau  kecilnya  keikutsertaan wajib  pajak  bergantung  pada  sosialisasi  Tax  Amnesty  karenanya  bercermin  dari  Tax Amnesty  lalu  masih  banyak  pengusaha  yang  belum  berkontribusi  karena  kurangnya pemahaman  dan  pengetahuan,  maka  sosialisasi  merupakan  kunci  sukses  dalam  Tax Amnesty  (Nurul  &  Movanita,  2021)  dalam  Hasanah  (2021).  Dengan  Suksesnya  Program Pengungkapan  Sukarela  ini diharapkan  memaksimalkan potensi  pajak  yang  masuk  ke  kas negara  sehingga  dapat  menumbuhkan  dan  menyehatkan  kembali  ekonomi  negara Indonesia.  Sejalan  dengan  penelitian  oleh  Mujahid  (2019)  menyatakan  dengan  adanya pengampunan  pajak  penerimaan  pajak  terhadap  Pendapatan  Domestic  Bruto  (PDB)  akan meningkat,  pembangunan  infrastruktur  dapat  dijalankan  dengan  baik  serta  perkembangan dalam  bidang  industri  baru  dapat  dikembangkan  dan  kemakmuran  ekonomi  secara keseluruhan dapat dirasakan. Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan bagi  wajib  pajak  yang  belum  melaporkan  harta  masa  lalunya  secara  keseluruhan.      Untuk mengikuti  program  tersebut  wajib  pajak  diharuskan  untuk  membayar  tebusan  sesuai  tarif PPh atas pengungkapan harta yang dilaporkan tersebut.

## Tabel 1. Skema Program PengungkapanSukarela
Keterangan Skema KebijakanI Skema Kebijakan II Subyek WajibPajakOrangPribadidanB adan PesertaProgramPengungkap an Sukarela(PPS) Wajib PajakOrangPribadi Basis Aset AssetPer 31 Desember 2015  Assetperolehantahun2016 – 2020yangbelumdilaporkan SPTTahunan 2020
TarifPPh Final a.  11% untuk asset yang beradadi luar negeri b.  8% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c.  6% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan SBN/ Hilirisasi/ Renewable Energy a.  18%   untuk   asset luar negeri b.  14% untuk         asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c.  12% untuk         asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan
SBN/ Hilirisasi/
Renewable Energy
Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)
Dari  data  Tabel  I  tentang  skema  kebijakan  yang  pertama  subyek  pajaknya merupakan  subyek  pajak    Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  dengan catatan pernah mengikuti Tax Amnesty Jilid I. Basis asset yang digunakan sebagi tolok ukur adalah asset yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dimana asset  tersebut  sebagian atau  belum  diungkapkan  secara keseluruhan  di  Tax Amnesty Jilid    I.    Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  bertujuan  untuk  menghimpun  data perpajakan semakin akurat, sebagai landasan untuk menggali potensi – potensi pajak yang bisa masuk ke kas negara yang selanjutnya digunakan untuk pemulihan kondisi ekonomi Sosialisasi  perpajakan  merupakan  suatu  upaya  yang  dialkukan  dirjen pajak  melalui berbagai  metode  untuk  memberikan  informasi  terkait  segala  peraturan  dan  kegiatan  yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oelh amsyarakat pada umumnya khususnya  wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan  usaha  (Faidzin,  2016)  dalam Boediono  (2018).  Sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  secara  kontinyu  dan  intensif  akan meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  mekanisme  perpajakan yang  relevan,  peraturan  terbaru  atau  kebijakan  pajak  serta  regulasi –  regulasi  yang mengatur  perpajakan  wajib  pajak.  Kurangnya  ilmu  dan  wawasan  terkait  perpajakan menyebabkan wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
Wajib pajak akan muncul rasa kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena  dengan  adanya  sosilalisasi  pajak  wajib  pajak  akan  memahami  tentang  manfaat membayar pajak serta saknsi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan. Menurut Meriani  (2018)  dalam  Putra  (2021)  sosialisasi  pajak  memegang  peranan  penting  dalam pelaksanaan  Self  Assessment  System  yang  dijalankan  saat  ini  karena  wajib  pajak  yang akan  berperan  aktif  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  secara  mandiri. Sosialisasi pajak oleh fiskus dikatakan berhasil apabila kepatuhan pajak wajib  pajak  semakin  meningkat  yang  berawal  dari  pengayaan  ilmu,  wawasan,  prosedur perpajakan dipahami dengan sepenuhnya.
Era  sekarang  ini  sosialisasi  perpajakan  dikemas  dalam  metode  yang  menarik  dan mudah dipahami dengan berbagai macam media yang digunakan. Sebelum adanya pademi Covid  -19  sosialisasi  perpajakan  dilakukan  dikantor  pelayanan  pajak  dengan  mengundang wajib  pajak  untuk  mengikuti  sosialisasi  tersebut.  Setelah  pandemic  covid  19  menyebar sosialisasi  perpajakan  dilakukan  dengan  metode  online  dengan  memanfaatkan  berbagai media sosial.
Digitalisasi  pajak  merupakan  inovasi  fasilitas  layanan  pajak  yang  diberikan  oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis online (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Menurut  Aini  (2022)  peningkatan  kualitas  pelayanan  melalui  teknologi  informasi  telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien  serta  meningkatkan  efektifitas  pengawasan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah satu  pelayanan  terkait  dengan  pajak  adalah  dengan  adanya  portal  DJP  Online  yang merupakan suatu layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara
real time. Layanan perpajakan dalam DJP Online tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna  orang  pribadi  atau  badan  untuk  melakukan  proses  pemenuhan  kewajiban perpajakan. Layanan  DJP  Online Pajak adalah  proses cepat, aman,  mudah,  gratis dan paperless.  Tujuan  diperbaharui  sistem  pajak  dengan  adanya  e-system  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.
Digitalisasi  layanan  pajak  mampu  menghubungkan  antara  pihak  fiskus  dan  wajib pajak  menjadi  tidak  terbatas  dikarenakan  tidak  adanya  batasan  untuk  ruang  dan  waktu dalam melakukan kegiatan perpajakan, kapanpun dan dimanapun bisa diakses asalkan bisa terhubung dengan koneksi internet. Informasi yang tersedia dari wajib pajak melalui platform digital  akan  lebih  memudahkan  pihak  fiscus  untuk  merespon  kepatuhan  dari  wajib  pajak. Efisiensi    waktu    dan    biaya    dapat    diminimalisir    sehingga    meningkatkan    potensi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kunci sukses untuk membangun perpajakan dinegara Indonesia salah satunya adalah dengan mengembangkan layanan  digitalisasi  perpajakan  sebagai  sistem  yang  sederhana,  cepat  dan  mudah  untuk dilaksanakan serta sistem yang transparan agar kepatuhan wajib pajak menjadi optimal dan pemasukan  kas  pajak  menjadi  maksimal,  indikasi  terjadinya  penghindaran  pajak  karena rumitnya sistem pengelolaan pajak.
Kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan.  Jenis  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi perpajakannya  merupakan  bagian  dari  salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  yaitu  self assessment  system  dimana  wajib  pajak  bertanggung  jawab  atas  semua  penentuan  pajak yang  benar,  akurat  dan  tepat  waktupada  saat  pembayaran  pajak  dan  penyampaian  surat pemberian  tahuanan.  Surat  pemberitahuan  tahunan  merupakan  surat  yang  disampaikan dalam  satu  tahun  pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  wajib  menurut  Rahayu  (2010) dalam Alfina (2021).
Kepatuhan  wajib  pajak      masuk  dalam  teori  psikologis  yang  biasanya  digunakan untuk meramalkan perilaku individu dikenal dengan Teori Perilaku Terencana. Teori Perilaku Terencana dirumuskan oleh Ajzen (1991) dalam Ningtyas (2022) yang menjelaskan bahwa niat merupakan kunci pentingsetiap individu untuk melakukan perilaku tertentu. memiliki niat yang tinggi maka semakin besar  peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Sikap, norma  subjektif,  dan  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  adalah  tiga  komponen  utama dalam  Teori  Perilaku  Terencana  (TPB).  Ajzen  (1991)  dalam  Ningtyas  (2022)  menjelaskan bahwa  TPB  masih  dapat  ditambahkan  dengan  komponen  lain  sesuai  dengan  objek  yang diteliti.  Penambahan  komponen  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perilaku  yang  dapat mempengaruhi niat lebih baik lagi. Atas hal ini, peneliti akan menambahkan satu komponen yakni  kewajiban  moral  yang  diharapkan  dapat  mempengaruhi  niat  wajib  pajak  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu indikator keberhasilan  pajak  dalam  memaksimalkan  penerimaan  pajak.  Apabila  wajib  pajak  patuh terhadap  perpajakannya  maka  dipastikan  potensi  pajak  yang  masuk  ke  kas  negara. Kepatuhan wajib pajak sangat perlu ditingkatkan agar kondisi ekonomi negara bisa bangkit dari keterpukuran akibat pandemic covid 19.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitaif deskriptif, metode ini menggambarkan fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini menggambarkan  sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas.
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela  (PPS),  Sosialisasi  Perpajakan,  Digitalisasi  Layanan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri.  Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  serluruh  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Kota  Kediri  dan  jumlah  yang  tercatat  adalah  110.300  Wajib  pajak  yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan.
Metode  pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini,  yaitu  metode  purposive  sampling.
Purposive  sampling  adalah  salah  satu  jenis  teknik  pengambilan  sampel  yang  biasa digunakan  dalam  penelitian  ilmiah.  Purposive  sampling  adalah  teknik pengambilan  sampel dengan  menentukan  kriteria-kriteria  tertentu.  Kriteria  yang  dimaksud  disini  adalah  wajib pajak  tersebut  sudah  memiliki  NPWP  dan  termasuk  dalam  daftar  dalam  Program Pengungkapan Sukarela  (PPS)  dan  aktif  menggunakan  Aplikasi  Digital  Perpajakan. Dikarenakan  jumlah  wajib  yang  terlalu  banyak  peneliti  membatasi  sampel  yang  digunakan sebanyak 200 wajib pajak.
Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Data primer yang digunakan  disini  adalah  data  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  dan  didapat  langsung dari  responden  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Sedangkan  sumber  data  diperoleh berdasarkan pertanyaan dalam bentuk kuisioner yang diisi oleh responden yaitu Wajib Pajak yang  sesuai  kriteria.  Sedangkan  data  sekunder  berupa  data  yang  diambil  dari  kantor pelayanan pajak meliputu jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri, Jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS serta jumlah harta yang diungkap dalam PPS.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  kuesioner  yaitu  teknik pengumpulan  data  melalui  penyebaran  angket  yang  berisi  pertanyaan  kepada  seluruh responden  pada  penelitian ini.  Selain itu  menggunakan  data  observasi  dan  wawancara petugas pajak di KPP Pratama Kediri.
Dalam  penelitian  ini  perlu  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  instrument  karena penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner.
a.  Uji Validitas
Valid  berarti  instrumen  tersebut  dapat  mengukur  apa  yang  seharusnyadiukur, penelitian   ini   menggunakan   uji   validitas  konstrak   (construct   validity).Penentuan keputusan valid atau tidaknya instrument yang digunakan maka dilihat melalui kolom corrected  item  correlation  dengan  nilai  r  table  pada  level  signifikan  0,05  jika  nilai corrected  item-total  correlation  lebih  besar  dari  r  table  maka  dikatakan  valid (Supriyadi, 2014 : 29).
b.  Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  mengatahui  konsistensi  atau  keteraturan  hasil  pengukuran suatu  instrument  apabila  instrument  tersebut  digunakan  sebagai  alat  8  ukur  suatu objek atau responden. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan  menggunakan  metode  Cronbach  Alpha,  tingkat  reliabilitas  dengan  metode Cronbach Alpha diukur berdasarkan skala 0 – 100, jika nilai Cronbach Alpha diatas Teknik  pengolahan  data  menggunakan  perhitungan  komputasi  program  SPSS (Statistical  program  for  Social  Science).  Analisis  data  adalah  pengolahan  data  yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Proses pengolahan data yang dilakukan adalah :
a. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup.
b. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode atau simbol serta skor menurut kriteria yang ada.
c. Skala  Likert  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017: 73-74).
d. Tabulasi,  yaitu  kegiatan  melakukan  pengolahan  data  ke  dalam  bentuk  tabel dengan  memproses  hitung  frekuensi  dari  masing-masing  kategori,  baik  secara manual maupun dengan bantuan komputer.

## C. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  menghasilkan  suatu  analisis  data  yang  akurat, suatu  persamaan  regresi  sebaiknya  terbebas  dari  asumsi  -  asumsi  klasik  yang  harus dipenuhi  antara  lain  dengan  uji  normalitas,  multikolonieritas,  heteroskedastisitas  dan autokorelasi.  Pengujian  yang  dilakukan  atas  dasar  penelitian  secara  keseluruhan  pada semua  variabel  independen  yang  terdiri  dari  Program  Pengungkapan Sukarela,  Sosialisasi Pajak  dan  Digitalisasi  Pelayanan  Pajak  dan  variabel  dependen  Kepatuhan  Wajib  Pajak, adapun jenis pengujian sebagai berikut :
1.  Uji Normalitas Data
Uji ini bertujuan untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat  uji  normalitas.  Alat  uji  normalitas  yang  biasa  digunakan  adalah  alat analisis dengan grafik dan analisis statistik, dan yang kedua adalah diagram diagonal,  sementara  analisis  statistik  yang  digunakan  biasanya  adalah Kolmogorov-Smirnov  Ghozali  (2007).  Kolmogorov-Smirnov  adalah  nilai signifikansi  dari  hasil  uji  harus  lebih  besar  dari  nilai  signifikan  yang  telah ditentukan,  dimana  nilai  signif ikan  yang  ditentukan  adalah  α0,05.  Pengujian Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.
2.  Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untukmenguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan adannya korelasi antar variable bebas Ghozali (2007). Pada model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas, nilai cut off yang  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya    multikolonieritas    adalah    nilai Tolerance     <0,10  atau  sama  dengan Variance Inflation Factor (VIF) > 10.
3.  Uji Heteroskedastisitas Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada data yang menyimpang terlalu jauh (outlier).  Ada tidaknya  heterokedastisitas dilihat dari  nilai  signifikansi  masing masing  variable  independen  Ghozali  (2007).  Dalam  pengujian  ini menggunakan Grafik Plot.
4.  Uji Autokorelasi
Uji  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  dalam  suatu  model  regresi  linier  ada korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan pada periode t-1 Ghozali (2007). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan  sepanjang  tahun  yang  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  hal  ini sering  ditemukan  pada  time  series.Dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  data terjadi  autokorelasi  atau  tidak  menggunakan  uji  Durbin  Watson  (D-  W), sebagaimana yang dikatakan oleh Santoso (2010) bahwa secara umum bisa diambil patokan Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. c.     Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative
5.  Analisis Regresi Linear Berganda Model  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda. Penggunaan  analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  anta  ra variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Digitalisasi Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam melakukan analisis regresi linear berganda penulis menggunakan bantuan komputer dengan program
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (t- test) untuk  melihat  sejauh  mana  pengaruh    (positif/negatif)  Program    Pengungkapan  Sukarela (PPS)    (X1)    Sosialisasi    Perpajakan    (X2)  Digitalisasi    Pelayanan    Pajak  (X3)  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela  (PPS),  Sosialisasi  Perpajakan,  Digitalisasi  Layanan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri. Lokasi Penelitian  di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.

## 1. Uji Validitas
Penelitan  dikategorikan  Valid  jika  nilai r hitung >  dari r tabel .  Pengujian  validitas  dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1 Uji Validitas
Variabel Indikator r hitung r tabel Keteranga n
Program Pengungkapan Sukarela X1.1 0,663 0,196 Valid X1.2 0,662 0,196 Valid X1.3 0,674 0,196 Valid X1.4 0,692 0,196 Valid X1.5 0,612 0,196 Valid Sosialisasi Perpajakan X2.1 0,717 0,196 Valid X2.2 0,751 0,196 Valid X2.3 0,679 0,196 Valid X2.4 0,709 0,196 Valid Digitalisasi Layanan Pajak X3.1 0,662 0,196 Valid X3.2 0,896 0,196 Valid X3.3 0,745 0,196 Valid X3.4 0,896 0,196 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Y.1 0,663 0,196 Valid Y.2 0,746 0,196 Valid Y.3 0,678 0,196 Valid Y.4 0,632 0,196 Valid Y.5 0,705 0,196 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2023).
Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > dari r tabel dan dinyatakan valid.

## 2 Uji Reliabilitas
Penelitian dikategorikan  Reliabel  jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45) dengan hasil uji alpha Cronbach > 0,6. apabila nilai alpha Cronbach <  0,6  maka penelitian tidak  reliabel  (Ghozali,  2012). Tabel dibawah  menunjukkan bahwa Cronbach alpha 0,677 > 0,6

## Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Program Pengungkapan Sukarela

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,677 ,678 5
Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

## Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,679 ,680 4
Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023) Tabel diatas menunjukkan bahwa Cronbach alpha 0,679 > 0,6. Sehingga dapat dikatakan reliabel.
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Digitalisasi Layanan Pajak
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,815 ,812 4 Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa Cronbach  alpha 0,815  >  0,6.  Sehingga  dapat disimpulkan reliabel.
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,718 ,717 5
Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023) Tabel diatas menunjukkan bahwa Cronbach alpha 0,718 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan reliabel.
3 Uji Asumsi Klasik
3.1 Uji Normalitas
Uji  normalitas  sebagai alat analisa variabel  terikat  dan  variabel bebas  berdistribusi normal. Berdasarkan  gambar  kurva  p-plot  dalam  bentuk  titik –  titik  menyebar  di  garis  diagonal, Berarti bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.
Gambar 4.6 Kurva Normal P-Plot Uji Normalitas
Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023)

## 3.2 Uji Kolmogrov-Smirnov
Penelitian dengan metode Kolomogrov Smirnov maka didapatkan hasil signifikan dari uji  normalitas  sebesar  0,826  hasil  tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikan  0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian terdistribusi normal.
Tabel 4.7 Uji Kolmogrov-Smirnov

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 1,44790374 Most Extreme Differences Absolute ,083 Positive ,079 Negative -,083 Kolmogorov-Smirnov Z ,826 Asymp. Sig. (2-tailed) ,503 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023) 3.3 Uji Multikolineritas
Dasar  uji  multikolinearitas  adalah  besarnya  variabel Inflation  Factor /  VIF  pedoman suatu  model  regresi  yang  bebas  Multikolineritas  yaitu  nilai  VIF  <  10,  besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai Tolerance > 0,1.
Tabel 4.8 Uji Multikolineritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 3,387 1,520 2,229 ,028 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ,664 ,094 ,639 7,091 ,000 ,504  1,983 SOSIALISASI PERPAJAKAN ,227 ,116 ,193 1,960 ,053 ,422  2,372 DIGITALISASI LAYANAN PAJAK -,005 ,095 -,005 -,051 ,959 ,496  2,015
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).
Berdasarkan  tabel  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  untuk  multikolinearitas  diatas maka variabel program pengungkapan sukarela bernilai VIF sebesar 1.983 < 10.00. variabel sosialisasi  perpajakan  bernilai  VIF  sebesar  2.372  <  10.00  dan  variabel  digitalisasi  layanan pajak  bernilai  VIF  sebesar  2.015  <  10.00  sehingga  disimpulkan  bahwa  semua  variabel bebas dari multikolinearitas.

## 3.4 Uji Heteroskedatisitas
Uji  heteroskedatisitas  untuk  menguji  apakah  di  dalam  regresi  terjadi  tidak  sama variance dari residual dengan satu pengamatan dengan pengamatan yang lain.

## Gambar 4.9 Hasil heteroskedatisitas Scatterplot
sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).
Berdasarkan grafik scatterplot yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas pada model regresi.

## 3.5     Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara  kesalahan pengganggu  pada  periode t  dengan  kesalahan pada  periode  t-1  Ghozali (2007).  Uji  autokorelasi  pada  tabel  dibawah  ini  menunjukan    bahwa  (1.797  >  1.758)maka tidak terdapat autokorelasi positif.
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,779 a ,607 ,595 1,47035 1,797
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak , Program Pengungkapan Sukarela,
Sosialisasi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil pengolahan data analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20 ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,387 1,520 2,229 ,028 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ,664 ,094 ,639 7,091 ,000
SOSIALISASI PERPAJAKAN ,227 ,116 ,193 1,960 ,053 DIGITALISASI LAYANAN PAJAK -,005 ,095 -,005 -,051 ,959
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).
Berdasarkan pada tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 20 maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :
Y = 3.387 + 0,664 X1 + 0,227 X2 + -0,005 X3 + e

## 4. 5 Pengujian Hipotesis
Uji  hipotesis  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas pada  variabel  terikat  perlu  dilakukan  pengujian  signifikansi  dari  masing-masing  koefisien regresi yaitu dengan menggunakan analisis regresi, uji statistik F-test dan uji statistik t-test, seb agai berikut :

## Tabel 4.12Uji Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,387 1,520 2,229 ,028 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ,664 ,094 ,639 7,091 ,000 SOSIALISASI PERPAJAKAN ,227 ,116 ,193 1,960 ,053 DIGITALISASI LAYANAN PAJAK -,005 ,095 -,005 -,051 ,959
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
1.  Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel (7.091 >1.984), sehingga dapat disimpulkan penelitian  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
2.  Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t hitung lebih  besar  dari t tabel (1.960  <  1.984),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
3.  Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Pengaruh  Digitalisasi  Layanan  Pajak  di  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan t hitung lebih  kecil  dari t tabel (-0,005<  1.984),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa  variabel  aksesibilitas  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
Uji Anova
Tabel 4.13Uji Anova ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 321,094 3 107,031 49,507 ,000 b Residual 207,546 96 2,162 Total 528,640 99
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI LAYANAN PAJAK , PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA , SOSIALISASI PERPAJAKAN
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  diatas,  diketahui  bahwa F hitung  sebesar 49,507> F tabel  sebesar  3,09.  Pada  uji  F  diatas  hasil  sifnifikan,  maka  model  regresi  dapat digunakan untuk memprediksi bahwa variabel program pengungkapan sukarela, sosialisasi perpajakan  dandigitalisasi  layanan  pajak,  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.  Program  Pengungkapan  Sukarela  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
b.  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
c.  Digitalisasi  Layanan  Pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
d.  Program  Pengungkapan  Sukarela,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Digitalisasi Layanan  Pajak,  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA
Septianingrum,  Sania. dkk.  (2022).Pengaruh  Sosialisasi Pajak,Pengetahuan  Pajak,  Dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce. E- JRA Vol. 11 No. 9.
Boediono,  Tegoeh  G.,  dkk.AnalisisPengaruh  SosialisasiPerpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Kesadaran  Sebagai  Variabel  Mediasi. Jurnal  Penelitian Ekonomi dan Bisnis3 (1) hal. 22-38.
S.(2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. Journal of EconomicPsychology , 74, 1-68. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191. daSilva,F.P., Guerreiro, R.,&Flores,E. (2019). Voluntaryversusenforcedtax compliancetheslipperyslopeframework intheBraziliancontext.International
ReviewofEconomics. 66(2),147-180. https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-
0 .
Etanim,Frialdo.(2022).Pengaruh  Pemanfaatan  E-Commerce    Dan  Digitalisasi  Perpajakan terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Insentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. J urnalAkuntansi Vol. 3 No. 1
Aini,NadiaQurota,dkk.(2022).PengaruhKebijakanInsentifPajakPenghasilanbagiUMKM danDigitalisasiPajakterhadapKepatuhanWajibPajak.Bandungconferenceseries. Vol2 No. 1 https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581
Shiddiqui,Ahmed  Danish.(2019).TheEffectof  Tax  AmnestiesProgramson  Taxcollection andEconomicPerformance:AGlobal  MacroEconomicAnalysis. International  Journal of        Social        and        Administrative        Sciences DOI: 10.18488/journal.136.2019.42.108.128
Areo.OluwafadekemiS.(2020).Improved  Public  Services  And  Tax  Compliance  Of  Small and  Medium  Scale  Enterprises  In  Nigeria:AGeneralised  Ordered  Logistic Regression. Asian      Economic      And      Financial      Review      DOI: 10.18488/ journal.aefr .2020.107.833.860 Alfina,Zuli.,Diana,Nur.(2021).PengaruhInsentifPerpajakanAkibatCovid-19,Pemahaman Perpajakan,KesadaranWajib Pajak TerhadapKepatuhan WajibPajakDalam
Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan(Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang Terdaftar  Di Kpp Pratama Malang Utara). E-JRAVol . 10 Nomor 4 Irawan,Fery &Raras,Punjung.(2021).Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan kepatuhan Pajak DiMasa Pandemi Covid-19 . PengmaskuVol1No.
Yulianti,LitaNovia.  (2022).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,Kesadaran  wajib  Pajak,  Dan Pemahaman  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UmkmPadaMasa PandemiCovid-19 . Jurnal Ilmiah manajemen dan kewirausahaan Vol2. No. 1.
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor7TentangHarmonisasiPeraturanPerpajakan2021. Undang – Undang Republik Indonesia11TentangPengampunan Pajak 2016