INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4472-4487 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam
Wisnu Wardana 1 ✉ , Faisar Ananda 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: wardanawisnu60@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat,yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Tulisan ini untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan,rukun  dan  syarat  perkawinan,  hukum  perkawinan  serta  bagaimana  pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Melalui tema ini berusaha untuk diuraikan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.
Kata Kunci: Hukum Pernikahan, Persepektif di Dunia Islam

## Abstract
The Islamic religion views marriage as a sacred agreement, meaning worship of Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility and following legal provisions that must be carried out. Family law is the oldest law compared to other types of law, because when talking about family, what needs to be agreed is that the family is the smallest unit in society, which at least consists of a husband and a wife. This article is to illustrate an understanding of what marriage is, the terms and conditions of marriage, marriage law and how to register marriages and the civil rights of wives and children. Through this theme we try to explain it. The conclusion that can be formulated is that marriage is a sacred agreement between a man and a woman to build a happy home. And it is valid if it meets the pillars and conditions. Where there are 5 laws in marriage, namely  obligatory,  sunnah,  makruh,  permissible  and  haram.  And  a  good  marriage  is  registered accompanied by proof with a marriage certificate so that it will bring benefits to the wife and her descendants.

## Keywords: Marriage Law, Perspectives in the Islamic World

## PENDAHULUAN
Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah  hidup  bersama  dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  lain-lain.  Sayuti  Thalib  menganggap  bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk  keluarga,  sedangkan  R.  Subekti  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dan  manusia  itu  tidak  akan  berkembang  tanpa  adanya  pernikahan.  Sebab, pernikahan  akan  menyebabkan  manusia  mempunyai  keturunan.  Pernikahan  atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia.  Pernikahan
dilaksanakan  dengan  maksud  agar  manusia  mempunyai  keluarga  yang  sah  untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al- Qur’an.
“Dan kaw inkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan  Allah  Maha  Luas  (pemberian- Nya)  lagi  Maha  mengetahui.”  (QS.  Al  Nuur/24  :  32). Tujuan  dari  pernikahan  sendiri  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis,  akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga  kerabat.  Perkawinan  sebagai  suatu  ikatan  yang  kokoh,  dituntut  untuk  membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Atabik dan Mudhiiah, 2014).
Pemberlakuan  hukum  keluarga  Islam  di  dunia  muslim  tersebut  umumnya  dalam bentuk aturan perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara  muslim dari mulai  wilayah  Timur  Tengah,  Afrika  Utara,  Asia  Selatan  sampai  Asia  Tenggara  hampir seluruhnya  memiliki  aturan  perundang-undangan  hukum  keluarga.  Ini  menunjukkan bahwa  bidang  hukum  keluarga  merupakan  bidang  hukum  Islam  yang  sangat  penting karena diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini (Mudzhar, 2003).
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena  ketika  berbicara  keluarga  maka  yang  perlu  disepakati  bahwa  keluarga  itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat,yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “ ubi sociates ibi ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum- hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.
Berbicara  mengenai  hukum  keluarga,  maka  tidak  terlepas  dari  persoalan  hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait  dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu  lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara sederhana  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  keluarga  merupakan  hukum  yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak,
serta  hubungan  yang  terkait  dengan  harta  benda  perkawinan,  atau  aturan  hukum mengenai  hubungan  hukum  yang  terjadi  karena  adanya  hubungan  kekeluargaan,  baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).
Demikian  juga  dalam  hukum  perkawinan  Islam  mengandung  unsur-unsur  pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran.  Selain  itu  perkawinan  juga  berdasarkan  religius,  artinya  aspek-aspek keagamaan  menjadi  dasar  pokok  kehidupan  rumah  tangga  dengan  melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok  pangkal  kepada  tiga  keutuhan  yang  perlu  dimiliki  oleh  seseorang  sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas (Djamali, 2002).
Perkawinan  akan  berperan  setelah  masing-masing  pasangan  siap  melakukan peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan  tujuan  dalam  pernikahan.  Allah  tidak menjadikan  manusia  seperti  makhluk-  makhluk  lainnya,  yang  hidup  bebas  mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan  tetapi,  untuk  menjaga  kehormatan  dan  martabat  manusia,  Allah  memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat  di makan  oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya (Aminuddin, 2000).

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan- tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi peneiltian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya. Menemukan adanya  fakta  tentang  suatu  kebenaran  tentunya  berdasarkan  pada  sumber  ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode  dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan (Marzuki, 2013).
Menemukan  adanya  fakta  tentang  suatu  kebenaran  tentunya  berdasarkan  pada sumber  ilmu  pengetahuan  yaitu  darimana  mendapatkan  sumber  pengetahuan  itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu  perlu  adanya  suatu  metode  dalam  kegiatan  penelitian  setidaknya  dengan
menggunakan  teknik  pendekatan  Oleh  karenanya  jika  penelitian  tidak  dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya,  akibatnya  peneliti  tidak  akan  dapat  menemukan  suatu  fakta  dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut.
Bahwa  dalam  penelitian  hukum  terdapat  dua  model  jenis  pendekatan  yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penulisan ini menggunkan pendekatan normatif dalam bentuk buku- buku kajian hukum islam sebagai dasar penulis dalam melakukan tehnik pendekatan dan pengumpulan bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti serta sumbernya adalah fakta yang  kebenarannya  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Metode  pedekatan  yang digunakan oleh penulis bersumber pada kajian teoritis yang ada kaitannya dengan hukum pernikahan dalam prespektif di Dunia Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Pernikahan
Istilah nikah berasal dari bahasa Arab adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah  fiqh  dipakai  perkataan  nikah  dan  perkataan zawaj.  Sedangkan  menurut  istilah Indonesia  adalah  perkawinan.  Dewasa  ini  kerap  kali  dibedakan  antara  pernikahan  dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.
Arti nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan  itu  hanya  metafora  saja.  Arti  dari  pernikahan  disini  adalah  bersatunya  dua  insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.
Dalam Al- qur’an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari -hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh  berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang  kuat  dan  kokoh  untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal,  saling  menyantuni,  saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.
Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54). Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan m ereka dengan bidadari” (Santoso, 2016).
Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan  yang  kedua-duanya  berhak  atas  diri  mereka.  Apabila  dalam  keadaan  tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Koiruddin, 2019).
Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  antara  orang  laki-laki  dan  orang perempuan, dalam  hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal  dan bahagia, bahkan  dalam  pandangan masyarakat  perkawinan itu bertujuan membangun, membin dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Dengan  demikian  agama  Islam memandang  bahwa,  perkawinan  merupakan  basis  yang  baik  dilakukan  bagi  masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.
Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup,  maka  bagi  orang  demikian  itu  sunnah  baginya  untuk  kawin.  Ulama  Syafi ’ yah menganggap  bahwa niat itu  sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib  apabila  seseorang  dilihat  dari  segi  biaya  hidup  sudah  mencukupi  dan  dari  segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan  penyelewengan, maka bagi orang yang demikian  itu wajiblah baginya untuk kawin.
Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak- anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.
Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak  suami,  atau  ada  hal-hal  yang  menyebabkan  dia  tidak  bisa  melayani  kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak
boleh  mendustainya,  tetapi  wajiblah  ia  menerangkan  semuanya  itu  kepada  laki-lakinya. Ibaratnya sepert seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.
Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh  membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum.
Dasar Hukum Nikah
1. Al- Qur’an
Adapun dalil Al- Qur’an mengenai nikah adalah sebagai berikut :
QS. Ar- Rum (30) : 21
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar terda pat tandatanda bagi kaum yang berfikir”.
QS. Ad Dhariayat (51) : 49 Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
QS. Al-Hujurat (49) : 13
Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan k amu dari seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku
supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

## 2. Hadits Nikah
Artinya : Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud  di  Mina,  kemudian  Ustman  bertemu  dengan  Abdullah  bin  Mas’ud.  Ustman menghampiri Ibnu mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah,  maka  ia  berkata  kepada  Alqamah,  kemarilah  wahai  Al-Qamah.  Kemudian  aku mendatangi  Ibnu  Mas’ud,  Ustman  berkata  kepada  Ibnu  Mas’ud  dengan  seorang  gadis, semoga  dengan  demikian  engkau  mengingat  kembali  masa  lampaumu  yang  indah. Abdullah  bin  Mas’ud  berkata,  kalau  engkau  berkata  demikian,  saya  telah  mendengar Rasulullah  Saw  bersabda,  “Barang  siapa  yang  telah  mempunyai  kemampuan,  maka hendaklah  ia  menikah.  Karena  menikah  akan  membuat  seseorang  mampu  menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk  menikah,  meka  hendaklah  ia  berpuasa,  karena  puasa  mampu  menahan  dan membentengi (gejolak syahwat)”. (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).

## Rukun Nikah
Rukun  merupakan  hal  pokok  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  atau  masuk  di  dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu Rukun  dalam  pernikahan  harus  memperhatikan  hal-hal  pokoknya  yang  tidak  boleh ditinggalkan, sebagai berikut :
a. Wali
Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali (Aspandi, 2017). Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At- Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.” Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila
wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang  yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita  menyuruh  kepada  seseorang  untuk  menjadi  wali  atau  mengangkat  wali  (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi. (Maolana, 2019).
Imam Syafi’i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki  untuk  menikahkannya,  maka  yang  demikian  itu  diperbolehkan.  Hal  ini  dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”
Pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  sakral  sehingga  untuk  melakukannya harus  dilakukan  yang  terbaik  agar  dapat  terlaksana.  Wali  nikah  pun  diatur  di  Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut :
Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi “ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil  dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim ”. Dan pasal 21 yang berbunyi,  ayat  (1)  Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan, kelompok  yang  satu  didahulukan  dan  kelompok  yang  lain  sesuai  erat  tidaknya  susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, suadara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat  kekerabatannya  dengan  calon  mempelai  wanita.  Ayat  (3)  Apabila  dalam  satu kelompok  sama  derajat  kekerabatan  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali  nikah  ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat
seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal  22  yang  berbunyi,  “apabila  wali  nikah  yang  paling  berhak,  urutannya  tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit  derajat  berikutnya”.  Pasal  23  yang  berbunyi,  ayat  (1)  Wali  hakim  baru  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
b. Dua Orang Saksi
Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Tidak a da nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. ”(HR Al -Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits - hadits lain)” Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi,  menurut  golongan  syafi’I  pernikahan  yan g  dilakukan  oleh  saksi  apabila  belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh (Mukhsin, 2020).
Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan  tersebut  diumumkan  kepada  kalayak  ramai  maka  pernikahan  tersebut  tetap tidak  sah.  Berbeda  dengan  sebaliknya,  apabila  pernikahan  tanpa  diumumkan  di  kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya : “Telah menceritakan Yusu f bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al- ‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan - perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.
Saksi  nikah  pun  diatur  juga  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  beberapa  pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad  nikah.  Ayat  (2)  pernikahan  harus  di  saksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Pasal  25,  yang ditunjuk menjadi saksi adalah  seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan
langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.
c. Ijab dan Qabul
Ijab  qobul  merupakan  salah  satu  rukun  nikah  yang  harus  dilaksanakan,  ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan  dari  pihak  suami  dengan  ucapannya,  misalnya:  “Saya  terima  nikahnya  anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin” (Faizah, 2014).
Ijab  dan  qabul  juga  diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Pasal  27  dan 29,sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara  tegas  dan  tertulis  untuk  mewakilkannya.  (3)  apabila  calon  mempelai  wanita  atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.
d. Calon Suami
Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al- Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon  istri  yakni  Islam  dan  bukan  mahram,  tidak  terpaksa,ditertentukan,  dan  tahu  akan halalnya calon istri baginya.” Dan dilarang untuk memperist ri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut  masih  terikat  dengan  pernikahannya,  seorang  wanita  dalam  masa  iddah  dan seorang wanita yang tidak  beragama  islam dan seorang  pria  diilarang menikah  dengan wanita  apabila  pria  tersebut  sedang  mempunyai  4  (empat)  orang  istri  dengan  seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.
e. Calon Istri
Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah,  hubungan  sepersusuan  atau  kemertuaan  haram  untuk  dinikahi.  Diatur  pasal  44 Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  wanita  Islam  dilarang  menikah  dengan  pria  yang  tidak beragama Islam.

## Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam
Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti  halnya  syarat  dalam  perkawinan  juga  harus  dipenuhi  karena  akan  menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat  agar  tidak  lupa  di  kemudian  hari.  Selanjutnya,  Syarat  keharusan  nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha’ mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.
Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
b. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak  wali  dalam  akad  ada  dua  syarat,  yaitu  suami  harus  sekufu  atau  tidak  lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
d. Tidak ada cacat sehingga  dari pihak suami yang  memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya

## Hukum Pernikahan atau Perkawinan Dalam Islam
Hukum pernikahan memilki dua makna yaitu sifat syara’ pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menu rut syara’. Dalam  hukum  pernikahan  ini,  suami  mempunyai  kewajiban  terhadap  mahar  dan  nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara’ apakah dituntut mengerjakan atau tidak.  Pernikahan itu  lebih  dari  sekedar urusan kepentingan  pribadi,  tetpi  juga  untuk  beribadah,  melindungi  wanita,  memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul.
Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

## a. Wajib
Wajib apabila sesorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
b. Sunnah
Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
c. Makruh
Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
d. Mubah
Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
e. Haram
Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.
Pencatatan Perkawinan dan Hak Keperdataan Istri dan Anak
Sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang  berbunyi,  ayat  (1)  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2) berbunyi  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan harus dicatat dalam Pencatatan Pekawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  no.22  tahun  1946. Undang-undang no.32 tahun 1954.
Dalam peraturan Undang-Undang no.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UUP no.1 tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila  dicatatkan  di hadapan  petugas  resmi  pencatatan  sesuai  syarat  dan  ketentuan.  Pencatatan  perjanjian perkawinan diatas kertas termasuk masih asing dan baru dalam peraturan keluarga Islam. Masih  didiskusikan  tentang  kesaksian  yang  dibutuhkan  dalam  ijab  qobul  dan  tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  dianjurkan  karena  mempunyai  manfaat  yaitu  mengurangi timbulnya kemudaratan bagi kedua belah pihak dan keturuanannya kelak. Dengan adanya pencatatan  perkawinan  akan  menguatkan  tegaknya  syariat  islam,  dan  apabila  tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan fasid. Selama pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pencatatan tersebut dianjurkan. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak perempuan ataupun keturunannya
kelak. Karena jika tidak di catatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan suami tidak memiliki bukti dokumen kuat secara hukum.
Sementara  untuk  keturunannya  juga  akan  kesulitan  apabila  memerlukan  dokumen hukum.  Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  memberikan  dampak  negatif  bagi  istri (Ma’sum, 2013)  yaitu : 1) Terhadap istri, perkawinan yang tidak d icatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Dari segi hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal  dunia. Dari segi sosial,  istri akan sulit  bersosialisasi  karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki  tanpa  ikatan  perkawinan  (alias  kumpul  kebo)  atau  anda  dianggap  menjadi  istri simpanan. 2) Terhadap suami tidak begitu merugikan justru akan menguntungkan untuk pihaj  suami  karena  bebas  untuk  menikah  lagi,  karena  perkawinan  sebelumnya  yang  di bawah  tangan  dianggap  tidak  sah  dimata  hukum.  3)  Terhadap  anak,  tidak  sahnya perkawinan  bawah  tangan  menurut  hukum  negara  memiliki  dampak  negatif  bagi  status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu:
a. Status anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak ada anak hanya akan meimiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.
b. Status anak di muka hukum tidak jelas, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,
c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan akan sangat merugikan terutama untuk pihak istri dari segi hak dan kewajiban apabila sampai terjadi perceraian.
Perkawinan di bawah tangan apabila sampai terjadi perceraian maka istri tidak akan mendapatkan  hak  apapun.  Sementara  perkawinan  yang  tercatat  apabila  sampai  terjadi perceraian  maka  untuk  hak  dan  kewajibannya  akan  tetap  sama.  Perkawinan  yang  tidak tercatat  atau  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  surat  nikah,  tidak  mempunyai  akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah termasuk kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu.
Perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat ini risiko hukumnya sangat tinggi dan sangat  merugikan  kaum  perempuan  terutama  pada  anak-anak  yang  telah  dilahirkan. Meskipun  masalah  pencatatan  perkawinan  telah  tersosialisasikan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  akan  tetapi  sampai  saat  ini  masih  terdapat  kendala  dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

## SIMPULAN
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan  itu  ada  5  yaitu  wajib,  sunnah,  makruh,  mubah,  haram,  hukum  perkawinan tersebut  tergantung  pada  manusia  atau  seseorang  dalam  kemampuan  fisik,  finansial maupun  menahan  nafsunya.  Dan  perkawinan  yang  baik  itu  sebaiknya  dicatatkan  yang disertai  pembuktikaannya  dengan  akta  nikah  sehingga  akan  mendatangkan  maslahat (kebaikan dan manfaat) untuk pihak istri dan keturunannya. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratan kepada pihak- pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),
Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.
Ahmad  Atabik  and  Koridatul  Mudhiiah,  "Pernikahan  Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum Islam", Yudisia, Vol 5, No 2, 2014, hlm 293 – 294.
A spandi A., “PERNIKAHAN BERWAL IKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum  Islam”,  Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol  5,  No  1,  2017,  hlm  85– 116, https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116
H. Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”, Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol 12, No 2, 2013,
Marzuki, M,P, (2013), Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm. 20 Mohammad  Atho  Mudzhar, Islam  and  Islamic  Law  in  Indonesia:  A  Social-Historical Approach,  (Jakarta:  Office  of  Religious  Research  &  Develompment,  and  Trainign,
Ministry of Religious Affairs, 2003), 93-94
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persada,

## Jakarta, hlm. 4-5
M  Karya  Mukhsin,  “Saksi  Yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam”,  Al -Fikra  :  Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303
M Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al - Syarî’ah)”, Al -Fikra:
Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257 – 84,
https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23
Santoso,  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang -Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol 7, No 2,2016, hlm 412– 434.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47
Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, ISTI’DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21 – 29.
Slamet Dam Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 298 Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Quda mah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1, 2019, hlm 1 https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-
8.Sulistiyanti,  R.  (2022).  YUME  :  Journal  of  Management  Penerapan  Konsep Peningkatan  Produktivitas  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Pelaku
Usaha Pada Umkm Bedda Lottong Lariza. 5(1),57-66. https://doi.org/10.37531/yume.vxix,3245