Vol. 1 No. 2 Oktober 2017
PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI PROYEK PROPEL (PROMOTING RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN EMPLOYMENT THROUGH LEGISLATION )-INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN HAK

## KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

## Fitria Budi Widya Hanny
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia
Email: Fitria.Budi@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the role and efforts of the ILO in promoting the rights of persons with disabilities employment  opportunities  in  Indonesia  in  2012-2014.  This  study  used  qualitative  methods,  with  the  data  collection technique  literature  (online  searches,  interviews,  documentation).  As  for  analyzing  the  data,  researchers  used  data reduction techniques.
The results showed that the role carried out by the ILO through PROPEL project-Indonesia in promoting the rights of persons with disabilities employment opportunities in Indonesia serves as a platform and means. ILO helps, socialize, approach, providing technical assistance and recommend solutions or policies in dealing with disability issues against the government, employers and labor unions in Indonesia.
The conclusion from this study is the ILO has contributed to promoting the rights of persons with disabilities employment  opportunities  in  Indonesia,  is  viewed  from  many  policy  makers  began  raising  the  issue  of  disability  in providing  employment  opportunities  to  Indonesian  people  with  disabilities  and  priorities  Disability  Bill  for  the Government of Indonesia today.
Keywords: International Organizations, ILO, PROPEL, Disability, Employment Rights.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dan upaya ILO dalam  mempromosikan hak kesempatan  kerja para penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (penelusuran online , wawancara, dokumentasi). Adapun untuk menganalisa data, peneliti memakai teknik reduksi data .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh ILO melalui  proyek PROPEL-Indonesia dalam mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia berperan sebagai wadah dan sarana. ILO membantu, mensosialisasikan, melakukan pendekatan, memberikan asistensi teknikal maupun merekomendasikan solusi-solusi ataupun kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah disabilitas terhadap pemerintah, pengusaha maupun serikat kerja di Indonesia.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ILO telah berkontribusi dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para  penyandang  disabilitas  di  Indonesia,  ini  dilihat  dari  banyak  pemangku  kebijakan  yang  mulai  mengangkat  isu disabilitas dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas Indonesia dan menjadi prioritasnya RUU Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Indonesia saat ini.
Kata Kunci : ILO, Organisasi Internasional, PROPEL, Penyandang Disabilitas, Hak Kesempatan Kerja

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Setengah abad terakhir ini, ILO telah mengangkat  isu  disabilitas  kedalam  hal ketenagakerjaan  secara  internasional,  ILO mendukung  dan  mempromosikan  partisipasi penyandang  disabilitas  ke  dalam  dunia  kerja untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  karena selama ini, mayoritas dari mereka merupakan pengangguran.  Aktivitas  ini  ILO  lakukan  di banyak negara belahan dunia terutama negara anggotanya,  dengan  tujuan  meningkatkan perekonomian Negara tersebut dengan meminimalisasi pengangguran disabilitas melalui  pelatihan  maupun  dorongan  kepada para stakeholder (pemerintah, pengusaha, dan serikat  kerja)  agar  mengeluarkan  kebijakan ramah disabilitas.
Pekerjaan layak adalah tujuan utama ILO  untuk  semua  orang  termasuk  mereka yang merupakan penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama 50 tahun untuk mempromosikan pengembangan keterampilan  dan  kesempatan  kerja  bagi penyandang  disabilitas  dengan  berdasarkan prinsip  kesetaraan  kesempatan,  perlakuan yang  sama,  mengarusutamakannya  ke  dalam rehabilitasi keterampilan dan program pelayanan pekerjaan dan pelibatan masyarakat. Prinsip non-diskriminasi semakin ditekankan karena isu penyandang disabilitas dilihat juga sebagai isu hak asasi
manusia.  ILO  berupaya  mencapai  tujuan  ini melalui  promosi  standard  tenaga  kerja, advokasi, pengembangan pengetahuan dalam pelatihan dan mempekerjakan para penyandang  disabilitas,  serta  memberikan pelayanan  kerjasama  teknis  dan  kemitraan (ILO Reader Kit , 2011:3).
Indonesia  sebagai  negara  yang menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan dan menghargai perbedaan, pada saat ini menunjukkan  kemajuan  dalam  melibatkan penyandang disabilitas di kehidupan sosial. Ini dapat dilihat dalam upaya Indonesia di tingkat internasional dengan menandatangani
Konvensi
PBB mengenai
Hak-hak Penyandang Disabilitas ( United Nation Convention  On  The  Rights  of  Persons  with Disabilities )  di  New  York  pada  tanggal  30 Maret  2007,  dan  membuat  Rencana  Aksi Nasional  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Sosial dari Penyandang Disabilitas di
Indonesia (2004-2013) dan meratifikasi Konvensi International  Labour  Organization No.  111  mengenai  Diskriminasi  (Pekerjaan dan Jabatan). Langkah awal untuk meratifikasi Konvensi  ILO  No.159  mengenai  Rehabilitasi dan pelatihan Keterampilan (bagi Penyandang disabilitas)  telah  juga  dilakukan.  Indonesia memiliki peraturan mengenai kuota (No.43/1998),  namun  akses  terhadap  pilihan pekerjaan  bagi  orang  muda  dan  penyandang disabilitas masih sangat terbatas (ILO Reader Kit , 2011:5).
Maka  dari  itu  ILO  dan  pemerintah Indonesia sepakat melakukan kerja sama untuk mewujudkan program kerja layak di Indonesia ( Decent  Work  Country  Program /  DWCP  ) dalam menangani isu tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia. Kerjasama  ini  melibatkan  unsur  tripartit (pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja)  dan mengusung program kesempatan kerja, perlindungan  sosial,  hak-hak  di  tempat  kerja dan  dialog  sosial.  Yang  difokuskan  dalam Proyek  PROPEL-Indonesia  ( Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation ), yang bertujuan untuk mempromosikan
hak-hak penyadang disabilitas di bidang ketenagakerjaan
(kesempatan  kerja  dan  pelatihan)  melalui perundang-undangan.
Sejak tahun 2001, Program Kemitraan  ILO-Irish  Aid  telah  bekerja  di beberapa  Negara  Asia  Tenggara  dan  Afrika Selatan (Azerbaijan, Botswana, China, Ethiopia,  Vietnam,  and  Zambia ) guna mendorong  pekerjaan yang  layak  dan kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  penyandang disabilitas  melalui  lingkungan  kebijakan  dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait,  dengan  penekanan  khusus  pada perempuan  penyandang  disabilitas.  Program ini  juga  telah  mendorong  keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program- program  dan  layanan-layanan  terkait  dengan promosi  kerja  serta  pembangunan  ekonomi dan sosial.

## 1.2. Rumusan Masalah
Untuk  memudahkan  penulis  dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah  sebagai  berikut  :  “  Bagaimanakah Peranan  International  Labour  Organization (ILO)  Melalui  Proyek  PROPEL( Promoting Rights And Opportunities for People With
Disabilities
in Employment Through Legislation ) -Indonesia Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi
Para Penyandang Disabilitas di Indonesia”.

## 1.3. Maksud dan Tujuan
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk kerjasama International Labour Organization ( ILO ) dan Indonesia dalam mempromosikan hak  kesempatan  kerja  bagi  para  penyandang disabilitas melalui Proyek PROPEL -
Indonesia ( Promoting Rights and opportunities  for  People  with  Disabilities  in Employment through Legislation ).

## 1.4. Kegunaan Penelitian
Diharapkan  dapat  berguna  untuk menguji  konsep-konsep  yang  dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional.
Dalam menjelaskan berbagai fenomena internasional,  terkait  kerjasama  internasional pada  pola  kerjasama  organisasi  internasional dalam  memberikan  bantuan  terhadap  negara yang membutuhkan.

## 2. Kajian Pustaka dan
Kerangka Pemikiran
2.1.1   Hubungan Internasional Hubungan internasional pada
dasarnya  adalah  sebuah  studi  mengenai interaksi  lintas  negara  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  yang  merupakan state-actor maupun non-state  actor .  Dalam  buku  Studi Hubungan  Internasional,  P.  Anthonius  Sitepu menyatakan bahwa :
“ Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari
hubungan internasional  yang  tercermin  dalam hubungan-hubungan antar negara sejak
akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional,termasuk di  antaranya  negara-negara  bangsa ( Nation-State ), lembaga-lembaga internasional,  dan  pelaku  perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)”.

## 2.2 Kerjasama Internasional
Kerjasama  internasional  merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai  negara  dan  bangsa  yang  tidak  dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
Kerjasama  internasional  adalah  sisi  lain  dari konflik  internasional  yang  juga  merupakan salah  satu  aspek  Hubungan  Internasional.  Isu utama  dari  kerjasama  internasional  yaitu berdasarkan  pada  sejauh  mana  keuntungan bersama  yang  diperoleh  melalui  kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan  tindakan  yang  unilateral  dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000 : 419).
Kerjasama  internasional  terbentuk karena  interaksi  internasional  yang  meliputi bidang,  seperti  ideologi  politik,  ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian  hubungan-hubungan  yang  tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional
adalah:
“Kerjasama
Internasional merupakan suatu keadaan dimana  terjalinnya  hubungan  yang  disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan  oleh  aktor  negara  maupun  aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi  yang melewati batas-batas geografis suatu negara”(Zartman, 2010:7).

## 2.3 Organisasi Internasional
Menurut Clive Archer dalam bukunya  International  Organizations,  yang dikutip  oleh Anak Agung  Banyu Perwita dan Yanyan  Mochamad  Yani  dalam  bukunya Pengantar  Ilmu  Hubungan  Internasional menyatakan bahwa :
“Organisasi Internasional didefinisikan  sebagai  suatu  struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas  suatu  kesepakatan  antara  anggota-
anggota ( pemerintah dan non pemerintah  )dari  dua  atau  lebih  negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan  bersama  para  anggotanya (Perwita&Yani, 2005 : 92)”.

## 2.4  Ketenagakerjaan  Dalam  Hubungan Internasional

## 2.4.1 Tenaga Kerja
Menurut  Ludwig  von  Mises  dalam bukunya “Human  Action” ,  ia  menyatakan bahwa  kerja  dengan  fungsi  fisiologis  dan manifestasi kehidupan manusia sebagai sarana disebut tenaga kerja ( Mises, 2010 : 497 ).
Menurut F.B Steiner dalam bukunya “Towards  a  Classification  of  Labour” yang dikutip oleh Walter C. Neale dalam jurnalnya On  Defining  “Labor”  and  “Services”  for Comparative  Studies mendefinisikan  tenaga kerja sebagai kegiatan mengintegrasikan sosial yang terhubung dengan subsisten manusia. dan yang mengandaikan, menciptakan dan menciptakan kembali hubungan  sosial  ”,  atau  sebagai  “  aktivitas sesuai  dengan  hukum  masyarakat  untuk mendapatkan  penghidupan  (Neale,  2009  : 1300).”
Konsep tenaga kerja dalam penelitian ini  digunakan  untuk  memahami  pengertian tenaga  kerja  yang  dimaksudkan  oleh  peneliti, yaitu kegiatan integrasi sosial
yang  dilakukan individu  menghasilkan
barang  atau  yang  bernilai  ekonomis  dengan tujuan untuk memperoleh penghidupan.

## 2.4.2 Hak Kerja
Dalam memahami konsep hak kerja, maka  sebagai  langkah  awal  peneliti  akan menjabarkan  konsep  hak  asasi  manusia terlebih dahulu sebagai pendahuluan pemahaman.  Konsep  hak  asasi  manusia  terus berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  maka Schmitz,  Hans  Peter,  dan  Sikkink,  Kathryn “ International Human Right ” Walter
Carlsnaes,  Thomas  Risse,  dan  Beth  A. Simmons, dalam buku Handbook of International Relation menyatakan bahwa: “Hak  asasi  manusia  adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuam  yang  berhak  diterima  semua orang  karena  menjadi  manusia.  Seiring waktu,  gagasan  ini  diterima  secara  luas sebagai  norma-norma  internasional  yang mendefinisikan apa  yang diperlukan bagi manusia untuk berkembang, baik dilindungi  dari  pelanggaran  maupun disediakan  dengan  unsur-unsur  yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.  Norma  hak  asasi  manusia menciptakan  hubungan  antara  pemegang hak individu (dan seringkali kolektif) dan entitas  lain  (biasanya  negara)  yang memiliki  kewajiban.  Wacana  hak  asasi manusia bersifat universal dan mencakup klaim  kesetaraan  dan  non-diskriminasi (Carlsnaes,  Risse  &  Simmons,  2013: 1073).”

## 2.4.3 Hak Kerja Disabilitas
Menurut Konvensi PBB Tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas ( UNCRPD ) pada tahun 2006, menyatakan bahwa :
“disabilitas  merupakan  suatu konsep  yang  terus  berkembang  dan disabilitas  merupakan  hasil  dari interaksi  antara  orang-orang  dengan keterbatasan  kemampuan  dan  sikap serta lingkungan yang menghambat
partisipasi penuh dan efektif mereka di  dalam  masyarakat  berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”
Disabilitas merupakan istilah umum, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas,  dan  pembatasan  partisipasi.  Sebuah penurunan adalah masalah dalam fungsi tubuh atau  struktur;  pembatasan  kegiatan  adalah kesulitan  yang  dihadapi  oleh  individu  dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sementara  pembatasan  partisipasi  adalah masalah  yang  dialami  oleh  individu  dalam keterlibatan dalam situasi hidup. Padahal pada faktanya penyandang disabilitas pun memiliki hak  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan sosial maupun mengakses atau

