## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Widya Yektining Darmastuti 1 , Endah Susilowati 2 * , Oryza Tannar 3

## Abstrak
Belanja  modal  mampu  membawa  dampak  bagi  pertumbuhan  ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  pengelolaan  dan  pelaksanaan belanja  modal  pada  pemerintah  daerah  masih  belum  optimal. Pemerintah  pusat  telah  menetapkan  target  perkiraan  alokasi  belanja kebutuhan pemerintah daerah sebesar 30 persen dari anggaran belanja daerah.  Akan  tetapi,  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur  masih belum  bisa  memenuhi  target  yang  ditetapkan  dimana  rata-rata  alokasi belanja  modal  sekitar  20  persen  saja.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat  diketahui  pengaruh  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang berupa  rasio  efektifitas  PAD,  rasio  efisiensi  keuangan,  dan  rasio kemandirian  daerah  terhadap  alokasi  belanja  modal  di  kabupaten/kota Provinsi  Jawa  Timur  selama  periode  tahun  2015-2019.  Hasil  analisis regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  ada  dua variabel  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal  yaitu  rasio  efisensi  keuangan  dan  rasio  kemandirian  daerah, sedangkan  variabel  rasio  efektivitas  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap alokasi belanja modal.
Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio, belanja modal.

## Abstract
Capital expenditure is able to bring an impact  to economic growth and community welfare, but the management and implementation of capital expenditures  in  local  governments  is  still  not  optimal.  The  central government  has  set  an  estimated  target  of  allocation  of  local government  needs  at  30  percent  of  the  regional  spending  budget. However,  the  local  government  in  East  Java  Province  is  still  unable  to meet the target set where the average allocation of capital expenditure is  about  20  percent. Through  this  research,  it  is  expected to  be  known the  influence of local government financial performance  in the form of PAD  effectiveness  ratio,  financial  efficiency  ratio,  and  regional independence  ratio to  capital  expenditure  allocation  in  districts /  cities of  East  Java  Province  during  the  period  2015-2019.  The  results  of multiple  linear  regression  analysis  showed  that  partially  there  are  two variables  that  have  a  significant  influence  on  capital  expenditure allocation,  namely  the  ratio  of  financial  efficiency  and  the  ratio  of regional independence, while the pad effectiveness ratio variable has no significant effect on capital expenditure allocation.
Keywords: financial performance, ratio, capital expenditure.

## AFILIASI:
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*KORESPONDENSI: endahs.ak@upnjatim.ac.id
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v9i1.1913

## CITATION:
Darmastuti, W., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). PENGARUH
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2019. Jurnal Proaksi , 9 (1), 1-13.

## ARTICLE HISTORY
Artikel Masuk: 19 Juni 2021
Di Review: 11 Juli 2021
Diterima: 8 Maret 2022

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

## Pendahuluan
Pemerintah  daerah  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  otonomi  untuk  melaksanakan pembangunan  di  daerahnya.  Dengan  diberlakukannya  kewenangan  otonomi  daerah,  pemerintah diharapkan  dapat  melaksanakan  pembangunan  secara  mandiri  berawal  dari  tahapan  perencanaan pembangunan,  sampai  pembiayaan.  Pernyataan  terbukti  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Dalam  regulasi  tersebut  menjelaskan  jika  Pemerintah  Daerah memegang  kewenangan  untuk  menetapkan  besarnya  alokasi  anggaran  pada  setiap  jenis  belanja. Pemerintah  Daerah  seharusnya  lebih  memfokuskan  alokasi  anggaran  daerah  untuk  belanja  modal agar  pembangunan  daerah,  pertumbuhan  ekonomi,  penyediaan  dan  peningkatan  pelayanan  yang berguna  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Belanja  modal  menjadi komponen  penting  dalam  belanja  daerah  karena  memiliki  pengaruh  penting  terhadap perkembangan  suatu  daerah  dan  akan  banyak  berkontribusi  untuk  menggerakkan  perekonomian daerah (Praza, 2016) .
Belanja  modal  mampu  membawa  dampak  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pengelolaan dan pelaksanaan belanja modal pada pemerintah daerah masih belum  optimal.  Kondisi  tersebut  terlihat  dari  alokasi  belanja  modal  yang  masih  lebih  sedikit nominalnya  dibandingkan  pada  alokasi  jenis  belanja  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  pusat menargetkan kenaikan belanja modal pada pemerintah daerah. Rata-rata belanja modal pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 19,87 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan, sementara  pada  tahun  2019  rata-rata  belanja  modal  ditargetkan  menjadi  30  persen  dari  total belanja daerah (Bappenas RI, 2015) .
Pemerintah Pusat membuat RPJMN yang berarti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 telah menargetkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sebesar 30 persen dari total anggaran belanja daerah. Akan tetapi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.
Pemerintah  kabupaten  atau  kota  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  mengalokasikan  sebagian besar  belanja  daerahnya  untuk  belanja  pegawai.  Apabila  dibandingkan  dengan  anggaran  yang dialokasikan  pada  belanja  barang  dan  jasa,  alokasi  belanja  modal  memiliki  porsi  yang  lebih  kecil.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Alokasi belanja modal mampu mencapai 20 persen hanya pada tahun 2016. Dilansir dari ringkasan APBD tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja modal  di  Provinsi  Jawa  Timur  tergolong  rendah  dan  dibawah  rata-rata  nasional.  Oleh  sebab  itu, belanja  modal  di  Provinsi  Jawa  Timur  perlu  ditingkatkan,  sehingga  bisa  berdampak  pada meningkatkan pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat.
Pada  era  otonomi  daerah  kinerja  keuangan  perlu  untuk  dilihat  dan  diukur  karena menggambarkan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  anggaran  daerah.  Menurut (Mardiasmo, 2018) , anggaran mempunyai beberapa peranan penting yakni sebagai alat stabilisasi, alat  distribusi,  alokasi  sumber  daya  publik,  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi  serta penilaian kinerja. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  berguna  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Rasio  efektivitas  PAD  sebagai  indikator  dalam  menilai  kinerja  keuangan  merupakan  aspek yang bisa mempengaruhi alokasi belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018) . Rasio efektivitas PAD mencerminkan  keberhasilan  pemerintah  dalam  mencapai  target  pendapatan.  Realisasi  PAD  yang dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  lebih  tinggi,  dapat  digunakan  untuk  belanja  modal.  Rasio efisiensi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan pendapatannya  untuk  belanja  daerah (Andriyani  et  al.,  2020) .  Dalam  pengelolaan  keuangan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemanfaatan pendapatan karena jika tidak, pencapaian dalam memenuhi target pendapatan dapatt dianggap kurang berhasil (Halim & Kusufi, 2014) . Rasio  kemandirian  daerah  mencerminkan  suatu  daerah  dengan  keadaan  ekonomi  yang diukur  oleh  besarnya  PAD  terhadap  jumlah  pendapatan  daerah.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Indiyanti  &  Rahyuda  (2018) menunjukkan  rasio  kemandirian  daerah  mempengaruhi  alokasi belanja modal. Di era otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mampu mandiri dalam mengelola keuangnnya termasuk dapat memperoleh pendapatan dari sumber daya daerahnya sehingga tidak bergantung  pada  dana  perimbangan  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat.  Ketika  PAD  mampu mendominasi  pendapatan  daerah,  pemerintah  daerah  lebih  leluasa  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  pendapatannya  untuk  belanja  daerah  khususnya  belanja  modal.  Besaran  alokasi belanja  modal  memiliki  pengaruh  pada  pembangunan  di  suatu  daerah  oleh  sebab  itu  perlu diketahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi  yang  berguna  dalam  proses  penentuan  strategi  pengelolaan  keuangan  sehingga  dana daerah dapat dilaokasikan secara tepat.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah  rasio  efektivitas  PAD  memiliki  pengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah  rasio  efisiensi  keuangan  memiliki  pengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah  rasio  kemandirian  daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur?

## KAJIAN PUSTAKA

## Belanja Modal
Belanja  modal  dapat  diartikan  sebagai  jenis  anggaran  dimana  dikeluarkan  yang  berguna untuk  mendapatkan  aset  baik  itu  aset  tetap  maupun  aset  lainnya  yang  bisa  memberikan  manfaat selama  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Penjelasan  mengenai  belanja  modal  tersebut  ada  dalam

