Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web IndoXX1

## Ganisha Fiebelina Yudianto
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: ganishafy@gmail.com
Abstrak. Pelanggaran Hak Cipta menjadi salah satu dampak negatif kemajuan teknologi dan informasi.  Salah  satunya  adalah  pelanggaran  Hak  Cipta  film  yang  dilakukan  oleh  penyedia  situs layanan streaming film  gratis  yaitu  situs  web  IndoXX1.  Pelanggaran  tersebut  menimbulkan permasalahan  bagaimana  pengaturan  Hak  Cipta  film  terhadap  kegiatan streaming film  gratis  pada situs web IndoXX1 berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta? dan bagaimana upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melindungi karya film terhadap kegiatan streaming film  gratis  pada  situs  web  IndoXX1?.  Penelitian  dilakukan  secara  normatif  bersifat  deskriptif, menggunakan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif,  serta  penarikan  kesimpulan  menggunakan logika  deduktif.  Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  (1)  Pengaturan  Hak  Cipta  film  terhadap kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1 terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta yaitu penutupan situs serta dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Hak Cipta selanjutnya ketentuan pidana juga diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta; (2) Seluruh upaya untuk memberikan perlindungan Hak Cipta film bergantung kepada peran aktif pencipta karya film untuk melaporkan pelanggaran Hak Cipta karena yang berlaku adalah delik aduan baik itu upaya perdata maupun upaya pidana. Sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat memberikan perlindungan Hak Cipta film apabila tidak ada laporan.
Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Film, Streaming , Internet

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi membawa manfaat  positif  salah  satunya  adalah  dengan mempermudah  kehidupan  sehari-hari,  seperti dalam  pembelajaran  hingga  hal-hal  kecil terdapat  dalam  internet.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  era  global  dan  dengan kemajuan  teknologi  informasi,  kini  untuk menyaksikan film kita hanya perlu mengakses situs  web  yang  menyediakan  layanan  film secara streaming sudah  bisa  mendapatkan hiburan dengan menyaksikan film yang ingin disaksikan.  Salah  satu  situs  web  yang menyediakan  layanan streaming film  gratis adalah situs web IndoXX1. Film adalah karya seni  budaya  yang  merupakan  pranata  sosial dan  media  komunikasi  massa  yang  dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam  pembuatan  suatu  film,  pencipta suatu karya film harus menuangkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata hingga terciptalah suatu  karya  film.  Dari  hal  tersebut  dapat
diketahui  bahwa  untuk  membuat  suatu  film produser  film  harus  menunjang  pembuatan suatu  film  dengan  memberi  modal.  Modal tersebut  terdiri  atas  berbagai  aspek,  dari sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia, hingga pendanaan. Melihat hal tersebut sudah seharusnya  negara  khususnya  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  memberikan perlindungan  atas  Hak  Cipta  suatu  Ciptaan terutama dalam hal ini karya film. Perlindungan tersebut dapat berupa pengaturan dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai perlindungan  hukum  atas  suatu  karya  cipta dalam media teknologi informasi dan pelaksanaannya harus diterapkan secara tegas dan  konsisten.  Undang-Undang  Hak  Cipta telah  mengatur  mengenai  perlindungan  Hak Cipta  terhadap  karya  film  tepatnya  diatur dalam  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta yang mengatur bahwa karya sinematografi termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kegiatan streaming film  gratis  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  pemegang  Hak Cipta  film  tersebut,  karena  pengguna  dengan melakukan  kegiatan streaming film  gratis tanpa  seizin  pemegang  Hak  Cipta  tidak  perlu membayar sebagaimana apabila kita menyaksikan film di bioskop yang mewajibkan  kita  membayar  untuk  suatu  tiket yang  dipergunakan  sebagai  alat  untuk menyaksikan  film  di  bioskop.  Jadi  apabila dalam situs web yang tidak berbayar dan ilegal seperti  situs  web  IndoXX1,  pemegang  Hak Cipta  tidak  mendapatkan  manfaat  ekonomi berupa  royalti  atas  pengumuman  serta penyebaran Ciptaan tersebut.
Saat  ini  masyarakat  masih  belum menganggap kegiatan streaming film gratis di situs web adalah suatu hal yang serius karena ada hak orang lain yang telah terlanggar yaitu pemegang Hak Cipta. Hal tersebut dibuktikan dengan  masih  banyak  pengguna  yang melakukan  akses  ke  situs  web  IndoXX1  dan menikmati situs web IndoXX1 tanpa menyadari hak-hak pemegang Hak Cipta atas karya  film  yang  terdapat  dalam  situs  web tersebut.    Padahal  dengan  masyarakat  masih menggunakan  situs  penyedia  jasa  layanan streaming gratis  ilegal  seperti  situs  web IndoXX1  jelas  masyarakat  telah  menyalahi Undang-Undang  Hak  Cipta  karena  memang perbuatan tersebut tergolong pelanggaran Hak Cipta walaupun memang tidak akan mendapatkan  sanksi.  Sedangkan  pihak  situs web  IndoXX1  jelas  dapat  dikenakan  sanksi dan dimintai pertanggungjawaban karena telah melanggar  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  e,  g,  dan  h Undang-Undang  Hak  Cipta  yaitu  dengan mendistribusikan, mengumumkan dan mengkomunikasikan  suatu  karya  film  kepada publik  tanpa  seizin  pencipta  atau  pemegang Hak  Cipta  karya  film  tersebut  untuk penggunaan secara komersial.
Pelanggaran  Hak  Cipta  seperti  kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1 tergolong  pelanggaran  Hak  Cipta  melalui sistem  elektronik  atau  media  teknologi informasi.  Dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  diatur  bahwa,  “Setiap  Orang  yang mengetahui  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau
Hak  Terkait  melalui  sistem  elektronik  untuk Penggunaan Secara
Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.” Dalam penerapan  Pasal  55  Undang-Undang  Hak Cipta  tersebut  maka  pencipta  atau  pemegang Hak  Cipta  harus  berperan  aktif  dalam melaporkan  adanya  pelanggaran  Hak  Cipta terhadap  karya  ciptanya  kepada  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  yang  berada dibawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berlakunya delik aduan  dalam  Pasal  55  Undang-Undang  Hak Cipta  tersebut  sehingga  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual tidak mungkin memberikan  perlindungan  dalam  bentuk penutupan situs apabila tidak didahului dengan adanya laporan dari pihak yang dilanggar Hak Ciptanya.  Berdasarkan  uraian  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  melakukan penelitian  mengenai  “ Perlindungan  Hak Cipta  Film  Terhadap  Kegiatan  Streaming Film  Gratis  Pada  Situs  Web  IndoXX1 Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta .”

## Pokok Permasalahan
Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang telah  diuraikan  sebelumnya  maka  dalam penelitian  ini  akan  dikemukakan  beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  Hak  Cipta  film terhadap  kegiatan streaming film  gratis pada  situs  web  IndoXX1  berdasarkan penerapan  pelaporan  pelanggaran  Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana  upaya  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  dalam  melindungi karya  film  terhadap  kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1?

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Penelitian  mengenai  “Perlindungan  Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Film Gratis Pada Situs Web IndoXX1 Berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” merupakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
suatu  penelitian  hukum  normatif,  dimana metode  penelitian  hukum  normatif  adalah metode  penelitian  hukum  yang  digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan  dikategorikannya  sebagai  penelitian hukum normatif, maka penelitian ini merupakan  penelitian  terhadap  azas-azas hukum  karena  penelitian  ini  didasarkan  pada analisa norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendapatkan  azas-azas  hukum  dari  hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  yaitu  penelitian  yang hanya menggunakan bahan pustaka yang ada, tetapi  dalam  penelitian  ini  penulis  juga menggunakan  data  yang  diperoleh  dari kegiatan  wawancara  sebagai  data  pelengkap bukan sebagai data pokok.

## Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum bersifat deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan  atau  peristiwa  yang  terjadi  saat  ini secara sistematis. Sesuai dengan penelitian ini yaitu  menggambarkan  penerapan  pelaporan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  untuk  mengatasi kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1  dan  upaya  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melindungi karya film  terhadap  kegiatan streaming film  gratis pada situs web IndoXX1.
Data dan Sumber Data Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sumber  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku- buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud laporan.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  Peraturan  Bersama Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik  Indonesia  dan  Menteri  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2015  dan  Nomor  26  Tahun  2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau  Hak  Akses  Pengguna  Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2009  tentang  perfilman sebagai referensi tambahan untuk definisi dan sumber  informasi  lainnya,  lalu  bahan  hukum sekunder  yang digunakan adalah  buku, jurnal maupun  makalah  ilmiah online mengenai perlindungan  Hak  Cipta  atas  karya  film  dan Hak  Cipta  pada  umumnya,  kemudian  bahan hukum  tersier  yang  digunakan  adalah  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Sedangkan  data  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui proses wawancara. Tetapi  dalam  penelitian  ini  penggunaan  data primer  bukan  sebagai  data  pokok  melainkan hanya sebagai data pelengkap untuk melengkapi  dan  memperkuat  data  sekunder. Pihak yang menjadi narasumber adalah Kepala Sub  Direktorat  Pelayanan  Hukum  Direktorat Hak  Cipta  dan  Desain  Industri  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Republik Indonesia yaitu Agung Damarsasongko, S.H.,
M.H. dan Afif Nurachman dari Sub Direktorat Pengendalian  Konten  Internet  Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia.

## Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data primer  sebagai  data  pelengkap  dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada beberapa narasumber  dan  pengumpulan  data  sekunder dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan  dilakukan  di  beberapa  tempat seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan perpustakaan Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Pengumpulan data  primer  melalui  wawancara  dilakukan terhadap  narasumber  dari  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia.

## Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya akan  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  data yang  telah  didapat  disusun  secara  sistematis dalam  bentuk  uraian  atau  penjelasan  untuk menggambarkan  hasil  penelitian  sehingga mudah  dipahami  agar  dapat  diinformasikan kepada  orang  lain.  Pada  penelitian  ini dilakukan  analisis  terhadap  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dan Menteri Komunikasi dan
Informatika
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor  26  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan Penutupan  Konten  dan/atau  Hak  Akses Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau Hak  Terkait  dalam  Sistem  Elektronik, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman serta beberapa  literatur  atau  buku  yang  berkaitan dengan objek penelitian,  dalam permasalahan pelanggaran  Hak  Cipta  karya  film  terhadap kegiatan streaming film gratis pada suatu situs web.
Cara Penarikan Kesimpulan Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan logika  deduktif,  artinya  metode  menarik kesimpulan  yang  menerapkan  hal-hal  yang umum  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  di hubungkan dengan bagian-bagian yang khusus atau  di  implementasikan  kebagian  yang khusus. Pada metode ini, penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  menganalisis konsep-konsep umum Hak Kekayaan Intelektual  khususnya  mengenai  pengaturan Hak  Cipta  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  kemudian konsep  yang  bersifat  umum  tersebut  akan dianalisis  secara  khusus  dalam  perlindungan Hak  Cipta  film  terhadap  kegiatan streaming film  gratis  pada  situs  web  IndoXX1 berdasarkan penerapan pelaporan pelanggaran Hak  Cipta    dan  upaya  Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual dalam melindungi suatu karya film dari kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1.

