## Universitas Dharmawangsa
PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA

## Oleh : Hendrikus Otniel Nasozaro

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  hukum dalam  kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  tinajauan  literatur  (library  reserach),  dimana penelitian  ini  didasarkan  pada  pendapat-pendapat  para  ahli  dan  hasil- hasil  penelitian  terdahulu.  Peran  pemerintah  dalam  mengarahkan  dan menuntun  warga  masyarakatnya  dibutuhkan  sebuah  perangkat  yakni lewat peraturan perundang-undangfan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratsi butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh  sehingga  tidak  disalah  tafsirkan  oleh  warganya.  Kebebasan berpendapat  lewat  akasi-aksi  demonstrasi  yang  merupakan  bagian  dari proses demoktratisasi harus diiringan penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan  agar  jangan  sampai  mengarah  pada  anarkisme yang  justru  merugikan  dan  meresahkan  warga  negara  yang  lainya. Penyelenggaraan  pemerintahan  pun  harus  dikawal  atau  dikontrol dengan  penegakan  hukum  sehingga  tidak  terjadi  penyelewengan  dan penyalahgunaan  wewenang.  Kesadaran  hukum  dari  semua  fihak  baik masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk  mengusung tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi warganya sehingga terwujud- nya  masyarakat  yang  damai,  tentram  lewat  payung  hukum  sesuai perundang-undang yang disepakati.

## Kata kunci : hukum dan demokrasi

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Demokrasi  dan  negara  hukum  adalah  dua  konsepsi mekanisme  kekuasan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama
lainnya  tidak dapat dipisahkan,  karena pada  satu  sisi  demokrasi memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara  hukum  memberikan  patokan  bahwa  yang  memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.
Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat  dapat  menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  benar-benar mencerminkan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Sedangkan  dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  suatu negara  hukum  menghendaki  adanya  supremasi  konstitusi. Supremasi  konstitusi,  di  samping  merupakan  konsekuensi  dari konsep  negara  hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan demokrasi  karena  konstitusi  adalah  wujud  perjanjian  sosial tertinggi.
Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip  demokrasi  dan  keadilan.  Dimana  hukum semestinya  senantiasa  harus  mengacu  pada  cita-cita  masyarakat indonesia,  yaitu  tegaknya  negara  hukum  yang  demokratis  dan berkeadilan sosial.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  tinajauan  literatur (library reserach), dimana penelitian ini didasarkan pada pendapat- pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

## 2. Uraian Teoritis
2.1. Hukum dalam Kehidupan Manusia Pada  kehidupan  manusia,  Hukum  merupakan  sesuatu yang  tidak  dapat  dipisahkan,  seperti  yang  tertera  dalam  pameo "Ubi  societas  ibi  ius",  yang  berarti  "dimana  ada  masyarakat  disitu ada hukum".
Hukum  diciptakan  dengan  tujuan  yang  berbeda-beda, berikut 3 tujuan diciptakannya hukum:
1. Tujuan hukum adalah ketertiban atau order 2. Tujuan hukum adalah kegunaan
3. Tujuan hukum adalah keadilan
Keadilan harus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk  golongan  tertentu  saja.  Oleh  karena  itu  lahirlah  "negara konstitusi"  yang  melahirkan  doktrin  "rule  of  law",  yang merupakan  doktrin  dengan  semangat  idealisme  keadilan  yang tinggi,  seperti  "kesamaan  setiap  orang  di  depan  hukum"  dan "supremasi  hukum".  Di  negara  konstitusi  itulah  berlaku  sistem pemerintahan demokrasi konstitusional.
Menurut   F.  Julius  Sthal  dan  Imanuel  Kant,  terdapat  4 unsur  pembatasan  yuridis  yang  dikenal  dengan  istilah  Rule  of Law atau Rechtsstaat, yaitu:
1.  Hak-hak asasi manusia.
2.  Peradilan administrasi dalam perselisihan.
3.  Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4.  Pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  untuk  menjamin  hak- hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. Sedangkan A.  V.  Dices  mengidentifikasikan  unsur-unsur
Rule  of  Law dalam  demokrasi  konstitusional  menjadi  3  poin penting,  berikut  3  unsur  Rule  of  Law  dalam  demokrasi konstitusional menurut A. V. Dices:
1.   Terjaminnya  hak-hak  manusia  /  masyarakat  oleh  undang- undang.
2.  Kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum  (equality  before  the law) baik untuk pejabat atau rakyat biasa.
3.  Supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam  arti  bahwa  seseorang  hanya  boleh  dihukum  apabila terbukti melanggar hukum.
Selanjutnya Willem  Konijnenbelt  dan  H.D.van  Wijk menyebutkan prinsip-prinsip rechtsstaat atau Rule of Law adalah sebagai berikut:
1.   Hak-hak  asasi.  terdapat  hak-hak  manusia  yang  sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
2.  Pembagian  kekuasaan.  kewenangan  pemerintah  tidak  boleh dipusatkan  pada  satu  lembaga,  tetapi  harus  dibagi-bagi  pada organ-organ  yang  berbeda  agar  saling  mengawasi  yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
3.  Pemerintahan berdasarkan undang-undang. pemerintah hanya memiliki  kewenangan  yang  secara  tegas  diberikan  oleh  UUD atau UU lainnya.
4.  Pengawasan  lembaga  kehakiman.  pelaksanaan  kekuasaan pemerintah  harus  dapat  dinilai  aspek  hukumnya  oleh  hakim yang merdeka.
2.2. Negara Hukum dan Demokrasi
Menurut  Thomas  Hobbes  manusia  selalu  hidup  dalam kekuatan  karena  ketakutan  akan  diserang  oleh  manusia  lainnya yang  lebih  kuat  fisiknya.  Sehingga  diadakan  perjanjian masyarakat  dan  dalam  perjanjian  tersebut  raja  tidak  diikut sertakan. Sehingga perjanjian itu diadakan anatara rakyat dengan rakyat  sendiri.  Setelah  diadakan  perjanjian  masyarakat  dimana individu-individu  menyerahkan  haknya  atau  hak-hak  azasinya kepada  suatu  kolektivitas  yaitu  satu  kesatuan  dari  individu- individu  yang  diperoleh  melalui  Pactum  unions,  maka  disini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja  tanpa  syarat  apapun  juga.  Raja  sama  sekali  ada  diluar perjanjian,  dan  oleh  karenya  raja  memiliki  kekuasaan  yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut).

## Universitas Dharmawangsa
2.3. Demokrasi di Indonesia
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  yang  menganut paham  demokrasi,  karena  sistem  pemerintahan  demokrasi  ini dianggap  baik  untuk  menjaga  kestabilan  sebuah  bangsa  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  negara.  Dalam  praktiknya Indonesia  menganut  paham  Demokrasi  Pancasila  yang  berbeda dengan  demokrasi  liberal.  Demokrasi  liberal  meletakkan kebebasan  individu  yang  toleran  sebagai  urgensi  kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya  kepada  penguasa  dan  negara  adalah  prinsip  yang  tak bisa  ditawar.  Sedangkan  Demokrasi  Pancasila  yang  dianut indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam  UUD  1945  beserta  penjelasannya,  meskipun  ini  bukanlah satu-satunya  cara  untuk  melihat  dan  melaksanakan  Demokrasi Pancasila.
Sejatinya berkaitan dengan paham demokrasi yang dianut, esensi  yang  terpenting  adalah  apakah  hukum  dan  pelaksanaan hukum  di  negara  Indonesia  akan  berfungsi  dan  memainkan peranannya  sangat  ditentukan  oleh  keinginan  melaksanakan UUD  1945  secara  konsekuen.  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar tertinggi  di  dalam  UUD  1945  termuat  cita-cita  bangsa  dan  arah kehidupan  bernegara  dan  berbangsa,  termasuk  di  dalamnya keberadaan hukum dalam kehidupan negara.
Meskipun  indonesia  sudah  menganut  paham  Demokrasi Pancasila  namun  demokrasi  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia (di tingkat State atau Negara), belum maksimal terlihat dampaknya  bagi  kesejahteraan  rakyat. Demokrasi  di  Indonesia terkesan  hanya  untuk  mereka  dengan  tingkat  kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi  belum  memberikan  dampak  singnifikan  untuk perekonomian  yang  lebih  baik.  Inilah  tantangan  yang  harus dihadapi pemerintah.
Karena  Harapan  dari  adanya  demokrasi  yang  ada  ia memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  untuk  rakyat.  Misalnya, demokrasi  mampu  memaksimalkan  kesejahteraan  rakyat  dan distribusinya  mampu  mengurangi  kemiskinan.  Disamping  itu, demokrasi  diharapkan  dapat  menciptakan  pemimpin  yang  lebih memperhatikan  kepentingan  rakyat  banyak  seperti  masalah kesehatan  dan  pendidikan.  Tidak  hanya  itu,  demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat.
Harapan  rakyat  banyak  tentunya  adalah  pada  masalah kehidupan  ekonomi  mereka  serta  bidang  kehidupan  lainnya. Demokrasi membuka peluang berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di  masa  demokrasi  ini  merupakan  harapan  dari  implementasi demokrasi  itu  sendiri.  Di  masa  transisi  ini,  implementasi demokrasi  masih  terbatas  pada  kebebasan  dalam  berpolitik, sedangkan  masalah  ekonomi  masih  tersisihkan.  Maka  muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi  dan  politik  merupakan  dua  sisi  yang  berbeda  dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi.
Semakin  rendahnya  tingkat  kehidupan  ekonomi  rakyat akan  berdampak  negatif  bagi  demokrasi  karena  melemahnya ekonomi  akan  berdampak  luas  kepada  bidang  lain,  seperti masalah  sumber  daya  manusia  (SDM).  SDM  yang  lemah  tentu tidak  bisa  memperkuat  demokrasi,  bahkan  justru  bisa memperlemah demokrasi.
Demokrasi  di  Indonesia  memberikan  harapan  akan tumbuhnya  masyarakat  baru  yang  mempunyai  kebebasan berpendapat,  berkumpul,  berserikat  dan  berpolitik.  Selain  itu masyarakat mengharapkan adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk  menghadapi  tantangan  dan  mengelola  harapan  ini  agar menjadi  kenyataan,  dibutuhkan  kerjasama  antara  kelompok  dan
partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

## 3. Pembahasan
Dalam  sistem  kenegaraan  yang  diterapkan  di  Negara Indonesia  mengalami  dinamika  dan  perubahan  dimulai  dari, demokrasi  parlementer  atau  liberal,  demokrasi  terpimpin, demokrasi  pancasila  hingga  orde  reformasi  sering  di  gaungkan oleh para pakar, praktisi dan akatifis yang mengarah pada proses demokratisasi.  Sistem-sistem  tersebut  bermuara  pada  upaya untuk  mewujudkan  sebuah  pranata  sosial  yang  baik  yang berpihak  pada  subuah  tatanan  masyarakat  yang  adil,  sejahtera, aman  dan  berpihak  pada  rakyat.  Demokrasi  adalah  bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam  pengambilan  keputusan  yang  dapat  mengubah  hidup mereka.  Demokrasi  mengizinkan  warga  negara  berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan,  dan  pembuatan  hukum  .  Demokrasi  mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik  kebebasan  politik  secara  bebas  dan  setara.  Akan  tetapi terjadi  sebuah  distorsi  antara  sebuah  ide  demokratisasi  dengan pemahaman  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Disatu  sisi pemerintah  masih  mempertahankan  pola  lama  tentang  kinerja yang ingin dilayani dan dihargai sebagai pekerja birokrasi tetapi disisi lain masyarakat menginginkan kebebasan tanpa batas yang cenderung  melanggar  norma-norma  etika  dan  hukum  yang berlaku di negara yang berlandasan hukum, sehingga cenderung mengarah  pada  anarkis  ketika  masyarakat  menuntut  adanya keinginan yang diajukan.
Sebenarnya  pemikiran  mengenai  pemerintahan  sudah lama dibahas di kalangan para pemikir dan pakar. Kalau kita teliti lembaran  sejarahnya,  maka  orang-orang  yunani  kuno  dengan tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles telah meneliti secara mendasar tentang persoalan-persoalan tersebut. Pada permulaan-
nya  dikenal  dua  klasifikasi  dari  bentuk-bentuk  pemerintahan yakni :
1.  Klasifikasi tri bagian 2.  Klasifikasi dwi bagian (Sulistyati, 2007)
Pada  konteks  kesatuan  RI  memapakai  prinsip  dasar pemerintahan  demokratsis  dengan  sistem  republik.  Dengan bentuk  republik  dimaksudkan  pemerintahan  dimana  seluruh rakyat  (demokrasi)  atau  sebagian  rakyat  (aristokrasi)  memegang kekuasaan  tertinggi  (Sulistyati,  1987).  Dalam  arti  luas,  bahwa republik  dapat  diartikan  bahwa  setiap  negara  yang  tidak dikepalai  oleh  seorang  raja  dan  mempunyai  suatu  sistem pemilihan untuk jabatan-jabatan tertentu bagaimanapun batasan- nya adalah pemrintahan republik.
