## PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA AMBON
Dian Rubiana Suherman 1) , Asmirani Alam 2)
1) dianrubiana@gmail.com , Universitas Pattimura
2) asmirani.alam24@gmail.com , Universitas Pattimura

## Abstract
The  slaughter  of  productive  female  cattle  is  common  in  slaughterhouses,  resulting  in  a  national  beef  deficit. Nationally in 2020, there was an increase in the slaughter of productive female cattle, namely 680 heads or around 5.75% from 2019 of 643 heads. Meanwhile, Maluku itself donated a total of 47 slaughtered productive female cattle  in  January  2020.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  Indonesia's  positive  legal  perspective  on  the slaughter  of  productive  female  cattle  at  the  Ambon  City  RPH.  This  research  method  uses  juridical-normative research with analysis of primary and secondary legal data. Empirical data is used to compare legal regulations with the phenomenon of slaughtering productive female cattle in slaughterhouses. The research results show that Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health prohibits the slaughter of productive female  small  ruminants  and  large  productive  female  livestock.  Article  18  paragraphs  (4)  and  (6)  of  Law  No. 41/2014 limits the slaughter of productive female cattle and asks the government to supervise animal slaughter activities so that they comply with procedures that guarantee health and other provisions.
Keywords: Ambon City Slaughterhouse, Positive Law, Productive Female Cows

## Abstrak
Pemotongan sapi betina produktif umum terjadi di RPH, mengakibatkan defisit daging sapi secara nasional. Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Ambon. Metode penelitian ini menggunakan  penelitian  yuridis-normatif  dengan  analisis  data  hukum  primer  dan  sekunder.  Data  empiris digunakan untuk membandingkan aturan hukum dengan fenomena pemotongan sapi betina produktif di RPH.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif dan besar betina produktif. Pasal  18 ayat (4) dan (6)  UU  No.41/2014  membatasi  pemotongan  sapi  betina  produktif  dan  meminta  pemerintah  untuk  mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya. Kata Kunci : Hukum Positif, RPH Kota Ambon, Sapi Betina Produktif

## PENDAHULUAN
Ternak  sapi  potong  adalah  jenis  peternakan  yang  fokus  pada  produksi  daging  sebagai produk  utamanya.  Di  Indonesia,  sapi  potong  menjadi  salah  satu  sumber  utama  dalam pemenuhan  kebutuhan  daging  (Hastang  &  Asnawi,  2014).  Permintaan  akan  daging  sapi diperkirakan  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  pendapatan  penduduk Indonesia. Tren konsumsi daging sapi di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun,  peningkatan  konsumsi  ini  belum  sepenuhnya  dapat  dipenuhi  oleh  produksi  lokal. Kebutuhan protein hewanisemakin meningkat seiring dengan perubahan selera, gaya hidup, dan peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Selain faktor cita rasa, protein hewani memiliki fungsi  yang  sangat  bepengaruh  terhadap  pemenuhan  gizi  masyarakat.  Gizi  yang  baik  dapat meningkatkan  produktivitas  seseorang,  sehingga  pemerintah  berusaha  memenuhi  konsumsi protein hewani melalui program peningkatan ketahanan pangan (Talib & Noor, 2008).
Pada tahun 2021, konsumsi daging sapi meningkat menjadi 2,44 kg per kapita per tahun akibat pandemi yang belum berakhir. Pada tahun 2022, menurut perkiraan, konsumsi daging sapi akan kembali meningkat menjadi 2,62 kg per kapita per tahun. Kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional dengan tingkat konsumsi 2,62 kg per kapita per tahun adalah sebesar 720,13 ribu  ton.  Tingkat  kebutuhan  nasional  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya
karena melandainya kasus Covid-19, yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan  membaiknya  pendapatan  masyarakat.  Sampai  saat  ini  kebutuhan  daging  sapi  untuk konsumsi  dalam  negeri  terus  meningkat,  sementara  suplai  dari  sentra-sentra  peternakan  sapi terutama di Indonesia timur belum bertambah. Seperti diketahui konsumsi daging sapi dalam negeri selalu meningkat terutama pada saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagian pada  bulan  Desember.  Impor  daging  sapi  menjadi  solusi  yang  cepat  bagi  pemerintah  untuk mengatasi  persoalan  kurangnya  pasokan  daging  sapi  dalam  negeri.  Pemerintah  sudah mentargetkan tahun 2022 menjadi program swasembada daging sapi akan tetapi faktanya gagal. Oleh karena itu pemerintah selalu memutuskan impor daging sapi, impor sapi bakalan (anak sapi)  dan  sapi  indukan  produktif  untuk  memenuhi  tren  peningkatan  konsumsi  daging  sapi. Akibatnya,  populasi  sapi  dalam  negeri  menurun,  harga  daging  sapi  meningkat,  dan  banyak terjadi penyembelihan sapi betina produktif.
Diperlukan pengawasan terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, guna memastikan ketersediaan stok daging sapi. Tim Pengawasan Terpadu diharapkan dapat mengawasi unit usaha produk hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) khususnya di daerah masing-masing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemotongan ternak sapi di RPH/TPH di provinsi Maluku adalah 3.842 ekor pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 7.049 ekor pada tahun 2021. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH- R)  Kota  Ambon  perlu  melakukan  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan pemotongan  di  RPH  tetap  memenuhi  persyaratan  teknis  sehingga  daging  yang  dihasilkan terjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya serta ketersediaan daging sapi di pasaran.
Wilayah Kota Ambon dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 347.644 jiwa dan semakin bertambah  pada tahun 2022 mencapai  352.490 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Ambon,  2022). Jumlah penduduk Kota Ambon yang terus mengalami peningkatan  disertai  dengan  semakin  tingginya  tingkat  pengetahuan  dan  standar  hidup  serta kesadaran masyarakat untuk dapat hidup layak maka tuntutan terhadap pemenuhan gizi yang bersumber  dari  protein  hewani  juga  semakin  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan  perubahan komposisi menu makanan rumah tangga secara bertahap ke arah peningkatan konsumsi protein hewani,  terutama  daging  sapi.  Konsumsi  daging  sapi  yang  meningkattentu  harus  dapat diimbangi dengan produksi daging sapi yang memadai, baik dari jumlah maupun kualitasnya.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  adanya  kekhawatiran  masyarakat  terhadap jumlah pasokan daging sapi yang tersedia di Kota Ambon. Kondisi defisit daging, khususnya daging  sapi  yang  menjadi  salah  satu  komoditas  yang  rutin  mengalami  kekurangan  stok  dan kenaikan  harga.  Ketersediaan  jumlah  produk  daging  sapi  yang  siapuntukdijual,  tidak  sesuai dengan  jumlah  permintaan  konsumen.  Dikhawatirkan  terjadinya  pemotongan  sapi  betina produktif  dapat  menimbulkan  masalah  baru  yang  mengancam  populasi  ternak  sapi. Pemotongan  berlebih  sapi  betina  produktif  yang  seharusnya  bisa  meningkatkan  kelahiran ternak  dapat  mengakibatkan  berkurangnya  persediaan  ternak  sapi  potong  dalam  negeri  jika terus  berlanjut,  sehingga  populasi  ternak  sapi  potong  akan  menurun.  Oleh  karena  itu, pemerintah berusaha mengendalikan penyembelihan sapi betina produktif melalui pendekatan sosial maupun hukum dengan mangatur pelarangan serta penerapan sanksi bagi pelanggarnya.
Uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti  apa  perspektif  hokum  positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di Kota Ambon.

## KAJIAN PUSTAKA
Pemerintah Indonesia telah membatasi pemotongan ternak ruminansia (pemamah biak) terutama dalam penelitian ini adalah sapi betina produktif melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2014). Pasal 18 ayat (4) UU No.41/2014 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif”. Selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan bahwa: “Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar”.
Sebelumnya,  pemerintah  juga  mengeluarkan  peraturan  tambahan  melalui  instruksi bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  tahun  1979 No.05/Ins/3/1992  tentang  peraturan  pencegahan  dan  pelarangan  pemotongan  ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit. Dalam hal ini, ternak ruminansia besar betina produktif yang difokuskan adalah ternak sapi betina produktif. Tidak semua sapi betina dilarang untuk disembelih, ada criteria tertentu untuk sapi betina yang dapat disembelih berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  Dan  Kesehatan Hewan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2009), yaitu:  a) umur sapi  lebih dari 8 tahun atau sudah 5 kali beranak;  b) Sapi sudah tidak produktif  lagi  yang  dinyatakan  oleh  dokter  hewan  atau  tenaga  asisten  reproduksi  di  bawah pengawasan dokter hewan; c) sapi mengalami kecelakaan serius; d) sapi memiliki cacat tubuh yang bersifat genetik;  e) sapi  membawa penyakit  menular;  f) sapi mengalami penyakit yang mengancam jiwa; atau g) sapi tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat (Ediyanto, 2018).
Pembangunan  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  di  Kota  Ambon  difokuskan  untuk pemotongan  ternak  sapi.  RPH  yang  dibangun  di  Desa  Tawiri,  Kecamatan  Teluk  Ambon, bertujuan  mewujudkan  pemotongan  hewan  yang  baik  demi  memenuhi  ketersediaan  daging yang  aman,  sehat,  utuh,  dan  halal.  Keberadaan  RPH  ini  bertujuan  untuk  menjaga  dan mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan  ketentuan  lainnya,  termasuk  menghindari  kasus  pemotongan  sapi  betina  produktif. Fenomena  pemotongan  betina  produktif,  terutama  yang  sedang  bunting,  umum  terjadi  di banyak rumah potong hewan (RPH), termasuk di RPH Kota Ambon. Hal ini memungkinkan terjadinya kasus pemotongan sapi betina produktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan  kajian  mendalam  terkait  penegakan  hukum  atas  larangan  pemotongan  ternak  sapi betina produktif di rumah potong hewan (RPH) di Kota Ambon.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hokum dengan menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan  membandingkan  dengan  fakta-fakta  atau  fenomena  yang  ada  dimasyarkat  yang berkaitan dengan aturan hokum terkait. Selain itu juga akan digunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemotongan ternak sapi betina produktif.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu menggunakan  aturan  hukum  salah  satunya  adalah  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga bahan hokum sekunder yang berkaitan.
Penelitian ini akan menggunakan data-data empiris yang sudah ada sebelumnya yang telah dipublikan oleh pihak-pihak terkait juga hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari sumber normatif  dan  empiris  tersebut  akan  diolah  untuk  dapat  mencapai  tujuan  ataupun  menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sapi merupakan hewan yang sudah dianggap sebagai hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hewan pemamahbiak ini merupakan hewan yang dikonsumsi oleh manusia selama berabad-abad. Daging sapi merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Indonesia  dan  juga  hampir  di  seluruh  dunia.  Daging  sapi  merupakan  bahan  pangan  sumber protein  hewani  yang  sangat  penting  guna  mencukupi  kebutuhan  gizi  masyarakat.  Seiring dengan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  pemenuhan  gizi  protein  hewani  yang berasal  dari  daging  sapi  dan  faktor  berkembangnya  gaya  hidup  masyarakat  menyebabkan peningkatan permintaan daging sapi di pasaran.
Berdasarkan    data  Kementerian  Pertanian  dalam  dokumen outlook daging  sapi mengungkapkan  bahwa konsumsi  daging  sapi  pada tahun 2020 adalah 2,31 kg/kapita/tahun selanjutnya  dikalikan  jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar  269,6  juta  orang,  maka  diperoleh jumlah kebutuhan nasional sekitar 623 ton. Selain itu, data menunjukkan produksi daging pada tahun 2020 hanya berkisar 423 ribu ton, yang terdiri dari 402 ribu ton sapi potong, 20 ribu ton sapi  perah  dan  kerbau.  Adanya  selisih  antara  produksi  daging  dikurangi  kebutuhan  nasional sehingga  menyebabkan  defisit  201  ribu  ton  daging.  Pada  tahun  2021,  kebutuhan  daging nasional adalah 685 ribu ton dan masih mengalami defisit sebesar 260 ribu ton. Kondisi defisit ini terus berlanjut disebabkan karena masih terbatasnya populasi sapi dalam negeri. Produksi dalam  negeri  yang  belum  memadai  ini  mengharuskan  adanya  impor  daging  dari  luar  negeri guna memenuhi kebutuhan daging nasional.
Jumlah pemotongan sapi betina produktif atau bunting selama 5 tahun terakhir di Rumah Potong Hewan Kota Ambon adalah 3.226 ekor, dengan jumlah terendah terjadi pada tahun 2017 sebanyak  556  ekor  dan  tertinggi  pada  tahun  2013  sebanyak  804  ekor  (Dinas  Pertanian  dan Kehutanan  Kota  Ambon,  2016;  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan,  2017).  Menurut Malotes,  pada  tahun  2018,  RPH  Kota  Ambon  mencatat  pemotongan  81  ekor  sapi  betina produktif  atau  yang  sedang  bunting  pada  bulan  Oktober  (Bennu  Nur  et  al.,  2019).  Hal  ini menunjukkan bahwa cukup banyak sapi betina bunting yang dipotong di RPH Kota Ambon, dengan jumlah mencapai 81 ekor selama periode pengamatan dan tingkat insidensi 60%. Data ini berarti ada sekitar 27 ekor sapi betina bunting per minggu atau 4 ekor sapi betina bunting yang dipotong setiap hari. Jika sapi-sapi tersebut berusia antara 2-3 tahun, maka masih ada 3 tahun  lagi  untuk  bereproduksi.  Dengan  demikian,  pemotongan  81  ekor  sapi  betina  bunting tersebut  memusnahkan  potensi  kelahiran  324  ekor  generasi  berikutnya.  Jika  diproyeksikan dalam  satu  tahun  dengan  asumsi  45  minggu  kerja  efektif,  maka  potensi  pemotongan  betina bunting di RPH mencapai 1.215 ekor per tahun, yang berarti memusnahkan potensi 3.645 ekor generasi yang dapat dihasilkan selama masa produktifnya (Souhoka et al., 2020).
Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku  sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022).
Masalah serius  dalam pengembangan peternakan  sapi  potong saat ini adalah tingginya angka  pemotongan  sapi  betina  produktif  dan  rendahnya  kuantitas  serta  kualitas  penyuluh peternakan. Tingginya angka pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan Kota Ambon  menyebabkan  terbunuhnya  anak  sapi  (pedet).  Sapi  betina  yang  dipotong  biasanya masih muda dan produktif, bahkan beberapa induk masih menyusui anaknya (pedet). Hal ini sangat mempengaruhi jumlah populasi sapi yang ada dan secara ekonomi sangat merugikan.
Di  Provinsi  Maluku  sesuai  dengan  data  pada  tahun  2020  produksi  daging  sapi  baru mencapai  2.193  Ton  atau  hanya  68,11%  dari  target.  Beberapa  permasalahan  pengembangan Sapi Potong di Maluku (Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Maluku, 2022) antara lain adalah: (1) Tingginya pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Maluku ke Provinsi tetangga; (2) Jumlah
Pemotongan ternak di Rumah Potong Resmi belum terdata dengan baik; (3) Masih tingginya prevalensi  penyakit  brucellosis  (keguguran);  (4)  Belum  optimalnya  penerapan  inseminasi buatan  (IB);  (5)  Tingginya  pemotongan  ternak  betina  produktif;  dan  (6)  Terbatasnya  tenaga medis peternakan.
Sesuai uraian di  atas tingginya pemotongan ternak  sapi  betina produktif menjadi  salah satu  masalah  yang  dihadapi  dalam  meningkatkan  jumlah  produksi  daging  sapi.  Untuk  dapat tetap  menjaga  tingkat  produksi  dengan  menjaga  jumlah  sapi  betina  produktif  dan  bibit  atau benih sapi maka pemerintah mengeluarkan larangan pemotongan sapi betina produktif dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Undang-undang  nomor  41  tahun  2014  Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan dikeluarkan  untuk  melindungi  masyarakat  melalui  praktik  peternakan  dan  kesehatan  hewan yang baikdengan memastikan keamanan serta menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan ternak untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif”.
Hal tersebut dalam ayat (4)  diatur untuk dapat mendukung ketentuan dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong”.
Pelarangantersebutseperti yang diaturdalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undangNomor 41 tahun  2014  dimaksudkanuntukmeningkatkanproduksidenganmenjagaketersediaanbibit  yang dihasilkan  oleh  ternak  ruminansia  produktif.  Pemilik  ternak  ataupun  Rumah  Potong  Hewan (RPH)  tetap  dapat  memotong  hewan  ternak  betina  yang  tidak  produktif  seperti  yang ditentukandalam Pasal 18 ayat (1).
Ternak ruminansia adalah sebutan untuk semua ternak yang memiliki struktur pencernaan ganda,  yaitu  terdiri  atas  rumen,  retikulum,  omasum,  dan  abomasum.  Lebih  tepatnya,  ternak ruminansia  adalah  ternak  yang  memiliki  sistem  pencernaan  yang  khas,  sehingga  mampu mengkonversi pakan berkualitas relatif rendah menjadi produk bergizi tinggi seperti daging dan susu (Nugroho, 2008).
Sebagai suatu regulasi yang dimaksudkan untuk mengontrol tingkah laku suatu kelompok khusus  dalam  hal  ini  adalah  pemilik  ternak  ataupun  RPH  maka  suatu  ketentuan  peraturan perundang-undangan harus memiliki suatu sanksi yang dapat memberikan efek jera. Walaupun pelaksanaan  suatu  sanksi  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dikatakan  sebagai  suatu tindakan  represif  namun  pencantuman  sanksi  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut merupakan  suatu  tindakan  preventif  dari  regulator  atau  pembuat  peraturan  perundang- undangan.  Karena  dengan  dicantumkannya  sebuah  sanksi  maka  diharapkan  pelanggar  tidak akan berfikir untuk melakukan pelanggaran tersebut.
Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan beberapa ketentuan pidana untuk beberapa kegiatan yang dianggap dapat merugikan  masyarakat  pada  umumnya.  Ketentuan  untuk  kegiatan  pemotongan  sapi  betina produktif, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 mengaturnya dalam Pasal 86 dengan sanksi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif dipidana kurungan 1-6 bulan dan denda 1.000.000 – 5.000.000 rupiah. (2) Setiap orang yang menyembelih Ternak Ruminansia besar betina produktif dipidana penjara 1-3 tahun dan denda 100.000.000 – 300.000.000 rupiah.
Namun demikian, terdapat kendala-kendala dalam menegakkan hukum terkait pelarangan penyembelihan sapi  betina produktif.  Kendala yang dihadapi  pihak terkait  dalam penegakan hukum  atas  larangan  penyembelihan  sapi  betina  produktif  di  RPH,  ditentukan  oleh  5  (lima) faktor yang dimana kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan sebagai tolak ukur  dalam  efektifitas  penegakan  hukum.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  faktor  hukum  itu sendiri  (Undang-undang),  faktor  penegak  hukumnya  yaitu  dalam  hal  ini  adalah  pihak  Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Polsek, faktor sarana atau fasilitas, faktor maasyarakat, dan faktor kebudayaannya (Octaviandra & Rusdiana, 2014).
Sebagai  catatan,  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  atau pejabat  yang  bertugas,  pidana  yang  diberikan  adalah  pidana  denda  dengan  pemberatan  1/3 (sepertiga)  dari  pidana  denda,  juga  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 18 tahun 2009.
Dalam  ketentuan  pidana  seperti  yang  disebutkan  oleh  peraturan  perundang-undangan tersebut di atas terdapat perbedaan mengenai ketentuan terhadap penyembelihan hewan ternak ruminansia  besar dan kecil yang produktif. Sapi  tergolong  sebagai hewan  ternak ruminansia besar seperti yang dijelaskan dalam  penjelasan Pasal  18  ayat  (1) Undang-undang  Nomor 18 tahun 2009. 1
Pengaturan  mengenai  pelarangan  penyembelihan  hewan  ternak  ruminansia  besar produktif atau khususnya sapi betina produktif dimaksudkan untuk dapat menjaga ketersediaan hewan ternak sehingga dapat menjaga kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka  menciptakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan amanat  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kebijakan  ini dimaksudkan  untuk  mempertahankan  populasi  ternak  ruminansia  betina  produktif  guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.
Untuk  dapat  mencapai  target  dalam  skala  nasional  tersebut  juga  telah  diatur  juga mengenai sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35  tahun  2011  tentang  Pengendalian  Ternak  Ruminansia  Produktif  (Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Hewan Ternak Ruminansia Produktif, 2011). Dalam Pasal 17 Permentan No.35/2011 disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  dalam  pelaksanaan pengendalian hewan ternak ruminansia betina produktif dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Dalam  hal  pengawasan  hewan  ternak  ruminansia  produktif,  Menteri  dapat  secara  langsung berkoordinasi  bersama  dengan  Gubernur  dan/atau  Bupati/Walikota  untuk  melakukan pengawasan, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Permentan No.35/2011.
Selain  pengawasan  secara  langsung,  Pasal  18  ayat  (1)  juga  memberikan  pilihan  untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara pelaporan yang dilakukan oleh dinas pertanian kabupaten/kota kepada bupati/walikota secara berkala setiap bulan yang kemudian disampaikan  kepada  dinas  tingkat  provinsi.  Kemudian  dinas  provinsi  akan  menyampaikan laporan tersebut  kepada  gubernur secara  berkala  setiap bulan  dengan tembusan disampaikan kepada  Menteri  c.q.  Direktur  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan.  Hal  tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 Permentan No.35/2011.
1 Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

## PENUTUP
Berdasarkan pada perspektif hukum positif di Indonesia, pemotongan ternak sapi betina produktif  di  Rumah  Potong  Hewan  di  Kota  Ambon  merupakan  tindakan  yang  dilarang  dan diatur  secara  ketat  oleh  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  mengeluarkan larangan pemotongan sapi betina produktif dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Meskipun demikian, implementasi di lapangan menghadapi tantangan yang memerlukan peningkatan  dalam  pengawasan,  penegakan  hukum,  serta  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat.  Efektivitas  regulasi  ini  bergantung  pada  komitmen  semua  pihak  terkait  untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang ada demi keberlanjutan sektor peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bennu  Nur,  R.,  Pattiselanno,  A.  E.,  &  Girsang,  W.  (2019).  Perilaku  Peternak  Dalam Pemotongan  Sapi  Betina  Produktif  (Studi  Kasus  RPH  Kota  Ambon). Agrilan :  Jurnal
Agribisnis Kepulauan , 7 (1), 1–16.
https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/agrilan/article/view/848
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Ambon.  (2022). Laporan  Tahunan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tahun 2022 . Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Maluku. (2022). Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 . 1– 51.
Ediyanto.  (2018). Implementasi  Sanksi  Pidana  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2014  Tentang  Larangan  Pemotongan  Ternak  Ruminansia  Besar  Sapi  Produktif  Di Provinsi Jambi . Program Magister Ilmu Hukum.
Hastang, & Asnawi, A. (2014). Analisis Keuntungan Peternak Sapi Potong Berbasis Peternakan Rakyat di Kabupaten Bone. JIIP , 1 (1), 240–252. Nugroho,  C.  P.  (2008). Ternak  Ruminansia  untuk  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Jilid  1 . Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Direktorat  Jenderal  Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. https://www.yumpu.com/id/document/view/33400247/agribisnis-ternak-ruminansia-jilid- 1-smk-index-of
Octaviandra, T., & Rusdiana, E. (2014). Penegakan Hukum Atas Larangan Penyembelihan Sapi Betina Produktif di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya. Jurnal Hukum , 1–8.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  35  tahun  2011  Tentang  Pengendalian  Hewan  Ternak Ruminansia Produktif, (2011).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2022). Outlook Daging Sapi 2022 .
Souhoka, D. F., Tagueha, A. D., & Rajab, R. (2020). Tingkat Insidensi Pemotongan Sapi Betina Bunting  Di  Rumah  Potong  Hewan  Kota  Ambon. Agrinimal  Jurnal  Ilmu  Ternak  Dan Tanaman , 8 (1), 44–50. https://doi.org/10.30598/ajitt.2020.8.1.44-50
Talib, C., & Noor, Y. G. (2008). Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Peternakan Dan Veteriner 2008 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2009).
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang  Peternakan  Dan Kesehatan Hewan, Pub. L. No. 41 (2014).