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Menurut Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  belanja  modal  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah adalah:
a. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Tanah
b. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan
e. Belanja Modal yang dialokasikan untuk Aset Tetap Lainnya
f. Belanja yang dialokasikan untuk Aset Lainnya
Menurut  PMK  Nomor  101/PMK.02/2011  tentang  Klasifikasi  Anggaran,  anggaran  belanja  yang digunakan  oleh  dapat  digolongkan  sebagai  belanja  modal  apabila  memenuhi  standar  pendanaan dalam  rangka  perencanaan  (pengadaan)  maupun  pemeliharaan  aset  yang  dimiliki,  kriterianya adalah:
a. Belanja  yang  dilakukan  menimbulkan  bertambahnya  jumlah  aset  maupun  masa  manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.
b. Belanja  yang  dilakukan  berakibat  pada  bertambahnya  daya  tampung,  meningkatnya  standar kinerja, atau volume aset.
c. Belanja yang dilakukan mencapai nilai minimum standar pendanaan yakni Rp. 300.000 per unit untuk  pengadaan  peralatan  dan  mesin  serta  Rp.  10.000.000  per  paket  pekerjaan  untuk melakukan pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan yang dimiliki.
d. Belanja  yang  dilakukan  untuk  pengadaan  barang  tidak  dipergunakan  untuk  diberikan/ diperjualbelikan kepada masyarakat umum atau organisasi lain yang berada di luar pemerintah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Pencapaian  realisasi  atas  program-program  kebijakan  tergambarkan  melalui  kinerja  suatu entitas atau organisasi, dimana hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi maupun misi  organisasi  yang  tertulis  didalam  strategi  perencanaan  suatu  organisasi (Mahsun,  2012) . Penilaian  kinerja  ini  penting  dilakukan  pada  sebuah  organisasi  baik  sektor  swasta  ataupun  sektor publik.
Metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menilai kinerja adalah melalui penilaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Akan tetapi pada pemerintah daerah  analisis  rasio  belum  banyak  dilakukan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh (Halim  &  Kususfi, 2012) ,  pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  menggunakan  analisis  rasio  pada  sektor  publik (pemerintah) utamanya APBD, hingga kini belum banyak yang melakukan, sehingga berdampak pada belum tersedianya panduan yang pasti. Meskipun demikian analisis rasio keuangan terhadap APBD tetap diperlukan agar tata kelola keuangan daerah tetap terjaga transparansi, kejujuran, efektifitas, efisienensi dan akuntabilitasnya.

## Rasio Efektivitas PAD
Efektivitas merupakan salah satu standar untuk mengukur keberhasilan dari suatu organisasi atau  entitas  dalam  upaya  meraih  tujuan  yang  telah  ditargetkan  oleh  organisasi  atau  entitas. Kemampuan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam mengatur penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan merealisasikan  target  yang  tertera  di  APBD  yang  telah  disesuaikan  dengan  potensi  sumber  daya daerah tergambar pada rasio efektivitas PAD (Praza, 2016) . Rasio efektivitas PAD atau Pendapatan Asli  Daerah  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan  untuk  memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa hingga sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil  daerah.  Ketika  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Dearah  atau  APBD  terhadap  target penerimaan PAD semakin besar maka rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin besar atau

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
sebaliknya.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  efektivitas  maka  dapat  dikatakan  daerah telah  menggunakan PAD  secara  efektif  dalam  merealisasikan  program  kerja  untuk  melaksanakan  pembangunan  dan menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya (Andriyani et al., 2020) .

## Rasio Efisiensi Keuangan
Efisiensi  dan  produktivitas  merupakan  hal  yang  berkaitan  erat.  Suatu  kegiatan  operasional yang sudah dijalankan dapat memenuhi kriteria efisien apabila hasil kerja yang berupa produk, jasa, atau  hal  lainnya  dapat  diraih  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan  dana  seminimal  mungkin (Mahmudi,  2016) .  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  perbandingan  realisasi  dalam  pengeluaran  dan penerimaan  daerah.  Semakin  minim  hasil  dari  pengukuran  rasio  ini,  maka  akan  semakin  efisien kinerja keuangan, dan sebaliknya. Sehingga suatu program kerja Pemerintah Daerah dapat dikatakan efisien  apabila  pelaksanannya  telah  mencapai  hasil  ( output )  yang  maximal  dengan  biaya  ( input ) minimal sehingga dapat memperoleh hasil yang diingikan (Ayu et al., 2019) .

## Rasio Kemandirian Daerah
Pengukuran  kinerja  keuangan  dengan  rasio  kemandirian  daerah  bisa  menjadi  gambaran seberapa  besar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  rangka  pembangunan  daerah (Delima  & Marwa,  2016) .  Nilai  rasio  kemandirian  daerah  yang  tinggi  mengindikasikan  masyarakat  daerah setempat  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  pemasukan  daerah  melalui  pajak  dan  retribusi daerah  yang  dibayarkan.  Ketika  pemasukan  pada  suatu  daerah  besar  otomatis  PAD  memiliki  nilai yang  besar  dan  menjadikan  suatu  daerah  semakin  mandiri.  Selain  itu,  tingginya  kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayarkan pajak serta retribusi daerah juga bisa menjadi tolak  ukur  tingkat  kesejahteraan  masyarakat (Halim  &  Kususfi,  2012) .  Rasio  kemandirian  daerah dapat  menggambarkan  seberapa  besar  peran  masyarakat  pada  pembangunan  daerah,  sehingga semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  pula  partisipasi  masyarakat  untuk  menjalankan kewajibannya  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  pendapatan  utama  PAD  atau Pendapatan  Asli  Desa.  Hal  ini  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat (Halim  &  Kususfi, 2012) .

## Pengembangan Hipoteisis

## Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal
Ketika  daerah  mampu  merealisasikan  atau  bahkan  melebihi  target  penerimaan  PAD  yang telah ditetapkan, maka nilai rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya (Andriyani  et  al.,  2020) .  Rasio  efektivitas  PAD  mencerminkan  keberhasilan  pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Realisasi PAD yang melebihi target yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk belanja modal.  Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Rahayu, 2019)  serta (Gerungan  et  al.,  2015) ,  menunjukkan  bahwa  efektivitas  PAD  memiliki  pengaruh signifkan positif terhadap alokasi belanja modal, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1: rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

## Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal
Kinerja keuangan dari suatu daerah dikatakan semakin efisien apabila hasil dari pengukuran rasio  ini  juga  semakin  kecil  dan  berlaku  sebaliknya.  Dengan  rasio  efisiensi  yang  bagus  pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatannya untuk dialokasikan pada pengeluaran daerah secara maksimal (Andriyani et al., 2020) . Penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) serta (Irma  Novita  &  Nunung  Nurhasanah,  2020) menunjukkan  bahwa  bahwa  rasio  efisiensi  keuangan memiliki  pengaruh  signifikan  negatif  terhadap  alokasi  belanja  modal,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
H2: rasio efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

## Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal
Kemandirian  daerah  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan restribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Praza,  2016).  Dengan  tingginya pendapatan  daerah  diharapkan  alokasi  belanja  modal  juga  dapat  meningkat.  Penelitian  yang dilakukan  oleh (Putri  &  Rahayu,  2019) , (Liliis,  2018) ,  dan (Suwandi  &  Tahar,  2016) menunjukkan bahwa  bahwa  rasio  kemandirian  daerah  memiliki  pengaruh  signifikan  positif  terhadap  alokasi belanja modal, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H3: rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  populasi  pemerintah  38  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Jawa  Timur  dengan  rincian  29  Pemerintah  Kabupaten  dan  9  Pemerintah  Kota.  Sampel  pada penelitian  ini  ditentukan  melalui  metode  purposive  sampling.  Metode  penentuan  sampel  ini merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk  memperoleh  sampel  dengan  cara  menyeleksi  sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriterianya yaitu sebagai berikut:
1. Merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP untuk LKPD-nya pada periode 2015-2019
Berdasarkan keriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 23. Penelitian ini dilakukan pada  periode  tahun  2015  hingga  2019  atau  selama  5  tahun,  hasil  sebanyak  23  dikalikan  5  tahun sehingga didapatkan 115 sampel.

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  tiga  variabel  independen  dan  satu  variabel  dependen  yang  diukur melalui skala rasio. Variabel tersebut adalah:
a. Rasio Efektivitas PAD (REPAD) sebagai variabel X1
Rasio ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan target PAD yang telah ditentukan (Halim & Kususfi, 2012) .
b. Rasio Efisiensi Keuangan (REK) sebagai variabel X2
Rasio ini menunjukkan kegiatan pengelolaan dana daerah dengan cara membandingkan antara pengeluaran yaitu belanja daerah dengan penerimaan yaitu pendapatan daerah (Andriyani et al., 2020) .

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
c. Rasio Kemandirian Daerah (RKD) sebagai variabel X3
Kemandirian  daerah  menggambarkan  kapasitas  pemerintah  daerah  untuk  mendanai  secara mandiri  program  pemerintahan,  pembangunan  daerah,  serta  penyediaan  layanan  bagi masyarakatnya (Halim & Kususfi, 2012) .
d. Alokasi Belanja Modal sebagai varaibel Y
Hasil  pengukuran  rasio  belanja  modal  bisa  diketahui  besarnya  alokasi  belanja  daerah  untuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan (Andriyani et al., 2020) .

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  model  penelitian  sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan:
Y : Alokasi Belanja Modal
a
: Konstanta b1, b2, b3: Koefisien Regresi Variabel Independen X1 : Rasio Efektivitas PAD (REPAD)
X2 : Rasio Efisiensi Keuangan (REK)
X3 : Rasio Kemandirian Daerah (RKD)
e : Kesalahan Residual (eror)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Data Uji Normalitas
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  ujii  normalitas  pada  penelitian  ini  adalah pendekatan  statistik  non-parametrik  dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov.  Data dinyatakan  terdistribusi  normal  apabila  probabilitas  (asym.  Sig)  yang  dihasilkan  dari  uji  normalitas bernilai lebih dari 0,05.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Berdasarkan tabel hasil uji di atas, nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,060 dengan Asymp. Sig. sebesar 0,200.  Probailitas  sebesar  0,200  lebih  besar  dari  0,05,  jadi  dapat  disimpulkan  model  regresi  linier sudah terdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Pengujian autokorelasi pada suatu penelitian bisa dijalankan dengan melihat hasil nilai Durbin-Watson pada tabel uji autokorelasi. Uji autokorelasi pada  penelitian  ini  menggunakan  derajat  kepercayaan  lima  persen,  sampel  (n)  sebanyak  115,  dan tiga variabel bebas.
Setelah melihat tabel Durbin-Watson maka didapatkan nilai dL dan dU sebesar 1,6427 dan 1,7496. Merujuk pada hasil uji autokorelasi, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,840. Kriteria suatu data dapat lolos uji autokorelasi adalah ketika nilai dU < DW < (4 - dU). Pada penelitian ini nilai kriteria dU <  DW  <  (4  -  dU)  telah  terpenuhi  yakni  1,7496  <  1,840  <  2,2504  sehingga  model  regresi  pada penelitian ini dinyatakan telah lolos uji autokorelasi.

## Uji Multikolineratias
Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel bebas  yang  digunakan  dalam  model  regresi.  Model  regresi  dapat  dikatalam  baik  ketika  tidak terdapat  korelasi  diantara  variabel  bebasnya.  Sebuah  model  regresi  dinyatakan  terbebas  dari multikolinearitas ketika tolerance bernilai lebih besar dari 0,10 ataupun VIF bernilai kurang dari 10.
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai kurang  dari  dari10,  sehingga  dapat  disimpulkan  model  regresi  yang  digunakan  tidak  mengalami masalah dan terbebas dari gejala multikolinearitas.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

## Uji Heterokedastisitas
Data  yang  baik  adalah  data  yang  terbebas  dari  gejala  heterokedastisitas.  Oleh  sebab  itu  perlu dilakukan  uji  heterokedastisitas  agar  dapat  diketahui  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Sesuai  dengan  tabel  di  atas  uji  yang  dilakukan  menghasilkan  nilai  signifikansi  dari  setiap variabel  penelitian  >0,05.  Oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  data  yang  digunakan  sudah  terbebas dari gejala heterokedastisitas.

## Estimasi Hasil Regresi Linier Berganda
Agar  diketahui  pengaruh  variabel  bebas  yaitu  rasio  efektivitas PAD  (REPAD),  rasio  efisiensi keuangan  (REK),  dan  rasio  kemandirian  daerah  (RKD)  terhadap  variabel  terikat  (dependen)  yakni alokasi belanja modal maka dilakukan uji analisis regresi linier berganda
Berikut  ini  persamaan  model  regresi  yang  disusun  menurut  hasil  analisis  regresi  linier berganda pada tabel 6:
ABM = 0,025 + 0,038 REPAD - 0,149 REK + 0,134 RKD

## Hasil Uji Kecocokan Model (Uji F)
Tujuan  dari  Uji  F  adalah  untuk  mengetahui  kecocokan  alat  analisis  regresi  linier  berganda yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini hasil dari analisis Uji F.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Suatu  model  regresi  dinyatakan  cocok  atau  dapat  digunakan  apabila  Fhitung  >  Ftabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig < 0,05). Dengan n = 115 dan k = 4 maka diperoleh F tabel sebesar 2,68. Pada tabel 10 diketahui nilai F = 6,691 berarti Fhitung > Ftabel yaitu 6,691 > 2,68. Kemudian sesuai  dengan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  Sig  =  0,000,  maka  0,000  <  0,05.  Berdasarkan  analisis yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan model regresi linier berganda cocok, guna mengetahui pengaruh dari Rasio Efektivitas PAD (REPAD), Rasio Efisiensi Keuangan (REK), dan Rasio Kemandirian Daerah (RKD) terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM).

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Seberapa besar peran variabel bebas mempengarui variabel terikat pada sebuah penelitian dapat dikatahui melalui uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilihat berdasarkan hasil dari  nilai  Adjusted  R2  pada  model  regresi  yang  dibangun.  Berdasarkan  uji  yang  telah  dilakukan diketahui koefisien determinasi (adjusted R2) sebesar 13%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 13% perubahan yang terjadi pada variabel alokasi belanja modal (ABM) dapat dipengaruhi dan dijelaskan secara bersama oleh variabel independen yang digunakan yaitu rasio efektifitas PAD (REPAD), rasio efisiensi  keuangan  (REK),  dan  rasio  kemandirian  daerah  (RKD).  Sedangkan  87%  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan.

## Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Pengujian  hipotesis  dengan  melakukan  uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengaruh setiap variabel bebas dalam mempengaruhi atau menerangkan variabel terikat. Penelitian ini  menggunakan  significance  level  (α=5%).  Berikut  ini  kriteria  yang  mendasari  penerimaan  atau penolakan hipotesis penelitian:
1. Hipotesis  diterima  dengan  syarat  nilai  signifikansi  ≤  0,05,  memiliki  arti  variabel  terikat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.
2. Hipotesis  ditolak  dengan  syarat  nilai  signifikansi  >  0,05,  memiliki  arti  variabel  terikat  tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

## PEMBAHASAN
Variabel X1 yaitu rasio efektivitas PAD (REPAD) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini  berarti  keberhasilan  pemerintah  mencapai  target  PAD  yang  telah  ditetapkan  tidak  membawa dampak yang besar pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh (Putri  &  Rahayu,  2019) dan (Gerungan  et  al.,  2015) yang  menyatakan  bahwa rasio  efektivitas  PAD  berpengaruh  sifnifikan  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Tuntutan  dan kebutuhan masyarakat yang belum dapat tersampaikan dan diterima dengan tepat mungkin menjadi salah  satu  sebab  terjadinya  kondisi  tersebut  sehingga  berakibat  pada  alokasi  belanja  modal  yang tidak  terlaksana  dengan  efektif.  Sementara  dana  APBD  sebagian  besar  dialokasikan  pada  belanja pegawai. Pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap jenis dan jumlah kebutuhan yang  sebenarnya,  baik  itu  belanja  rutin  maupun  belanja  yang  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan pelayanan  dan  fasilitas  publik  agar  alokasi  belanja  daerah  terutama  belanja  modal  bisa  terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran.
Variabel  X2  yaitu  rasio  efisiensi  keuangan  memberi  pengaruh  signifikan  negatif  terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti ketika  angka  rasio  efisiensi  keuangan  tinggi,  alokasi  belanja  modal  pada  suatu  daerah  menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) serta (Novita & Nurhasanah, 2020) . Pemanfaatan dana daerah yang tidak efisien yang ditunjukkan oleh angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak dialokasikan  secara  maksimal  untuk  belanja  modal.  Hasil  tersebut  mengindikasikan  pemerintah daerah  belum menganggap  belanja modal  sebagai  hal  penting  bagi  kemajuan daerah  dan memilih untuk  mengalokasikan anggaran  ke  pos  belanja  lain seperti  belanja  pegawai (Indiyanti  &  Rahyuda, 2018) .
Variabel  X3  yaitu  rasio  kemandirian  daerah  (RKD)  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap alokasi belanja modal (ABM) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang berarti semakin besar nilai rasio kemandirian daerah, alokasi belanja modal juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh (Putri & Rahayu, 2019) , (Liliis, 2018) serta (Suwandi & Tahar, 2016) .  Dengan  tingginya  rasio  kemandirian  daerah  berarti  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai kegiatannya juga meningkat termasuk kegiatan yang dibiayai melalui belanja modal. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Halim dan Kusufi (2012) ,bahwa rasio kemandirian daerah memberikan ukuran kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan / investasi (belanja modal).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  kesimpulan  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Rasio  efektivitas  PAD  (REPAD)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal (ABM), berarti peningkatan atau penurunan efektivitas PAD tidak memberikan perubahan yang signifikan pada alokasi belanja modal.
2. Rasio  efisiensi  keuangan  (REK)  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja  modal  (ABM), namun  pengaruhnya  secara  negatif  yang  berarti  ketika  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  tinggi alokasi  belanja  modal  pada  suatu  daerah  menjadi  rendah  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Hasil

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
tersebut  mengindikasikan  pemerintah  daerah  belum  menjadikan  belanja  modal  sebagai prioritas.
3. Rasio kemandirian daerah (RKD)  berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal (ABM).  Hasil  ini mengindikasikan  ketika  rasio  kemandirian  daerah tinggi  berarti  alokasi  belanja modal pada suatu daerah juga meningkat.

## SARAN
Saran dari peneliti terkait penelitian ini yaitu:
1. Saran Praktis
Pemerintah diharapkan melakukan identifikasi ulang terkait kebutuhan dan besaran alokasi pada setiap anggaran agar terjadi efektifitas anggaran. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap besarnya alokasi anggaran pada belanja modal karena jenis belanja ini membawa dampak yang cukup besar pada pembangunan dan investasi di daerah yang hasilnya juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
2. Saran Teoritis
Untuk  penelitian  berikutnya,  peneliti  berharap  dapat  ditambahkan  beberapa  variabel independen  lain  seperti  rasio  pertumbuhan  PAD  dan  rasio  kontribusi  BUMD  serta memperbanyak sampel penelitian sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat.

## References
Ayu L, A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja . https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792
Bappenas  RI.  (2015).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 .
Delima,  N.  A.,  &  Marwa,  T.  (2016).  Kinerja  keuangan  daerah  terhadap  belanja  modal  untuk pelayanan  publik  di  Sumatera  Bagian  Selatan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan . https://media.neliti.com/media/publications/284114-kinerja-keuangan-daerah-terhadap- belanja-84715778.pdf
Gerungan,  S.  F.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Pontoh,  W.  (2015).  PENGARUH  KINERJA  KEUANGAN KABUPATEN/  KOTA  TERHADAP  ALOKASI  BELANJA  MODAL  DI  PROVINSI  SULAWESI  UTARA. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL.” https://doi.org/10.35800/jjs.v6i1.8447 Halim, A., & Kusufi, S. (2014). Teori,Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi . Halim, A., & Kususfi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keee). Jakarta: Salemba Empat.
Indiyanti,  N.  M.  D.,  &  Rahyuda,  H.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana . https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04
Irma  Novita,  &  Nunung  Nurhasanah.  (2020).  PENGARUH  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP BELANJA  MODAL  (STUDI  PADA  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN/KOTA  SE-JAWA  BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2012-2017). BUANA ILMU . https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050 Liliis,  M.  (2018). PENGARUH  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH  DAN  BUDGET  RATCHETING  TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) | MARLINA | Akbis:
Media Riset Akuntansi dan Bisnis .
https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

## Darmastuti, Susilowati & Tannar

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
Mahsun, M. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : BPFE. Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Otonomi Daerah).Andi : Yogyakarta Nuri  Andriyani,  Mukhzarudfa,  &  Enggar  Diah  PA.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja . https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263 Praza,  E.  I.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  Provinsi Jambi.  In Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah (Vol.  4,  Issue  1). https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530
Putri, R. S., &  Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal  Di  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Akuntansi,  Audit  Dan  Sistem  Informasi  Akuntansi . http://journal.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429
Suwandi,  K.  A.,  &  Tahar,  A.  (2016).  PENGARUH  KINERJA  KEUANGAN  TERHADAP  PERTUMBUHAN EKONOMI  DAERAH  DENGAN  ALOKASI  BELANJA  MODAL  SEBAGAI  VARIABEL  INTERVENING (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota
D.I. Yogyakarta). InFestasi . https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor   23   Tahun   2014  tentang   Pemerintah Daerah Republik  Indonesia. (2010). Peraturan  Pemerintah Nomor   71   Tahun   2010   tentang   Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik  Indonesia.  (2011).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.02/2011  tentang Klasifikasi Anggaran