Perbedaan  pemerintahan  monarki  terbatas  dengan republik  ialah  bahwa  dalam  demokrasi  republik   kepala  negara tidak  mendapatkan  haknya  karena  keturunan  tetapi  karena dipilih  .Pemerintahan  demokratis  republik  masih  dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  atas  dasar  perbedaan  fungsi  dari kepala negara (presiden) yang dipilih yaitu :
1. Presiden  hanya  mempunyai  fungsi  upacara,  berdiri  diatas pertentangan partai-partai artinya hanya sebagi simbol.
2. Presiden  peranya  bukan  hanya  suatu  simbol  akan  tetapi memimpin  secara  langsung  pemerintahanya.  Oleh  karena  itu presiden disini berdiri sendiri terpisah dari legeslatif.
Dari  pemaparan  di  atas  bahwa  masing-masing  institusi negara  memiliki  peran  dan  fungsinya  baik  legeslatif,  yudikatif maupun eksekutifnya.
Hukum  memiliki  pengertian  yang  beragam  karena memiliki  ruang  lingkup  dan  aspek  yang  luas.  Hukum  dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, petugas  (hukum),  keputusan  penguasa,  proses  pemerintahan, perilaku  yang  ajeg  atau  sikap  tindak  yang  teratur  dan  juga sebagai  suatu  jalinan  nilai-nilai.  Hukum  juga  merupakan  bagian dari norma, yaitu norma hukum (Sujana, 2009).
Pembangunan  hukum  senantiasa  menuntut  adanya  Visi dari proses yang secara sadar diarahkan pada pertumbuhan dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum tidak mungkin bisa dipercayakan  dan  tergantung  pada  penguasa  saja  karena eksistensi  hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dinamika  sosial. Artinya  tanggung  jawab  semua  elemen  masyarakat  dalam membuat  sebuah  aturan  hukum  yang  tentunya  disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat yang berkembang saat itu agar tidak disalah artikan atau di tafsirkan untuk kepentingan penguasa. Walaupun kewenangan penguasa dalam mengatur dan menertibkan  warga  negara  ke  arah  yang  lebih  tertib  dan  teratur sehingga  terwujudnya  tujuan  dari  sebuah  negara.  Menurut Goerge  dan  Thomas  dalam  (Sulistyati,  2007),  bahwa  Undang- undang  dasar  suatu  negara  adalah  kesatuan  peraturan  yang mencakup beberapa ketentuan yaitu yang membagikan beberapa kekuasaan  pemerintah  kepada  cabang-cabang  pemerintah  yang menentukan  bagaimana  kekuasaan-kekuasaan  ini  dipergunakan yang  menentukan  otoritas  pemerintah  atas  rakyatnya.  Undang- undang  dasar  diberi  batasan  sebagai  suatu  kumpulan  norma- norma  atau  aturan-aturan  standar  yang  mangatur  hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya.
Sifat  undang-undang  dasar  merupakan  pihak  yang menentukan  bentuk  dari  pada  negara,  mengandung  empat unsur ;
1.  Penentuan cara-cara mengorganisir negara
2.  Mengatur pembagian kekuasaan
3.  Menentukan  lapangan  serta  cara-cara  pelaksanaan  fungsi pemerintah
4.  Mengatur  hubungan  pemerintah  terhadap  rakyat  atas kekuasaan yang dijalankan pemerintah.
Norma  itu  sendiri  merupakan  bahasa  latin  yang  dapat diartikan  sebagai  suatu  ketertiban,  preskripsi  atau  perintah. Sistem  norma  yang  berlaku  bagi  manusia  sekurang-kurangnya terdiri  atas  norma  moral,  norma  agama,  norma  etika  atau
kesopanan  dan  norma  hukum.  Norma  hukum  adalah  sistem aturan  yang  diciptakan  oleh  lembaga  kenegaraan  yang  ditunjuk melalui  mekanisme  tertentu.  Artinya,  hukum  diciptakan  dan diberlakukan  oleh  institusi  yang  memiliki  kewenangan  dalam membentuk  dan  memberlakukan  hukum,  yaitu  badan  legislatif. Hukum  merupakan  norma  yang  memuat  sanksi  yang  tegas.  Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk  menunjukkan  norma  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hukum Indonesia  adalah  suatu  sistem  norma  atau  sistem  aturan  yang berlaku  di  Indonesia.  Sistem  aturan  tersebut  diwujudkan  dalam perundang-undangan.
Pasal  7  UU  No.  10  Tahun  2004  tentang  tata  urutan perundang-undangan,  jenis  dan  hierarki  perundang-undangan menyebutkan  bahwa  hierarki  perundang-undangan  Indonesia meliputi; pertama UUD 1945, yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), kewenangan penyusunan undang-undang berada  pada  DPR  denga  persetujuan  bersama  dengan  presiden. Dalam  kepentingan  yang  memaksa  presiden  bisa  mengeluarkan Perpu.  Ketiga,  Peraturan  Pemerintah  (PP),  yang  berhak menetapkan  PP  adalah  presiden.  Dalam  hal  ini  presiden melakukan  sendiri tanpa  persetujuan  dari  DPR.  Keempat adalah Peraturan Presiden, di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah  Peraturan  Daerah  (Perda).  Perda ini meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten/kota dan peraturan desa  atau  peraturan  yang  setingkat.  Adapun  wewenang  untuk menetapkan  Perda  berada  pada  kepala  daerah  atas  persetujuan DPRD (Sujana, 2009)
Menurut Raymond garfied Gettel dalam Sujana (2009), ada empat  cara  yang  dapat  menyebabkan  tumbuhnya  undang- undang dasar yaitu ;
1.  Evolusi
2.  Revolusi
3.  Hadiah
4.  Karena pekerjaan yang teliti dan cermat
Dari  pemparan  di  atas  bahwa  untuk  membuat  sebuah peraturan dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang tidaklah  mudah.  Artinya  harus  ada  sesuatu  yang  dikorbankan dan  diperjuangkan  yang  terkadang  jiwa  dan  ragapun  harus  di relakan  demi  tegaknya  sebuah  aturan  sehingga  roda pemerintahan  berjalan  sesuai  tuntutan  zaman  sehingga kenyamanan  dan  keamanan  dirasakan  oleh  semua  warga masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Peran  pemerintah  dalam  mengarahkan  dan  menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang  demokrasi  butuh  pemahaman  dari  warganya  secara universal  dan  utuh  sehingga  tidak  disalah  tafsirkan  oleh warganya.  Kebebasan  berpendapat  lewat  akasi-aksi  demonstrasi yang  merupakan  bagian  dari  proses  demokratisasi  harus diiringan  penegakan  hukum  lewat  peraturan  perundang- undangan  agar  jangan  sampai  mengarah  pada  anarkisme  yang justru  merugikan  dan  meresahkan  warga  negara  yang  lainya. Penyelenggaraan pemerintahan pun harus dikawal atau dikontrol dengan penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan dan  penyalahgunaan  wewenang.  Kesadaran  hukum  dari  semua fihak  baik  masyarakat,  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk mengusung  tegaknya  keadilan dan kesejahteraan  bagi  warganya sehingga  terwujudnya  masyarakat  yang  damai,  tentram  lewat payung hukum sesuai perundang-undang yang disepakati.

## Daftar Pustaka
Abu  Ahmadi,  1989. Sosiologi  Antropologi. Penerbit  Ramadhani, Solo.
Sujana  Rani  Setiani,  2009. Pengertian  Hukum  dan  Norma  serta Hirarki  Perundang-undangan.  http  syeahaceh  worpress. com.
Sulistyati  Ismail,  2007.  Pengantar  Ilmu  Politik,  Penerbit   Ghalia Indonesia, Jakarta. Mohtar Mas’ud, 1997. Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan. Penerbit  UII Press  Yogyakarta.
Sumarsono,  S,  dkk.  2001. Pendidikan  Kewarganegaraan.  Gramedia,
Jakarta.
Muntoha. 2009. Demokrasi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum No 3 (16) : 379-395.