## Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam Di Kota Palembang
Kiki Mikail, Yazwardi

## Abstract
This  research  is  analytical  descriptive  research.  This  study  places policy analysis and as the main and free variable that will influence the  process  of  establishing  a  Regional  Regulation  as  a  dependent variable.  In  article  5  of  the  Republic  of  Indonesia  Constitution states  that  the  regional  government  has  the  right  to  determine regional  regulations  or  other  regulations  in  order  to  carry  out regional autonomy.The local government of Palembang has issued three  local  government  regulations  that  have  Islamic  sharia  laws, namely  regional  regulation  number  2  of  2004  concerning  the eradication of prostitution, regional regulation number 11 of 2006 concerning  the  prohibition  of  circulation  and  sale  of  alcoholic products  and  local  regulations  on  zakat.  in  order  to  be  right  on target and more effective, some variables need to be considered by Palembang  stakeholders  so  that  the  Regional  Regulations  that are stipulated  are  not  just  legality,  but  more  than  that  it  must  be  a general  rule  that  all  local  regulations  are  made  in  order  for  the common good Palembang community.
Keywords  : Political  Analys,  local  goverment  regulations,  local autonomy, the politics of sharia law

## 1. Pendahuluan
Selain  urusan  pemerintah  yang  sepenuhnya  tetap  menjadi  kewenangan pusat, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent , artinya urusan pemerintahan  yang  penanganannya  dalam  bidang  atau  bagian  tertentu  dapat dilaksankan  bersama-sama  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  bagian  urusan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada pemerintah propinsi dan  ada  juga  urusan  atau  kewenangan  yang  diserahkan  kepada  pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  maka  proses  legislasi peraturan  perundang-undangan  seharusnya  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi. Indonesia  sebagai  negara  hukum, 1 juga  menerapkan  sistem  demokrasi  yang
1 Secara  historis,  konsep  negara  hukum  muncul  dalam  berbagai  model,  seperti  negara hukum  menurut  Al  Qur‟an  dan  Sunnah  atau  nomokrasi  Islam,  negara  hukum  menurut  konsep Eropa Kontinental yang dinamakan  rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang dikenal  sebagai  rule  of  law,  konsep  socialist  legality,  dan  konsep  negara  hukum  Pancasila. Konsep-konsep  negara  hukum  ini  memiliki  dinamika  sejarahnya  masing-masing.  Pada  masa Yunani  kuno  pemikiran  tentang  negara  hukum  dikembangkan  oleh  para  filusuf  besar  Yunani
berasaskan  Pancasila  sebagai  pedoman  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Artinya,    produk  perundang-undangan  harus  bersumber  dan  dipandu  oleh  nilai- nilai  Pancasila.  Produk  peraturan  perundangan  dalam  bentuk  peraturan  daerah merupakan implementasi tugas pembantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  sebagai  wujud  otonomi  daerah  (desentralisasi  dan  dekosentrasi)  dan demokratisasi  pemerintahan  untuk  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan  atau sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi. Dengan  demikian,  perda  sebagai  bentuk  keniscayaan  demokratisasi  seharusnya juga dilahirkan dari proses legislasi yang demokratis sesuai dengan politik hukum dan perundang-undangan.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kajian  analisa  kebijakan  ini mendeskripsikan  Perda  yang  mengandung  muatan  materi  ajaran  Islam  sebagai produk  hukum  yang  menimbulkan  “masalah”  secara  akademis.  Oleh  karena  itu, untuk  memudahkan  peneliti  dalam  pengumpulan  data,  maka  dilakukan identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  yang  merupakan  pokok-pokok  dalam studi politik hukum sebagai berikut:
Permasalahan pertama diidentikasi dengan pertanyaan:
1. Bagaimana  interaksi  politik  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  yang mengandung  materi  muatan  ajaran  Islam  di  Kota  Palembang  Propinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah  Raperda  yang  mengandung  materi  muatan  ajaran  Islam merupakan inisiatif legislatif atau prakarsa eksekutif ?
3. Apakah  Raperda  yang  mengandung  materi  muatan  ajaran  Islam melibatkan tokoh-tokoh agama yang berkompeten ?
4. Apakah  Raperda  yang  mengandung  materi  muatan  ajaran  Islam memiliki naskah akademik ?
5. Apakah fungsi Perda yang mengandung materi muatan materi ajaran Islam bagi pemerintahan dan masyarakat ?
Permasalahan kedua diidentifikasi dengan pertanyaan:
1. Bagaimana  perubahan  kehidupan  masyarakat  sehingga  memerlukan peraturan daerah yang mengatur pengamalan ajaran Islam ?
2. Apakah  substansi  Peraturan  Daerah  yang  mengandung  muatan  materi ajaran Islam sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.?
Kuno,  seperti  Plato  (429-347  s.M)  dan  Aristoteles  (384-322  s.M).  Secara  embrionik,  gagasan negara  hukum  telah  dikemukakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles,  ketika  ia  mengintroduksi  konsep Nomoi,  sebagai  karya  tulis  ketiga  yang  dibuat  di  usia  tuanya.  Sementara  itu,  dalam  dua  tulisan pertama,  Politeia  dan  Politicos,  belum  muncul  istilah  negara  hukum    (Azhary,  M.  Tahir,  2007, NegaraHukum Suatu Segi Tentang Prinip-prinsip dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang. H. 73-74). Sebagai Negara hukum, Indonesia  juga  menganut  sistem  hukum  campuran (mixed  law) yaitu  di  samping  berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum adat, dan hukum Islam. Lihat Achmad Ali. 2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi  Undang-undang  (Legisprudence). Jakarta.    Kencana  Prenada  Media  Group.  H.  203- 204.
3. Apakah  substansi  Peraturan  Daerah  yang  mengandung  muatan  materi ajaran  Islam  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau sistem hukum yang berlaku?
4. Apakah  substansi  peraturan  daerah  yang  mengandung  muatan  materi ajaran Islam tidak diskrimatif ?
5. Apakah  substansi  Peraturan  Daerah  yang  mengandung  muatan  materi ajaran  Islam  tidak  mengancam  NKRI,  karena  hanya  berlaku  pada  daerah tertentu ?
Sedangkan permasalahan ketiga diidentifikasi dengan pertanyaan:
1. Bagaimana  konsep  ideal Ius  Constituendum pada  peraturan  daerah  yang mengatur pengamalan ajaran Islam ?
2. Bagaimana  proses  perubahan ius constitutum  menjadi iusconstituendum tentang peraturan daerah yang mengatur pengamalan ajaran Islam ?
3. Dalam  bidang  apa  produk  proses  perubahan iusconstitutum menjadi iusconstituendum peraturan  daerah  yang  mengatur  pengamalan  ajaran agama ?
3. Kajian Pustaka ( Literature Review )
Penelitian  tentang  produk  hukum  peraturan  daerah  dan  atau  proses legislasi  suatu  produk  perundang-undangan  yang  bersifat  lokalitas  kedaerahan sejauh  yang  diketahui  peneliti  sudah  beberapa  kali  dilakukan.  Akan  tetapi  yang spesifik  berbicara  tentang  proses  legislasi  perda  yang  bernuansa  syariah  dalam perspektif analisis kebijakan dengan mengambil wilayah hukum Kota Palembang Provinsi  Sumatera  Selatan  sejauh  pengetahuan  peneliti  hingga  kini  belum  ada. Kajian-kajian yang dituangkan dalam bentuk Penelitian yang memiliki keterkaitan epistemologis, ontologis, dan aksiologis  namun berbeda dengan penelitian ini di antaranya ialah:
Anis  Ibrahim,  2008, Legislasi  Dalam  perspektif  Demokrasi:  Analisis Interaksi  politik  dan  Hukum  Dalam  proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di Jawa  Timur. Penelitian  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro. Penelitian  yang  ditemukan  penulis  masih  dalam  bentuk  aslinya  ini  menganalisis berbagai  produk  legislasi  dalam  bentuk  perda  di  Jawa  Timur  dari  perspektif demokrasi.  Menurutnya,  banyak  produk  perda  yang  cacat  karena  tidak  aspiratif, tidak  demokratis,  dan  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  peraturan  perundang- undangan  yang  baik.  Legislasi  perda  yang  bernuansa  syariah  disinggung  hanya salah satu jenis perda yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Ali  Imron,  2008, Kontribusi  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyyat Dalam Legislasi Hukum). Penelitian  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro  ini mengakaji  secara  spesifik  mendalam  tentang  eksistensi  dan  kontribusi  hukum Islam  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Implementasi  konsepsi taklif dan mas` uliyyat dalam  legislasi  hukum  nasional  dengan  cara  mengintegrasikan  asas- asas hukum dan mengintegrasikan istinbathahkam ke dalam hukum nasional. A.  Muntoha.  2009. Otonomi  Daerah    dan  Perkembangan  ”Peraturan- Peraturan Daerah Bernuansa Syariah” Penelitian Penelitian yang di pertahankan di  Fakultas  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Indonesia.  Penelitian  ini
berkesimpulan    bahwa  kedudukan  Perda  yang  bermuatan  materi  ajaran  agama (Islam)  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia  dijamin  secara  konstitusi  yang  secara eksplisit disebutkan pada Pasal 29 UUD NRI 1945. Perda yang bermuatan materi ajaran  Islam  yang  muncul  di  pelbagai  daerah  di  Indonesia  merupakan  refleksi sebagian  warganegara  yang  menuntut  jaminan  konstitusional  mereka  dalam mengamalkan ajaran agama mereka.
Febrian  dkk.  2009. Pembangunan  Hukum  Dan  Konflik  Undang-Undang Bidang Sektoral. Penelitian yang dilakukan atas kerjasama Pusat Studi Kebijakan Hubungan  Pusat  dan  Daerah  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memfokuskan kajian pada konflik undang-undang  yang  mencakup  konflik    substansial  dari  sejumlah  UU  sektoral. Misalnya,  konflik  aturan  hukum  di  bidang  pertanahan,  lingkungan  hidup, pengelolaan  kesehatan,  kehutanan,  dan  lain-lain.  Fokus  kajiannya  menelaah  UU sektoral  dan  turunannya  seperti  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Menteri,  Keputusan  Menteri,  dan  termasuk  di  dalamnya  Peraturan Daerah.
Penelitian  yang  direncanakan  ini  lebih  spesifik  berbicara  mengenai produk-produk  perda  yang  bersubstansi  ajaran  agama  (syariah)  dari  aspek legislasi  dan  materi  hukumnya.  Demikian  juga  lebih  spesifik  ketika  menjadikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (No. 22 Tahun 1999; No.32 Tahun 2004;  Perppu  No.03  Tahun  2005;  Undang-Undang  No.12  Tahun  2008;  dan Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014) dengan Undang-Undang tentang  Peraturan Pembentukan Undang-Undang (No. 10 Tahun 2004; dan No.12 Tahun 2011). Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Sedangkan dari segi wilayah penelitian berbeda dengan penelitian sejenis yaitu wilayah Sumatera Selatan. Pengambilan lokasi penelitian Sumatera Selatan karena  wilayah  ini  pernah  menjadi  kesultanan  Islam  yang  dikenal  dengan Kesultanan  Palembang  Darussalam. 2 Salah  satu  pemikir  hukum  pada  masa kesultanan  ini  adalah  Ratu  Sinuhun 3 yang  diakui  sebagai  penulis  kitab  Undang- Undang Simbur Cahaya.
2 Menurut Catatan Hamka, Islam telah masuk ke Palembang dari Demak pada tahun 1440 M ketika ibu Raden Patah dikirim ke sana dari Majapahit. Adipati Majapahit (yang ditugaskan di Palembang)  pada  waktu  itu  adalah  Ario  Damar  yang  kemudian  berganti  nama  Ario  Dillah  telah lama memeluk Islam secara diam-diam. Sehingga ibu tirinya yang dikenal sebagai Putri Champa diperlakukannya  menurut  cara  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Lihat:  Hamka.  1976. Sejarah Umat Islam Jilid IV . Jakarta. H. 147-148 3 Pada  masa  Pangeran  Sido  Ing  Kenayan  bergelar  Pangeran  Ratu  Sultan  Jamaluddin Amangkurat IV di tahun 1633-1645 muncul tokoh Ratu Sinuhun yang merupakan Permaisuri yang sangat  berpengaruh.  Ratu  Sinuhun  dikenal  sebagai  salah  satu  penyusun  Kitab  Undang-Undang Hukum  Adat “Simbur Cahaya”  yang  mengatur tata pergaulan dan adat istiadat  masyarakat yang bersendikan  syara‟  (Hukum  Islam).  Dan  selanjutnya  Penguasa-Penguasa  Palembang  diturunkan secara  monarchi  berdasarkan  garis  keturunan.  Lihat:  H.  Rusydi  Cosim. ”Sejarah  Kerajaan Palembang  dan  Perkembangan  Hukum  Islam, dalam  K.H.O.  Gadjahnata  dan  Sri-Edi  Swasono (ed.). 1986. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Penerbit Universitas Indonesia Press. H. 207-209.

## 4. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik digunakan peneliti agar dapat fokus dan mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Kerangka  teoritik  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam mengeksplorasi  seluruh  rangkaian  kegiatan  dan  data-data  penelitian  yang ditentukan  peneliti  secara  subyektif.    Teori  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam suatu  penelitian.  Semua  penelitian  dibangun  atas  sejumlah  konstruksi  teoritis, seberapapun implisitnya atau bahkan tanpa disadari oleh peneliti. 4
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  legislasi  Peraturan  Daerah  yang mengandung ajaran Islam ini paling tidak memiliki 3 (tiga) variable utama yaitu: Analisis  kebijakan,  politik  hukum  dan  politik  perundangan-undangan  di Indonesia,  legislasi  peraturan  daerah,  dan  hukum  Islam.  Kerangka  teoritik digunakan  untuk    lingkup  kajian  (3)  tiga  variable  tersebut  dan  dilakukan pembatasan-pembatasan  tertentu  sehingga  penelitian  ini  tidak  terlalu  luas,  yang pada  saat  bersamaan  secara  realistis  dapat  dijangkau  oleh  peneliti.  Guna merumuskan  ruang  lingkup  dan  kerangka  teoritik  secara  tepat,  maka  akan dikemukakan beberapa teori  yang sudah ada dan mapan dalam ilmu hukum. Hal ini  dimaksudkan  agar  rumusan  masalah  dan  ruang  lingkup  penelitian  yang diketengahkan memiliki sandaran teoritik  yang dapat dipertanggunjawabkan sisi- sisi ilmiahnya.

## 4.1.Kebijakan Publik
Analisa  kebijakan  yang  terintegrasi  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk menjembatani  jurang  pemisah  antara  pendekatan  terhadap  analisis  kebijakan seperti perbedaan antara teori keputusan deskriptif dan normatif, inkrementalisme dan  analisis  sistem  dan  pendekatan  empiris,  valuatif  dan  normatif  dalam  analisis kebijakan. 5 Selain  itu,  analisis  kebijakan  akan  melebar  melampaui  produksi “fakta”,  karenanya  para  analis  kebijakan  akan  berusaha  untuk  memproduksi sebuah infomasi dalam mengetahui serangkaian nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang akan dipilih.
Kebijakan  adalah  suatu  ucapan  atau  tulisan  yang  memberikan  petunjuk umum  tentang  penetapan  ruang  lingkup  yang  memberi  batas  dan  arah  umum kepada  seseorang  untuk  bergerak.  Sedangkan  kebijakan  publik  adalah  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  dan  atau  tidak dikerjakan  oleh  pemerintah.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  sebagai pemegang  kekuasaan  harus  mengedapankan  kepentingan  bersama  berdasarkan pertimbangan  kebutuhan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun,  kebijakan  tersebut dapat dibatalkan apabila dikemudian ditemukan ketidaksesuaian atau sesuatu yang dapat  merugikan  khalayak  banyak.  Suatu  kebijakan  tidak  selamanya menguntungkan  satu  pihak  dan  menguntungkan  pihak  lain.  Artinya,  kebijakan publik  diambil  berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  nasional  secara
4 Pelto,  P.J.,  1970, Anthropological  Research:  The  Structure  of  Inquiry, New  York, Harper  and  Row.H.  17.  sebagaimana  dikutip  oleh  Anna  Marie  Wattie,  2006,  “Penelitian seksualitas,  kedudukan  teori  dan  pilihan  paradigma”  dalam Esei-Esei  Antropologi,  Teori, Metodologi dan Etnogtafi, Yogjakarta, Penerbit Kepel Press. H. 37.
5 Kathleen  A.  Archibald, Three  Views  of  the  Expert’s  Role  in  Policy  Making:  Systems  Analysis, Incrementalism, and the Clinical Approach , Polcy Sciences, 1, NO 1 (1970), hal 73-86
komprehensif.  Oleh  karena  itu,  Rian  Nugroho 6 mengemukakan  bahwa  pada dasarnya  semua  negara  memiliki  permasalahan  dan  isu  yang  relatif  sama, perbedaannya  adalah  bagaimana  pemerintah  merespon  masalah  dan  isu  isu  yang berkembang  di  masyarakat.  Respon  dari  pemerintah  terhadap  isu  dan permasalahan didalam istilah politik lebih dikenal dengan kebijakan.
Konsep kebijakan publik didalam istilah bahasa inggris sering kita dengar dengan  istilah  p ublicpolicy .  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kebijakan diartikan  sebagai  rangkaian  konsep  dan asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak (tentang  pemerintahan,  organisasi,  dan  sebagainya);  pernyataan  cita-cita,  tujuan, prinsip  dan  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha  untuk  mencapai sasaran.  Atau  dengan  kata  lain,  kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  yang dimaksudkan  untuk  tujuan  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dalam  suatu kegiatan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah. 7
Dalam  kepustakaan internasional  kebijakan  publik  disebut  sebagai public policy , yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi dan  ditaati  serta  berlaku  mengikat  bagi  seluruh  warganya.  Setiap  pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bobot dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu  badan  yang  memiliki  otoritas  untuk menjatuhkan dan atau menetapkan suatu hukuman. 8 Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan  yang  efisien  dari  kehendak  negara,  menurut  Goodnow,  maka  fungsi administrasi  pemerintah  harus  tunduk  pada  kontrol  politik. 9 Namun  disisi  lain lembaga tinggi negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif harus tunduk pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sejauh para pemangku kebijakan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, sejauh itulah masyarakat akan patuh pada hukum.
Awal  mulanya,  studi  kebijakan  publik  didasarkan  pada  kontribusi  dari empat  tokoh  utama  yaitu:  Harold  D.  Lasswell,  Simon,  Lindblom  dan  Easton. Lasswell  (1970)  adalah  penstudi  kebijakan  publik  utama  yang  berlaku  sebagai bagian  dari  ilmu  sosial.  Simon  (1945),  adalah  ahli  yang  berkontribusi  dalam konteks pilihan rasional dalam pengambilan keputusan.  Lindblom (1959) banyak menulis  tentang Incrementalism secara  ilmiah.  Sedangkan  Easton  (1953) berkontribusi  pada  sistem  politik  dengan  melalui  model  yang  benar-benar
6 Riant, Nugroho, 2014, Public Policy . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
7 AR Mustopadidjaya,  2002, Manajemen  Proses Kebijakan Publik,  Formulasi, Implementasi  dan Evaluasi Kerja , Jakarta LAN, hal 26
8 Riant  Nugroho  Dwijowitoto,  2003, Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 1-7
9 Frank  Goodnow,  1990, Politics  and  Administration  :  A  Study  in  Goverment ,  New  York,  the Macmillan Company: London, Macmillan & co.ltd., hal 44
mempengaruhi studi kebijakan publik serta hubungan antara proses input, output, dan kebijakan publik lingkungan. 10
Dalam  perkembangannya,  kelahiran  kebijakan  publik  sebagai  sebuah disiplin  ilmu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peran  seorang  ilmuwan  Harold  D. Lasswell.  Laswell  yang  merasakan  perlunya  sebuah  disiplin  ilmu  baru  yang fokusnya  terhadap  bagaimana  hubungan  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai warga negara setelah peristiwa perang dunia kedua periode 1940-1950. Kebijakan publik  sebagai  sebuah  evolusi  dari  ilmu politik  sangat  penting  dirasakan  sebagai sebuah  respon  adanya  perubahan  dan  penomena  sosial  yang  semakin  dinamis. Harold lasswell dalam bukunya “the policy orientation” menganggap ilmu sosial sebagai  metode  dalam  pemecahan  sosial  dan  dengan  demikian  dia  mengambil kesimpulan diperlukannya sebuah ilmu tentang kebijakan sosial.

## 4.2.Politik Hukum
Menurut  Mahfud  MD.,  sumber  hukum  ada  dua  macam  yaitu  sumber hukum  materiil  dan  sumber  hukum  formal.  Sumber  hukum  materiil  adalah bahanbahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat secara  formal  namun  dapat  dijadikan  isi  hukum  dengan  bentuk  tertentu  agar menjadi  mengikat,  misalnya  melalui  proses  legislasi.  Sedangkan  sumber  hukum formal adalah sumber hukum yang telah mempunyai bentuk tertentu dan mengikat berlakunya  sebagai  hukum  karena  telah  ditetapkan  (diberlakukan)  oleh  lembaga yang berwenang seperti proses legislasi.
Selain  melalui  proses  dan  produk  legislasi  sumber  hukum  formal  dapat juga  berupa  yurisprudensi,  konvensi,  dan  doktrin.  Yurisprudensi  adalah  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  diterima sebagai  pedoman  (diikuti)  oleh  hakim-hakim  untuk  dijadikan  pedoman  dalam menangani  kasus  yang  sama.  Konvensi  adalah  praktek  ketatanegaraan  dan pemerintahan  yang  berasal  dari  kebiasaan  (tak  tertulis)  namun  diterima  sebagai kewajaran. 11
Istilah politik hukum, secara etimologi berasal dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek  yang  merupakan  bentukan  dari  dua  kata  rech  dan  politiek, 12 sedangkan  dalam  bahasa  Arab  kata  hukum  mengandung  pengertian  putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Menurut Padmo Wahjono, Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari  dari  hukum  yang  akan  dibentuk. 13 Sedangkan  Sunaryati  Hartono  melihat politik  hukum  sebagai  alat  kontrol  atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat  diambil
10 Suratman  Nur, Decentralization  and  Development  in  Public  Policy  Implementation Perspective;  Case  Study  in  Indonesia ,  IOSR  Journal  Of  Humanities  And  Social  Science  (IOSR- JHSS) Volume 17, Issue 6 (Nov. - Dec. 2013), hal. 27-33
11 Mahfudz  MD., Politik  Hukum  dalam  Perda  Berbasis  Syari’ah ,  Jurnal  Hukum  No.  1  Vol.  14, Januari 2007, hal. 14
12 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum , PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 1999, hal. 19
13 Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum , Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm. 160
oleh  pemerintahan  untuk  menciptakan  suatu  tatanan  hukum  nasional  yang dikehendaki  bersama  dan  dengannya  cita-cita  dan  semangat  menciptakan  sistem hukum nasional dapat diwujudkan. 14 Wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  ada  secara  konsisten,  terjadinya proses  pembuatan  dan  pembaruan  hukum  yang  mengarah  kepada  sikap  kritis terhadap hukum yang bersifat ius constituendum atau hukum  yang dicita citakan dan  diangan-angankan  sesuai  dengan  kehendak  dimasa  depan, 15 dengan menekankan pentingnya pembenahan pada aparat penegak hukum.
Politik  hukum  sebagai  aktifitas  memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Garuda Nusantara  memberikan  definisi  mengenai  politik  hukum  atau  dalam  istilahnya disebut  dengan legal  policy ,  sebagai  kebijakan  umum  yang  hendak  diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten serta proses  tersebut  harus  mengarah  kepada  sikap  kritis  terhadap  hukum  yang berdimensi ius  contitutum dan  menciptakan  hukum  yang  berdimensi ius constituendum serta  pentingnya  penegasan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan penegak hukum.
Situasi  dan  kebijakan  politik  yang  sedang  berlangsung  sangat mempengaruhi  sikap  yang  harus  diambil  oleh  pemerintah,  dan  tentunya  hal  itu sangat  berpengaruh  pada  produk-produk  hukum  yang  dihasilkan,  termasuk  juga Peraturan  daerah.  Produk  hukum  responsif/otonom  adalah  produk  hukum  yang karakternya  mencerminkan  pemenuhan  atas  tuntutan-tuntutan  baik  individu maupun  kelompok  sosial  di  dalam  masyarakat  sehingga  lebih  mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Proses  pembuatan  hukum  responsif  tidak  langsung  mengundang  secara terbuka  partisipasi  dan  aspirasi  masyarakat,  dan  lembaga  peradilan,  hukum diberifungsi  sebagai  alat  pelaksana  bagi  kehendak  masyarakat.  Produk  hukum konservatif/ortodoks  adalah  produk  hukum  yang  karakternya  mencerminkan  visi politik  pemegang  kekuasaan  dominan  sehingga  pembuatannya  tidak  melibatkan partisipasi  dan  aspirasi  masyarakat  secara  sungguh-sungguh.  Biasanya  bersifat formalitas  dan  produk  hukum  diberi  fungsi  dengan  sifat positivis  instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan idiologi dan program pemerintah. 16

## 4.3.Relasi Agama dan Politik
Dari  260  juta  penduduk  Indonesia,  85  persennya  merupakan  masyarakat  yang menganut  agama  Islam.  Dengan  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  nuansa perundang-perundangan  Indonesia,  termasuk  juga  peraturab  daerah  banyak  yang terinspirasi  dari  kitab  suci  umat  Islam  dan  peradaban  yang  berkembang  di masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia.
14 Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni,Bandung, hlm: 1
15 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik, Menegakkan Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 15
16 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik, Menegakkan Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 6
Ditengah  kemajemukan  tersebut,  tokoh  muslim  Indonesia  yang  juga pendiri  bangsa,  seperti  Sukarno,  M.  Yamin  dan  lain  lain  berusaha  menawarkan kepada  masyarakat  Indonesia  sebuah  dasar  negara  yang  mampu  mengakomodir kepentingan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Sehingga  tidak  ada  kesan bahwa  negara  Indonesia  berdiri  sebagai  sebuah  negara  Islam,  yang  hanya menganut dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Atas dasar pertimbangan kemajemukan tersebut, maka lahirlah pancasila sebagai sebuah dasar negara yang memiliki  landasan  historis  politik  yang  kuat  yang  mampu  mengakomodir kepentingan  bangsa,  sehingga  seluruh  lapisan  masyarakat  menerimanya  sebagai sebuah negara yang syarat dengan kearifan dari para pendiri bangsa.
Pancasila sebagai sebuah dasar ideologi negara kehadirannya sangat tepat untuk  menjawab  kebutuhan  negara  kebangsaan  Indonesia  yang  multi  ras,  multi kultur,  multi  etnis,  multi  agama,  dan  luas  daerahnya.  Namun,  kurang  bagusnya pelaksanaan nilai-nilai pancasila yang diamalkan oleh pemegang kebijakan/penguasa,  maka  pancasila  yang  sejatinya  merupakan  kesepakatan leluhur  pendiri  bangsa,  maka  pernah  diplesetkan  sebagai  sebuah  ideologi  yang bukan-bukan. Sebenarnya menurut  Fred W. Ringga Pancasila merupakan konsep prismatik  yang  menyerap  unsur-unsur  terbaik  dari  konsep-konsep  yang  beberapa elemen pokoknya saling bertentangan. Pancasila mengayomi semua unsur bangsa yang majemuk yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas.
Agama  dan  negara  adalah  dua  entitas  penting  yang  sama  sama  berfungsi bagi kehidupan manusia. Jika negara berada pada dimensi kekinian yang sekuler untuk  memenuhi  kebutuhan  dunia,  maka  agama  berperan  pada  dimensi  religius yang  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  untuk  kehidupan akhirat tetapi juga memikirkan persoalan-persoalan duniawi.
Secara  historis-faktual,  penerimaan  ulama  terhadap  eksistensi  Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh fakta bahwa warga negara Indonesia bersifat majemuk, sehingga persatuan dalam keragaman menjadi keniscayaan. Oleh sebab itu,  menjadikan  budaya  lokal  dan  kearifan  lokal  secara  proporsional  dalam kehidupan  Indonesia  menjadi  pilihan  tepat.  Penerimaan  ulama  tersebut  terhadap Pancasila  dalam  wadah  NKRI  tidak  lepas  dari  tahapan  pemahaman  trasendental, dimana  para  ulama  pendiri  negara  tersebut  telah  mampu  menangkap  substansi norma  agama  setelah  melalui  pemahaman  komprehensif  dari  berbagai  sudut pandang, sehingga mampu menawarkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif dan aspiratif. 17
Menurut Hamka, bahwa ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan negara.  Alat-alat  negara  harus  melaksanakan  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Meskipun Islam  tidak  mengatur  persoalan  negara  secara  detail  tapi  prinsip-prinsipnya  ada dalam  al-Qur'an  dan  al-Hadis.  Persoalan  bagaimana  bentuk  negara  dan pemerintahan  itu,  maka  hal  ini  menyangkut  persoalan  ijtihad.  Dalam  konstitusi
17 M  Amin  Abdullah, Studi  Agama:  Normativitas  dan  Historisitas (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
1996), h. 11.
negara  boleh  dicantumkan  dan  boleh  juga  tidak  dicantumkan  tentang  negara Islam. Yang penting substansi ajaran Islam dilaksanakan. 18
Idham  Chalid  berpendapat,  ditentukannya  tentang  konsep  Syura  dan demokrasi  terpimpin,  menurutnya  ada  dua  hal.  Pertama,  ketika  dia  menyatakan bahwa  musyawarah  (syura)  adalah  bukti  adanya  demokrasi  dalam  Islam  atau dengan  kata  lain  syura  adalah  demokrasi  dalam  Islam.  Kedua,  ketika  Idham menyamakan beberapa hal dalam syura dengan demokrasi terpimpin. 19
Menurut  Adnan,  hubungan  agama  dan  negara  dapat  dibagi  menjadi  tiga kategori. Pertama, kelompok akomodatif. Kelompok ini dipelopori oleh Nurcholis Madjid.  Nurcholis  Madjid  berpandangan  bahwa  kehidupan  spiritual  diatur  oleh agama  dan  kehidupan  duniawi  di  atur  oleh  logika  duniawi.  Pemikiran  ini mengandung  element  “sekularistik”,  yaitu  adanya  upaya  memisahkan  antara agama  dengan  dunia,  meskipun  yang  sebenarnya  hanyalah  pembedaan  wilayah: ada wilayah  yang semata-mata urusan agama dan ada wilayah  yang semata-mata duniawi.
Akhirnya  kekuasaan  bukanlah  tujuan,  tetapi  menjadi  alat  untuk melancarkan  agama.  Beliau  datang  membawa  satu  ideologi,  yaitu  Islam Kemudian dengan sendirinya terbentuk suatu kekuasaan di Madinah.Oleh karena itu,  Hamka  berpendapat  bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  pemisahan  antara  urusan negara  dari  agama.  Islam  menghendaki  hubungan  yang  harmonis  dalam  segala urusan yang berlaku di antara keduanya. 20

## 5. Hasil Penelitian
Kota Palembang merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang berdiri semenja tahun 682 M. Menurut data statistik tahun 1990, kota Palembang setidaknya 52,24 persen  tanah  di  kota  Palembang  menurut  topograpinya  digenangi  air.  Leluhur palembang  menamakan  kota  Palembang  sebagai  Pa-lembang  dalam  bahasa melayu  Pa  atau  Pe  sebagai  kata  tunjuk  suatu  tempat  atau  keadaan;  sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena  lama  terendam  air  (menurut  kamus  melayu),  sedangkan  menurut  bahasa melayu-Palembang,  lembang  atau lembeng  adalah  genangan  air.  Jadi  Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. 21
Kota  Palembang  memiliki  sejarah  Sebagai  Pusat  Kerajaan  Sriwijaya  dan Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Kota  Palembang  mempunyai  sejarah  yang panjang. Bukti Kota Palembang sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya dan Kasultanan Palembang  didukung  oleh  adanya  peninggalan-peninggalan  bersejarah  yang  saat ini  berfungsi  sebagai  aset  budaya  dan  objek  wisata  seperti  Prasasti  Kedukan Bukit,  TamanPurbakala  Kerajaan  Sriwijaya  (TPKS),  makam-makam  raja-raja Palembang.
18 Hamka, Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial , Jakarta: PT Pustaka Panjimas, hal. 91-93
19 Ahmad Muhajir, Idham Chalid Guru Politik Orang NU , (Yogyakarta : LKiS, 2007), hal. 120.
20 Ibid , hal. 86
21 Sejarah  Kota  Palembang,  diakses  dari  http://palembang.go.id/37/sejarah-kota-palembang    pada tanggal 05 Oktober 2018
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Palembang  tahun  2016,  jumlah penduduk  kota  Palembang  sekitar  3.204.142  dan  3.170.352  penduduk  kota Palembang  menganut  agama  Islam. 22 Menurut  data  statistik  diatas,  secara  jelas dapat  dikatakan  bahwa  hampir  95  persen  penduduk  kota  Palembang  menganut agama  Islam  sehingga  mengakibatkan  nuansa  Islami  di  kota  Palembang  sangat kental dan syarat dengan nilai-nilai dan budaya Islam. Tidak heran jika semenjak zaman kesultanan Palembang hingga era reformasi pemerintah Palembang selalu memperhatikan  aspirasi  masyarakat  salah  satunya  dengan  membuat  peraturan daerah  yang  benuansa  Islam  sehingga  kepentingan  vertikal  warga  Palembang dapat terakomodir dengan baik.
Pada  zaman  kesultanan  Palembang,  kitab  hukum  adat  “Simbur  Cahaya” dan  Undang-undang  wilayah,  yaitu  “Sindang  Mardike” 23 merupakan  salah  satu bukti  bahwa  pemerintahan  Palembang  pada  saat  itu  sangat  perhatian  terhadap nilai-nilai,  tradisi,  adat  dan  kebudayaan  Islam  pada  masa  lalu.  Sedangkan  di bidang  peradilan,  dikenal  dengan  macam  pengadilan  yang  mengadili  dalam perkara-perkara keagamaan dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nato Agamo, yang membawahi Pangeran-pangeran Penghulu.
Pusat  kota  Palembang  secara  historis  awalnya  terletak  di  tanah  tinggi. Berdasarkan jejak arkeologis dari proklamasi Sriwijaya, yang terdapat dalam bait bait prasasti Kedukan Bukit, jantung kota Palembang berada di Bukit Seguntang. Secara  harfiah  Bukit  Siguntang  mengandung  artian  tanah  yang  membuntang, guntang  atau  terapung.Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  terjadi  pergeseran  pusat kota  Palembang,yang  semula  di  Bukit  Siguntang  berpindah  ke  Kerat  on  Kuto Gawang.  Perpindahan  pusat  kota  tersebut  tidak  lain  disebabkan  oleh  runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan berdirinya kesultanan Palembang.
Pada  masa  reformasi,  setelah  keluarnya  Otonomi  Daerah,  Mahfud  MD berpendapat  bahwa  meskipun  Indnesia  secara  konstitusional  bukanlah  negara Islam melainkan negara pancasila, namun Indonesia memiliki landasan yang kuat dan  kukuh  bagi  pengembangan  korelasi  dengan  segala  bentuk  pengembangan pluralisme  masyarakat  Indonesia,  yakni  Pancasila  sebagai  dasar  negara meletakkan negara dengan mayoritas penduduknya muslim, sebagai negara  yang memiliki peluang untuk terselenggaranya syariat Islam ke dalam hukum Indonesia terutama  ke  dalam  peraturan  daerah  yang  di  buat  oleh  DPRD  bersama  kepala daerah.
Lahirnya  perda  sangat  bersinggungan  dengan  kepentingan  daerah bersangkutan.  Setidaknya  terdapat  22  daerah  yang  mengimplemantasikan  perda yang mengatur persoalan moralitas dan implementasi syariah Islam di semua lini kehidupan.  Kehadiran  Perda  anti  maksiat  ataupun  perda  yang  bernuansa  pada Syariat  Islam,  di  beberapa  daerah  Indonesia  tidak  saja  menarik  dicermati  karena adanya  pro  dan  kontra,  tetapi  juga  pergulatan  ide  yang  ada  di  balik  perda-perda tersebut.  Perda  sebagai  produk  dari  kebijakan  publik  tidak  dapat  dilepaskan  dari
22 https://palembangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/19 diakses pada 02 Oktober 2018
23 Boedani Djavid, Tambo Kerajaan Sriwidjaja , (Bandung: Terate, 1961),hlm. 26.
sebuah  proses  politik  yang  melatarbelakangi  lahirnya  berbagai  macam  idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan.
Secara  teoritis  suatu  Perda  dibuat  dikarenakan  diproyeksikan  mampu menyelesaikan  masalah-masalah  publik  yang  sangat  strategis.  Masalah  dalam konteks  kebijakan  publik  berarti  adanya  kondisi  dan  situasi  yang  secara  formal menghasilkan  kebutuhan-kebutuhan  atau  ketidakpuasan-ketidakpuasan  dalam masyarakat  sehingga  perlu  dicari  cara-cara  penanggulangannya.  Persoalan  Perda di  kota  Palembang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat Palembang akan adanya tuntunan syariat Islam yang diresmikan atau di formalkan dalam sebuah hukum yang berlaku dan mengikat untuk masyarakat kota Palembang.
Adanya  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam  sebuah  rancangan peraturan  perundang-undnagan  telah  dijamin  dalam  undang  undang.  Jaminan partisipasi  masyarakat  diatur  dalam  undang  undang  No  12  tahun  2011  tentukan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Masyarakat  berhak memberikan  masukan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dilakukan  melalui  rapat  dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar/lokakarya/diskusi. Dalam  pandangan  Islam,  persoalan  syariah  bukanlah  persoalan  yang sederhana yang sekedar jika ditetapkan akan lebih baik dan jika tidak ditetapkan tidak berdosa (sunnah). Dalam syariah Islam, semua  pemeluk agama Islam wajib tunduk dan patuh terhadap syariah Islam. Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah SWT. Perbedan mendasar antara hukum positif  dan  hukum  Islam  adalah  hukum  positif  merupakan  pernyataan  kehendak manusia yang terhimpun dalam wadah yang biasa disebut dengan negara . Selain itu,  hukum  positif  adalah  sebuah  instrumen  yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh politik.  Pembentukan  hukum  mencerminkan  konfigurasi  kekuatan  dan kepentingan politik sedangkan hukum Islam merupkan hukum yang ketetapannya ada pada Allah yang maha kuasa.
Perspektif sosiologis mengungkapkan bahwa nilai, norma, adat, kebiasaan, kesepakatan  sosial  dan  sebagainya  yang  ada  dalam  setiap  elemen  masyarakat sebagai  hukum  rakyat  tidak  berlaku  universal.  Sementara  hukum  negara  bersifat universal,  memaksa,  dan  seragam.  Maka  dalam  konteks  ini,  penerapan  syariat Islam  melalui  peraturan  daerah  sangat  efektif  dikarenakan  memiliki  dampak sosiologis, psikologis dan dampak hukum pada masyarakat yang mengikat di kota tersesebut.
Mengenai  Perda  yang  berkaitan  langsung  dengan  moralitas  masyarakat seperti  pemberantasan  atau  pelarangan  praktik  prostitusi  di  kotanya,  dengan pertimbangan  utama  pemerintah  daerah  melarang  prostitusi  adalah  untuk mempertahankan  nilai  luhur  masyarakat  agar  tidak  bertentangan  dengan  norma agama  dan  kesusilaan.  Kegiatan  prostitusi  dikategorikan  sebagai  kejahatan sehingga  layak  diganjar  dengan  hukuman  kurungan  penjara  seperti  yang  tertera dalam  Perda  Palembag  adalah  selaama  6  bulan  atau  denda  sekurang-kurangnya lima  juta  rupiah.  Sehingga,  baik  agama  Islam  maupun  agama  lainnya  dipastikan tidak akan merasa keberakatan dengan pemberlakuan peraturan tersebut.
Berkaitan dengan prostitusi, pemerintah Kota Palembang pada tahun 2004 telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang kegiatan prostitusi di wilayah hukum  kota  Palembang.    Maksud  dari  lahirnya  Perda  ini  adalah  agar  pelacuran yang  mempengaruhi  tata  kehidupan  bermasyarakat  dan  sebagai  upaya  untuk merubah  sikap  mental  yang  mempengaruhi  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat kota Palembang. 24
Kurungan  atau  denda  materi  menjadi  cara  mengerem  kegiatan  prostitusi. Dalam Convention  for  the  Supression  of  the  Traffic  to  Person  and  of  the Prostituion  of  Others tahun  1949,  Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap Perempuan  (diratifikasi  Pemerintah  RI  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984),  perdagangan  perempuan  dan  prostitusi  dimasukkan  sebagai  bentuk kekerasan  terhadap  perempuan.  Berdasarkan  konvensi  tersebut,  dapat  dikatakan prostitusi bukanlah jalan hidup yang dipilih, tetapi suatu keterdesakan situasi. Hal inilah  yang  harusnya  mendorong  para  pembuat  kebijakan  lebih  peka  melihat persoalan.  Biasanya,  munculnya  praktik  prostitusi  dilatar  belakangi  oleh  faktor ekonomi.  Kelemahan  pemerintah  Indonesia  saat  ini  yang    yang  paling  menonjol adanya  ketidak  mampuan  mengatasi  dan  mengentas  kemiskinan  sehingga mengakibatkan  masyarakat  cenderung  berfikir  pendek  dan  mengambil  langkah yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.
Meskipun Perda prostitusi tidak mengatasi secara keseluruhan prostitusi di Kota  Palembang,  paling  tidak  telah  mengurangi  dan  telah  menertibkan  PSK sehingga tidak menularkan penyakit lebih jauh lagi, terutama kepada para remaja dan di tempat-tempat terbuka. Namun, jika seandainya kegiatan prostitusi tersebut tidak  ditertibkan,  dapat  berakibat  pada  keberanian  untuk  lebih  menyasar  pasar yang  lebih  jauh  seperti  para  pelajar  dan  ditempat  tempat  ruang  terbuka.  Karena selain  persoalan  ekonomi,  persoal  prostitusi  biasanya  tetap  ada  dikarenakan masyarakat yang gemar menghibur diri melalui jasa jasa prostitusi.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Perda  diatas  yakni  pada  pasal  7  dan  8 disebutkan bahwa pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dan atau sekelompok  orang  dengan  sadar,  bertujuan  mencari  kepuasaan  syahwat  diluar ikatan  pernikahan  yang  sah  dengan  maksud  mencari  uang  atau  bentuk  lainnya maka dapat dilakukan tindakan hukum apabila dilakukan ditempat-tempat seperti; jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, penginapan hotel dan tempat tempat umum lainnya.
Dengan  lahirnya  perda  ini  tentunya,  meskipun  tidak  dapat  menghentikan, paling  tidak  dapat  mengurangi  dan  atau  membatasi  kegiatan  prostitusi  dikota Palembang  karena  Palembang  dari  zaman  kesultanan  hingga  sekarang  dikenal dengan  warga  kotanya  yang  bersikap  islami  dan  taat  dalam  menjalankan  nilai- nilai dan ajaran agama Islam.
Peraturan  daerah  yang  lainnya  yang  bermuatan  syariah  Islam  adalah tentang  pelarangan  pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol  pada  tahun 2006  yang  ditetapkan  pada  masa  walikota  Eddy  Santana  Putra.  Al-qur‟an menyebut  miras  pada  surat  al-Baqarah  ayat  219  sebagai  sebuah  dosa  besar meskipun  terdapat  manfaat  didalamnya,  namun  dampak  bahayanya  lebih  besa
24 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
ketimbang manfaatnya. Mengenai Perda miras, DPD RI pernah mengusulkan agar diberlakukan  disemua  daerah.  DPD  RI  menyebut  bahwa  Minuman  keras  (miras) secara  faktual  telah  menyebabkan  banyak  dampak  buruk  di  berbagai  daerah. 25 Dari  mulai  tindakan  kriminal,  konflik  sosial,  hingga  jatuhnya  korban  jiwa. Kemunculan  berbagai  macam  perda  miras  yang  membatasi  hingga  melarang, merupakan bentuk reaksi atas kegelisahan terkait masalah tersebut,"
Aksi-aksi kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol disebabkan karena sifat dari minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan tidak sadar diri dengan berbagai efek tubuh seperti muntah-muntah,  tertidur,  mabuk  dengan  melakukan  berbagai  gangguan  yang merugikan  kehidupan  masyarakat,  seperti  gangguan  terhadap  lalu  lintas  dengan berbagai  akibatnya,  kriminalitas,  dan  sebagainya.  Sehingga,  secara  kriminologis, pecandu  alkohol  (alkoholisme)  merupakan  faktor  kriminogen  atau  penyebab utama timbulnya kejahatan. 26
Sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan minuman beralkohol, selain kota  Palembang,  pemerintah  pusat  juga  sudah  membuat  aturan  guna  mengawasi dan  mengendalikan  peredarannya,  seperti:  Keputusan  Presiden  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengawasan  dan  pengendalian  Minuman  Beralkohol,  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  45/M-DAG/PER/12/2010,  Jo  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011, Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-
DAG/PER/3/2012, JoPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2012  tentang  Ketentuan  Pengadaan,  Pengedaran,  Penjualan, Pengawasan,  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  dan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor:  15/M-DAG/PER/3/2006  tentang engawasan  dan  Pengendalian  Impor,  Pengedaran  dan  Penjualan,  dan  Perizinan Minuman Beralkohol.
Peraturan  Daerah  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kota Palembang  berkaitan  dengan  kehidupan  umat  Muslim  Kota  Palembang  adalah mengenai pengelolaan zakat yang ditetapkan pada masa walikota Harnojoyo pada tahun  2017  yang  lalu.  Pemerintah  daerah  kota  Palembang    yang  menerbitkan Peraturan  tentang  Pengelolaan  Zakat  memiliki  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  sama dengan undang-undang pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan para mustahik.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  di  negara  Indonesia  yaitu membangun masyarakat adil dan makmur.
Peraturan  Daerah  tentang  pengelolaan  zakat  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan peraturan normatif bagi pengelolaan zakat infak sedekah di wilayahnya serta mengacu pada Undang- Undang RI  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
25 https://www.liputan6.com/news/read/2513653/dpd-ri-dorong-perda-miras-diberlakukan-di- semua-daerah diakses pada 3 Oktober 2018
26 Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi , Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 145
Pengelolaan  Zakat  bagian  ketiga  pasal  15  dinyatakan  bahwa  Dalam  rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
Dalam membuat  Perda,  Pemerintah  Daerah  harus  memperhatikan  pasal  7 ayat  1  undang  undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dimana  Perda  harus  mempertimbangkan  substansi  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  peraturan  presiden  sebagai  acuan dalam merumuskan peraturan daerah.
Ditinjau  dari  perspektif  moral,  khususnya  kalangan  pelajar  dan  remaja, lahrinya  dua  peraturan  daerah  tersebut  merupakan  sebuah  tuntutan  publik  agar karakterikstik dan moralitas remaja di kota Palembang senantiasa mengedepankan sifat  yang  mulia.  Selain  itu,  tidak  ada  satu  agamapun  yang  menghalalkan pelacuran  dimuka  bumi.  Maka  dilihat  dari  perspektif  sosiologis,  keberadaan peraturan  daerah  tentang  pelacuran  merupakan  inisiatif  publim  yang  dilakukan form buttom to up dan dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah.
Masyarakat kota Palembang yang kental dengan pemahaman keagamaannya,  tentunya  sangat  bersuka  cita  dengan  lahirnya  peraturan  daerah yang mengakomodir kepentingan mereka, selain itu, tiga perda syariah  yang ada di  Palembang,  sebetulnya  lebi  merupakan  peraturan  turunan  dari  pemerintah pusat.  Sehingga,  disamping  berusaha  sejalan  dengan  aturan  pemerintah  pusat, masyarakat  muslim  Palembang  juga  terkesan  tidak  ego-sentris  terhadap pemahaman keagamaannya.
Keinginan masyarakat kota Palembang yang sangat terhadap hadirnya kota Palembang yang jauh dari perbuatan maksiat dalam hal ini prostitusi, akan terasa efektif  apabila  dibentuk  dan  dituangkan  dalam  sebuah  aturan  yang  jelas.  Maka, kehadiran  perda  anti  prostitusi  dan  miras  merupakan  jawaban  yang  tepat  dari keinginan  masyarakat  setempat.  Karena  sejatinya  faktor  yang  paling  dominan mempengaruhi  efektifitas  suatu  perundang-undangan  adalah  profesional  dan optimal  pelaksanaan  peran  serta  wewenang  dan  fungsi  dari  aparat  penegak hukum,  baik  didalam    menjalankan  tugas  yang  dibebankan  terhadap  diri  mereka maupun dalam penegakkan perundang-undangan tersebut.

## 6. Kesimpulan
Lahirnya  perda  sangat  bersinggungan  dengan  kepentingan  daerah bersangkutan.  Setidaknya  terdapat  22  daerah  yang  mengimplemantasikan  perda yang mengatur persoalan moralitas dan implementasi syariah Islam di semua lini kehidupan.Sepanjang  penelitian  ini,  meskipun  ada  beberapa  penelitian  yang menyebutkan  bahkan  terjadinya  pelanggaran  HAM  ketika  menerapkan  Peraturan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan ubudiyah, namun sejatinya Perda yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  dan  Legislatif  kota  Palembang  sangat  toleran  dan kebijakan  tersebut  hanya  dalam  rangka  menjaga  moralitas  perilaku  masyarakat kota Palembang.
Sejalan  dengan  kearifan  lokal  dalam  konteks  hukum,  pendekatan  budaya ( cultur  approach )  sesuai  dengan  aliran  hukum sociological  jurisprudence bahwa hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  tatanankehidupan
masyarakat. Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga  adat  merupakan  langkah  yang  strategis  dan  efektif  karena  dalam masyarakat  telah  mempunyai  sistem  hukum  yang  hidup  yang  dikenal  dengan hukum adat sebagai bagian dari tradisi kultur masyarakat Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  penyelesaian  masalah-masalah  moralitas  dengan mengedepan  keterlibatan  masyarakat  serta  dengan  menggunakan  adat  lokal  atau kearifan  lokal  dinilai  sangat  tepat  karena  memadukan  budaya  dan  tradisi  hukum dalam masyarakat.
Kearifan  lokal  dalam  merumuskan  dan  menyusun  Perda  syari‟ah  di  kota Palembang  lebih  kentara  ketimbang  munculnya  isu-isu  ego  umat  muslim  di Palembang  yang  menurut  Azyumardi  Azra  sebuah  kearifan  lokl  dapat  dijadikan mekanisme sosio kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia.
Efektifitas  implementasi  kebijakan  dalam  kasus  penelitian  ini  adalah  tiga Perda Syari‟ah di kota Palembang, membutuhkan keterlibatan stakeholders (dalam hal  ini  Walikota,  DPRD  Kota  Palembang,  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat) secara  demokratis  dan  partisipatif. Stakeholders dan  pembuat  kebijakan  harus terus  menerus  terlibat  dalam  dialog  untuk  menganalisis  konsekuensi  dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Berbagai  masalah  dan  fenomena  sosial  yang  terjadi  disekitar  masyarakat dapat  didekati  dan  diselesaikan  dengan  kebijakan  yang  tepat.  Sebuah  kebijakan sekalipun  tidak  populis,  namun  mampu  menyelesaikan  permasalahan kemasyarakatan  dapat  dikatakan  berhasil.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  harus diambil  dan  dianalisas  sedemikian  rupa,  sehingga  tepat  pada  sasaran  dan kebutuhan publik.

## Daftar Pustaka
A.  Syaukani,  dkk.  2003. Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan. Jakarta. Pustaka Pelajar.
Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011, Politik Hukum. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya. Abu  al-Hasan  al-Mawardi,tanpa  tahun, al-Ahkaam  al-Shulthaaniyyah Beirut  Dar al-Fikri.
Agustino,Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Penerbit Alfabeta, Bandung Ahmad Muliadi. 2013. Politik Hukum. Padang. Akademia Permata. Aini,  Nurul.  2005.  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Demokratisasi
Pemerintahan Daerah” Dalam Haris, Syamsuddin (Edt) Desentralisasi dan Otonomi  Daerah,  Desentralisasi,  Demokratisasi  &  Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jakarta  LIPI Press Alfian.  1992.  “Pancasila  Sebagai  Ideologi  Dalam  Kehidupan  Politik”.  Dalam
Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.)
Ali, Zainudin, 2007, Sosiologi Hukum ,Jakarta, Sinar Grafika. Alexander,  Harry  2004 Panduan  Perancangan  Peraturan  Daerah  di  Indonesia Jakarta XSYS Solusindo

## Alfian 1992 “Pancasila sebagai Ideologidalam Kehidupan Politik” Dalam Oetojo
Oesman  dan  Alfian Pancasila  Sebagai  Ideologi  dalam  Berbagai  Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Jakarta BP-7 Pusat Amiroeddin  Syarif.  1997. Perundang-undangan:  Dasar,  Jenis  dan  Teknik Membuatnya , Cetakan ke-2,  Rineka Cipta, Jakarta Anna  Marie  Wattie.  2006,  “Penelitian  seksualitas,  kedudukan  teori  dan  pilihan paradigma”  dalam Esei-Esei  Antropologi,  Teori,  Metodologi  dan Etnografi, Yogjakarta, Penerbit Kepel Press. Arfawie  Kurde.  2005. Telaah  Kritis  Teori  Negara  Hukum,  Konstitusi  dan Demokrasi  Dalam  Kerangka  Pelaksanaan  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Arskal  Salim  and  Azyumardi  Azra  (ed.).  2003. Shariá  and  Politics  in  Modern Indonesia, Singapore: ISEAS. Arskal  Salim.  2008. Challenging  the  Secular  State,  the  Islamization  of  Law  in Indonesian modern. Honolulu. University of Hawai„i Press. Artidjo Alkostar. 1997. Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional dalam Artidjo  Alkostar  (ed.),  Identitas  Hukum  Nasional,  Fakultas  Hukum  UII, Yogyakarta.
Asshiddiqie,Jimly,  2006, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Attamimi,  A  Hamid  S.  1981. UUD  1945,  TAP  MPR,  Undang-Undang  (Kaitan Norma Hukum Ketiganya) Jakarta, 31 Desember 1981 Azyumardi  Azra.  1999. Jaringan  Ulama:  Timur  Tengah  dan  Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII . Bandung: Mizan.
----------, 2002. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Bandung: Mizan ----------,2002, Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar umat, Jakarta: Kompas
----------, 2004, Jaringan Ulama  Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Bandung: Mizan
----------, 2005. “Syariah  Islam dalam Bingkai Nation State”, dalam Komaruddin Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  (ed.), Islam  Negara  &  Civil  Society  Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer. Jakarta: Paramadina.
Bagir  Manan.  1992. Dasar-dasar  Perundang-undangan  di  Indonesia. Jakarta. Ind-Hill Co,
----------, 1994. Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
----------,  1995. Empat  Tulisan  Tentang  Hukum. Bandung:  Program  Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan. Universitas Padjajaran
Bahtiar  Effendy.  1998. Islam  dan  Negara;  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta Paramadina Bakir, Herman. 2005. Kastil Teori Hukum Jakarta. PT INDEKS.
----------,. 1990. Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia
----------, 1990. Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,
Cet I, LP3S, Jakarta
Dirdjosisworo,Soedjono,  1984, Alkoholisme:  Paparan  Hukum  dan  Kriminologi , Penerbit Remadja Karya, Bandung
Djavid, Boedani ,1961, Tambo Kerajaan Sriwidjaja , Bandung: Terate Dwijowitoto,  Riant  Nugroho,  2003, Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi dan Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo Dwiyanto,  Agus.  (et  al).  2002. Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah, Ringkasan  Eksekutif  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Elizabeth  A.  Martin  and  Jonathan  Law.  2006. A  Dictionary  of  Law. Sixth Edition. Oxford University Press, New York,.
Fachry Ali dan Bahtiar Effendy. 1986. Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru . Bandung: Mizan. Ferejohn, John. 2005. Participation and Democracy . Stanford University Fery Edward . 2002. “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah”. Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN, Jakarta.
Goodnow,Frank, 1990, Politics and Administration : A Study in Goverment , New York, the Macmillan Company: London, Macmillan & co.ltd
Hans  Kelsen.  1995 Teori  Hukum  Murni:    Dosar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif- Deskrlptif , Rimdi  Press, Jakarta.
Haris, Syamsuddin. 2002. “Konflik Elite Sipil dan Dilema Konsolidasi Demokrasi Pasca  Orde  Baru”  Dalam  Maruto  MD  &  Anwari  WMK  (Ed). Reformasi Politik  dan  Kekuatan  Masyarakat,  Kendala  dan  Peluang  Menuju Demokrasi . Pustaka LP3ES, Jakarta Hartono,  Sunaryati,  1991, Politik  Hukum  Menuju  Sistem  Hukum  Nasional , Alumni, Bandung
Harun  Nasution.  1989.  Islam Ditinjau  dari  berbagai  Aspeknya .    Jilid  II.  Jakarta: UI Press.
----------,  1995.  “  Pengantar”  dalam  Harun  Nasution  dan  Bahtiar  Effendy (Penyunting). Hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia dan Pustaka Firdaus
Hasbi Ash Shiddieqy. 1985. HukumIslam . Jakarta. Penerbit Bulan Bintang.
Hassibuan. 1993. Ilmu Negara Jakarta . Ghalia Indonesia.
Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan No Easy Choice Political Participation in Developing  Countries Diterjemahkan  oleh  Simamora,  Sahat.  1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Rineka Cipta, Jakarta Imam  Syaukani  dan  A  Ahsin  Thohari.  2004. Dasar-dasar  Politik  Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Jeremy  Bentham.  1996. An  Introduction  to  the  Principles  of  Morals  and Legislation. J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, Oxford; Jimly  Asshiddiqie.1994. Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
----------,  2004. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Cetakan-I,  MKRI dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
----------,  2006. Pengantar  llmu  Hukum  Tata  Negara Jilid  I,  Cetakan  ke-1, Konstitusi Press,  Jakarta
John Rawls. 1973. A Theory of Justice. Oxford University Press, London
Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif. Malang.
Banyu Media Publishing.
Mahfud  MD,  Moh.  1993. Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia .  Liberty, Yogyakarta
----------, 1998. Politik Hukum di Indonesia . Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta ----------, 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi .  Gama Media,  Yogyakarta ----------,  1999. Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia .  Gama  Media, Yogyakarta
----------,  2003. Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia,  Studi  tentang  Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan .Rineka Cipta, Jakarta
----------,  2006.  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi  LP3ES, Jakarta
Muhajir,Ahmad, 2007, Idham Chalid Guru Politik Orang NU , Yogyakarta : LKiS Muhammad  Iqbal.  2007. Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Nawawi,Ismail,  2009, Public  Policy:  Analisis,  Startegi  Advokasi  teori  dan praktek . Surabaya: Putra Media Nusantara.
R  Smith,Thomas,  1983, The  Policy  Implementation  Process ,  Elservier  Scientific Publishing Company, Amsterdam, Printed In Scotland
Abdul wahab,Solichin, 2008, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Salman,  Otje  dan  Susanto,  Anton  F.  2004. Teori  Hukum,  Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali . Refika Aditama, Bandung Santos,  Bonaventura  de  Sousa.  1995. Toward  a  New  Common  Sense:  Law, Science and Politics in Paradidgmatic Transition . Routledge, New York Seidman,  Robert  B.  Tanpa  tahun. Law  and  Development:  A  General  Model. University of Wiscounsin, Madison
Siswanti  Sunarno.  2014. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
Sunarno.  2014. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta.  Sinar Grafika.
Sunaryati  Hartono,  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung
Sunyoto  Usman.  2004.  “Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  dan  Demokratisasi”. Dalam  Edy  Suardi  Hamid  dan  Sobirin  Malian  (Ed.) Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran. UII Press, Yogyakarta. Syarif  Hidayat.  2002. Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan  ke Depan. Pustaka Quantum, Jakarta. Shidarta.  2006. Karakteristik  Penalaran  Hukum  dalam  Konteks  Keindonesiaan. CV. Utomo, Bandung
Sirajuddin  dkk.2006. Leglslatif  Drafting  Pelembagaan  Metode    Partisipatif dalam      Pembentukan    Peratutran  Perundang-undangan, Cetakan  ke- I,APPIKA, Malang.
Sirajuddin  et.al.  2006. Legislative  Drafting,  Pelembagaan  Metode  Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Jakarta,
Sunarno,  Siswanto,  2009, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia ,Jakarta Sinar Grafika.
Sunaryati  Hartono.  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  hukum  Nasional, Alumni, Bandung, 1991
Syaukani,  Imam  dan  A.  Ahsin  Thohari,  1999, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Wahyono,Padmo,  1986, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  hukum ,  Cet.  II, Ghalia Indonesia, Jakarta
Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia. Jakarta: UI-Press ----------,  1998.  “Menelaah  Format  Politik  Orde  Baru”  Dalam  Dahlan  Thaib  dan
Mila  Karmila  Adi  (Ed.) Hukum  dan  Kekuasaan Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
----------,.  2002. Mewujudkan  Supremasi  hukum  di  Indonesia  (catatan  dan gagasan). Sekretariat  jenderal  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta