Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393

## PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

## Akhmad Dani
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: akhmaddani@unpal.ac.id

## Abstract
The  implementation  of  the  immigration  function  is  very  important  in  maintaining  the sovereignty  of  the  Indonesian  state.  Supervision  of  foreigners  in  Indonesia  is  carried  out  by the Immigration Office based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. One of the main activities of immigration is immigration control as contained in Articles 38, 39, 40, and 41  of  the  Immigration  Law.  Immigration  control  is  carried  out  on  Indonesian  citizens  and foreigners, in terms of: granting permits for Indonesian citizens and foreigners; entering and leaving  the  territory  of  Indonesia,  both  Indonesian  citizens  and  foreigners;  the  presence  of foreigners and the activities of foreigners. Problems that arise and are related to the political, economic,  social  and  cultural  aspects  of  society  will  greatly  affect  the  stability  of  State security. The immigration function which regulates and supervises the presence of foreigners in  Indonesia  has  a  significant  role.  Obstacles  in  the  supervision  of  foreigners  in  Indonesia include:  institutional  factors,  namely  the  organization  of  the  surveillance  activities  is  not  yet independent,  immigration  control  is  integrated  with  immigration  investigations  and immigration  actions.  There  are  also factors  in  the  lack  of  regulations  for  administrative  and operational supervision, human resources who are not able to apply an efficient and effective approach in each implementation of their main duties and functions, and the lack of facilities and infrastructure.
Keywords : immigration; supervision of foreigners

## Abstrak
Pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  sangat  penting  artinya  dalam  menjaga  kedaulatan  negara Indonesia.  Pengawasan  orang  asing  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Kantor  Imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu kegiatan pokok  keimigrasian  adalah  pengawasan  keimigrasian  yang  terdapat  dalam  Pasal  38,  39,  40, dan  41  Undang-Undang  Keimigrasian.  Pengawasan  keimigrasian  dilakukan  terhadap  warga negara  Indonesia  dan  orang  asing,  dalam  hal:  pemberian  perizinan  terhadap  warga  negara Indonesia  dan  orang  asing;  masuk  dan  keluar  di  wilayah  Indonesia,  baik  warga  negara Indonesia  maupun  orang  asing;  keberadaan  orang  asing  dan  kegiatan  orang  asing. Permasalahan  yang  timbul  dan  berkaitan  dengan  aspek  politis,  ekonomis,  sosial,  dan  budaya pada  masyarakat  akan  sangat  berpengaruh  pada  stabilitas  keamanan  Negara.  Fungsi keimigrasian  yang  mengatur  serta  mengawasi  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia  memiliki peran yang signifikan. Hambatan dalam pengawasan orang asing di Indonesia meliputi:  faktor kelembagaan,  yakni  organisasi  pada  kegiatan  pengawasan  belum  mandiri,  pengawasan keimigrasian  dijadikan  satu  dengan  penyidikan  keimigrasian  dan  tindakan  keimigrasian. Terdapat juga faktor perangkat peraturan untuk pengawasan administrasi dan operasional yang kurang,  sumber  daya  manusia  yang  kurang  mampu  mengaplikasikan  pendekatan  efisien  dan efektivitas  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  serta  masih  kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
Kata kunci: imigrasi; pengawasan orang asing

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  fungsi  keimigrasian sangat  penting  artinya  dalam  menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat  Indonesia  adalah  negara kepulauan  terbesar  di  dunia  yang mempunyai; 34 wilayah/provinsi, 17.508 pulau.  Kepulauan  Indonesia  terbentang antara  6  derajat  garis  lintang  utara sampai  11  derajat  garis  lintang  selatan, dan  dari  9  benua  Asia  dan  Australia/ Oceania.  Posisi  strategis  Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik  kebudayaan,  sosial,  politik, dan ekonomi.
Paradigma  lama  melihat  esensi keimigrasian  sebatas  hal  ihwal  orang asing  sehingga  muncul  pendapat  seolah- olah masalah keimigrasian sebatas masalah  yang  berporos  pada  atau  paling tidak  bertalian  dengan  negara  asing. Sebaliknya,  paradigma  baru  melihat bahwa keimigrasian itu multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional  maupun  internasional.  Hal  ini lebih  disebabkan  karena  dunia  telah menjadi  semakin  “kecil”  dan  bahwa subjek  masalah  keimigrasian  adalah manusia  yang  bersifat  dinamis.  Hal  itu dapat  dijelaskan  dalam  uraian  sebagai berikut:
a. Bidang Politik
Sebagai bagian dari sistem hukum  administrasi  negara,  hukum keimigrasian  sering  disertai  dengan sanksi  pidana  yang  kadangkala  terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang, hukum Keimigrasian mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena  segalanya  bergantung  pada  cara memandang  fungsi  keimigrasian  itu.  Di bidang politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional,  disisi  lain  hak  seseorang untuk  melintasi  batas  negara  dan bertempat  tinggal  disuatu  negara  dilihat sebagai hak asasi manusia. Pada politik  suatu  negara,  seperti  yang menyangkut  masalah  sentimen  ras, agama,  serta  faktor  lain  yang  berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan di dalam suatu negara.
b. Bidang Ekonomi
Di  bidang  ekonomi  tampak  jelas sekali  kaitan  fungsi  imigrasi  dalam rangka melaksanakan politik perekonomian  suatu  negara.  Hal  itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
perkembangan perekonomian global yang  ditandai  dengan  peningkatan  arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja,  mengalirkan  teknologi  baru,  dan akan meningkatkan arus manusia kekawasan  tersebut,  atau  dengan  kata lain,  kemana  investasi  ditanam  kesana pula  arus  manusia  mengikutinya.  Di dalam  kaitan  ini  sangatlah  jelas  bahwa jasa keimigrasian suatu negara merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan
dari
kepentingan ekonominya.
Pemberian fasilitas jasa keimigrasian,  seperti  pemberian  izin masuk, izin masuk kembali ( re- entrypermit ),  izin  masuk  beberapa  kali perjalanan  ( multipe  re-entry  permit ), serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah,  izin  kunjungan,  izin  tinggal terbatas,  izin  tinggal  tetap)  merupakan bagian  dari  infrastuktur  perekonomian. Begitu  pula  dengan  aspek  pengawasan orang  asing,  termasuk  pembatasan  yang diberlakukan terhadap orang asing untuk memperoleh izin masuk atau izin tinggal di  suatu  negara  baik  sebagai  pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan  untuk  melindungi  warga negaranya  dari  sisi  perekonomian  dalam menghadapi persaingan hidup.
c. Bidang Sosial Budaya
Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan  mempunyai  dampak,  baik  yang bersifat  positif  maupun  negatif  pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh  sosial  dan  budaya  terjadi karena  interaksi  diantara  mereka,  baik dilingkungan pendatang maupun penerima,  untuk  tetap  menjaga  kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian melalui  kebijakan  yang  diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud diatas. Sebagai contoh: terjadinya peningkatan jumlah pengungsi Afganistan  yang  masuk  ke  Indonesia beberapa  waktu  yang  lalu,  sedikit banyak  telah  mempengaruhi  kondisi sosial  dan  budaya  penduduk  Indonesia yang tinggal disekitar tempat penampungan orang Afganistan tersebut. Beberapa  hal  terjadi,  misalnya  konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk  lokal  yang  berdampak  pula pada status kewarganegaraan anak mereka. Serta pertikaian akibat kecemburuan  sosial  dari  kelompok kepada kelompok lain.
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
d. Bidang Keamanan
Permasalahan  yang  timbul  dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis,  sosial,  dan  budaya  pada masyarakat  akan  sangat  berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut.  Fungsi  keimigrasian  yang mengatur  serta  mengawasi  keberadaan orang  asing  di  negara  tersebut  akan memiliki  peran  yang  signifikan.  Secara universal  imigrasi  dijadikan  sebagai ‘penjuru’  ( vocal  point ).  Sebagai  contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengawasi kejahatan terorganisasi lintas negara,  harus  dapat  menjangkau  juga bidang  lain  seperti;  Politik,  Ekonomi, Sosial,  dan  Budaya,  baik  yang  berskala nasional, Regional, maupun Internasional.  Oleh  karena  itu  kebijakan Keimigrasian  mempunyai  keterkaitan substansial  yang  berdampak  beruntun ( Multipliereffecty ).
e. Bidang Kependudukan
Demikian  pula  kependudukan yang  merupakan  salah  satu  gatra  di dalam  konsep  pertahanan  nasional. Kependudukan  merupakan  aset  bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dengan  kondisi  politis,  ekonomi,  sosial, budaya,  serta  keamanan  nasional.  Isu SARA  sering  menjadi  pemicu  stabilitas
keamanan  yang  berkaitan  erat  atau berdampak pada situasi perekonomian. 1
Setiap  negara  berwenang  untuk mengizinkan  atau  melarang  seseorang untuk  masuk  maupun  keluar  suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal  tersebut  keberadaan  peraturan keimigrasian  merupakan  atribut  yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan,  dan  setiap  orang  asing memasuki  wilayah  suatu  negara  akan tunduk  pada  hukum  negara  tersebut sebagaimana  halnya  warga  negara  itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  sebagai landasan utama pengaturan keimigrasian Republik  Indonesia  mengatur  instrumen kedaulatan  yang  meliputi  dua  aspek yaitu:
a. Pertama , mengatur  aspek  lalu  lintas orang antar negara; dan
b. kedua, mengatur hal-hal yang menyangkut pengawasan orang asing,  baik  terhadap  masuk  dan keluarnya maupun pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.
1 M.  Imam  Santoso ,  Perspektif  Imigrasi  Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional (Jakarta: UI Press).
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian menyatakan bahwa:
1. Pengawasan  terhadap  orang  asing  di Indonesia meliputi:
a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
b. keberadaan  serta  kegiatan  orang asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk  kelancaran  dan  ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran
orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia.
Untuk mengatur berbagai macam warga  negara  asing  yang  keluar  dan masuk  ke  wilayah  Indonesia,  kebijakan pemerintah  di  bidang  keimigrasian menganut prinsip “ selective policy ” yaitu suatu  kebijakan  yang  dapat  memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat, bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia yang  tidak  membahayakan  keamanan dan  ketertiban,  serta  tidak  bermusuhan baik  terhadap  rakyat,  maupun  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  yang  diizinkan  masuk dan  ke  luar  wilayah  Indonesia,  yang pada  prinsipnya  masuk  dan  beradanya orang  asing  di  Indonesia  adalah  dalam rangka  tujuan  pencapaian  kesejahteraan bagi rakyat/bangsa Indonesia, dan
terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban. 2
Untuk  itu  perlu  ada  pengaturan  dan batasan  berupa  perizinan  yang  diberikan kepada  orang  asing  apabila  hendak tinggal di Indonesia.
Politik hukum keimigrasian tersebut  menjadi  dasar  pemikiran  yang utama  terhadap  kebijakan  yang  terkait dengan kemigrasian. Pada zaman pemerintahan  Kolonial  Hindia  Belanda dikenal  politik/kebijakan  pintu  terbuka ( open  door  policy )  yang  kemudian dengan proklamasi kemerdekaan, politik hukum Keimigrasian Republik Indonesia berubah  menjadi  kebijakan  selektif. Implementasi  kebijakan  selektif  tersebut menempatkan  kebijakan  keimigrasian dalam  keseimbangan  antara  pendekatan kesejahteraan  ( prosperity  approach )  dan pendekatan keamanan ( security approach ). 3

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  pengawasan  orang asing  yang  dilaksanakan  oleh Kantor Imigrasi menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011
2 M.  Manulang, Dasar-dasar  Manageman (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).
3 Ajat  Sudrajat  Havid, Formalitas  Keimigrasian Dalam  Perspektif  Sejarah (Jakarta:  Direktorat Jenderal  Imigrasi,  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, 2008).
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
Salah satu kegiatan pokok
keimigrasian adalah pengawasan
keimigrasian sebagaimana tersirat dalam Pasal 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  Pengawasan  keimigrasian dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing, dalam hal:
1. Pemberian perizinan, terhadap warga negara Indonesia dan orang asing;
2. Masuk dan keluar wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing;
3. Keberadaan orang asing;
4. Kegiatan orang asing.
Keberadaan  orang  asing  di  suatu negara  menjadi  tanggung  jawab  dari negara  dimana  orang  asing  itu  berada, sedang  negara  dari  orang  asing  tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi  warganya  yang  berada  di negara  lain.  Negara  dimana  orang  asing berada,  selain  mempunyai  kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya,  juga  wajib  melakukan pengawasan  terhadap  orang  asing  yang berada di negaranya. 4
Orang asing yang berada di suatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:
4 Purnadi  Purbcaraka, Penerapan  Disiplin Hukum  dan  Filsafat  Hukum  bagi  Pendidikan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1987).
