## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG AKTA PERKAWINAN DI DESA GELANG RT 02 RW 06 KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER
Oleh:
Helda Mega Maya Email : heldamega07@gmail.com Universitas PGRI Argopuro Jember
Catur Yunianto Email : ycaturyunianto@gmail.com Universitas PGRI Argopuro Jember

## Abstrak
Akta  perkawinan  membuktikan  bahwa  status  pasangan  dan  anak-anak  mereka  adalah  sah, dan  bahwa  anak-anak  tersebut  adalah  ahli  waris  yang  sah  dan  telah  diberikan  status konklusif sebagai warga negara Indonesia, menjadi sangat penting. Rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  akta perkawinan  di  Desa  Gelang  Kecamata  Sumberbaru  Jember?”  Penelitian  ini  menggunakan tiga  teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini:  wawancara,  observasi,  dan wawancara.  Metode  observasi  adalah  metode  penyelidikan  dengan  cara  mengamati  secara langsung  di  lapangan.  Lokasi  sasaran  adalah  Desa  Gelang.  Kesadaran  masyarakat  relatif tinggi  di  Desa  Gelang  RT  02  RW  06  Kecamatan  Sumberbaru  Kabupaten  Jember  yang memiliki  akta  kawin.Hal  ini  terbukti  dari  jumlah  kepala  keluarga  yang  memiliki  akte perkawinan  yaitu  sebanyak  100  pasangan,  sedangkan  yang  tidak  memiliki  yaitu  sebanyak  8 pasangan.  Penyebab  di  Desa  Gelang  RT  02  RW  06  Kecamatan  Sumberbaru  Jember  tidak memiliki  dan  tidak  mengurus  kepemilikan  akta  perkawinanan  adalah  ketidak  tahuan masyarakat  atas  pentingnya  kepemilikan  akta  perkawinan,  dan  adanya  perkawinanan  siri atau perkawinan dibawah umur.
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan, Perlindungan Hukum

## Abstract
A marriage certificate proving that the status of the spouses and their children is legal, and that  the  children  are  legal  heirs  and  have  been  granted  conclusive  status  as  Indonesian citizens,  is  very  important.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  "What  is  the level  of  public  legal  awareness  regarding  marriage  certificates  in  the  Village  of  Gelang Kecamata  Sumberbaru  Jember?".  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  legal awareness of the community in the ownership of marriage certificates. The study used three research  techniques,  namely  interviews,  observation,  and  interview  methods.  The  method  of observation is done to find out through direct observation in the field. The place that is used as an object is the community in the Bracelet Village. Community awareness in the village of Bracelet  RT  02  RW  06  Sumberbaru  District,  Jember  Regency  in  the  ownership  of  marriage certificates is relatively high. This is evident from the number of heads of families who have a marriage  certificate  as  many  as  100  couples,  while  those  who  do  not  have  as  many  as  8 couples. The cause in Bracelet Village, RT 02 RW 06, Sumberbaru District, Jember, does not have and does not take care of ownership of a marriage certificate is the public's ignorance of the  importance  of  having  a  marriage  certificate,  and  the  existence  of  siri  marriages  or underage marriages.
Keywords: Legal Awareness, Marriage Certificate, Legal Protection

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  hukum yang  memberikan  kewajiban  perlindungan hukum  kepada  masyarakat,  dan  pengakuan hukum terhadap status hukum atas terjadinya  peristiwa  yang  penting  yang dialami  oleh  masyarakat  yang  ada  di Indonesia  mupun  di  luar  negeri.  Hukum juga  mengatur  masyarakat  terutama  dalam hal  UU  perkawinan  yang  sudah  ada  sejak tahun  1946.  Kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  prilaku  yang  harus  mentaati hukum  yang  diketahui  dan  menghargai hukum  terhadap  apa  yang  ada  dalam Undang-undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1
Kepemilikan  akta  perkawinan  menjadi suatu  yang  penting  dalam  kehidupan  se- bagai bukti yang autentik bahwa kita sudah melakukan  perkawinan.  dengan  adanya bukti  perkawinan  yang  jelas  maka  status kita  sah  dimata  hukum,  perkawinan dianggap  sah  apa  bila  sudah  melakukan perkawinanan dengan melakukan permohon perkawinanan  di  Kantor  Urusan  Agama maupun  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.
1 Umar Haris Sanjaya , Hukum Perkawinan  Islam di Indonesia ,  2017,  Yogyakarata  :  Grama  medika, hal. 9.
Akta  Perkawinan  sangat  penting  apa lagi  bagi  masyarakat  Desa  Gelang  dengan adanya  akta  perkawinan  mempermudah urusan  pembuatan  dokumen  pasport,  KTP, akte  kelahiran,  kartu  keluarga,  yang  di selenggarakan oleh pemerintah. Perkawinan di  usia  dini  dapat  mengeluarkan  Akta perkawinan  asalkan  pihak  orang  tua  mau melakukan  pengajuan  surat  permohon dispensasi  ke  pengadilan  sesuai  Undang- Undang  Perkawinan  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  undang-Undang No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Pasal  7  Ayat  2,  menyatakan  bahwa “Apabila penyimpangan terhadap ketentuan umur,  orang  tua  dari  pihak  pria  maupun orang  tua  dari  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan alasan  sangat  mendesak  dan  melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup ”.
Disisi lain, Adhim 2 berpendapat bahwa orang memandang perkawinan dini sebagai tanda kurangnya  motivasi dan kedewasaan, serta  masih  bergantung  secara  finansial pada  orang  tua  karena  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Per- kawinan  dini  masih  rentan  terhadap perceraian  dan  pola  asuh  anaknya  pastinya kurang  baik  karena  final  sial  kebutuhan anaknya  yang  belum  juga  terpenuhi  dan mental  ibunya  belum  siap  untuk  mengurus
2 Adhim  Fauzil,  mohammad,  dkk. Perkawinan memuliakan  Sunnah ,  2017,  Yogyakarta:  Pro-U Media, hal 18.
anaknya sehingga banyak terjadi gizi buruk bahkan  ada  yang  meninggal.  Selain  itu, perkawinan dini akan berakibat tidak punya akta  perkawinan.  maka  tidak  adanya  akta perkawinan  tidak  ada  payung  hukum  yang jelas  kepada  kedua  belah  pihak  jika dikemudian  hari  terjadi  perselingkuhan maka  tidak  ada  jaminan  hukum  maupun pembelaan dari negara karena tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah kawin.
Perkawinan dini juga berakibat terhadap keturunnya seperti pembuatan akta kelahiran  karena  status  orang  tua  atau walinya  tidak  jelas  maka  status  aktenya menjadi  anak  ibu.  Dalam  hal  pembagian hak  waris  maka  tidak  ada  kejelasan  hak waris  ke  pada  anaknya  dan  tidak  ada payung  hukum  yang  jelas  sehingga  hak waris  bisa  diambil  oleh keluarga  yang lain. Semakin  dini  melakukan  perkawinan  maka semakin rentan terhadap tingkat pendidikan yang  akan  dicapai.  perkawinan  dini  sering terjadi  pada  pola  tingkat  pendidikan  yang terputus,  bahkan  tidak  mempunyai  pen- didikan  sama  sekali.  Untuk  saat  ini,  dia memiliki  tanggung jawab baru sebagai istri dan  ibu  rumah  tangga,  atau  kepala  rumah tangga  dan  calon  ayah,  mengambil  lebih banyak  peran  dalam  menafkahi  keluarga dan  menjadi  tulang  punggung  keluarga untuk  mencari  nafkah.  Tingkat  pendidikan akan  mempengaruhi  pola  pikir  dalam melangsungkan  kehidupan  berumah  tangga dan berkeluarga.
Undang-undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  undang-Undang No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun. Kemudian  dalam  Undang-Undang  tersebut juga  diatur  bahwa  apabila  penyimpangan terhadap  ketentuan  umur,  orang  tua  dari pihak  pria  maupun  orang  tua  dari  pihak wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  dengan  melampirkan  bukti- bukti pendukung yang cukup tentang alasan yang yang mendesak.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, yang  dimaksud  dengan  anak  muda  adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Per- kawinan  dini  adalah  perkawinan  sebelum anak mencapai usia 18 tahun, yaitu sebelum anak tersebut dewasa secara fisik, fisiologis,  dan  psikologis  serta  telah memikul  tanggung  jawab  atas  perkawinan dan setiap  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut.  Perkawinan  tentunya  ada  batasan yang  harus  dipenuhi  terutama  masalah umur  yang  harus  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan  yang  sudah  ada  se- hingga  biasa  mendapatkan  surat  akta perkawinan.  Sedangkan  umurnya  yang kurang  dari  Undang-Undang  yang  sudah ditentukan maka hanya melakukan perkawinan sirri .
Dengan  banyak  perkawinan sirri yang terjadi,  seharusnya  pemerintah  berupaya memberikan  edukasi  dan  mencegah  bahwa pentingnya Akta perkawinan bagi masyarakat,  akta  perkawinan  itu  perlu  agar setiap  yang  melakukan  perkawinan  dapat payung  hukum  dari  pemerintah  agar  tidak terjadi  suatu  kerugian  dari  salah  satu  pihak yang melakukan perkawinan, ketika terjadinya  perceraian  dan  hak  asuh  anak juga  bisa  ditentukan  oleh  Pengadilan.  Akta perkawinan  juga  bisa  memberikan  payung hukum  masalah  hak  waris  terhadap  anak- nya.  Perkawinan  dini  adalah  perkawinan anak  di  bawah  umur  yang  persiapan  fisik dan  psikisnya  kurang  optimal,  di  usia  dini berakibat  tidak  baik  terhadap  kedua pasangan  jika  tidak  bisa  membangun  suatu hubungan  yang  baik. 3 Perkawinan  dini masih  kurang  secara  psikologis  karena  di usia dini masih transisi keusia yang dewasa secara mental untuk  membangun hubungan dalam  rumah  tangga  masih  penuh  dengan keegoisan  antara  pasangannya  sehingga rentan  terhadap  penceraiian  karena  secara mental  belum  siap  untuk  berkeluarga. Sedangkan  dalam  berumah  tangga  banyak yang  harus  disikapi  dengan  sikap  yang dewasa  sehingga  dalam  mengambil  ke- putusan tidak mengarah ke perceraian.
3 Muntamah,  dkk, Perkawinan  Dini  di  Indonesia , 2019,  Semarang  :  Universitas  Negeri  Semarang, hal. 54
Perkawinan sirri disebabkan  karena pergaulan  bebas,  ekonomi  orang  tua  yang mengharuskan  anaknya  melakukan  per- kawinan  dini  karena  banyak  saudaranya, banyak  beban  keluarga  dan  pengetahuan orang  tuanya  masih  awam  mengenai dampak yang akan dirasakan oleh pasangsan  yang  melakukan  perkawinan dini. Perkawinan usia dini menurut Hollean Masalah  pada  orang  tua  gadis  itu  bertanya kepada  anggota  keluarga  laki-laki  apakah mereka ingin melakukan perkawinan terhadap  anak  perempuan  mereka,  dan keluarga  gadis  itu  meminta  agar  melaukan perkawinan  kepada  anak-anak  gadis  ini, anggota  keluarga  akan  dibebaskan  dari tanggung  jawab  mereka  seperti  makanan, pakaian, dan pendidikan. 4
Perkawinan  dini  yang  terjadi  di  Desa Gelang, tidak adanya orang tuanya misalnya  orang  tuanya  merantau  keluar kota  sedangkan  anaknya  tinggal  sama neneknya,  Sehingga  pergaulannya  tidak bisa di kontrol maka orang tuanya tidak ada pilihan  lagi  selain  mengawinkan  anaknya walaupun dibawah umur.
Penelitian  ini  mengacu  pada  beberapa penelitian  sebelumnya  yang  serupa  yaitu diantaranya adalah penelitian yang dipublikasikan  berjudul  “Analisis  Akibat Hukum  Dari  Perkawinan  Di  bawah Tangan”  oleh  Budi  Prasetyo  dalam  jurnal
Ilmiah  Serat  Acitya  Vol  7  no.  1  Tahun 2018, penelitian yang berjudul “Perkawinan Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Hukum  Positif  dan  Hak  Asasi  Manusia” oleh Enik Isnaeni dalam Jurnal Independent Unisla  Vol.  2  no.  1  Tahun  2014,  dan publikasi  yang  berjudul  “  Aspek  Hukum Perkawinan  Sirri  Dan  Akibat  Hukumnya” oleh  Addin  Daniar  Syamdan  dalam  Jurnal Notarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  tentang  Akta  perkawinan  di Desa  Gelang  Kecamatan  Sumberbaru Jember?”

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  suatu  hal  yang  sangat diperlukan  dalam  pelaksanaan  sebuah penelitian.  Dikarenakan  dengan  adanya metode  tersebut  tujuan  penelitian  dapat tercapai sesuai yang diinginkan dan berhasil dengan baik. Yang mana disebutkan bahwa metode  adalah  cara  utama  untuk  mem- peroleh  data yang  diperlukan  untuk menjawab  rumusan  masalah  yang  telah ditentukan. 5 Jenis  penelitian  yang  di- gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
5 Suharsimi  Arikunto,  2009, Metodologi  Penelitian Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, hal. 90
penelitian  kualitatif  deskriptif,  metode deskriptif,  yaitu  berdasarkan  fakta-fakta yang  muncul  di  lapangan  atau  bagaimana diperlakukan, untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini. prosedur yang  dipelajari  dengan  menjelaskannya. Data  ditampilkan  sebagai  teks  dan  gambar. Sedangkan data dapat diperoleh dari naskah wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Menurut  Moleong  metode  deskripsi  ini hanya  mengungkapkan  fakta-fakta  seperti tindakan  dan  perilaku,  karena  merupakan kumpulan  kalimat  yang  secara  harfiah menggambarkan suatu masalah, situasi atau peristiwa. 6

## PEMBAHASAN
Perkawinan dilakukan oleh dua individu  yang  saling  memiliki  rasa  sayang dan  cinta  sehingga  berkeinginan  untuk tinggal bersama dengan membentuk keluarga  yang  bahagia.  Perkawinan  me- rupakan  kodrat  manusia  yaitu  dua  orang laki-laki  dan  perempuan  saling  ber- keinginan  untuk  hidup  bersama  dalam  satu atap  sebagai  suatu  keluarga.  Perkawinan dikatakan hidup bersama dengan pasangannya  dengan  tujuan  dan  keinginan mempunyai keturunan. 7
6 Lexy,  Moleong,  2003, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda Karya, hal 22
7 Faqih,  dkk,  2009, Perkawinan  Usia  Dini  dan dampaknya ,  Sumedang  :  Universitas  Padjajaran, hal 25.
Pengertian  perkawinan  ada  di  dalam Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Undang-Undang  ini  tidak hanya  mengatur  masalah  hubungan  perdata saja, akan tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan hak-hak  dasar  seorang  anak  manusia,  atau lebih  kepada  hak  asasi  manusia  yang  mana telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. 8
Dalam  UUD  yang  mengatur  tentang hak  terdapat  pada  ketentuan  pada  pasal  5 ayat  (1),  pasal  20  ayat  (1)  dan  pasal  29 Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  hak dasar  untuk  membentuk  suatu  ikatan  per- kawinan. 9 Rumusan  dari  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :
“perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ketentuan mengenai perkawinan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka ketentuan  hukum  Islam  yang  berasal  dari kitab fiqih dapat disatukan dengan
8 Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam Perundang-Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia , Airlangga  University  Press,  Surabaya,  1988,  hlm. 48.
9 Azhar  Basir, Hukum  Perkawinan ,  Gama  UPI, Yogyakarta, 1985, hlm. 31
kompilasi  hukum  Islam.  Menurut  Yahya Harahap,  mengungkapkan  bahwa  pem- bentukan  KHI  ini  merupakan  upaya  untuk membuat  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia.  Hal  ini  juga  menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. 10
Pengertian  ini  didefinisikan  sama dengan  yang  ada  dalam  ajaran  Islam,  yaitu diartikan  dengan  kesepakatan  yang  kuat antara laki-laki dan  perempuanhidup dalam suatu keluaraga yang tenterasm dan bahagia juga  penuh  rasa  kasih  sayang  yang  direstui oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Berdasarkan rumusan  perkawinan  padas  Pasal  1  UU perkawinan ada beberapa hal  yang  menjadi perhatian masyarakat : 11

## 1. Makna Ikatan Lahir dan batin
Ikatan  lahir  batin  disini  adalah  ikatan dimana  perkawinan  adalah  sebuah perjanjian  yang  didasari  dari  sisi lahiriah  dan  batiniah.  Artinya  per- kawinan  tidak  dapat  dipandang  sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian  yang  bersifat  hubungan perdata  semata,  melainkan  pada  per- kawinan harus dipandang lebih.
2. Antara laki-laki dan perempuan. Rumusan  terpenting  dalam  melakukan hubungan  perkawinan  adalah  perkawi-
10 M.yahya  Harahap,  Informasi  Materi  Kompilasi Hukum  Islam  :  Mempositifkan  abstraksi  hukum islam, Mimbar Hukum no. 5, 1992
11 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang Perkawinan , cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 8
nan  itu  sendiri  dilakukan  dan  hanya dapat terjadi antara mereka laki-laki dan perempuan  saja.  Sehingga  pasangan yang  berjenis  kelamin  sama  dilarang melakukan  hubungan  perkawinan.  Di Indonesia  bila  terjadi  perkawinan  yang dilakukan  sesame  jenis  tidak  akan mendapatkan  pengakuan  hukum  di Indonesia dikarenakan hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.
3. Suami  dan  istri  yang  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia. Hubungan  suami  istri  dalam  sebuah perkawinan  haruslah  memiliki  suatu tujuan  yang  pasti,  seorang  laki-laki  dan perempuan tidak hanya bertujuan untuk hidup  berdua  saja.  Tujuan  berumah tangga  dapat  diwujudkan  dengan  ter- bentuknya  sebuah  keluarga.  Di  Indone- sia tidak dibenarkan dan diperbiolehkan adanya  praktek  perkawinan  yang  tidak bertujuan  membentuk  keluarga,  salah satunya  yang  biasa  dikenal  dengan istilah  kawin  kontrak.  Yang  dimaksud kawin  kontrak  adalah  perkawinan  yang telah ditentukan waktu lamanya hubungan perkawinan.
4. Berdasarkan kepada Tuhan YME Kunci  sebuah  hubungan  perkawinan yang  membedakan  dengan  perjanjian yang  ada  dalam  hukum  perdata  adalah beritan  dengan  alasan  berdasarkan kepada  Tuhan  YME.  Perkawinan  yang berdasarkan kepada Tuhan YME adalah
perkawinan  artinya  perkawinan  me- rupakan  kegiatan  suci  yang  dapat  di- katakan sebgai hubungan dalam masalah keagamaan. Keyakinan manusia  yang  memiliki  agama  saja yang  dapat  memahami  bahwa  halalnya suatu hubungan lali-laki dan perempuang yang disatukan oleh agama.
Perkawinan  harus  memiliki  prinsip yang  harus  dicapai  agar  tujuan  dari  sebuah perkawinan pun akan terwujud. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah  keluarga  atau  rumah  tangga  yang abadi  berdasarkan  Ketuhanan  YME  yaitu rumah  tangga  yang sakinah,  mawadah dan rahmah , oleh karena itu semua memerlukan dasar  prinsip  yang  kuat.  Dalam  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum merumuskan  prinsip  perkawinan  secara rinci.  Hanya  ada  dalam  satu  pasal  UU Perkawinan  mengatakan  perkawinan  itu berazaskan  monogamy.  Disamping  itu  ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan mengenai prinsip perkawinan adalah prinsip untuk memilih jodoh yang tepat. 12
Pada dasarnya kesadaran hukum berkisar pada  diri  warga  masyarakat  yang menjadi factor menentukan keabsahan suatu hukum.  Pada  awalnya  adanya  kesadaran
12 Sayyid Muhammad ibn „Alwi al-maliki al-hasani, Seni  Berkeluarga  Islami,  membongkar  segudang problematikan  kehidupan  rumah  tangga  berikut solusinya, nuqthoh, Yogyakarta, 2004, hlm. 81
hukum  timbul dalam proses penerapan dari hukum  positif  yang  tertulis.Namun  dalam proses tersebut menimbulkan suatu masalah,  sehingga  muncul  ketidaksesuaian antara  dasar  keabsahan  hukum  yaitu pengendalian  sosial  dari  penguasa  dan kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan  dipatuhi  atau  tidak  dipatuhinya hukum positif tersebut. 13
Meningkatkan  kualitas  hidup  dan mengurangi  kemiskinan  di  masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekologi secara  berkelanjutan. 14 Desa  Gelang  me- rupakan  salah  satu  dari  sepuluh  desa  yang ada  di  Kecamatan  Sumberbaru  Kabupaten Jember.  Desa  ini  merupakan  desa  paling utara  dari  Kecamatan  Sumberbaru,  terletak di  bawah  Pegunungan  Algopuro  dan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
Desa Gelang adalah desa yang terletak dari  10  desa  yang  berada  di  wilayah Gunung  Gambir  dan  masuk  kewilayah Kabupaten Jember dengan ikut administrasi Kecamatan Sumberbaru merupakan
13 Neng  Hilda  Febriyanti, Kesadran  Hukum Masyarakat  Tehadap  Perkawinan  diBawah  Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan , 2021, Jurnal Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan- Universitas  Banten  Jaya:  PROPATRIA  ol.  4,  No. 1, hal 35
14 Hamid  Sarong ,Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia ,2015, Global Education Institute, Banda Aceh, hlm.81
kelurahan  yang  ada  paling  Utara  di Kecamatan Sumberbaru, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.
Wilayah  Kelurahan  Gelang  terletak  di suatu  wilayah  dataran  Gunung  Argopuro Dengan  dibagi  4  dusun  sebagai  berikut: Sebelah Utara  berbatasan  dengan  Dusun lanasan,  Sebelah . Timur  berbatasan  dengan Dusun Paci, Sebelah . Selatan  berbatasan dengan  Dusun  Krajan,  Sebelah . Barat berbatasan  dengan  Dusun  Tampingan. Pusat pemerintahan Desa Gelang terletak di Dusun  Paci/RT  001/RW  002,  sedangkan luas wilayah 1176,96 M2.
Sebagai  pelaksana  pembangunan  di desa,  partisipasi  dan  kelangsungan  sumber daya  manusia  merupakan bagian terpenting dari  keberhasilan  pelaksanaan  pembangu- nan.  Pendidikan  adalah  kunci  untuk meningkatkan  tingkat  SDM  yang  dapat berdampak  jangka  panjang  pada  pe- ningkatan  ekonomi.  Pendidikan  tinggi mendukung  program  pemerintah  untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, karena  meningkatkan  tingkat  keterampilan di masyarakat, menumbuhkan keterampilan kewirausahaan  dan  pertumbuhan  lapangan kerja baru.
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat
N o Keterangan Jumlah Prosentase 1 Buta  Huruf  Usia  10 tahun ke atas - 0 2 Umur Pra-Sekolah 2.351 29 % 3 Tingkat  pendidikan 1.286 16 i %
tidak tamat SD
4 Tamat pendidikan Sekolah Dasar 1.815 23 i % 5 Tamat pendidikan SMP/MTS 1.765 22 i % 6 Tamat pendidikan SMA/MA/SMK 545 7 i % 7 Tamat pendidikan PT/ Akademi 214 3 i % Total 5.325 100 i %
Sumber Penelitian: Kantor Desa Gelang

## Tabel 2. Tingkat kepemilikan akta peran
No Data Responden Jumlah Sumber Penelitian 1 Memiliki  Akta perkawinan 100 Wawanca ra 2 Tidak memiliki  akta perkawinan 8 Wawanca ra 3 Total 108
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas menunjukan  bawah  memiliki  akta  per- kawinan  berjumlah  100  sedangkan  yang tidak memiliki akta perkawinanan berjumlah  8  Ini  adalah  bukti  bahwa  masih banyak  orang  memiliki  akta  perkawinan  di Desa  Gelang,  pentingnya  pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dibagi beberapa macam sebagai berikut.
a. Pengetahuan  tentang  kepemilikan  akta perkawinan  dan  Undang-Undang  per- kawinan
Pengetahuan  penting  dalam  ke- pemilikan akta perkawinan karena masih ada  beberapa  yang  tidak  mengetahui pentingnya  kepemiliakan  akta  per- kawinan.  Wawancara  dengan  peneliti mengungkapkan  bahwa  mereka  tidak memiliki  akta  kawin  bernama  Reni,  dan
ditanya  tentang  pengetahuan  mereka tentang kepemilikan akta kawin berdasarkan Pasal 10 UU. Mengenai UU Perkawinan,  yang  saya  tahu  hanya pasangan yang  telah  mendaftarkan perkawinannya  di  KUA  yang  memiliki Akta Kawin. ”Pada intinya beliau kurang mengerti tentang Undan-Undang perkawinanan  yang  yang  beliau  tau bahwa yang memiliki akta perkawinanan itu  hanya  orang  yang  melakukan perkawinan di KUA saja.
Namun  berbeda  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  fitri yang  menyatakan  bahwa:”  saya  tau mengenai  pembuatan  akta  perkawinan, namun  saya  belum  memenuhi  syarat karena  Umur  saya  masih  15  tahun sehingga  saya  ditolak  oleh  KUA  untuk buat  akta  perkawinan.  Sedangkan  saya tidak  tau  tentang  surat  pengajuan dispensasi  permohonan  kepengadilan tidak  ada  informasinya  sehingga  saya hanya melakukan Perkawinan sirri .
Kesimpulannya  pada  dasarnya  ada beberapa  yang  tidak  mengetahui  tentang Undang-Undang  perkawinanan,  masih ada  beberapa  responden  atau  kepala keluarga  yang  tidak  mengetahui  tentang kepemilikan  buku  Perkawinan  atau  akta perkawinan.  Padahal  Undang-Undang perkawinan  dan  pembuatan  akta  per- kawinan  itu  sangatlah  penting  Pen- catatan perkawinanan Mendapatkan
surat  kawin  sangat  penting.  Agar  suatu perkawinan diakui oleh negara, perkawinan  itu  harus  didaftarkan  di kantor catatan sipil. 15 Hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 42  Tahun  1946.  Akta  kawin  adalah dokumen  penting  yang  membuktikan perkawinan  sah  Anda  dan  membuktikan perkawinan  Anda  dengan  pasangan Anda.  Akta  perkawinan  memiliki  nilai pembuktian  formal  karena  dinyatakan dan  disahkan  oleh  pejabat  publik  dan dicatat oleh negara.
b. Manfaat kepemilikan akta perkawinan Kepemilikan  buku  akta  kawin tunduk  pada  aturan  hukum yaitu perkawinan  yang  dicatatkan  di  KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  perkawinan  yang  tidak terdaftar  di  KUA  adalah  sah  menurut Islam  tetapi  menurut  hukum  Indonesia. di  KUA.  Wawancara  dengan  peneliti mengungkapkan  bahwa  namanya  Rika, dan  ibunya  tinggal  di  Desa  Gelang. Memiliki  itu  adalah  bukti  kawin,  tetapi saya  tidak  begitu  mengerti  tujuan memiliki akta kawin.
Namun berbeda dengan hasil wawancara  dengan  Rini,  “Saya  tidak begitu  tahu  tentang  kepemilikan  akta kawin,  tapi  setahu  saya  lebih  mudah menyimpan  dokumen  penting  dengan
15 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat, Kencana prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 50
akta  kawin.  ”Buat  akta  untuk  seorang anak."  Untuk  memahami  kepemilikan akta  kawin  itu  sendiri,  saya  tidak mengerti dan tidak tahu.”
c. Penyebabkan  tidak  memiliki  atau  tidak mengurus akta perkawinan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang saya lakukan Menyatakan faktor penyebab  tidak  punya  akta  perkawinan sebagai berikut. Menurut Tarzan: “Tidak punya  surat  akta  perkawinan  belum mempunyai  Surat  Cerai  sama  istri  yang Pertama  karena  yang  mau  mengurus surat  cerai  tidak  ada  biaya  sehingga hanya  mekawinan sirri melalui  tokoh agama  masyarakat  yang  ada  di  Desa Gelang”. Dari pernyataan tersebut bahwa pengurusan  surat  cerai  masih  mahal apalagi  letak  Desa  Gelang  yang  jauh sama  pengadilan  agama  yang  ada  di Kabupaten Jember.
Sedangkan  menurut  narasumber yang  lain  yang  pernah  mengurus  surat cerai yaitu ibu satini Warga Desa Gelang RT  02/RW  06  “dalam  Pengurusan  surat cerai  harus  Melalui  tiga  tahapan  sidang yang  harus  di  laksanakan  di  pengadilan agama Jember dengan didampingi Aparat  Desa  Gelang  Sehingga  pem- biayaannya  agak  mahal  pada  saat  itu menghabiskan  2  juta.”  Dengan  pem- biayaan  yang  mahal,  sedangkan  di  Desa Gelang masyarakat pendapatannya ekonominya  masih  rendah  sehingga
tidak  memungkinkan  untuk  mengurus surat Cerai.
Sedangkan  perkawinan Sirri di Desa Gelang  masih  marak sekali di usia yang masih dini bahkan ada yang belum lulus  sekolah  dasar  sudah  kawin,  Dari  8 Responden  yang  melakun  Perkawinan sirri ,  1  Responden  Menyatakan  faktor penyebab  tidak  punya  akta  perkawinan sebagai  berikut  Menurut  Narasumber Nita  “  Melakukan  kawin  di  usia  dini karena  ada  dorong  dari  orang  tua  untuk dikawinkan  sama  pacarnya  agar  tidak ikut ke pergaul bebas”.
Undang-undang Perkawinan Nomor 16  Tahun  2019,  Pasal  6  Ayat  1-2 “Perkawinan  harus  berdasarkan  per- setujuan  kedua  mempelai.”  Jika  anda berusia  di  bawah  21  tahun,  anda memerlukan  izin  orang  tua  untuk melakukan perkawinan. Masyarakat Desa Gelang yang tidak mempunyai akta perkawinan  pastinya  kesulitan  dalam pengurusan  administrasi  yang  di  seleng garakan  oleh  pemerintah  seperti  pem- buatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, pembuatan akta perkawinan pastinya  ada  faktor  penyebab  tidak punya akta perkawinan.
Pentingnya  akta  kawin  sebagai pengingkaran  dan  upaya  menghindari pengingkaran,  serta  implikasi  hukum perkawinan  terhadap  harta  bersama  dan hak  perkawinan.  Orang  tua  tidak  dapat
menerbitkan  akta  kelahiran  anak  tanpa akta  kawin  orang  tua.  Sulit  juga menyekolahkan  anak  tanpa  akta  ke- lahiran.  Adapun  maksud  Perkawinan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita tidak  sesuai  dengan  Bagian  1  Bagian  2 Bagian 2 Undang-Undang 1974 dan tata cara perkawinan berdasarkan PP. Sebagai pasangan suami istri yang belum kawin  yang  perkawinannya  dilakukan oleh  pemuka  agama  di  tempat  per- kawinan pada tanggal 9 September 1975 dan sah menurut hukum agama.
Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kesadaran  masyarakat  di  Desa  Gelang RT  02  RW  06  Kecamatan  Sumberbaru Jember  dalam  mengurus  kepemilikan akta perkawinan adanya anggapan bahwa  salah  satu  faktornya  yaitu  biaya yang  cukup  tinggi  dikeluarkan  sehingga mereka  tidak  mengurus  kepemilikan buku  Perkawinan  bagi  yang  sudah bercerai  sedangkan  di  Desa  Gelang masyarakat  pendapatannya  ekonominya masih  rendah  sehingga  tidak  me- mungkinkan untuk mengurus surat Cerai tersebut.  Dalam  hal  atau  peristiwa apapun  yang  memerlukan  akta  nikah sebagai  bukti.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  bagi  semua  pasangan  untuk
memiliki akta nikah, meskipun itu bukan syarat sahnya pernikahan. 16
Hal  ini  menjadi  salah  satu  alasan mengapa masyarakat menjadi lebih sadar akan  kepemilikan  akta  nikah  di  Desa Gelang,  karena  pemahaman  tentang keberadaan  hukum  masih  relatif  rendah dan maksud dan tujuan dari kepemilikan akta  nikah  tidak  dipahami.  Dikatakan bahwa  itu  adalah  satu.  RT  02  RW  06 sampai  Kecamatan  Sumberbaru  Jember. Karena masyarakat abai terhadap persoalan hukum dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Per- kawinan, diubah dengan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Hukum Perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia. Minimnya informasi atau sosialisai yang dilakukan  membuat  di  Desa  Gelang masih tidak  mengetahui  bahwa Undang- Undang  serta  kepemilikan  buku,  akta perkawinan  itu  sangat  penting  untuk kedepannya,  agara  lebih  memudahkan dalam  mengurus  dokumen  dokumen penting misalnya dokumen untuk
mrmrnuhi  kebutuhan  dasar  anak  akan terlindungi oleh undang-undang.
Salah satu penyebab tidak mengurus akta perkawinan yaitu faktor ekonomi di Desa  Gelang  yang  kawin  dibawah  umur karena banyak  saudaranya  misalnya tiga
16 Chuzaimah  T.  Yanggo,  A.  Hafiz  Anshary,  et  al, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer (1), Pusaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 50.
bersaudara  banyak  saudara  banyak beban  keluarga,  dan  pengetahuan  orang tuanya  masih  awam  Pendidikan,  apalagi tentang  Undang-Undang  Perkawinan sehingga  tidak  memperdulikan  dampak- nya  terhadap  anaknya,  dan  ada  juga karena  tidak  adanya  orang  tuanya misalnya  orang  tuanya  merantau  keluar kota  sedangkan  anaknya  tinggal  sama neneknya.  Apabila  pergaulannya  tidak bisa  dikontrol  maka  orang  tuanya  tidak ada  pilihan  lagi  selain  mengawinkan anaknya walaupun masih dibawah umur. Sehingga  hanya  kawin sirri dan  tidak dapat  akta  perkawinan  padahal  akta perkawinanan  sangat  penting.  adapun salah satu faktornya tidak mengurus akta perkawinan  yaitu  adanya  Perkawinan sirri di Desa Gelang di usia cukup umur dan  tidak  bisa  punya  akta  perkawinan karena  kurangnya  persyaratan  pem- buatan  Akta  perkawinan  yang  tidak lengkap  sehingga  tidak  bisa  mendapat- kan Akta perkawinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru  Jember  yaitu  tingkat kesadarannya terhadap akte per-
kawinanan  masih  tinggi  terbukti  108
orang  yang  saya  teliti  100  kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan dan 8 kepala keluarga yang tidak  memiliki  akta  perkawinanan. masih  banyak  warga  yang  memiliki akta  perkawinan  di  Desa  Gelang tersebut,  sehingga  tingkat  kesadaran masyarakat
dalam
membuat
kepemilikan  akta  perkawinan  masih tinggi.
2. Faktor  penyebab  tidak  memiliki  dan tidak  mengurus  kepemilikan  akta perkawinanan  di  Desa  Gelang  RT  02
RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember adalah  ketidaktahuan  masyarakat  atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan,  adanya  perkawinanan  siri, masalah  perceraian,  masalah  ekonomi, dan  kurangnya  pengetahuan  tentang Undang-Undang  perkawinan.  Faktor- faktor  itulah  yang  mempengaruhi tingkat  kesadaran  masyarakat  di  Desa Gelang  RT  02  RW  06  Kecamatan Sumberbaru  Jember  masih  ada  yang tidak mengurus suat akta Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat,
2010, Kencana prenada Media, Jakarta.
Adhim
Fauzil,
mohammad, dkk.
Perkawinan memuliakan Sunnah , 2017, Yogyakarta: Pro-U Media
Azhar  Basir, Hukum  Perkawinan, 2018, Gama UPI, Yogyakarta
Chuzaimah  T.  Yanggo,  A.  Hafiz  Anshary, et  al,  Problematika  Hukum  Islam Kontemporer (1), 1996, Pusaka Firdaus, Jakarta.
Faqih,  dkk,  2009, Perkawinan  Usia  Dini dan dampaknya, Sumedang:
Universitas Padjajaran.
Hamid  Sarong  , Hukum  Perkawinan  Islam Di Indonesia, 2015, Global Education Institute, Banda Aceh.
Lexy, Moleong, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya.
Muntamah,  dkk, Perkawinan  Dini  di Indonesia, 2019, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
M.yahya Harahap, Informasi Materi
Kompilasi Hukum Islam: Mem- positifkan  abstraksi  hukum  islam, mimbar hukum no. 5, 1992
Neng  Hilda  Febriyanti, Kesadran  Hukum Masyarakat  Tehadap  Perkawinan diBawah Umur Ditinjau dari
Undang-UndangNo.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, 2021, Jurnal Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya :
PROPATRIA ol. 4, No. 1
Sayyid  Muhammad  ibn  „Alwi  al-maliki  al- hasani, Seni  Berkeluarga  Islami,
membongkar segudang
problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya, 2004, nuqthoh, Yogyakarta.
Umar  Haris  Sanjaya, Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia, 2017, Yogyakarata: Grama medika.
Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, Pluralisme Dalam Perundang-
Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia , Airlangga University Press, Surabaya.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  Perkawinan ,  1999, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta.
Suharsimi  Arikunto,  2009, Metodologi
Penelitian  Pendidikan ,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Peraturan Undang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Kompilasi Hukum Islam

## Jurnal Ilmiah :
Budi  Prasetyo,  “Analisis  Akibat  Hukum Dari  Perkawinan  Di  bawah  Tangan” dalam  jurnal  Ilmiah  Serat  Acitya  Vol
7 no. 1 Tahun 2018,
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php
/sa/article/view/715

## Enik  Isnaeni,  “Perkawinan  Siri  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum Positif  dan  Hak  Asasi  Manusia”, dalam Jurnal Independent Unisla Vol.
2 no.
1 Tahun 2014,
http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.
php/independent/article/view/18/ 0
Addin  Daniar  Syamdan,  “  Aspek  Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya”  oleh  Addin  Daniar Syamdan  dalam  Jurnal  Notarius  Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ notarius/article/download/28897/1673 5

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis  1 Helda  Mega  Maya,  SH., MH., NIDN.  0714118602  merupakan dosen  di  Program  Studi  PPKN  Universitas PGRI  Argopuro  Jember,  SINTA  ID: 6655586,  Lulusan  S1:  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  UNEJ,  S2:  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum UNEJ
Penulis  2 Catur  Yunianto,  SH., MH., NIDN.  081506832  merupakan  dosen Program  Studi  PPKN  Universitas  PGRI Argopuro Jember, SINTA  ID: 5996660, Lulusan  S1:  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum UMS,  S2:  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum UNEJ