## TINJAUAN ATAS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP DI LUAR PENGADILAN SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## Emilda Kuspraningrum dan Mahendra Putra Kurnia
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## ABSTRACT
Human being behavior very influence the continuity of human being prosperity and also the  other  mortal  in  an  environment,  positive  human  being  behavior  perhaps  will  affect positive  also  for  continuity  of  environment,  however  if  human  being  behavior  instruct  at negative  behavior  such  as  contamination  or  environmental  mutilation  perhaps  will  affect negativity for continuity of environment and harm other party. In This Case, contamination or environmental mutilation often cause incidence of environment dispute which in the end the  harmed  by  party  of  effect    the  contamination  or  mutilation  of  environment  will  claim indemnation for grief which feeling of.
Hitting  problem  of  dispute  of  environment  and  indemnify,  UU  Nomor  23 Tahun  1997 about Pengelolaan  Lingkungan Hidup provide alternative of solving of extrajudical dispute, which way of this looked into more effective, quickly and cheap compared to by the solving of through jurisdiction institute. Solving of this extrajudical dispute aim to to determine the level of indemnation and certain action utilize to guarantee do not recure of negative impact to environment .
Key words : Lingkungan Hidup (Environment). Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute),
Para  Pihak  (The  Parties),  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  (Extrajudicial Dispute Resolution), Lembaga Penyedia Jasa (Service Institution)

## PENDAHULUAN

## A.Latar Belakang
Berdasarkan  UUPLH  nomor  23/97 Pasal  1  (1),  “Lingkungan  hidup  adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia serta  makhluk  hidup  lain”.  Pendapat  dari Otto Soemarwoto menyatakan  bahwa sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam  faktor.  Pertama,  oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi  unsur  lingkungan  hidup.  Keempat, faktor  non  material  suhu,  cahaya  dan kebisingan.  (Sodikin,2003:1)
Berdasar  uraian  diatas,  maka makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan segala  perilakunya  termasuk  salah  satu unsur atau komponen lingkungan hidup. Makhluk  hidup  merupakan  komponen lingkungan  hidup  yang  sangat  dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh – tumbuhan peranannya dalam lingkungan  hidup  sangat  penting,  tetapi makhluk  hidup  seperti  itu  tidaklah merusak  dan  mencemari  lingkungan, lain  halnya  dengan  manusia.  Manusia dengan perilakunya akan
mempengaruhi  kelangsungan  hidup  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  yang  lain.  (Sodikin,2003:3). Manusia  sebagai  makhluk  hidup  yang berdaya  pikir  paling  tinggi  dibanding makhluk  hidup  lainnya,  seharusnya menyadari bahwa segala perilaku manusia  bisa  meningkatkan  kualitas
lingkungan  hidup  atau  membuat  semakin merosotnya  kualitas  lingkungan  hidup. Perilaku  manusia  terhadap  lingkungan  dan kelangsungan  serta  kesejahteraan  hidup manusia serta makhluk  hidup  lainnya tidak akan  menjadi  masalah  jika  semua  berjalan sebagaimana  mestinya,  tidak  ada  pihak yang  merasa  dirugikan.  Perilaku  manusia terhadap  lingkungan  akan  menjadi  sebuah permasalahan  ketika  perilaku  tersebut menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap pihak lain dalam lingkungan hidup sebagai satu kesatuan.
Dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Perilaku  manusia  yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada lingkungan hidup dikategorikan dalam dua (2) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997
“Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah masuknya  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi sesuai  dengan  peruntukannya”.  Melihat definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  unsur- unsur pencemaran adalah sebagai berikut :
1. Masuk  atau  dimasukkannya  zat, energi  dan/atau  komponen  lain  ke dalam  lingkungan  hidup,  baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup;
2. Adanya kegiatan manusia;
3. Mengakibatkan  turunnya  kualitas lingkungan  dan  berkurangnya  atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berikutnya adalah
perusakan lingkungan,  seperti  dirumuskan  dalam Pasal  1 ayat  14 Undang  –  Undang  Nomor 23  Tahun  1997  “Perusakan  lingkungan hidup  adalah  tindakan  yang  menimbulkan perubahan  langsung  atau  tak  langsung
terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan  berkelanjutan“.  Unsur  – unsur yang terkandung dalam perusakan lingkungan hidup adalah :
1. Adanya tindakan manusia;
2. Terjadinya  perubahan  langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya;
3. Mengakibatkan berkurangnya atau  tidak  dapatnya  lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan Perlu  diketahui  juga,  dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No. 23
Tahun  1997,  dampak  lingkungan  hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Banyak  contoh  perbuatan  atau kegitan  manusia  yang  menyebabkan kerugian atau perubahan fungsi lingkungan  hidup.  Kasus  pencemaran lingkungan  hidup  yang  mencuat  akhir- akhir  ini  di  Indonesia  adalah  kasus pencemaran  Teluk  Buyat  di  Minahasa Sulawesi  Utara.    Kasus  tersebut  adalah tidak  berfungsinya  lingkungan  hidup karena  limbah  dan  zat  berbahaya  yang dikeluarkan  oleh  PT.Newmont.  Banyak warga yang berdiam di sekitar perusahaan terkena penyakit kulit  parah bahkan  ada  yang  sampai  menderita kelumpuhan  akibat  terinfeksi  oleh  zat berbahaya tersebut.  Bahkan zat  tersebut sampai mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat  sekitar,  dimana  zat  tersebut membuat perairan di sekitarnya menjadi tercemar,  akibatnya  mata  pencaharian pokok masyarakat sekitar sebagai nelayan  terancam,  mereka  tidak  berani menangkap dan memakan ikan dan hasil laut  lainnya  karena  takut  terinfeksi  zat berbahaya yang terkandung di dalamnya.  Permasalahan  lantung  juga mencuat dalam aneka kasus pencemaran lingkungan, yang akibatnya juga membuat  tidak  berfungsinya  tanah pertanian,  tercemarnya  air  serta  tidak berfungsinya  lingkungan  hidup  lainnya
sebagaimana  mestinya,  dimana  semua  hal tersebut  menimbulkan  kerugian  materiil maupun  non  materiil  bagi  pihak  lain. Disamping  contoh  yang  diberikan,  masih banyak  kasus-kasus  lain  yang  berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kasus pencemaran atau perusakan  lingkungan  yang  terjadi  sering melibatkan antara perusahaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya (B3) dalam proses produksinya dengan masyarakat  yang  berdiam  di  sekitar perusahaan.
Jika  melihat  contoh  kasus  yang diberikan diatas, maka perbuatan pencemaran  atau  perusakan  lingkungan berakibat pada timbulnya semacam kerugian  yang  diderita  oleh  suatu  pihak akibat  perbuatan  dan/atau  kegiatan  dari pihak  lain,  dimana  pihak  yang  dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau  negara.  Hal  ini  dapat  menimbulkan permasalahan  bagi  para  pihak  yang  pada akhirnya  terjadi  persengketaan  antara  para pihak,  aspek  –  aspek    keperdataan  sering menjadi  maslah  yang  pokok  dalam  kasus sengketa  lingkungan.  Pasal  1  ayat  19 mendefinisikan “Sengketa lingkungan hidup  adalah  perselisihan  antara  2  (dua) pihak  atau  lebih  yang  ditimbulkan  oleh adanya  atau  diduga  adanya  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
Jika  terjadi  sengketa,  pasti  ada  cara atau  metode  yang  bisa  dilakukan  dalam rayat mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para  pihak  yang  terkait.  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  1997  menyediakan  cara untuk menyelesaikan persengketaan lingkungan hidup seperti dirumuskan dalam Pasal  30  (1).  “Penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan  pilihan  secara  sukarela  para pihak  yang  bersengketa”.  Mengingat tingkat  kepercayaan  masyarakat  yang semakin  merosot  terhadap  rasa  keadilan dan  kenetralan  lembaga  peradilan  di Indonesia dalam memutuskan suatu permasalahan, maka cara – cara
penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan
atau  yang  sering  dikenal  dengan Alternative Dispute Resolution merupakan upaya hukum lain yang bisa ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. B.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas,  rumusan  maslah  yang  akan diangkat  dan  dibahas  adalah  mengenai jenis  –  jenis  dan  bentuk  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  serta pengaruhnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN
A.  Penyelesaian  Sengketa  Menurut Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  diatur  dalam  Undang –  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Bab VII  tentang  Penyelesaian  Sengketa
Lingkungan Hidup dari pasal 30 sampai pasal  39.  Pasal  30  (1)  menyatakan “Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak  yang  bersengketa”.  Maksud  dari pasal tersebut adalah untuk memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa  dalam  menentukan  metode yang  akan  mereka  tempuh  sebagai upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka.  Penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  peradilan  bukanlah  satu  – satunya  cara  dalam  menyelesaikan sengketa, alternatif
penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dapat ditempuh oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
Penjelasan  Pasal  30  (1)  ini adalah  bahwa  ketentuan  pada  ayat  ini dimaksudkan  untuk  melindungi  hak keperdataan para pihak yang bersengketa.  Pasal  30  (2)  menyatakan “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  tidak  berlaku  terhadap  tindak pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana diatur  dalam  Undang  –  undang  ini”. Maksudnya  adalah  ketentuan  pidana  yang diatur  dalam  pasal  41  –  48  Undang  – Undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

## B.  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga  peradilan  di  Indonesia  makin  hari makin  merosot,  hal  ini  disebabkan  karena lembaga  peradilan  yang  ada  dipandang tidak  dapat  memberikan  rasa  keadilan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  para pihak  yang  bersengketa,  disamping  itu, waktu  yang  lama,  prosedur  yang  berbelit  – belit    serta  mahalnya  biaya  yang  harus dikeluarkan  juga  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  kurang  berminatnya  para pihak untuk menyelesaikan persengketaannya melalui lembaga peradilan.
Dalam  persengketaan  lingkungan hidup, penyelesaian sengketa  melalui lembaga  peradilan  lebih  rumit  lagi  dan memakan  waktu  yang  lebih  lama.  Karena dalam  sistem  pembuktian  khususnya,  tidak sedikit  faktor  nonyuridis  belum  mampu dicakup  dalam  sistem  yuridis,  sementara hakim    harus  melihat  pertimbangan  yang lebih  komprehensif  supaya  lebih  mencapai rasa keadilan masyarakat. (NHT Siahaan,2004:331) Rasa keadilan masyarakat ini berhubungan  dengan  hasil  akhir  yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa.  Sistem  peradilan  pada  dasarnya bersifat memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan  pihak  yang  lain  ( win  –  lose system ),  sementara  metode  penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengutamakan hasil akhir yang menguntungkan para pihak ( win – win solution ). Mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagaimana  telah  diakomodasi  melalui Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan, metode penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan    juga  telah berkembang  di  Indonesia,  terutama kasus lingkungan yang bermuatan aspek keperdataan  atau  menyangkut  tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.kepada pihak yang mengakibatkan kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan diatur  dalam    Pasal  31  –  33  Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  1997.  Pasal 31 menyatakan “ Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup”.  Penjelasan  pasal  ini  bahwa upaya penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan dilakukan  secara  sukarela  oleh  para pihak  yang  mengalami  kerugian  dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah  yang  terkait  serta  dapat melibatkan  pihak  yang  mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan  hidup.  Tindakan  tertentu disini dimaksudkan sebgai upaya memulihkan  fungsi  lingkungan  hidup dengan  memperhatikan  nilai  –  nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. (Sodikin,2003:98)
Dinyatakan  pula  dalam  Pasal  32
bahwa  dalam  rangka  penyelesaian sengketa  yang dimaksud pada Pasal  31, dapat  digunakan  jasa  pihak  ketiga  baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil  keputusan  maupun  yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.  Pihak  ketiga  yang  tidak berwenang untuk memutuskan persengketaan  lebih  berfungsi  sebagai pihak  yang  memfasilitasi  para  pihak yang  berkepentingan  sehingga  dapat dicapai  kesepakatan,pihak  ketiga  ini harus bersifat netral, tidak berkepentingan terhadap proses
perundingan  atau  hasilnya,  dan  disetujui oleh para pihak serta memiliki kemampuan sebagai  pihak penengah. Pihak ketiga  yang memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan suatu  persengketaan  berfungsi  sebagai arbiter  dan  segala  keputusannya  bersifat tetap dan mengikat para pihak.
