e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kesetaraan  Suami-Isteri  dalam  Perkawinan  Adat  To  Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Asri  Lasatu 1 ,  Jubair  Jubair 2 ,  Insarullah  Insarullah 3 ,  Virgayani  Fattah 4 , Irzha Friskanov. S 5 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Customary Law, Marriage, Gender Equality.
How to cite: Lasatu, Asri., Jubair, Jubair., Insarullah, Insarullah., Fattah, Virgayani., dan Friskanov. S, Irzha. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Amsir Law Journal, 4(2), 162-171.
DOI:
10.36746/alj.v4i2.205
The Government of Indonesia is committed to advancing social and political rights through various means, by protecting, respecting and fulfilling the civil and  political  rights  of  every  citizen.  Likewise  with  the  Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women which has been ratified. These two aspects are interesting things to study, including: how are the laws related to these matters made and how are these laws complied with? — remembering that Indonesia is a large country consisting of many islands and different  customs — Discrimination  against  women  often  occurs  between married couples in marriage. This study aims to determine the responsibilities of husband and wife in marriage from the perspective of human rights and Kulawi  customary  law.  The  results  of  the  study  illustrate  that  the responsibilities of husband and wife in marriage in the perspective of Kulawi customary  law  are  in  line  with  the  International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights  and  the  International  Convention  on  Elimination  of  All Forms of Discrimination Against Woman. Women in the view of  Kulawi customary law are given protection both legally, economically and socially.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Pembahasan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  tidak  terlepas  dari  disiplin ilmu  Hukum Internasional. 6 Eksistensi hukum internasional dalam  kerangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya. 7 Dalam penelitian ini, beberapa hukum
1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: asrilasatu@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: jubairhukum@gmail.com .
3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: inca.ullah@gmail.com .
4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: virgayani.fattah@gmail.com .
5 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: irzhafriskanov@untad.ac.id .
6 Davidson, Scott. (1994). Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
7 Laitupa,  S.,  &  Kartika,  E.  D.  (2022).  Eksistensi  Hukum  Internasional  terhadap  Hukum  Nasional  dalam  Pembuatan Perjanjian Internasional. Amsir Law Journal , 3 (2), 63-75.
internasional dijadikan instrumen analisis untuk mengkaji dan menelaah persoalan kesetaraan perempuan dalam perkawinan.
Convention  on  the  Elimination  of  Discrimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against  Women  disingkat  CEDAW  atau  dapat  diterjemahkan  sebagai  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang terbit pada tahun 1979 merupakan  pengejawantahan  perlindungan  terhadap  perempuan  agar  terhindar  dari perlakuan  yang  diskriminatif  dalam  berbagai  ruang.  CEDAW  dibentuk  berdasarkan Universal  Declration  of  Human  Right 8 yang  disingkat  UDHR  yang  menegaskan  bahwa semua  manusia  dilahirkan  bebas  dan  sama,  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  tanpa perbedaan  apapun  termasuk  perbedaan  berdasarkan  jenis  kelamin.  CEDAW  merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi HAM tentang perempuan. 9 CEDAW telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan demikian, Indonesia telah terikat dengan konvensi tersebut dan berkewajiban untuk mengimplementasikannya ke dalam berbagai regulasi. 10
Perlindungan  terhadap  perempuan  juga  diatur  dalam  International  Convention  on Civil and Political Rights (ICCPR) 11 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.  Pasal 23 ayat 4 ICCPR menetapkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, baik itu selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. Berkaitan dengan  kesetaraan  dalam  perkawinan,  komite  secara  khusus  mencatat  bahwa  tidak diperkenankan  adanya  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  yang  berkaitan  dengan kepemilikan atau penghilangan status kebangsaan (kewarganegaraan) atas alasan perkawinan, demikian juga hak setiap pihak dalam perkawinan untuk mempertahankan penggunaan nama keluarga aslinya atau jaminan untuk berpartisipasi dalam pemilihan nama yang baru atas dasar kesetaraan.
Kesetaraan ini mencakup semua persoalan yang muncul dalam hubungan perkawinan, seperti  pilihan  tempat  tinggal,  menjalankan  rumah  tangga,  pendidikan  anak-anak  dan pengelolaan harta. 12 Kesetaraan juga berlaku dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak  suami  maupun  istri  ketika  ingin  mengakhiri  suatu  perkawinan.  Oleh  karena  itu, perlakuan  diskriminatif  apapun  yang  berkaitan  dengan  dasar  dan  prosedur  pengakhiran perkawinan atau perceraian, perwalian anak, uang tunjangan perceraian, hak kunjungan atau penghilangan atau pemulihan hak-hak orang tua haruslah dilarang, mengingat kepentingan utama anak-anak dalam hal tersebut.
Upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan telah dicanangkan  sejak  tahun 1978-1983,  dengan  menunjuk  Lasijah  Soetanto  menjadi  Menteri Urusan  Peranan  Wanita  pertama  setelah  kementerian  ini  dibentuk  atas  rekomendasi Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB). 13 Perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  termasuk upaya-upaya  untuk  mencapai  kesetaraan  yang  merupakan  bagian  dari  HAM,  telah
8 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
9 Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal HAM , 12 (2), 261-272.
10 Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 716- 734.
11 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Hak Sipol). Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
12 Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya di Indonesia Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation. Jurnal Legislasi Indonesia , 9 (1), 15-32.
13 Rakia,  A.  S.  R.,  &  Hidaya,  W.  A.  (2022).  Aspek  Feminist  Legal  Theory  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Amsir Law Journal , 4 (1), 69-88.
dicanangkan  sebagai  hak  konstitusional  yang  diakui  dan  dilindungi  oleh  negara. 14 Hak konstitusional  tersebut  terkait  dengan  hak  membentuk  keluarga  melalui  perkawinan,  hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas perlakuan yang non- diskriminatif.  Diskriminasi 15 merupakan  tindakan  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan didasarkan  pada  pembedaan  manusia  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem hukum publik telah masuk ke ranah privat, yakni kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya suatu perkembangan baru di bidang HAM. Semua urusan rumah tangga yang awalnya merupakan urusan pribadi/privat kini  berubah  menjadi  ranah  publik  karena  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak setiap warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti kemudian melihat fenomena tentang permasalahan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, misalnya di Kabupaten Sigi pada masyarakat hukum adat 16 To Kulawi. Masyarakat hukum adat To Kulawi merupkan salah satu kelompok masyarakat hukum  adat  yang  berada  di  Kabupaten  Sigi,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Sigi Nomor: 189.1-521, tahun 2015, yang mendiami Ngata di Kabupaten Sigi. Masyarakat hukum adat To Kulawi di wilayah keadatan Kabupaten Sigi secara umum bermukim di Ngata-Ngata yang  ada  di  Kecamatan  Kulawi,  Kecamatan  Kulawi  Selatan,  Kecamatan  Pipikoro  dan Kecamatan Lindu. Kemudian, bagaimanakah hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri dalam  perkawinan  yang  berdasarkan  hukum  dan  HAM? dan,  bagaimana  pula  hak  dan tanggung jawab pasangan suami-istri dalam perkawinan di Kabupaten Sigi, khususnya pada kelompok masyarakat hukum adat To Kulawi?

## 2.  Metode
Penelitian hukum dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut berlaku untuk  kegiatan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  maupun  penelitian  hukum  yang bersifat empiris (sosiologis). 17 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang  didukung  dan  dilengkapi  data  empirik, 18 dengan pendekatan mix method . Penggunaan pendekatan tersebut mengkaji baik dari segi normatif maupun dari segi sosiologi hukum 19 terkait dengan kesetaraan pasangan suami-istri dalam perkawinan masyarakat hukum adat To Kulawi yang ditinjau dari sudut pandang HAM.
Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (data lapangan) melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Kecamatan Kulawi dan beberapa instansi pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Sigi. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa responden, yang terdiri dari tokoh Adat, masyarakat adat dan pemangku kepentingan. Sedangkan data sekunder atau data kepustakaan,  diperoleh  melalui  kegiatan  penelusuran  berbagai  literatur  atau  dokumen-
14 Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I UUD NRI 1945 juga menegaskan bahea setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan tersebut.
15 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
16 Miqat, N., Nur, R., Fattah, V., Sulilawati, S., & Purnamasari, I. (2021). Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi. Jambura Law Review , 3 (2), 277-294.
17 Faisal, Sanapiah. (2005). Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi . Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
18 Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.
19 Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 1-18.
dokumen terkait lainnya baik yang berbentuk data digital ( soft copy ) maupun data tercetak ( hard copy ).
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi.  Namun,  dalam  memperoleh  informasi  dan  pengayaan  terhadap  data  yang  diperoleh, peneliti  melakukan  penelitian  lapangan  pada  beberapa  kantor/instansi  pemerintah Kabupaten Sigi yang terkait dengan objek penelitian. Analisa data dilakukan dalam bentuk deskripsi  analisis  ( descriftif  analitic )  yang  di  dalamnya  terkandung  kegiatan  yang  sifatnya memaparkan,  menelaah,  mensistematisasikan,  menafsirkan,  dan  mengevaluasi.  Data  yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi interaktif maupun observasi akan diinventarisir dan diidentifikasi  untuk  dipergunakan  dalam  menganalisa  permasalahan  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif,  yaitu menggambarkan  secara  objektif  kedudukan  dan  tanggung  jawab  (kesetaraan)  pasangan suami-istri dalam perkawinan masyarakat hukum adat To Kulawi di Kabupaten Sigi dalam bingkai hukum adat dan HAM.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Hak dan Tanggung Jawab Suami-Istri dalam Perspektif HAM
Kesetaraan secara yuridis dinyatakan dalam Mukadimah Piagam PBB, UDHR dan Kovenan ICCPR termasuk pula dalam International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 20 pada tahun 1966. Dengan demikian, negara wajib menjamin kesetaraan dan  segala  bentuk  diskriminasi  dalam  pemenuhan  hak  asasi  harus  dihapuskan.  Semua instrumen hukum internasional dan nasional memberi jaminan fundamental hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun, dan konsekuensinya bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian internasional tersebut maka negara yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab.
Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ICESCR  yakni  pemenuhan freedom  of  want di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Dalam Mukadimah  ICCPR  dan  ICESCR,  mengakui  adanya “ inherent  dignity  and  of  the  equal  and inalienable rights of all members of the human family ” , disertai kewajiban negara untuk pemenuhan hak-haknya. Kewajiban negara juga ditegaskan dalam Pasal 3 ICCPR “… to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present covenant ” maka negara  peserta  kovenan  wajib  menjamin  secara  seimbang  kepada  laki-laki  maupun perempuan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, hak menjadi  subjek  hukum,  kebebasan  untuk  berpikir,  berkeyakinan  dan  agama,  kebebasan berkumpul, berserikat dan lain-lain hak dalam ICCPR.
Ketidaksetaraan  dapat  terjadi  karena  adanya  stigma  negatif  terhadap  perempuan. Ketidaksetaraan dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi. Larangan terhadap diskriminasi merupakan satu bagian yang penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka tidak akan ada pelakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif untuk mencapai kesetaraan) di  muka  bumi  ini.  Pasal  1  CEDAW  memberikan  pengertian  yang  komprehensif  tentang diskriminasi  dan  rincian  mengenai  arti  diskriminasi  terhadap  perempuan  secara  khusus, sehingga dapat digunakan untuk semua ketentuan dalam CEDAW.
Terdapat  beberapa  hal  yang  penting  dari  CEDAW,  seperti  pengakuan  terbuka mengenai tujuan dari persamaan yang sebenarnya, selain persamaan secara hukum dan juga mengenai kebutuhan upaya-upaya khusus yang bersifat sementara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya untuk memerangi diskriminasi berdasarkan gender, CEDAW mewajibkan
20 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob).
negara-negara  peserta  untuk  mengakui  tentang  pentingnya  kontribusi  ekonomi  dan  sosial kaum perempuan terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Diskriminasi yang diupayakan untuk diperangi tersebut meliputi perlakuan yang berbeda berdasarkan gender, yakni:
1) Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
2) Mencegah  masyarakat  secara  keseluruhan  memberi  pengakuan  terhadap  hak perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
3) Mencegah  kaum  perempuan  menggunakan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar yang dimilikinya.
Diskriminasi  terhadap  perempuan  dapat  terjadi  secara  langsung  maupun  tidak langsung, yakni dapat berupa:
1) Diskriminasi  langsung  mengacu  pada  perbuatan  yang  ditujukan  kepada perempuan  dan  jelas  mempunyai  maksud  diskriminasi.  Contoh:  Diskriminasi langsung adalah perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan maupun yang lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan.
2) Diskriminasi  tidak  langsung  adalah  tindakan  diskriminasi  yang  dilakukan  tanpa maksud untuk mendiskriminasi, namun dampaknya menghambat, membatasi atau menafikan  hak  perempuan  untuk  menikmati  hak-haknya  di  semua  bidang. Diskriminasi tidak langsung biasanya ketika hukum dibuat netral gender, artinya dalam aturan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang sama  ditujukan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  namun  dalam  praktiknya perempuan  mendapatkan  diskriminasi  karena  perlakuan  atau  nilai-nilai  yang berlaku akibat sistem hukum patriarki dalam masyarakat.
3) Diskriminasi pada waktu sekarang atau diskriminasi yang sedang berlangsung.
4) Diskriminasi pada masa lalu, yaitu diskriminasi yang terjadi di masa yang lampau namun  dampaknya  masih  dirasakan  hingga  hari  ini  dan  seterusnya.  Misalnya perempuan  yang  ajaran  atau  nilai-nilai  yang  ditanamkan  oleh  orang  tua  dan masyarakat terbentuk menjadi pihak yang tidak biasa mengambil keputusan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.
5) Diskriminasi  berlapis  adalah  gabungan  dari  beberapa  diskriminasi  sekaligus, misalnya etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, agama dan sebagainya.

## 3.2. Hak  dan  Tanggung  Jawab  Suami-Istri  dalam  perkawinan  Adat  Kulawi  di Kabupaten Sigi
Hukum  adat  merupakan  sistem  hukum  rakyat  ( folk  law ).  Hukum  adat  khas  Indonesia merupakan  pengejawantahan  dari  teori the  living  law yang  tumbuh  dan  berkembang berdampingan  ( co-existence ) 21 dengan  sistem  hukum  barat  dan  sistem  hukum  Islam. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
Masyarakat hukum adat To Kaili secara umum bermukin di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Biromaru, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Tanambulawa, Gumbasa, Marawola, Marawola Barat, Kinovaro, Palolo dan Nokilalaki. Masyarakat hukum adat To Kulawi secara umum bermukin di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro
21 Kalalo,  J.  J.  J.,  &  Irwansyah,  I.  (2019).  Dikotomi  Politik  Hukum  Nasional  dengan  Politik  Hukum  Adat  di  Daerah Perbatasan. Amsir Law Journal , 1 (1), 22-35.
dan  Lindu. 22 Keduanya  masyarakat  ini  cukup  dekat.  Beberapa  faktor  disebabkan  karena masyarakat hukum adat To Kaili sebagian bermukim di wilayah masyarakat hukum adat To Kulawi dan juga sebaliknya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi: 23
1) Faktor perkawinan;
2) Program pemerintah; dan
3) Mengikuti keluarga yang lebih dahulu bermukim di wilayah tersebut.
Selain dari masyarakat hukum adat To Kaili dan masyarakat hukum adat To Kulawi, wilayah  Sigi  juga  dihuni oleh  warga  pendatang  dari  luar  wilayah  keduanya. Mereka  hidup rukun  dan  damai  dibingkai  oleh  adat  dan  budaya  yang  sudah  berkembang  di  wilayah masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi. Masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  pendatang  untuk  menjalankan  adat-istiadat yang  mengatur  tatanan  sosial  hubungan  kekerabatan  dalam  bermasyarakat,  seperti melaksanakan  pernikahan  adat,  syukuran  dan  lain-lain  sebagai  bentuk  penghormatan masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi kepada warga pendatang. 24
Total luasan wilayah adat Sigi, seluas 549.809,74 Hektar. Dalam konsep pengelolaan wilayah adat masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, menerapkan konsep kearifan lokal dan aturan adat yang diatur oleh kelembagaan adat di wilayah adat tersebut, dengan konsep pengelolaan lahan sebagai berikut: 25
1) Pangale / Wana ialah zona inti yang tidak bisa ada aktivitas masyarakat adat.
2) Lopo / Oma ialah wilayah bekas kebun masyarakat hukum adat yang diistirahatkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu.
3) Talua / Pampa / Bonde ialah wilayah perkebunan masyarakat hukum adat.
4) Tanampopae / Polida’a ialah wilayah persawahan masyarakat hukum adat.
5) Rara Ngata / Pohohua ialah wilayah pemukiman masyarakat hukum adat.
Masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa daerah 26 yang digunakan, yakni:
1) Masyarakat hukum adat To Kaili, menggunakan:
a) Bahasa Ledo;
b) Bahasa Ija;
c) Bahasa Daa;
d) Bahasa Inde;
e) Bahasa Ado; dan
f) Bahasa Edo.
2) Masyarakat hukum adat To Kulawi, menggunakan:
a) Bahasa Moma;
b) Bahasa Tado;
c) Bahasa Uma;
d) Bahasa Uma Ria;
e) Bahasa Uma Se’e; dan
22 Lampiran I Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.
23 Ibid.
24 Pengaturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam (suaka/huaka) tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi.
25 Lampiran II Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi
26 Semua bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi yang bermukim di wilayah keadatan Kabupaten Sigi, bermakna dengan kata “ tidak ” .

## f) Bahasa Dompa
Mengenai peranan seorang perempuan atau istri dalam perkawinan adat 27 To Kulawi dikenal dengan istilah bulonggo ni ada dan tina ngata adalah istilah yang dipakai untuk peran yang dilakukan oleh perempuan adat. Dahulu kala, istilah ini digunakan oleh para petuah adat untuk  memposisikan  peran  perempuan  adat  dalam  segala  aktivitas  yang  dilakukan  di komunitas kelompok masyarakat adat. 28
Peran perempuan adat sebagai bulonggo ni ada dan tina ngata, 29 yakni:
1) Perempuan  adat  sebagai  ibu  kampung.  Peran  perempuan  adat  sebagai  ibu kampung, masih tetap diperankan. Hal ini dapat terlihat dari setiap aktivitas di kampung selalu melibatkan perempuan adat. Contoh: dalam menentukan hari dan bagaimana  proses  suatu  pernikahan  yang  akan  dilakukan,  selalu  meminta pertimbangan kepada perempuan adat yang selalu dituakan dan menjadi panutan sebagai ibu kampung. Pada contoh lainnya, saat melakukan prosesi adat pokolontigi , pernikahan  adat  dan  ritual  adat  lainnya,  yang  ada  masyarakat  hukum  adat  To Kulawi, peran perempuan ada sebagai ibu kampung tetap ada.
2) Perempuan adat tetap berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan adat di masyarakat hukum adat To Kulawi di Kabupaten Sigi, dalam pengambilan  keputusan  dalam  forum  musyawarah  kampung  dan  musyawarah keluarga, tetap ada.
3) Perempuan  adat  tetap  berperan/terlibat  aktif  dalam  akses  dan  kontrol  dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Selain memerankan perannya di dalam masyarakat dan keluarga, perempuan adat To Kulawi  juga  selalu  tampil  dalam  setiap  kesempatan  dalam  ruang  politik  dan  pemerintah, karena dalam aturan adat To Kulawi, tidak ada larangan bagi perempuan adat untuk berkiprah di ranah publik.
Perempuan adat juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki lainnya, pun dalam hal kesetaraan  gender,  posisi  perempuan  adat  setara  dengan  laki-laki  walaupun  dalam  kodrat tetap  menjadi  pembeda  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Dalam  hal  perlindungan  hak, perempuan adat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang meliputi: 30
1) Hak mengeluarkan pendapat di dalam forum pengambilan keputusan kampung dan keluarga.
2) Hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin di kampung baik dalam adat maupun di pemerintahan.
3) Hak untuk membela diri dalam hal terjadinya pelecehan seksual dan merendahkan posisi perempuan adat.
Menurut  Yosep  Togagu, 31 perempuan  dalam  masyarakat  hukum  adat  To  Kulawi memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan  laki-laki.  Masyarakat  hukum  adat  To  Kulawi memiliki hal yang mereka pegang “ ane moma na ria bangkele, moma ria laringpanau ” yang memiliki arti kalau tidak ada perempuan, tidak ada silsilah.
27 Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of Uang Panaik as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. JL Pol'y & Globalization , 67 , 41.
28 Lampiran IX Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Wawancara dilakukan pada Bulan September 2022 di Desa Toro, Sigi.
Dalam  masyarakat  hukum  adat  To  Kulawi,  perempuan  merupakan tua  tambi yang berarti  penguasa  rumah,  yang  mengatur  semua  tata  kelola  rumah  tangga.  Perempuan merupakan penguasa harta rumah tangga, sementara laki-laki hanya mengurusi pekerjaan di luar rumah untuk kemudian membawa nafkah ke dalam rumah. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan adat To Kulawi, harus ada kapak, sarung dan dulang yang memiliki makna masing- masing. Kapak bermakna urusan sandang, sarung itu bermakna busana, dan dulang bermakna memberi suapan makanan.
Seperti  pada  umumnya,  penceraian  merupakan  suatu  perbuatan  yang  halal  dan diperbolehkan.  Namun  perbuatan  tersebut  sesungguhnya  tidak  dikehendaki  oleh  setiap pasangan  suami-istri,  bahkan  sebagian  masyarakat  Indonesia  menilai  sebagai  perbuatan “ tercela ”. Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal namun tidak disukai oleh Allah SWT. Dampak penceraian tidak hanya kepada pasangan suami-istri, tetapi yang paling merasakan adalah anak-anak hasil perkawinan. Keluarga besar kedua pasangan tersebut  juga  terbawa  rasa  emosional  yang  dapat  mengakibatkan  hubungan  silaturahmi (kekerabatan) menjadi terganggu.
Dalam perspektif adat To Kulawi, menurut Yosep Togagu, 32 ketika terjadi penceraian dalam perkawinan adat To Kulawi, kaum perempuan atau istri mendapat perlindungan yang baik dari aspek ekonomi, sosial maupun aspek hukum. Jika pasangan suami-istri bercerai, Suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya. Harta gono-gini 33 yang merupakan hasil “ keringat ” mereka bersama, harus diambil kesepakatan antara suami, istri dan lembaga adat. Harta  bergerak  (harta  yang  berada  di  dalam  rumah)  itu  menjadi  milik  perempuan  (istri). Sementara harta bergerak yang di luar rumah (tanah) itu harus dibagi rata.
Terkait dengan harta bawaan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Misalnya A dan B menikah dan tidak memiliki anak, kemudian mereka bercerai. Harta yang diperoleh bersama 34 dalam perkawinan itu merupakan harta gono-gini, harus dibagi dua. Selain itu harta warisan (harta bawaan), dikembalikan kepada masing-masing pihak. Namun jika keduanya memiliki anak, harta gono-gini dibagi, selain itu harta warisan (harta bawaan) harus dibicarakan, karena hal tersebut melekat tanggung jawab orang tua terhadap anak.
Setelah  pembagian  harta  anak  suami-istri  yang  bercerai,  suami  masih  memiliki kewajiban terhadap anak hasil pernikahan tersebut. Walaupun telah bercerai, suami maupun istri  tetap  harus  melaksanakan  kewajiban  kepada  anak  mereka.  Mantan  suami  tetap memberikan  nafkah  kepada  anak,  sampai  anak  itu  mandiri  atau  sudah  menikah.  Bahkan, walaupun anak tersebut telah menikah dan bisa hidup mandiri, hubungan antara anak dan ayahnya tidak boleh putus. Bisa saja ayah masih tetap memberikan bantuan (sukarela sebagai bentuk support ) kepada anaknya, karena bisa saja si anak yang telah menikah dan telah mandiri tersebut memiliki kesulitan ekonomi.
Salah satu hal yang menarik, bahwa jika bapak lalai melaksanakan kewajiban sebagai tuntunan adat, baginya tidak ada sanksi yang dapat diberikan, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Demikian pula, jika ada orang tua (ayah) yang tidak memberi makan anaknya yang masih berusia di bawah umur. Orang tua tersebut hanya mendapat  sanksi  berupa  sanksi  sosial  dari  masyarakat.  Apa  yang  menarik  di  balik  cerita tersebut? Kedengarannya sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna mendalam yang dapat  menginspirasi  sistem  penegakan  hukum  dan  pembangunan  hukum  di  Indonesia,
32 Wawancara dilakukan pada Bulan September 2022 di Desa Toro, Sigi.
33 Karim,  K.,  &  Syahril,  M.  A.  F.  (2021).  Simplifikasi  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Akibat  Perceraian. Jurnal  Litigasi Amsir , 9 (1), 1-12.
34 Syarifuddin, J. S., Karim, K., &  Suardi, S. (2021). Legum  Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. Jurnal Litigasi Amsir , 9 (1), 70-76.
terutama  terkait  dengan  ketaatan  masayarakat  terhadap  hukum  yang  berada  pada  titik internalization . 35 Politik hukum nasional sedapat mungkin bercermin dan jika memungkinkan mengadopsi  politik  hukum  adat  yang  sangat  khas  dan  sesuai  dengan  karakter  masyarakat Indonesia.

## 4.  Kesimpulan
Kedudukan perempuan dalam perspektif HAM telah mendapat perlindungan hukum yang memadai dengan lahirnya beberapa kovenan, antara lain pada ICCPR yang telah diratifikasi oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005,  CEDAW  yang  telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kovenan tersebut merupakan wujud dari perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari perlakuan yang diskriminasi dalam berbagai ruang.
Penghormatan dan penghargaan kepada perempuan atau istri dalam perspektif hukum adat  To  Kulawi  sudah  sejalan  dengan  amanat  konvensi  internasional  yang  terkait  dengan kesetaraan perempuan. Hak-hak perempuan baik selama dalam perkawinan maupun ketika terjadi  perceraian  sangat  dilindungi  melalui  berbagai  ketentuan  hukum  adat.  Pembagian warisan lebih mengutamakan kepentingan mantan istri, tanggung jawab terhadap anak lebih besar kepada suami ketimbang istri. Singkatnya bahwa, perempuan dalam perkawinan adat To Kulawi tidak boleh menjadi korban hanya karena memilki kodrat sebagai insan yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki (suami) .

## Referensi
Buku dengan penulis: Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang . Jakarta: Kencana.
Davidson,  Scott.  (1994). Hak  Asasi  Manusia:  Sejarah,  Teori  dan  Praktek  dalam  Pergaulan Internasional . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Faisal, Sanapiah. (2005). Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi . Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Artikel jurnal:
Kalalo, J. J. J., & Irwansyah, I. (2019). Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan. Amsir Law Journal , 1 (1), 22-35.
Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 716-734.
Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir , 9 (1), 1-12.
35 Menurut H.C. Kelman, Ketaatan hukum terbagi atas tiga tingkatan yaitu: complience (taat karena takut saknsi), identification (taat  karena  pertimbangan  tertentu  misalnya  hubungan  kekerabatan  dan  lainnya), internalization (taat  atas  kesadaran  diri karena menganggap dan merasakan bahwa hukum tersebut baik dan bermanfaat untuk dirinya). Lihat Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang . Jakarta: Kencana.
Laitupa, S., & Kartika, E. D. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. Amsir Law Journal , 3 (2), 63-75.
Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of Uang Panaik as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. JL Pol'y & Globalization , 67 , 41.
Miqat, N., Nur, R., Fattah, V., Sulilawati, S., & Purnamasari, I. (2021). Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi. Jambura Law Review , 3 (2), 277-294.
Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia  Gender  Equality  in  the  Rule  of  Law  in  Indonesian  and Implementation. Jurnal Legislasi Indonesia , 9 (1), 15-32.
Rahayu,  R.  (2021).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Perempuan  terhadap  Kasus Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal HAM , 12 (2), 261-272.
Rakia, A. S. R., & Hidaya, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Amsir Law Journal , 4 (1), 69-88.
Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. Jurnal Litigasi Amsir , 9 (1), 70-76.
Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 1-18.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.