## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
Oleh :
Uswatun Hasanah 1
uswatun@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Elderly  is  a  natural  and  continuous process that undergoes anatomical, physiological, biochemical changes in tissues or the  organs  which  ultimately  affects  the  state  of function  and  the  ability  of  the  body  as  a  whole. The  Republic  of  Indonesia  has  an  obligation  to prosper the elderly by providing social protection for its people. This is evidenced by the existence of  a  special  law  related  to  the  welfare  of  the elderly, namely the Law no. 13 of 1998.
How  are  the  social  protection  rights  for the  elderly  in  Medan  Amplas  sub-district according  to  the  Law  Number  13  of  1998,  How are  the  social  protection  rights  for  the  elderly  in Medan  Amplas  sub-district  according  to  the Islamic  law,  how  are  the  similarities  and  the differences  in  social  protection  rights  for  the elderly  in  Medan  Amplas  sub-district  according to the Law No. 13 of 1998 and the Islamic Law.
The Implementation of the Law no. 13 of 1998  regarding  social  protection  rights  for  the elderly  in  Medan  Amplas  Sub-district  is  not  in line  with  the  Law  no.  13  of  1998  or  not implemented properly or not optimally implemented in Medan Amplas Sub-district. This is  evidenced  by  the  large  number  of  elderly people  whose  rights  are  not  fulfilled,  including their  social  protection  rights.  According  to  the Islamic Law, the Social Protection Rights for the Elderly  in  Medan  Amplas  Sub-district  is  not  in line  with  the  Islamic  Law.  There  are  still  many elderly  people  who  do  not  receive  assistance and the assistance received by the elderly is not evenly  distributed.  Even  Muslim  institutions  that are  specifically  for  distributing  aid  to  the  elderly or  the  poor  are  also  less  effective  in  promoting the  welfare  of  the  elderly.  The  similarities between  the  law  and  the  Islamic  law  related  to the  social  protection  rights  for  the  elderly  are
1 Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
that  they  both  have  special  institutions  that oversee  the  social  protection  rights  of  the elderly,  are  both  the  responsibility  of  the  state and  both  meet  the  needs  of  the  elderly.  The most  prominent  difference  is  the  existence  of standard  rules  from  the  law,  whereas  in  Islam there are no written standard rules.
Keywords  :  Social  Protection  Rights,  Elderly, The  Law  on  Social  Protection  for  the  Elderly, Social Protection for the Elderly According to the Islamic Law.

## Abstrak
Lanjut  usia  merupakan  proses  alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan  anatomi,  fisiologis,  biokimia  pada jaringan  atau  organ  yang  pada  akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan  secara  keseluruhan.  Negara  Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan  lanjut  usia  dengan  cara memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  Undang- Undang  khusus  terkait  tentang  kesejahteraan Lanjut  Usia  yakni  Undang-Undang  No.  13 Tahun 1998.
Bagaimana  hak  perlindungan  sosial bagi  lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1998,  Bagaimana  hak  perlindungan  sosial  bagi lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas menurut  Hukum  Islam,  Bagaimana  persamaan dan  perbedaan  hak  perlindungan  sosial  lanjut usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas  menurut Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998  dan Hukum Islam.
Implementasi  UU  No.  13  Tahun  1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998 atau tidak terimplementasikan  dengan  baik  atau  belum optimal  diterapkan  di Kecamatan  Medan Amplas.  Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  lanjut usia  yang  tidak  terpenuhi  hak-haknya  termasuk hak  perlindungan  sosialnya.  Menurut  Hukum Islam, Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di  Kecamatan  Medan  Amplas  tidak  sejalan dengan  Hukum  Islam.  Masih  banyaknya  lanjut usia  yang  tidak  mendapat  bantuan  dan  belum meratanya  bantuan  yang  diterima  lanjut  usia. Bahkan  lembaga  Muslim  yang  khusus  untuk menyalurkan  bantuan  kepada  lanjut  usia  atau orang miskin juga kurang berjalan secara efektif untuk  mensejahterakan  lanjut  usia.  Persamaan antara UU dan Hukum Islam terkait dengan hak perlindungan  Sosial  bagi  lanjut  usia  adalah diantaranya  sama-sama  mempunyai  lembaga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
khusus  yang  menaungi  hak  perlindungan  sosial lanjut usia, sama-sama menjadi tanggung jawab negara  dan  sama-sama  memenuhi  kebutuhan para  lanjut  usia.  Perbedaan  yang  paling menonjol  adalah  adanya  aturan  yang  baku  dari UU  sedangkan  dalam  Islam  tidak  tertulisnya aturan secara baku.
Kata  Kunci :  Hak  Perlindungan  Sosial,  Lanjut Usia,  Undang-Undang  Perlindungan  Sosial Lanjut  Usia,  Perlindungan  Sosial  Lanjut  Usia Menurut Hukum Islam.

## I.  Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang  memiliki  penduduk  lanjut  usia.  Bahkan, Indonesia  termasuk  dalam  lima  besar  negara dengan  jumlah  lanjut  usia  terbanyak  di  dunia. Berdasarkan  data proyeksi  penduduk  Indonesia bahwa  jumlah  lanjut  usia  pada  tahun  2020 mencapai  28,7  juta  jiwa  dari  total  269,9  juta jiwa. 2
Sebagaimana  diketahui  bahwa  masa lanjut  usia  merupakan  masa  perkembangan terakhir dalam kehidupan manusia yang ditandai adanya  proses  penurunan  dan  perubahan fungsi  fisik  yang  berhubungan  dengan  proses menua. 3
Dalam hukum Islam bahwa memberikan perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia  merupakan suatu  kewajiban.  Sesungguhnya  orang  yang sudah  lanjut  usia  mempunyai  hak-hak  yang harus  diperhatikan.  Islam  sebagai  agama  yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi  perhatian  dan  menjaga  hak-hak mereka.  Nabi Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bersabda  : “Bukan  termasuk  golongan  kami orang  yang  tidak  menyayangi  anak-anak  kecil
2 http://batenday.com,  diunggah  pada  25  Oktober 2020, pukul 22.00 wib.
3 Departemen  Sosial  RI, Pelembagaan  Lanjut  Usia dalam Kehidupan Bangsa , Departemen Sosial RI, Jakarta, 1996.
dan  tidak  menghormati  orang-orang  tua  dari kami.” 4
Selain  itu,  terkait  dengan  perlindungan terhadap  lanjut  usia  negara  Republik  Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  mensejahterakan lanjut usia. Negara wajib memberikan perlindungan  sosial  bagi  rakyatnya.  Sehingga lanjut  usia  juga  menjadi  tanggung  jawab  suatu negara.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya Undang-Undang khusus terkait tentang kesejahteraan  Lanjut  Usia  yakni  Undang- Undang  No.  13  Tahun  1998.  Selain  itu, ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan upaya peningkatan  kesejahteraan  sosial  lanjut  usia dan  Peraturan  Menteri  No.  19  Tahun  2012  dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2013.
Dari  Undang-Undang  tersebut  jelaslah yang  menjadi  hak-hak  para  lanjut  usia  dalam menjalankan  roda  kehidupannya.  Dipaparkan dalam  penjelasan  pasal  19  UU  No.  13  Tahun 1998  bahwa  upaya  perlindungan  sosial  terdiri dari  pemenuhan  kebutuhan  sosial  para  lanjut usia  maupun  kemudahan  dalam  mendapatkan pelayanan. Namun, realita yang penulis temukan  di  masyarakat  bahwa  masih  banyak para  lanjut  usia  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak perlindungan sosialnya. Sehingga adanya kemungkinan  Pemerintah  belum  maksimal dalam melaksanakan kewajibannya.
Selain  itu,  berdasarkan  wawancara yang  penulis  lakukan  terhadap  Bapak  Nahason Sinaga  di  Kementerian  Sosial  Sumatera  Utara bahwa  adanya  program  ASLUT  (Asistensi Sosial  Lanjut  Usia)  sebagai  salah  satu  program lanjut  usia.  Program  ini  berupa  bantuan  uang tunai  bagi  lanjut  usia  terlantar  agar  mereka
4 Nashiruddin  al-Albani, Shahih  al-J ami’  al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I (Maktabah al-Islami, tt), hal. 958.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya yang  layak.  Uang  tunai  sebesar  Rp  200.000 setiap
bulannya. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa lanjut usia di  Kecamatan  Medan  Amplas  bahwa  program tersebut  tidak  sampai  kepada  mereka  alias mereka  tidak  ada menerima  bantuan. Sehingga dimungkinkan program tersebut tidak berjalan di Kecamatan Medan Amplas.
Hal inilah yang menjadi sebuah masalah. Ditemukan adanya kesenjangan antara  Undang-Undang  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah dengan penerapannya di masyarakat.  Bahwa  Undang-Undang  sudah membuat  sebuah  aturan  tentang  perlindungan sosial  bagi  lanjut  usia  berupa  pemenuhan kebutuhan  pokok,  namun  di  antara  program perlindungan  sosial  oleh  Pemerintah  tidak terimplementasikan  dengan  baik  kepada  lanjut usia khususnya di Kecamatan Medan Amplas.
Lanjut  usia  merupakan  proses  alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan  anatomi,  fisiologis,  biokimia  pada jaringan  atau  organ  yang  pada  akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan  secara  keseluruhan. 5 `Usia  lanjut  juga sebagai fase menurunnya kemampuan akal dan fisik,  yang  di  mulai  dengan  adanya  beberapa perubahan  dalam  hidup. 6 Sebagaimana  di ketahui  bahwa  ketika  manusia  mencapai  usia dewasa,  ia  mempunyai  kemampuan  reproduksi dan  melahirkan  anak.  Ketika  kondisi  hidup berubah,  seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi  ini  dan  memasuki  fase  selanjutnya  yaitu usia lanjut. Bagi manusia yang normal, siapapun orangnya,  tentu  telah  siap  menerima  keadaan
5 Fatmah, Gizi  Lanjut  Usia, Erlangga,  Jakarta, 2010, hal. 3 6 Abdurrahman  M.  Al-Isawi, Islam  dan  Kesehatan Jiwa ,  Penerjemah:  Andre  Rosadi , Pustaka  Al-Kautsar, Jakarta, 2005, hal. 101.
baru  dalam  setiap  fase  hidupnya  dan  mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya.
Lanjut  usia  sudah  pasti  berhubungan dengan  istilah “penuaan”.  Penuaan  merupakan proses  normal  perubahan  yang  berhubungan dengan  waktu,  sudah  dimulai  sejak  lahir  dan berlanjut sepanjang hidup. Usia tua adalah fase akhir  dari  rentang  kehidupan.  Menua  ( aging ) merupakan  proses  yang  harus  terjadi  secara umum  pada  seluruh  spesies  secara  progresif seiring  waktu  yang  menghasilkan  perubahan yang menyebabkan disfungsi organ dan menyebabkan  kegagalan  suatu  organ  atau sistem tubuh tertentu.
WHO  dan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  1998  tentang  kesejahteraan  lanjut  usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa usia  60  tahun    adalah    usia    permulaan    tua. Menua    bukanlah    suatu    penyakit,    tetapi merupakan  proses yang  berangsur-angsur mengakibatkan  perubahan yang  kumulatif, merupakan  proses  menurunnya  daya  tahan tubuh  dalam  menghadapi  rangsangan  dari dalam  dan  luar  tubuh  yang  berakhir  dengan kematian.
Menurut  Fatmah  lanjut  usia  merupakan kelompok  orang  yang  sedang  mengalami  suatu proses  perubahan  secara  bertahap  dalam jangka  waktu  tertentu. 7 Usia  lanjut  juga  disebut periode penutup dalam rentang hidup seseorang.  Masa  ini  dimulai  dari  umur  enam puluh  tahun sampai mati,  yang  ditandai dengan adanya  perubahan  bersifat  fisik  dan  psikologis yang  semakin  menurun.  Sedangkan  Hasan dalam bukunya “ Psikologi Perkembangan Islam ”,  mendefinisikan  usia  lanjut  merupakan
7 Fatmah, Gizi  Lanjut  Usia, Erlangga,  Jakarta, 2010, hal. 8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
usia    yang    mendekati  akhir  kehidupan.  Usia lanjut ini dimulai 60-an sampai akhir kehidupan.
Manusia  lanjut  usia  dalam  penilaian orang  adalah  manusia  yang  sudah  tidak produktif  lagi.  Bahkan  banyak  persepsi  umum tentang  lanjut  usia  yang  bernilai  negatif. 8 Di negara-negara  maju  (Amerika  Serikat)  yang dimaksud      dengan      lanjut      usia      adalah mereka      yang      telah  mengalami  siklus kehidupan  di  atas  65  tahun.  Proses  penuaan disebut pula dengan nama “ senes cene ” artinya tumbuh  menjadi  tua.  Proses  penuaan  adalah siklus  kehidupan  yang  ditandai  dengan  tahap- tahap menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, misalnya  pada  sistem kardiovaskuler dan pembuluh  darah,  pernafasan,  pencernaan,  dan lain sebagainya.
Dengan  demikian,  dapatlah  dipahami bahwa  lanjut  usia  merupakan  proses  alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan  anatomi,  fisiologis  dan  biokimia pada  jaringan  atau  organ  tubuh  manusia. Sehingga  lanjut  usia  selalu  identik  berbagai macam  permasalahan  karena  sebagai  fase terakhir  dalam  kehidupan  manusia.  Tujuan hidup  manusia  ialah  menjadi  tua,  tetapi  tetap sehat ( healthy aging ).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  permasalahan  dalam  penelitian ini dirumuskan  dalam  suatu  pertanyaan  penelitian sebagai berikut :
1.  Bagaimana  hak  perlindungan  sosial  bagi
lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas
8 Komisi Nasional Lanjut Usia, Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lnjut Usia , Jakarta, 2007, hal. 22.
menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1998 ?
2.  Bagaimana  hak  perlindungan  sosial  bagi lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas menurut Hukum Islam ?
3.  Bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  hak perlindungan sosial lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Penelitian  ini  mengelaborasi  metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.  Metode  penelitian  hukum  normatif digunakan karena objektif dari penelitian adalah untuk  melakukan  analisis  yang  mendalam terhadap  norma  hukum  yang  terkandung  dalam perundang-undangan  nasional  di  bidang  hak perlindungan sosial bagi lanjut usia. Sedangkan metode  penelitian  hukum  empiris  digunakan untuk  menganalisis  penerapan  norma  hukum oleh  subyek  hukum  dalam  hal  ini  masyarakat lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas .

## II. Hasil dan Pembahasan
A.  Hak  Perlindungan  Sosial  Bagi  Lanjut
Usia  Di  Kecamatan  Medan  Amplas Menurut  Undang-Undang  Nomor  13 tahun 1998
Hingga  saat  ini  terdapat  berbagai macam
definisi perlindungan sosial. Keragaman  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  politik  suatu  negara.  Berikut

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  beberapa  dari  sekian  banyak  definisi yang    digunakan  oleh  berbagai  institusi  dan negara.  Perlindungan  sosial didefinisikan   oleh Asian    Development    Bank ‟s  sebagai “the  set of  policies  and  programs  designed  to  reduce poverty  and  vulnerability    by    promoting efficient    labor  markets,  diminishing  people ’s exposure  to  risks,  and    enhancing    their capacity    to    protect  themselves  against hazards and the interruption loss  of  in come” 9 (perangkat    kebijakan  dan  program  yang dirancang  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan kerentanan  dengan  mempromosikan  secara pasar tenaga kerja, mengurangi terhadap risiko masyarakat,  dan  meningkatkan    kapasitas mereka  untuk melindungi diri terhadap bahaya dan  hilangnya  gangguan  pendapatan).  ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen,  yaitu:  (1)  pasar  tenaga  kerja  ( labor markets ); (2) asuransi sosial ( social insurance ); (3) bantuan sosial ( social assitance ); (4) skema mikro dan area-based  ( micro  and  area  based schemes )  untuk  perlindungan  bagi  komunitas setempat;  dan  (5)  perlindungan  anak  ( child protection ).
Pengertian  Perlindungan  Sosial  dalam UU sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No.  13  Tahun  1998  disebutkan  bahwa Perlindungan Sosial merupakan upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan  kemudahan  pelayanan  bagi  lanjut usia  tidak  potensial  agar  dapat  mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 10 Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari
9 Barrientos, A. & Hulme, D. (2008). Social Protection for   teh Poor and Foorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet   Revolution .  BWPI Working  Paper 30.  The  University  of  Manchester BrooksWorld Poverty Institute
10 Anonim,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 1998.
negaranya. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan  oleh  pemerintah,  pihak  swasta, maupun  masyarakat,  guna  melindungi  dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi  kehidupan  yang  penuh  dengan resiko;  serta  meningkatkan  status  sosial  dan hak kelompok marjinal di setiap Negara.
Perlindungan sosial merupakan elemen paling penting strategi kebijakan publik dalam memerangi  kemiskinan  dan  mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.  Sebagai  sebuah  kebijakan  publik, maka  perlindungan  sosial  merupakan  satu  tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk  pelayanan,  ketetapan  atau  program yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk melindungi  warganya,  terutama  kelompok rentan  dan  kurang  beruntung,  dari  berbagai macam  resiko  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang akan  senantiasa  menerpa  kehidupan  mereka. Selain  kebijakan  publik  yang  bersifat  normal, definisi  perlindungan  sosial  juga  mencakup praktek-praktek  informal,  seperti  arisan,  sistem gotong  royong  dalam  masyarakat,  dukungan keluarga  atau  teman-teman  serta  skema- skema jaringan pengaman sosial yang berbasis masyarakat lainnya.
Selanjutnya  pelayanan  yang  dimaksud dalam  pasal  1  ayat  7  ialah  terdapat  dalam Pasal  3  UU  No.  13  Tahun  1998  dipaparkan terkait  kesejahteraan  sosial  bagi  lanjut  usia tidak potensial meliputi:
1.  Pelayanan keagamaan dan mental spritual
2.  Pelayanan kesehatan
3.  Pelayanan  untuk  mendapatkan  kemudahan dalam  penggunaan  fasilitas,  sarana  dan prasarana umum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4.  Pemberian  kemudahan  dalam  layanan  dan bantuan hukum
5.  Perlindungan sosial 11
Selanjutnya  terkait  perlindungan  sosial terhadap lanjut usia terdapat dalam pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998, yakni:
1.  Pemberian
perlindungan sosial
dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan bagi  lanjut  usia  tidak  potensial  agar  dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar
2.  Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
pemeliharaan  taraf  kesejahteraan  sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti
3.  Lanjut  usia  tidak  potensial  terlantar  yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan  agamanya  dan  menjadi  tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Terkait pasal diatas terdapat penjelasan ayat (1) bahwa hakikat dari upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan  pemenuhan kebutuhan  lanjut  usia  sehingga  perlu  didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar  perseorangan,  keluarga,  kelompok,  dan organisasi  sosial  lembaga  kemasyarakatan memiliki  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial serta  kepedulian  terhadap  peningkatan  taraf kesejahteraan lanjut usia. Selanjutnya penjelasan terhadap ayat (2) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial  mencakup  pelayanan  fisik,  mental, sosial,  kesehatan,  dan  pendekatan  diri  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pemeliharaan  taraf kesejahteraan  sosial  diselenggarakan  baik  di
dalam  maupun  dil  luar  panti  sosial  oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak  terbatas  sampai  lanjut  usia  tersebut meninggal dunia.
Dari  Undang-Undang  tersebut  jelaslah yang  menjadi  hak-hak  para  lanjut  usia  dalam menjalankan  roda  kehidupannya.  Dipaparkan dalam  penjelasan  pasal  19  UU  No.  13  Tahun 1998  bahwa  upaya  perlindungan  sosial  terdiri dari  pemenuhan  kebutuhan  sosial  para  lanjut usia,  kesehatan  maupun  kemudahan  dalam mendapatkan pelayanan.
Selain  itu,  terkait  perlindungan  sosial juga  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasal  16  menyebutkan  bahwa:“Perlindungan sosial  bagi  lanjut  usia  dimaksudkan  untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan  hidup  lanjut  usia  dapat  dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 12
Selanjutnya Pasal 17 dinyatakan bahwa “Perlindungan sosial bagi lanjut usia, meliputi: a. Asistensi  Sosial,  b.  Kedaruratan,  c.  Aksebilitas, d.  Pelayanan  lanjut  usia  dalam  keluarga pengganti. 13
Saat  sekarang  ini  program  pemerintah yang  sedang  berjalan  adalah  ASLUT  (Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar). Hal tersebut diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Program
Asistensi Sosial Lanjut Usia
12 Bpnn.go.id, Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 ,  diunduh pada 07 Februari 2018, pukul 21.00 Wib, hal. 9.
13 Ibid , hal. 9.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Terlantar. 14 Dalam  Pasal  1  disebutkan  bahwa Program  ASLUT  adalah  serangkaian  kegiatan Pemerintah  untuk  memberikan  jaminan  sosial guna  membantu  lanjut  usia  terlantar  dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan
dasar hidupnya. Pasal 2 menyebutkan  bahwa  tujuan  ASLUT  adalah membantu  pemenuhan  sebagian  kebutuhan dasar  hidup  lanjut  usia  terlantar,  sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan  sosialnya.  Selanjutnya  dalam Pasal  3  kriteria  penerima  program  ASLUT adalah :
a.  Diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60  tahun  ke  atas,  sakit  menahun  dan hidupnya  sangat  bergantung  pada  bantuan orang  lain,  atau  hanya  bisa  berbaring  di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki  sumber  penghasilan  tetap  dan miskin,
b.  Lanjut  usia  yang  telah  berusia  70  tahun  ke atas  yang  tidak  potensional,  tidak  memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar.
Selain ASLUT, Dinas Sosial Kota Medan juga  memiliki  program  PKH  (Program  Keluarga Harapan).  Program  ini  telah  ada  sejak  tahun 2008,  namun  dulunya  program  ini  hanya  untuk keluarga  yang  tidak  mampu  dan  miskin, disabilitas.  Namun  belakangan  ini  lanjut  usia juga  termasuk  dalam  program  PKH  tersebut sejak  tahun  2016..  Bantuannya  berupa  uang maupun  beras  dan  kebutuhan  pokok  lainnya yang diberikan per bulan sekali. Hal ini tentunya sangat  membantu  para  lanjut  usia.  Terkait  PKH terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2018 dalam Pasal  22  bahwa  Tim  Koordinasi  nasional  PKH menangani  urusan  pengentasan  kemiskinan,
14 www.djpp.kemenkumham.go.id, Peraturan Menteri  Sosial  RI (Diunduh  pada  11  Januari  2018  pukul 20.00 wib)
pendidikan,  kesehatan,  disabilitas  dan  lanjut usia.  Dalam  Pasal  1  butir  1  disebutkan  bahwa Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat kepada  keluarga  dan  atau  seorang  miskin  dan rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu program  penanganan  fakir  miskin,  diolah  oleh Pusat  Data  dan  Informasi  kesejahteraan  sosial dan  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima manfaat  PKH. 15 Selanjutnya  dalam  butir  3 dijelaskan  bahwa  bantuan  sosial  berupa  uang, barang,  dan  jasa  kepada  keluarga  dan  atau seorang  miskin,  tidak  mampu  dan  atau  rentan terhadap  resiko  sosial.  Pasal  5  menjelaskan bahwa  lanjut  usia  termasuk  dalam  kriteria komponen  kesejahteraan  sosial  mulai  dari  umur 60  tahun. 16 Adapun  bantuan  yang  diperoleh ialah:
1.  Mendapatkan  bantuan  uang  sebesar  Rp. 2.000.000  per  tahun.  Bantuan  dibagi  dalam 4  tahap  per  empat  bulan  sekali  yakni  per empat bulan akan mendapatkan
Rp.500.000.
2.  Mendapatkan  BPNT  (Bantuan  Penyaluran Non Tunai) berupa kebutuhan pokok berupa beras, telur, gula dan lainnya.
3.  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dengan memeriksakan ke puskesmas.
Mereka  mendapatkan  kartu  rekening yang dinamakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)  berupa  bantuan  uang  tunai  dan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak makan,  dan  telut  per  satu  bulan  sekali. Beberapa lanjut usia yang menerima bantuan ini memaparkan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat  dan  membantu  mereka  para  lanjut usia.  Seperti  nenek  Derlinan  Lubis,  bantuan  ini sangat  bermanfaat  karena  mereka  juga  masih tinggal  di  rumah  kontrakan  bersama  kakek  dan anaknya.  Kakek  sudah  tidak  bisa  bekerja  lagi,
15 Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  1  Tahun 2018, hal. 4.
16 Ibid, hal. 7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga  untuk kebutuhan  sehari-hari juga pas- pasan.  Namun,  penerima  manfaat  PKH  ini  juga tidak  merata  artinya  tidak  semua  lanjut  usia yang memperoleh bantuan tersebut. Di Kecamatan  Medan  Amplas  hanya  sekitar  89 lanjut  usia  yang  menerima  manfaat  dari  PKH. Hal ini tentu jumlah yang sangat sedikit dari total keseluruhan  lanjut  usia  yang  mencapai  697 orang.
Sehingga  dalam  analisis  penulis  bahwa hak  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia  di Kecamatan  Medan  Amplas  kurang  sejalan dengan  UU  No.  13  Tahun  1998.  Artinya  bahwa sebagian  lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan Amplas  tetap  mendapatkan  hak  perlindungan sosialnya  seperti  ASLUT  dan  PKH.  ASLUT  di dapatkan  oleh  sebagian  kecil  lanjut  usia  di Kecamatan  Medan  Amplas.  Namun,  mereka tidak  bisa  memberikan  informasi  tentang  siapa saja  yang  memperoleh  dana  ASLUT  tersebut dari  Pemerintah.  Selain  itu  sebagian  dari mereka juga mendapatkan program PKH setiap bulannya.  Sebagaimana  diketahui  dalam  Pasal 19 UU  No. 13 Tahun  1998 bahwa perlindungan sosial  yang  dimaksud  berupa  pemenuhan kebutuhan pokok lanjut usia maupun pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Sehingga, dalam hal ini lanjut usia sebagiannya atau sedikitnya menerima bantuan dari Pemerintah.  Selain  itu,  mereka  penerima bantuan  ini  setelah  penulis  melakukan visit home ke  rumah  masing-masing  lanjut  usia kebanyakan mereka memang hidup dalam garis kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Bahkan  Nenek Asmah  yang  hidup  dalam  garis  kemiskinan harus  menghidupi  beberapa  cucunya  karena ditinggal pergi oleh mamaknya sendiri.
Berdasarkan wawancara penulis bersama  Bapak  Zailun  dan  Buk  Libora  bahwa banyaknya  lanjut  usia  yang  tidak  mendapatkan bantuan  tersebut  diakibatkan  oleh  kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah. 17 Sehingga  tidak  semua  lanjut  usia  mampu terpenuhi  hak-haknya  oleh  Pemerintah.  Hal yang  tidak  sejalan  penulis  temukan  lagi  bahwa penerima  bantuan  dalam  hal  ini  bantuan  PKH tidak semuanya berada dalam garis yang begitu miskin,  karena  penerima  bantuan  ini  ada  juga yang  memiliki  anak  yang  mampu  dalam  hal ekonomi,  tapi  tetap  mendapat  bantuan  ini.  Dan lanjut  usia  yang  memperoleh  bantuan  tersebut, rata-rata  terjangkau  oleh  Kepling.  Sehingga dimungkinkan  mereka  lanjut  usia  yang  tidak memperoleh  bantuan  ini  tidak  terjangkau  oleh Kepling sewaktu pendataan dilakukan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa  implementasi  UU  No.  13  Tahun  1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998 atau tidak terimplementasikan dengan baik. Artinya bahwa belum optimal terterapkan di Kecamatan Medan Amplas.  Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  lanjut usia  yang  tidak  terpenuhi  hak-haknya  termasuk hak  perlindungan  sosialnya.  Padahal  Undang- Undang  sudah  mengatur  tentang  kesejahteraan lanjut  usia,  namun  tidak  terterapkan  dengan baik. Bantuan-bantuan yang seharusnya mereka  terima  juga  tidak  sampai  kepada mereka. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, kemanakah arah bantuan yang seharusnya sampai kepada mereka.
Ironis,  karena  sebetulnya  negara  sudah memiliki  perangkat  hukum  yang  (seharusnya)
17 Wawancara  pada  tanggal  16  Maret  2019  di Kantor Dinas Sosial Kota Medan pukul 11.00 Wib,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjamin  pemberdayaan  lanjut  usia,  yaitu undang –undang  13  Tahun  1998  tentang Kesejahteraan  Lanjut  Usia.  Undang-Undang yang mengatur tentang lanjut usia jika diperhitungkan  telah  berjalan  selama  20  tahun sampai  pada  tahun  2018  ini.  Namun,  belum banyak  yang  dirasakan  manfaatnya  bagi penanganan  dan  kesejahteran  para  lanjut  usia. Maka,  disini  kemungkinan  adanya  indikasi pengabaian  terhadap  aturan  UU  No.  13  Tahun 1998  tersebut  tentang  perlindungan  sosial  bagi lanjut  usia  dan  menjadi  sebuah  masalah  yang harus diberikan jalan keluar atau solusianya.

## B.  Hak  Perlindungan  Sosial  Bagi  Lanjut
Usia  Di  Kecamatan  Medan  Amplas Menurut Hukum Islam
Apabila  membahas  tentang  lanjut  usia, pasti  tidak  terlepas  dari  istilah  “orang  tua”. Karena sebenarnya  lanjut  usia  itu adalah  wujud dari  orang  tua.  Sebagai  seorang  anak,  sudah menjadi  kewajiban  kita  untuk  berbakti  pada orangtua.  Terlebih  lagi  jika  orangtua  kita  sudah berusia  lanjut,  dimana  biasanya  kondisi  tubuh mereka  mulai  lemah  dan  sakit-sakitan.  Untuk itu,  perlu  kiranya  kita  sebagai  anak  mengetahui bagaimana  cara  berbakti  kepada  orangtua  baik kepada  kepada  orang  tua  kandung  sendiri  atau tidak.
Setiap fase dalam hidup kita akan terus berjalan  dan  mengalami  perubahan.  Jika  dulu orangtualah  yang  mengasuh  sewaktu  kecil dengan  penuh  ketelatenan,  kini  tiba  saatnya membalas  budi  baik  mereka  dengan  merawat mereka ketika telah lanjut usia. Proses “bertukar peran” ini merupakan hal yang sangat wajar dan perlu kita syukuri. Betapa tidak, bahkan terdapat hadits  riwayat  Muslim,  dari  Abu  Hurairah radhiyallahu  ‘anhu berkata  bahwa  Rasulullah
shallallahu  ’alaihi  wa  sallam pernah  bersabda  : “Celaka! Celaka! Dan benar-benar celaka !” Ada y ang  bertanya,  “Siapa  wahai  Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Orang yang mendapati salah satu atau kedua orangtuanya sampai lanjut usia, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga (karena sikapnya kepada kedua orangtuanya).”
Dalam  Al-Quran  terkait  tentang  orang tua,  Allah  gambarkan  dalam  QS.  Al-Isra: 23-24: Artinya: “… dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya  kamu  jangan  menyembah  selain kepadaNya  dan  hendaklah  kamu  berbuat  baik pada  ibu  bapakmu  dengan  sebaik-baiknya.  jika salah  seorang  di  antara  keduanya  atau  Kedua- duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu.  Maka  sekali-kali  janganlah kamu  mengatakan  kepada  keduanya  perkataan “ah”  dan  janganlah  kamu  membentak  mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.  Dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap mereka  berdua  dengan  penuh   cinta   dan ucapkanlah:  “Wahai  Tuhanku,  kasihilah  mereka keduanya,  sebagaimana  mereka  berdua  telah mendidikku waktu kecil” . (QR: Surah al-Isra [17]: 23-24).
Dua  ayat  ini  mencerminkan  kasih sayang,  penghormatan,  dan  tanggung  jawab sebagaimana  Islam  perintahkan  kepada  setiap mukmin  terhadap  orangtua  mereka.  Dalam Tafsir  Al-Misbah karangan  Muhammad  Quraish Shihab  diungkapkan  bahwa  ayat  ini  sebagai tuntunan  kepada  anak  dengan  menyebut  tahap demi  tahap  secara  berjenjang  ke  atas.  Dimulai d engan “janganlah engkau mengatakan kepada keduanya  perkataan  “ah”.  Yakni  jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan serta ketidaksopanan
padanya. Selanjutnya, meningkat dengan berprilaku yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan  di  hadapan  kedua  orang  tua. Prilaku  yang  lahir  dari  rasa  kasih  sayang dengan  selalu  memperhatikan  dan  keinginan kedua  orang  tua.  Termasuk  ketika  mereka menginjak  usia  lanjut. 18 Dengan  mencukupi kebutuhan-kebutuhan  mereka  yang  sah  dan wajar sesuai kemampuan anak. 19 Sebagaimana dalam  Tafsir  Al-Maraghi  bahwa  seorang  anak wajib membalas atau berbakti kepada orang tua dengan  rasa  syukur  ketika  kedua  orang  tua telah tua. 20
Nabi Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bersabda :
ِةَبْيَّشلا ىِذ َماَرْكِإ ِ َّاللَّ ِلَلا ْجِإ  ْنِم  َّنِإ
ِفا َجْلا َو ِهيِف ىِلاَغْلا  ِرْيَغ ِنآ ْرُقْلا ِلِماَح َو ِمِلْسُمْلا
ى وبأ هاور . ِط ِسْقُمْلا ِناَطْلُّسلا ىِذ َماَرْكِإ َو ُهْنَع دواد
Artinya: “Sesungguhnya termasuk pengagungan  kepada  Allah  adalah  memuliakan orang  yang  sudah  beruban  lagi  muslim, memuliakan ahli Qur’an dengan tidak berlebihan dan  tidak  menyepelekannya,  dan  memuliakan para pemimpin yang berbuat adil.” 21
Terkait  penjelasan  hadis  di  atas  dalam Syarah  Riyadhus  Shalihin  Imam  Nawawi menyebutkan  bahwa  hadis  tersebut  berbentuk sebuah  anjuran  untuk  memuliakan  sesama Muslim yang usianya lebih tua, orang yang hafal Al-Quran  dan  pemimpin  yang  adil.  Hal  yang
18 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan  Keserasian  al-Quran, Lentera  Hati,  Jakarta,  2002,  hal. 70.
19 M.  Quraish  Shihab, Secercah  Cahaya  Ilahi Hidup Bersama Al-Quran (Bandung: Mizan, 2000), h. 131. 20 Ahmad  Mustafa  Al-Maraghi, Tafsir  Al-Maraghi Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 60.
21 Abu  Dawud  Sulaiman, Sunan  Abi  Dawud Maktabah al-Asriyah,tt, Beirut, hal. 261.
perlu digaris bawahi adalah memuliakan Muslim yang usianya lebih tua. 22
Hadits  diatas  menunjukkan  betapa besarnya  hak  manusia  yang  sudah  lanjut  usia. Betapa tinggi kedudukan mereka. Bahkan, Nabi juga berwasiat :

## َّق َح  ْف ِرْعَي َو اَنَريِغَص ْمَح ْرَي ْمَل  ْنَم اَّنِم  َسْيَل .اَن ِريِبَك
Artinya:  “Bukan  termasuk  golongan kami  orang  yang  tidak  menyayangi  anak-anak kecil  dan  tidak  menghormati  orang-orang  tua dari  kami.” 23 Sabda  Nabi  “bukan  termasuk golongan  kami”  menunjukkan  bahwa  orang yang  tidak  menghormati  orang  yang  sudah  tua maka  dia  tidak  mengikuti  petunjuk  Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berada diatas jalan dan sunnahnya.
Di  lingkungan  peradaban  Barat,  upaya untuk  memberi  perlakuan  manusiawi  kepada para  manusia  usia  lanjut  dilakukan  dengan menempatkan  mereka  di  panti  jompo.  Di  panti ini  para  manusia  usia  lanjut  itu  mendapat perawatan yang intensif. Sebaliknya, di lingkungan keluarga, umumnya karena disibukan,  tak  jarang  anak-anak  serta  sanak keluarga  tak  berkesempatan  untuk  memberikan perawatan  yang sesuai dengan kebutuhan para manusia  usia  lanjut  tersebut.Tradisi  keluarga Barat  umumnya  menilai  penempatan  orang  tua mereka  ke  panti  jompo  merupakan  cerminan dari  rasa  kasih  sayang  anak  kepada  orang  tua. Sebaliknya, membiarkan orang tua yang berusia lanjut  tetap  berada  di  lingkungan  keluarga cenderung
dianggap
sebagai
22 Musthafa  Dib  al-Bugha,  dkk, Syarah  Riyadhus Shalihin Imam  Nawawi, Penerjemah:  Misbah,  Gema Insani, Jakarta, 2010, hal. 578.
23 Nashiruddin al-Albani, Shahih al- Jami’ al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I (Maktabah al-Islami, tt), hal. 958.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menelantarkannya.  Sebab,  umumnya  para orang  tua  yang  tinggal  di  lingkungan  keluarga berada  dalam  kesendirian.  Sedangkan  di lingkungan  panti  jompo  mereka  selain  dirawat juga  dapat  berkumpul  dengan  teman-teman sebaya,  sesama  manusia  berusia  lanjut.  Dan dengan  pernyataan  adanya  ikatan  anak  dan bapak,  biasanya  anak-anak  mereka  berkunjung pada  kesempatan  yang  memungkinkan,  seperti ketika hari libur.
Lain  halnya  dengan  konsep  yang dianjurkan  oleh  Islam.  Perlakuan  terhadap manusia  usia  lanjut  dianjurkan  seteliti  dan setelaten mungkin. Islam memberikan perhatian khusus  kepada  keluarga  dan  pemeliharaannya, melalui  penetapan  hak-hak  yang  berlaku  pada anggota-anggota  keluarga  satu  sama  lain. 24 Perlakuan  terhadap  orang  tua  yang  berusia lanjut  dibebankan  kepada  anak-anak  mereka, bukan  kepada  badan  atau  panti  asuhan, termasuk  panti  jompo.  Perlakuan  terhadap orang  tua  menurut  tuntutan  Islam  berawal  dari rumah tangga.
Allah
menyebutkan
pemeliharaan  secara  khusus  orang  tua  yang sudah  lanjut  usia  dengan  memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan  kedua  orang  tua  mereka dengan kasih sayang.
Adapun,  dalam  tulisan  ini  penulis membahas  terkait  dengan  hak  perlindungan sosial bagi lanjut usia. Lantas, bagaimana tugas pemerintah  untuk  melindungi  warga  negaranya yang  lanjut  usia  dalam  Islam?  Dan  apa  saja yang  diberikan  oleh  Negara  dalam  Islam  untuk memenuhi  perlindungan  sosial  lanjut  usia? Berbicara  mengenai  pemerintahan  dalam  Islam
24 Abdullah  Al-Habsyi  dan  Abu  Haidar, Hak-hak Sipil  Dalam  Islam:  Tinjauan  Kritis  Tekstual  dan  Kontekstual atas Tradsi Ahlulbait as, Al-Huda, Jakarta, 2004, hal. 42.
pasti  tidak  terlepas  dari  sosok  Rasulullah  Saw. sebagai  pemimpin  ummat  Islam.  Rasulullah sangat  menghormati  orang  tua  sebagaimana dalam  hadisnya  yang  mengungkapkan  bahwa bukan  termasuk  golonganku  orang  yang  tidak memuliakan  orang  tua.  Hadist  ini  kita  pahami bahwa  betapa  Rasulullah  sangat  menghormati orang tua atau lanjut usia.
Terkait  perlindungan  sosial  lanjut  usia ini  penulis  mengambil  dari  pemerintahan  Umar bin  Khathab. Khalifah  Umar  Ibn  al-Khattab adalah  khalifah  yang  berhasil membuktikan kehebatan  sistem  ekonomi  Islam  dan  sistem kesejahteraan  Islam yang  diajarkan  Allah  dan Nabi  SAW.  Sehingga  pada  masa  pemerintahan Khalifah  Umar  Ibn  al-Khattab  disebut-sebut sebagai  masa  keemasan  dalam sejarah  Islam, meskipun  Umar  memerintah  hanya  10  tahun, namun  dalam periode  yang  singkat  itu  negara Islam  mengalami  kemakmuran  yang  amat pesat,  hal  yang  belum  pernah  disaksikan  oleh bangsa Arab sebelumnya. 25
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Negara Islam  menjamin  kebutuhan-kebutuhan  dasar semua orang-orang  yang sakit, tua, miskin atau orang  cacat  dan  tidak  dapat  bekerja.  Umar memberikan bantuannya dari bendahara negara pada  semua  orang  seperti  itu,  termasuk  yang bukan  Muslim.  Beliau  memberikan  jaminannya kepada  orang-orang  Yahudi  yang  sudah  tua, sakit,  dan  buta,  dan  juga  pada  orang-orang Kristen  yang  menderita  lepra  dan  cacat. Khalifah  Umar  membuat  rancangan  yang diperlukan  dan  mengambil  setiap  langkah  yang diperlukan  untuk menjamin  agar  dinegara  Islam tidak  ada  seorang  pun  yang  hidup  kelaparan
25 Karnaen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Cicero Pablising, Jakarta, 2008, cet. ke-1, hal. 70.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau  tidak  mempunnyai  sandang,  pangan  dan papan.  Semua  orang  miskin  dan  laum  yang lemah,  terlepasa  dari  kasta,  warna  kulit  atau keyakinan  mereka,  diberi  bantuan  keuangan dari  bendahara  negara.  Departemen  Jaminan Sosial  mendaftar  bantuan  bagi  kaum  miskin, orang-orang yang lemah dan papa. Departemen ini  bertujuan  agar  tidak  seorang  pun  dalam wilayah kekhalifahan kehilangan hak memperoleh  nafkah  penghidupannya.  Semua orang  yang  berada  dalam  keadaan  cacat,  tua, yatim-piatu  dan  janda,  atau  karena  alasan- alasan lainnya yang menyebabkan mereka tidak mempunyai mata pencarian, memperoleh bantuan  tahunan  dari  bendahara  negara. Departemen  ini  dibentuk  berdasarkan  ayat-ayat al Qur’an  tentang  sedekah  dan  zakat,  dan perkataan-perkataan  Nabi  yang  secara  eksplisit mengatakan bahwa sedekah hendaklah dikumpulkan  dari  orang-orang  yang  kaya  untuk dibelanjakan  bagi  kepentingan  orang-orang miskin dan anggota masyarakat yang lemah.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  di  tahun 20 Hijriah,
Umar
mendirikan sebuah departemen  bernama Diwan yang  bertugas menyelenggarakan  sensus  penduduk  secara reguler.  Berdasarkan  sensus  inilah  ditetapkan jatah tahunan untuk (i) janda dan anak-anak, (ii) penyandang  cacat  dan  usia  lanjut,  (iii)  para janda nabi, (iv) para pahlawan perang badar, (v) kaum  Muhajirin  dan  Anshar  awal. 26 Bahkan  tak hanya  itu,  mereka  yang  cacat,  tua  dan  melarat di  antara  kaum  non  Muslim  juga  diberi  bantuan finansial  dari  baitulmal  dan  dibebaskan  dari membayar jizyah. Peran  khalifah  Umar  melihat seorang tua mengemis dan dia pun menanyainya  “Mengapa  ia  lakukan  hal  itu?” Orang  tua  itu  menjawab  dia  Non-Muslim  dan  ia
26 Muhammad  Sharif  Chaudry, Sistem  Ekonomi Islam , Surabaya, 2011, hal. 287.
harus  mengemis  untuk  mampu  membayar jizyah  kepada  Negara.  Umar  membawanya  ke rumah, memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya  pergi  menemui  penjaga  baitulmal dengan membawa perintah bahwa orang seperti itu harus ditolong secara finansial dan dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  jizyah. 27 Hal  ini  dapatlah  dipahami  bahwa  perlindungan sosial  yang  diberikan  berupa  bantuan  uang, makanan  dan  pembebasan  pembayaran  jizyah bagi non-Muslim.
Indonesia  juga  memiliki  lembaga  yang bernama  Baznas  (Badan  Amil  Zakat  Nasional) yang  mengumpulkan  zakat-zakat  orang  mampu yang  kemudian  didistribusikan  kepada  mereka yang membutuhkan seperti lanjut usia. Bantuan juga  diberikan  dalam  bentuk  uang  yang  secara langsung  diserahkan  kepada  MUNSIA  (Muslim Lanjut Usia). Selain itu juga ada Dompet Dhuafa yang  mempunyai  program  bantuan  untuk  lanjut usia.  Lembaga-lembaga  Islam  ini  secara  rutin memberikan  bantuan  kepada  lanjut  usia  demi kesejahteraan  para  lanjut  usia.  Kriteria  yang bisa  mendapatkan  bantuan  tersebut  adalah lanjut  usia  yang  berusia  70  tahun  ke  atas. Bantuannya  sebesar  Rp.  150.000.  Namun, dalam  hal  ini  bantuan  yang  disalurkan  oleh Baznas  jika  ada  yang  mengajukan  bahwa  ada lanjut  usia  yang  berhak  mendapatkan  bantuan. Selanjutnya  di  proses  oleh  pihak  Baznas, apakah  lanjut  usia  tersebut  pantas  untuk mendapatkan  bantuan  atau  tidak.  Dalam analisis  penulis  bahwa  lembaga  Baznas  ini belum  secara  optimal  terjun  ke  lapangan  untuk membantu  para  lanjut  usia.  Hal  diakibatkan karena  Baznas  hanya  membantu  bagi  lanjut usia yang mengajukan untuk mendapat bantuan dari  Baznas.  Sehingga  jika  tidak  mengajukan,
27 Ibid , hal. 288.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  mendapat.  Namun,  untuk  kecamatan Medan  Amplas  belum  tersentuh  bantuan  dari Baznas.  Padahal  harusnya  mereka  berperan aktif untuk mensejahterakan masyarakat termasuk  lanjut  usia.  Hal  ini  terbukti  belum adanya  bantuan  yang  sampai  untuk  lanjut  usia dari  lembaga  tersebut.  Selain  itu  juga  Dompet Duafa yang mempunyai program bantuan untuk lanjut  usia  berupa  uang  dan  kebutuhan  bahan pokok.  Namun,  bantuan  ini  juga  belum  sampai pada  lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas. Hal  ini  tentu  kurangnya  survei  yang  dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam tersebut.
Dengan  demikian  hak  perlindungan sosial  bagi  lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan
Amplas menurut Hukum Islam belum terimplementasikan secara baik, karena lembaga-lembaga  yang  menaungi  zakat  belum berperan secara
optimal
dalam mensejahterakan  lanjut  usia  sehingga  belum meratanya  bantuan  untuk  lanjut  usia  tersebut. Namun  terkait  hak-hak  perlindungan  sosialnya tidaklah  jauh  berbeda  dengan  ketetapan  UU dengan pemenuhan kebutuhan pokok.
C.  Persamaan dan Perbedaan Hak Perlindungan  Sosial  Lanjut  Usia  Di Kecamatan  Medan  Amplas  Menurut UU  No.  13  Tahun  1998  dan  Hukum Islam
Persamaan  hak  perlindungan  sosial bagi  lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas antara  Undang-Undang  dan  Hukum  Islam adalah :
1. Sama-sama  mempunyai  Lembaga  khusus yang  menaungi  perlindungan  sosial  untuk lanjut Usia.
2. Hak  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia sama-sama menjadi tanggung jawab Negara.
3. Hak  perlindungan  sosialnya  sama-sama memenuhi kebutuhan pokok.
4. Sama-sama mempunyai tujuan untuk kesejahteraan lanjut usia.
5. Sama-sama rutin dalam memberikan
perlindungan  sosial  kepada  lanjut  usia.
Bantuan yang
diberikan adalah berkelanjutan  setiap  tahunnya  baik  dalam UU  maupun  Hukum  Islam.  Di  kecamatan Medan  amplas,  bantuan  yang  diberikan secara  rutin  per  bulannya  jika  ASLUT  atau per tahunnya jika PKH.
6. Sama-sama  belum  meratanya  pemenuhan hak  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia menurut UU dan Hukum Islam di Kecamatan Medan Amplas.
Dengan  demikian  dapatlah  dipahami bahwa persamaan hak perlindungan sosial bagi lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas menurut  UU  dan  Hukum  Islam  tidaklah  jauh berbeda  dan  memiliki  kesamaan.  Yakni  sama- sama memenuhi kebutuhan lanjut usia diantaranya  pemenuhan  kebutuhan  berupa uang  yang  diberikan  Pemerintah  per  tiap tahunnya,  bantuan  kebutuhan  pokok  per  tiap bulannya  maupun  cek  kesehatan  per  tahunnya. Hal ini tentu sesuai dengan Hukum Islam.
Perbedaan hak perlindungan sosial bagi lanjut  usia  di  Kecamatan  Medan  Amplas  antara Undang-Undang dan Hukum Islam ialah:
1.  Dalam  UU  sudah  adanya  ketentuan  yang jelas  terkait  hak  perlindungan  sosial  bagi lanjut  usia,  sedangkan  dalam  Islam  belum ada  ketentuan  secara  baku  terkait  hak perlindungan sosial tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Hak perlindungan sosial lanjut usia menurut
UU  lebih  banyak  programnya  sebagaimana yang  ada  dalam  program  PKH  misalnya, bahwa  lanjut  usia  mendapatkan  bantuan uang  tunai,  kebutuhan  pokok  maupun  cek kesehatan.  Di  Kecamatan  Medan  Amplas lanjut  usia  yang  mendapat  manfaat  PKH tentu  akan  mendapatkan  semua  program- program tersebut. Namun, dari segi
lembaga  Islam  belum  ada  program  khusus untuk  membantu  lanjut  usia.  Program tersebut  hanya  berupa  memberi  bantuan uang kepada lanjut usia.
3.  Implementasi hak perlindungan sosial dalam
UU  di  Kecamatan  Medan  Amplas  sudah teraplikasikan  walaupun  belum  merata, sedangkan  implementasi  hak  perlindungan sosial menurut  Hukum
Islam  melalui
lembaga Islam belum teraplikasi di
Kecamatan Medan Amplas.
4.  Bantuan  yang  diberikan  berdasarkan  UU adalah bersyarat kepada lanjut usia  yang di atas umur 60 tahun dan miskin. Sedangkan dalam  hukum  Islam  tidak  ada  syarat  yang baku.
5.  Adanya  pendampingan  khusus  bagi  lanjut
usia  dalam  UU,  sedangkan  dalam  Hukum Islam tidak.
Dengan  demikian,  perbedaan  yang mencolok  antara  UU  dan  Hukum  Islam.  Bahwa UU  sudah  memiliki  program-program  khusus untuk  menangani  lanjut  usia  khusunya  di Kecamatan  Medan  Amplas  sedangkan  dalam Islam  belum  ada  program  khususnya  secara tertulis
Adapun kendala-kendala dalam
melaksanakan  perlindungan  sosial  bagi  lanjut usia adalah:
1.  Pemutakhiran data lanjut usia.
2.  Mobilitas tinggi. Kendala selanjutnya adalah mobilitas  yang  tinggi  artinya  bahwa  banyak lanjut usia yang tinggalnya tidak menetap.
3.  Kurangnya  dukungan  terhadap  komunitas lanjut usia.
4.  Selain  itu,  kendala  yang  penting  adalah terkait  masalah  dana.  Dana  yang  diberikan Pemerintah  sangatlah  tidak  mencukupi, bahkan sangat kurang.
5.  Kendala-kendala  tersebut  harus  dicarikan solusi, diantara solusinya ialah:
a.  Selalu  melakukan  pemutakhiran  data. Hal  ini  untuk  mendapatkan  data  lanjut usia  yang  sangat  butuh  mendapatkan perlindungan sosial dari Pemerintah.
b.  Memantapkan dukungan untuk komunitas lanjut usia.
c.  Mengadakan  seminar-seminar  untuk para lanjut usia.
d.  Meningkatkan bantuan untuk lanjut usia dengan  menaikkan  anggaran  bantuan untuk  lanjut  usia.  Melihat  anggaran yang  ditujukan  kepada  lanjut  usia sangat minim.
III. Kesimpulan Berdasarkan uraian penulis dapat diambil beberapa  kesimpulan,  diantaranya
sebagai berikut:
1.  Lanjut  usia  merupakan  proses  alamiah  dan berkesinambungan yang mengalami perubahan  anatomi,  fisiologis  dan  biokimia pada  jaringan  atau  organ  tubuh  manusia. Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 terkait hak  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia  di Kecamatan  Medan  Amplas  tidak  sejalan dengan  UU  No.  13  Tahun  1998  atau  tidak terimplementasikan  dengan  baik.  Artinya bahwa belum optimal terterapkan di Kecamatan  Medan  Amplas.  Hal  ini  terbukti

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari  banyaknya  lanjut  usia  yang  tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosialnya.
2.  Implementasi Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut  Usia  Di  Kecamatan  Medan  Amplas menurut  Hukum  Islam  adalah  tidak  sejalan dengan  Hukum  Islam.  Masih  banyaknya lanjut  usia  yang  tidak  mendapat  bantuan dan belum meratanya bantuan yang diterima  lanjut  usia.  Bahkan  lembaga Muslim  yang  khusus  untuk  menyalurkan bantuan  kepada  lanjut  usia  atau  orang miskin  juga  kurang  berjalan  secara  efektif untuk mensejahterakan lanjut usia.
3.  Persamaan  antara  UU  dan  Hukum  Islam terkait dengan hak perlindungan Sosial bagi lanjut  usia  adalah  diantaranya  sama-sama mempunyai lembaga khusus yang menaungi  hak  perlindungan  sosial  lanjut usia,  sama-sama  menjadi  tanggung  jawab negara dan sama-sama memenuhi kebutuhan para lanjut usia. Perbedaan yang paling menonjol adalah adanya aturan yang baku  dari  UU  sedangkan  dalam  Islam  tidak tertulisnya aturan secara baku.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku al-Albani,Nashiruddin. Shahih  al- Jami’  al-Saghir wa  Ziyadatuhu  Jilid  I, Maktabah  al-
Islami. tt.
al-Bugha,  Musthafa  Dib  dkk. Syarah  Riyadhus Shalihin  Imam  Nawawi. Penerjemah:
Misbah, Gema Insani, Jakarta, 2010. al-Habsyi  Abdullah  dan  Abu  Haidar. Hak-hak
Sipil  Dalam  Islam:  Tinjauan  Kritis Tekstual  dan  Kontekstual  atas  Tradsi Ahlulbait as. Jakarta: Al-Huda. 2004.
Al-Maraghi,  Ahmad  Mustafa. Tafsir  Al- Maraghi, Toha  Putra,  Semarang, 1993.
Anonim.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
1998  Tentang Kesejahteraan  Lanjut
Usia, 1998.
Bpnn.go.id. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 , diunduh  pada  07  Februari  2018.  pukul 21.00 Wib.
Chaudry,Muhammad  Sharif. Sistem  Ekonomi Islam . Surabaya, 2011. Departemen Sosial RI. Pedoman
Pendampingan  dan  Perawatan  Lanjut Usia  di  Lingkungan  Keluarga ( Home Care ).  Jakarta:  Departemen  Sosial  RI.
2009. al-Albani, Nashiruddin. Shahih al- Jami’  al-Saghir  wa  Ziyadatuhu  Jilid  I .Maktabah al-Islami. tt.
Departemen  Sosial  RI. Pelembagaan  Lanjut Usia dalam Kehidupan Bangsa .
Departemen Sosial RI, Jakarta, 1996.
Fatmah. Gizi  Lanjut  Usia, Erlangga,  Jakarta,
2010. Komisi Nasional Lanjut Usia. Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia , Jakarta, 2007. M. Al-Isawi,Abdurrahman. Islam  dan  Kesehatan Jiwa. Penerjemah: Andre Rosadi , Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005.
Perwataatmaja  Karnaen  A.  &  Anis  Byarwati.
Jejak  Rekam  Ekonomi  Islam, Cicero Publising, Jakarta, 2008.
Shihab,M.  Quraish. Secercah  Cahaya  Ilahi Hidup  Bersama  Al-Quran, Mizan,
Bandung, 2000.
Shihab,Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan  Keserasian  al-Quran Lentera  Hati, Jakarta, 2002.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sulaiman,Abu  Dawud. Sunan  Abi  Dawud.
Maktabah al-Asriyah. Tt, Beirut.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  1  Tahun 2018.
C.  Internet www.djpp.kemenkumham.go.id. Peraturan
Menteri  Sosial  RI .  Diunduh  pada  11
Januari 2018. http://batenday.com,  diunggah  pada  25  Oktober 2020