## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public - inspiration

## Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum
Isti ’ anah dan Eko Setiyo Utomo*
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Indonesia
Email: eksu848@gmail.com

## Abstract
The  growth  in  the  number  of  BLU  shows  an  increasing  trend  until  early  2022.  Along  with  this  increase  in number, the contribution of BLU to non - tax state revenue (PNBP) also shows a positive upward trend. Almost every year state revenue from BLU continues to increase. However, the recording of this income to the state treasury is only done once every three months, so the Minister of Finance as BUN cannot know in real time. This study aims to: assess the transparency of BLU's financial management, provide alternative proposals for managing  BLU  accounts,  and  develop  existing  research  results.  Researchers  explore  the  object  of  research using qualitative methods with more focus on policy analysis. In policy research studied is the policy that is being implemented. The research objects are four BLU work units in Jambi. The steps in this research include identifying  the  main  issues,  then formulating  the problem, followed  by  developing  an  action  plan  for  policy implementation  and the last  is conducting monitoring  and evaluation. The results of this study indicate that there is a difference between the data in SPAN and the work unit ’ s report. The work unit reports once every three months so that the error is only discovered when they carry out the SP3B validation. Reporting delays cause  problems  if  there  are  logging  errors.  Repairs  must  be  carried  out  with  a  mechanism  that  is  quite complicated  and  will  require  considerable  power  and  effort.  To  overcome  the  current  conditions,  it  is necessary to improve policies so that the revenue managed by BLU can be monitored at any time by BUN. The recommendation from this study is to include all BLU accounts in the Treasury Single Account (TSA) system. Keywords: Account; cash; management; revenue

## Abstrak
Pertumbuhan  jumlah  BLU  menunjukkan  trend  meningkat  hingga  awal  2022.  Seiring  dengan  peningkatan jumlah tersebut, kontribusi BLU atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan grafik yang menanjak  positif.  Hampir  setiap  tahun  penerimaan  negara  dari  BLU  terus  mengalami  peningkatan.  Namun pencatatan pendapatan  ini ke kas  negara dilakukan  hanya setiap tiga bulan sekali, sehingga Menkeu sebagai BUN tidak bisa mengetahui secara real time. Penelitian ini bertujuan untuk: menilai transparansi pengelolaan keuangan  BLU,  memberikan  usulan  alternatif  pengelolaan  rekening  BLU,  dan  mengembangkan  hasil penelitian  yang sudah ada sebelumnya. Peneliti  mendalami obyek penelitian  menggunakan  metode kualitatif dengan lebih fokus ke arah analisis kebijakan. Dalam penelitian kebijakan yang diteliti adalah kebijakan yang sedang diimplementasikan. Obyek peneltian adalah empat satker BLU yang berada di Jambi. Langkah - langkah dalam  penelitian  ini  diantaranya  adalah  melakukan  identifikasi  terhadap  isu - isu  utama,  kemudian merusmuskan  masalah,  dilanjutkan  dengan  menyusun  rencana  aksi  terhadap  pengimplementasian  kebijakan dan  yang  terakhir  adalah  melakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  ada  selisih antara data di SPAN dan laporan satker. Satker melakukan pelaporannya tiga bulan sekali sehingga kesalahan tersebut baru diketahui setelah dilakukan pengesahan SP3B. Delay pelaporan menimbulkan masalah jika ada kesalahan  pencatatan.  Perbaikan  harus  dilakukan  dengan  mekanisme  yang  cukup  rumit  dan  akan membutuhkan  daya  dan  upaya  cukup  besar.  Untuk  mengatasi  kondisi  yang  terjadi  saat  ini,  perlu  adanya penyempurnaan  kebijakan  agar  pendapatan  yang  dikelola  BLU  dapat  dimonitor  kapan  saja  oleh  BUN. Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  memasukkan  semua  rekening  BLU  dalam  sistem  Treasury  Single
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
How  to  Cite : Isti ’ anah., & Utomo, E. S. (2024). Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1); 38 - 52. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.38 - 52
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum
Account (TSA). Kata Kunci: Kas; manajemen; pendapatan; rekening

## 1. PENDAHULUAN
Pembentukan  Satuan  Kerja  (Satker)  yang  menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  (BLU)  bisa  dikatakan  salah  satu  wujud  amanah  Undang - Undang No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  sebagai  penerapan best  practice dunia dalam  peningkatan  pelayanan  pemerintah  yang  berorientasi  pada output .  Pelayanan dilakukan seperti bisnis pada umumnya  namun dilakukan oleh instansi pemerintah. Satker yang  mengemban  tugas  melayani  masyarakat  utamanya  layanan  kesehatan,  memberikan layanan  Pendidikan  khususnya  perguruan  tinggi,  layanan  pengelolaan  kawasan,  serta layanan pemberian lisensi merupakan prioritas untuk segera menjadi BLU karena pelayanan yang  diberikannya  mendapatkan  imbalan  yang  cukup  signifikan.  Dengan  sumber  daya manusia  PNS  dan  tenaga  professional  non  PNS  mereka  mengelola  kekayaan  negara  tidak terpisahkan dengan fleksibilitas khusus. Dana dari APBN dan pendapatan BLU dikelola dan dimanfaatkan  untuk  penyelenggaraan  kegiatannya.  Seiring  berjalannya  waktu,  berbagai inovasi  dikembangkan  oleh  BLU,  mulai  dari  layanan  dasar,  program  perlindungan  sosial serta berbagai layanan yang mendukung pembangunan nasional.
Pertumbuhan jumlah BLU menunjukkan tren meningkat yang cukup tajam (Grafik 1). Hingga  awal  tahun  2022  jumlah  BLU  mencapai  260  satker,  terdiri  dari  BLU  Rumpun Pendidikan  terdapat  113  satker,  sementara  BLU  Rumpun  Kesehatan  sudah  mencapai  106 satker  serta  BLU  rumpun  lainnya  ada  41  satker  seperti  tergambar  pada  Grafik1.  Seiring dengan  peningkatan  jumlahnya,  kontribusi  BLU  atas  pendapatan  yang  tercatat  dalam  kas negara yang merupakan penerimaan negara non pajak (PNBP) juga meningkat yang cukup material  dalam  nilai  rupiah.  Hampir  setiap  tahun  penerimaan  negara  dari  BLU  terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 sempat mengalami penurunan seiring dengan menurunnya  PNBP  secara  nasional.  Di  tahun  berikutnya,  dimana  Pandemi  Covid  telah melumpuhkan  banyak  usaha,  BLU  justru  membuktikan  ketangguhannya  dengan  cepat sekaligus  ambil  bagian  menjadi  lokomotif  pemulihan  negera  dengan  menyumbang  lebih dari dua puluh persen penerimaan PNBP yaitu Rp126,02 trilyun.
Meningkatnya jumlah satker yang menyandang status BLU sebenarnya juga memberi harapan yang sangat positif. Sebagaimana diketahui ada seleksi dengan kriteria dan syarat tertentu suatu satker bisa dinilai layak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Syarat - syarat  tersebut  akan  diuji  atau  dinilai  oleh  Tim  Penilai  dari  Kementerian  Keuangan. Persyaratan  utama  yang  harus  dipenuhi  adalah  substantif,  teknis,  dan  adminitratif.  Ketiga syarat ini  yang menggambarkan kemampuan dan kesanggupan satker untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga pendapatannya akan lebih tinggi. Dengan kata lain, peningkatan jumlah  BLU  dianggap  akan  berdampak  pada  peningkatan  yang  substansial  yaitu  kualitas layanan kepada masyarakat akan lebih terasa manfaatnya. Selanjutnya, dengan fleksibilitas yang dimiliki, tentunya BLU semakin mandiri dalam hal sumber pembiayaan kegiatannya, yang  semula  sangat  tergantung  pada  besaran  pagu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara atau lebih popular dengan istilah Rupiah Murni (RM). Ketergantungan tersebut akan semakin menurun dengan status satker BLU. Pendapatan BLU akan menjadi sumber utama dalam melaksanakan kegiatan satker. Sehingga kemandirian organisasi juga akan terwujud, sesuai dengan harapan awal dari dibentuknya BLU.

## Grafik1 . Tren Pertumbuhan Jumlah Satker BLU
Namun, apakah besaran kas yang dikelola BLU sudah efisien atau belum perlu dikaji lebih mendalam. Setiap satker BLU mempunyai kewajiban untuk mencatatkan pendapatan dan belanjanya ke kas negara minimal tiga bulan sekali. Ini sama artinya Menteri Keuangan sebagai  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  hanya  bisa  mengetahui  nilai  PNBP  dari  BLU setiap tiga bulan sekali. Di sisi lain kas yang dikelola oleh pemerintah harus diarahkan pada level yang paling efisien dan dapat diketahui secara real time . Pengelolaan kas, di organisasi apapun,  merupakan  aktivitas  yang  sangat  berisiko  dan  rentan  penyelewengan, penyalahgunaan  dan  kesalahan  pencatatan.  Pelaporan  berjangka  waktu  membuka  celah moral hazard dan delay waktu untuk melakukan koreksi jika ada kesalahan. Jika kas dicatat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, konsekuensinya adalah kerugian.
Berdasarkan  uraian  kondisi  tersebut,  pengelolaan  rekening  BLU  perlu  mendapat perhatian yang lebih teliti. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini secara spesifik yaitu: (1) Bagaimana Bendahara Umum Negara bisa mengetahui pendapatan riil BLU setiap saat? (2)  Bagaimana  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  kas  BLU?  (3) Bagaimana  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  BLU?  Secara  umum  penelitian  ini bertujuan  untuk:  (1)  menilai  tingkat  transparansi  manajemen  keuangan  BLU,  (2) memberikan  usulan  alternatif  pengelolaan  rekening  BLU  dan  (3)  mengembangkan  hasil penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan  sebagai  referensi  untuk  penelitian  selanjutnya terkait BLU.
Penelitian  terdahulu  yang  membahas  isu  mengenai  efisiensi  pengelolaan  kas  pada BLU masih belum banyak ditemukan. Beberapa penelitian telah berusaha mengkaji potensi pendapatan  BLU  melalui  manajemen  kas  (Suhaedi  &  Sasanti,  2020).  Potensi  pendapatan diperoleh  dengan  memindahkan idle  cash yang  dimiliki  satker  BLU  dari  bentuk  giro menjadi  deposito.  Tama  &  Kusmiyanto  (2019)  mengakaji  kemandirian  keuangan  Rumah Sakit Daerah setelah ditetapkan sebagai BLUD dan pengaruhnya terhadap kualitas layanan. Hasil kajian menunjukkan RSUD memiliki kemandirian secara keuangan dibarengi dengan kualitas  layanan  yang  semakin  baik  dari  tahun  ke  tahun.  Sementara  itu  (Aptasari,  et.  al, 2022) menganalisa nominal kas yang harus disisihkan sebagai cadangan oleh BLU. Jumlah cadangan kas  yang mesti disisihkan sesuai dengan kemungkinan BUN mengambil surplus atau  kelebihan  kas  menganggur  dari  BLU  sehingga  cukup  menjadi  modal  pengelolaan  di awal tahun berikutnya. Perkembangan dan inovasi teknologi informasi berpengaruh positif
terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum.  Pemanfaatan  kemajuan teknologi  yang  semakin  mudah  diterapkan,  maka  semakin  tinggi  efektivitas  Universitas Bengkulu dalam mengelola keuangan dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat (Verawati, et. al., 2015). Sementara itu, penelitian yang membandingkan model pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan oleh Rudhianto, et. al. (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbedaan pengelolaan keuangan antara PTN dengan  sumber  dana  rupiah  murni,  PTN  yang  menerapkan  pola  keuangan  BLU  dan  PTN yang sudah terpisah kekayaannya yaitu Badan Hukum (PTN BH).

## 2. KONSEP

## Pengelolaan Kas
Kas  (uang likuid )  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung  operasi  pemerintah. Prawironegoro, et. al. (2014) menyatakan bahwa manajemen kas dapat diartikan serangkain kegiataan  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  melakukan pengendalian uang tunai untuk membiayai kegiatan operasional organisasi  serta memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Sementara itu Danang, et al. (2015) menambahkan, bahwa pengelolaan  kas  sangat  erat  kaitannya  bahkan  tak  terpisahkan  dari  aktivitas  untuk mengumpulkan serta mendistribusikan kas.
Pengelolaan  kas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  dilakukan  secara  efisien dan efektif.  Efisien  untuk  menghindari  terjadinya idle  cash ,  sementara  efektif  agar  bisa mengurangi  terjadinya gap antara  penerimaan  dan  kebutuhan  pemerintah  dalam melaksanakan  kegiatannya  (Sulaiman  &  Dwinanda,  2021).  Pengelolaan  kas  pemerintah secara aktif dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana dalam rangka untuk membiayai kewajiban  pemerintah.  Salah  satu  hal  yang  perlu  dilakukan  ialah  meminimalkan  dana menganggur  (Pessoa  &  Williams,  2012).  Pengelolaan  kas  dilakukan  untuk  menghindari potensi mismatch antara  waktu  pembayaran  dan  ketersediaan  kas  (Lienert,  2009).  Begitu juga  Williams  (2010)  berpendapat  bahwa  strategi  pengelolaan  kas  mencakup  pengelolaan arus kas dalam jangka waktu pendek dan saldo kas pemerintah secara efektif, baik di dalam lingkup institusi pemerintah, maupun antara institusi pemerintah dan dengan sektor lain.
Undang - Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara mengamanatkan  perlunya  dibangun  suatu  sistem  pengelolaan  kas  negara  oleh  pemerintah dengan berpedoman pada prinsip - prinsip pengelolaan kas yang baik serta mampu memberi manfaat  semaksimal  mungkin  terhadap  kas  yang  yang  belum  digunakan  ( idle  cash ). Perencanaan  kas  adalah  salah  satu  pondasi  dalam  pengelolaan  kas  yang  efektif.  Potensi perbedaan  waktu  antara  pemasukan  kas  dan  pengeluaran  kas  ( cash  mismatch )  dapat diminimalisir  dengan  perencanaan.  Aktivitas  perencanaan  kas  didasarkan  pada  ramalan/ perkiraan  ( forecasting )  dan  bertujuan  untuk  menyiapkan  alokasi  uang  tunai  yang  tepat kepada sasaran dan pada waktu yang tepat. Dalam melakukan perencanaan kas, pemerintah perlu memantau saldo kas, menginvestasikan kelebihan kas yang masih belum ada rencana penggunaan  dan  menentukan  level  penyangga  kas  ( cash  buffer )  untuk  mengatasi  potensi volatilitas arus kas dan kesalahan peramalan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah  menyebutkan  bahwa  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  dalam  hal  ini  Menteri Keuangan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyusun  perencanaan  kas  dan  membuat ketetapan untuk menentukan saldo kas minimal. Begitu juga BUN wajib menentukan cara - cara dalam mengatasi kas minus dan mengoptimalkan kas surplus. Pada pasal 37 Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  197/PMK.05/2017  tentang  Rencana  Penarikan  Dana, Rencana  Penerimaan  Dana  dan  Perencanaan  Kas  disebutkan  bahwa  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  (DJPb)  selaku  Kuasa  BUN  Pusat  menyusun  perencanaan  kas  yang dilaksanakan  oleh  Direktur  Pengelolaan  Kas  Negara  (PKN).  Perencanaan  Kas  ini  bisa berupa  mata  uang  rupiah  maupun  mata  uang  asing  dan  paling  sedikit  memuat  informasi antara lain meliputi: saldo kas (dalam hal ini saldo awal); kemudian menentukan prakiraan
penerimaan negara dan juga proyeksi belanja negara; serta prakiraan saldo akhir. Peraturan Pemerintah  (PP)  No  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) mengamanatkan  bahwa  untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi  dan keseimbangan  antargenerasi,  semua  entitas  wajib  membuat  laporan  terkait  upaya - upaya yang  telah  dilakukan  disertai  hasil  yang  dicapainya  dengan  cara  yang  sistematis  dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
Storkey  (dalam  Isti ’ anah,  2022)  mendefinisikan  manajemen  kas  pemerintah merupakan kesatuan langkah pemerintah untuk mendapatkan sejumlah uang pada saat dan kondisi  yang  pas  dalam  rangka  mencukupi  kebutuhan  dengan  biaya  yang  paling  rendah. Sementara  Mu  (dalam  Isti ’ anah,  2022)  memberi  pandangan  yang  hampir  sama  bahwa manajemen kas pemerintah adalah usaha dan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur arus kas jangka pendek diantara lembaga pemerintah dan juga antara pemerintah dengan  sektor  swasta.  Manajemen  kas  dianggap  efektif  apabila  dapat  mencapai  empat tujuan ideal.
Tujuan  pertama,  penyediaan  dana  pada  waktu  yang  tepat  untuk  mendanai  belanja pemerintah  dan  juga  pembayaran  kewajiban/utang.  Kedua,  menghindari  timbulnya  biaya atas  surplus  kas  yang  belum  termanfaaatkan  dalam  sistem  perbankan.  Ketiga,  memacu peningkatan  penerimaan  yang  berasal  dari  investasi  atas  surplus  kas  yang  ada. Mengendalikan  dan  mengurangi  risiko - risiko  yang  mungkin  terjadi  seperti  pembayaran pinjaman  melalui  pengajuan  pinjaman  baru  ( refinancing ),  credit,  utang  yang  diperbaharui berdasarkan  klausul - klausul  yang  disepakati  dalam  perjanjian  pinjaman  ( roll  over ),  dan market  risk ,  merupakan  tujuan  keempat.  Hampir  sependapat  dengan  Mu,  Lienert  (dalam Isti ’ anah, 2022) juga menyebutkan bahwa tujuan pertama manajemen kas adalah memberi kepastian tersedianya dana untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk menyatukan semua penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam satu rekening.  Mencari  alternatif  pembiayaan  melalui  pinjaman  apabila  memang  sangat diperlukan  dengan  meminimalkan  bunga  yang  mengikuti  pinjaman  tersebut,  merupakan tujuan  ketiga.  Pengoptimalan  kas  menganggur  merupakan  tujuan  keempat,  dan  tujuan kelima  adalah  mengelola  risiko  dengan  investasi  surplus  pada  instrumen  yang  memiliki jaminan yang memadai.

## Treasury Single Account (TSA)
Suatu rekening yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, yang  mana  saldo  kas  dari  penerimaan  dan  pengeluaran  tersebut  dikonsolidasikan  dalam rangka transaksi keuangan pemerintah biasa disebut Rekening Tunggal Perbendaharaan atau TSA (DJPb. Kemenkeu). Secara singkat Oyedikun (2016) mendefinisikan TSA merupakan instrumen  yang  digunakaan  dalam  rangka  pengumpulan  dan  penyatuan  rekening  dan keuangan  pemerintah  dalam  satu  tempat  yang  sama.  Definisnya  lainnya  dari  TSA  adalah rekening  bank  pemerintah  penghubung  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  yang  dapat memberikan  pandangan  atas  semua  sumber  daya  kas  yang  ada.  Fainboim  &  Pattanayak (dalam  Istianah,  2022)  memberikan  definisi  TSA  secara  sederhana  yaitu  satu  rekening  di bank  sentral  yang  memiliki  struktur  yang  terpadu  akuntasinya  antara  rekening  dan  sub - rekening  dengan  pemerintah  (dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbedaharaan)  sebagai administratornya. Pengelolaan penerimaan dan belanja secara terpusat dapat diketahui posisi kas konsolidasi pada tiap akhir hari. Fainboim & Pattanayak juga memberikan definisi yang lebih  luas  TSA,  yaitu  penerapan  serangkaian  sistem,  proses,  norma,  dan  prosedur perbendaharaan negara untuk konsolidasi dan pengelolaan dana.
Penegasan  fungsi  atas  TSA  kembali  diungkapkan  Fainboim  &  Pattanayak  (dalam Istianah,  2022)  bahwa  secara  konseptual,  TSA  harus  dapat  difungsikan  sebagai  alat konsolidasi  kas  pemerintah  dalam  satu  atau  beberpa  rekening  yang  dihubungkan  ke rekening  utama.  Pengurangan  ongkos  yang  timbul  dari  transaksi  perbankan,  mempercepat pengumpulan  pendapatan  ke  kas  negara,  pembayaran  secepatnya  atas  kewaajiban pemerintah  yang  telah  disetujui,  pemberian  fasilitas  rekonsiliasi  data  perbankan  dengan
sitem  akuntansi  pemerintah,  kontrol  dan  monitoring  efisiensi  dana  yang  dialokasikan  ke berbagai kementerian/lembaga, serta memberikan fasilitas koordinasi yang lebih baik antara program fiskal dengan moneter untuk menghilangkan kejutan fiskal mendadak bagi otoritas moneter menjadi tujuan TSA.
Teori Manajemen Keuangan Publik berasumsi bahwa dalam mengelola belanja untuk kepentingan  rakyat  tentu  pemerintah  akan  berhati - hati.  Teori  ini  juga  menekankan  bahwa untuk mencegah penjarahan, seperti memasukkan pendapatan negara ke dalam saku pribadi, pemerintah  harus  memobilisasi  pendapatannya  dengan  baik  (Udo  &  Esara,  2016).  Teori Moneter  Modern  berpandangan  bahwa  efisiensi  proses  penganggaran  dan  pengelolaan sumber  daya  merupakan  prioritas  dan  sangat  ditekankan.  Pemerintah  melakukan  tindakan dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  dampaknya  terhadap  ekonomi  (Ajugwe,  2020)  TSA sangat dianjurkan keberadaannya bersamaan di BUN. Sebagai pengendali dan penanggung jawab TSA, keberdaan TSA sangat dianjurkan keberdaannya secara bersamaan. Wang, et al. (2016) berpandangan remunerasi atau imbal jasa layanan perbankan yang maksimal dengan basis  kestabilan  kas  merupakan  target  utama  dalam  pengelolaan  kas  perusahaan.  Dua  hal yang  sering  berseberangan  yaitu  kebutuhan  likuiditas  dan  optimalisasi  kas  adalah  kondisi yang harus dihadapi oleh manajer keuangan agar tujuan utama dapat tercapai.
BUN sebagai pengelola kas negara yang modern juga dibebani tanggung jawab agar likuiditas  selalu  terjaga  dengan  mengoptimalkan  kas  dengan  memanfaatkan  untuk  belanja pemerintah. Menurut Musgrave (dalam Madjid, 2012), pemerintah sebagai pengelola fiskal menjalankan  tiga  fungsi  utama,  yaitu  mengoptimalkan  alokasi  sumber  daya,  mewujudkan distribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  dan  menjaga  stabilitas  perekonomian.  Ketiga  hal tersebut dikenal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Perwujudan pengelolaan fiskal di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUN, dalam melaksanakan  tugas  pengelolaan  kas  negara,  harus  memastikan  semua  kewajiban  negara dapat  dibayar  tepat  secara  waktu  serta  tepat  dalam  jumlahnya  dengan cost  of  fund yang paling minimal dan aman. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi cost of fund antara lain adalah  dengan  berkoordinasi  dengan  unit  terkait,  sehingga  menerbitkan  Surat  Utang/ Obligasi  Negara  atau  pinjaman  ke  luar  negeri  hanya  pada  saat  diperlukan,  melakukan optimalisasi  atas idle  cash yang  dikelola  dengan  tetap  mempertimbangkan  risiko  yang muncul  ketika  berinvestasi  dalam  jangka  pendek  atas  kelebihan  kas  (Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  dan  World  Bank,  2014).  Dalam  pelaksanaannya,  pengelolaan  kas  negara dilakukan  dengan  mengimplementasikan  tiga  pilar  pengelolaan  kas  negara,  yaitu perencanaan  kas,  manajemen  kekurang/kelebihan  kas,  serta  penerapan Treasury  Single Account (TSA) atau Rekening Tunggal Perbendaharaan.
Teori  berhemat  uang,  sebagai  dasar  dari Principle  Unity  of  Cash ,  pengaturan perbankan  pemerintah  yang  terstruktur  dan  terpadu  digunakan  untuk  memastikan penghematan  uang  tunai  pemerintah  dalam  implementasi  TSA.  Begitu  juga  dengan penghematan  dan  pengelolaan  atas  sumber  daya  yang  terbatas,  sebagian  besar  ekonom mengambil  posisi  ini  (Ajugwe,  2020). World  Bank (2009)  juga  mempertegas  prinsip kesatuan perbendaharaan, dan menyatakan bahwa untuk pengelolaan dan akuntabilitas yang efisien maka kontrol atas semua dana yang tersedia dikonsolidasikan oleh perbendaharaan. Hanya  perbendaharaan  yang  melakukan  konsolidasi,  pengoperasian  rekening  bank  harus izin diketahui Ditjen Perbendaharaan (Kementerian Keuangan) selaku BUN.
Enam  karateristik  utama  yang  efisien  menurut  Fainboim  &  Pattanayak  (dalam Isti ’ anah, 2022) yaitu: pertama lokasi, bank yang mengoperasikan TSA harus bank sentral. Bank  komersial  memiliki  resiko  lebih  besar  dibandingkan  bank  sentral  termasuk didalamnya  resiko  moral  hazard.  Karateristik  berikutnya  adalah  ruang  lingkup.  Semua entitas  harus  menjadi  cakupan  TSA  dan  menjadi  sumber  daya  pemerintah,  baik  anggaran maupun  non  anggaran.  Konsentrasi  adalah  karateristik  ketiga.  Semua  instansi  pemerintah harus mendapat izin dan dalam pengawasan BUN terkait pengelolaan rekening bank, baik pembukaan  maupun  penutupannya.  Karateristik  ini  memberi  fasilitas  pemerintah  pusat
mendapatkan informasi atas semua saldo dari seluruh rekening bank pemerintah pada akhir setiap  hari.  Karakteristik  keempat  adalah  kesesuaian.  Perbendaharaan  dapat  mengelola seluruh  arus  kas  dengan  efisiensi  yang  maksimum  jika  memiliki  kewenangan  untuk menyesuaikan  segala  sesuatunya.  Rekening  pemindahbukuan  dirancang  dan  disesuaikan sedemikian  rupa  untuk  menjamin  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  TSA.  Jaminan ketepatan  waktu  transaksi  penerimaan  negara  dan  pembayaran  kewajiban  menjadi karateristik  kelima.  Semua  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  harus  masuk  ke  dalam TSA  segera  setelah  pengumpulannya  dan  mekanisme  pencairannya  pun  hanya  dilakukan jika pengeluaran sudah diakui kebenarannya. Minimalisir float adalah istilah popular yang tersebar di beberapa literatur. Karateristik keenam adalah informasi tepat waktu. Setiap hari secara real time akumulasi posisi kas tersedia dan dapat diakses. Perbaharuan perencanaan kas  dan  penggunaaan  kas  harian  dalam  keuangan  pasar  dapat  dilakukan  jika  tersedia Informasi yang tepat waktu tentang ketersediaan kas.
Kementerian  Keuangan  (BUN)  telah  mengimplementasikan  Sistim  Perbendaharaan dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  sebagai  salah  satu  upaya  konkrit  dalaam  penjagaan  kas negara dan dukungan kepada TSA. Dari sudut pandang pengambilan kebijakan strategis dan pemanfaatan  ekonomi  bagi  Pemerintah  Indonesiad,  penerapan  TSA  sangat  positif.  Selama kurun tahun 2012 dan 2013, pemerintah telah menerima imbal jasa sebesar 65% dari suku bunga  BI  atu  sebesar  Rp2  sampai  dengan  Rp4  trilliun  per  tahun.  Ini  dari  sudut  pandang kemanfaatan  ekonomi.  Selanjutnya,  pemerintah  telah  berhasil  mengelola  berbagai  risiko penyimpanan  kas,  dari  sudut  pandang  pengambil  kebijakan,  dan  pemerintah  juga  mampu dalam pengambilan keputusan keuangan publik khusunya terkait dengan surplus dan defisit kas.
Masa  pandemi  COVID - 19  ini  bisa  dikatakan  juga  sebagai  uji  ketangguhan  TSA. Pemerintah dianggap mampu menjaga ketersediaan kas hingga akhir tahun anggaran 2020 dan  masuk  2021.  Tantangan  serta  tekanan  atas  semua  jenis  penerimaan  negara,  belanja, bahkan pembiayaan APBN akibat pandemi COVID - 19 telah berhasil dilewati. Keberhasilan pemerintah  memastikan  ketersediaan  dana  guna  membiayai  belanja  pada  saat  yang  tepat merupakan  buah  dari  konsolidaasi  saldo  kas  penerimaan  dan  pengeluaran.  Strategi Pengelolaan  kas  telah  teruji  ketangguhannya  seiring  dengan  pelaksanaan  TSA.  Bank Indonesia  (BI)  juga  terbantu  terkait  pelaksanaan  operasi  moneter  dan  pengendalian kestabilan suku bunga, ini manfaat TSA selain untuk kebijkan fikal.

## 3. METODE
Dalam kajian Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan  Layanan  Umum  ini  menggunakan  metode  kualitatif  analisis  kebijakan.  Penelitian kualitatif, sebagaimana pendapat Moleong (2017), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain - lain  secara  holistic.  Penyampaiannya  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata - kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Sementara  Hendryadi,  et.  al,  (2019) menambahkan  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  proses  penyelidikan  secara  natural yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Berbeda dengan penelitian  kuantitatif  yang  menekankan  pada  angka - angka,  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  kualitas  data.  Data  diperoleh  dari  wawancara  mendalam  observasi langsung lokasi dan studi pustaka dokumen resmi yang terkait. Proses adalah lebih penting dalam  penelitian  kualitatif  dibanding  hasil  yang  didapat,  karena  hubungan  pada  bagian - bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses
Penelitian  kebijakan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  pada  kebijakan  yang  dalam pengimplementasian atau yang sudah selesai pengimplementasiannya (Putra, 2012). Untuk kebijakan  yang  dalam  pengimplementasian  berguna  untuk  meningkatkan  kualitas, efektivitas, serta efesiensi dari kebijakan tersebut. Jika penelitian dilaksanakan pada waktu
kebijakan  sudah  selesai  diterapkan  maka  tujuaannya  adalah  menilai  kebijakan  tersebut secara  keseluruhan.  Penelitian  kebijakan  wajib  dilakukan  secara  cepat,  tepat,  dan  akurat, sehinggaa  waktu  yang  dibutuhkan  juga  singkat  mengingat  permasalahan  yang  muncul dalam masyarakat memerlukan harus diselesaikan dengan cepat.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  meneliti  kebijakan  yang  sedang  berlaku  terkait pengelolaan  kas  BLU  dengan  maksd  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  serta efesiensi  dari  kebijakan  TSA.  Penelitian  dilakukan  secara  intensif  mulai  Januari  2022 sampai  Juli  2022  dengan  melakukan  wawancara  dari  para  narasumber,  pengumpulan  data yang dimiliki obyek penelitian maupun dari pihak lain yang terkait dengan penelitian.
Data primer atau data awal yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari informan kunci  kepada  peneliti,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  Pustaka  (Sugiyono 2018). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dari sumber pertama yaitu  para  pejabat  perbendaharaan  dari empat  BLU  yang  diteliti  dan  narasumber dari  Dit. PPK - BLU  Ditjen  Perbendaharaan  mulai  Januari  2022  hingga  Juli  2022.  Data  sekunder diperoleh dari laporan keuangan empat satker BLU dan laporan keuangan satker BLU pada Dit. PPK - BLU serta kajian pustaka. Kegiatan yang dilakukan terkait kaajian pustaka terdiri dari pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Teknik pengolahan data penelitian melalui studi literatur, peneliti mengumpulkan data dengan  mencari  dan  menganalisis  berbagai  buku,  jurnal,  media,  dan  sumber - sumber lainnya.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  serta  terus - menerus  sampai tuntas  hingga  dianggap  cukup.  Tahap  selanjutnya,  data  yang  sudah  terkumpul  dirangkum, dipilih  hal - hal  yang  pokok,  serta  fokus  pada  aspek  penting  yang  sesuai  dengan  topik penelitian. Kegiatan ini biasa dikenal dengan redukdi data. Penyajian data merupakan tahap berikutnya, agar dapat terorganisir sehingga akan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan  kesimpulan.  Dalam  penelitian  kualitatif,  kesimpulan  dapat  menjawab  rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena perumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
BLU  sebagai  sebuah  instansi  pemerintah  yang  melakukan  kegiatan  berupa  layanan kepada  masyarakat  dan  dilakukan  seperti  bisnis  pada  umumnya.  Status  sebagai  satker, berarti masih mendapat sumber pembiayaan dari APBN. Berbeda dengan satker non - BLU, maka BLU mendapat ‘ perlakuan khusus ’ untuk mengelola pendapatannya secara langsung, tanpa menyetor ke kas Negara terlebih dahulu,  baik kegiatan operasional layanan maupun non  operasional.  Jenis  penerimaan  yang  dikategorikan  sebagai  pendapatan  BLU  adalah: penerimaaan  yang  berasal  dari  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  hibah  terikat atau tidak terikat dari masyarakat atau badan lain, hasil yang diperoleh dari kerja sama BLU dengan pihak lain atau hasil dari usaha lainnya, dan pendapatan/penghasilan lain yang sah. Hasil  usaha  lainnya  bisa  berasal  dari  pendapatan  jasa  lembaga  keuangan,  hasil  penjualan asset  tetap,  dan  pendapatan  sewa.  Pendapatan  tersebut  merupakan  Penerimaan  Non  Tax (PNBP)  bagi  satker  BLU  dan  dapat  dikelola  secara  langsung  untuk mendanai  kegiatan operasional  ataupun  non  operasional  BLU  tanpa  harus  disetorkan  ke  rekening  kas  negara terlebih  dahulu. Penerimaan  dan  penggunannya  ini  kemudian  dilakukan  pengesahan  ke KPPN sehingga tercatat dalam pembukuan Bendahara Umum Negara.
BLU  memiliki  fleksibiltas  untuk  mengelola  kas  yang  menjadi  kewenangannya. Pengelolaan kas tersebut meliputi: penerimaan kas, pengeluaran kas,  dan optimalisasi kas. Manjemen  kas  BLU  dilaksanakan  berdasarkan  praktek  bisnis  yang  sehat  dan  harus digunakan  secara  optimal  untuk  penyelenggaran  pemberian  layanan.  Dalam  rangka pengelolaan  kas  Pimpinan  BLU  membuka  rekening  pada  bank  umum.  Sesuai  kebutuhan BLU,  rekening  yang  dibuka  meliputi:  rekening  operasional,  rekening  dana  kelolaan,  dan rekening  pengelolaan  kas.  Rekening - rekening  pada  bank  umum  yang  dikelola  oleh  BLU mendapat imbalan berupa bunga/nisbah/jasa giro namun tidak dikenakan pajak. Fleksibiltas
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum
lain yang diberikan kepada BLU berupa pemanfaatan kelebihan/surplus kas untuk investasi dalam redurasi pendek pada jenis investasi dengan risiko rendah. Sebagaimana kita ketahui BLU  mempunyai  laporan  keuangan  yang  tertutup  sehingga  lumayan  sulit  untuk  mencari datanya.
Tabel 1. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Kesehatan Wil. Sumatera No Nama Satker Data OMSPAN Data Satker Selisih 1 RS Tk..II Banda Aceh KESDAM IM 12.414.493 2 RSU H. Adam Malik Medan 1.584.264.060 3 RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi 636.555.977 4 RSU Dr. M. Jamil Padang 7.940.000 5 RSU Dr.Mohammad Hoesin Palembang 2.337.128.305 6 RSU Dr.Rivai Abdullah Palembang 136.225.950 7 Balai Besar Lab. Kesehatan Palembang 384.899.912 8 RS Tk .II Dr.AK Gani KESDAM II/SWJ 114.909.099 9 RS Tk.III Dr. Bratanata KESDAM II/SWJ 115.752.098 115.892.797 (140.699) 10 RS Bhyangkara Jambi 415.131.335 415.131.335 0 11 RS Bhayangkara Bengkulu 171.283.694 12 RS Bhayangkara Bandar Lampung 327.342.079
Berikut  adalah  data  tentang  laporan  jasa  layanan  perbankan  BLU  di  wilayah  kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi sebagai sampel atas pencatatan laporan jasa  layanan  perbankan  satker  BLU  di  wilayah  Sumatera  dengan  data  lengkap  khusus wilayah  Jambi.  Terdapat  duabelas  BLU  bidang  Kesehatan  menyebar  di  wilayah  Sumatera dan  dua  diantaranya  ada  di  wilayah  Jambi.  Keduanya  merupakan  rumah  sakit  milik  TNI/ POLRI.
Sebanyak  duapuluh  Univeritas  dan  Politeknik  di  wilayah  Sumatera  telah  menjadi BLU,  Universitas  Jambi  dan  UIN  Sultan  Thaha  Saifuddin  merupakan  satker  di  wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi. Dari table 1 di atas tampak BLU rumpun pendidikan  tetap  mendominasi  di  wilayah  Sumatera,  namun  khusus  untuk  propinsi  Jambi rumpun Pendidikan dan Kesehatan memiliki jumlah yang berimbang. Saat kajian ini dibuat ada satu satker rumpun pendidikan yang sedang dalam proses pengajuan menjadi BLU yaitu satker Politeknis Kesehatan Jambi. Pada table 1 memperlihatkan BLU Rumkit Bhayangkara Jambi  telah  mencatatkan  nilai  yang  sama  antara  pembukuan  satker  dan  BUN.  Sementara BLU  Rumkit  Bratanata  Jambi  pembukuannya  menunjukkan  pendapatan  yang  diperoleh lebih besar daripada pembukuan BUN. Selisih tersebut terjadi pada BLU Universitas Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada table 2.
Tabel 2 . Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Pendidikan Wil. Sumatera No Nama Satker Data OMSPAN Data Satker Selisih 1 UIN Ar - Raniry Banda Aceh 753.214.537 2 UIN Sumatera Utara Medan 678.206.965 3 Universitas Negeri Medan 2.926.946.333 4 UIN Imam Bonjol Padang 798.452.766 5 IAIN Bukittinggi 799.689.706 6 Universitas Riau 1.200.904.216 7 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 551.297.642 8 Universitas Jambi 1.275.526.928 1.880.741.982 - 605.215.054 9 UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 125.253.725 122.135.271 3.118.454 10 Universitas Sriwijaya 6.815.182.845 11 UIN Raden Fatah Palembang 593.814.384 12 Universitas Lampung 2.182.101.008 13 UIN Raden Intan Bandar Lampung 1.259.831.476 14 Universitas Bengkulu 870.495.654 15 Poltek Kesehatan Medan 965.194.946 16 Poltek Penerbangan Medan 418.633.862 17 Poltek Penerbangan Palembang 97.966.915 18 Poltek Trans Sungai, Danau & Penybrg Palembang 60.392.215 19 Poltek Kesehatan Tanjung Karang 170.123.414 20 Poltek Kesehatan Bengkulu 224.963.497
Pendapatan  Jasa  Layanan  Perbankan  sebagai  pendapatan  BLU  yang  diterima  pada waktu  yang  hampir  bisa  dipastikan  pada  awal  bulan  masih  belum  tersaji  dengan  akurat. Padahal masih banyak pendapatan lain yang waktu perolehannya tidak pasti, kemungkinan juga  belum  bisa  dibukukan  secara  akurat  oleh  BUN.  Tidak  bisa  disalahkan  kalo  ada penilaian  bahwa  BLU,  terutama  terkait  penerimaannya  masih  belum  transparan  dan  juga tidak  akuntabel.  Pencatatan  penerimaan  jasa  perbankan  ini,  bisa  dikatakan  sebagian  kecil pendapatan,  seolah  belum  dibukukan  secara  serius  oleh  BLU.  Padahal  di  sisi  lain pemerintah  membutuhkan  banyak  pendapatan  untuk  membiayai  APBN.  Salah  satu  cara untuk  menutup  kekurangan  belanja  dengan  melakukan  pinjaman  yang  tentu  butuh  biaya yang tidak sedikit. Kondisi seperti ini seolah - olah pemerintah hanya mencatat pengeluaran untuk  membiayai  kegiatan  semua  kementerian  tapi  tidak  ada  pencatatan  atas  penerimaan (PNBP),  khususnya  dari  pendapatan  BLU  untuk  membiayai  kegiatan  semua  kementerian tapi tidak ada pencatatan atas penerimaan (PNBP), khususnya dari pendapatan BLU.
Pengelolaan kas bisa dibilang sebagai pemeran utama dan sangat penting baik dalam sebuah perusahaan maupun dalam sebuah negara. Pengelolaan kas yang kokoh merupakan fondasi yang kuat atas terbangunnya sebuah negara yang hebat. Sejarah telah membuktikan, keterpurukan  Indonesia  di  krisis  moneter  tahun  1998  disebabkan  karena  lemahnya pengelolaan  kas  negara.  Oleh  sebab  itu,  keuangan  harus  benar - benar  dikelola  dengan matang sehingga tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Tahun 2008 krisis global kembali melanda dunia, namun Indonesia telah membuktikan ketangguhannya. Pemerintah telah  melaksanakan  amanat  UU  Nomor  1  Tahun  2004  melalui  pelaksanaan  TSA. Pengelolaan  kas  menggunakan  sistem  TSA  ini  sesuai  dengan  prinsip - prinsip  pengelolaan kas sesuai best practice dan mendayagunakan semaksimal mungkin dana yang yang masih menganggur ( idle cash ).
Di balik ketangguhan tersebut ternyata masih ada yang tertinggal dan belum tersentuh yaitu  pengelolaan  keuangan  BLU.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik  melalui  BLU  beberapa  potensi  permasalahan  yang  jika  tidak  dapat
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum
dimitigasi  akan  menyebabkan  tidak  optimalnya  pengelolaan  kas  negara.  Pengelolaan keuangan  BLU  mempunyai  tujuan  agar  kinerja  keuangan  mengalami  peningkatan  dan pengelolaan  keuangannya  lebih  efektif  dan  efisien  dengan  laporan  keuangan  yang  lebih akuntabel dan transparan. Namun hasil penelitian menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi.
BUN  sudah  berusaha  menjaga  kas  negara  dengan  disiplin,  konsisten  serta  hati - hati yang  di  dukung  SPAN  (Sistim  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara).  Namun  sayang, BLU hanya mengaksesnya untuk penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja  (SP3B)  ke  KPPN  (sebagai  Kuasa  BUN - D).  Paling  sedikit  setiap  triwulan, pendapatan  BLU  dilaporkan  di  SPAN  tanpa  ada  periode  dari  kapan  sampai  kapan.  Atas pengesahan  tersebut  KPPN  (Seksi  Pencairan  Dana)  melihat  saldo  akhir  hari  itu  dimana pengesahan  diterbitkan.  Saldo  Akhir  di  SPAN  harus  sama  dengan  saldo  awal  di  SPM Pengesahan.  Artinya  KPPN dengan aplikasi SPAN hanya mencocokan saldo yang dikirim oleh  BLU  pada  saat  melakukan  pengesahan.  Saldo  awal  pengesahan  yang  diperoleh  saat satker  melaporkan  atau  melakukan  pengesahan  periode  sebelumnya  akan  menjadi  saldo akhir  kas  BLU  di  SPAN  untuk  periode  pengesahan  selanjutnya.  Berdasarkan  kondisi tersebut seharusnya tidak ada permasalahan, namun ternyata masih banyak ditemui KPPN belum  bisa  memproses  pengesahan  dimaksud  karena  ketidakcocokan  saldonya.  Hal  ini membuktikan jeda pencatatan menimbulkan perbedaan data.
Jasa  layanan  perbankan  menjadi  pilihan  sampel  karena  komponennya  sederhana, jumlahnya kecil dan diterima  pada tanggal yang pasti.  Jasa layanan perbankan seharusnya tidak  ada  selisih  antara  data  di  SPAN  dan  laporan  satker  karena cut  off penerimaan  jasa perbankan  adalah  jelas  yaitu  setiap  awal  bulan.  Namun,  data  di  atas  menunjukkan  bahwa pengelolaan kas di satker BLU, dari empat satker BLU yang ada di Prov. Jambi, hanya satu satker BLU yang tidak ada selisih.
Satker  melakukan  pelaporan  tiga  bulan  sekali  sehingga  kesalahan  tersebut  baru diketahui  sewaktu  mereka  melakukan  pengesahan  SP3B.  Kesalahan  pencatatan  bulan Januari  baru  diketahui  bulan  April  karena  baru  ada  pelaporan. Delay pelaporan menimbulkan  masalah  jika  ada  kesalahan  pencatatan.  Perbaikan  harus  dilakukan  dengan mekanisme  yang  cukup  rumit  dan  akan  membutuhkan  daya  dan  upaya  cukup  besar  serta biaya yang cukup mahal.
Fleksibitas  khusus  bagi  BLU  untuk  melakukan  pinjaman  juga  menambah kompleksitas pengelolaan kas negara. Dalam pembayaran cicilan utang satker BLU hanya konsentrasi  dengan  Surat  Keterangan  Telah  dibukukan  (SKTB)  tanpa  memikirkan  tindak lanjut  jurnal  penyesuaian  di  SPAN  nya.  Akhirnya  menimbulkan  permasalahan  di  laporan keuangannya.  Ketiadaan  koneksitas  langsung  dan real  time pengelolaan  kas  BLU  dengan kas  negara  juga  menyebabkan  permasalahan  yaitu  keterlambatan  pelaksanaan  anggaran. Satker BLU harus mengajukan permintaan surat keterangan saldo kas dulu ke KPPN setiap awal  tahun.  Surat  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  revisi  DIPA  di  awal  tahun  untuk memasukkan kas BLU nya. Saldo awal tahun sama dengan saldo akhir tahun di kas negara. KPPN  menerbitkan  menerbitkan  Surat  Keterangan  Saldo  Kas  BLU  Tahun  Anggaran  lalu. Peraturan  telah  mengamanatkan  dengan  jelas  bahwa  untuk  mengimbangi  kekhususan  dan fleksibilitas  pengelolaan  keuangan,  maka  Satker  yang  menerapkan  pola  pengelolaan keuangan BLU harus mengendalikan secara ketat perencanaan dan penganggarannya, serta pertanggungjawaban keuangannya.
Gambaran  pencatatan  yang  termonitoring  di  KPPN  tersebut  di  atas,  akan  menjadi wajar jika ada asumsi kejadian yang dialami oleh Kemristekdikti. Hasil opini dari BPK atas Kementerian  ini  pada  tahun  2015  dan  2016  menunjukkan  kemerosotan  akuntabilitas  dari Wajar Tanpa Pengecualian atau lebih popular dengan sebutan WTP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah bergabungnya satker yang memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dan sudah menjadi BLU yaitu perguruan tinggi.
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum
Tahun  2011  awal  adanya  BLU  Penghasilan  yang  diperoleh  Rp20,1  trilyun  atau  5,7 persen dari total PNBP di tahun tersebut. Hampir setiap tahun penerimaan negara dari BLU terus  mengalami  peningkatan,  namun  di tahun  2019  sempat mengalami  penurunan  seiring dengan  menurunnya  PNBP  secara  nasional.  Di  tahun  berikutnya,  dimana  Covid - 19 melumpuhkan  banyak  usaha,  BLU  justru  membuktikan  ketangguhannya  dengan  cepat sekaligus  ambil  bagian  menjadi  lokomotif  pemulihan  negera  dengan  menyumbang  lebih dari  27  persen  penerimaan  PNBP  yaitu  Rp126,02  trilyun.  Tren  peningkatan  proporsi realisasi PNBP BLU belum berdampak langsung pada perbaikan pengelolaan kasnya.
Grafik 2 . Kontribusi Pendapatan BLU terhadap PNBP (dalam jutaan)
Optimlasasi  saldo  terus  membayangi. Highlight  current  issues BLU  hingga  tahun 2022  masih  berkutat  pada  besarnya  dana  yang  dikelola  BLU  yang  belum  dikelola  secara optimal. Fleksibilitas khusus seolah - olah menjadi penghalang bagi publik khususnya BUN mengetahui  pencatatan  pendapatan  dan  belanja  BLU  secara real  time .  Pencatatan pendapatan  dan  belanja  BLU  dilaporkan  ke  negara  tiga  bulan  sekali  melalui  pengesahan SP3B,  tidak  disertai  penyebutan  periode  pencatatan.  Pengelola  kekayaan  negara  tidak terpisahkan  dengan  fleksibilitas  khusus  ini  seolah - olah  diberi  kesempatan  mengolah  uang secara  tertutup  dalam  masa  sebelum  pelaporan.  Jika  negara  memiliki  laporan  keuangan tertutup  maka  akan  muncul  pikiran  negatif  bahwa  ada  penggelepan  dana.  Celah  moral hazard terbuka lebar.
Pengenalan  TSA  diharapkan  akan  dapat  lebih  mengarahkan  BLU  untuk  lebih transparan dalam mengelola keuangan mereka seperti bukan malah merasa sebagai entitas independen dan  mencatatkan  pendapatannya  ke  kas  negara  sesuka  hati.  Kemenkeu  selaku BUN  telah  berhasil  membuktikan  pengaturan  Uang  Persediaan  (UP)  yang  memiliki flexibilitas yang hampir sama dengan BLU. UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu  yang  diberikan  kepada  bendahara  pengeluaran  untuk  biaya keperluan  sehari  hari. Satker bebas menggunakan uang persediaan tersebut. BUN mengatur UP satker yang belum digunakan mengendap di bank. Satker memiliki hak sepenuhnya terhadap UP yang dimiliki meskipun  poisisinya  ada  dalam  rekening  bank.  Seluruh  rekening  satker  ini  terkonsolidasi sehingga  remunerasi  atas  UP  yang  mengendap  bukan  masuk  ke  rekening  masing - masing namun masuk dalam satu rekening  yang  sudah ditentukan. Dengan sedikit modifikasi, hal yang  sama  bisa  dilakukan  atas  rekening  BLU,  BUN  melakukan  pencatatan  sementara remunerasi langsung terkirim ke rekening BLU.
Seluruh  rekening  bendahara  penerimaan,  rekening  bendahara  pengeluaran  serta
rekening  lainnya  yang  dimiliki  satker  BLU  hendaknya  masuk  menjadi  obyek  TNP ( Treasaury Notional Pooling ) dimana tanpa pemindahbukuan kas apapun konsolidasi daapat dilakukan.  Proses  penutupan  saldo  dan  konsolidasi  dilakukan  untuk  semua  rekening bendahara penerimaan, rekening bendahara pengeluaran serta rekening lainnya dilakukan di setiap  akhir  hari  kerja.  Kas  tidak  benar - benar  dikumpulkan  dalam  konsep “ notional pooling ”. Koordinasi dilakukan hanya secara virtual, sehingga membutuhkan waktu singkat, selanjutnya informasi mengenai saldo tersebut dijadikan dasar menghitung nilai imbal jasa atau  remunerasi.  Setiap  hari  imbal  jasa  dari  perbankan  dibayarkan  sesuai  dengan  besaran saldo yang terkumpul. Besaran imbal jasa atau bagi hasil sudah ditentukan  pada perjanjian pemerintah dan bank terkait, dan tertulis dalam perjanjian kerja sama. Khusus untuk satker BLU, BUN hanya melakukan pencatatan, dana penerimaan termasuk bunga yang diperoleh merupakan  hak  sepenuhnya  satker  BLU.  TSA  dengan  dukungan  SPAN,  tehnologi  yang mampu mengintegrasikan sistem keuangan tanpa jeda waktu dan batas wilayah.  Keuangan BLU  dapat  dikelola  secara  transparan  dan  dapat  diketahui  secara real  time oleh  manager keuangan  negara  dalam  hal  ini  Menteri  keuangan.  Semua  pihak  dapat  melihat  dan mengawasi  berapa  dana  yang  dikelola  negara  dan  bagaimana  digunakan,  termasuk  di dalamnya dana yang dikelola dengan mekanisme BLU.
Dari sisi satker BLU sangat diuntungkan, karena selain pengelolaan keuangannya rapi, remunerasi yang awalnya hanya diterima bulanan karena pengendapan bulanan maka akan memungkinkan  didapatkan  harian.  Semua  uang  yang  ada  di  rekening  BLU  yang  telah tergabung dalam TSA akan mendapat remunerasi di hari kerja berikutnya. Tentunya lebih besar  karena  tidak  semua  dana  yang  masuk  hari  itu  digunakan  langsung  hari  itu,  ada pengendapan  beberapa  hari  yang  akan  menghasilkan  tambahan  penerimaan  BLU  dan penerimaan  negara  sekaligus,  karena  penerimaan  BLU  merupakan  bagian  penerimaan negara.  Selisih  dan  masalah  laporan  juga  bisa  diminimalisir  karena  datanya  telah menjadi satu. Dengan dukungan SPAN semua data telah terintegrasi sehingga satker BLU  maupun KPPN dapat mengakses langsung data yang sama. Demikian pula untuk revisi, tidak perlu waktu yang lama data tinggal ditarik dari SPAN untuk penyelesainnya.
Sementara  dari  sisi  pemerintah,  secara  real  time  pemerintah  mempunyai  data  yang valid  atas  berapa  nilai  kas.  Selanjutnya  pemerintah  dapat  meningkatkan  pengelolaan  kas negara  pada  level  yang  lebih  efisien.  Dimungkinkan,  apabila  pemerintah  benar - benar membutuhkan  bisa  melakukan  pinjaman  dengan  jangka  pendek  sampai  menengah  dengan suku  bunga  pasaran  ke  kas  BLU.  Harapannya,  kondisi  ideal  terjadi  maka  kecenderungan pemerintah untuk meminjam dari sektor keuangan berkurang, dampak yang mungkin terjadi dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah. Cost of fund yang cukup besar bisa dihemat di tengah maraknya tekanan penghentian utang negara.
Sebagaimana praktik - praktik internasional, seluruh saldo kas di rekening setiap satker sudah  terkonsolidasi  ke  dalam  rekening - rekening  pemerintah  di  Bank  Central  termasuk rekening BLU. Rekening di bank - bank komersial yang sebelumnya menganggur kini telah menghasilkan  pendapatan  bagi  pemerintah  karena  seluruh  saldo  terkumpul  dalam  waktu singkat  dan  diberikan  imbal  jasa.  Namun  jika  BLU  tetap  ingin  menaruh  dananya  di  luar bank  sentral  tetap  dimungkinkan,  tetapi  rekeningnya  tetap  masuk  dalam  TSA.  Kejadian yang sama seperti uang UP. Dana dapat disimpan di berbagai bank namun saldo tetap dapat dipantau BUN karena sudah masuk dalam TSA.

## 5. SIMPULAN
Seiring dengan peningkatan jumlahnya satker BLU, kontribusi atas pendapatan yang tercatat  dalam  kas  negara  yang  merupakan  penerimaan  negara  non  pajak  (PNBP)  juga meningkat  dengan  cukup  signifikan.  Peningkatan  jumlah  BLU  akan  berdampak  pada peningkatan  kualitas  layanan  kepada  masyarakat.  Pendapatan  BLU  akan  menjadi  sumber utama dalam melaksanakan kegiatan layanan karena bisa langsung digunakan, tanpa harus masuk  ke  kas  negara  lebih  dulu.  Di  sisi  lain  kas  yang  dikelola  oleh  pemerintah  harus
diarahkan  pada  level  yang  paling  efisien  dan  dapat  diketahui  secara real  time .  Sementara BLU  mempunyai  kewajiban  mengesahkan/mencatatkan  penerimaan  dan  belanja  sekurang - kurangnya  tiga  bulan  sekali.  Artinya,  Menteri  Keuangan  sebagai  BUN  hanya  bisa mengetahui nilai PNBP dari BLU setiap tiga bulan sekali.
Pengenalan  TSA  diharapkan  akan  dapat  lebih  mengarahkan  BLU  untuk  lebih transparan dalam mengelola keuangannya. Seluruh rekening satker BLU hendaknya masuk menjadi  obyek  TNP  dimana  konsolidasi  dilakukan  tanpa  pemindahbukuan.  Konsolidasi dilakukan atas semua rekening. Koordinasi dilakukan hanya secara virtual, sehingga hanya butuh waktu singkat, atas informasi tentang saldo terkait menjadi penentu nilai remunerasi. Besaran  imbal  jasa  atau  bagi  hasil  telah  ditentukan  dalam  kesepakatan  antara  pemerintah dan  bank  terkait.  Khusus  untuk  satker  BLU,  BUN  hanya  melakukan  pencatatan,  dana penerimaan termasuk bunga  yang diperoleh merupakan hak sepenuhnya satker BLU. TSA dengan dukungan SPAN, tehnologi yang mampu mengintegrasikan system keuangan tanpa jeda waktu dan batas wilayah. di manapun keuangan BLU dapat dikelola secara transparan dan dapat diketahui secara real time oleh manager keuangan negara dalam hal ini Menteri keuangan.
Rekomendasi  dari  temuan  penelitian  adalah  sebagai  berikut  ini.  Pertama, penyempurnaan  kebijakan  untuk  memasukkan  seluruh  rekening - rekening  yang  dikelola satker  BLU  ke  TSA  agar  memudahkan  BUN  melakukan  manajemen  kas.  Kedua,  laporan Keuangan  BLU  hendaknya  diatur  tersendiri  dan  tetap  terintegarasi  dengan  SPAN  untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pola pengelolaan keuangan yang fleksibel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajugwe,  O.  (2020).  A  critical  Analysis  of  treasury  single  account  policy  in  Nigeria. International Journal of Research and innovation in social sciences , 4(12),103 - 110.
Amtiran,  P.Y.  (2020).  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Journal  of  Management  (SME ’ s). Vol.12 No.2 2020 p203 - 2014.
Aptasari, F.W., Handajani, L.& Fikri, A. (2022). Pengaruh Analisis Penentuan Cadangan Kas Badan Layanan Umum. E - Jurnal Akuntansi , 32(5), 1361 - 1372.
Babatz, G. (2013,  April  17). Sustained  Effort,  Saving  Billions:  Lessons  from  the  Mexican Government ’ s  Shift  to  Electronic  Payments . Evidence  Paper.  Better  than  Cash Alliance . Diakses  pada  26  Februari  2022,  dari  http://betterthancash.org/wp - content/ uploads/2013/12/Evidence - Paper - English1.pdf.
Ekubiat J.U., & Ime E.E. (2016) Adoption of Treasury Single Account (TSA) by State Governments of Nigeria: benefits, challenges and prospects . Journal of Finance and Accounting 4: 126 - 130. Eme  O.I.,  &  Chukwurah,  D.C.  (2015)  An  Analysis  of  Pros  and  Cons - Treasury  Single  Account Policy in Nigeria. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter).
International  Monetary  Fund. (2014). Government  Finance  Statistics  Manual  2014 . Washington, DC: IMF.
Isa, A. A. (2016). The Treasury Single Account (TSA) as an Instrument of Financial Prudence and Management: Prospect and Problem. Research Journal Finance and Accounting . Vol.7 No.4 2016 p66 - 71.
Isti ’ anah.  (2022).  Analisis  Strategi  Treasury  Single  Account  dalam  Meningkatkan  Efisiensi  dan Efektifitas  Pengelolaan  Kas  Umum  Daerah. Iltizam  Journal  of  Shariah  Economic  Researc h Vol. 6, No.1 (2022) June 2022, pp. 86 - 100.
Lienert, I. (2009). Modernizing cash management , IMF Technical Note and Manual, 2009(003)122. Diakses pada 5 Maret 2022, dari https://doi.org/10.5089/9781462304127.005
Madjid,  N.  (2012). Kebijakan  Fiskal  dan  Penyusunan  APBN ,  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum

## Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Okerekeoti,  U.,  &  Okoye,  E.I.  (2017) .  Treasury  single  account  (TSA)  in  Nigeria:  A  theoretical perspective. Paper Treasury single account (TSA) in Nigeria: A theoretical perspective . Paper presented  at  the  2017  International  Conference  on  African  Entrepreneurship  and  Innovation for Sustainable Development (AEISD).
Oyedokun,  G.  E.  (2016,  Desember  21). Imperative  of  Treasury  Single  Account  (TSA)  in  Nigeria . Diakses  pada  2  Februari  2022,  dari  https://ssrn.com/abstract=2910315 atau  http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.2910315
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.129/PMK.05/2022  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Badan  Layanan Umum
Pessoa,  M.  &  Williams,  M.  (2012). Government  Cash  Management:  Relationship  Between  the Treasury and the Central Bank . Tech Notes Manuals.
Putra,  N.,  &  Hendarmawan.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Kebijakan.  Bandung: PT  Remaja Rosdakarya.
Rudhianto, H., Utami, T., & Widarjo, W. (2022). Perbandingan Model Pola Pengelolaan Keuangan Perguruan Tingi Negeri. Jurnal MONEX Volume 01 Nomor 11 Bulan Januari Tahun 2022.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Suhaedi,  W.,  &  Sasanti,  E.  (2020).  Potensi  Pendapatan  Universitas  Mataram  Melalui  Manajemen Kas . Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 6(1), 518 - 527.
Sulaeman,  A.  S.,  &  Dwinanda,  R.  R.  (2021).  Manajemen  Kas  Pemerintah:  Implementasi  Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen , 5 (2), 187 - 198.
Sunyoto.  D.  &  Susanti,  F.E.  (2015). Manajemen  Keuangan  Untuk  Perusahaan. Cetakan  Pertama, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
Tama , A. I. & Kusmiyanto, K. (2019). Kajian Kemampuan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai  Badan  Layanan  Umum  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Pelayanan. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA). Blitar, Indonesia, 4(1), pp.1 - 45.
Udo,  U.  A.  &  Esara,  Y.K.  (2016). Implementation  of  TSA  and  Nigerian  economy  Business  & Economy, Market Development . Report generated on Thu, 21 Ap
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Utari, D., Purwanti, A., & Prawironegoro, D. (2014). Manajemen Keuangan . Edisi Revisi, Jakarta : Mitra Wacana Media.
Verawati,  H.,  Husaini,  &  Aisyah,  S.  (2015).  Faktor  Penentu  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu . Jurnal Fairness Volume 6 , Nomor 1, 2015: 21 - 34
Wang, Z., Xu, G., Zhao, P. & Lu, Z. (2016). The optimal cash holding models for stochastic cash management of continuous time. Journal of Industrial and Management Optimization , 14(1), 1 - 17 doi: 10.3934/jimo.2017034.
Williams,  M.  (2010). Government  Cash  Management:  It ‟ s  Interaction  With  Other  Financial Policies , Technical Notes and Manual. International Monetery Fund