## ANALISIS KINERJA ASET DESA DARI PERSPEKTIF KERANGKA MANAJEMEN ASET PUBLIK (STUDI KASUS DESA LABRUK LOR, KECAMATAN LUMAJANG, KABUPATEN LUMAJANG)
Farchan Maulana 1 ,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Intan Puspitarini 2 * Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

## ABSTRACT
This study aims to analyze the performance of village assets, by taking a case study of Labruk Lor Village, Lumajang Regency, East Java Province. Measurement of asset performance as part of the evaluation  of  asset  management  provides  parameters  for  the  village  government  to  determine whether an asset has been used/utilized optimally. With the stipulation of the village as one of the subjects of development in 2 (two) consecutive RPJMN, namely the 2015-2019 RPJMN and 2020-2024 RPJMN, enhancement of both quality and quantity of village assets is becoming unavoidable. The research method used in this study is descriptive qualitative that is conducted through interviews, field observations and literature research. Respondents, selected using a purposive sampling method, are village officials, village asset users, policy makers, as well as village officials. This research is based on 2 (two) Basic Indicators, namely inventory and information on village assets and 4 (four) Progressive Indicators, namely Physical Condition, Asset Use, Utilization and Financial. The results showed that the asset performance of Labruk Lor village obtained a value of 0.636 (enough) for Basic Performance, and an average of 0.785 (good) for Advanced Performance.
Keywords : asset management, performance measurement, public assets, village, , village aset

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  kinerja  aset  desa,  dengan  mengambil  studi kasus  Desa  Labruk  Lor,  Kabupaten  Lumajang,  Provinsi  Jawa  Timur.  Pengukuran  kinerja  aset sebagai  bagian  dari  evaluasi  pengelolaan  aset  memberikan  parameter  bagi  pemerintah  desa untuk mengetahui apakah suatu aset telah digunakan/didayagunakan dengan optimal. Dengan ditetapkannya  desa  sebagai  salah  satu  subyek  pembangunan  dalam  2  (dua)  RPJMN  berturut- turut, yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, maka peningkatan kualitas dan kuantitas aset  atau  kekayaan  desa  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dihindari.  Metode  penelitian  bersifat kualitatif  deskriptif  melalui  teknik  wawancara,  observasi  lapangan  dan  penelitian  dokumen. Narasumber dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling , yaitu terhadap perangkat desa, pemanfaat aset desa, penyusun kebijakan pengelolaan pengukuran kinerja aset publik, serta pejabat pengelola aset desa. Analisis kinerja aset desa dalam riset ini didasarkan pada 2 (dua) Indikator Dasar, yaitu inventarisasi dan informasi aset desa dan 4 (empat) Indikator Lanjutan, yaitu kondisi fisik, penggunaan, pemanfaatan dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aset desa Labruk Lor memperoleh  nilai 0,636 (cukup) untuk kinerja dasar,  dan rerata 0,785 (baik) untuk kinerja lanjutan.
Kata kunci : pengukuran kinerja, kinerja, aset publik, aset desa, pengelolaan aset Klasifikasi JEL: R5; H110

## 1. PENDAHULUAN
2 * Politeknik  Keuangan  Negara  STAN,  Kementerian  Keuangan,  Jl.  Bintaro  Utama,  Sektor  V, Tangerang Selatan, 085810151834, intan .puspitarini@pknstan.ac.id .

## 58 | Bina Ekonomi
Pengukuran  kinerja  aset  publik  merupakan  satu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  entitas Pemerintah untuk mengukur seberapa optimal suatu aset telah digunakan/didayagunakan dan untuk  mengevaluasi  apakah  pengelolaan  aset  yang  dimiliki  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Ketidakoptimalan  penggunaan/pendayagunaan  aset  publik  menimbulkan  biaya-biaya  ekstra yang  menjadi  beban  negara,  seperti  biaya  pemeliharaan,  biaya  penyimpanan,  hingga  biaya peluang yang seringkali tidak disadari oleh Pemerintah. Upaya untuk mendayagunakan aset yang tidak optimal penggunaannya atau bahkan menganggur ( idle ) telah banyak dilakukan Pemerintah Pusat, sebagaimana dilakukan terhadap Barang Milik Negara (BMN) eks Kantor BPKP Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Cirebon, aset berupa 106 unit apartemen di Jalan Casablanca, Jakarta  Pusat,  aset  tanah  dan  bangunan  eks-kelolaan  PT  PPA  di  Kabupaten  Klungkung  (DJKN, 2020). Upaya ini selain ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi APBN,  mengoptimalkan  penggunaan  aset,  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan negara (DJKN, 2021).
Upaya pendayagunaan aset dapat dilakukan hanya setelah entitas tersebut mengetahui kinerja yang telah dicapai suatu aset. Setelah suatu aset diperoleh, aset mulai “bekerja” sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan  saat  perencanaannya.  Dalam  perjalanannya,  kinerja  aset seringkali  tidak  maksimal  atau  tidak  sesuai  dengan  perencanaannya,  yang  diantaranya  bisa disebabkan  oleh  adanya  perubahan  struktur  organisasi,  perubahan  peruntukan  aset,  hingga perubahan kondisi aset. Kondisi ketidakoptimalan ini seringkali tidak disadari oleh entitas karena terjadi  secara  perlahan  dan/atau  karena  kesibukan  lain  yang  dihadapi  entitas.  Hal  ini  dapat dihindari jika entitas mempunyai perangkat untuk mengukur kinerja aset.
Kaganova dan Nayyar-Stone (2000) menyimpulkan bahwa aset negara yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  di  hampir  semua  negara  memiliki  nilai  yang  besar  namun  belum  dikelola secara  optimal.  Lebih  lanjut,  The  Center  for  Indonesian  Policy  Studies  (CIPS)  (2019)  melalui publikasinya menyampaikan bahwa masih banyak masalah yang terjadi pada praktik pengelolaan aset desa, terutama pemanfaatan aset desa berupa tanah. Kewenangan skala lokal desa cenderung dapat disalahgunakan oleh oknum pengelola aset desa itu sendiri. United Nations Development Program  (2018)  menggarisbawahi  bahwa  sistem  pelaporan  dan evaluasi menjadi  bagian  dari sistem  pengelolaan  aset yang  baik.  Dengan  kata  lain,  kinerja  aset  publik  harus  diukur  secara berkala,  apakah  aset  tersebut  telah  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  pengadaannya  dan/atau didayagunakan  secara  optimal.  Studi  literatur  yang  dilakukan  penulis  terhadap  kerangka pengelolaan aset publik di negara Australia, Selandia Baru, Inggris dan Kanada menyimpulkan bahwa  sistem  pengelolaan  aset  publik  pada  negara-negara  tersebut  menekankan  pentingnya kegiatan evaluasi kinerja aset, di samping kegiatan pelaporan dan monitoring.
Penelitian  mengenai  pentingnya  pengukuran  kinerja  aset  publik  telah  dilakukan  baik dalam  lingkup  Indonesia  maupun  internasional.  Jooste  (2003)  dalam  salah  satu  penelitiannya menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari pengelolaan aset publik. Kaganova dan Telgarsky (2018) menambahkan pentingnya evaluasi atas pengelolaan aset publik agar pemerintah memahami apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya melalui evaluasi atas  kinerja  atas  pengelolaan  aset dan kinerja  dari  aset  itu  sendiri . Hanis  et  al  (2011) menyampaikan  bahwa  salah  satu  kekurangan  yang  ada  dalam  pengelolaan  aset  publik  di Indonesia adalah  absennya  aturan  dan  perangkat yang  digunakan  dalam  evaluasi  pengelolaan aset  publik.  Puspitarini  et  al  (2019)  juga  mengatakan  bahwa  keberadaan  perangkat dan parameter dalam mengukur kinerja merupakan salah satu isu penting dalam pengukuran kinerja aset publik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menawarkan  parameter  untuk  mengukur  kinerja  aset untuk  entitas  pemerintahan  di  tingkat  Pusat  maupun  Daerah,  diantaranya  penelitian  yang dilakukan oleh Setiyono (2018), Hariyono (2007), Haas (2003), Hwang (2018), Puspitarini (2019) dan Riratanaphong (2015). Dari sisi regulasi, Pemerintah  Pusat juga telah  memiliki  perangkat
Volume 25 No 1 Tahun 2021 | 59 pengukuran  kinerja  BMN,  yaitu melalui  Keputusan  Kementerian Keuangan  (KMK) Nomor  349 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Literatur review yang  dilakukan  penulis  menunjukkan  bahwa  belum  terdapat  regulasi  maupun  penelitian mengenai bagaimana mengukur kinerja aset desa. Penelitian terdahulu dan regulasi yang terbit lebih ditujukan untuk entitas publik di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secara umum memiliki aset dengan kompleksitas tinggi, sehingga tidak bisa diadopsi langsung untuk mengukur kinerja aset desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  kewenangan  kepada desa untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal  usul,  adat istiadat,  dan  nilai  sosial  budaya  masyarakat  desa  secara  mandiri,  termasuk  di  dalamnya pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa.  Dengan  ditetapkannya  desa  sebagai  salah  satu  subyek pembangunan dalam 2 (dua) RPJMN berturut-turut, yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020- 2024, maka peningkatan kualitas dan kuantitas aset atau kekayaan desa menjadi hal yang tidak bisa  dihindari.  Aset  desa  merupakan  salah  satu  motor  penggerak  dalam  menghasilkan pendapatan desa. Oleh karena itu, kinerja aset desa menjadi satu hal yang harus terus dievaluasi untuk  memastikan  bahwa  setiap  aset  telah  digunakan  dan/atau  dimanfaatkan  secara  optimal sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Desa, merupakan entitas pemerintahan dengan karakteristik yang jauh lebih sederhana dibandingkan entitas Pemerintah Pusat dan Daerah. Aset yang dimiliki desa pun tidak sebanyak dan sekompleks aset yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pengukuran kinerja aset, desa tentu memerlukan indikator pengukuran yang lebih sederhana. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti, bagaimana mengukur kinerja aset desa belum pernah atau masih jarang dilakukan. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengukuran kinerja aset desa dan bagaimana jika pengukuran tersebut diterapkan di satu desa yang menjadi contoh studi kasus.
Penelitian  ini  mengambil  studi  kasus  di  Desa  Labruk  Lor,  Kecamatan  Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki beragam  jenis  aset  dengan  pencatatan  serta  registrasi  aset  yang  relatif  bagus.  Di  samping  itu berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kemendes PDTT, dari lima desa di wilayah  Kecamatan  Lumajang,  hanya  Desa  Labruk  Lor  yang  mampu  meraih  predikat  Desa Mandiri, sedangkan 4 (empat) desa yang lain baru mencapai kategori Desa Berkembang (Desa Banjarwaru, Desa Blukon, Desa Boreng dan Desa Denok).
Gambar 1.1 IDM Desa di Kecamatan Lumajang 2019-2021 https://idm.kemendesa.go.id/status
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Labruk Lor Denok
Blukon Boreng Banjarwaru 2021 2020 2019

## 60 | Bina Ekonomi

## 2. METODE DAN DATA
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif,  yaitu  dengan  mengukur kinerja  aset  Desa  Labruk  Lor  dengan  menggunakan  parameter-parameter  pengukuran  yang digunakan oleh Kaganova (2018) dan Hariyono (2007). Parameter yang ditawarkan Kaganova (2018) dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan dalam pengaplikasiannya, sehingga lebih kompatibel untuk pengukuran kinerja aset pada tingkat desa. Pengukuran kinerja aset di sektor publik oleh Kaganova (2018) menitikberatkan pada aspek inventarisasi dasar dan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Parameter ini selanjutnya menjadi Indikator Dasar pengukuran kinerja aset desa. Indikator Dasar belum mampu menangkap kinerja aset dari aspek optimalisasi penggunaan aset, yaitu  bagaimana  aset  difungsikan  dalam  penggunaan  sehari-hari  dan  apakah  aset  mampu memberikan  kontribusi  finansial  kepada  pemilik.  Lebih  lanjut,  Indikator  Dasar  juga  belum mempertimbangkan kondisi fisik aset, yang sangat berpengaruh terhadap kinerja aset. Untuk itu, penelitian ini mengombinasikan dengan parameter lain dari Hariyono (2007), yang terdiri dari empat  parameter  yaitu  kondisi  fisik,  penggunaan/fungsionalitas,  pemanfaatan/utilisasi  dan kinerja finansial aset. Parameter ini selanjutnya menjadi Indikator Lanjutan pengukuran kinerja aset desa.
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan para informan. Data sekunder didapatkan dari data  dokumen  kepustakaan  seperti  peraturan  perundang-undangan,  laporan  pengelolaan keuangan dan aset desa, kajian penelitian dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan pengukuran kinerja aset desa.
Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:
a. Wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  adalah  suatu  cara  untuk  mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif terkait dengan penelitian.
1) Informan  pada  penelitian  ini  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling .  Sugiyono (2019; 289) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu,  yang  dalam  kaitan  ini  adalah  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  aset,  posisi  jabatan  yang  diemban,  hingga  durasi  waktu  petugas/pejabat  yang bersangkutan dalam mengemban tanggung jawab dan jabatan.
2) Wawancara  dilakukan  kepada  Perangkat  Desa  Labruk  Lor  (Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan); Pihak Pemanfaat Aset Desa (Kepala PAUD Amanah  Desa Labruk Lor,  Bidan dan Perawat Desa Labruk Lor, Pegiat Kesenian Tari Desa Labruk Lor, serta Warga Desa Labruk Lor); Kepala Seksi Pengelolaan BMN KPKNL Jakarta II, Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, pakar dalam pengukuran  kinerja  aset publik;  Kepala  Bidang  Bina  Pemerintahan Desa  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kab.  Lumajang;  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Plt.  Kasubdit  Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Desa).
3) Pertanyaan dikembangkan berdasarkan rumusan masalah, namun tetap dengan berpedoman pada parameter yang dikembangkan oleh Kaganova (2018) dan Hariyono (2007).
b. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis dalam bentuk karangan, memo, pengumuman, petunjuk, majalah, buletin, pernyataan, aturan lembaga masyarakat, dan siaran berita ke media massa. Dari uraian di atas, metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menelaah catatan-catatan penting yang sangat berkaitan erat dengan objek penelitian.
c. Tinjauan Literatur. Merupakan kumpulan referensi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian.
Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan penelitian dokumen kemudian diproses terlebih dahulu dengan melakukan konversi menjadi data teks sehingga tidak memerlukan kaidah perhitungan statistik ataupun matematik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles and Huberman yaitu dengan menganalisa data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh.  Aktivitas dalam analisis data diantaranya adalah data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.
Penulis melakukan koding dengan referensi yang ditulis oleh Mahpur (2010) agar informasi yang diperoleh  tajam  dan  akurat.  Urutan  langkah  koding  yang  telah  dilakukan  diantaranya  adalah menyiapkan  data  mentah  berupa  rekaman  wawancara  dan  rekaman  video  yang  kemudian ditranskrip  menjadi  verbatim,  pemadatan  fakta,  menyiapkan  probing  untuk  pendalaman  data, pengumpulan fakta sejenis, menentukan kategori, dan membangun konsep serta menarasikan. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data  melalui  beberapa  sumber.  Sumber-sumber  tersebut  terdiri  dari  hasil  wawancara, dokumentasi, dan penelaahan sumber lainnya.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Kondisi Pengelolaan Aset Desa
Aset desa meliputi kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, hibah dan  sumbangan  atau  yang  sejenis,  sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak  dan/atau ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan yang berasal dari perolehan lain yang  sah.  Desa  Labruk  Lor  merupakan  salah  satu  dari  lima  desa  yang  berada  di  wilayah administrasi  Kecamatan  Lumajang,  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa,  dibantu  oleh  seorang Sekretaris Desa dan sembilan orang perangkat desa, yang terdiri dari Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
Berikut adalah data aset desa di wilayah Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang hingga tanggal 31 Desember 2020:
Tabel 2.1 Daftar Aset Desa Labruk Lor s.d. 2020 No Aset Desa Tahun Perolehan Identitas Barang Jumlah Barang / Volume Sumber Dana 1  Tanah Kas Desa TKD 1970 101.660 m 2 - 2  Kantor Balai Desa 1970 876 m 2 - 3  Ponkesdes, R.PKK dan Ruang Kasun 2016 1 Unit ADD 4 R.Kepala Desa, R. Sekdesa, R.Keuangan, R.Pendamping 2017 1 Unit ADD 5  R.Pelayanan dan R.Kaur 2018 1 Unit ADD 6  Gedung Paud 2013 1 Unit P2KP 7  Gedung Posyandu Balai Desa 2015 1 Unit ADD 8  Musholah Balai Desa dan Parkiran 2013 1 Unit ADD 9  Kamar Mandi Kantor Desa 2012 1 Unit ADD 10 Kendaraan Operasional Kades Megapro 2010 N 3502 YP 1 Unit Hibah

## 62 | Bina Ekonomi
11  Kendaraan Operasional Sekdes WIN 1990 N 9844 WA 1 Unit Hibah 12  Kendaraan Operasional BPD 1990 N 9877 WB 1 Unit Hibah 13  Ambulan Desa 2017 N 1005 YP 1 Unit Hibah 14  Laptop 2014 - 2018 4 unit BHP/ADD 15  Komputer 2014 - 2018 6 unit BHP/ADD 16  Printer 2014 - 2018 6 unit BHP/ADD Sumber: Catatan Inventaris Desa, diolah Penulis

## b. Kebijakan Umum Pengukuran Kinerja Aset Publik
Pakar  pengukuran  kinerja  aset  publik,  HA  (wawancara,  13  Juni  2020),  menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan telah melaksanakan tahapan piloting pengukuran kinerja aset pemerintah pusat (Barang Milik Negara) yang mempunyai nilai signifikan, yaitu BMN tanah dan bangunan. Pengelolaan aset publik pada masa pandemi saat ini membutuhkan fleksibilitas tinggi, dimana penggunaan aset publik dimungkinkan untuk berubah fungsi seperti wisma atlet yang  difungsikan  menjadi  Rumah  Sakit  Rujukan  COVID-19.  Hal  yang  perlu  ditekankan  adalah, meskipun  menggunakan  instrumen  yang  sederhana,  pengukuran  kinerja  harus  mampu memberikan  gambaran  kepada  pengelola  aset  apakah  sebuah  aset  benar-benar  berfungsi  dan dimanfaatkan sesuai dengan intensi pengelola.
GU  dan  PU  (wawancara,  22  Juni  2020)  menyatakan  bahwa  penyusunan  Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum pengelolaan aset desa diadopsi dari Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah. Permendagri tersebut bercermin dari praktik pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada tataran penerapannya, secara umum masih banyak Pemerintah Desa yang saat ini  belum  mengaplikasikan  peraturan  tersebut.  Sebagai  contoh,  terdapat  desa  yang  belum melakukan pencatatan inventaris sebagai dasar pengelolaan asetnya.
Belum  sampainya  informasi  terkait  dengan  regulasi  ini  kepada  pihak  pemerintah kabupaten atau desa diakui menjadi kendala dalam aplikasi regulasi ini. Faktor volatilitas pegawai (mutasi  dan  perpindahan jobdesc )  yang  telah  dilakukan  sosialisasi  ikut  menjadi  penghambat. Selain  itu  juga  terdapat  faktor  lambannya  pemerintah  kabupaten  dalam  menerbitkan  regulasi pelaksana  dalam  peraturan  daerah  masing-masing  terkait  dengan  pengelolaan  aset  desa. Terakhir, regulasi ini akan segera dilakukan revisi sehingga sosialisasinya dihentikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.
AR (wawancara, 9 Juni 2020) menambahkan kondisi pengelolaan aset desa yang ada di Kabupaten  Lumajang  secara  umum  dapat  dikatakan  belum  optimal.  Terdapat  masalah  seperti legalitas aset berupa bukti kepemilikan Tanah Kas Desa (TKD) hingga penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam mengelola aset desa.

## c. Pengukuran Kinerja Dasar Aset Desa Labruk Lor
Indikator  Dasar  mengadopsi  metode  yang  dikembangkan  oleh  Kaganova  (2018),  yang terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu inventarisasi dan keterbukaan informasi. 2 indikator tersebut diturunkan menjadi poin wawancara kepada narasumber, yang selanjutnya diberikan score untuk

## Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Kinerja Dasar Aset Desa Labruk Lor, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Parameter Pengukuran Poin Wawancara Hasil Poin Inventarisasi aset dasar Proses inventarisasi aset yang telah dilakukan. Proses inventarisasi dan tindak lanjut input data hasil inventarisasi telah dilakukan. 0,80 Progress tindak lanjut inventarisasi aset. Pemutakhiran data sempat terhenti pada tahun 2018/2019 kemudian dimutakhirkan kembali pada tahun 2020. 0,60 Proses komputerisasi hasil inventarisasi aset Komputerisasi hasil inventarisasi aset dilakukan secara semi manual 0,70 Penggunaan informasi yang diperoleh dari inventarisasi aset. a. Pembubuhan label aset atau plang penanda dibuat secara manual, namun justru aset terbesar, yakni TKD, belum diberi tanda plang. b. Informasi atas inventarisasi aset cenderung kurang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan aset (rencana pengadaan baru dan/atau pemeliharaan aset yang ada). 0,50 Bagaimana informasi klasifikasi atas aset yang dimiliki? Pengelola aset desa belum melakukan klasifikasi atas aset yang dikelola 0,40 Bagaimana ketersediaan akan regulasi terkait dengan penggunaan harga pasar sebelum keputusan adanya pengadaan/sewa/jual/hapus aset? a. Ketersediaan regulasi harga pasar untuk pengadaan/ sewa/jual/hapus aset diupayakan oleh pihak pemerintah Desa Labruk Lor dan upaya tersebut selalu comply dengan regulasi yang berlaku dalam rangka pengadaan. 0,60

## 64 | Bina Ekonomi
Parameter Pengukuran Poin Wawancara Hasil Poin b. Penggunaan harga pasar belum digunakan untuk kegiatan sewa terutama TKD. Keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan Bagaimana keterbukaan informasi atas aset yang selama ini dijalankan (termasuk transaksi pemeliharaan/pemanfaatan/ penghapusan)? a. Informasi atas aset desa yang diperoleh warga terbatas pada saat pelaksanaan rapat warga. b. Informasi atas aset belum dipublikasikan secara luas. Informasi pemanfaatan aset seperti case penyewaan TKD belum sepenuhnya terbuka. 0,40 Bagaimana kegiatan pelaporan yang selama ini dilakukan kepada pengambil kebijakan? Pelaporan aset desa telah dilakukan dan telah masuk dalam Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPDes) secara berkala dalam rangka pengambilan kebijakan desa. 1,00 Bagaimana kegiatan pelaporan aset yang selama ini dilakukan kepada masyarakat? Informasi atas aset belum dipublikasikan melalui kanal media sosial dan website desa. Inventarisasi aset belum dipajang melalui papan pengumuman di balai desa. Perangkat desa hanya menyatakan siap memberikan data jika ada masyarakat yang ingin akses terhadap data aset. 0,40 Penggunaan pendapatan dari aset Informasi penggunaan pendapatan dari aset telah tersedia namun belum diungkapkan dengan lebih detil. 0,60 Dampak penggunaan aset kepada masyarakat jika untuk tujuan sosial. Secara sosial, desa memanfaatkan asetnya seperti: a. TKD  untuk  lapangan kegiaatan sepak bola pemuda/warga; b. Pondok  Kesehatan  Desa (Ponkesdes) untuk menyediakan akses  kesehatan  masyarakat dengan Bidan dan Perawat Desa stand-by selama Senin s.d. Sabtu; c. Gedung  di  depan  balai desa dimanfaatkan untuk kegiatan  Posyandu  balita  dan 1,00
Parameter Pengukuran Poin Wawancara Hasil Poin lansia  dan  bangunan  untuk PAUD; d. Balai desa yang pada hari Minggu  dimanfaatkan  sebagai sanggar tari warga; e. Ambulans  desa  beserta sopir siap 24 jam. Score rata-rata 0,636

## Sumber: Wawancara, diolah penulis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset Desa Labruk Lor telah dilakukan dengan  cukup  baik.  Namun  kelemahan  masih  ditemukan  pada  kegiatan  pemutakhiran  data dimana  pemutakhiran  data  aset  desa  baru  dimulai  pada  tahun  2020.  Proses  inventarisasi dilakukan  melalui  aplikasi  pengolah  kata  dan  angka  sederhana,  kemudian  mencetak  label “invetaris desa/aset desa” untuk ditempel pada aset terkait. Klasifikasi atas aset desa juga belum terlihat dari dokumen inventaris aset desa. Secara umum tidak terdapat permasalahan dengan kepatuhan  terhadap  regulasi  dalam  pelaksanaan  pengadaan,  pemanfaatan,  penjualan,  dan penghapusan  aset  desa.  Namun  pihak  desa  belum  menggunakan  harga  pasar  terkini  terkait dengan penentuan tarif pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD).
Aspek Keterbukaan Informasi menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Informasi aset desa telah disampaikan melalui forum musyawarah desa dan laporan LPPDes yang disusun secara berkala, namun belum dipublikasikan secara luas melalui kanal media sosial dan Website desa.
Melihat hal-hal tersebut, skor yang diberikan untuk benchmark ini adalah sebesar 0,636 (cukup) dari maksimal 1. Skor tersebut didapatkan dari rata-rata masing-masing poin wawancara terkait dengan aspek inventarisasi aset dasar dan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.

## d. Pengukuran Kinerja Lanjutan Aset Desa Labruk Lor
Indikator  Dasar  mengadopsi  metode  yang  dikembangkan  oleh  Hariyono  (2007),  yang terdiri  dari  4  (empat)  indikator,  yaitu  kondisi  fisik,  penggunaan,  pemanfaatan  dan  finansial. Penelitian  ini  mengevaluasi  kinerja  aset  desa  yang  mempunyai  nilai  signifikan  dan  yang digunakan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan,  diantaranya adalah: Tanah Kas Desa (TKD), gedung dan bangunan kompleks balai desa, kendaraan bermotor berupa ambulans desa dan sepeda motor operasional perangkat desa, serta peralatan dan mesin berupa komputer/laptop dan printer.
Berikut adalah hasil evaluasi Kinerja Lanjutan Aset Desa Labruk Lor:

## 1) TKD (Tanah Kas Desa)
Sejalan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, TKD merupakan salah satu kekayaan asli desa. Desa Labruk Lor memiliki TKD seluas 101.660 m 2 . Tanah tersebut berupa hamparan sawah  yang  berlokasi  tidak  jauh  dari  kompleks  balai  Desa  Labruk  Lor.  Menurut  catatan  yang berhasil dikumpulkan peneliti, aset ini diperoleh pada tahun 1970 tanpa ada rincian sumber dana ataupun sumber pembiayaan lainnya. Bukti kepemilikan aset ini masih berupa letter C dan desa saat ini sedang mengupayakan sertifikasi, namun masih menunggu ketersediaan anggaran dari desa ataupun kabupaten.

## 66 | Bina Ekonomi
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Lanjutan TKD Labruk Lor, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin Kondisi Fisik kesesuaian antara kondisi aset secara fisik di lapangan dengan catatan/register aset? fisik dan catatan sama 1,00 kondisi aset di lapangan? kondisi aset BAIK 1,00 rencana kondisi aset masa depan (rencana perbaikan/pemeliharaan/perubahan tujuan penggunaan)? rencana sertifikasi kepemilikan  atas  nama Pemerintah  Desa  Labruk Lor 0,70 Penggunaan Tidak dilakukan evaluasi karena aset tidak digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan desa. - - Pemanfaatan kondisi aset yang tidak digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah? Idle atau used ? dimanfaatkan 1,00 skema pemanfaatan aset (sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/ BGS/BSG)? sewa menyewa 1,00 kelengkapan surat perjanjian atas aset yang dimanfaatkan? lengkap  dikeola  oleh masing-masing perangkat desa 1,00 dampak sosial kepada warga masyarakat atas aset yang dimanfaatkan? Dampak  kepada  warga belum  optimal  karena sebagian  besar  hasil pemanfaatan  aset  desa dialokasikan untuk memenuhi hak perangkat desa. 0,50 Bagaimana kontribusi pemanfaatan aset desat terhadap pendapatan asli desa? Hasil  pemanfaatan  aset desa  belum  didasarkan pada  nilai  wajar  aset sehingga penerimaan desa tidak optimal. 0,30 Finansial realisasi biaya operasional aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - realisasi biaya pemeliharaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - realisasi biaya pengadaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - -
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin realisasi Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan anggaran/target? anggaran dan realisasi sesuai 1,00 kewajaran nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset jika dibandingkan dengan aset lain yang serupa? belum sesuai dengan harga wajar 0,30 future cash flow yang diharapkan diterima dari pemanfaatan aset? akses menuju lokasi aset sedang diperbaiki, akan menaikkan nilai aset 0,80 Skor Rata-Rata 0,764

## Sumber: Wawancara dan Observasi, diolah Penulis
Hasil penelitian memberikan nilai 1 untuk Indikator Kondisi Fisik karena kondisi aset di lapangan telah sesuai dengan kondisi yang tercatat, yakni dalam kondisi baik. Penelitian ini tidak memberikan penilaian atas Indikator Penggunaan karena TKD desa Labruk Lor tidak digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Penelitian ini belum memberikan nilai maksimal pada kinerja pemanfaatan aset desa karena hasil pemanfaatan aset yang belum optimal mengingat nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pemanfaatan belum menggunakan nilai wajar aset. Meski dari hasil pemanfaatan TKD belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal,  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  manfaat  telah  dirasakan  masyarakat  desa.  Salah satu contohnya adalah dengan dilakukannya pemanfaatan TKD untuk lapangan sepak bola yang disambut antusias oleh warga.
Kinerja finansial belum mencapai nilai optimal karena tarif sewa TKD yang masih belum menggunakan  nilai  wajar  aset  yang  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  pendapatan  yang diterima  desa.  Lebih  lanjut,  hasil  sewa  TKD  belum  memberikan  dampak  pada  peningkatan Pendapatan Asli Desa karena dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan desa.
Secara keseluruhan, rata-rata nilai kinerja aset desa Labruk Lor yang diperoleh dari 4 indikator lanjutan tersebut di atas adalah sebesar 0,764 dari maksimal 1 (cukup).

## 2) Gedung dan Bangunan Kompleks Balai Desa
Di atas kompleks Balai Desa Labruk Lor berdiri bangunan/gedung yang menjadi pusat pemerintahan  Desa  Labruk  Lor.  Sertifikat  tanah  kompleks  diterbitkan  Badan  Pertanahan Kabupaten  Lumajang,  dengan  luas  total  sebesar  876  m 2 .  Aset  ini  telah  dicatat  pada  catatan inventaris desa, dengan informasi waktu perolehan pada tahun 1970.
Tabel 3.3 Hasil Evaluasi Kinerja Aset Lanjutan atas Kompleks Balai Desa Labruk Lor, Kab.
Lumajang, Jawa Timur Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin Kondisi Fisik kesesuaian antara kondisi aset secara fisik di lapangan dengan catatan/register aset? kondisi  fisik  sesuai  dengan catatan, hanya saja terdapat perbedaan  antara  catatan 246m 2 sedangkan di sertifikat tertulis 876m 2 0,80

## 68 | Bina Ekonomi
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin kondisi aset di lapangan? kondisi fisik BAIK 1,00 rencana kondisi aset masa depan (rencana perbaikan/pemeliharaan/perubahan tujuan penggunaan)? terdapat  rencana  renovasi seperti untuk tempat parkir, musola dan tempat agen BNI 0,80 Penggunaan langkah yang dilakukan untuk memastikan aset digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa? layout gedung ditata dengan baik dengan space terbatas namun dapat menampung seluruh fungsi pemerintahan desa sehari- hari 0,90 kesesuaian antara penggunaan aset dengan tujuan untuk mendukung pelayanan publik? sesuai 0,90 langkah yang dilakukan untuk memastikan penggunaan aset telah bebas dari potensi sengketa dan masalah? telah terbit sertifikat kepemilikan atas nama pemerintah desa Labruk Lor 1,00 aset digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, optimalisasi penggunaannya? luas tanah dan bangunan tidak terlalu luas, dapat dioptimalkan menjadi partisi-partisi ruang layanan untuk warga 0,80 Pemanfaatan kondisi aset yang tidak digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah? Idleatau used? aset juga dimanfaatkan untuk kegiatan warga/sosial: Posyandu, PAUD, Ponkesdes 0,80 skema pemanfaatan aset (sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/ BGS/BSG)? pinjam pakai 1,00 kelengkapan surat perjanjian atas aset yang dimanfaatkan? PAUD  ada,  posyandu  dan ponkesdes tidak ada 0,50 dampak sosial kepada warga masyarakat atas aset yang dimanfaatkan? sangat bermanfaat 1,00 jika aset dimanfaatkan secara komersial, kontribusinya terhadap pendapatan asli desa? - - Finansial realisasi biaya operasional aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00 realisasi biaya pemeliharaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin realisasi biaya pengadaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00 realisasi Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - kewajaran nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset jika dibandingkan dengan aset lain yang serupa? - - future cash flow yang diharapkan diterima dari pemanfaatan aset? skema pinjam pakai dapat ditinjau ulang menjadi sewa menyewa, terutama untuk kegiatan Pendidikan PAUD karena ada iuran dari wali murid 0,70 Skor Rata-Rata 0,869
Sumber: Wawancara dan Observasi,  diolah Penulis
Gedung dan bangunan yang berdiri di Kompleks Balai Desa dibangun dengan mengunakan dana  yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa.  Kompleks  Balai  Desa  Labruk  Lor  terdiri  dari bangunan Kantor Balai Desa, Ponkesdes, Ruang PKK dan Ruang Kepala Dusun, Ruang Kepala Desa, Ruang Sekdesa, Ruang Keuangan, Ruang Pendamping, Ruang Pelayanan dan Ruang Kaur, Gedung PAUD, Gedung Posyandu, mushola, lahan parkir, dan toilet.
Penelitian atas kondisi fisik aset yang berada di kompleks balai desa menunjukkan bahwa secara  fisik,  aset  desa  di  kompleks  tersebut  dalam  kondisi  bagus.  Balai  Desa  dan  ruangan pelayanan  terlihat  baru  selesai  direnovasi.  Informasi mengenai  kondisi  tersebut  juga  tertuang dalam catatan aset desa, yang artinya adalah catatan tersebut telah dilakukan pemutakhiran. Hal ini sangat krusial karena jika berbicara mengenai aset, maka catatan aset sebagai salah satu dasar dalam  pengambilan  keputusan  harus  selalu  memberikan  informasi  yang  paling  mutakhir.  Jika tidak, maka keputusan terkait aset tersebut akan salah dan mungkin akan menimbulkan biaya ekstra  atau  bahkan  kerugian  bagi  institusi  yang  bersangkutan.  Untuk  itu,  penelitian menyimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  Indikator  Penggunaan,  hasil  yang  diperoleh  adalah  Bagus dengan  pertimbangan  bahwa  kompleks  balai  desa  telah  digunakan  penuh  untuk  mendukung kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan masyarakat desa.
Penelitian  atas  pemanfaatan  aset  desa  yang  berada  di  dalam  kompleks  Balai  desa menunjukkan bahwa aset-aset dimaksud telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, antara lain untuk tempat berlatih seni tari bagi warga, Ponkesdes, posyandu, PAUD dan BUMDesa. Fungsi aset desa sebagai salah satu motor pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan optimal, tidak ada  aset  yang  dibiarkan  menganggur  dan  tidak  terawat.  Hasil  wawancara  juga  menunjukkan bahwa  masyarakat  cukup  terinformasi  kalau  mereka  dapat  memanfaatkan  aset  desa  ketika mereka  membutuhkan  dan  dengan  siapa  mereka  harus  berkomunikasi  saat  hendak memanfaatkan  aset  desa.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Indikator Pemanfaatan memberikan nilai Baik.
Secara  aspek  finansial,  operasional  dan  pemeliharaan  aset  telah  diakomodasi  dalam APBDes dan sesuai harga wajar.  Dari sisi gedung dan bangunan yang dimanfaatkan, tidak ada

## 70 | Bina Ekonomi
aspek finansial yang terlibat karena skema yang digunakan adalah pinjam pakai dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.
Dari keempat indikator kinerja aset lanjutan, diperoleh kesimpulan bahwa nilai kinerja atas aset Gedung dan Bangunan yang berdiri di atas kompleks Balai Desa adalah sebesar 0,869 yaitu baik, dari nilai maksimal 1.

## 3) Kendaraan Bermotor
Pemerintah  Desa  Labruk  Lor  memiliki  aset  berupa  kendaraan  bermotor  diantaranya adalah  satu  unit  mobil  minibus  Tahun  2017  yang  difungsikan  sebagai  ambulans  desa,  1  unit sepeda motor operasional tahun 2010 yang difungsikan sebagai kendaraan  operasional kepala desa,  dan  2  unit  sepeda  motor  tahun  1990  yang  difungsikan  untuk  kendaraan  operasional sekretaris desa dan ketua BPD. Semua aset berupa kendaraan bermotor merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK lengkap dipegang oleh pemerintah desa.
Tabel 3.3 Evaluasi Kinerja Lanjutan Aset Kendaraan Bermotor Desa Labruk Lor, Kab.
Lumajang, Jawa Timur Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin Kondisi Fisik kesesuaian antara kondisi aset secara fisik di lapangan dengan catatan/register aset? ambulans: sesuai, sepeda  motor:  1  rusak disimpan  di  Gudang – tidak sesuai, 1 dibawa kepala desa, 1 dibawa anggota BPD 0,50 kondisi aset di lapangan? ambulans: BAIK, sepeda  motor:  1  rusak disimpan  di  Gudang,  motor operasional kepala desa dan anggota  BPD  tidak  dapat diakses 0,50 rencana kondisi aset masa depan (rencana perbaikan/pemeliharaan/perubahan tujuan penggunaan)? belum ada rencana perbaikan  untuk  aset  yang rusak 0,40 Penggunaan langkah yang dilakukan untuk memastikan aset digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa? hanya  ambulans  desa  yang digunakan  dalam  rangka penyelenggaraan pelayanan 0,60 kesesuaian antara penggunaan aset dengan tujuan untuk mendukung pelayanan publik? hanya  ambulans  desa  yang digunakan  dalam  rangka penyelenggaraan pelayanan 0,60 langkah yang dilakukan untuk memastikan penggunaan aset telah bebas dari potensi sengketa dan masalah? kelengkapan BPKB dan STNK ada untuk masing- masing aset 1,00
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin aset digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, optimalisasi penggunaannya? belum optimal, kecuali ambulans untuk melayani kebutuhan warga 0,60 Pemanfaatan Tidak dilakukan evaluasi karena aset tidak dimanfaatkan selain untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan desa. - - Finansial realisasi biaya operasional aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1.00 realisasi biaya pemeliharaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00 realisasi biaya pengadaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - realisasi Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - kewajaran nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset jika dibandingkan dengan aset lain yang serupa? - - future cash flow yang diharapkan diterima dari pemanfaatan aset? - - Skor Rata-Rata 0,689

## Sumber: Wawancara dan Observasi, diolah Penulis
Fisik mobil ambulans dalam kondisi baik dan kondisi ini telah tercatat dalam pembukuan aset desa. Sedangkan untuk aset berupa sepeda motor operasional berada dalam kondisi rusak berat dan belum ada rencana perbaikan. Lebih lanjut untuk sepeda motor operasional kepala desa dan kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan pada saat penelitian  berlangsung,  kendaraan  sepeda  motor  operasional  kepala  desa  dan  kepala  BPD masing-masing sedang dibawa oleh keluarga kepala desa dan kepala BPD.
Ditinjau  dari  penggunaan  aset,  hanya  ambulans  yang  digunakan  untuk  mendukung kegiatan pemerintahan dan layanan kesehatan warga. Kendaraan roda dua yang lain tidak dapat digunakan untuk pelayanan karena rusak sehingga hanya dibiarkan tersimpan di dalam Gudang. Lebih lanjut, pihak desa belum memiliki rencana untuk melakukan perbaikan atas aset tersebut. Penilaian  atas  indikator  Pemanfaatan  tidak  dilakukan  karena  seluruh  aset  tidak  sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dari aspek finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional dan pemeliharaan aset dibebankan pada APBDes sesuai harga wajar yakni untuk aset berupa ambulans desa saja.
Dengan  memperhatikan  aspek-aspek  di  atas,  penelitian  menyimpulkan  bahwa  nilai kinerja  lanjutan  atas  aset  kendaraan  bermotor  Desa  Labruk  Lor  adalah  0,689  (cukup)  dari maksimal 1.

## 72 | Bina Ekonomi

## 4) Laptop, Komputer dan Printer
Laptop, computer dan printer merupakan aset penting dalam rangka penyediaan layanan pemerintahan  desa  serta  dalam  rangka  mendukung  tugas  sehari-hari  perangkat  desa.  Desa Labruk Lor memiliki enam unit komputer, empat unit laptop dan enam unit printer dari berbagai merk. Aset tersebut merupakan hasil pengadaan yang dilakukan dari tahun 2015 sampai 2018 yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi.
Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Kinerja Aset Peralatan dan Mesin Desa Labruk Lor, Kab.
Lumajang, Jawa Timur (Hariyono, 2007) Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin Kondisi Fisik kesesuaian antara kondisi aset secara fisik di lapangan dengan catatan/register aset? terdapat ketidaksesuaian antara fisik dan catatan aset, banyak  aset  rusak  yang belum tercatat 0,50 kondisi aset di lapangan? kondisi aset yang digunakan untuk tugas sehari-hari baik, kecuali  yang  dalam  kondisi rusak 0,50 rencana kondisi aset masa depan (rencana perbaikan/pemeliharaan/perubahan tujuan penggunaan)? pemeliharaan  berkala  terus dilakukan, namun terhambat refocusing anggaran  terkait pemulihan COVID-19 0,70 Penggunaan langkah yang dilakukan untuk memastikan aset digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa? aset berupa laptop, computer dan printer secara de facto memang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan tugas sehari-hari 0,80 kesesuaian antara penggunaan aset dengan tujuan untuk mendukung pelayanan publik? sesuai 0,90 langkah yang dilakukan untuk memastikan penggunaan aset telah bebas dari potensi sengketa dan masalah? pengamanan aset menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing perangkat desa, ada bukti pembelian dan telah ada label “inventaris desa” 0,90 aset digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, optimalisasi penggunaannya? digunakan setiap hari secara optimal 1,00 Pemanfaatan Tidak dilakukan evaluasi karena aset tidak dimanfaatkan selain untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan desa. Finansial realisasi biaya operasional aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00
Parameter Pengukuran Poin Wawancara dan Observasi Hasil Poin realisasi biaya pemeliharaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00 realisasi biaya pengadaan aset dibandingkan dengan anggaran/target? sesuai 1,00 realisasi Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan anggaran/target? - - kewajaran nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dari pemanfaatan aset jika dibandingkan dengan aset lain yang serupa? - - future cash flow yang diharapkan diterima dari pemanfaatan aset? - - Skor Rata-Rata 0,82

## Sumber: Wawancara dan Observasi,  diolah Penulis
Sebagian aset dalam kondisi baik dan tercatat dalam laporan aset. Sebagian lain dalam kondisi rusak dan sebagian lainnya tidak diketahui kondisinya karena tidak tercatat.
Dari  sisi  penggunaan,  penelitian  menyimpulkan  bahwa  aset  yang  berada  dalam  kondisi  baik benar-benar  digunakan  untuk  menunjang  kegiatan  pemerintahan  dan  pekerjaan  sehari-sehari perangkat  desa.  Sedangkan  aset  yang  tidak  digunakan,  berada  dalam  kondisi  rusak,  tidak ditemukan dan tidak tercatat.
Penilaian atas indikator Pemanfaatan tidak dilakukan karena seluruh aset tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dari aspek finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional dan pemeliharaan aset dibebankan pada APBDes sesuai harga wajar.
Dengan  memperhatikan  aspek-aspek  di  atas,  penelitian  menyimpulkan  bahwa  nilai kinerja lanjutan atas aset kendaraan bermotor Desa Labruk Lor adalah 0,82 (baik) dari maksimal 1.

## 5) Pemanfaatan Aset Desa Labruk Lor
Tujuan utama dari pengelolaan aset desa adalah terselenggaranya pemerintahan desa dan terwujudnya  pelayanan  publik  di  desa.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  aset  desa  yang  tidak digunakan  dalam  rangka  tugas  dan  fungsi,  sehingga  dapat  dimanfaatkan.  Wawancara  yang dilakukan  kepada  HA  (wawancara,  8  Juni  2020)  mengatakan  bahwa  beberapa  aset  desa dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa.
Tabel 3.5 Daftar Aset Desa Labruk Lor yang Dilakukan Pemanfaatan No Aset Desa Skema Pemanfaatan Pemanfaat Tujuan / Kegiatan Pemanfaatan 1 Tanah Kas Desa/TKD Sewa, Kelola Mandiri Perangkat Desa Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 2  Balai Desa Pinjam Pakai Pegiat Tari Desa Pemberdayaan Kegiatan Seni Tari

## 74 | Bina Ekonomi
3 Ponkesdes dan Posyandu Pinjam Pakai Bidan dan Perawat Desa Pelayanan Kesehatan Warga Desa 4  Gedung PAUD Pinjam Pakai PAUD Amanah Pelayanan Pendidikan Prasekolah 5 TKD 1 Hektar Hak Kepala Desa Tukar Pinjam Warga Desa Lapangan Bola - Kegiatan Sepak Bola Pemuda Desa Sumber: Diolah Penulis

## 4. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Dari  pembahasan  yang  telah  disampaikan  dalam  bagian-bagian  sebelumnya,  dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi terhadap kinerja dasar aset Desa Labruk Lor memperoleh nilai  0,636  (Cukup).  Sedangkan  pengukuran  kinerja  lanjutan  aset  Desa  Labruk  Lor  dilakukan sesuai dengan jenis aset yang dimiliki desa, rerata nilai mencapai 0,785 (baik), dengan rincian: aset  berupa  tanah TKD  mendapat  poin  0,764  (Cukup),  Gedung  dan  Bangunan  Kompleks  Balai Desa  0,869  (Baik),  Kendaraan  Bermotor  0,689  (Cukup),  Peralatan  dan  Mesin  berupa  Laptop, Komputer dan Laptop 0,82 (Baik). Optimalisasi aset Desa Labruk Lor berupa tanah TKD dilakukan melalui sewa, tukar pinjam TKD untuk lapangan sepak bola, balai desa untuk kegiatan latihan tari, Ponkesdes untuk pelayanan kesehatan warga,  Posyandu, dan PAUD.  Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan/optimalisasi  aset  desa  saat  ini  masih  sepenuhnya  digunakan  untuk  membayar tunjangan.  Figur  kepala  desa  menjadi  kunci  keberhasilan  entitas  desa  untuk  dapat  mengelola asetnya dengan baik, selain itu  pihak pemerintah desa diharapkan untuk dapat terus menjaga compliance terhadap regulasi, koordinasi dan mempertahankan hal-hal baik yang telah dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
DJKN.  (2020,  June  18). BMN  Idle,  Kriteria  dan  Perlakuannya .  Retrieved  from www.djkn.kemenkeu.go.id:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- cirebon/baca-artikel/13198/BMN-Idle-Kriteria-dan-Perlakuannya.html
Haas, R., Falls, L. C., & Tighe, S. (2003). Performance Indicators for Properly Functioning Aset Management Systems. Australian Road Research Board, National Academy Standard , 19.
Hanis,  M.  H.,  Trigunarsyah,  B.,  &  Connie,  S.  (2011).  The  application  of  public  aset management  in  Indonesian  local  government:  a  case  study  in  South  Sulawesi Province. Journal of Corporate Real Estate .
Hariyono, A. (2007). Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Jakarta: Pusdiklat Keuangan Umum Department Keuangan RI.
Hwang, J., & Chansik, L. (2018). Level of Service-based Performance Measurement of Aset Management of Public Office Buildings. KSCE Journal of Civil Engineering, 22 (12),
4732 - 4783.
Jooste,  J.  (2003). A  Performance  Management  Model  For  Physical  Asset  Management. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Kaganova, O., & Nayyar - Stone, R. (2000). Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. Journal of Real Estate Portfolio Management, 6 (4), 307 - 326.
Kaganova, O., & Telgarsky, J. (2018). Management of capital asets by local governments: An  assessment  and  benchmarking  survey. International  Journal  of  Strategic Property Management, 22 (2), 143 - 156.
Puspitarini, I., & Akhmadi, M. H. (2019). Measuring Public Aset Performance Using Output- Based  Approach:  Evidence  From  Indonesia. Journal  of  the  Malaysia  Institute  of Planners .
Riratanaphong, C., & Voordt, T. J. (2015). Public Real Estate Performance Measurement: A case study of a Bangkok Government Complex. JARS, 12 (1).
Setiyono, N., Nurdin, D., & Karim, M. Y. (2018, January 1). Analisis Kinerja Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah dan Bangunan Pada Badan Layanan Umum universitas Tadulako. 76e Jurnal Katalogis, 6 , 75-86.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.