## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X

## Rencana Kontijensi untuk Tanah Longsor di Desa Kalikuning, Pacitan, Jawa Timur
Tatas, I Putu Artama Wiguna, Machsus, Tri Dani Widyastuti, Mohammad Arif Rohman
Pusat Studi Kebumian, Bencana, Perubahan Iklim (PSKBPI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Email: tatas@ce.its.ac.id

## Abstract
Contingency plan (CP) is part of the concept of disaster risk management as a mitigation measure in the form of a document as a complement to emergency disaster management plans. In addition, it is a  systematic  effort  that  aims  to  disaster  preparedness,  such  as  landslide.  On  January  2,  2011, landslides occurred in Desa Kalikuning which is about 16 kilometers to the northeast Pacitan City. There were no victims but some houses got damaged. However, according to previous investigations, potential landslides would occur. If the landslide occurred, the possibility of the affected area was in RT  1,  2,  3  RW  IX  which  is  located  in  the  "bowl"  of  potential  landslides.  Contingency  plans  were needed  to  prepare  the  possibility  of  landslides.  The  method  used  in  this  study  was  Focus  Group Discussion (FGD)  which  involved stakeholders.  Based  on  the  results  of  FGD,  to  establish  the document of CP involved several steps which were the hazard assessment, hazard determination, the determination  of  scenario,  the  determination  of policy,  and  the planning  of  section  allocation.  The planning of section allocation was divided into management and coordination, evacuation, logistics, healthcare,  transportation,  communications,  and  infrastructure.  These  five  factors  were  performed according  to  the  instructions  of  Pacitan  regent.  In  addition,  there  was  some  gap  between  the  need and availability of resources such as the lack of  corpse bags, evacuation equipment, etc while there was excessive availability of medical personnel.
Keywords:  contingency plans, landslide, Pacitan.

## Abstrak
Rencana  kontijensi  merupakan  bagian  dari  konsep  manajemen  resiko  bencana  sebagai  upaya mitigasi  yang  berupa  dokumen  sebagai  pelengkap  rencana  penanggulangan  kedaruratan bencana. Rencana  kontijensi  merupakan  upaya  sistematis yang bertujuan  untuk  kesiapsiagaan bencana, misalnya bencana tanah longsor. Pada tanggal 2 Januari 2011, longsor terjadi di Desa Kalikuning  yang  berjarak  sekitar  16  kilometer  ke  arah  timur  laut  Pacitan  Kota.  Tidak  ada korban  pada  waktu  itu  kecuali  beberapa  rumah  mengalami  kerusakan.  Namun,  menurut penyelidikan  sebelumnya,  longsor  berpotensi  akan  terjadi.  Jika  tanah  longsor  terjadi, kemungkinan daerah yang terkena adalah di Rukun Tetangga (RT) 1, 2, 3 dalam Rukun Warga (RW) IX yang terletak di dalam "mangkuk" longsor yang potensial terjadi. Untuk menyiapkan segala  sesuatu  apabila  hal  tersebut  benar  terjadi  maka  perlu  dilakukan  penyusunan  rencana kontijensi.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan Focus  Group  Dicussion (FGD).  Kegiatan tersebut  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa stakeholder ,  yaitu  perwakilan  Komunitas  di Kalikuning, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dinas pemerintah setempat yang terkiat dengan  kesehatan,  informasi,  transportasi,  konstruksi,  sosial,  termasuk  lembaga  militer. Berdasarkan hasil FGD, dokumen rencana kontingensi didirikan melibatkan beberapa langkah, yaitu  penilaian  bahaya,  penentuan  insiden  bahaya,  penentuan  skenario,  penentuan  kebijakan, dan  perencanaan  alokasi  sektoral.  Perencanaan  alokasi  sektoral  dibagi  dalam  manajemen  dan koordinasi,  evakuasi,  logistik,  kesehatan,  transportasi,  komunikasi,  dan  infrastruktur.  Kelima sektor  tersebut  bergerak  atas  instruksi  Bupati  Pacitan  atau  yang  ditunjuk,  dengan  koordinasi utama ada pada sektor manajemen dan koordinasi. Selain itu, ada beberapa kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya seperti kurangnya kantong mayat, alat evakuasi, dll. Sedangkan  kebutuhan  yang  telah  melebihi  kebutuhan  adalah  terkait  dengan  jumlah  tenaga medis.
Kata kunci: rencana kontinjensi, longsor, Pacitan.

## 1. Pendahuluan
Desa  Kalikuning,  Kabupaten  Pacitan mengalami  longsor  pada  tanggal  2 Januari  2011.  Longsor  terjadi  di  Dusun Sono.  Desa  Kalikuning  yang  berada  di Kecamatan  Tulakan  ini  berlokasi  di timur  laut  Pacitan  Kota  (lihat  Gambar 1).  Posisi  astronomis  Dusun  Sono  ada pada  kisaran  koordinat  UTM  524522 meter  timur;  9101831  meter  selatan. Perjalanan  ke  Dusun  Sono  dapat  di- tempuh melalui perjalanan darat dengan durasi  antara  satu  sampai  dengan  dua jam perjalanan dari pusat pemerintahan, Kabupaten  Pacitan.  Sedangkan  jarak horisontal  antara  kedua  lokasi  tersebut sekitar 16 Km (Tatas, dkk. 2011).
Gambar  2  menunjukkan  Peta  Situasi Dusun  Sono,  lokasi  utama  tanah longsor.  Warga  memberikan  informasi bahwa  retakan  telah  terjadi  pada pertengahan  Tahun  2010  yang  berupa retakan  tanah  yang  memanjang.  Tang- gal  30  Desember  2010  terjadi  hujan deras.  Masyarakat  sepertinya  telah memahami  potensi  yang  mungkin terjadi  akibat  peristiwa  alam  tersebut sehingga masyarakat memutuskan mengungsi  pada  hari  itu.  Selang  dua hari,  Tanggal  2  Januari  2011,  terjadi longsor pada bukit di sisi selatan Telaga Sono (Tatas, dkk. 2011).
Longsor  yang merupakan gerakan mas- sa  tanah,  sering  terjadi  pada  lereng alami maupun lereng buatan. Fenomena tersebut  merupakan  usaha  dari  lapisan permukaan  tanah  untuk  mencari  kese- imbangan  baru.  Hal  tersebut  akibat adanya  gangguan  yang  menyebabkan terjadinya pengurangan kuat geser serta
peningkatan  tegangan  geser  tanah. Selain  kondisi  topografi  yang  miring, pemicu  lainnya  adalah  air  hujan  dan gempa  bumi  (Priyono,  2008).  Pengu- rangan  kuat  geser  tanah  di  alam  karena kondisi  geologi  yaitu  jenis  dan  tekstur (komposisi)  tanah  pembentuk  lereng. Kondisi geologi tersebut berupa sensivitas  sifat-sifat  tanah  lempung karena  adanya  lapisan  tanah shale , loose ,  pasir  lepas,  dan  bahan  organik (Suryolelono K.B, 2002).
Pada  konsep  penanggulangan  bencana, salah satu bentuknya adalah manajemen risiko  bencana.  Pada  tahap  tersebut, diupayakan bila terjadi peristiwa bencana,  kerusakan,  dan  kerugian dengan skala dampak yang cukup besar dapat  dihindari,  atau  diminimalisir. Semua  potensi  risiko  kejadian  bencana di  suatu  wilayah,  diidentifikasi  dan kemudian  diukur  tingkatannya  dengan metode  analisis  risiko.  Berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing kejadian,  dapat  dilakukan  upaya  untuk mengurangi ancaman dan dampak yang akan  ditimbulkan,  yang  sering  disebut sebagai upaya mitigasi.
Salah  satu  bentuk  upaya  mitigasi tersebut  berupa  rencana  kesiapsiagaan untuk  mengantisipasi  datangnya  ben- cana  yang  disebut  dengan  Rencana Kontijensi  (Renkon).  Rencana  Kontin- jensi  diperlukan  sebagai  acuan  apabila sebuah  kejadian  bencana  betul-betul terjadi.  Rencana  ini  menjelaskan  ten- tang  siapa  saja  yang  harus  terlibat  dan tugas  atau  peranan  setiap  komponen manakala terjadi peristiwa bencana.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Gambar 1 . Posisi lokasi studi dan perkiraan luasan  longsor
Dalam  siklus  perencanaan  dan  penang- gulangan  bencana,  rencana  kontinjensi ini  masuk  dalam  fase  kesiapsiagaan menghadapi  datangnya  saat  bencana. Secara  lengkap  Konsep  Perencanaan dan  Penanggulangan  Bencana  yang direkomendasikan oleh  Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  ini ditunjukkan  dalam  Gambar  2.  Dengan adanya  longsor  di  Desa  Kalikuning pada  12  Januari  2011,  yang  memberi bekas  akan  adanya  longsor  susulan berupa  garis-garis  amblesan  tanah, maka perlu disusun Rencana Kontijensi untuk  menanggulangi  potensi  bencana tersebut.
Terkait  dengan  kondisi  tersebut,  kajian ini  dimaksudkan  untuk  menyusun Rencana Kontinjensi untuk menghadapi bencana  tanah  longsor  di  Desa  Kali- kuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.  Diharapkan  melalui  rencana yang  sudah  dibuat  ini  seluruh stake-
holder yang  terkait  dapat  mengetahui dan  ikut  terlibat  secara  aktif  dalam menyiapkan  kesiapsiagaan  menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Rencana kontijensi  tersebut  disusun  sebelum
kedaruratan/kejadian  bencana,  dengan sifat  rencana  yang  terukur.  Cakupan kegiatan  dalam  dokumen  rencana  kon- tijensi  adalah  spesifik  yang  dititik- beratkan  pada  kegiatan  untuk  mengha- dapi  keadaan  darurat.  Dalam  dokumen rencana  kontijensi,  hanya  memuat  satu jenis  ancaman  bencana ( single  hazard ) dengan  pelaku  yang  terlibat  sebatas pada  ancaman  tersebut (Triutomo,  dkk. 2011).
Gambar  2 . Jenis  perencanaan  dalam penanggulangan  bencana  (Triutomo, dkk. 2011).

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X

## 2. Metodologi
Metode  yang  digunakan  untuk  me- nyusun  Rencana  Kontijensi  (Renkon)
dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Tahapan
penyusunan  meliputi  penilaian  bahaya, penentuan kejadian, pengembangan skenario,  penetapan  kebijakan  strategi. Selanjutnya melakukan analisis
Gambar 3 . Tahapan Penyusunan Rencana Kontijensi (Triutomo, dkk. 2011).
kesenjangan  dengan  membandingkan perkiraan  kebutuhan  apabila  bencana yang  dimaksud  terjadi  dengan  keter- sediaan sumberdaya yang dimiliki dan pada  tahap  akhir  disusun  rencana tindak  lanjut.  Tahapan-tahapan  ter- sebut  terdapat  pada dokumen  Renkon. Setelah  dokumen  berhasil  disusun, maka  tahapan  selanjutnya  adalah melakukan  proses  formalisasi  yaitu suatu  proses  penetapan  keabsahan dokumen Renkon.
Analisis risiko dilakukan terhadap satu jenis  ancaman  yang  sudah  diidentifi- kasi sebelumnya, yaitu ancaman tanah longsor.  Analisis  risiko  dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
Risiko = Probabilitas x Dampak
Variabel Probabilitas ( probability = P) menyatakan  kemungkinan  atau  freku- ensi  kejadian  dari  sebuah  ancaman bencana.  Sedangkan  variabel  Dampak ( Impact =  I)  menyatakan  besarnya dampak  atau  akibat  apabila  sebuah bencana  terjadi.  Analisis  risiko  secara kualitatif  dipakai  sebagai  pendekatan untuk  menentukan  tingkat  risiko ancaman  yang  sudah  diidentifikasi. Pada analisis risiko ini digunakan lima klasifikasi  yang  menunjukkan  tingka- tan/level dari variabel probabilitas dan dampak.
Variabel  probabilitas  dikategorikan menjadi  lima  klasifikasi,  yaitu  pasti, kemungkinan besar, kemungkinan terjadi,  kemungkinan  kecil,  dan  ke- mungkinan  sangat  kecil  sebagaimana dapat  dilihat  pada  Tabel  1,  sedangkan

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
variabel  dampak  dikategorikan  men- jadi  lima  klasifikasi,  yaitu  sangat parah,  parah,  sedang,  ringan  dan sangat  ringan sebagaimana  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1 . Klasifikasi tingkatan dan kriteria untuk  variabel  probabilitas  (Triutomo,
dkk. 2011) Bobot Level Probabilitas Penjelasan Kriteria Probabilitas 5 Pasti Hampir dipastikan 80 - 99% 4 Kemungkinan besar 60 – 80% terjadi 3 Kemungkinan terjadi 40 – 60% terjadi 2 Kemungkinan Kecil 20 – 40% terjadi 1 Kemungkian sangat kecil 0 – 20% terjadi
Tabel 2 . Klasifikasi tingkatan dan kriteria untuk  variabel  dampak  (Triutomo,  dkk. 2011) Bobot Level Dampak Penjelasan Kriteria Dampak 5 Sangat parah 80 - 99% wilayah hancur/lumpuh total 4 Parah 60 – 80% wilayah hancur 3 Sedang 40 – 60% wilayah terkena rusak 2 Ringan 20 – 40% wilayah yang rusak 1 Sangat Ringan Kurang dari 20% wilayah rusak
Sedangkan  untuk  melakukan  analisa risiko digunakan Matriks Probabilitas- Dampak  sebagaimana  dapat  dilihat pada  Gambar  4.  Tabel  2  dipakai sebagai  sarana  untuk  menentukan tingkat  risiko yang  terjadi  dari kombinasi setiap nilai probabilitas dan dampak  dari  setiap  jenis  ancaman. Penentuan  nilai  dari  masing-masing cell  matriks  dilakukan  secara  sub-
yektif,  dimana  dalam  hal  ini  bobot lebih  besar  diberikan  untuk  variabel dampak ( impact ) dibandingkan dengan probabilitas.
Gambar  4 . Analisa  Risiko  dengan Metode Matriks Probabilitas-Dampak
(Triutomo, dkk. 2011)
Dari Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa bila  probabilitas  kejadian  adalah kemungkinan sangat kecil dan dampak kejadian  adalah  sangat  ringan,  maka tingkat  risiko  adalah  rendah.  Bila probabilitas  kejadian  adalah  pasti  dan dampak  kejadian  adalah  sangat  parah, maka tingkat risiko adalah tinggi. Bila probabilitas  kejadian  adalah  kemung- kinan  besar  dan  dampak  kejadian adalah  ringan,  maka  tingkat  risiko adalah sedang.
Aspek  yang  terkena  dampak  bencana dapat  dikategorikan  menjadi  5,  yaitu aspek  penduduk,  sarana,  dan  prasara- na,  ekonomi,  pemerintahan  dan  ling- kungan (Triutomo, dkk. 2011). Hal-hal yang  perlu  dipertimbangkan  dalam pengukuran dampak tersebut adalah:
a. Dampak  pada  penduduk  dapat  be- rupa  kematian,  cidera,  hilang,  pe- ngungsian,  dll.  Sebelum  melakukan perhitungan  dampak  tersebut  perlu diperkirakan  jumlah  dan  komposisi
penduduk  yang  terancam  berdasarkan worst scenario .
b. Dampak  pada  aspek  sarana  dan prasarana  dapat  berupa  kerusakan jalan,  jembatan,  instalasi  air,  listrik maupun rumah penduduk.
c. Dampak pada aspek ekonomi dapat berupa  kerusakan  pasar,  gagal  panen, terganggunya  perekonomian,  perdaga- ngan, dan transportasi.
d. Dampak  pada  aspek  pemerintah dapat  berupa  kerusakan  dokumen/ar- sip,  peralatan  kantor,  dan  bangunan pemerintahan,  serta  jalannya  proses pemerintahan.
e. Dampak  pada  aspek  lingkungan dapat  berupa  rusaknya  kelestarian alam,  obyek  wisata,  dan  pencemaran lingkungan.
Sebelum melakukan pengukuran dam- pak  perlu  diperkirakan  sebaran  atau luasan  daerah  terdampak  sehingga perkiraan jumlah penduduk dan daerah terancam  dapat  diperkirakan  dengan lebih tepat.
Selanjutnya  pada  Tahap  Analisis Kesenjangan,  salah  satu  metode  yang dapat digunakan adalah dengan melakukan Focus  Group  Discussion (FGD).  Metode  ini  dipilih  karena Dokumen  Renkon  harus  disusun secara bersama-sama oleh para stakeholder  yang  multi  sektor  yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana. FGD  yang dilakukan dengan mengundang  para  pemangku  jabatan yang  dapat  dilibatkan  bila  bencana tersebut  terjadi.  Para  pemangku  ke- pentingan  tersebut  dapat  dari instansi pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Ma-
syarakat,  Perkumpulan  Sosial,  dan tokoh masyarakat setempat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penilaian Bahaya Bencana  tanah  longsor  sudah  pernah terjadi  dan  tidak  menutup  kemung- kinan  akan  terjadi  lagi  pada  lokasi yang  sama.  Kejadian  ini  dapat dijadikan  acuan  dalam  penentuan ancaman  bencana  serupa  di  masa mendatang.  Dengan  demikian  dapat diidentifikasi  bahwa  ancaman  yang berisiko  tinggi  dan  yang  paling mungkin  terjadi  adalah  tanah  longsor pada lokasi eksisting.
Longsor tersebut diiringi dengan suara yang  bergemuruh.  Akibat  longsor, Sungai  Sono  saat  itu  tertutup  material longsor,  dan  terbentuklah  tampungan kecil  selama  beberapa  hari.  Di beberapa  tempat  lain,  juga  mengalami retakan dan amblesan (Gambar 5a dan 5b).  Retakan  dan  amblesan  ada  di permukiman  warga,  jalan  akses  dan sekolah.  Luasan  longsor  yang  telah terjadi  pada  Tanggal  2  Januari  2011 adalah  12.000  meter  persegi  (asumsi adalah  jarak  horisontal  pada  gambar (Tatas, dkk. 2011).
Secara  khusus  untuk  faktor  dampak, penilaian dilakukan terhadap beberapa faktor  dampak  yang  meliputi  dampak terhadap  manusia,  dampak  terhadap infrastruktur/sarana prasarana, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap pemerintah (Triutomo,  dkk.  2011).  Selanjutnya dilakukan  penilaian  detail  khusus untuk jenis ancaman bahaya tersebut.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Gambar 5. Gambaran umum longsor di Desa Tulakan dan Potensi Longsor Lanjutan (Tatas, dkk. 2011)
Gambar  6. Prakiraan  luasan  longsor  yang  kemungkinan  akan  terjadi  (garis  sambung)  dan longsor yang telah terjadi, garis putus-putus (Pusat Studi Kebumian dan Bencana, 2012)
Sebelum  dilakukan  penilaian  deteil terlebih  dahulu  dilakukan  pendalaman terhadap  kedua  jenis  ancaman  tersebut. Pendalaman  ini  dimaksudkan  agar terdapat  kesamaan  persepsi  terhadap pengertian  dan  cakupan  serta  upaya mitigasi  yang  telah  dilakukan  terhadap keduanya.  Berdasarkan  hasil  penilaian detail  diperoleh  bahwa  jenis  ancaman tanah  longsor  dinilai  memiliki  risiko lebih  tinggi  dibanding  jenis  ancaman lainnya,  misalkan  kebakaran  hutan,
tsunami,  dan  lain-lain.  Satu  dokumen Renkon  memuat  satu  jenis  bencana. Sedangkan jenis bencana yang lain juga memiliki  dokumen  Renkon  tersendiri. Oleh  karena  itu,  tanah  longsor  dipilih sebagai  jenis  ancaman  yang  paling tinggi  atau  diprioritaskan.  Tahapan  se- lanjutnya  adalah  dilakukan  pengemba- ngan  skenario  kejadian  berdasarkan ancaman terpilih.
Penentuan Kejadian
Mengingat  hanya  ada  satu  jenis  anca- man  yang  sangat  berisiko  tinggi,  maka dalam  penentuan  risiko  dapat  langsung
ditetapkan tanah longsor sebagai priori- tas  utama  kejadian  yang  harus  ditang- gulangi.
Tabel 3 . Penentuan Skala Probabilitas dan Dampak
No. Jenis ancaman Probabilitas (frekuensi) Dampak Akibat Kejadian Manusia  Lingkungan  Infrastruktur  Ekonomi   Pemerintahan 1 Tanah Longsor 5 5 5 5 4 3 2 Ancaman lain (mis. ada) 3 1 3 4 3 2
Keterangan :
Probabilitas Kejadian Dampak Kejadian Skala Probabilitas terjadi dalam 1 tahun kedepan : Dampak Kerugian yang ditimbulkan (khusus di wilayah terancam): 5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%). 5 Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total) 4 Kemungkinan besar (60 – 80%) 4 Parah (60 – 80% wilayah hancur) 3 Kemungkinan terjadi (40-60%) 3 Sedang (40 - 60 % wilayah terkena berusak) 2 Kemungkinan Kecil (20 – 40%) 2 Ringan (20 – 40% wilayah yang rusak) 1 Kemungkian sangat kecil (kurang 20%) 1 Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak) Penentuan  risiko  ini  dapat  diperkuat dengan  adanya  kesepakatan  bersama dengan stakeholder maupun  dengan instansi  terkait  atau  lintas  sektoral secara bersama-sama. Tahapan selanjut- nya  adalah  dilakukan  pengembangan skenario  kejadian  berdasarkan  ancaman terpilih.
Berdasarkan  hasil  penilaian  bahaya, diketahui bahwa jenis risiko yang paling tinggi  adalah  kejadian  tanah  longsor (Tatas,  2011).  Beberapa  kejadian  yang perlu  dipertimbangkan  sebagai  dasar penyusunan skenario adalah:
1. Waktu  kejadian.  Waktu  kejadian tanah  longsor  ini  akan  menentukan bentuk  respon  yang  diberikan.  Waktu
kejadian  malam  hari  berpotensi  me- nimbulkan  jumlah  korban  yang  lebih banyak  di  permukiman,  karena  para penghuninya  sedang  tertidur  lelap. sedangkan  pagi,  siang,  atau  sore kemungkinan  jumlah  korbannya  lebih sedikit,  karena  para  peghuninya  sedang pergi  keluar  rumah  untuk  berbagai keperluan.  Seperti  yang  telah  terjadi, waktu  kejadian  biasanya  terjadi  di malam  hari  yang  diawali  dengan  curah hujan  tinggi  selama  beberapa  hari sebelumnya.
2. Lokasi kejadian: Kemungkinan terja- di  tanah  longsor  tetap  pada  lokasi eksisting (Gambar 6).
3. Intensitas: Kejadian tanah longsor ini bisa  lebih  dari  satu  kali,  sangat  dipe-

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
ngaruhi  oleh  kondisi  intensitas  hujan dan kondisi kemiringan lereng di lokasi kejadian.
4. Lama  Kejadian:  Pada  tanah  longsor waktunya  bisa  sangat  singkat  yaitu hanya  hitungan  menit  atau  kurang  dari satu jam.
5. Area  yang  terdampak:  Longsoran tanah  dapat  menimbulkan  risiko  rusak atau  hancurnya  bangunan  atau  benda- benda  lain  yang  berada  diatas  permu- kaan  tanah  yang  mengalami  longsor. Jadi  area  terdampak  nya  bisa  meliputi: penduduk,  permukiman,  persawahan, infrastruktur,  dll.  Kondisi  permukiman yang  mungkin  terkena  dampak  dari longsorang  tanah  dapat  dilikat  pada sketsa seperti pada Gambar 5 dan 6. 6. Hal-hal  lain  yang  berpengaruh:  Hal- hal  ini  yang  sangat  berpengaruh terhadap  timbulnya  kejadian  tanah longsor ini diantaranya: intensitas hujan yang  lebat  dalam  kurun  waktu  yang cukup lama, kondisi kemiringan lereng, gundulnya  pohon  atau  hutan  pada lereng, dan lain-lain.
Pengembangan Skenario Untuk dapat membuat rencana pengem- bangan  skenario  kejadian,  maka  perlu diidentifikasi  masyarakat  (data  demo- grafi  penduduk)  dan  daerah  yang terancam  berdasarkan  peta  wilayah, sehingga  besaran  atau  luasan  dampak yang  diakibatkannya  dapat  diprediksi dengan tepat.
Berdasarkan  hasil  diskusi  dengan  para pakar  dan stakeholder selama  FGD berlangsung, disepakati bahwa pengem- bangan  skenario  kejadiannya  adalah ”Tanah longsor terjadi pada malam hari sekitar  pukul  24.00  di  lokasi  eksisting
dengan  intensitas  satu  kali  kejadian yang  lamanya  5  (lima)  menit,  sedang- kan area yang terdampak adalah  kawa- san  permukiman  penduduk  di  satu Dusun  Sono” (Pusat  Studi  Kebumian dan  Bencana,  2012).  Lokasi  dan  area dampak dapat dilihat pada Gambar 6.
Berdasarkan Gambar 6, potensi longsor lanjutan  diperkirakan  seluas  250.000 meter  persegi  (Tatas,  dkk.  2011). Longsor  pada  Tanggal  2  Januari  2011 tersebut  tidak  menimbulkan  korban jiwa.  Namun  potensi  longsor  selanjut- nya berada di jalan akses, sekolah serta permukiman warga Dusun Sono.
Kemungkinan  longsor  tersebut  akan terjadi  di  RT  1/IX,  RT  2/IX  serta  RT 3/IX yang terletak di dalam “mangkuk” potensi  longsor  (Gambar  5.b).  Jumlah kepala  keluarga  (KK)  dan  penduduk masing-masing  RT  tersebut  berturut- turut adalah sebagai berikut 29 KK, 183 jiwa; 10 KK, 45 jiwa dan 8 KK, 38 jiwa (sumber:  papan  informasi  posko  ban- tuan) (Pusat  Studi  Kebumian  dan Bencana, 2012).
Penetapan Kebijakan Strategi Setelah mengetahui pengembangan skenario  terjadinya  bencana,  langkah selanjutnya  adalah  menetapkan  kebija- kan  dan  strategi  penanganan  bencana yang  meliputi  kebijakan  dan  strategi. Kebijakan  penanganan  tanggap  darurat, jika bencana tersebut terjadi, dimaksud- kan  untuk  memberikan  arahan  atau pedoman  bagi stakeholders maupun sektor-sektor terkait untuk dapat melak- sanakan  kegiatan tanggap darurat  terse- but.  Diperlukan  kesepakatan  bersama untuk membuat rencana tanggap darurat ini  dan  hasilnya  dijadikan  suatu  kebi-
jakan  yang  sifatnya  mengikat.  Kebija- kan  tersebut  dapat  meliputi  penetapan waktu  tanggap  darurat,  layanan  pengo- batan, dan penyiapan alat dan material.
Sedangkan strategi penanganan tanggap darurat  bertujuan  untuk  melaksanakan kebijakan  tersebut  dengan  efektif  dan efisien. Untuk itu diperlukan pembuatan tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing  sektor  sesuai  dengan  sumber- daya dan kompetensi yang dimilikinya.
Kebijakan  dalam  mengantisipasi  anca- man  tanah  longsor  adalah  sebagai  beri- kut  (Pusat  Studi  Kebumian  dan  Benca- na, 2012):
a. Mengkoordinasikan  kegiatan  pena- nganan  tanah  longsor  secara  integratif yang berbasis masyarakat.
b. Rehabilitasi  dan  revitalisasi  sarana prasarana  terkait  dengan  kebutuhan pelayanan minimal.
c. Penanganan masalah sosial di tempat evakuasi  secara cepat, tepat, dan terpa- du.
d. Pemenuhan  pelayanan  sosial  dasar secara  terpadu  dan  optimal  bagi  semua korban.
e. Penyediaan  informasi  penanggula- ngan bencana yang akurat.
f. Mengkoordinasikan  dan  memobili- sasi kelompok strategis Penanggulangan Bencana dalam operasional tanggap da- rurat.
g. Penanganan/pemulihan  darurat  pada saat tanggap darurat.
h. Penanganan  gawat  darurat  medik terhadap korban.
i. Penanganan kesehatan untuk mengu- rangi risiko munculnya penyakit.
j. Pengelolaan bantuan secara optimal.
k. Dalam  hal  kejadian  bencana  yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan  kesehatan  setempat,  kendali operasional  diambil  alih  secara  berjen- jang ke tingkat yang lebih tinggi.
l. Perlu  dilakukan  monitoring  dan  eva- luasi.
m. Pengadaan tempat pengungsian yang memadai.
Strategi  dalam  mengantisipasi  ancaman tanah longsor adalah sebagai berikut: a. Merealisasikan  koordinasi  kegiatan penanganan  bilamana  terjadi  tanah longsor yang berbasis masyarakat.
b. Menyediakan/memfasilitasi  sarpras terkait  dengan  kebutuhan  pelayanan minimal.
c. Memerintahkan seluruh dinas instan- si lembaga masyarakat untuk mengerah- kan  semua  sumber  daya  dengan  mem- pergunakan  prasarana  dan  sarana  yang dimiliki masing-masing sektor.
d. Menyediakan  sarana  mobilitas  pe- ngungsi  antara  lain;  angkutan  barang, angkutan  pengungsi, ambulance ,  medis dan  para  medis  dan  obat-obatan  dalam upaya  memberiakan  perlindungan  dan pelayanan kesehatan kepada para penggungsi.
e. Melakukan pengawasan dan pengen- dalian,  monitoring  serta  evaluasi  terha- dap  sektor-sektor  operasional  di  lapa- ngan.
f. Menempatkan  kelompok-kelompok strategis  sesuai  bidang  masing-masing ke  lokasi  bencana  dan  segera  mela- kukan  tindakan  sesuai  tugasnya  yang sudah tersusun pada SOP.
g. Menempatkan  sarana  untuk  mendu- kung kegiatan pada point diatas.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
h. Melaksanakan  pemulihan  pada  dae- rah  yang  terjadi  kerusakan  berdasarkan prioritas.
i. Setiap  korban  akibat  bencana  perlu mendapatkan pelayanan sesegera mung- kin secara maksimal dan manusiawi.
j. Prioritas  awal  selama  masa  tanggap darurat  adalah  penanganan  gawat  daru- rat  medik  terhadap  korban  luka  dan identifikasi  korban  mati  di  sarana kesehatan.
k. Prioritas  berikutnya  adalah  kegiatan kesehatan  untuk  mengurangi  risiko munculnya bencana lanjutan, di wilayah yg  terkena  bencana  dan  di  lokasi pengungsian.
l. Managemen  bantuan  dari  peneri- maan  sampai  pendistribusian  sehingga bantuan tersebut aman bagi korban.
m. Bantuan teknis  medis  maupun pera- latan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan sarana  yang  ada  didaerah,  bila  tidak mencukupi akan diberikan bantuan oleh instansi diatasnya.
n. Monitoring  evaluasi  setiap  saat  baik rutin  maupun  insidentil  dengan  tujuan perbaikan pelayanan secepatnya. Analisis Kesenjangan Dalam  melakukan  analisis  kesenjangan dapat  dibagi  dalam  beberapa  sektor, diantaranya  sektor  manajemen  dan koordinasi,  sektor  evakuasi,  sektor logistik  (pangan  dan  non-pangan), sektor  kesehatan,  sektor  perhubungan dan sarana/prasarana.
