## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia

## Muhammad Mustofa
Guru Besar Kriminologi Departemen Kriminilogi Universitas Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2018 -2023 masmus21@gmail.com
1. Pendahuluan Sekarang ini kita sudah memasuki era industry 4.0, yang ditandai oleh antara lain: penggunaan teknologi komputer khususnya internet secara masif pada setiap relung kehidupan manusia ( internet of thinks); ketidakpastian (disruption) karena terjadi perubahan sosial yang cepat. Interaksi sosial tidak lagi hanya bertumpu pada pertemuan tatap muka tetapi juga dapat dilakukan secara daring dengan
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci: kriminologi kebudayaan;
kesejahteraan sosial; structural coupling a.
Cara pengutipan:
Muhammad Mustofa.
Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia. JURNAL
HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020 (hlm. 73-91)
Riwayat Artikel: Dikirim: 26 Juli 2020 Direview: 10 Agustus 2020 Direvisi: 23 Agustus 2020 Diterima: 01 Oktober 2020
Suatu ilmu pengetahuan harus memberi manfaat tempat ilmu pengetahuan tersebut digali. Dalam konteks ini, kriminologi yang dipelajari dari masyarakat Indonesia harus memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia. Artikel ini merupakan tesis tentang kriminologi budaya yang bermanfaat bagi pengendalian kejahatan dan perwujudan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Kriminologi budaya Indonesia melandaskan diri pada konsep structural coupling, yaitu struktur penyesuaian diri atau adaptasi dan toleransi antar etnis dan golongan di Indonesia. Sementara kesejahteraan sosial adalah tujuan yang harus diwujudkan dalam setiap program pembangunan.
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.
mempergunakan teknologi komputer melalui media sosial ( facebook, twitter, whatsapp dan sebagainya). Penggunaan media sosial tersebut bersifat paradoksal, karena di satu sisi memberi manfaat dalam kemudahan berinteraksi sosial, di sisi lain mempermudah dilakukannya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Menurut Morrar, Arman, Mousa (2017) 1 untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pendekatan holistik, dan tidak semata-mata mengandalkan teknologi. Poespowardojo 2 telah lama menjelaskan bahwa teknologi mampu membantu kerja manusia dalam mengelola alam dan hubungan sosial; namun di sisi lain, teknologi juga menggerus esensi dari hubungan sosial antar manusia.
Kemajuan teknologi seharusnya berkontribusi pada penguatan masyarakat madani. Hague & Loader, 3 mengutip Becker, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan informasi (ICT) memfasilitasi pencapaian “ quantum leap” pada sektor demokrasi politik. Fenomena Arab Spring yang terjadi pada medium tahun 2010 misalnya, merupakan contoh bagaimana teknologi informasi menjadi fondasi proses demokratisasi di beberapa Negara di Timur Tengah. Untuk konteks Indonesia sendiri, kemajuan teknologi informasi seringkali menjadi alat bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, disrupsi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi masyarakat ternyata juga seringkali kontraproduktif. Contoh kontemporer adalah konflik Wamena-Papua yang terjadi pada bulan September tahun 2019. Konflik tersebut mengakibatkan 16 korban meninggal, puluhan lain terluka, ribuan orang mengungsi, serta kerugian material lainnya. Kerusuhan Wamena tersebut, lagi-lagi, dipicu oleh berita tidak benar ( hoax) mengenai pernyataan rasis guru sekolah yang disebarluaskan melalui saluran media sosial. 4
Era revolusi industri 4.0, tidak semata-mata soal alat dan mesin. Mazali 5 menjelaskan bahwa elemen kunci dalam proses industri 4.0 tidak sebatas pada penggunaan dan pengembangan teknologi, namun juga budaya atau cara hidup. Mazali juga menjelaskan bahwa proses revolusi industri 4.0, merupakan sistem sosio- teknologi yang memperhatikan hubungan antara masyarakat dengan organisasi, teknologi dengan sistem produksi, produksi dan konsumsi. Dinamika dalam revolusi industri 4.0 ini menghasilkan pola hubungan baru antar masyarakat dan industri dengan proses digitalisasi sebagai pendorong, menghasilkan perubahan sosial yang besar. Dalam perubahan sosial tersebut terjadi pula perubahan makna dalam interaksi sosial yang kemudian dapat merupakan perubahan sosial budaya.
1 Rabeh Morrar, Husam Arman, and Saeed Mousa (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective. Technology Innovation Management Review November 2017 (Volume 7, Issue 11)
2 Soerjono Poespowardojo (1989); Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis. PT Gramedia Jakarta
3 Barry Hague and Loader Brian (1999) Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age, Routledge (August 3, 1999)
4 Kompas (2019) Fakta Baru Kerusuhan Wamena, 16 Orang Tewas hingga Ribuan Warga Mengungsi https://regional.kompas.com/read/2019/09/23/18430091/fakta-baru-kerusuhan- wamena-16-orang-tewas-hingga-ribuan-warga mengungsi?page=all#source=clicktitle#source=clicktitle.
5 Tatiana Mazali, (2017) From industry 4.0 to society 4.0, there and back, Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2017.
Perubahan sosial budaya atau juga dapat disebut sebagai dinamika sosial budaya sudah lama menjadi perhatian ahli sosiologi. Yolles 6 menyebutkan bahwa Toyenbee (1934), Spengler (1932), dan Sorokin (1941) yang telah memberikan dasar-dasar penjelasan teoretis terjadinya dinamika sosial budaya tersebut. Namun karena konteks sosial dan teknologi dalam era industri 4.0 sangat berbeda dengan era para tokoh tersebut, diperlukan penjelasan teoretis yang kontekstual baik dalam dimensi teknologi, dan tak kalah pentingnya setting sosial budaya Indonesia.
Kebudayaan, menurut van Peursen 7 meliputi segala perbuatan manusia yang bersifat dinamis, tidak hanya benda-benda dan karya seni hasil cipta manusia semata, atau tradisi semata, termasuk cara penyesuaian diri terhadap perubahan. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perubahan yang tidak pasti pada era industri 4.0 diperlukan perencanaan adaptasi atau antisipasi terhadap perubahan tersebut, yang merupakan strategi kebudayaan. Tentang teknologi yang mempengaruhi dinamika sosial budaya era industry 4.0, Poespowardojo 8 menjelaskan bahwa teknologi mampu membantu kerja manusia dalam mengelola alam dan hubungan sosial; namun di sisi lain, teknologi juga menggerus esensi dari hubungan sosial antar manusia. Untuk menyelaraskan hubungan antara teknologi dengan dinamika sosial budaya tersebut diperlukan strategi kebudayaan.

## 2. Pembahasan
Artikel ini merupakan pengembangan dan penggabungan dari gagasan penulis tentang bagaimana mengendalikan masalah kejahatan di Indonesia. Gagasan penulis diawali dengan pendapat bahwa mendalami ilmu harus memberikan manfaat bagi masyarakat tempat ilmu tersebut digali dan dikembangkan. Gagasan ini sudah dikemukakan sejak tahun 1990 dalam First International Seminar on Criminology, yang diselenggarakan secara kolaboratif antara Asosiasi Kriminologi Indonesia dengan Australian Institute of Criminology. 9 Gagasan tentang pentingnya pendekatan kriminologi budaya bagi Indonesia telah dibahas dalam The First International Conference on Social and Political Issues Tahun 2016 kemudian diterbitkan dalam Knowledge and Social Transformation 2018. 10 Adapun kriminologi untuk kesejahteraan dituangkan dalam Bab 9, buku Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (2010). 11 Pemikiran-
6 Maurice Isaac Yolles (1981). The Sociocultural Dynamics of Sorokin, Peace Research, Vol 13, No.1 (January), h. 33-37.
7 C.A. van Peursen (1976). Strategi Kebudayaan. Diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Jakarta:
Gramedia.
8 Soerjono Poespowardojo (1989); Op cit.
9 Muhammad Mustofa (1992). Sociocultural Approach in Controlling Crime, A Case Study of the ‘Siri’ Phenomenon in the Buginese-Makassarese Community, South Sulawesi , dalam J.H. Strang dan J. Vernon, International Trends in Crime: East Meets West. Conference Proceedings, Canberra: Australian Institute of Criminology.
10 Muhammad Mustofa (2018). Cultural Studies and Criminology for Indonesia: An Analysis of the Structure of Crime Control Policy . Knowledge and Social Transformation . KnE Social Sciences, Volume 2018.
11 Muhammad Mustofa (2010). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Edisi Pertama Depok: FISIP UI Press, 2007, Edisi Kedua diterbitkan oleh Sari Ilmu Pratama Jakarta tahun 2010.
pemikiran itu kemudian dimatangkan dalam bentuk tulisan dalam buku yang merupakan trajektori pengalaman diri penulis menekuni kriminologi. 12
Secara garis besar, pokok-pokok pikiran yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini adalah: a) mempelajari ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi masyarakat; b) untuk mengendalikan masalah kriminalitas Indonesia harus bertumpu pada kearifan lokal budaya bangsa Indonesia; c) kriminologi harus secara eksplisit ditujukan untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian artikel ini merupakan rangkuman pemikiran kriminologi yang dikembangkan penulis menekuni dunia kriminologi, sejak sebagai mahasiswa sejak tahun 1972, dan tahun akhir masa pengabdian penulis sebagai Guru Besar Kriminologi pada FISIP Universitas Indonesia.

## 2.1. Ilmu Ilmiah dan Ilmu Amaliah
Mempelajari ilmu pengetahuan ilmiah harus dilakukan secara profesional mengikuti kaidah-kaedah filsafat ilmu. Pendapat ini untuk menyanggah bahwa mempelajari ilmu adalah demi pengembangan ilmu itu sendiri, apalagi seringkali kaedah-kaedah metodologis tidak diikuti dengan benar. Demikian juga, dalam mempelajari kriminologi di Indonesia, harus berguna untuk memecahkan masalah kriminalitas di Indonesia, berdasarkan cara memperoleh pengetahuan yang benar secara benar. Pandangan ini selaras dengan pandangan tokoh-tokoh kriminologi yang dikenal secara internasional. Pertama pandangan dari Thorsten Sellin. Ia mengatakan:
“The social value of such research may be at times very great even when the scientific validity of its conclusion is questionable. The results of study may afford a basis for social action or public policy which is in harmony with dominant attitudes.” 13
Sementara itu Herman Mannheim (1973) mengacu pada pandangan Morris dan Turner (1958) menyampaikan pendapatnya dengan mempertanyakan:
“Has the research so far done been of any practical use to anybody . . . or has it simply been so much waste of effort and of paper?” 14
Perlu disadari bahwa meskipun kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah, yang dikembangkan dengan melandaskan diri pada syarat-syarat filsafat ilmu, namun hasil penelitian kriminologi harus mempunyai nilai aplikatif bagi pemecahan masalah kriminalitas. Dalam kaitan ini banyak teori kriminologi yang dibangun melalui penelitian empiris. Namun demikian hampir tidak ada yang berdasarkan temuan ilmiahnya tersebut merekomendasikan tentang bagaimana cara mengatasi masalah
12 Muhammad Mustofa (2019). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Sosial: Sebuah Refleksi Akademis. Dalam Yunita T. WInarto, Rahayu S. Hidayat, Melani Budianta. Meretas Batas Ilmu. Perjalanan Intelektual Guru Besar Sosial Humaniora. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
13 Thorsten Sellin (1970), A Sociological Approach dalam Marvin. E. Wolfgang, Leonard Savits, Norman Johnston (Eds). The Sociology of Crime and Delinquency. Edisi ke-2. New York: John Willey & Sons Inc., h. 3-10. 14 Hermann Mannheim (1973). Comparative Criminology. London: Routledge & Kegan Paul.
tersebut. Dengan kata lain, para ahli kriminologi hanya menjelaskan hasil-hasil temuannya dalam bentuk teori, tetapi tidak peduli apakah teorinya berguna bagi jalan keluar pemecahan masalahnya. Mereka melandaskan sikapnya pada pandangan bahwa melakukan kegiatan ilmiah adalah suatu academic venture tanpa harus memperhitungkan manfaatnya.
Kelemahan tersebut diidentifikasi oleh pemikiran kriminologi postmodern, yang merekomendasikan bahwa mempelajari kriminologi harus berguna bagi pemecahan masalah tanpa menghasilkan masalah baru. Sikap ini sangat tampak dalam pemikiran newsmaking criminology suatu pemikiran yang secara kritis menyoroti dampak pemberitaan kejahatan yang tidak proporsional. Pemikiran perlunya kriminologi memberi manfaat bagi perbaikan dinyatakan oleh Greg Barak yang mengatakan:
“If we are ever to approach anything resembling rational crime control, then thinking about and talking about crime in terms other than alarmist outrage is exactly what we need to be doing . . . criminologists and others can interact in the social production of crime-and-justice representations that the public consumes daily as the prevailing ideologies. In doing so . . . criminologists must attempt to consciously alter the public’s perception the understanding of crime and justice” 15
Lebih lanjut Barak mengatakan bahwa newsmaking criminology dapat dijadikan wahana bagi kriminolog untuk mengumumkan, menafsirkan, dan mengubah pencitraan media untuk memberikan gambaran sosial, politik dan ekonomi yang lebih realistis tentang kejahatan dan pengendalian kejahatan. Dengan berperanserta dalam proses pembuatan berita secara langsung, sebagai juru-bicara ahli kriminologi yang kredibel akan dapat meredefinisi parameter tema-tema kejahatan dan peradilan yang lebih memadai. Barak juga menyarankan agar para ahli kriminologi untuk berperan serta dalam organisasi-organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik sebagai alternatif dari newsmaking criminology. Karena media massa biasanya mencari narasumber tokoh yang mewakili organisasi yang dapat dikutip pendapatnya. 16 Cecil Greek 17 menjabarkan lebih jauh agar para kriminolog terlibat dalam organisasi pembuat kebijakan publik.
Sikap bahwa dalam mempelajari kriminologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat juga terlihat dalam pemikiran kriminologi realis kiri. Pemikiran ini yang lahir sebagai otokritik terhadap kriminologi kritis, karena para pemikiranya semula juga penganut pemikiran kritis, mengatakan bahwa kejahatan jangan dipolitisasi. 18 Sebagaimana kita ketahui pemikiran kritis (konflik, baru, marxis) dalam kriminologi telah menyederhanakan masalah kejahatan menjadi masalah politik dengan
15 Gregg Barak (1988). Newsmaking Criminology: Reflections on the Media, Intellectual, and Crime. Justice Quarterly 5,4: h. 565-587. Pandangan ini ditegaskan lagi oleh Barak dalam tulisan dengan tema yang sama pada tahun 1994.
16 Ibid.
17 Cecil Greek (1997). Using the Internet as a Newsmaking Criminology Tool , disajikan pada American Society Annual Meeting . Dapat diakses pada http:// www.fsu.edu .
18 Lihat Muhammad Mustofa (2010). Op cit.
mendefinisikan bahwa kejahatan adalah definisi yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan penguasa. 19
Dalam rangka memberikan masukan nyata dan berdayaguna bagi pengendalian kejahatan, kaum realis melakukan penelitian survei korban pada tingkat lokal, yang secara metodologis hasilnya valid hanya untuk daerah tempat penelitian tersebut. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang praktik pemolisian di suatu daerah dan potensi viktimisasi kriminal, dihasilkan teori interaksi antar aktor bagi terjadinya kejahatan, yaitu pelaku kejahatan-korban kejahatan-polisi-dan masyarakat. Realitas hubungan interaksional antar aktor tersebut akan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan dari suatu waktu ke waktu lain. 20 Ini berbeda dari paradigma positivisme yang berpandangan bahwa hasil penelitian mereka dapat digeneralisasi keberlakuannya di mana saja.
Hasil penelitian yang diperoleh krimonolog realis melalui survei korban dijadikan bahan untuk merekomendasikan kepada organisasi polisi setempat tentang bagaimana tindakan pengendalian kejahatan yang tepat di wilayah tersebut, dan secara khusus merekomendasikan bagaimana cara melindungi (calon) korban- kejahatan. Menurut Young proses mengolah masukan menjadi kebijakan, meliputi empat tahapan, yaitu: (1) identifikasi permasalahan, (2) penilaian prioritas, (3) aplikasi dari asas-asas, dan (4) pertimbangan kemungkinan-kemungkinan. 21 Dalam tataran praktis, realis kriminologi mempromosikan agar supaya masyarakat dapat mengekspresikan permasalahannya sendiri dan bukan menurut pendapat orang lain.
Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditunjukkan bahwa mempelajari ilmu harus memberi manfaat bagi masyarakat tempat ilmu tersebut digali dan diterapkan. Oleh karena itu adalah tepat untuk memberi sub judul bagian ini sebagai ilmu ilmiah dan ilmu amaliah, sebab mengembangkan ilmu tidak boleh semaunya sendiri. Ilmuwan harus mengacu kepada kelaziman tradisi epistemology dari bidang ilmunya, meskipun seorang ilmuwan juga dituntut untuk kreatif secara metodologis, sehingga ia berhak untuk disebut sebagai bricolar. 22 Pengetahuan atau ilmu yang diperoleh secara ilmiah, maupun ilmuwannya harus mempunyai kemampuan amaliah.

## 2.2. Kriminologi Budaya untuk Indonesia
Dalam banyak hal, kebijakan publik di Indonesia hanya berlandaskan pada pemikiran Barat yang tertuang dalam berbagai teori yang dikembangkan Bangsa Barat. Padahal konteks pembuatan teori tersebut adalah masyarakat Barat yang cirinya berbeda dari masyarakat Timur. Bangsa-bangsa Barat pada hakikatnya merupakan bangsa yang
19 George B. Vold, Thomas J. Bernard (1979). Theoretical Criminology. Edisi ke-5.. New York: Oxford University Press. H. 301.
20 Jock Young (1992). Realist Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy , dalam J. Lowman, B.D. MacLean. Realist Criminology, Crime Control and Policing in the 1990s. Toronto: University of Toronto. H. 32-72.
21 Jock Young (1992). Ibid.
22 N.K. Denzin, Y.S. Lincoln. Eds. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks:
Sage Publication. h. 2.
masing-masing bercirikan masyarakat homogen dan individualistis. Sebaliknya Bangsa-Bangsa Timur, termasuk Indonesia, lebih cenderung merupakan bangsa yang bercirikan heterogen atau multietnis, dan komunitarian (guyub). Dengan demikian, suatu teori atau model kebijakan yang dibangun dari satu latar masyarakat individualis, tidak efektif diterapkan pada latar masyarakat masyarakat guyub. Menurut Dragan Milovanovic, validitas ilmiah tidaklah tunggal, tetapi jamak. Oleh karena itu, sebagaimana sudut pandang postmodern, dalam dunia akademik tidak boleh ada hegemoni validitas ilmu. 23
Dalam konteks kebijakan kriminal, cara yang paling strategis dan efektif dalam mengendalikan kejahatan adalah apabila ia bertumpu pada pengetahuan dan kearifan budaya masyarakat tempat kejahatan tersebut terjadi, dengan mengadopsi pemikiran kriminologi budaya. Asumsi dasar dari pemikiran ini adalah bahwa kejahatan adalah produk dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam pengendaliannya juga harus selaras dengan habitat tempat kejahatan tersebut terjadi. Bagi Bangsa Indonesia, asumsi ini tidak dapat dikecualikan. Apalagi realitas struktur Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang tidak mungkin diterapkan kebijakan yang seragam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengendalian kejahatan.
Kriminologi budaya adalah suatu model analisa timbal balik antara pengaruh kebudayaan terhadap kejahatan, dan pengaruh kejahatan terhadap kebudayaan. 24 Pemikiran kriminologi budaya sangat dipengaruhi oleh pemikiran cultural studies. Pengertian dari kajian budaya menurut Le Hir, “bukan pengertian sebagai disiplin seperti yang dimaknai secara tradisional; tidak dibatasi oleh obyek kajian dan metodologi, tetapi ditengarai oleh suatu ‘praktik pilihan’ yang bersifat pragmatis, strategis dan reflektif. 25 Sementara itu konsep awal kriminologi budaya dirumuskan oleh Jeff Ferrell sebagai:
“ . . . dinamika budaya yang terdapat dalam makna kejahatan . . . Kriminologi Budaya memahami ‘budaya’ sebagai suatu kumpulan makna dan identitas, yang di dalamnya dan melaluinya, pemerintah mengklaim kewenangan, konsumen mempertimbangkan merk roti – dan penjahat, baik sebagai orang atau persepsi hidup.” 26
Selanjutnya dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dari asumsi kriminologi budaya adalah bahwa kejahatan dan penyimpangan dianggap lebih dari sekedar pernyataan tentang suatu kebudayaan kelompok yang bersifat statis. 27 Kejahatan dan penyimpangan adalah gejala yang secara relatif bersifat dinamis yang tidak dapat dianggap sebagai gejala yang dapat digeneralisasi. Terkait dengan pandangan ini,
23 Dragan Milovanovic (1997). Dueling Paradigms: Modernist V. Postmodernist Thought (Revised version from Humanity and Society (1991): 1-22, 1995; and revised in Dragan Milovanovic, Postmodern Criminology . New York: Garland Publishing.
24 Jeff Ferrell (1995). Culture, Crime, and Cultural Criminology. Journal of Criminal Justice and Popular Culture. 3 (2), h. 25-42.
25 Marie-Pierre Le Hir (1977). Defining French Cultural Studies. The Journal of the Midwest Modern Language Association , Vol. 29, No. 1 (Spring), pp. 76-86.
26 Jeff Ferrell, Keith Hayward, Jock Young (2008). Cultural Criminology . An Invitation. Los Angeles: Sage Publication. h. 2.
“kejahatan dan etnisitas dengan demikian ciri-ciri di dalamnya memperlukan penjelasan, dan bukan pengertian yang kaku yang diberikan secara tradisional, tetapi memberikan pengertian terhadap gejala apa pun yang dipelajari, seperti bentuk- bentuk tertentu dari kejahatan. 28 Struktur pemikiran yang diusung oleh kriminologi budaya akan membawa kita kepada pemahaman relativitas budaya. Tidak boleh ada satu kebudayaan yang merasa lebih luhur atau lebih unggul daripada kebudayaan lain, dan kemudian melecehkan kebudayaan tersebut.
Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara yang berciri multietnis, terdiri dari ratusan etnis yang sangat bervariasi, kriminologi kebudyaan mempunyai arena yang tepat untuk penerapannya. Berdasarkan kajian nya terhadap dokumen-dokumen Hindia Belanda, van Vollenhaven mengidentifikasi adanya sembilan belas wilayah adat, dan lima wilayah khusus, kecuali Papua. 29 Sementara itu, Fox (2004) dengan mempergunakan indikator bahasa sebagai ciri keragaman budaya, dengan merujuk pada Grimes (1992), di Indonesia terdapat 702 bahasa yang berbeda, termasuk dialek Cina, dan masuk dalam sepuluh famili Bahasa. 30
Sayangnya dalam banyak kebijakan publik di Indonesia dan dalam banyak pemikiran teoretis di Indonesia, hanya mengacu pada pemikiran Bangsa Barat, yang dipergunakan secara tidak kritis, tidak ditilik ketepatannya untuk latar Bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu. Demikian juga dalam membangun kebijakan kriminal, hanya membatasi diri pada teori-teori hukum Barat yang tidak berakar pada bumi Indonesia, yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tipe konsensus, seperti pada umumnya Bangsa-Bangsa Barat. Ironisnya, pembuat kebijakan dalam mendefinisikan kebijakan publik mengacu pada definisi yang dirumuskan oleh Thomas Dye, yaitu bahwa “kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” 31 Definisi tersebut mendeskripsikan hakikat realitas kebijakan publik. Artinya kebijakan publik pada hakikatnya adalah apa maunya pemerintah saja, bukan apa maunya publik dan apa kepentingan publik. Seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia bertumpu pada realitas keanekaragaman budaya Indonesia, dan tidak menganggap bahwa masyarakat Indonesia adalah entitas tunggal yang seragam.
Sesungguhnya pemikiran kriminologi sejak tahun 1980-an sudah mulai bersinggungan dengan konsep kriminologi budaya. Misalnya konsep restorative justice 32 yang bermakna penyelesaian konflik hukum secara non-formal (di luar) pengadilan formal, dalam rangka memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik
28 F. Bovenkerk, Yucel Yesilgöz (2004). Crime, Ethnicity and the Multicultural Administration of Justice. dalam Jeff Ferrell, K. Hayward, W. Morrison, M. Presde (Eds) (2004). Cultural Criminology Unleashed . London: Glasshouse Press.
29 J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto (1960). Peladjaran Hukum Indonesia. Djakarta: Penerbit Gunung Agung.
30 J.F. Fox (2004). Notes on Cultural Diversity in Southeast Asia. Dalam K. Sunarto et.al. (Eds). Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia. h. 15.
31 Thomas Dye (2011). Understanding Public Policy. Boston: Pearson.
32 John Braithwaite (1996). Restorative Justice for Better Future? Dalhouse Law Review , 76 (1): 9- 32.
seperti keadaan sebelum konflik terjadi. Terkait dengan hal ini Newburn 33 mengatakan bahwa konsep restorative justice terinspirasi oleh praktik hukum adat Bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Selain itu, konsep-konsep seperti peacemaking criminology suatu cara peyelesaian kekerasan dengan cara-cara damai dalam rangka menyadarkan pelaku agar bersikap responsif terhadap kepentingan korban, konsep participatory democracy yaitu merumuskan kebijakan bersama dalam komunitas melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, mempunyai landasan empiris dipergunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. 34
Awal mula dilecehkannya realitas adat di Indonesia terjadi pada tahun 1951, yaitu dengan diundangkannya penghapusan peradilan adat di Indonesia, yang merupakan pengingkaran atas filosofi Bhineka Tunggal Ika. Keadaan ini diperparah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengalihkan kewenangan mengatur pemerintahan desa ke pemerintah pusat dan telah menghacurkan struktur adat di berbagai daerah. Untunglah, sejak era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, dilakukan peninjauan kembali kebijakan hukum yang keliru dan pengakuan atas kearifan local. Terlihat sebagaimana tersurat dalam amandemen keempat UUD NKRI 1945 pasal 18. B. 2. secara eksplisit adat diakui sebagai identitas budaya dan setiap kelompok etnis memiliki hak untuk diakui. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Keputusan MK No. 31/PUU-XII/2014), mengakui sistem noken yang dipraktikkan di beberapa wilayah di Papua. Sistem noken adalah bahwa dalam menentukan calon yang dipilih dilakukan melalui musyawarah adat beberapa kali, untuk memilih calon terbaik dalam pandangan suku bangsa yang bersangkutan. Setelah musyawarah menetapkan siapa yang dipilih, warga memberikan mandat kepada Kepala Suku untuk memasukkan semua surat suara warga yang menunjukkan pilihan bersama ke noken yang dijadikan kotak suara. Sistem noken ini selaras dengan prinsip participatory democracy. 35 36 37
Namun demikian para politisi masih enggan untuk mengaplikasikan paradigm baru tersebut ketika membuat undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang KUHP yang disusun sejak paradigma orde baru berkuasa, tidak disesuaikan dengan paradigm baru yang mengakui kebhinekaan Bangsa Indonesia. RUU tersebut masih berasumsi bahwa Bangsa Indonesia adalah entitas tunggal yang hidup dan bergerak berdasarkan asas konsensus. Bila mengacu pada realitas kebhinekaan bangsa Indonesia, seharusnya yang dicantumkan dalam KUHP adalah perbuatan tercela yang merupakan konsensus seluruh etnis di Indonesia. Konsensus tersebut hanya akan meliputi pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan berbagai bentuk pencurian. Selebihnya akan lebih tepat bila diserahkan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota)
33 Tim Newburn (2007). Criminology. Devon: Willan Publishing.
34 Muhammad Mustofa (2019) op cit.
35 E. Huber, dan D. Rueschemeyer, J.D. Stephen (1997). The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Social Dimensions. Comparative Politics Transitions to Democracy: A Special Issue in Memory of Dankwart A. Rustow 29 (3): h. 323-42.
36 Judith M. Green (2004). Participatory Democracy: Movements, Campaigns, and Democratic Living, The Journal of Speculative Philosophy , New Series, Vol. 18, No. 1, Pragmatism and Deliberative Politics, pp. 60-71.
37 Pateman, Carole (2012). Participatory Democracy Revisited , Perspectives on Politics , Vol. 10, No. 1 (March), pp. 7-19.
untuk merumuskannya, karena ia secara kriminologis masuk kategori perilaku menyimpang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan sentimen dan moralitas masyarakat adat.
Di tengah ketidakpastian kebijakan kriminal di Indonesia, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menyadari pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan masalah kejahatan di tingkat lokal. Pada tahun 2018 menyelenggarakan seminar nasional di Padang dengan tema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer. Dari 50 makalah yang dibahas sebanyak 28 di antaranya merupakan makalah yang membahas hukum adat. 38 Semangat ini harus terus dipelihara dan dikembangkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan kriminal agar dalam kebijakannya bertumpu pada kearifan lokal budaya Bangsa Indonesia.
Secara konseptual, membuat kebijakan kriminal di Indonesia harus melandaskan diri pada kebijakan pluralisme hukum. Hukum merupakan aturan normatif. Menurut Merry, apabila hukum, konvensi, adat, dan kebiasaan hidup berdampingan, dan mengikat pendukungnya dalam masyarakat, pluralisme hukum tidak dapat diabaikan. 39 Pluralisme hukum bisa dapat ditemukan pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, dan ia gejala yang normal bagi Bangsa Indonesia. Hukum adat dan hukum agama masih berpengaruh di beberapa tempat di Indonesia. Ia hidup berdampingan dengan hukum nasional yang notabene adalah hukum Barat. Kekhawatiran bahwa mengakui pluralisme hukum akan berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa adalah tidaklah beralasan.
Berbagai literatur tentang bekerjanya suku-suku bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa setiap suku bangsa mengakui keberadaan suku bangsa lain, yang merupakan wujud tolerensi. Menurut The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), dalam definisi toleransi terdapat tiga keadaan yang saling berhubungan yaitu: “(1) Ia mempunyai penilaian negatif terhadap sesuatu; (2) Ia mempunyai kekuatan untuk meniadakan sesuatu tersebut; (3) Ia dengan sengaja menahan diri untuk tidak meniadakan sesuatu tersebut.” 40 Pada dasarnya toleransi berhubungan dengan klaim atas kebenaran oleh setiap individu yang bersifat alamiah, dan Mill berpendapat karena setiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya.
Dalam argumentasinya tentang kebebasan berfikir, Mill berpendapat bahwa: (1) Opini diam-diam mungkin merupakan kebenaran, karena kita tidak sempurna. (2) Opini yang salahpun mungkin memiliki dasar pendirian yang sah dan merupakan bagian dari kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya kita harus merangkai semua unsur kebenaran dari berbagai sumber. (3) Mengakui mengetahui kebenaran berarti bahwa kita mampu mempertahankannya dari kritik terhadapnya. Dengan demikian kita harus dapat mendengar dan merespon opini yang salah dalam rangka mengetahui semua argumen untuk menyusun proposisi. (4) Kebenaran yang tidak dapat secara terus menerus dipertahankan dari kritik terhadapnya menjadi
38 Proceeding Seminar Hukum dan Kriminologi ke V. Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer. MAHUPIKI. Padang 1-6 April 2018.
39 S.E. Merry (1988) Legal Pluralism , Law and Society Review, Vol. 22, No. 5, h. 870.
40 Internet Encyclopedia of Philosophy, Toleration. Diakses 1 Agustus 2006.
40 John Stuart Mill (1998). On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford Wolrd Classic
sekedar tahayul. 41 Oleh karena itu ketika berinteraksi sosial antar suku bangsa harus memperhatikan latar tempat interaksi tersebut dilakukan. Ini tercermin dalam pepatah Melayu yang mengatakan “di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung.”
Ini berarti bahwa setiap orang yang berada di wilayah budaya suku bangsa lain, harus beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Pepatah ini merupakan pendukung dari pepatah pengakuan perbedaan yang berbunyi “lain ladang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya.” Ini berarti bahwa perbedaan itu adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu Dalam kearifan lokal adat-adat di Indonesia, terdapat filosofi perdamaian atau musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi perbedaan. Contohnya antara adat Batak dan adat Minang yang saling berbatasan, terdapat perbedaan 180 derajat dalam tradisi perkawinan, khususnya dalam hal minang- meminang.
Bagi suku Batak yang kekerabatannya bersifat patrilineal, maka pihak yang melamar adalah keluarga laki-laki, sedangkan pada suku Minang yang kekerabatannya bersifat matrilineal pihak yang meminang adalah keluarga perempuan. Bila perkawinan terjadi antar warga dalam suku masing-masing tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi bila orang Batak akan kawin dengan orang Minang, akan timbul masalah siapa pihak yang harus meminang. Sesungguhnya bila masing-masing pihak tidak mengikuti adat istiadat suku sendiri, mereka akan dicap sebagai tak tahu di adat. Celaan ini dirasakan lebih berat dibandingkan celaan berdosa. Dalam kenyataan banyak orang Batak menikah dengan orang Minang dan tidak menimbulkan konflik. Ternyata dalam keadaan seperti itu kedua belah pihak menemukan jalan keluar melalui "musyawarah untuk mufakat." Dalam kriminologi (sosiologi hukum), mekanisme penyesuaian diri tersebut yang dalam realitas banyak ditemukan dalam cara hidup suku-suku bangsa di Indonesia dinamakan sebagai mekanisme struktur kopling. 42
Bagi orang Maluku, yang semula satu ciri kemudian menjadi dua ciri yaitu ada yang memeluk agama Islam ada yang memeluk agama Kristen. Realitas ini kemudian diwujudkan dalam filosofi “Siwa Lima,” yang artinya kurang lebih meskipun kita berasal dari unsur “siwa’ (sembilan) dan “lima” (lima) tetapi kita satu kesatuan. Ini mencerminkan nilai pengakuan perbedaan, termasuk keadaan sekarang perbedaan agama yang dianut yaitu Kristen dan Islam. Untuk mencegah konflik karena perbedaan tersebut, dikembangkan mekanisme persaudaraan antar negeri tanpa memperhatikan agamanya, melalui tradisi "pela gandong," mengikatkan diri sebagai saudara angkat yang sama kedudukannya seperti saudara kandung. Sebagai gandong mereka harus saling melindungi. 43
Contoh lain adalah nilai siri yang diusung oleh suku Makassar, Bugis, dan Mandar, sering disederhanakan hanya sebagai gejala budaya kekerasan. Bila kita
42 Lihat misalnya uraian Niklas Luhmann (2004). Law as Social System . Translated by Klaus A. Zigert. Oxford: Oxford University Press.
43 Hatib Abdul Kadir, Filsafah Lokal Patasiwa dan Siwalima dalam Masyarakat Maluku (Bagian 2), diakses dari http: etnohistori.org, tanggal 12 Desember 2018.
45 Muhammad Mustofa (1992). Op cit.
melakukan telaah mendalam terhadap nilai siri tersebut, kita akan melihat bahwa mekanisme struktur kopling dan restorative justice merupakan filosofi yang penting. Siri bukan semata-mata persoalan balas dendam dengan menggunakan kekerasan. Siri adalah nilai kehormatan diri yang harus dijunjung tinggi. Siri masiri adalah kehormatan diri agar orang menjadi sukses, sedangkan siri ripakasiri adalah pembalasan dendam oleh seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan kehormatan dirinya rusak. Ternyata balas dendam dalam konteks siri ripakasiri dapat dicegah dengan melibatkan intervensi Kepala Adat. Namun sayangnya, kebijakan penyeragaman pemerintahan daerah pada masa Orde Baru menyebabkan mekanisme penyelesaian konflik karena siri tidak dapat dilakukan lagi. Secara adat, Kepala Adat yang disebut Pabicara mempunyai legitimasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antarwarganya melalui perdamaian dan kompensasi. Mekanisme itu oleh orang Barat yang mempelajari budaya hukum bangsa Timur disebut mekanisme restorative justice. 44
Dalam perkembangan pemikiran kriminologi, para kriminolog yang didominasi oleh kriminolog Barat dalam memikirkan strategi pengendalian kejahatan banyak menggali kearifian lokal Bangsa Timur, seperti konsep restorative justice, peacemaking, dan participatory democracy. Oleh karena itu kita sebagai Bangsa Indonesia harus percaya diri untuk menggali kearifan lokal budaya bangsa Indonesia yang sangat variatif. Pengendalian kejahatan yang bertumpu pada kearifan local akan membuahkan hasil yang memuaskan dan lestari dibandingkan sekedar meminjam pemikiran Barat.

## 2.3. Kriminologi untuk Kesejahteraan
Tesis kriminologi untuk kesejahteraan sudah saya sebarluaskan sejak tahun 2006 melalui buku teks kriminologi. 45 Asumsi dasar dari pemikiran kriminologi untuk kesejahteraan adalah bahwa: menangkap dan menghukum pelaku kejahatan relatif mudah. Tetapi membangun struktur sosial yang tidak kondusif bagi terjadinya kejahatan adalah tidak mudah. Dan kriminologi untuk kesejahteraan adalah jalan tidak mudah untuk melakukan pengendalian kejahatan yang berhasilguna.
Para ahli kriminologi (Barat) ketika mengembangkan teori kriminologi dengan pendekatan sosiologis, pada umumnya menengarai bahwa kejahatan (terhadap harta benda) banyak terjadi di kalangan kelas bawah masyarakat, atau golongan miskin. Mereka antara lain, Cliford Shaw dan Henry D. McKay (1942), 46 Robert K. Merton (1939), 47 Albert Cohen (1955), 48 Richard A. Cloward dan Lloyd Ohlim (1960) 49 , yang tidak berdampak bagi perbaikan nasib hidup orang miskin. Justru pengetahuan teoretis tersebut merupakan dasar pembenaran untuk melakukan kegiatan represif
45 Muhammad Mustofa (2010). Op cit.
46 Cliford Shaw dan Henry McKay (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas . Chicago: Chicago Univ. Press.
47 Robert K. Merton (1939). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3: 672- 82.
48 Albert Cohen (1955). Delinquent Boys. The Culture of the Gang. New York: The Free Press.
49 Richard A. Cloward, Lloyd Ohlin (1960). Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent Gangs. New York: The Free Press.
penegakan hukum di kawasan-kawasan miskin. Oleh karena itu tidak mengherankan andaikata kaum pemikira kriminologi kritis menyebutnya sebagai teori kriminologi administrative, antek penguasa.
Meskipun kemudian Edwin H. Sutherland 50 melalui konsep white-collar crime menegaskan bahwa kejahatan bukanlah dominasi orang miskin tetapi juga dapat dilakukan oleh orang terhormat dan kaya, nasib orang miskin tidak berubah. Dalam konteks Indonesia seharusnya teori-teori tersebut dijadikan landasan untuk memperbaiki nasib orang miskin agar tidak terjebak melakukan kejahatan. Konstitusi UUD NKRI 1945 menjanjikan untuk “memelihara fakir miskin.” Berdasarkan janji konsitusi ini maka mengendalikan kejahatan bukan semata-mata persoalan penegakan hukum dan pembinaan narapidana. Mengendalikan kejahatan adalah persoalan mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam mengakses kebutuhan hidup, atau kesejahteraan sosial, yang belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum miskin. Secara umum terjadinya kejahatan sebagaimana berbagai teori kriminologi merumuskannya, dapat dikatakan berhubungan dengan keadaan kesejahteraan sosial yang tidak terwujud pada tingkat individu, kelompok, ataupun bangsa. Menurut Goodin, kesejahteraan sosial tidak bertujuan untuk membuat persamaan keadaan dari kelas-kelas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, melainkan untuk menyediakan barang dan pelayanan khusus bagi orang dan keluarga yang berhak memperoleh pelayanan. 51
Secara lebih mendasar perwujudan kesejahteraan sosial berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Moon suatu negara kesejahteraan berhubungan dengan konsep hak asasi manusia dan moralitas yang dimiliki penyelenggara negara. 52 Di Indonesia hak asasi manusia telah dijamin sebagaimana dirumuskan dalam UUD NKRI 1945 perubahan keempat pada Bab XA Pasal 28 hingga 28.I. Jadi, ketidakwujudan hak asasi manusia merupakan pelanggaran. Sebagai rujukan, UUD 39/Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 16, merumuskan bahwa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia adalah:
“…setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak akan mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
Dengan demikian, apabila ada orang yang melakukan pelanggaran hukum ia melakukannya karena terpaksa sebagai akibat dari kesempatan hidupnya dibatasi oleh bekerjanya struktur sosial. Yang merupakan masalah dasar Dalam masalah tersebut
50 Edwin H. Sutherland (1940). White Collar Criminality. American Sociological Review. V.
51 R.E. Goodin (1988). ‘Reason for Welfare: Economics, Sociological, and Political but Ultimately Moral’, dalam J.D. Moon (peny.) Responsibility, Rights, and Welfare. The Theory of the Welfare State. Boulder: Westview Press Inc., hlm. 19−54.
52 J.D. Moon (1988). Responsibility, Rights, and Welfare. The Theory of the Welfare State. Boulder: Westview Press Inc., h. 4
bukanlah pelanggar hukum itu, melainkan pihak yang bertanggung jawab mewujudkan kesempatan hidup yang sama, yaitu negara yang tidak mampu mewujudkan kesejahteraannya bagi warganya. Jadi jelaslah bahwa masalah tersebut merupakan isu perwujudan kesejahteraan sosial. Secara individual seseorang melakukan kejahatan dapat berhubungan dengan kesejahteraan sosial yang tidak dinikmati dalam berbagai aspek. Tindakan kejahatan yang dilakukan itu pun merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan, atau korbannya, juga tidak menikmati kesejahteraan sosial, atau tidak terlindungi hak asasinya untuk memperoleh rasa aman di dalam masyarakat. 53
Oleh karena itu, untuk melakukan pengendalian sosial kejahatan yang efektif, maka kebijakan publik atau secara khusus kebijakan kriminal, dibuat berdasarkan adagium “sejahterakan dulu warganegara Indonesia, dan bila rakyat sejahtera, ada landasan rasional untuk menegakkan hukum.” Apalagi dalam ajaran penghukuman dikatakan bahwa penghukuman merupakan ultimum remedium, atau upaya akhir apabila terdapat upaya-upaya yang mendahului, yaitu membuat rakyat sejahtera. Dalam kaitan dengan pandangan ini, Salverberger yang merujuk Sack (1983) mempunyai pandangan yang sama tentang kebijakan kriminal suatu negara kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa pada negara kesejahteraan kriminalitas dilihat sebagai simtom atau hasil dari superstruktur invididu (di luar individu). Kebijakan kriminal yang pada dasarnya merupakan kebijakan sosial, bertujuan untuk mengubah struktur sosial kearah yang lebih adil, bukan dalam bentuk resosialisasi dan penghukuman. 54 Masalah kesejahteraan sosial yang dikaitkan dengan kriminologi juga disampaikan oleh Paul Knepper. Bagaimana hubungan antara kesejahteraan sosial dengan kriminologi? Paul Knepper menjelaskan bahwa hubungan tersebut merupakan pemahaman tentang masalah sosial yang berhubungan dengan kejahatan, tentang visi- visi respon terbaik terhadapnya, dan tentang strategi untuk mewujudkannya. 55
Bagaimana mewujudkan gagasan tersebut dalam realita? Yang paling utama untuk dilakukan adalah, negara membuat kebijakan sosial yang menjamin perwujudan hak-hak asasi manusia yang secara langsung atau tidak langsung akan berimplikasi pada perwujudan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial tersebut harus merupakan program konkrit untuk pemenuhan kebutuhan hidup utama (sandang, pangan, papan). Perwujudan hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang sama, di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap individu yang berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama. Terbukanya akses untuk memperoleh pekerjaan secara merata, dengan imbalan upah yang layak untuk kehidupan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas yang merata. Perwujudan hak untuk berorganisasi dan menyatakan pendapat. Semua kebijakan tersebut bila terwujud akan meminimalkan kemungkinan orang untuk melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan.
53 Muhammad Mustofa (2010). Op cit.
54 J.J. Salversberg (1987). The Making of Criminal Law Norms in Welfare States: Economic Crime in West Germany. Law and Society, Vol. 21, No. 4, h. 529-561.
55 Paul Knepper (2007), Criminology and Social Policy. London: Sage Publications.
Secara konseptual, pelaksanaan perwujudan pemenuhan kesejahteraan sosial tersebut, hasur didasarkan empat asa yang dirancang dan dilaksanakan secara sinergis, yang meliputi:
a. Adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara, yang mengacu pada sistem nilai dan sistem norma asli Bangsa Indonesia.
b. Adanya program sosialisasi nilai dan norma yang merupakan landasan regulasi yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan masyarakat (formal, informal, non-formal).
c. Adanya berbagai fasilitasi bagi warga negara agar dapat melaksanakan regulasi. d. Adanya kebijakan sanksi bagi pelanggaran dengan prinsip penghukuman adalah upaya akhir. 56
Aspek regulasi, dirancang berdasarkan sistem nilai dan sistem norma asli Bangsa Indonesia yang berciri multi-etnis. Ini artinya bahwa kebijakan pluralism hukum harus menjadi paradigm utamanya. Untuk membuat hukum yang bersifat nasional, harus membatasi diri pada isu yang merupakan konsensus seluruh etnis di Indonesia. Regulasi yang dibuat harus secara sadar ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, karena falsafah negara Pancasila sila yang kelima sesungguhnya merupakan tujuan. Perhatikan rumusan Pancasila pada Pembukaan UUD NKRI 1945, setelah merumuskan sila kesatu hingga keempat, pada sila kelima diawali dengan kata-kata “dengan serta mewujudkan keadilan sosial . . . dst.” secara gramatikal berarti bertujuan untuk . . . Terkait dengan regulasi ini, adalah tepat rumusan hipotesa kerja sosiologi hukum dari C.J.M Schuyt yang berbunyi:
“Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya ialah bahwa tiada terdapat padanya perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka ragam bentuk dan variasi." 57
Aspek sosialisasi. Sosialiasi regulasi yang dibuat berdasarkan sistem nilai dan sistem norma asli Bangsa Indonesia, harus menjadi bagian intergral dasi sistem pendidikan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap suku bangsa harus diberi kesempatan untuk memelihara sistem nilai dan sistem normanya, baik melalui pendidikan nor formal yang merupakan tradisi suku bangsa tersebut, maupun secara formal terintegrasi menjadi kurikulum (local) pendidikan formal, maupun secara informal yang merupakan kompetensi hidden curriculum yang harus dimiliki oleh setiap pendidik (guru) maupun tokoh-tokoh masyarakat (etnis, maupun religious). Melalui cara ini, maka keragaman Bahasa daerah maupun tradisi setiap etnis akan tetap terpelihara, karena ada kebijakan dan program untuk melestarikannya.
56 Pelajari lebih lanjut Dalam Muhammad Mustofa (2010) Op cit.
57 C.J.M. Schuyt (1973). ‘ Keadilan dan Efektivitas dalam Pembagian Kesempatan Hidup’ , dalam P.M. Moeliono (peny.) Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling van de Levenskanses. Rotterdam: Universitas Rotterdam.
Sosialisasi tersebut di atas juga harus dilakukan secara kontekstual tergantung pada tingkat usia, atau tingkat pendidikan warga masyarakat. Ini merupakan kegiatan yang menyatu dalam struktur masyarakat, bukan proyek yang sifatnya temporer.
Aspek fasilitasi. Seringkali suatu kebijakan dibuat dengan tanpa adanya fasilitasi agar warga negara dapat melaksanakan regulasi tersebut. Fasilitasi-fasilitasi tersebut berbentuk berbagai program untuk menghindarkan warga masyarakat sesuai dengan keompok usianya terjauh dari kemungkinan melakukan kejahatan. Mereka harus diberi aktivitas yang menyebabkan mereka akan terlibat secara terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Fasilitasi ini sudah harus diberikan semenjak anak-anak masih dalam-kandungan dalam bentuk pelayanan kesehatan pre natal (sebelum kelahiran), fasilitasi post-natal (setelah kelahiran) melalui misalnya kegiatan posyandu. Melalui fasilitasi ini maka diharapkan setiap generasi baru terjamin kesehatannya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.
Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan program PAUD untuk memulai memperkenalkan generasi muda untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, sambal mulai diperkenalkan dengan sistem nilai dan sistem norna lokal, regional maupun nasional. Ketika anak memasuki dunia wajib belajar, kepada mereka diperkenalkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan kehidupan sebagai bekal untuk menempuh kehidupan secara mandiri setelah dewasa. Setelah wajib belajar terpenuhi, harus ada program pembinaan karir agar supaya generasi tersebut dapat menjalani profesi secara matang sesuai dengan pilihan profesinya masing-masing. Sebagai salah satu bentuk fasilitasi yang penting Dalam tahapan ini adalah jaminan bahwa upah yang diterima Dalam pekerjaan apapun, minimal dapat memenuhi segala kebutuhan pokoknya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat.
Aspek kebijakan sanksi. Apabila dapat dipastikan bahwa asas-asas regulasi, sosialisasi dan fasilitasi berjalan dengan baik, baru beralasan untuk memikirkan penerapan sanksi bagi yang melanggar regulasi. Penerapan sanksi bila terpaksa harus beorientasi pada pemulihan hubungan baik atau merupakan bentuk penerapan teori restorative justice dan diterapkan dengan mempergunakan pendekatan peacemaking.

## 3. Kesimpulan
Uraian di atas telah dengan panjang lebar menjelaskan argumentasi bahwa kriminologi yang dipelajari, dikembangkan, dan digali dari bumi Indonesia, pertama, harus memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia, khususnya dalam pengendalian sosial kejahatan. Argumentasi tersebut dilandasi oleh argumentasi epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pemikiran kriminologi yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia adalah kriminologi budaya. Alasannya adalah bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, multi-etnis, tidak dapat dilihat sebagai satu entitas dengan satu ciri.
Selain itu, gejala kejahatan merupakan produk dari masyarakat tempat kejahatan tersebut terjadi. Menjelaskan gejala kejahatan di Indonesia yang bercirikan multi-etnis, yang hampir tidak mungkin dicari padanannya pada Bangsa lain, harus bertumpu pada realitas keberagaman budaya Bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan lahan yang tepat untuk penerapan pemikiran kriminologi budaya. Ketiga, tujuan dari
dibentuknya negara Indonesia sebagai tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam pengendalian sosial kejahatan harus dimulai dengan mewujudkan kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Operasionalisasi dari gagasan ini harus diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Kriminal (lebih tepatnya Kebijakan Sosial) yang menghasilkan individu yang tidak kondusif untuk mudah melakukan kejahatan, didukung oleh struktur sosial yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan kebutuhan dan kebaradaannya dengan tanpa merugikan orang lain.

## Referensi
Buku Barak, Gregg (1988). Newsmaking Criminology: Reflections on the Media, Intellectual, and Crime. Justice Quarterly 5,4: h. 565-587. Pandangan ini ditegaskan lagi oleh Barak dalam tulisan dengan tema yang sama pada tahun 1994.
Bovenkerk, F., Yucel Yesilgöz (2004). Crime, Ethnicity and the Multicultural Administration of Justice. dalam Jeff Ferrell, K. Hayward, W. Morrison, M. Presde (Eds) (2004). Cultural Criminology Unleashed. London: Glasshouse Press.
Cloward, Richard A., Lloyd Ohlin (1960). Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent Gangs. New York: The Free Press. Cohen, Albert (1955). Delinquent Boys. The Culture of the Gang. New York: The Free Press. Denzin, N.K., Y.S. Lincoln. Eds. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publication. Dye, Thomas (2011). Understanding Public Policy. Boston: Pearson. Ferrell, Keith Hayward, Jock Young (2008). Cultural Criminology. An Invitation. Los Angeles: Sage Publication. Goodin, R.E. 1988. ‘Reason for Welfare: Economics, Sociological, and Political but Ultimately Moral’, dalam J.D. Moon (peny.) Responsibility, Rights, and Welfare.
The Theory of the Welfare State. Boulder: Westview Press Inc.,. Greek, Cecil (1997). Using the Internet as a Newsmaking Criminology Tool , disajikan pada American Society Annual Meeting. Dapat diakses pada http://www.fsu.edu. Hague, Barry and Loader Brian (1999) Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age, Routledge (August 3, 1999) Internet Encyclopedia of Philosophy, Toleration. Diakses 1 Agustus 2006. Luhmann, Niklas (2004). Law as Social System. Translated by Klaus A. Zigert. Oxford: Oxford University Press. Mannheim, Hermann (1973). Comparative Criminology. London: Routledge & Kegan Paul.
Mazali, Tatiana (2017) From industry 4.0 to society 4.0, there and back, Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2017.
Mill, John Stuart (1998). On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford Wolrd Classic. Milovanovic, Dragan (1997). Dueling Paradigms: Modernist V. Postmodernist Thought (Revised version from Humanity and Society (1991): 1-22, 1995; and revised in Dragan Milovanovic, Postmodern Criminology. New York: Garland
Publishing.
Mustofa, Muhammad (2010). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. Edisi Pertama Depok: FISIP UI Press, 2007, Edisi Kedua diterbitkan oleh Sari Ilmu Pratama Jakarta tahun 2010. Mustofa, Muhammad (2018). Cultural Studies and Criminology for Indonesia: An
Analysis of the Structure of Crime Control Policy . Knowledge and Social Transformation. KnE Social Sciences, Volume 2018. Mustofa, Muhammad (2019). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Sosial: Sebuah Refleksi Akademis. Dalam Yunita T. WInarto, Rahayu S. Hidayat, Melani Budianta. Meretas Batas Ilmu. Perjalanan Intelektual Guru Besar Sosial Humaniora. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Newburn, Tim (2007). Criminology. Devon: Willan Publishing. Paul, Knepper (2007), Criminology and Social Policy. London: Sage Publications. Peursen, C.A. van (1976). Strategi Kebudayaan. Diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.
Poespowardojo, Soerjono (1989); Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis. PT Gramedia Jakarta
Schuyt, C.J.M. (1973). ‘Keadilan dan Efektivitas dalam Pembagian Kesempatan Hidup’, dalam P.M. Moeliono (peny.)
Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling van de Levenskanses. Rotterdam: Universitas Rotterdam. Sellin, Thorsten (1970), A Sociological Approach dalam Marvin. E. Wolfgang, Leonard Savits, Norman Johnston (Eds). The Sociology of Crime and Delinquency. Edisi ke-2. New York: John Willey & Sons Inc. Shaw, Cliford dan Henry McKay (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago: Chicago Univ. Press. Simorangkir, J.C.T., dan Woerjono Sastropranoto (1960). Peladjaran Hukum Indonesia. Djakarta: Penerbit Gunung Agung. Vold, George B., Thomas J. Bernard (1979). Theoretical Criminology. Edisi ke-5.. New York: Oxford University Press. Young, Jock (1992). Realist Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy , dalam J. Lowman, B.D. MacLean. Realist Criminology, Crime Control and Policing in the 1990s. Toronto: University of Toronto. Jurnal Braithwaite, John (1996). Restorative Justice for Better Future? Dalhouse Law Review, 76 (1): 9-32.
Carole, Pateman (2012). Participatory Democracy Revisited , Perspectives on Politics , Vol. 10, No. 1 (March), pp. 7-19.
Ferrell, Jeff (1995). Culture, Crime, and Cultural Criminology. Journal of Criminal
Justice and Popular Culture. 3 (2), h. 25-42. Fox. J.F. (2004). Notes on Cultural Diversity in Southeast Asia. Dalam K. Sunarto et.al.
(Eds). Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia. h. 15. Green, Judith M. (2004). Participatory Democracy: Movements, Campaigns, and Democratic Living, The Journal of Speculative Philosophy, New Series, Vol. 18,
No. 1, Pragmatism and Deliberative Politics, pp. 60-71. Le Hir, Marie-Pierre (1977). Defining French Cultural Studies. The Journal of the
Midwest Modern Language Association, Vol. 29, No. 1 (Spring), pp. 76-86. Merry, S.E., (1988) Legal Pluralism , Law and Society Review, Vol. 22, No. 5, h. 870.
Morrar, Rabeh, Husam Arman, and Saeed Mousa (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective. Technology Innovation Management Review November 2017 (Volume 7, Issue 11) Mustofa, Muhammad (1992). Sociocultural Approach in Controlling Crime, A Case Study of the ‘Siri’ Phenomenon in the Buginese-Makassarese Community, South Sulawesi , dalam J.H. Strang dan J. Vernon, International Trends in Crime: East Meets West. Conference Proceedings, Canberra: Australian Institute of Criminology. Merton, Robert K. (1939). Social Structure and Anomie. American Sociological Review,
3: h. 672-82.
Proceeding Seminar Hukum dan Kriminologi ke V. Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer. MAHUPIKI. Padang 1-6 April 2018.
Salversberg, J.J. (1987). The Making of Criminal Law Norms in Welfare States: Economic Crime in West Germany. Law and Society, Vol. 21, No. 4, h. 529-561. Sutherland, Edwin H. (1940). White Collar Criminality. American Sociological Review. V. Yolles, Maurice Isaac (1981). The Sociocultural Dynamics of Sorokin, Peace Research,
Vol 13, No.1 (January), h. 33-37.
Huber, E., dan D. Rueschemeyer, J.D. Stephen (1997). The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Social Dimensions. Comparative Politics Transitions to Democracy: A Special Issue in Memory of Dankwart A. Rustow 29 (3). Internet Kompas (2019) Fakta Baru Kerusuhan Wamena, 16 Orang Tewas hingga Ribuan Warga Mengungsi https://regional.kompas.com/read/2019/09/23/18430091/fakta- baru-kerusuhan-wamena-16-orang-tewas-hingga-ribuan-warga- mengungsi?page=all#source=clicktitle#source=clicktitle.
Hatib, Abdul Kadir, Filsafah Lokal Patasiwa dan Siwalima dalam Masyarakat Maluku (Bagian 2), diakses dari http: etnohistori.org, tanggal 12 Desember 2018.