PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN

## AZMI SYAHPUTRA
Jalan Ciamis No. 11 Medan
Abstrak Abstract Pesatnya   kemajuan   di   bidang ekonomi ternyata   menuntut diadakannya   suatu   sistem   dan prosedur   kepabeanan   yang   lebih efektif   dan   efisien   serta   mampu meningkatkan   kelancaran   arus barang dan dokumen. Penyelundupan merupakan masalah   yang   sudah   sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah   yang   cukup   besar. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan   berlaku   terhadap si   pelaku   sendiri   baik   orang perorangan   maupun   badan hukum.
The rapid  advances  in economics apparently called   for   the establishment  of   a   system  and customs   procedures more effective  and   efficient,   and  can improve  the   flow   of   goods  and documents. Smuggling is an issue that   is   very  deep  and  rooted  in Indonesia,  it   means  removing smuggling is   a significant problem. Criminal   liability against  smuggling  apply   to  the offender  himself  both  individuals and legal entities.
Kata kunci: penyeludupan , Tanggung jawab , Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan   di   bidang   impor   maupun   ekspor   akhir-akhir   ini   mengalami kemajuan   yang   sangat   pesat.   Pesatnya   kemajuan   di   bidang   tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang   dan   dokumen.   Dengan   kata   lain,   masalah   birokrasi   di   bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan   semakin   tidak   populer.   Adanya   kondisi   tersebut,   tentunya   tidak terlepas   dari   pentingnya   pemerintah   untuk   terus   melakukan   berbagai
kebijaksanaan   di   bidang   ekonomi   terutama   dalam   meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral   di   bidang   perdagangan   yang   semakin   diwarnai   oleh   arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.   Perubahan-perubahan   pada   pola   perdagangan   internasional   yang menggejala   dewasa   ini   pada   akhirnya   akan   memberikan   peluang   yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping   itu,   pola   perdagangan   juga   akan   berubah   pada   konteks borderless   world (dunia   tanpa   batas),   atau   paling   tidak   pada   nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers (penghalang) atas perdagangan menjadi semakin tabu.
“Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang   amat   dominan   bahwa revenue   collection (pengumpulan pendapatan) dan law enforcement (penegakan hukum) akan selalu mengakibatkan   terhambatnya   arus   barang   sehingga   akan menimbulkan   keinginan   dan   tuntutan   dari   para   pengguna   jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi Direkorat Jenderal Bea dan   Cukai   untuk   melakukan   berbagai   perubahan   yang   cukup mendasar,   baik   dari   segi   penyempurnaan   organisasi   dan tatalaksana   Direkorat   Jenderal   Bea   dan   Cukai,   simplifikasi   dan sekaligus   transparansi   sistem   dan   prosedur   Kepabeanan,   serta pengembangan   kualitas   sumber   daya   manusia,   sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari Undang-undang Kepabeanan itu sendiri.” 1
Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif   dan   antisipatif   ini   sangatlah   sederhana   namun   memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan.
1 Permana   Agung,   “Tidak   Mungkin   Hanya   Bea   Cukai   Sendiri   yang Menertibkannya,” Harian Kompas , Juli 2002, hal. 11
Kebijaksanaan   Pemerintah   di   bidang   Kepabeanan   diantaranya dengan   disahkannya   Undang-undang   No.10   Tahun   1995   tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006, jelas merupakan   langkah   antisipatif   yang   menyentuh   dimensi   strategis, substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.
Banyak   kasus   yang   menyalahgunakan   kebebasan   tersebut. Beberapa di antaranya :
“Petugas   kami   memperoleh   informasi   dari   Kepala   Bidang Penyelundupan di Wilayah X Kalimantan Timur. Kemudian mereka mengejar   kapal   yang   dimaksud   tersebut.   Awalnya,   yang   mereka kejar adalah kapal Putri IV yang mengangkut 50 meter kubik kayu kering, dan setelah berhasil menangkap kapal tersebut. Kemudian diperoleh lagi informasi ada kapal yang lebih besar muatan kayu log -nya dan akhirnya didapatkanlah Kapal Promex 26 dan 27 yang mengangkut  3.400  meter  kubik  kayu   Meranti.  Kapal  Promex  ini ditangkap   diperairan   Sempadan,   ketika   akan   menuju   Ligitan. Menurut pengakuan awak kapal tersebut dari Ligitan mereka akan terus ke Tawao, Malaysia.” 2
Pemberlakuan   Undang-undang   No.17   Tahun   2006   tentang Kepabeanan   juga   telah   memberikan   konsekuensi   logis   bagi   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi   Pemerintah   untuk   dapat   memainkan   perannya   sesuai   dengan lingkup   tugas   dan   fungsi   yang   diemban,   dimana   kewenangan   yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional.
Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar   di   Indonesia,   artinya   menghapus   penyelundupan   merupakan masalah   yang   cukup   besar.   Bahkan   penyelundupan   dapat   diibaratkan seperi   kebiasaan   masyarakat   yang   membuang   sampah   sembarangan, seperti yang disebutkan Permana Agung:
2 Ibid.
Disini timbul masalah yang paling berat, paling kompleks, sekaligus yang paling fundamental, yang boleh jadi tidak pernah atau tidak mau   dibicarakan.   Ternyata   mereka   punya belief (keyakinan)   : buang sampah sembarangan tidak ada sanksinya; buang sampah sembarangan   sudah   menjadi   fenomena   umum;   biasa   dilakukan banyak   orang;   tidak   ada   pihak   yang   menghargai  jika  kita   buang sampah dengan tertib di tempatnya. Bahkan ada orang yang punya belief (keyakinan) bahwa tertib buang sampah akan dicemooh oleh orang-orang lain, atau dianggap aneh. 3
Gambaran   atau   cerita   tadi   boleh   jadi   sangat   sederhana,   bahkan over simplified (sangat sederhana). Tapi justru simplicity (kesederhanaan) itu punya kekuatan dalam menggambarkan fenomena-fenomena lainnya di masyarakat Indonesia, termasuk masalah penyelundupan yang katanya sudah   berurat   akar,   sudah   merupakan   bagian   dari   kegiatan   sebagian masyarakat yang sudah sangat sulit diberantas.
Bukan   hanya   di   bidang   perdagangan   internasional,   perdagangan nasional juga mempunyai  potensi untuk  melakukan bisnis dengan cara penyelundupan.
Contoh   di   atas   menggambarkan   bahwa   penyelundupan   sangat marak   di   negara   Indonesia,   sehingga   memerlukan   penanganan   khusus untuk   memberantasnya.   Berdasarkan   uraian   di   atas,   maka   dilakukan penelitian   dengan   judul:   “ pertanggungjawaban   pidana   sesudah diberlakukannya   UU   No.   17   Tahun   2006   tentang    TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN.

## B. Perumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban   pidana  sebelum  dan   sesudah   diberlakukannya  UU No. 17 Tahun 2006 ?
3 Permana   Agung,   “Penyelundupan,   Dimana   Masalahnya?”, http://www. tempointeraktif
.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html,
diakses tanggal 09 Mei  2011, (Selanjutnya disebut Permana Agung 2).

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Penyelundupan
Penyelundupan   berasal   dari   kata   selundup   yang   berarti:   “masuk dengan   sembunyi-sembunyi   atau   secara   gelap”   yang   mendapat   awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap” 4
Penyelundupan   diartikan   pemasukan   barang   secara   gelap   untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: “ to import or export secretly contrary to   the   law   and   especially   without   paying   duties   import   or   export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara   gelap,   berlawanan/tak   sesuai   dengan   hukum   dan   khususnya menghindari   kewajiban   membayar   atas   suatu   impor   atau   ekspor   yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).” 5
Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor,   mengantarpulaukan   barang   dengan   tidak   memenuhi peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   atau   tidak   memenuhi formalitas pabean ( douaneformaliteiten ) yang diterapkan oleh Undang- undang. 6
4 W.  J.  S.  Poerwadarminta, Kamus   Umum  Bahasa  Indonesia, Balai   Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 901.
5 Leden Marpaung , Tindak Pidana Penyelundupan , Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3
6 Sofnir   Chibro, Pengaruh   Tindak   Pidana   Penyelundupan   terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5.
Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif.
Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :
“Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor  barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan  yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”
Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang   jumlah,   jenis   atau   harga   barang   dalam   pemberitahuan   impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean   atau   pembongkaran   atau   dalam   sesuatu   pemberitahuan   tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.” 7
Dengan   demikian   dalam   penyelundupan   fisik   sama   sekali   tidak mempergunakan   dukumen,   sedangkan   dalam   penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dukumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya   dengan   tindak   pidana   korupsi,   dalam   arti   sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan  menghambat pembangunan   dan   lebih   jauh   lagi   akan   mempersukar   jalan   menuju kemakmuran dan ksesjahteraan rakyat.
Undang-undang   Kepabeanan   sendiri   secara   eksplisit   sama   sekali tidak   menyebutkan   arti   dari   penyelundupan.   Namun   dari   beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:
B. Mengangkut   barang   impor   yang   tidak   tercantum dalam manifes  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 7A ayat (2);
7 Ibid .
C. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
D. Membongkar   barang   impor   yang   tidak   tercantum   dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
E. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan   pabean   di   tempat   selain   tempat   tujuan   yang ditentukan dan/atau diizinkan;
F. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
G. Mengeluarkan   barang   impor   yang   belum   diselesaikan kewajiban  pabeannya  dari  kawasan pabean atau  dari tempat penimbunan   berikat   atau   dari   tempat   lain   di   bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang   mengakibatkan   tidak   terpenuhinya   pungutan   negara berdasarkan Undang-Undang ini; H. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean   tujuan   dan   tidak   dapat   membuktikan   bahwa   hal tersebut di luar kemampuannya; atau
I. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor   dalam   pemberitahuan   pabean   secara   salah,   dipidana karena   melakukan   penyelundupan   di   bidang   impor   dengan pidana   penjara   paling   singkat   1   (satu)   tahun   dan   pidana penjara   paling   lama   10   (sepuluh)   tahun   dan   pidana   denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal  102A   UU   No.  17   Tahun   2006   memperjelas   tentang   tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari:
Setiap orang yang:
a. Mengekspor   barang   tanpa   menyerahkan   pemberitahuan pabean;
b. Dengan   sengaja   memberitahukan   jenis   dan/atau   jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean   secara   salah sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   11A   ayat   (1)   yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
e. Mengangkut   barang   ekspor   tanpa   dilindungi   dengan dukumen   yang   sah   sesuai   dengan   pemberitahuan   pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan   penyelundupan   di   bidang   ekspor   dengan   pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

## 2. Unsur-unsur  Penyelundupan
Edwin   H.   Sutherland  dalam   bukunya Principles   of   Criminology menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi.   Suatu   perbuatan   tidak   akan   disebut  kejahatan  kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.
Unsur-unsur tersebut adalah :
1. Harus   terdapat   akibat-akibat   tertentu   yang   nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus   ada   perbuatan   atau   sikap   membiarkan   sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat ( mens rea )
5. Harus   ada   hubungan   kesatuan   atau   kesesuaian   persamaan suatu   hubungan   kejadian   di   antara   maksud   jahat   dengan perbuatan
6. Harus   ada   hubungan   sebab   akibat   di   antara   kerugian   yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.” 8
Dilihat   dari   ketentuan   unur-unsur   delik   di   atas,   tindak   pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:
1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
8 Edwin H. Sutherland , Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5.
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum
Pengertian dari  barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam   daerah  Pabean,  diperlakukan  sebagai   barang   impor   dan   terkena Bea   Masuk.” 9 Pasal   1   angka   13   UU   No.   17   Tahun   2006   menyebutkan “Impor   adalah   kegiatan   memasukan   barang   ke   dalam   daerah   pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan   dukumen   dan   pemeriksaan   pabean,   yang   meliputi pemeriksaan   dukumen   dan   pemeriksaan   barang   secara   fisik.   Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai   pabean   untuk   perhitungan   Bea   Masuk.   Tetapi   ada   banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.
Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean.  Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan   dukumen,   dan   dalam   hal   tertentu   melewati   pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

## 3. Pertanggungjawaban   Pidana   Sebelum   Dan   Sesudah Diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2006
Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana penyelundupan sama bahayanya   dengan   tindak   pidana   korupsi,   dalam   arti   sama-sama
9 Ibid , hal 40.
membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan   dan   lebih   jauh   lagi   akan   mempersukar   jalan   menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 10
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai Depkeu,   maka   sekitar   2.900   importir   terdaftar   (19,98%)   masuk   dalam kategori   memiliki   risiko   menengah   untuk   melakukan   atau   terlibat penyelundupan dan 5.413 importir (37,29%) berisiko kecil. 11
Sehubungan   dengan   banyaknya   jumlah   penyelundupan   di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan   penegakan   hukum  di  Indonesia.  Dibandingkan   dengan UU No. 10 Tahun 1995, maka UU Kepabeanan 2006 menegaskan bahwa penyelundupan   didefinisikan   lebih   rinci   serta   diatur   ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya,   penyelundupan   hanya   dikenakan   kepada   tindakan   impor saja.
Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang   dihadapi   Ditjen   Bea   dan   Cukai   baik   internal   maupun   eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, yaitu masalah yang bersifat sistemik dan struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan   renumerasi   yang   tidak   sepadan   dibandingkan   risiko   dan   tanggung jawab.   Sedangkan   hambatan   eksternal   berupa   kelemahan   sistem kepabeanan   maupun   kepelabuhan,   terutama   menyangkut   aplikasi pelayanan serta integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanan. 12
Dalam   UU   Kepabeanan   2006   disebutkan   adanya   kemungkinan untuk  mendapatkan  premi, yaitu  kompensasi   bagi  orang   perseorangan, kelompok   atau   unit   kerja   yang   dapat   membantu   menangani   dan
10 Soufnir Chibro, Op Cit, hal 25 .
11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “ Menkeu: 6.200 Importir Berisiko Tinggi,”
Harian  Bisnis Indonesia , 7 November 2006.
12 Ibid.
menangkap   pelanggaran   kepabeanan.     Hal   ini   disebutkan   dalam   Pasal 113D  Undang-undang No. 17 Tahun 2006:
1. Orang   perseorangan,   kelompok   orang,   dan/atau   unit   kerja   yang berjasa   dalam   menangani   pelanggaran   kepabeanan   berhak memperoleh premi.
2. Jumlah   premi   diberikan   paling   banyak   sebesar   50%   (lima   puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.
Pasal   di   atas   menjelaskan   Premi   itu   adalah   50%   dari   sanksi administratif   berupa   denda   dan   atau   hasil   lelang   dari   barang   yang diselundupkan."     Pada   penjelasan   Pasal   113D   ayat   (1)   UU   Kepabeanan 2006 di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan berjasa adalah dalam menangani:
1. Pelanggaran   administrasi   meliputi   memberikan   informasi, menemukan   baik   secara   administrasi   maupun   secara   fisik,   sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau
2. Pelanggaran   pidana   kepabeanan   meliputi   memberikan   informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.
Sistem ini, akan diatur lebih lanjut agar dapat memberikan insentif yang lebih bagi orang per orang atau instansi yang mampu melaksanakan tugas   untuk   mengurangi   volume   penyelundupan   maupun   berbagai kemungkinan   terjadinya   tindakan   ilegal   yang   berhubungan   dengan peraturan kepabeanan.
Ditjen   Bea   dan   Cukai   juga   akan   meningkatkan   audit   terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan   ekspor.     Pemerintah   akan   menertibkan   izin   fasilitas   itu   serta memberi sanksi bagi yang menyalahgunakan fasilitas berupa denda dan pencabutan izin bagi yang terlibat dalam penyelundupan.
Di   dalam   melaksanakan   pembangunan   diperlukan   biaya   yang sangat besar, dan merupakan usaha secara terus menerus yang dimulai sejak   Pelita   I.   Setelah   mengalami   perjalanan   sejarah   yang   panjang, memasuki Pelita V pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan yang
berarti.   Hal   ini   didasarkan   atas   kerja   dan   disiplin   yang   tinggi   oleh Aparatur   Pemerintah   dan   warga   masyarakat.   Dengan   demikian,   tujuan akhir masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang   Dasar   1945,   diharapkan   akan   dapat   segera  terwujud.   Di   mana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ini diperoleh dari   dalam   negeri   maupun   dari   luar   negeri,   yang   antara   lain   berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor.
Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala   yang   dapat   menghambat   pembangunan.   Tindak   pidana penyelundupan   baik   fisik   maupun   administrasi   sudah   sejak   lama berlangsung.   Penyelundupan   yang   meningkat   dimungkinkan   karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparatur pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparatur pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung   jawab,   semata-mata   dilakukan   hanya   untuk   mencari keuntungan   diri   sendiri   atau   kelompoknya,   sementara   pelaku   yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.
UU No.17 Tahun 2006 menyebutkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara perorangan maupun badan   hukum.   Untuk   ketentuan   tentang   pertanggungjawaban   badan hukum   sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Pasal 108 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebutkan:
1) Dalam   hal   suatu   tindak   pidana   yang   dapat   dipidana   menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,   perseroan   atau   perusahaan,   perkumpulan, yayasan   atau   koperasi,   tuntutan   pidana   dijatuhkan kepada:
a. badan   hukum,   perseroan   atau   perusahaan,   perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau   atas   nama   badan   hukum,   perseroan   atau   perusahaan, perkumpulan,   yayasan   atau   koperasi,   apabila   tindak   pidana tersebut   dilakukan   oleh   orang-orang   yang   baik   berdasarkan hubungan   lain   bertindak   dalam   lingkungan   badan   hukum, perseroaan   atau   perusahaan,   perkumpulan,   yayasan   atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3) Dalam   hal  tuntutan   pidana  dilakukan   terhadap   badan   hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada   waktu   penuntutan   diwakili   oleh   pengurus   yang   secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
4) Terhadap   badan   hukum,   perseroan   atau   perusahaan, perkumpulan,   yayasan   atau   koperasi   yang   dipidana   dengan pidana   sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-Undang   ini, pidana pokokyang diijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara,dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak   pidana   tersebut   diancam   dengan   pidana   penjara   dan pidana denda.”
Khusus tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1995 maupun UU No. 17 Tahun 2006 terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban. Dari isi pengertian yang disebutkan dalam UU No. 10   Tahun   1995   tentang   Kepabeanan   menyatakan   bahwa   tindakan penyelundupan   adalah   merupakan   tindakan   yang   sama   sekali   tidak mengindahkan   ketentuan   yang   diatur   dalam   undang-undang.   Hal   ini ditegaskan kembali dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 bahwa:
“Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang- undang   ini   adalah   sama   sekali   tidak   memenuhi   ketentuan   atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang   yang   telah   mengindahkan   undang-undang   ini,   walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini”. 13
13 Lihat   Penjelasan   Pasal   102   UU   No.   10   Tahun   1995, Sub   Direktorat Penyuluhan   dan   Publikasi   Direktorat   Penerimaan   dan   Peraturan   Kepabeanan   dan
Undang-undang   Kepabeanan   juga   mengenal   pidana   tambahan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 102B UU No. 17 Tahun 2006 memberikan tambahan menyebutkan:
“Pelanggaran   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal  102   dan   Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara   dipidana   dengan   pidana   penjara   paling   singkat   5   (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana   denda   paling   sedikit   Rp.   5.000.000.000,00   (lima   miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana   yang   dijatuhkan   dengan   pidana   sebagaimana   ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”
Secara garis besar ada beberapa perubahan atau perbedaan antara UU Kepabeanan Tahun 1995 dengan UU Kepabeanan Tahun 2006, yaitu:
a. Sanksi administratif
Lebih   terfokusnya   pengaturan   sanksi   administrastif   dalam   UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disinyalir sebagai penyebab maraknya   pelanggaran-pelanggaran   tersebut.     Di   dalam   UU   Nomor   10 Tahun 1995 itu terdapat 24 pengaturan sanksi adminitratif, dengan sanksi minimal   berupa   denda   sebesar   Rp.1   juta   dan   sanksi   maksimal   berupa denda sebesar Rp. 50 juta.
Sementara   denda   dalam   bentuk   kelipatan   nilai   nominal pelanggaran,   minimal   100%   dan   maksimal   500%   dari   nilai   nominal pelanggaran   tersebut.   Sanksi   administratif   minimal   itu   dapat   ditemui dalam Pasal 82 ayat 6 UU Nomor 10 Tahun 1995 yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam   pemberitahuan   pabean   atas   ekspor.   Selain   itu,   dapat   kita   temui pula dalam Pasal 16 ayat (4) yang mengatur sanksi terhadap importir yang salah   memberitahukan  nilai   pabean  untuk  perhitungan  bea masuk  dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan Cukai Direktorat Bea dan Cukai, Jakarta, 2003.
jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk.
Tidak   ada   sanksi   lain   selain   sanksi   denda   dalam   sanksi administratif   itu.   Sementara   hanya   terdapat   enam   pengaturan   sanksi pidana dalam UU tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
b. Pengaturan sanksi pidana
Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1995, ketentuan pidana diatur pada Pasal   102   sampai   Pasal   111.   Sanksi   minimal   dari   ketentuan   pidana   itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar   Rp100   juta.   Sanksi   minimal   ini   ditemukan   pada   Pasal   104. Artinya,   sanksi   pidana   terhadap   tindak   pidana   di   bidang   kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.
Tentunya   sanksi   yang   relatif   ringan   itu,   terlebih   lagi   sanksi administratif   yang   hanya   berupa   denda,   tidak   dapat   membuat   para importir   nakal   maupun   penyelundup   jera.   Hal   ini   terbukti   dengan maraknya   pelanggaran   kepabeanan.   Sebagai   contoh   terjadinya penyelundupan tiga mobil Ferrari tipe mutakhir Maret 2000 lalu. 14 Mobil- mobil yang sudah masuk salah satu gudang di Pelabuhan Tanjungpriok itu kepergok   polisi   sebelum   sempat   dikirimkan   ke   rumah   seorang   pejabat tinggi   negara.   Terhadap   pelakunya   pun   hanya   diancam   dengan   pidana penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp150 juta sebagaimana diatur dalam   Pasal   102   UU   Nomor   10   Tahun   1995.   Belum   lagi   kasus-kasus pelanggaran lain. 15
Melihat fenomena di atas, tentunya ada yang salah dalam urusan kepabeanan. Setidaknya harus dilakukan berbagai langkah terpadu untuk memperbaikinya,   termasuk   melakukan   penyempurnaan   UU   Nomor   10
14 Har, Loc. Cit.
15 Mempertegas Sanksi UU Kepabeanan, http://www.hukumonline.com/detail.asp?   id=676   &cl=Fokus,   diakses   tanggal   13 September  2009.
Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Terfokusnya UU Nomor   10   Tahun   1995   kepada   sanksi   administratif   harus   diimbangi dengan   diperbanyaknya   ketentuan   pidana   dan   diperberatnya   sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Demikian pula dengan sanksi adminstratif, harus divariasikan dengan jenis sanksi lain, seperti pencabutan   izin   usaha   atau   kegiatan.   Tidak   lagi   terbatas   dengan pemberian sanksi denda.
Selain   itu,   UU   No.   10   Tahun   1995   juga   semestinya   meninjau kembali penggunaan sistem self-assessment (perhitungan sendiri). Banyak pihak   yang   mensinyalir   maraknya   pelanggaran   kepabeanan,   terutama pemalsuan dokumen pabean tidak terlepas dari penggunaan sistem self- assessment (penilaian diri)  ini. Hal itu disebabkan karena importir dan perusahaan pelayanan jasa kepabeanan dapat mengurus barang impornya sendiri.
Namun demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak melulu tertumpu pada revisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang   yang   baik   tanpa   realisasi   di   lapangan   adalah   suatu kelumpuhan. Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaan peraturan pun harus juga dibenahi. Seperti halnya reformasi hukum yang harus meliputi tiga komponen sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, upaya perbaikan pelaksanaan kepabeanan pun tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tiga komponen tersebut.
Sebagaimana   dikemukakan   sebelumnya,   bahwa   pidana   pokok   di dalam Undang-undang Kepabeanan 2006 sama jenisnya dengan pidana pokok   yang   tercantum   di   dalam   Pasal   10   KUHP.  Bedanya   bukanlah terletak pada jenis pidana pokoknya, melainkan pada penjatuhan pidana. Yaitu   di   dalam   KUHP   tidak   dimungkinkan   penjalanan   pidana   pokok secara kumulatif, artinya hanya salah satu saja di antara pidana pokok itu yang dapat dijatuhkan, misalnya apabila telah dijatuhkan pidana penjara, tidak dimungkinkan lagi untuk menjatuhkan pidana denda.
Sedangkan   di   dalam   undang-undang   tindak   pidana   ekonomi, dimungkinkan penjatuhan pidana penjara atau kurungan dengan pidana denda yang disebutkan dengan jelas yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun   sampai   10   (sepuluh)   tahun   dan   denda   paling   banyak   Rp. 5.000.000.000.000,-(Lima   Miliar   Rupiah),   sebagaimana   yang   diatur dalam   Pasal   102A   UU   Kepabeanan   2006.   Hal   ini   berbeda   dengan ketentuan   sebelumnya   yang   hanya   mencantumkan   denda   dan   pidana penjara maksimum.
Butir  a (kejahatan) dan c (pelanggaran) ialah  yang berhubungan dengan   delik   penyelundupan   (Ordonansi   Bea),   karena   Ordonansi   Bea termasuk   dalam   Pasal   1   sub   1  undang-undang   tindak   pidana   ekonomi. Terhadap kejahatan (Pasal 26b OB), ancaman pidananya tercantum dalam Pasal   6   ayat   (1)   sub   a   undang-undang   tindak   pidana   ekonomi   di   atas, sedangkan mengenai delik pelanggaran (yang tercantum dalam Pasal 25 angka I dan II OB), ancaman pidananya terdapat pada Pasal 6 ayat (1) sub c tersebut di atas.
Apabila   ketentuan   Pasal   1   ayat   (1)   undang-undang   no.   21   (prp) Tahun 1959 di atas dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) sub a undang- undang tindak pidana ekonomi, 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 30 kali   satu   juta   rupiah   =   30   juta   rupiah,   sedangkan   ancaman   hukuman pidana yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) sub c undang-undang tindak pidana  ekonomi  menjadi:  pidana  kurungan  selama-lamanya  satu  tahun dan denda setinggi-tingginya 30 kali seratus ribu rupiah = 3 juta rupiah dan seterusnya.
Selanjutnya,   perlu   pula   dikemukakan   di   sini   mengenai   adanya kemungkinan   pemberatan   pidana   delik   penyelundupan   menjadi   pidana mati   atau   seumur   hidup   atau   dua   puluh   tahun   penjara,   apabila   delik penyelundupan   yang   dilakukan   memenuhi   kualifikasi   seperti   yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang berbunyi sebagai berikut:
“Jika   tindak   pidana   yang   dilakukan   itu   dapat   menimbulkan kekacauan   di   bidang   perekonomian   dalam   masyarakat,   maka
pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”.
Pengertian “dapat” dalam Pasal ini tidak perlu kekacauan itu sudah terjadi. 16 Namun   demikian,   baik   dalam   dakwaan   penuntut   umum, requisitoir (tuntutan) maupun dalam putusan hakim, kualifikasi dapat menimbulkan   kekacauan   di   bidang   perekonomian   dalam   masyarakat harus   dapat   dibuktikan,   barulah   dapat   dijatuhi   pidana   mati,   penjara seumur   hidup   atau   pidana   penjara   20   tahun   (pokoknya   lebih   dari   6 tahun). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 2 undang-undang nomor 5 Tahun 1959, dikenakan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan serendah-rendahnya hukuman penjara   satu   tahun   terhadap   barangsiapa   melakukan   tindak   pidana ekonomi   yang   akan   menghalang-halangi   terlaksananya   program pemerintah.
16 Baharuddin   Lopa, Tindak   Pidana   Ekonomi   Pembahasan   Tindak   Pidana Penyelundupan, Pradnya Pramita, Jakarta, 1984, hlm 184.

## D. Penutup
1. Pertanggungjawaban   pidana   terhadap   tindak   pidana   penyelundupan berlaku   terhadap   si   pelaku   sendiri   baik   orang   perorangan   maupun badan   hukum.   Bahkan   bagi   pelaku   yang   merupakan   pihak   pejabat diberlakukan  pemberatan   pidana  ditambah  sepertiga dari   ketentuan undang-undang. UU No. 17 Tahun 2006 diberlakukan untuk mengisi kekosongan   hukum   yang   terdapat   dalam   UU   No.   10   Tahun   1995, terutama   ketentuan   mengenai   tindak   pidana   penyelundupan.  Salah satu   perbedaan   di   antara   keduanya  adalah   dalam   penerapan   sanksi pidana. Secara umum sanksi pidana pada UU Kepabeanan 2006 lebih berat   dan   ancaman   administrasinya   lebih   besar   jumlahnya.   Pada ketentuan   yang   lama   tidak   diberlakukan   ancaman   minimum sedangkan pada UU Kepabeanan Tahun 2006 diberlakukan ancaman minimum.   Namun   di   antara   kedua   undang-undang   masih   ada kekurangan.   Adanya   ancaman   pidana   ditambah   dengan   tindakan administrasi   memberikan   pilihan   bagi   pihak   pelaku   untuk   memilih membayar denda.

## E. Daftar Pustaka
BUKU-BUKU:
Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Pramita, Jakarta. 1984
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana   dalam   Penanggulangan   Kejahatan, Kencana   Prenada, Semarang, 2000.
D. Schaffmeister, etc, (ed) J. E. Sahetapy, Hukum Pidana , Konsorsium Ilmu Hukum Departemen  P & K, Liberty  Yogyakarta, 1995.
Edi   Warman, Selayang   Pandang,  Tentang   Kriminologi,   Hak   Cipta , Jakarta, 1976.
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, CV Rajawali, 1983.
Leden   Marpaung, Tindak   Pidana   Penyelundupan ,   Gramedia   Pustaka,
Jakarta, 1991.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Martiman   Prodjohamidjojo, Memahami     Dasar-dasar   Hukum   Pidana Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
Soejdono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1994
Sofnir   Chibro, Pengaruh   Tindak   Pidana   Penyelundupan   terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Syamsul Arifin dan Hamdan, M, Sanksi Pidana terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan, USU Press, Medan, 1996.
Th.   Kempe, Pengantar   tentang   Kriminologi , (terjemahan   R.   A.
Koesnoen) , Ghalia Indonesia, 1982.
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Topo Santoso, Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan?, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
W.   A,   Bonger, Pengantar     Tentang   Kriminologi, Ghalia   Indonesia, Jakarta, 1981.
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Eresco, 1979.
KARYA ILMIAH DAN SITUS INTERNET:
Dara Meutia Uning, “GINSI Desak Pemerintah Revisi UU Kepabeanan” 05 Desember 2001 http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi / 2004/07/14/nrs,20040714, diakses tanggal 16 April 2007.
Mempertegas Sanksi UU Kepabeanan,
http://www.hukumonline.com/detail.asp?   id=676   &cl=Fokus, diakses tanggal 13 April 2006.
Permana Agung, “Penyelundupan, Dimana Masalahnya?”, http://www. tempointeraktif .com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html, diakses   tanggal   20   Maret   2007,   (Selanjutnya   disebut   Permana Agung 2).
Har, “Banyak Tangkahan Swasta Jadi Sarang Penyelundupan Di T. Balai,” Harian Waspada , 30 Agustus, 2002.
Erna   S.   U.  Girsang,   “DPR   Sahkan  UU  Kepabeanan   Bea  Keluar   Segera Diterapkan,” http://72.14.235.104/search? q=cache:1mh8pxzszPIJ:perpustakaan.bappe nas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp %3Fv_filename%3DF25006/DPR%2520sahkan%2520UU %2520Kepabeanan- BI.htm+uu+kepabeanan&hl=id&ct=clnk&   cd=1&gl=id, diakses tanggal 20 April 2007.
Permana   Agung,   “Tidak   Mungkin   Hanya   Bea   Cukai   Sendiri   yang Menertibkannya,” Harian Kompas , Juli 2002
Direktorat   Jenderal   Bea   dan   Cukai, “ Menkeu:   6.200   Importir   Berisiko Tinggi,” Harian Bisnis Indonesia , 7 November 2006.
Kepolisian   Daerah   Sumatera   Utara, Ceramah   Pembekalan   Siswa Dikjur Bas Da Serse Tahun 2001, Medan, 2001.