## 2.4.4. Kerangka pemikiran
Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti organisasi  internasional  sebagai  objek  kajian penelitian.  Dimana  organisasi  internasional disini  berperan  sebagai global  state  actor yang berinteraksi  dengan  negara  sebagai state actor dalam menangani low politic issues .
Spesifiknya  penelitian  ini  meneliti lebih dalam tentang hubungan interaksi antara organisasi  internasional International  Labour Organization ( ILO ) dengan Indonesia dalam menjaga hak-hak buruh dan pekerja khususnya hak  para  penyandang  disabilitas  Indonesia dibidang ketenagakerjaan terutama perlindungan  diskriminasi  hak  kesempatan kerja.
Berdasarkan konsep klasifikasi
organisasi  internasional,  maka  ILO  masuk kedalam  kategori  OI  dengan  berkeanggotaan Universal dengan  Mandat  Khusus.  Dari kategorisasi tersebut dapat dilihat bahwa ILO adalah  sebuah  OI  dengan  lebih  dari  satu  atau dua negara sebagai anggotanya yang memiliki satu visi yang sama dan memfokuskan tugasnya, yaitu untuk menangani permasalahan  seputar  perburuhan  dan  serikat pekerja dunia.
Pemerintah  Indonesia  menyambut baik kerjasama dengan ILO karena dirasa ini
sangat  membantu  para  pemangku  kebijakan dalam  mengatasi  jumlah  kemiskinan  yang diakibatkan penyandang disabilitas yang tidak produktif  dan  membantu  agar  kebijakan Pemerintah menjadi lebih komprehensif dalam menangani  hal  ini.  Meskipun  faktanya  di Indonesia  sendiri  telah  terdapat  kebijakan kuota  tentang  kesamaan  kesempatan  bagi penyandang  disabilitas  dalam  pekerjaan. Dimana  Peraturan  tentang  kuota  kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat telah diatur secara jelas dalam PP No 43 Tahun
1998 Tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 28.
ILO  dalam  kerjasamanya  dengan Indonesia  melakukan  kedua  peranan  ini sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  tujuan- tujuan utama ILO melindungi dan mengupayakan  situasi  kerja  layak  diseluruh dunia  utamanya  Indonesia  sebagai  negara mitra. Salah satu fokus kerjasama ILO dalam penciptaan situasi kerja layak di Indonesia ini adalah  memajukan  hak  dan  kesetaraan kesempatan  kerja  bagi  para  penyandang disabilitas  Indonesia,  agar  mereka  dapat meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan sosial.
Dalam upaya meminimalisasi kemiskinan dan kesenjangan hak antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas  terutama  dalam  hak  kesempatan kerja  di  Indonesia,  ILO  menjalankan  peranan penting  sebagai  aktor  forum  dan  instrumen yang mempromosikan upaya penyetaraan hak kerja  para  penyandang  disabilitas  untuk memasuki sektor formal melalui transfer nilai- nilai  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan dengan upaya dialog serta negosiasi .

## 3. Objek dan Metode
Penelitian 3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Tinjauan Umum Internatiomal Labour Organization (ILO)
ILO  adalah  badan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  terus  berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan  dan  laki-laki  untuk  memperoleh pekerjaan  yang  layak  dan  produktif  secara bebas,  adil,  aman  dan  bermartabat.  Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat  kerja,  mendorong  terciptanya  peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang terkait dengan dunia kerja.
Organisasi
Internasional yang berkompeten dalam urusan perburuhan adalah International  Labour  Organization (ILO), organisasi  ini  merupakan  satu-satunya  badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja  untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan  program-program.  ILO  adalah  badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun  dan  mengawasi  standar-standar ketenagakerjaan  internasional.  Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan  ini  dihormati  baik  secara prinsip  maupun  praktiknya  (ILO Reader  Kit , 2007 : 1).

## 3.2 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian  kualitatif  bisa  dilakukan  oleh peneliti  di  bidang  ilmu  sosial  dan  politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan  numeral  berdasarkan  prosedur  statistik. Penelitian dalam metode ini menyoroti masalah terkait peranan organisasi internasional terhadap suatu negara di kancah internasional.  Merujuk  pada  permasalahan yang  diangkat  serta  variabel  yang  tersedia, maka  peneliti  hanya  melakukan  analisa  data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan Kementrian Sosial serta
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia dan Perwakilan International Labour Organization ( ILO ) di Indonesia dan diimplementasikan dengan teori-teori
dalam kajian Hubungan Internasional. 4.1 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1.1  Upaya  yang dilakukan  ILO  dalam mempromosikan  hak  kesempatan kerja bagi para penyandang
disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.
ILO  dan  Indonesia  telah  menjalin kerjasama  sejak  Indonesia  menjadi  anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit  yang  unik,  ILO  membangun  kerja sama  dengan  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja
: Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh
Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Proyek PROPEL-Indonesia
bertujuan  mengatasi  masalah  kesenjangan dalam  hal  kebijakan  dan  perlindungan peraturan  perundangan  terkait  pekerjaan  dan pelatihan  bagi  para  penyandang  disabilitas guna memastikan kesesuaiannya dengan standar  internasional. Selain  banyaknya fenomena  diskriminasi  kesempatan  kerja penyandang  disabilitas  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula kesejangan  penyandang  disabilitas  setelah mendapatkan  kesempatan  bekerja  dalam mendapatkan  lingkungan  pekerjaan.  Seperti yang  dituturkan  oleh  Rubby  Emir,  pemimpin proyek Mitra Kerja Penyandang Disabilitas dalam situs ciptamedia.org bahwa diskriminasi yang lebih  halus  tetap penyandang disabilitas rasakan  di  kantor  tempat  mereka  bekerja. Mereka  dianggap  penyakit  (padahal  bukan orang yang
menderita penyakit), bekerja tidak benar, sulit berkomunikasi  dan  tetap  menerima  gaji  atau upah.  Pekerja  non-difabel  (non-disabilitas) dimana pun akan melihat dan menganggap hal ini  tidak  adil.  Kemudian,  karena  mereka dianggap  penyakit,  maka  tidak  ada  pekerja non-disbilitas yang mau mendekati, mengajari dan mengoreksi jika terjadi kesalahan (Diakses melalui http://ciptamedia.org/difabel-tidak-hanya- butuh-akses-fisik-tetapi-juga-non-fisik/ pada tanggal 01/08/2015 pada pukul 02.27 WIB).
ILO dalam melihat fenomena kesempatan  dan  lingkungan  kerja  yang melibatkan  topik  disabilitas  di  Indonesia menilai  sudah  saatnya  kondisi  kerja  di Indonesia diperbaiki. Melalui Proyek PROPEL-Indonesia  ini  ILO  mendukung pemerintah, serta pemangku kepentingan utama lainnya dalam meningkatkan pemahaman  serta  kesadaran  tentang  hak-hak penyandang  disabilitas,  terutama  dalam  hal pekerjaan  dan  pelatihan  melalui  kerjasama dengan  para  mitra  dalam  membangun kapasitas  pemangku  kepentingan.  Adapun upaya-upaya  yang  dilakukan  ILO  adalah, inisiator,  analisis,  rekomendasi  dan  asistensi, sosialisasi,
4.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja  bagi  para  penyandang  disabilitas di Indonesia melalui PROPEL- Indonesia.
Hambatan  eksternal  yang  dihadapi ILO  bersumber  dari  masyarakat,  pengusaha dan juga institusi atau lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia yang kurang memahami apa  itu  disabilitas  menjadikan  penerimaan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat semakin sulit. Diskriminasi maupun stigma negatif masyarakat terhadap mereka menjadikan para penyandang  disabilitas  semakin  terisolir  dan terbatasi pengembangan kemampuannya.
Faktor  penghambat  eksternal  kedua adalah  pengusaha.  Masih  banyak  pengusaha
Indonesia yang belum memperkerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sekretaris Eksekutif APINDO DPP Jawa Barat menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya,  Asosiasi Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  mendukung implementasi  dari  UU  Nomor  4  Tahun  1997 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 1998, terkait
dengan Mempekerjakan
Penyandang Disabilitas Di Perusahaan. APINDO mengajak dan  sekaligus  menghimbau  kepada  seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada Para Pelaku  Usaha  di  seluruh  wilayah  Indonesia, untuk  dapat  menyerap  para  penyandang disabilitas bekerja di perusahaan.
Faktor  penghambat  ketiga  adalah institusi atau lembaga pemerintah. Dalam UU No.4  tahun  1997,  PP  No.43  tahun  1998,  dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, memang telah dilembagakan sejumlah hak  penyandang  disabilitas.  Namun  sangat disesalkan karena pelembagaan hak penyandang disabilitas dalam peraturan hukum  selama  ini,  umumnya  dirumuskan dalam  suasana  “ala  kadarnya”  atau  serba terbatas. (Kemenkokesra, 2009 : 7).
4.3  Sejauh  Mana  Peranan  ILO  dalam mempromosikan  hak  kesempatan  kerja para  penyandang  disabilitas  di  Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.
Berdasarkan  analisis  peneliti  pada pemahaman  terkait  teori  peranan  organisasi internasional, peran ILO di Indonesia melalui Proyek  PROPEL-Indonesia  adalah  sebagai wadah dan sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama  yang saling menguntungkan,  dimana  ILO  diuntungkan dengan terwujudnya kondisi kerja yang layak terkait  topik  global  penyandang  disabilitas  di Indonesia, dan Pemerintah Indonesia diuntungkan dengan resolusi untuk
meminimalisir  kesenjangan  hak  kesempatan kerja  antara  para  penyandang  disabilitas  dan non-disabilitas.
Peranan  ILO  sebagai  wadah  dan sarana  di  Indonesia  ini  dibuktikan  dengan peran  ILO  yang  menjadi  mitra  kerjasama Pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan perlindungan serta mempromosikan apa  yang menjadi  hak  para  penyandang  disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja. Berdasarkan hasil pencapaian ILO di Indonesia sedari tahun 2012 hingga 2014 dapat dikatakan bahwa peranan ILO saat ini berupa kontribusi.  Konotasi  kontribusi  disini  adalah,
ILO membantu, mendukung, mensosialisasikan,  melakukan  pendekatan, memberikan asistensi teknikal maupun merekomendasikan solusi-solusi maupun kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah  disabilitas  terhadap  pemerintah, pengusaha maupun serikat kerja di Indonesia.
Peranan ILO sebagai wadah diimplementasikan  melalui  program  ILO  di tahun 2012 dan 2013, dimana ILO melakukan konsultasi  dan  berbagi  pengetahuan  dengan penyandang  disabilitas,  termasuk  organisasi penyandang  disabilitas  di  tingkat  regional, nasional  dan  daerah,  organisasi  internasional lainnya,  lembaga  pelatihan  serta  pemangku kepentingan  lain  yang  menangani  masalah disabilitas. Program ini berupa Lokakarya
Pemetaan Kegiatan Disabilitas yang dilaksanakan  pada  tanggal  26-27  September 2012  di  Hotel  Lumire  Jakarta  dan  Diskusi Terbuka Membuka Kesempatan untuk Penyandang Disabilitas di Sektor Pekerjaan Formal (PROPEL-Indonesia– Komite Kerjasama 10 Organisasi Penyandang
Disabilitas di Bandung pada tanggal 31 Januari 2013  lalu  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  Bandung,  Jawa  Barat.  Dimana tujuan  dari  kedua  kegiatan  ini  adalah  untuk mengundang  pemangku  kepentingan  dalam menganalisa  kondisi  penyandang  disabilitas dalam memperoleh pelatihan kerja agar dapat terjun  ke  sektor  formal,  khususnya  dalam mengakomodasi  pelatihan  bagi  penyandang disabilitas agar
dapat  merespon  kebutuhan  pasar  di  sektor formal,  mengadakan  lokakarya  dan  pelatihan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi penyandang  disabilitas  di  tempat  kerja,  dan menyusun panduan untuk membantu pemangku  kepentingan  dalam  mengelola penyandang disabilitas di lingkungan pekerjaan.
Adapun bentuk peranan ILO sebagai sarana diwujudkan dalam bantuan teknis ILO dengan menerbitkan analisis hukum mengenai kesenjangan antara undang-undang dan peraturan nasional serta standar-standar internasional  mengenai  disabilitas,  terkait kesempatan kerja dan pelatihan. Kemudian hasil utama dari analisis tersebut dipresentasikan  kepada  Kementerian  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  serta  para  pemangku kepentingan lainnya di tahun 2013.
Kemudian  di  tahun  2014,  ILO  pula memberikan bantuan teknis dan masukan
kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian  Sosial  dan  organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyandang disabilitas. Selain itu, ILO melalui PROPEL juga
mendukung partisipasi
organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari provinsi-provinsi sasaran guna berpartisipasi  dalam  diskusi  mengenai  RUU ini  bersama  pihak  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  yang  mana  terjadi  perdebatan  sengit antara  pihak  Kementrian  dan  Organisasi Penyandang  Disabilitas  dalam  penyusunan RUU. Dan Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas saat ini merupakan hasil kontribusi ILO dalam mereview  undang-undang  yang  ada,  dimana saat  ini  RUU  tentang  Penyandang  Disabilitas ini menjadi salah satu prioritas PROLEGNAS 2014  dan  dalam  tahap  sedang  di- review oleh DPR RI.
Selain  itu,  sertifikasi  partisipasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas selama penyelenggaraan bursa kerja inklusif tersebut.
Salah satunya yaitu, bantuan teknis untuk Kota Mojokerto dalam merancang dan mengkaji Undang-Undang Disabilitas mengenai Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.
Dalam paparan bab empat ini, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aktor atau pelaku utama  yang  terlibat  dalam  mempromosikan hak  kesempatan  kerja  para  penyandang disabilitas  di  Indonesia, pertama, otoritas Indonesia, terhitung sejak Pemerintah
Indonesia meratifikasi konvensi  ILO di tahun 12 Juni 1950, telah sepakat untuk berkerjasama  dengan  ILO  bahwa  mereka memberikan  akses  wilayah  Indonesia. kedua, APINDO  atau  para  pengusaha  Indonesia, dimana mereka merupakan pembuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan ketiga, ILO sebagai aktor global dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas  yakni  aktor yang  menginisiasi  dan  mewadahi  kegiatan mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia.

## 5. Kesimpulan dan Rekomondasi
Dalam  memenuhi  hak  kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang disabilitas, Indonesia telah melakukan beberapa  strategi  dan  pendekatan  untuk mengangkat  harkat  dan  martabat  penyandang disabilitas  yang  dilakukan  oleh  kalangan eksekutif  dan  intelektual  dalam  ranahnya, tetapi  sebagaian  besar  ini  dirasakan  hanya sebatas gagasan pencapaian formalitas semata. Karna dalam faktanya, peraturan perundangan dibuat  dan  dilaksanakan  terkesan  setengah hati, karena dalam praktek penyelenggaraannya
masih banyak pemerintah dan  masyarakat  yang justru
bertolak belakang dengan substansi perundang-undangan  dengan  melakukan  hal- hal yang bersifat kekerasan dan diskriminatif.
Dalam menbantu menangani kondisi penyandang  disabilitas  yang  berada  di Indonesia, ILO menjadi aktor penting
internasional  dalam  penanganan  masalah  ini, yang  mana  ILO  telah  berusaha  menjalankan mandatnya untuk menciptakan pekerjaan layak di  dunia  terutama  Indonesia  dengan  berbagai upaya-upaya  penanganan  yang  diberikan dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas, yakni dengan :
1. Sebagai   langkah   awal   ILO
berinisiatif untuk memulai
sebuah kegiatan diskusi dan berbagi pengetahuan serta informasi mengenai disabilitas kepada berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, organisasi penyandang disabilitas,  pendidik,  pengusaha maupun organisasi internasional dan lainnya.  Selain  itu,  ILO pun berinisiatif melakukan kemitraan dengan institusi pendidikan   seperti universitas dengan maksud pengenalan,
merencanakan, dan melihat kemungkinan  untuk  memasukan topik disabilitas ke dalam kurikum fakultas hukum bila.
2. Memberikan  rekomendasi  dan
asistensi bagi Pemerintah Indonesia  dan  para  pemangku kebijakan  di  Indonesia  baik ditingkat pusat dan provinsi dalam mengkaji maupun merancang  Rancangan  Undang- Undang  mengenai  penyandang disabilitas dan pekerjaan.. serta memberikanbantuan pembentukanmekanisme penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Dalammendukung
dikembangkannya kerangka perlindungan nasional ILO membantu  Pemerintah  Indonesia dan pemangku kebijakan lainnya dengan memberikan pemaparan
analisis serta hasil temuan pengamatan penelitian mengenai hambatan-hambatan dan advokasi yang diperlukan penyandang disabilitas.
4. Disamping  melakukakn  tugas- tugasnya di Indonesia, ILO pun
terusmengupayakan mempromosikan hak kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang  disabilitas  dengan mensosialisasikannya. Yang mencakup proses perlahan dalam pemberian dukungan bagi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan  kesadaran  akan disabilitas.
5. ILO  bekerja  sama  dengan  salah satu  media  informasi  Indonesia yaitu  DIFFA  dan  Dewan  Pers dalam  mempromosikan  hak-hak dasar penyandang disabilitas dengan mensosialisasikan Panduan Liputan Disabilitas (diperuntukkan awak media yang tertarik pada topik disabilitas)dan mempublikasikan kegiatan- kegiatan  serta  penelitian  ILO terkait  hak  atas  pekerjaan  layak bagi penyandang disabilitas.
Terdapat pula hambatan atau kendala yang  dihadapi  ILO  dalam  menjalankan peranannya  mempromosikan  hak  kesempatan kerja penyandang disabilitas, dimana hambatan  ini  bersumber  pada  faktor  internal dan  eksternal.  Hambatan  internal  datang  dari orang  terdekat  yaitu  keluarga.  Keluarga penyandang disabilitas pada umumnya merasa bahwa disabilitas merupakan  hal  yang  tabu  dan  memalukan, hingga  mereka  lebih  memilih  untuk  tidak mengeksposnya,  membatasi  ruang  gerak hingga  bertindak  ekstrem  seperti  memasung dan mengisolir.

## Daftar Pustaka

## A. BUKU
Archer, Clive. 2001. International
Organization; Third Edition .
London and New York : Routledge. Carlsnaes, Walter., Risse, Thomas.,  dan Simmons,    Beth    A.    2004. Handbook    of    International Relation. London : SAGE Publications. Carlsnaes, Walter., Risse, Thomas., dan Simmons, Beth A. 2013. Handbook of International Relation (terj. Imam Baehaqie) Bandung : Nusa Media
Dougherty,   James   E.   &   Pfaltzgraff,
Robert L. Jr., 2000. Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, 5 th ed.,New  York  : Longman.
E. E Kirray & E. K. Feder. 2002. “The Subject    of    Care    Feminist Perspectives  on  Dependency”.
Lanham,   MD:   Rowman   and Lirtlefield. Holsti.K.J .  2011.  Politik  Internasional Suatu  Kerangka  Analisis  Edisi ke-4  Jilid  II.  Jakarta.  Penerbit
Erlangga.
Jemadu,  Aleksius.  2008.  Politik  Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta.Graha Ilmu. Khakim, Abdul . 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Mises, Ludwig von. 2005. Human Action .
United States : Ludwig von Mises Institute.
Pareira,  Andre.  1999. Perubahan  Global dan Perkmbangan Studi Hubungan Internasional. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Ilmu.
Hill, Hill,  Gerald  N  and  Kathleen  T. Copyright  2005.The  People's  Law Dictionary. All Right reserved. Wawa,  Jannes Eudes. 2005. Ironi
Pahlawan  Devisa. Jakarta  :
Kompas Media Nusantara.
Zartman,  I.William  dan  Touval,  Saadia.
2010. International Cooperation:  The  Extents  and
Limits  of  Multilateralism ,  New York : Cambridge.

## B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH
Cairns, L.G., Malloch, M.E. and Burns, G.
2006.„ LearningWork’,
International Journal of Technology  and  Engineering
Education .  London  :  SAGE
Publications. Iswari,   Maria   Sri.   2007.   Aksebilitas Penyandang Cacat. Jurnal
Masyarakat  Kebudayaan  dan Politik. Volume 20, Nomor 1:53-
66.
Kementrian Kesehatan RI. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Data Dan Informasi Kesehatan Semester II : 6.

## C. DOKUMEN
Better  Work  Indonesia .  2012.  Pedoman UntukPerusahaan:
Memperkerjakan Penyandang Disabilitas .
Deklarasi Tentang Hak Sipil Tahun 1964
Pasal 7 Tentang Definisi
Kesetaraan Kesempatan Kerja.
Deklarasai Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 23. ILO. 2007. Reader Kit : Sekilas Tentang ILO.
ILO.  2011.  Lembar  Fakta  :  Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia. ILO & World Bank. 2012. Reader Kit : Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas. ILO. 2013. Fact Sheet : Inclusion of People with Disabilities in China .
ILO.  2013. ILO  Evaluation  Summaries. Promoting rights and opportunities for people with disabilities in employment through  legislation  (PROPEL)
Midterm Evaluation.
Kementrian Kesejahteraan Sosial RI. 2009. Kebijakan Kemenkokesra Dalam Perlindungan Sosial Penyandang
Cacat. Kementrian  Sosial  RI.  2012.  Kemensos Dalam Angka Pembangunan
Kesejateraan Sosial.
Konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Orang Penyandang  Disabilitas  ( United Nation Convention On The Rights of Persons with
Disabilities )  Tahun  2006  Pasal 27.

## D. RUJUKAN ELEKTRONIK
Cipta Media. 2015. Difabel Tidak Hanya Butuh Akses Fisik. Diakses melalui http://ciptamedia.org/difabel- tidak-hanya-butuh-akses-fisik- tetapi-juga-non-fisik/ [01/08/2015].
CNNIndonesia.2015. Ekonomi Melambat Pengangguran Indonesia Bertambah. Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com/ek onomi/20150505150630-78- 51318/ekonomi-melambat- pengangguran-indonesia- bertambah/ 18/8/2015].
Djami,  Rafendi. Komitmen Negara, Tantangan Penegakan HAM dan HAP  di  Indonesia.  Diakses melalui http://iuweaksdf.8m.com/ [10/04/2015]. Hukum  Tenaga  Kerja.  Pengawasan  dan Penyidikan Dalam Ketenagakerjaan. Diakses melalui http://www.hukumtenagakerja.c om/category/pengawawasan- ketenagakerjaan/#sthash.gVdXY M9y.dpuf [14/8/2015]. Indarwati,Indar. 2009. Expose Data Penyandang  Cacat  Berdasarkan Klasifikasi ICF Tahun 2009. Diakses melalui http://www.kemsos.go.id/modul es.php?name=News&file=article &sid=1013 [24/06/2015]. ILO. Place and train: Hunan Province pioneers new approach to inclusive  employment  for  people with intellectual disabilities in China . Diakses melalui http://www.ilo.org/skills/areas/in clusion-of-persons-with- disabilities/WCMS_308012/lang --en/index.html [24/06/2015]. ILO.  2015.
About The ILO/History .
Diakses melalui http://www.ilo.org/global/about- the-ilo/history/lang-- en/index.html [07/07/2015]. Industri Bisnis. 2014. Penyandang Cacat inilah 10 Perusahaan Yang Raih Penghargaan  Dari  Kementrian tenaga  Kerja.  Diakses  melalui http://industri.bisnis.com/read/20 141102/12/269736/penyandang- cacat-inilah-10-perusahaan- yang-raih-penghargaan-dari- kementerian-tenaga- kerja[01/08/2015].