## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA STUDI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VII.2018.
DISPUTE SETTLEMENT ANALYSIS OF THE INDONESIAN SOLIDARITY PARTY STUDY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY'S DECISION, BANDAR LAMPUNG CITY NUMBER: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VII.2018.

## Erika Norliza’Aini
Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
erika.noorlizaaini1974@gmail.com

## Lintje Anna Marpaung
Magister Hukum Universitas Bandar Lampung lintje@ubl.ac.id

## Erina Pane
UIN Raden Intan Lampung erinapane@radenintan.ac.id

## Abstrak
Badan  Pengawas  Pemilu  atau  Bawaslu  dituntut  untuk  lebih  aktif  dalam  menindaklanjuti  segala  temuan maupun  laporan  dugaan  pelanggaran  pemilu  baik  itu  sengketa  pemilu  dari  tahapan  yang  satu  ketahapan yang  lainnya  agar  pemilu  dapat  berjalan  denga  lancar  aman  dan  tertib,  dimana  Bawaslu  juga  memiliki kewenangan  untuk  mengadjudikasi  proses  sengketa  pemilu  sehingga  bawaslu  memilki  kekuatan  dalam mengambil  suatu  putusan  proses  sengketa  pemilu  seperti  halnya  dalam  menyelesaikan  sengketa  antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Permasalahan yang akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  proses  penyelesaian  sengketa  pemilu  antara  Partai Solidaritas  Indonesia  dengan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  di  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung?  Dan bagaimanakah kewenangan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa anatara PSI dan KPU?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses antara KPU Kota Bandar Lampung  dengan  PSI  atas  Putusan  Bawaslu  Nomor:  01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VIII.2018  telah    sesuai undang-undang pemilu Tahun 2017 Pasal 103 huruf c dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 18 Tahun  2017.  Kewenangan  Bawaslu  Kota  Bandar  lampung  dalam  memutuskan  suatu  perkara  sengketa pemilu  telah  sesuai  dengan  UUD  1945  dan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  keadilan  dan  hak  asasi manusia dapat ditegakkan secara adil serta persamaan kesetaraan gender yang telah ada didalam ketentuan perundang-undangan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  sehingga  tahapan  pemilu  dapat  berjalan dengan  lancar.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tagline  Badan  Pengawas  Pemilu  “Bersama  Rakyat  Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
Kata Kunci: Sengketa, Pemilu.

## Abstract
Election Oversight Body or Bawaslu is demanded to be more active in following up on all findings and reports of alleged violations of the election both in the case of election disputes from one stage to another so that  elections  can run  smoothly,  safely  and  in  an  orderly  manner,  which  Bawaslu  also  has  the  authority  to adjudicate  the  election  dispute  process  so  that  Bawaslu  has  the  power  to  make  a  decision  on  the  election dispute process as well as in resolving disputes between the General Election Commission or KPU and the Indonesian Solidarity Party or PSI. The problem to be discussed in this study is how the process of electoral dispute  resolution  between  the  Indonesian  Solidarity  Party  and  the  Bandar  Lampung  KPU  in  the  Bandar
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 71-76. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Lampung City Bawaslu is? And what is the authority of Bawaslu in the process of resolving disputes between PSI and KPU?
The  research  results  showed  that  the  Dispute  Resolution  Mechanism  between  the  Bandar  Lampung City  KPU  and  PSI  on  the  Bawaslu  Decision  Number:  01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VIII.2018  was  by  the 2017 election law Article 103 letter c and Agency Regulations Election Oversight Number 18 of 2017. The authority  of  the  Bandar Lampung  City  Bawaslu  in  deciding  an  election  dispute  case  is  in  accordance  with the 1945 Constitution and applicable regulations so that justice and human rights can be upheld  relatively, and the equality of gender that already exists in the provisions of the legislation can be carried out correctly and  adequately  so  that  the  election  stages  can  run  smoothly.  It  is  in  line  with  the  tagline  of  the  Election Oversight Body "Together with the People Oversee the General Election Bawaslu Enforce Election Justice".
Keywords: Dispute, Election.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Erika  Norliza’Aini,  Lintje  Anna  Marpaung,  Erina  Pane,  “Analisis Penyelesaian  Sengketa  Partai  Solidaritas  Indonesia  Studi  Putusan  Badan  Pengawas  Pemilu  Kota  Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.08.01.VII.2018. ”, Jurnal Cepalo , 3 (2), (2019): 71-76.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1846

## A. Pendahuluan
Pemilu  serentak  pada  tanggal  17  April  2019  yang  diharapkan  oleh  rakyat  untuk  berjalan  lancar  dan sesuai  dengan  asas-asas  demokrasi  ternyata  masih  terdapat  ketidakadilan  dalam  proses  tahapan  pemilu, masih  terdapat  pelanggaran  dan  adanya  gugatan  dalam  porses  pemilu  baik  itu  dari  peserta  pemilu  maupun penyelenggara  pemilu,  seperti  halnya  dalam  sengketa  porses  pemilu  yang  dimohonkan  oleh  Partai  Serikat Indonesia  (PSI)  dikarenakan  putusan  dari  KPU  yang  menyatakan  ketidak  terwakilannya  kuota  perempuan paling sedikit 30%, sehinga PSI meminta keadilan kepada Bawaslu  selaku Badan Pengawas Pemilu.
Dalam  keputusan  KPU  Nomor  446.HK.03.01-kpt.1871.KPU-kot.VIII.2018,  telah    memutuskan  bahwa PSI Kota Bandar  tidak  memilki Calon  Aggota Legeslatif dikarenakan tidak terpenuhinya kuota perempuan tetapi Partai Solildaritas Indonesia menyatakan bahwa kuota keterwakilannya perempuan telah terpenuhi dan dapat  menjadi  Calon  Anggota  Sementara  pada  Anggota  Leleslatif.  Karena  hal  inilah  yang  membuat  PSI untuk meminta keadilan seadil-adilnya pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  Bagaimana  proses    penyelesaian  sengketa  pemilu  antara  Partai Solidaritas  Indonesia  dengan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  di  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung?  Dan bagaimana  kewenangan  Bawaslu  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  anatara  PSI  dan  KPU?  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisa  putusan  proses  sengketa  pemilu  dan  sejauh  mana  kewenangan  Bawaslu terhadap  terjadinya  sengketa  pada  pemilu  sehingga  pemilu  dapat  berjalan  dengan  sesuai  UUD  1945  dan sesuai  dengan  semboyan  Bawaslu  yaitu  bersama  rakyat  awasi  pemilu  bersama  Bawaslu  tegakkan  keadilan pemilu.
Penelitian  ini  dilakukan  penulis  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  Yuridis  normatif dimaksudkan untuk  melihat  masalah hukum sebagai  kaidah  yang dianggap sesuai  dengan penelitian  yuridis normatif. Dengan  menggunakan  hasil  wawancara  sebagai  data  primer,  dan  data  lainnya  diperoleh  dari penelusuran  literatur,  seperti:  buku,  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dokumen  resmi  dan  literatur- literatur  yang  lain  (surat  kabar,  seminar,  internet,  dan  lain-lain),  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang dibahas dalam penelitian ini. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang sifatnya induktif (kesimpulan khusus menjadi umum).

## B. Pembahasan
Sebelum membahas lebih lanjut dalam proses sengketa pemilu ada baiknya kita mengetahui apa itu yang disebut  dengan  istilah  sengketa.  Sengketa  adalah  adanya  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  merasa dirugikan  kemudian  pihak  tersebut  menyampaikan  ketidak  puasan  itu  kepada  pihak  lain  dan  bila  situasi menunjukkan  perbedaan  itulah  yang  disebut  sengketa.  Begitupula  yang  terjadi  dengan  proses  sengketa pemilu  pada  PSI  yang  merasa  dirugikan  dan  melanggar  dari  UUD  1945  Pasal  27  dan  Pasal  28  oleh  pihak KPU sehingga meminta keadilan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil  wawancara  dengan Doddie Irawan 1 mengatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 446.HK.03.1-kpt.1871.KPU-Kot.VIII. 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang  tidak  ditetapkannya    Daftar  Calon  Legislatif    DPRD  Kota  Bandar  Lampung  yang  diusulkan  Partai Solidaritas  Indonesia  tidak  memenuhi  kuota  30% bakal  calon  sementara  sehingga  Partai Solidaritas  merasa telah  merugikan  kepentingannya  dan  merugikan  hak  Calon  Anggota  Legislatif  dari  Partai  Solidaritas Indonesia. PSI tidak puas dengan keputusan KPU Kota Bandar Lampung tersebut karena dianggapnya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28,Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E tentang  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  pada  PSI  meminta  keadilan  yang  seadil-adilnya  dengan  mengajukan permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  pada    Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung  untuk  dilakukan mediasi antara PSI (Pemohon) dan KPU Kota Bandar Lampung (Termohon).
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi Heri, 2 mengatakan bahwa KPU telah melakukan penelitian  dan  keabsahan  dokumen  Daftar  Calon  Sementara    Anggota  DPRD  Kota  Bandar  lampung  pada Partai Solidarotas Indoensia telah sesuai dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  Keputusan  KPU  RI  Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018,Tentang  Pedoman  Teknis  Pengajuan  dan  Verifikasi  Anggota  DPR, DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  serta  Keputusan  KPU  Nomor  :  961/PL.01.04- kpt/06/KPU/VII/2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Perbaikan  Penyusunan  dan  Penetapan  Daftar  Calon  Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pada Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3)  yang  menyatakan bahwa “Dalam hal partai politik tidak  dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga  puluh  persen)  jumlah  bakal  calon  perempuan  disetiap  dapil  dan  penempatan  susunan  daftar  calon susunan daftar calon sebgaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf c (yang berbunyi) disusun dalam bakal calon  yang  wajib  memuat  keterwakilan  perempuan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  disetiap  Daerah pemilih  (dapil),pengajuan  bakal  calon  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  pada  dapil  yang  bersangkutan  tidak dapat  diterima”Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  keputusan  yang  telah  diambil  KPU  adalah tindakan yang sudah benar dan sesuai dengan peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dikemukakan oleh para ahli dipersidangan dapat disimpulkan bahwa akibat dari Keputusan KPU Kota Bandar Lampung terhadap penetapan Daftar Calon Sementara  yang tidak  meloloskan  Caleg  pada  Dapil  5  dan  6  yang  telah  memenuhi  syarat  merupakan  perbuatan  yang melanggar  hak  asasi  manusia  yang  telah  merugikan  hak  politik  individu  caleg  dan  hak  politik  Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung selaku Pemohon. Akibat dari tidak ditetapkannya Daftar Calon Sementara)  Anggota  Legislatif  pada  Dapil  5  dan  6  tersebut  telah  menyia-nyiakan  kewajiban  yang  dipenuhi sebelumnya  oleh  para  Calon  Anggota  Legislatif  PSI  Kota  Bandar  Lampung  yang  telah  memenuhi  syarat- syarat  administrasi  yang  ditentukan  untuk  ditetapkan  sebagai  Calon  Sementara  oleh  KPU  Kota  Bandar Lampung serta telah menghilangkan hak politik untuk dipilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Candrawansah, 3 mengatakan  bahwa  tugas  dan  kewenangan Bawaslu dalam mengambil putusan terhadap proses sengketa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  Pasal    103.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penjelasan    Yahnu  Wiguno  Sanyoto 4 , mengatakan  bahwa    pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu,  bila  terdapat  pengajuan  permohonan sengketa  proses  pemilu  dapat  disampaikan  oleh  peserta  pemilu  dalam  hal  ini  yaitu  partai  pollitik,  Komisi Pemilihan Umum, Calon Anggota DPR dan DPRD, yang tercantum dalam Daftar Calon tetap atau sementara di Komisi Pemilihan Umum  dengan  membuat permohonan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu selaku pihak penengah yang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah melakukan mediasi  terlebih  dahulu  dan  dalam  mediasi  tidak  ditemukan  kesepahaman  dalam  penyelesian  sengketa tersebut  maka  Bawaslu  melakukan  persidangan  untuk  mendapat  suatu  putusan  yang  seadil-adilnya  kepada PSI  dan  KPU,  sidang  dilakukan  sebanyak  4  (empat)  kali  dimana  dalam  putusan  pertama  Bawaslu memenangkan  Pihak  KPU  dengan  berdasarkan  bukti  dan  fakta  yang  ada  dan  meminta  kepada  PSI  untuk tunduk  dan  patuh  pada  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  dengan  Putusan  Nomor  446.HK.03.01-
1 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas (DPD PSI) Kota Bandar Lampung.Wawancara dilakukan pada hari Selasa 7 Juni 2019 Pukul 13.30-15.00 WIB
2 Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Bandar  Lampung.  Wawancara  dilakukan pada hari  Kamis  16 Mei 2019  Pukul  09.30-10.30 WIB
3 Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan hari Jumat 17 Mei 2019 pukul 09.00-09.30 WIB
4 Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung dilakuklan hari Jumat 17 Mei 2019 pukul 09.30-10.00 WIB
kpt.1871.KPU-kot.VIII.2018.  dan  memutuskan  bahwa  PSI  harus  tunduk  dan  patuh  dengan  keputusan  dri KPU, lalu PSI  memohon  kembali pada Bawaslu untuk  melakukan  koreksi  kembali  dalam putusan Bawaslu karna  PSI  bersedia  dan  patuh  pada  putusan  KPU  dan  segera  memperbaiki  susunan  dalam  Dapil  tersebut sehingga  keterwakilan  perempuan  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, kemudian  Bawaslu  melakukan beberapa  kali sidang  kembali  yang akhirnya Bawaslu Kota Bandar Lampung  mengkoreksi  kembali  Putusan  tersebut  akhirnya  mengabulkan  permohonan  PSI,  sehingga  PSI dapat turut serta dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
Dari uraian tersebut di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Basawlu telah memutuskan suatu perkara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 Pasal 103 dan Perbawaslu 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  Pasal  6 ayat  (1)  dan  telah  direvisi  dengan  Peraturan  Bawaslu  Nomor 27  Tahun  2018.  Bila  kita  sandingkan  dengan  teori-teori  Hukum  maka  penulis  meggunakan  dengan  toeri Menurut Lawrence M.friedman  menyatakan  bahwa sebagai suatu sistem hukum  dari sistem kemasyarkatan maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: 5
1. Legal Subtance (subtansi hukum)
2. Legal Structure (struktur hukum
3. Legal Culture ( budaya hukum)
Bila  ditinjau  dari Legal  Subtance atau  Subtansi  Hukum    yaitu  terdapatnya  kesalahan  dari  Komisi Pemilihan  Umum  yang  telah  mengeluarkan  Putusan  yang  tidak  meloloskan  Daftar  Calon  Sementara  (DCS) pada PSI, sehingga terdapat  pelanggaran hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Konstitusi disamping itu juga  Partai  Solidaritas  Indonesia  dalam  melakukan  pendaftaran  calon  sementara  seharusnya  mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh KPU sehingga tidak menimbulkan konflik.
Ditinjau  dari Legal  Structure atau  Struktur  Hukum  yaitu  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  Komisi Pemilihan  Umum    seharusnya  dihormati  dan  diikuti  oleh  semua  peserta  pemilu,  Sumber  Daya  Manusia haruslah yang berkompeten dan berkualitas sehingga aturan-aturan yang telah berlaku dapat dilaksankan dan ditaati  oleh  semua  pihak  baik  itu  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  maupun  dari  Peserta Pemilu.  Hukum  tidak dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan adanya sumber daya manusia memiliki kreditabilitas, berkompeten  dan  Independen karna  sebagus  apapun  peraturan  yang  dibuat  bila  tidak  didukung  dengan sumber daya manusia yang baik maka peraturan itu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan oleh pemerintah.
Ditinjau  dari Legal  Culture (Budaya  Hukum)  yaitu  usaha    untuk  membentuk  kesadaran  hukum  pada masyarakat,  memenuhi  rasa  keadilan,  tidak  didiskriminatif,  sehingga  menata  kembali  peraturan  materi peraturan  hukum  dan  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarkat.  Sehingga  kejadian  pada  proses sengketa  pemilu  ini  tidak  terulang  lagi  pemilihan  umum  berikutnya  sehingga  pemilu  dapat  berjalan  sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan UUD 1945.
Kewenangan Bawaslu dalam hal proses sengketa pemilihan umum  menurut penulis telah sesuai dengan tugas  dan  wewenang  Bawaslu  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017 tentang Pemilihan  Umum  dan  selaku Badan Pengawas Pemilu yang telah  melakukan adjudikasi  meskipun putusan tersebut  harus  terkoreksi  sehingga    keadilan  telah  ditegakkan  seadil-adilnya  dan  tidak  adanya  pihak  yang merasa  dirugikan  atau  di  diskriminatif,  dan  pemilihan  umum  dapat  berjalan  dengan  jujur,bebas,dan  adil sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.
Bilamana dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  merupakan  untuk  mengakhiri  suatu  konflik  atau  pertentangan- pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  maka  dapat disimpulkan  sebagai  bahwa  mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Proses  antara  KPU  Kota  Bandar  Lampung dengan  PSI  atas  Putusan  Bawaslu  Nomor:  01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VIII.2018  telah    sesuai  undang- undang  pemilu  Tahun  2017  Pasal  103  huruf  c  dan  Peraturan  Badan  Pengawasan  Pemilu  Nomor  18  Tahun 2017.  Adapun  kewenangan  Bawaslu  Kota  Bandar  lampung  dalam  memutuskan  suatu  perkara  sengketa pemilu telah sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan yang berlaku sehingga keadilan dan hak asasi manusia
5 Andrianus Pito, Toni dkk . 2013 . Mengenal Teori-teori Politik, Bandung: Nusa Cendekia, (2013), hlm 298.
dapat  ditegakkan  secara  adil  serta  persamaan  kesetaraan  gender  yang  telah  ada  didalam  ketentuan perundang-undangan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  sehingga  tahapan  pemilu  dapat  berjalan dengan lancar. Hal tersebut sejalan dengan tagline Badan Pengawas Pemilu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
Dalam  hal  ini  penulis  menyarankan  agar  Partai  Solidaritas  Indonesia  dalam  pengajuan  Daftar  Calon Sementara  Anggotalebih  teliti  dalam  melengkapi  persyaratan  dengan  baik  dan  benar  serta  sesuai  dengan ketentuan dan persyaratan yang telah  diatur dalam Peraturan KPU dan begitupun halnya dengan KPU, agar lebih  berhati-hatidan  teliti  pada saat  penerimaan,  penelitian,  memverifikasi  dan  penetapan  pengajuan  Bakal Calon Anggota DPRDKota Bandar Lampung sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan dating.  Serta  perlu  upaya  penguatan  kelembagaan  Bawaslu  untuk  mengakomodasi  dinamika  dan perkembangan  masyarakat  yang  menuntut  kualitas  penanganan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  yang lebih  baik  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  tugas  dan  kewajiban,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dan  inisiatif  warga  negara,  serta  meningkatkan  kemandirian  dan  kedewasaan  dalam  pengawasan  pemilu menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Andrianus Pito, Toni dkk . (2013) . Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nusa Cendekia.

## B. Peraturan
Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan dan tata laksana pemilu. Peraturan  Bawaslu  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  Tentangtata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses Pemilu.
Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446.HK.03.1-kpt.1871.KPU-kot.VIII.2018. Putusan  Badan  pengawasa  pemilu  Nomor:  01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VIII.2018.  Tentang  Penyelesaian sengketa Partai Solidaritas Indonesia.

## C. Wawancara
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas (DPD PSI) Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung.