## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.147 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL
( Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era )

## Dominikus Rato
Fakultas Hukum Universitas Jember Jln. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto – Jember 68121
e-mail: dominikusrato.fh@unej.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu-isu pelanggaran HAM masyarakat hukum adat dan pegiat pembela hak masyarakat hukum adat di berbagai media sosial. Perjuangan masyarakat hukum adat dan para pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Perlakukan seperti itu dipandang melanggar hak asasi manusia. Apa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh negara? Dengan pendekatan empirikisme terhadap hukum, kajian ini menemukan bahwa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia itu diukur melalui UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan telah menjadi hukum positif. Oleh karena itu, disarankan agar kualifikasi yang telah diratifikasi itu benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum. Dengan demikian, para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kata kunci: hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, hak-hak agraria

## Abstract
This article aims to describe the issues of human rights violations of adatlaw communities and activists for the rights of adat law community in social media. The struggle of adatlaw communities over their ancestral land and defenders of agrarian rights of adatlaw communities are criminalized and discriminated against. Such treatment is seen as violating human rights. What are qualifications for human rights violations against to  adatlaw  communities  committed  by  state?  By  empiricist  approach  to  law,  this  study  has  found  that the qualifications of human rights violations and discriminations are measured through Constitution and international conventions that have been ratified and have become positive laws. Therefore, it is suggested that the qualifications that have been ratified should be seriously considered by law enforcers, especially the police, so that they are not perceived as protectors of entrepreneurs because they are paid. This perception can reduce the dignity of the police.
Keywords: human rights qualifications, adatlaw communities, agrarian right.

## A. Pendahuluan
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa,  agama,  etnis,  adat-istiadat.  Setiap masyarakat komunitas ada yang tergabung terbentuk dalam komunitas yang disebut masyarakat  hukum  adat.  Setiap  masyarakat
hukum adat mempunyai hak-hak baik hak asasi maupun hak hukumnya yang wajib dilindungi oleh negara. Beberapa catatan lapangan memperlihatkan anggota masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi oleh negara

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
ketika  mereka  sedang  memperjuangkan haknya. 1 Masyarakat hukum adat selanjutnya disebut MHA.
Sejak Orde Baru dengan masuknya inves tasi  melalui  politik  penanaman  modal dan transmigrasi berdampak pada tanah- tanah adat diambil begitu saja oleh negara dan diberikan kepada pemodal dan para transmigran sebagai tenaga kerja murah. Pasca Orde Baru, dengan amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, hak-hak MHA atas tanah dikembalikan. Akan tetapi, perilaku Orde Baru yang represif masih saja berlangsung hingga kini. Perjuangan MHA untuk mengembalikan hak-hak agrarianya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga mengalami kriminalisasi. 2
Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperlihatkan ada 125 MHA di 10 wilayah adat dikriminalisasi oleh kepolisian. 3
MHA ini tersebar Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan NTT. Kriminalisasi itu dialami terutama di sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Beberapa modus terjadinya kriminalisasi adalah perampasan tanah ulayat MHA melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Menteri  ATR/Kepala  BPN,  Gubernur/Bupati
1. BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran . (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017). 2.  Bandingkan dengan Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
3.  YLBHI, “Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” https://ylbhi.or.id/publikasi/ artikel/ kriminalisiasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan.  (diakses 16 Juli, 2019).
4.  Faiq Tabroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013).” Jurnal Konstitusi , Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September (2013).
5.  Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
kepada Perusahaan. Kriminalisasi terjadi saat perluasan lahan perkebunan yang melebihi luas HGU dengan memasuki tanah adat/tanah ulayat MHA yang dilakukan oleh korporasi ketika  menganeksasi  tanah  ulayat  tanpa persetujuan MHA sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Di kawasan hutan, Menteri Kehutanan memasukkan tanah ulayat ke dalam Wilayah Kelola Perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. 4
Modusnya  adalah  ketika  anggota  MHA melakukan penolakan, mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan dari MHA, dan dengan demikian, menjadi alasan pembenar untuk mendatangkan Polisi, disanalah kriminalisasi itu bermula. Para pejuang dan pembela  hak-hak  agraria  MHA  dikualifikasi sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  dengan demikian, mereka ditangkap, ditahan, dan diadili. Perlakuan secara psikis untuk memberikan tekanan secara mental, sering dilakukan. 5 Perlakuan oleh kepolisian kepada MHA inilah disebut kriminalisasi.
Provokasi itu dilakukan melalui kegiatan seperti memancing anggota MHA memasuki kawasan hutan, kawasan perkebunan. Dengan demikian mereka dituduh merusak hutan, merusak tanaman perkebunan, memasuki hutan tanpa izin, penebangan hutan secara
liar, penganiayaan terhadap buruh, pencurian tanaman atau kayu. 6 Dalam beberapa kasus anggota MHA dituduh membatasi ruang gerak jalan umum, mengancam buruh, melakukan  perbuatan  tidak  menyenangkan, dan  menghentikan  pekerjaan  alat  berat, bahkan tuduhan kejahatan dengan senjata tajam. Perusahaan menyewa orang untuk memprovokasi anggota MHA, ketika dilawan, perlawanan itu dilaporkan ke polisi dan anggota MHA itu ditangkap. 7
Salah satu contoh kasus kriminalisasi terhadap 9 orang anggota MHA di Kalimantan Tengah yang menyadap karet PT. SIL. Para anggota MHA itu dikenai Pasal 363 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 2 – 3 tahun penjara. Tindakan demikian dengan tujuan untuk mengerdilkan usaha MHA untuk memperjuangkan hak- hak  agraria  mereka.  Suatu  tindakan  yang dipandang sebagai kriminalisasi untuk mengambil keuntungan dan mengeksploitasi tanah-tanah adat/ulayat, pemiliknya diintimi- dasi. Tindakan ini, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia adalah tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 8
Kewenangan Kemenkumham sebagai personifikasi  negara  untuk  mencari  jalan keluar dan memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada warga negara asli ini, sedang dinanti atau setidaknya memberikan
6.  Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6. 7.  Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri . (Jakarta: Epistema Institute, 2016). 8.  Lihat pula, Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat yang Kembali ke Pangkuan Masyarakat . (Jakarta: Epistema Institute).
9.  Lihat pula, Agus Suntoro, Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
10. Tamiang Layang, Barito Pos , “Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan,” https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html, (diakses tanggal 16 Juli 2021).

## pandangan yang berimbang.
Tindakan-tindakan  di  atas  telah menyebar melalui media sosial digital dan menurunkan wibawa Pemerintah RI sehingga beberapa produk seperti CPO yang diekspor ke luar negeri dianggap sebagai produk yang haram, karena melanggar hukum, bukan hanya merusak keanekaragaman hayati,  tetapi  eksploitasi  terhadap  buruh, dan terutama mengambil hak-hak agraria MHA. 9 Ekspos melalui media sosial digital ini sulit untuk dibatasi sehingga membutuhkan diplomasi perdagangan yang handal, baik untuk mengangkat citra Indonesia di luar negeri, maupun mengangkat nilai ekspor perdagangan internasional. 10
Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan  yang  diajukan  adalah  “apa kualifikasi  perlindungan  HAM  kepada  MHA Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini berdasarkan  Pancasila?”  Kualifikasi  ini penting karena setiap tindakan negara wajib dalam koridor hukum dan HAM. Perlindungan hukum dalam koridor HAM dalam masyarakat yang beraneka ragam namun tetap  dalam  kesatuan  sebagaimana  Sasanti Bhinneka Tunggal Ika haruslah hati-hati. Hal ini diperlukan karena perbedaan budaya dengan berbagai cara pandang berdasarkan nilai sosial-budayanya masing-masing, bahkan saling bertentangan itu, dibutuhkan

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
kehati-hatian.  Isu  pelanggaran  HAM  dapat menjadi  pemicu  konflik  horizontal  maupun vertikal,  baik  kuantitas  maupun  kualitas. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara tanpa  kualifikasi  yang  tepat  dapat  menjadi pembenar bagi lawan politik pemerintah.

## B.  Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan antara bulan Juli 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari internet, sebab isu yang diangkat dalam tema ini adalah era digital, di mana semua isu mengalir tanpa dibendung dan mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Dari data itu, terutama yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM terhadap MHA akan dijadikan objek kajian dan dianalisis. Penelitian ini tidak difokuskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga sumber pustaka dari peraturan perundang- undangan  tidak  diguna kan,  walaupun  di sana sini menyebut peraturan perundang- undangan.
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan empirik terhadap hukum yang melihat permasalahan hukum dari aspek hak asasi manusia dan sosial-budaya. Pendekatan ini diambil, karena isu utamanya adalah perlindungan HAM terhadap MHA yang Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pendekatan empirik juga digunakan untuk memperkuat analisis, karena beberapa kasus yang dijadikan subjek analisis diambil dari internet, walaupun data sekunder yang digunakan. Data-data ini diperoleh melalui media sosial internet, karena tema tulisan ini dilatarbelakangi era digital sebagai konteks sosial kajian. Tulisan ini ingin pula menjelaskan
bahwa  Indonesia  itu  menggunakan  Sasanti “Bhinneka  Tunggal  Ika”  yaitu pluralism in  unity , bukan Pluralisme atau Bhinneka ( pluralism ) saja.
Hasil  kajian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif  di  mana  hanya  rasional  atau logika saja, norma hukum digunakan untuk mempertajam aspek HAM yang sedang menjadi tema utama dalam dunia yang sedang berkembang. Indonesia sering dikategorikan sebagai pelanggar HAM sehingga beberapa produk Indonesia tidak dapat diterima dalam perdagangan  internasional,  seperti  CPO Sawit, akan tetapi tetap dalam konteks mikro.

## C. Pembahasan a.  Kualifikasi Perlindungan HAM
Kualifikasi  perlindungan  hukum  dan HAM diperoleh melalui upaya pembatasan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan  negara  kepada  MHA.  Kualifikasi itu diukur melalui instrumen internasional seperti  Kovenan  Internasional  dan  UNDRIP. Pelanggaran terhadap instrumen internasional itulah dianggap sebagai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengatasi dan membatasi pelanggaran  itulah  merupakan  kualifikasi perlindungan hukum dan HAM.
Pembahasan ini diawali dengan beberapa kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Sebelumnya perlu dikemukakan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala  sumber  hukum  positif  Indonesia. Tujuan bernegara berdasarkan Pancasila itu  diambil  dari  Sila  V  Pancasila:  “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Penekanannya  adalah  “Keadilan  Sosial”  dan

## “Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk MHA.
11
Keadilan  sosial  meliputi  penegakkan  hukum tanpa diskriminasi, ketenangan mengelola tanah  adat,  dan  menikmati  hasilnya  tanpa gangguan. 12 Keadilan sosial dapat tercapai jika keadilan itu benar-benar telah diwujudkan. Pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab keadilan sosial ini tidak tercapai.
Pelanggaran hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ada 7 (tujuh) hak asasi manusia MHA dalam Konstitusi, yaitu:
1)  Hak atas pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak masyarakat hukum adat di bidang pemerintahan telah ada dan diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya. Akan tetapi, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya belum diatur dengan undang-undang apapun, kecuali UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang hingga kini menyimpan berbagai persoalan, seperti  bertentangan  UU  No.  41  Tahun 1999 tentang Hutan sekalipun telah ada Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012. Sekalipun dengan adanya putusan MK tersebut,  justru  diganti  dengan  UU  No.
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi instrumen negara untuk
11.  Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018, Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia . Malang: Intrans Publishing.
12. Komnas HAM, Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia . (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
13 .  Lihat pula, Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016.) 14.  Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir . Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).
membatasi MHA untuk mengambil sumber daya agraria dari hutan itu sebagai warisan leluhur mereka dengan alasan MHA pelaku perusak hutan. 13
2) Hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dengan frasa ‘sepanjang menurut kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.’ Frasa ini  telah  membatasi  kualifikasi  suatu masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum negara ini ada. Prinsip NKRI sangat  penting,  namun  frasa  ‘menurut kenyataan masih hidup’ telah mereduksi keberadaan MHA itu.
3)  Hak  untuk  menguasai  dan  menikmati objek agraria (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diberikan kepada investor asing dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 14
Akan tetapi, selalu berhadapan dengan undang-undang sektoral seperti Undang- Undang kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Minerba. Data yang masuk ke Komnas HAM selama tahun 2020 yang terbesar adalah persoalan sumber daya agraria yang selalu menjadi objek sengketa antara MHA dengan korporasi, Polisi, dan Pemerintah Daerah. Persoalan tanah bagi MHA adalah hal yang krusial, sebab tanah selalu berkaitan dengan hak hidup

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
seperti  hutan  sebagai  habitat  hidup, tempat mereka mencari nafkah, beranak pinak, berkomunitas, bahkan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan terutama agama asli atau agama pribumi yang menganggap tanah sebagai leluhur mereka. Dalam hukum adat, secara kosmologis antara leluhur, tanah, rumah adat, dan perempuan berada dalam satu konsep  yaitu  kesuburan  atau  fertilitas bumi.
4)  Hak untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan  hati  nuraninya,  yang  telah dicemari oleh kelompok mayoritas yang intoleransi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun sudah ada putusan MK. No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Kepercayaan di Kolom Agama, namun belum masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang MHA.
5)  Hak untuk tidak dirampas harta miliknya, warisan leluhurnya secara sewenang- wenang demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ada banyak kasus tentang perampasan tanah adat ini yang akan dibahas di bawah ini.
6)  Hak untuk bebas dari penyiksaan (teror) baik fisik maupun mental dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam Pasal 28G ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, bersamaan dengan persoalan pengambilalihan lahan secara sepihak disertai dengan penyiksaan,  penahanan,  dan  intimidasi oleh polisi.
7)  Hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai habitat hidup serta terlepas dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang sehat tentu berkenaan dengan pengambilalihan tanah-tanah adat, hutan adat, termasuk kekayaan sumber daya di dalamnya pengerukan kekayaan alam yang meninggalkan kubangan, kerusakan hutan, dengan sendirinya mengurangi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh AMAN  dengan  topik  “Menjelang  100  Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat?” pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam diskusi ini disampai kan beberapa persoalan terutama modus penangkapan anggota MHA. Persoalan paling banyak adalah berkenaan dengan pelanggaran UU  No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahkan UU ITE lalu dikaitkan dengan perbuatan menurut KUHP.

## Tabel 1. Kriminalisasi MHA Menurut YLBHI, 2019
15 No. Lokasi Jumlah Orang Tuduhan 1. Kotawaringin Barat- Kalimantan Tengah 2 orang Sebagai pelaku pembakaran hutan, melanggar Pasal 50 ayat (1), (2) jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2. Suku Anak Dalam, di Sungai Batanghari-Jambi 11 orang Penganiayaan dan merusak kebun, Pasal 170 KUHP 3. Wahoni, Sulawesi Tenggara 27 orang Kebakaran hutan yang menyebabkan banjir, Pasal 187, 188 KUHP 4. Sintang, Kalimantan Barat 6 orang Melanggar UU Kehutanan, UU Perkebunan dan KUHP 5. Batak berhadapan dengan PT. Toba Pulp Lestari 2 orang Menganiaya Karyawan PT. TPL 6. Sumba-NTT 1 orang Pelanggaran UU ITE, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik 7. Ketapang-Kalimantan Barat 1 orang Perusakan Kebun 8. Muara Teweh- Kalimantan Tengah 1 orang Pembakaran Ladang, Pasal 36 UU Lingkungan Hidup
15. Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,”  Kompas.com  (diakses 14 Juli 2021).
16. Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” https://aman.or.id, (diakses 11 Juli 2021).
Tabel 1 di atas merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, data Tabel 1 diatas hendak menyatakan bahwa kriminalisasi dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian terjadi di 8 lokasi dengan korban 51 orang anggota
MHA dengan berbagai modus yaitu bahwa anggota MHA dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum padahal mereka adalah pembela hak-hak atas tanah adat leluhurnya.
Pada tahun 2019 juga AMAN membuat catatan  penting  bagi  Pemerintahan  Jokowi- Ma’ruf berkaitan dengan kriminalisasi MHA, sbb:
Tabel 2. Kriminalisasi dalam catatan AMAN 16 No. Lokasi Jumlah Orang Tuduhan 1. Suku Dayak Limbai, Melawi- Kalbar 5 orang Dituduh melakukan perusakan kebun sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa 2. Suku Matteko, Desa Erelambang, Kec. Tombolo Pao-Gowa-Sulsel 6 orang Dituduh merusak hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 3. Suku Sihaporas, Kec. Pematang Sidamanik, Simalungun-Sumut 10 orang Dituduh melakukan kekerasan kepada pekerja PT. Toba Pulp Lestari

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
No. Lokasi Jumlah Orang Tuduhan 4. Suku Sakai, Riau 1 orang Dituduh melanggar Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 5. Suku Rendu, Nagekeo-NTT Warga 3 desa Tanah suku diambil untuk Waduk Lambo tanpa musyawarah dengan MHA Rendu 6. Laman Kinipan, Lamandau- Kalteng 1 suku Pengambilalihan tanah ulayat suku oleh PT. Sawit Mandiri Lestari seluas 4.762,95 Ha 7. MHA Kep. Arus 1 Pulau Tanah adat diambil untuk peternakan sapi oleh 4 (empat) buah PT 8. Suku Tukan Hokeng, Larantuka-NTT 1 Suku Konflik dengan PT. Rerolara – Misi Katolik, karena telah jatuh tempo 9. Suku O’Hangana Manyawa, Suku Tobelo Dalam, Halmahera 8 orang Perusahaan Tambang PT. IWIP dan Pemblokiran jalan ke PT. IWIP 10. Sintang dan Kapuas Hulu, Kalbar 7 orang Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Kalteng 35 orang Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Suku Anak Dalam Bathin IX Sungai Bahar Batanghari - Jambi 1 suku Tanah ulayatnya diserobot PT. Asiatic Persada 13. Suku Daa Inde di Sulbar 1 suku Tanah ulayatnya diserobot PT. Astra 14. Murung Raya, Kalteng 1 suku Perusahaan Tambang Emas PT. Indomuro
17.  Mohammad Bernie, “Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud,” https://tirto.id/ f3sg, (diakses 14 Juli 2021).
Tabel 2 merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ber- dasarkan data yang dikemukakan oleh AMAN  ada  14  kasus  dengan  korban  tidak hanya beberapa anggota MHA, melainkan ada anggota MHA dalam 1 (satu) suku bahkan anggota masyarakat 1 (satu) pulau. Konflik  antara  MHA  dengan  Perusahaan  ini seharusnya negara, melalui penegak hukum menjadi penengah, bukan memihak.
Pada tanggal 26 Agustus 2020, MHA dikejutkan dengan berita penangkapan tokoh komunitas MHA Laman Kinipan-Kalimantan Tengah, Effendi Buhing ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan turut serta merampas aset PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML). 17
Bersama 5 (lima) orang anggota sukunya. Komunitas MHA Laman Kinipan mengklaim tanah adat mereka seluas 2.627 Ha telah diserobot oleh PT. SML yang menguasai lahan perkebunan seluas 9.424,71 Ha, yang diduga melebihi izin dari Kementerian ATR/Kepala
BPN.  Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang melakukan  verifikasi  wilayah  itu  bahwa  PT. SML telah melebihi luas yang diijinkan seluas 3.689 Ha tanah adat/ulayat MHA Laman Kinipan yang diserobot.
Di samping itu beberapa kasus lepas yang terjadi selama tahun 2020, pada tanggal 27 Agustus 2020, PT. Sawit Mandiri Lestari dan Pemerintah Daerah Lamandau mengambil alih tanah ulayat suku Laman Kinipan, mendapat perlawanan dari MHA Laman Kinipan itu. Pengambilalihan tanah ulayat itu dilakukan sejak tahun 2018 di mana tanah-tanah pertanian mereka digusur dengan menggunakan alat berat. Alasan PT. SML ini masyarakat melakukan perambahan hutan yang akan dijadikan lahan kebun sawit mereka. Usaha PT. SML itu ditentang dan 6 orang ditahan oleh polisi dan anggota masyarakat lainnya diintimidasi.
Pada tanggal 4 Februari 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) berunjuk rasa ke Markas Polres dan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Aspirasi  yang  dibawa  adalah  kritik  terhadap penangkapan dan penahanan anggota masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat mereka PT. TPL. Isu yang dikembangkan oleh PT. TPL adalah masyarakat melakukan kekerasan kepada pekerjanya. 18
18.  Andre Barahamin, 2019, op, cit.
19. Rahadian Rundjan, “Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal,” https://historia.id/ekonomi/ article s/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1, (diakses 2 Juli 2021). 20. Infokom AMAN, “Kriminalisasi Masyarakat Adat,” http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi masyarakat- adat, (diakses 10 Juli 2021).
21. Puri Mei Setyaningrum, “Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkrit,” https:// www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret, (diakses 15 Juli 2021).
Ada banyak kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang diambil oleh negara dan diserahkan kepada investor melalui HGU. Selain itu, masyarakat hukum adat yang memperjuangkan hutan adat mereka diambil dan dimasukkan ke wilayah hutan negara. Ketika masyarakat hukum adat mempertahankan dan memperjuangkan hak- hak mereka, diperoleh reaksi yang berlebihan dari pihak negara melalui Kepolisian. Hal ini menimbulkan keresahan dan pada pandangan masyarakat hukum adat bahwa negara lebih berpihak kepada investor, polisi juga demikian lebih melindungi para investor.
Materialisme yang dianut oleh negara melalui usaha mendatangkan investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum  adat,  telah  melahirkan  sikap  skeptis masyarakat hukum adat kepada negara. 19
Janji-janji yang diberikan oleh Calon Presiden, Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah hanyalah pemanis bibir belaka telah mendegradasikan kepercayaan masyarakat hukum adat kepada negara, khususnya Pemerintah. Perbuatan yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat, dianggap sebagai kriminalisasi dan diskriminasi. 20
Diskriminasi yang dimaksud antara pemilik modal besar (investor) dengan ma- syarakat hukum adat ( wong cilik ) yang selalu didengung-dengungkan oleh Pemerintah melalui  Partai  Politik  pendukungnya. 21

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Reaksi yang berlebihan dengan menangkap, menahan, bahkan memenjarakan anggota masyarakat hukum adat dengan berbagai isu yang diselewengkan, bahkan intimidasi telah menimbulkan trauma di masyarakat hukum adat dan pesimisme untuk hidup bernegara dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Sila kelima yang menjadi tujuan negara berdasarkan Pancasila yang didasari oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kamanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan, hanyalah sebuah ideologi utopis. Satu-kesatuan sila- sila  yang  menggambarkan  karakteristik bangsa Indonesia yang dwitunggal. MHA tidak  menafikkan  untuk  mendatangkan investor, karena negara membutuhkan dana besar  untuk  itu,  namun  perlu  diperhatikan keseimbangan hak antara hak para investor dengan hak MHA sebagaimana dianut oleh konsep harmoni dalam Pancasila. 22
Pesimisme Masyarakat Hukum Adat di atas, tentu mempunyai latar belakang dan konteks sosial sebagaimana telah dikemukakan, walaupun hanya sedikit. Akan tetapi, hal yang sedikit itu menggambarkan sebuah gunung es, kecil di permukaan luas di bawah dasarnya, karena banyak yang belum terungkap. Hal-hal inilah, jika dilihat
22.  Bandingkan dengan, Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561 (diakses 16 Juli 2021).
23.  Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
24. Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 36, No. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36. no 4.1477, (diakses 12 Juli 2021).
25. ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf
dari kacamata Hak Asasi Manusia, dianggap sebagai Pelanggaran HAM. 23
Pembahasan ini dimulai dari Sila Kelima  Pancasila  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini dianggap sebagai Tujuan Hidup bernegara oleh Negara Republik Indonesia. Sila ini diperkuat dengan sila-sila lain terutama Sila Kedua Pancasila yang secara substansi mengandung konsep “Keadilan.”  Bukan  hal  yang  tidak  beralasan jika kedua Sila Pancasila itu sama-sama menggunakan  konsep  “Keadilan”  walaupun ‘adil’ yang dimaksudkan pada Sila Kedua bersifat individual, sedangkan ‘adil’ pada Sila Kelima bersifat komunal. Akan tetapi, yang bersifat komunal itu adalah persatuan dari keseluruhan individu. 24
Kualifikasi yang digunakan itu bersumber dari beberapa Konvensi Internasional, a.l:
1)  Kovenan Internasional ILO Tahun 1957
(107)  yang  kemudian  dikritik  dan diperbaharui.  Dari  27    ratifikasi  tersisa 18 yang diakomodasi melalui Kovenan ILO Tahun 1989 (169). Ada 19 pasal yang sangat  pokok  dan  penting  berkaitan dengan tanah, kepercayaan, dan keberlangsungan masyarakat hukum adat ini, yaitu Pasal 13 – 32. 25
Pasal 13.1 berisi bahwa ketika ketentuan konvensi ini diterapkan, pemerintah wajib  menghormati  pentingnya  nilai-
nilai budaya dan spiritual masyarakat terkait hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya bila perlu, yang  mereka  tempati  atau  kelola, terutama gabungan keduanya .26 Bagi MHA, tanah adalah sesuatu yang sangat penting,  bukan  hanya  sebagai  tempat tinggal dan tempat mencari nafkah saja, tetapi terutama sebagai habitat hidup, serta berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama asli, sebab tanah dianggap sebagai ibu, terra mater . 27
Oleh karena itu, hubungan antara MHA dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat (lihat Pasal 1 angka 3 UUPA).
Bila dikaitkan dengan Pasal 2.1 dikata- kan bahwa Pemerintah wajib ber- tanggung jawab mengembangkan dengan mengikutsertakan MHA terkait, terkoordi nasi dan sistematis untuk melin- dungi hak-hak MHA itu serta menjamin rasa hormat kepada integritas mereka. Bila dikaitkan dengan Pasal 3.1 dikatakan bahwa MHA berwenang menikmati hak- hak asasi manusia, kebebasan dasar, tanpa hambatan ataupun diskriminasi
26.  ILO Jakarta, ibid .
27 .  Bidang Rehabilisasi dan Konsenvasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada  Ibu  Bumi?”  https://dlhk.jogjaprov.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkan-kita-berterimakasih- pada-ibu-bumi, (diakes 17 Juli 2021).
28.  ILO Jakarta, loc, cit . 29.  ILO Jakarta, Konvensi Masyarakat Hukum Adat , 1989. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009)
30.  Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” Https://onesearch.id/Record/IOS427. article -352, (diakses 17 Juli 2021).
31.  Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962,” https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi Majelis-Umum- 1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf, (diaskses 16 Juli 2021).

## baik laki-laki maupun perempuan. 28
Demikian juga dengan Pasal 3.2 yang menyatakan  bahwa  tidak  satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan dasar dari MHA, termasuk hak-hak yang ada dalam konvensi ini. 29
Demikian juga Pasal 15.1 disebutkan bahwa hak-hak MHA atas sumber daya alam berkaitan dengan tanah harus dijaga dengan baik. Hak-hak ini termasuk hak anggota MHA untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya tersebut. Pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan hak lain dari MHA untuk memperoleh informasi awal, informed  consent (lihat pasal 15.2). 30
2)  Resolusi Majelis Umum PBB 1803
(XVII) tahun 1962, berkaitan dengan hak-hak atas Sumber Daya Alam yang dipunyai, dikuasai dan dikelola untuk pembangunan masyarakat 31 wajib dilindungi, dihormati, dan dilestarikan.
3)  Kovenan Internasional tentang EKOSOB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) tanggal 16

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Desember 1966, 32 terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan diakses. Hak ekosob ini memberi landasan eksistensi MHA untuk mendapatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kovenan ini telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan.
Hak MHA yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam. 33 Ketiga  hak  itu  merupakan dasar  dari  hak  kolektif  yang  mendasari perjuangan MHA di seluruh dunia. Hak ekosob ini meliputi beberapa hal, yaitu: (a) berkaitan dengan kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup komunitas;
(b) hak ekosob ini tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak asasi manusia lainnya seperti  hak  untuk  hidup,  hak  untuk meneruskan keturunan, lingkungan sosial-budaya sebagai habitat hidup, pekerjaan yang layak, keyakinan, (c) hak ekosob mengubah kebutuhan- kebutuhan MHA menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara. 34
Bagian Pertama, Pasal 1 ayat (1) Kovenan Ekosob menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan
32. Elsam, “Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf, diakses 16 Juli 2021.
33.  M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).
34. Elsam, op, cit .
35.  Siti Rakham Mary Herwati, “Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” https:// ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan (diakses 17 Juli 2021).
36.  Siti Rakhma Mary Herwati, ibid .
37.  DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” https://www. dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf. (diakses 10 Juli 2021).
nasib sendiri, atas kekuatan itu mereka dengan bebas menentukan status politiknya  serta  bebas  memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri. 35
Bagian Pertama, Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa semua (suku) bangsa (termasuk MHA) dapat secara bebas mengelola harta kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri tanpa mengurangi kewajiban- kewajiban  yang  mungkin  timbul  dari kerjasama ekonomi internasional, serta tidak  dapat  dibenarkan  suatu  (suku) bangsa merampas upaya penghidupan warganya sendiri. Kedua hak yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri. 36
4) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang terbentuk tahun 200737 dikenal dengan UNDRIP. Isinya kurang lebih bahwa kemiskinan MHA salah satunya disebabkan oleh akses mereka yang dibatasi oleh masuknya investor ke  kawasan  habitat  mereka.  Ketika anggota MHA mengambil kebutuhan
pokok,  seperti  meramu,  mencari  obat- obatan, kayu bakar, bahan bangunan akan mengalami kriminalisasi oleh perusahaan yang menganeksasi wilayah mereka. 38 Pembatasan akses MHA itu pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28 G jo Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945.
Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa kriminalisasi negara terhadap MHA  ketika  mereka  mempertahankan tanah leluhur mereka dan para pegiat MHA dipandang sebagai pelanggaran HAM hanya untuk melindungi pengusaha. Negara seharusnya berada di tengah, tidak hanya membela investor atau hanya membela MHA saja. Jika negara hanya membela salah satu pihak, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
b.  Tindakan Negara Tujuan Negara Republik Indonesia ada 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,  yaitu  “Negara  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ….” Jika dilihat dari teori perjanjian sosial, maka tujuan pertama itu merupakan kewajiban
38.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif . (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
39.  Dominikus Rato, Hukum Adat Kontemporer . (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).
40.  WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” https://wri-indonesia.org/ id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa, (diakses 18 Juli 2021).
41.  Kemenkeu, “Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” https://jdih. kemenkeu. go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm, (diakses 18 Juli 2021).
42. Bandingkan dengan, Mohamad Shohibuddin, Perspektif  Agraria  Kritis,  Teori,  Kebijakan  dan  Kajian  Empiris . (Penerbit: STPN Press, 2018).

## negara dan menjadi hak warga negara.
Pengambilalihan tanah adat dan disewakan kepada perusahaan tanpa persetujuan yang empunya  hak  adalah  tindakan  sewenang- wenang,  apalagi  tindakan  itu  dilakukan dengan  cara  intimidasi  dan  tanpa  ganti rugi. Negara telah lalai dalam kewajibannya untuk  melindungi  rakyatnya,  negara  tidak hadir dalam penderitaan rakyatnya, bahkan menjadi pelaku penderitaan rakyat itu. 39 Jika perlindungan telah diberikan, maka rakyat akan bekerja dengan tenang, tentram tanpa ada rasa keresahan akan kehilangan tanah leluhur mereka. 40
Tujuan pertama itu berkaitan dengan tujuan berikutnya yaitu negara memajukan kesejahteraan umum bukan hanya memajukan kesejahteraan pemilik modal. Upaya memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu syarat untuk mencapai “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia” sebagaimana ada dalam Sila V Pancasila itu. 41 Kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diderivasi ke berbagai peraturan perundang- undangan,  seperti  UUPA,  UU  Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Minerba, dan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya. 42
Intinya  adalah,  jika  semua  kebutuhan fisik,  mental,  spiritual  terpenuhi,  maka

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan tercapai. Akan tetapi, jika yang dikejar hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik-material  belaka,  maka  keadilan dan kesejahteraan sosial itu sulit untuk tercapai. 43 Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar tujuan negara, melainkan juga menjadi kewajiban negara untuk merealisasikannya.
Salah satu unsur pemenuhan kebutuhan mental-spiritual adalah rasa keadilan, rasa aman dan tenteram, rasa dihargai, dan dilindungi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, saat ini banyak dibutuhkan oleh MHA. Jika ada yang mengatakan bahwa MHA telah diberi berbagai fasilitasi peraturan perundang- undangan, maka hak yang diperoleh dari negara itu hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan.
Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada 5 unsur untuk memenuhi Sila  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia” 44 yaitu: (1) Negara Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lahir-batin;  (2)  Indonesia  adalah  negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mengutamakan prinsip musyawaratan melalui perwakilan rakyat; (3) Negara Indonesia wajib menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan
43.  WRI, “Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat,” https://wri-indonesia.org/ id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat, diakses 15 Juli 2021.
44.  BPIP, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” Https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila /S05. html, (diakses 18 Juli 2021).
45. Fathul Achmadi Abby, “Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” Jurnal AdA , Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016. 46. Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417, (diakses 16 Juli 2021).
pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan; (4) Bangsa Indonesia saat mengambil keputusan selalu dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila; (5) Tiap warga bangsa Indonesia wajib menggunakan hak milik secara benar dan ekonomis.
Dari konsep yang dikemukakan oleh BPIP itu, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan MHA yang sedang diharapkan dari negara atau pemerintah yang sekiranya memiliki hati nurani untuk bangsa sendiri. Beberapa kebutuhan itu, antara lain:
1)  Pemetaan lahan yang tepat. Data di lapangan memperlihatkan bahwa ada lahan MHA dianeksasi dan ditetapkan sebagai HGU perusahaan.  Hal itu bermula dari pemetaan yang kurang akurat baik peta yang dilakukan oleh BPN, Kehutanan atau Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan oleh kesengajaan, lalai, atau kekurangan ahli pemetaan, telah merugikan MHA. Penganeksasian dan pengambilalihan tanah hak ulayat, MHA telah kehilangan habitat hidup, tempat tinggal,dan  tempat  mereka  mencari nafkah  agar  hidup  yang  layak  sebagai manusia. 45
2)  Penghentian  kriminalisasi  dan  dis- kriminasi terhadap MHA oleh polisi. 46
Keberpihakan aparat Polisi kepada
perusahaan telah menimbulkan praduga yang merendahkan martabat kepolisian, 47
sehingga perlu dihentikan. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya berfungsi sebagai mediator bagi kedua pihak.
3)  Tinjau ulang pasal-pasal bermasalahan dari beberapa undang-undang. Bebe- rapa pasal dari beberapa undang- undang bermasalah perlu ditinjau ulang,
terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada masa Orde Baru, hak ulayat diakui tanpa status subjek hak yaitu MHA, sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia. 48 CIA dan Orde Baru menggulingkan Bung Karno demi emas yang dikeruk Freeport di Papua. Dengan dibentuknya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan, UU No.
11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, eksploitasi tanah ulayat dilakukan. Pada masa itu, Pemerintahan Orba menerapkan kebijakan Kolonial Belanda terhadap penguasaan hutan dengan dikeluarkannya Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan di Bidang Kehutanan, Per- tambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum. 49 Pada Bagian VI Pelaksanaan
47.  Walhi, “Siaran Pers. Pernyataan Sikap ‘Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua,” https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan- di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua, (diakses 12 Juli 2021).
48. M.F Mukhti, “Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia,” https://historia.id/politik/ article s/ riwayat- masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1, (diakses 05 Juli 2021). Lihat pula, Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. (Hawai: University of Hawai’i Press, 2003).
49.  Rachman, dkk, “Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema No. 1/2012.
Status Hak Tanah, yaitu pada  angka 3 dan 4 menyatakan bahwa dalam hal sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah yang dikuasai penduduk (termasuk MHA) dengan sesuatu hak yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih  dahulu  dengan  memberi  ganti rugi, dan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pada Angka 4 dikatakan bahwa penguasaan areal Hak Pengusahaan Hutan yang membutuhkan penetapan area sehingga berdampak pada penduduk dan atau masyarakat hutan setempat kehilangan haknya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib memberikan ganti rugi.
Pada masa Reformasi, sejak tahun 1999,  negara  mulai  memperhatikan hak-hak MHA, namun masih pada tataran normatif. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap saja masih menegasikan MHA atas hak-hak agraria. Pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan itu sering digunakan oleh negara untuk membatasi MHA untuk mengakses hak-hak agra- rianya. Misalnya kriminalisasi MHA Desa

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena menolak memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur tanahnya. 50
Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membatasi sejumlah kegiatan pertanian. Hal ini dinyatakan dengan  kata-kata  “…..  dengan  secara melawan hukum menger jakan, mem- budidayakan dan/atau meng gunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, dalam radius/jarak tertentu; membakar hutan, menebang pohon, memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang …..” Kata- kata  itu  seperti  jaring  yang  menangkap MHA. Jika salah satu kata itu terpenuhi, maka MHA akan dikenai hukuman penjara, setidak-tidaknya ditahan selama 3 (tiga) hingga 15 tahun serta hukuman denda antara Rp. 10 juta hingga 10 milyar rupiah.
Pasal 55 huruf a, c, dan d jo. Pasal 107 huruf a, c, dan d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan penggunaan lahan secara melawan hukum dan ketentuan mengenai sanksi pidananya, merupakan replika Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dianulir oleh Putusan MK. No. 55/PUU-VIII/2010. Hal ini menunjukkan bahwa negara
50. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat- silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan, diakses 15 Agustus 2021.
51. Abdul Wahid, “Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat,” Https://elsam.or. id/ problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat, (diakses 10 Juli 2021).

## tidak berniat melindungi hak-hak MHA.
UU No. 39 Tahun 2014 ini seharusnya bertujuan  untuk  mencegah  konflik antara petani dengan perusahaan. Namun  tidak  demikian  kenyataannya, faktanya seorang petani asal Aceh Tamiang, M. Nur 51 dijadikan tersangka oleh  Polda  Aceh  ketika  bersengketa dengan perusahaan sawit PT. Rapal, dengan tuduhan melanggar Pasal 55 huruf a, jo. Pasal 107 huruf a UU N0. 39 Tahun 2014.
4)  Penghormatan dan penghargaan ter- hadap hak tradisional MHA. Pasal 18
B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa ‘Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat ….’
5)  Realisasi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu beberapa pemerhati dan pejuang  hak-hak  MHA  seperti  AMAN dan NGO’s PilNet melakukan uji materiil terhadap pasal 21 dan 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. MK juga mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada bulan Oktober 2015  beberapa  NGO’s  seperti  Sawit Watchs, SPKS, SPI, API, FIELD, Bina Desa, dam IHCS mengajukan Judicial  Review terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55 dan
Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dikabulkan oleh MK. 52
Dengan demikian, beberapa pasal bermasalah tersebut sudah seharusnya dicabut  dan  diganti  dari  berbagai peraturan perundang-undangan. Hal yang  perlu  diperhatikan  dan  diminta kepada DPR untuk tidak hanya mengubah redaksi tanpa mengubah makna, artinya mengubah redaksi namun substansinya tetap sama. Itikad baik dibutuhkan untuk kesejahteraan anak bangsa sendiri.
6)  Pembatasan investasi bagi perusahaan yang haus tanah dan rakus akan keuntungan. Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas, baik yang ada dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maupun yang tersebar dalam tulisan ini yang memperlihatkan wajah rakus dari perusahaan yang haus tanah dan rakus keuntungan dengan mengabaikan masa depan dan hak-hak atas tanah adat dari MHA. Perusahaan yang eksploitatif ini ( black  corporation ) jangan diberi tempat di negeri ini. Perilaku mereka yang eksploitatif telah merusak reputasi perusahaan-perusahaan baik dan bersih ( good  corporation ). Ada beberapa perusahaan yang hanya ingin menguasai tanah  namun  tidak  mengoperasi perusahaannya, sehingga banyak terjadi tanah  tidur  ( sleeping  land )  yang  tidak produktif. 53 Pada tahun 2016  di Batam
52. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
53.  Tobari, “BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur,” https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan- cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html, (diakses 17 Juli 2021).
54.  Chaidir Anwar Tanjung, “Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar,” https://news. detik.com/ berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar, (diakses 17 Juli 2021).
55. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy  Brief:  Menjalin  Benang  Konstitusi  Menuju  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia . (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
ada 240 titik lahan tidur dan 248 persil lahan  tidur,  bahkan  ada  pengusaha yang sudah diberi SP3 telah melarikan diri, tanahnya telah dipindahtangankan, dan  tidak  membayar  Uang  UWTO. Di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, tanah  tidur  milik  PT.  TSM  dibakar  yang mengakibatkan 30 Ha hutan terbakar. 54
7)  Pengesahan RUU MHA. Pada akhirnya dibutuhkan sebuah undang-undang untuk melindungi MHA dan para penggiat MHA. RUU MHA telah lama diperjuangkan, namun semakin jauh dari harapan. Niat baik negara dan Pemerintah sedang ditunggu bukan hanya good will tetapi juga good  action . Negara dan Pemerintah memiliki rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperhatikan nasib MHA,  sedang  dinantikan.  Pengesahan dan pengundangan RUU MHA menjadi UU  MHA  akan  memberikan  bukti keseriusan dan niat baik dari Negara dan Pemerintah Indonesia. 55

## D. Penutup
Dari analisis data di atas diambil kesimpulan  bahwa  kualifikasi  kriminalisasi dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilihat dari berbagai Konvensi Internasional yang telah diterima dan disahkan menjadi hukum nasional Indonesia. Oleh karena telah diterima dan menjadi

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
hukum  positif  maka  layaklah  kualifikasi tersebut diterima untuk dijadikan kriteria bagi negara untuk melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA.
Tulisan ini diakhiri dengan saran bahwa sebaiknya sesegera mungkin beberapa Konvensi Internasional yang digunakan untuk melindungi hak-hak MHA dirujuk untuk
dimasukkan dalam RUU MHA dan RUU MHA segera disahkan dan diundangkan menjadi hukum  positif  agar  para  penegak  hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk  mencapai  “Keadilan  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia.”

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat Yang Kembali Ke Pangkuan Masyarakat. (Jakarta: Epistema Institute).
Agus Suntoro, Kajian  Terhadap  UU  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
Arimbi  Heroepoetri,  Aflina  Mustafainah,  dan  Saur  Tumiur  Situmorang, Pelanggaran  Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju Perlindungan  Sosial  yang  Inklusif . (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran . (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN- Kemenkumham, 2017).
Desi  Martika  Vitasari  dan  Nia  Ramdhaniaty, Jalan  Panjang  Pengakuan  Hukum:  Lima  Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018,  Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).
ILO Jakarta, Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989 . (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009).
Koalisi Kawal RUU MHA, Policy  Brief:  Menjalin  Benang  Konstitusi  Menuju  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia . (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
Komnas HAM, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia . (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
Leith, Denise, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia . (Hawai: University of Hawai’i Press, 2003).
M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya . (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L
Mohamad Shohibuddin, Perspektif  Agraria  Kritis,  Teori,  Kebijakan  dan  Kajian  Empiris . (Penerbit: STPN Press, 2018).
Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri . (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
Rato, Dominikus, Hukum Adat Kontemporer . (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).
Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan . (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
B. Jurnal
Faiq Tabroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013).”
Jurnal Konstitusi , Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September 2013.
Fat’hul  Achmadi  Abby,  “Sengketa  Pertanahan  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Hak  Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” Jurnal Ad’Adl, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.
Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum  &  Pembangunan , Vol. 36, No. 4. DOI: http://dx.doi. org/10.21143/jhp.vol36. no4.1477, (diakses 12 Juli 2021).

## C.  Kertas kerja
Rachman, dkk, “Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Eipstema No. 1/2012

## D. Internet
---------,  “Kovenan  Internasional  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya”  https://referensi. elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial- dan-Budaya.pdf, diakses 16 Juli 2021.
Abdul  Wahid,  “Problem  UU  Perkebunan  bagi  Para  Petani  dan  Masyarakat  Adat,”  Https:// elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat, (diakases 10 Juli 2021).
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” https://gaung.aman.or.id/2015 /10/07/ masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan, diakses 15 Agustus 2021.
Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” https://aman.or.id, (diakses 11 Juli 2021).
Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era  Kekinian,”  https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561  (diakses  16 Juli 2021).
Bidang Rehabilisasi dan Konsenvasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?” https://dlhk.jogjaprov.go.id/refleksi-hari-bumi-2021- sudahkan-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi, (diakes 17 Juli 2021).
BPIP,  “Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,”  Https://bpip.go.id/bpip/static/ Pancasila /S05.html, (diakses 18 Juli 2021).
Chaidir  Anwar  Tanjung,  “Lahan  Tidur  Milik  Perusahaan  Sawit  di  Riau  Dibakar,”  https:// news.  detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar, (diakses 17 Juli 2021).
Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,”  Kompas.com  (diakses 14 Juli 2021).
DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf,  (diakses  10 Juli 2021).
Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803  (XVII),  14  Desember  1962,”  https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/ 2014/11/Resolusi Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam. pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” Https://onesearch.id/ Record/IOS427. article -352,  (diakses 17 Juli 2021).
ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www. ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/ documents/ publication/ wcms_141867.pdf, diaskses tanggal 16 Juli 2021.
ILO  Jakarta,  “Kovenan  Internasional  tentang  EKOSOB  (ekonomi,  sosial,  dan  budaya)  oleh Resolusi  Majelis  Umum  PBB  2200  (XXI)  Tanggal  16  Desember  1966”  https://www.  ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo jakarta/ documents/ publication/ wcms_141867.pdf, diaskses tanggal 16 Juli 2021.
Infokom  AMAN,  “Kriminalisasi  Masyarakat  Adat,”  http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi masyarakat-adat, (diakses 10 Juli 2021).
Kemenkeu, “Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” https:// jdih. kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm, (diakses 18 Juli 2021).
M.F  Mukhti,  “Riawayat  Masuknya  Modal  Asing  ke  Indonesia,”  https://historia.id  /politik/ article s/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1, (diakses 05 Juli 2021).
Mohammad  Bernie,  “Kasus  Effendi  Buhing  Terkait  Pencaplokan  Tanah  Adat,  Pak  Mahfud,” https://tirto.id/f3sg, (diakses 14 Juli 2021).
Puri  Mei  Setyaningrum,  “Alumni  GMNI:  Lawan  Ideologi  Transnasional  Dengan  Kerja Konkrit,” https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi- transnasional-dengan-kerja-konkret, (diakses 15 Juli 2021).
Rahadian Rundjan, “Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal,” https://historia.id/ekonomi/ article s/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/ page/1, (diakses 2 Juli 2021).
Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang  Tutup  Jalan  Desa  dari  Perusahaan  Sawit,”  https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-56293417, (diakses 16 Juli 2021).
Siti  Rakham  Mary  Herwati,  “Kriminalisasi  Masyarakat  Hukum  Adat:  Ancaman  dan  Usulan Kebijakan,”  https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman- dan-usulan-kebijakan (diakses 17 Juli 2021).
Tamiang  Layang,  Barito  Pos,  “Pihak  Keluarga  Minta  Keenam  Warga  Awang  Yang  Ditahan Polda  Kalteng  Dibebaskan,”  https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga- meminta-keenam-warga.html, (diakses tanggal 16 Juli 2021).
Tobari, “BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur,” https://infopublik.id/read/163505/bp- batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html, (diakses 17 Juli 2021).
Walhi, “Siaran Pers. Pernyataan Sikap ‘Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa  Erma,  Distrik  Jair,  Kabupaten  Boven  Digoel,  Provinsi  Papua,”  https://www.walhi. or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair- kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua, (diakses 12 Juli 2021).
WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” https://wri- indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan- nyawa, (diakses 18 Juli 2021).
WRI,  “Perjalanan  Panjang  dan  Melelahkan  Menuju  Pengakuan  Hak  Tanah  Adat,”  https:// wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak- tanah-adat, diakses 15 Juli 2021.

## E.  Peraturan Perundang-undangan
Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  Tahun  2007  (UNDRIP)  Tentang  Hak-Hak Masyarakat Adat
KUHP ( Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië ), Staatsblad , 1915, No 732.
Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 Tentang Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan
UUD NRI Tahun 1945
UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU No. 41 Tentang Hutan
UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## P E R L I N D U N G A N  H A M  M A S Y A R A K A T  H U K U M  A D A T Y A N G  B H I N N E K A  T U N G G A L  I K A  D I  E R A  D I G I T A L

## BIODATA PENULIS
Dominikus Rato , Strata 1 lulus tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Strata II lulus tahun 1999 pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, FISIP Unair, dan S3 lulus 2004 pada Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP – Semarang, adalah dosen dan penelitian hukum adat dan kearifan lokal  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember.  Sebagai  penulis  beberapa  buku  seperti  Filsafat Hukum dan Hukum Adat, serta melakukan penelitian terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura, Osing, Dayak, dan Timor. Pernah menjadi anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Socio-Legal. Saat ini menjadi salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia.