## OVERVIEW
PENYETARAAN  POLA  KARIER  PASCA  JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL 1

## OVERVIEW  EQUIVALENCE  CAREER  PATTERNS  POST ADMINISTRATIVE POSITION TO FUNCTIONAL POSITION
Citra Permatasari 2 , Fifi Ariani 3 Email : citra.noreng@gmail.com

## ABSTRACT
This study was structured with the aim of looking at how career patterns of civil servant who experienced inpassing from administrative positions turned into functional positions in an organization. The existence of this inpaasing certainly has a great influence on roles and tasks that are different from the previous position at office. This research uses literature study method, a research approach that is carried out by reviewing existing literature, both from library studies and other scientific research. The results of this study will later show that career equality from administrative positions to functional positions affects the map of positions and performance in an organization. With this inpassing, it is expected that the organization  will  become  more  dynamic,  agile,  effective  and  efficient  supported  by professional, competitive and excellent human resources.
Keywords: career patterns, administrative position, functional position .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  disusun  dengan  tujuan  untuk  melihat  bagaimana  pola  karir  ASN yang  mengalami inpassing dari  jabatan  administrasi  berubah  menjadi  jabatan fungsional  di  dalam  suatu  organisasi.  Adanya inpassing ini  tentunya  memiliki pengaruh yang besar pada peran dan tugas yang berbeda dari jabatan sebelumnya dalam  instansi  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode study  literature, pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang sudah ada,  baik  dari  studi  Pustaka  dan  jurnal  ilmiah  lainnya  sebagai  referensi.    Hasil penelitian  ini  nantinya  menunjukkan  bahwa  penyetaraan  karir  dari  jabatan administrasi ke jabatan fungsional mempengaruhi peta jabatan dan kinerja dalam sebuah organisasi Dengan adanya inpassing ini diharapkan organisasi menjadi lebih dinamis,  lincah,  efektif  efisien  yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang profesional, kompetitif dan memiliki daya saing.
Kata kunci : pola karir, jabatan administrasi, jabatan fungsional
1 Diterima Tanggal 13 September 2021, direvisi 15 November 2021.
2 Peneliti Pertama di Puslatbang KHAN LAN RI
3 Peneliti Pertama di Puslatbang KHAN LAN RI

## PENDAHULUAN
alam menghadapi era globalisasi 4.0 maka pemerintah terus melakukan perbaikan  dari  berbagai sektor  terutama  dari  sisi  birokrasi. Birokrasi yang sebelumnya dianggap kurang  mengikuti  perkembangan jaman yang terus mengalami perubahan  dan  cenderung  kaku. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan  perbaikan  dari  sisi birokrasi  untuk  menunjang  sistem pemerintahan  yang  bersih  dan akuntabel.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyampaikan  beberapa  hal  yang mengenai perbaikan
birokrasi pemerintahan  salah  satunya  adalah tentang  penyederhanaan  eselon,  hal ini  sebagai  upaya  penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Dimana  eselonisasi  nantinya  akan digantikan dengan jabatan fungsional yang  menghargai  keahlian  dan menghargai
kompetensi yang mengacu  pada sistem  merit sesuai dengan Permenpan No.40 Tahun 2018 tentang  Pedoman  Merit  Sistem. Adapun tindak lanjut dari hal tersebut adalah Pemerintah telah menancapkan  komitmennya  dalam membangun  sistem  birokrasi  secara progresif.  Hal  ini  ditandai  dengan beberapa langkah strategis yang telah dicanangkan  diantaranya  melalui sistem meritokrasi dan penyederhanaan  birokrasi.  Dua  titik utama  ini  dianggap  menjadi  unsur penting  yang  dapat  mendeliver proses  birokrasi  yang  cepat,  efisien, bersih dan melayani.
Meritokrasi digalakkan melalui  proses  pembinaan  dan penyelenggaraan  sistem  manajemen kepegawaian  yang  terbuka, fair ,  dan
setara  sesuai  dengan  kualifikasi, kompetensi,  dan  kinerja.  Salah  satu penetrasi  yang  telah  dilakukan dengan mengoptimalkan proses assesment untuk  menuntun  kemana pegawai tersebut akan dikembangkan karirnya.  Pada  proses  pengisian jabatan  khususnya  jabatan  pimpinan tinggi,  seleksi  terbuka  menjadi  opsi untuk memperoleh calon pejabat yang kompeten  sesuai  dengan  kapasitas yang diharapkan.
Hal  yang  paling  menyita perhatian  publik  khususnya  para pelaku  birokrasi  adalah  adanya kebijakan  pemangkasan  birokrasi. Mekanisme  dan  proses  kerja  yang panjang  dan  berliku,  sudah  mulai diurai  supaya  dapat  lebih  cepat  dan praktis sehingga menyesuaikan dalam  mengikuti  dinamika  yang terjadi. Aksi nyata dalam pemangkasan birokrasi ini dieksekusi melalui pemangkasan jabatan struktural khususnya jabatan administrasi.
Kita  ketahui  bersama,  jabatan administrasi ini memegang porsi yang cukup  besar  dalam  jumlah  jabatan yang ada dalam institusi pemerintah. Maka  untuk  memotong  rantai birokrasi, mengurangi jumlah jabatan menengah  kebawah  ini  dianggap sebagai alternatif yang paling rasional.  Salah  satu  opsi  alasan pemangkasan birokrasi melalui pemangkasan  jabatan  struktural  ini dipilih karena Pemerintah menganggap,  dengan  banyaknya jumlah  jabatan  struktural  khususnya jabatan  struktural  lini  menengah kebawah  telah  membuat  roda birokrasi  terasa  berat  dan  berjalan lambat.  Banyak  aksi  strategis  yang tidak dapat atau terlambat dijalankan

## D
dikarenakan  harus  dikondisikan dengan  mekanisme  struktur  yang ada.  Dengan  memangkas  birokrasi maka diharapkan dapat lebih mudah dalam proses koordinasi dan eksekusi suatu kebijakan.
Konsekuensi dari agenda pemangkasan jabatan administrasi ini tentunya  membawa  dampak  pada berkurangnya  jabatan.  Pemerintah berupaya merumuskan skenario terbaik  kepada  para  pemangku jabatan  supaya  tetap  dapat  bekerja secara optimal serta memperoleh hak kepegawaian  yang  selaras.  Maka, ditetapkanlah opsi penyetaraan jabatan  dengan  memindahkan  para pejabat yang
terdampak penghapusan  kedalam  jabatan  baru yakni jabatan fungsional tertentu.
Dengan mengacu pada Permen PANRB  No.  28  tahun  2019  tentang Penyetaraan  jabatan  administrasi  ke dalam  Jabatan  Fungsional,  terdapat simplifikasi dalam pengalihan jabatan administrasi  ke  dalam  jabatan fungsional  dengan  diberikannya rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh Menteri  PANRB  yakni  salah  satunya tanpa  adanya  uji  kompetensi  dalam pengalihan  jabatan  administrator  ke jabatan  fungsional.  Sedangkan,  jika melalui jalur inpassing atau perpindahan  jabatan,  maka  terdapat syarat  dan  ketentuan  yang  harus dipenuhi oleh masing-masing individu  yang  ingin  beralih  jabatan menjadi  pejabat  fungsional.  Proses penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur  Organisasi  dan  Tata  kerja (SOTK) terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan proses penyetaraan  jabatan.  Namun,  karena penataan  SOTK  memerlukan  proses
dan  waktu  yang  cukup  lama, sehingga  kedua  proses  ini  dapat dilakukan secara paralel.
Pada  prinsipnya  penyetaraan tujuannya  adalah  untuk  Sistem pengembangan  karier  pegawai  dan penyesuaian penghasilan atau kesejahteraan.  Dalam  melaksanakan amanah dari kebijakan PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi  ke  dalam  Jabatan Fungsional, Deeselonisasi dan pengalihan  ke  jabatan  fungsional adalah  upaya  menciptakan  birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.
Pernah  dilakukan  penerlitian terdahulu  oleh  Muhlis  Irfan,  yang melihat pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional akibat penghapusan  eselon  III  dan  IV sebagai  suatu  telaah  di  Badan Prosiding  Konferensi  Nasional  Ilmu Administrasi  4.0  237  Kepegawaian Daerah  (Irfan,  2013).  Penelitian  lain dilakukan oleh Leni Rohida,
Nuryanto, & Sarif mengenai implementasi  pengalihan  jabatan struktural  ke  jabatan  fungsional melalui inpassing/penyesuaian dengan  studi  empirik  di  Universitas Padjajaran (Leni Rohida, Nuryanto, & Sarif,  2018).  Penelitian  yang  lebih spesifik  mengenai  pengembangan karir  melalui  jabatan  fungsional seperti Pustakawan (Widayanti, 2014) dan  Analis  Kepegawaian  (Suryana, 2019)  juga  pernah  dibahas  dengan lokus  penelitian  yang  berbeda. Kebaruan  (novelty)  kajian  ini  dan pembeda  dari  beberapa  kajian  diatas adalah kajian ini membahas pola karir pasca implementasi kebijakan penyetaraan  jabatan  administrasi  ke jabatan  Fungsional  menggunakan
teori  Edwards  III  dengan  melihat pada  empat  dimensi  didalamnya yakni  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi, mengingat  kebijakan penyetaraan  ini relatif  baru  sehingga  peneliti  yakin belum  banyak  yang  mengkaji. Dengan  demikian,  permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana pola karir pasca kebijakan penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke dalam  Jabatan  Fungsional.  Tujuan dari  kajian  ini  adalah  untuk menganalisis, menguraikan mengenai pola karir pasca kebijakan Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke dalam Jabatan Fungsional.

## PEMBAHASAN Perampingan Organisasi
Perampingan  organisasi  ini dibuat  dengan  tujuan  untuk  lebih memberikan  motivasi  kepada  para pegawai  terutama  ASN  agar  terus meningkatkan kualitas dalam kinerja. Sesuai  dengan  amanat  Undang Undang  ASN  No.5  Tahun  2014 tentang  Manajemen  ASN,  sistem merit  berdasarkan  pada  kualifikasi, kompetensi  dan  kinerja  secara  adil dan  wajar  tanpa  membedakan  latar belakang  politik,  ras,  jenis  kelamin, umur,  agama,  suku,  budaya,  kondisi kecacatan. Tujuan dibentuknya sistem merit  ini  untuk  memastikan  jabatan pegawai  yang  berada  di  birokrasi pemerintah,  semuanya  memenuhi persyaratan
kualifikasi
dan kompetensi.
Buruknya
penyelenggaraan manajemen  ASN  selama  ini  juga semakin  perparah  dengan  adanya politisasi  birokrasi  dalam  ranah administrasi,  yaitu  intervensi  pejabat politik  dalam  pengangkatan  jabatan karier  ASN.  Sebagaimana  dikatakan
Damayanti  bahwa  dalam  sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia  sarat  dengan  politisasi birokrasi, dimana kedudukan birokrasi  tidak  dapat  bersifat  netral terhadap  kekuatan-kekuatan  politik yang  bermain  dalam  pemerintahan (Damayanti,  2009).  Pengangkatan jabatan ASN dipilih dan dipromosikan  bukan  berdasarkan sistem  merit  tetapi  lebih  disebabkan oleh  politisasi  birokrasi,  bahkan pencopotan  atau  demosi  pun  juga tidak  lepas  dari  nuansa  politisasi birokrasi. Restrukturisasi ASN bukan didasarkan  pada  kompetensi  dan kualifikasi  “ titip  ya” maka  akan berdampak  pada  efisiensi  dan efektivitas  kinerja  kurang  tercapai secara  maksimal  serta  etos  kinerja disiplin  yang  masih  rendah.  Dalam UU  ASN  Pemerintah  diharapkan menciptakan aparatur yang profesional, kompeten melalui manajemen  ASN  yang  didasarkan pada  sistem  merit  atau  dengan  kata lain  sistem  perekrutan  pegawai, pengangkatan, penempatan dan promosi  pegawai  dengan  berdasar pada  kompetensi,  kualifikasi  dan tentunya  kinerja  dari  pegawai  itu sendiri.
Menurut  konsep  disiplin  ilmu sistem  merit  ini  merupakan  suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan  pada  pertimbangan dasar  kompetensi  bagi  calon  pejabat Undang-Undang yang berlaku. Kompetensi calon pejabat pemerintah tersebut  diartikan  bahwa  calon pejabat pemerintah harus mempunyai keahlian  dan  profesionalisme  sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan dipangku  nantinya.  Kompetensi, keahlian  dan  profesionalistik  inilah
yang  menjadi  pertimbangan  utuma dalam  pegangkatan  calon  pejabat pemerintah.  Sedangkan  menurut Merriam-Webster  Dictionary,  sistem merit  adalah  sistem  rekrutmen  dan promosi  pegawai  yang  dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan dikarenakan  adanya  koneksi  politik. Sistem  merit  merupakan  kebalikan dari spoil sistem, yaitu sebuah sistem dimana  jabatan  pemerintahan  diisi oleh  teman-teman,  keluarga  atau pendukung dari partai yang berkuasa.
Ada  beberapa  aspek  yang menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan sistem  merit  yaitu  kompetensi, prestasi kerja, serta struktur organisasi yang sehat secara manajerial.
Mekanisme Penyetaraan Jabatan Penyetaraan  Jabatan  adalah Pengangkatan  Pejabat  Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian pada jabatan fungsional yang  setara.  Jabatan  yang  diusulkan dalam  Penyetaraan  Jabatan  adalah jabatan  yang  terdampak  (dihapus) dalam  penyederhanaan  birokrasi. Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator,  Jabatan  Pengawas, dan  Jabatan  Pelaksana  (Eselon  V).
Mekanisme penyetaraan jabatan dilakukan untuk jabatan Administrator akan disetarakan dengan  Jabatan  Fungsional  jenjang Ahli  Madya,  jabatan  Pengawas disetarakan dengan Jabatan
Fungsional  jenjang  Ahli  Muda,  dan Pelaksana  (eselon  V)  disetarakan dengan  Jabatan  Fungsional  Jenjang Ahli Pertama.
Gambar 1. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021
Tahapan  utama  dalam  proses penyetaraan  jabatan  ini  mencakup beberapa  tahap  yakni:  tahap  usulan, tahap  telaahan,  tahap  validasi,  tahap surat rekomendasi, tahap pengangkatan serta tahap pelantikan. Instansi  pemerintah  yang  akan melakukan penyetaraan jabatan terlebih  dahulu  harus  mengusulkan
dokumen
ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB) perihal  rencana  penyederhanaan birokrasi. Dalam dokumen usulan ini juga harus dijabarkan rencana jabatan fungsional  tertentu  apa  saja  yang nantinya akan diakomodir Administrator Pengawas Pelaksana Ahli Madya Ahli Pertama Pengawas
disesuaikan  dengan  jenis  tugas  dan bisnis utama organisasi.
Setelah  berkas  usulan  dikirim instansi ke Kemenpan-RB, selanjutnya kementerian akan melakukan telaahan  serta  melakukan  validasi untuk  kemudian  menerbitkan  surat rekomendasi.  Surat  rekomendasi inilah yang nantinya dapat digunakan oleh instansi sebagai pedoman/dasar dalam  mengangkat  kedalam  jabatan fungsional kepada para pejabat yang terdampak  penyederhanaan.  Tahap terakhir  adalah  pelantikan  sesuai dengan  aturan  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  11
tahun 2017 dimana setiap pengangkatan kedalam jabatan fungsional  harus  melalui  prosedur pelatikan  dan  pengambilan  sumpah jabatan.
Persyaratan Penyetaraan Dalam  panduan  pelaksanaan penyetaraan  jabatan  administrasi  ke jabatan  fungsional  yang  dikeluarkan
Kemepan-RB dalam Permenpan Nomor  28  Tahun  2019  tentang Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke Dalam Jabatan Fungsional, penyetaraan  jabatan  dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. PNS  yang  masih  menjalankan tugas dalam
Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang
Berwenang;
b. Memiliki  ijazah  paling  rendah  S- 1/D-4/S-2 atau yang sederajat;
c. Jabatan  Administrasi  memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;
d. Memiliki pengalaman atau
(fahmi)yang  berkaitan  dengan tugas jabatan fungsional; dan
e. Masa  menduduki  jabatan  paling kurang  1  (satu)  tahun  sebelum Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  jabatan Administrasi.

## Gambar 2 Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
Sumber : (Fitrianingrum et al., 2020)
JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV dan V

## S SELEKTIF DAN
BERTAHAP
JABATAN FUNGSIONAL
Pejabat Administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, dapat kembali
didudukkan  di  jabatan  fungsional yang  sama  melalui  mekanisme pengangkatan  kembali  sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan
fungsional  terkait.  Pengangkatan kembali  ke  jabatan  fungsional  ini harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi  jabatan  dengan  tugas  dan fungsi  unit  kerja  atau  dilakukan penempatan  kembali  sesuai  dengan tugas dan fungsi
jabatan fungsionalnya. Secara
sekilas, proses penyetaraan  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  pengaturan  dalam  proses inpassing  JFT.  Pada  kedua  jenis mekanisme tersebut sama-sama mengambil  tolok  ukur  asumsi  dari kedudukan  pangkat  dan  lama  masa kerja  sebagai basic dalam  penetapan jumlah  angka  kredit.  Meskipun, secara perhitungan keduanya terdapat perbedaan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang digunakan  yaitu  dengan  penelotian kualitatif,  seperti  yang  pernah diungkapkan oleh Cresswell menyatakan  “ we  conduct  qualitatitve research because a problem of issue needs to  be  explored’’  (Cresswell.  2021). Metode  ini  mengungkapkan  dan membahas permasalahan yang dijadikan  objek  penelitian.  Obyep penelitian  ini  yaitu  penyetaraan Jabatan  Administrasi  ke  dalam Jabatan Fungsional bagi pengembangan karier pegawai. Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakaan  data primer  dan  sekunder  yaitu  dengan
studi  Pustaka  dan  jurnal  ilmiah lainnya  sebagai  referensi.  Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari kutipan  buku,  jurnal  dan  literature lainnya yang mendukung penggalian sumber informasi yang relevan. Kepangkatan dan Angka kredit Penyetaraan jabatan tidak menyetarakan  pangkat  yang  melekat pada Pejabat Administrasi. Penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh Pejabat Administrasi ke dalam jenjang jabatan  fungsionalnya  yang  setara. Apabila  pangkat  berada  di  bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan  dalam  jenjang  jabatan fungsional  yang  disetarakan,  Pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan  fungsional  pada  jenjang jabatan  yang  disetarakan,  sebagai berikut:
a. Apabila  Administrator  memiliki pangkat di bawah IV/a, Administrator  tetap  disetarakan dalam  Jabatan  Fungsional  jenjang Ahli Madya.
b. Apabila Pengawas memiliki pangkat di bawah III/c, Pengawas disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
c. Apabila Pengawas memiliki pangkat  di  atas  III/d,  Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
d. Apabila  Pelaksana  (Eselon  V) memiliki pangkat di bawah III/a, Pelaksana  (Eselon  V)  disetarakan dalam  Jabatan  Fungsional  jenjang ahli pertama.
e. Apabila  Pelaksana  (Eselon  V) memiliki  pangkat  di  atas  III/b, Pengawas  disetarakan  dalam
jabatan  fungsional  jenjang  ahli pertama.
Penghitungan angka kredit bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan bedasarkan jenis penghitungan angka kredit  yang  berlaku  pada  jabatan fungsional  dimaksud.  Sejauh  ini, pengaturan  dalam  penetapan  angka kredit  jabatan  fungsional  masih terdapat  dua  (2)  pendekatan  yakni melalui  sistem  konvensional  dan sistem konversi SKP. Sehingga, untuk perhitungan  angka  kredit  awal disesuaikan  dengan  sistem  penilaian angka  kredit  yang  dimiliki  JFT tersebut.
Semisal  diambil  contoh  untuk sistem  konvensional,  penghitungan angka kredit penyetaraan merupakan akumulasi  dari  nilai  pendidikan  dan kepangkatan-kepangkatan sebelumnya dan angka kredit persentase penyetaraan jabatan, ditetapkan dengan rumus:
“(p ersentase perolehan angka kredit dikalikan  angka  kredit  kumulatif kenaikan  pangkat  jenjang  jabatan yang  diduduki)  +  (jumlah  angka kredit kumulatif kepangkatan sebelumnya  pada  jenjang  yang diduduki dan jenjang sebelumnya)”
Adapun  besaran  prosentase  diatur sebagai berikut:
a. Telah menduduki pangkat lebih dari dari  4  (empat)  tahun  diberikan persentase 100%;
b. Telah menduduki pangkat lebih dari 3 – 4  tahun  diberikan  persentase 75%;
c. Telah menduduki pangkat lebih dari 2 – 3  tahun  diberikan  persentase 50%; atau
d. Telah menduduki pangkat lebih dari 1 – 2  tahun  diberikan  persentase 25%.
Sebagai  contoh  jika  terdapat Pejabat Eselon IV dengan pangkat IIIc selama  3  tahun,  maka  akan  diangkat kedalam  JFT  Ahli  Muda  dengan diberikan angka kredit total sejumlah 275.  Skor  275  ini  diperoleh  dari prosentase penyetaraan 75% dari 100 (Ahli  Muda  angka  kredit  kumulatif KP adalah 100)= 75, unsur pendidikan=100, nilai Golongan IIIa= 50, nilai Golongan IIIb= 50, sehingga nilai  total  angka  kredit  adalah  275. (Ridlowi,  S.Sos.,  M.A.  Pegawai Kanreg I BKN, 2021)

## Beberapa Ketentuan Melekat
Pejabat  Administrasi  yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan  kegiatan  tugas  dan  fungsi koordinasi  dan  pengelolaan  kegiatan sesuai  dengan  bidang  tugasnya. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi  dan  pengelolaan  kegiatan adalah  sejak  pejabat  fungsional duduk  dalam  jabatan  fungsional, yang merupakan tugas tambahan.
Tata  kelola  jabatan  fungsional pasca  penyetaraan  adalah  sebagai berikut: a. Koordinator-ahli madya b.
Subkoordinator-ahli muda
Mekanisme  ini  bersifat  sementara untuk koordinator dan
subkoordinator, yang prinsip dasarnya  sebagai  peran  bukan jabatan,  jadi  masa  tugas  koordinator dan subkoordinator hasil penyetaraan akan  berakhir  di  akhir  2021  artinya boleh  mengganti  koordinator  dan subkoordinator,  sesuai  penilaian kinerja,  dan  apabila  ingin  mengganti koordinator  atau  sub  koordinator minimal 1 tahun atau minimal sampai
dengan  Desember  2020.  Pejabat fungsional hasil
penyetaraan berperan  sebagai  koordinator  atau subkoordinator  bentuk  apresiasi  dan penghargaan  bagi  pejabat  tersebut dan tentu saja dari aspek kesejahteraan  tidak  menurun.  Tata kelola  organisasi  pasca  penyetaraan akan berubah menjadi kelompok kerja yang  saling  mendukung  berbasis networking terkait dengan kompetensi dan  jenjang  jabatannya,  bukan  lagi hubungan  hirarkis.  Target-target kinerja  pejabat  pasca  penyetaraan normal  dimana  penilaiannya  akan sama  dengan  fungsional  pada umumnya  dan  harus  mengikuti aturan  jabatan  fungsional  masing- masing.  Apabila  setelah  penyetaraan tidak berkinerja maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin, karena itulah  diperlukan  perubahan  pola pikir ( mindset ) dari pejabat fungsional hasil  penyetaraan  bahwa  hasil  kerja nantinya berdasarkan capaian Angka kredit  sesuai  jabatan  fungsional masing-masing (Lia, 2020).
Pelaksanaan  kegiatan  tugas dan fungsi koordinasi dan
pengelolaan kegiatan tersebut diberikan  tambahan  Angka  Kredit 25%  dari  Angka  Kredit  Kumulatif untuk  kenaikan  pangkat  setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).  Penilaian  terhadap  tugas tambahan  tersebut  dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya paling kurang  dalam  1  (satu)  periode penilaian kinerja jabatan fungsional.
Salah  satu  hal  yang  berbeda antara  proses  penyetaraan  dengan inpassing yaitu untuk penyetaraan ke dalam  Jabatan  Fungsional  dapat
dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian
tanpa harus menunggu/mendapatkan rekomendasi  dari  Instansi  Pembina JFT yang bersangkutan. Hal ini tentu berbeda dengan inpassing yang masih bergantung pada proses rekomendasi yang  harus  dikeluarkan  terlebih dahulu  oleh  instansi  pembina. Meskipun demikian, pada kedua jenis mekanisme  tersebut  tetap  akan memperoleh intervensi/perhatian dari  instansi  pembina  dalam  proses pembinaan karir kedepan pejabat JFT.

## KESIMPULAN
Redesain  organisasi  atau  bisa dikatakan  perampingan  organisasi merupakan  proses  yang  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  melakukan proses  perbaikan  penyelenggaraan pemerintahan  dari  sisi  sumber  daya manusia guna meningkatkan pelayanan publik. Adanya perampingan  organisasi  ini  dibuat dengan tujuan organisasi pemerintah akan lebih mudah mencapai visi misi dengan  organisasi  yang  ramping, memudahkan  pembagian  tupoksi bagi  pegawai  dalam  melaksanakan tugasnya.  Memaksimalkan  potensi dan  kualitas  pegawai  dalam  merit sistem  ini  secara  tidak  langsung memberikan  pengaruh  besar  bagi organisasi  tersebut  dalam  mencapai sasaran  dan  tujuan.  Selain  itu, perampingan organisasi juga menjadi sarana  suatu  organisasi  untuk menyaring  ASN  yang  berkompeten dan berkualitas (Rakhman, 2020).
Penilaian  dan  perhitungan angka kredit dalam rangka manajemen kinerja Jabatan
Fungsional, bagi pegawai yang sudah memasuki  pengabdian    sebagai  PNS
selama  4  tahun  bisa  langsung  naik pangkat.  Bagaimana  perhitungan- perhitungan  yang  ada  di  juklak (petunjuk  pelaksanaan)  dan  sudah disepakati
dengan Badan
Kepegawaian  Nasional  agar  bisa berjalan dengan baik.
Penyusunan SKP dan
pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi  dengan  tugas  dan  fungsi koordinasi diharapkan begitu menduduki jabatan akan ada relaksasi angka  kredit.  Mekanisme  kenaikan pangkat dari angka kredit yang sudah ada  akan  dipotong  25  persen.  Revisi Permenpan  28  Tahun  2019  tentang Jabatan  Fungsional,  perhitungan jumlah sisa bulan terkait pengangkatan  jabatan  fungsional berdasarkan  pada  juklak. Cascading disasaran  kerja  organisasi  dari perjanjian  kerja  diturunkan  ke fungsional  sehingga  menjadi  SKP individu. Jabatan yang sudah dialihkan  harus  bersiap  menyusun
SKP penyesuaian termasuk menyusun  SKP  Tahun  2021  bagi pegawai  yang  baru  dilantik  menjadi fungsional.  Tahun  depannya  lagi mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuai pola pola kerja dan sebagainya.
Proses kenaikan pangkat yang berbasis  fungsional  dari  SKP  ke dupak,  ada  proses  penyetaraan jabatan  harus  mendapatkan  modal dulu  untuk  kenaikan  pangkatnya. Perlu  juga  divalidasi  oleh  instansi Pembina  harus  dilihat  kenaikan pangkatnya dikarenakan penyetaraan jabatan  atau  bukan.  Penyesuaian  ini bertujuan  agar  organisasi  yang  lebih dinamis,  lincah,  efektif  efisien  yang didukung oleh SDM yang profesional,
kompetitif dan berdaya saing. Ketika tidak semua yang beralih berkompeten,  masih  terdapat  gap kompetensi dan perlu upaya lebih lagi sehingga dengan penyesuaian  bukan semata mata ganti baju tetapi berganti pola  kerja  dan  pola  pikir.  Tujuan penyesuaian  ini  agar  meningkatkan kinerja  bagi  para  pegawai  sehingga membantu  pemerintah  (berdampak) dalam  membangun  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi jabatan administrasi yang memiliki  fungsi  koordinasi  akan diberikan  peran  koordinator  dan subkoordinator  (akan  dapat  angka kredit), penilaian kinerja ada pendelegasian  wewenang  (pejabat penilai) pengembangan karir kaitanya dengan  kenaikan  pangkat,  kenaikan jabatan  dan  kesejahteraan.  Adanya pengembangan kompetensi pengalihan  eselon  3  dan  eselon  4 kedalam  fungsional  terdapat  gap kompetensi  sangat  terlihat  sekali  di lingkup sosial kultural. Mempersiapkan SK dan Surat Edaran kepada teman-teman yg beralih tetap dapat mengikuti pelatihan fungsional kepemimpianan  PKA,  PKN  maupun Pelatihan  Teknis.  Pegawai  yg  sudah diangkat  atau  dilantik  menjadi fungsional sebelumnya telah melewati proses penyesuaian dengan melalui  tahapan  dari  pengusulan, validasi rekomendasi. Proses ini akan berjalan  Dikaitkan  dengan  proses Reformasi Birokrasi dimana merekomendasikan  kepada  instansi Pembina  jabatan  untuk  segera melantik  dan  melakukan  penataan SOTK .

## SARAN
Proses  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  jabatan  fungsional memiliki  implikasi  yang  berbeda dengan  sistem  kinerja  sebelumnya, lalu  diperlukan  perhatian  khusus tindak  lanjut  khusus  terkait  sistem pengembangan karir dan kompetensinya  pasca  penyetaraan jabatan.  Hal  yang  paling  penting dilakukan adalah penataan organisasi dan  pola  kinerja:  sinkronisasi  antara penataan  jabatan  dengan  jabatan- jabatan  yang  dipetakan.  Saat  ini  ada yang melakukan penyetaraan jabatan terlebih  dahulu  lalu  kemudian melakukan penataan organisasi tetapi yang  paling  ideal  adalah  melakukan penataan  organisasi  terlebih  dahulu baru kemudian melakukan penyetaraan.
Kebijakan  kedepan  apabila ada  yang  belum  dilantik  perlu  ada penetapan  regulasi  SOTK  baru  dan tata  kerja  jabatan  fungsional  baru sehingga
bisa dikeluarkan penyetaraannya  termasuk  penetapan pengaturan tata kerja Jabatan
Fungsional. Kedepannya untuk pengalihan  jabatan  fungsional  harus memiliki  kesesuaian  kualifikasi  dan kompetensi dalam Jabatan Fungsional.  Dan  harus  ada  kaitan pengalaman  tugas  dalam  Jabatan Fungsional  yang  akan  diduduki sehingga  tidak  perlu  ada  paksaan, juga perlu diperhatikan uji kompetensi  Jabatan  Fungsional  dan batas  usia  pensiun.  Dimulai  sejak Tahun 2021 akan ada kebijakan yang lebih  ketat  terkait  penyetaraan jabatan,  begitu  juga  tahun-tahun selanjutnya akan semakin ketat.
Perkembangan modern ini ada laporan kurang lebih ada sebanyak 35 ribu pegawai yg sudah disetarakan ke jabatan fungsional, ada juga beberapa yang masih dalam proses penyetaraan (Fitrianingrum, 2020). Rata-rata pencapaian  sudah  60  sampai  80 persen,  bahkan  ada  yang  sudah  90 persen  dalam  proses  penyetaraan jabatan.  Harapannya  setelah  proses ini  bisa  dilakukan  percepatan  untuk penataan organisasi termasuk bagaimana  membangun  pembinaaan karir pengembangan kompetensi dan kenaikan pangkat.
Pemetaan  bisnis  proses  harus menata  kembali  Anjab  ABK  agar bisnis  proses  dapat  berjalan  dengan baik meliputi pembinaan dan pengembangan kompetensi serta pola karier.  Opsi  yang  dilakukan  dengan kontrol  monitoring  dan  evaluasi terhadap kinerja para pejabat fungsional  yaitu  dengan  tugas  dan Fungsi  organisasi  harus  bisa  di cascadingkan  ke  jabatan  koordinator yang  menggantikan  pejabat  eselon  3 dan  eselon  4,  dengan  demikian sehingga  harus  dilakukan  redesain terhadap  proses  bisnis  dan  output termasuk redistribusi beban kerja agar tidak  hanya  berada  pada  satu koordinator atau subkoordinator. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan formasi jabatan.
Bukan  hanya  aspek  proses bisnis  saja  yang  perlu  diperhatikan namun aspek pembinaan dan pengembang kompetensi serta sistem karir  bagi  pegawai  juga  perlu perhatian  khusus.  Sistem  karir fungsional  akan  lebih  berkembang karena  pegawai  akan  lebih  berfokus pada pola pengembangan karir sesuai
dengan  kompetensinya.  Kewajiban untuk  pemenuhan  pengembangan kompetensi,  pola  karir  fungsional sistem  karir  akan  berkembang  yang akan  menduduki  Jabatan  Pimpinan Tinggi  berbasis  jabatan  fungsional termasuk  pola  karir  baik  vertikal horizontal
maupun
diagonal sebagaimana yang diamanatkan dalam  PP  11  Tahun  2017  tentang Manajemen ASN. Sistem karir jabatan yang  dialihkan  akan  dikaitkan dengan  program  manajemen  talenta. Yang  berpeluang  besar  masuk  ke dalam  program  ini  adalah  para jabatan  fungsional  karena  Jabatan Fungsional  yang  akan  memegang peranan kuncinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Cressweell.W.John  (2013).  Research
Design Qualitative, Quantitatitve, and Mixed
Methods  Approaches,  third Edition.
Dzulkarnain,  B.  "Jabatan  Fungsional Peneliti." Media  Penelitian  dan
Pengembangan  Kesehatan ,  vol.  1, no. 2, 1991, doi:10.22435/mpk.v1i2.848.
Fitrianingrum,  L.,  Lusyana,D.,  Ilmu, L.,  &  Indonesia,  P.  (2020). Pengembangan  Karier  Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analis Implememtasi dan Tantangan Development of Functional Position Career Resulted From Administration Posittion Equalization : 43-54. Jumiarsih, Jumiarsih, et al.
"Perancangan Standard Operating  Procedure  (SOP) untuk Menentukan Nilai Jabatan dan  Kelas  Jabatan  Fungsional
Umum
Universitas
Diponegoro." Industrial Engineering Online Journal , vol. 3, no. 4, 2014.
Nope,  Nelson  B.  "Mutasi  Pejabat Fungsional  ke  dalam  Jabatan Struktural  di  Era  Otonomi Daerah." Masalah-Masalah Hukum ,  vol.  44,  no.  2,  2015,  pp. 234-242.
Nugraheni,
Nurwinda, et al.
"Implementasi Kebijakan
Penetapan  Inpassing  Jabatan Fungsional Guru Bukan Pns dan
Angka  Kreditnya  di  SD  Swasta Kota Semarang." Indonesian Journal  of  Public  Policy  and Management Review , vol. 2, no. 2,
2013, pp. 161-170.
Rakhman,  F.A.  (2020). Pengalihan Jabatan  Struktural  ke  Jabtan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi  Atas  Penghapusan
Jabatan. 4(2), 53-66.
Suryana, A. N. (2019). Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Badan Penelitian dan Pengembangan.  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara Fisip
Universitas  Maritim  Raja  Ali Haji, Vol 7 No 1 tahun 2019.
Widayanti,  Y.  (2014).  Pengembangan Karier Pustakawan melalui Jalur fungsional.  LIBRARIA:  Jurnal Perpustakaan Perpustakaan STAIN  Kudus  vol  2  Nomor  1 Januari-Juni 2014.
Zainuddin, Zainuddin, et al. "Analisis Pengembangan  Karir  Jabatan Fungisional  Peneliti  di  Balai
Litbang Gangguan Akibat
Kekurangan  Iodium  (GAKI)
Magelang  Tahun  2013." Jurnal Kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro , vol. 2, no. 3, 2014.
Regulasi :
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi  ke  Dalam  Jabatan Fungsional
Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017 tentang  Standar  Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Permen  PANRB  No.  28  tahun  2019 tentang  Penyetaraan  jabatan administrasi  ke  dalam  Jabatan Fungsional
https://www.merriam- webster.com/dictionary/system %20merit diakses  pada  19 Oktober 2021.
https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel /3/2020/05/mekanisme- penyetaraan-jabatan-pada- penyederhanaan-birokrasi diakses pada 20 Juli 2021.