## PRAKTEK QADHI NIKAH TIDAK TERCATAT SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG)
[Fauzan] 1 [Faisal] 2
[Hamdani] 3
1 [Panitera, Mahkamah Syariah Lhokseumawe]
1 [sh.fauzan@yahoo.com]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
2 [faisal@unimal.ac.id]
3 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
3 [hamdani@unimal.ac.id]

## Abstract
Marriage is an bond between a man and a woman to justify the relationship as husband and wife. Illegal marriages or unregistered marriages still often occur in the practice of the people of Sabang City. This is due to the ease of managing the files.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  and  analyze  the  implementation  of the practice of unregistered marriage qadhi as well as to explain and analyze the impact or legal consequences in the jurisdiction of the City of Sabang. This survey is  a  qualitative  survey  with  a  normative  and  empirical  legal  approach.  The normative  judicial  approach  examines  laws  and  regulations  related  to unrecorded  Gaddy  marriage  practices.  While  considering  the  normative provisions  that  can  be  applied  in  practice,  an  empirical  legal  approach  provides an  alternative  solution  to  the  problem  of  illegal  marriage  caddy  practice  in  the jurisdiction of the people of the city of Sabang. The results of the study show that the  practice  of  implementing  qadhi  marriages  is  not  recorded  in  the  view  of Islamic  law  which  has  occurred  for  a  long  time  and  is  still  developing  in  the Sabang  community  due  to  the  inability  of  the  community  to  meet  the requirements and mechanisms regulated by the Office of Religious Affairs (KUA). KUA does not want to take the risk to resolve the reasons related to unregistered marriage.  Efforts  that  can  be  made  are  by  marriage  itsbat  or  remarriage.  It  is recommended  to  the  public  that  marriages  be  carried  out  in  accordance  with
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2002 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
written  laws.  Law  enforcement  officials  should  take  firm  action  against  the perpetrators of illegal/siri marriages so as to create a deterrent effect. For KUA, it should  record  and  re-socialize  couples  who  have  unregistered  marriages  to  be remarried so that they are legal according to regulations and religion.
Keywords: qadhi, unregistered marriage, itsbat
Received: 17 Juni 2022           Revised: 30 September 2022         Available Online: 28 Oktober 2022

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  ciptaan  yang  dimuliakan  Allah  Swt  dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Allah Swt telah mengatur berkaitan dengan pernikahan bagi  manusia  agar  aturan  tersebut  tidak  dilanggar.  Aturan  berkaitan  dengan pernikahan  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadis  dengan  jelas  menguraikan hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Misalnya,  pendahuluan nikah, mahar atau mas kawin, upacara akad nikah, keharmonisan keluarga, talak, rujuk, ‘Idah, Mut’ah dan lainnya. 1
Aturan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  telah  diatur  di  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan).  Undang- undang  ini  terdiri  dari  14  bab  dan  67  Pasal  dengan  tujuan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  Islam  di  Indonesia. 2 Makna  perkawinan  dalam hukum  Islam  dapat  diterjemahkan  dari  kata nakaḥa dan zawaja .  Kedua  kata tersebut  menjadi  istilah  utama  dalam  Alquran  untuk  menjelaskan  perkawinan (pernikahan). Kata zawaja berarti pasangan dan nakaha berarti berhimpun. Oleh karena itu, perkawinan berarti pertemuan dua orang yang awalnya terpisah dan dipersatukan  dengan  sendirinya. 3 Perkawinan  menjadikan  seseorang  yang tadinya  berdiri  sendiri  kemudian  berpasangan. Kata  “perkawinan”  memberikan kesan  bahwa  suami  merasa  tidak  sempurna  tanpa  istri  dan  istri  merasa  tidak sempurna  tanpa  suami,  yang  saling  melengkapi.  Orang  yang  belum  menikah dapat  diibaratkan  seperti  rumah  tanpa  atap,  kompor  gas  tanpa  tabung,  dan lemari  es  tanpa  listrik. 4 Dalam  hukum,  perkawinan  harus  dilangsungkan berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Jika  syarat-syarat  dalam  undang- undang  tersebut  sudah  terpenuhi,  maka  perkawinan  itu  secara  hukum  sah. Ali Afandi,  membagikan  hukum  perkawinan  ke  dalam  2  (dua)  bagian,  yaitu  hukum perkawinan dan hukum kekayaan. 5
Perkawinan  merupakan  fitrah  manusia  agar  seseorang  dapat  memikul amanat  tanggung  jawab  terbesarnya  dalam  dirinya  sendiri  kepada  orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan
1 Masykuri Abdillah, 1998, Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, Mimbar Huku,  No. 36 Tahun IX , hlm 53.
2 Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3 Khoiruddin  Nasution,  2004, Hukum  Perkawinan  I,  Dilengkapi  dengan  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer , Tazzafa & Academia, Yogyakarta, hlm. 17.
4 Khoiruddin Nasution, 2002, Membentuk Keluarga Bahagia , PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.
5 Ali Afandi, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95
adalah adanya hubungan hukum antara subyek yang mengikat dirinya itu dalam perkawinan. 6 Perkawinan  dianggap  suatu  perjanjian  (persetujuan)  yang diperlukan  kehendak  yang  sama  dan  keberadaan  kehendak  tersebut  dipahami oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pernikahan memiliki dua aspek penting. Pertama , aspek duniawi yang mempunyai hubungan dengan  kehidupan  sosial.  Aspek  ini  sering  dikenal  dengan  aspek  keperdataan yang  berkaitan  dengan  bidang  hukum. Kedua ,  aspek  religi  tentang  hubungan manusia dengan penciptanya yang tertuang dalam ajaran agama.
Berdasarkan  kedua  aspek  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  aspek  formal dari  perkawinan  terikat  secara  hukum  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita yang  sepakat  untuk  membentuk  sebuah  keluarga.  Kemudian,  dari  sspek  sosial keagamaan  bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga  bahagia  berdasarkan  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Menurut  Sulaiman  Rasyid,  “perkawinan  adalah  akad  yang menghalalkan  persatuan  dan  membatasi  hak,  kewajiban,  dan  saling  menopang antara laki-laki dan perempuan yang sudah lama bukan mahram”. 7
Perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, yaitu:
1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Calon pengantin laki-laki dan perempuan berumur sudah dewasa dan berakal ( akil baligh ).
3. Adanya persetujuan tanpa adanya paksaan dari calon pengantin tersebut.
4. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Harus ada mahar (emas kawin) dari  calon  pengantin  laki-laki  yang  diberikan  setelah  secara  resmi  menjadi suami istri kepada istrinya.
5. Dihadiri  oleh  saksi  laki-laki  yang  adil  dan  merdeka  sekurang-kurangnya  dua orang.
6. Adanya ijab qabul.
Ijab qabul merupakan dua kata yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  calon  istri  atau  walinya  atau  wakilnya, sedangkan qabul adalah  penerimaan  yang  dilakukan  oleh  calon  suami  dengan menyebutkan  besarnya  mahar  yang  diberikan.  Sebagai  tanda  bahwa  calon pengantin  telah  resmi  melakukan  akad  nikah  (perkawinan)  maka  dianjurkan melaksanakan walimah (pesta pernikahan). Sesuai dengan analogi Al-Quran surat Albaqarah:  282  harus  diadakan  pencatatan  nikah  (pendaftaran  nikah),  kepada Pejabat  Pencatat  Nikah,  sesuai  pula  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946  jo  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954  jo  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 8
Wali  bagi  calon  pengantin  perempuan  adalah  orang  tua  laki-laki  calon
6 Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.
7 Mohd. Idris Ramulyo, 2006, Hukum Perkawinan Islam , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 239
8 Mohd. Idris Ramulyo, Ibid.,
pengantin atau orang yang bertindak atas namanya sesuai dengan hukum syar’i. Wali  merupakan  orang  yang  dikuasai  sepenuhnya  oleh  undang-undang  untuk menguasai  dan  melindungi  seseorang  atau  harta  benda 9 .  Dalam Fiqh  Sunnah yang  dimaksudkan  dengan  wali  ialah  ketentuan  hukum  yang  dapat  diharuskan kepada  orang  lain  sesuai  dengan  bidang  hukumnya 10 .  Wali  mempunyai  kuasa untuk bertindak atas nama kepentingannya dan dianggap mewakili seorang anak yang  tidak  mempunyai  orang  tua  atau  kedua  orang  tuanya  yang  masih  hidup, yang tidak mampu berindak secara hukum, atau dianggap tidak ada oleh hukum. Pengadilan mempunyai kewenangan dalam pengangkatan wali apabila orang tua dari  calon  pengantin  perempuan  yang  bersangkutan  telah  meninggal  dunia, sakit, atau tidak ingin mengambil tindakan hukum. Hukum Indonesia tidak secara langsung mewajibkan orang tua dari calon pengantin perempuan yang berminat untuk  melakukan  proses  hukum.  Orang  tua  dapat  diangkat  tidak  hanya  ketika orang tua calon pengantin perempuan meninggal, namun juga ketika seseorang membutuhkan wali. 11
Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  yang  mewajibkan  adanya  wali bagi seorang anak perempuan dan mensyaratkan adanya syarat-syarat dan asas- asas  yang  sah  menurut  undang-undang.  Hukum  Islam  menetapkan  bahwa  wali nasab  dilarang  dalam  menikahi  seorang  wanita  di  bawah  perlindungannya. Ketentuan  izin  wali  bagi  mempelai  yang  belum  mencapai  usia  dua  puluh  satu (21)  tahun.  Bagi  seorang  anak  perempuan  wali  bersifat  mutlak  akan keberadaannya,  karena  yang  menikahakan  anak  perempuan  adalah  walinya, dalam  hal  ini  wali  nasab.  Undang-undang  tidak  menyebutkan  secara  nyata menyangkut status wali, baik wali nasab atau wali hakim. 12 Islam mensyariatkan selain  wali nasab dalam  pernikahan  anak  perempuan  juga  dikenal  dengan  wali hakim.  Wali  hakim  yang  dimaksud  adalah  kepala  negara  beragama  Islam  yang mempunyai  kekuasaan  mengangkat  orang  lain  menjadi  wali  hakim  untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada. 13
Meskipun Ketentuan perundang-undangan diatur sedemikian rupa, namun dalam  masyarakat  Aceh  masih  terjadi  pernikahan  pada  wali  hakim  yang  bukan ditunjuk  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya.  Kadhi  ini  dikenal dengan  qadhi  liar.  Ada  dua  bentuk  perkawinan  qadhi  liar  yang  terjadi  dalam masyarakat,  yaitu  pernikahan  yang  dihadiri  wali  nasab  dari  pihak  perempuan yang dinikahkan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali nasab dinilai  sah  menurut  agama  tapi  tidak  diakui  oleh  negara  karena  tidak dilakukan pencatatan secara administrasi negara di KUA. Sedangkan pernikahan yang  terjadi  tanpa  dihadiri  wali nasab dari  calon  pengantin  perempuan,  serta qadhi bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara.
9 Muchtar Kamal, 1974, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 92.
10 Sayyid Sabiq, 1982, Fiqh Sunnah 7 , Trj. Mohammad Thalib, Al Maarif, Bandung, hlm. 7.
11 Pasal 1 huruf h KHI.
12 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13 Amir Syarifuddin, 2010, Garis-Garis Besar Fiqh , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 94.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam wilayah hukum Kota  Sabang  ditemukan ada  5  (lima)  orang  wali  illegal  atau  yang tidak  ditunjuk oleh pemerintah yang kemudian dinamakan dengan istilah qadhi tidak tercatat. Qadhi tidak  tercatat  tersebut  melakukan  pernikahan  dengan  cara  menerima wakalah atau wakil dari wali nasab calon pengantin perempuan yang dinikahkan. Qadhi liar  juga  menikahkan  dengan  tanpa  hadir  wali  nasab  calon  pengantin perempuan,  pernikahan  berlangsung  melalui  proses tahkim yang  dipimpin langsung  oleh qadhi .  Banyaknya  perkawinan  yang  dilakukan  oleh qadhi tidak tercatat  sebagai  isu  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  berdampak  positif serta negatif bagi kehidupan ummat. Disatu sisi pernikahan melalui qadhi tidak tercatat jika terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dianggap sah dan menjawab permasalahan  kemaksiatan  berupa  jarimah  zina.  Namun  disisi  yang  lain menimbulkan dampak negatif berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.
Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dikaji  adalah  bagaimanakah  praktek  pelaksanaan qadhi nikah  tidak  tercatat  di dalam pandangan hukum  Islam? dan Bagaimanakah dampak dan akibat hukum praktek q adhi nikah tidak tercatat di wilayah hukum Kota Sabang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati  dan  berupaya  untuk  memberi  makna  dan gambaran  permasalahan  yang  diteliti. 14 Pendekatan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  ialah  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  melakukan  pengkajian bagaimana ketentuan normatif 15 . Ketentuan tersebut diterapkan dalam praktek, kemudian memberikan alternatif penyelesaian pelaksanaan praktek qadhi nikah tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang).
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  yaitu  memberikan  pembahasan  hasil penelitian  yang  dilakukan  dengan  memberikan  penilaian  benar  atau  tidaknya sesuai  dengan  Undang-undang  mengenai  fakta  atau  kasus  hukum. 16 Terkait praktek qadhi, perkawinan  tidak  tercatat  setelah  disahkannya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Teknik  Pengambilan  data  dilakukan  secara  sampel  ( porposive  sampling ) . Porposive  sampling dianggap  dapat  mewakili  populasi,  karena  populasinya banyak.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  pernikahan melalui qadhi liar,  hakim  Mahkamah Syar’iyah Sabang,  Kepala  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  di  Wilayah  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Sabang  dan  Ketua Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Sabang.  Dengan  demikian  maka  yang
14 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm. 67.
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  1995, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.
16 Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian normatif , Cet Ketiga, Bayumedia, Malang, hlm. 75.
menjadi  responden  adalah  Pelaku  penikahan  melalui  wali  hakim  sebanyak  5 (lima)  orang.  Pelaku  Penikahan  melalui  qadhi  tidak  resmi  sebanyak  5  (lima) orang, Qadhi liar sebanyak 1 (satu) orang, yang menjadi informan adalah Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Sabang,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  dalam Wilayah  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Sabang,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Sabang.
Analisis  data  dilakukan  sejak  awal  dan  terus  berjalan  sepanjang  proses penelitian  berlangsung  ( cycling  process ).  Analisis  data  yang  didapat  dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan: a. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan  sejak  awal  penelitian  dan  data  yang  diperoleh  dalam  lapangan mengenai  pelaksanaan  qadhi  nikah  tidak  tercatat  di  dalam  pandangan  Islam kemudian dianalisis. b. Reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran  yang  lebih  tajam  tentang  praktek  pelaksanaan  qadhi  nikah  tidak tercatat.  c.  Penyajian/display  data,  berupa  gambaran  keseluruhan  pelaksanaan qadhi  nikah  tidak  tercatat  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  tepat.  d. Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Verifikasi  ini  merupakan  tahapan  akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung terus menerus.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEM BAHASAN
3.1  Praktek Pelaksanaan Qadhi Nikah Tidak Tercatat Di Dalam Pandangan

## Hukum Islam
Pernikahan  yang  tidak  terdaftar  tidak  diatur  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  negara.  Namun  masyarakat  Indonesia  umumnya menggunakan istilah nikah siri atau nikah siri untuk menikahkan orang tanpa tata cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  (UUP)  1974. Pernikahan biasanya didasarkan pada agama dan adat. Hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam Islam  berlaku selama hal-hal yang akan datang dan rukun- rukun  perkawinan  terpenuhi,  dimana  rukun  nikah  dalam  agama  Islam  yaitu:  1. adanya  calon  mempelai  pria  dan  wanita,  2.  adanya  wali  dari  calon  mempelai wanita,  3.  adanya  dua  orang  saksi  dari  kedua  belah  pihak,  4.  adanya  ijab;  yaitu ucapan  penyerahan  mempelai  wanita  oleh  wali  kepada  mempelai  pria  untuk dinikahi, dan 5. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab), hal ini senada yang di ucapkan oleh Muhammad Yani dimana menurutnya, 17 Jika  syarat-syarat  tersebut  dipenuhi  maka  perkawinan  orang tersebut  dianggap  sah  menurut  hukum  Islam,  kecuali  jika  perkawinan  itu  tidak dicatatkan  dalam  pencatatan  sipil.  Namun  jika  proses  perkawinan  siri  lainnya tidak  memenuhi  rukun  di  atas,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  dianggap  sah menurut hukum Islam, dalam hadits disebutkan, “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”.
17 Muhammad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Sabang, wawancara , Tanggal 17 Oktober 2019.
Praktek Nikah Tidak Tercatat di Kota Sabang Bulan September –
Oktober 2019 No Nama Pelaku Pernikahan Nama wali tidak Resmi Alasan Pernikahan 1.  Abdurrahman dan Rosmawati Tgk Irwansyah bin Abdul Hadi Tanpa  persetujuan  wali dari pihak isteri 2.  Sayuti dan Nurbaiti  Tgk. Abdul Muthaleb Pelaku  telah  memiliki  isteri dan  menikah  lagi  tanpa persetujuan Isteri 3.  Khawaluddin dan Murniati Tgk.  Syahbuddin  bin Harun pelaku  memiliki  isteri  dan pihak  wali  dari  isteri  tidak menyetujui 4 Khairul amri dan wahyuni Tgk. Bahrun bin yusuf Pelaku  telah  memiliki  isteri dan  menikah  lagi  tanpa persetujuan Isteri 5 Aditya Syahmara Tgk. Abdul Muthaleb Tanpa  persetujuan  wali dari pihak isteri
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pernikahan  dengan menggunakan  jasa qadhi tidak  tercatat  dianggap  lebih  mudah  dan  murah  oleh pasangan calon pengantin tersebut. Selain itu, pernikahan dengan menggunakan jasa  qadhi  tidak  tercatat  tersebut  telah  biasa  dan  menjadi  pendapatan  yang terselubung dan terorganisir dengan baik. Ada beberapa alasan dari qadhi liar 18 menikahkan  pasangan  pengantin  adalah  untuk  menghindari  supaya  pasangan tersebut  tidak  melakukan  perbuatan  zina.  Keberadaan qadhi liar  dianggap dibutuhkan  karena  adanya  permintaan  dari  calon  pasangan  calon  pengantin perempuan dan laki-laki. Pelaku pernikahan yang menggunakan jasa qadhi tidak tercatat  tidak  lagi  terbatas  pada  masyarakat  biasa,  namun  sudah  melibatkan sejumlah public figure , tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan menegah ke atas untuk  melakukan  poligami  karena  tidak  mendapatkan  izin  dari  istri  pertama. Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  pasangan  yang melakukan pernikahan menggunakan jasa qadhi tidak tercatat adalah pasangan yang  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  melakukan  pernikahan  dan  tidak  mau mengikuti  mekanisme  yang  telah  sudah  diatur  oleh  peraturan  peundangan- undangan melalui KUA. Syarat-syarat yang tidak dilengkapi seperti tidak adanya restu dari orang tua, melakukan pernikahan lebih dari seorang isteri (poligami), dan lain-lain sebagainya yang telah ditentukan dalam syarat-syarat pernikahan. Menurut  Abdul  Muthaleb,  pernikahan  terhadap  pasangan  yang  datang kepadanya  karena  ada  beberapa  alasan  yang  diantaranya, pertama, pasangan calon  suami  isteri  datang  dengan  membawa  saksi  dan  wali; kedua, ada  yang membawa wali hakim namun tidak membawa saksi. Lebih lanjut Abdul Muthaleb
18 Abdul Muthaleb, Qadhi tidak resmi Sabang, wawancara , Tanggal 17 Oktober 2019.
mengatakan,  ketika  wali  dan  saksinya  sudah  ada  perkawinannya  sudah  sah secara  syariat  islam  tapi  menurut  undang-undang  hukum  perkawinan  itu  tidak sah  karena  perkawinanya  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama; ketiga, ada pasangan  terdesak  dalam  artian  hamil  diluar  nikah  makanya  mereka  lebih memutuskan nikah siri demi menutupi aib; keempat, tidak ada restu dari kedua orang tuanya; kelima, ada juga karena faktor biaya, Abdul Muthaleb menegaskan bahwa apa-apa yang menjadi syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi itu sudah sah  menurut  hukum  syar’i  namun  berdasarkan  ketentuan  negara  tidak  sah karena perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA).
Adapun  fungsi  dan  manfaat  melakukan  pencatatan  perkawinan  adalah sebagai bukti yang mengikat dan kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut  yang  diakui  oleh  hakim  apabila  terjadi  permasalahan  dalam perkawinan.  Misalnya,  dalam  menentukan  status  anak  yang  lahir  dalam perkawinan  antara  pasangan  tersebut  kelak  jika  terjadi  perceraian  dan mempermasalahkan  berkaitan  dengan  kedudukan  harta  bersama.  Hal  ini  dapat dilakukan  apabila  adanya  akta  perkawinan  yang  digunakan  sebagai  bukti autentik oleh pasangan tersebut. 19
Hukum  Islam  tidak  menjelaskan  secara  detail  atau  tersurat  berkaitan dengan  pencatatan  pernikahan  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  sahnya pernikahan, namun hanya menyebutkan bahwa ketentuan umum bagi syarat sah pernikahan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang  saksi,  wali,  ijab  qabul  dan  mahar.  Namun  demikian,  ada  sebagian pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  tersebut sah  menurut  hukum  agama. 20 Pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  rentan  terjadi permasalahan  dalam  mempertahankan  keluarga.  Secara  kultural,  ketika  praktik nikah  siri  menjadi  suatu  hal  yang  biasa,  maka  nikah  memberikan  efek  sosio- kultural  masyarakat  setempat.  Ada  sebagian  pandangan  yang  tidak  baik  bahwa laki-laki  yang  tidak  mau  menikah  secara  siri  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang, dianggap sebagai laki-laki yang penakut.
Praktik  nikah  tidak  tercatat  menimbulkan  akibat  hukum  yang  tidak  baik terhadap  administrasi  kependudukan  di  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan pemerintah  akan  mengalami  hambatan  untuk  mengetahui  secara  faktual, mengenai  jumlah  penduduk  yang  sudah  melakukan  pernikahan  maupun  yang belum melakukan pernikahan. Selain itu, jumlah pendudukan yang memiliki akte kelahiran atau yang belum memiliki akte kelahiran. Sementara praktik nikah siri tidak  dapat  didata  atau  diketaui  karena  tidak  tercatat  secara  kongkrit.  Padahal secara tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap warga negara. Akibat nikah  tidak  tercatat  akan  menimbulkan  beban  bagi  perempuan  semakin  besar
19 Nailal  Amal ,  Faisal,  F.,  &  Nurarafah,  N.  2021.  Akibat  Hukum  Penolakan  Pengesahan  Perkawinan  Terhadap Pasangan  Nikah  Siri  (Studi  Putusan  Nomor:  0650/Pdt.  P/2017/MS.  Bir). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh , 4 (1). https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262
20 Rusdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, 2011, Konstelasi Syariat Islam di Era Global , Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Aceh, hlm 104.
dan  menurunnya  kualitas  hidup  perempuan.  Hal  tersebut  karena  keluarga  dari nikah siri kadang kala tidak berlangsung secara harmonis dan lama. Ketika suami tidak  lagi  memberikan  jamiman  nafkah,  maka  istri  akan  beralih  peran  menjadi seorang  kepala  keluarga  dalam  mencarikan  nafkah  untuk  dirinya  sekaligus menjadi  ibu  rumah  tangga  dalam  membimbing  dan  mendidik  anak-anak  serta menjamin pemenuhan hak dasar anak.
Praktik  nikah  tidak  tercatat  berakibat  negatif  terhadap  cara  pandang masyarakat,  khususnya  generasi  muda.  Dampak  negatif  tersebut  antara  lain bahwa perempuan muda akan berpikir pragmatis dan instan dan lebih memilih mencari  keuntungan  finansial  jangka  pendek  melalui  nikah  sirri  daripada menempuh sekolah dan menampa diri. Apalagi nikah siri dilakukan dengan orang asing,  secara  umum  mendapatkan  keuntungan  secara  finansial.  Praktik  nikah tidak  tercatat  juga  berakibat  bagi  perempuan  menjadi  subordinasi,  lemah  dan dilemahkan  bahkan  dalam  sejumlah  kasus,  kedudukan  perempuan  hanyalah dijadikan  sekedar  sebagai  objek.  Kedudukan  perempuan  seolah-olah  tidak berharga dan dinilai dengan materi, yang seharusnya mempunyai nilai ketulusan untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  warahmah dan warabbun  ghafur . Dalam  konteks  t e r s e b u t ,  nikah  siri dapat melemahkan nilai-nilai kemanusiaan perempuan dan yang sejatinya berhak dihormati, dihargai dan dilindungi.

## 3.2  Akibat Hukum Nikah Tidak Tercatat di Wilayah Hukum Kota Sabang
Pernikahan  yang  dilangsungkan  dibawah  tangan/kawin  liar/ siri sering terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  khususnya  di  masyarakat Sabang.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang tidak  baik  sehingga  diperlukan  upaya  hukum  dalam  pernikahan.  Upaya  hukum tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  itsbat  nikah.  Sebelum  dilakukan  itsbat nikah,  hakim  membuat  suatu  pertemuan  untuk  melangsungkan  wawancara terhadap  para  pihak  yang  melakukan  itsbat  nikah  untuk  memastikan  bahwa pernikahan  yang  dilakukan  tersebut  sah  atau  tidak  sah  menurut  hukum  Islam atau  pernikahan  yang  berlangsung  sudah  memenuhi  syarat  sah  dalam  agama masing-masing.  Alasan  masyarakat  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  di Mahkamah Syar’iyah bertujuan agar hak anak memiliki Akta Kelahiran terpenuhi. Selain itu, alasan melakukan permohonan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang ingin bercerai secara hukum mendapatkan akta cerai sebagai bukti kuat jika dari  pasangan  tersebut  ingin  melangsungkan  pernikahan.  Selanjutnya,  alasan istbat nikah agar dapat membagi harta bersama selama menikah. 21 Oleh karena itu,  itsbat  nikah  dilakukan  supaya  tidak  menimbulkan  permasalahan  krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan/ nikah liar/siri, sehingga  keluarga  tersebut  tidak  menimbulkan  permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketidak-harmonisan dan ketidak-tenangan dalam kehidupan berumah tangga.
21 Faisal, F., Fauzah Nur Aksa, & Effida, D. Q. 2021. Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan , 5 (1). Https://Doi.Org/10.35308/Jic.V5i1.3571
Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang istbat nikah terdapat pada Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa; “Dalam hal perkawinan tidak dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan istbat nikahnya  ke Pengadilan  Agama”  dan  pada  ayat  (3)  disebutkan  “ istbat nikah  dapat  diajukan melalui lembaga peradilan. Upaya itsbat nikah dilakukan dengan cara, yaitu;
1. Mencatatkan pernikahan mareka dengan itsbat nikah Pencatatan  itu  dilakukan  untuk  mendapatkan  legitimasi  nikah  liar/ siri atau  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  perlu  dilakukan  permohonan  itsbat nikah  ke  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh.  Itsbat  nikah juga  sering  disebut dengan  pengesahan  nikah,  yaitu  kewenangan  Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair merupakan perkara permohonan yang hanya dilakukan yang terdiri dari pemohon saja. Dengan demikian, perkara voluntair tidak disebut sebagai perkara  karena  tidak  adanya  pihak  lawan  atau  tidak  ada  obyek  hukum  yang disengketakan.
2. Itsbat  nikah  hanya  di  mungkinkan  apabila  hanya  berkenaan  dengan  sebab- sebab sebagai berikut:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  terpenuhi  salah  satu  syarat perkawinan;
d. Adanya  perkawinan  yang  dilakukan  sebelum  berlakunya  Undang-undang nomor 1 tahun 1974; dan
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Artinya, bila ada salah satu dari alasan  diatas  yang  dapat  dipergunakan,  maka  dapat  segera  mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Sebaliknya, akan sulit jika tidak memenuhi salah satu alasan diatas.
3. Perkawinan ulang.
Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat  yang  berwenang  pencatat  perkawinan  (KUA).  Pencatatan  tersebut penting  dilakukan  agar  adanya  status  dalam  perkawinan  yang  sah  sesuai ketentuan.
4. Status anak.
Status  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  pernikahan  dibawah tangan/kawin  siri  dianggap  anak  yang  lahir  diluar  nikah.  Hal  tersebut  karena pernikahan  ulang  tidak  berlaku  surut  sehingga  status  anak  yang  dilahirkan sebelum  perkawinan  ulang  dilangsungkan.  Oleh  karenanya  dalam  akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah.  Sebaliknya  anak  yang  lahir  setelah  kawin  ulang  statusnya  sebagai anak  sah  yang  lahir  dalam  pernikahan.  Itsbat  ini  dilakukan  untuk  menjamin adanya  kepastian  hukum  dan  status  bagi  anak  maka  dilakukan  itsbat  nikah.
Berikut isbat nikah yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Sabang.
Itsbat Nikah di Wilayah Hukum Kota Sabang Bulan September –Oktober 2019 No Nama Pemohon Nama Termohon Alasan Permohonan 1. Muhammad Abrar  Rifka Amalia Hilangnya akta nikah 2. M. Rezati Mardiayana Putri Ada  keraguan  mengenai  sah atau  tidaknya  salah  satu syarat dalam perkawinan 3. Nasir Usman Hamidah Ada  keraguan  mengenai  sah atau  tidaknya  salah  satu syarat dalam perkawinan 4 M. Yasir Syarifah Djailani Hilangnya akta nikah 5 Agustiawan Haryati Ada  keraguan  mengenai  sah atau  tidaknya  salah  satu syarat dalam perkawinan Sumber: Mahkamah Syar’iyah Sabang, 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  pasangan  suami dan isteri yang telah melakukan pernikahan melalui qadhi liar/siri membutuhkan legalisasi  secara  hukum  terhadap  diri  dan  keluarganya,  sehingga  mareka menempuh  mekanisme  sebagaimana  yang  telah  dianjurkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Status pernikahan dalam hal ini diartikan sebagai keadaan dan  kedudukan  pernikahan  yang  telah  dilangsungkan.  Dalam  aspek  ini sebenarnya  undang-undang  telah  memberikan  rumusan  tentang  pernikahan yang sah. 22
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Lebih  lanjut,  pada  penjelasan  Pasal  2 disebutkan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum  agama  masing-masing  dan  kepercayaan  sesuai  dengan  Undang-undang Dasar  1945.    Maksud  dengan  hukum  agama  masing-masing  termasuk berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  berdasarkan  golongan  agamanya  dan kepercayaannya  sepanjang  tidak  berbenturan  atau  tidak  ditentukan  dalam usndang-undang  tersebut.  Selanjutnya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-undang  Perkawinan  dan  penjelasannya,  dapat  diketahui  bahwa ukuran atau standar untuk mengetahui suatu perkawinan dikatakan sah atau tidak sah secara  hukum  adalah  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan  para  pihak  serta  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain
22 Yayan  Sofyan,  2002, Isbath  Nikah  Bagi  Perkawinan  Yang  Tidak  Di  Catat  Setelah  Diberlakukan  UU  No.  1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama , Ahkam, Jakarta Selatan, hlm. 75.
dalam Undang-undang Perkawin an. 23
Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  tersebut dapat  menimbulkan  kemaslahatan  umat.  Hal  itu  dikarenakan  dengan  adanya pencatatan akan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak suami maupun  isteri,  serta  kemaslahatan  bagi  anak  maupun  akibat  lain  dari perkawinan  itu.  Perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  pengawasan  atau  di hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  supaya memperoleh akta nikah. Akta nikah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan antara calon suami dan isteri.
Akta  nikah  merupakan  akta  autentik  karena  akta  nikah  tersebut  dibuat oleh  dan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagai  pejabat  yang diberikan  kewenangan  berdasarkan  peraturan  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975  dan  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  Kantor  Urusan  Agama tersebut  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Meskipun,  peraturan  perundang- undangan  sudah  mengharuskan  adanya  akta  nikah  sebagai  bukti  pernikahan, akan tetapi masih ada suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahannya tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
Apabila  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  KHI  dan  Pasal  100  KUH Perdata,  adanya  suatu  perkawinan  hanya  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan atau  akta  nikah  yang  sudah  dicatatkan  dalam  register.  Lebih  lanjut  dinyatakan bahwa  akta  perkawinan  atau  akta  nikah  merupakan  satu-satunya  alat  bukti perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah  atau  Buku  Nikah  yang  merupakan  unsur  konstitutif  (yang  melahirkan) perkawinan. Apabila tidak ada akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada  atau  belum  ada  perkawinan.  Di  sisi  lain,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Akta  Nikah  dan  pencatatan perkawinan  bukan  satu-satunya  alat  bukti  keberadaan  atau  keabsahan perkawinan.  Hal  tersebut  dikarenakan  walaupun  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti,  namun  bukan  sebagai  alat  bukti  yang  menentukan  sahnya  perkawinan, karena  hukum  perkawinan  agamalah  yang  menentukan  keberadaan  dan keabsahan perkawinan tersebut. 24
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  rumusan  perkawinan  yang  sah dan  ketentuan  untuk  tertibnya  suatu  perkawinan.  Pasal  4  KHI  memberikan penjelasan  bahwa  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  1  Undang-undang  Perkawinan.  Pasal  5  KHI menejelaskan  bahwa  (1)  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam setiap perkawinan  harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam
23 Ibid.,
24 Abdurrahman, 2007, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 11.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946  jo  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 1954.
Selanjutnya, Pasal 6 KHI dinyatakan bahwa: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah;  (2)  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.  Pasal 7  menyebutkan  bahwa:  (1)  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat  dibuktikan  dengan  Akat  Nikah,  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke Pengadilan  Agama;  (3)  itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  :  (a)  Adanya  perkawinan dalam  rangka  penyelesaian  perceraian;  (b)    Hilangnya  akta  nikah;  (c)  Adanya keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan;  (d)  Adanya perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor.  1  Tahun 1974  dan;  (e)  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974;  (4)  yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 25
Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila  unsur-unsur  pembentuknya  seperti  diatur  dalam  hukum  Islam  telah terpenuhi dengan sempurna, maka akad nikah  itu telah dianggap sah, sehingga dihalalkan  bergaul  sebagai  suami  istri  yang  sah  dan  anak  dari  hubungan  suami istri  itu  juga  dianggap  sebagai  anak  yang  sah.  Tujuan  sebuah  akad  supaya pernikahan  di  kalangan  ummat  Islam  tidak  liar,  namun  tercatat  pada  buku register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang sudah diatur dalam ketentuan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan  yang  merupakan  tempat  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam masyarakat  Islam  dapat  terlindungi  dari  adanya  upaya-upaya  yang  tidak  baik maupun  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Misalnya,  sebagai  upaya pencegahan  dari  adanya  pengingkaran  akad  nikah  oleh  seorang  suami  di kemudian  hari,  meskipun  pada  dasarnya  dapat  dilindungi  dengan  adanya  para saksi,  namun  sudah  akan  lebih  dapat  terlindungi  lagi  jika  adanya  pencatatan resmi di lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka diambil kesimpulan-kesimpulan, yaitu:
1. Praktek  pelaksanaan qadhi nikah  tidak  tercatat  di  dalam  pandangan  syar’i tidak disebutkan secara terperinci atau tersurat bahwa melakukan pencatatan pernikahan  adalah  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan,  namun  hanya disebutkan  bahwa  ketentuan  umum  bagi  syarat  sah  perkawinan,  ialah  ada calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  ada dua  orang  saksi,  ada  wali,  ada
25 Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.
ijab  qabul  dan  adanya  mahar.  Maka  sebagian  berpendapat  bahwa  sah menurut  agama  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  tersebut,  asalkan  sudah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.
2. Dampak dan Akibat hukum praktek pelaksanaan qadhi nikah tidak tercatat di wilayah hukum masyarakat Kota Sabang; pertama, terhadap Istri, baik secara hukum maupun sosial; kedua, terhadap anak ialah status anak yang dilahirkan dianggap  sebagai  anak  yang  tidak  sah; ketiga, terhadap  laki-laki  atau  suami, ialah  suami  dengan  leluasa  dapat  menikah    lagi,  karena  perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami  bisa  mencari  alasan  dan  menghindar  dari  kewajibannya  untuk memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan lain- lainnya.  Sedangkan  akibatnya  dapat  menimbulkan  permasalahan  krusial dalam  keluarga  yang  melaksanakan  perkawinan  dibawah  tangan,  sehingga keluarga tersebut akan menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan dan ketidak tenangan dalam kehidupan berumah tangga. dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan itsbat nikah dan perkawinan ulang.

## 5. REFERENSI
Buku:
Abdillah,  M,  (1998).  “Distorsi  Sakralitas  Perkawinan  Pada  Masa  Kini”,  dalam
Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX . Abdurrahman, (2007). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Akademika Presindo, Jakarta.
Afandi,  A,  (2000). Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian ,  Cet.  4, Rineka Cipta, Jakarta.
Ibrahim,  J,  (2007). Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Normatif, Cet  Ketiga, Bayumedia, Malang.
Kamal,  M,  (1974). Azas-azas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  Bulan  Bintang, Jakarta.
Muhammad, R.A., & Khairizzaman, (2011). Konstelasi Syariat Islam di Era Global ,
Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Aceh.
Nasution,  K,  (2004). Hukum  Perkawinan  I,  Dilengkapi  dengan  Perbandingan  UU Negara Muslim Kontemporer, Tazzafa & Academia, Yogyakarta. Ramulyo, M, I, (2006). Hukum Perkawinan Islam , Sinar Grafika, Jakarta. Rasyid, S, (2001). Fiqh Islam , Pustaka Ilmu, Jakarta. Rofiq, A, (2003). Hukum Islam di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sabiq, S, (1982). Fiqh Sunnah 7 , Trj. Mohammad Thalib, Al Maarif, Bandung.
Saleh, W, (1992). Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta. Soekanto, S, (2008). Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. Soekanto,  S.,  &  Mamuji,  S,  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sofyan,  Y,  (2002). Isbath  Nikah  Bagi  Perkawinan  Yang  Tidak  Di  Catat  Setelah
Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama , Ahkam, Jakarta Selatan.
Syarifuddin,  A,  (2010). Garis-Garis  Besar  Fiqh, Kencana  Pranada  Media  Group, Jakarta.
--------,  (2002). Membentuk  Keluarga  Bahagia ,  PSW  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.

## Jurnal:
Amalia,  N.,  Faisal,  F.,  dan  Nurarafah,  N.  (2021).  Akibat  Hukum  Penolakan Pengesahan  Perkawinan  Terhadap  Pasangan  Nikah  Siri  (Studi  Putusan
Nomor:  0650/Pdt.  P/2017/Ms.  Bir). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 4 (1). Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V4i1.4262
Faisal,  F.,  Aksa,  F.N.  &  Effida,  D.  Q.  (2021).  Itsbat  Nikah  dan  Akibat  Hukumnya (Studi  Penelitian  di  Kota  Lhokseumawe). Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan Hukum Dan Keadilan , 5 (1).  Https://Doi.Org/10.35308/Jic.V5i1.3571
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan