## This Journal is available in Fajar University online Journals
MANOR: JURNAL MANAJEMEN DAN ORGANISASI REVIEW
Journal homepage: http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index
Article info Received (21/Nov/2023) Revised (23/Nov/2023) Accepted (27/Nov/2023) Corresponding_ williamemanuel84@gmail.com 1 , annisareeski12@gmail.com 2 jelyputry23@gmail.com 3 asnandarmansur228@gmail.com 4 abdulsamad@unifa.ac.id 5 DOI: 10.47354/mjov5il
Konflik  Pembebasan  Lahan  Di  Kawasan  Kereta  Api  Makassar-Pare-Pare  : Perspektif Manajemen Risiko
William Emanuel Christianto 1 , Annisa Reski Ananda 2 Jeli Sri Putri 3 Asnandar Mansur 4 Abdul Samad Arief 5 1,2,3,4,5 Universitas Fajar

## Abstract
The railway line built by the government on the route from Makassar to Pare-pare is intended as one of the pillars of  the  people's  economy  which  can  be  the  main driver  of  the  regional  economy,  therefore  the  South  Sulawesi Provincial  government's attention to  this matter is very great. However, in  the development  process there are obstacles faced, one of which is the land acquisition conflict around the railway line area which has still not been resolved with all kinds of risks arising in the community. Therefore, risk management strategy factors can be an important thing to do in an effort to overcome the risks that arise so that they can help the government in resolving conflicts over land acquisition in the Makassar-Pare Pare railway area.
Keywords: Risk Management; Land Acquisition Conflict; Strategy.

## Abstrak
Jalur kereta api yang dibangun oleh pemerintah dengan rute dari Makassar ke Pare-pare ditujukan sebagai salah satu penopang pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah, oleh karena itu  perhatian  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  terhadap  hal  ini  sangat  besar.  Namun,  dalam  proses pembangunannya  terdapat  kendala  yang  di  hadapi  salah  satunya  adalah  konflik  pembebasan  tanah  di  sekitar wilayah jalur kereta api yang masih belum terselesaikan dengan segala macam resiko yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, faktor strategi manajemen risiko dapat menjadi hal yang penting untuk di lakukan dalam upaya untuk dapat mengatasi risiko yang muncul sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik pada pembebasan lahan di kawasan kereta api Makassar-Pare pare.
Kata Kunci: Manajemen Risiko; Konflik Pembebasan Lahan; Strategi.

## I. PENDAHULUAN
Kereta api adalah salah satu tanda kemajuan dalam sebuah negara atau wilayah di mana kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit yang digunakan dalam menunjang mobilisasi masyarakat. Kereta api adalah salah satu alat transportasi darat yang masih menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika ingin berpindah tempat dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang di tuju lainnya (Damara et al. 2023). Tak terkecuali di Indonesia sebagai  negara  yang  besar  menuju  negara  maju  Indonesia  gencar  dalam  membangun  infrastruktur  yang menunjang  kegiatan  masyarakat  termasuk  membangun  moda  transportasi  kereta  api.  Kereta  api  bukan  hanya sebagai penunjang mobilisasi masyarakat tetapi juga kereta api menjadi salah satu solusi kepadatan yang akhirnya melahirkan kemacetan di ruas jalan.
Sehingga  sangat  penting  dan  menjadi  konsentrasi  kita  baik  sebagai  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk mengawal  pembangunan moda transportasi  kereta api. Pemerintah Indonesia saat  ini sedang membangun jalur kereta api Makassar-Pare Pare di mana jalur ini dibangun sepanjang 145 Km yang pembangunannya dimulai dari peletakan  batu  pada  hari  Senin  tanggal  18  bulan  Agustus  tahun  2014  pada  desa  Siawung,  kecamatan  Barru, kabupaten  Barru.  Lokasi  rel  kereta  api  Makassar-Pare  pare  pertama  kali  dipasang  pada  hari  Jumat  tanggal  13 bulan  November  tahun  2015  pada  desa  Lalabata,  kecamatan  Tanete  Rilau,  kabupaten  Barru.  Yang  akan dicanangkan rampung seluruhnya pada tahun 2026. Namun pada saat ini permasalahan terkait pembebasan lahan belum rampung sepenuhnya.
Menteri  Perhubungan  (Menhub)  Budi  Karya  Sumadi  mengatakan  bahwa  dirinya  mendorong  percepatan penyelesaian proyek jalur kereta api (KA) Maros-Mandai, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)  KA  Makassar–Pare-Pare,  Sabtu  (21/01/2023),  dikutip  dari  laman  Kemenhub.  (Kompas.com,  2023). Pembangunan moda transportasi Kereta Api tersebut meningkatkan konsumsi lahan di sekitar wilayah jalur mulai dari  Makassar  hingga  ke  Pare-Pare  dan  ini  dapat  menimbulkan  konflik,  meskipun  tingkat  konversi  lahan  dari pedesaan ke perkotaan yang diamati di kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat (Marlow, Ralph, &  Kenneth,  1994).  Masalah  konflik  lahan  yang  meningkat  dapat  menimbulkan  jumlah  penduduk  yang menganggur menjadi meningkat karena tidak lagi memiliki lahan untuk di garap (Shan, et al. (2017), oleh karena itu, manajemen risiko untuk mengatasi konflik harus dieksplorasi dan diklarifikasi lebih lanjut. Manajemen risiko adalah  fungsi  kontrol  yang  dirancang  untuk  mempertahankan  batas  operasional  yang  aman  untuk  berbahaya tertentu (Rasmussen, 1997).
Konflik pembebasan tanah menjadi salah satu faktor melambatnya pembangunan rel kereta api Makassar-Pare Pare  dan  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  pembangunan  MRT  di  Jakarta-Bandung  yang  panjang  jalurnya hampir sama dengan panjang 142,3 Km yang dibangun pertama kali pada tahun 2016 dan dicanangkan beroperasi penuh pada Juni 2023. Dengan demikian, pengelolaan risiko konflik dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pembebasan lahan dengan memastikan bahwa aspek-aspek utama konflik tetap berada dalam batas yang relatif aman, sehingga mengurangi risiko sosial dalam pembangunan rel kereta api Makassar-Pare Pare.
Tujuan  yang  kami  harapkan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  strategi  manajemen  risiko  dalam konflik pembebasan tanah di kawasan kereta api Makassar-Pare pare. (1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan konflik pemerintah  dan  masyarakat  terkait  dengan  pembebasan  lahan  di  Kawasan  Kereta  Api  Makassar-Pare  Pare  (2) Mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  solusi  pemerintah  atas  konflik  yang  terjadi  pada  pembebasan  lahan  di Kawasan Kereta Api Makassar-Pare Pare (3) Menganalisis penerapan manajemen risiko  yang dilakukan untuk menghindari konflik pembebasan lahan di Kawasan Kereta Api Makassar-Pare Pare.
Manfaat  yang  diperoleh  dari  riset  ini  adalah  (1)  Penelitian  ini  mengidentifikasi  berbagai  jenis  risiko  yang muncul terkait dengan konflik pembebasan lahan di Kawasan Kereta Api Makassar-Pare Pare (2) Mendorong para pembuat  kebijakan  untuk  mengembangkan  program  yang  dapat  menyelesaikan  konflik  pembebasan  lahan  di Kawasan  Kereta  Api  Makassar-Pare  Pare  meningkatkan  kinerja  usaha  kecil  di  Indonesia,  khususnya  di  Kota Makassar,  berbasis  manajemen  risiko.  (3)  Memberikan  wawasan  yang  lebih  akurat  tentang  dinamika  dalam konflik pembebasan tanah
Temuan  yang  akan  di  hasilkan  dari  penelitian  ini  adalah  Tersusunnya  suatu  hasil  karya  penelitian  yang menguraikan  dugaan  peneliti  mengenai  berbagai  jenis  risiko  yang  muncul  terkait  dengan  konflik  pembebasan lahan  di  Kawasan  Kereta  Api  Makassar-Pare  Pare  dan  solusi  untuk  mengatasinya,  kemudian  Terungkapnya permasalahan berdasarkan fenomena tentang penyebab masyarakat yang lahannya berada pada area pembangunan Kereta  Api  Makassar-Pare  Pare  tidak  ingin  menjual  lahannya  kepada  pemerintah,  dan  juga  Hasil  kajian implementasi strategi manajemen risiko yang kemudian akan menjadi rekomendasikan kepada pemerintah dalam rangka  untuk  mengambil  kebijakan  teknis  untuk  program  yang  dapat  dalam  upaya  mereduksi  konflik  pada pembebasan lahan di Kawasan Kereta Api Makassar-Pare Pare.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Tanah di Pedesaan-Perkotaan
Hak kepemilikan tanah adalah hak yang harus dimiliki oleh warga yang memiliki klaim atas tanah tersebut. Prinsip dasar pengambilalihan tanah oleh negara adalah " no private property shall be taken for public use without just  and  fair  compensation ,"  sehingga  proses  transfer  tanah  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  keadilan  untuk menghindari  ketidakpuasan  pemilik  tanah.  Ketentuan  hukum  yang  mengatur  hak  atas  tanah  terdapat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Dalam  peraturan  tersebut,  dijelaskan mengenai sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Seharusnya, dengan regulasi ini, konflik terkait hak tanah tidak sepatutnya terjadi.
Namun,  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  mengenai  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  terdapat  faktor  pemicu  ketegangan  yang  membuat  pemerintah  merasa  bahwa  hal  tersebut  tidak  akan menimbulkan masalah jika aturan tidak diikuti. Ambiguitas yang dimaksud mencuat dalam pasal tersebut yang menyatakan  bahwa  pengambilalihan  hak-hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  negara  dapat  dilakukan  dengan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang.
Tetapi sayangnya dalam peraturan tidak disebutkan dengan jelas tentang ganti rugi atas hak kepemilikan tanah. baik tanah di pedesaan maupun perkotaan. Dalam kasus kereta api Makassar-Pare Pare yang melewati 5 kabupaten masih menjadi sebuah tantangan pemerintah dan perusahaan dalam hal pembebasan lahan. diketahui di Wilayah Dusun  Cinranae,  Desa  Marumpa,  Kecamatan  Marusu,  Kabupaten  Maros  masih  mengalami  konflik  terkait pembebasan lahan (Kumalasari dan Sudiarta, 2020).

## Manajemen Risiko
Manajemen Risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal (Tamim dan Ismail, 2020). Manajemen risiko dalam konteks pembebasan lahan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan potensi  risiko  yang dapat timbul selama proses pembebasan lahan. Adapun tujuan utama dari manajemen risiko yaitu untuk mengurangi atau mengatasi pengaruh negatif yang mungkin terjadi pada masyarakat lokal, lingkungan, dan proyek pembangunan.
Proses  pembebasan  lahan  atau  pembebasan  tanah  untuk  proyek  pembangunan  dapat  menghadapi  berbagai risiko  yang  perlu  diperhatikan.  Beberapa  risiko  umum  yang  terkait  dengan  pembebasan  lahan  termasuk: Ketidaksetujuan Pemilik Tanah: Pemilik tanah mungkin tidak setuju dengan tawaran ganti rugi atau tidak ingin menjual  tanah  mereka  (Lumananau,  2020),  Proses  Hukum  yang  Lambat:  Proses  hukum  pembebasan  lahan mungkin berjalan lambat, mengakibatkan penundaan proyek (Adrian, 2023), Ketidakpastian Ganti Rugi: Pihak yang  terkena dampak mungkin  merasa ganti rugi yang ditawarkan tidak mencukupi  untuk mengganti kerugian mereka  (Sutedi,  2020),  Dampak  Sosial  dan Ekologis:  Pembebasan  lahan  dapat  memiliki  dampak  negatif  pada komunitas  lokal  dan  lingkungan,  seperti  hilangnya  mata  pencaharian  dan  kerusakan  lingkungan  (Kamim  dan Abrar,  2020),  Ketidakpastian  Regulasi:  Perubahan  dalam  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  dapat mempengaruhi  proses  pembebasan  lahan  (Suartina,  2008),  dan  Protes  dan  Konflik Sosial:  Proses  pembebasan lahan dapat memicu protes dan konflik sosial di antara komunitas lokal (Pratiwi, 2010)

## Manajemen Risiko dalam Pembebasan Lahan
Terdapat 2 pihak yang terlibat dalam pemerintahan yaitu tim pengadaan tanah (TPT) sebagai bagian dari bina marga  dan  panitia  pembebasan  tanah  (PPT)  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah  kota/kabupaten  tetapi pembayaran dilakukan oleh investor. Risiko yang paling nyata terjadi dalam pembebasan lahan yaitu harga lahan menjadi  tinggi  karena  bersifat  komersial  sehingga  investasi  menjadi  meningkat  dan  dampaknya  tarif  untuk masyarakat  juga  ikut  naik.  Tapi  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  tarif  untuk  masyarakat  tetap  tidak  naik (Hermawan et al, 2011).

## Tinjauan Empiris
Penelitian  ini  di  dasari  atas  perkembangan  wilayah  yang  cepat  dan  konsekuensi  peningkatan  pembebasan lahan, sehingga semakin banyak daerah pedesaan yang diubah menjadi daerah perkotaan, yang secara signifikan mempengaruhi  perkembangan  masyarakat  pedesaan  dan  perkotaan  yang  harmonis  dan  stabil.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Shan  et  al  (2017)  menyatakan  bahwa  pembangunan  sebuah  wilayah  membutuhkan  lahan,  dan peningkatan  kegiatan  pembebasan  lahan  menyebabkan  berbagai  macam  konflik,  yang  dapat  menyebabkan gangguan  massal.  Dalam  proses  pengadaan  tanah,  bukan  jumlah  tanah  yang  diperoleh  tetapi  peraturan  yang diterapkan yang menentukan apakah konflik yang muncul perlu ditangani atau dikelola. Karena konsumsi lahan penting  untuk  pembangunan  wilayah,  pengelolaan  faktor  risiko  pembebasan  lahan  akan  berkontribusi  pada keharmonisan sebuah wilayah dengan membuat proses pembebasan lahan menjadi lebih lancar.
Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Pratiwi dan Purnawan (2021) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan  proyek  pembangunan  jalur  kereta  api,  terutama  untuk  kepentingan  masyarakat  umum  seperti pembangunan rel kereta api, membutuhkan sejumlah lahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kerja sama
yang baik diperlukan untuk melakukan pembebasan tanah dalam mendukung pembangunan rel kereta api tersebut. Proses  pembebasan  lahan  melibatkan  dua  aspek,  yakni  pembebasan  lahan  yang  dimiliki  oleh  PT.  Kereta  Api Indonesia dan pembebasan tanah milik masyarakat yang ter dampak oleh pekerjaan pembangunan rel kereta api. Meskipun  pekerjaan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  besar  pada  perekonomian  negara, namun dalam kenyataannya, sering kali menghadapi kendala, terutama ketika kesepakatan tidak tercapai antara penanggung jawab atas pekerjaan tersebut dengan pemilik tanah. Kesepakatan yang dimaksud di sini terutama berkaitan  dengan  besaran  biaya  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  kepada  warga  yang  tanahnya  terkena  dampak pembebasan lahan.
Perihal implementasi pengadaan lahan untuk pembangunan rel kereta api lintas Pekalongan-Semarang di kota Semarang, yang berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, yang  berisi  tentang  :  tahapan  melibatkan  pengajuan  permohonan  serta  penetapan  lokasi,  membentuk  panitia pengadaan tanah (P2T), sosialisasi, pengukuran serta penentuan batas-batas, pendataan, pengumuman dari hasil pendataan, musyawarah harga serta penetapan besaran nilai ganti rugi, pembayaran atas ganti rugi, dan terakhir adalah  pelepasan  hak.  Pada  kasus  ini,  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  pendekatan  persuasif  oleh  panitia pengadaan tanah

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Maros  atau  lebih  tepatnya  di  Wilayah  Dusun  Cinranae,  Desa Marumpa,  Kecamatan  Marusu,  Kabupaten  Maros.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  Metode Archival  dan,  menggunakan  metode  campuran  yaitu  kuantitatif  dan  kualitatif,  serta  pengambilan  data menggunakan metode data collection yaitu mengumpulkan data secara sistematis untuk di analisa.
Adapun tahapan riset yang dilaksanakan seperti pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Tahapan dan Prosedur Penelitian
Objek penelitian ini adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objektif, valid, dan reliabel. Berdasarkan uraian pengertian di atas, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi  manajemen  risiko  dalam  konflik  pembebasan  tanah.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian kualitatif  deskriptif  untuk  dapat  memahami  fenomena  yang  berlangsung  dan  untuk  melengkapi  data  yang diperlukan. Sumber data berasal dari responden masyarakat sekitar lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, studi literatur, dokumentasi, serta observasi.
Teknik Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Huberman & Miles, 2002). Dalam menganalisis  data,  peneliti  melaksanakan  tiga  langkah  kunci,  yakni  melakukan  pengkondisian  data  dengan selektif,  memfokuskan  data  untuk  mencapai  makna  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Langkah  berikutnya adalah menata data sehingga membentuk pola hubungan yang dapat dipahami dengan mudah. Langkah terakhir melibatkan pengambilan kesimpulan yang nantinya diintegrasikan ke dalam tema-tema penelitian. Guna menjaga validitas  data,  peneliti  melakukan  validasi  ulang  kepada  partisipan  terkait  tema  yang  muncul,  memastikan kesesuaian, dan memeriksa temuan dengan sumber eksternal. Selanjutnya, untuk analisis kuantitatif deskriptif, digunakan distribusi frekuensi, di mana data dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk angka yang dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi terhadap beberapa responden dalam penelitian.

## IV. HASIL/TEMUAN

## Konflik Pemerintah Masyarakat
Konflik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  terjadi  karena  pembangunan  rel  kereta  api  yang  terletak  di kabupaten Maros. Penduduk yang berada di sekitar lokasi merasa tidak puas mengenai peraturan pertanahan dari tim pembebasan lahan atau pemerintah. Meskipun hingga saat ini masih terjadi pertentangan, hal ini disebabkan oleh  ketidaksepakatan  atau  perbedaan  pendapat  tentang  penetapan  harga  tanah.  Dalam  konteks  konflik  yang muncul karena efek adanya pengadaan tanah untuk proyek rel kereta api tersebut, utamanya karena masyarakat
pemilik  lahan  merasa  bahwa  hak  kepemilikan  atas  aset  berharga  seperti  bangunan  dan  tanah,  yang  menjadi penunjang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  selama  ini,  terganggu.  Konflik  ini  dapat  diatasi  jika masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  undang-undang.  Secara  umum,  konflik  yang  ada masih seputaran tentang ketidaksepakatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama terkait penentuan harga ganti rugi untuk tanah dan bangunan.
Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk proyek pembangunan kereta api di Maros menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat, karena banyak yang tidak sependapat dengan informasi yang disosialisasikan oleh pemerintah atau tim pembebasan tanah di wilayah tersebut. Tetapi, pembangunan kereta api selalu diwarnai oleh sengketa tanah menimbulkan konflik dan merambat kepada masyarakat sekitar. Proses pembebasan tanah untuk proyek pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melalui kompensasi ganti rugi saja, karena masalah kepemilikan lahan melibatkan faktor budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat. Memberikan ganti rugi hanyalah pendekatan  konvensional  dalam  pengelolaan  lingkungan,  karena  ganti  rugi  itu  sendiri  tidak  dapat  sepenuhnya mengatasi atau mengurangi pengaruh ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh mereka yang ter dampak oleh proyek tersebut. Hal ini tidak cuma berlaku bagi  pemilik lahan, tapi juga ke warga lainnya yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan-lahan tersebut
Pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  jalur  kereta  api  tidak  menjamin  bahwa  semua  pemilik  lahan  yang terkena dampak dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mengakuisisi lahan serupa di lokasi lain.  Pada  tahap  selanjutnya,  karena  permintaan  lahan  meningkat  seiring  kenaikan  harganya,  tidak  semua masyarakat melepaskan lahannya dapat dengan mudah beradaptasi untuk menghindari penurunan ekonomi. Oleh karena itu, mereka yang terkena dampak pembebasan lahan perlu mengelola kegiatan ekonomi mereka dengan cerdas agar dapat menghindari kemerosotan. Masyarakat yang mengalami kesulitan hidup yang pendapatannya tergerus dan berupaya untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan lain, tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh peluang kerja di  proyek atau industri, karena kenyataannya banyak pekerjaan di  proyek atau industri  dipenuhi oleh orang luar yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi daripada masyarakat setempat. Ini menciptakan  narasi  klasik  yang  tetap  relevan,  di  mana  kehadiran  proyek  sering  kali  lebih  diuntungkan  oleh penduduk  dari  daerah  lain  karena  mereka  memiliki  kualifikasi  yang  lebih  sesuai  dengan  pekerjaan  di  proyek tersebut.
Hal lain yang tidak lagi dirahasiakan secara umum adalah bahwa persoalan pertanahan, terutama yang terjadi di Kabupaten Maros, dan lebih khususnya, penggusuran, dapat memicu konflik, terutama terkait dengan penilaian nominal tanah dan bangunan yang akan terkena penggusuran. Dalam analisis kasus penggusuran warga di wilayah tersebut untuk pembangunan jalur kereta api, kerap terjadi ketidakadilan tentang ganti rugi lahan yang diberikan, yang merupakan bagian dari proses pertanahan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Warga sering kali mengajukan keberatan terkait dengan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam penentuan harga ganti rugi tanah, termasuk bangunan yang berdiri di atasnya. Pemerintah yang menetapkan penilaian uang ganti rugi lahan yang dianggap tidak sebanding sering menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan melepaskan tanah mereka.
Dalam beberapa kasus yang menimpa warga, ketidakseimbangan nilai ganti rugi tidak hanya terjadi karena rendahnya penetapan harga atau tidak saksama dalam menilai materiil dari bangunan dan tanah yang berdiri di atasnya  oleh  pemerintah.  Penahanan  uang  ganti  rugi  oleh  pihak  yang  belum  atau  tidak  setuju  dengan  regulasi presiden  tentang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  juga  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan tersebut. Warga merasakan ketidakseimbangan nilai uang ganti rugi karena mereka berharap nilai yang diberikan harus sesuai dengan harga jual lahan yang umumnya berlaku. Karena tidak memadainya pengakomodasian harga ganti  rugi  untuk  bangunan  dan  tanah  yang  sesuai  dan  memadai  (setara  dengan  nilai  aset  yang  hilang),  hal  ini kemudian berdampak pada munculnya konsekuensi lain seperti kemiskinan di lingkungan masyarakat tersebut.
Hasil  Survey  tentang  manajemen  risiko  atas  konflik  untuk  pembebasan  lahan  pada  kawasan  kereta  api Makassar-Pare-Pare, khususnya di Wilayah Maros dapat dilihat rangkumannya sebagai berikut:
Gambar 2. Tanggapan Masyarakat terkait pembebasan lahan pada kawasan kereta api Makassar-Pare-Pare
Pada  gambar  2  dapat  dilihat  tanggapan  masyarakat  terkait  pembebasan  lahan  pada  kawasan  kereta  api Makassar-Pare-Pare, faktor ketidakpastian regulasi  memiliki nilai  rerata yang rendah disebabkan oleh pertama Ketetapan Hukum yang Jelas. Beberapa proyek pembebasan lahan dilakukan dalam kerangka hukum yang telah mapan dan jelas. Jika regulasi dan peraturan terkait pembebasan lahan telah ditetapkan dengan baik dan dipahami oleh  semua  pihak,  maka  tingkat  ketidakpastian  dapat  berkurang.  Ke  dua  adalah  Stabilitas  Kebijakan.  Jika kebijakan pemerintah terkait pembebasan lahan relatif stabil dan tidak sering berubah, maka tingkat ketidakpastian regulasi  dapat  berkurang.  Stabilitas  kebijakan  memberikan  kejelasan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Ke  tiga adalah  Partisipasi  Pemangku  Kepentingan.  Adanya  keterlibatan  aktif  dan  partisipasi  pemangku  kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah daerah, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu  mengurangi  ketidakpastian  regulasi.  Ke  empat  adalah  Koordinasi  Antar  instansi  yang  baik  antara berbagai lembaga dan instansi terkait dalam pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan regulasi yang lebih jelas dan dapat diprediksi.
Meskipun  demikian, dalam beberapa kasus atau konteks, ketidakpastian regulasi  tetap menjadi  faktor yang signifikan.  Perubahan  regulasi  yang  tiba-tiba  atau  tidak  dapat  diprediksi,  proses  birokrasi  yang  rumit,  atau inkonsistensi antara regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan dapat meningkatkan tingkat ketidakpastian dan menjadi faktor utama dalam pembebasan lahan. Oleh karena itu, evaluasi setiap situasi secara cermat diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam konteks pembebasan lahan yang spesifik.
Adapun faktor rerata tertinggi menurut survey responden dalam penelitian ini adalah faktor dampak sosial dan ekologis.  Hal  ini  terjadi  karena  dampak  nya  yang  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  lokal  dan  lingkungan. Beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa dampak sosial dan ekologis sering dianggap sebagai faktor yang  sangat  penting  dalam  pembebasan  lahan,  pertama  adalah  karena  adanya  Kepentingan  Masyarakat  Lokal, yang  sering  kali  sangat  terkait  dengan  tanah  mereka  dari  segi  identitas,  mata  pencaharian,  dan  keberlanjutan budaya.  Pembebasan  lahan  dapat  berdampak  langsung  pada  kehidupan  sehari-hari  mereka,  sehingga  menjadi perhatian utama. Kedua adalah Perlindungan Ekosistem dan Biodiversitas, kehilangan habitat alam dan kerusakan ekosistem dapat memiliki dampak jangka panjang pada keberlanjutan lingkungan dan biodiversitas. Oleh karena itu, pembebasan lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko besar terhadap ekosistem setempat. Ketiga adalah Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam, tanah sering kali menjadi sumber daya alam yang penting, termasuk air tanah, lahan pertanian, dan hutan. Pembebasan lahan dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya ini dan, oleh karena itu, memengaruhi ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam. Ke empat adalah Kesejahteraan  Ekonomi  dan  Sosial,  karena  dampak  sosial  melibatkan  perubahan  dalam  struktur  sosial  dan ekonomi masyarakat, termasuk kesejahteraan ekonomi individu dan kelompok. Jika ganti rugi tidak mencukupi atau tidak digunakan secara efektif, maka dampak sosial dapat menjadi sangat signifikan. Ke lima adalah Konflik dan Tantangan Sosial, Pembebasan lahan dapat memicu konflik sosial dan ketidaksetujuan di antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Konflik ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial. Terakhir adalah Tuntutan Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas tanah dan hak-hak partisipasi, dapat menjadi pertimbangan utama. Pembebasan lahan yang tidak memperhatikan hak-hak ini dapat menuai kritik dan tindakan hukum.
Dalam  konteks  keberlanjutan  dan  tanggung  jawab  sosial,  pembebasan  lahan  yang  memperhatikan  dampak sosial dan ekologis dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dampak menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

## Solusi Pemerintah
Tim pembebasan lahan dan pemerintah akan selalu berupaya melakukan penyuluhan kepada warga pemilik lahan di wilayah Maros supaya mereka dapat menerima proses pembebasan tersebut. Meskipun hasil musyawarah antara  pemerintah  dan  masyarakat  mengenai  penentuan  ganti  rugi  belum  mencapai  kesepakatan  menyeluruh, perkiraan sementara menunjukkan bahwa bentuk ganti rugi yang akan diberikan nantinya adalah dalam bentuk uang.
Dengan  menerapkan  pendekatan  keadilan  dalam pengukurannya,  tim  pembebasan  lahan  dan  pemerintah  di kabupaten Maros berusaha agar warga setempat  tidak melakukan protes. Ketika proses pengukuran dilakukan, pemilik lahan secara langsung turun ke lapangan atau lokasi pengukuran untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri.  Setelah  pendataan  dan  pengukuran  selesai,  nilai  ganti  rugi  dapat  ditetapkan.  Dengan  pendekatan  ini, pemerintah  berkomitmen  untuk  mengikuti  peraturan  Undang-Undang  mengenai  pembebasan  tanah,  dengan harapan bahwa warga pemilik lahan dapat menyerahkan tanah mereka secara sukarela. Meskipun demikian, tetap saja  ada  masyarakat  yang  tidak  mau  menerima  hal  ini  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  mereka tentang aturan yang berlaku, meskipun sesungguhnya mereka tidak memiliki kebebasan untuk melawan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.
Kepala Desa atau Lurah melakukan lobi langsung atas nama pemerintah setempat untuk memahami keinginan dan sifat masyarakat, yang dijalankan oleh tim pembebasan lahan. Meskipun strategi ini memiliki nilai positif, belum semua masyarakat merespon dengan baik karena ada yang kesulitan menerima aturan saat ini. Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Proses pembebasan lahan bukan hanya menghadapi ketidaksetujuan masyarakat terhadap  harga  ganti  rugi,  tetapi  juga  menghadapi  persoalan  lokasi  disebabkan  oleh  banyaknya  bangunan  dan rumah yang diperhatikan oleh pemerintah untuk dibebaskan. Hal ini menghambat pembangunan rel kereta api, termasuk  penyelesaian  kuburan  yang  ter  dampak  oleh  jalur  rel,  namun  sampai  saat  ini  belum  ada solusi  yang diumumkan oleh pemerintah.

## V. PEMBAHASAN
Konflik adalah suatu ketegangan atau pertentangan yang muncul dalam masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok, yang timbul akibat adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, serta latar belakang sosial budaya yang mencakup pengetahuan, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi sumber konflik jika mereka mempunyai niat yang lurus, berpikir yang jernih, dan memiliki pengetahuan yang luas tanpa adanya pretensi atau berburuk sangka. Dari perspektif teoritis, konflik  cenderung  muncul  dari  adanya  perbedaan  yang  menciptakan  pertentangan  dan  ketegangan,  yang kemudian  dapat  mewujudkan  perubahan.  Perspektif  konflik  menurut  Horton  berfokus  pada  ketegangan, perbedaan, serta perubahan yang dikejar serta dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mendapatkan keuntungan (Noer, 2021). Dalam konteks etimologi, konsep konflik tidak bisa dipisahkan dengan pertentangan apa  pun,  seperti  yang  dijelaskan  pada  kamus  (Echols  et  al,  1989)  dengan  istilah "opposition,"  "conflicting," "conflict,"  "controversy," dan "a  conflict  of  desires" yang  merujuk  pada  pertentangan  kemauan.  Dalam  ilmu sosial,  konflik  dianggap  sebagai  salah  satu  perspektif  yang  sering  digunakan  untuk  memahami  fenomena pertentangan  dalam  kehidupan  masyarakat,  selain  dari  perspektif  evolusionis,  interaksionis,  fenomenologis, fungsionalis, dan strukturalis. Konflik oleh Randall Collins, adalah proses sentral  dalam kehidupan sosial, dan Collins  tidak  menilai  konflik  sebagai  buruk  atau  baik.  Konflik  terjadi  disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang bervariasi seperti latar belakang budaya, perbedaan individu, perubahan nilai yang cepat, atau kepentingan. Pada konteks manajemen risiko atas konflik, upaya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah serta tim pembebasan  lahan  di  Kabupaten  Maros  dapat  membantu  mengurangi  konflik  dengan  membuka  wawasan  dan menjelaskan  niat  yang  lurus  terkait  dengan  pembebasan  lahan.  Strategi  manajemen  risiko  yang  efektif  untuk menyelesaikan konflik melibatkan pemahaman mendalam terhadap penyebab konflik, komunikasi yang terbuka, dan pencarian solusi yang dapat diterima bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak terlibat (Iswahyudi et al, 2023).
Konflik  dalam  arti  yang  umum,  yaitu  perbedaan  sosio-kultural,  politik,  dan  ideologis  antara  berbagai kelompok masyarakat, pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam konteks kehidupan kolektif. Konflik akan terus muncul selama adanya perbedaan di antara berbagai kelompok tersebut. Konflik  umumnya  terjadi  disebabkan  oleh  perbedaan,  yang  selalu  ada  di  mana  pun  serta  kapan  pun,  sehingga konflik  juga  akan  senantiasa  hadir  sejalan  dengan  keberadaan  perbedaan  tersebut.  Randall  Collins mengembangkan konsep konflik integratif, yang dapat diibaratkan sebagai hubungan sepasang suami-istri yang memiliki perbedaan yang signifikan, termasuk perbedaan jenis kelamin, hobi, adat istiadat, kemampuan, selera, dan kebiasaan. Meskipun begitu, Masyarakat tersebut berupaya agar keluarga selalu harmonis. Kunci keberhasilan konsep integratif ini terletak pada kemampuan setiap pihak untuk saling menerima, memahami, dan mengerti satu sama lain, meskipun terdapat perbedaan latar belakang sosial budaya. Dengan demikian, konsep konflik integratif pada  ilmu  sosiologi  oleh  Randall  Collins  pada  tahun  1975,  terkait  dengan  konflik  ideologi  (Dahrendorf,  et  al. 2006).
Collins dan Cosser mengemukakan bahwa masyarakat yang beragama eksis pada suatu dunia subjektif yang mereka  bangun,  namun  masyarakat  lainnya  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  pengendalian. Persepsi masyarakat terbentuk sesuai dengan sistem budayanya, meskipun mungkin tidak selalu sejalan secara subjektif dengan paham ideologi yang mereka anut. Sebaliknya dengan banyak ahli sosiologi yang tidak sepaham dengan teori konflik dan fungsional-struktural dari Coser malah menunjukkan dukungannya untuk menggabungkan dua pendekatan ini. (Arisandi, 2015)
Mengamati  situasi  di  lapangan  yang  menunjukkan  adanya  konflik  antara  masyarakat  pemilik  tanah  dan pemerintah, disebabkan oleh ketidaksesuaian terkait kompensasi  atas tanah/lahan yang menjadi  kendala dalam proses  pembebasan  lahan.  Meskipun  konflik  tersebut  ditemukan  pada masyarakat,  pemerintah  selalu  berupaya melakukan  sosialisasi  dan  pendekatan  ke  masyarakat  sebagai  tanggung  jawabnya.  Faktor  utama  yang  memicu konflik  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  undang-undang  pemerintah  yang  terkait.  Mereka cenderung menolak melepaskan hak atas lahan dan bangunan yang berdiri di atasnya, merasa memiliki hak penuh kecuali  jika  keinginan  mereka  dipenuhi.  Selain  itu,  masyarakat  sekitar  lokasi  pembangunan  juga  mengalami dampak negatif. Ketika musim kemarau tiba, debu yang dihasilkan dari  pembangunan mencapai rumah-rumah warga, memicu keluhan di antara mereka. Beberapa masyarakat bahkan meminta kompensasi kepada pemerintah
karena  merasa  dirugikan.  Selain  itu,  pada  musim  hujan,  kurangnya  saluran  air  yang  dibuat  sebelumnya menyebabkan banjir, dan sawah-sawah warga tergenang air, menghambat kegiatan pertanian mereka. Oleh karena itu, masyarakat di Kabupaten Maros, sebagai lokasi penelitian, meminta agar pemerintah menangani masalah ini. Jika  persoalan  ini  tidak  diatasi,  dapat  berpotensi  menyebabkan  perubahan  ekonomi  masyarakat  karena  mata pencaharian mereka terancam tidak dapat dilanjutkan.
Randal  Collins  menyatakan  bahwa  konflik  adalah  fenomena  yang  akan  terus  muncul  sebagai  akibat  dari adanya kepentingan yang berbeda, dan realitasnya adalah konflik di dalam masyarakat tidak akan pernah hilang selama  mereka  terus  hidup  secara  kolektif  atau  berkelompok,  karena  setiap  individu  memiliki  preferensi  yang berbeda  (Maliki,  2018).  Kita  akan  terus  menghadapi  konflik  selama  perbedaan  eksis.  Dalam  konteks  konflik antara  masyarakat  Maros  dan  pemerintah,  penyebabnya  dapat  ditemukan  pada  ketidaksesuaian  antara  tuntutan masyarakat dan harga ganti rugi yang ditawarkan tim pembebasan lahan dan pemerintah. Meskipun pemerintah berupaya mendekati masyarakat dengan sosialisasi yang bersifat damai untuk mencapai penerimaan dan kooperasi dalam melepaskan tanah mereka, konflik muncul tidak hanya karena ketidaksesuaian nilai ganti rugi, melainkan juga disertai dengan keluhan terkait dampak negatif pembangunan seperti debu dan banjir.
Dengan  pendekatan  manajemen  risiko  atas  konflik  yang  lebih  holistik  dan  responsif,  pemerintah  dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan meminimalkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu konflik. (Iswahyudi, 2023). Selain itu, dengan pendekatan manajemen risiko untuk mengatasi konflik  yang  baik,  melibatkan  dialog,  transparansi,  dan  solusi  yang  adil,  pemerintah  dapat  mencapai keseimbangan  yang  memuaskan  antara  kepentingan  masyarakat  dan  kebutuhan  pembangunan,  mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis (Said, 2018)

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Konflik yang timbul dalam proses pembebasan tanah melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tahapan awal melibatkan pendekatan ke masyarakat pemilik tanah, yang kemudian menyulut perbedaan antara masyarakat dan pemerintah terkait harga ganti rugi. Proses berikutnya mencakup mendata, mengukur lahan, dan penentuan  harga  ganti  rugi  untuk  masing-masing  pemilik  tanah  sebelum  pembangunan  dilaksanakan.  Bagi masyarakat  yang tidak menyetujui  dengan peraturan yang dijadikan pedoman dalam proses ini, diberikan opsi dalam  mengajukan  gugatan  di  pengadilan,  serta  penyelesaian  masalah  tersebut  dilaporkan  kepada  pemerintah daerah.
Pemerintah  dan  tim  pembebasan  lahan  terus  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  pemilik  tanah  di  daerah Maros untuk  mencapai  penerimaan. Meskipun  musyawarah mengenai  penentuan ganti rugi  belum sepenuhnya mencapai kesepakatan, hasil sementara menunjukkan bahwa bentuk ganti rugi tersebut adalah uang. Pemerintah menjalankan sistem pendataan serta pengukuran yang berlandaskan azas keadilan, memungkinkan pemilik tanah untuk mengikuti proses tersebut secara langsung.
Peraturan  perundang-undangan  digunakan  pemerintah  dalam  proses  ini,  untuk  memastikan  keselarasan dengan  harapan  mereka.  Meskipun  beberapa  masyarakat  pemilik  lahan  menolak  aturan  tersebut,  banyak  yang pasrah  menerima  keputusan  pemerintah  tanpa  melibatkan  pengadilan.  Meskipun  terdapat  ketidaksepakatan  di kalangan masyarakat pemilik lahan, penyelesaian masalah tanpa konflik yang signifikan dapat dianggap sebagai tanda kemampuan pemerintah dalam menangani situasi ini.
Saran  Dari  hasil  penelitian  yang  ini  adalah  Terkait  adanya  perbedaan  kepentingan,  maka  Penting  untuk mengidentifikasi  dan  memahami  perbedaan  kepentingan  yang  mendasari  konflik.  Pemerintah  dapat memanfaatkan pendekatan dialog dan negosiasi untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah  pihak.  Sebaiknya  Pendekatan  Sosialisasi  Pemerintah  dilakukan  dengan  strategi  pendekatan  yang  lebih terbuka,  dialog,  dan  transparansi  dapat  membantu  mengurangi  ketegangan.  Sosialisasi  yang  efektif  dapat menciptakan  lingkungan  di  mana  masyarakat  merasa  didengar  dan  memahami  alasan  di  balik  kebijakan pemerintah.  Mengenai  Dampak  Negatif  Pembangunan,  maka  Pemerintah  harus  mengambil  langkah-langkah konkret  untuk  mengatasi  dampak  negatif  pembangunan.  Ini  melibatkan  keterlibatan  aktif  dalam  perencanaan infrastruktur dan memastikan keberlanjutan proyek untuk meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul. Untuk mengatasi Keluhan Masyarakat, maka Pemerintah perlu membuka jalur komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat,  mendengarkan  keluhan  mereka,  dan  menyusun  solusi  yang  dapat  diterima  bersama.  Proses partisipatif dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama.

## REFERENSI
Arisandi,  H.  (2015). Buku  Pintar  Pemikiran  Tokoh-Tokoh  Sosiologi  Dari  Klasik  Sampai  Modern:  Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia . IRCiSoD.
Bekefi, T., Jenkins, B., & Kytle, B. (2006). Social risk as strategic risk. Corporate social responsibility initiative, Working Paper , 30.
Damara, M. I., Mutiah, C., Ginting, A. N. B., & Daulay, A. L. (2023). Perancangan Penjualan Tiket Kereta Api Dengan Java Netbeans 7.3. JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama) . Vol. 7 No. 1.
Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). An Indonesian-English Dictionary (Vol. 2). Cornell University Press.
Hermawan,  F.,  Kistiani,  F.,  &  Santoso,  T.  D.  (2011).  Pengaruh  pembebasan  lahan  terhadap  risiko  proyek konstruksi (Studi kasus social engineering proyek jalan tol ruas Semarang Bawen). Teknik . Vol. 32 No. 2.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion . sage publication
Iswahyudi,  M.  S.,  Iskandar  Zulkarnain,  S.  E.,  Hamidah  Rosidanti  Susilatun,  M.  E.  M.,  Robial,  F.  E.,  Hendry Rumengan, M. M., Ch, D., ... & Sondakh, A. E. (2023). Pengantar Manajemen Konflik . Cendikia Mulia Mandiri.
Kamim, A. B. M., & Abrar, M. I. (2020). Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Gagal Mencegah Perusahaan  Anggota  RSPO  dan  ISPO  Merampas  Tanah  Adat  di  Indonesia?. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan . Vol. 6 No. 2.
Kompas.com.  (2023,  Januari  22). Proyek  Jalur  KA  Maros-Mandai  Terganjal  Pembebasan  Lahan,  Menhub: Percepat  Penyelesaian .  Retrieved  from  https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/22/080000721/proyek- jalur-ka-maros-mandai-terganjal-pembebasan-lahan-menhub-percepat
Kumalasari, P. A., & Sudiarta, I. K. (2020). Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan oleh Pemerintah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum . Vol. 8 No. 3.
Lumanauw,  G.  M.  (2020).  Penggunaan  konsinyasi  untuk  penyelesaian  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum di Kota Balikpapan . Journal de Facto . Vol. 7 No.1.
Maliki, Z. (2018). Rekontruksi teori sosial modern . Ugm Press.
Marlow, V., Ralph, E. H., & Kenneth, S. K. (1994). Urbanization of rural land in the United States . Agricultural Economic Report, 673
Noer, K. U. (2021). Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar . Perwatt.
Rasmussen, J. (1997). Risk management in a dynamic society: A modelling problem. Safety Science . Vol. 27 No. 2.
Shan, L., Ann, T. W., & Wu, Y. (2017). Strategies for risk management in urban–rural conflict: Two case studies of land acquisition in urbanising China. Habitat international , 59, 90-100.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pratiwi, F., & Purnawan, A. (2021). pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan jalur ganda rel kereta api lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum .
Pratiwi, P. H. (2010). Konflik Agraria Yang Tak Kunjung Usai. Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi. Vol. 4 No. 2.
Said, A. L. (2018). Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance . Deepublish.
Suartina, T. (2008). Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 10 No. 1.
Sutedi, A. (2020). Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Sutedi, A., (2023). Sertifikat hak atas tanah . Sinar Grafika.
Tamim, F., & Ismail, A. (2020). Analisis manajemen risiko dan pengendalian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pekerjaan power house. Jurnal Konstruksi . Vol. 18 No. 1.
Thalib,  M.  A.  (2022).  Pelatihan  Analisis  Data  Model  Miles  dan  Huberman  untuk  Riset  Akuntansi  Budaya. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah . Vol. 5 No. 1.
UU No.5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria