http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## BUDAYA BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bureaucratic Culture Realizing Good Governance in the Regional Secretariat of Central Kalimantan Province
Oktipia Pengestika 1 Bulkani 2 Novianto Eko Wibowo 3
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: oktipia@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menggambarkan  budaya  birokrasi dalam  mewujudkan good  governance di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah. Serta menyusun strategi budaya birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan good governance.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Data penelitian ini diperoleh dari  hasil  pengamatan  langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan  dokumen- dokumen.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat  dan  staf  di Sekretariat  Daerah  yang  dianggap  relevan  dan  berkompeten  terkait  dalam penyelenggaraan budaya birokrasi di Sekretariat Daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Budaya  Birokrasi  Pemerintahan  di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih terjebak ke dalam budaya  birokrasi  statis  mekanistis,  budaya  birokrasi  patologis  dan  budaya birokrasi  aristokrat,  sehingga  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  kinerja birokrasi dalam mewujudkan Good Governance. S aran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni pimpinan organisasi birokrasi untuk mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi bawahannya serta memiliki komitmen  yang  kuat  dalam  mewujudkan  budaya  birokrasi  yang  dibutuhkan organisasi.  Dengan  terlebih  dahulu  mendiagnosa  budaya  yang  ada  ditubuh birokrasi. Kata Kunci: Budaya Birokrasi Pemerintahan Keywords : Culture Bureaucracy
Government
Accepted Januari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  describe  the  bureaucratic  culture  in realizing good governance in the regional secretariat of central Kalimantan province. As well  as  to  develop  the  bureaucratic  cultural  strategy  in  the  Regional  secretariat  of central Kalimantan province in realizing good governance.
The  study  used  a  qualitative  approach.  The  research  data  is  derived  from  live observations, interviews, and collecting documents. The informant in this research is the official and staff in the regional secretariat which considered relevant and competent related in organizing the bureaucratic culture in the regional secretariat.
The results showed that the government bureaucracy culture in the central Kalimantan provincial secretariat is still trapped into the mechanistic static bureaucratic culture, the pathological  bureaucracy  and  cultural  bureaucratic  bureaucracies,  so  Great  influence on bureaucracy performance in realizing Good Governance. Advice that can be given by  researchers  is  the  leader  of  bureaucracy  organization  to  have  a  clear  vision  and mission  and  can  be  an  example  of  good  examples  for  his  subordinates  and  has  a strong commitment to realizing the bureaucratic culture needed Organization. By first diagnose the culture that there is written bureaucracy.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  saat  ini  dengan  gencarnya melakukan  perubahan  struktur,  fungsi,  finansial  dan personalia  dari  organisasi  birokrasi  itu,  tetapi sesungguhnya  yang  terpenting  perlu  digaris  bawahi bahwa  perubahan  tersebut  di  atas  harus  diikuti perubahan  budaya  birokrasi  dan  perilaku  manusia- manusia yang telibat di dalamnya.
Birokrasi, sebagaimana organisasi lainnya yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan budaya, dalam aktifitasnya  juga  terlibat  secara  intensif  melalui  pola- pola  interaksi  yang  terbentuk  didalamnya  dengan system  nilai  dan  budaya  lokal.  Budaya  birokrasi  yang berkembang  disuatu  daerah  tertentu,  misalnya  tidak terlepas  dari  pola  budaya  lingkungan  sosial  yang melingkupinya.
Terselengaranya  pemerintahan  yang  baik, bersih  dan  berwibawa (clean  and  good  governance) menjadi  cita-cita  dan  harapan  setiap  bangsa.  Agar penyelenggaraan  pemerintah  tidak  menjurus  kepada kediktatoran,  maka  diperlukannya  sistem  saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balance) antar  lembaga  tinggi  negara,  inilah  yang  disebut checking power with power.
Namun  pada  kenyataanya  sekarang  walaupun sistem sudah tertata dengan baik, tetapi masih banyak saja yang ditemukan tindakan-tindakan yang menyimpang  ( deviate )  oleh  unsur  pelaksana  negara (birokrat).
Media cetak dan media elektronik yang ada di Indonesia  baik  tingkat  nasional  maupun  tingkat  lokal gencar  menyoroti  lembaga-lembaga  pemerintah  yang diduga  melakukan  melakukan  tindakan  penghianatan amanat  rakyat  berupa  praktik-praktik  korupsi, nepotisme,  dan  kolusi  (KKN),  serta  buruknya pelayanan  pemerintah  (public  service).  Saat  ini  para pejabat  negara  yang  ada  di  republik  ini  telah  banyak yang  dijerat  oleh  hukum  dikarenakan  melakukan praktek-praktek kotor tersebut, sehingga menimbulkan
kerugian  negara  milyaran  dan  bahkan  sampai  triliunan rupiah.
Kritikan  bahkan  sampai  teriakan,  hujatan  dan makian  pada  demonstran  yang  sering  disuarakan  oleh para  mahasiswa,  LSM  dan  ormas  kepada  pemerintah nampaknya  tidak  begitu  berarti  untuk  mengubah  pola sikap  perilaku  dan  tindakan  para  birokrat  pemerintah yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  atau  nilai-nilai  dasar penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  (good governance).  Apabila  hal  ini  terus  berlanjut dikhawatirkan  akan  dapat  merusak  salah  satu  unsur modal  sosial  (sosial  capital)  yakni  rasa  kepercayaan (trust)  masyarakat  terhadap  semua  kebijakan pemerintah. Gejala rasa ketidak percayaan masyarakat ini sudah mulai dapat dirasakan saat ini.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan saluran  baru  bagi  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah  untuk  mengambil  tanggung  jawab  yang  besar dalam  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  setempat, untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Misi utama dari keberadaan pemerintah daerah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis  serta  melalui  cara-cara  demokratis (Suwandi, 2003).
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  yang tergambar  dalam  suatu  tatanan    struktur  formil  dan dideskripsikan kedalam tugas pokok dan fungsi masing- masing aparatur pemerintah daerah. Dalam pemberian pelayanan  kenyataannya  pelayanan  yang  diberikan masih relatif kurang memuaskan. Proses pembuatannya masih  terlalu  lama  dengan  tidak  memiliki  kepastian waktu, harga yang relatif mahal. Permasalahan tersebut terjadi  karena  masih  banyaknya  oknum  pegawai  yang tidak  bertanggung  jawab  dengan  menaikan  harga administrasi  pelayanan  dengan  alasan  biaya  fotokopi, transport  atau  biaya  cepat  atau  lambat  serta  sikap
pegawai  yang  tidak  ramah  dalam  memberikan pelayanan.
Pemerintah  belum  menaruh  perhatian  yang serius terhadap perubahan budaya birokrasi pemerintahan.  Ini  terlihat  pada  anggaran  Pemerintah Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  belum berpihak  pada  pembangunan  non  fisik  yaitu  SDM  itu sendiri,  justru  telalu  berfokus  pada  pembangunan  fisik seperti pembangunan jembatan, gedung, jalan dan lain- lain.  Sebenarnya  budaya  birokrasi  sangat  penting pengaruhnya  terhadap  keberhasilan  tehadap  sebuah organisasi.
Penataan  struktur  organisasi  birokrasi  pun tidak  akan  bedampak  besar  terhadap  pemerintahan apabila tidak didukung oleh budaya birokrasi yang ideal, good  governance  akan  tercapai  apabila  kedua-duanya saling mendukung.
Pemahaman para birokrat mengenai tugas dan fungsi saja tidaklah cukup, mereka harus memiliki niat baik  ( good  will ),  kemauan  disertai  dengan  pelaksanaan yang  sesuai  dengan  mekanisme  yang  jelas  untuk mewujudkan  suatu  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance). Terselenggaranya  kepemerintahan  yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance) menjadi cita-cita dan harapan suatu bangsa.
Dalam  wujud  Good  Governance  menuntut keterlibatan  seluruh  elemen  yang  ada  dalam masyarakat.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  manakala pemerintah  didekatkan  dengan  yang  diperintah. Pemerintah  yang  didekatkan  dengan  yang  diperintah berarti  desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah.  Menurut Drucker dalam Sadu Wasistiono (2002:40) mengatakan bahwa kemajuan suatu negara akan sangat ditentukan  oleh  kualitas  manajemennya  karena ketertinggalan  dalam  manajemennya  ( undermanaget country). Birokrasi  pemerintahan  tidak  menjadi kompeten  dan  profesional,  apabila  pemerintah  tidak segera  melakukan  perubahan  menuju  birokrasi pemerintahan  yang  baik.  Hal  inilah  yang  mendorong peneliti  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul
“Budaya  Birokrasi  dalam  Mewujudkan  Good Governance di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah”.

## METODOLOGI
Penelitian  yang digunakan untuk menganalisis budaya  birokrasi  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  adalah  penelitian  kualitatif  dengan penelitian  studi  kasus.  Hal  tersebut  merujuk  dengan pendapat  Rusidi  (2003:10)  mengemukakan  bahwa penelitian case  study merupakan  penelitian  yang bersifat eksplorasi mendalam tapi tidak meluas dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi fenomena khusus, konkrit  dan  lokus.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan pola  pendekatan  studi  kasus,  yang  dalam  penelitian deskriptif melakukan pengukuran secara cermat  gejala sosial  tertentu  dengan  menghimpun  fakta  serta  tidak melakukan pengujian hipotesis, dan mencari gambaran pasti.
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil pengamatan  langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan dokumen-dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini  adalah  pejabat  dan  staf  di  Sekretariat  Daerah  yang dianggap  relevan  dan  berkompeten  terkait  dalam penyelenggaraan  budaya  birokrasi  di  Sekretariat Daerah  seperti  Kepala  Biro  umum,  Kepala  Biro Organisasi,  Kepala  Biro  Hukum,  Kepala  Biro Pemerintahan,  Kepala  Biro  Protokol  dan  Komunikasi Publik,  Kepala  Biro  Administrasi  Pembangunanm kepala  Biro  Adminitrasi  Kesejahteraan  Rakyat,  dan Kepa Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana data ini dikumpul  untuk  melengkapi  data  primer,  baik  yang tersedia  di  Badan  Pusat  Statistik,  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Data  tesebut  diperoleh dengan penelitian terhadap dokumen, laporan, brosur, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah    saat  ini  dengan  gencarnya melakukan  perubahan  struktur,  fungsi,  finansial,  dan personalia  dan  organisasi  birokrasi  itu,  tetapi sesungguhnya  yang  terpenting  perlu  digaris  bawahi bahwa  perubahan  tersebut  di  atas  harus  diikuti  oleh perubahan  budaya  organisasi  birokrasi  dan  perilaku manusia-manusia terlibat didalamnya.
Berdirinya  suatu  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  sekarang  ini  tidak  didapatkan dengan  mudah  melainkan  dengan  perjuangan  para pemuda  Kalimantan  Tengah  pada  saat  itu.  Dengan segenap  jiwa  dan  raga  mereka  berjuang  untuk mengusir  para  penjajah  dari  tanah  Kalimantan  Tengah demi kemerdekaan.
Masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Tengah mempunyai  tradisi  dalam  melaksanakan  pekerjaan “lebih  suka  mendahului  kebanding  didahului” namun hal tersebut diatas belum dapat mempengaruhi atau  mewarnai  kepada  para  birokrat  pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Birokrat cenderung masih menunggu  perintah  atasan  baru  mau  mengerjakan, apabila  atasan  tidak  memberikan  perintah  langsung maka cenderung  para birokrat itu enggan dan lambat untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  sudah  jelas termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Seandainya  tradisi  tersebut  dapat  mewarnai para  birokrat  bahkan  menjelma  kepada  budaya  lokal yang  ada  di  birokrasi  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  tentu  dapat  menciptakan  suasana kerja  yang  kompetitif  dan  positif  dalam  tubuh organisasi  pemerintahan.  Suka  mendahului  dalam  hal mengerjakan  bidang  tugas  dan  dapat  semakin berinisiatif dan berinovasi.
Hal  ini  juga  didukung  dengan  pendapat  saat wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah (21/10/2019) bahwa:
“Kebanyakan  para  pejabat  hanya  mau mencari  selamat,  yakni  apabila  terjadi
kesalahan  atau  pelanggaran  yang  terungkap oleh  publik  atau  pimpinan  maka  sang  pejabat tersebut  melemparkan  kesalahan  tersebut kepada  bawahannya.  Sehingga  terkesan  sang pejabat  mencari  selamat  sendiri  tanpa memikirkan  nasib  bawahannya.  Perilaku  yang tidak  bertanggung  jawab  merupakan  penyakit menular  yang  semakin  lama  menjadi  sebuah penyakit (patologis) menurun kepada generasi- generasi muda birokrasi berikutnya”.
Apabila  perilaku-perilaku  yang  menyimpang tersebut  harus  menyebar,  maka  dapat  mengakibatkan kurang kondusifnya suasana kerja di kalangan birokrat dimana ada rasa saling mencurigakan antara atasan dan bawahannya atau bahkan sesama staf.
Budaya  birokrasi  yang  juga  digambarkan  oleh Kepala  Bagian  Pengembangan  Kinerja  Aparatur Pemerintah  mengungkapkan  bahwa  disiplin  kerja, loyalitas  kepada  atasan  sangat  tinggi  dan  rendahnya tingkat  konflik  di  tubuh  birokrasi  itu  sendiri.  Ini menandakan  para  birokrat  mengambil  posisi konservatif.  Mereka  cenderung  menghindar  dari perbedaan  pendapat  dengan  atasan  karena  takut dianggap  tidak  pro  dengan  atasan  dan  tidak  terpakai kembali (non job ).
Hal  tersebut  diatas  termasuk  kepada  budaya birokrasi  aristokrat.  Budaya  birokrasi  aristokrat  dapat mengakibatkan  birokrasi  kita  menjadi  tertutup  dan kurang  memberikan  ruang  gerak  bagi  pendapat  yang berbeda. Apabila kita melihat kepada Budaya Birokrasi Aristokrat, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Mengkultuskan pribadi pemimpin
2. Lebih banyak berorientasi ke atas
3. Kuatnya  kesadaran  dan  prestise  dan  status  yang melebihi prestasi.
4. Sikap  untuk  menjaga  harmoni  dan  menghindari konflik.
Sehingga,  birokrasi  di  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada ciri budaya birokrasi aristokrat, yaitu sikap untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik.
Budaya  birokrasi  mampu  menetapkan  tapal batas  untuk  membedakan  dengan  organisasi  birokrasi lain,  mampu  bentuk  identitas  identitas  organisasi,  dan identitas  kepribadian  anggota  organisasi,  mampu mempermudah  terciptanya  komitmen  yang  bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan kemantapan  keterikatan  sistem  sosial  dan  mampu berfungsi  sebagai  mekanisme  pembuatan  makna  dan simbol-simbol kendali perilaku para anggota organisasi.
Menurut  peneliti  budaya  birokrasi  di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini juga  terjebak  pada  budaya  birokrasi  statis-mekanis. Sebagian besar birokrat kecenderungan terbiasa hidup dalam suasana yang rutin, tanpa perlu lagi berpikir dan menggunakan  nurani  atau  perasaan,  terjebak  pada aturan-aturan dan prosedur, kepatuhan yang luar biasa dengan  atasan.  Pekerjaan  bersifat  statis  tanpa  adanya suatu inovasi yang dapat membawa kerja lebih bersifat dinamis.  Arus  kerja  yang  demikian  dapat  membuat organisasi pemerintah menjadi lebih lamban dan kurang responsif terhadap permasalahan sekarang apalagi yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
Peneliti  melihat  fenomena  tersebut  diatas seperti  halnya  “Birokrasi  Kaku”  para  birokrat senantiasa  bekerja  dan  menjalankan  pekerjaannya sesuai  dengan  perintah  dan  petunjuk  serta  dalam kesehariannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang diatur dan dikontrol.
Peneliti  juga  mengamati  permasalahan  yang ada  saat  ini  di  tubuh  birokrasi  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Menurut  peneliti permasalahan  yang  cukup  mendasar  adalah  kurangnya rasa  memiliki  para  birokrat  terhadap  organisasi birokrasi  pemerintahan  itu  sendiri.  Peneliti  sering sekali  mendapati  para  birokrat  itu  terlambat  masuk kantor  dan  ironisnya  di  kantor  bukannya  langsung bekerja  karena  sudah  terlambat  tetapi  langsung  baca koran dan sambil menikmati secangkir minuman hangat atau  pergi  untuk  mencari  sarapan.  Apabila  mereka mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  organisasi  tesebut
tanpa dengan paksaan atupun karena takut pada atasan, mereka bekerja dengan penuh kesadaran dan loyalitas serta  kepedulian  yang  tinggi  terhadap  organisasi mereka  sendiri  (organisasi  yang  menghidupi  mereka), maka  mereka  akan  bekerja  sungguh-sungguh    untuk melakukan  yang  lebih  baik  untuk  organisasi  itu.  Perlu kita  sadari  bahwa  organisasi  pemerintah  merupakan organisasi  non-profit  (tidak  mencari  keuntungan), tetapi  mengedepankan  fungsi  pelayanan  masyarakat. Organisasi  ini  bergerak  dengan  semangat  jiwa  sosial dan  jiwa  pengabdian  yang  tinggi.  Hal  ini  yang  sangat perlu disadari betul oleh para birokrat pemerintah.
Hubungan Good  Governance Terhadap  Budaya Birokrasi
Isu  sentral  paradigma  good  governance  ini adalah bagaimana suatu bangsa dapat menciptakan dan memperluas  kepercayaan (trust) antar  warga,  profesi, dan  bangsa  lain  dalam  membangun  hubungan  politik, ekonomi  maupun  kemasyarakatan.  Berbeda  dengan pandangan  kebanyakan  pengamat  sosial  politik  di Tanah  Air,  pemikiran  mengenai trust (dan distrust ) dalam  paradigma  ini  erat  kaitannya  dengan  cara  para pemimpin  politik  membangun  mekanisme  distribusi sumber  daya  ekonomi,  politik,  dan  kebudayaan  yang tersedia di masyarakat.
Permasalahan  yang  sangat  penting  untuk diangkat  yaitu  masalah  budaya  birokrasi  di  Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Pemerintahan belum  menaruh  perhatian  yang  serius  terhadap perubahan  budaya  birokrasi  di  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini terlihat pada anggaran Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang belum  berpihak  pada  pembangunan  non  fisik  yaitu budaya SDM itu sendiri. Sebenarnya budaya organisasi amat  besar  pengaruhnya  terhadap  keberhasilan  dan mati hidup sebuah organisasi.
Berikut  ini  penulis  berusaha  memaparkan korelasi  atau  hubungan  good  governance  terhadap
budaya orgnisasi birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
Tabel 1
Matriks Hubungan Good Governance Terhadap Budaya Birokrasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah No GOOD GOVERNANCE BUDAYA BIROKRASI 1 Participation Budaya  asal  bapak  senang  (abs)  statis mekanis  memasung  kreativitas  dan kebebasan berpendapat/birokrasi yang masih kaku. 2 Rule of law Kekuasaan  politik  memiliki  dampak yang  besar  terhadap  penegakan hukum 3 Transparancy
Keterbukaan  masalah  keuangan  di sebagian  birokrat  belum  begitu terbuka,  perebutan  sumber  daya keuangan masing-masing unit/bagian.
4 Responsiveness Birokrasi masih lemah dalam merespon  kebutuhan  publik  karena pemerintah terkesan sangat birokratis dan budaya statis mekanistis. 5 Consensus of orientation Sub-sub  budaya  di  birokrasi  sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan 6 Effectiveness and efficiency Birokrasi  cenderung  menghabiskan sumber-sumber/ APBD dengan asumsi  tahun  depan  dianggarkan kembali  dan  boros  yaitu  lebih  besar biaya  aparatur  dari  pada  biaya pembangunan. 7 Equity Masih terselubungnya, ada pengklasifikasian  pelayanan  terhadap beberapa golongan masyarakat. 8 Accountability Birokrasi  cenderung  memberikan
pertanggung  jawaban  apabila  diminta bukan karena rasa kesadaran. 9 Strategic vision
Kepemimpinan  Sekretaris  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah  tidak ditunjang  oleh  birokrat  di  bawahnya yang  menjalankan  kebijakan-kebijakan pimpinan.
Sumber : Dioleh Peneliti, 2019.

## Analisis Lingkungan Strategis
Organisasi  tanpa  adanya  visi  dan  misi  seperti rumah  tua  yang  tak  berpenghuni,  maksudnya  bahwa visi  dan  misi  tersebut  merupakan  jiwa  (soul)  dari organisasi  tersebut.  Visi  dan  misi  akan  menjadi penerang  dan  petunjuk  arah  bagi  organisasi  dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
Visi  menurut  Bryson  (Miftahuddin,  2003:67) sesungguhnya visi memberikan kerangka dasar tentang gambaran kondisi organisasi di masa yang akan datang. Jadi suatu visi merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  berarti  visi merupakan  suatu  pikiran  yang  melampaui  realitas sekarang, keadaan yang diciptakan, yang belum pernah
ada  dan  akan  diwujudkan  oleh  seluruh  anggota organisasi.
Visi  dan  misi  Sekretariat  Provinsi  Kalimantan Tengah  tidak  akan  tercapai  apabila  belum  adanya komitmen  dan  konsistensi  aparatur  serta  belum baiknya  budaya  birokrasi,  maka  saya  selalu menekankan  pada  setiap  kesempatan    kepada  seluruh Bagian untuk selalu bekerja sesuai dengan tupoksi dan saling kerja sama antar bagian serta disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.
Berikut  ini  analisis  yang  dilakukan  terhadap faktor-faktor  lingkungan  eksternal  dalam  rangka mewujudkan budaya birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
1. Faktor Politik
Arah  kebijakan  Sekretariat  Daerah  Provinsi
Kalimantan  Tengah  dalam  mewujudkan  budaya birokrasi  pemerintahan  telah  tercermin  pada Kepala Daerah kita dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan
Tengah.
Gubernur sangat berkomitmen  terhadap  pembentukan  budaya birokrasi pemerintah yang  ideal. Budaya Birokrasi Pemerintahan yang ada saat ini  masih sangat perlu ditingkatkan  terutama  dalam  kedisiplinan  kerja pegawai  dalam  masing-masing  instansi  dan  ini membutuhkan suatu proses yang lumayan Panjang. Sehingga  dapat  dijadikan  suatu  barometer  untuk mengetahui  komitmen  dan  arah  kebijakan pemerintah  khususnya  dalam  membentuk  suatu budaya birokrasi yang ideal guna terwujudnya good governance.
2. Faktor Sosial
Faktor  sosial  masyarakat  Provinsi  Kalimantan Tengah  dapat  dilihat  dari  kualitas  pendidikan masyarakat.  Peningkatan  sumber  daya  manusia saat  ini  menjadi  prioritas  pembangunan  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.
Dengan  sumber  daya  yang  unggul  maka  proses pembangunan akan lebih mudah. Masyarakat dapat mengerti dan paham arah, tujuan pembangunan di
Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  semakin sadarnya  masyarakat  dengan  peranan  mereka dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dapat  menjadi  lebih  leluasa  merealisasikan program  pembangunan  bagi  masyarakat.  Mereka tau  tanpa  dukungan  aktif  masyarakat  perjalanan pembangunan  akan  lamban  bahkan  justru  tidak tercapai dengan maksimal.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan  daerah  apabila  tingkat  pendidikan masyarakatnya  tetap  rendah.  Pola  fikir  dan wawasan  masyarakatnya  dalam  menterjemahkan visi  dan  misi  pemerintah  akan  sangat  rendah. Proses  peningkatan  taraf  pendidikan  bagi masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tidaklah sebentar  melainkan  ditempuh  dengan  waktu  yang lumayan lama.
Peningkatan  sumberdaya  aparatur  didalam organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  yang  berwawasan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (IPTEK) serta iman dan takwa (IMTAK) merupakan  tujuan  dan  sasaran  guna  mendukung kelancaran  serta  terwujudnya  visi  dan  misi  di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Faktor Teknologi Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah  belum  optimal  memanfaatkan  teknologi dan  informasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan tugas-tugas,  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi antara lain  penggunaan  komputer  dan  internet  dengan lebih optimal.
Memang  tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah merasakan  akibat  pembangunan  daerah  yang begitu  pesat,  jaringan  informasi  dan  komunikasi yang  cepat  didapat  dan  dalam  kurun  waktu  yang singkat di Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri gedung-gedung mewah.
Analisis  lingkungan  internal  organisasi  guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, aspek-aspek yang  membantu  atau  merintangi  pencapaian  misi organisasi.  Oleh  karena  itu  tujuan  utama  dari pelaksanaan  analisis  internal  ini  adalah  untuk mendapatkan  informasi-informasi  mengenai  berbagai kelemahan  (weakness)  yang  dimiliki  oleh  Sekretariat Daerah  dalam  rangka  penataan  budaya  birokrasi pemerintahan yang ideal, yakni :
1. Manajemen dan Organiasasi
Perencanaan  memiliki  peran  yang  sangat penting  yaitu  dapat  menyingkap  berbagai kelemahan.  Duplikasi usaha,  garis wewenang yang tidak  jelas,  jalur  komunikasi  yang  terlalu  panjang, terlalalu lama birokrasi,  dan  praktek-praktek yang usang  tampak  dengan  jelas  apabila  dibandingkan budaya organisasi yang sesungguhnya dengan yang diinginkan.
Sistem  pengendalian  para  birokrat  saat  ini  di Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah adalah  dengan  mejalankan  fungsi  absensi  disetiap unit-unit  kerja.  Bentuk  pengawasannya  sendiri dilakukan  oleh  para  pemimpin  di  tiap-tiap  bagian Sekertariat Daerah.
Problem  utama  penyakit  birokrasi  di pemerintahan  kita  saat  ini  justru  bukan  pada  gaji atau  tunjangan  yang  kecil,  melainkan  tidak- berlakunya  sistem  karier  dan  sistem  pengawasan yang  jelas.  Justru  perilaku  KKN  terbesar  berada pada level birokrasi tingkat menengah ke atas yang sudah mendapat tunjangan dan fasilitas yang sangat menggiurkan.
Kapabilitas  dan  gaya  kepemimpinan  dalam organisasi manapun merupakan faktor yang sangat menentukan  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Kepemimpinan  memiliki  pangertian yang  agak  luas,  dikarenakan  pemimpin  dapat memimpin dan menggerakan orang lain tidak perlu didukung  oleh  landasan  hukum,  sedangkan seseorang  kepala  atau  seorang  pemimpin  karena
mempunyai wewenang  yang  dilandasi oleh hukum ia mampu memimpin dan menggerakan kelompoknya.
2. Faktor Personalia
Pelaksanaan  Organisasi  Birokrasi  Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih sangat  tergantung  dengan  kualitas  pengelolaan personalia.  Personalia  itu  sendiri  menjadi  tolak ukur kemajuan suatu daerah sekarang dan di masa yang  akan  datang.  Sumber  daya  aparatur  harus terkelola  dengan  baik  dengan  memperhatikan pendidikan, pemahaman, kemampuan mengaktualisasikan tugas.
Bahwa  Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah merancang  karier  pegawai  sesuai  dengan kompetensi  yang  dimiliki  pegawai.  Tentunya melalui  proses  penyeleksian  dimulai  dari pemeriksaan pangkat dan jabatan terakhir pegawai dengan pendidikan serta kinerja yang bersangkutan apakah  layak  untuk  menduduki  jabatan  yang direkomendasikan.
3. Sistem Informasi
Kemajuan  teknologi  saat  ini,  memberikan peluang yang besar bagi Sekretariat Daerah untuk mengembangkan  suatu  sistem  informasi  yang memadai, tetapi sangat disayangkan bahwa peluang ini  belum  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi aparatur  di  Sekretariat  Daerah  dalam  mengelola sistem informasi tersebut.
Peneliti  merasa  kesulitan  pada  waktu  peneliti meminta data tentang jumlah pegawai yang berada di  Sekretariat  Daerah,  dimana  beberapa  data masih  diolah  secara  manual.  Padahal  dengan kemajuan  teknologi  yang  ada  saat  ini  sudah seharusnya  file-file  sudah  tersimpan  didalam komputer.

## Tabel 2
Analisis Faktor-faktor Lingkungan Strategis Dalam Rangka Penataan Budaya Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah No  Lingkungan Internal dan Eksternal S W O  T 1 2 3 4 5 6 I Lingkungan Eksternal Faktor Politik a. Era Reformasi dan Demokratisasi b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah c. Affilisi partai polit terhadap birokrasi X X X II Faktor Sosial a. Lemahnya kontrol publik terhadap birokrasi b. Rendahnya kepercayaan publik dalam pelayanan pemerintah c. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan negari/swasta X X X III Faktor Teknologi a. Perkembangan jaringan informasi dan komunikasi b. Kondisi lemahnya pemanfaatan kemajuan teknologi X X I Lingkungan internal Faktor Organisasi dan Manajemen
a. Komunikasi yang kurang berjalan dengan lancar b. Sistem Perencanaan yang bersifat luwes c. Kultur organisasi ststis mekanistis dan kultur patologis d. Tradisi lokal yang kurang mewarnai birokrasi pemerintahan e. Lemahnya keyakinan birokrat terhadap sistem karir pegawai f. Kurang rasa memiliki terhadap organisasi birokrasi g. Dukungan dari aparatur h. Kapabilitas pemimpin relatif baik i. Gaya kepemimpinan persuasif dan demokratis j. Hubungan pimpinan bawahan relatif baik
X X X
X X X X X X X II
Faktor Personalia a. Pendidikan aparatur yang kurang memadai
b. Pemahaman dan kemampuan mengaktualisasikan tugas masih lemah c. Ketidaksesuaian kemampuan dengan tugas yang diembannya
d. daya kreatifitas dan inovasi aparatur
yang masih rendah e. Perencanaan Pengembangan SDM aparatur belum berdasarkan analisis kebutuhan f. Sistem perencanaan dan pengembangan karier g. Sistem penghargaan  dan sanksi yang tidak jelas h. sistem pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah terhadap X X X X X X X X
para birokrat i. Lemah dalam tataran praktis dianggap formalitas belaka j. Pengisisn jabatan belum berdasarkan kompetensi jabatan X X III Faktor Sistem Informasi a. Belum adanya sistem informasi yang memadai b. Rendahnya kemampuan aparatur mengelolah sistem informasi X
X
Setelah melakukan penyesuaian antara aspek- aspek peluang ( Opportunities ) dan ancama ( Threats ) dan lingkungan  eksternal  dengan  aspek-aspek  kekuatan ( Strenght ) dan kelemahan ( Weaknesses ) dari lingkungan internal  yang  menghasilkan  isu-isu  strategis,  maka selanjutnya  dilakukan  evaluasi  isu-isu  tersebut  untuk mengetahui  sejauh  mana  tingkat  kestrategisan  masing- masing.  Dalam mengevaluasi  isu-isu strategis tersebut, perangkat  evaluasi  yang  digunakan  adalah Litmus  test.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  isu  strategis yang  benar-benar  strategis  dan  berpengaruh  besar terhadap  pengemban  sumber  daya  aparatur  di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Adapun evaluasi terhadap tingkat kestrategisan  isu-isu  yang  berhasil  di  identifikasikan berdasarkan  skor  masing-masing  isu  strategis  yang ditawarkan  melalui  tahapan  pertanyaan Litmus  Test (Bryson,  2003:182)    adalah  sebagai  berikut  (tabel terlampir).
Untuk  memperjelas  makna  dari  tingkat kestrategisan masing-masing isu tersebut di atas, maka tahap  selanjutnya  dilakukan  rekapitulasi  terhadap  nilai skor  rata-rata  dari  masing-masing  isu  yang  dievaluasi dengan menggunakan uji Litmus Test .

## Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Uji Litmus Test dan Tingkat Kestrategisan Isu-isu Strategis Yang Dihadapi Dalam Rangka
Budaya Birokrasi Isu Strategis Skor Rata- rata Tingkat Prioritas 1 2 3 1. Mengembangkan tradisi lokal menjadi sebuah budaya  lokal  yang  berfokus pada  perubahan  individu dan kemajuan organisasi 2,77 Pertama (Sangat Strategis) 2. Melakukan pembaharuan terhadap sistem karir birokrat  yang  berlandaskan nilai komitmen tinggi antara eksekutif 2,30 Kedua (Sangat Strategis) 3. Memberikan pelayanan berbasis Inforasi dan teknologi 2,23 Ketiga (Sangat Strategis) 4. Optimalisasi Penegakan disiplin, pemberian penghargaan  dan  sanksi yang  jelas  terhadap  para birokrat 2,15 Keempat (Cukup Strategis) 5. Mengembangkan kualitas kehidupan kerja 1,85 Kelima (Cukup Strategis)
Berdasarkan  analisa  terhadap  lingkungan eksternal  dan  internal  serta  berdasarkan  analisis SWOT  dan  Litmus  Test,  maka  didapatkan  lima  isu strategis untuk Budaya Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, isu-isu strategis  tersebut dapat  dijadikan  rangkaian  strategi  yang  dapat ditetapkan dalam rangka penataan Budaya Birokrasi di Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah:
1. Mengembangkan tradisi lokal yang menjadi sebuah budaya  lokal  yang  berfokus  pada  perubahan individu dan kemajuan organisasi.
2. Melakukan  pembaharuan  terhadap  sistem  karir birokrat  yang  berlandaskan  nilai  konsiten  dan komitmen tinggi antara eksekutif .
3. Memberikan  pelayanan  berbasis  informasi  dan teknologi.
4. Optimalisasi  penegakan  disiplin,  pemberian penghargaan dan sanksi yang jelas.
5. Mengembangkan  kualitas  kehidupan  kerja  yang kondusif.

## KESIMPULAN
Budaya  Birokrasi  di  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Tengah  dapat  disimpulkan  bahwa Budaya  Birokrasi  Pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih terjebak ke dalam  budaya  birokrasi  statis  mekanistis,  budaya birokrasi  patologis  dan  budaya  birokrasi  aristokrat, sehingga  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  kinerja birokrasi dalam mewujudkan Good Governance.
Strategi yang dapat dilakukan oleh Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
dalam mewujudkan budaya birokrasi yang ideal yaitu
1. Mengembangkan  tradisi  lokal  menjadi  sebuah budaya  lokal  yang  berfokus  pada  perubahan individu dan kemajuan organisasi.
2. Melakukan  pembaharuan  terhadap  sistem  karir birokrat  yang  berlandaskan  nilai  konsisten  dan komitmen tinggi antara eksekutif.
3. Memberikan  pelayanan  berbasis  informasi  dan teknologi
4. Optimalisasi  penegakan  disiplin,  pemberian penghargaan  dan  sanksi  yang  jelas  terhadap birokrat.
5. Mengembangkan  kualitas  kehidupan  kerja  yang kondusif.
Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam  rangka  menata  budaya  birokrasi  di  Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mewujudkan good governance yakni pimpinan organisasi birokrasi untuk mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat  menjadi  contoh  teladan  yang  baik  bagi bawahannya serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan  budaya  birokrasi  yang  dibutuhkan organisasi.  Dengan  terlebih  dahulu  mendiagnosa budaya yang ada ditubuh birokrasi.

## REFERENSI
Blau, M. Peter dan Meyer, W. Marshall. 2000. Birokrasi
Dalam Masyarakat Modern. PT.Prestasi
Pustakakarya. Jakarta.
Brayson,  M,  Jho.  2007. Perencanaan  Strategis  Bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Djatmiko,  H  Yayat.  2004. Perilaku  Organisasi. Alfabeta. Bandung.
Dwiyanto,  Agus.  2006, Mewujudkan  Good  Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada university
Press. Yogyakarta. Gaspersz, Vincent. 2002. Sistem Manajemen
Terintegrasi: Balance Scorecard Dengan Six Sigma Untuk  Organisasi  Bisnis  Dan  Pemerintah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Handoko,  T.  Hani.  2001. Manajemen  Personalia  dan Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. Rusidi. 2002. Sinopsis Usulan  Penelitian. Makalah  Kuliah Metodologi Penelitian. Jakarta.
Said,  M.  Mas’ud .  2007. Birokrasi  di  Negara  Birokratis.
UMM Pers. Malang.
Salim,  Agus.  2002. Perubahan  Sosial .  Bumi  Aksara. Jakarta.
Sedamayanti.  2007. MSDM  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil. PT  Refika Aditama. Bandung.
Senge, Peter. M. 2002. Disiplin Kelima Seni dan Praktek dari  Organisasi  Pembelajaran. Alih  Bahasa  Ir.
Nunuk Adiani,MM. Bina Rupa Aksara, Jakarta. Suwandi,  made.  2002. Otonomi  dan  Keuangan  Daerah.
Makalah  Kuliah Manajemen Keuangan Daerah. IIP. Jakarta.
Thoha,  Miftha.  1995. Perspekif  Perilaku  Birokrasi.
Rajawali. Jakarta.
Usmara,  A  dkk.  2002. Paradigma  Baru  Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Amara  Books. Yogyakarta.
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta  Manajemen Pemerintahan Daerah. Fokusmedia. Bandung.
Wasistiono, Sadu, dkk. 2002. Manajemen Sumber Daya Aparatur  Pemerintah  Daerah. Pusat  Kajian
PemerintahanSTPDN – Fokus Media. Bandung.
Widodo,  Joko.  2005. Good  Governance  Telaah  dari Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi  Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. PT.Insan Cendikia. Surabaya.
Wisnu,  Dicky  dan  Siti  Nurhasanah.  2005. Teori Organisasi  Struktur  dan  Desain. Penerbit  UMM.
Malang.