Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH BBPOM DI MAKASSAR (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)
Amrizal 1 , Istiqamah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: 10400116013@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This research discusses the "Implementation of Food Supervision on Consumer by BBPOM in Makassar". The purpose of this study is to understand the implementation of BBPOM supervision in  Makassar regarding the circulation of expired food and the factors that hinder BBPOM in conducting supervision. This research uses a qualitative approach with field research methods and data collection through interviews. The results show that the supervision carried out by BBPOM in Makassar on food that does not meet quality standards, especially expired  food,  has  been  performed  well,  as  evidenced  by  the  cases  discovered  by  BBPOM.  The  factors influencing BBPOM's performance in supervision are not yet optimal due to internal and external factors. The implication of this research is that the government should consider increasing the number of staff at the POM Office, with a proposal from BPOM to the government. Increasing staff numbers will have a positive impact on enhancing BPOM's performance in supervision, especially in a large working area.
Keywords: Supervision, BPOM, Expired Food

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  "Pelaksanaan  pengawasan  Makanan  yang  Beredar  pada  Konsumen  oleh BBPOM  di  Makassar".  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  pelaksanaan  pengawasan  BBPOM  di Makassar  terhadap  makanan  kedaluwarsa  yang  beredar  dan  faktor-faktor  yang  menghambat  BBPOM  dalam melakukan  pengawasan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  penelitian lapangan  (field  research)  dan  metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di  Makassar terhadap makanan yang tidak memenuhi  standar mutu,  terutama  makanan  kedaluwarsa,  telah  dilakukan  dengan  baik,  terbukti  dengan  temuan  kasus  yang ditemukan oleh BBPOM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BBPOM dalam pengawasan belum optimal disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  pemerintah  perlu mempertimbangkan  penambahan  jumlah  staf  di  Balai  POM,  dengan  usulan  dari  BPOM  kepada  pemerintah. Penambahan staf akan berdampak positif dalam meningkatkan kinerja BPOM dalam pengawasan, terutama di wilayah kerja yang luas.
Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, Makanan Kedaluwarsa
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap insan, artinya bahwa  dalam kehidupan sehari-hari pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  dan  semua  makhluk  yang  ada  dimuka  bumi.  Pangan berasal dari sumber daya hayati dan air, yang berarti pangan merupakan semua sumber dari organisme, baik  hewan  dan  tumbuhan  yang  dapat  diolah  kemudian  dikonsumsi. 1 Pangan  mengandung  berbagai senyawa kimia alami, senyawa kimia yang telah dibuktikan mutlak diperlukan oleh tubuh disebut zat gizi.  Jika  tubuh  kekurangan  senyawa  tersebut  maka  keseimbangan  fungsi  organ  akan  terganggu, demikian pula sistem biologis dalam proses biokimiawi didalam tubuh, yang pada akhirnya berakibat pada  penyakit. 2 Oleh  karena  itu,  Kualitas  pangan  juga  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh setiap orang. Untuk itu salah satu kendali menjaga mutu produk yang aman sesuai dengan keinginan konsumen, produsen  harus  menerapkan Good  Manufacturing  Practice (GMP)  yang  bermaksud  agar produsen  meenurut  peraturan  yang  telah  ditetapkan  untukmenghasilkan  makanan  yang  bermutu dansesuai dengan keinginan konsumen. 3
