Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013), pp. 17-36, link: https://www.academia.edu/30931149 -------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sistem Operasional Koperasi Langit Biru Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam *
(OPERATIONAL SYSTEMS OF “KOPERASI LANGIT BIRU” PERSPECTIVE POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW)

## Gesha Romadona Aulia
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: gesha@yahoo.co.id
Abstract: Koperasi Langit Biru as enterprises need capital in accordance with the scope  and  type  of  business.  Koperasi  Langit  Biru’s  capital  obtained  from members who invest. The system used is a revenue sharing system, in which each member of the investment will earn a profit of Rp. 10.000, -/day/Kg of meat. The cooperative way of working using a binary system (network), the members of the above  (upline)  invites  new  members  (downline)  of  at  least  10  people  to  get  a bonus  of  cooperative.  The  pattern  of  this  cooperative  operation  was  initially wowed  investors,  but  when  insolvent,  causing  incredible  disappointment  from various circles. Therefore, this study wants to analyze how Islam regards the law Cooperative of Langit Biru’s management.
Keywords: Cooperative, Operations, Islamic Law
Abstrak: Koperasi  Langit  Biru  sebagai  badan  usaha  memerlukan  modal  sesuai dengan  lingkup  dan  jenis  usahanya.  Permodalan  Koperasi  Langit  Biru  didapat dari  para  anggota  yang  berinvestasi.  Sistem  yang  dipakai  adalah  sistem  bagi hasil, dimana setiap anggota yang berinvestasi akan mendapatkan  profit sebesar Rp.  10.000,-/hari/Kg  daging.  Cara  kerja  Koperasi  ini  dengan  menggunakan sistem  binary  (jaringan),  yaitu  anggota  yang  diatas (upline) mengajak  anggota baru (downline) minimal 10 orang untuk mendapatkan bonus dari koperasi. Pola operasional koperasi ini pada mulanya memukau para investor, akan tetapi pada saat  mengalami  kepailitan,  maka  timbul  kekecewaan  yang  luar  biasa  dari berbagai  kalangan.  Karenanya,  penelitian  ini  ingin  menganalisis  bagaimana hukum Islam memandang pola manajemen Koperasi Langit Biru ini.
Kata Kunci: Koperasi, Operasional, Hukum Islam
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  17  Maret  2013,  direvisi:  23  April  2013,  disetujui untuk terbit: 11 Mei 2013.

## Pendahuluan
Islam  tidak  melarang  sama  sekali  umatnya  untuk  berlomba  lomba dalam  mencari  kekayaan.  Bahkan  kaya  dalam  Islam  di  anjurkan,  sebab dengan  kekayaan  bukan  hanya  membuka  pintu  kesenangan  dan kesejahteraan.  Jika  ditelusuri  lagi,  umat  Islam  yang  kaya  bisa  bermanfaat baik  bagi  dirinya  atau  pun  orang-orang  disekitarnya.  Membayar  zakat, infaq,  bersedekah   maupun  pergi  haji  itu  semua  ibadah  yang  memerlukan kemampuan  secara  finansial.  Karena  kemiskinan  hanya  mendekatkan  diri pada  kekufuran.  Namun  dalam  mencari  harta  terdapat  aturan  main,  yakni tidak  melanggar hal-hal  yang  diharamkan  Allah  SWT.  Karena  Islam  pada dasarnya  mengajak  umatnya    untuk    menunjukkan    prestasi    dengan kompetensi    yang    sehat.    Ibadah  dalam  lingkup  yang  luas  meliputi  segala aktivitas  manusia  yang positif  dan  tidak menyalahi  ajaran  Islam,  selama  hal itu  diorientasikan  (diniatkan)  demi  mencari keridhaan Allah swt. 1
Begitupun  halnya  dengan  mencari  harta  kekayaan  dijalan  Allah  swt merupakan suatu ibadah. Berusaha untuk mencari kekayaan dapat di lakukan dengan berbagai cara yang baik, seperti berdagang misalnya. Rasulullah SAW adalah  seorang  pebisnis  dan  pedagang  yang  handal.  Visi  beliau  dalam berdagang  hanya  satu,  yaitu  bahwa  transaksi  bisnis    sama  sekali  tidak ditujukan  untuk  memupuk  kekayaan  pribadi,  namun  justru  untuk membangun  kehormatan  dan  kemuliaan  bisnis  dengan  etika  yang    tinggi. Adapun  hasil  yang   didapat  harus  di  distribusikan  kesebanyak mungkin umat. 2
Selain  berdagang  bisa  juga  sebagai  pegawai,  baik  pegawai  negeri maupun  pegawai  swasta.  Asalkan  ia  mampu  untuk  melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai dengan penuh tanggung jawab. Semakin maju sebuah  peradaban  daya  kreativitas  manusia  turut  berkembang.  Begitupun halnya  dalam  mencari  kekayaan,  yang  sebelumnya  hanya  berdagang  atau menjadi seorang pegawai. Kini bagaimana sebagian hasil dari berdagang atau pun gaji yang  diterima sebagai pegawai bisa lebih berkembang tidak hanya sekedar  ditabung, hal  ini  dapat    dilakukan  dengan  cara  berinvestasi  dan  hal ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  individual    melainkan  sebagai  anggota dari
1 Arifin  Hamid, Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah)  Di  Indonesia  Aplikasi  dan Prospektifnya, cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 10.
2 “Cara  berdagang      rasulullah”,  artikel  diakses  pada      2  November  2012      dari http://cara- muhammad.com/perilaku/cara-berdagang-rasulullah-saw/
suatu  kelompok  masyarakat.  Bahwa    jika    semula    dalam    pemecahan kebutuhan    hidupnya,    manusia  melakukannya  secara  individual,  maka dalam  perkembangannya  manusia  berusaha  melakukannya  secara  bersama- sama dan dalam perkembangan lebih lanjut, cara- cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembangnya zaman. 3
Terdapat  persamaan  antara  menabung  dengan  berinvestasi,  yakni keduanya  memanfaatkan  sebagian  hasil  yang  didapat  untuk  memperoleh manfaat yang   lebih   besar. Namun pada umumnya tabungan dimanfaatkan untuk mengantisipasi kemungkinan  keperluan uang mendadak, seperti sakit misalnya.  Sedangkan  investasi  diharapkan  untuk  memperoleh  keuntungan dimasa  yang  akan  datang.  Gitman  pada  dasarnya  berpendapat  bahwa investasi  (jangka  panjang)  atau  pengeluaran  modal    (capital  expenditure) adalah  komitmen  untuk  mengeluarkan  sejumlah    dana    tertentu    pada    saat sekarang    untuk    memungkinkan    perusahaan  menerima  manfaat  di  waktu yang akan datang, dua tahun atau lebih. 4
Investasi dilihat dari wujud objek investasi dapat dibedakan kedalam (a)  investasi  riil,  (real  investment),  dan  (b)  investasi  financial  (financial investment).  Investasi  riil  adalah  investasi  yang  dilakukan  atas  aktiva  nyata, seperti  pembelian  mesin,  rumah,  tanah,  mobil,    emas  dan  berbagai  aktiva nyata  lainnya.  Investasi  finasial  meliputi  investasi  atas  surat-surat  berharga (efek),  valuta  asing,  deposito,  meminjamkan  uang  secara  komersil  kepada pihak lain, dan sebagainya. 5
Kini  semakin  banyak  orang  yang  melakukan  investasi.  Banyaknya jenis investasi yang tersedia, hal ini menjadikan para investor harus jeli dalam memilih  jenis  investasi  yang  akan  diikuti,  yang  sekiranya  dianggap kompetetif  dalam  hasil  return  yang  akan  diterima  oleh  investor.  Karena dalam  berinvestasi  pun  memiliki  resiko,  baik  itu  kecil,  moderat  atau  pun tinggi.
3 Hendrojogi, Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, cet. IV edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.
4 Murdifin  Haming,  dan  Salim  Basalamah,  Studi  Kelayakan  Investasi  Proyek  dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 6.
5 Murdifin  Haming,  dan  Salim  Basalamah,  Studi  Kelayakan  Investasi  Proyek  dan Bisnis, h. 370
Investasi  sekarang  ini  tidak  hanya  dalam  bentuk  saham,  obligasi, rumah, tanah, mobil  atau pun emas, ada pula investasi yang akhir – akhir ini sedang  marak   yakni, investasi    daging    yang  dikelola  oleh  Koperasi   Langit Biru  yang  sebelumnya  bernama  PT.  Transindo  Jaya  Komara  (PT.  TJK). Investasi daging ini menjanjikan profit yang fantastis  dan dalam waktu  yang singkat  dengan  return  yang  cukup  besar  bahkan  hingga  ratusan  persen pertahun yakni  imbal hasilnya mencapai  258,97  persen  dalam  dua  tahun atau  10 persen  sebulan  dari  nilai penyertaan. 6 Sehingga  tidak  sedikit  yang tergiur  untuk  menjadi  investor  agar memperoleh kekayaan dengan waktu yang singkat dan cara yang cukup mudah.
Semenjak    didirikan    pada    Januari    2011,    Koperasi    Langit    Biru berhasil menghimpun 125.000 anggota dengan total dana investasi mencapai Rp  6  triliun. 7 Pada  awalnya  Koperasi  Langit  Biru  berjalan  dengan  lancar. Namun,  sejak  akhir  2011    silam,    Koperasi    Langit    Biru    mengalami kemacetan    pencairan  bonus  terhadap  para    nasabah.  Februari  2012  lalu, ribuan nasabah mulai resah karena manajemen   Koperasi Langit   Biru   terus menunda-nunda      pencairan      bonus.  Puncaknya,  April  2012,  para  nasabah mendatangi  kantor  Koperasi  Langit  Biru  di  Cikasungka,    Kecamatan  Solear, Kabupaten Tangerang. Hingga akhirnya, pada awal  Juni  lalu,  para  nasabah menjarah  produk sembako  di  gudang  Koperasi Langit Biru.
Berangkat  dari  permasalahan  ini,  penulis  tertarik  membahas  lebih jauh  mengenai  aturan  koperasi  baik  secara  hukum  positif  maupun  dalam pandangan  hukum    Islam.    Penulis  mencoba  mengangkat  permasalahan    ini dengan    judul:  “Sistem  Operasional  Koperasi  Langit  Biru  Dalam  Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

## Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif
Kata  koperasi  secara  etimologi  atau  segi  bahasa  ”cooperation”  dari bahasa    Inggris    yang  berarti  bekerjasama.  Akan  tetapi  tidak  semua  bentuk
6 Adi Suhendi, “Bos Koperasi Langit Biru Bisa Dijerat Pasal Berlapis”, artikel diakses pada  3    Januari    2013    dari    http://www.tribunnews.com/2012/07/25/bos-koperasi-bumi-langit- bisa-dijerat- pasal-berlapis
7 Sabrina  Asril,      “Polisi  Telusuri  Dugaan  Pencurian  Uang  di  Koperasi  Langit Biru”,artikel diakses
pada 30 Pebruari 2013 dari
http://tekno.kompas.com/read/2012/06/06/20162383/Polisi.Telusuri.Dugaan.Pencucian.Uang.di. Koper asi.Langit.Biru
usaha    bersama  disebut  koperasi.  Secara    umum  yang    dimaksud  dengan koperasi  adalah  ”suatu  badan    usaha  bersama  yang  bergerak  dalam  bidang perekonomian,  beranggotakan  mereka  yang  berekonomi  lemah  yang bergabung    secara  sukarela  dan  atas  dasar    persamaan    hak,  berkewajiban melakukan  suatu  usaha  yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan para  anggotanya”.  Koperasi  merupakan  suatu  badan  usaha  bersama  yang berjuang dalam  bidang  ekonomi  dengan  menempuh jalan yang tepat dan mantap  dengan    tujuan  membebaskan  diri  para  anggotanya    dari  kesulitan- kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. 8
R.M.  Margono  Djojohadikoesoemo  dalam  bukunya  yang  berjudul Sepuluh  Tahun  Koperasi:  Penerangan  tentang  Koperasi  oleh  Pemerintah Tahun 1930-1940, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang    yang    dengan    sukanya    sendiri    hendak    bekerja  sama untuk memajukan ekonominya. 9
Definisi  lain  tentang  koperasi  dikemukakan  oleh  Paul  Hubert Casselman  dalam  bukunya  yang  berjudul:  “The  Cooperative  Movement  and some of its Problems” mengatakan: “Cooperation is an economic system with social  contract”  (koperasi    adalah  suatu  system  ekonomi  yang  mengandung unsure social). 10
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  Koperasi  adalah “perkumpulan    juga    berusaha    dilapangan    ekonomi,    tetapi    tidak bermaksud  mencari  untung”. 11 Masyarakat  Indonesia  baru  mulai  mengenal bentuk  koperasi  pada  awal  abad    ke-XIX.  Seorang  patih  di  Purwekerto bernama  R.  Aria  Wiria  Atmadja  pada  tahun  1896    mendirikan  organisasi semacam    koperasi    simpan    pinjam  yaitu  hulp  and  spaarbank  (bank simpanan)  untuk  menolong  priyayi  (pegawai  negeri)  agar  terhindar  dari cengkraman lintah  darat. Usaha ini, dibantu oleh asisten residen Purwekerto E. Sieburgh. Pada tahun 1898  inisiatif R. Aria Wiria  Atmadja  diperluas  oleh
8 G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 1.
9 Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 19.
