## SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM KASUS PEMECATAN POLISI GAY YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS: SK NO: KEP/2032/XII/2018)
Siti Faridah *
Email: sfaridah99@gmail. com (Diterima 17-08-2019, Disetujui 26-08-2019)

## ABSTRAK
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  memenuhi  kebutuhannya  dengan  berbagai  cara salah satunya yaitu dengan menjalankan profesi.  Di dunia ini, terdapat ribuan profesi yang  menghiasi  kehidupan  manusia.  Namun  dalam  bentuk  mengayomi  dan mengamankan  masyarakat,  polisi  sudah  sejak  lama  menjadi  profesi  yang  ada dibelahan  bumi.    Dalam  suatu  profesi,  terdapat  kode  etik  yang  mengatur  mengenai tingkah laku suatu pemegang profesi dan jika seseorang melanggar kode etik tersebut maka  akan  dijatuhkan  sanksi  kepadanya.    Permasalahan  yang  terjadi  yaitu  ketika sanksi dari pelanggaran tersebut ternyata mencabut hak asasi manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945.  Namun disisi lain hadirnya sanksi tersebut merupakan  konsekuensi  dari  tindakan  yang  menyalahi  norma  yang  berlaku  di masyarakat.    Kasus  yang  akan  dibahas  dalam  paper  kali  ini  yaitu  orientasi  seksual minoritas  yang  dianggap  melanggar  kode  etik  profesi.    Padahal,  orientasi  seksual seharusnya  menjadi  ranah  privat  seseorang  dan  tidak  boleh  diintervensi  oleh  pihak manapun  termasuk  oleh  negara.    Akan  tetapi,  dalam  fakta  dilapangan,  terdapat perluasan makna terhadap nilai-nilai yang menyangkut norma di masyarakat hingga berujung  menyentuh  pada  ranah  privat  yang  seharusnya  menjadi hal  yang  terpisah dari pengaturan publik.
Kata Kunci: Gay, Norma, Peraturan, dam Profesi.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

## ABSTRACT
As social beings, humans meet their needs in various ways one of which is by carrying out the profession.  In this world, there are thousands of professions that adorn human life.  But in the form of protecting and securing the community, the police have long been a profession in the hemisphere.  In a profession, there is a code of ethics that regulates the behavior of a profession holder and if someone violates the code of ethics then he will be penalized.  The problem that occurs is when sanctions from violations are  found  to  revoke  human  rights  that  are  constitutionally  protected  by  the  1945 Constitution.  However, the presence of these sanctions is a consequence of actions that  violate  the  norms  prevailing  in  society.    The  case  that  will  be  discussed  in  this paper is the minority sexual orientation that is considered to violate the professional code of  ethics.    In  fact,  sexual orientation  should  be  a person's  private  domain  and should not be intervened by any party including the state.  However, in the facts in the field, there is an expansion of the meaning of the values concerning norms in society to the point that it touches on the private sphere which should be a separate matter from public regulation.
Keywords: Gay, Norms, Regulations, and Profession.

## I. Pendahuluan
Hukum saat ini telah menjadi kebutuhan dalam suatu masyarakat modern. Perkembangan  masyarakat  yang  kompleks  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial maupun  politik  menimbulkan  konsekuensi  semakin  tingginya  kebutuhan  akan hukum.  Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan. Pembentukan peraturan-peraturan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat  dihindari  dalam  suatu  negara  hukum  yang  modern  (Ridwan,  2006: 35-36). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1  ayat  (3)  UUD  1945  menempatkan  hukum  sebagai  aturan  dasar  dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dan kemasyarakatan (Ridwan, 2006: 19). Suatu  negara  hukum  ( rechtsstaat )  memiliki  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar atau acuan sebuah negara. Menurut F. J. Sthall prinsip-prinsip dari suatu negara hukum  yaitu  adanya  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  HAM,  adanya pemisahan  kekuasaan  Negara,  adanya  pemerintahan  berdasarkan  Undang- Undang dan adanya peradilan administrasi (Marbun, 2001 : 7).
Berbicara  mengenai  hukum  tentu  tidak  lepas  dari  yang  namanya law enforcement .  Penegakan  hukum  sudah  semestinya  dapat  terwujud  dengan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Polri sebagai aparat penegak hukum telah menjadi sub sistem dari pemerintah yang secara responsif berupaya  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  mewujudkan  prinsip good governance dan clean government .  Semua hal ini diwujudkan untuk membentuk
trust building terhadap institusi pemerintahan khususnya Polri.  (Agus Dwiyanto, 2006 : 3)
Menurut Satjipto Raharjo (2009 : 111) polisi merupakan alat negara yang bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  memberikan pengayoman,  dan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Kepolisian Negara Republik Indonesia  dalam kaitannya dengan pemerintah yaitu sebagai salah  satu  instansi  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan  negara  dibidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya ketentraman masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan dijelaskan  pula  dalam  Catur  Prasetya  Polri.    Sebagai  aparatur  pemerintahan, anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibekali  dengan  serangkaian aturan dan kode etik dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping itu, Polri  juga  dibekali  dengan  berbagai  piranti  berupa  peraturan  perundang- undangan dan sejumlah diskresi dalam melaksanakan tugasnya (Anton Tabah, 2004: 35).
Dalam rangka menerapkan prinsip good governance, maka kualitas para aparat pun harus ditingkatkan. Dengan ini maka perlu diatur secara lebih khusus dan detail mengenai larangan dan perintah bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenang  agar  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya penyelewengan  kekuasaan  atau  tindakan  yang  melanggar  kode  etik  profesi. Adanya  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan  menimbulkan  konsekuensi penjatuhan hukuman atas tindakan tersebut. Tindakan penjatuhan hukuman ini diberikan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pengawas internal instansi yang bersangkutan.
Temuan adanya pelanggaran bisa didapat dari hasil pemeriksaan badan atau pengawas internal maupun yang berasal dari pengaduan masyarakat. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut baru dapat ditentukan jenis hukuman disiplinnya (Lalu  Ihsan,  2014:  369).  Jenis  hukuman  disiplin  memiliki  berbagai  tingkatan, diantaranya  yaitu  hukuman  disiplin  ringan,  sedang  dan  berat.  Hukuman  yang dirasa tidak sesuai bagi aparat yang terkena sanksi atau mencederai nilai-nilai keadilan  (subjektif)  maka  diperbolehkan  untuk  melakukan  upaya  administratif. Hal  tersebut  yang  kemudian  menimbulkan  sengketa  kepegawaian.  Sengketa
kepegawaian merupakan sengketa antara seorang pegawai dengan atasannya akibat  dari  dikeluarkannya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN). Sengketa kepegawaian dapat terjadi dalam semua jenis profesi termasuk dalam institusi Polri sebagai aparat penegak hukum sekalipun.
Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka dapat  dirumuskan beberapa hal  menarik  yang  akan  dibahas  dalam  paper  ini,  diantaranya  yaitu  bagaimana bentuk  pelanggaran  kode  etik  profesi  yang  berujung  pada  sengketa kepegawaian? Lalu bagaimana kasus yang terjadi belakangan ini terkait dengan PTDH  (Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat)  polisi  yang  memiliki  orientasi seksual  minoritas  dan  yang  terakhir  yaitu bagaimana  penyelesaian  atau  solusi dari  permasalahan  tersebut  jika  dianalisis  melalui  perspektif  hukum kepegawaian, HAM, dan norma yang berlaku di masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan dalam menulis paper ini yaitu metode studi kasus yang didukung dengan studi pustaka.  Metode penelitian studi kasus yaitu metode penelitian dengan mengutamakan pemahaman secara mendalam mengenai “mengapa sesuatu terjadi”. Menurut Kristina Wolff metode studi kasus yaitu  metode  penelitian  dengan  mengedepankan  pada  pandangan  umum terhadap  kehidupan  bermasyarakat.  Sedangkan  studi  pustaka  mendasarkan penelitian  dan  analisisnya  pada  sumber-sumber  yang  diperoleh  melalui  buku, jurnal, artikel online, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.  Langkah yang  dilakukan  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu  menggabungkan  kedua  metode tersebut untuk memperoleh hasil yang baik dan bersifat objektif.

## II. Pembahasan
2.1.  Pelanggaran kode etik profesi yang berujung sengketa kepegawaian
Hukum sebagai suatu kebijakan publik ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan demi kepentingan masyarakat. Sehingga  hal  ini  dilakukan  dalam  bentuk  pelayanan  untuk  mencapai orientasi public  interest dan public need .  Dengan  konsep  pemikiran  yang seperti  itu,  maka  pemerintah  dapat  bertindak  sebagai public  servant di masyarakat  (Solly  Lubis,  2007:  9).  Menurut  Radbruch  dalam pelaksanaannya  hukum  harus  memenuhi  nilai-nilai  dasar  yang  meliputi keadilan,  kegunaan dan kepastian hukum.   Karena secara teoritis, fungsi pokok dari hukum yaitu mengatur hubungan antar-individu maupun dengan negara  agar  segala  sesuatu  berjalan  dengan  tertib  sehingga  terciptalah
kedamaian  karena  tegaknya  kepastian  hukum  dan  keadilan  di  dalam masyarakat( Agus Dwiyanto, 2003: 91).
Berbicara  mengenai  problematika  penegakan  hukum,  disiplin pegawai  dalam  Hukum  Kepegawaian  juga  terdapat spannungsverhaltnis antara unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Radbruch.    Karenanya  permasalahan  tersebut  dapat dilihat dan dianalisis melalui berbagai aspek diantaranya:
a.  Struktur hukum
Struktur  hukum  yang  di  bangun  dalam  sistem  penjatuhan hukuman disiplin akan mempengaruhi penegakan hukum dan karenanya diperlukan sistem penjatuhan hukuman yang netral dan independen.
b.  Substansi hukum
Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu “. . .
the  actual  rules, norms ,  and  behavior  patterns  of  people  inside  the system ”.    (Feisal  Tamim,  2004:  6).    Jadi,  yang  disebut  komponen substansi  hukum  di  sini  adalah  semua  asas  dan  norma  (perilaku  dan etika sosial) yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.
c.  Budaya hukum
Budaya  hukum  memiliki  batasan  yang  sama  dengan  kesadaran hukum.    Kesadaran  hukum  yaitu  abstraksi  (para  ahli)  mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang  sistem  hukum,  budaya  hukum  adalah  kesadaran  hukum  dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.
Sedangkan  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  penjatuhan hukuman  disiplin  yaitu  prinsip  keadilan,  kemanfaatan,  konsistensi,  dan kepastian  hukum(Tedi  Sudrajat,  2008:  216).  Hadirnya  prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangkan dalam hal penjatuhan  sanksi.    Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  ada  kesalahan  dalam menjatuhkan sanksi atau merugikan pihak tertentu yang secara khususnya berakibat pada pencabutan hak ekonomi seseorang.
Berbicara  mengenai  kode  etik,  kode  etik  profesi  merupakan  suatu tuntutan,  bimbingan  atau  pedoman  moral  dan  kesusilaan  untuk  suatu profesi  tertentu  yang  merupakan  daftar  kewajiban  dalam  menjalankan suatu  profesi  dan  disusun  oleh  para  anggota  profesi  itu  sendiri  serta mengikat  mereka  dalam  praktik.    Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kode
etik  profesi  yaitu  nilai-nilai  etis(  Rahardi,  2007:  146).    Dengan  demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana suatu pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya.
Dalam  institusi  Polri,  terdapat  kode  etik  yang  mengatur  mengenai pedoman perilaku setiap anggota dalam berhubungan dengan masyarakat, baik  ketika  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  maupun  ketika  tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).  Kode etik ini berlaku dan memegang fungsi  kepolisian.    Tidak  hanya  itu,  kode  etik  POLRI  tidak  hanya mendasarkan  pada  kebutuhan  profesionalisme,  tetapi  juga  telah  diatur secara normatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (Perkap)  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.    Sehingga  Kode  Etik  tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota (Rahardi, 2007 : 6).
Sebagai  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  pelanggaran terhadap  kode  etik  profesi  menurut  pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  salah  satunya  yaitu  dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat.    Hal  ini  sebagaimana  diputuskan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  Kode  Etik  Profesi  Polri,  salah  satunya  disebutkan  bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan untuk mengatasi kesulitan di masyarakat. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri  dari  perbuatan-perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  dan  menjaga serta  meningkatkan  citra,  soliditas,  kredibilitas,  reputasi,  dan  kehormatan Polri (Nuh, 2014: 144).  Maka dari itu, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai “sikap  tercela”  di  masyarakat  (baik  itu  dilihat  melalui  segi  asas, norma maupun budaya hukum) dianggap bertentangan dengan kode etik profesi  Polri.    Sehingga  perilaku  anggota  Polri  tidak  boleh  bertentangan
dengan  kode  etik  profesinya  sebagai  bentuk  kepatuhan  hukum  dan  jika melanggar  kode  etik  tersebut  maka  akan  dijatuhkan  sanksi  kepadanya sebagaimana  tercantum  dalam  undang-undang.    Sengketa  kepegawaian dalam  hal  ini  terjadi  ketika  orang  yang  dijatuhkan  sanksi  tidak  terima terhadap penjatuhan hukuman tersebut atau secara pribadi merasa bahwa hal itu bertentangan dengan realitas di masyarakat mengenai dirinya.

## 2.2.  Kasus polisi gay yang dipecat karena melanggar kode etik
Mencuatnya  kembali  berita  mengenai  TT  pertama  kali  dikabarkan oleh BBC News Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019.  TT (30 thn), Polisi di Kota  Semarang  menggugat  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  yang memberikan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dengan dasar  pemecatan  yaitu  karena  melakukan  "perbuatan  tercela".  TT  yakin pemecatan itu berhubungan dengan orientasi seksualnya. Dengan adanya penjatuhan  sanksi  tersebut,  TT  merasa  bahwa  dirinya  dirugikan  dan  di- diskriminasi.
Atas  tindakan  tersebut,  TT  melakukan  upaya  banding  ke  komisi banding akan tetapi ditolak.  Kemudian TT melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng (dalam hal ini Kapolda) ke Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN)  Kota  Semarang  dengan  didampingi  LBHM  (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) (Suhartono, 2019).  Dalam gugatan tersebut, terdapat 5 poin gugatan, diantaranya:
1)  Meminta majelis hakim PTUN Semarang mengabulkan gugatannya
2) Menyatakan  batal  atau  tidak  sah  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian Daerah  Jawa  Tengah  Nomor:  Kep/2032/XII/2018  tertanggal  27 Desember  2018  tentang  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  dari Dinas POLRI terhadap TT, yang merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng.
3) Mewajibkan  tergugat  (Kapolda  Jawa  Tengah)  mencabut  Surat Keputusan  Kepala  Kepolisian  Daerah  Jawa  tengah  terkait  PTDH terhadap TT.
4) Mewajibkan  tergugat  untuk  merehabilitasi  penggugat  untuk  kembali berdinas sebagai anggota POLRI di Polda Jateng.
5) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Disamping itu, mereka juga membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  pada  10  April  tentang  dugaan pelanggaran HAM kepada orang dengan minoritas seksual.
Berdasarkan keterangan dari Humas Polda Jateng menyebut bahwa TT dijerat dengan pasal pasal 7 dan pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang  Kode  Etik  ProfesiPolri.    Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa setiap  anggota  Polri  harus  “menjaga  dan  meningkatkan  citra,  soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri” dan “menaati dan menghormati norma  kesusilaan,  norma  agama,  nilai-nilai  kearifan  lokal,  dan  norma hukum”.  Berkaitan dengan hal tersebut, Mabes Polri menegaskan bahwa prilaku  gay  termasuk  melanggar  norma  agama  dan  kesopanan  serta melanggar  Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor    2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian.    Menurut  Brigjen  Dedi  Prasetyo  (Karo  Penmas  Divisi Humas Polri) bahwa seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat pada kepada Undang-Undang Republik IndonesiaNomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  19  ayat  (1)  “Dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya:  pejabat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  senantiasa  bertindak  berdasarkan  norma  hukum  dan mengindahkan  norma  agama,  kesopanan,  kesusilaan,  serta  menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Gugatan  mantan  anggota  polisi  yang  dipecat  karena  orientasi seksual menyimpang ini ditolak oleh majelis sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.   Penolakan ini karena TT belum mengajukan keberatan  setelah  menerima  surat  pemberhentian  yang  diterbitkan  oleh Polda Jateng.  Namun menurut Ma’ruf Bajammal selaku kuasa hukum TT, menilai  bahwasannya  keputusan  itu  tidaklah  tepat  dan  bermasalah. Menurutnya, berdasarkan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tidak ada upaya banding  atau  keberatan  yang  tersedia  di  institusi  Polri  setelah  terbitnya surat keputusan PTDH.  Ma’ruf menilai hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya.  Atas putusan tersebut, TT akan mengajukan banding ke PT-TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jawa Tengah (Kumparan News: 2019).  Selain itu, kuasa hukum TT juga melaporkan hal ini ke Ombudsman terkait dengan tidak adanya mekanisme banding internal di Polri. Padahal hal tersebut  sudah dimandatkan dalam UU Administrasi
Pemerintahan.  Sehi ngga  menurut  Ma’ruf  dalam  hal  ini  Polri  telah  diduga melakukan suatu bentuk mal-administrasi.

## 2.3.  Titik tengah antara Hak Asasi Manusia vs Norma di Masyarakat
Melihat  dari  kasus  diatas,  titik  pokok  permasalahannya  yaitu orientasi seksual menyimpang yang dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi.  Untuk menganalisis permasalahan tersebut,  akan  banyak  peraturan  yang  bersinggungan  yang  menyangkut ranah  publik  dan  ranah  privat  seseorang.    Berbicara  mengenai  orientasi seksual,  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  intim  atau  personal. Apabila  dilihat  melalui  perspektif  HAM,  setiap  orang  memiliki  kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun termasuk orientasi seksual.    Sehingga  hal  ini  berarti  bahwa  adanya  prinsip  non-diskriminatif dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditarik garis lurus maka  muncul  sebuah  kontroversi  yang  menyatakan  bahwa  orientasi seksual  minoritas  bukanlah  hak  asasi.    Hal  ini  akan  terus  menimbulkan perdebatan  karena  adanya  perbedaan  konsepsi  diantara  dua  kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT.
Menurut  Ma’ruf,  pemberhentian  TT  melanggar  prinsip  non- diskriminasi  dan  HAM.    Menurutnya  orientasi  seksual  seseorang seharusnya  tidak  berpengaruh  dalam  hal  apapun  dan  harus  tetap diperlakukan  sama  baik  dalam  hal  pelayanan,  keadilan,  maupun  yang lainnya.  Selain itu, sanksi PTDH yang diberikan terhadap TT apabila tidak ditindak  lanjuti  maka  akan  menjadi  preseden  yang  buruk  karena  telah mengingkari hak non-diskriminasi dan hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif yang dilindungi oleh undang-undang.  Selain itu, Usman Hamid (Ketua  Amnesty  International  Indonesia)  mengatakan  bahwasannya keputusan Kepolisian untuk memberhentikan TT justru melanggar Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor    2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian khususnya pasal yang berisi bahwa anggota kepolisian harus menghormati Hak Asasi Manusia.  Dalam pasal tersebut, menyebutkan bahwa manusia memiliki  hak  dasar  untuk  tidak  diperlakukan  berbeda  baik  itu  karena  ras, etnis,  ideologi,  budaya,  agama,  kepercayaan,  status  sosial,  maupun orientasi seksual (Ayuningtyas: 2019).
Terkait dengan kasus pemecatan TT, TT dianggap telah melanggar pasal  7  dan  pasal  11  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  terkait  dengan
“menjaga  citra,  soliditas,  dan  kehormatan  Polri”  dan  “mematuhi  norma hukum,  agama,  kesusilaan,  dan  kearifan  lokal”.    Menurut  Asmin Fransiskabahwa  standar  moral  pejabat  seharusnya  dilihat  melalui  aspek hukum,  bukan  pada  orientasi  seksualnya.  Selain  itu,  penjabaran  kata “tercela”  sudah  tergambarkan  dalam  beberapa  putusan  Mahkamah Konstitusi  yakni  melakukan  pelanggaran  hukum,  melanggar  ketentuan pidana, atau pernah dipidana minimal 5 tahun.
Dalam  pasal  7  dan  pasal  11  memang  tidak  secara  eksplisit menyinggung  mengenai  persoalan  gay.    Namun  Polri  menilai  bahwa perilaku  gay  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma kesopanan.    Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  anggota  Polri  secara  tidak langsung tidak diperkenankan memiliki kelainan atau disorientasi seksual. Aturan  tersebut  juga  dituangkan  dalam  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011. Sehingga setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian  yang  tertuang  dalam  Perkap  tersebut.    Maka  dari  itu,  setiap anggota  Polri  yang  melanggar  peraturan  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi berupa  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  sesuai  dengan ketentuan  pasal  20  dan  21  perihal  sanksi  hukuman  dan  tindakan  bagi anggota POLRI yang melanggar aturan.
Berkaitan  dengan  kasus  tersebut,  sebenarnya  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  pertentangan  antara  HAM  dan  norma  hukum  yang  berlaku dimasyarakat.  Dalam hal ini mana yang harus diprioritaskan.  Disatu sisi hukum  yang  baik  yaitu  hukum  yang  tidak  bertentangan  dengan  kaidah- kaidah  atau  norma  yang  menjalar  di  masyarakat.    Disisi  lain  konstitusi menentang perilaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu.  Namun juga dibawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat aturan  yang  secara  khusus  menentang  perilaku  LGBT  karena  dianggap bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma  kesopanan.    Berkaitan dengan  itu, masyarakat  Indonesia  pada umumnya  kental dengan nuansa religiusitas  dan  kukuh  pada  ajaran  agama(Niko,  2016:  111).  Sehingga aturan  agama  memiliki  hierarki  tertinggi  dalam  memecahkan  berbagai permasalahan  dan  sering  kali  menjadi  norma  yang  tidak  bisa  diganggu gugat  di  masyarakat.    Selain  itu,  kenyataan  ini  didukung  oleh  sebagian besar  agama  di  Indonesia  yang  juga  menolak  aktivitas  LGBT  karena dianggap bertentangan dengan hukum Tuhan (Mansur, 2017: 21).
Tekanan  terhadap  kelompok  minoritas  seksual  belakangan  ini grafiknya  naik  secara  tajam.  Organisasi  Arus  Pelangi  mencatat bahwasannya  kasus  TT  merupakan  kali  ketiga  pemecatan  atas  dasar orientasi  seksual  yang  terjadi  di  Indonesia.  Riska  Carolina  dari  Divisi Advokasi  Arus  Pelangi  mengatakan  bahwa  kasus  TT  terjadi  di  tengah- tengah  meningkatnya  diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas  seksual LGBT.  Pada  2016-2017  jumlah  kasusnya  naik  tajam  hingga  172  kasus. Padahal  selama  2006-2015  hanya  terjadi 72  kasus  saja.  Dari  sini terlihat bahwasannya terdapat kenaikan yang signifikan terkait dengan intoleransi terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia.

## III. Kesimpulan
Pelanggaran  terhadap  suatu  kode  etik  profesi  akan  menimbulkan konsekuensi diberikannya sanksi secara tegas baik itu hukuman disiplin ringan, sedang  maupun  berat  yang  berujung  pada  PTDH.    Klasifikasi  ini  diberikan tergantung  dari  fatal  tidaknya  suatu  perbuatan.  Sebagai  pelayan  masyarakat, institusi POLRI juga memiliki Kode Etik Kepolisian. Dimana kode etik ini mengatur mengenai  tingkah  laku  anggota  polisi.  Penjabaran  kode  etik  profesi  ini  harus sesuai  dengan  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum  dalam masyarakat.    Sehingga,  dalam  kasus TT diatas  sikap  tercela  dari perilaku  gay dianggap bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan serta pasal 7 dan pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.  Sengketa ini berawal ketika TT merasa  keberatan  atas  penjatuhan  hukuman  yang  diberikan  kepadanya  dan mengajukan upaya administratif.  Namun, upaya tersebut ditolak hingga TT akan mengajukan  banding  ke  PT-TUN  Jawa  Tengah.    Dalam  kasus  TT,  terdapat berbagai  pertentangan  antara  hukum  positif  dengan  hukum  di  masyarakat (norma).    Akan  tetapi,  sebagai  negara  religious  yang  mewajibkan  warga negaranya untuk ber-Tuhan.  Maka sudah dapat dipastikan bahwasannya norma agama memiliki  nilai  dominan  dalam  mengatasi  kasus  yang  dianggap  sebagai sebuah  penyimpangan  di  masyarakat.    Sehingga,  penjatuhan  sanksi  yang diberikan oleh institusi akan kental dengan konsep diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Didik Suhartono.  2019.  “Polisi Gay di Semarang Menggugat Polda Jateng setelah dipecat karena orientasi seksual”.  Diakses melalui laman  https://www. bbc.
com/indonesia/indonesia-48291732  pada  tanggal  4  Juni  2019  pukul  16.  57 WIB.
Dwiyanto, Agus.  2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik .  Yogyakarta: Gajah Mada University.
______________,  dkk.    2003. Teladan  dan  Pantangan  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah .  Yogyakarta: Galang Printika.
HR, Ridwan.  2006. Hukum Administrasi Negara .  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lalu Ihsan.  2014.  “The Employment Dispute Settlement According to Law Number 43  of  1999  Analyzed  from  The  Employment  and  Administrative  Yudicial System”, Jurnal IUS, Vol 2, No.  5.
Lubis, M.  Solly.  2007. Kebijakan Publik .  Bandung: Mandar Maju.
Nikodemus  Niko.    2016.    “Membedah  “Normalisme”  dan  Stigmatisasi  Gay  dalam Pemberitaan Media di Indonesia”, Jurnal Communicate, Vol 1, No.  2.
Nuh, Muhammad.  2011. Etika Profesi Hukum .  Bandung: Pusaka Setia.
Rahardi,  H.    Pudi.   2007. Hukum  Kepolisian:  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.
Rahardjo, Satjipto.  2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sadjijono.  2008. Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI .  Yogyakarta: LaksbangMediatama. SF,  Marbun,  dkk.    2001. Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: UII Press.
Sya fiin Mansur.  2017.  “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, Aqlania, Vol 8, No.  1.
Tabah, Anton.  2004. Reformasi Kepolisian cetakan kedua.  Klaten: Sahabat.
Tamin, Feisal. 2004. Reformasi Birokrasi; Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara . Jakarta: Belantika.
Tedi  Sudrajat.    2008.    “Problematika  Penegakan  Hukuman  Disiplin  Kepegawaian”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No.  3.

## Sumber Lain
Kumparan News.  2019.  “Kalah di PTUN, Mantan Polisi Gay Dipecat Polda Jateng,
Ajukan Banding”. Diakses melalui laman https://kumparan. com/@kumparannews/kalah-di-ptun-mantan-polisi-gay-dipecat-polda-jateng- ajukan-banding-1r9eP7Oam0q pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 23. 14 WIB.
Kusumasari Ayuningtyas.  2019.  “PTUN Semarang Tolak Gugatan Polisi yang Dipecat karena  Gay”.    Diakses  melalui  laman  https://www.  benarnews. org/indonesian/berita/ptun-tolak-gugatan-polisi-gay-05232019153640. html pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 21. 26 WIB.