Bahan  makanan  yang  didistribusikan  secara  sentral  seperti  beras  dan  gula  pasir  akan  sangat berbahaya bila tercemar oleh bahan beracun atau mikroba pathogen, keracunan atau penyakit infeksi akan tersebar meluas dalam jangka waktu pendek. 4 Untungnya bahan pangan tersebut dalam kategori bahan pangan mentah yang mesti harus diolah atau dimasak sebelum dikonsumsi, agar menghilangkan bahan-bahan yang mengandung racun atau mikroba. Dalam perkembangan teknologi dibidang industri pangan  sangat  ditunjang  oleh  adanya  terobosan-terobosan  dalam  teknologi  pengemasan,  serta pengembangan bahan kemasan. Kemasan juga sangat berguna dalam proses penanganan ( handling and labelling )  dan  pendistribusian.  Dengan  adanya  label  pada  kemasan,  produk  itu  sendiri  mampu berkomunikasi  dan  menarik  calon  pembeli.  Pada  label  kemasan  tersebut  dijelaskan  tentang  identitas produk dan zat-zat yang terkandung serta penggunaannya. Jenis kemasan yang digunakan untuk suatu produk harus sesuai dengan sifat produk, sehingga memerlukan penelitian yang seksama. 5
Namun kenyataannya, selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang dipasarkan baik  yang dipasarkan  dalam  negeri  ataupun di  ekspor  masih  banyak ditemukan  produk-produk yang tidak dikemas secara baik, yang akibatnya berdampak pada  pemasaran karena kemasan sangat berperan penting untuk menunjang laku tidaknya suatu barang yang di hasilkan.  Maka dari itu pihak produsen harus  cermat  dalam  memproduksi  suatu  barang  agar  tidak  ditemukan  cacat  atau  kerusakan  dalam kemasan  suatu  barang.  Dalam  perlindungan  konsumen,  terkhusus  dalam  perlindungan  pangan  di Indonesia  tentu  sangat  penting  agar  masyarakat  terhindar  dari  masalah-masalah  pangan  seperti terjangkit penyakit. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan khusus yang mengatur masalah pengawasan pangan di Indonesia. Di Indonesia pengawasan keamanan pangan ada dibawah wewenang Direktorat Jendral  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (POM)  Department  Kesehatan.  Setiap  jenis  makanan  yang diperjual belikan dengan kemasan tertentu, termasuk kedalam kelompok yang diawasi. 6
1 Ahmad Suhaimi, Pangan, Gizi Dan Kesehatan (Yogyakarta : DeePublish, 2019), hal 58
2 Tejasari, Nilai Gizi Pangan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal 2 3 Titis Sari Kusuma dkk, Pengawasan Mutu Makanan, (Malang : University Brawijaya Press, 2017), hal 1
4 Achmad Djaeni Sediaoetama, Ilmu Gizi II, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2009 ), hal 143
5 Aman  Wirakartakusumah, Rekayasa  Proses  Menghadapi  Tantangan  Masa  Depan  Industri  Pangan Indonesia, dikutip dalam buku Pangan Dan Gizi, (Bogor : Sagung Seto, 2001), hal 8 6 Achmad Djaeni Sediaoetama, Ilmu Gizi II, (Jakarta : Dian Rakyat, 2009), hal 138
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Balai POM adalah Lembaga non Depaertemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES)  Nomor  103  Tahun  2001  Tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2)  KEPPRES  No.  103 Tahun 2001  dijelaskan  bahwa  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  dalam Pemerintahan  Republik  Indonesia,  yang  selanjutnya  dalam  Keputusan  Presiden  ini  disebut  LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dan LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap produsen, terlebih dahulu  wajib  melaporkan  serta  diuji  bahan-bahan  yang  digunakan  serta  proses  produksinya    kepada Ditjen POM. Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Setelah diteliti dan diuji kelayakannya, pihak POM akan memberikan nomor registrasi kepada pihak  produsen  yang  kemudian  nomor  tersebut  harus  dicantumkan  pada  kemasan  produk  serta memberikan label BPOM sebagai bukti bahwa produk tersebut amandan telah lulus uji kelayakannya. Meski telah membentuk segala aturan ataupun Lembaga , namun tetap saja masih banyak ditemukan masalah mengenai peredaran makanan kedaluwarsa didaerah-daerah yang ada di Makassar.Oleh karena itu  pihak  BPOM  Makassar  melakukan  pengawasan  makanan  yang  beredar  dipasar-pasar  dan minimarket yang ada di tiap daerah yang ada di Makassar.

