Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak
Elmayanti a , Muhammad A. Rauf b a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: elmayanti1509@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: raufive5@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 27-08-2021
Revised     : 22-11-2021 Accepted : 23-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Traditional village approach Prevention Violence against children
Children  are  a  valuable  asset  for  a  family  and  society  in  living  their collective life to the future. Family and community care for children in order to grow and develop humanely is a very profitable investment for their survival. Children are often victims of violence. This violence has a  very  bad  impact  on  children's  development,  especially  their psychological development. The purpose of this study was to determine the model of the traditional village approach in preventing criminal acts of  violence  against  children  in  the  coastal  area  of  Siak  Regency. This type  of  research    is  sociological  juridical  with  emphasis  on  field research,  this  research  is  descriptive,  because  it  intends  to  describe  the reality under study clearly and systematically. Traditional villages have a function to organize life community as a legal community unit related to customary law and culture and can be used as a basis for the smooth administration  of  government  and  implementation  of  development. Through  the  traditional  village  approach  model,  it  is  hoped  that  it  can contribute to the prevention and suppression of cases of violence against children  in  Siak  Regency,  by  involving  the  role  of  traditional  leaders and cooperation between indigenous peoples. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 27-08-2021
Direvisi      : 22-11-2021 Disetujui : 23-11-2021 Diterbitkan :

## Kata Kunci:
Pendekatan Desa Adat
Pencegahan Kekerasan pada Anak
Anak  merupakan  aset  yang  berharga  bagi  sebuah  keluarga  dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa  depan.  Kepedulian  keluarga  dan  masyarakat  pada  anak  dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, merupakan investasi yang  sangat  menguntungkan  bagi  keberlangsungan  hidupnya.  Anak sering  kali  menjadi  korban  kekerasan.  kekerasan  tersebut  sangatlah berdampak  buruk  bagi  perkembangan  anak,  terutama  perkembangan psikilogisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendekatan  desa  adat  dalam  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan terhadap  anak  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Siak.  Jenis  penelitian  ini adalah  yuridis  sosiologis  dengan  penekanan  pada  penelitian  lapangan, penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  karena  bermaksud  menggambarkan realitas  yang diteliti secara jelas dan sistematis. Desa Adat  mempunyai fungsi  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum dan budaya adat serta dapat dijadikan sebagai dasar kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan.  Melalui  model  pendekatan  desa  adat diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Siak,  dengan  melibatkan peran tokoh adat dan kerjasama antar masyarakat adat.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Adat  merupakan  pencerminan  dari  kepribadian  suatu  bangsa,  merupakan  salah  satu penjelmaan  dari  jiwa  bangsa  yang  bersangkutan  dari  abad  keabad.  Oleh  karena  itu,  setiap bangsa  di  dunia  ini  memiliki  adat  kebiasaan  sendiri-sendiri  yang  satu  dengan  yang  lainnya tidak  sama,  karena  ketidaksamaan  inilah  kita  dapat  mengatakan  bahwa  adat  itu  merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.
Tindakan peradaban maupun cara penghidupan  yang modern, ternyata tidak  mampu menghilangkan  adat  kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang  terlihat  dalam  proses kemajuan  zaman  adalah  bahwa  adat  tersebut  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  dan kehendak zaman, sehingga adat  itu menjadi kekal  serta tetap segar. Hukum  adat  merupakan hukum  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  Indonesia,  wujudnya  adalah  berupa  kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  adat  timbul  didalam  dinamikanya  hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia. 1
Masyarakat  bangsa  Indonesia,  terutama  masyarakat  yang  berkediaman  di  desa-desa yang  jauh  dari  perkotaan  sangat  dipengaruhi  oleh  alam  sekitarnya.  Alam  fikiran  masyarakat itu  mempertautkan  antara  yang  nyata  dan  yang  tidak  nyata,  antara  kekuasaan  manusia  dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan. 2
Undang-udang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  memberikan  peluang  kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah. Desa  memiliki  peranan  penting  dan  strategis  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Sejak diberlakukannya  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan  yang desentralistik serta semakin memperjelas  posisi  pemerintah  desa  sebagai  bagian  dari  pemerintah  kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
1 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung:Tarsito, 1996), 66.
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni, 1984), 21.
Penyelenggaraan  pemerintah  desa  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan  otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak  strategis  untuk  keberhasilan  semua  program.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperkuat desa  (pemerintah  desa  dan  lembaga  masyarakat)  merupakan  langkah  untuk  mempercepat kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
Desa  adat  mempunyai  fungsi  untuk  menata  kehidupan  masyarakat  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum  adat  dan  kebudayaan  dan  dapat  dijadikan landasan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial ( social  alignment )  dengan  hukum  adatnya  (tertulis/tidak  tertulis)  sebagai  instrumen pengawasan sosial  ( social  control ) dalam kehidupan masyarakat  hukum  adat. 4 Pembentukan desa  adat  ini  salah  satu  tujuan  untuk  memberikan  kewenangan  seluas-luasnya  kepada  desa adat  tersebut  untuk  menjaga  adat  istiadat  dan  hak  wilayah.  Desa  adat  ini  di  berikan  hak istimewa  dalam  mengelola  desa  adatnya  serta  dalam  membela  masyarakatnya  seperti  tanah ulayat.  Desa  adat  mempunyai  identitas  unsur-unsur  sebagai  persekutuan  masyarakat  hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.
