Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5329 ISSN Print 2615-5648 ISSN Online  2615-174X Kantor Editor : Lantai 2 Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp. : +62 281 635624 Fax. +62 281 636653 E-Mail : Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist

## Regulasi Hukum Terhadap Keterlibatan Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Hana Farah Dhiba, 1 Sabinadevi 2
1,2 Politeknik Imigrasi
1 Email: hanafdhiba@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap korban yang terlibat terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan melihat bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan korban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta kejadian di lapangan dan menganalisisnya dengan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa korban tindak pidana penyelundupan manusia dapat dikenakan proses hukum akibat adanya delik penyelundupan manusia ataupun pembantuan pasif dengan berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.
Kata Kunci: Regulasi hukum; penyelundupan manusia; keterlibatan korban.

## Abstract
This study aims to analyze the legal regulation of victims who are involved in the occurrence of people smuggling by looking at the forms of participation and the relationship between the perpetrator and the victim. The method used in this research is a qualitative descriptive method with a normative legal approach. The research was conducted by collecting facts of events in the field and analyzing them on the basis of the applicable laws and regulations. The results of the study conclude that victims of criminal acts of human smuggling can be subjects to legal proceedings. That is due to the human smuggling offenses or passive assistance with the severity of which is in accordance with the form and extent of their actions in realizing the crime.
Keywords: Legal regulation; people smuggling; victim involvement.

## Sejarah Artikel
Dikirim: 04 Oktober 2021 Direview: 09 November 2021

## Diterima: 29 November 2021
Diterbitkan: 01 Desember 2021

## PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan aspek kehidupan masyarakat yang selama ini bersifat nasional berkembang men- jadi bersifat internasional. Dengan bantuan ke majuan teknologi informasi dan tranportasi, perpindahan penduduk secara mudah melintasi
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
batas negara dan menyebabkan terjadinya proses transnasionalisasi berbagai aspek kehidupan. Salah satu konsekuensi terjadinya transnasionalisasi adalah terjadinya proses migrasi global atau dapat juga dikatakan bahwa globalisasi identik dengan transnasionalisasi migrasi.
Transnasional migrasi menurut Iman Santoso  adalah  “Migrasi  manusia  secara  pe- rorangan atau berkelompok dari berbagai tingkatan dan selalu disertai oleh berbagai aspek kehidupan, yang terus bergerak dari satu wilayah negara ke berbagai wilayah negara lain, baik untuk tinggal sementara atau menetap serta bersifat multidimensi dengan berbagai dampaknya sebagai suatu strategi di dalam rangka mencari peluang kehidupan yang lebih baik.” 1
Era dunia yang makin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar,  telah  menunjang  proses  migrasi  antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia. 2 Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya  yaitu  kondisi  geografis  Indonesia sebagai  negara  kepulauan,  yang  memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan.
Alur penyelundupan manusia yang sekarang marak di Indonesia ini sebenarnya dapat dipetakan dalam tiga area penting, yakni
1 M.  Iman  Santoso, Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime ,  ed.  Perum  Percetakan  Negara  RI (Jakarta, 2007).
2 Mujibussalim  Evlyn  Martha  Julianty,  Dahlan Ali,  “Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan Penyelundupan  Manusia  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2, no. 2 (2014): 41.

## negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Ketiga area ini merupakan sebuah siklus yang perlu dicermati secara mendalam apabila ingin mencari model penanganan terpadu terhadap kejahatan  penyelundupan  manusia.  Pertama, negara asal. Negara asal para imigran adalah negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Para  imigran  ini  banyak  berasal  dari  Irak, Iran,  Mesir,  Tunisia,  Suriah  dan  Libia.  Di Timur  Tengah,  para  imigran  banyak  berasal dari  India,  Pakistan,  dan Afghanistan.  Kedua, negara transit. Negara transit adalah negara yang dilewati atau disinggahi sementara oleh para imigran dari negara asal. Negara transit ini kebanyakan adalah Indonesia dan Malaysia. Para imigran ini berlayar selama sekian minggu dan kemudian singgah dan bermukim sementara di Indonesia dan Malaysia untuk kemudian bersiap-siap menempuh perjalanan ke  negara  Australia.  Sebagai  negara  transit,
Indonesia dijadikan sebagai persinggahan sementara oleh para imigran untuk sekedar istirahat,  mengumpulkan  perbekalan,  dan menyiapkan tenaga untuk kembali berlayar ke Australia. Para imigran ini biasanya dibantu oleh oknum Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Indonesia seperti membantu menyiapkan semua  kebutuhan  dan  persiapan,  mulai  dari menentukan tempat tinggal sementara hingga menentukan lokasi pemberangkatan serta alat tranportasi yang digunakan untuk mengangkut mereka.  Ketiga,  negara  tujuan.  Negara  tujuan adalah negara yang menjadi tempat terakhir atau tempat yang akan dituju oleh para imigran. Negara tujuan ini adalah kebanyakan negara Australia. Adapula yang bertujuan ke Selandia Baru,  namun  sebagian  besar  adalah  negara Australia. 3
Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia
3 Agus  Subagyo  and  Dadang  Sobar  Wirasuta, “Penyelundupan  Manusia  Dan  Ancaman  Keamanan Maritim Indonesia Desember 2013,” Jurnal Pertahanan 3, no. 3 (2013): 155.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara ( transnational crime ),  juga  kejahatan  transnasional  yang terorganisir (transnational organized crime) . Transnational organized crime adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut Konvensi, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya. 4
Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama  dengan  para  agen  penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. 5
Penyelundupan ini ditujukan untuk me- masok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisir dalam terjadinya penyelundupan migran,  dapat  membahayakan  Negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Hasil temuan dari buku yang disusun oleh International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa adanya transaksi uang yang tidak sedikit dalam penyelundupan manusia. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap korban kepada pelaku penyelundupan
4 UNTOC, “United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime” (n.d.).
5 Kadarudin,  “People  Smuggling  Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia,” Jurnal Perpustakaan XII, no. 2 (2013): 69–70.
berkisar  antara  US$  3.000  –  US  15.000  per korban. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit. Berbagai modus operandi yang dilakukan dalam penyelundupan manusia dengan melibatkan berbagai pihak atau pelaku. Setidaknya ada dua peran  dalam  penyelundupan  manusia,  yakni sebagai otak penyelundupan yang bersifat pasif dan berada di negara asal, dan ada yang berperan sebagai agen penyelundupan yang bersifat aktif berasa di negara transit atau negara tujuan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan yang terstruktur. 6
Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir,  yang  selanjutnya  akan  disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Pe- nyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara,  Melengkapi  Konvensi  Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009.
Konsekuensi sebuah negara menjadi salah satu Negara Peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian internasional adalah
6 International  Organization  for  Migration, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia , 2012.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
munculnya hak dan kewajiban negara pihak yang mengadakannya. Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip pacta sunt servanda.  Konvensi Wina  tahun  1969  tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negaranegara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik ( good faith ) demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Setiap Negara Peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban. 7
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:
“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau  lebih,  organisasi  internasional,  atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”.
Salah satu kewajiban dari negara peserta UNTOC dan protokolnya adalah perlindungan korban.  Dalam  perlindungan  korban,  negara peserta wajib untuk melestarikan dan melindungi hak orang yang menjadi objek kegiatan penyelundupan manusia khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak  manusiawi,  dan  merendahkan  martabat manusia. 8
Ditinjau dari persfektif tanggung jawab korban dikenal istilah Provocative Victims yaitu korban yang disebabkan peranannya untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena
7 I  Wayan  Pathriana,  “Hukum  Perjanjian Internasional,” in 2 (Bandung, 2005), 261–63.
8 Air  United  Nations,  Protokol  Against  The Smuggling  of  Migrant  by  Land,  Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime , n.d.
itu,  dari  aspek  tanggung  jawab  terletak  pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Menurut Hukum Nasional yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal delik penyertaan (d eelneming ).
Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penyelundupan manusia,
diantaranya penelitian Junef 9 , dalam penelitian tersebut dikaji mengenai bagaimana praktik penyelundupan manusia yang marak terjadi di Indonesia,  faktor-faktor  yang  menyebabkan maraknya praktik penyelundupan manusia dan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
Selanjutnya penelitian lain yang mem- bahas tentang penyelundupan manusia oleh Yasmirah 10 ,  penelitian  ini  mengkaji  tentang analisis peraturan hukum terhadap imigran illegal yang menjadi pelaku penyelundupan manusia di Indonesia serta penanganannya oleh pemerintah.

## Penelitian  dengan  judul  “Penegakan
Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ( People Smuggling ) dalam hukum positif  Indonesia”  dilakukan  oleh  Eka Annisa Salam menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang belum maksimal. Selain itu, turut dibahas kebijakan formulasi di masa mendatang guna menangani kasus penyelundupan manusia 11 .
Berdasarkan penelitian yang telah di- lakukan  tersebut,  maka  penelitian  yang membahas regulasi hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia layak
9 Muhar  Junef,  “Kajian  Praktik  Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia),” Jurnal Pendidikan Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 85–102. 10 Yasmirah Mandasari Saragih et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia” 4, no. 1 (2021): 161–74.
11 Eka Annisa Salam, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia” 3, no. April 2020 (2020): 9–20.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
untuk  diteliti.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini melengkapi penelitian yang membahas tentang penyelundupan manusia di Indonesia yang telah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian di atas adalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis regulasi dan upaya hukum bagi korban yang turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,  keputusan-keputuasan pengadilan,  teori  hukum,  dan  pendapat  para sarjana terkemuka dalam proses pengambilan datanya. 12
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sebagai upaya dalam menemukan kolerasi atau relevansi teori terkait penelitian ini. Sementara, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis  yang  ada  relevan  terhadap  penelitian.
Adapun bahan datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah atuaran perundang- undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah. Setelah  dilakukan  analisa,  maka  kontruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. 13
12 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustka Setia, 2010).
13 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Manusia di Indonesia
Menurut Deputi Bidang Keamanan Nasional Menkopolhukam Bambang Suparno, salah satu masalah yang dihadapi dalam menangani masalah imigran ilegal yaitu lemahnya regulasi. Khususnya yang mengatur tentang penanganan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Mengingat Australia sebagai negara  tujuan,  maka  Indonesia  berpotensi besar menjadi tempat singgah para imigran ilegal. Oleh karenanya Pemerintah Australia kerap mendesak Indonesia untuk aktif dan serius menangani imigran ilegal. Sehingga dapat dihadang agar tidak masuk ke wilayah Australia.
Dari tahun ke tahun imigran ilegal dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukan bahwa  dari  waktu  ke  waktu,  cara-cara  ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari Bureau of Public Affairs , US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 s/d 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. 14
Keberadaan imigran ilegal dan interaksinya dengan warga Indonesia berdampak sosial psikologis terhadap kondisi imigran ilegal maupun warga Negara Indonesia. Dampak sosial psikologis dari interaksi sosial yang dialami oleh imigran ilegal maupun warga Negara Indonesia tampaknya cenderung mengakibatkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani secara komprehensif. Berangkat dari kenyataan obyektif bahwa pengalaman konflik  di  masa  lalu  dan  atau  pengalaman mengalami diskrimanasi, serta beberapa hidup dalam kemiskinan di negara asal maupun negara
14 M. Imam Santoso, Hukum Pidana Internasional (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013).
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
kedua sebelum masuk Indonesia sebagai push factor sebagian besar imigran ilegal berimigrasi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan kondisi psikososial yang rentan.  Stress  paska  pengalaman  traumatik, prasangka  terhadap  outgroup,  kecenderungan perilaku agresif dialami oleh mereka ketika masuk Indonesia. Kodisi psikososial yang negatif ini tampaknya semakin memburuk karena pengalaman negatif yang diperoleh dalam perjalanan menuju negara tujuan akhir maupun ditangkap serta ditahan di Indonesia. Konsekuensi logis dari kondisi psikososial yang negatif tentunya mempengaruhi imigran illegal dan interaksinya terhadap warga Negara Indonesia dan meningkatkan kerentanan terjadinya masalah psikososial yang serius. Kondisi psikososial yang serius tentunya memerlukan penanganan yang lebih profesional. Kenyataanya akses untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional masih sangat terbatas. Dampak ke depan diduga akan muncul antara lain meningkatnya prilaku beresiko imigran ilegal sebagai bentuk upaya/ aktifitas  untuk  mengurangi  stres  ( stress-relief activities ),  misalnya  peningkatan  konsumsi alkohol dan prostitusi.
Hal ini tentunya menimbulkan masalah sosial yang menjadi beban Indoensia. Potensi kekerasan yang dilakuakan oleh imigran ilegal sebagai ekspresi frustasi pun sangat besar kemungkinannya  akan  terjadi.  Motivasi  yang sangat besar untuk sukses, tiba di negara tujuan utama untuk dapat memperbaiki keadaaan ekonomi keluarga dan hidup aman dan damai seperti  yang  dicita-citakan,  kemungkinan besar mendorong imigran ilegal untuk menggunakan berbagai upaya dan kesempatan (tujuan menghalalkan segala cara) untuk mendapatkannya  termasuk  berbuat  kriminal, melanggar hukum atau aturan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi terutama apabila imigran ilegal menyadari
bahwa aspek penegakan hukum di Indonesia relatif rendah.

## Tinjauan Umum Tentang United Nations Convention Against Transnational Orga­ nized Crime
Tujuan  Konvensi  ini  adalah  untuk memajukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif. Tujuan Konvensi  ini,  maka  disamakan  persepsi  pada setiap negara peserta tentang pemakaian istilah,
yakni;
1.  “Kelompok  pelaku  tindak  pidana terorganisasi”  berarti  suatu  kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan  menurut  Konvensi  ini,  untuk mendapatkan,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  keuntungan  keuangan  atau materi lainnya;
2.  “Tindak  pidana  serius”  berarti  tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat;
3.  “Kelompok  terstruktur”  berarti  suatu kelompok yang tidak secara acak dibentuk untuk melakukan tindak pidana dengan segera dan tidak perlu memiliki peran yang ditetapkan secara formal bagi para  anggotanya,  kesinambungan  dari keanggotaannya maupun suatu struktur yang jelas;
4.  “Kekayaan” berarti aset berbentuk apapun, baik  berbentuk  atau  tidak  berbentuk, bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud atau  tidak  berwujud,  dan  dokumen  atau instrumen hukum yang membuktikan hak
atas,  atau  kepentingan  terhadap,  asset tersebut;
5.  “Hasil  tindak  pidana”  berarti  setiap kekayaan  berasal  dari  atau  diperoleh, secara  langsung  atau  tidak  langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana;
6.  “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pe- larangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau perpindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang di keluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;
7.  “Perampasan”  yang  meliputi  perampasan bilamana  dapat  diberlakukan,  berarti pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;
8.  “Tindak  pidana  asal”  berarti  setiap tindak pidana yang mana hasil-hasil yang diperolehnya dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Konvensi ini;
9.  “Organisasi  regional  integrasi  ekonomi” berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara berdaulat dalam suatu wilayah, yang Negaranegara Pihaknya telah menyerahkan kompetensinya dalam hal yang diatur dalam Konvensi ini dan yang telah  diberikan  kuasa,  menurut  prosedur internalnya, untuk menandatangai, mengesahkan,  menerima,  menyetujui atau  mengikat;  referensi  “Negara-Negara Pihak”  dalam  Konvensi  ini  berlaku  pada organisasi-organisasi tersebut dalam batas- batas kewenangan mereka.
Prinsip  Konvensi  menyatakan  bahwa negara pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib  mematuhi  prinsip  kedaulatan,  keutuhan wilayah,  dan  tidak  mencampuri  urusan  dalam negeri negara lain. Sedangkan ruang lingkup Konvensi  menyatakan  bahwa  Konvensi ini  mengatur  mengenai  upaya  pencegahan,
penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.
Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:
1. Lebih dari satu wilayah negara;
2. Suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas ke- jahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
3. Suatu  wilayah  negara,  tetapi  melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara;
atau
4. Suatu  wilayah  negara,  tetapi  akibat  yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain
Konvensi  menyatakan  bahwa  Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8,  dan  Pasal  23  Konvensi  serta  membentuk kerangka  kerja  sama  hukum  antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

## Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan

## 1. Pengertian Korban
Secara  luas,  pengertian  korban  diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung,  akan  tetapi  korban  tidak  langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat  diklarifikasikan  sebagai  korb an. Yang
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri  kehilangan  suami,  anak  yang  kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. 15
Selanjutnya  secara  yuridis,  pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  yang  dinyatakan  korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah: a. Setiap orang; b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; c. Kerugian ekonomi; d.
Akibat tindak pidana.
Dalam  kajian  viktimologi  terdapat  pre- sfektif dimana korban bukan saja ber tanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.  Menurut  Stephen  Schafer,  dari persfektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal tujuh bentuk, yakni:
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk  itu,  dari  aspek  tanggung  jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
c. Participating victims yakni perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku  melakukan  kejahatan.  Misalnya,
mengambil uang di Bank dalam jumlah besar  yang  tanpa  pengawalan,  kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
15 Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan (Yogyakarta, 2006).
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan  adanya  keadaan  fisik  korban seperti  wanita,  anak-anak,  dan  manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban
ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 16

