## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN ANAK YANG DILACURKAN DI KAWASAN EKS LOKALISASI PANTAI HARAPAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

## Eha Saleha
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPBJJ-UT Serang Universitas Terbuka Jl. Raya Jakarta Km. 7 Pakupatan, Serang, Banten 42122
Email: ehasaleha@campus.ut.ac.id

## Abstract
This study saw efforts to empower women victims AYLA (prostituted children) in the  area  of  the  former  localization  Pantai  Harapan  Panjang  Bandar  Lampung City and the factors supporting and hindering development activities undertaken by non-governmental organizations (NGOs) Children's Crisis Centre (CCC) and conducted by the Women's Empowerment and child Protection (BPPA) and the Department of Social Lampung Bandar Lampung. This study uses a qualitative method  with  case  studies  of  collective  research  strategies  AYLA  130  female victims.  The  results  showed  that  empowerment  is  the  care  and  counseling  of victims AYLA do with activities to help the victims when dealing with pimps or perpetrator,  victim  assistance  when  dealing  with  cases  in  the  police  and  the courts,  victim  support  when  counseling  with  a  psychologist  /  counselor, assistance  when  medical  examination,  when  the  victim  assistance  courses, training, apprenticeship and discussions, accompaniment of victims to return to a  new  place  or  return  to  its  original  place.  Training  for  130  victims  of  AYLA managed by NGOs CCC include: culinary training, dance training, hairdressing and  computer  training.  Financial  aid  amounting  to  1.5  million  and  5  million Rupiah.  Inhibiting  factor  is  the  empowerment  of  trauma  and  habits,  economic factors, broken home and the budget is not enough of BPPA and Social Service Bandar Lampung. While the supporting factors of empowerment are all elements to support and assist the process of mentoring.
Keywords : Empowerment, Women, Children prostituted

## PENDAHULUAN
Pemberitaan media yang marak pada awal tahun  2016  tentang  penggusuran  lokalisasi Kalijodo Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah  DKI  Jakarta  dan  isu-isu  yang menyeruak tentang prostitusi, kekerasan seksual dan  pelecehan  seksual  mengingatkan  tentang penutupan lokalisasi Pantai Harapan Kelurahan Panjang  Kecamatan  Panjang  Kota  Bandar Lampung. Penutupan Lokalisasi Pantai Harapan Panjang  tersebut  terjadi  pada  tahun  2012
dengan  dikeluarkannya  Peraturan  daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2012 tentang  Larangan  Perbuatan  Prostitusi  dan Tunasusila  dalam  Wilayah  Kota  Bandar Lampung,  namun  aktivitas  transaksi  seks,  di antaranya  melibatkan  pekerja  seks  anak  dan remaja masih terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi  di  kawasan  eks  lokalisasi Pantai Harapan Panjang.
AYLA  atau  anak  yang  dilacurkan termasuk dalam kasus-kasus ESKA (Eksploitasi
Seksual Komersial Anak) yang umum terjadi di Bandar  Lampung  selain  kasus  pornografi anak, dan trafficking (perdagangan/jual  beli)  anak untuk  tujuan seksual  adalah salah satu  masalah sosial  yang  membutuhkan  perhatian  khusus karena dampak yang akan ditanggung oleh anak korban  pelacuran  sangat  serius  baik  kerugian maupun bahayanya bagi kehidupan masa depan si  anak.  Anak  korban  pelacuran  sangat  rentan terhadap  hinaan,  eksploitasi,  penipuan  dan marginalisasi,  tetapi  juga  banyak  diantara mereka  yang  tidak  dapat  menikmati  hak memperoleh pendidikan yang layak, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  serta  hak  untuk berkembang  secara  sehat  baik  jasmani  maupun rohani.  Anak-anak  yang  diperdagangkan dalam kondisi  yang  sangat  memprihatinkan  berakhir dengan dieksploitasinya mereka menjadi pekerja seks komersial.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas  Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (Badan  PP  dan  PA)  Provinsi  Lampung, Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  dan  LSM Children  Crisis  Center (CCC)  Lampung  telah melakukan pendampingan sebagai upaya pemberdayaan  dan  perlindungan  anak  dan perempuan  yang  mengalami  korban  kekerasan seksual  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  dalam Konflik Sosial.
Pemberdayaan tersebut berupa pendampingan, konseling, dan pelatihan keterampilan dasar untuk meningkatkan
kemampuan  perempuan  korban  AYLA  untuk memenuhi  kebutuhannya  agar  tidak  bekerja kembali sebagai PSK di eks kawasan pelacuran maupun  tempat-tempat  lainnya.  Disisi  lain kurangnya  modal  untuk  berwirausaha  dan rendahnya tingkat pendidikan serta meningkatnya  kebutuhan  hidup  mendesak beberapa  perempuan  korban  AYLA  untuk kembali ke pekerjaan sebelumnya.
Kondisi  di  atas  sungguh  memprihatinkan dan  menarik  untuk  diteliti  karena  jika pemerintah/LSM/masyarakat  termasuk  para akademisi  tidak  cepat  menyelamatkan  “hidup” korban  AYLA/ESKA  dari  kehidupan  yang kelam  sebagai  penjaja  seks  muda  dapat dipastikan  mata  rantai  dari  keberadaan  dari prostitusi makin sulit untuk diputus. Anak-anak perempuan  yang  seharusnya  masih  duduk  di bangku  sekolah  akhirnya  harus  putus  sekolah belum  pada  waktunya.  Terlebih  lagi  beberapa kasus  yang  muncul  di  awal  tahun  2016  seperti tertangkapnya  beberapa  mucikari  dan  artis perempuan  dalam  transaksi  prostisuti  online serta kasus-kasus  yang menunjukkan rentannya perempuan  dijadikan  objek  eksploitasi  dan kekerasan  seksual  semakin  meningkat  dengan bebasnya akses internet  dan pergaulan bebas di kalangan masyarakat meningkatkan kewaspadaan  akan  bahaya  yang  mengintai kaum perempuan dan anak.
Merujuk  pada  realitas  sosial  yang demikian, maka  peneliti merasakan pentingnya penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan perempuan korban AYLA
dengan  membuat  rumusan  masalah  dalam penelitian adalah bagaimanakah upaya pemberdayaan perempuan korban AYLA (Anak Yang  Dilacurkan)  di  kawasan  eks  lokalisasi Pantai Harapan Panjang Kota Bandar
Lampung  dan  apakah  faktor  pendukung  dan penghambat  dari  kegiatan  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM)  CCC  (Children  Crisis  Center)  di  Kota Bandar Lampung maupun yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (Badan  PP  dan  PA) Provinsi  Lampung  serta  Dinas  Sosial  Kota Bandar Lampung.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pemberdayaan
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia istilah  pemberdayaan  berasal  dari  kata  “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuai atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan  agar  mampu  mendatangkan hasil (KBBI, 2008:324).
Pengertian  pemberdayaan  adalah  sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan  atas  dirinya,  dan  mempengaruhi terhadap  kejadian-kejadian  serta  lembaga- lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya. Pemberdayaan  didefinisikan  sebagai  proses dimana  pihak  yang  tidak  berdaya  bisa mendapatkan  kontrol  yang  lebih  banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya.  kontrol  ini  meliputi  kontrol
terhadap  berbagai  macam  sumber  (mencakup fisik  dan  intelektual)  dan  ideologi  meliputi (keyakinan,  nilai  dan  pemikiran)  (Zakiyah, 2010:44).

## Pengertian Pemberdayaan Perempuan
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 14  tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  dalam Konflik  Sosial  bab.  1  pasal  1  ayat  3 pemberdayaan  perempuan  dan  anak  adalah upaya  penguatan  hak  asasi,  peningkatan kualitas  hidup,  dan  peningkatan  partisipasi perempuan  dan  anak  dalam  membangun perdamaian.
Indikator pemberdayaan perempuan miskin    dapat  dikatakan  berhasil  apabila mencapai  3  indikator  yaitu  a.  Indikator keluaran (indicator  output) ditandai  dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap  sejumlah  perempuan  miskin.  B. Indikator  hasil (income  indicator) ditandai dengan  perempuan  miskin  yang  diberdayakan telah  mampu  berusaha  ekonomi  produktif sesuai dengan keterampilan mereka.c. Indikator dampak (impact  indicator) ditandai  dengan perempuan  miskin  yang  diberdayakan  telah mampu  hidup  layak  mampu  mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu  perempuan  lain  yang  masih  miskin (Miran, 2010:292).
Menurut Edi (2009:66-67) bahwa perempuan yang diberdayakan yaitu perempuan miskin yang masuk dalam kategori penyandang
masalah kesejahteraan sosial diintervensi melalui  tiga  aras  atau  matra  pemberdayaan yaitu :
a. Aras mikro dimana pemberdayaan dilakukan  terhadap  klien  secara  individu melalui  bimbingan,  konseling, stress management , crisis  intervention dengan tujuan  membimbing  dan  melatih  klien menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya.
b. Aras mezzo dimana pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok  sebagai  media  intervensi, pendidikan  dan  pelatihan,  dinamika kelompok  digunakan  sebagai  strategi meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap-sikap  klien  agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Aras makro dimana pemberdayaan dilakukan  dengan  sistem  besar  yang memandang  klien  sebagai  orang  yang memiliki  kompetensi    untuk  memahami situasi-situasi  mereka  sendiri  dan  untuk memilih  serta  menentukan  strategi  yang tepat untuk bertindak.
Jadi  pemberdayaan  perempuan  adalah berbagai  usaha-usaha  pengalokasian  kembali kekuasaan  melalui  pengubahan  struktur  sosial merupakan konsep dari pemberdayaan perempuan  dimana  posisi  perempuan  akan membaik  hanya  ketika  perempuan  dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan- keputusan  yang  berkaitan  dengan  kehidupanya
sendiri  dengan  pendampingan,  bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta bantuan ekonomi  untuk  pengembangan  usaha  bagi perempuan yang termarjinalkan.

## Pengertian Pelacuran Perempuan
Menurut  Sofyan  S.  Willis  (2005:  27) suatu pelacuran merupakan perilaku seks bebas yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan  agama  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat. Pelacuran  juga  merupakan  suatu  perilaku menyimpang  dengan  tujuan  komersial,  yang mana perilaku ini melanggar norma, kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat,  yang  melakukan  tidak  saja  akan mendapat  sanksi  kode  etik  dan  nilai  dari masyarakat  melainkan  pula  sanksi  agama  dan hukum.

## Pelacuran Anak
Pelacuran anak di bawah umur, merupakan tindakan mendapatkan atau menawarkan  jasa  seksual  dari  seorang  anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun oleh  seseorang  atau  kepada  orang  lainnya dengan  imbalan  uang  atau  imbalan  lain. Prostitusi  anak  adalah  tindakan  mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh  seseorang  atau  kepada  orang  lainnya dengan  imbalan  uang  atau  imbalan  lainnya (Farid, 1999).

## Pendampingan Korban Anak Yang

## Dilacurkan
Menurut R.Primahendra (2002:6) bahwa pendampingan  adalah  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dengan    menempatkan  tenaga pendamping  yang  berperan  sebagai  fasilitator, komunikator  dan  dinamisator  yang  artinya peran  pendamping  hanya  sebatas  pada  pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang
tidak pada
pengambilan
keputusan.
Beberapa
pendampingan penanganan  korban  menurut  Yuyun  Affandi (2010:167-168) diantaranya adalah
a. Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka.
b. Tidak  bersalah,  dengan  yang  perlu diperhatikan dalam  memperlakukannya secara wajar.
c. Pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksi maupun psikisnya.
d. Pendampingan  ekonomi,  berupa  ganti kerugian akibat kejadian.
e. Pendampingan hukum, agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya. Berdasarkan  undang-undang  nomor  23 tahun  2004  tentang  pengapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga    bahwa  pendampingan oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif    deskriptif  dengan  strategi  penelitian studi  kasus  kolektif    130  perempuan  korban AYLA.  Menurut  Denzin  dkk  (2009:299-303) studi  kasus  ditentukan  oleh  minat  pada  kasus- kasus individual eksploratif korban AYLA yang terlibat  dalam  pelacuran  di  Pantai  Harapan Panjang  Kota Bandar Lampung.

## Karakteristik Informan
Pada  subbab  karakteristik  informan, penulis  akan  memberikan  gambaran  tentang profil  pribadi  nara  sumber  baik  nara  sumber dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Children Crisis Center(CCC) , dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Provinsi Lampung  dan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar  Lampung  maupun  perempuan  korban anak-anak  yang  dilacurkan  (AYLA).  Profil informan  mencakup  pendidikan  terakhir,  usia dan  pekerjaan.  Pendidikan  terakhir  artinya pendidikan  dimana  informan  mengenyam bangku pendidikan terakhir atau yang dijalaninya  pada  saat  dilakukan  penelitian, pekerjaan  adalah  aktivitas  sehari-hari  yang dilakukan  oleh  informan  dan  usia  adalah  umur dari  informan  penelitian.  Gambaran  dari informan  yang  diwawancarai  oleh  peneliti secara mendalam yaitu :
a. Syafrudin  yang  merupakan  Direktur CCC (Children  Crisis  Centre) yakni mengenyam  pendidikan  terakhir  SI Komunikasi  di  Unila  tahun  1998,  usia
38  tahun  lahir  di  Jakarta  1980.  Awal karirnya  dimulai  dengan  aktif  di  LSM LAdA (Lembaga Advokasi Anak) tahun 2004  sampai  2006,    kemudian  pada tahun 2007 membentuk atau mendirikan LSM baru bersama rekan-rekannya yang juga  berasal  dari  LadA,  LSM  tersebut bernama CCC.
b. Heni  Astuti  lahir  pada  tahun  1970 adalah  Ketua  Badan  Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Mengenyam pendidikan terakhir  Magister  Ilmu  Pemerintahan  di Unila tahun 2009.
c. Muzarin  Daudlahir  tahun  1966  adalah Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Rehab Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung. Mengenyam  pendidikan  terakhir  S2  di Unila.
Selanjutnya penulis akan menggambarkan tiga  orang  informan  perempuan  korban  AYLA dengan  mencantumkan  nama  inisial  mewakili 13  orang  yang  di  wawancarai  oleh  peneliti tanggal  26  September  2016  dan  07  Oktober 2016 sebagai berikut:
a. P  berusia  14  tahun  saat  bekerja  sebagai
PSK  di  eks  lokalisasi  Pantai  Harapan Panjang  tinggal  di  daerah  Pidada Panjang Kota Bandar Lampung,
menamatkan  pendidikan  di  sekolah menengah  pertama  dan  mendapatkan advokasi  dari  LSM  CCC  mulai  tahun 2010  dan  mendapatkan  bantuan  dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan
bekerja  berjualan  baju  dan    ikut bernyanyi organ tunggal.
b. T saat  ini masih  berumur 16 tahun dan bersekolah  di  SMA  kelas  II.  Tinggal  di daerah  Kampung  Sawah  Way  Lunik Panjang.  T  bergabung  dengan  CCC tahun  2015.  T  yang  bertubuh  langsing menceritakan  kegiatan  yang  dia  ikuti ketika  di  CCC  dan  keterlibatannya dalam  kasus  anak  yang  dilacurkan  dan sekarang T masih bekerja serabutan. c. AFY  berumur  18  tahun  dan  tidak menyelesaikan sekolahnya ditingkat sekolah  dasar  dan  bergabung  dengan dengan  LSM  CCC  tahun  2015  karena diajak oleh rekan  yang memiliki profesi yang  sama  yang  sebelumnya  telah bergabung  dengan  LSM  CCC  dan  saat ini berjualan pulsa dan gorengan.
Selain  itu  sejak  tahun  2010  sampai dengan  tahun  2015  dari  130  anak  perempuan yang  mengalami  kasus  pelacuran    mulai  dari yang  anak  perempuan  berumur  14  tahun sebanyak  6.9%,  anak  perempuan  berumur  15 tahun  sebanyak  24.6%,  anak  perempuan  yang berumur  16  tahun  sebanyak  33.0%,  dan  anak perempuan  yang  berumur  17  tahun  berumur 36.2%.  Anak  perempuan  korban  AYLA tersebut  sebanyak  37.7  %    merupakan  anak perempuan  bersekolah  dan  62.3%  tidak bersekolah  yang  hampir  semuanya  tinggal  di Kota Bandar Lampung.

## PEMBAHASAN
Upaya-Upaya  Pendampingan,  Bimbingan Dan Konseling yang dilakukan LSM CCC
Berdasarkan wawancara dengan Syafrudin,  ketua  LSM  CCC  Propinsi  Lampung pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 13.30 Wib di  sekretariat  LSM  CCC  diketahui  bahwa pendampingan  130  korban  AYLA  oleh  LSM CCC  dilakukan  sejak  2007  sampai  saat  ini mulai  dari  terungkapnya  kasus  masing-masing korban  baik  melalui  masyarakat,  LSM  Lain, media,  kepolisian  maupun  yang  datang  sendiri ke  LSM  termasuk  korban  yang  datanya didapatkan dari rekan korban  yang sebelumnya telah  mendapatkan  advokasi.  Upaya-upaya pendampingan  yang dilakukan oleh LSM CCC adalah:
1. Mendampingi korban saat berhadapan dengan mucikari atau tersangka/pelaku
2. Mendampingi  korban  saat  penanganan kasus di kepolisian dan pengadilan
3. Pendampingan  korban  saat  dengan konseling dengan psikolog/konselor
4. Pendampingan  korban  saat  pemeriksaan kesehatan
5. Pendampingan  korban    saat  kursus, pelatihan,  magang  dan  kegiatan  diskusi yang lainnya.
6. Pendampingan  saat  pemulangan  korban ke  tempat  yang  ingin  dituju  baik ketempat  yang baru maupun kembali ke tempat asal
7. Memonitoring  sampai  dengan  3  (tiga) kali  aktivitas  korban  pasca  pemulangan dan pasca kursus, pelatihan dan magang. Dari  upaya-upaya  di  atas  jika  melihat pendapat Primahendra (2002:6) bahwa pendampingan  adalah  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dengan    menempatkan  tenaga pendamping  yang  berperan  sebagai  fasilitator, komunikator  dan  dinamisator  yang  artinya peran  pendamping  hanya  sebatas  pada  pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang tidak pada pengambilan keputusan  maka  LSM  CCC  telah    melakukan pemberdayaan dengan berperan sebagai fasilitator,  komunikator  antara  korban  dan berbagai pihak yang membantu
terselesaikannya  kasus  masing-masing  korban AYLA dengan memberikan bantuan konsultatif,  bimbingan  dan  konseling  korban yang  kasusnya  berbeda-beda  agar  dapat memperbaiki  dan  melanjutkan  hidup.  Edi (2009;66-67)    mengemukakan  bahwa  aras makro dimana pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan,  konseling, stress  management , crisis  intervention dengan  tujuan  membimbing dan  melatih  klien  menjalankan  tugas-tugas dalam kehidupannya.
Upaya-Upaya
Pendampingan/Bimbingan
Dan Konseling Yang Dilakukan Oleh Badan Perempuan Dan Perlindungan Anak (BPPA)
Serta Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi  Lampung  dan  Dinas  Sosial  Kota Bandar Lampung memiliki kegiatan pembinaan yang  berbeda  dengan  LSM  CCC,  dari  hasil wawancara  dengan  Heni  Astuti    ketua  Badan Pemberdayan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi Lampung tanggal 1 September 2016 menyebutkan  bahwa  BPPA  ditahun  2010  – 2014  tidak  menerima  laporan  kekerasan terhadap  anak  untuk  spesifikasi  Eska/AYLA kemudian  ditahun  2015  dan  2016  baru menerima pengaduan kasus anak yang dilacurkan  dan  menangani  khusus  anak  korban Eska/AYLA yang berjumlah 2 (dua) orang anak di eks Pantai Pemandangan dan Pantai Harapan Panjang sesuai dengan pendapat  Muzarin Daud (2016)  yang menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun  jika  terdapat  kasus  atau  korban  akan ditangani  oleh  Tim  pelayanan  dan  rehab  dari Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  karena setiap  kasus  dan  korban  memiliki  keterkaitan erat  dengan  lembaga-lembaga  sosial,  satuan bakti pekerja sosial, dan lembaga pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan.
Pelatihan  dan  magang  yang  dilakukan  oleh LSM  CCC  dan  Dinas  Sosial  Kota  Bandar Lampung
Kasus  pelacuran  maupun  kasus  lainnya akan  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang
persoalannya,  termasuk  jika  terdapat  kekerasan seksual maupun trafficking menyangkut hukum akan ditangani oleh kepolisian sedangkan untuk proses  pendampingan,  Dinsos  bekerjasama dengan  LSM  salah satunya  adalah CCC  untuk melakukan  pendampingan  korban  dengan penanganan  dan  penjangkauan,  yakni    proses untuk  memulihkan  psikologis,  mendampingi korban serta melakukan evaluasi kegiatan  yang telah  dilakukan  oleh  mitra  dari  Dinas  Sosial. Kegiatan  yang  diikuti  oleh  korban  AYLA antara  lain  belajar  calistung  terutama  untuk 62.3%  korban  ayla  yang  telah  putus  sekolah untuk  meningkatkan  kemampuan  membaca, menulis  dan  berhitung  agar  korban  memiliki keterampilan untuk melanjutkan sekolah, membuka  usaha  maupun  dalam  mencari pekerjaan  baru,  korban  ayla  dilibatkan  dalam pembuatan boneka dan membuat dompet untuk membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan masing-masing korban,    selanjutnya  korban  dilibatkan  dalam diskusi  tentang  reproduksi  dan  kewirausahaan dengan  harapan  dapat  membangun  kesadaran tentang kesehatan reproduksi termasuk penyakit seksual menular dan HIV,  korban juga dibawa untuk  o utbond atau  jalan-jalan  keobyek  wisata untuk menghilangkan rasa trauma, meminimalisir krisis kepercayaan dan, selanjutnya  korban  juga  dilibatkan  dalam kegiatan  qosidahan  untuk  memperdalam  kajian agama  dan  menyalurkan  minat  dibidang  seni vokal  dan  alat  musik,    untuk  meningkatkan pengetahuan  korban  AYLA  diajak  untuk
membaca buku di perpustakaan. Dari data yang dikeluarkan  oleh  LSM  CCC  diketahui  bahwa kegiatan  pelatihan  yang  dikelola  oleh  CCC
untuk  pendidikan  dan  magang  Korban  AYLA berupa:
Tabel 1 Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Korban AYLA melalui LSM CCC Lampung No Nama Kegiatan Jumlah Peserta Persentase 1 Pelatihan  tata boga 29 22, 3% 2 Pelatihan tari 34 26,15% 3 Pelatihan tata busana 35 29,62% 4 Pelatihan komputer 32 24,61% Total 130 orang 100%
Sumber : Data Primer Diolah (2016)
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa 29,62% dari 130 anak korban AYLA yang telah diberikan  keterampilan  dalam  tata  busana seperti  menjahit  dan  merancang  pola.    Dan  22, 3%  korban  telah  diberikan  dan  berminat mengikuti  kegiatan  pelatihan  tata  boga  seperti memasak kue kering  dan panganan ringan yang dapat  dijual  sebagai  sumber  mata  pencarian. Selain    itu  dari  130  anak  perempuan    korban
AYLA,  6  orang  telah  mengikuti  pelatihan tatarias  dan  salon  dan  3  orang  korban  AYLA mengikuti  magang  dibeberapa  perusahaan konveksi. Pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh  LSM CCC adalah  sulam menyulam  dan  pelatihan  servis Hand  Phone. Kegiatan tersebut dilakukan dengan lama waktu yang  berbeda-beda,  dari  hasil  olah  data  LSM CCC ditemukan kemudian diolah yaitu:

## Tabel 2

## Lama Waktu Kursus Dan Magang Untuk Korban AYLA
Durasi/hari Peserta pendidikan dan magang Jumlah Persentase 16-26 11 orang 8,46% 30-46 60 orang 46,15% 54-90 59 orang 45,38 %

## Sumber : Data Primer Diolah (2016)
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  60 anak  yang  dilacurkan  mendapatkan  pendidikan dan  magang  antara  30-46  hari,  sebanyak  11 orang anak dididik selama 26 hari dan  59 orang dididik selama 54-90 hari.
Dari  kegiatan  magang,  kursus  dan pelatihan yang dilakukan oleh LSM CCC  maka sejalan  dengan  penelitian  Edi  (2009;66-67) yang  menyebutkan  bahwa  perempuan  yang diberdayakan  yaitu  korban  AYLA  yang  masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan  sosial  diintervensi  melalui  aras mezzo dimana pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi,  pendidikan  dan  pelatihan,  dinamika kelompok digunakan sebagai strategi meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan  dan  sikap-sikap  klien  agar memiliki kemampuan memecahkan
permasalahan  yang  dihadapinya.  LSM  CCC telah  melakukan  intervensi  dengan  melakukan kegiatan-kegiatan  pelatihan  dan  magang  agar korban  AYLA  memiliki  kemampuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dengan  calistung, pelatihan tata boga dan busana serta peningkatakan kesadaran reproduksi dan pemahaman tentang moral dan agama.
Setelah  proses  pendampingan,  pelatihan dan  pemberian  bantuan  modal  diketahui  dari 130  anak  yang  dibina  dan  didampingi  bahwa 1,3%  anak    telah  menjadi  guru  PAUD,  1.3  % anak  sudah  menikah,  10%  anak  kembali bersekolah,  11,5%  anak  perempuan  sudah bekerja di pabrik dan konveksi, 6,9% membuka usaha  kue,  6.2  %  masih  bekerja  di  tempat semula,  11,5%  telah  dewasa,  anak  terlibat magang  dan  kursus  51.3%.  Keberhasilan pemberdayaan  dapat  dibuktikan  dengan  6,2%
anak  perempuan  yang  kembali  ketempat hiburan dan 11, 5 persen dapat bekerja ditempat yang  baru  diluar  kawasan  prostitusi  yaitu  di pabrik dan konveksi.
Bantuan  modal    yang  diberikan  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (Badan  PP  dan  PA) Provinsi  Lampung  dan  Dinas  Sosial  Kota Bandar Lampung
Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  dalam  hal  ini  hanya bekerjasama dengan pihak swasta, dinas tenaga kerja,  dinas  pendidikan  dalam  memberikan pelayanan  korban    dalam  bentuk  jasa  untuk penanganan  traumatis  dan  psikologis  serta bantuan hukum bagi korban AYLA. Sedangkan Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  telah memberikan  bantuan  modal  dan  barang  untuk meningkatkan keterampilan korban dan memudahkan  korban  untuk  mencari  nafkah dalam usaha yang lain.
Bantuan  tersebut  menurut  P  (2016) didapatkan  setelah  dirinya  terlibat  dalam pelacuran  anak  yang  berawal  dari    diajak  oleh teman  untuk  mencari  uang  dan  bersenang- senang  kemudian  terjebak  ke  dalam  pelacuran dan mengalami  kekerasan, kemudian mendapat advokasi  oleh  dinas  sosial  kota  Bandar Lampung  tahun  2015  setelah  penyelesaian kasus  yang  panjang,  P  mendapatkan  bantuan uang untuk melanjutkan hidup dengan berjualan kue.  Sejalan  dengan  P,  A  yang  merupakan korban  AYLA  ditahun  2015  mendapatkan
bantuan  Rp.  1.500.000  dengan  kasus    yang sama.
Berdasarkan  keterangan  Muzarin  Daud, Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Rehab  Dinsos Kota  Bandar  Lampung    yang  diwawancarai oleh  peneliti  tanggal  01  September  2016  untuk korban  yang  meminati  usaha  penjualan  kue dinas  sosial  memberikan  bantuan  berupa  alat- alat pembuat kue  untuk 15 orang setiap tahun, seperti:
a. Mixcer
b. Open Listrik/Pemanggang kue
c. Loyang  kue
Dinas  sosial  juga  memberikan  bantuan yang  berbentuk  alat-alat  keterampilan  lainnya seperti mesin jahit dan peralatan salon.
Pemberian barang tersebut menurut Muzarin  Daud  (2016)  adalah  sebagai  bentuk dorongan agar korban dapat  hidup  mandiri  dan tidak  kembali  keprofesi  yang  lama  sebagai pelacur  dan  hal  ini  hal  ini    merupakan  usaha pendampingan  oleh  BPPA  dan  Dinas  Sosial Kota  Bandar  Lampung  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  14  tahun  2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bab. 1 pasal  1  ayat  3 pemberdayaan perempuan dan anak  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup, dan  peningkatan  partisipasi  perempuan  dan anak dalam membangun perdamaian
Faktor
Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan  Perempuan  Korban  AYLA di  Kota  Bandar  Lampung    menurut  LSM CCC  dan  BPPA  serta  Dinas  Sosial  Kota

## Bandar Lampung
LSM  CCC  telah  menfasilitasi  anak perempuan korban AYLA untuk mengembangkan  usaha  dan  meningkatkan kerampilan  dirinya  namun  korban  sendiri  tidak terbiasa  dan  masih  senang  dengan  kebiasaan lama  dengan  melakukan  pergaulan  bebas kumpul  kebo  menggunakan    narkoba  dan melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini bila ditinjau dari segi sosio kultural  telah  terjadi  pergeseran  kebiasaan  dan budaya  malu  para  korban  yang  manjadi  faktor penghambat  ada  juga  yang  datang  dari  korban itu  sendiri,  yakni  seperti    korban  yang  terbiasa dapat  uang  lebih,  maka  ketika  diluar  susah mendapatkan  uang  banyak  korban  yang kembali  menjadi  penghibur  disebabkan  oleh pengalaman  seks  usia  dini  sehingga  secara emosional  dan  psikologis  persoalan  seks menjadi  persoalan  ekonomi  yang  dijadikan alasan  untuk  dapat  kembali  bekerja  di  tempat semula  dengan  profesi  sebelumnya.  Dari  data LSM CCC diketahui bahwa dari 130 anak yang dibina,  6.2  %    kembali  bekerja  di  tempat semula.    Serta  ada  juga  faktor  keluarga  yang tidak  memberi  kenyamanan,  seperti  tinggal dengan  ibu  tiri,  dan  anak  perempuan  yang berasal  dari  keluarga broken  home atau  orang tua bercerai sehingga anak mengalami traumatis dengan  melakukan  kegiatan  yang  meresahkan
hingga terlibat dalam kegiatan pelacuran. Selain itu anggaran dana dari BPPA Propinsi Lampung dan  dari  Dinas  Sosial  tidak  mencukupi  untuk memberikan bantuan alat-alat untuk mendukung usaha baru para korban.
Yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam pemberdayaan  korban  AYLA  adalah  semua elemen  dan stake  holder mendukung  dan membantu  kegiatan  LSM  CCC,  seperti  Dinsos Kota  dan  Provinsi  Lampung,  juga  tokoh-tokoh masyarakat  yang  berada  di  kawasan  eks lokasasi pantai harapan panjang. Selain itu CCC juga bekerjasama dengan LSM lain seperti save children Indonesia  dan  LSM  lain  yang bergandengan  tangan  untuk  menyelamatkan anak  dan  perempuan  dari  pelacuran  dan perdagangan manusia. Faktor pendukung lainnya  adalah  dari  Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Badan  PP dan  PA)  Provinsi  Lampung,  yakni  semua elemen  mendukung  dan  membantu  dalam proses pendampingan. Seperti, Polda Lampung, Doktor,  Psikolog,  Pengacara,  Komal  Angkatan Laut,  Dinas  Sosial,  Dinas  Tenaga  Kerja,
UPTPKTK (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan)  yang berada  di  RS. Abdul Moeluk, dinas  kesehatan,  dinas  tenaga  kerja,  dinas pendidikan,  sakti  peksos.  Selain  itu  pemerintak Lampung  telah  memiliki  program  pencegahan terhadap  ESKA  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah Lampung seperti Perda No 03 tahun 2010  tentang  anak  jalanan,  gepeng,  sikotik dilarang melakukan aktiftas didepan umum dan
Perda  Kota  Bandar  Lampung  No.  15  tahun 2008  tentang  larangan  prostitusi  di  Bandar Lampung yang menjadi acuan setiap pemangku dan  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan dan  mentertibkan  setiap  kegiatan  yang  terkait dengan  anak  jalanan,  sikotik  dan  pelacuran terutama yang melibatkan anak-anak khususnya anak perempuan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Upaya  pemberdayaan  yang  dilakukan oleh  LSM  CCC  dan  BPPA  Propinsi  Lampung serta  Dinas  Sosial    Kota  Bandar    Lampung adalah
a. Pendampingan/bimbingan  dan  konseling korban  AYLA  dilakukan  dengan  kegiatan- kegiatan mendampingi korban saat berhadapan dengan mucikari atau tersangka/pelaku,  mendampingi  korban saat  penanganan  kasus  di  kepolisian  dan pengadilan,  pendampingan  korban  saat konseling dengan psikolog/konselor, pendampingan  korban  saat  pemeriksaan kesehatan,  pendampingan  korban    saat kursus,  pelatihan,  magang  dan  kegiatan diskusi  yang  lainnya,  pendampingan  saat pemulangan  korban  ke  tempat  yang  ingin dituju  baik  ketempat  yang  baru  maupun kembali  ketempat  asal  dan  memonitoring sampai dengan 3 (tiga) kali aktivitas korban pasca  pemulangan  dan  pasca  kursus, pelatihan dan magang.
b. Pendidikan  dan  pelatihan  korban  AYLA yang  dikelola  oleh  LSM  CCC  dan  BPPA Propinsi Lampung serta Dinas Sosial  Kota Bandar    Lampung  berupa:  pelatihan    tata boga diikuti oleh  29 orang dari 130 orang korban  AYLA  dengan  prosentase  22.30%, pelatihan tari diikuti oleh 34 orang dari 130 korban  AYLA  atau  sebanyak  26,15%, pelatihan  tata  busana  diminati  oleh  35 orang  dari  130  korban  AYLA  atau sebanyak  29.62%,  pelatihan  komputer diminati  oleh  32    orang  dari  130    Korban AYLA  atau  sebanyak  24.61%,  pelatihan tatarias  dan  salon    dan  magang  dibeberapa perusahaan.  Selain  kegiatan  di  atas  LSM CCC  juga  mengadakan  pelatihan  pelatihan sulam menyulam serta pelatihan servis HP
c. Pemberian  Modal    untuk  korban  AYLA adalah berupa alat-alat pembuat kue  untuk 15  orang  setiap  korban  seperti: mixcer , open  listrik/pemanggang  kue,  loyang    kue dan  batuan  uang  dari  Kementerian  Sosial RI berjumlah Rp 1.500.000/korban dan Rp 5000.000/korban  yang  digunakan  oleh korban  AYLA  untuk  membuka  usaha seperti  usaha  penjualan  kue  dan counte r pulsa.
d. Faktor  penghambat  adalah  korban  sendiri tidak  mengetahui  bahwa  pergaulan  yang dilakukannya telah menjurus kearah pelacuran,  korban  sering  memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh dari trauma,  ekonomi  keluarga  dan  keluarga yang broken  home serta  anggaran  yang
tidak  cukup  untuk  memberikan  bantuan alat-alat  untuk  membuka  usaha  baru  para korban.  Sedangkan  faktor  pendukung  dari kegiatan  pemberdayaan  korban  AYLA adalah  Propinsi  Lampung  telah  memiliki program pencegahan terhadap Eska yang di keluarkan  oleh  pemerintah  seperti  Perda No  03  tahun  2010  tentang  anak  jalanan, gepeng, sikotik, dilarang melakukan aktiftas  didepan  umum  dan  No.  15  tahun 2008  tentang  larangan  prostitusi  di  Bandar Lampung  dan    semua  elemen  mendukung dan membantu dalam proses pendampingan seperti,  Polda  Lampung,  Doktor,  Psikolog, Pengacara,  Komal  Angkatan  Laut,  Dinas Sosial,  Dinas  Tenaga  Kerja,  UPTPKTK
(Unit  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan Anak  Korban  Tindak  Kekerasan)  yang berada  di  RS.  Abdul  Moeluk  dinas kesehatan,  dinas  tenaga  kerja,  dinas pendidikan, sakti peksos.
Saran
Dari faktor penghambat program pemberdayaan, maka
peneliti
merekomendasikan hal-hal seperti:
a. Memaksimalkan  peran  kepolisian  dan
Satpol  PP  untuk  menekan  premananisme dan  prostitusi  serta  untuk  mengawasi  eks lokalisasi  pantai  harapan  panjang  dan  eks lokalisasi lain agar eksploitasi dan pelacuran  yang  melibatkan  anak  di  bawah umur dapat diminimalisir.
b. Meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh beberapa LSM dan BPPA propinsi Lampung  serta  Dinas  Sosial  Kota  Bandar Lampung untuk tetap melakukan sosialisasi,  pembinaan  dan  pengawasan anak-anak  perempuan  yang  berada  di kawasan tersebut maupun anak-anak perempuan yang rawan terkontaminasi oleh pergaulan bebas di Propinsi Lampung.
c. Meningkatkan kerjasama stakeholder untuk menjaga lingkungan keluarga dan masyarakat  guna  mencegah  prostitusi  dan pergaulan  bebas  dikalangan  remaja  dan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Riyanto, 1998. Dasar-dasar
Pembelanjaan  Perusahaan, Edisi  4,
BPFE, Yogyakarta, hal 18-19
Departemen  Sosial  RI,  1997, Petunjuk  Teknis Penanganan  Wanita  Tuna  Susila  Melalui Panti  Sosial  Karya  Wanita ,  Jakarta: Direktorat Jenjdral Rehabilitasi Sosial, hal 10
Farida,  yanuar,  2012. Perempuan  dalam jaringan perdagangan anak yang dilacurkan dikota Surabaya.
Sosiokonsepsia vol.17, hal 117-133 Habib, Muhammad Alhada Fuadilah dkk, 2014.
AYLA  (Anak  yang  Dilacurkan):  Studi Tentang  Mekanisme  Perekrutan  Pekerja
Anak      di  Industri  Seks  Komersial  Jarak Dolly Surabaya , UNAIR, Surabaya.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 243. Kartini Kartono. 1981. Patologi Sosial . Jakarta:
CV Rajawali,  hal 228-238 Miran.  2010. Segregasi  dan  Kemiskinan Perempuan  dalam  Secercah  Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah  Kajian), Kementerian  Sosial  RI Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Sosial Direktorat  Pemberdayaan  keluarga  (tkp), hal 292
Nurrachman, Nani (2010), Psikologi Perempuan: Kontekstualisasi Dan Konstruktivisme Dalam Psikologi,
Jakarta,  Jurnal  Psikologi  Indonesia  2010, Vol VII, No. 1, hal 1-8
Pranarka.  A.M.W  dan  Vidhyandika  Moeljarto.
1996. “Pemberdayaan  (Empowerment)”,
dalam:  Onny  S.  Prijono  dan  A.M.W.
Pranarka. Pemberdayaan. Konsep,
Kebijakan,  dan  Implementasi .  Jakarta: Centre  for  Strategic  and  International Studies, hal 44-46
R.Primahendra, Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta:
2002), hal 6.
Sumarti,  Titik,  2010. Strategi  Nafkah  rumah Tangga  dan  Posisi  kaum  Perempuan dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI
Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Sosial Direktorat  Pemberdayaan  keluarga  (tkp), hal 212
Sofyan  S.  Willis.  2005. Remaja  &  Masalahnya Mengupas  Berbagai  Bentuk  Kenakalan Remaja  dan  Pemecahannya.  Bandung: CV Alfabeta,  hal 27
Suharto,  Edi,  2009, Membangun  Masyarakat Memberdayakan  rakyat  Kajian  strategis Pembangunan  Kesejahteraan  sosial  dan Pekerjaan  Sosial .  Bandung,  PT  Refika Aditama, hal 66-67
Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Persepektif Al- Qur’an, (Semarang: Walisongo
Press,2010), hal167-168
Zakiyah, 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah  Wanita,  Jurnal    Pengkajian Masalah    Sosial  Keagamaan ,  XVII,  01 hal 44

## Sumber lainnya :
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  melalui  P2TP2A (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Menentang  Tindak  Kejahatan  Terorganisasi
Transnasional (The Supplemental
Protocol  To  The  Convention  Against Transnasional  Organize  Crime) Tahun 2004.
Peraturan  Presiden  Nomor  14  tahun  2014 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Anak  dalam  Konflik Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3
Undang-undang  no.23  tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak.
Undang-undang  no.21  tahun  2007  tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Perdagangan.