## EKSPLORASI KUALITATIF MANAJEMEN LAYANAN PMTCT PADA IBU HAMIL ODHA DI KABUPATEN BOJONEGORO
Ummi Khoirul Hafidzah 1 , Chriswardani Suryawati 2 , Zahroh Shaluhiyah 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: ummikhoirulhafidzah@gmail.com

## ABSTRAK
Capaian deteksi dini HIV pada ibu hamil di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020- 2021  belum  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Di  sisi  lain,  sekitar  16  ibu  hamil ODHA  putus  pengobatan  ARV.  Upaya  penjangkauan  kasus  yang  kurang  baik memungkinkan  peningkatan  penularan  HIV  dari  Ibu  ke  Anak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  proses  manajemen  program  pelayanan  PMTCT pada  Ibu  Hamil  ODHA  di  Layanan  PDP  Kabupaten  Bojonegoro.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  wawancara  mendalam kepada  informan  utama  dan  informan  triangulasi.  Informan  utama  adalah Pengelola  Program  HIV  di  Layanan  PDP  dan  Pengelola  Program  HIV  Dinas Kesehatan. Informan triangulasi terdiri dari Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, Perwakilan  LSM  dan  Ibu  Hamil  ODHA.  Pengolahan  dan  analisa  data menggunakan metode analisis isi ( content analysis ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan program PMTCT sudah dilakukan dengan menetapkan kebutuhan anggaran, adanya pengelola program HIV di semua layanan PDP, dan menetapkan  target  capaian  deteksi  dini  ibu  hamil  namun  terdapat  keterbatasan dalam dukungan kebijakan pelaksanaan PMTCT yang masih belum jelas. Fungsi pengorganisasian program PMTCT sudah berjalan dapat dilihat dari adanya SOP PMTCT  di  RSUD,  koordinasi  lintas  sektoral  yang  bersinergi,  namun  masih kurangnya pelatihan terkait PMTCT dan belum ada SOP PMTCT di Puskesmas. Monitoring  dan  evaluasi  masih  belum  berjalan  dengan  optimal  karena  evaluasi hanya  dilihat  berdasarkan  angka  capaian  saja.  Dengan  demikian,  pelayanan PMTCT untuk ibu hamil ODHA masih memiliki beberapa hambatan yang membuat pelayanan  kurang  optimal  dan  hal  tersebut  perlu  diperbaiki  oleh  Fasilitas Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Prevention Mother to Child Transmission , Manajemen

## ABSTRACT
The  achievement  of  HIV  early  detection  in  pregnant  women  in  Bojonegoro Regency  in  2020-2021  has  not  yet  reached  the  set  target.  On  the  other  hand, around 16 pregnant women living with HIV dropped out of ARV treatment. Poor case  outreach  efforts  allow  for  an  increase  in  HIV  transmission  from  mother  to child.  This  study  aims  to  analyze  the  PMTCT  service  program  management process  for  pregnant  women  living  with  HIV  at  the  PDP  service  in  Bojonegoro Regency.  This  research  is  qualitative.  Data  were  collected  through  in-depth interviews with key informants and triangulation informants. The main informants were the HIV Program Manager at the CST Service and the HIV Program Manager at  the  Health  Office.  The  triangulation  informants  consisted  of  the  Head  of  the Health Office's P2P Division, representatives of NGOs, and pregnant women living
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat ITEKES Cendekia Utama Kudus
with  HIV/AIDS.  Processing  and  analysis  of  data  using  the  method  of  content analysis (content analysis). The results showed that the PMTCT program planning function  had  been  carried  out  by  determining  budget  requirements,  having  HIV program managers in all PDP services, and setting targets for early detection of pregnant women, but there were limitations in supporting PMTCT implementation policies that were still unclear. The organizational function of the PMTCT program has been running as can be seen from the PMTCT SOP at the Hospital, synergized cross-sectoral coordination, but there is still a lack of PMTCT-related training and there is no PMTCT SOP at the Puskesmas. Monitoring and evaluation are still not running  optimally  because  the  evaluation  is  only  seen  based  on  achievement figures. Thus, the PMTCT service for pregnant women living with HIV/AIDS still has several barrier that make the service not run optimally and this needs to be improved by Health Facilities and District Health Office.
