History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 222 - 233 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3776

## PELINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUK DIGITAL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Fianka Aiza 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author : fiankaaiza@gmail.com 1)

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  sangat  pesat  dewasa  ini  dan  telah  merambah  dalam  banyak  aktivitas masyarakat, salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam pasar. Banyak produk dari perusahaan yang  dijual  melalui  pasar  digital  yang  dikenal  dengan  sebutan  e-commerce.  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  merupakan  usaha  berskala  kecil,  namun  mempunyai  kontribusi  yang  besar terhadap  PDB  di  Indonesia. Agar  dapat  bersaing  dalam  perdagangan  bebas  yang  terjadi  saat  ini  di ASEAN dan dalam lingkup global, diperlukan adanya digitalisasi produk UMKM. Produk yang dimiliki suatu  usaha  memiliki  nilai  ekonomis  di  dalamnya,  produk  adalah  kekayaan  intelektual .  Namun kesadaran  UMKM  terhadap  pentingnya  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  atas  produk-produk tersebut masih rendah sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.
Kata Kunci: UMKM; Digitalisasi  Produk; Hak Kekayaan Intelektual.

## Abstract
Technology  has  been  advancing  rapidly  and  seeps  through  many  elements  of  society,  one  of  them  being  the  use  of technology  in  markets.  Products  of  companies  are  sold  through  digital  market  known  as  e-commerce.  Micro,  Small, and  Medium  Enterprises  (MSME)  are  small  in  business  scale,  however  they  contribute  to  a  huge  percentage  of GDP  in  Indonesia.  In  order  to  keep  up  with  the  current  free  trade  in  ASEAN  and  in  the  global  scope,  there is a need for  the  digitalization  of  MSMEs  product.  The  products  of  any  enterprises  contains  intellectual  property  which  holds economic  value.  However,  the  awareness  to  the  protection  of  intellectual  property  right  on  those  products  are  low for MSMEs,  which is a potential  for intellectual  property  infringement.
Keywords:  MSME;  Intellectual  Property  Rights;  Digitalization.

## PENDAHULUAN
Dampak  digitalisasi  semakin  meluas  ke  seluruh  dunia,  terlebih  lagi  setelah  pandemi melanda  di  penghujung  tahun  2019,  dimana  segala  aktivitas  yang  biasa  dilakukan secara  fisik  (luring)  dilakukan  dengan  menggunakan  pemanfaatan  teknologi  (daring), seperti  belanja  online  melalui  e-commerce,  menonton  film  melalui  platform  online, hingga  pertemuan  dan  seminar  yang  dilakukan  melalui  platform  online  seperti  zoom, google  meet,  dan  lain-lain  (Marwan,  2021).  Banyak  sektor  dalam  suatu  negara  yang
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
beralih  dari  metode  konvensional  ke  metode  berbasis  teknologi,  hal  ini  dikenal  dengan istilah  digitalisasi.
Terdapat  perjanjian  pada  tingkat  global  dalam  bidang  perdagangan,  yaitu  Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS)  yang  membahas  secara  spesifik mengenai  hak  kekayaan  intelektual  dalam  aspek  perdagangan.  Traktat  ini  merupakan kesepakatan  di  bawah  World  Trade  Organization  (WTO)  dengan  tujuan  untuk penyeragaman  sistem  pelindungan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  lingkup Internasional.  Setiap  pengaturan  tentang  hak  kekayaan  intelektual  harus  tunduk  dan sesuai  dengan  TRIPS,  artinya  anggota  WTO  harus  membuat  peraturan  tentang  Hak Kekayaan Intelektual  yang sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang ada dalam TRIPS.
Kesadaran  akan  adanya  isu  ekonomi  berkaitan  dengan  kekayaan  intelektual  sudah ada  sejak  lama  sebelum  adanya  hukum  modern  dan  gerakan  ekonomi.  “Kekayaan intelektual”  berarti  gagasan,  invensi,  penemuan,  simbol,  gambar,  karya  ekspresif (verbal,  visual,  musik,  teatrikal),  atau  singkatnya  setiap  produk  manusia  yang mempunyai  nilai  ekonomis  dan  berisi  informasi  yang  memiliki  keberadaan  yang  dapat dipisahkan  dari  perwujudan  fisik.  Apabila  produk  Kekaaan  intelektual  tersebut dituangkan  dalam bentuk  fisik,  maka produk  tersebut  dikategorikan  dalam hak milik.
Banyak  perspektif  yang  dapat  diambil  dalam  meninjau  aspek  Kekayaan  Intelektual, baik  melalui  perspektif  ekonomi,  politik,  hingga  aspek  hukum.  Dilihat  dari  aspek ekonomi,  kekayaan  intelektual  merupakan  benda  atau  harta  yang  dapat  diperjual belikan  demi  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  penciptanya.  Dari  sudut  pandang  politik, hak  kekayaan  intelektual  menjadi  senjata  bagi  negara  maju  untuk  “memengaruhi” negara-negara  berkembang.  Hal  ini  dilihat  dari  kajian  mengenai  hak  kekayaan intelektual  yang  menjadi  poin  penting  dalam  WTO  dalam  mengeluarkan  TRIPS.  Kajian mengenai  hak  kekayaan  intelektual  mencakup  banyak  hal,  mulai  dari  hak  cipta,  paten, merek,  desain  industri,  sirkuit  terpadu,  hingga varietas  tanaman.
Di  era  digital  saat  ini,  sebuah  ciptaan  dalam  bentuk  digital  merupakan  hal  yang lumrah  ditemui  di  berbagai  bidang  kehidupan  kita  sehari-hari.  Kita  bisa  menemukan musik  digital,  film  digital,  lukisan  digital,  atau  bahkan  pasar  digital  yang  dikenal dengan  e-commerce.  Pengaruh  pesatnya  perkembangan  teknologi  digital  dapat memberikan  dampak  negatif  dan  positif  terhadap  penggunanya,  baik  dari  segi aksesibilitas  maupun  manfaatnya,  terutama  bagi  generasi  muda  yang  memahami teknologi  namun  tidak  mengetahui  akibat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  pelanggaran hukum.  Prinsip  kebebasan  informasi  dan  kebebasan  akses  merupakan  sebuah  ancaman, meskipun  yang  sekilas  terlihat  adalah  dampak  positif  dari  teknologi,  namun  terdapat peluang  bagi  individu  untuk  menggandakan,  memperbanyak  dan/atau  menyebarkan ciptaan  atau  informasi  yang  dengan  mudahny  diakses.  Potensi  pelanggaran  hak kekayaan  intelektual,  baik  hak  moral  maupun  hak  ekonomi  pencipta  dan/atau  pemilik HKI  itu  sendiri  semakin  besar  terlebih  lagi  jika  ciptaan  diakses  tanpa  izin  pencipta,
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
apalagi  memanfaatkan  ciptaan  bukan  sebagaimana  hal  tersebut  dimaksudkan  untuk digunakan.
Indonesia  merupakan  negara  anggota  ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian Nations)  yang  terdiri  atas  seluruh  negara  di  asia  tenggara.  Pada  tahun  2015,  ASEAN menerapkan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  memaparkan  perdagangan bebas  antar  negara,  baik  perdagangan  dalam  bentuk  barang,  jasa,  hingga  investasi (Bangun,  2015).  Indonesia  harus  menyesuaikan  diri  agar  mampu  bersaing  pada  arus perdagangan  bebas  MEA,  sehingga  perlu  adanya  persiapan  dari  aspek  sumber  daya manusia.  Salah  satu  rencana  strategis  pemerintah  sebagai  langkah  bagi  Indonesia  untuk menghadapi  MEA  adalah  penguatan  sektor  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM).  Karena UKM  memprioritaskan  partisipasi  masyarakat  secara  luas  untuk  meningkatkan  potensi ekonomi  Indonesia  dan tidak terpaku  pada bisnis  skala  besar saja.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  UMKM  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Melalui  UU  No. 20  Year  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Pasal  3  UU  No.20/2008 menyatakan  bahwa  tujuan  UMKM  sebagai  berikut:  “Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  bertujuan  menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.
Dalam  pengembangannya,  UMKM  mempunyai  salah  satu  tujuan  yang  dicita-citakan negara,  yaitu  memajukan  dan  membangun  perekonomian  nasional.  Pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  bertumpu  pada  usaha  yang  dijalankan  masyarakatnya,  termasuk UMKM.  Peranan  UMKM  pada  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  mencapai  99% dari  seluruh  unit  usaha.  Kontribusi  UMKM  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) mencapai  60,5%,  dan  potensi  lapangan  kerja  sebesar  96,9%  dari  total  serapan  tenaga kerja nasional.
Bagi  pelaku  usaha,  termasuk  UMKM  sekalipun,  Kekayaan  Intelektual  adalah  salah satu  aspek  penting  untuk  diperhatikan.  Pelindungan  hukum  atas  suatu  produk  dengan kekayaan  intelektual  di  dalamnya,  baik  sebagai  pencipta  produk  dan  pemilik  produk tersebut,  adalah  hal  yang  penting  demi  memanfaatkan  hak  ekonomi  atas  produk tersebut  secara  sah  dan  legal.  Apabila  kekayaan  intelektual  suatu  produk  telah terdaftar,  maka  pemilik  kekayaan  intelektual  tersebut,  dalam  hal  ini  UMKM, mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  dapat  memanfaatkan  nilai  ekonomi  dari produknya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kekayaan  intelektual  milik  UMKM  wajib didaftarkan  sebelum  atau  saat  menjalankan  usahanya.  Pendaftaran  kekayaan intelektual  oleh  UMKM,  baik  itu  merek  atau  hak  cipta,  mempunyai  tujuan  untuk mengetahui  apakah  kekayaan  intelektual  yang  didaftarkan  tersebut  sudah  ada sebelumnya  atau  tidak.  Hal  ini  untuk  menghindari  tuntutan  hukum  dari  pihak  lain, misalnya  apabila  ternyata  merek  yang  diajukan  sudah  terdaftar  sebelumnya  dan  oleh sebab  itu  pemakaian  merek  menjadi  tidak  sah.  Merek  adalah  aset  yang  penting  bagi seluruh  badan usaha,  bahkan UMKM sekalipun.
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
UMKM  masih  menganggap  remeh  urgensi  HKI,  banyak  yang  menilai  pendaftaran HKI  bukanlah  hal  yang  krusial.  Sebagian  besar  pelaku  usaha  di  Indonesia  masih menggunakan  cara-cara  tradisional  dalam  berdagang,  sehingga  perlindungan  HKI bukanlah  suatu  hal  yang  mendesak  bagi  mereka.  Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan pemerintah  mengenai  HKI  mengakibatkan  para  pelaku  usaha  bahkan  tidak  mengetahui sama  sekali  tentang  HKI.  Ada  banyak  bidang  UMKM  yang  perlu  diperhatikan  dalam perlindungan  HKI,  misalnya  bidang  kuliner,  fashion,  dan  agrobisnis.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  menyadari  betapa  pentingnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual di  segala  bidang,  terutama  bagi  UMKM  karena  produknya  rentan  dilanggar  hak kekayaan intelektualnya  oleh  pihak lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikaji  menggunakan  metode  penelitian  hukum  doctrinal  atau normative.  Metode  ini  berarti  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  dilakukan  analisa terhadap  kaidah-kaidah,  asas,  hingga  doktrin  hukum.  Analisa  yang  dilakukan berdasarkan  metode  ini  dilakukan  secara  ketat  dan  kritis  terhadap  hukum  secara normatif,  doktrin  terkait,  hingga  implementasinya  pada  masyarakat  secara  luas.  Dalam penelitian  ini,  terdapat  analisa  terhadap  undang  –  undang  yang  berkaitan  dengan pelindungan  atas  kekayaan  intelektual,  dinamika  UMKM  dewasa  ini,  serta  status  quo atas  keadaan  penerapan  hukum  pelindungan  HKI  dalam  lingkup  UMKM.  Landasan penelitian  doktrin  hukum  difokuskan  pada  studi  kepustakaan  yang  mengacu  pada analisis  bahan hukum  primer  dan analisis  bahan hukum  sekunder.
Ada  beberapa  tujuan  penelitian  hukum doktrinal,  yaitu:
(1)Untuk  mempelajari  hukum  perkara  dan  hukum  perundang-undangan,  dengan maksud  untuk  menemukan  hukum,
(2)Untuk konsistensi  dan kepastian  hukum,
(3)(Pada tingkatan tertentu)  melihat  tujuan dan kebijakan hukum  yang ada

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
(1)UMKM di Indonesia dan Urgensi Pelindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menyetujui  gagasan  untuk mewujudkan  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA).  Indonesia  yang  berpartisipasi  sebagai salah  satu  negara  anggota  World  Trade  Organization  (WTO)  dan  Asia  Pacific  Economic Cooperation  (APEC),  menunjukkan  bahwa  pemerintah  bersungguh-sungguh  turut mendukung  perekonomian  bebas.  Pemerintah  juga  mendorong  para  pelaku  usaha Indonesia,  skala  besar  maupun  kecil,  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka bersaing  dalam  sistem  perekonomian  skala  besar.  Semakin  besar  arus  ekonomi  yang ada,  semakin  besar  pula  ekspektasi  atas  kualitas  produk  yang  baik  serta  perlindungan produk  yang  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  yang  pesat.  Perlindungan  hak atas kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam mendukung
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
perkembangan  teknologi  dan  pesatnya  pemanfaatan  teknologi  dalam  lingkup komersial.
Agar  dapat  bersaing  dengan  negara  anggota  ASEAN  lainnya  yang  berintegrasi dalam  satu  pasar  bebas  yang  besar,  Indonesia  mempunyai  urgensi  untuk  mengatur kebijakan  yang  strategis  untuk  menguatkan  pelindungan  atas  HKI.  Produk-produk yang  dihasilkan  oleh  para  pelaku  usaha  di  Indonesia,  terutama  produk  milik  UMKM, harus  mendapatkan  perlindungan  dalam  aspek  Kekayaan  intelektualnya.  Produk  yang dijual  di  pasar  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  wajib  mendapatkan  pelindungan  atas kekayaan  intelektualnya.  Hal  ini  adalah  untuk  mencegahterjadinya  pelanggaran  HKI lintas  negara,  seperti  misalnya  pencurian  merek,  pemanfaatan  ekonomi  secara  tidak  sah dan legal,  dan lainnya  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung  jawab.
Kekayaan  intelektual  didefinisikan  oleh  World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  sebagai  ciptaan  yang  merupakan  manifestasi  dari  gagasan  yang  berupa  karya seni,  sastra,  penemuan  yang  digunakan  dalam  dunia  perdagangan.  Hak  dalam kekayaan  intelektual  terdiri  atas  dua  jenis  hak,  yaitu  hak  cipta  dan  hak  milik  industri. Yang  termasuk  dalam  hak  cipta  antara  lain  karya-karya  sastra  mencakup  novel, lukisan,  puisi,  music,  pertunjukan  seni,  siaran  radio  bahwan  siaran  televise.  Sedangkan yang  termasuk  dalam  kekayaan  industri  antara  lain  paten,  merek,  desain  industri  dan indikasi  geografis.
Peraturan  mengenai  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  telah diakomodir  berdasarkan  bentuk  dari  kekayaan  intelektual  itu  sendiri.  Indonesia  telah meratifikasi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  perlindungan  HKI  di  Indonesia  dan  sebagai  realisasi  konvensi internasional  tentang HKI,  yang meliputi:
1. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014 tentang  Hak Cipta;
2. Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2016 tentang  Paten;
3. Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2000 tentang  Desain  Industri;
4. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016 tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis;
5. Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman;
6. Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang, dan;
7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu.
Setiap  bisnis  yang  dijalankan  pasti  memiliki  Kekayaan  Intelektualnya  sendiri  dalam bentuk  tersendiri.  Kekayaan  Intelektual  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  Merek Dagang,  Paten,  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Rahasia  Dagang,  Tata  Letak  Dasar  Sirkuit Terpadu,  dan  Indikasi  Geografis.  Semuanya  berbeda  tergantung  pada  produksi  dan fungsi  masing-masing  produk.  Meskipun  UMKM  bukan  bentuk  badan  usaha  dengan skala  besar,  UMKM  juga  memiliki  merek  atau  brand  yang  menjadi  identitas  yang  khas dari  UMKM  tersebut.  Oleh  karenanya,  UMKM  harus  menyadari  pentingnya
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
mendaftarkan  kekayaan  intelektual  produk  mereka  untuk  memastikan  bahwa  tidak ada pelanggaran  hak kekayaan intelektual.
Terdapat  ribuan  UMKM  yang  tersebar  di  Indonesia  melipudi  area  pedesaan  dan perkotaan.  UMKM  tersebut  mampu  bertahan  dalam  perdagangan  bebas  di  era globalisasi  dengan  bantuan  kearifan  lokal  dan  keunggulan  produk.  Namun, kekurangannya  dari  produk-produk  tersebut  adalah  masih  dikemas  dengan  cara  yang ‘lama’  sehingga  perlu  dilakukan  penyempurnaan  agar  dapat  mengikuti  tren  yang  ada, agar  lebih  inovatif  dan  kreatif  namun  tetap  memperhatikan  aspek  legal.  Sebagian  besar UMKM  di  Indonesia  belum  menyadari  pentingnya  pelindungan  atas  Kekayaan Intelektual,  sehingga  usaha  yang  dijalankan  dengan  menjual  produk  dan/atau  jasa tidak  mendaftarkan  merek  atau  bahkan  desain  yang  membedakannya  dengan  pesaing lainnya.  Pemasaran  produk  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  melalui  penggunaan media  sosial,  produk  digital,  dan  bahkan  lebih  melalui  e-commerce.  Diperlukan motivasi  dari  internal  untuk  membenahi  berbagai  elemen  UMKM,  baik  dari  segi strategi  pemasaran,  branding,  hingga aspek  hukum  terkait.
UMKM  adalah  usaha  yang  pada  umumya  berskala  kecil.  Walaupun  tidak  seperti usaha  besar  lainnya,  UMKM  pun  memiliki  merek  sendiri  yang  digunakan  dalam produk  yang  mereka  miliki.  Kekayaan  intelektual  seringkali  dikesampingkan  oleh UMKM  dan  tidak  menjadi  urgensi  yang  harus  ditinjau  oleh  UMKM.  Hal  tersebut terlihat  dari  fakta  bahwa  masih  kurangnya  pendaftaran  Merek  UMKM  kepada  Ditjen Kekayaan  Intelektual  RI.  Sandiaga  Uno,  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif, menyampaikan  urgensi  bagi  UMKM  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  yang mereka  miliki.  Merek  sebagai  implementasi  dari  ide  milik  UMKM  merupakan  prioritas untuk  dilindungi  oleh  hukum,  karena  merek  mempunyai  nilai  tambah  pada  suatu produk.  Dengan  adanya  nilai  tambah  tersebut,  UMKM  dapat  memperoleh  pemasukan yang optimal  dan dapat  memberi  kontribusi  pada  ekonomi  nasional.