1. aspek keberadaannya atau izin tinggalnya;
2. aspek  kegiatannya  selama  berada  di negara tersebut.
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, bahwa pengawasan orang asing  meliputi aspek  yang  menyangkut  keberadaannya dan  kegiatannya,  yaitu  suatu  proses kegiatan  di  bidang  keimigrasian  yang mengumpulkan  data  dan  informasi, menganalisa  dan  menentukan  apakah keberadaan  orang  asing  sejak  masuknya di  wilayah  Indonesia  dan  kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku  baginya.  Norma-norma  yang  di berlakukan bagi orang asing di Indonesia antara  lain  norma  hukum  yang  berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku,  seperti  yang  menyangkut  izin keberadaannya  (izin  keimigrasian),  izin kegiatannya  seperti  yang  menyangkut ketenagakerjaan,  mengikuti  pendidikan, mengadakan  penelitian  dan  sebagainya. Selain  itu  juga  norma-norma  yang menyangkut  norma  agama  dan  sosial budaya  lainnya,  seperti  norma  agama, kebudayaan,  adat  istiadat  yang  berlaku di Indonesia.
Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
orang  asing  yang  bersangkutan  akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku,  baik  yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan keimigrasian.
Menurut Pasal 38 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian,  Pengawasan  Orang  Asing di Indonesia meliputi:
1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan  serta  kegiatan  orang asing di wilayah Indonesia.
Pengawasan  terhadap  masuk  dan keluarnya  orang  ke  dan  dari  wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di 'Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang  dilakukan  orang  asing  yang  akan masuk  ke  wilayah  Indonesia,  Pejabat Imigrasi akan  menolak  memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia,  melalui  alat  angkut  yang membawanya  dan  kepada  penanggung jawab  alat  angkut  diperintahkan  untuk membawa  kembali  orang  asing  tersebut untuk  membawa  kembali  orang  asing tersebut  kenegara  asalnya  atau  ketempat pemberangkatan  terakhir  dengan  alat angkut yang lain atas jaminan
penanggung  jawab  alat  angkut  yang membawanya  ke  wilayah  Indonesia. 5
Terhadap  orang  asing yang  akan meninggalkan  Indonesia,  jika  didapati adanya  penyimpangan  atau  pelanggaran pada pemeriksaan imigrasi, maka keberangkatannya  dapat  dibatalkan  dan akan di proses sesuai dengan pelanggaran  yang  dilakukannya  dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang  diberikan  oleh  Pejabat  Imigrasi, baik  yang  berupa  Min  yang  diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  atau  di  Kantor Imigrasi.  Pengawasan  ini  merupakan pengawasan  yang  bersifat  administratif dengan  data  yang  lengkap  yang  berada di imigrasi.
Pengawasan  terhadap  kegiatan orang  asing  akan  menyangkut  Badan atau  Instansi  terkait  yang  mempunyai tugas  melakukan  pengawasan  orang asing  seperti  Departemen  Tenaga  Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  dan  Badan  atau  Instansi lainnya  yang  dapat  dilakukan  melalui
5 Moh.  Arif, Keimigrasian  di  Indonesia  Suatu Pengantar (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997).
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
Tim  Koordinasi  Pengawasan  Orang Asing.
Tindak lanjut dari dari pengawasan  terhadap  keberadaan  dan kegiatan  orang  asing  akan  dikenakan Tindakan  baik  dengan  melalui  proses peradilan  atau  Tindakan  Keimigrasian non justisial.
Pengawasan  terhadap  orang  asing dilakukan dengan cara:
1. Pengawasan  Administrasi,  adalah
Pengawasan yang dilaksanakan dengan mengunakan
data
administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, seperti; melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat atau dokumen  berupa:  Surat  Perjalanan Republik  Indonesia  atau  Surat Perjalanan negara asing, surat rekomendasi  instansi  terkait,  surat sponsor,  surat  pernyataan,  E/D Card,  register,  kartu  pengawasan, formulir,  daftar  penumpang,  dan surat lain serta melakukan pengelolaan data keimigrasian.
Sehingga jika
terjadi
penyimpangan,  dapat  mengambil langkah  penindakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan  Koordinatif,  adalah pengawasan  terhadap  orang  asing
oleh  beberapa  instansi  yang  terkait dalam pengawasan, dengan melakukan  kegiatan  penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan atau pemantauan adalah melakukan serangkaian kegiatan wawancara, interogasi,
pengamatan, pembuntutan, penyusupan dan penggunaan informan  dalam  mendeteksi  atau mengawasi  sasaran,  baik  orang, benda maupun bangunan. Pengawasan  koordinatif  dilakukan secara  bertingkat;  di  tingkat  pusat dipimpin  oleh  Menteri  Kehakiman atau  Direktur  Jenderal  Imigrasi,  di tingkat provinsi oleh Kantor Wilayah  Departemen  Kehakiman atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk olehnya dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya  oleh  Kepala Kantor Imigrasi di daerah.
3. Pengawasan  di  tempat,  adalah dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama  dengan  instansi  terkait secara  koordinatif,  dengan  cara mendatangi  tempat-tempat  yang diduga  terjadi  pelanggaran  atau penyimpangan yang dilakukan orang  asing,  baik  yang  meyangkut keberadaannya ataupun yang
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
menyangkut  kegiatannya  selama berada di wilayah Indonesia.
Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan  visa,  ketika  masuk  wilayah Indonesia  melalui  pemeriksaan  imigrasi di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  baik terhadap  izin  keberadaannya,  maupun kegiatannya  selama  berada  di  wilayah Indonesia.
B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Lingkup tugas dan fungsi keimigrasian  ada  di  berbagai  bidang seperti  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, keamanan, dan kependudukan (multidemensional). Dalam konteks lalu- lintas  dan  mobilitas  manusia  yang semakin  meningkat,  peran  dan  fungsi imigrasi  menjadi  bagian  yang  paling penting dan strategis di Indonesia sampai ke  luar  wilayah  negara.  Hal  ini  bukan merupakan tugas yang mudah mengingat hambatan-hambatan  seperti  posisi  posisi geografis  wilayah  Republik  Indonesia yang diapit oleh dua Samudera, Indonesia  dan  Pasifik;  dan  dua  Benua, Asia  dan  Australia;  serta  merupakan negara  kepulauan  yang  terdiri  dari beribu-ribu pulau memang cukup mendorong pertambahan kehadiran
orang  asing  di  Indonesia  setiap  tahun. Namun,  posisi  geografis  seperti  ini mengandung kerawanan karena demikian  banyak  pintu  masuk  dan  ke luar  di  kawasan  perbatasan,  baik  di lautan  maupun  daratan.  Padahal  tidak  di semua  pintu  masuk  dan  ke  luar ditempatkan  petugas  imigrasi.  Fungsi pengawasan  fisik  di  pintu  masuk  dan keloar resmi yang sedemikian banyaknya  tidak  dapat  dilaksanakan seoptimal  mungkin.  Akibatnya  baik  itu warga  negara  Indonesia  maupun  warga negara  asing  yang  beritikad  tidak  baik dapat  saja  lolos  keluar  atau  masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi.
Pelaksanaan pengawasan terhadap  orang  asing  di  wilayah  Kantor Imigrasi,  masih  ada  hambatan  dalam pelaksanaanya  yang  di  sebabkan  oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a) Kelembagaan, organisasi yang mewadahi dari pada kegiatan pengawasan  belum  mandiri  atau berdiri  sendiri, terpisah dari kegiatan lain.
b) Pendidikan,  kualitas  sumber  daya manusia Imigrasi di bidang pengawasan  atau  intelijen,  masih belum  setara  dengan  sifat  dan kompleksitas tugas pengawasan keimigrasian.
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
c) Sarana  Pengawasan,  meliputi  segala sarana yang mendukung lebih berhasil tugas pengawasan administrasi maupun operasional keimigrasian, meliputi:
1) kelengkapan administrasi, meliputi  blanko-blanko  formulir, register,  surat  perintah  tugas, surat  laporan  pelaksanaan  tugas, statistik  pengawasan,  kartu tanda anggota,  peta  wilayah  kerja satuan imigrasi;
2) sistem jaringan informasi pengawasan keimigrasian terpadu dan terpusat,  antara  Kantor  Imigrasi, Kantor  Wilayah,  dan  Direktorat
Jenderal Imigrasi;
3) dana operasional;
4) senjata api;
5) alat  potret  (kamera)  dan  alat teropong;
6) alat perekam suara (tape recorder);
7) alat  ketik  seperti  mesin  tik  dan komputer;
8) alat komunikasi;
9) alat transportasi;
10) alat penyadap;
11) saran  pendukung  pengawasan keimigrasian lain.
d) Kesadaran hukum masyarakat, bahan keterangan  atau  informasi  diperoleh melalui  koordinasi  instansi  terkait, ditemukan  sendiri,  media  masa maupun masyarakat. Sumber informasi utama adalah dari masyarakat,  oleh  karena  masyarakat
bersentuhan langsung dengan sasaran pengawasan.  Bila  kesadaran  hukum masyarakat  kurang,  sulit  diharapkan bantuan  laporan  atau  informasi, tetapi  sebaliknya  jika  kesadaran hukum  masyarakat  tinggi,  tanpa diminta dan dipanggil dengan kesadarannya  akan  melapor  dan memberikan  segala  keterangan  yang diperlukan dalarn rangka pengawasan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Pelaksanaan
pengawasan
terhadap  orang  asing  di  wilayah  Kantor Imigrasi  berdasarkan  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian meliputi
Pemberian
Perizinan  tempat  tinggal  Orang  asing didalam Negara RI, Pemantauan terhadap  warga  negara  Indonesia  dan orang  asing  Masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia,  baik  warga  negara  Indonesia maupun  orang  asing,  Keberadaan  orang asing dan Kegiatan orang asing di dalam negara Indonesia.
Faktor-faktor  penghambat dalam Pengawasan  orang  asing  diantaranya meliputi; faktor kelembagaan, organisasi  yang  mewadahi  dari  pada
Akhmad  Dani,  Pengawasan  Orang  Asing  Menurut  Undang-Undang  Keimigrasian  di  Indonesia,  Halaman 383-393
kegiatan  pengawasan  belum  mandiri atau  berdiri  sendiri,  bahwa  pengawasan keimigrasian  dijadikan  satu  dengan penyidikan  keimigrasian  dan  tindakan keimigrasian;  Perangkat  peraturan  untuk pengawasan administrasi dan operasional  yang  kurang,  sumber  daya manusia yang kurang mampu mengaplikasikan  pendekatan  efisien  dan efektivitas  dalam  setiap  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya,  serta  sarana dan  prasana  yang  kurang,  seperti kendaraan operasional, dana operasional, komputerisasi, fasilitas gedung kantor.

## B. Rekomendasi
Merekomendasikan untuk
mewujudkan kebijakan penegakan hukum keimigrasian  yang sesuai dengan perkembangan dan kepentingan  nasional di masa datang, dengan:
1. Peningkatkan  efektifitas  penegakan hukum keimigrasian diperlukan
suatu  struktur  organisasi  penegakan hukum yang secara hirarkis memiliki rentang pengendalian, tanggung jawab,  pengawasan  secara  langsung terhadap  proses  penegakan  hukum dilapangan.
2. Selain itu disarankan agar pendidikan  dan  pelatihan  personil imigrasi  lebih  diintensifkan,  selain
untuk  memahami  substansi  yang lebih  manusiawi  yang  berlandaskan nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  dan pelaksanan Good  Governance dan Clean  Governance serta  diikuti dengan  peningkatan  kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberikan punishtment and reward. Kumudian  disarankan  agar  dalam merekrut tenaga personil dipertimbangan  dari  kemampuan, penguasaan teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajat Sudrajat Havid. Formalitas Keimigrasian  Dalam  Perspektif Sejarah . Jakarta: Direktorat Jenderal  Imigrasi,  Departemen
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, 2008.
M.  Imam  Santoso. Perspektif  Imigrasi
Dalam  Pembangunan  Ekonomi dan Ketahanan
Nasional . Jakarta: UI Press. M. Manulang. Dasar-dasar Manageman . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
Moh.  Arif. Keimigrasian  di  Indonesia Suatu Pengantar . Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997 . Purnadi Purbacaraka. Penerapan
Disiplin  Hukum  dan  Filsafat Hukum  bagi  Pendidikan  Hukum . Jakarta: Rajawali, 1987.