## Anatomi dan Literasi Post-Truth

## Muhammad Naziful Haq
Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 13/8/2022 Revised : 7/12/2022 Published  : 26/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2 No. : 2 Halaman  : 99-114
Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Istilah post-truth telah menjadi jargon di banyak pembicaraan dan pembahasan. Konsep  teoritisnya  kompleks  dan  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk membumikannya  di  masyarakat  umum.  Post-truth  merupakan  konsep  yang lebih  luas  sekaligus  lebih  cair  dibanding  hoaks,  sehingga  post-truth  lebih  sulit untuk  dideteksi,  diidentifikasi  dan  ditangani  dibanding  hoaks.  Namun,  arus literasi digital yang tersedia cenderung lebih terkonsentrasi pada bentuk literasi yang  hitam-putih.  Sementara  itu,  post-truth  cenderung  berada  di  area  abu-abu antara  fakta  dan  bukan  fakta,  cara  kerjanya  menggunakan  eksploitasi  prejudis seseorang berdasarkan ideologi, logika kelompok, klaim moral, dan aspek-aspek lain  di  luar  fakta  ataupun  non-fakta.  Proses  literasi  memang  perlu  bertahap menyesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Akan  tetapi,  penting  untuk menyempurnakan model literasi kita pada pendekatan yang mampu memitigasi modus operandi post-truth. Tulisan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni peta anatomi  dan  literasi  post-truth.  Pembahasannya  dibagi  menjadi  empat  sub. Pertama,  klasifikasi  kebenaran;  kedua,  dimensi  post-truth;  modus  manipulasi pos-truth; dan model literasi post-truth. Tulisan ini menyimpulkan bahwa, post- truth  dapat  ditangani,  setidaknya  diminimalisir,  bila  individu  telah  memiliki sensitivitas terhadap penyalahgunaan bahasa, kedisiplinan dalam logika ilmiah, sensitivitas  dalam  mengenali  pengaruh  ekologi  media,  peka  terhadap  bias ideologis yang dimilikinya, dan punya ketelitian melakukan penafsiran.
Kata Kunci : Post-Truth; Media Sosial; Digital.

## A B S T R A C T
Post-truth has become a jargon in conversation and discussion. The concept of the  theory  is  complex  and  becomes  a  challenge  in  itself  to  ground  it  in  the general public. Post-truth is a broader concept as well as more fluid than hoaxes, so  post-truth  is  more  difficult  to  detect,  identify  and  handle  than  hoaxes. However, the current available digital literacy tends to be more in the form of black-and-white  literacy, which  works by  exploiting one's prejudices based on ideology, group logic, moral claims, and other aspects beyond facts or non-facts. The  literacy  process  needs  to  be  gradually  adjusted  to  the  needs  of  the community. However, it is important to refine our literacy model in an approach that  is  able  to  mitigate  the  post-truth  modus  operandi.  For  this  purpose,  this paper  will  be  divided  into  two  main  parts,  namely  anatomical  maps  and  post- truth  literacy.  The  discussion  will  be  sub  four  four.  First,  classify  the  truth; second,  the  post-truth  dimension;  post-truth  manipulation  mode;  and  the  post- truth literacy model. This paper concludes that post-truth can be handled, or at least  minimized,  if  the  individual  has  sensitivity  to  language,  discipline  in scientific  logic,  sensitivity  in  recognizing  the  ecological  influence  of  media, sensitive to biased ideology, and has accuracy in carrying out his duties.
Keywords : Post-Truth; Sosial Media; Digital.
@ 2022 Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 adalah gerbang transisi digital politik di Indonesia. Situasi  ini  menandakan  telah  menyusulnya  Indonesia  pada  peristiwa-peristiwa  serupa  seperti  Pilpres Amerika dan Brexit di tahun 2016, di mana misformasi, propaganda komputasi (Woolley and Howard 2019), intervensi  perusahaan  teknologi  berserta  industri  jasa  kampanye  politik  (Rakhmani  and  Saraswati  2021) tidak hanya mendistorsi wacana komunikasi, tetapi juga membelah publik (Lim, 2017).
Tingginya  intensitas  hoaks,  sentimen  tribalistik,  dan  polarisasi  yang  ada  pada  periode  itu  kemudian mendorong  berbagai  kalangan,  khususnya  institusi  pendidikan  dan  komunitas  masyarakat,  menginisiasi berbagai  gerakan  literasi  untuk  mereduksi  persebaran  ataupun  dampak  yang  ditimbulkannya.  Sayangnya, upaya  yang  dilakukan  masih  sporadis  (Kurnia  &  Astuti,  2017),  dan  tidak  sepadan  dengan  faktor-faktor penopang post-truth yang lebih terorganisir.
Istilah  ‘post-truth’  adalah  konsep  yang  masih  diperdebatkan.  Kemunculan  teknologi  digital  telah menarik  banyak  pihak  seperti  jurnalis  (Ball  2017),  sosiolog  (Fuller,  2018),  filsuf  (McIntyre,  2018),  pakar media  (Hannan,  2018),  hingga  ilmuwan  politik  (Baron  2018)  untuk  merasa  punya  kepentingan memberikan klarifikasi konseptual pada perdebatan yang ada karena terusik oleh disrupsi digital beserta implikasi politik yang ditimbulkannya.
Sekalipun banyak pengertian yang ditawarkan dari berbagai sudut pandang, namun definisi post-truth yang paling banyak dirujuk  (Ball 2017) adalah definisi milik Oxford English Dictionary, yakni “kondisi di mana  fakta  objektif  kalah  berpengaruh  dibanding  opini  dan  emosi”  (OED,  2016).  Pengertian  milik  OED inilah yang kemudian menentukan seorang ilmuwan menyortir konten (data) penelitiannya, membela pihak yang punya komitmen terhadap kebenaran, dan pada derajat tertentu dapat mendiskreditkan pihak lain yang teridentifikasi ‘komitmen terhadap opini dan emosi’.
Artefak-artefak seperti berita bohong, hoaks, ucapan yang dipelintir, sering kali ditautkan pada payung besar bernama post-truth ((McComiskey 2017), 2017; Haq, 2019; McIntyre, 2018). Pada skema yang lebih besar,  sebagian  pengamat  memandang  bahwa  post-truth  ditimbulkan  oleh  gelembung  informasi  (filter bubble) yang dicipta oleh algoritma media sosial, yang kemudian menyebarkan artefak-artefak tersebut pada distribusi yang terpersonifikasi (Barzilai and Chinn 2020). Pengertian post-truth yang ditawarkan OED pun sepertinya  cukup  memadai  untuk  mengelaborasi  medan  komunikasi  yang  sedemikian  kompleks,  dan menopang literasi publik tentang bahaya emosi, pelintiran, dan kebohongan.
Kritik  kemudian  muncul  dari  Steve  Fuller,  bahwa  definisi  yang  ditawarkan  OED  mengandung  bias kekuasaan (Steve Fuller, 2018). Fuller memandang, dikotomi fakta dan emosi membuka ruang legitimasi bagi  seseorang  untuk  mendiskreditkan  orang  ataupun  kelompok  lain  yang  tidak  berpihak  pada “kebenaran” ataupun “fakta”.
Berbeda dengan OED, Bagi Fuller, post-truth adalah permainan “rezim” pengetahuan yang berkuasa (Fuller,  2018).  Dengan  mengikuti  Vilfredo  Pareto,  dikotomi  post-truth  menurut  Fuller  adalah  bukan  tentang mana fakta dan mana emosi, melainkan tentang mana kebenaran resmi dan kebenaran tidak resmi (Fuller, 2018).
Dalam  konteks  masyarakat  abad  21,  dikotomi  Fullerian  direpresentasikan  oleh  keterbelahan  antara kebenaran  saintifik,  kebenaran  pemerintah,  kebenaran  sosio-kultural  di  satu  pihak,  dan  kebenaran  partisan, kebenaran konspiratif, dan sejenisnya di lain pihak. Dalam pandangan Fuller, dikotomi fakta dan emosi ala OED dapat berimplikasi pada munculnya karakter masyarakat yang berhenti mendengarkan lawan bicaranya sekalipun berasal dari iklim kognitif yang berseberangan (Steve Fuller, 2018).
Oleh  karena  itu,  Fuller  kemudian  meninjau  ulang  pengertian  post-truth  agar  konsep  yang  didesain tidak  melahirkan  produk  penelitian  yang  punya  potensi  untuk  melegitimasi  diskriminasi.  Di  lain  sisi, memaksakan  pemeluk  kebenaran  alternatif  untuk  mempercayai  kebenaran  resmi  juga  tidak  membuahkan apa-apa selain semakin menguatnya kepercayaan personal tersebut (Lewandowsky et al., 2017).
Polemik  yang  telah  dipaparkan  kemudian  memunculkan  dilema  antara  konsep  post-truth  milik  OED dan  milik  Fuller.  Pada  satu  sisi,  pengertian  post-truth  ala  OED  memang  telah  berkontribusi  banyak  dalam membasmi  klaim-klaim  tidak  bertanggung-jawab  yang  membahayakan  proses  demokrasi  dan  proses
pengambilan  kebijakan.  Tetapi  di  lain  sisi,  pengertian  post-truth  ala  OED  juga  membuka  peluang  bagi praktik diskriminasi dan mengarahkan masyarakat berhenti mendengarkan kelompok liyan.
Di  lain  pihak,  konsep  tawarannya  Fuller  memang  menjanjikan  untuk  membuka  dialog  masyarakat lebih terbuka dan gagasan tentang kebenaran tidak termonopoli. Tetapi, konsep post-truth milik Fuller sulit diturunkan  untuk  menjadi mekanisme-praktis  dalam  melindungi  proses  demokrasi  dan  proses  pengambilan kebijakan dari klaim-klaim alternatif.
Dilema tersebut menunjukkan bahwa ada kompleksitas yang belum terurai dari konsep post-truth itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena watak dan praktik post-truth yang multi-dimensi, sehingga setiap aras analisis  punya  perumusan  epistemologinya  masing-masing.  Tetapi,  di  lain  sisi,  hal  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  manipulasi  post-truth  dapat  dilakukan  dari  banyak  dimensi,  misalnya  seperti  dimensi bahasa  (Bruce  McComiskey,  2017),  epistemologi  kebenaran  (Hardiman,  2018),  tekstualitas  media  sosial (Hew,  2018;  (Kalpokas  n.d.);  Haq,  2021),  rezim  politik  (Adam  2006),  politik  pengetahuan  (Ananta  2006) dan bias algoritma media sosial (Gorwa et al., 2020; Krasmann, 2020; Lim, 2017).
Patologi sosial yang terjadi, seperti pembelahan masyarakat (enclave), kebencian, fanatisme partisan, dan  korosi  terhadap  sains,  dengan  kata  lain,  merupakan  fenomena  permukaan  yang  menyimpan  faktor berlapis  di  dalamnya.  Sayangnya,  kecenderungan  dalam  merespon  tantangan  itu  masih  mengarah  pada semangat fungsionalis ala Developmentalisme Orde Baru dan masih menyimpan paradoks.
Semangat  fungsionalis  melihat  bahwa,  jika  ada  ketidak-idealan  kenyataan  akibat  mis-match  antara kualitas  manusia  dan  struktur  sosial,  maka  yang  diubah  adalah  manusianya  ((Budiman  1986);  Hadiz  & Dhakidae,  2006).  Dalam  Materi  Pendukung  Literasi  Digital  tahun  2017  yang  diterbitkan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, melukiskan bahwa semakin warga negara melek literasi digital maka semakin kondusif untuk mewujudkan agenda technopreneurship (Kemendikbud, 2017).
Dengan adanya semangat fungsionalis, literasi digital di Indonesia lebih dimaknai sebagai kecakapan produktif-teknis  seperti  copywriting,  video-editing,  digital-marketing  dan  lain  sejenisnya  (Kominfo,  2021), dibanding  pemaknaan  kritis-filosofis  seperti  critical  thinking,  literasi  politik  bahasa,  literasi  ideologi,  dan literasi  logika  algoritma  media  sosial  (Pangrazio,  2016).  Upaya  untuk  menanggulangi  information-hazard memang telah digalakkan, tetapi masih terbatas pada fact-check yang bersifat hitam putih dan belum cukup menghimpun luasnya keabu-abuan praktik post-truth.
Sementara  itu,  paradoks  muncul  ketika,  pada  satu  sisi,  agenda  literasi  digital  banyak  diinisiasi komunitas  masyarakat,  institusi  pendidikan  dan  pengambil  kebijakan,  tetapi  di  lain  sisi,  penggunaan  bot, pendengung  dan  influencer  masih  diminati  elit  politik  (Haq,  2021),  dan  di  saat  yang  sama  juga  terjadi konsolidasi  antara  elit  ekonomi  oligarkis  dan  elit  politik  dengan  penyedia  jasa  kampanye  digital (Rakhmani and Saraswati 2021).
Jadi, secara garis besar, ada ambiguitas sikap dalam menghadapi tantangan digital. Satu sisi ada cita- cita  melawan  post-truth  dan  keinginan  untuk  menciptakan  warga  negara  yang  melek  digital,  tetapi  di  lain sisi,  kondisi  lingkungan  dan  praktik-praktik  post-truth  ada  yang  ingin  memelihara.  Langkah  ideal  dalam menangani  hal  ini  adalah  dengan  membuat  perubahan  struktural  sehingga  terjadi  keseragaman  sikap  dari berbagai stakeholder, dari mulai sipil, pendidikan, hingga elit politik dan penyedia jasa kampanye, terhadap tantangan  digital.  Tetapi,  langkah  ini  membutuhkan  energi  besar  dan  belum  tentu  semua  stakeholder menyukainya, mengingat telah mengakarnya oligarki politik media di Indonesia (Tapsell, 2017).
Oleh karena itu, artikel argumentatif ini menawarkan langkah minimal yang dapat ditempuh dengan, pertama, melakukan pemetaan anatomi post-truth berdasarkan titik manipulatifnya, dan kedua, mengevaluasi tiap titik manipulatif tersebut dengan model literasi yang sektoral untuk tiap titik manipulatifnya.
Upaya  pemetaan  post-truth  sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  Barzilai  dan  Chinn.  Mereka  juga memberikan  serangkain  opsi  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara  pendidikan.  (Barzilai  and Chinn  2020).  Tetapi  pemetaan  mereka  hanya  berfokus  pada  faktor,  dan  tidak  menghimpun  ‘peluang manipulasi’. Upaya serupa juga dilakukan oleh Hyvönen, tetapi Hyvönen mendesain ulang post-truth dalam konstruksi  khas  ilmu  politik  yang  ia  kembangkan  dari  Hannah  Arendt  (Hyvönen,  2018).  Berbeda  dengan Barzilai dan Chinn, Hyvönen tidak memberikan tawaran solusi atas rekonstruksi masalah yang ia uraikan.
Lewandowsky  dkk.  juga  telah  menggambar  peta  anatomi  post-truth,  namun  rekomendasi  yang diberikan  lebih  menitik-beratkan  pada  aspek  teknologi  dan  psiko-kognisi  (Lewandowsky  et  al.,  2017), sehingga kurang memberikan ruang bagi pemodelan literasi yang lebih teknis atas masalah yang dipaparkan. Pemetaan milik Lewandowky dkk. sebenarnya mirip dengan pemetaan yang dilakukan McIntyre.  Bedanya, McIntyre tidak menyertakan ruang pembahasan bagi algoritma dan permainan pengetahuan (McIntyre, 2018).
Peta  yang  lebih  minimalis  digambarkan  oleh  McComiskey  dengan  membedah  post -truth  semata soal  aspek  kebahasaan  Aristotelian  yang  dikombinasikan  dengan  konsep  bullshit  milik  Frankfurt (McComiskey  2017).  Nuansa  post-truth  yang  lebih  luas  yang  sebagaimana  disebutkan  di  banyak  riset, luput dari ulasan McComiskey.
Dari sudut pandang pendidikan, post-truth juga pernah dipetakan berdasarkan dimensi kebenaran yang dipercayai  oleh  guru-guru  dengan  tingkat  kesadaran  yang  berbeda  (koresponden,  pragmatis,  relativis  dan kritis) (Krahenbuhl 2021). Alih-alih dapat diturunkan menjadi rekomendasi, Krahenbuhl menemukan bahwa perbedaan tingkat kesadaran tersebut menimbulkan perbedaan pengertian ‘kebenaran’ antar guru.
Pemetaan  anatomi  post-truth  bertujuan  untuk  menunjukkan  ranah-ranah  manipulatif  yang  berada  di luar dikotomi ‘fakta’ dan ‘emosi’ yang umumnya belum tertangani dalam pelatihan fact-checking ataupun semangat  ‘saring  sebelum  sharing’.  Pembahasan  akan  dibagi  menjadi  tiga  babak.  Pertama,  ulasan  singkat tentang  diversitas  kebenaran.  Kedua,  pemetaan  anatomi  post-truth  beserta  contohnya.  Dan  ketiga, rekomendasi literasi post-truth yang lebih sektoral atas jenis ranah manipulasinya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan desk-review sebagai  penopang  utama. Sumber-sumber data dan analisis akan dihimpun dari berbagai literatur, website, hasil survei, dan lain-lain.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Kebenaran di Era Digital
Kebenaran adalah ide yang telah diperdebatkan selama ribuan tahun. Absennya kebenaran dalam kehidupan manusia (human affairs) memiliki implikasi yang beragam, dari mulai putusnya kepercayaan sosial (Illing, 2017), hilangnya nyawa (Boseley n.d.), hingga runtuhnya sebuah rezim (Latif; Subandi, 1995). Oleh karena itu, kebenaran merupakan pengikat antara satu elemen sosial dan elemen lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan  sistem  yang  berlaku  (order)  untuk  menggapai  tujuan  tertentu,  baik  itu  kepercayaan  komunal, keberlangsungan hidup, ataupun stabilitas politik.
Sulit untuk menguraikan konsep kebenaran secara akurat dan clear-cut, karena banyaknya irisan dan tumpang  tindih  dalam  kenyataan  praktiknya,  di  samping  konsep  kebenaran juga  masih  menjadi  perdebatan lanjutan dikalangan ilmuwan dan filsuf. Tetapi, minimalnya ada enam jenis kebenaran yang berperan penting dalam  konteks  kehidupan  di  Indonesia.  Pembahasan  ini  menyadari  bahwa  konsep  kebenaran  terlalu  luas untuk  diuraikan  sepenuhnya.  Tetapi,  untuk  tujuan  efisiensi  pembahasan,  setidaknya  ada  enam  jenis kebenaran yang dapat digeneralisasi.
Pertama, kebenaran korespondensi (correspondent theory of truth), yang  menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar bila selaras dengan kenyataan. Kebenaran jenis ini banyak berperan dalam basis kehidupan. Di  ranah  saintifik  dan  jurnalistik,  kebenaran  korespondensi  sangat  menentukan  validitas  temuan  ataupun pernyataan (Harsono, 2010). Di kehidupan sosial, kebenaran korespondensi menentukan kepercayaan sosial (social  trust)  yang  pada  beberapa  implikasinya  dapat  menentukan  damai  atau  tidaknya,  dan  bersatu  atau tidaknya suatu kumpulan komunitas di suatu daerah.
Kedua,  kebenaran  koherensi.  Kebenaran  koherensi  pada  dasarnya  merupakan  turunan  dari  logika metafisik.  Dalam  kebenaran  koherensi,  sesuatu  dianggap  benar  bila  selaras  dengan  premis  sebelumnya. Kebenaran  koherensi  tidak  hanya  penting  bagi  praktik  berbahasa,  tetapi  juga  penting  bagi  praktik  bernalar tentang  causa-prima  dari  sesuatu.  Artinya,  kebenaran  koherensi  bersifat  logis-matematis.  Ia  tidak  hanya
tentang  keselarasan  horizontal  dalam  premis  gramatika  bahasa,  melainkan  juga  mencakup  keselarasan vertikal dalam hubungan sebab-akibat suatu peristiwa.