## METODE
Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimana fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Sehingga  jenis  penelitian  ini  penulis  gunakan  untuk  mengamati secara  langsung bagaimana  Pelaksanaan  Pengawasan  makanan  yang beredar  oleh pihak  BPOM  kota Makassar.  Lokasi  penelitian  yang  penulis  gunakan  untuk  memperoleh  data  yang  dapat  mendukung karya ilmiah ini adalah di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar dengan pertimbangan  bahwa  penulis  membutuhkan  data  atau  informasi  langsung  dari  instansi  terkait  yang menangani  langsung  kasus  tersebut  guna  memperoleh  data  atau  informasi  yang  valid.  Dalam penyusunan  karya  ilmiah  ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  metode interview (wawancara)yang  merupakan  suatu  kegiatan  tanya  jawab  yang  disertai  dengan  daftar pertanyaan  yang  sudah  disusun  secara  sistematis  untuk  memperoleh  data  atau  informasi  adapun wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah menangani kasus tersebut yaitu pihak BPOM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pengawasan  BBPOM  Makassar  Dalam  Mengatasi  Makanan  Kedaluwarsa  Yang Beredar
Pemerintah dalam perannya mengawasi dibidang obat dan pangan yang beredar baik yang tidak memiliki izin edar maupun yang sudah kadaluarsa telah dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga non departemen yang disebut BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Secara  hukum,  BPOM  sudah  mempunyai  kedudukan  yang  kuat  dalam  melaksanakan pengawasannya di sektor pangan dan obat-obatan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.Balai POM sendiri membentuk Balai Besar POM yang di tempatkan di tiap tiap provinsi untuk melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
7 Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Berbicara  mengenai  pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BBPOM  di Makassar  dalam  mengawasi  makanan  yang  beredar  menurut  Pak  Faisal  selaku  staf  dibidang penindakan,  pengawasan  dilakukan  secara  rutin,  yaitu  dilakukan  sebulan  sekali  tetapi  untuk pengawasan ke distribusi besar dilakukan sekali atau dua kali dalam sepekan dan ada pengawasan khusus  yang  dilakukan  apabila  ditemukan  produk  yang  bermasalah  disuatu  sarana  tertentu. Pengawasan rutin dilakukan terhadap sarana distribusi (mulai dari distributor yang besar, toko-toko, swalayan, sampai yang kecil). Kemudian melakukan sampling atau pembelian suatu produk yang kemudian  akan  di  lakukan  uji  laboratorium.  Berikutnya  melakukan  pengawasan  terhadap penandaan kemasan atau label kemasan produk pangan, dan melakukan pengawasan terhadap iklan produk pangan.
Pengawasan  secara  intensif  biasanya  hanya  dilakukan  pada  hari-hari  besar  misalnya menjelang  bulan  ramadhan  sampai  dengan  lebaran  karena  pada  saat  hari-hari  tersebut  jumlah konsumen terhadap makanan meningkat sehingga kemungkinan banyak pedagang-pedagang nakal yang dengan sengaja memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan  profit  yang  besar. 8 Terkait  dengan  pengawasan,Muhammad  faisal  (staf  bidang penindakan) memperjelas mengenai produk pangan yang diawasi oleh BPOM, yaitu:
“Kalau  berbicara  mengenai  makanan  dalam  arti  luasnya  adalah  pangan.Pangan  itu didalamnya  sudah  terdapat  makanan,  minuman  bahan  tambahan  pangan  dan  lain-lain sebagainya.Nah disini yang BPOM awasi itu yang berbentuk produk olahan pangan”.
Terkait dengan penjelasan diatas mengenai produk olahan yaitu bahan pangan yang sudah dilakukan proses, diolah dan kemudian di kemas. Berbeda dengan produk makanan segar contohnya daging  sapi,  daging  ayam,  ikan,  sayuran  itu  bukan  kewenangan  bpom  dalam  mengawasi.  Tapi produk  yang  sudah  melalui  proses  olahan  contohnya  seperti  produk  ikan kaleng yang  beredar  di swalayan  itu  masuk  pengawasan  bpom  karena  sudah  melalui  proses  pengolahan  dan  dikemas. Produk yang di  produksi  dalam  skala  kecil  yang  bisa  dikategorikan  habis  dalam  sehari  itu  tidak termasuk dalam wewenang bpom untuk dilakukan pengawasan. Contohnya produk pangan seperti bakso siap saji yang dijual di rumah makan atau yang gerobak keliling itu wajib memiliki izin dari pihak  bpom.  Kecuali  bakso  yang  diolah  dan  dikemas  yang  kemudian  di  bekukan  dalam  freezer ( frozen  food )  dan bisa  bertahan  dalam  jangka  waktu yang  lama  dan  tidak  habis  dalam  sehari  itu wajib memiliki izin dari bpom.
Untuk produk pangan atau makanan itu ada dua lembaga yang bisa memberi izin produk. Makanan yang diproduksi dalam skala besar, memiliki karyawan yang banyak dan menggunakan alat  semi  otomatis  sampai  yang  otomatis  (sudah  canggih)  itu  harus  melalui  izin  BPOM.  Jika produknya dalam negeri menggunakan POM-MD (Makanan Dalam) tapi jika produknya dari luar negeri itu disebut POM-ML (Makanan Luar). Untuk makanan yang diproduksi dalam skala kecil dan  mempekerjakan  anggota  rumah  tangga  menggunakan  alat  manual  sampai  dengan  semi- otomatis atau biasa disebut Produk Industri Rumah Tangga atau (PIRT) itu izinnya dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. 9
8 Muhammad Faisal, Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawsi Selatan , wawancara, Makassar 02 Oktober 2020
9 Muhammad Faisal, Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan , wawancara, Makassar 02 oktober 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Terkait dengan izin edar, pihak BPOM terlebih dahulu mengaudit terhadap sarana produksi yang  ingin mendaftarkan  atau  mengurus  izin  edar  produknya.  Yang  dimaksud mengaudit  sarana produksi  adalah  mulai  dari  keuangannya,  bangunannya,  sanitasi  higienisnya  dan  sebagainya. Setelah diaudit barulah dapat rekomendasi untuk kemudian diterbitkan izin edar produknya. Nomor Izin  Edar  (NIE)  baru  akan  keluar  setelah  sepuluh  (10)  hari  terhitung  setelah  dinyatakan dokumentnya lengkap dan benar.
Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  sarana-sarana  tertentu  seperti  distributor  besar, distributor  kecil,  swalayan,  hingga  pedagang-pedagang  kecil  ditemukan  makanan  yang  tidak memiliki izin edar atau yang kadaluwarsa maka pelaku usaha tersebut diberi peringatan.
Ada 2 sanksi yang dikenakan kepada seorang pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan  tingkat  resikonya  rendah  atau  kategori  pelanggarannya  rendah  maka  pihak  Balai  Besar POM  hanya  memberikan  berupa  sanksi  administratif.  Sedangkan  apabila  resiko  pelanggarannya tinggi maka akan diberikan sanksi pidana.
Terkait dengan sanksi administratif diatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah sebagai berikut :
a. Denda;
b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. Ganti rugi; dan/atau
e. Pencabutan izin
Sedangkan untuk sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menegaskan bahwa :
“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Kemanan  Pangan  dan  Mutu  Pangan  yang  tercantum  dalamlabel  Kemasan  Pangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. 10
Untuk melakukan upaya penyidikan obat dan makanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan/Hukum Dan HAM. Dibalai Besar POM di Makassar telah memiliki 8 (delapan) ornag PPNS yang aktif di bidang Penindakan.
Selain bentuk bengawasan diatas ada juga bentuk pengawasannya melakukan sosialisasi, komunikasi,  pemberian  informasi,  edukasi.  Informasinya  tidak  harus  selalu  dalam  bentuk sosialisasi  tetapi  bisa  juga  dalam  bentuk  media  cetak,  spanduk,  tv, media  sosial  dan  sebagainya.
10 Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Bidang  infokom  Balai  POM  di  Makassar  memiliki  moto  “jadilah  konsumen  yang  cerdas”  kalau mau membeli barang cek K.L.I.K (Kemasan Label Izin edar Kedaluwarsa).
Luasnya  jangkauan  wilayah  pengawasan  Obat  dan  Makanan  serta  banyaknya  jumlah penduduk  dan  beragamnya  kelompok  sosial  masyarakat  Indonesia,  maka  KIE  (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dilakukan melalui berbagai cara mulai dari penyebaran informasi langsung maupun  melalui  media.  BBPOM  Makassar  telah  melaksanakan  berbagai  macam  kegiatan  KIE, yaitu :
a. KIE bersama tokoh masyarakat (Komisi IX DPR RI);
b. KIE langsung ke masyarakat (CFD/ seminar/ sosialisasi/ penyebaran informasi/ penyuluhan/ narasumber/ lainnya);
c. KIE melalui social media (Instagram/twitter/facebook); dan
KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan
masyarakat/video/infografis/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan  melalui  media  elektronik  televisi/radio/Videotron/media telekomunikasi).
Pengawasan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pihak BPOM tetapi pengawasan juga bisa dilakukan oleh konsumen itu sendiri karena dialah yang bersentuhan langsung dengan barang yang  ingin  dibeli  maka  dari  itu  sebagai  konsumen  yang  cerdas,  harus  dengan  teliti  memeriksa barang yang ingin dibeli terlebih dahulu agar tidak merugikan diri sendiri.
Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha, jadi sebelum produknya diperiksa oleh petugas  dari  kepolisian  atau  dari  pihak  bpom,  maka  pihak  pelaku  usaha  terlebih    dahulu  harus memeriksa produknya sendiri. Mulai dari produk yang mau kedaluwarsa, kemasannya yang rusak dan sebagainya.
Ada  sistem  yang  bisa  dipakai  oleh  pihak  pelaku  usaha  atau  toko  swalayan  untuk menghindari agar produknya tidak kedaluwarsa yaitu :
a. FIFO ( Firts In First Out )
Maksudnya  adalah  apabila  suatu  toko  atau  swalayan  membeli  produk  dari  suatu distributor  besar,  maka  produk  pertama  yang  datang  akan  dijual  terlebih  dahulu  dan  barang yang datang berikutnya akan dijual belakangan atau dikemudian hari.
b. FEFO ( First Expayer First Out )
Maksudnya adalah apabila suatu toko membeli barang dari suatu distributor besar, jika barang pertama datang lalu belum habis terjual dan dikemudian hari produk berikutnya datang dan  produk  yang  datang  terakhir  tanggal  expayernya  lebih  cepat  dari  produk  yang  datang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pertama maka produk yang terakhir tadi jual pertama kemudian barang yang pertama tadi dijual belakangan. 11
Dari  penjelasan  dua  sistem  diatas  maka  pelaku  usaha  bebas  menggunakan  sistem  mana yang bisa dipakai, apakah menggunakan sistem FIFO (First In First Out) atau sistem FEFO (Firsth Expayer First Out). Jadi sebagai pelaku usaha yang cerdas, harus cermat dan teliti dalam memeriksa produknya.  Selain  melakukan  pengawasan,  BPOM  juga  aktif  dalam  melakukan  atau  menerima aduan dari masyarakat atau pihak konsumen melalui ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang dimana semua aduan dari masyarakat di tampung disana. Setiap aduan dari masyarakat akan dipelajari  oleh  pihak  dari  bidang  Infokom  yang  kemudian  akan  didesposisikan  dengan  bidang pemeriksaan atau bidang penindakan.
Jika  ada  laporan  masuk  dari  pihak  konsumen,  pihak  dari  bpom  tidak  langsung  turun  ke lapangan untuk menangkap si penjual dan mengamankan barang dagangannya. Tapi terlebih dahulu akan dilakukan investigasi, pemantauan terhadap toko swalayan tersebut. Dan sipelapor juga harus dipelajari dan diperiksa, oleh karena itu setiap pelapor juga akan diperiksa identitasnya. Karena ada beberapa  kepentingan  biasanya,  seperti  adanya  saingan  bisnis  dari  LSM  atau  oknum-oknum tertentu.
Adapun contoh kasus pelapor datang ke ULPK, yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Faisal (Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Makassar) yaitu :
“ada satu contoh kasus kebetulan dari oknum LSM, dia datang melapor ke ULPK, pelapor tersebut mengatakan (ada barang expayer dijual, ini bukti transaksinya ini nama tokonya ini, saya beli  ini,  tanggal  sekian  saya  disana)  kemudian  laporan  tersebut  didesposisikan  dengan  kami dibidang  penindakan.  Setelah  dilakukan  investigasi  dan  memeriksa  langsung  swalayan  tersebut, dilihat dari cctv memang benar pelapor datang dijam sekian, melakukan transaksi jam sekian, dan barang  yang  dibeli  juga  sama.  Namun  setelah  diperiksa  lebih  lanjut  ternyata  pelapor  tersebut membawa produk dari toko lain  yang sama persis dengan yang ada di swalayan tersebut. Alasan kami  mengatakan  bahwa  sipelapor  ini  membawa  barang  dari  toko  lain  karena  setelah  kami memeriksa  barang  yang  dibawa  pelapor  tersebut  kami  bandingkan  dengan  barang  yang  ada  di swalayan tersebut. Ternyata kode batch atau kode produksinya tidak sama.”