10 Muhammad  Firdaus  dan  Agus  Edhi  Susanto,  Perkoperasian  Sejarah,  teori  dan Praktek, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 39.
11 Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. IV, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1966), h. 466.
De    Wolf    van    Westerrode,    pengganti      E.  Sieburgh.  Bank  itu  tidak  hanya membantu pegawai negeri saja, tetapi juga petani dan pedagang kecil. 12
Secara ideologis, masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun system ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong.  Pertanyaan  ideologis  tersebut  terjawab  bahwa  dasar perekonomian yang sesuai dengan  cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdasar koperasi. Koperasi mendahulukan  keperluan  bersama  dan  menomorduakan  kepentingan individual.  Oleh  karena    itu,    koperasi  harus  memiliki  fungsi  mendidik masyarakat dalam hal mengurus keperluan bersama. 13
Mohammad  Hatta  dalam  pidatonya  tanggal  12  Juli  1951  mengatakan sebagai berikut:  “Apabila  kita  membuka Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 dan  membaca  serta    menghayati  isi  Pasal  38,  maka  tampaklah  di  sana  akan tercantum  dua  macam  kewajiban  atas  tujuan  yang  satu.  Tujuannya  ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian  sebagai    usaha    bersama    berdasar    atas    asas    kekeluargaan. Perekonomian  sebagai  usaha  bersama  dengan    berdasarkan    kekeluargaan adalah    koperasi,  karena  koperasi  lah  yang  menyatakan  kerja  sama  antara mereka  yang  berusaha  sebagai  suatu  keluarga.  Disini  tak  ada  pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala   yang bekerja  adalah  anggota  koperasinya,  sama-sama  bertanggung  jawab  atas keselamatan koperasi itu.
Sebagaimana  orang  sekeluarga  bertanggung  jawab  atas  keselamatan rumah  tangganya,    demikian    pula    para    anggota    koperasi    sama-sama bertanggung  jawab  atas  koperasi  mereka.  Makmur  koperasinya,  makmurlah hidup  mereka  bersama,  rusak  koperasinya,  rusaklah  hidup  mereka bersama.” 14
Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi juga memiliki perubahan. Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1956, Bab III pasal 3 mengatakan  bahwa  koperasi  adalah  organisasi  ekonomi  dan  alat  revolusi
12 Muhammad  Firdaus  dan  Agus  Edhi  Susanto,  Perkoperasian:  Sejarah,  Teori,  dan Praktek, cet. II,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.28.
13 Mohammad  Hatta,  Beberapa  Fasal  Ekonomi,  Djalan  Ke  Ekonomi  dan  Koperasi, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K, 1954), h. 266.
14 Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, h. 19-20.
yang  berfungsi  sebagai  tempat  persemaian  insan  masyarakat  serta  wahana menuju  sosialisme  Indonesia  berdasarkan  Pancasila.  Menurut    Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1967  Tentang  Pokok- Pokok Perkoperasian pada Bab III Bagian I Pasal 3 dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan- badan  hukum  koperasi  yang  merupakan  tata  susunan  ekonomi  sebagai usaha-usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Untuk  lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka pada tanggal 21  Oktober 1992  dikeluarkan  Undang-Undang  baru,  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  koperasi  adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum   koperasi dengan   melandaskan kegiatannya   berdasarkan   prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat  yang berdasarkan  atas asas kekeluargaan. 15
Koperasi  Indonesia  adalah  organisasi  ekonomi  rakyat  yang  berwatak sosial  beranggotakan  orang-orang,  badan-badan  hukum  koperasi  yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan. 16
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan    koperasi  di  Indonesia.  Dimana  pada  undang-undang  yang baru tidak  disebutkan  secara  eksplisit  adanya  unsur  sosial,  walaupun  secara implisit tersirat dalam prinsip-prinsip koperasi dan asas koperasi. 17

## Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam
Koperasi  dalam  fiqh  Islam  dikenal  dengan  Syirkah  atau  semakna dengan    kata  Al-Syirkah  atau  semakna  dengan  ”al-Ikhtilat”  yaitu  suatu perserikatan/perkongsian.  Adapun  dari  segi    istilah,    koperasi    adalah    akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan. 18
15 Undang-Undang  Perkoperasian  1992  (Undang-Undang  No.  25  Th.  1992),  cet.  II. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 2.
16 Ahmad  Dimyanti,  dkk.  Islam  dan  Koperasi:  Telaah  Peran  Serta  Umat  Islam dalam Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989), h. 12.
17 Subandi, Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), cet. IV, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15.
18 Junaedi  B.SM.,  Islam  dan  Intreprenedrialisme:  Suatu  Studi  Fiqh  Ekonomi  Bisnis Modern, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 147.
Syirkah dalam  bahasa Arabnya  berarti  percampuran  atau  interaksi. Bisa  juga  artinya  membagikan  sesuatu  antara  dua  orang  atau  lebih  menurut hukum  kebiasaan  yang  ada.  Beberapa  pengertian  al-syirkah  secara terminologis  yang  disampaikan  oleh  fuqaha  Mazhab  empat  adalah  sebagai berikut: ”Menurut fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing- masing pihak  yang  saling  memberikan  izin  dan  pihak  lain  dalam mentasharrufkan  harta  (objek)  perserikatan.  Menurut  fuqaha  Hanabilah,  al- syirkah  adalah  persekutuan  dalam  hal  hak    dan    tasharruf.  Menurut  fuqaha Syafi ‟ iyah, al-syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih  dengan  tujuan  persekutuan.  Sedang  menurut  fuqaha  hanafiyah,  al- syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. 19
Sebagian  ulama  menganggap  koperasi (Syirkah  Ta’uwuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni  suatu  perjanjian  kerjasama  antara  dua  orang  atau lebih, disatu   pihak   menyediakan   modal   usaha,   sedangkan   pihak   lain melakukan usaha atas dasar profit  sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian,  dan  di  antara  syarat  sah mudharabah itu  adalah  menetapkan keuntungan setiap tahun dengan presentase tetap,  misal 1% setahun kepada salah  satu  pihak  dari mudharabah tersebut.  Karena  itu,  apabila    koperasi  itu tidak  menetapkan  dengan  keuntungan  tersebut  diatas  (menetapkan presentase keuntungan tertentu  kepada  salah  satu  pihak mudharabah), maka akad mudharabah itu    tidak  sah  atau  batal,  dan  seluruh  keuntungan  usaha jatuh kepada  pemilik  modal,  sedangkan  pelaksana  usaha  mendapat  upah yang  sepadan  atau  pantas.  Mahmud  Syaltut  tidak  setuju  dengan  pendapat tersebut,  sebab Syirkah  Ta’uwuniyah tidak  mengandung  unsur mudharabah yang  dirumuskan  oleh  fukaha.  Sebab Syirkah  Ta’uwuniyah, modal  usahanya adalah  dari  sejumlah  anggota  pemegang  saham,  dan  usaha  koperasi  itu dikelola  oleh  pengurus  dan  karyawan  yang  dibayar  oleh  koperasi  menurut kedudukannya  masing-masing.  Kalau  pemegang  saham  turut  mengelola usaha  koperasi  itu,  maka  ia  berhak  mendapat  gaji  sesuai  dengan  sistem penggajian yang berlaku. 20
19 Moch.  Thohir  „Aruf,    Kemitraan  dan  Pembagian  Profit  Menurut  Hukum  Islam,
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), h. 19-20.
20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), h. 162-165.

## Sejarah Berdirinya Koperasi Langit Biru
Ustad Jaya Komara ialah  pendiri  sekaligus Direktur  Utama  Koperasi ”Serba  Usaha”  Langit  Biru  yang  terletak  di  Bukit  Cikasungka  Blok  ADF  13 No.  2-5  Desa  Cikasungka  Kecamatan  Solear  Kabupaten  Tangerang  Banten, 15730. Awalnya Jaya Komara pindah ke Bukit Cikasungka bersama istri dan 9 anaknya  pada  tahun  2003,  disana  ia  dan  keluarganya  menempati  rumah kosong.  Sebagai  warga  pendatang,    Jaya  Komara  berperilaku  baik  di  mata warga  sekitar  dan  terkenal  ulet  dengan  usaha  yang  dirintisnya  mulai  dari tanam belut, tanam lele dan minyak godog untuk pijat. Hampir seluruh warga Bukit  Cikasungka,  pernah  diurut  oleh  Jaya  Komara.  Jasa  pengobatan  Jaya Komara  ini    sudah  tersohor  di  lingkungan    warga    sekitar.    Tidak    hanya warga  sekitar, tapi penduduk luar kampung juga banyak yang menggunakan keahliannya  dalam  berobat  itu.  Selain  itu  Jaya  Komara  dikenal  sebagai penceramah di masjid–masjid sekitar, dan mengisi ceramah di kawasan kebon jeruk,  Jakarta.  Kegiatan ceramah  dan  tabligh  akbar  ini  ia    lakoni  sejak  tahun 2003  atau  mulai  awal  ia  menempati  rumah  di  bukit  Cikasungka.  Hingga akhirnya  ia  mendapat  panggilan  Ustad  Jaya  Komara.  Jaya    Komara    dikenal warga  sebagai  pria  yang  ulet.  Segala  macam pekerjaan dan usaha pernah ia  tekuni.  Perlahan-lahan,  Jaya  Komara  bangkit  dari  keterpurukan.  Hingga akhirnya sekitar tahun 2005, Jaya Komara berjualan daging ke  warga  sekitar. Daging  yang  ia  jual  itu,  ia  dapatkan  dari  suplier.  Dalam menjalankan bisnisnya,  ia  menawarkan  sistem  kredit  daging.  Setiap  warga  yang mengambil  daging  darinya,  tidak  pernah  dipaksa  untuk  membayar  sesuai tarifnya. Pada saat itu harga daging sebesar Rp. 60.000,-  perkilogram, ia tidak pernah  mematok  kredit  yang  harus  dibayar  setiap  hari.  Dengan keikhlasannya  dalam  berjualan,    ia    tidak    pernah    mengingat-ingat  berapa catatan  utang  warga  yang  mengambil  daging    darinya.    Meski    demikian, warga  sekitar  punya  kesadaran  sendiri  dalam  membayar  utangnya  ke  Jaya Komara. Atas landasan itu, warga sekitar mulai banyak yang tertarik. Lama- lama, pesananan  daging  dari  Jaya  Komara  semakin  banyak  peminatnya. Hingga  akhirnya,  ia  menawarkan  daging  untuk  paket  lebaran.  Disitulah puncak  kejayaan  Jaya  Komara.  Hingga  pada      tahun  2010,  bisnisnya  dalam daging   itu ia kembangkan. Ia pun kemudian mendirikan PT.  Transindo Jaya Komara (TJK) yang bergerak di bidang investasi daging. Sistem yang dipakai di  PT.  Transindo  Jaya  Komara  adalah  sistem  bagi  hasil.  Dimana,  setiap investor  yang  menginvestasikan  uangnya  di  PT.  Transindo  Jaya    Komara akan    mendapatkan    bonus    sekitar  10    persen.  Ibu    Genta  adalah  investor
pertamanya kala itu. Ia mengambil paket besar (100 kg daging) dengan nilai investasi  Rp  8,5  juta.  Ibu  Genta    mendapatkan  bonus  Rp  1,7  perbulannya untuk investasinya itu.
Sebagai  investor  pertama,  Ibu  Genta  juga  kecipratan  untung.  Ia mampu mengumpulkan ratusan hingga ribuan downline. Nilai investasi yang dikumpulkan  downline  pun  mencapai  Rp  2  miliar.  Atas  usahanya  itu, perekonomian  Jaya  Komara  meningkat.  Dari  awalnya  yang  hanya menempati rumah kecil, Jaya Komara kini mampu membeli rumah dua lantai dengan  ukuran    besar.  Bahkan,  ia  mampu  membeli  tanah  perkebunan  Bukit Cikasungka seluas sekitar 1 hektar. 21
Seiring  dengan  semakin  pesatnya  usaha  Komara  ini,  perusahaan pun berubah nama menjadi Koperasi Langit Biru. Koperasi Langit Biru sendiri berdiri atas dasar Akta Notaris Winda Wirata No.24 Tanggal 9 April 2011. Izin koperasi  dikeluarkan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UMKM    Propinsi  Banten, tanggal  20  Juli  2011  No.  81/BH/XI/KUMKM/VII/2011.  Koperasi    Langit    Biru terdaftar    sebagai    Koperasi    Simpan    Pinjam/Unit  Simpan    Pinjam sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak.
Setiap  pendaftaran  harus  menggunakan  sponsor,  tidak  dapat mendaftarkan  diri  sebagai  anggota  Koperasi  Langit  Biru  secara  personal. Koperasi Langit Biru menggunakan  sistem   binary  (jaringan),  yaitu  anggota yang    diatas    (upline)  mengajak    anggota    baru    (downline)      minimal    10 orang.    Bila    calon    anggota  berhalangan  datang  sendiri  pendaftaran  bisa dititipkan kepada sponsor.

## Sistem Operasional Koperasi Langit Biru
Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai  tujuannya  memerlukan  sejumlah  modal.  Sebagai  badan  usaha, koperasi    memerlukan  modal    sesuai    dengan  lingkup  dan    jenis  usahanya. Begitupun  halnya    dengan  Koperasi    Langit  Biru  memerlukan  modal  untuk menjalankan  kegiatan  koperasi.  Permodalan  Koperasi  Langit  Biru  didapat
21 E  Mei  Amelia  R,  “Jaya  Komara  Langit  Biru,  Dari  Tukang  Urut  Hingga  Jadi
Triliuner”, artikel diakses  pada 28
Januari  2014 dari http://finance.detik.com/read/2012/06/11/080037/1937628/10/9/jaya-komara-langit-biru-dari- tukang- urut-hingga-jadi-triliuner
dari  para  anggota  koperasi  yang  berinvestasi    pada  Koperasi  Langit  Biru. Sistem  yang  dipakai  di  Koperasi  Langit  Biru    adalah  sistem  bagi  hasil.  Di mana,    setiap    anggota    yang    berinvestasi    di    Koperasi    Langit    Biru    akan mendapatkan    profit  sebesar    Rp.  10.000,-/  hari/  Kg    daging.    Cara    kerja Koperasi  Langit  Biru  yakni  menggunakan  sistem  binary  (jaringan),  yaitu anggota yang di atas (upline) mengajak anggota baru (downline) minimal 10 orang untuk mendapatkan bonus dari koperasi dengan  menyertakan data – data   anggota  baru (downline)  dan  nilai  investasi  yang  dipilih.  Bagi  anggota yang  ingin  berinvestasi,  Koperasi  Langit  Biru  memiliki  dua    mekanisme investasi,  yakni  mekanisme  investasi  daging  dengan  paket  kecil  dan mekanisme  investasi  daging  dengan  paket  besar.      Yang  dimaksud  dengan investasi paket  kecil adalah paket mulai dari 5 kg daging sampai dengan 95 kg daging, sedangkan  investasi paket besar adalah paket 100 kg daging.  Para anggota   baru    (downline)    dapat    memilih   nilai    invetasi    yang  diinginkan. Setiap  anggota,  baik  yang  berinvestasi  paket  kecil  maupun  paket  besar mendapatkan  hasil dari nilai investasi berupa uang, bonus produk sponsor, dan  bonus  Ibadah  Keagamaan.  Bonus  yang  diterima  setiap  bulan  oleh anggota sesuai dengan  nilai investasi yang di tanamkan oleh anggota. Untuk bonus  produk  telah  ditetapkan  oleh  Koperasi  Langit  Biru.  Bonus produk untuk  bonus  individu  di  atas  Rp.  75.000,-   sampai  dengan  Rp.450.000,- mendapatkan  bonus  produk  senilai  Rp.  30.000,-  berupa  kecapa  1  botol,  saos pedas/saos  tomat  1  botol,  gula  pasir  0,5  kilogram  dan  bawang  putih  0,5 kilogram.  Bonus    produk    untuk    bonus    individu    di    atas    Rp.    525.000,- sampai  dengan    Rp.    975.000,-    mendapatkan    bonus    produk    senilai    Rp. 250.000,- berupa bawang putih,  daging, gula merah, gula pasir, beras organik masing-masing  1  kilogram,  kecap,  saos    pedas,  saos  tomat  masing  masing  1 botol,  telur  asin  brebes  2  butir,  minyak  goreng  5  liter  dan  safwa  1  dus, berdasarkan penuturan salah satu nasabah Koperasi Langit Biru safwa adalah air  mineral  dalam  kemasan  yang  merupakan  salah  satu  unit  usaha  yang dikembangkan  oleh  Koperasi  Langit  Biru.  Bonus  produk  untuk  bonus individu di atas Rp.1.000.000,-  mendapatkan    bonus    produk senilai  Rp. 350.000,- berupa  bawang  putih, daging, gula  merah, gula pasir, beras  organik  masing-masing  1  kilogram,  kecap,  saos  pedas,  saos  tomat masing-masing 1 botol, minyak goreng 5 liter, telur asin brebes 6 butir, safwa 1  dus,  beras  organik  2  kilogram,  sreg  1  paket  dan  metalik  1  buah.  Untuk pengambilan hasil dari nilai investasi berupa uang dan bonus produk, setiap investor  diwajibkan  membawa  kwitansi  sebagai  tanda  bukti  bahwa  orang tersebut  merupakan  anggota  dari  Koperasi  Langit  Biru.  Apabila  bukti
kwitansi tersebut hilang maka  uang dan bonus produk tidak dapat di ambil atau di anggap hangus.

## Sistem    Operasional    Koperasi    Langit    Biru   Menurut Hukum  Positif  dan Hukum Islam
Dalam  pasal  41  UU  RI  No.25/1992  dikatakan  bahwa:  (1)  Modal Koperasi  terdiri  dari  modal  sendiri  dan  modal  pinjaman.  (2)  Modal  sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok; b. Simpanan wajib; c. Dan cadangan; d.  Hibah. (3)  Modal  pinjaman  dapat  berasal  dari:  a.  Anggota;  b.    Koperasi lainnya  dan/atau  Anggotanya;  c.      bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya;  d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah. 22
Pada  Koperasi  Langit  Biru  permodalan  didapat  dari  para  anggota koperasi yang  berinvestasi  pada  Koperasi  Langit  Biru.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  salah  satu  anggota  Koperasi  Langit  Biru  untuk  menjadi anggota  Koperasi  Langit    Biru    tidak    ada    simpanan    pokok    ataupun simpanan  wajib  yang  harus dibayarkan, yang ada hanya membayar sesuai dengan  nilai  investasi  yang  dipilih  oleh  calon  anggota  koperasi.  Menurut pasal  45  UU  RI  No.25/1992    dikatakan  bahwa:  (1)  Sisa    Hasil    Usaha merupakan    pendapatan    Koperasi    yang    diperoleh  dalam  satu  tahun dikurangi  biaya,  penyusutan,  dan  kewajiban  lainnya  termasuk  pajak  dalam tahun  buku  yang  bersangkutan.  (2)  Sisa  Hasil  Usaha  setelah  dikurangi  dana cadangan,  dibagikan  kepada  anggota  sebanding  dengan  jasa  usaha  yang dilakukan  oleh,  masing-  masing  anggota  dengan  Koperasi,  serta  digunakan untuk  keperluan  pendidikan    perkoperasian    dan    keperluan    lain    dari Koperasi,    sesuai  dengan  keputusan  Rapat  Anggota.  (3)  Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam  Rapat Anggota. 23
Sistem  yang  dipakai  oleh  Koperasi  Langit  Biru  adalah  sistem  bagi hasil.  Setiap    anggota    yang  menginvestasikan  uangnya  di  Koperasi  Langit Biru akan mendapatkan profit sebesar Rp. 10.000,-/ hari/ Kg daging. Koperasi Langit Biru telah menentukan sendiri sisa hasil  usaha yang akan didapat oleh para  anggota  setiap  bulannya  berdasarkan  nilai  investasi    anggotanya. Dengan mengacu pasal 45 UU RI No.25/1992  diatas maka besarnya Sisa Hasil Usaha diberikan dalam kurun waktu satu tahun dan yang akan diterima oleh
22 Undang-Undang Perkoperasian 1992 (Undang-Undang No. 25 Th. 1992), h. 14
23 Undang-Undang Perkoperasian 1992 (Undang-Undang No. 25 Th. 1992), h. 15-16
setiap  anggota  akan  berbeda,  tidak  hanya  melihat  dari    besar  kecilnya partisipasi  modal  atau  dalam  Koperasi  Langit  Biru  besar  kecilnya  nilai investasi,  namun  juga  dilihat  dari  jasa  usaha  anggota,    yakni    peran    aktif anggota    dalam      mengelola    dan    mengembangkan  Koperasi  Langit  Biru. Begitupun    dengan    pemberian    bonus    kepada    setiap    anggota    Koperasi Langit  Biru,    semua  telah  ditetapkan  diawal.  Kenyataannya  dalam  setiap bentuk  usaha  yang  dilakukan  baik    oleh  perorangan  maupun  kelompok memiliki  resiko  berupa  kerugian  yang  akan  dihadapi.  Dari  adanya kemungkinan  resiko  tersebut,  sisa  hasil  usaha  dan  pemberian  bonus  tidak dapat  ditetapkan  diawal  dan  berlaku  flat  setiap  bulannya.  Koperasi  Langit Biru  mengelola  dana  anggotanya  dengan  cara    menanamkan    modal    ke beberapa  penyuplai  daging.  Dari  modal  yang ditanamkan   oleh  Koperasi Langit    Biru    ke    para    penyuplai    daging    tersebut,  Koperasi    Langit    Biru mendapatkan  keuntungan  yang  mana  sebagian  dari keuntungan tersebut Koperasi  Langit  Biru  berikan  kepada  para  anggota  Koperasi  Langit  Biru selaku  investor.  Bagaimana  bisa  kita  menetapkan  keuntungan  untuk  bulan- bulan  berikutnya  berlaku  tetap,  sedangkan  harga  daging  di    pasaran  selalu fluktuatif atau berubah-ubah naik turun.
Perkembangan harga rata-rata daging sapi di tingkat nasional selama tahun 2011 hingga  2013  cenderung  terus  mengalami  peningkatan  dengan rata-rata  masing-masing    sebesar    0,42%,    1,60%,    dan    0,78%.    Pada    bulan Januari    2011,  harga  daging  sapi  sebesar  Rp.  68.124,-/kg  dan  meningkat menjadi Rp. 67.615,-/kg pada bulan Desember. Pada  tahun 2012, harga daging sapi  bergerak  dari  Rp.  71.890,-/kg  menjadi  Rp.  85.512,-/kg,  dan  pada  tahun 2013  bergerak  dari  Rp.  86.625,-/kg    menjadi    Rp.    94.210,-/kg.    Pada    bulan Januari  dan  Pebruari  2014, harga daging sapi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,67%. 24
Dalam  Islam  bagi  hasil (mudharabah) berasal  dari  kata dharb, yang artinya    memukul    atau    berjalan.    Pengertian    berjalan    atau    memukul    ini lebih  tepatnya  adalah  proses    seseorang  memukul  kakinya  dalam menjalankan  usaha.  Lebih  jauh  kata dharb di  sini  di  maksud  usaha  atau bekerja. Mudharabah sering  dikatakan qiradh, karena    mempunyai    makna yang  sama.  Kata qiradh berasal  dari  kata qaradha, yaitu  memotong,  karena dalam  kasus  ini  yang  punya  harta  memotong  sebagian  hartanya  untuk
24 “Buletin  Analisis  Perkembangan  Harga:  Maret  2014 ”,  Di  akses  pada  tanggal  25 Agustus 2014 dari http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id
diperdagangkan (diproduktifkan dalam suatu usaha)  dan  mendapatkan potongan  dari  keuntungannya,  berbagi  hasil  dengan  yang  mengusahakan hartanya  itu.  Pengertian mudharabah menurut  syara’    (menurut    ahli    fiqh) sebagai  berikut: “pemilik  harta  atau  modal  menyerahkan  hartanya  kepada pekerja  untuk  diusahakan  (dijadikan  modal  usaha)  dan  keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.” 25
Mudharabah merupakan  akad/persetujuan  salah  satu  pihak  untuk memberikan hartanya untuk dikelola oleh pihak yang dipercayainya. Dari hal tersebut, ada  beberapa komponen penting dalam mudharabah. Masing-masing komponen  penting  itu  adalah  pihak  yang  memberikan  modal  saja  di  sebut shahib  al-mal, pihak  yang  mengelola  modal (mudharib), dan  di  antara keduanya  ada  kepercayaan  yang  membuat  akad  ini  terlaksana.  Unsur kepercayaan  inilah  yang  membuat shahib    al-mal tidak    diperkenankan mensyaratkan    kepada mudharib sesuatu  yang  berharga  sebagai  jaminan. Sehingga para ulama fiqih bersepakat bahwa persyaratan jaminan pada akad menyebabkan akad tersebut batal. 26
Para    ulama    fiqih    menetapkan    bahwa    akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh. Rukun dan syarat mudharabah, yakni :
Pertama, adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan  pengelola (mudharib). Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka  dibatalkan akad    anak-anak  yang    masih    kecil,    orang    gila,    dan      orang-orang    yang berada  di  bawah pengampuan.

