Volume 1 Issue 02
July 2019
JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print  : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina
“Unable and Unwilling Spirit Annotation Against Israel-Palestine War Crimes”
Zainal Abdul Aziz Hadju 1
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Email: zainal.hadju2103@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Unable;  Unwilling;  Kejahatan
Perang
Cara  mengutip  (APA  Citation Style):
Hadju,  Zainal  Abdul  Aziz.
(2019). “Anotasi Spirit  Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina”. Jambura Law Review,  JALREV  1  (2):  167  - 191
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  Apa  yang  menjadi pertimbangan  utama  suatu  entitas  diakui  sebagai  negara  oleh  hukum internasional  dan  Bagaimana  relasi  antara  spirit  International  Criminal Court (ICC) dengan prinsip unable and willing terhadap Palestina menurut hukum internasional.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  historis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Pasal 1 Konvensi montevidio menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara baru untuk menjadi sebuah  negara  berdaulat,  yaitu;  adanya  populasi  yang  tetap,  wilayah, pemerintah,  dan  kapasitas  negara  sebagai  penunjang  dalam  melakukan hubungan dengan negara lain. Terdapat pula pengakuan terhadap suatu negara  yang  terbagi  dalam  dua  bentuk  yakni  pengakuan  secara  de  jure maupun secara de facto, Palestina telah diakui secara de jure karna dalam praktiknya  yang  dibuktikan  dengan  melakukan  perjanjian  internasional dengan  beberapa  negara.  Bahwa,  ICC  memiliki  empat  macam  yuridiksi yakni, yuridiksi personal, kriminal, temporal dan territorial. Pasal 17 ayat 2 dan  ayat  3  menentukan  negara  yang  dianggap    tidak  mau  (unwilling). ketidaksediaan  (unable).  Berkenan  dengan  hal  itu  kita  dapat  kembali  ke prinsip  otomatis  yaitu  locus  delicti  bahwa  Israel  melakukan  kejahatan perang  di  wilayah  palestina  dan  didukung  dengan  yurisdiksi  dari mahkamah  tersebut,  maka  ICC  sudah  lebih  dari  cukup  untuk  mengadili Israel  dengan  menggunakan  yuridiksi  prinsip  otomatis  yang  terkandung dalam  statute  roma  1998.  Kriteria  unwilling  dan  unable  dapat  diperluas penegakkan melalui Pasal 13 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa ICC memiliki tiga kewenangan untuk memeriksa kejahatan internasional, jika terdapat suatu kenyakinan bahwa salah satu dan atau seluruh pihak melakukan  kejahatan  internasional  sesuai  dengan  Pasal  5  Statuta  Roma 1998.

## Article Info

## Abstract
Keywords:
Unable; Unwilling; War Crimes
How to cite (APA Citation Style): Hadju,  Zainal  Abdul  Aziz. (2019). “ Unable and Unwilling
Spirit Annotation Against Israel-Palestine  War  Crimes  ”. Jambura Law Review, JALREV 1 (2): 167 - 191 The purposes of this study are to know what is the main consideration of an entity recognized as a state by international law and what is the relationship of International Criminal Court (ICC) spirit and the principle of being unable and unwilling towards Palestine under international law. The research used in this study is normative juridical, with a legal approach, a case approach, and a historical  approach.  The  results  indicate  that  Article  1  of  the  Montevidio Convention states there are four criteria that must be met by a new country to become  a  sovereign  state,  namely;  the  existence  of  a  permanent  population, region, government, and the capacity of the state as a support in conducting relations with other countries. There is also recognition of a country divided into two forms, namely de jure and de facto  recognition, Palestine has been de jure  recognized  because  in  practice  it  is  proven  by  making  international agreements with several countries and the ICC has four types of  jurisdiction namely, personal, criminal, temporal and territorial jurisdiction, that in Article 17 paragraph 2 and paragraph 3 determine which countries are considered unwillingness.  In  this  regard,  we  can  return  to  the  locus  delicti  automatic principle that Israel commits war crimes in the Palestinian territories and is supported by the jurisdiction of the court, the ICC is more than enough to try Israel  by  using  the  automatic  principle  jurisdiction  contained  in  the  Rome statute  1998.  The  unwilling  and  unable  criteria  can  be  extended  to  enforce through Article 13 of the Rome Statute of 1998 which states that the ICC has three powers to examine international crimes, if there is a belief that one or all parties have committed international crimes in accordance with Article 5 of the Rome Statute 1998.
© 2019–Hadju, Z.,A.,A. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Setiap  negara  pada  dasarnya  memiliki  yurisdiksi  untuk  menangani  suatu  kasus pidana, namun hal ini bergantung pada yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana dan terhadap pelakunya. Tindakan itu dipandang sebagai jure gentium dan semua negara  berhak  menangkap  dan  mengadili  pelakunya.  Hal  tersebut  lazim  sebab semakin  berkembangnya  teknologi  dan  maraknya  perpindahan  orang  antar negara, maka sangat besar kemungkinan satu negara membutuhkan bantuan dari negara lain dalam menjalankan kewenangannya untuk menangani suatu perkara tersebut. 1
Kedaulatan negara dalam hukum internasional juga tidak bisa terlepas dari perjanjian Wesphalia  1648  yang  mengenalkan  konsep  nation  state  dimana  negara  memiliki kedaulatan ekternal dan internal, negara berdaulat memiliki kewenangan ekslusif atas suatu wilayah tertentu tampa campur tangan dari pihak luar. 2 setiap bentuk intevensi suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan tindakan pemaksaan bahkan kekerasan  pada  situasi  damai  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  kedaulatan negara.
Tindakan  kejahatan  perang  dilarang  dalam  lembaga  hukum  pidana  internasional. 3 Dalam  hukum  pidana  internasional,  seseorang  yang  dianggap  telah  melakukan kejahatan  perang  apabila  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  konvensi  Jenewa 1949  (Geneva  Law)  atau  telah  melanggar  ketentuan  hukum  dan  kebiasaan  perang (Hague Law). Tentunya semuanya dilakukan dalam situasi dan dalam konteks konflik
1 Anthony Aust. (2005). “Handbook of International Law”. New York: Cambridge University Press. hal. 263
2 Sefriani. (2018). “Hukum Internasional Suatu Pengatar, Edisi Kedua”. Depok: Rajawali Pers.  hal. 13
3 Statuta Roma dari International Criminal Court; Statuta dari International Criminal Tribunal for the  FormerYugoslavia;Statuta  dari  International  Criminal  Tribunal  of  Rwanda;Statuta  dari International Military Tribunal at Nuremberg; Statuta dari International Military Tribunal for the Far East
bersenjata. 4 Kejahatan  perang  selalu  meliputi  pelanggaran  serius  dari  ketentuan internasional,  atau  dengan  kata  lain  merupakan  pelanggaran  dari  ketentuan  yang melindungi  nilai-nilai  penting,  dan  pelanggaran  tersebut  harus  mendapatkan konsekuensi bagi pelaku kejahatan tersebut. 5
Deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Right, 1948) merupakan  langkah  awal  meletakkan  landasan  kearah  penyusunan  standar instrument HAM yang akan menjadi perjanjian internasional bagi setiap negara. Pada tahun 1966 Sidang Umum Majelis PBB telah mengadopsi tiga instrument internasional HAM  yaitu,  The  International  Convenan on Civil  and  Cultural  Right and  The  Optional Protocol to the International Convenan on Civil And Political Right. Konvenan mengenai Hak-hak Sipil dan Politik merupakan sarana hukum internasional yang sangat strategis dalam rangka menciptakan bangsa-bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak-hak dasar yang melekat kepada setiap orang. Hal ini tersirat dalam pasal 1 ICCPR. 6
“All peoples have the right of selt-Determinatio, by virtue of that right they freely determine their political status and freey pursue their economic, social and cultural development”.
Penegasan  mengenai  hak-hak  dasar  tersebut  diperkuat  dengan  kewajiban  setiap Negara pihak (state party) terhadap konvensi untuk memelihara dan menjamin hak- hak  dasar  semua  orang  yang  berada  di  dalam  wilayah  teritorialnya  dan  wilayah yuridiksinya  tanpa  membedakan  atas  dasar  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik,  kebangsaan,  atau  keturunan  harta  kekayaan,  kelahiran  atau  status lainnya (pasal 2 ayat 1). Salah satu dasar yang bersifat universal dan seluruh agama mengakui hak tersebut, adalah “hak untuk hidup” (the right to life dalam pasal 6). 7
Statuta  Roma  adalah  perjanjian  yang  diadopsi  dalam  Konferensi  Roma  1998  untuk menjadi dasar terbentuknya International Criminal Court (ICC) (Human Rights Watch
4 Antonio Cassese. (2003). “International Criminal Law”. Oxford: Oxford University Press. hal. 47
5 Ibid.
6 Romli Atmasasmita. (2001). “Hukum Pidana Internasional”. Jakarta: Hecca Mitra Utama. hal. 3
7 Ibid. hal 4
1998). Perjanjian yang disusun dan disetujui pada hari yang sama yaitu 17 Juli 1998 tersebut hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, sedangkan jumlah negara penandatangan mencapai 139 negara. 8
Pada  Pasal  34  1969  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties  (VCLT)  secara  tegas diatur bahwa: “A treaty does not create either obligations or rights for a third State without  its  consent”.  Pasal ini memperlihatkan hubungan antara negara non pihak 9 dengan  perjanjian  internasional  adalah dengan  adanya  consent.  Prinsip  ini  dikenal dengan prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa  hanya  negara  pihak  dari  suatu  perjanjian  internasional  yang  terikat  oleh norma dalam perjanjian tersebut. 10
Menurut Schabas, sifat permanen ICC dan sifat terbukanya ICC untuk semua negara menghendaki agar ICC tidak terlalu diberi ruang yang luas bagi munculnya judge-made law, yang oleh beberapa negara bisa dipandang sebagai suatu bentuk ketidakpastian yang  bertentangan  dengan  prinsip  nulum  crimen  sine  lege 11 Secara  keseluruhan, Statuta  Roma  1998  memuat  daftar  lima  puluh  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  perang  (war  crimes).  terdapat  norma  hukum  kebiasaan internasional  yang  justru  tidak  dimasukan  ke  dalam  rumusan  Statuta  Roma  1998, misalnya norma yang melarang penggunaan senjata biologis dan kimiawi. 12
Salah satu masalah yang telah menggurita sekian lama adalah konflik antara Israel dan  Palestina  adalah  sebuah  konflik  antara  Israel  dan  Palestina  dalam
8 Wakhid Aprizal Maruf. (2017). “Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998”. Journal Of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017: 83
9 Pasal 34 Konvensi Wina 1969
10 Ibid. hal. 28
11 Nulum Crimen Sine Lege merupakan Suatu perbuatan menjadi tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi  hukuman  hanya  kalau  sebelmu  perbuatan  itu  dilakukan  dan  sudah  ada  hukum  yang menyatakan demikian.
12 Arie Siswanto. (2015). “Hukum Pidana internasional”. Yogyakarta: C.V Andi. hal. 196
memperebutkan  otoritas  tanah  yang  mana  kedua  belah  pihak  mengklaim mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut. Dalam penelitian ini tanah yang diperebutkan itu disebut Tanah Suci. Perang 6 hari atau Perang Arab-Israel 1967 adalah perang yang berlangsung selama 6 hari ini merupakan konflik bersenjata antara Israel melawan negara-negara Arab yang diwakili oleh Mesir, Suriah dan Yordania.  Pasca  perang  yang  dimenangkan  oleh  Israel  tersebut,  wilayah  Israel terus meluas, sementara wilayah negara-negara Arab mulai berkurang.
Kejahatan  Perang  Israel  terhadap  Palestina  yang  menimbulkan  kerugian  dan banyaknya  korban  jiwa  adapun  pelanggaran  tersebut  diantaranya  melakukan penyerangan  terhadap  penduduk  sipil,  menyerang  obyek  sipil,  fasilitas  umum, penggunaan senjata terlarang, penyerangan udara secara tidak proporsional. Akibat dari serangan tersebut mengakibatkan lebih dari Empat puluh warga Palestina telah tewas dan 5.511 terluka dalam pawai Gaza di sepanjang pagar perbatasan antara Jalur Gaza  dan  Israel  sejak  30  Maret  2018.  Dari  mereka  yang  berada  di  rumah  sakit pemerintah,  1.499  terkena  peluru  tajam,  107  dengan  peluru  bermata  spons,  408 menderita  inhalasi  gas  dan  582  menderita  luka-luka  lainnya;  2.142  adalah  orang dewasa  dan  454  adalah  anak  di  bawah  umur. 13 Permasalahan  lain  yang  melandasi sulitnya mengadili Israel adalah masalah entitas palestina yang masih dipertanyakan sebagai sebuah negara walaupun secara administratif telah memenuhi suatu negara aka tetapi secara politik posisi palestina masih lemah. 14
13 Matamata  Politik.  (edisi  17  November  2018).  “Luka  PBB  Laporkan  Jumlah  Palestina  yang  Terus Bertambah  di  Pawai  Gaza”.  Diakses  dari  https://www.Matamatapolitik.Com/40-Mati-5-511-Luka- Luka-Pbb-Laporkan-Jumlah-Korban
14 Pengakuan  sendiri  secara  umum  diartikan  sebagai  perbuatan  politik  dimana  suatu  Negara menunjukan  kesediaannya  untuk  mengakui  suatu  situasi  fakta  dan  menerima  akibat  hukum  dari pengakuan  tersebut.  Kemudian  dalam  praktek  Negara  modern  pengakuan  bukan  sekedar mengetahui  (recognition),  atau  lebih  daripada  suatu  pernyataan  mengetahui  bahwa  suatu  negara atau  pemerintah  memenuhi  syarat  untuk  diakui.  Lebih  lanjut  lihat.  Boer  Mauna  (2000).  “Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”. Bandung: Alumni. hal. 60
Penegakan  hukum  atas  kejahatan  internasional  yang  dilaksanakan  oleh  suatu negara, ada kalanya negara dianggap tidak mau (unwilling), bahkan tidak mampu (unable), padahal dalam penegakan hukum atas kejahatan ini haruslah akuntabel. International  Criminal  Court  merupakan  suatu  mahkamah  yang  memiliki yurisdiksi  terhadap  kejahatan  internasional  tetap  menjadi  perhatian  dan pengharapan masyarakat internasional, ketika suatu negara mengalami keadaan negara dianggap tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable).
Negara  yang  dianggap  melakukan  unwilling  dan  unable  pada  prinsipnya  hanya berlaku bagi negara peserta yang telah melakukan ratifikasi terhadap statute roma akan tetapi makna bisa diperluas dengan dasar ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius (the most serious crimes) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Pada Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 15 diyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah teritorial negara pihak dari ICC atau individu  yang  berasal  dari  negara  yang  sudah  menjadi  pihak  dari  ICC. 16 Pasal
15 Lihat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa: “Jurisdiksi  Mahkamah  terbatas  pada  kejahatan  paling  serius  yang  menyangkut  masyarakat internasional  secara  keseluruhan.  Mahkamah  mempunyai  jurisdiksi  sesuai  dengan  Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:
(a) Kejahatan genosida;
(b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
(c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi.”
16 Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma menyatakan bahwa: “Dalam hal pasal 13, ayat (a) atau (c), Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah pihak dari Statuta ini atau telah menerima jurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3:
(a) Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar;
(b) Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara”
tersebut  mengartikan  bahwa  ICC  tidak  hanya  dapat  mengadili  individu  yang berasal  dari  negara  yang  sudah  mengakui  yurisdiksi  ICC  atau  menjadi  pihak Statuta Roma.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  Israel  baik  secara  implisit  dan  eksplisit  melanggar hukum  internasional  dengan  berlandaskan  pada  pasal  12  dan  ICC  memiliki kewenangan  dalam  mengadili  Israel  yang  telah  melakukan  pelanggaran  HAM diwilayah Palestina selain itu perlunya sprit dari lembaga International Criminal Court (ICC) terkait prinsip Unable dan Unwilling terhadap pengadilan suatu negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat terutama kejahatan yang termuat dalam pasal 5 statuta roma yakni kejahatan War Crime yang di lakukan oleh negara non  state  dan  pasal  12  sebagai  landasan  yuridiksi  ICC.  Berdasarkan  penjelasan diatas  penulis  tertarik  menulis  artikel  tentang  ”Anotasi  Spirit  International Criminal  Court  Dalam  Menanggulangi  Prinsip  Unable  dan  Unwilling  Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina”

## 2.    Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas setidaknya muncul dua permasalahan yaitu apa yang menjadi pertimbangan utama suatu entitas diakui sebagai negara oleh hukum  internasional  dan  bagaimana  relasi  antara  spirit  International  Criminal Court (ICC) dengan prinsip unable and willing terhadap Palestina menurut hukum internasional.

## 3.   Metode
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data yang ada dikaji dan dianalisa melalui studi kepustakaan  untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulannya.  Pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sejarah  serta pendekatan  kasus.  Analisis  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  deskriptif analitis dan pendekatan historis.

## 4.    Pertimbangan Diakunya Palestina Sebagai Sebuah Negara Menurut Hukum Internasional
Pengakuan  terhadap  suatu  negara  melibatkan  dua  aspek  yaitu  aspek  hukum  dan politik akan tetapi para pakar hukum internasional selalu berusaha untuk menentukan aspek mana yang lebih menonjol dari kedua aspek tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum. 17
Di  dalam  praktik  internasional  pengakuan  secara  tegas  (express  recognition)  dapat dilakukan dengan pernyataan pengakuan lewat public statement, nota diplomatik, atau juga  perjanjian  bilateral.  Sedangkan  dalam  praktik  pengakuan  diam-diam  (implied recognition)  justru  lebih  sering  dilakukan  tindakan  negara  membuka  hubungan diplomatik  dengan  suatu  negara  baru,  pemberian  execuatur  pada  konsuler  negara baru. 18 Sebagai tambahan tentang bentuk pengakuan tadi, masih terdapat pengakuan yang  diberikan  secara  terang-terangan  dan  secara  diam-diam,  dan  terakhir  adalah pengakuan secara de jure dan de facto. 19
Berdasarkan  Konvensi  Montevideo  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Negara  dirumuskan dalam konferensi Internasional ketujuh negara-negara yang berada di benua Amerika pada tanggal 26 Desember tahun 1933 di Uruguay. Konvensi ini mendorong agar teori deklaratif  dapat  diterima  sebagai  bagian  dari  hukum  kebiasaan  internasional (international costumary law).
Konvensi ini ditanda tangani oleh sembilan belas negara dan telah menjadi referensi utama dalam upaya menerjemahkan arti dan ciri sebuah negara Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara baru untuk menjadi sebuah negara berdaulat, yaitu; adanya populasi yang tetap (permanent population),  adanya  wilayah  yang  jelas  dan  tetap  (defined  territory),  adanya
17 Boer Mauna. (2000).  “Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi  Dalam Era Dinamika Global”. Bandung: Alumni.  hal. 60
18 Sefriani. (2014). “Hukum Internasional Suatu Pengantar”. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 183
19 Bayu  Sujadmiko.  “Pengakuan  Negara  Baru  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo)”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1 Januari-April 2012: 4
pemerintah (government) dan adanya kapasitas (negara) untuk melakukan tindakan atau hubungan hukum dengan negara lain. 20
Jika  dikaitkan  dengan  permasalah  terhadap  duakuinya  Palestina  sebagai  sebuah negara maka berdasarkan pasal 1 konvensi montevidio maka status dan kedudukan dari Palestina sendiri sudah memuat ketentuan dalam pasal 1 konvensi montovidio, akan tetapi yang menjadi problematika ketika terdapat konflik disuatu negara tersebut yang membuat berubahnya berubahnya status dan kedudukan terhadap dari syarat diakuinya  suatu  negara  menurut  konvensi  tersebut.  Terdapat  beberapa  kriteria diakuinya suatu negara yakni:
Kriteria  pertama  yakni  (permanent  population),  populasi  didefinisikan  sebagai penduduk tetap yang menghuni suatu tempat di daerah tertentu secara terrus menerus dalam hal ini penduduk yang telah menempati suatu negara (permanent population). Bila dikaji melalui negara Palestina bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah sama sekali  karena  jauh  sebelum  deklarasi  negara  Palestina  dilakukan,  sudah  terdapat manusia atau penduduk 21 yang menghuni wilayah tersebut. Namun ketika konflik yang terjadi  dengan  Israel  pada  tahun  1948  sebagian  penduduk  palestina  terpaksa meninggalkan tempat mereka dan kembali lagi setelah perang berakhir.
Kedua,  terdapatnya  wilayah dalam sebuah negara  merupakan  salah  satu penunjang adanya  sebuah  negara  karena  didalam  suatu  wilayahlah  negara  dapat  melakukan pemerintahannya 22 suatu negara, tampa kedaulatan sudah jelas tidak dapat dikatakan
20 M. Syuib. “Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry. hal.
4
21 Saat  ini  jumlah  penduduk  Palestina  sekitar  4,5  juta  orang  yang  tinggal  di  wilayah  Palestina  dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora). Lebih lanjut lihat.  Palestinian Central Bureau Statistics. (2019, 1 Juli). “Population”.
22 Jean Bodin, seorang ahli teori kedaulatan menyatakan bahwa kedaulatan adalah aspek utama sebuah negara. Lebih lanjut lihat. Andrew Edward. (2011). “Jean Bodin on Sovereignty”. Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 2, no. 2 June 1, 2011: 75-84
sebuah negara.  Seperti  kita  ketahui  wilayah  Palestina  saat  ini  terbagi  ke  dalam tiga wilayah  utama,  yaitu;  Jalur  Gaza,  Yerusalem  Timur  dan  Tepi  Barat.  Pada  dasarnya Palestina  telah  kehilangan  beberapa  wilayahnya  akibat  konflik  yang  terjadi  seperti beberapa wilayah Palestina di Yarusalem Timur yang telah dikuasai Israel.
Ketiga adalah memiliki pemerintah, penetapan ketiteria adanya pemerintah ini telah menjadi  salah  satu  syarat  penting  juga  dalam  mendirikan  sebuah  negara  baru. Sebenarnya bagi Palestina ketentuan tersebut belum begitu jelas apakah pemerintah saat ini bisa disebut pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam kriteria ini atau tidak karena sejujurnya mereka tidak memiliki kontrol yang penuh atas wilayah- wilayahnya tersebut. Beberapa bagian dari wilayah Palestina masih dikendalikan oleh pemerintah Israel, seperti Tepi Barat.
Hal  serupa  juga  terjadi  di  Jalur  Gaza  di  mana  setelah  penarikan  militer  Israel  pada tahun  2005,  pemerintah Israel  masih  mengambil  kendali  di  daerah  ini 23 .  Ini  berarti bahwa,  pemerintah  Palestina  belum  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  wilayahnya sendiri.  Memang,  Palestina  memiliki  pemerintah,  tetapi  tampaknya  mereka  tidak memiliki 'pemerintah yang efektif'.
Keempat yakni kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau hubugan dengan negara-negara lain, kriteria ini sulit untuk difenisikan mengingat bahwa dengan status kemerdekaan dengan sendirinya sebuah negara dapat melakukan perbuatan hukum atau  hubungan  hukum  dengan  negara-negara  lain.  Palestina  sendiri  sudah  menjalin hubungan internasional dengan negara lain berupa perjanjian-perjanjian internasional seperti  Piagam  Budaya  dan  Warisan  UNESCO  (the  UNESCO  Cultural  and  Heritage Charter), Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (the Arab Charter on Human Rights). Selain itu, mereka juga telah ikut serta terlibat dengan banyak negara untuk membuat perjanjian,  seperti  dengan  Indonesia.  Di  sisi  lain,  dalam  perjanjian  Oslo  (the  Oslo Accord)  tidak  memasukkan  fungsi-fungsi  dasar  tertentu  dari  sebuah  negara  bagi Palestina  untuk  dilaksanakan,  misalnya  pembukaan  misi  atau  kantor  diplomatik
23 Trias Kuncahyono. (2008). “Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir”. Jakarta: Kompas. hal. 25
Palestina di luar negeri atau pembukaan kantor diplomatik Internasional atau konsulat di Jalur Gaza dan Tepi Barat. 24
Dari uraian diatas telah dijelaskan bagaimana teori-teori pengakuan terhadap sebuah negara yakni teori konsultatif 25 yang berarti untuk bisa dikatakan sebagai negara maka harus mendapat pengakuan oleh negara lain dan menurut teori deklaratif 26 merujuk terhadap Konvensi Montevideo yakni Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa ada empat  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  negara  baru  dan  juga  terdapat pengakuan terhadap pemerintahan melalui suatu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada (de jure) dan  suatu pengakuan berdasarkan pada hukum (de facto).
Penulis  berpendapat  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  latar  belakang  masalah bahwa  salah  satu  permasalahan  yang  menghambat  penyelidikan  pelanggaran  HAM yang dilakukan Israel adalah masih tidak jelasnya kedudukan dari palestina sebagai sebuah negara karena sampai saat ini kedaulatan negara palestina baik secara implisit dan eksplisit telah direduksi oleh konflik dengan israel yang mengakibatkan wilayah palestina terus berkurang.
24 Badri Alzaky. (2017). “Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non- Anggota Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2011-2012”. JOM FISIP, VoL. 4 No. 1 – Februari 2017: 12
25 Teori  konsultatif  berpendapat  bahwa  suatu  negara  menjadi  subyek  hukum  internasional  hanya melalui  pengakuan,  hanya  dengan  pengakuanlah  suatu  negara  baru  itu  diterima  sebagai  angota masyarakat  internasional  dan  karenanya  dapat  memperoleh  statusnya  sebagai  subagai  subyek hukum internasional de jure, Pendukung utama teori ini ialah. Lebih lanjut lihat, Huala Adolf. (2015). “Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional”. Bandung: Keni Media. hal. 69
26 Teori  Deklaratif  merupakan  pengakuan  tidak  menciptakan  suatu  Negara  karena  lahirnya  suatu Negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta  tersebut.  Mereka  menegaskan  bahwa  suatu  Negara  begitu  lahir  langsung  menjadi  anggota masyarakat  internasional  dan  pengakuan  hanya  merupakan  pengukuhan  dari  kelahiran  tersebut. Lihat lebiih lanjut, Bayu Sujadmiko. (2012). “Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo)”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012: 5
Palestina  pada  pratiknya  sudah  memenuhi  unsur  negara  menurut  Konvensi  Pasal 1 Konvensi  Montevidio,  akan  tetapi  keempat  unsur  yang  dimiliki  yang  menjadi permasalahan  ketika  memunuhi  ketentuan  akan  tetapi  didalamnya  terjadi  sebuah konflik,  apakah  Palestina  bisa  dikatakan  sebuah  negara,  hal  ini  masih  menjadi permasalahan  mengingat  bahwa  Palestina  sendiri  secara  praktik  telah  diakui  oleh negara-negara melalui hubungan internasional dengan negara lain melalui perjanjian internasional.
Terkait hal tersebut untuk mengukur diakuinya sebuah negara disamping dari melihat teori  konsultatif,  teori  deklaratif  maupun  Konvensi  Montevidio  maka  kita  harus kembali  kepada  sifat  dan  hakekat  dari  hukum  internasional  bahwa  pada  dasarnya hukum  internasional  adalah  hukum  yang  bersifat  koordinatif  bukan  sub-ordinatif seperti  halnya  hukum  nasional,  sub-ordinatif  diartikan  ada  hubungan  tinggi  rendah antara pemerintah (rakyat) dengan yang memerintah (pemerintah/ penguasa). Tidak ada suatu badan supranasional ataupun pemerintah dunia (world government).
Sebagai hukum yang bersifat koordinatif, hukum internasional tidak bersifat superior terhadap negara. Sistem hukum ini tidak mengenal lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif  seperti  hukum  nasional.  Hukum  internasional  adalah  sistem  hukum  yang bersifat  horizontal.  Perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB)  bukan  merupakan  lembaga dunia (world legislature) 27 yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengukur dan memaksa  berlakunya  suatu  aturan  internasional,  jadi  terhadap  pengakuan  suatu negara kembali ke sifat dan hakekat hukum internasional itu sendiri.
27 Atip Latipulhayat. (2015). “Pengantar Hukum Internasional, Buku Ajar”. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. hal. 9
5.   Relasi  spirit  International  Criminal  Court  (ICC)  terhadap  prinsip  Unable and Unwilling Palestina dalam mengadili kejahatan perang oleh Israel
Kejahatan  perang  telah  mengejutkan  dan  menyerang  manusia  serta  merupakan pelanggaran  terhadap  norma  paling dasar  dalam  kemanusiaan.  Sebuah  norma  yang tidak  dapat  dikesampingkan  dan  harus  ditaati.  Oleh  sebab  itu  larangan  terhadap kejahatan  perang  merupakan  sebuah  hukum  memaksa,  hukum  yang  tidak  dapat dibantah dan tidak dapat diberikan pengecualian. Hukum yang seperti ini disebut juga dengan  jus  cogens. 28 Jus  cogens 29 pada  hakekatnya  memaksa  negara-negara  untuk melindungi norma-norma dasar atau peremtory norms.
Kejahatan  perang  (war  crime)  sebagai  salah  satu  yuridiksi  oleh  mahkamah  pidana internasional  dalam menyelesaikan  kasus-kasus yang  terjadi  pada  negara-negara  di dunia, hal ini berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma yakni: 30
“The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.”
Konflik Palestina dan Israel adalah topik yang tak asing lagi bagi umat manusia. Sudah dari pertengahan abad ke-20 hingga sekarang, konflik antara kedua negara tersebut tidak pernah selesai. Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar  1434  penduduk  Palestina  tewas  menjadi  korban.  Korban  penduduk  sipil berjumlah  960,  239  polisi  dan  235  pejuang  Hamas.  Dari  960  penduduk  sipil  yang tewas terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak  anak.  Menurut  data  dari  Departemen  Kesehatan  Palestina,  korban  luka-luka mencapai 5303 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan Wanita. 31
28 Cherif  Bassiouni. (1996). “International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”. Durham: Duke University School of Law. hal. 267
29 Konsep jus cogens didasarkan atas penerimaan nilai-nilai fundamental dan superior dalam sistem dan dalam beberapa hal mirip dengan gagasan tentang ketertiban umum dan kebijakan umum dalam tatanan hukum domestik. Hal ini juga mencerminkan pengaruh pemikiran hukum alam. Kaidah jus cogens bukanlah aturan yang baru dalam hukum internasional. Prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.
30 Anis Widyawati. (2014). “Hukum Pidana Internasional”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 72
31 Aryuni  Yuliantiningsih.  “Agresi  Israel  Terhadap  Palestina  Perspektif  Hukum  Humaniter Internasional”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. Hal. 8
Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan PBB dan infrastruktur lain. Untuk dapat menaggulangi kejahatan perang yang dilakukan  oleh  Israel  maka  perlulah  suatu  lembaga  seperti  International  Criminal Court  (ICC)  yang  dibentuk  untuk  mengadili  segala  jenis  kejahatan  berat,  mengingat ketika Palestina dalam hal ini tidak mampu untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan  oleh  Israel. 32 Disamping  itu  yuridiksi  ICC  merupakan  perluasan  dari yuridiksi  pidana  nasional  dari  negara-negara  pesertanya  atau  dengan  kata  lain  ICC merupakan suplemen bagi pengadilan nasional dalam hal yang terakhir ketika gagal menjalani fungsinya, ICC dalam menjalankan yuridiksinya membutuhkan kerjasama dengan pemerintah nasional. 33 ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius (the most serious crimes) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.
Kejahatan  perang  (war  crime)  yang  dilakukan  oleh  Israel  terhadap  Palestina  dalam praktiknya kejahatan yang dilakukan termasuk dalam wilayah negara yang menjadi pihak  dalam  Statuta  Roma  yakni  negara  Palestina  maka  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan pasal 12 ICC ayat 2 34 , walaupun Israel bukan menjadi pihak dari ICC maka ICC  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  berdasarkan  pasal  tersebut  walaupun Israel sendiri bukan merupakan non pihak Statuta Roma. Kejahatan perang tersebut termasuk bagian yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.
Pertama,  tindakan  dan  perlakuan  tentara  Israel  terhadap  Palestina  merupakan kejahatan  perang  (war  crimes),  yang  merupakan  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  berkaitan  dengan  pokok  perkara  (subject  matter  jurisdiction), sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) 35 Statuta Roma 1998.
Kedua,  kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  tentara  Israel  terjadi  terus  menerus sampai  dengan  saat  ini,  dimana  tahun-tahun  tersebut  merupakan  tahun  setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, yang artinya termasuk dalam yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  berkaitan  dengan  waktu  (Temporal Jurisdiction). 36
Ketiga, walaupun kejahatan perang dilakukan di wilayah teritorial Israel yang mana bukan merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, apabila kejahatan yang  dilakukan  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  yang  termasuk  dalam  Pasal  5 Statuta, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam Hukum Internasional semua  negara  termasuk  di  dalamnya  pengadilan  internasional  memiliki  yurisdiksi terhadap  pelaku  tanpa  memperhatikan  nasionalitas  para  pelaku  maupun  tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka Mahkamah Pidana Internasional tetap mempunyai yurisdiksi teritorial (territorial jurisdiction) 37
Pelaksanaan dari yuridiksi mahkamah diatas atas tindak pidana kejahatan perang (war crime) yang dilakukan Israel terhadap Palestina bisa diadilili berdasarkan prinsip dan yurisdiksi  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dan  berdasarkan  hal  tersebut  statuta tidak  memerlukan  persetujuan  sebelumnya  dari  negara  pihak  termasuk  terhadap Palestina  maupun  Israel.  Semua  negara  secara  otomatis  menertima  yuridiksi mahkamah atas semua tindak pidana sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Statuta. 38
Dalam kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina maka terdapat suatu regualasi  dalam  memahami  konflik  yang  terjadi  di  Palestina  suatu  spirit  dari International  Criminal  Court  (ICC)  sangat  diperlukan  dalam  menganalisa  konflik tersebut  maka  dalam  hal  ini  Mahkamah  Pidana  internasional,  berdasarkan  prinsip komplementer  seperti  yang  tertera  dalam  ayat  10  Pembukaan  dan  dipertegas  oleh ketentuan Pasal 1 Statuta Roma 1998, sebagai berikut: 39
“Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”
Sedangkan terdapat ketentuan Pasal 1 Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, sebagai berikut: 40
37 Yuridiksi  territorial  dalam  hal  ini  tidak  terdapat  satu  Pasal  pun  yang  menegaskannya.  Mengingat mahkamah  merupakan  suatu  peradilan  kriminal  yang  dimaksudkan  untuk  menjangkau  keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam statuta. Penerapan suatu yuridiksi territorial tidak menjadi
“An International Criminal Court (‘the Court’) is hereby established. It shall be  a  permanent  institution  and  shall  have  the  power  to  exercise  its jurisdiction  over  persons  for  the  most  serious  crimes  of  international concern,  as  referred  to  in  this  Statute,  and  shall  be  complementary  to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.”
Ketentuan dalam Statuta Roma 1998, meskipun pada dasarnya menyebutkan bahwa kewajiban untuk menegakkan hukum ada di suatu negara, akan tetapi negara dapat berada dalam keadaan atau dianggap tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) dalam penyelesaian kejahatan internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 ayat  2  Statuta  Roma  1998,  menentukan  negara  yang  dalam  keadaan  atau  dianggap tidak mau atau ketidaksediaan (unwilling) sebagai berikut: 41
“In  order  to  determine  unwillingness  in  a  particular  case,  the  Court  shall consider,  having  regard  to  the  principles  of  due  process  recognized  by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:
The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made  for  the  purpose  of  shielding  the  person  concerned  from  criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;
There  has  been  an  unjustified  delay  in  the  proceedings  which  in  the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;
The  proceedings  were  not  or  are  not  being  conducted  independently  or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.”
masalah  mengingat  negara-negara  tersebut  merupakan  negara  yang  menerima  yuridiksi  dari mahkamah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat 1.
38 Selanjutnya Pasal 12 Ayat 2 statuta, mahkamah dapat melaksanakan yuridiksinya bila
1. Kejahatan yang terjadi wilayah negara pihak statute (Locut Delicti)
2. Orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara pihak tersebut.
39 Paragrap 10 Preamble Rome Statute of The International Criminal Court 1998
40 Article 1 Rome Statute of The International Criminal Court 1998.
41 Article 17 (2) Rome Statute of The International Criminal Court 1998.
Berbeda  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  17  ayat  3  Statuta  Roma  1998,  menentukan negara yang dalam keadaan atau dianggap tidak mampu atau ketidaksediaan (unable) adalah sebagai berikut: 42
“In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.”
Walaupun  kejahatan  perang  Israel  terhadap  Palestina  sudah  memenuhi  ketiga yurisdiksi  di  atas,  namun  Mahkamah  Pidana  Internasional  tidak  dapat  langsung mengadili  pelaku  karena  kedudukan  Mahkamah  Pidana  Internasional  merupakan pelengkap  dari  yurisdiksi  pidana  nasional. 43 Ciri  khusus  dari  ICC,  dan  untuk membedakannya  dengan  pengadilan  internasional  lainnya  terletak  bahwa  ICC didasarkan  atas  prinsip  komplementaritas,  dimana  pengadilan  nasional  memegang prioritas. sebuah kasus bisa tidak diterima dan pengadilan tidak mampu menjalankan yuridiksi dalam sejumlah situasi. Seperti halnya yang terjadi pada Israel dan Palestina yang  tidak  bersedia  atau  benar-benar  tidak  mampu  melaksanakan  penyelidikan maupun penuntutan. 44
Pada bulan November 2012, 193 negara anggota Majelis Umum PBB mengakui secara de  facto  Palestina  sebagi  sebuah  negara  dengan  peningkatan  status  dari  "entity" menjadi  "non-member  state".  Bergabungnya  Palestina  dengan  ICC  maka  ICC berkewenangan  untuk  melakukan  peyidikan,  penyelidikan  maupun  penuntutan terhadap  Israel  didukung  dengan  prinsip  komplementer  dan  dari  prinsip  otomatos yakni locus dilicti dari ICC.
Ketika  Palestina  tidak  dapat  melaksanakan  suatu  kewajiban  dalam  mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Israel, suatu keadaan dimana Palestina tidak mampu
42 Article 17 (3) Rome Statute of The International Criminal Court 1998.
43 Paragraf  10  Preambule  Statuta  Roma  1998:  emphasizing  that  the  Internasional  Criminal  Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions.
44 Malcom N Shaw. (2013). “Hukum Internasional”. Bandung: Nusa Media. Hal. 403
(unable)  dalam  penyelesaikan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Israel.  Negara  yang dianggap  tidak  mau  (unwilling)  merupakan  negara  yang  pada  dasarnya  dapat menegakkan aturan dalam hukum nasional terhadap pelaku kejahatan yang dimaksud, akan tetapi pada pelaksaannya negara tersebut tidak kredibel atau tidak mempunyai kekuatan  dalam  mengadili  kejahatan  tersebut  baik  dalam  tahapan  serta  terhadap putusannya.
Berbeda  dengan  negara  yang  dianggap  tidak  mau  (unwilling),  negara  yang  tidak mampu  (unable)  Palestina  dalam  hal  ini  tidak  mampu  (unable)  dalam  penyelesaian kejahatan internasional, sebelum terbentuknya Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana  Internasional  adalah  negara  yang  tidak  dapat  menerapkan  sistem  hukum nasionalnya.  Keadaan  negara  tersebut  sama  halnya  yang  terjadi  terhadap  Palestina terutama dalam penegakan hukum atas pelanggaran kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, baik dalam proses maupun hasil yang diputuskan.
Suatu  negara  dikatakan  tidak  mempunyai  kemauan  dalam  menyelenggarakan peradilan  atas  pelaku  kejahatan  yang  terdapat  dalam  Statuta  Roma  1998  apabila peradilan  nasional  dibentuk  untuk  melindungi  pertanggung  jawaban  pelaku, ketidakmampuan  negara  dalam  menyelenggarakan  peradilan  atas  pelaku  kejahatan yang  terdapat  dalam  Statuta  Roma  1998  dapat  dilihat  apabila  tidak  mampu  untuk membawa pelaku ke hadapan pengadilan, jika tidak mampu untuk mendapatkan bukti- bukti  dan  kesaksian  berhubungan  dengan  kejahatan  tersebut,  dan  jika  tidak berfungsinya sistem hukum nasional baik sebagian atau seluruhnya.
Penulis berpendapat perluasaan makna yuridiksi unable dan unwilling sendiri dapat dilakukan dengan dasar Pasal 13 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC memiliki tiga  kewenangan  untuk    memeriksa      kejahatan  internasional,      jika  terdapat  suatu kenyakinan  bahwa  salah  satu/  seluruh  pihak  melakukan  kejahatan  internasional sesuai  yang  disebutkan  dalam  Pasal  5  Statuta  Roma  1998  telah  terjadi.  Atas permintaan negara peserta di mana terjadi pelanggaran HAM. Referensi dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) berdasarkan kewenangan Bab VII Piagam PBB.
Penulis  berpendapat  Inisitif  dari  jaksa  ICC  sebagai  pintu  gerbang  utama  dalam memperluas makna dari unable dan unwilling karena secara objektif inisitif jaksa tidak bersifat politis tetapi berdasarkan hukum akan tetapi jika mengacu pada poin pertama dan kedua tidak akan efektif karena israel tidak mungkin untuk menyerahkan yuridiksi kepada mahkamah dan poin kedua sangat mungkin amerika serikat untuk melakukan veto resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.
Dalam  penggunaan  inisiatif  jaksa  ICC  (in  propio  motu)  sebenarnya    ICC  dapat melaksanakan    yurisdiksinya    apabila    negara    tempat    pelanggaran  terjadi  (locus delicti)  atau  negara  tempat  kewarganegaraan  pelaku  haruslah  negara  pihak  atau negara  yang  telah  menerima  yurisdiksi  ICC  dalam statuta  Roma  1998  seperti  bunyi Pasal  12  ayat  (2)  Statuta  Roma  1998.  Tetapi  dalam  bunyi  Pasal  12  ayat  (3)  Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di negara  yang  bukan  pihak,  asalkan  membuat  suatu  deklarasi  atau  pernyataan  yang didaftarkan yang isinya negara tersebut telah menundukan diri, menerima berlakunya yurisdiksi  mahkamah  yang  berkaitan  dengan  kasus  tersebut,  dan  negara  harus bekerjasama dengan mahkamah untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut.
Penggunaan  in  propio  motu  bisa  saja  dilakukan  dalam  kasus  ini  asalkan  salah  satu pihak baik itu Israel maupun Palestina membuat suatu perjanjian khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998. Selain itu, penggunaan inisiatif jaksa  ICC  (in  propio  motu) sudah  pernah  dilakukan  terhadap  Presiden  Sudan Umar Hasan Ahad al-Bashir. 45 Meskipun Sudan bukan negara peserta ICC,  namun karena dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  HAM  berat  (kejahatan  kemanusiaan)  maka Umar Hasan Ahad al-Bashir diajukan oleh jaksa ICC untuk diadili di ICC. Hal ini juga sama seperti kasus konflik antara Israel-Palestina, walaupun Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar dari ICC tetapi Israel telah dianggap melakukan pelanggaran  HAM  berat.  H.  Donnedieu  de  Vabres  sendiri  menyatakan  “memidana
45 Mustika Ayuningrum. (2018). “Peran Karakteristik Pemimpin Sudan dalam Kasus Penolakan Agensi Kemanusiaan Asing Tahun 2009 pada Konflik Darfur”. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2, mei 2018: 5
dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil, tetapi tidak menghukum orang yang  bersalah  karena  kejahatan  yang  dilakukannya  jauh  lebih  tidak  adil”. 46 Oleh karena itu kejahatan yang dilakukan oleh Israel harus berdasarkan pada pertimbangan kemanusian. 47
Israel dapat dikatakan memiliki ketidakmampuan (unwilling) untuk mengadili pelaku kejahatan  perang  karena  kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  tentaranya  sudah berlangsung sejak tahun 2014. 48 Israel telah membuktikan bahwa negaranya memiliki kemauan  mengadili  pasukan  perangnya  yang  menembak  mati  seorang  warga  sipil Palestina 49 , namun Israel tidak mengadili tentaranya yang melakukan penahanan dan penganiayaan  terhadap  warga  Palestina.  Maka  dari  itu,  kasus  ini  dapat  menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.
Perlu  diketahui  lebih  lanjut  bahwa  didalam  Mahkamah  Pidana  Internasional (International  Criminal  Court/ICC)  dikenal  dengan  adanya  asas  tanggung  jawab individu. Artinya bahwa kedudukan resmi pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk
46 Eddy.O.S.  Hiariej.  (2010).  “Pengadilan  Atas  Beberapa  Kejahatan  Serius  Terhadap  HAM.  Jakarta: Erlangga. hal. 60
47 General Principles of Justice Override Existing Domestic Law. Prinsip ini menyatakan, “bahwa jikalau pun  perbuatan  ini  secara  formal  sah  menurut  rezim  hukum  sebelumnya,  perbuatan  tersebut sedemikian tercelanya sehingga sesungguhnya menurut rezim hukum sebelumnya pun perbuatan itu  tidak  sungguh-sungguh  legal  karena  perbuatan  itu  telah  melanggar  prinsip-prinsip  umum keadilan yang mengesampingkan hukum positif yang berlaku saat itu.
48 SindoNews. (tanpa tahun). “Bukti Kejahatan Perang Dibeber, Israel Murka di Sidang PBB”. Diakses dari  http://international.sindonews.com/read/1018342/41/bukti-kejahatan-perang-dibeberisrael- murka-di-sidang-pbb-1435629802
49 Tempo. (edisi 5 Januari 2017). “Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum”. Diakses dari http://m.tempo.co/read/news/2017/01/05/11 5832787/tewaskan-warga-palestina-tentaraisrael dihukum
mengindarkan diri dari tanggung jawab  pidana. Adanya asas tanggung jawab individu semakin  menguatkan  kembali  pendapat  penulis  bahwa  Israel  dapat  dituntut  ke mahkamah  internasional.  Jaksa  Mahkamah  Pidana  Internasional  (International Criminal Court/ICC) dapat menuntut para petinggi pemerintahan Israel yang menjadi otak serangan Israel ke Palestina. 50
ICC  tidak  akan  mengambil  langkah  jika  suatu  negara  pihak  telah  melakukan penyelidikan dan pengadilan sendiri seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Israel lepas  dari  hasilnya  yang  tidak  memuaskan  Palestina.  Menjadi  tantangan  tersendiri untuk  membuktikan  bahwa  sistem  pengadilan  Palestina  "unable"  (tidak  mampu) untuk mengadili tindakan tentara Israel. Berkenan dengan hal itu kita dapat kembali ke  prinsip  otomatis  yaitu  locus  delicti  bahwa  Israel  melakukan  kejahatan  perang  di wilayah  palestina  oleh  karena  ICC  sudah  lebih  dari  cukup  untuk  mengadili  Israel sebagai yuridiksi prinsip otomatis yang terkandung dalam statuta roma 1998.

## 6.   Kesimpulan
Pasal  1  Konvensi  montevidio  menyebutkan  bahwa  ada  empat  kriteria  yang  harus dipenuhi  oleh  sebuah  negara  baru  untuk  menjadi  sebuah  negara  berdaulat,  yaitu; adanya  populasi  yang  tetap,  wilayah,  pemerintah,  dan  kapasitas  negara  sebagai penunjang dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Terdapat pula pengakuan terhadap suatu negara yang terbagi dalam dua bentuk yakni pengakuan secara de jure maupun secara de facto, Palestina telah diakui secara de jure karna dalam praktiknya yang dibuktikan dengan melakukan perjanjian internasional dengan negara yang pada dasarnya  merumakan  subyek  dari  hukum  internasioan  dibuktukan  dengan bergabungnya  Palestina  di  anggota  UNESCO  dan  Statuta  Roma  1998.  hukum
50 Prinsip Clear Violation of Prior Law. Maksudnya, perbuatan tersebut sedemikian tercelanya sehingga perbuatan tersebut bahkan tidak benar-benar legal secara formal berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya; hukum tersebut, melalui setiap interprestasi yang masuk akal, menghukum perbuatan itu  pada  saat  dilakukan.  Prinsip  dapat  dilakukan  terhadap  israel  dengan  menginterprestasi ketentuan dari pasal 5, 12 dan 13.
internasional  ini  sendiri  bersifat  koordinatif  dan  bukan  subordinatif  seperti  hukum nasional,  dan  untuk  menentukan  Palestina  sebagai  sebuah  negara  maka  kembali kepada Konvensi Montevidio dan sifat hakekat dari hukum internasional itu sendiri.
ICC  merupakan  suatu  lembaga  pelengkap  dari  hukum  nasional  yang  mempunyai kekuasaan  untuk  melaksanakan  jurisdiksinya  atas  orang-orang  yang  melakukan kejahatan paling serius yang tercantum dalam Pasal 5, ICC pun memiliki empat macam yuridiksi yakni, yuridiksi personal, kriminal, temporal dan territorial. Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 menentukan negara yang dianggap  tidak mau (unwilling). ketidaksediaan (unable). Berkenan dengan hal itu kita dapat kembali ke prinsip otomatis yaitu locus delicti bahwa Israel melakukan kejahatan perang di wilayah palestina dan didukung dengan yurisdiksi dari mahkamah tersebut, maka ICC sudah lebih dari cukup untuk mengadili  Israel  dengan  menggunakan  yuridiksi  prinsip  otomatis  yang  terkandung dalam statute roma 1998. Kriteria Unwilling dan Unable dapat diperluas penegakkan melalui  Pasal  13  Statuta  Roma  1998  yang  menyatakan  bahwa  ICC  memiliki  tiga kewenangan  untuk    memeriksa      kejahatan  internasional,      jika  terdapat  suatu kenyakinan  bahwa  salah  satu  dan  atau  seluruh  pihak  melakukan  kejahatan internasional sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma 1998.

## Referensi
Adolf,  Huala.  (2015).  “Aspek-Aspek  Negara  Dalam  Hukum  Internasional”.  Bandung:
Keni Media.
Alzaky, Badri. (2017). “Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non- Anggota Di Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Tahun  2011-2012,  JOM  FISIP  VoL.  4  No.  1  – Februari.
Atmasasmita,  Romli.  (2004).  “Hukum  Pidana  Internasional”  Jakarta:  Hecca  Mitra Utama.
Aust,  Anthony.  (2005).  “Handbook  of  International  Law”.  New  York:  Cambridge University Press.
Bassiouni, Cherif. (1996). “International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”. Durham: Duke University School of Law
Cassese,  Antonio.  (2003).  “International  Criminal  Law”.  Oxford:  Oxford  University Press.
Christianti,  Diajeng  Wulan.  (2015).  “Yurisdiksi  International  Criminal  Court  (Icc) Terhadap  Warga  Negara  Non-Pihak  Statuta  Roma  Dan  Dampaknya  Terhadap
Indonesia”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
Edward, Andrew. (2011). “Jean Bodin on Sovereignty”. Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 2, no. 2 June 1
Hiariej, Eddy.O.S. (2010). “Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Erlangga.
Latipulhayat,  Atip.  (2015).  “Pengantar  Hukum  Internasional,  Buku  Ajar”.  Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran.
Mauna, Boer. (2000). “Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”. Bandung: Alumni.
Maruf, Wakhid Aprizal. (2017). “Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998”. Journal Of International Relations, Volume 3, Nomor 2.
Matamata Politik. (edisi 17 November 2018). “Luka PBB Laporkan Jumlah Palestina yang Terus Bertambah
di Pawai Gaza”. Diakses dari https://www.Matamatapolitik.Com/40-Mati-5-511-Luka-Luka-Pbb-Laporkan- Jumlah-Korban
Mustika,  Ayuningrum.  (2018).  “Peran  Karakteristik  Pemimpin  Sudan  dalam  Kasus Penolakan  Agensi  Kemanusiaan  Asing  Tahun  2009  pada  Konflik  Darfur”.  Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2, mei
Sefriani. (2014). “Hukum Internasional Suatu Pengantar”. Jakarta: Rajawali Pers.
_________. (2018). “Hukum Internasional Suatu Pengatar, Edisi Kedua”. Depok: Rajawali Pers.
Shaw, Malcom N. (2013). “Hukum Internasional”. Bandung: Nusa Media.
SindoNews. (tanpa tahun). “Bukti Kejahatan Perang Dibeber, Israel Murka di Sidang PBB”.  Diakses  dari  http://international.sindonews.com/read/1018342/41/bukti- kejahatan-perang-dibeberisrael-murka-di-sidang-pbb-1435629802
Siswanto, Arie. (2015). “Hukum Pidana internasional”. Yogyakarta: C.V Andi. Starke, J. G. (2001). “Pengantar Hukum Internasional”. Jakarta: Sinar Grafika.
Sujadmiko,  Bayu.  (2012).  “Pengakuan  Negara  Baru  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Internasional  (Studi  Terhadap  Kemerdekaan  Kosovo)”.  Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1 Januari-April.
Syuib M. (Tanpa Tahun). “Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.
Tempo. (edisi 5 Januari 2017). “Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum”. Diakses  dari  http://m.tempo.co/read/news/2017/01/05/11  5832787/tewaskan- warga-palestina-tentaraisrael dihukum
Thontowi,  Jawahir,  Dkk.  (2016).  “Hukum  Internasional  Kontemporer”.  Bandung: Refika Aditama.
Widyawati , Anis. (2014). “Hukum Pidana Internasional”. Jakarta: Sinar Grafika.
Yuanita, Putri. (2009). Skripsi “Pandangan Kompas Dan Media Indonesia atas Konflik
Israel Palestina”. Depok: Universitas Indonesia.
Yuliantiningsih, Aryuni. (2009). “Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei.