## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR  7  TAHUN 2011 TENTANG    PAJAK    PARKIR

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Ketut Mantarayana 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
Abstrak: Optimalisasi  pemungutan  pajak  parkir  di  Kabupaten  Buleleng,  dapat ditempatkan  sebagai  upaya  penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 7 Tahun 2011. Penegakan  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7  Tahun  2011  secara  lebih  baik,  diasumsikan  akan  meningkatkan  pendapatan daerah  dari  pajak  parkir,  dengan  merealisasikan  apa  yang  sebelumnya  dianggap sebagai    potensi.  Penelitian  ini  meneliti  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di  Kabupaten Buleleng  dan upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Parkir  di  Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng sudah sangat  efektif.  Hal  demikian  dibuktikan  dengan  target  pajak  parkir  yang ditetapkan  dan  pencapaian  yang  diperoleh  secara  riil.  Upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Parkir  di  Kabupaten  Buleleng adalah:  melaksanakan pengawasan secara berkala dan bekelanjutan,  memberikan pembinaan  dan  pemudahan  dalam  proses  pembayaran  pajak,  dan  melakukan sosialisasi  dengan  memberikan  informasi  akurat,  terbuka,  tentang  pemungutan pajak  parkir,  serta  penggunaannya,  sehingga  kesadaran  masyarakat  untuk membayar pajak akan meningkat.
Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pajak Parkir.

## PENDAHULUAN
Konsep Negara yang banyak dianut saat ini adalah konsep atau teori Negara kesejahteraan.  Menurut  teori  ini  penyelenggaraan  negara  (temasuk  didalamnya penyelenggaraan  pemerintahan  daerah)    tidak  cukup  hanya  untuk  menciptakan keamanan  dan  ketertiban,  tetapi  pemerintahan  juga  harus  berperan  dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  kepada  daerah  untuk  lebih berperan  dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam  lingkungan  strategis  globalisasi,  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Pembangunan  daerah  dibiayai  dengan  pendapatan  daerah.  Dalam  ayat  (1) Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Salah  satu  pajak  daerah  di  Kabupaten  Buleleng,  yang  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan  asli  daerah  adalah  pajak  parkir. Diundangkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Pajak  Parkir  disertai  harapan  pajak  parkir  dapat  menjadi  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  perlu pengaturan  berdasarkan  prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah  (Konsideran Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak Parkir).
Potensi  pelayanan  parkir  berdasarkan  jumlah  kendaraan  di  Kabupaten Buleleng tahun 2015 adalah sebagai berikut:
No . Jenis Jumlah Kendaraan Prediksi 10% Tarif Penerimaan 1 Sepeda Dua 328.593  32.859,3 1.000 32.859.300 2 Mobil Penumpang 17.986 1.798,6 2.000 3.597.200 3 Mobil Bus 593 59,3 2.000 118.600 4 Mobil Barang 12.828 1.282,8 2.000 2.565.600 360.000 39.140.700 Sumber:  Prediksi peneliti, berdasarkan data kendaraan pada Kantor SAMSAT
Kabupaten Buleleng tahun 2015.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Parkir  di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pajak  digolongkan  menjadi  pajak  pusat  dan  daerah.  Pajak  pusat  atau  pajak negara  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pembangunan  secara nasional  sedangkan  pajak  daerah  digunakan  untuk  membiayai  urusan  rumah tangga dalam rangka pelaksanaan otonomi.
Mengutip pendapat Rochmat Sumitro, Mardiasmo mengartikan pajak daerah sebagai  berikut:  “Pajak  lokal  atau  pajak  daerah  ialah  pajak  yang  dipungut  oleh daerah-daerah  swantara,  seperti  propinsi,  kotapraja,  kabupaten  dan  sebagainya” (Mardiasmo, 2009: 8).
Menurut    Azhari  A.  Samudra:  “Pajak  daerah  adalah  pungutan  daerah menurut  peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk  pembiayaan  rumah tangga sebagai badan hukum publik” (Azhari, A. Samudra, 2005).
Dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dinyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Nick  Devas  antara  lain  menyatakan  bahwa  3  (tiga)  tujuan  pokok  yang hendak  dicapai  dalam  sistem  Pajak  Daerah  yaitu  sebagai  berikut  (Nick  Devas, 1989: 17):
1. Menyederhanakan  sistem  pajak  daerah  untuk  mewujudkan  sistem  pajak yang lebih adil.
2. Menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu tergantung pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dengan  berusaha  menggali  potensi sumber-sumber pajak dan daerah yang baru.
3. Wewenang  pemerintah  daerah  yang  sangat  luas  menetapkan  tarif  pada daerah agar penerimaan dari hasil pajak lebih meningkat.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  dilakukan pembatasan jenis pajak  daerah  dan/atau  retribusi  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  (bersifat close  list) ,  adanya  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah dibidang  perpajakan  dalam  bentuk  kenaikan  tarif  maximum,  serta  adanya  sistem pengawasan  atas  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  semula bersifat represif menjadi preventif dan korektif.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  dilakukan pembatasan jenis pajak  daerah  dan/atau  retribusi  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  (bersifat close  list) ,  adanya  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah dibidang  perpajakan  dalam  bentuk  kenaikan  tarif  maximum,  serta  adanya  sistem pengawasan  atas  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  semula bersifat represif menjadi preventif dan korektif.
Pola pengawasan bersifat preventif dan korektif menurut ketentuan Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2009  antara  lain  dilakukan  melalui  evaluasi  suatu rancangan Perda PDRD (Ranperda) kabupaten/kota oleh Direktorat Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  Ditjen  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan.
Hasil  evaluasi  dimaksud  nantinya  akan  disampaikan  kepada  bupati/walikota melalui  Gubernur  untuk  dijadikan  dasar  penetapan  Perda  PDRD  oleh kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Melalui  mekanisme  evaluasi  tersebut diharapkan  agar  semua  Perda-Perda  pungutan  PDRD  dapat  berjalan  kondusif  di tataran implementasinya. Selain itu, segala permasalahan yang akan timbul dalam proses  pemungutan  PDRD  paling  tidak  sudah  dapat  diantisipasi  dan  dicegah sebelumnya,  baik  permasalahan  yang  bersifat  administratif  maupun  substantif. Demikian  pula  terkait  dengan  sanksi  atau law  enforcement ,  juga  diatur  secara lengkap  yang  tujuan  utamanya  ialah  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  Pemda yang  secara  disengaja  maupun  tidak  disengaja  melanggar  ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  (Tjip Ismail, dkk., 2013: 31).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  meneliti  penerapan  atau pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  yang  terutama  adalah  pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  mendiskripsikan  tentang  pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak parkir di Kabupaten Buleleng, termasuk dampak yang diakibatkannya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dan Dinas  pendapatan  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di  antaranya  karena  peneliti
berdomisili  di  Singaraja.Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  merupakan satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  memiliki  peran  penting  dalam    pengelolaan perparkiran  di  Kabupaten  Buleleng  pada  saat  ini,  termasuk  dalam  pemungutan pajak parkir.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004)  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu  (Burhan Ashofa,  2004:  95).  Wawancara  terutama  dilakukan  dengan  petugas  dari Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dan  Dinas  pendapatan  Kabupaten Buleleng, serta Wajib Pajak Parkir.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  Parkir  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  meningkatkan  pelayanan
kepada  masyarakat,  sehingga  perlu  pengaturan  berdasarkan  prinsip  demokrasi, pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat,  dan  akutanbilitas  dengan memperhatikan  potensi  daerah.  Selain  itu.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  mengamanatkan  pengaturan  Pajak  Parkir  dengan  Peraturan  Daerah (Konsideran    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Pajak Parkir). Sehubungan dengan hal tersebut diundangkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  lebih  banyak  ditempatkan  sebagai salah satu intrumen untuk mengatur perparkiran di Kabupaten Buleleng.  Fasilitas parkir  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  dapat  disampingkan  dalam  menciptakan lalu  lintas  yang  aman,  tertib,  dan  lancar.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  7  Tahun  2011  menjadi  dasar  bagi  pihak  swasta  untuk  menyediakan  jasa parkir,  baik  sebagai  penunjang  bidang  usahanya,  atau  sebagai  bidang  usaha mandiri.  Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  menjadi  dasar  untuk melakukan pemungutan pajak parkir.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tidak  secara langsung mengatur tentang pengelolaan jasa parkir yang disediakan pihak ketiga, tetapi lebih ditekankan kepada tata cara pemungutan pajak parkir oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, karena itu, pelaksanaannya  dilakukan secara bersama-sama dengan  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Buleleng.  Hal  yang  berbeda  jika dibandingkan  dengan  pemungutan  retribusi  parkir,  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Retribusi Pelayanan  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum.  Sesuai  peraturan  daerah  ini,  penyediaan jasa  parkir  maupun  pemungutan  retribusinya  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten Buleleng.
Dalam pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011  pada  dasarnya  tidak  ditemukan  masalah  yang  sangat  menghambat.  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  lebih  menekankan  pada  aspek  teknis perparkiran.  Untuk  itu  dilakukan  pembinaan  dan  monitoring  secara  berkala kepada  pihak  ketiga  yang  melaksanakan  jasa  parkir.  Tetapi,  secara  bersamaan
juga  dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan  berkaitan  dengan  kewajiban  pihak penyelenggara perparkiran untuk membayar pajak.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Seksi    Parkir,  Pos,  dan  Telekomunikasi  Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk mendata, menginvetarisasi, pemeliharaan fisik,  menyiapkan  lahan,  penetapan  lokasi,  pengembangan  dan  pengelolaan tempat  parkir;  mendata,  menginventarisasi,  mengatur,  menata  dan  menjaga kenyamanan,  keamanan  dan  ketertiban  Parkir;  dan  menyusun  pedoman  dan petunjuk  teknis  penataan  lahan  dan  pengelolaan  parkir,  lebih  ditujukan  kepada pelaksanaan  parkir  oleh  pemerintah  daerah,  terutama  parkir  di  tepi  jalan  umum, yang atas pelaksanaannya dipungut retribusi parkir.
Sesuai  dengan  Pasal  1  angka  15  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  7  Tahun  2011yang  menentukan  bahwa  pajak  parkir  adalah  pajak  atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor,  maka  di  Kabupaten  Buleleng pengelola  parkir  yang  telah  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak  parkir  adalah pengelola  parkir  pada  Pertokoan  Hardys  Singaraja,  pengelola  parkir  pada pertokoan Cacrrefour Singaraja, dan pengelola parkir pada Permandian Air Panas Banjar.
Berdasarkan  catatan  yang  ada  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng,  bekerja  sama  dengan    Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Buleleng,  tahun 2015  pajak  parkir  terealisir  100,10%  dari  target  Rp150,5  juta,  sehingga  pajak parkir riil yang berhasil dipungut pada tahun 2015 adalah 165,55 juta rupiah.
Berkaitan  dengan  efektivitas  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah, umumnya dihubungkan antara target yang ditetapkan dengan pajak/retribusi yang berhasil dipungut.  Dalam  Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 690.900.327 Tahun  1996  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Keuangan  dinyatakan  tentang kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut:
__________________________________________________________ Tingkat Pencapaian                                                     Kriteria ___________________________________________________________
Diatas 100 %                                                             Sangat Efektif 90 % - 100 %                                                                  Efektif 80 % - 90 %                                                               Cukup Efektif 60 % - 80 %                                                                Kurang Efektif Kurang dari 60 %                                                       Tidak Efektif
____________________________________________________________ Capaian  pajak  parkir  di  Kabupaten  Buleleng  pada  tahun  2015  jika dihubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 termasuk sangat efektif.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Nick Devas oleh bahwa rasio efektifitas  menggambarkan  kemampuan  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan  target  pendapatan.  Rasio  efektivitas    merupakan  hubungan  antara  realisasi penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  target  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang  memungkinkan  apakah  besarnya  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  target  yang  ada.  Besarnya  efektifitas  pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (1989:  146):
Efektifitas =    RPPDRD   X   100%

## TPPDRD
RPPDRD= Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. TPPDRD = Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Apabila  hasil  perhitungan  efektifitas  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.
Meskipun  telah  efektif,  pajak  parkir  yang  dipungut  dapat  lebih  tinggi  lagi, jika  kesadaran  wajib  pajak  parkir  ditingkatkan,  disertai  dengan  monitoring  izin
penyeleggaraan  parkir  oleh  pihak  ketiga  dan  tetap  melakukan  tagihan  terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.
Sehubungan  dengan  pengelolaan  perparkiran  di  Kabupaten  Buleleng, termasuk  yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga,  dilakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan  pemberian  pelayanan  parkir  kepada  masyarakat.  Upaya-upaya  itu antara lain:
1. Melaksanakan  pengawasan  secara  berkala  dan  bekelanjutan,  terhadap pelaksanaan  parkir  di  tepi  jalan  umum,  maupun  parkir  di  tempat  khusus parkir.  Pengawasan  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  tata  cara  perparkiran, seperti lahan yang tersedia, fasilitas yang ada, keamanan, keberadaan petugas parkir dan petugas pungut. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemungutan retribusi  parkir  dan  terhadap  kewajiban  pengelola  parkir  untuk  membayar pajak  parkir.  Sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun 2011,  pajak  parkir  yang  wajib  disetor  oleh  pengelola  parkir  berhubungan dengan  kesadaran  pengguna  parkir  untuk  membayar  retribusi  kepada pengelola.  Pajak  parkir  yang  wajib  disetor  setiap  bulannya  adalah  20%  dari retribusi  yang  dipungut  oleh  pengelola  parkir.  Besaran  retribusi  yang dipungut  oleh  pengelola  jasa  parkir  di  kabupaten  Buleleng,  secara  umum mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
2. Memberikan  pembinaan  dan  pemudahan  dalam  proses  pembayaran  pajak. Pemungutan  dan  penyetoran  pajak  parkir  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan  Kabupaten  Buleleng.  Fasilitas  pembayaran  pajak  dan  retribusi daerah yang disediaakan pada saat ini sudah bagus, ditinjau dari kenyamanan, kecepatan pelayanan, maupun pelayanan petugas.
3. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi akurat, terbuka, tentang pemungutan  pajak  parkir,  serta  penggunaannya,  sehingga  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.
Sesuai  penjelasan  Nyoman  Sutadana  dan  Gede  Widialisma,  ditinjau  dari petugas yang ada, baik dari sisi kuantitas maupun kemampuan tidak ada masalah dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  parkir  oleh  pihak  ketiga,
maupun  berkaitan  dengan  pemungutan  pajaknya.  Sebagaimana  telah  disebutkan, mengenai  pemungutan  pajak  parkir,  secara  lebih  mengkhusus  menjadi  bagian kegiatan  dari  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Buleleng,  yang  melakukan pemungutan maupun evaluasi terhadap pemgututan pajak parkir.
Berkaitan  dengan  kesadaran  untuk  melakukan  pengelolaan  parkir  dengan baik,  maupun  pembayaran  pajaknya,  menurut  Gede  Widialisma  harus  dilakukan bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain. Misalnya,  satuan kerja  perangkat  daerah  yang  membidangi  masalah  perizinan  usaha,  harus mensyaratkan  adanya  fasilitas  parkir  terhadap  usaha-usaha  tertentu,  dan menegakan  aturan  tentang  persyaratan  itu.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam prakteknya ada beberapa usaha, yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir.
Ditinjau  dari  faktor-faktor  penegakan  suatu  aturan  hukum  sebagaimana dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  perihal  pelaksanaan  regulasi  pemungutan pajak  parkir  di  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011,  tampaknya  yang  perlu  diperhatikan  dan ditingkatkan  pelaksanaannya  adalah  faktor  masyarakat,  yakni  kesadaran  hukum masyarakat,  dalam  hal  ini  wajib  pajak  parkir.  Dengan  demikian  upaya  berupa pengawasan secara berkala dan bekelanjutan, terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, maupun parkir di  tempat  khusus  parkir;  pemberian  pembinaan dan pemudahan  dalam  proses  pembayaran  pajak;  maupun  sosialisasi  dengan memberikan  informasi  akurat,  terbuka,  tentang  pemungutan  pajak  parkir,  serta penggunaannya,  sehingga  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  akan meningkat, sudah sesuai/relevan.
Perihal  sosialisasi  ini  penting,  karena  di  banyak  daerah  kewajiban pemerintah  daerah  untuk  melakukan  sosialisasi  peraturan  daerah  yang  telah diundangkan, seringkali dianggap kurang, sehingga terjadi suatu keadaan di mana masyarakat  tidak  mengetahui  keberadaan  suatu  peraturan  daerah.  Kesadaran hukum  masyarakat  harus  dimulai  dengan  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat  terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Tanpa  itu,  hanya  ada kesadaran semu, di mana peraturan hanya diikuti kalau ada petugas saja.

## PENUTUP
Sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai  dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Pajak  Parkir  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  sangat  efektif.  Hal demikian dibuktikan dari target pajak parkir yang ditetapkan dan pencapaian yang diperoleh secara riil, untuk tahun 2015 capaiannya adalah 100,10%.
2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Parkir  di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Melaksanakan  pengawasan  secara  berkala  dan  bekelanjutan,  terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, maupun parkir di tempat khusus parkir.
b. Memberikan  pembinaan  dan  pemudahan  dalam  proses  pembayaran pajak.
c. Melakukan  sosialisasi  dengan  memberikan  informasi  akurat,  terbuka, tentang  pemungutan  pajak  parkir,  serta  penggunaannya,  sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Azhari, A. Samudra. 2005. Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan retribusi. Jakarta: Hecca Publishing. Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. .
Mardiasmo. 2009. Pepajakan . Yogyakarta: Andi Publisher. Nick  Devas.  1989. Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  UI  Press.  Hlm 250.
Tjip Ismail, dkk..2013. Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.