Perlindungan Merek Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@gmail.com
Evalina Alissa evalinadasril@yahoo.com
Suhermi suhermi633@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Abstract
Indonesia  is  currently  experiencing  rapid  development  in  the  creative  economy  sector. Various  industries  such  as  design,  fashion,  art,  music,  film,  and  others  have  become  the backbone of creative economic growth in this country. One of the most valuable assets in the creative  economy  is  a  brand.  Brand  protection  is  very  important  to  ensure  the  continued growth  of  Indonesia's  creative  economy.  This  research  aims  to  determine  and  analyze  the importance of trademark registration in the development of small and medium enterprises in the creative economy of Indonesia and trademark protection in the development of small and medium  enterprises  in  the  creative  economy.  The  research  results  show the  importance  of registering  a  trademark,  including:  To  obtain  legal  protection,  exclusive  rights  to  use  the trademark,  as  a  publicity  tool  (promotion),  and  also  as  a  business  opportunity.  Brand protection  in  the  development  of  micro,  small,  and  medium  enterprises  in  the  creative economy  sector  in  Indonesia  can  be  done  in  two  ways,  namely  preventive  protection  and repressive protection.
Keywords : Trademark Protection; Micro, Small, and Medium Enterprises

## Abstrak
Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dalam sektor ekonomi kreatif. Berbagai  industri  seperti  desain,  fashion,  seni,  musik,  film,  dan  lainnya  telah  menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kreatif di negara ini. Salah satu aset yang paling berharga dalam ekonomi kreatif adalah merek. Perlindungan merek merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis arti pentingnya pendaftaran merek dagang dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah bidang ekonomi kreatif di Indonesia  dan  perlindungan  merek  dagang  dalam  pengembangan  Usaha  Kecil  dan Menengah  bidang  Ekonomi  Kreatif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  Arti  penting dilakukannya  pendaftaran  merek  yaitu  antara  lain:  Untuk  memperoleh  Perlindungan Hukum,  Hak  Ekslusif  Dalam  Penggunaan  Merek,  Sebagai  Alat  Publisitas  (Promosi)  dan juga Sebagai Peluang Bisnis. Perlindungan Merek dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  Bidang  Ekonomi  Kreatif  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif.
Kata Kunci : Perlindungan Merek Dagang; Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Volume  5 Nomor  2
Halaman 152 – 168
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. Pendahuluan
Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  perkembangan  pesat  dalam  sektor  ekonomi kreatif.  Berbagai  industri  seperti  desain,  fashion,  seni,  musik,  film,  dan  lainnya  telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kreatif di negara ini. Salah satu aset yang paling berharga dalam ekonomi kreatif adalah merek. Perlindungan merek merupakan hal yang  sangat  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan  pertumbuhan  ekonomi  kreatif Indonesia.
Merek  menjadi  suatu  komponen  yang  penting  dalam  entitas  barang  dan/atau  jasa karena  merek  dapat  mempermudah  konsumen  untuk  mengidentifikasi  barang  dan/atau jasa  dengan  kelas  maupun  karakteristik  yang  sama  maupun  berbeda  antara  barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya. 1
Ketentuan  mengenai  merek  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), di mana  pada  Pasal  1  Angka  1  disebutkan  bahwa  merek  adalah  suatu  tanda  yang  dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang  dan/atau jasa. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa  Merek Dagang adalah merek yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  barang  sejenis lainnya. Pada hakikatnya, merek merupakan suatu tanda. Namun untuk dapat dikatakan sebagai suatu merek, tanda tersebut harus memiliki daya pembeda agar dapat digunakan untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lain. Daya pembeda ini menjadi sifat yang khas dari merek tersebut.
Ketentuan  mengenai  UMKM  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM). Direktorat Jenderal Industri  Kecil  dan  Menengah,  di  bawah  naungan  Kementerian  Perindustrian  membagi UMKM yang berkembang saat ini kedalam beberapa kategori, yaitu bidang pangan, barang dari kayu dan furniture, bidang kimia, sandang aneka dan kerajinan termasuk di dalamnya
1 Ranti  Fauza  Mayana,  Tisni  Santika,  dan  Zahra  Cintana, Pengembangan  Kekayaan  Intelektual  Dalam Bisnis Dan Industri Kreatif (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), hal. 40.
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 154
ekonomi  kreatif,  serta  bidang  logam,  mesin,  elektronika  dan  alat  angkut. 2 Diantara kategori UMKM di atas, industri bidang ekonomi kreatif merupakan industri yang paling berpotensi  untuk  dikembangkan,  mengingat sumber daya  dari  industri  ini bersifat  tidak terbatas, yaitu berdasarkan pada intelektualitas sumber daya manusia.
Ekonomi  kreatif  adalah  sektor  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  produksi,  distribusi, dan  eksploitasi  berbagai  bentuk  kreativitas,  budaya,  seni,  dan  inovasi.  Ini  mencakup beragam industri  seperti seni  pertunjukan,  musik, seni  rupa,  film, televisi,  desain, mode, arsitektur,  periklanan,  teknologi  informasi,  permainan  video,  kuliner,  dan  banyak  lagi. Ekonomi kreatif mengandalkan daya kreasi manusia, intelektualitas, dan ekspresi budaya untuk  menghasilkan  nilai  ekonomi. 3 Karakteristik  utama  dari  ekonomi  kreatif  adalah kemampuannya  untuk  menghasilkan  nilai  tambah  melalui  kreativitas,  inovasi,  dan ekspresi budaya.  Seiring dengan  perkembangan globalisasi,  ekonomi  kreatif tidak  hanya menciptakan  peluang  bisnis  yang  tak  terbatas,  tetapi  juga  mempromosikan keanekaragaman budaya, identitas lokal, dan pertukaran lintas budaya. 4
Pelaku  UMKM  yang  telah  memiliki  merek  dagang  sebaiknya  segera  mendaftarkan merek  dagangnya  tersebut  sebagai  dasar  yang  kuat  untuk  membedakan  merek  dagang yang  digunakannya  dengan  produk  sejenis.  Pendaftaran  akan  merek  dagang  tersebut dapat dijadikan pembuktian kepemilikan hak merek, terutama jika suatu hari nanti terjadi perselisihan terkait kepemilikan hak menggunakan merek dagang yang bersangkutan.
Kepemilikan  terhadap  merek  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya  harus  didaftarkan  ke Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelekual  untuk  memperoleh  sertifikat  Hak  Merek, sehingga  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum.  Pendaftaran  atas  merek  di  Indonesia menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama atau First to  File .  Artinya  pihak  yang  mendapatkan  perlindungan  atas  merek  adalah  pihak  yang pertama kali mendaftarkan, bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek.
Permasalahan  yang  kerap  berlangsung  yaitu  para  pelaku  usaha  UMKM  kurang menghiraukan  ataupun  kurang  paham  terhadap  bagaimana  pentingnya  pendaftaran merek.  Mereka  berpikiran  bahwa  pendaftaran  merek  itu  tidak  terlalu  penting,  karena mereka  berpikiran  kalau  perlindungan  merek  tidak  mempunyai  akibat  yang  signifikan
2 Kementerian  Perindustrian,  “Struktur  Organisasi  Direktorat  Jenderal  Industri  Kecil  Menengah  dan Aneka,” 2023, http://www.kemenperin.go.id/struktur/ikm, diakses 10/05/2024.
3 Rahma  Sandhi,  “Konsep  Pembelajaran  Ekonomi  Berbasis  Ekonomi  Kreatif,” Indonesian Interdisciplanary Journal of Sharia Economics 1, no. 1 (2018), hal. 10.
4 Suci  Lestari,  Annalisa  Y,  dan  Muhammad  Syaifuddin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023), hal. 65–80.
terhadap  perkembangan  bisnis  mereka  kedepannya.  Tidak  cuma  itu,  hal  utama  yang menyebabkan  mereka  tidak  mendaftarkan  merek  karena  dalam  proses  registrasi  merek membutuhkan anggaran yang cukup besar serta proses pendaftarannya rumit. Sementara itu perlindungan merek merupakan perihal yang sangat berarti, merek tidak hanya selaku asset,  dimana  aset  tersebut  bisa  menciptakan  laba  ( profit )  untuk  owner  merek,  serta mejadi  fasilitas  pelengkap  guna  mencegah  warga  selaku  pemakai  akibat  adanya pembajakan mutu produk tertentu. Sehingga pemakai hendak sangat dirugikan jika merek yang disangka bermutu, nyatanya dibuat serupa namun dengan mutu rendah oleh pihak berbeda. 5
Tulisan  ini  mencoba  untuk  membahas  mengenai  perlindungan  merek  dagang  dalam pengembangan  Usaha Kecil dan Menengah bidang Ekonomi Kreatif  di Indonesia, dengan permasalahan  yang  di  bahas  adalah  mengenai  arti  penting  pendaftaran  merek  dagang pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  bidang  ekonomi  kreatif,  serta  mengenai perlindungan  merek  dagang  dalam  pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Arti  Pentingnya  Pendaftaran  Merek  Dagang  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Bidang Ekonomi Kreatif di Indonesia
Merek  sebagai  salah  satu  wujud  karya  intelektual  memiliki  peranan  penting  bagi kelancaran  dan peningkatan perdagangan  barang atau jasa dalam  kegiatan perdagangan dan  investasi. 6 Hak  Merek  merupakan  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual  yang kepemilikannya dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis).
Langkah pertama yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah pendaftaran merek. Pemegang merek harus mendaftarkan merek mereka di Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  melalui  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI). Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek  tersebut  dalam  kaitannya  dengan  produk  atau  layanan  yang  mereka  tawarkan. Proses pendaftaran haruslah efisien dan transparan agar mendorong lebih banyak pelaku
5 Abdul  Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk  UMKM  Melalui Hak Merek Sebagai  Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas” (2017), file:///C:/Users/acer/Downloads/Paper tentang Hak Merek (1).pdf.
6 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91.
ekonomi  kreatif  untuk  melindungi  merek  mereka.  Adapun  hal  ini  bertujuan  untuk mempercepat  dan  memudahkan  proses  pendaftaran  merek,  termasuk  penggunaan platform daring untuk pengajuan dan pembayaran. Meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai proses pendaftaran kepada masyarakat. 7
Penentuan cara memperoleh hak atas merek bergantung pada sistem yang  dipakai di suatu  negara.  Dalam  pendaftaran  hak  merek,  Indonesia  menganut  sistem  konstitutif. Artinya, pihak yang memperoleh perlindungan atas merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Kantor Merek. Sistem konstitutif dalam pendaftaran  merek  lebih  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pendaftar  (pemilik  atau pemegang hak merek yang sah) karena kepadanya diberikan tanda bukti pendaftaran dan diterimanya sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas merek dan dianggap sebagai pengguna merek yang sah.
Merek yang telah didaftarkan juga diuntungkan ketika terjadi sengketa, karena dengan adanya  sertifikat  merek  akan  mempermudah  proses  pembuktian  dibandingkan  dengan merek  yang  tidak  didaftarkan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pembuktian  pada  perkara perdata,  bukti  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  merupakan  alat bukti yang sempurna.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang menjadi salah  satu  pilar  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Kegiatan  usaha  yang  dijalankan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada  masyarakat.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia  memiliki  peranan penting  dalam  perekonomian  nasional,  terutama  dalam  kontribusinya  terhadap  Produk Domestik  Bruto (PDB).  Mengingat pentingnya  peranan  UMKM  di  bidang  ekonomi,  sosial dan  politik,  maka  saat  ini  perkembangan  UMKM  diberi  perhatian  cukup  besar  di Indonesia.
Permasalahan  UMKM  berbasis ekonomi kreatif  pada  umumnya  terletak pada  sumber daya  manusia,  modal  dan  penguasaan  teknologi  modern.  Dengan  adanya  permasalahan tersebut, maka pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian yang  besar  baik  dari  pemerintah  atau  dinas  terkait  maupun  masyarakat  agar  dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan  perlu  diupayakan  lebih  kondusif  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya  UMKM.
7 Inge  Dwisvimiar, Pengaturan  Doktrin  Dilusi  Merek  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Merek Terkenal Di Indonesia (Yogyakarta: Mimbar Hukum Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2019), hal. 66.
Pemerintah  perlu  meningkatkan  perannya  dalam  memberdayakan  UMKM  berbasis ekonomi kreatif karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UMKM kreatif memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah.
Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan undang- undang merek harus didaftarkan ke  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Hukum Dan  HAM  RI untuk  memperoleh  sertifikat  Hak  Merek  sehingga  mendapatkan  perlindungan  hukum. Ketika suatu merek dagang telah mendapatkan perlindungan hukum, pemilik merek dapat melakukan upaya hukum apabila ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin  dan  itikad  yang  baik.  Hal  ini  akan  membantu  pelaku  usaha  dalam  mencegah  tindak pemalsuan  serta  penggunaan  merek  dagang  secara  illegal  yang  dapat  merugikan usahanya.
Pendaftaran  merek  dagang  juga  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemiliknya  dalam menggunakan  merek  dagang  tersebut  dalam  menjalankan  usahanya.  Hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara seharusnya dapat melindungi  pemilik merek yang memiliki itikad baik serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 8 Artinya pelaku usaha dapat  menggunakan  mereknya  tanpa  perlu  khawatir  ada  pihak  lain  pada  industri  yang sama  yang  akan  menggunakan  merek  yang  sama  atau  serupa,  yang  dapat  memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat.
Selain  memberikan  perlindungan  hukum  dan  hak  eksklusif  kepada  pemiliknya, pendaftaran  merek  dagang  juga  merupakan  aset  berharga  dalam  suatu  bisnis,  terutama jika  merek  dagang  tersebut  memiliki  reputasi  yang  baik  serta  telah  dikenal  luas  oleh masyarakat.  Merek  dagang  yang  kuat  juga  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  dalam memperoleh  pembiayaan  atau investasi  bagi  pelaku usaha  UMKM,  baik untuk  tambahan modal maupun untuk ekspansi bisnis ke tempat yang baru. Merek yang telah didaftarkan juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen,  sehingga  memudahkan  pelaku  usaha dalam melakukan ekspansi dan strategi pemasaran usahanya.
Sebagaimana  diuraikan  bahwa  merek  menjadi  suatu  komponen  yang  penting  dalam entitas  barang  dan/atau  jasa  karena  merek  dapat  mempermudah  konsumen  untuk mengidentifikasi  barang  dan/atau  jasa  dengan  kelas  maupun  karakteristik  yang  sama maupun berbeda antara barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya.
8 W Prabowo, R Pajrin, dan E Lamonti, “Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif),” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 1 (2023), hal. 6–12,
https://doi.org/10.56391/nomos.v3il.1470.
Sebelum  melakukan  pendaftaran  merek,  sangat  penting  untuk  terlebih  dahulu melakukan pengecekan merek melalui situs web https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ untuk memastikan  merek  yang  hendak  didaftarkan  masih  tersedia,  dalam  artian  tidak  sedang dalam status “terdaftar” oleh pihak lain. Pengecekan merek pun dapat dilakukan sebagai Upaya  preventif  untuk  meninjau  apabila  terdapat  kemiripan  atau  kesamaan,  baik  itu secara keseluruhan maupun pada pokoknya, antara merek yang akan didaftarkan dengan merek yang sudah terdaftarkan. 9
Perlindungan hukum adanya suatu merek baru akan diperoleh apabila pemilik merek mendaftarkan  mereknya  ke  kantor  Direktorat  Jendral  HKI,  dengan  memenuhi  beberapa persyaratan  substantif  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis, antara lain bahwa merek yang akan didaftarkan harus: 10
1. Tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas  agama,  kesusilaa,  atau  ketertiban  umum;  dalam  hal  ini  penggunaan tanda tersebut tidak boleh menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak ummum atau dari golongan masyarakat tertentu;
2. Memiliki daya pembeda, dalam hal ini terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis, disamping juga diharapkan bahwa merek yang didaftarkan tidak terlalu sederhana misalnya berupa tanda titik atau tanda garis saja;
3. Tidak menjadi milik umum, atau tanda yang bersifat umum;
4. Tidak  merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya,  semisal  mendaftar  produk  barang  berupa  kopi dengan merek kopi;
5. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dulu untuk barng dan/atau jasa yang sejenis;
6. Tidak  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dan  keseluruhannya  untuk  merek yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis maupun  yang  tidak  sejenis  sepanjang  ditetapkan  lebih  lainjut  dalam  peraturan pemerintah;
7. Tidak mempunyai persamaan pada pokokny dan keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenali
9 Mayana, Santika, dan Cintana, Pengembangan Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis dan Industri Kreatif , hal. 39.
10 Djulaeka, Hak  Kekayaan  Intelektual,  Teori  dan  Prinsip-Prinsip  Umum (Malang:  Setara  Press,  2021), hal. 56.
8. Tidak  merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
9. Tidak  merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  symbol  atau  emblem  negara  atau  Lembaga  nasional  maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang
10. Tidak merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stampel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihk yang berwenang.
Adapun pernyataan administratif yang wajib dipenuhi oleh pemohon pendaftaran merek, adalah sebagai berikut: 11
1) Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dan  ditandatangai  oleh  pemohon  atau kuasanya, serta mencantumkan persyaratan yang ada;
2) Harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Menurut  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Greografis  tersebut,  hak  atas  merek adalah  Hak  Ekslusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  daftar  umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan.
Dilakukannya  pendaftaran  atau  registrasi  Merek  adalah  hal  mendasar  yang  harus dilakukan  dalam  usaha  khususnya  bagi  pelakon  UMKM.  Seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal 1  angka 1  menyebutkan  merek  merupakan  pengenal  yang  secara ilustratif  berupa tulisan,  lambang,  identitas,  label,  dan  lain-lain,  guna  sebagai  pembeda  hasil  produksi barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perseorangan maupun badan hukum. Dengan dilakukan  pendaftaran  merek  akan  memberikan  kepercayaan  lebih  bagi  konsumen terhadap  produk yang  dijual.  Dimana salah  satu syarat yang  harus dipenuhi  agar merek dapat  di  daftarkan  adalah  merek  harus  memiliki  kapasitas  atau  daya  pembeda  yang memadai.  Sehingga  jelas  fungsi  utama  daripada  merek  tersebut  yaitu  membedakan produk buatan industri lainnya. Melalui hal itu, penikmat produk menjadi gampang dalam mengenali suatu produk serta memahami produk yang mereka mau. 12
Arti penting dilakukannya pendaftaran merek dangan antara lain, yaitu:
1. Memperoleh Perlindungan Hukum
11 Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum , hal. 56.
12 Ida Ayu Sri Mas Prawreti dan Anak Agung Sri Indrawati, “Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” Jurnal Kertha Wicara 11, no. 2 (2022), hal. 1–12.
Dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  atas  merek  pelaku  UMKM  harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu karena Negara Indonesia memeluk sitem konstitutif ( first to file ) yang berarti bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur registrasi artinya pendaftaran Merek pertama yang meperoleh atau yang memiliki hak merek. Dengan begitu merek identitas serupa sama sekali tak diperkenankan atau  di  tolak. 13 Perlindungan  hukum  atas  merek  berlaku  sesudah  melakukan pendaftaran  ke  Ditjen  KI,  saat  permohonan  dikabulkan  Ditjen  KI  maka perlindungan  hukum  atas  merek  resmi  berlaku. 14 Merek  tercatat  memperoleh proteksi  hukum  dengan  masa  10  tahun  dan  bisa  dilanjutkan  dengan  masa  yang sama. 15 Dalam  jenjang  masa  sekurang  kurangnya  6  bulan  setelah  berakhirnya masa proteksi merek tercatat masih bisa dilakukan pengajuan perpanjangan dan dikenakan bayaran serta denda sejumlah dana perpanjangan. Adapun permintaan perpanjangan  proteksi  merek  bisa  diajukan  secara  elektronik  maupun  non- elektronik memakai “Bahasa Indonesia” oleh pemilik merek itu sendiri atau kuasa hukumnya pada masa 6 Bulan, sebelum rampungnya masa proteksi merek tercatat serta  dikenakan  bayaran.  Permintaan  ekstensi  diterima  apabila  pemohon menyematkan  “Surat  Pernyataan”  mengenai  merek  berkaitan  yang  sedang dipergunakan  oleh  barang  dan  jasa  seperti  yang  termuat  pada  akta  merek  dan barang, jasa yang tengah dibuat dan diperjual belikan. Kemudian proteksi merek tercatat  dipublikasikan  pada  “Berita  Resmi  Merek”.  Proteksi  hukum  hanya diberikan kepada pemilik merek Beritikad baik, karena  walaupun pemilik merek telah memiliki sertifikat bukti kepemilikan namun apabila terbukti pemilik merek beritikad buruk maka bisa dimintai peniadaan dan pencabutan merek. 16
2. Hak Ekslusif Dalam Penggunaan Merek.
Menurut  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Hak  atas  merek  adalah Hak  Ekslusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  daftar  umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakan.
13 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12 .
14 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12. 15 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12.
16 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12.
Perihal ini, Pemilik Merek dapat memberi izin  pihak  lain dalam mempergunakan mereknya  pemegang  hak  tercatat  bisa  menyerahkan  lisensi.  Lisensi  merupakan izin  yang  dialokasikan  oleh  Pemegang  Hak  tercatat  pada  pihak  lain  melewati proses  persetujuan  agar  dapat  memakai  Merek,  sekiranya  sepenuhnya  atau separuh  model  barang,  jasa  di  daftarkan  atas  masa  dan  ketentuan  ekslusif. Persetujuan  lisensi  harus  mengajukan  inventarisasi  kepada  Menteri  Hukum  dan HAM  yang  selanjutnya  dipublikasikan  di  “Berita  Resmi  Merek”.  Mengenai persetujuan  izin  yang  tak  dituliskan  maka  tidak  memiliki  akibat  hukum  kepada pihak  lain.  Persetujuan  izin  tidak  diperkenankan  mencantumkan  ketetapan langsung maupun tidak langsung dimana hal tersebut dapat memicu resiko yang akan merugikan dan membebani ekonomi Negara. 17
3. Sebagai Alat Publisitas (Promosi)
Pemilik merek tercatat dapat memajukan usahanya dengan gampang serta efektif. Dalam memperkenalkan atau memublikasikan produk-produk yang dijual, pemilik merek cukup hanya menyebut mereknya. 18
4. Sebagai Peluang Bisnis
Strategi  dalam  mengembangkan  sebuah  usaha  yaitu  kerja  sama,  akan  tetapi  tak seluruh  pihak  ingin  kerja  sama  bila  hasil  produksi  yang  ditawarkan  tak mempunyai  keabsahan  yang  dimaksud  disini  adalah  merek.  Profit  bilamana produk  sudah  tercatat,  pemilik  usaha  UMKM  bisa  menyodorkan  kerja  sama semacam  memperoleh  peluang  waralaba  ( Franchise ),  ekspor,  dll.  Sehingga tentunya merek bakal memberi profit melalui segi ketetapan atau keuangan. 19
5. Menghambat Pemakaian Merek Tanpa Persetujuan
Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pemegang hak Merek tercatat berhak menyodorkan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan  Niaga  dan  menganjurkan  pemberhentian  seluruh  aktivitas  nan bersangkutan  atas  pemakaian  Merek”.  Terlebih  pemilik  merek  mempunyai  hak mengadukan  delik  pidana  tertera  ataupun  mengakhiri  perkara  melalui  arbitrase maupun  alternatif  mengakhiri  perkara  lainnya  sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal 93.
17 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12.
18 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12.
19 Prawreti dan Indrawati, hal. 1–12.
Adapun  manfaat  atas  registrasi  Merek  adalah  dapat  mengenali  asal  barang,  jasa  dari satu  industri  dengan  industri  lainnya,  lewat  merek,  produsen  bisa  memberi  kredibilitas atas  mutu  produk  yang  diciptakan,  guna  menghambat  persaingan  yang  kurang  efektif lantaran  produsen  lain  yang  mempunyai  hasrat  jahat  yang  berniat  mendompleng  nama baiknya memberikan tingkat informasi ekslusif tentang barang dan jasa yang diproduksi, merek yang disuport menggunakan alat promosi memicu produsen mempunyai kapasitas guna menstimulus keinginan pelanggan, sekalian menjaga kesetiaan pengguna.
Namun tidak seluruh pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon dapat diterima untuk didaftarkan. Merek tidak bisa didaftarkan bila memuat faktor berikut:
a) Berlawanan dengan tata susila dan keadilan
b) Tak mempunyai energi pembanding
c) Sudah sebagai kepunyaan universal
d) Menggambarkan  informasi  maupun  berhubungan  pada  barang  dan  jasa  yang dimhohonkan registrasi. 20
Berdasarkan  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  termuat  2  perihal  yang menimbulkan  satu  merek  tidak  diperkenankan  registrasinya,  sebab  merek  tidak  bisa dicatatkan  serta  merek  tertera  tidak  di  terima.  Disebutkan  dalam  Pasal  20  Undang  - Undang  tersebut  bahwa  merek  yang  tidak  dapat  dicatatkan  adalah  merek  yang berlawanan  dengan  gagasan  Negara,  peraturan  Undang-Undang,  integritas,  akidah,  tata susila,  atau  keadilan.  Sedangkan berdasarkan  Pasal  21,  suatu  merek  bisa  ditolak  apabila satu  merek  memiliki  kemiripan  yang  signifikan  terkait  totalitas  dan  pokoknya  dengan Merek tercatat yang dimiliki oleh pihak lain atau yang dimohonkan lebih dulu oleh pihak lainnya terkait barang, jasa serupa.

## 2. Perlindungan  Merek  Dagang  Dalam  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Bidang Ekonomi Kreatif
Perlindungan  pada  merek  produk  UMKM  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  – undang  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Greografis,  lebih  memotivasi  kerja  dan berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing sehingga menungkatkan pendapatan. Untuk      memberikan      perlindungan      merek      dagang      barang-barang      hasil  produksi UMKM  maka  diadakan  Kerjasama  antara  Departemen  Hukum  Dan  HAM  RI      dengan
20 Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan  dkk., Buku  Ajar  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) (Yogyakarta:Deepublish, 2016), hal. 56.
Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah   RI Nomor :  M- 10-UM .06.07.TH 2006    06/NK/M.KUKM/IV/2006      Tentang  Peningkatan  Pemahaman  dan  Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat perlindungan merek dagang bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pertimbangan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
1) UMKM  merupakan  salah  satu  pelaku  usaha  yang  memiliki  kontribusi  yang  nyata dalam perekonomian nasional.
2) Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  keberadaan  dan  pentingnya  pemanfaatan sistim Hak Kekayaan Intelektual (khususnya Hak Merek ) di kalangan pelaku UMKM sektor industri makanan seperti jenang  masih perlu disosialisasikan
3) Koordinasi  dan  kerjasama  yang  sinergi  antara  para  pihak  dan  upaya  peningkatan penyebarluasan,  pemahaman  dan  pemanfaatan  sistem  Hak  kekayaan  Intelektual belum optimal dalam perlindungan merek dagang produk makanan.
Tujuan  diadakannya  kerjasama  tersebut  yaitu  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman serta pemanfaatan sistem HKI khususnya merek dagang di kalangan pelaku UMKM,  mewujudkan  UMKM  yang  berorientasi  HKI  khususnya  Hak  Merek,  memiliki kualitas  dan  daya  saing  yang  tinggi  dalam  persaingan  global  serta  untuk  meningkatkan koordinasi  dan  kerjasama  yang  sinergis  dan  produktif  antara  para  pihak  dalam mengembangkan UMKM dan memberdayakan sistem Hak Kekayaan Intelektual Nasional.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  melindungi  dan memberdaya Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya:
1. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha;
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis;
3. Peningkatan produktifitas dan penguasaan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, ijin Depkes (P-IRT), Sertifikasi Merek Dagang, dan Sertifikasi Label Halal;
4. Pengembangan akses pemasaran melalui:
a. Bantuan peralatan sarana usaha
b. Bantuan sarana kemasan produk
c. Fasilitas sarana pemasaran melalui IT (Informasi Teknologi)
d. Kontak dagang, pameran dan pasar rakyat. 21
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan suatu perlindungan atas merek yang diproduksi oleh UMKM sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan  Indikasi  Geografis.  Perlindungan  hukum  terhadap  merek  tersebut  tidak  hanya bertujuan  untuk  menguntungkan  produsen,  namun  juga  untuk  melindungi  konsumen. Sehingga perlindungan terhadap merek harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen  dari  pemalsuan  atas  barang  maupun  jasa  yang  menggunakan  merek  secara tidak sah. Perlindungan hukum terhadap merek juga diberikan guna meningkatkan daya saing yang sangat berkaitan dengan upaya pembukaan pasar ekspor.
Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik  untuk  digunakan,  diperpanjang,  dialihkan,  dan  dihapuskan  sebagai  alat  bukti  bila terjadi  segketa  pelanggaran  atas  merek  terdaftar 22 Pendaftaran  akan  suatu  merek merupakan  keharusan  dalam  Undang  -  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang menganut  sistem  konstitutif,  bahwa  apabila  semua  syarat  pendaftaran  sudah  terpenuhi semua dan permohonn dikabulkan, secara otomatis hak ekslusif akan diperbolehkan oleh si pendaftar/pemohon. 23
Undang - Undang Merek dan Indikasi Geografis membuat pergeseran ketentuan dengan mengatur hak atas merek diberikan secara konstitutif atau “ first to file system ”, Hak atas merek  diperoleh  setelah  merek  tersebut  terdaftar.  Perlindungan  hukum  atas  merek melalui  sistem  konstitutif,  atau  yang  dikenal  pula  dengan  asa  “ prior  in  filling’ dan “ presumption  of  ownership ”,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3  Undang  -  Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis  hanya  akan  diberikan  kepada  pihak  yang  melakukan pendaftaran merek dan telah memenuhi seluruh persyaratan serta melalui segala proses yang  diperlukan  sampai  pada  tahap  diterbitkannya  sertifikat  merek  oleh  DJKI  sebagai dokumen bukti kepemiliki KI yang sah dan tercatat. 24
Untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  atas  merek  melalui  sistem  konstitutif, terdapat  persyaratan,  prosedur, serta  biaya  yang perlu  dilakukan  dan  dipersiapkan  oleh pemohon  sebagaimana  yang  diatur  melalui  ketentuan  Undang  -  Undang  Merek  dan Indikasi Geografis dan lebih lanjut melalui ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
21 Chandra  Purnama, Perlindungan  Hukum  Produk  UMKM  Melalui  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual) (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2010).
22 Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , hal. 93.
23 Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum , hal. 58.
24 Mayana, Santika, dan Cintana, Pengembangan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan Industri Kreatif , hal. 37.
Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek.
Menurut Ranti Fauza, Tisni Santika dan Zahra Cintana menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua)  bentuk  perlindungan  hukum,  termasuk  perlindungan  hukum  merek,  yang dibedakan  menjadi  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif. Perlindungn  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada Masyarakat  melalui  pengalokasian  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingan  tersebut.  Keda  bentuk  perlindungan  hukum  merek  yang  bersifat  preventif dan represif adalah sebagai berikut: 25
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  merek  secara  preventif  merupakan  perlindungan  hukum oleh pemerintah yang bersifat mencegah sebelum terjadinya pelanggaran melalui pendaftaran  Kekayaan  Intelektual  sebagai  suatu  pengakuan  atas  HKI  seseorang dengan  diterbitkannya  sertifikat  pendaftaran.  Hal  semacam  ini  akan  mencegah pihal  lain  untuk  menjiplak  produk  pemegang  hak  sehingga  pemegang  hak  dapat memperoleh keuntungan dan/atau manfaat ekonomi secara penuh. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek secara preventif, pemerintah, dalam hal ini  DJKI,  memberikan  penyuluhan,  sosialisasi,  dan  pemfasilitasan  pendaftaran merek  kepada  para  pelaku  usaha  dengan  secara  intenif  melakukan  sinergitas dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMK.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  merek  secara  represif  merupakan  suatu  pemberian hukuman,  baik  itu  berupa  sanksi,  denda,  penjara,  dan/atau  hukum  tambahan, sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  merek  yang  dilakukan  setelah terjadi sengketa maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun suatu merek telah terdaftar, tidak menutup kemungkinan tetap terdapat pihak lain yang beritikad tidak baik melakukan peniruan maupun penjiplakan, bisa saja ada kemungkinan  merek  yang  telah  terdaftar  tersebut  terlebih  dahulu  sudah digunakan oleh pihak lain, tetapi belum didaftarkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena  itu,  DJKI  berkomitmen  memberikan  bantuan  kepada  Masyarakat  dengan
25 Mayana, Santika, dan Cintana, hal. 44–45.
cara  memnindaklajuti  pelanggaran  terhadap  KI,  tentunya  dengan  prosedur  yang berlaku, dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Pengajuan  permohonan  terhadap  pelanggaran  KI  yang  ditujukan  kepada Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektuan  Republik Indonesia  maupun  kantor wilayah setempat
b. PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  akan  menindaklanjuti  permohonan terhadap pelanggara KI dan DJKI untuk kemudian mengirimkan petugas yang akan menyelidiki kebenaran pelanggaran tersebut ke lapangan
c. Berkas  pengajuan  permohonan  akan  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Niaga Provinsi atau Pegadilan Niaga terdekat tempat terjadinya pelanggara apabila memang dinyatakan benar terjadi suatu pelanggaran
d. Pengadilan  Niaga  akan  memproses  berkas  perkara  dan  melakukan  sudah untuk  memutuskan  hasil  dari  perkara  pelanggaran  KI  beserta  dengan penjatuhan hukuman atas pelanggaran tersebut; dan
e. Pihak DJKI dan Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menjadi saksi ahli dalam sidang pelanggaran KI tersebut.
Perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar adalah dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut terhitung sejak tanggal penerimaan merek.
Berdasarkan  urairan  tersebut  diatas,  maka  terdapat  Upaya  preventif  melalui pendaftaran  merek  yang  dapat  dilakukan  untuk  menimbulkan  kesadaran  masyarat  agar segera mendaftarkan merek, sehingga alangkah lebih baik apabila pelaku usaha memilih untuk  menempuh  Langkah  preventif  melalui  pendaftaran  merek  daripada  harus melakukan hal-hal bersifat represif di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan adalah  bahwa  arti  penting  dilakukannya  pendaftaran  merek  dagang antara  lain  yaitu:  a. Untuk  memperoleh  Perlindungan  Hukum;  b.  Hak  Ekslusif  Dalam  Penggunaan  Merek;  c. Sebagai  Alat  Publisitas  (Promosi);  d.  Sebagai  Peluang  Bisnis  dan  juga;  e.  sebagai Penghambat  Penggunaan  Merek  Tanpa  Persetujuan.  Selanjutnya,  perlindungan  merek dalam  pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Bidang  Ekonomi  Kreatif  Di Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu:  a.  Perlindungan  Hukum  Preventif,  di mana perlindungan hukum merek secara preventif merupakan perlindungan hukum oleh
pemerintah yang bersifat mencegah sebelum terjadinya pelanggaran melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai suatu pengakuan atas HKI seseorang dengan diterbitkannya sertifikat  pendaftaran.  Selanjutnya  adalah  b.  Perlindungan  Hukum  Represif,  di  mana perlindungan hukum merek  secara  represif merupakan suatu  pemberian hukuman, baik itu  berupa  sanksi,  denda,  penjara,  dan/atau  hukum  tambahan,  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  merek  yang  dilakukan  setelah  terjadi  sengketa  maupun pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Atsar, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah  Satu  Upaya  Peningkatan  Daya  Saing  Berbasis  Kreativitas,”  2017. file:///C:/Users/acer/Downloads/Paper tentang Hak Merek (1).pdf.
Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Daemadha,
Nyoman Mudana, Sagung Wiratni Dharmasi, Ayu Sukihana, Sri Indrawati, dan Putra Atmadja. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . Yogyakarta:Deepublish, 2016.
Djulaeka. Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum . Malang: Setara Press, 2021.
Dwisvimiar,  Inge. Pengaturan  Doktrin  Dilusi  Merek  sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum Merek  Terkenal  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Mimbar  Hukum  Fakultas  Hukum  Gadjah Mada, 2019.
Kementerian  Perindustrian.  “Struktur  Organisasi  Direktorat  Jenderal  Industri  Kecil Menengah dan Aneka,” 2023. http://www.kemenperin.go.id/struktur/ikm,.
Lestari,  Suci,  Annalisa  Y,  dan  Muhammad  Syaifuddin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Merek  pada Pembangunan Ekonomi Kreatif di  Indonesia.” Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023): 65–80.
Mayana,  Ranti  Fauza,  Tisni  Santika,  dan  Zahra  Cintana. Pengembangan  Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan Industri Kreatif . Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
Prabowo, W, R Pajrin, dan E Lamonti. “Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif).” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, no. 1 (2023): 6–12.
https://doi.org/10.56391/nomos.v3il.1470.
Prawreti,  Ida  Ayu  Sri  Mas,  dan  Anak  Agung  Sri  Indrawati.  “Pendaftaran  Merek  sebagai Perlindungan Hukum pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” Jurnal Kertha Wicara
11, no. 2 (2022): 1–12.
Purnama,  Chandra. Perlindungan  Hukum  Produk  UMKM  Melalui  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual) . Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2010.
Sandhi,  Rahma.  “Konsep  Pembelajaran  Ekonomi  Berbasis  Ekonomi  Kreatif.” Indonesian Interdisciplanary Journal of Sharia Economics 1, no. 1 (2018): 10.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.