ANALISA FAKTOR PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA

## PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
MOKH. THOIF 1 , SUGIYANTO 2
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang 1
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang 2
Email: mokh.thoif@gmail.com 1 , irsugianto6@gmail.com 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v6i1.3327
Abstrak: Tenaga  kerja  merupakan  pemeran  utama  dalam  proyek  konstruksi, memiliki  risiko  dapat mengalami  kecelakaan  kerja.  Penelitian ini  diselenggarkan dengan  tujuan  menganalisa  faktor  perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek konstruksi  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja.  Data  dikumpulkan  dari  43  responden  di  bidang  konstruksi  dengan memberikan  penilaian  faktor  dalam  perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek konstruksi.  Analisa indek kepentingan  relative  (RII) digunakan  untuk mendapatkan  faktor  perlindungan  tenaga  kerja  nilai RII tertinggi  yang  menjadi fungsi  terpenting  dari  faktor  lainnya.  Hasil  analisa  diperoleh    kebijakan  K3 dilaksanakan  untuk  mendukung  kinerja  karyawan  dan  pelibatan  tenaga  ahli  K3 dalam  kegiatan  konstruksi,    memiliki RII =98,14%  sebagai  peringkat  ke-1.  Pada peringkat  ke-2  pekerja  melakukan  pekerjaannya  dengan  cara  yang  aman  serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3, memiliki RII =96,74%.  Pada  peringkat  ke-3  penerapan  kebijakan  K3  terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan memiliki RII =96,28%. Pada peringkat ke- 4 perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3  diperbaiki  secara  berkala  serta  tercipta  lingkungan  kerja  yang  memotivasi program  kerja  K3,  memiliki RII =95,81%.  Pada  peringkat  ke-5  prosedur  K3 diterapkan  dengan  konsisten  dengan  memiliki RII =95,35%.  Hasil  temuan  ini mengkonfirmasi  kelima  faktor  perlindungan  tersebut  menjadi  prioritas  pada penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mencapai kondisi nihil kecelakaan .
Kata kunci: Indek kepentingan relativ, kecelakaan kerja, konstruksi dan tenaga kerja.
Abstract: Workers are the main actors in construction projects, the risk of having work accidents. This research was conducted with the aim of analyzing the factors of  labor  protection  in  construction  projects  based  on  Law  Number  11  of  2020 Concerning  Job  Creation.  Data  were  collected  from  43  respondents  in  the construction  sector  by  providing  a  factor  assessment  of  labor  protection  on construction projects. Analysis of relative importance index (RII) is used to obtain the  highest  RII  value  of  labor  protection  factor  which  is  the  most  important function  of  other  factors.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  OHS  policy implemented  to  support  employee  performance  and  the  involvement  of  OHS experts in construction activities, has an RII = 98.14% as the 1st rank. In the 2nd rank,  workers  do  their  work  in  a  safe  manner  and  the  environment  can  shape character  and  culture  in  compliance  with  the  OSH  program,  having  an  RII  = 96.74%. In the 3rd rank, the implementation of the OHS policy is integrated with the  company's  management  by  having  an  RII  =  96.28%.  At  the  4th  rank,  the company gives priority to the OHS program, OHS regulations and procedures are
periodically  improved  and  creates  a  motivating  work  environment  for  the  OHS work program, having an RII = 95.81%. At the 5th rank, the OHS procedure was applied consistently by having an RII = 95.35%. These findings confirm that the five protection factors are a priority in the implementation of construction projects in achieving zero accident conditions.
Keywords: Construction, labour, relative importance index and work accident.

## A. Pendahuluan
Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur  bisa  memiliki multiplier  effect bagi  ekonomi,  baik  ketika  dibangun maupun  setelah  rampung  (Alika,  2019).  Selanjutnya,  ditambahkan  bahwa pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  dengan  sangat  masif  untuk mengoneksikan  antar  daerah  di  Indonesia  dalam  rangka  mendongkrak  kegiatan ekonomi  secara  nasional.  Tercatat  sejak  tahun  2016  hingga  November  2021 Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  merampungkan  124  proyek  strategis nasional  dengan  total  investasi  Rp.  626,1  triliun  dengan  melibatkan  pendanaan dari badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan APBN. Selanjutnya, Annur  (2021)  memaparkan  bahwa  beberapa  rencana  pencapaian  di  bidang infrastruktur  pada  tahun  2021  adalah  pembangunan  rumah  susun  dan  rumah khusus sebanyak 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer,  jembatan  sepanjang  26,9  kilometer,  jalur  kereta  api  sepanjang  446,56 kilometer,  dan  bandara  sebanyak  10  unit/lokasi.  Adapula  pembangunan  jaringan gas  bumi  untuk  rumah  tangga  sebanyak  120.776  SR  serta  PLTS  Rooftop  dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MWp. Perencanaan berbagai macam kebutuhan proyek  konstruksi  yang  harus  segera  diwujudkan,  mengakibatkan  banyak  juga perusahaan  konstruksi  skala  nasional  yang  terlibat  dan  bersaing  dalam memenangkan  tender  proyek  konstruksi  tersebut.  Berdasarkan  data  base  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  perusahaan  konstruksi  Indonesia  mencapai 203.403 unit usaha, dengan sebaran 38% berada di Pulau Jawa dan sisanya berada di luar Pulau Jawa.
Dalam  pandangan  pemerintah  saat  ini,  infrastruktur  merupakan  lokomotif yang dapat menggerakkan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sudut  pandang  tersebut  sekaligus  berorientasi  pada  konsep  pembangunan Indonesia  sentris,  dimana  kegiatan  pembangunan  diselenggarakan  secara  merata di  seluruh  pulau-pulau  di  wilayah  Indonesia  dan  tidak  memusat  hanya  di  Pulau Jawa  (Jawa  sentris).  Berdasarkan  Paikun  (2020)  dinyatakan  bahwa  peranan infrastruktur  berpengaruh  secara  ekonomi  makro  terhadap marginal  productivity of private capital dan secara ekonomi mikro ketersediaan pelayanan infrastruktur berpengaruh  terhadap  nilai  keekonomian  suatu  produk  karena  biaya  produksi (distribusi)  menjadi  semakin  efisien.  Dengan  pertimbangan  begitu  besarnya pengaruh  ketersediaan  infrastruktur  dalam  pembangunan  nasional  dalam menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat,  menyebabkan  pengadaan  proyek  konstruksi  semakin  bertambah banyak jumlahnya dari masa pemerintahan sebelumnya.
Husen  (2011);  (Ervianto  (2015)  &  Sugiyanto  (2020)  menyatakan  bahwa proyek  konstruksi  merupakan  kumpulan  aktivitas  yang  kompleks,  sifatnya  tidak rutin,  dalam  batasan  biaya,  jadwal  dan  sumber  daya  serta  ditetapkan  spesifikasi berdasarkan  produk  atau  jasa  yang  diadakan.  Berdasarkan  tujuan,  sasaran  dan faktor pembatas (constraint factor) dibutuhkan manajemen yang mumpuni dalam
memberdayakan  secara  optimal  berbagai  sumber  daya  yang  digunakan  sehingga menjadi  efektif,  efisien  dan  optimal.  Soeharto  (2019)  menambahkan  bahwa organisasi kerja dalam proyek konstruksi bisa menjamin dengan cermat dan pasti sehingga  seluruh  pekerjaan  bisa  diselenggarakan  dengan  biaya  yang  hemat  ( cost underrun ),  jadwal  tepat  waktu  ( on  schedule )  serta  memenuhi  kualitas  dan spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  ( on  specification ).  Adapun,  Dipohusodo  (1996) menyatakan  bahwa  ukuran  keberhasilan  proyek  konstruksi  salah  satunya ditentukan  oleh  dampak  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  proyek  (risiko) kalaupun  ada  diharapkan  seminimal  mungkin.  Hal  yang  sama  ditegaskan  oleh Santoso  (2009)  yang  memaparkan  bahwa  kriteria-kriteria  dalam  menentukan keberhasilan  proyek  konstruksi  meliputi  biaya  hemat,  waktu  tepat,  mutu  akurat dan  nihil  kecelakaan  kerja (zero  accident) sejak  awal  pelaksanaan  konstruksi hingga selesai.
Seperti  kita  ketahui  bersama,  dalam  penyelenggaraan  proyek  konstruksi peranan sumber daya manusia sangat besar dalam tata kelola dan pelaksanaannya . Akibatnya, dibalik kesuksesan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi berbagai risiko kecelakaan kerja dapat dialami oleh tenaga kerja. Berdasarkan International Labour  Organization (ILO) dilaporkan  di  seluruh  negara  di  dunia  sedikitnya sebanyak 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Di Indonesia  berdasarkan  data  BPS  (2022)  terkait  ketenagakerjaan  dicatat  bahwa jumlah keseluruhan kecelakaan kerja dinilai masih relatif tinggi, meliputi 114.235 kasus  kecelakaan  kerja  terjadi  sepanjang  tahun  2019  dan  meningkat  menjadi 177.161  kasus  kecelakaan  kerja  sepanjang  Januari  sampai  Oktober  2020.  Faktor penyebab di balik terjadinya kecelakaan kerja di proyek konstruksi pun beragam, mulai  dari  kurangnya  kedisipilinan  tenaga  kerja  mematuhi  K3,  perusahaan  yang terburu-buru dalam mengejar keterlambatan proyek, hingga kurangnya tenaga ahli di  lapangan.  Selanjutnya,  Kementrian  PUPR  (2020)  menyatakan  bahwa kasus kecelakaan  kerja  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  terjadi  belakangan  ini menjadi  perhatian  semua  pihak,  dampak  dari  kecelakaan  kerja  berimbas  pada kerugian  material,  korban  jiwa,  gangguan  kesehatan  dan  mengganggu produktivitas.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  melakukan  upaya  yang  nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan di dunia kerja yang biasanya terjadi karena kelalaian dan pelanggaran peraturan.
Berkaitan  dengan  adanya  risiko  kecelakaan  kerja  di  proyek  konstruksi, pemerintah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  pada pasal  86  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  terintegrasi  dengan sistem manajemen perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya, Iswaningsih  et  al.  (2021)  berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi  masalah  dalam regulasi  dan  disharmoni  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum ketenagakerjaan,  serta  dalam  rangka  mencapai  pengurangan  yang  signifikan tingkat  pengangguran  di  Indonesia  dipandang  perlu  diadakan  reformasi  terkait perundang-undangan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  akhirnya memperbaharui undang-undang ketenagakerjaan menjadi Undang-undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  cipta  kerja.  Presiden  Republik  Indonesia  (2020) menyatakan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui peningkatan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Selanjutnya,  Suhartoyo  (2019)  berdasarkan  hukum  normatif  didapatkan bahwa  perlindungan  hukum  bagi  buruh  dalam  sistem  hukum  ketenagakerjaan nasional meliputi: 1) perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga  kerja;  2)  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  3)  perlindungan hukum    untuk membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh;  4) perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding    dengan pengusaha.  Bentuk  perlindungan  yang  diusulkan  oleh  Nurcahyo  (2021)  bahwa adanya  kewajiban  bagi  pemberi  kerja  untuk  mendaftarakan  tenaga  kerjanya  ke dalam  kepesertaan  BPJS  dan  tanggung  jawab  pemberi  kerja  apabila  tidak mendaftarkan  kepesertaan  BPJS  adalah  adanya  sanksi  mulai  dari  peringatan tertulis,  denda,  dan  tidak  dapat  mendapatkan  layanan  publik  tertentu.  Sementara itu,  Rismansyah  &  Hadis  (2019)  memberi  catatan  bahwa  meskipun  tersedia beragam  payung  hukum  yang  seharusnya  cukup  untuk  melindungi  hak  pekerja perempuan  di  Indonesia  pada  saat  ini,  tetapi  pada  kenyataannya  aturan-aturan tersebut tidak cukup mampu melindungi hak pekerja perempuan. Adapun, Purgito (2018)  berdasarkan  studi  kasus  tentang  pedoman  perjanjian  kerja  waktu  tertentu dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku,  ditemukan  adanya  hambatan  berasal  dari  pihak  pengusaha  dan  pekerja dan  ditunjang  oleh  lemahnya  pengawasan  pemerintah  terhadap  pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.
Berbekal  dengan  kondisi  di  Indonesia  saat  ini  sektor  konstruksi  (proyek konstruksi)  masih  menjadi  penyumbang  terbesar  tingginya  angka  kecelakaan tenaga kerja di Indonesia dan didukung oleh beberapa kasus bentuk perlindungan tenaga  kerja  yang  kurang  memadai,  maka  sangat  diperlukan  adanya  pemetaan terhadap  faktor  perlindungan  tenaga  kerja.  Hasil  pemetaan  tersebut  diharapkan menjadi  langkah  pencegahan  dini  untuk  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di bidang  konstruksi  dengan  sasaran  dapat  meminimalisir  terjadinya  kecelakaan kerja.  Oleh  karena  itu,  adanya  penelitian  tentang  analisa  faktor  perlindungan tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat penting untuk dilakukan.

## B. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  analisa  diskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuisioner.  Responden ditentukan dengan syarat mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan proyek konstruksi  minimal  2  tahun  dengan  posisi  jabatan  sebagai  manajer  proyek konstruksi  atau  setara.  Posisi  jabatan  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan strategis  yang  mempunyai  otoritas  (kewenangan)  dalam  penyelenggaraan  proyek konstruksi.    Jumlah  responden  yang  menanggapi  terhadap  kuisioner  yang dibagikan  adalah  43  orang  mewakili  masing-masing  perusahaan  konstruksi  dari skala usaha menengah sampai besar berkedudukan di Provinsi Jawa Timur. Penilaian menggunakan skala likert (Andrew & Anondho, 2019; Sugiyanto &
Indah,  2021;  Sugiyono,  2018)  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi penyedia  jasa  konstruksi  (kontraktor)  terhadap  faktor  perlindungan  tenaga  kerja dengan skala 1 sampai 5 ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut ini:
Tabel 1. Skala dan kriteria penilaian responden No Kriteria Skala Keterangan
penilaian penilaian 1 Sangat tidak penting 5 Sangat  tidak  sensitif  terhadap  perlindungan tenaga kerja 2 Tidak penting 4 Tidak sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja 3 Cukup penting 3 Cukup sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja 4 Penting 2 Sensitif terhadap perlindungan tenga kerja 5 Sangat penting 1 Sangat sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
Sumber:  Andrew  &  Anondho  (2019);  Sugiyono  (2018)  &  Sugiyanto  &  Indah (2021)
Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dinyatakan  bahwa  penetapan  tingkat  risiko  meliputi:  1)  hampir  tidak  mungkin terjadi,  1)  kemungkinan  kecil  terjadi,  3)  kemungkinan  terjadi;  serta  peringkat skala usaha terdiri: 1) kegiatan usaha berisiko rendah, 2) kegiatan usaha berisiko menengah,  3)  kegiatan  usaha  berisiko  tinggi.  Berkaitan  dengan  ketentuan  dalam perundang-undangan tersebut, digunakan faktor-faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi (Anonimous, 2021; Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020) disusun dalam lingkup perlindungan tenaga kerja meliputi:
1. Komitmen manajemen puncak terhadap program K3
2. Peraturan dan prosedur K3
3. Komunikasi pekerja dalam penyelenggaraan K3
4. Kompetensi pekerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan K3
5. Lingkungan kerja yang kondisif dalam pelaksanaan K3
6. Keterlibatan pekerja dalam program K3
7. Metode kerja yang mendukung penyelenggaraan K3
8. Peralatan K3 di tempat kerja Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penilaian  responden  akan  dihitung menggunakan  metode  indek  kepentingan  relatif (relative  importance  index) atau RII ,  untuk  menentukan  urutan  prioritas  (ranking)  terhadap  faktor  dalam perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi  (Andrew  &  Anondho,  2019; Megawati  &  Lirawati,  2020;  Yudhagama,  2020). RII digunakan  untuk  memberi peringkat  faktor  yang  berbeda  dan  semakin  tinggi  nilainya  akan  menjadi  fungsi terpenting  dari  faktor  lainnya.  Indek  kepentingan  relatif (RII) dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini:
RII = ...........................................(1)
Dimana:
W adalah skala yang diberikan untuk setiap faktor oleh responden, A adalah skala tertinggi dan N adalah jumlah responden.

## C. Hasil dan Pembahasan Karakteristik Responden
Berdasarkan 43 responden yang memberikan penilaian (assessment) terhadap faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi dengan posisi jabatannya masing-masing adalah manajer proyek 9 orang (20,93%), manajer operasional 11 orang (25,58%), direktur operasional 7 orang (16,28%), manajer lapangan 6 orang
(13,95%), dan pemilik (owner) 10 orang (23.26%). Komposisi jabatan responden dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut ini:
Gambar 1. Posisi jabatan responden Pada  Gambar  1  tersebut  dapat  diperinci  posisi  jabatan  responden  terbanyak adalah  manajer  operasional  (26%),  disusul  pemilik (owner) (23%) , manajer proyek (21%), direktur operasioanl (16%) dan terendah manajer lapangan (14%). Selanjutnya, dapat diuraikan karakteristik masing-masing responden yang terlibat dan  berpartisipasi  dalam  penelitian ini  ditampilkan  pada  Tabel  2  sebagai  berikut ini:
Tabel 2. Karakteristik responden
No Data responde n Karakteris tik responden Jumlah Org % 1 Jenis kelamin Pria 43 43 2 Wanita 0 0 Total 43 100 1 Usia 20–25 th 0 0 2 26–30 th 5 12 3 31–40 th 11 26 4 ≥ 40 th 27 62 Total 43 100 1 Masa kerja 2 th 5 12 2 3 th 5 12 3 5 th 9 35 4 > 5 th 24 41 Total 43 100 1 Pendidik an SLTA 9 21 2 Diploma 4 9 3 Sarjana 30 70 Total 43 100 Sumber: Data diolah (2022)
Pada  Tabel  2  tersebut  responden    memiliki  karaktersitik  yang  seluruhnya berjenis kelamin pria (100%) dengan mayoritas memiliki usia ≥ 40 tahun (62%), masa kerja > 5 tahun (41%) dan pendidikan sarjana (70%).

## Analisa Faktor Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi
Ramli  (2018)  berpendapat  bahwa      pencegahan    kecelakaan  kerja  tidak  bisa dilakukan dengan mengganti manusia, tetapi harus menghilangkan penyebab tidak langsung  sebagai  penyebab  dasar  suatu  kecelakaan.  Adanya  faktor  kesalahan manusia  yang  dianggap  kurang  kompeten  sehingga  berpotensi  menyebabkan kecelakaan,  tidak  sepenuhnya  dianggap  benar.  Hal  ini,  dipertegas  oleh  Ramli (2018)  bahwa  faktor  manusia  hanyalah  mata  rantai  paling  ujung  dari  proses terjadinya kecelakaan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, digunakan untuk menjabarkan lingkup perlindungan tenaga  kerja  ke  dalam  faktor-faktor  perlindungan  tenaga  kerja  yang  dinilai  oleh responden (Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020). Selanjutnya, hasil penilaian  responden  terhadap  faktor-faktor  tersebut  dengan  menggunakan persamaan  nomor  (1)  sehingga  didapatkan  hasil  perhitungan  indek  kepentingan relatif (RII) dapat disajikan pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 tersebut, diperoleh hasil penghitungan indek kepentingan relativ (relative  importance  index) dengan  5  (lima)  nilai  tertinggi  faktor  dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi yang menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya adalah meliputi:
1. Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, dengan memiliki RII =98,14%.
2. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman dan lingkungan dapat membentuk  karakter  dan  budaya  dalam  kepatuhan  program  K3,  dengan memiliki RII =96,74%.
3. Penerapan  kebijakan  K3  terintegrasi  dengan  manajemen  perusahaan  dengan memiliki RII =96,28%.
4. Perusahaan  memberikan  prioritas  terhadap  program  K3,  peraturan  dan prosedur  K3  diperbaiki  secara  berkala  serta  tercipta  lingkungan  kerja  yang memotivasi  program kerja K3, dengan memiliki RII =95,81%.
5. Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten dengan memiliki RII =95,35%. Tabel  3.  Hasil  penilaian  responden  terhadap  faktor  dalam  perlindungan  tenaga kerja di proyek konstruksi No Lingkup perlindungan Faktor dalam perlindungan tenaga kerja yang dinilai ∑ skala RII 1 Komitemen manajemen puncak Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan 207 96,28 3 Perusahaan  memberikan  prioritas  terhadap program K3 206 95,81 4 Manajemen  pengawasan  efektif  dalam pelaksanaan K3 204 94,88 Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan 211 98,14 1 2 Peraturan dan prosedur K3 Tersedia peraturan dan prosedur K3 202 93,95 Perusahaan  memberikan  pelatihan  K3 intensif kepada pekerja 200 93,02 Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten 205 95,35 5 Ada  sangsi  terhadap  pelanggaran  prosedur K3 200 93,02
Peraturan  dan  prosedur  K3  diperbaiki secara berkala 206 95,81 4 3 Komunikasi pekerja Pekerja mendapat informasi yang memadai program K3 176 81,86 Tersedia  ruang  komunikasi  antara  pekerja dengan manajemen perusahaan 165 76,74 Terjalin  komunikasi  antar  pekerja  dalam penerapan program K3 199 92,56 4 Kompetensi pekerja Pekerja  memiliki  ketrampilan  yang  cukup dalam pekejaannya 202 93,95 Pekerja  melakukan  pekerjaan  berdasarkan tupoksinya 186 86,51 Pekerja  melakukan  pekerjaannya  dengan cara yang aman 208 96,74 2 Pekerja  tidak  melakukan  pekerjaan  di  luar tanggung jawabnya 156 72,56 Pekerja  mampu  memahami  peraturan  dan prosedur K3 156 72,56 5 Lingkungan kerja Tercipta lingkungan kerja yang memotivasi  program kerja K3 206 95,81 4 Lingkungan  kerja  yang  aman  dalam mendukung program K3 187 86,98 Lingkungan  dapat  membentuk  karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3 208 96,74 2 6 Keterlibatan pekerja Pekerja  dilibatkan  dalam  perencanaan program K3 202 93,95 Pekerja  melaporkan  jika  terjadi  situasi yang berbahaya 145 67,44 Pekerja diminta mengingatkan pekerja lain tentang bahaya 157 73,02 Pekerja  dilibatkan  dalam  penyampaian informasi mengenai K3 198 92,09 7 Metode kerja Pelibatan  tenaga  ahli  K3  dalam  kegiatan konstruksi 211 98,14 1 Metode  kerja  yang  mendukung  tindakan aman dalam bekerja 184 85,58 Metode kerja mendukung lingkungan yang aman dalam bekerja 176 81,86 8 Peralatan K3 Peralatan  K3  tersedia  dengan  jumlah kebutuhan yang cukup 204 94,88 Peralatan K3 dapat berfungsi dengan baik 189 87,91 Peralatan K3 tersedia berdasarkan spesifikasi yang benar 175 81,40 Sumber: Data diolah (2022)
Kebijakan  K3  dilaksanakan  untuk  mendukung  kinerja  karyawan  beserta pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi merupakan peringkat tertinggi pertama  yang  menjadi  temuan  dalam  analisa  pada  penelitian  ini.  Hal  tersebut mementahkan  terhadap  suatu  pandangan  bahwa  K3  hanya  penghalang  atau
penghambat  kemajuan  dalam  pelaksanaan  poyek.  Berdasarkan  Saragi  &  Sinaga (2021)  dikemukakan  bahwa  faktor  penghambat  penerapan  program  K3  pada proses konstruksi adalah paradigma para pekerja (tukang) mengenai keselamatan dan  kesehatan  kerja  yang  minim.  Dalam  studi  yang  telah  dilakukan,  pemakaian alat pelindung diri (APD) oleh pekerja menimbulkan ketidaknyamanan  dan tidak merasa  sebagai  kebutuhan  dasar  dalam  keselamatan  kerja  karena  mereka  sudah terbiasa  bekerja  tanpa  alat  pelindung  diri.  Hal  seperti  inilah  yang  menjadi tantangan dan sekaligus menjadi pemicu mengapa terjadinya kecelakaan kerja di bidang  konstruksi  menyumbang  dengan  angka  tertinggi.  Oleh  karena  itu,  Ramli (2018)  memberikan  pandangan  bahwa  prinsip  dalam  melakukan  pencegahan kecelakaan  kerja  adalah  dengan  menghilangkan  faktor  penyebabnya  berupa tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Dengan demikian, dalam  pelaksanaan  konstruksi  dengan  adanya  kebijakan  K3  oleh  manajemen puncak  sebagai  kekuatan  yang  mendorong (driving  force) dan  disertai  dengan pelibatan tenaga akli K3 dalam kegiatan konstruksi, diyakini dapat mengeliminasi bahkan  bisa  menciptakan  kondisi  nihil  kecelakaan  kerja  dan  hasil  akhirnya (output) terjadi peningkatan kinerja.
Pekerja  melakukan  pekerjaannya  dengan  cara  yang  aman  dan  lingkungan  dapat membentuk  karakter  dan  budaya  dalam  kepatuhan  program  K3  merupakan peringkat tertinggi kedua yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Sebagai gambaran mengenai  banyaknya  kasus kecelakaan tenaga kerja di bidang konstruksi,  salah  satunya    diakibatkan  karena  kurang  kedisiplinan  dan  patuh menjalankan  prosedur  keselamatan  dalam  bekerja.  Hal  ini  seperti  yang dikemukakan  Krisyanto  (2019)  bahwa  didapatkan  pengaruh  secara  simultan disiplin  terhadap  keselamatan  &  kesehatan  kerja  (K3)  dengan  koefisien determinasi  sebesar 85,4%, sedangkan sisanya 14,6% dijelaskan oleh faktor lain seperti gaji, motivasi kerja, lingkungan kerja dan lain-lain. Sementara itu,  Zainal et al. (2016) melaporkan bahwa terdapat pengaruh kedisiplinan dan kelalaian kerja terhadap  kecelakaan  kerja.  Kediplinan  kerja  mempunyai  pengaruh  yang  negatif dan signifikan terhadap kecelakaan kerja, yaitu bila kedisiplinan meningkat, maka kecelakaan  kerja  akan  menurun.  Kelalaian  kerja  mempunyai    pengaruh  yang positif  dan  signifikan  terhadap  kecelakaan  kerja,  yaitu  bila  kelalaian  kerja meningkat,  maka  kecelakaan  kerja  akan  meningkat.  Dengan  demikian,  dalam upaya  menekan  angka  kecelakaan  kerja  di  proyek  konstruksi  diperlukan  adanya karakter  yang  membentuk  budaya  dalam  patuh  terhadap  prosedur  keselamatan sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang aman. Penerapan  kebijakan  K3  terintegrasi  dengan  manajemen  perusahaan  merupakan peringkat tertinggi ketiga yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Pentingnya faktor perlindungan tenaga kerja dengan penerapan kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan 3 alasan kuat, yaitu 1) perusahaan wajib bertindak dengan nyata dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawannya  atas  dasar  perikemanusiaan,  2)  mematuhi  berbagai  payung  hukum ketenagakerjaan  meliputi  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri maupun surat edaran, dan 3) alasan ekonomi  karena  kecelakaan  kerja    dapat  menimbulkan  dampak  kerugian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  bagi  perusahaan  (Anonimous,  2021;  Ramli, 2018).  Selanjutnya,  Noviastuti  et  al.  (2018)  melaporkan  dalam  studinya didapatkan bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan namun belum optimal dan hanya pemenuhan hukumnya saja. Adapun, Syahrawati
(2019)  menegaskan  bahwa  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  dan kesehatan  kerja  pada  perusahan  berpengaruh  positif  sebesar  62%  dan  signifikan terhadap  tingkat  kecelakaan  kerja.  Hal  tersebut  dikonfirmasi  oleh  Alamsyah (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja yang terdiri penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 secara  simultan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepuasan  kerja  tenaga  kerja konsruksi.  Dengan  demikian,  penerapan  kebijakan  K3  terintegrasi  dengan manajemen perusahaan akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan kepuasan kerja. Perusahaan  memberikan  prioritas  terhadap  program  K3,  peraturan  dan  prosedur K3  diperbaiki  secara  berkala  serta  tercipta  lingkungan  kerja  yang  memotivasi program  kerja  K3  merupakan  peringkat  tertinggi  keempat  yang  menjadi  temuan dalam  analisa  pada  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini  ketiga  faktor  perlindungan tersebut  sangat  berkaitan  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  budaya  organisasi berpengaruh  pada  hubungan  antara  anggota  organisasi  dan  hubungan  antar organisasi  (Anonimous,  2017).  Pola  hubungan  tersebut  sekaligus  dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan terjadinya adaptasi para karyawan terhadap budaya  perusahan  yang  lebih  nyaman  dan  aman  dalam  lingkungan  kerja  dalam perusahaan.  Dalam  studi  yang  lain,  Syariffudin  &  Parma  (2020)  berdasarkan analisis  jalur  didapatkan  bahwa:  1)  lingkungan  kerja  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  karayawan,  2)  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  4)  lingkungan  kerja  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  melalui  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Adapun,  Nuraini  (2020)  menambahkan  bahwa  secara  konseptual  antara lingkungan  kerja, work  permit dan  faktor  manusia  berpengaruh  terhadap kecelakaan  kerja.  Akhirnya,  Alfatiyah  et  al.  (2020)  mengkonfirmasi  bahwa  jika perusahaan dapat menjalankan semua sistem dan program  yang ada dengan baik dan  memberikan  penyuluhan  tentang  pentingnya  alat  pelindung  diri  dan memperhatikan  kondisi  lingkungan  kerja,  jaminan  sosial  dan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  dengan  seksama,  maka  akan  dapat  mengurangi  risiko kecelakaan kerja serta memperlancar pekerjaan para karyawan.
Prosedur  K3  diterapkan  dengan  konsisten  merupakan  peringkat  tertinggi kelima  yang  menjadi  temuan  dalam  analisa  pada  penelitian  ini.  Berdasarkan Fertilia  &  Ashadi  (2020)  &  Fertilia  (2020)  dinyatakan  bahwa  didapatkan  jenis risiko tertinggi atas terjadinya kecelakaan kerja yang diperoleh dari   pengamatan rangkaian proses kerja serta ditemukan perusahaan tidak memberikan penyegaran pelatihan  K3  khusus  untuk  pekerjaan  berisiko  tinggi.  Selanjutnya,  Rukhviyanti (2020)  mengklarifikasi  hasil  temuan  tersebut  dengan  pentingnya  penerapan  K3 pada  operasi  perusahaan  mampu  meningkatkan  motivasi  dan  kinerja  karyawan. Latuconsina  (2021)  juga  memberikan  pernyataan  yang  sama  bahwa  pengaruh penerapan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  pekerja,  sedangkan  Soelton  &  Budiyanti  (2017)  menambahkan  bahwa secara  simultan  adanya  program  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  dan pengembangan    karyawan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  karyawan.  Akhirnya,  penerapan  prosedur  K3  secara  konsisten  dalam perusahaan  bidang  konstruksi,  disamping  secara  signifikan  mampu  menurunkan
angka  kecelakaan  kerja  juga  dapat  meningkatkan  motivasi,  kinerja  dan pengembangan karir karyawan.

## D. Penutup
Pada  penelitian  ini  dapat  diberikan  kesimpulan,  yaitu  diperoleh  5  (lima) peringkat faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi dengan urutan prioritas tertinggi dimulai dari:
1. Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi.
2. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman dan lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3.
3. Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
4. Perusahaan  memberikan  prioritas  terhadap  program  K3,  peraturan  dan prosedur  K3  diperbaiki  secara  berkala  serta  tercipta  lingkungan  kerja  yang memotivasi  program kerja K3.
5. Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten.

## Daftar Pustaka
Alamsyah, F. A. (2018). Studi Pengaruh Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Terhadap  Kepuasan  Kerja Tenaga Kerja Konstruksi. Jurnal Tugas Akhir Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa , 1 (1), 1–12.
Alfatiyah,  R.,  Bastuti,  S.,  &  Prasetiyo,  T.  T.  (2020).  Analisis  Pengaruh Lingkungan  Kerja  Serta  Jaminan  Sosial  Terhadap  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (K3)  dengan  Metode  Regresi  Linear  Berganda  pada  PT. Delta  Citra  Mandiri. Prosiding  Seminar  Ilmiah  Nasional:  “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu,” 105–115. Alika,  R.  (2019). Pembangunan  Infrastruktur  Secara  Masif  Akankan  Dongkrak Ekonomi . https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5551ef43c/pembangunan- infrastruktur-masif-akankah-dongkrak-ekonomi. Diakses 25 maret 2022
Andrew,  M.,  &  Anondho,  B.  (2019).  Evaluasi  Kebutuhan  Pengguna  Jasa Konstruksi  Dengan  Pendekatan  Building  Information  Modeling. Jurnal Mitra Teknik Sipil , 2 (1), 27–36.
Annur,  C.  M.  (2021). Terbesar  Dalam  Enam  Tahun  Anggaran  Infrastruktur Capai Rp. 4174 Triliun Pada 2021 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/16/terbesar-dalam-enam- tahun-anggaran-infrastruktur-capai-rp-4174-triliun-pada-2021.  Diakses  pada 5 maret 2022
Anonimous.  (2017). Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  (K3),  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kepuasan  Kerja .
https://bbs.binus.ac.id/management/2017/10/591/.  Diakses  pada  tanggal  30 Mei 2022.
Anonimous. (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja . https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja.
Diakses pada tanggal 26 Mei 2022 BPS.  (2022). Konstruksi  Jadi  Sektor  Penyumbang  Kecelakaan  Kerja  Terbanyak, Profesi Ahli K3 Konstruksi Banyak Dibutuhkan .
https://mutiaramutusertifikasi.com/konstruksi-jadi-sektor-penyumbang-
kecelakaan-kerja-terbanyak-profesi-ahli-k3-konstruksi-banyak-dibutuhkan/. Diakses pada tanggal 26 Februari 2022.
Christina, Yuni, W., & Thoyib, L. D. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal Rekayasa Sipil , 6 . Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek Dan Konstruksi . Kanisius, Jakarta.
Ervianto,  W.  I.  (2015). Teori-Aplikasi  Manajemen  Proyek  Konstruksi (Ed. Revisi). Jogjakarta: Andi Offset.
Fertilia,  N.  C.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  Terhadap  Efektivitas  Pencegahan  Kecelakan  Kerja. Rekayasa  Sipil , 9 (1), 25–38. https://doi.org/10.22441/jrs.2020.v09.i1.05
Fertilia,  N.  C.,  &  Ashadi,  R.  F.  (2020).  Identifikasi  Risiko  pada  Aspek Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Terhadap  Efektivitas  Pencegahan Kecelakaan Kerja. Rekayasa Sipil , 9 (1), 25–32. Husen, A. (2011). Manajemen Proyek . Jogjakarta: Andi Offset. Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Lokal  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja. Jurnal  Preferensi  Hukum ,
2 (3), 478–484. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484 Kementrian  PUPR.  (2020). Upaya  Kementerian  PUPR  dalam  Pencegahan Kecelakaan  Kerja  Konstruksi .  https://pu.go.id/berita/upaya-kementerian- pupr-dalam-pencegahan-kecelakaan-kerja-konstruksi.  Diakses  pada  tanggal 13 Mei 2022.
Krisyanto,  E.  (2019).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Dan  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.  Inkabiz  Indonesia,  Tangerang Selatan. JURNAL SeMaRaK , 2 (3), 31–45. https://doi.org/10.32493/smk.v2i3.3480 Latuconsina,  H.  J.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pekerja  Konstruksi  Pada  Proyek Pembangunan  Terminal  LPG  Pressurized  Wayame  Ambon. Tugas  Akhir Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  Dan  Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta .
Megawati,  L.  A.,  &  Lirawati.  (2020).  Analisis  Faktor  Keterlambatan  Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Jurnal Teknik , 21 (2), 27–34.
Noviastuti,  T.  K.,  Ekawati,  &  Kurniawan,  B.  (2018).  Analisis  Upaya  Penerapan Manajemen  K3  Dalam  Mencegah  Kecelakaan  Kerja  Di  Proyek Pembangunan  Fasilitas  Penunjang  Bandara  Oleh  Pt.X  (Studi  Kasus  Di Proyek  Pembangunan  Bandara  Di  Jawa  Tengah). Jurnal  Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 6 (5), 648–653.
Nuraini,  D.  A.  (2020).  Hubungan  Lingkungan  kerja,  Work  Permit,  Faktor Manusia,  dan  Kecelakaan  Kerja:  Pendekatan  Konseptual. Jurnal  Ilmu Manajemen , 6 (2), 16–24.
Nurcahyo,  N.  (2021).  Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum , 12 (1), 69–78. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781
Paikun.  (2020). Peran  Teknik  Sipil  Dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  Bangsa . https://nusaputra.ac.id/peran-teknik-sipil-dalam-pertumbuhan-ekonomi- bangsa/
Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. Kementrian  Sekertariat  Negara Republik Indonesia, Jakarta , 1–49.
Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor  245;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6573) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta . https://jdih.setneg.go.id/Produk
Purgito.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan. Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah Hukum Dan Keadilan , 9 (1), 37.
https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175
Ramli,  S.  (2018). Sistem  Manajemen  Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja .  Dian Rakyat, Jakarta.
Rismansyah, M. R., &  Hadis, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja  Perempuan  Indonesia  Di  Tempat  Kerja  Dan  Kaitannya  Dengan Pembangunan Nasional. Padjadjaran Law Review , 7 (2), 38–55. Rukhviyanti,  V.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  K3  Terhadap  Kinerja Karyawan  Melalui  Motivasi  Pada  Perusahaan  Garmen  Di  Kawasan  Industri Rancaekek. Tugas Akhir STIE STAN Indonesia Mandiri, Jakarta . Santoso,  B.  (2009). Manajemen  Proyek:  Konsep  dan  Implementasi .  Graha  Ilmu, Yogjakarta.
Saragi,  T.  E.,  &  Sinaga,  R.  E.  (2021).  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan. CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil , 1 (1), 41–48. Soeharto,  I.  (2019). Manajemen  Proyek  Dari  Konseptual  Sampai  Operasional . Jakarta: Erlangga.
Soelton, M., & Budiyanti, L. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)  Dan  Pengembangan  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT Tripari Tangerang. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis , 3 (02), 138–149. Sugiyanto.  (2020). Manajemen  Pengendalian  Proyek .  Scopindo  Media  Pustaka, Surabaya.
Sugiyanto,  &  Indah,  C.  N.  (2021).  Analisis  Ketertarikan  Penumpang  Terhadap Angkutan Umum Perkotaan Angling Di Kota Tuban. Teknik WAKTU , 19 (2), 1–18.
Sugiyanto,  &  Sulfiani.  (2020).  Pengaruh  Kebijakan  K3  Terhadap  Kinerja Karyawan. Jurnal Teknik Waktu , 18 (02), 38–50. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfa Beta Indonesia.
Suhartoyo.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Buruh  Dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan  Nasional. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 2 (2), 326–336. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336
Syahrawati.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Di Pt. Triteguh Manunggal  Sejati  Kabupaten  Gowa. Skripsi  Program  Studi  Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makasar . Syariffudin,  M.,  &  Parma,  I.  P.  G.  (2020).  Dampak  Lingkungan  Kerja  Serta
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kinerja Karyawan Bagian Produksi. Prospek:Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 2 (2), 148–154.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/download/27396/pd f
Yudhagama,  F.  (2020).  Analisis  Keterlambatan  Proyek  Pada  Pembangunan Gedung  Perpustakaan  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya. Skripsi  Program  Studi Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  Dan  Perencanaan  Universitas  Islam Indonesia, Yogjakarta .
Zainal,  S.,  Pawennari,  A.,  &  Dahlan,  M.  (2016).  Pengaruh  Kedisiplinan  Dan Kelalaian  Kerja  Terhadap  Kecelakaan  Kerja  Di  PT  Sermani  Steel. JIEM , 1 (1), 12–17.