Ketiga,  kebenaran  pragmatik.  Kebenaran  pragmatik  memandang  bahwa  setiap  orang  memiliki pengalaman  kebenarannya  masing-masing  tentang  suatu  hal.  Kebenaran  pragmatik  menoleransi partikularitas  pra-pemahaman  yang  terbagun  dari  serangkaian  pengalaman  tiap  individu.  Kebenaran pragmatik  bukan  berarti  sepadan  dengan  doktrin  postmodernisme  yang  membolehkan,  dalam  istilahnya Christine Hine, whatever goes, hingga taraf dekonstruksi substansi ataupun semantik. Kebenaran pragmatik adalah tentang diversitas pengalaman empirik atas suatu hal.
Keempat,  kebenaran  saintifik.  Walaupun  banyak  dijalankan  oleh  kebenaran  korespondensi,  tetapi kebenaran saintifik punya khasnya sendiri. Kebenaran saintifik dapat dibagi menjadi dua alam: alam natural (natural  science)  dan  alam  sosial  (social  science).  Keduanya  sama-sama  bertumpu  pada  materi,  baik  itu berbentuk  fisik  ataupun  konseptual.  Prinsip  yang  menghidupnya  adalah  testability  dan  falsifikasi.  Artinya, sesuatu  terbuka  untuk  diuji  dan  digugurkan.  Dalam  keterbukaan  tersebut,  sikap  utama  kebenaran  ilmiah terletak pada kerelaannya atas koreksi yang mungkin terjadi (McIntyre, 2018). Tetapi, hal ini menyiratkan, bahwa  kebenaran  saintifik  adalah  bukan  satu-satunya  lokus  yang  menyediakan  kebenaran  mutlak, melain  lokus  terdekat  yang  dengan  kebenaran,  karena  sains  tidak  pernah  mencapai  kebenaran  mutlak, melainkan selalu menuju kebenaran.
Kelima, kebenaran agama. Berbeda dengan kebenaran saintifik yang bertumpu pada alam materi fisik dan  konseptual,  dimensi  kebenaran  agama  mencakup  ranah  transenden  dan  imanen.  Kebenaran  agama setidaknya  dapat  dibagi  menjadi  dua  persoalan:  persoalan  tafsir  dan  persoalan  otoritas.  Persoalan  tafsir merupakan  perbedaan  klaim  kebenaran  berdasarkan  metode,  tujuan  dan  rangkaian  tafsir  suatu  teks  suci (Syamsuddin,  2017).  Sementara  itu,  persoalan  otoritas  merupakan  perdebatan  tentang  kekuasaan  antara kausa  materil  dan  kausa  imanen  atas  kehidupan  (Jati,  2017).  Pada  beberapa  kesempatan,  memercayai  hal yang  tidak  terlihat  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  beriman  (McDermott,  2019),  walaupun  yang diyakininya adalah hasil fabrikasi atau bertentangan dengan salah satu dari beberapa jenis kebenaran lainnya.
Keenam,  kebenaran  norma.  Kebenaran  norma  merupakan  tata  dan  protokol  laku  seseorang  terhadap komunitasnya.  Suatu  pesan  yang  korespon,  koheren,  sekaligus  saintifik  dapat  dieliminasi  oleh  kebenaran pragmatik bila cara menyampaikannya tidak sesuai dengan tata dan protokol yang berlaku dalam kebudayaan ataupun ideologi suatu komunitas.
Peran enam kebenaran tersebut saling kelindan dalam berbagai lini kehidupan, baik itu bahasa, praktik wacana, praktik ilmiah, agama dan moral.  Masalah utama dalam dunia post-truth adalah bukan tidak adanya kebenaran,  atau  semua  jenis  kebenaran  itu  tereliminasi,  atau  kebenaran  menjadi  relatif,  dan  juga  bukan kebenaran  mengalami  gerhana.  Pada  derajat  tertentu,  postulat-postulat  itu  benar  tetapi  kurang  universal secara  konteks,  sehingga  pembelaan  terhadap  jenis  kebenaran  tertentu  dapat  beriringan  dengan  negasi terhadap jenis kebenaran yang lain.
Misalnya,  penegasan  terhadap  peran  kebenaran  ilmiah  yang  digagas  McIntyre  (2018)  dan  Harari (2019) adalah berasal dari kekhawatiran kaum intelektual atas peran konservatisme agama dalam menyebar atau mempersubur post-truth. Serupa dengan McIntyre dan Harari namun dengan posisi yang berbeda, Fuller (Fuller,  2018) juga  sama-sama  memiliki  minat terhadap  penguatan  kebenaran  ilmiah,  tetapi  konsern  utama Fuller  terletak  pada  permainan  pengetahuan  yang  lebih  membuka  peluang  tukar  posisi  dominan  antara kebenaran  ilmiah  dan  kebenaran  norma.  Meskipun  demikian,  aspek  yang  lebih  kecil  seperti  praktik kebahasaan,  tidak  mendapat  penjelasan  dalam  argumennya  Fuller.  Pada  lain  sisi,  fokus  kebahasaan, sebagaimana yang diulas oleh McComiskey, cenderung menekankan bahwa post-truth lebih merupakan vita active yang dilakukan oleh seseorang. Pengaruh ekologi media dan benturan antar lokus pengetahuan gagal terjelaskan  (McComiskey,  2017).  Dengan  kata  lain,  ulasan  tentang  post-truth  cenderung  sektoral  dan  tidak terintegrasi dengan elemen-elemen lain yang ada di luarnya.
Oleh karena itu, Masalah utama dalam dunia post-truth lebih merupakan tentang munculnya konteks- konteks informasi yang mendorong terjadinya gesekan dan entropi antar standar dan lapisan kebenaran, baik
itu  standar  koherensi,  korespondensi  dan  pragmatik,  ataupun  dimensi  saintifik,  normal,  psikologis,  dan agama. Tiga faktor yang memengaruhinya, yakni: faktor sosiologis, psikologis, dan politik.
Secara sosiologis, sifat telepresen dari komunikasi digital merangsang sikap kurang atau bahkan tidak bertanggungjawab atas pesan yang disampaikan ataupun pemaknaan yang diyakini ((Floridi 2014); Twenge, 2017).  Secara  psikologis,  sifat  multimedia  dari  komunikasi  digital  memantik  pendalaman  emosi  atas informasi yang diterima ataupun yang disampaikan seseorang (Hew, 2018b; Postman, 1988). Secara politik, distorsi  informasi  dipraktikkan  baik  itu  dengan  pesan  yang  kontroversial  ataupun  dengan  distribusi  yang terpersonifikasi  sekaligus  masif  ((Kreiss  &  Mcgregor,  2018);  (Ward  2018);  (Zuboff  2019)).  Tiga  faktor tersebut  membuka  konteks  interaksi  yang  memungkinkan  bagi  tiap  individu  untuk  membenturkan  struktur kognisinya dengan struktur kognisi orang lain.
Faktor-faktor tersebut memiliki dimensi yang berlapis, dibanding pengertian post-truth milik OED yang  lebih  bersifat  human-centrist,  dan  akan  menimbulkan  reduksi  konseptual  jika  disederhanakan dengan  dikotomi  hoaks-fakta. Melalui    benturan  antar  kognisi  yang  ditimbulkan  faktor-faktor  tersebut, post-truth mengukuhkan watak keabu-abuannya sehingga sulit untuk diurai dengan satu definisi ataupun kategorisasi tunggal.

## Anatomi Post-Truth
Keabu-abuan  post-truth  minimalnya  dapat  dikategorisasi  dalam  tiga  spektrum  dimensi  (Tabel  1),  yakni: dimensi  pesan,  dimensi  pengetahuan,  dan  dimensi  ekologi.  Dimensi-dimensi  tersebut  punya  peran  sama signifikan dalam penciptaan katastrofi informasi dalam suatu masyarakat.
Dimensi pesan tersusun dari aspek tekstual dan aspek retorik. Aspek tekstual lebih merupakan masalah semantik-hermeneutis  yang  berkutat  pada  komposisi,  bentuk,  pemaknaan,  susunan/rangkaian  dan  makna serta tujuan (intention) sebuah pesan (Bruce McComiskey, 2017; Gracia, 1995; Turnbull, 2017). Misalnya, ada  dua  koran  yang  memiliki  headline  berita  yang  sama  “Pendidikan  Mendapat  Kucuran  Dana  1T”,  tapi memiliki  gambar  yang  berbeda.  koran  pertama  menampilkan  foto  siswa  SD  di  Indonesia  bagian  Timur dengan jalan tanah dan ruang kelas sederhana. Sedangkan koran kedua menampilkan foto siswa-siswi yang sedang kerja kelompok di halaman sekolah taraf internasional, lengkap dengan latar gedung bertingkat dan kebersihan  yang  memadai.  Informasi  yang  sama  dengan  dua  gambar  yang  berbeda  akan  memiliki  makna yang  berbeda.  Headline  koran  pertama  lebih  bermakna  ‘pembangunan’,  sedangkan  koran  kedua  lebih dimaknai sebagai ‘kemajuan dan ambisi’.
Neil  Postman  (1988),  menyebutnya  sebagai  pseudo-context,  di  mana  gambar  menciptakan  konteks palsu  bagi  pemaknaan  sebuah  informasi.  Walaupun  contoh  tersebut  terkesan  netral  tetapi  berita  tersebut dapat menjadi katalis bagi perasaan ataupun sikap tertentu yang dianut oleh seseorang ataupun sekelompok audiens  dengan  perbedaan  pengalaman  dan  susunan/rangkaian  informasi.  Pada  titik  ini,  informasi  netral, professional,  dan  kredibel  sekalipun  dapat  berkontribusi  pada  kondisi  post-truth  karena  ada  resonansi personal  dengan  diri  individu  ataupun  kelompok  ((Rodriguez  et  al.,  2017);  (McComiskey  2017)).  Kasus- kasus  lain  dengan  kompleksitas  yang  lebih  bernuansa  dapat  ditemui  di  berbagai  media  sosial  dengan logika tekstualnya masing-masing.
Sementara itu, aspek retorik lebih merupakan soal praktik berbahasa. Pesan yang dirakit oleh seorang komunikator  mendapat  pengaruh  dari  struktur  logika  komposisinya  (logos),  tampilan  (pathos)  dan kredibilitas  (ethos)  si  komunikator  (McComiskey,  2017).  Berbeda  dengan  headline  berita  yang  mendapat referensi makna dari sebuah gambar, pesan yang disampaikan dari praktik retorik mendapat referensi makna dari  pathos  dan  ethos  komunikatornya.  Di  dunia  pra-post-truth,  retorik  dinilai  berdasarkan  koherensi, korespondensi dan kekokohan basis argumennya (logos). Di dunia post-truth, pathos dan ethos lebih utama dibanding  logos  (McComiskey,  2017).  Dalam  tradisi  retorik,  post-truth  dipandang  sebagai  kondisi  ketika bahasa tercerabut dari realita (McComiskey, 2017).
Dengan  dominannya  pathos  dan  ethos  dalam  praktik  berbahasa,  manipulasi  dapat  dilakukan  melalui penciptaan kredibilitas palsu dan pemupukan kepercayaan mendalam. Hal ini terwakili oleh pengakuan Felix Siauw sebagai pelaku propagasi visual-ideologis (Hew, 2018a), “Meskipun pengetahuan saya tentang Islam
kurang  mendalam  dibanding  penceramah  lain,  tapi  banyak  muslim  yang  lebih  tertarik  mendengarkan  saya dibanding  mereka  karena  saya  seorang  mualaf  chinese  yang  aktif  di  HTI  …  untuk  menarik  kaum  muda, media sosial adalah medium yang penting … kita harus membuat dakwah menarik … kita harus mengemas ide kita dengan cantik.” (Hew, 2018a). Pengakuan tersebut koheren dengan kontroversi soal kepakaran Felix Siauw oleh agamawan sejawat. Hew Wei Wang menyebut, Felix Siauw adalah representasi dari kombinasi pendakwah media sosial, aktivis politik yang gigih, dan sekaligus entrepreneur religius sukses (Hew, 2018a).
Berbeda  dengan  dimensi  pesan,  dimensi  pengetahuan  merupakan  ranah ‘meta’, yang  masing-masing subjek memiliki serangkaian nilai-nilai khasnya masing-masing sebagai prinsip logika kerja. Dalam konteks masyarakat  manapun,  satu  lokus  pengetahuan  dengan  lokus  pengetahuan  lainnya  dapat  sedikit  banyak berbenturan. Misalnya, dalam  konteks  masyarakat  Islam  Indonesia, hubungan antara penciptaan Adam dan teori  evolusi  terbelah  menjadi  dua  pendapat.  Pendapat  agama  dan  pendapat  Darwinian.  Keduanya  tidak menjadi  diskursus  yang  gamblang  tampil  didepan  panggung  karena  adanya  resiko  mendorong  doktrin agama  bergesekan  dengan  nalar  sains  tentang  testability  dan falsifikasi  yang  dianggap  kurang  etis  dari sudut pandang religius.
Skema  gesekan  berbeda-berda  antar  satu  lokus  pengetahuan  dan  lokus  pengetahuan  lainnya.  Isu sosial-politik seperti isu pemimpin non-muslim misalnya, walaupun ilmu sosial membolehkannya atas nama humanisme,  demokrasi  dan  ketakterhubungan  faktor  kepercayaan  dan  ranah  public,  tetapi  belum  tentu dibolehkan  oleh  lokus  agama  karena  perbedaan  epistemologi  yang  ditarik  dari  varian  tafsir  teks,  cita-cita komunal dan lain-lain (Tabel 2).
Peluang  benturan  juga  dapat  terjadi  di  luar  skema  kontras  antara  sains  dan  agama,  seperti  misalnya dalam  skema  antara  sains  dan  nasionalisme,  seperti  yang  terjadi  di  kasus  Marc  Lipsitch  dan  pemerintah Indonesia (Cahya 2020). Ketika beberapa negara mulai kemasukan Covid-19, Lipsitch melakukan riset dan menunjukkan  bahwa  dengan  keterbukaan  mobilitas  penduduk  di  Indonesia  di  tengah  situasi  global terdisrupsi  oleh  Covid-19,  boleh  jadi  Covid-19  sebenarnya  telah  ada  di  Indonesia  dan  tak  terprediksi  oleh pemerintah. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, merespon, bahwa hasil temuan riset Lipsitch telah merendahkan bangsa Indonesia. Respon Terawan kemudian disusul oleh kelakar beberapa pejabat tingkat tinggi, dari mulai klaim bahwa orang Indonesia kebal Covid-19 karena nasi kucing, hingga karena selalu membaca doa.
Nasionalisme Indonesia pada mulanya tumbuh dari semangat antagonisme liyan (Shils, 1983). Seiring dengan bergulirnya sejarah, totalitarianisme Orde Baru, semangat antagonisasi liyan berubah, yang mulanya di era pra-kemerdekaan hingga era kemerdekaan diarahkan pada koloni asing (Shils, 1983), menjadi kepada ideologi  selain  nasionalisme,  seperti  komunisme  (Farid  2006)  atau  Islamisme  (Hasbullah,  2012).  Di  saat yang  sama,  totalitarianisme  Orde  Baru  juga  merangsang  nasionalisme  bermutasi  menjadi  watak  revisionis terhadap  sejarah  bangsa  dan  kenyataan  hidup,  dari  mulai  rekonstruksi  sejarah  yang  telah  ditentukan  oleh rezim  (Adam  2006),  hingga  penggunaan  kata-kata  optimistik  di  tengah  situasi  krisis  walaupun  tidak diimbangi dengan tindakan yang memadai (Latif & Ibrahim, 1996; Zein, 2020).
Dalam  kasus  Lipsitch,  post-truth  hadir  karena  ada  dua  pilihan  kebenaran  (kebenaran  saintifik  dan kebenaran nasional) yang keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama-sama benar dan logis. Masalahnya kemudian  terletak  pada  hak  prerogatif  seseorang  untuk  memilih  loyal  pada  salah  satu  kebenaran  tersebut. Kebenaran nasionalisme dalam kasus ini memiliki akar dan desain logika dari sejarah panjang mutasi watak nasionalisme di era Orde Baru.
Denialism  menjadi  ciri  penting  dalam  kasus  Lipsitch  dan  Terawan.  Akarnya  terletak  pada  adanya perbedaan  kenyataan  dengan  basis  yang  berbeda.  Kebenaran  saintifik  mendasarkan  kenyataannya  pada proses  disiplin  ilmiah  dan  kerja-kerja  empiris.  Sementara  itu,  kebenaran  nasionalisme  mendasarkan kenyataan pada bayangan ideal yang diimajinasikan oleh ideologi.
Lingkungan digital adalah lingkungan hidup yang sepenuhnya berbeda dengan lingkungan analog pra- digital.  Dalam  dunia  analog  pra-digital,  komunikasi  tidak  dimoderasi  oleh  algoritma.  Distorsi  ataupun pelintiran informasi hanya bisa terjadi jika bukan karena upaya sistematis dari komunikator dan pemegang kuasa media, maka karena playing victim atau pelintiran kebencian oleh komunikan.
Kompleksitas  praktik  tersebut  meningkat  ketika  memasuki  era  digital.  Bias  algoritma  dunia  digital (Krasmann  2020)  setidaknya  dapat  dipandang  dalam  dua  peran,  yakni  peran  pasif  dan  peran  aktif.  Peran pasif  merupakan  bias  yang  tercipta  dari  serangkaian  akumulasi  perilaku  seorang  individu  di  media  sosial yang  kemudian  dipantulkan  ulang  oleh  algoritma  dalam  bentuk  rekomendasi  konten  ataupun  struktur  lini masa  (timeline)  hasil  analisa  data  perilaku  individu  tersebut.  Sehingga,  timbul  dampak-dampak  tertentu, seperti  pendalaman  emosi,  penebalan  keyakinan,  peruncingan  kebencian,  fanatisme,  dan  kepompong informasi (filter bubble). Sementara itu, peran aktif adalah tentang penggunaan algoritma dan data pengguna dengan  sengaja  dan  sistematis  oleh  aliansi  politik  dan  penyedia  jasa  teknologi  dalam  menciptakan  bias pengguna  dalam  skala  regional  ataupun  nasional,  dengan  penyortiran  berdasarkan  etnisitas,  agama,  afiliasi politik ataupun sentimen.
Bias  yang  tercipta  dari  peran  pasif  memiliki  karakter  yang  lebih  sektoral  dan  individual.  Pariser menyebutnya  sebagai  filter  bubble.  Tetapi,  walaupun  lebih  sektoral  dan  individual,  tidak  berarti  tanpa  ada dampak  komunal.  Kasus  bias  algoritma  tentang  representasi  (image)  Twitter  misalnya.  Algoritma  Twitter lebih  memilih  menampilkan  bentuk  wajah  yang  tirus,  putih,  dan  muda,  dibanding  yang  sebaliknya  (Hern, 2021). Rumman Chowdhury, Kepala Divisi Etika AI Twitter, mengatakan, “ketika kita membicarakan bias dalam desain [Twitter] kita, ini tidak hanya tentang percobaan akademik, melainkan hal itu juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kita berpikir” (Hern, 2021).
Merembesnya  cara  berpikir  masyarakat  dalam  logika  kerja  algoritma  dapat  berbeda  ekspresi  di  satu daerah  dengan  daerah  lainnya.  Hal  serupa  juga  dapat  terjadi  dengan  bentuk  wacana  ataupun  meta-struktur lain,  seperti  agama,  budaya  politik,  ataupun  sistem  masyarakat.  Artinya,  akumulasi  natural  data  perilaku pengguna dalam skala makro tidak hanya memahat logika kerja algoritma itu sendiri, melainkan juga punya peluang untuk berbalik memperkuat bias pemikiran yang ada di suatu masyarakat.
Sementara  itu,  bias  yang  tercipta  dari  peran  aktif  memiliki  karakter  yang  lebih  regional  dan manipulatif. Algoritma tidak hanya mengkurasi data perilaku pengguna, melainkan mengkurasi berdasarkan tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemilik  kepentingan  (Gorton,  2016;  Groshek  &  Koc-Michalska,  2017; Murray  &  Scime,  2010).  Algoritma  pada  dasarnya  diciptakan  untuk  menggapai  tujuan  tertentu  dengan modus operasi seefisien mungkin (Bunz 2014). Masalah muncul ketika tujuan algoritma dari masing-masing The  Big  Five  (Google,  Facebook,  Twitter,  Apple,  Amazon)  tak  terungkap  di  ranah  publik.    Kerentanan situasi  ini  baru  terungkap  ketika  skandal  Cambridge  Analytica  naik  ke  permukaan  wacana  publik  karena keterlibatannya  dalam  memengaruhi  opini  publik  di  masa  polling  Brexit.  Kasus  serupa  juga  terjadi  di Amerika  ketika  platform  aplikasi  Gloo,  sebuah  platform  berbasis  keagamaan  terafiliasi  Cambridge Analytica,  terbukti  melakukan  kurasi  data  jemaat  Gereja  untuk  kepentingan  analisis  perilaku  dan  tujuan elektoral Donald Trump (Mudge, 2020).
Dengan  kata  lain,  penciptaan  bias  aktif  melibatkan  rekayasa  partisipatif  dari  aktor  tertentu  dengan membawa  serangkaian  konfigurasi    tertentu  yang  menentukan  tujuan  modus  efisiensi  algoritma  sehingga bentuk rekayasa sosial yang dikehendaki bisa terjadi.

## Modus Manipulasi Post-Truth
Dimensi-dimensi post-truth dapat saling tumpang tindih dalam praktik yang juga bervariasi. Komposisinya sangat tertuang pada: pertama, kesadaran aktor terhadap kesempatan wacana politik; kedua, kesadaran aktor terhadap  kesempatan  struktur  politik;  ketiga,  kesadaran  aktor terhadap  efektivitas  dimensi-dimensi  tersebut dalam  memengaruhi  publik.  Tiga  kesedaran  yang  disebut  lebih  awal  merupakan  ranah  sosiologi  politik. Sementara ranah yang terakhir disebut adalah lokus inti yang memuat keberagaman modus manipulasi post- truth. Setidaknya ada enam modus manipulasi yang masing-masing memiliki tekniknya sendiri. Enam modus itu  ialah:  modus  korespondensi;  modus  koherensi;  modus  pragmatik;  modus  saintifik;  modus  agama;  dan modus norman atau ideologi.
Tabel 1. Modus Manipulasi Post-Truth (diolah dari berbagai sumber)

## MODUS MANIPULASI
Korespondensi Fabrikasi fakta Bullshit Bohong Koherensi Pembenturan antar premis/fakta general dan partikular Pembenturan antara dua lokus yang berbeda dalam satu metafora yang sama Pragmatik Demagogi Gaslighting Personalisasi Kepercayaan Saintifik Bogus research Cherrypicking Salah konteks penggunaan Scientific fraud Agama Tafsir teks Kontestasi otoritas kuasa kehidupan (kuasa materil vs kuasa imanen) Etika kelompok Cita-cita komunal Norma/ Ideologi Kategori imperatif (X yang baik adalah X1) Perasaan keanggotaan individu terhadap suatu kelompok ( affect )
Konstruk emosionologi
Modus  ini  adalah  modus  paling  dasar  dalam  praktik  post-truth  populer  di  era  digital.  Apa  yang dimaksud oleh post-truth dalam pengertian OED adalah post-truth yang berada pada modus korespondensi. Praktik  modus  korespondensi  merentang  dari  mulai  fabrikasi  fakta,  bullshitdan  bohong.  Sekilas,  ketiganya memiliki kemiripan, tetapi ketiganya memiliki posisi spektrum yang berbeda. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh  perbedaan  konseptual  yang  dalam  perbendaharaan  bahasa  Indonesia  sulit  untuk  menemukan  padanan kata yang akurat bagi fabrication, bullshitdan lie.
Fabrikasi fakta adalah upaya modifikasi bukti empiris (empirical evidence) untuk menunjang praktik verbal dan diskursif tertentu oleh seseorang. Dalam praktik fabrikasi fakta, asumsi ada lebih dulu dibanding fakta.  Dan  fakta  empiris  diciptakan  berdasarkan  preskripsi  yang  telah  digariskan  oleh  asumsi  atau  tujuan tertentu.  Misalnya,  kasus  pembuatan  diorama  di  Monas  (Adam  2006).  Proyek  ini  mengalami  tiga  kali perubahan desain diorama, yakni tahun 1966, 1970 dan 1976. Di antara serangkaian diorama-diorama yang direncanakan,  diorama  Supersemar,  yang  diusulkan  pada  tahun  1976,  adalah  diorama  yang  menunjukkan unsur fabrikasi paling menonjol.
Adam  (Adam  2006)  menulis,  “menurut  seniman  yang  membuat  diorama  itu,  terjadi  diskusi  apakah Soeharto  dalam  peristiwa  digambarkan  memakai  seragam  lengkap  tentara  atau  piyama.  Kalau  memakai seragam  tampaknya  kurang  masuk  akal,  karena  diberitakan  bahwa  tanggal  11  Maret  1966  Soeharto  tidak menghadiri sidang kabinet gara-gara sakit. Sebaliknya kalau memakai piyama Soeharto akan tampak kurang berwibawa.  Pada  akhirnya  digambarkan  Soeharto  sedang  terbaring  di  tempat  tidur  sedangkan  tiga  orang jenderal  duduk  di  kursi  di  samping  ranjang.  Susunan  ini  dibuat  untuk  memperlihatkan  kepasifan  Soeharto bahwa sebetulnya dia tidak berniat apalagi bernafsu untuk mengambil kekuasaan.”
Fabrikasi fakta bukanlah barang baru dalam sejarah umat manusia. Dalam tradisi Kitab Suci, telah ada cerita saudara Yusuf, Bunyamin, yang memodifikasi bukti empiris berupa sobekan baju Yusuf yang dilumuri darah  domba.  Di  era  digital,  fabrikasi  fakta  memasuki  level  baru  di  mana  kerapihan  (seamlessness), distribusi  dan  fragmentasinya  tak  terbayang.  Berkaca  dari  kasus  diorama  Monas,  hal  tersulit  dalam membongkar fabrikasi fakta, selain bias psikologis individu, adalah diperlukannya kemampuan pengetahuan spesifik tentang isu yang diangkat oleh fabrikasi tertentu.
Fabrikasi  fakta  jelas  suatu  kebohongan.  Tetapi  kebohongan  belum  tentu  memuat  fabrikasi  fakta. Bohong  bisa  dilakukan  dengan  merujuk  fakta  empiris  yang  sebenarnya  tidak  ada  sama  sekali,  khususnya dalam pengertian kejadian yang telahterjadi. Titik tumpu utama dari suatu kebohongan adalah tercerabutnya ucapan  dari  kebenaran  empiris.  Sementara  bullshit,  titik  tumpu  utamanya  terletak  pada  ketidak-pedulian  si penutur tentang  ada  atau  tidaknya  kebenaran (Frankfurt,  2005).  Si  penutur hanya  peduli  pada  ucapan  yang mungkin efektif untuk menaklukan audiens di saat tertentu dengan efek yang diinginkannya. Berbeda dengan bohong  yang  bertumpu  pada  bukti empiris,  bullshitlebih  bertumpu  pada  ‘maksud’  si  penutur  ketika  berada pada satu momen verbal tertentu.
Misalnya,  Senin,  2  Agustus  2021,  Jokowi  pernah  mengatakan,  “masyarakat  harus  lebih  aktif menyampaikan kritik.” Pernyataan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Mantan Wapres Jokowi, Jusuf Kalla, misalnya mengatakan, “tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya menyampaikan kritik tanpa  dipanggil  polisi?  Seperti  yang  disampaikan  Pak  Kwik  (Kian  Gie),  dan  sebagainya.”  Hal  yang  perlu digarisbawahi  dari  pernyataan  Jokowi  adalah,  pertama,  pernyataan  itu  diucapkan  dalam  konteks  makro  di mana  indeks  demokrasi  sedang  menurun  dan  beberapa  aparatusbuzzer  dan  UU  ITE  telah  berada  di  balik serangkaian kasus pembungkaman kebebasan berpendapat oleh sipil maupun aktifis, khususnya. Dan kedua, dalam  konteks  mikro,  ucapan  Jokowi  merupakan  bagian  dari  kata  sambutannya  di  acara  Laporan  Akhir Tahun Ombudsman RI (Wibowo, 2021).
Maksud  sebuah  tuturan  tidak  pernah  lepas  dari  pengaruh  konteks  (Gracia,  1995).  Pilihannya  adalah, apakah Jokowi sengaja memberikan intensi terbatas pada konteks mikro semata? Atau ada unsur luput dalam mempertimbangkan konteks yang lebih besar?
Modus  koherensi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  ketidak-disiplinan  dalam  silogisme  secara  sengaja. Ketidak-disiplinan  pada  praktik  silogisme  biasanya  terjadi  dalam  rangka  komunikasi  persuasif.  Seseorang dapat  memulai  ucapan  dengan  premis  spesifik,  mengembangkannya  menjadi  premis  spesifik  lain  yang berbeda, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk premis general.
Modus  koherensi  juga  biasanya  muncul  dalam  bentuk  pembenturan  dalam  suatu  praktik  metaforis yang melibatkan dua lokus yang berbeda. Misalnya, ada seorang agamawan yang mengatakan bahwa masa kini  tidak  berbeda  dengan masa  Nabi  Musa  dulu.  Ia  menunjuk  pada  persamaan  adanya  penggunaan  koersi terhadap pendakwah oleh si penguasa. Sekilas, ucapannya masuk akal dan koheren, tetapi dalam ucapan itu tidak dijelaskan perbedaan antara masyarakat teokrasi dan masyarakat demokrasi. Bagi Fir’aun, kepercayaan baru  sama  artinya  dengan  delegitimasi  kuasa.  Fir’aun,  sebagai  elit  Feodal,  sekaligus  merangkap  Holy Beings,tidak mengenal exercise of poweryang membolehkan siapapun menjadi pemimpin sebagai kehendak rakyat. Dengan kata lain, ada struktur sosial dan imajinasi politik yang luput disertakan dalam metafora itu.
Modus  ini  berpusar  pada  permainan  kebenaran  pragmatik  sebagai  pondasi  utama.  Ada  tiga  teknik modus praktik yang umumnya ditemukan. Pertama demagogi, yakni  menjadi orang tengah dengan maksud membenturkan dua kelompok yang berbeda.
Kedua,  gaslighting,  atau  teknik  komunikasi  yang  memanipulasi  kenyataan  dengan  tujuan memunculkan  keraguan  personal  dalam  diri  si  lawan  bicara.  Beberapa  minggu  setelah  demonstrasi penolakan  Omnibuslaw  di  bulan  September  2020  silam,  Jokowi  memberikan  pernyataan  resmi  bahwa demonstrasi  itu  disebabkan  oleh  misinformasi  mengenai  substansi  rancangan  Undang-Undang.  Padahal, beberapa  bulan  sebelum  demonstrasi  itu  terjadi,  ada  setidaknya  sekitar  15  artikel  ilmiah  tentang  dampak negatif soal Omnibuslaw terbit di The Conversation Indonesia. Di lain sisi, para pakar dan tokoh masyarakat juga telah melayangkan keberatannya atas Omnibuslaw. Pernyataan resmi itu merupakan gaslightning secara terbuka (Idris, 2020).
Ketiga,  personalisasi  kepercayaan.  Teknik  ini  merupakan  penggunaan  pengalaman  pribadi  sebagai bahan tanding  kenyataan  hasil  generalisasi sains.  Demografer  Aris  Ananta  pernah  menceritakan  (Ananta 2006), buku  Indonesia’s Population: Ethnicity  and  Religion in  a  Changing Political  Landscape pernah dikritik  oleh  seorang  sarjana.  Buku  ini  menghasilkan  angka  1,5%  atau  3  juta  penduduk  etnis  di Indonesia pada tahun 2000.
Sarjana  tadi  mengatakah  bahwa  angka  itu  terlalu  kecil,  karena  menurutnya,  ia  sering  melihat  orang Cina.  (Ananta  2006)  menyanggah  bahwa  angka  itu  memang  kecil  bagi  luas  wilayah  Indonesia  secara keseluruhan,  beserta  perbedaan  persebaran  penduduk  etnis  Cina.  Sarjana  tadi  percaya  bahwa  statistik  itu bohong  dan  seharusnya  angka  penduduk  Cina  lebih  besar  dari  itu.  Setelah  ditanya  di  mana  sarjana  itu tinggal,  si  sarjana  menjawab  bahwa  ia  tinggal  di  kawasan  Kelapa  Gading  Permai,  Jakarta  Utara―sebuah distrik yang banyak dihuni oleh etnis Cina.
Seputuh  tahun  kemudian,  yakni  tahun  2016,  tuduhan  kebohongan  terhadap  statistik  ketika  yang diperlihatkan  berbeda  dengan  pengalaman  personal,  terjadi  lagi.  Kasus  ini  terjadi  dalam  dialog  antara pendukung Trump, Newt Gingrich, dan seorang reporter CNN, Alison Camerotta (McIntyre, 2018). Isunya tentang keamanan masyarakat dan kriminal. Ketika Camerotta mengutip data FBI bahwa angka kriminalitas menurun, Gingrich mengatakah bahwa “tapi orang-orang merasa tidak aman, dan angka kriminal naik. Saya akan membiarkan anda bersama para statistik, dan saya akan tetap bersama masyarakat.”
Pembenturan  antara  pengalaman  pribadi  dan  kenyataan  ilmiah  kadang  memang  sepenuhnya  dapat berasal  dari  literasi  seseorang  dalam  memprioritaskan  jenis  kebenaran.  Tapi  di  lain  sisi,  pembenturan tersebut  dapat  sengaja  dimunculkan  sebagai  modus  delegitimasi  kebenaran  tertentu  untuk  tujuan  politik. Sains  memang  mengenal  istilah  anomali.  Pihak  yang  berkepentingan  dengan  pengalaman  pribadi  kadang membungkus pengalamannya sebagai anomali agar mendapat pengecualian dari verifikasi sains namun tetap dianggap valid. Tetapi, sains memiliki persyaratan tersendiri tentang ciri-ciri anomali yang sering kali tidak dipahami oleh penentangnya.
Sains tidak lepas dari praktik manipulatif. Bogus research, atau riset palsu, adalah riset yang meskipun desain  beserta  operasinya  dijalankan  sesuai  dengan  kaidah  ilmiah,  tetapi  sistematika  beserta  elemen  di dalamnya telah digariskan untuk menghasilkan kesimpulan tertentu. Bogus research banyak dilakukan oleh perusahaan,  umumnya  perusahaan  minyak  dan  tembakau,  yang  sedang  terancam  oleh  kebijakan  tertentu sehingga  mendorong  mereka  untuk  menyajikan  kebenaran  tandingan  agar  dapat  menegosiasi  atau  bahkan membatalkan kebijakan tersebut (Lee McIntyre, 2018).
Modus  manipulasi  berbasis  sains  juga  dapat  berupa  cherrypickingatau  pilah-pilih,  sumber  atau argumen yang sesuai dengan kepentingan atau ideologinya. Cherry Picking mendorong penggunanya untuk menyeleksi  tulisan-tulisan  ilmiah  dengan  satu  perspektif  atau  hasil  tertentu,  dan  memilih  pandangan- pandangan  yang  menguatkan  pihaknya  atau  menjatuhkan  lawannya  tanpa  disertai  dialektika  yang proporsional  antara  keduanya,  dan  tanpa  pengujian  ulang  atas  sumber-sumber  yang  dikutipnya. Cherrypicking  banyak  ditemukan  dalam  kontestasi  partisan,  baik  dalam  nuansa  agama,  golongan,  politik ataupun kombinasi dari semuanya, untuk memperkuat diri dan melemahkan pihak lawan.
Dalam kontestasi kelompok agama misalnya, mimbar ceramah kadang diisi oleh pemuka agama yang mampu  menggunakan  bahasa  akademik  untuk  meyakinkan  pengikutnya  bahwa  basis  moral  atau  basis kepercayaan  yang  diyakininya  tidak  kalah  superior  dibanding  argumentasi-argumentasi  ilmiah  yang  pada derajat  tertentu  dinilai  mengancam  keberlangsungan  basis  moral  dan  kepercayaan  tadi.  Posisi  sosiologis pemuka  agama  tadi  menentukan  praktik  diskursif  yang  dilakukan.  Penggunaan  bahasa  akademik  oleh pemuka  non-akademik  digunakan  untuk  mendapat  legitimasi  dan  mendefinisikan  kompetensi  diri  yang sejajar dengan akademisi yang sebenarnya, meskipun di sana-sini dapat ditelusuri kekeliruan yang substantif.
Dalam kontestasi politik, cherry picking banyak dilakukan di tataran superioritas ideologi dan di ranah  superioritas  program  yang  dijanjikan  oleh  masing-masing  pihak.  Kebutuhan  validasi  dan invalidasi  tersebut  membuka  peluang  bagi  sebagian  akademisi  atau  intelektual  untuk  bergabung  dalam tim kampanye atau juru bicara.
Praktik manipulasi lain di dalam sains adalah scientific fraud, atau kecurangan saintifik, yakni upaya sejangaja  dan  sistematis  dalam  memalsukan  data.  Scientific  fraud  sering  kali  dilakukan  ketika  muncul ketidak-seimbangan  antara  kompetensi  diri  dan  tuntutan  yang  ada.  scientific  fraud  juga  kadang  diarahkan untuk memojokkan liyan.
Ranah  agama  adalah  ranah  yang  paling  sensitif  di  anatara  ranah  lainnya,  khususnya  dalam  konteks masyarakat  muslim.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  sifat  agama  yang  polisemik,  yakni  dapat  tafsirkan dengan  berbagai  cara  dan  kesimpulan.  Tetapi  dalam  kaitannya  dengan  post-truth,  agama  dapat  berperan melalui dua ranah, yakni tafsir teks dan prinsip hukum kehidupan.
Tafsir teks adalah salah satu kontributor utama pada post-truth yang bernuansa keagamaan. Meskipun teks  agama  bersifat  polisemik,  tetapi  praktik  tafsir  teks  suci  sering  kali  dioperasikan  oleh  individu  dengan kemampuan  bahasa,  logika,  filsafat,  dan  wawasan  yang  terbatas,  atau  terlalu  komitmen  terhadap  ideologi tertentu.  Implikasinya,  diversitas  perbendaharaan  kata  dalam  bahasa  arab,  terjerembab  pada  translasi  atau pemaknaan  yang  tidak  akurat  atau  bahkan  meleset  sama  sekali.  Dalam  bahasa  arab  misalnya,  kata  ‘apa’ memiliki  tiga  perbendaharaan  kata  dengan  konteks  yang  berbeda,  yakni  ma,  fa,  dan  a.Tiga  variasi  itu  ada yang  diperuntukkan  bagi  konteks  logika,  retoris  dan  sastrawi.  Penerapannya  tentu  berpengaruh  terhadap pemaknaan kalimat keseluruhannya.
Akan  tetapi,  kesadaran  tentang  bahasa  adalah  salah  satu  yang  tidak  begitu  populer,  kecuali  di  ranah universitas.  Implikasinya,  praktik  diskursif  agama  banyak  berpaut  pada  standar  moral  dan  etika  populer dibanding penelaahan secara disiplin, yang selanjutnya melahirkan distorsi yang tidak sadari. Masalah lebih jauh  kemudian  muncul  ketika  kepentingan  politik  ikut  memengaruhi  semangat  beragama,  hingga  pada gilirannya agama menjadi penyedia energi pagi post-truth.
Selain  persoalan  tafsir,  persoalan  otoritas  atau  prinsip  kuasa  kehidupan  juga  memainkan  peran terhadap bagaimana seharusnya seseorang atau umat menavigasi dirinya dalam kehidupan dunia yang tidak pasti.  Ilmu  sosial  akan  memandang  ketidakpastian  hidup  sebagai  masalah  struktural  hasil  jejali  kekuatan sosial, ekonomi dan politik, yang bisa dipahami, dan bisa dipecahkan lewat serangkaian pemecahan materil. Dengan kata lain, ilmu sosial lebih melihatnya sebagai fenomena profan.
Sementara,  sebagian  kalangan  teosentris  fanatik  meyakini  kalau  kekuasaan  Tuhan  adalah  segalanya. Kemiskinan,  nasib  buruk,  dan  masalah  sosial  lain  dipahami  sebagai  hukuman  Tuhan  atas  dosa  tertentu. begitu  pun  sebaliknya:  nasib  baik  adalah  berkah  dari  perbuatan  baik.  Sebagian  dari  mereka  juga  meyakini bahwa masa-masa sulit, baik dalam arti ekonomi, diskriminasi, atau apapun, dapat teratasi secara Ajaib oleh kehendak Tuhan bila tetap beriman dan setia padanya.
Tetapi  dalam  situasi  mendesak  seperti  munculnya  pandemic  covid-19,  ataupun  situasi  lain,  di  mana kecemasan komunal semakin mengkristal dan keajaiban tak kunjung turun meski telah mendedikasikan diri sepenuhnya,  bentuk  nalar  tadi  sering  menegasi  kebenaran  saintifik  yang  umumnya  bersifat  profan.  Kasus anti-vaksin, dan anggapan bahwa pembatasan sosial merupakan upaya menjauhkan umat Islam dari masjid, adalah beberapa fenomena yang identik dengan keyakinan kelompok sayap kanan terhadap masalah otoritas kekuasaan di dunia: apakah kuasa kebenaran materil atau kebenaran ilahiyah. Oleh karena itu, pada beberapa kasus  tertentu,  mempercayai  sesuatu  yang  tidak  terlihat,  atau  bahkan  yang  secara  saintifik  terbukti membahayakan, dapat dikategori sebagai tindakan beriman yang memiliki nilai tebusan di akhirat.
Dalam praktiknya yang lebih luas, etika kelompok dan cita-cita komunal merupakan lokus lain yang digunakan  sebagai  modus  modus  manipulasi  post-truth.  Etika  tidak  hanya  mengatur  tentang  bagaimana seseorang  selayaknya  bertindak,  bersikap  dan  bergelagat.  Etika  juga  merupakan  sebuah  identitas keanggotaan  dari  sebuah  kelompok  tertentu.  Seseorang  dapat  diidentifikasi  afiliasinya  berdasarkan serangkaian  sikap  yang  dia  tampilkan,  Ketika  ada  seseorang  dengan  identitas  religius  yang  sama  tetapi memiliki sikap yang berbeda, khususnya perihal masalah sensitif dan mendasar seperti konsep politik Islam, maka ia dapat dieksklusi oleh kelompoknya.
Dengan  kata  lain,  ada  koersi  sosial  tak  tertulis  yang  mendorong  kewajiban  memeluk  bentuk  etika tertentu  sebagai  bentuk  rekognisi  keanggotaan  dirinya.  Dari  pihak  individu,  pengakuan  keanggotaan  ini mendorong perasaan untuk tetap terikat dengan kelompoknya. Pada dinamika hubungan itu, muncul sebuah
konstruk emosionologi tertentu yang membedakan antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lain.  Konstruk  emosionologi,  dan  perasaan  keanggotaan  itu  yang  kemudian  dapat  mempersuasi  individu untuk memercayai klaim keagamaan yang rapuh (mislead).
Pada derajat tertentu, sebagian dari apa yang telah dijelaskan dalam modus agama adalah juga bagian dari  modus  norma-ideologi.  Modus  itu  merupakan  bentuk  execise  of  powerdalam  payung  post-truth Fullerian,  yakni  didahulukannya  kebenaran  normative  daripada  kebenaran  saintifik,  meskipun  realitas masalah yang dihadapi membutuhkan pendekatan berbasis kebenaran saintifik.
Namun,  di  antara  tiga  jenis  kebenaran  utam,  yakni  kebenaran  saintifik,  kebenaran  bahasa,  dan kebenaran  normative-ideologis,  kebenaran  normatif-ideologis  adalah  kebenaran  yang  paling  setia  terhadap kelompok  atau  individu  yang  menjadi  tuannya.  Sedangkan  kebenaran  saintifik  adalah  yang  paling impersonal dan semata berpaut pada kenyataan semata. Di antara keduanya, kebenaran bahasa adalah yang paling lentur: bisa sangat personal dan setiap pada kelompok tertentu, tetapi juga bisa sangat impersonal.
Dalam  praktik  modus  norma-ideologis,  variabel  utama  dapat  berupa  paham  agama,  paham  politik, ataupun paham ideologi tertentu yang berlaku dalam sebuah masyarakat heterogen. Kasus meme King of Lip Service yang dibuat oleh BEM UI adalah salah satu praktik diskursif yang memuat teknik post-truth berbasis norma-ideologis.  Meme  itu  memuat  foto  Presiden  Jokowi  dengan  stiker  mahkota,  dan  beberapa  informasi tentang  ketidak-sesuaian  antara  ucapan  dan  tindakan  politik  Jokowi,  khususnya  menyangkut  isu Omnibuslaw, kebebasan berpendapat, dan oligarki industri ekstraktif.
Tidak  lama  setelah  unggahan  itu  viral,  BEM  UI  mendapat  teguran  etik  dari  pihak  rektorat.  Presiden Jokowi  kemudian  memberikan  respon  resmi,  yang  mengatakan  bahwa  kritik  adalah  baik  selama menggunakan  etika  dan  sopan  santun  sebagai  ciri  bangsa  Indonesia.  Ada  beberapa  hal  yang  bisa digarisbawahi dari kasus ini.
Pertama,  kritik  dan  kebenaran  yang  telah  terabaikan  sejaklama,  dapat  mewujud  dalam  bentuk  yang paling  lantang  atau  kontroversial  agar  mendapatkan  perhatian  dan  atensi.  Apa  yang  dilakukan  BEM  UI merupakan kebalikan dari tradisi komunikasi elit politik Indonesia, di mana kehalusan berbahasa merupakan praktik distorsi kenyataan politik yang sebenarnya banal. Sebagaimana yang diungkapkan Heryanto, bahasa Indonesia lebih merepresentasikan kenyataan politik dibanding kenyataan yang sebenarnya.
Kedua,  ada  ketidak-imbangan  diskursif  antara  BEM  UI  dan  respon  presiden  Jokowi.  BEM  UI menyajikan kebenaran saintifik dengan kemasan kontroversial. Sementara presiden Jokowi hanya menggaris bawahi masalah etika, dan tidak sama sekali menyentuh isu yang angkat oleh BEM UI. Kebenarna saintifik yang diangkap BEM UI mengalami pelenyapan. Dalam praktik diskursif, sesuatu dianggap tidak ada ketika tidak dibantah atau bahkan tidak disebut sama sekali. Membantah atau bahkan menyebut isu yang diangkat oleh  BEM  UI  sama  halnya  dengan  mengakui  eksistensi  isu  tersebut,  yang  sama  artinya  dengan  mau menerima konsekuensi politik yang timbul dari debat yang dihasilkannya.

## Model Literasi Post-Truth
Penanggulangan  post-truth  setidaknya  perlu  mempertimbangkan  struktur  sosial,  agensi  politik,  corak ideologis,  dan  sejarah  praktik  ideologi  yang  ada  dalam  sebuah  masyarakat.  Pertimbangan  tersebut  adalah bagian dari pendekatan struktural yang mengasumsikan bahwa perilaku individu dan sebuah fenomena sosial tidak  lepas dari jejaring  aktor  dan  relasi  kuasa  yang  mengitarinya.    Berbeda  dengan  pendekatan struktural, pendekatan fungsionalis melihat bahwa jika ada masalah, baik di tataran indivu ataupun di tataran komunal, maka  merupakan  sebab  dari    individu  ataupun  komunitas  tersebut.    Asumsi  utama  pendekatan  fungsional adalah, bila ada masalah yang dialami individu atau komunitas, maka individua tau kelompok tersebut perlu diberikan  pembinaan.  Pada  premis  yang  demikian,  pendekatan  fungsional  cenderung  mengabaikan  struktur sosial politik dan relasi kuasa yang mengitari individua tau kelompok tersebut.
Dalam konteks Indonesia, ada empat varibel yang perlu dipertimbangkan untuk  menanggulangi post- truth.  Pertama,  struktur  sosial.  Kedua,  kehendak  politik.  Ketiga,  sejarah  praktik  ideologi.  Dan  keempat, Islam. Struktur sosial adalah tentang relasi antar masyarakat dan pemimpinnya beserta produksi pengetahuan
di antara mereka. Kehendak politik  adalah maksud, niatan, rencana, dan tradisi politik elit-elit di Indonesia terkait penguasaan wacana dan kesadaran masyarakat.
Sejarah  praktik  ideologi  adalah  pertimbangan  tentang  bagaimana  Pancasila,  nasionalisme  dan semangat kebangsaan dipraktikkan dalam satu momen sejarah politik tertentu, khususnya pada penggunaan- penggunaan  yang  bersifat  distortif.  Sehingga,  kesadaran  ideologi  berbangsa  tidak  terbatas  pada  kesadaran naif, melainkan berupa kesadaran kritis. Islam dalam pertimbangan ini adalah soal bagaimana pengaruh tefsir teks,  gerakan  pemikiran,  dan  hubungan  sosiologis  antar  kelompok  memengaruhi  logika  masyarakat  dalam menyikapi suatu isu atau fenomena tertentu. Dengan menyematkan Islam sebagai pertimbangan, selain karena jumlahnya mayoritas, maka unsur politisasi agama dapat dipisahkan dari ketulusan agam yang sebenarnya.
Berdasarkan  ulasan  dimensi  dan  modus  manipulasi  post-truth,  dan  berdasarkan  pertimbangan  di atas,  maka,  setidaknya    literasi  post-truth  dapat  dibagi  menjadi  empat  bagian  yang  dapat  saling melengkapi satu sama lain.
Pertama,  literasi  tekstual  dan  kebahasaan.  Literasi  tekstual  dan  kebahasaan  mengajak  peserta  didik untuk  mengenali  elemen  pembentuk  sebuah  teks  (tanda,  makna,  maksud,  dan  susunan).  Nuansa pembelajaran  dapat  berupa  latihan  menggunakan  piranti  semantik  dan  hermeneutis.  Tujuannya  agar sensitivitas  dalam  mempertimbangkan,  menafsirkan  dan  menelaah  suatu  teks,  informasi  dan  pesan,  baik berupa verbal, tertulis ataupun multimedia dapat terbagun dengan memadai.
Kompetensi  ini  diperlukan  untuk:  memitigasi  kondisi  post-truth  akibat  puitika  multimedia  di  ruang digital;  membangun  skeptisisme  di  tengah  banjir persuasive-talker ;  menyadari  tentang  tanggung  jawab berbahasa beserta penyelewengannya. Latihan dapat berupa kegiatan pembedahan sebuah teks, baik visual, verbal  ataupun  kombinasinya,  secara  bersama-sama.  Peserta  diajak  untuk  mengenali  motif  ideologi, dinamika konteks, dan kuasa penulis teks dalam teks yang dibedahnya.
Kedua, literasi logika dan sains. Peserta didik diajak untuk mengenali beragam jenis-jenis logika, baik logika  klasik  berbentuk  silogisme  hingga  jenis-jenis  nalar  yang  ada  dalam  sebuah  agama.  Muatannya setidaknya  terdiri  tiga  hal:  pertama,  berupa  pengantar  minimum  yang  minimalnya  dapat  membuat  peserta didik  mengenali  jenis  logika  dan  nalar  mana  yang  berlaku  dalam  sebuah  informasi;  kedua,  peserta  diajak untuk membedah misinformasi, disinformasi, pelintiran, dan modus-modus post-truth berdasarkan peta yang telah  dipaparkan  di  atas;  ketiga,  peserta  dijak  untuk  mengenali  bagaimana  logika  keagamaan  dapat mendahului  logika  saintifik,  dan  beserta  bagaimana  ranah  itu  dipolitisasi.  Pada  kegiatan  yang  ketiga  ini, agamawan, pakar bahasa dan logika dilibatkan. Selain untuk tujuan pengembangan model nalar antar tradisi, juga untuk tujuan pendisiplinan dan perapihan tata berpikir di ruang publik berdasarkan porsi yang memadai dan bisa dipertanggung jawabkan.
Ketiga,  literasi  politik  dan  praktik  ideologi.  Penggunaan  teks  dan  praktik  berlogika  dan  berbahasa ditentukan oleh kehendak politik dan ideologi. Literasi politik dan ideologi di sini diartikan sebagai literasi tentang  teknik  kekuasaan  dalam  mendistorsi  konstruk  berpikir  dan  kesadaran  masyarakat.  Muatannya mencakup soal pembelajaran tentang sejarah manipulasi kekuasaan (sebagaimana yang terjadi dalam kasus diorama  monas) dari yang klasik hingga  kontemporer di  Indonesia. Harapannya, dari pembelajaran sejarah itu, peserta didik dapat memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi dan mengungkap praktik distorsi tertentu.
Dimensi  ideologi  juga  menjadi  sorotan  dalam  literasi  ini.  Peserta  didik  diajak  untuk  mengenali bagaimana  ideologi  dapat  menciptakan  norma;  bagaimana  norma  itu  dikedepankan;  dan  kapan  norma mengalami banalitas (sebagaimana dalam kasus Terawan dan Marc Lipsitch). Di lain sisi, literasi ideologi juga memberikan kesadaran pada individu ataupun kelompok tentang posisi kognitifnya dalam konstelasi perdebatan suatu  isu  ataupun  hubungan  sosial  antar  kelompok.  Harapannya,  terjadi  kelenturan  dalam  bersikap;  tajam  dan ketat terhadap diri sendiri; dan adil dalam memberikan prejudis kepada orang atau kelompok lain.
Keempat,  pengenalan  ekologi  media.  Literasi  media  umumnya  menekankan  soal  pemisahan  hitam- putih  antara  fakta  dan  hoaks.  Ekologi  media,  masih  sedikit  mendapat  perhatian  untuk  diajarkan  sedini mungkin.  Padahal  ekologi  digital  telah  mengambil  alih  kehidupan  sehari-hari.  Pengenalan  ekologi  media mencakup pengenalan tentan lansekap, entitas, dan aktor yang ada di dunia digital beserta perannya masing- masing.  Selain  mencakup  uraian  deskriptif  dan  definitif,  pengenalan  juga  disajikan  secara  spekulatif.
Artinya, peserta didik diajak untuk melihat potensi sosial politik yang mungkin ditimbulkan dari hubungan dan dinamika antar  entitas di dunia digital.
Bagaimana  algoritma  menciptakan  bias;  bias-bias  apa  saja  yang  mungkin  terjadi;  dan  implikasi  apa dari  bias  itu,  adalah  salah  satu  perhatian  yang  diberikan,  di  samping  ulasan  soal  bagaimana  algoritma ditunggangi;  bagaimana  algoritma  menciptakan  kenikmatan  ideologi  pada  individu  dan  kelompok;  dan bagaimana distorsi kebenaran ditunjang oleh algoritma.

## D. Kesimpulan
Empat  literasi  di  atas  dapat  diterapkan  secara  sektoral.  Sekolah  misalnya,  dapat  menerapkan  literasi nomer satu, dua dan empat. Perguruan tinggi, atau komunitas masyarakat dapat menjadi pelengkap sekaligus pionir  dalam  memberikan  literasi  politik  dan  ideologi.  Institusi  keagamaan,  seperti  masjid  komplek,  atau TPA, dapat mengambil salah satu sub-bagian dari literasi logika dan sains untuk memitigasi perkembangan konservatisme atau fanatisme tingkat lanjut.

## Daftar Pustaka
Adam, Asvi Warman. 2006. Sejarah, Nasionalisme Dan Kekuasaan . Jakarta: Equinox Publishing.
Ananta, Aris. 2006. Mudharat Dan Manfaat Statistik Ekonomi Sosial . Singapura: Equinox Publishing.
Ball, James. 2017. Post-Truth: How Bullshit Conquered the World . London: Biteback Publishing.
Baron, Ilan Zvi. 2018. How to Save Politics in the Post-Truth Era . Manchester: Manchester University Press.
Barzilai,  S.,  and  C.  A.  Chinn.  2020.  “A  Review  of  Educational  Responses  to  the  ‘Post-Truth’  Condition:
Four Lenses on ‘Post-Truth’ Problems.” Educational Psychologist 55(3):107–19.
Boseley, Sarah. n.d. Mbeki AIDS Denial ‘Caused 300,000 Deaths . The Guardian.
Budiman,  Arif.  1986. Sistem  Perekonomian  Pancasila  Dan  Ideologi  Ilmu  Sosial  Di  Indonesia .  Jakarta: Gramedia.
Bunz, M. 2014. “The Silent Revolution: How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise.” In  The  Silent  Revolution:  How  Digitalization  Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise.
Cahya, G. H. 2020. “’It’s Meant to Help: Harvard Professor Responds After Government Dismisses Study on Undetected Coronavirus.” The Jakarta Post .
Farid, H. 2006. Masalah Kelas Dalam Ilmu Sosial Indonesia . Singapura: Equinox Publishing.
Floridi, L. 2014. The Fourth Revolution . New York: Oxford University Press.
Kalpokas, I. n.d. “A Political Theory of Post-Truth.” In A Political Theory of Post-Truth .
Krahenbuhl,  K.  S.  2021.  “The  Clearing  House :  A  Journal  of  Educational  Strategies  ,  Teaching  for  the Pursuit of Truth in a Post-Truth World Teaching for the Pursuit of Truth in a Post-Truth World.” The Clearing House 94(1):31–37.
Krasmann, S. 2020. “The Logic of the Surface: On the Epistemology of Algorithms in Times of Big Data.” Information Communication and Society 23(14):2096–2109.
McComiskey, Bruce. 2017. Post-Truth Rhetorics and Compositions . Utah: Utah State University Press.
Rakhmani,  I.,  and  M.  S.  Saraswati.  2021.  “Authoritarian  Populism  in  Indonesia:  The  Role  of  the  Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion.” Journal of Current Southeast Asian Affairs .
Ward,  K.  2018.  “Social  Networks,  the  2016  US  Presidential  Election,  and  Kantian  Ethics:  Applying  the Categorical Imperative to Cambridge Analytica’s Behavioral Microtargeting.” Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality 33(3):133–148.
Woolley,  S.  C.,  and  P.  N.  Howard.  2019. Computational  Propaganda;  Political  Parties,  Politicians,  and Politik Manipulation on Social Media . Oxford: Oxford University Press.
Zuboff,  S.  2019.  “Surveillance  Capitalism  and  the  Challenge  of  Collective  Action.” New  Labor  Forum 28(1):10–29.