## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408
PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTARA PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

## A CONCEPTUAL APPROACH BETWEEN PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE IN ELECTION MANAGEMENT
Roziqin, Susiswo, Wahyu Joko Rusdianto Email: roziqin@uniba-bpn.ac.id, rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id, w4hyujr411@gmail.com
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  bagaimana  membangun konstitusi yang dapat melindungi eksistensi Partai Politik dan fungsi Partai Politik dalam pendekatan konseptual antara prosedural dan substantif penyelenggaraan pemilihan umum. Pendekatan  penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  konsep (conceptual  approach) , pendekatan  konsep  hukum  diketengahkan  untuk  memahami  bagaimana  membangun konstitusi yang dapat melindungi eksistensi Partai Politik dan fungsi  Partai Politik dalam pendekatan konsetual antara prosedural dan substantif penyelenggaraan pemilihan umum. Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  Perdebatan  tentang  konseptualisasi demokrasi secara substansi dan prosedural, atau pemahaman tentang negara demokrasi atau negara  non  demokrasi  difahami  tidak  sebagai  dikotomi  akan  tetapi  sebagai  fenomena proses terwujudnya negara demokrasi. Konsep demokrasi yang paling minimal prosedural dalam  demokrasi  harus  terdapat  hak-hak  substantif  dan  kebebasan.  Dengan  demikian pemisahan dan dikotomisasi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif tidak relevan. Pemahaman tentang demokrasi prosedural untuk melaksanakan pemilu misalnya tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pemahaman  demokrasi  substantif,  karena  dalam pemahaman tetang demokrasi prosedural pun harus di dalamnya terdapat kebebasan bagi pemilih untuk memilih (substantif berhubungan dengan Hak Asasi Manusia).

## Kata Kunci: Pemilihan Umum; Prosedural; Substantif

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and describe how to build a constitution that can  protect  the  existence  of  political  parties  and  the  functions  of  political  parties  in  a conceptual  approach  between  procedural  and  substantive  elections.  This  research approach  uses  a  conceptual  approach,  the  legal  concept  approach  is  put  forward  to understand how to build a constitution that can protect the existence of political parties and the functions of political parties in a conceptual approach between procedural and substantive  elections.  The  results  obtained  in  this  study  are  that  the  debate  about  the conceptualization  of  democracy  in  substance  and  procedure,  or  the  understanding  of  a democratic or non-democratic state is understood not as a dichotomy but as a phenomenon in  the  process  of  creating  a  democratic  state.  The  most  minimal  procedural  concept  of democracy  in  democracy  must  contain  substantive  rights  and  freedoms.  Thus  the separation  and  dichotomization  between  procedural  democracy  and  substantive democracy  is  irrelevant.  An  understanding  of  procedural  democracy  in  carrying  out elections,  for  example,  cannot  be  separated  from  an  understanding  of  substantive
democracy,  because  even  in  an  understanding  of  procedural  democracy  there  must  be freedom for voters to choose (substantive relates to human rights).
Keywords: General Election; Procedural; Substantive

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Sejak  berlangsungnya  era  reformasi,  dimana  salah  satu  bentuk kedaulatan  rakyat  yang  diwujudkan  melalui  proses  pergantian,  Presiden, Gubernur,  Bupati/Walikota  maupun  anggota  DPR,  anggota  DPD,  anggota DPRD  Provinsi,  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan  penyelenggaraan pemilihan umum (disingkat dengan Pemilu). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945)  secara  eksplisit  tidak  mengatur  partai  politik  dan  pemilihan  umum, tetapi diatur dalam Undang-Undang.
Sehingga tidak dapat dipungkiri Undang-Undang tentang Pemilu selalu berubah-ubah, telah mengakibatkan konsistensi penyelenggaraan pemilu sulit dilaksanakan.  Padahal  secara  jelas  dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  menyebutkan Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya menurut Pasal 28D ayat (3) menyebutkan setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan.
Sebagai  negara  demokrasi  yang  menganut  sistem  Presidensil memerlukan  adanya  Partai  Politik  dan  Pemilu  yang  dapat  dipercaya  dalam rangka membangun amanat konstitusi sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun  1945  alinea  keempat,  dimana  tujuan  Negara  “……..  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kedudukan  hukum  Partai  Politik  sebagai  pilar  demokrasi  telah  diatur dalam  Undang-Undang.  Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 menyebutkan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD  NRI  Tahun  1945.  Demokrasi  melalui  Pemilihan  Umum  merupakan
wujud  kedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan/perwakilan,  serta  dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi/kedaulatan rakyat haruslah diyakini sebagai suatu cara pergantian kepemimpinan  yang  bermartabat  untuk  menghasilkan  pemerintahan  dan perekonomian suatu negara.
Perubahan  kepemimpinan  otoriter  ke  demokrasi  pada  tahun  1998 ditandai  dengan  munculnya  banyak  Partai  Politik  pada  tahun  1999,  Partai Politik menjadi lembaga yang sangat penting dalam penyelenggaraan suksesi pemerintahan yang demokrasi. Lembaga politik yang menduduki kekuasaan tersebut melalui pemilu adalah Partai Politik, baik pemilu Presiden, Gubernur, Buapti/Walikota  maupun  anggota  DPR,  anggota  DPD,  anggota  DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Kontestasi  antara  Partai  politik  tersebut  dalam  memperebutkan kepemimpinan  dilaksanakan  secara  demokratis  melalui  pemilu.  Walaupun banyak konsep dan teori dalam menjelaskan apa itu demokrasi, namun paling tidak ada 3 (tiga) indikator dalam negara demokrasi. Pertama, dalam Negara demokratis ada kompetisi yang sehat. kedua, harus ada partisipasi penuh oleh warga  negara,  dan  ketiga  dalam  demokrasi  harus  ada  kebebasan  berserikat, berpendapat dan kebebasan pers.
Konsep pemilu, Partai Politik dan demokrasi antara desain dan praktik politik  tergantung  pada  tafsir  konstitusinya,  dimana  Negara  Indonesia memerlukan desain konstitusi dalam membangun lembaga Partai Politik dan penyelenggaraan  pemilu.  Baik  untuk  kepentingan  tafsir  politik  dan  rujukan etika  politik,  sehingga  dapat  diwujudkan  dalam  implementasikan  Negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan dalam penelitian ini bagaimana membangun konstitusi yang dapat melindungi eksistensi Partai Politik dan fungsi Partai Politik dalam
pendekatan  konseptual  antara  prosedural  dan  substantif  penyelenggaraan pemilihan umum.

## C. Metode Penelitian
Menurut  Peter  Mahmud,  “penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 1 Metode penelitian hukum adalah  sebagai  cara  kerja  ilmuan  yang  salah  satunya  ditandai  dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 2
Pendekatan  penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  konsep (conceptual  approach) ,  pendekatan  konsep  hukum  diketengahkan  untuk memahami  bagaimana  membangun  konstitusi  yang  dapat  melindungi eksistensi Partai Politik dan fungsi  Partai Politik dalam pendekatan konseptual antara prosedural dan substantif penyelenggaraan pemilihan umum.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Konsep Tentang Demokrasi
Pada zaman Yunani Kuno inilah istilah demokrasi tersebut muncul, istilah  demokrasi  mempunyai  konotasi  yang  sangat  buruk.  Demokrasi ( demos  dan  cratos/crataein ),  dibayangkan  orang  sebagai  pemerintah  oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang  ( autocracy ). 3 Demokrasi  menurut  asal  kata  berarti  rakyat  berkuasa atau government or rule by the people . Dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat,  kratos/kratain  berarti  kekuasaan/berkuasa.  Artinya  kekuasaan  itu pokoknya diakui berasal dari rakyat  sehingga rakyatlah yang menentukan dan  memberikan  arahan  serta  yang  sesungguhnya  menyelenggarakan negara itu juga pada dasarnya diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri.
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35
2 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, (Malang:  Bayu  Publishing, 2006), hlm. 26
3 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 241
Bahkan, negara yang baik  diidealkan juga agar diselenggarakan bersama- sama  dengan  rakyat  dalam  arti  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat dalam  arti  seluas-luasnya.  Sedangkan  menurut  tafsir  R.  Krannenburg  di dalam  bukunya Inleiding  in  de  vergelijkende  staatsrechtwetenschap , perkataan  demokrasi  yang  terbentuk  dari  dua  kata  pokok  kata  Yunani  di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. 4
Menurut  Hans  Kelsen,  ide  demokrasi  berawal  dari  keinginan manusia untuk menikmati kebebasan ( free will ). Kebesan yang mungkin di dapat dalam masyarakat, dan khususnya di setiap negara, tidak bias berarti kebebasan dari setiap ikatan, tetapi hanya biasa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu. 5
Sejarah  teori  demokrasi,  terletak  suatu  konflik  yang  sangat  tajam mengenai  apakah  demokrasi  harus  berarti  suatu  jenis  kekuasaan  rakyat dimana warga Negara dapat terlibat dalam pemerintahan sendiri atau suatu bantuan  bagi  pembuatan  keputusan  (suatu  cara  pemberian  kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). 6

## 2. Konsep Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
Pemilihan  Umum  adalah  bentuk  atas  kedaulatan  rakyat  dan demokrasi  dimana  sebagai  penentu  wakil-wakil  rakyat  yang  akan  duduk pada  suatu  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  juga  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden  termasuk  memilih  pemimpin  yang  akan  memimpin pemerintahan (eksekutif). 7
Pada kamus Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih  yang  artinya  dengan  teliti  memilih,  tidak  dengan  sembarang  saja mengambil  mana-mana  yang  disukai,  mencari  atau  mengasingkan  mana-
4 Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Eresco, Bandung, 1987, hlm.6 dalam Ni’matul  Huda,  Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review,  UII  Press,  Yogyakarta,  2005), hlm. 12
5 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2001), hlm.77
6 David  Held,  Demokrasi  dan  Tatanan  Global:  Dari  Negara  Modern  Sehingga  Pemerintahan Kosmopolitan, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), hlm. 6
7 Muhamad  Erwin,  Pendidikan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  (PT  Refika  Aditama, Bandung, 2012), hlm. 141
mana  yang  baik,  menunjuk  orang,  calon.  Sedangkan  kata  umum  berarti mengenai  seluruhnya  atau  semuannya,  secara  menyeluruh,  tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja. 8
Menurut  Ali  Moertopo,  pemilihan  umum  adalah  sarana  yang tersedia  bagi  rakyat  untuk  menjalankan  kedaulatannya  dan  merupakan lembaga  demokrasi.  Ia  menyatakan  secara  teoritis  pemilihan  umum dianggap  merupakan  tahapan  paling  awal  dari  berbagai  rangkaian kehidupan  ketatanegaraan  yang  demokratis,  sehingga  pemilu  merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. 9
Dari  sudut  pandang  Hukum  Tata  Negara,  pemilihan  umum merupakan proses  politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai  sarana menunjuk  pembentukan  lembaga-lembaga  perwakilan  yang  mengemban amanat  rakyat.  Menurut  Sri  Soemantri,  pemilu  yang  dilaksanakan  harus merupakan  pemilihan  umum  yang  bebas,  sebagai  syarat  mutlak  bagi berlakunya  demokrasi,  dan  dapat  dihubungkan  dengan  kenyataan  dimana nilai  suatu  pemerintahan untuk  sebagaian besar tergantung  kepada orang- orang yang duduk di dalamnya. 10
Menurut  Harris  G  Warren,  Pemilu  adalah  kesempatan  bagi  para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah  yang  mereka  inginkan  untuk  dikerjakan  oleh  pemerintah  dan membuat  keputusannya  itu  para  warga  negara  menentukan  apakah sebenarnya  yang  mereka  inginkan  untuk  dimiliki.  Sedangkan  menurut  A. Sudiharto,  pemilu  adalah  sarana  demokrasi  yang  penting  dan  merupakan perwujudan  yang  nyata  untuk  keikutsertaan  rakyat  dalam  kehidupan kenegaraan. 11
8 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1988), hlm. 683
9 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sisem Demokrasi, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2009), hlm. 208
10 Sri Soemantri Martosoewognjo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 6
11 Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, (PT Grasindo, Jakarta 1992), hlm. 15

## 3. Konsep Tentang Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah sistem dan  pemerintahan,  sistem  adalah  suatu  keseluruhan,  terdiri  dari  beberapa bagian  yang  mempunyai  hubungan  fungsional  baik  antara  bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu  menimbulkan  suatu  ketergantungan  antara  bagian-bagian  yang mengakibatnya  jika  salah  satu  bagian  tidak  bekerja  dengan  baik  akan mempengaruhi keseluruhannya. 12
Menurut  Sri  Soemantri  menyatakan  bahwa  sistem  pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif  terdapat perbedaan yang  jelas  antara  pemerintahan  presidensil  dan  sistem  pemerintahan parlementer. Masing-masing  memiliki  ciri-ciri sebagaimana diungkapkan. Pertama,  masalah  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  undang-undang dasar, memang dikalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang  pertama,  mengatakan  bahwa  yang  berlaku  sekarang  ini  sistem pemerintahan  presidensil.  Yang  kedua,  mengatakan  itu  bukan,  bahkan  ini dikatakan ada semacam campuran. 13
Sistem  pemerintahan  negara  adalah  sistem  hubungan  dan  tata  kerja antara  lembaga-lembaga  negara,  yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif. Sistem  pemerintahan  berkaitan  dengan  mekanisme  yang  dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sistem pemerintahan ini pada era demokrasi moder dapat dibagi dalam tiga kelas, tergantung pada hubungan antara organ-organ pemerintahan yang mewakili tiga fungsi yang berbeda, yaitu:  pertama,  pemerintahan  rakyat  melalui  perwakilan  dengan  sistem parlementer. Kedua, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemerintahan  kekuasaan  atau  sistem  presidensil.  Ketiga,  pemerintahan
12 Carl J. Friedrich, Man and his Government, An Empirical Theory of Politic, (New York, me  Graw Hill Book Cay, inc, 1963)
13 Sri M Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.
rakyat  melalui  perwakilan  dengan  disertai  pengawasan  langsung  oleh rakyat. 14

## II. PEMBAHASAN
Perkembangan ketatanegaraan Negara Indonesia upaya untuk mempertegas sistem    presidensil  sebagai  salah  satu  kesepakatan  dasar  saat  melakukan perubahan UUD 1945 mengalami pasang surut, hal itu dapat dilihat pada setiap pembahasan  rancangan  undang-undang  pemelihan  umum.  Partai-partai  yang berpendapat  perlunya  koalisi  sebelum  pemilihan  umum  Presiden  berusaha mempertahankan  bahkan  menaikan  ambang  batas  syarat  pencalonan  pasangan presiden  dan  wakil  presiden.  Pada  pihak  lain  ada  juga  partai-partai  yang berpendapat bahwa untuk membentuk koalisi pemerintahan yang mayoritas dalam rangka  sistem  presidensil  bias  dilakukan  setelah  presiden  terpilih.  Suatu  alasan yang sebenarnya lebih mirip sistem parlementer dan koalisi yang terbangunpun terkesan bukan karena perjuangan bersama tetapi bersifat kontraktual.
Upaya untuk mempertegas sistem presidensil melalui pembentukan koalisi sebelum  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mengahadapi  tantangan pemecahan saat  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa hakikat  UUD NRI  Tahun  1945  yang  mengatur  pemilihan  umum  menghendaki  pemilihan legislatif  dan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  haruslah  dilaksanakan secara serentak. Dengan ketentuan seperti itu maka syarat ambang batas perolehan suara atau kursi masing-masing Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan  umum  legislatif  untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden menjadi kehilangan makna karena maksud ambang batas itu adalah sebagai modal awal dukungan Presiden dan Wakil Presiden di lembaga perwakilan apabila nanti terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Menegaskan  sistem  presidensil  memang  bukan  hanya  dengan  cara membentuk koalisi pemerintahan sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang didukung Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang diperkirakan akan memperoleh mayoritas  kursi di  lembaga perwakilan. Usaha menegaskan sistem
14 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Gema Media, Yogyakarta, 1999), hlm.41
presidensil  yang  menjadi  salah  satu  kesepakatan  dasar  dalam  perubahan  UUD 1945  juga  dapat  ditempuh  melalui  proses  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur hubungan kelembagaan antara presiden dan lembaga perwakilan rakyat.
Hubungan  kelembagaan  yang  dimaksud  tersebut,  baik  hubungan  politik maupun hubungan administrasi yang materi muatannya betul-betul mencerminkan semangat dari sistem presidensil yang akan dibangun. Selain dari itu penegasan sistem presidensil juga tercermin dari pengaturan tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang harus melalui mekanisme peradilan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bangunan  politik  yang  dikehendaki  UUD  NRI  Tahun  1945  bukanlah bangunan  politik  yang  individualistik  atau  liberal  tetapi  bangunan  politik  yang mencerminkan  sifat  kolektifitas  bangsa.berkenaan  dengan  itu  UUD  NRI  Tahun 1945 mempertegas eksistensi Partai Politik sebagai institusi/kelembagaan tunggal dalam  proses  rekruitmen  calon  Presiden.  Bahkan  untuk  pemilihan  lembaga perwakilan  calonnya  harus  melalui  Partai  Politik  kecuali  untuk  keanggotaan Dewan Perwakilan  Daerah (DPD).  Dengan hak  monopoli  yang diberikan UUD NRI  Tahun  1945  kepada  Partai  Politik  untuk  menjadi  sumber  kepemimpinan bangsa  maka  dengan  sendirinya  Partai  Politik  tidak  berlebihan  bila  dianggap sebagai  bagian  dari  institusi  negara  dan  harus  ditaati.  Bahkan  dalam  beberapa aspek  dapat  dikatakan  bahwa  Partai  Politik  di  Indonesia  dengan  kewenangan begitu besar dapat diibaratkan sebagai miniatur negara.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menetapkan  bahwa  pengisian  kenggotaan  lembaga  perwakilan  rakyat  dan presiden  harus  melalui  pemilihan  umum.  Demikian  ketentuan  yang  tertuang dalam bab VII B Pasal 22E. Bersamaan dengan itu UUD NRI Tahun 1945 pula membentuk  lembaga  perwakilan  lain  yang  juga  harus  dipilih  dalam  pemilihan umum yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian institusi dalam hal ini pengisian jabatannya harus diisi melalui pemilihan umum yaitu:
(1) Lembaga  perwakilan  rakyat  mulai  dari  tingkat  nasional,  tingkat  provinsi, maupun  tingkat  kabupaten/kota  (DPR-RI,  DPRD  Provinsi,  DPRD kabupaten/kota) yang persertannya adalah Partai Politik.
(2) Lembaga perwakilan daerah (DPD) yang pesertanya adalah perorangan, serta
(3) Presiden dan Wakil Presiden yang pesertanya adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
Dalam  pemikiran  peneliti  untuk  berpendapat  bahwa  pemilihan  umum legislatif dilaksanakan lebih  awal  dan hasilnya akan menjadi  syarat  pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka mempertegas sistem  presidensil  itu.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  sistem  presidensil memang  tidak  tergantung  pada  polarisasi  politik  di  lembaga  perwakilan  rakyat baik  dalam  pembentukan  undang-undang  maupun  dalam  penyusunan  anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk koalisi.  Koalisi  pemerintahan  memang  biasa  dilakukan  sebelum  atau  sesudah pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  namun  menurut  hemat  peneliti  koalisi dengan pemerintah yang bermartabat adalah koalisi sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena koalisi seperti ini diawali dengan kesamaan visi dan misi  membangun  Negara  dilanjutkan  dengan  semangat  kerjasama  untuk memenangkan pemilihan. Koalisi pemerintahan yang dilakukan setelah pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  bukannya  tidak  boleh  tetapi  secara  moral  politik rasanya banyak masalah.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI  Tahun  1945,  yang  menegaskan  bahwa  pemilihan  umum  legislatif  dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan serentak maka instrumen mempertegas sistem presidensil melalui koalisi yang menggambarkan dukungan  awal  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menjadi  tidak  bermakna. Penyelenggaraan  pemilu  pada  dasarnya  berfungsi  memberikan  legitimasi terhadap  pemerintahan,  parlemen  dan  sistem  politik  itu  sendiri.  Politik  pada dasarnya  terhadap  apa  yang  disebut  kekuasaan.  Di  dalam  sistem  demokrasi, kuncinya adalah kewenangan sebagai kekuasaan yang sah. Hal ini bearti bahwa siapa  yang  memiliki  kekuasaan  dengan  mendapatkan  legitiminasi  dari  warga negara dapat menggunakan kekuasaan.
Penyelenggaraan pemilu sangat erat hubungannya dengan masalah mandat. Di dalam arti yang paling sederhana, mandat adalah hak yang diberikan kepada anggota pemerintah, parlemen, atau bagi pemerintah untuk mengklaimnya. Sering juga  secara  retorik  suatu  pemerintah  yang  memenangkan  pemilu  menyatakan bahwa kebijakan yang diambilnya merupakan mandat dari para pemilihnya dan mengharapkan dapat disetujui di parlemen untuk dapat dilaksanakan. Akan tetapi pada dasarnya sangat sulit untuk justifikasi bahwa kebijakan suatu partai politik merupakan  mandat  dari  pemilihannya  kecuali  partai  politik  tersebut  di  dalam kampanye menawarkan kebijakan politik yang sangat khusus.
Perdebatan  tentang  arah  demokrasi  Indonesia  sangat  beragam,  kelompok optimisme tetap menganggap bahwa demokrasi konstitusional melalui perubahan konstitusi  tetap  sangat  penting  diberlakukan,  sedangkan  pihak  lain  tuntutan adanya konstitusi baru dan pemilihan presiden secara langsung. Dalam perdebatan politik di ruang publik baik pernyataan di berbagai media massa, dua kelompok ini  yang  optimise  sangat  tinggi  meletakan  dasar-dasar  dari  demokrasi konstitusional, dan sementara kelompok yang lain berpendapat bahwa demokrasi jalanan  dalam  arti  untuk  memperjuangkan  kebebasan  dilakukan  melalui demontrasi  di  jalanan.  Dengan  bahasa  lain  yaitu  dengan  memberikan  tekanan politik melalui demontrasi.
Perdebatan  tentang  konseptualisasi  demokrasi  secara  substansi  dan prosedural, atau pemahaman tentang negara demokrasi atau negara non demokrasi difahami tidak sebagai dikotomi akan tetapi sebagai fenomena proses terwujudnya negara  demokrasi.  Konsep  demokrasi  yang  paling  minimal  prosedural  dalam demokrasi  harus  terdapat  hak-hak  substantif  dan  kebebasan.  Dengan  demikian pemisahan  dan  dikotomisasi  antara  demokrasi  prosedural  dan  demokrasi substantif  tidak  relevan.  Pemahaman  tentang  demokrasi  prosedural  untuk melaksanakan  pemilu  misalnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pemahaman demokrasi substantif, karena dalam pemahaman tetang demokrasi prosedural pun harus  di  dalamnya  terdapat  kebebasan  bagi  pemilih  untuk  memilih  (substantif berhubungan  dengan  Hak  Asasi  Manusia).  Lebih  lanjut  pemahaman  tentang pelaksanaan pemilihan umum untuk secara prosedural memilih pemimpin baik di
lembaga  eksekutif  maupun  lembaga  legislatif.  Siapa  pemimpin  yang  dipilih menjadi  demokrasi  substantif  karena  Partai  Politik  harus  memperhatikan pentingnya  tugas  konstitusi  menjadi  wakil  rakyat  maupun  Presiden.  Dalam pelaksanaan  pemilu  tersebut  untuk  memenuhi  pemahaman  tentang  demokrasi substantif harus dilaksanakan secara fair dan adil.
Kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dibatasi 5 (lima) tahun dan oleh sebab itu harus ada proses untuk penggantiannya. Pemilihan umum adalah mekanis untuk melaksanakan untuk suksesi pemerintahan tersebut. Dalam proses tersebut warga negara harus terlibat untuk menentukan siapa yang paling banyak dipilih untuk memerintah, baik di lembaga eksekutif seperti Presiden, Gubernur dan  Bupati/Walikota  maupun  di  lembaga  legislatif  yaitu  di  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Disini  melalui  tentang  perdebatan  antara majority rule dalam demokrasi langsung, atau musyawarah sesuai dengan tafsir sila  keempat  dari  Pancasila  melalui  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) dalam  memilih  Presiden.  Dengan  demikian  mekanisme  prosedural  dalam penyelenggaraan  pemilu  yaitu  bagaimana  suksesi  tersebut  dilaksanakan  harus memenuhi  persyaratan  anatara  lain  adalah  bagaimana  warga  negara  terlibat  di dalam proses suksesi  tersebut,  dan hasilnya juga  harus mengikat  warga negara. Dalam hal ini dalam kerangka untuk melaksanakan demokrasi keterwakilan yang hubungan dengan pemilihan wakil rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Apapun definisinya  demokrasi  ini  memiliki  model  untuk  melakukan  pemilihan  umum sebagai  bentuk  satu-satunya  yang  dianggap  demokrasi  untuk  melakukan pemilihan dari politik pengambilan keputusan. Pemilihan umum menjadi prosedur yang  penting  untuk  mendapatkan  nilai  yang  substantif  dalam  proses  suksesi tersebut.
Sementara  demokrasi  konstitusianal  lebih  menekankan  kepada  proses perubahan  melalui  jalur  aturan  main  politik  dan  hukum  secara  konstitusional. Dengan  demikian  proses  politik  melalui  legislatif  menjadi  sangat  penting,  oleh karena  itu  perubahan  aturan  main  dari  perubahan  Undang-Undang  Dasar  dan Undang-Undang yang menjadi aturan pelaksanaannya.
Kebebasan politik terlihat kehilangan optimisme dalam jangka waktu yang tidak  lama.  Proses  demokrastisasi  tidak  dibarengi  dengan  konsolidasi  politik, sehingga  proses  politik  terlihat  tidak  utuh  dan  setengah-setengah.  Proses perubahan  konstitusi  tidak  dilakukan  secara  menyeluruh,  di  astu  sisi  proses perubahan  yang  cukup  banyak  dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  namun  tidak dibarengi  dengan  konsolidasi  politik  untuk  visi,  misi,  arah  dan  tujuan  dari berbangsa  dan  bernegara.  Pendekatan  berbagai  konseptualisasi  tentang demokrasi,  studi  tentang  proses  demokrasi  menjadi  penting  untuk  melihat sejauhmana  proses  demokrasi  tentang  suksesi  pemerintahan  dilakukan  secara demokrasi bebas dan adil.
Penyelenggaraan  pemilu  secara  relatif  dapat  diukur  terminologi indikatornya  dengan  validitas  yang  tinggi.  Demikian  pula  data-data  yang dipergunakan juga dapat digunakan untuk melakukan formulasi untuk pendekatan perbandingan,  studi  tentang  karakteristik  dari  penyelenggaraan  pemilu  dengan multipartai dengan pemilihan secara langsung menjadi perlu ditinjau kembali.
Isu-isu Partai Politik dewasa ini sangat kompleks. Sejumlah fenomena yang terjadi antara lain: (1) Partai Politik kurang peka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat;  (2)  Terlampau  terjerat  oligarki  di  lingkaran  elit  pengurusnya, sehingga  gagal  menjadi  instrument  politik  yang  kuat  tradisi  demokrasi internalnya; (3) mengalami deideologisasi, sekedar tampil sebagai entitas politik yang  pragmatis,  terutama  apabila  ditunjukan  proses  rekruitmen  politiknya;  (4) Lemahnya tradisi transparasi dan akuntabilitas keuangan.
Melihat konteks inilah, menurut penulis Partai politik perlu dipertegas posisi dan perannya dalam konstitusi, terutama dalam konteks penguatan kelembagaan Partai  Politik  dan  sistem  kepartaian  yang  efektif.  Konsekuensinya,  apabila dimungkinkan perubahan kembali UUD NRI Tahun 1945, perlu dipertimbangkan penegasan  terhadap  eksistensi  dan  peran  Partai  Politik  dalam  konstitusi  yang mencakup: (1) Partai Politik berbadan hukum publik; (2) Dibiayai negara, dapat dibubarkan apabila tidak mampu mengelola keuangnnya secara profesional; (3) Menjamin proses demokrasi internal; dan (4) Berwenang dalam kandidasi pemilu
DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Partai Politik sebagai agen penting sosialisasi dan mobilisasi politik. Partai Politik mensosialisasi nilai dan ideologi tertentu dan memobilisasi dukungan atas nilai-nilai dan ideology tersebut. Fungsi Partai Politik meliputi: (1) Partai-partai membantu  pembentukan  pemerintahan  dan  berperan  strategis  dalam  stabilitas pemerintahan  yang  terbentu;  (2)  Partai-partai  menfasilitasi  kerjasama  antar  dua cabang  pemerintahan  legislatif  dan  eksekutif;  (3)  Paling  tidak  dalam  system kepartaian yang kompetitif, partai-partai menjadi sumber penting dari oposisi dan kritik,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pemerintahan  dalam  sebuah  debat  politik yang menjamin kebijakan pemerintah disusun secara lebih cermat dan teliti. 15
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, 16 menyebutkan empat fungsi Partai politik  di  negara  demokrasi  yaitu:  (1)  sebagai  sarana  komunikasi  politik;  (2) sebagai  sarana  sisialisasi  politik;  (3)  sebagai  sarana  rekrutmen  politik;  dan  (4) sebagai  sarana  pengantur  konflik (conflict  management). Fungsi  pertama, mengandung  fungsi-fungsi  yang  disebut  sebagai  fungsi  perwakilan,  fungsi perumusan  tujuan  dan  fungsi  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan.  Selebihnya keduanya  sama-sama  sepakat  bahwa  Partai  politik  memiliki  sosialisasi  dan mobilisasi politik dan fungsi rekruitmen politik.
Setiap  negara  demokrasi  keberadaan  Partai  politik  dan  penyelenggaraan pemilihan umum adalah suatu keniscayaan. Hal ini meruapakan konsekuensi logis dari  negara  yang  menganut  faham  demokrasi,  yang  mengakui  bahwa  rakyatlah yang berdaulat atau kedaulatan di tangan rakyat. Istilah demokrasi juga digunakan secara beragam,  kadang  digunakan untuk  menyebut  suatu  bentuk  pemerintahan dan terkadang dikonotasikan sebagai kondisi masyarakat. Di dalam suatu negara dimana  nasionalisme  menjadi  dasar  bagi  demokrasi  politik  maka  pemerintah harus  bergantung  pada  persetujuan  pihak  yang  diperintah  artinya  ekspresi persetujuan  maupun  ketidak  persetujuan  rakyat  sudah  harus  memiliki  sarana
15 Andrew Heywood, Politik, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Keempat, 2013), hlm. 398-402, Buku ini diterjemahkan dari Andrew Heywood, Politice, Palgrafe Macmillan, 4 th Edition, 2013.
16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (PT Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Revisi Cetakan Kelima, 2015), hlm 405
penyaluran  yang  nyata  dalam  pemilihan  umum,  program  Partai  Politik,  media massa dan sebagainya.

## III. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Perdebatan  tentang  konseptualisasi  demokrasi  secara  procedural  dan substantif,  atau  pemahaman  tentang  negara  demokrasi  atau  negara  non demokrasi  difahami  tidak  sebagai  dikotomi  akan  tetapi  sebagai  fenomena proses terwujudnya negara demokrasi. Konsep demokrasi yang paling minimal prosedural dalam demokrasi harus terdapat hak-hak substantif dan kebebasan. Dengan  demikian  pemisahan  dan  dikotomisasi  antara  demokrasi  prosedural dan  demokrasi  substantif  tidak  relevan.  Pemahaman  tentang  demokrasi prosedural  untuk  melaksanakan  pemilu  misalnya  tidak  dapat  dipisahkan dengan  pemahaman  demokrasi  substantif,  karena  dalam  pemahaman  tetang demokrasi prosedural pun harus di dalamnya terdapat kebebasan bagi pemilih untuk memilih (substantif berhubungan dengan Hak Asasi Manusia).

## 2. Saran
Penyelenggaraan pemilihan umum akan berlangsung sukses baik secara prosedural maupun substansi, apabila dipenuhinya undang-undang penyelengaraan  pemilihan  umum,  dimana  penetapannya  cukup  waktu  untuk dipahami  dan  ditaati,  demikian  pula  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi. KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  sebagai  penentu  keberhasilan  pemilihan  umum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Andrew Heywood, Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Keempat, 2013, hlm.  398-402,  Buku  ini  diterjemahkan  dari  Andrew  Heywood,  Politice,
Palgrafe Macmillan, 4 th Edition, 2013
B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Hukum  Tata  Negara,  Menuju  Konsolidasi  Sisem Demokrasi, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2009
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gema Media, Yogyakarta, 1999
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
Carl J. Friedrich, Man and his Government, An Empirical Theory of Politic, New York, me  Graw Hill Book Cay, inc, 1963
David  Held,  Demokrasi  dan  Tatanan  Global:  Dari  Negara  Modern  Sehingga Pemerintahan Kosmopolitan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Publishing, 2006
Koencoro  Poerbopranoto,  Sistem  Pemerintahan  Demokrasi,  Eresco,  Bandung, 1987, hlm.6 dalam Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005
Miriam  Budiardjo,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  PT  Gremedia  Pustaka  Utama, Jakarta, Edisi Revisi Cetakan Kelima, 2015
Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan  Republik Indonesia, PT  Refika Aditama, Bandung, 2012
Ni’matul  Huda,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2006
Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, PT Grasindo, Jakarta 1992 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011
Sri  Soemantri  Martosoewognjo,  Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bakti, 1989
Sri  M  Soemantri,  Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Bandung:
Alumni, 1992