## Syarat-syarat Modal atau harta pokok (mal)
Syarat Modal dan Harta pokok adalah sebagai berikut:
Pertama; Berbentuk uang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya  bersifat  fluktuatif. Apabila  barang  itu bersifat  tidak  fluktuatif  seperti   berbentuk  emas  atau perak  batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal
25 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 176.
26 Dewan  Redaksi  Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Jilid  4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 1197.
ini  tidak  tegas  melarang  atau  membolehkan.  Namun  para  ulama    mazhab Hanafi  membolehkannya  dan  nilai  barang  yang  dijadikan  setoran  modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.
Kedua;  Jelas  jumlah  dan  jenisnya.  Jumlah  modal  harus  diketahui dengan  jelas  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang  diperdagangkan dengan laba  atau  keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  yang  akan dibagikan  kepada  dua  belah  pihak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati.
Ketiga; Tunai. Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya  setoran  modal,  berarti  shahibul  mal  tidak  memberikan  kontribusi apapun  padahal mudharib telah  bekerja.  Para    ulama  syafi ‟ i  dan  Maliki melarang  hal  itu  karena  merusak    sahnya    akad.    Selain    itu    hal  ini    bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si  berhutang yang belum mampu  membayar  hutang  dengan  kompensasi  si  berpiutang mendapatkan  imbalan  tertentu.  Dalam    hal    ini    para    ulama    fikih    tidak berbeda pendapat.
Keempat;  Modal  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola  secara langsung.  Apabila    tidak    diserahkan    kepada    mudharib    secara    langsung dan  tidak diserahkan   sepenuhnya  (berangsur-angsur)  dikhawatirkan  akan terjadi  kerusakan  pada  modal,    yaitu  penundaan  yang  dapat  mengganggu waktu  mulai    bekerja  dan    akibat    yang  lebih    jauh  mengurangi    kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang  sebagiannya oleh pemilik modal,  dalam  artian  tidak  diserahkan  sepenuhnya,  maka    menurut  ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi ‟ iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya. 27
Dalam akad mudharabah proporsi keuntungan harus jelas. Keuntungan yang  akan  menjadi  milik  pengelola  dan  pemilik  modal  harus  jelas persentasenya,  seperti  60%  :  40%,  50%  :  50%  dan  sebagainya  menurut kesepakatan bersama.
1.  Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
27 Dimyauddin  Djuwaini,  Pengantar  Fiqh  Mu’amalah,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010), h. 178.
2.  Break  Even  Point  (BEP)  harus  jelas,  karena  BEP  menggunakan sistem revenue  sharing  dengan  profit  sharing  berbeda.  Revenue  sharing adalah  pembagian  keuntungan    yang  dilakukan  sebelum  dipotong  biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan  profit  sharing  adalah  pembagian  keuntungan  dilakukan  setelah dipotong  biaya  operasional,  sehingga  bagi  hasil  dihitung  dari  keuntungan bersih.
3.    Ijab  Qobul.  Melafazkan  ijab  dari  pemilik  modal,  misalnya  aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. 28
Namun    pada    kenyataannya    Koperasi    Langit    Biru    tidak menentukan  keuntungan  dengan  persentase  yang  jelas  melainkan  dengan nilai rupiah yang telah ditentukan besaran nominalnya.
Imam  Fakhruddin  ar  Razzy  (1210M)  mengatakan  larangan  riba dengan  alasan.    Pertama,  karena  riba  berarti  mengambil  harta  si  peminjam secara  tidak  adil.    Pemilik    uang    biasanya    berdalih    ia    berhak    atas keuntungan  bisnis  yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila  ia  tidak  meminjamkannya,  uangnya  tidak  bertambah,  ia  pun  berdalih kesempatan  berbisnis  hilang  karena  meminjamkan  uangnya,  karenanya  ia berhak  atas  riba.  Inipun  keliru  karena  belum  tentu  bisnisnya    menghasilkan untung  dan  pasti  ia  harus  menanggung  resiko. Kedua, dengan riba orang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk- duduk tenang sambil menunggu  uangnya  berbunga.  Imam  ar-Razzy  mengatakan  bahwa  tanpa adanya  bekerja  dan  berbisnis,  kegiatan  produksi  perdagangan  akan  lesu. Ketiga,  riba  akan  merendahkan  martabat    manusia  karena  untuk  memenuhi hasrat  dunianya  seseorang  tidak  segan-segan  meminjam  dengan  bunga tinggi  walau  akhirnya  dikejar-kejar  penagih  hutang.  Keempat,  riba  akan membuat  yang  kaya  bertambah  kaya  dan  yang  miskin  bertambah  miskin. Kelima. Riba jelas dilarang dalam Alquran dan al-Hadits. 29
Koperasi Langit Biru memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dengan dibentuknya  koperasi  ini  diharapkan  masyarakat  khususnya umat  Islam dapat  lebih    sejahtera.    Namun    pada    kenyataannya    koperasi    ini    belum sesuai    dengan  Hukum  Islam.  Mekanisme  pemberian  bonus  yang  diberikan
28 Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer,  (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 47
29 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Buah Ilmu, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 31.
oleh Koperasi Langit Biru kepada para anggota setiap bulannya berlaku tetap atau flat. Padahal setiap bentuk usaha  yang dilakukan terdapat  resiko  yang akan    dihadapi,  dengan    itu  Koperasi    Langit    Biru    memberikan    jaminan kepastian  untung,  dimana  hal  ini merupakan riba.

## Penutup
Koperasi  Langit  Biru  menggunakan  sistem  bagi  hasil  yang  telah ditetapkan sendiri  oleh  koperasi  dan  berlaku  sama  pada  setiap  bulannya. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian,  sisa  hasil  usaha  diberikan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk  pajak dalam  tahun  buku  yang  bersangkutan.    Maka    berdasarkan    penelitian tersebut    diatas,    dapat    ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  operasional  yang diterapkan  oleh  Koperasi    Langit  Biru      belum      sesuai      Hukum      Positif karena   di dalam   prakteknya   masih bertentangan.
Koperasi Langit Biru tidak menggunakan persentase tetap, melainkan dengan  rupiah  sebesar    Rp.  10.000,-/  hari/  Kg  daging.  Harga  dagingnya bersifat flat dan  berlaku  sama  di  setiap   bulannya,  bagaimana  bisa  kita menetapkan keuntungan untuk bulan-bulan berikutnya flat  dan selalu sama antara  harga  daging    dan    keuntungan    yang    didapat,    sedangkan    harga daging    di    pasaran  selalu  fluktuatif  atau  berubah-ubah  naik  turun. Mekanisme  pemberian  bonus  yang    diberikan    oleh    Koperasi    Langit    Biru kepada    anggotanya    pun    sama  setiap      bulannya      dan      berlaku      tetap, dengan   itu   Koperasi   Langit   Biru memberikan jaminan kepastian untung. Padahal  sebagaimana  pada  umumnya  dapat    kita  ketahui    bahwa  dalam setiap    bentuk    kegiatan    usaha  tidak    dapat  diketahui  apakah  usaha  yang akan  kita  jalankan    akan  berjalan  lancar  atau  tidak.  Karena  dalam  setiap transaksi bisnis terdapat resiko. Maka berdasarkan penelitian tersebut diatas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  operasional  yang  diterapkan  oleh Koperasi Langit Biru belum sesuai Hukum Islam karena di dalam prakteknya masih terdapat unsur riba.

## Pustaka Acuan
Al-Qur ‟ an  Karim,  Terjemahan  Departemen  Agama  Republik  Indonesia.
Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai Seorang
Pedagang, Penerjemah.  Dewi  Nurjulianti,  cet.  II.  Jakarta, Intermasa, 1997.
Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Buah Ilmu, cet. I. Jakarta, Pustaka Azzam, 1999.
Anoraga, Pandji, Manajemen Koperasi , Teori dan Praktek, cet. I. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
Antonio,    Muhammad    Syafi'i,    Bank    Sayri’ah    Suatu    Pengenalan    Umum, Jakarta, Tazkia Institute, 1999.
Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank syariah: dari Teori Ke Praktik, Jakarta, PT. Gema Insani Press, 2001.
Aruf,  Moch.  Thohir,  Kemitraan  dan  Pembagian  Profit  Menurut  Hukum
Islam, akarta, Prestasi Pustaka, 2009.
Ash-Shan ‟ ani, Muhammad bin Isma ‟ il al-Amir al-Yamani, Subulus Salam, Juz 3. Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
Departemen  Kehakiman  RI,  Pokok-Pokok  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945, cet.XIII. Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Ensiklopedia  Hukum  Islam, Jilid  4.
Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Dimyati,  Ahmad,  dkk.  Islam  dan  Koperasi  :  Telaah  Peran  Serta  Umat  Islam dalam
Pengembangan Koperasi, Jakarta Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989.
Djazuli, Ahmad, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. III. Jakarta, Kencana, 2010.
Djuwaini,  Dimyauddin,  Pengantar  Fiqh  Mu’amalah,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2010.
Dumadi, Sagimun Mulus, Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia, Jakarta, Haji Masagung, 1989.
Firdaus,  Muhammad  dan  Agus  Edhi  Susanto,  Perkoperasian:  Sejarah,  Teori, dan Praktek, cet. I. Bogor,  Ghalia Indonesia, 2002.
Firdaus,  Muhammad  dan  Agus  Edhi  Susanto,  Perkoperasian:  Sejarah,  Teori, dan Praktek, cet. II. Bogor,  Ghalia Indonesia, 2004.
Hamid,  Arifin,  Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah)  Di  Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, cet. I. Bogor, Ghalia Indonesia, 2007.
Haming,    Murdifin,    dan    Salim    Basalamah,    Studi    Kelayakan    Investasi Proyek dan Bisnis, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
Haroen, Nasrun, Fiqh Mu’amalah, cet. I. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002. Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
Hasan,  M.  Ali,  Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam  (Fiqih  Muamalat), Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Hassan,  Asnawi,  Koperasi  dalam  Pandangan  Islam,  INFOKOP,  No.  1, Desember, 1984.
Hatta,  Mohammad,  Beberapa  Fasal  Ekonomi,  Djalan  Ke  Ekonomi  dan Koperasi,  Jakarta,  Perpustakaan  Perguruan  Kementrian  P.P.  dan  K, 1954.
Hendrojogi,  Koperasi  Azas-azas,  Teori  dan  Praktek,  cet.  IV.  Jakarta,  PT
Raja Grafindo Persada, 2002.
Irawan,  Prasetya,      Logika  dan  Prosedur  Penelitian,  Pengantar  Teori  dan Panduan  Praktis    Penelitian    Sosial  bagi  Mahasiswa  dan  Penelitian Pemula, Jakarta, STIA-LAN Press, 2004.
Kartasapoetra,  G.,  Koperasi  Indonesia  yang  Berdasarkan Pancasila  dan UUD 1945, cet. V. Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
Kusuma,  Hadi,  Hukum  Koperasi  Indonesia,    Jakarta  Raja  Grafindo  Persada,
2002.  Laporan  Penelitian,  Koperasi  Pondok  Pesantren,  Jakarta, Balitbang Depkop, 1986.
Miles, Matthew  B. dan  A.  Michael  Huberman,  Analisa  Data  Kualitatif : buku tentang Sumber Metode-Metode Baru, Jakarta UI Press, 1992.
Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda karya, 2000.  Muhammad,  Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer,
Yogyakarta, UII Press, 2000.
Munawwir,    Ahmad    Warson,    Kamus    AlMunawwi,    cet.    XIV.    Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
Pachta  W,  Andjar,  Myra  Rosana  Bachtiar  dan  Nadia  Maulisa  Benemay, Hukum  Koperasi    Indonesia    Pemahaman,    Regulasi,   Pendirian    dan Modal  Usaha, Jakarta, Kencana,  2007.
Poerwadarminta,    Wilfridus    Josephus    Sabarija,    Kamus    Umum    Bahasa Indonesia, Jakarta, P.H. Balai Pustaka, 1976.
Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mughni Wa Syarh Kabir, vol. V. Beirut, Darul-Fikr, 1979, h. 109.
Shaleh, Rosyad, Management Dakwah Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
Subandi,  Ekonomi  Koperasi  (Teori  dan  Praktik),  cet.  IV.  Bandung,  Alfabeta, 2013.
SM,  Junaedi  B,  Islam  dan  Intrepreneurialisme:  Suatu  Studi  Fiqh  Ekonomi
Bisnis Modern, Jakarta, Kalam Mulia, 1993.
Undang-Undang  Perkoperasian  1992  (UU  NO.  25  TH.  19929,  cet.  II.  Jakarta, Sinar Grafika, 1993.