Keywords: Implementation,  Prevention  Mother  to  Child  Transmission, Management

## LATAR BELAKANG
Setiap  tahun,  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus  infeksi  HIV  pada perempuan,  dengan  jumlah  tertinggi  mencapai  12.302  pada  kategori  Ibu Rumah  Tangga.[1]  Ketika  seorang  ibu  yang  mengidap  HIV  mengalami kehamilan, menurut Kementerian Kesehatan, virus HIV tidak hanya menjadi potensi  risiko  terhadap  keselamatan jiwa  ibu, melainkan juga  merupakan ancaman serius bagi kesehatan bayi yang dikandungnya. Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 38% kasus terjadi pada wanita. Hal ini mengkhawatirkan karena kemungkinan penularan, terutama dari ibu ke anak dapat sangat dikurangi dengan perawatan yang tepat sebelum atau selama  kehamilan.[2]  Maka  dari  itu,  pemerintah  melaksanakan  program pencegahan  penularan  HIV  dari  ibu  ke  anak,  yang  dikenal  sebagai Prevention of Mother to Child HIV Transmission (PMTCT), sebagai langkah solutif  untuk  mengurangi  risiko  penularan  virus  HIV  dari  ibu  kepada bayinya.[3]
Banyak  orang  yang  terkena  HIV-AIDS  di  Kabupaten  Bojonegoro merupakan kalangan usia produktif. Disamping itu, pencapaian pengujian HIV pada ibu hamil di seluruh Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2020, dari 31,82% ibu hamil yang dites ditemukan 5 kasus baru positif HIV. Pada tahun 2021  capaian  dari  hasil  cakupan  ibu  hamil  yang  di  tes  HIV  di  seluruh Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro semakin menurun menjadi sebesar 27,89%. Dari 27,89% ibu hamil yang dites ditemukan 3 kasus baru positif HIV.  Total  kumulatif  sampai  2021,  ibu  hamil  dengan  HIV  positif  di Kabupaten  Bojonegoro  diupayakan  rutin  untuk  meminum  ARV ( Antiretroviral )  dibantu  oleh  pendamping,  meskipun  masih  sulit  untuk dikontrol.  Setidaknya  sekitar  16  orang  ibu  hamil  mengalami  putus pengobatan ARV di Kabupaten Bojonegoro.[4][5]
Tantangan yang saat ini masih dirasakan adalah banyak dari ibu hamil yang terkonfirmasi HIV positif tidak melakukan kontrol lebih lanjut layanan di Puskesmas. Kurangnya usaha dalam mencapai sasaran memperbesar
peluang penyebaran HIV yang tidak terdeteksi dan sulit dikendalikan pada ibu hamil, menyebabkan peningkatan risiko penularan HIV dari ibu ke anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping HIV seluruh Kabupaten Bojonegoro  pelaksanaan  tes  awal  untuk  penjaringan  sudah  baik,  namun tindak  lanjut  perawatan  untuk  kasus  ibu  hamil  yang  positif  HIV  masih menjadi  tantangan  yang  belum  bisa  terselesaikan  di  Kabupaten Bojonegoro.  Pelayanan  PMTCT  pada  Ibu  hamil  ODHA  hanya  bisa dilakukan  oleh  Layanan  PDP  (Perawatan,  Dukungan,  dan  Pengobatan) dikarenakan  layanan  PDP  merupakan  layanan  yang  difasilitasi  untuk melakukan test and treat .
Hasil studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dari  wawancara  kepada  Penanggung  Jawab  Program  HIV  terkait manajemen  pelaksanaan  PMTCT  di  Layanan  PDP  menyatakan  bahwa layanan  sudah  mengupayakan  pelaksanaan  layanan  PMTCT  terutama pada  ibu  hamil  secara  komprehensif  dan  sinergis  meskipun  hanya berlandaskan standar operasional prosedur yang diatur oleh Kementerian Kesehatan.  Dalam  upaya  testing  semua  puskesmas  wajib  melakukan skrining  HIV  untuk  ibu  hamil.  Namun  testing  ini  tidak  diikuti  dengan perawatan dan pemantauan secara rutin kepada ibu hamil sehingga kasus LFU  ( Lost  Follow  Up )  menjadi  tinggi.  Dinas  Kesehatan  sebagai  pihak pengawas  memang  masih  menganalisis  hambatan  yang  dirasakan  oleh layanan  PDP  di  lapangan  terkait  penjangkauan  dan  pendampingan  ibu hamil yang positif HIV saat ini.
Hasil  suatu  penelitian  menyebutkan  bahwa  rendahnya  kualitas layanan  PMTCT  di  Puskesmas  Wilayah  Surabaya  disebabkan  oleh kurangnya fasilitas, infrastruktur, dan dana, jumlah petugas kesehatan yang tersedia  juga  terbatas,  dukungan  dari  pimpinan  masih  minim,  dan  tidak terdapat SOP serta informasi sosialisasi regulasi.[6] Sementara itu, dalam studi  yang  dilakukan  oleh  Nurjanah  (2019),  diungkapkan  bahwa  dalam pelaksanaan  PMTCT  di  Indonesia,  beberapa  tantangan  yang  masih dihadapi  meliputi  kekurangan  informasi  tentang  pengobatan  ART
(antiretroviral),  kurangnya  support  dari  keluarga,  beban  kerja  yang  berat bagi petugas kesehatan, serta keterbatasan alat tes HIV dan ketersediaan stok obat. Hal ini menjadi faktor PMTCT tidak berjalan secara  optimal.[7] Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan PMTCT  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan PMTCT pada ibu hamil ODHA di Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  dalam pendekatannya yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan  data  dalam  bentuk  uraian  mendalam  dari  responden, mencerminkan realitas yang kompleks.[8] Subjek penelitian ini melibatkan informan  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  pelaksanaan  PMTCT  di Layanan PDP Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, dengan tujuan untuk memperoleh informan yang sesuai dengan objektif penelitian.[9] Didapatkan Rumah Sakit Rujukan ODHA yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesomo dan 2  Puskesmas  PDP  antara  lain  Puskesmas  Kalitidu  dan  Puskesmas Baureno  karena  2  Layanan  PDP  tersebut  sudah  beroperasi  >  1  tahun. Adapun,  Informan  utama  yakni  pelaksana  program  HIV  Puskesmas,  Tim PMTCT  RSUD  yang  terdiri  Poli  Sehati,  Poli  Kandungan  dan  Kamar Bersalin,  Pengelola  Program  HIV  dan  Kepala  Bidang  pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bojonegoro. Informan triangulasi yakni Perwakilan Kelompok Dukungan Sebaya Sehati Peduli  dan  Ibu  hamil  ODHA.  Studi  ini  dilaksanakan  pada  periode  April hingga  Juni  tahun  2022.  Metode  pengolahan  dan  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi ( content analysis ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Pelayanan PMTCT pada Ibu Hamil ODHA
