e-ISSN : 2621-4105

## PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE

## Chandra Noviardy Irawan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang chandranoviardyirawan@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  dan  menganalisis  seperti  apa  penanganan pembunuhan  yang dilakukan  oleh anak dengan pendekatan restorative justice. Penanganan perkara anak yang  melakukan.  tindak  pidana  harus  dibedakan  dari  penanganan  pada  kasus  dewasa,  termasuk  anak dengan tindak pidana pembunuhan, yang pada proses penanganannya mendapatkan tekanan terutama saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang akan memberikan pengaruh pada sikap mental anak, pelaksanaan penanganan perkara pidana pembunuhan oleh anak memiliki ciri khas tertentu yang ditujukan untuk melindungi anak tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengupas bagaimana tindak pidana tersebut ditangani  dengan  memperhatikan  perlindungan  terhadap  anak.  Metode  penelitian  yuridis  normatif dilaksanakan dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem peradilan anak pendekatan yang dikenal dengan diversi diberikan kepada anak yang masuk dalam kategori anak dengan kenakalan  atau  anak  yang  melakukan.  Tindak  pidana  pembunuhan  dalam  penjatuhan  pidana  terdapat perbedaan. Penjatuhan pidana pembunuhan terhadap anak berupa pidana pokok lebih bersifat peringatan yaitu  pidana  ringan  yang  tidak  menimbulkan  pembatasan  pada  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  anak,  dan bersifat  syarat  meliputi  pembinaan  di  luar  ataupun  di  dalam  lembaga;  pelayanan  pada  masyarakat; pengawasan; pelatihan kerja; & penjara sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan prinsip restorative justice.
Kata Kunci : Anak; Penanganan; Pembunuhan; Restorative Justice

## HANDLING THE CRIME OF MURDER PERPETRATED BY CHILDREN THROUGH RESTORATIVE JUSTICE

## Abstract
The purpose of this study is to provide an overview and analyze how the handling of murders committed by children with a restorative justice approach is like. The handling of cases of children who commit crimes must be distinguished from the handling of adults, including children who commit crimes of murder. the process of handling this specific case causes pressure to the children, especially in the examination process, which will give effect to the mental attitude of children. The implementation of handling criminal cases of murder. by children who have specific characteristics that are intended to protect the child, this study aims to explore how these crimes  are handled by paying attention to the protection of children. The research method used is normative juridical research utilizing the statute approach. lt was found that the juvenile justice  system  approach  known  as  diversion  is  given  to  children  who  fall  into  the  category  of  naughty children or children who commit the crime of murder in criminal convictions; there are differences. The imposition of the crime of murder against a child in the form of a principal punishment is more of a warning nature,  namely  a  light  sentence  that  does  not  limit  child’s  freedom,  and  has  the  following  conditions: coaching  outside  or  inside  the  institution;  service  to  the  community;  supervision;  job  training;  and imprisonment as a last resort. Therefore, it can be concluded that the handling of children as perpetrators of murder crimes in the future needs to be adjusted to the principles of restorative justice.
Keywords: Children; Handling; Murder; Restorative Justice
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  penerus  bangsa  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk melanggengkan kesejahteraan di masa mendatang. 1 Dengan landasan pemikiran yang demikian  maka  perlu  adanya  perlindungan  terhadap  anak  agar  di  masa  yang  akan datang  anak  memiliki  kemampuan  serta  kesiapan  dalam  memikul  tanggung  jawab yang  beritu  berat. 2 Perlakuan  yang  dimaksud  termasuk  perlindungan  pengupayaan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi  dalam  aspek  apapun. 3 Perlindungan  anak  yang  dihadapkan  kepada permasalahan  hukum  secara  predominan  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 4 Selain itu tujuan atas perlindungan anak yang diberikan termanifestasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu  untuk  memberikan  jaminan  terhadap keterpenuhan  hak-hak  anak  untuk  hidup,  bertumbuh  dan  berkembang,  serta melibatkan  dirinya  dengan  maksimal  dengan  memperhatikan  harkat-martabat kemanusiaan. 5
Tidak  jarang  anak  memiliki  perilaku  yang  menyimpang  dalam  perspektif hukum  dengan  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  ditentukan  dilarang  oleh hukum. 6 Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh negatif dari luar  anak  yang  timbul  akibat  pembangunan  dengan  tempo  cepat,  pengaruh globalisasi  dalam  aspek  teknologi  komunikasi  dan  indormasi. 7 Sehingga  sebagai hasil  atas  absennya  pendampingan  tersebut  memberikan  pengaruh  terhadap perubahan  sosial  yang  fundamen  dalam  nilai  dan  perilaku  anak. 8 Mekanisme pertahanan diri terhadap pengaruh negatif yang terderivasi dari perkembangan jaman yang dapat berasal dari orang tua, wali, orang tua asuh ataupun pihak lain yang dapat berperan serta dalam hal perlindungan dan pembimbingan tersebut. 9 Kenakalan yang dimaksud  tersebut  dikenal  dengan  “ juvenile  delinquency ”, 10 selain  itu  dapat  juga dimaknai sebagai tingkah laku menyalahi norma dalam kategori ringan dan tingkah
1 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 141, https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
2 Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum),” Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 225–34, https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019.
3 Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
4 Anshari dan Nina Niken Lestari, “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Sistem Peradilan PIdana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak),” Res Judicata 4, no. 1 (2021): 99–118, https://doi.org/10.5040/9781509934904.ch-021.
5 Juliana dan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum).”
6 Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 15–28, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110.
7 Ana  Puji  Astuti,  Anike  Nurmalita,  dan  Rohma  Fahlepi  Doni,  “Teknologi  Komunikasi  dan  Perilaku Remaja,” Jurnal Analisa Sosiologi 3, no. 1 (2014): 91–111.
8 Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 05, no. 01 (2018): 58–70.
9 Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional,” Lex Jurnalica (Journal of Law) 12, no. 3 (2015): 177–91.
10 Juliana dan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum).”
e-ISSN : 2621-4105
laku yang melenceng. 11 Delikeunsi sering juga di dikenal dengan kenakalan remaja yang  dipadankan  dengan  kelainan  dalam  bertingkah  laku,  ataupun  sebagai perbuatan/tindakan  remaja. 12 Remaja  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini merupakan anak yang berada pada 12 (usia dua belas) tahun dan 18 (delapan belas tahun) yang belum menikah. 13
Anak  dalam  sistem  hukum  harus  diberikan  perlakuan  khusus  dan  berbeda dengan orang dewasa karena, karena bila tidak, perlakuan yang sama tersebut dapat menempatkan anak kepada posisi yang merugikan kepada anak. 14 Lebih khusus pada kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam proses ini anak tidak dapat dipungkiri menerima tekanan pada waktu pemeriksaan perkara yang tentu akan berpengaruh terhadap mentalitas anak. 15 Dalam proses tersebut anak akan mengalami rasa  takut,  stres,  yang  selanjutnya  mempengaruhi  kreativitas  dan  kemampuan komunikasi anak. 16 Salah satunya kasus anak yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.  Kasus  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  ini  tentu  akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dikarenakan (anak yang berhadapan dengan hukum) sebisa mungkin dihindarkan dari hukuman penjara. Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  aparat  penegak  hukum  akan berusaha mencari solusi terbaik bagi sang anak.
Diversi  akan  diupayakan  secara  maksimal  oleh  pihak  penyidik  demi menghindarkan anak untuk masuk ke dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana), karena akibat  buruknya  yang  dapat  diderita  sang  anak  tersebut  (anak  yang  berhadapan dengan hukum) apabila telah masuk dalam SPPA. Label pembunuhan akan diberikan oleh masyarakat  kepada  sang anak (anak  yang berhadapan dengan hukum), dalam hal  ini  akan  sangat  mengganggu  tumbuh  kembang  sang  anak.  Sistem  peradilan pidana anak hadir guna sebagai pengejawantahan dari criminal justice system yang hakikatnya  untuk  penegakan  sistem  hukum  pidana. 17 Keadaan  seperti  yang digambarkan di atas akan sangat merugikan bagi kepentingan anak sebagai “subjek hukum”  yang  tentu  akan  sangat  merugikan  kepentingan  anak.  Jangan  sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan anak yang pernah tersangkut perkara pidana dari hambatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga selanjutnya
11 Violet Odala, “The Spectrum For Child Justice In The International Human Rights Framework: From ‘Reclaiming The Delinquent Child’ To Restorative Justice,” American University International Law Review 27, no. 3 (2012): 543–80.
12 Odala.
13 S  A  Hasibuan,  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak,” Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (2019): 169–75.
14 Theresia  Adelina  dan  A.A.  Ngurah  Yusa  Darmadi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  (Di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Kota Denpasar),” Jurnal  Hukum Pidana , (2017): 1–15.
15 Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
16 Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.”
17 Sitta Saraya, “Crime Of Public Information In Indonesia A Comparative Study Punishment System In Foreign Countries Thailand And Japan”, Jurnal Ius Constituendum 4,no. 2 (2019):130
e-ISSN : 2621-4105
anak  dapat  mengabdikan  diri  kepada  bangsa  dan  negara  dan  seluruh  tumpah darahnya. 18 Sehingga, dengan cara berpikir yang demikian, menangani perkara anak, terutama bagi para aparat penegak hukum diperlukan suatu bentuk perhatian khusus. Terutama pada proses pemeriksaan yang tidak dapat disamakan dengan pemeriksaan yang diberikan pada kasus orang dewasa. 19
Diversi  dinilai  sebagai  salah  satu  alternatif  solusi  atas  permasalahan  yang muncul dari kondisi di atas. Diversi adalah suatu tindakan/perlakuan yang dilakukan dalam tujuan untuk memindahkan penyelesaian suatu kasus dari penyelesaian secara formal ke arah penyelesaian secara non formal atau memberikan perlakuan berbeda pada  pelaku  tindak  pidana  anak  dalam  artian  yang  positif  dengan  menggunakan sistem  peradilan  anak  atau  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  ke  luar  dari sistem  peradilan  pidana. 20 Hal  ini  diartikan  bahwa  tidak  seluruh  perkara  kenalan anak/remaja harus diselesaikan melalui jalur formal berupa litigasi, dan memberikan jaminan  atas  ketersediaan  penyelesaian  alternatif  berbasis  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  anak  namun tidak  mengabaikan  aspek  keadilan  korban. 21 Diversi  dilakukan  atas  dasar  alasan bahwa  pelanggar  hukum  ( offender )  memiliki  kesempatan  untuk  kembali  menjadi manusia berbudi yang memiliki nilai dan norma yang sesuai dengan apa yang hidup di  masyarakat  melalui  jalur  non  formal  dengan  pelibatan  sumber  daya  dan  peran masyarakat secara inklusif. Diversi sebagai alternatif dapat dimaknai sebagai upaya penegakkan keadilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.
Penelitian  pertama  ,  dilakukan  oleh  Hambali  (2019)  dan  menemukan  bahwa restorative  justice sebagai  alternatif  penyelesaian  dapat  memberikan  perlindungan terhadap anak, serta melalui penyelesaian tersebut anak tetap mempertanggungjawabkan  pidananya  tanpa  dikurangi  haknya  sebagai  anak. Kelebihan  penelitian  adalah  menggunakan restorative  justice sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak,  sedangkan  kekurangannya  tidak memperjelas pada tindak pidana apa saja yang boleh dilakukan restorative justice . 22 Penelitian kedua, dilakukan oleh Nugraha dan Handoyo (2019), menemukan bahwa kepolisian Balikpapan dapat melakukan diskresi  berupa diversi dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. Kelebihan dalam penelitian ini adalah  memberi  gambaran  penanganan  terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang dilakukan oleh anak. Kekurangannya adalah belum menggambarkan batasan-batasan
18 Azwad  Rachmat  Hambali,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  dengan  Hukum Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  (  Diversions  for  Children  in  Conflict  with  The  Laws  in  The  Criminal  Justice System ),” Jurnal Ilmu Hukum 13 (2019): 15–30.
19 Arliman S, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara.”
20 Marlina , Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 158.
21 K  D  Pramatama  dan  K  P  Sudibya,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pembunuhan,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , (2019): 1–15.
22 Hambali,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  dengan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan Pidana ( Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System ).”
e-ISSN : 2621-4105
tindak  pidana  narkotika  yang  seperti  apa  yang  boleh  dilakukan  diversi,  apakah seluruhnya ataukah ada hal-hal tertentu. 23
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Ali  (2019)  menemukan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  pembunuhan  adalah minimal  di  atas  12  tahun  dan  terdapat  putusan  hakim,  serta  stigma  anak  dalam melakukan tindak pidana pembunuhan bagi masyarakat sebagai sesuatu yang buruk dan menyimpang dari masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini adalah menjelaskan pertanggungjawaban  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan. Kekurangannya  adalah  tidak  dijelaskan  penanganan  anak  dari  setiap  tingkatan, tindak  pidana  pembunuhan  dalam  KUHP,  sanksi  seperti  yang  dapat  dijatuhkan terhadap anak, dan bagaimana menjaga anak agar tetap dapat perlindungan hukum. 24 Berdasarkan  penelitian  terdahulu  di  atas  berbeda  dengan  penelitian  coba diangkat  melalui  tulisan  ini,  terdapat  penekanan  pada  tindak  pidana  pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Lebih lanjut apa  yang diteliti oleh Ali sorotannya lebih kepada tinjauan yuridis atas pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, dalam penelitian  ini  menyoroti  tentang  penanganan  tindak  pidana  pembunuhan  dengan pelaku  adalah  anak  melalui  sarana  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dengan fokus  kepada  mekanisme  penanganan  tindak  pidana  tersebut.  Hal  ini  dilakukan bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dan  menganalisis  seperti  apa  penanganan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice .

## B. PERMASALAHAN
Bertolak  dari  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  bagian pendahuluan,  maka  selanjutnya  dapat  dirumuskan  dua  rumusan  masalah  yaitu  (1) Bagaimana  penanganan  pembunuhan  menurut  tindak  pidana  pada  umumnya?  (2) Bagaimana penanganan  pembunuhan yang dilakukan anak  berdasarkan restorative justice ?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  doctrinal  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  upaya untuk menginventarisir hukum positif, asas-asas dan falsafah dalam hukum positif, serta penemuan atas hukum yang concreto . Data yang diperoleh dari proses literature collection dijabarkan di dalam hasil penelitian ini dengan perangkat analisis berupa teori-teori  terkait  pelaksanaan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ).  Penjabaran data-data  tersebut  dilakukan  secara  deskriptif  dengan  judul  penanganan  tindak pidana  pembunuhan  dengan  pelaku  adalah  anak  melalui  sarana  keadilan  restoratif ( restorative justice ). 25
23 Windia  Nugraha  dan  Susilo  Handoyo,  “Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Penanganan  dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan,” De Facto 6, no. 1 (2019): 1–20.
24 Haidir  Ali,  “Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  anak,” Dinamika: Jurnal
Ilmiah Hukum 5, no. 25, (2019): 1-7.
25 Agus  Riyanto,  “The  Existence  and  Legal  Position  of  the  Chief  of  Police  Circular  Regarding  the Handling of Hate Speech”, Journal of the Light of Justice 23, no. 2, (2012):3.
e-ISSN : 2621-4105
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  dan konsep.  Pendekatan  yuridis  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  berdasar  kepada pendekatan normatif dalam upayanya untuk menemukan hukum yang memiliki sifat yang  konkrit. 26 Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen  terkait. 27 Telah  disinggung  sebelumnya  berkaitan  dengan  alat analisis  dalam  penelitian  ini  yang  merujuk  pada  perundang-undangan,  asas-asas hukum, serta konsep-konsep pidana anak yang ada dengan cara memaparkan tentang bagaimana  penanganan  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  anak  menggunakan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ) dilakukan.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penanganan Pembunuhan Menurut Tindak Pidana secara Umum
Istilah tindak pidana dari sisi kebahasaan berakar dari strafbaarfeit , meskipun begitu  tidak  ada  penjelasan  terkait  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Tindak pidana secara umumnya dipadankan dengan penggunaan kata delik dalam  bahasa  Latin  disebut  dengan delictum .  Kamus  hukum  mencantumkan pembatasan delik yang didefinisikan sebagai delik perbuatan perbuatan yang dapat dikenakan  hukuman  atas  dasar  sebagai  salah  satu  wujud  pelanggaran  terhadap undang-undang (tindak pidana). 28 Strafbaarfeit atau tindak pidana sendiri terdiri dari tiga suku kata, pertama straf dengan arti pidana dan hukum, kedua baar yang artinya adalah dapat, dan ketiga feit yang diartikan sebagai pelanggaran dan perbuatan.
