-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS

## Anton Ismoyo Aji, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : oyoismoyo@gmail.com

## Abstract
Restructuring of a limited company is a change in the status of the company, of course, it will have an impact on the quality and quantity of the company. Article 1 Number 7 explains that a publicly listed company is a publicly listed company or company that conducts a public offering of shares, in accordance with statutory provisions in the capital market. The purpose of this study is to examine the  position  of  public  shareholders  and  legal  protection  for  the  restructuring  process.  This  study uses  the  normative  juridical  approach  that  emphasizes  the  literature  or  secondary  data  research  to understand  the  principles  of  law,  the  rules  of  law  and  legislation.The  results  of  this  study  explain that  the  opportunity  for  the  public  shareholders  in  the  restructuring  will  have  differences  in  the status  of  a  limited  liability  company  will  certainly  affect  the  position  of  the  limited  liability company  shareholders.  There  is  a  form  of  legal  protection  for  public  shareholders  in  the restructuring process by applying the principles of good corporate governance.

## Keywords: restructuring; public shareholders

## ABSTRAK
Restrukturisasi  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  perubahan  status  perseroan  tersebut  tentunya akan  berdampak  pada  kualitas  dan  kuantitas  perusahaan  tersebut.  Pasal  1  Angka  7  menjelaskan bahwa  Perseroan  Terbuka  adalah  Perseroan  Publik  atau  Perseroan  yang  melakukan  penawaran umum  saham,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji  kedudukan pemegang saham  publik dan perlidungan hukum atas  proses  restrukturisasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yang menekankan  pada  kepustakaan  atau  penelitian  data  sekunder  untuk  memahami  asas-asas  hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan.  Hasil atas penelitian ini menjelaskan bahwa kesempatan  Pemegang  Saham  Publik  dalam  retrukturisasi  akan  memiliki  perbedaan  dalam  status perseroan  terbatas  tentunya  akan  mempengaruhi  kedudukan  atas  pemegang  saham  perseroan terbatas  tersebut.  Adanya  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  pemegang  saham publik dalam proses restrukturisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.
Kata kunci : restrukturisasi; pemegang saham public

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana dalam amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana cita-cita bangsa bertujuan untuk melindungi segenap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 masyarakatnya  dan  ikut  mensejahterakan  masyarakatnya.  Setiap  cita-cita  bangsa  juga  berdampak dengan  tingkat  perekonomian  suatu  negara.  Perkembangan  perekonomian  dewasa  ini  juga  tidak terlepas dari para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian  baik  secara  pribadi  maupun  global.  Dalam  menjalankan  perekonomian  itu  harus dilindungi secara hukum sebagaimana hukum di Indonesia pada dasarnya mengatur subjek hukum yang  terdiri  dari  dua,  yaitu  manusia  dan  badan  hukum.  Manusia  merupakan  subjek  hukum  utama yang memiliki  hak dan kewajiban, dimana pemenuhan hak  yang dimiliki oleh manusia dilindungi oleh  hukum.  Badan  hukum  adalah  sekumpulan  dari  orang-orang  yang  bersama-sama  mendirikan suatu badan, atas dasar pemisahan harta kekayaan untuk tujuan tertentu. Badan Hukum itu sendiri memiliki beberapa unsur-unsur yaitu (Natadimaja, 2009) : Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri;  Sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban;  Dapat  menggugat  dan  digugat  di  muka pengadilan;Ikut serta dalam lalu lintas hukum.
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) maka unsur-unsur  yang  ada  di  dalam  Perseroan  Terbatas  adalah  :  Berbentuk  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal;  Didirikan  atas  dasar  perjanjian;  Melakukan  kegiatan  usaha; Modalnya  terbagi  saham-saham;  Memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UUPT  dan peraturan lainnya.
Keputusan  tertinggi  dalam  organ  perseroan  terbatas  terdapat  pada  Rapat  Umum  Pemegang Saham. Saham atau sering disebut juga dengan sekuritas menurut Husnan merupakan secarik kertas yang  menunjukkan  hak  pemodal  (yaitu  pihak  yang  memiliki  kertas  tersebut)  untuk  memperoleh bagian  dari  prospek  atau  kekayaan  organisasi  yang  menerbitkan  sekuritas  tersebut  dan  berbagai kondisi  yang  memungkinkan  pemodal  tersebut  menjalankan  haknya  (Husnan,  2001).  Pemegang saham  yang  dalam  perseroan  terbatas  terdiri  atas  pemegang  saham  publik  dan  pemegang  saham pribadi. Dalam status klasifikasi tentang perseroan terbatas terdiri atas Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka.
Dalam  perseroan  terbatas  yang  akan  melakukan  perubahan  status  dari  perseroan  tertutup  ke perseroan  terbuka  harus  melalui  mekanisme  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sebagaimana  Rapat Umum  Pemegang  Saham  merupakan  keputusan  tertinggi  dalam  organ  Perseroan  Terbatas. Perubahan status Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu bentuk hukum  yang penting secara yuridis yang mana perubahan tersebut akan berdampak dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas  yang  memerlukan  persetujuan  menteri.  Restrukturisasi  merupakan  suatu  Perubahan  status perseroan  tersebut  tentunya  akan  berdampak  pada  kualitas  dan  kuantitas  perusahaan  tersebut. Bentuk-bentuk  restrukturisasi  perusahaan  ada  4  (empat),  yaitu  :  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan,  dan  Pemisahan  Perseroan.  Setiap  Perseroan  yang  akan  melakukan  proses
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
perubahan  status  tentunya  akan  melakukan  restrukturisasi  sehingga  dengan  adanya  cara  tersebut akan  memperkuat  struktur  dan  permodalan  yang  kuat  dalam  perseroan  tersebut.  Restrukturisasi menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah  strategis  untuk  memperbaiki  kondisi  internal  perusahaan  guna  memperbaiki  kinerja  dan meningkatkan nilai perusahaan.
Perseroan  dengan  status  terbuka  berarti  perusahaan  tersebut  masuk  dalam  bursa  efek  atau pasar modal untuk menjual saham ke publik serta menarik minat para investor untuk menanamkan saham dalam perusahaan terbuka tersebut. Perubahan status terbuka tentunya akan berdampak pada pemegang saham dalam perusahaan tersebut  yang memiliki saham mayoritas dan saham minoritas dalam  perusahaan.  Pemegang  saham  mayoritas  sudah  memutuskan  dalam  proses  restrukturisasi perseroan tanpa memperhatikan hak suara dari pemegang saham  minoritas sedangkan dalam Pasal 126  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menjelaskan  bahwa  perbuatan  hukum penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  atau  pemisahan  wajib  memperhatikan  kepentingan  : Perseroan, pemegang saham  minoritas,  karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha sehingga apabila pemegang saham yang tidak setuju dengan proses restrukturisasi maka diperbolehkan untuk tidak menyetujui sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan dalam Pasal 126  ayat  (3)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  hak  tidak menghentikan proses restrukturisasi terhadap perseroan terbatas tersebut.
Ketentuan  ini  terdapat  beberapa  yang  bertentangan  sehingga  kondisi  ini  akan  menyebabkan tidak ada perlindungan hukum yang pasti untuk para pemegang saham minoritas dalam menyatakan hak suaranya apabila perseroan terbatas melakukan restrukturisasi. Pada Penjelasan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3) yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham publik dalam perusahaan terbuka tentunya akan memiliki porsi atas saham tersebut. Peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia tentunya kita dapat melihat negara yang sudah  maju  dan  berkembang  dalam  perekonomian  seperti  Amerika  Serikat  yang  sering  disebut negara  adidaya.  Kajian  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  pemegang  saham  publik yang  minoritas  dalam  perusahaan  terbuka  untuk  melindungi  status  saham  yang  dimiliki  oleh pemegang saham tersebut.
Kerangka teoretis  merupakan teori-teori  yang digunakan untuk  menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah paparkan tersebut  diatas, maka teori  yang  mendukung  untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian.  Perkembangan  ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk :
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
“menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulat nya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri (Friedmann, 1996).
a) Teori Badan Hukum
Hukum Bisnis mengenal beberapa teori sebagai landasan untuk menjelaskan keberadaan badan hukum. Dikemukakan oleh Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, bahwa ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum  ( legal  personality ),  yaitu  (Khairandy, Ridwan ., & Malik, 2007) :
1) Legal Personality as Legal Person
Menurut  konsep  ini,  badan  hukum  adalah  ciptaan  atau  rekayasa  manusia.  Kapasitas  hukum badan  ini  didasarkan  hukum  positif,  sehingga  negara  mengakui  dan  menjamin  personalitas hukum badan tersebut.

## 2) Corporate Realism
Menurut  konsep  ini  personalitas  hukum  suatu  badan  hukum  berasal  dari  suatu  kenyataan  dan tidak  diciptakan  oleh  proses  inkorporasi,  yakni  pendirian  badan  hukum  yang  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan.

## 3) Theory of the Zweckvermogen
Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan  yang digunakan untuk tujuan tertentu.

## 4) Aggregation Theory
Menurut  konsep  personalitas  korporasi,  badan  hukum  ini  adalah  semata-mata  suatu  nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang  kekayaannya  terpisah  dari  para  pemegang  sahamnya  merupakan  sifat  yang  penting  bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang dibedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang  lain.  Sifat  terbatasnya  tanggungjawab  merupakan  pernyataan  dari  prinsip  bahwa pemegang  saham  tidak  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  kewajiban  perusahaan  sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

## 5) Modern Views on Legal Personality
Hukum  nasional  modern  dewasa  ini  menggabungkan realist  and  fictionist  theory dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada  dibelakang  personalitas  hukum,  dan  di  sisi  lain,  memperlakukan  badan  hukum  dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.
Teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah hanya fiksi hukum, maksudnya adalah teori ini  mengemukakan  bahwa  pengaturan-pengaturan  badan  hukum  itu  oleh  negara,  dan  sebenarnya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
badan  hukum  itu  hanyalah  bayangan.  Teori  Saham  yang  mendasari  dalam  penelitian  ini, menyatakan bahwa saham memiliki karakteristik (Fakruddin, M. & Adianto, 2001), antara lain : a. Deviden dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba;
b. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham ( one share one vote );
c. Memiliki  hak  terakhir  dalam  hal  pembagian  kekayaan  perusahaan  jika  perusahaan  tersebut  di likuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi;
d. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya;
e. Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya.
Setiap pelaku usaha di bidang perekonomian tentunya akan selalu berhubungan dengan suatu badan  hukum  hal  ini  dikarenakan  badan  hukum  memiliki  tujuan  tertentu  dalam  melaksanakan usahanya  tersebut.  Badan  hukum  tersebut  dinilai  akan  keberadaannya  sebagai  suatu  personalitas dipandang dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.

## b) Teori Sistem Hukum
Penggunaan  teori  sistem  hukum  oleh Lawrence  M.  Freidman dalam  Perlindungan  hukum dalam  pemegang  saham  publik  berhubungan  dengan  bagaimana  proses  penanaman  modal  asing  , pelaksanaan  undang-undang  dalam  perseroan  terbatas  sehingga  tidak  hanya  bergantung  pada substansi namun dipengaruhi terhadap bagaimana cara kerja aparatur hukum. dalam tatanan sistem hukum  yang menjalankan hukum, aparatur hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Dalam proses  restrukturisasi  perseroan  terbatas  tentunya  ada  tatanan  sistem  hukum  yang  dapat  berperan dalam  kemajuan  perusahaan  dan  pembangunan  ekonomi  sehingga  dipengaruhi  oleh  unsur Prediktibilitas  ( predictability ),  stabilitas  ( stability ),  dan  keadilan  ( fairness ).  Penjelasan  atas  ketiga unsur tersebut adalah :
1. Prediksi  ( predictability )  yaitu  hukum  harus  dapat  menciptakan  kepastian.  Adanya  kepastian, tentunya  proses  restrukturisasi  dapat  memperkirakan  akibat  atas  tindakan  tersebut  yang dilakukan sehingga memiliki kepastian bagaimana para pihak bertindak.
2. Stabilitas  ( stability )  yaitu  ada  peran  negara  yang  dikuasakan  melalui  hukum  sebagaimana  pada dasarnya  untuk  menjaga  keseimbangan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Penanaman  Modal,  dan  Undang-Undang  lain  yang berkaitan  dengan  proses  restrukturisasi  untuk  mengantisipasi  proses  restrukturisasi  dengan hambatan yang terjadi pada proses restrukturisasi.
3. Keadilan  ( fairness )  yaitu  hukum  harus  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat  dan  mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil dan bersifat administratif. Dalam proses restrukturisasi tentunya ada dua proses yang dilalui dimana ada perlakuan sama terhadap pemegang saham dan standar terhadap tingkah laku yang diperbolehkan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Adanya  isu  hukum  dan  permasalahan  yang akan dibahas merupakan bagaimana kesempatan pemegang  saham  publik  yang  tidak  menyetujui  proses  restrukturisasi  perseroan  terbatas  secara komparasi dan bagaimana perlindungan hukum pemegang saham publik pada proses restrukturisasi perseroan  terbatas  secara  komparasi.    Dengan  adanya  latar  belakang  atas  permasalahan  tentunya bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  perlindungan  hukum  pemegang  saham  publik  pada proses  restrukturisasi  perseroan  terbatas  secara  komparasi  dan  mengkaji  kesempatan  pemegang saham publik yang tidak menyetujui proses restrukturisasi perseroan terbatas secara komparasi.
Adanya  originalitas  dalam  penelitian  memberikan  gambaran  kebaruan  atas  hasil  penelitian. Adapun  rumusan  masalah  dalam  peneltiian  ini  yaitu  bagaimana  kesempatan  pemegang  saham publik  yang  tidak  menyetujui  proses  restrukturisasi  perseroan  terbatas  secara  komparasi,  dan perlindungan hukum pemegang saham publik pada proses restrukturisasi perseroan terbatas secara komparasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Juanita Lestia Rini dengan judul “ Pengambilalihan (Akuisisi) Saham  Dalam  Sebuah  Perseroan  Terbatas  Berstatus  Penanaman  Modal  Asing”  dengan  fokus penelitianya  pada  proses  pengambilalihan  (akuisisi)  saham  dalam  sebuah  perseroan  terbatas berstatus  penanaman  modal  asing  dan  akibat  hukum  terhadap  pengambilalihan  (akuisisi)  (Rini, 2011).Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Albertus  Banunaek  berjudul “ Perlindungan Kepada Pemegang Saham  Minoritas  Dalam Perusahaan Joint  Venture  di  Indonesia”  dengan fokus penelitiannya pada kedudukan pemegang saham  minoritas pada PT yang melakukan joint venture, dan  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada  PT  yang  melakukan joint venture menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Banunaek, 2012) .
Perbedaan  kedua  penelitian  ini  terletak  pada  fokus  studi  sebagaimana  tesis  (Juanita  Lestia Rini) membahas tentang proses pengambilalihan (akuisisi) saham dalam sebuah perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing serta akibat hukum yang ditimbulkan atas pengambilalihan (akuisisi) tersebut.  Penelitian tesis  (Albertus  Banunaek) menjelaskan kedudukan pemegang saham minoritas  pada  perseroan  terbatas  yang  melakukan joint  venture yang  akan  berdampak  terhadap bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada  perseroan  terbatas  yang melakukan joint venture dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk  itu  originalitas  penelitian  ini  terdapat  perbedaan  fokus  studi  sebagaimana  penelitian  ini membahas  kesempatan  pemegang  saham  publik  yang  tidak  menyetujui  dan  perlindungan  hukum pemegang saham publik pada proses resturukturisasi perseroan terbatas.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## B. Metode Penelitian
Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Metode  berasal  dari  Bahasa  Yunani,  “ methodos ”  yang  artinya  adalah  cara  atau  jalan, dikaitkan dengan penelitian ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja  untuk  dapat  memahami  suatu  obyek  yang  menjadi  sasaran  ilmu  yang  bersangkutan (Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  1983).  Metodologi  penelitian  ini  diharapkan  penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah  dan  tidak  menyimpang  dari  pokok-pokok permasalahan  (Soekanto,  1983).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( normative  legal  research )  (Soekanto,  2000). Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk  memahami  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum  peraturan  perundang-undangan (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2001),
2. Spesifikasi Peneltian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya (Sunggono, 1997).
3. Sumber dan Jenis Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melalui pengumpulan  studi  kepustakaan  yaitu  cara  memperoleh  data  dengan  mempelajari  data  dan menganalisa  atas  keseluruhan  isi  pustaka  dengan  mengkaitkan  pada  permasalahan  yang  ada (Soemitro, 1997).
a. Data primer
Pengumpulan  data  primer  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dengan  melakukan wawancara kepada pihak-pihak  yang  memahami  permasalahan  yang  diteliti (Arikunto, 2001).
b. Data Sekunder
Penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  atau  penelitian  data sekunder untuk memahami asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang- undangan (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2001),
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  peneltian  ini  penulis  menggunakan  dua  teknik pengumpulan data yaitu dokumen terkait pengumpulan data dan hasil wawancara.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## 5. Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer  dan  data sekunder.  Analisis  data  dilakukan  setelah  diadakan  terlebih  dahulu  pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data tersebut, lalu di  analisis  secara  kualitatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  Kegiatan  anlisis data  ini  di  harapkan  akan  dapat  memberikan  kesimpulan  darii  permasalahan  dan  tujuan penelitian  yang  benar  dan  akurat  serta  dapat  dipresentasikan  dalam  bentuk  deduktif (Moleong, 2004) .

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kesempatan  Pemegang  Saham  Publik  Yang  Tidak  Menyetujui  Proses  Restrukturisasi Perseroan Terbatas Secara Komparasi
Restrukturisasi  pada perseroan terbatas tentunya  dimulai dengan proses persetujuan atas masing-masing  pemegang  saham  terhadap  perseroan  terbatas  tersebut.  Secara  kedudukan  atas dibagi  atas  perseroan  terbatas  biasa  (tertutup)  dengan  perseroan  terbuka  yang  suatu  badah hukum dengan memiliki organ-organ didalamnya dan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas  dan  anggaran  dasar  perseroan  terbatas  yang  mempunyai  harta  sendiri  untuk melakukan  hubungan  hukum  sendiri  dan  mempunyai  tujuan  tersendiri.  Akan  tetapi  yang membedakan  adalah  jangkauan  modal  yang  dilakukan  dimana  perseroan  terbatas  biasa  hanya modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga  saja  atau  kalangan  terbatas  dan  tidak  dijual  kepada  umum,  sedangkan  perseroan terbatas  terbuka  menjual  sahamnya  kepada  masyarakat  melalui  pasar  modal  ( go  public ). Perusahaan  bukan  lagi  sebagai  entitas  yang  hanya  memetingkan  dirinya  sendiri  saja  atau mencari  keuntungan  ( taking  profit) ,  melainkan  sebuah  entitas  usaha  yang  wajib  melakukan adaptasi  dalam  mengatasi  permasalahan  atau  tekanan  sosial  yang  muncul  dalam  masyarakat, khususnya masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan (Sukananda, 2018).
Perbedaan dalam status perseroan terbatas tentunya akan mempengaruhi kedudukan atas pemegang  saham  sebagaimana  pemegang  saham  memiliki  beberapa  perbedaan  sesuai  dengan jumlah  saham  yaitu  pemegang  saham  mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas.  Kedudukan atas  hukum  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan  yang  akan  melakukan  proses restrukturisasi  tentunya  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseoran Terbatas sebagaimana hak dasar yang dimiliki oleh pemegang saham, antara lain :
a. Hak  untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan  perusahaan  termasuk  menentukan  kebijakan- kebijakan strategis perusahaan;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b. Hak  untuk  mendapatkan  pembagian  laba  dalam  bentuk  dividen  yang  dibagikan  oleh perusahaan;
c. Hak untuk mendapatkan pembagian aktiva bersih perusahaan;
d. Hak  untuk  mengubah  akta  pendirian,  anggaran  dasar  dan  rumah  tangga  perusahaan. Sebagaimana  hak  untuk  memberikan  persetujuan  atas  perubahan-perubahan  akta pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan, dan hak untuk mempertahankan rasio kepemilikan sahamnya diperusahaan;
e. Hak untuk dapat mempertahankan jumlah relatif saham yang dimiliki melalui pembelian saham-saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan yang disebut preemptive right .
Restrukturisasi  tentunya  akan  berdampak  terhadap  perseroan  terbatas  sebagaimana adanya  pembubaran  seluruh  asset  sebagaimana  hak  dan  kewajiban  dari  badan  hukum  yang bubar tersebur tidaklah menjadi hilang sama sekali melainkan diabsorp ke perusahaan lainnya yang tetap eksis. Restrukturisasi pada konsolidasi kedua perusahaan melebur demi hukum dan sebagai  gantinya didirikan suatu perusahaan  yang baru dengan nama  yang baru secara  yuridis dan operasional pada saat terjadinya restrukturisasi. Adapun tujuan dari restrukturisasi menurut Gouillart  dan  Kelly  (1995)  adalah  “Menyiapkan  perusahan/organisasi  untuk  dapat  mencapai tingkat  kompetisi  yang  digunakan,  hal  ini  berhubungan  dengan  organisasi  yang  ramping  dan fit” (Purdiaswari, Citra,. & Rahardjo, Susilo Toto, 2016).
Perseroan  terbatas  terbuka  sebagaimana  adanya  Penawaran  Umum  atau  sering  pula disebut Go  Public adalah  kegiatan  penawaran  saham  atau  efek  lainnya  yang  dilakukan  oleh Emiten  (perusahaan  yang  akan go  public )  untuk  menjual  saham  atau  efek  kepada  masyarakat berdasarkan  tata  cara  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  Peraturan Pelaksanaannya.  Perusahaan  yang  sudah go  public tentunya  akan  mempengaruhi  pada  saat proses  restruturisasi  yang  dilakukan  oleh  perseoran  terbatas  sebagaimana  dalam  kewenangan RUPS  sehingga  kesempatan  pemegang  saham  publik  untuk  meyetujui  dan  tidak  menyetujui. Kedudukan  RUPS  dalam  perseroan  terbatas  tentunya  memiliki  kedudukan  tertinggi  dan memiliki kuasa untuk menentukan arah terhadap tujuan perseroan terbatas terutama dalam hal proses restrukturisasi.
Proses  persiapan  untuk  melakukan go  public dapat  diawali  dengan  restrukturisasi perusahaan, yang meliputi :
1. Restrukturisasi  finansial  yaitu  usaha  untuk  melakukan  perombakan  aspek  permodalan  dan saham dari suatu perseroan;
2. Restrukturisasi  bisnis  maksudnya  adalah  bahwa  bisnis  dari  perusahaan  itu  sendiri  yang dirombak dengan atau tanpa mengutakatik perusahaan itu sendiri;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
3. Restrukturisasi korporat maksudnya adalah merombak organisasi perusahaan atau kelompok perusahaan itu sendiri;
4. Restrukturisasi  posisi  sumber  daya  manusia  (SDM)  yaitu  merombak  posisi  dan  jabatan direksi, komisaris, manajer, maupun pekerja lainnya sehingga tercapai tujuan “the right man in the right place” ;
5. Restrukturisasi  utang/pinjaman,  hal  ini  dilakukan  jika  memungkinkan  untuk  melakukan perombakan  terhadap  utang-utang  perusahaan,  sehingga  pada  saat  go  publik  nanti, perusahaan  sudah  memperlihatkan  keuntungan  yang  meyakinkan,  dan  yang  penting  lagi utang  tersebut  bisa  cocok  dengan  dana  yang  diperoleh  dengan  go  publiknya  perusahaan tersebut;
6. Kewajiban  pemegang  saham  tentunya  melakukan  penyetoran  atas  bagian  saham  yang diambilnya  dalam  suatu  perseroan.  Pada  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  telah  membagi  RUPS  kedalam  RUPS  tahunan,  dan  RUPS lainnya (atau dalam hukum disebut dengan istilah RUPS luar biasa). Kedudukan pemegang saham  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menjelaskan  bahwa  RUPS  mempunyai wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada  direksi  atau  dewan  komisaris,  sebagaimana pemegang  saham  berhak  memperoleh  keterangan  yang  berkaitan  dengan  perseroan  dari direksi  dan/atau  dewan  komisaris  sepanjang  berhubungan  dengan  acara  rapat  dan  tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
Dalam  kepemilikan  saham  tentunya  akan  berbeda  dengan  negara-negara  lain  seperti Amerika  Serikat  yang  melakukan  restrukturisasi  suatu  perseroan  terbatas.  Negara  Amerika Serikat mengatur dan mendefinisikan Parent Company atau Holding Company, Subsidiary and Affliate , sebagai berikut (Harahap, 2011):
a) Parent  or  Holding  Company merupakan  penciptaan  perseroan  yang  khusus  disiapkan memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan Kontrol yang nyata;
b) Subsidiary adalah perseroan yang dikontrol oleh parent Company atau disebut controlling company ;
c) Afiliasi adalah  perseroan  yang  saling  berhubungan  yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga terjadi saling control baik mengenai suara maupun operasional.
Studi  komparasi  terhadap  pengaturan  hukum  perusahaan  sebelum  adanya  Undang- Undang  Tahun  1995  dan  2007  dilahirkan  peraturan  yang    berlaku  terhadap  suatu  Perseroan Terbatas  adalah  peraturan  yang  berasal  dari  Zaman  Kolonial.  Peraturan  tersebut  sebagaimana diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  ( Wetboek  van  Koophandel  Staatsblad
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Tahun  1847  Nomor  23)  dalam  Buku  Kesatu  Titel  Ketiga  Bagian  Ketiga  Pasal  36  sampai dengan Pasal 56 yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan  Penambahan Atas Ketentuan Pasal  54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23). Pada perkembangan kedua peraturan ini disarankan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan  nasional,  terutama  menghadapi  era  globalisasi.  Pengaturan  pasar  modal  di Amerika  Serikat  sebagaimana  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan  memperoleh haknya, yaitu :
1. Undang-Undang dan Hukum Negara tempat perusahaan didirikan;
2. Undang-Undang  sekuritas  Amerika  Serikat  termasuk  berbagai  undang-undang  federal, peraturan dan ketentuan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC);
3. Untuk perusahaan dengan efek ekuitas yang terdaftar di Bursa Saham AS seperti New York Stock  Exchange  (NYSE)  atau  Nasdaq.  Prinsip  utama  dari  hukum  perusahaan  di  banyak Negara bagian Amerika Serikat adalah urusan internal suatu perusahaan diatur oleh Undang- Undang  Negara  mana  perusahaan  itu  didirikan  terlepas  dari  bisnis  perusahaan  dinegara bagian itu atau yurisdiksi lain.
2. Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Publik  Pada  Proses  Restrukturisasi  Perseroan Terbatas Secara Komparasi
Pada hakikatnya pemegang saham  independen merupakan pemegang saham  publik atau pemegang saham minoritas  yang harus mendapatkan perlindungan hukum terutama dalam hal proses restrukturisasi Perseroan Terbatas. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 merupakan bentuk penghormatan atas hak dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Bentuk atas Ketentuan  mengenai  transaksi  yang  mengandung  benturan  kepentingan  tertentu  menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang  saham  minoritas  suatu  perseroan  berdasarkan  asas  kesetaraan.  Setiap  pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam RUPS yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan dapat dikembangkan tingkat kemampulabaan perusahaan dalam menciptakan laba (Soegiono, Steven Leonardo ., & Sutanto, 2013).
Penerapan  prinsip corporate  governance dan good  corporate  governance dalam  proses restrukturisai  perusahaan  sebagai  betnuk  bagaimana  peran  stakeholder  perusahaan  dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. Penerapan prinsip corporate governance sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berbagai  partisipan  dalam  menjalankan  bisnis  perusahaan.  Proses  yang  digunakan  untuk mengarahkan  dan  mengelola  aktivitas-aktivitas  bisnis  yang  direncanakan  dalam  rangka mencapai  tujuan  perusahaan  dan  menyelaraskan  perilaku  perusahaan  dengan  ekspektasi  dari masyarakat serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akan  menspesifikaskan  pendistribusian  hak-hak  dan  tanggung  jawab  di  antara  berbagai partisipan  dalam  organisasi  seperti  dewan  komisaris,  manajer,  pemegang  saham,  serta pemangku  kepentingan  lainnya,  dan  menjelaskan  aturan-aturan  maupun  prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.
Good  corporate  governance secara  definitif  merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  ( value  added )  untuk  semua pemangku  kepentingan.  Ada  dua  hal  yang  ditekankan  dalam  konsep  ini  pertama  pentingnya hak  pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan  benar  (akurat)  dan  tepat  pada waktunya.  kedua,  kewajiban  perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  ( disclosure )  secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan  pemangku  kepentingan  dari  perusahaan.  Definisi  tersebut  dan  mengacu  pada  definisi corporate  governance yang  telah  terbentuk  sebelumnya  tampak  bahwa good  corporate governance merupakan  sistem  yang  mengendalikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai partisipan  dalam  menjalankan  bisnis  perusahaan  sehingga  jalannya  bisnis  perusahaan  tersebut dapat memfasilitasi perusahaan, yaitu :
1. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;
2. Menjamin adanya keseimbangan di antara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan  perlakuan  yang  adil  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan),  termasuk menghargai  hak dari pemegang saham  untuk  memperoleh informasi  dengan benar  (akurat) dan tepat pada waktunya;
3. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan.
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  sudah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  saham  minoritas  dalam  proses  akuisisi  melalui  Pasal  126  ayat  1  Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Namun  demikian,  ketentuan  Pasal  126  ayat  3  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  menyebabkan  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  minoritas  apabila  tidak menyetujui  dilakukannya  akuisisi  terabaikan.  Hal  ini  karena  tindakan  hukum  yang  dilakukan pemegang  saham  minoritas,  seperti  permohonan  supaya  sahamnya  dibeli  dengan  harga  yang wajar  oleh  Perseroan  Terbatas  (Pasal  62  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas)  atau  melalui
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
gugatan  (Pasal  61  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas)  tidak  menunda  proses  akuisisi  yang sedang berjalan (Sari, Mayai., & Budiono, Abdul Rachmad., & Widhiyanti, 2017). Governance merupakan suatu sistem, dimana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen.
Good  Governance merupakan  prinsip  sangat  universal,  sehingga  menjadi  rujukan  bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun (Wibowo, 2010). Adanya  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  tercermin  dalam prinsip good  corporate  governace sebagaimana  dalam  forum good  corporate  governance Indonesia (FCGI),  menguraikan  prinsip-prinsip good  corporate  grovernance sebagai  berikut (Hadi, 2011) :
1. Prinsip Keadilan ( fairness )
Yaitu  perlakuan  yang  sama  terhadap  pemegang  saham,  terutama  kepada  pemegang  saham minoritas  dan  pemegang  saham  asing,  dengan  keterbukaan  informasi  ( information disclosure ) yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham  orang  dalam  ( insider  trading ).  Prinsip  ini diwujudkan  antara  lalin  dengan  membuat peraturan  korporasi  yang  melindungi  kepentingan  saham  minoritas,  membuat  pedoman prilaku  perusahaan  ( corporate  conduct )  dan  atau  kebijakan-kebijakan  yang  melindungi korporasi  terhadap  perbuatan  buruk  orang  dalam  ( self  dealing ),  konflik  kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi,  komite, termasuk system renumerasi,  menyajikan  informasi  secara  wajar/pengungkapan  penuh  material  apapun, mengedepankan equal job opportunity .
2. Prinsip Keterbukaan ( disclosure/transparency )
Hak-hak  pemegang  saham,  yang  harus  diberikan  informasi  dengan  benar  dan  tepat  waktu mengenai  perusahaan,  dapat  ikut  berperan  serta  dalam  mengambil  keputusan  mengenai perubahan-perubahan  yang  mendasar  dari  perusahaan  dan  turut  memperoleh  bagian  dari perusahaan. Prinsip  pengungkapan  yang akurat  dan tepat  pada waktunya  serta transparansi mengenai  semua  hal  yang  penting  bagi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan,  serta  para pemegang  kepentingan  ( stakeholder )  diwujudkan  antara  lain  dengan  mengembangkan sistem akuntansi  ( accounting system )  yang berbasiskan standar akuntansi  dan best  ractices yang  menjamin  adanya  laporan  keuangan  dan  pengungkapan  yang  berkualitas mengembangkan information  technology (IT)  dan management  information  system (MIS) untuk menjamin adanya laporan pengukuran kinerja yang memadai dua proses pengambilan keputusan  yang  efektif  oleh  direksi  dan  komisaris,  mengembangkan enterprice  risk management yang  memastikan  bahwa  semua  resiko  signifikan  telah  diidentifikasi,  diukur,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dan  dapat  dikelola  pada  tingkat  toleransi  yang  jelas,  mengumumkan  jabatan  yang  kosong secara terbuka.
3. Prinsip Akuntablitas ( Accountability)
Tanggung  jawab  manajemen  melalui  pengawasan  yang  efektif  ( effective  oversight ) didasarkan  atas balance  of  power antara  manajemen,  pemegang  saham  komisaris,  dan auditor.  Bentuk  pertanggung  jawaban  manajemen  kerja  kepada  pemegang  saham  dan kepada  perusahaan  (RUPS).  Prinsip  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  penyiapan  laporan keuangan  ( financial  statement )  pada  tepat  waktu  dan  dengan  cara  yang  benar mengembngkan  komite  audit  sebagai  mitra  bisnis  untuk  mendukung  fungsi  pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai  mitra bisnis  strategis  berdasarkan best  practices  (dispute) , penegakan hukum (sistem  penghargaan  dan  sanksi),  penggunaan  eksternal  auditor  yang  memenuhi  syarat (berbasis professional).
4. Prinsip Responsibilitas ( responcibility )
Peranan pemegang saham haarus fiakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang  aktif  antar  perusahaan  serta  pemegang  kepentingan  dalam  menciptakan  kekayaan, lapangan  pekerjaan  dan  perusahaan  yang  sehat  dari  aspek  keuangan,  ini  merupakan tanggung  jawab  korporasi  sebagai  anggota  masyarakat  yang  tunduk  kepada  hukum  dan bertindak  dengan  memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  sekitarnya.  Prinsip  ini diwujudkan  dengan  kesadaran  bahwa  tanggung  jawab  merupakan  konsekuensi  logis  dari adanya kewenangan, menyadari akan adanya tanggung jawab social, menyadari professional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
Dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terdapat syarat-syarat yang  harus  dipenuhi,  syarat-syatar  tersebut  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998 tentang  Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  dalam  perseroan  terbatas.  Menurut  John  Rawls  seperti  dikutip  oleh  Munir Fuady, keadilan antara lain dapat diperincikan sebagai berikut :
a. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar ( equal liberties ).
b. Perbedaan  ekonomi  dan  sosial  harus  diatur  sehingga  tercipta  keuntungan  maksimum  yang reasonable untuk  setiap  orang,  termasuk  bagi  yang  lemah  ( maximum  minimorium )  dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Syarat-syarat  tersebut  terdapat  pada  Pasal  104  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang menyatakan :
1. Perbuatan  hukum  penggabungan  peleburan,  dan  pengambilalihan  perseroan  harus memperhatikan :
a. Kepentingan perseroan , pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; dan
b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha..
2. Penggabungan,  peleburan,  dan  pengamblalihan  tidak  mengurangi  hak  pemegang  saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang pantas.
Pemegang  saham  sebagai  salah  satu  organ  perseroan  terbatas  mempunyai  kedudukan hukum yang kuat secara yuridis akan tetapi adanya hubungan financial yang membuat keadaan pemegang  saham  minoritas  ini  menjadi  sedikit  lemah  dibandingkan  dengan  pemegang  saham lainnya. Dalam hal ini kembali sektor hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan hukum kepada pemegang saham minoritas sampai batas tertentu.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  kesempatan  Pemegang  Saham  Publik  dalam retrukturisasi  sebagaimana  memiliki  perbedaan  dalam  status  perseroan  terbatas  tentunya  akan mempengaruhi  kedudukan  atas  pemegang  saham  sebagaimana  pemegang  saham  memiliki beberapa  perbedaan  sesuai  dengan  jumlah  saham  yaitu  pemegang  saham  mayoritas  dan pemegang  saham  minoritas.  Kesempatan  pemegang  saham  publik  untuk  tidak  menyetujui proses  restrukturisasi  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  perseroan  terbatas tersebut..
Studi  komparasi  terhadap  pemberlakuan  atas  pemegang  saham  di  Negara  Amerika Serikat  yang  dilindungi  dengan  Statuta  Negara  seperti Delware  General  Corporation  Law (DGCL)  dan  keputusan  pengadilan  merupakan  sumber  utama  tentang  perlindungan  terhadap pemegang saham minoritas dan mengatur lebih luas kekuasaan relatif hak dan tanggung jawab direktur  sebagai  pejabat  pemegang  saham.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham public  dalam  proses  restrukturisasi  akan  terlihat  dalam  penerapan  prinsip good  corporate governace. Pemegang saham merupakan organ perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat secara yuridis akan tetapi adanya hubungan financial yang membuat keadaan pemegang  saham  minoritas  ini  menjadi  sedikit  lemah  dibandingkan  dengan  pemegang  saham lainnya.  Adanya  perlindungan  atas  pemegang  saham  tentunya  akan  menentukan  bagaimana proses restrukturisasi itu akan dilakukan dalam pada suatu perseroan terbatas.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arikunto, S. (2001). Prosedur Penelitian dan Survey . Aneka Cipta.
Banunaek,  A.  (2012). Perlindungan  Kepada  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Perusahaan Joint Venture Di Indonesia . Universitas Indonesia.
Fakruddin, M. & Adianto, S. (2001). Perangkat Dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal . PT. Elex Media Komputindo.
Friedmann, W. (1996). Teori dan Filsafat Umum . Raja Grafindo.
Hadi,  Z.  (2011). Karakteristik  Tangungjawab  Pribadi  Pemegang  Saham,  Komisaris,  dan Direksi dalam Perseroan Terbatas . UB Press.
Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas (Edisi 1 Ce). Sinar Grafika.
Husnan. (2001). Pengantar Pasar Modal, Saham dan Reksadana . IBII Press.
Khairandy, Ridwan ., & Malik, C. (2007). Good Corporate Governance . Kreasi Total Media.
Moleong, L. (2004). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
M.  Azhar,  "Omnibus  Law  sebagai  Solusi  Hiperregulasi  Menuju  Sonkronisasi  Peraturan  Per- Undang-undangan  di  Indonesia,"  Administrative  Law  &  Governance  Journal,  vol.  2, no. 1, pp. 170 - 178, Feb. 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170 - 178
Natadimaja,  H.  (2009). Hukum  Perdata  Mengenai  Hukum  Perorangan  and  Hukum  Benda . Graha Ilmu.
Sunggono, B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (1983). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat.
Radja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1983). Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia.
Soekanto, S. (2000). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soemitro, R. H. (1997). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.

## B. Jurnal
Purdiaswari,  Citra,.  &  Rahardjo,  Susilo  Toto,  .  &  Idris.  (2016).  Analisis  Restrukturisasi : Penerapan Debirokratisasi PT. PLN (Persero) Jawa Tengah Dan DI. Yogyakarta (Studi Pada  PT  PLN  (Persero)  Area  Magelang  Dan  UL  Salatiga). Jurnal  Bisnis  Strategi , Volume 2, Nomor 1 .
Sari, Mayai., & Budiono, Abdul Rachmad., & Widhiyanti, H. N. (2017). , Perlindungan Hukum Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas  Yang  Tidak  Dilibatkan  Dalam  Proses  Akuisisi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## Yuridika , Volume 32,  Nomor 3 .
Soegiono,  Steven  Leonardo  .,  &  Sutanto,  E.  M.  (2013).  Restrukturisasi  Organisasi  Di  PT. Samudra Alam Raya Surabaya. Agora , Volume 1 , Nomor 3 .
Sukananda,  S.  (2018).  Pendekatan  Teori  Hukum  Refleksif  Dalam  Menjawab  Permasalahan Keterbatasan  Pengawasan  Terhadap  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Di Indonesia. Jurnal Law And Justice , Volume 3, Nomor 1.
Wibowo, E. (2010).  Implementasi  Good Corporate Governance Di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , Volume 10 , Nomor 2 .

## C. Tesis
Rini,  J.  L.  (2011).  Pengambilalihan  (Akuisisi)  Saham  Dalam  Sebuah  Perseroan  Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing. Universitas Diponegoro.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1971  Tentang  Perubahan  dan  Penambahan  Atas  Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23).
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Undang-undang Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998  Tentang  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan Perseroan.