## ETNISITAS DAN AGAMA DALAM KONTESTASI WACANA KEKUASAAN DI MEDIA BARU

## Halimatusa’diah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI arizkalatifa@yahoo.co.id
Judul :  Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009 Penulis :  Nina Widyawati Penerbit :  Yayasan Obor Indonesia Tahun :  2014 M Tebal :  vi + 246 halaman

## Pendahuluan
Persoalan  utama  dalam  pemilihan presiden  bukan  hanya  kontestasi  partai  politik, melainkan  juga  kontestasi  pesan  politik  dalam media. Media internet menjadi salah satu media yang  paling  sibuk  dan  aktif  sebagai  panggung dialog  dan  perdebatan  politik  di  Indonesia Penggunaan  internet  dan  media  baru  dalam konteks  Indonesia  banyak  dilihat  dalam hubungannya sebagai respon ekspresif masyarakat  setelah  hilangnya  tekanan  dan ketertutupan  Orde  Baru.  Internet  memang memiliki  posisi  penting  dalam  mendorong demokratisasi Indonesia (Wahjudi, 2011).
Perkembangan  praktik  demokrasi  saat  ini memang  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan media  baru.  Setidaknya  ini  terjadi  di  beberapa kota  besar  di  Indonesia.  Bahkan,  aktor-aktor politik di Indonesia juga menyadari pentingnya penggalangan  isu  politik  melalui  media  baru. Dengan  biaya  politik  yang  murah  dan  dampak yang  cukup mengena, media baru kini menjadi ruang  baru  bagi  artikulasi  aspirasi  politik tradisional, seperti etnis maupun agama.
Etnisitas  maupun agama memang menjadi aspek   yang   penting  dalam  praktik politik di Indonesia.    Pada    dasarnya,  istilah  ini  muncul menyangkut    gagasan    tentang    pembedaan, dikotomi    antara    kami    dan    mereka,  serta pembedaan    atas    klaim    terhadap    dasar,    asal usul,    dan    karakteristik    budaya.    (Dwiyer, 1996    dalam    Abdillah,  2002:  15).    Namun demikian,  lain  halnya  dengan  Mallarangeng
(1997)  dan  William  Liddle  &  Saiful    Mujani (2007)  yang  menyatakan    bahwa    faktor    etnis dan  agama  tidak  lagi  merupakan  isu  utama yang  berpengaruh    dalam    kontestasi    politik nasional.    Faktor  etnisitas,  menurut  mereka tidak  lagi  cukup  berpengaruh  dalam  kontestasi politik    pada    level    nasional.    Benarkah demikian?    Apakah  etnisitas  dan  agama  masih menjadi  isu  yang  sedemikian  penting  untuk diangkat dalam pesan politik?
‘Melawan Hegemoni Jawa’ merupakan isu  etnisitas  dalam  pesan  politik  yang  coba diungkap  dengan  menggunakan  paradigma kritis  oleh  Widyawati  dalam  bukunya  ini.  Isu agama dan etnisitas yang dikemas dalam bentuk ‘Pasangan  Nusantara’,  serta  slogan  ‘Istri Muslimah’  dan  ‘Jilbab  Loro’  menjadi  sorotan Widyawati  dalam  advokasi  politik  yang dilakukan  pasangan  kandidat  presiden  JK- Wiranto di media baru. Penggunaan isu tersebut dengan    sengaja  dihadirkan    tim    kampanye tidak  hanya  untuk  menggugah  para  calon pemilih  sebagai  bentuk  proksimitas  dan kebanggaan  etnis,  tetapi  juga  sebagai  upaya untuk  mengungkap  bagaimana  media  baru berperan  dalam  proses  pembentukan  kesadaran palsu  dan  bagaimana  dominasi  ditanamkan melalui pembudayaan  sehingga  menghilangkan kesadaran  masyarakat  atas  dominasi  yang dilakukan. Hal inilah yang menjadikan buku ini menarik  untuk  dibaca.  Sebab,  meskipun  ranah penelitian  ini  masuk  dalam  bidang  komunikasi politik,  tetapi  Widyawati  merajutnya  dengan teori  ideologi  Althusser  dan  teori  Hegemoni
Gramsci.  Hal  itu  mengungkap  bagaimana kontestasi wacana kekuasaan memiliki bermacam  kekuatan  yang  saling  mendukung, berjuang, dan bersaing dalam rangka memproduksi wacana di media baru.

## Etnisitas dan Agama dalam Dunia Politik
Ras, etnis, dan agama menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan di Indonesia. Di era Orde  Baru,  isu  seputar  identitas  kultural tersebut ditambah dengan agama dan antargolongan  diberi  istilah  sebagai  isu  Suku, Agama,  Ras,  dan  Antargolongan  (SARA). Keberagaman  suku,  ras  dan  agama  adalah realitas  sekaligus  keunikan  dan  kekayaan Indonesia.  Dari   sisi  budaya,  keberagaman identitas  ini  termanifestasi  dalam  seni  tradisi, ritual adat budaya, dan agama yang dijalani dan dihidupi  oleh  ratusan  etnis  yang  ada  di Indonesia. Bahkan, tak jarang terjadi akulturasi budaya  yang  melahirkan  budaya  campuran yang unik.
Posner  dkk.  (2007)  berpendapat  ada dua    kecenderungan    kalangan    elit  politik  dan kandidat    dalam    menggunakan    isu-isu    etnis ( playing    ethnic    card ).    Para    politisi    dan kandidat  biasanya  menggunakan  berbagai  pola pendekatan  terhadap  etnisitas  menjelang arena pemilihan. Target  yang  ingin  didapat  adalah adanya  kelekatan  dengan etnis  yang  menjadi obyeknya.    Para    politisi    dan    kandidat memainkan    kartu    etnis    untuk  mengamankan batas    keunggulan    yang    dimilikinya    dalam sebuah    arena    kompetisi,    baik    ketika  pemilu berlangsung maupun setelah pemilu.
Pendapat  Widyawati  dalam  melihat kecenderungan    dinamika    etnisitas  dan  agama di  berbagai  peristiwa  sekitar  Pemilu  di Indonesia ini cukup menarik. Melalui sorotannya  terhadap  kampanye  pemilu  JK- Wiranto  2009,  Widyawati  mengemukakan bahwa  etnisitas dan agama digunakan oleh JK- Wiranto  sebagai  dalam  melakukan  hegemoni ideologinya. ‘Pasangan Nusantara’ bisa dimaknai  sebagai  sebuah  simbol  dominasi. Melalui  terminologi  tersebut,  dibangun  sebuah kesadaran  palsu  seolah-olah  pasangan  tersebut merupakan  representasi  dari  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia.  Dalam  analisisnya, Widyawati  menganggap  hal  tersebut  bisa  juga dibaca  sebagai counter  hegemony terhadap sebuah  kesadaran  palsu  yang  selama  ini
berkembang  bahwa  hanya  orang  Jawa  yang yang berhak menjadi presiden.
Melalui  buku  ini,  Widyawati  ingin menegaskan  bahwa  isu  etnisitas  dan  agama digunakan  oleh  kandidat  sebagai  strategi kampanye karena etnisitas mengandung symbolic  value yang  memiliki symbolic sentiment , baik positif maupun negatif. Sebagai sebuah symbolic  value, etnisitas  mengandung unsur  ideologis.  Ideologi  etnisitas  dan  agama digunakan  untuk  meningkatkan  elektabilitas pasangan  kandidat  dengan  harapan  dapat meningkatkan symbolic sentiment .
Dalam  menafsir  teks  kampanye  JK- Wiranto  di  media  baru  secara  kritis,  telaah Widyawati  juga  sampai  pada  kesimpulan bagaimana ideologi etnisitas yang diusung oleh pasangan  kandidat  tersebut  dapat  mengungkap kesadaran  palsu  bahwa  yang  berhak  menjadi presiden adalah orang Jawa. Selain itu, ideologi etnisitas  yang  diusung  oleh  tim  JK-Wiranto juga  mengandung  perjuangan  kelas.  Ideologi egalitarian  yang  ditawarkan  pasangan  JK- Wiranto dalam upaya melawan hegemoni Jawa melalui  kampanyenya  adalah  upaya  untuk memperluas kesadaran kritis masyarakat Indonesia untuk menggantikan kesadaran palsu yang  selama  ini  berkembang  bahwa  hanya orang  Jawa  yang  berhak  menjadi  presiden. Namun  demikian,  dari sisi  yang  lain, Widyawati melihat inkonsistensi dalam kampanye  politik  pasangan  tersebut  dalam slogan  ‘Istri  Muslimah’  dan  ‘Jilbab  Loro’ sebagai  ideologi  agama  yang  ditawarkan  oleh pasangan tersebut justru menonjolkan kemapanan kelompok dominan (Islam).

## Media Baru,  Ideologi, dan Hegemoni dalam Kampanye Politik
Kekuatan  media  baru  dalam    ranah politik  sudah  diuji  kebenarannya.  Salah  satu tokoh dunia yang berhasil menggunakan media sosial adalah Barack Obama yang mengumumkan kemenangannya  menjadi  Presiden  Amerika Serikat  kali  kedua  melalui Twitter dan Facebook
setelah jaringan televisi
menyiarkannya.  Sebelum  proses  pemilihan, Obama  menghimbau  netizen  untuk  memilih lewat Twitter,  Facebook,  Reddit, dan  platform media lainnya. Bahkan, revolusi Mesir juga tak lepas dari peranan media  sosial. Melalui media sosial,  muncullah  pergerakan  kawula  muda untuk menggulingkan Presiden Husni Mubarak.
Yose Rizal, pengamat teknologi informasi  (TI)  dari  Ceo  Politica  Wave.Com mengemukakan  bagaimana  media  sosial  punya kekuatan  sebagai  alat  kampanye  politik. Dengan  pengguna  Twitter  mencapai  29  juta orang serta Facebook dengan pengguna 64 juta orang,  wajar  bila  politisi  dan  partai  politik menggunakan  media  sosial  sebagai  kendaraan politik untuk menjangkau masyarakat, memperkenalkan diri dan programnya, membangun citra,  serta  sebagai  sarana  kampanye.  Tidak hanya  mempromosikan  partai  politik,  politisi memanfaatkan  media  sosial  sebagai  alat promosi  diri  sendiri  ( Koran  -jakarta.com, 23 Februari 2014).
Metamorfosis  media  ini  menuntut  dunia perpolitikan  untuk  mampu  menangkap  potensi media  digital  dalam  melakukan  komunikasi politik  kepada  masyarakat.  Para  politikus  di Indonesia harus mampu membidik media sosial seperti blog,  facebook ,  dan twitter dalam aktivitas  politik.  Di  era  penggunaan  media sosial,  pencitraan  politik  akan  memberikan peluang bagi politisi untuk melakukan kampanye  politik dengan  memanfaatkan media sosial  (Wasesa,  2010:  25).  Fenomena  media sosial ini tentunya secara fundamental mengubah  cara  politisi  berkomunikasi.  Maraknya facebook,  twitter,  blog,  wiki,  youtube ,  dan lainnya  memaksa  politisi  meningkatkan  cara komunikasi yang semula satu arah dan dua arah menjadi segala arah.
Media  adalah  instrumen  elit  untuk menyebarkan ideologi dominan serta merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas melalui simbol dan pemaknaan, lengkap dengan pandangan,  bias,  dan  keberpihakannya.  Dalam konteks ini, Widyawati menyimpulkan, meskipun  ideologi  egalitarian  yang  ditawarkan pasangan  JK-Wiranto  kurang  berhasil  dalam advokasi  politiknya  di  media  baru,  dalam analisis  Widyawati media  baru (facebook) juga merupakan  aparatus  ideologis  sama  halnya dengan  media  lama  (media  massa).  Manusia yang  bekerja  di  media  mereproduksi  dan merepresentasi  ideologi.  Dengan  demikian, Widyawati  memperkuat  konsep Ideological State  Aparatus (ISA)  yang  dikemukakan Althusser  yang  memperkenalkan  konsep  ISA, yaitu  institusi  agama,  kebudayaan,  pendidikan, termasuk  media  massa.  Cara  kerja  ISA  lebih banyak bergerak pada aspek idiologis. Kemudian  pada  akhirnya  akan  bersifat  represif
juga,  karena  memang  dimaksudkan  untuk memanipulasi kesadaran.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  pemikiran Althusser  juga  memperkuat  pemikiran  teoritisi Jerman,  Antonio  Gramsci  (1971)  mengenai hegemoni.  Teori  hegemoni  Gramsci  (1971), sebagaimana  teori Ideological  State  Apparatus Althusser,  pada  dasarnya  juga  merupakan represi  kekuasaan.  Bedanya,  represi  dalam hegemoni itu berciri “halus” ( subtle ) mengandalkan kepemimpinan moral serta intelektual  dan  bersifat  aktif.  Hegemoni  tidak dicapai  melalui  kekuatan  koersif,  tapi  melalui diskursus  sistemik  (bahasa),  terarah,  dan berkelanjutan  untuk  memenangkan  penerimaan publik  secara  sukarela  akan  sebuah  gagasan atau rezim (Barker, 2000: 61).
Dalam kaitan ini, Widyawati mengungkap maksud political content dalam advokasi politik JK-Wiranto  di  media  baru  dalam  melawan ‘hegemoni  Jawa’.  Media  baru  berfungsi  untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai untuk mendukung kepentingan kelompok, dan ideologi tertentu. Untuk memenangkan dukungan  dari  ideologi  dominan  melalui produk media, media juga dapat memenangkan simpati  dari  kelompok  minoritas,  dengan  cara membuat  produk  yang  menyenangkan  mereka. slogan  ‘Pasangan  Nusantara’  merupakan  ideologi egalitarian  yang  ditawarkan  oleh  JK-Wiranto, sehingga  membuat  mereka  tidak  lagi  berpikir sebagai minoritas.
Hal  yang  ingin  ditegaskan  Widyawati adalah  bahwa  media  baru  juga  dapat  menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan  mengontrol  isi  media  melalui  produksi kesadaran  palsu  tentang  realitas  objektif  yang sudah  bias  karena  dibentuk  oleh  kelompok kepentingan  secara  politik.  Kontrol  atas  kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas  yang  dominan.  Kesimpulan  tersebut dipengaruhi  oleh  pendekatan  analisis  wacana kritis yang digunakan Widyawati sebagai pisau analisisnya dalam melihat fenomena penggunaan media baru pada kampanye politik. Analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi  kekuatan  yang  terjadi  pada  proses produksi  dan  reproduksi  makna.  Individu  tidak dianggap  sebagai  subjek  yang  netral  dan  bisa menafsirkan  secara  bebas  sesuai  dengan pikirannya,  karena  sangat  berhubungan  dan dipengaruhi  oleh  kekuatan  sosial  yang  ada
dalam  masyarakat.  Bahasa  tidak  dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri pembicara.  Bahasa  dalam  pandangan  kritis dipahami  sebagai  representasi  yang  berperan dalam  membentuk  subjek  tertentu  dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan  untuk  membongkar  kuasa  yang  ada dalam proses bahasa, batasan yang diperkenankan  menjadi  wacana,  perspektif yang  harus  digunakan,  dan  topik  yang dibicarakan.
Dalam  pandangan  kritis,  wacana  di- pandang  sebagai  praktik  ideologi,  atau  pen- cerminan  dari  ideologi  tertentu.  Ideologi  yang berada  di  balik  penghasil  teksnya  akan  selalu mewarnai  bentuk  wacana  tertentu  ideologi dalam  wacana  secara  inheren  bersifat  sosial, tidak  personal  atau  individu.  Analisis  wacana tidak  bisa  lagi  menempatkan  bahasa  dalam sistem  tertutup,  tetapi  harus  menempatkannya dalam  konteks.  Analisisnya  akan  selalu  meng- ungkap  bagaimana  ideologi  dari  kelompok- kelompok yang ada berperan dalam membentuk wacana.

## Media Baru dan Pertarungan Kekuasaan
Kekuasaan,  menurut  Foucault  (1980), bukan  merupakan  sebuah  benda  yang  bisa dimiliki,  diberikan,  atau  dipindahtangankan. Kekuasaan  merupakan  suatu  strategi  yang kompleks  dalam  suatu  masyarakat  dengan mekanisme  tertentu.  Kekuasaan  pada  dasarnya dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup yang di dalamnya  ada  banyak  posisi  yang  secara strategis  berkaitan  satu  dengan  yang  lain  dan senantiasa  mengalami  pergeseran.  Di  sinilah strategi  berlangsung.  Artinya,  setiap  ada susunan,  aturan-aturan,  dan  sistem-sistem regulasi,  serta  ada  manusia  yang  saling berhubungan  dengan  yang  lain,  maka  di  situ pula kekuasaan bekerja.
Media  baru  sebagaimana  media  lama, juga dapat menjadi arena pertarungan kekuasaan.  Demikian  yang  diungkap  Widyawati sebagai  kesimpulan  bukunya  (hlm.  213-231). Sebuah  media  dalam  hubungannnya  dengan kekuasaan,  menempati  posisi  yang  sangat strategis, karena kemampuannya sebagai sarana legimitasi.  Media  merupakan  bagian  alat kekuasaan  yang  bekerja  secara  ideologis  guna membangun  kepatuhan  khalayak  terhadap kelompok  yang  berkuasa (ideological  states apparatus ).
Media baru bisa  menjadi  arena pertarungan  ideologi  yang  saling  berkompetisi. Hal  ini  berarti,  di  satu  sisi  media  bisa  menjadi sarana  penyebaran  ideologi  penguasa,  alat legimitasi,  sekaligus  sebagai  kontrol  wacana publik.  Namun,  pada  sisi  lain  media  juga  bisa menjadi  alat  resistensi  terhadap  kekuasaan. Media  bisa  menjadi  alat  untuk  membangun kultur  dan  ideologi  yang  dominan  bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus bisa juga menjadi  instrumen  perjuangan  bagi  kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.
Media  baru,  dalam  catatan  Widyawati, dapat  membuka  kesempatan  bagi  suara-suara yang termarginalisasi untuk masuk dalam ruang publik.  Melalui  teknologi  ini,  masyarakat  dari seluruh  pelosok  bisa  mengekspresikan  sikap politiknya.  Sikap  pendukung  egalitarianisme merupakan  suara  marginal  yang  berupaya melawan  pandangan mainstream, bahwa  hanya orang Jawa yang berhak menjadi presiden.
‘Melawan  hegemoni  Jawa’  demikian yang  coba  diungkap  oleh  Widyawati  dalam mendeskripsikan temuannya tentang pergulatan kekuasaan  di  media  baru.  Ideologi  egalitarian yang ditawarkan JK-Wiranto merupakan  upaya untuk  melawan  hegemoni  yang  selama  ini berkembang  bahwa  hanya  orang  Jawa  yang berhak  menjadi  presiden.  Negosiasi  dalam melakukan  produksi  pesan  antara  media  lama sebagai  aparatus  ideologis  yang  memapankan ideologi  dominan  dan counter  hegemony sebagai  bentuk  resistensi  dari  kelompok  bukan dominan melalui pesan kritis yang disampaikan melalui  media  baru  merupakan  penggambaran kontestasi  wacana  kekuasaan  dalam  arena politik  2009.  Dalam  dunia  yang  makin berjejaring, perlawanan atas kekuasaan dominatif  memang  dipermudah  karena  adanya akses-akses baru atas informasi politik di dunia maya.  Media  baru  berperan  membongkar dominasi  kuasa  negara  dan  modal  lewat  akses informasi  serta  membuat  aktor  yang  terlibat dalam pertarungan kekuasaan makin beragam.
Idealnya,  komunikasi    dan    kampanye politik  di   media baru secara  positif  dan  sehat akan  menjadi  modal berharga  dalam  membentuk kedewasaan    politik  bangsa,  menuju  sebuah masyarakat  madani, citizens  of  humanity. Informasi-informasi    yang    ditanam    dalam facebook sebagai  media   sosial  dalam  proses komunikasi    dan    kampanye    politik    adalah
informasi  pribadi    dari    pelaku    politik,    ide gagasan,    serta    visi  misinya.  Sebagai  sarana komunikasi  dan  kampanye  politik,    politikus dapat    menggunakan    Facebook    untuk berkomunikasi    dua    arah    dengan    para pendukungnya, Namun  demikian,  yang  paling penting    dikedepankan    adalah    etika    dalam proses  komunikasi    dan    kampanye    politik. Komunikasi    dan  kampanye    politik    bukanlah ajang  untuk  mencari kelemahan,  kekurangan, bahkan    kesalahan    bagi    para  pesaing    politik, melainkan  suatu  media  dalam menyampaikan gagasan,  ide,  visi  misi,  dan  opini  sehat bermartabat,  santun  penuh  kearifan,  serta bertanggung  jawab  bagi    kedewasaan    politik dan  keberagaman Indonesia.

## Penutup
Buku ini memberikan kontribusi penting  bagi  pengembangan  studi  komunikasi politik  di  Indonesia.  Selain  memberikan informasi tentang bagaimana media baru menjadi arena pertarungan ideologi dan hegemoni, buku ini  juga  menyediakan  ruang  dialektika-kritis bagi  pembacanya  menyangkut  bagaimana mestinya  kita  menyikapi  fenomena  tersebut dalam  setiap event kontestasi  politik  di Indonesia.
Nina Widyawati sebagai penulis terlihat  cukup  detail  dalam  mengeksplorasi bahasan tema dalam buku yang dirangkai dalam enam  bab  ini.  Buku  ini  merupakan  salah  satu karya    yang  berhasil  merekam  dan  memotret fenomena  empiris  pertarungan  ideologi  dan hegemoni di media baru. Penulis buku ini teliti mencatat  dan  memaknai  tarik  ulur  dinamis pengemasan  isu  etnisitas  dan  agama  di  media baru  dalam  konteks  komunikasi  politik. Meskipun  begitu  luas  sisi  dan  cakupan persoalan  etnisitas  dan  agama  di  Indonesia, penulis  tidak  terjebak  dalam  rumit  dan beragamnya  permasalahan,  dan  tetap  fokus pada  bagaimana    kedua  isu  tersebut  dikemas dalam sebuah pesan  kampanye politik.
Sebagai  sebuah  karya  yang  mengulas isu  etnisitas  dan  agama  dalam  kampanye politik,  buku  ini  sangat  memungkinkan  untuk dapat dikembangkan lagi bahasannya.
Kampanye  politik  sebagai  sebuah  bentuk komunikasi  terintegrasi  (Firmanzah,  2008; Wilson  &  Ogden,  2000;  Gregory,  2004)  dapat lebih  dieksplorasi  secara  detail,  terutama tentang  bagaimana  isu  etnisitas  dan  agama
diangkat  dalam  kampanye  politik.  Buku  ini memang  menggunakan  konsep  marketing politik  dalam  mengulas  tentang  kampanye politik  dan  peran  media  baru  dalam  aktivitas politik  di  Indonesia.  Namun,  marketing  politik dalam  karya  ini  dibatasi  hanya  pada  iklan politik  saja.  Padahal,  studi  marketing  dalam dunia politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi  lebih  komprehensif.  Marketing  politik menyangkut cara sebuah institusi politik dalam menformulasikan produk politik, menyusun program  publikasi  kampanye  dan  komunikasi politik,  strategi  segmentasi  untuk  memenuhi kebutuhan  lapisan  masyarakat,  sampai  ke perhitungan  harga  sebuah  produk  politik (Firmanzah, 2008: 211).
Hakikat  sebuah  kampanye  politik adalah komunikasi teintegrasi.  Oleh karena  itu, untuk  melihat  bagaimana  marketisasi  ideologi dalam  sebuah  kampanye  politik  sebagaimana yang  ingin  diungkap  penulis  dalam  buku  ini, akan  lebih  komprehensif  lagi  jika    isu  etnisitas dan  agama  dilihat  sebagai  strategi  komunikasi yang terintegrasi, dalam arti, penggunaan media baru  hanyalah  salah  satu  dari  sekian  banyak media komunikasi politik yang dapat digunakan dalam  menyampaikan  pesan  politik.  Sebab, pilihan  media  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam penetrasi pesan politik ke publik (Rothschild, 1978)

## Referensi
Abdillah,  S.U.  (2002). Politik  Identitas  Etnis: Pergulatan    Tanda    Tanpa    Identitas. Magelang: Indonesiatera.
Agung,  S.W.  (2006). Strategi  Public  Relation . Jakarta: Gramedia
Barker, C. (2000). Cultural Studies. Theory and Practice . London: Sage Publication.
Chaniago,  F.  (2014).  Media  Sosial  di  ranah politik. ( Koran-jakarta. com , 23
Februari).  Diunduh  dari  http://www. koran-jakarta.com/? 6346-media-sosial- di-ranah-politik pada 25 Juli 2015.
Firmanzah.  (2008). Marketing  politik:  Antara Pemahaman  dan  Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Foucault,  M.  (1980). The  Archaeology  of Knowledge . London: Routedge.
Gregory, A. (2004). Planning and Managing Public Relations Campaigns. London: KOGAN PAGE
Mallarangeng,  A.  (1997).  C ontextual  Analysis on  Indonesian  Electoral  Behavior. PhD Thesis,  Department  of  Political  Science, Norther Illinois University.
Liddle,  R.W.  &  Mujani,  S.  (2007). Party  and Religion:  Explaining  Voting  Behavior in  Indonesia .  Jakarta:  Lembaga  Survei Indonesia.
Posner,  Daniel  N.,  dkk.  (2007). “Why  Does Ethnic Diversity Undermine Public Goods Provision?”  American  Political  Science Review 101, 4 (November): 709 -725
Rizal,  Y.  (2014). Media  Sosial  di  Ranah Politik. Diunduh  dari  http://www. koran-jakarta.com/?6346-media-sosial- di-ranah-politik pada 25 Juli 2015.
Rothscild,  M.L.  (1978).  “Political  Advertising:  a neglected  policy  issue  in  marketing ,” Journal  of  Marketing  Research, 15 (1), 58-71. Vancil, D.L. (1993). Rhetoric and
Argumentation ,  Boston:  Allyn  and
Bacon.
Wahjudi,  S    (2011).  Media  Baru  dan Demokratisasi  di  Indonesia . Jurnal Semiotika, 5 (2) diunduh dari http://repository.ubm.ac.id: 8080/302/1/ semiotika_vol_5_ No_2_2011.pdf pada 25 Juli 2015.
Wilson,  L.J.  &  Joseph,  D.O.  (2000). Strategic Communications  Planning  for  Effective Public  Relations  &  Marketing. USA: Kendall/Hunt Publishing Company.