Ketentuan  terkait  UMKM  di  Indonesia  tertuang  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (“UU  UMKM”).  Undang-undang  ini mengatur  terutama  mengenai  pemberdayaan,  kriteria,  iklim  usaha  yang  berkembang, pengembangan  usaha,  pembiayaan,  dan  aspek  lainnya  dalam  upaya  menumbuhkan UMKM  di  Indonesia  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi.  Dalam  Pasal  7  ayat  (1) UU  UMKM  disebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  serta  pemerintah  daerah  membina iklim  usaha  dengan  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang mencakup  salah  satu  aspek  promosi  perdagangan.  Lebih  lanjut,  Pasal  14  ayat  (1)  huruf d  UU  UMKM  menegaskan  aspek  HKI  sebagai  berikut:  “(1)  Aspek  promosi  dagang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  g,  ditujukan  untuk:…  d. memfasilitasi  pemilikan  hak  atas  kekayaan  intelektual  atas  produk  dan  desain  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dalam kegiatan  usaha  dalam  negeri  dan ekspor.”
Pasal  16  ayat  (1)  UU  UMKM  menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  memfasilitasi  pengembangan  usaha  di  bidang  yang  meliputi  desain  dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
teknologi.  Dalam  hal  pengembangan  dalam  bidang  desain  dan  teknologi  tersebut,  salah satunya  dilaksanakan  dengan  yang  tertuang  dalam  Pasal  20  huruf  e  UU  UMKM  yaitu dengan  mendorong  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  untuk  memperoleh  sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
Komponen  yang  penting  dilindungi  dalam  suatu  usaha  UMKM  adalah  kekayaan intelektual  dari  produk  yang  dimilikinya,  baik  itu  merek,  hak  cipta,  paten,  bahkan desain  industri.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  Dirjen  Hak Kekayaan  Intelektual  mencatat  selama  periode  2019  hingga  2021  hanya  76.294 permohonan  pendaftaran  HKI  yang  diajukan  UMKM,  dimana  jumlah  UMKM  yang beroperasi  di  Indonesia  mencapai  angka  65,4  juta.  Jumlah  pemohon  untuk  pendaftaran HKI  bahkan  tidak  mencapai  1%  dari  keseluruhan  UMKM  yang  ada  di  Indonesia,  hal ini menunjukkan  minimnya  kesadaran  UMKM  akan  pentingnya  pendaftaran  hak kekayaan intelektual  atas produk  mereka.

## (2)Pelindungan Kekayaan Intelektual Produk Digital UMKM
UMKM  yang  merupakan  bentuk  usaha  atau  bisnis  mempunyai  brand  yang menampilkan  identitas  produknya,  yang  mana  saat  ini  aktivitas  penjualannya diberlakukan  secara  digital  maupun  pada  pasar  fisik,  tergantung  pada  preferensi UMKM  tersebut.  Brand  atau  merek  merupakan  aspek  yang  sangat  penting,  karena merek  mempunyai  fungsi  sebagai  tanda  yang  khas  dan  membedakannya  pada  merek lain.
Dalam  sejarahnya,  dapat  dilihat  bahwa  merek  telah  digunakan  sejak  jaman  dahulu dimana  masyarakat  menaruh  tanda  pada  tubuh  hewan  yang  dijual  untuk  menandakan sebagai  produk  yang  dijual.  Penggunaan  merek  sebagai  tanda  menjadi  aspek  yang penting  untuk  mendorong  penjualan  yang  besar  atas  suatu  produk  di  pasar,  apabalgi  di zaman  ini  dimana  banyak  produk  dengan  kriteria  yang  mirip  dan  hanya  merek  yang dapat  membedakan  produk  antar  satu  pelaku  usaha  dengan  produk  pelaku  usaha lainnya.  Merek  yang  berisikan  komponen  seperti  gambar,  tulisan,  hingga  warna  yang istimewa  dapat  menarik  orang yang melihatnya  untuk  membeli  suatu  produk.
Ciptaan  digital  jauh  lebih  mudah  dipublikasikan  bahkan  dikomersialkan  secara digital  melalui  koneksi  internet.  Faktanya,  saat  ini  produk  digital  banyak  diminati  dan sudah  memiliki  konsumen/pasarnya  sendiri.  Produk  yang  ditawarkan  melalui  e- commerce  secara  digital  memiliki  banyak  kelebihan  disbanding  dengan  produk  yang dijual  secara  fisik,  seperti  dari  segi  efisiensi.  Produk  digital  disimpan  dalam  ruang digital  sehingga  tidak  perlu  disimpan  secara  fisik,  misalnya  disimpan  di  ruangan khusus.  Produk  digital  dapat  diakses  hanya  dengan  diunduh  lalu  disimpan  dalam penyimpanan  digital.    Sedangkan  produk  yang  ditawarkan  secara  nyata  atau  fisik membutuhkan  ruang  nyata  untuk  penyimpanannya.  Selain  itu,  akses  terhadap  produk digital  dinilai  lebih  mudah  ketimbang  akses  terhadap  produk  fisik,  ini  juga  merupakan nilai  tambahan bagi produk  digital.
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
UMKM  saat  ini  cenderung  mendigitalisasi  produknya  dengan  pertimbangan kemudahan  dalam  banyak  aspek.  Produk  digital  tidak  memerlukan  rak  fisik  untuk dipajang,  sehingga  mengurangi  biaya  pemeliharaan  bagi  pemiliknya.  Hal  ini  juga berarti  produk  tidak  perlu  memiliki  toko  fisik  untuk  dipasarkan  atau  dijual,  yang  juga mengurangi  biaya  bagi  pelaku  usaha,  misalnya  biaya  sewa  atau  bahkan  biaya  upah karyawan.  Produk  digital  juga  dapat  diiklankan  secara  digital  melalui  media  sosial yang  tersedia  di  internet.  Namun,  mengubah  satu  produk  menjadi  bentuk  digital  juga berkemungkinan  untuk  mendatangkan  risiko,  seperti  orang  yang  dapat  mencuri  merek dagang  atau  desain  produk  UMKM  yang  mengandung  hak  kekayaan  intelektual, sehingga  mereka  dapat  memanfaatkan  nilai  ekonomi  dari  produk  tersebut  yang  bukan miliknya  dan  tanpa  izin  dari  pemilik  sesungguhnya.  Artinya,  ada  risiko  pelanggaran hak  ekonomi,  dan  pemilik/pencipta  produk  tidak  dapat  menikmati  hak  ekonomi  dari hasil  ciptaan  atau produknya  sendiri.
Kegiatan  ekonomi  digital  didefinisikan  sebagai  kebiasaan  manusia  dalam melaksanakan  aktivitas  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  melalui pemanfaatan  teknologi.  Aktivitas  manusia  terkait  dengan  produksi,  konsumsi,  dan distribusi  melalui  pemanfaatan  digital  juga  termasuk  dalam  ekonomi  digital.  Kegiatan ekonomi  yang  memanfaatkan  teknologi  berimplikasi  pada  kegiatan  pasar  fisik berkurang,  karena  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  dapat  diakses  dengan  satu sentuhan  pada  layar  gadget,  seperti  tablet  atau  smartphone.  Konsumen  dapat  memesan barang  yang  dibutuhkan  melalui  smartphone,  sehingga  barang  sampai  di  rumahnya tanpa  kontak  langsung  dengan  penjual.  Banyak  pelaku  usaha  juga  mulai memanfaatkan  teknologi  digital  dalam menjalankan  usahanya.
Digitalisasi  tidak  memiliki  definisi  yang  ditentukan  secara  resmi.  Namun,  penulis mengambil  catatan  dari  IT  Glossary  Gartner,  yang  mendefinisikan  Digitalisasi  sebagai “the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value producing  opportunities”.  Berdasarkan  Glossary  Gartner  menytakan  “It  is  the  process  of moving  to  a  digital  business.”  Definisi  Gartner  berfokus  pada  perubahan  model  bisnis dibandingkan  interaksi  sosial.  Berdasarkan  definisi  ini,  digitalisasi  adalah  mengenai operasional  bisnis,  bukan interaksi  sosial  atau model  bisnis.
Ada  tiga isu  utama terkait  digitalisasi  UMKM sebagai  sektor  usaha,  yakni:
a) Transfer  teknologi  internasional  antar  negara,  atau  dalam  hal  ini  dari  luar Indonesia.  Analisa  mengenai  transfer  teknologi  menganggap  bahwa  yang ditransfer  sebenarnya  adalah  “aliran”  teknologi,  yaitu  pengetahuan  yang  diserap oleh  penerimanya  (UMKM atau negara).
b) Difusi  domestik  atau  internal  dari  satu  perusahaan  ke  perusahaan  lokal  lain  di suatu  negara,  atau  dalam  hal  ini  antar  UKM  atau  dari  Bisnis  Besar  ke  UKM  di industri  manufaktur.  Seperti  yang  diungkapkan  Hill  (1998),  transfer  teknologi terjadi  antar  negara,  sedangkan  transfer  dari  satu  perusahaan  ke  perusahaan  lain dalam  suatu  negara merupakan  persilangan  teknologi.
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
c) Spill  over  effects,  yaitu  efek  total  dari  suatu  transfer  teknologi  dari  suatu  negara melalui  misalnya  penanaman  modal  asing  (PMA)  ke  perusahaan  lokal  atau kelompok  perusahaan  yang  menerima  teknologi  tersebut  dan  menyebarkannya  ke perusahaan  lokal  lainnya.  Jadi,  pengaruh  transfer  teknologi  dari  luar  terhadap perekonomian  Indonesia  secara  keseluruhan  sebagai  negara  penerima  teknologi tersebut.
Untuk  mengatasi  permasalahan  digitalisasi  Produk  UMKM,  perlu  adanya  perhatian ekstra  baik  dari  pemerintah  maupun  UMKM  itu  sendiri.  Dalam  ranah  digital,  Indonesia secara  umum  mengatur  perlindungan  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Undang-undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (“UU ITE").
Mengenai  perlindungan  KI  dalam  lingkup  digital  dan/atau  elektronik,  pasal  25  UU ITE  menyatakan:  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  disusun menjadi  karya  intelektual,  situs  internet,  dan  karya  intelektual  yang  ada  di  dalamnya dilindungi  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.”
Pasal  25  UU  ITE  menyebutkan  ketentuan  terkait  perlindungan  hak  atas  kekayaan intelektual  dalam  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  disusun menjadi  karya  intelektual,  situs  internet,  dan  karya  intelektual  yang  terkandung  di dalamnya.  Hal  ini  karena  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik mengandung  nilai  ekonomi  dan  moral  bagi  pencipta,  sehingga  wajib  untuk  dilindungi. Pasal  25  UU  ITE  juga  mengandung  makna  bahwa  setiap  Kekayaan  Intelektual  yang didigitalisasi,  baik  berupa  informasi  elektronik  maupun  dokumen  elektronik,  berada dibawah  perlindungan  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  tiap-tiap  bentuk Kekayaan  Intelektual  tersebut.  Produk  Hak  Cipta  dalam  ranah  digital  dilindungi  dan diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  Merek  dilindungi  dalam  Undang-Undang Merek,  Desain  Industri  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Desain  Industri,  dan seterusnya.
Kurangnya  perhatian  dan  pelindungan  terhadap  produk  UMKM  dalam  lingkup digital  berakibat  pada  pencurian  dan  penyalahgunaan  terhadap  kekayaan  intelektual UMKM.  Padahal  produk  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi,  bahkan  nilai tradisional.  Pengetahuan  akan  pentingnya  pelindungan  atas  hak  kekayaan  intelektual masih  minim  adanya  diantara  masyarakat  Indonesia,  karena  kurangnya  pengetahuan mengenai  nilai  ekonomi  yang  diemban  produk  yang  mereka  miliki.    Sektor perdagangan  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  kekayaan  intelektual  dalam  menjalani bisnisnya,  dan  setiap  pelaku  usaha  dalam  bisnisnya  memiliki  kekayaan  intelektual tersendiri.
Hak  kekayaan  Intelektual  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kehormatan  seorang pencipta  atau  pemilik  suatu  ciptaan,  namun  juga  aspek  hak  ekonomi  yang  terdapat
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
dalam  ciptaan  tersebut  yang  berciri  khas  pada  penciptanya  sehingga  mempunyai  nilai yang  tinggi.  Kekayaan  intelektual  dapat  dimiliki  oleh  individu,  kelompok,  hingga badan  usaha,  sehingga  pelindungan  atas  kekayaan  intelektual  tersebut  penting  dan diperlukan  guna  menciptakan  iklim  usaha  yang  baik  dalam  suatu  negara.  Atas pelindungan  tersebut,  maka  manfaat  ekonomi  dapat  diperoleh  dengan  baik  dan  sah dalam  segala  kondisi.
Berdasarkan  uraian  analisa  diatas,  dapat  dipahami  mengenai  pentingnya pelindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  bagi  UMKM  secara  umum,  dan  bagi produk UMKM  secara  spesifik.  Menkum  HAM  memberi  dukungan  terhadap  UMKM  untuk melindungi  kekayaan  intelektual  yang  mereka  miliki  untuk  memajukan  ekonomi Indonesia.  Menkum  HAK  melalui  Direktorat  Jederal  Kekayaan  Intelektual  memberikan dorongan  pada  UMKM  untuk  mendaftarkan  HKI  yang  berupa  produk  mereka. Dukungan  tersebut  antara  lain  berupa  insentif  biaya  pendaftaran  dan  pemeliharaan bagi  UMKM,  penyelesaian  dokumen  pendaftaran  tepat  waktu,  Virtual  Counter,  dan penyederhanaan persyaratan pendaftaran. Dirjen Kekayaan Intelektual juga menyatakan  telah  melakukan  inovasi  di  bidang  pelayanan  publik  dengan  meluncurkan aplikasi  IPROLINE  (Intellectual  Property  Online)  dan  virtual  counter  untuk meningkatkan  perlindungan  HKI sekaligus  mengurangi  praktik pungutan  liar.

## SIMPULAN
UMKM  merupakan  bentuk  usaha  dengan  pemasukan  berpotensi  besar  dalam pembangunan  perekonomian,  walaupun  sektor  ini  bersifat  informal  dan  merupakan usaha  skala  kecil,  berbeda  dengan  perusahaan  seperti  PT,  CV,  Firma,  maupun  bentuk lainnya,  namun  UMKM  tidak  boleh  diabaikan  atau  dianggap  remeh  oleh  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan.  Sebab  dalam  mengembangkan  perekonomian  suatu negara,  pemerintah  tidak  boleh  hanya  berpihak  pada  pengembangan  sektor-sektor industri  yang  sudah  mapan  dan  besar  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  program  yang diadakan  oleh  pemerintah.
Pelindungan  atas  kekayaan  intelektual  produk  digital  milik  UMKM  di  Indonesia dapat  terlaksana  dengan  mendaftarkan  produk  tersebut.  Namun  di  sisi  lain, pengetahuan  mengenai  pentingnya  pelindungan  kekayaan  intelektual  atas  suatu produk  milik  UMKM  masih  terbatas.  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  dapat memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  pelaku  usaha  UMKM.  Selain perlindungan  hukum  secara  formal  bagi  pelaku  usaha  UMKM,  perlu  adanya  kesadaran bagi  pelaku  UMKM  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  produknya  dengan mendaftarkan  kekayaan  intelektual  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.  Walaupun  pendaftaran  HKI  bagi  UMKM  dimudahkan,  tanpa  adanya pemahaman  dari  UMKM  sendiri  mengenai  pendaftaran  HKI,  maka  upaya  pemerintah untuk  menyediakan  kemudahan  tersebut  sia-sia.  Oleh  sebab  itu  harus  ada  balance antara  pemerintah  yang  memberi  kemudahan  bagi  UMKM,  dan  UMKM  yang
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
memanfaatkan  kemudahan  tersebut  guna  melindungi  kekayaan  intelektual  yang dimiliki.
Dengan  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  kekayaan  intelektual UMKM,  khususnya  dalam  situasi  digital  saat  ini,  pemerintah  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  edukasi  kepada  para  pelaku  UMKM  tentang  pentingnya perlindungan  hak  kekayaan  intelektual.  Agar  UMKM  dapat  bersaing  di  era  digital  ini di  tingkat  global  dan  menjamin  keamanan  dan  keadilan  persaingan  usaha,  maka  perlu diadakan  penyuluhan  oleh  pemerintah  mengenai  digitalisasi  dan  perlindungan kekayaan  intelektual  produk  UMKM.  Masyarakat  juga  mempunyai  peran  untuk menghormati  kekayaan  intelektual  UMKM  dengan  cara  tidak  mencuri  atau menggunakan  kekayaan intelektual  UMKM tanpa izin  dan dengan  cara yang illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani,  N.,  &  Said,  R.  W.  (2022).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Industri Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  Jurnal  Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3(1), 443234.
Bangun,  B.  H.  (2015).  Menuju  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015:  Aspek  Regional  dan Implikasinya  Terhadap  Hukum  Nasional  Indonesia.  Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum, 24(2), 111–123.
Bloomberg,  J.  (2018).  Digitization,  digitalization,  and  digital  transformation:  confuse them at your peril.  Forbes. Retrieved  on August,  28, 2019.
Fahrial,  F. (2022). UMKM  Digital: Konsep, Strategi dan Dinamika. Khushal,  V., & Filipos,  A.  (2009). Legal Research Methods. Retrieved  June,  13, 2018.
Landes,  W.  M.,  &  Posner,  R.  A.  (2003).  The  economic  structure  of  intellectual  property law.  Harvard university press.
Manurung,  E.  A.  P.  (2022).  Karya  Digital  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual Di Era Digital.  Verdict: Journal of Law Science, 1(1), 30-36.
Marwan,  S.  H.  (2021).  Tantangan  Dan  Peluang  Generasi  Milenial  Era  Pandemi.  Press. Unisri. Ac. Id.
Nugroho,  S.  (2015).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Upaya  Peningkatan Pembangunan  Ekonomi  Di  Era  Pasar  Bebas  Asean.  Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian  Hukum,  24(2),  164-178.  Permana,  T.,  &  Puspitaningsih,  A.  (2021).  Studi ekonomi  digital  di Indonesia.  Jurnal Simki Economic, 4(2), 161-170.
Purwaningsih,  E.  (2019).  Intellectual  Property  Rights  in  Supporting  Entrepreneurship  in Indonesia  Micro  Small  Medium  Enterprises  Scale.  Journal  of  Advanced  Research  in Law and Economics (JARLE), 10(39), 336-347.
Ramli,  A.  M.,  Permata,  R.  R.,  Mayana,  R.  F.,  Ramli,  T.  S.,  &  Lestari,  M.  A.  (2021). Pelindungan  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Di Saat Covid-19.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 45-58.
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Saidin,  O.  K.  (2015).  Aspek  hukum  hak  kekayaan  intelektual  (Intellectual  property rights).
Sardjono, A. (2011). Culture and intellectual property development in indonesia.  Indonesia Law Review, 1(3), 237-252.
Slamet,  R.,  Nainggolan,  B.,  Roessobiyatno,  R.,  Ramdani,  H.,  &  Hendriyanto,  A.  (2016). Strategi  pengembangan  UKM  digital  dalam  menghadapi  era  pasar  bebas.  Jurnal Manajemen Indonesia, 16(2), 136-147.
Susanti, D. O., Sh, M., & A’an Efendi, S. H. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika.
Wijaya,  A.,  Kusnadi,  S.,  Gandryani,  F., & Purwaningtyas,  F.  (2021).  Philosophical  Values of  Pancasila  on  the  Intellectual  Property  Rights  Regulation  in  Indonesia. Journal  of Law, Policy and Globalization, 113, 28-34.