Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Beberapa Negara
Turnip Mega Marta 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: megatrnp@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
This research is motivated by the fact that there are still many Correctional Institutions in several countries that experience overcapacity of residents caused by the orientation of the application of imprisonment. This normative research aims to find out the best form of handling related to the overcapacity of prisons in several countries and whether the best treatment in several countries can be applied in Indonesia to reduce the overcapacity of prisons in Indonesia. The research method used in this research is doctrinal law research. The results  found from this study indicate that the increase in the overcapacity of prisons in several countries is due to the practice of imprisonment. Therefore, it is necessary to develop and increase the  effectiveness  of  alternative  criminals,  and it is  necessary  to  reform  the  criminal law legislation  for certain types of crimes .
Keywords : best practice; overcapacity; prison

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara yang mengalami  kelebihan  kapasitas  penghuni  yang  disebabkan  oleh  orientasi  penerapan  pidana  penjara. Penelitian  normatif  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  penanganan  terbaik  terkait  kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara serta apakah penanganan terbaik di beberapa negara  dapat  diterapkan  di  Indonesia  untuk  menekan  angka  kelebihan  kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara disebabkan masih diterapkannya praktik pidana penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan efektifitas pidana alternatif, serta perlu adanya rekonstruksi hukum pengaturan pidana sebagai alternatif  penjatuhan pidana  untuk jenis-jenis perbuatan pidana tertentu
Kata Kunci: praktik terbaik; kelebihan kapasitas; lembaga pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pidana  di  Indonesia  setelah  berlakunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  dapat  dilihat  dengan  diberlakukannya  pengaturan  mengenai  penjara  serta aturan  mengenai  kerumahtangaan  pada  rumah  pidana.  Setelah  itu  dilanjutkan  pada masa  periode  penjajahan  Jepang.  Pada  periode  ini,  perlakuan  terpidana  harus berdasarkan  reformasi  atau  rehabilitasi,  namun  dalam  praktiknya  lebih  mengarah
eksploitasi  atas  manusia. 1 Periode  berikutnya,  pengaturan  sistem  kepenjaraan  pada masa  perjuangan  kemerdekaan  yaitu  tahun  1949  hingga  tahun  1950  atau  disebut sebagai  Periode  Kepenjaraan  I.  Dalam  Periode  ini,  muncul  gagasan  dari  beberapa pegawai  penjara  yang  berkebangsaan  Indonesia  yang  ingin  mengambil  alih  rumah penjara Cipinang, namun  ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Kemudian diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di daerah Jawa dan Madura yang juga ingin mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang.
Kemudian Periode Kepenjaraan II antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, yang diawali  dengan  terbentuknya  Negara  Republik  Indonesia  Serikat.  Lalu,  pada  masa Periode Kepenjaraan III antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1963, keadaan sudah mulai stabil, serta istilah “narapidana” secara resmi di gunakan untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, dan “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif. 2 Permasalahan yang terjadi saat ini yang diakibatkan orientasi penerapan pidana penjara ialah terjadinya kelebihan kapasitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Institute for Criminal Policy Research pada tahun 2021, lebih dari 11,5 juta berada diseluruh dunia, baik sebagai tahanan maupun narapidana.
Tabel 1 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi

## LAPAS Terbanyak Tahun 2021
NEGARA POPULASI DALAM LAPAS Amerika Serikat 2.068.800 China 1.690.000 Brazil 811.707 India 488.511 Rusia 466.581 Turki 309.558 Thailand 285.572 Indonesia 271.069 Mexico 223.385 Iran 189.000
Berdasarkan  data  diatas,  Indonesia  menempati  peringkat  delapan  dengan  jumlah penghuni 271. 069 orang dengan persentase kelebihan kapasitas mencapai angka 106
1 R  Soegondo, Sistem  Pembinaan  Napi Di  Tengah  Overload  Lapas  Indonesia (Yogyakarta:  Insania Citra Press, 2006), p. 21.
2 Soegondo, pp. 35 – 40.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 11-20
persen. 3 Selanjutnya,  berdasarkan  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP)  bulan  Mei 2022,  tercatat  jumlah  penghuni  sebanyak  274.525  orang  dengan  kapasitas  132.107 orang, baik di Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  tersebut,  persentase  kelebihan  kapasitas  baik  di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di seluruh Indonesia  mencapai  angka  108  persen. 4 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ternjadi peningkatan jumlah penghuni yang cukup signifikan, baik di Rutan maupun di Lapas. Jika ditelaah secara historis, eksistensi penjara hadir untuk mereposisi model pemidanaan tradisional  yang  berbentuk  penyiksaan  atau  model  retaliasi  yang  cenderung mendisintegrasikan  eksistensi  narapidana  di  dalam  sistem  sosial.  Penjara  kemudian hadir sebagai primadona model pemidanaan modern yang berfokus pada manajemen pembentukan diri pribadi narapidana melalui kontrol politik kekuasaan. 5
Terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan  di  beberapa negara  di  dunia  termasuk  Indonesia,  menyebabkan  timbulnya  situasi  kepadatan  di lingkungan  Lapas  maupun  Rutan  yang  mengakibatkan  tidak  optimalnya  fungsi pembinaan bagi tahanan maupun narapidana serta terkendalanya pemenuhan hak-hak tahanan/narapidana.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan  berikut:    Bagaimana  praktik  terbaik  penanganan  kelebihan  kapasitas  di lingkungan  lembaga  permasyarakatan  di  beberapa  negara  dan  Apakah  penanganan kelebihan kapasitas di negara lain dapat diimplementasikan di Indonesia.

## METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis perundang-undangan (Black Letter Law ) yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Sehingga  dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap regulasi yang mempunyai kaitan dengan praktik terbaik penanganan kalebihan kapasitas di beberapa negara.

## PEMBAHASAN
Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Beberapa Negara
Praktik terbaik atau best practice didefinisikan selaku suatu upaya dalam menuntaskan sesuatu kasus. Lebih lanjut , praktik terbaik ialah keahlian guna meningkatkan metode yang  orisinil,  kreatif,  inovatif,  efisien  serta  efektif  dalam  menuntaskan  permasalahan yang terdapat dan keahlian guna menuntaskan permasalahan dengan metode terbaik yang membagikan khasiat berkepanjangan. 6
3 “Informasi Data Pemasyarakatan” <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> [accessed 30 June 2023].
4 “Informasi Data Pemasyarakatan.”
5 Moh  Fadhil,  “Kebijakan  Kriminal  Dalam  Mengatasi  Kelebihan  Kapasitas  (Overcrowded)  Di  Lembaga Pemasyarakatan,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 9.2 (2019), 168 – 86.
6 Mick  Marchington  and  Irena  Grugulis,  “’Best  Practice’human  Resource  Management:  Perfect Opportunity or Dangerous Illusion?,” International Journal of Human Resource Management , 11.6 (2000), 1104 – 24.

## Tabel 2 Daftar Negara dengan Tingkat PopulasicLAPAS Terbanyak Tahun 2021
NO. NEGARA BENTUK PENANGANAN 1. Belanda • Pelaksanaan Pidana Bersyarat • Pelayanan Masyarakat • Pengawasan Elektronik Pembayaran Denda 2. Republik Ceko • Penangguhan Pidana ( Suspended Sentence )
• Pengawasan  terhadap  pengabaian  Hukuman  Bersyarat
( Conditional  Waiver  of  Punishment  Connected  with
Supervision )
• Tahanan Rumah ( House Arrest Penalty )
• Pelayanan Masyarakat ( Community Work )
• Larangan Untuk Tinggal ( Prohibition of Stay )
• Terapi Perlindungan ( Protective Therapy ).
• Larangan dalam  melakkukan aktivitas Tertentu ( Prohibition of A Specific Activity ) 3. Irlandia • Penangguhan Pidana ( Suspended Sentence )
• Pelayanan Masyarakat ( Community Service )
• Perintah Percobaan ( Probation Order )
• Pemantauan dengan Alat Elektronik ( Electronik Monitoring ) Sumber: Data Olah Penulis
Berdasarkan praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan beberapa  negara  diatas,  penanganan  tersebut  dilandaskan  pada  konsep  hukuman pidana  dengan  tidak  menggunakan  penjara  (non  penjara).  Hukuman  pidana  tersebut dikenal  dalam  berbagai  istilah  seperti alternative  to imprisonment,  non-custodial measures, non-custodial penalties, prison alternatives, atau alternative sanction , yang mana istilah-istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan model dan karekter yang menyamai  jenis  hukuman  yang  dilasanakan  di  luar  penjara. 7 Hukuman  pidana  non penjara  tersebut  dirancang  untuk  menghindari  penggunaan  penjara  dalam  beberapa proses tahapan sistem peradilan pidana. 8 bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan hanya sekedar berat ringannya sanksi pidana, akan tetapi pemberian sanksi pidana itu harus sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktur yang hidup dalam masyarakat, yang pada  gilirannyaproses  pemidanaan  akan  membawa  dampak  positif  terhadap  proses pembinaan  narapidana.  Tujuannya  agar  terjadi  kesesuaian  antara  realita  hukum  dan
7 Öznur  Sevdiren, Alternatives  To  Imprisonment  In  England  and  Wales,  Germany  and  Turkey:  A Comparative Study (London: Springer Science & Business Media, 2011), p. 1.
8 Faye  S  Taxman  and  Alex  Breno,  “Alternatives  To  Incarceration,”  in Oxford  Research  Encyclopedia  of Criminology and Criminal Justice , 2017.
undang-undang serta realita pelaksanaan hukum sehari-hari. 9
United  States  Departement  of  Justice 1990  memberikan  arti  bahwa  hukuman  pidana non penjara merupakan suatu pilihan hukuman yang dapat diberikan pada hubungan pengawasan hukuman yang tradisional dan pemenjaraan yang berkonsep tradisional. 10 Tokyo  Rules merupakan  instrument  hukum  hak  asasi  manusia  yang  memuat  standar minimal  yang  dapat  dipenuhi  oleh  suatu  negara  apabila  akan  menjatuhkan  hukuman pidana  non  penjara. Aturan  tersebut menekankan  pentingnya  hukuman  pidana  non penjara  sebagai  cara  atau  Langkah  dalam  memperlakukan  kejahatan. 11 Tokyo  Rules bertujuan  mendorong  kemungkinan  penggunaan hukuman pidana non penjara seluas mungkin  serta  memastikan  dan  diimplementasikan  secara  adil dengan  tetap memperhatikan  hak-hak  pelaku. 12 Selain  itu  hukuman  pidana  non  penjara  memiliki manfaat untuk memperluas keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses perbaikan dan  perubahan  tingkah  laku  dari  si  pelaku  dikarenakan  pelaku  yang  tidak  ditahan  di dalam penjara/kurungan  tidak  akan ditahan ditempat  yang  jauh  atau  dipisahkan  dari masyarakat.  Artinya  masyarakat  yang akan memberikan  perubahan   serta  melakukan rehabilitasi  pada  pelaku  ke  arah  yang  lebih  baik.  Tujuan  besar  dari Tokyo  Rules yang memunculkan hukuman pidana non penjara adalah pengurangan pemenjaraan sebagai upaya  yang  harus  dicapai  di  masa  depan. Tokyo  Rules juga  menegaskan  bahwa penggunaan hukuman pidana non penjara haruslah dijadikan sebagai sebuah gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi.
Pelaksanaan  praktik  terbaik penanganan  kelebihan  kapasitas  pada  lembaga pemasyarakatan di beberapa negara  menunjukkan bahwa  penghukuman  melalui  non penjara  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  mengurangi  kelebihan  kapasitas  yang saat ini dialami oleh negara Indonesia. Pelaksanaan hukuman melalui non penjara ini dapat  dilakukan  dengan  bentuk  peningkatan  pelayanan  masyarakat,  pengawasan melalui teknologi dan media elektronik, pembatasan bepergian, dan penjatuhan denda.

## Implementasi  Penanganan  Kelebihan  Kapasitas  Lembaga  Permasyarakatan  Di Indonesia
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  (Dirjen  PAS)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Berdasarkan  pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Lembaga pemasyarakatan  sebagai  instansi  yang  melakukan  pemenuhan  dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, yang mempunyai peran yang  vital  dalam  proses  penegakan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  Lapas  merupakan
9 Umi  Enggarsasi  and  Sudahnan  Sudahnan,  “Model  Perbaikan  Interaksi  Humanis  Petugas  Dengan Narapidana  Sebagai  Paradigma  Baru  Dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan,” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 20.3 (2015), 166 – 83.
10 Josine Junger-Tas, Alternatives To Prison Sentences: Experiences and Developments (New York: Kugler Publications, 1994).
11 Crime Prevention and Criminal Justice Branch, “Commentary On The United Nations Standard Minimum Rules For Non- Custodial Measures (The Tokyo Rules),” 1993.
12 Branch.

## Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan(Turnip Mega Marta)
instansi  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  proses  penegakan  hukum,  sejak  dalam tahap  praadjudikasi,  adjudikasi  hingga  tahap  post  adjukasi.  Di  dalam  sistem pemasyarakatan sendiri terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai  lepas  kembali  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Salah  satu  hal  yang  baik  untuk dipahami adalah bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah narapidana memperlihatkan jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan bulan Mei tahun 2022, tercatat jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 227.013 orang yang tersebar di 294 Lembaga Pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah narapidanya  melebihi  daya  tampung  lembaga  permasyarakatan  sehingga  berdampak pada kelebihan kapasitas lapas. 13
Tabel 3 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi
Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham RI
Tabel 3 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 11-20

## Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham RI
Berdasarkan data diatas, jenis tindak pidana dengan jumlah WBP terbanyak ialah indak pidana  narkotika  dengan  jumlah  137.465  orang.  Dari  data  tersebut,  122.946  orang diantaranya  merupakan  pengguna  dan  sebanyak  14.519  orang  merupakan  bandar, pengedar,  penadah,  dan  produsen,  baik  tahanan  maupun  narapidana.  Selain  itu, meningkatnya  jumlah  residivis  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  penyebab  kelebihan kapasitas baik di Lapas maupun di Rutan. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), per tanggal 10 Desember 2021 angka residivis di Indonesia mencapai angka 30 ribu dari jumlah total narapidana 272.212 orang.
Dalam  rangka  mengurangi  angka  kelebihan  kapasitas  di  lembaga  pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.  Aturan  tersebut  merupakan  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi kelebihan  kapasitas  pada  lembaga  pemasyarakatan,  sebagaimana  Remisi  adalah pengurangan  menjalani  masa  pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pengertian  Asimilasi  adalah proses pembinaan  narapidana dan anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan anak didik  pemasyarakatan dalam  kehidupan  masyarakat.  Cuti  mengunjungi  keluarga adalah  program  pembinaan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan  untuk  berasimilasi  dengan  keluarga  dan  masyarakat. Pembebasan  bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  adalah  program pembinaan  untuk  menginbtegrasikan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## Konsep  Dan  Hambatan  Penerapan  Praktik  Terbaik  Penanganan Kelebihan  Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia
Indonesia  perlu  mendorong  adanya  model-model  hukuman  non  penjara  dan pelaksanaannya sebagai salah satu cara untuk mengurangi kelebihan kapasitas. Merujuk pada Tokyo  Rules , hukuman non penjara  merupakan salah satu strategi utama  dalam mengurangi  tingkat  kelebihan  kapasitas.  Penggunaan  hukuman  non  penjara  untuk mengurangi  angka  pemenjaraan akan berdampak  pada pengurangan angka penghuni Rutan dan Lapas.
Indonesia memiliki aturan mengenai  alternatif pemenjaraan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam KUHP  mengenal dua bentuk  hukuman  alternatif  pemenjaraan  yakni  denda  dan  pidana  bersyarat  atau percobaan.  Dalam  Undang-Undang  Narkotika, dikenal  dengan  rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih progresif jika dibandingkan dengan KUHP dan Undang-Undang Narkotika, karena telah menyediakan berbagai bentuk alternatif hukuman non penjara yang dapat diterapkan kepada anak-
anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH),  yakni  dengan  memberikan  bebrapa alternatif  berupa  pidana  pelatihan  kerja,  pidana  pembinaan  di  dalam  lembaga,  serta pidana bersyarat yang terdiri dari penempatan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.
Akan tetapi, pelaksanaan hukuman non penjara di Indonesia masih sangat sedikit sekali diberlakukan  dibandingkan  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara.  Faktor  yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan hukuman non penjara di Indonesia ialah:
1. Adanya  perbedaan  paradigma  dan  pandangan  dalam  memaknai  tujuan  dari pemidanaan.
Tujuan  pemidanaan  menurut  pandangan  masyarakat  adalah  sebagai  bentuk  upaya dalam  memberikan  efek  jera,  yakni  agar  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya. Sehingga  untuk  menjerakan (detterence  effect) tersebut  yang  kemudian  dianut  dan menjadi  paradigma  berfikir  yang  utama  ( mainstream )  aparat  penegak  hukum  dan masyarakat. Tujuan pemidanaan yang restoratif ini menekankan partisipasi korban dan merupakan  proses  bagi  pelaku  untuk  menyadari  kesalahannya,  sehingga baik korban maupun pelaku dapat kembali ke keadaan semula pada kondisi sebelum tindak  pidana terjadi yang dapat dilakukan dengan cara memenjarakan si pelaku kejahatan.
2. Regulasi dan Kebijakan Yang Masih Minim
Perkembangnya  regulasi  dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penjatuhan  hukuman non penjara, masih belum cukup mengatur secara tegas. Hukuman non penjara yang diatur dalam KUHP, yang sampai saat ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, belum banyak dilengkapi berbagai pedoman penjatuhan pidana non penjara yang kemudian dapat  dikembangkan  oleh  masing-masing  institusi  aparat  penegak  hukum.  Salah satunya pada ketentuan pidana denda. Dalam KUHP penjatuhan pidana denda secara umum  dirumuskan  dengan  pidana  penjara  dan  KUHP  juga  tidak  mencantumkan ketentuan mengenai besarnya denda yang harus dibayarkan.
3. Kurangnya peraturan pelaksana
Peraturan pelaksana merupakan salah satu bagian yang fundamental untuk memastikan bahwa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  dapat  terlaksana.  Peraturan  pelaksana tersebut dapat digunakan sebagai pedoman teknis bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang. Kurangnya  peraturan  pelaksana  terhadap hukuman non penjara dalam praktiknya menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan yang  memengaruhi    Aparat  Penegak  Hukum  dalam  melaksanakan  dan  menerapkan hukuman non penjara.  Ketiadaan  peraturan  pelaksana  mengenai  pidana  non-penjara juga  menunjukkan  kurangnya  komitmen  Pemerintah  untuk  memaksimalkan pemidanaan non-penjara sebagai bentuk alternatif selain penjara.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  sangat  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  setiap bentuk  pidana,  termasuk  pelaksanaan  hukuman  non  penjara.  Berbagai  penelitian tentang  hukuman  non  penjara,  selain  pergeseran  cara  pandang  terhadap  tujuan pemidanaan, juga didorong adanya ketidakmampuan sarana dan prasarana dari pidana penjara dalam mengakomodir banyaknya lonjakan narapidana baru yang masuk.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 11-20
Hukuman non penjara yang dikenal dan termuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia,  membutuhkan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam pelaksanaannya.  Pidana  bersyarat  dan  pengawasan,  misalnya,  membutuhkan  adanya institusi pengawas yang memadai. Pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta  rehabilitasi,  ketiganya  membutuhkan  institusiyang  terpisah  dengan  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  dilaksanakan.  Fungsi  Lembaga  kemasyarakatan  sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangan integritas di dalam masyarakat. 14
Pemenuhan  terhadap  sarana  dan  prasarana  tersebut  belum  dilaksanakan  dengan maksimal  oleh  Pemerintah,  yang  berdampak  pada  ketidakjelasan  keberadaan  dan mekanisme  dari  bentuk  hukuman  non  penjara. Pertama ,  berkaitan  dengan  pidana bersyarat  dan  pidana  pengawasan  untuk  anak.  Selain  itu,  Kebutuhan  Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ataupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) juga masing kurang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah PK dan APK saat ini kurang lebih adalah 1.500 orang dari kebutuhan total 5.000 orang. PK dan APK adalah pihak yang memiliki tugas yang sangat penting, termasuk di dalamnya terlibat dalam  proses  diversi,  mendampingi  anak  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan,  dan membuat Litmas. PK juga bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan terhadap terpidana bersyarat
Sarana  dan  prasarana  yang  masih  belum  dapat  dipenuhi  adalah  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  yang  merupakan  sarana tempat  anak  dapat memperoleh  pembimbingan  di  luar  lembaga.  LPKS  menurut  Undang-Undang  SPPA, wajib  dibangun  di  setiap  Provinsi.  LPKS  sendiri  sebenarnya  dapat  dibangun  oleh Pemerintah maupun oleh Swasta, namun permasalahan yang muncul adalah ketika anak ditempatkan  di  LPKS untuk  memperoleh  pembimbingan,  terdapat  kebingungan siapa yang akan menanggung biaya penempatan  tersebut dalam praktiknya.  Sebagian  besar LPKS Swasta juga membutuhkan dukungan ( support ) finansial karena Pemerintah tidak memiliki  anggaran  khusus  untuk,  sedangkan  jumlah  LPKS  Pemerintah  juga  terbatas karena  terbentur  ketentuan  bahwa  pembangunannya  yang  terbatas  hanya  dapat dilakukan di  tingkat  Provinsi.  Hal ini  terjadi  karena  adanya  ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa rehabilitasi ABH bukan merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melainkan urusan daerah provinsi, sehingga LPKS tidak dapat dibangun Kabupaten/Kota.
Upaya  dalam  menekan  angka  kelebihan  kapasitas  pada  Lapas  tidak  dapat  dilakukan secara  parsial,  namun  dapat  lakukan  melalui  kebijakan  terpadu.  Kebiajakan  dalam hukum pidana dilakukan dengan mengembangkan dan mengefektifkan pidana alternatif dari pidana penjara, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, kompensasi dan restetusi. Sedangkan dari penerapan pidananya dapat dilakukan melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, restorative  justice.  S elain  itu  perlu  dilakukan  reformasi  perundang- undangan hukum pidana melalui dekriminalisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi  besar  penyebab  salah  satu  terjadinya  kelebihan  kapasitas  pada  Lapas seperti  tindak  pidana  narkotika  yang  jumlahnya  saat  ini  sangat  tinggi.  Berkaitan  hal
14 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Upaya  Penanggulangan  Kerusuhan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan,” Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN , 2579 (2017), 8561.
tersebut  perlu  pula  didukung  dengan  adanya  kebijakan  pemenuhan  fasilitas  ruang tahanan  pada  Lapas/Rutan  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  menekan  angka kriminalitas.

## SIMPULAN
Bentuk-bentuk  praktik  terbaik  penanganan  kelebihan  kapasitas  Lembaga pemasyarakatan di beberapa negara ialah penggunaan hukuman atau sanksi non pidana penjara,  diantaranya  penggunaan  pidana  bersyarat,  penangguhan  pidana  ( Suspended Sentence ), pelayanan masyarakat, pengawasan elektronik, pemberian sejumlah denda, tahanan rumah ( House Arrest Penalty ).Pengaturan sistem hukuman pidana non penjara di Indonesia diharapkan mampu menangani permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia,  perlu  dilakukan  pengembangan  serta  peningkatan efektifitas  pidana  alternatif,  serta  perlu  disusun  segera  peraturan  pelaksana  dan pedoman penjatuhan hukuman pidana non penjara untuk jenis-jenis pidana tertentu.

## REFERENSI
Branch, Crime Prevention and Criminal Justice, “Commentary On The United Nations Standard Minimum Rules For Non- Custodial Measures (The Tokyo Rules),” 1993
Enggarsasi, Umi, and Sudahnan Sudahnan, “Model Perbaika n Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 20.3 (2015), 166 – 83
Fadhil, Moh, “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 9.2 (2019), 168 – 86
“Informasi Data Pemasyarakatan” <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> [accessed 30
June 2023]
Junger-Tas, Josine, Alternatives To Prison Sentences: Experiences and Developments (New York: Kugler Publications, 1994)
Marchington, Mick, and Irena Grugulis, “’Best Practice’human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion?,” International Journal of Human Resource Management , 11.6 (2000), 1104 – 24
Sevdiren, Öznur, Alternatives To Imprisonment In England and Wales, Germany and Turkey: A Comparative Study (London: Springer Science & Business Media, 2011)
Soegondo, R, Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006)
Sosiawan, Ulang Mangun, “Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga
Pemasyarakatan,” Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN , 2579 (2017), 8561
Taxman, Faye S, and Alex Breno, “Alternatives To Incarceration,” in Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice , 2017