## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL KELOMPOK  INFORMASI  MASYARAKAT
Mulyono Yalia 1 , Noneng Sumiaty 2
Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Bandung (BPSDMP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Jl. Pajajaran No. 88 Bandung-40173, Jabar, Telp.022-6017493, Fax.022-6021740 HP. 081321482939. e-mail : mulyonoyalia@gmail.com ; none001@kominfo.go.id ___________________________________________________________________________

## ABSTRAK
Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan  dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial atau Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disingkat (KIM)  di Kota Cirebon Jawa Barat. Pembatasan masalah diidentifikasikan sebagai berikut:  (1)  Bagaimanakah  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberdayaan  media komunikasi  sosial  di  Kota  Cirebon  Jawa  Barat;  (2)  Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberdayaan lembaga  komunikasi  sosial  di  Kota    Cirebon  Jawa  Barat;  (3)  Upaya-upaya  apakah  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam mewujudkan  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberdayaan  lembaga  komunikasi  sosial  di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian  dikemukakan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  mengenai pengembangan  dan  pemberdayaan  lembaga  komunikasi  sosial  di  kota    Cirebon  Jawa  Barat melalui  pendekatan  faktor-faktor  implementasi  kebijakan  ditemukan  dimensi  lain,  yaitu pentingnya pengawasan dan koordinasi.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan

## DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATION

## ABSTRACT
The main focus of this research is the development of policy implementation and empowerment of  institutions  of  social  communication  (KIM)  in  the  district  of  West  Java  Cirebon  City. Restrictions issues identified as follows: (1) How is the implementation of government policy in the empowerment of social communication media in Cirebon City of West Java; (2) What factors  are  supporting  and  inhibiting  the  implementation  of  government  policy  in  the empowerment  of  institutions  of  social  communication  (KIM)  in  the  district  of  Cirebon  City, West Java; (3) Measures are implemented by the Office of Communications and Information Provincial / District / City in realizing the government's policy in the empowerment of social communication in public institutions. The research method used in this study is a qualitative method of data collection techniques through participant observation and in-depth interviews. Based on the results that in the implementation of government policy on the development and empowerment of institutions of social communication in the district of West Java Cirebon City through  approach  of  policy  implementation  factors  found  another  dimension,  namely  the importance of supervision and coordination.
Keywords : Policy Implementation,Empowerment
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Kondisi  geografis  Indonesia  yang
tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi  dikalangan  masyarakat terpencil maupun di perbatasan, sementara kebutuhan  akan  informasi  merupakan  hak seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk masyarakat  di  pedesaan/perkotaan.  Pada sisi lainnya kondisi eksisting menunjukkan sebagian  masyarakat  belum  memiliki kemampuan  memadai  untuk  menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (edukatif),  ekonomis  maupun  kultural selain  adanya  keterbatasan  akses  dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi .
Peran pemerintah di bidang informasi  dan  komunikasi  dalam  era Reformasi,  Otonomi  dan  Desentralisasi semakin  terbatas,  sehingga  menimbulkan kegamangan  dalam  diseminasi  informasi, sementara masyarakat masih membutuhkannya,  terutama  di  daerah terpencil, perbatasan dan kawasan perdesaan  /perkotaan.  Untuk  mengatasi hambatan informasi di masyarakat pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan berupa  Permen  Kominfo  No.  17  Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional  Oleh  Pemerintahan,  Pemerintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan
pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Selanjutnya sebagai implementasi  dari  kebijakan  tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi
Sosial.
Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1  dinyatakan  bahwa  lembaga  komunikasi sosial adalah Lembaga Komunikasi Pedesaan,  Lembaga  Media  Tradisional, Lembaga  pemantau  Media  dan  lembaga Komunikasi Organisasi Profesi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga  Komunikasi  Perdesaan  adalah Kelompok  Informasi  Masyarakat  atau kelompok  sejenis  lainnya,  selanjutnya disingkat  (KIM)  yang  dibentuk  oleh masyarakat,  dari  masyarakat  dan  untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan  infomasi  dan  pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan nilai tambah. Tujuan KIM antara lain untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  yang memberikan  manfaat  bagi  masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan,  meningkatkan  kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dalam
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
mendukung  keberhasilan  pembangunan. Keberadaan  kelompok  ini  diharapkan mampu  menjadi  jejaring  penyampaian informasi  mulai  dari  pusat  kota  sampai  ke pelosok perdesaan.
Seiring dengan arus informasi  yang  makin mendera  dewasa  ini,  keberadaan  KIM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan  masyarakat ( communication with the people ) bukan lagi komunikasi untuk masyarakat ( communication for the people ).
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga
Komunikasi Sosial KIM
diarahkan untuk:
1. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam  demokrasi  dan  pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
3. Mendorong peningkatan kualitas media massa  dan  kecerdasan  publik  dalam
mengonsumsi informasi; dan
4. Membangun masyarakat informasi
Kota  Cirebon merupakan salah satu kota yang  berbasis wisata sejarah dan religi di  Jawa  Barat  yang  telah  melaksanakan kebijakan
pengembangan dan pemberdayaan Lembaga
Komunikasi Sosial.  Di Kota  Cirebon kelompok informasi sosial masyarakat telah terbentuk sebanyak 22 Kelompok Informasi Masyarakat,  tersebar  di  5  Kecamatan  dan 22  kelurahan,  dengan  bidang  aktifitas meliputi  Kelompok  Pengrajin  souvenir khas  kota  Cirebon,  Kelompok  Home Industri  Ikan  Asin  dan  Terasi,Kelompok Peduli  Pantai,  dan  Kelompok  Home Industri Gula Merah.
Sehubungan  dengan  itu,  penulis tertarik untuk meneliti fenomena dimaksud secara  lebih  mendalam  yang  hasilnya disusun  dalam  bentuk  laporan  penelitian dengan  judul:  “Kebijakan  Pengembangan Dan  Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial Kelompok Informasi Masyarakat”
Salah  satu  pendekatan    studi implementasi  kebijakan  adalah  dengan pendekatan implementation approach .
Empat  faktor  yang  menunjang    dalam implementasi  kebijakan  publik  adalah sumber,  kecenderungan,  komunikasi  dan tingkah laku birokrasi. Keempat unsur atau faktor ini satu sama lain  saling menunjang
dan berinteraksi  satu sama lainnya. Proses implementasi  kebijakan  lebih  penting  dari seluruh  kegiatan  proses  kebijakan  (Wahab 1990, 45). Kebijakan pemerintah  dalam hal ini Kemenkominfo pada bidang pemberdayaan  lembaga  komunikasi  sosial didasarkan pada pemahaman akan pemanfaatan  sumber  daya  manusia  serta
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
kontribusi
bagi pemberdayaan
perekonomian masyarakat. Salahsatu pendorong pembentukan Kelompok Informasi  Masyarakat  adanya  kebijakan dari  pemerintah  melalui  permen  kominfo nomer  08/Per/M/Kominfo/6/2010  tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.
Berdasarkan latar belakang penelitian  yang  sudah  dipaparkan  di  atas, maka  rumusan  masalah  penelitian  adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat;  2)  Faktor-faktor  apa  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  implementasi
Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan
Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat; 3) Upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Propinsi/Kab/Kota  dalam  Pengembangan dan  Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial  Kelompok  Informasi  masyarakat (KIM).  Tujuan  penelitian  adalah  untuk memperoleh  pemahaman  mendalam  dari implementasi kebijakan
Pemerintah Tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi  Sosial  KIM  berdasarkan Permen Kominfo Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi
Sosial serta memperoleh konsep yang dapat digunakan  bagi  pengembangan  media Tradisional yang ada di masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif yang  memusatkan  kepada  fakta  dan menggunakan analisis perbandingan  untuk melakukan  generalisasi  empiris  terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman yang mendasar ( verstehen ) terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif  dengan  menggabungkan  analisis dan  interpretasi  data  yang  ditampilkan
secara  naratif.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Creswell (2002) yang menyatakan  bahwa  pendekatan  kualitatif: ”Merupakan  sebuah  proses  penyelidikan untuk  memahami  masalah  sosial  atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk  dengan  kata-kata,  melaporkan pandangan  informan  secara  terperinci  dan disusun dalam sebuah latar alamiah”.
