## KONSEP MASHLAHAH PERSPEKTIF MUHAMMAD SA’ÎD RAMADHÂN AL-BÛTHÎ
Maimun Nawawi
(Dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, sedang menempuh Program S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, email:aba.alfa@yahoo.com)

## Abstract:
Mashlahah is  often  made  identically  with  benefit.  It  has placed in one of fields in Islamic law study, especially in ushûl al-fiqh . It has a role in determining a debatable law conclusion. It is also as essence of maqâshid al-syarî’ah that is  needed  in  every  law  consideration.  The  problem  is how to determine a law  illah that has mashlahah, and who has  a  role  in  determining and  assessing  mashlahah,  only God (syari’) or mukallafkah, if mukallaf has a right, how far it  has  its  power  to  determine a  mashlahah  in  certain  law context. This writing will give its description.
Key Words: Mashlahah, Maqâshid al-Syâri’, Maqâshid al-Mukallaf,

## Pendahuluan
Maqâshid  al-syarî’ah telah  menjadi  pertimbangan  sebagai landasan  dalam menetapkan  hukum  sejak masa Nabi.  Upaya seperti itu  dilakukan  pula  oleh  para  sahabat,  misalnya  terlihat  dalam beberapa  ketetapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Umar  Ibn  al- Khaththâb.  Setelah  itu,  maqâshid  al-syarî’ah  mendapat  tempat  dalam ushûl  fiqh ,  yang  dikembangkan  oleh  para  ushûlî  dalam  penerapan qiyâs ketika  berbicara  tentang  masâlik  al-illah.  Terlihat,  misalnya, dalam  beberapa  karya  ushûl  fiqh,  seperti  al-Risâlah  oleh  al-Syâfi’î,  al- Musthashfa karya  al-Ghazâli,  al-Mu'tamad  karya  Abû  al-Hasan  al-

## Maimun Nawawi
20
Bashri, dan lain-lain. Maqâshid al-syarî’ah baru berkembang secara luas dan sistematis pada masa al-Syathibi 1 .
Periode  selanjutnya,  maqâshid  al-syarî’ah  malahan  menjadi bahasan yang kurang  populer atau bahkan  diabaikan  dalam  banyak buku referensi yang berbicara tentang ushûl fiqh. Penelusuran tentang bahasan  maqâshid  al-syarî’ah  menjadi  tidak  mudah  didapat.  Sedikit sekali  ditemukan  kitab-kitab  ushûl  fiqh  salaf  terutama  dari  ulama madzhab Syâfi'î  yang  membicarakan  maqâshid  al-syarî’ah  atau  bahkan mengabaikannya  dalam  pokok  bahasan  mereka.  Penyebabnya  tidak lain adalah keterkaitan bahasan ini dengan teologi yang diyakininya.
Secara umum maqâsid al-syarî’ah diartikan sebagai tujuan Allah SWT  dan  Rasul-Nya  (Qash  al-Syari’)  dalam  merumuskan  hukum Islam. 2 Sementara  menurut  Wahbah  al-Zuhayli,  maqâshid  al-syarîah berarti  nilai-nilai  dan  sasaran  syarî’at  yang  tersirat  dalam  segenap atau bagian terbesar  dari  hukum-hukumnya.  Nilai-nilai dan sasaran- sasaran  itu  dipandang  sebagai  tujuan  dan  rahasia  syariah,  yang ditetapkan  oleh  al-Syâri’  dalam  setiap  ketentuan  hukum. 3 Menurut Syathibi tujuan  akhir  hukum  tersebut  adalah  satu,  yaitu  mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 4 Maqâshid al-syarî’ah, yang  secara  substansial  mengandung  kemashlahatan,  menurut  al- Syathibi  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu:    Pertama, maqâshid  al-Syari' (tujuan  Tuhan) 5 ;  kedua,  maqâshid  al-mukallaf  (tujuan mukallaf) . 6
1 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 42-43 2 Tim  Editor,  Ensiklopedia  Tematis  Dunia  Islam,  Jilid  3  (Jakarta,  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2002), hlm. 292
3 Wahbah Zuhayli, Ushûl Fiqh al-Islâmî, vol.2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 225
4 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan Perubahan Sosial,  terj.  Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 225 5 Dilihat  dari  sudut  tujuan  Tuhan,  maqâshid  al-syarî’ah  mengandung  empat  aspek, yaitu:  Pertama,  tujuan  awal  dari  Syâri’  menetapkan  syarî’ah  yaitu  untuk kemashlahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Kedua,  penetapan  syarî’ah  sebagai sesuatu  yang  harus  dipahami. Ketiga,  penetapan  syarî’ah  sebagai  hukum  taklifi  yang harus dilaksanakan, dan yang Keempat, penetapan syarî’ah untuk melindungi manusia dengan sebuah hukum. Lihat Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad, hlm. 43
6 Dari sudut maqâshid al-mukallaf, maqâshid al-syarî’ah juga mengandung empat aspek, yaitu:  Pertama,  Pembicaraan  mashlahah,  pengertian,  tingkatan,  karakteristik,  dan
Konsep Mashlahah
Berkaitan  dengan  mashlahah,  mayoritas  peneliti  membaginya menjadi dua macam, yakni kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah  dan  ibadah  dan  kemashlahatan  dunia  yang  dijamin  oleh mu’âmalat.  Tetapi  dalam  pembahasan  ini,  tidak  ditemukan  korelasi yang  mengharuskan  untuk  memperhatikan  pembagian  ini.  Karena pada hakikatnya segala  hal  yang  terkait  dengan akidah,  ibadah, dan mu’âmalat dalam syarî’at Islâm menjamin segala kemashlahatan umat baik sisi dunia maupun akhirat. 7
Kemashlahatan yang menjadi tujuan syarî’at ini dibatasi dalam lima  hal,  yaitu  agama  (dîn),  jiwa  (nafs),  akal  (‘aql),  keturunan  (nasl), dan  harta  (mâl).  Setiap  hal  yang  mengandung  penjagaaan  atas  lima hal ini disebut mashlahah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal  ini  disebut  mafsadah. 8 Adapun setiap  hal  yang  menjadi  perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu al-dlarûriyat, al-hâjiyat dan al-tahsinat. 9
relativitas atau keabsolutannya. Kedua,  pembahasan dimensi  linguistik dari  problem taklif yang diabaikan oleh juris lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami  oleh  semua  subjeknya,  tidak  saja dalam kata-kata  dan  kalimat  tetapi  juga dalam  pengertian  pemahaman  linguistik  dan  kultural.  Al-Syathibi  mendiskusikan problem  ini  dengan  cara  menjelaskan  dalâlah  ashliyah  (pengertian  esensial)  dan ummumiyah (bisa  dipahami  orang  awam).  Ketiga,  analisa  pengertian  taklif  dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. Keempat, penjelasan aspek huzuz dalam  hubungannya  dengan  hawa  dan  ta'abud.  Lihat  Yusuf  Qardhawi,  Al- Qur'an dan Sunnah Referensi Tinggi Ummat  Islam ,  (Jakarta: Robbani  Press, 1997), hlm. 251 7 Muhammad  Sa’îd  Ramadhân  al-Bûthî,  Dhawâbith  al-Mashlahah  fî  al-Syarî’ah  al- Islâmiyyah ,  (Beirut:  Dar  al-Muttahidah,  1992),  hlm.  71.  Al-Syatibi  juga  membagi mashlahah dalam  tiga  hal:  Pertama,  Mashlahah  muktabar,  yaitu  kemashlahatan  yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaaan yang dharuri (yang paling  utama).  Kedua,  Mashlahat  mulghâ,  yaitu  sesuatu  yang  sepintas  lalu  terlihat mashlahah ,  tetapi  ada  mashlahah  yang  lebih  besar  sehingga  mashlahah  yang  kecil  itu boleh  diabaikan.  Dan  ketiga,  mashlahah  mursalah,  yaitu  kemashlahatan  yang  tidak terkait  dengan  dalil  yang  memperbolehkan  atau  melarangnya.lihat  selengkapnya, Peunoh  Dali,  “Menelusuri  Pemikiran  Mashlahat  dalam  Hukum  Islam”,  dalam  Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 153 8 Ibid. 110.
9 Tim Editor, Ensiklopedia Tematis, hlm. 292-294. Lihat Juga al-Bûthî, Dhawâbit al- Mashlahah, hlm. 110

## Maimun Nawawi
Dalam  tulisan  ini,  pembahasan  akan  difokuskan  untuk melihat  konsep  mashlahah  Sa’îd  Ramadlân  al-Bûthî  dalam  salah  satu karyanya  yang  khusus  berbicara  tentang  hal  ini,  yaitu  dalam Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah. Buku ini merupakan disertasi yang  ditulisnya  dalam  rangka    memperoleh gelar  doctor  di bidang Ilmu  Syarî’ah di Universitas al-Azhar.

## Biografi dan Karya al-Bûthî
Nama  lengkapnya  Muhammad  Sa’îd  Ramadhân  al-Bûthî (Bûthî).  Dilahirkan  pada  tahun  1929  M  atau  1347  H,  ditengah keluarga  Kurdi  tepatnya  di  sebuah  Desa  Jilka  Jazirah  Buthan  Turki. Pada  usia  4  tahun  ia  pindah  bersama  ayahnya,  Mula  Ramdlan,  ke daerah  Damaskus  dan  menetap  di  sana,  pendidikannya  hampir semua ditempuh  di  tempat  barunya  itu.  Sehingga   pada  tahun  1953, Al-Bûthî  menyelesaikan  pendidikan  menengahnya  di  Ma’had  al- Tawjih al-Islâmî  yang  didirikan  oleh  Syaykh  Hasan  Jabnakah  al- Maydani  di  Desa  Maydan  Damaskus.  Dua  tahun  kemudian,  ia menyelesaikan  pendidikan  pada  Fakultas  Syari’ah  di  Al-Azhar  pada tingkat  Lc.  Tahun  berikutnya  ia  juga  mengikuti  perkuliahan  di Fakultas  Bahasa  Arab  Universitas  Al-Azhar  dan  mendapat  gelar diploma.  Kemudian  ia  melanjutkan  studinya  di  fakultas  Syari’ah Universitas Damaskus sampai dengan Tahun 1960.
Al-Bûthî  melanjutkan  studi  pada  jenjang  doktoral  Jurusan Hukum  Islam  di  Universitas  al-Azhar  dan  selasai  pada  tahun  1965. Sejak  tahun  inilah  karir  akademiknya  dimulai,  yaitu  sejak  ia menduduki  jabatan  akademik  sebagai  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah Universitas  Damaskus.  Pada  tahun  1970  ia  mendapat  gelar  asisten professor  dan  tahun    1975  mendapat  gelar  professor.  Tahun  1965 setelah  mendapat  doctor  langsung  manjabat  sebagai  wakil  dekan Fakultas  Syari’ah  Universitas  Damaskus  dan  pada  tahun  1977 menjadi dekan. Mulai tahun 2002 menjadi ketua Jurusan Aqidah dan Agama pada Universitas tersebut hingga sekarang. Al-Bûthî juga aktif sebagai  anggota  organisasi  pemerintah  untuk  membahas  peradaban Islam di Oman dan anggota Majelis Akademik Oxford.
Ia  juga mengajar  di Masjid  di Damaskus dan  sekitarnya yang dihadiri  oleh  ribuan  pemuda  dan  pemudi,  ia  juga  senantiasa  aktif

## Konsep Mashlahah
dalam  aktivitas  muktamar  dan  seminar  internasional  terkait  dengan peradaban  islam  di  berbagai  Negara  arab,  Negara  Islam,  eropa,  dan Amerika.  Al-Bûthî  juga  menguasai  dengan baik empat  bahasa, Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. 10
Karya  ilmiah  yang  ditulis  dan  telah  diterbitkan  tidak  kurang dari  40  buah  karya  dalam  berbagai  topik,  antara  lain  tentang  ilmu keagamaan  (syarî’ah),  filsafat,  sosiologi,  problem-problem  sosial- kemasyarakatan, dan sebagainya. Buku-buku tersebut antara lain :
 Al-Ta’arruf ‘alâ al-Dzât: Huwa al-Tahâriq al-Mu’abbad Ilâ al-Islâm (Damsyiq: Dâr al-Fikr, tt.)
 Al-Mazâhid al-Tawhidiyah wa al-Falsafat al-Mu’âshirah (Damsyiq: Dâr al-Fikr, tt.)
 Al-Islâm  Malaz  Kulli  al-Mujtama’at  al-Insâniyah:  Limâdzâ  wa kayfa? (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1984)
 Al-Islâm  wa  al-asr:  Tahaddiyat  wa  afaq (Damsyiq:  Dâr  al-Fikr, 1998)
 Al-Islâm  wa  Musykilât  al-syabâb (Beirut:  Maktabah  al-Farabi, 1973)
 Ushûl al-fiqh Mabâhits Kitâb wa al-sunnah (Damsyiq, 1987)
 Ilâ Kulli Fatat Tu’min Billâh (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.)
 Allâh am al-Insân: Ayyuhumâ Aqdar  alâ Ri’ayah  Huqâq al-Insân? (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1998)
 Al-Insân Musayyar aw Mukhayyar? (Damsyiq: Dâr Al-fikr, 1997)
 Al-Insân  wa  ’adalah  Allâh  fî  al-Ard (Damsyiq:  Maktabah  al- Farabi, 1972)
 Awrabah  min  al-Taqniyah  Ilâ  al-Rûhaniyah:  Musykilah  al-Jisr  al- Maqthu’ (Damsyiq: Dâr Al-fikr, 1999)
 Bâthin  al-Islâm:  Al-Khathar  al-Akbar  fî  Hayât  al-Muslimîn (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.).
 Tajribah al-Tarbiyah al-Islqmiyah fî Mîzan al-Bahts (Damsyiq: Al- Maktabah al-Umawiyah, 1961; Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1990).
 Al-Taghyir:  Mafhûmuh  wa  Tharâiqoh  [et.al.] (Damsyiq:  Dâr  al- Fikr, 1996).
10 www.bouti.net/en/about.php (diakses tanggal 27 April 2010)

## Maimun Nawawi
 Al-Jihâd fî al-Islâm (Damsyiq: Dâr al-fikr, 1993)
 Hurriyah al-Insân  fî Dzill ‘ubûdiyatih li Allâh  (Damsyiq:  Dâr al- Fikr, 1992).
 Haqâ`iq  ‘Annasy’ah  al-Qaumiyah (Damsyiq:  Lajnah  Masjid Jami’ah Damsyiq, 1962)
 Al-Hikâm  al-‘Athâ’iyah:  Syarh  wa  Ta’lil (Damsyiq:  Dar  al-Fikr, 2000-2001)
 Hiwar  Hawl  Musykilat  Hadariyah (Damsyiq:  al-Syirkah  al- Muttahidah, 1985)
 Al-Hiwar  Sabil  al-Ta’ayus  ma’a  al-Ta’addud  wa  al-Ikhtilâf [et.al] (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1995)
 Dirâsat Qur’âniyyah (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1999)
 Difa  ‘an  al-Islâm  wa  al-Tarîkh (Damsyiq:  al-Maktabah  al- Umawiyyah, 1961)
 Al-Dîn  wa  al-Falsafah  aw  Bayni  wa  Bayna  Râ’is  Qism  al-Falsafah (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1990)
 Zawabi’  wa  Azda’  Wara’ Kitâb al-Jihâd fî  al-Islâm (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1994)
 Al-Sabil  al-Wahid  fî  Zahmah  al-Ahdâts  al-Jariyah (Damsyiq: Mu’assasah al-Risâlah, 1979)
 Al-Salafiyah  Marhalah Zamaniyah Mubarakah,  Lâ Madzhab Islâmî (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1988)
 Siyamon ibn al-Adghal: Min Rawâ’i’ Qishâsh al-Syu’ub (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1998)
 Syakhsiyyah Istawqaftani (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1999)
 Dawâbith  al-Mashlahah  fî  al-Syarî’ah  al-Islâmiyyah (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1977)
 ‘Aisyah Umm al-Mu’minîn (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1996)
 Al-‘Aqîdah  al-Islâmiyyah  wa  al-Fikrah  al-Mu’âshirah (Damsyiq: Jami’ah Damsyiq, 1982)
 ‘Alâ  Tharîq  al-‘Awdah  ilâ  al-Islâm:  Rasm  li  Manhaj  wa  Halli  al- Musykilat (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1981)
 Fiqh al-Sîrah (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972)
 Fî  Sabîlillâh  wa  al-Haq  ( Damsyiq:  al-Maktabah  al-Umawiyyah, 1965)
 Qadaya  Fiqhiyah  al-Mu’âshirah (Damsyiq:  maktabah  al-Farabi, 1991)
Konsep Mashlahah
25  Kubrâ lâ Yaqîniyat al-Kawniyyah: Wujed al-Khâliq wa Wadhifah al- Makhlûq (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1969)
 Kalimat fî Munâsabat (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2001)
 Allâ  Madzhabiyyah:  Akhthar  Bid’ah  Tuhadid  al-Syarî’ah  al- Islâmiyyah (Damsyiq: Maktabah al-Ghazâlî, 1970)
 Mabâhits  al-Kitâb  wa  al-Sunnah  min  Ilm  al-Ushûl (Damsyiq: Jam’iyyah Damsyiq, 1975)
 Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqâran (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1981)
 Madkhal  ilâ  Fahm  al-Judzûr:  Man  Ana?  Wa  Limâdzâ?  Wa  Ilâ Ayna? (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1991)
 Al-Madzhab  al-Istiqshâdî  bayn  al-Syuyû’iyyah  wa  al-Islâm (Damsyiq: al-Maktabah al-Umawiyah, 1960)
 Al-Mar’ah  Bayn al-Tughyân  al-Nidhqm  al-Gharbi  wa  Lathâif  al- Tasyrî’ al-Islâmî (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996)
 Mas’alah  Tahdîd  al-Nasl:  Wiqayah  wa  ‘ Ilajah  (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1976)
 Miswarat Ijtimâ’iyyah (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2001)
 Ma’a al-Nâs: Misywarat wa Fatâwâ (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1999)
 Mamuzain:  Qishâsh  Hubb  al-Nabat  fî  al-Ard  wa  ayna  fî  al-Samâ’ (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1982)
 Min Asrâr al-Manhaj al-Rabbânî (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1977)
 Min  Rawa’I’in  al-Qur’ân:  Ta’ammulat  al-Ilmiyah  wa  Adabiyah  fî Kitâbillah azza wa jall (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1970)
 Min al-Fikr wa al-Qalb (Damsyiq: maktabah al-Farabi, 1999)
 Man al-Mas’ûl  ‘an  Takhalluf  al-Muslimîn? (Damsyiq:  Maktabah al-Farabi, tt)
 Man  Huwa  Sayyid  al-Qadr  fî  Hayât  al-Insân? (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1976)
 Manhaj  Tarbawî Farid fî al-Qur’ân  (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.)
 Manhaj  al-Hadharah  al-Insâniyah  fî  al-Qur’ân  (Damsyiq:  Dâr  al- Fikr, 1982)
 Naqd al-Awham al-Madiyah al-Jadaliyyah: al-Dialietikah (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1978)
 Hâdzâ Ma Qultu Amama Ba’da al-Ru’asa’ wa al-Muluk (Damsyiq: Dâr Iqra’, 2001)

## Maimun Nawawi
 Hâdzâ Walidi ( Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1995)
 HâdzihîMusykilâtuhum (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1990)
 Hakadzâ  fa al-Nad’u  ilâ  al-Islâm (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1993)
 Yuqalithunak idz Yaqulun (Damsyiq: Dar Iqra’, 2000) 11

## Konsep Mashlahah Al-Bûthî
Seusungguhnya  mashlahah  dalam  syarî’at  Islâm  mempunyai batasan  dalam  segala  seginya.  Batasan  ini  beranjak  dari  suatu landasan  pokok  yang  menancap  dalam  keyakinan  setiap  mukmin bahwa  eksistensinya  di  dunia  ini  tiada  lain  hanya  semata  untuk menghamba  kepada  Allah  SWT,  sebagai  manifestasi  dari  firmannya dalam  surat  al-An’âm  162  :  “Katakanlah  bahwa  sholatku,  ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam”.
Adalah  benar jika  dikatakan bahwa syarî’at  itu  sesuai dengan segala  tempat  dan  waktu.  Ini  juga  menjadi  bukti  akan  keagungan syarî’at dan bahwa ia merupakan wahyu dari Allah SWT. Akan tetapi ada sebagian orang mengatakan bahwa makna kesesuaiannya adalah syarî’at selalu  berubah  dan  berkembang  bersamaan  perkembangan pemikiran  dan  keinginan.  Kesalahan  pemahaman  statemen  ini terletak  pada  proposisi  bahwa  kebaikan  dan  keburukan  itu  hanya terkait  semata  dengan  pandangan  manusia.  Sehingga  jika  menurut mereka  transaksi  dengan  ribâ,  misalnya,  termasuk  bagian  dari kemaslahatan  maka  ribâ  merealisasikan  mashlahah  maka  ia  harus menerima ribâ.
Hanya  saja  yang  benar  adalah  bahwa  penentuan  apakah sesuatu  itu  baik  atau  buruk  harus  kepada  syarî’at  itu  sendiri.  Dan syarî’at telah  di  letakkan  dasar-dasar  umum  bagi  mashlahah  dan meringkasnya  dalam  lima  tujuan:  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini bersifat pasti dan tidak akan mengalami  perubahan  dengan  catatan  dalam  penerapannya  tidak boleh  ada  yang  bertentangan  dengan  nash-nash  al-Qur’ân,  Sunnah, ijmâ’, dan qiyâs.
11 Ibid
Konsep Mashlahah
Mashlahah menurut  al-Bûthî  adalah  identik  dengan  manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat baik berupa upaya untuk memperolehnya,   seperti  mengambil  faidah  dan kenikmatan  lainnya atau menolaknya seperti menghindar dari bahaya, maka pantas untuk disebut  sebagai  mashlahah. 12 Al-Bûthî  juga  memaparkan  pengertian mashlahah dari  beberapa  ulama  lain,  misalnya,  “mashlahah  adalah manfaat  yang  menjadi  tujuan  Tuhan  (qasd  al-Syâri’)  terhadap hambanya,  dalam  hal  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan hartanya.  Sementara  manfaat  adalah  kenikmatan  (al-ladzât)  atau sesuatu  yang  menjadi  perantara  kepada  kenikmatan,  dan  menolak bahaya atau yang menjadi jalannya. Seperti dijelaskan al-Râzi, bahwa al-ladzât adalah  menerima  atau  menolak;  menerima  maksudnya memperoleh  kenikmatan  (ladzzât)  secara  langsung,  sementara menolak  memelihara  dengan  mencegah  segala  kemadharatan  dan semua penyebabnya.
Manfaat  atau  mashlahah  yang  ada  dalam  hukum  Islâm menurut al-Bûthî, adalah manfaat yang sesuai dengan fitrah manusia, karena  Islâm  merupakan  agama  yang  sesuai  dengan  fitrah,  maka demikian  pula  dengan  hukum-hukumnya. 13 Namun  demikian,  ada yang  mengatakan,  termasuk  di  dalamnya  para  filosof  etika,  bahwa manfaat adalah standar apa yang dikenal  dengan kebaikan  (al-khayr) dan  keburukan  (al-syar’)  dalam  kehidupan  manusia.  Karena  itu, mashlahah yang  dapat  dijadikan  dalil  menurut  al-Bûthî,  hanyalah mashlahah yang  jelas  keriterianya,  antara  lain:  pertama,  Dampak mashlahah dan  mafsadah  tidak  hanya  terjadi  di  dunia  saja,  tapi  juga berdampak untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi setiap pekerjaan yang  menghasilkan  sesuatu  kepada  pelakunya  –sekalipun  hasilnya belakangan-  maka  termasuk  kategori  pekerjaan  saleh.  Waktu dampaknya  pun  berbeda-beda  sesuai  dengan  pekerjaannya.  Intinya setiap  pekerjaan  yang  diyakini  akan  membuahkan  hasil  baik  di zaman  yang  akan  datang,  maka  itu  termasuk  mashlahah. 14 Kedua, Mashlahah tidak  dinilai  dari  kenikmatan  materi  saja,  akan  tetapi  dari segala  yang  menjadi  kebutuhan  anggota  tubuh,  jiwa  dan  manusia
12 Al-Bûthî, Dawâbith al-Mashlahah, hlm. 23
13 Ibid, hlm. 24
14 Ibid, hlm. 45-46

## Maimun Nawawi
28
yang lainnya. 15 Ketiga,  Maslahah agama menjadi  dasar bagi mashlahah yang lain dan posisinya harus didahulukan.
Al-Bûthî  membagi  mashlahah  menjadi  dua  bagian,  yaitu mashlahah dunia  (mashlahah  dunyawiyah)  dan  mashlahah  akhirat (mashlahah  ukhrawiyah). Para  ulama  senantiasa  membagi  mashlahah menjadi ukhrawiyah: berkaiatan dengan aqidah dan ibadah, mashlahah dunyawiyah ;  terkait  dengan  mu’âmalat.  Namun  Al-Bûthî  tidak membaginya  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  ulama  yang  lainnya, karena  menurut  Al-Bûthî  pada  hakikatnya  segala  yang  ada  dalam syarî’at Islâm  baik  aqidah,  ibadah,  dan  mu’âmalah  diarahkan  untuk kemaslahatan  manusia  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Misalnya seseorang  yang  berpatokan  kepada  hukum-hukum  agama  dalam pergaulannya dengan  yang  lain,  dan  itu  merupakan bentuk  perintah Tuhan,  maka  dia akan  memperoleh  kemashlahatan  di  dunia,  dan  di akhirat nanti ia juga akan memperoleh ridha dan surga-Nya.
Seseorang  yang  beribadah,  memperbanyak  zikir,  dan meningkatkan  kepatuhannya,  ia  akan  mendapat  pahala  dan  ridha Tuhan  di  akhirat,  sementara  di  dunia,  ia  juga  memperoleh kemudahan  jalan  karena  adanya  jaminan  dari  hukum  syarî’at  untuk menetapkan  kemaslahatan  dunia.  Begitu  juga  dalam  masalah mu’âmalat.  Hanya  saja,  dalam  segi  mu’âmalat  akan  menghasilkan mashlahah dunia  secara  (kongkrit)  langsung.  Sementara  pada  ibadah dan  aqidah  yang  merupakan  jalan  untuk  mempermudah  dalam menggunakan  hukum-hukum  syarî’at  yang  berkaitan  dengan mu’amalat  akan  menghasilkan  mashlahah  dunia  yang  tidak  langsung (abstrak). 16

## Batasan-Batasan Mashlahah (Dlawabith al-Maslahah)
Al-Bûthî  menjelaskan  alasan  mengapa  mashlahah  harus  ada batasannya. Bahwa mashlahah tidak akan disebut mashlahah mu’tabarah kecuali  ada  batasan  yang  jelas  dan  tegas  keterkaitannya  dengan syarî’at Islâm. Menurut al-Bûthî, mashlahah seperti apa pun bentuknya tidak bisa menjadi dalil tersendiri (dalil mustaqil) dalam syarî’at Islâm
15 Ibid, hlm. 54
16 Ibid, hlm. 84-86
Konsep Mashlahah
29
,seperti  posisi al-Qur’an, Sunnah, Ijmâ’ dan qiyâs,  sehingga mashlahah tersebut dibangun dalam kerangka hukum  juz’î, mashlahah hanyalah makna  kullî  yang  diringkas  dari  sekumpulan  dalil-dalil  juz’î  yang diambil  dari  dalil-dalil  syarî’at.  Karena  itu  untuk  menjadikan mashlahah sebagai  bagian  hukum  syarî’ah  yang  bisa  berdiri  sendiri, maka  diperlukan  ikatan  yang  membatasi  maknanya  yang  umum  di satu  sisi,  dan  mencari  hubungannya  dengan  dali-dalil  syara’  yang terperinci  di  sisi  yang  lain,  sehingga  tercipta  keserasian  yang sempurna antara hukum yang universal (kullî) dan yang parsial (juz’î)
Batasan pertama adalah bahwa mashlahah harus relevan dengan maqâshid  al-Syâri’ .  Syarî’at  Islâm  diciptakan  untuk  menjaga  5  hal penting, yaitu agama (dîn), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta  (mâl).  Maka  segala aktivitas  yang  mengandung unsur  menjaga lima  hal  diatas  disebut  mashlahah,  sebaliknya  segala  aktivitas  yang menyebabkan  sia-sianya  lima  hal  atau  sebagiannya  maka  disebut mafsadah . Sementara itu, semua yang menjadi perantara
terpeliharanya  lima  hal  di  atas  terangkum  dalam  tiga  rangkaian hirarkhis sesuai urgensinya, yaitu apa yang  dirumuskan oleh ulama’ usul sebagai dharûriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 17
Kalau diperhatikan lebih jauh, menurut al-Bûthî kemaslahatan yang  asasi  dengan  memelihara  atau  menjaga  lima  perkara  di  atas merupakan jalan untuk mencapai satu tujuan yang menyeluruh, yaitu penghambaan  sesorang  hamba  terhadap  Tuhannya.  Memelihara agama dengan aqidah dan ibadah, jiwa dengan sandang, pangan, dan papan,  harta  dengan  melalui  akad  dan  mu’âmalat,  nasab  melalui pernikahan,  dan  akal,  semua  itu  digariskan  untuk  dapat  dijadikan sebagai upaya melindungi satu tujuan akhir dan puncak dari berbagai puncak,  yaitu ma’rifat  Allah SWT, yang  dapat mengantarkannnya ke dalam  surga-Nya,  dan  naungan  ridhanya.  Inilah  keterpautan  antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. 18
Untuk  mendukung  pendapatnya  ini,  al-Bûthî  memaparkan beberapa  ayat  dan  hadîts  yang  menurutnya  secara  eksplisit  dan implisit menunjukkan hal di atas, misalnya:
17 Ibid, hlm. 119-120
18 Ibid, hlm.121

## Maimun Nawawi
30

## ﻥﻭﺪﺒﻌﻴﻟ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺲﻧﹺﺈﹾﻟﺍﻭ ﻦﹺﺠﹾﻟﺍ ﺖﹾﻘﹶﻠﺧ ﺎﻣﻭ
“Dan  Aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS. al-Dzariyat: 56)
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﺴﺣﹶﺃ ﺎﻤﹶﻛ ﻦِﺴﺣﹶﺃﻭ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﺒﻴﺼﻧ ﺲﻨﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﹶﺓﺮﺧَﺂﹾﻟﺍ ﺭﺍﺪﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻙﺎﺗَﺁ ﺎﻤﻴﻓ ﹺﻎﺘﺑﺍﻭ ﺎﹶﻟﻭ ﻚﻴﹶﻟﹺﺇ
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ﹺﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﺴﹶﻔﹾﻟﺍ ﹺﻎﺒﺗ

## ﻦﻳﺪِﺴﹾﻔﻤﹾﻟﺍ ﺐﺤﻳ ﺎﹶﻟ
“Dan  carilah  pada  apa  yang  Telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada orang  lain)  sebagaimana  Allah  Telah  berbuat  baik,  kepadamu,  dan janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  berbuat  kerusakan.” (QS.  al- Qashash: 77)
Al-Bûthî menandaskan bahwa mayoritas ahli tafsir bersepakat bahwa  pernyataan  lâ  tansa  nashîbaka  min  al-dunyâ,  bermakna  bagian dunia yang berfaedah bagi akhiratnya.
Ia juga mengajukan dalil sunnah, misalnya:
ﻖﺣ ﺎﺌﺒﺷ ﻪﺑ ﺍﻮﻛﺮﺸﻳﻻﻭ ﻩﻭﺪﺒﻌﻳ ﻥﺃ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (
“Hak  Allah  atas  hamba-Nya  adalah  bahwa  sang  hamba  tersebut beribadah  kepadanya  dan  tidak  mempersekutukan  dengan  apa  pun juga”
Batasan  kedua,  mashlahah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  al- Qur’ân.  Dalam  hal  menetapkan  dalil  hukum,  al-Bûthî  membaginya menjadi dua,  yaitu dalil  aqli dan naqli.  Jika mashlahah yang diperoleh dengan  dalil  aqli  ini  bertentangan  dengan  syarî’ah  dan  al-Qur’ân, maka  berarti  dalil  aqli  tersebut  salah  (bathil).  Sementara  pada  dalil naqli , yaitu apa yang ditetapkan dengan ketegasan al-Qur’ân, tentang kewajiban berpegang teguh pada hukum-hukumnya, dan
Konsep Mashlahah
31
menyelenggarakan perintah serta menjauhi larangannya, seperti pada surat al-Mâ`idah: 49
ﹶﺃﻭ
ﻧﹶﺃ ﺎﻣ ﹺﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﻙﻮﻨﺘﹾﻔﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﻫﺭﹶﺬﺣﺍﻭ ﻢﻫَﺀﺍﻮﻫﹶﺃ ﻊﹺﺒﺘﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﺰﻧﹶﺃ ﺎﻤﹺﺑ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﺣﺍ ﻥ
ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻝﺰ ﻚﻴﹶﻟﹺﺇ ...
“Dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti hawa  nafsu  mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka,  supaya mereka  tidak  memalingkan  kamu  dari  sebahagian  apa  yang  Telah diturunkan Allah kepadamu…”.
Dan surat al-Nisâ’: 105.

## ﺇ
ﻟ ﻖﺤﹾﻟﺎﹺﺑ ﺏﺎﺘﻜﹾﻟﺍ ﻚﻴﹶﻟﹺﺇ ﺎﻨﹾﻟﺰﻧﹶﺃ ﺎﻧِ

## ﺎﻤﻴﺼﺧ ﲔﹺﻨﺋﺎﺨﹾﻠﻟ ﻦﹸﻜﺗ ﺎﹶﻟﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻙﺍﺭﹶﺃ ﺎﻤﹺﺑ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻢﹸﻜﺤﺘ
“Sesungguhnya  kami  Telah  menurunkan  Kitab  kepadamu  dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang  Telah  Allah  wahyukan  kepadamu,  dan  janganlah  kamu  menjadi penantang  (orang  yang  tidak  bersalah),  Karena  (membela)  orang-orang yang khianat”
Begitu  juga  al-Bûthî  menjelaskan  tentang  dalil  naqli  melalui beberapa hadîts, misalnya hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Dawûd dan Turmudzi, dari Mu’âd ketika di utus oleh Rasul ke Yaman, yaitu berkaitan  dengan  pendapatnya  jika  terjadi  persoalan  yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Al-Bûthî juga mendasarkan  dalil  naqli  kepada  Ijmâ’  sahabat  dan  para  tabi’în  serta imam madzhab yang empat. 19
Di  sisi  lain,  al-Bûthî  melihat  adanya  pertentangan  antara mashlahah dengan  al-Qur’ân  dalam  dua  kategori,  yaitu:  Pertama, mashlahah yang  diragukan  (mawhumah),  yaitu  jika  mashlahah mawhumah bertentangan  dengan  nash  yang  qath’î,  atau  jelas  (dlahir).
19 Ibid, hlm.131

## Maimun Nawawi
32
Kedua,  mashlahah yang  disandarkan  kepada  asal  dengan  cara mengumpulkan keduanya (ashl dan furu’) 20
Batasan  ketiga,  mashlahah  tidak  boleh  bertentangan  dengan Sunnah.  Sunnah  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah sunnah yang sanadnya telah dinyatakan bersambung sampai kepada Rasûlullâh  baik  sunnah  mutawatir  maupun  ahad. 21 Untuk  kategori sunnah  yang  diriwayatkan  secara  mutawatir,  maka  tidak  perlu dibahas  lagi  karena,  keberadaanya  pasti  (qat’î  al-tsubut).  Sementara terhadap  sunnah  yang  termasuk  kategori  ahad,  maka  perlu diperhatikan  berbagai  hal  untuk  dapat  digunakan  sebagai  hujjah, antara  lain,  misalnya,  sunnah  ahad  yang  mendapat  legitimasi  dari jumhûr ulama, selain ulama’ syî’ah, adanya penjelasan dari dalil yang lebih kuat bahwa sunnah ahad ini dapat digunakan, dan sebagainya. 22
Batasan    keempat,  mashlahah  tidak  boleh  bertentangan  dengan qiyâs.  Qiyas yang  dimaksud  di  sini  adalah  qiyâs  shahih,  artinya  qiyâs yang dihasilkan melalui  proses yang  melewati syarat dan  rukunnya. Seperti  diketahui,  bahwa  rukun  Qiyas  yang  dirumuskan  oleh  para ulama ada empat, ashl, far’u, hukm al-ashl, dan ‘illat al-hukm.
Batasan  Kelima,  tidak  bertentangan  dengan  mashlahah  yang lebih  penting  (kuat)  atau  sama  pentingnya.  Syarî’at  Allâh  berada  di atas dasar-dasar kemashlahatan hamba-Nya, begitu juga
pemeliharaan  syarî’at  terhadap  kemaslahatan  mereka,  telah ditentukan  untuk  mendahulukan  kemaslahatan  yang  lebih  urgen  di antara yang lainnya. Dan ini merupakan ketentuan dan standar  yang telah  ditetapkan  oleh  sang  Syâri’.  Standar  urgensi  mashlahah  dapat diperhatikan  dalam  beberapa  langkah,  yaitu:  (1)  Dengan  cara memperhatikan  nilai  dzatnya  dan  urutan  kebutuhannya;  (2)  dengan cara  diperhatikan  ukuran  ketercakupannya;  (3)  dengan  cara dipandang dari sudut kekuatan berhasil atau tidaknya jika mashlahah- nya  diharapkan  terjadi  pada  masa  akan  datang.  Jadi,  jika  ada  dua mashlahah yang bertentangan dan harus dipilih salah satu, maka harus diperhatikan beberapa standar di atas.
20 Ibid, hlm.139 21 Ibid, hlm.161 22 Ibid, hlm.162-3
Konsep Mashlahah
Jika  diperhatikan  lima  batasan  mashlahah  yang  telah dipaparkan di atas,  al- Bûthî sebenarnya memaparkan dua hal yang keluar  dari  kriteria  mashlahah,  yaitu  (1)  segala  hal  yang  keluar  dari substansi  mashlahah  dengan  tujuan  penjagaan  lima  hal  contoh melepaskan  ketentuan  diri  dari  ketentuan  ibadah,  menginginkan kenikmatan berzina, melampaui batas penjagaan diri tanpa ketentuan yang  dibenarkan  syara'  dan  lain-lain;  (2)  Segala  sesuatu  yang  tidak bertentangan  dengan  substansi  mashlahah  tetapi  menjadi  berubah karena tujuan yang tidak baik berdasar hadîts: "innamâ al-a'mâlu bi al- niyah".

## Pandangannya terhadap Konsep Mashlahah al-Thûfî
Dalam  Dawâbith  al-Mashlahah,  al-Bûthî  juga  memberikan kritikan  terhadap  al-Thûfî  berkaitan  dengan  mashlahah.  Misalnya  ia menganggap bahwa al-Thûfî keterlaluan dalam membuat pernyataan bahwa  memelihara  mashlahah  lebih  kuat  dari  pada  ijmâ’.  Dalam mendukung  pernyataannya  tersebut,  al-Thûfî  memaparkan  dua alasan,  yaitu:  Pertama,  bahwasanya  para  pengingkar  ijmâ’  masih menggunakan  mashlahah  sebagai  dasar  hukum.  Dengan  demikian, mashlahah sudah  disepakati  kedudukannya,  sementara  ijmâ’  masih diperselisihkan.  Berpegangan  dengan  yang  disepakati  lebih  utama dari  pada  berpegangan  dengan  yang  diperselisihkan.  Kedua, bahwasanya nash-nash berselisih dan bertentangan sehingga menjadi sebab terjadinya pertentangan yang dikecam dalam syara’, sementara itu  memelihara  mashlahah  merupakan  hakikat  yang  nyata  dalam dirinya  dan  tidak  diperselisihkan.  Ia  menjadi  sebab  persatuan  yang dikehendaki syara’ maka mengikutinya lebih utama.
Menurut  al-Bûthî,  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  al- Thûfî  keliru  dalam  berpandangan  terhadap  mashlahah,  kesalahan tersebut  adalah:  Pertama,  dasar  argumentasi  yang  dibangun  al-Thûfî dengan mengasumsikan adanya kemungkinan
mashlahah bertentangan dengan nash atau ijmâ’ adalah mustahil dan tidak masuk akal.  Anehnya  ia  sendiri  yang  menjelaskan  kemustahilan  itu  tanpa terasa  yakni  ketika  ia  menyatakan  bahwa  kitabullah  semata-mata datang dengan membawa kemaslahatan bagi para makhluk.

