Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK STUDI KASUS SEKTOR KREDIT GUNA BHAKTI (KGB) PADA BANK BJB CABANG CIKARANG
Didin Rasyidin Wahyu 1 1 Universitas Bina Bangsa Email: didinrasyidinwahyu@gmail.com

## ABSTRACT
Banks as financial institutions whose activities which raise funds from the public in the form of savings and channel them back to the community in order to improve the standard of living many of bank can also be said as an institution which won the trust of the public, in this case should try to preserve the feeling  of  trust  society  to  the  bank,  then  the  bank  should  as  much  as  possible  in  carrying  out  its activities both in service, fund raising and distribution, financial and information services in the field of banking activities ets. BJB Cikarang branch is the distribution of funds in which one form of credit in the credit sector Guna Bhakti (BECs), which is expected  to help welfare  especially the Civil Servants (PNS), Retired Or Other Employees.
Keywords : application analysis, bjb bank, credit policy

## ABSTRAK
Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menggalang dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak bank juga dapat dikatakan sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, dalam hal ini harus berusaha menjaga rasa percaya masyarakat kepada bank,  maka bank harus semaksimal mungkin dalam menjalankan kegiatannya baik dalam pelayanan, penggalangan dana dan penyaluran, jasa keuangan dan informasi di bidang kegiatan perbankan ets. BJB cabang Cikarang merupakan penyaluran dana yang menjadi salah satu bentuk kredit di sektor kredit Guna Bhakti (BECs), yang diharapkan dapat membantu kesejahteraan khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan atau Pegawai Lainnya.
Kata kunci : analisis aplikasi, bank bjb, kebijakan kredit

## PENDAHULUAN
Perkreditan  merupakan  kegiatan  utama  dalam  perbankan  dan  senantiasa mengandung  risiko  pada  kesehatan  dan  kelangsungan  usaha  bank  serta  sering  menjadi penyebab  utama  bank  menghadapi  “masalah”.  Untuk  pelaksanaannya  diperlukan  suat u Analisis Penerapan Kebijakan Pemberian Kredit yang didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat serta dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.
Untuk  menunjang  terciptanya  pemberian  Kredit  perbankan  yang  sehat,  Bank Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  nomor  27/162/KEP/DIR  dan  Surat  Edaran Bank  Indonesia  no.27/7/UPPB  masing-masing  tanggal  31  maret  1995  yang  mewajibkan perbankan  Indonesia  membuat  Kebijakan  Perkreditan  bank.  Adapun  Latar  belakang  Bank Indonesia  mewajibkan  pembuatan  Kebijakan  Pemberian  Kredit  tersebut  adalah  sebagai berikut: (1) Untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
secara  dini  atas  risiko  usaha  yang  dapat  mengganggu  bank;  (2)  Perkreditan  Bank  masih merupakan kegiatan usaha bank yang penting serta factor yang cukup menentukan tingkat kesehatan  Bank;  (3)  Kredit  bermasalah  yang  terjadi  pada  perbankan  tidak  terlepas  dari berbagai kelemahan factor intern; (4) Permasalahan dalam perkreditan timbul karena ketidak jelasan  ukuran  yang  tertuang dalam  kebijaksanaan perkreditan bank dan  kurang berfungsi audit intern.
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut,  Direksi  PT.  Bank  Jabar  Banten  telah mengeluarkan/menerbitkan  Surat  keputusan  nomor  43/SKDir-PD/2000,  tanggal  3  maret 2000,  tentang  pemberlakuan  “Pedoman  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Bank”  dimana dalam  pedoman  tersebut  lebih  ditekankan  bahwa  penyaluran  kredit  harus  tepat  sasaran antara  lain;  (1)  Kredit  harus  mempunyai  arahan  yang  jelas,  yaitu  sektor  usaha  dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan, antara lain penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan dan kredit harus digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (obyek kredit); (2) Kredit harus memberikan manfaat, yaitu kredit dapat memberikan manfaat baik kepada Bank, perusahaan, masyarakat serta Negara baik dalam bentuk materil maupun dalam  bentuk goodwill (citra);  (3)  Kredit  harus  memiliki  keamanan,  agar  Bank  dapat menerima kembali  nilai ekonomi kredit tersebut. Dari hal-hal tersebut diatas sejelas sekali, bahwa  memberikan/menyalurkan  kredit  itu  tidak  mudah  tetapi  memerlukan  usaha-usaha yang secara terus menerus menggali potensi-potensi yang adda di masyarakat layak ( feasible ) untuk  dibiayai  kredit,  yang  salah  satunya  kredit  guna  bhakti.  Dengan  demikian  Bank,  PNS, Pensiunan dan pegawai lainnya akan mendapatkan manfaat dari adanya kredit.
Sesuai dengan  surat  Edaran Bank  Indonesia  No.  27/7/UPPB  tanggal  31  Maret  1995 bahwa tujuan penerapan pembuatan kebijakan perkreditan bank adalah: (1) Sebagai dasar dalam  mengatur  kegiatan  perkredian  dengan  memperhatikan  aspek  reisiko  dalam  seluruh aspek perkreditan; (2) Untuk memastikan bahwa pengawasan/pengendalian intern terdapat pada  semua  tahapan  proses  pemberin  kredit;  (3)  Untuk  melaksanakan  wewenang  dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam perkreditan; (4) Untuk lebih meningkatkan disiplin  semua  pejabat  bank  terhadap  aturan  main  dalam  perkreditan  yang  mendasarkan pada  prinsip  kehati-hatian.  Dengan  diterapkannya  kebijakan  prekreditan  bank,  diharapkan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
bank akan dapat mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko melalui peningkatan kualitas aktiva produktif, karena kredit dikelola dengan azas-azas perkreditan yang sehat.

## METODE PENELITIAN
Salah satu upaya  untuk lebih mengarahkan, agar perkreditan bank didasarkan pada prinsip  yang sehat  yaitu melalui  suatu  kebijakan  perkreditan  yang  jelas,  agar  bank  mampu mengawasi  portofolio  kredit  secara  keseluruhan  dan  menetapkan  standar  dalam  proses pemberian kredit secara individual dan standar yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan antara lain:

## Prinsip kehati-hatian
Prinsip  Kehati-hatian  dalam  melaksanakan  Kebijakan  kredit  meliputi  beberapa Kebijakan  Perkreditan  antara  lain:  (1)  Kebijak  Pokok  Perkreditan:  Dalam  rangka  upaya melakukan langkah-langkah pencegahan secara dini atas risiko usaha yang dapat mengganggu bank,  ditetapkan  Kebijakan  antara  lain  adalah  sebagai  berikut;  (2)  Komitmen  untuk menempuh prosedur perkreditan yang sehat termasuk persetujuan kredit, administrasi dan pengawasan kredit; (3) Penyelesaian kredit bermasalah dan penghapus bukuan kredit macet serta pelaporannya didasarkan kepada ketaatan terhadap prinsip perkreditan yang sehat; (4) Penilaian  kualitas  kredit,  disesuiakan  dengan  Kebijakan  Surat  keputusan  Direksi  Bank Indonesia  nomor  31/147/KEP/DIR  tanggal  12  Nopember  1998,  tentang  kualitas  aktiva produktif; (5) Seluruh pejabat yang terkait dalam perkreditan harus bekerja secara profeional, jujur, objektif, cermat, seksama dan menyadari/memahami  pasal 49 ayat 2 dan UU nomor 10/98  serta  menjauhi  perbuatan  yang  tercela.  Proses  Persetujuan  kredit  didasarkan  atas permohonan kredit yang memuat data informasi yang jelas, lengkap akurat dan memenuhi persyaratan  Kebijakan  Perkreditan  Bank  yang  berlaku.  Seluruh  dokumen  dilakukan pencatatan dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat dengan cara tertentu yang dapat memberikan  kelancaran  dan  pengendalian  intern  dengan  berpedoman  kepada  SKPAI  dan manual  bank.  Pengawasan  kredit  diawali  dari  upaya  yang  bersifat  pencegahan  dini  atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank melalui praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Pengawasan kredit tersebut bersifat rutin/melekat pada setiap pelaksanaan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
pemberian  kredit  yang  tercemin  dalam  struktur  pengendalian  intern  yang  terkait  dengan perkreditan disamping pengawasan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Perkembangan Bank BJB Cabang Cikarang
Untuk  mengetahui  Perkembangan  Bank  BJB  Cabang  Cikarang,  disajikan  indicator penting dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009  seperti terlihat  dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel.1 Perkembangan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2008s/d 2009 (dalam jutaan rupiah dan %)
Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2008 s/d 2009
No Keterangan 2008 2009 Kenaikan % 1 Total Asset 85.282  175.808 90.526 106,15 2 Dana Pihak ketiga 72.722  161.136 88.414 121,58 3 Kredit 43.447 57.202 13.755 31,66 4 Total Pendapatan 11.631 23.348 11.717 100,74 5 Total Biaya 10.056 21.166 11.110 110,48 6 Pendap. Bunga Krd. 7.357 10.656 3.299 44,84 7 Biaya Bunga 4.628 14.267 9.639 208,27 8 Laba sblm pajak 1.574 2.182 608 38,63 9 AKYDTP 475 935 460 96,84 10 ROA (%) 1,85 1,24 (0,61)  (32,97) 11 LDR (%) 59,74 35,50 (24,24)  (40,57) 12 AKYDTP (%) 0,90 1,43 0,53 58,89 13 KAP (%) 99,10 98,57 (0,53) (0,54)
Tabel 2 Perkembangan Kredit Yang Diberikan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2008 s/d
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
(dalam Jutaan rupiah dan %) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2008-2009
No Keterangan 2008 2009 Kenaikan  % 1 KMK Umum 1.411 2.431 1.020 72 2 KI Umum 1.356 5.300 3.944 291 3 KMK Konstruksi 100 420 320 320 4 Krd. Guna Bhakti 38.155  47.824 9.669 25 5 Krd. Program 2.425 1.228 (1.197) (49) Jumlah 43.447  57.202 13.755
Tabel. 3 Data Kualitas  Kredit Yang Diberikan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2009 (dalam
Jutaan rupiah) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2009 No  Keterangan Lancar  Dpk.  KL Dirag  Mace t Jumla h % 1 KMK Umum 2.363 30 38 0 0 2.431  4,25 2 KI Umum 5.280 20 0 0 0 5.300  9,26 3 KMK Konstruksi 420 0 0 0 0 420  0,73 4 Krd. Guna Bhakti 47.02 7 46 8 0 743  47.824  83,61 5 Krd. Program 1.178 16 11 13 10 1.228  2,15 5.174 112 57 13 753  57.202  100
Tabel. 4 Data Kualitas  Kredit Guna  Bhakti  Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2009 (dalam
Jutaan rupiah) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabangf Cikarang tahun  2009
No  Keterangan Deb. Jumlah  % Kualitas Kredit  NPL (%) 1 Lancar 3160 47.027 0 0 0 2 Depersus 2 46 15 7 0,02 3 Kurang Lancar 1 8 50 4 0,01 4 Diragukan 0 0 75 0 0 5 Macet 47 743  100 743 1,55 Jumlah 3210 47.824 754 1,58
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## Permasalahan Kredit Guna Bhakti
Bank BJB Cabang Cikarang dilihat pada table 1, sampai dengan akhir tahun 2009 telah menyalurkan kredit sebesar Rp. 57.202 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.755 juta dari tahun 2008 atau naik sebesar  31,66%. Namun demikian kenaikan kredit yang diberikan diikuti pula oleh naiknya (memburuknya) NPL sebesar 0, 54% yaitu dari sebesar 0,90 periode tahun 2008 menjadi 1,43% periode tahun 2009.Pada table 2, dari total kredit yang diberikan, sektor Kredit Guna Bhakti (KGB) yang telah disalurkan sebesar Rp. 47.824 juta sampai dengan tahun  2009,  dan  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp.  9.669  juta  atau  sebesar  25%  dari  posisi tahun  2008  yaitu  sebesar  Rp.  38.155  juta.  Dengan  demikian  apabila  dilihat  pada  table  3 sampai  dengan  tahun  2009,  dari  total  kredit  yang  diberikan  sebesar  Rp.  57.202  juta, didominasi oleh sektor Kredit Guna Bhakti yaitu sebesar 83,61% atau sebesar Rp. 47.824 bila dibandingkan dengan sektor kredit lainnya. Dari pemberian kredit sampai dengan tahun 2009 terdapat kredit bermasalah mulai dari katagori dapersus, kurang lancar, diragukan dan macet secara keseluruhan sebesar Rp. 953 juta, yang terdiri sebagai berikut: (a) KMK Umum sebesar Rp.   68 juta (b) KI Umum sebesar Rp.20 juta; (c) KMK Konstruksi sebesar Rp.13 juta; (c) KGB sebesar Rp. 797 juta; (d) Krd. Program, sebesarRp.   50 juta. Maka, bila pada table 4 sektor KGB adalah yang mendominasi jumlah kredit bermasalahnya yaitu sebesar Rp. 797 juta yaitu sebanyak  51  debitur,  dan  setelah  diperhitungkan  berdasarkan  kualitas  kreditnya  (AKYDTP) adalah sebesar Rp. 754 juta. Sehingga NPL (Non Performing Loan) terhaadap jumlah KGB yang diberikan sebesar 1,32% (Rp. 754 juta/Rp.  57.202 juta x 100). Dan dari sebanyak 51debitur kredit bermasalah  untuk sektor  KGB,  terdapat sebanyak  47 debitur  ddengan  jumlah  kredit sebesar Rp.  743  juta  dimungkinkan  sulit pengembalian  kreditnya dan merugikan bank,  hal tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan yang secara nyata diakui telah dilakukan oleh bendaharawan gaji dinas “x” sehingga kualitas kreditnya dikatagorikan “macet”. Sehubungan dengan hal tersebut Bank BJB Cabang Cikarang telah mengalami kerugian dari sebanyak 47 debitur dengan jumlah kreditnya sebesar Rp. 743 juta, sehingga pengaruh NPL terhadap total kredit yang diberikan yaitu sebesar 1,30% (Rp.743 juta/Rp.57.202 juta x 100), atau merupakan penyumbang  terbesar  terhadap NPL  Bank  BJB  Cabang  Cikarang  tahun  2009  sebesar  1,43% (lihat table 1), berarti sektor kredit lainnya sebesar 0,13%.

## Analisis Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank Sektor KGB
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Dalam pemberian kredit, kepercayaan yang merupakan sendi pokok dalam pemberian kredit  mengandung  risiko  yang  tinggi,  maka  seyogyanya  dalam  pelaksanaannya  bank memperhatikan  azas-azas  perkreditan  yang  sehat  serta  mengimplementasikan  ketentuan- ketentuan sebagaimana tersebut diatas yang telah dituangkan dalam kebijakan perkreditan bank nantara lainprinsip kehati-hatian (Prudential banking), Persetujuan Kredit, Administrasi Kredit dan pengawasan kredit,serta ketentuan dan syarat pemberian kredit guna bhakti yang dituangkan dalam SE Direksi  No. 045/SE-DIR/PKD/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Kredit Guna Bhakti. Hal tersebut dikarenakan bank menganggap pemberian kredut pada sektor KGB dianggap  yang  paling  aman  dengan  asumsi  sumber  pengembaliannya  jelas  (dari  gaji  yang dipotong  melalui  bendahara  gaji)  namun  pada  kenyataannya  mengandung  resiko  akibat peluang penyalahgunaannya ternyata sangat tinggi sehingga yang pada akhirnya merugikan bank.

## Analisis  Permasalahan  kredit Guna Bhakti
Berdasarkan atas hasil temuan melalui administrasi laporan dan pemeriksaan berkas, syarat-syarat  beserta  dokumen-dokumen  kredit,  timbulnya  kredit  bermasalah  pada  sektor KGB sehingga merugikan bank sebesar Rp. 743 juta dengan  jumlah debitur sebanyak 47 orang (47  PK)  seluruhnya  disebabkan;  (a)  Adanya  penyalahgunaan  tanda  tangan  pejabat  yang diberikan rekomendasi pemberian kredit kepada pegawai oleh oknum bendaharawan gaji; (b) Adanya  penyalahgunaan  Formulir-formulir  permohonan  KGB  berikut  lampirannya  oleh oknum bendaharawan gaji; (c) Adanya pemalsuan dokumen sebagai syarat-syarat pemberian kredit  KGB  oleh oknum  bendaharawan  gaji,  yaitu:  Surat-surat  Keputusan  (SK-SK);  SK  Calon pegawai (80%), SK Pengangkatan  Pegawai (100%), SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK kenaikan Berkala,  Kartu  Peserta  Taspen,  Kartu  Pegawai  (Karpeg),  Data sumber pendapatan  pegawai (rincian  gaji),  KTP,  Kartu  Keluarga,  Buku  Nikah,  dll.  Dengan  demikian  bank  kesulitan  untuk memperoleh pengembalian kreditnya, maka berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  nomor.  31/147/KEP/DIR  tanggal  12  Nopember  1998,  tentang  kualitas  aktiva produktif, sejumlah 47 debitur dengan total kredit sebesar Rp. 743 juta dikatagorikan “macet” , karena pengembalian kredit tidak jelas atau tidak ada.

## KESIMPULAN
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
(1)  Perkreditan  merupakan  fungsi  intermediasi  dan  merupakan  kegiatan  utama  dalam perbankan  yang  mengandung  risiko.  Salah  satunya  adalah  adanya  sektor  kredit  KGB bermasalah yang berpengruh pada kualitas aktiva produktif dan pada gilirannya berdampak pada tingkat kesehatan. Berdasarkan data kredit bermasalah sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, Bank BJB Cabang Cikarang mengalami kerugian pada sektor KGB yaitu sebesar Rp.  743  juta. Serta pengaruh  terhadap  NPL  (Non  Performing  Loan)  terhadap  jumlah  kredit yang  diberikan  sebesar  1,30%;  (2)Permasalahaan  yang  terjadi  pada  sektor  KGB  tersebut akibat  adanya  penyalahgunaan  pihak  ekstern  bank  yaitu  oknum  bendaharawan  gaji dinas/instansi “x” ,  baik  pemalsuan  tandatangan  kepala  dinas  sampai  dengan  pemalsuan dokumen-dokumen persyaratan kredit KGB. Pada akhirnya Bank kesulitan untuk memperoleh pengembalian kreditnya. Maka sedianya pemberian kredit KGB yang dianggap aman dengan asumsi sumber pengembalian kreditnya yang jelas (dari gaji yang dipotong melalui bendahar gaji)  namun  pada  kenyataannya  mengandung  resiko  akibat  peluang  penyalahgunaannya sangat tinggi;
(3)Timbulnya  Permasalahan  sebagaimana  tersebut  diatas,  juga  kurangnya  bank mengimplementasikan  Kebijakan  Perkreditan  Bank  yang berlaku  antara  lain prinsip  kehati- hatian, prosedur persetujuan kredit, pengawasan kredit, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Nomor 43/SK/Dir-PKD/2000, tanggal 3 Maret 2000, Tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan PT. Bank Jabar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998,
Tentang Kualitas Aktiva Produktif
SE Direksi No. 045/SE-DIR/PKD/2009 tanggal 21 Juli 2009.  Tentang Kredit Guna Bhakti. UU No.  7  Tahun  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998.  Tentang Perbankan
Surat  Kepuusan  Bank  Indonesia  Nomor  27/162/KEP/DIR  Tanggal  31  Maret  1995  Tentang Kewajiban Perbankan Indonesia membuat suatu Kebijakan Perkreditan Bank.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penetapan Pembuatan Kebijakan Perkreditan Bank.