## RESEARCH ARTICLE
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA

## Ardya Rahma Kusumasari
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret
ardyarahma01@gmail.com

## ABSTRACT
The criminal law enforcement process in Indonesia is very unique, multidimensional and destructive, seen in the law enforcement process, especially in the settlement of drug criminal cases, where in the process there are many deviations from the applicable laws, so that someone who is not guilty of an error in sentencing will be declared wrong. . Along with the times, the Indonesian state immediately fixes and enhances development by achieving the prosperity of the Indonesian people fairly based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The problem in this paper is how to deviate from the Articles of the Narcotics Law in terms of implementing rehabilitation? and How are the case problems caused by the application of the articles in the Narcotics Law?. The method used is using normative research methods. The results of the research in the application of the Articles of the Narcotics Law. Many deviations from this will have an impact on drug abusers and addicts who lose their rehabilitation rights.
Keywords: Narcotics, Application, Rehabilitation
Proses penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik, multidimensi serta destruktif, dilihat  proses  penegakan  hukum  khusunya  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  pecandu naroba,  dimana  dalam  prosesnya  banyak  terjadi  penyimpangan  dari  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  seseorang  yang  tidak  bersalah  dengan  kesalahan penjatuhan  hukuman  akan  dinyatakan  bersalah.  Seiring  perkembangan  zaman,  negara Indoneisa  segera  membenahi  dan  meningkatkan  pembangunan  dengan  tujuan  untuk mencapai  kemakmuran  masyarakat  Indonesia  adil  berdasarkan  pancasila  dan  undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pembangunan tersebut dibidang hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana penyimpangan pasal UU Narkotika dalam hal penerapan rehabilitasi ? dan Bagiamana permasalahan kasus yang terjadi akibat adanya penerapan pasal dalam UU Narkotika ?. Metode yang digunakan yaitu menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian  dalam  penerapan  pasal  UU Narkotika  banyak  terjadi  penyimpangan  hal  ini  akan  berdampak  pada  penyalah  guna maupun pecandu narkotika yang kehilangan hak rehabilitasinya.
Kata Kunci : Narkotika, Penerapan, Rehabilitasi
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## I NTRODUCTION
Indonesia sebagai negara yang mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, mengacu pada prinsip-prinsip Political Declaration and Plan Action  of  2009,  dalam  kebijakan  penanganan  narkotika  dengan  menggunakan  Balance Approach antara demand reduction and supply reduction. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengacu pada pendekatan Balance Approach, di mana dalam pendekatan terhadap demand reduction difokuskan melalui kegiatan.
Rehabilitasi  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika,  dengan  tujuan  menyembuhkan kondisi  sakit  ketergantungan  narkotika  terhadap  para  penyalah  guna  dan  pecandu  agar penyalah  guna  dan  pecandu  sembuh  dari  penyakit  adiksi/ketergantungan  narkotika. Penyalahguna  diancam  dengan  hukuman  penjara,  akan  tetapi  sebagian  besar  pecandu narkotika  tidak  melaporkan  diri  untuk  sembuh  juga  diancam  dengan  hukuman  pidana, namun  upaya  paksa  dan  penghukumannya  berupa  rehabilitasi.  Hukuman  rehabilitasi  = hukuman penjara. 1
Sebagai  acuan  dalam  tindakan  yang  dapat  dikenakan  oleh  pecandu  Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  adalah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2010, yang menyebutkan kriteria pecandu narkoba yang dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi 2 :
a. Kondisi tertangkap tangannya terdakwa saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun BNN
b. Berdasarkan  butir  a  di  atas,  ditemukan  barang  bukti  dalam  1  (satu)  hari  dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 gram jenis Sabu-sabu
2. 2,4 gram / setara 8 butir jenis MDMA (ectasy)
3. 1,8 gram jenis Heroin
4. 1,8 gram jenis Kokain
5. 5 gram jenis Ganja
6. 5 gram jenis Daun Koka
7. 5 gram jenis Meskalin
8. 3 gram jenis Psilosybin
9. 2 gram jenis LSD (d-lysergic acid diethylamide)
10. 3 gram jenis PCP (Phencyclidine)
11. 1 gram jenis Fentanil
12. 0.5 gram jenis Metadon
13. 1,8 gram jenis Morfin
14. 0.96 gram jenis Petidine
15. 72 gram jenis Kodein
1 Dr.  Anang  Iskandar,  S.IK,  SH,  MH,  Penegakan  Hukum  Narkotika  (Rehabilitatif  Terhadap Penyalah  Guna  Dan  Pecandu,  Represif  Terhadap  Pengedar)  (  Jakarta:  PT  Alex  Media  Komputindo, 2019), hlm.6
2 Lysa Angrayni, SH., MH, Dra. Hj. Yusliati, MA., Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia ( Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 6
16. 32 gram jenis Bufrenofin
c. Hasil Pengujian Laboratorium yang dinyatakan positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan atas ketentuan permintaan penyidik.
d. Pentingnya  surat  keterangan  kesehatan  jiwa  dari  dokter  jiwa  atau  psikiater  yang ditunjuk oleh hakim.
e. Tidak terbuktinya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.
Seirama dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  diselenggarakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan, pengayoman,  keadilan,  keamanan  dan  perlindungan.  Dalam  praktek  sidang  peradilan kenyataannya penerapan pidana dalam Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal  127  yakni  untuk  dirinya  sendiri  sebagai  pemakai  sangat  bervariasi  jenisnya,  ada beberapa  hakim  yang  menjerat  pidana  penjara  dibarengi  dengan  pemberian  rehabilitasi medis  dan  sosial,  dan  sebagaian  hakim  lagi  ada  yang  menghukum  dengan  tindakan rehabilitasi  tanpa  disangkutkan  dengan  proses  penjara  dan  ada  pula  yang  hanya menjatuhkan  pidana  penjara  saja  yang  kadang  tanpa  memperhatikan  apakah  pemakai tersebut  sebagai  pecandu.  Sehingga  putusan  hakim  tersebut  belum  mencerminkan  nilai keadilan. 3
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Indonesia  (DPR  RI)  segera  dapat  memastikan adanya kepastian hukum dalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepastian hukum itu penting agar penegakan UU Narkotika berjalan konsisten dan tidak ada pelaku penyalahguna tertentu yang mendapat perlakuan isitmewa. Selama  ini  yang terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  bagi kalangan  tertntu,  misalnya artis yang  kemudian  menggunakan  narkotika  diberi  (hukuman)  rehabilitasi,  sementara masyarakat yang ekonominya kurang atau kurang beruntung, tidak diberikan rehabilitasi. Ketentuan ini perlu diperjelas lagi dalam peraturan perundang-undangan.
Hal  ini  akan  munculnya  dampak  pada    permasalahan overcrowded lapas  yang  dapat menghambat  kinerja  Lapas  dan  Rutan  dalam  memberikan  kelayakan  kehidupan  bagi pecandu  narkotika  didalam  lapas  dan  rutan.  Padahal  hak  atas  kesehatan  diatur  dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, hal  tersebut berdasarkan  UU Kesehatan  No  36  tahun  2009 tentang pemenuhan  layanan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi, dan permasalahan adiksi narkotika berdasarkan International Classification of Diseases and Health Problem (ICD-10) dari World Health Organization (WHO)    yang  merupakan  penyakit  psikis,  ketergantungan  dan/atau  fisik bersifat  kambuhan  yang  sangat    membutuhkan  pelayanan  untuk  menurunkan  dampak buruk yang dihasilkan. 4
3 Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika ( Sleman: Deepublish, 2017), hlm. 8
4 Desmiati Ishak, Rofiqul Umam ahmad, Theo Yusuf MS, Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api"  Narkoba  (Jakarta:  Pimpinan  Pusat  Gerakan  Nasional  Anti  Narkoba  Majelis  Ulama  Indonesia, 2020), hlm. 19
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## RESULTS & DISCUSSION
1. Revisi pasal-pasal UU Narkotika akibat adanya penyimpangan dalam penerapan rehabilitasi
Pedoman  Penyelenggaraan  Sarana  Pelayanan  Rehabilitasi  Penyalahgunaan  dan Ketergantungan napza telah diatur dan dijelaskan dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002.  Sarana  pelayanan  rehabilitasi  adalah  tempat  yang digunakan untuk pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, mental, sosial dan agama bagi seseorang yang ketergantungan narkoba.
Pecandu  narkotika  adalah  manusia  yang  tetap  memiliki  hak  yang  sama  dengan manusia lainnya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati dalam kondisi apapun, karena dalam hal ini mereka memiliki hak asasi tersebut yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri sejak lahir. Ini berarti negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narktika, temasuk dalam pemenuhan hak-hak pengguna  narkotika  ditetapkan sebagai  korban  sehingga  akan  mendapatkan  hak atas pembinaan dan rehabilitasi dari perspektif viktimologi. 5
Pasal-pasal dalam UU Narkotika yang sering terjadi permasalahan dalam pemutusan sanksi  bagi  pecandu  narkotika  yaitu  pasal 112, 114,  dan  pasal 127.  Ketiga  pasal  tersebut mengandung  ketidakjelasan  rumusan  yaitu  Pasal  112  dan  Pasal  127  UU  Narkotika.  Hal tersebut akan mengakibatkan para pengedar narkoba akan berlindung dimana seolah seolah mereka adalah pecandu narkoba.
Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  penjatuhan  hukuman  yang  dinyatakan    adanya ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Masyarakat baik itu pecandu narkoba maupun keluarga bersangkutan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 111, 112, Pasal 114, serta Pasal  127  UU  Narkotika,  pasal-pasal  tersebut  memuat  sanksi  pidana  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika,  yang  bersangkutan  dari  adanya  penerapan  pasal  tersebut menyebabkan hilangannya hak untuk direhabilitasi, padahal sebagai pengguna seharusnya ia  diposisikan  sebagai  korban.  Dari  beberapa  penelitian  hukum  ke  lapangan  para penyalahguna  narkoba  atau  istilah  lain  pecandu  narkba  lebih  banyak  yang  dipenjara ketimbang  direhabilitasi.  Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  mencatat,  dalam memperhatikan  proses  penerapan  Rehabilitasi,  para  pecandu  narkoba  masih  dominan dinilai  sebagai  pelaku  kejahatan  daripada  mengutamakan  kesehatan  untuk  penyembuhan ketergantungan terhadap narkotika tersebut.
Pernyataan pasal 111 ayat 1 UU Narkotika meyebutkan 6 setiap orang yang tanpa hak atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta  dan  paling  banyak  Rp  8  miliar.  Sedangkan  ketentuan  pasal  112  ayat  1  menyatakan kemiripan dengan  pasal 111 ayat 1. Pada pasal 112 ayat 1 disebutkan 7 setiap  orang yang tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan
5 Dr.  Darwis,  M.Kes.,  Menghukum  Atau  Memulihkan Suatu  Tinjauan  Sosiologis  Tentang  Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 11
6 Bunyi Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika
7 Bunyi Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 tahun dan paling lama  12 tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp 800 juta dan paling banyak  Rp  8  miliar.  Keduanya  pasal  tersebut  adanya  perbedaan  dalam  jenis  narkotika, dengan pengelompokkan jenis yaitu, pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman.
Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan 8 bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  Golongan  I,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak (Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Posisi  dakwaan  primair  dihadapkan  pada  ketiga  pasal  tersebut.  Bahwa  dalam  pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang kompleks dan luas sehingga peluang menjerat pelaku semakin  besar,  persoalan  ini  membawa  dampak  meminimalisirnya  kemungkinan  bagi pengguna maupun pecandu narkoba diberikan dalam lembaga rehabilitasi medi s maupun sosial. 9
Terjadi sedikit perbedaan dalam penerapan pasal 127 ayat (1) dalam dakwaan primer. Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  penyalahguna  narkotika  untuk  golongan  I  bagi  dirinya sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk golongan II bagi diri sendiri dipenjara  paling  lama  2  tahun  dan  narkotika  golongan  III  bagi  dirinya  sendiri  dipidana penjara paling lama 1 tahun. Akan tetapi dalam pasal 127 ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib  memperhatikan  adanya  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 UU Narkotika dan dapat memberikan  pedoman  hakim  untuk  menempatkan  pengguna  narkotika  ke  lembaga rehabilitasi.
Beberapa contoh riset  penelitian  dalam 30 jenis putusan yang dilakukan oleh ICJR terkait tindak pidana narkotika yang menggunakan pasal 111 atau pasal 112 baik sebagai dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Sebanyak 33 persen menggunakan pasal 127 dan 18 persen menggunakan pasal 114. ICJR mencatat ketika jaksa menggunakan pasal 127, mereka tetap mencantumkan pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan subsidair. Ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin  menjerat  terdakwa  dengan  penggunaan  pasal  111,  112  atau  114,  karena  dalam  hal pembuktian lebih mudah untuk dibuktikan.
Sedangkan penjeratan pasal 111 atau 112 sebanyak 63 persen sebagai dakwaan primer. Sementara 37 persen mencantumkan  pasal 114. Akan tetapi pasal 127 tidak ada satupun dicantumkan dalam putusan sebegai dakwaan pertama, hal tersebut berdampak pada vonis yang  dijatuhkan  hakim.  Sehingga  hanya  6  persen  saja  yang  menjatuhkan  hukuman rehabilitasi, seluruhnya tindakan rehabilitasi diberikan pada anak. 10
8 Bunyi Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika
9 Supriyadi Widodo Edyyono, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, dkk, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indoneisa (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 21
10 Husein Abdulsalam, Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba. 2017. Diakes di https://tirto.id/dilema- hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8, pada tanggal 22 juni 2021 pukul 20.00
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## 2. Problematika  kasus  tindak  pidana  narkotika  terhadap  penerapan  pasal  UU Narkotika
Sejak  ditetapkannya  konvensi  tunggal  narkotika  pada  tahun  1961.,  negara  Amerika sebagai  pihak  yang  menginisiasi  konvensi  tersebut  memberitahukan  dunia  untuk menanggulangi narkotika dengan strategi tidak pandang bulu, baik memenjarakan pengedar termasuk  penyalah  guna  dan  pecandu.  Penanggulangan  narkotika  dilaksanakan  dengan dimunculkannya “semangat” memenjarakan siapa saja yang terlibat masalah narkotika agar berdampak jera baik terhadap pelaku yang mengedarkan maupun kepada penggunanya.
Selama  proses  penanggulangan  munculnya  permasalahan  yang  tidak  diduga sebelumnya, yaitu penjara dipenuhi oleh penjahat narkotika baik pengedar, penyalahguna dan adanya pecandu. Muncul permasalahan kesehatan, penyalah guna dan pecandu tetap tidak  terpengaruh  terhadap  kesembuhan  sakitnya  (kecanduan),  sehingga  relap  selama penjara, hal ini akan timbul residivisme setelah keluar dari penjara. Akhirnya, jumlah kasus penyalah guna meningkat pertumbuhan setiap tahunnya. 11
Di  Indonesia  dalam  penerapan  rehabilitasi  dari  beberapa  kasus  memiliki  penyimpangan, dibawah  ini  merupakan  contoh  dari  menyimpangan  penjeratan  sanksi  terhadap  pecandu narkoba.

## P  U T U S A N Nomor 161/Pid-Sus/2016/PN.Plg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :
I.
Nama lengkap : DEDI SANJAYA BIN  SUKRI ; Tempat lahir          : Palembang ; Umur/ tgl lahir       : 31 tahun / 12 Juni 1984 Jenis kelamin         : Laki-laki ; Kebangsaan           : Indonesia ; Tempat tinggal      : Jl.  Tansa Trisna Rt.15/02 No.-Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang ;
Agama                    : Islam ; Pekerjaan               : Juru parkir ;
II. Nama lengkap       : M.KIKI PRATAMA Bin IMRON ALS NANANG; Tempat lahir         : Palembang ; Umur/ tgl lahir : 24 tahun / 22 Agustus  1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan          : Indonesia ;
11 DR.  Anang  Iskandar,  S.IK,  SH,  MH,  Politik  Hukum  Narkotika  (Jakarta:  PT  Alex  Media Komputindo, 2021), hlm. 5
Tempat tinggal : Jl.Dr Isa Lr.Srikandi. Rt.31/06 No.- Kelurahan Duku Kecamatan IT-II Palembang ; Agama
: Islam ;
Pekerjaan               : Juru Parkir ;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing - masing oleh:
• Penyidik Polri, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
• Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
• Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2016;
• Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A  Palembang, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
• Ketua Pengadilan Negeri Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
Para Terdakwa dipersidangan didampingi  Penasehat Hukum dari POS BAKUM : Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara : Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ; Telah membaca hasil laboratorium yang terlampir dalam berkas perkara ; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.161/PidSus/2016/PN.Plg, tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Penetapan  Hakim  Ketua  Majelis  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  161/Pid- Sus/2016/PN.Plg, tanggal 03 Pebruari 2016 tentang hari sidang pertama;
Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  tertanggal  17  Pebruari  2016  yang  dibacakan dipersidangan ;
Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-79/ Euh.2./2016 tertanggal 29 Januari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
•   MENYATAKAN  TERDAKWA  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  DAN TERDAKWA  II. KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON ALIAS NANANG,  BERSALAH TELAH  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  SECARA  TANPA  HAK  SELAKU PENYALAHGUNA  NARKOTIKA  GOLONGAN  I  BAGI  DIRI  SENDIRI DALAM DAKWAAN PASAL  127 Ayat (1)huruf a UU RI No.35 Thn 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.
• MENJATUHKAN  SANKSI  PIDANA  PENJARA  KEPADA  TERDAKWA MASING  MASING  SELAMA  3  (tiga)  TAHUN  DIKURANGI  SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN SEMENTARA.
•   MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA
•   1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu degan berat netto 0,073 ( nol koma nol tujuh tiga )gram dirampas untuk dimusnahkan.
•  1(satu)unit  sepeda  motor  Honda  beat  Hitam  BG.3513  AAR  An  NOVIYANTI dikembalikan pemiliknya An.NOVI YANTI
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
•  MENETAPKAN AGAR SUPAYA  MEREKA PARA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA MASING MASING SEBESAR RP.2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa kepada Majelis Hakim menyatakan atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum para terdakwa tidak keberatan atas kwalifikasi pasal yang dibuktikan tapi keberatan atas lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, dan  mohon pertimbangan Majelis Hakim atas hal-hal sebagai berikut :
1.  Bahwa para terdakwa  bersikap sopan selama dipersidangan;
2.  Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
3.  Bahwa  para  terdakwa  menyesali  perbuatanya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatanya lagi;
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menyampaikan replik secara lisan  pada  pokoknya  tetap  pada  tuntutanya,  kemudian  Penasehat  Hukum  para  terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaanya semula;
Menimbang,  bahwa  terdakwa  dihadapkan  ke  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri Palembang oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. PDM-79/PEuh.2/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016 adalah sebagai berikut ;

## PERTAMA :
Bahwa ia Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI, bersama dengan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG, Pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Segaran tepatnya depan Lrg.Kemas Kec.IT-II Palembang atau disuatu tempat yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Palembang  yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  “  Percobaan  atau  Permupakatan  Jahat  untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk  dijual,  Menjual,  Membeli,  Menerima,  Menjadi  Perantara  dalam  Jual  Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan  berat  netto  0,073  (nol  koma  nol  tujuh  puluh  tiga)  gram,  (berdasarkan  hasil penimbangan  Petugas  Laboratorium  Forensik  POLRI  Cabang  Palembang),  Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut  :
Berawal Pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI menemui Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG diparkiran GOLF, Kemudian langsung Jalan dengan menggunakan sepeda motor  Honda  beat  Warna  Hitam  BG  3513  AAR  yang  membawa  sepeda  motor  saat  itu Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI sedangkan  Terdakwa II.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG di bonceng, kemudian  terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI  dan  Terdakwa  II.  KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON  ALS  NANANG  bersepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya pergi ke daerah 13 Ilir Palembang, sekitar jam 10.00 wib   sampai di 13 Ilir, Lalu terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI memberikan uang Rp.150.000,- kepada Terdakwa II. M.KIKY PRATAMA BIN IMRON
Als  NANANG  karena  Terdakwa  II.  KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON  ALS  NANANG tidak  mempunyai  uang  maka  terdakwa  II.  KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON  ALS NANANG  memakai  uang  terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  terlebih  dahulu, setelah menerima uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I.DEDI SANJAYA BIN SUKRI, selanjutnya langsung pergi berjalan kaki masuk kedalam lorong sedangkan Terdakwa DEDI SANJAYA BIN SUKRI menunggu diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG distop oleh  saksi  Bripka.  Prayitno,SH  dan  Brigadir.  Yuriko,  SE,  SMi  dan  rekan  lain  dari  Sat Narkoba Polresta Palembang, langsung mengamankan Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA  BIN IMRON  ALS NANANG, Kemudian dilakukan  penggeledahan  ditemukan  1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  jenis  sabu  didalam kantong keresek hitam bungkus nasi gemuk yang tergantung digantungan sepeda motor.
Bahwa  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut baru di beli di 13 Ilir Palembang dari seorang laki-laki yang tidak diketahui  namanya  yang  mana  rencananya  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  akan  di pergunakan  bersama,  Mengetahui  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  Memiliki, Menyimpan atau Menguasai  1  (satu)  paket  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut,  tidak  ada  izin  dari  yang berwenang,  Kemudian  beserta  barang  bukti  di  bawah  ke  Polresta  Palembang  untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No.Lab : 3009/ NNF/2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal - kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik tersangka an. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG mengandung Metamfetamina  yang  terdaftar  sebagai  Golongan  I  (satu) Nomor urut  61  pada  lampiran Undang-undang  Republik  Indonesia  No.35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Urine  pada tabel 02 milik tersangka DEDI SANJAYA BIN SUKRI tidak mengandung Narkotika.
Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II. M. KIKY PRATAMA BIN IMRON Als NANANG keluar dari dalam lorong kembali menemui terdakwa I. dan menyerahkan  1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  jenis  sabu  lalu  di  simpan  didalam  kantong keresek hitam bungkus nasi gemuk, Kemudian Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI dan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG pergi, saat melintas di Jalan  Segaran  tepatnya  depan  Lrg.  Kemas  Kec.  IT-II  Palembang,  Sepeda  motor  yang dikemudikan oleh terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG distop oleh  saksi  Bripka.  Prayitno,SH  dan  Brigadir.  Yuriko,  SE,  SMi  dan  rekan  lain  dari  Sat Narkoba Polresta Palembang, langsung mengamankan Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA  BIN IMRON  ALS NANANG, Kemudian dilakukan  penggeledahan  ditemukan  1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  jenis  sabu  didalam kantong keresek hitam bungkus nasi gemuk yang tergantung digantungan sepeda motor.
Bahwa  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut baru di beli di 13 Ilir Palembang dari seorang laki-laki yang tidak diketahui  namanya  yang  mana  rencananya  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  akan  di pergunakan  bersama,  Mengetahui  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  Memiliki, Menyimpan atau
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Menguasai  1  (satu)  paket  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut,  tidak  ada  izin  dari  yang berwenang,  Kemudian  beserta  barang  bukti  di  bawah  ke  Polresta  Palembang  untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Bahwa  berdasarkan  Hasil  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalitis  No.Lab  :  3009/ NNF/2015,  setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara  laboratoris  kriminalistik  disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
Kristal - kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik tersangka an. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Urine pada tabel 02 milik tersangka DEDI SANJAYA BIN SUKRI tidak mengandung sediaan Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA :
Bahwa ia Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI, bersama dengan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG, Pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Segaran tepatnya depan Lrg.Kemas Kec.IT-II Palembang atau disuatu tempat yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Palembang  yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  “  Percobaan  atau  Permupakatan  Jahat  untuk melakukan  Tindak  Pidana  Narkotika,  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang  Palembang),  (berdasarkan  hasil  penimbangan  Petugas  Laboratorium  Forensik POLRI  Cabang  Palembang),  Perbuatan  mana  dilakukan  terdakwa  dengan  cara  –  cara sebagai berikut
Berawal Pada Hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI menemui Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG diparkiran GOLF, Kemudian langsung Jalan dengan menggunakan sepeda motor  Honda  beat  Warna  Hitam  BG  3513  AAR  yang  membawa  sepeda  motor  saat  itu Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI sedangkan  Terdakwa II.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG di bonceng, kemudian  terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN  SUKRI  dan  Terdakwa  II.  KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON  ALS  NANANG bersepakat  untuk  menggunakan  Narkotika  jenis  sabu  selanjutnya  pergi  ke  daerah  13  Ilir Palembang, sekitar jam 10.00 wib   sampai di 13 Ilir, Lalu terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI memberikan uang Rp.150.000,- kepada Terdakwa II. M.KIKY PRATAMA BIN IMRON Als NANANG karena Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  tidak  mempunyai  uang  maka  terdakwa  II.  KIKI  PRATAMA  BIN  IMRON ALS NANANG memakai uang terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI terlebih dahulu, setelah menerima uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I.DEDI
SANJAYA BIN SUKRI, selanjutnya langsung pergi berjalan kaki masuk kedalam lorong sedangkan Terdakwa DEDI SANJAYA BIN SUKRI menunggu diatas sepeda motor.
Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II. M. KIKY PRATAMA BIN IMRON Als NANANG keluar dari dalam lorong kembali menemui terdakwa I. dan menyerahkan  1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  jenis  sabu  lalu  di  simpan  didalam  kantong keresek hitam bungkus nasi gemuk, Kemudian Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI dan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG pergi, saat melintas di Jalan  Segaran  tepatnya  depan  Lrg.  Kemas  Kec.  IT-II  Palembang,  Sepeda  motor  yang dikemudikan oleh terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG distop oleh  saksi  Bripka.  Prayitno,SH  dan  Brigadir.  Yuriko,  SE,  SMi  dan  rekan  lain  dari  Sat Narkoba Polresta Palembang, langsung mengamankan Terdakwa I. DEDI SANJAYA BIN SUKRI dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA  BIN IMRON  ALS NANANG, Kemudian dilakukan  penggeledahan  ditemukan  1  (satu)  paket  kecil  Narkotika  jenis  sabu  didalam kantong keresek hitam bungkus nasi gemuk yang tergantung digantungan sepeda motor.
Bahwa  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan  Terdakwa  II.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut baru di beli di 13 Ilir Palembang dari seorang laki-laki yang tidak diketahui  namanya  yang  mana  rencananya  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  akan  di pergunakan  bersama,  Mengetahui  Terdakwa  I.  DEDI  SANJAYA  BIN  SUKRI  dan Terdakwa II. KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG  Memiliki, Menyimpan atau Menguasai  1  (satu)  paket  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut,  tidak  ada  izin  dari  yang berwenang,  Kemudian  beserta  barang  bukti  di  bawah  ke  Polresta  Palembang  untuk pemeriksaan lebih lanjut
Bahwa  berdasarkan  Hasil  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalitis  No.Lab  :  3009/ NNF/2015,  setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara  laboratoris  kriminalistik  disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
Kristal  -  kristal  putih pada  tabel  01, urine pada  tabel 02 milik  tersangka  an.  KIKI PRATAMA BIN IMRON ALS NANANG mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Urine pada tabel 02 milik tersangka DEDI SANJAYA BIN SUKRI tidak mengandung sediaan Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang,  bahwa  atas  dakwaan  Penuntut  Umum  tersebut    para  terdakwa  melalui Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :
1. Saksi Bripka Prayitno, SH Bin Wasik, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran depan Lorong Kemas Kecamatan IT.II Palembang; telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa Dedi Sanjaya Bin Sukri dan M.Kiki Pratama Bin Imron Als Nanang
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic  klip  bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama rekan-rekan melakukan penyidikan lebih dulu, melihat dari kejauhan, melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513 AR masuk kedalam lorong yang ada dipinggiran DAM, dikarenakan  merasa  curiga  kedua  terdakwa  berjalan  dengan  motornya,  lalu  saksi bersama  rekannya  membututi  dan  ketika  tepat  dijalan  segaran  depan  lorong  kemas, saksi  menyuruh  menghentikan  sepeda  motornya  dan  digeledah  tidak  mendapatkan narkotika  jenis  apapun,  kemudian  saksi  menggeledah  kantong  kresek  hitam  yang digantunga    sepeda  motor berisikan  nasi  gemuk yang didalamnya  ditemukan1  (satu) paket kecil shabu
- Bahwa  1  (satu)  paket  shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai bersama;
Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2.  Saksi  Birgadir  A.Yurico,  SE  Msi  Bin  H.Amri  Rasyid.,  dibawah  sumpah  didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran depan Lorong Kemas Kecamatan IT.II Palembang telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa Dedi Sanjaya Bin Sukri dan M.Kiki Pratama Bin Imron Als Nanang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic  klip  bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama rekan-rekan melakukan penyidikan lebih dulu, melihat dari kejauhan, melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513 AR masuk kedalam lorong yang ada dipinggiran DAM, dikarenakan  merasa  curiga  kedua  terdakwa  berjalan  dengan  motornya,  lalu  saksi bersama  rekannya  membututi  dan  ketika  tepat  dijalan  segaran  depan  lorong  kemas, saksi  menyuruh  menghentikan  sepeda  motornya  dan  digeledah  tidak  mendapatkan narkotika  jenis  apapun,  kemudian  saksi  menggeledah  kantong  kresek  hitam  yang digantunga    sepeda  motor berisikan  nasi  gemuk yang didalamnya  ditemukan1  (satu) paket kecil shabu.
- Bahwa  1  (satu)  paket  shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai bersama
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3.  Saksi  Biriptu  M.Cahaya  Ramadan,  SH  Bin  Syamsurizal.,  dibawah  sumpah  didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran depan Lorong Kemas Kecamatan IT.II Palembang telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa Dedi Sanjaya Bin Sukri dan M.Kiki Pratama Bin Imron Als Nanang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic  klip  bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama rekan-rekan melakukan penyidikan lebih dulu, melihat dari kejauhan, melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513 AR masuk kedalam lorong yang ada dipinggiran DAM, dikarenakan  merasa  curiga  kedua  terdakwa  berjalan  dengan  motornya,  lalu  saksi bersama  rekannya  membututi  dan  ketika  tepat  dijalan  segaran  depan  lorong  kemas, saksi  menyuruh  menghentikan  sepeda  motornya  dan  digeledah  tidak  mendapatkan narkotika  jenis  apapun,  kemudian  saksi  menggeledah  kantong  kresek  hitam  yang digantunga    sepeda  motor berisikan  nasi  gemuk yang didalamnya  ditemukan1  (satu) paket kecil shabu.
- Bahwa  1  (satu)  paket  shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai bersama.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Herman yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dimuka  persidangan  telah  pula  didengar  keterangan terdakwa Dedy Sanjaya Bin Sukri yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran depan Lorong Kemas Kecamatan IT.II Palembang, petugas kepolisian telah meakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic  klip  bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum para terdakwa  mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513  AR  masuk  kedalam  lorong  yang  ada  dipinggiran  DAM,  kemudian  para terdakwa  disuruh  petugas  menghentikan  sepeda  motornya  dan  digeledah  tidak mendapatkan  narkotika  jenis  apapun,  kemudian  kantong  kresek  hitam  yang digantungan    sepeda  motor  digeledah  dan  dibuka  berisikan  nasi  gemuk  yang didalamnya ditemukan1 (satu) paket kecil shabu.
- Bahwa  1  (satu)  paket  shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai bersama
Menimbang, bahwa barang bukti didalam persidangan tersebut berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibenarkan oleh terdakwa;
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  dan  terdakwa  serta  barang bukti dan hasil pemeriksaan secara laboratoris atas barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan,yaitu :
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran depan Lorong Kemas Kecamatan IT.II Palembang telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa Dedi Sanjaya Bin Sukri dan M.Kiki Pratama Bin Imron Als Nanang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic  klip  bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama rekan-rekan melakukan penyidikan lebih dulu, melihat dari kejauhan, melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513 AR masuk kedalam lorong yang ada dipinggiran DAM, dikarenakan  merasa  curiga  kedua  terdakwa  berjalan  dengan  motornya,  lalu  saksi bersama  rekannya  membututi  dan  ketika  tepat  dijalan  segaran  depan  lorong  kemas, saksi  menyuruh  menghentikan  sepeda  motornya  dan  digeledah  tidak  mendapatkan narkotika  jenis  apapun,  kemudian  saksi  menggeledah  kantong  kresek  hitam  yang digantunga    sepeda  motor berisikan  nasi  gemuk yang didalamnya  ditemukan1  (satu) paket kecil shabu.
- Bahwa  1  (satu)  paket  shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai bersama
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan,  apakah berdasarkan fakta–fakta hukum tersebut  diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu pasal 114(1) UU-RI No.35 / 2009 Kedua melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang,  bahwa  karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa pada salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam peresidangan yaitu pada dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap Orang ;
2. Turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Unsur “Setiap Orang”
Menimbang,  bahwa  Unsur  “setiap  orang”  adalah  menunjuk  pada  subyek  hukum (natuurlijk  persoon)  yakni  orang  yang  dihadapkan  dipersidangan  sebagai  terdakwa  dan secara hukum mampu mempertanggung  jawabkan  seluruh  perbuatannya;      Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ternyata benar Terdakwa Dedy
Sanjaya  Bin  Sukri  dan  terdakwa  Kiki  Pratama  Bin  Imron  Als  Nanang  yang  dihadapkan dipersidangan  perkara  ini  adalah  Terdakwa  yang  dimaksudkan  dalam  surat  dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
Dengan demikian “unsur setiap orang” ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Ad.2. Unsur “turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
Menimbang, Berdasarakan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan  terdakwa  sendiri  serta  dihubungkan  dengan  alat  bukti  yang  ada  didepan persidangan, bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Segaran  depan  Lorong  Kemas  Kecamatan  IT.II  Palembang  telah  terjadi  penangkapan terhadap para terdakwa Dedi Sanjaya Bin Sukri dan M.Kiki Pratama Bin Imron Als Nanang pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening,  dari  dalam  kantong  keresek  hitam  bungkus  nasi  gemuk  yang  tergantung digantungan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa jeni sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BG.3513 AR masuk kedalam lorong yang ada dipinggiran DAM, dikarenakan merasa  curiga  kedua  terdakwa  berjalan  dengan  motornya,  lalu  saksi  bersama  rekannya membututi  dan  ketika  tepat  dijalan  segaran  depan  lorong  kemas,  saksi  menyuruh menghentikan sepeda motornya dan digeledah tidak mendapatkan narkotika jenis apapun, kemudian  saksi  menggeledah  kantong  kresek  hitam  yang  digantunga    sepeda  motor berisikan nasi gemuk yang didalamnya ditemukan1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) paket shabu  shabu  tersebut  dibeli  oleh  para  terdakwa  seharga  Rp.  150.000,-  (dua  ratus  ribu rupiah);  untuk dipakai  para terdakwa cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh para terdakwa secara bersama- sama;
Dengan demikian “turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang, bahwa sebagaimana majelis  hakim  pertimbangkan  diatas  semua  unsur  dalam  dakwaan  kesatu  tersebut  telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan  dipidana  ;  Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  menjatuhkan  pidana  terhadap  para terdakwa,  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  para  terdakwa; Hal-hal yang memberatkan : - Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah  di  dalam  memberantas  peredaran  /penyalahgunaan  Narkotika;  Hal-hal  yang meringankan : -   Bahwa Para Terdakwa mengakui  perbuatanya                                 - Bahwa  Para  Terdakwa  sopan  dalam  persidangan;  -  Bahwa  Para  Terdakwa  menyesali perbuatanya  dan  berjanji  tidak  mengulanginya;  -  Bahwa  para  terdakwa  belum  pernah dihukum;  Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  para  terdakwa  telah  dirasa  tepat  dan  adil;  Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik bening didapat para terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh para terdakwa secara bersama-sama;
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  majelis  hakim  pertimbangkan  diatas  semua  unsur dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar  pada  diri  para  terdakwa  sehingga  para  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dipidana;
Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  menjatuhkan  pidana  terhadap  para  terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :
- Bahwa  perbuatan  para  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  di  dalam memberantas peredaran /penyalahgunaan Narkotika; Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Para Terdakwa mengakui  perbuatanya
- Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa telah dirasa tepat dan adil;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan  dan  penahanan  rutan,  maka  berdasarkan  pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari  pidana  yang  dijatuhkan  dengan  perintah  agar  para  terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  paket  kecil  shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram (sisa Labfor), ditetapkanr statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Sanjaja Bin Sukri dan terdakwa II. Kiki Pratama Bin Imron  Als  Nanang  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana  “PENYALAH  GUNA  NARKOTIKA  GOLONGAN  I  BAGI  DIRI SENDIRI”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedy Sanjaya Bin Sukri   terdakwa II. M.Kiki Pratama Imron Alias Nanang  dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua ) tahun ;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  para  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket kecil Narkotika dengan berat netto 0,073 ( nol koma tujuh tiga )gram. dirampas untuk dimusnakan
- 1(satu)unit  sepeda  motor  Honda  Beat  BG-3513  AAR  an  NOVI  YANTI dikembalikan pemiliknya an Novi Yanti.
6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Penerapan  hukuman  dalam  kasus  ini  dianggap  tidak  adil,  pada  Putusan  Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg  diatas.  Pada  kasus  ini  terdakwa  didakwa  sebagai  pelaku  atau pengedar  narkotika,  akan  tetapi  Majelis  Hakim  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa terdakwa adalah pemakai narkotika. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama   . Kedua terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dan/atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pada kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman  sebanyak  1  paket  sabu  dengan  berat  0,73  gram.  Dari  penemuan  barang  bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 112 UU Narkotika. Pada kenyataannya Majelis Hakim  menjatuhkan  putusan  dengan  menyatakan  bahwa  terdakwa  merupakan  pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotik sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara.  Sayangnya,  penjatuhan  hukuman  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika tidak diikuti atau dilakukannya tes urin kepada kedua terdakwa untuk memperjelas apakah kedua terdakwa benar sebagai pecandu atau tidak. Terdakwa dalam kasus tersebut seharusnya dikenakan Pasal 112 UU Narkotika. 12

## C ONCLUSION
Perjalanan panjang pengaturan narkotika di Indonesia diselimuti berbagai perdebatan pandangan,  antara  pendekatan  kejahatan  dengan  pendekatan  kesehatan,  antara  kedua perbedaan pandangan tersebut mengakibatkan tarik menarik kepentingan.  Namun apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkotika, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada  pendekatan  kesehatan  masyarakat  dan  perlunya  perkembangan  kebijakan  global
12 Benny Setiady Rasman, 2015. Penerapan Hukuman UU Narkotika Dianggap Tidak Adil. Diakses di https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11877 , pada tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 20.30
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
narkotika dengan memperhatikan kebutuhan pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Melihat  kebutuhan  atas  pentingnya  pendekatan  HAM  dalam  kebijakan  narkotika,  maka secara  nasional  kebijakan  narkotika  pun  akan  lebih  akuntabel  jika  memenuhi  standar, karakteristik  dan  prinsip  HAM.  Perlindungan  HAM  menjadi  bagian  penting  dalam reformasi kebijakan Narkotika.
Karena adanya perdebatan dari dua jenis pendekatan perbedaan tersebut, maka pada tahun 2009 muncul atau di ciptakannya UU tentang Narkotika yang hadir dengan beberapa ketidakjelasan pada pasal khususnya mengenai pengertian dan status antara penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahguna narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pengertian dan  status  tersebut,  maka  pengaturan  lainnya  menjadi  simpang  siur  pada  tataran implementasi. Hal ini secara tidak langsung akan membawa dampak besar terutama bagi pengguna narkotika.
Penyebab  utama  terjadinya  ketidakjelasan  dalam  pasal  yaitu  dalam  hal  penerapan tindakan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  pecandu  maupun  penyalahguna  narkotika. Persoalan ini muncul ada pada ketentuan pemidanaan dalam Pasal 127 UU Narkotika. Di dalam  pasal  ini  menggunakan  istilah  “penyalahguna”  dan  “korban  penyalahgunaan narkotika”.  Dalam  ayat  (2)  pasal  menyatakan  bahwa  hakim  dalam  memutus  wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sangat disayangkan tidak adanya istilah penyalahguna, hanya ditemukan pengertian penyalahguna dilihat sebelah mata hanya sebagai korban, hal ini berdampak pada akses rehabilitas menjadi terbatas pada korban penyalahguna.

## R EFERENCES

## Buku
Anggrayni,  Alysa  dan  Yusliati.  2018. Efektivitas  Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  Serta  Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia ( Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia )
Dahlan.  2017. Problematika  Keadilan  dalam  Penerapan  Pidana  terhadap  Penyalah  Guna  Narkotika ( Sleman: Deepublish )
Darwis.  2018. Menghukum  Atau  Memulihkan Suatu  Tinjauan  Sosiologis  Tentang  Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza (Makassar: CV Sah Media)
Edyyono,  Supriyadi  Widodo,  Erasmus  Napitupulu,  Subhan  Panjaitan,  dkk. Memperkuat  Revisi Undang-Undang Narkotika Indoneisa (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)
Ishak, Desmiati, Rofiqul Umam ahmad, Theo Yusuf MS. 2020. Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba (Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia)
Iskandar,  Anang.  2019. Penegakan  Hukum  Narkotika  (Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah  Guna  Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar) ( Jakarta: PT Alex Media Komputindo)
Iskandar, Anang Iskandar. 2021. Politik Hukum Narkotika (Jakarta: PT Alex Media Komputindo)

## Berita Online
Abdulsalam, Husein. 2017. Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba . diakes di https://tirto.id/dilema- hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8
Rasman, Benny Setiady. 2015. Penerapan Hukuman UU Narkotika Dianggap Tidak Adil . Diakses di https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11877