Upaya Pembentukan Palestinian Unity Government :

## Analisis Rekonsiliasi Politik antara Hamas dan Fatah Pasca-Cairo Agreement 2017

## Abdullah, Mohammad Ihza Fahirdan
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya e-mail : a.assegaf@ub.ac.id

## Abstract
This article discusses the long efforts of reconciliation in Palestine between Hamas and Fatah that have been going on for the last decade but have not yet achieved the expected results. The agreed-upon agreements become formalities that stop at  the  negotiation  stage,  not  yet  at  the  implementation  stage.  This  research focuses  on  efforts to  form  a  Palestinian  Unity  Government  after  the  2017  Cairo Agreement during the 2017-2020 period. The concept used in the analysis is the concept of transitional justice, which is closely related to the issue of human rights. This study uses a descriptive-analytic method to examine variables relevant to the research objectives. The results of this study indicate that among the obstacles to establishing a Palestinian Unity Government is the incomplete accountability for human  rights  violations  committed  by  the  two  groups  against  each  other,  the existence  of  mutual  distrust  of  one  another,  and  the  exclusion  of  other  factions from the reconciliation efforts.
Keywords: Fatah,  Hamas,  Palestinian  unity,  Palestinian  Unity  Government, transitional justice

## Abstrak
Artikel ini mendiskusikan upaya panjang rekonsiliasi di Palestina antara Hamas dan Fatah  yang  telah  berlangsung  selama  satu  dekade  terakhir  namun  belum mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Berbagai  perjanjian  yang  telah  disepakati menjadi  formalitas  yang  berhenti  pada  tahap  negosiasi,  belum  pada  tahap implementasi. Penelitian ini berfokus pada upaya pembentukan Palestinian Unity Government  pasca-Cairo  Agreement  2017  selama  periode  2017-2020.  Konsep
yang digunakan dalam menganalisis adalah konsep transitional justice yang erat kajiannya  dengan  isu  Hak  Asasi  Manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif-analisis  untuk  menguji  variabel-variabel  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  di  antara  penghalang terbentuknya Palestinian  Unity  Government adalah  belum  selesainya pertanggungjawaban atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan kedua kelompok  satu  sama  lain,  serta  adanya  saling  ketidakpercayaan  satu  sama  lain, serta tidak dilibatkannya faksi-faksi lain dalam upaya rekonsiliasi.
Kata  kunci: Fatah,  Hamas,  Pemerintahan  Persatuan  Palestina,  persatuan Palestina, transitional justice

## Pendahuluan
Palestina memiliki berbagai permasalahan baik dalam lingkup eksternal dengan Israel,  maupun  permasalahan  internal,  yaitu  antara  Hamas  dan  Fatah  sebagai  dua kekuatan terbesar di Palestina. Pemisahan kekuasaan yang disebabkan oleh pergolakan yang terjadi antara Hamas dan Fatah sejak tahun 2006, menyebabkan petinggi Hamas dan Fatah saling mengupayakan terjadinya rekonsiliasi antara kedua belah faksi. Namun, hingga saat ini belum berhasil, bahkan implementasi yang konkrit dari berbagai upaya tersebut.
Pemilu legislatif 2006 yang dimenangkan oleh Hamas dengan perolehan 74 kursi (Pina, 2006) menjadi salah satu faktor pemantik konflik yang lebih besar antara Hamas dan Fatah. Adanya Tekanan dari pihak eksternal yang tidak menyepakati kemenangan Hamas  serta  ketidakpercayaan  Fatah  terhadap  Hamas  juga  menjadi  penyebab  situasi tidak kondusif di Palestina, hingga terjadi konflik bersenjata yang tidak dapat dihindari pada tahun 2007, yang diakhiri dengan kemenangan Hamas serta pukulan telak untuk Fatah keluar dari Gaza (Vick, 2011).
Pasca  konflik bersenjata  tersebut, terjadi pemisahan  kekuasaan antara Hamas dan  Fatah  dengan  basis  pemerintahan  Hamas  di  Gaza  dan  Fatah  di  Tepi  Barat. Pemisahan  tersebut  menyebabkan  ketimpangan  dan  perbedaan  yang  sangat  besar antara  pemerintahan  di  masing-masing  wilayah.  Faktor  penyebabnya  adalah  adanya pemotongan  anggaran  dan  blokade  yang  dilakukan  oleh  Israel  terhadap  Gaza  juga merupakan  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  ketimpangan  dalam pemerintahan antara Hamas dan Fatah. Pemotongan Anggaran tersebut setelah Hamas memenangkan  pemilihan  umum  Palestina  pada  tahun  2006,  pemerintah  Israel  dan sebagian  besar  negara  Barat  menghentikan  bantuan  keuangan  kepada  Pemerintah
Palestina  yang  dikuasai  Hamas.  Hal  ini  disebabkan  pandangan  mereka  bahwa  Hamas adalah  organisasi  teroris.  Dengan  pemotongan  tersebut,  Pemerintah  Palestina  yang dikuasai  Hamas  menghadapi  kesulitan  keuangan  yang  serius  dalam  menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan dasar kepada penduduk Gaza. (Sara Roy, 2011)
Adapun  blokade  Israel  terhadap  Gaza  terjadi  Sejak  tahun  2007,  Israel menerapkan blokade terhadap Gaza setelah Hamas merebut kendali penuh atas wilayah tersebut. Blokade ini membatasi gerak dan akses keluar-masuk barang dan orang dari dan ke Gaza. Pembatasan ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan tingkat  pengangguran  yang  tinggi,  dan  menyebabkan  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  penduduk  Gaza.  Blokade  ini  juga  telah  mempengaruhi  kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dan memenuhi harapan penduduk. (Sara Roy, 2004)
Adanya pemotongan anggaran dan blokade yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza juga telah memberikan dampak signifikan pada kondisi kehidupan di Gaza dan juga mempengaruhi  ketimpangan  dalam  pemerintahan  antara  Hamas  dan  Fatah. Ketidakstabilan  ekonomi  dan  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  penduduk telah  memperburuk  ketegangan  politik  antara  kedua  kelompok,  mempersulit  upaya untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama yang efektif dalam pemerintahan. (United Nations, 2012).
Ketimpangan tersebut yang akhirnya dirasakan juga oleh warga Palestina, baik yang  berada  di  Gaza  maupun  Tepi  Barat.  Pada  sektor  ekonomi,  Gaza  mengalami keterpurukan  dengan  meningkatnya  jumlah  kemiskinan  mencapai  39%  dan ketergantungan terhadap bantuan ekonomi yang dirasakan oleh mayoritas 80% warga Gaza (Information, 2018). Penurunan ekonomi itu menyebabkan pula penurunan yang cukup  pesat  pada  kondisi  kemanusiaan  di  Palestina.  Tingkat  pengangguran  pun meningkat menjadi 27% dengan 60% jumlah pengangguran disumbangkan oleh warga Gaza (Information, 2018). Selain dalam hal ekonomi, politik pemerintahan juga menjadi sektor yang terdampak pemisahan kekuasaan, dengan roda pemerintahan dari masing- masing wilayah yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat (Rasgon, 2017). Sehingga menyebabkan upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah semakin sulit untuk dicapai. Kebijakan yang berbeda antar kedua faksi menimbulkan terciptanya quasi-state, serta menjadi faktor penarik dan pendorong rekonsiliasi selama 1 dekade terakhir. Pertemuan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2017 tidak juga menemukan titik terang. Dalam pertemuan tersebut salah satu poin utamanya adalah pembentukan Palestinian Unity Government  yang  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  pemilu  agar  pembentukan pemerintahan  dapat  segera  terealisasikan.  Namun  hal  tersebut  akhirnya  tidak  dapat terwujud dikarenakan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilanggar baik
oleh Hamas maupun Fatah dalam konflik Israel-Palestina. Di antara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Hamas adalah penggunaan roket dan serangan terhadap wilayah sipil  Israel,  yang  mengancam  nyawa  warga  sipil  dan  melanggar  hukum  internasional (Human Rights Watch, 2021), serta adanya penahanan dan penyiksaan terhadap warga Palestina  yang  dianggap  sebagai  lawan  politik  atau  mata-mata  bagi  Israel  (Amnesty International, 2021).
Adapun  Fatah  juga  disinyalir  telah  melanggar  HAM,  di  antaranya  pelanggaran hak kebebasan berekspresi, termasuk penangkapan dan penahanan terhadap anggota kelompok  oposisi  politik  dan  pembatasan  kebebasan  pers  (Amnesty  International, 2021), serta penggunaan kekerasan dan represi terhadap demonstrasi dan protes sipil, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Palestina. (Human Rights Watch, 2022) dan juga pelanggaran hak perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2020).
Mahmoud  Abbas  mengungkapkan  bahwa  adanya Cairo  Agreement 2017 diharapkan dapat memberikan angin segar dalam upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah karena  dianggap  sebagai  perjanjian  yang  komprehensif  (DW  News,  2017).  Selain  itu, dengan  banyaknya  kerugian  yang  dialami  oleh  warga  Palestina,  pembentukan Palestinian  Unity  Government  semakin  diperlukan.  Oleh  sebab  itu,  Hamas  dan  Fatah perlu untuk melakukan upaya dalam mengurangi angka pelanggaran HAM yang dapat merugikan warga Palestina, sebelum membentuk Palestinian Unity Government. Dalam artikel ini penulis ingin membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Hamas dan Fatah dalam pembentukan Palestinian Unity Government pasca Cairo Agreement 2017 selama 2017-2020.
Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menguji variabel-variabel yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan memberikan informasi dan  fakta  terkini  mengenai  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Hamas  dan  Fatah dalam pembentukan Palestinian Unity Government , yang kemudian dilakukan observasi dan analisa sebagai bahan penjelasan. Dalam pencarian dan pengumpulan data, penulis menggunakan  data  sekunder  sebagai  pendukung  dan  penegas  artikel  penulis.  Data sekunder penulis didapatkan dari beberapa sumber kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal dokumen resmi, media cetak dan internet dari sumber yang kredibel.

## Transitional Justice
Penelitian  ini  ditulis  dengan  menggunakan  konsep transitional  justice yang dikemukakan  oleh  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  upaya  mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan rekonsiliasi dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan
atas  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  sistematis  dan  masif.  Konsep  ini  pun  telah mengalami pemaknaan yang meluas mulai dari post authoritarian menuju post conflict (United Nations, 2008).
PBB    memberikan  mekanisme  dalam  pelaksanaan  transitional  justice  yang terbagi  dalam  5  variabel  sebagai  tolak  ukur  dalam  melihat  apakah  upaya  transitional justice dapat diaplikasikan atau bahkan berhasil dalam menganalisa sebuah isu, yaitu: 1) Prosecution  initiatives,  yaitu  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  melakukan tindak kejahatan/ pelanggaran HAM berat harus mendapatkan hukuman yang setimpal dari pengadilan internasional; 2) Truth seeking dengan lembaga truth commission yang dibentuk untuk menyelidiki serta melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di masa lalu;  3)  Reparations  sebagai  bentuk  perbaikan  terhadap  pelanggaran  sistematik  Hak Asasi Manusia dengan menyediakan kompensasi baik dalam bentuk material maupun non material (simbolis); 4) Institutional reform, yaitu perbaikan terhadap lembaga publik yang terlibat dalam pelanggaran HAM; dan 5) National Consultations yaitu keterlibatan pihak publik selain faksi yang berkonflik sebagai bentuk pengawasan terhadap proses rekonsiliasi (United Nations, 2008).

## Hamas dan Fatah dalam Upaya Persatuan Palestina
Sejarah Palestina tidak bisa dilepaskan dengan perjuangannya melawan Israel, terlebih sejak terjadinya peristiwa Intifada atau perlawanan dari warga Palestina secara kolektif  terhadap  Israel  (Abdulsalam,  2018).  Intifada  pertama  berlangsung  dari  tahun 1988, dipicu oleh terjadinya penabrakan truk militer Israel yang menewaskan beberapa warga Palestina pada December 1987. Akumulasi dari tekanan Israel yang menduduki Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem selama 20 tahun yang dengan tangan besi melakukan serangan,  penangkapan,  deportasi,  dan  penghancuran  rumah-rumah,  memunculkan gerakan  perlawanan  berupa  aksi  mogok  massal,  demonstrasi,  dan  lemparan  batu kepada  tentara  Israel.  Tentara  Israel  menghadapi  gerakan  perlawanan  ini  dengan eskalasi serangan terhadap warga Palestina. Menurut UNRWA, di tahun pertama saja, ada 300 warga yang tewas, 20.000 orang terluka, 5.500 orang ditahan (Hussain, 2017).
Fatah  (Harakat  at-Tahrir  al-Wathani  al-Filasthini)  adalah  sebuah  organisasi gerakan kemerdekaan Palestina yang menaungi gerakan-gerakan perlawanan di Gaza. Sebelum mendirikan Fatah, para tokoh pendirinya, yaitu Yaser Arafat, Abu Iyyad, Faouk Kaddoumi, mendirikan Palestinian Student Federation (PSF) di Kairo pada tahun 1948. Mereka kemudian mendirikan Fatah pada tahun 1955 (Frangi, 1983).
Pada tahun 1963, atas inisiatif Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, dilaksanakan konferensi  negara-negara  Arab  di  Kairo  untuk  membahas  isu  Palestina,  dimana disepakati  perlunya  sebuah  organisasi  yang  menjadi  representasi  bangsa  Palestina.
Salah satu diplomat Palestina yang hadir saat itu adalah Ahmad Shukairy dan dia yang diamanati  untuk  membentuk  organisasi  tersebut.  Pada  tahun  1964,  PLO  (Palestine Liberation Organization) pun didirikan, diketuai Shukairy, dan beranggotakan berbagai faksi perjuangan Palestina, termasuk Fatah. Baik PLO maupun Fatah, saat itu sama-sama menyetujui  perjuangan bersenjata  sebagai  cara untuk  meraih  kemerdekaan  Palestina (Frangi,  1983).  Fatah  terlibat  dalam  berbagai  perjuangan  bersenjata  melawan  Israel, termasuk  dalam  Perang  Enam  Hari  (1967)  dimana  dalam  perang  tersebut,  Fatah menunjukkan kepiawaiannya dalam strategi gerilya yang akhirnya mengantarkan Fatah menjadi kelompok utama dalam PLO, lalu kemudian pada tahun 1969 Yasser Arafat pun menjadi ketua PLO (Schanzer, 2008).
Seiring  waktu,  haluan  organisasi  berubah.  Keanggotaan  PLO  yang  didominasi oleh Fatah memilih metode perundingan dengan Israel dan meninggalkan perlawanan bersenjata. Markas PLO sendiri atas tekanan dan serangan Israel, berpindah-pindah dari Palestina,  kemudian  ke  Jordan,  lalu  Lebanon,  dan  pada  masa  intifada  pertama,  PLO bermarkas  di  Tunis.  Posisi  PLO  yang  berada  di  luar  negeri  sementara  di  Gaza  dan Palestina, korban serangan Israel terus berjatuhan, mendorong pembentukan sebuah kelompok  perlawanan  bersenjata,  yaitu  HAMAS  (Harakat  al-Muqawama  al-Islamiya (Islamic Resistance Movement) pada bulan Desember 1987 di Gaza (Laub and Robinson, 2021).  Hamas,  dengan  sayap  militernya,  Izzadine  al-Qassam  Brigades,  kemudian menjadi  sangat  popular  di  kalangan  warga  Palestina  dan  menjadi  alternatif  bagi eksistensi Fatah dan PLO. Hamas juga menghimbau kepada warga Palestina agar patuh terhadap tujuan dasar dari perjuangan nasional Palestina di atas segalanya. Himbauan tersebut yang akhirnya semakin banyak membentuk gerakan-gerakan resistance untuk menyerang  Israel  dan  menimbulkan  berkurangnya  kepercayaan  terhadap  Fatah (Hussain, 2017).
Tahun 1994, pascaperundingan Oslo, dibentuklah pemerintahan Palestina yang disebut Palestinian Authority (PA) dengan jabatan presiden yang dipegang Yaser Arafat. Fatah memegang kendali penuh dalam PA. Seiring waktu, dengan adanya korupsi dan keberpihakan  Fatah  yang  hanya  memberikan  perhatiannya  kepada  Tepi  Barat  serta inkompetensi  mereka  dalam  menangani  permasalahan  antara  Israel  dan  Palestina, Fatah mulai kehilangan dukungan dari warga Palestina, terutama yang tinggal di Gaza (McGreal, 2006). Tahun 2004, Yaser Arafat meninggal dan pada tahun 2005 diadakan pemilu presiden, yang dimenangkan Mahmoud Abbas dari Fatah. Tahun 2006, diadakan pemilu legislatif, dan di Gaza, partai Hamas yang menang dengan selisih perolehan suara yang cukup jauh dari Fatah.
Kemenangan  Hamas  dalam  pemilu  2006  berlanjut  dengan  perseteruan bersenjata  antara  Hamas  dan  Fatah.  Akar  masalah  adalah  ketidaksetujuan  Fatah  bila pemerintahan  di  Gaza  dikuasai  oleh  Hamas.  Sementara  itu,  serangan  dari  Israel terhadap  Gaza  terus  berlanjut  yang  menjatuhkan  ribuan  korban  nyawa,  yang  dibalas dengan  serangan dari  Hamas  ke  Israel.  Sejak tahun  2007,  Israel  menetapkan  blokade
penuh atas Gaza (Tahhan, 2017). Blokade tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.
Pada  tahun  2017,  Hamas  merilis  dokumen  politik  yang  intinya  menyatakan setuju  untuk  membentuk  negara  Palestina  di  wilayah  tahun  1967  (Yerusalem  timur, Gaza,  dan  Tepi  Barat)  (Tahhan,  2017).  Keputusan  ini  menyamakan  target  perjuangan antara Hamas dan Fatah. Dengan kata lain, kedua partai terbesar di Palestina ini tidak lagi memperjuangan keseluruhan wilayah Palestina (perbatasan tahun 1948 atau pra- didirikannya Israel). Dinamika ini mendorong upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dimana  dilakukan  pertemuan-pertemuan  antara  kedua  faksi.  Selain  untuk membicarakan strategi Palestina terhadap penjajahan Israel, yang lebih penting adalah bagaimana Hamas dan Fatah dapat mengusahakan unifikasi pemerintahan dan warga Palestina  setelah  bertahun-tahun  larat  dalam  konflik  internal.  Salah  satunya  adalah dengan pengupayaan pembentukan Palestinian Unity Government .

## Upaya Rekonsiliasi Hamas dan Fatah
Sebelum  tahun  2017,  telah  dilakukan  beberapa  kali  pertemuan  dalam  rangka upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Ada pertemuan yang menghasilkan kesepakatan namun  tanpa  ada  aksi  nyata  dalam  implementasi.  Pada  2007,  upaya  pertama  dalam rekonsiliasi  dilakukan  oleh  Hamas  dan  Fatah  sebelum  akhirnya  muncul  konflik bersenjata pada tahun yang sama, yaitu Mecca Agreement . Pertemuan ini membahas penyatuan  pemerintahan  Palestina  antara  Hamas  dan  Fatah  agar  dapat  bersama membangun  Palestina  dan  melawan  Israel.  Namun,  upaya  ini  gagal  karena  adanya tekanan  dari  pihak  Israel  kepada  Fatah  dan  konflik  antara  Hamas  dan  Fatah  yang semakin tereskalasi (Seyam, 2019).
Upaya selanjutnya dilakukan pada masa Arab Spring tahun 2011, dengan Mesir sebagai mediator antara Hamas dan Fatah dalam Cairo Agreement 2011 (Salah, 2013). Perjanjian ini berisi pembentukan Palestinian Unity Government yang ditujukan untuk persiapan pemilu Palestina dan pembahasan tentang strategi blockade di Jalur Gaza oleh Israel (Johannsen, 2011). Perjanjian ini akhirnya disepakati dan akan dibahas lebih lanjut dalam  pertemuan  selanjutnya,  yaitu  satu  tahun  setelahnya,  sekaligus  dengan pembahasan mengenai pembentukan Palestinian Unity Government .
Tahun  2012,  pertemuan  kembali  digelar  dua  kali  pertemuan  sebagai  lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan Qatar sebagai pihak mediator dan bertempat di Doha  dan  berlanjut  dengan  pertemuan  kembali  di  Cairo.  Namun,  kedua  pertemuan tersebut tidak menghasilkan hasil yang signifikan, dikarenakan adanya ketidakpercayaan antara  kedua  belah  pihak  dalam  pembentukan Palestinian  Unity  Government dan adanya  intervensi  dari  pihak  Israel,  terhadap  pertemuan  Hamas  dan  Fatah  dengan mengecam  bahwa  perdamaian  antara  Hamas  dan  Fatah  akan  mengkhianati  upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. (Wiener-Bronner, 2014)
Upaya  kembali  dilakukan  pada  2014,  oleh  Hamas  dan  Fatah  dalam Gaza Agreement 2014  yang  pada  akhirnya  dapat  mengimplementasikan  satu  poin  penting dalam upaya rekonsiliasi, yaitu pembentukan Palestinian Unity Government pada 2 Juni tahun 2014 dengan tugas untuk mempersiapkan pemilihan umum Palestina. Dilanjutkan dengan Cairo  Agreement di  tahun  yang  sama  dengan  pembahasan  utama  mengenai tugas  dari  pemerintahan  persatuan.  Namun,  karena  tugas  yang  diberikan  kepada pemerintahan  persatuan,  yaitu  persiapan  pemilu  dan  rekonstruksi  jalur  Gaza,  belum dapat  diakomodasi  pemerintahan  persatuan,  pada  17  Juni  2015,  Mahmoud  Abbas secara resmi membubarkan pemerintah persatuan Palestina (Elgindy, 2015).
Pada  2017,  pertemuan  kembali  dilakukan  dan  kali  ini  dengan  bermodalkan adanya perubahan dalam tubuh Hamas beserta tekanan yang diberikan oleh Palestinian Authority terhadap  warga  Gaza.  Poin  utama  dalam Cairo  Agreement 2017  tetap berfokus  pada  pembentukan Palestinian  Unity  Government untuk  mempersiapkan pemilu, ditambah dengan penyerahan kontrol penuh atas Gaza  dan perbatasan Gaza dari Hamas kepada Palestinian Authority (United Nations, 2017).
Namun,  pembentukan Palestinian  Unity  Government juga  dihadapkan  pada kegagalan  untuk  mengadakan  pemilihan  umum  yang  direncanakan.  Di  antara  faktor yang  berkontribusi  terhadap  kegagalan  tersebut.  Pertama,  Ketidaksepakatan  dalam Prosedur  Pemilihan:  Hamas  dan  Fatah  memiliki  perbedaan  pandangan  mengenai prosedur  dan  kerangka  waktu  untuk  mengadakan  pemilihan.  Perbedaan  ini  meliputi pertanyaan  terkait  daftar  pemilih,  lokasi  pemungutan  suara,  dan  pengawasan pemilihan. Ketidaksepakatan dalam  hal-hal tersebut telah mempersulit negosiasi  dan implementasi rencana untuk pemilihan umum (Al Jazeera, 2021). Kedua, Ketidakpastian Politik  dan  Ketegangan  Antar-Kelompok:  Ketegangan  politik  dan  ketidakpastian  yang melibatkan Hamas dan Fatah juga telah mempengaruhi kegagalan dalam mengadakan pemilihan.  Insiden  kekerasan,  penangkapan  politik,  dan  saling  tuduh  antara  kedua kelompok tersebut telah menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil dan kurang kondusif untuk penyelenggaraan pemilihan yang adil dan bebas. (Carnegie Endowment for  International  Peace,  2021).  Ketiga,  adanya  intervensi  eksternal:  intervensi  dan tekanan eksternal  dari pihak-pihak luar,  termasuk Israel  dan negara-negara lain,  juga telah  mempengaruhi  kegagalan  dalam  mengadakan  pemilihan.  Pemerintah  Israel, misalnya,  telah  menyatakan  penolakan  terhadap  pemilihan  yang  melibatkan  Hamas, sementara  negara-negara  lain  sering  kali  mengekspresikan  kekhawatiran  terkait keamanan  dan  stabilitas  regional  dalam  konteks  pemilihan  Palestina.  Intervensi  dan tekanan  semacam  itu  dapat  menghambat  proses  pemilihan  dan  upaya  rekonsiliasi (Middle East Monitor, 2021).
Upaya Pembentukan Palestinian Unity Government
Pembentukan Palestinian  Unity  Government merupakan  salah  satu  hal terpenting  dalam  upaya  persatuan  Palestina.  Selain  untuk  mempersiapkan  pemilu
Palestina,  adanya  pemerintahan  persatuan  ini  menandakan  adanya  harmonisasi hubungan  antara  Hamas  dan  Fatah.  Tidak  hanya  itu,  pemerintahan  persatuan  juga diindikasikan dengan adanya hubungan yang baik antara Hamas yang memimpin di Gaza dan  Fatah  yang  memimpin  di  Tepi  Barat,  dengan  warga  Palestina.  Dengan  adanya kepercayaan  dari  warga  Palestina  terhadap  kedua  faksi  tersebut,  maka  akan  lebih memudahkan  untuk  membentuk  pemerintahan  persatuan  serta  mencapai  persatuan Palestina.  Konsep transitional  justice menjelaskan  bahwa  persatuan  dan  rekonsiliasi dapat  dicapai  dengan  adanya  kondisi  sosial  dan  politik  di  mana  Hak  Asasi  Manusia dihargai (Rotberg and Thompson 2000). Dengan tujuan tersebut, penulis menganalisa upaya pembentukan Palestinian Unity Government pasca Cairo Agreement 2017 dalam mencapai  persatuan  Palestina  dengan  kaca  mata transitional  justice sebagai  sebuah instrumen dari proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah.

## Prosecution Initiatives Palestinian Unity Government
Guidance  Note  of  the  Secretary  General  on  the  UN  Approach  to  Transitional Justice menjelaskan bahwa transnational justice adalah segala proses dan mekanisme yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  dapat  berdamai  dengan  masa lalunya  dalam  hal  pelanggaran  skala  besar,  untuk  memastikan  adanya  akuntabilitas (pencegahan  penyalahgunaan  kekuasaan),  pelayanan  keadilan  dan  pencapaian rekonsiliasi. Apabila dilakukan permintaan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang  telah  dilakukan  yang  berhubungan  dengan  pemisahan  kekuasaan  di  Palestina, dapat  memberikan  berbagai  dampak,  tidak  hanya  sebagai  bentuk  pemulihan  bagi korban, tapi juga dapat mencegah dari terjadinya tindakan kekerasan yang akan datang, serta mengurangi terjadinya impunitas atau pembebasan dari tuntutan atau hukuman kepada  pelaku  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia. Prosecution (penuntutan)  juga  dapat menguatkan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  menambah kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan partai politik, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas situasi politik dan sosial, dalam konteks ini yaitu di Palestina.
Dalam  konteks  upaya  rekonsiliasi  Palestina,  Hamas  dan  Fatah  sudah  saling menguasai baik Tepi Barat maupun Gaza sejak tahun 2007. Pemisahan tersebut yang akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk melakukan  upaya rekonsiliasi. Namun, upaya rekonsiliasi yang dilakukan masih sangat tidak memperhatikan aspek prosecution di dalamnya.  Dalam Cairo  Agreement 2017 isu  ini pun tidak disinggung. Isi  dari Cairo Agreements 2017 tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya, namun terdapat  kemunduran  di  dalamnya,  dimana  tidak  terdapat  sama  sekali  aspek  yang mengatur  tentang  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (Swart, 2019).
Dalam  proses  rekonsiliasi  Palestina,  beberapa  bentuk  pelanggaran  HAM  telah terjadi.  Di  antaranya;  pertama,  selama  upaya  rekonsiliasi,  terdapat  laporan
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses  tersebut.  Baik  Hamas  maupun  Fatah  dilaporkan  melakukan  penangkapan  dan penahanan terhadap anggota oposisi politik dan aktivis masyarakat sipil yang berbeda pandangan  politik  (Human  Rights  Watch,  2018).  Kedua,  pada  beberapa  kesempatan, kelompok-kelompok  bersenjata  atau  individu  yang  terlibat  dalam  proses  rekonsiliasi melakukan tindakan kekerasan, termasuk serangan terhadap anggota kelompok oposisi, serangan  terhadap  fasilitas  publik,  dan  kekerasan  lainnya  yang  bertujuan  untuk mengintimidasi  atau  membungkam  pihak  lain  (United  Nations,  2013).  Ketiga,  dalam beberapa kasus, proses rekonsiliasi juga dapat disertai dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi dapat menerapkan kontrol ketat  terhadap  media,  menahan  atau  mengintimidasi  wartawan,  dan  membatasi kebebasan berpendapat (Amnesty International, 2021).
Lebih lanjut dalam Cairo Agreement 2017 yang disepakati oleh Fatah dan Hamas, selain tidak adanya fokus utama untuk melakukan prosecution (penuntutan) terhadap pihak-pihak yang  bertanggung jawab dalam kekerasan,  perjanjian tersebut juga  tidak menyertakan  perihal  permintaan  maaf  dan  penjaminan  bahwa  tidak  akan  terjadi kembali  kekerasan  di  masa  mendatang  oleh  pihak  yang  terlibat  seperti  Hamas  dan Fatah. Selain itu, hal yang membuat prosecution semakin sulit untuk diimplementasikan dalam  konteks  Palestina,  adalah  tidak  adanya  pihak  yang  menang  atau  kalah,  yang akhirnya  menyebabkan  sulitnya  penetapan  proses  pertanggungjawaban  yang seharusnya  ditentukan  oleh  pihak  atau  partai  yang  ditentukan  sebagai  pemenang kepada pihak lainnya yang bertanggung jawab dalam tindakan kekerasan.
Dalam  variabel prosecution ,  terdapat  indikator systematic  monitoring ,  yang berarti  pengawasan  dari  komunitas  internasional  terhadap  sistem  peradilan  yang bertujuan sebagai investigasi terhadap kejahatan massal sebagai barang bukti. United Nations Human Rights Commission yang bertugas mengawasi proses rekonsiliasi Hamas dan  Fatah,  mencatatkan  banyak  sekali  pelanggaran-pelanggaran  selama  masa Cairo Agreement 2017.  Fatah  dengan Palestinian  Authority di Tepi  Barat berserta  dengan pemerintahan  Hamas  di  Gaza  menahan  demonstran  damai  dan  musuh  politik,  sejak tahun 2018 hingga 2019. Fatah dengan Palestinian Authority menahan lebih dari 1600 orang dan Hamas menahan lebih dari 1000 orang dalam aksi protes di wilayah masing- masing (Human Rights Watch, 2018). Tindak penahanan, penyiksaan terhadap tahanan juga  dilakukan  baik  dari  pihak  Fatah  maupun  Hamas.  Disebutkan  bahwa  terdapat pasukan  keamanan  di  Tepi  Barat dan  Gaza  sering  menggunakan  metode  penyiksaan terhadap  tahanan  mereka.  Tercatat  bahwa  terdapat  143  tuduhan  penyiksaan  yang dilakukan  oleh  Fatah  di  Tepi  Barat dan  156  tuduhan penyiksaan  oleh  Hamas  di  Gaza (United Nations Human Rights Council, 2020). Sedangkan pada tahun 2020, ditemukan jumlah penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan di  Tepi Barat sebanyak 95 dan 51 di Gaza (Amnesty International, 2020). Kekerasan dan diskriminasi juga banyak ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan pada tahun 2020 oleh kedua belah
pihak. Tercatat, terdapat 19 perempuan meninggal di Tepi Barat dan 18 di Gaza sebagai bentuk dari kekerasan berbasis gender. Data-data tersebut membuktikan masih banyak terjadinya  kekerasan  di  Palestina,  meskipun  setelah  adanya Cairo  Agreement 2017 karena hanya berorientasi pada pemulihan hubungan Hamas dan Fatah, bukan dengan warga  Palestina  yang  terkena  dampak  pemisahan  di  masing-masing  wilayah pemerintahan.

## Truth Seeking Palestinian Unity Government
Dalam  mekanisme  konsep transitional  justice ,  terdapat  variabel truth-seeking (pencarian kebenaran) yang merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam melancarkan terwujudnya rekonsiliasi. Truth-seeking dapat diimplementasikan dengan pembentukan truth commission sebagai komisi yang bertugas untuk menyelidiki tentang kebenaran  kejahatan  yang  terjadi  di  masa  lalu  yang  akhirnya  akan  meminta pertanggungjawaban dari pihak yang terkait. Dalam implementasinya, truth commission membutuhkan  sistem  pengarsipan  nasional  yang  kuat,  karena  jika  sistem  yang digunakan  lemah,  maka  akan  berimbas  pada  rentannya  penghancuran  barang  bukti dalam kekerasan Hak Asasi Manusia.
Dalam konteks rekonsiliasi Palestina antara Hamas dan Fatah, implementasi dari truth-seeking masih belum menjadi bahasan utama dalam setiap pertemuan Hamas dan Fatah. Di setiap perjanjian yang sudah disepakati, belum ada perjanjian yang mengatur adanya metode truth seeking dengan pembentukan truth commission untuk menyelidiki kejahatan Hak Asasi Manusia di masa lalu, hal tersebut dikarenakan sama seperti yang disebutkan oleh penulis dalam variabel prosecution , bahwa tidak adanya kejelasan siapa pihak  yang  menang  dan  kalah,  serta  orang-orang  yang  terlibat  dalam  kejahatan  Hak Asasi  Manusia  masih  memegang  kekuasaan  pada  masing-masing  pihak,  baik  Fatah maupun Hamas.
Pembahasan mengenai truth-seeking dan truth commission masih sangat jarang dilakukan  dalam  konteks  persatuan  Palestina.  Hal  tersebut  dikarenakan  perjanjian rekonsiliasi yang dilakukan, terutama Cairo Agreement 2017 hanya tidak adanya pihak yang  benar-benar  memperhatikan  hak  individu  atas  kejahatan  Hak  Asasi  Manusia  di masa  lalu  dan hanya berfokus pada pelaku  yang  berafiliasi dengan faksi  politik  harus bertanggung  jawab  dengan  membayar  kompensasi  dan diya´ ( blood  money ).  Hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  dasar  hukum  yang  ada  di  Palestina,  maupun  di tingkat  internasional. Palestinian  Basic  Law atau  hukum  dasar  Palestina,  banyak membahas Hak Asasi Manusia, seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Basic Law of the Palestinian National Authority , “ Basic human rights and liberties shall be protected and respected. ” (European Commission for Democracy Through Law, 2009).
Pasal tersebut menunjukkan bahwa Hamas dan Fatah, pemegang kekuasaan di dua wilayah di Palestina, yaitu Gaza dan  Tepi Barat, tidak mampu menerapkan dasar hukum yang ada di Palestina dengan tidak memperhatikan Hak Asasi Manusia dari setiap warganya. Pembentukan truth commission juga seharusnya didukung oleh Palestinian Basic Law pasal 31 yang menyebutkan, “ An independent commission for human rights shall  be  established  pursuant  to  a  law  that  will  specify  its  formation,  duties  and jurisdiction.  The  commission  shall  submit  its  reports  to  the  President  of  the  National Authority and to the Palestinian Legislative Council .”.
Selain hukum nasional, kurangnya perhatian dari Hamas maupun Fatah terhadap Hak  Asasi  Manusia  warga  Palestina  juga  mencederai  hukum  internasional  yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. PBB dalam Universal Declaration of Human Rights menjelaskan  mengenai  standar  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  seluruh  negara  yang berpartisipasi dalam United Nations . Seperti yang diketahui, Palestina diakui oleh PBB sebagai non-member observer state of the UN General Assembly , serta dengan adanya kantor United Nations Human Rights Office baik di Tepi Barat (Ramallah) maupun Gaza (United Nations Human Rights, 2021), mengidentifikasikan bahwa Palestina seharusnya mengikuti hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Adapun, salah satu isi dari United Nations  Declaration of Human  Rights yang kemudian tidak diimplementasikan oleh Hamas dan Fatah adalah pasal 7 yang berbunyi, “ All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All the entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination ” (United Nations, 2021).
Dengan kurangnya inisiasi dari Hamas dan Fatah untuk membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam setiap upaya rekonsiliasi, terutama dalam Cairo Agreement 2017, menjadikan upaya pembentukan truth commission untuk melakukan truth-seeking atas kejahatan di masa lalu semakin tidak mungkin terjadi. Serta, karena Fatah dan Hamas sendiri  masih  melakukan  banyak  kejahatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  semakin mempersulit pembentukan truth commission .

## Reparation Palestinian Unity Government
Selanjutnya,  berbicara  tentang transitional  justice dalam  upaya  rekonsiliasi, maka tidak bisa dilepaskan dengan variabel reparations (ganti rugi). Reparations tidak hanya  dibatasi  pada  kompensasi  secara  finansial,  namun  juga  dapat  dilihat  dari pengembalian  pekerjaan,  pemulihan/ganti  rugi  barang-barang  atau  property  yang dirampas,  penyediaan  jaminan  kesehatan  dan  rehabilitasi  untuk  warga  yang  terluka. Selain itu, secara simbolik, reparations juga dapat dilakukan dengan cara memberikan permintaan  maaf  secara  publik  terhadap  kejahatan  dan  kekerasan  yang  dilakukan kepada para korban dan menyatakan pengakuan resmi terhadap tanggung jawab dari negara terhadap kekerasan yang dilakukan.
Sesuai dengan standard internasional yang dijelaskan dalam Basic Principles and Guidelines  on  the  Right  to  a  Remedy  Reparation  for  Victims  of  Gross  Violations  of International  Human Rights Law and Serious Violations of International  Humanitarian Law , reparations memiliki  empat  macam  cara  dalam  pelaksanaannya,  yaitu  1) Restitution berupa  pengembalian  keadaan  korban  kepada  situasi  sebelum  terjadinya kejahatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  atau  kejahatan  yang  serius  terhadap  hukum humaniter  internasional;  2) Compensation yang  disediakan  untuk  dampak-dampak secara  ekonomi  yang  sebanding  dengan  beratnya  pelanggaran  atas  HAM  yang dihasilkan;  3) Rehabilitation, termasuk  dalam  pendampingan  secara  psikologis  dan medis,  serta  pelayanan  secara  hukum  dan  sosial;  4) Guarantees  of  non-repetition mencakup  satu  atau  semua  tindakan  yang  dapat  mencegah  terjadinya  kekerasan kembali seperti  memastikan  kontrol  sipik  yang  efektif  dan  memperkuat  fungsi pengadilan (United Nations Human Rights, 2005).
Dalam  konteks  Palestina, reparations menjadi  salah  satu  isu  penting  yang dibahas dalam konsep transitional  justice . Kombinasi dari reparations secara material dan  simbolik  dapat  dipertimbangkan  dan  dilaksanakan,  karena  beberapa  warga Palestina  mengatakan  bahwa  dampak  psikologis  dan  penyiksaan  terhadap anak-anak mereka  tidak  dapat  dikompensasikan  dengan  uang  saja,  namun  juga  membutuhkan adanya rehabilitasi dan pendampingan karena kekerasan yang ditujukan kepada mereka (Al-Khader dan Mese, 2021).
Cairo  Agreement 2017  juga  tidak  banyak  membahas  tentang  tindakan reparations yang  penulis  bahas  sebelumnya.  Pun,  di  dalamnya  tidak  ada  ketentuan untuk kompensasi untuk korban dari kekerasan Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan  kebebasan  berekspresi  dalam  partisipasi  politik.  Tindakan  kompensasi  yang dibahas  banyak  dibatasi  untuk  berfokus  pada  integritas  fisik  yang  dibatasi  dalam kompensasi finansial.
Terdapat  tiga  pandangan  berbeda  dalam political  will untuk  memberikan reparations .  Yang  pertama,  kedua  partai,  Hamas  dan  Fatah  tidak  memiliki  banyak political will untuk mencapai rekonsiliasi dan perbaikan di Palestina. Yang kedua, kedua partai ingin menyediakan reparations , namun hanya sebatas dalam scope serangan fisik (pembunuhan) seperti yang disebutkan dalam Cairo Agreement 2017 . Dan yang ketiga, menekankan perlunya keterkaitan antara reparations dengan akuntabilitas dan proses prosecution .  Bagaimanapun, reparations dalam  konteks  Palestina belum  benar-benar menjadi perhatian. Hal itu dikarenakan reparations merupakan bagian dari transitional justice dan tidak adanya pihak yang berinisiatif melakukan reparations baik dari Hamas, maupun Fatah, serta reparations dapat dilakukan ketika adanya pengakuan kesalahan dari  pihak  yang  telah  melakukan  kejahatan  di  masa  lalu,  namun  pengakuan  tersebut tidak pernah terjadi karena terhalang oleh tensi antara Hamas dan Fatah di Palestina.
Kurangnya upaya reparations dalam konteks  Palestina oleh Hamas  dan Fatah, memberikan kesempatan untuk negara-negara lain untuk ikut serta dalam pembiayaan reparations dalam  upaya  mempermudah  rekonsiliasi  Hamas  dan  Fatah.  Pada  tahun 2017, bantuan keuangan didonasikan oleh Uni Emirat Arab kepada keluarga-keluarga di Gaza, sekitar $50.000 (Akram, 2017). Bantuan ini juga diberikan atas inisiasi dari mantan pemimpin  Fatah,  sekaligus  anggota  dari Palestinian  Legislative  Council ,  Mohammed Dahlan.  Dahlan  diasingkan  oleh  Mahmoud  Abbas  pada  tahun  2011  karena  tindakan korupsi  dan  tuduhan  atas  rencana  penggulingan  Abbas.  Bantuan  yang  diberikan, diperkirakan  mampu  menjangkau  725  keluarga  di  Gaza  yang  terdampak  dari  konflik Hamas dan Fatah yang tak kunjung selesai. Dahlan juga membentuk Takaful atau Social Reconcilliation untuk mendistribusikan bantuan finansial tersebut.
Pada  tahun  2019,  juga  terdapat  bantuan  yang  diberikan  oleh  salah  satu organisasi  Palestina yang  bertempat di  Gaza,  yaitu The  Palestinian  Center  for  Human Perseverance atau Fata. Fata telah bekerja sama dengan Hamas dalam hal bantuan dan ganti rugi terhadap warga Gaza. Fata sendiri didirikan oleh istri dari Mohammed Dahlan, Jalila,  pada  tahun  1999  dan  sempat  berhenti  beroperasi  di  Gaza  pada  tahun  2006. Namun akhirnya kembali beroperasi pada tahun 2014 ketika hubungan antara Hamas dan  Mohammad  Dahlan  membaik.  Bantuan  diberikan  pada  tanggal  19  Januari  2019 berupa pembiayaan 100 project untuk lulusan-lulusan di Gaza yang masih menganggur. Namun,  dengan  hubungan  yang  tidak  baik  antara  Dahlan  dan  Abbas,  menimbulkan adanya gesekan dalam pembagian bantuan dan tidak adanya bantuan yang dapat masuk ke Tepi Barat, lantaran dilarangnya pengoperasian Fata di Tepi Barat. (Al-Amoudi, 2019)
Dengan adanya bantuan dari Uni Emirat Arab yang diinisiasi oleh Mohammed Dahlan serta organisasi Fata, membuktikan bahwa tidak adanya langkah konkrit yang dilakukan oleh baik Hamas dan Fatah dalam memberikan reparations baik secara materi maupun  permintaan  maaf.  Pun,  ketika  Dahlan  berusaha  untuk  membantu  proses reparations , Abbas yang merupakan rival dari Dahlan, berusaha untuk mencegah Dahlan dalam proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dengan membatasi bantuan yang diberikan oleh  Dahlan  kepada  Gaza  dan  mewajibkan  agar  setiap  bantuan harus  diinformasikan dahulu  kepada Palestinian  Authority .  Tingginya  angka  kekerasan  Hak  Asasi  Manusia antara Hamas dan Fatah di wilayah masing-masing membutuhkan tidak hanya ganti rugi dalam  bentuk  finansial  namun  juga  dalam  bentuk  penjaminan  bahwa  kekerasan- kekerasan tersebut tidak akan terjadi dan menimpa rakyat Palestina baik di Gaza dan Tepi Barat.

## Institutional Reform Palestinian Unity Government
Lembaga  publik  yang  sebelumnya  memiliki  kecendurungan  serta  anggota- anggota  yang  terlibat dalam  konflik  serta  kejahatan  Hak  Asasi  Manusia,  memerlukan pergantian menjadi lembaga  yang  lebih  inklusif dan  mendukung adanya transisi  atau
perubahan dan menegakkan hukum yang baru. Dalam melakukan institutional reforms , diperlukan  adanya  pemeriksaan  atau vetting terlebih  dahulu,  sebagai  upaya penyelidikan  yang  netral  dan  transparan  untuk  mengetahui  bagaimana track  records dan  sejarah,  baik  dari  pihak  pemerintah  sebuah  negara,  maupun  orang-orang  yang berada  di    publik,  untuk  meminimalisir  terjadinya  kekerasan  Hak  Asasi  Manusia  dari orang-orang yang akan menjabat di lembaga publik dengan tujuan mencegah adanya pelaku kekerasan Hak Asasi Manusia dari orang-orang yang memegang jabatan dalam lembaga publik.
Kelemahan  dari  lembaga-lembaga  yang  ada  di  Palestina,  mulai  dari  lembaga hukum hingga administrasi, mulai terlihat sejak pemilu tahun 2006 yang dimenangkan oleh Hamas sebagai pemerintahan Palestina ke 10. Hamas sebagai pemenang pemilu, berusaha  mengadopsi  kabinet  dengan  resolusi-resolusi  baru  dalam  pengangkatan pegawai  baru  dalam  lembaga  dan  mengganti  beberapa  resolusi  yang  sebelumnya diadopsi untuk mengangkat dan mempromosikan pegawai. Hal tersebut menimbulkan konflik antara Hamas sebagai pemenang pemilu legislatif dan Fatah dengan Mahmoud Abbas yang memenangkan pemilu presiden karena kedua pihak memiliki yurisdiksi atau hukum  yang  saling  tumpang  tindih  dan  belum  jelas,  hingga  akhirnya  menciptakan banyak pertikaian dalam hal politik dan kelembagaan, yang berujung pada pemisahan kekuasaan antara Hamas dan Fatah di Gaza dan Tepi Barat.
Ketidakpercayaan  antara  Hamas  dan  Fatah,  tercermin  pada  kegagalan Palestinian  Authority dalam  menjalankan  kewajiban  dan  komitmennya  dalam memgangkat keputusan mereka  tentang pemotongan 30% upah dari pekerja di Gaza yang akhirnya memaksa beberapa pekerja di Gaza  untuk pensiun dini, sebelum Cairo Agreement 2017. Keputusan tersebut dilakukan oleh Palestinian Authority¸ tak lain dan tak  bukan  adalah  untuk  memberikan pressure kepada  Hamas  agar  tidak  membentuk Administrative Committee yang akan digunakan untuk melakukan pemerintahan di Gaza dan  sebagai shadow  government atau  pemerintahan  bayangan dari  pemerintahan Palestinian  Authority di  Tepi  Barat.  Meskipun  pada  akhirnya,  pembentukan Administrative  Committee berujung  pada  pembatalan  oleh  Hamas  dikarenakan  ingin tetap berfokus pada upaya rekonsiliasi demi terlaksananya pemilu. (Amer, 2017)
Namun, dalam upaya pemilihan anggota dari masing-masing lembaga yang ada di Palestina, masih menggunakan kriteria berdasarkan keberpihakan dari masing-masing pihak. Pemilihan tersebut masih sangat subjektif, dikarenakan tidak adanya klasifikasi yang  berdasarkan  pengetahuan  dan  praktikal.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa dinamika  ketidaksepakatan  yang  ada  dalam  proses  pemilihan  anggota  dari  masing- masing pihak, hanya terdapat pada jabatan senior, bukan dalam prioritas kepentingan publik.
Selain  dalam  urusan  administrasi,  sistem  hukum  di  Palestina  juga  sangat dipolitisasi. Hal  tersebut menyebabkan ketidakpercayaan yang  sangat mendalam dari
masyarakat Palestina kepada pengadilan yang ada di Palestina. Dan menjadikan warga Palestina  lebih  cenderung  menggunakan  mekanisme  peradilan  informal  daripada meletakkan kepercayaan kepada pengadilan. Pada kedua wilayah Tepi Barat dan Gaza, politisasi terhadap pengadilan semakin mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak.  Di  Tepi  Barat,  hukum  yang  diberlakukan,  dibuat  berdasarkan  dengan  dekrit presiden,  sesuai  dengan Palestinian  Basic  Law pasal  43  yang  mengatur  tentang pembuatan  hukum  yang  bersifat  mendesak.  Dan  masih  terdapat  pertanyaan  dari beberapa pihak, dikarenakan hukum yang dibuat, hanya berdasarkan pada kebutuhan mendesak saja. Sedangkan di Gaza, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Tepi Barat, hukum  dibuat  dengan  cara  yang  bermasalah.  Hal  ini  dikarenakan,  sejak  pemisahan wilayah antara Hamas  dan Fatah, Hamas menyarankan hukum dengan sistem voting , namun karena banyaknya anggota Hamas yang ditahan, maka Hamas juga mengusulkan agar  sistem voting dapat  diwakilkan  oleh  anggota  Hamas  yang  lainnya.  Meskipun metode tersebut tidak diatur dalam Palestinian Basic Law .
Masalah yang  terus menerus masih menjadi masalah  hingga Cairo  Agreement 2017  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  adalah  tidak  adanya  harmonisasi  mengenai hukum yang digunakan di Tepi Barat dan Gaza. Hal tersebut berdampak pada pemilihan hakim di masing-masing wilayah. Di Gaza, hakim hanya dipilih berdasarkan ujian tertulis dan yang terpenting adalah mereka memiliki keaktifan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari  sehingga  mampu  menyampaikan  pesan-pesan  islami.  Sedangkan  di  Tepi Barat, dengan dekrit presiden yang dimiliki oleh Mahmoud Abbas, 9 hakim yang dipilih oleh Abbas untuk institutional court , didominasi oleh anggota Fatah. Hal-hal tersebutlah yang  semakin  menyulitkan  persatuan  Palestina,  karena  perbedaan  yang  sangat mendasar dan tidak adanya keinginan untuk harmonisasi sistem hukum yang ada akibat kepentingan masing-masing (Hass, 2021)
Cairo Agreement 2017 dan upaya rekonsiliasi Palestina lainnya, tidak akan dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan baik, apabila masih terdapat permasalahan dalam  keanggotaan  lembaga  publik.  Terutama,  dalam  setiap  pembicaraan  dan pengesahan  upaya  rekonsiliasi,  belum  adanya  pembahasan  mengenai  reformasi lembaga publik di Palestina dan hanya berfokus pada upaya rekonsiliasi yang melibatkan kepentingan  dari  pihak  Hamas  dan  Fatah  saja.  Hamas  dan  Fatah  memiliki kecenderungan  untuk  menyelesaikan  masalah  kepentingan  masing-masing  dengan tidak melibatkan kepentingan warga Palestina, salah satunya adalah dengan melakukan institutional reform . Terlebih, Fatah dan Hamas merupakan pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia.

## National Consultations Palestinian Unity Government
Variabel  terakhir  adalah National  consultations yang  merupakan  variabel penting dalam pengupayaan transitional justice , karena dengan adanya partisipasi dari publik dalam evaluasi pemerintahan, termasuk suara-suara yang berbeda dari laki-laki
maupun perempuan, akan lebih memudahkan upaya transitional justice . Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya kekerasan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak yang  sedang  berkuasa,  maka  akan  membatasi  partisipasi  publik  dalam  mengevaluasi pemerintahan dan menghambat transitional justice .
Keikutsertaan  publik  dalam  proses  rekonsiliasi  sangat  dibutuhkan,  terutama untuk  meminimalisir  terjadinya  penyelewengan  dalam  hal  pembentukan  dan pengimplementasian rekonsiliasi dan juga untuk memastikan pihak yang terkait dengan rekonsiliasi,  memiliki  komitmen  untuk  mengikuti  setiap  langkah  rekonsiliasi.  Dalam konteks Palestina, pemerintahan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Gaza yang dipimpin oleh  Hamas  dan  Tepi  Barat yang  dipimpin  oleh Palestinian  Authority yang  berisikan anggota-anggota Fatah. Masing-masing dari Hamas dan Fatah menganggap pemerintah yang  mereka  jalankan  adalah  pemerintahan  yang  sah.  Hal  tersebutlah  yang menyebabkan  adanya  kepentingan-kepentingan  kelompok  dalam  setiap  proses rekonsiliasi  yang  ada.  Tercermin  pada Cairo  Agreement 2017,  di  mana  kepentingan Fatah  jelas  tertuang  dalam  butir-butir  perjanjian  sebagai  hasil  dari  tekanan  yang diberikan  kepada  Hamas  untuk  memindahkan  pemerintahan  Gaza  dan  pengawasan terhadap Rafah border kepada Palestinian Authority .
Peran  publik  Palestina  dan Non-Governmental  Organization yang  ada  di Palestina, sangatlah penting dalam proses rekonsiliasi, terutama national consultation . Civil society berperan sebagai pengawas dalam setiap upaya dan tindakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi, dalam hal ini, Hamas dan Fatah. Namun, kepentingan yang ada dalam tubuh Hamas dan Fatah, menyisihkan hak dari civil society yang ada di Palestina untuk turut serta dalam proses dan pengawasan rekonsiliasi. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan Palestinian Basic Law pasal 32 yang berbunyi “ “Any violation of personal freedom, of the sancity of the private life of human beings, or of any of the rights or liberties that have been guaranteed by law or by Basic Law shall be considered a crime. Criminal and civil cases resulting from such violations may not be subject to any statute of limitations. The National Authority shall guarantee a fair remedy to those who suffer from such damage.”
Akibatnya, faksi-faksi lain yang ada di Palestina mengalami trust issue terhadap upaya  rekonsiliasi  oleh  Hamas  dan  Fatah  serta  bagaimana  kedua  faksi  tersebut menguasai pemerintahan yang  ada di Gaza dan  Tepi Barat.  Tidak dilibatkannya faksi- faksi  lain  dalam  upaya  rekonsiliasi,  menyebabkan  pada  tanggal  23  Desember  2018 muncul pembentukan aliansi yang dinamakan Palestinian Democratic Group yang terdiri 5 faksi, yaitu Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), the Democratic Front for  the  Liberation  of  Palestine (DFLP), the  Palestinian  People’s  Party (PPP), the Palestinian  Democratic  Party dan the  Palestinian  National  Initiative (PNI).  Dengan pembentukan aliansi tersebut, menunjukkan bagaimana kurangnya komunikasi antara Hamas dan Fatah yang merupakan pihak yang sedang bertikai di Palestina, dengan faksi- faksi lain yang ada di Palestina. Kembali lagi kepada isi dari Cairo Agreement 2017 yang
banyak mengandung butir-butir kepentingan dari Hamas dan Fatah, tanpa melibatkan warga Palestina serta faksi-faksi lain yang juga menjadi bagian dari Palestina.

## Simpulan
Upaya pembentukan Palestinian Unity Government oleh Hamas dan Fatah dapat dilihat  melalui  konsep transitional  justice yang  digunakan  oleh  PBB  dalam memperjuangkan terjadinya rekonsiliasi dan terwujudnya justice di negara-negara yang sedang berkonflik. Pembentukan pemerintahan persatuan merupakan hal yang sangat penting  dalam  upaya  persatuan,  setelah  banyak  mengalami  kegagalan  pembentukan dalam  upaya-upaya  rekonsiliasi  sebelumnya.  Hamas  dan  Fatah  cenderung  hanya memberikan “ lip service ” dalam pembentukan Palestinian Unity Government . Namun, pasca Cairo  Agreement 2017  disepakati,  pembentukan Palestinian  Unity  Government tak kunjung dapat direalisasikan.
Saran  yang  bisa  penulis  berikan  adalah  Hamas  dan  Fatah  melakukan pembahasan  kembali  mengenai  pembentukan Palestinian  Unity  Government . Ketidakmampuan Hamas dan Fatah disebabkan tidak hanya karena perselisihan secara fisik,  namun  juga  ketidakpercayaan  antara  kedua  belah  pihak.  Pembicaraan  dan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, hanya menjadi formalitas belaka dan tetap tidak  bisa  memuaskan  kedua  belah  pihak  yang  berujung  pada  konflik  yang  kembali terulang.
Konsep Transitional  Justice dapat  diterapkan  pada  konflik  antara  Hamas  dan Fatah, tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, namun juga harus didasari oleh kepercayaan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak agar  kembali  meninjau  kesepakatan-kesepakatan sebelumnya  dan  memperbaiki  poin kesepakatan agar dapat memuaskan berbagai pihak. Tentunya, salah satu poin penting yang bisa digunakan adalah dengan melibatkan masyarakat Palestina dan faksi-faksi lain dalam upaya rekonsiliasi agar baik Hamas dan Fatah dapat mendengarkan masukan dari masyarakat  Tepi  Barat dan  Gaza  serta  berbagai  pihak  lainnya.  Dengan  demikian, kesepakatan yang terjadi dapat menguntungkan semua elemen yang ada di Palestina. Kesadaran  akan  kesejahteraan  masyarakat  Palestina  dan  Israel  sebagai  pihak  yang seharusnya  dihadapi,  harus  lebih  ditumbuhkan  oleh  kedua  belah  pihak  untuk menjadikan persatuan Palestina.

## Daftar Pustaka
Abdulsalam,  H.  (2018).  Sejarah  Intifada  1987:  Lemparan  Batu  Palestina  Menampol Israel.  [online]  Tirto. Dalam:  https://tirto.id/sejarah-intifada-1987-lemparan-batu- palestina-menampol-israel-dbeb [Diakses 15 Mei 2022].
Akram, F. (2017). To Help Unity Deal, Gaza Families Get $50,000 Payments to End Blood Feuds.  [online]  Times  of  Israel.  Dalam:  https://www.timesofisrael.com/to-help- unity-deal-gaza-families-get-50000-payments-to-end-blood-feuds/ [Diakses 15 Mei 2022].
Al Jazeera. (2021). Palestinian Elections: Why Fatah and Hamas are Facing a Major Test.
Dalam: https://www.aljazeera.com [diakses pada June 23, 2023]
Al-Amoudi, M. (2019). Hamas Promotes Relief Work of Abbas' Fatah Rival. [online] Al- Monitor.  Dalam:  https://www.al-monitor.com/originals/2019/01/gaza-hamas- dahlan-aid-relief-work-pressure.html (Diakses 10 Maret 2022).
Al-Khader, Muhammad, dan Fransesca Del Mese. (2021). Palestine Transitional Justice Consolidated Position Papers. [online] Musawa. Dalam:
https://musawa.ps/uploads/9de003c64b787d4cb9eb6bfdcb955440.pdf  [Diakses 15 Mei 2022].
Al  Tahhan,  Zena.  (2017).  Hamas  and  Fatah:  How  are  the  two  groups  different?.  Al- Jazeera, [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/features/2017/10/12/hamas- and-fatah-how-are-the-two-groups-different  [Diakses 14 Juni 2023].
Amer, A. (2017). Hamas Awaits Abbas' Response After Dissolving Gaza Administrative Committee. [online] Al-Monitor. Dalam: https://www.al-
monitor.com/originals/2017/09/hamas-dissolve-administrative-committee-gaza- fatah-reconcile.html [Diakses 25 Februari 2022].
Amnesty International. (2020).  Palestine (State Of). [online] Dalam: https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/palestine- state-of/report-palestine-state-of/ [Diakses 15 Mei 2022].
Amnesty International. (2021). Annual Report 2020/2021: State of the World's Human Rights.
[online]
Dalam:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/  [Diakses  15  Mei 2022].
Carnegie  Endowment  for  International  Peace.  (2021).  The  Geopolitics  of  Palestinian Elections. Dalam: https://carnegieendowment.org/   [diakses pada June 23, 2023]
DW News. (2017). Palestinians Want Reconciliation between Fatah and Hamas. [online] Dalam:  https://www.dw.com/en/palestinians-want-reconciliation-between-fatah- and-hamas/a-40570035 [Diakses 15 Mei 2022].
Elgindy,  K.  (2015).  Palestinian  Political  Crisis  Deepens  with  Collapse  of  Unity
Government. America Aljazeera, [online]. Dalam: http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/19/palestinian-political-crisis- deepens-with-collapse-of-unity-government.html [Diakses 15 Mei 2022].
European Commission for Democracy Through Law. (2009). Basic Law of the Palestinian National Authority. [online] Dalam:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2009 )008-e [Diakses 15 Mei 2022].
Frangi, Abdallah. (1983). The PLO and Palestine. London: Zed Books.
Hass, A. (2021). Abbas Tightens His Control Over the Palestinian Court System. Haaretz,
[online] Dalam:
https://www.haaretz.com/middle-east-
news/palestinians/.premium-sparking-election-fears-abbas-tightens-grip-on- palestinian-court-system-1.9492477 [Diakses 15 Mei 2022].
Human Rights Watch. (2018). Two Authorities, One Way, Zero Dissent. [online]  Dalam https://www.hrw.org/news/2019/05/29/palestine-no-letup-arbitrary-arrests- torture [Diakses 15 Mei 2022].
Human  Rights  Watch.  (2021).  Israel/Gaza:  Unlawful  Israeli  Airstrikes  Kill  Civilians. [online] Dalam: https://www.hrw.org/news/2014/07/15/israel/palestine-unlawful- israeli-airstrikes-kill-civilians  [Diakses 23 Juni, 2023].
Human Rights Watch. (2022). Palestinian Authority: Arbitrary Arrests, Torture. [online] Dalam: https://www.hrw.org/news/2022/06/30/palestine-impunity-arbitrary- arrests-torture [Diakses 23 Juni 2023].
Hussain,  H.  (2017).  Remembering  the  First  Intifada.  Middle  East  Monitor,  [online]
Dalam: https://www.middleeastmonitor.com/20171209-remembering-the-first- intifada-2/ [Diakses 15 Mei 2022].
Information,  Country  Origin.  (2018).  Occupied  Palestinian  Territories:  Background Information, Including Actors of Protection and Internal Relocation. [online]  Dalam: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att achment_data/fil/770254/OPTs_-_Background_-_CPIN_-
_v1.0__December_2018_.pdf [Diakses 15 Mei 2022].
Johannsen,  M.  (2011).  The  Reconciliation  of  Hamas  and  Fatah:  Policy  Brief  No.  3. Academic Peace Orchestra Middle East. [online] Dalam: https://library.fes.de/pdf- files/iez/09217.pdf [Diakses 15 Mei 2023].
Laub,  Zachary,  dan  Robinson.  (2021).  What  is  Hamas.  [online]  CFR.    Dalam: https://www.cfr.org/backgrounder/what-hamas [Diakses 15 Mei 2022].
McGreal, C. (2006). Fatah Struggles with Tainted Image. The Guardian, [online]  Dalam: https://www.theguardian.com/world/2006/jan/24/israel [Diakses 15 Mei 2022].
Middle  East  Monitor.  (2021).  Why Are  Palestinian  Elections  So  Controversial? Dalam: https://www.middleeastmonitor.com/  [diakses pada June 23, 2023]
Pina,
D. (2006). Palestinian
Elections. [online]
Dalam:
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33269.pdf [Diakses 15 Mei 2022].
Rasgon, A. (2017). Hamas Preventing Palestinian Government from Operating in Gaza.
Jerusalem Post. [online] Dalam: https://www.jpost.com/  [Diakses 15 Mei 2022].
Rotberg,  R.,  dan  Dennis  F.  (2000).  Truth  v  Justice:  The  Morality  of  Truth  and Reconciliation Commissions. Princeton: Princeton University.
Salah,  M.  (2013).  The  Palestinian  Strategic  Report  2011/2012.  Beirut:  Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations.
Sara Roy. (2004). "The Gaza Strip: The Political Economy of De-development," Journal of Palestine Studies, Vol. 34, No. 1
Sara Roy. (2011). Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector. Princeton: Princeton University Press.
Schanzer, J. (2008). Hamas vs Fatah: The Struggle for Palestine. New York: St. Martin's Press,.
Seyam, M. (2019). The Continue Failure of the Mediation and Reconciliation Process in the  Internal  Palestinian  Conflict  (Fatah  and  Hamas):  Reasons  and  Results.  Doha: Doha Institute for Graduate Studies.
Swart, Mia. (2019). Palestinian Reconciliation and The Potential of Transitional Justice. Doha: Bookings Doha Center.
United  Nations  Entity  for  Gender  Equality  and  the  Empowerment  of  Women  (UN Women).  (2020).  Gender  Equality  Profile  Status  of  Women  in  the  Occupied Palestinian Territory.
United  Nations  Human  Rights  Council.  (2020).  The  Palestinian  Authority  and  Hamas Must  Be  Held  Accountable  for  International  Law  Violations.  [online]  Dalam https://www.un.org/unispal/wp- content/uploads/2020/09/A.HRC_.45.NGO_.114.pdf [Diakses 15 Mei 2022].
United Nations Human Rights. (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law  and  Serious  Violations  of  International  Humanitarian  Law.  [online]  Dalam https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation [Diakses 15 Mei 2022].
United Nations Human Rights. (2021). OHCR in Occupied Palestinian Territory. [online] Dalam https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/OPT.aspx [Diakses 15 Mei 2022].
United  Nations.  (2012).  Gaza  in  2020:  A  Livable  Place?  [online].  Dalam: https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/gaza-2020-liveable-place [diakses pada June 23, 2023]
United  Nations.  (2008).  What  is  Transitional  Justice:  A  Backgrounder.  [online]  Dalam https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/docume nts/26_02_2008_background_note.pdf [Diakses 15 Mei 2022].
United Nations. (2013). Report of the independent international fact-finding mission to investigate  the  implications  of  the  Israeli  settlements  on  the  civil,  political, economic,  social  and  cultural  rights  of  the  Palestinian  people  throughout  the Occupied  Palestinian  Territory,  including  East  Jerusalem.  [online]  Dalam: https://digitallibrary.un.org/record/745109?ln=en [Diakses 23 Juni 2023].
United Nations. (2017). Intra Palestinian Agreement Ends Decade-Long Divide. [online] Dalam:  https://www.un.org/press/en/2017/sc13035.doc.htm  [diakses  pada  Mei 15, 2022].
United  Nations.  (2021).  Universal  Declarations  of  Human  Rights.  [online]    Dalam: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights  [Diakses 15 Mei 2022].
Vick, Karl. (2011). The Quiet Bloody War that Threatens the Hamas-Fatah Union. [online] Time. Dalam:
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2071358,00.html  [Diakses  15
Mei 2022].
Wiener-Bronner, Danielle. (2014). A Brief History of the Fraught Relationship Between Fatah and Hamas. [online] The Atlantic. Dalam https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/04/a-brief-history-of- the-fraught-relationship-between-fatah-and-hamas/361178/ [Diakses 15 Mei 2022