## PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) SEBAGAI EXIT STRATEGY PROGRAM  NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
Regional Innovation System Strengthening Program (SIDa) As An Exit Strategy National Community Development Program (PNPM)
Teguh Narutomo
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, Telp./Faks: +62 21 314 0454; E-mail: narutomo_litbang@yahoo.com, Tlp. 0818 103 923 Diterima: 16 Maret  2014, direvisi: 23 April 2014, disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  evaluasi  terhadap  program  PNPM  dan  menentukan exit  strategy program  dengan  pengembangannya  yaitu  melalui  Program  Penguatan  SIDa.  Metodologi  penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian ini melalui sebagai desain riset evaluasi yang dibangun berdasarkan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product). Kegagalan teori  dan  model  pembangunan  yang  terlalu  mengagungkan  pertumbuhan,  membuat  banyak  kalangan beralih  kepada  pembangunan  yang  memusatkan  kepada  rakyat,  yang  didalamnya  mensyaratkan optimasi  sumberdaya  lokal,  partisipasi,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sejak  saat  itulah, “pemberdayaan” yang dikenalkan di Indonesia telah membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan banyak  pihak. Pada tahun 2007 dimulai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang  melanjutkan  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK).  Tahun  2014  PNPM  yang  merupakan bagian dari program  Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sudah akan berakhir. Untuk itu perlu dicarikan exit  strategy  program yang  dapat  menjaga  keberlanjutan  dan  kesinambungan  PNPM.  Program Penguatan  Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa)  merupakan  program  dari  keseluruhan  proses  dalam  satu sistem  untuk  menumbuhkembangkan  inovasi  yang  dilakukan  antar  institusi  pemerintah,  pemerintahan daerah,  lembaga  kelitbangan,  lembaga  pendidikan,  lembaga  penunjang  inovasi,  dunia  usaha,  dan masyarakat  di  daerah  yang  telah  dicanangkan  sejak  tahun  2012.  Program  SIDa  merupakan  program pemberdayaan juga, baik kepada masyarakat dan bahkan pemberdayaan kepada seluruh elemen seperti akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat. Kata  Kunci: exit  strategy ,  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM),  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa)

## Abstract
The  aim  of  this  study  was  to  evaluate  the  PNPM  program  and  follow  the  program  with  SIDA Strengthening  Program.  The research  method used  is  a  qualitative  method  approach  of  this research through  the  evaluation  research  design  that  builds  on  the  CIPP  evaluation  model  (Context-Input- Process-Product).  Since  the  failure  of  theories  and  models  of  development  are  too  glorifies  growth, makes many people turn to focus on people development, which includes requiring optimization of local resources,  participation,  and  empowerment.  Since  then,  "empowerment"  which  was  introduced  in Indonesia  has  been  anesthetized  and  made  many  hopes  among  many  parties.  In  2007  started  the National  Program  for  Community  Empowerment  (PNPM)  which  continue  Kecamatan  Development Program (KDP). PNPM 2014 which is part of the United Indonesia Cabinet Volume 2 is going to end. For  that  we  need  to  look  for  an  exit  strategy  program  that  can  maintain  sustainability  of  PNPM. Regional Innovation Systems Strengthening Program (SIDA) is a program of the whole process in one system  to  foster  innovation  made  between  government  institutions,  local  governments,  kelitbangan institutions,  educational  institutions,  innovation  support  institutions,  businesses,  and  communities  in areas that have been implemented since the 2012 SIDA program is an empowerment program as well, both to the public and even empowering to all elements such as academia, private industry, government and society.
Keywords:  exit  strategy,  the  National  Program  for  Community  Empowerment  (PNPM),  Regional Innovation Systems Program (SIDa), the CIPP evaluation model (Context-Input-Process-Product.

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  masyarakat,  dewasa  ini  telah menjelma  sebagai  program  nasional  melalui  PNPM (Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat),
sehingga  tidak  satupun  SKPD  (Satuan  Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan,  di  seluruh  provinsi,  dan  kabupaten/kota,
perlu  dibentuk  instansi  khusus  yang  bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
Demikian  juga  di  dalam  struktur  pemerintah desa/kelurahan, juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK).  Tidak  cukup  di  situ,  di  kalangan dunia-usaha,  baik  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)/Swasta,  juga  ada  kewajiban  melakukan pemberdayaan masyarakat melalui progran tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk: Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PK-BL) di  BUMN,  maupun  CSR  ( Corporate  Social Responsibility ) di kalangan Swasta.
Tetapi,  kenyataan  menunjukkan  bahwa  praktek pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  seringkali jauh meleset dari konsepnya. Pemberdayaan menjadi lebih “memperdayai”, upaya pengembangan kemandirian  masyarakat  justru  lebih  cenderung melestarikan  ketergantungan  masyarakat  kepada beragam  bentuk  bantuan,  pinjaman  lunak,  modal bergulir,  dll.  Lebih  ironisnya,  program/kegiatan pemberdayaan  masyarakat  tidak  sedikit  yang dijadikan ladang manipulasi dan korupsi.
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM)  telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun, yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang  Yudoyono  (SBY)  sejak  tahun  2007.  Pada tahun 2014, pemerintahan SBY akan berkahir, hal ini akan membuat semua program periode kabinet SBY, akan  dievaluasi  dan  kemudian  diputuskan  berlanjut atau  dihentikan.  Untuk  itu  agar  PNPM  dapat memberi  manfaat  secara  berkesinambungan  bagi masyarakat  Indonesia,  maka    diperlukan  strategy langkah yang tepat sebagai langkah tindak lanjut dari program tersebut.
Sejarah  menunjukkan  bahwa  keberhasilan pembangunan  ekonomi  tidak  lagi  dapat  dicapai semata-mata  dengan  bertumpu  pada  sumber  daya alam  tanpa  upaya  yang  lebih  baik  terhadap  nilai tambah  produknya.  Perkembangan  perekonomian internasional  yang  berkecenderungan  didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan/teknologi yang intensif (knowledge/technology intensive) semakin menyisihkan  posisi  negara  seperti  Indonesia  yang secara  “konvensional”  masih  bergantung  pada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.
Proses perbaikan posisi Indonesia di lingkungan  internasional  akan  sangat  terkait  dengan upaya-upaya  yang  sungguh-sungguh  dan  lebih terarah.  Dengan  cara  membangun  fondasi  dan  pilar- pilar  serta  menumbuhkembangkan  aktivitas/proses produktif.  dan  memperkuat  dinamika  interaksi  serta keterkaitannya sebagai determinan bagi pembentukan keunggulan daya saing Indonesia, baik pada tataran daerah maupun nasional. Kecenderungan pergeseran kepada konteks “daerah” (lokalitas) sebenarnya bukanlah sekedar perkembangan  sentimentalisme  kedaerahan.  Hal  ini memang  dapat  dianggap  sebagai  kecenderungan
perkembangan  paradigma  tentang  daya  saing  yang semakin diyakini sangat kontekstual dengan dinamika  perubahan  yang  dihadapi  di  era  sekarang. Sebagaimana  juga  diungkap  oleh  berbagai  pakar dengan  cara  yang  beragam  namun  menyampaikan inti  pesan  serupa,  bahwa  daya  saing  global  semakin ditentukan  oleh  faktor-faktor  lokalitas,  dan  agenda peningkatan  daya  saing  perlu  beriringan  dengan upaya  penguatan  kohesi  sosial  masyarakat  yang semakin maju.