Pasal  33  Undang  –  Undang  Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pemerintah  dan/atau  masyarakat  dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa
lingkungan  hidup  yang  bersifat  bebas  dan tidak  memihak,  yang  ketentuannya  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia Jasa  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan  Hidup  Di  Luar  Pengadilan.  Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat  pihak  ketiga  netral  baik  yang memiliki kewenangan mengambil
keputusan  atau  pihak  ketiga  yang  berada dalam  lembaga  arbitrase  dan  pihak  ketiga netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan mengambil  keputusan    atau  pihak  ketiga yang  berada  dalam  lembaga  yang  disebut lembaga mediasi dan lembaga pihak ketiga lainnya seperti negosiasi dan konsiliasi.
Metode penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam Pasal 31 – 33 tersebut,
lazim disebut
sebagai penyelesaian  sengketa  non  litigasi  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Metode  ADR  saat  ini  banyak  digunakan dalam  menyelesaikan  sengketa  lingkungan hidup  di  Indonesia,  terutama  dalam perjanjian kerjasama pihak investor dengan masyarakat,  apabila  terjadi  pencemaran lingkungan. ( Sodikin,2003:101)
Dalam  metode  ADR  ini  terdapat beberapa  cara  penyelesaian  sengketa  yang umum digunakan dalam sengketa lingkungan, yaitu :
1.Arbitrase ( Arbitration )
R.  Subekti  memberikan  pengertian arbitrase  seperti  dikutip  oleh  Rachmadi Usman “Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan  sengketa  oleh  seorang  hakim atau  para  hakim  berdasarkan  persetujuan bahwa  para  pihak  akan  tunduk  pada  atau menaati  keputusan  yang  diberikan  oleh
hakim  atau  para  hakim  yang  mereka pilih  atau  tunjuk  tersebut”.(  Rachmadi Usman,2003:108)
Pasal  1  (1)  Undang  –  Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  mendefinisikan  “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak yang bersengketa”.
Di Indonesia dikenal dua macam
lembaga arbitrase, yaitu arbitrase institusional  dan  arbitrase ad  hoc. Arbitrase  institusional  adalah  arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga,  yaitu  suatu  organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi  yang  meliputi  pengawasan terhadap  proses  arbitrase,  aturan  – aturan  prosedur  sebagai  pedoman  bagi para  pihak  dan  pengangkatan  para arbiter.  (Sodikin,2003:102)  Arbitrase yang  melembaga  di  Indonesia  adalah Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  dan  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia  (BAMUI).  Arbitrase ad  hoc
adalah  badan  arbitrase  yang  bersifat sementara atau tidak permanen, dibentuk  khusus  untuk  menyelesaikan atau  memutuskan  perselisihan  tertentu sesuai  kebutuhan  dan  arbitrase ad  hoc bubar  dengan  sendirinya  jika  telah menyelesaikan  tugasnya.  Putusan  yang diberikan  lembaga  arbitrase  ini  bersifat langsung/final  dan  mengikat  para  pihak ( final and binding).
Ada  beberapa  alasan  mengapa para  pihak  memilih  metode  ini  untuk menyelesaikan sengketa mereka : (Sodikin,2003:101) a. Adanya kebebasan,
kepercayaan dan keamanan;
b. Wasit/arbiter memiliki keahlian ( expertise );
c. Lebih cepat dan hemat biaya;
d. Bersifat rahasia;
e. Adanya
kepekaan
arbiter/wasit;
f. Bersifat nonpreseden,
g. Pelaksanaan  putusan  lebih  mudah untuk dilaksanakan Penyelesaian  dengan  menggunakan metode  arbitrase  pada  umumnya  sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan atau bisnis, namun tidak menutup kemungkinan sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan  dengan  metode  ini.  Hal  ini didasari  bahwa  definisi  arbitrase  yang diberikan  oleh  Pasal  1  (1)  Undang  – Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  adalah  penyelesaian  sengketa perdata di luar peradilan umum. Hubungannya  dengan  sengketa  lingkungan hidup, bahwasannya kasus pencemaran atau perusakan  lingkungan  hidup  seringkali berujung  pada  sebuah  tuntutan  ganti  rugi kepada  pelaku  pencemaran  atau  perusakan oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Ganti rugi  disini  merupakan  permasalahan  dalam bidang  hukum  perdata,  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pasal  1365  dan  1366 KUPerdata,  yang  intinya  bahwa  setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  baik disengaja  maupun  tidak  dan  menimbulkan kerugian  pada  pihak  lain,  harus  mengganti kerugian  tersebut.  Hal  ini  juga  sesuai dengan Pasal 31 Undang  - Undang Nomor 23  Tahun  1997  yang  mana  tujuan  dari penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
2. Negosiasi ( Negotiation ) Negosiasi adalah cara yang konvensional  yang sering digunakan dalam menyelesaikan  sebuah  persengketaan.  Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan  permasalahan  yang  mereka hadapi  dengan  cara  korporatif  dan  saling terbuka.
Metode  ini  secara  prosedural  lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat dapat bertemu langsung dengan mengandalkan  pendekatan  kultur  atau pendekatan  pribadi  atau  kekeluargaan  dan sifat  perundingannya  pun  biasanya  tanpa aturan formal. (Siahaan,2004:291)
Dalam sengketa lingkungan,
biasanya metode ini langsung digunakan oleh  para  pihak  yang  bersengketa, seperti  dalam  kasus  penguapan  gas hidrokarbon Unocal Indonesia Company  di  terminal  Lawe  –  Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan  Timur  tahun  2003.  Kasus tersebut  menyebabkan  beberapa  orang warga  desa  sekitar  terminal  mengalami gangguan  kesehatan  akibat  penguapan gas  tersebut,  sebagai  langkah  untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka,  kedua  belah  pihak  sering terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi  tidak  selalu  berhasil dengan  sempurna  sebagaimana  yang diharapkan para pihak, ada kemungkinan negosiasi mengalami kebuntuan.  Ini  terjadi  karena  masing  – masing  pihak  tetap  bertahan  pada keinginannya  sendiri.  Para  pihak  ingin kepentingannya  tercapai,  hak  –  haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. (Rachmadi Racmadi Usman,2003:73) Contoh  fiktif  yang  sering  terjadi dalam  kasus  pencemaran  lingkungan, pihak perusahaan yang dituduh melakukan pencemaran seringkali merasa tuntutan ganti rugi yang dimintakan  masyarakat  tidak  masuk akal,  tidak  wajar  atau  terlalu  dibuat  – buat, sementara pihak masyarakat merasa  ganti  rugi  yang  mereka  tuntut sudah  sepantasnya  mereka  terima. Dalam  proses  negosiasi,  kedua  belah pihak  tetap  mempertahankan  keinginan mereka  sehingga  proses  negosiasi  tidak menghasilkan apa – apa.
Melihat  contoh  fiktif  diatas, semangat win  –  win  solutions dalam melakukan proses negosiasi perlu ditumbuhkan  pada  kedua  belah  pihak dalam  rangka  memenuhi  kepuasan  bagi
para pihak.
3. Mediasi ( Mediation )
Mediasi  adalah  proses  negosiasi pemecahan  masalah  dimana  pihak  luar yang  tidak  memihak  ( impartial )  dan
netral bekerja dengan pihak yang bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (Sodikin,2003:102)
Dalam  metode  ini,  mediator  tidak mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan sengketa,  namun  mediator  menjadi  juru penengah, bertindak sebagai juru komunikasi  atau  mengatur  jadwal  dan tempat pertemuan. Ada banyak keuntungan yang didapatkan dengan cara ini, seperti disebutkan  oleh  Sodikin  dalam  bukunya, antara lain :
1. Keputusan  yang  hemat  dan  biaya yang murah;
2. Penyelesaian secara cepat;
3. Hasil yang memuaskan para pihak;
4. Kesepakatan – kesepakatan komprehensif dan customized;
5. Praktik  dan  belajar  prosedur  – prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
6. Tingkat  pengendalian  lebih  besar dan hasil yang bisa diduga;
7. Pemberdayaan individu;
8. Melestarikan  hubungan  yang  sudah berjalan  atau  mengalhiri  hubungan dengan cara yang lebih marah;
9. Keputusan  –  keputusan  yang  bisa dilaksanakan;
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada  hanya  menerima  hasil kompromi tau prosedur menang/kalah; 11. Keputusan  yang  berlaku  tanpa mengenal waktu.
Disamping keuntungan seperti  yang tersebut  diata,  kelemahan  dari  metode  ini seperti disebutkan Rachmadi Usman dalam bukunya adalah :
1. Biasanya  memakan  waktu  yang lama;
2. Mekanisme  eksekusi  yang  sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti  kekuatan  eksekusi  suatu kontrak;
3. Sangat  digantungkan  dari  itikad baik para pihak untuk menyelesaikan  sengketanya  sampai selesai; 4. Mediasi  tidak  akan  membawa hasil  yang  baik,  terutama  jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya;
5. Jika lawyer tidak  dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan  adanya  fakta  – fakta  hukum  yang  penting  yang tidak  disampaikan  ke  madiator, sehingga  putusannya  menjadi bias.
Terlepas  dari  keuntungan  dan kelemahan  seperti  yang  tersebut  diatas, dalam  prakteknya  metode  mediasi sering digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan  sengketanya.  Mediasi dipandang  sebagai  salah  satu  pilihan terbaik dalam ADR.
Contoh  fiktif  dalam  sengketa lingkungan hidup, ketika terjadi pencemaran  lingkungan  hidup  yang terjadi  di  suatu  daerah,  dimana  pihak yang dirugikan kurang mengerti mengenai  aspek  – aspek  hukum lingkungan (biasanya terjadi pada
masyarakat  di  daerah  pedesaaan)  sering ditunjuk  instansi  pemerintah  setempat yang  terkait  untuk  menjadi  mediator dalam proses penyelesaian sengketa. 4 Konsiliasi ( Conciliation )
Dalam  kamus  besar  Bahasa
Indonesia  Konsiliasi  diartikan  sebgai usaha  mempertemukan  keinginan  pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Oppenheim berpendapat sebagaimana  dikutip  Huala  Adolf, konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  dengan  menyerahkan  kepada suatu  komisi  orang  –  orang  yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta – fakta dan (biasanya setelah  mendengar  para  pihak  dan mengupayakan  agar  mereka  mencapai suatu  kesepakatan),  membuat  usulan  – usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan  tersebut  tidak  mengikat.
(Sodikin,2003:106) Dalam proses penyelesaian sengketa, konsiliasi biasanya merupakan
lanjutan  dari  proses  mediasi,  yang  mana bila mediasi  gagal  dilanjutkan pada tingkat konsiliasi.

## C. Lembaga  Penyedia  Jasa  Pelayanan Sengketa  Lingkungan  Hidup  Di  Luar Pengadilan
Sebagai  peraturan  pelaksana  dari Pasal 33 khususnya pada ayat 2, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54  Tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia Jasa  Pelayanan  Sengketa  Lingkungan Hidup  Di  Luar  Pengadilan.  Pasal  1  (1)  PP ini  menyebutkan  bahwa  lembaga  penyedia jasa  adalah  lembaga  yang  bersifat  bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan  pelayanan  kepada  para  pihak yang  bersengketa  untuk  mendayagunakan pilihan  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  dengan  menyediakan  pihak  ketiga netral  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa baik  melalui  arbiter  maupun  mediator  atau pihak  ketiga  lainnya.  Lembaga  penyedia jasa  (pihak  ketiga  netral)  bisa  memiliki kewenangan  untuk  mengambil  keputusan (arbiter)  bisa  juga  pihak  ketiga  netral  yang tidak memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan (mediator atau pihak ketiga lainnya).
Menurut ketentuan dalam PP nomor 54  Tahun  2000,  lembaga  penyedia  jasa  ini dapat  dibentuk  oleh  pemerintah  dan/atau masyarakat  (Pasal  5).  Pemerintah  yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah  daerah  (Pasal  8).  Lembaga Penyedia  jasa  juga  bisa  dibentuk  oleh masyarakat  yang  harus  dibuat  dengan  akta notaris (Pasal 12).
Untuk  menjadi  anggota  lembaga penyedia  jasa,    Pasal  10  PP  Nomor  54 Tahun  2000  menjelaskan  bahwa  lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah  keanggotaannya  terdiri  dari tenaga  profesional  di  bidang  lingkungan hidup  yang  berasal  dari  pemerintah  dan masyarakat, yang mana keanggotaan lembaga  penyedia  jasa  yang  di  bentuk pemerintah pusat diangkat oleh menteri dan di  tingkat  pemerintah  daerah  diangkat  oleh Gubernur/Bupati/Walikota.  Masa  jabatan keanggotaan  selama  5  tahun  dan  dapat
diangkat  kembali  untuk  satu  periode berikutnya.  Pasal  10  (4)  persyaratan untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa antara lain : 1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur  paling  rendah  35  (tiga puluh  lima)  tahun  untuk  arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh tahun) untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
3. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan  hidup  paling  sedikit 15  (lima  belas)  tahun  untuk arbiter  dan  paling  sedikit  5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
4. Tidak ada keberatan dari masyarakat;
5. Memiliki  keterampilan  untuk melakukan  perundingan  atau penegahan. Mengenai  lembaga  penyedia jasa yang dibentuk masyarakat,
persyaratan  menjadi  anggota  sama dengan  Pasal  10  (4),  hanya  syarat nomor  4  yang  tidak  ada.  Ketentuan  – ketentuan  mengenai  lembaga  penyedia jasa  yang  dibentuk  masyarakat  diatur dan  ditetapkan  dalam  Anggran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
Mengenai  tata cara penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  melalui lembaga penyedia jasa diatur dalam Bab IV  PP  Nomor  54  Tahun  2000,  dalam pasal  17  (10  disebutkan  bahwa  para pihak  atau  salah  satu  pihak  yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan untuk menyelesaikan    sengketa  lingkunagn hidup  kepada  lembaga  penyedia  jasa dengan  tembusan  disampaikan  kepada instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan  baik  tingkat  pusat  maupun daerah. Instansi yang menerima tembusan  tersebut,  dalam  waktu  paling lama 30 hari wajib melakukan verifikasi tentang  kebenaran  fakta  –  fakta  dan menyampaikan hasilnya kepada
lembaga  penyedia  jasa  yang  menerima permohonan  bantuan  tersebut,  selanjutnya dalam  waktu  paling  lama  14  hari  sejak menerima hasil verifikasi, lembaga penyedia  jasa  wajib  mengundang  para pihak yang bersengketa.
Masalah pembiayaan
lembaga penyedia jasa ini seperti  yang diatur dalam Bab  V  PP  Nomor  54  Tahun  2000, pembiayaan  lembaga  penyedia  jasa  yang bersifat  arbiter  tunduk  pada  ketentuan  – ketentuan  arbitrase,  sedangkan  untuk  yang bersifat  mediator  atau  pihak  ketiga  lainnya dibebankan atas kesediaan salah satu pihak atau  para  pihak  atau  sumber  dana  lainnya yang bersifat  tidak mengikat. Ditambahkan dalam  pasal  26  (2),  untuk  mediator  atau pihak  ketiga  lainnya yang  dibentuk pemerintah,  selain  seperti  yang  tersebut diatas juga dapat dibebankan pada pemerintah.

## PENUTUP

## A.Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas,  kesimpulan  yang dapat diberikan adalah :
1. Dalam  UU  Nomor  23  tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  disediakan  cara  penyelesaian
sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan  yang  bertujuan  untuk untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi  dan/atau  mengenai  tindakan tertentu  guna  menjamin  tidak  akan terjadinya  atau  terulangnya  dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  diluar  pengadilan  sering dikenal  dengan    istilah alternative dispute resolution (ADR). Metodenya  antara  lain  arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi
3. UU  Nomor  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan alternatif dibentuknya  sebuah  lembaga  jasa pelayanan penyelesaian
lingkungan hidup di luar pengadilan  yang  bisa  dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

## B.Saran
Saran – saran yang bisa diberikan antara lain :
1. Setidaknya perlu ditetapkan batas  maksimal  nilai  nominal ganti  rugi  yang  dapat  diberikan, mengingat  salah  satu  penyebab buntunya  proses  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di luar  pengadilan  adalah  sulitnya mencari  kesepakatan  bersama para  pihak  dalam  menentukan besarnya  nilai  nominal  ganti rugi. 2. Perlu diadakan peningkatan
mutu dan kualitas seorang arbiter,  mediator  atau  pihak ketiga  lainnya  dalam  upaya mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa yang sekiranya dapat memuaskan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.Literatur
Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan , PT.Citra Adhitya Bakti, Bandung. Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi  Pembangunan;  Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
Sodikin,  2003, Penegakan  Hukum Lingkungan; Tinjauan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 , Djambatan, Jakarta.

## B.Peraturan Perundang – undangan
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup  Di Luar Pengadilan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113.