## ANALISIS PERLINDUNGAN HAK
CIPTA  FILM  TERHADAP  KEGIATAN STREAMING  FILM  GRATIS  PADA
SITUS WEB INDOXX1
1. Pengaturan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan  Streaming  Film  Gratis  Pada Situs  Web  IndoXX1  Berdasarkan Penerapan Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang  Hak  Cipta  terhadap  karya film  diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  dimana  film  yang merupakan  karya  sinematografi  termasuk  ke dalam  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang Hak Cipta. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pengaturan perlindungan Hak Cipta karya film yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, dalam melindungi  Hak  Cipta  karya  film  terhadap pelanggaran  Hak  Cipta  melalui  sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial seperti pelanggaran yang dilakukan oleh situs web  IndoXX1  maka  dalam  Undang-Undang Hak  Cipta  juga  diatur  mengenai  hal  tersebut sebagai  upaya  menanggulangi  pelanggaran Hak  Cipta  melalui  media  teknologi  dan informasi  tepatnya  dalam  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Dalam penerapan Pasal 55 ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  terhadap pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh situs  web  IndoXX1  tersebut  diawali  dengan adanya  laporan  situs  atau  konten  yang melanggar  Hak  Cipta  dan  atau  Hak  Terkait. Hal  tersebut  seperti  yang  dilakukan  oleh Motion  Picture  Association (MPA)  yang melaporkan 89 situs yang melakukan pelanggaran  Hak  Cipta  atas  karya  film termasuk  diantaranya  MPA  melaporkan  situs web IndoXX1.
Langkah  selanjutnya  dalam  penerapan Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  melakukan  verifikasi  atas  laporan tersebut  dengan  membentuk  tim  verifikasi yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  khususnya  Direktorat  Hak  Cipta dan Desain Industri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia khususnya  Sub  Direktorat  Pengendalian Konten  Internet,  dan  asosiasi  terkait  dengan Hak Cipta dan atau Hak Terkait. Dalam hal ini situs  web  IndoXX1  terbukti  melakukan pelanggaran  Hak  Cipta  maka  pembuatan rekomendasi dilakukan  berdasarkan  hasil verifikasi bahwa ditemukan bukti bahwa situs web  IndoXX1  tidak  memiliki  lisensi  dari pencipta atau pemegang  Hak Cipta film yang didistribusikannya  serta  tidak  memberikan royalti  kepada  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  film  tersebut  dan  dianggap  memenuhi unsur  pelanggaran  Hak  Cipta.  Rekomendasi tersebut  berupa  penutupan  seluruh  konten yang  melanggar  Hak  Cipta  dalam  sistem elektronik.  Penutupan  secara  keseluruhan selain  karena  situs  web  IndoXX1  melakukan pelanggaran  Hak  Cipta,  dalam  situs  web IndoXX1  juga  terdapat  konten  perjudian  dan konten  pornografi  dimana  hal  tersebut melanggar  UU  ITE.  Rekomendasi  tersebut dengan  disertai  alasan  disampaikan  oleh Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Aplikasi  Informatika.  Atas  rekomendasi tersebut  maka  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  melalui Direktur  Jenderal  Aplikasi  Informatika  Sub Direktorat  Pengendalian  Konten  Internet melakukan  penutupan  seluruh  konten  situs web  IndoXX1  sehingga  situs  tersebut  tidak dapat diakses.
Pasal  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta yang dilanggar oleh situs web IndoXX1 terkait dengan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e, g dan h juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta karena situs web IndoXX1 telah  mendistribusikan  dan  mengumumkan karya  cipta  film  melalui  alat  elektronik
sehingga  karya  film  tersebut  dapat  dilihat orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak  Cipta  karya  film  tersebut  dan  untuk penggunaan secara komersial.
Berdasarkan  Pasal  99  Undang-Undang Hak  Cipta  bahwa,  “Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  berhak mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait” maka pencipta atau pemegang  Hak  Cipta  karya  film  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta film.  Gugatan  ganti  rugi  dapat  berupa permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  pihak situs  web  IndoXX1  selama  mengumumkan, mempertunjukan  dan  mengkomunikasikan karya  film  tanpa  seizin  pencipta  atau pemegang Hak Cipta karya film tersebut dalam situs  web  IndoXX1.  Selain  daripada  hal tersebut,  gugatan  keperdataan  juga  dapat dilakukan pencipta atau pemegang Hak  Cipta dengan memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman  atau  penggandaan  yaitu  karya film  atau  untuk  menghentikan  kegiatan pengumuman, pendistribusian dan komunikasi karya  film  dalam  situs  web  IndoXX1  atau dalam  bentuk  penutupan  situs  web  IndoXX1. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  99  ayat  (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Ketentuan pidana  yang  dapat  dikenakan  diatur  dalam Pasal  113  ayat  (2) juncto Pasal  113  ayat  (3)
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang
Hak Cipta.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pihak situs web IndoXX1  yang  telah  melanggar  Pasal  9  ayat (1)  huruf  e,  g,  dan  h  Undang-Undang  Hak Cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  Tetapi  selama  tidak  ada  laporan atau  pengaduan  akan  terjadinya  pekanggaran Hak Cipta maka ketentuan pidana tidak dapat dikenakan kepada pelanggar Hak Cipta dalam hal  ini  yaitu  pihak  situs  web  IndoXX1.  Hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  120 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Undang-Undang  Hak  Cipta  merupakan  delik aduan. Sehingga peran aktif dari pencipta atau pemegang  Hak  Cipta  untuk  melaporkan adanya  pelanggaran  Hak  Cipta  terhadap ciptaannya  juga  sebagai  bentuk  perjuangan hukum  untuk  memberantas  pelanggaran  Hak Cipta  di  Indonesia.  Apabila  pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  tidak  melaporkan pelanggaran  Hak  Cipta  atas  ciptaannya  maka pelaku  pelanggaran  Hak  Cipta  dapat  dengan leluasa melakukan pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ketentuan  pidana  memiliki  kelemahan  yaitu karena  berlakunya  delik  aduan  maka  tanpa adanya  laporan  dari  pencipta  atau  pemegang Hak  Cipta  ketentuan  pidana  tidak  dapat dikenakan  terhadap  pelaku  pelanggaran  Hak Cipta.  Apabila  pencipta  karya  film  tersebut berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tentu  saja  merupakan  hal yang  sulit  untuk  melakukan  laporan  atas pelanggaran  Hak  Cipta  terhadap  karya filmnya.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut pengaturan  perlindungan  Hak  Cipta  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  selain  Pasal  55 Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  mengatur mengenai penutupan situs selanjutnya pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  juga  dapat menggunakan aturan dalam Pasal 99 mengenai gugatan  keperdataan  dan  Pasal  113  yang mengatur mengenai ketentuan pidana.
2. Upaya  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Dalam  Melindungi  Karya
Film  Terhadap  Kegiatan  Streaming
Film Gratis Pada Situs Web IndoXX1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah berulang kali melakukan upaya untuk melindungi karya film terhadap kegiatan streaming film gratis pada situs web IndoXX1 dengan  melakukan  penutupan  terhadap  situs web  IndoXX1  berdasarkan  laporan  adanya pelanggaran  Hak  Cipta  melalui  sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta.  Namun  pihak  situs web  IndoXX1  mengganti  nama  domain  situs web  IndoXX1  secara  terus  menerus  terutama
apabila  setelah  mengalami  penutupan  situs agar  situs  web  IndoXX1  tetap  dapat  diakses oleh pengguna.
Terdapat  2  (dua)  upaya  yang  dapat dilakukan  pencipta atau pemegang Hak  Cipta sebagai bentuk perjuangan hukum yaitu upaya melalui  gugatan  keperdataan  dan  upaya melalui tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, gugatan keperdataan  terbagi  menjadi  2  (dua),  yang pertama  adalah  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  karya  film  dapat  mengajukan  gugatan ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  untuk meminta  seluruh  atau  sebagian  penghasilan yang  diperoleh  situs  web  IndoXX1  selama pengumuman dan komunikasi karya film tanpa izin  yang  tergolong  sebagai  pelanggaran  Hak Cipta  yang  dilakukan  oleh  pihak  situs  web IndoXX1. Selain daripada mengajukan gugatan  ganti  rugi,  gugatan  keperdataan lainnya  adalah  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  karya  film  dapat  memohon  putusan provisi  atau  putusan  sela  kepada  Pengadilan Niaga  untuk  meminta  penyitaan  karya  film yang  dilakukan  pengumuman  secara  ilegal dan/atau untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian dan komunikasi karya film dimana kegiatan tersebut tergolong pelanggaran  Hak  Cipta.  Dengan  kata  lain adalah memohon putusan provisi atau putusan sela  kepada  Pengadilan  untuk  melakukan penutupan  situs  web  IndoXX1  agar  seluruh kegiatannya yang melanggar Hak Cipta karya film terhentikan.
Hukum  pidana  menganut  asas ultimum remedium yaitu  hukum  pidana  hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.  Sebenarnya  Undang-Undang  Hak Cipta  turut  mengatur  mengenai  hal  tersebut yaitu dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa selain kasus pembajakan dan selama para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  maka  harus menempuh  jalur  mediasi  sebagai  upaya penyelesaian  sengketa  sebelum  melakukan tuntutan pidana. Ketentuan pidana yang dapat dikenakan  terhadap  pelaku  pelanggaran  Hak Cipta  adalah  ketentuan  pidana  yang  diatur
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  karena  pihak  situs  web IndoXX1  telah  melanggar  Pasal  9  ayat  (1) huruf  e,  g,  dan  h  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dimana  pihak situs web IndoXX1 mendistribusikan, mengumumkan dan mengkomunikasikan karya  film  kepada  publik  melalui  situs  web IndoXX1 tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak  Cipta  karya  film  tersebut  untuk penggunaan  secara  komersial.  Kemudian pihak  situs  web  IndoXX1  tidak  memberikan royalti  kepada  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  karya  film  tersebut  sehingga  pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  karya  film menderita  kerugian.  Berdasarkan  uraian tersebut,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa seluruh upaya untuk melindungi karya film  terhadap  kegiatan streaming gratis  pada situs  web  IndoXX1  baik  itu  upaya  gugatan keperdataan (gugatan ganti rugi dan penutupan situs web IndoXX1) maupun upaya penuntutan  pidana  bergantung  kepada  peran aktif  dari  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta karya film untuk melaporkan adanya pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh situs web IndoXX1.
Peran  aktif  dari  pencipta  atau  pemegang Hak Cipta karya film sangat dibutuhkan karena tanpa  adanya  laporan  atau  pengaduan  dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film atas  adanya  pelanggaran  Hak  Cipta  yang dilakukan  oleh  situs  web  IndoXX1  maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat memberikan upaya perlindungan karena yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta adalah delik aduan. Sehingga walaupun sudah dilakukan penutupan situs terhadap situs web  IndoXX1  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  harus  terus  waspada  untuk  memantau dan  aktif  untuk  melaporkan  kembali  apabila ditemukan  pelanggaran  Hak  Cipta  yang dilakukan  oleh  situs  web  IndoXX1  karena pihak  situs  web  IndoXX1  mengganti  nama domain  situs  web  IndoXX1  secara  terus menerus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan maka  kesimpulan  dari  penelitian  adalah sebagai berikut:
a. Pengaturan  Hak  Cipta  film  terhadap kegiatan streaming film  gratis  pada  situs web  IndoXX1  dengan  menerapkan  Pasal 55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan berkoordinasi bersama Kementerian
Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  untuk  melakukan  penutupan situs  web  IndoXX1  secara  keseluruhan atas  laporan  yang  diberikan  oleh Motion
Picture Association (MPA) kepada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain  daripada  hal  tersebut  pengaturan Hak  Cipta  Film  terhadap  kegiatan streaming film  gratis  pada  situs  web IndoXX1  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta diatur bahwa pencipta  atau pemegang Hak Cipta dimungkinkan untuk mengajukan gugatan keperdataan sebagaimana  dalam  Pasal  99  Undang- Undang  Hak  Cipta  termasuk  memohon putusan  sela  kepada  Pengadilan  Niaga untuk  melakukan  penutupan  situs  web IndoXX1  agar  kegiatan  yang  melanggar Hak  Cipta  terhenti  dan  pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  juga  dimungkinkan untuk melakukan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak Cipta.  Tetapi  ketentuan  pidana  dan gugatan keperdataan tidak dapat dikenakan  kepada  pelanggar  Hak  Cipta apabila  tidak  diawali  dengan  adanya laporan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta  karya  film  karena  Undang-Undang Hak  Cipta  menganut  delik  aduan.  Delik aduan  tersebut  menjadi  kelemahan  dari ketentuan  pidana  karena  diperlukannya kesadaran dari pencipta karya film untuk melaporkan.
b. Seluruh upaya untuk memberikan perlindungan  Hak  Cipta  film  terhadap kegiatan streaming film  gratis  pada  situs web  IndoXX1  baik  itu  upaya  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengajukan  gugatan  keperdataan    yang diatur  dalam  Pasal  99  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (gugatan  ganti  rugi  dan  memohonkan penutupan  situs  web  IndoXX1)  maupun upaya  melakukan  penuntutan  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak Cipta  sangat  bergantung  dari  kesadaran pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film  untuk  berperan  aktif  melaporkan pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilakukan oleh  situs  web  IndoXX1.  Hal  tersebut dikarenakan  tanpa  adanya  laporan  dari pencipta atau pemegang Hak Cipta maka perlindungan  terhadap  Hak  Cipta  film terhadap  kegiatan streaming film  gratis pada  situs  web  IndoXX1  tidak  dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  karena  Undang-
Undang Hak Cipta menganut delik aduan sehingga laporan mengenai adanya pelanggaran Hak Cipta dari pencipta atau pemegang  Hak  Cipta  karya  film  menjadi kunci utama untuk melindungi karya film tersebut.  Pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  karya  film  harus  terus  memantau dan  aktif  melaporkan  pelanggaran  Hak Cipta  yang  dilakukan  oleh  situs  web IndoXX1  karena  situs  tersebut  terus berusaha mengganti nama domain mereka agar terhindar dari penutupan situs.

## SARAN
a. Pemerintah  harus  lebih  memberikan perhatian  terhadap  penerapan  Undang- Undang  Hak Cipta. Sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah dalam penerapannya efektif atau tidak.
Pengaturan  mengenai  delik  aduan  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  dapat  dinilai  kurang efektif  karena  membutuhkan  kesadaran Pencipta  untuk  melakukan  pengaduan agar mendapat perlindungan. Berdasarkan hal  tersebut  maka  pelu  diubah  mengenai delik yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu  dari  yang  semula  delik  aduan menjadi delik biasa.
b. Masyarakat Indonesia harus segera menyadari  akan  pentingnya  Hak  Cipta demi  kemajuan  bangsa  dan  negara Republik  Indonesia.  Apabila  masyarakat sadar  akan  pentingnya  Hak  Cipta  maka secara  perlahan  otomatis  pengguna  situs layanan streaming film  gratis  akan menurun jumlahnya sehingga menyebabkan penurunan keuntungan ekonomi  yang  didapat  oleh  situs  web IndoXX1 karena masyarakat pasti beralih kepada  penyedia  layanan streaming film yang  legal  seperti  Netflix  dan  Iflix. Dengan  begitu  pasti  situs  web  IndoXX1 dan situs penyedia layanan streaming film gratis  ilegal  lainnya  akan  berhenti melakukan pelanggaran Hak Cipta karena situs web mereka kurang diminati.

## DAFTAR PUSTAKA
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
Soekanto,  Soerjono,  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
_______ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2009.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009 tentang Perfilman. LN No. 141 Tahun
2009. TLN No. 5060 Tahun 2009. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. LN No. 266 Tahun 2014. TLN  No.  5599  Tahun 2014. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  11  Tahun  2008
tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. LN No. 251 Tahun
2016. TLN No. 5952 Tahun 2016.
Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dan   Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor  26  Tahun  2015  tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem
Elektronik.