## Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah
Shidqi Archieyevia Maydella Kurniawan archie.yevia@gmail.com
Suhermi suhermi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Currently the human population is growing, it because people's interest and purchasing power for housing is continue to grow, this causes house prices to increase. The purpose of this study was to determine for knowing and analyze factors-factors that cause bad loan in agreement of  house  ownership  credit  (KPR)  between  debtors  and  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk. Cabang Jambi and for knowing and analyze settlement efforts bad loans in agreement of PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. This study used empirical juridical method. Based on this research, it is found that factors that cause bad loans in agreement of house ownership credit (KPR) is external factors it because Covid-19 Pandemic. From study conducted by the authors is known that factors-factors that cause bad loan in agreement of house ownership credit (KPR) is causing by external factors and internal. Settlement efforts which is conducted from debt in this study is used 2 (two) method, 5 (five) debtors used rescheduling and 5 (five) debtors used restructurisation.
Keywords : bad loans; KPR; bad loans settlement

## Abstrak
Saat ini populasi manusia semakin berkembang sehingga menyebabkan minat dan daya beli masyarakat akan tempat tinggal terus bertambah, hal tersebut menyebabkan harga rumah semakin  meningkat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara nasabah dengan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor penyebab  kredit  macet  dalam  perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  adalah  faktor eksternal dikarenakan pandemi Covid-19. Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Adapun  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  debitur dalam penelitian ini yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu 5 (lima) orang debitur penjadwalan ulang dan 5 (lima) orang debitur restrukturisasi.
Kata Kunci : kredit macet; kredit pemilikan rumah; penyelesaian kredit macet
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 378 – 391 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

## A. Pendahuluan
Rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukinan  adalah  sarana  pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat penghuninya  serta  aset  bagi  pemiliknya.  Dalam  Pasal 27 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tercantum  bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Penghidupan  yang  layak  tersebut salah satunya adalah tempat tinggal, karena tempat tinggal merupakan kebutuhan utama yang  harus  didapatkan  dengan  layak.  Semakin  meningkatnya  populasi  manusia menyebabkan  minat  dan  daya  beli  masyarakat  akan  tempat  tinggal  semakin  bertambah yang menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Akibatnya sebagian masyarakat sulit memiliki hunian rumah karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan kesepakatan melalui suatu perjanjian.  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih,  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal 1313 KUHPerdata. Adanya perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut sesuatu dan pihak debitur sebagai pihak  yang  wajib  memenuhi tuntutan  tersebut. 1 Perjanjian  menerbitkan suatu  perikatan bagi para pihak yang membutanya. 2
Sesuai  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata,  perjanjian  dapat  terjadi secara sah  dengan syarat berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu; dan
d. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian  kredit  perbankan  dapat  menjadi  solusi  bagi  permasalahan  tersebut. Perjanjian kredit perbankan disebut dengan perjanjian baku ( standard contract ), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa adanya kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar. 3
"Perjanjian  kredit  perbankan  dibuat  tanpa  adanya  unsur  paksaan,  apabila  debitur menerima  semua  ketentuan  dan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  bank,  maka  ia berkewajiban  untuk  menandatangani  perjanjian  tersebut,  dan  jika  debitur  menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. 4 ”
Dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian  perbankan,  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Debitur adalah badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari debitur
1 Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. 7, Intermasa, 1983, Jakarta, hlm.1.
2 Ibid.
3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Cet. 6, Prenadamedia Group, Jakarta,
2011, hlm.72.
4 Ibid ., hlm.71-72.
berdasarkan perjanjian kredit, sedangkan kreditur adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. 5
Kredit Perumahan Rakyat (KPR) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Menurut Pasal 1 angka  6  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  4/POJK.05/2018,  Kredit  Pemilikan Rumah  adalah  fasilitas  kredit  kepemilikan  rumah  tapak  dan/atau  rumah  susun  yang diterbitkan oleh kreditur asal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang  diberikan  oleh  perbankan  kepada  nasabah  perorangan  yang  akan  membeli  atau memperbaiki rumah. 6
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada serta sekaligus menguntungkan bagi pihak debitur dan kreditur yang masing-masing memiliki kepentingan  yang  berbeda.  Debitur  yang  membutuhkan  tempat  tinggal  dan  kreditur sebagai  penyedia  layanan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Dalam  pelaksanaan  Kredit Pemilikan Rumah, yang menjadi agunan atau jaminan adalah rumah itu sendiri, jika rumah tersebut sudah lunas maka sertifikat rumah akan diberikan kepada pemilik rumah tersebut.
Tidak  jarang  debitur  mengembalikan  pinjaman  beserta  bunga  tidak  tepat  oleh  waktu yang  telah  disepakati  bersama.  Ketentuan  debitur  wanprestasi  diatur  pada  Pasal  12 Ketentuan Perjanjian Kredit PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai c menyatakan debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
a. Debitur  tidak  membayar  angsuran  dan/  atau  bila  jumlah  angsuran  yang  dibayarnya kurang  dari  jumlah  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kredit  dan/  atau  bila  tidak melunasi  kewajiban  angsuran  menurut  batas  waktu  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  6 Syarat  &  Ketentuan  Perjanjian  Kredit ini dan/  atau melakukan  secara  berulang-ulang melakukan pembayaran angsuran secara tidak teratur;
b. Debitur melakukan penunggakan atas kewajiban;
c. Debitur  tidak  memenuhi  dengan  baik  kewajiban-kewajibannya  atau  melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit.
Adanya ketidaktepatan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit pemilikan  rumah  di  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi  maka  dapat menimbulkan  akibat  hukum  yakni  kredit  macet  yang  berdampak  pada  ketidaklancaran perputaran kas di dalam PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Pasal 8 ayat (1) huruf  a  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  23/2/2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/8/Pbi/2018  Tentang Rasio  Loan  To  Value Untuk Kredit  Properti,  Rasio Financing  To  Value Untuk  Pembiayaan  Properti,  dan  Uang  Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, mengatakan bahwa jumlah dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia tidak  menjelaskan maksud dari kata “macet” tersebut. Saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan berada
5 Ruli Stiagnis, “ Roya Partial Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Mandiri Yogyakarta Cabang Sudirman ”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 30.
6 Otoritas Jasa Keuangan “Kredit Pemilikan Rumah”, Artikel, diakses pada 20 September 2021, pukul 14.00 WIB.
di  bawah  naungan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk  menyatakan terjadinya kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, hal ini juga terdapat pada Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2018, kredit dapat dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Tidak ada perbedaan batas aturan tunggakan kredit macet  antara peraturan  Bank  Tabungan Negara,  Tbk.  dan Peraturan  Otoritas Jasa
Keuangan.
Jika  sebagian  debitur kredit  mempunyai  tunggakan  pada  angsuran  pokok  atau  bunga dan hal ini terus berlanjut, maka bank tidak bisa memberikan pinjaman kepada nasabah lain  dalam  jumlah  besar.  Kredit  macet  termasuk  di  dalam  kredit  bermasalah  ( Non Performing  Loan ),  dalam  menghadapi  kredit  bermasalah  umumnya  pihak  bank  akan berusaha  menyelamatkan  kredit  bermasalah  tersebut  dengan  melihat  masing-masing kondisi kredit yang bermasalah. 7
Debitur kredit macet kredit pemilikan rumah yang tercantum dalam data dibawah ini berlokasi  di  Kota  Jambi,  diantaranya  perumahan  Alamanda  Asri  2  (Jambi  Selatan), perumahan Kota Baru Indah (Kota Baru), dan perumahan Mutiara Selatan (Kenali Asam Bawah)
Tabel 1
Jumlah Debitur (Nasabah) Kredit Macet pada Kredit Pemilikan Rumah

## PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Jambi

## Sumber : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi
Berdasarkan tabel diatas  dapat  dilihat  bahwa  nasabah  kredit  macet  Kredit  Pemilikan Rumah dengan tunggakan lebih dari 300 hari ada 120 (seratus dua puluh) orang debitur dan nasabah dengan tunggakan lebih dari 500 hari  ada 166 (seratus enam puluh enam) orang debitur. Dari  data  tersebut hanya 71 (tujuh  puluh satu) orang  debitur yang dapat menyelesaikan  kredit  macet  kredit  pemilikan  rumah,  dengan  rincian  40  (empat  puluh) orang debitur menyelesaikan tunggakan dan melakukan pelunasan di tahun 2020 dan 31 (tiga  puluh  satu)  orang  debitur  menyelesaikan  tunggakan  dan  melakukan  pelunasan  di tahun 2021.
Data  tersebut menujukkan  lebih dari  50%  debitur  melakukan  wanprestasi atau  tidak terlaksananya  hak  dan  kewajiban  yang  disepakati  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat
7 Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan , Cet. 2, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.42.
Jumlah nasabah kredit macet KPR Jumlah nasabah yang telah melunasi kredit macet KPR Jumlah Total Penyelesaian kredit macet KPR ≥ 300 hari ≥ 500 hari 2020 2021 120 166 40 31 71
kedua belah pihak.  Hal demikian menyebabkan kesenjangan antara harapan ( dassolen ) dan kenyataan  ( dassein )  yang  terjadi.  Harapannya  debitur  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati di awal yaitu kewajiban untuk  membayarkan  pokok  kredit  beserta  bunga  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan ketentuan  angsuran  yang  tercantum  pada  Pasal  1 angka  1  huruf  c  Ketentuan  Perjanjian Kredit  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi,  namun  kenyataan  yang  terjadi debitur  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji  tidak  membayar  kredit  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.
Hal tersebut jika dibiarkan terus menerus dapat berpengaruh pada perputaran arus kas di PT Bank Tabungan Negara Tbk, Cabang Jambi. Jika setiap bank mempunyai perputaran arus kas yang tidak lancar maka permasalahan ini berdampak pada perekonomian suatu negara,  mengingat  kredit  pemilikan  rumah  merupakan  salah  satu  program  kredit  yang sangat  diminati  dikalangan  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Kredit  Macet  Dalam  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah Pada  PT.  Bank  Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi”.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya kredit  macet  dalam perjanjian kredit  pemilikan  rumah  antara nasabah dengan  PT.  Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi? Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang Jambi?
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang penyelesaian  kredit  macet  dalam  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  pada  PT.  Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dengan mengambil lokasi di  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi  yang  beralamat  di  Jl.  H.M.  Yusuf Singadikane No. 146 Telanaipura Jambi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi dokumen, bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan  pihak debitur dan kreditur  PT.  Bank  Tabungan  Negara, Tbk.  Cabang  Jambi  serta metode  studi  dokumen  di  ambil  berdasarkan  kajian  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan,  jurnal  penelitian  ilmu  hukum,  artikel  dari  internet,  dokumen  perjanjian  para pihak  maupun  sumber  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Dengan  cara  mengelompokkan  data  dan informasi  yang  sama  dan  selanjutnya  melakukan  interpretasi  untuk  memahami  makna hubungan antara  aspek  yang satu dengan  yang  lainnya sehingga memberikan  gambaran hasil secara utuh. 8

## B. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat 71 orang nasabah  dengan  kredit  macet.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  sampel  nasabah
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Cet. 1, Mandar Maju, 2008, Bandung, hlm.174.
dengan kategori macet atau kolektibilitas 5 dengan tunggakan  dimulai pada  tahun 2020 sebanyak  10  (sepuluh)  orang.  Dengan  rincian  9  (sembilan)  orang  debitur  melakukan wanprestasi  di  tahun  2020  dan  1  (satu)  orang  debitur  melakukan  wanprestasi  di  tahun 2021. Adapun 10 (sepuluh) debitur bermasalah yang ditagorikan kredit macet sebagaimana tabel berikut:

## Tabel 2
Nasabah Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi Dalam Kategori Kredit Macet Pada Tahun
2020 dan 2021. No. Nama (Inisial) Jangka Waktu Pembayaran sudah berapa kali Jumlah Tunggakan Lama Nunggak Pekerjaan Penyelesaian 1. AN 20 Tahun -+ 204 kali Rp. 16.000.000 18 bulan wiraswasta  Restrukturisasi 2. R 10 Tahun -+ 96 kali Rp. 12.000.000 12 bulan wiraswasta Penjadwalan Ulang 3. EN 10 Tahun -+ 84 kali Rp. 8.500.000 7 bulan wiraswasta  Restrukturisasi 4. HI 10 Tahun -+ 84 kali Rp. 9.000.000 7 bulan wiraswasta  Restrukturisasi 5. G 15 Tahun -+ 156 kali Rp. 12.000.000 12 bulan wirausaha Penjadwalan Ulang 6. LP 10 Tahun -+ 108 kali Rp. 11.000.000 12 bulan wirausaha Penjadwalan Ulang 7. HC 20 Tahun -+ 228 kali Rp. 15.000.000 14 bulan pegawai kontrak Penjadwalan Ulang 8. RP 20 Tahun -+ 216 kali Rp. 8.500.000 12 bulan pegawai kontrak Penjadwalan Ulang 9. E 20 Tahun -+ 228 kali Rp. 13.000.000 12 bulan wirausaha Restrukturisasi 10. N 15 Tahun -+ 168 kali Rp. 18.000.000 12 bulan wirausaha Restrukturisasi
Sumber : Wawancara kepada debitur PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi Hambatan-hambatan yang terjadi pada kasus ini berasal dari ketidakmampuan debitur dalam  menyelesaikan  kewajibannya  membayar  angsuran  kredit  sehingga  menyebabkan kredit menjadi macet.
Sistem  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  merupakan  salah  satu  perjanjian  kredit  yang terdapat di dalam PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Perjanjian adalah suatu kesepakatan  atau  persetujuan  di  antara  para  pihak  yang  membuatnya  yang  mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak  dan  kewajiban.  Di  dalam  hukum,  hak  dan  kewajiban  merupakan  sesuatu  yang seharusnya diterima dan dilaksanakan atas suatu objek yang telah diperjanjikan. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan solusi  penyelesaiannya.  Salah  satu  persoalan  yang  muncul  dalam  perjanjian  kredit pemilikan  rumah  adalah  wanprestasi,  wanprestasi  ini  dilakukan  oleh  penerima  kredit dengan  berbagai  macam  bentuk  dan  alasan  mengapa  penerima  kredit  melakukan wanprestasi. Berdasarakan ketentuan di atas, lantas ketentuan seperti apa yang termasuk dalam kredit  macet  PT.  Bank Tabungan Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi.  Menurut  WD (nama inisial) selaku Loan Officer pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi menyatakan bahwa:
“Jadi  kita  ada  namanya  kol  (kolektibilitas)  dari  kol  1  sampai  kol  5,  kol  1  itu  kredit tergolong lancar, kol 2 statusnya dalam perhatian khusus, kol 3 statusnya kurang lancar, kol 4 statusnya diperhatikan, dan yang terakhir ada kol 5 dengan status macet. Dikatakan debitur  macet  apabila  kolektibilitasnya  sudah  di  angka  5  (lima),  yaitu  debitur  tidak membayar angsuran tunggakan selama 180 (seratus delapan puluh hari). Jadi jika sudah masuk  ke  dalam  181  (seratus  delapan  puluh  satu  hari)  sudah  di  katakan  kreditnya macet. 9 ”
Berdasarkan keterangan wawancara diatas jika satu hari saja debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari maka nasabah tersebut dapat dikatakan kredit macet.
Dalam  memberikan  setiap  fasilitas  kredit  kepada  nasabah,  pihak  bank  selalu menggunakan  prinsip  kehati-hatian  untuk  meminimalisir  suatu  resiko,  yaitu  tidak dikembalikannya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi “Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian”.  Prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip  yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya bank wajib untuk bersikap hati- hati  dalam  pemberian  kredit  kepada  perusahan  atau  masyarakat  untuk  kepentingan pribadi.  Prinsip  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  penerapan  secara  konsisten  berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  pemberian  kredit  oleh  bank. 10 PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi menggunakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan  kredit  pemilikan  rumah berdasarkan WD (nama inisial) selaku Loan Officer pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi menyatakan bahwa: “Pastinya kami pihak bank mengikuti ketentuan Undang- Undang  dalam  penyaluran  kredit  terutama  prinsip  kehati-hatian,  mengingat  sebelum
9 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
10 Hermansyah, Op. Cit, hlm. 66.
adanya akad kredit tahapannya sangat panjang salah satunya kami lebih dulu menganalisis calon debitur KPR. 11 ”
Keterangan  tersebut menunjukan  bahwa  meskipun  pihak PT.  Bank  Tabungan Negara Tbk,  Cabang  Jambi  sudah  berhati-hati  dan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam pemberian kredit, namun fakta dilapangan menunjukkan adanya wanprestasi oleh pihak debitur  yaitu  debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayarkan  angsuran KPR BTN  secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai/lunas.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) umumnya dilaksanakan menggunakan perjanjian Baku ( standard contract ) yang berbentuk tertulis. Menurut WD (nama inisial) selaku Loan Officer pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi menyatakan bahwa: “Perjanjian akad kredit berbentuk baku, contohnya sudah ada seluruh klausalnya, jadi tidak ada perjanjian yang berbeda di seluruh Bank BTN. 12 ” Ketentuan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi diatur dalam 21 Pasal yang  memuat  tentang  syarat  dan  ketentuan  perjanjian  kredit.  Pihak  debitur  wajib mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian  kredit.  Namun  pada  kenyataannya  debitur  kerap  kali  wanprestasi  terhadap pelaksanaan  kewajibannya.  Wanprestasi  tercantum  pada  Pasal  12  Ketentuan  Perjanjian Kredit.  Lebih  lanjut  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  sampai  c  menyatakan  debitur  dinyatakan wanprestasi apabila:
a. Debitur  tidak  membayar  angsuran  dan/  atau  bila  jumlah  angsuran  yang  dibayarnya kurang  dari  jumlah  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kredit  dan/  atau  bila  tidak melunasi  kewajiban  angsuran  menurut  batas  waktu  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  6 Syarat  &  Ketentuan  Perjanjian  Kredit ini dan/  atau melakukan  secara  berulang-ulang melakukan pembayaran angsuran secara tidak teratur;
b. Debitur melakukan penunggakan atas kewajiban;Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya  atau  melanggar  ketentuan-ketentuan  di  dalam  perjanjian kredit.
Berdasarakan  ketentuan  di  atas,  lantas  ketentuan  seperti  apa  yang  termasuk  dalam kredit macet PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Menurut WD (nama inisial) selaku Loan Officer pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi menyatakan bahwa:
“Jadi  kita  ada  namanya  kol  (kolektibilitas)  dari  kol  1  sampai  kol  5,  kol  1  itu  kredit tergolong lancar, kol 2 statusnya dalam perhatian khusus, kol 3 statusnya kurang lancar, kol 4 statusnya diperhatikan, dan yang terakhir ada kol 5 dengan status macet. Dikatakan debitur  macet  apabila  kolektibilitasnya  sudah  di  angka  5  (lima),  yaitu  debitur  tidak membayar angsuran tunggakan selama 180 (seratus delapan puluh hari). Jadi jika sudah masuk  ke  dalam  181  (seratus  delapan  puluh  satu  hari)  sudah  di  katakan  kreditnya macet. 13 ”
11 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 02 Juni 2022.
12 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
13 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
Berdasarkan  keterangan  wawancara  diatas  jika  satu  hari  saja  debitur  terlambat melakukan  pembayaran  angsuran  lebih  dari  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  maka nasabah  tersebut  dapat  dikatakan  kredit  macet.  Dalam  hal  ini  tentunya  terdapat  faktor penyebab terjadinya kredit macet pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut. Menurut  WD  (nama  inisial)  selaku Loan  Officer pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk. Cabang Jambi menyatakan bahwa:
“Faktor penyebab kredit macet itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya terjadi dari kelalaian dalam bank tersebut yang biasanya pihak bank tidak  melakukan  administratif  secara  lengkap.  Misalnya  debitur  sudah  dikasih  surat peringatan  pertama  dan  kita  terlambat  memberikan  surat  peringatan  kedua,  yang seharusnya  SP  2  diberikan  dalam  jangka  waktu  15  hari  ternyata  pertugas  bank memberikan  SP  2  dalam  30-45  hari,  sedangkan  debiturnya  tidak  kooperatif  dan  hal seperti itu membuat debitur terlena untuk membayar tunggakan kreditnya. Sedangkan faktor eksternal umumnya berasal dari luar bank, biasanya terjadi karena kemampuan ekonomi  dari  debitur  itu  sendiri  dan  yang  sedang  marak  terjadi  saat  ini  karena kemampuan  membayar  debitur.  Mayoritas  dari  debitur  terkena  dampak  covid-19 sehingga berdampak kepada penghasilannya seperti di PHK dari tempat kerja, adanya penurunan gaji dan terkena musibah covid-19 sehingga meninggal dunia, serta ada juga debitur yang tidak beriktikad baik dan menggampangkan tunggakannya dengan alasan covid. 14 ”
Dari  hasil  wawancara  diatas,  secara  umum  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kredit macet adalah:
1. Faktor Internal
a. Keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat.
b. Analisis yang kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi selama jangka waktu kredit.
c. Kelemahan  dalam  melakukan  pembinaan  dan  monitoring  terhadap  kredit tersebut.
2. Faktor Eksternal
a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh debitur Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada bank karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
b. Unsur ketidaksengajaan debitur
a) Bencana alam
Bencana  yang  terjadi  diluar  kemampuan  debitur  secara  tidak  terduga yang menyebabkan kerugian kepada debitur.
Contoh: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan yang dapat menyebabkan  debitur  megalami  kerugian  dan  terhambat  dalam pembayaran angsuran kredit.
b) Bencana non alam
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana,  bencana  non  alam  adalah  bencana
14 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
yang  diakibatkan  peristiwa  berupa  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
Contoh:  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  perekonomian  debitur tidak stabil.
Perjanjian  kredit  pemilikan  rumah  menganut  teori  perjanjian,  karena  di  dalam perjanjian  tersebut  ada  dua  pihak  yaitu  debitur  dan  kreditur  yang  berjanji  untuk  saling mengikatkan diri satu sama lain yang berarti bahwa kedua belah pihak tersebut tidak boleh melakukan  wanprestasi serta  perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  tertuang  secara tertulis.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum,  menurut  penulis  perjanjian  kredit pemilikan rumah disini sudah mengandung kepastian hukum karena perjanjian ini sudah jelas  tetulis  di  dalam  ketentuan  perjanjian  kredit  pemilikan  rumah  PT.  Bank  Tabungan Negara, Tbk Cabang Jambi yang seharusnya jika ketentuannya sama di seluruh bank BTN di Indonesia  maka  perjanjian  tersebut  sudah  menjamin  kepastian  hukum,  baik  bagi  pihak debitur maupun pihak kreditur. Apabila perjanjian itu ditaati dengan baik maka kepastian hukum bersifat tetap dan pasti, namun jika perjanjian itu tidak ditaati dengan baik maka kepastian hukum tidak akan tercapai.
Dari hasil wawancara 10 (sepuluh) debitur tersebut, penunggakan kredit yang dilakukan para debitur merupakan suatu hal di luar kemauan mereka atau bisa dikategorikan dalam unsur  ketidaksengajaan  debitur  yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  sehingga berdampak kepada faktor ekonomi debitur seperti pemutusan hubungan kerja sebanyak 4 (empat) orang, penurunan pendapatan usaha sebanyak 4 (empat) orang dan keterlambatan gaji sebanyak 2 (dua) orang yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar angsuran kredit perumahan dan menimbulkan wanprestasi.
Kredit  macet  yang  tergolong  dalam  kredit  bermasalah  merupakan  risiko  yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali dengan tepat waktu. Adapun faktor penyebab terjadinya kredit pemilikan rumah ini adalah faktor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Dalam  pelaksanaannya  apabila  ada  debitur  yang  tergolong  dalam  keadaan  macet dilakukan prosedur untuk menyelamatkan kredit tersebut. WD (nama inisial) menjelaskan bahwa:
“Apabila ada nasabah yang bermasalah dalam kreditnya, kita tidak serta merta langsung melelang rumah tersebut, pihak bank akan melihat histori kredit tersebut, jika lebih dari 30 hari menunggak maka bank akan memberikan surat peringatan, jika debitur tidak kooperatif maka kita lanjut memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu 15-30  hari  setelah  pemberian  surat  peringatan  pertama  dan  begitupun  sampai  surat peringatan  ketiga.  Jika  sudah  melebihi  180  hari  kita  akan  lakukan  cara  mufakat,  kita tawarkan  penjadwalan  ulang  (jumlah  angsuran  di  kecilin  dan  jangka  waktu diperpanjang,  atau  penangguhan  sementara  (tidak  membayar  selama  misal  1  tahun sampai kondisi perekonomian membaik dengan cara dating ke bank BTN dan membuat
perjanjian  ulang.  Namun  jika  tetap  tidak  ada  iktikad  baik  maka  rumahnya  akan  kami lelang. 15 ”
Umumnya  upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  kredit  bermasalah  umumnya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:
1. Penyelamatan  kredit,  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.
2. Penyelesaian kredit, suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan  Direktorat  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  (DJPLN),  badan  peradilan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 16
Penyelamatan  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  dengan  berpedoman  kepada  Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 26 Mei 1993 yang mengatur penyelamatan kredit  bermasalah  sebelum  diselesaikan  melalui  lembaga  hukum.  Penyelamatan  kredit bermasalah dalam surat edaran tersebut antara lain:
1. Rescheduling (penjadwalan  kembali),  yaitu  upaya  hukum  untuk  melakukan perubahan  terhadap  beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang  berkenaan  dengan jadwal  pembayaran  kembali/jangka  waktu  dan  termasuk  perubahan  jumlah angsuran.  Adanya  syarat  perjanjian  kredit  yang  di  jadawalkan  kembali  untuk pembayaran jumlah angsuran dan jangka waktu yang berlaku.
2. Reconditioning (persyaratan kembali), upaya melakukan perubahan atas sebagian atau  seluruh  persyaratan  perjanjian  yang  tidak  serta  merta  dilakukan  hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu. Perubahan tersebut dapat  dilakukan  dengan  merubah  syarat-syarat  lain  yang  tercantum  dalam perjanjian  kredit  tersebut  serta  perubahan  kredit  dilakukan  tanpa  memberikan tambahan kredit.
3. Restructuring (penataan  kembali),  yaitu  upaya  berupa  melakukan  perubahan syarat-syarat  perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning . Cara ini merupakan cara terakhir dalam upaya penyelamatan kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 26 Mei 1993.
Jika  ketiga  langkah-langkah  penyelamatan  kredit  sebagaimana  diatur  dalam  Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP sudah tidak efektif lagi untuk dilakukan, maka ada langkah  terakhir  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  menyelesaian  kredit  bermasalah melalui  hukum.  Penyelesaian  secara  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  terakhir karena memerlukan waktu yang relatif lama.
15 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
16 Hermansyah, Op. Cit ., hlm 75-76.
Beberapa  upaya  penyelesaian  kredit  macet  dilakukan  untuk  menyelamatkan  kredit tersebut.  WD  (nama  inisial)  menjelaskan  bahwa:  “Tidak  ada  perbedaan  upaya penyelamatan kredit macet sebelum pandemi covid-19 dan ketika pandemi Covid-19, yaitu penjadwalan  ulang  dan  restrukturisasi  serta  pengajuan  penyelesaian  dan  alurnya  masih sama”
Adapun kebijakan  PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Cabang Jambi dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, sebagai berikut:
1. Penjadwalan ulang
Penjadwalan ulang merupakan upaya penyelamatan kredit pemilikan rumah dengan cara  penetapan  pembayaran  secara  angsuran  atau  tunggakan  yang  ada,  yang dibedakan menjadi:
a. Penjadwalan  Ulang  Sisa  Pinjaman  (PUSP)  Penjadwalan  kembali  masa  angsuran dimana  jumlah  tunggakan  yang  ada  ditambahkan  pada  sisa  pokok  pinjaman sehingga menjadi sisa pinjaman baru. PUSP terdiri dari:
a) PUSP I yaitu masa angsuran yang baru tetap sama dengan masa angsuran sebelumnya,  yaitu  sesuai  dengan  perjanjian  kredit,  sehingga  angsuran bulanannya bertambah.
b) PUSP II yaitu masa angsuran baru yang lebih panjang dari masa angsuran sebelumnya  untuk  menekan  jumlah  angsuran,  sehingga  jumlah  angsuran yang baru lebih kecil dibandingkan jumlah angsuran sebelumnya.
b. Penjadwalan  Ulang  Sisa  Tunggakan  (PUST)  yaitu  penjadwal  kembali  terhadap jumlah sisa tunggakan yang untuk dibayar secara angsuran, sedangkan sisa saldo pinjaman  tetap  berjalan  sesuai  dengan  perjanjian  kredit,  baik  jumlah  maupun jangka waktunya. Dengan demikian debitur yang bersangkutan membayar 2 (dua) jenis angsuran, yaitu angsuran tetap bulanan sesuai dengan perjanjian KPR dan angsuran atas tunggakan.
2. Restrukturisasi
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 11/POJK/03/2015 Tentang Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  kewajibannya.  Dilihat  dari  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  b  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019  menyebutkan  bahwa  “kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.” Lebih lanjut Pasal 6 menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 berlaku dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a)  diberikan  kepada  debitur  yang  terkena  dampak  Covid-19  termasuk  debitur usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah;  b)  direstrukturisasi  setelah  debitur  terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun masa berlaku pemberian stimulus menurut Pasal 10 yaitu berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021.
Penyelesaian  melalui  badan  hukum  tidak  semerta-merta  dilakukan  melalui  badan peradilan. Adapun lembaga-lembaga yang berkompeten untuk membantu menyelesaikan kredit  bermasalah,  yaitu  melalui  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  dan  Direktorat Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  (DJPLN),  melalui  arbitrase  atau  badan  alternatif penyelesaian sengketa. 17
Jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa yang timbul akibat perselisihan kredit macet ini pun dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.  Pada  penelitian  ini  penyelesaian  permasalahan  dilaksanakan  melalui  mufakat antara kedua belah pihak. Menurut keterangan WD (nama inisial) selaku Loan Officer pada PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi:  “Jika  tunggakan  sudah  melebihi  180 (seratus delapan puluh) yang termasuk kategori  kredit macet kita lakukan cara mufakat terlebih  dahulu. 18 ”  Umumnya  dalam  penyelesaian  ini  dilakukan  melalui  cara  non  litigasi ataupun non pengadilan.
Mengingat kondisi pandemi Covid-19 sebagai penyebab terjadinya kredit macet dalam kredit  pemilikan  rumah.  Upaya  penyelesaian  kredit  dilakukan  dengan  perundingan  atau mufakat  antara  pihak  debitur  sebagai  pihak  yang  berhutang  dan  kreditur  sebagai  pihak bank. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 (sepuluh) debitur tersebut dengan  rincian  5  (lima)  orang  debitur  menggunakan  langkah  penjadwalan  ulang,  dan  5 (lima) orang menggunakan langkah restrukturisasi.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  pada kesempatan  ini  penulis  akan  menarik  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  penulis  teliti didalam  penulisan skripsi ini yaitu faktor utama yang menyebabkan kredit macet dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit  pemilikan  rumah  antara  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk. Cabang  Jambi  dengan  debitur  di  Kota  Jambi  dikarenakan  pandemi  Covid-19  yang menyebabkan  penurunan  kondisi  ekonomi  debitur,  seperti  pemutusan  hubungan  kerja, penurunan pendapatan usaha, dan keterlambatan gaji. Upaya penyelesaian yang dilakukan debitur  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk.  Cabang  Jambi  dalam  penelitian  ini  untuk menyelesaikan  kredit  macet  yang  tejadi  yaitu  dengan  upaya  penjadwalan  ulang  dan restrukturisasi.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
Otoritas Jasa Keuangan. Kredit Pemilikan Rumah. Artikel.
17 Ibid ., hlm. 79.
18 Wawancara dengan WD (nama inisial), Loan Officer PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi, Tanggal 23 Maret 2022.
Ruli Stiagnis. (2017). Roya Partial Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Mandiri Yogyakarta Cabang Sudirman . Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 30.
Suyatno,  Anton. Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Eksekusi Jaminan  Hak  Tanggungan  Tanpa  Proses  Gugatan  Pengadilan ,  Prenamedia  Group, Depok, 2018.
Peraturan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  23/2/2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/Pbi/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti,  Rasio Financing  To  Value Untuk  Pembiayaan  Properti,  dan  Uang  Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  11/POJK/03/2015  Tentang  Kehati-hatian  Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  4/POJK.05/2018  Tentang  Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukinan.