Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157
Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia
Rilus A. Kinseng 1*)
1 Department of Communication and Community Development, IPB University, Bogor 16680, Indonesia; CTSS-IPB University
*) E-mail korespondensi: rilus@apps.ipb.ac.id
Received: March 14, 2021 | Revised: May 27, 2021 | Accepted: June 9, 2021| Online publication: June 17, 2021

## ABSTRACT
Social change and conflict are an integral part of any society, including coastal and small island communities in Indonesia. Therefore, doing research on social change and conflict in these communities is very important. As a tribute to the late Prof. Tjondronegoro, this study analyzes briefly the role of Prof. Tjondronegoro in the study of social change in rural Indonesia. This study also analyzes socio-cultural changes, especially identity and  sources  of  the  changes,  and  social  conflict  in  the  coastal  and  small  island  communities.  This  is  a qualitative  study,  conducted  by  examining  relevant  literatures.  The  study  shows  that  the  late  Prof. Tjondronegoro was a lecturer on social change at graduate programme of IPB who had conducted researches regarding social change. Furthermore, the study indicates that socio-cultural changes have taken place in the coastal  and  small  island  communities  due  to  changes  of  fishing  technology,  value  system,  tourism,  mining activities, and government policies. Meanwhile, social conflicts have also taken place, mainly those related to access to livelihood sources. Thus, it can be concluded that the late Prof. Tjondronegoro played an important role  in  the  development  of  research  on  socio-cultural  change  in  rural  Indonesia.  Moreover,  the  coastal  and small island communities in Indonesia have undergone social changes and conflict.
Key words: coastal, conflict, fisher, small island, social change

## ABSTRAK
Perubahan sosial dan konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap masyarakat, termasuk  komunitas pesisir dan  pulau-pulau  kecil  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  maka  kajian  tentang  perubahan  dan  konflik  sosial  pada komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  ini  penting.  Sebagai  sebuah tribute untuk  Prof.  Tjondronegoro,  tujuan penelitian  ini  adalah  mengkaji  secara  singkat  peran  Prof.  Tjondronegoro  dalam  pengembangan  ilmu  dan  riset perubahan  sosial  di  pedesaan  Indonesia.  Tujuan  berikutnya  adalah  untuk  menganalisis  perubahan  sosial  budaya, utamanya  identitas  dan  sumber  perubahan,  serta  konflik  sosial  pada  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  studi  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  literatur.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Prof.  Tjondronegoro  berperan  sebagai  pengajar  mata  kuliah  Perubahan  Sosial  di  Sekolah Pascasarjana IPB dan melakukan riset-riset perubahan sosial di pedesaan. Selanjutnya, komunitas pesisir dan pulau- pulau  kecil  di  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  struktur  sosial  akibat  perkembangan  teknologi  penangkapan, pergeseran  nilai  budaya,  pariwisata,  usaha  tambang,  dan  kebijakan  pemerintah.  Sementara  itu,  konflik  sosial  juga terjadi  pada  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  umumnya  menyangkut  akses  terhadaap  sumber livelihood mereka.  Disimpulkan  bahwa Prof.  Tjondronegoro  berperan penting  dalam  pengembangan  studi  dan  riset  perubahan sosial pedesaan, serta telah terjadi perubahan dan konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kata kunci: pesisir, konflik, nelayan, pulau-pulau kecil, perubahan sosial

## PENDAHULUAN
Perubahan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan.  Menurut  filsuf  Yunani Herakleitos,  “tidak  ada  sesuatu  pun  yang  tetap  atau  mantap  …  perubahan  merupakan  satu-satunya kemantapan” (Bertens, 2018). Sejalan dengan itu, dalam teori perubahan sosial diyakini bahwa tidak ada  satu  masyarakat  atau  komunitas  pun  yang  tidak  berubah.  Lauer  (2001)  mengatakan  bahwa “perubahan  itu  normal”;  sementara  Dahrendorf  (1973)  mengatakan  “ Every  society  is  subjected  at every  moment  to  change;  social  change  is  ubiquitous ”.  Pada  era  “ the  fourth  industrial  revolution ” (Schwab,  2016)  atau “society 5.0” (Salgues,  2018)  ini,  perubahan  sosial  berlangsung  semakin  cepat dan masif. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan apakah suatu masyarakat atau komunitas itu berubah atau  tidak,  melainkan  seperti  apa  kecepatannya,  ke  arah  mana  perubahannya,  unsur  mana  yang berubah,  seperti  apa magnitude perubahananya,  apa  sumber  atau  penyebab  perubahan  tersebut,  serta bagaimana dampak dari perubahan sosial tersebut.
Selain membawa “kemajuan”, perubahan sosial juga menyebabkan disrupsi kehidupan dalam beragam bentuk,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengancam  kehidupan  umat  manusia  itu  sendiri.  Konflik  sosial dalam  beragam  tingkat  dan magnitude akibat  perubahan  struktur  sosial  maupun  sistem  nilai,  sering menyebabkan korban harta dan jiwa. Contoh terkini perubahan sosial dengan magnitude dan dampak, termasuk  dampak  negatif,  yang  sangat  besar  adalah  perubahan  sosial  yang  disebabkan  penyebaran Covid-19 (Zizek, 2020;  Buscher et al., 2020; Kinseng, 2020 dan 2021; dan Hanafi, 2020) . Oleh sebab itu, kajian mengenai perubahan sosial dan konflik semakin relevan dan penting pada masa kini.
Sebagai  sebuah  “ tribute ” untuk Prof. Sediono M. P. Tjondronegoro, tujuan tulisan ini pertama-tama adalah mendeskripsikan secara singkat kontribusi beliau dalam perkembangan kajian perubahan sosial masyarakat  pedesaan  di  Indonesia.  Seperti  akan  diuraikan  lebih  lanjut  di  bagian  berikutnya,  Prof. Tjondronegoro  (selanjutnya,  juga  disingkat  Prof.  Tjondro)  berjasa  dalam  pengembangan  studi-studi perubahan  sosial  di  Indonesia,  khususnya  di  masyarakat  pedesaan.  Selanjutnya,  tujuan  penelitian  ini adalah  mengkaji  perubahan  sosial  budaya  dan  konflik  pada  masyarakat  di  pedesaan,  dengan  fokus pada  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Dengan  demikian,  kajian  ini  dapat  dipandang  sebagai perluasan dari kajian Prof. Tjondronegoro tentang perubahan sosial masyarakat pedesaan, yang lebih berfokus pada masyarakat petani.
Kajian  terhadap  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  ini  penting  dan  strategis,  mengingat Indonesia  merupakan  negara  maritim  maupun  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia. 1 Masyarakat  di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  ini  tentu  memiliki  keunikan-keunikan  tersendiri  dibandingkan masyarakat  di  wilayah  ekologi  lain  seperti  pegunungan  dan  sawah,  misalnya.  Seperti  kata  Satria, “karakteristik  masyarakat  pesisir  berbeda  dengan  karakteristik  masyarakat  agraris  karena  perbedaan karakteristik  sumber  daya  yang  dihadapi”  (Satria,  2015).  Nelayan  merupakan  kelompok  masyarakat pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dominan  di  wilayah  pedesaan  Indonesia.  Sejalan  dengan  teori perubahan  sosial  tadi,  maka  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  Indonesia  ini  tentunya  juga mengalami  perubahan  sosial  budaya  dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  demikian,  maka  menarik  dan penting  untuk  mengkaji  bagaimana  perubahan  sosial  budaya  serta  konflik  yang  terjadi  pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ini.
Dalam kajian perubahan sosial, selain menganalisis identitas perubahan sosial, yakni fenomena sosial yang mengalami perubahan (Vago, 1989), faktor penyebab atau sumber perubahan sosial juga sangat penting untuk dianalisis. Pada dimensi penyebab perubahan sosial ini, paling tidak ada dua perspektif yang  dominan,  yaitu  perspektif  materialistis  dan  idealistis  (Lauer  2001  dan  Harper  1989).  Seperti dikatakan  oleh  Harper (1989)  ,  “ Explanations fall into  two  general categories: those that  emphasize materialistic  factors  (such  as  economic  production  and  technology)  and  those  that  emphasize idealistic  factors  (such  as  values,  ideologies,  and  beliefs) ”.  Perspektif  materialistis  biasanya diasosiasikan dengan Karl Marx yang menekankan peranan teknologi dan ekonomi sebagai penyebab perubahan  sosial.  Melalui  konsep mode  of  production ,  Karl  Marx  menekankan  pentingnya  peranan
1 Indonesia  memiliki  panjang  garis  pantai  mencapai  95.181  km  dan  jumlah  pulau  sekitar  17.504  buah  (Siaran Pers KKP; Nomor: SP204/SJ.04/VIII/2019) .
teknologi  dan  ekonomi  sebagai  determinan  perubahan  sosial.  Pernyataan  Marx  berikut  misalnya, menggambarkan  pentingnya  teknologi  sebagai  sumber  perubahan  sosial:  “ The  hand-mill  gives  you society  with  the feudal lord;  the  steam-mill, society with the industrial  capitalist ” (Wallace & Wolf, 2006). Dengan kata lain, perubahan teknologi dari yang manual ke mesin uap menyebabkan perubahan masyarakat  secara  mendasar,  dari  masyarakat  feodal  menjadi  masyarakat  industri  kapitalis.  Bahkan lebih “dramatis” lagi, Marx mengatakan bahwa: “ The mode of production of material life conditions the general character of the social, political and spiritual processes of life…With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed " (Singer, 1980).
Sementara  itu,  perspektif  idealistis  menekankan  pentignya  ide-ide  dan  sistem  nilai  sebagai  sumber perubahan sosial. Menurut Lauer (2001), “bapak sosiologi”, yaitu Auguste Comte berpendapat bahwa sejarah  manusia  dapat  dipandang  sebagai  “sejarah  pemikiran  manusia”.  Perspektif  idealistik  juga diasosiasikan dengan Max Weber. Harper mengatakan: “ Perhaps the classic thinker in sociology who argued most persuasively that ideational culture can have a causative role in change was Max Weber ” (Harper,  1989).  Dalam  karya  monumentalnya  “ The  Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of  Capitalism ” misalnya,  Weber  (1992)  menjelaskan  bahwa  sistem  nilai  yang  bersumber  pada  agama  Protestan, khususnya  aliran  Kalvinisme,  merupakan  faktor  penting  dalam  melahirkan  kapitalisme  modern  di Barat.  Dalam  artikel  ini,  kedua  perspektif  tersebut  akan  digunakan  untuk  menganalisis  proses perubahan  sosial  yang  terjadi  pada  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  beberapa  wilayah  di Indonesia.
Perubahan sosial terkait erat dengan konflik sosial. Karl Marx misalnya mengatakan bahwa “ Without conflict, no progress: this is the law which civilization has followed to the present day ” (dikutip dalam Dahrendorf,  1963).  Dengan  mengatakan  bahwa  tanpa  konflik  tidak  ada  kemajuan,  itu  sama  artinya dengan mengatakan bahwa tanpa konflik tidak ada perubahan sosial. Sementara Turner memformulasi proposisi  Marx bahwa  “ The  more  violent  is  the  conflict,  the  greater  is  the  amount  of  the  structural change within a society… ” (Turner, 1998). Dahrendorf (1973) juga mengatakan bahwa konflik sosial merupakan  “ the  great  creative  force ”  yang  menyebabkan  perubahan  sosial  (Vago,  1989).  Sama dengan Marx, Dahrendorf berpandangan bahwa “ The more intens is the conflict, the more will be the degree of structural change and reorganization ” (Turner, 1998).
Di  lain  pihak,  teori-teori  gerakan  sosial  menunjukkan  hubungan  yang  sebaliknya,  yakni  perubahan sosial  memicu  terjadinya  konflik  sosial.  Seperti  dijelaskan  oleh  Berberoglu  (2019),  salah  satu  faktor yang mendorong terjadinya gerakan sosial adalah melemahnya kontrol sosial dari kelas dominan. Ini sejalan  dengan  teori  “ state  breakdown ”  yang  dikemukakan  oleh  Skocpol  (1989,  1994).  Dalam  teori state  breakdown tersebut,  Skocpol  mengatakan  bahwa  melemahnya  peran  negara  merupakan  faktor yang  sangat  penting  dalam  menentukan  kerberhasilan  revolusi.  Sejalan  dengan  itu,  Kinseng  (2017a) mengatakan  bahwa  desentralisasi  telah  membuka  peluang  bagi  para  nelayan  untuk  lebih  berani melakukan perlawanan secara terbuka. Dikatakan “ Since decentralisation, fishers have become more active, open, and confident about voicing their interests. Decentralisation has even promoted a social movement  among  fishers ”  (Kinseng,  2017a).  Selanjutnya,  Berberoglu  mengatakan  bahwa  “… the central reasons that large number of masses have historically come together to express their outrage against the dominant classes and powers have been exploitation and oppression ” (Berberoglu, 2019). Kondisi struktural yang menyebabkan munculnya kelas dominan dan kelas yang didominasi itu sendiri tentunya merupakan hasil dari proses perubahan sosial.
Sejalan  dengan  pendapat  Dahrendorf  (1973)  yang  mengatakan  “ Every  society  experiences  at  every moment  social  conflict,  social  conflict  is  ubiquitous ”,  memang  benar  bahwa  komunitas  pesisir  dan pulau-pulau kecil sama sekali bukanlah sebuah komunitas yang damai, tenteram dan harmonis tanpa konflik.  Oleh  sebab  itu,  maka  tulisan  ini  juga  membahas  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, dan menganalisis kaitannya dengan perubahan sosial.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  tujuan  utama  yang  disebut  oleh  Babbie  (2016) sebagai description. Data mengenai kiprah Prof. Tjondronegoro di bidang perubahan sosial diperoleh dari informan, yakni beberapa orang yang pernah mendapatkan  materi “Perubahan Sosial” dari Prof. Tjondronegoro  ketika  mereka  kuliah  di  program  studi  Sosiologi  Pedesaan,  Sekolah  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).  Selain itu, data juga diperoleh dari tulisan-tulisan beliau mengenai isu tersebut. Selanjutnya, data tentang perubahan sosial  budaya  dan konflik pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau  kecil  diperoleh  dari  dokumen  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  baik  oleh penulis sendiri maupun bersama-sama peneliti lain sebagai satu tim. Selain itu, data juga diambil dari skripsi, tesis, dan disertasi para mahasiswa bimbingan penulis. Hasil-hasil penelitian ini pertama-tama disajikan  sebagai  kasus-kasus,  kemudian  dibahas  khususnya  faktor-faktor  yang  menyebabkan perubahan  sosial  tersebut.  Demikian  juga  dengan  konflik  sosial.  Analisis  kaitan  antara  perubahan sosial  dengan  konflik  sosial  dilakukan  dengan  merujuk  pada  teori-teori  yang  telah  dikemukakan  di bagian pendahuluan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kontribusi Prof. Tjondronegoro dalam kajian perubahan sosial
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa tulisan ini merupakan tribute kepada almarhum Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro sebagai seorang tokoh Sosiologi Pedesaan di Indonesia. Oleh sebab itu, kajian ini diawali  dengan  menjelaskan  secara  ringkas  kiprah  Prof.  Tjondro  terkait  isu  perubahan  sosial  dan konflik, khususnya pada masyarakat pedesaan di Indonesia.
Upaya  memahami  kontribusi  Prof.  Tjondronegoro  dalam  pengembangan  kajian  perubahan  sosial  di pedesaan  Indonesia  pertama-tama  diawali  dengan  peranan  beliau  di  dunia  akademis,  khususnya  di Program  Studi  Sosiologi  Pedesaan,  Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB).  Menurut beberapa mahasiswa yang belajar Sosiologi Pedesaan di Sekolah Pascasarjana IPB di era tahun 1980- 1990-an, Prof. Tjondro mengajar mata kuliah Perubahan Sosial. Salah satu mahasiswa beliau, Dr. Lala M.  Kolopaking  mengatakan  bahwa  Prof.  Tjondro  menggunakan  beberapa  buku  rujukan,  seperti “Memudarnya  hubungan  patron-klien”  karya  James  Scott;  “Memudarnya  Masyarakat  Tradisional” karya  Daniel  Lerner  yang  membahas  perubahan  sosial  di  Turki;  buku  tentang  “Agent  of  Change”; bahan  stensilan  tentang  “Uang”  yang  membahas  sejarah  perkembangan  uang;  dan  buku  “Land Reform”  yang  khusus  membahas  kasus-kasus land  reform yang  berhasil,  misalnya  di  Taiwan. Persoalan land reform nampaknya memang mendapat perhatian besar dari Prof. Tjondro. Mahasiswa beliau  yang  lain,  Dr.  Nurmala  K.  Pandjaitan  misalnya,  mengatakan  bahwa  Prof.  Tjondro  sering membahas tentang isu land reform ini dalam kuliah beliau. Sementara itu, mahasiswa beliau yang lain, Dr.  Nuraini  W.  Prasodjo  menambahkan  bahwa  Prof.  Tjondro  memberinya  buku  yang  berjudul “Strategies of Planned Change”, yang kemudian sempat dipakainya sebagai rujukan dalam mengajar mata  kuliah  Perubahan  Sosial  di  program  S1  di  IPB.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  Prof.  Tjondro memegang  peranan  penting  dalam  menyebarkan  teori-teori  perubahan  sosial  kepada  para  mahasiswa pascasarjana  yang  belajar  di  Program  Studi  Sosiologi  Pedesaan  IPB  pada  era  tahun  1980-1990-an tersebut.
Dari segi karya, Prof. Tjondro tentu mempunyai kontribusi penting dalam studi-studi perubahan sosial di Indonesia. Disertasi Prof. Tjondro sendiri pada dasarnya merupakan sebuah studi tentang perubahan sosial  yang  terjadi  di  pedesaan  Jawa.  Dengan  judul  disertasi  “ Social  Organization  and  Planned Development in Rural Java ”, Prof. Tjondro membahas perubahan sosial, yang dalam teori perubahan sosial  dikenal  sebagai  proses  perubahan  yang  direncanakan  ( planned  social  change ).  Di  dalam disertasi tersebut  Prof.  Tjondro  antara  lain  mengkritisi  pandangan  bahwa  masyarakat  pedesaan Jawa itu  bersifat  homogen  dan  damai,  dalam  konteks  pertumbuhan  dan  modernisasi  yang  tengah berlangsung.  Prof.  Tjondro,  misalnya,  menjelaskan  adanya  fenomena  peningkatan  petani  yang  tidak memiliki tanah ( landlessness ) di desa di Jawa Tengah. Demikian juga kehidupan demokrasi di desa,
mengalami  perubahan  akibat  terjadinya  perubahan  fondasi  ekonomi  di  desa.  Dikatakan  “ With  the altered foundation of economic power, the principle of rural democracy were also encroached upon, and  thus  the  tranquil  democratic  rural  community  in  fact  persisted  as  a  stereotype  only ” (Tjondronegoro, 1984). Dalam konteks perubahan sosial di pedesaan inilah Prof. Tjondro mengatakan bahwa bentuk kolektifitas komunitas desa yang relatif masih bertahan adalah sodality. Prof. Tjondro mengatakan “ In the continuing process of disintegration of the village community, the relatively viable social  collectivities  have  come  to  be  the  sodalities,  in  the  confines  of  which  remnants  of  „primitive democracy‟ are still functional and effective, particularly at hamlet and RK levels ” (Tjondronegoro, 1984).
Selanjutnya,  dalam  berbagai  tulisan  Prof.  Tjondro  yang  lain,  beliau  juga  membahas  beragam perubahan sosial masyarakat desa. Sebagai contoh, dalam buku kumpulan tulisan Prof. Tjondro yang berjudul “Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan” (2008), pada Bab 7.1. yang diberi judul “Revolusi Hijau dan  Perubahan  Sosial  di  Pedesaan  Jawa”, Prof.  Tjondro  mengulas  tentang  perubahan  sosial  yang disebabkan  oleh  introduksi  teknologi  pertanian  di  Jawa.  Prof.  Tjondro  menjelaskan  bahwa  program BIMAS,  yang  merupakan  bentuk  implementasi revolusi hijau itu,  mempunyai  dampak  yang  berbeda pada  petani  kecil  dan  petani  kaya.  Petani  kaya  lebih  mampu  meningkatkan  taraf  hidupnya  dalam program  itu,  dengan  menggunakan  aset  baik  lahan  maupun  finansial  yang  dimilikinya.  Dengan  aset tersebut,  petani  kaya  mampu  melakukan  akumulasi  penguasaan  lahan,  memanfaatkan  kredit,  bahkan melakukan  ekspansi  usaha  ekonomi  ke  wilayah  perkotaan.  Menurut  beliau,  “Dengan  masuknya teknologi  baru  di  bidang  pertanian  sudah  jelas  ada  lapisan-lapisan  masyarakat  desa  yang  bertambah kaya dan berkuasa atas sumberdaya.” (Tjondronegoro, 2008). Dengan kata lain, masuknya teknologi pertanian  ke  pedesaan  telah  menyebabkan  terjadinya  polarisasi  penguasaan  tanah  di  pedesaan.  Pada Bab  7.2  dengan  judul:  “Penghapusan  Bimas:  Dari  Revolusi  Teknologi  ke  Polarisasi  di  Pedesaan?” masalah polarisasi masyarakat di desa akibat introduksi teknologi pertanian ini kembali dibahas. Prof. Tjondro  antara  lain  mengatakan  bahwa  teknologi  baru  yang  diintroduksi  ke  pedesaan  “tentu  akan dimanfaatkan  terlebih  dahulu  oleh  golongan-golongan  kuat…”  (Tjondronegoro,  2008)  yang  dapat menyebabkan polarisasi masyarakat desa. Oleh sebab itu, beliau memperingatkan bahwa “Tanpa juga merencanakan  pentahapan  industrialisasi  yang  jelas  sehingga  kelebihan  tenaga  kerja  dari  daerah pedesaan  dapat diserap  dan  ditingkatkan  kesejahteraannya,  mungkin  rasionalisasi  di  sektor  pertanian akan lebih mempercepat polarisasi antar golongan petani di daerah pedesaan.” (Tjondronegoro, 2008).

## Perubahan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Sama  seperti  masyarakat  lainnya,  masyarakat  pesisir  itu  dinamis,  tidak  statis.  Bahkan,  dibandingkan masyarakat  di  wilayah  pedalaman,  masyarakat  pesisir  nampaknya  lebih  dinamis.  Hal  ini  dapat dipahami,  mengingat  masyarakat  pesisir  umumnya  mengalami  interaksi  sosial  dengan  orang-orang dari  luar  komunitasnya  secara  jauh  lebih  intens  dibandingkan  masyarakat  pedalaman.  Berikut  ini diuraikan perubahan sosial budaya yang terjadi di beberapa wilayah pesisisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Dalam  penelitian  mengenai  nelayan  di  daerah  Manggar,  Balikpapan,  Kalimantan  Timur,  penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Manggar mengalami perubahan yang sangat besar semenjak tahun 1980-an. Pada tahun 1970-an wilayah tersebut masih sepi, jumlah penduduk juga sedikit. Sementara itu,  ketika  penelitian  dilakukan  pada  tahun  2006,  daerah  Manggar  sudah  sangat  ramai.  Dikatakan bahwa:  “Berbagai  fasilitas  yang  melambangkan  kemodernan  ( modernity ),  seperti  toko-toko handphone,  toko  sepeda  motor,  kios-kios  yang  menjual  DVD/VCD,  toko  yang  menjual  kulkas  dan TV,  toko-toko  fotocopy,  dan  sebagainya,  cukup  banyak  di  Manggar”  (Kinseng,  2014).  Pembagian kerja atau division of labor masyarakat di Manggar juga sudah sangat kompleks. Demikian juga dari segi etnis dan agama, penduduk Manggar juga beragam.
Selanjutnya,  komunitas  nelayan  itu  sendiri  mengalami  perubahan  yang  mendasar.  Dari  teknologi penangkapan, misalnya, pada sekitar tahun 1960-an para nelayan di Balikpapan hanya menggunakan dayung dan layar sebagai penggerak perahu sederhana yang disebut soppe . Seiring berjalannya waktu, teknologi  penangkapan  ini  mengalami  perubahan  besar.  Pada  tahun  1970-an  nelayan  sudah menggunakan  mesin ketinting sebagai  penggerak,  sedangkan  pada  tahun  1980-an ketinting sudah
hampir  hilang,  digantikan  dengan  mesin  yang  lebih  besar  ( inboard  motor ).  Seiring  dengan perkembangan  teknologi  penangkapan,  struktur  sosial  nelayan  pun  berubah,  baik  secara  vertikal maupun  secara  horizontal. 2 Secara  vertikal,  nelayan  terdiri  dari  empat  kelas,  yaitu  buruh  nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Sementara secara horizontal, nelayan terdiri atas kelompok-kelompok  yang  berbasis  jenis  alat  tangkap,  seperti  nelayan  “pejala”,  “pedogol”, “perengge”, “pebagan”, nelayan pancing, dan penangkap siput/keong.
Fenomena  yang  serupa  dijumpai  juga  di  berbagai  komunitas  pesisir/perikanan  lainnya  di  wilayah Indonesia.  Salah  satunya  adalah  komunitas  nelayan  di  Kecamatan  Sape,  Kabupaten  Bima.  Dalam tesisnya, Syahdin (2013) mengulas perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan ini. Menurut Syahdin,  komunitas  nelayan  yang  berasal  dari  wilayah  Sulawesi  Selatan  ini  mula-mula  melakukan penangkapan  ikan  dengan  peralatan  yang  serba  sederhana.  Mereka  menggunakan  perahu  sederhana yang  disebut lopi yang  digerakkan  dengan  menggunakan  dayung,  sedangkan  perahu  yang  disebut soma digerakkan  dengan  kombinasi  dayung  dan  layar.  Perahu  sederhana  tersebut  dibuat  oleh  para nelayan  itu  sendiri.  Sementara  itu,  alat  tangkap  yang  digunakan  adalah  pancing  dan  jaring  yang sederhana.
Akibat  semakin  tingginya  persaingan  antarnelayan,  maka  mulai  sekitar  tahun  1970-an  beberapa  elit nelayan  mulai  melakukan  modernisasi  armada  tangkap.  Proses  ini  semakin  pesat  ketika  pada  tahun 1980-an  Pemerintah  melakukan  program  modernisasi  armada  penangkapan  melalui  program motorisasi,  termasuk  pada  komunitas  nelayan  di  Kecamatan  Sape.  Dalam  program  itu,  Pemerintah memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan mesin atau “motor tempel” sebagai penggerak perahu. Pada tahun 1990-an program motorisasi ini dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah. Hingga sekitar tahun 2000- an para nelayan sudah mulai menggantikan mesin tempel dengan mesin yang berkapasitas lebih besar atau kapal motor. Ukuran perahu pun semakin besar, bahkan ada yang bobotnya lebih dari 100 GT.
Perubahan perangkat teknologi penangkapan, baik ukuran perahu maupun kekuatan mesin serta jenis alat  tangkap,  mempunyai  implikasi  pada  aspek  sosial.  Perubahan  pada  aspek  sosial  ini  terjadi  mulai dari jumlah  tenaga  kerja hingga  pembagian  kerja ( division  of labor ),  baik  di internal  sebuah armada tangkap maupun pada level komunitas nelayan. Dari segi jumlah tenaga kerja misalnya, pada perahu dayung ( lopi ), tenaga kerja di satu perahu hanya 1-2 orang, perahu layar ( soma ) 2-3 orang. Sementara itu,  pada  perahu payang ( jonso )  tenaga  kerjanya  antara  10-17  orang  dan  kapal  motor  dengan  bobot kapal hingga 100 GT ke atas tenaga kerjanya juga antara 10-15 orang. Dari segi pembagian kerja, di kapal payang maupun kapal motor besar ada juragan, juru mudi (tekong), motoris, pengurus perahu, dan  buruh  nelayan.  Di  komunitas  nelayan  itu  sendiri,  juga  ada  kelompok  nelayan  berbasis  alat tangkap,  seperti  nelayan payang (menggunakan  alat  tagkap  jaring payang )  dan  nelayan  kapal  motor (menggunakan alat tangkap mini trawl ).
Relasi  antara  pemilik  dan  tenaga  kerja  di  perahu  juga  mengalami  perubahan.  Pada  perahu  mesin tempel  ( sope ),  misalnya,  relasi  itu  bersifat  kekeluargaan.  Oleh  sebab  itu,  pola  “rekrutmennya”  juga berdasarkan  hubungan  kekeluargaan.  Sementara  itu,  pada  perahu payang dan  kapal  motor,  tenaga kerja  sudah  merupakan  “buruh”  (relasi  buruh-majikan).  Pola  rekrutmennya  juga  lebih  berdasarkan keahlian atau kemampuan, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan.
Kasus lain yang menunjukkan pola perubahan sosial yang serupa dijumpai pada komunitas nelayan di Juwana,  Jawa  Tengah.  Dalam  tesisnya,  Situmeang  et  al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa  introduksi perangkat  teknologi  penangkapan  ikan  pada  komunitas  nelayan  di  Juwana  menyebabkan  perubahan sosial yang mendasar secara horizontal dan vertikal, baik di tingkat mikro (perahu/kapal) maupun di komunitas nelayannya. Berdasarkan waktu dan perkembangan teknologinya, Situmeang et al., (2020) membagi  nelayan  di  Juwana  menjadi  tiga  periode,  yaitu  nelayan  tradisional  dengan  perahu  tanpa mesin, nelayan tradisional dengan perahu bermesin, dan nelayan dengan kapal (bermesin).
2 Merujuk  pada  konsep  struktur  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Blau  (1977)    dan  Mouzelis  (2008),  Kinseng (2017b) membagi  struktur sosial distribusional itu  menjadi vertikal dan  horizontal.  Stratifikasi dan  kelas  sosial merupakan struktur sosial vertikal, sedangkan kelompok-kelompok sosial merupakan struktur sosial horizontal.
Pada  periode  perahu  tanpa  mesin  bahkan  hingga  periode  penggunaan  perahu  menggunakan  mesin, tidak dikenal istilah buruh nelayan. Mereka bekerja sebagi rekan sekerja atau co-worker . Satu perahu digunakan secara bersama oleh dua atau tiga orang nelayan. Perubahan struktur sosial yang signifikan terjadi ketika para nelayan sudah menggunakan kapal. Di tingkat komunitas, lapisan sosial komunitas nelayan berkembang menjadi lapisan atas yang terdiri dari bos kapal, bakul ikan besar, dan pengusaha (seperti pemilik pabrik es, pemilik pindangan, pemilik pabrik ikan, pemilik mobil pengangkut dan cold storage ); lapisan menengah yang terdiri dari antara lain nakhoda, motoris, pengurus kapal, bakul ikan yang  lebih  kecil,  dan  sebagian  nelayan  tradisional;  serta  lapisan  bawah  yang  terdiri  dari  antara  lain anak buah kapal (ABK), pekerja fillet ikan, sebagian nelayan tradisional, dan buruh angkut ikan.
Perkembangan  perangkat  teknologi  penangkapan  ini tentu juga  memengaruhi  struktur  sosial  nelayan secara  horizontal.  Secara  horizontal,  para  nelayan  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  jenis  alat tangkapnya. Untuk kasus nelayan di Juwana ini, seperti dijelaskan oleh Situmeang et al., (2020), pada awalnya hanya ada satu jenis alat tangkap saja sehingga struktur sosial horizontalnya tidak bervariasi. Seiring dengan perkembangan perangkat teknologi penangkapan di sana, maka  pada tahun 2020 ada sekitar  lima jenis alat tangkap  dominan  yang  ada  di kalangan  nelayan  di Juwana,  yakni purse  seine , cantrang ,  pancing,  jaring  cumi,  dan  jaring  cakalang.  Selain  itu,  muncul  kelompok  yang  baru  pula, yakni  nelayan  yang  bekerja  di  kapal  pengangkut.  Kapal  pengangkut  ini  berperan  mengangkut  ikan hasil tangkapan nelayan kapal besar, terutama kapal purse seine , ke tempat pendaratan ikan. Dengan demikian,  para  nelayan  kapal  besar  ini  bisa  segra  melanjutkan  kegiatan  penangkapan,  tanpa  harus “membuang  waktu”  menurunkan  ikan  di  tempat  pendaratan  ikan.  Dapat  dilihat  bahwa  kemunculan kapal pengangkut dan para pekerjanya ini merupakan dampak dari keberadaan kapal besar penangkap ikan.
Fenomena  yang  sama  terjadi juga  di  kalangan  para  nelayan  di  Kecamatan  Paciran,  Lamongan,  Jawa Timur. Dalam tesisnya, Setyowati (2020)  menjelaskan bahwa dengan modernisasi yang dimulai pada tahun 1980-an, maka terjadilah pelapisan sosial nelayan yang semakin kompleks. Semula para nelayan hanya menggunakan perahu kecil dengan layar dan dayung. Melalui modernisasi itu, mereka beralih menggunakan perahu yang lebih besar (kapal) dan tenaga mesin. Sejalan dengan itu, maka muncullah pelapisan  sosial  nelayan  berbasis  penguasaan  alat  produksi,  yaitu  buruh  nelayan,  nelayan  kecil (nelayan  bubu),  nelayan  menengah  (nelayan  pancing),  nelayan  besar  (nelayan payang dan purse seine ). Di kalangan para buruh nelayan pun juga mencul pelapisan sosial, seperti nakhoda, kadang ada juga  wakil  nakhoda,  dan  para  pekerja  atau  anak  buah  kapal  (ABK).  Para  anak  buah  kapal  inilah sesungguhnya  yang  melakukan  kerja  keras  penangkapan  ikan  selama  di  laut  maupun  mengeluarkan ikan  tersebut  dari  palka  ketika  tiba  dari  laut.  Selain  itu,  mereka  juga  bertugas  membersihkan  kapal, hingga  melakukan  persiapan  perbekalan  pada  saat  kapal  akan  berangkat  untuk  melakukan penangkapan kembali.
Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa sumber perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan di keempat lokasi penelitian itu adalah teknologi. Perubahan teknologi telah menyebabkan perubahan pada tiga tipe struktur sosial yang dikemukakan oleh Mouzelis (2008), yaitu struktur normatif/institusional, interaktif/figurasional  maupun  distribusional.  Memang  teknologi  merupakan  salah  satu  sumber perubahan sosial yang sangat penting sejak lama. Seperti dijelaskan sebelumnya, perspektif materialistis menekankan pentingnya peranan teknologi dalam proses perubahan sosial, dan Marx merupakan salah satu  tokoh  yang  menekankan  peranan  teknologi  ini.  Selain  Marx,  Lewis  H.  Morgan  juga  sudah menerbitkan buku yang berjudul Ancient Society pada tahun 1877, yang membahas tahapan perubahan sosial  berdasarkan  perkembangan  teknologi  (Vago,  1989).  Di  masa  kini,  pengkategorian  era  yang dilakukan  oleh  Schwab  (2016),  yakni  era  industri  1.0,  2.0,  3.0,  dan  4.0,  juga  didasarkan  pada perkembangan  teknologi.  Demikian  juga  dengan  penggolongan  masyarakat  menjadi hunting  society, agrarian society, industrial society, information society, dan super smart society atau society 5.0 yang dikemukakan oleh Salgues (2018), didasarkan pada perkembangan teknologi.
Selanjutnya, uaraian beragam kasus di atas juga menunjukkan kemiripan dengan fenomena perubahan sosial  komunitas  pedesaan  Jawa  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Tjondro  dalam  beberapa  tulisannya. Prof. Tjondro misalnya mencatat gejala “bertambahnya lapisan sosial” di pedesaan akibat masuknya
teknologi  pertanian.  Dikatakan:  “Dengan  bertambahnya  lapisan  sosial,  tampaknya  juga  suatu  lapisan menengah  muncul  lebih  nyata,  dan  gejala  ini  memang  umum  sekali  di  negara-negara  sedang berkembang yang mengalami Revolusi Hijau” (Tjondronegoro, 2008). Selanjutnya, Prof. Tjondro juga menyoroti  polarisasi  komunitas  desa  akibat  masuknya  teknologi  pertanian  dalam  program  revolusi hijau.  Di  komunitas  nelayan,  adopsi  teknologi  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  nelayan, juga  menyebabkan  munculnya  strata  baru  yang  sekaligus  menyebabkan  terjadinya  polarisasi  antara para  nelayan  besar  dengan  nelayan  kecil,  juga  antara  nelayan  pemilik  kapal  dan  alat  tangkap  skala besar dengan para buruh nelayan.
Seperti  dijelaskan  di  atas,  perkembangan  teknologi  penangkapan  juga  menyebabkan  perubahan struktur sosial  nelayan secara  horizontal, berupa  munculnya  kelompok-kelompok  sosial  berbasis alat tangkap yang baru. Dengan kata lain, basis kolektifitas sosial komunitas nelayan bukan pada teritorial, yaitu dukuh ( hamlet ) dan kampung (RK) seperti yang dikemukakan oleh Prof. Tjondro dalam konsep sodality.  Ini  nampaknya  memang  salah  satu  perbedaan  antara  komunitas  petani  dengan  nelayan.  Di beberapa  tempat,  komunitas  nelayan  bahkan  tersegregasi  menurut  jenis  alat  tangkap.  Di  Balikpapan misalnya, para nelayan tinggal mengelompok dan masing-masing kelompok tersebut ditandai dengan penggunaan jenis  alat tangkap tertentu (Kinseng, 2014: 61-62). Serupa dengan itu, Setyowati (2020) menjelaskan  bahwa  “warga  Desa  Paciran  yang  notabennya  merupakan  nelayan  kecil  dengan menggunakan alat tangkap bubu dilarang menikah dengan orang yang berasal dari daerah Weru yang nelayannya  menggunakan  alat  tangkap  mini trawl ”.  Ini  merupakan  akibat  konflik  dalam  kegiatan penangkapan  ikan  di  laut  yang  terjadi  antara  nelayan  kecil  dengan  nelayan trawl tersebut.  Namun nampaknya  sodality  memang  tidak  semata  berbasis  teritorial,  tetapi  merupakan  kolektifitas  sosial  di daerah  pedesaan  “yang  berdasarkan  atas  kepentingan  kelompok”  (Tjondronegoro,  2008:341). Selanjutnya  dikatakan:  “Istilah sodality atau sodalis ,  yang  sifatnya  kelompok  tatap  muka,  akrab  dan solider”  dan  “bukan  semata-mata  hubungan  keluarga  lagi”.  Dengan  demikian,  kelompok  sosial nelayan berbasis alat tangkap tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk sodality di kalangan komunitas nelayan. Jika Prof. Tjondro mengatakan bahwa sodality ini perlu “dibina dan dikembangkan menjadi organisasi  desa  yang  tetap  demokratis  dan  lebih  mutahir”  (Tjondronegoro,  2008:341),  maka kelompok-kelompok  nelayan  berbasis  alat  tangkap  tersebut  sebagian  sudah  berkembang  ke  arah  itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kelompk-kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap cenderung menjadi  “lebih  formal”  bahkan  memiliki  “kesadaran  kelompok”  atau  “ group  consciousness” yang semakin menguat (Situmeang et al., 2019).
Tentu  saja  teknologi  bukanlah  satu-satunya  sumber  perubahan  sosial  pada  komunitas  pesisir  dan pulau-pulau  kecil.  Studi  Hakim  (2015)  misalnya,  menunjukkan  bahwa  masuk  dan  berkembangnya perusahaan tambang di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan telah menyebabkan perubahan sosial yang besar  pada  komunitas  di  desa  Sarakaman  di  pulau  tersebut.  Masuknya  perusahaan  tambang menyebabkan mobilitas sosial vertikal yang mengakibatkan semakin terpolarisasinya komunitas desa, dan  makin  sulitnya  akses  para  nelayan  pada  sumberdaya  perikanan.  Sementara  itu,  Anwar  et  al., (2014)  menunjukkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  di  Pulau  Barrang  Lompo,  Sulawesi  Selatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  yakni  jalan  dan  pelabuhan,  menyebabkan  perubahan  kapital  sosial komunitas  di  pulau  kecil  tersebut.  Dikaitkan  dengan  perspektif  perubahan  sosial,  perkembangan perusahaan tambang dan pelabuhan ini termasuk dalam persepektif materialistik.
Aspek  lain  yang  juga  mengalami  perubahan  pada  komunitas  pesisir  adalah  institusi  pengelolaan sumber  daya  alam  atau institutional  or  normative structure istilah  Mouzelis  (2008).  Mahmud  et  al., (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa mengubah zonasi perairan laut di kawasan Taman  Nasional  Bali  Barat  mempunyai  dampak  sosial  ekonomi  terhadap  komunitas  lokal.  Hal  ini sangat logis, mengingat aturan tentang zonasi wilayah laut itu memengaruhi akses komunitas terhadap sumberdaya laut tersebut. Seperti dikatakan Mahmud et al., (2015):
“Pembuatan dan perubahan zonasi berdampak pada boleh-tidaknya aktivitas tertentu dilaksanakan di kawasan  konservasi,  termasuk  aktivitas  perikanan  oleh  nelayan  tradisional.  Dengan  begitu,  sistem zonasi bukan hanya persoalan teknis-instrumental seperti membatasi luas wilayah laut yang ditandai mooring  buoys,  tapi  secara  sosial  dan  ekonomi  berpotensi  menimbulkan  konflik  dan  mengurangi akses nelayan”.
Selanjutnya, Patriana (2017) mengkaji perubahan Sasi sebagai sebuah sistem pengelolaan sumberdaya perikanan  di Kaimana,  Papua  Barat.  Salah satu  perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam  pelaksanaan Sasi di  Kaimana  ini  adalah  diterapkannya  sistem  lelang  atas  sumberdaya  laut  yang  disasi.  Dalam sistem  lelang  ini,  komoditas  yang  ada  dalam  wilayah  yang  disasi  ( petuanan )  dijual  melalui  lelang. Peserta lelang adalah para pembeli atau tengkulak yang selama ini memang sudah berbisnis jual beli komoditas  perikanan  dengan  komunitas  lokal.    Biasanya  uang  pembelian  tersebut  diserahkan  oleh pemenang  lelang  sebelum  buka Sasi .  Pada  dasarnya,  penerapan  sistem  lelang  ini  telah  mengubah status  kepemilikan  atas  sumberdaya  laut  (teripang,  kerang  lola,  batulaga,  dsb)  dari  milik  komunitas secara  bersama  ( communal  property )  menjadi  milik  pribadi  tengkulak  ( private  property )  yang memenangi lelang. Dalam sistem lelang ini, anggota fam pemilik wilayah yang disasi dan semua yang mendapat  ijin  untuk  ikut  menangkap  saat  buka Sasi harus  menjual  hasil  tangkapannya  kepada pemenang  lelang.  Selain  itu,  sistem  lelang  juga  telah  mengubah  kekuasaan  anggota  fam  atas pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam wilayah petuanan mereka, khususnya dalam  memutuskan waktu tutup dan buka Sasi . Sebelum sistem lelang, warga suatu fam pemilik petuanan dapat meminta kepada  ketua  fam  untuk  membuka Sasi ,  ketika  mereka  sedang  dalam  keadaan  kesulitan  keuangan, misalnya untuk keperluan berobat atau biaya pendidikan. Namun, sejak sistem lelang, keputusan untuk membuka Sasi didominasi oleh ketua fam bersama tengkulak.
Penerapan  sistem  lelang  ini  tidak  terlepas  dari  bergesernya  orientasi  nilai  budaya  yang  mendasari pelaksanaan Sasi di  Pulau  Adijaya,  Kaimana  yang  menjadi  lokasi  penelitian  Patriana  ini.  Menurut Patriana  (2017),  pada  awalnya Sasi merupakan  alat  untuk  menjaga  keberlanjutan  sumberdaya  alam dan  media  untuk  memelihara  kohesi  sosial.  Selain  itu, Sasi juga  merupakan  mekanisme  pemerataan kemakmuran. Dengan kata lain, Sasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial.  Belakangan  ini  pelaksanaan Sasi lebih  didominasi  oleh  orientasi  ekonomi  dari  para  elit  fam, yaitu  upaya  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari  penjualan  komoditas  yang  disasi. Dalam konteks itu, maka sistem lelang merupakan satu pilihan yang lebih cocok untuk dilaksanakan. Dalam  sistem  lelang,  komoditas  yang  ada  di  wilayah petuanan itu  dijual  oleh  elit  fam  kepada tengkulak  yang  berani  memberi  harga  penawaran  tertinggi  dan  membayar  di  depan  (sebelum  buka Sasi ).  Walaupun  ada  perbedaan  dengan  sistem  lelang  di  Kaimana  ini,  sistem Sasi adat  lelang  yang dijalankan di Pulau Haruku, Maluku juga “lebih cenderung berorientasi ekonomi”  (Mony, 2015). Ini sejalan  dengan  pendapat  Prof.  Tjondronegoro  yang  mengatakan  bahwa  “Gejala  komersialisasi  juga masuk ke masyarakat desa” (Tjondronegoro, 2008).
Bergesernya  orientasi  ekologis  dan  sosial  ke  ekonomi  dalam  pelaksanaan Sasi ini  juga  terlihat  dari penggunaan  teknologi  penangkapan  saat  buka Sasi .  Dijelaskan  oleh  Patriana  (2017)  bahwa  semula kegiatan menyelam untuk menangkap biota laut saat buka Sasi hanya menggunakan kacamata sebagai alat  bantu.  Belakangan  ini  para  penyelam  menggunakan  kompresor  sebagai  alat  bantu  menyelam. Penggunaan  alat  bantu  kompresor  ini  memungkinkan  seseorang  menyelam  lebih  lama  dan  di kedalaman  lebih  dari  20  meter.  Dengan  demikian,  maka  hasil  tangkapanpun  menjadi  lebih  banyak. Namun demikian, penggunaan kompresor ini menyebabkan terjadinya marginalisasi kaum perempuan dari kegiatan penangkapan di saat buka Sasi , karena yang menggunakan kompresor hanya kaum laki- laki.  Jadi,  yang  semula  perempuan  mempunyai  peranan  yang  dominan  dalam  kegiatan  penyelaman tradisional, kini dengan pengunaan kompresor laki-lakilah yang berperan dominan.
Serupa dengan Sasi di Kaimana, Sasi di Pulau Huruku, Maluku juga mengalami perubahan-perubahan dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  tesisnya  tentang Sasi laut  di  Pulau  Haruku,  Mony  (2015)  misalnya menjelaskan  bahwa  Peraturan  Negeri  Nomor  03  tahun  2013  telah  mengubah  sistem  pembentukan kewang. 3 Sebelumnya, kewang ditentukan  (“dibentuk”)  oleh  pemenang  lelang,  sedangkan  setelah diberlakukannya  Peraturan  Negeri  tersebut,  maka kewang dibentuk  oleh  pemerintahan  negeri  (desa). Hal ini telah memicu konflik antara kewang lama yang dibentuk oleh pemenang lelang dengan kewang baru  bentukan  pemerintahan  negeri  tersebut.  Menurut  Mony  (2015)  ada  indikasi  yang  kuat  bahwa
3 Kewang adalah  lembaga  adat  yang  diberi  kewenangan  antara  lain  untuk  mengawasi  pelaksanaan  aturan  adat dalam  masyarakat,  termasuk Sasi (Mony,  2015).  Jadi, kewang berperan  penting  untuk  memastikan  aturan Sasi dijalankan oleh masyarakat dengan disiplin.
perubahan status kewang ini merupakan strategi pemerintah negeri untuk mengambil alih pengelolaan proyek  pembangunan,  yakni  normalisasi  sungai  dan  sarana  air  bersih,  yang  saat  itu  pengelolaannya dipegang  oleh kewang yang  lama  bentukan  pemenang  lelang.  Selanjutnya,  Peraturan  Negeri ini juga membawa  perubahan  lain  yang  cukup  mendasar,  yakni  dari  aturan-aturan Sasi yang  semula  hanya bersifat  lisan  berubah  menjadi  tertulis.  Dengan  kata  lain,  terjadi  formalisasi  aturan  adat  tentang penelolaan sumberdaya alam, yaitu Sasi.
Selain  itu,  di  masa  Orde  Baru, Sasi laut  di  Pulau  Haruku  mengalami  kebangkitan  atau  mengalami revitalisasi.  Seperti  dikatan  oleh  Mony  “Revitalisasi  kewang  adat  Negeri  Haruku  dan  pengakuan terhadap  kearifan  lokal  tradisi  sasi  laut  justru  terjadi  pada  masa  ini”  (Mony,  2015).  Selanjutnya dikatakan  “Kelembagaan  sasi  laut  Haruku  direvitalisasi  dan  bangkit  dari  kehancurannya…”  (Mony, 2015). Kebangkitan Sasi laut ini antara lain dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Kampus  pada  masa  itu.  Salah  satu  perubahan  yang  mendasar  dalam  proses  kebangkitan  sasi  laut  di Haruku  ini  adalah  dipindahnya  otoritas  pemegang Sasi dari  gereja  ke  adat  atau  perubahan  dari Sasi gereja menjadi Sasi adat.
Untuk kasus perubahan sistem pengelolaan sumberdaya alam berupa Sasi , baik di Kaimana maupun di Haruku  ini,  perubahan  sosial  lebih  dominan  disebabkan  oleh  aspek  ideasional,  yakni  orientasi ekonomi.  Orientasi  ekonomilah  yang  mendorong  elit  adat  di  Kaimana  mengubah  sistem  penjualan komoditas yang disasi menjadi sistem lelang. Bahkan penggunaan teknologi selam berupa kompresor pun  didorong  oleh  orientasi  ekonomi  ini. Jadi,  pada  kasus ini  bukan  teknologi  yang  menjadi driving force perubahan sosial; sebaliknya perubahan teknologi justru disebabkan oleh perubahan pada  aspek sistem nilai terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan perspektif idealistik dalam teori perubahan sosial yang diasosiasikan dengan Max Weber (perspektif Weberian), seperti disinggung sebelumnya. Namun demikian, penggunaan teknologi pada gilirannya juga menyebabkan perubahan sosial, dalam kasus di Kaimana  ini  termarjinalisasinya  kaum  perempuan  dari  kegiatan  penangkapan  di  saat  buka Sasi. Fenomena  yang  serupa  dijumpai  juga  pada  kasus  perubahan kewang yang  terjadi  di  Haruku. Perubahan sistem kewang dari “ kewang lelang ” ke “ kewang negeri ” juga disebabkan oleh kepentingan ekonomi.  Sementara  itu,  perubahan  dari  “ Sasi gereja”  menjadi  “ Sasi  adat” nampaknya  juga  lebih disebabkan perkembangan pada ranah sistem nilai; bukan disebabkan oleh faktor teknologi. Dalam hal ini, nampaknya pihak gereja, setelah melalui proses-proses sosial yang panjang termasuk kritik-kritik yang  muncul, memandang  bahwa Sasi yang  merupakan adat turun-temurun itu, memang sudah pada tempatnya dikembalikan kepada lembaga adat.
Kasus  selanjutnya  adalah  perubahan  sosial  yang  terjadi  pada  komunitas  nelayan  di  Pulau  Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kinseng et al., (2018) menjelaskan bahwa sebelum tahun 1990-an, mata pencaharian utama masyarakat di Pulau Pari adalah sebagai nelayan. Pada tahun 1990- an, usaha budidaya rumput laut berkembang dengan pesat di Pulau Pari, berawal dari introduksi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada masyarakat di Pulau Pari. Namun,  usaha  budidaya  rumput  laut  ini  rupanya  tidak  bertahan  lama.  Pada  sekitar  tahun  2008 budidaya rumput laut sudah hampir tidak ada lagi di Pulau Pari. Hal ini antara lain disebabkan kualitas air yang semakin buruk, sehingga rumput laut tidak tumbuh dengan baik.
Dengan  menghilangnya  budidaya  rumput  laut,  penduduk  Pulau  Pari  mencari  alternatif  mata pencaharian yang lain. Pada sekitar tahun 2010, mulailah berkembang usaha di bidang pariwisata. Sejak saat itu, kegiatan pariwisata berkembang pesat, dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Pulau Pari. Dengan demikian, maka telah terjadi transformasi sosial “ from fishery to marine tourism ” di Pulau Pari (Kinseng et al., 2018). Di era kejayaan pariwisata ini, rumah-rumah penduduk di Pulau Pari banyak yang dijadikan sebagai homestay ; misalnya dengan menjadikan salah satu kamar rumahnya  sebagai  penginapan  bagi  wisatawan.  Berdagang  beragam  souvenir  serta  makanan  dan minuman juga menjadi mata pencaharian dari banyak warga Pulau Pari, sejak pariwisata berkembang.
Dalam  kasus  di  Pulau  Pari  ini  dapat  dilihat  bahwa  sumber  perubahan  sosial  komunitas  pesisir  dan pulau  kecil  itu  pertama  adalah  introduksi  komoditas  baru,  yakni  rumput  laut,  kemudian  yang berikutnya adalah perkembangan pariwisata. Pariwisata memang menjadi salah satu sumber perubahan sosial  yang  sangat  penting  di  berbagai  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Perkembangan
pariwisata  membawa  perubahan  sosial  budaya  yang  mendasar,  dengan magnitude yang  besar  pula pada  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  berbagai  tempat  di  Indonesia;  seperti  studi  yang dilakukan  oleh  Pratama  pada  komunitas  pesisir  di  Pangandaran (Pratama  &  Kinseng,  2015);  Amalia (2018) pada komunitas pesisir di Pulau Merah, Desa Sumberagung, Banyuwangi; Kamilah (2019) di komunitas Pulau Tidung, DKI Jakarta; Anandhyta di komunitas pesisir Pantai Baron, DI Yogyakarta (Anandhyta dan Kinseng, 2020). Hal ini tentu tidak mengherankan, karena wilayah pesisir atau pantai dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu destinasi favorit para wisatawan di seluruh dunia. Seperti diketahui,  wilayah  pesisir/pantai  dan  pulau-pulau  kecil  merupakan  tempat  adanya  pasir  ( sand ),  laut ( sea ),  dan  sinar  matahari  ( sun )  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ sun,  sea,  and  sand  tourism” (Mendoza-González  et  al.,  2018)  yang  digemari  oleh  para  wisatawan  di  seluruh  dunia.  Dalam kaitannya  dengan  perspektif  perubahan  sosial,  kedua  faktor  ini  masuk  dalam  perspektif  materialistik tentunya.

## Konflik sosial pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Topik  utama  kajian  Kinseng  (2014)  pada  komunitas  nelayan  di  Balikpapan  adalah  konflik  sosial. Dalam  kajian  ini  dijelaskan  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  komunitas  nelayan  di  Balikpapan,  baik antar  sesama  nelayan  (konflik  internal)  maupun  antara  nelayan  dengan  pihak  non-nelayan  (konflik eksternal). Konflik antar sesama nelayan itu sendiri juga terdiri atas dua kategori, yaitu konflik antara sesama nelayan lokal dan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar, yaitu nelayan yang berasal dari daerah luar.
Pada  kasus  di  Balikpapan  ini,  konflik  antara  sesama  nelayan  lokal  pernah  terjadi  antara  nelayan pejala 4 dengan nelayan pebagan perahu dan antara nelayan pancing dengan nelayan pembom. Konflik ini  dipicu  oleh  persoalan  cara  penangkapan  kelompok  yang  satu  yang  dirasakan  mengganggu  hasil tangkapan kelompok  yang  lain. Sementara itu, konflik antara nelayan lokal dengan nelayan  dari luar terjadi antara gabungan nelayan lokal yang menggunakan label “nelayan tradisional” dengan “nelayan modern”  dari  Jawa  Tengah.  Nelayan  lokal  menyebut  para  nelayan  dari  Jawa  Tengah  yang menggunakan alat tangkap purse seine tersebut sebagai “nelayan modern” karena memang perangkat penangkapan  yang  mereka  gunakan  jauh  lebih  canggih.  Dari  ukuran  kapal  misalnya,  kapal  yang digunakan oleh para nelayan dari Jawa tersebut di atas 100 gross ton (GT), jauh lebih besar dibanding dengan  kapal  para  nelayan  setempat.  Konflik  antara  nelayan  lokal  dengan  nelayan purse  seine dari Jawa  Tengah  ini  sudah  termasuk  konflik  kekerasan  ( violent  conflict );  yaitu  berupa  pembakaran  satu kapal nelayan purse seine tersebut dan juga pemukulan terhadap wakil nakhodanya. Konflik ini pecah akibat  nelayan  modern  dari  Jawa  tersebut  melakukan  penangkapan  di  wilayah  yang  terlalu  dekat dengan wilayah tangkap ( fishing ground ) nelayan Balikpapan. Akibatnya hasil tangkap nelayan lokal berkurang drastis.
Konflik  internal  sesama  nelayan  yang  berbeda  jenis  alat  tangkap  seperti  ini  juga  terjadi  di  berbagai tempat  di  Indonesia.  Di  Lamongan  Jawa  Timur  misalnya,  pernah  terjadi  konflik  kekerasan  antara nelayan  yang  menggunakan  alat  tangkap  bubu  dengan  nelayan  yang  menggunakan mini  trawl (Setyowati,  2020).  Menurut  Setyowati  (2020)  akibat  pembiaran  oleh  pemerintah  beroperasinya nelayan mini trawl yang cukup lama, maka pada tanggal 2 September 1999 para nelayan “tradisional” di  wilayah  Paciran,  Lamongan  mengamuk.  Dalam  peristiwa  itu  mereka  menghancurkan  berbagai fasilitas publik seperti Kantor Camat, Kantor Polisi, Kantor Koramil, dan sebagainya.
Dalam  konteks  revolusi  hijau,  Prof.  Tjondro  memberikan  “peringatan”  potensi  konflik  akibat perenggangan  kelas  sosial.  Dikatakan  “Menurut  teori  K.  Marx,  perenggangan  antar  kelas  akan menyebabkan  konflik  penguasaan  sumberdaya,  tetapi  dari  pengamatan  kasus-kasus  yang  sampai sekarang  dapat  kami  amati,  memang  konflik  masih  tertunda”  (Tjondronegoro,  2008:  339).  Jika  di pertanian konflik kelas tersebut masih “tertunda”, maka di nelayan konflik kelas tersebut sudah sering terjadi, seperti kasus yang dikemukakan di atas.
4 Nelayan pejala adalah sebutan lokal untuk para nelayan yang menggunakan jala sebagai alat menangkap ikan. Di Balikpapan, para nelayan pejala ini biasanya juga merupakan pemilik rumpon , yaitu alat pengumpul ikan di laut ( fish aggregating device –FAD).
Selain  konflik  internal  antar  sesama  nelayan,  nelayan  di  Balikpapan  juga  pernah  mengalami  konflik berkepanjangan  dengan  perusahaan  tambang.  Salah  satunya  adalah  konflik  dengan  PT  UN,  ketika perusahaan  tambang  tersebut  melalukan  survei  seismik  yang  menyebabkan  beberapa  puluh rumpon 5 nelayan  dipotong.  Konflik  juga  pernah terjadi  antara para nelayan  dengan  perusahaan tambang  yang lain, yaitu PT TS. Konflik terjadi akibat pembangunan dermaga milik perusahaan yang mengakibatkan rusaknya fishing  ground nelayan  dan  terganggunya  kegiatan  penangkapan  ikan.  Konflik  antara komunitas  pesisir  dan  perusahaan  tambang  juga  pernah  terjadi  di  wilayah  lain,  seperti  di  daerah Tumpang  Pitu,  Desa  Sumberagung,  Kabupaten  Banyuwangi.  Di  wilayah  pesisir  itu,  para  nelayan, pengelola  wisata  maupun  petani  merasa  dirugikan  akibat  kegiatan  pertambangan.  Perlawanan  pun akhirnya  muncul,  bahkan  terjadi  demo  anarkis  yang  dilakukan  oleh  komunitas  lokal  pada  bulan November 2015, dan menyebabkan tiga orang terluka terkena tembakan (Amalia, 2018). Sebenarnya komunitas  pesisir  di  sekitar  Tumpang  Pitu  ini  terbelah  dalam  menyikapi  kegiatan  pertambangan tersebut; ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan kata lain, ada konflik horizontal juga.
Konflik sosial antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan juga terjadi di Pulau Pari, DKI Jakarta. Studi  Kinseng  et  al.,  (2018)  menjelaskan  bahwa,  sumber  konflik  di  Pulau  Pari  ini  adalah  masalah kepemilikan  lahan  di  pulau  tersebut.  Sebuah  perusahaan  mengklaim  bahwa  sebagian  besar  (sekitar 90%) tanah di Pulau Pari adalah milik perusahaan. Pihak perusahaan mengaku bahwa mereka sudah membeli  tanah  tersebut  dari  warga  komunitas  Pulau  Pari.  Pengakuan  ini  juga  dibuktikan  dengan sertifikat.  Namun  sebagian  warga  komunitas  lokal  menolak  klaim  perusahaan  tersebut.  Sebaliknya, mereka  mengklaim  bahwa  mereka  adalah  pemilik  tanah  di  Pulau  Pari;  tanah  tersebut  tidak  pernah dijual secara resmi kepada perusahaan. Kalaupun ada proses jual-beli antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan, itu dianggap tidak sah atau illegal. Dalam kasus konflik ini, sudah ada warga Pulau Pari yang diajukan ke pengadilan dan diputuskan bersalah karena melakukan pembangunan rumah di tanah  milik  perusahaan.  Sama  seperti  kasus  di  Tumpang  Pitu,  Banyuwangi,  di  sini  pun  komunitas tebelah dua, ada juga yang mengakui keabsahan pemilikan tanah oleh pihak perusahaan.
Di dalam studi tentang gerakan sosial nelayan yang dilakukan oleh Kinseng dan tim dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dibahas adanya konflik sosial yang terjadi antara nelayan dengan pihak pemerintah. Konflik  ini  dipicu  oleh  kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi Pudjiastuti, yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang . Melalui Peraturan Menteri atau Permen KP  No.2  Tahun  2015  Menteri  Susi  melarang  penggunaan  alat  tangkap cantrang ,  karena  dianggap merusak  lingkungan,  khususnya  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan.  Hal  ini  dirasakan  sangat merugikan oleh para nelayan di Jawa yang menggunakan alat tangkap cantrang . Oleh sebab itu, sejak tahun  2015  itu  para  nelayan cantrang melakukan  perlawanan  dengan  berbagai  cara.  Salah  satu  cara yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran ke Istana Negara di Jakarta pada  tahun  2018.  Nasution  et  al.,  (2019)  menjelaskan  peranan  dan  partisipasi  para  nelayan  Juwana, Jawa Tengah, dalam menggerakkan demonstrasi menentang kebijakan pelarangan cantrang tersebut.
Di  Sumatera  Barat  juga  terjadi  konflik  antara  para  nelayan  dengan  pemerintah.  Para  nelayan  di  sini memprotes  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah,  yakni  larangan  penggunaan  bagan.  Larangan penggunaan bagan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri KP No. 42 tahun 2014. Selain itu, para nelayan juga protes atas Peraturan Menteri KP No.71 tahun 2016 tentang alat tanggap dan penggunaan lampu. Dalam Permen No. 71/2016 ini, pemerintah melarang penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring  4  mm  dan  lampu  pada  bagan  yang  berkekuatan  25.000  hingga  30.000  Watt.  Kemarahan  para nelayan akhirnya memuncak ketika aparat keamanan menangkap enam kapal nelayan pada tanggal 11 Juni  2016.  Oleh  sebab  itu,  pada  tanggal  25  Juni  2016  sekitar  5.000  orang  nelayan  mengadakan demonstrasi  menuntut  dibolehkannya  penggunaan  bagan  di  Sumatera  Barat  (Hapsari  et  al.,  2020). Mereka  berdemo  di  depan  kantor  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Propinsi,  Kantor  Gubernur,  dan Kantor DPRD Sumatera Barat.
5 Rumpon  adalah  alat  bantu  untuk  mengumpulkan  ikan  ( fish  aggregating  device –FAD)  di  laut  agar  bisa mendapatkan  ikan  lebih  mudah  dan  banyak.  Di  Balikpapan,  rumpon  terbuat  dari  daun  kelapa,  yang  diikat  dan diletakkan di dalam laut. Daun-daun kelapa ini diberi pemberat agar tidak hanyut. Rumpon dimiliki oleh nelayan secara perorangan.
Selanjutnya, studi Kinseng dan tim tahun 2018-2019 ini juga mengkaji konflik antara nelayan dengan pemerintah (dan perusahaan) sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan reklamasi di Pantai  Utara  Jakarta  dan  di  Teluk  Benoa,  Bali.  Pada  kedua  kasus  reklamasi  ini,  para  nelayan  dan komunitas  pesisir  di  kedua  wilayah  tersebut  melakukan  perlawanan  dengan  berbagai  cara,  termasuk melakukan  demonstrasi.  Konflik  antara  para  nelayan  dengan  pihak  pemerintah  setempat  dan perusahaan  di  Teluk  Banten,  Jawa  Barat,  juga  terkait  dengan  kebijakan  reklamasi  di  Pantai  Utara Jakarta dan kebijakan pemerintah setempat terkait pemberian ijin penambangan pasir (Alkhudri et al., 2018;  Muldi  et  al.,  2019).  Sementara  itu,  peraturan  pemerintah  mengenai  zonasi  di  perairan  Taman Nasional  Bali  Barat  juga  memicu  konflik  sosial  antara  nelayan  dengan  pihak  pengelola  Taman Nasional  Bali  Barat  (Mahmud  et  al.,  2016).  Peraturan  tersebut  juga  memicu  konflik  antara  pihak nelayan dengan perusahaan wisata.
Pemahaman tentang konflik sosial dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek atau dimensi dari konflik sosial tersebut, seperti aktor yang terlibat, relasi antar berbagai aktor tersebut, kekuasaan, isu atau  penyebab  konflik,  proses  konflik  itu  sendiri,  pengelolaan  dan  resolusi  konflik,  dampak  konflik, dan  sebagainya.  Berdasarkan  hal  itu,  jika  dilihat  dari  isunya,  dari  beberapa  kasus  konflik  pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikemukakan dalam tulisan ini, pada dasarnya semuanya menyangkut isu akses dan kontrol atas sumberdaya alam sebagai sumber livelihood para nelayan. Ini sejalan dengan yang dikatakan Kinseng (2020b) bahwa “Apapun pemicu konflik di permukaan, pada tataran  yang  paling  dalam  konflik  itu  berkaitan  dengan  tiga  isu  fundamental,  yaitu:  sumber penghidupan ( livelihood ), keadilan sosial ( justice ), dan martabat manusia ( dignity )”. Dalam hal ini ada yang langsung menyangkut akses atas sumberdaya alam, misalnya konflik antar sesama nelayan yang memperebutkan wilayah tangkap maupun sumberdaya ikan, konflik antara nelayan dengan pemerintah dan  pengusaha  dalam  kasus  reklamasi  pantai,  juga  antara  nelayan  dengan  perusahaan  tambang  (dan pemerintah).  Sementara  itu,  konflik  antara  nelayan  dengan  pemerintah  akibat  kebijakan  seperti larangan  penggunaan cantrang, bersifat  tidak  langsung  pada  akses,  tetapi  ujungnya  tetap  soal  akses nelayan atas sumberdaya alam. Dalam kasus larangan penggunaan cantrang dan bagan misalnya, para nelayan melakukan perlawanan karena larangan tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mengakses sumberdaya  alam  seperti  biasanya.  Padahal,  itu  adalah  sumber livelihood mereka;  dan  kalau  sudah menyangkut livelihood atau  “masalah  perut”  istilah  para  nelayan  di  Balikpapan,  maka  konflik  itu cenderung bersifat violent atau melibatkan kekerasan (Kinseng, 2014).
Dalam hal keterkaitan antara konflik dan perubahan sosial, kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan ini menunjukkan  bahwa  perubahan  sosial  secara  langsung  atau  tidak  langsung  justru  berperan  sebagai penyebab konflik sosial; bukan sebagai hasil dari konflik sosial seperti yang dikemukakan oleh Marx dan  Dahrendorf  misalnya.  Contoh  yang  tidak  langsung  adalah  modernisasi  perangkat  teknologi penangkapan  yang  menyebabkan  munculnya  kelas atau  stratifikasi  sosial,  yang  kemudian menyebabkan  adanya  konflik  kelas  maupun  konflik  antar  kelompok  nelayan  berbasis  jenis  alat tangkap  yang  dikenal  dengan  istilah  “ gear  wars” (Adrianto  et  al.,  2007).  Perlu  dijelaskan  bahwa konsep kelas di kalangan nelayan ini lebih luas dari konsep kelas Marxist ortodoks, di mana dimensi “besarnya  kepemilikan  alat  produksi”  juga  menentukan  kelas.  Berdasarkan  konsep  kelas  itu,  maka Kinseng  (2014)  menyebutkan  bahwa  struktur  kelas  nelayan  di  Balikpapan  adalah  “struktur  empat kelas”,  yakni  buruh  nelayan,  nelayan  kecil,  nelayan  menengah,  dan  nelayan  besar.  Konflik  sosial justru  lebih  sering  terjadi  antara  kelas  nelayan  kecil/menengah  dengan  kelas  nelayan  besar,  bukan antara pemilik dan buruh nelayan.

## KESIMPULAN
Sebagai tribute untuk  Prof.  Tjondro,  tulisan  ini  pertama-tama  menunjukkan  bahwa  Prof.  Tjondro mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan kajian perubahan sosial di pedesaan di Indonesia. Sumbangan tersebut berada di dua ranah, yakni ranah pendidikan di Perguruan Tinggi dan ranah riset empiris. Pada ranah pendidikan di Perguruan Tinggi, Prof. Tjondro berjasa melalui perannya  sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Perubahan Sosial di Program Studi Sosiologi Pedesaan (Prodi SPD)
Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian  Bogor  pada  tahun  1980-an  hingga  1990-an.  Sementara  itu, pada  ranah  riset,  Prof.  Tjondro  berjasa  melalui  riset-riset  dan  publikasi  ilmiah  yang  membahas perubahan sosial di pedesaan di Indonesia. Salah satu karya Prof. Tjondro itu adalah disertasinya yang berjudul  “ Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java ”,  yang  diterbitkan  oleh Oxford University Press pada tahun 1984. Dalam buku inilah Prof. Tjondro mengemukakan pemikiran bernas beliau tentang sodality, yang kemudian diabadikan sebagai nama jurnal sosiologi pedesaan ini. Prof.  Tjondronegoro  menggunakan  konsep  sodality  ini  untuk  menjelaskan  kolektivitas  sosial  di pedesaan Jawa yang masih relatif stabil di tengah-tengah proses perubahan sosial. “ In the continuing process of disintegration of the village community, the relatively viable social collectivities have come to be the sodalities…”, kata Prof. Tjondronegoro.
Selanjutnya,  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  itu  merupakan komunitas yang dinamis, yang telah mengalami perubahan-perubahan sosial cukup fundamental, baik pada struktur sosial distribusional vertikal maupun horizontal. Perubahan struktur sosial distribusional vertikal  ditandai  dengan  munculnya  pelapisan  sosial  yang  semakin  rumit,  baik  di  internal  nelayan dalam satu unit penangkapan ikan (perahu/kapal), maupun di level komunitas nelayan. Dalam hal ini, fenomena  “bertambahnya  lapisan  sosial”  dan  polarisasi  komunitas  desa  akibat  masuknya  teknologi pertanian  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Tjondro  pada  dasarnya terjadi juga  pada  komunitas  nelayan. Jadi,  baik  di  kalangan  petani  maupun  nelayan,  telah  terjadi  “ technological  divide ”  hingga “ technological  inequality ”.  Sementara  itu,  perubahan  struktur  sosial  distribusional  secara  horizontal antara lain ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap yang baru.  Selanjutnya,  struktur  sosial  normatif/institusional  seperti Sasi juga  dinamis  dan  mengalami perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi aturan-aturannya, maupun pemegang otoritasnya.
Dalam kaitan dengan konsep sodality, maka pada komunitas nelayan, yang menonjol adalah sodality berbasis jenis alat tangkap, bukan berbasis teritorial seperti dukuh ( hamlet ) dan kampung (RK) seperti yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Tjondro.  Selanjutnya,  walaupun  penyebutan  kelompok  berbasis  alat tangkap  itu  sudah  lama  ada,  namun  belakangan  ini  sodality  para  nelayan  ini  semakin  menguat  dan lebih  formal  serta  memiliki  kesadaran  kelompok  yang  cukup  kuat,  khususnya  ketika  ada  “musuh bersama”.  Yang  paling  menonjol  tentunya  adalah  kelompok  nelayan cantrang yang  melakukan demonstrasi besar-besaran menentang pelarangan cantrang (lihat Nasution et al. 2019, misalnya).
Dari segi sumber perubahan sosial, ada beragam fenomena yang menyebabkan perubahan sosial pada komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  ini.  Yang  termasuk  ke  dalam  perspektif  materialistik utamanya  adalah  teknologi.  Di  kalangan  komunitas  nelayan,  perangkat  teknologi  penangkapan menjadi sumber perubahan sosial yang sangat dominan dan penting. Kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  sumber  perubahan  struktur  sosial  distribusional  vertikal  maupun horizontal yang mendasar pada komunitas nelayan umumnya adalah perangkat teknologi penangkapan ini. Dengan kata lain, perubahan moda produksi ( mode of production ) menyebabkan perubahan sosial yang  mendasar  di  kalangan  para  nelayan.  Selain  itu,  masuknya  pertambangan,  pembangunan infrastruktur,  dan  perkembangan  pariwisata  juga  termasuk  perspektif  materialistik.  Sementara  itu, sumber perubahan sosial yang lain adalah orientasi nilai budaya dalam proses produksi yang semakin mementingkan ekonomi (lebih komersial); ini termasuk perspektif idealistik.
Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak sepi dari konflik sosial. Di kalangan para nelayan, misalnya,  konflik  sosial  sering  terjadi  baik  antara  sesama  nelayan  maupun  antara  nelayan  dengan pihak  non-nelayan.  Dalam  konflik-konflik  sosial  yang  terjadi  di  komunitas  pesisir  dan  pulau-pulau kecil ini, isu utama yang memicu konflik sosial adalah terganggunya akses kelompok nelayan tertentu atau  pun  seluruh  komunitas  terhadap  sumberdaya  alam  yang  menjadi  sumber livelihood mereka. Terganggunya akses itu bisa karena perbedaan teknologi penangkapan, karena kebijakan pemerintah, maupun masuknya perusahaan ke dalam komunitas itu.
Selanjutnya, dari segi hubungan antara perubahan sosial dan konflik sosial, kasus-kasus yang dibahas dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial itu menjadi suatu faktor penting yang memicu konflik sosial, bukan sebaliknya. Konflik sosial di antara sesama nelayan misalnya, muncul karena ada perubahan  struktur  sosial  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Sementara  itu,  konflik  antara nelayan  dengan  pemerintah  terjadi  karena  ada  perubahan  kebijakan  oleh  pemerintah  (perubahan struktur  sosial  normatif/institusional);  sedangkan  konflik  antara  nelayan/masyarakat  pesisir  dengan perusahaan  dipicu  oleh  perubahan  struktur  sosial  akibat  kehadiran  perusahaan  tersebut.  Jadi,  dalam
kasus-kasus  ini,  perubahan  sosial  itu  bukan  disebabkan  karena  terjadinya  konflik  sosial,  tetapi sebaliknya menciptakan kondisi yang menyebabkan konflik sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  pengelola Jurnal  Sodality yang  mendorong  penulis  untuk turut  berpartisipasi  dalam  penulisan  artikel  sebagai tribute kepada  guru  kita  almarhum  Prof.  Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro ini. Terima kasih juga kepada para mahasiswa bimbingan penulis yang telah  melakukan  penelitian  sehingga  memungkinkan  penulis  membuat  artikel  ini.  Semoga  sukses semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, L., Kinseng, R. A., Andalita, V., & Solihin, A. (2007). Study on Collection and Analyzing Fisheries Conflicts Case in Indonesia. Japan International Cooperation Agency, 2007 .
Alkhudri,  A.  T.,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Kinseng,  R.  A.  (2018).  Genealogy  and  Effectiveness  of Fishermen Movements In North Banten – Indonesia. International Journal of Research in Social Sciences , 25 (1), 11–18.
Amalia, T. R. (2018). Analisis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat (Kasus: Pengembangan Wisata Pulau  Merah,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Pesanggaran,  Kabupaten  Banyuwangi) .  IPB University.
Anwar,  S.  J.,  Kolopaking,  L.  M.,  Kinseng,  R.  A.,  &  Hubeis,  A.  V.  S.  (2014).  The  Impact  of  State Intervention  on  Social  Capital  of  Fishermen  Community  in  Small  Islands. KOMUNITAS:
International Journal of Indonesian Society and Culture , 6 (2), 246–259. https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i2.3304
Babbie, E. (2016). The Practice of Social Research . Cengage Learning.
Berberoglu,  B.  (2019). The  Palgrave  Handbook  of  Social  Movements,  Revolution,  and  Social Transformation . Palgrave MacMillan.
Bertens, K. (2018). Sejarah Filsafat Yunani . PT Kanisius.
Blau, P. M. (1977). A Macrosociological Theory of Social Structure. American Journal of Sociology , 83 (1). https://doi.org/10.1086/226505
Buscher, B., Bavinck, M., & Fletcher, R. (2020). Planning for Post-Corona: Five proposals to craft a radically more sustainable and equal world . https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19466.62408
Dahrendorf, R. (1963). Class and Class Conflict in Industrial Society . Stanford University Press.
Dahrendorf, R. (1973). Toward a Theory of Social Conflict dalam Etzioni, A and Eva Etzioni-Halevy. In  E.  Etzioni-Halevy  (Ed.), Social  Change.  Sources,  Patterns,  and  Consequences .  Basic  Book, Inc., Publishers.
Hakim,  L.  (2015). Pertambangan,  Dinamika  Struktur  Kelas  dan  Kemiskinan  Masyarakat  Pedesaan. Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Sarakaman,  Pulau  Sebuku,  Kotabaru,  Kalimantan  Selatan .  IPB University.
Hanafi, S. (2020). Post-COVID-19 Sociology. ISA Digital Platform , Burris , 1–8. http://isociologia.up.pt/sites/default/files/eventos/Post-COVID-19 Sociology.pdf
Hapsari, D. R., Kinseng, R. A., Sarwoprasodjo, S., Simanjuntak, A. P., Anam, K., Sarifuddin, A., & Sulistiyowati,  I.  (2020).  Fishermen  Social  Movements  in  West  Sumatra:  Issues,  Actors,  and
Tactics of the Movement. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 08 (01), 14–29.
Harper, C. L. (1989). Exploring Social Change . Prentice Hall.
Kamilah,  F.  (2019). Stok  Modal  Sosial  dan  Tingkat  Partisipasi  dalam  Pengembangan  Pariwisata Berbasis Masyarakat (Kasus: Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta) . IPB University.
Kinseng, R. A. (2014). Konflik Nelayan . Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
Kinseng, R. A. (2017a). Decentralisation and the Living Conditions and Struggle of Fishers: A Study in  West  Java  and  East  Kalimantan. Journal  of  Sustainable  Development , 10 (2),  71–82. https://doi.org/10.5539/jsd.v10n2p71
Kinseng, R. A. (2017b). Structugency: A Theory of Action. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 5 (2),
127–137.
Kinseng, R. A. (2020). The Old and the New Normal (Bahan presentasi pada diskusi Ekbudbang) .
Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Fatchiya, A., Mahmud, A., & Stanford, R. J. (2018). Marine-tourism development on a small island in Indonesia: blessing or curse? Asia Pacific Journal of Tourism Research , 23 (11), 1062–1072. https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1515781
Lauer, R. H. (2001). Perspektif tentang Perubahan Sosial . Rineka Cipta.
Mahmud,  A.,  Satria,  A.,  &  Kinseng,  R.  A.  (2015).  Zonasi  Konservasi  untuk  Siapa?  Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 18 (3), 237–251. https://doi.org/10.22146/jsp.13141
Mahmud,  A.,  Satria,  A.,  &  Kinseng,  R.  A.  (2016).  Territorialization  and  Fisher’s  Conflict  at  The National Parks of West Bali. Sosek KP , 11 (1), 45–54.
Mendoza-González,  G.,  Martínez,  M.  L.,  Guevara,  R.,  Pérez-Maqueo,  O.,  Garza-Lagler,  M.  C.,  & Howard, A. (2018). Towards a sustainable sun, sea, and sand tourism: The value of ocean view and proximity to the coast.
Sustainability (Switzerland) , 10 (4). https://doi.org/10.3390/su10041012
Mony,  A.  (2015). Ekologi  Politik  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir.  Studi  Kasus  Relasi  Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku . IPB University.
Mouzelis, N. P. (2008). Modern and Postmodern Social Theorizing. Bridging the Divide . Cambridge University Press.
Muldi,  A.,  Sumardjo,  Kinseng,  R.  A.,  &  Sugihen,  B.  G.  (2019).  The  Role  of  Communication  In Resources and Environmental Conflicts In Coastal Communities of Banten Bay. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences , 8 (92). https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-08.22
Nasution, C. N., Kinseng, R. A., & Adiwibowo, S. (2019). Analysis of Strategies and Success Factors Jurnal Ilmu Sosial. Jurnal Ilmu Sosial , 18 (1), 62–80. https://doi.org/10.14710/jis.18.1.2019.62
Patriana,  R.  (2017). Dinamika  Sasi  di  Kaimana:  Perubahan  Kelembagaan  dama  Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional . IPB University.
Pratama, Y. E., & Kinseng, R. A. (2015). Impact of Tourism Development and Fisherman Attitudes in Pangandaran Village. Jurnal Penyuluhan , 9 (1).
Salgues,  B.  (2018). Society  5.0.  Industry  of  the  Future,  Technologies,  Methods  and  Tools .  ISTE, WILEY.
Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Schwab. (2016). The Fourth Industrial Revolution . World Economic Forum.
Setyowati,  I.  S.  (2020). Dinamika  Struktur  Sosial  Nelayan  di  Kabupaten  Lamongan  (Studi  Kasus: Komunitas Nelayan Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan) . IPB University.
Singer, P. (1980). MARX . Oxford University Press.
Situmeang,  W.  H.,  A  Kinseng,  R.,  &  P  Lubis,  D.  (2020).  Technological  Development  and  The Dynamics  of  Juwana’s  Fisherman  Social  Structure. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 8 (2), 36–52. https://doi.org/10.22500/8202030889
Situmeang,  W.  H.,  Nasution,  C.  N.,  Seminar,  A.  U.,  &  Kinseng,  R.  A.  (2019).  Roles  of  fisher  folk social organization in Pati Regency. In R. A. Kinseng, A. H. Dharmawan, D. P. Lubis, & A. U. Seminar  (Eds.), Proceedings  of  the  International  Conference  On  Rural  Socio-Economic Transformation: Agrarian, Ecology, Communication And Community Development Perspectives (RUSET 2018) . Taylor & Francis.
Skocpol,  T.  (1989). What  Makes  Peasant  Revolutionary?”  In  Robert  P.  Weller  and  Scott  E. Guggenheim,  1989.  Power  and  Protest  in  the  Countryside:  Studies  of  Rural  Unrest  in  Asia, Europe, and Latin America . Duke University Press.
Skocpol, T. (1994). Social Revolutions in the Modern World . Cambridge University Press.
Syahdin.  (2013). Perubahan  Moda  Produksi  dan  Potensi  Konflik  pada  Kalangan  Nelayan  (Studi Kasus pada Nelayan Bugis Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) . IPB University.
Tjondronegoro,  S.  (1984). Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java .  Oxford University Press.
Tjondronegoro, S. (2008). Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan (S. Adiwibowo, L. M. Kolopaking, N. K. Pandjaitan, & M. A. Sunito (eds.)). Fakultas Ekologi Manusia IPB.
Turner, J. H. (1998). The Structure of Sociological Theory (Sixth Edition) . Belmont, CA, USA.
Vago, S. (1989). Social Change . Prentice Hall.
Wallace,  R.  A.,  &  Wolf,  A.  (2006). Contemporary  Sociological  Theory  Expanding  the  Classical Tradition (Sixth Edition) . Prentice Hall.
Weber, M. (1992). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism . Routledge.
Zizek, S. (2020). Pandemic! Covid-19 Shakes the World . OR Books.