Bogdan dan Biklen (1992:29)  menyatakan bahwa pendekatan kualitatif  menghasilkan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati  sehingga  diperoleh  suatu pemahaman dan penjelasan tentang terjadinya  suatu  proses.  Metode  kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan  kualitas  analisa  dan  bukan data-data  yang  bersifat  statistik.  Oleh karena  itu  penjelasan  tidak  berupa  angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi.
Penelitian  kualitatif  sendiri  dapat diartikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  atau proses  menjaring  informasi  dari  kondisi sewajarnya  dalam  kehidupan  suatu  objek seperti dikatakan Sugiyono (2005;1) bahwa; “Metode penelitian kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci…“.  Nasution  sebagaimana  dikutip Sugiyono  (2005:1)  mengatakan  bahwa “Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka, berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya“.
Surachmad (2004:140) mengatakan bahwa, “Penelitian  kualitatif  bersifat  induktif, karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi  untuk  diuji  kebenarannya melalui  pengumpulan  data  yang  bersifat khusus”.  Menurut  Surachmad  dalam penelitian kualitatif objek yang diteliti dari satu  unit  atau  kesatuan  unit  dipandang sebagai  kasus.  Kasus  dapat  terbatas  pada satu  orang,  satu  lembaga,  satu  keluarga, satu  peristiwa  dari  satu  wilayah,  ataupun satu  kelompok  manusia  dan  kelompok objek-objek  lain  yang  cukup  terbatas dipandang sebagai satu kesatuan.
Melalui  metode  kualitatif  maka  data  yang didapat  lebih  lengkap,  lebih  mendalam, kredibel  dan  bermakna  sehingga  tujuan penelitian  dapat  dicapai.  Maka  akan  dapat diperoleh data yang  lebih tuntas dan pasti, sehingga  memiliki  kredibilitas  yang  tinggi tentang implementasi kebijakan
Menkominfo tentang Pedoman
Pengembangan  Pemberdayaan  Lembaga Komunikasi  Sosial  berdasarkan  Permen
Kominfo No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi
Sosial di kota Cirebon Jawa Barat
Peran  media kelompok komunikasi sosial  dalam  penyebaran  informasi  sudah terbukti dapat membawa masyarakat untuk bisa  memahami  setiap  informasi  yang
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
disampaikannya, melalui Kelompok Informasi Sosial, terutama bagi masyarakat perdesaan,  yang  digunakan  sebagai  alat silaturahmi  dan  pengembangan  usaha bersama. Media komunikasi informasi yang dimaksud dalam penelitian adalah Kelompok  Informasi  Masyarakat  yang mampu  memberikan  informasi  atau  yang mampu menyampaikan penyebaran informasi  pembangunan  dari  pemerintah maupun  sebagai  basis  usaha  peningkatan ekonomi kelompok, sehingga fungsi media ini dapat berperan sebagai sarana diseminasi informasi, pemberdayaan Lembaga  Komunikasi  Sosial.  Ini  sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor:
08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang
Pedoman  Pengembangan  Pemberdayaan
Lembaga  Komunikasi  Sosial.  Selanjutnya penulis  akan  membahas  Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga  Komunikasi  Sosial  di  Kota Cirebon  Jawa  Barat  dengan  pendekatan pada  konsep  Organisasi,  interprestasi, Aplikasi.
a. Organisasi Pelaksana Kebijakan
Daya dukung organisasi menyangkut  tentang  seberapa  mungkin program  dilaksanakan  sesuai  kebijakan yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dukungan organisasi dalam
pembentukan  KIM  ini dapat dilaksanakan, dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan organisasi.  Seperti  dikatakan  oleh  Udai Pareek, “Komunikasi keorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses aliran (pengiriman  dan  penerimaan)  pesan-pesan yang berorientasikan tujuan diantara sumber-sumber  komunikasi,  dalam  suatu pola  dan  melalui  suatu  medium  atau media”. (1996:97) .
Hasil  penelitian  dan  wawancara dengan responden di lapangan menunjukan bahwa,   kebijakan pada organisasi  mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengakses  setiap  informasi,  ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan,  sikap  dan  tanggap  dari  para pelaku  yang  terlibat,  dan  bagaimana struktur  organisasi  pelaksana  kebijakan. Organisasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang  harus  di  lakukan.  Bagi  suatu organisasi,  komunikasi  merupakan  suatu proses  penyampaian  informasi,  ide-ide diantara  para  anggota  organisasi  secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Organisasi  KIM  berupaya  untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan  masyarakat  melalui  kegiatan pendidikan, budaya dan kegiatan lain yang bersifat  ekpresif  dan  bersifat  profit oriented .  Faktor  organisasi  dianggap
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan  unsur  manusia  dan  unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan  bagaimana  hubungan  yang dilakukan yaitu : 1) Rata-rata anggota KIM, baik  KIM  Pembuatan souvenir khas  kota Cirebon  maupun  KIM  Peduli  pantai,  KIM pembuatan  dan  pengepakan  ikan  asin  dan terasi,  KIM  pengelolaan  sampah  sudah memiliki  kemampuan  dalam  mengakses media,  karena  rata-rata  mereka  adalah lulusan  SMA  dan  bahkan  ada  mahasiswa, khususnya  KIM  Peduli  Pantai  sedangkan KIM Pengepakan dan pembuatan ikan asin, dan  terasi  rata-rata  sudah  cukup  tua  tapi rata-rata  lulusan  SD  atau  SMP  sehingga mereka kurang memahami dalam penggunaan  TIK,  secara  tidak  langsung KIM  peduli  Pantai    dan  pengolah  sampah serta  KIM souvenir mereka  telah  mampu dalam  mengakses  media,  baik  secara formal/pendidikan maupun informal/otodidak.  Dari  hasil  wawancara dengan  5  (lima)  KIM  ini  yang  lebih menonjol dalam mengakses media maupun dalam  menyerap  informasi  lebih  menonjol kelompok KIM Peduli Pantai, dan pengelola sampah karena  masih  muda dan energik,  sedangkan  untuk  KIM  Pengrajin Ikan    Asin  dan  terasi,  souvenir,  mereka kurang menonjol dalam penguasaan media karena  mereka  rata-rata  sudah  usia  di  atas 35  tahun,  secara  penguasaan  TIK  masih
cukup  jauh,  tapi  rata-rata  juga  mampu dalam  mengakses  informasi,  terutama dalam melihat harga pasaran serta keberadaan  bahan  baku  ikan.  Sedangkan KIM Peduli Pantai sudah mampu dari mulai menggali  potensi,  memasarkan  potensi pantai;  2)  Pembagian  Wewenang  kelima KIM  tersebut  sudah  berjalan  dengan  baik berpedoman  pada  struktur organisasi  yang sudah ada. Dalam pelaksanaan kelima KIM tersebut juga telah melakukan pendelegasian wewenang kepada  bawahan untuk  kelancaran  pelaksanaan  organisasi KIM,  mengingat  keterbatasan  kemampuan dan  waktu  yang  ada  pada  pimpinan, pendelegasian  merupakan  asas  yang  harus dilaksanakan dalam setiap organisasi untuk menjaga  kelancaran  jalannya  organisasi tersebut; 3)  Kelima  KIM  yang  ada di  kota Cirebon  ini  sudah  menerapkan  perintah kerja  di  setiap  Unit  yang  dikelolanya, karena  setiap  unit  sudah  terikat  oleh struktur organisasi KIM.
b. Interpretasi
Keberadaan SDM dalam pengelolaan  bidang  usaha  di  KIM  sudah bisa  dikatakan  mandiri  karena  sudah  bisa menghidupi  kelompok  sendiri,  walaupun dalam  penguasaan  IT  masih  rendah. Pedoman  umum  operasional  kebijakan belum terlaksana secara baik karena banyak yang  baru  dibentuk  dan  sudah  dibina  oleh Kabid  Pengelolaan  Komunikasi  Publik
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Dinas  Komunikasi  Informasi  dan  Statistik Pemkot  Cirebon,  pembinaan  keberadaan KIM dilakukan secara maksimal, diupayakan  untuk  bisa  melaksanakan pedoman  operasional  tersebut  sehingga masing  masing  KIM  dapat  melaksanakan tujuannya.
c. Aplikasi (Penerapan Kebijakan)
Sarana dan prasarana untuk menunjang kelengkapan administrasi telah memadai  mengingat  KIM  dinilai  telah banyak  membantu  operasional  kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kelurahan    dan  untuk  kantor  di  beberapa kantor kelurahan telah di sediakan ruangan khusus  untuk  aktivitas  KIM.  Dengan demikian  KIM  sarana  untuk  berkumpul telah dimiliki, sehingga untuk mendapatkan informasi  dan  diseminasi  informasi  dapat dilakukan  di  tempat  ini.  Telah  menjadi prioritas  mengingat  sebagai  kota  wisata sejarah/religi  dan  wisata  alam  sistem administrasi/birokrasi telah berjalan sebagai  mana  suatu  pemerintahan  yang baik,  bahkan  sarana  dan  prasarana  oleh pemda kota sendiri telah memadai.
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga komunikasi sosial dilaksanakan  secara  swadaya,  hasil  dari jasa usaha pengepakan Ikan asin, pembuatan  terasi,  pembuatan  kerajinan tangan,  dan  pengelolaan  Bank  sampah masih belum tertata rapi dalam pengelolaan
keuangannya  setiap  minggunya,  tetapi semenjak  dibentuk  KIM  dicoba  untuk menata  sistem  anggaran.  Sedangkan  KIM Pulasaren di dalam menunjang pelaksanaan bergerak  dalam  bidang  usaha  kerajinan tangan yang dikelola oleh para anggotanya dan  memasarkan  langsung  di  lokasi keraton,  sedangkan  bidang  usaha  lainnya adalah  mengembangkan  usaha  sembako dan pembibitan ikan  yang akan dipasarkan ke setiap rumah makan dan pasar.
Reward  and  punishmant di  kedua KIM  ini  tetap  ada  dalam  pengelolaan organisasi dengan tujuan agar anggota lebih disiplin dan  mampu  bersaing dalam upaya memajukan  kelompoknya.  Komunikasi yang intensif terus dilakukan hampir setiap hari  mengingat  pelaksanaan  operasional kegiatan berjalan bersama setiap hari. SDM sudah  memadai,  mengingat  mereka  telah terlatih  secara  otodidak,  tapi  semenjak dibentuk KIM ini mereka lebih terorganisir dan saling support di dalam setiap unitnya, kekurangan  yang  belum  terpenuhi  sampai saat  ini  adalah  sumber  daya  teknik informasi  yang  belum  memadai,  karena masih  menggunakan  perangkat  TI  yang sudah  tua,  serta  masih  memerlukan pembinaan  dalam  pengembangan  Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan kapasitas  SDM  yang  ada.  Fasilitas  yang tersedia seperti  komputer belum  memadai, tetapi fasilitas operasional sudah terpenuhi,
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
hanya  tinggal  mengelola  SDM  yang  ada, sehingga  mereka  tertib  administrasi  dalam organisasi.  Sarana  dan  prasarana  belum menjadi  prioritas  mengingat  keterbatasan dana  bagi  pengembangan  organisasi, bantuan  dari  pemda  sendiri  masih  sebatas penunjukan,  pembinaan  secara  khusus belum ada, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi
Kebijakan-kebijakan berjalan dengan  tujuan  yang  berlawanan  sehingga terjadi keretakan dan batas-batas
organisasi. Dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010
tentang Pedoman  Pengembangan  Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sudah saatnya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah merubah pandangan serta tugas dan struktur yang ada didalam Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu  sendiri,  hal  ini  akan  ditunjang  dengan bagaimana hasil akhir dari sebuah kebijakan,  apakah  akan  meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Jawa Barat, atau bahkan malah menurun. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo/
Dishubkominfo  sudah  menjadi  tolak  ukur untuk meningkatkan peran media komunikasi sosial di Jawa Barat.
Dukungan birokrasi dalam program aktivitas  KIM  antara  lain:  1)  Mekanisme,
aktivitas untuk mengakses informasi melalui  survey  lapangan  di  tempat  serta tukar menukar informasi dengan pengelola kelompok  lain,  serta  bertukar  pikiran dengan  para  ahli  kepariwisataan,  maupun para  tamu,  terutama  dalam  memberikan pelayanan  yang  prima;  2)  Hasil  temuan  di lapangan  maupun  setelah  mengakses informasi  kemudian  di  diskusikan  dalam kelompok  dan  diambil  kebijakan  melalui rapat  anggota.  Pertemuan  rutin  setiap  hari setelah  selesai  bertugas  untuk  melakukan evaluasi  sekaligus,  dan  jika  ada  hal-hal yang  dianggap  urgen  maka  diambil keputusan  melalui  rapat  khusus;  3) Mekanisme  KIM  dalam  menerapkan  atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi  yang  diperoleh,  yaitu  dengan memanfaatkan teknologi informasi walaupun dengan perangkat yang seadanya;  4)  Mekanisme  hubungan  antar anggota  setiap  KIM  secara  teratur  dalam rangka tukar menukar informasi dilakukan secara face  to  face ,  sehingga  ada  saling dukung  dalam  operasional  pelaksanaan tugas; 5) Mekanisme Diseminasi Informasi yang dilakukan oleh KIM melalui booklet , iklan  di  situs  internet, leaflet juga penggunaan sarana IT lainnya; 6) Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat  yang  dilakukan  oleh  KIM, masyarakat  langsung  menyampaikan  ke
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
anggota  KIM  selanjutnya  setiap  informasi direspon langsung oleh anggota KIM.
Faktor  penunjang  dan  penghambat Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga  Komunikasi  Sosial  di  Kota Cirebon Jawa Barat
Faktor-faktor  yang  menunjang  dan menghambat pengembangan dan pemberdayaan Lembaga komunikasi sosial diantaranya  adalah:  a)  Penghambat  seperti biaya/anggaran,  SDM  dan  sarana  IT;  b) Organisasi,  dukungan  penuh  dari  instansi pemerintah  adalah  Diskominfo  Statistik, sedangkan hambatan yang dirasakan adalah minimnya  fasilitas,  karena  tidak  semua KIM  memilki  fasilitas  untuk  aktifitas hariannya;  c)  SOP,  sudah  berjalan  dengan baik,  sedangkan  hambatan  kemampuan teknik individu dalam penguasaan kewilayahan telah cukup terakomodir  oleh kelurahan sebagai pembina kewilayahan; d) Hambatan  lainnya,  kemampuan  di  bidang pemanfaatan TIK anggota belum menyeluruh,  penggunaan  bahasa  asing anggota KIM belum sepenuhnya menguasai;  e)  Struktur  organisasi  berjalan dengan  baik,  karena  masing-masing  sudah memahami  tugasnya  masing-masing;  f) Peningkatan mengakses informasi dilakukan  melalui  pemanfaatan  media IT/internet  maupun  pertukaran  informasi melalui saling kunjungan ke kelompok lain dengan  menggunakan anggaran sendiri;  g)
Peningkatan diskusi, tukar menukar informasi  dan  memecahkan  masalah, diskusi  selalu  dilaksanakan  setiap  hari  di waktu  istirahat,  maupun  dalam  acara briefing ,  selama  ini  tidak  ada  hambatan dalam  melaksanakan  tatap  muka  dengan anggota;  h)  Tahapan  awal  penerapan kebijakan telah dilaksanakan, yaitu dengan memanfaatkan blogs sekaligus memperkenalkan  keberadaan  kelompok untuk diketahui oleh umum  bahwa di  kota Cirebon ada kelompok KIM yang memiliki usaha,  selanjutnya  kebijakan  awal  ini dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  unit usaha  karena  anggota  cukup  banyak,  dan memiliki  kemampuan  yang  berbeda-beda maka  di  bentuk  beberapa  unit  usaha lainnya;  i)  Peningkatan Networking yang merupakan  hubungan  antar  KIM  berjalan dengan  baik,  selalu  melakukan  koordinasi dengan  antar  anggota  guna  memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh lembaga/kelompok; j) Peningkatan diseminasi  informasi  secara  khusus  ke masyarakat  lokal  belum  ada  karena  dari organisasi masih fokus untuk meningkatkan  diseminasi  internal  dulu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan  anggota  dalam  melaksanakan diseminasi informasi nantinya; k) Peningkatan  dan  penyerapan  aspirasi
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
masyarakat, selalu ditingkatkan frekuensinya agar penyerapan selalu dilaksanakan  dan  diakomodir,  karena informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan  sebagai  evaluasi  dan  masukan bagi pengembangan KIM selanjutnya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo Kota Cirebon dalam pengembangan dan Pemberdayaan  lembaga  Komunikasi

## Sosial (KIM)
Hasil penelitian tentang upaya yang dilaksanakan  oleh  DISKOMINFO  kota Cirebon,  menunjukkan beberapa hal  yaitu: 1)  Belum  ada  upaya  yang  rutin  dalam pemberdayaan  KIM,  karena  anggaran belum  ada,  serta  baru  dibentuk  sehingga perhatian  dari  Pemda  belum  begitu signifikan  dalam  pemberian  perhatian terhadap  KIM;  2)  Organisasi  pelaksana sudah ada, dan baru dibentuk sebagai KIM, sehingga  masih  membutuhkan  pembinaan dan  perhatian  dari  pemerintah  daerah;  3) SDM  belum  memenuhi  karena  masih banyak  yang  belum  menguasai  tata  kelola informasi, bahkan hampir semua anggotanya  berada  dipinggir  pantai  kota Cirebon;  4)  Pengelolaan  lembaga  KIM, struktur  organisasi  sudah  terbentuk  dan sudah  berjalan;  5)  Akses  informasi  dari berbagai  sumber  sudah  berjalan  lancar, hanya  dalam  pengelolaan  atau  tata  kelola informasi anggota belum bisa melaksanakan  secara  penuh;  6)  Diskusi
maupun tukar menukar informasi dan juga dalam memecahkan masalah sudah berjalan,  terutama  bila ada  informasi  baru, hanya  dalam pengelolaan  informasi  belum maksimal dimanfaatkan; 7) Dengan memanfaatkan sarana TIK sebesar besarnya  diharapkan  mampu  memberikan penghasilan  yang  maksimal  bagi  lembaga KIM  sendiri;  8)  Untuk  meningkatkan networking yang  merupakan  hubungan antar  KIM,  telah    dijalankan  dengan  baik dengan  dinas  terkait,  yaitu  dengan  Dinas Komunikasi  dan  Statistik  mengingat  usia KIM    yang  masih  muda  sehingga koordinasi  dalam  pemanfaatan networking belum  berjalan  dengan  baik;  9)  Untuk meningkatkan diseminasi Informasi dirasakan  telah  berjalan  dengan  baik;  10) Untuk  kelancaran  program  diseminasi informasi  serta  menyerap  aspirasi  dari masyarakat maupun anggota, maka diharapkan  ada  suatu  lembaga  terpisah yang  menangani  bidang  informasi  dan komunikasi  di  kalangan  komunitas/KIM sehingga  program  pemerintah  bidang kominfo dapat berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai  Pengembangan  Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional,
Diskominfo Provinsi, Diskominfo Kota dan Kabupaten  di  Jawa  Barat  terdapat  faktor penunjang  maupun  penghambat.  Faktor penunjang  diantaranya  adanya  Peraturan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung dan memanfaatkan keberadaan media  tradisional  dan  lembaga  sosial masyarakat  lainnya,  banyaknya  media kelompok  sosial  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  sarana  diseminasi  informasi  dari pemerintah ke masyarakat maupun pelestarian  nilai-nilai  kearifan  lokal,  serta adanya event - event seperti Pekan Informasi Nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat
Kelembagaan  Komunikasi  Sosial.  Faktor penghambatnya diantaranya adalah kurangnya  dukungan  dana  pelaksanaan kebijakan,  tidak  optimalnya  perhatian  dari pemerintah  local  seperti  pemanfaatan Kelompok  Komunikasi  Sosial  sebagai sarana  diseminasi  transformasi  informasi kebijakan,  rendahnya  minat  masyarakat bergabung  dengan  kelompok  komunikasi sosial yang ada didaerahnya, dan kurangnya dukungan stakeholders .

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  selanjutnya  peneliti  dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : a. Faktor  Implementasi  Organisasi,  dan Interpretasi, sebagai pendekatan implementasi  kebijakan  pemerintah daerah  belum  terwujud  secara  ideal
sehingga Pengembangan Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial  di  Cirebon  belum  optimal  dan berdasarkan  hasil  pengolahan  data diperoleh makna bahwa terdapat dimensi  lain  yang  turut  memberikan arah bagi Pengembangan
Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial  di  Kota  Cirebon  Jawa  Barat, yaitu dimensi pengawasan dan koordinasi  serta  penguatan  aturan hukum.
b. Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan
Pengembangan
Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial ditemukan berupa bentuk kebijakan  yang  bersifat  umum  seperti Peraturan Daerah atau bentuk peraturan lainnya  yang  ada  pada  tingkat  lokal serta  dukungan  sarana  dan  prasarana termasuk ketersediaan anggaran operasional  yang  ditetapkan  melalui APBD.  Di  sisi  lain  secara  eksternal perhatian DPRD terhadap upaya Pengembangan Pemberdayaan Lembaga  Komunikasi  Sosial  sangat rendah.
c. Upaya-upaya yang dilakukan Diskominfo
Provinsi maupun Diskominfo  Kabupaten/Kota  dalam Pengembangan Pemberdayaan
Lembaga Komunikasi Sosial di antaranya melalui sosialisasi kebijakan-
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
kebijakan pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pengembangan Pemberdayaan
Lembaga  Komunikasi  Sosial  di  Jawa Barat.

## Saran
Pengawasan  atau  kontrol  terhadap keberadaan KIM sebaiknya dilakukan lebih intensif mengingat informasi yang dibutuhkan oleh kelompok sangat bervariasi sehingga Dinas yang bersangkutan sebagai pembina bisa memberikan  arahan  yang  dibutuhkan  oleh kelompok.  Faktor  penunjang  pelaksanaan kebijakan pengembangan hendaknya
ditunjang  oleh  kebijakan  Perda  yang menguatkan  posisi  lembaga  KIM  ini, dengan demikian dukungan dari pemerintah daerah  semakin  kuat  dan  terjalin  adanya kemitraan dengan dinas lainnya.
a. Sosialisasi  kebijakan  pemerintah  ini diharapkan lebih intensif lagi dilakukan oleh Diskominfo statistik, kota Cirebon bahkan  sebaiknya  untuk  menangani keberadaan  KIM  ada  alokasi  dana khusus  bagi  pengembangan  KIM  yang dirasakan sangat bermanfaat ini apalagi kalau  ada  kerjasama  dengan  pihak swasta dalam pemberdayaan KIM.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah,  Chaedar,  (2003). Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Pustaka Jaya Bogdan & CR Biklen,SK (1992) Qualitative Research For Education :An Introduction,Theory and Methods.Boston ,Allyn &Bacon Cresswell,  John  W.  (2002). Research Design Qualitative And Quantitative  Approches .  Thousand Oaks: Sage Publication Jones.O.Charles 1984 . Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan) PT.
Raja Grafindo Persada Jakarta
Nazir Moh.(1999). Metode Penelitian
.Jakarta Ghalia  Indonesia
Pareek, Udai. (1996), Perilaku Organisasi , Seri  Manajemen  no  98.  LPPM Jakarta.  PT.  Pustaka  Binaman Presindo.
Sugiyono.2009. Metode
Penelitian Kualitative  dan  R&D .  Alfabeta Bandung Surakhmad,Winarno 2004 .Pengantar Penleitian  Ilmiah    Dasar    Metode dan Teknis. Banadung Tarsito
Sutopo  H.B.2002. Metode  Penelitian Kualitativ .UNS Surakarta Wahab,  Solichin  Abdul.  (2002). Analisis
Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  Ke
Implementasi Kebijaksanaan
Negara .  Edisi  2.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Yayat  Hayati  Djatmiko  DR. Perilaku Organisasi  .Penerbit    Alfabet
Bandung 2008
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  No.  17  Tahun  2009  tentang
Diseminasi Informasi Nasional
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFOO/6/2010  Tentang Pedoman Pengembangan dan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 150-163 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Pemberdayaan Lembaga
Komunikasi
Sosial.