PENERAPAN PERATURAN BUPATI  NAGAN RAYA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG
Nellis Mardhiah 1
Yurilawati 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, nellismardhiah@utu.ac.id

## Abstract
Regent of Regulation Number 13 Year 2015 About Guidelines for Gampong Development It is  a  legal  produ  of  Nagan  Raya  District  Government  in  the  successful  implementation  of development  in  accordance  with  the  obligation  in  village  law  No.  6  of  2014.  This  study aims  to  determine  the  success  of  Gampong  government  in  carrying  out  development  in accordance with applicable rules in Nagan Raya District. The intended implementation is based  on  the  conceptual  approach  of  George  Edward  III.  This  research  uses  qualitative research with descriptive approach which can give actual picture in the field based on the prevailing  regulation.  The  results  showed  that  the  guidelines  for  the  implementation  of regents  regulation  has  not  been  maximally  run  by  all  Gampong  government  due  to  the weakness  of  socialization  and  not  supervise  inherent  in  the  development  plan  with  the actualization  of  the  program  in  accordance  with  the  scale  of  national  development planning. And internally, the gampong government in the Nagan Raya government area is still the weakness of the empowerment of the village apparatus in self-actualization of the human resources capability, so that the planning of village development can not utilize the use  of  location  and  the  utilization  of  space  and  land  in  the  dimension  of  development continuously.
Keywords : village development , regent of regulation

## 1. PENDAHULUAN
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  hak  asal  usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014).
Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa, Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa. (UU No.6 Tahun 2014)
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat.  Mengenai  peraturan  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yaitu  Penataan  Desa,  Kewenangan  Desa,  Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa  dan  Pembangunan  Kawasan  Pedesaan,  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Kerjasama  Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat atau sebutan lainnya. (PP No.43 Tahun 2014)
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa.  Perencanaan  pembangunan  desa  atau  gampong adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat  secara partisipatif guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan pembangunan  desa.  Tujuan  pembangunan  desa  yaitu  mengenai  bidang  perencanaan pembangunan  desa,  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa,  serta  pemantauan  dan pengawasan pembangunan desa. (Permendagri No.114 Tahun 2014)
Adapun arah kebijakan  pembangunan  gampong, serta rencana kegiatan  yang meliputi empat  bidang  yaitu  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  gampong,  pelaksanaan pembangunan  gampong,  pembinaan  kemasyarakatan  gampong  dan  pemberdayaan masyarakat  gampong.  Arah  kebijakan  ini  telah  dituangkan  didalam  Peraturan  Bupati Nomor  13  Tahun  2015  di  Kabupaten  Nagan  Raya.  Maka  oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaan  pembangunan  gampong  di  Nagan  Raya  belum  dapat  dipenuhi  secara kesinambungan dalam pembangunan masih lemahnya sosialisasi.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik
George  C.  Edward  III  menilai  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses  yang dinamis,  dimana  terdapat  banyak  faktor  yang  saling  berinteraksi  dan  mempengaruhi implementasi  kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut  perlu  ditampilkan  guna  mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward
menegaskan  bahwa  dalam  studi  implementasi  terlebih  dahulu  harus  diajukan  dua pertanyaan pokok yaitu:
1)Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2)Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Widodo  (  2010,  h.96-110)  ada  setidaknya  4 (empat)  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam  implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi ( communication ), sumber daya manusia ( resource ), sikap ( disposision ), dan struktur birokrasi ( beureucratic structure ). Komunikasi ( communication ) mengandung makna bersama-sama ( common ). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata  sifatnya communis yang  bermakna  umum  atau  bersama-sama.  Para  ahli mendefinisikan  komunikasi  menurut  sudut  pandang  mereka  masing-masing.  Hoveland mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain”.
Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid  menyatakan dalam Wiryanto (2006, h.6-7) menyatakan  bahwa  komunikasi  adalah  suatu  proses  dimana  dua  orang  atau  lebih membentuk  atau  melakukan  pertukaran  informasi  antara  satu  sama  lain,  yang  pada gilirannya  terjadi  saling  pengertian  yang  mendalam.  Sedangkan  komunikasi  menurut Sannon dan Weaver adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi”.
Komunikasi  kebijakan  berarti  proses  penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat kebijakan  ( policy  maker )  kepada  pelaksana  kebijakan  ( policy  implementors )  Widodo  ( 2010,  h.97).  Informasi  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  pelaku  kebijakan dapat  memahami  apa  yang  menjadi  isi,  tujuan,  arah,  kelompok  sasaran  ( target  group ) kebijakan,  sehingga  pelaku  kebijakan  dapat  mempersiapkan  hal-hal  apa  saja  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  agar  proses  implementasi  kebijakan  bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi  kebijakan  mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu  tranformasi  informasi (transmisi),  kejelasan  informasi  ( clarity )  dan  konsistensi  informasi  ( consistency ).  Dimensi tranformasi  menghendaki  agar  informasi  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana kebijakan tetapi  juga kepada kelompok sasaran  dan pihak  yang terkait. Dimensi  kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran  maupun  pihak  yang terkait  dalam  implementasi  kebijakan.  Sedangkan  dimensi  konsistensi  menghendaki  agar informasi  yang  disampaikan  harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait”.
Sumber  Daya  Manusia  ( human  resources )  tanpa  dukungan  sumberdaya  (manusia) yang  cukup,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitasnya,  maka  sebuah  implementasi kebijakan tidak akan berhasil terlaksana dan tercapai tujuannya. Kualitas SDM menyangkut keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan  kompetensi  di  bidang  yang  digelutinya, sedangkan  kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  SDM,  apakah  sudah  mencukupi  seluruh
kelompok  sasaran  dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  SDM  begitu berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sebab tanpa SDM yang andal implementasi  kebijakan  hanya  akan  menemui  kegagalan.  (2)Anggaran  ( Budgetary ) Anggaran  diperlukan  mengimplementasikan  kebijakan.  Ini  demi  menjamin  terlaksananya suatu  kebijakan  publik  karena  tanpa  dukungan  anggaran  yang  memadai,  kebijakan  tidak akan  berjalan  dengan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran.  (3)Fasilitas  ( facility ) Fasilitas  menyangkut  sarana  dan  prasarana  yang  merupakan  salah  satu  faktor  yang  cukup berpengaruh  dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Tersedianya  fasilitas  yang  layak seperti  gedung,  tanah,  dan  peralatan  perkantoran  dan  penunjang  lainnya  akan  mendukung keberhasilan  implementasi  suatu  program  atau  kebijakan.  (4)Informasi  dan  kewenangan ( Information  and  Authority )  Informasi  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Sementara  wewenang  berperan  penting,  terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan  yang dikehendaki. (5)Kompetensi   merujuk  pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan  yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku”.
Spencer  dalam  Hamzah  B.  Uno  (2007,  h.63)  menyatakan  bahwa  kompetensi merupakan  karakteristik  yang  menonjol  dari  seseorang  dan  menjadi  cara-cara  berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, serta berlangsung dalam periode waktu yang lama. Lebih lanjut Spencer membagi lima karakteristik kompetensi terdiri dari; (1)”Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu.(2) Sifat,  yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi.  (3) Konsep diri,  yaitu  sikap,  nilai,  dan  image  dari  seseorang.  (4)  Pengetahuan,  yaitu  informasi  yang dimiliki  seseorang  dalam  bidang  tertentu.  (5)  Keterampilan,  yaitu  kemampuan  untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental”.
Disposisi  ( dispotision )  yang  dimaksudkan  Edward  III  adalah  sikap,  yakni  “para pelaksana  kebijakan,  yang  sangat  berperan  dalam  upaya  keberhasilan  implementasi kebijakan  sehingga  sesuai  dengan  dengan  tujuan.  Misalnya  sikap  jujur,  komitmen,  dan bertanggung  jawab,  harus  dimiliki  mereka.  Sikap  seperti  ini  akan  dapat  mengarahkan implementor  tetap  berada  dalam track (alur) program  yang  telah  digariskan.  Tanggung jawab  dan  komitmen  pelaksana  juga  akan  membuat  mereka  selalu  antusias  dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan”.
Azwar  (1995,  h.6)  menggolongkan  definisi  sikap  dalam  tiga  kerangka  pemikiran. Pertama,  kerangka  pemikiran  yang  diwakili  oleh  para  ahli  psikologi  seperti  Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi  atau  reaksi  perasaan.  Sikap  seseorang  terhadap  suatu  objek  adalah  perasaan mendukung  atau  memihak  ( favorable )  maupun  perasaan  tidak  mendukung  atau  tidak memihak ( unfavorable )  pada objek tersebut.  Kedua, kerangka pemikiran ini  diwakili  oleh ahli  seperti  Chave,  Bogardus,  LaPierre,  Mead  dan  Gordon  Allport.  Menurut  kelompok pemikiran  ini  sikap  merupakan  semacam  kesiapan  untuk  bereaksi  terhadap  suatu  objek dengan  cara-cara  tertentu.  Kesiapan  yang  dimaksud  merupakan  kecenderungan  yang
potensial  untuk  bereaksi  dengan  cara  tertentu  apabila  individu  dihadapkan  pada  suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan.  Apabila  implementator  memiliki  sikap  yang  baik,  makadia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi  tidak  akan  terlaksana dengan baik.
Struktur  birokrasi  ( bureucratic  structure )  sebagaimana  dikemukakan  Max  Weber mengenai  organisasi  formal,  memiliki  sepuluh  ciri,  yaitu:  (1)  Terdiri  dari  hubungan- hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. (2) Tujuan atau rencana organisasi  yang terbagi  ke  dalam  tugas-tugas.  (3)  Kewenangan  untuk  melaksanakan  kewajiban  diberikan kepada  jabatan.  (4)  Garis-garis  kewenangan  dan  jabatan  diatur  menurut  suatu  tatanan hierarkis.  (5)  Suatu  sistem  aturan  dan  regulasi  yang  umum  tetapi  tegas,  yang  ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. (6) Prosedur  dalam  organisasi  bersifat  formal  dan  impersonal,  yakni  peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. (7) Suatu sikap dan prosedur untuk menerapan suatu sistem  disiplin  sebagai  bagian  dari  organisasi.  (8)  Anggota  organisasi  harus  memisahkan kehidupan  pribadi  dan  organisasi.  (9)  Pegawai  dipilih  untuk  bekerja  dalam  organisasi berdasarkan  teknis,  dan  (10)  Meski  pekerjaan  dalam  birokrasi  berdasarkan  kecakapan teknis, namun kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Pace & Faules ( 2006, h. 45-47)

## 2.3. Kebijakan Publik
Menurut  Keban  (2004,  h.55)  bahwa  “ Public  Policy dapat  dilihat  sebagai  konsep filosofi,  sebagai  suatu  produk,  sebagai  suatu  proses,  dan  sebagai  suatu  kerangka  kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1)”Kebijakan  sebagai  suatu  konsep  filosofis  merupakan  serangkaian  prinsip  atau  kondisi yang  diinginkan.  (2)  Sebagai  suatu  produk,  kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. (3) Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya  yaitu program  dan mekanisme dalam  mencapai  produknya, dan  (4) Sebagai  suatu kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan  negosiasi  untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.
Dunn  (2000,  h.20)  Proses  analisis  kebijakan  publik  adalah  “serangkaian  aktivitas intelektual  yang  dilakukan  dalam  proses  kegiatan  yang  pada  dasarnya  bersifat  politis. Aktivitas  politis  tersebut  dijelaskan  sebagai  proses  pembuatan  kebijakan,  dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu,  yang  meliputi  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan.  Sementara  itu,  aktivitas  intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan”.

## 2.4. Pembangunan Partisipatif
Samsura  (2003,  h.13)”Perencanaan  dengan  pendekatan  partisipatif  menurut  dianggap sebagai  strategi  pembangunan  dan  penentuan  keputusan  publik,  sangat  tergantung  pada kesadaran  masyarakat  untuk  mau  melibatkan  diri  dalam  pembangunan.  Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung  dan  mengakomodasi  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Dengan  kata  lain, upaya  pengikutsertaan  masyarakat  yang  terwujud  dalam  perencanaan  partisipatif,  dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif, disamping  akan  memberi  sebuah  rasa  kepuasan  dan  dukungan  publik  yang  cukup  kuat terhadap  suatu  proses  pembangunan.  Dengan  demikian  keterlibatan  masyarakat  dalam proses penentuan kebijakan publik, memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan”.
Selanjutnya  Oetomo  (1997,  h.3)  peran  serta  masyarakat  dalam  perencanaan  adalah: (a)”Pemberian  masukan  dalam  penentuan  arah  pengembangan,  (b)  Mengidentifikasi berbagai  potensi  dan  masalah  pembangunan,  (c)  Pemberian  masukan  dalam  perumusan Rencana  Tata  Ruang,  (d)  Pemberian  informasi,  saran  dan  pertimbangan  atau  pendapat dalam  penyusunan  strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan,  (e)  Pengajuan  keberatan terhadap  rancangan  perencanaan,  (f)  Kerjasama  dalam  penelitian  dan  pengembangan,  (g) Bantuan tenaga ahli”.
Keterpaduan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  sangat menentukan  dalam  merumuskan,  melakukan  pemilihan  dan  penilaian  terhadap  berbagai alternatif  kegiatan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  berarti  bahwa  adanya  kerjasama  yang  baik memberikan makna dalam  perencanaan suatu pembangunan tidak dilakukan oleh sepihak, dan atas dasar tersebut  masyarakat mempunyai  hak dan wewenang untuk ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan pembangunan .

## 2.5. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan  dikelompokkan  ke  dalam  dua  sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah ( top down planning ) dan perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up planning ). Kedua bentuk perencanaan itu, disebut  perencanaan dilihat dari arus informasi.
Menurut Ginandjar Kartasasmita (1997, h.114-115) mengatakan perencanaan dari atas ke  bawah  ( top  down  planning )  dan  perencanaan  dari  bawah  ke  atas  ( bottom  up  planning ) termasuk  kelompok  perencanaan  menurut  proses/hirarki  penyusunan.  Menurut  Ginandjar, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran  rencana  induk  ke  dalam  rencana  rinci.  Rencana  rinci  yang  berada  di  bawah adalah penjabaran rencana induk  yang berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke  atas  dianggap  sebagai  pendekatan  perencanaan  yang  seharusnya  diikuti  karena dipandang  lebih  didasarkan  pada  kebutuhan  nyata.  Pandangan  ini  timbul  karena perencanaan  dari  bawah  ke  atas  ini  dimulai  prosesnya  dengan  mengenali  kebutuhan ditingkat  masyarakat  yang  secara  langsung  terkait  dengan  pelaksanaan  dan  mendapat dampak  dari  kegiatan  pembangunan  yang  direncanakan.  Anggapan  bahwa  mereka  yang memperoleh  pengaruh  atau  dampak  langsung  pembangunan  seyogyanya  terlibat  langsung
sejak  tahap  perencanaan,  menjadi  dasar  pembenaran  pendekatan  perencanaan  dari  bawah ke  atas  ini.  Kartasasmita  mencontohkan  “perencanaan  sektoral  sebagai  perencanaan  dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci merupakan contoh dari perencanaan dari  bawah  ke  atas  (bersifat  mikro).  Mengacu  pada  pendapat  ke  dua  ahli  tersebut,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dikatakan  perencanaan  dari  atas  ke  bawah  ( top  down planning )  itu  adalah  perencanaan  pembangunan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  institusi pemerintah  di  pusat  atau  tingkat  atas  yang  sifatnya  makro  atau  menyeluruh,  sedangkan perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up planning ) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga  atau  institusi  pemerintah  ditingkat  bawah  yang  sifatnya  mikro.  Hal  ini  sering terjadi  salah  pengertian  dan  penafsiran  dibanyak  kalangan  terhadap  istilah top  down planning dan bottom  up  planning .  Khususnya  mengenai bottom  up  planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung”.

## 2.6. Pembangunan Desa
Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa  ini  memiliki  arti  dan  peranan  yang  penting  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  karena desa  beserta  masyarakatnya  merupakan  basis  dan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan pertahanan keamanan.
Ginandjar  Kartasasmita  (2001,  h.66)  mengatakan  bahwa  hakekat  pembangunan nasional  adalah  manusia  itu  sendiri  yang  merupakan  titik  pusat  dari  segala  upaya pembangunan  dan  yang  akan  dibangun  adalah  kemampuan  dan  kekuatannya  sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.
Pada  hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama-sama pemerintah terutama dalam  memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan  agar  dapat  ditingkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  usaha  menaikan  taraf hidup dan kesejahteraannya.
Kebijakan  Pembangunan  perdesaan  tahun  2010-2014  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  perdesaan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut :
1. Memperluas  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  produktif  untuk pengembangan  usaha  seperti  lahan,  prasarana  sosial  ekonomi,  permodalan, informasi,  teknologi  dan  inovasi,  serta  akses  masyarakat  ke  pelayanan  publik  dan pasar.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan  penguatan  kelembagaan  serta  modal  sosial  masyarakat  perdesaan  berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
3. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  perdesaan  dengan  memenuhi  hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas diperdesaan, khususnya lapangan  kerja non pemerintah.
Pembangunan  Masyarakat  Desa  pada  dasarnya  adalah  bertujuan  untuk  mencapai suatu  keadaan  pertumbuhan  dan  peningkatan  untuk  jangka  panjang  dan  sifat  peningkatan
akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi  perkembangan  aspek  mental  (jiwa),  fisik  (raga),  intelegensia  (kecerdasan) dan  kesadaran  bermasyarakat  dan  bernegara.  Akan  tetapi  pencapaian  objektif  dan  target pembangunan  desa  pada  dasarnya  banyak  ditentukan  oleh  mekanisme  dan  struktur  yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Pendekatan Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe penelitian  analisis  deskriptif,  dimana  hasil  akhir  dari  penelitian  ini  digambarkan  dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Penelitian deskriptif adalah pencarian  fakta  dengan  penafsiran  yang  tepat.  Penelitian  deskriptif  mempelajari  masalah- masalah  dalam  masyarakat  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam  situasi  tertentu  termasuk hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap,  pandangan  serta  proses  yang  berlangsung  dan pengaruh dari suatu fenomena. (Nazir, 2006, h.63)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Peraturan  Bupati  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pembangunan  Gampong  di  Kabupaten  Nagan  Raya.  Terdapat  pada subpoint sebelumnya, dengan  menyesuaikannya  teori-teori  yang  berada  di  dalam  literatur  model  implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

## 4.1. Komunikasi
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggungjawab  dalam  pencapaian  tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara  tepat  dengan  para  pelaksana.  Konsistensi  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan  kebijakan  itu.  Komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi  yang  berbeda  pula.  Agar  implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.  Sesungguhnya  implementasi  kebijakan  harus  diterima  oleh  semua pelaksana  dan  harus  mengerti  secara  jelas  dan  akurat  mengenai  maksud  dan  tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan  jika  dipaksakan  maka  tidak  akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Tidak  cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada  pembahasan  mengenai  hasil  dalam  faktor  komunikasi  yang  terjadi  pada  Upaya Sosialisasi  Kebijakan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pembangunan  Gampong  Di Kabupaten  Nagan  Raya.  Peneliti  juga  akan  menjabarkannya  ke  dalam  3  (tiga)  indikator yang  terdapat  pada  faktor  komunikasi.  Pembahasan  mengenai  faktor  komunikasi  tersebut adalah sebagai berikut :
Penyampaian  Informasi  terkait  Upaya  Sosialisasi  Kebijakan  Oleh  Pemerintah  Daerah Dalam  Pembangunan  Gampong  Kabupaten  Nagan  Raya  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,    Pengendalian  Penduduk  Dan  Pemberdayaan Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  terkait  instansi  pelaksana  kebijakan  kemudian diteruskan kepada  aparatur gampong, hal  tersebut  dilakukan agar kebijakan pembangunan gampong dapat tertransformasikan secara tepat di  tingkat gampong. Penyampain informasi tersebut  dilakukan  pada  saat  rapat,  pelatihan,  workshop,  diskusi,  bimbingan  teknis  dan diaolog  yang  difasilitasi  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya. Penyampaian informasi tersebut  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan  dan  penjelasan  secara  jelas  kepada Keuchik,  Sekretaris  Gampong,  Bendahara  Gampong,  Sekretaris  Gampong  dan  Kaur Pembangunan.
Target  atau  sasaran  yang  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan  penyuluhan  secara langsung  dan  penyuluhan  tidak  langsung  yaitu  melalui  media  cetak.  Dapat  dilihat  bahwa kejelasan  Implementasi  kebijakan  pembangunan  gampong  sudah  baik,  hal  ini  karena  para sasaran  kebijakan  sudah  mengetahui  adanya  kebijakan  peraturan  bupati  nomor  13  tahun 2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong.  Hal  tersebut  terjadi  karena  implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis  dan  diaolog  yang  selama  ini  sudah  dilakukan.  Penyampaian  secara  langsung  ini dinilai  cara  yang  sudah  benar  dengan  melaksanakan  sosialisasi  atau  pelatihan  yang diberikan  langsung  terhadap  target  atau  objek  sasaran  agar  dengan  adanya  pemberitahuan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  para  aparatur  gampong  dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong.
Penyuluhan  Peraturan  Bupati  Nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan gampong  merupakan  langkah  yang  dipilih  Pemerintah  Daerah  dalam  mengatasi permasalahan  pembangunan  gampong  selama  ini.  Peraturan  Bupati  nomor  13  tahun  2015 tentang  pedoman  pembangunan  sudah  berjalan  secara  baik  di  Kecamatan  Gampongr Kabupaten  Nagan  Raya  dan  didukung  dengan  peran  aktif  instansi  terkait  serta  aparatur- aparatur  dari  tiap  tingkat  gampong.  Konsistensi  dalam  implementasi  kebijakan  peraturan bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong  sudah  berjalan berdasarkan  pelaksanaan  pelatihan  yang  diberikan  dari  Tingkat  Kabupaten/Kota  secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya.  Konsistensi  yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman  pembangunan gampong mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

