## EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA : SUATU PENERAPAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DI SEKTOR PENDIDIKAN
Yundy Hafizrianda 3
hariman.andalan@gmail.com

## Abstract
In  general,  the  purpose  of  this  study  was  to  assess  the  efficiency  and effectiveness of Papua province public finance management in education sector. The specific purposes were: a) to describe and analyse the tendency in education sector budgeting as well as the outputs and outcomes of education development in Papua provincial government, regencies/municipality in Papua, and Papua as a whole; and b) to assess and analyse the efficiency of budget expenditures in education  sector  related  to  outputs  and  outcomes  from  the  implementation  of education  development  planning.  The  analysing  tool  used  to  assess  efficiency and effectiveness of the regional finance was Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is presented with correlation and determinant analysis. The study found that there was none from the 29 regencies/municipality in Papua that was identified to achieve efficiency in spending their expenditures simultaneously. Thus, none of these regencies and municipality was ideal, achieving synergy and integration in  regional  finance  management  in  education  sector.  This  revealed  that  the majority  of  regencies  and  municipality  in  Papua  province  encountered  serious problems in managing their public finance particularly in education sector such as planning, budgeting, reporting, controlling, monitoring and evaluating. Another finding  also  showed  that  there  was  inadequate  development  in  public expenditures  management  to  achieve  targeted  outputs/outcomes  such  as increasing  the  ratio  of  numbers  of  teacher  to  students,  level  of  graduates  from national final examination, and numbers of school participants. However, there was a declining number of illiteracy and an increase of average length of study as well as number of full participation.
Key  words:  Education  sector  expenditure,  Efficiency,  Effectiveness,  Data Envelopment Analysis

## PENDAHULUAN
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini  Provinsi  Papua  mampu menunjukan kinerja perekonomian yang lebih baik dibandingkan
3 Staf  dosen  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Cenderawasih
perekonomian nasional. Sebagai misal laju pertumbuhan ekonomi Papua selama tahun 2004-2014 mencapai 5.72% per tahun, sedangkan Indonesia sekitar 4.69% per tahun. Begitu juga dengan laju pertumbuhan pendapatan  per  kapita  Provinsi  Papua  masih  lebih  tinggi  dibandingkan Indonesia. Bahkan pertumbuhannya sangat mencolok sekitar 8.57% per tahun, sementara di Indonesia hanya 2.90% per tahun untuk periode yang sama.  Provinsi Papua juga mampu menekan angka pengangguran yang lebih  rendah  dibandingkan  Indonesia,  karena  mempunyai  TPT  (Tingkat Pengangguran Terbuka) rata-rata sebesar 5.86% per tahun. Sementara Indonesia sekitar 7.67% per tahun untuk periode yang sama.
Kondisi  perekonomian  Papua  yang  semakin  membaik  tersebut ternyata  diiringi  dengan  rendahnya  kualitas  kinerja  pembangunan. Sebagai  indikatornya,  selama  tahun  2002-2014  angka  kemiskinan  di Papua  paling  tinggi  di  Indonesia,  mencapai 35,24  %  per  tahun,  namun dengan  kecenderungan  yang  terus  menurun.  Kemudian  Angka  Buta Aksara  (ABA)  juga  paling  tinggi  sekitar  30,39%  per  tahun.  Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah paling rendah hanya 6,7 tahun. Demikian pula dengan ketimpangan pendapatan yang diindikatorkan dengan rasio gini termasuk paling  tinggi di Indonesia yaitu  sebesar 0,43.  Semua ini pada akhirnya  memberi  dampak  terhadap  rendahnya  kualitas  pembangunan manusia  di Provinsi  Papua yang  sampai tahun 2014  masih terendah  di Indonesia yaitu 56,75, sementara IPM Nasional sudah mencapai 68,90.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  mengapa  pemerintah  Papua belum mampu mempercepat pembangunan manusia selama ini sehingga posisinya  sampai  sekarang  masih  tertinggal  di  Indonesia.  Salah  satu faktor penyebab utama adalah rendahnya kualitas pembangunan sektor pendidikan. Kondisi ini tercermin misalkan pada APM (Angka Partisipasi Murni)  untuk  seluruh  tingkat  pendidikan  di  Papua  paling  rendah  di Indonesia. Kemudian rasio guru dengan murid, rasio rombel (rombongan belajar),  jumlah  perpustakaan,  ruang  laboratorium,  dan  lain-lain  masih jauh  dari  angka  ideal.  Seluruh  indikator  pendidikan  ini  merupakan
variabel-variabel  yang  sangat  signifikan  mempengaruhi  kualitas pembangunan  manusia  (IPM)  Provinsi  Papua  menjadi  paling  rendah  di tingkat nasional. Selain itu juga merupakan faktor penyebab yang paling dominan  membuat  kesenjangan  pembangunan  sosial  antar  daerah  di Provinsi Papua  menjadi tinggi. Padahal dana pendidikan yang dikelola selama 14 tahun masa Otonomi Khusus ini cukup tinggi kurang lebih 3,8 triliun rupiah per tahun untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Namun hasil yang dicapai dari pengelolaan anggaran pendidikan tersebut tidak maksimal, dan kurang signifikan untuk memperbaiki kinerja pembangunan pendidikan.
Perencanaan  pembangunan  seharusnya  berintegrasi  dengan penganggaran,  sehingga  para  perencana  pembangunan  di  Provinsi Papua sepatutnya memiliki  kemampuan  dan  keterampilan teknis  yang memadai  di  bidang  teknik-teknik  penganggaran. Proses perencanaan pembangunan  pendidikan  di  Provinsi  Papua  selama  ini  memang dilakukan melalui jalur dan mekanisme bottom-up (Musrenbang) namun demikian  pelaksanaannya  belum  berjalan  baik  dan  cenderung  hanya mengejar  output.  Selain  itu  proses  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan pendidikan masih tidak tepat waktu, pemenuhan anggaran yang tidak sesuai  dengan perencanaan, penentuan  prioritas perencanaan dan penganggaran yang belum tepat, dan permasalahan- permasalahan  lainnya  yang  sering  kali  menyebabkan  perencanaan pembangunan yang diterapkan memberi hasil yang kurang tepat sasaran, tidak  memenuhi  target,  melampaui  waktu  perencanaan,  belum optimal, dan sebagainya.
Beranjak  kepada  kompleksitas  permasalahan  di  atas,  maka penting  sekali  untuk  menelusuri  dan  menganalisis  bagaimana sesungguhnya  kinerja pengelolaan  keuangan daerah di Provinsi Papua selama  ini.  Apakah  sudah  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  sasaran yang  telah  ditetapkan  dalam  visi  dan  misi  pembangunan  daerah, khususnya  pembangunan di sektor pendidikan yang selalu menjadi isu
sentral  dan  strategis  bagi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  di Papua.
Terkait  dengan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  di  atas. tujuan  dari  studi  ini  adalah  (a)  mendeskripsikan  dan  menganalisis kecenderungan-kecenderungan penganggaran  sektor  pendidikan,  serta output dan outcome pembangunan  pendidikan  di  Papua  baik  itu  pada tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  maupun  wilayah  Papua  secara menyeluruh,  dan  (b)  mengukur  dan  menganalisis  tingkat  efisiensi penggunaan anggaran di sektor pendidikan yang dikaitkan dengan output dan outcome dari pelaksanaan perencanaan pembangunan pendidikan.

## METODA PENELITIAN

## 1. Analisis Korelasi Dan Determinasi
Korelasi   merupakan   teknik   analisis   yang   termasuk   dalam salah      satu      teknik  pengukuran  asosiasi/hubungan  ( measures  of association ).  Pengukuran  asosiasi  merupakan  istilah  umum  yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Diantara sekian banyak  teknik-  teknik    pengukuran    asosiasi,    terdapat    dua    teknik korelasi  yang  sangat  populer  sampai sekarang,  yaitu  Korelasi Pearson Product  Moment dan  Korelasi Rank  Spearman .  Selain kedua teknik tersebut,  terdapat  pula  teknik-teknik  korelasi  lain,  seperti  Kendal,  Chi- Square, Phi Coefficient, Goodman-Kruskal, Somer, dan Wilson.
Korelasi  bermanfaat  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua variabel  (kadang  lebih  dari  dua  variabel)  dengan  skala-skala  tertentu, misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio; Spearman dan Kendal  menggunakan  skala  ordinal;  Chi  Square  menggunakan  data nominal.
Kuat    lemahnya    hubungan  diukur    dengan    jarak    atau    range -1  ≤ r  ≤ 1.  Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua
arah (two tailed). Korelasi searah jika nilai koefesien korelasi diketemukan positif;  sebaliknya  jika  nilai  koefesien  korelasi  negatif,  korelasi  disebut tidak searah.  Jika koefesien korelasi diketemukan tidak sama dengan nol (0),  maka  terdapat  ketergantungan  antara  dua  variabel  tersebut.  Jika koefesien  korelasi  diketemukan  +1.  maka  hubungan  tersebut  disebut sebagai  korelasi  sempurna  atau  hubungan  linear  sempurna  dengan kemiringan (slope) positif. Jika koefesien korelasi diketemukan -1. maka hubungan  tersebut  disebut  sebagai  korelasi  sempurna  atau  hubungan linear sempurna dengan kemiringan (slope) negatif.
Pengukuran  korelasi  antara  dua  variabel  akan  menghasilkan beberapa keputusan yaitu :
•    r = 0                                  (Hubungan kedua variabel tidak ada)
•    0 < r < 0,25                       (Hubungan kedua variabel lemah)
•    0,25 < r < 0,50                  (Hubungan kedua variabel cukup kuat)
•    0,50 < r < 0,75                  (Hubungan kedua variabel kuat)
•    0,75 < r < 0,99                  (Hubungan kedua variabel sangat kuat)
Koefisien korelasi atau derajat asosiasi dua peubah (dinotasikan dengan r) dihitung dengan rumus :
………..………… [1]
Koefisien    determinasi  pada  regresi    linear    sering    diartikan sebagai    seberapa    besar  kemampuan  semua  variabel  bebas  dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi  dihitung  dengan  mengkuadratkan  Koefisien  Korelasi  (R). Sebagai  contoh,  jika  nilai  R  adalah  sebesar  0,80  maka  koefisien determinasi  (R  Square)  adalah  sebesar  0,80  x  0,80  =  0,64.  Berarti kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  varians  dari  variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%. Dengan kata lain terdapat 36% (100%- 64%) varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R 2 adalah antara 0 sampai
dengan 1. Dimana R 2 sebesar 1 menunjukan bahwa kemampuan variabel bebas  untuk  menjelaskan  variasi  perubahan  variabel  terikat  adalah sebesar  100%,  sedangkan  jika  R 2 sebesar  0  ini  berarti  variabel  bebas sama sekali tidak  memiliki kemampuan  (0%) untuk menjelaskan  variasi dari perubahan variabel terikat.

## 2. Data Envelopment Analysis
Data Envelopment Analysis atau DEA merupakan salah satu tool yang  dapat  mengukur  tingkat  relative  efisiensi  organisasi  dengan membandingkan  antara  input  dengan  output  (Cooper et  a l,  2002)
Sehingga, hasil evaluasinya adalah menentukan tingkat dan nilai efisien dan tidak efisien DMUs. Oleh karena itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur organisasi publik maupun swasta.
DEA bekerja dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi,  input    serta  output  unit  tersebut.  Selanjutnya,  dihitung  nilai produktivitas  dan mengidentifikasi unit  mana yang tidak  menggunakan input  secara  efisien  atau  tidak  menghasilkan  output  secara    efektif. Produktivitas  yang  diukur  bersifat  komparatif atau  relatif,  karena  hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama. DEA adalah  model  analisis  faktor  produksi  untuk  mengukur  tingkat  efisiensi relatif dari set unit kegiatan ekonomi  (UKE).  Skor efisiensi  dari banyak fator input dan output dirumuskan sebagai berikut (Talluri, 2000);
= …………………………. [2]
Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total  output  tertimbang  dibagi  total  input  tertimbangya  (total  weighted output/total  weighted  input).  Inti  dari  DEA  adalah  menentukan  bobot (weights)  atau  timbangan  untuk  setiap  input  dan  output  UKE.  Bobot tersebut memiliki sifat : (1) tidak bernilai negatif , dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot  yang  sama  untuk  mengevaluasi  rasionya  (total  weighted
output/total  weighted  input)  dan  rasio  tersebut  tidak  boleh  lebih  dari  1 (total weighted output/total weighted input <1).
= ∑ . ∑ .
……………………………. [3]
Asumsi  DEA,  tidak ada  yang  memiliki  efisiensi  lebih  dari  100%  atau  1, maka formulasinya :
∑ . ∑ . £ 1, = 1,2,3, … . .
…………………………… [4]
Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :
Urk ≥ 0 ; r = 1, ….s Vik ≥ 0 , i = 1, ….m Transformasi DEA :
Memaksimumkan Zk  = ∑ . …………………………. [5]
Dengan batasan/kendala
. − . ≤ 0 ; = 1,2,3, … .
. = 1,2,3, … . . ,
Urk  0 ; r = 1,2,3,…..,s
Vik  0 ; i = 1,2,3,…..,s
Y rk : jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE k Xik : jumlah input i yang digunakan oleh UKE k S : jumlah output yang dihasilkan
M : jumlah input yang digunakan
U rk : bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap UKE k V ik : bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap UKE k Zk : nilai optimal sebagai indikator efisiensi relatif dari UKE k Data yang digunakan dalam DEA adalah vektor untuk semua UKE yang dianalisa. Dengan menyelesaikan beberapa seri optimasi program linier,  DEA  mampu  mengidentifikasi  UKE  yang  efisien  dan  sisanya inefisien  beserta  titik  efisien  rujukannya.  DEA  dikembangkan  sebagai
perluasan  dari  metode  rasio  teknik  klasik  untuk  efisiensi.  DEA menentukan  untuk  tiap  DMU  rasio  maksimal  dari  jumlah output yang diberi bobot terhadap jumlah input yang diberi bobot, dengan bobot yang ditentukan oleh model. Dalam mengevaluasi dengan metode DEA, perlu diperhatikan (Haryadi, 2011) : 1.  Kebutuhan nilai input dan nilai output untuk masing-masing DMU.
2.  DMU memiliki proses yang sama yang menggunakan jenis input dan
jenis output yang sama.
3.  Mendefinisikan nilai efisiensi relatif masing-masing DMU melalui rasio antara penjumlahan bobot output dengan penjumlahan bobot input .
4.  Nilai efisiensi berkisar antara 0 sampai 1.
5.  Nilai bobot yang diperoleh dari hasil pemrograman dapat digunakan
untuk memaksimumkan nilai efisiensi relatif.
Dalam  upaya  menjawab  tujuan  penelitian,  model  DEA  akan digunakan  untuk  mengkalkulasi  efisiensi  relatif  dari  belanja  daerah  di Papua,  dimana  unit k adalah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  yang diamati untuk dibandingkan. Dalam hal ini jumlah (n) kabupaten/kota yang dinilai dalam analisis sebanyak 29 kab/kota, dengan i = jumlah input yang digunakan  sebanyak  1  (satu)  yaitu  belanja  pendidikan,  serta r =jumlah output  yang  dihasilkan  oleh  kabupaten/kota  di  bidang  pendidikan sebanyak  4 output terdiri  atas  rasio  sekolah  terhadap  murid  dan  rasio guru  terhadap  murid  yang  merupakan output  intermediate ,  serta  Rata- rata  Lama  Sekolah  dan  Angka  Partisipasi  Murni  yang  merupakan outcome .
Variabel  input  akan  dibandingkan  dengan  variabel  output intermediate dan akan menghasilkan nilai efisiensi teknis biaya. Efisiensi teknis biaya merupakan efisiensi dalam penggunaan input berupa belanja pendidikan  untuk  menghasilkan  output  berupa  fasilitas  dan  layanan pendidikan. Selanjutnya, variabel output intermediate akan dibandingkan dengan  variabel    output  dan  akan  menghasilkan  nilai  efisiensi  teknis sistem.  Efisiensi teknis sistem adalah efisiensi dalam penggunaan input
berupa  fasilitas  dan  layanan  pendidikan  untuk  menghasilkan outcome berupa akses pendidikan. Kedua nilai efisiensi tersebut akan terbagi ke dalam  dua  kondisi,  yaitu  efisien  dan  tidak  efisien.atau  inefisien.  Pada kondisi yang tidak efisien  akan dilakukan analisis lebih lanjut  mengenai besarnya  target  perbaikan  untuk  menjadi  efisien.  Secara  singkat kerangka analisis ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1
Kerangka Analisis Efisien Belanja Sektor Pendidikan Berdasarkan Model Data Envelopment Analysis
Efisensi Teknis Biaya                             Efisiensi Teknis Sistem Sumber : data diolah (2015)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Pembangunan Sektor Pendidikan
Sebagian besar daerah yang terletak di pegunungan (Kawasan La Pago dan Me Pago) pada umumnya belum dapat menuntaskan program pendidikan  dasar  sembilan  tahun.  Seperti  yang  terlihat  selama  tahun 2010-2014,  rata-rata  lama  sekolah  di  daerah-daerah  tersebut  seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Deiyai, Yahukimo, Yalimo, Puncak, Tolikara, Mamberamo Tengah, berkisar diantara 1,68 – 8,63  tahun.  Dimana  rata-rata  lama  sekolah  yang  paling  rendah  adalah Kabupaten Nduga hanya 1,68 tahun. Sedangkan untuk seluruh daerah di dataran  rendah (Kawasan  Mamta, Ha’Anim dan Saereri) misalkan  Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Jayapura, mempunyai rata- rata lama  sekolah lebih  dari 9 tahun, dimana yang  paling tinggi di  Kota Jayapura  yaitu  13,87  tahun,  dan  Kabupaten  Jayapura  sebesar  13,11 tahun.
2,24 2,47 3,60 3,69 4,44 4,92 4,93 6,63 7,05 8,60 13,68 20,62 21,70 31,04 34,87 38,31 44,70 50,23 58,07 63,02 63,34 65,61 67,50 68,94 71,90 73,12 74,28 79,20 81,06 89,15 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Kota Jayapura Biak Numfor Jayapura Mimika Merauke Waropen Supiori Kep. Yapen Nabire Boven Digoel Sarmi Mappi Keerom Dogiyai Asmat Mamberamo Raya Papua Jayawijaya Paniai Deiyai Puncak Jaya Tolikara Yahukimo Yalimo Mamberamo Tengah Pegunungan Bintang Lanny Jaya Intan Jaya Puncak Nduga Gambar 2
Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Buta Huruf Di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Rata-Rata Tahun 2010-2014
(a) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)     (b) Angka Buta Huruf (%)
Sumber : BPS Papua, 2015 (data diolah)
Persentase  penduduk  yang  buta  huruf  di  daerah-daerah pegunungan  terlihat  lebih  tinggi  dibandingkan  penduduk  di  pesisir  dan dataran  rendah.  Pada  sebagian  besar  daerah  pegunungan  persentase penduduknya  yang  buta  huruf  rata-rata  di  atas  50%,  lebih  tinggi dibandingkan  Papua.  Dimana  yang  paling  tinggi  adalah  Kabupaten Nduga  (89,15%)  dan  Puncak  (81,06%).  Sementara  di  seluruh  daerah pesisir  dan  dataran  mudah  akses  seperti  Kota  Jayapura,  Kabupaten Merauke,  Nabire,  Boven  Digul,  Biak  Numfor,  Keerom,  memiliki persentase penduduk buta huruf rata-rata di bawah 10%, dan jauh lebih rendah  dibandingkan  Provinsi  Papua,  terutama  di  Kota  Jayapura,
1,68 3,59 3,80 5,12 5,16 6,60 6,75 6,89 6,93 6,97 7,24 8,63 9,22 9,40 9,80 9,94 10,12 10,28 10,31 10,43 10,47 10,50 11,17 11,30 11,63 11,79 12,20 12,78 13,11 13,87 0,00 5,00 10,00 15,00 Nduga Puncak Pegunungan Bintang Puncak Jaya Intan Jaya Yalimo Mamberamo Tengah Yahukimo Asmat Lanny Jaya Tolikara Dogiyai PAPUA Deiyai Membramo Raya Mimika Paniai Jayawijaya Mappi Sarmi Boven Digoel Nabire Yapen Waropen Keerom Waropen Merauke Supiori Biak Namfor Jayapura Kota Jayapura
Kabupaten  Biak  Numfor,  Mimika,  Jayapura,  Waropen  dan  Supiori semuanya mempunyai angka persentase buta huruf di bawah 5%..
Apabila diperhatikan menurut kewilayahan, jumlah penduduk usia sekolah  yang  mendapat  kesempatan  untuk  bersekolah  pada  masing- masing  kabupaten/kota  di  Papua  cukup  tinggi,  namun  terlihat  timpang. Sebagai indikatornya dapat dilihat pada rata-rata APS (Angka Partisipasi Sekolah) masing-masing kabupaten/kota per tahun selama tahun 2012- 2014.  APS  untuk  usia  7-12  rata-rata  per  tahun  sebesar  78,80%  per kabupaten,  yang  artinya  dari  total  penduduk  usia  7-12  tahun  di  suatu kabupaten  sekitar  78,80% dapat menempuh pendidikan  sekolah dasar. Sedangkan untuk APS usia 13-15 setiap tahunnya sebesar 73,95% per kabupaten.  Daerah-daerah  yang  terletak  di  pesisir  dan  dataran  rendah yang  umumnya  memiliki  sarana  dan  prasarana  pendidikan  cukup memadai  terlihat  mempunyai  APS  tinggi  diantara  70%  -  90%  untuk seluruh  usia  pendidikan.  Sedangkan  di  sebagian  besar  daerah pegunungan mempunyai APS rata-rata di bawah 70%, dimana ada dua daerah  yang  terindikasi  mempunyai  APS  yang  paling  rendah  yaitu Kabupaten Nduga dan Puncak masing-masing dengan  rasio APS yang berkisar  antara  21,77%  sampai  dengan  27,77%  untuk  setiap  usia sekolah.
Tabel 1
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Pendidikan Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2011-2014
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 7 - 12 13 - 15 16 - 18 7 - 12 13 - 15 16 - 18 7 - 12 13 - 15 16 - 18 Merauke 92.19 86.79 61.45 91.76 89.95 66.45 96.70 94.91 80.85 Jayawijaya 77.96 67.75 50.34 89.74 75.02 57.63 89.58 80.82 60.50 Jayapura 94.97 85.97 83.81 96.67 93.63 78.36 97.90 99.24 87.57 Nabire 80.74 82.83 59.02 86.10 81.61 65.56 94.97 89.24 84.73 Kep. Yapen 94.14 87.68 71.83 90.70 91.37 73.32 93.85 93.76 79.16 Biak Numfor 94.19 89.06 75.00 99.41 97.09 81.86 99.20 96.72 88.15
Kabupaten/Kota
2012 2013 2014 7 - 12 13 - 15 16 - 18 7 - 12 13 - 15 16 - 18 7 - 12 13 - 15 16 - 18 Paniai 84.72 81.39 61.37 77.10 84.32 40.67 85.11 90.06 63.48 Puncak Jaya 66.11 69.39 25.51 43.71 45.28 28.08 66.60 52.44 36.43 Mimika 88.79 79.81 57.12 97.14 89.50 66.61 99.05 91.41 77.32 Boven Digoel 85.42 80.27 48.48 84.74 82.69 70.05 88.88 90.07 76.07 Mappi 88.72 74.20 31.66 89.61 86.82 37.53 88.98 91.07 47.30 Asmat 62.33 44.08 23.98 58.09 72.63 17.14 70.19 78.56 30.11 Yahukimo 67.61 51.63 41.44 32.79 38.39 21.31 54.34 53.99 38.20 Pegunungan Bintang n.a n.a n.a 43.58 44.10 8.62 53.18 42.00 15.70 Tolikara 65.44 78.24 33.88 70.67 66.54 49.69 79.92 79.23 63.84 Sarmi 82.66 80.01 58.68 86.04 84.34 63.26 91.33 95.81 65.33 Keerom 69.52 66.51 55.00 84.56 88.22 83.60 94.58 91.03 86.44 Waropen 90.48 89.50 53.44 88.69 90.60 89.66 97.14 96.12 89.18 Supiori 88.89 79.75 61.44 99.00 97.53 70.45 99.74 100.00 83.70 Mamberamo Raya 77.98 50.84 28.30 95.10 98.43 60.83 92.51 88.93 63.75 Nduga 22.02 13.63 1.80 24.29 25.00 12.55 34.96 31.70 29.99 Lanny Jaya 71.91 61.93 28.68 71.12 64.41 35.13 69.53 61.28 40.29 Mamberamo Tengah 71.83 49.86 33.88 85.77 72.30 45.23 86.56 68.46 39.07 Yalimo 74.56 52.47 25.21 93.60 72.21 44.38 94.73 78.43 49.04 Puncak 37.74 20.48 23.86 31.58 34.80 27.07 31.17 23.84 19.43 Dogiyai 81.72 70.42 48.20 89.21 86.57 65.89 89.65 90.85 68.71 Intan Jaya 58.52 45.82 22.12 60.05 53.98 39.09 68.42 56.42 42.09 Deiyai 87.97 89.04 68.32 90.58 68.72 61.15 93.30 87.41 75.70 Kota Jayapura 97.32 99.52 77.76 98.63 92.65 68.03 98.34 99.43 80.74 Papua 75.34 68.99 50.66 75.51 73.27 53.28 80.69 78.07 61.63
Sumber : BPS Papua, 2015 (data diolah)

## Gambar 3
Rasio Guru Terhadap Murid Pada Jenjang Pendidikan 9 Tahun Di Provinsi Papua Rata-rata Tahun 2012-2014
(a) Rasio Guru Murid SD (b) Rasio Guru Murid SMP
Sumber : BPS Papua, 2015 (data diolah)
Sebagian besar kabupaten yang berada di daerah pedalaman dan pegunungan  memiliki  rasio  guru  terhadap  murid  di  tingkat  SD  yang melebihi  batas  maksimal  Standar  Pendidikan  Nasional.  Selama  tahun 2012-2014  rata-rata  rasionya  sebesar  42  murid  per  guru  per  tahun. Bahkan  untuk  Kabupaten  Yalimo  dan  Nduga  mencapai  234  dan  166 murid  per  guru  per  tahun.  Akan  tetapi  untuk  jenjang  pendidikan  SMP secara rata-rata seluruh kabupaten/kota di Papua mempunyai rasio yang cukup ideal. Hanya sedikit yang mempunyai rasio guru terhadap murid di atas batas maksimal, yaitu Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya,
15 17 19 19 20 22 23 24 27 28 28 31 32 33 35 36 37 39 42 43 43 51 58 61 72 78 91 97 166 234 0 50 100 150 200 250 Waropen Keerom YapenWaropen BiakNumfor Jayapura Merauke Pegunungan Bintang Supiori Jayawijaya Nabire Kota Jayapura Asmat Papua BovenDigoel Puncak Jaya Mimika Sarmi Mamberamo Raya Lanny Jaya Paniai Mappi Puncak Intan Jaya Yahukimo Mamberamo Tengah Tolikara Deiyai Dogiyai Nduga Yalimo 13 13 14 15 16 19 19 19 19 19 21 22 22 22 23 23 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 37 44 46 53 0 20 40 60 Waropen Mambera… Keerom Pegunung… Nabire Merauke Jayapura YapenWar… Sarmi Supiori Kota… BiakNumfor Asmat Papua Puncak Jaya Puncak Nduga Deiyai Mimika Mappi Yahukimo Tolikara Paniai BovenDigoel Jayawijaya Mambera… Yalimo Lanny Jaya Intan Jaya Dogiyai
Yalimo,  Mamberamo  Tengah, dan  Jayawijaya, dengan  rata-rata di  atas 30% per tahun.

## 2. Kinerja Belanja Pembangunan Di Sektor Pendidikan
Anggaran  belanja  untuk  pembangunan  sektor  pendidikan  di Papua cukup besar. Selama tahun 2012-2014 misalnya, realisasi belanja di sektor pendidikan bisa mencapai   Rp. 3.808,25 milyar per tahun yang berasal dari kabupaten/kota sebanyak Rp. 3.675,03 milyar atau 96,50% per tahun dari total belanja pendidikan di Papua, dan pemerintah provinsi sebanyak Rp. 133,23 milyar atau 3,50% per tahun. Anggaran yang cukup besar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan  di  Papua,  dengan  pembagian  kewenangannya  masing- masing  untuk  kabupaten/kota  dan  provinsi.  Selain  menggunakan  dana APBD, pembangunan pendidikan di Provinsi Papua juga bersumber pada APBN  melalui  pemberian  Dana  Dekonsentrasi  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan  nonfisik,  dan  Dana  Tugas  Pembantuan  untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik di sektor pendidikan.
Gambar 4 Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Di Papua Tahun 2012-2014
Sumber data : DJPK dan APBD Papua, 2015 (data di olah)
3.16 5,87 3.64 4,69 4.21 4,53 3.67 5,0 3
129,21 181,77 88,72 133,23 3.295,07 3.826,46 4.303,26 3.808,26 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 2012 2013 2014 Rata2 mi lyar rupiah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Total
Belanja  sektor  pendidikan  di  Papua  cenderung  mengalami pertumbuhan yang  agak  lambat.  Rata-rata pertumbuhan  belanja  sektor pendidikan  di  tingkat  kabupaten/kota  hanya  sekitar  3,23%  per  tahun selama tahun 2012-2014. Sedangkan untuk provinsi mencapai 6,69% per tahun.  Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  pelayanan  publik  di sektor  pendidikan  sepertinya  belum  maksimal  dilakukan  oleh  seluruh pemerintah daerah di Papua.
Jika  dilihat  menurut  kabupaten/kota,  terdapat  tiga  daerah  yang memiliki  belanja  sektor  pendidikan  paling  besar  di  Papua  yaitu  Kota Jayapura,  Kabupaten  Mimika  dan  Kabupaten  Merauke.      Rata-rata belanja  sektor  pendidikan  pada  ketiga  daerah  tersebut  selama  tahun 2012-2014 lebih dari Rp. 220 milyar per tahun. Paling tinggi adalah Kota Merauke mencapai Rp. 315.767,69 juta per tahun.  Selain itu yang cukup tinggi  juga  adalah  Kabupaten  Biak  Numfor,  Jayapura,  Jayawijaya, Kepulauan Yapen, dan Nabire. Ada indikasi  bahwa daerah-daerah yang mudah aksesnya mempunyai nilaii belanja sektor pendidikan paling besar di Papua.
Gambar 5 Rata-rata Belanja Sektor Pendidikan Menurut  Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2012-2014
Sumber data : DJPK dan APBD Papua, 2015 (data di olah)
Adapun  untuk  daerah-daerah  lainnya    yang  sebagian  besar terletak  di  daerah  pegunungan  dan  dataran  sulit  akses  mempunyai
belanja sektor pendidikan yang rendah.  Seperti Kabupaten Puncak Jaya, Dogiyai, Yahukimo yang terletak di pegunungan, dan Kabupaten Asmat, Mamberamo  Raya, Supiori, yang terletak di  dataran sulit akses,  semua daerah tersebut mempunyai porsi belanja di sektor pendidikan tidak lebih dari   Rp. 100 milyar pertahun, akan tetapi tidak kurang dari  Rp. 50 milyar rupiah per tahun. Kondisi topografi yang sulit ditambah dengan komitmen pemerintah  kabupaten  terhadap  pembangunan  pendidikan  yang  belum maksimal menyebabkan besaran belanja di sektor pendidikan tampaknya sangat rendah.
Porsi  belanja  sektor  pendidikan  dalam  komposisi  anggaran pemerintah  daerah  di  Papua  belum  memenuhi  amanat  dari  undang- undang pendidikan maupun Otsus. Secara keseluruhan terlihat rata-rata alokasi belanja sektor pendidikan di Papua hanya mencapai 10,49% per tahun, namun dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Secara terpisah  dapat  diperhatikan  bahwa  alokasi  belanja  pendidikan  di pemerintahan Kabupaten/ Kota lebih baik dibandingkan provinsi, namun masih  belum  memenuhi  amanat  undang-undang  oleh  karena  rata-rata per tahun hanya sebesar 13,14%.
Walaupun  secara  keseluruhan  terlihat  rendah,  akan  tetapi  jika diamati pada masing-masing kabupaten ada sebagian daerah yang telah memenuhi  amanat  undang-undang.  Terutama  jika  berpedoman  pada undang-undang  pendidikan,  beberapa  daerah  seperti  Kota  Jayapura, Kabupaten  Kepulauan  Yapen  dan  Biak  Numfor,  ketiganya  memiliki alokasi  belanja  pendidikan  yang  memenuhi  amanat  yaitu  minimal  20% dari  APBD.  Kota  Jayapura  rata-rata  mengalokasikan  belanja pendidikannya sekitar 28,37% per tahun dengan maksimal yang pernah dicapai  sebesar  36,74%  (melebihi  amanat  UU  Otsus),  Kabupaten Kepulauan  Yapen  rata-rata  sebesar  22,23%  per  tahun  dan  maksimal sebesar 25,81%, serta Biak Numfor rata-rata sebesar 22,38% per tahun dan maksimal sebesar 29,48%.

## Gambar 6 Rasio Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah
Di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014
(dalam %)
Sumber data : DJPK dan APBD Papua, 2015 (data di olah)
Belanja  langsung  mendominasi  komposisi  belanja  sektor pendidikan di Provinsi Papua, sedangkan di kabupaten/kota porsi belanja tidak  langsung  yang  dominan.    Sepanjang  tahun  2007-2011  proporsi belanja  langsung  dalam  komposisi  belanja  sektor  pendidikan  Provinsi Papua mencapai  86,08% per  tahun  atau  senilai Rp.  174,61 milyar per tahun. Sedangkan untuk kabupaten/kota porsi belanja tidak langsungnya yang paling besar mencapai 52,85% per tahun atau Rp. 1.107,20 milyar per  tahun.  Berdasarkan  kecenderungan  seperti  ini  dapat  diindikasikan bahwa  pembangunan  sektor  pendidikan  di  tingkat  provinsi  lebih
10,27 16,24 4,89 8,12 10,79 9,64 13,18 10,81 11,80 15,53 8,12 4,36 7,36 5,97 13,25 10,41 9,93 5,11 10,33 7,07 7,43 4,56 2,61 3,85 6,11 5,27 11,29 12,23 20,29 16,31 29,48 10,20 11,66 16,20 10,9 5 24,35 20,04 17,53 25,81 15,67 7,13 15,03 14,55 24,31 13,75 22,33 13,04 17,40 13,20 11,48 8,82 7,20 10,76 15,52 14,21 15,45 14,70 36,74 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Kab. Asma t Kab. Biak Nu mfor Kab. Bo ven Di goel Kab. De iyai Kab. Do giy ai Kab. Intan Jay a Kab. Jayapu ra Kab. Jayawi jaya Kab. Keerom Kab. Kepul auan Y apen Kab. Lanny Jaya Kab. Mamber amo Raya Kab. Mamber amo Tenga h Kab. Map pi Kab. Merauke Kab. Mim ika Kab. Na bire Kab. Nd uga Kab. Pania i Kab. Peg. B inta ng Kab. Puncak Kab. Puncak Jay a Kab. Sarm i
Kab. Supio ri Kab. Tolikar a Kab. War open Kab. Yahuki mo Kab. Yalim o
Kot a Jayap ur a Rata-rata min max
mengarah  pada    pelayanan  masyarakat  secara  langsung,  sedangkan untuk  sebagian  besar  kabupaten/kota  cenderung  pada  aparaturnya, dalam hal ini lebih banyak untuk pegawai dinas dan guru.

## Gambar 7
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Sektor Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Di Papua
Tahun 2012-2014 (dalam %)
Sumber data : DJPK dan APBD Papua, 2012 (data di olah)
Daerah  kabupaten/kota  di  Papua  yang  mengalokasikan  belanja sektor  pendidikannya  lebih  besar  pada  belanja  langsung  jumlahnya sedikit, kebanyakan setiap daerah mengalokasikannya pada belanja tidak
53,83 29,08 57,57 38,41 32,20 32,24 28,35 36,24 43,60 33,38 28,83 57,10 48,63 59,51 37,78 49,83 33,80 45,89 45,82 66,88 42,99 59,42 62,75 74,15 69,94 70,09 61,26 31,52 31,79 46,17 70,92 42,43 61,59 67,80 67,76 71,65 63,76 56,40 66,62 71,17 42,90 51,37 40,49 62,22 50,17 66,20 54,11 54,18 33,12 57,01 40,58 37,25 25,85 30,06 29,91 38,74 68,48 68,21 0 20 40 60 80 100 Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Deiyai Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Keerom Kab. Kepulauan Yapen Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Mappi Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Nduga Kab. Paniai Kab. Peg. Bintang Kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Sarmi Kab. Supiori Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Yalimo Kota Jayapura Bl. Langsung Bl. Tdk. Langsung
langsung.  Beberapa  daerah  yang  lebih  besar  alokasinya  pada  belanja langsung  hanya  Kabupaten  Supiori,  Waropen,  Mappi,  Boven  Digul, Mamberamo  Raya,  Tolikara,  Pegunungan  Bintang,  Yahukimo,  Puncak Jaya, dan Sarmi. Rata-rata alokasi belanja langsung pada daerah-daerah tersebut lebih dari 50% per tahun. Paling tinggi adalah Kabupaten Supiori sekitar 74,15% per tahun.  Beberapa daerah yang terindikasi paling besar belanja  sektor  pendidikannya  di  Papua,  ternyata  lebih  banyak mengalokasikannya  pada  belanja  tidak  langsung.  Seperti  Kabupaten Merauke, Nabire, Biak Numfor dan Mimika, rata-rata alokasi belanja tak langsung sekitar 50% sampai dengan 70% per tahun.

## 3.  Analisis Efektifitas Dan  Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Sektor Pendidikan
Pengelolaan belanja sektor pendidikan di  Provinsi Papua belum efektif  dilaksanakan  secara  optimal  untuk  mencapai  seluruh  sasaran pembangunan  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  penggunaan belanja pada setiap  kabupaten/kota di  Papua yang tidak banyak terkait erat  (berkorelasi  signifikan)  dengan  beberapa  indikator  pencapaian ( output / outcome )  di  bidang  pendidikan.  Sebagai  misal,  daerah-daerah kabupaten/kota  yang  memiliki  belanja  sektor  pendidikan  yang  besar  di Papua  seperti  Mimika,  Asmat,  Mappi,    Lanny  Jaya,  Yahukimo,  Paniai ternyata  mempunyai  rasio  guru  dengan  murid  yang  tinggi  melebihi standar  SPN.  Sementara  beberapa  daerah  kabupaten  yang  memiliki belanja sektor pendidikan tergolong rendah di Papua seperti Pegunungan Bintang,  Keerom,  dan  Puncak  Jaya,  semuanya  mempunyai  rasio  guru dengan  murid  yang  sangat  ideal.  Semua  ini  pada  akhirnya  membuat angka  korelasi  antara  belanja  pendidikan  dengan  rasio  guru  murid, sangat lemah dan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Dimana besaran korelasi antara belanja pendidikan dan rasio guru murid hanya - 0.0451. Begitu juga dengan tingkat kelulusan UAN, penggunaan belanja oleh  setiap  pemerintah  kabupaten/kota  di  Papua  sepertinya  tidak  ada
korelasi  yang  signifikan.  Seluruh  daerah  kabupaten/kota  di  Papua mempunyai tingkat kelulusan UAN SD yang tinggi dengan rata-rata 98%, baik  itu  yang  memiliki  belanja  pendidikan  besar  maupun  rendah. Termasuk pada APS usia pendidikan     7-12 tahun, penggunaan belanja oleh  pemerintah  kabupaten/kota  di  Papua  belum  efektif  dapat meningkatkannya. Adapun besarnya korelasi antara belanja pendidikan dengan  Kelulusan  UAN  dan  APS  masing-masing  sebesar  -0,0070  dan 0,0615.
Tabel 2
Matriks Korelasi Input, Output dan Outcome Pembangunan Pendidikan
Di Provinsi Papua INPUT / OUTPUT OUTPUT / OUTCOME
Rasio Guru Murid SD Angka Buta Aksara (ABA) Lulus UAN SD APS 7-12 Rata 2 Lama Sekolah APM Total Belanja Pendkn Correlation -0.0451 -0.5176 ** -0.0070 0.0615 0.6701 ** 0.3900 ** Sig. 0.8164 0.0040 ** 0.9714 0.7515 0.0001 ** 0.0365 ** Rasio Guru Murid Correlation x 0.1524 0.0206 0.0198 -0.2131 0.0210 Sig. x 0.4300 0.9156 0.9188 0.2671 0.9137
Sumber : data diolah (2015)
** signifikan pada tingkat kepercayaan 95%
Besar  kecilnya  rasio  guru  dengan  murid  tidak  efektif menyebabkan  tingkat  kelulusan  UAN,  APS,  APM  dan  Rata-rata  Lama sekolah  semakin  tinggi.  Daerah-daerah  kabupaten/kota  di  Papua  yang mempunyai rasio guru dan murid yang sangat tidak ideal karena rasionya bisa  di  atas  50  murid  per  guru  hingga  200  murid  per  guru    misalnya Kabupaten  Nabire,  Yahukimo,  Intan  Jaya  dan  Supiori  ternyata  memiliki tingkat  kelulusan  UAN  SD  yang  lebih  tinggi,  bahkan  ada  yang  100%, dibandingkan  dengan  daerah-daerah  kabupaten/kota  yang  mempunyai rasio guru dengan murid sangat ideal seperti Kabupaten Asmat, Puncak Jaya, Biak Numfor dan Mappi. Demikian juga untuk indikator APS, APM
maupun  Rata-rata Lama  Sekolah,  tidak  efektif  langsung  semakin  tinggi ketika  guru  ditambah.  Ini  berarti  penambahan  guru  yang  dapat memperbaiki  rasio  guru  dengan  murid  dianggap  tidak  berkorelasi signifikan terhadap outcome pada sektor pendidikan. Semua ini tercermin pada  serangkaian  angka  korelasi  antara  rasio  guru  murid  dengan variabel-variabel pendidikan lainnya yang sangat lemah berkisar diantara 0.0200  sampai  dengan  0,1524,  serta  nonsignifikan  pada  tingkat kepercayaan 90%.
Tata  kelola  belanja  daerah  di  sektor  pendidikan  terlihat  lebih efektif  meningkatkan  penuntasan  buta  huruf,  Rata-rata  Lama  Sekolah, dan APM penduduk. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan mengamati pola penyebaran besarnya belanja pendidikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua yang kemudian dikaitkan dengan besaran ABA, Rata-rata Lama Sekolah dan APM. Dimana semakin tinggi total belanja pendidikan daerah,  maka  semakin  kecil  persentase  ABA,  semakin  tinggi  Rata-rata Lama Sekolah dan semakin besar APM. Sebaliknya pada daerah-daerah dimana total belanja pendidikannya kecil memiliki persentase ABA yang tinggi, Rata-rata Lama Sekolah yang rendah, dan APM yang kecil. Secara statistik  fenomena  tersebut  terlihat  pada  angka  korelasi  antara  belanja pendidikan  dengan  ABA  sebesar  -0,5178  yang  sangat  signifikan  pada tingkat  kepercayaan  95%.  Ini  berarti  besaran  koefisien  determinasinya adalah 0.2679 yang menunjukan bahwa variasi perubahan ABA (naik dan turun)  sebesar  26,79%  dideterminasi  oleh  variasi  perubahan  belanja pendidikan,  dan  sisanya  73,11%  disebabkan  oleh  faktor-faktor  lainnya. Adapun  korelasi  antara  belanja  pendidikan  dengan  Rata-Rata  Lama Sekolah dan  APM masing-masing sebesar 0,6701  dan  0,3900, dengan angka  koefisien  determinasinya  masing-masing  sebesar    0.4490  dan 0.1521.
Berdasarkan seluruh besaran angka  korelasi dan determinasi di atas, dapat digeneralisasikan bahwa belanja pendidikan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  daerah  di  Papua  tidak  semua  efektif  untuk  mencapai
sasaran-sasaran  pembangunan  pendidikan.  Dalam  hal  ini  pengelolaan belanja sektor pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Papua terlihat lebih efektif terhadap penurunan ABA, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan  APM.  Namun tidak efektif untuk  meningkatkan rasio guru  terhadap murid,  Kelulusan UAN, dan APS.
Nilai  efisiensi  teknis  pengelolaan  keuangan  daerah  di  sektor pendidikan di Provinsi Papua akan dihitung berdasarkan variabel  input belanja  untuk  urusan  pendidikan  pada  masing-masing  pemerintah kabupaten/kota, dengan variabel output rasio sekolah terhadap murid dan rasio guru terhadap murid. Input belanja diukur menggunakan skala rasio dalam bentuk nilai belanja, sedangkan angka rasio untuk masing-masing variabel output keduanya merupakan skala perbandingan antara jumlah murid dengan sekolah, dan jumlah murid dengan guru. Sehingga dapat dikatakan output yang digunakan dalam menilai efisiensi teknis biaya ini adalah intermediate output .
Perbandingan  antara  input  dan  output  dari  belanja  pendidikan hanya sebatas pada pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah Papua. Hal ini merupakan salah satu keterbatasan yang cukup menonjol dalam  studi  kali  ini,  oleh  karena  tidak  memandang  keluar  wilayah. Sedangkan  asumsi    yang    digunakan    adalah  bahwa  besarnya    input anggaran    belanja    pendidikan  yang  dikeluarkan  pemerintah kabupaten/kota mampu menghasilkan jumlah ouput fasilitas dan layanan pendidikan  dengan    besaran    yang    tidak    sama.    Dengan  kata  lain perhitungan  efisiensi  teknis  biaya  ini  menggunakan  asumsi Variabel Return  to  Scale (VRTS)  dan  model  orientasi  output  (output  oriented) serta cateris  paribus .  Hasil  perhitungan  nilai  efisiensi  teknis  biaya pendidikan  pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  dikeluarkan dengan menggunakan program MDeap version 0.3.2 untuk tahun 2012,
2013 dan 2014, yang secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 3

## Nilai Efisiensi Teknis Belanja Pendidikan Berdasarkan Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2012-2014 Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 Rata-Rata Merauke 0.570 0.609 0.682 0.6203 Jayawijaya 0.562 0.578 0.697 0.6123 Jayapura 0.544 0.572 0.715 0.6103 Nabire 0.646 0.976 0.745 0.7890 Yapen Waropen 0.665 0.971 0.761 0.7990 Biak Numfor 0.693 0.870 0.765 0.7760 Paniai 0.514 0.793 1.000 0.7690 Puncak Jaya 0.502 0.786 0.960 0.7493 Mimika 0.500 0.839 1.000 0.7797 Boven Digoel 0.974 0.638 0.668 0.7600 Mappi 0.896 0.618 0.737 0.7503 Asmat 1.000 0.673 0.792 0.8217 Yahukimo 0.833 1.000 1.000 0.9443 Pegunungan Bintang 0.752 1.000 0.545 0.7657 Tolikara 0.809 1.000 0.498 0.7690 Sarmi 1.000 0.598 0.498 0.6987 Keerom 0.853 0.621 1.000 0.8247 Waropen 1.000 0.631 0.515 0.7153 Supiori 0.753 0.942 1.000 0.8983 Mamberamo Raya 0.818 1.000 0.791 0.8697 Nduga 1.000 1.000 0.803 0.9343 Lanny Jaya 0.554 0.705 0.465 0.5747 Mamberamo Tengah 0.519 0.996 0.736 0.7503 Yalimo 0.531 0.700 0.513 0.5813 Puncak 1.000 1.000 0.841 0.9470 Dogiyai 0.990 0.897 0.877 0.9213 Deiyai 1.000 1.000 0.970 0.9900 Intan Jaya 0.599 0.714 1.000 0.7710 Kota Jayapura 0.574 0.645 1.000 0.7397 Mean 0.744 0.800 0.786 0.7767 Sumber : data diolah (2015)
Pada tahun 2012 terdapat 6 (enam) pemerintah kabupaten yang diindikasikan  telah  menggunakan  belanja  sektor  pendidikannya  secara efisien. Ke-6 kabupaten tersebut adalah Asmat, Sarmi, Waropen, Nduga, Puncak  dan  Deyiai,  oleh  karena  semuanya  mempunyai  skor  efisiensi sebesar  1  atau  100%.  Daerah-daerah  ini  dapat  dikatakan  mampu mengelola  belanja di  sektor pendidikan  yang  lebih  efisien  dalam upaya mencapai output rasio sekolah dan guru terhadap murid yang lebih ideal dibandingkan  daerah-daerah  lainnya.  Dengan  kata  lain  secara  normatif setiap tambahan input berupa belanja pendidikan pada setiap kabupaten tersebut  mampu  menghasilkan  output  yang  lebih  baik  dibandingkan daerah-daerah  lainnya.  Adapun  untuk  yang  tidak  efisien  mengelola belanja pendidikannya teridentifikasi sebanyak 23 pemerintah kabupaten/kota.
Beberapa daerah yang maju di Provinsi Papua ternyata ada yang tergolong  tidak  efisien  dan  di  bawah  rata-rata  efisiensinya  dalam mengelola  belanja  pendidikan.  Teridentifikasi  pada  pemerintah  Kota Jayapura,  Kabupaten  Merauke,  Jayapura,  Nabire,  Biak  Numfor  dan Mimika  termasuk  daerah-daerah  yang  tidak  efisien  mengelola  belanja pendidikannya  di  tahun  2012  oleh  karena  mempunyai  skor  efisiensi  di bawah  rata-rata  berkisar  antara  0,50  (50%)  sampai  0,6930  (69,30%). Dimana  yang  terendah  adalah  Kabupaten  Mimika.    Hal    ini mengindikasikan   bahwa  di  daerah-daerah   tersebut   masih   kurang optimal  dalam  mengelola belanja sektor pendidikan,  yang  tidak  diikuti dengan    penyediaan    fasilitas    dan    sarana  pendidikan  dasar  bagi masyarakatnya yang lebih baik. Dimana salah satu permasalahan yang sering ditemui pada daerah-daerah yang terbilang maju di Papua tersebut adalah  jumlah  sekolah  yang  tersedia  tampak  masih  belum  memadai dibandingkan  jumlah  murid  dalam  rasio  yang  ideal  bila  dibandingkan dengan  daerah  lainnya.  Meskipun  biaya  pendidikan  yang  dikeluarkan lebih  tinggi dibandingkan  daerah-daerah  yang  tergolong efisien  (seperti Deyiai,  Sarmi,  dan  Puncak)  akan  tetapi  output  rasio  sekolah  terhadap
murid  yang  dihasilkan  terlihat  kurang  ideal.  Misalkan  di  Kota  Jayapura rasionya  mencapai 390  murid  per  sekolah,  padahal belanja pendidikan yang  dikeluarkan  sebesar  Rp.  277.027,19  juta.  Sedangkan  Kabupaten Deyiai dengan belanja pendidikan yang lebih rendah yakni sebesar Rp. 66.152,44 juta  mampu menciptakan  rasio sekolah terhadap murid  yang lebih  ideal  di  bandingkan  Kota  Jayapura  yaitu  180  murid  per  sekolah. Sehingga Kabupaten Deyiai lebih terpilih sebagai benchmark efisiensi di Provinsi Papua dibandingkan Kota Jayapura.
Sampai dengan tahun 2013 hanya Kabupaten Nduga, Puncak dan Deyiai  yang  mampu  mempertahankan  kinerja  pengelolaan  belanja  di sektor  pendidikan.  Sedangkan  Kabupaten  Asmat,  Sarmi  dan  Waropen menjadi tidak efisien di tahun 2013 ini, karena mempunyai skor efisiensi di  bawah  1  atau  100%.  Terlihat  juga  ada  6  daerah  kabupaten  yang mampu  meningkatkan  efisiensi  kinerja  belanjanya  di  sektor  pendidikan yaitu  Kabupaten  Paniai,  Mimika,  Yahukimo,  Pegunungan  Bintang, Tolikara, dan Mamberamo Raya, oleh karena daerah-daerah tersebut di tahun 2013 mampu memperbaiki rasio sekolah dan guru terhadap murid yang  lebih  ideal  dengan  tambahan  belanja  yang  lebih  sedikit dibandingkan  daerah-daerah  lainnya.  Namun  untuk  Kota  Jayapura, Kabupaten  Merauke,  Nabire,  Jayapura  dan  Biak  Numfor  terindikasi  di tahun 2013 masih dalam kondisi yang tidak efisien. Sepertinya belum ada perbaikan  output  belanja  yang  lebih  signifikan  pada  daerah-daerah tersebut  di  tahun  2013.  Termasuk  beberapa  daerah  lainnya  di pegunungan  dan  dataran  sulit  akses  seperti  Jayawijaya,  Puncak  Jaya, Dogiyai, Paniai, Mappi, Boven Digul, dan sebagainya.
Di  tahun  2014  jumlah  kabupaten/kota  yang  terindikasi  efisien dalam mengelola belanja di sektor pendidikan lebih banyak dibandingkan tahun  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  terdapat  7  kabupaten  yang  dapat dinyatakan efisien mengelola belanja pendidikannya oleh karena memiliki skor  sebesar 1 atau 100%, yaitu Kabupaten Paniai,  Mimika,  Yahukimo, Keerom, Supiori, Intan  Jaya  dan Kota Jayapura. Terlihat juga  sebagian
besar  pada  daerah  tersebut  merupakan  daerah-daerah  yang  mampu secara  maksimal  mengupayakan  perbaikan  kinerja  efisiensi  teknis belanja sektor pendidikan, misalkan Kabupaten Mimika, Keerom, Supiori, dan  Kota  Jayapura,  yang  mana  untuk  2  tahun  sebelumnya  selalu dinyatakan tidak efisien.
Hingga  tahun  2014  ada  15  kabupaten  yang  sama  sekali  belum mampu memperbaiki efisiensi teknis belanja di sektor pendidikan. Ke-15 kabupaten  yang  dimaksud  adalah  Kabupaten  Merauke,  Jayawijaya, Jayapura,  Nabire,  Yapen  Waropen,  Biak  Numfor,  Puncak  Jaya,  Boven Digoel,  Mappi,  Asmat,  Waropen,  Lanny  Jaya,  Mamberamo  Tengah, Yalimo  dan  Dogiyai.  Selain  rasio  sekolah  terhadap  murid  yang  belum ideal, juga di beberapa daerah tersebut mempunyai rasio guru terhadap murid  yang  kurang  ideal  meskipun  belanja  pendidikan  terus  menerus ditambah setiap tahunnya.
Jika diamati dari tahun 2012 sampai dengan 2014 secara rata-rata sebenarnya  tidak  ada  satu  pun  daerah  kabupaten/kota  yang  dapat dikatakan efisien dalam mengelola belanja sektor pendidikan. Meskipun demikian  terlihat  bahwa  ada  beberapa  daerah  yang  mempunyai  skor efisiensi  rata-rata  mendekati  100%,  yang  semuanya  berada  di  daerah pegunungan yakni Kabupaten Yahukimo,  Nduga, Puncak, Dogiyai,  dan Deiyai. Sehingga dari hasil kajian efisiensi teknis belanja sepanjang tahun 2012-2014 dapat digeneralisasikan bahwa Kabupaten Yahukimo, Nduga, Puncak, Dogiyai, dan Deiyai merupakan daerah-daerah yang paling tinggi efisiensinya, serta dapat menjadi benchmark untuk pengelolaan belanja di sektor pendidikan yang lebih baik.
Berbeda  dengan  efisiensi  teknis  belanja,  untuk  efisiensi  teknis sistem pendidikan diukur dengan memasukan input berupa intermediate output dengan keluarannya berupa outcome di sektor pendidikan.Dalam hal  ini  input  yang  digunakan  adalah  rasio  sekolah  dan  guru  terhadap murid  ( intermediate  output ),  sedangkan outcome terdiri  atas  Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang mana
keduanya  mewakili  kemampuan  akses  pendidikan  pada  penduduk  di masing-masing kabupaten/kota.
Tabel 4 Nilai Efisiensi Teknis Sistem Di Sektor Pendidikan Berdasarkan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2012-2014
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 Rata-Rata Merauke 0.746 0.994 0.939 0.8930 Jayawijaya 0.761 0.998 0.945 0.9013 Jayapura 0.758 1.000 0.952 0.9033 Nabire 0.713 0.703 0.987 0.8010 Yapen Waropen 0.699 0.707 0.988 0.7980 Biak Numfor 0.704 0.713 0.988 0.8017 Paniai 1.000 0.711 0.708 0.8063 Puncak Jaya 0.997 0.716 0.713 0.8087 Mimika 1.000 0.726 0.719 0.8150 Boven Digoel 0.688 1.000 0.742 0.8100 Mappi 0.692 0.982 0.731 0.8017 Asmat 0.698 0.970 0.720 0.7960 Yahukimo 0.662 0.690 0.966 0.7727 Pegunungan Bintang 0.799 0.695 0.971 0.8217 Tolikara 1.000 0.701 0.979 0.8933 Sarmi 0.813 1.000 1.000 0.9377 Keerom 0.671 1.000 1.000 0.8903 Waropen 0.669 1.000 1.000 0.8897 Supiori 0.763 0.978 0.752 0.8310 Mamberamo Raya 0.767 0.987 0.758 0.8373 Nduga 0.775 0.992 0.761 0.8427 Lanny Jaya 1.000 0.945 1.000 0.9817 Mamberamo Tengah 1.000 0.956 1.000 0.9853 Yalimo 1.000 0.975 0.996 0.9903
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 Rata-Rata Puncak 1.000 0.732 0.717 0.8163 Dogiyai 1.000 0.726 0.727 0.8177 Deiyai 1.000 0.714 0.733 0.8157 Intan Jaya 1.000 0.873 0.702 0.8583 Kota Jayapura 0.991 0.883 0.707 0.8603 Mean 0.845 0.866 0.854 0.8550

## Sumber : data diolah (2015)
Meskipun beberapa daerah teridentifikasi tidak efisien dalam tata kelola belanjanya, namun untuk mengelola intermediate output menjadi outcome ada yang terlihat cukup efisien. Misalkan Kabupaten Jayawijaya,
Jayapura,  Sarmi,  Lanny  Jaya,  Mamberamo  Tengah  dan  Yalimo semuanya  mampu  mencapai  efisiensi  teknis  sistem  yang  lebih  tinggi dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya. Walaupun secara rata-rata tidak  mencapai  100%,  akan  tetapi  skor  efisiensi  teknis  sistem  yang dihasilkan di atas 90%, yang tertinggi adalah Kabupaten Yalmo mencapai 99,03%.  Ini  berarti  kabupaten  tersebut  mampu  menghasilkan  Angka Partisipasi  Murni  dan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  yang  lebih  sepadan dengan input yang digunakan  yang diwujudkan pada  rasio  sekolah dan guru terhadap murid.
Serupa  dengan  efisiensi  teknis  biaya,  daerah  kabupaten/kota yang pencapaian skor efisiensi teknis  sistemnya  tidak mencapai  angka 1 atau 100%,  maka secara  empiris daerah-daerah  tersebut tergolong ke  dalam  daerah  yang  tidak  efisien  dalam  teknis  sistem.  Misalkan Kabupaten  Merauke,  Nabire,  Yapen  Waropen,  Biak  Numfor,  Paniai, Yahukimo  dan  Deiyai  mempunyai  skor  efisiensi  teknis  sistem di  bawah rata-rata  0,8550  atau  85,50%.  Semakin  kecil  pencapaian  skor efisiensinya  maka semakin tidak efisien daerah tersebut.  Dengan  kata lain kebijakan  menambah jumlah fasilitas dan layanan pendidikan pada daerah-daerah  yang inefisien jika tidak diikuti dengan adanya  perbaikan
sistem  pendidikan   justru  akan  berdampak   negatif  pada  pencapaian kualitas  pendidikan  masyarakat.  Perbaikan  sistem  pendidikan  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  menambah  guru  yang  sudah  ada  untuk menjangkau  lebih  banyak  penduduk  yang  membutuhkan    layanan pendidikan,    selain  itu  diperlukan    koordinasi    lintas  kabupaten/kota    di Provinsi    Papua  yang  dimotori  oleh  pemerintah  provinsi  terkait  dengan pemerataan  guru  terutama  dari  Kota  Jayapura  ke  kabupaten  lain  yang masih kekurangan tenaga guru di Provinsi Papua.
Merujuk  kepada  hasil  pengukuran  efisiensi  tata  kelola  belanja (teknis  biaya)  dan  outcome  (teknis  sistem)  menggunakan  DEA tervisualisasi  sebagian  besar  di  Provinsi  Papua  belum  maksimal melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  di  sektor  pendidikan  secara efisien. Dalam hal ini ditemukan beberapa fonemena sebagai berikut : a.  Tidak  ada  satupun  daerah  yang  teridentifikasi  mampu  mewujudkan efisiensi teknis belanja dan teknis sistem bersamaan. Sehingga tidak ada  daerah  yang  dapat  dinyatakan  sangat  ideal,  bersinergi  dan terintegrasi dalam mengelola keuangan daerah di sektor pendidikan. Namun secara parsial dapat disebutkan bahwa untuk efisiensi teknis belanja  yang  dapat  dijadikan benchmark adalah  Kabupaten  Deiyai,
Nduga  dan  Puncak,  oleh  karena  mempunyai  skor  efisiensi  teknis belanja  yang  mendekati  angka  1  atau  100%.  Sedangkan  untuk efisiensi  teknis  sistem  yang  dapat  menjadi benchmark adalah Kabupaten Yalimo, Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya.
b.  Kabupaten/kota yang teridentifikasi efisien dalam tata kelola belanja di  tahun tertentu belum pasti akan efisien juga dalam teknis  sistem, begitu  sebaliknya.  Misalkan  Kabupaten  Paniai,  Mimika,  Yahukimo dan  Kota  Jayapura  di  tahun  2014  dapat  mencapai  efisiensi  teknis belanja  (rasio  sebesar  100%),  akan  tetapi  untuk teknis  sistem  tidak efisien.  Sebaliknya  untuk  Kabupaten  Sarmi,  Waropen,  Lanny  Jaya dan  Mamberamo  Tengah  semuanya  mampu  menghasilkan  teknis sistem yang efisien (rasio 100%), namun tidak berhasil menciptakan
teknis belanja yang efisien (rasio di bawah 100%). Berdasarkan  hasil tersebut    maka   pemerintah  provinsi  dapat  mengevaluasi  kebijakan anggaran belanja sektor pendidikan yang diambil terkait pencapaian efisiensi  yang terjadi. Apabila pemerintah  provinsi lebih berorientasi pada  pencapaian  efisiensi  teknis  belanja,  maka  kebijakan  yang ditempuh  pada  tahun  mendatang  sudah  tepat  dan  tidak  perlu  ada perubahan  jumlah  target  baik  input  maupun  output.  Namun,  jika dalam      mengambil      kebijakan      anggaran      belanja      sektor pendidikan   pemerintah   provinsi lebih berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis sistem maka langkah kebijakan yang dapat ditempuh adalah  melakukan  pemerataan  sumber  daya  tenaga  pendidik misalkan   dengan    melakukan   redistribusi   guru    ke   daerah-derah yang   masih  sangat kurang  seperti Kabupaten Yahukimo,  Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya yang  pada  umumnya  mempunyai rasio  guru terhadap murid  di atas 40 hingga 135 orang.
c.  Dengan kondisi teknis efisiensi belanja dan sistem seperti sekarang ini,  tampaknya  seluruh  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua sedang  mengalami  permasalahan  yang  sangat  serius  dalam mengelola  keuangan  daerah  di  sektor  pendidikan,  mulai  dari perencanaan,  penganggaran,  pelaporan,  pengawasan,  hingga monitoring  dan  evaluasi.  Dimana  hal  ini  ditunjukan  secara  agregat dengan  masih  belum  optimalnya  tata  kelola  belanja  dalam mewujudkan output/outcome yang ditargetkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.   Kesimpulan
a. Sebagian besar daerah yang terletak di pegunungan (Kawasan La
Pago  dan  Me  Pago)  pada  umumnya  belum  dapat  menuntaskan program pendidikan dasar sembilan tahun. Selain itu Persentase
penduduk yang buta huruf di daerah-daerah pegunungan terlihat lebih tinggi dibandingkan penduduk di pesisir dan dataran rendah. Selanjutnya  apabila  diperhatikan  menurut  kewilayahan,  jumlah penduduk  usia  sekolah  yang  mendapat  kesempatan  untuk bersekolah pada masing-masing kabupaten/kota di Papua cukup tinggi, namun terlihat timpang.  Di sebagian besar kabupaten yang berada di daerah pedalaman dan pegunungan memiliki rasio guru terhadap  murid  di  tingkat  SD  yang  melebihi  batas  maksimal Standar Pendidikan Nasional.
b. Anggaran  belanja  untuk  pembangunan  sektor  pendidikan  di
Papua  terlihat  cukup  besar,  akan  tetapiu  cenderung  mengalami pertumbuhan yang  agak lambat.  Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat tiga daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan paling besar di Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika  dan  Kabupaten  Merauke.  Adapun  untuk  daerah-daerah lainnya  yang sebagian besar terletak di daerah pegunungan dan dataran  sulit  akses  mempunyai   belanja  sektor pendidikan  yang rendah
c. Porsi  belanja  sektor  pendidikan  dalam  komposisi  anggaran pemerintah  daerah  di  Papua  belum  memenuhi  amanat  dari undang-undang  pendidikan  maupun  Otsus.  Namun,  meskipun secara keseluruhan terlihat rendah, akan tetapi jika diamati pada masing-masing  kabupaten  ada  sebagian  daerah  yang  telah memenuhi amanat undang-undang misalkan Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.
d. Belanja  langsung  mendominasi  komposisi  belanja  sektor pendidikan di Provinsi Papua, sedangkan di kabupaten/kota porsi belanja tidak langsung yang dominan.
e.  Jika diamati dari tahun 2012 sampai dengan 2014 secara rata-rata tidak ada satu pun daerah kabupaten/kota yang dapat dikatakan efisien dalam mengelola belanja sektor pendidikan. Tetapi untuk
tahun-tahun tertentu secara terpisah ada beberapa daerah yang teridentifikasi  dapat  efisien  dalam  melaksanakan  tata  kelola belanja di sektor pendidikan, misalkan Kabupaten Paniai, Mimika, Yahukimo,  Keerom,  Supiori,  Intan  Jaya  dan  Kota  Jayapura. Fenomena  ini  menggambarkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah sektor pendidikan di Provinsi  Papua berlangsung  sangat tidak konsisten dan tidak terintegrasi antarwaktu.
f. Meskipun beberapa daerah teridentifikasi tidak efisien dalam tata kelola  belanjanya,  namun  untuk  mengelola intermediate  output
menjadi outcome ada  yang  terlihat  cukup  efisien,  seperti Kabupaten Jayawijaya, Jayapura, Sarmi, Lanny Jaya,
Mamberamo  Tengah  dan  Yalimo  semuanya  berhasil  mencapai efisiensi  teknis  sistem  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah kabupaten/kota  lainnya,  walaupun  itu  sebenarnya  belum mencapai rasio efisiensi 100%.
g. Merujuk  kepada  hasil  pengukuran  efisiensi  tata  kelola  belanja (teknis  biaya)  dan  outcome  (teknis  sistem)  menggunakan  DEA tervisualisasi sebagian besar di Provinsi Papua belum maksimal melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  di  sektor  pendidikan secara efisien

## 2.  Saran
a.  Hendaknya pemerintah  di masing-masing  kabupaten/kota  yang
belum  mencapai  efisiensi  teknis  biaya  melakukan   monitoring dan  evaluasi,      serta      peningkatan      efisiensi      terhadap pengeluaran pemerintah   daerah   khususnya   pada  anggaran sektor      pendidikan.      Peningkatan      efisiensi      dapat  dilakukan dengan  cara  optimalisasi  pengelolaan  anggaran  belanja pendidikan  yang  dikeluarkan  pemerintah.      Langkah      ini dilakukan      dengan      meningkatkan      fasilitas      dan      layanan pendidikan  dasar  masyarakat    di  daerahnya    masing-masing
sesuai  dengan  kebutuhan  yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Papua.
b.  Kabupaten/kota  yang tidak  efisien  secara  sistem adalah daerah yang  penggunaan  input berupa fasilitas dan  layanan  pendidikan belum  efisien  penggunaannya.    Terkait  dengan  hal  tersebut, pemerintah    kabupaten/kota  dengan    dikoordinasikan    oleh pemerintah  Provinsi Papua dapat melakukan  redistribusi  guru pada daerah-daerah    yang   masih   kekurangan.
c.  Penggunaan  DEA  sebagai  alat  analisis  memiliki  beberapa
kelemahan, salah satunya adalah metode DEA berasumsi bahwa setiap  unit  input  atau  output  identik  dengan  unit  lain  dalam  tipe yang  sama  dan  tidak  mampu  mengenali  perbedaan  tersebut. Untuk  memenuhi asumsi tersebut,  maka  untuk  studi  lebih  lanjut perlu  menggunakan  daerah-daerah  yang  memiliki  rentang  rasio sekolah dan guru terhadap murid yang relatif tidak jauh berbeda sebagai  sampel  penelitian.  Selain  itu  penggunaan  data  rasio sekolah dan guru terhadap murid yang tidak membedakan jenjang pendidikan  sebagai  indikator  biaya  dalam  penelitian  ini  memiliki kelemahan, karena diketahui bahwa kebutuhan pendanaan di tiap jenjang  sekolah  tidak  mungkin  sama,  Sekolah  menengah  akan membutuhkan  sarana  laboratorium  dan  ruang  praktikum  mahal yang mungkin belum dibutuhkan di jenjang sekolah dasar. Selain itu  asumsi  bahwa  biaya  tersebut  habis  teralokasi  untuk penggunaan  pengeluaran  dan  tidak  adanya  pemisahan  antara biaya tetap dan variabel, membuat komposisi biayanya tidak bisa terlihat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Syakir  Kurnia.  2006.  Model  Pengukuran  Kinerja  dan  Efisiensi Sektor  Publik  Metode  Free  Disposable  Hull  (FDH).  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.11, No. 2, h. 1-20.
BPS  Papua.  2014.  Indikator  Pendidikan  Provinsi  Papua  2014.  Badan
Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
__________.  2015.  Papua  Dalam  Angka  Tahun  2015.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
Cooper  William,  Lawrence  M.  Seiford  and  Joe  Zhu.  Chapter  1  : Data Envelopment  Analysis:  History,  Models  and  Interpretations [http://users.wpi.edu/ ~jzhu/dea/hbchapter1.pdf]
Esanov,  Akram. Efficiency  of Public  Spending  in  Resources-Rich  Post- Soviet
Gupta, Sanjev, Keiko Honjo, and Marijn Verhoeven. 1997. The efficiency of  Government  Expenditure  :  Experiences  From  Africa .  IMF workin Paper No. 153.
Haryadi,  A.  2011.  Analisis  Efisiensi  Teknis  Bidang  Pendidikan  :
Penerapan Data Envelopment Analysis. Tesis Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik  Ekonomi Keuangan Negara Dan Daerah, FE UI, Jakarta.
Herera,  S.,  and  Pang,  G.  2005. Efficiency  of  Public  Spending  in Developing  Countries  :  An  Efficiency  Frontier  Approach , World
Bank Policy Research Working Paper 3645, Juni 2005.
Jafarov,  Etibar  and  Anna  Ilyina  .  2008.  Republic  of  Croatia:  Selected Issues. IMF Country Report No. 08/159.
DJPK.  2015.  APBD,  Realisasi  APBD,  dan  Neraca  Pemerintah  Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id
Lela,  D.P.  2007.  Efisiensi  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  di  Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No.2, hal : 123-139.
Lewis, Blane D. 2007. Minimum Service Standard in Indonesian Primary School  Education  :  Input,  Output,  Cost  and  Efficiency , Decentralization Support Facility. Jakarta.
Nazaruddin, Y. Y., et al . 2014. APK/APM PAUD, SD, SMP, SM dan PT Tahun 2013/2014. Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan  Statistik  Pendidikan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI, Jakarta.
Nugroho,  R.P.   2003.  Penerapan  Data  Envelopment   Analysis  (DEA) dalam    Kasus  Pemilihan  Produk  Inkjet  Personal  Printer.
Usahawan No. 10 Th. XXXII, Jakarta.
Talluri,  S.  2000.  Data  Envelopment  Analysis:  Models  and  Extensions. Decision Line 31(3):   p. 8-11.
Lampiran 1. Realisasi  Total  Belanja  Dan  Belanja  Sektor  Pendidikan  Di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2014 (Rp.
Juta) Daerah 2012 2013 2014 Total Belanja Pendidikan Total Belanja Pendidikan Total Belanja Pendidikan Kab. Biak Numfor 578.353,90 190.698,11 732.864,10 210.693,23 812.237,90 224.218,80 Kab. Jayapura 678.843,48 171.467,30 792.112,25 191.323,87 889.844,09 228.940,12 Kab. Jayawijaya 686.862,64 35.737,85 988.273,14 62.461,28 810.715,00 86.956,91 Kab. Merauke 1.295.123,28 277.546,62 1.701.648,09 335.921,20 1.846.696,26 333.835,23 Kab. Mimika 1.333.818,09 196.837,51 1.361.299,96 215.682,85 1.730.000,00 275.468,18 Kab. Nabire 743.661,59 164.478,83 703.756,15 236.675,47 889.349,79 254.946,19 Kab. Paniai 552.687,20 110.218,75 697.203,65 122.177,04 747.960,89 117.109,67 Kab. Puncak Jaya 588.416,46 62.787,96 764.648,75 93.891,89 997.674,19 111.154,02 Kab. Yahukimo 650.012,79 115.034,30 822.338,22 110.849,43 900.916,12 128.786,15 Kota Jayapura 795.587,22 277.027,20 888.045,58 310.979,08 1.057.945,38 336.776,67 Kab. Mamberamo Raya 634.384,41 45.292,08 815.651,12 61.188,83 997.015,95 80.451,69 Kab. Tolikara 531.650,62 82.138,20 760.960,00 78.550,94 923.973,29 115.216,53 Kab. Keerom 681.919,00 68.084,54 803.753,19 136.639,59 745.532,29 131.317,72 Kab. Pegunungan Bintang 794.071,38 94.730,12 961.095,82 104.302,08 1.092.152,37 144.874,26 Kab. Boven Digoel 877.323,47 77.677,02 964.790,31 95.603,92 1.072.639,46 101.624,56 Kab. Mappi 741.595,41 113.703,95 691.849,57 90.068,66 1.007.879,49 191.564,88 Kab. Asmat 903.534,54 126.766,73 1.069.124,01 139.565,96 1.130.201,42 159.871,90 Kab. Waropen 504.708,41 66.501,69 620.688,49 80.563,49 691.300,07 81.907,00 Kab. Sarmi 527.868,71 66.501,69 687.188,56 69.067,69 906.009,94 76.791,17 Kab. Supiori 531.962,22 47.362,14 599.149,18 55.418,23 717.818,97 61.055,73 Kab. Lanny Jaya 629.120,46 127.380,93 772.362,15 106.771,80 912.510,41 130.187,07 Kab. Nduga 642.475,37 66.549,26 700.891,20 57.904,59 732.096,18 78.696,55 Kab. Puncak 977.043,45 79.508,62 1.234.550,58 132.999,41 1.340.520,75 98.072,61 Kab. Dogiyai 439.562,01 63.169,02 561.310,25 87.634,96 757.944,40 123.306,80 Kab. Mamberamo Tengah 582.541,45 83.978,33 745.650,72 63.663,32 885.442,01 91.428,90 Kab. Yalimo 593.778,98 75.936,39 739.020,28 79.457,56 872.300,21 94.996,96 Kab. Kepulauan Yapen 554.474,48 143.208,33 589.090,96 157.109,87 721.791,06 195.733,94 Kab. Intan Jaya 629.487,34 69.389,90 776.890,78 76.900,12 911.005,44 71.728,43 Kab. Deiyai 505.676,84 66.152,44 531.745,46 80.625,11 591.105,46 87.512,62 Prov. Papua 7.239.667,12 129.205,55 8.034.735,97 181.772,54 11.205.078,38 88.724,34
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI (2015)
Lampiran 2.   Rata-Rata  Rasio  Sekolah  Dan  Guru  Terhadap  Untuk Jenjang  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  Di  Provinsi Papua Tahun 2012-2013 (orang)
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 R-SM R-GM R-SM R-GM R-SM R-GM Merauke 181 20 186 22 192 21 Jayawijaya 211 29 219 30 221 30 Jayapura 164 18 172 20 176 21 Nabire 196 22 203 22 208 22 YapenWaropen 159 20 160 19 163 18 BiakNumfor 157 18 160 22 161 23 Paniai 161 43 159 35 153 32 Puncak Jaya 170 28 182 30 188 30 Mimika 282 30 294 32 305 33 BovenDigoel 158 31 167 33 175 32 Mappi 190 35 203 36 214 37 Asmat 154 25 151 27 153 28 Yahukimo 221 43 231 45 259 47 Pegunungan Bintang 183 17 202 19 217 21 Tolikara 185 54 191 54 196 53 Sarmi 121 27 125 28 126 29 Keerom 165 15 166 16 170 17 Waropen 115 14 123 14 130 15 Supiori 94 23 96 22 99 21 Mamberamo Raya 111 26 118 27 123 27 Nduga 139 93 144 89 151 105 Lanny Jaya 206 56 209 35 231 38 Mamberamo Tengah 174 46 204 51 224 58 Yalimo 181 92 133 152 94 164 Puncak 226 33 240 36 274 43 Dogiyai 171 61 174 75 180 89 Deiyai 180 41 128 63 90 72 Intan Jaya 124 73 200 46 258 38 Kota Jayapura 390 24 387 25 391 26 Provinsi Papua 187 26 191 27 196 28
Sumber : BPS Papua, 2015 (data diolah)
Lampiran 3.   Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Partisipasi Murni Di
Provinsi Papua Tahun 2012-2014 Kabupaten/Kota RLS (tahun) APM (%) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Merauke 7.88 8.03 8.23 66.76 46.43 77.22 Jayawijaya 4.31 4.36 4.39 77.08 40.16 78.61 Jayapura 9.05 9.33 9.41 81.32 51.82 76.33 Nabire 8.80 8.87 9.45 76.87 33.24 73.78 Yapen Waropen 8.32 8.37 8.68 85.00 48.72 83.67 Biak Namfor 8.93 8.99 9.61 79.00 54.51 76.47 Paniai 3.66 3.73 3.74 76.86 43.75 79.51 Puncak Jaya 2.53 2.86 3.04 78.56 36.38 46.94 Mimika 8.75 8.83 9.30 77.23 37.57 80.28 Boven Digoel 7.24 7.47 7.50 77.85 40.81 51.65 Mappi 5.71 5.92 5.96 87.14 26.51 26.68 Asmat 4.28 4.33 4.34 76.715 33.82 66.145 Yahukimo 2.94 3.78 3.97 74.36 37.03 78.27 Pegunungan Bintang 1.76 1.88 1.97 81.30 42.70 79.10 Tolikara 2.88 3.00 3.04 81.97 45.68 78.04 Sarmi 7.00 7.27 7.89 77.27 37.74 39.74 Keerom 5.52 6.45 6.57 77.22 47.66 37.41 Waropen 8.40 8.50 8.53 77.25 53.42 83.91 Supiori 7.78 8.06 8.11 76.55 47.63 63.41 Membramo Raya 4.33 4.42 4.44 78.77 49.77 71.84 Nduga 0.49 0.60 0.63 65.07 30.81 23.40 Lanny Jaya 2.35 2.55 2.60 72.02 47.70 59.92 Mamberamo Tengah 2.15 2.18 2.40 72.79 42.74 75.88 Yalimo 1.78 1.80 2.07 71.02 37.11 77.17 Puncak 1.37 1.40 1.43 70.65 42.13 74.15 Dogiyai 4.44 4.76 4.87 69.69 53.72 69.77 Intan Jaya 2.09 2.16 2.32 70.41 32.13 50.46 Deiyai 2.51 2.87 2.95 70.12 37.11 71.45 Kota Jayapura 10.80 10.88 11.09 90.61 62.17 82.50 Provinsi Papua 5.73 5.74 5.76 57.09 59.39 66.02 Sumber : BPS Papua (2015)