## DISKRESI PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCANDRA TAHAR OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTŪRIYYAH

## Sudarti
Alumni Prodi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: sitisudarti29@gmail.com

## Abstrak
Diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia. Menteri Hukum dan HAM memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar yang berstatus sebagai stateless dengan alasan untuk memberikan perlindungan maksimum, namun diskresi tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskresi Menteri Hukum dan HAM tersebut dengan menggunakan siyasah dustu > riyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU- 1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsip- prinsip dalam siyasah dustu > riyyah.
Kata kunci: diskresi, stateless, siyasah dustu > riyyah.

## Abstract
The discretion issued by the Ministry of Law and Human Rights through the Decree of the Minister of Law and Human Rights
numbered AHU-1 AH.10.01 of 2016 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia on behalf of Arcandra Tahar raises pros and cons among the public because it is considered contrary to Indonesian citizenship laws and regulations. The Minister of Law and Human Rights granted citizenship status to Arcandra Tahar who was stateless on the grounds of providing maximum protection, however this discretion did not heed statutory provisions as a legal umbrella for state administrators in making decisions. This study aims to analyze the Menkumham’s discretion using siyasah dustu > riyyah. This type of research is literature research with analytical descriptive method. The results showed that the Decree of the Minister of Law and Human Rights numbered AHU-1 AH.10.01 of 2016 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia on behalf of Arcandra Tahar had violated the principles in siyasah dustu > riyyah.
Keywords: discretion, stateless, siyasah dustu > riyyah.

## A. Pendahuluan
Kewarganegaraan seseorang menjadi salah satu hal yang penting karena berkaitan dengan hak politik dan hak pilih dalam pemerintahan. Secara yuridis kewarganegaraan merupakan suatu ikatan hukum ( de rechtband ) antara negara dengan orang-orang pribadi ( natuurlijke personen ) yang dapat menimbulkan akibat bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau warga dari negara tersebut. Kewarganegaraan sangat penting dalam menentukan adanya ikatan dengan negara yang dapat dibuktikan dalam bentuk pernyataan secara tegas dari seorang individu untuk menjadi warga negara dari negara tersebut atau bentuk konkritnya dapat dinyatakan dalam bentuk surat, baik keterangan maupun keputusan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara tersebut. 1
Status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya apatride (seseorang yang
1 Winarno, Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 52.
tidak memiliki kewarganegaraan). Jika seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan maka orang tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan dari suatu negara. Peraturan terkait kewarganegaraan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut mengatur terkait tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaran tunggal dan kewarganegaraan ganda secara terbatas 2 yang diperuntukkan bagi anak hasil perkawinan campuran, sehingga dapat dipahami bahwa pada dasarnya Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda tak terbatas.
Pada tahun 2016 Indonesia pernah dihebohkan dengan beredarnya berita terkait status kewarganegaraan Arcandra Tahar seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diketahui memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012. Sebelumnya, Arcandra Tahar dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Juli 2016. Sekitar dua pekan setelah pelantikan tersebut, ternyata pihak istana baru mengetahui bahwa Arcandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat dan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu melanggar ketentuan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menolak kewarganegaraan ganda. Lantaran hal tersebut Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri ESDM dan secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor
2 Kewarganegaraan ganda terbatas bertujuan untuk mengakomodir hak anak hasil dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga diberikan pengecualian pada anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut:
(1)  Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
(2)  Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
(3)  Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

## 40 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 3
Arcandra Tahar sebenarnya telah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat kepada Kedutaan Amerika Serikat sebelum dilantik sebagai Menteri ESDM, namun sertifikat kehilangan kewarganegaraan tersebut baru dikeluarkan setelah Arcandra diberhentikan dari Menteri ESDM. 4 Berdasarkan hukum kewarganegaraan Indonesia, Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ketika dia menerima kewarganegaraan Amerika Serikat. Di sisi lain Arcandra juga telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat ketika diangkat sebagai Menteri ESDM Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Certificate of Loss of United State oleh Department of State United State of America untuk Arcandra Tahar, sehingga pada saat yang bersamaan Arcandra telah kehilangan dua kewarganegaraannya sekaligus atau berstatus sebagai stateless 5 .
Setelah Arcandra Tahar kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikatnya dan berstatus stateless , Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar yang
3 https://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/07250711/kaleidoskop.2016. akhir.bahagia.polemik.kewarganegaraan.arcandra.dan.gloria?page=all diakses pada 26 November 2019.
4 h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / i n d o n e s i a / b e r i t a i n d o n e s i a / 2 0 1 6 / 0 9 /
160908indonesiaarcandrawni diakses pada 26 November 2019.
5 Stateless persons merupakan individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara berdasarkan aturan hukum negara dimana individu tersebut tinggal. Stateless dalam hukum Internasional terdapat di dalam beberapa konvensi, antara lain Universal Declaration of Human Rights 1948, Convention to the Relating of Stateless Persons 1954, dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 . Status kewarganegaraan akan berimplikasi terhadap adanya kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara. Lebih lanjut lihat Lindra Darnela dan Mohammad Ady Nugroho, “Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingnya di Aceh”, Jurnal Asy-Syir’ah , Vol. 51:2 (November 2017), lihat juga Rendra Marliyanto, dkk., “Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang tidak Memiliki Kewarganegaraan ( Stateless ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Artikel Ilmiah, Vol. 1:1 (2013), hlm. 1-8.
menetapkan bahwa mantan Menteri ESDM tersebut sebagai Warga Negara Indonesia. Menkumham memberikan argumen terkait alasannya mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, karena apabila Arcandra Tahar tidak diberikan kewarganegaraan Indonesia maka dia akan berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan ( stateless ) dan ini menyalahi ketentuan undang-undang. 6
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai legalitas diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Arcandra Tahar menurut siyasah dustu > riyyah dan relevansinya dengan prinsip siyasah tanfiziyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka ( library research ) dengan metode deskriptif analitis. Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan pisau analisis siyasah dustu > riyyah dan siyasah tanfiziyyah
1.  Tinjauan Tentang Diskresi dan Siyasah Dustu > riyyah

## Pengertian Diskresi
Diskresi memiliki makna yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang pemerintah yang melekat untuk bertindak secara bebas dengan pertimbangan sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. 7 Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan. 8
Ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat, antara lain: sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 https://www.liputan6.com/news/read/2596576/kemenkumham-resmi- terbitkan-sk-wni-arcandra-tahar diakses pada 27 November 2019.
7 Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara , (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 202.
8 Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

## 42 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
22 ayat (2), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 9 , berdasarkan alasan-alasan yang objektif 10 , tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan iktikad baik 11 .
Pembatasan diskresi menjadi hal yang penting dalam rangka menghindari terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan jabatan dan kewenangannya. Tindakan maladministrasi ini berkaitan dengan sikap dan perilaku para penyelenggara administrasi negara (pemerintahan) sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus yang berupa diberikannya kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum, misalnya membuat peraturan perundang-undangan, dan menerapkan sanksi hukum. 12 Pembatasan diskresi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi.
Akibat hukum dari sebuah diskresi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: yaitu pertama diskresi yang dibuat melampaui wewenang yang disebabkan karena diskresi tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi, sehingga mengakibatkan diskresi tidak sah. Kedua, diskresi yang dibuat mencampuradukkan wewenang yang disebabkan karena penggunaan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, dan tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi atau bahkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga mengakibatkan diskresi menjadi dapat dibatalkan. Ketiga,
9 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
10 Alasan-alasan yang objektif dapat diartikan sebagai alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, tidak memihak, rasional, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11 Iktikad baik, yaitu terkait dengan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan.
12 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm. 65.
diskresi yang dibuat sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga mengakibatkan diskresi menjadi tidak sah. 13

## 2. Pengertian
Siyasah Dustu > riyyah
Siyasah dustu > riyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah dustu > riyyah biasanya dibatasi hanya membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, serta realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 14 Sebagai salah satu bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara, pembahasan dalam siyasah dustu > riyyah meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang- undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam sebuah perundang-undangan tersebut. 15
Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama yang merupakan prinsip fikih siyasah . 16 Sumber dari siyasah dustu > riyyah terdiri dari Alquran sebagai ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum, kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, hasil ijtihad para ulama, dan adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan hadis. 17 Siyasah dustu > riyyah mencakup
13 Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.
14 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.
15 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.
16 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 23.
17 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah, hlm. 53-54.

## 44 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat, status dan hak- haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah. 18
Pembahasan terkait dengan siyasah dustu > riyyah bertujuan supaya negara dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan tentang siyasah dustu > riyyah memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Muhammad Tahir Azhary menyebutkan terdapat beberapa prinsip-prinsip negara hukum antara lain: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. 19

## B.  Legalitas Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap Arcandra Tahar Menurut
Siyasah Dustu > riyyah
Diskresi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 20 Ketentuan
18 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44. 19 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 80-111.
20 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan diskresi adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan. Selanjutnya ketentuan diskresi tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa bagi Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah sesuai dengan tujuan diskresi, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, diskresi harus berdasarkan pada alasan-alasan yang objektif, diskresi yang dikeluarkan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik.
pemberian status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang- undang tersebut mengatur tentang prosedur dan cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan melalui pewarganegaraan (naturalisasi).
Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar pada tanggal 1 September 2016 dengan alasan untuk memberikan perlindungan maksimum kepada Arcandra Tahar. Penulis mencoba melihat diskresi oleh Menkumham tersebut dengan menggunakan pendekatan siyasah dustu > riyyah , dimana siyasah dustu > riyyah ini membahas masalah perundang- undangan negara supaya pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai syari’at dan bertujuan supaya negara dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan tentang siyasah dustu > riyyah memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Terkait dengan diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham, penyusun menganalisis Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menggunakan siyasah dustu > riyyah sebagai berikut:
a.  Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan dapat diartikan bahwa terdapat larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang atau melakukan sebuah abuse. Terkait dengan diskresi Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telihat tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam. Diskresi ini terlihat dari Menkumham dalam mengeluarkan diskresi tidak menjalankan amanah sebagaimana prosedur dan syarat-syarat diskresi yang terdapat dalam ketentuan syariat yang dalam hal ini adalah Pasal

## 46 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
b.  Prinsip Musyawarah
Islam memberikan kewajiban kepada umatnya terutama kepada setiap penyelenggara negara untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kenegaraan dan untuk mencegah timbulnya keputusan yang dapat merugikan kepentingan umum atau rakyat. Menkumham dalam mengeluarkan diskresi melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU- 1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tidak menjalankan prinsip musyawarah. Hal ini terlihat dari tindakan Menkumham yang tidak meminta pertimbangan atau melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ahli hukum tata negara, terutama ahli hukum dalam bidang kewarganegaraan supaya dalam mengambil keputusan untuk memberikan diskresi kepada Arcandra Tahar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki landasan hukum yang kuat, serta menghindari timbulnya persoalan dimasyarakat dengan adanya diskresi tersebut.
c.  Prinsip Keadilan dan Persamaan
Terdapat tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur, dan bijaksana; kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; serta kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Menkumham dalam mengeluarkan diskresi melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini terlihat dari tindakan Menkumham yang mengeluarkan diskresi dengan alasan memberikan perlindungan maksimum terhadap Arcandra Tahar supaya tidak berstatus stateless , padahal tindakan ini jelas melanggar ketentuan prosedur pewarganegaraan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Jika Surat Keputusan (SK) Menkumham memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar dengan
mudah namun tidak memberikan kemudahan yang sama kepada warga negara lainnya, seperti warga negara Indonesia yang sudah pernah mengangkat sumpah untuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ketika mereka kembali ke Indonesia dan ingin mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesianya, maka mereka yang merasa dirugikan dapat menggugat Surat Keputusan (SK) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak mendapatkan hak yang sama seperti Arcandra Tahar.
d.  Prinsip Kebijakan Pemerintah Terhadap Rakyatnya Harus Berorientasi Pada Kemaslahatan.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus memiliki orientasi pada kemaslahatan setiap masyarat atau rakyatnya. Penyelenggara negara tidak boleh melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Terkait dengan diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip ini. Hal ini dikarenakan pemberian diskresi ini hanyalah memberikan kemudahan prosedur pemberian status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar saja secara individual dan tidak memberikan hak yang sama kepada warga negara lainnya, serta diskresi oleh Menkumham ini telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Padahal setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan negara baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum dan menghilangkan kemafsadatan dari mereka. Dalam implementasinya mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan daripada upaya mewujudkan kemaslahatan.
Dengan demikian, apabila dilihat dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, maka Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut telah melanggar prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, serta prinsip kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga berdasarkan analisis

## 48 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
yang penulis lakukan, diskresi Menkumham dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut dapat dibatalkan karena termasuk dalam diskresi yang dibuat dengan mencampuradukkan wewenang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

## C. Penutup
Diskresi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, serta prinsip kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan dalam siyasah dustu > riyyah , sehingga Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar dapat dibatalkan karena termasuk dalam diskresi yang dibuat dengan mencampuradukkan wewenang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maududi, Abu A’la, Sistem Politik Islam, cet. II, Bandung: Mizan, 1993.
Al-Mawardi, Imam, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam, Jakarta: Gema Insani, 2000.
Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Darnela, Lindra dan Mohammad Ady Nugroho, “Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingnya di Aceh”, Jurnal Asy-Syir’ah , Vol. 51:2 (November 2017).
Djazuli, A., Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari’ah, cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
Gusmansyah, Wery, “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Jurnal Al-Imamah, Vol. 2:2 (2017).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , cet. XII, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
HR, Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi,
Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Islamuddin, Amri, “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah
Ketatanegaraan Islam)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Alauddin Makasar: Skripsi tidak dipublikasikan, (2019).
Jailani, Imam Amrusi, dkk., Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
Kurniawan, Luthfi J. dan Mustafa Luthfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, cet. II, Malang: Setara Press, 2016.
Marliyanto, Rendra, dkk., “Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang tidak Memiliki Kewarganegaraan ( Stateless ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Artikel Ilmiah, Vol. 1:1 (2013).
Mustafa, Bahsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Pulungan, Suyuthi, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
Yogyakarta: Ombak, 2014.
Safriani, Andi, Hukum Administrasi Negara , Makasar: Alauddin University Press, 2013.
Shodik, Muhammad, “Analisis Fikih Dustu > riyyah Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pewarganegaraan

## 50 Sudarti,
Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan ... (37-50)
Keturunan Asing Stateless di dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Tesis tidak dipublikasikan, (2018).
Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Permata Aksara, 2016.
The Immigration and Nationality Act (INA)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Negara.
Winarno, Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis,
Bandung: Alfabeta, 2009.
https://www.liputan6.com/news/read/2596576/kemenkumham-resmi- terbitkan-sk-wni-arcandra-tahar diakses pada 27 November 2019.
https://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/07250711/
kaleidoskop.2016.akhir.bahagia.polemik.kewarganegaraan. arcandra.dan.gloria?page=all diakses pada 26 November 2019.
https://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2016/09/ 160908indonesiaarcandrawni diakses pada 26 November 2019.