Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara

## INFO PENULIS
Joko Tri Brata Universitas Sulawesi   Tenggara joko_tribrata@yahoo.co.id Catur Sugiarti Universitas Pembangunan Indonesia, Jogyakarta caturkataud@gmail.com Rahmisyari Universitas Ichsan Gorontalo Persadalestari01@gmail.com
Asri Djauhar Universitas Sulawesi   Tenggara asridjaufar@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 3, Desember 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Brata,  J.  T.,  Sugiarti,  C.,  Rahmisyari.,  &  Djauhar,  A.  (2023).  Kebijakan  Pengelolaan  Pariwisata  Propinsi Sulawesi Tenggara. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 188-199.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Gambaran  Pengelolaan  Pariwisata  di  Propinsi  Sulawesi Tenggara.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  telaah  beberapa dokumen  perencanaan  daerah  baik  di  Sulawesi  Tenggara  maupun  daerah  banding  lainnya  dan pendalaman dengan pengelola kebijakan pariwisata dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.  Hasil  penelitian  mengambarkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  selalu  bertumpu  pada perencanaan yang menegaskan potensi  pada setiap wilayah, dan selalu mengoptimalkan peran lembaga pengelola baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga yang mengusahakan industri pariwisata. Saran yang disampaikan adalah  semua elemen pengelola perlu  melakukan inovasi  yang  signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan usaha wisata
Kata Kunci:  Kebijakan Pariwisata, Pengelolaan, Komoditas

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  overview  of  tourism  management  in  Southeast  Sulawesi Province.  The  data  used  is  secondary  data  obtained  from  the  results  of  a  review  of  several  regional planning  documents  both  in  Southeast  Sulawesi  and  other  comparative  regions  and  in-depth  research with  tourism  policy  managers  and  analyzed  using  qualitative  descriptive  and  SWOT  analysis.  The research  results  illustrate  that  tourism  management  always  relies  on  planning  that  emphasizes  the potential  of  each  region,  and  always  optimizes  the  role  of  management  institutions,  both  government institutions  and  institutions  that  manage  the  tourism  industry.  The  suggestion  given  is  that  all management elements need to make significant innovations in efforts to improve the quality of tourism business management
Keywords: Tourism Policy, Management, comodity.

## A. Pendahuluan
Bab  I  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan mendefinisikan  pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah  dan pemerintah daerah.
Dalam  konteks  itulah,  maka  pariwisata  adalah  istilah  yang  diberikan  apabila  seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 2008). Pariwisata dapat dirumuskan  sebagai  kegiatan  dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  wisatawan (Soekadijo, 2000). Sedangkan, menurut Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.
Pariwisata  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara  berkembang.  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  dalam  tahap pembangunannya,  berusaha  membangun  industri  pariwisata  sebagai  salah  satu  cara  untuk mencapai  neraca  perdagangan  luar  negeri  yang  berimbang.  Melalui  industri  ini  diharapkan pemasukan  devisa  dapat  bertambah  (Pendit,  2004).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sektor pariwisata  di  Indonesia  masih  menduduki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menunjang pembangunan  nasional,  sekaligus  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  strategis  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.
Pembangunan  Kepariwisataan  di  daerah  terletak  pada  penekanan  terhadap  kebijakan- kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  ciri  khas  daerah  yang  terkait  dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan  dengan  adanya  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dijelaskan  bahwa otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.
Pengembangan  pariwisata  ini  sudah  tentu  mempunyai  kaitan  dengan  berbagai  aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Apabila dilihat dari segi ekonomi bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara  lain  berupa  pajak,  retribusi  dan  sumber  Devisa  bagi  Negara.  Disamping  itu  Industri Pariwisata sebagai Industri padat karya akan membuka lapangan kerja yang begitu besar bagi penduduk  dimana  obyek  wisata  itu  berada,  sekaligus  akan  membuka  peluang  bagi  Home Industri bagi masyarakat sekitar dalam bentuk karya seni  kerajinan tangan, Souvenier, Snack khas daerah, jasa Guide, Jasa transportasi darat dan laut, Restaurant dll. Yang akan menambah pendapatan bagi masyarakat setempat.

## Kebijakan dan Kebijakan Publik
Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  terdapat  hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Pendapat  ini  juga  menunjukan  bahwa  ide  kebijakan  melibatkan  perilaku  yang  memiliki maksud  dan  tujuan  merupakan  bagian  yang  penting  dari  definisi  kebijakan,  karena bagaimanapun  kebijakan  harus menunjukan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yang  mengutip  Harold  D.  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  mengartikan  kebijakan  sebagai  suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Banyaknya  pakar  mengemukakan  definisi  tentang  kebijakan  tidak  mempersulit  untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan,  yaitu:  (1)  Tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Tujuan  tertentu  adalah  tujuan  yang berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  (interest  public);  (2)  Serangkaian  tindakan  untuk mencapai  tujuan.  Serangkaian  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  adalah  strategi  yang  disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek; (3)  Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam  ataupun  luar  pemerintahan;  dan  (4)    Penyediaan  input  untuk  melaksanakan  strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.
Dalam  konteks  Kebijakan  Publik,  dengan  menekannkan  pada    tindakan  pemerintah  yang oleh    Thomas  R.  Dye,  mengemukakan  kebijakan  publik  sebagai  ”apapun  pilihan  pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.”.
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  negara,  pemerintah  perlu  mengambil  pilihan  langkah tindakan  yang  dapat  berupa  melakukan  ataupun  tidak  melakukan  sesuatu.  Tidak  melakukan sesuatu  apapun  merupakan  suatu  kebijakan  publik,  karena  merupakan  upaya  pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.
Senada  dengan  pandangan  Dye  adalah  George  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky,  yang mengemukakan  Kebijakan  publik  sebagai  “apa  yang  dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dapat  ditetapkan  dalam  peraturan-peraturan  perundang- undangan  atau  dalam  policy  statemen  yang  berbentuk  pidato-pidato  dan  wacana  yang diungkapkan  pejabat  politik  dan  pejabat  pemerintah  yang  segera  ditindaklanjuti  dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  di  Propinsi  Sulawesi  Teneggara  dengan  menelaah  beberapa dokumen yang terkait pengelolaan pariwisata, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  dalam  bentuk    dokumen  perencanaan  dan  beberapa    dokumen pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata  dan pendalaman melalui wawancara pada key informasion, , dengan analisis melalui analisa deskriptif kualitatif.
Untuk  strategi  pengembangan  pariwisata,  dilakukan  dengan  menggunakan  analisi  SWOT yang berguna untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan pariwisata.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Telaah Dokumen
Hasil  telaah  dokumen  potensi  wisata  yang  diperoleh  dari  master  Plan  Komoditas  unggulan Sulawesi Tenggaa, menggambarkan potensi wisata di Kabupaten Kota Sulawsi Tenggara seperti terlihat dalam tabel berikut ini
Sumber Data :  Master Plan Komoditas Unggulan Sultra, 2023.
Sumber Data ; Master Plan Komoditas Unggulan Sultra, 2022 Salah satu contoh destinasi wisata yang menjadi andalan Sulawesi Tenggara adalah Pulau Wakatobi. Atraksi sebagai poin utama pendorong pariwisata terjadi di Wakatobi. Berada dalam segitiga  terumbu  karang  dunia,  keindahan  bawah  laut  Wakatobi  tidak  perlu  lagi  diragukan. Beragam jenis terumbu karang dan biota laut dapat ditemukan dengan mudah saat melakukan beragam  aktivitas  seperti  snorkeling  dan  diving.  Menyadari  bahwa  memiliki  potensi  yang mendukung  untuk  pengembangan  pariwisata,  pemerintah  pun  tidak  melepaskan  kesempatan itu.  Promosi  secara  gencar  dilakukan  untuk  “menjual”  di  seluruh  dunia.  Namun  promosi dilakukan  tidak  hanya  untuk  keindahan  bawah  laut  Wakatobi.  Berbagai  destinasi  Berbagai destinasi  wisata  lainnya  dan  beragam  budaya  yang  dimiliki  turut  dipromosikan  sebagai alternatif kegiatan bagi para wisatawan untuk menghindari terjadinya kejenuhan.

## Pembahasan Penelitian
Hasil  Telaah  dalam  RPJMD  2018-2023  Propinsi  sulawesi  Tenggara  mengemukakan  bahwa dalam  konteks  Geo  strategis,  Pulau  Sulawesi  menjadi  bagian  penting  dari  masa  depan Indonesia.  Posisi  geostrategis  yang  menjadi  jalur  perdagangan  dan  distribusi  barang  antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri.
Dalam  konteks  itulah  Propinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah  salah  satu  provinsi  yang  mencakup jazirah  tenggara  pulau  Sulawesi  dan  memiliki  beberapa  pulau  disekitarnya  serta  berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.
Kalau kita membandingkan dengan Pengembangan pariwisata di Jogyakarta, Yulia Rimapradesi (2022),  dalam  suatu  tulisan  Strategi  Kebijakan  Pariwisata  Pemerintah  D.I.  Yogyakarta  di  Era New  Normal,  yang  termuat  dalam    Jurnal  Sosial  Politik  Vol  8  No  1  (2022),  pp.16-27, Menyebutkan  pemulihan  ekonomi  pariwisata  Yogyakarta  membutuhkan  sinergi  multi-pihak. Mengingat hadirnya fitur pariwisata digital belum mampu mencegah meningkatnya penyebaran Covid-19.  Konektivitas  informasi  antara  penyedia  jasa  wisata  dengan  calon  wisatawan  dan langkah moderasi perlu diiringi kehati-hatian agar upaya mendorong kembalinya wisatawan di era  new  normal  dapat  menyeimbangkan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesehatan masyarakat.  Disinilah  diplomasi  publik  dalam  pariwisata  perlu  digali  terus-menerus  guna mendapat model yang terbaik.
Sementara  itu  Hasbi  Marwahid  (2021),  dalam  Jurnal    yang  berjuluk  Membangun  Kembali Pariwisata Yogyakarta: Strategi Dan Upaya Pemerintah Melalui Badan Tourisme (Batour) 1954- 1959,  menggambarkan  bahwa  kebijakan  mengoptimalkan  kelembagaan  Batour    yang
menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  di  Yogyakarta  yang  sebelumnya  tidak  teratur menjadi lebih terstruktur. Pada perkembangan selanjutnya, pariwisata yang dikembangkan dan dijadikan    pondasi  yang  cukup  kuat  dalam  rangka  mencari  pengalaman  tentang  pengelolaan pariwisata di Yogyakarta secara menyeluruh.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  secara  melembaga  Niken  Setyawati  (2022),  Yang    menulis tentang  Peran  Dinas  Pariwisata  Jogyarakrat,  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (2022),  Menyimpulkan bahwa Dinas Parwisata DIY terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwsataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada community based tourism, dan Dinas Pariwisata DIY telah melakukan  perannya  sebagai  organisasi  publik  yang  diberi  tugas  untuk  melakukan  perannya yaitu  koordinasi,  perencanaan  (planning),  Undang-undang  (legislation  dan  regulation),  Peran Sebagai  Pengusaha  (enterprenuer),  Stimulasi  (stimulation),  Peran  sebagai  Pariwisata  Sosial (Social tourism), Peran Sebagai daya tarik (Public interest).
Dalam  menilai  kesiapan  pariwisata  suatu  daerah,  salah  satu  cara  paling  mudah  untuk menilainya  adalah  melalui  3A,  yaitu  Aksesibilitas,  Amenitas  dan  Atraksi.  Aksesibilitas  dinilai dari kemudahan bagi para wisatawan untuk mencapai destinasi tujuan wisata (DTW) di suatu daerah. Selain itu, amenitas sebagai penunjang kegiatan pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan  juga  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus.  Kesiapan  amenitas  yang  baik  akan memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  para  wisatawan  saat  berkunjung  ke  suatu destinasi  wisata.  Terakhir  yang  tidak  kalah  penting  adalah  Atraksi.    Atraksi  biasanya  selalu menjadi  poin  pertama  yang  mampu  menarik  minat  wisatawan,  terutama  untuk  DTW  yang mengedepankan pesona alamnya
Perkembangan  Kepariwisataan  Sulawesi  Tenggara  mengalami  peningkatan  yang  cukup  baik sejalan  dengan  meningkatnya  kualitas  aksesibilitas,  amenitas  dan  sarana  penunjang  dalam melakukan  perjalanan  di  Destinasi  Wisata.  Pariwisata  adalah  suatu  kegiatan  yang  secara langsung  menyentuh  dan  melibatkan  masyarakat,  sehingga  membawa  berbagai  manfaat terhadap  masyarakat  setempat  dan  sekitarnya.  Pariwisata  mempunyai  banyak  manfaat  bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.
Dalam  menggerakan  potensi  ekonomi,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tidak hanya menngandalkan sumber daya alam yang berbasis pada sektor pertanian, tetapi juga pada sektor  jasa  pariwisata.  Potensi  pariwisata  yang  terdapat  di  daerah  ini  terdiri  dari  pariwisata wisata  alam  pada  perairan  laut,  wisata alam  pada wilayah  daratan, serta  wisata  budaya  yang keduanya hampir tersebar merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkembangan  pariwisata  terbukti  mampu  mendorong  peningkatan  usaha  jasa  akomodasi, restoran,  serta  usaha  terkait  lainnya.  Umumnya,  obyek  wisata  di  Sulawesi  Tenggara  belum memenuhi  3A,  akibatnya  banyak  potensi  wisata  yang  indah  namun  belum  menjadi  perhatian wisatawan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
Bertolak dari isu di atas,  karena  Perkembangan Kepariwisataan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana  penunjang  dalam  melakukan  perjalanan  di  Destinasi  Wisata.  Pariwisata  adalah  suatu kegiatan  yang  secara  langsung  menyentuh  dan  melibatkan  masyarakat,  sehingga  membawa berbagai  manfaat  terhadap  masyarakat  setempat  dan  sekitarnya.  Pariwisata  mempunyai banyak  manfaat  bagi  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  bahkan  bagi  Negara  sekalipun,  manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial  budaya,  lingkungan  hidup,  nilai  pergaulan  dan  ilmu  pengetahuan,  serta  peluang  dan kesempatan kerja, maka dalam wawancara tidak terstruktur dengan pejabat Dinas Pariwisata Sulawesi  Tenggara,  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  akan mengembangkan  kawasan  wisata  baru  Toronipa  Kabupaten  Konawe.  Untuk  mengembangkan kawasan  wisata  Toronipa  sebagai  kawasan  wisata  unggulan  yang  berlokasi  dekat  dari perkotaan, maka ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi seperti sudah dijelaskan terdahulu.
Hasil pendalam juga menjelaskan bahwa  Dukungan organisasi yang bergerak di bidang usaha wisata, sangat berperan peningkatan pengelolaan. Hal ini mengandung makna bahwa dukungan
organisasi  yang  baik,  akan  dapat  meningkatkan  kinerja  pengelolaan.  Kedua,  dukungan organisasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  komitmen  organisasional.  Hal  ini mengandung  makna  bahwa,  semakin  kuat  dukungan  organisasi  maka  semakin  tinggi  pula komitmen  organisasional  pelaku  dan  pemangku  kebijakan.  Ketiga,  komitmen  organisasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pemangku  kebijakan.  Hal  ini  mengandung  makna bahwa, semakin tinggi komitmen organisasional   maka kinerja  juga   akan semakin meningkat
Tabel 3.  Hasil Analisis SWOT Upaya Pengembangan Potensi Wisata
No Faktor Lingkungan Internal Faktor Lingkungan Eksternal Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness ) Peluang ( Oppurtunity ) Ancaman ( Threat ) 1 Potensi  daya  tarik  obyek wisata  cukup  banyak  dan beragam  (budaya  dan alam)  di  sebagian  besar wilayah kabupaten/kota. Penggalian potensi     obyek wisaya masih kurang. Permintaan kunjungan wisata meningkat setiap tahunnya  (Domestik dan Mancanegara). Alih fungsi kawasan obyek wisata ke penggunaan lain. 2 Potensi    penyerapan tenaga    kerja yang cukup besar. Terbatasnya sarana            dan prasarana pendukung  obyek wisata Kemauan masyarakat untuk meningkatkan  nilai tambah ekonomi. Persaingan dengan  obyek daerah  tujuan wisata lain 3 Adanya  multiplier ekonomi  yang  luas dari obyek wisata. Kerusakan    pada lingkungan pada obyek wisata. Dukungan kebijakan pemerintah    dalam pengembangan wisata Instabilitas politik dan sosial. 4 Keragaman  obyek  wisata (darat  dan laut, pulau- pulau). Budaya    wisata lokal   masih rendah dan bersifat insidentil. Adanya        upaya peningkatan SDM pengelola wisata dari pemerintah  dan  non pemerintah. Perubahan iklim dan musim. 5 Keterkaitan      yang      kuat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Terbatasnya pembiayaan pada obyek wisata. Upaya    Perlindungan kawasan  wisata  dan lingkungan yang semakin  luas  (NGO dan pemerintah). 6 Promosi masih kurang. Keterkaitan  jaringan pengelola wisata secara   nasional   dan global.
Sumber Data : Hasil Analisis Pengembangan Potensi Wisata, 2023
Dari  analisis  yang  disebutkan  diatas,  dan  sesuai  dengan  pendalaman  pada  Bappeda Propinsi  dan  Dinas  Pariwisata  Propinsi  Su;awesi  Tenggara,  maka  arahan      program pengembangan  komoditas  unggulan  obyek  wisata  alam  berjumlah  4  (empat)  dengan  jumlah kegiatan sebanyak 11.
Rincian  program  dan  kegiatan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1)    Program Pengembangan   Kawasan   pada   Obyek   Wisata   Alam, dengan kegiatan  ;  SID & DED Kawasan Obyek Wisata Alam; Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Obyek Wisata (Site, Loket, Kantor, Toilet,  Tempat  Parkir,  Mushollla,  Gazebo,  dll);  Pembangunan  Infrastruktur  Pendukung  Obyek Wisata  (permainan,  air  bersih,  listrik,  telekomunikasi).  (2)  Program    Peningkatan    Produksi, Promosi    dan    Pemasaran    Obyek  Wisata  Alam.  Kegiatannya  meliputi:      Penyediaan  Pusat Informasi  Wisata;  Pengembangan  jejaring  pengelola  kawasan  wisata;  Promosi/Expo  Obyek Wisata ; (3) Program   Pemberdayaan   Masyarakat   di   Lokasi   Obyek   Wisata, dengan kegiatan ;  Pengembangan  Industri  Kerajinan  Rakyat;    Penyediaan  Pasar    Produk    Industri    Kerajinan Rakyat;    Pendidikan    &    Pelatihan  Guide  Wisatawan  Kepada  Masyarakat,  dan  (4)  Program
Perlindungan  Obyek  Kawasan  Wisata  Alami,  melakuka  kegiatan  Penyuluhan  Perlindungan Lingkungan; Pemeliharaan kawasan sekitar obyek wisata alami.
Untuk  obyek  wisata  budaya  berjumlah  4  (empat)  dengan  jumlah  kegiatan  sebanyak  11, yang dirincinkan dengan ; (1)  Program  Pengembangan  Kawasan  pada  Obyek  Wisata  budaya, dengan kegiatan ; SID & DED Kawasan Obyek Wisata budaya; Pembangunan Sarana Prasarana Dasar  Obyek  Wisata  (Site,  Loket,  Kantor,  Toilet,  Tempat  Parkir,  Mushollla,  Gazebo,  dll); Pembangunan  Infrastruktur  Pendukung  Obyek  Wisata  (permainan,  air  bersih,  listrik, telekomunikasi),
(2) Program  Peningkatan  Produksi,  Promosi  dan  Pemasaran  Obyek, dengan kegiatan ; penyediaan    Pusat    Informasi  Wisata;  Pengembangan  jejaring  pengelola  kawasan  wisata;  dan Promosi/Expo  Obyek  Wisata.  Untuk  (3)  Program      Pemberdayaan      Masyarakat      di      Lokasi Obyek   Wisata, dilakukan dengan ; Pengembangan Industri Kerajinan Rayat;  Penyediaan Pasar Produk    Industri    Kerajinan    Rakyat;    Pendidikan    &    Pelatihan  Guide  Wisatawan  Kepada Masyarakat.  Serta  untuk  (4)  Program  Perlindungan  Obyek  Kawasan  Wisata  budaya, Kegiatannya  meliputi:  Penyuluhan  Perlindungan  Lingkungan;  Pemeliharaan  kawasan  sekitar obyek wisata budaya.
Inti  dari  arahan  pengembangan  Pariwisata  adalah    ;  (1)  Pengembangan  destinasi  dan industri  pariwisata  yang  belum  optimal,  (2)    Pemasaran  pariwisata  yang  belum  efektif  dan efisien,  (3)  karena  Belum  optimalnya  pengembangan  SDM,  maka  penekaan pada  regulasi  dan kelembagaan  kepariwisataan,  (4)    Intergrasi  sektor  dalam  mendukung  pembangunan kepariwisataan dan (5) Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah

## D. Kesimpulan
Hasil analisis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kebijakan  Pariwisata  dilakukan  masih  dalam  kerangka  yang  konvesinal  walaupun  sudah ada kerangka perencanaan yang bai
2. Aarahan      program  pengembangan  komoditas  unggulan  obyek  wisata  alam  berjumlah  4 (empat) dengan jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan intinya adalah ; (1) Pengembangan destinasi  dan  industri  pariwisata  yang  belum  optimal,  (2)    Pemasaran  pariwisata  yang belum  efektif  dan  efisien,  (3)  karena  Belum  optimalnya  pengembangan  SDM,  maka penekaan  pada  regulasi  dan  kelembagaan  kepariwisataan,  (4)    Intergrasi  sektor  dalam mendukung  pembangunan  kepariwisataan  dan  (5)  Harmonisasi  kebijakan  pembangunan kepariwisataan di daerah
3. Pengelola  pariwisata  di  tingkat  pelaku  pengelola  pariwisata  masih  dalam  kencderungan yang tradisional, dan belum di lihat inovasi yang signifikan berkaitan usaha pengelolaan.
4. Pengelolan  pariwisata  di  tingkat  pemangku  kebijakan  masih  dalam  kategori  melakukan karena  tugas  pokok  dan  fungsi  dinas,  belum  muncul  adanya  inovasi  pengelola  di  tingkat pemangku kebijakan.
5. Dukungan  organisasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  usaha  peningkatan pengelolaan. Hal ini mengandung makna bahwa dukungan organisasi yang baik, akan dapat meningkatkan  kinerja  pengelolaan.  Kedua,  dukungan  organisasi  berpengaruh  positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini mengandung makna bahwa, semakin kuat dukungan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen organisasional pelaku dan pemangku kebijakan. Ketiga, komitmen organisasi  berpengaruh positif signifikan terhadap pemangku  kebijakan.  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa,  semakin  tinggi  komitmen organisasional   maka kinerja  juga   akan semakin meningkat

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Untuk  mencapai  nilai  yang  baik  mengenai    pengelolaan  pariwisata,    disarankan  agar kerangka  kerja  perencanaan  yang  sudah  dibuat,  dilaksanakan  secara    baik  dan meningkatkan motivasi kerja pemangku kebijakan yang masih cnderung rendah.
2. Dengan  adanya  penghargaan  atau  apresiasi,  maka  pelaku  parisata  dapat  termotivasi berkerja dan bertanggung jawab.

## E. Referensi
Adhika, I. N. R., & Riana, I. G. (2016). Pengaruh Dukungan Organisasional dan Kepuasan Kerja terhadap  Komitmen  Karyawan. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 5 ,  857- 876.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: alfabeta . Arikunto. (1993). Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Brahmasari, I. A., & Suprayetno, A. (2008). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi  kasus  pada  PT.  Pei  Hai  International  Wiratama  Indonesia). Jurnal Manajemen dan kewirausahaan , 10 (2), 124-135.
Celep,  C.,  &  Yilmazturk,  O.  E.  (2012).  The  relationship  among  organizational  trust, multidimensional  organizational  commitment  and  perceived  organizational  support  in educational organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 46 , 5763-5776.
Dewi, M. P., & Rahyuda, A. G. (2015). Peran Pemediasian Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Intention To Leave. EJurnal Manajemen Unud, 4(10), 2928 – 2954
Dewi,  M.  P.,  &  Rahyuda,  A.  G.  (2015). Peran pemediasian komitmen organisasi pada pengaruh perceived  organizational  support  terhadap  intention  to  leave (Doctoral  dissertation, Udayana University).
Diana,  S.,  &  Frianto,  A.  (2021).  Pengaruh  Perceived  Organizational  Support  dan  Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Ilmu Manajemen , 9 (3), 1205-1213. Dye, T. R. (2013). Understanding public policy . Pearson.
Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of applied psychology , 75 (1), 51. Eisenberger,  R.,  Huntington,  R.,  Hutchison,  S.,  &  Sowa,  D.  (1986).  Perceived  organizational support. Journal of Applied psychology , 71 (3), 500-507.
Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Nunik  R.  H.  (2001). Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Dalam Manajemen Otonomi Daerah . Semarang: CLOGAPPS Universitas Diponegoro
Suharno, E. (2010). Dasar-dasar kebijakan publik. Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik . Media Pressindo.