## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## Membangun Kesadaran Berkonstitusi melalui Pelatihan Digital Citizenship
Muhammad Japar 1 * , Ade Dwi Utami 2 , Asep Rudi Casmana 3 , Djunaidi 4 dan Dini Nur Fadhillah 5
1,2,3,4 Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
5 Universitas Binawan, Jakarta, Indonesia Email korepondensi: mjapar@unj.ac.id

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  memberikan  dampak  terhadap  siswa  dan  guru  dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru untuk dapat melakukan edukasi kepada siswa terkait penggunaan teknologi yang bijak dan beretika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata  pelajaran  yang  memiliki  kredibilitas  dan  peranan  strategis  dalam menginternalisasikan  nilai-nilai  norma  dan  etika  menggunakan  teknologi.  Dalam mendukung  misi  mata  pelajaran  PPKn  ditengah  aktivitas  penggunaan  teknologi yang  meningkat,  intenalisasi  nilai-nilai  norma  tersebut  dapat  dilakukan  dengan membangun kesadaran berkonsitusi siswa sebagai warga digital.  Pengabdian ini bertujuan  untuk  membangun  kesadaran  berkonstitusi  melalui  pelatihan digital citizenship. Pelatihan ini bekerjasama dengan 50 guru PPKn di Sekolah Menengah Pertama  di  DKI  Jakarta.  Sebelum  melakukan  pelatihan,  71%  guru  PPKn  belum memahami  sembilan  elemen digital  citizenship.  Setelah  mengikuti  pelatihan digital  citizenship,  100%  guru  memahami  kesembilan  elemen  tersebut.  Hasil pengabdian  ini  menunjukkan  bahwa  guru  dapat  membangun  kesadaran berkonstitusi  menggunakan  elemen digital  citizenship  yang  mengarahkan  siswa terhadap  pelanggaran  di  era  digital.  Kegiatan  pengabdian  ini  menyimpulkan bahwa  pelatihan digital  citizenship  menjadi  alternatif  strategi meningkatkan kompetensi guru dalam memperkuat pofil pelajar Pancasila sebagai warga digital yang  memiliki  kesadaran  berkonstitusi.  Implikasi  dari  pengabdian  ini  adalah diharapkan  guru  dapat  melakukan edukasi  kepada  siswa  terkait  pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. Sehingga, siswa memiliki  kesadaran  berkonstitusi,  etika  digital  serta  menghindari  hoaxs  dan melanggar peraturan dalam berinteraksi di dunia digital.
Kata Kunci: kesadaran berkonstitusi, PPKn, etika digital, digital citizenship

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  merupakan  asosiasi  atau  himpunan guru  yang  memegang  peranan  strategis  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan.  Oleh karena itu, MGMP memiliki peran  utama  dalam  memfasilitasi  guru  dalam  bidang  studi  yang  sama  dalam melaksanakan  tukar  pendapat  dan  pengalaman.  Sayangnya,  masih  banyak  guru yang  tidak  aktif  dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  MGMP.  Terlebih, MGMP  sebagai  asosiasi  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam  memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Berdasarkan Pusat Penelitian dan Kebijakan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Perbukuan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Hidayati  et  al.,  2020)  masalah  yang  seringkali dihadapi  oleh  MGMP  yaitu  kurangnya  partisipasi  anggota  dan  motivasi  guru. Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (Kemendikburistek) mengeluarkan  kebijakan  dalam  pengembangan  Kurikulum  Merdeka  yang diberikan  kepada  satuan  pendidikan  sebagai  opsi  tambahan  dalam  rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.
Tantangan  lainnya  yang  dihadapi  oleh  MGMP  adalah  meningkatkan kompetensi  guru  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dalam  menguatkan  profil pelajar Pancasila melalui proyek yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan. Proses mengalami pengetahuan itu sebagai  proses  penguatan  karakter  sekaligus  kesempatan  untuk  belajar  dari lingkungan  sekitarnya.  Terlebih,  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Kemendikbudristek terkait  capaian  pembelajaran  dan  standar  isi  pada  pendidikan  Pancasila  serta pendidikan  kewarganegaraan  penting  untuk  diintegrasikan  khususnya  kepada guru MGMP.
Disisi  lain,  guru  MGMP  PPKn  juga  memiliki  tantangan  dalam mentransformasikan profil pelajar Pancasila ditengah kemajuan teknologi. Mereka memiliki  tugas  untuk  dapat  menginternalisasikan  profil  pelajar  Pancasila  di  era digital. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran PPKn dan penerapan profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata  sehari-hari.  Tetapi,  siswa  juga  harus  ditanamkan  kesadaran  akan  hak  dan kewajibannya di dunia digital. Dalam proses pembelajaran PPKn, dikenal dengan Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  mitra,  solusi  pelatihan  yang  dapat meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  strategi  pembelajaran  guru  MGMP PPKn sangat diperlukan. Untuk itu, pengabdian ini memiliki fokus pada pelatihan digital citizenship. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membangun  kesadaran  berkonstitusi  siswa  sebagai  warga  digital.    Menurut Pebriyenni  (2017),  agar  dapat  menjalankan  kehidupan  bernegara  berdasarkan

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
UUD 1945, diperlukan kesadaran konstitusional terhadap siswa. Sehingga, dalam proses penumbuhan tersebut diperlukan pemahaman akan nilai dan norma yang menjadi dasar substansi konstitusi. Putri dan Setyowati menambahwa bahwa salah satu  strategi  untuk  membentuk good  digital  citizen  dibutuhkan  implementasi pendidikan digital citizenship.
Sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2022  tentang  Standar  Isi  pada Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  dan  Jenjang  Pendidikan Menengah.  Pada  ruang  lingkup  materi  Pendidikan  Pancasila,  salah  satunya tertuang  dalam  materi  kontribusi  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  dalam menyelesaikan persoalan lokal dan global dengan menggunakan sudut pandang Pancasila.  Disamping  itu,  pada  ruang  lingkup  Pendidikan  Kewarganegaraan, tercantum  dalam  materi  diagram  keterkaitan  tata  urutan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  pentingnya  mematuhi  norma  dan  aturan,  serta menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban.  Sehingga,  untuk  dapat  meningkatkan kompetensi  guru  dalam  menginternalisasikan  kesadaran  berkonstitusi  ditengah dunia  digital  dan  mendukung  ruang  lingkup  materi  Pancasila  serta  Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan pelatihan digital citizenship.
Pelatihan digital citizenship bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran agar dapat membentuk kesadaran berkonstitusi siswa sesuai dengan capaian pembelajaran dan standar isi yang ada. Disamping  itu,  pelatihan digital  citizenship  yang  dilakukan  kepada  guru  MGMP PPKn  SMP  memiliki  tujuan  agar  guru  dapat  mengintegrasikan  strategi pembelajaran  yang  dapat  memberikan  pemahaman  siswa  terkait  kesadaran berkonstitusi untuk  memperkuat berkebhinnekaan global.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pelatihan  yang  akan  dilakukan  ini  menggunakan  beberapa  langkah yaitu:  1)mengidentifikasi  dan  menganalisis  kendala  pelaksanaan  pembelajaran kepada  guru  PPKn;  2)  merumuskan  strategi  untuk  mengatasi  permasalahan pelaksanaan  pembelajaran  PPKn;  3)  melaksanakan  pelatihan digital  citizenship secara  tatap  muka  langsung  dengan  melibatkan  guru-guru  yang  berasal  dari MGMP  PPKn  SMP  DKI  Jakarta;  4)  melakukan  presensi  dan  diskusi  terkait digital citizenship  dan  kesadaran  berkonstitusi;  5)  memberikan  wawasan  terkait  digital citizenship  dari  aspek  perkembangan  psikologis  siswa;  6)  memberikan  langkah- langkah pembuatan materi berbasis digital citizenship; 7) menyebarkan kuesioner evaluasi kegiatan  melalui Google Form; dan 6) melakukan evaluasi. Pelatihan ini dihadiri  oleh  50  guru  PPKn  SMP  di  DKI  Jakarta.  Pelaksanaan  pelatihan  ini
diselenggarakan  pada  tanggal  23  Juni  2022  secara  tatap  muka  langsung. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta. Proses  mengumpulkan  hasil  evaluasi  kegiatan  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan diperoleh berdasarkan hasil pengisian pre-test dan post-test melalui Google Form.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Jones dan Mitchell (2015), digital citizenship merupakan praktik perilaku menghormati dan toleran terhadap orang lain sebagai wujud keterlibatan warga negara.  Martin  et  al.  (2019)  menjelaskan  bahwa digital  citizenship  didefinisikan sebagai  sikap  kebiasaan  digital  yang  bertanggung  jawab.  Choi  et  al.  (2018) menemukan  bahwa digital  citizenship  dibutuhkan  untuk  meningkatkan keterampilan  dan  perilaku  warga  digital.  Selain  itu, digital  citizenship  bertujuan untuk menguji kesadaran siswa dan guru dalam internalisasi keterampilan literasi digital  mengenai  perilaku  yang  benar  saat  menggunakan  teknologi  dalam kehidupan  (Gazi,  2016).  Sebelum  melakukan  pelatihan,  peserta  diarahkan  untuk mengisi pre-test  sebagai  proses  identifikasi  pemahaman  guru  terkait  digital citizenship. Berdasarkan hasil pre-test tersebut, 80% (40) peserta yang merupakan guru PPKn di SMP belum mengetahui sembilan elemen digital citizenship. Tetapi, 64%  (32)  guru  telah  berupaya  untuk  memberikan  edukasi  terkait  hak  dan kewajiban  saat  siswa  menggunakan  internet.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mata pelajaran  PPKn  juga  memiliki  peranan  dalam  menginternalisasikan    kesadaran berkonstitusi bagi siswa sebagai warga digital.
Pelatihan  ini  melibatkan  guru  PPKn  untuk  mendiskusikan  terkait menumbuhkan  kesadaran  berkonstitusi  melalui  pendidikan digital  citizenship. Kemudian,  proses  menumbuhkan  kesadaran  tersebut  dilihat  melalui  aspek psikologis  siswa.  Selain  itu,  memberikan  langkah-langkah  pembuatan  materi berbasis digital citizenship yang sesuai dengan etika dan norma. Berdasarkan hasil evaluasi  peserta  pelatihan digital  citizenship,  100%  guru  PPKn  SMP  memahami sembilan  elemen digital  citizenship.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelatihan  yang dilakukan meningkatkan pemahaman guru terkait digital citizenship.
Menurut  Ribble  (2014),  terdapat  sembilan  elemen  dari digital  citizenship sebagai  berikut:  1) digital  access  (menemukan  informasi  yang  aman  dan bermanfaat);  2) digital  etiquette  (memperlakukan  pengguna  internet  lainnya dengan hormat dan menghindari perilaku yang tidak pantas); 3) digital commerce (perdagangan  digital  yang  mengacu  pada  pembelian  dan  penjualan  secara bertanggung  jawab);  4) digital  rights  and  responsibilities  (hak  istimewa  yang dimiliki semua orang saat menggunakan internet); 5) digital literacy (kemampuan

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
untuk mempelajari cara menggunakan teknologi dan mengakses informasi secara online);  6) digital  law  (aturan  digital  yang  mencakup  pedoman  yang  ditetapkan untuk  menggunakan  internet);  7) digital  communication  (melakukan  komunikasi berbasis  personal  dengan  menggunakan  alat  komunikasi  untuk  bertukar  pesan maupun  fakta  melalui  platform);  8) digital  health  and  wellness  (melibatkan pengajaran  kepada  siswa  tentang  melindungi  psikologis  dan  fisik  mereka  saat menggunakan  internet);  dan  9) digital  security  (mengetahui  cara  menghindari virus,  penipuan  maupun  orang  asing  saat  online).  Sehingga,  melalui  sembilan elemen digital citizenship tersebut dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa SMP di sekolah.
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Digital Citizenship Sumber : Dokumen Pribadi (2022)
Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan Digital Citizenship Pernyataan SS S TS STS Setelah mengikuti kegiatan pelatihan digital citizenship, saya memahami pengertian digital citizenship. 40% 60% - - Pelatihan digital citizenship memberikan manfaat kepada saya terkait sembilan elemen digital citizenship. 20% 80% - - Pelatihan digital citizenship memberikan inspirasi kepada saya untuk melakukan proses digital literacy dalam kegiatan pembelajaran. 36% 64% - -
Pelatihan digital citizenship memberikan informasi terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. 30% 70% - -
Pelatihan digital citizenship memberikan inspirasi kepada saya untuk mengintegrasikan hak dan kewajiban siswa menggunakan internet. 8% 92% - -
Pelatihan digital citizenship memberikan informasi terkait langkah-langkah menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa di era digital. 16% 84% - -

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Pelatihan ini memberikan inspirasi strategi pembelajaran digital citizenship dari aspek psikologis 14% 86% - - Pelatihan ini memberikan saya inspirasi untuk menerapkan digital citizenship dalam menumbuhkan kesadaran siswa sebagai warga digital. 46% 54% - - Pelatihan ini menarik dan layak untuk diselenggarakan kembali. 12% 88% - -
Sumber: Hasil pengabdian (2022)
Hasil  evaluasi  kegiatan  menunjukkan  bahwa  60%  guru  PPKn  setuju  bahwa dengan adanya pelatihan digital citizenship, mereka memahami makna dari digital citizenship. Dengan kata lain, digital citizenship merupakan sikap maupun perilaku yang  harus  dimiliki  sebagai  warga  digital.  Sikap  tersebut  ditumbuhkan  untuk menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab dan sesuai dengan konstitusi yang  berlaku. Hal  ini  dikarenakan  70%  guru  setuju  bahwa  pelatihan  digital citizenship memberikan informasi terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam  menggunakan  media  digital.  Sehingga,  PPKn  sebagai  mata  pelajaran memberikan  peranan  yang  signifikan  untuk  mendorong  siswa  dan  guru  agar dapat  mengimplementasikan  kesadaran  berkonstitusi  melalui  pembelajaran digital  citizenship.  Terlebih,  92%  guru  setuju  bahwa  pelatihan  ini  memberikan inspirasi  kepada  mereka  untuk  mengintegrasikan  hak  dan  kewajiban  siswa menggunakan internet. Untuk itu, materi pembelajaran konstitusi dalam PPKn juga dapat  diselaraskan  dengan  contoh-contoh  yang  disesuaikan  kondisi  saat  ini. Langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  yaitu  dengan  mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berpartisipasi dalam mengembangkan  aturan  dan  konstitusi  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  54% guru  setuju  bahwa  pelatihan  ini  memberikan  inspirasi  kepada  mereka  untuk menerapkan digital  citizenship  dalam  menumbuhkan  kesadaran  siswa  sebagai warga  digital.    Karena,  siswa  sebagai  warga  digital  tidak  diperkenankan  untuk menyebarkan hoax.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  siswa  agar bertanggung jawab dalam menggunakan media digital (Septiani et al., 2021).
Disamping itu, 84% guru setuju bahwa pelatihan ini, memberikan informasi terkait  langkah-langkah  menumbuhkan  kesadaran  berkonstitusi  siswa  di  era digital.  Salah  satunya  dengan  memberikan  strategi  kepada  guru  untuk  dapat memberikan  informasi  terkait  langkah-langkah  memanfaatkan  media  digital seperti,  menyebarkan  informasi  fakta  yang  berkualitas  dan  berguna.  Selain  itu, dalam  mengerjakan  tugas  bila  siswa  mendapatkan  sumber  informasi  melalui internet,  penulisan  sumber  data  tersebut  harus  ditambahkan.  Hal  ini  untuk mendorong  elemen digital  access  dan  digital  literacy  siswa.  Sehingga, meminimalisir  siswa  untuk  melakukan  tindakan copy/paste  terhadap  tugas

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
mereka. Kondisi tersebut  untuk menumbuhkan kesadaran konstitusi siswa terkait plagiasi.
Melalui  pelatihan digital  citizenship,  guru  diarahkan  untuk  membiasakan siswa  dengan  penggunaan  teknologi  secara  bijak  dalam  proses  pembelajaran. Dalam  proses  pembelajaran  PPKn,  guru  diharuskan  untuk  mengajarkan  kepada siswa  waspada  terhadap hoax.  Selain  itu,  mengarahkan  siswa  untuk  tidak melakukan  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  melalui  media  digital  seperti menyebarkan hoax  dan  menuliskan  ujaran  kebencian.  Tindakan  tersebut  dapat melanggar  konstitusi  salah  satunya  Undang-Undang  No.  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE).

## KESIMPULAN
Pelatihan digital  citizenship  ini  menyimpulkan  bahwa  untuk  menumbuhkan kesadaran  berkonsitusi  diperlukan  strategi  pembelajaran  yang  memancarkan wawasan,  sikap  dan  perilaku  sesuai  nilai-nilai  konstitusi.  Selain  itu,  pelatihan  ini meningkatkan  pemahaman  guru  terkait digital  citizenship.  Kegiatan  pengabdian ini  menyimpulkan  bahwa  pelatihan digital  citizenship  menjadi  alternatif  strategi meningkatkan  kompetensi  guru  dalam  memperkuat  pofil  pelajar  Pancasila sebagai  warga  digital  yang  memiliki  kesadaran  berkonstitusi.  Implikasi  dari pengabdian  ini  adalah  diharapkan  guru  dapat  melakukan edukasi  kepada  siswa terkait  pentingnya  mematuhi  norma  dan  aturan  dalam  menggunakan  media digital.  Sehingga,  siswa  memiliki  kesadaran  berkonstitusi,  etika  digital  serta menghindari hoax dan melanggar peraturan dalam berinteraksi di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Choi,  M.,  Cristol,  D.,  &  Gimbert,  B.  (2018).  Teachers  as  digital  citizens:  The influence  of  individual  backgrounds,  internet  use  and  psychological characteristics  on  teachers’  levels  of  digital  citizenship. Computers  and Education, 121, 143 – 161. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.005 Gazi, Z. A. (2016). Internalization of digital citizenship for the future of all levels of education.
Egitim ve Bilim, 41(186), 137 – 148. https://doi.org/10.15390/EB.2016.4533
Hidayati, S., Noor, I. H. M., Sabon, S. S., Joko, B. S., & Wijayanti, K. (2020). Peran Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  dalam  Meningkatkan  Mutu Pembelajaran di SMA. Pusat Penelitian dan Kebijakan Badan Penelitian  dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Jones,  L.  M.,  &  Mitchell,  K.  J.  (2015).  Defining  and  measuring  youth  digital citizenship.
New Media
and Society, 18(9), 2063 – 2079. https://doi.org/10.1177/1461444815577797
Martin, F., Ge zer, T., & Wang, C. (2019). Educators’ Perceptions of Student Digital Citizenship  Practices. Computers  in  the  Schools,  36(4),  238 – 254. https://doi.org/10.1080/07380569.2019.1674621
Pebriyenni.  (2017).  Membudayakan  Kesadaran  Berkonstitusi  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal PPKn & Hukum, 1(1), 1 – 17.
Ribble,  M.  (2014). Digital  citizenship  in  schools.  International  Society  for Technology in Education. International Society for Technology in Education.
Septiani,  E.  W.,  Kartika,  M.,  &  Aldiansyah,  R.  (2021).  Membangun  Kesadaran Berkonstitusi  Sebagai  Upaya  Menegakkan  Hukum  Konstitusi  (  Building Constitutional  Awareness  As  an  Effort  To  Uphold  Constitutional  Law  ). Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 1 – 15.