FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2

## Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara
Citra Darminto 1 , Hapsa 2 Ahmad Baidawi 3
1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indoensia Email: ahmad.baidawi@unja.ac.id

## Abstract:
The purpose of this study is to see how the Jambi Provincial government's policy is on the regulation of coal transportation. As we know that Jambi Province is one of the provinces in Sumatra which has quite large natural  resources of coal. The latest data states that coal  reserves in Jambi Province are estimated at 1.9 billion tons. The Jambi Provincial Government expects coal transportation to have a special  road  so  that  it  does  not  interfere  with  the  roads  of  the  general  public.  However,  the  lack  of transportation  infrastructure  is  an  obstacle  in  transporting  coal  to  the  loading  port  which  results  in congestion on public roads. This research method uses descriptive qualitative research by describing and  explaining  the  research  results  in  written  form.  Data  collection  was  carried  out  using  library research techniques, observation and online searching of some data. The findings that the authors get are  that  the  Jambi  Provincial  Government  has  issued  a  policy  related  to  special  roads  for  coal transportation.  This  policy  was  taken  after  the  Jambi  provincial  government  together  with  several parties  who  own  coal  companies  in  the  Jambi  province  area  discussed  and  agreed  to  plan  the construction  of  special  routes  for  coal  transportation,  such  as  building  special  roads  for  coal transportation  and  utilizing  river transportation  routes, namely the Batanghari  River. At  the level  of implementation,  this  policy  has  not  been  effective,  it  is  based  on  several  things  such  as  the  lack  of budget, supervision and lack of encouragement from the coal company.
Keywords: Policy, Transportation, Coal, Jambi

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  kebijakan  pemerintah  Provinsi  Jambi terhadap pengaturan transportasi batu bara. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi merupakan salah  satu  Provinsi  di  Sumatra  yang  memiliki  sumber  daya  alam  batu  bara  yang  cukup  besar.  Data terakhir  menyebutkan,  cadangan  batu  bara  di  Provinsi  Jambi  diperkirakan  mencapai  1,9  miliar  ton. Pemerintah  Provinsi  Jambi  mengharapkan  pengangkutan  batu  bara  memiliki  jalan  khusus  sehingga tidak  mengganggu  jalan  masyarakat  umum.  Akan  tetapi,  minimnya  prasarana  transportasi  menjadi kendala  pengangkutan  batubara  ke  pelabuhan  muat  yang  mengakibatkan  kemacetan  di  jalan  umum. Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggambarkan  dan menjelaskan  hasil  penelitian  dalam  bentuk  tulisan.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  menggunakan teknik  studi  pustaka,  observasi  dan  penelusuran  beberapa  data  secara  online.  Adapun  hasil  temuan yang penulis dapatkan adalah  Pemerintah Provinsi  Jambi  sudah  mengeluarkan kebijakan terkait  jalan khusus  bagi transportasi  batu bara.  Kebijakan  ini  diambil setelah pemerintah provinsi  jambi  bersama beberapa pihak  yang  memiliki perusahaan  batu bara di daerah wilayah provinsi  jambi  berdiskusi dan bersepakat  untuk  merencanakan  pembangunan  jalur  khusus  bagi  transportasi  batu  bara  seperti membangun  jalan  khusus  bagi  transportasi  batu  bara  serta  memanfaatkan  jalur  transportasi  sungai, yaitu  sungai  batanghari.  Pada  tingkat  implementasinya  kebijakan  ini  belum  berjalan  efektif  hal  itu didasarkan beberapa hal seperti minimnya anggaran, pengawasan serta kurangnya dorongan dari pihak perusahaan batu bara.
Kata Kunci: Kebijakan, Transportasi, Batu Bara, Jambi
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki kekayaan  sumber  daya  alam  yang  relatif  banyak.  Salah  satunya  adalah  sumberdaya alam  batubara.  Sumber  daya  alam  batubara  adalah  salah  satu  sumberdaya non renewable (tidak  dapat  diperbaharui).  Sektor  pertambangan  merupakan  salah  satu komoditas  yang  di  diunggulkan  bagi  provinsi  jambi  karena  menjadi  salah  satu pemasukan bagi pendapatan daerah provinsi jambi. Sektor ini juga merupakan sektor yang  strategis,  dan  bisa  menjadi  tulang  punggung  bagi  pendapatan  daerah  tersebut. Pertambangan  batubara  sebagai  sumberdaya  alam  yang  memiliki  potensi  nilai ekonomi  yang  tinggi  bagi  pendapatan  daerah,  maka  perlu  dilakukan  sebuah pengelolaan yang baik agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan  berguna  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  serta  kesejahteraan  bagi  masyarakat (Djajadiningrat, 2007).