Moeljatno  dalam  tulisannya,  menyebutkan  bahwa  hukum  pidana  merupakan elemen  fundamental  hukum  sebagai  dasar  dan  aturan  yang  dipergunakan  untuk menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan  yang merupakan  larangan  dengan  ancaman  sanksi  atas  suatu  pidana  tertentu  untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dalam waktu serta kondisi yang menentukan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan- larangan yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam larangan tersebut, dan dengan cara apa pidana tersebut dapat dilaksanakan terhadap si pelanggar. 29
Para  ahli  secara  khusus  tidak  menjelaskan  maksud  ataupun  defenisi  atas pembunuhan,  namun  banyak  yang  mengkategorikan  pembunuhan  ke  dalam kejahatan  kepada  nyawa  (jiwa)  orang  lain.  Kejahatan  kepada  nyawa  ( misdrijven tegen bet leven ) merupakan penyerangan yang dilakukan kepada nyawa orang lain ataupun tindakan berbahaya terhadap nyawa orang lain. Sehingga melalui perspektif tersebut  nyawa  ( leven )  manusialah  yang  menjadi  tujuan  atas  perlindungan  hukum
26 Dewi  Rahmaningsih  Nugroho,  Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho,”Kajian  Yuridis  Kewenangan Pemerintah untuk Memerintahkan Melakukan Merger kepada Entitas Bank pada masa Wabah Covid19 dalam Rezim Perdagangan Internasional”, Cakrawala Hukum 22, no.2, (2020): 17.
27 Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi  dan  Zaenal  Arifin,”Reorientasi  Sanksi  Pidana  Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia”, Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020):103
28 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 92.
29 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 67.
e-ISSN : 2621-4105
yang  akan  diberikan.  Kesengajaan  yang  menimbulkan  hilangnya  nyawa  individu lain,  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dinyatakan  dengan  terma pembunuhan  yang  secara  khusus  dinyatakan  dalam  Pasal  338  KUHP,  dalam kaitannya  sebagai  perbuatan  yang  menimbulkan  hilangnya  nyawa  individu  lain tersebut,  seorang  pelaku  melakukan  sesuatu  atau  suatu  rangkaian  tindakan  yang mengakibatkan  meninggalnya  orang  lain  dengan  catatan  bahwa opzet dari  pelaku tersebut memiliki akibat yaitu meninggalnya/hilangnya nyawa individu lain. 30 Tindak pidana terhadap nyawa sendiri secara khusus termaktub di Buku II Titel XIX (Pasal 338-Pasal 350). Nyawa memiliki artian yang serupa dengan jiwa. Jiwa sendiri memiliki beberapa arti diantaranya: penyebab hidup, jiwa dan roh (sebagai sebab hidupnya manusia sebagai makhluk), sementara jiwa memiliki artian sebagai roh  manusia  yang  mencakup  seluruh  kehidupan  seorang  insan.  Sehingga  tindak pidana  terhadap  nyawa  dianalogikan  dengan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dan berhubungan    dengan  hidup  seorang  manusia  atau  tindakan  yang  menyebabkan hilangnya hidup/kehidupan manusia disebut sebagai pembunuhan/ murder .
Berdasarkan pengaturan dalam KUHP tindak pidana sendiri dapat dibedakan melalui beberapa aspek  yaitu:  a) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;  b) Tindak pidana terhadap bayi  yang sedang/baru dilahirkan; c) Tindak pidana terhadap jiwa calon anak yang sedang/masih dalam kandungan. Bila dilihat dari perspektif unsur kesengajaan  ( dolus ),  bila  mengacu  pada  teori  kehendak  ( wilsiheorie )  merupakan suatu kehendak dan kesengajaan hingga terwujudnya suatu perbuatan. Kesengajaan sendiri merupakan kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria  atau  unsur  tertentu.  Tindak  pidana  sendiri  berdasarkan  unsur  tersebut dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan secara sengaja; tindak pidana yang dilakukan  dengan  sengaja  dengan  unsur  pemberat;  keinginan  dari  yang  dibunuh; memberi bantuan atau anjuran orang untuk melakukan tindakan bunuh diri.
Penanganan  yang  selama  ini  dilakukan  dalam  kasus  pembunuhan  pada umumnya yaitu melalui:
a. Penyelidikan
Penanganan  kasus  pembunuhan  pada  tahap  penyelidikan  dilakukan  oleh petugas  kepolisian.  Tugas  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  penerimaan laporan dan pengaturan, penghentian seseorang yang dicurigai untuk kemudian dilakukan  pemeriksaan.  Hal  ini  secara  khusus  diatur  melalui  Pasal  1  butir  5 KUHAP yang dimaksud sebagai rangkaian  penyelidikan dengan tujuan untuk mencari  serta  menemukan  peristiwa  dengan  praduga  bahwa  hasil  pencarian tersebut merupakan suatu tindak pidana yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan bisa atau tidak suatu tindak pidana untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan  menurut  tatacara  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP.  Jika  ditarik hubungannya dengan teori hukum acara pidana yang diusulkan van Bemmelen, penyelidikan adalah tahap perdana dari 7 (tujuh)  tahapan  yang ada di  dalam
30 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan , (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 1
e-ISSN : 2621-4105
hukum  acara  pidana  dengan  tujuan  untuk  mencari  dan  menemukan kebenaran. 31
b. Penyidikan
Setelah  ditentukan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  tindakan pidana  pembunuhan,  maka  selanjutnya  polisi  akan  melakukan  penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dasar Pasal 1 butir 2 KUHAP yang didefinisikan sebagai  suatu  rangkaian  tindakan  penyidikan  dalam  hal  serta  bersesuaian dengan  tatacara  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  yang  ditujukan  untuk mencari dan mengoleksi bukti yang selanjutnya akan menjadi petunjuk yang menerangkan perihal tindak pidana yang telah terjadi dan untuk menemukan tersangka  dari  tindak  pidana  tersebut.  Penyidikan  adalah  suatu  kegiatan pemeriksaan  pendahuluan  atau  awal  ( vooronderzoek )  dari  rangkaian penegakan  hukum  yang  sudah  seharusnya  menitik  beratkan  pencarian  atau pengumpulan  bukti  yang  berupa  fakta-fakta  atas  penangkapan  serta penggeledahan, pada kondisi yang diperlukan kegiatan tersebut dapat diikuti dengan  penahanan  tersangka  serta  penyitaan  seluruh  barang  yang  dinilai memiliki kaitan dengan apa yang telah terjadi dan yang sedang diselidiki. 32
c. Penuntutan
Setelah bukti-bukti kuat  terkumpul melalui proses penyidikan kemudian terhadap  bukti-bukti  tersebut  dilimpahkan  ke  kejaksaan.  Setelah  dilakukan pelimpahan  ke  kejaksaan  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  kemudian dilimpahkan  ke  pengadilan  negeri  untuk  dilanjutkan  ke  tahap  persidangan. Dalam  tahap  persidangan,  jaksa  penuntut  umum  (JPU)  akan  melakukan tuntutan  terhadap  terdakwa  berdasarkan  kesalahan  yang  tersangka  lakukan.
Penuntutan sendiri di Pasal 1 butir 7 KUHAP didefinisikan sebagai tindakan yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum  dengan  tujuan  untuk  melakukan pelimpahan ke  pengadilan negeri  sesuai  dengan kewenangannya bersesuaian dengan tatacara yang diatur melalui undang-undang dengan permintaan untuk kemudian  diperiksa  serta  diputus  hakim  dalam  persidangan  di  muka pengadilan.  Selain  itu,  Wirjono  Prodjodikoro  memberikan  penekanan  pada proses  penuntutan  yang  merupakan  kegiatan  menuntut  seorang  terdakwa  di hadapan hakim pidana yang dilakukan dengan menyerahkan perkara terdakwa beserta berkas perkaranya ke hakim yang bertugas, yang isinya memohon agar hakim  melakukan  pemeriksaan,  serta  selanjutnya  dilakukan  putusan  atas perkara pidana tersebut terhadap terdakwa. 33
Berikutnya  ancaman  pidana  yang  ditujukan  kepada  anak  secara  umum sebagaimana  ditentukan  di  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  secara lex  generalis dan lex  specialis
31 Khalimi  Elsy,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Pembunuhan  Dikaitkan  Dengan Restorative justice (Studi Putusan Nomor 96PK/PID/2016),” Jurnal Hukum Staatrechts 2, no. 2 (2019): 72–92.
32 Ali  Wisnubroto, Praktek  Peradilan  Pidana  (Proses  Persidangan  Perkara  Pidana), (Jakarta:  PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), 15.
33 Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),162.
e-ISSN : 2621-4105
ditentukan bahwa anak dijatuhi ketentuan pidana ½ (setengah) dari maksimal pidana dewasa, selain itu pada  anak tidak diberlakukan  pidana seumur hidup  dan  pidana mati. Dalam penjatuhan sanksi, terdapat klasifikasi sanksi yang didasarkan kepada umur anak saat melakukan tindak pidana yang dibagi menjadi, anak yang memiliki usia  biologis  12  (dua  belas)  tahun  hingga  18  (delapan  belas)  tahun  dapat  untuk dipidana, namun pada anak dengan memiliki usia biologis 8 (delapan) tahun-12 (dua belas)  tahun  akan  dijatuhi  sanksi  berupa  tindakan.  Dalam  UU  tersebut  juga diamanatkan bahwa proses penanganan perkara anak yang berurusan dengan hukum harus dilakukan dengan cara mengutamakan proses diversi seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (3). UU SPPA.
2. Penanganan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Melalui Restorative Justice
Menegakkan  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  bermasalah  dengan hukum  bila  merujuk  pendapat  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  harus  dilakukan dengan  pendekatan  untuk  melindungi  anak-anak  di  Indonesia  dengan  pendekatan yang lebih luas dengan memasukan pertimbangan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek  budaya  di  dalamnya  sehingga  perlindungan  tersebut  dapat  memberikan keadilan  dan  memenuhi  hak-hak  anak. 34 Sedangkan  berdasarkan  pendapat  Arif Gosita  bahwa  perlindungan  anak  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang  dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang mendukung pelaksanaan hak serta kewajiban setiap anak demi proses tumbuh dan kembangnya  yang meliputi aspek fisik, dan mental, serta aspek sosial. 35 Sehingga pada akhirnya perlindungan terhadap anak dilakukan tidak  hanya  untuk  melindungi  fisik  si  anak,  namun  mencakup  perlindungan  yang lebih luas meliputi mental dan sosial yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial serta budaya dengan harapan anak tidak memiliki hambatan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya untuk bertumbuh serta berkembang menjadi sosok manusia yang utuh berdasarkan potensi yang ia miliki dan tidak ada satupun hal  yang  akan  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  tersebut,  termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
Berhadapan dengan hukum, bagi anak dapat memberikan berbagai pengaruh baik kepada fisik, mental dan  sosial anak, terutama apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan. Keadilan restoratif ( restorative justice ) hadir untuk menjadi jalur alternatif penyelesaian permasalahan pidana yang dapat  dimaknai  sebagai  jalur  penyelesaian  non  formal.  Keadilan  restoratif ( restorative justice )  yang diatur melalui Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan  Politik  disebutkan  seluruh  dan  setiap  anak  memiliki  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  dasar  asumsi  bahwa  anak  merupakan  seseorang  dibawah  umur yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi hakim dalam melakukan penghentian perkara anak. Putusan yang berisi penghentian perkara pidana karena anak dibawah umur dinyatakan sah karena hakim sendiri memiliki kebebasan dalam memberikan
34 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
35 Maidin Gultom
e-ISSN : 2621-4105
putusan bila berujuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang memberikan  kewenangan  bagi  hakim  untuk  menggali  dan  mengikuti,  serta memahami  nilai-nilai  hukum  serta  nilai  keadilan  tumbuh  dan  berkembang  dalam tatanan kemasyarakatan.
Bila merujuk pada hukum internasional, dalam Beijing Rules khususnya dalam Butir 11.1 sendiri, ditetapkan bahwa penggantian proses penegakan hukum dari jalur formal  ke  dalam  jalur  non  formal  melalui  keadilan  restoratif  ( restoratif  justice )  di penanganan perkara anak diperbolehkan untuk dipilih oleh hakim. Keadilan restoratif ( restorative justice ) menjadi tujuan seorang hakim dalam melakukan penyelesaian perkara anak untuk memaksimalkan perlindungan terhadap masa depan anak yang sesuai  dengan  asas-asas  perlindungan  yang  diatur  dalam Beijing  rules ,  yang: memberikan prioritas terhadap kepentingan terbaik anak; menghindarkan anak dari peradilan  pidana  (formal);  meminimalkan  segala  bentuk  intervensi  bagi  anak, petugas kepolisian, petugas kejaksaan, dan hakim serta aparat penegak hukum lain hendaklah  menggunakan  diskresi  selama  menangani  perkara  anak;  selain  itu kriminalisasi  serta  penjatuhan  hukuman  anak  hendaklah  dihindari  terkecuali  pada kondisi dimana terjadi dampak berupa kerusakan fatal terhadap anak maupun orang lain; dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. 36
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  bentuk  respons  atas perkembangan  sistem  peradilan  pidana  yang  memberikan  titik  berat  kepada kebutuhan  kontribusi  masyarakat  serta  korban  yang  termarjinalisasi  yang  melebur dalam  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  yang  dipergunakan  di  masa  saat  ini. 37 Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  memiliki  kemiripan  dengan  penanganan perkara  non  penal  merupakan  pencegahan  pidana  dengan  tidak  mempergunakan hukum pidana (prevention without punishment) yang juga merupakan usaha untuk memberikan  pengaruh  pada  cara  pandang  masyarakat  terhadap  kejahatan  serta pemidanaan dengan sarana media massa. 38
Kebijakan  kriminal  melalui  pendekatan non  penal memiliki  korelasi  dengan tindakan  pencegahan  atas  terjadinya  tindak  kejahatan.  Sehingga,  tujuan  dari pengoptimalan  sarana  non penal berkaitan  dengan  faktor-faktor  kondusif  yang menyebabkan  timbulnya  kejahatan  berkaitan  dengan  masalah-masalah  ataupun kondisi-kondisi  sosial  yang  mempengaruhi  langgengnya  kejahatan  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung. 39 Sehingga  dengan  demikian  jika  dinilai  dengan dasar  kebijakan  kriminal  penanggulangan  kejahatan,  pendekatan  sarana non  penal ini  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  serta  memiliki  peranan  vital  yang sudah menjadi keharusan untuk dilakukan secara intensif-efektif. 40
36 L. Yudaningsih, “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no. 2 (2014): 432–77.
37 Yudaningsih.
38 Beby  Suryani , “Pendekatan  Integral  Penal  Policy  Dan  Non  Penal  Policy  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Anak ” , Doktrina: Journal of Law 1, no. 2, (2018): 73
39 Febriyanti  Silaen  dan  Syawal  Amry  Siregar,  “Hubungan  Kebijakan  Kriminal  Dengan  Kebijakan Hukum Pidana,” Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 8, https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455.
40 Silaen dan Siregar.
e-ISSN : 2621-4105
Hakikatnya,  peradilan  anak  memiliki  filosofi  pencegahan  atas  sebab  dari hadirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang selanjutnya  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak.    Peradilan  pidana  anak  secara  filosofis  menitikberatkan  upaya perlindungan  serta  rehabilitasi  anak  ( emphasizing  rehabilitation  on  youthful offender )  yang  memaknai  anak  sebagai  entitas  yang  dilekati  dengan  seperangkat keterbatasan  relatif  terhadap  orang-orang  dewasa.  Anak  sebagai  entitas  yang memiliki  keterbatasan  memerlukan  perlindungan  negara  dan  masyarakat  secara berkelanjutan  hingga  anak  dinilai  mampu  untuk  bertanggungjawab  untuk  dirinya sendiri dan tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 41 Pada kondisi seorang anak  telah  melakukan  tindak  pidana  dibutuhkan  adanya  suatu  sistem  strategi peradilan pidana khusus yang disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh anak, yaitu  strategi  sistem  peradilan  pidana  yang  meminimalkan  intervensi  sistem peradilan pidana formal selayaknya dikenal oleh khalayak umum.
Diversi sebagai bagian dari pendekatan penanggulangan tindak pidana melalui keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  sejatinya  ditujukan  untuk  mengupayakan perdamaian  antara korban dan anak sebagai  orang  yang melakukan tindak pidana; melakukan penyelesaian  perkara anak  yang mengambil  tempat  di  luar pengadilan; melindungi  kemerdekaan  anak  dari  segala  bentuk  perampasan;  memaksimalkan partisipasi masyarakat; dan menumbuhkan rasa tanggungjawab di dalam diri anak. 42 Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya  tetap  harus  memperhatikan  kategori kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat  untuk  dikelompokkan  ke  dalam  tiga kategori, yaitu: 43
a. Kejahatan ringan
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  dikatakan  sebagai  kejahatan  ringan meliputi pencurian ringan, penyerangan ringan  yang tidak menyebabkan luka, ataupun kerusakan ringan harta benda yang dimiliki.
b. Kejahatan sedang
Perbuatan-perbuatan  terkategori  sebagai  kejahatan  sedang  merupakan kejahatan  dalam  bentuk  kombinasi  antara  suluruh  kondisi  dalam  suatu pertimbangan kepantasan suatu perkara untuk diselesaikan dengan sarana diversi ataupun tidak.
c. Kejahatan berat
Perbuatan  yang  termasuk  ke  dalam  kejahatan  berat  termanifestasi  dala, kasus  penyerangan  seksual  dan  penyerangan  fisik  dengan  luka  parah sebagai hasil atas perbuatan.
Dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, tentu terdapat beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu, seperti anak
41 Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
42 I  Made  Sepud,  “Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Narkotika  Anak  Melalui  Diversi”, Jurnal Hukum Prioris 3, no. 3 , 2016: 289
43 Sri  Rahayu,  “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak” , Jurnal Ilmu Hukum , (2015): 134
e-ISSN : 2621-4105
tersebut  baru pertama kali menjadi  pelaku  atas suatu  tindak pidana;  memiliki usia yang  relatif muda; program  diversi  yang dilakukan untuk  anak telah mendapatkan ijin  persetujuan  dari  orangtua/wali,  ataupun  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana; kategori kejahatan yang dilakukan anak dapat bervariasi dari tingkat kejahatan ringan hingga berat meskipun hanya dalam kasus-kasus tertentu; anak yang berkedudukan sebagai pelaku telah mengaku telah bersalah atas tindak pidana/kejahatan; kontribusi yang  diberikan  oleh  masyarakat  berupa  dukungan  dan  masyarakat  tidak  memiliki keberatan  terhadap  pengalihan  pemeriksaan  yang  dilakukan;  dalam  kondisi  bila pelaksanaan diversi dinyatakan gagal, maka anak sebagai pelaku diperiksa melalui jalur formal. 44
Pada  kasus  pembunuhan  tentunya  juga  dapat  dilakukan  diversi  dengan  tetap memenuhi persyaratan yang dinyatakan di atas. Bila pada akhirnya harus dijatuhkan sanksi pidana kepada anak, sanksi tersebut tidak dapat disamakan dengan perlakuan yang diberikan kepada orang dewasa. Bila merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terdapat berbagai  jenis  pidana dan tindakan  yang meliputi  pidana pokok bagi  anak (pidana peringatan, pidana bersyarat: pembinaan di luar atau di dalam lembaga, pelayanan masyarakat maupun dalam bentuk pengawasan, pelatihan kerja, dan penjara); pidana tambahan (perampasan harta  yang berasal dari keuntungan  yang diperoleh melalui tindak  pidana,  atau  pemenuhan  kewajiban  adat);    apabila  anak  diancam  dengan pidana  kumulatif  seperti  penjara  dan  denda,  pidana  yang  dimaksud  digantikan dengan  pelatihan  kerja,  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  anak  tersebut  tidak diperbolehkan  untuk  melanggar  harkat  serta  martabat  anak,  ketentuan  lanjutan berkenaan dengan jenis pidana dan tindakan pidana anak diatur secara lebih lanjut melui peraturan pemerintah. 45
Dalam uraian di atas dinyatakan tentang pidana peringatan yang bila mengacu pada  ketentuan  Pasal  27  UU  SPPA,  pidana  peringatan  sendiri  merupakan  pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak, selain itu dalam Pasal 73  mengatur bahwa  pidana  dengan  syarat  diberikan  oleh  hakim,  apabila  pidana  tersebut merupakan pidana penjara hanya dijatuhkan paling lama adalah 2 tahun, selain itu dalam melakukan putusan pidana dengan syarat ditentukan adanya persyaratan yang bersifat umum dan khusus. Syarat umum yang dimaksud adalah syarat bahwa anak tidak  akan  pernah  melakukan  tindak  pidana  selama  periode  pidana  dengan  syarat tersebut,  sedangkan  persyaratan  khusus  yang  dimaksud  adalah  persyaratan  yang memberikan  larangan  kepada  anak  untuk  melakukan  hal  tertentu  sebagaimana ditetapkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dengan tetap mempertimbangkan kebebasan  yang  dimiliki  anak.  Selain  itu,  lama  pidana  dengan  syarat  khusus  yang memiliki  durasi  lebih  lama  dibandingkan  dengan  masa  pidana  dengan  persyaratan
44 DS. Dewi, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia , (Depok:Indie Publishing, 2011), 15.
45 Saharuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.Pl)” , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 6, (2014): 5-6
e-ISSN : 2621-4105
umum  yaitu  paling  lama  3  tahun;  dan  selama  menjalani  pidana  dengan  syarat tersebut,  jaksa  penuntut  umum  memberikan  pengawasan,  selain  itu  pembimbing kemasyarakatan  memberikan  bimbingan  agar  anak  tetap  melaksanakan  serta memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya;  selain  menjalankan persyaratan yang ditetapkan tersebut anak juga memiliki kewajiban untuk memenuhi wajib belajar 9 tahun.
Peradilan  pidana  anak  bila  dimaknai  secara  lebih  luas  merupakan  sistem peradilan  pidana  yang  disesuaikan  untuk  menjunjung  tinggi  hak  dan  keselamatan serta mengutamakan kesejahteraan fisik serta mental anak. Sehingga pidana penjara seharusnya  menjadi ultimum  remedium atau  upaya  hukum  terakhir  yang dilaksanakan dengan jangka waktu hukuman yang pendek dan hanya diberlakukan pada kasus-kasus yang dianggap menjadi kasus luar biasa bila dilakukan oleh anak. 46 Apabila anak sebagai pelaku pidana pembunuhan yang telah dilakukan penangkapan oleh  polisi,  diversi  dapat  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  dalam  bentuk  diskresi kepada anak dengan tanpa meneruskan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk  dilakukan  penuntutan.  Pada  kondisi  anak  yang  tengah  berada  di  tahap pengadilan,  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  peradilan sebagaimana  diatur  sesuai  prosedur  dengan  mengutamakan  kebebasan  anak  dari dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak, apabila anak tersebut terbukti bersalah secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  sehingga dilakukan penahanan terhadap anak di Lapas Anak, maka petugas Lapas Anak dapat mengambil  kebijakan  diversi  untuk  melimpahkan  anak  ke  lembaga  sosial  atau menjatuhkan  sanksi  alternatif  yang  dinilai  akan  memberikan  manfaat  maksimal terhadap masa depan anak.

## E. PENUTUP
Penanganan  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak, pada  dasarnya  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  perlakuan  yang  diberikan  kepada orang dewasa. Pada umumnya penanganan perkara pembunuhan dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hal ini hanya berlaku bagi orang dewasa sebab  dalam  anak  mempunyai  penanganan  tersendiri  yaitu  melalui  pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ). Pendekatan keadilan restoratif yang diambil harus berkonsentrasi pada kebutuhan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dan korban  yang  saat  ini  masih  termarjinalisasi  melalui  mekanisme  sistem  peradilan pidana  yang  dilakukan  pada  saat  ini.  Dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan anak pendekatan yang demikian disebut sebagai diversi. Melalui  diversi,  anak  yang  dikategorikan  sebagai  anak  nakal  atau  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  sedikit  perbedaan  dalam  penjatuhan pidana.  Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan merupakan pidana pokok lebih bersifat peringatan yaitu pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak dan bersifat syarat: pembinaan di luar ataupun
46 Pramatama dan Sudibya, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.”
di dalam lembaga; pelayanan terhadap masyarakat; ataupun pengawasan; pelatihan kerja; dan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina, Theresia, dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  (Di  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar).” Jurnal Hukum Pidana , (2017):1–15. A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan , Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002.
Ali,  Haidir.  “Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan Oleh anak,” Dinamika: Jurnal   Ilmiah Hukum 5, no. 25, (2019): 1-7.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Anshari,  dan  Nina  Niken  Lestari.  “Efektivitas  Penerapan  Konsep  Diversi  dan restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  PIdana  Anak  (Telaah  Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak).”
Res Judicata 4, no. 1 (2021): 99–118. https://doi.org/10.5040/9781509934904.ch-021. Arliman  S,  Laurensius.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Perspektif Pancasila  Dan  Bela  Negara.” UNIFIKASI :  Jurnal  Ilmu  Hukum 05,  no.  01 (2018): 58–70.
Astuti,  Ana  Puji,  Anike  Nurmalita,  dan  Rohma  Fahlepi  Doni.  “Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja.” Jurnal Analisa Sosiologi 3, no. 1 (2014): 91–111.
DS.  Dewi, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  Di  Pengadilan  Anak Indonesia , Depok: Indie Publishing, 2011. Elsy,  Khalimi.  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Pembunuhan Dikaitkan Dengan Restorative justice (Studi Putusan Nomor 96PK/PID/2016).” Jurnal Hukum Staatrechts 2, no. 2 (2019): 72–92.
Erdianto  Effendi, Hukum  Pidana  Khusus  Suatu  Pengantar ,  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2011.
Fahlevi,  Reza.  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Prespektif  Hukum Nasional.” Lex Jurnalica (Journal of Law) 12, no. 3 (2015): 177–91. Hambali,  Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang  Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem  Peradilan Pidana ( Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System ).” Jurnal Ilmu Hukum 13, (2019): 15–30.
Hasibuan,  S  A.  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak.” Jurnal Hukum  Responsif 7, no. 7 (2019): 169–75.
Hutahaean,  Bilher¸  “Penerapan  Sanksi  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak Kajian  Putusan  Nomor  50/Pid.B/2009/PN.Btg”, Jurnal  Yudisial 6,  no.1, (2013).
Juliana,  Ria,  dan  Ridwan  Arifin.  “Anak  dan  Kejahatan  (Faktor  Penyebab  dan
e-ISSN : 2621-4105
Perlindungan  Hukum).” Jurnal  Selat 6,  no.  2  (2019):  225–34. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. Marlina,  Peradilan  Pidana  Anak  di  di  Indonesia,  Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2009.
Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan Muhammad Dzikirullah H. Noho,”Kajian Yuridis Kewenangan  Pemerintah  untuk  Memerintahkan  Melakukan  Merger  kepada Entitas  Bank  pada  masa  Wabah  Covid19  dalam  Rezim  Perdagangan Internasional”, Cakrawala Hukum 22, no. 2, (2020). Nugraha,  Windia,  dan  Susilo  Handoyo.  “Penerapan  Restorative  Justice  dalam
Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan.” De Facto 6, no. 1 (2019): 1–20. Odala, Violet. “The Spectrum For Child Justice In The International Human Rights Framework: From ‘Reclaiming The Delinquent Child’ To Restorative Justice.” American University International Law Review 27, no. 3 (2012): 543–80. Pramatama, K D, dan K P Sudibya. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , (2019):1– 15.
Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054. Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 15–28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110 .
Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi dan Zaenal Arifin. ”Reorientasi Sanksi Pidana Dalam    Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia”, Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020):103
Rahayu, Sri, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak” , Jurnal Ilmu Hukum , (2015).
Riyanto,  Agus,  “The Existence  and  Legal  Position  of the Chief of Police  Circular Regarding the  Handling  of Hate Speech”, Journal  of  the  Light  of  Justice 2, no.23, (2012).
Saharuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.Pl)” , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, no.2, (2014).
Saraya,  Sitta.    “Crime  Of  Public  Information  In  Indonesia  A  Comparative  Study Punishment  System  In    Foreign  Countries  Thailand  And  Japan”, Jurnal  Ius Constituendum 4,no. 2 (2019):130
Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia.” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) 4,  no.  1  (2018):  141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Sepud,  I  Made,  “Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Narkotika  Anak  Melalui Diversi”, Jurnal Hukum Prioris 3, no.3, (2016).
Silaen,  Febriyanti,  dan  Syawal  Amry  Siregar.  “Hubungan  Kebijakan  Kriminal
e-ISSN : 2621-4105
Dengan Kebijakan Hukum Pidana.” Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 8. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455.
Suryani,  Beby , “Pendekatan  Integral  Penal  Policy  Dan  Non  Penal  Policy  Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak ” , Doktrina: Journal of Law 1, no. 2 (2018). Sudarsono , Kamus Hukum , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama,2006. Yudaningsih,  L.  “Penanganan  Perkara  Anak  Melalui  Restorative  Justice.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no. 2 (2014): 432–77.