Untuk  Sektor  Manajemen  dan  Koor- dinasi  pada  saat  kejadian,  upaya-upaya yang harus dilakukan, antara lain (Pusat Studi Kebumian dan Bencana, 2012):
1. Sebelum  terjadi  longsor  BPBD  dan BMKG  setempat  melakukan  peman- tauan cuaca dan kondisi wilayah potensi longsor tersebut
2. Apabila  terjadi  longsor,  masyarakat melaporkan kepada aparat dusun/ desa/kecamatan. Aparat pemerintah tersebut  langsung  melaporkan  kejadian kepada  BPBD  (atau  kantor  polisi terdekat,  jika  melalui  polisi  harap diteruskan  ke  kantor  BPBD  atau  Polres setempat),  dapat  melalui  pesan  singkat (sms)  atau  telepon  kepada  kontak person  nomor  darurat.  BPBD  melapor- kan  kepada  Bupati  Pacitan  dan  selan- jutnya  mengkoordinasikan  dengan  pi- hak-pihak terkait. Selaku kepala daerah, Bupati  mengkoordinir  penanggulangan bencana  tersebut.  Selama  proses  terse- but,  Bupati  Pacitan  memberi  laporan kepada  BPBD  Provinsi  Jatim  dan Gubernur Jatim.
3. Semua  instansi  yang  terkait  dengan penanggulangan  bencana  siap  di  Posko yang  sudah  ditentukan  yaitu  di  lokasi yang  agak  jauh  dari  lokasi  longsor  dan yang diperkirakan aman dari longsor. 4. Incident  Commander (IC)  dalam  hal ini  Bupati  Pacitan,  atau  yang  ditunjuk, segera  menentukan,  menginstruksikan tindakan-tindakan, langkah-langkah yang  harus  dilaksanakan  dalam  rangka penanganan darurat.
Stakeholder yang  dapat  dilibatkan  da- lam  Sektor  ini  adalah  Bupati  Pacitan BPBD  Pacitan,  BMKG  Pacitan,  Polres, TNI.  Juga  dapat  melibatkan  ORARI, RAPI, Dishub kominfo untuk menerima dan  menyampaikan  informasi,  serta masyarakat. Selain itu dapat melibatkan Dinsosnakertrans,  PMI,  SAR  Polres,
SAR Kodim, Brigade Penolong (Pramu- ka).
Kebutuhan sektor ini diantaranya adalah alat  komunikasi  seperti  telepon,  radio komunikasi, sound system , handy talkie . Alat  dokumentasi  seperti  kamera  dan handycam ,  alat  transportasi  akses  ke lokasi,  serta  tenda  darurat  dan  keleng- kapannya  untuk  lokasi  koordinasi  di lokasi  setempat.  Dari  hasi  FGD  dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  kebutuhan untuk  Sektor  Manajemen  dan  Koor- dinasi  dapat  dipenuhi  semua  meskipun ada beberapa item jumlahnya terbatas.
Untuk  Sektor  Evakuasi  (Penyelamatan dan  Perlindungan,  SAR)  pada  saat kejadian,  upaya-upaya  yang  harus dilakukan,  antara  lain:  Pertolongan  dan perlindungan  bagi  yang  masih  hidup, mencegah  agar  tidak  berkembangnya jatuh  korban,  evakuasi  mayat/korban, penyelamatan  dan  perlindungan,  SAR bagi  masyarakat/korban  hidup/mati, inventarisasi  masyarakat/korban  benca- na,  penanganan  secara  maksimal  ma- syarakat/korban  bencana.  Pada  sektor ini  ketersediaan  seperti  kantung  mayat dan  alat  evakuasi  lainnya  (misalkan cangkul,  dll)  masih  mengalami  keku- rangan yang cukup banyak.
Untuk  Sektor  Logistik  (Pangan  dan Non-Pangan) pada saat kejadian, upaya- upaya yang harus dilakukan, antara lain (Pusat  Studi  Kebumian  dan  Bencana, 2012)  langkah-langkah  penyelamatan dan pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban hidup dan  petugas  lapangan  dalam  bentuk pendirian shelter (pengungsian),  pem- berian bantuan seperti sandang, pangan,
dan  papan,  sebagai  upaya  tanggap darurat  tahap  pertama  selama  15  hari. Sasaran-sasaran  pada  sektor  ini  antara lain  terlayaninya  semua  kebutuhan dasar  pengungsi,  mulai  dari  balita sampai  kepada  orang  tua  dan  petugas selama  masa  tanggap  darurat,  terse- dianya tempat penampungan yang layak dan  terlaksananya  penerimaan,  penyor- tiran dan pendistribusian logistik  sesuai dengan  sasaran.  Instansi  yang  dapat berperan  di  sektor  ini  antara  lain  Din- sosnakertrans  dan  BPBD,  dan  dapat dibantu  oleh  Tagana.  Dari  segi  kesen- jangan  kebutuhan  dan  sumberdaya diperkirakan  hal  dasar  yang  belum dapat tercukupi adalah kebutuhan bahan pangan  (beras,  air  bersih,  lauk-pauk, dll),  sedangkan  yang  telah  mampu dipenuhi  adalah  kelengkapan  dapur umum dan kelengkapan posko.
Untuk  Sektor  Kesehatan  pada  saat kejadian,  upaya-upaya  yang  harus dilakukan,  antara  lain  terlaksananya pelayanan  kesehatan  bagi  pengungsi, terlaksananya  tindakan  medis  bagi korban  luka,  terlaksananya  rujukan kesehatan  yang  optimal,  dan  mengu- rangi resiko terjadinya penularan penyakit terutama pada lokasi pengung- sian.  Sedangkan  kondisi  pengungsi yang memungkinkan adalah bila terjadi longsor maka kemungkinan yang terjadi adalah  terdapat  penduduk  yang  men- derita  luka–luka  dan  mungkin  patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan,  ada  yang  tertimbun  dan diperkirakan  tidak  ada  fasilitas  keseha- tan  yang  terdampak  pada  bencana  am- blesan ini.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Instansi  yang  dapat  dilibatkan  dalam sektor  ini  adalah  Dinas  Kesehatan, Palang  Merah  Indonesia,  dan  BPBD. Untuk  tenaga  medis  Kabupaten  Pacitan tidak mengalami kekurangan, baik dok- ter maupun perawat. Selain itu, Kabupa- ten  Pacitan  juga  memiliki  dokter  spe- sialis  bedah  dan  spesialis  anastesi, psikolog,  ahli  gizi,  apoteker,  dan  juga memiliki  kelengkapan  kesehatan  yang memadai juga termasuk Disaster Victim Identification (DVI).
Sektor  Perhubungan  dan  Sarana/Prasa- rana  bertugas  untuk  melancarkan  tim evakuasi  untuk  melakukan  pertolongan gawat  darurat  di  lokasi  kejadian  dan melancarkan  proses  kedatangan  alat berat  sebagai  peralatan utama evakuasi. Sektor ini merupakan kerjasama instan- si bidang pekerjaan umum, dinas perhu- bungan,  polres,  dan  BPBD.  Ketersedia- an  alat  berat  sampai  dengan  saat  FGD dilaksanakan  adalah  grader  dan  dump truck,  sedangkan  ekscavator  belum tersedia.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  survei  dan  wawancara yang  dilakukan  pada  saat  terjadinya longsor di awal tahun 2011, masyarakat telah  memahami  tanda-tanda  utama longsor,  diantaranya  hujan  yang  terjadi terus-menerus  dalam  beberapa  hari. Saat  itu  terlihat,  masyarakat  secara sadar  telah  mengungsi  di  tempat  yang dirasa  aman,  hal  tersebut  tampak  dari dibongkarnya  beberapa  rumah  warga yang  berpotensi  akan  tertimpa  longsor. Inisiatif  tersebut  menunjukkan  bahwa masyarakat  Dusun  Sono  sangat  mem-
ahami dampak yang ditumbulkan akibat longsor  sehingga  dengan  kesadaran membongkar  rumah  untuk  pindah  ke tempat yang aman.
Berdasarkan  rencana  kontijensi  yang telah disusun tersebut (berupa Dokumen Rencana  Kontijensi),  maka  berbagai stakeholder di  Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan dalam  lima sektor yang bergerak  berdasarkan  instruksi  Bupati Pacitan  atau  yang  ditunjuk,  dengan  ko- ordinasi  utama  ada  pada  sektor  mana- jemen  dan  koordinasi.  Selain  itu,  ada beberapa  kesenjangan  antara  kebutuhan dan  ketersediaan  sumber  daya  seperti kurangnya katong mayat, alat evakuasi, dll.  Sedangkan  kebutuhan  yang  telah melebihi  kebutuhan  adalah  terkait  de- ngan jumlah tenaga medis.

## Daftar Pustaka
Priyono.  (2008).  Analisis  Morfometri dan  Morfostruktur  lereng  Keja- dian Longsor di Kecamatan Banjarmangu,  Kabupaten  Banjar-
negara.  Forum  Geografi,  22  (1). pp. 72-84. ISSN 0852-0682
Pusat  Studi  Kebumian  dan  Bencana.
(2012).  Rencana  Kontijensi  Ben- cana  Tanah  Longsor  di  Tulakan, Kabupaten  Pacitan.  BPBD  Jatim- PSKB ITS. Surabaya.
Suryolelono  K.B.,  (2002).  Bencana Alam  Tanah  Longsor  Perspektif Ilmu  Geologi  Teknik.  Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar.
Sugeng Triutomo, B. Wisnu Widjaja, R.
Sugiharto,  Siswanto  B.P.,  Yoha- nes  Kristanto.  (2011).  Panduan
Perencanaan  Kontijensi  Mengha- dapi  Bencana,  Ed.  2.  Badan  Na- sional  Penanggulangan  Bencana. ISBN 978-979-18441-3-0. Jakarta.
Tatas, Machsus, Amien Widodo. (2011).  Studi  Investigasi  Longsor di  Desa  Kalikuning,  Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
Jurnal  Aplikasi  ISSN.1907-753X.
Surabaya