Kebutuhan  terhadap  energi  batubara  akan  selalu  bertambah  seiring  dengan meningkatnya  pertumbuhan  populasi  dan  standar  hidup  dari  manusia.  Laju pertumbuhan konsumsi terhadap energi per kapita cenderung meningkat dari tahun ke tahun  seiring  dengan  adanya  perkembangan  ekonomi  masyarakat.  Energi  ini dibutuhkan  untuk  menggerakkan  mesin  produksi  dan  infrastruktur  industri  guna mencukupi  kebutuhan  dari  masyarakat.  Minyak  bumi  dan  batubara  masih  menjadi sumber  energi  penopang  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Kontribusi  energi batubara  salah  satu  yang  terbesar  setelah  minyak  bumi  dibandingkan  dengan  energi primer lainnya. Kualitas batubara yang ada di provinsi jambi termasuk yang memiliki kualitas  yang  sangat  baik  (Dinas  Pertambangan  Dan  Energi,  2011).  Salah  satu  jenis batubara yang dimiliki provinsi jambi adalah batubara jenis metalurgi (coking coal) , yaitu batubara yang dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan kokas. Namun hal diatas tidak berbanding dengan infrastruktur transportasi yang ada di provinsi jambi, belum adanya infrastruktur jalan khusus bagi transportasi batubara membuat aktivitas transportasi batubara menjadi terhambat dan mengganggu bagi jalan publik.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
Sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor  yang  terpenting  dalam  mendukung perkembangan  perekonomian  suatu  daerah.  Prasarana  transportasi  adalah  salah  satu dari  faktor  yang  terpenting  untuk  menjamin  kelancaran  aktivitas  pengangkutan batubara  tersebut.  Prinsip  efektif,  efisiensi  dan  ekonomis  sangat  erat  dengan  dunia usaha ini yang berorientasi pada sebuah keuntungan. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan  batubara  ingin  memanfaatkan  terhadap  prasarana  yang  telah  ada,  yaitu prasarana  jalan  Provinsi  Jambi.  Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  apa  yang diinginkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  daerah,  dimana  pengangkutan  batubara harus melalui jalan khusus tanpa melewati jalan umum Provinsi Jambi. Pengangkutan batubara  melalui  jalur  jalan  khusus  diharapkan  tidak  mengganggu  jalan  transportasi masyarakat umum dan dapat menghindari kecelakaan bagi masyarakat.
Sejak  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2022  korban  meninggal  yang disebabkan  oleh  transportasi  batu  bara  mencapai  116  orang  (Supriyatno,  2022). Banyaknya  korban  kecelakaan  dari  masyarakat  umum  yang  disebabkan  oleh transportasi  batubara  membuat  pemerintah  provinsi  jambi  mengeluarkan  beberapa kebijakan terkait transportasi batubara dalam penggunaan jalan umum. Pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi  nomor:  1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021  tentang  penggunaan  jalan  publik untuk  angkutan  batubara,  TBS,  Cangkang,  CPO  dan  Pinang  antar  Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Selang beberapa hari setelah mengeluarkan surat edaran diatas, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021,  Gubernur Jambi sebagaimana yang tertera di  dalam  surat  bernomor  S-3006/DESDM-3.2/XII/2021  juga  memanggil  para pengusaha  batubara  pemegang  izin  usaha  pertambangan  (IUP)  untuk  bersama-sama antara  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Forkompimda Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian permasalahan angkutan batubara. Sebagai wujud  nyata  dari  komitmen  Gubernur  Jambi  Al-Haris  dalam  upaya  mengatasi permasalahan  transportasi  batubara  ini  adalah  dengan  merealisasikan  Peraturan Daerah  (Perda)  nomor  13  Tahun  2012  tentang  Pengaturan  Pengangkutan  Batubara dalam  Provinsi  Jambi,  dimana  Gubernur  Jambi  mengeluarkan  Surat  Keputusan
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di dalam Provinsi Jambi.
Dampak  dari  adanya  beberapa  kebijaksanaan  di  atas,  maka  seluruh perusahaan  bataubara  mau  tidak  mau  harus  membuat  komitmen  bersama  untuk mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jambi misalnya terkait  jam  operasional  pengangkutan  batubara  tidak  boleh  pada  pagi  sampai  sore, hanya dibolehkan dari pukul 18.00-05.30 wib selain itu juga terkait muatan angkutan batubara tidak boleh melebihi dari 8 Ton.  Ada dua alternatif pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, yaitu melalui jalur khusus dan jalur sungai. Namun, terkait dengan jalan  khusus  masih  pengerjaan  belum  selesai  sedangkan  jalur  sungai  masih  terdapat beberapa kendala misalnya pengerukan sungai Batanghari yang memakan dana yang besar belum lagi terkait dengan masalah lingkungan dll.
Kegiatan  pertambangan  tidak  hanya  berdampak  pada  lingkungan  dan kehidupan  sosial  masyarakat  tetapi  juga  pada  sektor  ekonomi.  Provinsi  Jambi  yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tambang batubara yang terbesar di pulau Sumatra telah banyak membantu pemerintah daerah khususnya bagi  APBD provinsi jambi  dengan  menyumbang  Rp  50  Miliar  Pertahun.  Sedangkan  bagi  masyarakat tentunya dengan adanya perusahaan batubara ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi  masyarakat  sekitar  sehingga  dengan  demikian  angka  pengangguran  di  provinsi jambi  bisa  diturunkan.  Adapun  penelitian  tentang  batubara  sudah  pernah  dilakukan oleh  beberapa  orang  sebelumnya,  peneliti  mengindentifikasi  ada  3  penelitian terdahulu  yang  berbicara  tentang  batubara  baik  dari  aspek  transportasi, pengelolaannya,  sumber  hokum  dan  termasuk  kebijakan  pemerintah  daerah  terkait batubara.
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Airinda Marennu, yang berjudul Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Bidang  Pertambangan  di  Kota  Samarinda. Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda dinilai masih kurang maksimal, hal ini  berdasarkan  beberapa  bentuk  kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
daerah  seperi  Penyelesaian  Konflik  Masyarakat  dan  Pengawasan  Usaha Pertambangan  Berdampak  Lingkungan  masih  dikatakan  minim,  hal  ini  dikarenakan walaupun secara administratif pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan  dengan  optimal  tetapi  lain  halnya  yang  dirasakan  oleh  masyarakat, masyarakat  tidak  merasakan  bentuk  tindakan  nyata  yang  dilakukan  kepada  mereka sebagai objek yang terkena langsung dampak dari aktivitas pertambangan.
Kedua, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triswan  Suseno,  yang  berjudul Analisis  Transportasi  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Adapun  kesimpulan  yang disampaikan  dalam  penelitian  ini  adalah  Beberapa  pengangkutan  batubara  yang diusulkan  oleh  berbagai  pihak  yang  masih  berupa  wacana  dan  harus  dikaji  lebih dalam  lagi  tentang  kelayakannya,  di  dalam  mengkaji  konsep-konsep  rencana pembangunan jalur pengangkutan batubara yang diajukan oleh produsen batubara dan konsep  yang  diusung  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  mencari  beberapa  yang dapat meminimalisasi perbedaan dari berbagai aspek demi kelancaran pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Ketiga, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iswadi  Amirudin  yang  berjudul Implementasi  Kebijakan  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di Kabupaten  Kolaka.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Implementasi kebijakan  izin  usaha  pertambangan  sesuai  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten Kolaka  No  11  Tahun  2010  tentang  pengelolaan  izin  usaha  pertambangan  yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana.  Hal  itu  diakui  sebagai  faktor  penghambat  dalam  pengurusan  izin  usaha pertambangan.
Dari tiga penelitian terdahulu diatas, dapat penulis tegaskan antara persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, kesamaan pada penelitian  ini  sama-sama  meneliti  tentang  batubara  namun  perbedaannya  terletak pada  lokus  dan  subjek  dari  penelitian  dimana  penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi Jambi dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah provinsi jambi terkait batubara.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi Jambi  terhadap  Transportasi  Angkutan  Batubara  serta  melihat  bagaimana  bentuk Implementasi dari kebijakan yang sudah  dikeluarkan. Ada beberapa teori yang akan dipakai  di  dalam  melihat  bagaimana  kebijakan  pemerintah  provinsi  jambi  bisa terimplementasikan dengan baik salah satunya adalah teori kebijakan publik menurut William  dunn.  William  N.  Dunn  mengatakan  ada  5  tahapan    di  dalam  pembuatan kebijakan  publik Pertama, Tahap  Perumusan  Masalah, Kedua, Tahap  Peramalan, Ketiga, Tahap  Rekomendasi  Kebijakan, Keempat, Tahap  Monitoring  Kebijakan,
Kelima, Tahap Evaluasi Kebijakan.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menekankan  analisisnya  pada  quality  (Meleong, 2004). Adapun proses pengumpulan datanya diambil dari naskah wawancara, catatan lapangan,  dokumen  pribadi,  dan  dokumen  resmi  lainnya  (Ahmad  Baidawi,  2021). Penelitian  kualitatif  ini  juga  dilakukan  dengan  cara  mencocokkan,  membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Batubara merupakan batuan sendimen berwarna hitam atau kecokelatan yang mudah  terbakar,  terbentuk  dari  endapan  batuan  organik  yang  terdiri  dari  karbon, hidrogen  dan  eksigen.  Batubara  terbentuk  dari  tumbuhan  yang  telah  terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama  jutaan  tahun  sehingga  membentuk  lapisan  batubara  (Kent,  1993).  Terkait proses terbentuknya batubara ada 2 tahapan. Tahap Pertama, Tahap biokimia dimulai pada saat material tanaman terdekomposisi hingga terbentunya lignit. Tahap Kedua,
Tahap  geokimia  yang  meliputi  proses  perubahan  dari  lignit  menjadi  bituminus  dan akhirnya  antrasit.  Batubara  juga  dapat  digolongkan  menjadi  4  jenis  tergantung  dari umur  dan  lokasi  batubara,  yaitu: Pertama, Lignit,  disebut  juga brown-coal , merupakan  tingkatan  batubara  yang  paling  rendah  dan  umumnya  digunakan  sebagai
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
bahan  bakar  untuk  pembangkit  listrik. Kedua, Subbituminous,  umumnya  digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Subbituminous juga merupakan sumber bahan baku yang penting dalam pembuatan hokarbon aromatis dalam industri kimia sintesis. Ketiga, Bituminous,  mineral  padat,  berwarna  hitam  dan  kadang  cokelat  tua,  sering digunakan  dalam  pembangkitan  listrik  tenaga  uap. Keempat, Antrasit,  merupakan jenis  batubara  yang  memiliki  kandungan  paling  tinggi  dengan  struktur  yang  lebih keras serta permukaan yang lebih kilau dan sering digunakan keperluan rumah tangga dan  industri.  Masing-masing  jenis  batubara  diatas  secara  berurutan  memiliki perbandingan  antara  C:O  dan  C:H  yang  lebih  tinggi.  Antrasit  merupakan  batubara yang paling bernilai tinggi dan mahal sedangkan batubara lignit yang paling bernilai rendah atau murah.
Tabel 1:
Komposisi Elemen Dari 4 Jenis Batubara Presentase Massa Jenis Batubara C% H% 2% H2O% Volatile Matter (%) Lignit 60-75 5-6 20-30 50-70 45-55 Subbituminous 75-80 5-6 15-20 25-30 40-45 Bituminous 80-90 4-5 10-15 5-10 20-40 Antrasit 90-95 2-3 2-3 2-5 5-7
Sumber: Kant (1993)
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2009,  Pertambangan  adalah  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengelolahan  dan pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan  serta  kegiatan  pasca  tambang.  Sedangkan pada  proses  penambangan  merupakan  salah  satu  mata  rantai  dari  kegiatan pertambangan  yang  berfungsi  untuk  menyediakan  bahan  baku.  Agar  penyediaan bahan  baku  tersebut  dapat  terjamin  maka  kegiatan  penambangan  harus  ditangani secara baik dan sistematik.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2

## Mamfaat Batubara
Batubara merupakan salah satu sumber daya utama yang sangat berharga bagi bahan  bakar  pembangkit  listrik,  sekitar  40  persen  di  seluruh  belahan  dunia menggunakan  batu  bara  sebagai  bahan  pembangkit  listrik.  Pertambangan  Batubara banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera.  Di  pulau  Sumatra  salah  satunya  adalah  Provinsi  Jambi  yang  diperkirakan memiliki cadangan batubara mencapai 1,9 miliar ton. Batubara selain menjadi bahan bakar  pembangkit  tenaga  listrik,  batubara  juga  menjadi  salah  satu  bahan  bakar transportasi  maka  tidak  heran  jika  banyak  dari  para  produsen  yang  mencari  dan membeli  batubara.  Selain  yang  sudah  disebut  diatas  batubara  juga  bermamfaat  bagi beberapa hal sebagai berikut:
1. Menghasilkan Produk Gas
Batubara juga bisa digunakan sebagai bahan yang dapat menghasilkan produk gas.  Gas  alam  yang  dihasilkan  oleh  batubara  secara  alami  tersebut  didapatkan  dari dalam tanah dengan proses pengambilan yang memerlukan alat berteknologi canggih. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang  bisa  dimanfaatkan  menjadi  berbagai  produk,  seperti  bahan  bakar  industri, produk hidrogen, produk solar dan pembangkit listrik tenaga gas.
2. Berfungsi untuk Produksi Industri Aluminium
Manfaat batu bara selanjutnya adalah menjadi bahan bakar yang mendukung industri  aluminium.  Panas  kokas  dan  gas  yang  dihasilkan  dari  batu  bara  bisa  bantu memisahkan  beberapa  produk  baja  sehingga  menghasilkan  produk  aluminium  yang digunakan  untuk  peralatan  di  berbagai  jenis  industri.  Adapun  peralatan  yang dihasilkan dari aluminium adalah seperti peralatan konstruksi dan peralatan pertanian.
3. Membantu Produksi Pupuk Pertanian
Untuk  memproduksi  serta  menghasilkan  pupuk  pertanian,  dibutuhkan  gas khusus  untuk  pembakaran.  Banyak  produk  kimia  yang  dihasilkan  dari  sisa  olahan pembakaran batu bara tersebut yang kemudian dimurnikan dengan menggunakan alat khusus sehingga mengahasilkan bahan-bahan untuk membuat pupuk kimia.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
Selain  hal  diatas  tentu  masih  banyak  lagi  mamfaat  dari  batubara  yang  bisa dimamfaatkan  untuk  kebutuhan  sehari-hari  kita.  Dengan  adanya  pertambangan batubara,  juga  dapat  membantu  bagi  pendapatan  daerah  serta  membuka  lapangan pekerjaan di suatu daerah.

## Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terkait Batubara
Provinsi  Jambi  adalah  sebuah  provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di  pesisir timur,  di  bagian  tengah  pulau  Sumatra,  ibu  kotanya  berada  di  kota  Jambi.  Provinsi dengan luas wilayah 50.160,05 km2 ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk 3.548.228 jiwa. Jambi juga terkenal mempunyai kompleks percandian agama Hindu- Buddha  terluas  di  Asia  Tenggara,  dengan  luas  3981  hektar,  yang  dikenal  dengan nama  Candi  Muaro  Jambi.  Kemungkinan  besar  merupakan  peninggalan  kerajaan Sriwijaya  dan  Melayu,  yang  diperkirakan  berasal  dari  (abad  ke-7-12  M).  Candi Muara  Jambi  merupakan  kompleks  candi  yang  terbesar  dan  yang  paling  terawat  di pulau Sumatra.
Provinsi  Jambi  juga  merupakan  salah  satu  Provinsi  penghasil  produk perkebunan dan kehutanan di wilayah pulau Sumatra. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa  sawit  sebesari  898,24  ribu  ton  pertahun.  Hasil  perkebunan  lainnya  adalah karet,  dengan  jumlah  produksi  240,146  ribu  ton  per  tahun,  kelapa  dalam (virgin coconut) 119,34 ribu ton per tahun, casiavera 69,65 ribu ton per tahun, serta teh 5,6 ribu  ton  per  tahun.  Sementara  produksi  sektor  pertanian  yang  dihasilkan  oleh kawasan  bagian  barat  Provinsi  Jambi  yaitu  beras  kerinci,  kentang,  kol/kubis,  tomat dan kedele. Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi yang lain adalah minyak bumi, gas  bumi,  batubara  dan  timah  putih.  Jumlah  potensi  minyak  bumi  Provinsi  Jambi mencapai  1.270,96  juta  m3  dan  gas  3.572,44  miliar  m3  dan  batubara  memiliki cadangan  sebesar  1,9  miliar  ton  dan  merupakan  batubara  kelas  kalori  sangat  cocok untuk digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik.
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
Keberadaan  perusahaan  tambang  batubara  ditengah-tengah  masyarakat merupakan  suatu  wujud  dan  partisipasi  dalam  peningkatan  dan  pengembangan pembangunan  ekonomi  masyarakat.  Perusahaan  dan  masyarakat  yang  bermukim disekitarnya  merupakan  dua  komponen  yang  saling  mempengaruhi.  Dimana perusahaan  memerlukan  masyarakat  sekitar  dalam  pengembangan  pertambangan batubaranya  begitu  juga  sebaliknya,  masyarakat  juga  memerlukan  kehadiran perusahaan  pertambangan  batubara  tersebut  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat  serta  dapat  untuk  mengembangkan  daerah  mereka.  Oleh  karena  itu, aktivitas  pertambangan  batubara  serta  pengembangan  daerah  akibat  keberadaan perusahaan batubara tersebut harus sejalan tidak boleh perusahaan hanya mengambil keuntungan saja tanpa peduli terhadap masyarakat disekitarnya.
Tabel 2:
Daftar Perusahaan Batubara di Provinsi Jambi
Nama Perusahaan Nama Perusahaan PT Winner Prima Sekata PT Nan Riang PT Sinar Jaya Abadi PT Batubara Bumi Lestari PT Surya Global Makmur PT Seruma Prima Coal PT Jambi Prima Coal PT Sarolangun Bara Prima PT Kurnia Alam Investama PT Tiga Daya Energi PT Dinar Kalimantan PT Menimex Indonesia PT Batu Hitam Sukses PT Sarwa Sambada Karya Bumi PT Sarolangun Prima Coal PT Hasil Tambang Raya PT Bumi Bara Makmur Mandiri PT Bubuhan Multi Sejahtera PT Kasongan Mining Millls PT Daya Bambu Sejahtera PT Tamarona Mas Internasional PT Inti Bara Nusalima
Sumber: Expos
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
Sejak  tanggal  7  juli  2021,  pasca  dilantiknya  Al-Haris  sebagai  gubernur Provinsi  Jambi.  Al-Haris  Telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  terkait  dengan pertambangan  batubara  di  wilayah  provinsi  jambi. Pertama, Pada  tanggal  7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi  nomor:  1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021  tentang  penggunaan  jalan  publik untuk  angkutan  batubara,  TBS,  Cangkang,  CPO  dan  Pinang  antar  Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Selang beberapa hari setelah mengeluarkan surat edaran diatas, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021, Gubernur Jambi sebagaimana yang tertera di  dalam  surat  bernomor  S-3006/DESDM-3.2/XII/2021  juga  memanggil  para pengusaha  batubara  pemegang  izin  usaha  pertambangan  (IUP)  untuk  bersama-sama antara  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Forkompimda Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian permasalahan angkutan batubara. Sebagai wujud  nyata  dari  komitmen  Gubernur  Jambi  Al-Haris  dalam  upaya  mengatasi permasalahan  transportasi  batubara  ini  adalah  dengan  merealisasikan  Peraturan Daerah  (Perda)  nomor  13  Tahun  2012  tentang  Pengaturan  Pengangkutan  Batubara dalam  Provinsi  Jambi,  dimana  Gubernur  Jambi  mengeluarkan  Surat  Keputusan Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal  24 Januari 2022  tentang  Pembentukan Tim  Teknis  Izin  Jalan  Khusus  di  dalam  Provinsi  Jambi. Ketiga ,  Surat  Edaran  Gubernur  Jambi  Nomor  1165/DISHUB-3.1/V/2022  tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi.
Dari  semua  kebijakan  diatas,  terkait  implementasinya  dinilai  masih  belum maksimal  hal  itu  dilihat  dari  beberapa  hal.  Misalnya  kebijakan  terkait  jalan  khusus bagi transportasi batubara sampai saat ini jalan khusus yang dijanjikan oleh gubernur jambi  belum  selesai  dan  masih  memerlukan  waktu  yang  panjang.  Terkait  kebijakan penggunaan  jalan  publik  bagi  transportasi  batubara  juga  dinilai  oleh  sebagian masyarakat belum   maksimal hal itu nampak hanya berlaku beberapa hari saja sejak dikeluarkan  kebijakan  tersebut  setelah  itu  penggunaan  jalan  publik  kembali  seperti semula,  dan  yang  terkait  kebijakan  terkait  muatan  truk  batubara  yang  mewajibkan tidak  boleh  lebih  dari  8  ton  dinilai  oleh  sebagian  masyarakat  jambi  juga  belum
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
maksimal  hal itu  nampak  di  sebagian  besar  muatan  yang  dibawa  oleh  truk  batubara masih melebihi kapasitas yang sudah diatur oleh kebijakan gubernur provinsi jambi.
Lemahnya  pengawasan  terhadap  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  menjadi penyebab  belum  maksimalnya  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  gubernur provinsi jambi sehingga hal ini membuat sebagian besar masyarakat jambi khususnya masyarakat  pengguna  jalan  umum  merasa  terganggu  dengan  adanya  aktivitas transportasi  batubara.  Untuk  menjamin  agar  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh pemerintah  provinsi  jambi  bisa  berjalan  efektif,  efisien  dan  maksimal.  Maka  perlu dilakukan beberapa tahapan sesuai apa yang dikatakan oleh William N. Dunn bahwa sebuah  kebijakan  publik  bisa  berjalan  dengan  baik  apabila  dijalankan  5  tahapan  ini Pertama, Tahap  Perumusan  Masalah, Kedua, Tahap  Peramalan, Ketiga, Tahap Rekomendasi  Kebijakan, Keempat, Tahap  Monitoring  Kebijakan, Kelima, Tahap Evaluasi  Kebijakan.  William  N.  Dunn  menggaris  bawahi  bahwa  tahap  evaluasi kebijakan  merupakan  suatu  hal  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang sudah  di  implementasikan  itu  bisa  berjalan  dengan  maksimal.  Maka  sudah  saatnya bagi  pemerintah  provinsi  jambi  untuk  merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat menjamin transportasi batubara bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu jalan masyarakat umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi terkait dengan  aktivitas  transportasi  batubara  di  Provinsi  Jambi. Pertama, Pada  tanggal  7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi  nomor:  1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021  tentang  penggunaan  jalan  publik untuk  angkutan  batubara,  TBS,  Cangkang,  CPO  dan  Pinang  antar  Kabupaten/Kota dalam  Provinsi  Jambi. Kedua, Surat  Keputusan  Gubernur  Jambi  nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan  Tim  Teknis  Izin  Jalan  Khusus  di  dalam  Provinsi  Jambi. Ketiga, Surat Edaran  Gubernur  Jambi  Nomor  1165/DISHUB-3.1/V/2022  tentang  pengaturan  lalu
FisiPublik: JurnalIlmuSosialdanPolitik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 , Vol. 6 No. 2
lintas  angkutan  batu  bara  di  Provinsi  Jambi.  Terkait  implementasinya  dinilai  masih sangat kurang dan belum maksimal.
Sebagai  saran  untuk  kedepannya  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  batubara adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  potensial  dan  sudah  banyak memberikan  dampak  positif  bagi  pembangunan  di  provinsi  jambi.  Maka,  sudah seharusnya  bagi  pemerintah  provinsi  jambi  untuk  memikirkan  serta  membuat kebijakan  terkait  transportasi  batubara  untuk  jangka  panjang  yang  baik  dan  juga dalam pengawasannya juga harus ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Baggus, 2007. Mekanisme Perizinan Usaha, Yogyakarta, Media Pressindo Baidawi,  A.,  &  Iswandi,  I.  (2021). Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Jambi Terhadap  Kerjasama  Internasional  Daerah .  Ganaya  :  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan  Humaniora,  Volume  4,  No  (1),  86–97.  Retrieved  from: https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1251
Dunn,  William  N.  (2003).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta,  Gadja Mada Press.
Moleong,  J  Lexy.  (2004).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Maylani  Putri  Gunavi,  (2016).  Penerbitan  Izin  Usaha  Pertambangan  (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur).
Nandang  Sudrajat.  (2010).  Teori  dan  Praktek  Pertambangan  Indonesia,  Pustaka Yustisia
Salim, H. S. (2010). Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soemarwoto, O. (2003). Analisis Mengenai dampak lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.