## MAHAR DAN UANG PANAIK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)
Muhammad Iqbal 1 , Sudirman L 2
UIN Alauddin Makassar 1
Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2
ABSTRACT : This study aims to analyze the legal status in Islam regarding dowry and  panaik  money  in  Limpomajang  Village,  Marioriawa  District,  Soppeng Regency.  In  the  process  of  collecting  data,  the  writer  used  the  method  of observation  and  interviews  with  the  village  head,  religious  leaders,  community leaders  and  youth  leaders.  In  various  sources  found  by  the  author,  both  the Quran, hadiths and the opinions of scholars, dowry is a gift that must be fulfilled and  submitted  by  the  prospective  groom  to  the  prospective  bride,  namely  in  the form of goods or services that have value and benefit, usually in the form of rings gold, rice fields, gardens and a  set of prayer tools. Meanwhile, panaik money is the  giving  of  a  certain  amount  of  money  from  the  prospective  groom  to  the prospective bride as a walimah fee. Dowry and Panaik money still exist and are used  as  conditions  for  marriage  in  Limpomajang  Village,  Marioriawa  District, Soppeng Regency. Islamic law views that a dowry is a legal condition of marriage as  the  author  finds  in  the  Alquran  and  the  Hadith  of  the  Prophet.  Meanwhile, panaik money is not found in various references to both the Quran and the Hadith of  the  Prophet,  but  only  historical  evidence  so  that  it  becomes  a  tradition  and custom  in  society.  It  is  known  that  religion  forbids  making  it  difficult  for  a marriage to take place, but panaik money is a heavy burden for men. Seeing the large  amount  of  panaik  money,  it  can  bring  harm  or  something  bad  for  a marriage. So the authors conclude that panaik money is makruh and even haram when  the  method  of  obtaining  panaik  money  is  not  in  accordance  with  Islamic law.
Keywords :

## I.   PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  perkara  yang  disyariatkan  dalam  ajaran  islam  dan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, agar setiap umatnya mendapatkan keturunan dan  keluarga  yang  sah  dalam  lingkungan  masyarakat  serta  mampu  mendapatkan kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Selain  daripada  itu,  perkawinan  juga  telah dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana didalam Firman-Nya Q.S Ar Rum (30) : 21 :
                                                                                                 
                                                          
Terjemahnya:
Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 1
Ayat  diatas  dapat  dipahami  bahwa  sesungguhnya  perkawinan merupakan  sebuah ketetapan  yang  diperintahkan  Allah  kepada  hamba-Nya  dalam  hal  ini adalah  manusia. Pada  hakikatnya  bahwa  menikah  akan  membuat  setiap  manusia  dapat  tentram  atau dengan  kata  lain  akan  mendapatkan  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Namun  dalam Perkawinan  tersebut,  tentu  ada  syarat  yang  perlu  dipenuhi  dalam  melangsungkan Perkawinan.  Sebagai  salah  satunya  adalah  calon  mempelai  perempuan  memiliki  hak untuk menerima mahar/maskawin sehingga calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Firman-Nya Q.S An Nisa (4) : 4 :
                                        
Terjemahnya :
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan.... 2
Allah  memerintahkan  atau  mewajibkan  seorang  calon  suami  untuk  memberikan sebuah  mahar  atau  maskawin  kepada  calon  istrinya  sebagai  bentuk  kerelaanya.  Selain diperintahkan  oleh  Allah  juga  akan  bermanfaat  kepada  calon  istrinya  karena  mahar tersebut akan dikuasai penuh oleh seorang istri dan hanya bisa diberikan kepada suami jika istri rela untuk memberikannya.
Perkawinan  dalam  tradisi  suku  Bugis-Makassar  khususnya  di  Kelurahan Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng  telah  diketahui  bahwa  ada tradisi Uang Panaik yaitu sejumlah uang yang harus disiapkan oleh calon suami untuk diserahkan kepada calon istrinya. Namun antara Uang Panaik dengan Mahar adalah dua hal  yang  berbeda,  karena Uang  Panaik dalam  tradisi  bugis-makassar  merupakan sejumlah  uang  yang  harus  diberikan  calon  istri  dari  calon  suaminya  untuk  digunakan atas  biaya-biaya  dalam  penyelenggaraan  perkawinan.  Sehingga Uang  Panaik tersebut, akan habis digunakan dan tidak akan ada  yang dimiliki atau disimpan oleh calon istri. Uang Panaik tidak ditemukan dasar hukumnya baik di dalam Alquran maupun di dalam Hadis  Nabi.  Namun ini merupakan aturan  penting  dalam  Tradisi  Masyarakat  Sulawesi Selatan  khususnya  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten Soppeng, sehingga dapat diketahui bahwa sangatlah berbeda antara mahar dengan Uang Panaik .
1 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra,1989), h. 644
2 Ibid., h. 115.
Uang  Panaik menjadi  fenomena  besar  dikalangan  masyarakat  Limpomajang, karena  seorang  calon  suami  akan  terbebani  dengan  adanya  persyaratan  yang  wajib dipenuhi  berupa  uang  dengan  jumlah  yang  besar  dan  juga  persyaratan  dalam  islam berupa  mahar/maskwin  seperti  cincin,  kalung,  gelang,  sepetak  sawah,  alat  shalat  dan lain lain.
Berdasarkan  dari  uraian  dalam  pengantar  diatas,  maka  yang  akan  menjadi  fokus masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana eksistensi Mahar dan Uang Panaik dalam pelaksanaan Perkawinan dalam tradisi masyarakat di Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimana  pandangan  hukum  islam  mengenai  penerapan  kewajiban  mahar dan Uang Panaik yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami kepada calon istrinya ?

## II.  KAJIAN TEORI

## A. Perkawinan
Dalam  Kamus  bahasa  Indonesia  kata  “Perkawinan”  berasal  dari  kata  “kawin” yang menurut bahasa berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau melakukan hubungan  kelamin,  bersetubuh”. 3 Perkawinan  disebut  juga  “pernikahan”  yang  berasal dari  bahasa  Arab,  yakni  "حبكَ"  yang  menurut  bahasa  artinya  “mengumpulkan,  saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( wathi )”. 4
Menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa :
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi ( mathaporic )  atau  arti  hukum  ialah  akad  ( perjanjian )  yang  menjadikan  halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. 5
Sedangkan  Perkawinan  dari  segi  definisi  seperti  yang  dirumuskan  oleh  Wahbah Al-Zuhaili  dalam  bukunya  “ Al-Fiqh  al-Islam  Wa  Adillatuh ”  ditemukan  definisi sebagai berikut :
ٌدْقَعَُْٕبًعْزَش ُجأََّشنَا
.ِمُجَّزنبِب ِةَأْزًَنْا ِعبَتًِْتْسا َّمِحَِٔةَأْزًَنْبِب ِمُجَّزنا ِعبَتًِْتْسا َكْهِيَدْيِفُيِن ُعِربَّشنا َُّعَضَٔ 6
Artinya:
Perkawinan  berdasarkan  syari‟at  adalah  akad  yang  ditetapkan  syara‟  untuk membolehkan  bersenang-senang  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
3 Depdikbud. RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III; Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.
4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Edisi I: Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7.
5 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Edisi II; Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996),      h. 1.
6 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh (Cet. III; Beirut: Dart al-Fikr, 1989), h. 29.
Sedangkan  berdasarkan  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  perkawinan didefinisikan sebagai:
Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 7
Ada pula yang mendefinisikan kata Perkawinan itu sebagai berikut :
Perkawinan (bagi manusia) adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi  mereka  untuk  mengembangkan  keturunan,  beranak,  melestarikan kehidupannya,  setelah  masing-masing  pasangan  dari  mereka  (laki-laki  dan perempuan)  sudah  siap  melakukan  perannya  yang  positif  dalam  mewujudkan tujuan Perkawinan. 8
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  2  menyebutkan  bahwa  perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah”. 9 Sedangkan  pasal  3  disebutkan  bahwa “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah ”. 10
Berdasarkan  dari  beberapa  defenisi  tentang  perkawinan  yang  dijelaskan  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  lahir  dan  batin antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  didasari  dengan  akad  sebagai  jalan  yang  dipilih oleh  Allah  sehingga  menjadi  sebuah  ibadah  kepada  mereka  dengan  tujuan  untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah dan mawaddah wa rahmah, berkembang  biak,  beranak  pinak  serta  menyambung  tali  silaturrahim  kepada  sesama manusia.

## B. Mahar

## 1. Pengertian Mahar
Mahar  secara  etimologi  artinya  maskawin,  secara  terminology,  mahar  ialah pemberian  wajib  calon  suami  kepada  calon  istri  sebagai  ketulusan  hati  calon  suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya. 11
Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah  atau  pada  waktu  berlangsungnya  akad  sebagai  pemberian  wajib  atau  sesuatu yang  diserahkan  oleh  calon  suami  kepada  calon  istri  dalam  rangka  akad  perkawinan
7 Undang-undang tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1
8 Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 270.
9 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 114.
10 Ibid .
11 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 83.
antara  keduanya,  sebagai  lambang  kecintaan  calon  suami  terhadap  calon  istri  serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. 12
Mahar  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  1  huruf  d  :  Pemberian  dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Dari  pengertian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mahar  dalam  bahasa Indonesia  sangat  dikenal  dengan  istilah  maskawin,  yaitu  suatu  pemberian  barang berharga baik berupa  barang maupun jasa dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai  perempuan  sebagai  simbol  kecintaan  laki-laki  kepada  perempuan  dan kesediaan perempuan untuk menjadi istri kepada laki-laki tersebut.

## 2. Dasar Hukum Mahar
Mahar  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  atau  diberikan  calon suami  kepada  calon  istrinya  sebagai  tanda  kesempurnaan  perkawinan  yang  diucapkan pada saat akad nikah. Jika serang calon suami tidak sepakat untuk menyerahkan mahar tersebut  kepada  calon  isterinya,  maka  perkawinan  tersebut  batal  atau  tidak  sah  dalam hukum islam. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa‟/4:4
ُكَن  ٍَ ۡبِط ٌِإَف ٗۚ تَه ۡحَِ ٍَِِّٓتََٰقُدَص َءٓبَسُِّنٱ ْإُتاَءَٔ ٓيِزَّي بٓيَُِْ ُُِٕهُكَف ب  سۡفََ ُُِّّۡي  ٖء ۡيَش ٍَع  ۡى

## ا
Terjemahnya :
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 13
Dari  ayat  diatas  sangat  jelas  bahwa  maskawin  (mahar)  merupakan  suatu kewajiban  calon  suami  yang  harus  diberikan  kepada  calon  istri  dengan  perasaan  yang ikhlas dan rela, agar calon istri dapat menikmati pemberian tersebut.

## 3. Jenis dan Syarat Mahar
Jenis  pemberian  mahar  dalam  hukum  islam  tidaklah  hanya  terfokus  pada  satu jenis saja.  Uama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan). 14
a. Mahar Musamma
Mahar musamma yaitu  mahar  yang  sudah  disebut  atau  dijanjikan  kadar dan  besarnya  ketika  akad  nikah.  Atau,  mahar  yang  dinyatakan  kadarnya pada  waktu  akad  nikah. Ulama  fikih  telah  sepakat  bahwa  dalam pelaksanaanya,  mahar musamma  harus  diberikan  secara  penuh  apabila
12 Abd.  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia (Jakarta  : Prenada Media Group, 2010), h.299.
13 Departemen Agama RI, loc. cit.
14 Abd. Rahmad Ghazaly, op. cit. , h. 92.
telah  bercampur  (bersenggama)  dan  salah  satu  suami  istri  meninggal dunia.
b. Mahar Mitsil (sepadan)
Mahar mitsil yaitu  mahar  yang  tidak  disebut  besar  kadarnya  pada  saat sebelum  ataupun  ketika  terjadi  perkawinan.  Atau  mahar  yang  diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh  dari tetangga  sekitarnya,  dengan  mengingat  status  social,  kecantikan dan sebagainya.
Sedangkan syarat mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri yang telah disepakati oleh beberapa ulama fikih  yaitu: 15
a. Harta/bendanya  berharga.  Tidak  sah  mahar  dengan  yang  tidak  berharga, walaupun  tidak  ada  ketentuan  banyak  atau  sedikitnya  mahar.  Akan  tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai maka tetap sah
b. Barangnya  suci  dan  bisa  diambil  manfaat.  Tidak  sah  mahar  dengan  khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
c. Barangnya  bukan  barang ghasab. Ghasab  artinya  mengambil  barang  milik orang  laintan  seizinnya,  namun  tidak  bermaksud  untuk  memilikinya  karena untuk  mengembalikannya  kelak.  Memberikan  mahar  dengan  barang  hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah
d. Bukan  barang  yang  tidak  jelas  keadaannya.  Tidak  sah  mahar  dengan memberikan  barang  yang  tidak  jelas  keadaannya,  atau  tidak  disebutkan jenisnya.

## C. Uang Panaik

## 1. Pengertian Uang Panaik
Uang  Panaik merupakan  sebuah  istilah  yang  diberikan  dalam  tradisi  pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga  laki-laki  dengan  keluarga  perempuan  untuk  dijadikan  sebagai  biaya  pesta perkawinan  calon  istri. Uang  Panaik merupakan  sebuah  langkah  awal  dalam  memulai perkawinan  dimana  para  pihak  keluarga  calon  mempelai  saling  menyepakati  tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat acara lamaran.
Uang  Panaik  ini  telah  menjadi  tradisi  pemberian  uang  yang  melekat  kuat ditengah  masyarakat  dan  menjadi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  calon suami  kemudian  diserahkan  kepada  keluarga  calon  istri. Uang  Panaik  juga  menjadi syarat  yang  mengikat  untuk  berlangsung  atau  tidaknya  perkawinan,  dimana Uang
15 Abdurrahman  Al  Jaziry, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Madzahib  al-Arba’ah,  Qism  Ahwal  al- Syakhshiyyah (Mesir: Dar al-Irsyad, tth), h. 103.
Panaik  ini  telah  menjadi  kewajiban  calon  suami  dan  orang  tuanya  untuk  membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta penikahan. 16 .
2. Sejarah singkat Uang Panaik
Tradisi Uang Panaik tentu tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah terjadi di  daerah  suku  bugis-makassar.  Awal  mula  munculnya  tradisi Uang  Panaik ini  yaitu pada  masa  kerajaan  Gowa  Tallo  pada  abad  ke  XVII  yang  diketahui  bahwa  kerajaan Gowa  mencapai  puncaknya  bahkan Hegemoni dan Supremasi di  daerah  Sulawesi Selatan,  bahkan  di  daerah  Indonesia  bagian  timur  pada  umumnya.  Saat  itu  ketika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia  harus  membawa  seserahan  yang  menunjukkan  kemampuan  mereka  untuk memberikan  kesejahteraan  dan  kenyamanan  bagi  istri  dan  anak-anaknya  kelak  dengan kata  lain  lelaki  tersebut  diangkat  derajatnya  dan  isi  seserahan  tersebut  berupa Uang Panaik yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi. Uang Panaik kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku  Bugis,  anggapan  mereka  tentang Uang  Panaik yang  tinggi  akan  bertujuan  untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya. 17
Uang  Panaik dalam  tradisi  suku  bugis  telah  menjadi  aturan  main  yang  wajib dipenuhi calon suami dalam  perkawinan. Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Uang Panaik juga dipandang sebagai  nilai  soaial  atau  derajat  sosial  ditengah  masyarakat,  semakin  tinggi Uang Panaik yang  diserahkan,  maka  akan  semakin  terpandang  seorang  calon  suami  dimata masyarakat  pada  umumnya  dan  dimata  calon  istri  pada  khususnya.  Hal  ini  dikenal dalam Bahasa bugis sebagai “ siri” atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis. Dari siri inilah yang menjadi dasar jumlah nilai dari Uang Panaik yang diserahkan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya. Perkawinan  dalam  tradisi  masyarakat  suku  bugis  tidak  bisa  lepas  dari pertimbangan  derajat  sosial  dan  keadaan  ekonomi.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  sebab lahirnya jumlah Uang Panaik yang akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Ketika  seorang  calon  istri  memiliki  derajat  sosial  yang  tinggi,  maka  akan  sangat berpengaruh  terhadap Uang  Panaik beigtupun  dengan  keadaan  ekonomi  juga  menjadi salah satu acuan dalam penentuan Uang Panaik perkawinan.
Melihat  realitas  yang  terjadi  saat  sekarang, Uang  Panaik telah  lepas  dari hakikatnya mengenai kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi wanita pilihannya. Justru Uang  Panaik menjadi  sebuah  ajang  gengsi  ditengah  masyakarat  dan  telah menjadi  penyakit  sosial.  Mereka  lebih  senang  dan  merasa  bangga  serta  menganggap
16 Syarifuddin  Latif, Fikih  Perkawinan  Bugis  Tellumpoccoe (Tangsel:  Gaung  Persada  Press Jakarta, 2016), h. 112.
17 Andi  Aminah  Riski  dkk, Money  Shopping  (Uang  Panaik)  In  Marriage  Bugis  Reteh  District Community Indragiri Hilir, (Jom.unri.ac.id, 2017) h. 4.
dirinya  berada  pada  derajat  sosial  yang  tinggi  ketika Uang  Panaik yang  mereka serahkan atau mereka terima juga lebih tinggi.

## 3. Cara Penyerahan Uang Panaik
Uang  Panaik yang  diserahkan  calon  suami  kepada  calon  istri  tentu  memiliki tahapan  dan  cara  tertentu  sesuai  dengan  aturan  tradisi  masyarakat  pada  umumnya. Tahapan dan cara penyerahan Uang Panaik yaitu sebagai berikut :
a. Pihak  orang  tua  calon  suami  mengutus  salah  seorang  yang  dipercayakan untuk  mewakilinya  sebagai  pihak  dari  calon  suami  untuk  menemui  dan menyepakati ketentuan perkawinan kepada pihak keluarga calon istri.
b. Pihak  calon  suami  berdiskusi  dan  bermusyawarah  secara  terbuka  kepada seluruh  keluarga  calon  istri  terkait  perihal  tradisi  perkawinan  terutama jumlah  nilai Uang Panaik. Perihal yang  menjadi pembahasan ketika kedua pihak keluarga ini bertemu yaitu :
- Jumlah Uang Panaik
- Mahar atau maskawin
- Jumlah bosara (kue tradisi suku bugis)
- Pakaian perkawinan kedua calon mempelai
- Tanggal perkawinan
c. Setelah  semua  hal  diatas  disepakati,  maka  pihak  keluarga  calon  suami kembali berunding dan bermusyawarah kemudian mempersiapkan segala hal yang telah disepakati tersebut.
d. Uang Panaik akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang  ada  yang  menyerahkan  sebelum  akad  nikah  dan  adapula  yang menyerahkan pada saat hari akad nikah.
4. Perbedaan Mahar dan Uang Panaik
Mahar  dan Uang  Panaik tentu  telah  kita  pahami  setelah  menelaah  dari  kedua pengertian  diatas,  bahwa  Mahar  dan Uang  Panaik merupakan  dua  hal  yang  berbeda namun keduanya harus terpenuhi dalam  perkawinan. Mahar tidak semahal dan setinggi nilai Uang  Panaik ,  mahar  biasanya  hanya  berupa  tanah,  cincin,  emas  dan  uang.  Akan tetapi Uang  Panaik adalah  sejumlah  uang  yang  bernilai  fantastis  dan  tidak  memiliki standar jumlah yang lazim dalam tradisi masyarakat.
Mahar  biasanya  tidak  menjadi  beban  kepada  calon  suami  karena  nilai  dan jumlahnya sangatlah realistis. Calon suami tidak perlu menyiapkan uang dengan jumlah yang  sangat  banyak  demi  membayar  atau  menebus  mahar  tersebut.  Sedangkan  jumah Uang  Panaik sangat  bervariasi,  hal  ini  diakibatkan  dengan  adanya  derajat  sosial  dan keadaan ekonomi, mulai dari puluhan juta rupiah sampai pada ratusan juta rupiah. Tentu ini menjadi beban berat yang harus dilalui dan dipenuhi oleh calon suami. Bahkan tidak
sedikit kasus pembatalan menikah diakibatkan Uang Panaik , karena tidak semua calon suami mampu menerima dan memenuhi permintaan Uang Panaik tersebut.

## III.  METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode observasi dan interview.  Observasi  merupakan  suatu  pengamatan  dan  pencatatan  sistematis  terhadap fenomena  yang  diselidiki  dalam  hal  ini  penulis  akan  mengamati  tentang  perilaku  atau aktivitas  masyarakat.  Sedangkan  Interview  yakni  melakukan  wawancara  langsung kepada  beberapa  oknum  masyarakat  (tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  maupun pemerintah  setempat)  yang  dianggap  dapat  memberikan  keterangan  tentang  masalah yang  akan  dibahas.  Penelitian  ini  ditkateogrikan  dalam  penelitian  lapangan  yang prosedur penelitiannya dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati atau dijadikan sumber informasi.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Mahar  dan  Uang  Panaik  Dalam  Pelaksanaan  Perkawinan  dalam Tradisi Masyarakat di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
a. Eksistensi Mahar
Perkawinan  merupakan  perintah  agama  sebagai  manifestasi  penghargaan  Islam terhadap  kaum  wanita  yang  telah  memberikan  perhatian  dan  penghargaan  atas kedudukan  seorang  wanita  dengan  memberi  hak  kepadanya,  di  antaranya  adalah  hak untuk  menerima  mahar.  Mahar  yang  diberikan  oleh  calon  suami  kepada  calon  istri, bukan  kepada  wanita  lainnya  atau  siapapun  juga  termasuk  orang  tua  maupun  saudara kandung.  Orang  lain  tidak  boleh  menjamah  atau  mengambil  sedikitpun  dari  “mahar” apalagi  menggunakannya,  meskipun  oleh  suaminya  sendiri,  kecuali  jika  dengan  ridha dan kerelaan istri sendiri.
Sistem perkawinan khususnya di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selain pelaksanaan  perkawinan itu berdasarkan syariat Islam juga memperhatikan  aspek  adat  istiadat.  Artinya  bahwa  sistem  perkawinan  yang  terjadi didalam  masyarakat  Limpomajang  telah  sejalan  dengan  syari‟at  Islam  karena dilaksanakan berdasarkan syarat yang mengikuti rukunnya, yakni calon mempelai laki- laki  dan  perempuan,  ijab  dan  qabul,  dihadiri  dua  orang  saksi,  dan  dinikahkan  oleh walinya. Selain itu juga calon suami membayar dan menyerahkan mahar kepada calon istrinya.  Hal  ini  dibuktikan  dari  beberapa  kasus  perkawinan  yang  pernah  terjadi  di Kelurahan  Limpomajang,  setiap  calon  suami  wajib  menyerahkan  mahar  kepada  calon istrinya. Di Limpomajang pada khususnya memberikan istilah lain dari kata mahar yaitu sompa yang  berarti  penyerahan  barang  berharga  seorang  calon  suami  kepada  calon istrinya. Biasanya sompa ini berisi sepetak sawah atau tanah, cincin emas dan juga uang tunai.
H.  Nasharuddin,  BA  ketika  diwawancarai  oleh  penulis,  beliau  mengemukakan pendapatnya bahwa:
Sompa adalah suatu pemberian barang berharga dan bernilai yang wajib dari calon suami  kepada  calon  istrinya. Sompa tersebut  berisi  salah  satunya  berupa  sawah, kebun,  cincin  emas,  emas  1  set,  ataupun  uang  secara  tunai,  tergantung  dari kesepakatan  kedua  belah  pihak  antara  keluarga  calon  suami  dan  keluarga  calon istri. 18
Pernyataan dari informan diatas membuktikan bahwa mahar telah eksis dan telah dilaksanakan  dengan  baik  oleh  masyarakat  Limpomajang.  Bahkan  masyarakat  telah menjadikan  peryaratan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  calon  suami  yang  akan menikah.  Kajian  teori  diatas  menyimpulkan  bahwa  mahar  adalah  pemberian  wajib berupa  barang  berharga  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  suami  kepada  calon  istrinya. Hal  ini  tidak  bertentangan  dengan sompa yang  telah  lama  dikenal  dan diimplementasikan oleh masyarakat Limpomajang.
Asidi ketika diwawancarai oleh penulis, juga memberikan tanggapan bahwa:
Sompa telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Limpomajang karena merupakan sebuah  pemberian  wajib  dari  calon  suami  kepada  calon  istrinya  sesuai  dengan kesepakatan dari kedua belah pihak serta harus mengikuti tradisi adat suku bugis pada lazimnya. Khusus daerah Limpomajang, calon istri lebih dominan meminta 1 set perhiasan emas dengan kisaran berat 15 sampai 50 gram. 19
Pernyataan  dari  informan  diatas  memberikan  tanggapan  bahwa sompa adalah pemberian wajib yang harus dipenuhi seorang calon suami kepada calon istrinya sesuai dengan  hasil  kesepakatan  kedua  keluarga  tersebut.  Bahkan  sebagian  masyarakat  juga lebih menekankan kepada pihak keluarga calon suami terkait dengan penentuan sompa tersebut.
Penulis  memandang  bahwa  mahar  tidaklah  berbeda  dengan sompa yang  telah lama dikenal oleh masyarakat Limpomajang. Namun mereka tetap memperhatikan dan melihat  aspek  adat  istiadat  terutama  aspek  hukum  islam.  Mahar  atau sompa dijadikan sebagai acuan utama dan langkah pertama dalam perkara perkawinan, perkawinan akan dibatalkan ketika seorang calon suami tidak mampu memenuhi mahar atau sompa yang telah disepakati tersebut.
18 H.  Nasharuddin,  BA.,  Imam  Kelurahan  Limpomajang,  “ wawancara ”,  di  Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Nopember 2019.
19 Asidi., Lurah Limpomajang, “ wawancara ”, di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Nopember 2019.

## b. Eksistensi Uang Panaik
Sistem  perkawinan  di  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa Kabupaten  Soppeng,  tatacara  pelaksanaannya  di  samping  dilakukan  berdasarkan syari‟at  islam  seperti  adanya  calon  mempelai,  dilakukan  peminangan,  dilaporkan kepada petugas yang berwenang dalam hal ini KUA, ada wali, ada saksi, ijab dan qabul, serta  membayar  mahar,  dan  diadakan  walimah  (pesta  perkawinan),  walaupun  sekadar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop. 20
Pelaksanaan  walimah  atau  pesta  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kelurahan  Limpomajang  ,  walaupun  dianggap  sebagai  suatu  rukun  dan  syarat  nikah, akan tetapi implementasinya di lapangan  menurut analisis penulis kurang proporsional sebab terdapat suatu keganjalan yang perlu diluruskan. Pelaksanaan walimah, memang diakui sebagai suatu rukun dan syarat nikah berdasarkan kesepakatan ulama, khususnya ulama  Indonesia,  akan  tetapi  didalamnya  tidak  ditemukan  siapa  yang  berkewajiban menanggung  biaya  walimah  itu.  Yang  ada  hanya  berupa  anjuran  sebagai  tanda  bahwa telah  resmi  terjadinya  akad  nikah  (perkawinan),  sehingga  biaya  pelaksanaannya  tidak dicantumkan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  H.Nasaruddin,  BA  telah  memaparkan kepada penulis bahwa :
Dalam  pelaksanaan  walimah oleh  masyarakat  di  Kelurahan  Limpomajang  ini, telah  menjadi  suatu  adat  tradisi  bahwa  biaya  pelaksanaan  walimah ditanggung oleh pihak laki-laki sebesar 80%, selebihnya 20% ditanggung pihak perempuan. 21
Pemaparan  informan  diatas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  walimah setelah terjadi secara resmi akad nikah oleh masyarakat Kelurahan Limpomajang menimbulkan suatu  problematika  tersendiri.  Penanggulangan  biaya  walimah sangat  besar  dan ditanggung oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, biaya yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki  akan  semakin  membengkak,  karena  disamping  biaya  pencatatan  nikah,  juga biaya mahar (walaupun  tidak  terlalu  berat),  tetapi  yang  paling  berat  adalah  biaya walimah atau pesta perkawinan.
Pertanggungan biaya walimah inilah yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan  istilah  uang  panai.  Menurut  Agung,  S.Pd..  bahwa Uang  Panaik atau  uang belanja  dalam  pelaksanaan  pesta  perikahan  kelurahan  Limpomajang  ini  ditanggung sebagian besar oleh pihak laki-laki”. 22 Pengakuan informan ini mengindikasikan bahwa biaya-biaya  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  perkawinan  di  tengah-tengah
20 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis  dari  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Edisi II; Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49.
21 H.  Nasharuddin,  BA.,  Imam  Kelurahan  Limpomajang,  “ wawancara ”,  di  Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Nopember 2019.
22 Agung,  S.Pd.,  Tokoh  Pemuda  Kelurahan  Limpomajang,  “ wawancara ”,  di  Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Nopember 2019.
masyarakat  Kelurahan  Limpomajang  pada  umumnya  ditanggung  oleh  pihak  laki-laki, mulai dari biaya pendaftaran di P3NTR sampai pada biaya walimah.
Sukardi Mustafa, M.Ag menuturkan kepada penulis bahwa :
Masyarakat  Kelurahan  Limpomajang  sekarang  ini  tampaknya  telah  mengalami pergeseran nilai-nilai budaya dalam perkawinan. Dimana masyarakat seakan-akan lebih  mementingkan Uang  Panaik atau  uang  belanja  ini  dibandingkan  dengan mahar yang merupakan syarat sah dan bahkan rukun perkawinan. 23
Penuturan  informan  diatas  menggambarkan  bahwa  masyarakat  Kelurahan Limpomajang  dalam  hal  perkawinan  seolah-olah  mereka  lebih  mementingkan Uang Panaik ini  ketimbang  mahar.  Mahar  atau  maskawin  walaupun  jumlahnya  relatif  kecil, akan  tetapi  merupakan  persyaratan  mutlak  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pihak  mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Karena memang Islam tidak menyukai mahar yang  berlebih-lebihan  (wanita  yang  memasang  mahar  yang  terlalu  tinggi).  Bahkan sebaliknya,  bahwa  setiap  mahar  itu  lebih  murah  sudah  tentu  akan  memberi  berkah dalam kehidupan berumah tangga. Mahar yang rendah adalah menunjukkan kemurahan hati calon istri, bukan berarti harga dirinya menurun atau jatuh. 24
Pembayaran mahar atau maskawin memang tidak menjadi beban bagi masyarakat untuk  melangsungkan  perkawinan,  akan  tetapi  yang  sering  menghambat  pelaksanaan perkawinan  khususnya  bagi  masyarakat  Kelurahan  Limpomajang  adalah  terkait  uang belanja,  karena  harus  ditanggung  lebih  banyak  oleh  pihak  laki-laki.  Pembiayaan walimah pada dasarnya tidak ditemukan adanya suatu aturan yang mengharuskan biaya walimah  itu  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pihak  laki-laki.  Namun,  menurut  H.  Nurham bahwa:
Uang Panaik dikelurahan Limpomajang ini sebagai suatu tradisi lama yang harus ditanggung  oleh  pihak  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  keberadaannya  tidak  lebih  dari “adat kebiasaan” bagi masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dihindari. 25
Penuturan  salah  satu  masyarakat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  eksistensi Uang Panaik yang  sering  menjadi  beban  bagi  pihak  laki-laki  dalam  pelaksanaan  adat perkawinan  di  Kelurahan  Limpomajang,  hanya  berupa  “adat  istiadat”  dalam perkawinan. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan secara mutlak dalam hukum islam  untuk  menetapkan  biaya  walimah ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak. Pemberlakuan  pembayaran  biaya  walimah oleh  pihak  laki-laki  di  Kelurahan
23 Sukardi Mustafa, M.Ag, Pemuka Agama Kelurahan Limpomajang,, “ wawancara ”, di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 12 Nopember 2019.
24 Mahtuf Ahnan & Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Muslimah dengan Berbagai Permasahannya (Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, t. th.), h. 308-309.
25 H.  Nurham  Tokoh  Masyarakat  Kelurahan  Limpomajang,  “ wawancara ”,  di  Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, tanggal 17 Nopember 2019.
Limpomajang  menurut  Kamaluddin,  adalah  tidak  lebih  karena  “laki-laki  memiliki tanggung jawab dan kemauan untuk meminang anak perempuan orang”. 26
Bahkan menurut Drs. H. Muh. Asri bahwa:
Biaya  walimah itu,  kini  sudah  dianggap  sebagai  harga  diri  bagi  kaum  laki-laki, sehingga semakin tinggi (banyak) Uang Panaik yang ia seahkan, maka ia merasa bangga,  sehingga  terkadang  karena  pemahaman  mereka  sebagai  harga  diri, tidak jarang  masyarakat  (pihak  laki-laki)  memaksakan  diri  untuk  membayar Uang Panaik dengan  jalan  meminjam,  akibatnya  kelak  setelah  selesai  acara  walimah , mereka terbebani dengan utang. 27
Penuturan  informan  di  atas  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  walimah bagi masyarakat Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, kini memerlukan  pengkajian  lebih  dalam  sehingga  dapat  memahami  maksud  dan  tujuan Uang Panaik, serta bagaimana posisi hukumnya dalam Islam.
Berdasar  dari  asumsi  tersebut,  terindikasi  bahwa  masyarakat  Kelurahan Limpomajang  terutama  dalam  penyelenggaraan  adat  perkawinan,  mereka  menjadikan Uang  Panaik itu  sebagai  salah  satu  syarat  mutlak  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  laki- laki.  Oleh  karena  itu,  biasanya  sebelum  dilangsungkan  ijab-qabul  yakni  pada  acara peminangan,  akan  menimbulkan  “tarik  menarik  atau  tarik  ulur”  kedua  belah  pihak terkait pembahasan jumlah Uang Panaik yang akan digunakan sebagai biaya walimah, padahal  walimah itu  dapat  saja  dilakukan  secara  sederhana  bukan  untuk  bermegah- megah. Akibat seringnya terjadi “tarik menarik atau tawar menawar uang panai inilah yang sering membatalkan perkawinan.
Uang  Panaik atau  uang  belanja  dalam  adat  perkawinan  masyarakat  Kelurahan Limpojang  pada  dasarnya  hanya  merupakan  biaya  yang  diperuntukkan  untuk  upacara walimah sebagai  syarat  resmi  telah  berlangsungnya  sebuah  sunnah  nabi  yang  mulia, yakni  akad  nikah  (perkawinan),  karena  memang  biaya  ini  cukup  untuk  merayakan upacara  syukuran  atas  terjadinya  perkawinan.  Akan  tetapi,  entah  apa  dan  siapa  yang memulai  dan  apa  melatar  belakangi  sehingga  tadinya  acara  walimah  yang  cukup sederhana  tiba-tiba  berubah  menjadi  pesta  akbar,  yang  otomatis  biayanyapun  cukup besar.  Perubahan  atau  peningkatan  biaya  yang  signifikan  inilah  yang  terkadang menyebabkan  rencana  perkawinan  dibatalkan  karena  ketidak  sanggupan  calon mempelai laki-laki untuk membayar Uang Panaik .
Berangkat  dari  keterangan  singkat  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan bahwa  eksistensi Uang  Panaik dalam  adat  perkawinan  masyarakat  Kelurahan Limpomajang adalah hanyalah bersifat sebagai “tradisi atau adat kebiasaan masyarakat” karena  biaya  walimah sebagai  tanda  telah  resmi  terjadinya  akad  nikah  (perkawinan), tidak  ditentukan  harus  dibayar  oleh  pihak  laki-laki.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa
26 Kamaluddin,  S.Pd.,  Tokoh  Agama,  “ wawancara ”,  di  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng , tanggal 18 November 2019.
27 Drs.  H.  Muh.  Asri,  Tokoh  Masyarakat,  “ wawancara ”,  di  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng , tanggal 20 November 2019.
biaya walimah itu dapat saja ditanggung bersama, yakni pihak-pihak laki-laki jika akan mengadakan walimah juga menanggung sendiri biaya walimah tersebut. Demikian pula sebaliknya, walimah dipihak perempuan juga dibiayai sendiri oleh pihak perempuan.
2. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Mahar  dan  Uang  Panaik  dalam Pelaksanaan Perkawinan bagi Masyarakat Kelurahan Limpomajang

## a. Pandangan Hukum Islam terhadap mahar
Islam  tidak  menetapkan  jumlah  besar  atau  kecilnya  mahar,  karena  adanya perbedaan  kaya  miskin,  sempit  dan  lapangnya  rezki.  Oleh  karena  itu,  Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau  keadaan  dan  tradisi  keluarga  atau  tradisi  masyarakat  setempat  dimana  akan dilangsungkan adat perkawinan.
Segala  nash  yang  memberikan  keterangan  tentang  mahar  tidak  dimaksudkan kecuali  untuk  menunjukkan  betapa  pentingnya  nilai  mahar  atau  maskawin  itu,  tanpa melihat  besar  kecilnya  jumlah.  Jadi  mahar  boleh  berupa  cincin  emas,  uang  atau memberikan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis Alquran dan lain sebagainya, asalkan kedua belah pihak saling menyepakati ketika akan melangsungkan akad nikah.
Dalam Q.S. An-Nisa (4) :  Allah menjelaskan bahwa: ٌِْإَف ،ًتَهْحَِ  ٍَِِّٓتقُدَصَءآَسُِّنإُْتاَءَٔ ٍئْيَش  ٍَْع ْىُكَن  ٍَْيِط .بَئْيِزَّيبًئْيَُِْ ُُِْٕهُكَف بًسْفََ ُُِّْي
Terjemahnya:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 28
Bertolak dari firman Allah di atas, jelas tampak bahwa dalam pandangan hukum Islam, mahar adalah  suatu  kewajiban  yang  dibebankan  pembayarannya  kepada  pihak mempelai  laki-laki  atas  mempelai  perempuan.  Menurut  Alham  Dani  bahwa  mahar adalah  imbangan  untuk  dapat  menikmati  tubuh  si  perempuan  (calon  istri)  dan  sebagai tanda  kerelaan  untuk  diungguli  oleh  suaminya.  Disamping  itu  mahar  atau  maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya. Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas  maksimal  dan  minimal  pemberian  mahar  atau  maskawin.  Yang  jelas  walaupun sedikit  berdasarkan  kesepakatan,  ia  wajib  ditunaikan.  Hal  ini  berdasarkan  salah  satu hadis Rasulullah saw., sebagai berikut:
ْدَق  ْيََِّا الله لٕسَربَي  ْتَنبَقَف ٌةَأ  َزيْا ُّْتَءبَج :ىعهص ِالله ُلُْٕسَر  ٌََّأ :لبق ِدْيِعَسْنا ْدَعَس  ٍِْبا  ِمْحَس  ٍَْع ُتْبََْٔ
َط بًيبَيِق  ْتَي َلبَقَف َكَن ْيِسْفََ
ُل ُْٕسَر َلبَقَف ًتَجبَح َكَن  ٍُْكَي ْىَن  ٌِْا بَْٓيُِْجَِّٔس ِالله َلُْٕسَربَي َلبَقَف ٌمُجَر َوبَقَف  ًلًْيِٕ ٌِْا  :ىعهص  الله  لٕسر  لبقف  .ٖراَسِاَّلاا  يِدُِْعبَي  لبقف  ؟ُِبَّيِا  َقَّدَصَت  ٍئَش  ٍِْي  َكَعَي  ْمَْ  :ىعهص  الله
28 Depag. RI., loc. cit .
ِاَلا  َتْسَهَج ُِبَّيِا بَُٓتْيَطْعَا
بًًَتبَخ َْٕنَٔ  ْسًَِتْنِا ُوَلًَّسنأَ ُةَلًَصنا ِّْيَهَع َلبَقَف .بًئْيَش ُدِجَاَلا َلبَقَف بًئْيَش  ْسًَِتْهَف َكَناَس
ُةَرُٕس  ْىَعََ  َلبَق  ؟ٌِآْزُقنْا  ٍَِي  َكَعَي  ْمَْ  :ىعهص  الله  ُلُٕسَر  َلبَقَف  بًئْيَش  ْدِجَي  ْىَهَف  َسًََتْنبَف  ٍدْيِدَح  ٍِْي
اَذَك ُسَٔ
)ىهسي ِأر( ٌِآْزُقنْا  ٍَِي َكَعَي بًَِب بََٓكُتْحَكََْا ْدَق :ىعهص الله لٕسر َلبَقَف بَْبًََّس ٍرَُٕسِب اَذَك ُةَرْٕ . 29

## Artinya:
Dari  Sahl  ibn  Sa‟ad  al-Saidi  berkata  bahwa  Rasulullah  saw.,  bersabda,  bahwa beliau  pernah  didatangi  seorang  perempuan,  kemudian  mengatakan:  “wahai Rasulullah  saw.,  sungguh  aku  telah  menyerahkan  diriku  kepada  engkau,  maka berdirilah  wanita  itu  agak  lama,  tiba-tiba  berdiri  seorang  laki-laki  dan  berkata: wahai  Rasulullah  saw.,  jodohkan  saja  dia  dengan  aku  sekiranya  engkau  kurang berkenan.  Rasulullah  saw.,  bersabda:  apakah  kamu  mempunyai  sesuatu,  untuk kamu  berikan  kepadanya  (sebagai  mahar)?.  Laki-laki  itu  berkata:  aku  tidak mendapati sesuatu. Rasul bersabda (lagi): Carilah, walaupun sekedar cincin besi! Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi apakah kamu ada sesuatu dari Alquran?. Maka ia menjawab: ya, surat ini, dan surat  ini,  (menyebut  beberapa  surat).  Maka  Rasulullah  saw.,  bersabda sesungguhnya aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Alquran (HR. Muslim).
Jika  merujuk  pada  hadis  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  beliau  tidak  menyebutkan batas maksimal dan minimal jumlah mahar atau maskawin dalam perkawinan itu. Akan tetapi,  tendensi  hadis  diatas  bahwa  mahar  atau  maskawin  harus  sesuatu  yang  berguna dan bermanfaat bagi istri, bukan pada orang lain. Hal ini menggambarkan bahwa mahar, hanyalah untuk istri semata-mata, kecuali bila istri menyerahkan sebagian maharnya itu baik  kepada  orang  tua  maupun  kepada  suaminya.    Bahkan  yang  menjadi  mahar berdasarkan hadis di atas hanyalah Alquran.
Dalam KHI, pasal 31 sampai pasal 32 berturut-turut disebutkan bahwa penentuan mahar  berdasarkan  atas  kesederhanaan  dan  kemudahan  yang  dianjurkan  oleh  ajaran Islam, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
Penyebutan  mahar  dan  jumlah  serta  bentuknya  termasuk  di  dalamnya  tunai  atau tangguhnya,  diucapkan  pada  saat  akad  nikah  berlangsung,  yaitu  pada  saat  ijab  qabul oleh wali mempelai wanita, dan dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Pembayaran  mahar  yang  ditangguhkan  itu  tergantung  pada  persetujuan  istri.  Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak  berhubungan  suami  –  istri,  sampai  dengan  dipenuhi  mahar  tersebut. 30
Demikian  juga  apabila  terjadi  perceraian  sebelum dukhul ,  suami  wajib  membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
29 Abu  Husain  Muslim  bin  Hujjaj  al-Qusyairi  an-Naisaburi, Shahih  Muslim, Jilid  1,  (Jakarta:  Dar Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyah, t. th.), h. 596.
30 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I: Raja Grafindo Persada: 1995)., h. 104.
Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah (2) : 237 :
ٌِْأَ َّي  ٌَْاَّلاِا ْىُتْضَزَفبَي  ُفْصَُِف ًتَضْيِزَف  ٍََُّٓن ْىُتْضَزَف ْدَقَٔ  ٍَُُّّْْٕسًََت  ٌَْا ِمْبَق  ٍِْي  ٍَُّْ ًُُْٕتْقَّهَط َْٔا  ٌَ ُْٕفْع
ْٖٕقَّتهِن  ُةَزْقَا إُْٓفْعَت  ٌَْأَ ِحبَكُِّنا ُةَدْقُع ِِدَيِب ْيِذَّناإُفْعَي
... ،
Terjemahnya:
Jika  kamu  menceraikan  istri-istrimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka, padahal  sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya,  maka  bayarlah seperdua  dari  mahar  yang  telah  kamu  tentukan  itu,  kecuali  jika  istri-istrimu  itu mema‟afkan  atau  dima‟afkan  oleh  orang  yang  memegang  ikatan  nikah,  dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, … 31 .
Apabila  perceraian  terjadi  sebelum  dukhul  akan  tetapi  besarnya  mahar  belum ditentukan,  maka  suami  wajib  membayar  mahar  mitsil  yaitu  mahar  yang  besarnya dipertimbangkan  atas  dasar  kelayakan  yang  umum  dimana  mempelai  wanita  itu tinggal. 32 Akan tetapi, jika suami meninggal sebelum dukhul, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istri. (KHI pasal 35 ayat 3).
Sehubungan  dengan  praktek  kebiasaan  masyarakat  seperti  yang  berkembang  di kalangan  masyarakat  Limpomajang  sekarang  ini,  yang  mana  calon  mempelai  pria memberikan  sesuatu  pada  saat  peminangan,  yang  disebut  tunangan,  seperti  cincin sehingga disebut dengan cincin pengikat atau cincin tunangan. Maka pemberian serupa itu, menurut Ahmad Rofiq merupakan ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik. 33
Namun  demikian  apabila  sehubungan  dengan  pemberian  calon  suami  diluar mahar, menimbulkan permasalahan berupa selisih pendapat apakah pemberian tersebut sebagai mahar atau sebagai hadiah. Apabila dalam perselisihan itu istri menyatakannya sebagai  hadiah,  meski  suami  mengaku  sebagai  mahar,  maka  yang  diterima  adalah pengakuan isteri. 34
Pemberian calon suami pada saat tunangan sebaiknya dijelaskan kepada calon istri apakah  sebagai  mahar  atau  sebagai  hadiah,  karena  kedua  bentuk  pemberian  tersebut menimbulkan  akibat  hukum  yang  berbeda.  Islam  memerintahkan  pemeluknya  kawin dengan  tujuan  membina  rumah  tangga  yang  kekal,  yang  diridhai  Allah  berdasarkan kasih  sayang.  Namun,  bila  tujuan  pembentukan  rumah  tangga  tersebut  gagal,  maka hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang ma‟ruf.
Bertitik  tolak  pada  pembahasan  singkat  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  mahar  dalam  pandangan  Hukum  Islam  adalah  pemberian  calon suami  kepada  calon  istri  yang  wajib  ditunaikan.  Namun  besar  atau  kecilnya  jumlah mahar  serta  waktu  pembayarannya  tidak  ditentukan  oleh  agama  Islam,  akan  tetapi ditentukan  oleh  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Islam  hanya  mensyaratkan  agar
31 Departemen Agama RI., o p. cit., h. 99.
32 Ahmad Rafiq., op. cit ., h. 105.
33 Ibid ., h. 106.
34 Ibid .
pembayaran  mahar  wajib  ditunaikan  oleh  pihak  calon  suami,  baik  pembayaran  tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan.

## b. Pandangan Hukum Islam terhadap Uang Panaik
Sistem  tradisi  atau  adat  perkawinan  dikalangan  masyarakat  Kelurahan Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng,  istilah Uang  Panaik telah dikenal  sejak  lama  bahkan  telah  menjadi  tradisi  dalam  setiap  perkawinan.  Sedangkan uang  belanja  dalam  Hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  nafkah  yang  menjadi kewajiban  suami  dalam  rumah  tangga.  Artinya  bahwa  berlakunya  kewajiban  suami terhadap  istri  dalam  hal  uang  belanja  sebagai  bagian  dari  nafkah,  disebabkan  telah terjadinya  akad  nikah.  Asumsi  ini  menunjukkan  bahwa Uang  Panaik tidak berkolaborasi  atau  terpisah  dengan  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  kepada istrinya (membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya).
Sangat berbeda dengan saat sekarang ini, dimana masyarakat telah membuat adat tersendiri yang memisahkan antara mahar dan Uang Panaik . Artinya bahwa mahar atau maskawin  berdiri  sendiri  yang  peruntukkan  hanya  untuk  istri  (sebagai  kewajiban suami). Sedangkan Uang Panaik yang diberikan keluarga calon suami kepada keluarga calon  istri  (orang  tua  calon  istri)  digunakan  sebagai  biaya walimah atau  pelaksanaan pesta perkawinan atau resepsi perkawinan.
Ironisnya  lagi  karena  terkadang  pula  ada  dari  pihak  laki-laki  yang  merasa  malu jika  permintaan  pihak  perempuan  ditolak,  akhirnya  mereka  memaksakan  diri  untuk melangsungkan pesta perkawinan walaupun biaya walimah atau Uang Panaik terbilang mahal. Bahkan mereka tidak mereasa malu untuk meminjam uang demi melangsungkan pesta  perkawinan,  padahal  perkawinan  dapat  dilangsungkan  tanpa  pesta  yang  meriah. Hanya  saja,  pesta  perkawinan  ini  telah  mentradisi  atau  telah  menjadi  kebiasaan dikalangan  masyarakat  Limpomajang,  sehingga  tidak  ada  perkawinan  tanpa  disertai dengan pesta, walaupun memakan biaya yang sangat besar.
Oleh  karena  itu,  seorang  istri  dengan  sebab  adanya  akad  nikah  menjadi  terikat oleh  suaminya,  ia  berada  dibawah  kekuasaan  suaminya,  dan  suaminya  berhak  penuh untuk menikmati dirinya. Istri wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur  rumah  tangga,  mengasuh  anak  dan  sebagainya.  Maka  Islam  menetapkan suami  untuk  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  selama  perkawinan  itu  berlangsung dan si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah  berdasarkan  kaidah  umum  yang  mengakui  bahwa  orang  yang  menjadi  milik orang  lain  dan  diambil  manfaatnya  maka  nafkahnya  menjadi  tanggungan  orang  yang menguasainya.
Seperti  yang  pernah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa Uang  Panaik ini  tidak termasuk  pada  bagian  mahar  yang  merupakan  hak  istri,  karena Uang  Panaik ini menurut  tradisi  atau  adat  masyarakat  khususnya  masyarakat  Kelurahan  Limpomajang terpisah  dengan  mahar.  Jadi Uang  Panaik ini  tidak  lebih  dari  dana  atau  biaya penyelenggaraan  pesta  perkawinan  (walimah).  Hal  ini  tidak  ditemukan  dalam  Alquran
maupun dalam hadis Rasulullah Saw., yang ditemukan hanyalah maskawin atau mahar. Sedangkan  uang  belanja  (seperti  disebutkan  di  atas)  tidak  ditemukan  dalam  Hukum Islam.  Namun  demikian,  pemberian  uang  belanja  dalam  perkawinan  itu  telah  menjadi adat  atau  tradisi  dikalangan  masyarakat  Sulawesi  Selatan  terutama  di  kalangan masyarakat  Bugis  seperti masyarakat  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa Kabupaten Soppeng.
Dalam  pelaksanaan  walimah  ini,  Mohd.  Idris  Ramulyo  menceritakan  sebuah riwayat bahwa:
Sesudah  perkawinan  Nabi  Muhammad  dengan  Safiah  binti  Hujai  bin  Akhtab setelah  selesai  perang  khaibar,  Nabi  berkata:  beritahukanlah  atau  umumkanlah kepada  orang  sekeliling  kamu  perkawinan  kita.  Bahkan  Mohd.  Idris  Ramulyo memaparkan  bahwa  berwalimahlah  kamu  walaupun  hanya  dengan  menyediakan makanan yang terdiri atas kaki kambing. 35
Dalam  anjuran  Nabi  seperti  yang  diceritakan  Mohd.  Idris  Ramulyo  diatas,  tidak ditemukan  adanya  penetapan  biaya  walimah.  Akibatnya  terjadi  persepsi  beragam dikalangan  masyarakat.  Ada  yang  menafsirkan  pembiayaan  walimah  ditanggung sepenuhnya  oleh  pihak  laki-laki  atau  sedikitnya  sepertiga  dari  biaya  yang  digunakan dalam  walimah  itu  ditanggung  pihak  calon  mempelai  laki-laki  sehingga  dalam pertunangan  biaya  walimah  itu  ikut  dibicarakan  kedua  belah  pihak.  Adapun  dampak dari adanya biaya walimah ini, terkadang biaya walimah ini menjadi pembicaraan utama atau  bahkan  kunci  utama  terjadinya  perkawinan.  Artinya  bahwa,  apabila  biaya  yang ditetapkan  oleh  pihak  calon  mempelai  wanita  tidak  disanggupi  pihak  calon  mempelai laki-laki,  maka  rencana  perkawinan  biasanya  akan  berakhir  atau  istilah  masyarakat setempat adalah “pinangannya ditolak”.
Dengan  demikian,  berlangsungnya  pesta  perkawinan  bagi  kalangan  masyarakat Limpomajang  sangat  bergantung  pada  Uang  Panaik  yang  disanggupi  oleh  keluarga pihak  laki-laki.  Sedangkan  mahar  (dalam  istilah  masyarakat  Limpomajang  adalah “sompa”) tampaknya kurang dipikirkan oleh pihak keluarga laki-laki, sebab jumlahnya tidak  sebesar  Uang  Panaik.  Beban  utama  dan  berat  yang  dipikul  pihak laki-laki  ketika akan  melangsungkan  perkawinan  adalah  Uang  Panaik,  hal  ini  sulit  dihindari  karena telah mentradisi dikalangan masyarakat Limpomajang. Walaupun pelaksanaan walimah ini  dianggap  sebagai  sebuah  sunat  hukumnya,36  akan  tetapi  pelaksanaannya  tidak dianjurkan  secara  besar-besaran  apalagi  jika  perayaannya  dilaksanakan  dengan  cara memaksakan  diri.  Sehingga  mencari  uang  untuk  biaya  walimah  tidak  lagi memanandang  berkah  (halal  atau  haram)  yang  penting  mereka  mampu  membiayai walimah.  Jika  demikian  adanya,  maka  hukum  yang  tadinya  “sunat”  akan  berubah menjadi bukan lagi sunat tetapi “haram”.
35 Mohd. Idris Ramulyo, op. cit ., h. 54
36 Ibid ., h. 49.
Keterangan  diatas,  menggambarkan  bahwa  biaya  walimah  dalam  tradisi perkawinan  masyarakat  Kelurahan  Limpomajang  lebih  besar  ditanggung  oleh  pihak laki-laki, dan ditentukan oleh wali calon mempelai wanita. Oleh karena itu, jika pihak laki-laki  merasa  terbebani  biaya  walimah  tersebut  sementara  kedua  calon  mempelai telah saling jatuh cinta maka mereka biasanya memutuskan sepihak. Seperti kedua calon mempelai  memutuskan  “kawin  lari”,  bahkan  terdapat  sebagian  di  antara  mereka  yang telah  mencoba  menempuh  jalur  hukum  untuk  akad  nikah,  akan  tetapi  karena  biaya walimah  itu  tidak  disanggupi  pihak  laki-laki,  akhirnya  mereka  berbuat  nekad  dengan jalan “kawin hamil” (berbuat zina), dan kedua tindakan ini tidak dikehendaki baik oleh tradisi masyarakat setempat maupun oleh agama Islam.
Fenomena  masyarakat  Limpomajang  diatas,  penulis  mengkritisinya  sebagai kekeliruan  yang  ditimbulkan  oleh  adanya Uang  Panaik ini  terletak  pada  wali  pihak calon  mempelai  wanita.  Sementara  itu,  penulis  menganggap  bahwa  barangsiapa  yang mempersulit  perkawinan  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  oleh  agama,  niscaya  sama halnya  dengan  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  maksiat.  Hal  ini disebabkan  tujuan  perkawinan  itu  antara  lain  adalah  menghindarkan  seseorang  dari godaan setan, baik melalui penglihatan mata maupun alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.
Berangkat  dari  keterangan  singkat  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Uang Panaik yang  dibayarkan  oleh  pihak  calon  mempelai  laki-laki  kepada  pihak  calon mempelai wanita sebagai biaya walimah eksistensinya tidak lain hanyalah berupa adat istiadat  atau  tradisi  masyarakat  setempat  saja,  sebab  dalam  pembiayaan  walimah  dana yang digunakan tidak ditentukan harus dibiayai oleh pihak siapa.
Oleh  karena itu,  ada  baiknya  tradisi  masyarakat  Limpomajang  yang  menetapkan biaya  walimah  pada  pihak  calon  mempelai  laki-laki  dilakukan  pengkajian  ulang sehingga  tidak  memberatkan  pihak  laki-laki  dalam  melangsungkan  perkawinan.  Sebab jangan  sampai  terjadi  pembatalan  perkawinan  hanya  karena  tingginya  beban Uang Panaik yang  harus  dibayar  pihak  laki-laki.  Semestinya,  biaya  walimah  ditanggung masing-masing  pihak  dan  jikalau  ada  bantuan  dari  pihak  laki-laki  cukup  berdasarkan kemampuan  dan  keikhlasan  pihak  laki-laki  sendiri,  tidak  ditentukan  oleh  pihak mempelai wanita.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  sebelumnya,  hasil  penelitian  dan  temuan  peneliti yang sudah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Eksistensi  mahar  di  Kelurahan  Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten Soppeng  dalam  pandangan  masyakarat  merupakan  salah  satu  syarat  wajib  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  suami  untuk  diserahkan  kepada  calon  istri,  biasanya berupa  cincin  emas,  tanah,  sawah,  kebun  ataupun  seperangkat  alat  shalat. Sedangkan Uang  Panaik hanyalah  berupa  tradisi  yang  telah  ditetapkan  secara turun  temurun,  dimana  seorang  calon  suami  harus  memenuhi  dan  menyerahkan
sejumlah uang yang sangat besar sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjadi biaya walimah kepada calon istri.
2. Pandangan  Hukum  Islam  terkait    mahar  yaitu  salah  satu  syarat  wajib  dalam perkawinan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Hukum  Islam  untuk  dipenuhi  oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai. Sedangkan Uang Panaik tidak memiliki dasar  dalam  Alquran  maupun  Hadis  serta  Ijma,  namun  yang  menjadi  dasar adanya Uang  Panaik  ini  hanyalah  tradisi  atau  adat  kebiasaan  masyarakat setempat. Uang Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong  menolong  dalam  mewujudkan  pernikahan.  Namun  akan  menjadi haram ketika  cara  mendapatkan Uang  Panaik  tersebut  bertentangan  dengan  Syariat Islam serta akan menjadi makruh ketika seorang calon suami merasa sangat berat dalam memenuhi Uang Panaik yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad A, Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa : Abad XVI sampai Abad XVII, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Abdurrahman, H., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 untuk Fakultas Syari’at Komponen MKDK. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Ahnan, Mahtuf dan Ny. Mariah Ulfah, Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya). Surabaya: Terbit Terang, 2001.
Alhamdani, H.S.A., Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimat diterjemahkan oleh
Anshori Umar Sitanggul, dengan judul “ Fiqih Wanita”. Cet. I; Semarang: Asy-
Syifa, t.th..
Al-San’any, Subul Al-Salam, Juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M.
Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh. Cet. III; Beirut: Dart al-Fikr, 1989.
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra,1989.
Depdiknas RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III; Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat. Edisi I: Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Latif, Syarifuddin, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016.
Mubarak, Jaih, Modifikasi Hukum Islam (Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid). Edisi 1; Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1991.
Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Edisi II; Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Riski, Andi Aminah, Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir, Jom.unri.ac.id, 2017.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah Jilid 7 yang diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul “ Fikih Sunnah Jilid 7”. Bandung: Al-Ma’arif, 1990.
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, (Jilid 6 Edisi Indonesia) diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Cet. VII; Bandung: Alma’arif, 1990.