JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 4, No. 2 Desember 2021 DOI: 10.31314/jsap.4.2.57-65.2021

## EFEKTIVITAS  PENGELOLAAN  DAN  TRANSPARANSI  DANA  DESA  DI  DESA SIDOHARJO KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO
Felmi D. Lantowa¹. Nurjanah Sidikin²
1. 2., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; felmi89.lantowa@gmail.com,  nurjanahsadikin@gmail.co
Info Artikel:  Diterima: 22 November  2021,  Disetujui: 24 Sesembar  2021, Publish 24 Desember 2021

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  Effectiveness  of  Village  Fund  Management  and Transparency  in  Sidoharjo  Village,  Tolangohula  District,  Gorontalo  Regency.  This  type  of research uses descriptive research with a qualitative approach according to Arif (2015:21). The results  of  this  study  are  that  the  Management  and  Transparency  of  Village  Funds  in Tolangohula  District,  Gorontalo  Regency  are  in  accordance  with  Permendagri  Number  20  of 2018  where  the  planning,  implementation,  administration,  reporting  and  accountability  of Village Funds are in accordance with the provisions of Village Fund management as regulated in  Permendagri  No.  20  of  2018,  but  in  terms  of  planning,  Sidohardo  Village  still  does  not routinely involve the community in the village fund planning deliberation process as a form of supervision of the Village Government, in terms of implementation there are often changes to the  budget  made  and  in  terms  of  transparency  the  management  of  Village  Funds  has  been implemented. implemented by the Sidohardjo Village Government but there is still a need for government evaluation of the community regarding the delivery of Village Fund Management to the community properly and clearly in order to create transparent and accountable financial reports, this is as the theory expressed by Krina (2015:17).
Keywords: Management Effectiveness, Transparency, Village Funds

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas  Pengelolaan  Dan  Transparansi  Dana Desa  di  Desa  Sidoharjo  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo.  Jenis  penelitian  ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Arif (2015:21). Hasil penelitian  ini  adalah  Pengelolaan  dan  Transparansi  Dana  Desa  di  Desa  Sidoharjo  sudah sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  dimana  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa    sudah  sesuai  dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dari  segi  perencanaan  Pemerintah  Desa  Sidoharjo  sudah  melibatkan  masyarakat  tetapi partisipasi  masyarakat  masi  kurang  dalam  proses  musyawarah  perencanaan  Dana  Desa sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Desa, dari segi pelaksanaan sering terjadi perubahan  anggaran  dan  dari  segi  transparansi    pengelolaan  Dana  Desa  sudah  di implementasikan  oleh  Pemerintah  Desa  Sidohardjo  tetapi  masih  perlu  adanya  evaluasi pemerintah  terhadap  masyarakat  mengenai  penyampaian  Pengelolaan  Dana  Desa  kepada masyarakat dengan baik dan jelas agar terciptanya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel hal ini sebagaiamana teori yang diuangkapkan oleh Krina (2015:17).
Kata kunci : Efektivitas Pengelolaan, Transparansi, Dana Desa

## PENDAHULUAN
Indonesia  dalam  segi  pemerintahan terus  mengupayakan  dalam  peningkatan pelaksanaan  pembangunan  nasional  agar pembangunan  daerah,  desa  dan  juga  kota sama-sama  seimbang.  Namun dalam pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah  pokok  pembangungan  seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan tersebut terjadi dikarenakan  faktor  yang  mempengaruhi sehingga  pembangunan  di  Indonesia  tidak merata  dan  berdampak  pada  tingginya kemiskinan  di  Indonesia.  Menghadapi permasalahan  tersebut  strategi  pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan  yaitu  dengan  melaksanakan pembangunan  nasional  yang  menaruh perhatian  besar  terhadap  pembangunan desa. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  desa  diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar  dapat mengelola  potensi  yang  di  miliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Cholisin,
2012:11).
Dana  Desa  adalah  Dana  APBN  yang di  peruntukkan  bagi  Desa  yang  di  salurkan melalui  APBD  Kabupaten/Kota  dan  di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa.Tujuan  dari  Dana  Desa adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  di  Desa,  untuk  menuntaskan
kemiskinan, untuk memajukan perekonomian  Desa,  dan  untuk  mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  Desa  dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai  subjek  pembangunan.  (Irawan 2015:7).
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan Desa  tersebut di  tuntut  adanya  suatu  aspek tata  pemerintahan  yang  baik.Dimana  salah satu  karakteristik  atau  unsur  utama  Good Governance  adalah  akuntailibitas  atau pertanggungjawaban serta adanya transparansi.Maka  demikian  akuntabilitas dan  transparansi  sangat  di  perlukan  dalam menunjang  penerapan  otonomi  Desa  agar berjalan dengan baik. (Aprisiami, 2012:20).
Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Desa yang mendapatkan  bantuan  dana  Desa  dari Pemerintahan.
Dana Desa ini diberikan dengan tujuan untuk  mengentaskan  kemiskinan  yang berada  pada  daerah/desa  tersebut.  Namun Dana  Desa  (DDS)  yang  digunakan  dalam pemberdayaan  dan  pembangunan  desa masih  kurang  maksimal  hal  ini  bisa  dilihat dari  realisasi  penggunaan  anggaran  dana desa  di  desa  Sidoharjo  masih  belum terealisasi  sepenuhnya  khususnya  untuk jumlah  yang  besar  belum  teralisasi  pada bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  pada tahun 2018 yang jumlah realisasi anggarannya  masih  sekitar  Rp.  13.847.500 yang belum teralisasi. Dan pada tahun 2019
jumlah  yang  besar  yang  belum  terealisasi terdapat pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang jumlahnya masih sekitar  Rp.  31.826.000  yang  masih  belum terealisasi pada laporan Realisasai Anggaran APBDes di Desa Sidoharjo. Tetapi pada  Tahun  2020  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat  sudah  cukup  maksimal  dalam penggunaan  anggarannya,  namun  Pada Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa jumlah  yang  belum  teralisasi  masih  cukup besar  yaitu  sekitar  Rp.  69.003.625  pada Desa Sidoharjo. Dan pada Tahun 2018-2019 pada Bidang Pemberdayaan Desa mengalami penurunan nilai. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan  pada  keuangan  desa  yang serius yang menyebabkan kurang optimalnya  penerapan  anggaran.  Yang sebenarnya  penggunaan  DDS  adalah sebesar  40%  (empat  puluh  persen)    untuk Bidang  Pembangunan  Desa  dan  sebesar 60%  (enam  puluh  persen)  untuk  biaya pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  perubahan  atas peraturan  menteri  Desa,  Pembangunan Daerah TInggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  .Hal  ini  dikarenakan  kurangnya perencanaan  yang  di  pergunakan  untuk peningkatan usaha masyarakat yang berada pada Desa Sidoharjo sehingga usaha-usaha warga  Desa  Sidoharjo  masih  kurang
berkembang  dan  mengakibatkan  penjualan pada  usaha  di  Desa  masih  dikatakan minim/sedikit.  Selain  itu  Pengelolaan  Dana Desa  tersebut  masih  kurang  optimal  sesuai dengan  tujuan  dari  Dana  Desa  yang  ada. Seperti  dalam  program  pembangunan masalah teknis atau kendala mengikat yang sering terjadi misalnya masalah pembebasan  tanah  bukanlah  ketersediaan lahan,  melainkan  bagaimana  mencapai kesepakatan  tentang  harga  yang  pantas. Berikut  tentang  ketidakefisiensi  dalam pelaksanaan  pembangunan,  dimana  efektif merupakan  suatu  hal  yang  dapat  mencapaI hasil  akhir  sesuai  dengan  waktu  yang  di inginkan atau di tetapkan sebelumnya.
Pada  tahapan  pelaksanaan  belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi,  di  buktikan  dengan  tidak memanfaatkan  papan  informasi  sehingga masyarakat  kesulitan  untuk  melihat  jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan semua kegiatan di cantumkan dalam pelaporan, tahap pertanggungjawaban secara  teknis  bisa  di  katakana  sudah  baik, sesuai dengan peraturan Pemerintah
Daerah  yang  berlaku,  namun  masih rendahnya  SDM  dalam  tingkat  memahami Pengelolaan Administrasi Keuangan sehingga sering mengalami kesalahpahaman  antara  unit  kerja  yang mengakibatkan  keterlambatan  penyerahan laporan pertanggungjawaban. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta
mengawasi  pengelolaan  keuangan  Desa. Tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak masayarakat yang tidak mengetahui
anggaran  pendapatan  yang  di  terima  oleh Desa. Kurang pahamnya masyarakat dengan  pengelolaan  Dana  Desa  berakibat rendahnya tingkat partsipasi masyarakat dan terjadinya  kesenjangan  antara  masyarakat dan pemerintah akibat krisis kepercayanaan.
Berdasarkan pernyataan latar belakang  di  atas  maka  peneliti  ini  meneliti dan  mengkaji  lebih  mendalam  tentang Efektifitas  Pengelolaan  dan  Transparansi Dana  Desa  di  Desa  Sidoharjo    Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif.  Menurut  Arif  (2015:21) penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian yang  bukan  berasal  dari  berupa  angka ataupun hitungan lainnya.
Berkaitan  dengan  pengumpulan  data penelitian, ada tiga proses yang akandilakukan  oleh  penelitian,  sebagai berikut:  1)  Observasi  yaitu  mengamati  hal- hal  yang  ada  kaitannya  dengan  penulisan penelitian  ini.  2)  Dokumentasi  yaitu  suatu cara  pengumpulan  data  melalui  pencatatan dan  berbagai  dokumen  yang  mendukung penelitian  atau  bukti-bukti  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  di  bahas  pada penelitian  ini.  3)  Wawancara,  yang  di lakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara melakukan  tanyajawab  langung  dengan
informan  yang  di  pilih  berdasarkan  kaitan dalam  penelitian  ini  dalam  kegiatan wawancara  peneliti  akan  menggunakan daftar pertanyaan yang di buat dalam kaitan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Efektivitas  Pengelolaan  dan Transparansi  Dana  Desa  di  Desa  Sidoharjo
Kecamatan Tolangohula
Kabupaten
Gorontalo  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan pengelolaan dan transparansi Dana  Desa  Menurut  Pemendagri  Nomor  20
Tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi  dapat  di  deskripsikan  sebagai berikut:
Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi,  wawancara  mendalam  dan dokumentasi  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut:

## 1.  Perencanaan
Tahap  perencanaan  pemerintah  desa harus melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun rencana  pembangunan  jangka  menengah yang ditetapkan dengan peraturan desa dan rencana kerja pemerintah desa. Hasil
wawancara peneliti dengan Kepala Desa menyatakan bahwa:
“iya,setiap  tahun  selalu  disampaikan melalui  rapat  yang  dihadiri  oleh  BPD  dan mayarakat,  karena  kalau  tidak  dibuat  rapat kami aparat desa akan mendapat teguran dari Pemerintah Kabupaten”
(Wawancara SH Pukul 10.00 Tanggal12 Mei 2021)

## 2.  Pelaksanaan
Setelah APBDesa direncanakan dan telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  tahapan berikut  adalah  pelaksanaan,  pada  tahapan ini pemerintah harus melibatkan seluruh masyarakat  desa.  Hasil  wawancara  peneliti dengan Aparat Desa menyatakan bahwa:
“kami selalu mengatur proses pengelolaan  dana  desa  agar  terarah  sesuai yang  di  inginkan  dengan  melihat  mana kegiatan yang prioritas akan tetapi terkadang ada  perubahan  peraturan  bupati  sehingga keinginan  masyarakat  yang  sudah  dibahas dirapat  tidak  terealisasi  dan  dirubah  pada perubahan anggaran” (Wawancara NS Pukul 10.00 Tanggal 17 Mei)
3.  Penatausahaan
Penatausahaan  dilakukan  oleh  kaur keuangan  dengan  melaksanakan  seluruh peraturan yang telah ditetapkan.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan Aparat Desa menyatakan bahwa “Mekanismepertanggungjawaban dana desa di Desa Sidoharjo yaitu kepala desa di setiap  akhir  tahun  harus  melaporkan realisasi  dana  desa  sehingga  wajib  bagi desa menyelesaikan pertanggungjawabannya”(Wawancara ST Pukul 10.15 Tanggal 19 Mei) 4.  Pelaporan Laporan  realisasi  dilaksanakan  oleh kepala desa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa “menggunakan  sistem  yang  ada, karena  Setiap  penggunaan  aggaran  yang pemerintah  desa  lakukan  pasti  akan  dibuat laporan  pertanggjawaban,  karena  jika pemerintah  desa  tidak  melakukannya  maka akan  mendapatkan  teguran  dari  pemerintah pusat” (Wawancara ST  Pukul 10.15 Tanggal 19 Mei)

## 5.  Pertanggungjawaban
Pemeritah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  wawancara peneliti dengan Sekertaris Bumdes
menyatakan bahwa.
“Sejauh  ini  belum  ada,  karena  dalam pelaporan  dana  desa  mulai  masuk  tahun 2015 sampai saat ini tidak terdapat kendala, dan  setiap  tim  audit  datang  memeriksa alhamdullilah  kami  tidak  pernah  dapat temuan  serta  laporan  pertanggungjawaban keuangan  kami  menyampaikannya  pada akhir  tahun,  paling  lambat  bulan  maret” (Wawancara  SS    Pukul  12.50  Tanggal  17 Mei)
6.  Transparansi Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi segala sesuatu  tentang  keuangan  Desa  dan masyarakat berhak mengetahuinya.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan Sekertaris LPM  Desa menyatakan bahwa “menurut  kami  prinsip  transparansi sudah dilakukan oleh desa dengan mencantumkan  pengelolaan  dana  desa dipapan  informasi  seperti  baliho  APBDES dan  2019  serta  2020  tapi  masyarakat  yang tidak  bisa  memahami,  bahwa  itu  adalah salah  satu  prinsip  transparansi  pemerintah desa  kepada  masyarakat.”  (Wawancara  S Pukul 12.50 Tanggal 17 Mei)

## PEMBAHASAN
Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018  dan  Indikator  Transparansi  menurut Krina  (2015:17).  Sebagai  acuan  guna  untuk mengetahui  Efektivitas  Pengelolaan  dan Transparansi  Dana  Desa  di  Desa  Siduharjo
Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo.
1.  Perencanaan Sebagaimana hasil obervasi awal yang
peneliti  lakukan  di  Desa    Sidoharjo Kecamatan  Tolangohulo,  Peneliti  menemui bahwa Pemerintah telah melakukan perencanaan  rencana  kerja  pemerintahan dalam  hal  keuangan  dengan  melibatkan masyarakat. Namun
perlu adanya keterlibatan masyarakat secara rutin sebagai bentuk  pengawasan  terhadap  Pemerintah Desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran  adalah  hal  yang  sangat penting  baik  bagi  pemerintah  desa  maupun masyarakat.  Karena  keterlibatan  mereka akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan  pegelolaan  dana  Desa  dan memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat dalam  menyuarakan  apa  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat,  Oleh  karena  itu, Pemerintah  desa  harus  pro-aktif  melibatkan masyarakat  dengan  menyediakan  wadah partisipasi  dalam  setiap  perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  program  desa. Memberikan  kesadaran  bagi  masyarakat baik  kelompok  pemuda,  kaum  peremuan, dan masyarakat  lainnya  untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan  dan  sekaligus  kewajiban  bagi pemerintah untuk melibatkan elemen
masyarakat Desa. Transparansi dan
akuntabilitas  dalam  penganggaran  harus
diutamakan  untuk  menjamin  anggaran tersebut  tepat  sasaran.  Hal  ini  sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Meysi Egi  Yalti  (2020),  yang  menyatakan  bahwa pengelolaan  Dana  Desa  yang  di  lakukan oleh  pemerintah  sudah  sesuai  dengan peraturan Perundang-udangan yang berlaku serta  melibatkan  masyarakat  mulai  dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban  sampai  dengan  penyerahan  hasil pembangunan.

