## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Halaman 71-95. Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UNDANG- UNDANG NO 9 TAHUN 2011 DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG
(Implementation Of Warehouse Receipt Guarantee Rights According To Law No 9 Of 2011 And Legal Protection On Recipients Of Warehouse Receipt Guarantee Rights)
Titing Sugiarti, 1 Henri Christian Pattinaja 2
1, 2, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan
E-mail : titingsugiarti@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  instrumen  perlindungan  bagi  petani  dalam menghadapi  kendala  modal  dan  resiko  penjualan  komoditas  pertanian.  SRG  dapat diperdagangkan bahkan menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada para petani.  Permasalahan  yang  diangkat  ialah  mengenai  mekanisme  pembebanan  hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2011 serta perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan Resi Gudang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis  normatif.  Pembebanan  hak  jaminan  kredit  melalui  Resi  Gudang  menurut undang-undang  dapat  melalui  hak  jaminan  Resi  Gudang  yaitu  hak  jaminan  yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, dengan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Perlindungan hukumnya secara preventif  dilihat  dari  dibuatnya  Akta  hak  jaminan  atas  resi  gudang  yang  dibuat dihadapan  Notaris  untuk  melindungi  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak,  adanya  peran  aktif  dari  Badan  Pengawas  guna  melaksanakan  tugasnya  serta adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang yang menjamin hak dan kepentingan Penerima Hak Jaminan. Secara represif, Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan  piutangnya  atas  hasil  penjualan  jaminan,  dan  Lembaga  Jaminan  Resi Gudang  memiliki  tugas  menetapkan,  dan  melaksanakan  kebijakan  penyelesaian Pengelola  Gudang  gagal  yang  sistemik  atau  sistematik,  serta  apabila  Pemberi  hak jaminan  wanprestasi,  maka  penerima  hak  jaminan  oleh  undang-undang  diberikan sarana parate eksekusi .
Kata Kunci : Hak Jaminan, Resi Gudang, Perlindungan Hukum

## Abstract
The Warehouse Receipt System (WRS) is an instrument of protection for farmers facing capital constraints and the risk of selling agricultural commodities. WRS can be traded and even become collateral for the financing provided to farmers. The issues raised are  regarding  the  mechanism  of  imposition  of  credit  guarantee  rights  through Warehouse Receipts according to Law No. 9 of 2011 and legal protection for holders of Warehouse Receipts guarantee rights. This study uses a normative juridical method.
The imposition of credit guarantee rights through Warehouse Receipts according to the  law  can  be  through  Warehouse  Receipt  collateral  rights,  namely  the  collateral rights imposed on Warehouse Receipts for repayment of debts, with priority position for recipients of collateral rights against other creditors. Preventive legal protection is seen from the making of the Deed of Guarantee Rights on the Warehouse Receipt which is made before a Notary to protect and provide legal certainty for the parties, the active role of the Supervisory Agency to carry out its duties and the existence of a Warehouse Receipt Guarantee Agency that guarantees the rights and interests of the Guarantee Rights Recipient. In a repressive manner, the recipient of collateral rights has  the  right  to  take  repayment  of  his  receivables  on  the  proceeds  of  the  sale  of collateral, and the Warehouse Receipt Guarantee Agency has the task of determining, and  implementing  a  systematic  or  systemic  failure  policy  for  the  settlement  of warehouse managers, and if the guarantor of the guarantee rights is in default, the recipient of the collateral rights by the law provided parate execution.
Keywords : Guarantee Rights, Warehouse Receipts, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN
Kehadiran  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) merupakan respon  dari  permasalahan  yang  dihadapi  pemilik  komoditi  dan  pelaku  usaha. Permasalahan  tersebut  muncul  saat  panen  raya,  yaitu  fenomena  jatuhnya  harga komoditas,  keterbatasan  penyimpanan  (Gudang),  biaya  penyimpanan  yang  tinggi, sulitnya  mendapatkan  akses  fasilitas  pembiayaan  pada  Lembaga  Perbankan  dengan menjadikan sebagai jaminan kredit. 1
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  instrumen  perlindungan  bagi  petani dalam  menghadapi  kendala  modal  dan  resiko  penjualan  komoditas  pertanian.  SRG dapat  diperdagangkan  bahkan  menjadi  jaminan  atas  pembiayaan  yang  diberikan kepada para petani. 2
Adapun barang-barang komoditi yang dapat dijadikan jaminan melalui Sistem Resi Gudang menurut UU SRG diantaranya adalah sebagai berikut: 3
1 H.  Zaelani  Asyhadie  dan  Rahma  Kusumawati, Hukum  Jaminan  Di  Indonesia.  Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah , (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 35.
2 Khoirul Hidayah, “Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah (Vol. 13 No 2, 1 2021): 156.
3 Indonesia.  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang  Barang  dan  Persyaratan  Barang  yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, Permendag No. 30, BN. No. 286 Tahun 2020, Ps.4 ayat (1).
1. Gabah
2. Garam
3. Jagung
4. Kokoa/coklat
5. Karet
6. Rumput Laut
7. Merica
8. Rotan
Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh Pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian.  Dengan  sistem  Resi  Gudang  memiliki  prospek  yang  cukup  baik  dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani melalui tunda jual dimana saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang, kemudian penjualan dilakukan pada saat harga  komoditas  pertanian  telah  tinggi,  hal  ini  dapat  meminimalisir  penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. 4
Pasal 1 angka 1 UU SRG menyatakan bahwa: 5
“Sistem  Resi  Gudang  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”.
Pasal 1 angka 2 UU SRG: 6
“Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang “.
Resi Gudang sebagai alas hak ( document of title ) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada  dalam  Pengawasan,  Pengelola  Gudang.  Resi  Gudang  dapat  dipergunakan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Bank selaku pemilik hak akan jaminan resi Gudang, diberikan posisi menjadi kreditur yaitu dengan hak preferen. Kepemilikan hak akan jaminan resi Gudang guna mendapatkan
4 H. Zaelani Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Op. Cit.
5 Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2006 Tentang Resi Gudang , UU No. 9, LN No. 78 Tahun 2011, TLN No. 5231. Ps. 1 angka 1
6 Ibid ., Ps 1 angka 2.
pelunasan  dari  hutang  piutang  atas  hasil  jual  beli  dari  komoditi  yang  dijadikan  hak jaminan resi Gudang.
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2011?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan Resi Gudang?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian  hukum  normatif  penelitian  hukum  seperti  ini  dilakukan  dengan  cara mempelajari  atau  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  saja. 7 Data sekunder  ini,  antara  lain  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  dan  buku-buku  yang relevan.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka di dalam suatu penelitian  hukum,  data  sekunder  ini  akan  meliputi  dari  berbagai  jenis  bahan  buku, yaitu: 8
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  yang  isinya  mempunyai  kekuatan mengikat  kepada  masyarakat,  seperti  UU  No  7  Tahun  2011  Tentang  Mata Uang, UU No 23 Tahun 199 Tentang Bank Indonesia, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
2. Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  isinya  memberikan penjelasan  mengenai  hukum  primer,  bahan-bahan  seperti  ini  termasuk didalamnya  adalah  karya  para  ahli  hukum  dibidang  uang  elektronik  yang terdapat baik dalam buku-buku, makalah, jurnal
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder seperti ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali,1986). hal.15.
8 Ibid .
Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  dan  kemudian  dianalisis,  diteliti  serta dipelajari secara kualitatif sebagai suatu yang utuh mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 9

## C. PEMBAHASAN
Dalam  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  pada  era  globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan  yang sangat pesat di bidang  ekonomi  khususnya  perdagangan.  Salah  satu  upaya  untuk  menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan  yang efektif  dan  efisien,  sehingga  harga  barang  yang  ditawarkan  dapat  bersaing  di  pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap  pelaku  usaha  secara  tepat  waktu.  Sistem  pembiayaan  perdagangan  sangat diperlukan  bagi  dunia  usaha  untuk  menjamin  kelancaran  usahanya,  terutama  bagi petani  serta  usaha  kecil  dan  menengah  yang  berbasis  pertanian  yang  umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit.
Kehadiran  UU  SRG,  merupakan  respon  dari  permasalahan  yang  dihadapi pemilik komoditi dan pelaku usaha. Permasalahan tersebut  muncul pada  saat  panen raya,  yaitu  fenomena  jatuhnya  harga  komoditas  berpotensi  merugikan  pemilik komoditi. Selain itu, para pemilik komoditi berhadapan dengan masalah keterbatasan tempat  penyimpanan  (Gudang),  biaya  penyimpanan  yang  terlalu  tinggi,  serta penurunan harga yang berdampak pada kerugian. Kenyataan demikian menjadi pilihan logis  bagi  pemilik  komoditi  untuk  meminimalisir  potensi  kerugian  dengan  segera menjual  komoditi  mereka.  Selain  itu,  mereka  pada  umumnya  menghadapi  masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankkan dan tidak adanya jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit. Pemilik komoditi menghadapi berbagai hambatan seperti
9 Soerjono Soekanto, op.cit , hlm 25.
tidak dimilikinya jaminan dalam bentuk Fixed assets seperti tanah dan bangunan serta adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. 10
Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan  menengah  yang  berbasis  pertanian  tersebut,  melalui  Resi  Gudang,  akses  untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh Petani serta  Usaha  kecil  dan  menengah  yang  berbasis  pertanian  dengan  jaminan  komoditi yang  tersimpan  di  gudang.  Setelah  diundangkannya  UU  SRG  dimaksudkan  untuk memberikan  kepastian  hukum,  menjamin  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat, kelancaran  arus  barang,  efisiensi  biaya  distribusi,  serta  mampu  menciptakan  iklim usaha  yang  dapat  lebih  mendorong  laju  pembangunan  nasional.  Untuk  mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor  terkait  yang  mendukung  sistem  Resi  Gudang,  serta  Pasar  lelang komoditas. 11
1. Pembebanan Hak Jaminan Kredit Melalui  Resi  Gudang Menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2011.
Praktek perdagangan dan pembiayaan kredit dengan skema mirip Resi Gudang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang  sudah  sering  dilakukan  dalam  kegiatan  bisnis  di  Indonesia  melalui  model jaminan  Fidusia.  Jaminan  Resi  Gudang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari perkembangan lebih lanjut dari jaminan Fidusia hanya saja objek dari jaminan Fidusia lebih luas, yaitu mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan maupun dengan hipotik, sedangkan objek jaminan Resi Gudang hanya khusus ditujukan bagi benda bergerak hasil pertanian, perkebunan atau perikanan yang tersimpan di Gudang. Dengan demikian, yang dijaminkan adalah benda bergerak yang ada di gudang yang tertulis dalam Resi Gudang.
10 Ninis Nugraheni, “Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER , (Vol.3 No2 Juli-Desember 2017): 277–293
11 Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, UU No. 9, LN No. 59 Tahun 2006., TLN No. 4630, Penjelasan Umum.
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan digudang. Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara  penjualan  yang  dapat  dilakukan  sepanjang  tahun.  Disamping  itu,  system  Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.
Resi Gudang sebagai alas hak ( document of title ) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan  Pengelola  Gudang  yang  terakreditasi.  Sistem  Resi  Gudang  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  pemasaran  oleh  Pengelola  sektor agroindustri  karena  baik  produsen  maupun  sektor  komersial  dapat  mengubah  status sediaan  bahan  mentah  dan  setengah  jadi  menjadi  suatu  produk  yang  dapat diperjualbelikan  secara  luas.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  Resi  Gudang  juga merupakan  instrumen  keuangan  yang  dapat  diperjualbelikan,  dipertukarkan,  dan dalam  perdagangan  derivatif  dapat  diterima  sebagai  alat  penyelesaian  transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. 12
Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi  Gudang  yang  dimaksud  Sistem  Resi  Gudang  adalah  “Kegiatan  yang  berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang “.
Dengan terdapatnya Sistem Resi Gudang ini diharapkan para petani tidak lagi perlu  cepat-cepat  untuk  menjual  hasil  panennya,  dengan  adanya  hal  ini  para  petani dapat menyimpan hasil panennya pada Gudang yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjadi  tempat  penyimpanan  yang terakreditasi  serta surat-surat  Resi  Gudang  yang dipunyai dapat dijadikan agunan guna mendapat fasilitas kredit pada Bank. Apabila dikemudian hari harga suatu  komoditi  yang beredar luas di  pasar telah stabil, maka para petani dapat memperjualbelikan hasil panennya serta untuk memenuhi kewajiban
12 Ibid .Ps. 1 angka 1.
akan  pelunasan  fasilitas  kredit  yang  dimilikinya  pada  bank  dan  juga  mendapatkan untung dari sisa hasil atas penjualan barangnya. 13
Sementara  itu  menurut  Ashari    bahwa  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di Gudang ( document of title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan, bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan  agunan  yang  lain“  Oleh  karena  itu  Resi  Gudang  merupakan  instrumen surat  berharga  maka  Resi  Gudang  ini  dapat  diperdagangkan,  diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. 14
Resi Gudang merupakan Surat Berharga yang mewakili barang yang disimpan di  Gudang.  Sebagai  surat  berharga,  Resi  Gudang  juga  dapat  dialihkan  atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau diluar bursa oleh pemegang Resi  Gudang  kepada  pihak  ketiga.  Dengan  terjadinya  pengalihan  Resi  Gudang tersebut, kepada pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya.
Asari  menulis,  bahwa  Resi  Gudang  atau  disebut  juga warehouse  receipt system (  WRS)  adalah  dokumen  bukti  kepemilikan barang  yang  disimpan  di  suatu Gudang  yang  diterbitkan  oleh  pengelola  Gudang.  Resi  Gudang  merupakan  sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan  sistem  keuangan  di  banyak  negara.  Dalam  konteks  ini,  “Gudang“  memiliki pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras hingga minyak sawit ( crude palm oil-CPO ). Resi Gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit perbankan. 15
Resi  Gudang  menjadi  salah  satu  bukti  tanda  terima  yang  diterbitkan  oleh pemilik  Gudang  yang  diberikan  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  barang  yang
13 Dewa  Ayu  Agung  Laksmi  Dewi,  I  Nyoman  Putu  Budhiartha,  dan  Ni  Luh  Made Mahendrawati. Op.Cit.
14 H. Zaeni Asyahdie dan Raha Kusumawati, Op.Cit. , hlm. 291.
15 Ibid .
dititipkan/diletakkan  di  dalam  Gudang  kepada  penitip/pemilik  barang  tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi Gudang, maka Resi Gudang dapat dikategorikan  sebagai  surat  berharga.  Pembagian  Resi  Gudang  atas  nama  dan  Resi Gudang atas perintah 16 juga memperkuat pemikiran bahwa Resi Gudang adalah sejenis surat  berharga,  maka  Resi  Gudang  dapat  dialihkan,  dijadikan  jaminan  utang,  atau dokumen penyerahan barang. 17
Pasal 3 Undang-undang Resi Gudang disebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis Resi Gudang yaitu resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah. Sedangkan Resi Gudang tanpa warkat  adalah  surat  berharga  yang  kepemilikan  dan  penyelesaian  kepemilikannya dicatat  secara  elektronis.  Dalam  hal  Resi  Gudang  tanpa  warkat,  bukti  kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara  elektronis  dimaksudkan  agar  pengadministrasian  data  kepemilikan  dan penyelesaian transaksi perdagangan resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Resi  Gudang  harus  memuat  sekurang-kurangnya:  judul  Resi  Gudang,  jenis Resi  Gudang,  nama  dan  alamat  pihak  pemilik  barang,  lokasi  gudang  tempat penyimpanan  barang,  tanggal  penerbitan,  nomor  pemilik  barang  dan  Pengelola Gudang.  Resi  Gudang  dapat  dialihkan,  dijadikan  jaminan  utang,  maka  resi  Gudang sepenuhnya menjadi agunan pokok tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. 18
Resi Gudang dapat diterbitkan oleh petugas yang mengelola gudang yang telah bersertifikat dari Badan Pengawasan Sistem Resi Gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan dari komoditi, diharapkan kualitas praktek sistem resi Gudang dapat terjaga yang tersimpan dalam Gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan  dari  komoditi  yang  tersimpan  dalam  Gudang,  yang  juga  berfungsi
16 Indonesia (b)., op.cit ., Ps. 3
17 ibid ., Ps. 4 ayat (1).
18 Yuricthy Poppy Suhantri “ Pembebanan Jaminan Resi Gudang Menurut UU NO 9 Tahun 2006 jo UU No 9 Tahun 2011 “, dalam Jurnal Lex Societatis ( Volume V Nomor 6 Agustus 2017 ): 81.
menjadi surat berharga sehingga dialihkan kepemilikannya. Untuk menerbitkan Resi Gudang pengelola Gudang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan Kepala Bappebti No 01/BAPPEBTI/PERSGR/7/2007 tentang Penunjukkan Pengelola  Gudang.  Dengan  adanya  persyaratan  yang  telah  ditentukan  diharapkan kualitas praktek sistem resi Gudang dapat terjaga, baik itu dari sisi kinerja para pihak yang terlibat dan juga kualitas barang yang disimpan dalam Gudang. 19
Penerbitan Resi Gudang terdiri dari beberapa tahap yang aturannya telah dibuat oleh  Bappebti.  Hal  yang  terpenting,  barang  yang  nantinya  diresigudangkan  harus mencapai dan memenuhi standar yang ditetapkan Pengelola Gudang. Maka dari itu, keseluruhan barang harus melewati uji mutu dan penjaminan barang sehingga dapat dipastikan  barang  tersebut  layak  untuk  diresigudangkan.  Dokumen  Resi  akan diterbitkan Pengelola Gudang setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Seluruh data yang terkait dengan penerbitan resi Gudang akan masuk ke sistem informasi resi Gudang di pusat  registrasi.  Dalam  resi  Gudang  penerbit  resi  Gudang  bukanlah  pemilik  barang tersebut,  melainkan  adalah  pengelola  dari  Gudang,  tetapi  tidak  menghilangkan  hak dari  pemegang  resi  Gudang  atas  barang  yang  disimpan  di  Gudang  yang  tercantum dalam Gudang tersebut. 20
Barang yang dapat disimpan di Gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan,  memenuhi  standar  mutu  tertentu,  dan  jumlah  minimum  barang  yang  dapat disimpan  dapat  menjadi  objek  dari  jaminan  resi  Gudang  ialah  berupa  komoditi- komoditi  Barang  komoditi  yang  dapat  dipindahkan  dimana  komoditi  tersebut  dapat menjadi  objek  dari  jaminan  resi  Gudang  ialah  berupa  komoditi-komoditi  dari  hasil pertanian,  perkebunan  ataupun  perikanan  seperti  gabah,  beras,  jagung,  kopi,  kako, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, gula kristal putih dan kedelai.
19 Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Luh Made Mahendrawati, Op.Cit . 20 Tabitha  Denelli  Tinangon,  Vecky  Yanny  Gosal,  Marthin  Doodoh.  “Analisis  Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang di Indonesia “. Lex Pritatum (Volume IX/No 12/Nov/2021): 213.
Menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No  26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, yaitu berupa gabah beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Penetapan  selanjutnya  tentang  barang  dalam  rangka  Sistem  Resi  Gudang  dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.
Kegiatan  Pusat  Registrasi  dapat  dilakukan  oleh  Lembaga  kliring  berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka  Komoditi  atau  badan  usaha  lain  yang  khusus  dibentuk  untuk  itu  dan memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Penatausahaan  oleh pusat Registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan resi Gudang  dan  derivatif  resi  Gudang  baik  yang  warkat  maupun  tanpa  warkat  dapat dipantau oleh pusat registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegang Resi Gudang dan Kreditor.
Undang-Undang  Sistem  Resi  Gudang  menyebutkan  bahwa  karakter  barang adalah setiap benda bergerak  yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berarti tidak setiap barang dapat disimpan di gudang karena  ada  Batasan  simpanan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  sebagai  objek perdagangan  umum,  seperti  tembakau,  kopi.  Kegiatan  yang  berkaitan  dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi Gudang termasuk dalam Sistem Resi Gudang.
Resi Gudang dibebani dengan hak jaminan atas Resi Gudang untuk selanjutnya disebut hak jaminan. Bentuk perjanjian penjaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Resi Gudang dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa. Makna dari Akta Perjanjian Hak Jaminan mempunyai 2 (dua) arti, yaitu dapat diartikan bahwa  akta  perjanjian  hak  jaminan  dalam  bentuk  Akta  di  bawah  tangan  dan  dalam
bentuk  akta  otentik.  Akan  tetapi,  jika  mengacu  pada  penjelasan  Pasal  14  Undang- Undang  Resi  Gudang  terdapat  kata-kata  “  …  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna..  “ maka dapat diartikan bahwa perjanjian hak jaminan atas Resi Gudang dalam bentuk otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPer bahwa Akta Otentik adalah akta yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan  pegawai-pegawai  Umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  Akta dibuatnya. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik , yaitu Notaris. 21
Hak atas jaminan resi Gudang dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  utang  piutang  yang  menjadi perjanjian  pokok.  Setiap  resi  Gudang  yang  diterbitkan  hanya  dapat  dibebani  satu jaminan  hutang,  dan  penerima  hak  jaminan  harus  memberitahukan  perjanjian pengikatan  Resi  Gudang  sebagai  jaminan  kepada  pusat  registrasi  dan  Pengelola Gudang.
Pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak  Jaminan.  Perjanjian  Hak  Jaminan  tersebut  sekurang-kurangnya  memuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 9 Tahun 2006 jo UU No 11 Tahun 2011 sbb :
a. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak jaminan;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan;
c. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
d. Nilai jaminan utang; dan
e. Nilai  barang  berdasarkan  harga  pasar  pada  saat  barang  dimasukan  ke  dalam Gudang
Berdasarkan  lampiran  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Perdagangan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang tanggal 24 Juli 2008, ditentukan model Formulir No. SRG-OPR 14 tentang Perjanjian
21 Ibid ., hlm. 83-84
Pembebanan  Hak  Jaminan  Atas  Resi  Gudang  yang  berisikan  tentang  identitas  para pihak, yaitu pemberi dan penerima Hak Jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang. Disamping itu dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :
1. Resi Gudang berada dalam kekuasaan pihak kedua dalam hal ini adalah Bank penerima hak jaminan.
2. Bank  berkewajiban  untuk  memastikan  keabsahan  dan  kelengkapan  Resi Gudang sebagai objek yang akan dibebani Hak Jaminan dengan meminta Pusat Registrasi untuk melakukan verifikasi.
3. Atas pembebanan Hak Jaminan tersebut, Bank wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pusat Registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan, menerbitkan konfirmasi bahwa Pembebanan Hak Jaminan tersebut telah ditatausahakan pada Pusat Registrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah perjanjian ini.
4. Dalam hal Debitur lalai membayar hutangnya maka Bank berhak mencairkan atau menjual Resi Gudang dengan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  dan  Bank  berhak  mengambil  hasil  penjualan  Resi Gudang tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang debitur kepada Bank.
5. Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas Resi Gudang lebih besar dari jumlah  fasilitas  kredit  yang  diterima  oleh  debitur,  ditambah  dengan  biaya bunga  dan  biaya  administrasi  dan  atau  biaya  pencairan  agunan,  maka  yang dapat  diambil  oleh  Bank  adalah  sebesar  jumlah  dimaksud,  sedang kelebihannya  harus  dikembalikan  oleh  Bank  kepada  debitur  sebagai pemiliknya. 22
Setelah dibuat perjanjian pembebanan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu)  hari  setelah  tanggal  perjanjian  pembebanan  Hak  Jaminan  Atas  Resi  Gudang,
22 Trisadini Prasastinah Usanti. “ Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Persektif Hukum Jaminan “. PERSPEKTIF ( Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September): 169-170.
Bank  sebagai  pihak  penerima  hak  jaminan  wajib  memberitahukan  kepada  Pusat Registrasi  Sistem  Resi  Gudang  agar  dilakukan  pencatatan  pada  Buku  Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Kemudian Pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan  Bukti  Konfirmasi  Pemberitahuan  pembebanan  Hak  Jaminan  bahwa telah  diterima  dan  telah  dilakukan  pencatatan.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cidera janji. 23
Hapusnya Hak Jaminan atas Resi Gudang karena hal-hal sebagai berikut : a. hapusnya  utang  pokok  yang  dijamin  dengan  hak  jaminan;  dan  b.  pelepasan  hak jaminan  oleh  penerima  hak  jaminan.  Berdasarkan  Pasal  15  UU  SRG,  ada  hal  yang menyebabkan hak jaminan hapus, yaitu :
1. Hapusnya utang pokok yang dijamin
Sesuai  dengan  sifatnya,  sebagai  perjanjian  ikutan  (accessoir  dengan perjanjian pokoknya), maka hak jaminan dalam bentuk Resi Gudang juga hapus  dalam  hal  perjanjian  utang  piutang  yang  menjadi  perjanjian pokoknya  hapus.  Hapusnya  utang  yang  dijamin  dengan  hak  jaminan menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU SGR, antara lain karena adanya pelunasan  oleh  pemegang  Resi  Gudang  atau  karena  adanya  perpindahan Kreditur.
2. Pelepasan jaminan oleh penerima jaminan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan.
Dengan  demikian,  apabila  merasa  tidak  memerlukan  lagi  memegang  hak jaminan,  kreditur  dapat  melepaskan  hak  jaminan  tersebut  dan  Resi  Gudang  yang dijadikan  jaminan  dikembalikan  kepada  pemegang  resi  Gudang  sebagai  pemilik barang.Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya,  mestinya  dalam  Pasal  15  UU  SGR  diatur  pula  kewajiban  penerima
jaminan  untuk  menyampaikan  pemberitahuan  ke  pengelola  Gudang  dan  pusat registrasi  mengingat  dalam  pengikatannya  ada  kewajiban  bagi  penerima  jaminan untuk  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  kedua  pihak  tersebut.  Sebagai  bukti kepemilikan  atas  barang (Inventory) yang  disimpan  didalam  Gudang,  Resi  Gudang masih memiliki nilai apabila barang ( Inventory) yang disimpan di dalam Gudang. 24

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang
Indonesia  terkenal  dengan  julukan  negara  agraris,  hal  ini  diperkuat  dimana kedudukan Kawasan Indonesia terdapat beberapa kepulauan serta tanahnya memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan bahan komoditi berlimpah yang didukung juga dengan banyaknya terdapat sumber daya alam. Permasalahan umum yang terjadi pada dunia  perdagangan  yang  berkaitan  dengan  pertanian  di  Indonesia  yang  memiliki hubungan dengan para petani kecil adalah merosotnya tarif jual beli pada terjadinya panen  besar.  Hal  ini  terus  menerus  terjadi  seperti  yang  dirasakan  oleh  petani  padi karena  para  petani  padi  memiliki  waktu  tanam  yang  seragam,  dengan  demikian mengakibatkan masa panennya serentak terjadi, hal tersebut juga menyebabkan harga penjualan gabah mengalami penurunan yang sangat tajam. Para penanam padi dalam menyimpan  hasil  panennya  belum  dapat  menyimpannya  dalam  jangka  waktu  yang lama, hal in dan diperlukan demi mendukung kegiatan pinjam meminjam sering terjadi dikarenakan para penanam padi tidak memiliki biaya serta tidak mempunyai fasilitas guna  menyimpan  dengan  layak.  Permasalahan  para  petani  tersebut  menguntungkan para rentenir dimana mereka meraup keuntungan yang besar dari permasalahan para petani tersebut. 25
Pemerintah menyadari bahwa keadaan yang dialami para petani dan kebutuhan yang  mereka  butuhkan  sangat  mempengaruhi  kesejahteraan  negara  kedepannya. Pemerintah  memberikan  suatu  instrumen  hukum  untuk  mengatasi  masalah  ini  yaitu Jaminan Resi Gudang. Sebuah sistem yang memiliki sifat dapat dialihkan, dijadikan jaminan  utang  atau  sebagai  instrumen  penyerahan  barang  dalam  perdagangan
24 Ibid. , hlm. 86.
25 Dewa  Ayu  Agung  Laksmi  Dewi,  I  Nyoman  Putu  Budhiartha,  dan  Ni  Luh  Made Mahendrawati. Op.Cit. , hlm. 150.
berjangka.  Resi  Gudang  merupakan  salah  satu  instrumen  penting,  efektif  dan  dapat diperdagangkan serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan suatu negara. Di samping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan ( collateral ).
Dalam  kehidupan  masyarakat  kegiatan  pinjam  meminjam  sering  terjadi  dan diperlukan demi mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian. Para pihak yang memberi pinjaman mau dan bersedia memberikan uang mereka untuk dipinjamkan ke pihak yang meminjam berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Dalam kegiatan pinjam meminjam  pada umumnya dibutuhkan persyaratan untuk  menjamin bahwa kegiatan pinjam  meminjam  tersebut  dilakukan  secara  bertanggung  jawab,  maka  dari  itu biasanya pihak pemberi pinjaman meminta jaminan utang kepada yang meminjam jika sewaktu-waktu  pihak  peminjam  melakukan  kelalaian  atas  kesepakatan  yang dibuatnya.
Keguaan dan fungsi jaminan adalah :
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari agunan  apabila  debitur  melakukan  janji,  yaitu  membayar  Kembali  utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
b. Menjamin  agar  debitur  berperan  serta  dalam  transaksi  untuk  membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
c. Memberikan  dorongan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  janjinya  khususnya mengenai  pembayaran  Kembali  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
Dengan terdapatnya sistem  resi  gudang ini diharapkan para petani tidak lagi perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya, dengan adanya hal ini para petani dapat  menyimpan  hasil  panennya  pada  gudang  yang  ditunjuk  pemerintah  untuk menjadi  tempat  penyimpanan  yang  terakreditasi  serta  surat-surat  resi  gudang  yang dipunyainya  dapat  dijadikan  agunan  untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit  pada  bank. Apabila dikemudian hari harga suatu komoditi yang beredar luas di pasar telah stabil,
maka para petani dapat memperjualbelikan hasil panennya serta untuk memenuhi akan pelunasan fasilitas kredit yang dimilikinya pada bank dan juga mendapatkan untung dari sisa hasil atas penjualan barangnya.
Pada  ruang  lingkup  hukum  perdata,  wanprestasi  diartikan  sebagai ketidakterpenuhinya  prestasi  dari  debitur  kepada  kreditur  dalam  setiap  perikatan, prestasi adalah inti dari perikatan tersebut yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, dengan demikian apabila prestasi seseorang telah ditentukan berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  dibuat  dalam  suatu  perjanjian, sehingga  pihak  yang  bersangkutan  wajib  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut. Apabila  dihubungkan  dengan  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya  kepada  kreditur, jika  debitur  tidak  melaksanakan  kewajiban  memenuhi  prestasinya  yang  telah disepakati  sebelumnya  dalam  suatu  perjanjian  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan wanprestasi.
Hak  atas  jaminan  tersebut  ada  dengan  berlakunya  perjanjian  pokok  yaitu perjanjian  utang  piutang  dan  juga  setiap  Resi  Gudang  yang  telah  diterbitkan  hanya dapat memiliki satu beban jaminan hutang, penerimaan resi Gudang dimana menjadi jaminan  kredit  tersebut  harus  dibuat  dengan  perjanjian  pengikatan  jaminan  serta dilaporkan  kepada  pusat  registrasi  dan  setelah  itu  pengelola  Gudang  mencatatkan dalam buku daftar pembebasan hak jaminan.
Bank  selaku  pemilik  hak  akan  jaminan  Resi  Gudang  yang  telah  ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, bank diberikan posisi menjadi kreditur yaitu dengan hak  preferen.  Kepemilikan  hak  akan  jaminan  Resi  Gudang  telah  diberikan  mandate oleh Undang-Undang guna mendapatkan pelunasan dari hutang piutang atas hasil jual beli  dari  komoditi  yang  dijadikan  hak  jaminan  Resi  Gudang,  yang  dimana  telah dikurangi  dahulu  dengan  dengan  biaya  akan  penjualan  dan  juga  biaya  untuk pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UU SRG dan Pasal 24 ayat (1) PP No 36 Tahun 2007
Guna  menjaga  keamanan  dari  tahapan  akan  pemberian  hak  jaminan  Resi Gudang  yang  telah  sesuai  dengan  isi  peraturan  perundang-undangan,  maka  dari  itu
pihak yang dapat menerbitkan, mengalihkan dan melaksanakan pembebanan akan hak jaminan  Resi  Gudang  harus  memberikan  laporan  kepada  pusat  registrasi.  Dengan adanya  laporan  dan  pengaturan  tersebut  maka  pusat  registrasi  yang  merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dapat memantau dari peredaran , pengalihan dan juga  penjaminan  akan  resi  Gudang  dengan  hal  tersebut  pemerintah  melalui  pusat registrasi  dapat  memberikan  kepastian  akan  hukum  untuk  para  pemegang  jaminan Resi Gudang. Selain itu dengan adanya pengaturan tersebut akan membuat pemerintah dengan mudah mengawasi persediaan yang tersedia secara nasional. 26
Mekanisme  jaminan  yang  relatif  terjangkau  bagi  pelaku  usaha  dapat  diatasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang, pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang ( guarantee fund ) ini memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang- undang  karena  mewajibkan  pengelola  gudang  untuk  menjadi  anggota  Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang  resi  Gudang  dan  pemegang  hak  atas  jaminan  resi  Gudang. 27 Hal  ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 UU SRG:
Lembaga  Jaminan  Resi  Gudang  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang menjamin  hak  dan  kepentingan  pemegang  resi  Gudang  atau  Penerima  Hak Jaminan  terhadap  kegagalan,  kelalaian,  atau  ketidakmampuan  pengelola Gudang  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  menyimpan  dan menyerahkan barang.
Lembaga Jaminan Simpanan memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37D  ayat  (a)  UU  SRG,  sebagai  berikut:  “Melindungi  hak  Pemegang  Resi  Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan /atau kebangkrutan  Pengelola  Gudang  dalam  menjalankan  kewajibannya“.  Lembaga Jaminan Simpanan memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37E ayat (1) huruf b  UU  SRG  sebagai  berikut:  “Melaksanakan  penjaminan  pengelolaan  barang  oleh Pengelola Gudang“. Lembaga Jaminan Simpanan memiliki tugas sebagaimana diatur
26 Indonesia (b)., Ibid ., Ps 18.
27 H. Zaelani Asyhadie dan Rahma Kusumawati, op. cit. , hlm. 295-296.
dalam  Pasal  37E  ayat  (2)  huruf    b  dan  c  UU  SRG,  sebagai  berikut:  “Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak  berdampak  luas  (sistemik)  dan  Melaksanakan  penanganan  Pengelola  Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik). “
Adapun  yang  menjadi  wewenang  dari  Lembaga  Jaminan  Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 37F UU SRG sebagai berikut:
a. Menetapkan dan memungut  kontribusi pada saat  Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
b. Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang  yang  disimpan, Menetapkan  syarat,  tatacara  dan  ketentuan  pembayaran  klaim,  Lembaga jaminan  dapat  melakukan  penyelesaian  dan  penanganan  Pengelola  Gudang gagal,  Dalam  melakukan  penyelesaian  dan  penanganan  Pengelola  Gudang gagal, Lembaga jaminan dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang  berdasarkan  hak  subrogasi  dari  pemegang  resi  Gudang  dan/atau pemegang  hak  jaminan  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  kepada Pengadilan Niaga.
Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi Gudang, bank dan pengelola Gudang) terhadap integritas sistem resi Gudang akan semakin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari  skala  besar  (pedagang,  posesor,  eksportir,  dan  perusahaan  perkebunan)  sampai skala  kecil  (petani,  kelompok  tani,  gabungan  kelompok  tani,  dan  koperasi)  merasa terlindungi  dengan  mempergunakan  sistem  Resi  Gudang  sehingga  dalam  waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di Gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat. 28
Bank berkedudukan sebagai pemilik hak akan jaminan Resi Gudang memiliki hak guna menyimpan komoditi jaminan Resi Gudang pada wilayah penguasaannya. Dengan demikian jika hak akan jaminan Resi Gudang telah berada pada bank pemilik
28 Ibid ., hlm. 296.
komoditi yang tersimpan pada Gudang yang dimiliki oleh penerima hak jaminan Resi Gudang  tidak  lagi  dapat  dijaminkan  ulang  oleh  pemilik  komoditi  sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 UU SRG ayat (2) : “Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang”
Ada beberapa teori tentang perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam penelitian ini antara lain :
1. Perlindungan  hukum  adalah  segala  daya  dan  upaya  yang  dilakukan  secara sadar  oleh  setiap  orang  maupun  Lembaga  pemerintah,  bahkan  swasta  yang bertujuan  mengusahakan  pengamanan,  penguasaan,  dan  pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).
2. Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Di  Indonesia  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  senantiasa  didasari  oleh Pancasila  sebagai  landasan  idiil,  meski  konsep  perumusannya  menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat  yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Menurut Satjipto Rahardjo :
“Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk dapat mewujudkan perlindungan yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan antisipatif.  Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial “.
4. Menurut Philipus M Hadjon :
“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai Tindakan pemerintah yang bersifat preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  yang  mengarahkan  Tindakan  pemerintah
bersifat  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan”
5. Teori  perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  teori  yang  sangat  penting untuk  dikaji,  karena  fokus  kajian  teori  ini  pada  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.
Dikaitkan  dengan  teori  Perlindungan  hukum  dari  Philipus  terhadap  penerapan  Resi Gudang, untuk preventif dilihat dari:
1. Dibuatnya Akta perjanjian hak jaminan atas resi gudang yang dibuat dihadapan Notaris  yang bertujuan untuk  melindungi  dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa.
2. Penerima  jaminan  Resi  Gudang  juga  mendapatkan  perlindungan  yang  telah diundangkan.  Pemberian  perlindungan  hukum  ini  berupa  kebenaran, kehilangan  dan  kerugian  komoditi  yang  disimpan  oleh  Pengelola  Gudang, Pengelola  Gudang  juga  bertanggung  jawab  akan  penulisan  keterangan  resi Gudang  yang  benar  serta  bertanggung  jawab  atas  kelalaiannya  guna menyimpan dan juga menyerahkan komoditi.
3. Adanya peran aktif dari Badan Pengawas guna melaksanakan tugasnya yaitu berupa melaksanakan pembinaan, pengaturan dan juga melakukan pengawasan atas  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  resi  Gudang,  dan  juga  memberi persetujuan  kepada  pengelola  Gudang,  Lembaga  penilaian  dan  pusat registrasi. 29
4. Adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang yang menjamin hak dan kepentingan pemegang  resi  Gudang  atau  Penerima  Hak  Jaminan  terhadap  kegagalan, kelalaian,  atau  ketidakmampuan  pengelola  Gudang  dalam  melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
29 Ibid ., hlm 151.
Secara represif:
1. Apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau  penjualan  langsung.  Penerima  hak  jaminan  memiliki  hak  untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Namun demikian, penjualan objek jaminan tersebut hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.
2. Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki tugas:
Merumuskan,  menetapkan,  dan  melaksanakan  kebijakan  penyelesaian Pengelola  Gudang  gagal  yang  tidak  berdampak  luas  (sistemik)  dan Melaksanakan  penanganan  Pengelola  Gudang  gagal  yang  berdampak  luas (sistemik).
3. Apabila Pemberi hak jaminan wanprestasi, maka penerima hak jaminan oleh Undang-Undang diberikan sarana eksekusi dengan cara parate eksecusi sbb :
a. Apabila  pemberi  hak  jaminan  cidera  janji,  penerima  hak  jaminan mempunyai  hak untuk  menjual  objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung;
b. Penerima  Hak  Jaminan  memiliki  hak  untuk  mengambil  pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengobatan;
c. Penjualan  objek  jaminan  hanya  dapat  dilakukan  atas  sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.
d. Penjualan  langsung  akan  dilakukan  dengan  mengupayakan  harga terbaik  yang  menguntungkan  para  pihak.  Lembaga  parate  eksekusi ditujukan agar kreditur mendapat kemudahan pelunasan hak tagihnya.
Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  konsep  Lembaga  jaminan khususnya yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya. Mengenai  parate  eksekusi  dapat  ditinjau  pendapat Hooggerechtshof  van Nederlands  indie  (HGH) yang  menyatakan  sebagai  “hak  Pengadilan“.  Jadi  seakan-
akan hak eksekusi selalu siap ditangan kreditur. Demikian juga dikemukakan oleh P.A Stein  menyebutkan  sebagai  “eksekusi  yang  disederhanakan”.  Keistimewaan  dari Parate eksekusi terdapat pada dua hal yaitu : 30
a. Penjualan  tanpa  melibatkan  debitur.  Hal  ini  terkait  dengan  adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik Kembali kepada kreditur, untuk menjual  atas  kekuasaan  sendiri,  yang  didapat  dengan  diperjanjikan dengan  tegas  (Hipotik)  atau  karena  diberikan  oleh  Undang-Undang (Gadai, hak tanggungan dan fidusia).
b. Penjualan  tanpa  perantara  atau  melalui  Pengadilan.  Hal  ini  terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan diatas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah “.

## D. SIMPULAN
1. Pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan  UU No 9 Tahun 2011 adalah melalui hak jaminan Resi Gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Resi Gudang merupakan alas hak  ( document  of  title )  atas  barang  dapat  digunakan  sebagai  agunan  karena Resi  Gudang  tersebut  dijamin  dengan  komoditas  tertentu  yang  tersimpan  di Gudang dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Resi Gudang yang  diterbitkan  hanya  dapat  dibebani  satu  jaminan  utang.  Penerima  Hak Jaminan Resi Gudang harus memberitahukan Akta Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pembebanan Hak Jaminan  terhadap  Resi  Gudang  harus  dibuat  dengan  Akta  pembebanan  Hak Jaminan Resi Gudang dihadapan Notaris. Selain itu keberadaan Hak Jaminan atas Resi Gudang diakui sebagai Lembaga jaminan baru pada Peraturan Bank Indonesia  No.14/5/PBI/2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum, telah  ditetapkan  bahwa  Resi  Gudang  dapat  dijadikan  hak  jaminan  atas  Resi Gudang.
30 Yuricthy Poppy Suhantri. Op.Cit. hlm 84
2. Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  Hak  Jaminan  Resi  Gudang  dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara  preventif dan represif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Dewi, Dewa Ayu Agung Laksmi dan I Nyoman Putu Budhiartha, dan Ni Luh Made Mahendrawati. Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank. Jurnal Interpretasi Hukum (3, no. 1, 2022)
Hidayah,  Khoirul.  “Analisis  Kritis  Pengaturan  Sistem  Resi  Gudang  dalam Mendukung Sektor Pertanian di  Indonesia,” De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan Syar’iah (Vol. 13 No 2, 1 2021).
Nugraheni,  Ninis.  Problematika  Eksekusi  Resi  Gudang  Sebagai  Objek  Jaminan, Jurnal  Hukum  Acara  Perdata  ADHAPER ,  (Vol.3  No2  Juli-Desember 2017).
Suhantri, Yuricthy Poppy. “Pembebanan Jaminan Resi Gudang Menurut UU NO 9 Tahun 2006 yo UU No 9 Tahun 2011 “, Jurnal Lex Societatis (Volume V Nomor 6 Agustus 2017).
Sulistyaningsih. Kebijakan Sistem Resi Gudang Dalam Peningkatan Pengembangan  Agribisnis:  Tinjauan  Secara  Konsep,  Maksud,  Tujuan, Fungsi Dan Manfaatnya. Cermin: Jurnal Penelitian (Vol. 5, no. 2, 2021)
Tinangon,  Tabitha  Denelli,  Vecky  Yanny  Gosal,  Marthin  Doodoh.  “Analisis
Yuridis  Perjanjian  Jaminan  Resi  Gudang  di  Indonesia  “. Lex  Pritatum (Volume IX/No 12/Nov/2021).
Usanti, Trisadini Prasastinah. “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Persektif Hukum  Jaminan  “. PERSPEKTIF (Volume  XIX  No  3  Tahun  2014  Edisi September).

## Buku
Asyhadie,  H.  Zaelani,  dan  Rahma  Kusumawati, Hukum  Jaminan  Di  Indonesia. Kajian  Berdasarkan  Hukum  Nasional  Dan  Prinsip  Ekonomi  Syariah , Depok: Rajawali Press, 2018.
Hadjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Salim, H. dan Eries Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta: Rajawali,1986.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang , UU No. 9, LN No. 59 Tahun 2006., TLN No. 4630,
-----------. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang, UU No. 9, LN No. 78 Tahun 2011, TLN No. 5231
----------. Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang  Barang  dan  Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang , Permendag No. 30, BN. No. 286 Tahun 2020.

## BIODATA PENULIS
Titing Sugiarti, S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, beliau adalah dosen bagian Program Kekhususan Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat (PK-1).
Henri Christian Pattinaja, S.H., M.H. merupakan staf dan asisten magang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.