## MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
p-ISSN: 1412-4920 e-ISSN: 2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.22.4.228-237

## EFEKTIVITAS  PENYELENGGARAAN  KEBIJAKAN  DETEKSI  DINI KANKER SERVIKS DAN PAYUDARA DI PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
Fatimah Umar 1 , Eka Yunila Fatmasari 1 , Putri Asmita Wigati 1
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author : ekafatmasari@gmail.com
Info Artikel : Diterima 3 Juni 2023 ; Disetujui 5 Juli 2023 ; Publikasi 1 Agustus 2023

## ABSTRAK
Latar Belakang: Kanker serviks dan payudara menjadi salah satu masalah kesehatan utama pada perempuan di Indonesia  dengan  angka  kematian  yang  tinggi.  Kebijakan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara  melalui pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS  merupakan  upaya  dari  pemerintah  untuk  menanggulangi  penyakit  ini.  Kota Jakarta Selatan merupakan salah kota dengan temuan  IVA positif tertinggi  dan tumor/benjolan payudara  yang tinggi. Cakupan pemeriksaan IVA dan SADANIS di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 4,5% Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini dengan IVA dan SADANIS. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan deteksi dini kanker serviks dan payudara belum berjalan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penyelenggaraan kebijakan deteksi dini kanker serviks dan payudara di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama.
Metode: Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  wawancara  mendalam.  Pemilihan  subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling . Subjek penelitian terdiri dari 3 informan utama dan 4 informan triangulasi. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam. Hasil :  Penyelenggaraan  kebijakan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara  belum  berjalan  dengan  efektif ditunjukkan  dari  penyebarluasan  informasi  yang  belum  rutin  dilakukan,  rendahnya  kesadaran  WUS  untuk melakukan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara  di  fasilitas  kesehatan,  serta  pembinaan  dan  monev  yang belum maksimal.
Simpulan: Masih terdapat hambatan dalam aspek penyebarluasan informasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
Kata kunci: implementasi; kebijakan deteksi dini; kanker serviks; kanker payudara; IVA; SADANIS

## ABSTRACT
Title: The Effectiveness of Early Detection Policy for Cervical and Breast Cancer in Kebayoran Lama District Health Center
Background: Cervical and breast cancer is one of the main health problems for women in Indonesia with a high mortality rate. The policy of early detection of cervical and breast cancer through VIA and CBE is an effort by the government to tackle this disease. The city of South Jakarta is one of the cities with the highest positive IVA findings and high tumors/breast lumps. The coverage of VIA and CBE at the Kebayoran Lama District Health Center in 2022 shows that only 4.5% of Women of Reproductive Age carry out early detection with VIA and CBE. This  shows  that  the  implementation  of  policies  for  early  detection  of  cervical  and  breast  cancer  has  not  run optimally. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of implementing policies for early detection of cervical and breast cancer at the Kebayoran Lama District Health Center.
Method: This type of research is a qualitative research through in-depth interviews. The selection of research subjects  was  carried  out  by  using  purposive  sampling  technique.  The  research  subjects  consisted  of  3  main informants and 4 triangulation informants. The instrument used is an in-depth interview guide.
Result: The implementation of early detection policies for cervical and breast cancer has not run effectively as shown by the dissemination of information that has not been routinely carried out, the low awareness of WRA to carry out early detection of cervical and breast cancer in health facilities, as well as training and monitoring and evaluation that have not been maximized.
Conclusion : There are still obstacles in the aspect of information dissemination, human resources, and facilities and infrastructure.
Keywords: implementation; screening policy; cervical cancer; breast cancer; visual inspection with acetic acid (VIA); clinical breast exam (CBE)

## PENDAHULUAN
Kanker  merupakan  salah  satu  penyakit  tidak menular  dengan  angka  kematian  tertinggi  kedua setelah  penyakit  kardiovaskular,  tercatat  9,3  juta kematian akibat kanker. 1 Pada tahun 2020, total kasus kanker  di  Indonesia  menurut  laporan  dari Global Burden  of  Cancer  Study (Globocan)  dari  WHO adalah  396.914  kasus  dengan  jumlah  kematian hingga  234.511  kasus. Kanker  payudara  menjadi jenis  kanker  tertinggi  yang  terjadi  di  Indonesia dengan kasus baru mencapai sebesar 16,6% (65.858 kasus) dari total 396.914 kasus baru seluruh kanker di  Indonesia.  Sedangkan  kanker  serviks  berada  di urutan  kedua  jenis  kanker  tertinggi  yaitu  sebesar 9,2%  (36.633  kasus)  dari  total  kasus  kanker  dan menyebabkan  21.003  kematian  (9%)  dari  seluruh kematian akibat kanker di Indonesia. 2 Menurut laporan BPJS Kesehatan tahun 2020, BPJS telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 20 triliun atau  25%  dari  total  biaya  klaim  layanan  kesehatan JKN-KIS  dengan  jumlah  kasus  penyakit  kronis sebesar  19,9  juta.  Kanker  termasuk  dalam  urutan kedua  teratas  dalam  hal  porsi  pembiayaan  teratas sebesar  18%.  BPJS  mengeluarkan  biaya  Rp  3,5 triliun untuk membayar 2,5 juta kasus kanker. 3 Tingginya  prevalensi  kanker  serviks  dan kanker  payudara  di  Indonesia  serta  tingginya pembiayaan  pengobatannya  perlu  dicermati  dengan tindakan pencegahan melalui deteksi dini. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan  kebijakan  sebagai  benuk  upaya deteksi  dini  kanker  melalui  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  34  Tahun  2015  tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan  kanker  serviks  dan  payudara diwujudkan  melalui  program  deteksi  dini  kanker serviks dan payudara melalui Inspeksi Visual dengan Asam  Asetat  (IVA)  dan  Pemeriksaan  Payudara Klinis  (SADANIS). 4 Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  juga  mengeluarkan  kebijakan  melalui Instruksi  Gubernur  Provinsi  DKI  Kota  Jakarta Nomor 116 tahun 2018 tentang Dukungan Kegiatan Deteksi  Dini  Kanker  Payudara  dan  Kanker  Leher Rahim di Provinsi DKI Jakarta. 5 Cakupan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan kanker  payudara  pada  tahun  2021  di  Kota  Jakarta Selatan  hanya  sebesar  7,3%,  dimana  Puskesmas Kecamatan  Kebayoran  Lama  menjadi  Puskesmas
dengan capaian terendah yaitu hanya 25 WUS (0,0%) dari  target  57.895  WUS  yang  harus  melakukan pemeriksaan IVA dan SADANIS. Dari data tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  deteksi  dini kanker serviks dan kanker payudara di Kota Jakarta Selatan  khususnya  di  Puskesmas  Kecamatan Kebayoran  Lama  belum  berjalan  dengan  optimal. Berdasarkan studi pendahuluan dengan mewawancarai  5  orang  WUS  yang  berkunjung  ke puskesmas, seluruh WUS belum mengetahui adanya program ini. Berdasarkan hasil wawancara, kelimanya  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi dalam  bentuk  apapun  dari  puskesmas  atau  kader kesehatan di lingkungan untuk melakukan pemeriksaan IVA-SADANIS.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  2 pelaksana deteksi dini melalui pemeriksaan IVA dan SADANIS  di  Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran Lama menyatakan telah menyelenggarakan program ini  yang  terintegrasi  dengan  pelayan  Keluarga Berencana  (KB).  Menurut  George  C.  Edward  III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan  suatu  kebijakan,  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Keempat  variabel  inilah  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian permasalahan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  efektivitas  penyelenggaraan  kebijakan deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara  di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama.

## MATERI DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan  kriteria purposive  sampling dan wawancara mendalam kepada 3 informan utama dan 4 informan triangulasi. Informan utama yaitu Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama,
Penanggung  Jawab  Program  PTM,  dan  Bidan Pelaksana  Pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS. Sedangkan  informan  triangulasi  meliputi  Pengelola Program  PTM  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota  Jakarta Selatan,  Kader  Kesehatan,  dan  2  orang  WUS. Penelitian  ini  sudah  lolos  kaji  etik  melalui  Komisi Etik  Penelitian  Kesehatan,  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan
No:142/EA/KEPK-FKM/2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN ASPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Capaian pemeriksaan IVA dan SADANIS di Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran  Lama  hingga Desember  2022  meningkat  menjadi  sebesar  4,5% dari  capaian  di  tahun  2021  sebesar  0,0%,  namun angka ini belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan deteksi dini kanker serviks dan payudara Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran  Lama  masih belum  mencapai  kinerja  yang  optimal.  Aspek implementasi  deteksi  dini  kanker  serviks  dan payudara  mencakup  3  indikator  yang  harus dilaksanakan oleh puskesmas yaitu tahap persiapan, pelaksanaan,  serta  pembinaan  dan  monitoring evaluasi:
1. Tahap Persiapan
Pelaksanaan pemeriksaan IVA dan SADANIS  dimulai  dari  tahap  persiapan,  yaitu penetapan target dan sasaran Penetapan dilakukan dengan menggunakan data jumlah populasi WUS yang  harus  menerima  skrining  dalam  kurun waktu  yang  telah  ditentukan.  Jumlah  target dihitung  berdasarkan  data  demografi  jumlah WUS 30-50 tahun di wilayah kerja yang dibagi 5 karena  pemeriksaan  minimal  dilakukan  setiap  5 tahun sekali. Selanjutnya target pertahun tersebut dibagi 12 untuk target setiap bulannya. 6
Data target dan sasaran pemeriksaan IVA dan  SADANIS  didapatkan  dari  Pusat  Data  dan Informasi  Kementerian  Kesehatan  untuk  jumlah wanita  usia  30-50  tahun  yang  selanjutnya diberikan  kepada  Dinas  Kesehatan,  kemudian Suku  Dinas  Kesehatan  mengolah  data  tersebut dengan  menetapkan  sasaran  setiap  semester  dan setiap bulannya berdasarkan jumlah WUS di tiap kecamatan.  Setelah  target  telah  ditetapkan selanjutnya  diteruskan  ke  setiap  puskesmas. Target  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  yaitu sebesar 100%, sedangkan target yang ditetapkan Suku  Dinas  Kesehatan  Jakarta  Selatan  adalah 45%.
Tahap  persiapan  selanjutnya  adalah Pengidentifikasian dan penyiapan sarana penunjang yang dilakukan berdasarkan pertimbangan  jumlah  pemeriksaan  IVA  dan SADANIS di tahun sebelumnya serta target WUS yang akan diperiksa tahun ini.  Hal ini dibutuhkan untuk perkiraan kebutuhan pelayanan pemeriksaan serta pengobatan dengan krioterapi. Pelayanan  IVA  dan  SADANIS  memerlukan tempat,  bahan,  dan  peralatan.  Seluruh  sarana prasarana,  peralatan,  dan  tempat  sudah  tersedia kecuali fasilitas krioterapi, sehingga jika terdapat temuan  IVA  positif  harus  merujuk  pasien  ke puskesmas  atau  rumah  sakit  yang  memiliki fasilitas  krioterapi.  Keterbatasan  krioterapi memerlukan  tindak  lanjut  dari  Dinas  Kesehatan agar peralatan tersebut dapat terpenuhi termasuk juga dengan SDM yang mengoperasikannya.
Berikut  kutipan  dari  wawancara  yang dilakukan:
“ Yang belum tersedia itu fasilitas krioterapi ya. Kami  pasti  akan  rujuk  jika  ada  temuan  IVA positif  ke  puskesmas  yang  memang  sudah tersedia  alat  krioterapinya .” (Informan Utama
2)
Pengelola  program  PTM  menyatakan telah  mengajukan  pemenuhan  alat  krioterapi  ke Dinas  Kesehatan  Prov.  DKI  Jakarta.  Berikut kutipannya:
“Sarana  penunjang  seperti  krioterapi  saat  ini hanya ada di 2 puskesmas, namun sudah kami ajukan ke dinas kesehatan untuk pemenuhannya.” (Informan Triangulasi 1)
Tahap selanjutnya  yang dilakukan adalah penyebarluasan  informasi  melalui  sosialisasi, promosi,  dan  edukasi  yang  merupakan  kegiatan penambahan pengetahuan yang diperutukan bagi masyarakat  melalui  penyebaran  pesan  agar masyarakat  mau  dan  mampu  memelihara  dan meningkatkan kesehatannya. Kegiatan ini dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan masyarakat  bahwa  pemeriksaan  IVA  dan SADANIS penting untuk dilakukan. Menurut  Permenkes  Nomor  34  Tahun 2015, sosialisasi dapat diberikan melalui kegiatan rutin  Puskesmas,  melalui  pertemuan-pertemuan lintas  sektor,  lintas  program  dan  melalui  media informasi berupa leaflet , poster ataupun spanduk serta media elektronik. Sosialisasi dapat ditujukan  kepada  kelompok  sasaran  sekunder seperti  keluarga,  PKK,  organisasi  perempuan, organisasi keagamaan, dan lain-lain. 4
Sosialisasi  dan  edukasi  dengan  kader kesehatan dilakukan pada pertemuan rutin kader di  puskesmas  serta  pertemuan  rutin  sebelum pelaksanaan posyandu. Sosialisasi dengan kelompok PKK dilakukan bersama dengan kader kesehatan  di  kelurahan  dan  kecamatan.  Promosi juga  diberikan  puskesmas  melalui whatsapp kepada kader kesehatan terkait jadwal pelayanan pemeriksaan IVA dan SADANIS di luar gedung yang  selanjutnya  akan  dibagikan  ke  kader jumantik, Persit Kartika Chandra, dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Puskesmas Kecamatan  Kebayoran  Lama kepada kader  dan  kelompok  PKK  dinilai  kurang  efektif dikarenakan  sosialisasi  yang  disampaikan  oleh Puskesmas  tidak  dilaksanakan  secara  rutin sehingga  informasi  tidak  tersampaikan  dengan baik  kepada  masyarakat.  Selain  itu  materi  yang disampaikan  tidak  selalu  mengenai  program  ini dikarenakan  banyaknya  program  lain  yang dilaksanakan puskesmas, sehingga menyebabkan kurangnya  peluang  informasi  terkait  program IVA  dan  SADANIS  tersampaikan  kepada
masyarakat.  Hal  ini  didukung  oleh  wawancara yang dilakukan dengan kader.
“ Iya pernah dapat 1x sosialisasi di kelurahan. Ya  tapi  ilmunya  lewat  gitu  saja.  Kalau sosialisasi  sebelum  posyandu  pasti  ada  setiap bulannya, tapi tidak selalu membahas IVA itu .” (Informan Triangulasi 2)
Pernyataan tersebut didukung oleh penanggung jawab program PTM puskesmas.
“ Sosialisasi biasanya dilakukan saat posyandu atau  pertemuan  kader.  Tapi  memang  ga  tiap bulan  dilakukan  sosialisasi  terkait  IVA  dan SADANIS .” (Informan Utama 2)
Menurut  Saraswati  (2017)  puskesmas yang mengalami penurunan cakupan pemeriksaan cenderung hanya melakukan sosialisasi  kepada  kader  saja,  sebaliknya  pada puskesmas dengan peningkatan cakupan memiliki  upaya  lebih  dengan  memberdayakan mahasiswa praktek untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat dan menyelenggarakan sosialisasi sekaligus  pemeriksaan  IVA  di  masyarakat. 7 Penyebaran  informasi  dan  edukasi  kepada pengunjung  puskesmas  dilakukan  dengan  media spanduk,  namun  kegiatan  ini  hanya  dilakukan saat  tertentu  saja  seperti  pada  Hari  Kanker. Penggunaan  media  spanduk  memiliki  kelebihan yaitu membantu dalam menyampaikan informasi yang  akan  mendorong  masyarakat  untuk memiliki  pengetahuan  akan  deteksi  dini  kanker serviks  dan  payudara  yang  akan  merangsang perilaku  masyarakat  untuk  mau  melakukan pemeriksaan  kesehatan. 8 Kegiatan  ini  menjadi tidak  efektif  karena  penyuluhan  dilaksanakan secara  tidak  rutin  dan  spanduk  tidak  selalu dipasang.
Edukasi  kepada  pasien  yang  akan melakukan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  dokter atau  bidan  melalui  media leaflet .  Penyebaran informasi  untuk  memperluas  cakupan  juga dilakukan melalui media sosial dengan membagikan  infografis  terkait  manfaat  dan pentingnya  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS serta  promosi  jadwal  pelayanan  di  luar  gedung. Namun hal ini masih kurang efektif dikarenakan tidak  semua  sasaran  dapat  mengakses  informasi ini.  Menurut  Leonita  (2018),  media  sosial berkontribusi  positif  dalam  upaya  promosi kesehatan, namun memiliki beberapa kelemahan seperti  kurangnya  jangkauan  dan  interaksi  ke audien  pasif,  serta  keterbatasan  kemampuan tenaga  kesehatan  dalam  memanfaatkan  media sosial  sehingga  tidak  menjamin  konsistensi program. 9
Upaya  yang  dilakukan  puskesmas  terkait kurangnya  sosialisasi  yaitu  menyisipkan  materi IVA  dan  SADANIS  pada  pelaksanaan  program kesehatan  lainnya  serta  terus  memberikan
informasi terkait jadwal pemeriksaan luar gedung kepada kader kesehatan agar dapat diteruskan ke sasaran.
2. Tahap Pelaksanaan
Setelah persiapan sudah dilakukan, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS harus  dilaksanakan  sesuai  standar  yang  telah ditetapkan,  yaitu  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  34  Tahun  2015  tentang Penanggulangan  Kanker  Payudara  dan  Kanker Leher  Rahim  serta  Buku  Pedoman  Manajemen PTM yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Pemeriksaan  diawali  dengan  pemberian  edukasi dan  konseling  terlebih  kepada  klien.  Konseling diberikan  secara  berkelompok  maupun  individu tergantung jumlah pasien yang datang.
Selanjutnya bidan akan melakukan pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS  dengan mengonfirmasi kepada dokter penanggung jawab jika terdapat temuan IVA positif atau ditemukan benjolan  pada  payudara.  Bidan  atau  dokter selanjutnya  memberikan  penjelasan  tentang rencana tindak lanjut pada kasus positif ataupun negatif.  Kasus  positif  seperti  IVA  positif  dan temuan benjolan akan dirujuk ke FKTP lain yang memiliki  pengobatan  dan  akan  didampingi hingga  pemeriksaan  selesai.  Selanjutnya  hasil dari  pemeriksaan  tersebut  akan  dimasukkan datanya  melalui  rekam  medis  elektronik  E- Puskesmas,  kemudian  dilanjutkan  konseling pasca tindakan.
Pencatatan  dan  pelaporan  deteksi  dini kanker  serviks  dan  payudara  merupakan  bagian dari  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  PTM. Pencatatan  dan  pelaporan  ini  dilakukan  secara elektronik menggunakan sistem informasi surveilans  PTM.  Kegiatan  pencatatan  dan pelaporan  di  Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran Lama  pertama  kali  dilakukan  oleh  dokter  atau bidan  pelaksana  dengan  mengisikan  data  hasil pemeriksaan  setiap  pasien  yang  mendapat pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS  pada  rekam medis  melalui  E-Puskesmas.  Pada  kegiatan  luar gedung,  bidan  atau  dokter  mengisikan  hasil pemeriksaan  melalui google  form terlebih  dulu dan  menginput  kembali  hasilnya  ke  E- Puskesmas.  Selanjutnya  penanggung  jawab program PTM akan mengolah dan merekap data tersebut  ke  dalam  formulir  register  dan selanjutnya  menginput  data  ke  sistem  informasi surveilans PTM. Puskesmas Kecamatan Kebayoran  Lama  melakukan  pencatatan  dan pelaporan  ke  Suku  Dinas  Kesehatan  setiap bulannya yang dilakukan oleh penanggung jawab program  PTM  secara  elektronik  menggunakan sistem informasi surveilans PTM serta melaporkannya secara manual.
Dalam  melaksanakan  deteksi  dini  kanker serviks dan payudara, puskesmas perlu melakukan  kemitraan  yang  melibatkan  berbagai pihak  terkait  meliputi  lintas  program,  lintas sektor,  serta  kelompok  masyarakat  potensial seperti  organisasi  perempuan,  PKK,  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  dan  lain-lain. 4 Kemitraan  yang  dijalin  puskesmas  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pemeriksaan  IVA dan  SADANIS  yaitu  DKK,  YKPI,  Yayasan Onkologi  Rumah  Sakit  Fatmawati,  Kelurahan dan Kecamatan Kebayoran Lama, kader kesehatan,  serta  perusahaan.  Bentuk  kerja  sama dengan  DKK  melalui  Sudinkes  Kota  Jakarta Selatan dalam hal pelatihan bidan dan dokter serta pelaporan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS setiap  bulannya.  Kemitraan  dengan  YKPI  dan Yayasan  Onkologi  Rumah  Sakit  Fatmawati dijalin  untuk  memberikan  edukasi  kepada  kader terkait  deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara serta  kerja  sama  untuk  pelaksanaan  skrining kanker  serviks  dan  payudara  secara  massal. Edukasi diberikan kepada kader dengan harapan dapat  melakukan  sosialisasi  tentang  deteksi  dini serta  mendorong  masyarakat  untuk  melakukan deteksi  dini.  Puskesmas  bekerja  sama  dengan perusahaan,  dalam  hal  ini  dengan  PT  Garuda Food  untuk  memperluas  cakupan  pemeriksaan dengan  mengadakan  kegiatan  di  luar  puskesmas yang menarik minat masyarakat dengan pemberian bingkisan.
Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran  Lama juga bekerja sama dengan kader kesehatan yaitu mengkoordinir  kader  agar  dapat  menyampaikan materi sosialisasi yang didapat kepada masyarakat  serta  mengajak  WUS  agar  mau melakukan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS. Koordinasi  dilakukan  puskesmas  ke  kader kesehatan  melalui  pertemuan  rutin  kader  dan melalui  grup whatsapp .  Kader  selanjutnya meneruskan  informasi  dari  puskesmas  kepada masyarakat  melalui PKK, Kader Jumantik, serta Persit  Kartika  Chandra.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Saraswati  tahun  2017 Puskesmas yang mengalami peningkatan cakupan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS memberikan  pelayanan  luar  gedung  dengan menjalin  kerja  sama  antara  bidan  pelaksana  dan kader kesehatan setempat.
3. Tahap Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi program deteksi dini kanker serviks dan payudara dilakukan secara berjenjang. Monitoring  dilakukan  oleh  penanggung  jawab program  PTM  yang  dilaporkan  kepada  kepala satuan  UKM  yang  diteruskan  kepada  kepala puskesmas  setiap  bulannya.  Kemudian  untuk hasilnya  akan  dilaporkan  kepada  Suku  Dinas Kesehatan  Kota  Jakarta  Selatan  setiap  bulan.
Pengawasan  dan  pembinaan  dilakukan  secara langsung  oleh  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota Jakarta Selatan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)  untuk  melakukan  evaluasi  secara keseluruhan dan terpadu ke puskesmas yang ada di Jakarta Selatan.
Pembinaan  juga  dilakukan  melalui  rapat koordinasi setiap satu semester untuk memantau penyelenggaraan program PTM termasuk deteksi dini  kanker  serviks  dan  payudara.  Sedangkan monitoring dan evaluasi oleh Sudinkes dilakukan setiap  triwulan  berupa  rapat  dan  pelaporan. Namun  pembinaan,  monitoring,  dan  evaluasi yang dilakukan membahas keseluruhan penyelenggaraan program PTM dan tidak pernah membahas  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS secara  spesifik.  Berikut  hasil  wawancara mengenai monitoring dan evaluasi:
“Monev  ada  sebanyak  4x  dalam  setahun dengan Sudin, tapi bukan hanya untuk program pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS,  tapi  monev program PTM.” (Informan Utama 2) “Monev  dilakukan  setiap  satu  semester  untuk memantau  penyelenggaraannya  pemeriksaan IVA dan SADANIS.” (Informan Triangulasi 1)

## ASPEK KOMUNIKASI

## 1. Transmisi
Menurut  Edward  III,  persyaratan  awal untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan harus mengetahui apa yang  mereka  lakukan. 10 Kendala  yang  biasa ditemukan dalam penyampaian informasi adalah kesalahpahaman  dalam  mengartikan  informasi, hal  ini  dapat  diakibatkan  karena  harus  melalui banyak  tingkatan  birokrasi.  Pada  penelitian  ini aspek  transmisi  informasi  yang  diteliti  adalah bagaimana  alur  penyampaian  informasi  terkait deteksi dini kanker serviks dan payudara melalui pemeriksaan IVA dan SADANIS.
Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kecamatan  Kebayoran  Lama,  diketahui  bahwa proses  penyampaian  informasi  telah  dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan ke  Puskesmas.  Komunikasi  dilakukan  secara berjenjang,  dimana  Penyampaian  informasi dilakukan dari Pengelola Program PTM seksi P2P Sudinkes  Jakarta  Selatan  kepada  penanggung jawab  program  PTM  di  Puskesmas,  dimana nantinya  penanggung  jawab  Program  PTM  di puskesmas  akan  meneruskan  informasi  kepada bidan dan dokter pelaksana serta melaporkannya ke  Kepala  satuan  pelaksana  atau  K1  UKM  atau UKP.  Selanjutnya  kepala  satuan  pelaksana UKM/UKP  baru  menyampaikannya  kepada kepala puskesmas. Komunikasi antara Pengelola Program  PTM  Sudinkes  Jakarta  Selatan  dan penanggung  jawab  program  PTM  dilakukan melalui  rapat  koordinasi, zoom  meeting ,  serta melalui  grup  whatsapp.  Komunikasi  antara
penanggung  jawab  program  PTM  dengan  bidan pelaksana  dilakukan  melalui  rapat  rutin  bulanan maupun selama pelayanan di puskesmas. Hal ini ditunjukkan  dari  hasil  wawancara  dengan  para informan.
“Komunikasi  pasti  dilakukan  berjenjang,  dari Kementerian,  ke  Dinas  Kesehatan,  ke  Sudin, lalu  diinformasikan  ke  kami.  Kalau  ke puskesmas  itu  melalui  penanggung  jawab program PTM, nanti disampaikan ke bidan atau dokter pelaksana.” (Informan Utama 1)
“Informasi  terkait  IVA  dan  SADANIS  kami sampaikan  ke  penanggung  jawab  program PTM di puskesmas.” (Informan Triangulasi 1)

## 2. Kejelasan
Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik jika  tujuan  kebijakan  dapat  dipahami  oleh pelakana  yang  bertanggung  jawab  dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Apabila
pelaksanaa  kebijakan  tidak  mengetahui  dan memahami  tujuan  maupun  pedoman  dalam pencapai  tujuan  kebijakan  maka  tidak  akan memberikan  hasil  yang  optimal. 10 Penanggung jawab  program  PTM  serta  bidan  sebagai pelaksana pemeriksaan telah menerima informasi terkait  teknis  pelaksanaan  IVA  dan  SADANIS sesuai pedoman yang diberikan. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan para informan:
“Teknis pemeriksaan kan sudah tau ya, sudah ada  pedomannya  juga  dan  bidan  yang pemeriksaan juga sudah dilatih jadi sudah tau. Informasi  sudah  jelas  semua.” (Informan Utama 1)
“Untuk  teknis  pemeriksaan  kami  pasti informasikan  ke  setiap  puskesmas  melalui penanggung  jawab  program  PTM  sesuai dengan  buku  panduan  yang  ada.” (Informan Triangulasi 1)
3. Konsistensi
Informasi yang diberikan dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  harus diberikan dengan konsisten agar pelaksana dapat dengan  jelas  menerapkan  dan  menjalankannya. Jika  informasi  yang  diberikan  sering  berubah- ubah  akan  menimbulkan  kebingungan  pada pelaksana  kebijakan. 11 Penyampaian  informasi juga  harus  dilakukan  dan  diberikan  secara  rutin untuk  mengetahui  sejauh  mana  kebijakan  telah berjalan. Konsistensi penyampaian informasi dari Pengelola  Program  PTM  Sudinkes  diberikan secara rutin setiap mendapat informasi dari Dinas Kesehatan  dan  dari  Kementerian  Kesehatan  dan menyampaikannya langsung ke setiap puskesmas yang ada di Jakarta Selatan melalui Penanggung jawab  program  PTM  di  puskesmas.  Selama  ini informasi yang disampaikan selalu konsisten dan
tidak  ada  informasi  yang  berubah-ubah,  karena setiap informasi yang didapatkan dinas kesehatan pasti  sudah  di  filter  terlebih  dulu  sebelum diteruskan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan.  Hal  ini  didukung  dari  pernyataan penanggung jawab program PTM puskesmas:
“Selama ada informasi baru pasti disampaikan langsung dari Sudin ke kami, jadi memang rutin diberikan. Informasi terkait teknis pemeriksaan IVA dan SADANIS tidak pernah berubah-ubah dan memang sudah sesuai pedoman yang ada.” (Informan Utama 2)
Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan  dari  pengelola  program  PTM Sudinkes:
“Komunikasi  dilakukan  terus  menerus  selama informasi  masuk  dari  dinas  kesehatan.  Kita langsung  teruskan  ke  Puskesmas  melalui  grup Whatsapp.  Informasi  yang  disampaikan  juga selalu  konsisten  dan  tidak  ada  informasi  yang berubah-ubah.” (Informan Triangulasi 1)
Informasi  kebijakan  sudah  disampaikan dengan  konsisten  dan  tidak  ada  perubahan  atau penambahan aturan baru terkait pemeriksaan IVA dan SADANIS selama penelitian berlangsung.

## ASPEK SUMBER DAYA

## 1. Sumber daya manusia
Keberhasilan  suatu  kebijakan  tergantung dengan bagaimana kemampuan dalam memanfaatnya  sumber  daya  yang  tersedia. Meskipun kebijakan memiliki tujuan dan sasaran yang  jelas,  namun  jika  sumber  daya  tidak memadai atau tidak digunakan secara tepat maka kebijakan  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik. Menurut  informan,  secara  umum  SDM  untuk pelaksanaan  IVA  dan  SADANIS  di  Puskesmas Kecamatan  Kebayoran  Lama  yang  terdiri  dari bidan dan dokter sudah tersedia dengan lengkap yaitu  2  orang  bidan,  2  orang  dokter,  1  orang perawat.
Selain  ketersediaan  SDM,  pelaksana kebijakan  harus  memiliki  kemampuan  serta pemahaman  yang  komprehensif  sehingga  dapat melaksanakan  kebijakan  dengan  baik.  Untuk memenuhi  hal  ini  SDM  yang  ada  harus melakukan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara,  tidak  semua  pelaksana  pemeriksaan IVA  dan  SADANIS  di  Puskesmas  Kecamatan Kebayoran  Lama  telah  mendapatkan  pelatihan, hal  ini  dikarenakan  terus  terjadi  rotasi  tugas  di lingkungan  puskesmas  sehingga  pelaksana  yang sudah diberikan pelatihan berada di program lain dan pelaksana program IVA dan SADANIS saat ini belum semua mendapatkan pelatihan. Berikut kutipan wawancaranya:
“Sumber daya manusia jumlahnya sudah cukup dan  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Untuk
pelatihan  belum  semua  dokter  menerima, karena dokter yang sebelumnya sudah menerima  pelatihan  di  rotasi  pada  program lain.” (Informan Utama 2) “Seharusnya yang pemeriksaan wajib menerima  pelatihan  dulu,  tapi  disini  belum semua  pelaksana  mendapatkan  pelatihan.” ((Informan Utama 3)
Menurut  bidan  pelaksana,  upaya  yang dilakukan  ialah  transfer  pengetahuan  yang didapatkan selama mengikuti pelatihan ke sesama dokter  atau  bidan  pelaksana  pemeriksaan  IVA dan  SADANIS.  Dengan  adanya  pelatihan, diharapkan  dapat  melakukan  komunikasi  yang baik  dengan  sasaran  maupun  pasien,  dapat mengoperasikan  alat  krioterapi  khususnya  pada dokter,  serta  dapat  ikut  melakukan  perencanaan program IVA dan SADANIS.

