## POTENSI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI PERMASALAHAN SAMPAH KOTA
(Studi kasus di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo)

## THE POTENTIAL COMMUNITY ISSUES IN THE CITY REDUCING WASTE
(Case Study In Surakarta, Karanganyar and Sukoharjo)
Rachman Djamal dan Wiwin Widiastuti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah email: rachman_djamal@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  potential  for  community  activities  in  the  city  waste  management  problems    is part of the research of integrated waste management in the city of Surakarta , Karanganyar and Sukoharjo in 2011 served to complement the advice and input in tackling the problems of waste management in Central Java. The method used in this study a descriptive analysis by  primary  data  (indept  interview,  discution  focused  group),  secondary  data  (waste regulation,  waste  statistics  and  the  results  of  studies).  The  results  showed  that  waste management  in  three  locations  have  been  referring  to  the  existing  regulation,  but  still  a lack of adequate funding, facilities, personnel executing the operation and management of an  integrated  waste  management  system  in  accordance  with  the  standard  operating procedure  .  Most  people  at  the  neighborhood  level,  residents,  village  has  conducted programs 3 R (reduse, reuse, and recycle) as a  potential community activities in  order  to reduce the waste management problems of the city. Therefore it is necessary to increase the participation of  the community through increased implementation  of  outreach programs  - education and training - pilot project using existing institutions such PKK (empowering the livelihoods  of  families),  Karang  Taruna  and  others  in  order  to  expand  the  scope implementation of the program  3 R. Increasing the intensity of community participation in the city 's waste management needs to be linked to integrated waste management programs through government collaboration, the University/R&D institutions and private institution.
Keyword:  The  role  of  the  community,  waste  management,  program  3R  (reduce,  reuse, recycle)

## PENDAHULUAN
Masalah yang sering muncul dalam penanganan  sampah  perkotaan  adalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang layak untuk pembuangan  sampah.  Untuk  mendapatkan tingkat  efektifitas  dan  efisiensi  dalam penanganan  sampah  di  perkotaan  maka dalam pengelolaan sampah harus dilakukan  antara  lain  dengan  menerapkan prinsip-prinsip reduce (pengurangi  dan
memilah  jumlah  sampah  yang  dibuang), reuse (memanfaatkan sampah seperti untuk pupuk,  bahan  kerajinan  tangan,  dll),  dan recycle (mendaur  ulang  sampah  menjadi produk  yang  berguna  seperti  BBM/bahan bakar  minyak  dari  bahan  sampah).  Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemilihan  metode  dan  teknologi  yang tepat,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  di daerah  sumber  sampah  dan  kerjasama antar lembaga terkait. Selain itu diperlukan
aspek  hukum  sebagai  pedoman  berupa peraturan  penanggulangan  pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.
Pengelolaan sampah di Kota Surakarta  saat  ini  menggunakan  sistem sanitary landfill (membuang dan menumpuk  sampah  ke  satu  lokasi  yang cekung,  memadatkan  sampah  dan  ditutup dengan  tanah)  di  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA)  Putri  Cempo.  Dari  laporan pengelolaan  sampah  tahun  2011  di  daerah ini, volume produksi sampah kota mencapai  260  ton  per  hari.    TPA  dengan luas 17 hektar tersebut telah overload sejak lebih  dari  lima  tahun  silam,    tetapi pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo sampai  dengan  saat  ini  masih  tetap dilakukan  hingga  ketinggian  tumpukan sampah  mencapai  empat  kali  lipat  dari batas ideal 1-2 meter.
Selanjutnya  penanganan  sampah  di Kabupaten Karanganyar juga menggunakan  sistem sanitary  landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari  yang  luasnya  sekitar  3,58  ha. TPA Sukosari sampai dengan saat penelitian    secara  teknis  telah  dinyatakan penuh  dengan  sampah  sehingga  tidak memungkinkan  untuk  menambah  buangan sampah. Untuk
pengembangan penanganan  sampah  yang  lebih  baik  dan mengantisipasi  pertumbuhan  penduduk  di Kabupaten  Karanganyar    memerlukan adanya  penaganan  sampah  secara  terpadu dengan  perluasan  atau  pembuatan  TPA baru.
Kemudian  penanganan  kebersihan di  Kabupaten  Sukoharjo  saat  ini  baru dilakukan  di  tiga  kota  kecamatan,  dan pengangkutan  sampah    baru  mampu    4 (empat)  kota  kecamatan,  dan  9  (sembilan) pasar  dari  12  kecamatan  se  Kabupaten Sukoharjo.    Rata-rata  produksi  volume sampah  perhari  di  daerah  ini  176,70  m3, sedangkan rata-rata volume sampah terangkut  perhari    hanya  105  m3  sehingga terdapat  sampah  tak  terangkut  sebesar
71,70  m3/hari.    Hal  ini  mengakibatkan akumulasi  sampah  di  TPS-TPS  karena tidak  dapat  terangkut  ke  TPA  sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan.
Permasalahan
pengembangan
penanganan  sampah  di  ke  tiga  daerah tersebut  adalah  keterbatasan  biaya,  sarana, tenaga,  serta  managemen  penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah perkotaan di ketiga derah ini pada dasarnya memerlukan evaluasi  secara periodik guna mengembangkan penananganan lebih lanjut. Salah satu pengembangan penanganan sampah kota yang belum secra luas  dilakukan  adalah  dengan  pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat.
Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang  melibatkan  masyarakat  harus  ini harus dilakukan untuk mengurangai permasalahan  pengelolaan  samapah  kota. Sistem  pengelolaan  sampah  terpadu  dapat berbasis  masyarakat  ( community-based ) ataupun  berbasis  bisnis  ( privatization- based )  tergantung  dari  kondisi  sosial  dan fisik daerah.
Untuk memberikan masukan dalam usaha  penanganan  sampah  secara  terpadu yang melibatkan masyarakat  di Kota Solo, Kabupaten  Karanganyar  dan  kabupaten Sukaharjo telah dilakukan penelitian Pengelolaan  sampah  oleh  masyarakat dimulai dari kegiatan pewadahan,
pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan sampai kegiatan pembuangan akhir. Dalam tulisan  ini  khusus  menyajikan  informasi potensi  masyarakat  dalam  menangani sampah.  Dengan  harapan  menjadi  salah satu  masukan  untuk  membuat  kebijakan mereduksi jumlah sampah yang diproduksi sumber  sampah  mulai  dari  tingkat  rumah tangga  dan  pasar  ke  tempat  pembuangan sampah  sementara  sampai  di  tempat pembuangan akhir.

## METODA  PENELITIAN
Kegiatan  penelitian  pengelolaan sampah  kota  terpadu,  studi  kasus  di  Kota Surakarta,  Kabupaten  Karanganyar  dan Sukoharjo  ini    dilaksanakan  pada  bulan Februari  sampai  dengan  Mei  tahun  2011, dimulai dari kegiatan inventarisasi permasalahan  penanganan  sampah  kota, menyusun  proposal,  riset  desain,  pra- survai,  survai  lapangan,  interview,  indept interview, FGD ( focused group discution ), pemeriksaan data, input data dan pengolahan data (tabulasi), analisa diskriptif  dan penyusunan laporan. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  :  1)  data  primer berasal  dari  hasil  pengamatan  lapangan, wawancara,  isian  kuesioner  dan    FGD;  2) data sekunder  yang berasal  dari dinas atau instansi terkait.  Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  :  a)  Pengamatan langsung/observasi  (di  lokasi  RT/rumah tangga,  Pasar,  TPS/tempat  pembuangan sementara, TPA/tempat pembuangan akhir, sistem  panganan  sampah,  dan  pengelolaan peralatan  kerja);  b)  Wawancara    terkait dengan  cara pengelolaan sampah dari asal sampah  ke TPS hingga TPA,  pelaksanaan 3  R  ( reduce,  reuse,  recycle ),  pendanaan,
SDM  pengelola,  potensi  pengelolaan  ke depan. c) FGD tentang kebijakan persampahan  yang  telah  ada,  pelaksanaan regulasi, kendala/masalah pengelolaan persampahan,  potensi  kerjasama  wilayah dalam penanganan sampah.
Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  stakeholder  persampahan  di  Kota Surakarta,  Kabupaten  Karanganyar  dan Sukoharjo.    Sedangkan  sampel  penelitian adalah: a) pengelola sampah di tingkat RT dan  pasar    di  masing-masing  lokasi penelitian; b) petugas pengelola sampah di TPS  dan  TPA.    Jumlah  sampel  20  -  21 responden  dipilih  sesuai  dengan  kriteria pengelolaan  sampah  kota  di  masing- masing lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Penanganan Sampah Penanganan sampah  di tingkat  RT, Pasar  ke TPS  sampai  di TPA
Peralatan  yang  digunakan  untuk mengangkut  sampah  dari  sumber  sampah rumah  tangga  dan  membuang  ke  TPS  di Kota Surakarta adalah Gerobag dorong dan tarik  yang  sebagian  besar  kondisinya memerlukan perbaikan untuk dapat dipergunakan  secara  baik.    Sebagian peralatan  tersebut  dalam  keadaan  rusak dan  tidak  dapat  dipergunakan.  Sarana angkut  lainnya  menggunakan  Gerobag bermotor  yang  sebagian  dalam  laik  pakai dan sebagian memerlukan perbaikan.
Sarana  angkut  buang  sampah  dari sumber sampah pasar ke TPS juga  berupa Gerobag  dorong  dan  tarik  yang  sebagian besar  dalam  kondisi  baik  dan  sebagian memerlukan  perbaikan.    Sedangkan  untuk mengambil  sampah  dari  dari  los  pedagang dalam  pasar  menggunakan  Keranjang bambu,  sebagian  menggunakan  sarana angkut  Gerobag  motor  yang  kondisinya masih cukup baik, dan sebagian memerlukan  perbaikan  dan    ada  yang rusak.
Besarnya  iuran  bulanan  warga masyarakat untuk kebersihan dan persampahan di Kota Surakarta diharapkan oleh    sebanyak  55,00%  responden  dapat membayar  iuran  kebersihan  Rp  2.500,-  – 3.000,-/bulannya.    Sebanyak  20,00% responden  mengharapkan  membayar  Rp 10.000,-/bulan sedangkan
25,00%
responden  menghendaki  membayar  iuran kebersihan  berkisar  antara  Rp  5.000,- setiap bulannya.
Penanganan  sampah  di  tingkat  RT (rumah  tangga)    umumnya    menggunakan 5  sampai  6  orang  petugas  pengangkut sampah  untuk  membuang  sampah  dari sumber  sampah  rumah  tangga  ke  tempat pembuangan  sampah  sementara  (TPS) terdekat.  Jumlah  tenaga  angkut  untuk membuang  sampah  di  lingkungan  pasar  di
Kota Surakarta sebanyak 75,00% responden  menyarankan    dilakukan  oleh 7-8  orang  tenaga,  sedangkan  25,00% responden menyatakan harus mempekerjakan lebih dari 10 orang tenaga untuk mengangkut dan membuang sampah.
Jumlah  tenaga  pengangkut  sampah dari  TPS  ke  TPA  di  Kabupaten  Surakarta, seluruh  responden  menyatakan  jumlah tenaga pengelola sampah yang mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA  adalah  sejumlah  5-6  orang tenaga  pengangkut  yang  terdiri  dari  1 orang  sopir  truck  dan  4-5  orang  pembantu pengangkut sampah.  Alat yang digunakan untuk mengangkut dan membuang sampah dari TPS ke TPA adalah dump truck (truk yang  isinya  dapat  dikosongkan  tanpa penanganan) yang  kondisi umumnya baik, keranjang,  garuk/ganco  dan  sapu  yang umumnya masih dalam kondisi baik.
Kemudian  frekuensi  membuang sampah  dari  sumber  sampah  ke  TPS terdekat  di  Kota  Surakarta    2  –  3  kali sehari.    Waktu  pembuangan  sampah  oleh petugas  angkut  buang  sampah  ke  TPS terdekat  di  Kota  Surakarta  setiap  harinya diharapkan  oleh  50,00%  responden    pada pukul  08.00–10.00  WIB.    Sedangkan 50,00%  responden  lainnya  menghendaki waktu  angkut  dan  membuang  sampah  ke TPS pada pukul 10.30–14.30 WIB.
Frekuensi pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS ke TPA per hari sebanyak 50,00% responden menghendaki  mengangkut dan membuang sampah  2  kali    sehari,  sedangkan  50,00% responden  menghendaki  petugas  angkut buang sampah dari TPS ke TPA  sebanyak 3  kali  sehari.  Waktu  pembuangan  sampah oleh  petugas  angkut  buang  sampah  dari tempat  pembuangan  sampah  sementara (TPS)  ke  TPA  di  Kota  Surakarta  setiap harinya diharapkan oleh 50,00% responden pada pukul 08.00 – 10.00 WIB. Sedangkan 50,00% responden menghendaki
mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA  pada  pukul  10.30  –  14.00 WIB. Di Kabupaten Karanganyar, pendapat responden tentang petugas pengelola sampah dari sumber sampah RT ke  TPS  diperoleh  data  sebanyak  50,00% responden  pengelolaan  sampah  di  tingkat Rukun  Tetangga  sampai  ke  TPS  terdekat disarankan  menggunakan  3  -  4  orang petugas.  Sebanyak  33,33%  responden menusulkan  menggunakan  cukup  1-2 orang  tenaga  saja  untuk  mengangkut  dan membuang sampah dari sumber sampah ke TPS.  Sedangkan  16,67%  responden  lain menyarankan lebih baik menggunakan  7-8 orang.
Untuk jumlah tenaga angkut  buang sampah  di  lingkungan  pasar  di  Kabupaten Karanganyar  oleh    66,67%    responden menyatakan  perlu  mempekerjakan  5-6 orang tenaga, sedangkan 16,67%
responden perlu mempekerjakan 3-4 orang dan  sisanya  perlu  mempekerjakan  1-2 orang  untuk mengelola sampah di pasar.
Jumlah,  jenis  dan  kondisi  sarana prasarana  angkut  buang  sampah  dari sumber  sampah  rumah  tangga  ke  TPS adalah  peralatan  yang  digunakan  untuk mengangkut  sampah  dari  sumber  sampah rumah  tangga  dan  membuang  ke  TPS adalah  Gerobag  dorong  dan  tarik  yang sebagian  besar  masih  dalam  kondisi  baik. Peralatan  lain  yang  digunakan  adalah container yang  sering ditempatkan di TPS yang  kondisinya  cukup  baik.    Untuk mengambil  sampah  dari  los  pedagang pasar  menggunakan  Keranjang  bambu. Sarana  angkut  buang  sampah  dari  pasar dan rumah tangga ke TPS adalah  Gerobag motor yang semuanya dalam kondisi baik.
Frekuensi pengangkutan dan pembuangan  sampah  dari  sumber  sampah rumah  tangga  ke  TPS  tiap  hari  disarankan oleh    50,00  %  responden  1-  2  kali  sehari, dan  50,00%  responden  lain  menyatakan petugas angkut buang sampah mengangkut
dan  membuang  sampah    3-4  kali  sehari. Kemudian  waktu  pembuangan  sampah oleh  petugas  angkut  buang  sampah  ke tempat  pembuangan  sampah  sementara (TPS)  terdekat  di  Kabupaten  Karanganyar setiap  harinya  disarankan    oleh  45,45% responden  dilakukan    pada  pukul  04.00  – 10.00  WIB,  sebanyak  36,36%  responden lainnya  menyatakan  mengangkut  dan membuang  sampah  ke  TPS  pada  pukul 10.30  –  14.00  WIB.  Sedangkan  9,09% responden lainnya menyatakan mengangkut  dan  membuang  sampah  ke TPS  pada  pukul  14.30  –  17.30  WIB  dan diatas pukul 17.30 WIB.
Sedangkan  besarnya  iuran  bulanan warga masyarakat untuk mengelola kebersihan dan persampahan tingkat Rukun  Tetangga  (RT)    di  Kabupaten Karanganyar  diharapkan  oleh s eluruh responden  hanya  membayar  iuran  Rp 5.000,-/bulannya.
Jumlah,  jenis  dan  kondisi  sarana prasarana  angkut  buang  sampah  dari  TPS ke TPA di  Kabupaten Karanganyar adalah peralatan yang digunakan untuk mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA  adalah dump  truck yang seluruhnya  dalam  kondisi  baik,  truk  bak dalam  kondisi  perlu  perbaikan,  container yang  sebagian  dalam  kondisi  perlu perbaikan serta armroll yang dalam kondisi baik.
Frekuensi pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS ke TPA per hari  adalah  sebanyak  42,86%  dari  petugas angkut buang sampah dari TPS ke TPA di Kabupaten  Karanganyar  mengangkut  dan membuang sampah  2 kali  sehari ke TPA , 28,57%  responden  petugas  angkut  buang sampah  dari  TPS  ke  TPA    membuang sampah ke TPS 1 kali sehari, hal ini terjadi untuk  lokasi-lokasi  TPS  yang  jauh  dari TPA. Sedangkan 14,29% responden lainnya masing-masing
menyatakan membuang  ke  TPA  sampai  3  kali  sehari dan  lebih  dari  4  kali  sehari  terutama
untyuk  lokasi-lokasi  TPS  yang  tidak berjarak terlalu jauh dari TPA.
Waktu  pembuangan  sampah  oleh petugas  angkut  buang  sampah  dari  tempat pembuangan  sampah  sementara  (TPS)  ke TPA  di  Kabupaten  Karanganyar  setiap harinya adalah sebanyak 50% dari petugas angkut buang sampah dari TPS ke TPA di Kabupaten  Karanganyar  setiap  harinya mengangkut dan membuang  sampah pada pukul  05.00  –  10.00  WIB,  30%  lainnya mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA  pada  pukul  10-30  –  14.00 WIB. Sedangkan 20% sisanya mengangkut dan  membuang  sampah  dari  TPS  ke  TPA pada  pukul  14-30  –  16.30  WIB,  yang biasanya  merupakan  pembuangan  sampah ke  TPA  tahap  kedua  dari  TPS  yang berlokasi tidak terlalu jauh dari TPA.
Di  Kabupaten  Sukoharjo.  jumlah pengelola  sampah  di  tingkat  RT  (rumah tangga)  di  saatu  kelurahan  menggunakan tenaga  1  sampai  4  orang  petugas pengangkut  sampah  untuk  membuang  dari asal  sampah    ke  tempat  pembuangan sementara (TPS) sampah terdekat.
Peralatan yang digunakan untuk mengangkut  dan  membuang  sampah  dari sumber  sampah  rumah  tangga    ke  TPS adalah Gerobag dorong, Gerobag tarik dan Gerobag motor yang rata-rata masih dalam kondisi baik.
Sarana  angkut  buang  sampah  dari sumber  sampah  pasar  ke  TPS  sebagian besar  berupa  Gerobag  dorong  dan  tarik, sedangkan  untuk  mengambil  sampah  dari dari los pedagang dalam pasar menggunakan  Keranjang  bambu.  Di  area pasar    terdapat container yang  merupakan tempat  penampungan  sampah  sementara, untuk  kemudian  setiap  harinya  diambil menggunakan armroll  truck oleh  petugas pengelola sampah dari TPS ke TPA.
Jumlah  tenaga  pengangkut  sampah dari TPS ke TPA di  Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42,86% dari responden menyatakan  jumlah  tenaga  pengelola
sampah  yang  mengangkut  dan  membuang sampah dari TPS ke TPA adalah sejumlah 3-4  orang  tenaga  pengangkut  yang  terdiri dari  1  orang  sopir  truck  dan  2-3  orang pembantu  pengangkut  sampah  dan  kernet. Sedangkan 28,57% responden menyatakan tenaga pengangkut buang sampah dari TPS ke TPA adalah lebih dari 8 orang termasuk sopir.  Sebanyak  14,29%  responden  lain masing-masing  menyatakan  jumlah  tenaga pengelola  sampah  yang  mengangkut  dan membuang  sampah  dari  TPS  ke  TPA adalah sejumlah 1-2 orang dan 5-6 orang.
Frekuensi pengangkutan dan pembuangan  sampah  dari  sumber  sampah rumah tangga ke TPS per hari, rata-rata  1– 2  kali  sehari.    Kemudian  jumlah  tenaga angkut  buang  sampah  di  lingkungan  pasar di  Kabupaten Sukoharjo  sebanyak 50,00% responden
menyatakan
sebaiknya mempekerjakan  3  -  4  orang  tenaga  angkut buang sampah untuk mengelola sampah di pasar, sedangkan 33,33% responden menyatakan sebaiknya mempekerjakan 5-6 orang  petugas  dan    16,67  %  responden menyatakan menyatakan
cukup mempekerjakan  1  orang  saja  untuk  tenaga angkut  buang  sampah  dan    mengelola sampah di lingkungan pasar.
Jumlah  tenaga  pengangkut  sampah dari TPS ke TPA di Kabupaten Sukoharjo, sebanyak  75,00%  responden  menyatakan jumlah  tenaga  pengelola  sampah  yang mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA    sebaiknya  5-6  orang  untuk tenaga  pengangkut,  sebanyak  4-5  orang pelaksana pengangkut sampah.  Sedangkan 12,50%  responden memandang lebih baik jika  tenaga  pengangkut  buang  sampah sebanyak 7-8 orang atau lebih dari 8 orang.
Kemudian  waktu  angkut  –  buang sampah  dari  RT  ke  TPS  setiap  hari responden  menyarankan      pada  pukul 04.00–10.00  WIB.    Sedangkan  sebagian responden (50,00%) menyatakan
mengangkut  dan  membuang  sampah  dari lingkungan  RT  ke  TPS  mengusulkan  pada
pukul 14.30–17.30 WIB. Pengertian jumlah  dan  waktu  pengangkutan  sampah dari  TPS  ke  TPA  tersebut  bagi  responden adalah  agar  tidak  terjadi  penumpukan sampah di tempat penampungan sampah di RT  yang  menyebabkan  terjadinya  kondisi yang kotor, bau dan tidak sehat.
Demikian  juga  waktu  pembuangan sampah oleh petugas angkut buang sampah dari tempat pembuangan sampah sementara  (TPS)  ke  TPA  di  Kabupaten Sukoharjo setiap harinya sebanyak 61,54% responden menyatakan
sebaiknnya membuang  sampah  pada  pada  pukul 05.00–10.00  WIB.  Sedangkan  38,46% menyarankan  mengangkut dan membuang sampah  dari  TPS  ke  TPA  sebaiknya  pada pukul  10-30  –  14.00  WIB.    Jumlah  dan waktu  pengangkutan  sampah  dari  TPS  ke TPA  ini  terkait  dengan  harapan  responden bahwa  agar  didak  terjadi  penumpukan sampah  di  TPS  yang  menyebabkan tumpukan  sampah  berserakan    sehingga menggangu  keindahan  dan  kesehatan lingkungan.
Terkait  dengan  besarnya  iuran kebersihan  di  pasar  kabupaten  Sukoharjo bersasarkan pada luasan kios yang digunakan untuk berjualan, rata-rata sebesar  Rp  50/m  kios  per  hari.  Sedangkan besarnya  iuran  bulanan  warga  masyarakat untuk  kebersihan  dan  persampahan  di tingkat  RT  dan  kelurahan  di  Kabupaten Sukoharjo  sesbanyak  50,00%  responden menyarankan  membayar  iuran    Rp 5.000/bulannya.    Sebanyak  25,00  % responden menyatakan
sebaiknya membayar  iuran  sampah  Rp  10.000/bulan sedangkan  25,00  %  sisanya  menyatakan sebaiknya  membayar  iuran  kebersihan berkisar  antara  Rp  10.000  –  15.000  setiap bulannya.
Harapan responden semakain banyak  tenaga  yang  menangani  samlah  di lingkungan  RT  dan  Kelurahan  akan semakin  baik  kebersian  lingkungan,  akan tetapi semakin banyak tenaga yang terlibat
akan  semakin  banyak  pula  biaya  untuk mengupah,    oleh  karenan  itu  untuk menetapkan iuran sampah dan menentukan jumlah tenaga angkut harus juga dipertimbangkan perkiraan jumlah sampah yang  di  buang  warga  masyarakat  serta kemampuan keuangan warga. Agar supaya lebih proporsional penetapan tersebut perlu di rembung ditingkat warga/kelurahan.
Peralatan  yang  digunakan  untuk mengangkut  dan  membuang  sampah  dari TPS  ke  TPA  adalah    dump  truck  yang kondisinya umumnya baik, tetapi container (bak  sampah  dari  besi)  yang  berfungsi sebgai TPS sebagian sebagian sudah dalam kondisi  rusak  dan  alat  armroll  untuk mengumpulkan dan menindahkan tumpukan  sampah  umumnya  secara  teknis memerlukan perbaikan. Frekuensi pengangkutan  dan  pembuangan  sampah dari  TPS  ke  TPA sebanyak  50% responden  menyatakan  sebaiknya  petugas angkut  buang  sampah    sekali  kali    sehari, sebanyak  37,50%  responden  menyatakan sebaiknya  petugas  angkut  membuang sampah ke TPA    2 kali  sehari dan sisanya sebanyak  12,50%  responden  menyatakan sebaiknya  membuang  ke  TPA  sampai  3 kali sehari.
Jumlah tenaga angkut, waktu angkut, dan  frekuensi angkut yang diharapkan  masyarakat  di  ke  tiga  lokasi penelitian sebenarnya bukan jumlah, waktu,  dan  frekuensi  angkut  sampah  dari RT  ke  TPS,    tetapi  kebersihan  lingkungan di  TR  dan  TPS  dapat  terlaksana,  oleh karenannya  penanganan  sampah  ditingkat RT  dan  TPS    ini    memerlukan  penerapan managemen penanganan sampah yang baik agar lebih efektif dan efisien.
Responden  di  ke  tiga  wilayah penelitian  yang  menyarankan  frekuensi dan waktu angkut sampah perlu ditingkatkan  pada dasarnya  berharap agar sampah  di    tingkat  RT,  Pasar  dan  TPS disekitar  pemukiman  bahkan  ditepi  jalam dapat  dapat  terambil  sehingga  terlihat
bersih dan rapih.   Terkait dengan harapan responden  tentang    semakain  banyak tenaga yang menangani sampah di lingkungan  RT  dan  Kelurahan  diharapkan akan  semakin  baik  tingkat  kebersihan lingkungan.    Konsekuensi    banyak  tenaga yang  terlibat  dalam  penanganan  sampah tentu  akan  semakin  banyak  pula  biaya untuk  mengupah.    Oleh  karenan  itu  untuk menetapkan  jumlah  iuran  sampah  dan menentukan  jumlah  tenaga  angkut  harus juga dipertimbangkan berdasarkan perkiraan  jumlah  sampah  yang  di  buang warga masyarakat serta kemampuan keuangan warga.
Komposisi Sampah
dan Peran

## Kelembagaan Masyarakat
Jenis  sampah  yang  dibuang  oleh warga  masyarakat  di  Kota  Surakarta adalah sejumlah 25,71% responden menyatakan sampah yang banyak dihasilkan  adalah  sisa  makanan  dan  buah, 22,86%  responden  menyatakan  banyak menghasilkan sampah plastik dan dedaunan.  Sedangkan  20,00%  responden menyatakan  kebanyakan  sampah  berupa kertas,  kardus  dan  8,57%  responden sisanya menyatakan sampah RT terdiri dari kaca, besi dan kaleng.
Pelaksanaan pengurangan,
pemilahan dan pemrosesan kembali sampah  (3R)  oleh  masyarakat  di  Kota Surakarta  selama  ini  dinyatakan  oleh sebanyak  77,78%  responden    belum melaksanakan program 3R. Sebesar 16,67%  responden  menyatakan  sudah melaksanakan  program  3R  dan  sebesar 5,56  %  responden  menyatakan  sudah melaksanakan program 3 R.
Ke depan prospek penerapan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan  kembali  sampah  (3R)  di masyarakat  dinyatakan  oleh  sebanyak 88,89% responden optimis bisa melaksanakan  program  3R,  sedangkan 11,11% sisanya menyatakan bahwa
program  3R  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh warga masyarakat.
Peran organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna diperlukan  untuk  mendorong  pelaksanaan penerapan program pengurangan,
pemilahan dan pemrosesan kembali sampah  (3R)  di  masyarakat  yang  selama ini sebanyak 66,67%
responden menyatakan  bahwa  organisasi  masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna berpotensi besar untuk berperan aktif dalam mendorong  pelaksanaan  program  3R  di masyarakat.
Sebanyak  22,22%  dari  responden menyatakan  bahwa  organisasi  masyarakat seperti  PKK    dan  Karang  Taruna  belum berperan  mendorong  masyarakat  dalam melaksanakan  program  3R.  Sedangkan 11,11%  responden  sisanya  menyatakan bahwa  organisasi  masyarakat  PKK  dan Karang  Taruna  sudah  berperan  dalam melaksanakan program 3R di masyarakat.
Dari  data  dan  informasi  tersebut, kelembagaan  masyarakat  seperti  PKK  dan Karang  Taruna  di  wilyah  Kota  Surakarta perlu  didorong  pemerintah  kota  untuk menggerakan  masyarakat  yang  lebih  luas cakupannya  dalam  menangani  program  3 R  agar  permasalahan  sampah  yang dihadapi kota dapat dikurangi secara nyata.
Di  Kabupaten  Karanganyar  jenis sampah yang dibuang oleh warga masyarakat adalah sejumlah 35,48% responden  menyatakan  bahwa  sampah yang  banyak  dihasilkan  adalah  daun- daunan,  29,03%  responden  menyatakan masyarakat  banyak  menghasilkan  adalah sampah plastik, 16,13% responden menyatakan sampah yang banyak
dihasilkan  adalah    sisa  makanan  serta buah. Sedangkan 12,90% responden menyatakan  kebanyakan  sampah  berupa kertas  dan  kardus,  dan  6,45%  responden menyatakan  kaca,  besi,  kaleng  merupakan sampah yang banyak dihasilkan.
Pelaksanaan program pengurangan,
pemilahan dan pemrosesan kembali sampah (3R) oleh masyarakat di Kabupaten Karanganyar selama ini sebanyak  83,33  %  responden  menyatakan bahwa warga  masyarakat Kabupaten Karanganyar selama ini belum melaksanakan  pengurangan,  pemilahan dan  pemrosesan  kembali  sampah  (3R). Sedangkan  16,67%  responden  sisanya menyatakan  sebagian  masyarakat  sudah melaksanakan program pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah (3R). Prospek penerapan program
pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali  sampah  (3R)  di  masyarakat Kabupaten  Karanganyar  sebanyak  50,00% responden  menyatakan  bahwa  warga masyarakat  Kabupaten  Karanganyar  bisa melaksanakan
program penerapan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan kembali sampah (3R), sedangkan  50,00%  sisanya  menyatakan bahwa program penerapan program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah (3R) akan sulit dilaksanakan  oleh  warga  masyarakat Kabupaten Karanganyar. Peran organisasi masyarakat seperti  PKK  dan  Karang  Taruna  untuk mendorong pelaksanaan
penerapan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan  kembali  sampah  (3R)  di masyarakat  selama  ini,  sebanyak  66,67% responden  menyatakan  bahwa  selama  ini organisasi  masyarakat  seperti  PKK  dan Karang taruna belum berperan aktif dalam mendorong
pelaksanaan program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali  sampah  (3R)  di  masyarakat. Sebanyak 33,33% dari responden menyatakan  bahwa  organisasi  masyarakat seperti  PKK    dan  Karang  Taruna  sangat berpotensi untuk bisa mendorong masyarakat  dalam  melaksanakan  program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan
kembali  sampah  (3R)  di  Kabupaten Karanganyar.
Di  Kabupaten  Sukoharjo  jenis sampah yang dibuang oleh warga masyarakat adalah sejumlah 33,33% responden  menyatakan  bahwa  sampah yang  banyak  dihasilkan  adalah  daun- daunan.  Sebanyak  23,33%  responden menyatakan sampah yang dibuang umumnya  terdiri    dari  sampah  plastik  dan sisa  makanan  serta  buah.  Sedangkan 10,00%  sisanya  menyatakan  kebanyakan sampah  berupa  kaca,  besi,  kaleng,  kertas dan kardus.
Pelaksanaan pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah (3R) oleh masyarakat di Kabupaten  Sukoharjo  selama  ini  sebanyak 71,43  %  responden  menyatakan  bahwa warga  masyarakat  Kabupaten  Sukoharjo selama ini belum melaksanakan pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali  sampah  (3R).  Sebesar  14,  29% responden    masing-masing  menyatakan sebagian  masyarakat  sudah  melaksanakan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan kembali sampah (3R).
Untuk  masa  yang  akan  datang prospek  penerapan  program  pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah  (3R)  di  masyarakat  sebanyak 62,50%  responden  optimis  bahwa  warga masyarakat  Kabupaten  Sukoharjo  bisa melaksanakan program penerapan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan kembali sampah (3R),
sedangkan  37,50%  sisanya  menyatakan bahwa program penerapan program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah (3R) akan sulit dilaksanakan  oleh  warga  masyarakat.
Responden  yang  menyatakan  kesulitan umumnya sebagai  pegawai/pedagang  yang kemungkinan tidak banyak waktu untukmelakukan  kegiatan  3  R.  Warga sepeti  ini  umumnya  bersedia  membayar
iuran  sampah  yang  lebih  besar  untuk mengelola sampah lingkungan.
Peran organisasi masyarakat seperti  PKK  dan  Karang  Taruna  untuk mendorong pelaksanaan penerapan program  pengurangan,  pemilahan  dan pemrosesan  kembali  sampah  (3R)  di masyarakat  selama  ini    sebanyak  25,00% responden  menyatakan  bahwa  selama  ini organisasi  masyarakat  seperti  PKK  dan Karang taruna belum berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah (3R) di masyarakat.
Sebanyak  37,50%  dari  responden menyatakan  bahwa  organisasi  masyarakat seperti  PKK  dan  Karang  Taruna  sangat berpotensi untuk bisa mendorong masyarakat  dalam  melaksanakan  program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali  sampah  (3R)  di  masyarakat. Sedangkan  37,50%  responden  sisanya menyatakan  bahwa  organisasi  masyarakat PKK  dan  Karang  Taruna  sudah  berperan dalam    penerapan  /pelaksanaan  program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah (3R) di masyarakat.
Dari  data  dan  informasi  tersebut, kelembagaan  masyarakat  seperti  PKK  dan Karang  Taruna  perlu  didorong  pemerintah untuk  menggerakan  masyarakat  dalam menangani program 3
R agar permasalahan  sampah  yang  dihadapi  kota dapat dikurangi.

## Potensi Masyarakat Dalam Penanganan Sampah
Sampai saat ini kegiatan pemilahan,  pengurangan  dan  pemrosesan kembali  atau  daur  ulang  sampah  telah dilakukan  oleh  sebagian  kecil  masyarakat Kota  Surakarta,  kegiatan  3  R  yang  lebih luas  oleh  masyarakat    belum    banyak dilakukan.    Dari    responden  penelitian  di Kota Surakarta 70,00% menyatakan bahwa masyarakat sesungguhnya berpotensi untuk melaksanakan program
pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah, sedangkan 30,00% responden lainnya menyatakan masyarakat tidak bisa melaksanakan program pengurangan,  pemilahan  dan  pemrosesan kembali sampah (3R). Kemudian sebanyak 50,00% responden menyatakan untuk
memasyarakatkan  progranm  3  R  perlu dilakukan  dengan  metode  sosialisasi, pembinaan,  penyuluhan  dari  dinas  terkait melalui  kelembagaan    RT  dan  RW merupakan cara paling baik untuk melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah.    Sedangkan  25,00%  responden berpendapat bahwa memilah sampah mulai dari  sumber  sampah  yakni  dari  tingkat rumah  tangga  adalah  merupakan  metode yang  baik  dalam  pelaksanaan  3R  oleh warga masyarakat.
Kemudian 15,00% responden menyatakan  bahwa  dengan  memberikan fasilitas  pendukung  sarana  prasarana  3R serta  petugas  pendamping  di  lapangan maka  akan  memudahkan  pelaksanaaan program  3R  oleh  masyarakat.  Sebanyak 10,00%  responden  menyatakan  bahwa membuat  percontohan  atau  pilot  project merupakan cara yang tepat untuk mendorong warga masyarakat
melaksanakan  program  3R.  Dari  data  dan informasi  tersebut,    penangan  sampah sejak  dini  dengan  menerapkan    program  3 R  di  tingkat  RT  dan  RW  sangat  potensial untuk  dikembangkan  diseluruh  kelurahan di Kota Solo.
Di Kabupaten Karanganyar, pengurangan  dan  pemrosesan  sampah belum meluas dilaksanakan oleh masyaraka, sebagian besar masih dilakukan dinas/instansi pemerintah terkait yaitu  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kabupaten  Sukoharjo.  Lembaga  ini  telah melaksanakan  pembuatan  kompos  yang berlokasi  di  beberapa  TPS  Terpadu  dan
TPA.  Pendapat  pemangku  kepentingan bidang  persampahan  mengenai  prospek perilaku masyarakat untuk dapat melaksanakan program pengurangan, pemilahan  dan  pemrosesan  kembali  atau daur ulang sampah (3 R) perlu digalakan.
Dari  seluruh  responden  penelitian di  Kabupaten  Karanganyar    diketahui bahwa sebesar 42,86% menyatakan masyarakat berpotensi untuk dapat melaksanakan program pengurangan pemilahan dan pemrosesan kembali sampah.  Sebesar  42,86%    menyatakan masyarakat  penelitian  dilakukan  belum bisa  melaksanakan  program  pengurangan pemilahan dan pemrosesan kembali sampah.  Sejumlah  14,29%  menyatakan bahwa  masyarakat  tidak  bisa  diajak  untuk melaksanakan program pengurangan pemilahan dan pemrosesan kembali sampah. Pendapat responden mengenai metode  untuk  melibatkan  masyarakat dalam pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah yang disarankan  oleh  responden  di  Kabupaten Karanganyar,  sebanyak  40,91%  responden menyatakan metode sosialisasi, pembinaan,  penyuluhan  dari  dinas  terkait, RT  dan  RW  merupakan  cara  paling  baik untuk melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah.  Sedangkan  27,27%  responden menyatakan cara  yang baik adalah melalui pemilahan  sampah  mulai  dari  sumber sampah yakni dari rumah tangga.
Sebanyak  18,18%  responden  menyatakan bahwa dengan memberikan fasilitas pendukung  sarana  prasarana  3R  dengan petugas pendamping di lapangan merupakan  cara  yang  baik  untuk  dapat melibatkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan 3  R.  Sedangkan  13,64%  responden  lain menyatakan  bahwa  membuat  percontohan atau pilot project pelaksanaan 3R merupakan  cara  yang  efektif  untuk
melibatkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan 3R.
Di  Kabupaten  Sukoharjo  sampai saat    ini  pemilahan,  pengurangan  dan pemrosesan  atau  daur  ulang  sampah umumnya belum dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi seluruhnya masih dilakukan dinas/instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum khususnya Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Persampahan Kabupaten Sukoharjo termasuk melaksanakan pembuatan
kompos yang berlokasi di TPA Mojogedang. Pendapat pemangku kepentingan bidang persampahan
mengenai  prospek  perilaku  masyarakat untuk  dapat  melaksankan  program  3  R, dari  seluruh  responden  penelitian  di Kabupaten  Sukoharjo  sebanyak  21  orang diketahui bahwa 13 responden atau sebesar 61,90% menyatakan masyarakat berpotensi untuk dapat melaksanakan program Pengurangan  Pemilahan  dan  Pemrosesan Kembali  Sampah,  sedangkan  8  responden lainnya  atau  sebesar  38,10%    menyatakan masyarakat tidak bisa melaksanakan Pengurangan  Pemilahan  dan  Pemrosesan Kembali Sampah.
Selanjutnya    sebanyak  34,78% responden  menyatakan  metode  sosialisasi, pembinaan,  penyuluhan  dari  dinas  terkait, RT  (rukun  tetangga)  dan  RW  (rukun warga)  merupakan  cara  paling  baik  untuk melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pengurangan, pemilahan dan pemrosesan kembali sampah.    Sedangkan  21,74%  responden menyatakan  baik  melalui  cara  membuat percontohan atau pilot project pelaksanaan 3R maupun memberikan fasilitas pendukung  sarana  prasarana  3R  dengan petugas  pendamping  di  lapangan  dan memilah  sampah  mulai  dari  sumber sampah yakni dari rumah tangga.
b. Kerjasama  Pengelolaan  Penanganan

## Sampah
Pertumbuhan pembangunan kususnya  di  Kota  Surakarta,  Kabupaten Karanganyar,  dan  Kabupaten  Sukoharjo yang  cepat  dan  menyebar  kesemua  arah dan  sektor    telah  menimbulkan  dampak pencemaran  lingkungan  yang  semakin tinggi.  Salah  satu  alternatif  penanganan masalah  persampahan  di  ketiga  wilayah tersebut  adalah  dengan  membuat  TPA Regional.  Pembangunan  TPA  Regional yang  dikeloka  bersama  akan  membuat pengelolaan  persampahan  menjadi  efisien dan lebih baik.
TPA Regional yang dikelola bersama ini perlu segera direalisasi karena: Pertama telah semakin meningkatnya  jumlah  timbulan  sampah  di masing-masing wilayah. Pertumbuhan Perkotaan
Surakarta yang juga bertambahnya  beban  timbulan  sampah yang  harus  dikelola.  Dengan  pencanangan pemerintah  kota    pembangun  Solo  Kota Budaya    diharapkan  kawasan  perkotaan Surakarta  yang  identik  dengan  kota  bisnis dan  kota  wisata    tetapi  menjadi  kawasan yang bersih dan indah;
Kedua efisiensi jalur pelayanan dan pengangkutan  sampah.    Dengan  adanya TPA  regional  di  harapkan  dapat  menjadi solusi  pemecahan  dalam  menekan  biaya operasional  yang  tinggi  serta  memakan waktu tempuh yang lama, agar penanganan sampah  di  perkotaan  Surakarta  dapat berjalan efektif dan efisien.  Dengan beban jarak  yang  relatif  jauh  seperti  dari  TPS  di Kecamatan  Grogol  dan  Kartasura  yang jaraknya  sekitar  30-40  km  untuk  menuju ke TPA Mojorejo di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian    TPS  di  Kecamatan  Jaten, Kecamatan  Colomadu,  Kecamatan  Kebak Kramat,  Kecamatan  Gondangrejo  berjarak sekitar  20  km  untuk  menuju  TPA Jumantono di Kabupaten Karanganyar.
Dan ketiga keterbatasan pendanaan sektor  persampahan.  Fasilitas  pengelolaan persampahan yang baik di TPA
membutuhkan  investasi  yang  cukup  besar, padahal  masing-masing  daerah  memiliki keterbatasan  kemampuan  pendanaan.  TPA yang menerapkan sistim Controlled Landfill membutuhkan  fasilitas-fasilitas berupa  alat  berat,  saluran  drainase  air hujan, saluran pengumpul lindi, juga tanah penutup.
Dalam  pengelolaan  sampah  yang sesuai  dengan  ketentuan  perundangan pengelolaan  persampahan memerlukan sarana dan prasarana yang terus meningkat jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertumbuhan  penduduk  di  suatu  wilayah. Ketika  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana meningkat melebihi kemampuan pendanaan  pemerintah,  maka  diperlukan sutu alternatif pemecahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yakni melalui kerjasama  antara  pemerintah,  perguruan tinggi,  swasta  dan  masyarakat.    Dari  hasil analisis    permasalahan  dan  peluang  di ketiga  lokasi  penelitian,      maka  kerjasama pengelolaan persampahan antara Pemerintah  Kota  Surakarta,  Pemerintah Kabupaten  Karanganyar,  serta  Pemerintah Kabupaen  Sukoharjo  perlu  dilakukan dalam  upaya  meningkatkan  kebersihan, keindahan  dan kesehatan  lingkungan.
Untuk mewujudkan rencana kerjasama  tersebut  tampaknya  masih terdapat  sejumlah  permasalahan  antara lain:  1)  Belum  lengkapnya  landasan hukum  (aturan)    dalam  pengaturan pengelolaan  sampah  di  tiap  wilayah. Dengan  belum  adanya  dasar  hukum  yang mengatur  pelarangan  pembuangan  sampah dengan  open  dumping  akan  membuat semua  wilayah  memakai  sistem  tersebut dengan  alasan  tidak  tersedianya  anggaran, sekalipun  mengetahui  dampak  negatifnya;
2) Belum adanya prioritas alokasi penganggaran dengan batas minimal anggaran untuk kegiatan operasional
sehingga kualitas pelayanan yang diberikan  memenuhi  syarat  sanitasi  yang baik;  3)  Belum  optimalnya  penerapan standar  operasional  pengelolaan  sampah yang  telah  ada;  4)  Belum  meluasnya masyarakat berperan serta dalam menangani  sampah,  pemahaman  yang masih kurang tentang pentingnya pengelolaan  persampahan    di  bagian  hulu (RT/RW/pasar) sehingga dapat meminimalkan jumlah timbulan sampah di TPA; 5) Masing masing pemerintah daerah belum  mempunyai  pandangan  yang  sama dalam  pengelolaan  persampahan  yang dituangkan  dalam  kesepakatan  kerja  sama (MoU).
Beberapa kemungkinan bentuk kerjasama,  Kerjasama  Pemerintah  dan Swasta  (KPS).    Kerjasama  ini    antara  lain penyediaan  infrastruktur  yang  dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin pengusahaan antara Kepala Daerah  dengan  Badan  Usaha  Swasta sesuai  dengan  UU  No.  67  tahun  2005.
Berdasarkan perundangan
tersebut
mekanisme  keterlibatan  badan  usaha swasta  dalam  kerjasama  pemerintah- swasta  dapat  berupa  peran  serta  sektor swasta  ( Private  Sector  Pasticipation /PSP), kerjasama pemerintah-swasta ( Public-
Private  Partnership /PPP)  dan  peran  serta pemerintah, swasta dan masyarakat ( Public –Private – Community Partnership /PPCP). PSP merupakan jenis kerjasama yang pada umumnya tidak padat modal, sektor swasta melakukan pengadaan dan operasionalisasi prasarana  sedangkan  pemerintah  sebagai penyedia prasarana. Dalam hal ini pemerintah  tetap  sebagai  pemilik  aset  dan pengendali pelaksanaan kerjasama. PPP merupakan kerjasama pemerintah  –  swasta  yang  melibatkan investasi  yang  besar  atau  padat  modal dimana sektor swasta mebiayai,
membangun  dan  mengelola  prasarana  dan sarana  sedangkan  Pemerintah  sebagai mitra yang menangani pengaturan
pelayanan. Dalam hal ini Pemerintah tetap sebagai  pemilik  aset  dan  pengendali pelaksanaan kerjasama.   PPCP merupakan kerjasama  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  yang  secara  bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana. Investasi  yang  dilakukan  dapat  bersifat padat  modal  ataupun  tidak  padat  modal tergantung  dari  kebutuhan  masyarakat  dan kemampuan  mitra.  Mitra  swasta  dan masyarakat  membiayai,  membangun  dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah tetap sebagai pemilik aset serta pengatur dan pengendali.
Bentuk kerjasama lain antara
Pemerintah  dan  swasta  adalah  Kontrak Pelayanan ( Service Contract ). Pada kontrak  pelayanan,  pihak  swasta  hanya melaksanakan  fungsi  pelayanan  sampah dengan  ketentuan  tertentu  (uraian  tugas dan  jangka  waktu)  yang  diberikan  oleh pemerintah sesuai dengan perjanjian. Pihak swasta akan mendapatkan pembayaran atas pelayanan  sampah  yang  telah  dilakukan. Pengembalian biaya operasi dan pemeliharaan  dan  keuntungan  yang  wajar dari  mitra  swasta  didapat  dari  pemerintah dan  atau  dengan  memungut  pembayaran (biaya)  dari  pemakai  fasilitas  dan  layanan infrastruktur  yang  bersangkutan.    Pilihan kerjasama  ini  bermanfaat  bila  pemerintah ingin mendapatkan alih teknologi, kemampuan  teknis  dan    meningkatkan efektifitas  serta  efisiensi  penanganan sampah.
Bentuk  kerjasama  yang  lain  yaitu kontrak  pelayanan.  Bentuk  ini  dibagi menjadi  2  (dua)  jenis  kontrak  yaitu  :  a) Kontrak  pelayanan  dengan  harga  pasti ( Fixed  Price ).  Harga  yang  tertuang didalam  kontrak  adalah  bersifat  mengikat tidak dipengaruhi oleh perubahan intensitas  ataupun  volume  pekerjaan. Berapapun  sampah  yang  terangkut  tidak akan mempengaruhi pembayaran. b)
Kontrak  pelayanan  dengan  harga  satuan
( Unit  Price ).  Harga  pembayaran  yang diterima  tergantung  pada  volume  atau intensitas  pekerjaan  yang  dinilai  secara periodik.  Pada  pola  kontrak  ini  semakin banyak  intensitas  pekerjaan  (sampah  yang terangkut) semakin banyak pula pembayaran.
Bentuk  kerjama  yang  laian  adalah kontrak  manajemen/kontrak  pengelolaan (Management
Contract ). Kontrak manajemen  merupakan  bentuk  kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggungjawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian dan atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian  dan  pemeliharaan  fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
Untuk  menutupi  biaya  pengelolaan yang  diperlukan,  mitra  swasta  menerima jasa  manajemen  dari  pemerintah  atau mendapat wewenang memungut pembayaran  (biaya)  dari  pemakai  fasilitas dan  layanan  dimaksud.  Pilihan  kerjasama ini  bermanfaat  bila  mitra  Pemerintah menginginkan  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas  pelayanan,  namun  menghadapi kendala  tarif  dan  sistem  pengaturan lainnya  yang  sarat  dengan  pertimbangan sosial politik.
Konsesi ( Consession ) dalam
pengertian  kerjasama  pemerintah  dan swasta  diartikan  sebagai  pemberian  hak secara utuh. Dengan cara ini “ concessionaire ” (pemegang konsesi) akan melakukan pengelolaan investasi, rehabilitasi,  pemeliharaan,  menagih  dan menerima pembayaran
dari pelanggan/penerima  jasa  dan  lain-lain. Masa  konsesi  ini  selalu  berjangka  panjang dan  selama  masa  itu  pemegang  konsesi memberikan  pembayaran  tertentu  kepada pemerintah/penanggung jawab proyek. Setelah  berakhirnya  masa  konsesi  semua aset  kembali  kepada  pemerintah,  kecuali ditentukan lain dalam kontrak.
Kontrak Sewa atau Leasing contract merupakan  bentuk  kerjasama dimana  pemerintah  menyewa  dari  mitra swasta  suatu  fasilitas  infrastruktur  tertentu dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu  untuk kemudian  dioperasikan  dan  dipelihara. Pemerintah  menyediakan  modal  kerja untuk  pengoperasian  dan  pemeliharaan dimaksud,  termasuk  penggantian  bagian- bagian tertentu. Pengembalian biaya sewa, biaya  operasi,  biaya  pemeliharaan  dan biaya pemberian pelayanan kepada masyarakat  serta  keuntungan  yang  wajar, mitra swasta mendapat kewenangan memungut pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan.
Kerjasama penanganan sampah lain yaitu  dengan  Kotrak  Bangun  dan  Kontrak Rehabilitasi.    Pada  pola  kontrak  bangun, kerjasama  diawali  dengan  pembangunan infrastruktur
untuk selanjutnya dimanfaatkan  sesuai  keperluan.  Kemudian kontrak  rehabilitasi,  pada  pola  kerjasama ini  diawali  dengan  kegiatan  perbaikan infrastruktur untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan. Penanganan persampahan yang tampaknya lebih sesuai adalah penanganan sampah  oleh  Badan  Pengelola  Kebersihan
(BPK).    Pembentukan  BPK  berdasarkan keputusan  bersama  Bupati/Walikota  yang terlayani dengan maksud untuk mengupayakan  kesatuan  tindak  dalam mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan/persampahan  wilayah  lintas kabupaten/kota.
Badan ini bertujuan menjalin ikatan kerjasama  dalam  rangka  memecahkan berbagai permasalahan pengelolaan kebersihan/persampahan, lingkungan, memanfaatkan  serta  memelihara  sumber daya secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan  masyarakat    di  daerah  yang dilayani. Dengan demikian bentuk kelembagaan  BPK  merupakan  badan  semi swasta sebagai wadah koordinasi pengelolaan  kebersihan  dan  berkaitan
dengan  operasionalisasi  serta  keuangan merupakan  unit  swadana  karena  BPK bukan merupakan badan hukum.  Sehingga struktur  bentuk  kelembagaannya    adalah UPTAD  (unit  pelaksana  teknis  antar daerah). Target Badan Pengelola Kebersihan  adalah  :  1)  meningkatkan cakupan  wilayah  pelayanan  kebersihan lintas kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan;  2)  meningkatkan  kuantitas dan  kualitas  pengelolaan  persampahan lintas  kabupaten/  kota;  3)  meningkatkan optimalisasi  manfaat  dari  potensi  ekonomi limbah  padat  yang  dapat  dilakukan pemanfaatan  kembali,  pendaur-ulangan dan  pengomposan  sekaligus  sebagai  salah satu obyek pendapatan asli daerah berwawaskan lingkungan; 4) meningkatkan  optimalisasi  kemandirian biaya operasional perneliharaan pengeolaan  persampahan  agar  dicapai pengelolaan yang mandiri; 5) meningkatkan  kesadaran  dan  peran  serta masyarakat  sebagai  sumber  timbulan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan secara utuh.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan di muka dapat disimpulkan :
1. Pengelolan  penangan  sampah  di  Kota
Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten  Sukoharjo    sebagian  besa ditangani  oleh  lembaga  pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota/Kabupaten.
2. Penanganan    sampah  di  ke  tiga  lokasi penelitian  telah  diusahakan  sesuai dengan  perundangan  yang  berlaku, tetapi masih menghadapi permasalahan keterbatasan  sarana,  dana,  tenaga  dan penerapan  sistem  prosedur  operasional pengelolaan sampah.
3. Peran serta masyarakat di ke tiga lokasi penelitian sangat potensial untuk
dikembangkan  guna    meningkatkan cakupan  pelaksanaan    program  3  R (reuse, reduse, recycle) sampah sehingga dapat mengurangi permasalahan kota yang semakin besar. 4. Kerjasama pengelolaan sampah dengan mengembangkan TPA regional diperlukan untuk menangulangi permasalahan  penaganan  sampah  di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Saran Guna  meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam mengurangi permasalahan  persampahan  kota,    maka disarankan kepada semua pemangku kepentingan    penangan    sampah    di  setiap Kota dan Kabupaten :
1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program meninggikan tingkat kesadaran  dan  komitmen    akan pentingnnya  penanganan  secara  serius oleh para pejabat/pimpinan/kepala daerah di  setiap wilayah pembangunan dalam  menanggulangi  permasalahan sampah kota.
2. Untuk  lebih  meningkatkan  efektifitas dan  efisiensi  kinerja    penanganan
sampah    kota  sesuai    peraturan perundangan dan SOP ( standard operation  prosedure )  yang    telah  ada disertai  dengan    meningkatkan    peran serta lembaga pemerintah terkait lainnya, perguruan tinggi,  dunia usaha, serta masyarakat. 3. Untuk lebih meningkatkan implementasi program sosialisasi,
DIKLAT, dan percontohan penanganan sampah  kota  di  seluruh  wilayah menggunakan  kelembagaan yang telah ada  seperti  kelompok  ibu-ibu  PKK, kelompok  pemuda  Karang  Taruna  dan organisasi  masyarakat  lainnya    guna memperluas cakupan pelaksanaan progran  3  R  khususnya  di  Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.
4. Untuk  lebih  meningkatkan  intensitas peran serta masyarakat  yang lebih luas dalam penanganan sampah kota dikaitkan  dengan  program  pengelolaan sampah  di  TPA  regional  terpadu melalui  pola  kerjasama  Pemerintah, Universitas/lembaga  LITBANG  dan lembaga  Swasta/Usaha    sebagai  badan pengelola kebersihan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Ibrahim,  Tahun  2008.    Model Pengolahan Sampah Mandiri Berbasis  Masyarakat  Di  Kota Tarakan. Makalah yang disampaikan pada acara international Workshop On Community  Based  Solid    Waste Management And Supporting National  Policies  Surabaya,    27  – 28 Agustus 2008. Artiningsih, Ni Komang Ayu, Tahun 2008. Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Pengelolaan    Sampah  Rumah Tangga (Studi Kasus Di
Sampangan  Dan  Jomblang,  Kota Semarang). Tesis Program Magister Ilmu  Lingkungan  Program  Pasca Sarjana  Universitas  Diponegoro Semarang.
Budi, B. Setia, Februari 2006. Memisahkan  Sampah:  Belajar  dari Jepang, URL:http://www.beritaiptek.com/z beritaberitaiptek-2006-02-22- Sistem-Evaluasi- Bangunan-dan-
Lingkungan-yang- Berkelanjutan.....html. Chalik, A. A., 2000.  Evaluasi  Pengelolaan Sampah  DKI  Jakarta  pada  TPA Sampah Bantargebang, Tesis Magister ITB  Bandung. Departemen  Hukum  dan  Hak  Azasi Manusia    Rebublik  Indonesia, Tahun  2008.  Undang-undang  RI Nomor  :  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah. DEPHUMHAM RI, Jakarta. Darsono,  V.  2005.  Upaya  Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jurnal Teknologi Industri IX, 3 (Juli):247- 252. Edi  Hartono,  Tahun  2006.  Peningkatan
Pelayanan  Pengelolaan  Sampah  Di Kota  Brebes  Melalui  Peningkatan
Kemampuan  Pembiayaan. Tesis Program  Pasca  Sarjana  Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Faizah. Tahun 2008.  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat  (Studi  Kasus  Di  Kota Yogyakarta). Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro Semarang. Kompas,  10  Januari  2004.    Sampah  dan
Pemerintah,
www.kompas.com/kompas cetak/0401/10/Fokus/  791775.htm. Dikunjungi 19/03/2004. Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  dan Japan  International  Cooperation Agency  (JICA),  Tahun  1983.  The Study For Development Of Regulatory System Of Solid Waste Management, Draft Naskah Akademis  Peraturan  Perundang- undangan  Pengelolaan  Sampah. Jakarta:  Yayasan  Pesantren  Islam Al Azhar. Mursito,  Djoko.  Tahun  2009. Pengelolaan Persampahan di Indonesia. Makalah  pada Workshop Program Carbon Finance Capacity Building. Jakarta, 29 Oktober 2009. Muhtadi,  Djumadi,    dan  M.    Da’i,  Tahun 2007. Pemanfaatan Cacing Lumbricus Rubellus Dalam Pengolahan  Sampah  Organik  Di Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA). Universitas Muhammadiyah Surakarta.    MIPA,  Vol.  17,  No.  1, Januari 2007: 33 – 38.
Mangkoedihardjo,  Sarwoko.  Tahun  2003. Peningkatan  Kualitas  Lingkungan Perkotaan:  Pengelolaan  Sampah dalam  Perspektif  Keberlanjutan. Makalah  yang  disampaikan  pada diskusi  panel  di  Bappenas,  Jakarta,
12 November 2003. Nisandi,    Tahun  2007.    Pengolahan  Dan Pemanfaatan Sampah Organik
Menjadi  Briket  Arang  Dan  Asap Cair.  Makalah    Seminar  Nasional Teknologi  2007.  Yogyakarta,  24 November 2007. Pratiwi, I. H., Sritomo W., dan D S. Dewi, tahun  2006.  Sistem  Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrasi Dengan Pendekatan Ergonomi Total  Guna  Meningkatkan  Peran Serta  Masyarakat  (Studi  Kasus  : Surabaya). LP3M Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Surjandari,  Isti  ,  A.  Hidayatno,  Dan    A.
Supriatna,  Tahun  2009.    Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan. Jurnal Teknik Industri,  Vol.  11,  No.  2,  Desember 2009, Pp. 134-147 Sulistyowati, Tahun 2006. Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat  Dalam  Amdal  Di Lokasi  TPA  Ngronggo  Salatiga). Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  2006. Tanjung,  Amrizal,    Tahun  2007. Waste Management Program In Indonesia (Reduce, Reuse, Recycle Program) . Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan Kebersihan Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah dan Penjelasan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2008  Tentang  :  Pengelolaan
Sampah.
Wibowo,  Arianto  dan  D.T.  Djajawinata, Tahun  2002.  Penanganan  Sampah Perkotaan  Terpadu.    Infrastruktur Indonesia  Sebelum,  Selama  Dan Pasca Krisis. Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Bappenas.
Yovita.  2001.    Membuat  Kompos  Secara Kilat. Penebar Swadaya. Jakarta. Yayasan ULI Peduli Dan LP3M ITS. 2006. Studi Rantai Post Consumer Waste. Laporan Akhir. Lembaga Penelitian Dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat ITS, Surabaya.
Zulfikar  dan  M.  Chaerul,  Tahun  2005.
Evaluasi Sistem Pengelolaan
Sampah  Di  Kecamatan  Sukasari ( Evaluation  Of  Waste Management System  In  District  Of  Sukasari ).
Program  Studi  Teknik  Lingkungan Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.