## JESI
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Volume I, No.2 Desember 2011/1433H

## ISU GLOBAL PEREKONOMIAN ISLAM: Telaah Kritis terhadap Tata Kelola dan Aktivitas Lembaga-lembaga Keuangan Islam Muhdi Kholil
(Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta)

## Abstract
Indonesia is to be known widely by the world, which has Islamic finance system  different  from  most  countries.  Indonesia  which  is  in  the  international forum  of  financial  syriah  known  "orthodox"  or  conservative  in  the  application  of Islamic principles recognized the economic practice of Islam which is closer to the economic substance of Islam, and relatively completed all aspects of the economy. Islamic economic development not only in the sectors has been developed such as banking,  capital  markets  and  non-bank  financial  institutions  other,  but  also  in extended development of the microfinance sector,  social and financial practices of real business to meet Islamic principles.
The composition and transaction of Islamic financial products’ Indonesia is a  fact  that  is  not  owned  by  other  countries  which  are  also  developing  Islamic banking  and  finance  industry.  No  wonder,  since  the  majority  of  developing countries  in  the  world  of  sharia  finance  industry  with  the  approach  of  imitation (mimicry)  with  conventional,  and  many  experts  doubt  the  originality/economic system of Islamic finance, both conventional and expert on Islamic scholars. But on many opportunities, from seminars, conferences and working group forum, many countries  are  aware  that  Indonesia  has  a  different  form  of  sharia  industry,  the application of Islamic finance that has another color. Keyword: Economics, Sharia, Indonesia.

## A. Latar Belakang
Saat  ini  perkembangan  industri  keuangan  dan  perbankan  syariah  di tanah  air  menunjukkan  pertumbuhan  yang  sangat  pesat.  Berdasarkan  data akhir  tahun  2010  pertumbuhan  keuangan  syariah  nasional  secara  umum diprakirakan  lebih  dari  30%,  khusus  untuk  pertumbuhan  perbankan  syariah per-September  2011  mampu  tumbuh  mencapai  48%.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  Maris  Strategies  &  The  Bankers  November  2010,  industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari peringkat  17  tahun  2009  menjadi  13  dunia  tahun  2010,  dimana  asetnya bertambah  lebih  dari  dua  kali  lipat,  dari  USD  3.3  miliar  menjadi  7,2  miliar. Namun  begitu,  berdasarkan  besarnya  aset  saat  ini  belum  ada  satupun perusahaan  keuangan  syariah  Indonesia  yang  mampu  menembus  peringkat 25  besar  dunia.  Dengan  karakteristik  aplikasi  keuangan  syariah  yang  erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan  syariah  mampu  berkontribusi  positif  dalam  menjaga  stabilitas sistem keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya-upaya  yang  mampu mengakselerasi  pengembangan  industri  keuangan  syariah  termasuk perbankan syariah nasional.
Berdasarkan  fakta  perkembangan  ekonomi  Islam  di  atas  semakin menimbulkan  rasa  optimis.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  banyaknya

## Muhdi
Kholil
lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dan  asset  yang  mereka  kelola.  Namun, optimisme  ini  tumbuh  berdampingan  dengan  berbagai  kritik  yang dialamatkan  kepada  ekonomi  Islam  dan  lembaga-lembaga  ekonomi  yang merepresentasikannya. Di antara kritikan itu adalah bahwa lembaga-lembaga keuangan  syariah  tidak  lebih  dari  lembaga-lembaga  kapitalis yang  bermerek syariah.  Ekonomi  Islam  dicurigai  sebagai  ekonomi  ekslusif,  primordial,  dan merupakan  wajah  religius  dari  kapitalisme  itu  sendiri.  Berbagai  kritik  dan kecurigaan itu memang ada benarnya, namun tidak semuanya benar. Produk dan jasa keuangan syariah harus terus dikembangkan agar benar-benar sesuai syariah, tidak saja secara fiqh, tetapi juga secara etika yang melandasinya.
B. Tata kelola ( Good Corporate Governance ) Lembaga Keuangan Islam
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menekankan  pada prinsip  kepercayaan  ( fiduciary  people ),  maka  dalam  rangka  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  syariah  diperlukan  adanya pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG).  Penerapan  prinsip  GCG pada  praktik  perbankan  syariah  menjadi  suatu  keniscayaan  bagi  suatu institusi  perbankan  syariah  yang  ditujukan  kepada  adanya  tanggung  jawab publik ( public accountability ) terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. 1
Dukungan  terhadap  penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah  juga diberikan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas  perbankan  dalam negeri  dengan  segera  menyusun  kode  etik  GCG  khusus  perbankan  syariah yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah pada tanggal 29 Januari 2009 yang kemudian diatur juga dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesi  No.  12/13/Dpbs  tanggal  30  April  2010  perihal pelaksnaan  GCG  pada  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. Peraturan  ini  sebenarnya  melengkapi  tentang  pengaturan  pelaksanaan  tata kelola  perusahaan  yang  baik  bagi  perbankan  syariah  berdasarkan  Undang- Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam  undang- undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  profesional  dan  kewajaran  dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2
Awalnya  kewajiban  penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah  diatur secara bersama dengan pelaksanaan GCG pada perbankan konvensional yang diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/4/PBI/2006  tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Hal ini disebabkan karena  dalam  pengoperasiannya,  perbankan  syariah  layaknya  perbankan konvensional juga mempunyai kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks juga disertai dengan semakin beragamnya tingkat resiko kegiatan perbankan syariah.  Penerapan  prinsip  GCG  selain  untuk  meningkatkan  daya  saing perbankan  namun  juga  untuk  lebih  memberikan  perlindungan  terhadap masyarakat  pengguna  jasa  perbankan.  Penerapan  GCG  menjadi  suatu keniscayaan  mengingat  sektor  perbankan  mengelola  dana  publik.  Namun setelah  keluarnya  PBI  No.  11/33/PBI/2009  maka  PBI  No.  8/4/PBI/2006
1 Khotibul  Umam,  Karina  Dwi  Nugrahati  P  dan  Sekar  Ayu,  “ Implementasi  GCG  :  Upaya Meningkatkan Keparcayaan Pada Bank Syariah ”, <http://www.ekisonline.com>, diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011.
2 Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat 1.
Isu

## Global
beserta  ketentuan  perubahannya  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  bagi  bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Melalui  PBI  ini  juga  diatur  kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut  dengan check and balance yang  harus  dilakukan  bank  dan  juga  untuk  menghindari conflict  of  interest dalam  melaksanakan  tugas.  Untuk  meningkatkan  kualitas pelaksanaan  GCG,  bank  syariah  diwajibkan  untuk  melakukan self  assessment secara    komprehensif  agar  kekurangan  bisa  segera  dideteksi.  Nantinya  bank akan  menyerahkan  laporan  penerapan  GCG  ini  kepada stakeholders sebagai sebuah  bentuk  transparansi  yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Pelaksanaan GCG  pada  perbankan  syariah  harus berlandaskan  pada  prinsip  keterbukaan ( transparancy ),
akuntabilitas
( accontability ), pertanggungjawaban
( responsibility) , profesional ( professional ) dan kewajaran ( fairness) .
Selain  mengatur  tentang  GCG  secara  mendasar,  PBI  juga  mengatur tentang  keterkaitan  dan  tugas  serta  tanggung  jawab  oleh  Pengawas Shariah Compliance yaitu  Dewan  Pengawas  Syariah. 3 Dewan  Pengawas  Syariah berperan  penting  dalam  menjaga syariah  compliance yang  berkaitan  erat dengan pengelolaan perbankan yang berbasis syariah. Hal ini sangat penting ketika  perusahaan  akan  mengeluarkan  produk-produk  perbankan  pada masyarakat.  Jadi  dalam  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dalam  perbankan syariah,  maka  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  dijadikan  tolak  ukur  dalam kesuksesan penerapan GCG pada bank syariah tersebut. 4 Dua hal tersebut merupakan poin terpenting dalam penerapan GCG pada perbankan  syariah.  Dengan  demikian  penerapan  GCG  merupakan  sesuatu kebutuhan  bagi  bank  syariah.  Penerapan  GCG  merupakan  wujud pertanggungjawaban  bank  syariah  kepada  masyarakat  bahwa  suatu  bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati ( prudent ) dengan tetap berupaya  meningkatkan  nilai  pemegang  saham  ( shareholder  value )  tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. 5
Implementasi  GCG  pada  perbankan  syariah  memerlukan  adanya pemahaman mengenai prinsip GCG yaitu:
1. Akuntabilitas  yang  berarti  manajemen  harus  mampu  merespon pertanyaan  dari stakeholders atas  mengenai  pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen perusahaan.
2. Transparansi  yang  berarti  tersedianya  informasi  yang  akurat,  relevan dan mudah dimengerti sehingga stakeholders dapat memberi keputusan.
3. Responsibilitas yaitu perusahaan mampu dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi yang berarti tindakan hanya dilakukan untuk kepentingan perusahaan  tanpa  ada  pengaruh  dari  pihak  lain  untuk  menghindari adanya conflict of interest.
5. Fairness  yang  berarti  adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak stakeholders . 6

## 1. Defenisi dan Prinsip Dasar GCG pada Perbankan Syariah
Komite  Cadbury  mendefinisikan corporate  governance sebagai  sistem yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan,  agar mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  kewenangan  yang  diperlukan
3 Rifka  Dejavu,  “ Penerapan  GCG  pada  Perbankan  Syariah ”,  <http://www.rifkadejavu- com/.../penerapan-gcg-pada- perbankan - syariah />, diakses tanggal 20 Desember 2011.
4 Ibid 5 Ibid
6 Endri, “ Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan
Syariah ”,<http://www.tazkiaonline.com.mht>, diakses tanggal 20 Desember 2011.
Muhdi Kholil
oleh  perusahaan  untuk  menjamin  kelangsungan  eksistensinya  dan pertanggungjawaban  kepada stakeholders .  Hal  ini  berkaitan  dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 7 Sedangkan  OECD  mendefinisikan  GCG  sebagai  sekumpulan hubungan  antara  pihak  manajemen  perusahaan, board ,  pemegang  saham dan  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat  untuk mencapai  tujuan  dan  pengawasan  atas  kinerja. Corporate  governance yang baik  dapat  memberikan  rangsangan  bagi board dan  manajemen  untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. 8 Menurut  Price  Waterhouse, corporate  governance terkait  dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai,  sistem,  berbagai  proses,  kebijakan-kebijakan  dan  struktur organisasi,  yang  bertujuan  unruk  mencapai  bisnis  yang  menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan stakeholders . 9 Organization A  Economic  Cooperation  and Development mendefinisikan corporate  governance sebagai  sekumpulan hubungan  antara  pihak  manajemen  perusahaan, board dan  pemegang saham,  dan  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap perusahaan. 10 Sedangkan Earnst  &  Young mendefinisikan corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri  dari  atas  pemegang  saham  institusional,  dewan  direksi  dan komisaris,  para  manajer  yang  dibayar  berdasarkan  kinerjanya,  pasar sebagai  pengendali  perseroan,  struktur  keuangan,  investor  terkait  dan persaingan produk. 11
Sedangkan  PBI  No.  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  GCG  bagi Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  menyebutkan  GCG  adalah suatu  tata  kelola  bank  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), profesional  ( professional ) dan kewajaran ( fairness ). 12 Namun PBI  ini  menekankan  bahwa  pelaksanaan  GCG  pada  perbankan  syariah harus memenuhi ketentuan prinsip syariah (yang telah ditentukan dalam hukum  Islam)  yang  merupakan  ketentuan  dasar  dalam  pengelolaan perbankan yang berbasis syariah.
7 Komite  Cadbury  (1992). The  Business  Roundtable,  Statemen  on  Corporate  Governance (Washington  DC.,  1997),  hal.  1  dalam  Mishardi  Wilamarta, “  Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam Rangka Good Corporate Governance” , ( Jakarta : Program Pascasarjana, FH UI, cetakan kedua, 2002), hal. 40  dikutip  dari  Indra  Surya  &  Ivan  Yustiavandana, Penerapan  Good  Corporate  Governance  : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha , (Jakata : Kencana Prenada MediaGrup, 2008) , hal 24-25. 8 Iman Sjahputra Tunggal & Amin Widjaja Tunggal, “ Membangun Good Corporate Governance (GCG)” ,  (Jakarta  :  Harvarindo,  cetakan  pertama,  2002),  hal.2  dikutip  dari  Indra  Surya  &  Ivan Yustiavandana, Penerapan... , hal. 25.
9 Price  Waterhouse  Coopers,  Conceptual  Model  of  Corporate  Governance  Defenition,” (Makalah  disampaikan  pada  BPPN  Workshop  for  Recapitalised,  Jakarta,  27  September  2000)  dalam Misahardi Wilamarta “ Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance” , (Jakarta :  Program  Pascasarjana,  FH  UI,  cetakan  kedua,  2002),  hal.  37  dikutip  dari  Indra  Surya  &  Ivan Yustiavandana, Penerapan… , hal 26. 10 Forum  for  Corporate  Governance  Indonesia,  dikutip  dari  Johannes  Ibrahim, “  Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum” (Bandung:Ferika Aditama, 2006), hal. 70. 11 Hessel Nogi S. Tangkilisan, “Mengelola Kredit Berbasis GCG” , (Yogyakarta:Balairung, 2003), hal. 12 dikutip dari Dr. Johannes Ibrahim Hukum Organisasi Perusahaan : Pola Kemitraan & Badan Hukum , (Bandung : Ferika Aditama, 2006), hal. 69-70.
12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 10.
Isu
Global
Prinsip  dasar  pelaksanaan  GCG  yang  diatur  dalam  PBI  dapat dijabarkan sebagai berikut : 13
a. Prinsip keterbukaan
Prinsip ini maksudnya keterbukaan dalam mengemukakan fakta yang  materil  dan  relevan  mengenai  produk  perbankan  syariah  dan kondisi perbankan itu sendiri serta terbuka dalam proses mengambil keputusan.  Jadi  pihak  pengelola  perbankan  syariah  harus  bersikap transparan dengan nasabah melalui jalinan komunikasi yang baik dan berkesinambungan.  Di  samping  itu,  para  pengelola  perbankan syariah  harus  meletakkan  tanggung  jawab  yang  sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan nasabah kepada mereka.  Dengan  kata  lain The  corporate  governance  framework harus memastikan  bahwa  pengungkapan  yang  akurat  dan  tepat  waktu memuat seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola atas perusahaan. 14
b. Prinsip akuntabilitas
Praktek  operasional  perbankan  syariah  harus  benar-benar dijalankan  sesuai  prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini  terdapat  peran penting  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi  operasional perbankan  syariah  agar  tetap  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan syariah.  Dengan  semakin  meluasnya  jaringan  perbankan  syariah, maka  DPS  harus  lebih  meningkatkan  perannya  secara  efektif.  Selain itu, para praktisi perbankan syariah wajib mengikuti pengkajian atau training ekonomi syariah secara berkelanjutan. 15 Karena saat ini masih banyak praktisi bank syariah belum memahami ekonomi syariah dan fiqih  muamalah  ekonomi.  Banyak  petinggi  perbankan  syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para karyawan bank syariah. 16
c. Prinsip pertanggungjawaban
Prinsip ini lebih menekankan pada kesesuaian pengelolaan bank terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi terciptanya  sistem  pengelolaan  perbankan  yang  sehat. 17 Prinsip  ini juga  mengandung  arti  untuk  lebih  memperhatikan  kepentingan stakeholders perbankan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  nilai tambah dari produk dan jasa bagi stakeholders tersebut.
Jadi  pengelolaan  operasional  perbankan  syariah  hendaknya dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap stekeholders perbankan  itu sendiri.  Dengan  adanya  penerapan  prinsip  ini  secara  baik  maka  hal ini  akan  menjadi  nilai  tambah  bagi  perbankan  syariah  dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.
d. Prinsip profesional
Prinsip  ini  menekankan  agar  pengelolaan  perbankan  syariah sebaiknya  dikelola  secara  profesional  ataupun  tanpa  adnya  tekanan atau  pengaruh  dari  pihak  lain  sehingga conflict  of  interest dapat dihindari  sejauh  mungkin.  Jadi  sikap  seluruh  jajaran  bank  sebagai entitas  ekonomi  yang  mandiri,  bebas  dari  kepentingan  sepihak
13 PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 1 angka (10).
14 Ari Wibowo, “ Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate
Governance ”<http://pesantren.uii.ac.id>, diakses tanggal 20 Desember 2011.
15 Ari Wibowo, “ Membangun Perbankan Syariah….,
16 Ibid 17 Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, “ Implementasi GCG …,
Muhdi Kholil
terutama  yang  berpotensi  merugikan stakeholders dan  mampu mengambil keputusan secara obkektif.
e. Prinsip kewajaran
Prinsip  ini  identik  dengan  adanya  keadilan  dan  kesetaraan sehingga bank harus senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan  asas  kesetaraan  dan  kewajaran  ( equal treatment ). 18 Bank  harus  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh stakeholders untuk  memberikan  masukan  dan  menyampaikan pendapat  bagi  kepentingan  bank  serta  mempunyai  akses  terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
2. Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG pada Perbankan Syariah Pada  dasarnya  tujuan  penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  bagi stakeholders melalui beberapa tujuan berikut: 19
a. Meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan  kesinambungan  suatu organisasi  yang  memberikan  kontribusi  kepada  terciptanya kesejahteraan  pemegang  saham, stakeholders lainnya  dan  merupakan solusi  yang  elegan  dalam  menghadapi  tantangan  perbankan  syariah ke depan.
b. Meningkatkan  legitimasi  perbankan  syariah  yang  dikelola  dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan
c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban stakeholders
d. Pendekatan  yang  terpadu  berdasarkan  kaidah-kaidah  demokrasi, pengelolaan, partisipasi perbankan syariah secara legitimate
e. Meminimalkan  agency  cost  dengan  mengendalikan  konflik kepentingan  yang  mungkin  timbul  antara  pihak  principal  dengan agen
f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal
g. Meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  dihasilkan  dari  biaya  modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih  baik  dari  para stakeholders atas  kinerja  perusahaan  di  masa depan.
Tujuan  GCG  diatas  menunjukkan  isyarat  betapa  pentingnya hubungan  yang  baik  antara stakeholders yang  mempunyai  kepentingan dengan  industri  perbankan  sehingga  diperlukan  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  GCG  dapat  dimaknai  sebagai  rangkaian  mekanisme  dengan apa  suatu  perusahaan  publik  diarahkan  dan  dikendalikan  sesuai  dengan harapan  para stakeholders .  Mekanisme  tersebut  merefleksikan  suatu struktur  pengelolaan  perusahaan  dan  menetapkan  distribusi  hak  dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan.
Berdasarkan  beberapa  tujuan  di  atas,  penerapan  GCG  pada Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan manfaat: 20
a. Semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap bank syariah
b. Pertumbuhan  industri  jasa  keuangan  syariah  dan  stabilitas  sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara
c. Keberhasilan industri jasa keuangan syariah dalam menerapkan GCG akan  menempatkan  lembaga  keuangan  syariah  pada level  of  playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.
18 Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, “ Implementasi GCG ….,
19 Endri, “ Penerapan Good Corporate
Governance dalam Perbankan
Syariah ”,<http://www.tazkiaonline.com.mht>, diakses tanggal 20 Desember 2011.
20 Endri, “ Penerapan Good Corporate Governance ….,
Isu Global
Tanpa  adanya  penerapan  GCG  yang  efektif,  bank  syariah  akan  sulit untuk  bisa  memperkuat  posisi,  memperluas  jaringan  dan  menunjukkan kinerjanya  dengan  lebih  efektif.  Kebutuhan  bank  syariah  akan  GCG menjadi  lebih  serius  seiring  dengan  makin  kompleksnya  masalah  yang dihadapi,  dimana  permasalahan  ini  akan  mengikis  kemampuan  bank dalam  menghadapi  tantangan  jangka  panjang.  Dengan  demikian,  adalah suatu  keharusan  bagi  perbankan  syariah  untuk  memkai  semua  ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.
3. Ruang Lingkup Penerapan GCG pada Perbankan Syariah
Ruang lingkup penerapan  GCG pada perbankan syariah, khususnya Bank Umum Syariah adalah: 21
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
b. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  dan  komite-komite  dan  fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah c. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
e. Batas maksimum penyaluran dana f. Transparansi  kondisi  keuangan  dan  non-keuangan  Bank  Umum Syariah 4. Peran Penting DPS dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam
Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah
Peran  strategis  yang  diemban  DPS  adalah  sebagai  garda  terdepan dalam  menjaga  kesyariahan  sebuah  lembaga  keuangan  yang  berlabel syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  semua  produk  dan prosedur  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Keberadaan  DPS pun  dinyatakan  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  dan  dalam  PBI  yang  terkait  dengan  lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki  posisi  yang  kuat  karena  keberadaannya  sangat  penting  dan strategis.
Untuk  melakukan  fungsi  pengawasan  tersebut,  anggota  DPS  harus memiliki  kualifikasi  keilmuan  yang  integral,  yaitu  ilmu  fiqih  muamalat dan  ilmu  ekonomi  keuangan  islam  modern,  bukan  karena  kharisma  dan kepopulerannya  ditengah  masyarakat.  Jika  pengangkatan  DPS  bukan didasarkan  pada  keilmuannya,  maka  fungsi  pengawasan  DPS  tidak  akan efektif  sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  penyimpangan  praktek syariah. 22
Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara lain; 23
a.   Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini
b.   Terbatasnya  keterampilan  sumber  daya  DPS  dalam  masalah  audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis
21 PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 2 ayat (2).
22 Agustianto, “ Optimalisasi DPS Perbankan Syariah ”,
<http://www.scribd.com/.../optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>,  diakses  tanggal  20 Desember 2011.
23 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah : Tinjauan & Beberapa Segi hukum , (Bogor : Ghalia Indonesi, 2009), hal. 150.

## Muhdi
Kholil
c.   Belum  adanya  mekanisme  dan  struktur  kerja  yang  efektif  dari  DPS dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  internal  syariah  dalam perbankan syariah
Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak  sebagai penasihat  syariah bagi manajemen, alat  komunikasi dan  marketing  bagi  bank  syariah  dan  sebagai  legislator  produk  bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas sharia  review  ex  post auditing  jarang  dilakukan  oleh  DPS.  Salah satu  alternatif  untuk  mengoptimalkan  peran  DPS  dalam  bank  syariah  Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf  yang  memadai  untuk  membentuk  DPS  melakukan  tugas pengawasan. 24
Langkah  optimalisasi  peran  dan  fungsi  DPS  dalam  pengawasan internal  syariah  adalah  dengan  memperbaiki  lingkungan  eksternal  dan internal  DPS.  Perbaikan  lingkungan  eksternal  DPS  menjadi  tanggung jawab  utama  Bank  Indonesia  sebagai  regulator,  yaitu  menciptakan mekanisme  pengawasan  syariah  yang  efektif  dan  efisien  sehingga terbentuk  perbankan  syariah  yang  sehat,efisien  dan  sesuai  syariah. Sedangkan  tanggung  jawab  perbaikan  lingkungan  internal  DPS  menjadi tanggung  jawab  DPS  dan  manajemen  bank  syariah  untuk  menciptakan sistem  jaminan  kepatuhan  syariah  yang  efektif  dan  efisien  untuk mebengun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. 25
5. Bentuk Penerapan Aspek Transparansi Kondisi Bank dalam Rangka Pencapaian Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah
Aspek  penting  dalam  pencapaian  GCG  pada  industri  perbankan antara lain adalah penerapan transparansi (keterbukaan) terhadap kondisi bank.  Prinsip  transparansi  yang  ditandai  dengan  tersedianya  informasi tepat waktu, relevan dan akurat bagi pelaku pasar merupakan salah satu syarat  agar  disiplin  pasar  dapat  berfungsi  secara  efektif.  Disiplin  pasar dapat  didefenisikan  sebagai  aksi stakeholders yang  memonitor  dan mempengaruhi  perusahaan  agar  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Oleh karenanya, disiplin pasar dipercaya sebagai sarana pengawasan bank yang efektif. 26
The  Based  Committee  on  Banking  Supervision  Bank  for  International Settlement atau Bassel  Committe menentukan  bahwa  transparansi merupakan  faktor  kunci  yang  berfungsi  untuk  menjaga  efektifitas pengawasan  terhadap  keamanan,  kenyamanan  dan  reputasi  bank. Bassel Committee mendefinisikan  transparansi  sebagai  suatu  kegiatan  untuk menyampaikan  informasi  yang  dapat  dipercaya  dan  tepat  waktu  kepada publik,  sehingga  memungkinkan  bagi  para  pengguna  informasi  untuk memanfaatkannya  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik  informasi  yang  terkait dengan  kondisi  keuangan  dan  kinerja  bank,  aktivitas  bisnis,  profil  resiko ataupun praktek manajemen resiko. 27 Bassel  Committee menekankan  informasi  yang  harus  disediakan sehingga  mampu  mencapai  level  transparansi  adalah  dengan  adanya keakuratan  dan  kesesuaian  informasi  yang  disajikan  yang  mencakup  6 (enam) subjek berikut: 28
24 Ibid
25 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah…., hal.150 26 Zulkarnain  Sitompul, Problematika  Perbankan ,  (Bandung:Booksterrace  &  Library,  cetakan pertama, 2005), hal. 163.
27 M. Umer Chapra & Habib Ahmed, Coorporate Governance Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2008) hal. 87 28 M. Umer Chapra & Habib Ahmed, Coorporate Governance…. , hal.87-89
Isu
Global

## a. Kinerja keuangan
Kinerja  keuangan  harus  mengindikasikan  kinerja  bank  dalam pencapaian  profit  atau  kerugian  yang  diderita,  jumlah  pendapatan dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan,  kualitas  pendapatan  dan  tern tingkat profitabilitas yang diraih dari tahun ke tahun dan potensinya untuk  sewaktu-waktu  mendatang  (tercermin  dalam  laporan  laba rugi).
b. Posisi keuangan
Posisi  keuangan  perlu  dijelaskan  untuk  mengevaluasi  tingkat permodalan,  tingkat solvency ,  likuiditas  dan  reputasi  bank.  Laporan ini juga meliputi informasi tentang karakteristik, jumlah dan kualitas aktiva  passiva,  komitmen,  kontingen liabilities dan  dana  pemegang saham  yang  mencerminkan  kondisi  saat  ini  dan  rata-rata  periode yang telah lalu.
c. Strategi manajemen dan kontrol resiko
Hal ini  merupakan faktor  kunci  bagi kinerja dan  kondisi bank di waktu  mendatang,  disamping  bagi  efektivitas  manajemen.  Proses disklosur  harus  meliputi  semua  resiko  yang  harus  dihadapi  oleh bank,  baik  dari  unsur  filosofi,  kebijakan  dan  metodologi  bagaimana resiko-resiko  tersebut  akan  dihadapi,  dikelola,  dimonitor  dan dikontrol.  Selain  itu,  perlu  juga  dilakukan  upaya  untuk  memitigasi resiko  dengan  srana  pendukung,  misalnya  adanya  kolateral, perjanjian,  komposisi  pinjaman,  batasan-batasan  (batas  kredit,  batas resiko pasar) dan unsur derivatif.
d. Eksposur resiko
Informasi  yang  terkait  dengan  resiko  harus  disediakan  secara kualitatif dan kuantitatif, baik resiko yang inheren dengan aktivitas on balance  sheet ataupun off  balance  sheet yang  meliputi  resiko  kredit, resiko  pasar,  resiko  tingkat  suku  bunga,  resiko  valuta  asing,  resiko likuiditas  serta  efektivitas  strategi  yang  digunakan  untuk  mengelola resiko  tersebut.  Informasi  ini  akan  membantu  untuk  memenuhi kebutuhan user terhadap  kekuatan financial bank  dan  kemampuan untuk  melakukan  bisnis  secara  kontinu  dalam  waktu  yang  tak terbatas.
e. Kebijakan akuntansi
Kebijakan  ini  mencakup  prinsip-prinsip  dan  praktek  umum akuntansi,  prinsip-prinsip  konsolidasi,  kebijakan  dan  metode  untuk menjelaskan  dan  mengenali  aset  dan  kerugian  atas  hasil  usaha, kebijakan  untuk  menyediakan  provisi  atas  kerugian  pinjaman,  baik secara  umum  ataupun  secara  spesifik,  kebijakan  tentang  penilaian aktiva dan passiva yang tangible dan intangible , sekuritisasi, transakasi valuta asing, pajak penghasilan dan derivatif.
f. Dasar manajemen bisnis dan informasi Corporate governance
Pelaporan informasi harus dilakukan terkait dengan badan hukum usaha  ( legal  entity ),  dewan  direksi  (skala,  status  dan  pengalaman anggota),  struktur  senior  manajemen  (kualifikasi,  pengalaman  dan tanggung  jawab).  Selain  itu  juga  perlu  disediakan  informasi  tentang struktur insentif bank (termasuk remunerasi, bonus kinerja dan stock option ),  serta  aturan  main  bagi  dewan  direksi  terkait  dengan  review atas struktur pemberian insentif.
Jadi,  pada  dasarnya  aspek  transparansi  pada  perbankan,  termasuk juga  dalam  perbankan  syariah  merupakan  suatu  keharusan  dan  sangat penting  agar  disiplin  pasar  dapat  berjalan  secara  efektif.  Displin  pasar
Muhdi Kholil
akan  mampu  menjalankan  perannya  dalam  meningkatkan  fungsi  bank dan  menyelamatkan  kepentingan  pemegang  saham  manakala  semua pihak  yang  berkepentingan  mempunyai  akses  yang  cukup  terhadap informasi kegiatan usaha bank, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif.
Selain itu, aspek kejujuran (transparansi) ini pada perbankan syariah juga merupakan aspek yang paling penting dalam pencapaian tujuan Good Corporate  Governance .  Karena  dengan  adanya  prinsip  transparansi  maka sudah  bisa  dipastikan  bahwa  perbankan  syariah  telah  memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat  terhadap  reputasi  perbankan  yang  bersangkutan.  Dalam persfektif  Islam  khususnya  dalam  kerangka  operasional  perbankan syariah,  aspek  transparansi  merupakan  mrupakan  factor  yang  sangat penting  untuk member  informasi  yang  tepat  dan  akurat  bagi  pihak  yang berkepentingan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan amanah dan tabligh dalam. 29
6. Pihak-pihak yang terkait dengan penerapan aspek transparansi pada perbankan syariah
Prinsip transparansi adalah kunci dari efektifnya disiplin pasar yang merupakan  penjamin  efektifitas  terlaksananya  GCG  pada  perbankan syariah  dapat  berjalan  secara  berkesinambungan  dan  maksimal  jika didukung  oleh  beberapapa  hal.  Salah  satunya  adalah  jika  adanya dukungan moral dari para pelaku pasar itu sendiri.
Roopke  menyatakan  bahwa  “disiplin  pribadi,  keadilan,  kejujuran (yang  juga  berkaitan  dengan  keterbukaan  atau  transparansi),  kebaikan, semangat  kebersamaann  peduli  kepada  masalah  kemanusiaan  dan  etika usaha  merupakan  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  sebelum terjun ke pasar dan berkompetensi antara satu sama lain. Inilah dukungan yang  sangat  dibutuhkan  untu  mencegah  menurunnya  semangat kompetensi dan kejujuran (keterbukaan). 30
Pihak-pihak yang terkait dengan penerapan aspek transparansi dalam perbankan syariah, diantaranya:
a. Dewan Komisaris
b. Direksi
c. Dewan Pengawas Syariah
d. Pejabat eksekutif dan karyawan bank
e. Akuntan Publik
7. Bentuk-bentuk penerapan aspek transparansi pada kondisi bank dalam rangka pencapaian Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah
Ada  beberapa  bentuk  penerapan  aspek  transparansi  pada  kondisi bank  dalam  rangka  pencapaian  GCG  pada  Perbankan  Syariah, diantaranya:
a. Kondisi keuangan terkait kinerja dan posisi keuangan bank Kinerja  keuangan  bank  mengindikasikan  pencapaian  profit maupun  kerugian  yang  diderita  bank  sedangkan  posisi  keuangan bank  menjelaskan  mengenai  evaluasi  permodalan  bank.  Bank Indonesia  menetapkan  bahwa  bank  harus  menyajikan  laporan keuangan  terkait  dalam  rangka  peningkatan  transparansi  kondisi keuangan bank.
29 Luqman  H2O  under,  “ Penerapan  System  Syariah  Terhadap  GLC’s  pada  Sektor  Perbankan , <http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system-syariah-terhadap-glc’s-pada sektor-perbankan/>, diakses tanggal 20 Desember 2011.
30 M. Umer Chapra & Habib Ahmed, Coorporate Governance……, hal. 32-33.
Isu Global
Penyajian laporan keuangan tersebut terdiri atas: 1) Laporan Tahunan 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan 3) Laporan Keuangan Konsolidasi b. Sistem pengendalian intern
Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga  untuk  mengakui  dan  menilai  resiko,  mendeteksi permasalahan  dalam  lembaga  serta  untuk  mengoreksi  kelemahan internal.  Sistem  pengendalian  intern  perlu  dimonitor  dengan  basis ukuran  tertentu  untuk  memastikan  kepatuhan  pada  aturan  dan prosedur, limit pembiayaan, persetujuan dan otorisasi, verifikasi dan rekonsiliasi.  Jadi  tidak  mungkin  bisa  mengimplementasikan  sistem kontrol dengan baik tanpa adanya jalur komunikasi yang efektif dan ketersediaan  informasi  secara  berkala  tentang  aktivitas  bank  dan kondisi pasar eksternal yang relevan dalam pengambilan keputusan. Sistem  audit  internal  yang  merupakan  bagian  penting  dari  kontrol internal  harus  mempunyai  kekuatan  dan  independensi  serta  harus dilaporkan secara langsung kepada direksi dan senior manajemen.
c. Strategi manajemen, kontrol dan eksposur resiko
Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan mengendalikan  resiko  yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha bank. 31
Penerapan  manajemen  resiko  pada  perbankan  syariah  paling kurang mencakup; 32
1) Pengawasan efektif dewan komisaris dan direksi
2) Kecukupan  kebijakan,  prosedur  dan  penetapan  limit  manajemen resiko 3) Kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko
4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Kebijakan penerapan manajemen resiko setidaknya memuat: 33 1) Penetapan  resiko  yang  terkait  dengan  produk  dan  transaksi perbankan 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen resiko 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi resiko
4) Penetapan penilaian peringkat resiko
5) Penyusunan  rencana  darurat  ( contingency  plan )  dalam  kondisi terburuk ( worst case scenario )
6) Penetapan  sistem  pengendalian  intern  dalam  penerapan manajemen resiko d. Kebijakan akuntansi
Standar  akuntansi  yang  dikembangkan  oleh  organisasi  bisnis sekuler  tidak  bisa  diaplikasukan  secara  keseluruhan  bagi  bank syariah.  Untuk  itu, Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic Financial  Institutions (AAOFI)  yang  didirikan  di  Bahrain  tahun  1991 telah  mengembangkan  standar  bagi  bank  syariah.  Bank  syariah
31 PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, pasal 1 angka (5).
32 Ibid. , pasal 2 angka (2).
33 PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko bagi Bank Umum, Pasal 8.
Muhdi
Kholil
memunyai  keharusan  untuk  mengadopsi  standar  ini,  namun demikian,  AAOFI  tidak  memiliki  otoritas  atas  implementasi  standar tersebut.  Banyak  negara  muslim  telah  bersepakat  untuk  menerim standar  tersebut  yang  disesuaikan  dengan  lingkungan  masing- masing. 34
Selain  itu,  dalam  perbankan  syariah  di  Indonesia  juga  berlaku mengenai  ketentuan  yang  sama  tentang  Pedoman  Akuntansi Perbankan  yang  berlaku  bagi  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa bank  wajib  melakukan  pencatatan  atas  kegiatan  usahanya berdasarkan  atas  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang relevan bagi Bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 35
e. Sistem teknologi Informasi Perbankan  syariah  dapat  menyempurnakan  pelayanan  kepada nasabah dengan mengembangkan fitur e-banking secara berkelanjutan serta melakukan re-engenering IT environment secara bertahap. Keseluruhan  bentuk  penerapan  aspek  transparansi  yang  telah dijelaskan  diatas  merupakan  sarana  utama  pendukung  tercapainya GCG  pada  perbankan  syariah.  Untuk  itu,  tujuan  dari  GCG  pada perbankan  syariah  yakni  mewujudkan  keadilan  bagi stakeholders dengan tetap memenuhi prinsip syariah dapat dicapai dengan adanya penciptaan  aspek  transparansi  yang  efektif  dalam  operasionalisasi industri perbankan syariah.

## C. Aktivitas Lembaga Keuangan Islam
Selama kurun waktu 30 tahun terakhir pertumbuhan dan perkembangan lembaga  keuangan  syariah  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  baik  di Indonesia  maupun  di  kalangan  dunia  internasional.  Pada  awalnya  di  tahun 1970-an,  konsep  lembaga  keuangan  Islam  atau  yang  lebih  dikenal  dengan sistem  syariah  hanyalah  merupakan  diskusi  teoritis  saja,  namun  kini  hal tersebut telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan. Namun,  perkembangan  yang  mencengangkan  ini  tidak  terlepas  dari banyaknya kritikan. Hal ini, sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan para pakar  akan  keberhasilan  sistem  ekonomi  Islam  dalam  menjawab  tantangan kerapuhan  sistem  ekonomi  yang  sedang  berlangsung.  Bahkan  kritikan  ini mulai memunculkan keraguan terhadap keefektifan ekonomi/keuangan Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang mampu menggantikan sistem ekonomi konvensional.  Operasionalnya  yang  tidak  berbeda,  struktur  produk  yang sama,  esensi  transaksi  yang  identik,  bahkan  tidak  ada  perbedaan  mencolok dari  prilaku  pelaku  ekonomi  membuat  banyak  pihak  mulai  bertanya-tanya, mampukah  ekonomi/keuangan  Islam  bertahan  lama.  Karena  pada  akhirnya dengan  kecenderungan  yang  ada  saat  ini  ekonomi/keuangan  Islam  akan blended (melebur) dalam sistem ekonomi konvensional juga.

## 1. Perbankan Syariah
Maraknya  perbankan  syari’ah  tak  lepas  dari  kritik  dan  kecaman,  yang justru  datang  dari  para  ilmuwan  Islam  sendiri.  Mereka  berpendapat  bahwa bank-bank  syari’ah  dalam  menyelenggarakan  transaksi-transaksi  perbankan syari’ah  justru  telah  melaksanakannya  bertentangan  dengan  konsepnya. Dengan  kata  lain,  bertentangan  dengan  semangat  dari  prinsip-prinsip syari’ah.
34 Karim R.A., “Islamic Financeand Standardization of Accountingfor Islamic Financial Institutions” , (New  Horizon:Pp.  5-7,  1990),  dikutip  dari  M.  Umer  Chapra  &  Habib  Ahmed, Coorporate Governance….., hal. 92 35 PBI No. 3/22/PBI/2001, Op. cit. , Pasal 30 ayat (1).
Isu
Global
Kritik secara umum, menyoroti lingkungan di mana bank syariah tumbuh dan  berkembang,  yaitu  dalam  sistem  ekonomi  kapitalistik.  Karena  tumbuh dalam  lingkungan  kapitalis  seperti  itulah,  banyak  terjadi  kontradiksi (tanaqudh) antara bank syariah dengan sistem kapitalis yang menjadi tempat hidupnya.  Contohnya,  dalam  bank  syariah  berlaku  prinsip profit  and  loss sharing dalam  akad  mudharabah.  Sementara  dalam  sistem  kapitalis, khususnya  dalam  dunia  perbankan,  tidak  dikenal  istilah  bagi  rugi. 36 Kontradiksi  ini,  cepat  atau  lambat  akan  menimbulkan  penyimpangan- penyimpangan.  Kondisi  ini  akan  membuat  umat  Islam  hidup  dalam kebingungan  dan  kebimbangan.  Karena  pilihannya  hanya  dua:  bank konvensional yang menjalankan riba, atau bank syariah  yang penuh dengan penyimpangan.
Adapun kritik secara rinci untuk bank syariah, antara lain sebagai berikut :
a. Lemahnya pengawasan manajemen
b. Kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah.
c. Dominannya akad murabahah. 37
Penerapan  usaha-usaha  bisnis  bank  syari’ah,  terutama  produk murabahah telah  menimbulkan  masalah  moralitas.  Dari  pengamatan  dan  penelitian beberapa  ilmuwan  Islam  itu,  bank-bank  syari’ah,  dalam  penerapan  produk- produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap  mempertahankan  praktek  pembebanan  bunga  dengan  menggunakan istilah “label Islam”. 38
Menarik  untuk  mencermati  kritik  yang  dilontarkan  oleh  Khursi  Ahmad mengenai  produk  Murabahah  sebagai  berikut: “Murabahah  (cost  plus financing) and ba’I mu’ajjal (sale with deferred payment) are permitted in the Shariah under  certain  conditions.  Technically,  it  is  not  a  form  of  financial  mediation  but  a kind of business participation. The shari’ah assumes that the financier actually buys the  goods  and  then  sells  them  to  the  client.  Unfortunately,  the  current  practice  of “buy-back on mark up” is not in keeping with the conditions on which murabahah or ba’I  mu’ajjal  are  permitted.  What  is  being  done  is  a  fictitious  deal  which  ensures  a predetermined profit to the bank without actually dealing in goods or sharing any real risk. This is againt the letter and spirit of shari’ah injunctions” . 39
Di samping itu, Saeed juga melontarkan kritik terhadap murabahah bahwa justru  dari  sudut  pandang  ekonomi,  memang  tidak  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  mark  up  dengan  bunga.  Perbedaan  keduanya  hanyalah menyangkut  soal  hukum  antara  kontrak  hutang-piutang  dalam  bunga  dan kontrak  jual  beli  dalam mark  up .  Pendapat  Saeed  ini  juga  diperkuat  dengan argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  Zaidi 40 sebagai  berikut: “In  my  opinion the cost of credit in bank financing on the basis of murabhah or mark up in price, is the  same  as  in  the  case  of  financing  on  the  basis  of  simple  interest,  except  that  in murabahah financing, the  price agreed remains the  same  even if the payment is not made on the due date”.
Lebih  jauh  lagi,  Saeed  mengemukakan  bahwa  para  teoritisi  perbankan syari’ah  dari  tahun  1940-an  sampai  akhir  1970-an  tidak  membayangkan perbankan  syari’ah  sebagai  perbankan  berbassis mark  up ,  tetapi  mereka
36 Ayid Fadhl Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah Dirasah Ilmiyah Fiqhiyah li Al Mumarasat Al-Amaliyah , (Beirut : Ad-Dar al-Jamiiyah, 2007), hal.538 37 Ayid Fadhl Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah…., hal. 510-514 38 Anita Rahmawaty, Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam: La Riba , Vol. I No. 2, Desember 2007, hal. 192
39 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia , (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 118.
40 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest,  A  Study  of  Prohibition  of  Riba  and  its Contemporary Interpretation, Leiden: E.J. Brill,1996) hal. 93
Muhdi Kholil
mengandaikan perbankan syari’ah sebagai perbankan berbasis profit and loss sharing dengan  menggunakan  konsep musyarakah  dan  mudharabah .  Siddiqi dalam karyanya Banking without Interest tidak menyinggung murabahah sama sekali, demikian pula halnya dengan Interest-Free Banking karya Uzair. Bahkan dengan  tegas,  Siddiqi  sebagaimana  dikutip  oleh  Saeed 41 menyatakan pendapatnya  untuk  menghapus  instrumen murabahah dari  perbankan syari’ah.
Beberapa  kritik  terhadap  praktek murabahah di  perbankan  syari’ah  juga dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah: 42
1. Murabahah ini  bukan  jual  beli  melainkan hilah dengan  tujuan  mengambil riba.
2. Murabahah merupakan jual beli ‘inah  yang diharamkan Islam.
3. Murabahah merupakan ba’I atani fi ba’iah.
4. Murabahah merupakan bai’ al-ma’dum .
Meskipun  banyak  kritik  yang  diarahkan  kepada  praktek murabahah di perbankan syari’ah, namun hal ini justru mengindikasikan bahwa sebenarnya produk murabahah ini  direspon  secara  luas.  Oleh  karena  itu,  dalam perjalanannya  para  teoritisi  dan  praktisi  perbankan  syari’ah  masih  terus melakukan  kajian  dan  mengkritisi  secara  serius  mekanisme  kontrak murabahah yang  sesuai dengan semangat dari prinsip-prinsip syari’ah dalam rangka mencapai tujuan pembumian ekonomi syari’ah di Indonesia.
2. Asuransi Syariah
Tampaknya semua mekanisme takaful Islam telah berjalan sesuai syariah, tetapi  banyak  pertanyaan  atas  kesyariahannya.  Pertanyaan  tersebut berpangkal  pada  dua  perkara  yakni:  1)  Tentang  terpenuhi  tidaknya  syarat bagi  sahnya  aqad  jaminan  serta  terpenuhi  tidaknya  syarat  dalam  aqad jaminan yang disahkan syara’, dan 2) Seputar kedudukan perusahaan takaful itu sendiri: apakah ia berperan sebagai perusahaan penjamin, ataukah sebagai perusahaan  pengelola   dana  nasabah  ( mudharib ),  atau  hanya  sekedar  sebagai pialang (broker) yang mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana dengan pengusaha.
Menurut  fiqh  Islam,  terdapat  lima  rukun  dhaman,  yakni  adanya  pihak yang menjamin ( dhamin ), yang dijamin ( madhmun ‘anhu ) dan yang menerima jaminan  ( madhmun  lahu ),  dan  adanya  barang  atau  beban  (harta)  yang  harus ditunaikan, yakni berupa hak harta yang wajib dibayar atau akan jatuh tempo pemenuhannya, serta adanya ikrar atau ijab qabul. 43 Apakah kelima rukun ini sudah ada dalam asuransi takaful ?
Pada  sisi  lain  ada  kesamaran  dalam  mekanisme  asuransi  takaful.  Bila dikaji  lebih  jauh,  di  dalam  mekanisme  kerja  asuransi  takaful  agaknya berlansung dua aqad sekaligus, yakni aqad saling menanggung di antara para nasabah  ( aqad  takafuli )  dan  aqad  syirkah  antara  nasabah  dan  perusahaan takaful  yang  dibuktikan  dengan  adanya  bagi  hasil  uang  nasabah  yang disimpan perusahaan asusransi takaful. Dalam hal aqad saling menanggung, siapakah yang menjadi penanggung dan yang ditanggung? Bila aqad dalam Takaful adalah  aqad  takafuli  antar  peserta,  pernahkah  aqad  itu  berlangsung sebagaimana mestinya diantara merka sendiri ? Bila diantara nasabah sudah
41 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest…., hal. 95 42 Perdebatan pendapat ulama mengenai status keabsahan praktek murabahah di perbankan syari’ah ini dapat dibaca lebih detail dalam Yusuf Qardhawi, Bai’ al-Murabahah li al-Aamir bi asy-Syira’ Kama Tajriyah al-Masharif al-Ilmiyah, ( t.tp: Maktabah Wahbah, 1987), hal. 26.
43 http://corpusalienum.multiply.com/journal/item/683/Menyoal_Asuransi_Konvensional_ dan_Asuransi_Takaful?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011
Isu Global
bisa  saling  menanggung,  lalu  apa  fungsi  perusahaan  asuransiTakaful  ? Maksudnya,  dalam   hal  ini  kedudukan  perusahaan  Takaful  sebagai  apa? Apakah sebagai pihak pengelola dana  nasabah? Bila  sebagai pengelola dana nasabah,  mengapa  disebut  perusahaan  Takaful,  mengapa  bukan  perusahaan biasa sebagaimana yang lain ?
Tetapi, benarkah perusahaan asuransi Takaful bertindak sebagai pengelola dana nasabah ? Ternyata tidak, karena dana yang dikumpulkan tidak dikelola sendiri (menurut UU yang berlaku Takaful termasuk lembaga keuangan non bank  yang  hanya  boleh  menghimpun  dana  tetapi  tidak  boleh  menyalurkan apalagi  memutarnya  sendiri)  melainkan  disalurkan  ke  BMI.  Karena  bukan sebagai  lembaga  pengelola,  maka  semestinya  perusahaan  Takaful  hanya berfungsi  sebagai  pialang  (perantara)  antara  nasabah  dan  pengusaha  (yang dalam  faktanya  itupun  tidak  pernah  ada),  ataupun  wakil  nasabah  dalam berhadapan dengan pengusaha. Sebagai perantara, Takaful berhak mendapat komisi.  Sedang  sebagai  wakil,  Takaful  bisa  mendapat  imbalan  (ujrah  atau ‘iwad).  Akan  tetapi,  dalam  kenyataanya  mengapa  perusahaan  memungut bagi hasil, dan karenanya juga menanggung kerugian?.
Alternatif  penyelesaiannya  adalah  sebagai  berikut:  Akad  saling menanggung  bisa  dilakukan  diantara  para  peserta.  Jadi  sejumlah  para nasabah membentuk kesepakatan bersama untuk saling menanggung dengan cara  mengumpulkan  sejumlah  uang.  Bisa  pula  disepakati  dana  yang dikumpulkan  dipakai  sebagai  modal  usaha  yang  diputar  oleh  sebuah perusahaan,  dimana  sebagian  atau  seluruh  keuntungan  itulah  yang digunakan sebagai dana tanggungan. Bila berlebih, bisa disepakati lebih jauh untuk  menanggung  orang  lain  yang  bukan  anggota  takaful.  “Perusahaan Takaful” (bisa dicari nama lain yang lebih netral) dalam hal ini bisa berperan sebagai  wakil  kedua  belah  pihak  (pengusaha  dan  para  nasabah),  yang mengurusi  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  takaful.  Lembaga  ini memperoleh  dana  bisa  dari  pungutan  biaya  administrasi  dari  para  nasabah atau  imbalan  baik  dari  nasabah  ataupun  pengusaha.  Dana  tersebut  lebih banyak  digunakan  untuk  biaya  operasional  atau  mengembangkan  kegiatan takaful  bukan  untuk  mencari  keuntungan.  Dengan  demikian  lembaga  itu didirikan memang untuk kegiatan nirlaba, yang berbeda sama sekali baik dari falsafah pendirian, tujuan, maupun tata kerjanya dengan perusahaan asuransi dalam sistem kapitalis-individualistik. 44
Asuransi  syariah  di  Indonesia  pada  umumnya  dipandang  masih  bersifat non  syariah  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Hal  tersebut menimbulkan  masalah  mengenai  halal  dan  haramnya  asuransi  tersebut  dari sudut pandang hukum Islam. Kelemahan-kelemahan asuransi syariah saat ini tampak dari:
a. Akad penundukan
Kelemahan dari asuransi syariah saat ini adalah masih terdapat akad idz’an . Maksudnya adalah akad yang merupakan penundukan pihak yang kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Pihak  yang  kuat  lebih  dominan  terletak pada  perusahaan  yang  menentukan  syarat-syarat  yang  tidak  dimiliki tertanggung.  Syarat-syarat  yang  dibuat  oleh  perusahaan  asuransi  syariah telah  dibakukan  pada  akadnya  atau  perjanjiannya.  Perjanjian  yang  telah dibakukan  tersebut  menimbulkan  posisi  perusahaan  asuransi  syariah menjadi lebih kuat dibandingkan dengan nasabah pesertanya. Hal tersebut
44 http://corpusalienum.multiply.com/journal/item/683/Menyoal_Asuransi_Konvensional_ dan_Asuransi_Takaful?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011
Muhdi
Kholil
menyebabkan  pertentangan  dengan  prinsip  keadilan  yang  sesuai  dengan syariat Islam. 45
b. Mengandung unsur pemerasan
Ketika  nasabah  atau  para  pemegang  polis  tidak  bisa  melanjutkan pembayaran  preminya,  seringkali  uang  premi  yang  sudah  dibayar  jadi hangus  atau  hilang  dan  pihak  asuransi  juga  tidak  memberikan  surat pemberitahuan  mengenai  hal  tersebut.  Seharusnya  premi  yang  sudah diberikan oleh peserta dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil pada awal perjanjian. 46
c. Mengandung unsur penipuan
Dalam  klausul  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  asuransi  syariah biasanya  masih  ada  yang  kurang  ditonjolkan  saat  penawaran.  Demikian juga  dengan  resiko-resiko  buruk  yang  akan  terjadi,  dan  umumnya disembunyikan  oleh  pihak  asuransi  syariah.  Terdapat  beberapa  peserta yang kemudian jera berurusan dengan perusahaan asuransi syariah yang cenderung tidak pernah mau berkompromi. 47
d. Diinvestasikan pada Lembaga Ribawi
Perusahaan  asuransi  masih  menginvestasikan  dana  peserta  kepada pihak  lain  atau  lembaga  yang  menjalankan  bisnis  dengan  praktik  ribawi, dimana  lembaga  tersebut  menggunakan  sistem  bunga  dalam pendapatannya.  Bunga  inilah  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  asuransi syariah  dan  sebagiannya  menjadi  uang  yang  akan  diterima  atau dibayarkan  kepada  peserta  asuransi  bila  ada  yang  melakukan  klaim kepada mereka.
3. BMT
BMT  (Baitul  Maal  Wa  Tamwil)  merupakan  salah  satu  model  lembaga keuangan  syariah  paling  sederhana  yang  saat  ini  banyak  muncul  dan tenggelam  di  Indonesia.  Keberadaan  BMT  dengan  jumlah  yang  signifikan pada  beberapa  daerah  di  Indonesia  tidak  didukung  oleh  faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan  baik.  Fakta  yang  ada  di  lapangan  menunjukkan  banyak  BMT  yang tenggelam  dan  bubar.  Masyarakat  dalam  menilai  Lembaga  Keuangan Syari’ah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Bahwa praktek BMT tidak beda  dengan  praktek  Bank  Konvensional,  mereka  beranggapan  bahwa  BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Bank Konvensional, di Bank Konvensional mengambil bunga 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di BMT dalam mengambil keuntungan lebih dari 2%.
Ada  dugaan  adanya  praktek-praktek  pengelolaan  dana  yang  belum sepenuhnya  bernuansa  syari’ah,  terjadi  banyak  deviasi  antara  teori  dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam akad pengerahan dana dan penyaluran  dana  kepada  masyarakat.Masalah-masalah  tersebut  disebabkan karena  prinsip-prinsip  syari’ah  yang  menjadi  dasar  rujukan  dalam operasional  BMT  belum  sepenuhnya  dipahami  dengan  baik  oleh  sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan
45 Dewi Gemala, Aspek-Aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia , Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 135
46 Akad  Takafuli  dan  Tabarru  Dalam  Asuransi  Syariah”, http://www.pojokasuransi.com ,  diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011 47
Hermawan Kartajaya, “ Ekonomi Islam Itu Adil dan Indah ”,http://www.pojokasuransi.com/forum, diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011
Isu
Global
dalam  praktek  pengelolaan  lembaga  mikro  keuangan  syari’ah  yang  sering mengundang kritik. 48
Dengan  melihat  fenomena  di  atas perkembangan  BMT  dipandang  belum sepenuhnya  mampu  menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:
a. Faktor Internal
1) Permodalan dan Sumber Pendanaan
BMT  umumnya  memiliki  modal  yang  relatif  kecil  dan  sulit  untuk menambah modal apabila diperlukan. Menurut riset yang dilakukan oleh Junaidi,  pada  umumnya  BMT  yang  ada  di  lapangan  memiliki  aset berkisar Rp. 10–30 juta atau sebesar 51%-nya berada pada katagori Rp 10- 30  juta-an.  Ada  beberapa  BMT  yang  memiliki  aset  di  atas  Rp  100  juta tetapi  jumlahnya  hanya  5%. 49 Modal  pendanaan  merupakan  fondasi dalam  oprasional  suatu  lembaga  keuangan.  Hal  ini  berarti  ketersediaan dana  yang  terbatas  pada  sebagian  besar  BMT  di  Indonesia  akan mempersulit  pengembangan  usahanya.  Sehingga  akumulasi  kebutuhan dana  masyarakat  belum  bisa  dipenuhi  oleh  BMT.  Hal  ini  yang menjadikan  nilai  pembiayaan  dan  jangka  waktu  pembayaran  kewajiban dari nasabah cukup cepat dan belum tentu pembiayaaan yang diberikan BMT  cukup  memadai  untuk  modal  usaha  masyarakat.  Dalam  melayani penyaluran  dana  kepada  masyarakat  dinilai  belum  maksimal  karena masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir walaupun keberadaan  BMT  cukup  dikenal.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat membutuhkan  pemenuhan  dana  yang  memadai  dan  pelayanan  yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi.
2) Sumber Daya Manusia (SDM)
BMT  rata-rata  memiliki  SDM  yang  produktifitasnya  rendah  karena tingkat  pendidikan  yang  rendah,  tidak  adanya  standar  dalam  sistem rekruitmen,  jenjang  karir  yang  tidak  jelas,  sistem  penggajian  dan  bonus yang  tidak  memadai,  dan  kurangnya  upaya  peningkatan  kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan yang menyebabkan pengelola BMT kurang profesional dalam bekerja.
Para pengelola BMT dalam menjalankan tugasnya masih banyak yang mengutamaan kepentingan pribadi dan mengabaikan rasa dedikasi demi memajukan  eksistensi  BMT,  bahkan  praktek-praktek  KKN  juga  masih dilakukan  oleh  beberapa  pengelola  BMT  di  Indonesia.  Hal-hal  tersebut menyebabkan  kualitas  SDM  tidak  memadai  dan  tidak  mampu  bersaing dengan  lembaga  keuangan  lainnya  yang  mengakibatkan  proses perjalanannya, berjalan tidak sesuai dengan harapan.
3) Inovasi di Bidang Pemasaran
Sebagian  besar  BMT  tidak  mampu  mengembangkan  produk-produk baru  yang  inovatif  yang  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan lembaga keuangan mikro lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  umumnya  BMT  memiliki  kualitas  SDM yang  rendah,  dana  yang  terbatas  untuk  membiayai  kegiatan  riset  dan pengembangan  pasar,  serta  tidak  memiliki  strategi  untuk  mengatasi hambatan  tersebut.  Pengetahuan  pengelola  BMT  juga  dinilai  sangat terbatas dalam menangkap dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di  tengah  masyarakat.  Sehingga  menyebabkan  dinamisasi  dan  inovasi BMT tersebut kurang.
48 Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah , Cet. 1. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), hal. 49.
49 http://www.bmtlink.web.id/, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011
Muhdi

## Kholil

## 4) Teknologi Informasi
Terdapat  banyak  BMT  yang  belum  memiliki  perangkat  teknologi informasi  untuk  mendukung  kegiatan  operasionalnya  ataupun  jika  ada tidak  mampu  memanfaatkannya  secara  optimal  karena  keterbatasan SDM.  Hal  ini  menyebabkan  BMT  tidak  memiliki  kemampuan  akses terhadap  informasi  baik  yang  berasal  dari  intern  lembaga  maupun ekstern  sehingga  tidak  mampu  menyediakan  informasi  yang  cepat, lengakap dan akurat  khususnya dalam proses  penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan.
b. Faktor Eksternal
1) Persaingan
Persaingan  yang  dihadapi  berasal  dari  sesama  BMT,  lembaga keuangan mikro lainnya maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha  kecil  atau  cabang  di  daerah  pedesaan.  BMT  cenderung menganggap  BMT  lain  sebagai  lawan  yang  harus  dikalahkan  yang mengakibatkan kebersamaan dalam menjalin koordinasi demi kelancaran operasionalisasi menjadi terhambat. Ini merupakan salah satu faktor yang menghambat kemajuan BMT di Indonesia pada umumnya.
2) Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Tidak dapat di pungkiri, ada beberapa kelemahan dan penyakit yang kini  dirasakan  oleh  BMT,  umumnya  berkisar  pada  lemahnya  sumber daya  manusia,  manajemen,  fasilitas,  servis,  permodalan,  dan  lain sebagainya.  Kelemahan-kelemahan  BMT  tersebut,  pada  gilirannya berujung  pada  sulitnya  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  luas (public trust) terhadap jasa dan pelayanan yang bisa diberikan BMT.
Apalagi  ada  beberapa  kalangan  yang  memandang  sinis  terhadap maraknya  perkembangan  dan  pertumbuhan  lembaga  keungan  syariah, bahkan  kalangan  umat  Islam  sendiri.  Sinisme  terhadap  lembaga keuangan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap  Bank  Syariah  sangat  rendah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari partisipasi  umat  Islam  dalam  investasi  atau  perguliran  modal.  Bahkan beberapa  ilmuwan  muslim  ada  yang  mengecam  perbankan  syariah, mereka  berpendapat  bahwa  bank-bank  Islam  dalam  menyelenggarakan transaksi-transaksinya  justru  bertentangan  dengan  konsepnya.  Dengan kata  lain,  bertentangan  dengan  semangat  syariah.  Mereka  meragukan mengenai kegiatan-kegiatan usaha-usaha bank-bank Islam tersebut, yang notabene  bermaksud  untuk  menghindarkan  pemungutan  bunga  dan bermaksud  agar  risiko  dipikul  bersama,  dalam  pelaksanaannya  sudah diaplikasikan  sesuai  dengan  tujuan  tersebut  atau  hanya  penggantian istilah belaka. 50
3) Jaringan
Tidak  ada  jaringan  yang  kuat  merupakan  suatu  kelemahan  besar yang  dihadapi  BMT.  Lemahnya  jaringan  berarti  bahwa  jaringan  ada namun  tidak  memberikan  arti  dan  perubahan  yang  lebih  baik  kepada anggota-anggota  jaringan  tersebut.  Sistem  jaringan  yang  lemah  juga menyulitkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan beberapa  BMT  cenderung  menghadapi  masalah  yang  sama,  misalnya nasabah  yang  bermasalah.  Kadang  ada  satu  nasabah  yang  tidak  hanya bermasalah  disatu  BMT  tetapi  di  BMT  lain  juga  bermasalah.  Apabila terdapat jaringan koordinasi yang baik antar BMT maka nasabah tersebut tidak  akan  dapat  mengakses  dana  dari  BMT  lainnya  karena  dia  sudah
50 http://www.gema-pkm.org/, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011
Isu Global
bermasalah  di  salah  satu  BMT.  Akan  tetapi  kenyataan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  jaringan  koordinasi  antar  BMT  masih  lemah  dan ampai  saat  ini  belum  ada  suatu  lembaga  khusus  yang  menjadi  induk BMT  di  seluruh  Indonesia.  Sehingga  BMT  cenderung  berdiri  sendiri- sendiri serta mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.
4) Kebijakan Pemerintah
BMT  yang  berkembang  di  Indonesia  tidak  didukung  dengan ketentuan  hukum  dan  sistem  pengawasan  atau  pembinaan  yang memadai.  Saat  ini  BMT  menggunakan  RUU  Badan  Hukum  Koperasi dinilai  kurang  sesuai  denagan  kondisi  BMT  yang  merupakan  jenis lembaga  intermediasi  berskala  mikro.  Namun  BMT  juga  bukan perbankan sehingga otoritas pengawasan tidak berada di Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan secara hukum  belum  jelas  sehingga  ada  sebagian  masyarakat  yang mengasumsikannya sebagai bank gelap.
5) Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya standar pembinaan dan pengawasan yang baku untuk BMT  dan  ada  beberapa  BMT  yang  belum  mempunyai  lembaga pengawas, secara tidak langsung telah ikut menghambat perkembangan BMT. Pengawasan yang efektif merupakan alat kontrol bagi BMT untuk beroperasi  secara  sehat  sehingga  dapat  berkembang  secara  wajar  dan sehat serta memperoleh kepercayaan masyrakat.

## D. Kesimpulan
Ditengah  kritikan-kritikan  praktek  lembaga  keuangan  syariah  seperti  di atas  dan  masih  dalam  usaha  mewujudkan Good  Cooperate  Governance , Indonesia  secara  perlahan  mulai  dikenal  luas  oleh  dunia,  memiliki  aplikasi ekonomi/keuangan syariah yang berbeda dengan negara-negara kebanyakan. Indonesia yang dalam forum internasional keuangan syriah dikenal “ortodok” atau  konservatif  dalam  penerapan  prinsip-prinsip  syariah,  kini  dikenali memiliki  praktek  ekonomi  Islam  yang  lebih  mendekati  substansi  ekonomi Islam  (jika  sulit  juga  diklaim  lebih  syariah)  serta  relatif  komplit  pada  semua aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah bukan hanya di sektor yang memang  telah  banyak  dikembangkan  seperti  perbankan,  pasar  modal  dan lembaga  keuangan  non-bank  lainnya,  tetapi  perkembangannya  merambah pada sektor keuangan mikro, keuangan sosial dan praktek-praktek usaha riil yang mencoba memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Komposisi  dan  mekanisme  transaksi  dari  produk-produk  keuangan syariah  yang  dimiliki  Indonesia  ini  sebuah  fakta  yang  tidak  dimiliki  negara- negara  lain  yang  juga  mengembangkan  industri  perbankan  dan  keuangan syariah.  Tidak  heran,  karena  mayoritas  negara  di  dunia  mengembangkan industri keuangan syariahnya dengan pendekatan peniruan (mimicry) dengan konvensional,  maka  banyak  pakar  yang  meragukan  orisinalitas  sistem ekonomi/keuangan  Islam,  baik  pakar  konvensional  maupun  pakar  syariah. namun  pada  beberapa  kesempatan,  baik  seminar,  konferensi  dan  forum kelompok  kerja,  banyak  negara  yang  kini  menyadari  bahwa  Indonesia memiliki  bentuk  industri  syariah  yang  berbeda,  aplikasi  ekonomi  syariah yang memiliki warna lain.
Muhdi Kholil

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-Syarawi,  Ayid  Fadhl, Al-Masharif  Al-Islamiyah  Dirasah  Ilmiyah  Fiqhiyah  li  Al Mumarasat Al-Amaliyah , Beirut : Ad-Dar al-Jamiiyah, 2007 Chapra,  M.  Umer  &  Habib  Ahmed, Coorporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syariah , Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2008 Coopers,  Price  Waterhouse, Conceptual  Model  of  Corporate  Governance  Defenition , Makalah  disampaikan  pada  BPPN  Workshop  for  Recapitalised, Jakarta, 27 September 2000 Gemala,  Dewi, Aspek-Aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia , Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung: Ferika Aditama, 2006 Ilmi, Makhalul, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah , Yogyakarta : UII Press, 2002 Karim,  R.A., Islamic  Financeand  Standardization  of  Accountingfor  Islamic  Financial
Institutions , New Horizon: Pp. 5-7, 1990 Komite  Cadbury, The  Business  Roundtable,  Statemen  on  Corporate  Governance, Washington DC, 1997 Qardhawi,  Yusuf, Bai’  al-Murabahah  li  al-Aamir  bi  asy-Syira’  Kama  Tajriyah  al- Masharif al-Ilmiyah, t.tp: Maktabah Wahbah, 1987 Rahmawaty,  Anita  Ekonomi  Syariah:  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal  Ekonomi  Islam:  La  Riba ,  Vol.  I No. 2, Desember 2007 Saeed,  Abdullah, Islamic  Banking  and  Interest,  A  Study  of  Prohibition  of  Riba  and  its Contemporary Interpretation, Leiden: E.J. Brill,1996 Sitompul,  Zulkarnain, Problematika  Perbankan ,  Bandung:  Booksterrace  &  Library, 2005 Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999 Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah : Tinjauan & Beberapa Segi hukum , Bogor : Ghalia Indonesia, 2009 Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S, Mengelola  Kredit  Berbasis  GCG ,  Yogyakarta:Balairung, 2003
Tunggal,  Iman  Sjahputra  Tunggal  &  Amin  Widjaja, Membangun  Good  Corporate Governance (GCG) , Jakarta: Harvarindo, 2002 Wilamarta,  Mishardi, Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  Rangka  Good  Corporate Governance” , Jakarta: Program Pascasarjana, FH UI, 2002
Yustiavandana  Indra  Surya  &  Ivan, Penerapan  Good  Corporate  Governance  : Mengesampingkan  Hak  Istimewa  Demi  Kelangsungan  Usaha ,  Jakata  :
Kencana Prenada MediaGrup, 2008 Agustianto, “ Optimalisasi DPS Perbankan Syariah ”,
<http://www.scribd.com/.../optimalisasi-dewan-pengawas-syariah- 3-agustianto>, diakses tanggal 20 Desember 2011. Ari  Wibowo,  “ Membangun  Perbankan  Syariah  Menuju  Good  Corporate Governance ”<http://pesantren.uii.ac.id>, diakses tanggal 20 Desember
2011. Endri, “ Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah ”,<http://www.tazkiaonline.com.mht>,  diakses  tanggal  20 Desember 2011. Hermawan Kartajaya, “ Ekonomi Islam Itu Adil dan Indah ”,http://www.pojokasuransi.com/forum,
diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011
Isu

## Global
Khotibul  Umam,  Karina  Dwi  Nugrahati  P  dan  Sekar  Ayu,  “ Implementasi  GCG  : Upaya Meningkatkan Keparcayaan Pada Bank Syariah ”, <http://www.ekisonline.com>, diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011.
Luqman  H2O  under,  “ Penerapan  System  Syariah  Terhadap  GLC’s  pada  Sektor Perbankan , <http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system- syariah-terhadap-glc’s-pada  sektor-perbankan/>,  diakses  tanggal  20 Desember 2011.
Rifka Dejavu, “ Penerapan GCG pada Perbankan Syariah ”, <http://www.rifkadejavu- com/.../penerapan-gcg-pada-perbankan-syariah/>,  diakses  tanggal 20 Desember 2011.
http://corpusalienum.multiply.com/journal/item/683/Menyoal_Asuransi_Konv ensional_dan_Asuransi_Takaful?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal %2Fitem, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011 http://www.pojokasuransi.com, Akad Takafuli dan Tabarru Dalam Asuransi Syariah , diakses terakhir tanggal 20 Desember 2011 http://www.bmtlink.web.id/, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011 http://www.gema-pkm.org/, diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2011
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 10. Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat 1. PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 1 angka (10). PBI  No.  11/25/PBI/2009  tentang  Perubahan  atas  PBI  No.  5/8/PBI/2003  tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, pasal 1 angka (5). PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko bagi Bank Umum, Pasal 8. PBI No. 3/22/PBI/2001, Pasal 30 ayat (1). PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 2 ayat (2).