## 2.  Pelaksanaan
Sebagaimana hasil obervasi awal yang peneliti  lakukan  di  Desa    Sidoharjo Kecamatan  Tolangohula,  Peneliti  menemui bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Sudah  di  implementasikan  di  Desa  akan tetapi  sering  terjadi  perubahan  anggaran terutama  pada  pelaksanaan  Pemberdayaan dan Pembangunan Desa.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan hasil  wawancara  yang  peneliti  dapatkan serta  hasil  analisis  peneliti  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sidoharjo sudah  mengupayakan sesuai  dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa
sebagaimana di atur oleh Permedagri No. 20
Tahun  2018  Namun  belum  sepenuhnya terrealisasikan karena masih adanya masyarakat  yang  menuntut  penggunaan Dana Desa tersebut dan terkadang realisasi belum  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan.
3.  Penatausahaan
Sebagaimana  hasil  obervasi  awal yang  peneliti  lakukan  di  Desa    Sidoharjo
Kecamatan  Tolangohula,  Peneliti  menemui kegiatan Kaur keuangan meliputi penerimaan, pembayaran hal ini menunjukan  bahwa  Desa  Sidoharjo  telah melaksanakan penatausahaan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan hasil  wawancara  yang  peneliti  dapatkan serta  hasil  analisis  peneliti  dari  segi penatausahaan  Desa  sidohardjo  sudah sesuai  dengen  Permedagri  No.  20  Tahun 2018  karena  kegiatan  menatausahakan keuangan
desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan  Desa  dan  pengeluaran  dalam rangka  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  sudah dilakukan  oleh  tenaga  yang  ditunjuk langsung yakni kaur keuangan.
4.  Pelaporan
Sebagaimana hasil obervasi awal yang peneliti  lakukan  di  Desa    Sidoharjo Kecamatan  Tolangohula,  Peneliti  menemui kegiatan Kaur keuangan meliputi penerimaan, pembayaran hal ini menunjukan  bahwa  Desa  Sidoharjo  telah melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan hasil  wawancara  yang  peneliti  dapatkan
serta  hasil  analisis  peneliti  dari  segi penatausahaan  Desa  sidohardjo  sudah sesuai  dengen  Permedagri  No.  20  Tahun 2018  karena  kegiatan  menatausahakan keuangan  desa  yang  meliputi  menerima/ menyimpan, menyetorkan/ membayar, melaksanakan penatausahaan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan  Desa  dan  pengeluaran  dalam rangka  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  sudah dilakukan  oleh  tenaga  yang  ditunjuk langsung yakni kaur keuangan.

## 5.  Pertanggungjawaban
Sebagaimana hasil obervasi awal yang peneliti  lakukan  di  Desa    Sidoharjo
Kecamatan Tolangohula pertanggung jawabannya sudah berdasarkan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  hal  ini ditandai dengan adanya pemenuhan tanggungjawab  kepada  masyarakat  atas pengeloaan Dana Desa.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan hasil  wawancara  yang  peneliti  dapatkan serta  hasil  analisis  peneliti  maka  dapat  di simpulkan bawa pertanggungjawaban pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sidorhajo sudah  mengacu  pada  Permedagri  No.  20 Tahun 2018.

## 6.  Transparansi
Sebagaimana  trasnparansi  menurut Krina  (2012:133)  ia  menyatakan  bahwa trasnparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang yang memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan
pemerintahan yaitu
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.
Sebagaimana yang peneliti temui pada obsevasi  awal  peneliti  menemukan  bahwa transparansi  di  Desa  Sidoharjo  memang sudah  terimplementaskikan  sejak  lama.  Hal ini  dilihat  dari  kegiatan  kegiatan  Desa  yang selalu melibatkan masyarakat.
Kemudian
berdasarkan hasil wawancara  yang  peneliti  dapatkan  serta hasil analis peneliti maka dapat di simpulkan bahwa  trasparansi  pengelolaan  Dana  Desa di Desa Sidoharjo sudah di implementasikan oleh  Pemerintah  Desa  tetapi  masih  adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memamahi dan menyala artikan penyampain proses  pengelolaan  Dana  Desa  maka  perlu adanya  evaluasi  dari  pemerintah  demi tercapainya  trasparansi  penggunaan  Dana Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya tentang Efektivitas Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa menggunakan teori  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 dan  teori  menurut  Krina  (2015:17),  maka dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa:  dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Dana Desa    sudah  sesuai  dengan  ketentuan pengelolaan  Dana  Desa  yang  diatur  dalam
permendagri  No.  20  Tahun  2018,  namun dari  segi  perencanaan  Pemerintah  Desa Sidoharjo  sudah  melibatkan  masyarakat tetapi  partisipasi  masyarakat  belum  optimal dalam  proses  musyawarah  perencanaan Dana  Desa  sebagai  bentuk  pengawasan terhadap  Pemerintah  Desa,  dari  segi pelaksanaan  sering  terjadi  perubahan anggaran  dan  dari  segi  transparansi pengelolaan Dana Desa sudah di implementasikan  oleh  Pemerintah  Desa Sidohardjo  tetapi  masih  perlu  adanya evaluasi  pemerintah  terhadap  masyarakat mengenai  penyampaian  Pengelolaan  Dana Desa  kepada  masyarakat  dengan  baik  dan jelas  agar  terciptanya  laporan  keuangan yang transparansi dan akuntabel.

## Referensi
Aprisiami,  (2012)  penerapan  otonomi  desa dalam menguatkan akuntabilitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat:Yogyakarta
Arif,  Furchan. (2015).  Pengantar Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Surabaya:  Usaha Nasional.
Ardianto,  Elvinaro.  (2014).  Komunikasi Massa  Suatu  Pengantar,  Bandung:
Simbosa Rekatama Media.
Beni  Pekei.  (2016).  Konsep  dan  Analisis Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  di  Era  Otonomi.  Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia.
Cholisin,Naiswan.  (2012).  Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Yogyakarta:Penerbit Ombak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keungan  Dana  Desa  Pasal  (77)  dan (78)
Arista  Widiyanti  (2017)  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi
Dana  Desa,  Studi  pada  Desa Sumberejo  dan  Desa  Kandung  di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Meisy  Egi  Yalti.  (2020).  Transparansi
Pengelolaan  Dana  Desa  Kampung Arul  Putih  Kecamatan  Silih  Nara Kabupaten  Aceh  Tengah:  Universitas Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh: Banda Aceh
Yulianti,wiken  (2019)  Analisis  Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk  Beringin  Kecamatan  Gunung
Toar  Kabupaten  Kuantan  Sungingi:
Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif
Kasim Riau Pekanbaru: Riau
Peraturan  Kementrian  Keuangan  (2021) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 6-7 Januari
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20
Tahun  2018  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  perubahan  atas peraturan menteri Desa,Pembangunan Daerah  TInggal,  dan  Transmigrasi Nomor  11  Tahun  2020  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Undang-Undang Desa dan Peraturan
Pemerintah No. 22 (2015)