Kode batch atau nomor batch sebagaimana yang dimaksud diatas adalah nomor kelompok suatu  barang  apabila  di  produksi  secara  masal.  Misalnya  disuatu  perusahaan  memproduksi  ikan kaleng secara masal, maka puluhan atau ribuan ikan kaleng tersebut memiliki kode produksi yang sama.  Kode  produk  tersebut  dikeluarkan  oleh  perusahaan  yang  memproduksi.  Mengenai pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan  dari  jumlah temuan kasus mengenai pangan yang tidak memenuhi standart  dinilai kurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sepeti sulitnya mencakup semua sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM  Sul-Sel,  pengawasan  hanya  dilakukan  oleh  2  atau  3  orang  dalam  satu  tim,  pengawasan dilakukan secara acak di setiap kabupaten/kota. Hal tersebut tentu sangat mudah pagi pelaku usaha untuk berbuat curang dalam menjual produknya demi mendapatkan keuntungan yang besar.
11 Muhammad  Faisal, Staf  Bidang  Penindakan  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan ,  wawancara, Makassar 02 oktober 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## 2. Faktor-Faktor  Yang Menghambat  BBPOM  Makasssar  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap Makanan Kedaluwarsa Yang Beredar
Sejak  terjadinya  penyebaran  Covid  19  di  Indonesia  hingga  saat  ini  disertai  dengan implementasi  ketentuan  perundang-undangan  dalam  penanganan  wabah  Covid  19,  menimbulkan berbagi  macam  dampak  pada  aspek  kehidupan  terutama  pada  aspek  politik,  sosial  budaya,  sosial ekonomi,  hukum,  keamanan  dan  kesehatan.  Adapun  berbagai  macam  dampak  yang  ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:
Dalam  melakukan  pengawasan,  pihak  BBPOM  di  Makassar  menerapkan  2  bentuk pengawasan  yaitu  kontrol  pra  pasar  dan  kontrol  pasca  pasar.  Adapun  penjelasan  dari  2  bentuk pengawasan tersebut, yaitu :
a. Kontrol pra pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah :
1) Melalui  instrumen  perizinan,  suatu  produk  baru  bisa  diedarkan  jika  sudah  lulus  uji laboratorium pemerintah.
2) Melalui  pendaftaran  pendahuluan  ( pre-registration ),  biasanya  hal  ini  dilakukan  melalui pembentukan  standar  teknis  yang  disusun  oleh  Lembaga  Standar  Nasional.  Selain  itu produsen  juga  harus  merekomendasikan  bahwa  produk  tersebut  telah  memenuhi  standar teknis tersebut.
b. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman.
Pelakasanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BBPOM  di  Makassar  telah  dilakukan dengan baik berdasarkatugas dan fungsinya ini, ini terbukti dengan banyaknya temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh Penyidik PNS BBPOM di Makassar.
Dari  data  kasus  produk  pangan  yang  ditangani  oleh  Penyidik  PNS  Balai  Besar  POM  di Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar. 12
Meskipun  telah  melakukan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik,  tetapi  peengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  BBPOM  tidak  dapat  dikatakan  optimal.  alasannya  karena  apabila  merujuk pada bentuk pengawasan kontrol pra pasar, jika dilaksanakan dengan optimal maka otomatis tidak akan  ditemukan  kasus  peredaran  mengenai  panganyang  tidak  memiliki  izin  edar  maupun kadaluwarsa  dipasar  atau  di  swalayan.  Hal  ini  tentu  merupakan  kelalaian  tersendiri  dari  pihak BBPOM  dalam  melakukan  kontrol  pra  pasar.  Kelalaian  tersebut  bukan  faktor  kesengajaan  yang dilakukan oleh BBPOM melainkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
Adapun faktor internal dan eksternal tersebut telah diuraikan sebagaiberikut :
1) Faktor Internal
a. Jumlah  SDM  yang  terbilang  masih  kurang,  mengingat  Balai  Besar  POM  di  Makassar hanya  memiliki  total  staf  125  orang.  Sedangkan  wilayah  kerja  di  Sulawesi  Selatan memiliki 24 Kabupaten/kota.Sehingga dalam melakukan pengawasan rutin tidak sanggup mencakup semua sarana.
12 Muhammad  Faisal, Staf  Bidang  Penindakan  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan ,  wawancara, Makassar 02 oktober 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
b. Produk  yang  jumlah produksi  dalam  skala  besar  sehingga  tidak melakukan  pengawasan sendiri.
c. Pengawasan  yang  dilakukan  BBPOM  di  Makassar  dilakukan  secara  acak  di  semua kabupaten/kota Sulawesi Selatan
2) Faktor Eksternal
a. Tergantung keadaan alam
b. Adanya backingan sehingga adanya perlawanan dari pihak pelaku usaha, pada saat ingin mengamankan produknya.
c. Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen. 13
Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  perlu  dibenahi.  Terkait  dengan  hambatan  internal khususnya  jumlah  SDM  yang  terbilang  masih  kurang  perlu  diatasi  oleah  pemerintah sebagai  pihak  yang  memberikan  tugas  kepada  BPOM  dalam  melaksanakan  tugasnya. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf yang ada di Balai POM. Hal ini bisa juga dilakukan oleh pihak BPOM sebagai usulan kepada pemerintah untuk  melakukan  penambahan  jumlah  staf.  Penambahan  staf  tentu  merupakan  hal  yang sangat positif untuk meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan apalagi jika wilayah kerjanya yang luas.
3. Faktor-Faktor  Yang Menghambat  BBPOM Makasssar  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap Makanan Kedaluwarsa Yang Beredar
Dalam  melakukan  pengawasan,  pihak  BBPOM  di  Makassar  menerapkan  2  bentuk pengawasan  yaitu  kontrol  pra  pasar  dan  kontrol  pasca  pasar.  Adapun  penjelasan  dari  2  bentuk pengawasan tersebut, yaitu :
a. Kontrol pra pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah :
1) Melalui  instrumen  perizinan,  suatu  produk  baru  bisa  diedarkan  jika  sudah  lulus  uji laboratorium pemerintah.
2) Melalui  pendaftaran  pendahuluan  ( pre-registration ),  biasanya  hal  ini  dilakukan  melalui pembentukan  standar  teknis  yang  disusun  oleh  Lembaga  Standar  Nasional.  Selain  itu produsen  juga  harus  merekomendasikan  bahwa  produk  tersebut  telah  memenuhi  standar teknis tersebut.
b. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman.
Pelakasanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar telah dilakukan dengan baik berdasarkatugas dan fungsinya ini, ini terbukti dengan banyaknya temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh Penyidik PNS BBPOM di Makassar.
Dari data kasus produk pangan yang ditangani oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar. 14
13 Muhammad  Faisal, Staf  Bidang  Penindakan  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan ,  wawancara, Makassar 02 oktober 2020.
14 Muhammad  Faisal, Staf  Bidang  Penindakan  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan ,  wawancara, Makassar 02 oktober 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Meskipun telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi peengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM tidak dapat dikatakan optimal. alasannya karena apabila merujuk pada  bentuk  pengawasan  kontrol  pra  pasar,  jika  dilaksanakan  dengan optimal  maka  otomatis tidak akan ditemukan kasus peredaran mengenai panganyang tidak memiliki izin edar maupun kadaluwarsa dipasar atau di swalayan. Hal ini tentu merupakan kelalaian tersendiri dari pihak BBPOM dalam melakukan kontrol pra pasar. Kelalaian tersebut bukan faktor kesengajaan yang dilakukan  oleh  BBPOM  melainkan  disebabkan  oleh  faktor-faktor  tertentu  baik  dari  dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
Adapun faktor internal dan eksternal tersebut telah diuraikan sebagaiberikut :
1) Faktor Internal
a) Jumlah SDM yang terbilang masih kurang, mengingat Balai Besar POM di Makassar hanya  memiliki  total  staf  125  orang.  Sedangkan  wilayah  kerja  di  Sulawesi  Selatan memiliki  24  Kabupaten/kota.Sehingga  dalam  melakukan  pengawasan  rutin  tidak sanggup mencakup semua sarana.
b) Produk yang jumlah produksi dalam skala besar sehingga tidak melakukan pengawasan sendiri.
c) Pengawasan  yang  dilakukan  BBPOM  di  Makassar  dilakukan  secara  acak  di  semua kabupaten/kota Sulawesi Selatan
2) Faktor Eksternal
a) Tergantung keadaan alam
b) Adanya  backingan  sehingga  adanya  perlawanan  dari  pihak  pelaku  usaha,  pada  saat ingin mengamankan produknya.
c) Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen. 15
Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  perlu  dibenahi.  Terkait  dengan  hambatan  internal  khususnya jumlah  SDM  yang  terbilang  masih  kurang  perlu  diatasi  oleah  pemerintah  sebagai  pihak  yang memberikan  tugas  kepada  BPOM  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Pemerintah  hendaknya mempertimbangkan  untuk  menambah  jumlah  staf  yang  ada  di  Balai  POM.  Hal  ini  bisa  juga dilakukan  oleh  pihak  BPOM  sebagai  usulan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  penambahan jumlah staf. Penambahan staf tentu merupakan hal yang sangat positif untuk meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan apalagi jika wilayah kerjanya yang luas.
Kemudian  terkait  dengan  hambatan  internal  lainnya  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan secara acak. Hal ini tentu akan memungkinkan bagi produk yang tidak dapat giliran untuk diperiksa akan  lolos  dari  pengawasan.  Bisa  saja  produk  tersebut  sudah  dalam  kategori  kadaluwarsa  atau mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi konsumen.Oleh karena itu pengawasan terhadap makanan yang beredar diperluas agar dapat mengurangi resiko peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa atau bahan tambahan pangan yang mengandung bahan yang berbahaya.
Mengenai  hambatan  eksternal  seperti  tergantung  alam  juga  memengaruhi  keefektifan BPOM  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  karena  sehubungan  dengan  pengawasan  yang dilakukan secara acak. Misalnya petugas dari BPOM ingin melakukan penyuluhan ke daerah A lalu tiba-tiba  dibatalkan  karena  keadaan  alam  yang  tidak  mendukung  misal  hujan  deras,  banjir,  tanah longsor yang menutup akses jalan. Jika dibatalkan maka pengawasan berikutnya akan dilakukan di wilayah lain sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
15 Muhammad  Faisal, Staf  Bidang  Penindakan  Balai  Besar  POM  Sulawesi  Selatan ,  wawancara, Makassar 02 oktober 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## KESIMPULAN
Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan sudah melakukan tugasnya sebagai mestinya sebagaimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telahditemukan 25 kasus yang terdiri atas  9 kasus  mengedarkan pangan yang  sudah kadaluwarsa  dan 16 kasus  mengedarkan pangan  yang tidak  memiliki  izin  edar,  namun  tidak dapat dikatakan  berjalan  dengan optimal  karena  tidak  mampu mengawasi semua sarana yang ada di wilayah Makassar.
Faktor-faktor  yang  menghambat  BBPOM  di  Makassar  dalam  melakukan  pengawasan  adalah jumlah SDM yang terbatas, Produk yang jumlahnya banyak ,tergantung keadaan alam, dan pengawasan yang dilakukan secara acak setiap wilayah di SUL-SEL.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah, R. (2012). Hukum Kesehatan. Makassar: Alauddin University Press. Arifin, Z. (2009). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah. Tangerang: Azkia Publisher. Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Depublish. Chandra, J. A., & Pareke, J. (2018). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan DiIndonesia. Bengkulu: Cv Zigie Utama.
Firdaus, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli sepeda Motor Bekas Oleh Showroom DiPalangka Raya [Skripsi]. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.
Hamid, A. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: CV Sah Media.
Hardisman.  (2017).  Tuntutan  Akhlak  Dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  :  Membentuk  Pribadi  Muslim Berkarakter dan Penerapannya Pada Etika Kedokteran . Yogyakarta: Andalas University Press.
Herlina, R. (2017). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata. Jakarta: Puslitbang & Peradilan Mahkamah Agung.
Kadir, M. A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra AdityaBakti. Khomsan, A. (2004). Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., Rahmi, Y., Rusdan, I. K., & Widyanto, R. M. (2017). Pengawasan Mutu Makanan. Malang: University Brawijaya Press.
Morissan. (2009). Teori Komunikasi Organisasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pramukti,  A.  S.,  &  Chahyaningsih,  M.  (2016).  Pengawasan  Hukum  Terhadap  Aparatur  Negara.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Riyanto, A. (2018). Hukum Bisnis Indonesia. Batam: Cv Batam Publisher.
Rohmatun, M. (2018, Januari 11). Kedaluwarsa Belum Tentu Basi! Baca Dulu 5 Fakta Soal Tanggal
Kedaluwarsa Ini Sebelum Buang Makanan. Dipetik Februari 14, 2020,
Rolucky, V. (2019). Makanan Kedaluwarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Et Societatis , 18.
Safriani,  A.  (2016).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Persaingan  Usaha  Industri  Jasa  Penerbangan.
Jurisprudentie, 4.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen