Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022

## ANALISIS PERMENDIKBUD  RISTEK NO 30 TAHUN 2021 DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
Oleh:
Robiatul Adawiyah 1 , Reza Hilmy Luayyin 2 , M. Nabat Ardli 3
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
robiek17@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang belum lama ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 menuai banyak perspsi bahkan kontroversi di kalangan Perguruan Tinggi dan Masyarakat itu sendiri. Kebijakan tersebut  terkait  tentang  semakin  maraknya  kekerasan  seksual  di  ranah  Perguruan  Tinggi  yang mana  berdampak  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  optimalisasi  Tridharma Perguruan  Tinggi  yang  berkurang  sekaligus  kualitas  Pendidikan  Tinggi  yang  mengalami penurunan.  Segala  kebijakan  atau  peraturan  dari  pemerintah  baik  dari  dari  presiden  maupun dari  jajarannya  dari  kementerian  tentu  saja  berdasarkan  dari  pertimbangan  dari  berbagai  hal. Akan tetapi, masalah pro dan kontra dari masyarakat tetap tidak bisa dihindari. Kasus pelecehan atau  kekerasan  seksual  di  masyarakat  semakin  lama  semakin  mengalami  peningkatan  bahkan seakan-akan  tiada  habisnya.  Maka  dalam  hal  ini  memang  pemerintah  perlu  mencarikan  solusi yang  tepat  dan  terstruktur  serta  bebas  dari  kontroversi  mengingat  masyarakat  Indonesia  yang heterogen. Manfaat  dari  penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana memahami penerapan  kebijakan  Permendikbud  No  30  Tahun  2021  dan  cara  memahaminya  dari  sudut pandang sosiologi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka ( library research ) yang didapat dari  sumber-sumber  literasi  dan  sosial  media  yang  kredibel.  Setelah  data  diakumulasi  maka diperoleh  simpulan  yang  mana  relasi  kekuasaan  yang  dijelaskan  di  dalam  PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR  30 TAHUN 2021 cenderung  dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan itu  berada  pada  satu  dimensi  saja.  sedangkan  relasi  kekuasaan  dalam  teori  sosiologi  yang menjelaskan bahwa kekuasaan itu harusnya dapat dibangun secara multidimensi dan mencakup lebih luas karena kekuasaan dalam teori sosial menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada dimana- mana. Dalam  hal  konstruksi  sosial  kebijakan  MENDIKBUD  yang  tertuang  dalam Permendikbud  Ristek  Nomor  30  Tahun  2021  memiliki  kesesuaian  dengan  konstruksi  sosial Berger. Teori  ini  bersumber  dari  paradigma  konstruktivis  yang  melihat  realitas  sosial  sebagai konstruksi  sosial  yang  diciptakan  oleh  masing-masing  individu  dan  individu  itu  sendiri  yang menjadi  penentu  dalam  dunia  sosial  dan  dikonstruksi  sesual  kehendaknya.  Masing-masing individu  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  apa  saja  di  luar  batas  kontrol  sturktur  dan pranata sosialnya yang mana memberi pengertian bahwa realitas sosial terjadi karena diciptakan oleh individu yang bebas menetukan segalanya. Hal ini selaras dengan kebijakan Permendikbud No.30  Tahun  2021  yang  memahami  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  akibat  kebebasan individu dalam bertindak yang sesuai dengan keinginannya.
Kata Kunci : Permendikbud Ristek, Konstruksi Sosial, Kekerasan Seksual.

## ABSTRACT
The policy of the Minister of Education and Culture which was recently issued in the form of The  Minister  of  Education  and  Culture  Regulation  Number  30  of  2021  raised  a  lot of perception and  even  controversy  among  universities  and  the  community  itself.  The
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
policy related to the increasing rise of sexual violence in the realm of Universities which has a direct or indirect impact on the optimize of the University's Tridharma which is reduced as well as quality  of Higher  Education  which  has  decreased.  All  of  policies  or  regulations  from  the government both from the president and from its ranks from the ministry are of course based on consideration of various things. However, the problems of the pros and cons of society remain unavoidable. Cases of sexual harassment or violence in the community are increasing and more and more experienced even as if endless. In this case, to find a solution it is really necessary by the  government  that  is  right  and  structured  and  without  no  controvertion  considering  the heterogeneous  Indonesian  society.  The  authors  want  to  know  how  the  implementation of Permendikbud Policy Number 30 of 2021 and how to understand it from a sociological view. This library research obtained from credible sources of literacy and social media. When the data accumulated,  it  obtained  a  conclusion  where  the  power  relationship  described  in  the  policy NUMBER  30 OF 2021 tends to  and indicates that the power relationship  is  in  one dimension only.  While  power  relations  in  sociological  theory  that  explains  that  power  should  built multidimentionally  and  covering  more  broadly  because  power  in  social  theory  explains  that power is everywhere. In terms of social construction, the policy that contained in Permendikbud Ristek  Number  30  of  2021  has  suitable  with  Berger's  social  construction.  This  theory  stems from a constructivist paradigm that showed social reality as a social construct created by other individual and the individual itself that determines the social world and constructed as a matter their  will.  Every  individual  has  the  freedom  to  do  anything  beyond  the  limits  of  his  sturcture and social institutions which gives the sense that social reality occurs because it created by an individual  who  is  free  to  decide  everything.  This  is  match  with  the  policy  of  Permendikbud Number  30  of  2021  which  understands  the  forms  of  sexual  violence  due  to  the  freedom  of individual in act in according to their will.
Keyword : Permendikbud Ristek, Social Construction, Sexual Violence.

## A. PENDAHULUAN
Bicara  soal  sistem  pendidikan  di  Indonesia  seakan  tidak  ada  habisnya,  mengingat kondisi  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dikatakan  sedang  dalam  keadaan  carut-marut. Jauh  sebelum  hadirnya  pandemi  covid-19  ini  sistem  pendidikan  di  Indonesia  pun  telah mengalami  banyak  masalah.  Seperti  yang  digambarkan  oleh  pengamat  pendidikan  Najeela Shihab    bahwa  jika  dirinci  masalah  yang  sedang  dihadapi  dalam  dunia  pendidikan,  yaitu  ada tiga  persoalan  yang  menjadi  pusat  perhatian  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  pada umumnya. 1
Masalah  yang  pertama,  yaitu  mengenai  akses.  Sampai  saat  ini  dikatakan  bahwa  masih banyak  anak  Indonesia  yang  merasakan  kesulitan  dalam  mengakses  pendidikan.  Kedua,  yaitu masalah  kualitas.  Bagi  anak  yang  mendapatkan  akses  sekolah  belum  tentu  mendapatkan kulalitas  pembelajaran  yang  baik,  sehingga  masalah  kualitas  pun  menjadi  perhatian.  Ketiga, yaitu  masalah  kesenjangan.  Jika  membahas  masalah  kesenjangan  maka  erat  kaitannya  dengan
1 Atikah  Ishmah  Winahyu,  “Ini  3  Masalah  Utama  Di  Sistem  Pendidikan  Indonesia,” Media  Indonesia , 2019.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
masalah pemerataan, hal itulah yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan Najeela Shihab yang menyatakan bahwa dari ketiga persoalan besar tersebut yang  menunjukkan  adanya  perubahan  adalah  masalah  akses,  sedangkan  masalah  yang  lain belum sepenuhnya menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.
Di  penghujung  akhir  tahun  dan  memasuki  awal  tahun  2020  dunia  pendidikan  mulai ramai  dengan  adanya  isu  kebijakan  baru  dari  menteri  pendidikan  Nadim  Makarim  tentang dihapusnya pelaksanaan Ujian Nasional UN dan munculnya istilah “Merdeka Belajar”. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia kembali  mengalami masalah baru. Bukan hanya di Indonesia  melainkan  di  seluruh  penjuru  dunia.  Masalah  tersebut  dikenal  dengan  wabah  virus Covid-19.  Berdasarkan  pernyataan  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  PBB  (UNESCO)  pada Kamis (5/3), bahwa hampir terdapat 300 juta siswa yang terganggu kegiatan pendidikannya di seluruh dunia dan akan terancam hak-hak pendidikannya di masa depan. 2
Melihat  hal  itu  pemerintah  telah  mengupayakan  agar  penyebaran  virus  tersebut  tidak semakin  meluas.  Salah  satu  diantaranya  adalah  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  kususnya  di  DKI  Jakarta  yang  dimulai  pada  jumat  (10/04)  lalu  ( 3 .  PSBB dimungkinkan  dapat  mencegah  penyebaran  virus  yang  mulai  meluas  ke  berbagai  daerah. Melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  RI  Nomor  9  Tahun  2020  tentang pelaksanaan  PSBB  diterapkan,  salah  satunya  tentang  sekolah  diliburkan.  Kegiatan  belajar mengajar  di  sekolah-sekolah  dihentikan  sementara  dan  digantikan  dengan  media  yang  efektif, setidaknya hingga 14 hari ke depan.
Dengan demikian, pendidikan melalui media atau dengan jarak jauh dan pendampingan langsung oleh wali murid menjadi tantangan tersendiri khususnya di negara berkembang seperti di  Indonesia.  Sebagaimana  pengakuan  dari  sejumlah  orang  tua  murid  yang  mengaku  merasa kesulitan untuk memantau proses anaknya belajar di rumah, khususnya bagi mereka para orang tua yang  juga memiliki kesibukan bekerja di rumah. Hal serupa juga disampaikan oleh orang tua  murid  dari  daerah  lain  yang  menyatakan  bahwa  belajar  dari  rumah  memutuhkan  kualitas pengajar yang baik karena kualitas pendidikan anak bergantung pada kualitas pengajar. Sistem belajar  dari  rumah  tidak  cukup  hanya  mengirimkan  video  dan  memberikan  sedikit  penjelasan lalu memberikan tugas kepada anak, akan tetapi perlunya kualitas pendidik yang memadai.
Kebijakan baru yang dibuat oleh Menteri Pendidikan tentang  belajar dari rumah sudah dua pekan lebih berlalu. Dengan wabah virus corona membuat semua proses belajar dilakukan
2 Muhammad Rajab, “Pendidikan Di Tengah Pusaran Wabah Corona,” Detik News , 2020.
3 Welle, 2020)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
di  rumah  masing-masing.  Berbagai  macam  model  pembelajaran  pun  ditawarkan  mulai  dari pembelajaran  mandiri,  pembelajaran  berbantu  ICT,  pembelajaran online, dan  lain  sebagainya. Dari berbagai tawaran model pembelajaran atau segenap aplikasi tersebut tentu tidak luput dari berbagai macam kendala. Salah satu contoh ketika model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran dalam jaringan (Daring), maka siswa atau peserta didik dituntut untuk  memiliki jaringan  yang  baik  agar  dapat  mengikuti  proses  belajar  yang  ada.  Sehingga  masalah  yang kemudian  muncul  adalah  kurangnya  jaringan  yang  memadai  karena  tidak  semua  siswa  atau peserta didik tinggal di daerah yang bisa menjangkau jaringan seperti tinggal di daerah dataran tinggi atau tinggal di daerah pelosok.
Masalah pendidikan di Indonesia yang ada sebelumnya belum terselesaikan degan baik dan  menjelang  akhir  tahun  2021  tepatnya  pada  bulan  November  muncul  peraturan  baru  dari Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK).  Adanya  peraturan  baru  tersebut  akhirnya  menuai  kontroversi  dari  berbagai  kalangan masyarakat,  seperti  MUI,  Ormas-ormas,  politisi,  Ulama  dan  akademisi.  Hal  yang melatarbelakangi  adanya peraturan tersebut  karena semakin maraknya kekerasan seksual  yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Diawali oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia tentang kekerasan seksual pada tahu 2020 dan hasil surveynya menunjukkan bahwa telah banyak terjadi korban kekerasan seksual sekitar 77% dari kalangan dosen. 4
Berdasarkan hal itu Kemendikbud Ristek membuat peraturan baru Undang-Undang No. 30 tahun  2021  yang  akhirnya  cukup  menyita  perhatian  orang  banyak  dan  tidak  terkecuali  seperti para  ulama,  ormas,  MUI,  politisi  dan  akademisi.  Isi  kandungan  dari  peraturan  tersebut  juga menuai  kontroversi,  sehingga  terdapat  beberapa  yang  pro  dan  sebagian  lagi  kontra  terhadap peraturan  tersebut.  Bagi  kalangan  yang  kontra  ada  yang  menyebut  bahwa  peraturan  PPKS tersebut  sama  dengan  melegalkan  zina  seoerti  yang  disorot  pada  pasal  1  ayat  14,  pasal  3  dan pasal  6.  Sebagaiamana  yang  terdapat  pada  pasal  5  ayat  2  poin-poinnya  dianggap  cukup kontroversial  sehingga oleh salah satu  guru besar UPI Prof. Cecep Dermawan meminta untuk merevisi pasal tersebut. 5
Dari  pihak  Majelis  Ulama  Indonesia  ketua  MUI  Asrorun  Niam  Sholeh lebih  menekankan  pada  nilai-nilai  agama.  Bagi  Niam  persoalan  yang  berkaitan  dengan  tindak kekerasan  seksual  sama  sekali  tidak  dibenarkan,  namun  yang  menjadi  persoalan  selanjutnya
4 Bamban Syairudin, “Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021,” Kompasiana , 2021.
5 Yudha Maulana, “Guru Besar UPI Minta Poin Kontroversial Permendikbud PPKS Direvisi,” DetikNews , 2021.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
adalah  apa  makna  kekerasan  seksual  tersebut  dan  bagaimana  pula  mekanisme  pencegahannya sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan beberapa norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Norma tersebut seperti norma dan nilai yang terkait dengan agama, norma dan nilai yang terkait dengan kebiasaan dalam masyarakat, dan norma nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu menurut ketua MUI adanya peraturan Menteri Kebudayaan dan Riset Teknologi sebelum memutuskan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maka perlu pula menekankan pada nilai-nilai agama dan norma sosial lainnya 6 .
Adanya  putusan  Permendikbud  Ristek    no  30  tahun  2021  mendapat  tanggapan  yang berbeda dari salah satu politisi seperti dari ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Tsamara Amany.   Tsamara Amany memberikan dukungan terhadap peraturan tersebut dan memberikan perhatian khusus karena menurut Tsamara Permendikbud ini merupakan jawaban dari persoalan yang  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  khususnya  di  lingkungan  perguruan  tinggi  di Indonesia mengingat banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi, namun masing-masing korban  tidak  berani  melaporkan  sehingga  dihawatirkan  fenomena  tersebut  semakin  sering terjadi dan memakan korban yang lebih banyak. 7
Hal  senada  disampaikan  oleh  seorang  Dosen  dari  Fakultas  Hukum  Untag  Surabaya Wiwik Afifah. Wiwik menegaskan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hanya diberlaukan  di  lingkungan  kampus  saja  dan  tidak  diberlakukan  untuk  masyarakat  umum. Menurut Wiwik sebagaimana kampus yang merupakan tempat mahasiswa belajar kini menjadi tempat  yang  cukup rawan dan masuk nomor urut tiga tentang kekerasan seksual  sebagaimana hasil  survei  yang  sudah  dilakukan  langsung  oleh  Mendikbud  Ristek.  Berdasarkan  hasil  survei tersebut  menunjukkan bahwa kondisi kampus semakin darurat tentang kekerasan seksual. Oleh karena  itu,  menurut  Wiwik  adanya  putusan  Kemendikbud  Ristek  no  3  tahun  2021  itu  sudah memberikan  jaminan  kepada  pihak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  khususnya  pada mahasiswa  dan  dosen  perempuan  di  setiap  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  jaminan  tersebut berupa perlindungan dari berbagai macam ancaman dan jaminan pendidikannya 8 .
Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiwik Afifah bahwa Permendikbud Ristek no 30 Tahun  2021  diberlakukan  hanya  di  lingkungan  kampus  maka  yang  menjadi  pusat  perhatian adalah  mahasiswa  perempuan  dan  dosen  perempuan  yang  sering  menjadi  korban  kekerasan
6 Nahda  Rizki  Utami,  “Heboh  Kontroversi  Permendikbud  PPKS,  MUI  Tekankan  Soal  Nilai  Agama,” Detik News , 2021.
7 Glery Lazuardi, “Pro Dan Kontra Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Dua Tokoh Wanita Punya Pandangan Berbeda,” Tribun News , 2021.
8 Agustina Suminar, “Kampus Darurat Kekerasan Seksual, Akademisi Jelaskan Pentingnya Permendikbud 30,” Suara Surabaya Net , 2021.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
seksual.  Melihat  kondisi  dan  berbagai  problematika  pendidikan  di  Indonesia  seperti  saat  ini, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama agar pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik.  Oleh  karena  itu,    penulis  mencoba  untuk  menelaah  peraturan  yang  diputuskan  oleh Kemendikbud  Ristek  2021  tentang  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  (PPKS)  di lingkungan  perguruan  tinggi  serta  bagaimana  konstruksi  sosial  khususnya  pada  mahasiswa tentang  kekerasan  seksual.  Harapannya  dengan  artikel  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi dunia pendidikan khususnya di ligkungan perguruan tinggi Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah library  reseach atau  kajian penelusuran pustaka dari sumber-sumber kepustakaan. Sebagaimana penelitian library reseach dengan  melakukan  telaah  pada  tulisan  atau  artikel  yang  terdapat  dibeberapa  media  online. Sumber data yang diambil tentu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji yaitu dunia pendidikan  di  tengah  peristiwa  pandemi  virus  corona  atau  yang  dikenal  dengan  Covid-19 9 . Studi  kepustakaan  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  telaah terhadap suatu objek kajian. Teori-teori yang menjadi dasar masalah dan menjadi objek kajian dapat  diambil  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.  Berdasarkan  kepustakaan  tersebut kemudian  akan  disesuaikan  dengan  data  yang  dibutuhkan.  Sehingga  penulis  dapat  melakukan analisis  secara  kritis  terkait  dengan  permasalahan  sistem  pendidikan  dalam  perubahan  sosial ditengah pandemi covid-19 10 .
Kajian pustaka dipilih dan digunakan sebagai metode yang diharapkan dapat menjawab permasalahan  penelitian  yang  dibutuhkan  oleh  penulis  seperti  bagaimana  pola  pendidikan  di Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan  bagaimana  pengaruh  terhadap  perubahan  sosial lainnya. Sedangkan sifat dari studi yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran sekaligus pembelajaran dan pemahaman kepada para pembaca. 11

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021
Permendikbud Ristek merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya dan  Riset  Teknologi  yang  mengatur  kebijakan  pendidikan  khususnya  di  tingkat  perguruan tinggi.  Sebagai  Mendikbud  Ristek  yang  memangku  kebijakan  berhak  menentukan  peraturan yang akan diterapkan. Setiap kebijakan yang di buat dan diputuskan oleh pemangku kebijakan
9 Dindin  Solahudin  and  Dkk, “Analisis  Kepemimpinan  Di  Indonesia  Dalam  Kerangka  Tanggap-Darurat Covid-19” (2020).
10 (Kustana, Dkk, 2020)
11 Dana  Riska  Buana,  “Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,” Salam Jurnal 7, no. 3 (2020).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
tentu memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana definisi kebijakan menurut beberapa ahli dapat berarti satu tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Definisi  lain  tentang  kebijakan  adalah  satu  plihan  yang  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  suatu  persoalan  atau  masalah  yang  sedang  terjadi  seperti persoalan yang terjadi di dunia pendidikan 12 .
Setiap  persoalan  yang  sedang  terjadi  di  dunia  pendidikan  diatur  sepenuhnya  oleh Kementerian Pendidikan, dan Budaya. Kemendikbud sebagai menteri yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat kebijakan pendidikan educational policy harus memiliki dasar pertimbangan  yang  berdasarkan  pada  sistem  nilai.  Seanjutnya,  pertimbangan  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mengatur  pendidikan  yang  bersifat  institusional.  Dari  semua pertimbangan yang ada merupakan satu perencanaan yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan satu kebijakan 13 .
Kebijakan  pendidikan  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  keberpihakan  pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan yang mulia 14 .  Setiap  kebijakan  tidak  pernah  lepas  dari  campur  tangan  pemerintah  dan  badan  pemerintah seperti  anggota  legislatif  dan  lembaga  eksekutif 15 .  Setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  tidak  selamanya  mendapat  respon  yang  positif  dari  masyarakat.  Namun,  tidak sedikit  pula  masyarakat  yang  medukung  setiap  peraturan  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah.
Pemahaman tentang kebijakan menjadi hal yang sangat penting bagi ilmuan pendidikan atau  orang  yang  ahli  di  bidang  pendidikan  karena  kebijakan  juga  merupakan  suatu  kebutuhan untuk  menjalankan  roda  pendidikan.  Sebaliknya  dalam  perumusan  kebijakan  pendidikan khususnya perlu melibatkan para ilmuan pendidikan dengan harapan kehadiran ilmuan tersebut dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  perumusan  kebijakan  dan  berperan  aktif  di  dalamnya seperti ikut mengkoreksi  kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah 16 .
12 Yenni  Diyah  Retnoningsih,  “Analisis  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis  Uang  Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah,” Journal Of Public Policy And Management Review 6, no. 2 (2017): 1–15.
13 Widya  Sari,  Andi  Muhammad  Rifki,  and  Mila  Karmila,  “Analisis  KEbijakan  Pendidikan  Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19,” Jurnal Mappesona 3, no. 2 (2020).
14 Permana Oktofrezi, “Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana,” Al Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (2020): 13–36.
15 Retnoningsih,  “Analisis  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis  Uang  Kuliah  Tunggal  Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.”
16 Asri  Yani  and  Rina  Arnilawati,  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Terkait  Peningkatan  Kinerja  Guru,” Mappesona 3, no. 1 (2020).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Dalam  suatu  kebijakan  terdapat  beberapa  tahapan,  seperti  pada  tahap  implementasi kebijakan  pendidikan  juga  terdapat  beberapa  macam  kegiatan  yang  menyertai  diantaranya adalah dapat melakukan monitoring, penilaian sekaligus evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan 17 . Sedangkan pada tahap perumusan kebijakan terdapat beberapa proses diantaranya adalah:
1. Menganalisis  situasi  yang  terjadi  pada  bidang  pendidikan,  dalam  mengalisis  pendidikan perlu  mempertimbangkan  beberapa  aspek  seperti  meliputi  konteks  politik,  sosial, kebudayaan,  demografi,  dan  berbagai  persoalan  sosial  yang  berpotensi  mempengaruhi pengembalian keputusan  sampai pada proses implementasi disektor pendidikan.
2. Membuat beberapa opsi kebijakan, dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa model yang  bisa  dipilih  semua  tergantung  pada  situasinya.  Namun,  pada  situasi  dan  kondisi tertentu dapat pula menggabung beberapa model sekaligus.
3. Mengevaluasi kebijakan terpilih, evaluasi itu dilakukan berdasarkan pada keterjangkauan, kemenarikan, dan kelayakan.
4. Membuat  keputusan  tentang  pendidikan  sampai  menghasilkan  suatu  kebijakan memerlukan  banyak  pertimbangan  dengan  berbagai  pertanyaan  dan  menganalisis seberapa jauh perbedaan antara kebijakan yang baru dengan yang sebelumnya.
5. Merencanakan  penerapan  kebijakan,  perencanaan  menjadi  sangat  penting  sebelum kebijakan  itu  diterapkan  karena  sebaik  apapun  antisipasinya  dalam  penerapan  kebijakan itu pasti memiliki dampak pada masyarakat.
6. Peneilaian  dampak  penerapan  kebijakan,  pada  proses  penelian  dilakukan  dengan mempertimbangkan  apa  saja  dampak  dari  penerapan  kebijakan  yang  ada  hampir  sama dengan evaluasi kebijakan.
7. Menentukan  siklus  kebijakan  selanjutnya.  Sebagaimana  kebijakan  yang  dikatakan  tidak berujung.  Oleh  karena  itu,  kepada  para  pemangku  kebijakan  perlu  memikirkan  atau menyiapkan kebijakan yang baru.
Setiap  kebijakan  atau  peraturan  yang  dikeluarkan  baik  dari  presiden  maupun  dari kementerian  tentu  sudah  berdasarkan  pertimbangan  yang  rasional.  Namun,  respon  dari masyarakat selalu ada yang pro dan kontra. Sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh badan  pemerintah  tentu  memiliki  peranan  penting  dan  dampak  yang  nyata  dalam  sistem kehidupan  masyarakat,  tidak  terkecuali  di  dunia  pendidikan.  Namun,  adanya  pro  dan  kontra
17 Sari,  Rifki,  and  Karmila,  “Analisis  KEbijakan  Pendidikan  Terkait  Implementasi  Pembelajaran  Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19.”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
akan  selalu  ada  karena  hal  itu  menunjukkan  adanya  penilaian  dari  masyarakat  terhadap kebijakan  pemerintah.  Berdasarkan  pada  penilaian  masyarakat  tersebut  akhirnya  menjadi  satu pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya 18 .
Penelitian tentang kekerasan seksual di kampus dapat dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya  adalah  pemahaman  mahasiswa  tentang  kekerasan  seksual,  perlindungan  hukum korban  kekerasan  seksual,  dan  efek  pelecehan  seksual  terhadap  si  korban.  Berdasarkan  pada beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang  hal  yang  sama  yaitu  isu  tentang  kekerasan  seksual, tampaknya  penerapan  kebijakan  di  Indonesia  dapat  dikatakan  belum  mendapatkan  perhatian yang  serius.  Sebuah  kebijakan  atau  aturan  bisa  berjalan  dengan  baik  jika  diimbangi  dengan sistem birokrasi yang baik dan sumber daya manusianya yang cukup memadai 19 .
b. Konstruksi Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi
Mendengar  isu-isu  tentang  kekerasan  seksual  di  tanah  air  seakan  tidak  ada  hasbisnya. Isu-isu kekerasan seksual kini mulai banyak diperbincangkan di dunia kampus. Beberapa kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus  seperti  di  Universitas  Islam  Indonesia  UII,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung UIN SGD, Universitas Airlangga UNAIR Surabaya, Universitas Diponegoro  UNDIP  Semarang,  UIN  Sunan  Malik  Ibrahim  Malang,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta 20 .  Kasus  kekerasan  seksual  di  masyarakat  semakin  lama  semakin  mengalami peningkatan  dengan  demikian  perlu  dicarikan  solusi  yang  cepat  dan  tepat  untuk  menangani kasus  kekerasan  seksual  ini.  Adanya  peningkatan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  disebabkan oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  adanya  perspektif  gender  yang  memposisikan perempuan  selalu  di  bawah  laki-laki 21 .  Terjadinya  ketimpangan  relasi  gender  dapat menimbulkan  penderitaan  atau  kesengsaraan  baik  dalam  bentuk  fisik,  psikis,  kerugian  secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik tidak terkecuali seksual 22 .
Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  sangat  banyak  macamnya,  tidak  banyak  orang  tahu tentang  apa  saja  yang  termasuk  dalam  bentuk  kekerasan  seksual.  Masalah  kekerasan  seksual lebih  kepada  bentuk  kekerasan  yang  menyentuh  harkat  kemanusiaan  dan  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  kejahatan  yang  luar  biasa.  Oleh  karena  itu,  penanganannya  pun  harus  serius
18 Zaitur  Rahem,  “Dampak  Sosial  Pemberlakuan  Full  Day  School  (Menimbang  Mafsadat-Maslahat Permendikbud 23/2017 Dan Perses 87/2017),” Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2017): 1–12.
19 Nikmatullah,  “Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban :  Kasus  Kekerasan  Seksual  Di Kampus,” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 14, no. 2 (2020): 37–53.
20 (Khafsoh, 2021)
21 Yudha  Guruh  Trianggono,  “Konstruksi  Perempuan  Terhadap  Implementasi  Rancangan  Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2020).
22 (Efendi, Dkk, 2021)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
mengingat  kekerasan  tersebut  dapat  menimbulkan  luka  yang  teramat  dalam  bagi  korban 23 . Kekerasan  seksual  tidak  selalau  dalam  bentuk  tindakan  seksual  saja,  akan  tetapi  bisa  dalam bentuk ucapan atau ungkapan yang mengarah pada seksualitas seseorang dan dilakukan dengan cara paksa, disertai dengan ancaman, intimidasi dan tekanan psikologis 24
Adapun  dampak  dari  kekerasan  seksual  bagi  korban  akan  membutuhkan  waktu  yang cukup  lama  karena  tidak  hanya  dilihat  setelah  kejadian  saja,  akan  tetapi  setelah  terjadinya kekerasan tersebut si korban akan mengalami banyak hal salah satu diantaranya adalah korban akan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan stres berat sampai trauma 25
Kekerasan  seksual  kini  mulai  merambat  di  lingkungan  perguruan  tinggi  dan  hampir disetiap  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  akan  tetapi  isu  tentang  kekerasan  seksual  tidak  terlalu diekspos  di  media  baik  itu  media  elektronik  maupun  media  sosial.  Sejauh  ini  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  adalah  mayoritas  dari  kaum  perempuan.  Sebagaimana  perguruan tinggi  atau  kampus  yang  merupakan  tempat  untuk  menuntut  ilmu  kini  menjadi  tempat terjadinya  banyak  kasus  kekerasan  seksual 26 .  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  para  civitas akademika  lebih  responsif  dan  proaktif  terhadap  segala  bentuk  upaya  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual.  Selanjutnya  bagi  para  civitas  akademika  juga  harus  memiliki keterampilan  khusus  untuk  ketahanan  diri  dalam  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di tingkat perguruan tinggi khususnya di Indonesia 27 .
Pada beberapa penelitian sebelumnya telah menujukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, tidak semua mahasiswa yang mengetahui  informasi  tentang  pencegahan  kasus  kekerasan  seksual  dan  tidak  tahu  tentang lembaga  yang  khusus  menangani  kasus  kekerasan  seksual  tersebut,  sedangkan  pemahaman mahasiswa  menjadi  penting  dalam  rangka  keterlibatan  mahasiswa  untuk  pengukuhan  kasus kekerasan  di  tingkat  perguruan  tinggi  dan  menciptakan  kampus  yang  aman  dan  ramah  serta terhindar dari berbagai macam kasus kekerasan seksual. Disatu sisi sebagian mahasiswa kurang memahami  kekerasan  seksual  yang  disesababkan  oleh  adanya  kultur  di  kampus  yang  tidak berpihak pada penyintas sesuai dengan toeri relasi kuasa 28 .
23 Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” Mercatoria 11, no. 1 (2018): 37–60.
24 (Marfu’ah, 2021)
25 Ariani  Hasanah  Soejoeti  and  Vinita  Susanti,  “Diskusi  Keadilan  Restoratif  Dalam  Konteks  Kekerasan Seksual Di Kampus,” Deviance: Jurnal Kriminologi 4, no. 1 (2020): 67–83.
26 Rifki Elindawati, “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 15, no. 2 (2021): 181–193.
27 Nikmatullah,  “Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban :  Kasus  Kekerasan  Seksual  Di Kampus.”
28 Khafsoh, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus.”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Selama  ini  kekerasan  seksual  oleh  sebagian  orang  masih  dibedakan  berdasarkan perspektif  gender,  sedangkan  untuk  memahami  kekerasan  seksual  dengan  mengunakan perspektif gender dianggap justru memicu terjadinya pelecehan seksual. Dalam konsep gender memunculkan  perbedaan  yang  tampak  oleh  indera  manusia  baik  laki-laki  maupun  perempuan dilihat dari nilai  dan tingkah laku. Gender juga  merupakan penyebutan  yang digunakan untuk membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  sosial  baik  dalam  bentuk  sifat  maupun perilakunya. Berbeda dengan konsep seks yang jelas hanya membedakan jenis kelamin secara biologis 29 .
Sejauh  ini  gerakan  keseteraan  gender  menjadi  bias  karena  adanya  beberapa  batasan yang  tidak  jelas  sehingga  menempatkan  perempuan  di  satu  sisi  yang  kadang  mengharuskan perempuan  itu  untuk    melakukan  sesuatu  dan  terkadang  pula  perempuan  itu  dilarang  untuk melakukannya,  ketentuan  tersebut  dimuat  dalam  nilai-nilai  sosial,  budaya,  dan  agama  yang ketiganya  didasari  oleh  suatu  pemahaman  yang  tidak  mendalam  tentang  patriarki.  Selain  itu, konstruksi  sosial  yang  terbentuk  bersifat  desrtuktif,  dan  akhirnya  melahirkan  patologi  sosial salah  satu  diantaranya  yang  paling  marak  terjadi  akhir-akhir  ini  adalah  tentang  kekerasan seksual 30
Pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual selama ini masih sering diidentikkan dengan istilah pelecehan seksual, sedangkan kedua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan yang menunjukkan adanya tindakan seksual yang tidak  diinginkan,  pemaksaan,  dan  mengintimidasi.  Pelecehan  seksual  merupakan  tindakan seksual  yang  melalui  sentuhan  fisik  maupun  non-fisik,  contohnya  seperti  main  mata,  siulan, ucapan yang bernuansa seksual, dan tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang.
Pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi pada semua jenis kelamin baik laki-laki maupun  perempan.  Namun,  perempuan  cenderung  rentan  lebih  sering  menjadi  korban 31 . Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan  karena  beberapa  hal  yang  dimiliki  oleh  perempuan tersebut  seperti  tubuhnya,  jenis  kelaminnya,  dan steriotype yang  konstruksikan  di  dalam masyarakat.  Dalam  realitanya,  setiap  civitas  akademika  baik  laki-laki  maupun  perempuan  di beberapa  perguruan  tinggi  berpotensi  sebagai  pelaku  sekaligus  sebagai  korban  kekerasan seksual.
29 Trianggono, “Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.”
30 Andika suberman, “Analisis Fungsi Peraturan Menteri, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 7, no. 7 (2021).
31 Rohani Budi Prihatin, DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF , 2017.

## c. Analisis  Karakteristik  Permendikbud  No  30  Tahun  2021  dan  Konstruksi  Sosial Kekerasan Seksual Perspektif Teori
Kalimat  " kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh,  dana  tau  fungsi  reproduksi  seseorang,  karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender … " yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 mengandung perspektif bahwa relasi  kuasa hanya dipandang secara konteks yuridis dan secara negatif saja. Sedangkan  kekuasaan  itu  harus  dipandang  secara  positif  dan  produktif..  Dalam  teori  sosial kekuasaan  juga  bukan  merupakan  suatu  institusi  atau  jabatan  struktural,  bukan  pula  kekuatan mutlak  untuk  dimiliki  tetapi  kekuasaan  yaitu  suatu  istilah  untuk  penyebutan  kondisi multistrategis dalam masyarakat.
Relasi  kekuasaan  yang  dijelaskan  di  dalam  PERMENDIKBUD  RISTEK  NOMOR  30 TAHUN 2021 yang tedapat dalam pasal 1 ayat 1 cenderung dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan  itu  berada  pada  satu  dimensi  saja.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  relasi kekauasaan Foucault yang mana Foucaut menjelaskan bahwa kekuasaan itu hanya satu dimensi saja dari relasi kekuasaan. Tentu saja hal ini menyederhanakan konstruksi sosial yang harusnya dapat  dibangun  secara  multidimensi  dan  mencakup  lebih  luas  karena  kekuasaan  dalam  teori sosial  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  itu  ada  dimana-mana.  Jadi  pengertian  relasi  kuasa  yang terdapat dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 berbeda dengan relasi kuasa dalam teori.
Pasal 1 ayat 1 juga pada akhirnya menunjukkan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun  2021  merupakan  kebijakan  yang  kurang  tepat  karena  kekuasaan  dipraktekkan  dalam suatu ruang lingkup dimana saja padahal dalam teori kekuasaan memiliki sudut pandang bahwa kekuasaan  itu  tidak  dimiliki  dan  dipraktekkan  dalam  suatu  ruang  dimana  ada  banyak  posisi yang  secara  strategis  berkaitan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Sekaligus  kekuasaan  itu meliputi seluruh jalinan ikatan sosial tanpa bisa dialihlokasikan dan bersifat menyatu ke dalam norma-norma masyarakat.
Realitas  sosila  dalam  ilmu  sosial  difahami  sebagai  hasil  dari  sebuah  konstruksi  sosial. Salah  satu  tokoh  utama  konstruksi  sosial  adalah  Peter  L.  Berger  dalam  bukunya Social Constructionof  Reality realitas  sosial  disebut  sebagai  proses  sosial  melalui  interaksi  dan tindakan  dimana  baik  individu  maupun  kelompok  yang  menciptakan  terus  menerus  suatu realitas  yang  dialami  bersama  secara  subjektif.  Dalam  hal  ini  kebijakan  MENDIKBUD  yang tertuang  dalam Permendikbud  Ristek  Nomor  30  Tahun  2021  memiliki  kesesuaian  dengan konstruksi sosial Berger. Teori ini bersumber dari paradigma konstruktivis yang melihat realitas
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh masing-masing individu dan individu itu sendiri yang menjadi penentu dalam dunia sosial dan dikonstruksi sesual kehendaknya. Masing- masing  individu  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  apa  saja  di  luar  batas  kontrol  sturktur dan pranata sosialnya.
Manusia  sebagai  individu  dalam  teori  ini  dipandang  sebagai  pencipta  realitas  sosial yang cenderung bebas di dunia sosialnya, sedangkan realitas sosial sering disebut juga seabgai sebuah  fakta  dan  kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Menurut  Berger  masyarakat disebut  sebagai  akumulasi  dari  pengalaman-pengalaman  yang  diperoleh  dari  masing-masing individu  berdasarkan  pada  pengalaman  tersebut  kemudian  masyarakat  melihat  kenyataan subjektif yang seimbang. Dengan kata lain, dalam teori ini memberi pengertian bahwa realitas sosial terjadi karena diciptakan oleh individu yang bebas menetukan segalanya. Hal ini selaras dengan kebijakan Permendikbud No.30 Tahun 2021 yang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual akibat kebebasan individu dalam bertindak yang sesuai dengan keinginannya.
Lebih jelasnya keselarasan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dalam ilmu sosial realitas sosial  masih  terbagi  menjadi  beberapa  macam  sebagaimana  perspektif  Berger  yang membaginya kedalam tiga macam realitas sosial diantaranya seperti berikut:
1.  Realitas  sosial  objektif,  realitas  sosial  ini  direkognisi  sebagai  keseluruhan  dari  definisi realitas.  Hal  itu  berkaitan  dengan  ideologi,  tindakan  sosial,  tingkah  laku,  gejal-gejala sosial, dan sebuah keyakinan dalam kehidupan manusia. Dari beberapa hal tersebut dapat menciptakan sebuah realitas sosial atau fakta tertentu.
2.  Realitas sosial simbolik, dalam ralitas kedua ini terdapat ekspresi yang berbentuk secara simbolik dari sebuah fakta dan kenyataan yang bersifat objektif. Secara umum realitas ini memiliki  sifat  yang  banyak  diketahui  oleh  orang  lain  atau  desebut  dengan  istilah kenyataan  umum.  Bentuknya  dapat  berupa  karya-karya  seni,  fiksi  sampai  dalam  bentuk berita-berita yang dimuat di beberapa media.
3.  Realitas  sosial  subjektif,  realitas  sosial  ini  diartikan  sebagai  gabungan  dari  dua  realitas sosial sebelumnya, yaitu realitas sosial objektif dan realitas sosial yang bersifat simbolik. Berdasarkan  pada  penggabungan  dari  pengertian  tersebut  menujukkan  bahwa  terdapat sebuah  kenyataan  atau  pengalaman  seseorang  yang  akhirnya  dikonstruksi  dalam  proses internalisasi  tertentu.  Kemudian  kenyataan  tersebut  dapat  berubah  selama  individu tersebut menyerap sebuah kenyataan dari individu yang lainnya.

## D. KESIMPULAN
Persoalan  kekerasan  seksual  pada  dasarnya  merupakan  realitas  sosial  yang  tidak  dapat dihindari.  Kekerasan  seksual  juga  seringkali  menimpa  kaum  yang  lemah  secara  fisik  seperti kaum  perempuan  dan  anak-anak,  sedangkan  tempat  kejadianya  pun  bisa  dimana  saja  tidak terkecuali  di  lembaga  pendidikan  seperti  yang  sering  diperbicangkan  akhir-akhir  ini  yaitu adanya  kekerasan  seksual  yang  sudah  merambat  di  perguruan  tinggi.  Banyaknya  kejadian tentang  kekerasan  seksual  yang  sering  ditemui  di  tingkat  perguruan  tinggi  kini  mulai  ada perhatian  dari  pihak  pemerintah,  sehingga  Mendikbud  Nadiem  Makariem  melakukan  survei langsung  ke  beberapa  perguruan  tinggi  dan  hasil  survey  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa terdapat 77 % dari dosen yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di kampus.
Berdasarkan  pada  hasil  survei  oleh  Mendikbud  Ristek  tersebut  yang  menunjukkan banyaknya kejadian kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, maka dibuatlah peraturan menteri pendidikan budaya, dan riset teknologi no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan  penanganan  kekerasan  seksual.  Setelah  peraturan  tersebut  disahkan  akhirnya  menuai  pro dan  kontra  dari  berbagai  kalangan.  Bagi  sebagian  orang  menyarankan  agar  salah  satu  pasal dalam peraturan tersebut diubah redaksinya karena mengandung kontroversi dan dihawatirkan berpotensi  menambah  persoalan  baru,  sedangkan  bagi  pihak  yang  setuju  dengan  adanya peraturan  tersebut  justru  mendukung  penuh  dan  menilai  bahwa  peraturan  tersebut  merupakan jawaban  dari  persosalan  kekerasan  seksual  yang  selama  ini  sering  terjadi  khususnya  di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
Secara umum masyarakat belum sepenuhnya faham tentang perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Selama ini kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang  tidak  diinginkan,  mengintinidasi,  dan  memaksa  sekalipun  itu  diperlakukan  kepada  istri sendiri  sehingga  seorang  istri  tidak  diperkenankan  untuk  mengatur  jarak  kehamilannya. Berbeda  dengan  pelecehan  seksual  yang  merupakan  tindakan  seksual  yang  melalui  sentuhan fisik  maupun  non-fisik,  contohnya  seperti  main  mata,  siulan,  ucapan  yang  bernuansa  seksual, dan  tindakan  yang  dapat  merendahkan  martabat  seseorang.  Dengan  demikian,  pemahaman dasar tentang kekerasan seksual ini menjadi penting sebagai landasan untuk pencegahan segala macam tindakan dan perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika suberman. “Analisis Fungsi Peraturan Menteri, Kebudayaan, Riset Dan  Teknologi No 30  Tahun  2021  Dalam  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Di  Kampus.” Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan 7, no. 7 (2021).
Buana,  Dana  Riska.  “Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.” Salam Jurnal 7, no. 3 (2020).
Efendi,  Reno,  Firda  Yanis  Hardianti,  Putri  Diah  Lestari,  and  Elisabeth  Septin.  “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.”
Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (2021): 26–52.
Elindawati,  Rifki.  “Perspektif  Feminis  Dalam  Kasus  Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual  Di  Perguruan  Tinggi.” Al  Wardah:  Jurnal  Kajian  Perempuan,  Gender  dan Agama 15, no. 2 (2021): 181–193.
Khafsoh, Nur Afni. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus” 20, no. 1 (2021): 61–75.
Kustana,  and  Dkk.  “Analisis  Kritis  Pola  Keberagamaan  Dalam  Perubahan  Sosial  Di  Tengah Wabah Covid--19” (2020).
Lazuardi,  Glery.  “Pro  Dan  Kontra  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021,  Dua  Tokoh
Wanita Punya Pandangan Berbeda.” Tribun News , 2021.
Marfu’ah,  Usfiyatul.  “Sistem  Pencegahan  Dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Di  Kampus.”
Kafa’ah Journal of Gender Studies 11, no. 1 (2021): 95–106.
Maulana, Yudha.  “Guru Besar UPI Minta Poin  Kontroversial  Permendikbud PPKS  Direvisi.”
DetikNews , 2021.
Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 14, no. 2 (2020): 37–53.
Oktofrezi,  Permana.  “Menakar  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan  Pendidikan  Islam  Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana.”
Al Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (2020): 13–36.
Prihatin, Rohani Budi. DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF , 2017.
Rahem,  Zaitur.  “Dampak  Sosial  Pemberlakuan  Full  Day  School  (Menimbang  Mafsadat- Maslahat Permendikbud 23/2017 Dan Perses 87/2017).” Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2017): 1–12.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Rahmi,  Atikah.  “Urgensi  Perlindungan  Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” Mercatoria 11, no. 1 (2018): 37–60.
Rajab, Muhammad. “Pendidikan Di Tengah Pusaran Wabah Corona.” Detik News , 2020.
Retnoningsih,  Yenni  Diyah.  “Analisis  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis  Uang
Kuliah  Tunggal  Bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas  Diponegoro  Semarang  Jawa  Tengah.” Journal  Of  Public  Policy  And Management Review 6, no. 2 (2017): 1–15.
Sari,  Widya,  Andi  Muhammad  Rifki,  and  Mila  Karmila.  “Analisis  KEbijakan  Pendidikan
Terkait  Implementasi  Pembelajaran  Jarak  Jauh  Pada  Masa  Darurat  Covid  19.” Jurnal Mappesona 3, no. 2 (2020).
Soejoeti,  Ariani  Hasanah,  and  Vinita  Susanti.  “Diskusi  Keadilan  Restoratif  Dalam  Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus.” Deviance: Jurnal Kriminologi 4, no. 1 (2020): 67–83.
Solahudin, Dindin, and Dkk. “Analisis Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Kerangka Tanggap- Darurat Covid-19” (2020).
Suminar,  Agustina.  “Kampus  Darurat  Kekerasan  Seksual,  Akademisi  Jelaskan  Pentingnya Permendikbud 30.” Suara Surabaya Net , 2021.
Syairudin, Bamban. “Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021.” Kompasiana , 2021.
Trianggono,  Yudha  Guruh.  “Konstruksi  Perempuan  Terhadap  Implementasi  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2020).
Utami,  Nahda  Rizki.  “Heboh  Kontroversi  Permendikbud  PPKS,  MUI  Tekankan  Soal  Nilai Agama.” Detik News , 2021.
Welle, Deutsche. “Kelas Online Di Tengah Pandemi Corona Harusnya Memerdekakan Proses Belajar.” Detik News , 2020.
Winahyu,  Atikah  Ishmah.  “Ini  3  Masalah  Utama  Di  Sistem  Pendidikan  Indonesia.” Media Indonesia , 2019.
Yani, Asri, and Rina Arnilawati. “Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru.” Mappesona 3, no. 1 (2020).