## PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN TERHADAP AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Immigration Perspective on Foreign Expert in Indonesian Law of Criminal Procedure
Prima Setiawan
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Jl. Merpati Blok B 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat Prima.xvi@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Hukum Acara  Pidana  merupakan  hukum  formal  yang  di  dalamnya  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang bagaimana  suatu  proses  beracara  dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana.  Proses  pembuktian sebagaimana alat bukti dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk  dan  Keterangan  Terdakwa.  Keterangan  Ahli memiliki  peranan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  baik  pada  tingkat  penyidikan  sampai  pada pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Dalam pelaksanannya, seorang ahli dapat berkewarganegaraan asing.  Pendekatan  normatif-empiris  dengan  metode  penelitian  hukum  terhadap  instrumen  hukum  yang ada  dilakukan  untuk  menjelaskan  bagaimana  perspektif  keimigrasian  terhadap  ahli  yang berkewarganegaraan  asing.  Ahli  yang  berkewarganegaraan  asing  tentunya  harus  mematuhi  ketentuan izin  tinggal  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Keimigrasian,  meskipun  pada  prinsipnya perbuatan  seseorang  dalam  memberikan  keterangan  sebagai  ahli  merupakan  perintah  negara  dalam rangka  menegakkan  hukum  seadil-adilnya.  Namun  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  serta  dengan  tidak melanggar ketentuan keimigrasian bagi ahli yang berkewarganegaraan asing, penulis memberikan saran agar para penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim dan penasehat hukum mengetahui dan memahami  ketentuan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang  berkegiatan  sebagai  ahli  dalam  acara pemeriksaan yang dilakukan.
Kata Kunci: Orang Asing, Keterangan Ahli, Keimigrasian

## Abstract
The  implementation  of  criminal  law  enforcement  in  Indonesia  is  based  on  criminal  procedural  law. Criminal  Procedure  Law  is  a  formal  law  that  is  in  the  regulations  regarding  the  provisions  of  the  legal process.  Proof  processes  as  the  legal  means  of  proof  based  on  Law  Number  8  of  1981  shall  be Witnesses  Testimony,  Expert  Testimony,  a  Document,  an  Indication  and  Accused  Testimony.  Expert testimony has an important role in the Proof processes both from the level of investigation to the trial by the judge. In doing so, an expert can be a foreign national. Normative-empirical research by the method of  legal  research  on  legal  instruments  conducted  to  explain  how the  immigration  perspective  of  experts who  are  foreign  citizens.  Experts  who  are  citizens  of  foreign  countries  must  have  a  residence  permit stipulated in the Immigration Act, even though, it is a state order for someone who gives testimony as an expert  in  order  to  uphold  the  law  as  fairly  as  possible.  To  achieve  this,  as  well  as  by  not  violating  the immigration provisions for  experts who are foreigner, the authors provide advice for law enforcers, both investigators,  public  prosecutors,  judges  and  legal  counsel  to  know  and  understand  the  immigration provisions that applied to foreigners as the experts in law enforcement process.
Keywords: Foreigners, Expert Testimony, Immigration

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Sebagai  negara  hukum, kekuasaan  negara  terhadap  masyarakat  harus dijalankan  atas  dasar  hukum  yang  baik  dan adil.  Terhadap  perbuatan  yang  diancamkan pidana,  telah  terdapat  hukum  materil  dan hukum formil yang mengatur bagaimana hukum materil tersebut dijalankan.
Hukum materil yang mengatur mengenai  perbuatan  yang  diancamkan  pidana terdapat  pada  Kitab  Undang  -Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan  pada  Undang-Undang yang  mengatur  ketentuan  pidana  khusus lainnya. Dalam pelaksanaannya, hukum materil tersebut  dijalankan  berdasarkan  hukum  formil sebagaimana  menurut  Moelyanto,  pengertian hukum  formil  (hukum  acara)  adalah  hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil  (hukum  pidana),  sedangkan  hukum acara  pidana  (hukum  pidana  formil)  adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum pidana materil. 1
Dalam  penegakan hukum pidana, pembuktian  merupakan  titik  sentral  sebagaimana pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  pengadilan. 2
Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  menurut undang-undang secara negatif ( Negatief Wettelijke  Bewijs  Theorie ). 3 Sistem  Pembuktian tersebut  menghendaki  terhadap  tersangka  atau terdakwa  tidak  dibebani  beban  pembuktian 4 karena asas praduga tidak bersalah ( presumption of  innocene )  berlaku  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.
Pelaksanaan
pembuktian untuk menjatuhkan  pidana  telah  diatur  dalam  Hukum Acara  Pidana  yang  dilaksakan  dengan  paling sedikit  dua  alat  bukti  yang  sah  dari  beberapa alat bukti berupa:
1.  Keterangan Saksi;
2.  Keterangan Ahli;
3.  Surat;
1 Moelyanto, Hukum  Acara  Pidana,  Bagian Pertama,  Seksi  Kepidanaan ,  (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1987) Hlm. 1.
2 Teuku  Hendra  Gunawan,  Dahlan  Ali,  M.  Nur Rasyid, Kedudukan  Kesaksian  Polisi Penangkap  dalam Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkoba (Syiah  Kuala  Law Jurnal:  Vol.  3,  No.  1  April  2019)  Hlm. 123.
3 Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian  Terbalik  dan  Tantangannya ,  (Jurnal Legislasi Indonesia: Vol.8 No. 2 Juni 2011) Hlm. 268.

## 4.  Petunjuk;
5.  Keterangan Terdakwa. 5
Kewajiban pelaksanaan pembuktian dilakukan oleh penegak hukum yang melaksanakannya  dalam  setiap  tingkatan. Pengumpulan  Alat  Bukti  dilakukan  dalam proses  penyelidikan  dan  penyidikan  suatu perkara.  Penelitian  alat  bukti  berkas  perkara dan  penuntutan  dakwaan  dilakukan  oleh  jaksa penuntut  umum  dalam  persidangan.  Sehingga berdasarkan  prinsip  umum  pembuktian,  siapa yang  mendakwakan  sesuatu in  casu jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan  tentang  kebenaran  apa  yang didakwakan. 6
Dalam  pelaksanaannya  di  persidangan, jaksa  penuntut  umum  akan  menghadirkan paling  sedikit  dua  alat  bukti  serta  barang  bukti untuk  mendakwakan  suatu  perkara.  Tidak semua  barang  bukti  akan  dapat  langsung dipahami oleh para penegak hukum, baik jaksa ataupun hakim yang mengadili. Keterangan ahli merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk menjelaskan  hubungan  antara  barang  bukti dengan suatu kasus tindak pidana. 7
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHP)  tidak  mengatur  secara  khusus mengenai  kriteria  ahli.  Keterangan  ahli  sebagai alat  bukti  hanya  dijabarkan  sebagai  keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga  membuat  terang  suatu  perkara  pidana guna  kepentingan  pemeriksaan. 8 Tidak  dapat dipungkiri,
seorang ahli dapat berkewarganegaraan
asing atau dapat didatangkan  dari  luar  negeri  untuk  memberi keterangan  dengan  keahlian  khususnya  guna membuat terang suatu perkara pidana.
Terkait dengan ahli yang berkewarganegaraan asing, pada bulan September tahun 2017, tim penasehat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso
menghadirkan ONG BENG BENG, seorang ahli patologi forensik berkewarganegaraan Australia
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 66.
5 Ibid , Pasal 183 - 184.
6 Supriyadi Widodo Eddyono, Op. Cit . hlm. 269.
7 R.  Soeparmono, Keterangan  Ahli  & Visum  Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 64.
8 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28.
dalam  persidangan  tindak  pidana  pembunuhan berencana pasal 340
KUHP. 9 Dalam persidangan  tersebut,  ONG  BENG  BENG merupakan saksi a de charge (yang meringankan) terdakwa dan memberikan keterangan  bahwa  erosi  atau  pengikisan  pada lambung  korban  bukan  karena  zat  sianida, melainkan  karena  jenazah  sudah  diformalin. 10 Selain itu, tim penasehat hukum terdakwa juga mendatangkan 2 (dua) ahli
berkewarganegaraan asing lainnya yaitu Michael  Robertson  seorang  ahli  toksikologi Universitas  Monash  Australia  dan  Richard Byron  Collins  seorang  ahli  patologi  forensik Universitas Monash Australia. 11
Dari  ketiga  ahli  tersebut,  terhadap  Ong Beng  Beng  dikenakan  tindakan  administratif keimigrasian  berupa  pendeportasian  disertai penangkalan karena Ong Beng Beng menggunakan  bebas  visa  kunjungan  (BVK)  dan melakukan  kegiatan  sebagai  ahli. 12 Ong  Beng Beng  melakukan  penyalahgunaan  visa  dan  izin tinggal  sebagaimana  pasal  122  huruf  a  Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian dengan melakukan kegiatan sebagai  ahli,  dan  kemudian  disampaikan  oleh Kuasa  Hukum  yang  mendatangkan  ahli  tersebut, Otto  Hasibuan  dalam persidangan  bahwa  “ mana ada  experts  yang  tidak  dibayar ”. 13 Sedangkan kedua  ahli  berkewarganegaraan  asing  lainnya menggunakan izin tinggal terbatas ketika memberikan keterangan di persidangan dan telah sesuai  dengan  peruntukkan  visa  dan  izin tinggalnya.
Dari  contoh  kasus  diatas,  ketentuan keimigrasian  tentunya  tidak  dapat  diabaikan ketika  beruhubungan  dengan  orang  asing. Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  llntas  orang yang masuk atau keluar wilayah negara
9 https://jateng.tribunnews.com/2016/09/07
/sebenarnya-prof-beng-ong-sudah-dibuntuti-di-pengadilan- tapi-nggak-tega- mau-cokok-langsung diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.00 WIB.
10 Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Hlm. 243-245.
11 Ibid.
12 Tato  Juliadin  Hidayawan  dalam  Press  Release Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jakarta  Pusat  tanggal  06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng.
13https://www.cnnindonesia.com/nasional /20160906022526-12-156302/jaksa-permasalahkan- kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB.
Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di  Indonesia 14 .  Dengan  demikian,  imigrasi merupakan  Instansi  pemerintah  yang  melakukan fungsi  Negara  di  bidang  Keimigrasian  yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Ham dan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Pelaksanaan fungsi  Negara  di  bidang  Keimigrasian  tersebut kemudian  dijabarkan  menjadi  4  Pelayanan Keimigrasian,  Penegakan  Hukum,  Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan
Kesejahteraan Masyarakat. 15
Fungsi Pelayanan Keimigrasian dilakukan terhadap  warga  negara  asing  salah  satunya dalam  bentuk  pemberian  visa  dan  perpanjangan izin  tinggal. 16 Namun  kegiatan  yang  dilakukan oleh  orang  asing  ketika  berada  di  Indonesia haruslah  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari pemberian  visa  dan  izin  tinggal  tersebut.  Ketika terdapat  pelanggaran  keimigrasian,  maka  akan dilakukan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran tersebut.  Fungsi  penegakan  hukum  keimigrasian dilaksanakan  dalam  bentuk  penyidikan  terhadap tindak  pidana  keimigrasian  dan/atau  dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian. Proses  penanganan  tindak  pidana  keimigrasian akan dilakukan secara umum berdasarkan sistem peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal justice system ) 17 .
Sedangkan tindakan administratif keimigrasian  merupakan  sanksi administratif yang diterapkan kepada orang asing diluar  proses  peradilan. 18 Tindakan  Administratif Keimigrasian  diterapkan  oleh  pejabat  imigrasi terhadap  orang  asing  yang  melakukan  kegiatan berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan perundang-undangan. 19
14 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  (Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  52, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5216) Pasal 1 angka 1.
15 Ibid, Pasal 1 Angka 3.
16 Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian  (et.al.), Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing di  Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 1.
17 Bdk. Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan  Terhadap  Beberapa  Perkembangan  Hukum Pidana , (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 251-252.
18 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, Op.Cit. Pasal 1 angka 31.
19 Ibid, Pasal 75 ayat 1 .
Keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti  dalam  hukum  acara  pidana.  Ketika  ahli tersebut  merupakan  warga  negara  asing,  akan berlaku  pula  ketentuan  keimigrasian  terkait dengan status dan izin tinggalnya selama berada di  Indonesia.  Penelitian  ini  berfokus  pada Perspektif  Keimigrasian  terhadap  Ahli  yang berkewarganegaraan  asing  dalam  hukum  acara pidana.  Penulis  ingin  memberikan  bagaimana ketentuan  keimigrasian  terhadap  seorang  ahli yang berkewarganegaraan asing dalam beracara memberikan keterangannya berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia  sebagai  masukan  dalam  acara peradilan pidana.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  pendahuluan tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang  akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan keterangan ahli dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana perspektif keimigrasian
terhadap  ahli  yang  berkewarganegaraan asing  dalam  hukum  acara  pidana  di Indonesia?

## Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk menjelaskan ketentuan keterangan ahli dalam hukum acara pidana.
2. Untuk menjelaskan dan memberikan gambaran atas perspektif keimigrasian terhadap seorang ahli yang berkewarganegaraan.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif empiris  yang  bersifat  kualitatif.  Penelitian dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran, penjelasan,  analisa  dan  pengembangan  atas permasalah hukum yang ada. 20
20 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2015, hlm 35.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pers, 2008), hlm. 154.
22 HB  Sutopo, Metode  Penelitian  Kualitatif Dasar Teori  Dan  Praktek  Dalam  Penelitian (Surakarta:  UNS Press, 2002), hlm. 86.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  pengumpulan  peraturan perundang-undangan  terkait  dan  studi  pustaka bahan  -bahan  hukum  seperti  tulisan  dan  karya ilmiah  serta  bahan-bahan  terkait  lainnya.  Fakta penanganan  kasus  dilapangan  juga  menjadi bahan utama dalam penelitian.

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan adalah  analisa  data  kualitatif  yang  merupakan suatu  cara  analisis  yang  menghasilkan  data deskriptif  analitis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan juga  perilaku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 21
Model  analisis  kualitatif  yang  digunakan adalah  model  analisis  data  yang  dilaksanakan dengan menggunakan  tiga  tahap  atau komponen berupa  reduksi  data,  sajian  data,  serta  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi  dalam  suatu  proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data terkumpul  akan  berhubungan  satu  dengan  yang lainnya secara otomatis. 22

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  ahli  adalah  orang  yang  mahir,  paham sekali  dalam  suatu  ilmu. 23 Selain  itu  seorang ahli  juga  didefinisikan  sebagai  orang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang diperlukan  guna  kepetingan  pemeriksan  untuk membuat  terang  suatu  perkara  pidana. 24
Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary 2 nd edition definisi  ahli  atau experts adalah An expert  is  a skillful  or  experienced  person;  a person  having  skill  or  experience,  or  peculiar knowledge  on  certain  subjects,  or  in  certain professions (seorang  ahli  adalah  seseorang yang  terampil  atau  berpengalaman;  seseorang yang  memiliki  keterampilan  atau  pengalaman, atau  pengetahuan  khusus  mengenai  suatu  hal tertentu, atau dalam suatu profesi tertentu). 25
Keterangan  ahli  merupakan  salah  satu alat  bukti  dan  berlaku  sebagai  pembuktian dalam perkara pidana. Pembuktian tersebut
23 https://kbbi.web.id/ahli diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.00 WIB.
24 R. Soeparmono, Op. Cit.
25 https://thelawdictionary.org/experts/ diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.30 WIB
merupakan hal yang penting sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP:
“hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukan nya” sehingga dalam perkara pidana disyaratkan  paling  sedikit  dua  alat  bukti  dan keyakinan  hakim  akan  perbuatan  tersebut merupakan suatu tindak pidana.
Terdapat beberapa pasal yang menyangkut istilah ahli di dalam KUHAP yaitu:
1.  Pasal 1 angka 28
Keterangan  ahli  adalah  keterangan yang  diberikan  oleh  seseorang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 2.  Pasal 120 ayat 1 Orang yang memiliki keahlian khusus 3.  Pasal 132 ayat 1 Ahli  yang  memiliki  keahlian  mengenai surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu
4.  Pasal 133 ayat 1 Ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya mengenai korban yang mati dan diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana
5.  Pasal 186
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Dalam  beberapa  pasal  tersebut  diatas, hanya ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli terkait dengan surat atau tulisan palsu yang diatur mengenai  prasyaratnya.  Terhadap  ahli  lain  tidak terdapat  secara  jelas  mengenai  kriteria  dan syarat-syarat dari seorang ahli. Sehingga seorang ahli  bisa  saja  berasal  dari  kalangan  non akademisi  sebagai  mana  orang  tersebut  memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  yang  khusus mengenai hal tersebut. 26
Tidak  adanya  syarat  khusus  dalam  kriteria seseorang  sebagai  ahli  maka  bisa  saja  seorang ahli  tersebut  berkewarganegaraan  asing  ataupun didatangkan dari luar negeri. Penyidik di
26 A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III , Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hal. 136.
27 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan pasal 120 ayat 1.
28 Ibid, pasal 65.
29 Ibid, pasal 180 ayat 1.
dalam
proses penyidikan mempunyai kewenangan  untuk  mendatangkan  orang  ahli yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan  perkara. 27 Kemudian  terhadap tersangka  dan  terdakwa  juga  berhak  untuk mengusahakan dan mengajukan seseorang yang memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan keterangan  yang  menguntungkan  bagi  dirinya. 28
Kemudian  ketika  diperlukan  dalam  hal  untuk menjernihkan  duduknya  persoalan  yang  timbul  di sidang pengadilan, hakim ketua sidang juga dapat minta  keterangan  ahli  dan  dapat  pula  minta  agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 29
Berdasarkan uraian sebelumnya, kebutuhan akan keterangan ahli guna menerangkan suatu perkara dapat didatangkan sejak proses penyidikan sampai pada persidangan.  Keterangan  ahli  mempunyai  2 (dua) kemungkinan sebagai alat bukti keterangan  ahli  atau  alat  bukti  surat. 30
Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  keterangan ahli  adalah  apa  yang  ahli  nyatakan  di  sidang pengadilan,  atau  berdasarkan  pasal  186  j.o. pasal  133  ayat  (1)  KUHAP  merupakan  yang dituangkan  dalam  bentuk  laporan  pada  waktu pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum  dengan  mengingat  sumpah  diwaktu  ia menerima  jabatan  atau  pekerjaan.  Kemudian sebagai alat bukti surat, didasarkan pada pasal 187 huruf c KUHAP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara resmi dari padanya.
Meskipun  keterangan  ahli  merupakan  titik sentral  dalam  pembuktian  pada  pemeriksaan  di persidangan,  nilai  kekuatan  pembuktian  oleh keterangan  ahli  merupakan  suatu  nilai  kekuatan pembuktian  yang  bebas  atau vrij  bewijskracht . 31 Pembuktian bebas tersebut memberikan kebebasan  bagi  hakim  untuk  menilai  dan  tidak terikat  akan  keterangan  yang  disampaikan  oleh ahli.  Sejalan  dengan  nilai  dua  alat  bukt lainnyaiyang  disyaratkan  dalam  KUHAP  untuk dapat  menjatuhkan  pidana,  pada  akhirnya, keyakinan  hakim  yang  akan  menentukan  apakah suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
30 Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita, Hukum Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana, Sinar Wijaya,
Surabaya, 1996, Hlm. 56-57. 31 M. Yahya
Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 829.

## B. Perspektif  Keimigrasian  terhadap  Ahli

## Berkewarganegaraan Asing
dalam Hukum Acara Pidana Didalam hukum acara pidana, tidak diatur mengenai  syarat  dan  spesifikasi  seorang  ahli untuk  memberikan  keterangan  ahli  sebagai suatu  alat  bukti.  Setiap  orang  menurut  hukum acara  pidana  dapat  diangkat  sebagai  ahli,  asal dianggap memnpunyai pengetahuan dan pengalaman  khusus  mengenai  suatu  hal. 32
Penyidik  dan  Hakim  mempunyai  kewenangan untuk  mendatangkan  ahli  guna  menerangkan suatu perkara pidana. Tersangka atau terdakwa juga  mempunyai  hak  untuk  mengusahakan atau  mendatangkan  ahli  yang  memberikan keterangan  yang  meringankan  dirinya.  Ahli tersebut  bisa  saja  berkewarganegaraan  asing didatangkan dari luar negeri.
Apabila  seorang  ahli  merupakan  warga negara asing, maka berlaku kepadanya ketentuan  keimigrasian. Imigrasi  melaksanakan fungsi  keimigrasian  berdasarkan  kebijakan selektif  ( selective  policy ) 33 yang  mengatur masuknya  orang  asing  ke  dalam  wilayah Indonesia dan perolehan izin tinggalnya. Sesuai dengan kebijakan selektif tersebut, orang asing harus menggunakan izin tinggal sesuai dengan maksud  dan  tujuannya  berada  di  Indonesia. Orang  asing  yang  diperbolehkan  masuk  dan berada di Wilayah Indonesia hanya yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum,  hal  ini  dilakukan  dalam  rangka melindungi kepentingan nasional. 34
1.  Ketentuan Keimigrasian terhadap seorang Ahli Berkewarganegaraan Asing.
Undang-undang Keimigrasian beserta Peraturan  perundang -undangan  lainnya  yang mengatur  mengenai  keimigrasian  tidak  mengatur secara spesifik mengenai seorang ahli atau orang asing  yang  memberikan  keterangan  sebagai  ahli dalam  pemeriksaan  baik  di  penyidikan  atau  di pengadilan. Namun Undang-undang keimigrasian mengatur  mengenai  visa  dan  izin  tinggal  serta keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing,  dan ketentuan  tersebut  akan  terkait  dengan  seorang ahli  yang  berkewarganegaraan  asing.  Ketentuan keimgrasian yang
terkait
ahli berkewarganegaraan asing diatur dalam Undang- undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:
32 A. Karim Nasution, Op. Cit.
33 Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
a.  Orang  asing  yang  masuk  wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan  masih  berlaku,  kecuali  ditentukan lain  berdasarkan  undang-undang  dan perjanjian internasional;
b.  Visa  tinggal  terbatas  diberikan  kepada orang  asing:  dalam  rangka  bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi  dengan  menerima  bayaran yang  telah  memperoleh  izin  dari instansi berwenang.
c.  Setiap  orang  asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  izin tinggal;
d.  Izin  Tinggal  terbatas  diberikan  kepada: Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
e.  Orang  Asing  tertentu  yang  berada  di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaanya.
f.  Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Adminstratif keimgirasian  terhadap  Orang  Asing yang  berada  di  Wilayah  Indonesia yang  melakukan  kegiatan  berbahaya dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau tidak  menghormati  atau  tidak  menaati peraturan perundang-undangan.
g.  Ancaman  pidana  paling  lama  5  (lima) tahun  bagi  Setiap  Orang  Asing  yang dengan sengaja menyalahgunakan atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya.
h.  Ancaman  pidana  paling  lama  5  (lima) tahun  bagi  setiap  orang  yang  menyuruh atau  memberikan  kesempatan  kepada Orang  Asing  menyalahunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  maksud  atau  tujuan  pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Berdasarkan  ketentuan  keimigrasian  terkait orang asing, seorang ahli yang berkewarganegaraan  asing  wajib  memiliki  visa yang  sah  dan  masih  berlaku  saat  masuk  wilayah Indonesia.  Visa  tersebut  akan  menjadi  dasar pemberian izin tinggal 35 dan hanya diperuntukkan bagi orang asing untuk melakukan sesuai dengan maksud  dan  tujuan  pemberian  visa  dan  izin tinggal  tersebut.  Apabila  orang  asing  melakukan penyalahgunaan izin
34 Ibid .
35 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, Op.Cit, Pasal 1 angka 18.
tinggal  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian visa  dan/atau  izin  tinggalnya  maka  akan  dapat dikenakan  tindak  pidana  keimigrasian  dengan ancaman 5 (lima) tahun.
Kegiatan memberikan keterangan sebagai  ahli  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam Undang-undang Keimigrasian. Istiliah Ahli yang disinggung di dalam undang-undang
keimigrasian  adalah  Tenaga  Ahli.  Orang  Asing yang melakukan kegiatan dalam rangka bekerja sebagai  tenaga  ahli  dapat  diberikan  Visa Tinggal  Terbatas.  Pengertian  tenaga  ahli secara  resmi  di  Indonesia  hanya  dijelaskan oleh  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  sebagai  orang pribadi  yang mempunyai  keahlian  khusus  yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services ), misalnya  akuntan, dokter,  pengacara,  notaris, aktuaris,  konsulen  pajak,  arsitek,  designer  dan sebagainya. 36 Kemudian  jika  dikaitkan  dengan profesi  seseorang  orang  asing  sebagai  suatu ahli tertentu, maka orang asing yang melakukan  kegiatan  dengan  profesi  yang menerima  bayaran  dan  telah  memperoleh  izin dari  instansi  berwenang,  dapat  diberikan  izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja. 37
Terdapat 2 (dua) kemungkinan ketentuan keimigrasian  yang  berlaku  bagi  orang  asing yang  bekerja  dan  berkegiatan  memberikan keterangan sebagai tenaga ahli:
a.  Bagi  orang  asing  yang  telah  berada di Indonesia dan telah memiliki izin tinggal, kegiatan memberikan keterangan sebagai ahli harus sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggalnya.
Sebagai  contoh,  orang  asing  dengan izin  tinggal  terbatas  sebagai  tenaga ahli  lingkungan  di  suatu  perusahaan, maka  dapat  memberikan  keterangan sebagai  ahli  lingkungan  dalam  proses penyidikan atau persidangan. Hal ini
diperbolehkan selama bentuk kegiatan memberikan keterangan ahli tersebut merupakan ranah pekerjaan atau tugas yang diberikan dari
36 Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Se - 39/Pj.23/1984 Tentang Tenaga Ahli Atau
Persekutuan  Tenaga  Ahli  Dalam  Pengenaan  Pph  Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21- 12)  tanggal 5 November 1984.
37 Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Op. Cit.
perusahaan,  sehingga  orang  asing tersebut tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal.
b.  Bagi orang asing yang berada di luar Indonesia  dan  akan  didatangkan sebagai  ahli  yang  akan  memberikan keterangan,  maka  terhadap  orang asing  tersebut  harus  mengajukan visa  tinggal  terbatas  atas  dasar kegiatannya  selaku  profesi  dengan bayaran.

## 2.  Konsep Penjamin dan Pemberi kerja bagi Ahli
Ketika  berhubungan  dengan  orang  asing sebagai tenaga kerja, maka ketentuan ketenagakerjaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketentuan  keimigrasian.  Sebelum  orang  asing mengajukan visa tinggal terbatas untuk bekerja, Pemberi  kerja  orang  asing  harus  memiliki Rencana  Penggunanaan  Tenaga  Kerja  Asing (RPTKA)  .  RPKTA  tersebut  kemudian  akan diproses  untuk  notifikasi  pembayaran  Dana Kompensasi  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing yang  dipergunakan  untuk  proses  penerbitan visa tinggal terbatas. 38
Orang  Asing  tertentu  yang  berada  di Indonesia  wajib  memiliki  Penjamin.  Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan  Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 39
Sedangkan di dalam ketentuan ketenagakerjaan,  dikenal  istilah  pemberi  kerja, yaitu  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan hukum,  atau  badan  -badan  lainnya  yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain. 40 Maka  orang  asing  yang  bekerja memberikan  keterangan  sebagai  ahli  wajib memiliki pemberi kerja dan juga penjamin.
Pemberi  kerja  bagi  orang  asing  yang memberikan  keterangan  ahli,  tentunya  adalah pihak  yang  membutuhkan  keterangan  ahli tersebut  guna  penegakan  hukum.  Maka  akan ada  2  (dua)  pihak  yang  akan  menjadi  pemberi kerja  serta  penjamin  bagi  orang  asing  yang memberikan keterangan ahli yaitu:
a.  Penyidik  dan  Penuntut  Umum,  yang akan bertindak sebagai pemberi kerja
38 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 20 ayat (2).
39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Op.Cit, Pasal 1 angka 26.
40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 4 .
serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya  sebagai  ahli  dalam proses pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.
b.  Penasehat  Hukum  Tersangka  atau Terdakwa, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi  orang  asing  yang  didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli yang meringankan dalam pemeriksaan  di  proses  penyidikan dan proses persidangan. Sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan penegakan hukum, penyidik dan penuntut  umum  yang  mendatangkan  ahli berkewarganegaraan asing atau dari luar negeri juga  harus  mengikuti  ketentuan  keimigrasian dan  ketenagakerjaan,  begitu  pula  berlaku  juga bagi  penasehat  hukum  dari  tersangka  atau terdakwa.  Sebagaimana  konsep  hukum  dari pembuktian yaitu Relevance, Admissible,
Exclusionary  Rules,  and  Weight  of  Evidence 41 (Relevan, dapat diterima, diperoleh secara tidak illegal, dan harus bisa dievaluasi oleh hakim) 42 , sehingga  dalam  mendatangkan  orang  asing sebagai  ahli,  ahli  tersebut  haruslah  relevan dengan kasus, keterangan ahli yang disampaikan dapat diterima, didatangkan secara  sah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  dan dapat  dinilai  atau  dievaluasi  oleh  hakim  atas keterangan  yang  disampaikan.  Konsekuensi yang  akan  timbul  bagi  para  pihak  yang mendatangkan  ahli  secara  ilegal,  keterangan dari ahli tersebut akan dipertanyakan oleh pihak lainnya, 43 dan bagi orang asing dan pihak yang mendatangkannya  akan  terdapat  tindakan administratif keimigrasian ataupun tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dapat dilaporkan oleh pihak yang lain.
41 Hock  Lai  Ho, "The  Legal  Concept  of Evidence" , The  Stanford  Encyclopedia  of Philosophy  (Winter  2015 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entri es/evidence- legal/>, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.00 WIB.
42 Eddy OS Hiereij, dalam https://news.detik.com/berita/d-1549033/-penyidik-wajib- memanggil-saksi-yang-menguntungkan-tersangka, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.04 WIB.
43 lihat Ardhito Muwardi, Jaksa Penuntut Umum, dalam https://

## 3.  Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam
Persidangan Kasus Jessica Kumala Wongso Kasus Jessica Kumala Wongso
merupakan  kasus  yang  mendapatkan  banyak perhatian  publik  di  akhir  tahun  2016.  Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan berencana  dengan  racun  terhadap  Korban bernama  Wayan  Mirna  Salihin.  Setiap  tahapan dan proses persidangan kasus tersebut disiarkan  secara  langsung  oleh  beberapa media televisi.
Tim  penasehat  hukum  Jessica  Kumala Wongso mendatangkan 3 (tiga) ahli berkewarganegaraan  asing  untuk  memberikan keterangan  di  pengadilan.  Pertama,  ahli patologi forensik atas nama ONG BENG BENG warga  negara  Australia. Kedua,  ahli toksikologi forensik  atas  nama  MICHAEL  ROBERTSON warga  negara  Australia  dan  ketiga  yaitu  ahli patologi forensik atas nama RICHARD BYRON COLLINS warga negara Australia. 44
ONG  BENG  BENG  merupakan  ahli  yang pertama  kali  didatangkan  oleh  penasehat hukum  Jessica  Kumala  Wongso.  Pada  saat memberikan  keterangan  ahli  di  persidangan, ONG  BENG  BENG  menggunakan  bebas  visa kunjungan  (BVK)  untuk  berada  di  Indonesia. Pada  saat  persidangan  pula,  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  mempertanyakan  mengenai  visa dan izin tinggal yang digunakan serta mengenai bayaran  atau  upah  yang  didapat  sebagai  ahli dari  pihak  terdakwa  dan  penasehat  hukum. Mengenai  upah  tersebut,  pertanyaan  JPU dijawab  oleh  penasehat  hukum  “ mana  ada experts yang tidak dibayar”. 45
Berdasarkan informasi tersebut maka Imigrasi  Jakarta  Pusat  kemudian  melakukan koordinasi  untuk  penolakan  keberangkatan  ONG BENG  BENG  saat  akan  berangkat  ke  Australia melalui  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta. Kemudian  Imigrasi  Jakarta  Pusat  pemeriksaan terhadap ONG BENG BENG
www.merdeka.com/peristiwa/kuasa-hukum-jessica-berang-saat- saksi-ahlinya-ditanya-jaksa-soal-fee.html diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 10.00 WIB.
44 Lihat  keterangan  ahli a  de  charge (yang meringankan)  oleh  terdakwa  dan  tim  Penasehat  Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
45 https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20160906022526-12-156302/jaksa-permasalahkan- kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB.
terkait  dengan  dugaan  penyalahgunaan  visa dan  izin  tinggal  yang  digunakan.  Dari  hasil pemeriksaan,  ONG  BENG  BENG  kemudian dikenakan  tindakan  administratif  keimigrasian berupa pendeportasian disertai penangkalan. 46
Orang asing yang memberikan keterangan  ahli  seperti  ONG  BENG  BENG dengan  menggunakan  Bebas  Visa  Kunjungan (BVK)  saat  berada  di  Indonesia  merupakan suatu  pelanggaran  keimigrasian.  Bebas  visa kunjungan  tidak  diperuntukkan  untuk  orang asing  yang  melakukan  kegiatan  bekerja  atau kegiatan  lain  dengan  profesi  yang  berbayar. 47
Terdapat  visa  tinggal  terbatas  yang  dapat digunakan  bagi  orang  asing  untuk  berkegiatan memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana  MICHAEL  ROBERTSON 48 ,  ahli toksikologi  forensik  pada  persidangan  yang telah menggunakan visa tinggal terbatas.
Terkait dengan kekuatan pembuktian dari keterangan  ahli  yang  melanggar  ketentuan keimigrasian,  keterangan  ahli  ONG  BENG BENG  dapat  dinyatakan  dengan  didatangkan dengan  tidak  sah,  dan  dapat  untuk  tidak diterima.  Meskipun  pada  akhirnya,  keterangan ONG BENG BENG tetap dinilai dalam putusan pengadilan 49 . Pertimbangan tersebut dikarenakan  hakim  memiliki  kebebasan  untuk menilai keterangan ahli dan keterangan tersebut  akan  berlaku  sebagai  alat  bukti petunjuk yang dinilai dengan arif lagi bijaksana, setelah  dilakukan  pemeriksaan  dengan  penuh kecermatan  dan  kesaksamaan  berdasarkan hati nurani seorang hakim. 50

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana
a.  Keterangan  ahli  merupakan  alat bukti penting dalam acara pidana sebagaimana paling
sedikit
disyaratkan 2 (dua) alat bukti dan
46 Tato  Juliadin  Hidayawan  dalam  Press  Release Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jakarta  Pusat  tanggal  06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng.
47 Penjelasan  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Op. Cit.
48 https://www.suara.com/news/2016/09/2
1/111340/hakim-pertanyakan-visa-saksi-ahli-
keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
b.  Tidak  ada  syarat  atau  kriteria  khusus bagi  seseorang  untuk  memberikan keterangan sebagai ahli.
c.  Nilai  pembuktian  keterangan  ahli merupakan  nilai  pembuktian  yang bebas,  dimana  terdapat  kebebasan bagi  hakim  untuk  menilai  dan  tidak terikat akan keterangan yang disampaikan oleh ahli.
2.  Perspektif  Keimigrasian  terhadap  Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Hukum Acara Pidana
a.  Ketentuan Keimigrasian berlaku bagi  orang  Asing  yang  melakukan kegiatan  memberikan  keterangan sebagai  ahli,  ahli  tersebut  harus menggunakan
Visa Tinggal Terbatas dan memiliki Penjamin. b.  Orang Asing yang melanggar
ketentuan keimigrasian terkait
dengan  visa  dan  izin  tinggal  bagi seorang ahli dapat dikenakan tindakan  administratif  keimigrasian serta  dapat  pula  dikenakan  tindak pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal bagi  orang  asingnya  atau  pihak yang mendatangkan ahli tersebut.
c.  ONG BENG BENG melakukan penyalahgunaan  izin  tinggal  dengan menggunakan  bebas  visa  kunjungan saat memberikan keterangan sebagai Ahli dan dikenakan tindakan adminsitratif keimigrasian berupa pendeportasian, terhadap ahli lainnya yang didatangkan oleh penasehat hukum JESSICA KUMALA  WONGSO  menggunakan visa  tinggal  terbatas  dan  telah mematuhi ketentuan keimigrasian.
jessica  diakses  pada  hari  Senin  (07/10/19)  pukul  10.00 WIB .
49 Lihat  keterangan  ahli  a  de  charge  (yang meringankan)  oleh  terdakwa  dan  tim  Penasehat  Hukum pada Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan pasal 188 ayat 3.

## Saran
Berdasarkan uraian pembahasan, maka disampaikan sebagai berikut:
1.  Para  penegak  hukum  harus  mengetahui dan memahai ketentuan keimigrasian dan ketentuan ketenagakerjaan ketika
mendatangkan  orang  asing  sebagai  ahli dalam  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan maupun persidangan.
2.  Perlu diatur secara seksama oleh Lembaga Peradilan  di  Indonesia  mengenai  syarat dan  kriteria  seorang  ahli,  khususnya  yang merupakan  warga  negara  asing,  agar proses  peradilan  dapat  berjalan  seadil- adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Effendy,  Marwan, Sistem Peradilan Pidana,
Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana , Jakarta: Referensi, 2012.
Hamidi, Jazim  dan  Charles  Christian, Hukum Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan  KUHAP ,  II,  Jakarta:  Pustaka Kartini, 1988.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015.
Moelyanto, Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama,
Seksi Kepidanaan . Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1987.
Nasution,  A.  Karim, Masalah  Hukum  Pembuktian Dalam  Proses  Pidana  I,  II  dan  III ,  Jakarta: Tanpa Penerbit, 1985.
R.  Soeparmono, Keterangan Ahli  &  Visum  Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana , Bandung: Mandar Maju, 2002.
Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam  Perkara  Pidana, Surabaya:  Sinar
Wijaya, 1996.
Sekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum,
Jakarta: UI Pers, 2008.
Sutopo, HB, Metode  Penelitian  Kualitatif  Dasar Teori Dan Praktek Dalam Penelitian , Surakarta: UNS Press, 2002.

## Jurnal dan Majalah Ilmiah
Eddyono, Supriyadi Widodo Eddyono “Pembebanan Pembuktian  Terbalik  dan  Tantangannya”,
Jurnal  Legislasi  Indonesia :  Vol.8  No.  2  Juni 2011.
Gunawan,  Teuku  Hendra,  Dahlan  Ali,  dan  M.  Nur
Rasyid, “Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap  dalam  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkoba.” Syiah  Kuala  Law Jurnal : Vol. 3, No. 1, April 2019.
Ho, Hock Lai, " The Legal Concept of Evidence " , The
Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Winter 2015  Edition,  Edward  N.  Zalta  (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2015/ent ries/evidence-legal/>,  diakses  pada  hari  Senin (07/10/2019) pukul 09.00 WIB
Peraturan  Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  52,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5216).
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Se  - 39/Pj.23/1984  Tentang  Tenaga  Ahli  Atau Persekutuan  Tenaga  Ahli  Dalam  Pengenaan Pph Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-12) tanggal 5 November 1984.

## Internet
https://jateng.tribunnews.com/2016/09/07/sebenarny
a-prof-beng-ong-sudah-dibuntuti-di- pengadilan-tapi-nggak-tega-mau-cokok- langsung diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.00 WIB.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/201609060
22526-12-156302/jaksa-permasalahkan- kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB. https://kbbi.web.id/ahli diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.00 WIB.
https://thelawdictionary.org/experts/ diakses pada
hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.30 WIB https://news.detik.com/berita/d-1549033/-penyidik-
wajib-memanggil-saksi-yang-menguntungkan- tersangka, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.04 WIB.
https://  www.merdeka.com/peristiwa/kuasa-hukum- jessica-berang-saat-saksi-ahlinya-ditanya- jaksa-soal-fee.html diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 10.00 WIB.
https://www.suara.com/news/2016/09/21/111340/ha kim-pertanyakan-visa-saksi-ahli-jessica diakses pada hari Senin (07/10/19) pukul 10.00 WIB.

## Sumber lain
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
Press Release Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat tanggal 06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng