## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2914/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kepentingan Pemilik Merek Rokok Versus Kebijakan Larangan Merokok Via Iklan
Febta Dameito Martini Sinaga Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Accepted: 16 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022 Philosophically,  juridically,  and  sociologically,  the  Health  Law  regulates, among  other  things,  the  development  of  health  is  carried  out  based  on  the principles  of  humanity,  balance,  benefits,  protection,  respect  for  rights  and obligations, and justice. This law intends to protect public health as one of the development investments in order to achieve the highest degree of public health through  awareness,  and  willpower,  and  the  ability  to  live  healthy  through  the control  of  tobacco  products  for  health.  For  this  reason,  the  same  rights  are regulated  in  gaining  access  to  resources  in  the  field  of  health.  Contains  the subject  matter and research questions that  will  be answered in  the analysis or discussion. Do you already know the interests of cigarette brand owners versus smoking  ban  policies  via  advertising.  This  research  uses  a  normative  - empirical research approach.
Keywords: Merek Rokok, Larangan
Merokok  Via  Iklan,  Undang- undang,
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 16 Januari 2022 Terbit: 01 Maret 2022 Secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis,  UU  Kesehatan  mengatur  antara  lain, pembangunan  kesehatan  dilakukan  berdasarkan  asas  perikemanusiaan, keseimbangan,  manfaat,  pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan kewajiban, serta keadilan. UU ini bermaksud, melindungi kesehatan masyarakat sebagai  salah  satu  investasi  pembangunan  supaya  tercapai  derajat  kesehatan masyarakat  setinggi-tingginya  melalui  kesadaran,  dan  kemauan,  serta kemampuan hidup sehat melalui pengendalian produk tembakau bagi kesehatan. Untuk  itu  maka  diatur  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber daya  di  bidang  kesehatan.  Memuat  pokok  permasalahan  dan  pertanyaan penelitian  yang  akan  dijawab  dalam  analisis  atau  pembahasan.  Apakah  sudah mengetahui  Kepentingan  Pemilik  Merek  Rokok  Versus  Kebijakan  Larangan Merokok Via Iklan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif – empiris.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Febta Dameito Martini Sinaga Magister Hukum Universitas Indonesia Email: febtamartini@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Larangan merokok di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur DKI Jakarta  Nomor  88  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  75  Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang  dinyatakan  sebagai  tempat  atau  area  dilarangnya  kegiatan  merokok  sesuai  yang  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2005  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara  yaitu tempat  umum,  tempat  pelayanan  kesehatan,  tempat  belajar  mengajar,  tempat  ibadah,  tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum.
Keberadaan  perusahaan  rokok  skala  besar  maupun  kecil  di  Indonesia  memang menimbulkan  banyak  kontoversi.  Di  satu  sisi,  keberadaan  perusahaan  rokok  memberikan keuntungan  secara  finansial  bagi  negara  dan  banyak  menyerap  tenaga  kerja.  Di  sisi  lain, keberadaan  perusahaan  rokok  dengan  produk  dan  pemasarannya  meningkatkan  konsumsi masyarakat  Indonesia  akan  rokok  dan  menurunkan  kualitas  hidup  atau  merusak  kesehatan
masyarakat.  Karena  kita  tahu,  rokok  mengandung  banyak  zat  bersifat  beracun  bagi  tubuh manusia.  Paling  tidak  perusahaan  rokok  di  Indonesia  memiliki  keterkaitan  dengan  tiga departemen  yang  sejauh  ini  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  segenap  regulasi  kepada perusahaan rokok di Indonesia.
Pertama,  Departemen  Keuangan  yang  sangat  berkepentingan  atas  pendapatan  negara dari hasil cukai rokok, sehingga kebijakan apapun yang mempengaruhi sektor anggaran negara Departemen  keuangan  selalu  terlibat.  Kedua,  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan (Deperindag)  karena  memiliki  kepentingan  agar  industri  rokok  di  Indonesia  dapat  terus berkembang,  Deperindag  beranggapan  bahwa  selain  pada  modal  industri  rokok  juga  padat tenaga kerja. Masalah tenaga kerja juga mempunyai keterkaitan dnegan depertemen tenaga kerja karene  ketika  terjadi  pemogokan  besar-besaran  tenaga  kerja  perusahaan  rokok,  maka  dengan segera  pemerintah  melalui  departemen  tenaga  kerja  ikut  sibuk  untuk  menahan  agar  eskalasi kasus itu tidak semakin membesar.
Ketiga,  Departemen  Kesehatan  melalui  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Makana  dan Minuman (Ditjen POM) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran produk rokok di masyarakat, Ditjen POM pula yang ikut aktif dalam pengaturan iklan tentang produk rokok di media  massa.  Pemerintah  pun  sadar  bahwa  industri  rokok  merupakan  saiah  satu  pemasukan yang besar bagi pendapatan, negara, akan tetapi pemerintah juga harus meminimalisir ekspalitas rokok itu sendiri bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi rokok 178,3 miliar  batang  rokok  per  tahun.  Angka  ini  merupakan  angka  tertinggi  kelima  di  dunia,  setelah Cina  (1297,3  miliar  batang),  AS  (462,5  miliar  batang),  Rusia  (375  rniliar  batang),  dan  Jepang (299,1  miliar  batang).  Sebenarnya  pemerintah  sudah  memberikan  banyak  aturan  yang  ketat untuk  menekan  1  konsumsi  rokok  di  kalangan  masyarakat.  Seperti  misalnya  dalam  hal komunikasi  periklanan.  Dalam  dunia  periklanan  ada  tiga  produk  yang  selalu  menimbulkan kontroversi,  yaitu:  alkohol,  rokok  dan  kondom.  Karena  itu  dibuatlah  peraturan-peraturan  yang membatasi gerak periklanan ketiga produk tersebut.
Persaingan  dalam  dunia  usaha  juga  akan  mengalami  peningkatan  dengan  seiring berjalannya  perkembangan  di  dunia  usaha  hal  tersebut  juga  harus  di  dukung  oleh  pemerintah untuk  membantu  dan  melindungi  dunia  usaha  dengan  memberikan  kepastian  hukum,  salah satunya  dengan  hak  kekayaan  intelektual  (HKI).  Hal  tersebut  akan  memberikan  kepastian hukum untuk para perusahaan dan investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.
Perkembangan  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  serta  tidak  mengerti mengenai  HKI  itu  sendiri.  Banyak  masyarakat  yang  melanggar  hal-hal  yang  telah  di  atur  di dalam HKI, salah satunya yaitu peniruan tentang merek-merek yang terkenal dari pelaku dengan cara meniru merek-merek terkenal akan dibantu dalam pemasaran produknya. Kegiatan seperti ini  tidak  baik  jika  dilakukan  secara  terus  menerus  karena  banyak  yang  memperoleh  kerugian baik dari perekonomian ataupun dari perusahaan yang akan ditiru mereknya dari para pelanggan yang  merasa  akan  ditipu  dengan  peniruan  merek  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Kemudian adanya pembentukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Dalam  perkembangannya  HKI  sangat  dianggap  penting  dalam  pembangunan  Bangsa  karena lebih bertumpu kepada Sumber daya Manusia (SDM) dan tidak sekedar mengandalkan Sumber daya  alam  (SDA).  Sumber  daya  manusia  yang  kreatif  dan  inovatif  dapat  mengembangkan perekonomian bahkan di Negara maju industri berbasis HKI telah menjadi penghasil (Agustina., 2018)
Menurut  Wahyuni,  S.  (2020)  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  merupakan  hak  ekslusif  yang diberikan  Negara  kepada  sekelompok  orang,  maupun  lembaga  untuk  memegang  kuasa  dalam menggunakan  dan  mendapatkan  manfaat  dari  kekayaan  intelektual  yang  di  miliki  atau diciptakan.
Latar Belakang
Secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis,  UU  Kesehatan  mengatur  antara  lain, pembangunan kesehatan dilakukan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  serta  keadilan.  UU  ini  bermaksud,
melindungi  kesehatan  masyarakat  sebagai  salah  satu  investasi  pembangunan  supaya  tercapai derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi-tingginya  melalui  kesadaran,  dan  kemauan,  serta kemampuan hidup sehat melalui pengendalian produk tembakau bagi kesehatan. Untuk itu maka diatur hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis,  UU  Kesehatan  mengatur  antara  lain, pembangunan kesehatan dilakukan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  dan  keadilan.  UU  ini  bermaksud, melindungi  kesehatan  masyarakat  sebagai  salah  satu  investasi  pembangunan  agar  tercapai derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi-tingginya  melalui  kesadaran,  dan  kemauan,  dan kemampuan hidup sehat melalui pengendalian produk tembakau bagi kesehatan. Untuk itu maka diatur hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Kenyataannya,  walaupun  UU  kesehatan  telah  dibentuk,  namun  implementasi  ketentuan pasal 113 UU  Kesehatan yang  sudah diatur dalam UU tersebut belum secara optimal tercapai, bahkan  menimbulkan  keresahan  di  kalangan  petani  dan  pekerja  tembakau,  karena  aturan  ini mengandung makna dan ditafsirkan akan mematikan produsen tembakau.
Pemerintah  berupaya  dalam  penyediaan  anggaran  kesehatan  bagi  masyarakat  yang  terus meningkat  akibat  rokok  dan  asap  rokok  melalui  pengendalian  produksi,  antara  lain  dengan mengurangi  zat  adiktif  melalui  proses  teknologi,  penyadaran  kepada  masyarakat  tentang pemakaian  bahan  produk  rokok,  dsbnya.  Selain  itu  RUU  Tembakau  juga  dimaksudkan  dalam rangka  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  sebagai  akibat  dari  tuntutan  WHO,  yang dituangkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (mengatur tentang produksi, peredaran,  dan  penggunaan  bahan  yang  mengandung  zat  adiktif  harus  memenuhi  standar  dan/ atau  persyaratan  yang  ditetapkan),  ratifikasi  Kovenan  Ekosob  yang  diratifikasi  dengan  28 Oktober 2005 melalui UU No 11 Tahun 2005.
Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama, kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau3  (tiga)  dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan barang/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang/atau jasa.
Selain pengertian merek berdasarkan undang undang No 20 Tahun 2016 Tentang  Merek dan  indikasi  geografis  ada  beberapa  ahli  atau  sarjana  yang  berpendapat  tentang  pengertian merek itu sendiri diantaranya sebagai berikut:
Menurut Lopulalan (2021) yang memberikan pendapat atau rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis
Ada tiga jenis merek yang didasarkan atas Undang-Undang No 20 Tahun 2016 mengenai merek serta indikasi geografis di pasal 1 adalah sebagai berikut: merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.
Merek  dagang  sendiri  akan  lebih  mengarah  kepada  produk  perdagang  berbentuk  barang. contohnya teh fanta, kacang garuda, Jamu Sido Muncul, permen tolak kiss, sepeda federal dan sejenisnya.
Perindungan  hukum  jika  dijelaskan  secara  harfiah  bisa  menimbulkan  banyak  persepsi. Sebelum  mengurai  perlindungan  hukum  dalam  makna  yang  sebenarnya  dalam  ilmu  hukum, menarik  pula  untuk  mengurai  sedikit  tentang  pengertian  yang  dapat  timbul  dari  penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

## 1.1.Rumusan Masalah
Memuat  pokok  permasalahan  dan  pertanyaan  penelitian  yang  akan  dijawab  dalam analisis atau pembahasan.
Apakah  sudah  mengetahui  Kepentingan  Pemilik  Merek  Rokok  Versus  Kebijakan Larangan Merokok Via Iklan?

## 1.2.Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data untuk menjawab sebuah permasalahan yang diajukan:
Untuk mengetahui kepentingan pemilik merek rokok versus kebijakan larangan merokok via iklan..

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  normatif  –  empiris.  Penelitian  empiris,  yaitu penelitian  terhadap  data  primer,  yaitu  data  langsung  dari  pihak  terkait  penelitian  ini,  yaitu  masyarakat, petani  tembakau,  dan  pengusaha  tembakau,  walaupun  dalam  penelitian  dititikberatkan  pada  penelitian normatif,  yaitu  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  terkait  dengan  asas-asas  hukum,  sistematik hukum,  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  baik  secara  horisontal  maupun  vertikal,  juga perbandingan hukum.

## 3. PEMBAHASAN
Berbeda dengan produk-produk yang mengandung dampak negatif dan berbahaya lainnya, regulasi  produk  tembakau  (rokok)  tetap  menimbulkan  kontraversi  di  tengah  masyarakat. Dampak negatif rokok bagi kesehatan, ekonomi masyarakat, sosial dan lingkungan tidak perlu diperdebatkan  lagi,  namun  kenyataan  bahwa  industri  hasil  tembakau  tersebut  memberikan kontribusi  yang  besar  melalui  pendapatan  cukai  dan  sektor  ketenagakerjaan  juga  diakui  oleh Pemerintah  dan  alasan  ini  pulalah  yang  selalu  dijadikan  alasan  bagi  Pemerintah  Republik Indonesia (RI) untuk melindungi industri hasil tembakau dari segala bentuk regulasi, termasuk kesepakatan internasional seperti FCTF.
Perbedaan pandangan yang tajam tidak saja terjadi di kalangan masyarakat, dunia industri, akademisi,  tetapi  juga  di  kalangan  lembaga/instansi  Pemerintah  yang  memiliki  otoritas mengambil keputusan.
Depkes  mendapat  tekanan  dari  berbagai  pihak  yang  peduli  terhadap  kesehatan,  yang berharap Depkes aktif dalam menekan konsumsi produk tembakau di Indonesia. Namun di sisi yang  berseberangan,  Deperin  dan  Depnaker  mengganggap  pertumbuhan  industri  tembakau berarti  membuka  lapangan  perkerjaan  sehingga  bisa  menekan  jumlah  pengangguran.  Sama halnya,  Deptan  juga  merasa  diuntungkan  dengan  adanya  industri  hasil  tembakau,  karena perkebunan tembakau banyak menyerap petani dan membantu perekonomian petani. Sedangkan Depkeu  sendiri  mampu  memberikan  puluhan  triliun  rupiah  setiap  tahunnya  bagi  penerimaan negara melalui cukai. Cukai hasil tembakau sendiri menyumbang lebih dari 90 persen.
Selain itu, Depkes juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan cukai hasil tembakau (rokok)  yang  tinggi  serta  membatasi  iklan,  sponsor,  tempat-tempat  merokok,  dan  peringatan bahaya  merokok  pada  kemasan  dengan  ukuran  yang  lebih  besar.  Departemen  Keuangan (Depkeu) menilai cukai dan pajak, maka dari itu ada berbagai pabrik rokok.
Pabrik yang termasuk golongan I dan golongan II memproduksi tipe rokok Sigaret Kretek Mesin  (SKM),  Sigaret  Kretek  Tangan  (SKT),  dan  Sigaret  Putih  Mesin  (SPM).  Sementara  itu, pabrik rokok golongan III hanya bermain di tipe rokok SKT.
Menurut  riset  Danareksa  Sekuritas,  kenaikan  cukai  paling  besar  bakal  dirasakan  oleh rokok  di  golongan  bawah,  atau  di  bawah  golongan  I.  Selain  itu,  rokok  jenis  SKT  akan mengalami  kenaikan  cukai  jauh  lebih  tinggi  dibanding  rokok  jenis  SKM.  Misalnya,  industri rokok  Golongan  I  yang  memproduksi  SKM  dengan  harga  banderol  Rp  600-630/batang, kenaikan  cukainya  paling  tinggi  3,6  persen.  Bandingkan  dengan  jenis  rokok  SKT  yang diproduksi  oleh  pabrik  golongan  III,  dengan  harga  banderol  minimal  Rp  234/batang  harus menanggung kenaikan cukai sebesar 33 persen.
Ironisnya,  persaingan  pasar  rokok  yang  dihasilkan  produsen  golongan  III  sangat  ketat. Selain pemain di segmentasi kelas bawah ini jumlahnya ribuan, mereka juga harus berkompetisi
dengan rokok ilegal (tanpa cukai atau cukai palsu) yang banyak beredar di pasaran. Sementara itu,  untuk  produsen  rokok  golongan  I  yang  pemainnya  hanya  beberapa  perusahaan  raksasa, seperti  Djarum,  Gudang  Garam  dan  Sampoerna  (Philip  Moris),  persaingannya  tidak  seketat  di level bawah. Apalagi dengan disokong image dan promosi yang gencar, kenaikan cukai diyakini tidak  akan  menghalangi  volume  penjualan  mereka  untuk  terus  tumbuh.  Begitu  juga  dengan produsen  golongan  II,  kenaikan  cukai  dampaknya  tidak  seberat  yang  ditanggung  produsen rokok golongan III.
Akan tetapi, kondisi tersebut relatif tidak terjadi pada rokok kelas menengah-atas. Karena untuk  rokok  kelas  ini,  konsumen  memiliki  loyalitas.  Bagi  konsumen,  merokok  jenis  merek tertentu  merupakan  kebutuhan  yang  susah  dicari  substitusinya.  Dengan  demikian,  produsen rokok golongan I dan II akan lebih mampu menggeser beban cukai kepada konsumen.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Agustina, d., handayani, s., & novera, a.  (2018). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  162  K/Pdt.  Sus-HKI/2014) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Fahri,  M.  A.,  &  Susiatiningsih,  H.  (2018).  Kemenangan  Australia  dalam  Tuntutan  Anggota WTO  Mengenai  Kebijakan  Kemasan  Polos  pada  Bungkus  Rokok  dan  Produk Tembakau. Journal of International Relations, 4(3), 499-508.
Ilhamsyah,  F.,  Tjoetra,  A.,  &  Ikhsan,  I.  (2020).  Larangan  Merokok  di  Mata  Mahasiswa:  Studi Tentang  Kebijakan  Larangan  Merokok  di  Tempat  Umum.  Jurnal  Public  Policy,  6(1), 31-34.
Lopulalan,  Y.  M.,  Akyuwen,  R.  J.,  &  Pariela,  M.  V.  G.  (2021).  Hak  Cipta  Logo  Yang Didaftarkan Sebagai Merek. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 17-30.
Wahyuni,  S.  (2020).  Faktor  yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  siswa  terhadap  larangan merokok  di  sman  1  sigli  provinsi  aceh  tahun  2019.  Majalah  Kesehatan  Masyarakat Aceh (MaKMA), 3(1).