## Perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Timur pada masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945-1949
Moving the capital of East Java Province during The Independence Revolution 1945-1949
Fatih Mohammad Romzy a , Ari Sapto b , fatih.mohammad.200736@students.um.ac.id a , ari.sapto.fis@um.ac.id b
ab Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur, Indonesia
*Corresponding email: fatih.mohammad.200736@students.um.ac.id

## ARTICLE INFO
Received: May 14, 2024
Revised: June 01, 2024 Accepted: June 24, 2024 Published: June 30, 2024

## ABSTRACT
This study aims to try to find answers to the problems of Why did the capital city of East Java province move during the independence revolution? And  what were the conditions of East Java at that time?. The research method used in this writing is  the  historical  research  method  which  includes  topic  selection,  heuristics, verification,  interpretation,  and  historiography  by  analyzing  and  interpreting archival sources, photos, newspapers, books, and articles. The results of this study indicate that the relocation of the capital city of East Java province was motivated by  the  intervention  of  the  Netherlands  with  the  outbreak  of  the  November  10 incident in Surabaya. This resulted in the government having to be implemented outside  Surabaya,  so  the  government  moved  to  Sepanjang  (Sidoarjo),  this relocation continued to other areas such as Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar, and then returned to Surabaya after the Round Table Conference in Den Haag.

## KEYWORDS
Migration; provincial capital; revolutionary

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencoba  mencari  jawaban  dari  permasalahan Mengapa  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Timur  pada  masa  revolusi  berpindah?  Serta Bagaimana kondisi Jawa Timur pada masa itu?. Metode penelitian yang digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  sejarah  yang  meliputi  pemilihan topik,  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi  dengan  menganalisis serta  menginterpretasikan  sumber  arsip,  foto,  koran,  buku,  dan  artikel.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwasannya  perpindahan  ibu  kota  provinsi  Jawa Timur  ini  dilatarbelakangi  dengan  adanya  intervensi  dari  Belanda  dengan pecahnya  persitiwa  10  November  di  Surabaya.  Hal  ini  mengakibatkan  jalannya pemerintahan harus dilaksanakan diluar Subabaya maka pemerintahan berpindah ke Sepanjang (Sidoarjo), perpindahan ini terus berlanjut ke daerah lainnya seperti Mojokerto,  Kediri,  Malang,  Blitar,  dan  kemudian  kembali  ke  Surabaya  setelah Konfrensi Meja Bundar di Den Haag.

## KATA-KATA KUNCI
Perpindahan; ibu kota provinsi; revolusi

## Permalink/DOI
10.17977/um020v18i12024p61-77
Copyright © 2024. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article
How to Cite APA Style:
Romzy, F. M., & Sapto, A. (2024). Perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Timur pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya , 18(1), 61-77. https://doi.org/10.17977/um02 0v18i12024p61-77
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Proklamasi  yang  telah  dibacakan  oleh  Soekarno  merupakan  hasil  perjuangan  bangsa Indonesia yang telah berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berita mengenai kemerdekaan tersebut mulai tersebar di berbagai daerah baik di dalam negeri maupun  luar  negeri.  Penyebaran  berita  oleh  wartawan  disambut  dengan  antusias  oleh masyarakat  seperti  pengibaran  bendera  merah  putih,  coretan-coretan  dinding  dengan tulisan  seperti  “ Freedom  to  the  Glory  of  any  Nation” dan  “ Indonesia  for  Indonesia” ( Suwardono, 1997 ). Setelah Indonesia merdeka, kondisi negaranya masih tidak stabil dan dalam  kondisi  mempertahankan  kemerdekaannya  dari  bangsa  asing  terutama  Belanda yang  tidak  mengakui  kemerdekaan  Indonesia  dan  ingin  kembali  berkuasa  di  Indonesia. Bangsa  Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  untuk  melawan  serangan  Belanda,  di berbagai  daerah  terjadi  pergolakan  yang  sama  sebagai  bentuk  Revolusi  dalam mempertahankan kemerdekaan termasuk di daerah jawa timur.
Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan provinsi yang terletak diujung timur pulau Jawa dengan letak geografis diantara 11100 Bujur Timur – 11404’ Bujur Timur dan 70 12 Lintang Selatan – 8048” Lintang Selatan, deng an luas wilayah sebesar 47.963 km2. Secara garis  besar  terdapat  2  bagian  wilayah,  yaitu  Jawa  Timur  daratan  dan  Pulau  Madura. Berdasarkan administratif Provinsi Jawa Timur meliputi 29 Kabupaten dan 9 kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukotanya ( Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2010 ).
Secara  demografis  Jawa  Timur  memiliki  penduduk  terbanyak  kedua  setelah  Jawa Barat, mayoritas penduduk di Jawa Timur adalah Suku Jawa. Terdapat juga suku lainnya seperti  Suku  Tengger,  Suku  Osing,  Suku  Samin,  Suku  Madura.  Dan  beberapa  suku  yang berasal  dari  wilayah  seperti  Suku  Bali,  Tionghoa,  Sunda,  dan  lainnya.  Jawa  Timur merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  banyak  kebudayaan  seperti  Reog,  Ludruk, pacuan  sapi.  Mayoritas  penduduk  Jawa  Timur  beragama  Islam,  dan  lainnya  beragama Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Perekonomian  di  Jawa  Timur  meliputi berbagai  macam  sektor  seperti  pertambangan,  perkebunan,  pabrik,  dan  lain  sebagainya. Serta  transportasi  baik  darat,  laut,  maupun  udara  ( Dinas  Kominfo  Provinsi  Jawa  Timur, 2010 ).
Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  daerah  yang  juga  merupakan  sasaran  Belanda untuk merebut wilayah perkebunan, wilayah tersebut meliputi Malang, Besuki, dan Pulau Madura,  untuk  melancarkan  agresinya  Belanda  mengirim  pasukan  Brigade  X  KNIL  dari wilayah Sidoarjo menuju Malang dan sekitarnya, sedangkan Brigade Marinir melalui pasir putih  menuju  Banyuwangi  dan  ke  Malang  Timur  dalam  waktu  dua  hari  ( Nasution  A.  H., 1978 ).    Operasi  ini  disebut  juga  dengan operatie  product dengan  target  operasi  berupa daerah  perkebunan  dan  penghasil  makanan,  menekan  Indonesia  untuk  menyetujui Perjanjian Linggarjati sepenuhnya, dan menguasai wilayah yang dapat dijadikan jaminan. Ketika Belanda mulai memasuki wilayah Indonesia itu menunjukan bahwa Belanda ingin menghancurkan Negara yang merdeka dan keinginan mereka dalam memulihkan daerah kekuasaan  yang  telah  mereka  bangun  sejak  abad  17,  sedangkan  dari  sudut  pandang Indonesia hal itu merupakan sebuah ancaman dari pihak asing sehingga reaksi Indonesia dengan  datangnya  kembali  Belanda  adalah  dengan  melakukan  perlawan  dalam  bentuk sebuah revolusi kemerdekaan ( Sapto, 2013 ).