## 4.2. Sumber Daya
Pada  pembahasan  mengenai  hasil  dalam  faktor  Sumber  daya  yang  terdapat  dalam implementasi  kebijakan  Peraturan  Bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan  gampong  di  kecamatan  Gampongr  kabupaten  nagan  raya.  Maka  dengan  itu
diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan skill (kemampuan) yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  personil  yang  memiliki  keahlian  teknis, kewenangan  dan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  agar  terlaksana  dengan  baik.  Sumber daya  di  sini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  berupa  sumber  daya  manusia  ( staff )  dan  non manusia  (fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana).  Ketika  melakukan  sosialisasi  mengenai peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong  yaitu dilakukan di Aula dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten nagan raya dan sasaran dari sosialisasi  tersebut  adalah  semua  aparatur  gampong.  Ketika  sebuah  kegiatan  dilakukan anggaran  ( budgetary )  diperlukan  untuk  mengimplementasi  kebijakan.  Ini  merupakan  agar terjaminnya  suatu  kebijakan  publik  karena  tanpa  dukungan  anggaran  yang  memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada saat dilakukannya  sosialisasi  terkait  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan  gamponng  dana  yang  digunakan  yaitu  bersumber  dari  anggran  pendapatan belanja daerah (APBK).
Sumber  daya  manusia  ( human  resources )  tanpa  dukungan  sumberdaya  manusia  yang cukup,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitasnya  maka  sebuah  implementasi  kebijakan tidak  akan  berhasil  terlaksana  dan  tercapainya  tujuan.  Kualitas  SDM  menyangkut keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan  jumlahnya  apakah  sudah  mencukupi  seluruh kelompok  sasaran  dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Sumberdaya  manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang  handal  implementasi  kebijakan  akan  berjalan  lambat.  Dilihat  dari  kemampuan aparatur  gampong bahwa kemampuan mereka masih  belum memadai  sehingga kebijakan- kebijakn  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan gampong belum dilakukannya dengan benar.

## 4.3. Disposisi
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting  untuk  mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau sasaran.  Dalam hal  ini pelaksana kegiatan sosialisasi  dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan  Raya  selaku  yang  berwewenang  menjadi  wadah  dimana  yang  akan  terus mendampingi para aparatur gampong untuk menjalankan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong  agar  kebijakan  dapat  dijalankan sebagaimana seharusnya.
Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen  yang  tinggi.  Berdasarkan  data  hasil  penelitian  dapat  diamati  dari  pernyataan informan  yang  menyatakan  bahwa  sikap  pelaksanaan  dalam  implementasi  kebijakan peraturan    bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong  di kecamatan  Gampongr  cukup  baik.  Pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  selalu  siap  untuk melaksanakan  kebijakan  Peraturan  Bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan  gampong  untuk  membangun  gampong  di  kecamatan  Gampongr  kabupaten nagan  raya.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk  Dan
Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  pendidikan  selaku  yang  melakukan sosalisasi  terkait  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan gampong.

## 4.4. Struktur Birokrasi
Pada  pembahasan  mengenai  hasil  dalam  faktor  struktur  birokrasi  yang  terdapat  pada kebijakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong dapat  diamati  bahwa  terkait  dalam  implementasi  kebijakan  peraturan  bupati  nomor  13 tahun  2015  tentang  pedoman  pembangunan  gampong  di  kecamatan  Gampongr  kabupaten nagan  raya  telah  berjalan  baik.  Pada  pelaksanaannya,  peneliti  mengamati  berjalannya implementasi  kebijakan  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan  gampong  dikecamatan  Gampongr  kabupaten  nagan  raya  telah  terjalin koordinasi  antar  pelaksana  Kebijakan  yaitu  melalui  kerjasama  antara  Kepala  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk  Dan  Pemberdayaan Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  sebagai  Ketua,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana sedangkan Camat sebagai  Koordinator ditingkat kecamatan untuk  mempersiapkan  aparatur-aparatur  gampong  dalam  pelaksanaan  peraturan  bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong.
Pada  dasarnya  setiap  program  atau  kegiatan  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan  tentu  mempunyai  kendala-kendala  yang  dihadapi  begitu  juga  hal  nya  dengan upaya  sosialisasi  kebijakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  gampong kabupaten  nagan  raya.  Ketika  dalam  menjalankan  Peraturan  Bupati  nomor  13  tahun  2015 tentang  pedoman  pembangunan  gampong  kendala  yang  dihadapi  yaitu  masih  lemahnya pengetahuan  aparatur-aparatur  gampong  dalam  menjalankan  kebijakan  di  karenakan  latar belakang pendidikan para aparatur  gampong  yang masih rendah sehingga ketika ada dana yang diberikan oleh pemerintah masih belum tepat sasaran sebagaimana mestinya.

## 4.5. Manfaat Yang Dirasakan Oleh Aparatur Gampong
Ketika  sosialisasi  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  tentang  pedoman pembangunan  gampong  dilaksanakan  tentunya  ada  manfaat  yang  dirasakan  oleh  aparatur- aparatur gampong. Adapun manfaat  yang dirasakan ketika sosialisasi dilakukan yaitu agar pembangunan  ditingkat  gampong  lebih  terarah  dengan  baik  dalam  membangun  gampong sebagai  mana semestinya  yang telah di  atur dalam  peraturan bupati nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan gampong. Adapun arah kebijakan pembangunan gampong serta  rencana  kegiatan  yang  meliputi  empat  bidang  yakni  bidang  penyelenggaraan pemerintah  gampong,  pelaksanaan  pembangunan  gampong,  pembinaan  kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1  yaitu:  Penetapan  dan  penegasan  batas  gampong,  batas  gampong  adalah  pembatasan wilayah  administrasi  pemerintahan  antar  gampong  yang  merupakan  rangkain  titik-titik koordinat yang berada pada permumkaan bumi berupa tanda-tanda alam atau unsur buatan dituangkan  dalam  bentuk  peta.  Pendataan  gampong  yaitu  bertujuan  untuk  mengumpulkan data informasi seperti mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
gampong  untuk  mengetahui  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki  gampong  dan  kegiatan- kegiatan  yang menyeluruh lengkap dan akurat.  Penyusunan tata ruang gampong, pola tata ruang  gampong  pada  umumnya  sangat  sederhana,  letak  rumah  dikelilingi  perkarangan cukup luas, jarak antara rumah satu dengan lain cukup longgar, setiap mempunyai halaman, sawah dan ladang diluar perkampungan. Pada desa yang sudah berkembang pola tata guna lahan  lebih  teratur,  yaitu  adanya  perusahaan  yang  bisa  mengolah  sumberdaya  gampong, terdapat  pasar tradisional, tempat  ibadah rapi,  sarana dan prasarana pendidikan serta balai kesehatan. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang kawasan gampong yaitu  (1) mengatur pemanfaatan  ruang  kawasan  gampong  guna  meningkatkan  kemakmuran  rakyat  dan mencegah  serta  menanggulangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  buatan,  dan lingkungan  sosial.  (2)  meningkatkan  fungsi  kawasan  gampong  secara  serasi,  selaras  dan seimbang  antara  perkembangan  lingkungan  dan  tata  kehidupan  masyarakat.  (3)  mencapai tata  ruang  perdesaan  yang  optimal,  serasi,  selaras  dan  seimbang  dalam  pengembangan seimbang  dalam  kehidupan  manusia.  (4)  mendorong  dinamika  kegiatan  pembangunan  di gampong  sehingga  dicapai  kehidupan  gampong  yang  berkeadilan  serta  menunjang pelestarian  budaya.  (5)  menciptakan  keterkaitan    antara  kawasan  gampong  dan  kota.  (6) mengendalikan  konversi  pemanfaatan  ruang  berskala  besar.  (7)  mencegah  kerusakan lingkungan.  (8)  meningkatkan  pemanfaatan  SDA  dan  SDM  secara  tepat.  (9)  mewujudkan lingkungan  perumahan  dan  pemukiman  yang  layak,  sehat,  aman,  serasi  dan  teratur.  (10) meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan gampong.
Bidang  pelaksanaan  pembangunan  gampong  yaitu  untuk  pembangunan  pedesaan  di indonesia  menginginkan  agar  masyarakat  dapat  berpatisipasi  aktif  dalam  proses pembangunan.  Adapun  kegiatannya  yaitu  (1)  Program  pembangunan,  pemanfaatan  dan pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan  gampong.  (2)  Program  pembangunan, pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan  gampong.  (3)  Program pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan kebudayaan.  (4)  Program  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  serta  pembangunan, pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  ekonomi.  (5)  Program  pelestarian lingkungan hidup.
Bidang  pembinaan  kemasyarakatan  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya agar tujuannya dapat berjalan. Adapun  kegiatannya  seperti,  (1)  Program  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan.  (2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. (3) pembinaan kerukunan umat beragama. (4) pengadaan  sarana  dan  prasarana  olah  raga.  (5)  pembinaan  lembaga  adat.  (6)  pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
Bidang pemberdayaan masyarakat umum menggalakkan pembangunan gampong yang dimaksudkan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  taraf  hidup  serta  kondisi  sosial masyarakat  gampong  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  masyarakat  indonesia, melibatkan  tiga  pihak  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  warga  gampong.  Dalam  prakteknya, peran  dan  prakarsa  pemerintah  masih  dominan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan maupun  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kemampuan  teknis  warga  gampong  dalam pembangunan gampong. Untuk menumbuhkan kesadaran warga gampong akan pentingnya usaha-usaha  pembangunan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  dan
meningkatkan  partisipasi  warga  gampong  dalam  pembangunan  banyak  tergantung  pada kemampuan  pemimpin  gampong  khususnya  pimpinan  atau  keuchik.  Pemberdayaan masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  memiliki  makna  meningkatkan  kualitas  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  yang  tercemin  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat  termasuk  masyarakat  miskin.  Adapun  bentuk  program  pemberdayaan  yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin.  Selain  itu  bentuk  lain  pada  pembinaan  dibidang  ini  adalah  pembinaan mengembangkan  kewiraswastaan  pengusaha  muda,  terutama  dikalangan  pedagang  kecil kegaitan  tersebut  seperti  (1)  pelatihan  usaha  ekonomi,  pertanian,  perikanan,  dan perdagangan. (2) pelatihan teknologi tepat guna. (3) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi keuchik, perangkat gampong dan tuha peut. (4) peningkatan kapasitas masyarakat.

## 5. SIMPULAN

## 5.1. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  teori  George  Edward  III  memiliki  4  faktor  yaitu:  (1)  Komunikasi, sosialisasi sudah dilakukan  dengan berbagai macam cara dan media. (2) Sumberdaya yaitu Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk  dan  Pemberdayaan Perempuan  langsung  melakukan  sosialisasi  kepada  aparatur  gampong  sebagai  target sasaran dari sosialisasi tersebut. Namun, dilihat dari kemampuan aparatur gampong bahwa kemampuan mereka belum memadai sehingga kebijakan yang tercantum belum dijalankan dengan  benar.  (3)  Disposisi  faktor  terpenting  hal  ini  Dinas  tersebut  berwewenang mendampingi  aparatur  gampong  untuk  menjalankan  implementasi  kebijakan.  (4)  Struktur Birokrasi,  koordinasi  melalui  kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  Gampong, Pengendalian  Penduduk  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  dan gampong-gampong dikecamatan Gampongr. Adapun manfaat yang dirasakan oleh aparatur gampong  dengan  adanya  sosialisasi  agar  pembangunan  ditingkat  gampong  akan  lebih terarah dengan baik sebagaimana mestinya.
Untuk  mewujudkan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tentunya  kegiatan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakan  terus  menerus  dan  ditindak  lanjuti  dengan  kegiatan- kegiatan yang lebih teknis baik pusat maupun daerah. Sosialisasi harus terus dilakukan agar para aparatur gampong dapat memahami nya serta dilakukan nya evaluasi dan monitoring dan  juga  diberi  bimbingan  secara  langsung  ditingkat  desa  atau  gampong  agar berkesinambungan  dalam  menjalankan  peraturan  bupati  nomor  13  tahun  2015  dan  jika peraturan bupati tersebut benar-benar di laksanakan dengan baik di tingkat gampong maka manfaat dari peraturan bupati tersebut itu adalah adanya ketertiban di tingkat gampong.

## 6. REFERENSI
Buku Dunn, N William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Diterjemahkan oleh : Samodra Wibawa.dkk) Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Ihromi, T.O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga . Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia.
Kartasmita, Ginandjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat . Jakarta : Bappenas.
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
Khairuddin. 2008. Sosiologi Keluarga . Yogyakarta : Liberty.
M. Nazir. 2006. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
Pace, R. Wyne&Don F. Faules. 2006. Komunikasi Organisasi (terjemahan). Bandung : Remaja Rosdakarya.
Samsura, D.A.A. 2003. Participatory Planning, Good Governance dan Civil Society.  J. Uno B., Hamzah. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta : Bumi Aksara. Ulumiyah,  I.  2013. Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Memberdayakan  Masyarakat  Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.p898
Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media. Wiryanto. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta : PT.Grasindo.

## Peraturan perundang –undangan :
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.