## GAMBARAN RANCANGAN STRATEGI PADA INDUSTRI PERHOTELAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE
Agung Wibiyanto 1 , Ichwan Prastowo 2 , Prasiwi Citra Resmi 3
Politeknik Indonusa Surakarta agungadrianus@gmail.com 1
ichwanprastowo@poltekindonusa.ac.id 2
prasiwicitra@poltekindonusa.ac.id 3

## Abstrak
Dalam  artikel  ini  memang  bertujuan  untuk  memaparkan  gambaran  rancangan  strategi  pada industri perhotelan di Indonesia dalam mengimplementasikan General Agreement  On Trade In Service yang selama ini tengah berlangsung. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis  deskriptif,  di  mana  data  pengamatan  dan  literatur  direduksi  dan  dianalisis  untuk memaparkan  artikel  ini.  Hasilnya,  di  dalam  General  Agreement  On  Trade  In  Service  memang cukup  menjanjikan  di  dalam  kelancaran  operasional  industri  perhotelan  baik  di  dalam  Cross Border  Supply,  Consumption  abroad,  Commercial  Presence,  Movement  Of  Natural  Persons. Namun di sisi lain juga diperlukan pembenahan di dalam industri perhotelan terlebih di sektor operasional, pemasaran, keuangan dan juga sumber daya manusia yang memerlukan gambaran rancangan strategi tersendiri sesuai dengan permintaan dan juga penawaran yang disesuaikan dengan Cross Border Supply, Consumption abroad, Commercial Presence, Movement Of Natural Persons.
Kata kunci : rancangan strategi, industri perhotelan, General Agreement On Trade In Service

## INTRODUCTION
Pariwisata  merupakan  salah  satu industri terbesar di dunia dengan pertumbuhan  yang  sangat  cepat.    Pariwisata dianggap  sebagai  bidang  usaha  yang  dapat menciptakan  banyak  tenaga  kerja  ,  sumber pekerjaan  baik  bagi  negara  maju  maupun negara berkembang.  Oleh karena itu, WTO menganggap pentingnya keberadaan peranan pariwisata  dalam  perekonomian  dunia. Pelayanan  pariwisata  ( tourism  services ) secara  langsung  dibawahi  oleh  badan  di WTO bernama Council for Trade in Services .
(Ni Wayan Merda Surya Dewi, 2021). Pada putaran Uruguay ( Uruguay Round ) di  tahun 1990  telah  terbentuk Working  Group  on Tourism Services yang telah
mengkategorisasikan Tourism  and  Travel Related  Services menjadi  empat  klasifikasi produk utama ( Central
Product Classification atau  CPS)  yaitu  :  hotel  and restaurant  (  food  and  services  dan  lainnya), travel  agencies  and  tour  operators  (biro  dan agen  perjalanan),  tourist  guide  services (pemandu  wisata),  others  (lain  lain). (Wiryani, 2021)
Kepedulian  atau  komitmen  negara- negara  di  dunia  terhadap  perkembangan pariwisata  telah  menghasilkan  beberapa perjanjian yang termaktub atautertera dalam General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS).    Pariwisata  telah  membuktikan bahwa  keberadaannya  perlu  ditindaklanjuti secara  seksama  dan  terfokus.    GATS  ini sendiri membuat sistem yang secara bertahap akan  menghapuskan  beberapa  halangan dalam  perkembangan  pariwisata  seperti penghapusan peraturan mengenai ketanagakerjaan  asing  di  suatu  negara, pembatasan pembukaan investasi oleh perusahaan  asing  di  suatu  negara,  dan  lain- lain.  Pada akhirnya tujuan GATS ini adalah menjunjung  tinggi  kepentingan  konsumen dengan  memberikan  kepuasan  melalui penawaran  ataupenyediaan  melalui  produk terbaik  dengan  harga  yang  sebaik  mungkin pula.  GATS ini terdiri dari 125 negara yang pada tahun 1994 di Maroko telah menandatangani perjanjian perdagangan internasional sektor jasa termasuk didalamnya pariwisata.(Warouw, 2007)
Menginjak  awal  tahun  2000an,  telah terjadi perubahan yang cukup besar untuk di dunia industri dan juga ekonomi termasuk di dalamnya  di  dunia  pariwisata.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  General  Agreement  On Trade  In  Service  yang  dihasilkan  dari beberapa  perjanjian  dari  negara  negara  di dunia,  di  mana,  GATS  ini  sendiri  membuat sistem yang secara bertahap akan menghapuskan  beberapa  halangan  dalam perkembangan pariwisata seperti penghapusan peraturan mengenai
ketanagakerjaan  asing  di  suatu  negara, pembatasan pembukaan investasi oleh perusahaan  asing  di  suatu  negara,  dan  lain-
lain.  Pada akhirnya tujuan GATS ini adalah menjunjung  tinggi  kepentingan  konsumen dengan  memberikan  kepuasan  melalui penawaran  atau  penyediaan  melalui  produk terbaik  dengan  harga  yang  sebaik  mungkin pula.  Dalam  pandangan  yang  dikemukakan oleh   (Amiludin, 2020)    yang menyebutkan bahwa  ada  beberapa  tolak  ukur  yang menandatangani GATS, di mana berpatokan pada  national  treatment  dan  market  access. Senada  dengan  apa  yang  disampaikan tersebut,  (Ruswandiana,  2015)  (Taena  & Afoan,  2020)dalam  pandangannya  juga menjelaskan  bahwa  keleluansaan  tersebut dapat dijabarkan dalam Cross Border Supply, Consumption abroad, Commercial Presence, Movement  Of  Natural  Persons.  Pandangan yang  dikemukakan  oleh  (Taena  &  Afoan, 2020)  maupun  (Fawaiq,  2016)  (Sudiarta, 2018)            menjelaskan  bahwa  cross  border suipply  dimaksudkan  kemudahan  untuk menjalankan usaha/ biro perjalanan wisata di negara  lain.  Untuk  Consumtion  abdroad sendiri  mengandung  arti  bahwa  masyarakat negara  anggota  perjanjian  dapat  dengan leluansa  mengunjungi  negara  lain  tanpa batasan semisal wisatawan Indonesia maupun  luar  dapat  mengunjungi  negara negara  yang  bersangkutan  tanpa  harus mendapatkan visa/izin berkunjung. (Fawaiq, 2016)
Sedangkan,  untuk  commercial  presence sendiri  menitikberatkan  pada  pemasok  jasa dapat  membuka  perwakilan  atau  kantor cabang  usaha  di  negara  lain  contoh  semisal jaringan hotel Ciputra dapat dengan leluansa membuka cabang di salah satu negara Eropa dan  di  Amerika  Serikat.  Dan  yang  terakhir movement of natural person, di mana industri pariwisata  dapat  mempekerjakan  tenaga
asing  di  negara  anggota  perjanjian.  Hal  ini sudah  banyak  dicontohkan  seperti  halnya Grand  Hyatt  Jakarta  yang  mempekerjakan manager asal Malaysia. (Sugiarto, 2016)
Berdasarkan  dengan  apa  yang  telah dikemukakan di  atas, hal ini cukup menarik apalagi di dalam pandangan yang dikemukakan oleh            yang menyebutkan bahwa keempat hal baik cross border supply, consumtion  abroad,  commercial  presence dan  movement  of  natural  persons  menjadi tantangan tersendiri untuk industri perhotelan yang sekarang ini berjalan. Untuk menjelaskannya,  maka  di  dalam  industri perhotelan sendiri di tanah air membutuhkan rancangan  strategi  untuk  menanggulangi perkembangan  yang  cukup  pesat  ini  terkait dengan  supply  and  demand  baik  di  dalam corss  border  supply,  consumtion  abroad, commercial  presence  dan  movement  of natural persons.(Dewi, 2018) Maka daripada itu,  sesuai  dengan  pembahasan  ini,  ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam industri  perhotelan  di  tanah  air  yang  dilihat dari  segi  operasional,  keuangan,  pemasaran dan  juga  sumber  daya  manusia  di  dalam mengimplentasikan  General  Agreement  On Trade  In  Service  mengingat  perlu  juga pembenahan di keempat hal tersebut.

## METHOD
Di  dalam  menyusun  artikel  ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian deskritif Penelitian deskriptif  adalah  jenis  penelitian  yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap  objek  yang  diteliti.  Djajasudarma dalam  (Lestari,  2019)  menjelaskan  dalam metode  deskriptif,  data  yang  dikumpulkan
bukanlah  angka-angka,  dapat  berupa  kata- kata,  atau  gambaran  sesuatu.  Rancangan penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  dipilih karena  rancangan  penelitian  ini  mampu menggambarkan  secara  keseluruhan  hasil analisis dari beberapa hal baik itu operasional,  pemasaran,  keuangan  dan  juga sumber daya manusia dari industri perhotelan yang ada di Indonesia.
Untuk  pengumpulan  data,  data  yang diperoleh dari pengamatan dan juga literatur yang didapatkan dari e jurnal, buku dan juga website terkait dengan obyek penelitian. Dari data  data  yang  ada  akan  direduksi  dan dianalisis  secara  deskriptif  untuk  menjadi sebuah artikel

## RESEARCH
FINDING AND

## DISCUSSION
Dengan berkembangnya dunia pariwisata  di  Indonesia  juga  meningkatkan akomodasi pariwisata yang ada di Indonesia termasuk  di  dunia  industri  perhotelan. Namun  di  salah  satu  sisi  juga  muncul beberapa permasalahan mengingat bagaimanapun  juga  ini  terkait  dengan implementasi  dalam  General  Agreement  on Trade  in  Services  (GATS)  yang  tentunya menyasar  pada  industri  perhotelan  di  tanah air.  Berbagai  masalah  yang  ada  antara  lain operasional  (  mulai  dari  produk,  teknologi, regulasi  dan  juga  legalitas,),  juga  ada keuangan  (investasi  dan  intensif),  serta pemasaran  (  promosi,  distribusi  dan  harga) dan  yang  terakhir  ialah  Sumber  Daya Manusia
Dalam  membahas  hal  ini,  maka  di bawah ini merupakan penjabarannya :
Situasi yang dialami perhotelan nasional  saat  kini  dan  permasalahan  yang dialami  (seperti  yang  telah  dijabarkan sebelumnya  menjadi  dasar  pijakan  dalam membuat  daftar  permintaan  ( request )  dan penawaran  ( offer )  serta  strategi  guna mencapai  keduanya.  Potensi request dan offer disesuaikan pada komitmen yang telah dibahas  sebelumnya,  yakni commerical presence dan presences of natural persons .

## 1. Sumber Daya Manusia
SDM  diyakini  sebagai  prioritas  utama dalam  menghadapi  liberalisasi  karena banyak kendala yang dihadapi khususnya bidang perhotelan dalam masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu,
diidentifikasi  beberapa request untuk SDM yaitu:
a. Bagi  tenaga  kerja  asing  yang  akan menduduki posisi manajemen atas di wilayah Indonesia diharuskan memiliki kualifikasi berbahasa
Indonesia  secara  aktif.  Alasannya bahasa  Indonesia  adalah  bahasa utama di wilayah Indonesia dan agar komunikasi  dapat  berjalan  lancar khususnya antar karyawan di bidang perhotelanan, kemampuan berbahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar menjadi  syarat  utama  tenaga  kerja asing.    Selain  penguasaan  bahasa Indonesia, tenaga kerja asing dituntut untuk    mempunyai  pengetahuan mengenai national  element atau sertifikasi standar nasional. Misalnya seorang Chef dari Perancis yang  bekerja  di  Indonesia  mengerti mengenai pembuatan masakan- masakan nasional Indonesia.
b. Bagi  tenaga  kerja  lokal  dibutuhkan sertifikasi  dengan  penghargaan  baik nasional maupun internasional
( national and international recognition )  sehingga  tenaga  kerja lokal  dapat  bersaing  dengan  tenaga kerja  asing.  Peluang  diberikannya sertifikasi  harus  terbuka  luas  bagi setiap insan perhotelan nasional.
Disamping request ,  beberapa offer yang diidentifikasi diantara:
1) Kuantitas tenaga produktif Indonesia sangat  besar,  dengan  pengertian bahwa  jumlah  penduduk  dalam kategori usia produktif (18-55 tahun) cukup  besar  terutama  dan  mereka pada dasarnya siap untuk dididik dan dilatih  menjadi  tenaga  terampil bidang perhotelan. Dengan kata lain, Indonesia  memiliki  banyak  tenaga kerja yang siap untuk  dilatih  (tenaga siap latih) sehingga hal ini merupakan aset  berharga  guna  menghadapi liberalisasi.
2) Tenaga kerja Indonesia sangat kompetitif terutama dalam hal keterampilan sehingga mampu bersaing  di  pasar  internasional  dan disisi lain tenaga kerja lokal memiliki kebijakan dalam masalah pendapatan ( salary wise ).
Banyak  dibuka  sekolah  perhotelan yang  bermutu  sehingga  membuka peluang  pendidikan  untuk  menjadi profesional dalam bidang perhotelan. Dan hingga saat ini, bidang perhotelan cukup menjanjikan, dalam arti,  peluang  kerjanya  masih  cukup baik karena mengingat sektor
pariwisata khususnya bidang
perhotelan  adalah    sektor  yang dinamis dan terus berkembang.
Untuk menjadi kedua request dan offer , beberapa  strategi  berhasil  diidentifikasi sebagai berikut:
a) Mengadakan standarisasi kompetensi guna mengukur kemampuan insan perhotelan Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui pelatihan bersertifikat dengan penghargaan tertentu. Negara anggota perjanjian yang ingin investasi di wilayah Indonesia harus memberikan  subsidi  dalam  hal pelatihan  dan  pendidikan,  contoh: usaha  perhotelan  asing  yang  akan menanam  modal  di  Indonesia  harus melatih tenaga kerja Indonesia sesuai dengan posisi yang tersedia.
b) Memberikan peluang untuk mengadakan pertukaran tenaga kerja
( labour  movement )  antar  bidang perhotelan,  misalnya:  hotel  rantai asing ( internasional interchain ) harus  melakukan  rotasi  tenaga kerjanya  di  setiap  hotelnya  baik  di dalam  maupun  di  luar  negeri. Disamping  itu,  perlu  pula  tenaga pendidik  yang  profesional  dan dengan  diberikannya  peluang  untuk pertukaran  pengajar  akan  membuka wawasan  para  edukator  bidang perhotelan.

## 2. Pemasaran
Pemasaran  dianggap  sebagai  masalah kedua  dalam  bidang  perhotelan  nasional sehingga pemasaran mendapatkan
prioritas  kedua  (setelah  SDM)  dengan harapan  perhatian  tentang  pemasaran perhotelan  nasional  akan  semakin  besar dan  dilakukan  secara  berkesinambungan sehingga request bidang  perhotelan Indonesia untuk pemasaran adalah sebagai berikut:
a. Industri  perhotelan  mengharapkan adanya perlakuan tersendiri berkaitan  dengan  biaya  promosi terutama  di  negara  asing.  Masalah biaya  promosi  di  luar  negara  terus menjadi  kendala  industri  perhotelan nasional sehingga kelangkaan promosi di luar negara sering terjadi.
b. Menganjurkan bagi usaha perhotelan asing  yang  nantinya  menanamkan modal di Indonesia untuk mempergunakan maskapai penerbangan nasional untuk kegiatan operasional usahanya. Sebagai contoh: jika Marriot membuka hotel di  Bali,  maka  untuk  keperluan operasional hotel mereka dianjurkan untuk menggunakan Garuda Indonesia  dan  mereka  mendapatkan perlakuan khusus jika menggunakan penerbangan nasional.
c. Menganjurkan bagi usaha perhotelan asing  untuk  mempergunakan  biro perjalanan  lokal  baik  untuk  urusan perjalanan  dalam  negeri  ( inbound ) maupun untuk perjalanan luar negeri ( outbound ) dalam urusan operasional usahanya, misalnya: bila ada seorang manajer expatriate yang  harus melakukan perjalanan ke luar negeri, hendaknya  menggunakan  jasa  biro perjalanan  lokal  untuk  mengurus
perjalanannya  (tiket,  paspor  dan lainnya).  Anjuran  ini  termasuk dengan  penggunaan  biro  perjalanan lokal jika ada rombongan wisatawan yang  datang  ke  Indonesia  sehingga sumber  daya  lokal  dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebagai contoh:  bagi  operator  perjalanan asing yang membuat paket perjalanan wisata ke Indonesia harus bekerjasama dengan operator
perjalanan  lokal  dan  menggunakan pemandu wisata lokal.
Adapun offer yang  diidentifikasi  adalah sebagai berikut:
1) Keinginan pemerintah untuk memajukan  wisata  MICE  membuka peluang  bagi  industri  perhotelan nasional. Wisatawan MICE merupakan  sumber  yang  berharga karena  selain  mereka  datang  untuk menghadiri konferensi dan pameran, sekaligus mereka berwisata di Indonesia sehingga pengeluaran wisata mereka ganda. Hal ini belum terhitung  jika  wisatawan  MICE tersebut  membawa  pasangan  dan keluargannya  sehingga  pengeluaran wisatanya  akan  bertambah.  Sarana dan  fasilitas  hotel  di  Indonesia cenderung  memiliki  fasilitas  MICE sehingga  sangat  menunjang  jika usaha perhotelan nasional diarahkan pada hotel konferensi. Pemberdayaan hotel-hotel di Indonesia  untuk  wisata  MICE  akan memberikan
banyak manfaat. Adapun  kota-kota  yang  berpotensi untuk  menyelenggarakan  MICE  ini
adalah  Jakarta,  Bali,  Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan,
Yogyakarta, dan lainnya.