Revolusi  ini  sendiri  merupakan  bentuk  gerakan  yang  dilakukan  masyarakat  dari kalangan manapun, seperti tentara, laskar rakyat, para pegawai pemerintahan serta rakyat sendiri  untuk  melawan  Belanda  dalam  mempertahankan  kemerdekaan.  Selama  masa revolusi  Pemerintahan  Jawa  Timur  turut  serta  melakukan  perlawanan  terhadap  agresi yang  dilakukan  Belanda.  Perlawanan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  berawal  ketika pecahnya  Peristiwa  10  November  1945,  bahkan  agar  pemerintahan  terus  berlanjut meskipun adanya agresi pusat pemerintah harus keluar  dari Surabaya  dan berpindah ke daerah lainnya seperti Mojokerto, Kediri, Malang, dan Blitar ( Sukadri et al., 1991 ) Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai revolusi di Jawa Timur seperti  buku  yang  berjudul Sejarah  Revolusi  Kemerdekaan  (1945-1949)  Daerah  Jawa Timur  oleh Heru  Sukadri,  dkk  ( 1991 ),  buku  ini  merupakan  proyek  penelitian  dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan pembahasan mengenai peristiwa- peristiwa  penting  pada  masa  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  di  Jawa  Timur termasuk  pemerintahan,  sosial-ekonomi,  sosial-budaya. Kemudian buku  berjudul  Sejarah Daerah Jawa Timur oleh Bambang Suwondo et al ( 1978 ), buku ini membahas sejarah Jawa Timur dari masa prasejarah sampai masa kemerdekaan, didalamnya terdapat pembahasan mengenai  perkembangan  pemerintahan,  kepercayaan,  budaya  serta  peristiwa-peristiwa penting  yang  terjadi  di  masa  tertentu.  Termasuk  peristiwa  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan (revolusi) yang dibahas secara umum.
Selain itu terdapat juga buku berjudul Profil Gubernur Jawa Timur 1945-2019 oleh tim  Disperpusip  Jawa  Timur  ( 2020 ),  buku  ini  merupakan  proyek  penelitian  dari  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur yang berisikan profil para Gubernur Jawa Timur yang telah ada sejak tahun 1945 sampai 2019, terdapat juga pembahasan umum mengenai peristiwa yang terjadi selama mereka menjabat termasuk pemindahan pusat pemerintahan pada masa revolusi yang terjadi pada masa Gubernur R.M.T.A Soerjo, Dr. Moerdjani, dan R. Samadikoen. Dan skripsi yang berjudul Perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur ke Blitar Tahun  1947-1949  dan  Kontribusi  Terhadap  Materi  Sejarah  Lokal  Pembelajaran  Sejarah oleh  Armiati  ( 2017 ).  Penelitian  ini  membahas  mengenai  perpindahan  Ibukota  Provinsi Jawa Timur di Blitar serta peristiwa yang terjadi disana dan berfokus terhadap pembuatan materi pembelajaran melalui sejarah lokal.
Berbagai  penelitian  mengenai  perpindahan  pusat  pemerintahan  suatu  wilayah  di Indonesia juga telah banyak dilakukan oleh para akademisi seperti Ibukota Indonesia yang berpindah  dari  Jakarta  ke  Yogyakarta  oleh  Henni  Triyana  dengan  artikel  berjudul Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 januari 1946 , Kalimantan Selatan oleh  Yuke  Nori  Aurumbita  dengan  Artikel  berjudul  Disertasi  berjudul Pemindahan  Pusat Pemerintahan Provinsi  Kalimantan Selatan  di  Kota Banjarbaru , Jawa Barat  oleh Alex Anis Ahmad  dengan  Artikel  berjudul Pembentukan  Wilayah  Pertahanan  Priangan  Timur  dan Perpindahan  Ibukota  Propinsi  Jawa  Barat  ke  Lebaksiuh  Tahun  1947-1948 ,  Semarang  oleh Nurudin  Zanki  dengan  Artikel  berjudul Perpindahan  Ibukota  Pemerintahan  Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran tahun 1971-1983 , dan Diska Meizi Arinda, Ufi  Saraswati,  dan  Abdul  Muthalib  dengan  Artikel  berjudul Krisis  Ekonomi  di  Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto tahun 1937 . Dalam penelitiannya mereka menggunakan sudut pandang sejarah dengan berbagai
faktor dalam perpindahan ibu kota nya seperti adanya Intervensi asing, pengaruh ekonomi, historis,  dan  lingkungan  ( Ahmad,  2019 ; Arinda  et  al.,  2017 ; Aurumbita,  2015 ; Triyana, 2013 ; Zanki, 2014 ). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur pada masa Revolusi 1945-1949.
Lingkup Temporal pada penulisan artikel ini diawali pada tahun 1945 karena pada tahun  tersebut  terjadi  pertempuran  di  Surabaya  berawal  dengan  datangnya  sekutu dibawah Komando Jendral A.W.S. Mallaby dan terbunuh pada 30 Oktober 1945 sehingga pecahnya  peristiwa  10  November  1945.  Kemudian,  temporal  diakhiri  pada  tahun  1949 karena tercapainya perjanjian Roem Royen dan dilanjutkan dengan penyerahan kedaulatan wilayah secara utuh ke Indonesia setelah hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag berdasarkan “Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS dan harus dilaksanakan  sebelum  30  Desember  1949”,  sedangkan  lingkup  spasial  dari  penulisan artikel  ini  adalah  Provinsi  Jawa  Timur  yang  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  menjadi pendaratan sekutu dengan tujuan untuk mengambil alih kembali bekas wilayah mereka.
Penulisan  Artikel  yang  berjudul Perpindahan  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Timur  pada Masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945-1949 bertujuan untuk mencoba mencari jawaban dari  permasalahan  Mengapa  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Timur  pada  masa  revolusi kemerdekaan  berpindah?  Serta  Bagaimana  kondisi  Jawa  Timur  pada  masa  itu?  sehingga penulisan  artikel  ini  diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  sebelumnya  serta diharapkan  memberikan  sumbangsih  terhadap  perkembangan  Historiografi  di  Indonesia dan dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat.

## METODE
Dalam  penulisan  artikel  yang  berjudul  “Perpindahan  Ibukota  Provinsi  Jawa  Timur  Pada Masa  Revolusi  Kemerdekaan  1945- 1949”  ini,  metode  yang  digunakan  penulis  adalah metode  sejarah.  Menurut  Abdurrahman  ( 1999 )  metode  sejarah  merupakan  proses  yang dilakukan oleh sejarawan dalam mencari, mengumpulkan, dan menyajikan narasi sejarah secara teratur dengan fakta yang telah ditemukan.
Menurut  Kuntowijoyo  ( 2013 ),  dalam  metode  sejarah  terdapat  lima  tahapan  yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dalam pemilihan topik penulis  memilih  topik  berdasarkan  kedekatan  intelektual  serta  adanya  unsur  temporal. Heuristik merupakan proses dalam mengumpulkan sumber sejarah untuk mencari fakta- fakta  baru.  Sumber  sendiri  dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  sumber  primer  (Arsip  milik kementerian  penerangan,  foto, Staatsblad )  sumber  sekunder  (meliputi  buku,  artikel, skripsi, dan disertasi).
Kemudian  tahap  selanjutnya  berupa  kritik  sumber  (verifikasi),  dalam  proses  ini dilakukan  seleksi  sumber  sejarah  yang  telah  dikumpulkan  dan  sesuai  dengan  topik  yang akan dibahas. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Berikutnya  interpretasi,  dalam  tahap  ini  proses  yang  dikerjakan  berupa  menganalisis data/sumber sejarah yang telah ditemukan kemudian menyatukan hasil temuan yang ada. Dan  yang  terakhir  dalam  metode  ini  adalah  historiografi,  dalam  tahapan  ini  menulis menyajikan sebuah karya tulis hasil mengolah data dan disajikan dalam bentuk artikel.
Penulisan  artikel  ini  merupakan  bagian  dari  sejarah  politik  dengan  pembahasan mengenai  pemerintahan  di  masa  revolusi,  penelitian  terhadap  perpindahan  pusat pemerintah  sebuah  wilayah  harus  dilandasi  dengan  teori,  oleh  karena  itu  teori  yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan Sutikno ( 2007 ) dalam makalahnya yang  berjudul  Perpindahan  Ibukota  Negara  Suatu  Keharusan  Atau  Wacana  bahwa pemindahan  sebuah  Ibukota  terdapat  banyak  faktor  salah  satunya  adalah  menghindari intervensi asing. seperti Ibukota Indonesia yang berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa Revolusi karena Belanda berhasil menduduki Jakarta sehingga pusat pemerintahan harus  dipindahkan  agar  pemerintahan  Indonesia  tetap  berjalan  dan  dapat  melakukan perlawanan secara berkelanjutan untuk mempertahankan kemerdekaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Sebelum Kemerdekaan
Gambar 1. Peta Jawa Timur Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl.
Sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Timur merupakan proses panjang sejak masa kerajaan  sampai  merdeka  berdasarkan  sumber  epigrafis  tertulis  yang  ditemukan  seperti Prasasti Dinoyo bahwa di wilayah Jawa Timur berdiri sebuah pemerintahan yang disebut Kerajaan  Kanjuruhan  di  Malang  yang  sampai  kini  masih  menjadi  perdebatan  mengenai statusnya sebagai pusat kekuasaan. Berdasarkan temuan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Prasasti  Dinoyo  dibuat pada  tahun  760  Masehi  oleh  oleh Raja Gajayana, sehingga paling tidak dengan adanya sumber tertulis tertua ini menunjukan bahwa pada masa itu terdapat aktivitas pemerintahan ( Suwondo, 1978 ).
Pada  Abad  X  Kerajaan  di  Jawa  Timur  mulai  berkembang  dari  daerah  pesisir Kerajaan  Mataram  Kuno  di  Jawa  Tengah,  perkembangan  ini  memunculkan  kerajaan- kerajaan baru seperti Medang (937 M – 1017  M), Kahuripan  (1019 M – 1049 M),  Daha-
Jenggala  (1080  M – 1222  M),  Singasari  (1222  M – 1292  M).  Dalam  berkembangnya kerajaan-kerajaan  ini  Pu  Sindok  (929  M – 948  M)  adalah  orang  yang  telah  meletakan landasan  sistem  pemerintah  di  Jawa  Timur,  dengan  bentuk  struktur  yang  terdiri  dari Keraton  sebagai  pusat  pemerintahan,  daerah  yang  disebut watak, dan  desa  yang  disebut wanua ( Poesponegoro & Notosusanto, 2010 ).
Pada Abad XIII pemerintahan di Jawa timur berkembang dengan munculnya istilah Negara atau juga disebut provinsi, istilah ini muncul pada Prasasti Mula-Melurung (1225 M) pada masa Wisnu Wardhana yang menjadi struktur pemerintahan pada masa Kerajaan Singasari.  Kemudian  struktur  pemerintahan  disempurnakan  pada  masa  Kerajaan Majapahit yang terdiri dari Bhumi sebagai pusat atau kraton, Negara sebagai Provinsi atau Bathara , Watek/Wiyasa sebagai  kabupaten  atau Tumenggung , Kuwu sebagai  lurah  atau Kademangan, dan Thani/Wanua sebagai  dusun  atau  rama.  Struktur  ini  muncul  pada Kerajaan  Majapahit  berdasarkan  pengaruh  dari  kepercayaan  yang  mereka  yakin  dengan beranggapan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan sebuah jagat raya, dan rajanya sebagai dewa tertinggi yang berada di puncak Mahameru ( Poesponegoro & Notosusanto, 2010 ). Munculnya  Mataram  Islam  sebagai  kerajaan  tetap  meneruskan  struktur  yang  ada pada masa Majapahit. Menurut Moertono ( 2017 ) pada masa pemerintahan Mataram Islam struktur  wilayah  pemerintahannya  berbentuk  seperti  lingkaran  dengan Kutanegara (ibukota)  sebagai  pusatnya, Negara  Agung sebagai  daerah  inti, Mancanegara sebagai daerah luar atau  daerah pesisir,  dan Sabrang sebagai  daerah seberang laut.  Berdasarkan struktur  wilayah  Kerajaan  Mataram  Islam  Jawa  Timur  disebut  Pesisir Wetan dan Mancanegara Wetan untuk bagian pedalaman Jawa Timur, Pesisir Wetan dan Mancanegara Wetan juga disebut Bang Wetan ( Sapto, 2015 ).
Sementara  itu,  datanglah  para  pedagang  Belanda  untuk  mencari  rempah  di nusantara.  Selama  perkembangannya  pada  20  Maret  1602  para  pedagang  Belanda mendirikan  perusahaan  bernama  VOC  ( Vereenigde  Oostindische  Compagnie) yang melakukan monopoli perdagangan di Asia utamanya di Hindia Belanda. selama VOC berada di  Hindia  Belanda  mereka  mengutamakan  kefektifan  dalam  sistem  pemerintahannya, sehingga selama penduduk lokal memiliki kontribusi positif maka akan dimanfaatkan. Cara kerja  VOC  dalam  memanfaatkan  warga  lokal  adalah  dengan  cara  menundukan  para  raja dan sultan serta melakukan manipulasi politik untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam berdagang ( Sutherland, 1983 ).
Pada Akhir abad 18 tepatnya 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan daerah  kekuasaannya  diambil  alih  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Gubernur  ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda, Herman William Daendels menjadi orang yang pertama menjadi  Gubernur  (1808-1811)  pasca  VOC  dibubarkan.  Pada  masa  kepemimpinannya sistem  pemerintahan  yang  dibuat  sebelumnya  oleh  VOC  dirubah,  seperti  pembagian  9 prefektur di Pulau Jawa yang nantinya dipimpin oleh orang Belanda pilihannya dan dibantu oleh asisten Residen, di Jawa terdapat 30 Residen dengan penghapusan sistem hak turun temurun  (feodal),  dan  pengurangan  hak-hak  yang  didapatkan  dengan  aturan  gaji ditentukan oleh pemerintah Belanda ( Arif, 2008 ).
Selama  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  terdapat  dua  sistem  pemerintahan yakni Binnenlands Bestuur dan Inlandsche Bestuur. Binnenlands Bestuur merupakan sistem
pemerintahan  dan  administrasi  modern  yang  dijalankan  oleh  pejabat-pejabat  Belanda, sedangkan Inlandsche  Bestuur merupakan  sistem  pemerintahan  dan  administrasi tradisional  yang  dijalankan  oleh  pejabat-pejabat  pribumi.  Dalam  memilih  pejabat  untuk Inlandsche Bestuur para pribumi harus melalui proses yang telah ditentukan oleh Belanda dan magang di Binnenlands Bestuur sampai minimal 5 tahun ( Sutherland, 1983 ).
Wilayah Provinsi Jawa Timur terbentuk sejak era penjajahan Belanda, berdasarkan Staatsblad tahun  1928  No.  295  disebutkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  dibentuk  oleh pemerintah  Belanda  pada  9  Agustus  1928  dengan  memilih  Kota  Surabaya  sebagai  pusat pemerintahannya.  Dan  berdasarkan  Staatsblad  tahun  1939  No.  287/289  untuk Keresidenan  di  Jawa  Timur  terbagi  menjadi  7  wilayah,  yaitu  Karesidenan  Surabaya, Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Madura, Karesidenan Madiun, Karesidenan Malang, Karesidenan Kediri, dan Karesidenan Besuki ( Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 295, 1928 ; Staatsblad Van Nederlandsch-indie No.287/289, 1939 ).
Pada  tahun  1942  Jepang  datang  ke  Indonesia.  Menurut  Sudarno  ( 1993 )  dalam perkembangannya  di  Indonesia  Jepang  merubah  sebagian  sistem  pada  pemerintahan Belanda,  seperti  menghilangkan  bentuk  provinsi,  dan  pemerintahannya  ada  di  bawah Militer  Jepang.  Dalam  pembagiannya  terdapat  tiga  pemerintahan  militer,  yaitu  Tentara Keduapuluh Lima (Angkatan Darat) yang berada di Bukit Tinggi dengan Sumatra sebagai wilayahnya,  Tentara  Keenam  Belas  (Angkatan  Darat)  di  Jakarta  dengan  Jawa-Madura sebagai  wilayahnya,  dan  Armada  Selatan  Kedua  (Angkatan  Laut)  di  Makassar  dengan Sulawesi,  Kalimantan,  dan  Maluku  sebagai  wilayahnya  ( Fadli  &  Kumalasari,  2019 ) . Pemerintahan  Jepang  menggunakan  istilah  berbeda  dalam  sistem  pemerintahannya, seperti Gushireikan atau Saiko  Shikikan sebagai  panglima  tertinggi,  dibawahnya  terdapat Gunseikan yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan militer dan juga kepala staf tentara ( Poesponegoro & Notosusanto, 2010b ).
Wilayah pemerintahannya dalam bentuk residen masih sama menggunakan sistem buatan Belanda hanya istilahnya yang berubah seperti Keresidenan menjadi Shi dan dipimpin  seorang  residen  yang  disebut Sityo, Kabupaten  menjadi Ken dan  dipimpin  oleh Bupati yang disebut Kentyo, Kawedanan (distrik) menjadi gun dan dipimpin oleh Wedana yang  disebut Guntyo, Kecamatan  menjadi son yang  dipimpin  oleh  Camat  yang  disebut Sontyo, Kelurahan  menjadi Ku yang  dipimpin  oleh  Lurah  yang  disebut Kutyo, dan  Rukun Tetangga  yang  disebut  sebagai Tonarigumi yang  dipimpin  oleh  Kepala  Rukun  Tetangga yang disebut Tonari Gumityo ( Sukadri et al., 1991 ).

## Perpindahan  Pusat  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  pada  Masa  Revolusi Kemerdekaan
Kalahnya  Jepang  terhadap  sekutu  telah  terdengar  di  kalangan  pemuda  yang  bekerja  di kantor  berita  maupun  radio  milik  Jepang,  pada  waktu  Perdana  Menteri  Suzuki menyampaikan berita bahwa Jepang takluk kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, dan satu hari setelahnya pada 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito menyampaikan melalui radio bahwasannya Jepang menyerah tanpa syarat. Dengan adanya berita tersebut para  pemuda  mulai  menyebarkan  berita  tersebut  dan  di  Jakarta  segera  mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda di Jakarta yang menjadi bagian dari Komite Van Aksi (komunitas pemuda yang dibentuk untuk
mendukung kemerdekaan Indonesia) memerintahkan anggotanya yang bekerja di Kantor Berita Domei (kantor  berita  milik  Jepang)  untuk  segera  mengatur  penyiaran  berita Proklamasi ( Sukadri et al., 1991 ).
Pada  17  Agustus  1945,  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  pagi hari  di  Jl.  Pegangsaan  Timur  No.  56  jam  10.00  pagi  oleh  Soekarno  dan  Hatta.  Naskah proklamasi tersebut dibuat di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda setelah disepakati bersama  oleh  para  tokoh  nasional  dan  setelah  Indonesia  memproklamasikan kemerdekaanya  para  pemuda  mulai  melakukan  penyebaran  berita  tersebut  baik  melalui berita  koran,  majalah,  maupun  radio.  Dalam  proses  penyebaran  berita  para  pemuda mengalami sedikit rintangan dari Jepang tetapi berhasil mereka lewati, mereka tersebar ke daerah-  daerah  dengan  menaiki  kereta  api,  kereta  api  tersebut  menuju  Bandung, Yogyakarta, Solo, Pati, dan Kediri ( Sukadri et al., 1991 ).
Gambar 2. Berita Kemerdekaan (Soeara Asia, 18 Agustus 1945)
Sumber: www.niod.nl
Berita  kemerdekaan  ini  telah  terdengar  sampai  Jawa  Timur,  bahkan  dalam penyebarannnya dibantu juga melalui para pemuda yang menjadi kurir yang sebelumnya telah  dikumpulkan  di  Kantor  Badan  Pembantu  Prajurit  di  Surabaya.  Dalam  penyebaran tersebut  tidak  hanya  berita  kemerdekaan  saja  yang  disampaikan  akan  tetapi  termasuk untuk  melakukan  pengibaran  Bendera  Indonesia.  Selama  penyebaran  berita  di  Surabaya rakyat secara terus-menerus  melakukan pergerakan serentak  dengan  memperdengarkan suara  pembacaan  proklamasi  dengan  menggunakan  radio-radio  yang  ada  di  kampung mereka untuk menunjukkan kehormatan Bangsa Indonesia ( Sukadri et al., 1991 ).
Sehari pasca Kemerdekaan, Indonesia mulai menata pemerintahannya sendiri maka PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekan  Indonesia)  yang  sebelumnya  dibentuk  untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia segera melaksanakan sidang untuk pembentukan pemerintahan ( Adiwilaga et al., 2018 ). PPKI melaksanakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada  tanggal  18,  19,  dan  22  Agustus  1945.  PPKI  sendiri  merupakan  panitia  yang sebelumnya  dibentuk  oleh  Jepang  untuk  mempersiapkan  kemerdekaan  Indonesia  untuk
menggantikan  BPUPKI  yang  dibubarkan  pada  6  Agustus  1945.  Panitia  ini  juga  memiliki peran  untuk  memusyawarahkan  dan  mengesahkan  hal-hal  yang  sebelumnya  dibuat  oleh BPUPKI ( Rohayuningsih, 2009 ). Dalam sidang pertama yang berlangsung pada 18 Agustus 1945,  PPKI  mengesahkan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  konstitusi, mengangkat  Soekarno  dan  Hatta  sebagai  presiden  dan  wakil  presiden,  dan  membentuk KNIP  (Komite  Nasional  Indonesia  Pusat)  untuk  membantu  presiden  sementara  waktu sampai MPR/DPR dibentuk ( AK Pringgodigdo No. 17, 1945 ).
Pada sidang kedua 19 Agustus 1945, PPKI membentuk 12 Departemen yang terdiri dari  Departemen  Dalam  Negeri,  Departemen  Luar  Negeri,  Departemen  Keuangan, Departemen  Kehakiman,  Departemen  Kemakmuran,  Departemen  Keamanan  Rakyat, Departemen  Kesehatan,  Departemen  Pengajaran,  Departemen  Penerangan,  Departemen Sosial,  Departemen  Pekerja  Umum,  dan  Departemen  Perhubungan.  Membentuk  4  tinggi yang  terdiri  dari  Mahkamah  Agung,  Jaksa  Agung,  Sekretaris  Negara,  dan  juru  bicara nasional. Serta menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang terdiri dari Sunda Kecil, Jawa  Barat, Jawa  Tengah, Jawa  Timur, Sumatra, Kalimantan, Maluku,  dan Sulawesi. Pada  sidang  ketiga  pada  22  Agustus  1945,  PPKI  membentuk  Komite  Nasional  Indonesia sebagai  pengganti  sementara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebelum  adanya  pemilu,  Partai Nasional  Indonesia,  dan  Badan  Keamanan  Rakyat  sebagai  penjaga  keamanan  ( AK Pringgodigdo No. 35 , 1945 ; AK Pringgodigdo No. 5645, 1945 ).
Penetapan  Provinsi  hasil  sidang  PPKI  pada  18  Agustus  1945  bersamaan  dengan penunjukan  Gubernur  pada  masing-masing  wilayah.  Untuk  wilayah  Jawa  Timur  yang ditunjuk  sebagai  Gubernur  adalah  RMTA  Soerjo  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai Residen  Bojonegoro  dan  dilantik  pada  5  September  1945  ( Disperpusip,  2020 ).  Ini merupakan  bentuk  pembuatan  sistem  pemerintahan  daerah  yang  dipimpin  oleh  kepala daerah, Kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan daerah karena harus mengkoordinasikan daerahnya berdasarkan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ( Bura et al., 2023 ).
Pada 19 Agustus 1945, Komite Nasional Pusat melaksanakan sidang untuk pertama kalinya  dan  Soekarno  menyampaikan  bahwasannya  bangsa  Indonesia  baik  pemerintah maupun rakyat harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menyegerakan dalam mencari  pengakuan  Kemerdekaan  secara  Internasional  ( Raliby,  1953 ).  Dalam  prosesnya baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  harus  terus  berupaya  dalam  menghadapi  pihak asing  yang  ingin  kembali  menguasai  Indonesia,  dalam  hal  ini  Provinsi  Jawa  Timur  juga terlibat konflik dengan Jepang pada bulan Agustus, September, dan di pertengahan Oktober 1945 ( Suwondo, 1978 ).
Sementara itu pada tanggal 25 Oktober 1945, Gubernur Soerjo melaksanakan rapat bersama dengan seluruh residen di Jawa Timur untuk membahas permasalahan ekonomi. Kemudian  datang  Perwira  Inggris  utusan  Brigadir  Jenderal  Mallaby  dengan  tujuan memaksa Gubernur Soerjo datang ke kapal mereka yang sedang berada di Pelabuhan Ujung dan Tanjung Perak, utusan tersebut kembali ke kapal mereka karena ditolak oleh Gubernur sehingga tanpa seizin pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pasukan Inggris dan NICA ( Abdulgani, 1964 ).
Pada  tanggal  30  Oktober  1945,  Departemen  Penerangan  mengumumkan diadakannya persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan sekutu. Tetapi pada sore hari terjadi insiden besar berupa terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby di Surabaya yang mengakibatkan  kemarahan  di  pihak  Inggris,  kematiannya  masih  menjadi  misteri  karena banyaknya  pendapat  terkait  hal  ini.  Kemudian  pada  9  November  1945,  Inggris  memberi peringatan  keras  terhadap  pemerintah  daerah  Jawa  Timur  untuk  segera  menyerahkan senjata  dengan  paling  lambat  penyerahan  pada  10  November  1945.  Apabila  peringatan tersebut  dihiraukan  maka  pasukan  sekutu  dan  NICA  akan  menggempur  Surabaya  secara masif ( Disperpusip, 2020 ).
Sementara  itu,  peringatan  dari  sekutu  mendapatkan  perlawanan  dari  rakyat Surabaya  termasuk  dari  Dr.  Mustopo  sebagai  Komandan  TKR  Jawa  Timur  dengan membentuk  Komando  Pertahanan  dengan  ikrarnya  “merdeka  atau  mati” dan  menunjuk Sungkono sebagai komandannya. pada jam 11 malam 9 November 1945 Gubernur Soerjo juga  menanggapi  peringatan  tersebut  dengan  menyampaikan  pidato  melalui  radio  untuk memberikan  semangat  dan  membangkitkan  nasionalisme  rakyat  Indonesia  sehingga mereka  siap  dalam  menghadapi  segala  ancaman  dari  sekutu  atas  mempertahankan kemerdekaan ( Disperpusip, 2020 ). Keesokan harinya Bung Tomo dengan sikap tegas dan beraninya  juga  menyampaikan  pidato  didepan  para  pemuda  untuk  membakar  semangat mereka dalam berjuang menjaga tanah air ( Waid, 2019 ).
Serangan  yang  dilakukan  oleh  Sekutu  dan  NICA  pecah  pada  10  November  1945, mereka membawa persenjataan lengkap dan tidak dapat dicegah oleh Pemerintah Provinsi Jawa  Timur.  Berdasarkan  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Tentara  Keamanan  Rakyat dan  pemerintah  maka  seluruh  bagian  pemerintahan  Gubernur  Jawa  Timur  harus  segera dipindahkan  maka  dipindahkanlah  ke  daerah  Sepanjang  (Sidoarjo)  ( Disperpusip,  2020 ). Dalam proses pemindahan pemerintah Provinsi Jawa Timur seluruh gudang persenjataan dan  perbekalan  mulai  dipindahkan  keluar  kota,  kemudian  pengosongan  gudang persenjataan  serta  amunisi  juga  dilakukan  di  Pulau  Madura  secara  cepat  agar  tidak digunakan  oleh  Belanda  dan  gudang-gudang  tersebut  nantinya  dibumi  hanguskan  oleh para pemuda Surabaya ( Notosusanto, 1985 ).
Perpindahan Provinsi Jawa Timur keluar Kota Surabaya ini dilakukan secara cepat karena  agar  pemerintah  segera  melakukan  reorganisasi,  konsolidasi,  serta  menjalin kerjasama  dalam  penataan  ulang  pemerintahan  bersama  pemerintah  daerah  setempat ( Dani & Purwaningsih, 2017 ). Meskipun kepindahan telah dilakukan ke daerah Sepanjang pada  malam  hari  berdasarkan  kondisi  yang  ada  pemerintahan  dipindahkan  kembali  ke Mojokerto dan menyusun pemerintahan bersama Karesidenan Mojokerto, kemudian pada 17 November 1945 pemerintahan dipindahkan kembali ke Kediri, dan untuk pemerintahan Karesidenan Surabaya tetap berada di Mojokerto sampai pecahnya peristiwa Agresi Militer Belanda I pada 17 Maret 1947 ( Japen Jawa Timur hal. 12 ).
Pada Februari 1947 pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah lagi dari Kediri  ke  Kota  Malang  sebagai  bentuk  konsolidasi  pemerintah  dalam  usahanya  mencari daerah yang lebih aman ( Japen Jawa Timur hal. 13 ). Pada 25 Februari 1945 sampai 6 Maret 1947  di  Kota  Malang  mengadakan  sidang  pleno  ke  lima  KNIP  di  gedung  yang  sekarang dikenal sebagai “sarinah’, sidang ini menjadi perhatian seluruh dunia dikarenakan menjadi
penentu tidak atau diterimanya naskah Perjanjian Linggarjati yang oleh KNIP diparaf pada tanggal 15 Februari 1947, berdasarkan hasil sidang tersebut maka pada tanggal 25 Maret 1947  naskah  Perjanjian  Linggarjati  ditandatangani  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia dan Belanda di Jakarta ( Suwondo, 1978 ).
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berada di Malang telah melakukan mutasi termasuk Gubernur Soerjo yang menjadi Dewan Pertimbangan Agung di Yogyakarta, R. P. Soeroso  dipilih  untuk  menjadi  Gubernur  tetapi  memunculkan  pro  dan  kontra  sehingga Pemerintah  pusat  menunjuk  Dr.  Moerdjani  pada  Juni  1947  dan  resmi  menjadi  Gubernur Provinsi Jawa Timur ( Japen Jawa Timur hal. 14 ). Pada tanggal 26 Juli 1947 jam lima sore diadakan  rapat  secara  ketat  oleh  pemerintah  Jawa  Timur  yang  diwakilkan  oleh  wakil gubernur bersama dengan pemerintahan daerah malang, untuk membahas kondisi Malang, setelah  berhasilnya  aksi  bumi  hangus  pada  22  Juli  1947  sehingga  Belanda  gagal  untuk menduduki  Malang,  dalam  rapat  tersebut  wakil  gubernur  menyampaikan  kepada  yang hadir untuk selalu menjalin kerjasama untuk memperkuat pertahanan dan rapat diakhiri pada 18.10 dengan teriakan “merdeka” ( ANRI, Kempen No. 408 ).
Sementara itu, Belanda sebelumnya pernah melanggar perjanjian gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 dengan mengirim pasukannya untuk menduduki Kota Krian, Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 1947, dan Mojokerto pada tanggal 17 Maret 1947. Dan hal itu  terjadi  lagi  mereka  melanggar  Perjanjian  Linggarjati,  Pada  tanggal  20  Juni  1947 Pemerintah Belanda memberikan perintah kepada Van Mook untuk melakukan kekerasan terhadap pemerintah terhadap Republik Indonesia untuk menguasai wilayah perkebunan dan sumber minyak, bahkan pada 18 juli 1947 Van Mook memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan  agresi  sehingga  pada  20  Juli  1947  Van  Mook  mengirim  surat  kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa Belanda tidak terikat dengan Perjanjian Linggarjati ( Sukadri et al., 1991 ).
Pada  tanggal  21  Juli  1947  atau  20  Juli  1947  pukul  12  malam  Belanda  memulai Agresi militernya yang pertama dengan tujuan menguasai kota-kota penting agar wilayah Republik Indonesia semakin mengecil ( Dekker, 1969 ). Penyerangan di wilayah Jawa Timur Belanda  melakukan  serangan  ke  Daerah  Surabaya,  Malang,  Besuki  dan  Madura, berdasarkan  laporan  dari  R.A.A.  Soedjadi  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  wakil Residen Malang bahwa tentara Belanda mulai datang pada tanggal 31 Juli 1947 melewati daerah Blimbing. Pada tanggal 4 Agustus 1947 terdapat pertemuan antara pihak Belanda dengan perwakilan Pemerintah Malang  dan Sipil  untuk  membahas  mengenai  kedudukan pegawai pemerintah Indonesia, pengibaran bendera merah putih, penggunaan ORI (Oeang Republik  Indonesia)  sebagai  alat  tukar  dan  pembayaran  gaji  pegawai  dengan  ORI. Berdasarkan laporan tersebut kondisi perekonomian Kota Malang sedikit terdapat masalah utamanya  untuk  kebutuhan  beras  dan  garam  sehingga  dibentuklah  organisasi  yang bertanggung  jawab  untuk  membuat  perencanaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  tersebut ( ANRI, Kemendagri No. 137 ).
Dalam  Agresi  Militer  tersebut  pihak  Belanda  berhasil  menguasai  daerah-daerah penting  seperti  Krian,  Sidoarjo,  Mojokerto  termasuk  Kota  Malang  yang  mengakibatkan wilayahnya tidak aman lagi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Pemerintahan Provinsi  Jawa  Timur  harus  berpindah  lagi  dan  Blitar  menjadi  tujuan  pemerintah.  Pada
masa Dr. Moerdjani menjabat sebagai Gubernur terjadi banyak gejolak yang memunculkan kekhawatiran  adanya  serangan  dari  pasukan  Belanda  sehingga  demi  keamanan pemerintahan  Provinsi  Jawa  Timur,  Gubernur  Moerdjani  mengirim  surat  kepada  R. Samadikoen  selaku  Residen  Madiun  pada  tanggal  18  Agustus  1947.  Surat  tersebut berisikan  permohonan  gubernur  kepada  Residen  Madiun  untuk  menyiapkan  perumahan dan perkantoran yang akan digunakan seluruh anggota Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun  permintaan  tersebut  disetujui  kepindahan  pemerintahan  tersebut  dibatalkan karena  adanya  surat  dari  Dewan  Pertahanan  Negara  dan  Menteri  Dalam  Negeri  yang diterima oleh Gubernur Moerdjani pada tanggal 10 Agustus 1947. Surat tersebut berisikan perintah untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berada di Blitar karena adanya siasat pemerintah pusat ( ANRI, Kemendagri No. 135 ).
Agresi  Militer  Belanda  yang  pertama  berakhir  setelah  adanya  penandatangan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, perjanjian ini mengakibatkan wilayah Republik Indonesia  di  Jawa  Timur  semakin  kecil  wilayah  tersebut  meliputi  Karesidenan  Madiun, Kediri, Bojonegoro, sebagian Karesidenan Malang dan Surabaya. Dalam perjanjian tersebut juga memerintahkan pasukan dari Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan Belanda  untuk  segera  berpindah  ke  wilayah  Republik  Indonesia  ( Suwondo,  1978 ). Sedangkan Belanda di wilayah kekuasaannya mendirikan Negara Madura pada 20 Februari 1948 dan Negara Jawa Timur pada 26 November 1948 ( Disperpusip, 2020 ).
Dalam  Pembicaraan  terkait  keberlanjutan  pembahasan  Perjanjian  Renville Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia melakukan perundingan dari Januari sampai September 1948, tetapi selama perundingan tersebut tidak pernah mendapatkan hasil yang sesuai  karena  Belanda  berupaya  melemahkan  posisi  Pemerintah  Republik  Indonesia. Kemudian  pada  tanggal  11  September  1948  Belanda  menyampaikan  pesan  kepada  KTN (Komisi  Tiga  Negara)  yang  dibentuk  sebelumnya  oleh  PBB  untuk  menyelesaikan permasalahan  sengketa  bahwa  berunding  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia  sudah tidak berguna ( Kahin, 2013 ).
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang Ibu kota RI Yogyakarta, maka dimulailah Agresi Militer Belanda yang kedua. Presiden dan Wakil Presiden RI ditawan oleh mereka  sehingga  terbentuklah  pemerintah  darurat  yang  dipimpin  oleh  Syafrudin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri kemakmuran ( Sapto, 2018 ). Agresi Militer Belanda yang kedua juga berdampak pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur karena pada tanggal  21  Desember  1948  pasukan  Belanda  menyerang  TNI  yang  sedang  Pembangkit Listrik di Mendalan (Malang perbatasan Kediri) yang menjadi pembangkit listrik utama di Jawa Timur ( Sukadri et al., 1991 ).
Sementara itu, serangan Belanda berlanjut ke Blitar sehingga Gubernur Moerdjani dan  para  stafnya  bergeser  ke  lereng  Gunung  wilis  bersama  Gubernur  Militer  Kolonel Sungkono untuk melanjutkan gerilyanya. Tetapi pada 24 Februari 1949 pasukan Belanda menyerbu lereng Gunung Wilis dan berhasil menangkap Gubernur Moerdjani dan wakilnya Dul  Arnowo  pejabat  tinggi  lainnya,  mereka  dibawa  ke  Surabaya  (Hotel  Oranye). Ditangkapnya  Gubernur  Moerdjani  mengharuskan  adanya  pemimpin  pengganti  maka secara  diam-diam  melalui  kurir  Gubernur  menyampaikan  pesan  secara  lisan  yang ditujukan  kepada  Residen  Surabaya  yaitu  Sudirman  untuk  sementara  memimpin
Pemerintahan Jawa Timur, tetapi pada 9 April 1949, Residen Sudirman meninggal karena sakit di Kediri ( Japen Jawa Timur hal. 16 ).
Pemerintahan  dilanjutkan  oleh  wakilnya  yaitu  Samadikoen  yang  sebelumnya mendapat  tugas  dari  Gubernur  Militer  Sungkono  untuk  terus  melanjutkan  perjuang  di Lodoyo  (Blitar  Selatan)  bersama  dengan  Darmadi  yang  menjabat  sebagai  Bupati  Blitar ( Japen  Jawa  Timur  hal.  17 ).  Pada  tanggal  15  Maret  1949,  Samadikoen  diangkat  menjadi Gubernur  oleh  PDRI  (Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia)  dan  diperintahkan  untuk menjalin  hubungan  secara  langsung  dengan  Residen-residen  di  Jawa  Timur  selama  dua bulan.  Berdasarkan  laporan  yang  ditulis  pada  22  Mei  1949.  Perjalanan  ini  menghasilkan catatan  dari  kondisi  setiap  daerah  yang  dikunjungi  baik  politik,  sosial,  ekonomi,  dan pertahanan.  Dengan  kesimpulan  yang  bisa  diambil  adalah  bahwa  pemerintah  Republik Indonesia dapat meraih kemenangan ( Japen Jawa Timur hal. 19 ).
Catatan  tersebut  menunjukan  bahwasannya  selama  Agresi  Militer  yang  dilakukan oleh  Belanda  tidak  dapat  menghilangkan  Pemerintah  Republik  Indonesia  meskipun  para pemimpin ditangkap pemerintahan terus berlanjut. Dengan ini PBB dengan UNCI ( United Nations  Commisions  for  Indonesia )  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  konflik  antara pemerintah  Belanda  dengan  Indonesia  membuat  sebuah  perjanjian  yang  disebut  Roem Royen sebagai bentuk penyelesaian konflik secara damai pada 7 tanggal 7 Mei 1949 ( Japen Jawa Timur hal. 18 ).
Perjanjian  tersebut  mengharuskan  Soekarno  dan  Hatta  pada  tanggal  6  Juli  harus dikembalikan ke Yogyakarta, dan gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1949. Gencatan ini  disampaikan  oleh  Presiden  Soekarno  dengan  perintah  ke  seluruh  pasukan  Republik Indonesia untuk gencatan senjata dan berlaku sejak 10 Agustus 1949 ( Japen Jawa Timur hal. 20 ). Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang membuahkan kesepakatan berupa penetapan bahwa penyerahan dan kedaulatan seutuhnya dan tanpa syarat oleh Belanda paling lambat 30 Desember 1949 meliputi seluruh wilayah kecuali Irian Barat ( Kahin, 2013 ).
Hasil  Konferensi  ini  membuat  perubahan  kepada  wilayah  Jawa  Timur  karena adanya pengembalian wilayah madiun pada tanggal 15 November 1949, Bojonegoro pada tanggal 18 Desember 1949, dan penarikan pasukan Belanda yang ada di Kediri  ( Jawatan Penerangan  Jawa  Timur  1945-1949,  1950 ).  Dengan  ini  Gubernur  Samadikoen  dan  staf pemerintah Jawa Timur bersama dengan Gubernur Militer Kolonel Sungkono kembali Ke Surabaya  pada  tanggal  24  Agustus  1949  dan  melanjutkan  pemerintahannya  di  Surabaya dengan  beralihnya  pengakuan  kedaulatan  oleh  Pemerintah  Belanda  ke  pemerintah Republik Indonesia ( Suwondo, 1978 ).
Gambar 3. Bagan Perpindahan Pemerintahan Ibukota Provinsi Jawa Timur pada Masa Revolusi

## Kemerdekaan
Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai pada KMB maka pihak Belanda memberikan  kedaulatan  penuh  terhadap  Indonesia  dalam  bentuk  Republik  Indonesia Serikat  (RIS).  Berdasarkan  hasil  KMB  bahwa  RIS  memiliki  16  negara  bagian  termasuk Negara Jawa Timur dan Negara Madura ( Tasnur & Fadli, 2019 ). Menurut elit Jawa Timur adanya  RIS  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  mereka  yakini  serta  Republik Indonesia yang sebelumnya diperjuangkan untuk berdiri menjadi percuma karena menjadi bagian  RIS,  dalam  perkembangannya  muncul  reaksi  untuk  segera  membubarkan  negara bagian dari rakyat, instansi pemerintah, dan partai-partai politik yang melepas hubungan mereka dengan negara bagian dan menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia ( Sapto, 2012 ).
Pada Desember 1949 pemerintahan Negara Jawa Timur mengalami banyak tekanan sehingga pemerintahan tidak berjalan dan akhirnya diserahkan kepada RI. Setelah melalui diskusi antara pemerintah RI dengan RIS berdasarkan keputusan Presiden No. 109 tahun 1950 Negara Jawa Timur dibubarkan dan kembali menjadi bagian Republik Indonesia dan disusul pembubaran Negara Madura  yang sedikit lambat  karena posisi  pemerintahannya yang kuat, pembubaran Negara Madura berdasarkan Keputusan Presiden No. 110 Tahun 1950 ( Sapto, 2012 ).
Berdasarkan  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1950 yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  1950 mengenai Terbentuknya Provinsi Jawa Timur. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 bahwa hari jadi Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada 12 Oktober 1945.

## KESIMPULAN
Perjuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  bersama  dengan  rakyatnya  dalam mempertahankan  kemerdekaan  terus  menerus  dilakukan,  berawal  dari  terbunuhnya
Surabaya (Kembali pada 24
Agustus 1949)
Sidoarjo
10 November 1945 Mojokerto 10 November 1945 (malam) Kediri 17 November 1945 Malang Februari 194 7 Blitar Agustus 1947
Brigadir Jenderal Mallaby yang membuat Inggris marah dan akhirnya pecahnya perang 10 November  1945  di  Surabaya  membauat  pusat  pemerintahan  Provinsi  Jawa  Timur  harus dipindahkan keluar kota, perpindahan pusat pemerintahan ini terjadi beberapa kali selama masa  revolusi  kemerdekan  tahun  1945-1949,  pada  masa  Gubernur  RMTA  Soerjo  pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah ke Sepanjang (Sidoarjo), Mojokerto, Kediri, dan  Malang.  Kemudian  ketika  di  Malang  terjadi  mutasi  para  pejabat  akhirnya  Gubernur RMTA Soerjo diganti oleh Dr. Moerdjani, pada waktu ini pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah  ke  Blitar  karena  Kota  Malang  sudah  diduduki  oleh  Belanda,  di  Blitar  pusat Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  sempat  berpindah  tempat  dari  kota  ke  lereng  Gunung Wilis, disinilah Gubernur Moerdjani ditangkap. Pemerintahan Jawa Timur dilanjutkan oleh Samadikoen  di  Ledoyo  (Blitar  Selatan)  atas  perintah  PDRI.  Gubernur  Samadikoen  juga berkeliling  untuk  mengetahui  setiap  residen  di  Jawa  Timur  selama  dua  bulan  untuk meneruskan Gerilya di Jawa Timur. Sampai keluarlah hasil Konferensi Meja Bundar yang akhirnya  seluruh  kedaulatan  kembali  ke  Indonesia  dan  pada  24  Desember  1949. Perpindahan  pusat  pemerintahan  yang  telah  dilakukan  selama  5  tahun  ini  merupakan sebuah  upaya  pemerintah  untuk  terus  menjalankan  pemerintahannya  dan  terus berkoordinasi dalam melakukan gerilya sehingga hal ini dapat menunjukan bahwasannya pada masa itu eksistensi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih berlanjut meskipun ada Intervensi dari pihak asing.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdulgani,  R.  (1964). Heroes  day  and  The  Indonesian  revolution .  Prapanca  Publishing House.
Abdurrahman, D. (1999). Metode penelitian sejarah . Logos Wacana Ilmu.
Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). Sistem pemerintahan Indonesia . Deepublish .
Ahmad, A. A. (2019). Pembentukan wilayah pertahanan Priangan Timur dan perpindahan Ibukota Propinsi Jawa Barat ke Lebaksiuh tahun 1947-1948. Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies , 1 (2), 14 – 22.
AK Pringgodigdo No. 17, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945). AK Pringgodigdo No. 35, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945). AK Pringgodigdo No. 5645, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945). Arif, T. (2008). Riwayat hari jadi Provinsi Jawa Timur . DInas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis ekonomi di Banyumas 1930- 1935 sampai perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto tahun 1937. Journal of Indonesian History , 6 (1), 12 – 20.
Armiati, S. A. (2017). Perpindahan ibukota Provinsi Jawa Timur ke Blitar tahun 1947-1949 dan kontribusi terhadap materi sejarah lokal pembelajaran sejarah . Universitas Negeri Malang.
Aurumbita, Y. N. (2015). Pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru . Universitas Gajah Mada.
Bura,  A.  F.,  Mantiri,  J.,  &  Siwi,  C.  M.  (2023). Pemerintahan  daerah:  konsep  teori  dan karakteristik . Eureka Media Aksara.
Dani,  A.,  &  Purwaningsih,  S.  M.  (2017).  Kepemimpinan  Gubernur  Suryo  selama Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , 5 (3), 1080 – 1099.
Dekker, I. N. (1969). Sejarah Indonesia baru 1945-1949 . IKIP Malang.
Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2010). Profil Jawa Timur . Pemerintah Jawa Timur.
Disperpusip.  (2020). Profil  Gubernur  Jawa  Timur  1945-2019 .  Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Fadli,  M.  R.,  &  Kumalasari,  D.  (2019).  Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  pada  masa pendudukan  Jepang.  Sejarah  dan  Budaya:  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya. Sejarah  dan  Budaya:  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya , 13 (2), 189 – 205.
Jawatan Penerangan Jawa Timur 1945-1949, Kementerian Penerangan (1950).
Kahin,  G.  M.  (2013). Nasionalisme  dan  revolusi  Indonesia ((Terjemahan)).  Komunitas Bambu.
Kementerian Dalam Negeri No. 135, Arsip Nasional Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri No. 137, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kementerian Penerangan No. 408, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . BENTANG.
Moertono, S. (2017). Negara dan kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX . Kepustakaan Populer Gramedia.
Nasution A. H. (1978). Sekitar perang kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer Belanda I jilid 5 . Disjarah-AD & Penerbit Angkasa. Notosusanto, N. (1985). Pertempuran Surabaya . PT Mutiara Sumber Widya.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010a). Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno . Balai Pustaka.
Poesponegoro,  M.  D.,  &  Notosusanto,  N.  (2010b). Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik . Balai Pustaka. Raliby,  O.  (1953). Documenta  historica:  sedjarah  dokumenter  dari  pertumbuhan  dan perdjuangan Negara Republik Indonesia . Bulan Bintang.
Rohayuningsih,  H.  (2009).  Peranan  BPUPKI  dan  PPKI  dalam  mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Forum Ilmu Sosial , 36 (2), 184 – 194.
Sapto, A. (2012). Nasionalisme lokal Elite Jawa Timur dalam krisis pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948 – 1950. Humaniora , 24 (1), 18 – 28.
Sapto,  A.  (2013).  Perang,  militer  dan  masyarakat:  pemerintahan  militer  pada  Masa Revolusi dan pengaruhnya pada Indonesia Kini. Sejarah dan Budaya , 7 (1), 18 – 33.
Sapto,  A.  (2015).  Pelestarian  kekuasaan  pada  Masa  Mataram  Islam:  Sebha  jaminan loyalitas daerah terhadap pusat. Sejarah dan Budaya , 9 (2), 153 – 161.
Sapto, A. (2018). Republik dalam pusaran elite sipil dan militer . Matapadi.
Soeara Asia. (1945, Agustus 18). Proklamasi Indonesia Merdeka. Niod Library .
Staatsblad  Van  Nederlandsch-indie  No.  287/289.  (1939). Staatsblad  Van  Nederlandsch- indie No. 287/289 .
Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 295 (1928).
Stemfoort, J. W., Siethoff, J. J. ten, & Eckstein, C. (1885). Kaart van Oost-Java. Universitaire Bibliotheken Leiden .
Sudarno. (1993). Sejarah pemerintahan militer dan perang pamong praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950 . Balai Pustaka.
Sukadri,  H.,  Soewarno,  &  Umiati.  (1991). Sejarah  revolusi  kemerdekaan  (1945-1949) Daerah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sutherland,  H.  (1983). Terbentuknya  sebuah  elit  birokrasi.  Seri  sejarah  Sosial  no  2.  Alih Bahasa. Drs. Sunarto. Cetakan Pertama. Sinar Harapan.
Sutikno, S. (2007). Perpindahan Ibu Kota Negara suatu keharusan atau wacana .
Suwardono. (1997). Monografi sejarah Kota Malang . Sigma Media.
Suwondo,  B.  (1978). Sejarah  Daerah  Jawa  Timur .  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Tasnur, I., & Fadli, M. R. (2019). Republik Indonesia Serikat: tinjauan historis hubungan kausalitas  peristiwa-peristiwa  Pasca  Kemerdekaan  terhadap  pembentukan negara RIS (1945-1949). Candrasangkal , 5 (2), 58 – 67.
Triyana,  H.  (2013).  Perpindahan  ibukota  RI  dari  Jakarta  ke  Yogyakarta  pada  4  Januari 1946. Jurnal Avatara , 1 (2), 204 – 214. Waid, A. (2019). Bung Tomo . Laksana.
Zanki,  N.  (2014).  Perpindahan  Ibukota  pemerintahan  Kabupaten  Semarang  dari  Kota Semarang  ke  Kota  Ungaran  tahun  1971-1983. Journal  of  Indonesian  History ,
3 (1).