Dalam  kaitan  ini,  inovasi  dipandang  sebagai faktor  yang  sangat  mempengaruhi,  jika  tidak ”menentukan ( determinan ).” Inovasi memungkinkan pembaruan  yang  membawa kepada perbaikan dalam kehidupan  masyarakat.  Kesadaran  tentang  ini, walaupun  telah  lama  berkembang,  perlu  terus diperbarui.  Perubahan  yang  terus  terjadi  seringkali memerlukan  cara  pikir,  sikap  dan  tindakan  yang lebih  baik  dan  juga  seringkali  ”berbeda’  dari sebelumnya.  Demikian  halnya  dengan  inovasi. Perubahan  itu  sendiri,  yang  akan  terus  terjadi, memerlukan  perbaikan  dalam  pemahaman  dan upaya-upaya  mendorong  berkembangnya  inovasi untuk  mengatasi/menghadapi  dinamika  tantangan perubahan  tersebut.  Cara  pandang  atau  pendekatan sistem  kini  berkembang  sebagai  suatu  alat  untuk memperbaiki  kebijakan  inovasi  pada  berbagai tataran.
Pendekatan  sistem  yang  diberlakukan  adalah menyertakan  semua  pihak  untuk  bersama-sama bekerja  dan  bertangungjawab,  baik  dari  pihak pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat. Pendekatan sistem  inovasi  yang  dilakukan  di  setiap  daerah, diharapkan  menjadi  langkah  yang  paling  bijaksana untuk  meningkatkan  daya  saing  bangsa  Indonesia. Daya  saing  bangsa  dapat  diwujudkan  dengan  cara lebih  memberdayakan  masyarakat  secara  lebih terarah,  fokus,  dan  bersinergi  dengan  semua  pihak terkait, sehingga menghasilkan produk yang memiliki  daya  saing  yang  tinggi.  Maka  melalui pendekatan  Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dianggap dapat  menjadi exit  strategy dari  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  yang  telah menanamkan  dasar  pemberdayaan  masyarakat  di seluruh Indonesia.
Dari  latarbelakang  tersebut  diatas,  maka ditetapkan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  melakukan evaluasi  terhadap  program  PNPM  dan exit  strategy program  tersebut  dengan  Program  Penguatan  SIDa. Dimana  rumusan  masalah  yang  dibangun  adalah “sejauhmana pelaksanaan Program
Nasional
Pemberdayaan  Masyarakat;  dan  bagaimana exit strategy Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat; sejauhmana kesiapan Program Penguatan  Sistem  Inovasi  Daerah  sebagai exit startegy PNPM”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dimana penelitiannya  pada  kondisi  objek  yang  alami  dan peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan)  sedangkan  data  yang  dihasilkan  bersifat deskriptif  dan  analisis  datanya  dilakukan  secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008).
Pendekatan  penelitian  ini  melalui  sebagai desain  riset  evaluasi  yang  dibangun  berdasarkan model evaluasi CIPP ( Context-Input-Process- Product )  kemudian  dikembangkan  (Stuflebeam, dkk),  dengan  menerapkan  komponen-komponen dalam sistem.
PNPM Mandiri diukur berdasarkan perbandingan  atau  kesesuaian  antara  intensitas objektif  (kondisi  aktual)  dari  komponen  context, input, process, and product program tersebut dengan standar-standar  objektif  (kondisi  ideal)  yang  telah ditetapkan  (secara  kuantitas  dan  kualitas),  dan kemudian dilakukan penilaian efektivitas/ performansi  pada  setiap  tahapan/komponen  evaluasi program.  Kategori  penilaiannya,  hanya  3  (tiga) pilihan,  yaitu high , moderate ,  dan low (Issac  dan Michael,  2001).  Setelah  itu  ditentukan  langkah pengakhiran  programnya  (exit  strategy)  dimana strategi  pengakhiran  programnya  adalah phasedown (fase  penurunan), phaseover (fase  pengalihan),  dan phaseout (fase  penghentian)  (Rogers  and  Macias 2004: 4), dan kemudian diajukan saran-saran.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kerangka berpikir  sebagai  desain  riset exit strategy PNPM Mandiri ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:

## Kerangka Teoritis
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
Selama  ini  telah  banyak  program-program pembangunan  dari  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mengurangi  masalah  kemiskinan.  Seperti  Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian Bantuan Langsung  Tunai  (BLT),  Beras  untuk  Masyarakat Miskin (Raskin), Kompensasi Bahan Bakar Minyak, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan berbagai  program  lainnya.  Namun,  dari  program yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum dapat mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Menurut  Prihartini,  pada  dasarnya  ada  dua faktor  penting  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan dalam  program  penanggulangan  kemiskinan  di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan  kemiskinan  selama  ini  cenderung berfokus  pada  upaya  penyaluran  bantuan  sosial untuk orang miskin. Hal tersebut berupa beras untuk rakyat  miskin  dan  program  Jaring  Pengaman  Sosial (JPS)  untuk  orang  miskin.  Upaya  seperti  ini  akan sulit  untuk  menyelesaikan  persoalan  kemiskinan yang  ada  karena  sifat  bantuan  tidaklah  untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan bahkan dapat memperburuk
Gambar 1. Desain Riset Exit Strategy PNPM Mandiri
masyarakat  miskin  dan  dalam  penyalurannya  pun dapat  menimbulkan  korupsi.  Faktor  kedua  yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan  adalah kurangnya pemahaman  berbagai  pihak  tentang  penyebab kemiskinan  itu  sendiri,  sehingga  program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan. Karena sebenarnya penyebab kemiskinan  itu  berbeda-beda  pada  masing-masing daerah. ( www.resitory.gunadarma.ac.id ).
Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  dilakukan dalam meningkatkan  kualitas kehidupan  dan mengangkat  harkat  martabat  keluarga  miskin  adalah pemberdayaan  masyarakat.  Konsep  ini  menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap  masyarakat  miskin.  Orang  miskin  tidak dipandang  sebagai  orang  yang  serba  kekurangan (misalnya kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat dan kurang dinamis) dan obyek pasif penerima pelayanan  belaka.  Melainkan  sebagai  orang  yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya.
Pada tahun 2000, Indonesia termasuk salah satu dari  189  negara  di  dunia  yang  menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya,  sasaran  dan  target-target  pembangunan manusia  dan  pengentasan  kemiskinan  yang  terkenal dengan  nama  Millennium  Development  Goals (MDGs).  Deklarasi  itu  pada  intinya  merupakan komitmen  bersama  untuk  menurunkan  tingkat kemiskinan global dan kelaparan. Dengan demikian, pemerintah  Indonesia  telah  membuat  komitmen nasional  untuk  memberantas  kemiskinan  dalam rangka  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development).  Dimana  pemerintah  dan semua  perangkatnya  dalam  semua  level,  baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama- sama  dengan  berbagai  unsur  masyarakat  memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas  kemiskinan  yang  terjadi  di  Indonesia paling lambat tahun 2015.
Oleh  sebab  itu,  upaya  pemerintah  mengurangi kemiskinan  terus  menerus  dilakukan,  dan  kini  yang sedang  dikembangkan  adalah  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan juga perdesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu  Program  Nasional  pemberdayaan  Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).
Mulai  tahun  2007  Pemerintah  Indonesia mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  yang  terdiri  dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan,  serta  PNPM  Mandiri  Wilayah  Khusus dan Desa Tertinggal.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM  Mandiri  Perdesaan)  merupakan  salah  satu program  pemberdayaan  masyarakat  yang  digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan  dan  perluasan  kesempatan  kerja  di wilayah  perdesaan.  PNPM  Mandiri  Perdesaan mengadopsi  sepenuhnya  mekanisme  dan  prosedur Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  yang selama  ini  dianggap  berhasil  di  laksanakan. Keberhasilan  PPK  tersebut  adalah  penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,  efisiensi,  dan  efektivitas  kegiatan  dan keberhasilannya  menumbuhkan  kolektivitas  dan partisipasi masyarakat
Pemberdayaan  merupakan  suatu  konsep  untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan  oleh  pengusaha,  pemimpin  dan  kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun  budaya  kerja  yang  baik.  Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan  masyarakat  dan  pembangunan  yang bertumpu pada masyarakat.
Program-program  pemberdayaan  sumberdaya manusia  telah  dilakukan  pemerintah.  Hal  ini  sejalan dengan  tujuan  pembangunan  Indonesia  yaitu membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  maka pembangunan  harus  merupakan  perubahan  sosial yang  tidak  hanya  terjadi  pada  taraf  kehidupan masyarakat  belaka  tetapi  juga  pada  peranan  unsur- unsur didalamnya.
Pemberdayaan  menempatkan  manusia  sebagai subyek  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen  bersama  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Kemiskinan  merupakan  masalah pembangunan  kesejahteraan  sosial  yang  berkaitan dengan  berbagai  bidang  pembangunan  lainnya  yang ditandai  oleh  pengangguran,  keterbelakangan,  dan ketidakberdayaan.  Oleh  karena  itu,  kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah  pokok  nasional  yang  penanggulanggannya tidak  dapat  ditunda  lagi  dan  harus  menjadi  prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan  untuk  memperbaiki  stabilitas  sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan  daerah  dan  menciptakan  aset  untuk kelompok
miskin. Program-program
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat  dicirikan  dengan:  a)  menggunakan pendekatan  partisipasi  masyarakat;  b)  melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan  program  dilaksanakan  secara  swakelola oleh masyarakat.
2. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan  mengembangkan  penerapan  praktis  nilai dan  konteks  ilmu  pengetahuan  yang  baru,  atau  cara
baru  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  telah    ada  ke  dalam  produk  atau proses  produksi  (UU  No.18    tahun  2002  tentang Sistem  Nasional    Penelitian,  Pengembangan,  dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
Sistem Inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi secara bersama/individu dalam pengembangan dan difusi teknologi dan menyediakan  framework  (kerangka  kerja)  dimana
pemerintah pusat/daerah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempengaruhi  proses  inovasi.  Sistem  Inovasi merupakan  himpunan  lembaga-lembaga  pasar  dan non  pasar  di  suatu  negara  yang  mempengaruhi  arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi (OECD).
Pentingnya sistem inovasi bagi bangsa Indonesia agar menjadi negara maju yang berbasiskan pada kemampuannya dalam pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan
Gambar 2. Alur tahapan PNPM Mandiri
teknologi, telah ditegaskan kembali melalui Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)    2011  –  2025.  Salah satu  strategi  utama  dalam  MP3EI  adalah  Penguatan Kemampuan  SDM  dan  Iptek  Nasional  dengan  salah satu program utama adalah memperkuat operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional.
Pengembangan  Sistem  Inovasi  Nasional  harus sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Penyebaran  Iptek  ke  seluruh  wilayah  akan  terjadi secara efektif melalui pemberdayaan dan pembentukan  serta  penataan  sumberdaya  Iptek daerah,  baik  yang  menyangkut  kelembagaan, program,  sumberdaya  manusia,  keuangan,  maupun sarana dan prasarananya (SIDa).
Perkembangan  Sistem  Inovasi  Nasional  harus dapat  memfasilitasi  dan  menstimulasi  pemerintah daerah  agar  mampu  menumbuhkan  sumber  daya iptek secara efektif dan efisien, serta mengembangkan  sinerginya  dengan  faktor  pasar, perkembangan  sektor  produksi,  serta  perkembangan iklim  usaha  yang  kompetitif  di  daerahnya  masing- masing, sehingga kemampuannya untuk melaksanakan  proses  pertambahan  nilai  dapat  terus ditingkatkan  secara  berkelanjutan,  sesuai  dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing
Keberadaan  dari  MP3EI  tersebut,  seolah menjadi darah segar bagi berbagai pihak untuk bahu membahu dalam penguatan sistem inovasi baik pada level  nasional  maupun  level  daerah  yang  pada gilirannya dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi yang berbasis pada keunggulan komparatif di 6 koridor ekonomi. Hal ini didasarkan  pada  inisiatif  pelaksanaan  inovasi  dalam MP3EI  antara  lain  Pengembangan  Klaster  Inovasi untuk  mendukung  6  (enam)  Koridor  Ekonomi  dan Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan.
Pembentukan  klaster  inovasi  daerah  tersebut, tentunya  memerlukan  interaksi  dan  sinergi  yang intensif dan terus menerus antar elemen dalam sistem inovasi  di  daerah  baik  dari  unsur  akademisi, pemerintah,  industri  maupun  masyarakat.  Selain dukungan  dari  para  peneliti,  pelaku  industri  dan masyarakat, peran pemerintah daerah untuk mewujudkan  lingkungan/ekosistem  yang  kondusif melalui  kebijakan  dan  regulasi  yang  tepat  dan kosisten  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan pembentukan  klaster  inovasi  daerah.  Untuk  itu, prakarsa  dan  keinginan  membangun  sinergi  tersebut harus tumbuh dari pemerintah daerah yang didukung oleh  stakeholder  lainnya,  sehingga  keinginan
Gambar 3. Organisasi SIDa
pembentukan  klaster inovasi  daerah dalam  kerangka sistem inovasi daerah dapat segera terwujud.
Oleh  karena  itu,  Sistem  Inovasi  Daerah  dan  di tingkat  nasional  Sistem  Inovasi  Nasional  harus diupayakan  secara  serasi  dan  saling  menunjang, sehingga  perkembangan  Sistem  Inovasi  Daerah merupakan  bagian  terpadu  dan  tidak  dapat dipisahkan  dari  perkembangan  Sistem  Inovasi Nasional.  Karena  itu  program  penguatan  sistem inovasi  daerah  (SIDa)  merupakan  program  yang dilakukan dengan cara penguatan terhadap program- program inovasi yang telah dilakukan.

