## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (69-76) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

## Sefa Martinesya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Jln. Syehk Nawawi, Banjar Sari, Cipocok Serang-Banten e-mail: sefa.martinesya@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466
Info Artikel
|Submitted : 1 Juli 2020
|Revised : 2 September 2020 |Accepted : 2 September 2020
How to cite:  Sefa Martinesya, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 69- 76.

## ABSTRACT
The fulfillment and recognition of indigenous peoples should be related to the substance of human rights, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This recognition means that the inauguration  of  the  constitution  is not  only  limited  to  recognizing  the  constitutional  rights  of  indigenous peoples but also must guarantee the fulfillment of these constitutional rights. Current facts on the ground show  that  the  current  state  law  ignores  customary  law  that  has  been  applied  by  indigenous  peoples  for generations, resulting in the forcible takeover of customary forests by the state by stipulating / allocating / issuing  the  rights  to  utilize  customary  forest  areas.  To  other  parties  for  forest/plantation/mining  or transmigration  companies.  This  action  is  contrary  to  the  mandate  of  the  constitution,  namely  Article  18 paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  government's responsibility to fulfill the rights of indigenous peoples. The method used in this research is the normative juridical  method.  Using  secondary  data  sources  as  the  main  data,  then  the  data  collected  is  analyzed qualitatively.
Keyword: State Responsibilities, Comliance, Indigenous Peoples.

## ABSTRAK
Pemenuhan dan pengakuan masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi  manusia  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Artinya,  adanya  pengukuhan  dalam  konstitusi  tidak  hanya  sebatas  pengakuan  hak konstitusional  masyarakat  adat,  melainkan  juga  harus  menjamin  terpenuhinya  hak-hak konstitusional  tersebut.  Fakta  di  lapangan  saat  ini  menunjukan  bahwa  hukum  negara  saat  ini mengabaikan hukum adat yang sebenarnya telah diterapkan oleh masyarakat adat secara turun- temurun, sehingga mengakibatkan adanya pengambilalihan hutan adat secara paksa oleh negara dengan cara ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan hak-hak pemanfaatannya kawasan hutan adat kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan  atau transmigrasi. Hal  ini  bertentangan  dengan  amanat  konstitusi,  yaitu  Pasal  18  ayat  (2)  UUDNRI  1945.  Tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak masyarakat  adat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif, dengan  sumber  data  sekunder  sebagai  data  utama,  selanjutnya  data  yang  terkumpul  dianalisis secara kualitatif.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Hak, Masyarakat Adat.

## A. PENDAHULUAN
Pengawalan  hak  asasi  manusia memperoleh legitimasinya secara internasional melalui pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap The  Universal  Declaration  of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Pengesahan tersebut memungkinkan  perkembangan  lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia di seluruh  dunia  secara  material  maupun formal (dalam bentuk berbagai peraturan  internasional  dan  nasional). Kepentingan  mendasar  bagi  setiap warga  negara  adalah  perlindungan terhadap  hak-haknya  sebagai  manusia. Oleh  karena  itu,  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  merupakan  materi  inti  dari naskah  Undang-Undang  Dasar.  HAM adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  setiap manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa,  dan  merupakan  anugerah- Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang, demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia. 1 Artinya, yang  dimaksud  dengan  Hak  Asasi Manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada diri  setiap  pribadi  manusia,  dan berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah termasuk hak masyarakat adat.
Sejarah
perkembangan pengakuan  terhadap  hak  masyarakat adat  melalui  Konvensi  ILO  107  Tahun 1957  mengenai  Bangsa  Pribumi  dan
Masyarakat  Adat  yang  mengasumsikan bahwa masyarakat adat adalah
masyarakat tertinggal ( uncivilized society ) yang  harus  dikembangkan  menjadi masyarakat  modern.  Masyarakat  adat dapat  digolongkan  sebagai Indigenous Peoples ,  seperti  dimaksudkan  dalam Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous
1 Lihat  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  dan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Peoples pada  tahun  2007.  Selain  itu,  hak masyarakat adat juga terkandung dalam Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya  yang  mulai  berlaku  tanggal  3 Januari 1976, dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Pengakuan  terhadap  masyarakat adat  terdapat  pada  Pasal  18  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  UUDNRI  1945),  menyatakan bahwa:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  hidup  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang”.  Dengan demikian, masyarakat adat telah dijamin hak-haknya  oleh  konstitusi  sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selanjutnya  diatur  pula  dalam  Pasal  28I ayat (3) UUDNRI 1945, yang menyatakan:  “Identitas  budaya  dan  hak masyarakat  tradisional  dihormati  secara selaras  dengan  perkembangan  zaman dan peradaban”.
Masyarakat  adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal- usul  leluhur  secara  turun  temurun  di atas  suatu  wilayah  adat.  Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan  alam,  dan  kehidupan  sosial budaya  yang  diatur  oleh  hukum  adat dan  lembaga  adat.  Menurut  Bushar Muhammad,  di  dalam  hukum  adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya,  terdapat  hubungan  yang erat,  yaitu  hubungan  yang  bersumber pada  pandangan  yang  bersifat  religio- magis, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum
memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut,  memanfaatkan  tanah  itu,
memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang  hidup  di  atas  tanah  itu;  serta memiliki hak berburu hewan yang hidup di  tanah  itu.  Hak  masyarakat  hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat ( beschikkingrecht ). 2
Terkait  dengan  perkembangan penegakan hak asasi manusia masyarakat adat menjadi fokus penegakan hak asasi manusia internasional  hal  ini  didasari  pada  fakta bahwa  masyarakat  tradisional  adalah pihak yang sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia.
Eksistensi  masyarakat  adat  terancam  di tengah banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan, yang pada akhirnya menyingkirkan hak- hak masyarakat adat. Banyak
masyarakat adat  yang  terusir  dari  lahan mereka  sendiri  akibat  adanya  ekspansi lahan  pertambangan  atau  perkebunan sawit skala besar di wilayah Kalimantan dan  Sumatera.  Selanjutnya  eksistensi masyarakat  adat  juga  terancam  akibat banyaknya  penebangan  liar  di  kawasan hutan,  serta  terjadinya  kebakaran  hutan yang  disengaja  oleh  oknum  tertentu.  Di banyak  tempat,  masyarakat  adat  yang mempertahankan wilayah kehidupannya justeru  dikriminalisasi  oleh  negara. Mereka  terpaksa  mengikuti  proses hukum  di  pengadilan  negara  dan  tidak jarang mereka akhirnya harus mendekam di penjara. Mereka dikalahkan  berkali-kali  oleh  sistem ekonomi yang mengutamakan
keuntungan bagi pemilik modal. Mereka juga dikalahkan oleh sistem hukum yang tidak  menghargai  tradisi  dan  hukum adat  mereka.  Hal  ini  sungguh  ironis, sebab  ekonomi  dan  hukum  yang seharusnya  menjadi  sarana  untuk mencapai keadilan dengan memperlakukan  semua  orang  sama, malah melanggengkan ketidakadilan.
2 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 103.
Adapun sebagai contoh,
penembakan  aparat  terhadap  warga Dayak  Meratus,  23  Oktober  2014.  Saat itu,  seorang  warga  adat  Dayak  Meratus tewas  tertembak  dan  tiga  orang  luka- luka ketika Polres Tanah Bumbu dengan 35  personel  Sabhara  dan  Reskrim mengadakan  razia illegal  logging di Baturaya, Kecamatan Menteweh, Tanahbumbu, Kalimantan Selatan. Razia itu dilakukan karena masyarakat dituding  melakukan illegal  logging di kawasan yang masuk konsesi perusahaan  HPH,  PT  Kodeko  Timber. Masalahnya  konsesi  perusahaan  itu masuk  kawasan  adat  Batu  Lasung. Penembakan  ini  jelas  situasi  yang bertolak belakang dengan keinginan luas atas pengakuan hak masyarakat adat. 3
Terjadinya hal tersebut
bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (2) dan  Pasal  28I  ayat  (3)  UUDNRI  1945 yang  telah  disebutkan  sebelumnya, karena  kedua  pasal  tersebut  merupakan dasar hukum dalam melindungi masyarakat  adat  dari  segala  bentuk penindasan  dan  perampasan  hak. Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana tanggung  jawab  pemerintah  terhadap pemenuhan hak masyarakat adat?

## B. PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Pemerintah  terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat
Eksistensi  masyarakat  adat  di Indonesia  diakui,  dihormati,  dilindung, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  meskipun  di Indonesia  belum  memililiki  peraturan khusus  mengenai  hak  masyarakat  adat, akan  tetapi  dalam  peraturan  yang terpisah  tersebut  bisa  diasumsikan bahwa  masyarakat  adat  di  Indonesia
3 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Konstitusi  tentang Perlindungan  Hukum  terhadap  Masyarakat  Hukum Adat ”, Kemenkumham RI, Jakarta, 2014,  hlm. 1.
dikenal  dengan  istilah  masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat adat di  Indonesia  telah  diamanatkan  oleh konstitusi  dasar  Indonesia  yaitu  UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan  termasuk  Undang-Undang hasil  ratifikasi  kovenan  internasional yang  mengatur  mengenai  masyarakat hukum adat.
Keberadaan  masyarakat  adat (dan  hak  tradisionalnya)  telah  memiliki sejarah  yang  cukup  panjang  dalam konteks  politik  hukum  di  Indonesian. Sebelum  Proklamasi  Republik  Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang  berkuasa  lama  di  Indonesia menerapkan  politik  pluralisme  hukum dengan  membagi  sistem  hukum  ke dalam  tiga  stelsel  hukum,  yaitu  hukum perdata  barat,  hukum  untuk  bangsa timur  asing,  serta  hukum  adat  untuk penduduk  pribumi.  Pascakolonialisme, proses  unifikasi  hukum  diupayakan Pemerintah  Indonesia  mulai  dari  UUD 1945  sampai  pada  UU  No.  5/1960 tentang  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA). Pada  permulaan  republik,  para  pemikir hukum  Indonesia  berupaya mengadopsi hukum  adat  yang  menjadi  dasar pengaturan hak ulayat untuk digunakan sebagai  fondasi  pembangunan  hukum nasional.  Hal  ini  menghadapi  tantangan besar  karena  sistem  sosial  pada masyarakat  Indonesia  yang  terdiri  dari berbagai  macam  suku  bangsa  dan memiliki  lokalitas  hukumnya  masing- masing. Perdebatan-perdebatan itu salah satunya  terekam  dalam  dokumen- dokumen hukum yang dihasilkan.
Adapun  regulasi  atau  peraturan perundang-undangan
mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagai berikut:
1. Pasal  18B  ayat  (2)  dan  Pasal  28I ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
2. Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. 4. Pasal  11,  Pasal  33,  dan  Pasal  34
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi (Migas).
5. Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Pasal 2 ayat (2) dan (3), serta Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2005  tentang  Pengesahan Kovenan  Internasional  tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
8. Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3,  Pasal  25, Pasal  26,  dan  Pasal  27  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
10. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2013  tentang  Pengesahan  Protokol Nagoya. Meskipun  terdapat  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  mengenai masyarakat  adat,  peraturan-peraturan yang  telah  disebutkan  di  atas  belum cukup untuk melindungi hak masyarakat  adat.  Contohnya,  mengenai pengelolaan  hutan  adat  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kehutanan,  yang  kemudian  dipertegas melalui  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/2012  atas uji  materi  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  2009  tentang  Kehutanan,  dengan amar putusan antara lain bahwa “Hutan Adat  adalah  hutan  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat”, memberi  implikasi  luas  dalam  upaya pengakuan  keberadaan,  kearifan  lokal
dan  hak  masyarakat  hukum  adat. Namun  pada  prakteknya,  terdapat berbagai permasalahan yang menghambat  penerapan  putusan  MK tersebut, diantaranya karena ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat  hukum  adat  dan  kearifan lokal. Permasalahan utama hak
masyarajat  adat  atas  wilayahnya  di kawasan  hutan  disebabkan  minimnya pengakuan hukum bagi masyarakat adat sebagai  subjek  hukum.  Negara  tidak menjamin hak-hak masyarakat adat  atas wilayah  adatnya,  layaknya  subjek hukum  lainnya.  Keberadaan  Putusan MK  Nomor  35/PUU-X/2012  belum sungguh-sungguh dijadikan rujukan dan dasar bagi perbaikan berbagai peraturan terkait hak-hak masyarakat adat. Kementerian Kehutanan hanya
menunggu,  meminta  masyarakat  adat membuktikan  diri  agar  sah  disebut sebagai  masyarakat  adat.  Masyarakat adat  harus  memenuhi  syarat-syarat normatif  agar  dapat  diakui  sebagai masyarakat  adat,  sementara  Pemda cenderung  pasif  dalam  membantu mewujudkan  amanat  Putusan  MK Nomor  35/PUU-X/2012  ini.  Kondisi yang  sama  terjadi  terkait  berbagai kebijakan  penetapan  status  kawasan- kawasan konservasi dan izin-izin konsesi di  wilayah  masyarakat  adat.  Banyak usaha  kehutanan,  pertambangan,  dan perkebunan yang tetap berlaku pascapenetapan  Putusan  MK  Nomor 35/PUU-X/2012  tanpa  ada  penelaahan dan/atau  revisi  secara  terbuka  dan adil. Akibatnya,  masih  banyak  persoalan tumpang-tindih  klaim  di  wilayah- wilayah  masyarakat  adat.  masyarakat adat terus menjadi pihak yang dikorbankan  akibat  akar  konflik  yang belum kunjung diselesaikan. 4
4 Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM, Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Wilayahnya  di Kawasan Hutan , Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 71.
Terjadi pola penggusuran masyarakat adat dari sumber
kehidupannya  secara  sistematis,  terus- menerus,  dan  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Hal  ini  terjadi  melalui peraturan-peraturan  yang  mengabaikan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan masyarakat adat,
pengabaian  batas-batas  wilayah  adat, dan perubahan fungsi wilayah adat. Hal ini  termasuk  penetapan  hutan  adat menjadi  Taman  Nasional,  Cagar  Alam, konsesi HPH, HPHTI, Areal Penggunaan Lain  (APL),  atau  wilayah  pertambangan yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan apalagi  persetujuan  masyarakat  adat. Kemudian,  terdapat  indikasi  terjadinya pemindahan  paksa  ditemukan  dalam Program  Respen  ( resettlement  penduduk) dan Transmigrasi Lokal bagi masyarakat adat.  Dalam  kasus-kasus  masyarakat adat  yang  dipindahkan  dari  wilayah adatnya,  terjadi  proses  pencerabutan masyarakat  adat  dari  wilayah  adatnya. masyarakat  adat  diposisikan  sebagai pendatang.  Akibatnya  terjadi  konflik horizontal  antara  masyarakat  adat  dan masyarakat lokal lainnya yang dipindahkan  ke  wilayah  adat  mereka. Program Respen dan Transmigrasi Lokal tanpa  memperhatikan  aspek  sosiologis dan  budaya  berdampak  buruk  pada kondisi  sebagian  besar  masyarakat  adat, khususnya
perempuan adat. Permasalahan  bertambah  rumit  karena Pemerintah tidak menyelesaikan kepastian  hak  atas  tanah  bagi  para pendatang dengan para pemilik tanah/wilayah. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas, adanya pengabaian pengakuan masyarakat  adat  dan  pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian  hutan  adat  dengan  adanya penetapan/peruntukan/penerbitan  hak- hak  pemanfaatannya  kepada  pihak- pihak
lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan  atau
transmigrasi,  mengakibatkan  hilangnya sumber  kehidupan  bagi  masyarakat adat, antara lain:
1. Hilangnya  sumber  mata  air  dan adanya  pencemaran  di  dalam sumber mata air tersebut;
2. Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan; 3. Hilangnya  tempat-tempat  untuk kegiatan budaya tradisional;
4. Terhentikannya  pendidikan  anak- anak  usia  sekolah,  karena  orang tua  kehilangan  sumber  mata pencaharian; dan 5. Semakin langkanya tumbuh- tumbuhan untuk obat-obatan tradisional. Akibat-akibat tersebut
memberikan  gambaran  bahwa  terdapat hak asasi manusia masyarakat adat yang dilanggar.  Hak-hak  masyarakat  adat yang dilanggar tersebut antara lain:
1. Hak  atas  pengakuan  sebagai masyarakat adat;
2. Hak tradisional masyarakat adat;
3. Hak milik masyarakat adat; 4. Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang; 5. Hak untuk mempertahankan hidup;
6. Hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat;
7. Hak  untuk  beribadat  menurut kepercayaan masyarakat adat;
8. Hak atas pendidikan;
9. Dan lain-lain.
Selain itu, pengambilalihan hutan adat/bagian  hutan  adat  selama  ini ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan  masyarakat  adat  yang bersangkutan. Hal tersebut pada akhirnya  mengakibatkan  masyarakat adat  tidak  mengetahui  bahwa  wilayah adatnya  telah  diakui  (diklaim)  oleh Negara  sebagai  kawasan  hutan  negara dan  ditetapkan  untuk  “fungsi  tertentu” dan/atau  hak  pengelolaan  atas  wilayah
adatnya  telah  diberikan  kepada  pihak lain (korporasi dll).
Adapun  terkait  contoh  kasus yang  diuraikan  pada  latar  belakang, yaitu  adanya  kasus  penembakan  aparat terhadap  warga  Dayak  Meratus,  23 Oktober  2014.
6 Perbuatan  tersebut merupakan bentuk intimidasi, penganiayaan, dan perilaku
diskriminatif  oleh  aparat  dan  pejabat pemerintah  terhadap  masyarakat  adat, karena  mengakibatkan  hak  atas  rasa aman  dan  tenteram  serta  perlindungan dari  ancaman  dan  ketakutan  atas pemanfaatan  sumber  daya  alam  di kawasan hutan adat tidak terpenuhi.
Tanggung  jawab  pemerintah terhadap  hak  masyarakat  adat  dapat dilaksanakan  dengan  cara  memberikan penanganan  sesuai  dengan  kebutuhan daripada  masyarakat  adat  tersebut. Dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat  adat,  maka  hal  tersebut bertentangan  dengan  konstitusi  serta nilai-nilai  normative  pada  perundang- undangan  lainnya  yang  mengharuskan terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  adat dengan sebaik-baiknya. Sejak konstitusionalisme  mengendaki  adanya positivisasi  hak  asasi  ke  dalam  norma konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial, maka  pada  saat  itu  pula  hak-hak masyarakat  adat  yang  berkembang, dibekukan ke dalam teks-teks konstitusi. Hak-hak  masyarakat  adat  merupakan hak  alamiah  ( natural  rights )  yang  lahir dari  proses  sosial  dan  diwariskan  dari generasi  ke  generasi.  Ketika  masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya  adalah  kebutuhan  untuk mempositivisasi  hak  tersebut  ke  dalam konstitusi  tertulis,  hal  ini  agar  hak masyarakat adat dapat terpenuhi.
Sebagian besar komunitas masyarakat  adat  menjadi  miskin  dan tertindas karena
ketimpangan penguasaan  sumber-sumber  kehidupan.
6 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Op.Cit.
Tanah  mereka  dirampas  dijadikan perkebunan  sawit,  pertambangan,  ijin- ijin  konsesi  kehutanan  dan  konservasi. Tidak sedikit komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang merampas  wilayah  kehidupan  mereka.
Pemerintah yang seharusnya
mengayomi  masyarakat  adat  dalam kenyataannya malah menjadi pihak yang menindas  masyarakat  adat.  Tidak berhenti  di  situ,  hukum  adat,  berikut praktek-praktek  penyelesaian  sengketa dalam  masyarakat  adat,  dicap  sebagai praktek  yang  bertentangan  dengan hukum,  dan  karenanya  penyelesaian sengketa  masyarakat  adat  harus  tunduk pada  ketentuan  hukum  negara  melalui mekanisme  peradilan  formal  negara. Selain  itu,  sistem  pengurusan  diri (pemerintahan adat) oleh negara dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan masyarakat dan
karenanya perlu diseragamkan.
Tanggung  jawab  pemerintah terhadap  pemenuhan  hak  masyarakat adat  saat  ini  baru  sebatas  pengakuan masyarakat  adat  sebagai  warga  negara Indonesia  yaitu  dengan  diberikannya Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Pada tahun 2019, lebih dari 4000 (empat ribu) masyarakat  adat  Suku  Anak  Dalam  di Provinsi Jambi telah memperoleh haknya atas  identitas  sebagai  warga  negara. Adanya  bentuk  pemenuhan  tersebut tentu  sangat  penting,  karena  dengan demikian  Suku  Anak  Dalam  dalam berpartisipasi  dalam  Pemilihan  Umum yang diselenggarakan di Indonesia.
Adapun  dilihat  dari  perspektif hak  asasi  manusia  dan  juga  dari konstitusi  Indonesia,  tanggung  jawab negara cq pemerintah  adalah  mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi  hak-hak  dan  masyarakat adat.  Konsepsi  bahwa  negara  mengakui berarti  ada  pernyataan  penerimaan  dan pemberian status keabsahan oleh negara dan  hukum  negara  terhadap  eksistensi hukum  dan  hak-hak  warga  negara  baik sebagai  perorangan  maupun  kesatuan
masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi  hak-hak  asasi  warga  negara. Konsep menghormati berarti
mengharuskan  negara  untuk  tidak melanggar  hak-hak  masyarakat  adat, termasuk  dengan  cara  memberlakukan hukum-hukum  yang  menjamin  hak-hak masyarakat  adat.  Konsep  melindungi berarti mengharuskan pemerintah mencegah  dan  menindak  pelanggaran- pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  bukan negara  dengan  menegakan  hukum- hukum yang berlaku. Sedangkan konsep memenuhi berarti mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan
kebijakan  untuk  dinikmatinya  hak-hak masyarakat adat.
Selain  empat  konsep  tanggung jawab  pemerintah  di  atas,  pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program  pemerintahan  baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan  hukum yang  sudah  ada  bisa diimplementasikan  untuk  memajukan pemenuhan hak masyarakat adat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis  bahwa  kebijakan-kebijakan pemerintah  masih  tetap  menegasikan hak-hak  masyarakat  adat.  Dapat  dilihat dalam  Undang-Undang  Kehutanan, misalnya,  pasal-pasal  pidana  dalam perundang-undangan  tersebut  telah berhasil memenjarakan mencerabut hak- hak  masyarakat  adat  atas  tanahnya  dan bahkan  memenjarakan  mereka.  Sebagai contoh, kriminalisasi terhadap masyarakat  adat  Desa  Silat  Hulu, Ketapang,  Kalimantan  Barat  karena memberlakukan  hukum  adat  berupa denda kepada perusahaan yang menggusur  lahan  masyarakat.  Dengan demikian,  walaupun  sudah  banyak undang-undang  yang  mengatur  tentang
keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat adat,  terutama  undang-undang  di bidang  sumber  daya  alam,  namun  alih- alih  mengakui  dan  melindungi  hak masyarakat  adat,  justru  undang-undang tersebut merampas hak masyarakat adat atas  sumber-sumber  kehidupan  serta membatasi hak mereka.
Undang-undang yang ada saat ini belum  sepenuhnya  berpihak  kepada masyarakat  adat  oleh  karena  itu, masyarakat  adat  memerlukan  sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak mereka. Undang-undang  khusus  ini  harus menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara di masa depan  dengan  mengutamakan  prinsip- prinsip keadilan, transparansi, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, perlakuan  tanpa  diskriminasi,  dan  pro lingkungan hidup. Undang-undang khusus  ini  juga  harus  bisa  mengatasi persoalan  sektoralisme  yang  selama  ini terjadi  di  berbagai  instansi  pemerintah yang  berurusan  dengan  masyarakat adat.  Dengan  cara  pandang  demikian, maka  undang-undang  yang  akan mengakui  dan  melindungi  masyarakat adat  dan  haknya  menjadi  undang- undang  yang  akan  memposisikan masyarakat  adat  sebagai  Warga  Negara Indonesia  seutuhnya.  Hal  ini  penting karena situasi yang dihadapi masyarakat adat selama ini di mana pengakuan dan perlindungan  itu  tidak  ada.  Sehingga dengan  adanya  undang-undang  khusus tersebut  diharapkan  kedepannya  dapat menjadi  tolok  ukur  tanggung  jawab pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak masyarakat adat di Indonesia.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Tanggung  jawab  pemerintah terhadap  pemenuhan  hak  masyarakat adat masih belum terpenuhi, karena saat
ini  banyak  masyarakat  adat  yang kehilangan  hak-haknya,  terutama  hak atas  sumber  daya  alam  yang  saat  ini banyak  diambil  alih  secara  sewenang- wenang  oleh  negara,  di  mana  hutan adat/bagian hutan adat ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan hak-hak  pemanfaatannya  kepada  pihak- pihak lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan  atau transmigrasi, dan pengambilalihan tersebut tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan  masyarakat  adat  yang bersangkutan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945,  yang  menyatakan  bahwa  Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang  diatur  dalam  undang-undang. Dengan demikian, masyarakat adat telah dijamin  hak-haknya  oleh  konstitusi sepanjang  hidupnya,  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional. Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian Konstitusi  Tentang  Perlindungan
Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat . Jakarta: Kemenkumham RI, 2014.
HAM,  Inkuiri  Nasional  Komnas. Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Wilayahnya  Di  Kawasan  Hutan . Jakarta: Komnas HAM, 2016. Muhammad, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat .  Jakarta:  Pradnya  Paramita,
2006.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (n.d.).