## Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI

## Widhi Handoko
Kantor Notaris & PPAT Widhi Handoko Jln. Dr. Setiabudi  No. 38 Semarang Email: whan.notaris@gmail.com

## Abstrak
Peluncuran fidusia online merupakan langkah konkret pembaruan yang akan memberi kontribusi positif terhadap  penguatan  sistem  jaminan  benda  bergerak  Indonesia.  Rendahnya  kepatuhan  pendaftaran  dan pencabutan  pendaftaran  fidusia  mengharuskan  adanya  kebijakan  pendukung  yang  mampu  menunjang kepatuhan itu. Fidusia akan optimal apabila pasar memanfaatkan sepenuhnya sistem pendaftaran jaminan fidusia sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis. Perlu kebijakan yang terintegrasi antara otoritas pada  sektor  hukum  dengan  otoritas  pada  sektor  keuangan/pembiayaan  untuk  mendorong  implementasi dan pemanfaatan fidusia.
Kata kunci: layanan fidusia, pertumbuhan ekonomi

## Asbtract
Launch of online fiduciary reform is a concrete step that will contribute positively to the strengthening of security  system  moving  objects  Indonesia.  The  low  compliance  with  registration  and  revocation  of registration  of fiduciary requires supporting  policies that  can support the compliance.  Fiduciary  will  be optimal if the markets take full advantage of fiduciary guarantee registration system as a tool for business decision-making. Need an integrated policy between the authorities in the legal sector with the authorities in the financial sector/financing to support the implementation and utilization of the fiduciary.

## Keyword: fiduciary service, economic growth

## Pendahuluan
Perubahan  Politik semenjak  era  reformasi  pada  tahun  1998,  telah  mendorong tuntutan  pada  urgensi  pengaturan  kembali  tentang  tata  kehidupan  berbangsa  dan bernegara termasuk di dalamnya tentang pengaturan kebijakan hukum pertanahan. Arah baru  reformasi  hukum  pertanahan  khususnya  pada  kebijakan  hukum  pertanahan  perlu dirancang  untuk  mendukung  demokratisasi  dan  terbentuknya clean  and  good governance ,  yang ditandai  adanya  pemerintahan  yang  rasional,  transparansi,  dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya  hukum  serta  bersedia  memberikan  pertanggungjawaban  terhadap  publik ( public accountibility ) secara teratur.
Kondisi  dalam  masyarakat  menggambarkan  masalah  utama  bidang  pertanahan dewasa  ini,  antara  lain;  semakin  maraknya  konflik  dan  sengketa  tanah;  semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat, dan  lemahnya jaminan  kepastian  hukum atas  penguasaan, pemilikan,  penggunaan dan pemanfaatan  tanah,  pengaturan  terkait  pertanahan  yang  bersifat ego  sektoral antar departemen atau instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka  pemerintah  perlu  membangun  “ Kerangka  Umum  Kebijakan  Agraria
Nasional” sebagai  pedoman  oleh  semua  pihak;  baik  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat/ role occupant (( stakeholders dan Masyarakat Hukum Adat (MHA)) dalam menangani  masalah-masalah  pertanahan  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan kepentingannya  masing-masing.  Tujuan  akhir  dari  kebijakan  pertanahan  nasional semestinya adalah terwujudnya kondisi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, UUPA dan TAP MPR IX/2001 sebagai konsekuensi dari  pemberian  Hak  Menguasai  Negara  (HMN)  atas  pengelolaan  pertanahan  dan sumberdaya alam lainnya secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel .
Fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  implementasi  Hak  Menguasai  Negara  atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun pengusaha dalam negeri yang lebih berorientasi  pada  bisnis  ( business  oriented )  dari  pada  keberlanjutan  pembangunan ( sustainable  development ).  Lemahnya  kebijakan  dan  manajemen  pertanahan  kita membawa dampak buruk. Republik ini terus dirampas dan dikuras habis sumber daya alamnya,  dan  dihancurkan  pula  modal  sosialnya  ( social  capital ).  Sejak  Orde  Baru, setiap  jengkal    petak  bumi  Nusantara  ini  telah  dipecah-pecah  dalam  satuan  kapling kebijakan  ekonomi  yang  bersifat ego  sektoral. Masalah  pertanahan  yang  muncul  ke permukaan,  tidak  sekedar  membutuhkan  suatu  penanganan  penyelesaian  konflik  dan sengketa  yang  mampu  memberikan  keadilan,  akan  tetapi  bagaimana  sebuah  sistem dapat  memberikan  jaminan  keadilan  sosial  secara  berkesinambungan  atau berkelanjutan,  sehingga  mampu  dirasakan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Fakta pengungkapan  kasus-kasus  pendaftaran  tanah,  di  antaranya  kasus  dobel  kepemilikan hak dan sertipikat ganda serta kasus lainnya, seperti kasus suap serta KKN yang terjadi pada BPN, hingga kini belum ada solusi pembenahan yang sistemik atas kebijakan dan manajemen pertanahan nasional.
Di balik kasus-kasus tersebut di muka masih banyak praktik patologis yang terjadi di  tubuh  birokrasi  BPN,  sebagai  contoh  ---kasus  pungutan  liar  atau  kasus  suap  untuk pengurusan  sertipikat  tanah,  seperti  yang  terjadi  pada  BPN  Surabaya  ketika  Kepala BPN saat itu terbelit kasus gratifikasi pada 13 Agustus 2007 hingga kasus Hambalang--- sudah pasti terdapat keterlibatan proses pendaftaran tanah,  hal mana bukan merupakan rahasia  lagi  karena  cukup  menyita  perhatian  publik  dalam  rentang  sepuluh  tahun terakhir  ini.  Fakta  lain  di  daerah,  terjadinya  penyelewengan  dana  Pensertipikatan Retribusi  Obyek Land  Reform (PPAN),  dan  Inventarisasi  Penguasaan,  Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), senilai milyaran rupiah pada tubuh Kanwil BPN Sumut (Renvoi, Nomor: 5.77 Oktober 2009).  Permasalahan sengketa tanah antara warga Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT. Portanigra, yang tidak kunjung selesai, sengketa tanah  antara  warga Alas  Tlogo  Pasuruan  Jawa  Timur  dengan  aparat  Marinir TNI-AL, juga sengketa tanah di Kota Bekasi  yaitu sengketa kepemilikan lahan antara pengelola  Taman  Ismail  Marzuki  dengan  warga,  sengketa  tanah  antara  TNI  Angkata Udara  dengan  warga  di  Kelurahan  Jati  Mekar,  dan  juga  sengketa  tanah  Yayasan Harapan  Kita  dengan  warga  semuanya  di  Kelurahan  Jati  Mekar,  Kecamatan  Pondok Gede,  serta  konflik-konflik  lain yang  serupa,  seperti  kasus tanah  Mesuji di  Lampung, juga  kasus  tanah  Bima,  masih  banyak  lagi  yang  tidak  terhitung  jumlahnya.  Terakhir dalam  pembenahan  kampung  Pulo  Jakarta  oleh  Gubernur  Ahok,  banyak  ditemukan bukti  pembayaran  pajak  dan  bahkan  bukti  sertipikat  tanah,  di  mana  wilayah  tersebut semestinya bukan  daerah yang dapat diberikan hak atas obyek tanah tersebut. Cukup kiranya  semua  fakta  itu  menunjukkan  lemahnya  sistem  hukum  pertanahan  kita, khususnya kebijakan dan manajemen pertanahan pada BPN.
Kebijakan  hukum  pertanahan  mencakup  aspek  yang  mendasar  yaitu prinsip pemenuhan  hak-hak  konstitusional  rakyat  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  dan  menghargai  prinsip  kesederajatan  manusia .  Dasar  negara Pancasila, Konstitusi UUD 45 dan landasan hukum berupa UUPA menuntut agar arah politik  dan  kebijakan  serta  pengelolaan  pertanahan  mampu  memberikan  kontribusi nyata  dalam  proses  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  sebesar-besar  kemakmuran  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  pembentukan  negara  Republik  Indonesia sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  adalah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  umum  dalam  kerangka clean  and  good  governance .  Kata governance menunjuk  pada  pengertian  bahwa  kekuasaan  tidak  lagi  semata-mata dimiliki  atau  menjadi  urusan  pemerintah,  rakyat, stakeholders dan  lembaga  sosial  di luar pemerintahan, harus mampu ikut serta mendorong pemerintah mencapai visi misi mensejahterakan  rakyatnya. Governance hanya  dapat  diwujudkan  oleh  seorang pemimpin yang visoner , jujur dan bertanggungjawab.
Arah  baru  reformasi  hukum  pertanahan  khususnya  pada  kebijakan  hukum pertanahan  harus  menuju  tercapainya  Program  Pengembangan  Kebijakan  dan Manajemen  Pertanahan.  Program  tersebut  perlu  dirancang  untuk  mendukung demokratisasi  dan  terbentuknya clean  and  good  governance. Langkah  yang  perlu segera dilaksanakan adalah bahwa “ Presiden” harus berani menegaskan pemerintahan yang  rasional,  transparansi,  dan  memiliki  sikap  kompetisi  antar  departemen,  dalam memberikan  pelayanan,  mendorong  tegaknya  hukum  serta  bersedia  memberikan pertanggungjawaban terhadap publik ( public accountibility ) secara teratur,--- termasuk di dalamnya adalah BPN RI.
Motivasi
Pencanangan  tonggak  perubahan  mendasar  pada  kabinet  Jokowi-JK  adalah “ Revolusi  Mental” .  Hal  mana  mendorong  dan  memberi  motivasi  tersendiri  bagi kalangan  penggiat  hukum  progresif  untuk  turut  andil  dalam  revolusi  mental  tersebut, khususnya  pada  bidang  pertanahan.  Para  ahli  dan  penggiat  hukum  progresif  merasa terpanggil  untuk  mewujudkan  tonggak  perubahan  tersebut,  karena  sangatlah  sinkron dengan  cita-cita  penggagas  hukum  progresif  Satjipto  Rahadjo.  Pelaksana  kebijakan harus mempunyai jiwa revolusioner terhadap perubahan. Pengambil kebijakan ( decision maker )    harus  berani  melakukan rule  breaking terhadap  pemberlakuan  hukum  yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak adil.  Untuk itu pelaksana kebijakan ---dalam hal ini  adalah  Kepala  BPN/Menteri  Agraria--- haruslah  seorang  yang  mempunyai  filosofi radical  agent yaitu  yang  memiliki  watak vigilante (baca  Korupsi  dalam  pandangan Strukturalisme  Konstruktivisme Pierre  Bourdieu),  atau  seorang  pejuang  yang mempunyai volkgeist atau  jiwa  bangsa,  baca Pokok-Pokok  Pemikiran Friedrich  Carl Von  Savigny  (1779-1861),  juga  sebagai  motivator/suri  teladan  bagi  yang  lain  dan mempunyai jiwa visioner , mental yang jujur dan bertanggung jawab.
Isu Strategis SDM BPN & Pemikiran Strategis Program Pengembangan SDM BPN
Isu  strategis  SDM  BPN  adalah  1) Problem  Profesionalitas SDM  BPN;  ketidak mampuan memahami hukum pertanahan oleh SDM yang ada saat ini menjadi kendala tersendiri  bagi  lambatnya  pelayanan  publik  di  bidang  pertanahan,  2)  rentannya  KKN ditubuh  BPN  lebih  disebabkan  oleh  pengelolaan  dan  manajemen  pertanahan  secara sistemik (sistem birokrasi dan pelayanan publik di BPN membuka peluang yang besar terjadinya KKN), 3) kultur birokrasi BPN yang melahirkan mental mengemis,  dengan dalih biaya percepatan dan sebagainya.
Pemikiran  program  strategis  SDM  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan pegawai  BPN  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik  yang  baik  dan  fungsi kepemerintahan  dalam  kerangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan.
Kegiatan  pokok  dari  pemikiran  strategis  program  pengembangan  SDM  BPN adalah:  (1)  penyusunan  pedoman  pengelolaan  SDM  BPN  melalui  penyediaan  sistem informasi, instrument analisis, dan sistem penghargaan dan penghukuman;  (2) fasilitasi penyelenggaraan  diklat  kepada  lembaga  diklat  BPN  dengan  mengembangkan  akses kerjasama  STPN  dan  Akademisi  (BKS  Prodi  MKn  PTN  Se-Indonesia),  dalam  bentuk penyusunan pedoman, standar, dan manual antara lain standar kompetensi birokrasi dan pelayanan  publik  di  lingkungan  BPN,  sekaligus  harus  berani  mengembangkan kompetensi  SDM  dengan  studi  komparasi  pelayanan  publik  yang  terbaik  di  negara- negara  maju;  (3)  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  fungsional  SDM  BPN  dengan melibatkan STPN dan Akademisi juga Asosiasi atau Stakeholders pada kompetensinya, sehingga tercipta kualitas dan kuantitas SDM yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan  mampu  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance );  (4) mengembangkan pelayanan sistem informasi pengaduan masyarakat by on line system ; dan (5) mempersiapkan dan mengevaluasi kerangka kebijakan pelatihan nasional SDM BPN.
Isu & Pemikiran Strategis Tata Kelola ( Pamong/Governance ), Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Pelayanan Publik BPN
Lokakarya  Nasional  Kerangka  Kebijakan  Nasional  Pertanahan  (KKPN)  setiap lima  tahun  sekali  diadakan,  dan  mengungkap  beberapa  isu  strategis  tata  kelola pertanahan, namun hinga saat ini belum teratasi dengan baik, di antaranya:
1. Peraturan Perundang-undangan yang tidak kondusif
2. Terbatasnya  akses  masyarakat  terhadap  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah secara adil
3. Belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien
4. Pelaksanaan pendaftaran tanah belum optimal
5. Belum optimalnya penatagunaan tanah
6. Lemahnya sistem informasi berbasis tanah
7. Pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum memadai
8. Lemahnya sistem perpajakan tanah
9. Belum memadainya perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah
Tantangan  bidang  pengelolaan  pertanahan  adalah:  (1)  masih  lemahnya  jaminan kepastian  hukum  hak  atas  tanah;  (2)  belum  tuntasnya  pelaksanaan  desentralisasi pertanahan  karena  belum  sinkronnya  peraturan  yang  ada;  (3)  belum  teratasinya ketimpangan  dan  ketidakadilan  dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatn  tanah;  (4)  belum  teratasinya  penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan fungsinya  dan  pengalihan  fungsi  tanah  beririgasi  teknis  menjadi  tanah  non-pertanian (Industri,  Jasa  dan  Perumahan/ property );  dan  (5)  belum  optimalnya  pelayanan  bidang pertanahan.
Kendala  yang  dihadapi  adalah:  (1)  belum  lengkap  dan  harmonisnya  peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan yang ada, dengan peraturan bidang lainnya (tumpang tindih dan menyebabkan ego sektoral ); (2) masih terbatasnya kapasitas BPN kabupaten/kota, baik dalam aspek peraturan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sistem informasi  maupun  pembiayaan,  dalam  memberikan  pelayanan  pertanahan  pada masyarakat  dalam  rangka  penyelenggaraan  tata  kelola  bidang  pertanahan  (tidak terintegrasi);  (3)  masih  adanya  konsentrasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  oleh  pihak-pihak  tertentu;  (4)  belum  memadainya  kapasitas  SDM BPN  kabupaten/kota  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengendalian penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah;  serta  (5)  masih  rendahnya  kinerja  pelayanan pertanahan  termasuk  belum  tertibnya  administrasi  pertanahan,  lambatnya  proses sertipikasi tanah serta besarnya proporsi bidang tanah yang belum disertipikasi (sistem pendaftaran  tanah  tidak  berjalan  dengan  baik,  disebabkan  oleh  konsep  yang  tidak sempurna).
Pemikiran Strategis Atas Pengelolaan Tanah:
1. Reformasi Peraturan Perundang-undangan harus segara disusun dan dituntaskan, dan harus  berintegrasi  dengan  pangaturan  SDA  mineral  dan  energi,  dan  harus  sinkron dengan  UU  Otonomi  Daerah  dan  UU  Desa  (pengaturan  HAT  harus  secara komprehensif  dan  integratif  tehadap  SDA  mineral  dan  energi,  melalui  koordinasi kementerian Agraria).
2. Peningkatan  Akses  Masyarakat  terhadap  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemenfaatan  tanah  secara  adil,  akan  dapat  dicapai  dengan  penerapan  asas  Hak Kodrati  Atas  Tanah.  Ketentuan  khusus  di  UUPA  diatur  mengenai  tanah  sebagai karunia Tuhan YME (Pasal 1 ayat 2 UUPA). Iplementasi atas tawaran asas ini harus dimaknai  dan  bersifat  progresif.  Untuk  itu  perlu  kajian  ulang  secara  mendasar  dan mendalam  pada  pemetaan  HAT,  khususnya  pengguasaan,  penggunaan,  pemilikan dan pemanfaatan HAT.
3. Pengembangan  Kelembagaan  Pertanahan,  perlu  meningkatkan  kinerja  lembaga- lembaga BPN melalui penataan organisasi dan hubungan kerja, sehingga hubungan kerja dan fungsi antar lembaga BPN tingkat kabupaten/kota, wilayah maupun dengan pusat  dapat  berjalan  harmonis,  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat,  dan  tidak  membebani  kemampuan  keuangan  BPN  kabupaten/kota. Kegiatan pokok program ini harus mampu mewujudkan antara lain: (1) penataan dan pemantapkan struktur kelembagaan dan manajemen pertanahan/BPN, terutama yang dapat  meningkatkan  kredibilitas  kelembagaan  menjadi  bebas  korupsi,  kolusi,  dan
nepotisme,  untuk  mendukung  perwujudan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance );  (2)  mengembangkan  hubungan  kerja  lembaga  di  lingkungan  BPN kabupaten/kota  secara  horizontal  dan  vertikal  serta  antara  BPN  kabupaten/kota dengan  masyarakat;  (3)  melaksanakan  evaluasi  kelembagaan  yang  dikembangkan dalam  rangka  penyesuaian-penyesuaian  untuk  dukungan  kepentingan  kebijakan nasional  dalam  kerangka  yang  lebih  komprehensif  ;  (4)  meningkatkan  kapasitas kelembagaan  BPN  (lebih  efektif  dan  efisien  apabila  dapat  bekerjasama  dan berintegrasi  dengan  pemerintah  daerah  dengan  menerapkan  sistem  pra-pendaftaran tanah  di  tingkat  desa/kelurahan);  dan  (5)  menyusun  standar  operasional  kerja masing-masing  unit  BPN  dan  standar  pelayanan  minimum  (harus  melibatkan pemerintah daerah, agar integratif terhadap pelayanan publik  di  bidang pertanahan, khususnya pembentukan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan).
4. Peningkatan  Pendaftaran  Tanah,  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  maksimal  jika didukung dengan sistem pendaftaran yang baik, yaitu sistem pendaftaran tanah yang mempunyai  pertanggungjawaban  dan  menjamin  kepastian  hukum.  Perlu  perubahan sistem  stelsel  pendaftaran  tanah  dari  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif) menjadi  stelsel  publisitas  progresif.  Langkah  awal  perlu  segera  diadakan  pemetaan dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Perlu  di  tegaskan  dalam  peraturan  pelaksanaan  sistem  pendaftaran  tanah  mengenai “asas  akurasi”  dan  harus  segera  menyusun  konsep  sistem  pra-pendaftaran  tanah  di tingkat  desa/kelurahan,  pada  setiap  daerah  (perlu  koordinasi  dengan  pemerintah daerah).
5. Pengembangan  Penatagunaan  Tanah,  perlu  koordinasi  dan  sinkronisasi  terhadap perumusan  kebijakan,  penyusunan  dan  keterpaduan  program  penatagunaan  tanah secara lintas sektoral dalam wadah Badan Kebijakan Pengembangan dan Manajemen Agraria Nasional.
6. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Tanah, adalah sebuah keniscayaan apabila tidak  dibangun  sistem  baru  berbasis  tehnologi  muthakir.  Untuk  itu  yang  harus dilakukan pemerintah, dan tidak boleh tertunda adalah pembangunan dan manajemen pelayanan  publik  BPN by  on  line  system .  BPN  harus  mampu  membuka  seluas- luasnya  informasi  tentang  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah (P4T).
7. Penyelesaian  Konflik  dan  Sengketa  Tanah,  hanya  dapat  diatasi  dengan  perubahan dan  pembenahan  sistem  pendaftaran  HAT  :  1)  perubahan  sistem  dari  stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menjadi stelsel publisitas progresif, 2) penerapan sistem  pra-pendaftaran  tanah  di  tingkat  desa/kelurahan,  secara  responsif  dengan mengakomodasi  sistem  hukum  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  pada  MHA (kearifan lokal),  3)  setiap desa/kelurahan di bawah koordinasi BPN kabupaten/kota dan  kecamatan  setempat  perlu  dibentuk  lembaga  mediasi  (perlu  dibangun  konsep Tentang Forum Kemitraan BPN dan Masyarakat Sebagai Wadah Alternative Dispute Resolution dalam Rangka penyelesaian sengketa tanah ) .
8. Pengembangan  Sistem  Perpajakan  Tanah,  khususnya  pajak  atas  bea  perolehan  hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang diterima langsung oleh pemerintah daerah, sudah tepat tetapi dalam kaitannya dengan tata guna tanah, perlu dikaji ulang tentang kejelasan  implementasi  atas  pajak  tersebut  dalam  Pengembangan  dan  Manajemen Agraria  Nasional.  Pajak  HAT  belum  tepat  sasaran  dan  tepat  guna,  hal  tersebut dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan  secara  integratif  antara  BPN  dengan pemerintah  daerah  tentang  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan
tanah  (P4T).  Atas  hal  tersebut  pelaksanaan  sistem  perpajakan  tanah  tidak terkoordinasi  dengan  baik    (tidak  ada  kejelasan  aturan  implementasinya)  sehingga tidak  transparan,  timbul  karena  adanya ego  sektoral ,  yang  lahir  karena  masing- masing departemen atau institusi berpedoman pada aturan main sendiri-sendiri.
9. Perlindungan  Hak-hak  Masyarakat  Atas  Tanah,  masih  bersifat  semu,  hal  mana ditandai  dengan  munculnya  Perda  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak Masyarakat  Adat  yang  menjadi  payung  hukum  terhadap  keberadaan  Masyarakat Hukum  Adat  (MHA).  Mestinya  Perda  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak Masyarakat  Hukum  Adat  memberi  jaminan  hukum  atas  keberadaan  dan  hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi justru seringkali keberadaan perda tersebut berbenturan dengan  UU  atau  peraturan  lain  tentang  pertanahan,  SDA,  mineral  dan  energi. Terpinggirnya UUPA karena banyaknya departemen atau institusi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri dalam mengatur HAT. Perlindungan hak masyarakat atas tanah dapat berjalan dengan baik manakala BPN dikembalikan ke kementrian Agraria dan bersifat koordinatif . Segala bentuk pengaturan pertanahan tidak boleh bertentangan  (menyimpang  dari  Pancasila,  UUD  NRI  1945  dan  aturan keagrariaan/UUPA,  termasuk  secara  kelembagaan  terkait  dengan  kewenangan (pengelolaan)  atas  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  HAT  di bawah pengawasan dan harus terkoordinasikan dengan kementerian Agraria).
Isu  Strategis  Sistem  Pendaftaran  Tanah  &  Pemikiran  Strategis  Program Pengembangan  Sistem  Pra-Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Menuju  Reforma Agraria
Isu  strategis  sistem  pendaftaran  tanah  adalah  ada  pada  masalah  “ Reforma Agraria ”,  yang  masih belum  mendapatkan  titik terang.  Pemerintah  seakan-akan  tidak berpihak kepada rakyat (petani) kecil, melainkan justru menggunakan hak rakyat untuk melayani kepentingan penguasa dan para pemilik modal.
Soeharto  mengubah  strategi  Agraria  (konsep  Soekarno)  yang  populis,  menjadi politik  agraria  yang  kapitalis, melalui  ideologi  pembangunan  yang  terkait erat  dengan kapitalisme dunia. Tumbangnya Soekarno harapan petani dan rakyat kecil akan adanya “ Reforma Agraria ” ikut terkubur bersama ratusan ribu rakyat Indonesia yang menjadi korban  pembantaian  massal  tahun  1965.  Hingga  saat  ini  agraria  kapitalisme  tetap bercokol  dan  mengakar  di  Indonesia.  Kelembagaan  agrariapun  dikerdilkan  menjadi BPN, sehingga yang muncul adalah berbagai peraturan dan pengaturan pertanahan yang tumpang tindih, maka setiap departemen dan kementerian seakan menjadi raja-raja kecil dalam  kewenangan  (pengelolaan)  atas  penggunaan,  pemilikan,    penggunaan  dan pemanfaatan  HAT  di  wilayah  negeri  ini.  Antara  pertanahan  dan  SDA,  mineral  dan energi,  sudah  tidak  terintegrasi  lagi.  Keterlibatan  pemerintah  desa/kelurahan  dan masyarakat hukum adat atas pengelolaan HAT semakin terpinggirkan bahkan semakin jauh dari cita-cita UUPA.
Jaman  Presiden  Soekarno,  “ Reforma  Agraria” merupakan  landasan  bagi pembangunan  semesta  di  Indonesia,  yang  sedang  menyusun  masyarakat  sosialis  yang berdasarkan  Pancasila.  Selain  itu,  Soekarno  yakin  bahwa  Reforma  Agraria  akan memberikan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia  yang  mayoritas  adalah petani. Pada tanggal 24 Septermber 1960 ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), dengan cita-cita mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia melalui Reforma Agraria.
Presiden  Jokowi-Jk  sudah  seharusnya  berani  mengembalikan  BPN  ke kementerian  Agraria,  dan  tidak  sekedar  sampai  disitu  semestinya  untuk mewujudkan  cita-cita  Reforma  Agraria  Soekarno  maka  Presiden  Jokowi-JK harus berani melakukan perubahan besar pada kementerian Agraria, yaitu tidak lagi  sejajar  dengan  kementerian  lain  melainkan  kementerian  Agraria  harus setingkat  kementerian  koordinator,  yang  membidangi  tidak  sekedar  pertanahan akan  tetapi secara komprehensif harus  satu  atap  membidangi  juga  SDA  mineral dan energi.
Langkah kedua kementerian Agraria harus berani melakukan rule breaking pada sistem pendaftaran tanah yang sudah tidak relevan lagi di Indonesia. Stelsel publisitas negatif  (berunsur  positif)  tidak  lagi  pantas  dipertahankan,  karena  menjadi  sumber masalah dan konflik pertanahan di negeri ini (lebih lanjut dapat di baca hasil penelitian Dr.  Widhi  Handoko,  SH.,  Sp.N,  tentang Rekonstruksi  Kebijakan  Hukum  Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Studi Stelsel Publisitas Negatif  Berunsur  Positif pada Sistem  Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik  BPN ,  2009-2011,  baca  pula  dalam  Widhi Handoko, Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif , Yogyakarta,  Thafa  Media  2014).  Simpulan  hasil  penelitian  diketengahkan,  sebagai berikut:
1. Kebijakan  hukum  pertanahan  pada  pilihan Stelsel  Publisitas  Negatif (berunsur positif),  banyak  kelemahan-kelemahan,  diantaranya:  a)  penyimpangan  asas-asas pendaftaran  tanah,  b)  tidak  adanya  pengawasan  yang  baik,  c)  tidak  adanya keakuratan  produk  sertipikat,  d)  tidak  adanya  pertanggungjawaban  atas  produk sertipikat, e) belum terdapatnya standarisasi birokrasi dan data base yang memadai, ditingkat  pra-pendaftaran  dan  pelaksanaan  pendaftaran,  f)  berbelit-belitnya penyelesaian  kasus  pertanahan,  g)  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, h) tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari BPN terhadap kasus-kasus pertanahan, i) belum ada nilai  keseimbangan hubungan hukum  antara  para  pihak  yang  berkepentingan  (masyarakat)  dengan  pemerintah (BPN),  j)  terjadi  penyimpangan  terhadap  hak  atas  tanah  berfungsi  sosial.  k) penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah  melebihi  batas,  l)  pemberian HGB/HGU/HP yang tidak sesuai jangka waktu, dan  peruntukannya. Adapun sebab- sebab  yang  mempengaruhi  belum  terwujudnya  nilai  keadilan  sosial  dalam penggunaan,  penguasaan,  pemilikan  dan  pemanfaatan  hak  atas  tanah,  antara  lain  : (1)  Faktor  Internal  yaitu  -distribusi  tanah  yang  tidak  merata  dan  lebih  didominasi oleh negara dan pengusaha swasta (melalui pemberian HPL dan HPH), -lemahnya pengawasan  atas  penatagunaan  tanah,-kinerja  BPN  atas  tata  kelola  dan penatagunaan  tanah  tidak  maksimal  karena  tumpang  tindih  kewenangan,  -terdapat lembaga  penyelesaian  sengketa  di  BPN  sifatnya  mediasi  akan  tetapi  belum  diatur secara  tegas  dan  belum  mempunyai  konsep  yang  jelas  serta  belum  mempunyai payung hukum yang kuat. (2) Faktor Eksternal yaitu  -tekanan dari kekuatan sosial personal,  baik  secara  ekonomis  maupun  politik,  -tumpang  tindih  kewenangan penguasaan  HAT  oleh  dan  antar  departemen,  -tidak  pekanya  Negara  dalam mengambil  pilihan  kebijakan  hukum  pertanahan,  -pengaruh  negatif  dari  otonomi daerah.
2. Dampak  dari  pilihan  kebijakan  hukum  pertanahan  pada stelsel  publisitas  negatif (berunsur positif) yaitu 1) timbulnya kesenjangan sosial. 2) biaya pengurusan tanah tinggi  dan  proses  pengurusan  kaku  serta  berbelit-belit,  3)  penyelesaian  sengketa tanah  menyita  waktu  lama,  tidak  efisien  dan  efektif,  4)  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  tidak  membuat  nyaman  dan  tentram  bagi pemilik  hak  atas  tanah.  5)  pemanfaatan  tanah  tidak  sesuai  dengan  pemetaannya, berakibat pada berkurangnya lapangan kerja sehingga berdampak pada kemiskinan secara struktural ,  6)  pemetaan  tanah  tidak  berjalan  dengan  baik,  mengakibatkan penataan  tanah  simpang  siur,  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  7)  tidak menghasilkan  sertipikasi  yang  akurat  dan  tidak ada  jaminan  hukum  atas  tanah,  8) munculnya monopoli terhadap tanah (penguasaan tanah yang melampaui batas dan tidak  memperhatikan  kepentingan  masyarkat  yang  berakibat  pada  kesenjangan sosial), 9) belum terpenuhinya standarisasi birokrasi data base baik pada tingkat pra- pendaftaran  maupun  pelaksanaan  pendaftaran,  10)  konflik  pertanahan  menjadi cukup tinggi, tidak mampu diatasi secara sistemik.
3. Konstruksi  pilihan  kebijakan  hukum  pertanahan  pada stelsel  publisitas  progresif dimulai  dari  konstruksi  budaya  yaitu  pembenahan  mental  dan  kinerja  profesional, para pejabat Negara dan pemerintahan, juga SDM pada pelaksana sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, Notaris-PPAT, pejabat kecamatan dan kelurahan.
Konstruksi mental terjadi karena dibentuk oleh sebuah sistem kebijakan Negara yang condong pada faham liberalis/kapitalis. Konstruksi budaya (mental) bisa dimulai sejak  terjadinya  rekrutmen  pejabat/pegawai  BPN,  pejabat/pegawai  kecamatan  dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT. Budaya birokrasi BPN yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien dan cenderung kaku, disebabkan oleh kuatnya sistem feodalisme dan  sistem  birokrasi rasional  herarkis yang  berkembang  pada masyarakat  yang  bersifat transisional ,  budaya  birokrasi  yang  terjadi  cenderung mengarah  pada  konsep  budaya  birokrasi  tradisional  dengan  pengaruh  kuat  sistem birokrasi  modern.  Sehingga  diperlukan  sebuah  konstruksi  yang  menyeluruh  pada sistem pendaftaran tanah, baik struktur birokrasinya  yang lebih  mengedepankan pada birokrasi  yang rasional  egaliter ,  untuk  itu  dibutuhkan  segera  revolusi  mental  secara menyeluruh pada tubuh BPN RI, termasuk stake holders dan institusi terkait.
Kedua  konstruksi  terhadap  penataan  struktur  kelembagaan,    antar  departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. Adanya penataan administrasi ( data base ) pada sistem birokrasi  dan  pelayanan  publik  yang  sesuai  standar  birokrasi  modern.  Adanya  fungsi pengawasan  yang  lebih  terfokus  dalam  proses  pendaftaran  tanah,  mulai  pra- pendaftaran  hingga  pelaksanaan  pendaftaran  pada  pelaksanaan  sistem  birokrasi  dan pelayanan  publik  BPN  maupun  Notaris-PPAT  serta  pada  tingkat  kecamatan  dan kelurahan, serta secara substansi yaitu terdapat pertanggungjawaban pada data fisik dan data yuridis produk sertipikat.
Ketiga  konstruksi substantif yaitu  harus  terwujud  pelaksanaan  asas-asas  hukum sistem  pendaftaran  HAT  meliputi  asas  sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir    dan terbuka    serta    perlu  dipertegas  adanya asas  kodrati  hak  atas  tanah,    dan    asas akurasi. Substansi  pelaksanaan  pendaftaran  HAT  dilakukan  secara  sistematis (perencanaan  kerja  secara  matang  dan  penetapan  oleh  Menteri  Agraria)  dan  secara sporadik (atas  permohonan  terhadap  perorangan  atau  badan  hukum  dilakukan  oleh
BPN  setempat  atau  ditetapkan  oleh  kepala kantor pertanahan setempat).
Pelaksanaan  pendaftaran  HAT  sesuai stelsel  publisitas  progresif ,  adalah  dapat diartikan dengan term and conditions apply , yaitu: Memenuhi unsur-unsur penerapan dan  pelaksanaan  hukum  yaitu:    Keadilan    Hukum,    Kepastian      Hukum      dan Kemanfaatan    Hukum. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial, yaitu hukum harus  efektif,  efisien  dan  ekonomis  serta  mencapai  keadilan substantif ,    baik    secara individu    maupun      komunal.    Memenuhi  prinsip  keadilan substantif (perlindungan hukum  bagi  pemegang  HAT;  keamanan,  kesehatan,  keselamatan  dan kenyamanan/kebahagiaan). Penegasan asas akurasi hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja birokrasi dan pelayanan publik BPN.
Rekomendasi  dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah  Kebijakan  hukum  pertanahan pada  sistem  pendaftaran  tanah  dalam  pelaksanaan stelsel  publisitas  negatif (berunsur positif)  pada  sistem  birokrasi  dan  pelayanan  publik  BPN,  tidak  didukung  dengan pembenahan  substansi,  struktur  dan  kultur  yang  baik,  dan  hasil  penelitian  tersebut direkomendasikan sebagai berikut:
1. Negara  berserta  seluruh  komponen  yang  membidangi  pertanahan,  harus  segera melakukan  “ Reforma  Agraria ”  dengan  melakukan  rekonstruksi  budaya  (mental) dimulai  sejak  rekrutmen  pejabat/pegawai  BPN,  pejabat/pegawai  kecamatan  dan pejabat/pegawai  kelurahan,  serta  pengangkatan  Notaris-PPAT  dan  melakukan rekonstruksi  kebijakan  hukum  pertanahan  pada  pilihan  stesel  publisitas  yang  ideal ( stelsel publisitas progresif ) dalam sistem pendafataran tanah guna menunjang tertib hukum dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sehingga bisa memberikan kepastian  hukum,  keadilan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  terhadap  penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT.
2. DPR  dan  Presiden  harus  segera  melakukan  penataan  struktur  kelembagaan,  antar departemen  terhadap  HAT,  sehingga  secara  struktural  penataan  tanah  tidak  terjadi tumpang  tindih  antar  lembaga  atau  departemen.    DPR  dan  Presiden  harus  secara tegas  memberikan  kewenangan  kepada  kepala  BPN/Menteri  Agraria  atas  penataan dan  pengaturan  semua  urusan  keagrariaan.  DPR  dan  Presiden  diharapkan  bisa membentuk  payung  hukum  dan  sekaligus  membuat  kebijakan  pembentukan  hakim ad-hoc guna  penyelesaian  kasus-kasus  sengketa  pertanahan  di  tubuh  BPN, khususnya  yang  terkait dengan  penyelesaian  sengketa tanah  dengan  model mediasi penal melalui lembaga ADR yang akan dibentuk pada tingkat pra-pendaftaran HAT.
3. Lembaga Legislatif bersama Pemerintah dan dukungan Stakeholders dan masyarakat bersama-sama melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penataan terhadap  struktur, substansi dan kultur sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Hasil  penelitian  memberikan  temuan  dan  analisis  untuk  mengetahui, mengidentifikasi, mengungkap,  menggambarkan,  dan  menjelaskan  berbagai  konsep membangun  sistem  birokrasi  dan  pelayanan  publik  pertanahan,  yang    sinkron (sesuai)  dengan  kemajuan  teknologi,  untuk  secara  tegas  merekomendasikan  pada pemerintah agar BPN diwajibkan dan harus berani segera
melaksanakan/mewujudkan/menerapkan pelayanan publik dengan konsep pelayanan on-line  system pada sistem  pendaftaran  tanah)  dan  harmoni  dengan  budaya  hukum
Indonesia  (terintegrasi  dengan  pemerintah  Daerah),  sehingga  dalam  penyusunan kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertanahan,  akan  dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Khususnya dalam bentuk rekonstruksi kebijakan  hukum  pertanahan  pada  sistem  birokrasi  dan  pelayanan  publik  BPN;  di antaranya diperlukan rekonstruksi  kebijakan hukum pertanahan,  pada  penambahan asas  akurasi dan asas  hak  kodrati  atas  tanah (dengan  tetap  memperhatikan penguatan  hak-hak  rakyat  dan fungsi  sosial  HAT  termasuk  hak  masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah), maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh atas data  base sebagai  standarisasi  bentuk  birokrasi  pertanahan  baik  pada  pra- pendaftaran  HAT,  pelaksanaan  pendafataran  HAT,  dan  juga  kejelasan  bentuk pertanggungjawaban pada post-pendafataran HAT, dengan pembenahan pada sistem pengawasan yang lebih responsif.
Isu  Strategis  Penanganan  Konflik  Pertanahan  &  Pemikiran  Strategis  Program Penyelesaian Konflik Pertanahan
Tanah  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  bernilai  tinggi  baik  dari  sudut  ekonomi ( business ),  sosial,  dan  politik,  hal  mana  menjadikan  sangat  rawan  terjadinya  konflik. Sebagai  sebuah  program  prioritas,  penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan  senantiasa menjadi  perhatian  seluruh  jajaran  BPN  RI  di  tingkat  Pusat,  Kantor  Wilayah  Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Fakta yang ada sampai dengan  bulan  September  2013,  jumlah  kasus  pertanahan  mencapai  4.223  kasus  yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia (Sumber data: Deputi Sengketa Konflik Perkara - BPN RI ( s/d September 2013 ), data tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut, atas kebenaran atau keakurasiannya, jika memang benar apa yang disampaikan atas data tersebut, tetap saja  konflik  atau  sengketa  pertanahan  di  Indonesia  cukup  tunggi,  dan  kecenderunga setiap  tahun  konflik,  sengketa  tanah,  variasi  dan  modusnya  semakin  meningkat.  Ini menunjukkan  penyelesaian  konflik  dan  sengketa  tanah  tidak  sistemik,  bahkan cenderung  membuka  lebar  modus  dan  variasi  baru  konflik  dan  sengketa  tanah. Penjelasan  tersebut  perlu  disampaikan  tipologi  kasus  pertanahan  dan  kriteria penyelesaian kasus pertanahan dari sumber BPN RI (sumber:
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan) sbb:

## Tipologi Kasus Pertanahan
Tipologi  kasus  pertanahan  merupakan  jenis  sengketa,  konflik  dan  atau  perkara pertanahan  yang  disampaikan  atau  diadukan  dan  ditangani  oleh  Badan  Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :
1. Penguasaan  tanah  tanpa  hak ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan  mengenai  status  penguasaan  di  atas  tanah  tertentu  yang  tidak  atau belum  dilekati  hak  (tanah  Negara),  maupun  yang  telah  dilekati  hak  oleh  pihak tertentu.
2. Sengketa batas , yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan
Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  maupun  yang  masih  dalam  proses penetapan batas.
3. Sengketa  waris ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual  berkali-kali ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  status  penguasaan  di  atas  tanah  tertentu  yang  diperoleh  dari  jual  beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertipikat  ganda ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
6. Sertipikat  pengganti ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  suatu  bidang  tanah  tertentu  yang  telah  diterbitkan  sertipikat  hak  atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli  Palsu , yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,  kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan  penunjukan  batas ,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan mengenai  letak,  batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  yang  teiah ditetapkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang  tindih ,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  tertentu  karena  terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan  Pengadilan ,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

## Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahan
Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus lama maupun  kasus-kasus  baru  yang  timbul  sebagai  implikasi  kasus-kasus  lama.  Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus  kasus  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  generalisasi  dalam  melakukan  upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Kriteria 1 (K1 ) : Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. Kriteria  2  (K2) :  Penerbitan  Surat  Keputusan  tentang  pemberian  hak  atas  tanah, pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah,  pencatatan  dalam  buku  tanah  atau  perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Kriteria  3  (K3) :  Pemberitahuan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  yang ditindaklanjuti  mediasi  oleh  BPN  sampai  pada  kesepakatan  berdamai  atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. Kriteria  4  (K4) :  Pemberitahuan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  yang  intinya menyatakan  bahwa  penyelesaian  kasus  pertanahan  akan  melalui  proses  perkara  di pengadilan.
5. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa  penyelesaian  kasus  pertanahan  yang  telah  ditangani  bukan  termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

## Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan
Terhadap  suatu  kasus  pertanahan  yang  disampaikan  atau  diadukan  dan  ditangani  oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
 Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
 Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
 Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
o Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
o Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
o Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak yang membutuhkan.
2. Pengkajian Kasus
 Untuk mengetahui faktor penyebab.
 Menganalisis data yang ada.
 Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
3. Penanganan Kasus
Penanganan  suatu  kasus  pertanahan  yang  disampaikan  atau  diadukan  dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
 Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
 Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
 Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk  suatu  kasus  pertanahan  tertentu  yang  dianggap  strategis,  dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.
4. Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
 Penyelesaian melalui proses mediasi.
Pemikiran  strategis  penyelesaian  konflik  dan  sengketa  tanah  oleh  BPN  tidak visioner,  hanya  mengobati  tetapi  tidak  menyelesaikan  masalah  substansinya  (sistem yang ada rapuh, tidak ada proteksi dan pencegahan yang serius). Tipologi, kriteria dan solusi penyelesaian kasus pertanahan (konflik dan sengketa pertanahan), semuanya baru pada  ranah  pembahasan secara normative, lebih  didominasi  argumentasi yang  bersifat prosedural  dan  penyelesaian  secara  positivistik.  BPN  RI  belum  berpikir  penyelesaian secara  sistemik  dan  implementatif.  Konsep  tersebut  bagus  secara  argumentatif,  akan tetapi  kurang  terimplementasi  dengan  baik  karena  semuanya  seakan  mengambang. Untuk itu pemerintahan ke depan harus berani dan mampu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan,  dengan  jalan  mengatasinya  harus  secara  sistemik  (harus  melakukan
perubahan  sistem  mendasar  pada  sistem  pendaftaran  HAT  yang integrited terhadap pengaturan Agraria secara komprehensif, meliputi pengaturan SDA, mineral dan energi di bawah koordinasi kementrian Agraria).
Isu  Strategis  Redistribusi  Hat  Pada  Regulasi  Sistem  Pemberian  HPL  &  HPH (Pengembangan Industri, Jasa Dan Permukiman) & Pemikiran Strategis Program Harmonisasi ( Integrated ) Atas Pengaturan Pemberian HPL & HPH
Pemerintah  SBY  dipandang    gagal  dengan  membiarkan  petani  tradisional berhadapan langsung dengan pemain dan pasar global. Akibat sistem kebijakan liberal, pertahanan  produksi  pertanian  nasional  terjungkal  dan  hancur.  Ini  memilukan,  karena potensi  Indonesia sebagai negara agraris  sangat  besar.  Namun,  kebutuhan  bahan baku pangan,  seperti  beras  dan  kedelai,  sangat  bergantung  pada  pasokan  bahan  baku  dari importir.
Tanah  atau  ketersediaan  lahan  merupakan  aset  terpenting  bagi  kegiatan pertanian. Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar  terpenting  kegiatan  produksi  semakin  lama  kian  tidak  ramah  dengan kebutuhan  sektor  pertanian. Rata-rata  lahan  kepemilikan  rumah  tangga  petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektar. Semakin  berkurangnya  (menyusutnya)  kepemilikan  lahan  tersebut  indikasi  yang rasional  yaitu  bersumber  dari  pola  warisan  yang  membuat  lahan  terfragmentasi, infiltrasi  sektor  industri  atau  jasa  yang  semakin  hari  semakin  menggerus  (menguras) setiap jengkal  lahan,  dan  kebijakan  pemerintah    (khususnya  BPN)  yang  mengabaikan dan bahkan meninggalkan sektor pertanian.
Penjelasan  BPS  dan  BPN,  setiap  lima  tahun  konversi  lahan  pertanian  untuk pemanfaatan  lain  (industri,  jasa,  permukiman)  mencapai  106  ribu  hektar.  BPN  benar- benar  tidak  peka  dan  secara  masif  menciderai  visi  misi  dan  fungsinya,  sehingga Akumulasi  atas  soal  itu  mengakibatkan  produksi  komoditas  pertanian  merosot.  Lebih parah  lagi  dan  sangat  disayangkan,  infrastruktur  yang  difungsikan  untuk mendistribusikan produk-produk pertanian jauh dari memadai. Di salah satu kabupaten di Jawa ditemukan, 60 persen saluran irigasi dibangun pada zaman Belanda. Sungguh malang nasib petani di Indonesia.
Serikat  Petani  Indonesia  (SPI)  menilai,  dalam  10  tahun  kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan  petani kecil. tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali lipat dari senilai US$ 3,34 miliar pada  tahun  2003  menjadi  US$  14,9  miliar  pada  tahun  2013.  Kemudian,  terjadi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun sebesar 16,32 % dari 2003 atau selama 10 tahun . “Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga  tani  dalam  kurun  10  tahun terakhir adalah  bukti  kongkrit  kalau  semakin banyak  masyarakat  pedesaan  yang  tidak  tertarik  bertani  karena  tidak  mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya (Sumber: Departemen Komunikasi Nasional- Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Jkt;13/8/2014).
Total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan sekitar 56  persen  menggantungkan  hidupnya  dari  pertanian.  Dari  seluruh  penduduk  miskin pedesaan  ini  ternyata  sekitar  90  persen  bekerja  yang  berarti  mereka  bekerja  keras,
namun  tetap  miskin.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  lemahnya  akses  masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah (tidak  tersedianya  tanah  pertanian  dan  akses  serta  tehnologi,  untuk peningkatan  pangan  melalui  pertanian).  Keseluruhan  kehidupan  di  perdesaan  ternyata memiliki  percepatan  yang  lebih  tinggi  daripada  perkotaan.  Hal  ini  menandakan pentingnya menata kembali kehidupan di pedesaan, dalam konteks keadilan sosial melalui  kebijakan  dan  manajemen  pertanahan .  “Laporan  BPS  terakhir  (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani  yang  ada  di  Indonesia,  31,70  juta  jiwa,”  tenaga  kerja  yang  terserap  di  sektor pertanian cukup besar, yakni sekitar 34,6 persen atau 38,07 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Kemudian, kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 persen di kuartal II 2014.
Sebagai gambaran data terakhir pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan  dengan  kondisi  September  2014  yang  sebesar  27,73  juta  orang  (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16  persen,  naik  menjadi  8,29  persen  pada  Maret  2015.  Sementara  persentase penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  naik  dari  13,76  persen  pada  September  2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di  daerah  perdesaan  naik  sebanyak  0,57  juta  orang  (dari  17,37  juta  orang  pada September  2014  menjadi  17,94  juta  orang  pada  Maret  2015).  Peranan  komoditi makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan jauh lebih besar  dibandingkan  peranan komoditi bukan  makanan  (perumahan,  sandang,  pendidikan,  dan  kesehatan).  Sumbangan  Garis Kemiskinan  Makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan  pada  Maret  2015  tercatat  sebesar 73,23  persen,  kondisi  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  September  2014  yaitu sebesar 73,47 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan  di  perkotaan  relatif  sama  dengan  di  perdesaan,  diantaranya  adalah  beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan  kopi.  Sedangkan,  untuk  komoditi  bukan  makanan  diantaranya  adalah  biaya perumahan,  bensin,  listrik,  pendidikan,  dan  perlengkapan  mandi.  Pada  periode September  2014–Maret  2015,  baik  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.
Secara  mutatis  dan  mutandis  penyebab  kemiskinan  salah  satunya  sangat dipengaruhi oleh permasalahan redistribusi hak atas tanah dan pengelolaan sumberdaya alam (khususnya terkait dengan pemberdayaan HAT, dan juga tentang ekses pemberian HPL  &  HPH  berakibat  secara  makro  maupun  mikro)  menjadi  sangat  penting dalam pembangunan  ekonomi  pada  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Di  lain pihak sumber  daya  alam  tersebut  telah  banyak  mengalami  kerusakan-kerusakan, terutama disebabkan regulasi HAT pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Pengelolaan  Hutan  (HPH),  yang  cenderung  ngawur  (tidak  terkonsep  dengan  baik  dan cenderung  menyimpangan  dari  arah  dan  tujuannya),  sehingga  BPN  tidak  mampu mengontrol  (ego  sektoral  muncul  karena  kewenangan  tsb  di  luar  pengawasan  BPN), berkaitan  dengan  cara-cara  eksploitasinya  guna  mencapai  tujuan  bisnis  dan  ekonomi kaum elitis (sebut saja misal kasus lapindo).
Fakta pemberian HAT pada kebijakan atau regulasi HPL dan HPH telah banyak merusak  ekosistem.  Dalam  laporan  PBB  pada  awal  tahun  2000  umpamanya,  telah diidentifikasi  5  jenis  kerusakan  ekosistem  yang  terancam  mencapai  limitnya,  yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem  air  tawar,  ekosistem  padang  rumput  dan  ekosistem  hutan.  Kerusakan- kerusakan  sumberdaya  alam  di  dalam  ekosistem-ekosistem  tersebut  terjadi  terutama karena  kekeliruan  dalam pengelolaannya  sehingga  mengalami  kerusakan  yang disebabkan  karena  terjadinya perubahan  besar,  yang  mengarah  kepada  pembangunan ekonomi  yang  tidak  berkelanjutan.  Padahal  sumberdaya  tersebut  merupakan pendukung  utama  bagi  kehidupan  manusia,  dan  karenanya  menjadi  sangat  penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada  kecenderungan pengurasan  ( depletion )  dan  degradasi  ( degradation ). Kecenderungan  ini  baik  dilihat  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitasnya  dan  terjadi  di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin, dan pemerintah tidak mampu mencegahnya.
Presiden terpilih  (Jokowi-JK) harus mempunyai jiwa radical agent (mempunyai nyali/keberanian)  untuk  mengubah  strategi  pertanian  Indonesia dan  Presiden  terpilih juga  harus  berani  melakukan  pembaruan  agraria  (khususnya  harus  mampunyai  karya Motivasi,  Pemikiran  Strategis,  Rencana  Program  Pengembangan  Kebijakan  dan Manajemen  Pertanahan,  baik  pada  visi,  misi,  fungsi  dan  program  nyata BPN/Kementerian  Agraria).  Presiden  terpilih  harus  mampu  menjawab  isu  strategis  di bidang pertanian, sekaligus harus mempu mencarikan solusi nyata. Kemiskinan sistemik penduduk  pedesaan  disebabkan  oleh  lemahnya  akses  masyarakat  terhadap  sumber- sumber ekonomi dan sumber-sumber politik, terutama adalah tanah (tidak tersedianya tanah pertanian dan akses serta tehnologi, untuk peningkatan pangan melalui pertanian). Merujuk ke data BPS, dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06  juta  jiwa  di  Jawa  Barat.  Saat  ini  jumlah  keluarga  tani  26,14  juta,  sementara  di tahun  2003  masih  berjumlah  31,17  juta  keluarga.  Selain  itu,  sebagian  besar  dari  para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.
Presiden  terpilih  harus  berani  secara  tegas  berpihak  pada  para  petani  dan rakyat  secara  umum,  untuk  tujuan  pencapaian  kemakmuran  yang berkeseimbangan  antara  sandang,  pangan  dan  papan.  Sehingga  sebagaimana disebutkan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memperoleh  pekerjaan  yang  layak  untuk  kehidupannya  benar-benar  terwujud, dan  terwujudnya  suatu  kondisi  kemakmuran  rakyat  merupakan  hak  konstitusi rakyat atas kewajiban negara untuk mewujudkannya, sebagaimana diamanatkan oleh  pasal  33  ayat  3  UUD  45,  TAP  MPR  IX/2001  dan  UUPA  1960  melalui pengelolaan  pertanahan  secara  berkeadilan,  transparan,  partisipatif  dan akuntabel serta berkesinambungan.

## PENUTUP
Pemerintah  yang  akan  datang  harus  berani  melakukan rule  breaking terhadap pengaturan  sistem  pertanahan  secara  menyeluruh,  dengan  mengejawantahkan  secara nyata pengaturan keagrariaan, dan dirancang dalam kebijakan hukum pertanahan yang mencakup aspek yang mendasar (Kerangka Umum Kebijakan Agraria Nasional) yaitu
prinsip  pemenuhan  hak-hak  konstitusional  rakyat  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  dan  menghargai  prinsip  kesederajatan  manusia.  Reformasi  sistemik bidang  pertanahan  yang  terpenting  adalah:  Secara  umum  Agraria  Reform  (yang dicanangkan  Soekarno)  harus  diwujudkan  (diejawantahkan);  BPN  tidak  sekedar kembali  ke  kementrian  Agraria,  tetapi  harus  dengan  terobosan  kebijakan-kibijakan keagraria  dan  SDA  untuk  pencapaian  kesejahteraan  rakyat,  dengan  otonomi  bidang pertanahan  dan  berintegrasi  dengan  pengaturan  SDA,  mineral  dan  energi;  perlunya perubahan  sistem  secara  komprehensif,  meliputi  penerapan  stelel  publisitas  progresif, sistem  pra-pendaftaran  tanah,  penetapan  asas  akurasi  dan asas  hak  kodrati  atas  tanah, penerapan on  line  system pada  semua  lini  bidang  pertanahan,  pembentukan  lembaga mediasi (ADR) ditingkat desa dan hakim ad hoc pada tingkat MA.
Semoga kajian, kritik dan saran pada tulisan Karya Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN RI (Visi, Misi, Fungsi, dan Program Kerja) ini, bermanfaat. Amin.
Selain  media  cetak  dan  elektronik  (E  Book)  dan  per-uu-an,  sumber  bacaan  penulis dalam penulisan ini yaitu:

## Daftar Pustaka
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia , (PP No 37 tahun 1997)  cetakan keempat,  Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
Abdurrahman, Beberapa  Aspek  tentang  Hukum  Agraria ,  Penerbit  Alumni,  Bandung, 1983.
Adrian  Sutadi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum,  Dalam  Pengadaan  Tanah untuk Pembangunan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Juni 2008.
-------------------, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Agus  Dwiyanto  (editor), Mewujudkan  Good  Governance Melalui Pelayanan  Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Amanda  Coffey, Reconceptualizing  Social  Policy:  Sociological  Perspective  on Contemporary  Social  Policy ,    Open  University  Press,  McGraw-Hill  Education, Berkshire-England, 2004.
Anang Husni, Hukum birokrasi dan Budaya , Cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Ankie  M.  Hoogvelt, Sosiologi  Masyarakat  Sedang  Berkembang ,  Rajawali  Press, Jakarta, 1985.
Boedi Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia ,   Penerbit  Djambatan, Jakarta, 1999.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline Of Theory of Practice . Cambridge: Polity Press
_____________.    1984. Distinction:  A  Social  Critique  of  the  Judgement  of  Taste (Translated by Richard Nice) . United State Of America: Harvard College
BPNRI, Neraca Penatagunaan Tanah Provinsi Jawa Tengah , Hasil Penelitian Kegiatan Pembinaan  Pengelolaan  Tata  Laksana  Pertanahan,  Tahun.  2007.  dalam  Upaya Menindaklanjuti  Hasil  Survey  Integritas  layanan  Pertanahan  Oleh  KPK, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, tahun 2010/2011.
C.G. van Huls, Tijdscrift Voor Het Kadaster in Nederlandsch-Indie , 1937,
Charles E. Lindblom, The Policy-Making Process (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1968).
Charles  E.  Reasons  and  Robert  M.  Rich, Sociology  of  Law:  A  Conflict  Perspective , Butterworth, Toronto, 1978.
Charles  O.  Jones, An  Introduction  to  the  Study  of  Publik  Policy ,  edisi  kedua,  North Scituate, Massachusates Duxbury Press, 1977.
Charles Sampford, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory , Basil Blackwell, New York USA,  1989.
Haryatmoko . 2003. Menyingkap  Kepalsuan  Budaya  Penguasa:  Landasan  Teoretis Gerakan  Sosial  Menurut  Pierre  Bourdieu ,  dalam  Jurnal  Kebudayaan  Basis,
Nomor 11–12, Tahun ke-52, November–Desember
Esmi  Warassih, Pranata  Hukum:  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  PT  Suryandaru  Utama, Semarang, 2005.
Fadillah Putra dan Saiful, Kapitalisme Birokrasi , Cetakan I, Penerbit LKiS Yogyakarta, 2001.
Firman  Muntaqo, Karaktar  Kebijakan  hukum  pertanahan  Era  orde  Baru  dan  Era Reformasi, Badan Penerbit Undip, Semarang, Cetakan 1, Januari 2010.
Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum ;  Edisi  lengkap  (Dari  Klasik  sampai  Post- Moderenisme) , Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
Muh.  Erwin, Filsafat  Hukum  ;  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum ,  Jakarta  :  Rajawali Press, 2011.
Ritzer, George dan Douglas Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana
Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  (Bab  II,  Suatu  Kerangka  Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial) , Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009.
-------------------, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009.
-------------------, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000.
-------------------, Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan (Editor Khudzaifah Dimyati), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
-------------------, Manfaat  Telaah  Sosial  Terhadap  Hukum ,  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar  Fakultas  Hukum  UNDIP  Semarang,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
-------------------, Membedah    Hukum    Progresif ,  Penerbit  Buku  Kompas,    Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008.
-------------------, Negara Hukum yang Mebahagiakan Rakyatnya , Genta Press, Cetakan I, Jul  2008.
-------------------, Pemanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu  Hukum , Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum,  Metode dan  Dinamika Masalahnya , ELSAM dan Huma, 2002.
-------------------, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002.
-------------------, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis  pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspekstif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama , UMS Surakarta, 2001.
Solichin  Abdul  Wahab, Analisis  Kebijaksanaan;  Dari  Formulasi  Keimplementasi Kebijakansanaan Negara, Edisi dua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Sunaryati Hartono, kebijakan hukum pertanahan Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
Supriyadi, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, Juni 2009.
Suteki, Rekonstruksi  Hukum  Hak  Atas  Air  Pro-Rakyat ,  Surya    Pena    Gemilang, Malang,  Juli 2010.
------------------, Rekonstruksi  Politik  Hukum  Hak  Atas  Air  Pro-Rakya t,  Surya  Pena Gemilang, Malang, Juli 2010.
------------------, Rekonstruksi  Politik  Hukum  Tentang  Hak  Menguasai  Atas  Sumber Daya  Air  Berbasis  Nilai  Keadilan  Sosial (Studi Privatisasi  Pengelolaan  Sumber Daya Air).
------------------, Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana  rekayasa  Sosial  (Law  as  A  Tool  of  Social  Engineering ),  Studi  Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah,  Makalah  Pelaksanaan  Hibah  Penelitian,  Fakultas  Hukum  Diponegoro 2009.
------------------, The Non Enforcement Of Law, Strategi Menembus Kebuntuan Legalitas Formal  Melalui  Partial  dan  Sporadic  Enforcement ,  Makalah  presentasi  pada sidang  Guru  Besar  UNDIP,  dalam  rangka  pengusulan  jabatan  Guru  Besar, Semrang 2010.
Tamrin Amal Tomogola, Republik Kapling , Resist Book, Yogyakarta, Juni 2006.
Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law , Pyramont-NSW, 2002.
Thomas R. Dye dan Harmon Zeigler (1970), The Irony of Democracy, Belmont, Calif: Wadsworth, dalam Budi Winarno.
------------------, Understanding Publik Policy , Printice Hall Inc., 1978.
Urip  Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Kencana  Prenada  Media Group, Cetakan I, Jakarta, 2010.
Wayne Parsons, Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Alih Bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Kencana, Jakarta, 2006.
William  A.  Shrod  and  Dan  Voich, Organization  and  Management,  Basic  System Consepts. Tllahassee, Fla: Florida State University, 1974, Dalam Esmi Warassih, Ibid. hlm 42. Lihat juga dalam satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1991.
William J.  Chambliss  & Robert B. Seidman, Law,  Order and Power , Reading,  Mass: Addisin-Wesly, 1971. .
William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Edisi  Kedua.  (Publik  Policy Analysis:  An  Introduction  Second  Edition,  By:  William  N.  Dunn,  University  of
Pittsburgh), Penerbit Gajah Mada University Press, Cetakan kelima, Yogyakarta, Maret 2003.
------------------, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Edisi Kedua.
Williem J. Chambliss dan Robert B. Seidman, Law, Order and Power
W. Friedman, T eori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan , diterjemahkan  dari  buku  aslinya Legal  Theory oleh  Muhamad  Arifin,  Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.
Widhi  Handoko, Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum Progresif , Yogyakarta, Thafa Media 2014.
Yehezkel  Dror, Policy  Sciences  View  of  Law ,  Elsevier,  North-Holland,  Inc,  Second Printing, 1977.
Yusriyadi, Tebaran  Pemikiran  Kritis  Hukum  dan  Masyarakat ,  Surya  Pena  Gemilang, Malang-Jatim, Juli 2009.