## Pelindungan  Hukum  Bagi  Production  House  Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial

## Alvieta Dewina
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Alvietadewina9@gmail.com

## Rika Ratna Permata
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadajran

## Helitha Novianty Muchtar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399
Submission

## Track:
Received: 27 February 2020
Final Revision: 16 Maret 2020
Available online: 28 April 2020
Corresponding Author: Alvieta Dewina alvietadewina9@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah  produksi  sebagai  pemegang  Hak  Cipta  serta  memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan  penyiaran  film  bioskop  tanpa  izin  melalui  media  sosial. Hukum  bersifat  dinamis  berjalan  seirama  dengan  perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa  izin  melalui  media  sosial  merupakan  contoh  perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah  produksi.  Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pembajakan yang  telah  berkembang  ke  dalam  jenis  baru,  yaitu  pembajakan melalui  media  sosial,  khususnya  penyiaran  kembali  melalui  Bigo Live.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian  secara  normatif  khususnya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Penyiaran  kembali  film  bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Penelitian  ini  juga menyimpulkan  bahwa  rumah  produksi  merupakan  badan  hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga  rumah  produksi  mendapatkan  pelindungan  hukum  atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk  pada  dunia  digital.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film
dapat  melakukan  gugatan  hukum  secara  perdata  atas  kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang- Undang Hak Cipta.
Kata  Kunci:  Penyiaran  Film,  Media  Sosial,  Pembajakan,  Rumah

## Produksi

## ABSTRACT
This study aims to observe the legal protection of production houses as the copyright owner and provide knowledge about legal actions that  can  be  carried  out  by  the  Production  House  against  the economic  losses  incurred  by  the  act  of  broadcasting  cinema  films without  permission  through  social  media.  Law  has  a  dynamic nature, it goes along with the development of society and has entered the  digital  world.  Unauthorized  broadcasting  of  cinema  films through social media is an example that illegal act has entered the digital world along with its consequences. This research is expected to be able to raise awareness in the community that acts of piracy can  have  an  impact  on  both  material  and  immaterial  losses, especially for the Production House. This research focuses on piracy that  has  evolved  into  a  new  category,  which  is  the  acts  of  piracy through social media, in particular, the broadcasting of cinema film through  Bigo  Live.  This  paper  used  the  data  analysis  method  of qualitative  juridical.  The  method  used  in  this  paper  is  literacy research, which is normative research, particularly Law No. 28 of 2014  regarding  Copyright.  Re-broadcasting  cinema  films  without permission through social media  is  a violation of  copyright under the Copyright Act. This research also concluded that the Production House is a legal entity that is protected by the Copyright Act as an Author, therefore the Production House is legally protected for all forms of violation of economic rights and moral rights of the Author, including  in  the  digital  world.  This  study  concludes  that  the Production  House  as  the  Copyright  holder  could  make  a  civil lawsuit for economic losses according to Articles 95 and 96 of the Copyright Act and also criminally in accordance with the provisions of Article 105 of the Copyright Act.
Keywords:  Film  broadcasting,  Social  Media,  Piracy,  Production House

## PENDAHULUAN
Globalisasi  merupakan  proses input untuk  mendunia  dengan  indikasi  setiap  negara saling  bekerja  sama  tanpa  sekat  antar  negara  (Nasution,  2017).  Faktor  utama  masuknya  era
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 1-16 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10399
globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi, sehingga membentuk fenonema yang dikenal dengan digitalisasi masyarakat. Adagium yang menyatakan, “ information is the lifeblood that sustains  political,  social,  and  business  decision”, mendukung realitas  bahwa  kemajuan teknologi  informasi  mampu  menopang  peradaban  suatu  negara.  Perkembangan  teknologi informasi bergaris lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi hasil ciptaan manusia untuk mempermudah aktivitas sehari-hari dengan dukungan internet.
Perkembangan  internet  berdampak  pada  terbentuknya  jaringan  yang  lazim  dikenal dengan  istilah  media  sosial.  Media  sosial  tidak  hanya  berfungsi  sebagai sarana untuk mempermudah  komunikasi,  melainkan  sarana  untuk  mempublikasikan  keseharian  individu, mengembangkan  kreativitas,  meningkatkan  popularitas,  serta  mempromosikan  komoditi  dan komoditas.
Perkembangan  internet  telah  memberikan  banyak  dampak  positif  bagi  masyarakat, namun suatu inovasi tidak dapat terlepas dari dampak negatif yang mengikutinya. Media sosial tanpa  disadari  membawa  pelanggaran  hukum  ke  dalam  dunia  siber,  salah  satunya  adalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Menimbang bahwa setiap ciptaan intelektual manusia pada dasarnya harus mendapatkan pengakuan serta pelindungan hukum, maka seluruh tindakan mengeksploitasi  penemuan  tanpa  izin  dari  Pencipta  harus  dapat  dipertanggungjawabkan. Aktivitas dalam dunia siber bersifat virtual, namun dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum (A.M, 2006).
Zaman  digital  tidak  saja  berdampak  terhadap  komunikasi  masyarakat  semata, melainkan  terhadap  industri  film  tanah  air.  Industri  film  Indonesia  telah  menunjukkan peningkatan dalam satu  dasawarsa terakhir. Data dari  filmindonesia.or.id  dan didukung  oleh Badan  Ekonomi  Kreatif  (BEKRAF)  pada  Tahun  2019  menunjukkan  bahwa  penonton  film Indonesia  telah  mencapai  angka  51,2  Juta  pada  Tahun  2018,  serta  semakin  banyak  film Indonesia yang menembus perolehan box office ( Levriana Yustriani, Lisabona Rahman 2019) . Perkembangan  film  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh Production  House. Perusahaan Production House adalah perusahaan jasa pembuatan rekaman audiovisual acara siaran untuk keperluan lembaga penyiaran, sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Ayuningtyas 2008).
Film layar lebar merupakan salah satu produk Production House , sehingga keberhasilan atas  film  mengindikasikan  keberhasilan Production  House terutama  dalam  produksi  serta pemasaran. Film yang dihasilkan oleh Production House lahir dari  karya intelektual seseorang sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang memberikan konsep kekayaan terhadap karya
intelektual  tersebut  (Margono,  2010).  Menurut  Laksono, Production  House adalah  sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memperoduksi program-program audio dan audiovisual untuk  disajikan  kepada  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun melalui broadcasting house (Ayuningtyas, 2008) .
Unsur pertama atas pengertian Production House menyatakan bahwa Production House berbentuk  badan  usaha  atau  perusahaan.  Perusahaan  adalah  keseluruhan  perbuatan  secara menerus  untuk  memperoleh  penghasilan  dengan  cara  memperniagakan  (Soekardono,  1979). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menyatakan perusahaan adalah bentuk usaha yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha, baik badan hukum atau bukan badan hukum (Pasal 1 Angka 1). Badan hukum adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, kekayaan sendiri, serta dapat digugat atau menggugat. Utrecht membagi badan hukum menjadi korporasi dan yayasan. Salah satu bentuk dari korporasi adalah perseroan (Ali 1999).
Mengacu  kepada  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas,  perseroan  merupakan  badan  hukum.  Pengertian  perseroan  tersebut berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa orang  atau Pencipta  adalah orang perseorangan  atau badan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal (2) Butir a Undang-Undang Hak Cipta bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum  Indonesia.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas, Production  House sebagai  badan  hukum Indonesia  mendapatkan  pelindungan  atas  karya  intelektual,  khususnya  Hak  Cipta  dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  CIpta  mendefinisikan  Hak  Cipta  sebagai  hak eksklusif  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Arti frasa ciptaan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Film merupakan salah satu bentuk karya sinematografi mengacu kepada pengertian atas sinematografi. Undang-Undang Hak Cipta mendefiniskan sinematografi sebagai Ciptaan yang berupa  gambar  bergerak (moving  images) antara  lain  film  dokumenter,  film  iklan,  reportase atau  film  cerita  yang  dibuat  dengan  skenario,  dan  film  kartun.  Definisi  lainnya  mengenai
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 1-16 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10399
sinematografi adalah Seni dan teknologi dari fotografi yang bergerak (Alwi, 2010). Mengacu kepada  Pasal  40  Undang-Undang  Hak  Cipta,  karya  sinematografi  merupakan  Ciptaan  yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga segala bentuk kegiatan ekonomi atas film tersebut wajib mendapatkan izin dari Pencipta.
Pelanggaran  Hak  Cipta  dengan  jumlah  terbesar  di  Indonesia  adalah  pembajakan. Pembajakan di  bidang Hak Cipta dan Hak Terkait didefinisikan sebagai  pembajakan ciptaan baik karya tulis maupun audiovisual dengan menggunakan alat apapun untuk diumumkan dan disiarkan  kembali  tanpa  izin  penciptanya  (Damian,  2006).  Kegiatan  pembajakan  atas  karya sinematografi, khususnya film layar lebar, mampu menurunkan pendapatan film tersebut dari segi penjualan di bioskop. Faktanya salah satu pendapatan terbesar seorang pembuat film adalah penjualan tiket pada bioskop.
Perkembangan  teknologi  telah  memberikan  dampak  kepada  bentuk  dari  aktivitas pembajakan.  Pembajakan  telah  merambah  memasuki  dunia digital, seperti  melakukan pengunduhan  lagu  secara illegal, menonton  film  melalui website yang  tidak  sah,  dan  lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, pihak yang melakukan kegiatan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, termasuk penggandaan Ciptaan serta pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Masuknya  perkembangan  teknologi  disebabkan  oleh  pro dan kontra yang dimiliki oleh teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut memiliki peran dalam pengembangan Hak Cipta, akan tetapi di sisi lain menjadi alat untuk pelanggaran hukum.  Kemudahan  dalam  mengakses  dan  menggunakan  media  sosial  telah  menghasilkan banyak  pelaku  pelanggaran  Hak  Cipta.  Media  sosial  adalah  saluran  berbasis  internet  untuk memberikan  kemudahan  bagi  pengakses  berinteraksi  baik  secara real  time maupun  tidak bersamaan  (Carr  and  Hayes,  2015).  Media  sosial  dan  perangkat  lunak  sosial  mampu meingkatkan kemampuan sebagai  alat untuk  berbagi (to share), bekerja  sama (to cooperate) antara  pengguna  dan  melakukan  tindakan  secara  kolektif  baik  diluar  kerangka  institusional maupun organisasi (Nasrullah, 2017). Kurangnya pengetahuan menyebabkan masyarakat tidak menjadi  pengguna  media  sosial  yang  cerdas.  Tanpa  disadari  kegiatan  yang  semula  hanya bertujuan untuk mengunggah keseharian menjadi pelanggaran atas Hak Cipta.
Pada penelitian ini, Penulis mengerucutkan pada pelanggaran Hak Cipta terhadap film yang  sedang  tayang  di  bioskop  melalui  media  sosial.  Perusahaan  Media  Nusantara  Citra
Productions Entertainment selanjutnya disebut MNC Pictures, adalah rumah produksi sinetron dan film yang merupakan bagian dari MNC Studios International. Satu dari sekian film yang diproduksi oleh MNC Pictures adalah film berjudul Me Vs. Mami yang diperankan oleh Irish Bella dan Cut Mini Theo yang ditayangkan di bioskop pada Tahun 2016.
Berdasarkan  berita  yang  dilansir  berita  nasional  Antara  News,  seorang  mahasiswi membagi  aktivitasnya  kepada  para  pengikut  media  sosial  mendapatkan  perhatian  lebih  dari MNC Pictures. Bertujuan hanya untuk meningkatkan popularitas, Merlina Ardiyah melakukan live video streaming pada saat menyaksikan film Me vs Mami di bioskop melalui media sosial Bigo  Live dengan durasi  17 Menit. Rumah produksi  MNC  selaku pemegang Hak Cipta dari film Me Vs Mami melaporkan aksi tersebut kepada pihak berwenang atas pelanggaran Undang- Undang Hak Cipta.
Tindakan yang dilakukan oleh Merlina Ardiyah, yaitu melakukan live video streaming pada media sosial Bigo Live merupakan bentuk dari pelanggaran atas Ciptaan seseorang, dalam kasus ini Ciptaan MNC Pictures. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian secara materil maupun immaterial yang dialami oleh berbagai pihak terutama bagi pihak Production House . Modal  dalam  jumlah  besar  yang  dikeluarkan  oleh  rumah  produksi  mulai  dari  proses development,  pre-production,  production,  post-production,  distribution  and  advertising, dan exhibition (Manurung,  2016) tersebut  dapat  merugi  atas tindakan pelanggaran Hak Ekonomi dari Ciptaannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta segala bentuk kegiatan Hak Ekonomi wajib mendapatkan persetujuan MNC Pictures.
Aplikasi  media sosial Bigo Live merupakan situs jejaring sosial  media yang berbasis streaming video  online. Pengguna  bigo  dapat  melakukan  interaksi  dengan  cara  memberikan komentar, like , atau gift kepada video yang ditayangkan oleh penyiar ( broadcaster ). Aplikasi Bigo Live dapat menjadi ladang uang bagi mereka yang mampu membuat video yang kreatif dan menarik viewers. Pendapatan pada Bigo Live dihasilkan broadcaster melalui perolehan gift yang berupa diamonds dan beans. Berdasarkan berita yang dilansir oleh TribunJogja pada tahun 2016,  pengguna  Bigo  dapat  menukarkan  diamonds  menjadi  uang  dengan  ketentuan  minimal mencapai 60 buah. Jumlah tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk mata uang lain seperti USD. Kepemilikan  10 diamonds setara  dengan  3 beans ,  sehingga  60 diamonds setara  dengan  200 beans .
Arti  frasa  pembajakan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti penyalinan,  pendistribusian,  atau  penggunaan  perangkat  lunak  secara  tidak  sah.  Merekam
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 1-16 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10399
tayangan  dalam  bioskop  merupakan  aksi  dari  “penyalinan”  dan  melakukan live  streaming melalui media sosial merupakan aksi dari “pendistribusian” kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut unsur dari pelanggaran atas Hak Ekonomi Pencipta yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dalam bentuk live video streaming telah terpenuhi begitu juga dengan unsur dari kegiatan pembajakan, yang sebagaimana tertera pada  Pasal  9 Ayat  (1) itu sendiri yang menyatakan, penggandaan dalam bentuk apapun.
Mengacu  kepada  Pasal  96  Undang-Undang  Hak  Cipta  rumah  produksi  MNC  berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran tersebut sebagai bentuk akibat hukum dari  tindakan  hukum.  Mengacu  kepada  Pasal  113  Undang-Undang  Hak  Cipta  berdasarkan ketentuan  pidana,  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dengan  tanpa  hak  yang  melakukan pelanggaran  Hak  Ekonomi  Pencipta  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  dan/atau  pidana denda.
Berdasarkan  latar  belakang  atas  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta  serta  memberikan  pengetahuan  mengenai  tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh production house terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop  tanpa  izin  melalui  media  sosial.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  bahwa  sebagai  pengguna  teknologi  informasi  lebih  cerdas  dalam menggunakan media sosial serta menyadari bahwa penyiaran kembali film yang sedang tayang di  bioskop  melalui  media  sosial  merupakan  tindakan  yang  tergolong  ke  dalam  pembajakan. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  belajar  masyarakat  bahwa  pelanggaran  hak cipta  merupakan  hal  yang  serius  dan  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata.  Harapan  dari penelitian  ini  dapat  mendorong  pihak Production  House agar  tidak  mengabaikan  tindakan pelanggaran Hak Cipta guna mengurangi jumlah pelanggaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  analisis  data  yaitu  analisis  yuridis  kualitatif.  Teknik analisis  yuridis  kualitatif  adalah  cara  menganalisis  permasalahan  serta  menarik  kesimpulan berdasarkan norma, kaidah, asas dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan (Sugiyono, 2016). Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara
mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto and Mamudji, 2013).
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi pustaka. Studi pustaka atau library research merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan penelitian  (Supriyadi,  2016).  Sehingga  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  literatur  serta dokumen  yang  erat  kaitannya  dengan  perlindungan  terhadap  rumah  produksi  atas  penyiaran film yang sedang tayang di bioskop tanpa izin melalui media sosial Bigo Live. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif. Hal ini mengacu kepada norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang dan praktik yang berlaku di masyarakat saat ini (Soekanto and Mamudji, 1979).  Seperti halnya penelitian normatif, materi penelitian hukum dilakukan berdasarkan meninjau berbagai literatur untuk menilai masalahnya (Soekanto and  Mamudji,  1979),khususnya  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta (Isnaini, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan  rumah  produksi  atau Production  House merupakan  jenis  usaha  yang menyediakan  layanan  jasa  produksi  film.  Sebagai  suatu  perusahaan, Production  House memiliki tujuan yakni mencari profit sebesar-besarnya, terlebih dengan biaya mahal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan produksi. Modal besar yang dikeluarkan dalam pembuatan sebuah film diharapkan dapat menghasilkan film yang menarik bagi masyarakat yang mana merupakan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri. Daya cipta perusahaan rumah produksi adalah aspek yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Segala bentuk aktivitas yang melanggar hak perusahaan  mampu  mengurangi  jumlah  pendapatan  suatu  karya  film  sehingga  menimbulkan kerugian bagi Production House .
Production  House merupakan  perusahaan  yang  menghasilkan  karya  sinematografi, dimana produk yang dihasilkan oleh rumah produksi merupakan Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat (1). Film Me Vs Mami adalah salah satu karya sinematografi yang dihasilkan oleh MNC Pictures dalam kategori film cerita atau fiksi yang dikarang dan dimainkan oleh aktor/aktris (Sumarno, 1996). Sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi, pemegang Hak Cipta atas film tersebut pun dilindungi oleh hukum.
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 1-16 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10399
Pasal 1 Angka (27) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa orang atau Pencipta adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dijelaskan kembali pada Pasal 2 Butir (a) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  MNC  Pictures  merupakan  badan  hukum  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT),  maka  MNC  Pictures  merupakan  sebuah  subjek  hukum  yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Film  Me  Vs  Mami  merupakan  film  yang  diangkat  dari  sinetron  RCTI  (milik  MNC Group)  oleh  MNC  Pictures  itu  sendiri.  Pembuatan  film  tersebut  menggunakan  karyawan in- house dari MNC Pictures sendiri yaitu para produser, serta memperkerjakan freelancer hanya sampai proyek film ini selesai seperti sutradara, penulis, editor, dan crew lainnya (Ferina, 2020).
Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa dalam hal Ciptaan dirancang oleh  seseorang  dan  diwujudkan  serta  dikerjakan  oleh  Orang  lain  di  bawah  pimpinan  dan pengawasan  Orang  yang  merancang,  yang  dianggap  Pencipta  yaitu  Orang  yang  merancang Ciptaan.  Diperjelas  kembali  melalui  Pasal  37  yang  menyatakan  bahwa  kecuali  terbukti sebaliknya,  dalam  hal  badan  hukum  melakukan  Pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi  atas  Ciptaan  yang  berasal  dari  badan  hukum  tersebut,  dengan  tanpa  menyebut seseorang  sebagai  Pencipta,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu  badan  hukum.  Mengacu kepada ketentuan pada Pasal 37 tersebut dapat diketahui bahwa MNC Pictures merupakan pihak yang dianggap sebagai Pencipta atas karya sinematografi film Me Vs Mami dalam bentuk badan hukum. Pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas Ciptaan berasal dari badan hukum MNC Production Entertainment (bagian dari MNC Studios International).
Rumah  produksi  MNC  Pictures  sebagai  pemegang  Hak  Cipta  film  Me  Vs  Mami memiliki  Hak  Moral  dan  Hak  ekonomi.  Hak  Moral  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  4 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian Hak Ekonomi sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta untuk  mendapatkan manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.  Mengacu  kepada  Pasal  9  Ayat  (1)  MNC  Pictures  sebagai Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  Hak  Ekonomi  untuk  melakukan penerbitan  Ciptaan,  penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuk,  penerjemahan  Ciptaan, pengadaptasian  atau  pentransformasian  Ciptaan,  pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya, pertunjukan  Ciptaan,  pengumuman  CIptaan,  komunikasi  Ciptaan,  dan  penyewaan  Ciptaan. Secara umum MNC Pictures dapat melakukan Hak Ekonomi, anatara lain: (Isnaini, 2009)
1. Hak  reproduksi  atau  penggandaan,  yaitu  penambahan  jumlah  Ciptaan  baik  secara permanen maupun temporer. MNC Pictures memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan perubahan bentuk Ciptaan, dalam hal ini yaitu bermula dari sinetron menjadi film layar lebar, perubahan rekaman musik, duplikasi atas film, dan sebagainya.
2. Hak  adaptasi,  yaitu  penerjemahan  dari  suatu  bahasa  ke  bahasa  lain,  melakukan aransemen  musik,  melakukan  dramatisasi,  mengubah  jalan  cerita  agar  sesuai  dengan screenplay untuk film layar lebar Me Vs Mami.
3. Hak  distribusi  dan  hak  penyiaran,  yaitu  hak  yang  dimiliki  oleh  Pencipta  untuk menyebarkan  kepada  masyarakat  setiap  hasil  Ciptaannya.  Rumah  produksi  MNC Pictures  memiliki  Hak  Ekonomi  untuk  melakukan  pendistribusian  dalam  bentuk penayangan di bioskop, mengiklankan melalui radio, dan penjualan DVD agar dikenal oleh masyarakat.
4. Hak program kabel, yaitu melakukan penyiaran melalui transmisi kabel kepada stasiun televisi.  Perusahaan  MNC  Pictures  memiliki  Hak  Ekonomi  untuk  menayangkan  film Me Vs Mami pada program televisi baik milik MNC Group maupun tidak.
Hak  Ekonomi  yang  telah  dipaparkan  di  atas  merupakan  hak  yang  sah  secara  hukum dimiliki  oleh  MNC  Pictures  selaku  Pencipta untuk  mengeksploitasi  karyanya  demi mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atas  Ciptaannya.  Ketentuan  pada  Pasal  9  Ayat  (2) menyatakan  bahwa  setiap  Orang  yang  melaksanakan  Hak  Ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Mengacu  kepada ketentuan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  maka  siapapun  yang  hendak  melaksanakan  Hak Ekonomi harus mendapatkan izin dari MNC Pictures selaku pemegang Hak Cipta.
Rista Ferina, selaku produser dalam film Me Vs Mami menyatakan bahwa seluruh biaya produksi dikeluarkan oleh MNC Pictures selaku pemegang Hak Cipta. Karyawan yang bekerja dibawah MNC Pictures, baik in-house maupun freelancer mendapatkan Hak Ekonomi dengan cara pemberian gaji dan honorarium dari MNC Pictures, sementara Hak Moral yang dimiliki oleh  karyawan  adalah  dengan  dicantumkan  nama  pada credits film,  cover,  dan  media komunikasi lainnya (Ferina, 2020).
Merlina  Ardiah  merupakan  seorang  mahasiswi  berdomisili  di  Jalan  Dr  Soetomo, Kelurahan  Sidodadi,  Samarinda.  Merlina  merupakan  mahasiswi  angkatan  2011  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Mulawarman,  Samarinda.  Merlina  telah  melakukan penggandaan serta pendistribusian kembali seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) tanpa
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 1-16 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10399
izin dari MNC Pictures. Tindakan tersebut dilakukan melalui live video streaming Bigo Live akun pribadinya. Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa  arti frasa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Aktivitas yang dilakukan oleh Merlina melalui aplikasi Bigo Live adalah mengunggah konten secara  langsung  atau live kepada  masyarakat  baik  pengikut  akunnya  maupun  tidak.  Proses pengunggahan video secara live streaming tersebut melalui proses perekaman film yang sedang tayang  dengan  ponsel  atau  telepon  genggamnya  dengan  durasi  17  Menit.  Merekam  film merupakan tindakan menggandakan suatu Ciptaan, dimana semula hanya terdapat pada layar bioskop menjadi terdapat pada telepon genggam milik Merlina melalui media sosial Bigo Live.
Pasal  1  Ayat  (17)  Undang-Undang  Hak  Cipta  menjelaskan  pendistribusian  sebagai penjualan,  pengedaran,  dan/atau  penyebaran  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait.  Merlina merekam  film  Me  Vs  Mami  ketika  sedang  tayang  di  bioskop  melalui  aplikasi  Bigo  Live kemudian disiarkan atau streaming yaitu menyiarkan hasil rekaman ke platform live streaming melalui internet. Aktivitas tersebut merupakan tindakan pendistribusian atas film Me Vs Mami melalui Bigo Live tanpa izin dari MNC Pictures. Aktivitas penggandaan serta pendistribusian kembali tergolong ke dalam kategori pembajakan sesuai ketentuan pada Pasal 1 Angka (23). Sehingga  penggandaan  serta  pendistribusian  kembali  yang  dilakukan  oleh  Merlina  melalui media sosialnya telah memenuhi unsur dari pelanggaran Hak Cipta pembajakan terhadap karya sinematografi film Me Vs Mami hasil produksi MNC Pictures yang sedang tayang di bioskop.
Perusahaan MNC Pictures merupakan badan hukum yang mendapatkan perlindungan atas karya Ciptaannya. Berdasarkan ketentuan yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa rumah produksi MNC Pictures adalah pemegang Hak Cipta atas film Me Vs Mami. Sebagai pemegang  Hak  Cipta  dan  Ciptaan  yang  dilindungi  maka  ketentuan  pada  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku terhadap MNC Pictures serta Film Me Vs Mami  tanpa  pengecualian.  Pelindungan  hukum  atas  tindakan  pelanggaran  Hak  Cipta pembajakan  yang  melanggar  Hak  Ekonomi  serta  Hak  Moral  Pencipta,  yang  mana  mampu merugikan  Pencipta  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  di  dalamnya  melalui  akun  media  sosial Bigo Live.
Tuntutan ganti rugi secara perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  dan  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan  Wanprestasi (Djojodirdjo,  1979).  Tuntutan  ganti  rugi  merupakan  salah  satu  tindakan  hukum  yang  dapat
dilakukan  oleh  rumah  produksi  terhadap  kerugian  ekonomi  yang  dirasakan,  serta  bentuk tanggungjawab yang dapat dituntut kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas Hak Cipta. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yakni perbuatan melawan hukum, yang membawa  kerugian  bagi  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  ditarik  empat unsur, antara lain terdapat perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan terdapat kerugian.
Pembajakan film yang sedang tayang di bioskop melalui live video streaming Bigo Live merupakan  bentuk  perbuatan  melawan  hukum.  Tindakan  Merlina  melanggar  ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta hak subjektif Pencipta. MNC Pictures sebagai Pencipta memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dijamin oleh hukum dan harus  dihargai.  Penyiaran  kembali  film  yang  sedang  tayang  di  bioskop  melalui live  video streaming Bigo  Live  telah  terbukti  melanggar  Hak  Moral  dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang Hak Cipta, serta Hak Ekonomi Pencipta pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.
Unsur kesalahan dalam tindakan pembajakan yang dilakukan oleh Merlina terpenuhi. Merlina secara sadar melakukan perbuatanya dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Bioskop  selalu  memberikan  peringatan  berupa  larangan  merekam  film  yang  sedang  tayang, anjuran  bagi  penonton  untuk  melaporkan  apabila  melihat  aktivitas  tersebut,  serta  tercantum bahwa  tindakan  penyiaran  kembali  dapat  melanggar  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Tujuan peringatan sebelum film dimulai adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran Hak Cipta atas film. Perbuatan penggandaan serta pendistribusian kembali film yang sedang tayang di bioskop dapat  menimbulkan kerugian terhadap Pencipta  atau pemegang Hak Cipta. Menyiarkan film yang  sedang  tayang  di  bioskop  dapat  mengurangi  jumlah  pendapatan  suatu  film  melalui penurunan pembelian tiket, sebab masyarakat cenderung memilih menyaksikan melalui internet dengan gratis.
Unsur sebab akibat pada kasus Merlina yang melakukan penyiaran kembali melalui live video  streaming Bigo  Live  terpenuhi.  Media  sosial  memiliki  andil  yang  besar  pada  era  ini. Masyarakat dikatakan sebagai masyarakat digital, sehingga review atau pendapat individu pada media sosial sangat berpengaruh terhadap rating dan jumlah penonton suatu film. Perusahaan rumah produksi telah membuat cuplikan singkat atau trailer dengan berisikan adegan menarik yang mampu menimbulkan rasa penasaran pada penonton. Adegan tidak menarik dan spoiler yang terkandung pada akun Bigo Live Merlina dapat menimbulkan penurunan penjualan tiket
bioskop  yang  merupakan  pendapat  utama  atas  pembuatan  film,  sehingga  terdapat  hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian yang ditimbulkan (Ferina, 2020).
Unsur  adanya  kerugian  pada  aktivitas  pembajakan  terpenuhi  dalam  kasus  Merlina. Akibat  perbuatannya  dapat  menimbulkan  kerugian,  baik  kerugian  secara  materil  maupun kerugian secara imateril. Penjelasan sebelumnya telah menyebutkan dampak kerugian secara materil  yaitu  penurunan  jumlah  penonton  di  bioskop  sehingga  pendapatan  berkurang. Pembuatan  film  membutuhkan  biaya  yang  besar  sehingga  diharapkan  dapat  mendapat keuntungan.  Kerugian  imateril  dirasakan  dengan  pelanggaran  Hak  Moral  dalam  bentuk infringement of copyrights , yakni penggunaan secara tidak sah atas materi yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta (Black, 1990) dengan cara duplikasi langsung melalui video perekam pada bagian film atau secara menyeluruh, dalam kasus ini live video dilakukan selama 17 menit.
Pembajakan merupakan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah  dan  pendistribusian  barang  hasil  penggandaan  dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi (Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Hak Cipta). Pembajakan dilakukan melalui live video streaming Bigo Live yang sudah merupakan lifestyle bagi Merlina. Berbeda dengan pembajakan kaset yang mendapatkan keuntungan atas penjualan DVD, Bigo Live dapat memberikan  keuntungan  melalui  perolehan  token  apresiasi  atau gift berupa diamonds atau beans yang dapat ditukarkan ke dalam bentuk mata uang baik USD maupun Rupiah. Konten yang diunggah oleh Merlina tidak bertujuan untuk menjual film Me Vs Mami secara langsung, namun  unsur  memperoleh  keuntungan  ekonomi  terpenuhi  dalam  durasi  17  menit video streaming Bigo  Live karena  publikasi  film  merupakan  konten  menarik  untuk  mendapatkan lebih banyak viewers dan followers demi kebutuhan peningkatan publikasi yang sejalan dengan peningkatan gift atau  penghasilan.  Tindakan  Merlina  telah  memberikan  dampak  penurunan pendapatan tiket bioskop serta moralitas crew MNC Pictures atas penggunaan film tanpa izin sebagai konten peningkatan publikasi dan popularitas.
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang  dibebankan  kepada  pelaku  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Mengenai gugatan ganti rugi telah disebutkan dalam Pasal 96 Undang- Undang Hak CIpta, yang berisi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
Mengacu  kepada  Pasal  95  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dapat  diketahui  bahwa Production  House dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Perusahaan rumah produksi dapat melakukan penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  yang  berwenang  yakni  Pengadilan  Niaga.  Secara  umum  setiap penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  wajib  menempuh  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi, namun  dalam  kasus  pembajakan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Merlina  terhadap  film  Me  Vs Mami, Production  House tidak  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Ketentuan Pasal 95 Ayat (4) mengenai mediasi bersinggungan dengan ketentuan yang tercantum  pada  Pasal  105  Undang-Undang  Hak  CIpta  yang  bebunyi  Hak  untuk  mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta  dan/atau  pemilik  Hak  Terkait  untuk  menuntut  secara  pidana.  Perusahaan  rumah produksi  diwajibkan  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  mediasi  atas  tindakan pelanggaran Hak Cipta, kecuali pada kasus pembajakan. Kewajiban yang tercantum pada Pasal 95 Ayat (4) tersebut tidak mengurangi hak Production House untuk melakukan tuntutan secara pidana. Pada tuntutan secara pidana ganti kerugian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar  putusan  pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait. Pembayaran ganti rugi yang akan diberikan oleh Pelaku akan dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada perusahaan Production House.
Bentuk tanggung jawab pelaku secara pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  pada  Pasal  113.  Dalam  ranah  pidana  perusahaan  rumah produksi  atau Production  House dapat  melayangkan  tuntutan  pidana  berdasarkan  Pasal  113 Ayat  (3)  yang  mengatur  mengenai  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta atas tindakan penggandaan dalam bentuk apapun serta pendistribusian Salinan Hak Cipta yang tergolong aktivitas pembajakan sebagaimana dilakukan oleh Merlina melalui live video streaming Bigo Live. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## KESIMPULAN
Perusahaan MNC Pictures merupakan salah satu production house di Indonesia, sebagai badan  hukum  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  MNC  Pictures  mendapatkan  perlindungan hukum atas karya ciptanya sesuai dalam ketentuan Pasal 2(a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta.  MNC  Pictures merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam pembuatan  karya  sinematografi,  ciptaan  yang  dilindungi  mengacu  kepada  Pasal  40  Ayat  (1) butir M Undang-Undang Hak Cipta. Karya sinematografi Me Vs Mami merupakan karya MNC Pictures dengan menggunakan karyawan in-house MNC serta karyawan freelancer per-proyek atas biaya sepenuhnya dari MNC Pictures. Bab IV Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai Pencipta, pada Pasal 34 dan Pasal 37 menyatakan bahwa apabila ciptaan dikerjakan oleh  orang  lain  di  bawah  pengawasan  orang  yang  merancang  yang  dianggap  Pencipta  yaitu orang yang merancang serta MNC Pictures selaku badan hukum melakukan pengumuman dan pendistribusian atas film Me Vs Mami merupakan pemegang hak cipta serta badan hukum yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  CIpta.  MNC  Pictures  mengeluarkan  biaya  yang  besar dalam pembuatan karya sinematografi, maka MNC Pictures berhak untuk mengajukan gugatan atas segala tindakan yang mampu merugikan Production House serta melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta. MNC Pictures berhak untuk menuntut ganti kerugian secara perdata yang  didasarkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  kepada  pihak  yang  bersangkutan  atas kerugian ekonomi yang timbul dari tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Bab XIV mengenai Penyelesaian Sengketa Pasal  95, Pasal  96 Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang  Hak Cipta  tidak  mengurangi  hak  MNC  PIctures  untuk  menuntut  secara  pidana  sesuai  dengan ketentuan Pasal 105. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

## REFERENSI
A.M, Ramli. (2006). Cyber Law Dan HAKI . Jakarta: Aditama.
Ali, Chidir. (1999). Badan Hukum . Bandung: Alumni.
Alwi, Sofyan. (2010). Sinematografi. Bandung: Gramedia
Ayuningtyas,  Rr  Nurina.  (2008). Penentuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terutang  Atas Penyerahan  Paket  Program  Acara  Ke  Stasiun  Televisi  Oleh  Rumah  Produksi. Depok: Universitas Indonesia.
Black, H.C. (1990). Black’s Law Dictionary . St Paul Minn: West Group.
Carr,  Caleb  T,  and  Rebecca  A  Hayes.  (2015).  “Social  Media:  Defining,  Developing,  and Divining.”
Atlantic Journal
of Communication 23(1): 46–65. https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282.
Damian,  Eddy.  (2006).  Plagiat  Dan  Pembajakan  Sebagai  Pelanggaran  Hukum  Hak  Cipta.
Indonesian Journal of International Law 3(2): 195–211.
Djojodirdjo, M.A Moegni. (1979). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramitha. Ferina, R. (2020). Pelindungan Hukum Bagi Rumah Produksi Terhadap Tindakan Penyiaran Film Yang Sedang Tayang Di Bioskop Oleh Pihak Lain  Tanpa Izin Melalui  Live Video Streaming  Bigo  Live  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta.
Isnaini,  Yusran.  (2009). Hak  Cipta  Dan  Tantangannya  Di  Era  Cyber  Space .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Yustriani, Levriana and Rahman, Lisabona. (2019). Analisis Data Kajian Pemandangan Umum Industri  Film  2019. Jakarta:  Badan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia. https://www.bekraf.go.id/pustaka/page/pemandangan-umum-industri-film-indonesia- 2019
Manurung,  Elvy  Maria.  (2016).  Paradoks  Dan  Manajemen  Kreativitas  Dalam  Industri  Film Indonesia. Satya Wacana University Press : 67–153.
Margono,  Suyud.  (2010). Aspek  Hukum  Komersialisasi  Aset  Intelektual .  Bandung:  Nuansa Aulia.
Nasrullah,  Rulli.  (2017). Media  Sosial:  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  Dan  Sosioteknolog . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution, R. (2017). Effect of the Development of Communication Information Technology on Local  Cultural  Existence  -  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 21(1): 123858.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  (1979). Peranan  Dan  Penggunaan  Kepustakaan  Di Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
———. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekardono, Raden. (1979). Hukum Dagan Indonesia . Jakarta: Dian Rakyat.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Sumarno, Marselli. (1996). Dasar-Dasar Apresiasi Film . Jakarta: Gramedia.
Supriyadi,  Supriyadi.  (2016).  Community  of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi Pengetahuan  Antar  Pustakawan. Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan, Informasi  dan  Kearsipan;  Vol  2,  No  2  (2016):  Desember  2016DO    - 10.14710/lenpust.v2i2.13476
. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/13476.