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  anggaran  di  Kabupaten Bojonegoro untuk PMTCT menjadi bagian dari Program HIV serta dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; sumber anggaran dana untuk PMTCT lebih banyak didapatkan dari APBN dan APBD Provinsi, apabila terjadi kekurangan dalam pelaksanaan program maka Puskesmas bisa menutupi kekurangan tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran pada  masing-masing  puskesmas.  Belum  tersedianya  anggaran  yang memadai menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS pada instansi terkait.[10]
“….untuk  anggaran  puskesmas  gak  mengelola,  biasanya  langsung dapat barang dari dinas….” (IU1,IU2)
“….penganggaran  biasanya  terkait  dengan  kebutuhan  reagen memang selama ini reagen itu berasal dari DAK fisik ya dari APBN dan APBD Provinsi….” (IU8, IT1)
“…kalau  misalkan  ada  puskesmas  yang  merasa  kurang,  maka  dari alokasi  APBD  Kabupaten  ya  diberikan,  selain  itu  mereka  bisa mengadakan sendiri anggaran untuk tambahan reagen atau lebih ke logistik yang non-obat ya. karena obat-obatan memang semuanya dari pusat.  Untuk  obat  HIV  nya.  Gitu.  Jadi,  ya  itu  sesuai  dengan  ininya Puskesmas masing-masing kemampuan Puskesmas….” (IT1)
Penganggaran program PMTCT berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan  sarana  yaitu reagen untuk  Layanan  PDP.  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bojonegoro setiap tahun akan mengajukan permintaan reagen dan obat berdasarkan estimasi kebutuhan Puskesmas dan dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
“….untuk  kebutuhan  reagen  biasanya  puskesmas  langsung  dapat stok mbak mulai reagen sampek obat semua, dan ambil langsung di labkesda….” (IU2)
“…untuk pemenuhan logistik kita bergantung ke pusat dan provinsi, karena  dari  APBD  hanya  diperbolehkan  untuk  kegiatan kegiatan…”(IT1)
Kebutuhan  logistik reagen masih  belum  bisa  menjangkau  semua target sasaran yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, pemenuhan kekurangan logistik  menggunakan  APBD  Kabupaten  masih  belum  bisa  dilakukan.
Infrastruktur  kesehatan  yang  komprehensif  dan  memadai,  serta  dapat digunakan  efisien,  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pelaksanaan program, tingkat kepuasan pasien, dan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan.  Hal  ini  berkontribusi  pada  pencapaian  tujuan  program  di Puskesmas.[11]
Kabupaten Bojonegoro memiliki target untuk menjangkau seluruh ibu hamil  dalam  pemeriksaan  HIV  sudah  masuk  dalam  Standar  Pelayanan Minimal (SPM). Target ditentukan sesuai dengan estimasi jumlah ibu hamil yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
“….capaian ibu hamil yang diskrining HIV masuk dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan....” (IU1)
“….kegiatan  deteksi  dini  untuk  pemeriksaan  HIV  pada  ibu  hamil  itu masuk di dalam target SPM HIV standar pelayanan  minimal HIV….” (IT1)
Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV salah satunya adalah ibu hamil wajib mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.[12]
Kebutuhan  sumber  daya  program  PMTCT  didapatkan  hasil  bahwa setiap  Puskesmas  memiliki  Pengelola  Program  HIV.  Kebutuhan  SDM sudah tercukupi dengan baik namun petugas yang mendukung dan bekerja sama  dengan  pengelola  program  HIV  Puskesmas  sering  berganti  orang dan tanpa tugas pokok yang jelas. Berbeda dengan di Rumah Sakit yang cenderung lebih terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas. Tim HIV di  Rumah  Sakit  yang  melaksanakan  program  PMTCT  untuk  ibu  hamil ODHA terbagi atas Poli Sehati, Poli Kandungan, Kamar Bersalin.
“….setiap puskesmas di sini kami sudah ada penanggung jawab HIV mbak  biasanya  perawat  atau  bidan  nanti  dibantu  bagian  laborat, dokter, dan farmasi…” (IU8)
“….petugasnya ada saya dan dua orang adik THL, itupun satu tahun ganti kadang per 6 bulan ganti. Dan alhamdulillahnya, saya tidak diberi tugas tambahan covid selama pandemi…” (IU2)
“….disini saya ndak kerja sendiri mbak, ada poli obgyn, kaber, nanti poli  anak  untuk  perawatan  anak  paska  persalinan.  Itu  juga  sudah ditulis dan ada SKnya…” (IU3)
“....saya  pengobatan  kemarin  ada  di  ruangan  sendiri  mbak,  waktu periksa dan melahirkan juga petugasnya beda beda…”  (IT3)
Tenaga kesehatan merupakan komponen penting yang
menggerakkan  dan  melayani  kebutuhan  masyarakat  terhadap  sektor kesehatan.  Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  untuk  pelaksanaan PMTCT  di  Kabupaten  Bojonegoro  sudah  cukup  baik  dengan  adanya pengelola program HIV pada masing-masing Puskesmas.

## Pengorganisasian Pelayanan PMTCT pada Ibu Hamil ODHA
Dari  penelitian  didapatkan  bahwa  Puskesmas  PDP  di  Kabupaten Bojonegoro  menyatakan  belum  memiliki standard  operational  procedure terkait pelaksanaan PMTCT. Hal ini berbeda dengan Rumah Sakit Umum Daerah  Sosodoro  Djatiokoesomo  yang  ditunjuk  sebagai  Rumah  Sakit Rujukan  ODHA  sudah  memiliki  SOP  yang  memang  berfokus  kepada PMTCT.
“…untuk  SOP  Puskesmas  yang  fokus  PPIA  kita  belum  ada,  ada  ini terkait SOP penawaran tes, pemeriksaan dan penatalaksanaan HIV..” (IU1, IU2)
“…ada, ya itu ada SOP yang ngatur kok. Kegiatan yang kita lakukan untuk layanan PMTCT ya sesuai SOP itu….” (IU3, IU9)
Dalam  pelaksanaan  program,  sebaiknya  terdapat  Pedoman Operasional  Standar  (SOP)  untuk  panduan  kerja  di  lapangan  dan memastikan bahwa pelaksanaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jika tidak ada SOP, Juknis, atau pedoman penyelenggaraan, pelaksanaan program dapat menjadi tidak sesuai dengan harapan, dan petugas mungkin melakukan  tugas  sesuai  dengan  interpretasinya  sendiri.[13]  Hal  tersebut sesuai  dengan  yang  diutarakan  oleh  Subekti  (2017)  bahwa  SOP  dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. [14]
Keberadaan SOP berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tim HIV yang bertanggung jawab dalam pelayanan PMTCT. Tim HIV bertanggung jawab  untuk  pelaksanaan  program  secara  menyeluruh  salah  satunya PMTCT.  Puskesmas  PDP  bertugas  untuk  memberikan  konseling  dan
informasi  pada  awal  kunjungan  dan  memberikan  inisiasi  pengobatan apabila ibu hamil terbukti positif HIV, melakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesomo untuk kasus persalinan Ibu Hamil ODHA.  Tim  HIV  perlu  berkoordinasi  dengan  KIA  untuk  melakukan pencatatan  dan  pelaporan  kasus  untuk  menghindari  risiko  perbedaan capaian.
“…biasanya  ibu  hamil  kan  itu  tadi  datang  ke  poli  KIA  untuk pemeriksaan  kehamilan,  nah  itu  sekalian  dimampirkan  ke  poli  HIV mbak  nanti  disana  saya  konseling  sebelum  tes,  kalau  memang hasilnya reaktif ya lanjut pengobatan dan konseling lanjutan…” (IU1, IU2)
“…Kalau Puskesmas PDP tentunya sudah langsung bisa pengobatan ditempat mbak, tapi yang non PDP ini biasanya kita rujuk ke PDP yang terdekat dengan domisili pasien…” (IU8)
“…Sebenernya  jika  menurut  aturan,  Layanan  PDP  Puskesmas  bisa melakukan  persalinan asal tidak ada kondisi ibu yang  memberatkan akan tetapi, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi, pertama viral load harus sudah tidak terdeteksi dan pasien ibu hamil ODHA harus sudah pengobatan kurang lebih 6 bulan. Karena hal ini maka lebih aman jika dirujuk saja ke RSUD…” (IU1,IU3,IU8, IT-1)
“….perbedaan jumlah capaian skrining ibu hamil antara KIA dan HIV itu memang menjadi PR penting buat kami ... Nah itu, kemarin ada mis- data  dari  KIA  dengan  SIHA,  ada  beberapa  ibu  hamil  yang  sudah diperiksa KIA tapi tidak dimasukkan ke SIHA yang kita punya, sehingga sampai sekarang kita masih mengupayakan agar programmer KIA dan HIV bisa crosscheck data supaya kedepannya hal ini bisa diperbaiki…” (IU8)
Penting  untuk  melakukan  konseling  karena  memiliki  dampak signifikan  pada  perubahan  sikap  dan  pengetahuan  ibu  hamil  terkait penyelenggaraan  pelayanan PMTCT.[14] Pelaksanaan  proses  rujukan  ini telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa  sistem  rujukan  PMTCT  mengikuti  tata  cara  rujukan  vertikal  dan horizontal sesuai dengan alur rujukan dua arah, mulai dari masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan primer, sekunder, tersier, dan sebaliknya.[15]
Ketidaksempurnaan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan,  serta kurangnya  integrasi  yang  baik  antara  bagian  KIA  dan  program  HIV, mengakibatkan  perbedaan  hasil  yang  cukup  mencolok  antara  data  yang tercatat di SIHA dan Seksi Kesga, juga terlihat di Kota Depok. Hal ini patut
diperhatikan  dan  karena  capaian  ini  akan  menjadi  bahan  evaluasi Kabupaten Bojonegoro.[16]
Dalam  melakukan  pengorganisasian  maka  diperlukan  Koordinasi Lintas Sektoral dan memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia yang  dimiliki  oleh  Layanan  PDP.  Kerjasama  lintas  sektor  untuk mengoptimalkan pelayanan PMTCT di Kabupaten Bojonegoro masih belum berjalan  optimal.  Kerjasama  lintas  sektoral  dengan  LSM  Kelompok Dukungan Sebaya berkaitan dengan penjangkauan kasus LFU ( lost follow up ).
Pelatihan  yang  selama  ini  diberikan  kepada  Tim  HIV  lebih  banyak berfokus di HIV secara umum. Sedangkan, untuk PMTCT masih belum ada pelatihan  melainkan  hanya workshop .  Selain  itu,  pelaksanaan  pelatihan terbatas  pada  pelatihan  yang  diberikan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur sedangkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sejauh ini hanya  diberikan on  the  job  training saja.  Pelaksanaan  pelatihan  juga terhambat karena adanya PPKM pada masa pandemi COVID-19.
“… saya waktu itu ada workshop triple eliminasi, tapi kalau pelatihan ndak  ada  lah  kayaknya  mbak.  selama  ini  untuk  pelatihan  ya  selalu dikasih sama Dinas Kesehatan Provinsi ya …” (IU1, IU2)
“…pelatihan VCT, terus konseling ketepatan minum obat. Terakhir ya itu  sebelum  pandemi  2019  di  Murnajati,  selain  itu  terkait  notifikasi pasangan, kalau PMTCT kok saya rasa belum…” (IU1, IU2, IU3) “…Karena kami memang sebagai Dinas Kesehatan regulator itu tidak mempunyai  kewenangan  untuk  pelatihan  karena  memang  kalau sebatas sosialisasi dan OJT itu memang menjadi kegiatan rutin kami. Karena  itu  kalau  pelatihan  berbasis  kompetensi  dan  bersertifikat sesuai dengan aturan itu memang ada di bagian diklat.….” (IU8)
Permasalahan  pelatihan  ini  akan  menjadi  hambatan  dalam memberikan pelayanan yang optimal pada ibu hamil ODHA. Berdasarkan hasil  penelitian  mengenai  dampak  pelatihan  terhadap  peningkatan pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan terkait HIV-AIDS, terlihat bahwa ada  peningkatan  yang  signifikan  dalam  pengetahuan  dan  sikap  mereka setelah  mengikuti  intervensi  atau  pelatihan,  dibandingkan  dengan sebelumnya.[17] Selain itu, riset di Nigeria telah menunjukkan bahwa orang
yang hidup dengan HIV dan mendapatkan dukungan sosial dari kelompok dukungan  sebaya  memiliki  tingkat  kepatuhan  terhadap  ARV  yang  lebih tinggi daripada mereka yang tidak menerima dukungan serupa.[18]

## Pelaksanaan Pelayanan PMTCT pada Ibu Hamil ODHA
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  sudah  ada  pelaksanaan pelayanan untuk ibu hamil ODHA dimulai dengan Penjaringan kasus pada ibu  hamil,  penegakan  diagnosis,  inisiasi  pengobatan  ARV,  Konseling Persalinan  dan  KB,  Persalinan  aman,  Konseling  ASI,  dan  Profilaksis Zidofudin.
Penjaringan  ibu  hamil  di  Kabupaten  Bojonegoro  sudah  berjalan dengan  cukup.  Penjaringan  ibu  hamil  dilakukan  oleh  seluruh  Puskesmas baik  PDP  maupun  non  PDP,  dalam  proses  penjaringan  bekerjasama dengan  bidan  desa  dan  kader  posyandu  dalam  penjaringan  secara  aktif dalam  kegiatan  posyandu  meskipun  belum  bisa  mencapai  target  karena keterbatasan logistik yaitu reagen HIV dan beberapa wilayah layanan yang secara  geografis  jauh  dari  pusat  kota.  Berbeda  dengan  penjangkaun  ibu hamil  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sosodoro  Djatikoesomo  dilakukan oleh Poli Obgyn atau Poli Kandungan namun terbatas hanya diberikan ke ibu hamil berisiko saja.
“…kalau  dalam  menjaring  ibu  hamil  itu,  kita  kaitkan  dan  koordinasi dengan layanan di desa, targetnya kita tekankan di desa.  Puskesmas bekerjasama dengan kader posyandu untuk menjaring ibu hamil yang melakukan ANC terpadu dan saat ini juga sudah dilakukan, sehingga ibu hamil sudah terjaring…” (IU1,IU2)
“….kita untuk skrining di RS nyuwun sewu, skrining HIV itu dilakukan oleh  faskes  pertama.  Kita  jadi  dapat  rujukan  dari  faskes  pertama cuman  kita  tetap  melakukan  pemeriksaan  ulang  skrining  pasien dengan HIV positif…” (IU9)
“….Tapi  capaian  yang  kita  dapatkan  itu  memang  kadang-kadang  di bawahnya  karena  memang  kita  terkait  dengan  logistik  reagen, beberapa  wilayah  masih  hutan-hutan,  dan  masyarakat  kurang teredukasi dengan baik” (IU8,IT1,IT2)
Temuan  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  di  Kota  Depok  yang mengindikasikan bahwa pemeriksaan HIV pada ibu hamil belum mencapai
seluruh target karena belum semua Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas pendukung  untuk  skrining  HIV  dan  petugas  yang  terlatih.  Selain  itu, penolakan dari sebagian ibu hamil juga turut berdampak pada pencapaian skrining ini.[16]
Dalam  mekanisme  penegakan  diagnosis  HIV  untuk  ibu  hamil  sama seperti  HIV  pada  umumnya  yang  bisa  dilakukan  oleh  Puskesmas  dan Rumah  Sakit  dengan  menggunakan  tiga reagen yaitu  R1,  R2  dan  R3.
Apabila sudah ditemukan kasus reaktif maka pengobatan terapi ARV akan diberikan kepada ibu hamil HIV positif sesegera mungkin dan tidak melihat usia  kehamilan.  Pengobatan  ditentukan  dengan  kondisi  adanya  penyakit penyerta  atau  tidak.  Pemberian  obat  kepada  ibu  hamil  ODHA  juga dialokasikan untuk kebutuhan selama satu bulan konsumsi.
“…kalau di HIV itu pemeriksaan awal itu ada tiga tahap ya R1, R2 dan R3. Nanti kalau hasil R1 non reaktif ya sudah berarti nggak dilanjut, tapi kalau reaktif itu dilanjut ke tes kedua dan ketiga tapi juga lihat dulu hasilnya…” (IU1, IU3)
“…sebelum  pengobatan  akan  ada  pemeriksaan  IO  dulu,  kalau  ndak ada itu ya langsung ARV, tapi kalau misalnya ada TB ya dikonsulkan dulu  ke  poli  TB  dan  ARVnya  dipending  dulu.  Soalnya  memang biasanya  IO-TB  yang  sering,  jika  nihil  IO  maka  sesegera  mungkin diobati…” (IU1, IU3)
“….untuk pengambilan obat dilakukan sebulan sekali mbak …” (IU2,

## IT2, IT4)
Ini sejalan dengan pedoman pelaksanaan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak untuk tenaga kesehatan, yang menegaskan bahwa semua ibu  hamil  yang  terinfeksi  HIV  seharusnya  menerima  terapi  antiretroviral (ARV) tanpa memandang usia kehamilan, hasil uji viral load, atau stadium klinis terlebih dahulu.[15]
Konseling persalinan dan KB pasca persalinan dilaksanakan oleh Poli Obgyn  (Kandungan)  dan  Ruang  Kamar  Bersalin  RSUD  Sosodoro Djatikoesomo.  Poli  Kandungan  bertanggung  jawab  dalam  perencanaan pilihan  persalinan  untuk  menentukan  persalinan  yang  akan  dilakukan apakah menggunakan pervaginam atau dengan sesio caesar oleh ibu hamil ODHA dan berkoordinasi dengan Kamar Bersalin.
Selain itu, Poli Kandungan juga melakukan konseling menyusui dan pemberian makanan bagi bayi terkait edukasi pemberian ASI, susu formula bahkan terkait mixed feeding . Akan tetapi, permasalahannya adalah Rumah Sakit  tidak  mengetahui  apa  yang  dilakukan  oleh  ibu  di  rumah  pasca persalinan  dan  tentunya  tidak  bisa  melakukan  pemantauan  untuk pemberian susu formula kepada bayi yang sudah dilahirkan.
“…persalinannya apakah pasien ini bisa lahir per vaginam atau sesar kan kita screning kan tentunya koordinasi juga dengan poli kandungan koordinasi juga dengan poli sehati…” (IU3, IU5, IU9, IT4) “…disini kita pemasangan KB pasca plasenta, begitu pasca plasenta lahir maka langsung dipasang. Apalagi kita ada program PKB-RS, ibu hamil yang memiliki indikasi ya diharapkan bisa langsung KB terutama dengan hipertensi…” (IU5, IU9, IT4)
“…Dan  untuk  bayinya,  biasanya kami  anjurkan  supaya  tidak  dikasih ASI  biasanya  dari  ruang  bayi  juga  melakukan  KIE  untuk  pemberian formula  pada bayinya soalnya setelah lahir  kan  bayi diskrining juga, kami  ndak  memperbolehkan  dicampur  antara  ASI  dan  formula…” (IU10)
“…saya  kasih  ASI  mbak,  sampai  usia  4  bulanan,  ya  alhamdulillah sehat tapi saya rajin minum obat juga, terus berhenti dan diganti susu formula…” (IT3)
Penjelasan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Suradi R dalam  Liansyah  (2018),  yang  menyebutkan  bahwa  apabila  ibu  yang mengidap  HIV  memilih  untuk  tidak  memberikan  ASI,  maka  diperlukan penyampaian  informasi  kepada  ibu  mengenai  makanan  alternatif  yang sehat dan sesuai. Jika ibu tetap memutuskan memberikan ASI meskipun risikonya  sudah  dijelaskan,  disarankan  untuk  memberikan  ASI  secara eksklusif selama 3-4 bulan, setelah itu menghentikan pemberian ASI dan memberikan bayi makanan alternatif.[19]
Pelaksanaan pemberian zidofudin sudah dilaksanakan dan bayi yang baru  lahir  akan  dirawat  di  ruang  NICU  ( Neonatal  Intensive  Care  Unit ). Pemberian profilaksis zidofudin akan dilakukan oleh petugas di ruang NICU. Profilaksis akan diberikan dalam usia bayi yang kurang lebih 12 jam setelah kelahiran.
“…pemberian zidofudin dilakukan oleh NICU mbak, jadi yang di ruang bersalin ini nanti ada petugas sendiri yang menerima bayi…” (IU5)
“..aku  pribadi  hanya  sekedar  tahu  bahwa  rumah  sakit  sudah melaksanakan  profilaksis,  karena  anak  kan  setelah  dilahirkan  harus segera diberikan zidofudin maksimal 12 jam setelah persalinan itu…” (IT2)
“..waktu  lahiran  itu  saya  kan  gak  ketemu  mbak  sama  bayinya,  ya bayinya dibawa perawat terus dirawat dan dipisah dulu setengah hari terus baru itu boleh dilihat…” (IT3)
Pemberian  ini  sesuai  dengan  Rejimen  Zidovudine  yang direkomendasikan oleh Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG) pada bayi  neonatal,  dimulai  dalam  waktu  8-12  jam  setelah  kelahiran,  dengan pemberian sirup sebanyak 2 mg/kg setiap 6 jam selama 6 minggu.[20]

## Pengendalian Program PMTCT pada Ibu Hamil ODHA
Kegiatan supervisi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro  baik  secara  tatap  muka  ataupun  secara  daring.  Supervisi bersamaan  dengan puskesmas lain dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan pelaksanaan monitoring evaluasi pada umumnya dilakukan 2-3 kali dalam setahun.
“supervisi  memang  bisa  kita  lakukan  kunjungan  bisa  juga  dilakukan daring, sesuai dengan kondisi …” (IU8, IT1)
“…yang  dimonitor  dan  evaluasi  sampai  saat  ini  ya  jumlah  total  ibu hamil yang diskrining dan yang positif lalu yang yang diobati, kita ndak sampai ke ibu yang bersalin ke sesar apa pervaginam gitu e…” (IU8) “….menurut  saya  ya  mbak  ummi,  dari  dinkes  ya  evaluasinya  hanya seperti  itulah  hanya  seperti  itu,  hanya  capaian  yang  di  SIHA,  ini  ya sudah seperti itu selama ini, diukur hanya dengan angka angka gitu. ya seperti itu….” (IU2, IT2)
Monitoring  dan  evaluasi  bertujuan  untuk  memantau  hasil  kinerja dalam suatu program salah satunya PMTCT dengan melihat data capaian di SIHA yang sudah dibuat oleh Pengelola Program HIV tiap Layanan PDP. Dalam  konteks  ini,  sudah  sejalan  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2013  mengenai Penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  khususnya  pada  Bagian  XI  tentang Pencatatan dan Pelaporan, yaitu pada Pasal 55 yang menegaskan bahwa semua  kegiatan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  harus  dicatat  dan dilaporkan  sesuai  pedoman  yang  berlaku.  Selain  itu,  peraturan  tersebut
mewajibkan  pencatatan  perawatan,  tindak  lanjut  perawatan  pasien  HIV, serta pemberian antiretroviral (ARV), yang harus didokumentasikan dalam rekam medik.[21]
Berdasarkan  pedoman  PPIA  untuk  Tenaga  Kesehatan  juga menjelaskan  bahwa  hal-hal  yang  harus  dilaporkan  tidak  hanya  terkait jumlah skrining ibu hamil dan persentase ibu hamil dengan hasil tes positif. Selain itu ada beberapa hal lainnya, seperti ibu hamil yang mendapatkan pengobatan, ibu hamil ODHA yang melakukan persalinan pervaginam dan perabdominam. Sehingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro perlu melengkapi hal-hal tersebut agar bisa melakukan evaluasi PMTCT.[15]
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan  capaian  suatu  angka  saja.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  adalah  bagian  integral  dari manajemen,  yang  seharusnya dapat mengawasi  kegiatan-kegiatan  untuk memverifikasi pencapaian sesuai rencana, dan mengkoreksi setiap deviasi yang signifikan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pelaksanaan  PMTCT  di  Layanan PDP  Kabupaten  Bojonegoro  telah melibatkan  fungsi-fungsi  manajemen,  namun  masih  terdapat  beberapa aspek  yang  belum  optimal,  terutama  pada  fungsi  perencanaan  dan pengendalian. Dalam fungsi perencanaan ditemukan kendala yaitu adanya keterbatasan dalam dukungan kebijakan pelaksanaan PMTCT. Sedangkan pada fungsi pengendalian, monitoring dan  evaluasi masih belum berjalan dengan optimal.

## Saran
Para  pelaksana  dan  pengelola  program  HIV  diharapkan  memiliki kemampuan  dalam  merancang  perencanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi layanan PMTCT secara efektif untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan
PMTCT  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  diharapkan  mereka  mampu berinovasi guna meningkatkan cakupan layanan PMTCT.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Kementerian  Kesehatan  RI.  Laporan  Situasi  Perkembangan  HIV- AIDS & PMS di Indonesia Januari - Maret 2017 [Internet]. 2017 [cited 2023 May 3]. Available from: https://siha.kemkes.go.id/login_index.php [2].  UNICEF. Prevention of Mother-To-Child Transmission of HIV : The key to ensure that no child is born with HIV [Internet]. 2019 [cited 2023 May
3]. Available from: https://www.unicef.org/
[3].  Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Manajemen  Program Pencegahan  Penularan  HIV  dan  Siﬁlis  Dari  Ibu  Ke  Anak.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.
[4].  Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Laporan Data Skrining HIV Ibu hamil dan Ibu Hamil ODHA Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 2020.
[5].  Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Laporan Data Skrining HIV Ibu hamil dan Ibu Hamil ODHA Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 2021.
[6].  Widiyasari  E,  Shaluhiyah  Z,  Margawati  A.  Implementasi  Integrasi Program  Prevention  of  Mother  to  Child  HIV  Transmission  (PMTCT) dengan Layanan Antenatal di Puskesmas Wilayah Kota Surabaya. J Manaj Kesehat Indones. 2014;2(1):10–8.
[7].  Nurjanah  NAL,  Wahyono  TYM.  Tantangan  Pelaksanaan  Program Prevention  Of  Mother  To  Child  Transmission  (PMTCT):  Systematic Review. J Kesehat Vokasional [Internet]. 2019 Feb 18 [cited 2023 May 3];4(1):55–64. Available from: https://journal.ugm.ac.id/jkesvo/article/view/41998
[8].  Sukidin  B.  Metode  Penelitian  Kualitatif-Perspektif  Mikro.  Surabaya: Insan Cendekia; 2022.
[9].  Tiro  M.  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi.  Makassar:  Andira Publisher; 2009.
[10].  Ngadnan. Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS. J Kebijak Publik. 2016;7(1):1–98.
[11].  Agni MGK. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). J Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati. 2018;3(1):43–9.
[12].  Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Indonesia; 2016.
[13].  Virdasari  E,  Arso  SP,  Fatmasari  EY.  ANALISIS  KEGIATAN PENDATAAN  KELUARGA  PROGRAM  INDONESIA  SEHAT DENGAN  PENDEKATAN  KELUARGA  DI  PUSKESMAS  KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Puskesmas Mijen) | Virdasari | Jurnal Kesehatan Masyarakat. J Kesehat Masy [Internet]. 2018 [cited 2023
May 3];6(5):52–64. Available from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21977/20222 [14].  Subekti M, Faozanudin M, Rokhman A. PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER  DAYA,  DISPOSISI  DAN  STRUKTUR  BIROKRASI TERHADAP  EFEKTIFITAS  IMPLEMENTASI  PROGRAM  BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMBAK.  Indones J Public  Adm [Internet].  2017  [cited  2023  May  3];3(2):58–71.  Available  from: http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/923
[15].  Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Pelaksanaan  Pencegahan Penularan HIV dan SIﬁlis dari Ibu ke Anak Bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.
[16].  Puspitasari  MM,  Junadi  P.  ANALISIS  IMPLEMENTASI  INTEGRASI LAYANAN PPIA  HIV KE LAYANAN ANTENATAL DI KOTA DEPOK 2017. J Kebijak Kesehat Indones  JKKI. 2018;7(2):79–87.
[17].  Wu Z, Detels R, Ji G, Xu C, Rou K, Ding H, et al. Diffusion of HIV/AIDS Knowledge,  Positive  Attitudes,  and  Behaviors  Through  Training  of Health Professionals in China. https://doi.org/101521/aeap14637924074  [Internet].  2005  May  31 [cited 2023 May 3];14(5):379–90. Available from: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/aeap.14.6.379.24074 [18].  Obionu  IM,  Eke-Okoro  I,  Okeke  CC,  Aguwa  EN,  Onwasigwe  CN.  A comparative study of pattern of HIV status disclosure among people living  with  HIV  in  peer  support  and  non-support  groups  in  Enugu, Nigeria.  https://doi.org/101080/1538150120211930319  [Internet]. 2021 [cited 2023 May 3];20(2):166–82.  Available  from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15381501.2021.19303 19 [19].  Liansyah  TM.  Aspek  Klinis  dan  Tatalaksana  Bayi  dengan  Ibu Penderita  HIV/AIDS.  J  Kedokt  Nanggroe  Med  [Internet].  2018  [cited 2023 May 3];1(4):32–8. Available from: http://www.jknamed.com/jknamed/article/view/32/36 [20].  Darmadi R, Habriel R, Dokter RZAP, Alam W, Kanan L. DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA INFEKSI HIV PADA NEONATUS. Maj Kedokt Andalas  [Internet].  2012  Apr  30  [cited  2023  May  3];36(1):11–22. Available from: http://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/108 [21].  Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2022  Tentang  Penanggulangan  Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual. Indonesia; 2022.