## 2. Klausa Turut Serta Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Pengertian  turut  serta  (ikut  serta, bersamasama) melakukan perbuatan pidana ( delict ) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta ( deelneming ) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan  kerjasama,  yang  masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. 17
Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa,
16 Lilik  Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi (Denpasar,  Bali: Djambatan, 2017).
17 Umar  Said  Sugiarto, Pengantar Hukum
Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan ( pleger ) dan orang yang turut melakukannya ( medepleger ) peristiwa pidana itu. Contoh A berniat mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai ‘ medepleger ’,  karena  melakukan  perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat  kalau  ada  orang  datang,  maka  C dihukum  sebagai  “ medeplichtig e’,  Pasal  56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. 18
Pandangan Pompe tentang medepleger adalah turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
a.  Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
b.  Salah seorang memenuhi semua unsur delik,  sedang  yang  lain  tidak.  Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama,  A  yang  menabrak  orang yang  menjadi  sasaran,  sedang  B  yang
mengambil dompet orang itu;
c.  Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik  seluruhnya,  tetapi  mereka  bersama-
sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP) salah seorang melakukan pengangsiran,  sedang  kawannya  masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang mengangsir tadi. 19
18 R.  Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal (Bogor, 1985).
19 Muhammad  Ainul  Syamsu, Pergeseran
Menurut Satochid Kartanegara dalam melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya deelneming itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu;
a. Bentuk-bentuk deelneming yang ber- diri  sendiri,  dalam  bentuk  ini  per- tanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
b. Bentuk deelneming yang tidak berdiri sen- diri, disebut juga “ accessori deelneming ”, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, yakni di lakukannya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kepada satu peserta, maka peserta yang satu yang lain pun juga dapat dihukum. 20
Pemberian  kesempatan,  sarana  atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu  tentu  ada  yang  dibantu,  yaitu  yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan. Pembantuan dibagi menjadi dua jenis yakni; Pembantuan aktif ( active medeplichtigheid ) dan Pembantuan pasif ( passive medeplichtigheid ). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni;
a.  Setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik
Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Piana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Prenadamedia  Group, 2014).
20 Satochid  Kartanegara,  “Kumpulan  Kuliah Hukum  Pidana,”  in 1 (Balai  Lektur  Mahasiswa,  n.d.),
419.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;
b.  Masing-masing orang yang bersama- sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda,  yang  berat  ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.
Dalam terjadinya tindak pidana penye- lundupan  manusia,  terkadang  para  korban masuk dalam kriteria orang yang melakukan turut serta ( medepleger ). Para korban tidak secara langsung turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia secara keseluruhan, namun melakukan perbuatan yang dapat membantu terwujudnya tindak pidana penyelundupan manusia. Diantara penyertaan yang korban lakukan adalah: masuk dan/atau berada di Indonesia menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah. 21
Korban yang akan diselundupkan ke negara tujuan biasanya berasal dari negara rawan atau negara yang disinyalir banyak warga negaranya yang menjadi imigran ilegal. Negara tujuan para korban biasanya akan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada mereka sebagai bentuk pencegahan terhadap imigran ilegal yang coba masuk ke dalam wilayah negara mereka. Untuk menyembunyikan identitas mereka, para korban menggunakan dokumen perjalanan palsu/ dipalsukan atau menggunakan paspor sah tapi bukan miliknya. Dalam mendapatkan dokumen yang  tidak  sah  ini,  korban  akan  dibantu  oleh pelaku penyelundupan manusia.
Seperti percobaan penyelundupan manusia yang terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta. Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta mengamankan 5
21 SR  Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Jakarta:  Storia  Grafika, 2002).
WNA di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Kelima WNA tersebut diamankan lantaran diduga merupakan sindikat penyelundupan manusia. Dari kelima WNA tersebut, 2 diantaranya merupakan WN Malaysia yang masing-masing berinisial SRP dan RU. Sementara 3 lainnya merupakan WN Srilanka dengan inisial MPS, TM dan MS. SRP dan WN datang ke Indonesia menggunakan pesawat Asiana Airlines QZ726. 22
Pada  kasus  ini  terlihat  bahwa  MPS,  TM dan MS sebagai korban ikut turut serta dalam tindak penyelundupan manusia. Mereka secara sadar dan sengaja bekerja sama dengan para penyelundup manusia dalam terjadinya tindak pidana. Mereka masuk ke wilayah Malaysia dengan paspor asli milik mereka dan setibanya di Malaysia mereka dibantu oleh para penyelundup manusia memperoleh paspor Malaysia asli yang bukan miliknya atau dikenal dengan istilah impostor. Lalu dengan paspor Malaysia itu, para korban mencoba masuk ke negara transit selanjutnya yakni Indonesia. Berarti para korban juga turut serta secara fisik dalam terjadinya penyelundupan manusia. Sehingga syarat turut serta dalam tindak pidana terpenuhi oleh para korban tersebut.
Tindakan turut serta para korban ini memang tidak memenuhi unsur-unsur delik penyelundupan  manusia,  tetapi  para  korban bersama dengan pelaku mewujudkan delik penyelundupan manusia. Sehingga dalam pertanggungjawabannya,  para  korban  harus dihargai sendiri atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka telah memenuhi unsur delik tindak pidana sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 119 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang As ing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan
22 Iman  Achdiat,  “Sindikat  Penyelundupan Manusia  Dibongkar  Imigrasi  Soetta,” Air Magazine (Jakarta, 2017).
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Selain itu, dalam perjalanannya ke negara tujuan, para korban kerap menyalahgunakan izin tinggal. Misal saat masuk ke negara Indonesia, mereka memberikan keterangan palsu kepada petugas agar dapat masuk ke wilayah negara Indonesia. Biasanya mereka beralibi akan melakukan wisata atau kunjungan keluarga di Indonesia. Pada kenyataannya mereka berada di Indonesia untuk menunggu keberangkatan mereka menuju negara tujuan. Bahkan tidak jarang mereka berada di Indonesia sampai masa berlaku izin tinggalnya habis.
Modus operandi ini dilakukan oleh para korban dengan sebelumnya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pelaku penyelundupan manusia yang biasanya sudah berada atau memang warga negara di negara transit. Di negara  transit  oleh  pelaku,  para  korban  telah disediakan tempat penampungan sementara sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.
Seperti percobaan penyelundupan manusia yang terjadi di Riau. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap sindikat penyelundupan orang ke Malaysia. Penangkapan di Riau berawal dari patroli yang digelar petugas. Saat itu polisi curiga pada seorang warga negara Bangladesh yang gerak- geriknya mencurigakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menduga ia adalah pelaku penyelundupan orang. Polisi kemudian memeriksa rumah warga tersebut. Petugas mendapati 74 orang warga negara asing. Dari  pengembangan  yang  dilakukan,  petugas kemudian menangkap tiga orang lainnya yang merupakan anggota sindikat ini. Salah satunya Tengku Said Saleh alias Haji Saleh yang diduga menjadi penyedia kapal dan membawa imigran
masuk ke Malaysia maupun ke Australia. Menurut Herry, sindikat penyelundupan orang di Dumai ini telah menyelundupan sekitar 2.710 WNA selama delapan bulan terakhir. “Dia bawa masuk 600 orang dalam satu bulan. Selama delapan bulan terakhir hampir 2.000 orang. Empat  tersangka dari sindikat penyelundupan orang di Dumai ini akan dijerat Pasal 120 dan Pasal 124 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 23
Pada kasus percobaan penyelundupan ini, para korban menyalahgunakan izin tinggal dengan kegiatannya di rumah warga untuk menunggu keberangkatan ke negara tujuan. Biasanya dalam menunggu keberangkatannya, saat masuk ke wilayah negara Indonesia para korban menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Dalam hal meneruskan perjalanan ke negara lain, diperuntukkan bagi WNA yang akan melakukan transit ke negara lain secara legal dan sah. Jadi kegiatan yang dilakukan para korban dengan menunggu pemberangkatan penyelundupan ke negara tujuannya adalah bentuk penyalahgunaan izin tinggal.
Selain  itu,  modus  yang  paling  sering dilakukan oleh penyelundup manusia adalah menyelundupkan para korban tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini tentu untuk menghindari pemeriksaan oleh Petugas dan lebih memudahkan untuk menyelundupkan lebih banyak orang. Penyelundupan meng- gunakan alat pengangkut yang legal akan lebih menyulitkan bagi para penyelundup dan korban untuk masuk ke wilayah negara tujuan. Karena dengan menggunakan alat angkut legal, keamanan akan lebih ketat dan tentunya harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Sehingga para penyelundup lebih sering menggunakan alat angkut illegal dan melalui jalur illegal yang minim pengamanan dari petugas.
23 Martahan  Sohuturon,  “Bareskrim  Ungkap Sindikat  Penyelundupan  Orang  Ke  Australia,”  cnn indonesia, 2019.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
Para korban secara sadar dan sengaja untuk naik ke alat angkut illegal ini. Mereka tahu kalau akan diselundupkan melalui jalur illegal yang tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Tindakan para korban ini memang dikehendaki oleh si para korban untuk terjadi agar penyelundupan manusia atas dirinya dapat terlaksana.
Seperti percobaan penyelundupan manusia yang terjadi di Entikong. Aksi penyelundupan manusia dengan modus baru berhasil diungkap kepolisian dan petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas  Negara  (PLBN)  Entikong,  Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Sebanyak dua dari tiga warga negara Indonesia (WNI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) disembunyikan pelaku di bagasi belakang mobil yang mereka tumpangi. Keduanya ditumpuk bersamaan dengan tas bawaan. Dari kejadian itu, petugas
Imigrasi bersama anggota Polsek Entikong melakukan pemeriksaan lebih detil terhadap penumpang maupun kendaraan. Pada saat pemeriksaan kendaraan yang membawa pelaku dan  korban,  petugas  menemukan  dua  orang bersembunyi di bawah tumpukan tas pada bagasi  belakang  mobil.  Mendapati  fakta  itu, petugas kemudian memeriksa keduanya. Dua korban yang ditumpuk tas itu keadaannya sehat, mereka dikondisikan oleh IT untuk sembunyi di bagasi belakang sebelum memasuki PLBN. Atas  perbuatan  ini,  pelaku  dijerat  UU  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 24
Pada kasus percobaan penyelundupan ini,  para  korban  tidak  turut  andil  dalam penyelundupan. Namun mereka secara sadar dan sengaja diselundupkan dengan alat angkut. Para korban memang berniat untuk melewati batas wilayah suatu negara tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Namun dalam
24 Ade Putra, “Imigrasi Entikon-Bongkar Modus Baru  Penyelundupan  Manusia  Ke  Malaysia,”  okezone. com, 2019.
hal  pelaksanaannya,  mereka  menyerahkan proses dan cara masuk tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi pada penyelundup dan mereka hanya bersifat pasif. Namun dengan kepasifannya itu para korban telah dengan segaja memberi bantuan kepada penyelundup untuk melakukan tindak pidana. Di luar dari tindak pidana penyelundupan manusia, dengan kepasifannya para korban telah memenuhi unsur delik pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 113 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

## Pemidanaan Kepada Korban yang Turut Serta dalam Terjadinya Penyelundupan Manusia
Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada  seseorang,  dan  hanya  merupakan  alat (instrumen)  belaka,  karenanya  tidak  mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan,  pidana  memerlukan  dukungan  konsep pemidanaan. Mengingat pemidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten ). 25
Pemerintah Indonesia telah berusaha memberantas penyelundupan manusia. Indonesia  sudah  meratifikasi  konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang
25 M.  Zen Abdullah, Pidana Penjara Eksistensi Dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapida (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009).
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021
DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi  Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan protokol tambahan dari UNTOC yaitu Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui  Darat,  Laut,  dan  Udara,  Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).
Selain melalui pembentukan hukum nasional,  pemerintah  Indonesia  telah  me- lakukan upaya lain seperti bekerjasama dengan negara lain, membentuk Satuan Tugas, melakukan kerjasama antar instansi dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyelundupan manusia. Semua ini dilakukan dalam upaya memberantas penyelundupan manusia.
Mengenai  korban  kejahatan,  terdapat suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial yang disebut dengan Viktimologi. 26 Melalui viktimologi  dapat  diketahui  berbagai  aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab  munculnya  kejahatan,  bagaimana seseorang  dapat  menjadi  korban,  upaya mengurangi  terjadinya  korban  kejahatan,  hak
26 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
dan kewajiban korban kejahatan. 27
Tujuannya tidaklah untuk menyanjung- nyanjung  pihak  korban,  tetapi  hanya  untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 28
Melihat hubungan antara pelaku dan korban  penyelundupan  manusia,  maka  istilah yang tepat untuk menggambarkan orang-orang yang berniat untuk diselundupkan adalah objek kejahatan bukan korban kejahatan. Hal ini karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau  mengalami  pengabaian,  penguruangan, atau perampasan hak-hak dasarnya. Namun mereka hanya menjadi objek dari tindak pidana penyelundupan manusia. Karena tujuan utama dari pelaku penyelundupan bukanlah untuk merampas,  memanfaatkan,  atau  memberikan penderitaan kepada mereka.
Berkaitan  dengan  tujuan  pemidanaan, dikenal teori relatif yang menganggap dasar hukum dari pemidanaan bukanlah pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan  tujuan  pemidanaan  itu,  artinya  teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif juga sering di sebut sebagai teori penangkalan,  istilah  penangkalan  merupakan
27 Arief Mansyur, Dikdik M, and Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
28 Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan .
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
terjemahan  dari  kata  “ deterrence ”.  Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambi manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan- pilihan secara kalkulatif. 29

## PENUTUP
Dalam hal terjadinya kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia posisi korban juga melakukan penyertaan pidana dan dapat dikenai hukuman atas perbuatan tersebut. Bentuk penyertaan yang korban lakukan berupa bersama-sama dengan pelaku mewujudkan delik penyelundupan manusia ataupun pembantuan pasif.  Sehingga  pertanggungjawabannya,  para korban yang turut serta dihargai sendiri yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana. Dalam terjadinya tindak  pidana  penyelundupan  manusia,  para korban menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku. maka gambaran yang tepat untuk korban yang turut serta adalah objek penyelundupan manusia. Istilah korban kurang tepat karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau  mengalami  pengabaian,  penguruangan, atau perampasan hak-hak dasarnya oleh para pelaku penyelundupan manusia. Oleh karena itu,  posisi  korban  kejahatan  dan  adanya  niat yang disangkakan dapat menjadi dasar dari penentuan regulasi hukum bagi korban yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini perlu kewaspadaan dan sikap cermat penegak hukum dalam menganalisis berat dan ringannya hukuman yang akan disangkakan pada korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Zen. Pidana Penjara Eksistensi Dan  Efektifitasnya  Dalam  Upaya
Resosialisasi Narapida . Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
Evlyn  Martha  Julianty,  Dahlan  Ali, Mujibussalim.  “Kebijakan  Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia  Di  Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2, no. 2 (2014): 41.
I  Wayan  Pathriana.  “Hukum  Perjanjian Internasional.”  In 2 ,  261–63.  Bandung,
2005.
Iman  Achdiat.  “Sindikat  Penyelundupan Manusia Dibongkar Imigrasi Soetta.” Air Magazine . Jakarta, 2017.
Junef, Muhar. “Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling  Practices  in  Indonesia).”
Jurnal Pendidikan Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 85–102.
Kadarudin.  “People  Smuggling  Dalam
Perspektif Hukum Internasional Dan Penegakan  Hukumnya  Di  Indonesia.”
Jurnal Perpustakaan XII,  no.  2  (2013): 69–70.
Kartanegara,  Satochid.  “Kumpulan  Kuliah Hukum Pidana.” In 1 , 419. Balai Lektur Mahasiswa, n.d.
Luthan,  Salman. Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan . Yogyakarta: FHUII Press, 2014.
Mansyur,  Arief,  Dikdik  M,  and  Elisatris
Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Migration,  International  Organization  for.
Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia , 2012.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5628
Muhadar. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan . Yogyakarta, 2006.
Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi . Denpasar,
Bali: Djambatan, 2017.

## Putra, Ade. “Imigrasi Entikon-Bongkar Modus
Baru Penyelundupan Manusia Ke Malaysia.” okezone.com, 2019.
Salam, Eka Annisa. “Penegakan Hukum Tindak

## Pidana Penyelundupan Manusia Dalam
Hukum  Positif  Indonesia”  3,  no.  April 2020 (2020): 9–20.
Santoso,  M.  Imam. Hukum Pidana Internasional . Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
Santoso, M. Iman. Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime . Edited by Perum Percetakan Negara RI. Jakarta,
2007.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  Ahmad Zaharuddin, Sani B Ahmad, and Roziya Abu.  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia” 4, no. 1 (2021): 161–74.
Sianturi,  SR. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Soesilo,  R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal . Bogor, 1985.
Sohuturon,  Martahan.  “Bareskrim  Ungkap
Sindikat Penyelundupan Orang Ke Australia.” cnn indonesia, 2019.
Subagyo, Agus,  and  Dadang  Sobar  Wirasuta. “Penyelundupan Manusia Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Desember 2013.” Jurnal Pertahanan 3, no. 3 (2013):
155.
Subana. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah . Bandung: CV Pustka Setia, 2010.
Sugiarto,  Umar  Said. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Syamsu,  Muhammad  Ainul. Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Piana Dan Pertanggungjawaban Pidana . Prenadamedia Group, 2014.
United  Nations,  Protokol  Against  The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air. Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (n.d.).
UNTOC. United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime (n.d.). Yulia, Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010.