## Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

## Islamul Haq
Institut Agama Islam Negeri Parepare Email : islamulhaq @iainpare.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the extent of the legal force of the al-qasamah verification  method,  so  that  the  verification  method  can  be  offered  as  an alternative  proof  of  law  in  murder  criminal  cases  where  there  are  no witnesses and the culprit is unknown. This study uses a descriptive analysis method  derived  from  sources  related  to  Islamic  criminal  law.  From  the discussion it is known that, the method of proof of al-qasamah is one of the methods of proof that its existence and application are recognized in Islamic criminal law, even though the method originates from pre-Islamic jahiliyah times.  Islamic  Wisdom  recognizes  the  method  of  proving  al-qasamah  is  in order  to  protect,  protect,  and  respect  the  human  soul.  With  this  method  of proof, it is expected that victims of murder who have no witnesses, or who have  not  known  the  perpetrators,  will  not  be  ignored.  This  method  of proving al-qasamah can be an alternative for proof in positive law, bearing in  mind  that  the  number  of  evidentiary  criminal  cases  in  Indonesia  is  not identified .
Keywords : Al-Qasamah, Proof, Criminal Murder .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum dari metode  pembuktian al-qasamah , sehingga  metode  pembuktian  tersebut dapat ditawarkan menjadi alternatif pembuktian hukum dalam kasus pidana pembunuhan yang tidak ada saksi dan tidak diketahui pelakunya. Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  dekstriftif  yang  berasal  dari  sumber- sumber yang berhubungan Hukum Pidana Islam. Dari pembahasan yang ada diketahui  bahwa,  metode  pembuktian al-qasamah merupakan  salah  satu metode pembuktian yang eksistentsi dan penerapannya diakui dalam Hukum Pidana  Islam,  meskipun  metode  tersebut  berasal  dari  zaman  jahiliyah  pra islam.  Hikmah  Islam  mengakui  metode  pembuktian al-qasamah adalah dalam rangka menjaga, melindungi, dan menghargai jiwa manusia. Dengan metode  pembuktian  ini  diharapkan  korban  pembunuhan  yang  tidak  ada saksinya,  atau  tidak  diketahui  pelakunya  tidak  terabaikan  haknya  begitu saja.  Metode  pembuktian al-qasamah ini  bisa  menjadi  alternatif  bagi
Volume 17  Nomor 1, Halaman 25-49 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
pembuktian dalam hukum positif, mengingat banyaknya kasus tindak pidana pembuktian di Indonesia pelakunya tidak teridentifikasi .
Kata kunci : Al-Qasamah , Pembuktian, Pidana Pembunuhan .

## Pendahuluan
Tindak pidana pembunuhan atau  dikenal dengan sebutan al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyyah di  dalam  fiqh  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  marak  terjadi. Pembunuhan  adalah  “perbuatan  menghilangkan  nyawa  seseorang” 1 .  Menurut  Wahbah Al-Zuhaili Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain  yang  menyebabkan  tidak  berfungisnya  semua  organ  vital  seseorang  dan berpisahnya antara jasad dan roh”.
Secara  normatif,  bila  merujuk  kepada  “Undang-Undang  RI  Nomor  26  Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM”, setidaknya ada sepuluh tindakan pelanggaran HAM, yang  bisa  diklasifikasikan  sebegai  bentuk  kejahatan  atas  kemanusiaan  yaitu Pembunuhan, slavery /perbudakan, genosida/Pemusnahan, Pengusiran, penjajahan/merampas  kemerdekaan  seseorang,  Penyiksaan,  Pemerkosaan,  kekerasan dan penganiayaan yang didasari oleh politik dan SARA pada orang dan atau kelompok tertentu,  penculikan,  Kejahatan apartheid. 2 Dengan  kata  lain  berdasarkan  undang- undang HAM, maka tindak pidana pembunuhan adalah bagian dari tindakan kejahatan atas kemanusiaan.
1 Abdul Qadir Audah, “al - Tasyri’al -jinai al-islami: Muqaranah bi al-Qanun al- Wadi’i,” Beirut: Muas- sasah al-Risalah 2 (1992): 6.
2 Mahmudi, “Analisi Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan,” Al- Qānūn Vol. 18, no. No. 2 (Desember 2015).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-04-09| Reviewed : 2020-06-1| Published : 2020-06-7.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan,  tidak  sedikit  yang  pelakunya  belum diketahui  sehingga proses  penyelidikan menghabiskan waktu  yang cukup lama, hal  ini terjadi karena tidak adanya saksi dan kurangnya bukti sehingga pihak yang berwenang kesuliatan dalam menguak tindak pidana tersebut. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian  publik  yaitu  pembunuhan  Tri  Ari  Yani  mahasiswi  Universitas  Esa  Unggul yang ditemukan meninggal bersimbah darah di kamar kosnya di Komplek Kebon Jeruk Jakarta  Barat  pada  hari  Senin  (9/1/2017)  lalu.  Sampai  saat  ini  pihak  kepolisian  masih kesulitan menemukan pelaku karena tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pembunuhan yang pelakunya belum dapat diidentifikasi oleh pihak kepolisian.
Islam merupakan agama yang sangat menjaga dan menghargai nyawa manusia, bahkan jiwa (nyawa) menusia berada peda derajat yang sangat tinggi dalam Islam, hal ini  dipertegas  di  dalam  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  sahabat  Abdullah  bin  Masud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:
ىضقي ام لوأ

## ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب
Artinya:
“perkara  yang  paling  pertama  diadili  di  antara  manusia  pada  hari  kiamat  adalha masalah pertumpahan darah .”
Rasulullah  SAW.  Memperlakukan  jiwa  manusia  dengan  penuh  penghormatan, bahkan  bukan  hanya  terbatas  pada  jiwa  seorang  muslim  beliau  memberikan penghormatan  sampai  kepada  orang-orang  Yahudi,  sebgaiamana  yang  disebutkan  oleh Imam Muslim dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Laila, bahwa Qais bin saad dan sahal  bin  Hunaif  berada  di  Qadisiah,  kemudia  tiba-tiba  melintas  di  hadapan  mereka seorang  jenazah,  lalu  mereka  berdiri.  Kemudian  mereka  ditegur  bahwa  sesungguhnya jenazah  itu  ialah  seorang  majusi  yang  berasal  dari  Persia.  Lalu  mereka  menjawab  “ sesungguhnya  Rasulullah  SAW.  Pernah  berdiri  ketika  jenazah  melintas  dihadapan beliau,  kemudian  dikatakan  kepada  baliau  “jenazah  itu  seorang  Yahudi.”  Lalu  beliau menjawab  “Bukankah  ia  seorang  jiwa?”.  Kedua  hadist  ini  menunjukkan  betapa  besar penghormatan Islam terhadap jiwa manusia 3 . Oleh karena ituImam As-Syatibi di dalam
3 Raghib As-sirjani, Nabi Sang Penyayang (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
kitab al-Muwafaqat menjadikan  salah  satu maqashid  als-yari’ah adalah hifzu  al-nafs yang bermakna penjagaan terhadap jiwa (nyawa) 4 .
Dalam  rangka  menjaga  jiwa  ini  maka  aturan  yang  Allah  berikan  pada  kasus pembunuhan  adalah qisas ,  mekipun  kemudian  muncul  banyak  pendapat  pakar  hukum islam  tentang  mekanisme  hukum qisas tersebut,  yang  didalamnya  tentu  terdapat  nilai- nilai  keadilan  yang  patut  dipertimbangkan,  karena  didalamnya  terdapat  unsur    ke- Mahaadilan  Tuhan  dan  pasti  bermuara  pada  kemaslahatan  manusia. 5 Selain  itu  karena Allah  SWT  melalui  ajaran  Islam  memberikan  pernghormatan  yang  sangat  tinggi terhadap  jiw,  maka  dalam  kondisi  seperti  apapun  tindak  pidana  pembunuhan  harus diselesaikan,  bahkan  dalam  kasus  pembunuhan  yang  sulit  untuk  diidentifikasi  tidak adanya  saksi.  Salah  satu  solusi  dalam  Islam  untuk  menyelesaikan  kasus  pembunuhan yang tidak ada saksi dan pengakuan adalah al-qasamah.
Dalam  Hukum  Pidana  Islam,  terdapat  empat  bentuk  pembuktian  tindak  pidana pembunuhan  yaitu:  pengakuan  ( iqrar ),  persaksian  ( syahadah ),  bukti  atau  indikator, sumpah  ( al-qasamah ).  Dari  emapt  macam  pembuktian  tersebut  yang  menarik  untuk dikaji  adalah  pembuktian Al  qasamah ,  dapat  dideskripsikan  sebagai  pembuktian  pada tindak  pidana  pembunuhan  yang  tidak  diketahui  pembunuhnya.  Interpretasi  seperti  ini kemudian  digunakan  untuk  proses  pengambilan  sumpah  terhadap  sebuah  kelompok yang  dicurigai  melakukan  pembunuhan  atau  karena  adanya  pembunuh  di  dalam kelompok tersebut 6 .
Pada  awalnya,  pembuktian al-qasamah dalam  tindak  pidana  pembunuhan merupakan salah satu pembuktian pada masa jahiliah, akan tetapi karena pembuktian ini dianggap  dapat  menjadi  alternatif  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  pambunuhan terutama  yang  pelakunya  tidak  diketahui.  Tentu  menarik  bila  dikaji  lebih  mendalam, guna mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan dari al-qasamah ini dan bagaimana tatacar  penerapan  dari  al-qasamah  pada  saat  terjadi  kasus  pembunuhan  yang  tidak diketahui pembunuhnya?.
4 Abu Ishaq Al- Syatibi, “al -Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah,” Vol. II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt) , 2003.
5 Muh Tahmid Nur, “Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas,” Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 1, no. No. 3 (2012): 18.
6 Sayyid Sabiq, “Fiqh al - Sunnah, juz I,” Beirut: Dar al-Fikr , 1981, 583.

## Pembahasan

## Sistem pembuktian dalam pidana umum dan pidana islam
Perbedaan  mendasar  antara  hukum  islam  dan  hukum  umum  adalah  sifat transenden.  Dalam  persprektif  hukum  umum,  segala  bentuk  aturan  yang  sifatnya normatif materil  dan formil  memiliki  pijakan pemikiran yang bersumber dari ide yang tersimpan  dalam  akal  pikiran  manusia.  Dengan  kata  lain  nilai  ideal  tersebut  muncul berdasarkan pemikiran manusia tentang apa saja yang dianggap buruk dan apa saja yang dianggap buruk. Sehingga hukum yang menjadi norma, pengatur utama, mulai dari hak mendasar  yang  dimiliki  manusia  sebagai  individu  sampai  pada  sesuatu  yang  berada diluar hak dasar manusia, memiliki sifat yang antroposentris, Artinya menafikkan segala sesuatu yang berada diluar pikiran dan penalaran manusia. Selain itu orientasinya adalah mencapai  keadilan  dan  kebenaran  yang  sifatnya  duniawi  saja,  dengan  kata  lain kebenaran dan keadilan itu sebagaimana yang sudah disepakati adil dan benar menurut norma  hukum  umum.  Kondisi  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  hukum  islam. Hukum islam  melandaskan hukumnya atas wahyu Allah SWT, dan juga sunnah/hadits Nabi  SAW  yang  juga  bersumber  dari  wahu  Allah,  sehingga  hukum  islam  bersifat transenden  dan  teoantroposentris,  dengan  orientasi  mencapai  kebenaran  dan  keadilan multidmimensi,  artinya  kebenaran  dan  keadilan  yang  diputuskan  oleh  seseorang  yang berwenang akan memiliki implikasi pertanggung jawaban di depan Tuhan. 7
Setiap  norma  hukum  yang  diberlakukan,  tentu  memiliki  nilai  filosofis aksiologis,  artinya  setiap  aturan  itu  secara  filosofis    pasti  memiliki  maksud  dan tujuannya,  termasuk  dalam  aturan  pidana.  Memhasa  tentang  tujuan  ini,  maka  perlu diketahui  bahwa  terdapat  lima  tujuan  utama  dari  aturan  tentang  tindak  pidana  adalah: retribution, deterrence, rehabilitation, incapacitation dan restoration. Sedangkan dalam sistem  hukum  nasional  Indonesia,  pemidanaan  yang  diatur  dalam  KUHP,  memiliki masksud  dan  tujuan  untuk  pembalasan  dan  prevensi.  Adapun  diluar  itu,  maka pemidanaan  bertujuan  unutk  memberikan  perlindungan,  dan    kesejahteraan  bagi masyarakat.  Hal  ini  sedikit  berbeda  dengan  Tujuan  Pemidanaan  yang  adalah  dalam sistem  pidana  islam.  Dalam  pidana  islam/Fiqih  Jinayat,  tujuan  dari  adanya jinayah/hukum  pidana  adalah  untuk  pembalasan,  rehabilitasi,  pencegahan,  dan
7 Danial, “Qanun Jinayah Dan Perlindungan HAM,” Al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VI, no. No. 1 (Januari 2012): 85 – 98.
restorasi. 8 Selain itu, Yang perlu diperhatikan secara seksama adalah, bahwa penerapan Pidana  Islam/Jinayah  ( Qisas,  diyat, dll),  baik  oleh  rakyat  ataupun  negara,  sebenarnya merupakan  bentuk  penegakan  hukum  terhadap jarimah  jinayah yang  menggunakan perspektif usul  fiqih dan  al- fiqh, dengan  tidak  mengabaikan  metodologi  dalam  kajian siyasah  al-syar’iyyah dan taqnin.  Karena  kedua metodologi  ini  saling  berkaitan  satu sama lain dalam melahirkan sebuah ketentuan/aturan jinayah . 9
Bila  merujuk  kepada  KUHP,  maka  akan  ditemukan  bahwa  dalam  “Pasal  104 sampai dengan Pasal 488” dijelaskan tentang macam-macam bentuk dan jenis tindakan kejahatan.  Salah  satu  tindakan  kejahatan  yang  paling  ditakuti  namun  banyak  sekali terjadi,  adalah  kejahatan  pembunuhan,  dan  secara  historis  pembunuhan  adalah  bentuk tindak kejahata pertama yang dilakukan oleh anak adam/manusia. Tindak kejahatan ini telah  diataur  dalam  “Pasal  338  KUHP  yang  berbunyi : Barang  siapa  dengan  sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun”. 1011
Berkenaan dengan tindak kejahatan pembunuhan ini, dalam proses peradilannya tentu ada prosedur yang  harus dilakuan untuk  meyakinkan hakim bahwa seseorang itu benar-benar  melakukan  pidana  pembunuhan,  dan  sebagaimana  lazimnya  penangan kasus pidana, maka harus ada alat bukti  yang diajukan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Ada banyak sekali bentuk alat bukti yang bisa diajukan, dan berkenaan dengan alat bukti yang bisa digunakan dan diajukan sebagai bukti dalam perkara pidana pembunuhan  antara  lain  adalah,  keterangan  yang  diperoleh  dari  saksi,  ahli,  surat, petunjuk  JPU,  serta  keterangan  terdakwa. 12 Jadi,  bila  seseorang  diyakini  telah melakukan  pidana  pembunuhan,  maka  yang  menuduh  harus  bisa  memberikan  bukti
8 Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah” 18, no. 2 (2015): 28.
9 Nasrullah  Yahya,  “Legislasi  Hukum  Oositif  (Fikih)  Aceh:  tinjauan  pergumulan  Qanun Hukum Jinayah,” Ijtihad,  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan Vol.  14,  no.  No.  2  (Desember  2014): 149 – 66. 10 Salvadoris  Pieter  dan  Erni  Dwita  Silambi,  “Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Udang- Undang Hukum Pidana,” Jurnal Restorative Justice 3, no. 1 (30 Mei 2019): 75 – 91.
11 Nurul  Husna,  “Hukum  Jinayah  Antara  Aplikasi  Dan  Sejarah,” LĒGALITĒ.  Jurnal  Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. II, no. 01 (Juni 2017): 21.
12 Endah  Tresyan i,  “Pelaksanaan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Di Persidangan  Oleh  Penuntut  Umum  Kejaksanaan  Negeri  Surakarta,” Jurnal  Verstek Vol.  2,  No.  No.  2 (2014): 12.
yang  dapat  memperkuat  tuduhannya  dalam  proses  persidangan  baik  itu  yang  berupa persaksian, ketertangan dan lain sebagainya.
Dalam  ajaran  Islam  seberanya  telah  ada  semacam  “Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)”  versi  hukum  Islam,  yang  menjadi social  tools ajaran  Islam dalam  merespon  semua  bentuk  perkembangan  hukum  dan  tindak  kejahatan  dalam masyarakat yang selalu dinamis dan berubah. Meskipun secara hukum normatif KUHP versi  islam  memanglah  belum  ada,  akan  tetapai  bila  kita  coba  melakukan  kajian  dan penelusurian dalam kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer tetang pidana/jinayah, niscaya  akan  kita  temukan  dalam  ajaran  islam  terdapat syari’at  al-‘uzma (hukum utama), yang berkaitan dengan hukum pidana dan diintisarikan dari nash-nash dalam al- Qur’an.  Secara  literasi,  kajian  utama  fiqih  jinayah  adalah  unsur-unsur  jinayah  itu sendiri, yang terdiri dari :
1. Al-Ruknu Al-Syar’i (Asas Legalitas) atau unsur hukum materil. Merupakan unsur dasar  hukum  dari  nash  atau  ayat  al-qur’an,  yang  secara  eskplisit  memberikan aturan-aturan  tertentu  tentang  suatu  perbuatan  tertentu,  yang  disertai  ancaman ‘azab bila melakukan dan atau melanggarnya;
2. Al-Ruknu  Al-Madi (Unsur  bukti),  yaitu  unsur  yang  menjadi  petunjuk  dan  atau indikasi,  bahwa  benar  seseorang  yang  dituduh    melakukan  melakukan  suatu perbuatan pidana, atau meninggalkan suatu perbuatan yang harusnya dilakukan.
3. Al-Ruknu  Al-Adabi (unsur  pelaku),  yaitu  unsur  pidana  yang  berkaitan  dengan pelaku  pidana,  yang  harus  termasuk  kedalam  kelompok  orang  yang  bisa dikategorikan sebagai subjek/pelaku dan bisa menjadi objek pidana/tersangka dan atau  terdakwa.  Denga  kata  lain  pelaku  tidak  boleh  termasuk  kedalam  kelompok orang yang berada dibawah pengampuan. 13
Dari  poin  kedua,  dapat  kita  ketahui  bahwa  pembuktian  dalam  pidana Islam/Jinayah  dapat  dilakukan  dengan  menunjukkan  unsur  yang  memberikan  petunjuk dan  atau  indikasi  yang  jelas  tentang  siapa  yang  dijadikan  tersangka  pembunuhan. Namun terkadang pembuktian menjadi terkendala bila kemudian tidak didapati petunjuk apapun,  misalnya  berkenaan  dengan  kasus  pembunuhan,  sehingga  dibutuhkan  suatu
13 Hendra  Gunawan,  “Kitab  Undang - Undang  Fikih  Jinayah  (KUFJ),” Jurnal  El-Qanuny VOl.  3,  no. No. 2 (2017): 14.
formula yang bisa memberikan jalan keluar bila terjadi kasus-kasus pembunuhan yang kekurangan bukti.

## Alqasamah Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan
Dalam sistem pembuktian pidana umum, saksi  merupakan salah satu  alat  bukti yang  sah.  Selain  itu  dalam  pidana  umum,  dikenal  istilah  saksi  mahkota,  yang  dapat menjadi  bukti  atas  suatu  tindak  pidana  pembunuhan  yang  kekurangan  alat  bukti. Meskipun  eksistensinya  tidak  pernah  disebutkan  dalam  KUHAP  secara  eksplisit  dan tegas, tetapi dalam prakteknya saksi mahkota ini sering dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum  sebagai  alat  bukti  saksi.  Kedudukan  sebanding  dengan  saksi-saksi  lainnya  dan merupakan bagian dari alat bukti yang sah, selama memenuhi syarat-syarat diajukannya saksi dalam proses pembuktiannya dan bergantung pada bagaiamana hakim menimbang dan  menilai  tentang  syarat  formil  dan  materiil  diajukannya  saksi  tersebut,  serta relevansinya  dengan  alat  bukti  yang  lain. 14 Demikian  dalam  hukum  Islam  bila  terjadi suatu  kasus  pembunuhan,  akan  tetapi  keterangan  dan  petunjuk  yang  berkaitan  dengan kasus  tersebut  kurang,  maka  dalam  pidana  Islam  dapat  diberlakukan  suatu  ketentuan pembuktian  yang  disebut  dengan al-qasamah yang  notabene  merupakan  pembuktian pada zaman jahiliyah namun tetap diakomodir oleh ajaran Islam demi melindungi jiwa manusia,  supaya  korban  pembunuhan  yang  tidak  bukti  dan  atau  saksinya  tidak terabaikan begitu saja.
Pengertian Al-Qasamah
Qasamah )ةماسقلا( menurut Bahasa merupakan masdar dari kata )مسق( yang berarti لامجلاو نسحلا (bagus dan indah). Imam Haramain menceritakan bahwa qasamah menurut fuqaha adalah nama untuk sumpah; dan menurut ahli Bahasa adalah nama  untuk orang yang  bersumpah.  Di  dalam  kitab  mu’jam  al  lugah  disebutkan  bahwa  qasamah  adalah sumpah  yang  diucapkan  penduduk  setempat  (tempat  ditemukannya  korban pembunuhan) 15 .
Secara  terminology, al-qasamah didefenisikan  oleh  Ibnu  Nujaim  sebagai sumpah  yang  diucapkan  oleh  penduduk  tempat  ditemukannya  korban  pembunuhan
14 Hajairin,  “Konstruksi  Hukum  Dala m  Pembuktian  Unsur  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana,” Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. I, no. No. 1 (Maret 2017): 59 – 70.
15 Muhammad  Rawas  dan  Hamid  Shadiq, Mu’jam  al -Lughah  al-Fuqaha , Jordan:  Dar  al- Nafa’is (Jordan, 1985).
setiap mereka mengucapkan “wallahi (demi Allah) saya tidak membunuhnya dan tidak mengetahui  tentang  pembunuhannya.” 16 Menurut  Jamaluddin  Al-Rumi al-qasamah adalah  sumpah  yang  diucapkan  oleh  penduduk  sebuah  kampung  atau  desa  tempat ditemukannya korban pembunuhan setiap penduduk mengucapkan sumpah “demi Allah saya tidak membunuhnya dan saya tidak mengetahui  tentang pembunuhannya.” 17 Ibnu Rusyd mendefenisikan al-aqasamah sebagai sumpah yang diulang-ulang dalam tuntutan pembunuhan yaitu sumpah yang diucapkan sebanyak lima puluh sumpah dari keluraga (wali)  korban,sumpah  tersebut  juga  diucapkan  oleh  limapuluh  penduduk  tempat ditemukannya  korbayang  dipilih  oleh  wali  darah,  untuk  menyangkal  tuduhan pembunuhan,  dengan  cara  mengucapkan  sumpah,  “Demi  Allah,  saya  tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pelaku” 18
Dakwaan al-qasamah berbeda  dengan  dakwaan-dakwaan  lainnya,  dia  antara perbedaannya  adalah  pertama, alqasamah sebenarnya  merupakan  sumpah  yang diarahkan  kepada  orang  yang  menuduh,  sementara  dakwaan-dakwaan  yang  lain,  bukti diarahkan  kepada  yang  menuduh  dan  sumpah  bagi  orang  yang  dituduh  sesuai  dengan hadist Nabi dari Abdullah bin Abbas Rasulllah SAW. Bersabda:

## لا َركنأ نم ىلع ُنيميلاو ، يِعّدُملا ىلع ةَنّيب
Artinya:  bagi  pendakwa  atau  penuduh  wajib  mendatangkan  bukti  dan  bagi yang  tertuduh  harus  bersumpah  jika  dia  mengingkari. Kedua, sumpah al- qasamah dilakukan  secara  berulang-ulang  sementara  dalam  dakwaan  yang  lainnya hanya dilakukan satu kali sumpah.
Menurut  jumhur,  yang  mengucapkan  sumpah al-qasamah adalah  para  wali korban untuk menguatkan tuduhan pembunuhan tehadap pelaku, jika terdapat sebagian dari  korban  yang  tidak  bersedia  untuk  bersumpah,  maka  wali  lainnya  yang mengambilalih sumpah sebagian mereka yang tidak bersedia bersumpah sehingga genap limapuluh sumpah, dan diyat yang menjadi haknya diberikan kepada wali korban yang bersedia  untuk  bersumpah.  Apabila  tidak  ada  satupun  dari  wali  korban  yang  bersedia
16 Zainuddin bin Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Dar al-Marifah, tt, t.t.).
17 Jamaluddin Al-Rumi, Al-Inayah Syarh Al-Hidayah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).
18 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun , Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid , t.t.
untuk  bersumpah  dan  di  tempat  kejadian  ditemukan laus, yaitu  indikasi  yang menunjukkan  tentang  kebenaran  tindak  pembunuhan  atau  terdapat  permusuhan  yang nyata  antara  horban  dan  yang  tertuduh,  maka  pihak  wali  yang  tertuduh  diminta  untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali dalam rangka menyangkal tuduhan yang ada. Jika tertuduh  tidak  mempunyai  wali  (keluarga)  maka  si  tertuduh  diminta  untuk  bersumpah sebanyak lima puluh kali 19 .
Jadi,  jika  ditemukan  korban  pembunuhan  yang  tidak  diketahui  siapa pembnuhnya, tetapi terdapa beberapa indicator mengenai pembunuhnya, baik indicator berupa  permusuhan  yang  terjadi  di  antara  korban  dan  yang  tertuduh  atau  korban ditemukan  di  tempat  tertuduh  atau  barang  bukti  pembunuhan  ditemukan  pada  orang yang  tertuduh,  maka  keluarga  korban  harus  bersumpah  sebanyak  lima  puluh  kali  atas ketetapan dan keabsahan dakwaan mereka. Apabila yang tertuduh mengingkari tuduhan, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali supaya dia bebas. Dan apabila dia mengingkari kembali maka hukum ditetapkan bedasarkan pengingkaran tersebut 20 .
Apabila  para  wali  korban  telah  mengucapkan  sumpah al-qasamah ,  dan  tertuduh  tidak mau bersumpahatau tidak mengingkari tuduhan,makavonis hukumnya adalah qisas jika ia  melakukan  pembunuhan  dengan  sengaja  dan  denda  berupa  diyat  jika  kasus pembunuhannya  semi  sengaja  atau  tersalah.  Adapun  pendapat  yang  masyhur  dalam mazhab  hukumannya  adalah  membayar diyat ,  dalam  bentuk  pembunuhan  apapun sengaja,  semu  sengaja  maupun  tersalah.  Sementara  dalam  mazhab  Hanabilah, hukumnya  adalah qisas jika  pembunuhan  sengaja,  dan  membayar diyat jika pembunuhan semi sengaja atau tersalah.

## Alqasamah Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan
Dalam sistem pembuktian pidana umum, saksi  merupakan salah satu  alat  bukti yang  sah.  Selain  itu  dalam  pidana  umum,  dikenal  istilah  saksi  mahkota,  yang  dapat menjadi  bukti  atas  suatu  tindak  pidana  pembunuhan  yang  kekurangan  alat  bukti. Meskipun  eksistensinya  tidak  pernah  disebutkan  dalam  KUHAP  secara  eksplisit  dan tegas, tetapi dalam prakteknya saksi mahkota ini sering dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum  sebagai  alat  bukti  saksi.  Kedudukan  sebanding  dengan  saksi-saksi  lainnya  dan
19 Mustafa Al-Khin, al-Fiqh al- Manhaji ‘ala Madhhab al -Imam al- Shafi ‘i, j. 2 dan 3 , Damshiq: Dar al-Qalam , 2008.
20 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam dkk., Syarah bulughul maram (Pustaka Azzam, 2006).
merupakan bagian dari alat bukti yang sah, selama memenuhi syarat-syarat diajukannya saksi dalam proses pembuktiannya dan bergantung pada bagaiamana hakim menimbang dan  menilai  tentang  syarat  formil  dan  materiil  diajukannya  saksi  tersebut,  serta relevansinya  dengan  alat  bukti  yang  lain. 21 Demikian  dalam  hukum  Islam  bila  terjadi suatu  kasus  pembunuhan,  akan  tetapi  keterangan  dan  petunjuk  yang  berkaitan  dengan kasus  tersebut  kurang,  maka  dalam  pidana  Islam  dapat  diberlakukan  suatu  ketentuan pembuktian  yang  disebut  dengan al-qasamah yang  notabene  merupakan  pembuktian pada zaman jahiliyah namun tetap diakomodir oleh ajaran Islam demi melindungi jiwa manusia,  supaya  korban  pembunuhan  yang  tidak  bukti  dan  atau  saksinya  tidak terabaikan begitu saja.
Pengertian Al-Qasamah
Qasamah )ةماسقلا( menurut Bahasa merupakan masdar dari kata )مسق( yang berarti لامجلاو نسحلا (bagus dan indah). Imam Haramain menceritakan bahwa qasamah menurut fuqaha adalah nama untuk sumpah; dan menurut ahli Bahasa adalah nama untuk orang yang  bersumpah.  Di  dalam  kitab  mu’jam  al  lugah  disebutkan  bahwa  qasamah  adalah sumpah  yang  diucapkan  penduduk  setempat  (tempat  ditemukannya  korban pembunuhan) 22 .
Secara  terminology, al-qasamah didefenisikan  oleh  Ibnu  Nujaim  sebagai sumpah  yang  diucapkan  oleh  penduduk  tempat  ditemukannya  korban  pembunuhan setiap mereka mengucapkan “wallahi (demi Allah) saya tidak membunuhnya dan tidak mengetahui  tentang  pembunuhannya.” 23 Menurut  Jamaluddin  Al-Rumi al-qasamah adalah  sumpah  yang  diucapkan  oleh  penduduk  sebuah  kampung  atau  desa  tempat ditemukannya korban pembunuhan setiap penduduk mengucapkan sumpah “demi Allah saya tidak membunuhnya dan saya tidak mengetahui  tentang pembunuhannya.” 24 Ibnu Rusyd mendefenisikan al-aqasamah sebagai sumpah yang diulang-ulang dalam tuntutan pembunuhan yaitu sumpah yang diucapkan sebanyak lima puluh sumpah dari keluraga (wali)  korban,sumpah  tersebut  juga  diucapkan  oleh  limapuluh  penduduk  tempat ditemukannya  korbayang  dipilih  oleh  wali  darah,  untuk  menyangkal  tuduhan
21 Hajairin,  “Konstruksi  Hukum  Dalam  Pembuktian  Unsur  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana,” Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. I, no. No. 1 (Maret 2017): 59 – 70.
22 Muhammad  Rawas  dan  Hamid  Shadiq, Mu’jam  al -Lughah  al-Fuqaha , Jordan:  Dar  al- Nafa’is (Jordan, 1985).
23 Zainuddin bin Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Dar al-Marifah, tt, t.t.).
24 Jamaluddin Al-Rumi, Al-Inayah Syarh Al-Hidayah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).
pembunuhan,  dengan  cara  mengucapkan  sumpah,  “Demi  Allah,  saya  tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pelaku” 25
Dakwaan al-qasamah berbeda  dengan  dakwaan-dakwaan  lainnya,  dia  antara perbedaannya  adalah  pertama, alqasamah sebenarnya  merupakan  sumpah  yang diarahkan  kepada  orang  yang  menuduh,  sementara  dakwaan-dakwaan  yang  lain,  bukti diarahkan  kepada  yang  menuduh  dan  sumpah  bagi  orang  yang  dituduh  sesuai  dengan hadist Nabi dari Abdullah bin Abbas Rasulllah SAW. Bersabda:

## َركنأ نم ىلع ُنيميلاو ، يِعّدُملا ىلع ةَنّيبلا
Artinya:  bagi  pendakwa  atau  penuduh  wajib  mendatangkan  bukti  dan  bagi yang  tertuduh  harus  bersumpah  jika  dia  mengingkari. Kedua, sumpah al- qasamah dilakukan  secara  berulang-ulang  sementara  dalam  dakwaan  yang  lainnya hanya dilakukan satu kali sumpah.
Menurut  jumhur,  yang  mengucapkan  sumpah al-qasamah adalah  para  wali korban untuk menguatkan tuduhan pembunuhan tehadap pelaku, jika terdapat sebagian dari  korban  yang  tidak  bersedia  untuk  bersumpah,  maka  wali  lainnya  yang mengambilalih sumpah sebagian mereka yang tidak bersedia bersumpah sehingga genap limapuluh sumpah, dan diyat yang menjadi haknya diberikan kepada wali korban yang bersedia  untuk  bersumpah.  Apabila  tidak  ada  satupun  dari  wali  korban  yang  bersedia untuk  bersumpah  dan  di  tempat  kejadian  ditemukan laus, yaitu  indikasi  yang menunjukkan  tentang  kebenaran  tindak  pembunuhan  atau  terdapat  permusuhan  yang nyata  antara  horban  dan  yang  tertuduh,  maka  pihak  wali  yang  tertuduh  diminta  untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali dalam rangka menyangkal tuduhan yang ada. Jika tertuduh  tidak  mempunyai  wali  (keluarga)  maka  si  tertuduh  diminta  untuk  bersumpah sebanyak lima puluh kali 26 .
Jadi,  jika  ditemukan  korban  pembunuhan  yang  tidak  diketahui  siapa pembnuhnya, tetapi terdapa beberapa indicator mengenai pembunuhnya, baik indicator berupa  permusuhan  yang  terjadi  di  antara  korban  dan  yang  tertuduh  atau  korban
25 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun , Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid , t.t.
26 Mustafa Al-Khin, al-Fiqh al- Manhaji ‘ala Madhhab al -Imam al- Shafi ‘i, j. 2 dan 3 , Damshiq: Dar al-Qalam , 2008.
ditemukan  di  tempat  tertuduh  atau  barang  bukti  pembunuhan  ditemukan  pada  orang yang  tertuduh,  maka  keluarga  korban  harus  bersumpah  sebanyak  lima  puluh  kali  atas ketetapan dan keabsahan dakwaan mereka. Apabila yang tertuduh mengingkari tuduhan, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali supaya dia bebas. Dan apabila dia mengingkari kembali maka hukum ditetapkan bedasarkan pengingkaran tersebut 27 .
Apabila  para  wali  korban  telah  mengucapkan  sumpah al-qasamah ,  dan  tertuduh  tidak mau bersumpahatau tidak mengingkari tuduhan,makavonis hukumnya adalah qisas jika ia  melakukan  pembunuhan  dengan  sengaja  dan  denda  berupa  diyat  jika  kasus pembunuhannya  semi  sengaja  atau  tersalah.  Adapun  pendapat  yang  masyhur  dalam mazhab  hukumannya  adalah  membayar diyat ,  dalam  bentuk  pembunuhan  apapun sengaja,  semu  sengaja  maupun  tersalah.  Sementara  dalam  mazhab  Hanabilah, hukumnya  adalah qisas jika  pembunuhan  sengaja,  dan  membayar diyat jika pembunuhan semi sengaja atau tersalah.
Pada  awalnya,  pembuktian al-qasamah dalam  tindak  pidana  pembunuhan merupakan salah satu pembuktian pada masa jahiliah, akan tetapi karena pembuktian ini dianggap  dapat  menjadi  alternatif  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  pambunuhan terutama yang pelakunya tidak diketahui, maka Islam menggunakan bentuk pembuktian ini, hal tersebut dapat ditemukan di dalam beberapa hadist Nabi tentang al-qasamah di antaranya hadist riwayat Muslim dari Yahya dan Rafi bin Khadij:
“ ِلْهَس  ْنَع  ٍراَسَي  ِنْب  ِرْيَشُب  ْنَع  ٍديِعَس  ُنْبا  َوُه َو ىَيْحَي  ْنَع  ٌثْيَل اَنَثَّدَح  ٍديِعَس  ُنْب ُةَبْيَتُق اَنَثَّدَح ِنْب
ْهَس  ُنْب ِ َّاللَّ ُدْبَع  َج َرَخ  َلَاَق اَمُهَّنَأ ٍجيِدَخ  ِنْب ِعِفا َر  ْنَع َو  َلاَق  ُتْبِسَح َو ىَيْحَي  َلاَق َةَمْثَح يِبَأ ِنْب  ِل َذِإ َّمُث  َكِلاَنُه اَم  ِضْعَب يِف اَق َّرَفَت  َرَبْيَخِب اَناَك اَذِإ ىَّتَح ٍدْي َز  ِنْب ِدوُعْسَم ُنْب ُةَصِ يَحُم َو ٍدْي َز ُةَصِ يَحُم ا
َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر ىَلِإ َلَبْقَأ َّمُث ُهَنَفَدَف  الًيِتَق ٍلْهَس  َنْب ِ َّاللَّ َدْبَع ُد ِجَي
ُنْب ُةَصِ ي َوُح َو  َوُه َمَّلَس َو ِهْي
َب ِحاَص َلْبَق َمَّلَكَتَيِل ِنَمْح َّرلا ُدْبَع  َبَهَذَف  ِم ْوَقْلا  َرَغْصَأ َناَك َو ٍلْهَس ُنْب ِنَمْح َّرلا ُدْبَع َو ٍدوُعْسَم َلاَقَف ِهْي
يِف  َرْبُكْلا  ْرِ بَك  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ  ُلوُس َر ُهَل
اَمُهَعَم  َمَّلَكَت َو ُهاَب ِحاَص  َمَّلَكَتَف  َتَمَصَف  ِ نِ سلا
وُفِلْحَتَأ ْمُهَل َلاَقَف ٍلْهَس  ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع َلَتْقَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َرِل او ُرَكَذَف
ااني ِمَي َنيِسْمَخ  َن
ْمُكَلِتاَق  ْوَأ ْمُكَب ِحاَص َنوُّق ِحَتْسَتَف
ااني ِمَي َنيِسْمَخِب ُدوُهَي ْمُكُئ ِرْبُتَف َلاَق ْدَهْشَن ْمَل َو  ُفِلْحَن  َفْيَك َو اوُلاَق
”
Artinya:
27 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam dkk., Syarah bulughul maram (Pustaka Azzam, 2006).
“ Telah  menceritakan  kepada  kami Qutaibah  bin  Sa'id telah  menceritakan kepada kami Laits, dari Yahya(yaitu Ibnu Sa'id), dari Busyair bin Yasar, dari Sahal  bin  Abu  Hatsmah - Yahya berkata:  dan  aku  mengira  dia berkata-  dari Rafi'  bin  Khadij bahwa  keduanya  berkata,  Abdullah  bin  Sahl  bin Zaid  dan  Muhayishah  bin  Mas'ud  bin  Zaid  pernah  melakukan  safar,  hingga ketika  mereka  sampai  di  Khaibar,  mereka  berdua  berpisah,  Tidak  beberapa lama Muhayishah mendapati Abdullah telah terbunuh, dia pun menguburkannya.  Sesudah  itu  dia  datang  menghadap  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  bersama-sama  dengan  Huwaishah  bin  Mas'ud  dan Abdurrahman  bin  Sahl.  Sedangkan  Abdurrahman  adalah  yang  paling  muda  di antara  mereka,  tetapi  Abdurrahman  yang  lebih  dahulu  berbicara  daripada saudara sepupunya itu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dahulukanlah  yang  lebih  tua  umurnya.  Maka  ia  pun  diam  dan  kedua saudaranya  lalu  angkat  bicara.  Keduanya  menceritakan  kepada  beliau  bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya  kepada  mereka:  Maukah  kalian  bersumpah  lima  puluh  kali?,  Jika kalian  mau  bersumpah,  maka  kalian  berhak  menuntut  balas  atas  kematian saudara  kalian.  Mereka  menjawab:  Bagaimana  kami  harus  bersumpah, sedangkan  kami  tidak  menyaksikan  terjadinya  pembunuhan  itu.  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  Jika  begitu  maka  orang-orang  Yahudi akan  bebas  dari  kalian  dengan  lima  puluh  sumpah  yang  mereka  lakukan. Mereka  menjawab:  Bagaimana  mungin  kami  dapat  menerima  sumpah  orang kafir  itu?,  melihat  kondisi  seperti  itu,  akhirnya  Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam memberikan diyatnya (tebusannya) .”
Selain  itu  bentuk  pengakuan  pengakuan  lain  yang  terdapat  dalam  keterangan hadis  Rasulullah  SAW,  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  Imam Muslim, dan Imam Al-Nasai dari Abu Salamah dan Sulaiman Ibn Yasar:
هيلع الله ىلص يبنلا باحصأ نم لجر نع ،راسي نب ناميلسو ،نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعو راصنلأا  نم  ملسو : يبنلا  نأ - ملسو  هيلع  الله  ىلص – " م  ىلع  ةماسقلا  رقأ
يف  هيلع  تناك  ا
ةيلهاجلا
"ملسمو دمحأ هاور
Artinya:  “ dari  Abu  Salamah  ibn  Abdurrahman  dan  Sulaiman  bin  Yasar  dari seorang  laki-laki  sahabat  Nabi  dari  kaum  Anshar  bahwasanya  Rasulullah  SAW. Menetapkan  (mengakui)  al-qasamah,  sebagaimana  yang  pernah  berlaku  pada  zaman jahiliyah. ”
Berdasarkan hadist di atas, mayoritas ulama fiqh yang terdiri dari fuqaha empat mazhab,  zhahiriyah  dan  Syiah  berpendapat  bahwa al-qasamah merupakan  alat  bukti dalam  tindak  pidana  pembunuhan  yang  diakui  secara  sah  dalam  Islam. 28 Selain  itu al- qasamah ini  sangat  mungkin  untuk  dapat  dijadikan  alternatif  dalam  menyelesaikan tindak  pidana  pembunuhan  yang  pelakunya  tidak  diketahui.  Karena  diantara  penyebab munculnya  perselisihan  pada  kedua  belah  pihak  adalah  merasa  tidak  adanya  solusi dalam  pengusutan  kasus  pembunuhan.  Pendapat  jumhur  yang  menyatakan  bolehnya menerapkan  alqasamah  diperkuat  oleh  hadist-hadist  lain,  yang  membahas  tentang Muhaishah dan Huwaishah ,  yang  telah  disebutkan  pada  pendahuluan.  Selain  itu, terdapat  hadis  lain  yang  peristiwanya  mirip  dengan  peristiwa Muhaishah dan Huwaishah , dan hadis ini menjadi dasar hukum yang memperkuat argumentasi jumhur ulama tentang alqasamah. Imam Al Bukhari meriwayatkan:
" انثدح ميعن  وبأ انثدح ديبع  نب  ديعس نع راسي  نب  ريشب نم  لًجر  نأ  معز راصنلأا لاقي هل ةمثح يبأ نب لهس هربخأ ىلإ اوقلطنا هموق نم ارفن نأ ربيخ مهدحأ اودجوو اهيف اوقرفتف
يبنلا ىلإ اوقلطناف لًتاق انملع لَو انلتق ام اولاق انبحاص متلتق دق مهيف دجو يذلل اولاقو لًيتق ىلإ انقلطنا الله لوسر اي اولاقف ملسو هيلع الله ىلص ربيخ لاقف لًيتق اندحأ اندجوف
ربكلا ربكلا نوفلحيف  لاق  ةنيب  انل  ام  اولاق  هلتق  نم  ىلع  ةنيبلاب  نوتأت  مهل  لاقف اولاق ىضرن  لَ ناميأب دوهيلا قدصلا لبإ نم ةئام هادوف همد لطبي نأ ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر هركف
"
Artinya:
“ telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Na’im,  Said  bin  Ubaid  dan  Basyar  bin Yasar  menceritakan  bahwa  sesungguhnya  seorang  laki-laki  dari  kaum  Anshar yang  bernama  Sahal  bin  Abi  Hatsmah  menceritakan  bahwa  sekelompok  orang dari  kaumnya  pergi  ka  Khaibar  dan  mereka  terpisah  di  sana,  lalu  mereka menemukan salah seorang dari rombongan mereka mati terbunuh. Lalu mereka berkata kepada penduduk setempat kalian telah membunuh teman kami, mereka menjawab: kami tidak membunuhnya dan kami tidak tau pembunuhnya. Mereka kemudian  berangkat  dan  menghadap  Rasulullah  SAW.  Lalu  mereka  berkata kepada Rasulullah SAW : ya Rasulullah, Kami pergi ke Khaibar kemudian kami menemukan salah seorang teman kami terbunuh, Nabi berkata: bicaralah yang
28 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh , Juz IV,(Suriah: Dar al-Fikr, 1989) , 1989.
paling  tua  umurnya  di  antara  kalian,  kemudian  Nabi  berkata  kepada  mereka: datanglah  kalian  dengan  membawa  saksi  atas  orang  yang  membunuhnya, mereka berkata:  kami tidak mempunyai  seorang saksipun.  Nabi  berkata: kalau begitu  mereka  harus  bersumpah,  mereka  berkata:  kami  tidak  suka  dengan sumpah  orang  yahudi.  Nabi  tidak  suka  membatalkan  qisasnya  lalu  Nabi membayarnya dengan seratus ekor unta yang diambil dari zakat. ”
Hadis-hadist yang telah disebutkan di atas, menunjukkan secara jelas bahwa al- qasamah benar-benar  digunakan  sebagai  salah  satu  metode  pembuktian  dalam  tindak pidana  pembunuhan  yang  tidak  diketahui  pelakunya  dan  tidak  ada  saksi  dalam  tindak pidana  tersebut.  Dan  hadist-hadist  yang  telah  disebutkan  di  atas  merupakan  hadist- hadist sahih yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
Sementara  itu  beberapa  ulama  lainnya  seperti  Abu  Qilabah,  Umar  bin  Abdul Aziz, Salim bin Abdullah berpendapat bahwa al-qasamah tidak dapat dijadikan sebagai alat  bukti,  mereka  beralasan  bahwa  pembuktian al-qasamah bertentangan  dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam diantarnya:
1. Menurut  Syariat  Islam,  seorang  muslim  tidak  boleh  bersumpah  kecuali  tentang  hal yang  ia  ketahui  secara  pasti  dan  ia  saksikan  dengan  mata  kepalanya  sendiri.  Al- Qasamah yang dilakukan oleh wali korban yang terbunuh tidak mengetahui dengan pasti  dan  tidak  menyaksikan  langsung  peristiwa  pembunuhan,  hal  ini  tentu bertentangan  dengan  prinsip  hukum  Islam.  Logika  di  atas  sesuai  dengan  apa  yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari :
“ bahwasanya  Abu  Qilabah  telah  menceritakan  bahwa  Umar  bin  Abdul  Aziz suatu  hari  membuka  singgasananya  bagi  rakyatnya,  lalu  beliau  mengizinkan rakyatnya  untuk  masuk,  lalu  mereka  masuk,  Maka  Umar  ibn  Abdul  'Aziz: berkata : bagaimana pendapat kalian tentang qasamah?, Abu Qilabah berkata: Kami menjawab tentang qasamah bahwa qishash dengan dasar qasamah adalah hak  (benar),  dan  hal  itu  telah  dilakukan  oleh  para  Khalifah.  Lalu  Umar  bin Abdul  'Aziz  berkata  kepadaku:  Bagaimana  pendapatmu  hai  Abu  Qilabah. Engkaulah  yang  menggelar  diskusi  ini  dengan  mereka.  Saya  menjawab:  Hai Amirul  mukminin,  anda  memiliki  prajurit    dan  pemimpin-pemimpin  Arab, bagaimana  pendapat  anda,  jika  Lima  puluh  orang  dari  mereka  menjadi  saksi atas  seorang  laki-laki  muhshan  di  Damaskus  bahwa  ia  berzina  tetapi  mereka tidak  melihatrrya,  apakah  anda  akan  merajamnya?  la  meniawab:  Tidak.  Saya
berkata  lagi:  bagaimana  pendapat  anda,  andai  kata  Lima  puluh  orang  dari mereka  menjadi  saksi  atas  seorang  laki-laki  di  Himisha  tetapi  mereka  tidak melihatnya.  Apakah  anda  akan  memotong  tangannya?,  ia  menjawab:  Tidak. Saya  berkata  lagi:  Demi  Allah,  Rasulullah  SAW  tidak  menghukum  bunuh seorang pun kecuali dalam salah satu dari tiga perkara, pertama seorang laki- laki yang membunuh karena menurutkan nafsunya, maka ia harus diqisas, kedua laki-laki  yang  berzina  dalam  keadaan  ihsan,  ketiga    laki  laki  yang  memerangi Allah dan Rasulnya dan keluar dari Islam ”.
2. Dalam Hukum Pidana Islam saksi merupakan hak penuntut, dan sumpah adalah hak tersangka.  Tetapi  dalam alqasamah justru  sumpah  terlebih  dahulu  dilakukan  oleh penuntut  (keluarga  korban),  maka  tentu  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dalam Hukum Pidana Islam
3. Hadist yang dijadikan dasar bagi kelompok yang menerima al-qasamah, merupakan salah  satu  strategi  Nabi  dalam  rangka  memperlunak  hukum  untuk  kemudian dihapuskan secara bertahap. Terlihat dari redaksi hadist-hadist tersebut yang bersifat penawaran  kepada  keluarga  korban  untuk  bersumpah.  Tetapi  keluarga  korban mempertanyakan  sumpah  tersebut  karena  mereka  tidak  menyaksikan  peristiwanya, jika Sunnah mengharuskan bersumpa meskipun mereka tidak menyaksikan peristiwa, maka Nabi pasti menyatakan bahwa hal ini adalah Sunnah. Jika demikian maka yang lebih utama adalah kembali kepada prinsip  pokok dalam syariat  Islam sebagaimana yang  telah  diuraikan.  Pendapat  ini  dijawab  oleh  ulama  yang  menerima alqasamah sebagai  salah  satu  metode  pembuktian.  Menurut  mereka  hadist  tentang alqasamah, merupakan  hadist  yang  bersdiri  sendiri  dan  dapat  mekhususkan  yang  umum, sebagaimana  hadist-hadist  mukhashisah  lainnya.  Hadist  tentang  al  qasamah merupakan  hadist  khusus  sehingga  tidak  bisa  dibatalkan  dengan  dalil  yang  bersifat umum. Dalam hal ini sebab diterimanya alqasamah adalah menjaga jiwa manusia 29 . Ketika  pembunuhan  bertambah  marak  dan  saksi  sangat  minim,  karena  mungkin dilakukan di tempat yang sunyi, maka Sunnah menjadikan al qasamah sebagai salah satu  metode  pembuktian  untuk  memelihara  jiwa  yang  hilang  tanpa  hak 30 .Kemudian
29 Wardi Muslich, “Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan,” Al-Qalam 11, no. 56 (1995): 47.
30 Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid,  terj.  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad Zaidun . 577
menurut As Syaukani pendapat fuqaha yang tidak menerima al-qasamah karena tidak sesuai prinsip pokok syariat,
Menurut  penulis,  metode  pembuktian  al-qasamah  memang  merupakan  metode yang  kontroversial,  karena  bertentangan  dengan  beberapa  prinsip-prinsip  yang  ada  di dalam syariat Islam. Akan tetapi di sisi lainnya dalam syariat Islam terdapat prinsip lain yang  merupakan  salah  satu maqashid  syariah kategori  dhaririyat  yaitu hifdzu  al  nafs (menjaga  jiwa) 31 .  Salah  satu  prinsip  jaminan  terhadap  jiwa,  jiwa  manusia  tidak  boleh hilang begitu saja tanpa  ada imbalan, metode pembuktian dengan al-qasamah merupa- kan  salah  satu  metode  yang  patut  dipertimbangkan,  terlebih  metode  ini  telah  dimple- mentasikan pada zaman Rasulullah SAW., meskipun berasal dari zaman jahiliyah.

## Mekanisme Penerapan Al-Qasamah

## Syarat-syarat al-Qasamah
Dalam  mekanisme  penerapan  suatu  hukum,  apalagi  itu  adalah  hukum  pidana islam/jinayah,  tentu  terdapat  syarat-syarat  yang  harus  diperhatikan  sebelum melaksanakan  keten-tuan  tersebut,  termasuk  dalam  sistem  pembuktian al-qasamah . syarat-yarat al-qasamah yaitu 32 :
1. Ada  indikasi  yang  menunjukan  kemungkinan  terjadinya  pembunuhan,  misalnya ditemukannya  pada  tubuh  korban  luka  bekaspukulan,  tikaman,  tebasan  atau  bekas cekikan,  jika  tidak  ditemukan  maka  alqasamah  tidak  dapat  diberlakukan  begitupula dengan  pembayaran diyat .  Karena  jika  pada  korban  tidak  ditemukan  bekas-bekas pembunuhan maka berarti zahirnya korban meninggal dunia dengan sendirinya.Kecuali dalam  kasus  korban yang diracuni,  maka dapat  dilakukan otopsi untuk membuktikan apakah korban meninggal karena racun atau tidak. Apabila ada darah  keluar  dari  mata  atau  telinganya,  maka  dapat  diberlakukan  al-qasamah  dan pembayaran diyat , karena biasanya darah tidak keluar bagian tubuh sepeti mata dan telinga kacuali disebabkan oleh tindakan penganiayaan 33 .
31 Islamul  Haq,  “ ةيمكحو ةيوغل  ةسارد( لتقلا ةميرج يف ةيببسلا ةقلًعلا ),” Langkawi:  Journal  of  The Association for Arabic and English 2, no. 1 (2016): 136–52.
32 M  Salahuddin  Almauludi,  “Al - Qasamah  Perspektif  Hadis  Nabi  (Kajian  Maudu  ‘i  terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
33 Muha mmad Rawwas Qal’ahji, “al - Mausu’ah al -Fiqhiyyah al- Muyassarah,” Beirut: Dar al-Nafais, j 2 (2000): 289.
2. Adanya laust (petunjuk)  yang  mengarah  kepada  seseorang,  yang  kemudian  bisa dianggap  sebagai  pelaku  pembunuhan,  misalnya  korban  ditemukan  di  halaman rumah musuhnya, syarat ini disebutkan oleh ulama Hanafiah.
3. Kemungkinan  terjadinya  pembunuhan  dari    yang  tertuduh.  Apabila  pembunuhan tidak  memungkinkan  terjadi  dari  yang  tertuduh  karena  factor  usia  atau  sakit  yang tidak memungkinkan ia melakukan pembunuhan, maka al qasamah tidak sah seperti dakwaan-dakwaan lainnya yang dibohongi oleh keberadaan panca indera. 34
4. Pelaku  pembunuhan  tidak  diketahui,  apabila  pelaku  pembunuhan  telah teridentifikasi, maka alqasamah tidak lagi diperlukan.
5. Korban  adalah  manusia,  karena  pembuktian  al  qasamah  tidak  berlaku  pada  kasus kematian binatang yang ditemukan dalam sebuah perkampungan.
6. Terdapat  dakwaan  yang  diajukan  oleh  para  wali  korban  ke  pengadilan.Karena al- qasamah merupakan  sumpah  dan  sumpah  tidak  dapat  dilaksanakantanpa  gugatan.
Disyaratkan pula bahwa semua wali korban harus satu katadalam dakwaan tersebut. Apabila  para  wali  korban  tidak  satu  kata  dalam  dakwaan,  maka  alqasamah  tidak dapat  diberlakukan.  Sebagai  contoh  jika  wali  korban  yang  pertama  melaporkan dakwaan bahwa yang membunuh  korban adalah  si  A secara sendiri, kemudian wali korban kedua melaporkan dakwaan bahwa yang membunuh korban adalah si B dan pembunuhan  dilakukan  secara  sendiri,  maka  dakwaan  tidak  dapat  diterima  karena terdapat kontradiksi dalam dakwaan 35 .
7. Si  tertuduh  menyangkal  dakwaan  yang  dujukan  kepadanya,  karena  pada  dasarnya sumpah  dilakukan  bagi  orang  yang  menyangkal  atau  mengingkari  tuduhan.  Oleh karena  itu  jiak  si  tertuduh  membenarkan  tuduhan  maka  al  qasamah  tidak  lagi diperlukan.
8. Adanya permintaan untuk dilakukannya al-qasamah . Karena al-qasamah merupakan sumpah,  sementara  sumpah  adalah  hak  si  pendakwa,  danhak  seseorang  dapat dipenuhi  jika  terdapat  tuntutan,  sebagaimana  yang  berlaku  dalam  sumpah-sumpah lainnya.
9. Tempat  korban  ditemukan  merupakan  sebuah  tempat  yang  bertuan.  Maksudnya termpat  tersebut  merupakan  milik  seseorang  atau  berada  di  bawah  kekuasaan
34 Al Bassam dkk., Syarah bulughul maram .Hlm. 207
35 Abu Abdillah Muhammad bin Al- Maqsidi dan Ahmad bin Abdul Hadi, “Ensiklopedi Hadits -Hadits Hukum, terj” (Suharjan dan Agus Ma’mun, Jakarta: Darus Sunnah Pr ess, 2013).
seseorang.milik  seseorang  atau  berada  di  bawah  genggaman  dan  kekuasaan seseorang.  Jikatidak,  maka  tidak  ada al-qasamah dan  tidak  pula  diyat.  Contohnya: Apabila korban ditemukan di suatu daerah kosong (misalnya di tangah padang pasir atau  di  tengah  hutan)  bukan  milik  siapapun,  maka  jika  letak  tempat  ditemukannya korban dekat dengan sebuah perkampungan yang sekiranya suara dapat terdengarkan dari perkampunga tersebut,maka penduduk yang ada di perkampungan tersebut wajib melakukan sumpah al qasamah .
Akan  tetapi  jika  lokasi  ditemukannya  korban  jauh  dari  perkampungan  yang sekiranya suara tidak dapat didengarkan dari perkampungan ke tempat ditemukannya korban,  maka  tidak  ada  seorang  pun  yangterkena  kewajiban al-qasamah dan  tidak pula kewajiban diyat , akan tetapidiyat korban dibayarkan dengan menggunakan harta dari bait  al-mal .  Contoh  lainnya  Jika  korban  ditemukan  di  tengah  sungai besarseperti Sungai kapuas, mahakam, dan Barito, maka tidak ada seorangpun yang terkena  kewajiban al-qasamah dan  tidak  pula  kewajiban diyat .Akan  tetapi,  diat korban dibayarkan dengan menggunakan harta dari baital-mal . Karena sungai besar bukan  milik  siapa  pun  dan  tidak  pula  beradadi  bawah  genggaman  dan  kekuasaan siapa pun. Jika korban ditemukan ditepi sungai atau di sebuah pulau, maka penduduk yang  ada  di  sekitar  sungai  atau  pulau  tersebut  dikenaka  kewajiban al-qasamah apabila  suara  dari  tempat  ditemukannya  korban  bisa  terdengar  di  perkampungan tempat tinggal mereka 36 .

## Cara Pelaksanaan Al-Qasamah
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  siapa  yang  pertama  kali  bersumpah  dalam pembuktian  al-qasamah,  apakah  sumpah  itu  terlebih  dahulu  diucapkan  oleh  keluarga korban ataukah kepada pihak yang tertuduh. Menurut ulama mazhab Hanafiah, sumpah pertamakali diberikan kepada pihak yang tertuduh (terdakwa), dalam hal ini penduduk di  mana  korban  pembunuhan  ditemukan.  Hal  ini  karena  sumpah  memang  seharusnya diucapkan  oleh  pihak  yang  terdakwa  yang  telah  ditunjuk  oleh  keluarga  korban  yang dituduh  telah  melakukan  pembunuhan  dengan  mengatakan“demi  Allah,  saya  tidak membunuhnya, dan saya tidak tahu siapa pelaku pembunuhan itu.”. argumentasi ulama mazhab Hanafiah adalah hadist riwayat Bukhari dan Abu Dawud, yang artinya:
36 Al-Khin, al-Fiqh al- Manhaji ‘ala Madhhab al -Imam al-Shafi ‘i, j. 2 dan 3 .Hlm. 317
“ Bahwasanya Rasulullah berkata terlebih dahulu kepada orang Yahudi, “Lima puluh orang laki-laki dari kalian bersumpah”, akan tetapi merekatidak bersedia bersumpah,  lantas  beliau  berkata  kepada  kepada  orang-orangAnshar, “Tetapkanlah  hak  kalian  (maksudnya,  bersumpahlah  kalian  untukmenetapkan hak kalian yang kalian tuduhkan atas orang-orang Yahudiitu)’, mereka berkata, “Apakah kami melakukan sumpah atas perkara yang ghaib wahai Rasulullah?”, lantas  Rasulullah  menetapkan  keharusanmembayar  diyat  atas  orang-orang Yahudi, sebab korban pembunuhan ituditemukan di tengah-tengah mereka ”.
Sadangkan  ulama  lainnya  seperti  ulama  dari  kalangan  mazhab  Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah serta Dawud Azh-Zhahiri, berpendapat bahwa yang pertama kali mengucapkan  sumpah al-qasamah adalah  keluarga  dari  korban  pembunuhan.  Mereka wajib  mengucapkan  sumpah  sebanyak  lima  puluh  kali,  atau  lima  puluh  orang  yang bersumpah  dan  menyatakan  bahwa  terdakwalah  yang  telah  membunuh  korban. Pendapat mereka didasarkan pada hadist dari Sahl ibn Abi Hatsmah ra. di atas yang di dalamnya  disebutkan,  “Lalu  Rasulullah  bersabda,“Apakah  kalian  bersedia  bersumpah dengan  sumpah  lima  puluh  orang  di  antarakalian?  Jika  bersedia,  kalian  berhak  atas  si pelaku  pembunuhan  saudara  kalian”.Yaitu,  setiap  wali  di  antara  para  wali  korban itubersumpah  di  hadapan  hakim  dan  pihak  terdakwa  serta  dilakukan  di  masjidagung seusai  shalat  pada  saat  banyak  orang  berkumpul  dengan  ucapan  sumpah,“Demi  Allah Zat Yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh korban dipukul oleh siFulan lalu korban pun mati”,  atau,  “Demi  Allah  Zat  Yang  tiada  Tuhan  selain  Dia,sungguh  korban  dibunuh oleh si Fulan”.
Sumpah al-qasamah juga disyaratkan harus mantap dan pasti yang menyatakan bahwa tersangka melakukan pembunuhan itu sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain,  ia  melakukannya  dengan  sengaja  atau  karena  kesalahan  (tidak  sengaja).  Sumpah dari  pihak  keluarga  korban  dimulai  dari  ahli  waris  laki-laki  sebagai ashabah dari korban.  Apabila  mereka  telah  bersumpah,  maka  hak  yang  wajib  atas  pembunuhan tersebut  dibebankan  kepada  seluruh  ahli  waris.  Jika  mereka  menarik  sumpah,  maka yang tertuduh harus bersumpah sebanyak lima puluh kali untuk membebaskan diri dari hukuman,  apabil  pihak  tertuduh  menolak  untuk  bersumpah  maka  dia  wajib  membayar diyat. Apabila  pihak  korban  menarik  sumpahnya  dan  mereka  tidak  menerima  sumpah dari pihak tertuduh maka diyatnya dibayarkan dari baitul mal 37 .
37 Al Bassam dkk., Syarah bulughul maram .Hlm. 208
Implikasi  hukum  dari  pelaksanaan al-qasamah adalah  sesuai  kesepakatan  para  ulama yaitu  diwajibkannya  diat,  apabila  kasus  pembunuhannya  adalah  pembunuhan  semi sengaja  atau  pembunuhan  tersalah  (tidak  sengaja).  Jika  pembunuhan  tersebut merupakan  pembunuhan  sengaja,  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukuman  yang dijatuhkan.  Menurut  Imam  Malik,  dan qaul  qadim dari  mazhab  Syafi’i,  serta  Imam Ahmad,  hukuman  yang  dijatuhkan  adalah  hukuman diyat ,  baik  pembunuhnya  sengaja maupun tidak sengaja.

## Kesimpulan
Perpaduan  konsep antara hukum pidana di Indonesia dan Pidana Islam/ Jinayah , termasuk  dalam  pembuktian  pidana  pembunuhan  seperti al - qasamah ini,  sebenarnya dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  objektifikasi.  Dengan  teori  ini  tadi,  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Hukum  Pidana  Islam  diupayakan  untuk  dapat diinternalisasikan  kedalam  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia. 38 Karena  secara prinsip,  ada  kesamaan  antara  pidana  umum  dan  pidana  Islam,  Syariat  Islam  sangat menghormati  kedudukan  jiwa  manusia,  bahkan  jiwa  (nyawa)  menusia  berada  pada derajat  yang  sangat  tinggi  dalam  Islam,  dalam  syariat  Islam  terdapat  prinsip  yang merupakan  salah  satu maqashid  syariah kategori dharuriyat yaitu hifdzu  al  nafs (menjaga  jiwa).  Salah  satu  prinsip  jaminan  terhadap  jiwa,  jiwa  manusia  tidak  boleh hilang  begitu  saja  tanpa  ada  imbalan,  metode  pembuktian  dengan  al-qasamah merupakan  salah  satu  metode  yang  patut  dipertimbangkan,  terlebih  metode  ini  telah dimplementasikan pada zaman Rasulullah SAW., meskipun awalnya berasal dari zaman jahiliyah.  Hikmah  Islam  mengakui  pembuktian al-qasamah adalah  untuk  melindungi jiwa  manusia  supaya  korban  pembunuhan  yang  tidak  ada  saksinya  tidak  diabaikan begitu  saja.  Meskipun  demikian  hukuman  tindak  pindana  yang  didasarkan  pada pembuktian al-qasamah harus  dibatasi,  yaitu  hukumannya  tidak  sampai  kepada hukuman qisas melinkah hanya dengan hukuman diyat .

## Daftar Pustaka
Ahmad Erani Yustika. Ekonomi Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
38 Marfuatul  Latifah,  “UPAYA  TRANSFORMASI  KONSEP  JARIMAH  QISASH -DIYAT  PADA  HUKUM POSITIF MELALUI R UU KUHP” 2, no. 1 (2011): 22.
Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir . Vol. II. Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000.
Arfan,  Abbas.  “Maqasid  Al -Syariah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam,  Analisis  Terhadap Pemikiran Jasser Auda.” Al-Manahij 07, no. 01 (Juli 2013).
Asshiddiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta: Konpress, 2014.
Auda,  Jasser. Al-Maqashid  Untuk  Pemula .  Diterjemahkan  oleh  Ali  Abdelmon`im.
Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
——— . Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah .  Diterjemahkan  oleh Rosidin dan ’Ali ’Abd el - Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
Badruzaman,  Abad.  “Dari  ‘Illah  Ke  Maqasid:  Formula  Dinamisasi  Hukum  Islam  Di  Era Kekinian    Melalui  Pengembangan  Konsep  Maqasid.” Ijtihad 14,  no.  01  (Juni 2014).
Balakina,  Olga,  dan  Donato  Masciandaro. Banking  Secrecy  And  Global  Finance .  New York: Palgrave Macmillan, 2015.
Chaikin,  David.  “Policy  And  Fiscal  Effects  Of  Swiss  Bank  Secrecy.” REVENUE  LAW JOURNAL 15, no. 01 (Januari 2005).
Faizin, Mu’adil. “Analisis Maqāṣid Asy- Syarī’ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses  Informasi  Perpajakan.”  Masters,  UIN  SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA, 2018.
Faizin, Mu’adil. “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi.” Al-Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017).
Faizin,  Mu’adil.  “The  Sha ria  Law  Politics  Law  in  Indonesia  Year  2008- 2017.” Adzkiya :
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 2 (1 September 2017).
Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
G.P,  M.Arskal  Salim. Etika  Intervensi  Negara  Perspektif    Etika  Politik  Ibnu  Taimiyah . Jakarta: Logos, 1998.
Hakim,  Muhammad  Lutfi.  “Pergeseran  Paradigma  Maqasid  Al - Syari’ah:  Dari  Klasik Sampai Kontemporer.” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016).
Hasan,  Mufti.  “Mekanisme  Penyelesaian  Ayat  Kontradiktif  Berbas is  Maqasid  Al- Shariah: Studi Terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama.” THEOLOGIA 28, no. 01 (Juni 2017).
Idris,  Miftah.  “ Kerahasiaan  Bank  Suatu  Tinjauan  Dalam  Aturan  Hukum  Perbankan Syariah  Di  Indoesia .” Al- Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic  Law 1,  no.  1  (20 Mei 2019).
Jundiani. Pengaturan  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .  Malang:  UIN  Malang Press, 2009.
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
Khariri.  “Penalaran  Hukum  Islam  (Upaya  Mensinergikan  Metode  al -Tsawabit  dan  al- Mutaghayyirat) .” Al-Manahij 10, no. 01 (Juni 2016).
Knobel, Andres, dan Markus Meinzer. “The End Of Bank Secrecy? Bridging The GapTo Effective Automatic Information Exchange.” Tax Justice Network , 10 November 2014.
Mahfud  MD",  Moh. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Maulidi.  “Metodologi  Ijtihad  Fikih  Kontemporer  (Telaah  Atas  Pemikiran  Yusuf  Al - Qaradawi).” Al-Manahij 8, no. 01 (Januari 2014).
Maulidi,  Maulidi.  “Paradigma  Progresif  dan  Maqashid  Syariah:  Manhaj  Baru Menemukan Hukum Responsif.” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, no. 2 (2015).
Muttaqin,  Muhammad  Ngizzul,  dan  Iffatin  Nur.  “Menelusuri  Jejak  Maqashid  Syari’ah Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali.” AHKAM 07, no. 01 (Juli 2019).
PERPU  No.  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan, (2017).
Rani,  Marnia.  “Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank.” SELAT 2, no. 1 (Oktober 2014).
———.  “ Perlindungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan  Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank ” 2, no. 1 (2014) .
Safriadi,  Safriadi.  “Kontribusi  Ibn  ‘Āsyūr  Dalam  Kajian  Maqāsid  Al - Syarī’ah.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (1 Februari 2016).
Samsul  Anwar.  “Teori Pertingkatan Norma Dalam  Ushul  Fikih.” Asy- Syir’ah 50,  no.  01 (Juni 2016).
Samuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi . Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
Surono,  Agus. Fiksi  Hukum  Dalam  Pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan . Jakarta: UAI, 2013.
Sutendi, Adrian. Hukum Pajak . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
Taimiyah, Ibn. Siyasah Syar’iyah . Diterjemahkan oleh Rofi’ Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
UU  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).
UU No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Menjadi Undang-Undang (2017).
UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
Wahyudi, Yudian. Hukum Islam Antara Filasafat Dan Politik . Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
Yaqin, Ainol. “Revitalisasi Maqashid Al - Syari’ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al- Thahir Ibnu ‘Asyur.” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah da n Hukum 50, no. 2 (2016).