## MENIMBANG REGULASI SKB 2 MENTERI DALAM TERANG SEJARAH GEREJA
Deky Nofa Aliyanto STT Berea Salatiga dekytheo@gmail.com
Abstract: SKB 2 Menteri concerning the Establishment of House of Worship is stipulated on March 21, 2006, by the  Minister  of  Religion  and  Minister  of  Home  Affairs. Since its establishment, there are some churches affected by the regulations. This study attempts to construct the church's  current  attitude  towards  this  reality  based  on church  history  in  30-500  AD.  This  study  uses  a qualitative  approach  with  interactive  analysis,  namely data  collection,  data  presentation,  and  data  reduction, to  draw  a  conclusion.  The  results  of  the  study  include: based  on  history,  the  church  today  must  view  the  Joint Ministerial  Decree  on  the  Establishment  of  Houses  of Worship as regulations aimed at maintaining tolerance among  religious  communities  in  Indonesia.  However,  it was  found  that  this  regulation  was  used  by  people  or persons  who  were  not  responsible  for  suppressing  the existence  of  some  churches  in  Indonesia.  Reflecting  on history,  today's  church  should  make  the  challenge  a stepping stone to experience the quality of faith growth in  the  congregation.  The  church  also  has  the  right  to struggle through legal channels as stipulated in the law. Whatever  the  outcome,  the  church  must  guard  against being involved in anarchic actions.
E-ISSN: 2723-2794; P-ISSN: 2723-2786 Volume 2 No.1
Juli 2021
Article History
Submitted November 11 st , 2020
Revised March 17 st , 2021
Accepted June 6 th , 2021

## Keyword
Considering, SKB 2 Menteri, Regulation, Church History.
Menimbang, SKB 2 Menteri, Regulasi, Sejarah Gereja.

## Sola Gratia Jurnal Teologi Biblika dan Praktika

## MENIMBANG REGULASI SKB 2 MENTERI DALAM TERANG SEJARAH GEREJA
Deky Nofa Aliyanto STT Berea Salatiga dekytheo@gmail.com
Abstrak: SKB  2  Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah Ibadah  ditetapkan  pada  tanggal  21  Maret  2006  oleh Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri.  Sejak ditetapkan,  terdapat  sebagian  gereja  yang  terdampak regulasi  peraturan  itu.  Penelitian  ini  berupaya membangun  sikap  gereja  masa  kini  terhadap  realitas ini  berdasarkan  sejarah  gereja  tahun  30-500  M. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  analisa  interaktif  yaitu  penggumpulan  data, penyajian  data,  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  mencakup:  berdasarkan sejarah,  gereja  masa  kini  harus  memandang  SKB  2
Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  sebagai peraturan  yang  bertujuan  menjaga  toleransi  antar umat  beragama  di  Indonesia.  Kendatipun  demikian, ditemukan  bahwa  peraturan  ini  dimanfaatkan  oleh orang-orang  atau  oknum  yang  tidak  bertanggung jawab  untuk  menekan  eksistensi  sebagian  gereja  di Indonesia.  Berkaca  dari  sejarah,  hendaknya  gereja masa kini menjadikan tantangan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengalami kualitas pertumbuhan iman jemaat.  Meskipun  demikian,  gereja  juga  memiliki  hak untuk berjuang melalui jalur hukum sebagaimana telah diatur  dalam  undang-undang.  Apapun  hasilnya  gereja harus menjaga diri supaya tidak terlibat aksi anarkis.
E-ISSN: 2723-2794; P-ISSN: 2723-2786
Volume 2 No.1
Juli 2021
Article History
Submitted November 11 st , 2020
Revised March 17 st , 2021
Accepted June 6 th , 2021

## Keyword
Considering, SKB 2 Menteri, Regulation, Church History.
Menimbang, SKB 2 Menteri, Regulasi, Sejarah Gereja.

## Sola Gratia Jurnal Teologi Biblika dan Praktika

## PENDAHULUAN
Josef  M.  N.  Hehanusa  dalam  tulisanya  berjudul  “Evaluasi Seratus  Hari Periode  Kedua  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  Melalui  Penobatan  Saul Sebagai  Raja”  menyimpulkan  bahwa  Presiden  Joko  Wi dodo  telah  berupaya menciptakan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia, dan hal ini patut diapresiasi. Namun  dalam  hal  tanggung  jawab  untuk  menegakkan  keadilan  dan  HAM  masih menjadi  catatan  yang  belum  memuaskan. 1 Masalah  intoleransi,  di  antaranya penolakan  pembangunan  Gereja  Katholik  Parokhi  Santo  Josep  di  Tanjung  Balai Karimun.    Kelompok  yang  mengatasnamakan  Islam  bahkan  mengajukan  gugatan kepemilikan  IMB  gereja  tersebut  ke  PTUN  Batam.  Menteri  Agama  sendiri mengatakan  bahwa  tidak  ada  masalah  intoleransi  dalam  kasus  tersebut.    Sikap Menteri  Agama  dalam  menangani  kasus  ini  berbeda  dari  sikap  dalam menyelesaikan  masalah  Masjid  Al  Hidayah  di  Minahasa.  Di  Minahasa,  Menteri Agama  langsung  mengeluarkan  rekomendasi  pembangunan,  sementara  Menteri Agama masih melihat persoalan di Karimun lebih pada persoalan IMB. 2 Masalah intolerensi  beragama  juga  menjadi  sorotan  Menteri  Luar  Negeri  Mike  Pompeo pada tanggal 12 Juni 2020 yang mengecam keras China, Iran, Nigeria dan beberapa negara lain karena pelanggaran kebebasan beragama. Sorotan juga diarahkan pada Indonesia  yang  dinilai  bersikap  ambigu  karena  di  satu  sisi  menjamin  kebebasan beragama  dan  hak  beribadah  warga,  tetapi  di  sisi  lain  melakukan  pembatasan demi  ketertiban  umum.  Laporan  itu  juga  mencatat  tindakan  yang  diambil pemerintah  daerah  terhadap  dua  gereja  Pantekosta – yang  satu  dicabut  izinnya, sementara  lainnya  diminta  menghentikan  kegiatan  agama  yang  sedang dijalankan. 3
Persoalan  mengenai  IMB  rumah  ibadat  yang  dalam  konteks  ini  adalah ibadah, pendirian atau pembangunan gereja, berkaitan erat dengan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Dalam Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah,”
1 Jozef M. N. Hehanussa, “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden J oko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja,” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 2 (2020).
2 Ibid., 220.
3 Abi Abdul Jabbar , “AS Kecam China, Iran, Nigeria Dan Indonesia Soal Pelanggaran Kebebasan Beragama,” Madaninews , last modified 2020, accessed July 17, 2020, https://www.madaninews.id/11613/as-kecam-china-iran-nigeria-dan-indonesia-soal- pelanggaran-kebebasan-beragama.html.
Pasal  14  menyatakan  bahwa: (1)  “Pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi persyaratan  administratif dan  persyaratan  teknis bangunan gedung.”  Sebenarnya persoalan  pembangunan  dan  pendirian  gereja  berkaitan  dengan  SKB  2  Menteri telah banyak terjadi sebelum Jokowi menjadi Presiden RI. Misalnya  data dari The Asia Foundation yang dihimpun oleh Lembaga Percik menunjukkan telah terjadi 8 kasus  intoleransi  berkaitaan  dengan  SKB  2  Menteri. 4 Data  terlihat  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Gereja dan Masalah SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Jawa Tengah Tahun Kejadian Kasus 2001 Kasus  Pendirian  GKJ  di  Desa  Sibentar,  Kecamatan  Kaligesing Purworejo. 2005 Kasus GKJ Ciptawening di Kecamatan Sawit Boyolali 2011 Kasus Penolakan Gereja HKPB Purwokerto 2011 Kasus Renovasi GBI Agape Pekalongan Timur 2013 Polemik  Aktivitas  GBI  Keluarga  Allah  di  Rumah  Makan  Elang Sari Boyolali. 2013 Polemik  Pendirian  Gereja  Injili  di  Tanah  Jawi  (GITJ)  Dermolo Jepara 2014 Perizinan Gereja Bethany Sragen 2015 Keberadaan  Bangunan  Gereja  Masehi  Advent  Hari  Ketujuh (GMAHK) Boyolali.
Data  tersebut  hanya  dalam  cakupan  wilayah  Jawa  Tengah.  Jika  cakupan wilayah  diperluas  data  dari  jumlah  kasus  berpeluang  mengalami  peningkatan. Ironisnya, masalah ibadat dan pembangunan gereja yang terkait dengan IMB dan
4 Singgih Nugroho and Setyo Handoyo, Peta Potensi Konflik Dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Jawa Tengah (Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2016). Buku ini merupakan upaya Lembaga Percik mendokumentasikan hasil Studi Pemetaan Potensi Konflik dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Jawa Tengah. Tujuannya antara lain, mendapatkan laporan database mengenai (potensi konflik dan resolusinya) melalui studi kasus di delapan daerah terpilih. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Perlindungan dan Penghormatan bagi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ( Enhancing the Protection and Respect for Religious Freedom and Human Rights in Indonesia ) yang dimulai sejak tahun 2013 dengan dukungan dari The Asia Foundation
SKB 2 Menteri juga disertai dengan aksi anarkis, misalnya perusakan, pembakaran, penutupan  gereja  bahkan  sebagian  dari  warga  gereja  secara  personal  mengalami kekerasan  fisik.    Kondisi  demikian  patut  mendapatkan  perhatian  karena “kerukunan  umat  beragama  merupakan  modal  yang  sangat  berharga  bagi kelangsungan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  menurut  Imron, “perilaku  para  pemimpin  agama  dan  juga  tokoh  masyarakat  memegang  peranan penting dalam menjaga iklim kondusif.” 5
Sepakat  dengan  Imron,  bagaimana  kemudian  para  pemimpin  dan  juga orang Kristen menjaga iklim kondusif meskipun fakta di lapangan sering bertolak belakang. Salah satu yang seharusnya dilakukan para pemimpin masa kini adalah berkaca  dari  sejarah  gereja  yang  tentu  saja  berkelidan  dengan  kepemimpinan. Hamba  Allah  yaitu  Musa  dalam  doanya  mengatakan  “A jarlah  Kami  menghitung hari- hari  kami sedemikian,  hingga  kami  beroleh  hati  yang  bijaksana.” 6 Jadi  suatu bangsa atau golongan yang tidak mengerti dan menghargai sejarahnya tidak dapat mengerti  dan  menghargai  dirinya.  “Sejarah  gereja  ialah  kisah  tentang perkembangan-perkembangan  dan  perubahan-perubahan  yang  dialami  gereja selama di dunia ini. Kisah tentang pergumulan antara Injil dengan bentuk-bentuk yang  kita  pakai  untuk  mengungkapkan  Injil  tersebut.” 7 Sejarah  gereja  sangat penting  karena  dapat  menolong  gereja  masa  kini  yang  sedang  mengalami tantangan-tantangan dapat melihat dengan lebih terang pergumulan yang sedang dihadapinya. Melaluinya gereja dapat bersikap arif dan bijaksana. Itulah mengapa SKB  2  Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  perlu  ditimbang  berdasarkan sejarah  gereja  sehingga  gereja-gereja  masa  kini  mampu  bersikap  arif  dan bijaksana.    Sejarah  gereja  dalam  pembahasan  artikel  ini  dibatasi  pada  kisaran tahun 30-500 Masehi.
5 Ali Imron, “Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang,” Riptek 5, no. 1 (2011): 7-8.
6 Mazmur 91.
7 Thomas Van Den End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 1.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa interaktif yaitu penggumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  sumber  literatur  pustaka. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  menggunakan pustaka-pustaka  pendukung  terkait  dan  juga  hasil-hasil  studi  yang  berkaitan dengan  pokok  bahasan  baik  dalam  bentuk  buku  maupun  artikel  jurnal.  Tahapan pertama  adalah  mendeskripsikan  regulasi  SKB  2  Menteri  sejak  ditetapkan  di Jakarta  pada  tanggal  21  Maret  2006.  Pendeskripsian  ini  bertujuan  untuk  melihat pandangan para tokoh serta peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap gereja oleh karena  regulasi  SKB  2  Menteri.  Tahapan  ini  penting  karena  melaluinya  dapat terlihat  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  gereja-gereja  masa  kini.  Tahapan kedua  adalah  mendeskripsikan  sejarah  gereja  dari  kisaran  tahun  30-50  Masehi. Tahapan  ini  penting  karena  melaluinya  dapat  terlihat  tantangan-tantangan  dan peluang-peluang  yang  dihadapi  gereja  berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah yang muncul pada waktu itu. Tahapan ketiga adalah mendeskripsikan hasil  dari  menimbang  regulasi SKB  2  Menteri dalam  terang  sejarah  gereja  dalam kisaran tahun 30-500 Masehi. Deskripsi dalam tahapan ini bersumber dari proses analisis dan sintesa melalui tahapan pertama dan kedua. Hal ini berarti fakta-fakta sejarah  gereja  dalam  kisaran  tahun  30-500  Masehi  akan  digunakan  untuk menimbang  regulasi  dari  SKB  2  Menteri  sehingga  gereja  masa  kini  dapat menyikapinya dengan arif dan bijaksana berdasarkan realitas sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 atau sering disebut dengan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah 8 mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006 oleh Menteri Agama yaitu Bapak Muhamad M. Basyuni dan Menteri  Dalam  Negeri  yaitu  Bapak  H.  Moh.  Ma’ruf.    SKB  2  Menteri  Tentang
8 Selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan sebutan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah.
Pendirian  Rumah  Ibadah  merupakan  produk  hukum  yang  lahir  pada  masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY),  di mana  “ tahun  2013 SBY  diberi  penghargaan  sebagai ‘ Negarawan  Dunia  2013 ’ atau World  Statesman Award 2013  oleh The  Appeal  of  Conscience  Foundation  (ACF) yang  berkantor  di New  York,  USA.  SBY  dianggap  berprestasi  dalam  pembinaan  kerukunan  umat beragama di Indonesia.” 9
Peraturan  ini  dibuat  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  memelihara kerukunan  umat  beragama  sebagaimana  termaktub  dalam  Bab  1  Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 dan 2:
1. Kerukunan  umat  beragama  adalah  keadaan  hubungan  sesama  umat beragama  yang  dilandasi  toleransi,  saling  pengertian,  saling menghormati,  menghargai  kesetaraan  dalam  pengamalan  ajaran agamanya  dan  kerjasama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  adalah  upaya  bersama  umat beragama  dan  Pemerintah  di  bidang  pelayanan,  pengaturan,  dan pemberdayaan umat beragama.
Secara  lengkap  peraturan  ini  mencakup  10  Bab  dan  31  pasal. 10 Pembagiannya sebagai  berikut:  Bab  1  Ketentuan  Umum,  Pasal  1.    Bab  2  Tugas  Kepala  Daerah Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pasal  2-7.    Bab  3  Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 8-12.  Bab 4 Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13- 17.    Bab  5  Izin  Sementara  Pemanfaatan  Bangunan  Gedung,  Pasal  18-20.    Bab  6 Penyelesaian  Perselisihan,  Pasal 21-22.   Bab  7  Pengawasan  Dan  Pelaporan,  Pasal
9 Stanley R. Rambitan, “Warisan SBY Dalam Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia,” Satu Harapan , last modified 2014, accessed March 2, 2020, https://www.satuharapan.com/read- detail/read/warisan-sby-dalam-hubungan-antarumat-beragama-di-indonesia. Penghargaan itu disambut sinis oleh banyak kalangan, khususnya penggiat lintas agama di dalam negeri. Sebab, pemberian penghargaan itu berbanding terbalik dengan kondisi nyata hubungan antarumat beragama di Indonesia, yang masih diwarnai oleh kasus-kasus konflik, ketegangan dan bahkan kerusuhan. Banyak kasus menunjukkan kondisi buruk kehidupan beragama di Indonesia. Misalnya, kasus Ahmadiyah di Jawa Barat dan Banten, khususnya yang menghebohkan yaitu penganiayaan dan pembunuhan pengikut aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Pandegelang, Banten. Sebab, pelakunya hanya dihukum beberapa bulan penjara dan kelompok massa yang melakukannya tidak tersentuh oleh hukum. Juga kasus penganiayaan dan pengusiran dari kampungnya penganut aliran Syiah di Sampang Madura yang sampai saat ini masih menjadi pengungsi. Kasus lain yang belum terselesaikan adalah HKBP Filadelfia Bekasi yang diserang massa dan tanahnya disegel oleh bupati. Padahal, pengadilan-PTUN memenangkan gereja itu. Banyak lagi kasus serupa yang terjadi.
10 “SKB 2 Menteri,” Kementerian Agama Republik Indonesia , last modified 2006, accessed June 8, 2020, https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf.
23-24.  Bab 8 Belanja, Pasal 25-26.  Bab 9 Ketentuan Peralihan, Pasal 27-29.  Bab 10 Ketentuan Penutup, Pasal 30-31.
Sejak  ditetapkan  pada  tanggal  21  Maret  2006  sampai  sekarang  peraturan ini  telah  menempuh  perjalanan  sejarah  yang  dinamis.    Beberapa  tokoh  dan kelompok termasuk umat beragama bersikap pro dan kontra terhadap peraturan yang  sudah  ditetapkan  itu.    Mereka  yang  bersikap  pro  menganggap  bahwa peraturan ini dibutuhkan guna menjaga kerukunan umat beragama dalam wadah negara Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya  peraturan  itu.    Namun  sebaliknya,  bagi  mereka  yang  bersikap kontra  peraturan  ini  dianggap  merugikan  khususnya  bagi  kelompok  minoritas karena  dinilai  membatasi  kebebasan  beragama  sebagaimana  tertulis  dalam  UUD 1945  pasal  29  tentang  kebebasan  beragama.  Tabel  berikut  cukup  mewakili dinamika pro dan kontra tersebut.
Tabel 2. Dinamika Pro Dan Kontra Terhadap SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah
Tanggal  dan  Tahun  Penulisan Berita Judul Berita Jumat 24 Februari 2006. Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri. 11 Jumat 17 September 2010.
Komnas  HAM  Lebih  Sepakat  SKB  2  Menteri  Direvisi daripada Dicabut. 12 Senin 20 September 2010. MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik. 13 Selasa 21 September 2010. Paripurna DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri. 14 Rabu 18 Juni 2014 Jokowi  Akan  Hapus  Peraturan  Dua  Menteri  soal Pendiriaan Rumah Ibadah. 15
11 “Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri,” Tempo , last modified 2006, accessed March 22, 2020, https://nasional.tempo.co/read/74474/kelompok-gereja-kristen-tolak-skb-dua-menteri.
12 “Komnas HAM Lebih Sepakat SKB 2 Menteri Direvisi Daripada Dicabut,” DetikNews , last modified 2010, accessed March 22, 2020, https://news.detik.com/berita/d-1442657/komnas-ham-lebih- sepakat-skb-2-menteri-direvisi-daripada-dicabut.
13 “MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik,” Tempo , last modified 2010, accessed March 22, 2020, https://nasional.tempo.co/read/279221/mui-pencabutan-skb-dua-menteribisa- picu-konflik.
14 “Paripurna DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri,” Viva , last modified 2010, accessed March 22, 2020, https://www.viva.co.id/berita/politik/178640-bahas-militer-paripurna-dpr-panen-interupsi.
Senin 22 Juni 2015.
Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung Saja Perlu Izin Kok. 16 Sabtu 25 Juli 2015. Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok. 17 Kamis 22 Oktober 2015. MUI  Tak  Setuju  SKB  Pendirian  Rumah  Ibadah Dievaluasi. 18 Rabu 02 Maret 2016. DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah. 19 Minggu 5 Maret 2017. Tak  Ber-IMB,  Gereja  di  Parung  Panjang  Terancam Disegel. 20 Kamis 13 Februari 2020 PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi. 21 Jumat 1 Februari 2021
Kementerian  Agama  buka  peluang  'revisi'  SKB  dua menteri  soal  pendirian  rumah  ibadah  yang  disebut
15 “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah,” Kompas , last modified 2014, accessed March 23, 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Me nteri.soal. Pendirian.Rumah.Ibadah.
16 Emka Abdullah, “Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung Saja Perlu Izin Kok,” Teropong Senayan , last modified 2015, accessed March 23, 2020, http://www.teropongsenayan.com/12922-soal-pencabutan-skb-2-menteri-muhammadiyah-bikin- warung-saja-perlu-izin-kok.
17 Alfian Risfil, “Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok,” Teropong Senayan , last modified 2015, accessed March 23, 2020, http://www.teropongsenayan.com/14466-ini-dia- bunyi-pasal-skb-dua-menteri-yang-ingin-dicabut-ahok.
18 Rico Afrido Simanjuntak, “MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi,” Sindonews , last modified 2015, accessed March 23, 2020, https://nasional.sindonews.com/berita/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah- ibadah-dievaluasi.
19 “DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah,” Republika , last modified 2016, accessed March 27, 2020,
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/01/o3dbfb330-dpr-mendagri- keliru-jika-cabut-skb-pendirian-rumah-ibadah.
20 “Tak Ber -IMB , Gereja Di Parung Panjang Terancam Disegel,” Tempo , last modified 2017, accessed March 23, 2020, https://metro.tempo.co/read/852773/tak-ber-imb-gereja-di-parung-panjang- terancam-disegel.
21 Isal Mawardi, “PGI Minta SKB 2 Menteri Soal Peran FKUB Di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi,” DetikNews , last modified 2020, accessed June 8, 2020, https://news.detik.com/berita/d- 4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi.
pegiat  HAM  'kerap  menjegal  kelompok  minoritas memperoleh hak beribadah' 22
Bertitik  tolak  dari  penelusuran  berita  yang  terangkum  dalam  tabel, sebenarnya  bab  yang  sering  memunculkan  pro  dan  kontra  adalah  Bab  4  tentang “Pendirian Rumah Ibadah” khususnya Pasal 14 yang menyatakan bahwa:
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(2)  Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a.  daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadat  paling sedikit  90  (sembilan  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b.  dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  (enam  puluh)  orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3)  Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a terpenuhi  sedangkan  persyaratan  huruf  b  belum  terpenuhi,  pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
Data  penelusuran  dalam  rangkuman  berita  juga  memperlihatkan  bahwa sikap kontra muncul karena sebagian kelompok menilai peraturan ini merugikan minoritas,  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  gereja.    Namun  kelompok  yang  pro terwakili sebagaimana pandangan Ismardi b ahwa “SKB 2 Menteri bertujuan untuk mengatur keharmonisan dan toleransi umat beragama di Indonesia sebagai bangsa yang plural. ” 23

## Fakta Tentang Sejarah Gereja Kisaran Tahun 30-500 M
Fakta  sejarah  gereja  dalam  kisaran  tahun  30-50  Masehi  dalam hubungannya  dengan  peraturan-peraturan  pemerintah  dalam  konteks  waktu  itu,
22 Kementerian Agama buka peluang 'revisi' SKB dua menteri soal pendirian rumah ibadah yang disebut pegiat HAM 'kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah'last modified 2021, accessed Juli 9, 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387,
23 Ismardi, “Pendiria n Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru),” Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 3, no. 2 (2011).
peneliti  bagi  menjadi  2  yaitu  gereja  dalam  masa  penganiayaan  dan  gereja  dalam masa  kejayaan.  Sejarah  gereja  dalam  masa  penganiayaan  maupun  dalam  masa kejayaan  memiliki  catatan-catatan  penting  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar menimbang regulasi SKB 2 Menteri yang dihadapi gereja masa kini.

## Gereja Dalam Masa Penganiyaan
Dunia  di  mana  gereja  lahir  dan  berkembang  bertalian  dengan  Kekaisaran Romawi  karena  dalam  konteks  ini  menurut  Tho mas  Van  Den  End  “orang  Yahudi hanya  merupakan  minoritas  saja.    Mayoritas  penduduknya  menganut  agama- agama dan kebudayaan lain, yaitu Helenisme.   Ke dalam lingkungan inilah gereja terjun,  masuk  ketika  Injil  mulai  dikabarkan  kepada  orang-orang  bukan  Yahudi ( Kis.  11:20).” 24 Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Jan  S.  Aritonang,  bahwa  sejak semula  gereja  hadir  dan  berkiprah  di  dalam  konteks  kehidupan  manusia  yang konkret,  termasuk  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Bahkan  kelahiran, pekerjaan,  hingga  kematian,  kebangkitan  dan  kenaikan  Tuhan  Yesus  pun  tidak dapat  kita  pahami  lepas  dari  situasi  dan  perkembangan  sosial,  politik  di lingkungan  Kekaisaran  Romawi  sekitar  20  abad  yang  lalu.  Demikian  juga pekerjaan  para  rasul  dan  pertumbuhan  gereja  perdana,  sebagaimana  dituturkan pada tulisan- tulisan yang terhimpun dalam Perjanjian Baru.” 25
Dalam  konteks  Kekaisaran  Romawi  inilah  sebenarnya  terlihat  dinamika dari  sejarah  gereja  perdana.    Gereja  pernah  mendapatkan  tentangan  bahkan penganiayaan  pada  masa  kekaisaran  Romawi  sebagai  penguasa  pada  waktu  itu adalah benar.  Menurut B. K. Kuiper dalam bukunya berjudul The Church in History “ periode  antara  tahun  33-313  M  disebut  dengan  periode  gereja  dimurnikan. Selama  tiga  ratus  tahun  pertama  keberadaannya,  gereja  telah  dimurnikan  dalam berbagai  api  penganiayaan.  Periode  ini  disebut  masa  kepahlawanan  gereja.” 26 Senada dengan hal itu Van Den End dalam bukunya Harta Dalam Bejana menyebut periode  ini  sebagai  penghinaan,  penganiayaan  dan  penghormatan  bagi  gereja. 27
24 End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas , 6.
25 Jan S. Aritonang, Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas (Bandung: Jurnal Info Media, 2008), 84.
26 B. K. Kuiper, The Church in History (Malang: Gandum Mas, 2010), 15.
27 End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas , 47.
Jonathan  E.  Culver  dalam  bukunya  berjudul Sejarah  Gereja  Umum menyebut periode  ini  sebagai “P emerintahan  Romawi  dan  Gereja:  Penganiayaan  dan Kesyahidan.” 28 Sebelumnya Yesus telah menegaskan dalam Injil Lukas (Luk 21:12- 19) bahwa para pengikut-Nya akan mengalami penganiayaan.
Gereja Rasuli adalah gereja yang mengalami aniaya. Banyak pemimpin dan anggota  gereja  yang  baru  terbentuk  itu  menderita  demi  iman  Kristen  mereka. Penganiayaan  telah  dimulai  dalam  sejarah,  yang  tercatat  bagi  kita  dalam  Alkitab. Petrus  dan  Yohanes  dipenjarakan  dan  dianiaya  lebih  dari  satu  kali. Stefanus  dan Yakobus telah mati sebagai martir. Tahun 54-68 M Kaisar Nero merekayasa suatu kejahatan  berupa  pembakaran  kota  Roma,  yang  dituduhkan  secara  keji  sebagai perbuatan kaum Kristen. 29 Akibatnya, banyak orang Kristen yang ditangkap, serta dianiaya dengan siksaan yang kejam, dan akhirnya dibunuh. Tahun 81-96 M Kaisar Domitianus  sebagai  penguasa  yang  menuntut  rakyat  mengakui  dirinya  sebagai dominus et deus (Tuhan dan Allah).  Kaum Kristen tegas menolak sehingga banyak di  antara  mereka  yang  dihukum mati  syahid. Kisah tragis  ini dapat  dilihat  dalam kitab Wahyu. Tahun 98-117 M dalam pemerintahan kaisar Trayanus berlangsung secara  sporadis  dan  insidental  dan  umumnya  prakarsa  datang  dari  masyarakat karena  melihat  bahwa  orang  Kristen  tidak  mau  terlibat  dalam  kebiasaan  buruk mereka  (misalnya  pertunjukan  Gladiator).  Tahun  161-180  Masehi Kaisar  Markus Arelius  menganiaya  kaum  Kristen  karena  dia  berpihak  pada  kepentingan  aliran Stoa.  Tahun  200-211  Masehi  Kaisar  Septimius  dan  Severus.  Selama  masa  ini penganiayaan  menghebat  dengan  kekejaman  yang  besar  di  Aleksandria.  Tahun 249-251 Masehi Kaisar Decius Kaisar pertama yang memerintahkan penganiayaan besar dengan tujuan menghancurkan Gereja. Tahun 257-258 M Kaisar Valerianus meneruskan  penghambatan  Kaisar  Decius.  Para  pemimpin  gereja  dikejar,  disiksa dan dibunuh. Antara lain: Uskup Sixtus II di Roma; Uskup Cyprianus di Karthago pada tahun 257. Tahun 303-311 Masehi Diocletianus dan Galerius, penganiayaan di bawah pemeritahan kedua kaisar ini adalah penganiayaan yang paling kejam. 30
Penganiayaan  dan  penghambatan  yang  dialami  gereja  sebenarnya  bukan
28 Jonathan E. Culver, Sejarah Gereja Umum (Bandung: Biji Sesawi, 2013), 101.
29 Kuiper, The Church in History, 15.
realitas  atau  berita  baru  yang  kita  dengar  hari  ini. 31 Bahkan  anggapan  bahwa kekristenan  justru  berkembang  dalam  dan  melalui  penganiayaan  terlihat  jelas dalam  sejarah.  Ismail  menambahkan “ justru  yang  membuat  gereja  bertumbuh akibat  penganiayaan  adalah  rasa  kagum  orang  melihat  ketabahan  dan  keteguhan iman  orang  Kristen.” 32 Tokoh  Kristen,  Quintus  Septimius  Florens  Tertulianus (120 — 220 M) dilahirkan sekitar tahun 160 Masehi di Kartago (kota Tunis zaman modern).    Setelah  bertobat  dia  kemudian  membuat  karya  tulis  yang  bersifat apalogi. Salah satu kutipan penting dalam karyanya adalah demikian:
Kekejamanmu terhadap kami, betapapun unggulnya, tidak menguntungkan bagimu.  Sesungguhnya  ia  justru  menarik  orang  untuk  bergabung  dengan golongan  kami.  Setiap  kali  Anda  membabat  kami,  jumlah  kami  malah bertambah.  Darah  orang  Kristen  adalah  benih gereja.  Kekerasan  hati  yang kalian  kecam  itu  justru  pengajaran  bagi  kami.  Sebab,  siapakah  yang  pada waktu melihatnya tidak tergerak untuk bertanya apa yang menyebabkanya? Siapa  yang  setelah  bertanya  tidak  tergerak  untuk  menerima  iman  kami. ( Apologia, 50). 33
Ungkapan dari Tertulianus menunjukkan bahwa penganiayaan menjadikan gereja kuno  justru  mengalami  perkembangan.  Itulah  sebabnya  bertitik  tolak  dari  fakta historis  demikian,  Dietrich  Kuhl  berpendapat  bahwa “ rahasia  rohani  dan kenyataan ini juga menjadi daya tarik gereja-gereja di negara-negara yang dikuasai oleh komunisme dan ideologi- ideologi totaliter lainya.” 34 Di negara-negara di mana gereja mengalami penganiayaan gereja mengalami perkembangan. 35
Kendati  penghambatan  semakin  sistematis  dialami  gereja  kuno,  namun ternyata  gereja  terus  berkembang  di  seluruh  kekaisaran  Romawi.    Bagaimana mungkin  gereja  bisa  muncul  dengan  kemenangan  dari  semua  konflik ini?  Kuiper mengungkapkan bahwa:
31 Menurut Andar Ismail “penghambatan terhadap gereja bukan hanya terjadi pada abad ke 1 itu, melainkan sepanjang zaman, termasuk juga zaman sekarang. Yang berbeda hanyalah bentuk hambantanya saja Andar Ismail, Selamat Bergereja: 33 Renungan Tentang Komunitas Iman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 58.
32 Ibid., 59.
33 Tony Lane, Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 12.
34 Dietrich Kuhl, Sejarah Gereja: Gereja Mula-Mula Di Dalam Lingkungan Kebudayaan Yunani- Romawi (30-500) (Malang: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, 1992), 53.
35 Vaughn Ira Collins, Semakin Dibabat Semakin Merambat – Riwayat Penganiayaan Yang Diderita Oleh Umat Kristen Sepanjang Abad (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). Vaughn Ira Collins adalah seorang misionaris yang telah bekerja selama tujuh belas tahun di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Sumatera Utara.
“ Satu  hal  bahwa  darah  para  martir  merupakan  benih  gereja.  Itu  selalu menjadi benar ketika makin banyak darah martir yang tertumpah, semakin gereja  bertumbuh  dan  mengalami  kemajuan.  Tetapi  hanya  ada  satu  jawab yang  komprehensif  dan  sempurna,  yaitu  Kristus  dan  pemeliharaan-Nya yang supranatural terhadap gereja- Nya.” 36
Dalam hal ini Aritonang mengatakan bahwa kita pertama-tama harus menyatakan bahwa  itu  merupakan  bukti  kuasa  Allah  yang  terus  bekerja  dalam  wujud  Roh Kudus.  Itu  juga  merupakan  bukti  dari  kekuatan  dan  kelincahan  Injil,  yang  tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini (bdk . Roma 1:16), “Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 37
Kemenangan  tidak  tergantung  pada  sikap  atau  tindakan  orang-orang  lain, tetapi hanya pada respons iman terhadap sikap dan tindakan itu. Di manapun ada orang  Kristen  yang  berani  mempertaruhkan  kekayaan,  kedudukan,  apalagi nyawanya  demi  Kristus,  maka  di  situlah  nyata  kemenangan  gereja.  Sebab pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus mutlak bagi gereja yang berani mempertahankan iman di tengah-tengah penganiayaan. Dalam masa  penganiayaan  ini  gereja  mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan baik secara kualitas dan kuantitas.

## Gereja Dalam Masa Kejayaan
Sejarah  juga  memperlihatkan  bahwa  pada  periode  tertentu  gereja  pernah terlepas  dari  situasi  penghambatan  dan  penganiayaan  yang  dialaminya  begitu rupa.    Hal  itu  terjadi  oleh  karena  kebijakan  dari  seorang  Kaisar  bernama Konstantin  Agung  yang  terkenal  dengan edik  Milano maka  agama  Kristen  yang telah  teraniaya  dengan  hebat  kemudian  menjelma  menjadi religio  licita (agama negara  Kekaisaran  Romawi).    Dari religio  licita terbentuklah corpus  christianum (masyarakat  Kristen),  dengan  pemberian  cap  Kristen  atas  seluruh  aspek kehidupan. Tabel berikut menunjukkan proses penjelmaan tersebut.
36 Kuiper, The Church in History , 30-1.
37 Aritonang, Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas , 86.
Tabel 3. Kekeristenan menjelma menjadi Religio Licita. Tahun Terjadi Prakarsa Keterangan 260-268 M Kaisar Gallianus Mengeluarkan  edik  toleransi  bagi  orang  Kristen (tahun 261 M) 303-311 M Kaisar Galerius Pada  akhir  masa  pemerintahannya  menghentikan semua penghambatan terhadap Gereja. 312 M Kaisar Konstantin Agung Mengeluarkan maklumat resmi tentang
penghambatan terhadap gereja yang dikenal dengan
edik milano (tahun 313 M). 38 325 M Kaisar Theodosius Memperkuat edik  milano dan  pada  tahun  380  M menyatakan  bahwa  agama  Kristen  menjadi  satu- satunya  agama  resmi  negara,  dan  gereja  menjadi gereja negara.
Periode  ini  kemudian  diyakini  sebagai  masa  “kejayaan”  dari  gereja.    Meskipun demikian  ada  juga  bapak  gereja  misalnya  Agustinus  (354-430)  lewat  karya agungnya berjudul De Civitate Dei (Kota Allah) mengingatkan agar gereja berhati- hati dalam situasi baru “bulan madu” gereja dan negara ini, sambil mengingatkan bahwa negara  adalah pelayan gereja. 39 Persoalannya adalah, benarkah keyakinan bahwa dalam periode ini gereja berada pada masa “kejayaan”? Keyakinan tersebut di satu sisi tepat, tetapi mungkin di sisi yang lain kurang tepat.  Mengapa demikian.
“ Menurut Jan Aritonang dalam hal tertentu, misalnya menyangkut kuantitas orang Kristen, mungkin anggapan itu tidak salah. Apalagi dengan ketentuan itu  setiap  warga  kekaisaran  Romawi  sejak  lahir  secara  otomatis  menjadi orang  Kristen.  Tetapi  bila  kita  berbicara  tentang  kualitas,  tentu  jadi  lain soalnya.  Kita  bisa  membayangkan  kekristenan  macam  apa  yang diperlihatkan  oleh  masyarakat/warga  gereja  pada  umumnya,  ketika mereka  tidak  pernah  ditantang  untuk  menyatakan/menyaksikan  ataupun mempertahankan imannya. ” 40
38 Ibid., 87. Isi edik Milano. a. penghambatan terhadap Gereja resmi dihentikan, semua kerugian yang diderita Gereja resmi dihentikan, semua kerugian yang diderita gereja akan diganti oleh negara, dan pembiayaan gereja/rohaniawan dibantu oleh negara; dan agama Kristen diakui sebagai religio licita di seluruh kekaisaran Romawi; selanjutnya, sejak 325 hari Minggu ditetapkan dan dan dirayakan sebagi hari libur resmi, terutama bagi penduduk kota.
39 End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas , 78.
40 Aritonang, Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas ., 86.
Mengenai  kenyataan  ini, Kuiper  mengatakan  “Dekrit  Milan  terbukti menghasilkan kerugian yang sangat besar sebab apa yang diperoleh gereja secara kuantitas  telah  kehilangan  secara  kualitas.” 41 Jonathan  E.  Culver  mendaftarkan minimal empat kemerosotan gereja sebagai akibat dari kekristenan yang menjadi religio licita , antara lain:
1.Memberikan  peluang  sehingga  para  kaisar  dapat  campur  tangan  dalam urusan  gerejani.  2.  Meningkatkan  orang- orang  yang  berstatus  “KTP”  (= Kekristenan  tanpa  pertobatan).  3.  Membuka  pintu-pintu  sinkritisme, kekafiran,  dan  keduniawian  untuk  mewarnai  kehidupan,  pemikiran  dan kebijakan  praktis  gereja.  4.  Tatkala  kekristenan  menjadi  agama  negara, kaum  klerus  telah  menerima  banyak  kehormatan  dan  hak-hak  istimewa. Kini, para uskup menerima gaji yang tinggi dan memiliki kekuasaan politik. Lama  kelamaan,  gereja  menjadi  begitu  kaya  karena  menerima  banyak sumbangan, dan pemberian tanah yang luas. Akibatnya, perilaku korup dan intrik politik semakin sering melanda kehidupan gereja. 42
Pendapat-pendapat  tersebut  ada  benarnya  karena  fakta  historis menyebutkan bahwa sebagai akibat dari kekristenan yang telah menjelma menjadi religio licita, maka kekristenan telah menjadi paspor bagi kemajuan politik, militer dan  sosial  sehingga  beribu-ribu  orang  kafir  bergabung  dengan  gereja  yang pertobatannya  diragukan.  Selama  tiga  abad  pertama  gereja  berkembang  melalui menanggung  penderitaan.  Tetapi  setelah  tahun  313  M,  gereja  kadang-kadang menggunakan metode perang untuk meningkatkan jumlah anggotanya.  Lambang dari bala tentara Romawi yang adalah elang, sekarang telah digantikan oleh salib.

## Menimbang Regulasi SKB 2 Menteri Dalam Terang Sejarah Gereja
Menurut  KBBI,  menimbang  berarti  “ memikirkan  baik-baik  untuk menentukan  baik  buruknya    atau  salah  tidaknya.” 43 Iman  Kristen  tidak  mungkin bisa  dilepasakan  begitu  saja  dari  perjalanan  sejarah  gereja  itu  sendiri. 44 Dari sejarah dapat diketahui bagaimana gereja dalam konteks zamannya bergumul dan
41 Kuiper, The Church in History , 32.
42 Culver, Sejarah Gereja Umum , 110.
43 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1464.
44 Drewes and Mojau, Apa Itu Teologi? Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi , 121. Aspek historis mendapat perhatian karena kita semua sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam sejarah sebelum kita. Hal ini berlaku bagi setiap manusia, juga dalam hubungannya dengan agama. Iman kita dipengaruhi oleh sejarah individu dan masyarakat yang mendahului kita.
bersikap. Sejarah gereja dalam tulisan ini dibatasi dalam konteks kisaran tahun 30- 500  Masehi.    Jadi  judul  ini  bermaksud  memikirkan  baik-baik  Regulasi  SKB  2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah berdasarkan terang sejarah gereja.  Dari menimbang atau memikirkan baik-baik akan menghasilkan pemikiran baik sebagai dasar  bertindak  bagi  gereja  karena  menurut  Yewangoe  beriman  bukanlah  suatu fakta  tanpa  juntrungan,  antara  langit  dan  bumi.  Beriman  baru  bermakna  apabila itu terjadi di dalam persentuhan yang sangat konkret dengan dunia nyata.” 45
SKB 2 Menteri ditetapkan pemerintah untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui SKB 2 menteri berbeda dengan kebijakan-kebijakan  yang  lahir  pada  masa  penganiayaan  gereja.  Harus  dipahami oleh  semua  kelompok  beragama  secara  khusus  Gereja,  bahwa  SKB  2  Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat ditetapkan untuk tujuan baik  yaitu memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.  Tujuan ini penting karena pemeliharaan kerukunan  umat  beragama  merupakan  upaya  bersama  umat  beragama  dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Dasar dan latar belakang lahirnya peraturan ini berbeda dari peraturan yang lahir saat gereja berada dalam masa penganiayaan.  Pada masa itu peraturan-peraturan yang  bersinggungan  dengan  kekristenan  memang  sengaja  dibuat  untuk menekan laju  dan  perkembangan  kekristenan.  Selain  itu,  implikasi  bahwa  kaisar  harus disembah  sebagai  dewa  menyebabkan  penganiayaan  karena  kepatuhan menyembah  kaisar  sebagai  dewa  bertentangan  dengan  ajaran  Kristen. Berdasarkan  perbedaan  esensi  inilah  maka  lebih  baik  gereja  memandang  SKB  2 Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadat  sebagai  peraturan  yang  bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia.
Meskipun demikian, tidak mungkin kita menutup mata terhadap fakta dan data  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  gereja  di  Indonesia mengalami  persoalan  dengan  masalah  SKB  2  Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah Ibadah.  Menjadi  lebih  ironis  karena  masalah  ibadat  dan  pembangunan  sebagian gereja yang terkait dengan hal ini juga disertai dengan aksi anarkis. Berdasarkan realitas demikian sejarah gereja mengajarkan kepada gereja masa kini bahwa SKB
45 A. A Yewangoe, “Kata Pengantar,” in Iman Kristen Dan Pergumulan Kekinian (Bandung: Penerbit Bina Media Informasi, 2012).
2  Menteri  yang  ditetapkan  pemerintah  dengan  tujuan  baik  untuk  menjaga toleransi antar umat beragama telah dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menekan eksistensi sebagian gereja. Realitas dari  sejarah  menunjukkan  bahwa  ketika  gereja  mengalami  tantangan  justru mengalami  kemajuan.  Namun  sebaliknya  ketika  gereja  menjadi  agama  negara ( religio  licita )  gereja  mengalami  kemunduran.  Berkaca  dari  sejarah  hendaknya gereja  masa  kini  menjadikan  tantangan  tersebut  sebagai  batu  loncatan  untuk mengalami  pertumbuhan  iman  jemaat  secara  berkualitas.  Gereja-gereja  yang mengalami  persoalan  dengan  pendirian  rumah  ibadah  maupun  yang  tidak  harus berefleksi  bahwa  perlakuan  tidak  adil  merupakan  realitas  yang  tidak  mungkin dihilangkan  dari  gereja.    Meskipun  demikian,  gereja  juga  memiliki  hak  untuk berjuang  melalui  jalur  hukum  sebagaimana  telah  diatur  dalam  undang-undang. Apapun hasilnya gereja harus menjaga diri supaya tidak kecewa.

## KESIMPULAN
Regulasi SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kelompok. Data di lapangan khususnya di Jawa Tengah menunjukkan beberapa persoalan gereja dengan peraturan ini bahkan sebagianya mengalami  pengerusakan.  Regulasi  dari  peraturan  ini  menyebabkan  sebagian gereja mengalami masalah ketidakadilan dalam ibadah dan pembangunan. Gereja kuno  dalam  sejarahnya  juga  sering  mengalami  ketidakadilan  dan  penganiayaan. Namun  kondisi  tersebut  membuat  gereja  kuno  justru  mengalami  perkembangan secara kuantitas dan kualitas. Atas realitas ini hendaknya gereja tidak berkecil hati namun memiliki semangat untuk menjadikan regulasi dari SKB 2 Menteri sebagai batu loncatan bagi gereja untuk mengalami pergerakan dari sisi kualitas.

## REKOMENDASI
Bagi gereja-gereja yang mengalami benturan-benturan dengan regulasi dari SKB  2  Menteri  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadat  hendaknya  tetap  bersabar. Jadikan  realitas  tersebut  sebagai  batu  loncatan.  Jika  situasi  memungkinkan  lebih baik gereja menempuh jalur hukum apapun nanti hasilnya. Namun sebaliknya bagi
gereja yang dalam kondisi baik dalam arti tidak menghadapi pergumulam dengan peraturan  ini  hendaklah  waspada.  Sejarah  gereja  telah  mengajari,  justru  dalam situasi  yang  kondusif,  gereja  mengalami  kemunduruan  secara  kualitas.  Selain  itu pemerintah  juga  harus  bertindak  tegas  terhadap  kelompok-kelompok  tertentu yang menyalahgunkan SKB 2 menteri untuk menekan keberadaan dari gereja

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Emka. “Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung
Saja Perlu Izin Kok.” Teropong Senayan . Last modified 2015. Accessed March 23, 2020. http://www.teropongsenayan.com/12922-soal-pencabutan-skb-2- menteri-muhammadiyah-bikin-warung-saja-perlu-izin-kok.
Aritonang, Jan S. Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas . Bandung: Jurnal Info Media, 2008.
Collins, Vaughn Ira. Semakin Dibabat Semakin Merambat – Riwayat Penganiayaan Yang Diderita Oleh Umat Kristen Sepanjang Abad . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
Culver, Jonathan E. Sejarah Gereja Umum . Bandung: Biji Sesawi, 2013.
Drewes, B.F., and Julianus Mojau. Apa Itu Teologi? Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
End, Thomas Van Den. Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas . Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 2003.
Hehanussa, Jozef M. N. “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan
Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja.”
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 2 (2020).
Imron, Ali. “Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang.” Riptek 5, no. 1 (2011).
Ismail, Andar. Selamat Bergereja: 33 Renungan Tentang Komunitas Iman . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
Ismardi. “P endirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama
Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru).” Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 3, no. 2 (2011).
Jabbar, Abi Abdul. “AS Kecam China, Iran, Nigeria Dan Indonesia Soal Pelanggaran Kebebasan Beragama.” Madaninews . Last modified 2020. Accessed July 17,
2020. https://www.madaninews.id/11613/as-kecam-china-iran-nigeria-dan- indonesia-soal-pelanggaran-kebebasan-beragama.html.
Kuhl, Dietrich. Sejarah Gereja: Gereja Mula-Mula Di Dalam Lingkungan Kebudayaan Yunani-Romawi (30-500) . Malang: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, 1992.
Kuiper, B. K. The Church in History . Malang: Gandum Mas, 2010.
Lane, Tony. Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani . Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1993.
Mawardi, Isal. “PGI Minta SKB 2 Menteri Soal Peran FKUB Di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi.” DetikNews . Last modified 2020. Accessed June 8, 2020.
https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal- peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi.
Nugroho, Singgih, and Setyo Handoyo. Peta Potensi Konflik Dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Jawa Tengah . Salatiga: Pustaka Percik Salatiga,
2016.
Rambitan, Stanley R. “Warisan SBY Dalam Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia.” Satu Harapan . Last modified 2014. Accessed March 2, 2020. https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warisan-sby-dalam- hubungan-antarumat-beragama-di-indonesia.
Risfil, Alfian. “Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok.”
Teropong Senayan . Last modified 2015. Accessed March 23, 2020.
http://www.teropongsenayan.com/14466-ini-dia-bunyi-pasal-skb-dua- menteri-yang-ingin-dicabut-ahok.
Simanjuntak, Rico Afrido. “MUI Tak Setuju SKB P endirian Rumah Ibadah
Dievaluasi.” Sindonews . Last modified 2015. Accessed March 23, 2020.
https://nasional.sindonews.com/berita/1055484/15/mui-tak-setuju-skb- pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi.
Yewangoe, A. A. “Kata Pengantar.” In Iman Kristen Dan Pergumulan Kekinian .
Bandung: Penerbit Bina Media Informasi, 2012.
“DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah.” Republika . Last
modified 2016. Accessed March 27, 2020.
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/01/o3dbfb33 0-dpr-mendagri-keliru-jika-cabut-skb-pendirian-rumah-ibadah.
“Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah.”
Kompas . Last modified 2014. Accessed March 23, 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hap us.Peraturan.Dua.Menteri.soal. Pendirian.Rumah.Ibadah.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008.
“Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri.” Tempo . Last modified 2006.
Accessed March 22, 2020. https://nasional.tempo.co/read/74474/kelompok- gereja-kristen-tolak-skb-dua-menteri.
“Komnas HAM Lebih Sepakat SKB 2 Menteri Direvisi Daripada Dicabut.” DetikNews .
Last modified 2010. Accessed March 22, 2020.
https://news.detik.com/berita/d-1442657/komnas-ham-lebih-sepakat-skb- 2-menteri-direvisi-daripada-dicabut.
“MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik.” Tempo . Last modified 2010.
Accessed March 22, 2020. https://nasional.tempo.co/read/279221/mui- pencabutan-skb-dua-menteribisa-picu-konflik.
“Paripurna DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri.” Viva . Last modified 2010. Accessed
March 22, 2020. https://www.viva.co.id/berita/politik/178640-bahas- militer-paripurna-dpr-panen-interupsi.
“SKB 2 Menteri.” Kementerian Agama Republik Indonesia . Last modified 2006.
Accessed June 8, 2020.
https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf.
“Tak Ber - IMB, Gereja Di Parung Panjang Terancam Disegel.” Tempo . Last modified
2017. Accessed March 23, 2020. https://metro.tempo.co/read/852773/tak- ber-imb-gereja-di-parung-panjang-terancam-disegel.