## 3. Strategi Pengakhiran (exit strategy) Program
Menurut  Rogers and Macias  (2004: 8), strategi pengakhiran  ( exit  strategy )  suatu  program  adalah rencana  khusus  yang  menggambarkan  bagaimana suatu  program  akan  ditarik  dari  suatu  wilayah sementara  pencapaian  tujuan  pembangunan  dapat dipastikan  tidak  akan  terganggu  dan  perkembangan tujuan  lebih  lanjut  akan  dicapai.  Tujuan  strategi pengakhiran  program  adalah  untuk  memastikan keberlanjutan  dampak  dan  kegiatan  setelah  program berakhir.  Oleh  karena  itu,  strategi  pengakhiran program  merupakan  bagian  penting  dari  suatu program.
Ada  tiga  jenis  strategi  pengakhiran  suatu program,  yaitu phasedown (fase  penurunan), phaseover (fase  pengalihan),  dan phaseout (fase penghentian)  (Rogers  and  Macias  2004:  4). Phasedown  adalah  pengurangan  aktivitas  program secara  bertahap  dalam  rangka  persiapan  phaseover atau  phaseout.  Phaseover  adalah  tahap  penyerahan tanggung  jawab kegiatan/pengelolaan  program kepada  lembaga  atau  individu  yang  berada  di wilayah  pelaksanaan  program.  Sementara  itu, phaseout adalah kegiatan menarik atau menghentikan sumber  daya  sebuah  program  tanpa  menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga atau kelompok lain.
Pemilihan  strategi  pengakhiran  program  yang akan  diterapkan  tergantung  pada  tujuan  dan karakteristik  suatu  program.  Jika  tujuan  dan perubahan  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  program bersifat permanen dan berkelanjutan ( self- sustaining ),  serta  keberlanjutan  dampaknya  tidak memerlukan  program  atau  kegiatan  lainnya,  maka pendekatan strategi pengakhiran yang dapat diterapkan  adalah  pendekatan  phaseout.  Contohnya
adalah  program  yang  menghasilkan  perubahan perilaku  dan  pembangunan  infrastruktur.  Sementara strategi  lainnya,  yaitu  phasedown  dan  phaseover, mensyaratkan adanya keterlibatan komponen masyarakat,  individu,  atau  pemerintah  dalam menjamin  keberlangsungan  dampak  dari  sebuah program.
Mengapa  suatu  program  perlu  diakhiri?  Paling tidak  ada  tiga  alasan  untuk  menghentikan  sebuah program.  Pertama,  ada  batasan  waktu  pelaksanaan program  yang  terkait  dengan  siklus  pendanaan (funding  cycle);  kedua,  target  atau  dampak  pada tingkat tertentu telah tercapai; dan ketiga, benchmark (tolak  ukur)  yang  mengindikasikan  kemajuan  dalam menghadapi phaseout atau phaseover telah tercapai.

## 4. The CIPP Evaluation Model
Model evaluasi program dan pengkategoriannya  juga  cukup  beragam,  misalnya, didasarkan  pada  siapa  penemunya,  pendekatan,  dan konsep  evaluasi  itu  sendiri.  Salah  satu  model evaluasi  program  adalah  The  CIPP  Evaluation Model.  Oleh  Isaac  dan  Michael,  model  itu digolongkan sebagai evaluasi yang berorientasi pada keputusan  (decision  oriented  evaluation)  (Isaac  dan Michael,  2001),  atau  Decision    Making  Model menurut  klasifikasi  House  (Madaus,  Scriven,  dan Stufflebeam,  2000),  atau  The  CIPP  Evaluation Model yang  dikembangkan  oleh  Daniel L. Stufflebeam  menurut  pembagian  evaluasi  dari Kaufman dan Thomas (2002).
Penentuan  mana  yang  cocok  (sesuai  atau  pas) digunakan  di  antara  model-model  evaluasi  program yang  ada  tentunya  harus  sesuai  dengan  kebutuhan, situasi,  dan  kondisi  setempat,  atau    didasarkan  pada keeratan  kaitan  evaluasi  program  dengan  jenis program yang akan dievaluasi.
Salah  satu  jenis  program  yang  dinyatakan  oleh Lynton  dan  Pareek  (2002)  adalah  program pengembangan atau pemberdayaan orang. Fokus dari program  ini  antara  lain  peningkatan  keberdayaan orang  yang  lebih  baik  dari  keadaan  sebelumnya  dan kondisi  lainnya  yang  diharapkan  dari  program tersebut.  Sedangkan  jenis  program  yang  lainnya menurut Suharsimi dan  Cepi  (2004) adalah program pemrosesan,  misalnya,  program  pemberdayaan. Program  pemroresan  adalah  program-program  yang kegiatan  pokoknya  mengubah  bahan  mentah  (input)
INPUT PROCESS

## PRODUCT

## CONTEXT
Sumber : World Agroforestry Center 2003 (2007).
Gambar 4. Model Evaluasi CIPP
menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran (output),  misalnya  dalam  program  pemberdayaan masyarakat.
PNPM tergolong dalam program pengembangan  orang  yang  bertujuan  meningkatkan keberdayaan  orang,  dan  juga  tergolong  program pemrosesan  atau  program  pemberdayaan  yang berfungsi mengubah bahan mentah masyarakat yang tidak mampu menjadi bahan jadi hasil PNPM output atau  product  sebagai  hasil  proses  pelaksanaan PNPM.  Di  dalam  pelaksanaan  program  tersebut didasarkan pada context yang antara lain memerlukan analisis kebutuhan masyarakat miskin.
Sedangkan  Program  Penguatan  SIDa  juga melakukan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat, bahkan  termasuk  komponen  sweasta,  akademisi  dan birokrasi, yang berfungsi untuk merubah produk atau jasa  agar  memiliki  nilai  tambah  ( added  value) sehingga  pada  akhirnya  akan  membuat  daerah  yang bersangkutan memiliki daya saing yang meningkat.
Dengan  demikian,  model  evaluasi  program yang  cocok  (sesuai)  digunakan  dalam  mengevaluasi PNPM dan Program Penguatan SIDa tersebut adalah CIPP  Evaluation  Model  (Context-Input-Proces- Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, et al. di Ohio State University.
Selain argumen  keeratan jenis program di atas, CIPP Evaluation Model dipakai dengan pertimbangan berikut ini:
1. CIPP  Model merupakan  sasaran  evaluasi  yang tidak  lain  adalah  komponen  dari  proses  sebuah program  aktivitas,  yang  berarti  bahwa  model  itu memandang  program  yang  dievaluasi  sebagai sebuah sistem, seperti halnya sistem PNPM yang dievaluasi ini dan masuknya program SIDa.
2. Program pemroresan atau pemberdayaan masyarakat  (PNPM)  mengubah  masyarakat miskin ( input ) menjadi masyarakat yang berkemampuan
dalam kehidupannya ( output/product ),  sebagai  hasil  transformasi ( transformation ).  Konkritnya,  isi  program  dalam
PNPM  mengubah  masyarakat  yang  kurang mampu  (terutama  dari  aspek  ekonomi)  menjadi mampu secara ekonomi ( product yang diharapkan  terjadi),  terjadi  dalam  suatu process (proses transformasi) sampai masyarakat semakin berdaya  secara  ekonomi.  Program  tersebut senada  dengan  program  penguatan  SIDa  yang bertujuan  menjadikan  masyarakat  lebih  sejahtera dengan mewujudkan peningkatan ekonomi melalui peningkatan daya saing daerahnya.