## Maimun Nawawi
34
Sudah  sangat  jelas  bahwa  al-Qur’ân  semuanya  mengandung rahmat  bagi  para  hamba  dan  menjaga  kemaslahatan  mereka.  Jadi mustahil  ditemukan  suatu  ayat  yang  bertentangan  dengan kemaslahatan  yang  hakiki.  Kalau ada  suatu  pandangan  sekilas  yang menyimpulkan  adanya  pertentangan  itu  maka  bisa  dipastikan  ia merupakan hasil dari pengaruh nafsu syahwat dan ketidakmampuan akal  menangkap  hakikat mashlahah. Jika kita terima kemustahilan  itu dan kita asumsikan bahwa ada  diantara  nash-nash al-Qur’an  dan al- Sunnah yang bertentangan dengan mashlahah maka argumen al-Thûfî yang  menyatakan  bahwa  syarî’at  datang  semata  untuk  memelihara kemaslahatan para hamba menjadi gugur dengan sendirinya.
Kedua ,  bahwasanya  menganggap  mashlahah  lebih  kuat  dari pada  ijma’  dan  nash  mengindikasikan  bahwa  mashlahah  merupakan sumber  hukum  tersendiri  yang  berdiri  sendiri  di  luar  keduanya. Padahal  telah  menjadi  kesepakatan  para  fuqahâ  bahwa  mashlahah semata  bukanlah  dalil  yang  berdiri  sendiri  sehingga  ia  bisa  menjadi bagian  lain  dari  nash  dan  ijmâ’.  Mashlahah  merupakan  makna  umum yang dirumnuskan dari satuan-satuan hukum yang didasarkan pada nash .  Oleh  karena    itu  mempertimbangkan  mashlahah  apa  saja  mesti mengasumsikan adanya dalil yang mendasarinya atau minimal tidak adanya dalil yang menentangnya.
Ketiga , al-Thûfî menggunakan alasan mashlahah lebih kuat dari pada  ijmâ’  dengan  mengatakan  bahwa  para  pengingkar  ijmâ’  masih menggunakan  mashlahah,  dengan  demikian  mashlahah  menjadi kesepakatan  sementara  ijmâ’  masih  diperselisihkan.  Apa  hubungan antara kedua statemen ini dengan argumennya bahwa mashlahah lebih kuat  dari  pada  ijmâ’?  Al-Thûfî  juga  lupa  bahwa  disatu  sisi  ia merendahkan posisi ijmâ’ tapi di sisi lain ia malah menggunakan ijmâ’ sebagai landasan pendapatnya.
Keempat ,  ketika  menyatakan  mashlahah  lebih  didahulukan daripada  nash,  al-Thûfî  memberikan  alasan  bahwa  nash-nash  itu berbeda  dan  saling  bertentangan    sementara  memelihara  mashlahah merupakan  sesuatu  yang  hakiki  dalam  dirinya  tidak  berbeda. Bagaimana mungkin nash-nash syarî’at bertentangan sementara datang dari  Allâh? Seandainya  ia benar-benar  saling bertentangan,  maka  ini merupakan bukti paling kuat bahwa ia bukan berasal dari Allâh SWT.
Konsep Mashlahah
Al-Thûfî mendasari pendapat ini dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para imam madzhab dan fuqahâ karena nash. Al-Bûthî  menolak  anggapan  ini  karena  parbedaan  pendapat  antara fuqahâ semata-mata  karena  perbedaan  dalam  memahami  nash  dan upaya  menangkap  maksud  dari  dalil  (upaya  menangkap  hakikat madlul)  bukan  berarti  nash-nash  tersebut  saling  bertentangan  secara hakiki.

## Penutup
Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Bûthî  adalah  seorang  yang  berhati-hati  dalam  menetapkan  suatu kemaslahatan.  Menurutnya  mashlahah  harus  dilihat  dalam  kerangka terbatas,  dan  bukan  bebas  tanpa  standar.  Al-Bûthî  membangun standarisasi terhadap mashlahah, yaitu selama mashlahah tersebut tidak bertentangan  dengan  dalil-dalil  qath’î,  baik  dari  al-Kitâb  maupun sunnah.  Al-Bûthî  juga  membagi  mashlahah  menjadi  dua,  yaitu mashlahah duniawi dan ukhrawi, namun keduanya tidak bisa dipisah satu  sama  lain,  karena  pada  hakikatnya  saling  terkait,  ibarat  mata uang  lain  sisi.  Tujuan  mashlahah  sendiri  dirumuskan  oleh  al-Bûthî, hanya satu tujuan, yaitu ma’rifat Allâh.
Di  sisi  lain  al-Bûthî  juga  menolak  argumen-argumen  yang dibangun  oleh  al-  Thûfî  terkait  penjelasannya  yang  mengatakan bahwa mashlahah jika bertentangan dengan nash atau ijmâ’ maka yang harus  didahulukan  adalah  mashlahah-nya.  Menurut  al-Bûthî, pendangan al-Thûfî tersebut irrasional dan terlalu berlebihan.

## Daftar Pustaka
Bûthî,  Muhammad Sa’îd  Ramadhân  al-.  Dhawâbith  al-Mashlahah  fî  al- Syarî’ah al-Islâmiyyah . Beirut: Dâr al-Muttahidah, 1992.
Dali,  Peunoh.  “Menelusuri  Pemikiran  Mashlahat  dalam  Hukum Islam”,  dalam  Iqbal  Abdurrauf  Saimina  (ed),  Polemik
Reaktualisasi Ajaran Islam . Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

## Maimun Nawawi
Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
Qardhawi, Yusuf. Al-Qur'an dan Sunnah Referensi Tinggi Ummat Islam. Jakarta: Robbani Press, 1997.
Rusli, Nasrun. Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Logos, 1999.
Tim Editor. Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid 3. Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Zuhayli,  Wahbah.  Ushûl  Fiqh  al-Islâmî,  vol.2.  Damaskus:  Dâr  al-Fikr,
1986.
www.bouti.net/en/about.php (diakses tanggal 27 April 2010)