AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KONTEN KETELANJANGAN SEBAGAI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

## Mhd. Abyan Fauzi
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.
Correspondent email : mhd.fauzy123@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: :
: :
28  April 2023
9  Juni 2023
12  Juni 2023 13  Juni 2023

## Abstract
In  the  context  of  people's  rights,  posting  nudity-containing  content  on  social  media  is frequently  linked  to  freedom  of  expression.  Instead,  Indonesia  upholds  moral  principles, ethics, decency, and noble conduct at all times to preserve human dignity. This study looks at  how  electronic  information  and  transaction  regulations,  as  well  as  laws  against pornography, are being applied to social media content that contains nudity. By adopting a normative  and  sociological  legal  approach  to  a  variety  of  literary  works  as  well  as  laws and  regulations,  this  study  uses  the  library  research  method.  The  findings  of  this  study demonstrate  that  posting  nudity-containing  material  on  social  media  is,  in  theory,  a banned  act  under  the  law. However,  the  lack  of  specific  guidelines  for  nudity  standards and  penalties  has  consequences  for  many  uploads  of  nudity-containing  content  on  social media, which is readily accessible by anyone, anywhere, at any time. In order to create a helpful  environment free  of  pornography,  this  study  urges  the  public  authority  to  create regulations controlling and managing the use of the internet and social media.
Keywords: Regulation; Freedom; Expression; Nudity; Social Media.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  dan  perkembangan  teknologi  hari  ini  telah  membawa  pengaruh signifikan dalam setiap lini kehidupan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan untuk sektor industri besar, dan industri kecil. Bahkan, pemanfaatan teknologi hari ini tidak jarang dimanfaatkan juga oleh perseorangan dalam konteks warga negara. Tak ayal  pemanfaatan  teknologi  bagi  sebagian  kalangan,  selain  digunakan  untuk  ajang eksistensi, juga digunakan untuk meraup pundi-pundi keuangan.
Penggunaan internet yang meluas dan tidak terbatas merupakan salah satu ciri kemajuan  teknologi.  Internet  merupakan  salah  satu  komponen  teknologi  yang berpotensi  memperkenalkan  bentuk  baru  relasi  sosial  yang  tidak  sama  dari  bentuk relasi sosial terdahulu. Apabila interaksi sosial tradisional dilakukan dengan cara hadir langsung secara fisik melalui tatap muka (face to face communication), maka interaksi sosial hari  ini cukup dilakukan melalui dunia  maya  atau yang dikenal dengan istilah interaksi sosial secara online. 1
Teknologi  pada  dasarnya  diciptakan  untuk  mempermudah  manusia  sebagai pengguna  dalam  melakukan  suatu  aktivitas  atau  pekerjaan.  Akan  tetapi  di  sisi  lain, teknologi  tidak  selalu  digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan  positif.  Tidak  jarang, teknologi juga digunakan untuk praktik-praktik yang dapat melanggar hukum, norma, serta  ketertiban  dan  keamanan  publik.  Pelanggaran  dan  pemanfaatan  teknologi negatif,  sering  kali  ditemukan  dalam  konten-konten  di  media  sosial.  Media  sosial diartikan  sebagai  media  yang  terkoneksi  dengan  internet  yang  dapat  membantu pengguna membentuk  jalinan  jarak jauh dengan  menyediakan  situs  web komunikasi satu  arah  yang  interaktif.  Tujuan  utamanya  adalah  mempermudah  pengguna  untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jejaring sosial dan berbagai platform lainnya. 2
Pemahaman  yang  lebih  luas  disampaikan  oleh  Nasrullah  yang  memberikan pandangan terhadap media sosial sebagai satu alat di internet yang dapat mempererat koneksi antara pengguna, dan juga membuat jalinan sosial yang memungkinkan para pengguna  pengguna  tersebut  untuk  merepresentasikan  diri,  serta  berinteraksi, bekerja  sama,  berbagi  dan  berkomunikasi  dengan  banyak  orang  secara  keseluruhan dengan membentuk ikatan sosial virtual. 3
1 Shiefti  Dyah  Alyusi, Media  Sosial:  Interaksi,  Identitas,  Dan  Modal  Sosial (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2018), hlm. 1.
2 Dhifa Nabila  dkk, Peradaban Media  Sosial Di  Era Industri 4.0 (Malang: Intrans Publishing  Group, 2020), hlm. 5.
3 Rulli  Nasrullah, Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  Dan  Sosioteknologi (Bandung:  Simbiosa Rekatama  Media,  2015),  hlm.  11.  Jika  membahas  pengertian  dari  istilah  “media  sosial”,  selain  pengertian
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Apabila  merujuk  kepada  pengertian  yang  diberikan  oleh  Nasrullah  di  atas, tujuan  penggunaan  media  sosial  sangat  beragam  dan  bervariatif,  tergantung  untuk apa  ia  digunakan.  Penggunaan  media  sosial  saat  ini  tidak  selalu  digunakan  untuk berkomunikasi,  berinteraksi  dan  sebagainya.  Namun,  media  sosial  juga  digunakan untuk  mencari  penghidupan/ financial dengan  mengunggah  konten-konten  seperti pormosi barang, jasa, dan konten-konten yang dapat dikomersialkan. Oleh karena itu, internet ataupun  media sosial harus  dipahami  sebagai  ruang publik baru  bagi setiap orang/pengguna.  Artinya,  ruang  publik  tidak  hanya  dapat  diartikan  sebagai  suatu tempat yang dapat diakses secara fisik, melainkan, melalui evolusi teknologi, internet dan  media  sosial  juga  dapat  dikatakan  sebagai  ruang  publik  secara  virtual (virtual sphere). 4 Dengan demikian, penggunaan internet dan media sosial tidak terbebas dari aturan hukum, norma dan sebagainya. Sama halnya dengan dunia nyata, internet dan media  sosial  memiliki  seperangkat  aturan  hukum  yang  harus  dipatuhi  agar  tidak terjadi pelanggaran norma, hukum, kemanan dan ketertiban publik. Salah satu aspek yang  krusial  untuk  ditinjau  dalam  bermedia  sosial  adalah  tentang  unggahan  konten bermuatan ketelanjangan.
Unggahan  konten  bermuatan  pornografi  atau  ketelanjangan  termasuk  ke dalam kategori konten ilegal (illegal content). Memasukkan data atau informasi yang keliru,  tidak  pantas,  melanggar  hukum,  atau  melanggar  ketertiban  dan  keamanan umum, merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam konten ilegal. Selain itu, konten  ilegal  juga  bisa  terjadi  pada  penggunaan  data  orang  lain  tanpa sepengetahuannya  untuk  kepentingan  pribadi.  Pornografi,  pelanggaran  hak  cipta, terorisme virtual, dan perjudian internet adalah beberapa contoh konten ilegal. 5
Sebagai  contoh  konten  bermuatan  ketelanjangan  di  media  sosial  adalah unggahan  foto  atau  video  di  instragram,  youtube,  tiktok,  twitter  dan  media  sosial lainnya  dengan  mempertontonkan  dan  memperlihatkan  anggota  tubuh  secara terbuka. Unggahan tersebut dapat berupa pemakaian pakaian renang, bikini, ataupun pakain  yang  tidak  seharusnya  diperlihatkan  untuk  masyarakat  luas,  terlebih  lagi diperlihatkan di media sosial yang dapat diakses oleh siapapun secara bebas. Konten- konten  bermuatan  ketelanjangan  tersebut  jika  merujuk  pada  ketentuan  dan  aturan
tersebut di atas, setidaknya ada tiga makna berbeda yang terkandung di dalamnya: pengenalan (cognition), komunikasi (communicate), dan kerja sama (cooperation). Lihat Rahmanita Ginting dkk, Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hlm. 20.
4 Rulli  Nasrullah, Komunikasi  Antar  Budaya  Di  Era  Budaya  Siber (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group, 2014), hlm. 145.
5 Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi , hlm. 192–93.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
informasi  dan  transaksi  elektronik,  merupakan  hal-hal  yang  dilarang  secara  tidak langsung. 6 Unggahan  konten  bermuatan  ketelanjangan  jika  dicermati  dari  perilaku sosial  para  pengguna,  seringkali  didasari  dengan  alasan  kebebasan  berekspresi. Namun, jika ditelusuri makna dari kebebasan berekspresi sendiri, harus mengacu dan mengindahkan keterpaduan antara kepentingan negara,  agama, martabat, ketertiban dan kepentingan umum, serta norma, dan juga hukum yang berlaku. 7
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  mengimplementasikan  undang- undang  yang  melarang  kegiatan  pornografi  serta  informasi  dan  transaksi  elektronik untuk  konten  yang  memuat  ketelanjangan  di  media  sosial,  berangkat  dari  beberapa temuan  dan  pembahasan  sebelumnya.  Selain  itu,  tulisan  ini  juga  bertujuan  untuk mendorong  pemerintah  agar  lebih  serius  dalam  mencegah  penyebarluasan  konten pornografi  dan  ketelanjangan—baik  di  media  sosial  ataupun  tidak—dengan memberikan  aturan  yang tegas  terhadap masyarakat sebagai pengguna dan provider sebagai penyedia layanan  media sosial.   Sedangkan masalah utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi terhadap konten bermuatan  ketelanjangan  di  media  sosial  ditinjau  dengan  undang-undangan pornografi  dan  informasi  dan  transaksi  elektronik,  serta  beberapa  regulasi  aturan hukum lainnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui penelusuran beragam dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan seperangkat aturan hukum yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  ini  melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dan sosiologis.  Pendekatan  yuridis  normatif  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  konten bermuatan  ketelanjangan  di  media  sosial  dalam  aturan  hukum  secara  konseptual. Sedangkan  pendekatan  sosiologis  digunakan  untuk  mencermati  perilaku  pengguna dalam  bermedia  sosial.  Setidaknya  ada  dua  aturan  hukum  sebagai  sumber  penelitan ini,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  dan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sedangkan  analisis  data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan untuk dianalisis.
6 Lihat Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal  27 ayat (1).
7 Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang
Alat  utama  setiap  manusia  untuk  menjalani  hidupnya  adalah  kebebasan. Setiap  manusia  memiliki  akses  terhadap  kebebasan,  yang  memungkinkan  mereka untuk  bertindak,  berperilaku,  dan  beradaptasi  sendiri  tanpa  diintimidasi  atau ditekan  oleh  orang  lain.  Selain  itu,  untuk  menegakkan  makna  kedudukan  dan marwah  manusia,  maka  setiap  warga  negara  berhak  atas  kebebasan  yang  harus disediakan  oleh  negara.  Jika  seseorang  diberikan  kebebasan,  maka  ia  dapat menjalani  hidupnya  dengan  bermartabat  dan  bernilai.  Sebaliknya,  Apabila  hak kebebasan  itu  direnggut,  maka  martabatnya  sebagai  manusia  juga  akan  hilang. 8 Oleh  karena  itu,  setiap  manusia  harus  berjuang  untuk  mempertahankan kebebasannya.  Sedangkan  istilah  ekspresi  sendiri  mengacu  pada  tindakan menyatakan,  mendemonstrasikan,  atau  mengungkapkan  maksud,  pikiran,  atau emosi  seseorang,  dan  sebagainya. 9 Arti  kata  ekspresi  tersebut  selanjutnya diakomodir  dalam  UUD  NRI  1945  melalui  Pasal  28,  yang  menyatakan  bahwa “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Lebih lanjut, Pasal 28E ayat  (3)  juga  mengatakan  bahwa “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat.” Sementara    mengenai  kebebasan berkomunikasi  melalui  berbagai  media,  diatur  dalam Pasal  28F  ayat  (3)  yang menegaskan  bahwa “setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan segala  jenis  saluran  yang  tersedia.” Dengan  demikian,  setiap  orang  memiliki  hak hukum untuk mengekspresikan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas dan merdeka.
Kebebasan berekspresi juga diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa,  setiap  orang memiliki  hak  untuk  berpendapat  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  manapun. Sedangkan  penjabaran  hak-hak  yang  diperoleh  dari  kebebasan  berekpresi,  di  atur secara  detail  pada  ayat  (2)  yaitu  mencakup  kemampuan  untuk  mencari, mendapatkan,  dan  mengkomunikasikan  data  dan  pemikiran  lintas  batas,  baik
8 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 31.
9 Kemendikbud, “KBBI Online,” 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspresi.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
secara lisan, tertulis dan dipublikasikan sebagai karya, atau melalui berbagai media lainnya.
Hak kebebasan berekspresi yang tertuang dalam ayat (2) di atas, merupakan hak yang disertai oleh rasa tanggungjawab. Akibatnya, negara secara hukum dapat melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi untuk melindungi dan menjaga  stabilitas  nasional,  ketertiban  umum,  kesehatan,  bahkan  moral  publik serta  untuk  menghormati  hak  atau  kebebasan  orang  lain. 10 Selain  alasan-alasan pembatasan  kebebasan  berekspresi  di  atas,  Richard  R.  John  juga  menyatakan bahwa  kebebasan  harus  mematuhi  norma  dan  moral  jika  ingin  tetap  dianggap sebagai hak asasi manusia yang suci  sebagai benteng ruang publik yang mengenal batas ruang dan waktu. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa kebebasan berekspresi harus  memperhatikan  keragaman  sudut  pandang  agama,  budaya  dan  gaya  hidup masyarakat. 11
Kebebasan  berekspresi  didasarkan  pada  perlindungan  konstitusi  terhadap hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia  adalah  puncak  dari  berbagai  filosofi humanistik  dan  sistem  nilai. 12 Dalam  undang-undang,  hak  asasi  manusia didefinisikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.” 13 Definisi yang disebutkan di atas menjadi jelas, bahwa tujuan utama  dari  hak  asasi  manusia  adalah  untuk  menjaga  dan  melindungi  harkat  dan martabat  manusia.  Oleh  karena  itu,  makna  kebebasan  sebagai  turunan  dari  hak asasi,  harus  memperhatikan  hak  dan  martabat  orang  lain  dalam  memanfaatkan kebebasannya.
Kebebasan  berekspresi  pada  dasarnya  diberikan  untuk  menyampaikan pikiran  secara  bebas  melalui  media  apapun,  termasuk  media  cetak  atau  media online/elektronik.  Sedangkan  menyatakan  pikiran  secara  bebas  berarti melakukannya tanpa mengalami tekanan fisik atau psikis apapun. Konsekuensinya,
10 Lihat International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), Pasal 19 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.
11 Richard  R  John,  “Freedom  of  Expression  In  The  Digital  Age:  A  Historian’s  Perspektive,” Churh Communication  and Culture 4, no. 1 (March 2019), p. 34.
12 Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional , hlm. 1.
13 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
setiap warga negara yang menyatakan pendapatnya berhak atas keamanan negara dan perlindungan hukum. 14
Penyampaian  pikiran  secara  bebas  harus  dilakukan  secara  terukur  dan mengikuti  acuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adanya aturan  mengenai  kriteria  dalam  penyampaian  pikiran  dan  gagasan,  menandakan adanya konsep pembatasan (limitation) dalam hak asasi manusia. Pembatasan atas hak individu diartikan sebagai kekuatan negara untuk membatasi penggunaan hak, jaminan,  dan  penghormatan  terhadap  kebebasan  dasar  dalam  kondisi-kondisi tertentu.  Pembatasan  ini  disebut  juga  sebagai legally  restrict  human  rights. 15 Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat pembatasan kebebasan berekspresi yang  merupakan  turunan  dari  hak  asasi  manusia  yang  terdapat  dalam  berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain:
a. Tertuang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan ketentuan: 16
1) Ditetapkan oleh undang-undang;
2) Untuk  memastikan  bahwa  hak  dan  kebebasan  orang  lain  diberikan secara layak;
3) Menjaga  standar  moral  yang  benar  untuk  menjaga  ketertiban  di negara yang demokratis.
b. Terdapat dalam ICCPR dengan ketentuan: 17
1) Diatur oleh undang-undang;
2) Untuk  melindungi  keamanan  publik,  ketertiban  dan  kesehatan umum, serta kesusilaan (moral);
3) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
4) Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.
c. Terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan ketentuan: 18
1) Ditetapkan oleh undang-undang;
2) Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan  orang lain diakui dan dihormati;
14 Undang-Undang  Nomor 9 Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 5 dan penjelasannya.
15 Riyadi, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Perspektif  Internasional,  Regional,  Dan  Nasional ,  hlm.  58.  Ketentuan mengenai pembatasan kebebasan sebagai hak asasi menusia, juga diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.
16 Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (2).
17 International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2).
18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
3) Untuk  pertimbangan  etika,  keamanan  dan  tuntutan  publik  dalam masyarakat berbasis demokratis.
Dari  ketiga  peraturan  di  atas  yang  mengatur  pembatasan  kebebasan berekspresi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembatasan  tersebut  dapat diklasifikasikan pada tiga kategori, yaitu:
a. Dibatasi  dengan  aturan  hukum  yang  jelas  dengan  ketentuan  berlaku  bagi seluruh wilayah dalam suatu negara.
b. Dibatasi  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan,  seperti  ketertiban  umum, kesehatan  masyarakat,  dan  moral  publik  yang  berkaitan  dengan kesusilaan.
c. Dibatasi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang tidak  mengandung  unsur  diskriminasi.  Pada  kategori  ini,  pembatasan diterpkan  untuk  menghormati  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Apabila dipahami  dari  segi  hubungan  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi,  maka hubungan  keduanya  bersifat  kohesi  urgen,  karena    keduanya mengutamakan nilai dan  kepentingan umum sebagai  individu  yang harus dihormati dalam kerangka sosial, masyarakat, bangsa dan negara.. 19

## 2. Unggahan Konten Bermuatan Ketelanjangan di Media Sosial
Ketelanjangan  berasal  dari  kata  telanjang  yang  memiliki  arti  tidak berpakaian,  terhunus    atau  tidak  mempunyai  pakaian. 20 Sementara  pengertian ketelanjangan  atau  mengesankan  ketelanjangan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  dimaknai  sebagai  keadaan  seseorang  yang  telah  menutup  anggota tubuhnya,  tetapi  alat  kelaminnya  masih  dapat  dilihat  secara  eksplisit. 21
Ketelanjangan  atau  mengesankan  ketelanjangan,  merupakan  bagian  dari  hal-hal yang dilarang dalam undang-undang pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (d).  Pengertian  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  pornografi  mengenai ketelanjangan  atau  mengesankan  ketelanjangan,  poin  pentingnya  terletak  pada memperlihatkan  alat  kelamin,  baik  itu  alat  kelamin  pria  ataupun  wanita. Sementara jika merujuk pada arti kelamin sendiri, adalah suatu bagian tubuh yang digunakan  untuk  berkembang  biak  dan  juga  sebagai  saluran  untuk  buang  air
19 Lihat Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.
20 Kemendikbud, “KBBI Online,” 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telanjang.
21 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kecil. 22 Oleh  karena  itu,  definisi  yang  difinalkan  oleh  undang-undang  pornografi tersebut, berimplikasi pada tidak termasuknya anggota tubuh lain seperti payudara serta puting, bokong/pantat ke dalam unsur-unsur pornografi.
Tomy  Michael—pada  sisi  yang  sama—juga  berpendapat  bahwa  definisi telanjang/ketelanjangan  dalam  undang-undang  pornografi  bersifat  sangat  abstrak dan  membawa  pada  kekaburan  makna  telanjang  atau  ketelanjangan  dengan  arti telanjang  yang  telah  dipahami  oleh  masyarakat  secara  umum.  Lebih  lanjut,  ia memberikan  contoh  pada  suku  pedalaman  seperti  Papua  yang  sudah  terbiasa dengan  pakaian  holim  atau  horim  sebagai  identitas  budaya.  Jika  makna ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan yang termuat pada undang-undang tersebut  dipahami  secara  universal  atas  keberlakuannya,  maka  menurutnya,  akan banyak sekali masyarakat adat yang akan terjerat oleh undang-undang tersebut. 23
Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila, senantiasa  menjaga  nilai-nilai  luhur,  moral,  etika,  akhlak,  dan  terlebih  lagi  budi pekerti  yang  luhur  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  manusia.  Oleh  karena itu,  perilaku  kesusilaan  yang  dapat  berbentuk  pornografi  dan  ketelanjangan, dilarang  untuk  dipertontonkan,  diperjualbelikan,  dan  disebarluaskan.  Sementara mengenai  frasa  pornografi,  setidaknya  ada  tiga  sifat  yang  melekat  pada  frasa tersebut,  yaitu  sesuatu  yang  berisi  cabul/kecabulan,  eksploitasi  seksual,  dan melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat. 24 Ketiga  sifat  yang  melekat  pada frasa  pornografi  di  atas,  harus  diperhatikan  dan  menjadi  pedoman  umum  oleh setiap provider penyedia  media  sosial  dan  penggunanya  untuk  dijadikan  batasan dalam  mengunggah  suatu  konten  ke  dalam  media  sosial.  Hal  tersebut  bertujuan untuk  meminimalisir  penyebarluasan  konten  pornografi  serta  eksploitasi  seksual dalam dunia digital. Adapun mengenai kriteria konten bermuatan ketelanjangan di media  sosial,  terdapat  beragam  dan  variasi  konten-konten  yang  ditemukan  jika dilakukan melalui pendekatan moral, etika dan ketiga sifat yang melekat pada frasa pornografi di atas.
Konten-konten bermuatan ketelanjangan tersebut dapat berupa memperlihatkan  keseluruhan  anggota  tubuh  yang  hanya  menutupi  bagian  alat kelamin  dan  payudara,  atau  memperlihatkan  keseluruhan  anggota  tubuh  tanpa
22 Kemendikbud, “KBBI Online,” 2023, https://kbbi.web.id/alatkelamin.
23 Tomy Michael, “Rekonsepsi Frasa Mengesankan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana),” DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 20 (Agustus 2014), hlm. 99.
24 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Bandung: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 10.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mengenakan  penutup  tetapi  menutupi  bagian  alat  kelamin  dan  payudara  dengan anggota tubuh atau  tangan, dan juga memperlihatkan keseluruhan anggota tubuh tanpa mengenakan penutup tetapi dengan posisi membelakangi. Selain itu, konten bermuatan  ketelanjangan  juga  dapat  dilihat  melalui  unggahan  video  yang memperagakan  adegan  vulgar  yang  terkesan  dan  mengarah  pada  tindakan eksploitasi  seksual.  Oleh  karena  itu,  jika  poin  penting  pornografi  hanya  terletak pada menampakkan alat kelamin secara eksplisit, maka ketentuan tersebut agaknya telah terlalu usang  jika dihadapkan pada perubahan perilaku sosial hari ini. Pada prinsipnya,  setiap provider penyedia  media  sosial,  telah  membuat  suatu  panduan sebagai  acuan  dan  ketentuan  bagi  setiap  pengguna  media  sosial  dalam memanfaatkan platform terkait  secara  bijak.  Media  sosial  Tiktok  misalnya,  telah memberikan  panduan  komunitas  mengenai  kriteria  konten  atau  unggahan  yang dilarang untuk ditampilkan. Konten-konten yang dilarang tersebut antara lain:
a. Konten  yang  secara  eksplisit  atau  implisit  menggambarkan  aktivitas seksual,  seperti oral  sex ,  ciuman  erotis,  dan  seks  penetrasi  dan  non- penetratif;
b. Konten yang menmperlihatkan gairah atau rangsangan seksual;
c. Materi yang menunjukkan ketertarikan seksual pada organ selain seksual;
d. Gambar  alat  kelamin  perempuan,  termasuk  bokong,  area  kemaluan,  atau puting payudara;
e. Konten yang ditujukan untuk kepuasan seksual yang berisikan bahasa yang secara eksplisit ditujukan untuk kegiatan seksual. 25
Selain  Tiktok,  media  sosial  seperti  Youtube  juga  mengeluarkan  pedoman komunitas bagi pengguna agar memperhatikan konten-konten yang akan diunggah ke dalam media sosial Youtube. Adapun isi dari pedoman tersebut melarang konten sebagaimana berikut: 26
a. Konten spam metadata yang menyesatkan
b. Konten seksual dan ketelanjangan
c. Konten yang mengandung kebencian
d. Konten kekerasan dan vulgar
e. Konten yang membahayakan keselamatan anak
f. Konten yang berisikan pelecehan dan cyberbullying
25 Tiktok, “Panduan Komunitas Tiktok,” 2023, https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=id#30.
26 Youtube, “Pedoman Komunitas
Youtube,” 2023, https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## g. Konten yang melanggar privasi
Sementara ketentuan pedoman yang terdapat pada media sosial Instagram dan  Facebook,  terkesan  lebih  memberikan  pelonggaran  tergadap  pengguna  dalam mengunggah konten-konten yang bersifat ketelanjangan. Ketentuan tersebut dapat diklasifikasinya pada tiga kategori, antara lain: 27
a. Diperbolehkan dengan alasan, meliputi:
1) Konten  yang  memperlihatkan  payudara  wanita  yang  menyertakan puting  dengan  alasan  untuk  tindakan  protes  (unjuk  rasa),  kegiatan menyusui, dan foto pasca mastektomi/operasi dan pengobatan;
2) Konten  yang memperlihatkan alat kelamin atau anus dengan alasan momen  kelahiran  dan  setelah  melahirkan,  atau  situasi  terkait kesehatan;
3) Memperbolehkan  konten  berupa  foto  lukisan,  pahatan,  dan  karya seni lain yang menggambarkan figur telanjang;
b. Tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, meliputi:
1) Hubungan seksual eksplisit atau seks oral;
2) Stimulasi genitalia atau anus secara eksplisit;
3) Aktivitas dan stimulasi seksual tersirat;
4) Hubungan seksual tersirat atau seks oral;
5) Rangsangan tersirat pada alat kelamin atau anus;
6) Meremas payudara wanita;
c. Diperbolehkan  hanya  kepada  seseorang  yang  telah  berusia  lebih  dari  18 tahun:
1) Seni dunia nyata yang menggambarkan aktivitas seksual tersirat atau eksplisit;
2) Citra  yang  menggambarkan  kebinatangan  dalam  seni  dunia  nyata, asalkan  dibagikan  secara  netral  atau  mengutuk,  dan  orang  atau hewan yang digambarkan tidak nyata;
3) Aktivitas seksual dewasa yang tersirat dalam iklan, gambar fiksi yang dikenali, atau dengan indikator fiksi;
4) Aktivitas seksual dewasa dalam seni digital, di mana Aktivitas seksual (hubungan  intim  atau  aktivitas  seksual  lainnya)  tidak  eksplisit  dan
27 Meta,  “Facebook  and  Instagram  Community  Standards,”  2023,  https://transparency.fb.com/en- gb/policies/community-standards/adult-nudity-sexual- activity/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2Fadult_nudity_sexual _activity.

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bukan  bagian  dari  konten  fetish  yang  diposting  dalam  konteks  satir atau humor;
5) Hanya bentuk atau kontur tubuh yang terlihat.
Ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  setiap provider penyedia media sosial harus  diikuti  oleh seluruh pengguna sebagai bagian  dari  persetujuan atas  pemanfaatan  fasilitas  yang  diperoleh  dari  media  sosial.  Apabila  ketentuan penyedia  dilanggar  oleh  pengguna,  maka  sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa peringatan,  penangguhan  akun  terkait,  atau  bahkan  juga  dapat  dilakukan pemblokiran  akun  secara  permanen.  Meskipun  beberapa  penyedia  media  sosial telah memberikan dan mentetapkan ketentuan serta aturan sanksi terhadap konten yang boleh dan  yang tidak boleh diunggah, beberapa pengguna masih tetap dapat mengunggah konten  yang sifatnya dilarang dan  tidak diperbolehkan.  Hal tersebut menunjukkan tidak maksimalnya filterisasi/ penyaringan baik yang dilakukan oleh penyedia media sosial ataupun pemerintah.
Aktivitas  unggahan  konten  bermuatan  ketelanjangan  di  media  sosial  tidak hanya  bersumber  dari  akun  pengguna  warga  negara  Indonesia,    melainkan  juga bersumber  dari  unggahan  pengguna  warga    negara  asing.  Tentunya  hal  ini  dapat dirasakan  karena  luas  dan  bebasnya  pemanfaatan  hiburan  virtual  di  era komputerisasi  saat  ini.  Dalam  hal  apapun,  dengan  tetap  mengacu  pada  ketentuan peraturan  dan  undang-undang,  semua  pengguna  yang  melakukan  kegiatan  yang berhubungan  dengan data elektronik, baik orang lokal maupun orang luar negeri yang mempunyai akibat hukum di wilayah Indonesia, harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. 28
Undang-undang  pornografi  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan perilaku  masyarakat  yang  penuh  dengan  etika  dan  berkepribadian  luhur  dengan menjunjung  tinggi  penghormatan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  melalui pelestarian  nilai-nilai  adat,  budaya,  ritual  keagamaan  serta  pendidikan  moral  dan etika. 29 Oleh  karena  itu,  telah  sepatutnya    pemerintah  memberikan  aturan  yang jelas  dan  tegas  terhadap  konten  bermuatan  ketelanjangan  di  media  sosial  sebagai turunan  dari  pada  undang-undang  pornografi  dan  undang-undang  informasi  dan transaksi  elektronik.  Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  mengatakan,  bahwa “pemerintah  melindungi  kepentingan
28 Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 2. .
29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 3.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (2a) juga  memberikan  tugas  dan  amanat  kepada  pemerintah  untuk  mencegah penyebaran  dan  penggunaan  data  elektronik.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa “pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.” Pencegahan tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pemutusan  akses,  peringatan  langsung  kepada penyedia sistem elektronik, atau bahkan memberikan sanksi pidana.
Konten  bermuatan  ketelanjangan  adalah  merupakan  bagian  daripada aktivitas  pornografi  yang  dilarang  dalam  aturan  perundang-undangan.  Ketentuan tersebut  dapat  dipahami  melalui  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-undang  ITE  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  untuk mengirim,  mentransmisikan  dan  menyediakan  data  elektronik  yang  mengandung kesusilaan.  Sementara  ketentuan  pidananya  adalah  penjara  paling  lama  6  tahun dan denda paling tinggi satu miliar rupiah. 30 Kegiatan pengunggahan suatu konten atau  informasi,  terlebih  dahulu  harus  memperhatikan  ketentuan  dan  aturan  yang berlaku dalam sistem penyiaran dalam suatu negara. Akan tetapi,  sistem penyiaran dalam media sosial, berbeda dengan sistem penyiaran yang terdapat pada televisi, radio dan sebagainya.
Sistem  penyiaran  dalam  media  sosial  berbentuk  audio  visual over  the  top (OTT)  yang  didefenisikan  sebagai  layanan  yang  disalurkan  melalui  jaringan  atau infrastruktur milik operator yang dalam penyalurannya tidak melibatkan operator secara  langsung.  Jika  disederhanakan,  dalam  sistem  OTT,  operator  tidak bertanggung  jawab  atas  unggahan  pengguna/pemakai  jasa. 31 Oleh  karena  itu, sistem  penyiaran  tersebut  berimplikasi  pada  tidak  tunduknya  media  sosial  pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang  Penyiaran.  Di  dalam  undang-undang  penyiaran,  sebelum  lembaga penyiaran  menyampaikan  informasi  (konten),  maka  pertama-tama  harus menerapkan sensor konten internal dan kandungan yang akan disiarkan. 32 Hal itu bertujuan untuk memfilter informasi atau konten yang sesuai dan yang tidak sesuai
30 Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
31 Elwindhi  Febrian,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengawasan  Terhadap  Pedoman  Perilaku  Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia,” Lex Renaissance 5, no. 3 (July 2020), hlm. 582.
32 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 26 ayat (2).

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  ditampilkan  ke  khalayak  ramai.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa tidak  berlakunya  undang-undang  penyiaran  pada  media  sosial,  maka  tidak mengherankan  mengapa  banyak  unggahan  konten  bermuatan  ketelanjangan  di media sosial yang dapat dikonsumsi oleh siapapun secara bebas. Meskipun sistem penyiaran  dalam  media  sosial  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  undang-undang penyiaran,  bukan berarti setiap pengguna bebas untuk melakukan apa saja dalam bermedia  sosial  tanpa  adanya  batasan  yang  diberikan.  Sebagai  pemegang  kontrol atas  suatu  negara,  pemerintah  bisa  saja  mengeluarkan  aturan  mengenai pembatasan  dalam  menggunakan  media  sosial  dan  internet.  Akan  tetapi, pembatasan tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga  kelompok  besar  yang  memberikan  pandangan  mengenai  pemberlakuan regulasi  terhadap  penggunaan  internet  dan  media  sosial.  Kelompok-kelompok tersebut adalah: 33
a. Kelompok libertarian yang berpandangan bahwa internet tidak bisa diatur secara  khusus  dan  harus  independen  serta  tanpa  campur  tangan  pihak lain,  termasuk  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  khusus  terhadap penggunaan internet dan media sosial bukanlah pilihan, atau bahkan dapat membawa pada perusakan terhadap hak asasi manusia.
b. Kelompok tradisionalis yang berpendapat bahwa virtual world dengan real world tidak memiliki perbedaan. Oleh karena itu, negera memiliki legalitas untuk  membuat  peraturan  apapun,  termasuk  peraturan  mengenai pembatasan dan pengawasan penggunaan internet.
c. kelompok  moderat  yang  mengusulkan  regulasi  hibrida,  atau  pembuatan regulasi  dunia  maya  yang  menggabungkan  regulasi  nasional,  regulasi mandiri, dan hukum internasional.
Sebagai  negara  hukum  yang  mempunyai  konsep  asas  legalitas  untuk menciptakan kepastian hukum, Indonesia telah sepatutnya membuat regulasi yang mengatur perilaku sosial baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Hal tersebut bertujuan  untuk  menciptakan  kondusifitas  dan  mengawasi  perilaku  sosial  dalam menggunakan  internet  dan  media  sosial.  Selain  itu,  peraturan  pembatasan  dan pengawasan  penggunaan  internet  dan  media  sosial,  bukan  untuk  merusak  dan menghilangkan hak asasi manusia, tetapi bertujuan untuk menjaga dan melindungi
33 Sufiana  Julianja,  “Pembatasan  Kebebasan  Berekspresi  Dalam  Bermedia  Sosial:  Evaluasi  Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” PLEADS:  Padjadjaran  Law Review 6 (Desember 2018), hlm. 24.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
hak asasi manusia secara menyeluruh demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman dalam bermedia sosial.

## D. KESIMPULAN
Unggahan  konten  bermuatan  ketelanjangan  dalam  media  sosial  merupakan bagian  daripada  beberapa  hal  yang  dilarang  dalam  undang-undang.  Akan  tetapi, larangan tersebut belum diatur secara rinci baik mengenai kriteria ataupun mengenai sanksinya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai kewajiban  untuk  mencegah  penyebarluasan  aktivitas  pornografi,  serta  untuk meningkatkan  moralitas  dan  etika  luhur  bangsa,  dengan  membuat  peraturan  yang jelas mengenai pembatasan dan pengawasan dalam media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Alyusi,  Shiefti  Dyah. Media  Sosial:  Interaksi,  Identitas,  Dan  Modal  Sosial .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pornografi . Bandung: Bayumedia Publishing, 2013. Ginting,  Rahmanita,  dkk. Etika  Komunikasi  Dalam  Media  Sosial:  Saring  Sebelum Sharing . Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
Nabila,  Dhifa,  dkk. Peradaban  Media  Sosial  Di  Era  Industri  4.0 .  Malang:  Intrans Publishing Group, 2020.
Nasrullah,  Rulli. Komunikasi  Antar  Budaya  Di  Era  Budaya  Siber .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2014.
———. Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  Dan  Sosioteknologi .  Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.
Qamar,  Nurul. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.
Riyadi,  Eko. Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Perspektif  Internasional,  Regional,  Dan Nasional . Depok: Rajawali Pers, 2018.

## Jurnal:
Febrian,  Elwindhi.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengawasan  Terhadap  Pedoman Perilaku  Penyiaran  Platform  Media  Sosial  Di  Indonesia.” Lex  Renaissance 5, no. 3 (July 2020).
John,  Richard  R.  “Freedom  of  Expression  In  The  Digital  Age:  A  Historian’s Perspektive.” Churh Communication  and Culture 4, no. 1 (March 2019).

## Mhd. Abyan Fauzi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 75-90 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Julianja,  Sufiana.  “Pembatasan  Kebebasan  Berekspresi  Dalam  Bermedia  Sosial: Evaluasi  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” PLEADS:  Padjadjaran  Law  Review 6 (Desember 2018).
Michael,  Tomy.  “Rekonsepsi  Frasa  Mengesankan  Ketelanjangan  Dalam  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi (Kajian  Filsafat  Hukum  Sederhana).” DIH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  20 (Agustus 2014).

## Dokumen/Skripsi/Tesis/Disertasi:
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

## Website:
Kemendikbud. “KBBI Online,” 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspresi. ———. “KBBI Online,” 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telanjang. ———. “KBBI Online,” 2023. https://kbbi.web.id/alatkelamin.
Meta. “Facebook and Instagram Community Standards,”
2023.
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/adult- nudity-sexual-
activity/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystan dards%2Fadult_nudity_sexual_activity.
Tiktok.  “Panduan  Komunitas  Tiktok,”  2023.  https://www.tiktok.com/community- guidelines?lang=id#30.
Youtube. “Pedoman Komunitas Youtube,” 2023.
https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id.