## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

## LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022
Siti Nurul Ajizah 1 Utang Suwaryo 2
Rahman Mulyawan 3
Universitas Padjajaran 1,2,3
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 1,2,3

## Alamat email koresponden: sitinurulajizah05@gmail.com

## ABSTRACT
The  role  of  the  government  can  be  carried  out  in  various  aspects,  one  of which  is  industrial  activities  that  are  required  to  carry  out  social  and environmental  responsibilities  carried  out  by  companies.  This  is  done  to realize sustainable economic development that can improve the quality of life and the environment that benefits various parties. The implementation is  regulated  in  Regional  Regulation  Number  16  of  2017  concerning Corporate  Social  and  Environmental  Responsibility  and  Regional Regulation of Garut Regency Number 17 of 2017 concerning Amendments to  Regional  Regulation  Number  14  of  2012  concerning  Investment. However,  there  are  problems,  namely  the  non-implementation  of established  policies,  not  developing  fines  and  incentives  in  the implementation  of  social  responsibility,  the  absence  of  strategic partnerships  carried  out  by  the  government,  the  community,  and  the private sector, and not having appropriate public sector management and steps  that  must  be  taken  by  the  company.  So,  research  was  conducted using  the  theory  of  Fox.T.,  Ward.  H.,  and  Howard.  B  that  the  Local Government  has  a  role  as  mandating,  facilitating,  partnering,  and endorsing. The research  was conducted using a descriptive  method  with a  qualitative  approach.  The  research  was  conducted  on  the  community, tannery  entrepreneurs,  the  company  PT.  Herlinah  Cipta  Pratama),  the Regional  Development  Planning  Agency  and  the  Integrated  Investment and  Licensing  Office.  The  results  of  the  research  conducted,  namely  the Garut Regency Regional Government as mandating is still not showing its seriousness,  the  Garut  Regency  Regional  Government  as  a  facilitator  is still not fulfilled, the Garut Regency Regional Government as partnering is still  not  optimal,  and  the  Garut  Regency  Regional  Government  as endorsing is still not optimal.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1231
Keywords: Role of Local Government, Corporate Social and
Environmental Responsibility, Industrial Activities

## PENDAHULUAN
Peran  pemerintah  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  aspek.  Salah satu  aspek  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan,  yaitu  kegiatan  industri.  Industri  merupakan  salah  satu kegiatan  usaha  yang  tersebar  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan industri yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disebut dengan penanaman modal dalam negeri.
Adanya kegiatan industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  adanya kegiatan  usaha  tersebut  wajib  melaksana  tanggung  jaawab  sosial  dan lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hal  tersebut  dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang bermanfaat bagi berbagai pihak.
Pada  Forum  CSR  Jabar  di  Gedung  Indonesia  Menggugat, Gubernur  Jawa  Barat  (Pamungkas,  2020)  menyatakan  bahwa  jumlah perusahaan  di  Jawa  Barat  sebanyak  2.543  yang  berbentuk  PT.  Lokasi dan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat sebanyak  Rp.  35.37  miliar  dengan  rekapitulasi  realisasi  tersebar  pada kegiatan  sosial  (23,4%),  penanganan  COVID-19  (44,5%),  infrastruktur dan sanitasi lingkungan (5,3%), pendidikan (10,9%), lingkungan (4,9%), kesehatan  (3,2%),  sarana  dan  prasarana  keagamaan  (4,5%).  Namun, yang menjadi mitra di Provinsi Jawa Barat hanya 235 perusahaan yang terdiri dari Sembilan Badan Usaha Milik Daerah, 49 Badan Usaha Milik Negara, dan 177 Perusahaan Swasta.
Jumlah  tersebut  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat menjadi  salah  satu  wilayah  yang  memiliki  potensi  pertumbuhan ekonomi  yang  besar.  Selain  itu,  pada  kenyataannya  di  lapangan,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
berdasarkan  data  Bappeda  Provinsi  Jawa  Barat  capaian  investasi  dari program  CSR-PKBL  perusahaan  dari  2011  sampai  dengan  triwulan  III 2019 mencapai Rp 1,59 triliun. Sedangkan, dalam kurun waktu tahun 2018-2019, program pembangunan proyek CSR di Jawa Barat dominan pada  sektor  pendidik,  yaitu  72%.  Kemudian,  sektor  infrastruktur  dan sanitasi lingkungan, yaitu 12%, kesehatan 10% dan sektor lainnya 6% .
Adapun  proyek  Corporate  Social  Responsibility  dalam  kurun waktu 2020-2022 di Jawa Barat terdiri dari:
Tabel 1.1. Proyek Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa
Barat 2020-2022 No Nama Proyek Jumlah 1 Covid 19 312 2 Sosial 336 3 Lingkungan 154 4 Kesehatan 168 5 Pendidikan 230 6 Peningkatan Daya Beli 85 7 Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan 187 8 Sarana dan Prasarana Keagamaan 198 9 Lainnya 13
Sumber:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat, 2022
Perusahaan  atau  usaha  industri  merupakan  unit  usaha  yang melaksanakan  kegiatan  ekonomi  dengan  tujuan  menghasilkan  barang atau  jasa,  terletak  pada  suatu  bangunan  atau  lokasi  tertentu,  dan mempunyai  catatan  administrasi  tersendiri  mengenai  produksi  dan struktur biaya yang didukung dengan adanya seorang atau lebih yang dapat  bertanggung  jawab  atas  usaha  tersebut.  Berdasarkan  data  dari Badan  Pusat  Statistik  (2021),  jumlah  di  Kabupaten  Garut,  yaitu 14.355yang terdiri dari industri kecil 10.702, industri menengah 3.649, industri  besar  4.  Adapun  industri  besar  meruoakan  industri  dengan tenaga  kerja  sebanyak  100  orang  atau  lebih.  Kemudian,  industri

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sedang  dengan  20-99  orang  tenaga  kerja,  industri  kecil  5-19  orang tenaga  kerja,  dan  industri  rumah  tangga  sebanya  1-4  orang  tenaga kerja.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  kegiatan  industri  yang dilakukan  di  Kabupaten  Garut  berupa  industri  dan    perusahaan lainnya  cukup  besar,  maka  diperlukan  adanya  kebijakan  untuk mengatur kegiatan industri tersebut.
Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Penanaman Modal  menjelaskan  adanya  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dari penanam  modal  sebagai  pelaku  usaha  untuk  melakukan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  sekitar.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan karena  pelaksanaan  kegiatan  industri  dan  perusahaan  lainnya  dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pada Peraturan Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Perubahan atas    Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Penanaman Modal  Pasal  25  Huruf  D  disebutkan  bahwa  penanam  modal  harus bertanggung  jawab  terhadap  kelestarian  lingkungan.  Selain  itu,  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Penanaman  Modal  Pasal  21  Huruf  B  bahwa  penanam  modal  dalam melaksanakan  usahanya  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan perusahaan.
Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut dalam rangka melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan mengeluarkan  kebijakan,  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan. Pada  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  Pasal  1  Ayat  6  dijelaskan bahwa  perusahaan  yang  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perushaan, yaitu perseroan  terbatas,  badan  usaha  milik negara,    badan  usaha    milik    daerah,    dan    badan    usaha,    baik berbadan    hukum  maupun    tidak  bebadan  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Adanya  peraturan  tersebut,  menunjukkan  harus  terlaksananya peran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Fox  et  al (2002:84–88)  terdapat  beberapa  Peran  Pemerintah  dalam  pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility  (CSR) ,  yaitu  Pemerintah  sebagai Mandatin g,  Pemerintah  sebagai Facilitating ,  Pemerintah  sebagai Partnering , dan Pemerintah sebagai Endorsing . Penelitian ini memfokuskan pada keempat dimensi tersebut.
Pada  dimensi  Pemerintah  sebagai Mandating yang  terjadi  bahwa ketidakoptimalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dapat diketahui bahwa pada pelaksanaannya karakteristik masalah  yang  terjadi  di  lapangan  belum  dapat  dipahami  dengan  baik, ditandai dengan adanya sifat populasi dan derajat perubahan perilaku dari  pelaku  usaha  yang  sebagian  besar  merupakan  masyarakat  asli dan  pendatang  masih  belum  terlihat  dan  perubahannya  tidak signifikan.  Menurut  penelitian  Sukoco  dan  Muhyi  ,  bahwa  derajat perubahan yang tidak signifikan tersebut diketahui karena hanya satu perusahaan  saja  yang  melaksanakan Corporate  Social  Responsibility (CSR) dengan  baik.  Selain  itu,  belum  tercapainya    kemampuan kebijakan  dalam  menstrukturkan  proses  terhadap  implementasi,  hal tersebut  ditandai  dengan  kurang  terintegrasinya  antar  organisasi pelaksana,  kurangnya  dukungan  publik  dan  komitmen  dari  pejabat pelaksana dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) .
Hal  tersebut  bertentangan  dengan  kebijakan  yang  telah  diatur bagi  perusahaan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan.  Adanya  peraturan  tersebut  dapat  menjadi dasar  bagi  pelaku  usaha/penanam  modal  dalam  melaksanakan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Sebagai fasilitator, Pemerintah masih  belum  mengembangkan  denda  dan  insentif  dalam  pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
Pada  Pemerintah  sebagai  Partnering  masih  belum  terjadi kemitraan  yang  strategis,  karena  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Safriani  dan  Sri  Wartini    bahwa  kurangnya  sinergi,  sinkronisasi  dan harmonisasi  diantara  kementerian  membuat  seolah-olah  kebijakan CSR berjalan sendir-sendiri. Sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terhadap  kebijakan  CSR  saja  namun  juga  diperlukan  sinkronisasi  dan harmonisasi  antara  program  kerja  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah dan juga aspirasi masyarakat penerima manfaat.
Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulinar  dan  Sobandi,    bahwa  pada faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  implementasi Corporate  Social Responsibility (CSR ) di PT. Pindad, yaitu komitmen, kompetensi,empati, kebijakan  CSR,  struktur  dan  tanggung  jawab,  alokasi  dana, keterlibatan  pihak-pihak  terkait,  kualitas  partisipasi,  pengembangan kompetensi,  penambahan  pegawai,  sistem  penghargaan,  mengukur keberhasilan  program  dan  sistem  pelaporan,  dapat  diketahui  bahwa tanggung  jawab  PT.  Pindad  dalam  mengimplementasikan  CSR  berada pada tingkat legal responsibility.
Maka,  berdasarkan temuan-temuan  tersebut,  diperlukan  adanya Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut,  karena  terdapat permasalahan,  yaitu  tidak  berjalannya  pelaksanaan  kebijakan  yang telah  ditetapkan,  belum  mengembangkan  denda  dan  insentif  dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial,  tidak  adanya  kemitraan  strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki  manajemen  sektor  public  yang  sesuai  dan  Langkah-langkah yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  pelaksanaan  tanggung jawab sosial lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Wibowo  (2011:43)  bahwa  deskriptif dalam kualitatif merupakan penggambaran secara kualitatif dari fakta, data,  atau  objek  material  yang  bukan  rangkaian  angka,  tetapi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
ungakapan  bahasa  atau  wacana  melalui  interpretasi  yang  tepat  dan sistematis.
Informan  pada  penelitian  ini,  yaitu  Kepala  Bidang  Hubungan Masyarakat PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), Penyamak Kulit Indonesia  Kabupaten  Garut,  Kepala  Sumber  Daya  Alam  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Garut,  Kepala  Bagian Penanaman  Modal  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu Kabupaten Garut.

## PEMBAHASAN
1. Pemerintah  sebagai Mandating dalam  Pelaksanaan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan di Kabupaten Garut
Pada  peran  sebagai  mandating  ini,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Garut  mengeluarkan  kebijakan  terkait  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  17  Tahun 2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  konsistensi kebijakan belum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kemudahan pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan masih belum dapat dirasakan. Hal tersebut karena belum terbentuknya Peraturan  Bupati  turunan  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan belum dapat melaksanakan tanggung  jawabnya  secara  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati.
Namun,  pada  kenyataannya  selama  kurun  waktu  2017  hingga 2022  peraturan  bupati  turunan  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan belum  terbentuk.  Saat  ini,  peraturan  bupati  tersebut  masih  dalam

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
proses  rancangan  peraturan,  sehingga  masih  banyak  fase  yang  perlu dilewati  hingga  akhirnya  dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan perusahaan dengan baik.
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  hal  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Garut  pada  peran  mandating  belum  terlaksana dengan  baik.  Sehingga,  permasalahan  mengenai  tidak  terlaksananya penyelenggaraan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan masih terus berjalan.
1. Pemerintah  sebagai Facilitating dalam  Pelaksanaan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan di Kabupaten Garut
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  fasilitator,  yaitu berperan  sebagai  katalisator  atau  pemberi  dukungan  terhadap pelaksana  kebijakan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  perlu  menjadi katalisator  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  lingkungan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  menekan  terjadinya  kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  fasilitator  masih belum  terpenuhi.  Hal  tersebut  karena  fasilitas  bagi  perusahaan  dan masyarakat  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  masih  belum terlaksana dengan baik. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  di Kabupaten  Garut  masih  perusahaan  yang  diluar  Kabupaten  Garut. Pada  kurun  waktu  data  2021-2022  hanya  68  perusahaan  yang melaksanan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dan yang  berasal  dari  Kabupaten  Garut  hanya  7  perusahaan  BUMN  (data terlampir).  Sedangkan  perusahaan  lain  yang  tersebar  di  Kabupaten Garut  masih  berjalan  sendiri-sendiri  dan  minim  yang  melaksanan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Hal tersebut dapat diketahui dari masih banyaknya masyarakat yang  terdampak  dan  belum  ada  tindak  lanjut  khusus  yang  dilakukan perusahaan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  fasilitator harusnya  dapat  menangani  regulasi  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan.  Sehingga,  dapat  dipahami  dan  dilaksanakan dengan  baik  oleh  perusahaan  dan  masyarakat.  Peran  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  fasilitator  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  dan  perusahaan  untuk  menekan  gejolak  sosial,  seperti demo  yang  dilakukan  oleh  masyarakar  karena  perusahaan  tidak memperhatikan wilayah tempat usahanya.
2. Pemerintah  sebagai Partnering dalam  Pelaksanaan  Tanggung

## Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan di Kabupaten Garut
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  dalam  peran  partnering atau  kemitraan  menjadi  sarana  bagi  stakeholder  dalam  hal  ini perusahaan  dan  masyarakat.  Kemitraan  strategis  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  ini  dapat  menjadi  sarana  bagi  stakeholder  untuk berbagi  skill,  sehingga  dapat  meningkatkan  keikutsertaan  perusahaan dan  masyarakat  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan.
Maka,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  partnering masih  perlu  peningkatan  untuk  kerja  sama  dan  kemitraan  yang  tidak hanya dilakukan dengan perusahaan, namun dengan masyarakat. Hal tersebut  untuk  mengatasi  masalah  sosial  yang  terjadi  akibat  adanya perusahaan yang melaksanakan usaha di lingkungan masyarakat.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  perlu  terlibat  langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  perusahaan.  Maka,  upaya  yang  dilakukan  adalah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan  membentung  Tim  Fasilitasi  CSR  dan  Forum  Pelaksana  CSR. Namun  tim  tersebut  belum  terbentuk  utuh  karena  peraturan  bupati yang dibuat oleh pemangku kebijakan masih dalam tahan rancangan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  seharusnya  memiliki kapasitas  untuk  memobilisasi  sumber  daya  pembangunan.  Hal tersebut  karena  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  memiliki kekuatan  untuk  sinergitas  perusahaan  dengan  masyarakat.  Sehingga perusahaan  dapat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungannya dengan baik.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai partnering  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  karena,  kurangnya sosialisasi  terkait  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan Kepada perusahaan dan masyarakat. Kemudian, kurangnya  kerja  sama  yang  tidak  bernilai  solusi  untuk  mengatasi dampak  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  dengan  adanya perusahaan yang tersebar.
3. Pemerintah  sebagai Endorsing dalam  Pelaksanaan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan di Kabupaten Garut
Pemerintah  Daerah  sebagai  Endorsing  perlu  memberikan dukungan atau legitimasi pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Garut perlu menggerakan dukungan bagi perusahaan dan masyarakat agar  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  endorsing masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  ditunjukkan  masih  banyaknya dampak yang terjadi akibat adanya perusahaan yang menjadi masalah sosial.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  masih  memberikan dukungan yang hanya berupa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Namun adanya kebijakan tersebut masih belum berjalan optimal, hal tersebut karena belum ada langkah-langkah atau mekanisme yang perlu  dilakukan  perusahaan.  Sehingga  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  masih  berjalan  sendiri-sendiri. Langkah-langkah  tersebut  masih  dalam  bentuk  rancangan  peraturan bupati,  masih  belum  disahkan  sehingga  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum berjalan dengan baik.

## 4. Temuan
a. Perkembangan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat 2020-2022
Realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat  cenderung  meningkat  dalam  kurun  waktu  2020-2022  dengan rincian  Rp.  55.458.261.168  (2020),  Rp.92.753.567.070  (2021),  Rp. 120.401.468.199  (2021).  Trend  kenaikan  realisasi  tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  sudah  lebih  mendorong  perusahaan  untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan usaha di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Namun,  pada  realisasi  di  Kabupaten/Kota  trend  realisasi  proyek tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  menurun  di Kabupaten  Garut.  Realisasi  proyek  yang  terjadi  pada  kurun  waktu 2020-2022, yaitu Rp. 3.034.648.070 (2020), Rp. 4.643.332.492 (2021), dan  Rp.  3.666.171.000  (2022).  Penurunan  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah Kabupaten Garut masih perlu mendorong perusahaan dan pengusaha  terutama  yang  memberikan  dampak  pada  Sumber  Daya Alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan.

## b. Belum  terbentuknya  Peraturan  Bupati  tentang  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan masih banyak yang tidak melaksanakannya  dikarenakan  belum  adanya  tata  cara  atau  langkah-

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan.  Langkah-langkah  atau  tata  cara pelakasanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 ini diatur dalam Peraturan Bupati.
Saat  ini,  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  di  Kabupaten  Garut  masih  belum  optimal  karena perusahaan  dan  masyarakat  belum  mengetahui  tata  cara  yang  perlu dilakukan.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  masih  merancang peraturan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## c. Pembentukan Tim Fasilitasi CSR dan Forum Pelaksana CSR
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan perlu  ada  dorongan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  dalam  perannya  sebagai fasilitator  bagi  perusahaan  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  ini  perlu membentuk tim yang disebut dengan Tim Fasilitasi CSR.
Sedangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  16 Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Tim Fasilitasi  adalah tim yang  membantu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian,  evaluasi,  dan  laporan  penyelenggaraan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Sedangkan  Forum  Pelaksana  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perusahaan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 2017  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan, yaitu forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan  program  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaa,  dengan  maupun  tanpa  melibatkan  pemangku  kepentingan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sebagai  wadah  komunikasi,  konsultasi,  dan  evaluasi  penyelenggaraan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan.  Forum  ini  dibuat oleh  perusahaan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  agar  dapat  disampaikan  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

## KESIMPULAN
Penelitian  dilakukan  pada  masyarakat,  pengusaha  penyamakan kulit,  perusahaan  PT.  Herlinah  Cipta  Pratama  (Dodol  Picnic),  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut,  yaitu  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan Terpadu.  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  dalam  pelaksanaan tanggung jawab sosial masih belum optimal.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat  temuan- temuan  yang  menunjukkan  ketidakoptimalan  peran  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Garut  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  perusahaan.  Temuan  tersebut,  yaitu  perkembangan realisasi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  di  Jawa Barat  2020-2022  yang  menunjukkan  realisasi  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  perusahaan  di  Kabupaten  Garut  menurun,    belum terbentuknya  Peraturan  Bupati  tentang  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  dan  adanya  pembentukan  Tim Fasilitasi CSR dan Forum Pelaksana CSR.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambadar,  J.  (2008). Corporate  Social  Responsibility  dalam  Praktik  di Indonesia . Elex Media Komputindo. Arikunto.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  PT. Rineka Cipta.
Duryat,  M.,  Abdurohim,  S.,  &  Permana,  A.  (2021). Mengasah  Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan . Penerbit Adab. Fatmawati, E., Musthofa, M. A., & Daud. (2022). Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam . Zabags Qu Publish.
Fox,  T.,  Ward,  H.,  &  Howard,  B.  (2002). Public  Sector  Roles  In

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1231
Strengthening  Corporate  Social  Responsibility:  A  Baseline  Study . World Bank.
Hastuti,  R.,  Soetikno,  N.,  &  Heng,  P.  H.  (2020). Remaja  Sejahtera Remaja Nasionalis (CV Andi Of). Kairupan,  D.  (2014). Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia . Kencana Prenadamedia Group. Pendidikan, T. P. I. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan . PT. Impherial Bakti Utama.
Rudito,  B.,  &  Famiola,  M.  (2019). Corporate  Social  Responsibility . Rekayasa Sains.
Ryas, R. (2000). Makna Pemerintahan . Sinar Grafika. Said,  A.  L.  (2018). Corporate  Social  Responsibility  dalam  Perspektif Governance . Deepublish. Suhartatik,  T.  (2020). Implementasi  Peran  Supak  Gorong  dalam Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia .  CV.  Multimedia Edukasi.
dalam Sistem Ketatanegaraan RI . PT. Citra Aditya Bakti. Tobing, D. H. (2016). Metode Penelitian Kualitatif . Universitas Udayana. Wibowo,  W.  (2011). Cara  Cerdas  Menulis  Artikel  Ilmiah .  PT.  Kompas Media Nusantara.
Yin, R. K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode . Rajawali Press. Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholder pada Pelaksanaan Program Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (1), 1–9.
Sukoco,  I.,  &  Muhyi,  H.  A.  (2015).  Ecopreneurship  Dalam Menumbuhkan  Usaha  Berwawasan  Lingkungan  Pada  Sentra Industri  Penyamakan  Kulit  Sukaregang  Kabupaten  Garut.
Sosiohumaniora, 17(2), 155.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7304
“Model  Kebijakan  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Indonesia”  pada  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  (2017),  hlm  1- 28
Yulinar,  L.,  &  Sobandi,  B.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  (Kasus  Pt.  Pindad)  Jurnal  Wacana Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  dan  Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Wacana Kinerja , 18 , 198–235. http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/214/127
Haq,  A.  N.  H.,  Basuni,  S.,  &  Sunkar,  A.  (2021).  Implementation  Of Corporate Social Responsibility (CSR) Policies and Program Of Palm Oil  Plantation  Companies  In  PT  Perkebunan  Nusantara  V  Riau Province.  Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan (Journal  of  Natural  Resources  and  Environmental  Management),
10(4), 715–724. https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Darwis,  dkk.  (2019).  Peran  Pemerintah  dalam  Kolaborasi  Stakeholders Pada  Pelaksanaan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR), 06 (1), 1-9. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482.
Retnowati,  R.  (2016). Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Daerah, Belanja .  In  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.  Universitas
Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/41380/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf Farid,  M.,  Antikowati,  A.,  &  Indrayati,  R.  (2017). Kewenangan Pemerintah  Daerah  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Potensi Daerah . Lentera Hukum, 4(2), 95–108.
https://doi.org/10.19184/EJLH.V4I2.5128
Rumawas,  Virginia  V,  dkk.  (2021).  Peran  Pemerintah  dalam Mewujudkan  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). (1)1. 1-12
Candrayanthi,  A.  A.  A.,  &  Saputra,  I.  D.  G.  D.  (2013). Pengaruh Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Kinerja Perusahaan  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Pertambangan  Di Bursa  Efek  Indonesia) .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,
4(1), 141–158. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5899/4 799 Widokarti,  J.  R.  (2014). Masalah  Dasar  Pengelolaan  Corporate  Social Responsibility (CSR) di Indonesia . Universitas Terbuka. http://repository.ut.ac.id/4817/1/2014-dn-020.pdf