3. PNPM  harus  didasarkan  pada  analisis  masalah yang  kemudian  menjadi  kebutuhan  masyarakat, dan  di  dalam  pelaksanaannya  berpatokan  pada tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Atau, sesuai dengan context analysis (ruang  lingkup  program),  yaitu  konteks  di  mana program  atau  material  yang  ada  harus  diuji terlebih  dahulu  secara  mendetil  untuk  dapat mengenali  hal-hal  yang  berpengaruh  di  dalam
pelaksanaan  PNPM.  Pengenalan  ruang  lingkup program pada PNPM, ternyata merupakan bagian dari ruang lingkup program Penguatan SIDa yang kemudian  diperluas  dengan  menambah  peran swasta,  akademisi,  dan  pemerintah  secara  lebih aktif.  Tujuan  program  dalam  Penguatan  SIDa adalah melakukan terobosan inovasi ( breakthrough )  dengan  memberi  nilai  tambah pada  barang  ataupun  jasa  yang  dihasilkan  oleh daerah.  Penguatan  SIDa  akan  melahirkan  daya saing daerah yang lebih tinggi.
4. Informasi  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah  informasi  atau  data  yang  berkaitan dengan: relevansi kebutuhan masyarakat, kehidupan  masyarakat,  dan  masyarakat  yang menjadi sasaran program tersebut yang dilaksanakan, kekuatan komponen input program dalam merealisasikan tujuan program, efektivitas proses  pelaksanaan  PNPM  dalam  mencapai tujuan  program,  dan  produktivitas  program  yang sesuai  dengan  tujuan  program.  Komponen  input dalam  PNPM  juga  menjadi  sebagian  dari komponen  input  untuk  Program  Penguatan  SIDa yang  merupakan  perluasan  program.  Kesemua informasi  tersebut  dapat  diperoleh  dengan menggunakan model evaluasi CIPP .
5. Dalam  praktiknya, CIPP  Model “menekankan” pada  langkah  atau  tahapan  program  dan  pada komponen-komponen program (konteks,
masukan,  proses,  dan  hasil)  yang  komprehensif. Atau,  objek  sasaran  evaluasinya  pada  tahap context,  input,  process, hingga  tahap product merupakan  satu  rangkaian  yang  utuh  (kendati bisa  juga  hanya  dilakukan  satu  tahap  atau kombinasi dua atau tiga tahap evaluasi tersebut), yang  berarti  bahwa CIPP Model dengan  jelas menunjukkan  sebuah  sistem  atau  proses  dalam program.  Inilah  yang  menjadi  keunggulan ( excellence )  format  evaluasi CIPP  Model dibandingkan  dengan  model  evaluasi  lainnya. Fokus evaluasi  PNPM dan Penguatan SIDa yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  mengarah  pada sasaran  evaluasi/penilaian  seperti  itu  ( CIPP Model ).
6. Oleh  karena CIPP  Model berorientasi  pada keputusan  (Stufflebeam  dan  Shinkfield,  2000), maka  model  evaluasi  ini  mempunyai  keunikan ( uniqueness )  tersendiri,  yaitu  pada  tiap  tahapan evaluasi  terikat  pada  perangkat  pengambilan keputusan  yang  bertalian  dengan  perencanaan dan operasi sebuah program yang dievaluasi.
Selanjutnya, berdasarkan konsep CIPP Evaluation  Model,  untuk  kepentingan  pengambilan keputusan  (orientasi  formatif),  pada  tipe  evaluasi context  merupakan  petunjuk  untuk  pilihan  tujuan- tujuan  yang  objektif  dan  tugas  yang  diprioritaskan. Pada  tipe  evaluasi  input  merupakan  petunjuk  untuk pilihan dari strategi program. Input adalah spesifikasi mengenai  disain  prosedural.  Sedangkan  pada  tipe evaluasi process merupakan petunjuk untuk
implementasi.  Adapun  pada  tipe  evaluasi  product merupakan petunjuk untuk menghentikan, melanjutkan, memodifikasi, atau memprogram ulang sebuah  program.  Kemudian,  relevansi  keempat  tipe evaluasi  tersebut  dengan  kepentingan  akuntabilitas (orientasi sumatif) adalah, pada tipe evaluasi context merupakan  rekaman  yang  objektif  dan  dasar-dasar pilihan  dengan  sebuah  kebutuhan,  peluang,  dan berbagai    permasalahan.  Pada  tipe  evaluasi  input merupakan  rekaman  tentang  pilihan  strategi  dan disain  serta  pertimbangan  yang  dipilih  melalui alternatif-alternatif  lain.  Sedangkan  pada  tipe evaluasi  process  merupakan  rekaman  proses  aktual. Adapun  pada  tipe  evaluasi  product  merupakan rekaman  pencapaian  dan  keputusan  ulang  (Madaus, Scriven,  dan  Stufflebeam,  2000).  Dengan  demikian, setiap  tipe  evaluasi  dalam  CIPP  Model  berbeda relevansinya  dengan  pengambilan  keputusan  dan akuntabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  evaluasi  terhadap  PNPM  dan Penguatan  SIDa  berdasarkan  model  CIPP  di  10 (sepuluh)  Provinsi  wilayah  barat  Indonesia  yaitu  7 (tujuh)  provinsi  di  Sumatera  yaitu  Provinsi  Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi  Lampung,  Provinsi  Sumatera  Barat, Provinsi  Jambi,  Provinsi  Bengkulu  dan  3  (tiga) Provinsi di Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa  Tengah,  Provinsi  DI.Yogyakarta.  Dari  10 provinsi  tersebut,  kemudian  dipilih  secara  acak ( random )  masing-masing  1  (satu)  kabupaten  setiap provinsi    berarti  sejumlah  10  kabupaten,  dan selanjutnya  dipilih  lagi  secara random masing- masing  1  (satu)  kecamatan  dari  setiap  kabupaten sehingga  terpilih  10  kecamatan.  Dengan  demikian, ada  10  (sepuluh)  kecamatan  yang  menjadi  sasaran riset evaluasi PNPM ini. maka diperoleh:
1. Komponen Konteks
a. Untuk tujuan, sasaran dan lingkup pendanaan PNPM-M  Tujuan  PNPM  sudah  mengadopsi sesuai  yang  terkandung  dalam  Petunjuk Teknis  Operasional  (PTO),  namun  untuk implementasinya  masih  belum  maksimal  dan perlu  pendampingan  lebih  lanjut,  misi  yang terkandung  dalam  PTO  untuk  pelembagaan sistem pembangunan partisipatif secara merata telah dapat dijalankan secara maksimal,  Penentuan  kelompok  sasaran sudah  sesuai  dengan  tujuan  awal  yaitu  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesempatan kerja  masyarakat  miskin  di  perdesaan, Pemilihan  dan  penentuan  lokasi  sesuai dengan  pendataan  yang  ada  hanya  besaran dana  yang  diterima  per  desa  berbeda-beda tergantung jumlah RTM. mekanisme pembinaan, kebutuhan riil  masyarakat  miskin di  desa  akan  program,  dan  fisibilitas (kelayakan),  penyelenggara  (kelembagaan/
pelaku)  PNPM  Mandiri  adalah  adanya analisis  kebutuhan  riil  masyarkat  sebelum PNPM-M dilaksanakan, Kesinkronan musrenbangdes dengan musdes menjadi skala prioritas  desa,  hasil  musdes  menjadi  yang tertuang  dalam  RKPDes  dan  akan  diajukan sebagai  instrumen  pengusulan  PNPM-M, adanya pertemuan untuk mengevaluasi perkembangan
PNPM-M,
pengetahuan masyarakat  tentang  hak-hak  yang  dimiliki masyarakat, dan kelompok terjadi peningkatan,  tetapi  belum  optimal,  System pembangunan  partisipasif  di  desa  dapat terlembaga,  sedangkan    untuk  antar  desa belum dapat terlembaga secara optimal.
b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif  merupakan  cikal  bakal  dari pelaksanaan program penguatan sistem inovasi daerah, dimana pemberdayaan masyarakat  merupakan  bagian  cluster-cluster inovasi  yang  memang  sudah  ada  di  daerah dan  harus  dikuatkan  serta  dijadikan  sistem melalui penguatan SIDa. Karena itu penguatan  SIDa  merupakan  langkah  tindak lanjut  dan  pengembangan  dari  cluster-cluster pemberdayaan  masyarakat  yang  sudah  ada dan  meningkat  menjadi  daerah-daerah  yang memiliki  daya  saing  yang  lebih  tinggi dibandingkan  lainnya.  Nilai  tambah  yang diperoleh  dapat  diperoleh  dari  produk  barang maupun jasa.
2. Komponen Input,
a. Pada ketersediaan proses dan sumber pendanaan  adalah  adanya  sumber  pendanaan untuk  pelatihan  bagi  para  pelaku  PNPM-M hanya  saja  untuk  pelatihan  bagi  kelompok masyarakat masih disesuaikan dengan kebutuhan,  keterlibatan  PNS  dalam  PNPM. Secara  realitas  tugas  mereka  hanya  sebatas urusan  adminisrasi  keuangan  dan  belum sampai  tahap  penguasaan  lapangan  seperti layaknya fasilitator atau konsultan. Sedangkan  untuk  pendidikan  dan  pelatihan ketrampilan dilakukan melalui dana kelembagaan,  dana  operasional  PNPM-M maupun    dari  alokasi  surplus  tahunan  UPK untuk  pelatihan  masyarakat  dan  penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  untuk  peningkatan  kapasitas  dan keberlanjutan kegiatan.
b. Komponen  input  dalam  Penguatan  SIDa merupakan  pengembangan  dari  komponen input PNPM, karena komponen yang diberdayakan  dalam  Penguatan  SIDa  bukan hanya masyarakat, tetapi juga memberdayakan swasta, akademisi dan birokrasi.  Semua  memiliki  pembagian  tugas dalam kelembagaan SIDa. Kelompok masyarakat  yang  telah  dibentuk  PNPM tersebut, dapat ditindaklanjuti dalam Program
Penguatan  SIDa  sebagai  salah  satu  lembaga pelaksana  SIDa  dengan  menyesuaikan  tema dalam  roadmap  SIDa  yang  telah  disepakati oleh seluruh lembaga SIDa.
3. Komponen Proses
a. Telah dapat terwujudnya desa partisipasi yang mampu membangkitkan partisipasi
masyarakat secara penuh. Mekanisme pengusulan kegiatan sudah menjadi ketentuan 3 usulan/desa dan hasil usulan dikoordinasikan dengan SKPD terkait. Partisipasi  masyarakat  sangat  tinggi  dalam PNPM-M.  Kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam  PNPM-M  menjadi  keunikan  dalam program  ini  karena  perempuan  turut  andil  di dalamnya.  Pelaksanaan  PNPM-M  belum sepenuhnya menjalankan sangsi hukum secara  tegas.  Persiapan  pelaksanaan  PNPM dimulai  dari  pengadministrasian  dengan mengundang  semua  elemen  yang  ada  didesa. Keterbukaan juga dilakukan dalam
mengadakan  bahan  dan  alat  terutama  dalam proses  pelelangan  maupun  penentuan  toko pemasok bahan. Pelaksanaan evaluasi kegiatan  hanya  dilakukan  di  wilayah  Sumsel dan  Sumbar  dikarenakan  di  wilayah  sampel yang  lain  tidak  memiliki  sentrawan  baik  di kabupaten maupun di kecamatan. Pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan dilakukan  secara  berjenjang,  dari  tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi.  Keterlibatan  kelompok  masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  maupun  penilaian  sangat  baik dan  apresiatif  meski  terkadang  masih  di dominasi  oleh  informal  leader  di  desa. Masyarakat  siap  menerima  bantuan  dan mengembalikan bantuan sesuai dengan ketentuan.  Tingkat  kemandirian  masyarakat belum  optimal.  Hasil  analisis  kebutuhan  riil masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan.  Perkembangan  kelembagaan- kelembagaan  PNPM-M  semakin  baik  dan masyarakat memiliki kesiapan dalam mengadministrasikan pembukuan. Biaya operasional  pelestarian  dilakukan  secara swadaya.  Sangat  baiknya  keterlibatan  RTM dalam  PNPM-M.  Pengelolaan  pengaduan masalah dalam pelaksanaan PNPM-M dilakukan secara rahasia, berjenjang, proporsional,  transparan  dan  partisipatif  , seobjektif    mungkin,  akuntabilitas,  menganut prinsip  kemudahan,  cepat  dan  akurat.  Setiap pengaduan permasalahan mendapat tanggapan  dan  penyelesaian  dengan  cepat, pemantauan pelaksanaan PNPM-M dilakukan secara  berjenjang,  audit  dan  pemeriksaan keuangan,  kompetensi  pelaku-pelaku  PNPM- M dinilai tinggi dalam PNPM-M.
b. Dalam  tataran  proses  program  penguatan SIDa  sudah  banyak  menginspirasi  daerah untuk melakukan percepatan program. Provinsi  Jateng  memacu  program  desa  yang telah digalang dalam PNPM untuk dikembangkan menjadi Desa Inovasi.
Beberapa  kelompok  masyarakat  di  Provinsi Sumsel  juga  sudah  mensinergikan  kelompok PNPM  menjadi  cluster  inovasi  produk  dalam program  SIDa.  Meskipun  belum  semua daerah  melaksanakan  program  inovasi  secara masif, tetapi mayoritas seluruh Provinsi sudah mencanangkan  program  inovasi  di  daerahnya masing-masing. Program SIDa masih bervariasi  dalam  realisasi  di  lapangan.  Ada yang  sudah  membentuk  Tim  Koordinasi Daerah  dan  ada  yang  telah  menyusun Roadmap SIDa.  Bahkan  di  Provinsi  Jateng dan Provinsi Sumatera Selatan sudah melahirkan  hasil  SIDa,  yang  berbentuk produk  unggulan  maupun  jasa  unggulan sehingga  memberi  nilai  tambah  terhadap produk  maupun  jasa  tersebut  dan  kemudian berdampak  kepada  peningkatan  daya  saing daerah.
4. Komponen Produk,
a. Masyarakat sebagai penerima program mengalami  peningkatan  penghasilan  melalui usaha yang menjadi sumber penghidupannya.
b. Komponen  produk  bagi  penguatan  SIDa, memang  belum  banyak  dirasakan.  Tetapi  di beberapa daerah tertentu ada yang sudah bisa dijadikan best  practise seperti  Provinsi Sumatera  Selatan,  Provinsi  Jawa  Tengah, Kota  Pekalongan,  dan  Kabupaten  Pelalawan. Produk  yang  dihasilkan  seperti  sentra  karet, sentra  kopi,  sentra  budidaya  ikan,  dan  lain- lain.  Sementara  jasa  yang  diberikan  sepereti e-government melalui  fasilitasi  komputerisasi perijinan dan pelayanan publik.
Mengamati perkembangan PNPM selama kurun waktu  5  tahun  (  2009  –  2014)  serta  Program Penguatan SIDa kurun waktu 2 tahun (2012 – 2014), maka exit  strategi dari  program  ini  adalah  dengan mengambil  kebijakan  untuk Phasedown untuk mencapai  strategi  terakhir  yaitu Phaseover dan Phaseout .  Mengapa  dikatakan  demikian  karena merujuk  dari  visi  PNPM  adalah  tercapainya kesejahteraan  dan  kemandirian  masyarakat  miskin perdesaan.  Disamping  itu  tujuan  penguatan  SIDa yaitu  meningkatkan  kapasitas  pemerintahan  daerah, daya  saing  daerah,  dan  pelaksanaan Materplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015 diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan.  Dari  penjelasan  tersebut  jelas bahwa  PNPM  akan  menciptakan  kemandirian masyarakat  secara  universal  sedangkan  Program Penguatan  SIDa  juga  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  ekonomi  yang
dilakukan  dengan  meningkatkan  daya  saing  daerah. Dan  juga  dengan  pertimbangan-pertimbangan  teknis dilapangan yaitu :
1. PNPM  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  sudah sangat baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Sedangkan penguatan  SIDa  dilihat  tahapan-tahapan  proses dan  hasil  yang  telah  diperoleh  secara  langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
2. Untuk melihat kemandirian masyarakat, seyogyanya  dapat  dicermati  setelah  PNPM  tidak lagi bergulir di masyarakat, sehingga pengukuran kemandirian  masyarakat  dapat  lebih  terimplisit secara  kongkrit.  Kemandirian  masyarakat  dalam PNPM  merupakan  langkah  awal  melakukan program  SIDa  yang  dapat  meningkatkan  daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3. PNPM dalam kurun waktu 5 tahun telah berjalan (2009-2014)  dan  dimungkinkan  justru  akan melahirkan ketergantungan baru bagi masyarakat terutama  dalam  aspek  ekonomi.  Potensi  negatif dari ketergantungan masyarakat diarahkan menjadi program posistif yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat  setempat  dengan  keunggulan  produk yang  didukung  dari  hulu  ke  hilir  oleh  semua lembaga pendukung SIDa.
4. Terobosan  strategi  dimulai  dari phasedown , phaseover dan phaseout sebagai langkah kongkrit menghentikan  program  PNPM. Exit  Strategy tersebut  langsung  diarahkan  kepada  program penguatan SIDa.

## SIMPULAN
Tujuan  exit  program  adalah  untuk  memastikan keberlanjutan  dampak  dan  kegiatan  setelah  program berakhir.  Oleh  karenanya  strategi  pengakhiran program  merupakan  bagian  yang  penting  dari  suatu program. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)  yang  sudah  dicanangkan  sejak tahun  2007  telah  banyak  menghasilkan,  baik  dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan khususnya meningkatkan perekonomian  masyarakat  maupun  secara  umum peningkatan perekonomian bangsa.
Untuk  menjaga  keberlanjutan  PNPM  maka dilakukan exit strategy program yang berkesinambungan  dan  merupakan  langkah  tindak lanjut  dari  PNPM.  Program  yang  menjadi  exit strategy  PNPM  tentunya  tidak  hanya  sekedar rutinitas dan stabilitas program. Dari hasil penelitian evaluasi  program,  maka  disimpulkan  bahwa exit strategy  program lanjutan  tersebut  adalah  program yang  dapat  menjaga  kesinambungan  PNPM  serta dapat  memberi  nilai  tambah  terhadap  masyarakat yang  diberdayakan  dalam  PNPM.  Nilai  tambah tersebut  diperoleh  dalam  Program  Penguatan  SIDa yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan  juga  pihak  swasta,  akademisi  serta  birokrasi
pemerintah  itu  sendiri,  untuk  saling  bahu  membahu mewujudkan  Program  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa). Nilai tambah tersebut, pada akhirnya akan  menjadi  peningkatan  daya  saing  daerah  dan kemudian  secara  nasional  menjadi  daya  saing nasional.

## Saran
Dari  simpulan  penelitian  diatas,  maka  kami sampaikan  saran  dan  rekomendasi  yaitu  sebagai berikut: Pertama ,  program  SIDa  adalah  program yang dapat menjaga kesinambungan program karena dapat  memberi  nilai  tambah  dengan  melakukan inovasi  produk  barang  maupun  jasa  bagi  daerah. Melalui  Program  SIDa  diharapkan  daerah  akan memiliki  daya  saing  yang  lebih  tinggi  dan  secara nasional  memberikan  peningkatan  daya  saing nasional  untuk  bersaing  dengan  negara-negara  lain. Kedua ,  program  SIDa  yang  secara  integral  menjadi Sistem  Inovasi  Nasional,  merupakan  program  yang dapat  dijadikan  program  lanjutan  dari  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  atau exit strategy  PNPM. Tindak  lanjut  program  PNPM tersebut  akan  membuat  bangsa  Indonesia  menjadi bangsa  yang  maju  secara  ekonomi,  dengan  angka kemiskinan  yang semakin kecil serta  masyarakatnya yang semakin berdaya guna.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas . Jakarta: F-UI. Aiken,  Lewis  R.  1996. Rating  Scales  and  Checklist  : evaluation behavior personality and attitude . New York: John Wiley and Sons, Inc.
Berger,  PL  dan  T.  Luckmann.  1982. Realitas Konstruksi  Sosial ,  diterjemahkan  oleh  Syarwani, dkk. Jakarta Sinar Harapan.
Brinkerhoff,  Robert.  O,  et  al.  2003. Program Evaluation.  A  Source  book .  Boston:  Kluwin- Nydoff Publ.
Chamber,  Robert.  1995.  “Poverty  and  Livelihood:
Whose Reality Counts”, in Discussion Paper 347 . Brighton: Institute of Development Studies.
Chambers,  Robert  and  Gordon  Conway.  1992. “Sustainable Rural Livelihoods: Practical
Concepts  for  the  21st  Century”, in  Discussion Paper  296 .  Brighton:  Institute  of  Development Studies.
Cox,  David.  2004.  “Outline  of Presentation on  Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region”, Makalah  yang  disampaikan  pada  International Seminar  on  Curriculum  Development  for  Social Work  Education  in  Indonesia .  Bandung:  Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret.
Curriculum  Development  and  Evaluation:  The  CIPP Model . 2007 (http://www.scis.nova.edu/- terrell/doctoral/1998/dcte747/cipp.html).
Daniel L. Stufflebeam, “Evaluation Models”, Number
89, Spring  2001, Jossey Bass
Ellis,  Frank.  1998.  “Household  Strategies  and  Rural Livelihood  Diversification”, The  Journal  of Development Studies , Vol.35, No.1, pp.1-38.
Hendra,  Roy.  2010. Determinan  Kemiskinan .  Jakarta: FE UI, 2010.
Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora Utama Press.
Ife,  Jim.  1996 .  Pembangunan  Masyarakat  :  Analisis dan  Praktik ,  diterjemahkan  oleh  Taufik  Rohman. Jakarta: CFMS.
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat  :  Konsep  Pembangunan  yang Berakar pada Pemerataan . Jakarta: CIDES. Kaufman,  Roger  A.  dan  Susan  Thomas.  2002. Evaluation  Without  Fear .  New  York:  New Viewpoints.
Moeljarto, Vidhyandika. 1996. ”Pemberdayaan
Kelompok  Miskin  Melalui  Program  IDT”,  dalam Onny  S.  Prijono  dan  A.M.V.  Pranarka.  1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: CIDES. Moser,  Caroline  O.N.  1998.  “The  Asset  Vulnerability
Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction”, World  Development ,  Vol.26,  No.1, pp.1-19.
Patton,  Michael  Quinn.  2000. Qualitative  Evaluation and Research Methods . Second Edition. Newbury Park, California: Sage Publications.
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Penguatan  Sistem Inovasi Daerah.
Piven,  Frances  Fox  Piven  dan  Richard  A.  Cloward. 1993. Regulating  The  Poor:  The  Functions  of Public Welfare . NY: Vintage Books. Pranarka,  A.M.W.  1996.  ”Globalisasi  Pemberdayaan dan  Demokratisasi”,  dalam  Onny  S.  Prijono  dan A.M.V. Pranarka. 1996. Pemberdayaan : Konsep,
Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: CIDES. Pranarka,  A.M.W.  dan  Vidhiyandika  Morljarto.  1996. ”Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: CIDES. Prihartini, www.resitory.gunadarma.ac.id Rolf  P.  Lynton  dan  Udai  Pareek–Pelatihan  dan Pengembangan  Tenaga  Kerja,  Pustaka  Binaman Jakarta 1998
Sahdan, Gregorius. 2007. Kemiskinan Desa . Yogyakarta: STPMD. Satterthwaite, David. 1997. “Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature”, IDS Bulletin , Vol.28.
Sugiyono,  2008.  Metode  Penelitian  Bisnis.  Cetakan keduabelas, 2008, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Suharsimi  Arikunto  dan  Cepi  Sfrudin  Abdul  Jabar, 2004,  Evaluasi  Program  Pendidikan,  Jakarta, Bumi Aksara.
Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS . Jakarta: PT Gramedia. Surat  Mendagri  No.  414.2/316/PMD  Perihal  PTO PNPM  Mandiri  Perdesaan  Tahun  Anggaran 2008 .
Swanson,  Jean.  2001. Poor-Bashing:  The  Politics  of Exclusion . New York: Mc. Graw-Hill.
Taufik,  Tatang  A.  2007.  “Pengenalan  Konsep  Sistem Inovasi.”  Bahan  paparan  disampaikan  pada Workshop Nasional: Strategi Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Sebagai  Langkah  Awal Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Rakyat Miskin Yogyakarta 11 Mei 2007.
Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996 . Pembangunan: Dilema dan Tantangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2012, Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
World  Agroforestry  Center. The  CIPP  Evaluation
Model . 2007 (http:/www.konowledge.
irri.org/cglrc/icraf/toolkit/The  CIPP  evaluation model.ht…).
Worthen, B.R and James R. Sanders. 1993. Educational Evaluation  L  Theory  and  Practice .  Belmont:
Wadsworth Publishing Company, Inc.
Tabel 1.  Exit Strategy Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN EXIT AKTOR PELAKU MEKANISME MONITORING BIAYA PELAKSANA PEMANTAU Exit Strategy Fase penurunan ( Phasedown ) Wilayah Indonesia Bagian Barat (Thn 2009 -2014) Pemberian alokasi dana PNPM yang tidak sama di tahun berikutnya. Dengan indikator keberhasilan :
a. Pengurangan Rumah Tangga Miskin secara signifikan.
b. Paritisipasi masyarakat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan Pemerintah Pemerintah Berdasarkan laporan tahunan atau laporan bulanan yang disampaikan Kabupaten melalui Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat APBN Penarikan Program Secara Bertahap dan menerapkan Sistem Inovasi Daerah  dengan pertimbangan: a. Lokasi sasaran yang telah mencapai titik peningkatan
kapasitas baik kemampuan masyarakat, perbaikan ekonomi dan insfrastruktur b. Pengurangan jumlah RTM berdasarkan data statistik
c. Melaksanakan kebijakan
penguatan Sistem Inovasi Daerah Pemerintah Pusat dengan dibantu rekomendasi dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pemerintah Pusat dengan dibantu rekomendasi dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pendampingan dan supervisi secara komprehensif APBN
Exit Strategy Fase Pengalihan ( Phaseover ) Wilayah Indonesia Bagian Barat (Thn 2009 – 2014) Penyerahan kewenangan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Berdasarkan perkembangan kemajuan PNPM berdasarkan tahun ke tahun APBN Penyerahan pengelolaan dana PNPM terintegrasi kepada pemerintah desa tanpa melalui kecamatan Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota termasuk pemerintah desa Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota termasuk pemerintah desa Berdasarkan laporan tahunan dan bulanan dan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku PNPM khususnya banyak terjadi di UPK APBN Melaksankan Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah yaitu untuk kelembagaan, jaringan dan sumber daya SIDa Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri & Menristek No 03 dan 36 Tahun 2012 APBN
Exit Strategy Fase Penghentian ( Phaseout ) Wilayah Indonesia Bagian Barat (Thn 2009 – 2014) : Dilakukan pasca program Penguatan UPK Sebagai Basis Lembaga Perekonomian Desa melalui : a. Pembuatan SOP UPK
b. Terbitnya legalitas UPK
(Perbup/Perda)
Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Koordinasi elemen tokoh di Kab/ kecamatan/ desa APBN/ APBD
c. Kualifikasi aktor UPK
secara Profesional
Penarikan fasilitator dari desa penerima PNPM untuk diberdayakan dalam program pemberdayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Berdasarkan laporan kinerja Fasilitator baik laporan bulanan ataupun laporan tahunan APBN Membuat Laporan Kinerja PNPM dilihat dari aspek input, output, outcomes dan benefits Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Berdasarkan laporan kinerja Fasilitator baik laporan bulanan ataupun laporan tahunan APBN Melaksanakan pengembangan SIDa yaitu dengan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa didaerah; Pemetaan potensi dan analisis SIDa; Pemberlanjutan penguatan SIDa Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri & Menristek No 03 dan 36 Tahun 2012 dan Roadmap SIDa yang sudah ditetapkan APBN