## 2. Sumber daya peralatan
Pelaksanaan  suatu  pelayanan  kesehatan selalu  membutuhkan  berbagai  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  sehingga  kegiatan tersebut  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  yang telah  direncanakan.  Tanpa  ketersediaan  sarana dan  prasarana,  suatu  kegiatan  tidak  dapat dilaksanakan  sebagaimana  seharusnya,  bahkan akan  mengalami  hambatan  atau  tidak  berjalan dengan lancar.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sarana prasarana  yang  sifatnya  berupa  alat  dan  bahan habis  pakai  serta  bahan  pendukung  kesehatan seluruhnya telah tersedia cukup dan layak karena alat  dan  bahan  tersebut  merupakan  standar  alat yang  memang  sudah  harus  ada  di  puskesmas terlepas dari adanya program IVA. Selain itu juga telah tersedia ruangan untuk melakukan pemeriksaan  yang  terletak  pada  ruang  KIA.
Dalam hal prasarana kegiatan penyuluhan seperti spanduk  terkait  deteksi  dini  kanker  serviks  dan payudara  sudah  dimiliki.  Hal  ini  didukung  dari pernyataan  penanggung  jawab  program  PTM puskesmas:
“Peralatan  sudah  disediakan  oleh  puskesmas, tapi kita tidak ada krioterapi. Untuk BHP dan seluruh peralatan yang kita butuhkan anggarannya dari BLUD.” (Informan Utama 2)
Pengelola  program  PTM  Sudinkes  juga menyampaikan hal yang sama:
“Sejauh  ini  seluruh  sarana,  prasarana  dan BHP di puskesmas sudah tersedia dengan baik, dimana  untuk  anggarannya  langsung  dari puskesmas melalui BLUD.” (Informan Triangulasi 1) Sedangkan fasilitas penunjang pemeriksaan seperti alat krioterapi belum dimiliki Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama
sehingga jika terdapat temuan IVA positif harus dirujuk  ke  FKTP  lain  atau  rumah  sakit  yang memiliki  alat  tersebut.  Alat  krioterapi  sebagai terapi  bagi  pasien  dengan  temuan  IVA  positif hanya  dimiliki  oleh  4  puskesmas  saja  di  Jakarta Selatan,  dimana  saat  ini  hanya  2  alat  saja  yang berfungsi.  Padahal  dalam  rangka  meningkatkan tata  laksana  IVA  positif  pasca  pemeriksaan diperlukan  pengobatan  dengan  krioterapi  di puskesmas.  Dengan  pengobatan  ini  diharapkan tidak  terjadi  “ lost  case ”  yang  jika  tidak  segera ditindak  prognosanya  akan  menjadi  kanker serviks.
Sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  suatu program. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haridison  (2016)  dalam  mengimplementasikan kebijakan,  sumber  daya  haruslah  tersedia, kekurangan sumber daya pada proses implementasi  kebijakan  secara  tidak  langsung akan  memperbesar  kegagalan  implementasi kebijakan. 12

## 3. Sumber daya anggaran
Dana merupakan salah satu faktor penting yang  mendukung  keberhasilan  suatu  kebijakan. Dana  harus  digunakan  secara  maksimal  dan efektif  agar  tujuan  awal  suatu  program  dapat tercapai.  Pembiayaan  penyelenggaraan  deteksi dini  kanker  serviks  dan  payudara  di  puskesmas dapat  berasal  dari  APBN,  BPJS  Kesehatan, APBD, dana yang bersumber dari swasta/mandiri,  dan/atau  sumber  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4 Biaya  pemeriksaan  IVA  dan SADANIS  telah  dijamin  oleh  BPJS  Kesehatan, sehingga  masyarakat  tidak  perlu  khawatir  dan dapat dengan mudah mengakses pelayanan ini. Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran  Lama juga  telah  memiliki  alokasi  dana  khusus  untuk pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS.  Sumber  dana pelaksanaan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan kanker payudara di berasal dari dana BLUD dan BOK.  Perhitungan  pembiayaan  dalam  program deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara dilakukan  setelah  mengestimasikan  cakupan pelayanan  atau  jumlah  pemeriksaan  yang  akan dilakukan  kepada  WUS  di  wilayah  kerja puskesmas.  Biaya  yang  dikeluarkan  terdiri  dari biaya  untuk  penyebarluasan  informasi  dan edukasi  untuk  menggerakkan  masyarakat,  biaya pelayanan  skrining&pengobatan,  serta  biaya pencatatan, pemantauan, dan penilaian.
Perencanaan  pembiayaan  ini  sudah  di  lakukan oleh  puskesmas  dengan  rincian  berikut,  biaya penyebar luasan informasi berupa biaya pencetakan bahan promosi/penyuluhan dan biaya transportasi untuk mengunjungi masyarakat.
Berikut hasil wawancara terkait anggaran: “Sudah  tersedia  anggarannya  untuk  IVA  dan SADANIS,  kami  ada  BLUD  yang  kami  kelola sendiri.  Karena  sudah  BLUD  jadi  lebih fleksibel pengelolaannya.” (Informan Utama 1) “Anggaran  untuk  pelaksanaan  pemeriksaan IVA  dan  SADANIS  tidak  disediakan  oleh Sudinkes  maupun  dari  DKK,  tetapi  langsung dari  puskesmas.  Puskesmas  bisa  mengelola dananya sendiri.” (Informan Triangulasi 1)
Walaupun telah memiliki sistem pembiayaan  sendiri,  menurut  informan  utama, diperlukan  tambahan  dana  yang  berasal  dari swasta  dalam  hal  ini  CSR  untuk  meningkatkan pelayanan  luar  gedung  puskesmas  seperti merutinkan  penyelenggaraan  pemeriksaan  untuk meningkatkan  keterjangkauan  pelayanan  di masyarakat  serta  memberikan  bingkisan  kepada WUS yang mau diperiksa.

## 4. Sumber daya informasi
Ketersediaan informasi menjadi salah satu faktor  penting  dalam  implementasi  suatu kebijakan.  Informasi  yang  tersedia  lengkap  dan relevan berkaitan dengan cara mengimplementasikan kebijakan akan
mempermudah  pelaksana  dalam  melaksanakan kebijakan  yang  ada  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola program PTM telah menginformasikan seluruh informasi kebijakan, seperti data sasaran IVA  dan  SADANIS,  teknis  pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, target yang harus dicapai puskesmas,  dan  lainnya  kepada  penanggung jawab  program  PTM  di  Puskesmas.  Namun berdasarkan  pernyataan  dari  bidan  sebagai pelaksana pemeriksaan menyatakan bahwa tidak mengetahui  data  jumlah  sasaran  maupun  target yang harus dicapai puskesmas untuk pemeriksaan IVA dan SADANIS.
Kurangnya  informasi  ini  akan  membuat pelaksana  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS menjadi kurang terarah dan berjalan apa adanya. Informasi  yang  cukup  akan  menjadi  acuan  bagi tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  seluruh kegiatan  pemeriksaan  mulai  dari  persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks serta rujukannya. 13

## ASPEK DISPOSISI
1. Sikap
Dalam mengimplementasikan deteksi dini kanker  serviks  dan  kanker  payudara,  pelaksana harus  memiliki  sikap  yang  positif  yang ditunjukan  dengan  adanya  kesanggupan  dalam melaksanakan tugasnya denggan penuh tanggung jawab. Berdasarkan
hasil
penelitian,
implementasi  kebijakan  deteksi  dini  kanker serviks dan kanker payudara mendapat dukungan
besar  dari  informan  utama,  yaitu  kepala puskesmas  dan  penanggung  jawab  program. Kedua  informan  memiliki  sikap  dan  tanggapan yang  positif  terhadap  pelaksanaan  deteksi  dini kanker  serviks  dan  kanker  payudara,  dimana puskesmas  kecamatan  kebayoran  lama  telah menjalin  kerja  sama  dengan  Yayasan  Kanker Payudara  Indonesia  (YKPI)  serta  Yayasan Onkologi  RS  Fatmawati  untuk  memberikan edukasi  dan  pemeriksaan.  Berikut  kutipan  hasil wawancara:
“Untuk upaya yang sudah kita lakukan itu kita kerja sama dengan YKPI, Yayasan Onkologi RS Fatmawati.” (Informan Utama 1) “Setuju,  karena  inikan  program  puskesmas yang memang harus dilaksanakan dan memang menjadi salah satu program wajib.  Kami juga mengikuti semua instruksi selama pemeriksaan.” (Informan Utama 2) Komitmen yang dilakukan kepala puskesmas dan penanggung jawab program ialah mengadakan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS dengan  bekerja  sama  dengan  perusahaan  seperti PT  Garuda food untuk  memberikan  sponsor goodie  bag  kepada  WUS  yang  mau  melakukan pemeriksaan. Sikap positif dari kepala puskesmas maupun dari penanggung jawab program ini akan mempengaruhi  pelaksana  untuk  bersikap  positif juga dan melakukan tugasnya dengan maksimal. Informan  utama  lainnya,  dalam  hal  ini  bidan sebagai  pelaksana  pemeriksaan  secara  umum sudah  setuju  pada  kebijakan  ini.  Bidan  sebagai pelaksana  pemeriksaan  juga  berupaya  dengan mengedukasi  serta  menawarkan  IVA  test  dan SADANIS bagi pasien yang datang ke pelayanan KB.

## 2. Insentif
Dalam hal meningkatkan motivasi pelaksana pemeriksaan IVA dan SADANIS dapat dilakukan dengan pemberian insentif khusus atau kompensasi.  Terkait  sistem  pemberian  insentif atau  jasa  medis  bagi  pelaksana  IVA  dan SADANIS di  Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama,  tidak  ada  insentif  khusus  maupun credit point bagi  pemberi  pelayanan  dari  operasional puskesmas  maupun  dari  DKK.  Hal  ini dikarenakan  sudah  termasuk  dalam  gaji  dan tunjangan  yang  diberikan  setiap  bulannya.  Gaji dan tunjangan yang diberikan menurut informan utama  sudah  sesuai  dengan  beban  kerja  yang dituntut  untuk  dikerjakan.  Berikut  kutipan wawancara dengan bidan pelaksana: “Tidak ada insentif khusus untuk yang periksa IVA  dan  SADANIS,  karena  itu  bagian  dari pekerjaan dan kami sudah digaji maupun diberi tunjangan.” (Informan Utama 3)
Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan pengelola program PTM Sudinkes:
“Tidak  ada  insentif  khusus  yang  diberikan untuk  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  IVA dan  SADANIS,  karena  sudah  termasuk  dalam gaji dan tunjangan  yang diterima.” (Informan Triangulasi 1)
Salah  satu  untuk  meningkatkan  prestasi kerja/kinerja  dan  motivasi  karyawan  adalah melalui kompensasi berupa insentif sebagai balas jasa  untuk  kerja  mereka.  Dengan  adanya pemberian  insentif  akan  mendorong  pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal. 14

## ASPEK STRUKTUR BIROKRASI
Menurut Winarno (2005), birokrasi merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  yang  diteliti dalam  penelitian  ini  adalah  mekanisme  untuk pengimplementasian kebijakan yang tertuang dalam standar operational procedure (SOP)  yang menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan prosedur yang petugas lakukan.
SOP  merupakan  panduan  yang  disiapkan untuk  memberikan  standar  untuk  setiap  kegiatan yang  dilakukan  anggota  institusi  atau  organisasi sebagai  upaya  untuk  menerapkan  kebijakan  dengan efektif.  Sedangkan  fragmentasi  adalah  pembagian tugas  atau  tanggung  jawab  kepada  anggota berdasarkan jabatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui telah tersedia SOP  berupa  pedoman  teknis  dan  mekanisme pelaksanaan. Berikut kutipan wawancaranya:
“SOP  untuk  pelayanan  IVA  dan  SADANIS sudah  ada,  SOP  ini  juga  sudah  menjelaskan alur  kerja  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS.” (Informan Utama 2) “SOP disediakan langsung oleh unit pelaksana pelayanan,  dari  puskesmas  yang  menyediakan langsung.” (Informan Triangulasi 1)
Terkait pembagian tugas dan tanggung jawab juga  telah  tersedia  di  lingkungan  Puskesmas Kecamatan  Kebayoran  Lama  yang  tertuang  dalam Surat  Keterangan  Tim  pelaksana.  Sudah  tertuang dengan jelas siapa pelaksana pemeriksaan yaitu bidan atau  dokter  umum,  dengan  tugas  melakukan sosialisasi,  edukasi  dan  promosi,  pemeriksaan  IVA dan  SADANIS,  konseling,  rujukan  krioterapi,  serta melakukan  pencatatan  dan  pelaporan.  Berikut kutipan wawacaranya:
“Pembagian  tugas  sudah  ada  pada  SK  tim. Bidan  atau  dokter  memiliki  tugas  untuk melakukan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS  di dalam  maupun  di  luar  gedung.  Sedangkan
penanggung jawab program PTM di puskesmas memiliiki tugas dan tanggung jawab dalam hal perencanaan.” (Informan Utama 2)
Pada  dokter  penanggung  jawab,  memiliki tugas  untuk  menegakkan  hasil  temuan  pada pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS.  Sedangkan  pada PJ PTM memiliki tanggung jawab untuk merancang perencanaan  sosialisasi,  edukasi  dan  promosi, perencanaan  kegiatan  luar  gedung,  serta  melakukan pelaporan  hasil  pemeriksaan  ke  kepala  puskesmas maupun  ke  Suku  Dinas  Kesehatan  Kota  Jakarta Selatan  setiap  bulannya.  Ketersediaan  SOP  akan mempermudah pelaksana kebijakan dalam melaksanakan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan payudara.

## SIMPULAN
Kebijakan  deteksi  dini  kanker  serviks  dan kanker payudara di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama sudah dilaksanakan, namun masih belum  berjalan  dengan  efektif.  Masih  ditemui beberapa  kendala  seperti  kegiatan  penyebarluasan informasi  program  IVA  dan  SADANIS  melalui berbagai  media  yang  belum  rutin  dilakukan. Pelaksanaan  pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS terkendala  karena  kurangnya  partisipasi  masyarakat yang  disebabkan  oleh  karena  masyarakat  memiliki pengetahuan,  kesadaran,  dan  kemauan  yang  rendah tentang  deteksi  dini  kanker  serviks  dan  payudara. Selain itu, pembinaan, monitoring dan evaluasi sudah dilakukan  namun  tidak  pernah  spesifik  membahas pemeriksaan  IVA  dan  SADANIS.  Pembinaan, monitoring,  dan  evaluasi  ini  juga  hanya  dilakukan secara  formal  saja  melalui  pertemuan  rutin  setiap triwulan dan semester.

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO. World Health Statistics 2021. 2021. 1–30 p.
2. World  Health  Organization.  Indonesia-Global Cancer Observatory. Vol. 858. 2020.
3. Kesehatan  B.  Info  BPJS  Kesehatan:  Penyakit katastropik berbiaya mahal. 2020.
4. Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  34  Taun  2015  tentang Penanggulangan  Kanker  Payudara  dan  Kanker Leher Rahim. 2015 p. 1–187.
5. Jakarta  GPDKI.  Instruksi  Gubernur  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  116 Tahun 2018 Tentang Dukungan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Provinsi DKI Jakarta. 2018 p. 1–13.
6. Direktorat  P2PTM.  Buku  Pedoman  Penyakit Tidak Menular [Internet]. Kementerian Kesehatan  RI.  2019.  101  p.  Available  from: http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobj RzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2019/03/Buku_P edoman_Manajemen_PTM.pdf .
7. Saraswati  M,  Sriatmi  A,  Patria  Jati  Bagian Administrasi  dan  Kebijakan  Kesehatan  S, Kesehatan Masyarakat  F. Analisis  Implementasi
Program  Deteksi  Dini  Kanker  Serviks  melalui Metode  Inspeksi  Visual  Asam  Asetat  (IVA)  di Puskesmas  Kota  Semarang  [Internet].  Vol.  5.
2017. Available
from:
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm .
8. Krisman  Amazihono  I,  Pertiwi  Waruwu  L, Kementerian  K,  Medan  K.  Efektivitas  Media Leaflet  dan  Spanduk  terhadap  Perilaku  Pasien Diabetes Mellitus.
9. Leonita E, Jalinus N. Peran Media Sosial Dalam Upaya  Promosi  Kesehatan:  Tinjauan  Literatur. INVOTEK:  Jurnal  Inovasi  Vokasional  dan Teknologi. 2018 Aug 4;18(2):25–34.
10. Budi  W.  Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses. 2008. 286 p.
11. Mustari  N.  Pemahaman  Kebijakan  Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi
Kebijakan Publik. Vol. 1. 2015. 165–170 p.
12. Indriyani  S,  Wahyono  B.  Penyedia  Layanan terhadap  Implementasi  Program  Inspeksi  Visual dengan Asam  Asetat.  Higeia  Journal  of  Public Health  Research  and  Development  [Internet].
2018;3(1):1–11.
Available from:
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia .
13. Khatimah  H,  Sofiana  L.  Evaluasi  Program Pencegahan  Kanker  Payudara  dan  Kanker Serviks di Kabupaten Sleman.
14. Aprilla  GG,  Purwana  R.  Perilaku  Deteksi  Dini Kanker  Serviks  Melalui  Metode  Pemeriksaan Inspeksi  Visual  Asam  Asetat  (IVA)  pada
Mahasiswa  Magister  FKM  UI  Menurut  Teori Proceede-Preceede  Tahun  2019.  Vol.  27, JURNAL KEDOKTERAN YARSI. 2019.