## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Profesionalisme Militer Pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid
(Kajian Perbandingan Sosial-Historis)

## Mohammad Siddiq
Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia
Email: moh.siddiq@gmail.com

## Abstrak
Reformasi  yang  bergulir  di  tahun  1998  merupakan  salah  satu  momentum  penting dalam   sejarah relasi sipil-militer di Indonesia. Kultur politik dan birokrasi yang kental akan dominasi militer pada 32 tahun masa pemerintahan Soeharto dengan Dwi Fungsi ABRInya beralih  ke  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  yang  mengedepankan  supremasi  sipil khususnya  dalam  hal  politik  dan  birokrasi  menjadi  menarik  untuk  dibahas.  Kajian  ini merupakan  perbandingan  mengenai  peran  militer  pada  masa  pemerintahan  Soeharto dengan  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  dengan  pendekatan  kualitatif  sosial  historis. Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  rezim  pemerintahan  Orde  Baru  cenderung  bersifat otoriter  di  mana  kekuatan  bertumpu  pada  satu  orang  Presiden  yang  mampu  mengontrol kekuatan  militer  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  sedangkan  pada  masa  Abdurrahman Wahid,  sistem  pemerintahan  cenderung  beralih  menuju  ke  sebuah  rezim  yang  lebih demokratik. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa dalam peralihan menuju rezim yang demokratis, penataan kembali peran militer dalam kehidupan politik merupakan prasyarat penting yang harus dijalankan.
Kata Kunci : Peran Militer, Soeharto, Abdurrahman Wahid.

## Abstract
The  reforms  that  rolled  out  in  1998  were  one  of  the  important  momentum  in  the history of civil-military relations in Indonesia. The thick political and bureaucratic culture of military  domination  in  the  32  years  of  Soeharto's  reign  with  Dwi  The  function  of  his  ABRI turned  to  Abdurrahman  Wahid's  government  which  put  forward  civilian  supremacy especially  in  terms  of  politics  and  bureaucracy  to  be  interesting  to  discuss.  This  study  is  a comparison  of  the  role  of  the  military  during  the  Soeharto  government  and  Abdurrahman Wahid's  administration  with  a  historical  social  qualitative  approach.  The  findings  indicate that the New Order government regime tended to be authoritarian in that the power rested on one President who was able to control military power to maintain power, whereas during

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Abdurrahman  Wahid's  administration  system  tended  to  shift  towards  a  more  democratic regime. Through this study, it can be concluded that in the transition to a democratic regime, restructuring the role of the military in political life is an important prerequisite that must be carried out.
Keywords: Military Role, Suharto, Abdurrahman Wahid.

## Pendahuluan
Membahas  mengenai  bagaimana hubungan sipil dan militer dalam realitas politik  di  negara  demokrasi  merupakan hal yang selalu menarik untuk dilakukan, khususnya  di  negara  yang  bersifat heterogen seperti Indonesia yang rentan dengan  disintegrasi.  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  sesungguhnya  memiliki peran  utama  sebagai  alat  negara  di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan  dan  keputusan  politik  negara.
Akan tetapi tidak jarang dapat dirasakan bagaimana  militer  mengambil  perannya dalam politik itu sendiri.
Perjalanan  Indonesia  menjadi sebuah  negara  kesatuan  ternyata  juga tidak  luput  dari  peran  militer  dan politiknya.
Reformasi  yang  bergulir  di  tahun 1998  merupakan  salah  satu  momentum penting dalam sejarah relasi sipil-militer di  Indonesia.  Bagaimana  kultur  politik dan birokrasi yang kental akan dominasi militer pada 32 tahun masa pemerintahan Soeharto terutama dengan
adanya  konsep  Dwi  Fungsi  ABRI,  yang kemudian  beralih  ke  pemerintahan
Abdurrahman
Wahid yang mengedepankan  pandangan  mengenai supremasi  sipil  khususnya  dalam  hal politik dan birokrasi.
Tulisan  ini  mencoba  membahas perbandingan  mengenai  peran  militer pada  masa  pemerintahan  Soeharto dengan  pemerintahan  Abdurrahman Wahid  dengan  pendekatan  kualitatif sosial historis.

## Tinjauan Pustaka
Kepemimpinan
Otoritarian dan

## Demokratis
Kepemimpinan  merupakan  faktor utama  dalam  pencapaian  tujuan  sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi  juga  dapat  mempengaruhi budaya  yang  terdapat  dalam  organisasi. Budaya dalam organisasi ini mempunyai fungsi antara lain: menetapkan batas dan wewenang,  memberikan  rasa  identitas kepada anggotanya (Faturahman, 2018).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Berdasarkan  pemahaman  di  atas dapat  diperoleh  gambaran  umum mengenai dua karakteristik kepemimpinan yang mewarnai
perjalanan  Indonesia  sebagai  sebuah negara  kesatuan  dan  mengostruksi bagaimana budaya organisasi kenegaraan ini dibangun oleh pemimpinnya. Kepemimpinan era Soeharto  yang  cenderung  bersifat otoritarian dan era Abdurrahman Wahid yang dipandang lebih demokratis.
Selama  32  tahun  orde  baru berkuasa, rezim menghadirkan karakteristik  politik  utama,  yaitu:  (1) Lembaga  kepresidenan  yang  terlampau dominan;  (2).  Rendahnya  kesetaraan  di antara  lembaga  tinggi  Negara;  (3). Rekruitmen  politik  yang  tertutup;  (4). Birokrasi sebagai instrument kekuasaan; (5). Kebijakan publik     yang tidak  transparan;  (6).  Sentralisasi;  (7). Implementasi  HAM  yang  masih  rendah; (8).  Sistem  peradilan  yang  tidak independen. 1
Alam  politik  dan  pemerintahan yang  cenderung  otoriter  pada  era kepemimpinan Soeharto di mana
1 Affan      Gaffar  dan  Ryaas  Rasyid.  2002. Otonomi      Daerah Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan  PUSKAP, hlm.149  dalam  Adiwilaga,  R.  (2018). Aksi  Kamisan  Sebagai Representasi  Civil  Society  dan  Respon  Pemerintah  Era  Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia  (HAM)  Masa  Lampau. Madani  Jurnal  Politik  Dan Sosial  Kemasyarakatan,  10(3),  14-32.  Retrieved  from http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1262
kekuasaan  politik  terkonsentrasi  pada seorang pemimpin atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu kemudian  berakhir  seiring  dengan bergulirnya Reformasi di tahun 1998.
Tampuk  kepemimpinan  yang dipegang  oleh  Abdurrahman  Wahid sebagai Presiden RI dinilai sebagai salah satu  pijakan  yang  fundamental  dalam sejarah  perkembangan  demokrasi  di Indonesia.  Sebelum  menjadi  presiden, Abdurrahman  Wahid  yang  sering  disapa dengan  Gus  Dur  adalah  seorang  yang gigih dalam memperjuangkan demokrasi dan mengkritisi pemerintahan orde baru yang dinilai otoriter.
Gaya kepemimpinan Gus Dur yang sangat  khas,  humoris  dan  penuh guyonan-guyonan  segar  inilah  seakan tidak ada jarak antara lawan atau kawan. Hal  tersebut  sangat  berlawanan  dengan gaya  kepemimpinan  Soeharto  yang cenderung  bersifat  formalistik  dan terkesan  serius.  Hal  ini  tentunya  juga dipengaruhi  oleh  latar  belakang  militer yang  dimiliki  oleh  Soeharto,  sedangkan Gus Dur besar dan tumbuh di lingkungan santri  atau  pelajar  yang  bersifat  lebih terbuka.
Kepemimpinan yang bersifat otoritarian di kalangan militer merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan akan selalu tumbuh subur

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
sebagai  salah  satu  ciri  khas  budaya organisasi  di  lingkungan  militer.  Salah satu  alasan  yang  sering  dimunculkan mengapa  budaya  tersebut  dipelihara dalam  organisasi  militer  adalah  guna mendukung  tata  perilaku  prajurit  di dalam  kerangka  budaya  kerja  dengan sistem hirarkhi atau komando, dikarenakan  lingkup  pekerjaan  prajurit yang  diberikan  senjata  sebagai  alat pendukung  dalam  bekerja.  Budaya  kerja yang  disiplin,  loyalitas,  dan  sistem komando  diperlukan  guna  menjamin senjata  dipergunakan  sesuai  tujuan  dan standar operasi prosedur (SOP).
Profesionalisme Militer
Seorang  ilmuan  politik  Amerika, Samuel  P.  Huntington 2 berpandangan bahwa  perubahan  korps  perwira  militer dari bentuk “penakluk” ( warrior ) menjadi  kelompok  profesional  ditandai dengan  bergesernya  nilai  dari  “tentara pencari  keuntungan”  menjadi  “tentara karena  panggilan  suci”  contohnya pengabdian  kepada  Negara.  Huntington memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer, menurutnya  memiliki  tiga  ciri  sebagai berikut :
2 Samuel P. Huntington, The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relations , Harvard University Press,
Cambridge, 1957, hlm 79.
Keahlian .  Suatu  kekuatan  militer memerlukan pengetahuan yang mendukung untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengarahkan  aktivitasnya  baik  dalam keadaan perang maupun damai.
Tanggung  jawab  sosial  yang khusus . Seorang perwira militer disamping  memiliki  nilai-nilai  moral yang  tinggi  yang  terpisah  dari  insentif ekonomi  juga  mempunyai  tanggung jawab  pokok  kepada  negara.  Berbeda dengan  masa  sebelumnya,  saat  itu seorang  perwira  seolah-olah  “milik pribadi”  komandannya  dan  harus  setia kepadanya.  Pada  masa  profesionalisme seorang  perwira  berhak  mengoreksi komandannya  jika  sang  komandan bertentangan dengan kepentingan negara ( national interest ).
Karakter  koorporasi  (corporate character) yang melahirkan rasa esprit de corps  yang  kuat .  Berbeda  dengan kelompok  profesional  yang  lain,  korps perwira  militer  merupakan  suatu “birokrasi  profesional”  yang  anggota- anggotanya  mengabdi  pada  birokrasi negara,  tapi  sebagai  suatu  satuan  dalam birokrasi negara korps perwira merupakan  unit  sosial  yang  otonom, yang  memiliki  kemandirian  dalam birokrasi,  lembaga  pendidikan,  jurnal, asosiasi, kebiasaan, dan tradisi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Ketiga  ciri  tadi  melahirkan  yang Huntington  sebut  dengan  “ The  Military Mind ” yang menjadi dasar bagi hubungan militer  dan  negara.  Inti The  Military Mind adalah  suatu  ideologi  yang  berisi pengakuan  militer  profesional  terhadap supremasi pemerintahan sipil.
Huntington menganggap intervensi militer  dalam  politik  sebagai  tanda adanya  pembusukan  politik  ( political decay ). Bagi Huntington,
yang
menekankan pembangunan politik
melalui lembaga-lembaga politik, intervensi  militer  paling  banyak  dapat diterima  jika  merupakan  suatu  periode transisi  dalam  usaha  menciptakan lembaga-lembaga politik yang kuat.
Seorang  ilmuan  politik  lainnya yang bernama Amos Perlmutter 3
mengetengahkan bahwa disamping
kondisi-kondisi  yang  telah  dikemukakan oleh Huntington -ideologi,
profesionalisme ketrampilan, dan semangat  koorporasi-  terdapat  pula kondisi  lain  yang  ikut  mendukug kelanjutan  “tentara  profesional”,  kondisi pertama adalah semakin kuatnya negara sekuler,  yakni  negara  yang  yang  bebas dari dominasi agama (gereja), kelas, dan kasta  sehingga  rekruitmen  perwira militer  tidak  mengalami  stagnasi  karena
3 Amos  Perlmutter, Militer  dan  Politik ,  diterjemahkan  dari buku aslinya The  Military  and  Poliics  and Modern  Times oleh Shat Simora, RajaGrafindo, Jakarta, 2000, hlm 15.
persaingan primordial. Sehubungan dengan  kondisi  pertama  maka  kondisi kedua  adalah  mutlak  perlunya  mobilitas sosial  bagi  perwira  militer  berdasarkan kemampuan  dan  keterampilan  tanpa disangkut pautkan dengan latar belakang primordialnya. Permutter melihat bahwa model “tentara profesional” lebih mungkin  dicapai  pada  negara  yang berkebudayaan  homogen  dan  sekuler ketimbang  negara  yang  majemuk  dan tradisional.
Kemudian  menyangkut  ruang lingkup  wilayah  “militer  profesional” serta  hubungan  antara  profesionalisme dengan kecenderungan intervensi dalam politik,  Perlmutter  melihat  bahwa profesionalisme  justru  membuat  militer profesional  memiliki  orientasi  politik yakni dalam hubungan dengan tanggung jawab eksternalnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan “ policy formation ” mengenai  masalah  keamanan  nasional serta sejauh mana rekomendasi birokrasi militer  yang  digunakan  dibandingkan dua  kelompok  saingannya  yaitu  politisi sipil  dan  birokrat  sipil.  Semakin  canggih kaum militer profesional dalam ketrampilannya, maka Perlmutter melihat  semakin  kuat  keinginan  militer profesional untuk mengontrol
pengambilan  dan  pelaksanaan  kebijakan nasional.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019

## Birokrasi,  Korporatisme,  dan  Profesi Militer
Militer  adalah  sebuah  organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum  tanpa  menyertakan  orang-orang yang  menjadi  sasaran  usaha-usaha organisasi  itu.  Militer  merupakan  suatu profesi  sukarela  karena  setiap  individu bebas  memilih  suatu  pekerjaan  di dalamnya,  namun  dia  juga  bersifat memaksa karena para anggotannya tidak bebas  untuk  membentuk  perkumpulan sukarela  melainkan  terbatas  kepada suatu situasi hirarki birokrasi.
Dua  variabel  kualitatif  yang sangat  penting  dari  profesionalisme militer  adalah  pengawasan  dan  keahlian ( control  and  skills ). 4 Militer  dikontrol pada  dua  tingkat  organisasi.  Pertama kontrol  yang  bersifat  internal  berupa satu kelompok rekan-rekan yang mengawasi  keserasian  internal  korps perwira  sebagai  suatu  kelompok  profesi dan  sosial.  Kedua  kontrol  ekstern  dan disiplin  berupa  jenjang  wewenang. Variabel  yang  kedua  adalah  keahlian, secara  historis,  atribut  paling  penting dari prajurit profesional adalah keberanian  dan  disiplin.  Akan  tetapi prajurit profesional pada zaman
4 Peter  Balu  and  Richard  Scoot, Formal  Organization , SanFransisco, Chandler, 1962, hlm 54
sekarang  harus  dapat  menjadi  seorang birokrat sekaligus pahlawan. Oleh karena itu  ia  perlu  mempelajari  kecakapan- kecakapan  manajemen  modern  dan strategi.
Konsekuensi apapun yang diciptakan  terhadap  citra  positif  para prajurit, profesionalisme korporasi militer  ternyata  telah  memperluas horizon sosial dan politik militer. Konsep yang mengatakan bahwa profesionalisme militer  menjauhkan  prajurit  dari  politik sebagian  berasal  dari  tradisi  klasik  teori administrasi dan administrasi pemerintahan  Amerika.  Tradisi  tersebut dibangun  di  atas  anggapan  dasar  bahwa politik  terpisah  dari  administrasi,  di mana pembuatan keputusan (merupakan tanggung  jawab  pejabat-pejabat  yang dipilih rakyat) dipisahkan dari penerapan  kebijaksanaan  (merupakan tanggung  jawab  para  pejabat  yang ditunjuk).
Perbedaan  tersebut  dikemukakan untuk  menjelaskan  pemisahan  antara para  ahli  dari  politisi,  akan  tetapi perbedaan  tersebut  tidak  lagi  berlaku. Teori  administrasi  yang  baru  bersifat fusionis,  teori  ini  mengakui  bahwa birokrasi dan politisi, semuanya berpadu satu  sama  lain  dengan  cara  simbiosa. Suatu  pembauran  antara  eksklusivisme kelompok dan tanggung jawab

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
manajerial.  Profesionalisme  korporasi merupakan fusi antara kaum profesional dan birokrat.

## Ideologi, Organisasi Militer, dan Jenis- jenis Orientasi Militer
Organisasi  militer  adalah  sebuah ikatan  persaudaraan  dan  persekutuan sekaligus  alat  kekuasaan  dan  birokrasi. Dengan  demikian,  ideologi  militer  dapat dianalisa  dari  prespektif  organisasi persekutuan  para  prajurit,  prespektif ideologi militer sebagai birokrasi politik, atau  sebagai  suatu  pembauran  antar keduanya.
Ideologi  militer  lebih  banyak berasal  dari  peranan  kekuatan  militer dibandingkan dengan pendidikan profesional,  yang  mendorong  suatu tujuan  dan  sikap  nonintervensionis terhadap  politik.  Maksudnya,  tindak tanduk  otoriterian  hirarkis  di  pihak militer  tidak  berarti  bahwa  ideologi politiknya  juga  otoriter  dan  imperialis. Otoritarianisme  dan  struktur  hirarki organisasi  militer  tidak  menjamin adanya keseragaman tingkah laku militer dalam politik domestik atau luar negeri.
Ada  tiga  jenis  organisasi  militer yang timbul di dalam negara bangsa yang modern, masing-masing bertindak sebagai  reaksi  terhadap  jenis  kekuasaan sipil  yang  yang  dilembagakan.  Pertama,
prajurit profesional klasik yang menonjol di  dalam  sistem-sistem  politik  yang stabil.  Kedua,  prajurit  pretorian  yang berkembang  dalam  lingkungan  ketidak stabilan politik. Ketiga, prajurit revolusioner  yang  manunggal  dengan suatu  orde  politik  yang  stabil  sekalipun asal-usulnya  datang  dari  suatu  sistem politik  yang  tidak  stabil,  yang  kebetulan sedang  mengalami  kemunduran,  atau memang baru. 5

## Hasil dan Pembahasan
1.  Masa  Pemerintahan  Suharto  Peran Militer Pada Masa Pemerintahan Suharto
Diangkatnya
Jenderal Suharto sebagai  Presiden  penuh  tahun  1968  oleh MPRS  membawa  militer  ke  posisi  yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pemerintahan  baru  ini disambut  hangat  oleh  sebagian  kecil kalangan  politisi  sipil,  sedangkan  sebagian besar  menerimanya  dengan  tepaksa  karena memang militerlah yang pada saat itu paling kuat.  Pada  masa  Orde  Baru  di  bawah Presiden  Suharto  ini,  peran  militer  melalui Dwi  Fungsi  ABRI  sangat  didominasi  peran sosial  politiknya  dari  pada  peran  militer yang  sebenarnya  yaitu  peran  pertahanan keamanan.
Salah  satu  perwujudan  dari  fungsi ABRI  sebagai  kekuatan  sosial  politik  dalam usaha  menegakkan  dan  mencapai  cita-cita
5 Perlmutter, 2000, hlm 9

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Orde  Baru  ialah  penugas  karyaan  ABRI dalam  lembaga  /  instansi  /  badan  / organisasi  di  luar  jajaran  ABRI  sebagai pelaksana  Dwi  Fungsi  ABRI.  Maksud  dan tujuan  dari  penugasan  tersebut  adalah pertama,  sebagai  pengamanan  politis ideologis  terutama  pada  saat  awal  Orde Baru.  Kedua,  dalam  rangka  penyuksesan pembangunan  nasional,  untuk  tercapainya sasaran  program-program  pembangunan yang  tercamtum  dalam  Repelita  (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Dilihat dari segi motivasi,  dorongan  dan  urgensinya,  maka penugaskaryaan  prajurit  ABRI  pada  masa Orde  Baru  dapat  di  klasifikasikan  sebagai berikut:
1. Penugas karyaan yang sifatnya wajib untuk  dipenuhi  karena  hal  itu  telah
di tentukan dalam peraturan perundang-undangan,  antara  lain untuk  mengisi  perwakilan  golongan karya ABRI dalam Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat: MPR, DPR, dan DPRD. 2. Penugasan  dalam  jabatan-jabatan
yang  pejabatnya  ditentukan  atas kehendak rakyat berdasarkan pilihan rakyat  melalui  wakil-wakilnya  di MPR  /  DPR  /  DPRD 6 yaitu  untuk jabatan  Presiden  /  Wakil  Presiden berdasarkan  pemilihan  di  MPR, Ketua  /  Anggota  BPK  dan  Hakim Agung  di  Mahkamah  Agung,  yang perlu  di  usulkan  /  dimintakan
6 Undang-Undang  No.  16  Tahun  1969  tentang  Susunan  dan Kedudukan  MPR,  DPR,  dan  DPRD  setelah  beberapa  kali diubah, terakhir pada masa Soeharto dengan UU No. 2 / 1985
pertimbangan  dari  DPR  ,  jabatan- jabatan  Gubernur  /  Kepala  Saerah tingkat I dan Bupati / Walikota Kota Madya Kepala Daerah tingkat II yang penentuannya berdasarkan pemilihan  di  DPRD  I  /  II.  Dalam  hal ini  ABRI  mengajukan  calon-calonnya melalui Fraksi ABRI atau memberikan persetujuan bagi prajurit  ABRI  yang  dicalonkan  oleh Fraksi  Organisasi  Peserta  Pemilu dalam DPRD I / II.
3. Penugasan  atas  penunjukan  dari Presiden / Kepala Negara antara lain untuk  jabatan  di  Perwakilan  RI  di luar  negeri,  sebagai  Menteri  atau pejabat lain yang setingkat di bidang eksekutif.
4. Penugasan  atas  permintaan  dari pemerintah  seperti  uantuk  mengisi jabatan eselon I / II dan sebagainya.
5. Penugasan  ABRI  dalam  organisasi kemasyarakatan,  atas  permintaan dari  organisasi  yang  bersangkutan kepada Pimpinan ABRI. 7 Dalam pandangan Orde Baru,
penugas karyaan di luar instansi ABRI, pada dasarnya  bukan  untuk  hanya  memberikan pekerjaan  kepada  yang  bersangkutan ( empoymen  oriented )  tetapi  berdasarkan untuk  memenuhi  misi  ( mission  oriented ). Oleh  karena  itu  prosesnya  sangat  selektif dan berdasarkan pertimbangan yang matang antara  lain  kualitas  moral,  keahlian  teknis,
7 Soebijono  et.  al. Dwi  Fungsi  ABRI,  Perkembangan  dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogjakarta, 1997, hlm 137

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
dan  manajerial  serta  akseptabilitas  di lingkungan  kerjanya.  Untuk  itu,  dalam rangka  penugaskaryaan  terdapat  faktor- faktor yang perlu diperhatikan :
1. Jumlah  tenaga  terutama  perwiara
ABRI  yang  terbatas,  apalagi  benar- benar  memenuhi  syarat  keahlian
(profesionalisme)  untuk  jabatan  di
luar ABRI
2. Memenuhi  kemungkinan  timbulnya “sikap  penolakan”  terhadap  seorang dari  luar  lingkungan  pada  umumnya dan  ABRI  pada  khususnya,  karena lazimnya  berlaku  dalam  pembinaan personel  ialah  promotion  from within.
3. Kemungkinan adanya kecenderungan  penempatan  yang berbau  “penyaluran”  antara  lain karena  ikatan  korps  atau  hubungan
“teman  seperjuangan”  yang  sangat kuat di lingkungan ABRI
4. Kebutuhan ABRI sendiri akan tenaga profesional non-militer untuk mengisi ABRI. 8

## Birokrasi Pada Masa Orde Baru
Pada  awal  masa  Orde  Baru,  keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masih dalam  suasana  rawan  akibat  pemerontakan G 30 S / PKI. Pemerintah di bawah Presiden Soeharto  segera  melakukan  usaha-usaha pemulihan dengan melakukan pembangunan di  segala  bidang.  Model  pembangunan tesebut cenderung bercorak teknokratis dan
8 Ibid, hlm 138
birokratis.  Kecenderungan  ini  tampaknya  di bentuk  secara  sekaligus  oleh  kebutuhan objektif  berupa  krisis  ekonomi,  politik,  dan sosial pada saat itu dan kebutuhan subjektif penguasa  untuk  melanggengkan  kekuasaan rezim. 9
Birokrasi menjadi alat pembangunan yang penting, tidak saja untuk tujuan teknis membantu formulasi dan realisasi kebijakan pembangunan  tetapi  juga  untuk  tujuan politik,  yaitu  menjaga  stabilitas  kekuasaan negara  secara  internal  dan  melakukan penguasaan  terhadap  masyarakat  secara eksternal.  Untuk  tujuan  ini,  terdapat sekurang-kurangnya  tiga  ciri  birokrasi  khas Orde Baru:
1. Melakukan pembesaran jumlah anggota  birokrasi  secara  kuantitatif, seperti  dalam  dua  puluh  tahun (1960-1980) jumlah anggota birokrasi bertambah lebih dari 5 kali lipat. 2. Memberikan  kewewenangan  besar kepada  birokrasi  untuk  menjadi perpanjangan  tangan  negara  dalam mengontrol  masyarakat;  dan  yang terpenting 3. Memasukkan kekuatan militer dalam birokrasi, baik pusat maupun daerah. Dimasukannya militer sebagai birokrasi  pemerintahan  semakin memperkuat posisi pemerintah dalam  membuat  kebijakan  baik teknis maupun politik untuk
9 R.Eep  Saefulloh  Fattah, Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di Indonesia , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 133

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
kepentingan mempertahankan kekuasaan. Meskipun  secara  umum posisi-posisi
kekuasaan  dibagi  dengan  orang-orang  sipil,
namun orang-orang sipil harus menyesuaikan  diri  dengan  sistem  di  mana kekuasaan  terletak  di  tangan  militer.  Pada masa  pemerintahan  Orde  Baru,  meskipun pemerintah  mengklaim  dirinya  menganut sistem  demokrasi  namun  apa  yang  terjadi adalah  sebaliknya,  kontrol  militer  terhadap sipil  dengan  alasan  stabilitas  politik  dan keamanan  untuk  suksesnya  pembangunan ekonomi.

## 2.  Masa  Pemerintahan  Abdurrahman Wahid Pembaharuan dalam Tubuh ABRI
Sejak  jatuhnya  pemerintahan  Orde Baru  di  bawah  pemerintahan  Presiden Soeharto  pada  tanggal  21  mei  1998  oleh gerakan  mahasiswa  yang  menatas  namakan diri  sebagai  gerakan  reformasi,  maka  posisi ABRI  dalam  peta  perpolitikan  di  Indonesia ikut  jatuh  pula.  Tidak  bisa  dipungkiri  lagi bahwa  ABRI  adalah  kekuatan  politik  Orde Baru  bersama  Golkar.  Jatuhnya  Orde  Baru berarti  jatuhnya  ABRI  sebagai  penyangga pemerintahan,  karena  ABRI  selama  Orde Baru  lebih  identik  dengan  alat  pemerintah yang  berkuasa  dari  pada  alat  penyangga negara dari segala ancaman.
Kecenderungan  ABRI  yang  lebih mementingkan  dan  memelihara  kekuasaan membawa  ABRI  terjebak  pada  pola-pola pendekatan yang lebih represif. Sehingga tak jarang oknum-oknum ABRI bertindak di luar
pegangan  yang  mereka  ucapkan  setiap  apel upacara,  yaitu  Sapta  Marga  dan  Sumpah Prajurit.  Pelanggaran-pelanggaran  dalam berbagai bentuk baik kriminal maupun motif politik, semakin lama semakin terakumulasi. Sehingga  pada  momentum  yang  tepat  yaitu pada saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru meledaklah  semua  akumulasi  pelanggaran ABRI pada masa lalu tersebut.
ABRI dibenci dan dihujat oleh rakyat karena lebih dianggap sebagai pelindung dan pengaman  Orde  Baru  selama  32  tahun  dari pada  pelindung  dan  pengayom  rakyat. Masyarakat  menganggap  bahwa  itu  semua tidak  lain  karena  akses  peran  ABRI  dengan dwi  fungsinya,  terutama peran sosial  politik yang terlalu dominan.
Untuk  menepis  keragu-raguan  di kalangan  masyarakat,  khususnya  mereka yang  menghendaki  dihapuskannya  Dwi Fungsi ABRI, maka Panglima TNI Laksamana Widodo  AS  mengadakan  rapat  pimpinan (rapim)  TNI  di Cilangkap  tanggal  19-20  Mei 2000  di  Cilangkap  yang  di  hadiri  oleh  146 peserta, terdiri dari para pemimpin dan staf dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan pejabat  tinggi  Departemen  Pertahanan Keamanan  serta  para  pimpinan  Badan Pelaksana  Pusat  (Balakpus)  TNI,  Ketua Umum, dan Ketua Fraksi TNI-Polri.
Dari kesimpulan rapim tersebut, TNI secara  tegas  bertekad  untuk  bersungguh– sungguh melaksanakan pembaharuan secara menyeluruh  dalam  rangka  kembali  ke  jati diri  TNI  di  bidang  pertahanan  negara  tidak lagi  bermain  dalam  kegiatan  politik  praktis.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Untuk  mengukuhkan  secara  legalitas  formal peran  TNI  sebagai  alat  pertahanan,  maka pada  tanggal  18  agustus  2000  melalui  Tap MPR  Nomor  VII  /  MPR  /  2000  di  tetapkan bahwa  disamping  perannya  sebagai  alat negara  dalam  pertahanan,  TNI  juga mempunyai  tugas  bantuan  dan  ikut  serta dalam penyelenggaraan negara.

## Supremasi Sipil
Naiknya  Abdurrahman  Wahid  dalam tampuk  kepemimpinan  nasional  membawa harapan  besar  bagi  perkembangan  proses demokratisasi  di  Indonesia,  mengingat  latar belakang  Abdurrahman  Wahid  sebagai pelopor  dan  pejuang  demokrasi  sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa.
Jika  rezim  pemerintahan  Orde  Baru sangat  otoriter  di mana kekuatan  bertumpu pada  satu  orang  Presiden  yang  mampu mengontrol kekuatan militer uantuk mempertahankan  kekuasaan,  maka  dengan terpilihnya  Abdurrahman  Wahid  sistem pemerintahan  cenderung  beralih  menuju  ke sebuah  rezim yang lebih  demokratik. Dalam peralihan menuju rezim demokrasi, penataan  kembali  peran  militer  dalam kehidupan  politik  merupakan  prasyarat penting yang harus di jalankan. 10 Langkah awal Presiden
Abdurrahman  Wahid  dalam  menata  peran TNI  terlihat  ketika  ia  melakukan  kebijakan dengan  memisahkan  jabatan  Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Kebijakan
10 Morris  Janowitz, The  Military  Intervenes:  Case  Studies  in Political Development , Russel Sage, New York, 1988, hlm ix-xii
ini  dilanjutkan  dengan  mengisi  jabatan Menteri Pertahanan berasal dari orang sipil, yaitu  Prof  Dr.  Juwono  Sudarsono,  di  mana dalam sejarah Orde Baru, Menhankam selalu diduduki oleh orang militer. 11
Jabatan  Menhankam  dan  Pangab dalam masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman  Wahid  dipisah  menjadi  dua jabatan  yaitu  Panglima  TNI  dan  Menteri Pertahanan.  Sehubungan  dengan  adanya reformasi  internal  di  tubuh  ABRI  di  mana nama  ABRI  di  ganti  kembali  menjadi  TNI  , membawa konsekwensi POLRI harus dipisah dari tubuh ABRI yang selanjutnya kedudukannya di bawah Presiden.
Dengan  pemisahan  Polisi  dari  tubuh ABRI,  maka  peran  masing-masing  institusi juga  mengalami  perubahan,  yakni  TNI berperan  sebagai  alat  negara  yang  bertugas dalam  bidang  pertahanan  dan  POLRI berperan dalam bidang keamanan (kabtibmas).  Dengan  adanya  pemisahan secara organisasi antara TNI dan POLRI yang terhitung  mulai  1  April  1999,  dimana  pada masa lalu POLRI dalam kegiatan oprasionalnya  bertanggung  jawab  kepada Menhankam dan pembinaan kemampuannya bertanggunag  jawab  kepada  Panglima  ABRI, maka sejak itu POLRI kedudukannya berada di  bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab kepada Presiden. Konsekwensi dari pemisahan tersebut membawa nama Dephankam  diubah  menjadi  Departemen
11 Arif  Yulianto, Hubungan  Sipil  Militer  Di  Indonesia  Pasca Orba,  Di  Tengah  Pusaran  Demokrasi ,  Raja  Grarfindo,  Jakarta, 2002, hlm 392

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Pertahanan  (Dephan)  mengingat  TNI  tidak lagi bertugas dalam bidang keamanan.
Pada  pemerintahan  Abdurrahman Wahid  muncul  adanya  kecenderungan  yang mengarah pada supremasi sipil. Hal ini dapat di  lihat,  disamping  karena  militer  secara yuridis  telah  kembali  ke  peran  semula sebagai  alat  negara  yang  mengurusi  bidang pertahanan, tidak lagi terlibat dalam politik, juga  di  karenakan  arus  gelombang demokrasi  di  seluruh  dunia  menghendaki adanya sistem pemerintahan yang demokratis.  Wujud  supremasi  sipil  pada pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  terlihat dalam  langkahnya  yang  berani  memasang orang sipil di posisi Menteri Pertahanan dan menaruh  Laksamana  Angkatan  Laut  pada posisi Panglima TNI yang selama ini selalu di pegang oleh Jenderal Angkatan Darat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas,  dapat disimpulkan  beberapa  hal,  yaitu: Pada masa  Orde  Baru  di  bawah  Presiden Suharto ini,  peran  militer  melalui  Dwi  Fungsi  ABRI sangat  didominasi  peran  sosial  politiknya dari  pada  peran  pertahanan  keamanan.
Birokrasi  menjadi  alat  pembangunan yang penting, salah satunya untuk tujuan politik.  Meskipun  secara  umum  posisi- posisi  kekuasaan  dibagi  dengan  orang- orang  sipil,  namun  orang-orang  sipil harus  menyesuaikan  diri  dengan  sistem di  mana  kekuasaan  terletak  di  tangan militer.
Naiknya  Abdurrahman  Wahid membawa harapan besar bagi perkembangan  proses  demokratisasi  di Indonesia.  Langkah  awal  Presiden Abdurrahman  Wahid  dalam  menata peran  TNI  terlihat  ketika  ia  melakukan kebijakan  dengan  memisahkan  jabatan Menteri  Pertahanan  dengan  Panglima TNI.  Kebijakan  ini  dilanjutkan  dengan mengisi  jabatan  Menteri  Pertahanan berasal  dari  orang  sipil,  di  mana  dalam sejarah  Orde  Baru,  Menhankam  selalu diduduki  oleh  orang  militer.  Selain  itu, sehubungan  dengan  adanya  reformasi internal  di  tubuh  ABRI,  nama  ABRI diganti  kembali  menjadi  TNI,  membawa konsekwensi  POLRI  harus  dipisah  dari tubuh ABRI yang selanjutnya kedudukannya di bawah Presiden.

## Daftar Rujukan
Adiwilaga,  R.  (2018). Aksi  Kamisan Sebagai  Representasi  Civil  Society dan  Respon Pemerintah  Era  Susilo Bambang  Yudhoyono  Menyikapi Kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Masa  Lampau. Madani  Jurnal  Politik  Dan  Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 14-32.
Balu,  Peter  and  Scoot,  Richard,  (1962),
Formal Organization ,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
SanFransisco, Chandler, 1962, hlm
54
Fattah,  R.Eep  Saefulloh,  (2002), Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Faturahman, B. M. (2018). Kepemimpinan dalam Budaya
Organisasi. MADANI , 10 (1), 1–11.
Huntington,  Samuel  P.,  (1957), The Soldier  and  The  State:  The  Theory
and Politics Civil-Military
Relations ,  Harvard  University
Press, Cambridge.
Janowitz,  Morris,  (1988), The  Military
Intervenes: Case Studies in Political Development ,  Russel  Sage,  New
York.
Perlmutter,  Amos,  (2000), Militer  dan Politik ,  diterjemahkan  dari  buku aslinya The  Military  and  Politics and  Modern  Times oleh  Shat
Simora, RajaGrafindo, Jakarta.
Soebijono et. al., (1997), Dwi Fungsi ABRI,
Perkembangan  dan  Peranannya dalam  Kehidupan  Politik  di
Indonesia ,  Gajah  Mada  University
Press, Yogjakarta.
Yulianto,  Arif,  (2002), Hubungan  Sipil Militer  Di  Indonesia  Pasca  Orba,  Di
Tengah  Pusaran  Demokrasi ,  Raja
Grarfindo, Jakarta.