## Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan
Analysis of Potential Income Tax Areas in An Attempt to Increase Revenue of The Original South Kalimantan

## Noorhidayanti
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi n dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat noorhidayanti70@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the description of the tax area now and to find  out  how  the  tax  potential  of  Regions  in  an  attempt  to  increase  Revenue  of  the original South Kalimantan.
The object of this research is in the province of South Kalimantan. The type of this research  is  quantitative,  i.e.,  data-shaped  figures  or  numbers.  The  data  used  in  this research is secondary. The data in this study using the method of estimation is to figure out  how  significant  the  tax  potential  of  regions  of  the  province  of  South  Kalimantan belongs to the Original income area.
The results of this research the potential tax areas of the province in the form of motor vehicle Taxation (PKB), the motor vehicle fuel tax (PBBKB), Customs Tax behind the name of motor vehicle Tax (PBBNKB), surface water (PAP) and taxes of cigarettes owned South Kalimantan very high against the original Revenue areas.
Keywords: local tax Revenue and the original Area.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  pajak  daerah sekarang  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  potensi  Pajak  Daerah  dalam  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Jenis  dari penelitian  ini  bersifat  kuantitatif,  yaitu  data  berbentuk  angka  atau  bilangan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  estimasi  yaitu  untuk  mengetahui  seberapa  besar  potensi  pajak daerah provinsi yang dimilik Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Hasil  penelitian  ini  potensi  pajak  daerah  provinsi  berupa  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB),  Pajak  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (PBBNKB),  Pajak  Air  Permukaan  (PAP)  dan  Pajak  Rokok yang dimiliki Kalimantan Selatan sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci : Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

## JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 1 No. 2, 2018, hal 325-338
Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.  Tercapainya  tujuan  tersebut  membutuhkan  pembangunan  dengan  prinsip berkelanjutan,  mencakup  semua  bidang  dan  aspek  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini membutuhkan  keterlibatan  seluruh  komponen  pemerintahan,  baik  pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  bahkan  sampai  ketingkat  pemerintahan  desa. Secara khusus otonomi menjadi hal yang penting dan diharapkan dapat memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keuangan  daerah  menjadi  sesuatu  yang  amat  penting,  sebab  untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berusaha  untuk  selalu  mengoptimalkan  pajak  daerah.  %.  Salah  satu  jenis  pajak  daerah yang  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  terbesar  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan adalah  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  dan  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB).
Sehubungan dengan hal ini PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam struktur APBD.  Berarti  pemerintah  daerah  harus  menggali  segala  potensi  dan  sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta dapat mengelolanya secara efisien dan efektif. Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tolok  ukur  yang  penting  untuk  menentukan  tingkat kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  nyata  dan  bertanggung jawab.Muhammad Saleh, (2014).
Dalam  penetapan  target  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  seringkali  hanya didasarkan  pada  data  historisnya,  bukan  didasarkan  pada  potensi  yang  sebenarnya dimiliki.
Bila  suatu  target  PAD  telah  tercapai  atau  realisasinya  melebihi  dari  target  yang  telah ditetapkan, belum tentu kinerja keuangan sudah dianggap bagus. Karena itu secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai  dengan  potensinya  untuk  merealisasikan  PAD  yang  bersumber  dari  pajak daerah.Pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  kekayaan  bersih  dalam  periode tahun  bersangkutan.  Pendapatan n Asli n Daerah n adalah n bagian n dari n pendapatan  daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kewenangan  daerah  dalam  memungut  PAD dimaksud  agar  daerah  dapat  mendanai  otonomi  daerah  yang  bersumber  dari  potensial daerahnya sendiri. Melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
Pajak Bahan n Bakar Kendaraan n Bermotor, Pajak n Kendaraan Bermotor, Pajak n Bea Bea n Balik n Nama n Kendaraan n Bermotor, n Pajak n Air n Permukaan, Pajak Rokok adalah sumber n Pendapatan n yang n sangat n penting n untuk n membiayai pembagunan daerah.
1. Pajak Kendaraan Bermotor Pajak yang diberikan n atas kepemilikan n kendaraan n bermotor . Pokok n wajib  pajak  kendaraan  bermotor  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang
memiliki n dannatau  mempunyai  kendaraan  bermotor.  Sebesar  1,5  persen  untuk kepemilikan  pertama  kendaraam  bermotor  pribadi,  1  persen  untuk  kendaraan bermotor  angkutan  umum,  0,5  persen  untuk  kendaraan  bermotor  sosial keagamaan,  pemerintah/TNI/Polri  dan  pemerintah  Daerah  dan  0,2  persen  untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak n yang n diberikannakibat n penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.  Penyerahan  kepemilikan  kendaraan m bermotor,  atau n terdapat  kejadian khusus seperti n penguasaan n kendaraan n bermotor n lebih n dari n duabelas n bulannsecara,
maka  dalam  hukum n sudah  dianggap  terjadi  sebuah  proses  penyerahan,  adanya kondisi seperti ini m dalam hukum disebut sebagai perjanjian sewa beli. Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  oleh  Provinsi  sebesar  10  persen  untuk penyerahan pertama dan 1 persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada  pajak  ini  terdapat  mekanisme  yang  berbeda  jika  dibandingkan dengan jenis pajak pada umumnya,yaitu dimana pajak pemungut biasanya adalah pihak  pajak  atau m pemerintah.  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  adalah 7,5 persen apabila terjadi perubahan tariff dilakukan pemerintah pusat, maka tarik sebgaimana dimaksud sebesar 7,5 persen disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah pusat.
4. Pajak Air Permukaan
Pada  pajak  ini  diberikan  terhadap  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat melakukan  pengambilan  atau  dan  pemanfaatan  air  permukaan.  Terkecuali  dari pengenaan  pajak  ini  adalah  pemanfaatan n air  permukaan  untuk  keperluan  dasar rumah  tangga,  pengairan  pertanian,  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian lingkungan.  Tarif  Pajak  Air  Permukaan  ditetapkan  sebesar  10  persen  oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pajak Rokok Pajak  Rokok  merupakan  pajak  baru  di  dalam  pajak  daerah.  Pajak  Rokok  yaitu pajak  yang  diberikan  kepada  pengusaha  pabrik  rokok  atau  produsen  rokok  dan termasuk  pula  importir  rokok.  Tarif  ypajak  rokok  yang  ditetapkan  sebesar  10% dari cukai rokok.

## Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan  Pajak  Daerah  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari penghimpunan  data  objek  dan  subjek  pajak,  penentuan  besarnya  pajak  yang  sampai dengan  kegiatan  penagihan  pajak  kepada  wajib  pajak  serta  pengawasan  setorannya. Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  adalah self  Assessment yaitu  wajib  pajak mempunyai  kewajiban  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  wajib pajaknya.  Pemungutan  Pajak  Daerah  tidak  dapat  diborongkan  atau  dalam  artian  bahwa seluruh  proses  pemungutan  pajak  tidak  dapat  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak ketiga.
Bagi Hasil Pajak Daerah/ Provinsi

## JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 1 No. 2, 2018, hal 325-338
Bagi  hasil  pajak  yang  dihasilkan  dari  berbagai  macam  pajak  daerah  sebagian dikembalikan  ke  daerah  masing-masing,  dan  sebagian  di  pemerintah  pusat.  Menurut Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Hasil  penerimaan  Pajak  Provinsi sebagian  diperuntukkan  bagi  Daerah  Kabupaten/  Kota  di  Wilayah  Provinsi  yang bersangkutan dengan penentuan yaitu, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/ kota sebesar 30 persen,

## Penelitian Terdahulu
1. Penelitian  oleh  Ferry  Susanawati  tahun  2014  dalam  skipsi  dengan  judul, “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”.
2. Penelitian  oleh  Firman  Hadi  Kusumo  Yuwono  tahun  2012  dalam  skrips n dengan judul,  “Analisis  Potensi  dan  Kontribusi  Pajak  Hiburan  Terhadap  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”.
3. Penelitian n oleh n Mario n Hendry n Wurangain  tahun  2013  dalam n skripsi n dengan judul,  “Analisis Potensi Pajak   Daerah Kabupaten Minahasa”.

## METODE PENELITIAN
Sumber dan jenis data dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan  metode  kuantitatif  yaitu  dengan  memberikan  gambaran  dan  menganalisis data-data  untuk  mengerahui  target  dan  realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah. Data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  yang  didapat  dari  instansi  pemerintah  seperti Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan k Selatan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  mengajukan  surat izin  penelitian  kepada  instansi-instansi  yang  terkait  dengan  penulisan,  dalam  hal  ini peneliti  mengajuan  surat  izin  kepada  Badan  Keuangan  Daerah  (Bakeuda)  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Setelah  mendapatkan  data-data  yang  dibutuhkan  kemudian  data tersebut  akan  digunakan  sebagai  bahan  analisis.  Data  penelitian  diambil  dari  jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Variabel definisi operasional yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan  Pajak  Daerah  yaitu  diperoleh  besarnya  pendapatan  dari  pelayanan yang  diberikan  berhubungan  dengan  pelayanan  terhadap  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan,  Pajak  Air  Permukaan,  Pajak Kendaraan dan Pajak Rokok.
2. Pendapatan  Asli Daerah Penerimaan Daerah yang didapatkan secara langsung dari daerah yang diperoleh dari  pajak  daerah,  retribusi-daerah,  hasil  pengelolaan  yang  dipisahnyang bersumber
dari n pajak n daerah.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  metode  estimasi  yaitu metode  dengan  membuat  scenario  pertumbuhan  rata-rata,  pertumbuhan  tinggi,
pertumbuhan  sedang  dan  pertumbuhan  rendah.  Berikut  pertumbuhan  pajak  dilihat  dari rumus sebagai berikut :
ri = Pajak t -Pajak t-1 /Pajak t-1 X100% r 1 = Pertumbuhan objek pajak pada tahun ke-i Pajak t = Objek pajak pada tahun t Pajak t-1 = Objek pajak pada tahun t-1 Melihat potensi pajak dengan cara estimasi : Y = a*bX+bX Dimana : Y = Nilai Pajak a = Nilai Pertumbuhan b  = Nilai pajak pada tahun t

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pajak Kendaraan Bermotor
Perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016  menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%.    Rata-rata  capaiannya  sebesar  107,50%.Pada  tahun  2010  realisasi  capaian  hanya sebesar 97,90 %, kemudian tahun  2012 sebesar 91,56 %, dan tahun 2013 sebesar 98,87 %.  Akan  tetapi  untuk  tahun  2  014  meningkat  sebesar  104,489%  dan  pada  tahun  2015 menurun  sebesar  73,30%  karena  adanya  pemberlakukan  pajak  progresif,  dan  kembali meningkat  pesat  pada  tahun  2017  sebesar  183,32%,  angka  capaian  realisasi  penerimaan PKB  diatas  100  %.  Dilihat  dari  tabel  pertumbuhan  tertinggi  pada  tahun  2015  ke  2016 yaitu sebesar 43,12 % dan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2014 ke 2015 sebesar -25,10  %.  Terjadinya  penurunan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2015 dikarenakan terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor (ranmor) baru roda dua di Kalimantan Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Penjualan kendaraan bermotor (ranmor)  roda  empat  juga  mengalami  penurunan  penjualan  pada  tahun  2015 dibandingkan tahun 2014.
Berdasarkan data secara totalitas pada tahun 2015 terjadi pula pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan tahun 2014.

## Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan,Tahun 2009-2016 Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Capaian (Rp) Pertumbuhan (%) 2009 225.795.143.000,00  236.557.126.923,00 104,77 2010 295.861.000.000,00  289.645.756.507,19 97,90 22,44 2011 340.961.000.000,00  360.798.845.280,00 105,82 24,56 2012 472.630.000.000,00  432.725.926.559,00 91,56 20,21 2013 489.421.615.000,00  483.907.804.646,00 98,87 11,83 2014 522.000.000.000,00  547.521.576.570,00 104.489 13,14
2015 549.475.542.000,00  410.098.327.052,00 73,30 -25,10 2016 568.874.872.000,00  586.929.751.685,00 183,32 43,12 Rata- rata 433.127.396.500,00  418.523.139.402,77 107,50 15,74

## Sumber : Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, 2018

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Perkembangan  target  dan  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bahan  Bakar Bermotor  (PKBKB)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  2009-2016    menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%.  Rata-rata capaiannya sebesar 106,91%,  pada tahun  2013  penerimaan  pajak  bahan  bakar  terbanyak  sebesar  Rp.1.149.241.938.009,50, tahun  2009    penerimaan  pajaknya  paling  sedikit  yaitu  sebesar  Rp.  358.156.914.070,00. Pertumbuhan pajak terendah terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar -43,45 % dan pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2010 ke 2011 sebesar 78,99 %. Penurunan Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  di  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2015  sangat dipengaruhi  antara  lain  berapa  besaran  konsumsi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  di Kalimantan  Selatan.  Penurunan  konsumsi  solar  pada  bahan  bakar  kendaraan  bermotor terjadi  dikarenakan  berkurangnya  kegiatan  eksplorasi/ekspoloitasi  di  sector  industri petambangan sebagai dampak atas turunnya harga batu bara di pasaran dunia. Turunnya harga  minyak  dunia  semakin  menekan  sisi  penerimaan  Pajak  Bahan  Bakar  Kenndaraan Bermotor pada tahun 2015.

## Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2016 Tahu n Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Capaia n (%) Pertumbuha n (%) 2009 320.000.000.000,00 358.156.914.070,00 111,92 2010 398.667.281.659,00 428.596.868.260,00 107,51 19,67 2011 418.616.000.000,00 767.161.313.983,00 183,26 78,99 2012 1.017.848.452.632,0 0 1.217.906.497.252,0 0 119,65 58,75 2013 1.308.779.258.000,0 0 1.149.241.938.009,5 0 87,81 -5.,63 2014 1.376.000.000.000,0 0 1.247.840.329.457,0 0 90,685 8,57 2015 1.178.725.511.000,0 0 705.652.627.037.00 59.866 -43,45 2016 769.191.000.000,00 727.760.645.003,45 94,61 3,13 Rata- rata 848.478.437.911,37 825.289.641.633,94 106.91 17,15
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

## Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Perkembangan  target  dan  realisasi  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016  menunjukkan realisasi rata-rata capaian kurang dari 100%.  Rata-rata capaiannya sebesar 92,55%. Tahun 2009  realisasi capaian yang  paling  rendah  dari  tahun  yang  lain  yaitu  sebesar  Rp.235.789.409.407,    kemudian tahun  2012 realisasi penerimaan terbesar yaitu  sebesar Rp 546.704.049.371, dan tahun 2016  realisasi penerimaanya sebesar Rp. 345.919.361.485. Menurunnya Pajak Bea Balik Nama  Kendaraan  dikarenakan  banyak  masyarakat  lebih  memilih  kendaraan  dari Jakarta.Penyebab lain yaitu masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya. Berdasarkan rata-rata Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor  (ranmor)  baru  roda  dua  di  Kalimantan  Selatan.Menurunnya  pembelian kendaraan  bermotor  berdampak  pada  pajak  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor.  Pada pajak Bea Balik Nama pertumbuhan tertinggi pajak yaitu pada tahun 2009 ke 2010 yaitu sebesar  55,62  %  sedangkan  petumbuhan  terendahnya  terjadi  pada  tahun  2014  ke  2015 sebesar  -40,29  %.  Penurunan  pertumbuhan  yang  terjadi  pada  tahun  2015  disebabkan karena  diberlakukannya  pajak  progresif  terhadap  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan. Diberlakukannya  pajak  progresif  mengakibatkan  pendapatan  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  menurun  drastis  karena  masyarakat  lebih  memilik  memindahkan kepemilikan  kendaraan  bermotornya  ke  daerah  lain,  seperti  ke  Kalimantan  Tengah maupun ke Kalimantan Timur.

## Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2016 Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Capaian (%) Pertumbuhan 2009 245.000.000.000,00  235.789.409.407,00 96,24 2010 300.000.000.000,00  366.939.566.387,14 122,31 55,62 2011 462.930.000.000,00  513.279.853.440,00 110,88 39,88 2012 526.186.000.000,00  546.704.049.371,00 103,90 6,51 2013 549.102.419.000,00  501.785.762.200,00 91,38 -8,21 2014 513.975.000.000,00  485.571.070.722,00 94,279 -3,23 2015 449.000.138.693,00  289.930.328.515,00 64.553 -40,29 2016 356.257.390.000,00  345.919.361.485,00 56,85 19,31 Rata- rata 425.306.368.461,62  410.865.050.190,89 92,55 9,79

## Sumber :Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

## Pajak Air Permukaan
Perkembangan  target  dan  realisasi  Pajak  Air  Permukaan  di  Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016  menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%.    Rata-rata  capaiannya  sebesar  105,96%.  Tahun  2010  realisasi  capaian    sebesar 124,01  %,  kemudian  tahun    2012  sebesar  99,33%,  dan  tahun  2013    meningkat  sebesar
98,30%.  Tahun  2015  menurun  drastis  sebesar  57,24%  dan  kembali  meningkat    pada tahun  2016  sebesar  85,97%.  Dilihat  dari  tabel  pertumbuhan  Pajak  Air  permukaan tertinggi terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 65,62 %. Pertumbuhan terendah Pajak Air Permukaan terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar -46,06.

## Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2016 Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Capaian (%) Pertumbuhan (%) 2009 2.200.000.000,00 2.007.614.320,00 91,26 2010 2.300.000.000,00 2.852.173.204,00 124,01 4,20 2011 1.500.000.000,00 2.273.482.304,00 151,57 -20,28 2012 2.272.800.000,00 2.257.556.341,00 99,33 -0,70 2013 1.981.163.000,00 1.947.483.958,00 98,30 -13,73 2014 2.000.000.000,00 2.794.487.716.00 140 43,49 2015 2.633.735.000,00 1.507.455.956,00 57,236 -46,06 2016 2.681.500.000,00 2.496.666.484,00 85,97 65,62 Rata-rata 2.196.149.750,00  2.267.115.035.,37 105,96 4,65
Sumber : Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

## Pajak Rokok
Perkembangan  target  dan  realisasi  Pajak  Rokok  di  Provinsi  Kalimantan Selatan  selama  2014-2016    menunjukkan  realisasi  rata-rata  capaian  kurang  dari100%. Pajak  rokok  yang  baru  diberlakukan  pada  tahun  2014  ini  rata-rata  capaiannya  sebesar 89,72%.  Tahun  2014  realisasi  capaian  hanya  sebesar  79,99  %,  kemudian  tahun    2015 meningkat sebesar 87,73%, dan tahun 2016 meningkat lagi sebesar 101,44%. Dilihat dari perkembangan  pajak  rokok  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015  ke  2016  sebesar  76,26  % dan terendahnya yaitu pada tahun 2014 ke 2015.

## Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2016 Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Capaian (%) Pertumbuhan (%) 2014 141.515.000.000,00 113.198.041.815,00 79,990 2015 171.910.534.000,00 116.431.221.239,00 87,728 2,86 2016 204.319.902.000,00 205.221.519.473,00 101,44 76,26 Rata- rata 172.581.812.000,00 144.950.260.84233 89.719 39,56

## Sumber :Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan,2018

## Estimasi Pajak Daerah Provinsi
Penetapan  target,diperlukan  data  tentang  potensi  dari  objek  agar  realisasi  yang akan  dicapai  sesuai  atau  mendekati  kondisi  yang  sebenarnya.Untuk  menghitung  potensi Pajak  Provinsi  digunakan  3  skenario  pertumbuhan  yaitu  :  tinggi  (maksimum),sedang (medium) dan rendah (minimum).
Hasil  estimasi  Potensi  Pajak  Provinsi  berdasarkan  rata-rata  masin-masing  objek  pajak selama 6 tahun (2017-2023).

## Estimasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tabel 6 Estimasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 No  Tahu n Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) Maksimum Pertumbuhan (Rp) Medium Pertumbuhan (Rp) Minimum Pertumbuhan (Rp) 1 2017 679.312.494.600, 22 840.013.860.611,5 7 705.548.254.500, 54 439.610.384.012 ,07 2 2018 786.236.281.250, 29 1.202.227.837.307 ,28 848.139.556.735, 10 329.268.177.625 ,04 3 2019 909.989.871.919, 09 1.720.628.480.754 ,18 1.019.548.561.15 1,26 246.621.865.041 ,15 4 2020 1.053.222.277.75 9,15 2.462.563.481.655 ,39 1.225.599.325.35 9,93 184.719.776.915 ,82 5 2021 1.218.999.464.27 8,45 3.524.420.854.945 ,19 1.473.292.949.01 5,17 138.555.112.909 ,95 6 2022 1.410.868.979.95 5,87 5.044.151.127.579 ,55 1.771.045.454.01 1,14 103.627.979.569 ,55 7 2023 1.632.940.914.80 0,93 7.219.189.093.817 ,62 2.218.973.740.22 6,79 77.617.356.697, 60
Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 1
Estimasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2017  ke  2023  dibagi  menjadi  4 yaitu menghitung dengan cara rata-rata pertumbuhan yang dimana rata-rata pertumbuhan Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sebesar  15,74  %.  Estimasi  yang  kedua  yaitu menghitung  dengan  cara  pertumbuhan  tertinggi    (maksimum)  PKB,  pertumbuhan maksimum Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 43,12 %. Estimasi PKB yang ketiga yaitu menghitung  dengan  cara  pertumbuhan  sedang  (medium)  Pajak  Kendaraan  Bermotor sebesar 20,21 %. Cara yang terakhir yaitu dengan menghitung pertumbuhan rendah dari Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebesar  –  25,10  %.  Dari  tabel  kita  bisa  melihat  gambaran potensi  pendapatan  pajak  di  tahun  yang  mendatang.  Perkiraan  pertumbuhan  rata-rata, maksimum,  medium  dan  minimum  disesuaikan  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Apabila
pertumbuhan ekonomi tinggi kita bisa memakai skenario pertumbuhan yang maksimum, apabila rendah bisa memakai scenario pertumbuhan minimum.

## Estimasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tabel 7
Estimasi Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 No  Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) Maksimum Pertumbuhan (Rp) Medium Pertumbuhan (Rp) Minimum Pertumbuhan (Rp) 1 2017 379.784.866.974,38 1.302.618.778.491,68 790.129.732.280,25  411.548.644.749,45 2 2018 416.965.805.451,17 2.331.557.351.622,25 857.843.850.336,66  232.730.758.605,82 3 2019 457.786.757.804,84 4.173.254.503.668,66 931.361.068.310,52  131.609.243.991,59 4 2020 502.604.081.393,94 7.469.708.236.116,54  1.011.178.711.864,73 74.425.027.477,24 5 2021 551.809.020.962,40  13.370.030.771.825,00  1.097.836.727.471,53 42.087.353.038,38 6 2022 605.831.124.114,62  23.931.018.078.489,60 1.191.921.335015,84 23.800.398.143,20 7 2023 665.141.991.165,45  42.834.129.258.688,50  1.294.068.993.426,70 13.459.125.149,98
Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 2
Estimasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2017  ke  2023  dibagi  menjadi  4 yaitu menghitung dengan cara rata-rata pertumbuhan yang dimana rata-rata pertumbuhan Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  sebesar  17,15  %.  Estimasi  yang kedua  yaitu  menghitung  dengan  cara  pertumbuhan  tertinggi    (maksimum)  PBBKB, pertumbuhan  maksimum  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  sebesar  78,99  %. Estimasi  PBBKB  yang  ketiga  yaitu  menghitung  dengan  cara  pertumbuhan  sedang (medium)  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  sebesar  8,57  %.Cara  estimasi  yang keempat yaitu dengan cara pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar -43,45 % Dari tabel kita bisa melihat gambaran potensi pendapatan pajak di tahun yang mendatang.  Skenario  pertumbuhan  rata-rata,  maksimum,  medium  dan  minimum disesuaikan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  masyarakat  dan  inflasi.  Pada skenario pertumbuhan rendah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak bisa dipakai dikarenakan minusnya terlalu besar.

## Estimasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tabel 8
Estimasi Potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 No  Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) Maksimum Pertumbuhan (Rp) Medium Pertumbuhan (Rp) Minimum Pertumbuhan (Rp)
1 2017 852.571.595.621,54 538.319.710.342,96  368.438.711.917,67  206.548.450.742,69 2 2018 998.787.624.270,64 837.733.133.235,71  392.424.072.063,51  123.330.079.938,46 3 2019 1.170.079.701.833,05  1.303.680.301.941,41  417.970.879.154,85 73.640.390.73,26 4 2020 1.370.748.370.697,42  2.028.787.285.881,22  445.180.783.387,83 43.970.677.305,63 5 2021 1.605.831.716.272,03  3.157.198.774.288,36  474.162.052.386,38 26.254.891.419,19 6 2022 1.881.231.855.612,68  4.913.232.732.547,55  505.030.001.996,73 15.676.795.666,40 7 2023 2.203.863.118.850,25  7.645.972.778.390,50  537.907.455.126,72 9.360.614.692,41
Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 3
Estimasi  Potensi  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  dihitung  dengan  empat  cara yaitu  yang  pertama  dengan  mengestimasi  pertumbuhan  rata-ratanya.  Pertumbuhan  rata- rata  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  sebesar  9,79  %.  Estimasi  Pajak  Bea Balik  Nama  Kendaraan  yang  kedua  yaitu  dengan  menghitung  Pertumbuhan maksimumnya (tertinggi), pertumbuhan PBBNKB yang tertinggi yaitu sebesar 55,62 %, cara yang ketiga yaitu dengan menghitung dari pertumbuhan medium (sedang) PBBNKB sebesar 6,51 %. Yang terakhir yaitu dengan cara dari pertumbuhan terendah (minimum) sebesar -0,70 %.

## Estimasi Pajak Air Permukaan
Tabel 9
Estimasi Potensi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 N o Tahu n Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) Maksimum Pertumbuhan (Rp) Medium Pertumbuhan (Rp) Minimum Pertumbuhan (Rp) 1 2017 2.612.761.475,5 1 4.134.979.030,80  2.479.189.818,6 1 1.346.701.901,4 7 2 2018 2.734.254.884,1 2 6.848.352.270,81  2.461.835.489,8 8 726.411.005,65 3 2019 2.861.397.736,2 3 11.342.241.030,9 2 2.444.602.641,4 5 391.826.096,45 4 2020 2.944.452.730,9 6 18.785.019.595,4 1 2.427.490.422,9 6 211,350.996,42 5 2021 3.133.694.782,9 5 31.111.749.435,9 2 2.410.497.990,0 0 114.002.727,74 6 2022 3.279.411.590,3 6 51.527.279.445,5 8 2.393.624.504,0 7 61.493.071,20 7 2023 3.431.904.229,3 1 85.339.480.217,7 6 2.376.869.132,5 4 33.169.362,60
Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 4
Estimasi  Pajak  Air  Permukaan  yang  pertama  dihitung  dengan  cara  dari pertumbuhan rata-rata Pajak Air Permukaan sebesar 4,65 %. Estimasi kedua menghitung dari  pertumbuhan  maksimum  (tertinggi)  PAP.  Estimasi  ketiga  dengan  menghitung
pertumbuhan  medium  (sedang)  PAP  sebesar  -0,70  %.  Terakhir  menghitung  dari pertumbuhan terendahnya (minimum) dari Pajak Air Permukaan yaitu sebesar -46,06 %. Kendala Pajak Air Permukaan yaitu karena kurangnya kesadaran perusahaan atau badan yang memakai pajak air permukaan ke pemerintah.

## Estimasi Pajak Rokok
Tabel 10 Estimasi Potensi Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 No  Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) Maksimum Pertumbuhan (Rp) Medium Pertumbuhan (Rp) Minimum Pertumbuhan (Rp) 1 2017 286.407.152.576,52 361.723.450.223,11 286.407.152.576,52  211.090.854.929,93 2 2018 399.709.822.135,79 637.573.753.363,25 399.709.822.135,79  217.128.053.380,92 3 2019 557.835.027.772,71 1.123.787.497.678,07 557.835.027.772,71  223.337.915.707,62 4 2020 778.514.564.759,59 1.980.787.843.407,37 778.514.564.759,59  229.725.380.096,86 5 2021 1.086.494.926.578,49 3.491.336.652.789,82 1.086.494.926.78,49  236.295.525.967,63 6 2022 1.516.312.319.532,93 6.153.829.984.207,34  1.516.312.319.532,93  243.053.578.010,30 7 2023 2.116.165.473.140,16  10.846.740.730.163,90  2.116.165.473.140,16  250.004.910.341,40
Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 5
Estimasi  Pajak  Rokok  dengan  menghitung  dari  rata-rata  pertumbuhan  Pajak Rokok,  rata-rata  pertumbuhan  pajak  rokok  sebesar  39,56  %.  Estimasi  yang  kedua  yaitu menghitung  dengan  cara  dari  pertumbuhan  maksimum  Pajak  rokok  yaitu  sebesar  39,56 %.  Estimasi  ketiga  dengan  cara  menghitung  dari  pertumbuhan  medium  (sedang)  Pajak Rokok  sebesar  39,56.  Estimasi  terakhir  yaitu  dengan  dengan  cara  menghitung  dari pertumbuhan terendah Pajak Rokok sebesar 2,86 %. Pajak Rokok yang baru tahun 2014 ini dibelakukan sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan terbukti dari tahun 2014 ke 2016 realisasi pajak rokok terus mengalami peningkatan.
Telah  dilakukan  pengujian  dengan  cara  Estimasi  Potensi  Pajak  Provinsi  yaitu Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB), Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (PBBNKB),  Pajak  Air  Perumkaan  (PAP), dan Pajak Rokok (PR) untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bisa dilihat estimasi dengan  rata-rata  pertumbuhan  pajak,  dengan  skenario  tinggi  (maksimum)  pertumbuhan pajak , skenario sedang (medium) pertumbuhan pajak , dan skenario rendah (minimum) pertumbuhan pajak .

## Pembahasan Hasil Penelitian
Telah  dilakukan  beberapa  pengujian  dengan  estimasi  Pajak  Daerah  Provinsi denganskenario  pertumbuhan  tinggi  (maksimum),sedang  (medium)  dan  rendah (minimum).Terlihat  dari  estimasi  diatas  pemerintah  dapat  memaksimalkan  target  pajak daerah provinsi baik itu pajak kendaraan bermotor (PKB),Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (PBBNKB), Pajak Air Permukan  dan  Pajak  Rokok  di  tahun-tahun  mendatang.  Skenario  pertumbuhan  tinggi
(maksimum),  sedang  (medium)  dan  rendah  (minimum)  bisa  dipakai  disesuaikan  dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, pendapatan masyarakat , dan laju inflasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dan  masalah  yang  telah  dibahas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  yaitu,  gambaran  Pajak  Daerah  yang  sekarang  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kalimantan  Selatan  yaitu  Pajak  Daerah  yang  dihasilkan  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan  Pajak  Rokok  cenderung  meningkat  terus  tiap tahunnya  hanya  rata-rata  pada  tahun  2015  Penerimaan  Pajak  Provinsi  seluruhnya mengalami  penurunan,  yang  disebabkan  adanya  pemberlakuan  pajak  progresif, kurangnya laporan oleh wajib pajak tentang pajaknya, potensi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan setelah dilakukan cara estimasi terhadap  pajakpajak  provinsi  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pajak  yang  bisa didapatkan oleh pemerintah, dari estimasi tersebut dilihat potensi pajak dengan rata-rata pertumbuhan,  pertumbuhan  tinggi,  pertumbuhan  sedang  dan  pertumbuhan  rendah  . Dalam  suatu  penelitian,pasti  mempunyai  keterbatasan-keterbatasan  yang  membuat penelitian ini tidak bisa sempurna semua. Dalam penelitian ini yang membuat penelitian ini  tidak  begitu  sempurna  adalah  susahnya  mencari  data.Untuk  mencari  potensi  pajak yang  sempurna  seharusnya  dilakukan  uji  petik  tetapi  karena  keterbatasan  waktu penelitian tidak bisa dilakukan. Tetapi peneliti berusaha semaksimal mungkin n melakukan penelitian n ini dengan teliti dan baik.

## REFERENSI
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, (2018). Target dan Realisasi Pajak Daerah Dalam Angka Tahun 2009-2016 . Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah.
Ferry, Susanawati .(2014). Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro .
Firman, Hadi Kusumo Yuwono. (2012). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Penerimaan Terhadao Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).
Marihot  P Siahaan. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Saleh, Muhamad.(2014). Keuangan Daerah. Banjarmasin