2) Ketergantungan  bidang  perhotelan nasional  terhadap  dolar  amerika ternyata memberikan hikmah tersendiri, yakni harga kamar hotel di Indonesia sangat kompetitif.
Masalah harga ini akan memberikan suatu kekuatan bagi industri perhotelan  karena  dengan  harga tersebut,  wisatawan  mendapatkan pelayanan  yang  berkualitas  lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan  di  hotel  yang  sama  di negara lain.
3) Keragaman  aset  wisata  daerah  di Indonesia  memberikan  kesempatan bagi  daerah  untuk  mempromosikan kekuatan  daerahnya.  Terlebih  jika undang-undang  no.20  tahun  1999 tentang  Otonomi  Daerah  disahkan, pemerintah daerah mendapat keleluasaan  dalam  memperkenalkan daerahnya sejelas-jelasnya.
Untuk mencapai daftar request dan offer diatas maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:
a) Sifat  reaktif  dalam  memasarkan sektor pariwisata dan bidang perhotelan  (pada  khususnya)  harus berubah  menjadi sifat proaktif. Keberanian untuk tampil beda dipanggung internasional harus dibangkitkan sehingga perlu kreativitas dan inovasi untuk mempromosikan  pariwisata  nasional seunik mungkin.
b) Meski  diterapkan  otonomi  daerah yang  memberikan  peluang  bagi daerah  untuk  mempromosi  aset wisatanya namun keseragaman
pemasaran  harus  tetap  dijadikan pegangan  sehingga  perlu  adanya pemasaran terpadu ( intergated marketing )  antara  badan  promosi pusat dan badan promosi daerah agar informasi  wisata  tidak  simpang-siur dan  membingungkan.  Usulan  untuk didirikannya badan promosi independen  akan  sangat  membantu guna mengawasi kegiatan pemasaran nasional. Badan promosi independen merupakan gabungan badan pusat dan daerah yang terlepas dari pemerintahan.  Badan  ini  merupakan badan  independen  yang  bekerjasama dengan industri pariwisata.
c) Kerjasama  pemasaran  antar  asosiasi ( joint integrated marketing ) diharapkan mampu membantu upaya promosi.  Sebagai  contoh:  PHRI bekerjasama  dengan  ASITA  untuk saling  mempromosikan  wisata  di Indonesia.  Disamping  itu,  kerjasama pemasaran  dengan  negara  lain  juga akan memberikan manfaat, misalnya: promosi bersama antar negara ASEAN dengan didirikannya ASEAN Tourism Forum harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.
d) Ketersediaan  materi  promosi  dalam berbagai bahasa (disesuaikan dengan pasar sasaran) akan sangat mempermudah promosi wisata
Indonesia. Begitu pula dengan penggunaan  kemajuan  teknologi,
misalnya: pembuatan website pariwisata  (dan  bidang  perhotelan pada khususnya) akan mempermudah wisatawan  asing  untuk  mendapatkan informasi  tentang  Indonesia.  Contoh lain  adalah:  pembuatan  program- program tentang pariwisata Indonesia dalam  bentuk  video  dokumentasi yang  dipublikasikan  ke  dalam  sosial media dan lainnya akan memperkaya dan mempermudah penyebaran informasi, tentunya informasi tersebut dibuat dalam berbagai bahasa.
e) Untuk  masalah  distribusi  terutama dalam  hal  penerbangan,  terdapat strategi  untuk  membuat  maskapai penerbangan  nasional  ( flag  carier ) untuk ditawarkan kepada pihak asing. Dengan  kata  lain,  keinginan  untuk memajukan  penerbangan  nasional dapat dilakukan dengan menawarkan sebagian  saham  perusahaan  kepada investor asing, contoh: saham kepemilikan Garuda Indonesia ditawarkan kepada Singapore
Airlines.  Strategi  ini  bertujuan  agar pengelolaan  penerbangan  nasional lebih  baik  dan  mampu  bersaing dengan  penerbangan  lainnya  serta mengharapkan captive  market dari partner atau investor asing.
f) Untuk  masalah  harga,  hendaknya strategi price dumping harus dihindari dengan  perlu  peranan  asosiasi  untuk memberikan kewajaran harga sehingga industri tidak semena-mena dalam menentukan tarif hotel.
3. Keuangan
Keuangan  ditempatkan  sebagai  prioritas ketiga mengingat topik ini merupakan hal yang penting didalam menghadapi liberalisasi  bidang  perhotelan  karena banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam masalah  keuangan.  Beberapa request yang  dinginkan  dalam  hal  keuangan adalah sebagai berikut:
a. Dominasi  mayoritas  saham  yang ditanamkan  oleh  investasi  asing secara lambat laun mungkin dihapuskan  dan  diberikan  kepada investor  nasional,  misalnya:  pada awalnya  investor  asing  memberikan modal  100%,  secara  perlahan  akan menjadi  0%  dalam  periode  waktu yang telah ditetapkan.
b. Pembebasan  pajak  dan  bea  masuk bagi  bahan-bahan  dari  luar  negeri, seperti  telah disebutkan  sebelumnya bahwa  peralatan  hotel  dan  restoran banyak  yang  masih  menggunakan produk  luar  negeri  dan  hanya sebagian  kecil  dari  produk  itu  yang diberikan  keringanan  pajak  dan  bea seperti AC, diesel, lift, dll
Adapun offer yang  dapat  diberikan  oleh pihak Indonesia adalah:
1) Pengawasan investasi baik oleh asing maupun nasional agar lebih diperkuat untuk menghindari terjadinya overbuilt di  suatu  tempat atau daerah. Pembangunan disesuaikan  dengan  kebutuhan  akan daerahnya.
2) Perizinan dalam pembangunan hotel dan  restoran  akan  dipermudah  agar merangsang  para  investor  nasional
maupun  asing  untuk  menanamkan modalnya bagi perkembangan dunia pariwisata.
3) Konsep  kemitraan  antar  bisnis perhotelan, seperti: hotel dan kerajinan  akan  diperkenalkan  agar dapat  membantu  pengusaha  kecil. Misalnya  kebutuhan souvenir dan cutlery dengan menggunakan bahan produk  lokal  atau  produk  khas daerah.
Strategi  yang  akan  dilakukan  untuk  segi keuangan adalah:
a) Anjuran  bagi  semua  pihak  terkait (departemen  di  pemerintah)  dalam melakukan  pembangunan  nasional agar  memberikan  prioritas  terhadap pembangunan pariwisata
(keberpihakan).
b) Pembatasan  modal  bagi  investor asing  dan  lebih  diutamakan  bagi investor nasional dalam menanamkan modal  mereka  untuk  pembangunan pariwisata.
c) Perlakuan istimewa terhadap pembangunan  hotel  dan  restoran. Pemerintah  lebih  memprioritaskan permintaan investasi bagi sektor ini.
d) Pembebasan  pajak  dan  bea  tidak hanya bagi alat-alat berat saja, tetapi juga  bagi  barang-barang  lainnya seperti cutlery , curtain atau drapery , bahan makanan, dan sebagainya.
e) Pemberlakuan  suku  bunga  rendah khususnya  bagi  investor  hotel  dan restoran.  Hal ini dikarenakan tingkat persentasi pengembalian modal yang rendah.

## 4. Operasional
Pelaksanaan usaha perhotelan juga tidak kalah  penting  dengan  ketiga  aspek  yang telah  dibahas  sebelumnya  (yakni  SDM, pemasaran  dan  keuangan)  sehingga operasional  hotel  ditempatkan  sebagai prioritas  keempat  dalam request,  offer dan strategi. Beberapa request pada aspek operasional adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan teknologi canggih ( advanced  technology )  bagi  bidang perhotelan.   Teknologi ini sangatlah diperlukan berhubung perkembangan pariwisata dan
teknologi yang begitu pesat.  Dalam era  globalisasi  yang  sarat  dengan persaingan membutuhkan pertukaran informasi  yang  cepat.  Selain  itu, dibutuhkan global reservation system untuk  mempermudah  arus informasi  antar  bidang  perhotelan baik  dalam  maupun  luar  negeri. Sebagai  contoh  adalah  Singapura sebagai negara maju dalam teknologi informasi diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan teknologinya agar ada keseimbangan dalam  hal teknologi, misalnya
Global Reservation System .
b. Perusahaan Indonesia diberi kebebasan untuk menanamkan modalnya  di  luar  negeri.    Jadi perlakuan  antara  investor  asing  di Indonesia  dengan  investor  nasional di luar negeri adalah sama tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
c. Mengikutsertakan  tenaga  pengacara dan  ahli  hukum  yang  profesional serta  bertaraf  internasional  dalam
setiap pembuatan perjanjian internasional atau perundingan antara Indonesia dengan negara lain.
d. Mengikutsertakan industri atau asosiasi terkait dalam setiap perundingan, misalnya: PHRI diikut sertakan dalam pembuatan
Memorandum of Understanding (MOU)  khususnya  yang  berkaitan dengan bidang perhotelan.
Adapun  daftar  offer  (penawaran)  bagi operasional adalah sebagai berikut:
1) Mengoptimalisasikan serta memperkenalkan wisata MICE.
Hotel-hotel di Indonesia pada umumnya  memiliki  fasilitas  MICE yang memadai sehingga patut untung ditawarkan kepada mancanegara.
2) Pemanfaatan  daya  tarik  alam  yang lebih  banyak  seperti  Ekowisata. Pengenalan  produk  wisata  baru  ini sedang marak dibicarakan agar para wisatawan  dan  pelaku  wisata  lebih peduli terhadap lingkungannya.
3) Indonesia  yang  terkenal  dengan jamrud khatulistiwa memiliki begitu banyak  potensi  wisata  baik  dari kebudayaannya  (wisata  budaya), keragaman agamanya (wisata ziarah, misalnya penganut agama Budha ke Borobudur), alamnya (wisata petualangan), dan lainnya.
4) Pengenalan  dan  penciptaan  Rantai Desa Wisata ( Village Tourim Chain ) melihat  Indonesia  begitu  banyak memiliki desa yang dapat diperkenalkan  ke  wisatawan  baik dalam  negeri  maupun  luar  negeri.
Rantai Desa Wisata ini dikelola oleh satu badan independen agar pengenalan desa wisata dapat tertata secara proporsional dan profesional.
5) Pola  Inti  Rakyat  Pariwisata  (PIR Pariwisata)  atau Community  Based Tourism akan dioptimalisasikan
keberadaannya, khususnya bagi pengembangan  pariwisata.    Peranan komunitas atau masyarakat di kawasan  obyek  wisata  akan  lebih diberdayakan.
Untuk mencapai daftar request dan offer diatas maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:
a) Standarisasi produk
Penyamarataan  standar  produk  di seluruh bidang perhotelan.  Misalnya fasilitas  hotel  bintang  lima  di Singapura atau Vietnam sama dengan yang terdapat di Indonesia.
b) Pengemasan produk ( repackaging )
Produk pariwisata di Indonesia begitu beragamnya dan akan lebih baik lagi apabila  potensi  wisata  di  Indonesia dapat  dikemas  oleh  produk  wisata lain  dari  negara  tetangga,  sehingga menjadikan suatu produk wisata yang atraktif.      Misalnya  untuk  wisata religi,  pengemasan  ini  menciptakan suatu  produk  paket  sebagai  berikut  : Angkor  Pat  (Thailand),  Borobudur (Indonesia), Bot Gaya, dan lainnya.
c) Mengikuti perkembangan jaman ( Keep Up With Trend )
Keinginan pasar yang selalu berubah- ubah  agar  dapat  terus  diikuti  dan
diantisipasi.    Hal  ini  mengakibatkan wisatawan akan mendapatkan kepuasan karena keinginannya terpenuhi.
d) Keberpihakan terhadap pariwisata
Diharapkan pemerintah lebih menitikberatkan  pada  pembangunan pariwisata  pada  setiap  program pembangunan  nasional.    Misalnya pembangunan jalan oleh kementerian PU  agar  lebih  melihat  kepentingan untuk pariwisata juga.
e) Mempekerjakan  tenaga  eksekutif Indonesia dalam Board of Director di salah  satu international  hotel  chain dan  diikutsertakan  dalam  setiap pengambilan keputusan.
f) Pelaksanaan  otonomi  daerah  akan sangat menguntungkan bagi perkembangan kepariwisataan di masing-masing  daerah  karena  yang mengetahui dan memahami kepentingan dan kebutuhan pariwisata  adalah  pemerintah  daerah beserta masyarakatnya.
g) Diharapkan Indonesia dapat menciptakan  teknologi  tersendiri. Misalnya menciptakan sistem akuntansi  hotel  yang  disesuaikan dengan karakteristik hotel tersebut.
h) Pemerintah  lebih  menitikberatkan dan  mengutamakan  pengembangan pariwisata  yang  berorientasi  kepada
Community Based Tourism
khususnya  dalam  hal  pendanaannya dan penyuluhannya.

## CLOSING
Melihat gambaran di dalam implementasi  General  Agreement  on  Trade in  Services  (GATS)  khususnya  di  dunia industri  perhotelan  memang  membawa sebuah  keuntungan  tersendiri  bagi  industri perhotelan  di  tanah  air.  Namun  perlu digarisbawahi  perlu  adanya  pembenahan pembenahan di dalamnya khususnya mengenai operasional, keuangan, pemasaran dan  juga  sumber  daya  manusia  yang  ada  di industri perhotelan di tanah air mengingat hal ini  menyangkut  hayat  hidup  industri pariwisata nasional. Keinginan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil  devisa  utama  di  Indonesia dirasakan  akan  mampu  dicapai  apabila perhatian seluruh masyarakat terhadap sektor ini  dibangkitkan.  Pariwisata  merupakan sektor  yang  memerlukan  modal  nyata  dan tidak nyata, keramahan masyarakat Indonesia telah menjadi satu aset yang bernilai sehingga patut dipertahankan.
Selain  itu  terjadinya  perubahan  yang  sangat cepat,  sektor  pariwisata  khususnya  bidang perhotelan diharapkan menjadi pemain utama di  Indonesia  dan  mampu  menggerakkan perekonomian nasional. Pariwisata hendaknya  diunggulkan  menjadi  national leader  dan  harus  mendapat  pengakuan  dari sektor ekonomi lainnya meskipun pariwisata tidak terlepas dari keterkaitan dengan sektor ekonomi  lain  mengingat  pariwisata  adalah kegiatan  yang  multi-sektoral.  Kemajuan pariwisata  nasional  dirasakan  akan  mampu menggandengan  kemajuan  sektor  lainnya karena  ketergantungan  pariwisata  dengan sektor lainnya cukup besar.

## REFERENCES
Amiludin, D. A. M. (2020). Labor In Foreign
Companies Associated With The Principles  Of  National  Treatment  In GATS/WTO Framework. Jurnal Hukum Replik , 8 (1), 16–26.
Dewi,  C.  I.  D.  L.  (2018).  Tanggung  Jawab
Pengusaha Pariwisata terhadap Kegiatan  Wisata  Berisiko  Tinggi. Jurnal Yustitia , 12 (2), 76–87.
https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/a rticle/view/166
Fawaiq,  M.  (2016).  The  Relationship Between  Consumption  Abroad  (Mode 2)  and  Commercial  Presence  (Mode  3) in Indonesia’s Tourism Sectors. Buletin Ilmiah  Litbang  Perdagangan , 10 (1),
45–61.
Ni  Wayan  Merda  Surya  Dewi.  (2021).
Dampak  WTO  terhadap  Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisataan Indonesia. Jurnal  Kajian  Dan  Terapan Pariwisata , 1 (2), 57–67. https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.3 2 Ruswandiana.  (2015).  Pengaruh  General Agreement  on  Trade  in  Services (GATS) Terhadap Sektor Ketenagakerjaan  Di  Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 1. http://e- journal.uajy.ac.id/9187/1/JURNALHK 09312.pdf Sudiarta,  I.  N.  (2018).  Cruise  Tourism : Persaingan Image, Values Dan Branding  Destinasi  Wisata. Jurnal Ilmiah  Hospitality  Management , 2 (1). https://doi.org/10.22334/jihm.v2i1.73
Sugiarto. (2016). The Hospitality Industry In
Post  Pandemic  Era :  What’s  Next!  In Proceeding Book International Hospitality Entrepreneurship and Inovation  Conference (Vol.  4,  Issue  1, pp. 1–23).
Taena, W., & Afoan, F. (2020). Cross Border
Tourism  and  Regional  Development: Case  Indonesia-Timor  Leste  Cross Border. Ekuilibrium :  Jurnal  Ilmiah Bidang  Ilmu  Ekonomi , 15 (1),  1.
https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v1 5i1.2330
Warouw,  A.  (2007).  GATS  dan  Regulasi Nasional  Masalah  Rekonsiliasi  Dua
Tujuan dan Kepentingan. In Indonesian Journal  of  International  Law (Vol.  3, Issue 4). https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.5 Wiryani, M. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN GENERAL AGREEMENT ON  TRADE  IN  SERVICE  DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PARIWISATA . 4 (24).