Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe

## REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN
Oleh : Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Penegakan hukum  tidak terlepas dari kesingkronan dan hubungan yang harmonis antara sesama penegak hukum, apa yang  dikehendaki  dalam criminal  justice  sistem. Hubungan antar kekuatan  ini  tidak  selalu  harus  merupakan  hubungan yang  formal,  kesenjangan  dan  egosektoral  juga  berpengaruh pada  penunjukan  kekuasaan  masing-masing sehingga  tulisan ini  memberikan  penjelasan  tentang  reformasi  hukum  dalam mencapai keadilan
Kata Kunci: Reformasi Hukum, Keadilan

## A. Pendahuluan
Reformasi  Hukum dan  Keadilan  bukanlah  hal  yang baru  untuk  dibicarakan  namun  dalam  situasi  yang  sudah krisis  kepercayaan  seperti  saat  ini,  justru  kedua  masalah  ini menjadi  tuntutan  utama  dan  menjadi  harapan  masyarakat. Kedua  hal  ini  memang  tidaklah  sesederhana  yang dibayangkan,  bahkan  ketika  hal  tersebut  dibicarakan  dan dianalisis  semakin  ditemukanlah  kerumitan  dan  kekompleks masalahnya.
Keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah  bagian  dari  tuntutan  reformasi  hukum,  yang menjadi
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
tanggung  jawab  semua  pihak  terutama  para  pemegang kebijakan  dan  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  negara ini.  Reformasi  penegakan  hukum  memerlukan  peninjauan dan pengelolaan atau penataaan kembali dari seluruh struktur penyelengara negara.
Penegakan Hukum  tidak  pula  dapat  dilepaskan  dari budaya hukum pengetahuan dan pendidikan hukum, harapan untuk menciptakan para pengelola negara ini agar bersih dan berwibawa  dalam  budaya  hukum  menjadi  tuntutan  yang seharusnya  tidak  boleh  ditawar-tawar  lagi.  Reformasi  dalam pembaharuan budaya hukum merupakan sasaran utama untuk menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dari  segala  aspek terutama  dari  aspek  immateril  nilai-nilai  kejiwaan  hukum yang  harus  ada  dalam  diri  setiap  pejabat  penegak  hukum, praktisi hukum, lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang  hukum,  lembaga  peradilan,  lembaga  advokasi kemudian masyarakat luas.
Terwujudnya  penegakan hukum yang  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  juga  tercermin  melalui putusan-putusan  pengadilan,  bagaimanakah  wajah  peradilan jika dilihat dari depan maupun dari belakang? Mengingat saat ini  begitu  banyak  kritik  yang  pedas  yang  disampaikan  oleh masyarakat  dan  menjurus  kearah  caci  maki  serta  sumpah serapah,  mau  dibawa  kemana  lembaga  yang  dimuliakan  ini, apakah akan menjadi pasar bursa, supermaket,  atau menjadi
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
panggung  hiburan  lawak  sehingga  menjadi  bahan  tertawaan masyarakat.
Kondisi di atas juga diperburuk oleh tingkah dan pola prilaku  masyarakat  yang  sengaja  bermain-main,  melakukan penawaran,  dan  sebagai  pengguna  jasa  peradilan, berupaya mempengaruhi  dengan  mencari  celah-celah  sehingga  lepas dari  jeratan  hukum  atau  mendapatkan  keringanan  hukuman yang tidak sebagaimana mestinya.
Penegakan hukum juga tidak terlepas dari
kesingkronan  dan  hubungan  yang  harmonis  antara  sesama penegak hukum, apa yang dikehendaki dalam criminal justice sistem. Hubungan  antarkekuatan  ini  tidak  selalu  harus merupakan  hubungan  yang  formal,  kesenjangan  dan egosektoral  juga  berpengaruh  pada  penunjukan  kekuasaan masing-masing,  pada  ahirnya  Prof  Tjip  berpendapat,  bahwa proses  penegakan  hukum  itu  akan  semakin  rumit  untuk dicermati, jika dikaitkan dengan masalah prilaku 1
Didalam  konstitusi  UUD  1945  terdapat  doktrin  yang jelas  untuk  penegakan  hukum  :  Pasal  1  ayat  3  :  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  pasal  27 ayat  1  :  Segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  didalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan kepemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya. Hal  diatas
1 Satjipto , Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, Hal, 167
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
sudah  cukup  jelas  bagi  kita  bahwa  hukum  menjadi  hal penting  dalam  kehidupan  bernegara  dan  menjadi  kewajiban untuk menegakkan supremasi hukum.
Seiring
berjalannya  waktu, hukum  menjadi
berkembang seirama dengan semakin banyaknya kepentingan masyarakat  terhadap  hukum.  Kebutuhan  akan  hukum  tidak lagi  sebagai  dalam  rangka  mencari  suatu  keadilan,  tetapi sudah  menjadi  sesuatu  yang  dapat  diatur  kegunaannya. Dalam  prakteknya  itu  tampak  hukum  sudah  tidak  berjalan sesuai  harapan  masyarakat  pencari  keadilan.  Hukum  telah didorong kejalur lambat sehingga mudah dikendalikan sesuai dengan  kepentingan  pengguna  hukum.  Meminjam  ungkapan bahasa belanda urusannya telah digusur masuk kejalur lambat (op de lange baan geschoven) 2 .
Tidak berlebihan jika masyarakat berpandangan buruk atas  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Berbagai    keadilan tindak  pidana yang dilakukan terutama oleh pejabat mulai dari kepala daerah, anggota DPR, bahkan oleh penegak  hukum  yang  semakin  banyak. Untuk  itu  perlu dilakukan  upaya-upaya  yang  tegas  dari  segenap  unsur pemerintah  dan  masyarakat  agar  penegakan  hukum  tidak menjadi slogan saja.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
Bergesernya  upaya  penegakan  hukum  sehingga memasuki  jalur  lambat  dapat  dipahami  sebagai  suatu kemunduran  dari  upaya  untuk  memperoleh  keadilan.  Untuk itu dapat dipahami  hal-hal  yang tersebut  di  atas  maka timbullah pertanyaan yaitu :
1. Bagaimanakah gambaran penegakan hukum di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang  mendorong  penegakan  hukum masuk ke jalur lambat?
3. Bagaimana  upaya  dan  alternatif  lain  untuk  penegakan hukum yang lebih baik?

## B. Gambaran Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan hukum (Law enforcement) dalam arti luas mencakup  kegiatan  untuk  melaksanakan  dan  menerapkan hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum  yang dilakukan oleh subjek  hukum,  baik  melalui  prosedur  peradilan  ataupun diluar  peradilan/alternative  dispute.  Bahkan  dalam  arti  yang lebih  luas  penegakan  hukum  mencakup  juga  segala  aktifitas yang  dimaksudkan  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaedah normatif  yang  mengatur  dan  mengikat  para  subjek  hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan benegara.
Hukum  mempunyai  posisi  strategis  dan  dominan dalam  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Hukum  sebagai  suatu sistem  dapat  berperan  dengan  baik  dan  benar  ditengah
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum.
Menurut Djohansjah Marzoeki Guru Besar
Universitas Airlangga Surabaya, bahwa jika dianalisis secara mendalam  maka  prinsip  hukum  itu  tercermin  dengan pertanyaan :
1. Mengapa  negara  ini  tidak  bersih,  tidak  lain  karena  dalam negara  terjadi  percampuran  kepentingan  pribadi/golongan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
2. Mengapa  kita  tidak  berubah  kearah  kemakmuran,  maju dan moderen, itu karena lembaga negara dan pemerintahan tidak beklerja secara proposional
Kedua  prinsip  itu  dapat  dipakai  bersama  sebagai acuan  bernegara,  maka  setiap  ada  penyelewengan  dan pelanggaan  dari  prinsip  itu,  secara  otomatis  kita  semua berkoalisi memeranginya 3
Pertanyaan  yang  selanjutnya  timbul  terhadap  kedua prinsip  di  atas  yaitu  dapatkah  hanya  kedua  prinsip  itu diandalkan  untuk  mengatasi  krisis  kenegaraan  yang  sudah multidimensi  dan  multilevel?    Keterpurukan  moral  negara dan  bangsa  ini  harus  distop  dan  dikembalikan  dalam  lajur prinsip yang bersih dan profesional.
3 .  Djohansjah  Marzoeki  dalam  Buku  H.  Abu Daud  Busroh, Derap Langkah Menabur Keadilan Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan  Hukum  Tata  Usaha  Negara, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005, hal 731.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  H.  Abu  Daud Busroh  “bahwa  penegakan  hukum  tela h  menutup  panca indranya  menjauhi  nilai- nilai  keadilan” 4 Hukum  tidak  lagi menjadi panglima di negara ini, bahkan dijadikan sebagai alat yang  dipakai  untuk  menguntungkan  pribadi/golongan  dan bukan  dijadikan  sebagai  alat    perekrutan  para  anggota legislatif, jika legislatornya yang terpilih buruk moralnya dan tidak memahami tugasnya maka sudah dipastikan akan buruk pulalah  normatif  yang  dihasilkannya  bahkan  bernuansa ketidakadilan.
Reformasi  yang telah bergulir, ternyata mempersubur tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peranan parlemen justru  menanamkan  tumbuhan  mantualiyang  pahit  pada kehidupan  rakyat,  dan  memberikan  rasa  manis  kepada penguasa  serta  konglomerat.  Reformasi  telah  gagal menghasilkan pemerintahan yang bersih, dan menghilangkan korupsi kolusi dan nepotime, bahkan saat ini reformasi telah menjadi  kata  yang  kehilangan  maknanya,  sehingga  menjadi bahan cemoohan dan ejekan yang menyakitkan.
Menurut  Gustav  Radbruch  terdapat  3  unsur  utama tujuan  penegakan  hukum  yaitu  :  keadilan,  kepastian  hukum
4 .    H.  Abu  Daud  Busroh, Derap  Langkah  Menabur  Keadilan Hukum,  Politik,  Hukum  Tata  Negara,  dan  Hukum  Tata  Usaha  Negara, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda  Palembang,  Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005, hal 765.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
dan kemanfaatan 5 . Keadilan  adalah  harapan  yang  harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan
karakteristiknya  keadilan  bersifat  subjektif,  individualistis, dan  tidak  menyamaratakan.  Kepastian  hukum  merupakan perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang- wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan lebih tertib.
Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan hukum  di  samping  masalah  keadilan. Jika  dilihat  dari  segi penegakan hukumnya Negara Indonesia bisa dibilang sedang mengalami  keterpurukan  dalam  penegakan  hukumnya. Karena  beberapa  kasus  besar  yang  terjadi  saat  ini  seperti kasus  Bank century,  kasus  mafia  pajak,    kasus  wisma  atlet, serta  kasus  kasus  korupsi  lain  yang  banyak  melibatkan  para pejabat  maupun  penegak  hukum  serta  anggota  DPR,  sangat memprihatinkan  dan  pemerintah  tidak  dapat  menuntaskan penyelesaian kasus tersebut.
Buruknya  kinerja  pemerintah  dalam  penegakan hukum seperti dalam kasus korupsi tergambar dalam persepsi
5 . Gustav  Rabruch,  dalam  tulisan  Putusan  Hakim  “ Antara
Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan,  dari  Buku  Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Jakarta : Komisi Yudisial, 2010, Hal.3 dalam Tulisan Aby Maulana, SH. , Hukum.on.blogspot.com/2012.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
publik  terhadap  kondisi  penegakan  hukum  secara  nasional. Lembaga  Survey  Indonesia  (LSI)  mencatat  kondisi penegakan hukum di Indonesia tahun 2011 berada pada index – 7,  padahal  data  pada  desember  2008  tren  persepsi  atas penegakan  hukum  secara  nasional  masih  di  angka  index  32. Berdasarkan  data  Governance  Indicator  World  Bank  2011, dalam  10  tahun  demokrasi  Indonesia  tidak  mengalami kemajuan  berarti  dan  masih  tetap  negative.  Direktur Eksekutif  LSI  Dodi  Ambardi  menyatakan  “Korupsi  tinggi, kepastian  hukum  rendah,  regulasi  tidak  berkualitas,  dan inefisiensi  penyelenggara  negara.  Jika  ini  terus  berlanjut, kepercayaan  publik  terhadap  penegakan  hukum  dan pemberantasan korupsi b isa semakin merosot”.
Buruknya  penilaian  masyarakat  akan  penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari sistem hukum di  Indonesia.  Wakil  Jaksa  Agung  Darmono  dalam  sebuah seminar  Nasional  di  Hotel  Atlet  Century  Jakarta,  Kamis (11/10/2012)  menyata kan  “kondisi  penegakan  hukum  yang belum  menggembirakan  itu  menjadi  pertanyaan.  Penyebab kenapa  masih  mengecewakan  karena  adanya  sistem  yang belum  mendukung  penegakan  hukum  dan  penyelenggara politik  tata  negara  yang  baik”.  Ia  juga  berpendapat  sistem hukum  membuat  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  tidak maksimal  dan  sampai  saat  ini  sangat  mempriatinkan. Sehingga  terjadi  sebuah  celah  besar  para  pejabat  negara
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
dalam  melakukan  kejahatan  korupsi.  Masih  terdapat diskriminasi  hukum  itu  merupakan  kelemahan  sistem hukum. 6
Dalam  penegakan  hukum,  secara  fungsional  akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu:
- Faktor perundang-undangan
- Faktor aparat/ penegak hukum
- Faktor kesadaran hukum
Bagir  Manan  mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI mengatakan  bahwa  ada  2  aspek  penting  dalam  keberhasilan penegakan  hukum  tersebut,  yaitu  isi/hasil  penegakan  hukum (substantif  justice)  dan  tata  cara  penegakan  hukum (procedural justice).
Dalam penegakan hukum unsur yang tampak dominan adalah unsur  aparat  yang  menjadi  sentral dalam  penegakan hukum. Aparat  penegakan  hukum  tersebut  mulai  dari  Polisi, Jaksa,  dan  Hakim. Law  enforcement  dilihat  dan  diartikan oleh  orang  selama  ini  adalah  berupa  tindakan  represif  dari aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  reaksi  tegas terhadap  penindakan  pelaku  kriminal.  Tindakan  di  luar  dari aparat  hukum  hanya  dipandang  sebagai  partisan  hukum, misalnya  tindakan  informativ,  termasuk  kewajiban  setiap
6 Darmono, Sistem Hukum di Indonesia Masih Lemah, diakses dari Okezone.com
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
orang  yang cakap sebagai pribadi hukum melekat kewajiban untuk menegakan hukum.
Prof  Tjip  menambahkan  bahwa  harus  diterima kenyataan  antara  hukum  dan  ketidaktertiban  itu  tidak  saling meniadakan  begitu  saja  melainkan  selalu  berkompromi dengan  keadaan  yang  tidak  tertib  dalam  masyarakat    itu sendiri 7

## C. Faktor-Faktor Yang  Mendorong  Penegakan  Hukum Masuk Ke Jalur Lambat
Melihat  penegakan  hukum  di    Indonesia  saat  ini tidaklah  berlebihan  jika  kita  mengasumsikan  bahwa penegakan  hukum  saat  ini  tengah  didorong  untuk  masuk  ke jalur lambat. Faktor-faktor itu dapat dilihat pada :
1. Pembelokan Orientasi
Dalam prakteknya “penegakan hukum” yang
merupakan  kosa  kata  Indonesia  untuk  “law  enforcement”, yang  juga  dikenal  dan  digunakan  oleh  masyarakat  luas. Disamping itu secara sosiologis dikenal juga istilah lain, yaitu :  “penggunaan  hukum”  (the  use  of  law).  Penegakan  hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal  yang berbeda. Orang dapat menegakan hukum untuk memberikan keadilan,  tetapi orang  juga  dapat  menegakan  hukum  untuk  digunakan  bagi pencapaian  tujuan  atau  kepentingan  lain.  Maka  menegakan
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
hukum  tidak  sama  dengan  menggunakan  hukum.  Sosiologi hukum  yang  melihat  kepada  prilaku  nyata  dari  orang-orang yang  mengoperasikan  hukum  (  advokat,  polisi,  jaksa,  dll) tidak  melihat  bahwa  semua  orang  jujur  menjalankan  hukum untuk  mencapai  keadilan,  tetapi  juga  untuk  tujuan  dan kepentingan  pribadi yang  sempit  termasuk  untuk  menutupi kesalahan.
Para  paraktisi  hukum  itu  memang  dari  luar  tampak sibuk  mengoperasikan  hukum,  tetapi  kita  tidak  tahu  persis apa  yang  menjadi  kepentingan  mereka.  Inilah  tragisnya hukum  modern  sebagai  suatu  barang  teknologi  yang sangat ditentukan  oleh  orang  yang  menggunakannya.  Misalnya orang  dapat  dengan  sengaja  memperpanjang  suatu  proses hukum  untuk  kepentingannya,  padahal  kalau  mau  proses  itu dapat  lebih  cepat.  Tetapi  disini  kita  tidak  dapat  mengatakan bahwa  mereka    yang  sengaja  memperlambat  suat  proses  itu sebagai  melakukan  pelanggaran  hukum,  sebab  peraturan hukum yang ada memang memungkinkan hal itu.
2. Pengalihan  peran  hukum  dari  institusi  moral  ke  institusi sosial
Bahwa  masyarakat  ingin  memasukan  sekalian gagasan,  harapan  dan cita-cita  moralnya  ke  dalam  hukum. Salah  satu  contohnya  yang  sering  kita  dengar  adalah bagaimana  masyarakat  ingin  melihat  pengadilan  sebagai benteng  terakhir  keadilan.  Dengan  demikian  hukum  telah
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
menjadi  institusi  lambang  khususnya  yaitu  sebagai  lambang keadilan.
Hukum sebagai institusi moral bukanlah satu-satunya, hukum  juga  tampil  sebagai  institusi  sosial.  Dalam  kontek pandangan  demikian,  maka  sekalian  yang  berhubungan dengan  hukum  ingin  ditafsirkan  sebagai  ekspresi  dari kebutuhan  dan  kepentingan  manusia.  Hukum  juga  dapat dilihat  sebagai  medan  interaksi  antara  kekuatan-kekuatan dalam  masyarakat,  salah  satu  contoh  adalah  penampilan sosiologis  dari  pemberian  bantuan  hukum.  Dalam  pemikiran konvensional  pemberian    bantuan  hukum  adalah  dalam rangka  proses  penerapan  hukum,  antara  lain  perlindungan hukum  bagi  tersangka,  mempertahankan  hak,  dsb.  Tetapi gambaran  itu  tidak  menunjukan  realitanya,  karena  bagi tersangka  yang  penting  adalah  untuk  mendapatkan  bantuan berupa tindakan apa saja. Dengan demikian bantuan tersebut mempunyai makna sosiologis, bukan hukum.
Apabila  kemudian  advokat  mengikuti  pola  tersebut dan memberikan respon pelayanan kepada kliennya terhadap permintaan  bantuan  sosiologis  tersebut,  maka  yang  terjadi kemudian  juga  bukan  bantuan  hukum  murni  melainkan bantuan  sosiologis.  Terjadi  suatu  kolusi  antara  advokat dengan kliennya.
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe

## 3. Hukum sebagai komoditi
Dalam  masyarakat  yang  disebut  modern  sekarang  ini menjadi semakin kentara betapa hukum itu berubah dan tidak lagi tampil sebagai bagian utuh dari kebiasaan. Hukum dalam praktek  tradisional  yang  penuh  dengan  pertimbangan moralitas  telah  berubah  menjadi  hukum  modern  yang  syarat dengan  ciri  spesialisasi,  formalitas,  dan  birokrasinya menonjol.
Aspek  lain  dari  perkembangan  tersebut  adalah menjadi  semakin  terasingnya  pekerjaan  dan  profesi  hukum dari masyarakat yang justru membutuhkan pelayanan hukum. Jarak  yang  terbentang  antara  kaum  profesional  dan  awam juga  semakin  lebar.  Keadaan  ini  memang  sudah  menjadi bagian  dari  perkembangan  sosial    pada  umumya  dalam masyarakat menuju modern. Sehingga menimbulkan
rasionalitas  pekerjaan  dan  spesialisasi  yang  makin  tajam. Disini  kita  dapat  menyaksikan  perjalanan  hukum  untuk menjadi  komoditi,  atau  lebih  jelasnya  menjadi  komoditi bisnis.
4. Tidak ada manajemen pengendali perkara
Kontradiktif  memang  apabila  dalam  suatu  negara berdasarkan  hukum  ada  pemikiran  untuk  mengendalikan perkara yang masuk ke pengadilan. Pembatasan arus perkara yang  masuk  ke  institusi  pengadilan  bisa  ditafsirkan mengurangi  hak  warga  negara  untuk  memanfaatkan  upaya
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
hukum  yang  disediakan  untuknya.  Selama  upaya  untuk  itu tetap terbuka maka orangpun bebas untuk menggunakannya. Jadi  bisa  dibayangkan  betapa  banyaknya  perkara  hingga
bermuara ke Mahkamah Agung menumpuk untuk diselesaikan.
Mungkin  disini  ada  sedikit  kerancuan  antara pemikiran  hukum  dan  moral  etis. Seringkali  kita  maupun pejabat hukum berpikiran bahwa orang Indonesia sudah tipis moralnya,  karena  kendati  tahu  posisinya  sangat  lemah  tetap saja  banyak  mereka  mengajukan  banding  atau  kasasi. Mungkin  dari  sisi  moral  pikiran  itu  benar  tetapi  dari  sisi sosiologis  masalahnya  tidaklah  demikian.  Dari  kacamata sosiologis  menunjukkan  bahwa  hukum  itu  bukan  hanya merupakan  institusi moral  etis,  tetapi  juga  politik  dan ekonomi.  Orang  yang  berperkara  tidak  hanya  dilatar belakangi  pertimbangan  etis,  melainkan  juga  untuk memasukan kepentingan ekonomi dan politik di dalamnya.
Lalu  bagaimana  kita  melihat  persoalan  penumpukan perkara  dipengadilan?  hal  ini  dilihat  sebagai  suatu manajemen  keadilan. Kita  sudah  terbiasa  melihat  proses- proses hukum sebagai proses hukum dan bukan juga sebagai proses  administrasi.  Cara-cara  membatasi  penumpukan perkara  yang  ada  diterapkan  di  negara  lain  seperti  Amerika Serikat  berupa  diadakannya  institusi  “plea  guilty”  atau mengaku  salah  yaitu  tempat  tempat  tersangka  diberi
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
kesempatan  untuk  mengaku  salah  dengan  imbalan  kelak menerima  hukuman  yang  lebih  ringan,  atau  dengan menaikkan  ongkos  perkara  sehingga  menghambat  orang untuk  berpekara.  Tidaklah  semerta-merta  dapat  ditiru,  tetapi yang  lebih  mendekati  adalah  lebih  dengan  kearifan manajemen dan mendayagunakan kemanfaatannya.
5. Hukum sebagai permainan
Salah  satu  dari  kemungkinan  yang  mesti  diwapadai adalah  begesernya  hukum  menjadi  permainan.  Yang dimaksud  dengan  permainan  disini  adalah  menurunkan derajat  hukum itu  sebagai  alat  untuk  memenuhi  dan memuaskan  kepentingan  sendiri.  Dengan  demikian  tujuan hukum  untuk  memberikan  keadilan  telah  mengalami kemorosotan  menjadi  permainan.  Hukum  modern  sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang  memberikan  sarana  untuk  melakukan  berbagai  upaya hukum,  melindungi  individu,  dapat  berbalik  menjadi  alat untuk  menyalurkan  kepentingan  pribadi  yang  aman  menurut hukum. Inilah perumpamaan hukum sebagai gerobak tersebut diatas.  Di  Indonesia  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tren penggusuran perkara ke atas.
Bahwa advokat barangkali tidak dapat mengendalikan kliennya dengan mengatakan bahwa secara hukum posisinya memang  sudah  payah,  tetapi  nasabah  juga  tidak  dapat disalahkan  begitu  saja  karena  mereka  diberitahu  adanya
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
upaya  hukum  banding  dan  kasasi.  Dengan  demikian  upaya hukum  itu  sudah  tidak  lagi  menjadi  upaya  untuk memperjuangkan keadilan, tetapi untuk mencari menang, dan tentunya  karena  tujuan  tersebut  maka  segala  cara  tentunya akan ditempuh.

## D. Upaya  dan    Alternatif lain  untuk  penegakan  hukum yang lebih baik.
Upaya  mencapai  tujuan  hukum  ada  lebih  dari  satu jalan yang bisa dilalui, jalan itu antara lain :
a. Melalui jalan penyelenggaran hukum
Yaitu dimulai dengan membuat peraturan
hukumnya,  menerapkan  sanksi  hukumnya,  selanjutnya disebut  sebagai  pola  yuridis. Para  pelaku  dalam  pola yuridis  ini  adalah  pembuat  undang-undang,  polisi,  jaksa, advokat dan hakim.
Contoh  dalam  hukum  pidana  pola yuridis dilambangkan  dengan  kriminalisasi  ;  yaitu  penanganan dengan  cara-cara  hukum,  artinya  ia  berkerja  menurut prosedur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  hukum.  Pada  pola yuridis ini warga negara menjadi sasaran pengaturan oleh hukum  atau  menjadi  adresat  hukum.  Terdapat  hubungan asimetris  antara  negara  sebagai  pemegang  kekuasaan tersebut,  permasalahan  pokoknya  adalah  penegakan hukum dan kepatuhan warga negara.
b. Melalui upaya pola sosiologis
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
Berbeda dengan apa yang disebut pola yuridis yang menekankan  pada  pikiran  untuk  menjalankan  hukum sebagaimana  mestinya,  maka  pola  sosiologis  ini  mencari alternatif  terhadap  itu.  Dalam  pola  sosiologis  yang ditekankan  adalah  keberhasilan  untk  mencapai  tujuan hukum  hukum,  atau  dengan  kata  lain  menekankan  pada soal efisiensi. Yang menjadi keprihatinan pola ini adalah tercapainya  tujuan  hukum  bukan  tertib  dijalankannya hukum  dari  A  sampai  Z  begitu  saja.  Dengan  demikian pertanyaan  yang  ingin  dijawab  bukannya  apakah  hukum sudah dijalankan, tetapi apakah tujuan hukum tercapai ?. Dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum itulah dicari berbagai alternatif yang bisa ditempuh.
Contoh  dalam  hukum  pidana  pola  sosiologis dilambangkan  dengan  kerja  sama  yang  berusaha  untuk mencari  alternatif  di  luar  cara-cara  hukum  tersebut. Kerjasama  ini  adalah  usaha-usaha  iniovatif  dan  kreatif untuk  mencapai  tujuan  hukum,  kendati  pada  kerjasama itu juga berkepentingan dengan dicapainya tujuan hukum seperti  pola  kriminalisasi.  Pada  pola  kerjasama  ini dijumpai  hubungan  simetris,  kendari  pemerintah  tetap pada  posisi  pemegang  kekuasaan  tetapi  ia  menghadapi orang  atau  orang  sebagai  rekan  dialog  bukan  sebagai sasaran  penegakan  hukum.  Dilakukan  pembicaraan  dan penerangan serta persuasi dengan orang atau badan  yang
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
terlibat,  sehingga  tanpa  melibatkan  sanksi  hukum  orang didorong  untuk  berbuat  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki oleh hukum. Dalam kerangka dialog tersebut pemerintah  juga  membantu  mencarikan  jalan  keluar apabila  dihadapi  berbagai  kesulitan/hambatan  dari  pihak warga negara atau badan-badan.
Pekerjaan  mengatur  masyarakat  oleh  hukum tersebut  berlaku  suatu  hukum  sosial  /  sosiologis,  bahwa antara yang mengatur dan yang diatur terdapat hubungan kekuatan dimana pihak yang mengatur memang memiliki keunggulan  kekuatan.  Diantara  populasi  yang  diatur terdapat  imbangan  kekuatan  sedemikian  rupa,  sehingga tidak ada yang jauh menonjol diatas yang lain.
Menurut  Dr  Muchammad  Zaidun,  untuk  mencapai suatu  suasana  kehidupan  masyarakat  hukum  yang  mampu menegakan  kepastian  hukum  sekaligus  mencerminkan  rasa keadilan  masyarakat  maka  diperlukanlah  beberapa  faktor yaitu;
1. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis aspiratif
2. Adanya  struktur  birokrasi  kelembagaan  hukum  yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel
3. Adanya  aparta  hukum  dan  profesi  hukum  yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
4. Adanya  budaya  hukum  yang  menghormati,  taat  dan menjunjung tinggi  nilai  hukum  dan  HAM  dengan menegakan supremasi hukum/rule of law 8
Upaya  peningkatan  kualitas  peradilan/penegakan hukum  harus  mencakup  keseluruhan  aspek/kualitas  yang mempengaruhi  kualitas  peradilan  itu  sendiri,  Barda  Nawawi Arif  menambahkan’  sistem peradilan  yang  baik/sehat,  yang dapat  menjamin  keadilan,  keamanan  warga  masyarakat  dan dapat  menumbuhkan  kepercayaan  dan  respect  masyarakat’ 9 .
Oleh  karenanya  berusahalah  membersihkan  permainan- permainan kotor dikalangan penegak hukum dan pengemban hukum, pengguna hukum
Maraknya  iklim  menuju  reformasi  benar-benar merupakan  berkah  dan  oleh  karena  itu  momentum  sekarang ini  baik  dimanfaatkan  seoptimal  mungkin.  Apa  yang  selama ini memang sudah seharusnya dilakukan menjadi bagian dari reformasi  hukum,  sekarang mendadak  dapat  dilakukan  yaitu reformasi politik dan ekonomi. Reformasi kedua hal tersebut mudah-mudahan  dapat  mendongkrak  apa  yang  selama  ini gagal  dilakukan,  yaitu  membangun  otonomi  dan  otentisitas hukum.
8 .  M.  Zaidun, Kapita  Selekta  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta;  Prestasi Pustaka, 2006 hal 120
9 .  Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008 hal 42
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Bahwa  dari  pembahasan  tersebut  diatas  kami menyimpulkan  bahwa  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang terjadi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia. Sejak  lama para  pencari  keadilan/masyarakat  mendambakan  penegasan hukum  yang  adil. Namun  dalam  praktek  penegakan  hukum yang  sedang  berlangsung saat  ini,  pengutamaan  nilai kepastian  hukum  lebih  menonjol  dibandingkan  dengan  rasa keadilan masyarakat.
a. Bahwa  penegakan  hukum  di  Indonesia  masih membutuhkan jalan panjang untuk mencapai cita-cita penegakan hukum.
b. Faktor-faktor yang menyebabkan hukum di Indonesia didorong masuk kejalur lambat antara lain :
- Pembelokan orientasi penegakan hukum
- Pengalihan  peran  hukum  dari  institusi  moral  ke institusi sosial
- Hukum sebagai komoditi
- Tidak ada manajemen pengadilan perkara
- Hukum sebagai permainan
c. Upaya  dan  Alternatif  lain  untuk  penegakan  hukum yang  lebih  baik  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara jalur penyelenggara hukum dan upaya sosiologis.
2. Saran-saran
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
Untuk  meningkatkan  rasa  keadilan  di  masyarakat dan  mengembalikan  penegakan  hukum  ke  jalur  yang benar  perlu  dilakukan upaya-upaya  perbaikan  dan
restoratip yaitu : a. Perbaikan  dalam  struktur  /  aparatur  penegak  hukum, yang memperhatikan mulai dari upaya
preventif/pencegahan dini.
b. Dilakukan  pendekatan  dalam  bentuk  Character building dan peningkatan SDM.
c. Perbaikan legal culture  dengan membuat atasan  yang tegas misalnya dalam tata pergaulan penegak hukum, menghilangkan budaya ABS, dll.
d. Komitmen  dari  segenap  elemen  bangsa  untuk mendukung supremasi dan penegakan hukum sebagai peneguh pilihan untuk bernegara dalam sebuah negara hukum.

## F. Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan,  Jakarta;  Kencana  Prenada  Media  Group,
2008.
Darmono, Sistem  Hukum  di  Indonesia  Masih  Lemah,  diakses  dari

## Okezone.com
Djohansjah  Marzoeki  dalam  Buku  H.  Abu  Daud  Busroh,
Derap  Langkah  Menabur  Keadilan  Hukum,  Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005
Reformasi Hukum Dan Keadilan ... – Ferdricka Nggeboe
Gustav  Rabruch,  da lam  tulisan  Putusan  Ha kim  “ Antara  Keadilan, Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan,  dari  Buku  Reformasi Peradilan  dan  Tanggung  Jawab  Negara,  Jakarta  :  Komisi Yudisial, 2010, Hal.3 dalam Tulisan Aby Maulana,

## H.  Abu  Daud  Busroh, Derap  Langkah  Menabur  Keadilan
Hukum,  Politik,  Hukum  Tata Negara,  dan  Hukum
Tata  Usaha  Negara, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Sumpah  Pemuda  Palembang,  Sumatra  Selatan,  Sinar Grafika, 2005 M.  Zaidun, Kapita  Selekta  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,
Jakarta;  Prestasi Pustaka, 2006
Satjipto, Sisi-sisi  lain  dari  Hukum  di  Indonesia,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003