## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2724/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Notaris Dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di DKI Jakarta
Mohammad Isfan Batubara 1 , Emmanuel Ariananto Waluyo Adi 2 , Wirdyaningsih 3
1 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 16 Desember 2021 Publish 02 Januari 2022 The increase in the demographic bonus in Indonesia causes the amount of land to be used for economic development purposes has its own limitation. The Province of the Special Capital City Region of Jakarta, which is a business center that dealing with  the  problem  of  limited  land,  needs  to  take  advantage  of  the  existing underground  space.  The  existence  of  underground  space  is  usually  utilized  for integrated utility network facilities so that land use becomes more optimal. Prior to Law  Number  11  of  2020  the  use  of  underground  spaces  was  not  comprehensively regulated. Then the Government Regulation No. 18 of 2021 juridically confirms that there is a horizontal separation between ownership of land rights above the surface and below the ground. However, in the application of these regulations, there is still a  need  for  continuous  socialization  in  order  to  create  a  regular  understanding  of the  law.  Furthermore,  with  the  Constitutional  Court  Decision  Number  91/PUU- XVIII/2020  which  states  that  the  UUCK  is  conditionally  unconstitutional,  it  is suspected  that  it  can  slow  down  the  process  of  implementing  this  new  regulation. That  in  this  case  the  role  of  a  notary  as  an  official  making  land  deeds  is  needed which will intersect with the underground utilization. Notaries need to take part in the  role  of  related  education,  especially  its  implementation  during  the  current covid-19 pandemic. The author finds that in the use of the basement using the right to use the building where the deed can be processed by a notary.
Keywords:
Notary,
Underground, Integrated Utility Network
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 16 Desember 2021 Publis 02 Januari 2022 Peningkatan  bonus  demografi  di  Indonesia  menyebabkan  jumlah  permukaan  lahan untuk  dimanfaatkan  ruangnya  dalam  menggerakan  roda  ekonomi  semakin  sempit. Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yang  menjadi  pusat  bisnis  dalam menghadapi  masalah  keterbatasan  lahan  perlu  memanfaatkan  ruang  bawah  tanah yang  ada.  Keberadaan  ruang  bawah  tanah  pada  praktiknya  dimanfaatkan  untuk sarana  jaringan  utilitas  terpadu  agar  pemanfaatan  lahan  menjadi  lebih  optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah  tidak  diatur  secara  komprehensif.  Kemudian  barulah  Peraturan  Pemerintah No.  18  tahun  2021  menegaskan  secara  yuridis  bahwa  terdapat  pemisahan  secara horizontal  antara  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  atas  permukaan  dengan  di  bawah tanah.  Namun  dalam  penerapan  peraturan-peraturan  dimaksud  masih  perlu  adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang menyatakan  UUCK  inkonstitusional  bersyarat  diduga  dapat  memperlambat  proses penerapan  peraturan  baru  ini.  Bahwa  dalam  hal  ini  diperlukan  peranan  notaris sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah  yang  akan  bersinggungan  dengan  hal-hal dimaksud.  Notaris  perlu  turut  andil  dalam  peran  edukasi  terkait  khususnya pelaksanaanya selama  masa pandemi covid-19 saat ini. Penulis  menemukan dalam pemanfaatan  ruang  bawah  tanah  menggunakan  hak  guna  bangunan  dimana  untuk pembuatan aktanya dapat diproses oleh notaris.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mohammad Isfan Batubara, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: isfanbatubara@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  ibukota  negara  Indonesia  DKI  Jakarta  menjadi  sebuah  kawasan  perkotaan terbesar  dengan  tingkat  perkembangan  yang  begitu  pesat.  Kawasan  terkonsentrasinya  pusat pemerintahan  sekaligus  pusat  kegiatan  bisnis  membuat  DKI  Jakarta  secara  alamiah  menjadi kota  metropolitan,  sehingga  kawasan  ini  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam mendukung  perekonomian  nasional. Perkembangan  yang  begitu  pesat  tersebut  tentunya  perlu diimbangi  dengan  rencana  tata  ruang  kota  yang  dapat  menopang  DKI  Jakarta  sebagai  kota metropolitan.  Sayangnya  pembangunan  yang  pesat  tersebut  tidaklah  beriringan  dan  selaras dengan  daya  penopang  sarana  infrastruktur  dan  tata  ruang  kota  yang  terpadu.  Sebagai  ibukota negara  Indonesia  DKI  Jakarta  menjadi  sebuah  kawasan  perkotaan  terbesar  dengan  tingkat perkembangan  yang  begitu  pesat.    Kawasan  terkonsentrasinya  pusat  pemerintahan  sekaligus pusat kegiatan bisnis membuat DKI Jakarta secara alamiah menjadi kota metropolitan, sehingga kawasan ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendukung perekonomian nasional. DKI  Jakarta  masuk  peringkat  ke  5  dengan  PDB  tertinggi  di  kuartal  II-2021  yang  menunjukan pertumbuhan  ekonomi  masih  tinggi  selama  pandemi  covid-19  dari  2019.  Perkembangan  yang begitu  pesat  tersebut  tentunya  perlu  diimbangi  dengan  rencana  tata  ruang  kota  yang  dapat menopang DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Sayangnya pembangunan yang pesat tersebut tidaklah beriringan dan selaras  dengan daya penopang sarana infrastruktur dan tata ruang kota yang terpadu.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa:
“dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  penataan  ruang  diselenggarakan berdasarkan  asas:  a)  keterpaduan;  b)  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan;  c) keberlanjutan;  d)  keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan;  e)  keterbukaan;  f)  kebersamaan dan kemitraan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas.”
Asas-asas  tersebut  merupakan  sebuah  dasar  yang  melandasi  segala  penyelenggaraan penataan  ruang  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  tak  terlepas  pula  penataan  ruang  di  wilayah Provinsi  DKI  Jakarta.  Terlebih  lagi  pasal  tersebut  bersifat  kumulatif  yang  artinya  dalam penyelenggaraan penataan ruang di  Indonesia seharusnya memenuhi semua asas-asas tersebut. Namun  bila  memperhatikan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  asas-asas  tersebut  tidaklah diterapkan  secara  menyeluruh  dan  konkrit.  Banyak  pihak-pihak  (tidak  hanya  dari  pemerintah) yang abai dengan tidak mengindahkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh negara.
Misal mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta, pemenuhan 30% RTH DKI Jakarta  dari  luas  wilayahnya  merupakan  suatu  hal  yang  sampai  saat  ini  belum  terealisasikan oleh  pemerintah  DKI  Jakarta,  bahkan  tiap  tahunnya  RTH  DKI  Jakarta  mengalami  penurunan. Permasalahan  ini  tentunya  berkaitan  dengan  berbagai  aspek.  Dari  aspek  teknis  yang  paling mendominasi terjadi di DKI Jakarta adalah permasalahan alih fungsi lahan. Masalah ini didasari oleh minimnya kontrol dari pemerintah DKI Jakarta atas alokasi pemanfaatan lahan di Provinsi DKI  Jakarta.  Sebut  saja  kawasan  daerah  Kemang,  Jakarta  Selatan  yang  alih-alih  peruntukan dasarnya adalah untuk pemukiman, pada kenyataanya saat ini dipadati dengan pusat bisnis dan pertokoan. Dulunya, Kali Krukut memiliki lebar 20-25 meter. Namun kini hanya tersisa 5 meter saja,  selebihnya  dijadikan  bangunan.  Terkait  tata  ruang  kota,  Mirsa  (2011:15)  mengatakan bahwa:  “dalam  perencanaan,  perancangan,  dan  pemrogaman  prasarana  kota,  hal  utama  yang perlu diperhatikan terhadap elemen tata ruang kota itu sendiri adalah penyusunan perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengendalian.”  Bahwa  unsur  penyusunan  perencanaan,  pemanfaatan,  dan khususnya  terkait  pengendalian  dalam  penataan  ruang  kota  menjadi  esensial  dan  sebaiknya secara kumulatif diwujudkan oleh Pemerintah.
Pemanfaatan  ruang  di  dalam  bumi  tersebut  pada  dasarnya  terejawantahkan  ke  dalam penyelenggaran  dan  penyediaan  Jaringan  Utilitas  yang  dilakukan  di  bawah  tanah.  Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam  laut  dalam  bentuk  kabel  atau  pipa.  Utilitas  yang  dimaksud  di  sini  adalah  mengenai
fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak,  gas  dan  bahan  bakar  lainnya,  sanitasi,  dan  sejenisnya.  Frasa  “kepentingan  umum” dalam  peraturan  tersebut  menjadi  kata  kunci  yang  penting  untuk  di  bagian  pembahasan selanjutnya. Peraturan yang melandaskan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas  secara  terpadu  di  DKI  Jakarta  adalah  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  106 Tahun  2019.  Bahwa  dalam  rangka  menciptakan  keterpaduan  perencanaan  dalam penyelenggaraan  Jaringan  Utilitas,  maka  perlu  dilakukan  penataan  serta  pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jaringan  Utilitas  hadir  untuk  menjadi  solusi  bagi permasalahan  tata  ruang  kota  di  Jakarta.  Hal  ini  dikarenakan  distribusi  kabel  bawah  tanah merupakan  solusi  dari  sulitnya  pembebasan  lahan  yang  akan  digunakan  untuk  jaringan  kabel atas.
Ketersediaan  ruang  muka  bumi  di  DKI  Jakarta  tentu  menjadi  faktor  tersendiri  dalam kaitannya dengan permasalahan tata ruang kota.  Pesatnya pertumbuhan penduduk  yang diikuti dengan  peningkatan  intensitas  pemanfaatan  lahan  menyebabkan  ketersedian  lahan  semakin terbatas,  sehingga  perlu  dilakukan  efisiensi  pemanfaatan  ruang  yang  salah  satunya  dilakukan melalui  pemanfaatan  ruang  di  dalam  bumi  (RDB).  Pemanfaatan  ruang  di  dalam  bumi  atau bawah tanah ini seharusnya dapat dijadikan solusi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat  mengurangi  beban  ketersediaan  ruang  muka  bumi  sehingga  dapat  lebih  memanfaatkan ruang  muka  buminya  untuk  keperluan  publik  lainnya  yang  esensial.  Permasalahan  tata  ruang kota di Jakarta ini muncul karena para pengusaha berlomba-berlomba membangun infrastruktur untuk  perusahaan  yang  rata-rata  menggunakan  teknologi  sebagai  mobilisasi,  akan  tetapi  para pengusaha  tidak  menjalankan  semua  dengan  tertib,  termasuk  melakukan  instalasi  infrastruktur ataupun akses dengan asal-asalan, baik  yang ditanam (Kabel tanam) ataupun yang dipasang di tiang  (Kabel  udara)  sehingga  merusak  estetika  dan  keindahan  kota.  Selain  mengurangi  beban ketersediaan  lahan  untuk  publik,  pembangunan  Jaringan  Utilitas  di  bawah  tanah  membawa peluang-peluang lainnya yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat  Jakarta.  Hal  itu  diantaranya  adalah  kota  menjadi  rapih,  tertib,  dan  bersih,  ramah lingkungan,  dan  sebagai  sumber  pendapatan  pemerintah  provinsi.  Permasalahan  lainnya  yang muncul adalah mengenai aset-aset yang melekat dalam ruang bawah tanah yang telah dibangun oleh  Badan  Usaha  yang  telah  dimandatkan  oleh  Pemerintah  Provinsi.  Tahap transfer dalam bentuk  kerjasama  BOT  antara  Pemerintah  Provinsi  dengan  Badan  Usaha  nantinya  akan mewajibkan Badan Usaha pengoperasi untuk menyerahkan segala yang telah dibangun dan juga aset yang melekat di dalam Jaringan Utilitas.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah  mengarahkan  bahwa terdapat pemisahan kepemilikan secara horizontal antara tanah di atas permukaan dengan ruang di  bawah tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ruang bawah tanah. Ruang Bawah Tanah adalah ruang  yang berada di bawah permukaan Tanah  yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatannya  terpisah  dari  penguasaan, pemilikan,  petrggunaan,  dan  pemanfaatan  pada  bidang  Tanah.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  peraturan  ini  ingin  membawa  konsep  dari  pemisahan  kepemilikan  hak  atas tanah  secara  horizontal  antara  ruang  atas  tanah  dan  ruang  bawah  tanah.  Konsep  ini  tentunya akan  sedikit-banyak  merubahan  pelaksanaan  dari  Kerjasama  pemanfaatan  ruang  bawah  tanah antara pemerintah daerah dengan pihak yang melakukan pembangunan dan pengoperasian ruang bawah tanah.
Kemudian  berkaitan  kondisi  saat  ini  dengan  adanya  Putusan  MK  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  yang berdampak dalam pelaksanaan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  tentunya  dapat  menghambat  pengimplementasian  kententuan  mengenai  ruang bawah tanah. Hal ini dikarenakan berdasarkan putusan tersebut, pemerintah dalam hal ini tidak diperbolehkan  membuat  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  sehingga
implementasi  dari  hak  atas  ruang  bawah  tanah  ini  pun  akan  terhambat.  Kerangka  hukum mengenai  hak  atas  tanah  dalam  ruang  bawah  tanah  menjadi  sesuatu  yang  perlu  dipahami  oleh Notaris karena hal tersebut sangat bersinggungan dengan peran Notaris di dalamnya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  penulis  akan menjabarkan  mekanisme  penyelenggaraan  pemberian  hak  atas  tanah  dalam  pembangunan sarana  infrastruktur  Jaringan  Utilitas  Terpadu  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  bentuk  penguasaan dan  penggunaan  ruang  bawah  tanah  dalam  pembangunan  sarana  Jaringan  Utilitas  Terpadu  di Provinsi DKI Jakarta serta bagaimana peran Notaris dalam hal tersebut.

## 2. METODE
Metodologi  pada  hakekatnya  memberikan  pedoman,  tentang  cara-cara  seorang  ilmuwan mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan-lingkungan  yang  dihadapinya.  Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis Normatif  yaitu  penulisan  karya  ilmiah  yang  didasarkan  pada  studi  kepustakaan  dan  mencari konsep-konsep,  pendapat-pendapat  ataupun  penemuan  yang  berhubungan  dengan  permasalah hukum.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  yang  tidak  hanya  mengkaji  hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang  dapat  ditelusuri  melalui  literatur.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  hermeneutik  dan  interpretasi.  Analisis  hermeneutik  digunakan  untuk memahami  teks  sebagai  rangkaian  tanda  yang  disusun  sedemikian  rupa  oleh  pengarang  untuk menyampaikan  makna  tertentu.  Sebaliknya,  analisis  interpretasi  digunakan  untuk  menafsirkan dan mengungkapkan esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Asas pemisahan horizontal pada Hak atas Ruang Bawah Tanah
Konsep mengenai pemisahan peruntukan secara horizontal terhadap tanah yang dikuasai negara  yang  tidak  diatur  secara  spesifik  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Asas pemisahan  horizontal  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  bangunan  dan  tanamanan  bukan merupakan  bagian  dari  tanah  sehingga  apabila  dihubungkan  dengan  pemberian  hak  atas  tanah maka  kepemilikan  tanah  dengan  bangunan  dan  tanaman  di  atas  tersebut  dapat  berbeda kepemilikannya.  Berdasarkan  asas  pemisahan  horizontal,  dimungkinkan  dalam  satu  bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara bersamaan. Permasalahan asas  pemisahan  horizontal  akan  mencuat  apabila  terjadi  kasus  yang  setelah  hak  sekundernya berakhir pemegang hak milik tadi ingin mengusahakan tanah tersebut sendiri, tentu pilihan yang dapat  diperbuat  terhadap  tanah  tersebut  akan  sangat  terbatas  mengingat  ada  sebuah  bangunan besar berdiri.
Pasal 2 huruf a. Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak menguasai dari Negara  termaksud  dalam  ayat  1  pasal  ini  memberi  wewenang  untuk:  mengatur  dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  tersebut.  Bahwa  dari  peraturan  tersebut  Negara  memiliki  hak  menguasai  tanah  yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

## Hak Atas Tanah pada Ruang Bawah Tanah DKI Jakarta
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional  mengamanatkan bahwa  bumi, air dan kekayaan  alam  yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Pemanfaatan  tersebut  yang  kemudian  diejawantahkan  lebih  lanjuta  dalam  Undang- Undang  Pokok  Agraria  di  mana  negara  sebagai  subjek  yang  menguasai  tanah  yang  akan didistribusikan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyatnya.  Tanah  sebagai  arti  luas  yaitu merupakan  kekayaan  nasional  Bangsa  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan,  karena  itu  sifat hubungan  antara  bangsa  dan  tanahnya  menjadi  bersifat  abadi.  Dalam  arti  sempit,  tanah merupakan  benda  yang  menjadi  objek  hak  dan  negara  berkewajiban  mengatur,  mengurus  dan
menyelesaikan konflik di antara kepentingan masyarakat terhadap suatu kepemilikan tanah serta hak  atas  tanah  tersebut.  Dalam  hal  ini  maka  untuk  memanfaatkan  tanah  tersebut  suatu  subjek hukum harus memintakannya kepada negara.
Dari dasar ini maka dapat dibedakan jenis kepemilikan dan penguasaan tanah, antara lain:
a. Tanah  Negara  yaitu  tanah  yang  belum  dilekati  oleh  sesuatu  hak  atas  tanah  walaupun  telah dikuasai oleh instansi/Badan Hukum maupun oleh perseorangan
b. Tanah Negara Dilekati Hak Atas Tanah Yaitu tanah negara yang telah dilekati suatu hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu seperti, HGB, HU, HP, dan lain-lain.
c. Tanah Milik yaitu tanah yang telah dilekati hak milik atau telah dimiliki secara adat. Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  adalah  hak  pakai  dan  hak  pengelolaan.  Sudargo  Gautama dalam  bukunya  menyatakan  bahwa Right  to  use  (hak  pakai)  is  a  title  on  land  which  gives  its holder  the  right  to  use  and  obtain  the  product  of  a  certain  piece  of  land.  The  land  possessed with right of use can be either state land or land belonging to a private party. Selain itu konsep Hak  Pakai  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  adalah  bahwa  yang  dapat mempunyai  Hak  Pakai  adalah  Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  dan Pemerintah Daerah sehingga dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan subjek yang  dapat  mengemban  hak  atas  tanah  berbentuk  Hak  Pakai  dan/atau  Hak  Guna  Bangunan. Tetapi  apakah  hak  penguasaan  atas  tanah  mencakup  tanah-tanah  yang  digunakan  oleh pemerintah daerah seperti ruas-ruas jalan atau trotoar?
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  Pasal  4  mengatakan bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berasaskan  kepentingan  umum,  kepastian  hukum, kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofesionalan,  partisipatif,  persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan,  ketepatan  waktu,  kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Lebih  lanjut,  Undang- Undang 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum yang termasuk di dalamnya jalan umum, distribusi jaringan listrik, saliran pembuangan air dan sanitasi, saluran air minun, dan lain-lain. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat  peran  pemerintah  dalam  menyediakan  pelayanan  publik  demi  kepentingan  umum khususnya terkait penyediaan jalan umum dan distribusi jaringan listrik.
Berdasarkan  PergubDKI  Nomor  167  Tahun  2012  tentang  Ruang  Bawah  Tanah  ruang bawah  tanah  terdiri  atas:  a)  ruang  bawah  tanah  dangkal yang  merupakan  ruang  di  bawah permukaan  tanah  sampai  dengan  kedalaman  10  meter  dan  b)  Ruang  bawah  tanah  dalam yang merupakan  ruang  di  bawah  permukaan  tanah  dari  kedalaman  di  atas  10  meter  sampai  dengan batas  kemampuan  penguasaan  teknologi  dalam  pemanfaatan  ruang  bawah  tanah  atau  batasan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Pergub  167/2012,  kegiatan  yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu:
a. akses stasiun MRT;
b. sistem jaringan prasarana jalan;
c. sistem jaringan utilitas;
d. kawasan perkantoran;
e. fasilitas parkir;
f. perdagangan dan jasa;
g. pendukung kegiatan gedung di atasnya; dan
h. pondasi bangunan gedung di atasnya.
Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu:
a. sistem angkutan massal berbasis rel (MRT);
b. sistem jaringan prasarana jalan;
c. sistem jaringan utilitas; dan
d. pondasi bangunan gedung di atasnya.
Selanjutnya pada Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan  menyebutkan  bahwa  bagian-bagian  jalan  meliputi  ruang  manfaat  jalan  yang  meliputi badan  jalan,  saluran  tepi  jalan,  dan  ambang  pengamannya.  Dengan  demikian  maka  dapat dikatakan penyelenggaraan pembangunan sarana Jaringan Utilitas merupakan bagian dari Tanah untuk  kepentingan  umum  karena  pada  umumnya  Jaringan  Utilitas  dibangun  di  bawah  trotoar ataupun  jalan.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  bekerjasama  dengan  pihak swasta  dalam  menbangun  jalan  dan  jaringan  utilitas,  ada  yang  skema  pendanaanya  melalui anggaran  pemerintah  daerah  adapula  yang  menggunakan  skema  kerjasama  pemanfaatan  lahan seperti bangun guna serah, sewa, dan kerja sama operasional.

## Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Jakarta
Permen  PU  No.  20/Prt/M/2010  menentukan  bahwa,  utilitas  adalah  “fasilitas  yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya”. Kepentingan umum maksudnya adalah kegiatan yang  menyangkut  kepentingan  bangsa  dan  negara,  masyarakat  luas,  rakyat  banyak  atau bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat atau  Daerah  (Penjelasan  PP  No.  27  Tahun  2014).  Utilitas  merupakan  fasilitas  umum  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat  banyak  yang  mempunyai  sifat  pelayanan  lokal  maupun wilayah  di  luar  bangunan  pelengkap  dan  pelengkap  jalan.  Berdasarkan  pengertian  normatif dalam Permen PU tersebut di atas maka, utilitas meliputi: listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak,  gas  dan  bahan  bakar  lainnya,  sanitasi  dan  sejenisnya.  Jaringan  maksudnya  adalah susunan komponen utilitas yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya fungsi utilitas tersebut. Jaringan utilitas  yang  dimaksudkan  di  sini  meliputi  jaringan  listrik,  telekomunikasi,  informasi,  air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Jaringan utilitas dapat berbentuk kabel,  pipa,  kabel  dan/atau  pipa.  Fungsi  dan  manfaat  adanya  SJUT  antara  lain,  melakukan penataan  jaringan  utilitas  agar  kabel  udara  dapat  dipindah  ke  bawah  tanah  untuk  mendukung terciptanya Jakarta kota maju, modern, bersih, dan indah.
Proyek  Jaringan  Utilitas  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada tataran  praktiknya  tidaklah  dilakukan  langsung  oleh  Pemerintah  Provinsi.  Keterbatasan  akan sumber  daya  dan  anggaran  menjadikan  proyek  Jaringan  Utilitas  ini  dilaksanakan  oleh  Badan Usaha  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Provinsi.  Dilansir  dari  laman  Bisnis.com,  Kepala  Dinas Bina  Marga  DKI  Jakarta  menyatakan  bahwa  Ihwal  anggaran,  saat  ini  tidak  ada  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dialokasikan  untuk  proyek  pengerjaan ducting . Dengan  demikian  penyelenggaraan  pembangunan  Jaringan  Utilitas  di  Jakarta  memerlukan sumber anggaran ataupun modal di luar dari Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga solusi yang tepat  adalah menggunakan dana dari pihak swasta. Jaringan Utilitas pada dasarnya merupakan sarana  prasana  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan  dibangun  di  dalam  ruang  publik untuk kepentingan publik.
Skema  kerja  sama  pemanfaatan  lahan  milik  pemerintah  daerah  yang  akan  digunakan untuk  kepentingan  umum  seperti  jaringan  utilitas  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  kerja  sama antara  pemerintah  daerah  dengan  pihak  swasta.  Dalam  hal  tanah  yang  akan  dilakukan pemanfaatan  adalah  milik  pemerintah  daerah  yang  diklasifikasikan  sebagai  Barang  Milik Daerah  (BMD),  maka  bentuk  pemanfaatannya  tunduk  kepada  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta Nomor  7  Tahun  2019.  Pada  Pasal  1  angka  28  disebutkan  bahwa  Pemanfaatan  adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah  dan/atau  optimalisasi  BMD  dengan  tidak  mengubah  status  kepemilikan.  Lebih  lanjut, pada Pasal 81 disebutkan bahwa Bentuk Pemanfaatan BMD berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c.  Kerja  Sama  Pemanfaatan;  d.  Bangun  Guna  Serah  atau  Bangun  Serah  Guna;  dan  e.  Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Skema  pemanfaatan  tersebut  pada  dasarnya  hanya  di  dasarkan  pada  suatu  perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah sebagai pemilik tanah dengan pihak swasta sebagai pihak yang  akan  memanfaatkan  tanah  tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  jaringan
utilitas  di  DKI  Jakarta,  pihak  swasta  mendasarkan  pemanfaatan  tanahnya  dari  perjanjian  kerja sama tersebut saja.
Terkait  penyelenggaraan  pembangunan  infrastruktur  Jaringan  Utilitas,  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  memberikan  mandat  kepada  badan  usaha  untuk  menyelenggarakan pembangunan  proyek  Jaringan  Utilitas.  Bentuk  kerja  sama  yang  dimaksud  pada  pasal  Pasal  6 ayat  (2)  Pergub  DKI  Nomor  106  Tahun  2019  tersebut  pada  praktiknya  dijalankan  oleh  PT. Jakarta  Propertindo  (Perseroda).  Mandat  yang  diberikan  tersebut  merupakan  wewenang  yang diperoleh  melalui  atribusi  maupun  delegasi  dapat  dimandatkan  kepada  badan  atau  pegawai bawahan  apabila  pejabat  yang  memperoleh  wewenang  itu  tidak  sanggup  melakukan  sendiri. Sistem  kerjasama  yang  dijalankan  terkait  penyelenggaraan  pembangunan  Jaringan  Utilitas  di DKI Jakarta dalam  praktiknya  adalah dengan menerapkan  perjanjian pemborongan bangungan berbentuk  Build  Operate  Transfer  (selanjutnya  disebut  BOT).  BOT  adalah  mekanisme pembiayaan  alternatif  dalam  proses  pengadaan  infrastruktur  untuk  pelayanan  publik  dan  telah digunakan  secara  luas  di  berbagai  negara,  terutama  di  Indonesia.  Dalam  bentuk  kerjasama  ini nantinya Badan Usaha akan melakukan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur Jaringan Utilitas  di  DKI  Jakarta  dan  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan  infrastruktur  yang  telah dibangun tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  untuk  fasilitas  umum  seperti  trotoar, jalan, dan juga Jaringan Utilitas berada di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Dalam pembangunan  jaringan  utilitas  di  DKI  Jakarta  ini  pada  umumnya  dibangun  di  bawah  trotoar ataupun jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan fasilitas jaringan utilitas berada di dalam  tanah  yang  langsung  dikuasai  negara.  Permasalahan  yang  muncul  dalam  proyek  ini adalah adanya pemisahan peruntukan secara horizontal antara trotoar atau jalan yang berada di atas tanah dengan jaringan utilitas yang berada di bawah tanah. Jaringan utilitas yang dibangun untuk infrastruktur air bersih, listrik, telepon, air limbah dan gas dilakukan dengan penempatan di  bawah  tanah  berupa  pipa  dan  kabel  tanam,  ada  pula  di  udara  berupa  kabel  udara,  dan  di dalam laut. Selama ini pelaksanaan pemasangan janringan utilitas tersebut belum terkoordinasi dengan baik,  bahkan sering terjadi  bongkar pasang di ruang milik jalan  yang berdampak pada gangguan lalulintas dan kerusakan konstruksi jalan.
Pada dasarnya pihak ketiga dapat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan melalui perjanjian build, operate, and transfer (BOT). Latar belakang  timbulnya  BOT  dikemukakan  oleh  Budi  Santoso,  yaitu  keterbatasan  kemampuan pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  proyek  pembangunan  infrastruktur disebabkan  oleh  sangat  terbatasnya  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) atau  Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Bentuk  kerjasama  BOT  antara  Pemerintah Provinsi  dan  Badan  Usaha  di  dalamnya  terdapat  ketentuan  bahwa  Badan  Usaha  akan membangun  dan  mengoperasikan  Utilitas  Jaringan  yang  berada  di  bawah  tanah  dari  fasilitas umum berupa trotoar atau jalan. Artinya, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peruntukan secara horizontal antara yang di atas tanah dengan yang di bawah tanah
Berkaitan dengan tulisan ini maka kepastian atas hak atas tanah dalam penguasaan dan penggunaan  ruang  bawah  tanah  di  dalam  proyek  pembangunan  Jaringan  Utilitas  menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara karena dalam perkembangannya pemanfaatan ruang bawah  tanah  menjadi  suatu  proyek  yang  akan  terus  berkembang.  Kepastian  dalam  hal pemberian  hak  atas  tanah  menjadi  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta karena Undang-Undang tentang Penataan Ruang  pada  pasal  2  huruf  h.  menganut  asas  kepastian  hukum,  sehingga  perlu  pula  menjamin kepastian  hukum  dalam  hal  dasar-dasar  hukum  hak  atas  tanah  dalam  pembangunan  Jaringan Utilitas.
Badan  usaha  yang  akan  memanfaatkan  ruang  bawah  tanah  maka  harus  memohon  izin pemanfaatan. Setiap badan usaha yang  akan memanfaatkan ruang bawah tanah terlebih dahulu harus  mendapatkan  izin  pemanfaatan  ruang  bawah  tanah  dari  Pemerintah  Daerah.  Izin pemanfaatan  ruang  bawah  tanah adalah  izin  yang  diberikan  untuk  dapat  memanfaatkan  ruang
bawah  tanah  dengan  batas  dan  luas  tertentu  sebagai  pengendalian  pemanfaatan  ruang  bawah tanah.  Izin  pemanfaatan ruang  bawah  tanah  dangkal secara  umum  mengikuti  proses  perizinan yang  berlaku  sebagaimana  ruang  di  atas  tanah,  kecuali  untuk  zona  tertentu  yang  ditetapkan secara  khusus.  Sedangkan  izin  pemanfaatan ruang  bawah  tanah  dalam hanya  dapat  diberikan secara  khusus  oleh  Gubernur  berdasarkan  rekomendasi  dari  Kepala  SKPD  terkait  terhadap kriteria berikut:
a. aspek fisik bangunan;
b. kondisi bawah tanah/geologi dan air tanah;
c. keadaan lingkungan sekitarnya;
d. kesesuaian tata ruang;
e. gambaran umum status tanah di atasnya; dan
f. penguasaan tanah.
Pemegang izin pemanfaatan ruang bawah tanah diwajibkan:
a. menghormati pemegang  hak  milik, hak  pengelolaan dan hak  guna  atas  tanah dan bangunan di atasnya dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
b. menggunakan ruang bawah tanah sesuai rencana; dan
c. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun  dengan  diberlakukannya  PP  No.  18/2021,  maka  pihak  yang  mengelola  ruang bawah  tanah  atas  kerjasama  pemanfaatan  dengan  pemerintah  daerah  dimungkinkan  untuk memiliki  hak  atas  tanah  dalam  ruang  bawah  tanah.  Hal  ini  tentunya  dapat  memberikan  dasar kepemilikan yang lebih pasti bagi pihak yang melakukan pengelolaan ruang bawah tanah.
PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan  Pendaftaran  Tanah  mengatur  Ruang  Bawah  Tanah  adalah  ruang  yang  berada  di  bawah permukaan  Tanah  yang  digunakan  untuk  kegiatan  tertentu  yang  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatannya  terpisah  dari  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  pada  bidang  Tanah.  Dengan  demikian  pengaturan  ini  pada  dasarnya  dapat menjamin  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  ruang  bawah  tanah.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini, dalam  hal  terdapat  skema  pemanfaatan  tanah  antara  pemerintah  daerah  dengan  pihak  swasta, maka  dasar  bagi  pihak  swasta  dalam  melakukan  pemanfaatan  tanah  tidak  hanya  sebatas  pada perjanjian  kerja  sama  pemanfaatan  saja,  melainkan  dapat  pula  diberikan  hak  atas  tanah  ruang bawah tanah  yang  yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
Ketentuan  ini  tentunya  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pengelolan  ruang bawah tanah yang melakukan kerja sama pemanfaatan karena terdapat bukti hak atas tanah dari ruang  bawah  tanahnya  tersebut.  Lalu  bagaimana  mekansime  pemberian  hak  atas  tanah  untuk ruang bawah tanah berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021?
a. Bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  bidang  tanah  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas tanah  dibatasi  oleh  batas  kedalaman  yang  diatur  dalam  rencana  tata  ruang  atau  sampai dengan  kedalaman  30  meter  dari  permukaan  tanah  dalam  hal  belum  diatur  dalam  rencana tata ruang.
b. Ruang  bawah  tanah  dapat  diberikan  hak  pengelolaan,  hak  guna  bangunan,  atau  hak  pakai setelah  ruang  bawah  tanah  dimanfaatkan.  Hak  tersebut  diberikan  dengan  keputusan pemberian  hak  oleh  Menteri.  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “setelah  ruang  bawah  tanah dimanfaatkan”  adalah  pada  Ruang  Atas  Tanah  atau  Ruang  Bawah  Tanah  telah  selesai pembangunan fisiknya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
c. Hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  pada  ruang  bawah  tanah  yang  diberikan  di  atas  Hak Pengelolaan Ruang Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
d. Persetujuan  dari  pemegang  Hak  Atas  Tanah  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pemberian hak atas tanah pada ruang bawa tanah wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  hak  atas  tanah  terhada  ruang  bawah  tanah  yang dimanfaatkan  diberikan  haknya  oleh  Menteri  dan  juga  persetujuan  pemegang  pemegang  hak pengelolaan.  Selain  itu  terdapat  ketentuan  bahwa  hak  atas  tanah  dapat  diberikan  setelah  ruang bawah  tanah  tersebut  telah  dimanfaatkan  yaitu  dalam  hal  Ruang  Bawah  Tanah  telah  selesai pembangunan fisiknya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penulis berpendapat bahwa dalam  hal  pembangunan  jaringan  utilitas  terpadu,  maka  bagi  pihak  swasta  yang  akan mengajukan hak atas tanah terdapat ruang bawah tanah tersebut maka dapat disimpulkan ruang bawah tanah tersebut telah selesai dilakukannya pembangunan fisiknya.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  apabila  mengambil  contoh  dalam  skema  kerja  sama pemanfaatan  lahan  milik  pemerintah  daerah  yang  akan  digunakan  sebagai  jaringan  utilitas seperti  bangun  guna  serah,  maka  dalam  pembangunannya  pihak  pembangun  belum mendapatkan hak atas tanah tersebut. Barulah setelah pembangunan selesai dan akan memasuki tahap  pengoperasian  pihak  pembangun  dapat  mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  kepada Menteri. Hal ini menurut penulis tidak sesuai konsep dari pemisahan secara horizontal di mana seharusnya  sejak  dilakukannya  pembangunan  jaringan  utilitas,  pihak  pembangun  sudah mendapatkan  kepemilikan  hak  atas  ruang  bawah  tanah  tersebut.  Selain  itu  yang  menjadi permasalahan  adalah  belum  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  dengan  mekanisme permohonan hak atas ruang bawah tanah tersebut.

## Implikasi  Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dalam  Pemanfaatan  Ruang  Bawah Tanah
Mahkamah  Konstitusi  pada  25  November  2021  membacakan  12  (dua  belas)  putusan mengenai judicial review baik formil maupun materiil terhadap UU No. 11 Tahun 2020
Atas  permohonan  tersebut,  MK  menjatuhkan  putusan  mengabulkan  untuk  sebagian, dengan  amar  yang  terdiri  dari  9  poin  pada  bagian  pokok  permohonan.  Pada  intinya,  MK Mengabulkan  permohonan  Pemohon  III,  Pemohon  IV,  Pemohon  V,  dan  Pemohon  VI  untuk Sebagian dan menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  ini  diucapkan.  Putusan  ini  pula memutuskan bahwa  menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Amar  nomor  7  yaitu  menangguhkan  tindakan/kebijakan  yang  Bersifat  Strategis  dan Berdampak  Luas,  serta  tidak boleh menerbitkan peraturan  pelaksanaan baru  menjadi perhatian dan masalah utama, karena di satu  sisi  dalam  amar nomor 4 MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku, namun dalam amar 7 memerintahkan penangguhan untuk tindakan dan kebijakan yang  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas.  Secara  umum,  UU  Cipta  Kerja  masih  berlaku, namun  pada  ruang-ruang  khusus  tertentu,  ketika  sifatnya  strategis  dan  berdampak  luas,  maka keberlakuan  UU  Cipta  Kerja  harus  ditangguhkan.  Namun,  perihal  mana  bagian  yang  strategis dan berdampak luas tidak diatur oleh MK. Apalagi pada dasarnya materi yang diatur dalam UU Cipta  Kerja  seluruhnya  bersifat  strategis,  dan  logisnya  berdampak  luas.  Hal  ini  mengacu  pada Pasal  4  UU  Cipta  Kerja  itu  sendiri  yang  menyebutkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  ruang  lingkup  Undang-Undang  ini  mengatur  kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi salah satunya terkait dengan pengadaan tanah.
Mengingat  UU  Cipta  Kerja  adalah  peraturan  pada  level  undang-undang  yang  memiliki sifat  mengikat  secara  umum,  sudah  tentu  pengaruh  yang  dihasilkan  berdampak  luas.  Dengan demikian,  menggunakan  logika  pikir  di  atas,  pasti  akan  muncul  pemahaman  bahwa  seluruh keberlakuan UU Cipta Kerja harus ditangguhkan karena bersifat strategis  dan berdampak luas. Sedangkan  aturan-aturan lama masih tidak dapat  diberlakukan karena diubah atau dicabut UU Cipta Kerja yang masih berlaku, maka akan timbul kekosongan tindakan/kebijakan strategis dan berdampak  luas  di  bidang  cipta  kerja.  Oleh  karena  itu,  akan  ada  dorongan  kuat  bahwa  semua
pelaksanaan  dan/atau  kebijakan  yang  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  mesti  ditangguhkan.  Jika tetap  dilaksanakan  menjadi  bertentangan  dengan  putusan  MK,  dan  dapat  dimaknai  melawan hukum.  Perlawanan  hukum  demikian  dapat  membawa  akibat  bahkan  sanksi  hukum  baik  di bidang  perdata,  pidana,  ataupun  administrasi.  Padahal  UU  Cipta  Kerja  sudah  mempunyai banyak  peraturan  pelaksanaan,  yang  tentu  saja  secara  logika  hukum  harus  ditangguhkan  pula penerapannya, termasuk banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Maka, putusan MK  memang  akan  mempunyai  dampak  yang  besar  terhadap  iklim  usaha,  terlebih  putusan  itu sendiri berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi ketika dilaksanakan.
Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentu  memberikan  dampak  yang  harus  diantisipasi oleh semua pihak khususnya terkait dengan pembahasan penilitian ini yaitu pemanfaatan ruang bawah  tanah.  Dengan  ditangguhkannya  pembuatan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang Cipta  Kerja,  maka  implementasi  dari  pemberian  hak  atas  tanah  terhadap  ruang  bawah  tanah akan  menimbulkan  hambatan.  Hal  ini  dikarenakan  PP  Nomor  18  Tahun  2021  tidak  mengatur secara  spesifik  terkait  dengan  pelaksanaan  dari  pemberian  hak  tersebut.  Tentunya  menurut penulis  diperlukannya  peraturan  pelaksana  di  tingkat  kementerian  untuk  dapat  memberikan pemahaman yang lebih baik dalam melaksanakan pemberian hak atas tanah untuk ruang bawah tanah.
Lebih  lanjut  Pasal  83  PP  Nomor  18  Tahun  2021  menyebutkan  bahwa  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  subjek,  objek,  jangka  waktu,  terjadinya  hak,  tata  cara  dan  syarat  permohonan pemberian,  perpanjangan,  pembaruan,  dan  pendaftaran,  kewajiban,  larangan  dan  hak, pembebanan,  peralihan"  pelepasan  dan  perubahan,  serta  hapusnya  Hak  Pengelolaan,  hak  guna bangunan,  dan  hak  pakai  pada  Ruang  Atas  Tanah  atau  Ruang  Bawah  Tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  74  sampai  dengan  Pasal  82  diatur  dalam  Peraturan  Menteri.  Sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai peraturan ini.

## Peran Notaris dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah pada SJUT
Sebagai  suatu  proyek  yang  dibangun  di  dalam  ruang  bawah  tanah  maka  proyek pembangunan jaringan utilitas tunduk kepada peraturan dalam PP No. 18 Tahun 2021. Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai-mana yang ditentukan  dari  undang-undang  jabatan  notaris  atau  undang-undang  lainnya.  Notaris  memiliki tugas  dan  kewenangan  diantaranya  notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai segala  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diatur  dan  dikehendaki  oleh  undang-undang bagi  para  pihak  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  dengan  tujuan  untuk menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan groose, salinan dan kutipan akta.”
Lebih  lanjut  apabila  mengubungkan  antara  kewenangan  Notaris  dengan  PP  Nomor  18 Tahun  2021  disebutkan  bahwa  pada  Pasal  79  ayat  (3)  Persetujuan  dari  pemegang  Hak  Atas Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kewenangan notaris dalam membuat akta autentuk terkait dengan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dalam hal  penggunaan  dan  pemanfaatan  pada  Ruang  Bawah  Tanah  dangkal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  mengganggu  kepentingan  umum  dan/atau  kepentingan  pemegang  Hak Atas  Tanah  pada  permukaan  Tanah  maka  diperlukan  persetujuan  dari  pemegang  Hak  Atas Tanah. Tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenain persyaratan isi dan ketentuan apa saja yang wajib disebutkan dalam persetujuan dari pemegang hak atas tanah sampai dengan sejauh ini sehingga pada praktiknya Notaris perlu memperhatikan segala ketentuan pada PP Nomor 18 Tahun 2021.
Pertanyaan selanjut apakah dalam memberikan hak atas tanah untuk  ruang bawah tanah dapat diberlakukan ketentuan pembuatan Akta Pemberian HGB di atas hak milik? Hal ini masih belum  terjawab  dalam  PP  Nomor  18  Tahun  2021.  Karena  di  dalamnya  tidak  terdapat mekanisme  permohonan  keputusan  pemberian  hak  oleh  Menteri  atas  hak  atas  tanah  untuk
pemanfaatan  ruang  bawah  tanah.  Untuk  itu  diperlukannya  peraturan  pelaksana  lebih  lanjut terkait permohonan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Menteri ini.
Bila  menggunakan  analogi  dalam  pembangunan  bangunan  Gedung,  misalnya  tanah  hak milik perseorangan di atasnya dibuat perjanjian dengan pihak konstruksi yang rencananya akan dibangun  bangunan  Gedung  dan  untuk  itu  dilekatkan  HGB  ke  dalam  Hak  milik  tersebut. Perjanjian  tersebutlah  yang  akan  dijadikan  dasar  untuk  diajukan  permohonan  hak  atas  tanah. Apakah konsep tersebut serupa dengan ruang bawah tanah ini? Karena di dalam PP Nomor 18 Tahun  2021  tidak  disebutkan  secara  spesifik  terkait  kewenangan  notaris  dalam  membuat perjanjian  tersebut  karena  kewenangan  notaris  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan mengatur mengenai kewenangan pembuatan akta tersebut.
Lebih  lanjut,  tidak  adanya  kejelasan  memengenai  kementerian  mana  yang  akan melaksanakan  kewenangan  tersebut  juga  menjadi  hal  perlu  diperhatikan.  Dalam  praktikanya kewenangan  semacam  ini  dijalankan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional.  Namun  akan  menjadi  pertanyaan  apakah  memang  akan  dijalankan  oleh Kementerian  ATR/BPN  atau  oleh  kementerian  lainnya.  Pasa  80  PP  No.  18  Tahun  2021 menyebutkan  bahwa  Pemberian  Hak  Pengelolaan,  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  pada Ruang  Bawah  Tanah  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan.  dan  diberikan  sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
a. Dalam  pembangunan  jaringan  utilitas  terpadu  saat  ini  didasarkan  kepada  kerja  sama pemanfaatan  barang  milik  daerah  antara  pemerintah  daerah  dengan  pihak  swasta  yang membangun  jaringan  utilitas.  Skema  pemanfaatan  dapat  melalui  sewa  menyewa,  pinjam pakai, bangun guna serah, dan bentuk kerja sama lainnya.
b. Bahwa peran notaris dalam pemanfaatan ruang bawah tanah berdasarkan PP No .18 Tahun 2021 belum dijelaskan dan hanya terbatas kepada kewenangan untuk membuat persetujuan dari  pemegang  hak  atas  tanah  pada  permukaan  tanah.  Kewenangan  terkait  pemberian  Hak memang diberikan kepada Menteri namun terkait dengan mekanismenya dan dokumen apa saja yang dibutuhkan belum diatur secara komprehensif karena dapat dimungkinkan terdapat peran notaris maupun pejabat pembuat akta tanah di dalamnya.

## SARAN
Perlunya  pembuatan  peraturan  pelaksana  lebih  lanjut  terkait  pemberian  hak  atas  tanah  untuk ruang  bawah  tanah  untuk  dapat  mengakomodir  pembangunan  jaringan  utilitas  terpadu  yang didasarkan  tidak  hanya  pada  perjanjian  kerja  sama  pemanfaatan  namun  juga  didasarkan  pada suatu bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh Negara.

## 5. DAFTAR PUSATAKA Peraturan
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah, PP N0. 18 Tahun 2021,
Indonesia.  Kementerian  Pekerjaan  Umum. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi . PERMENPU No. 02/0/PRT/M/2014. Indonesia.  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Nomor  167  Tahun  2012  tentang  Ruang  Bawah Tanah
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak Pakai Atas Tanah . PP Nomor 40 Tahun 1996. LN Nomor 58, TLN No. 61. Indonesia. Peraturan  Pemerintah  tentang  Jalan .  PP  Nomor  34  Tahun  2006.  LN  Nomor  86, TLN No. 4655.
Indonesia. PP 18 2021 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Indonesia.  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta. Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Infrastruktur  Jaringan Utilitas . Pergub DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019. LD No. 73006. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia. Undang-Undang tentang Penataan Ruang . UU No. 26 Tahun 2007, LN Nomor 68, TLN No. 4725.
Indonesia. Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . UU Nomor 2 Tahun 2012. LN Nomor 22, TLN No. 5280. Indonesia. Undang-Undang  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ,  UU  Nomor  5 tahun 1960. LN Nomor 1960-104, TLN No. 2043.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Buku
Gautama, Sudargo. Indonesian Business Law . Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya:  Bayumedia Publisihing, 2006.
Nurhadi,  Harsanto  Ed. Hukum  Administrasi  Negara  Sektoral .  Depok:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2016.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif. Cet.  7.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

## Jurnal
Banin,  Ahmad et.  al .  “Model  Jaringan  Utilitas  Terpadu  Bawah  Tanah  di  Kota  Banjarbaru.” Enviro Scientae Vol. 13 No. 1 (April 2017):
Disemadi,  Hari  Sutra  dan  Kholis  Roisah.  “Kontrak  Build  Operate  Transfer  Sebagai  Sarana Mewujudkan Kesejahteran Rakyat.” Vol. 5 No. 2 (Agusutus 2019):
Kurniawan,  Teguh.  “Kepemerintahan  Kawasan  Metropolitan:  Sumbangan  Pemikiran  Untuk Revisi UU 34/1999.” Jurnal Industri dan Perkotaan Vol. 10 No. 18 (Agusutus 2006): Kusumawati,  Dyah  Pratiwi  dan  Irma  Sepriyana.  “Analisis  Rumah  Kabel  Bawah  Tanah  Pada Proyek  Pekerjaan  Jaringan  Utilitas  SKTT  150  KV  Plumpang  –  Gambir.” Jurnal  Forum Mekanika Vol 6 No. 2 (November 2017): Padawangi,  Rita  dan  Mike  Douglass.  “ Water,  Water  Everywhere:  Toward  Participatory Solutions  to  Chronic  Urban  Flooding  in  Jakarta .” Pacific  Affairs Vol.  88  No.  3 (September 2015):
Peramesti, Ni Putu Depi Yulia. “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Administrasi  Jakarat  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta.” Politikologi Vol. 3 No. 1 (Oktober 2016):
Prakoso, Panji dan Herdis Herdiansyah. “Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.” Ilmiah Globe Vol. 21 No. 1 (April 2019):
Roisah,  Kholis.  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penguasaan  Atas  Tanah.” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 1, (Januari 2013):
Samadikun,  Budi  Prasetyo.  “Dampak  Pertimbangan  Ekonomis  Terhadap  Tata  Ruang  Kota Jakarta dan Bopunjur.” Jurnal PRESIPITASI Vol. 2 No. 1 (Maret 2007): Santoso,  Urip.  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penguasaan  Atas  Tanah.” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 (Januari 2013):
Vioya,  Arrauda  Vioya.  “Tahapan  Perkembangan  Kawasan  Metropolitan  Jakarta.” Jurnal Perencanaan wilayah dan kota Vol. 21 No. 3 (Desember 2010):
N.  Adhim,  "Penggunaan  Ruang  Bawah  Tanah  Dilema  Antara  Kebutuhan  Dan  Pengaturan," Diponegoro Private Law Review, vol. 4, no. 3, Nov. 2019
Urip  Santoso,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penguasaan  Atas  Tanah,”  Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 (Januari 2013)

## Artikel Online
Wahyudi,  Nyoman  Ary.  “Proyek  Jaringan  Utilitas  Terkendala  Duit,  Pemprov  DKI  Gandeng Swasta.”  https://jakarta.bisnis.com/read/20200826/77/1283458/proyek-jaringan-utilitas- terkendala-duit-pemprov-dki-gandeng-swasta. diakses 15 oktober 2020.
_____. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16703/beberapa-pemikiran-tentang-asas- pemisahan-horizontal-dalam-pertanahan?page=2
_____. https://jakarta-infrastruktur.com/en/infrastructure/. diakses 15 oktober 2020 _____.  “Pembangunan  Kemang  Salah  Siapa?.”  pemilu.kompas.com/read/2016/08/30/ 10255361/pembangunan.kemang.salah.siapa. diakses 16 November 2020.
_____. https://republika.co.id/berita/qe4doz314/semrawut-kabel-utiitas-di-jakarta. diakses tanggal 16 November 2020. _____.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt588c4057e9ff9/prosedur- pemanfaatan-ruang-bawah-tanah