Masyarakat  hukum  adat  merupakan  kesatuan  manusia  yang  teratur,  menetap  disuatu daerah  tertentu,  mempunyai  penguasa-penguasa  dan  mempunyai  kekayaan,  yang  berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para  anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan  untuk  membukakan  ikatan  yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk  selama- lamanya. 5
Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak,  tujuan  ditetapkannya  Kampung  Adat  adalah  untuk menghidupkan  kembali  peranan  tokoh  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,
3 Lihat Pasal 1 angka 2 UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4 Abd. Hadi, “Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, DiH Jurnal Ilmu Hukum , no. 26 (2017), 163.
5 Saafroedin  Bahar,  dkk, Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 17.
pembangunan  dan  pelayanan    kepada  masyarakat,  hal  ini  diakibatkan  oleh  semakin kompleknya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.
Keberadaan  desa  adat/kampung  adat  juga  diperkuat  dengan  keluarnya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pelestarian  dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri No. 52 Tahun 2007 menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara  adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat  yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang  merupakan  inti  dari  adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  dalam  masyarakat  dan  lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
Pemerintah  Kabupaten  Siak,  melalui  Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2015  Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat,  yaitu  Kampung  Adat  Lubuk  Jering  di  Kecamatan  Sungai  Mandau,  Kampung  Adat Kampung Tengah di Kecamatan Mempura, Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit, Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas, Kampung  Adat Sakai  Bekalar di  Kecamatan Kandis  dan Kampung Adat Sakai  Libo  Jaya di Kecamatan Kandis. 6 Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada  penyelenggaraan  pemerintahannya.  Perubahan  mendasar  terlihat  pada  kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.
Perda  Kabupaten  Siak  No.  2  Tahun  2015  tentang  penetapan  kampung  adat menjelaskan  terkait  lembaga  pemerintahan  kampung  adat  dimana  penghulu  sebagai  kepala kampung  adat  dan  dibantu  oleh  perangkat  kampung  adat  yaitu  kerani  sebagai  sekretaris kepenghuluan  adat,  juru  tulis,  staf  atau  unsur  pembantu  kerani.  Selain  itu  terdapat  juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan  rukun  tetangga  serta  perangkat  kampung  adat  dari  pelaksana  teknis  lapangan  yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan  lain  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya
6 Lihat  Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung  Adat  di Kabupaten Siak.
masyarakat  setempat. 7 Sebagai  mitra  pemerintah  kampung  adat  juga  terdapat  Badan Permusyawaratan  Kampung  Adat,  Lembaga  Kemasyarakatan  Kampung  Adat  dan  Lembaga Adat Kampung Adat.
Anak  merupakan  aset  yang  berharga  bagi  sebuah  keluarga  dan  masyarakat  dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk  menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan  tenaga,  biaya  dan  pikirannya  demi  tumbuh  dan  berkembangnya  anak  secara lebih  baik.  Untuk  itu,  lingkungan  dan  dukungan  sosial  kemasyarakatan  yang  baik,  akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.
Anak  sering  kali  menjadi  korban  kekerasan,  baik  itu  di  sekolah,  di  tempat  mereka bermain,  bahkan  di  dalam  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri,  yang  seharusnya  menjadi tempat  mereka  untuk  berlindung.  Kekerasan  memang  sangat  dekat  dengan  kehidupan  dan tumbuh  kembang  anak.  Beberapa  kasus  yang  ditemukan  justru  anak-anak  usia  dini  sudah diperkenalkan dengan tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru  biasanya  adalah  orang-orang  tedekatnya  yang  seharusnya  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  anak-anak  tersebut,  seperti  kakek,  nenek,  ayah,  ibu,  saudara  kandung  dan lingkungan terdekatnya. 8 Kekerasan  yang di alami anak beragam,  ada kekerasan secara fisik dan  secara  psikis.  Baik  kekerasan  secara  fisik  ataupun  secara  psikis,  kekerasan  tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikilogisnya.
Pengalaman  kekerasan  terhadap  anak-anak  pada  usia  6  tahun  pertama  dapat mempengaruhi  kepribadian  anak.  Kondisi  ini  perlu  segera  mendapatkan  perhatian,  baik terhadap  anak  maupun  terhadap  pelaku  tindak  kekerasan,  agar  dampaknya  dapat  segera diminimalisir.  Salah  satu  upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak,  adalah  dengan pemberian informasi tentang dampak kekerasan harus dilakukan secara intens, agar orang tua atau  pengasuh  lebih  memahami  untuk  mempersiapkan  masa  depan  anak  yang membahagiakan. 9
7 Lihat  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung  Adat  di Kabupaten Siak.
8 Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-anak  dan  Perempuan”, Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah, no.  1 (2019): 10.
9 Alit Kurniasari, “Dampak kekerasan pada kepribadian anak”, Sosio Informa, no. 1 (2019): 17.
Kekerasan  terhadap  anak  tidak  saja  merupakan  masalah  individu,  melainkan  juga masalah  nasional  dan  sudah  menjadi  masalah  global.  Komitmen  pemerintah  dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang- undang  yang  mendukung  program  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  Undang-undang  No  29  Tahun  1999  tentang  Ratifikasi  Penghapusan  Diskriminasi Rasial, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  No  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian untuk Undang-undang No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  diperbaharui  dan  dirubah  dengan  Undang- undang No 35 Tahun 2014.
Persoalan  kejahatan  dengan  modus  kekerasan  itu  kemudian  menjadi  problem  yang serius  yang  dihadapi  oleh  hampir  setiap  bangsa  dan  negara  dimuka  bumi  ini.  Berbagai diskusi,  seminar  dan  pertemuan-pertemuan  ilmiah  dilaksanakan  untuk  mencari  solusi  yang dinilai  tepat  mengenai  kejahatan  yang  sedang  terjadi  dan  meresahkan  masyarakat.  Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal.
Kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat.  Masalah  kriminalitas  tetap  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi  masyarakat, yang  kemunculannya  seringkali  tidak  dapat  diduga  atau  tiba-tiba  saja  terjadi  disuatu lingkungan  dan  komunitas  yang  sebelumnya  tidak  pernah  diprediksi  akan  melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.
Pada  sebuah  bangunan  masyarakat  yang  sebelumnya  dikenal  memiliki  ajaran-ajaran luhur,  yang  mempopulerkan  prinsip-prinsip  hidup  beradab  dan  berelasi  sosial  yang menjunjung  tinggi  nilai-niai  moral  dan  keagamaan  dalam  realitasnya  tidak  selalu  demikian. Artinya,  masyarakat  yang  punya  ajaran  peradaban  luhur  itu  ternyata  cukup  rawan memunculkan berbagai modus kejahatan. Tidak sedikit pelaku sosial, politik, ekonomi, agama dan hukum yang terjebak dalam pengingkaran nilai-nilai luhur. 10
Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual  atau  jiwanya.  Bagi  hakim  sebagai  penegak  hukum,  keadilan  yang  bersifat  spiritual
10 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi  atas  Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 5.
diwujudkan  melalui  hukum  yang  berfungsi  sebagai  alat,  sebagai  cara  dan  keluaran  ( output) dalam suatu sengketa hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah  satu  komponen  dari  ide  hukum.  Hukum  dan  keadilan  sebagai  dua  sisi  dari  suatu  mata uang,  jika  keadilan  digambarkan  sebagai  materi  dan  hukum  sebagai  bentuk,  maka  nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum 11 .
Perlindungan  terhadap  anak  korban  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan  yang  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta medapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat bertanggungjawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak  asasi  anak  sesuai  dengan  kewajiban yang  dibebankan  oleh  hukum.  Demikian  pula  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak, negara  dan  pemerintah  bertanggungjawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksebilitas  bagi  anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 12
Secara  umum  perlindungan terhadap  anak  dibagi  menjadi  dua yakni  perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang mermiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang  mencakup semua  peraturan  hukum  yang dapat  mengatur  kehidupan  anak  tersebut.  Sedangkan,  perlindungan  dengan  sifat  nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial. 13
Pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  harus  memenuhi  syarat  antara  lain merupakan  pengembangan  kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan    anak.  Sebagai  korban, bagi  seorang  anak  sangat  terkait  dengan    sikap  mental  dalam  memperoleh  perlakuan  dari penegak  hukum  untuk  mengoptimalisasikan  pelaksanaan  hak-hak  yang  ada  padanya  dan tidaklah  tepat  apabila  dipersamakan  dengan    orang  dewasa,  oleh  karena  itu  jaminan  atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi  perkembangan dan    pertumbuhan    anak  tersebut. 14 Perlindungan  anak  dilaksanakan  secara  rasional,
11 Jonlar  Purba, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan  Restorative  Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48.
12 Andika Wijaya danWida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90.
13 Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum , no. 1 (2019): 49.
14 Gede  Nyoman  Gigih  Anggara,  “Made  Subawa,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan” , Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, no. 5 (2018): 5-6.
bertanggungjawab dan bermanfaat  yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain  yang  menyebabkan  ketergantungan  kepada  orang  lain  dan  berperilaku  yang  tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 15
Perlindungan  dan  penanganan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Siak  diwujudkan  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  09  Tahun  2016  tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Bupati Siak No 39 Tahun 2017  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) sebagai  penyedia  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  dalam  upaya  pemenuhan  informasi  dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

## Tabel 1.1
Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak
No Tahun Jumlah kasus kekerasan pada anak Penanganan kasus 1 2017 33 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi 2 2018 25 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi 3 2019 68 kasus Pemeriksaan psikologis oleh psikolog, pendampingan dan konseling, investigasi, diversi

## Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak
Berdasarkan  tabel  tersebut,  jumlah  kasus  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Siak cukup  besar,  walaupun kabupaten  siak  sudah  ditetapkan  menjadi  kabupaten  yang  mewakili Provinsi  Riau  menerima  penghargaan  sebagai  kabupaten  Layak  Anak,  namun  kasus kekerasan  pada  anak  tetap  saja  terjadi  dan  tidak  bisa  dihindari.  Bentuk  kekerasan  terhadap anak  yang  paling  sering  terjadi  di  Kabupaten  Siak  adalah  kekerasan  seksual  dan  kekerasan fisik.  Penyebab  terjadinya  tindak  kekerasan  seksual  pada  anak  diantaranya  yaitu  kelalaian
15 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 8.
orang  tua  yang  tidak  memperhatikan  tumbuh  kembang  dan  pergaulan  anak,  rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor  ekonomi  yang  membuat  pelaku  dengan  mudah  memuluskan  rencananya  dengan memberikan  janji-janji  kepada  korban.  Tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan contoh  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  khususnya  hak  asasi  anak (right  of  child ). Fakta  mengenai  banyaknya  kasus  pelecehan  seksual  yang  menimpa  anak  mengindikasikan bahwa  mereka  cenderung  kurang  mendapatkan  perhatian,  perlindungan,  serta  seringkali terabaikan keberadaannya. 16
Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindakan  kriminal  sangat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  lain  di  luar  diri  anak  seperti  pergaulan,  pendidikan,  teman bermain  dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya adalah  proses  meniru  ataupun  terpengaruh  tindakan  negatif  dari  orang  dewasa  atau  orang disekitarnya.  Dampak  dari  perlakuan  kekerasan  pada  anak  justru  menimbulkan  trauma  dan menyisakan  abnormalitas  tumbuh  kembang  yang  akan  mempengaruhi  dewasanya  kelak. 17
Jenis  tindak  pidana  yang  paling  sering  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten  Siak  adalah pencurian dan asusila. 18 Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari arus informasi yang begitu terbuka saat ini. Media massa begitu mudahnya menayangkan tindakan  kejahatan,  bahkan  secara  detail  menyajikan  bagaimana  tindak  kejahatan  tersebut dilakukan.  Selain  itu,  kebutuhan  konsumerisme  dan  hedonisme  juga  menyebabkan  anak menempuh cara-cara instan dalam memenuhi keinginannya.
Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Siak  No.  2  Tahun  2015,  tentang  Penetapan Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak,  bertujuan  untuk  melestarikan  adat  istiadat  yang  hampir hilang  dan  untuk  menghidupkan  kembali  peranan  tokoh  adat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  hal  ini  diakibatkan  oleh semakin  kompleksnya  tata  kehidupan  di  masyarakat  sebagai  pengaruh  urbanisasi  penduduk dari daerah lain. Oleh karena itu, proses menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
16 Mamay Komariah dan Evi  Noviawati,  “Model penanganan anak korban  kekerasan seksual berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , no. 2 (2019): 5.
17 Thathit  Manon  Andini,  Tutik  Sulistyowati,  dkk,  “Identifikasi  Kejadian  Kekerasan  pada  Anak  di  Kota Malang”, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA ), no. 1 (2019): 14.
18 “Awal  tahun  6  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  siak”,  diakses  18  Februari,  2020, https://mediacenter.riau.go.id.
merupakan  langkah  yang  perlu  diambil  demi  menjalankan  aturan-aturan  yang  telah dituangkan dalam peraturan daerah tersebut. 19
Penetapan  sebagai  kampung  adat  harusnya  didukung  dengan  regulasi  dan  program yang  berfokus  pada  pelestarian  nilai-nilai  budaya  dan  hukum  adat  sehingga  dapat  berjalan dengan  efektif,  tidak  hanya  sekedar  peralihan  menjadi  sebuah  kampung  atau  desa  adat, termasuk  juga  mampu  memberikan  kontribusi  bagi  pencegahan  kasus-kasus  kekerasan  pada anak dengan melibatkan peran hukum adat dan tokoh-tokoh adat setempat, apalagi Kabupaten Siak merupakan sebuah Kabupaten Layak Anak, maka sudah seharusnya kekerasan pada anak menjadi  perhatian  bagi  semua  pihak  dan  tokoh  adat  serta  masyarakat  agar  kasus  kekerasan pada anak bisa terus berkurang dan dihindari di Kabupaten Siak.
Penelitian  tentang  anak  juga  pernah  dilakukan,  perbedaan  dengan  tulisan  ini  adalah pada  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kajian  pada  bagaimana  model  pendekatan  desa  adat dalam  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Siak. Dengan  adanya  kampung  adat  di  Kabupaten  Siak  dapat  memberikan  kontribusi  melalui program-program adat dan melibatkan masyarakat untuk menerapkan lingkungan yang ramah pada  anak  serta  memberikan  sanksi  adat  pada  pelaku  kekerasan  pada  anak.  Hal  ini  tentu sejalan  dengan  pada  tahun  2021  Kabupaten  Siak  kembali  meraih  penghargaan  Kota  Layak Anak  (KLA)  kategori  Nindya.    Diharapkan  Kabupaten  Siak  mampu  memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan-pemenuhan hak anak baik untuk hak hidup, hak tumbuh  kembang,  hak  mendapatkan  perlindungan,  dan  hak  berpartisipasi.  Dalam  tulisan  ini dibahas terkait dengan:
1. Bagaimanakah  model  pendekatan  desa  adat  dalam  pencegahan  tindak  pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  penghulu  kampung  adat  dalam penerapan  hukum  adat  untuk  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di wilayah pesisir Kabupaten Siak.
3. Apakah  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  penghulu  kampung  adat  dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum sosiologis  ( social  legal  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan identifikasi  hukum  dan  bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat
19 “kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana”, diakses 21 Januari, 2021, www.bahteraalam.org.
atau  meninjau  keadaan  permasalahan  yang  ada  dilapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum yang berlaku dan  yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang  menitikberatkan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum. 20
Dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  analisis  deskriptif,  yaitu  melukiskan  suatu peristiwa  dari  sudut  pandang  suatu  undang-undang  tertentu  di  masyarakat  atau menggambarkan  tentang  suatu  hal  didaerah  tertentu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian  ini,  karena  bermaksud  mendeskripsikan  kenyataan  yang  diteliti  secara  jelas  dan sistematis.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden  dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundangundangan,  serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data  tertier  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kamus,  dan  yang  sejenisnya  untuk mendukung data primer dan sekunder.
Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  bahan  penelitian  disusun  dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang  menghasilkan data deskriptif  yaitu apa  yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku  yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh  untuk  mengetahui  dan  mengungkapkan  gejala-gejala  yang  timbul dan diteliti.
Dalam  analisis  kualitatif  ini  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan, pandangan  para  ahli,  sehingga  mendapatkan  penjelasan  yang  akan  diteliti  dan  lengkap mengenai  permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan  cara  pengambilan  kesimpulan  dilakukan dengan  metode  deduktif  yaitu  memaparkan  hal-hal  yang  umum  ke  yang  khusus.  Sebelum melakukan  analisis  terhadap  data  dan  bahan  yang  penulis  peroleh,  terlebih  dahulu  penulis periksa secara teliti.

## MODEL  PENDEKATAN  DESA  ADAT  DALAM  PENCEGAHAN  TINDAK  PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK
Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak,  tujuan    ditetapkannya  Kampung    Adat  adalah  untuk
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.
menghidupkan  kembali  peranan  tokoh  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan    kepada  masyarakat,  hal  ini  diakibatkan  oleh  semakin kompleknya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.
Pemerintah  Kabupaten  Siak,  melalui  Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2015  Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat,  salah  satunya  adalah  desa  penyengat,  ditetapkan  sebagai  kampung  adat  asli  anak  rawa penyengat. 21 Selain  itu  juga  kampung  lubuk  jering  menjadi  kampung  adat  lubuk  jering. Dengan  ditetapkannya  kampung  adat  di  kabupaten  siak  tentu  berdampak  pada penyelenggaraan  pemerintahannya.  Perubahan  mendasar  terlihat  pada  kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.
Perda  Kabupaten  Siak  No.  2  Tahun  2015  tentang  penetapan  kampung  adat menjelaskan  terkait  lembaga  pemerintahan  kampung  adat  dimana  penghulu  sebagai  kepala kampung  adat  dan  dibantu  oleh  perangkat  kampung  adat  yaitu  kerani  sebagai  sekretaris kepenghuluan  adat,  juru  tulis,  staf  atau  unsur  pembantu  kerani.  Selain  itu  terdapat  juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan  rukun  tetangga  serta  perangkat  kampung  adat  dari  pelaksana  teknis  lapangan  yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan  lain  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya masyarakat  setempat. 22 Sebagai  mitra  pemerintah  kampung  adat  juga  terdapat  Badan Permusyawaratan  Kampung  Adat,  Lembaga  Kemasyarakatan  Kampung  Adat  dan  Lembaga Adat Kampung Adat.
Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk menjamin dan melindungi  anak dan hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai setiap perbuatan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,
21 Lihat  Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung  Adat  di Kabupaten Siak.
22 Lihat  Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Kampung  Adat  di Kabupaten Siak.
seksual  dan  atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan  pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Jaminan  secara  konstitusional  bagi  hak  anak  dinyatakan  pada  Pasal  28  B  ayat  (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Perlindungan anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak  anak  yang  diatur  hukum  dan  bukan  kewajiban,  mengingat  secara  hukum  (yuridis) anak  belum  dibebani  kewajiban.  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. 23
Dalam Pasal  59 Undang-Undang Perlindungan  Anak menyatakan secara jelas bahwa “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Hal ini dikarenakan pada  hakikatnya  seorang  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan  yang  menimbulkan  kerugian,  seperti  kerugian  mental,  fisik,  dan  kerugian  sosial dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  sehingga  anak  harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam melindungi dirinya.
Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak cukup tinggi, ini bisa dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1.2

## Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak
No Tahun Jumlah kasus kekerasan pada anak Penanganan kasus 1 2017 33 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi 2 2018 25 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
23 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3 2019 68 kasus Pemeriksaan psikologis oleh psikolog,
pendampingan dan konseling, investigasi,
diversi
Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  digambarkan  bahwa  kekerasan  pada  anak  cukup banyak terjadi di  Kabupaten Siak, walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan tetapi  pada  tahun  2019  kembali  mengalami  peningkatan,  padahal  Kabupaten  Siak  termasuk salah  satu  kabupaten  layak  anak,  yang  seharusnya  bisa  memperkecil  kasus  kekerasan  pada anak dengan program-program dan lingkungan yang ramah pada anak.
Salah  satu  bentuk  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  diwilayah  pesisir Kabupaten  Siak  adalah  dengan  pendekatan  Desa  Adat,  yakni  kampung  adat  yang  ada  di Kabupaten  Siak  dapat  memberikan  kontribusi  melalui  program-program  adat  melibatkan masyarakat  untuk  menerapkan  lingkungan  yang  ramah  pada  anak  serta  memberikan  sanksi adat  pada  pelaku  kekerasan  pada  anak.  Sanksi  adat  yang  sifatnya  turun  temurun  tentu  akan lebih dipatuhi dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kekerasan pada anak.  Selain  itu  penghulu  juga  dapat  berpartisipasi  dengan  rutin  mengadakan  kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk  melakukan sosialisasi  tentang pentingnya pencegahan  kekerasan  pada  anak  terutama  pada  kampung  yang  sudah  ditunjuk  sebagai kampung adat sehingga dapat memberikan contoh bagi kampung atau desa-desa lainnya.
Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  pada  tahun  2021  Kabupaten  Siak  kembali  meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Diharapkan Kabupaten Siak mampu memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dan  pemenuhan-pemenuhan  hak  anak  baik  untuk hak  hidup,  hak  tumbuh  kembang,  hak  mendapatkan  perlindungan,  dan  hak  berpartisipasi. Dengan  pemenuhan  itu,  harapannya  anak-anak  kabupaten  siak  lebih  dapat  diperhatikan  dan bisa  menjadi  anak-anak  yang  bertumbuh  kembang  dengan  baik  menjadi  anak-anak  yang semakin cerdas, berkualitas, unggul, berdaya saing, beriman dan bertaqwa.

## KENDALA-KENDALA  YANG  DIHADAPI  OLEH  PENGHULU  KAMPUNG  ADAT DALAM  PENERAPAN  HUKUM  ADAT  UNTUK  PENCEGAHAN  TINDAK  PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK
1. Belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pengubahan status dan  penataan desa adat . 24
Sebagaimana  dimandatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2015, pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  desa  adat  seharusnya  diisi  melalui  Peraturan  Menteri Dalam Negeri. Selain itu, belum diterbitkannya Permendagri tentang penataan desa adat mengakibatkan  sistem  pemerintahan  desa  adat  yang  sudah  ditetapkan  melalui  peraturan daerah  tidak  efektif  karena  tidak  ada  pedoman  yang  jelas  bagi  arah  pengembangan  tata kelola  pemerintahan  desa  adat.  setelah  ditetapkan  menjadi  desa  adat.  Pemerintah kabupaten belum dapat menentukan mekanisme pemilihan kepala desa yang baru akibat terbentur  regulasi  turunan  yang  belum  juga  dikeluarkan,  sedangkan  penanggungjawab sementara  kepala  desa  yang  ditugaskan  oleh  kecamatan  sangat  jarang  untuk  turun langsung  ke  desa  dan  menjalankan  tugas  sebagai  mana  mestinya.  Tetapi,  menurut bendahara  desa,  peran  sekretaris  desa  tersebut  hanya  berada  pada  tugas-tugas administratif desa, sedangkan segala urusan terkait proses penetapan desa adat diserahkan sepenuhnya  kepada  ketua  lembaga  adat  dan  para  tetua  adat  di  desa.  Disamping  itu, praktek  penetapan  desa  adat  meskipun  secara  resmi  sudah  tercantum  dalam  Perda Kabupaten  Siak,  baru  sebatas  status  desa  saja  karena  sistem  pemerintahan  yang digunakan masih mengacu pada sistem pemerintahan desa administratif yang selama ini dijalankan. Hal ini disebabkan Desa Penyengat beserta ketujuh desa adat lainnya di Kab. Siak  belum  mendapatkan  kode  desa  adat  dari  Kemendagri.  Meskipun  begitu,  BPMPD Siak  mengambil  inisiatif  memerintahkan  desa  penyengat  untuk  memenuhi  persyaratan administrasi seperti inventarisasi hukum-hukum adat yang masih berlaku.

## 2. Belum adanya anggaran dalam pelaksanaan sebagai kampung adat
Ini  disebabkan  karena  belum  adanya  perencanaan  dan  penyusunan  tata  kelola pemerintahan  adat  di  Kabupaten  Siak. 25 Belum  adanya  anggaran  ini  merupakan  kendala yang  cukup  besar  yang  harus  dihadapi  oleh  penghulu  kampung  adat  di  Kabupaten  Siak,
24 Irwansyah  (Pj  Penghulu  Kampung  Adat  Lubuk  Jering),  Wawancara  dengan  Pj  Penghulu  Kampung  Adat Lubuk Jering 30 April 2021.
25 Irwansyah  (Pj  Penghulu  Kampung  Adat  Lubuk  Jering),  Wawancara  dengan  Pj  Penghulu  Kampung  Adat Lubuk Jering, 30 April 2021.
sehingga  tidak  maksimal  dalam  hal  melakukan  pendampingan,  penyuluhan  dan penanganan  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak,  terutama  untuk  daerah-daerah  yang  ada dipelosok,  yang  jauh  dari  akses  komunikasi  dan  transportasi  yang  tidak  memadai,  dan diharapkan  kedepan  ada  anggaran  yang  lebih  maksimal  terhadap  pelaksanaan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak.

## 3. Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor
Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa:  “Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali berkewajiban  dan  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak,” artinya bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berupa pendampingan dan pelayanan dapat  dilakukan  apabila  ada  pengaduan  atau  laporan  dari  keluarga  atau  korban.  Namun, fakta  di  lapangan  menunjukkan  dalam  beberapa  kasus  yang  telah  terjadi  tidak  adanya pengaduan  kasus  dikarenakan  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  dilakukan  oleh orang yang dikenal dekat dengan korban seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak perempuan dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya 26 . Seringkali masyarakat atau  keluarga  menganggap  masalah  kekerasan  pada  anak  merupakan  aib  keluarga sehingga malu apabila harus diketahui oleh orang lain.
4. Belum  adanya  monitoring  dan  evaluasi  dari  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah pusat atas proses-proses penetapan desa adat . 27
Belum adanya monitoring  dan pengawasan dari pemerintah provinsi  atau pemerintah pusat ini membuat kampung adat yang sudah ditetapkan tersebut belum bisa menjalankan fungsinya  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Penetapan  sebagai  kampung  adat harusnya  didukung  dengan  regulasi  dan  program  yang  berfokus  pada  pelestarian  nilai- nilai budaya dan hukum adat sehingga dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya sekedar peralihan  menjadi  sebuah  kampung  atau  desa  adat,  termasuk  juga  mampu  memberikan kontribusi  bagi  pencegahan  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak  dengan  melibatkan  peran hukum  adat  dan  tokoh-tokoh  adat  setempat,  apalagi  Kabupaten  Siak  merupakan  sebuah Kabupaten Layak Anak, maka sudah seharusnya kekerasan pada anak menjadi perhatian
26 Sulfi Purnamasari, Kusworo dan Purwati Yuni Rahayu,  “Upaya  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga”, Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences , no. 2 September (2019): 72.
27 Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.
bagi  semua pihak dan tokoh  adat  serta masyarakat  agar kasus  kekerasan  pada anak bisa terus berkurang dan dihindari di Kabupaten Siak.
Regulasi  yang  ada  menjadi  instrument  untuk  dapat  lebih  memperkuat  eksistensi  dan pengembangan  desa  adat.  Upaya  memperkuat  desa  adat  selalu  mengalami  banyak persoalan,  hambatan,  dan  dilema.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya kurangnya  peran-peran  lembaga  desa  dalam  menyambut  perubahan  yang  ada, pemerintahan  desa  belum  menemukan  jati  diri  yang  sebenarnya  di  era  otonomi  desa dimana  desa  merupakan  wilayah  yang  otonom  dari  pemerintah  sehingga  desa  mampu mengambil inisiasi, kreasi, dan inovasi sesuai dengan semangat perubahan yang ada. 28

## UPAYA-UPAYA  YANG  DILAKUKAN  OLEH  PENGHULU  KAMPUNG  ADAT DALAM  PENCEGAHAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  PADA  ANAK  DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK
1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampung adat di Kabupaten siak , sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam segala proses administrasi penetapan desa adat,  hal  ini  disebabkan  karena  pengubahan  status  desa  menjadi  desa  adat  atau sebaliknya,  seharusnya  didasarkan  pada  prakarsa  masyarakat  desa.  Sejalan  dengan ketentuan tersebut, meskipun pemerintah daerah melakukan inisiatif pemetaan desa-desa yang  memiliki  potensi  untuk  ditetapkan  sebagai  desa  adat  dan  mensosialisasikan  hasil pemetaan  tersebut  kepada  masyarakat  desa,  keputusan  suatu  desa  untuk  ditetapkan sebagai  desa  adat  tetap  berada  pada  masyarakat  desa  yang  diputuskan  melalui musyawarah  desa,  sehingga  masyarakat  diikutsertakan  dalam  setiap  proses  penetapan desa adat tersebut. 29
2. Melakukan  edukasi  pada  masyarakat  melalui  program  Keaksaraan  Dasar Komunitas Adat Terpencil (KDKAT)
ini  ditujukan  untuk  mengatasi  supaya  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang  buta  huruf  dan pentingnya  pendidikan  bagi  anak-anak  serta  kondisi  lingkungan  yang  baik  serta  ramah
28 Muhtadli, Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi, Constitutionale Jurnal ,  no. 1, (2020): 67.
29 Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.
terhadap anak dalam upaya memberikan kehidupan dan masa depan yang baik bagi anak- anak. 30

## 3. Mengajak  sekolah-sekolah  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan pada anak
Ini  dilakukan  melalui  edukasi  pentingnya  lingkungan  yang  baik  dan  ramah  pada  anak dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dan  pemenuhan  hak-hak  anak. 31 Edukasi ini sangat penting diberikan dan dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak terjadinya  kekerasan  pada  anak,  selain  itu  juga  sangat  mempengaruhi  perkembangan kejiwaan  anak  dimasa  yang  akan  datang,  sehingga  masyarakat  harus  diberikan pemahaman  tentang  pentingnya  melakukan  tindakan  pencegahan  kekerasan  terhadap anak,  begitu  juga  pelatihan  bagi  satuan  tugas  (Satgas)  yang  diberi  tugas  memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan kekerasan pada anak.
4.   Melakukan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Adat Melayu  serta  pihak  terkait  dalam  penetapan  peraturan  daerah  Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat . 32
Dalam  Permendagri  No.  52  Tahun  2014,  proses  pengakuan  masyarakat  hukum  adat sepenuhnya  berada  di  bawah  koordinasi  pemerintah  kabupaten  atau  pemerintah  kota. Pemkab/Pemkot  bertanggungjawab  dalam  membentuk  panitia  masyarakat  hukum  adat untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat.  Meskipun  hal-hal  yang  harus  dicermati  dalam  melakukan  identifikasi  sudah disebutkan  dalam  peraturan  tersebut,  yakni  melingkupi  sejarah  masyarakat  hukum  adat, wilayah  adat,  hukum  adat,  harta  kekayaan  dan/atau  benda-benda  adat,  serta kelembagaan/sistem  pemerintahan  adat,  tetapi  belum  dijelaskan  bagaimana  proses identifikasi tersebut seharusnya dijalankan. Hal ini membuat Pemkab/Pemkot, melakukan improvisasi  yang menimbulkan konsekuensi  yang tidak diharapkan seperti memanasnya persinggungan etnis.
30 Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.
31 Abok Agustinus (Pj Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Abok Agustinus, 7 Mei 2021
32 Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.

## KESIMPULAN
Salah  satu  bentuk  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  diwilayah  pesisir Kabupaten  Siak  adalah  dengan  pendekatan  Desa  Adat,  yakni  kampung  adat  yang  ada  di Kabupaten  Siak  dapat  memberikan  kontribusi  melalui  program-program  adat  melibatkan masyarakat  untuk  menerapkan  lingkungan  yang  ramah  pada  anak  serta  memberikan  sanksi adat  pada  pelaku  kekerasan  pada  anak.  Sanksi  adat  yang  sifatnya  turun  temurun  tentu  akan lebih dipatuhi dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kekerasan pada anak.  Selain  itu  penghulu  juga  dapat  berpartisipasi  dengan  rutin  mengadakan  kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak  terkait untuk  melakukan sosialisasi  tentang pentingnya pencegahan  kekerasan  pada  anak  terutama  pada  kampung  yang  sudah  ditunjuk  sebagai kampung adat sehingga dapat memberikan contoh bagi kampung atau desa-desa lainnya.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  penghulu  kampung  adat  dalam  penerapan  hukum  adat untuk  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  wilayah  pesisir  kabupaten  siak, adalah  belum  adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  terkait  pengubahan status dan  penataan desa adat, belum adanya anggaran dalam pelaksanaan sebagai kampung adat  dan  belum  adanya  monitoring  dan  evaluasi  dari  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah pusat atas proses-proses penetapan desa adat.
Upaya yang dilakukan oleh penghulu kampung adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada  anak di wilayah pesisir kabupaten siak, adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampung adat di Kabupaten siak, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam  segala  proses  administrasi  penetapan  desa  adat,  melakukan  edukasi  pada  masyarakat melalui program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KDKAT), mengajak sekolah- sekolah  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  untuk  berpartisipasi  dalam  pencegahan kekerasan pada anak melalui edukasi pentingnya lingkungan yang baik dan ramah pada anak serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Adat Melayu serta pihak terkait dalam penetapan peraturan daerah Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhini,  Alycia  Sandra  Dina  dan  Ridwan  Arifin.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tindak  Kekerasan  Pada  Anak  di  Indonesia”, Ajudikasi  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  no  1 (2019).
Anggara,  Gede  Nyoman  Gigih  dan  Made  Subawa.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Korban  Kekerasan” ,  Journal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara, no.  5  (2018). (https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14335).
Andini, Thathit Manon, Tutik Sulistyowati, dkk.“Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di  Kota  Malang”, Jurnal  Perempuan  dan  Anak  (JPA ),  no.  1  (2019). (https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636).
Bahar,  Saafroedin  dkk. Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat , Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
Galtung, Johan. Kekuasaan dan Kekerasan , Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Hadi, Abd.  “Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum  Setelah  Berlakunya  UU  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa”. DiH  Jurnal  Ilmu Hukum , no. 26 (2017). (https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580).
Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat , Bandung: Alumni, 1984.
H.S,  H.Salim. Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2010.
Kurniasari,  Alit.  “Dampak  kekerasan  pada  kepribadian  anak”, Sosio  Informa no.  1  (2019). (https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594).
Komariah,  Mamay  dan  Evi  Noviawati.  “Model  penanganan  anak  korban  kekerasan  seksual berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , no 2 (2019). (http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914)
Muhtadli. “Pengakuan Desa Adat  Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di  Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi”, Constitutionale Jurnal, no. 1 (2020). (https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008)
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Muhammad,  Bushar. Asas-asas  Hukum  Adat  Suatu    Pengantar ,  Jakarta:  P.T  Pradnya Paramita, 2006.
Prakoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak , Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
Pide,  A.  Suriyaman  Mustari. Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Purba,  Jonlar. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice , Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
Purnamasari,  Sulfi,  Kusworo,  dan  Purwati  Yuni  Rahayu.  “Upaya  pencegahan  kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga”, Jurnal Loyalitas Sosial,  Journal  of  Community  Services  in  Humanities  and  Social  Sciences , no. 2 (2019). (http://dx.doi.org/10.32493/JLS.v1i2.p71-81).
Rato,  Dominikus .  Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar  Singkat  Memahami  Hukum  Adat  di Indonesia), Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
Rasjidi,  Lili  dan  B.  Arief  Sidharta. Filsafat  Hukum  Mazhab  dan  Refleksi ,  Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Saragih, Djaren. Pengantar Hukum Adat Indonesia , Bandung: Tarsito, 1996.
Setyaningrum,  Ayu  dan  Ridwan  Arifin.  “Analisis  Upaya  Perlindungan  dan  Pemulihan Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-anak dan Perempuan”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, no 1 (2019).
(http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19).
Soemadiningrat,  H.Rotje  Salman. Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer ,  Bandung: P.T Alumni, 2002.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2006.
Santoso, Topo. Kriminologi, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan. Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. Darurat Kejahatan Seksual , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Wignjodipoero,  Soerojo. Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat ,  Jakarta:  PT  Toko  Gunung Agung, 1967.
“kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana”, diakses 21 Januari, 2021, www.bahteraalam.org. “Awal  tahun  6  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  siak”,  diakses  18  Februari,  2020, https://mediacenter.riau.go.id.