Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 1024-1037
Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI) Sebagai Proteksi Dana Darurat Pelaku Usaha Mikro
Ryan Faisal 1*) , Amrizal 2) , Saiful Anwar 3) , Iwan Setiadi 4) , Amie Amelila 5)
1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan *Email korespondensi: rynfal@gmail.com

## Abstract
The  scientific  work  aims  to  introduce  Cash  Waqf  Linked  Sharia  Micro  Insurance  (CWLSMI),  an  innovative approach to facilitate Sharia micro insurance contributions for micro-business actors using their owned products. Micro-business  actors'  product  portfolios  will  be  cataloged  based  on  global  community  interests,  and  the management  will  be  funded  through  productive  waqf  assets.  Revenue  generated  from  product  sales  will  fund contributions to Sharia micro insurance for micro-business actors, their families, and contribute to government social security programs. CWLSMI serves as a financial planning reference for micro-business actors, fostering benefits for the halal industry. This qualitative research utilizes a narrative approach, incorporating primary data from search results and stakeholder interviews, complemented by secondary data from scientific journals and government reports. The initiation of CWLSMI is proposed as a recommendation to the government for enhancing the welfare of micro-business actors in Indonesia.
Keywords: businessmen; cash waqf linked sharia micro insurance (CWLSMI); micro enterprises; sharia micro insurance; waqf.
Saran sitasi: Faisal, R., Amrizal., Anwar, S., Setiadi, I., & Amelila, A. (2024). Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI) Sebagai Proteksi Dana Darurat Pelaku Usaha Mikro. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 1024-1037. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11459
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11459

## 1. PENDAHULUAN
Wakaf  adalah  bagian dari ibadah  sunnah  dalam Islam  yang  erat  kaitannya  dalam  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  keberjalanannya,  wakaf  bukan hanya  mampu  membangun  infrastrukur  bagi kepentingan  umat  tetapi  juga  mampu  meningkatkan kesejahteraan  para  penerima  manfaatnya  baik  dari segi  spiritual  ataupun  material.  (Yatim,  2011) mengatakan  bahwa  pada  zaman  dinasti  Abbasiyah wakaf  mengambil  peran  penting  dalam  lembaga pendidikan,  farmasi,  dokter,  rumah  sakit  dan keperluan  sosial.  Secara  fungsional  wakaf  hari  ini dapat diimplementasikan dalam hal kebermanfaatannya bagi masyarakat umum termasuk salah satunya adalah penopang ekonomi umat. Dalam sejarah  peradaban  Islam,  di  abad  kedelapan  dan kesembilan Hijriah, nazhir yang dipimpin oleh Sultan dan Amir meraih success story -nya. Salah satu kunci suksesnya  adalah  pengelolaan  yang  profesional sehingga mampu menghasilkan aset produktif wakaf
dengan  valuasinya  yang  optimal.  Hasil  dari  aset produktif  wakaf  ini  disalurkan  kepada  penerima manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Wold Giving Index (2019), Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  tingkat  kedermawanan  paling tinggi. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait valuasi wakaf uang secara potensinya dan tanah wakaf jika divaluasikan kedalam nominal sebesar Rp 2.000 triliun per tahunnya. Sedangkan kondisi di lapangan untuk  wakaf  tanah  baru  mencapai  52.000  Ha  yang diwakafkan, yang tersebar di 390.000 wilayah dengan valuasi  per  tahunnya  jika  diakumulasikan  dengan wakaf  uang  hanya  sebesar  Rp  1  triliun.  Dengan demikian  inovasi  dalam  memunculkan  instrumen wakaf uang perlu terus digali. Adanya wakaf manfaat polis, wakaf saham syariah, cash waqf linked sukuk , tabungan berhadiah wakaf dan wakaf uang sementara
telah  menjembatani  masyarakat  dalam  menunaikan amalan jariyahnya secara cepat dan mudah.
Salah  satu  sektor  ekonomi  umat  yang  menjadi penopang  perekonomian  di  Indonesia  adalah  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  jika  dilihat terhadap  kontribusinya  akan  aspek  ekonomi  secara makro  yang  terdiri  dari  pemanfaatan  sumber  daya manusia serta perannya bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari  Kementerian Koperasi dan  Usaha
Kecil  Mengengah  (KemenkopUKM)  RI  pada  tahun 2019 meperlihatkan bahwa UMKM dapat mempekerjakan sumber daya manusia sebagai tenaga kerjanya sebesar lebih dari 119 juta orang. Sedangkan untuk  perannya  dalam  PDB  mampu  memberikan kontribusi  sebesar  60.51%  dari  total  PDB keseluruhan.  Dalam  hal  ini  sektor  usaha  mikro memiliki  porsi  paling  besar  dalam  indikator  unit usaha, tenaga kerja dan kontribusi PDB.
Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019
No Indikator Satuan Tahun 2018 *) Tahun 2019 **) Perkembangan tahun 2018-2019 Jumlah Pangsa (%) Jumlah Pangsa (%) Jumlah (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  UNIT USAHA (A+B) (Unit) 64,199,606 65,471,134 1,271,528 1.98 A.   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Unit) 64,194,057 99.99 65,465,497 99.99  1,271,440 1.98 -  Usaha Mikro (UMi) (Unit) 63,350,222 98.68 64,601,352 98.67 1,251,130 1.97 -  Usaha Kecil (UK) (Unit) 783,132 1.22 798,679 1.22 15,547 1.99 -  Usaha Menengah(UM) (Unit) 60,702 0.09 65,465 0.10 4,763 7.85 B.    Usaha Besar (UB) (Unit) 5,550 0.01 5,637 0.01 87 1.58 2  TENAGA KERJA (A+B) (Orang)  120,598,138 123,368,672 2,770,534 2.30 A.   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Orang) 116,978,631 97.00  119,562,843 96.92  2,584,212 2.21 -  Usaha Mikro (UMi) (Orang) 107,376,540 89.04  109,842,384 89.04  2,465,844 2.30 -  Usaha Kecil (UK) (Orang) 5,831,256 4.84 5,930,317 4.81 99,061 1.70 -  Usaha Menengah(UM) (Orang) 3,770,835 3.13 3,790,142 3.07 19,307 0.51 B.    Usaha Besar (UB) (Orang) 3,619,507 3.00 3,805,829 3.08 186,322 5.15 3  PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) (Rp. Milyar) 14,838,756.0 15,832,535.4 993,779.4 6.70 A.   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rp. Milyar) 9,062,581.3 61.07  9,580,762.7 60.51  518,181.3 5.72 -  Usaha Mikro (UMi) (Rp. Milyar) 5,605,334.9 37.77  5,913,246.7 37.35  307,911.8 5.49 -  Usaha Kecil (UK) (Rp. Milyar) 1,423,885.1 9.60  1,508,970.1 9.53 85,085.0 5.98 -  Usaha Menengah(UM) (Rp. Milyar) 2,033,361.3 13.70  2,158,545.8 13.63  125,184.5 6.16 B.    Usaha Besar (UB) (Rp. Milyar) 5,776,174.7 38.93  6,251,772.7 39.49  475,598.1 8.23

## Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2019
Berdasarkan  akumulasi,  UMKM  memiliki kontribusi  sebesar  60,51%  secara  skala  ekonomi terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai  Rp  15.832,9  triliun.  Sehingga  besar pendapatan UMKM sebesar Rp 9.580,7 triliun. Dari
usaha mikro berkontribusi sebesar Rp 5.913,2 triliun per tahun. Jadi rata-rata pendapatan unit usaha mikro adalah Rp 148.304.945,7 per tahun atau Rp 406.314,9 per hari.
Literasi  keuangan  syariah  sangat  diperlukan khususnya  diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro supaya  mereka  mampu  menggunakan  dan  memilih produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu agar mereka mampu merencanakan  keuangannya  dengan  lebih  terencana dan  mampu  menentukan  investasi  yang  kredible (Djuwita & Yusuf, 2018).
Dengan  besarnya  sebaran unit  usaha mikro  dan jumlah  serapan  tenaga  kerja  maka  tantangan  dan acaman akan selalu ada. Beberapa diantaranya adalah risiko  kecelakaan  kerja,  sakit  kritis,  cacat  tetap sebagian, cacat total tetap, kematian ataupun hari tua. Risiko tersebut bukan hanya mengancam para pelaku usaha mikro tetapi juga keluarga mereka.
Dalam (Syakur, 2018) menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa asuransi syariah adalah metode utk menjaga manusia  terhadap  usaha  untuk  mencegah  terhadap risiko dalam perjalanan hidup maupun terkait kegiatan ekonominya. Sedangkan menurut Muhammad Syakir Sula asuransi syariah memiliki prinsip membagi risiko antar sesama. Wahbah az-Zuhaili mempunyai 2 (dua) definisi  asuransi, At-ta’min  at-ta’awuni (asuransi saling  membantu):  “ketika  salah  seorang  diantara peserta  ada  yang  mendapatkan  risiko  maka berdasarkan kesepakatan bersama setiap peserta akan membayar ganti ruginya”. Dan At-ta’min bi qist sabit (asuransi dengan pembagian tetap): “seseorang akan membayarakan polis asuransi pada suatu perusahaan asuransi  dengan  perjanjian  mendapatkan  ganti  rugi saat terjadinya risiko”.
Selama  lima  tahun  terakhir  perkembangan asuransi  syariah  di  Indonesia  memperlihatkan kenaikan dalam trendnya dari segi aset. Namun, dari sisi pertumbuhannya mengalami perlambatan. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) statistik IKNB (Industri  Keuangan  Non-Bank)  Syariah  mengalami penurunaan trend sejak  tahun  2017  sebesar  21,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 25,36%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Sedangkan porsi asuransi syariah dalam PDB  tergolong  kecil  apabila  dibandingkan  dengan porsi industri asuransi konvensional (KNEKS, 2018).
Di  sisi  yang  lain,  asuransi  syariah  mengalami tantangan yang serupa dengan literasi seputar wakaf yaitu rendahnya literasi keuangan masyarakat muslim di  Indonesia  sebesar  15,76%  pada  tahun  2018.  Hal tersebut  yang  menyebabkan  persepsi  banyak  orang akan  asuransi  syariah  tidak  terlalu  dibutuhkan (KNEKS,  2018).  Padahal  dalam  penelitian  (Ahmed,
2016)  mengatakan  asuransi  merupakan  salah  satu metode  dalam mengurangi  tingkat  kemiskinan  suatu negara,  terutama  untuk  negara-negara  berkembang seperti Indonesia.
Pemerintah Indonesia memiliki strategi tersendiri dalam  hal  mengembangkan  asuransi  syariah  untuk mendukung industri halal yang dilakukan khususnya oleh para pelaku usaha mikro. Strategi tersebut adalah pemanfaatan asuransi mikro syariah untuk para pelaku usaha  mikro.  Pemerintah  mengajak  sektor  swasta dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  syariah  untuk mengembangkan  produk  asuransi mikro syariah dan menyusun kembali tata kelola terkait asuransi mikro syariah.  Sehingga  harapan  kedepannya  industri asuransi syariah mampu meningkatkan perkembangan industri  halal  di  Indonesia  melalui  peran  asuransi mikro  syariah  bagi  para  pelaku  usaha  mikro  secara optimal (KNEKS, 2018).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  secara  naratif.  Menurut  Czarniawska suatu  riset  naratif  akan  “mendeskripsikan”  sebuah kronologi, peristiwa, aktivitas dan proses dalam objek penelitian  yang  diteliti  (Creswell,  2018).  Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan gagasan CWLSMI yang dikenalkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para pelaku usaha mikro.

## 2.1. Kerangka Dasar Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  utama yang  didapat  dari  hasil  pencarian  dan  interview dengan  para  stakebolder  di  bidang  wakaf.  Data sekunder  yang  digunakan  berupa  jurnal  ilmiah, laporan pemerintah, penelitian organisasi riset dan lain sebagainya.
Pada penelitian ini terkait aktivitas menghimpun data  dilakukan  dengan  metode  sebagai  berikut: pertama  metode  observasi,  yang  digunakan  dalam mendapatkan  data  mengenai  kondisi  pelaku  usaha mikro.  Kedua,  metode  wawancara,  yang  digunakan untuk  mendapatkan  data  tentang  kondisi  literasi keuangan dari pelaku usaha mikro serta pendapat ahli di bidang wakaf. Ketiga, metode dokumentasi, yang digunakan  untuk  mendapatkan  data  penunjang  dari literatur  kepustakaan  seperti  buku  dan  penelitian sebelumnya yang berkaitan serta arsip lainnya.

## 2.2. Data dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  utama yang  didapat  dari  hasil  pencarian  dan  interview dengan  para  stakebolder  di  bidang  wakaf,  asuransi mikro syariah dan usaha mikro. Data sekunder yang digunakan berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, penelitian organisasi riset dan lain sebagainya.

## 2.3. Prosedur Pengumpulan Data
Pada penelitian ini terkait aktivitas menghimpun data  dilakukan  dengan  metode  sebagai  berikut: pertama  metode  observasi,  yang  digunakan  dalam mendapatkan  data  mengenai  kondisi  pelaku  usaha mikro.  Kedua,  metode  wawancara,  yang  digunakan untuk  mendapatkan  data  tentang  kondisi  literasi keuangan dari pelaku usaha mikro serta pendapat ahli di bidang wakaf. Ketiga, metode dokumentasi, yang digunakan  untuk  mendapatkan  data  penunjang  dari literatur  kepustakaan  seperti  buku  dan  penelitian sebelumnya yang berkaitan serta arsip lainnya.

## 2.4. Analisis Data
Dalam penelitian ini penentuan model CWLSMI berdasarkan kepada 5 (lima) faktor, yaitu:
a. BMC CWLSMI.
Business  Model  Canvas (BMC)  mulai dikenal pada tahun 1990 pada saat konsep model bisnis  pada  suatu  perusahaan  dan  perubahan lingkungan  bisnisnya  banyak  dibahas  melalui internet. BMC memiliki fungsi untuk menjelaskan interaksi  perusahaan  dengan  supplier,  mitra  dan konsumen  serta  memberikan  gambaran  dasar terhadap  cara  suatu  organsisasi  mewujudkan, mengimplementasikan  dan  menerima  nilai (Gunawan, 2016). Kerangka dari BMC dibentuk seperti kanvas dan terdiri dari 9 (sembilan) kotak yang  saling  memiliki  hubungan.  Kesembilan kotak  tersebut  berisi  unsur-unsur  penting  yang memberikan  ilustrasi  bagaimana  suatu  organsasi mewujudkan nilai dan mendapatkan manfaat dari konsumennya (Wardhanie, 2017). Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam BMC.
• Customer  Segments merupakan  segmentasi yang dapat dibagi berdasarkan profesi, umur, penghasilan,  perilaku  dan  geografi  dari konsumen  yang  menggunakan  produk  dari organisasi  yang  sekaligus  menjadi  sumber penghasilan untuk organsisasi.
• Value  Propositions adalah  nilai  unik  dari suatu  produk  yang  menjadi  dasar  produk tersebut  untuk  dipilih.  Dalam  hal  ini
organisasi  memberikan  solusi  terhadap permasalahan yang dimiliki
oleh konsumennya.
• Channel adalah  bagaimana  cara  organsasi berkomunikasi  dengan  konsumennya  dalam menyampaikan value propositions , bentuknya  dapat  berupa  saluran  penjualan, distribusi dan komunikasi.
• Customer  Relationship merupakan  cara menjalin  hubungan  dengan  konsumen  yang memiliki tujuan memperoleh konsumen baru dan  menjaga  konsumen  yang  lama  tetap bertahan.
• Revenue  Streams adalah  aliran  dana  ke organsiasi  yang  merupakan  gambaran  dari tahapan  organsisasi  dalam  memperoleh penghasilan dari customer segments .
• Key Resources merupakan gambaran dari aset yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung  kesuksesan  operasional  model bisnis,  yang  diantaranya  tenaga  kerja, kekayaan intelektual, kendaraan dan bangunan.
• Key Activities adalah kegiatan yang dilakukan dalam  menyukseskan  model  bisnis  dalam mewujudkan value  propotitions kepada konsumen.
• Key Partnership merupakan langkah strategis kerjasama  bisnis  antara  dua  atau  lebih  mitra dalam menyelesaikan proyek dari organisasi.
• Cost  Structure merupakan  gambaran  dari keseluruhan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk mewujudkan value  propotitions melalui key activites , key resources dan channel .
b. Proses Flow CWLSMI.
Dalam  proses flow CWLSMI  dibutuhkan data proses flow wakaf tunai, inkubator UMKM, asuransi mikro syariah, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
c. Manajemen risiko dan mitigasi risiko CWLSMI. Dalam manajemen risiko dan mitigasi risko CWLSMI  dibutuhkan  data  analisis  risiko  dan mitigasi  risiko  segi  asuransi,  proyek  inkubator UMKM dan aset wakaf.

## 2.5. Perumusan Masalah
Berlandaskan  pendahuluan  yang  dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana business  model  canvas (BMC) Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI) yang  dapat  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro?
b. Bagaimana proses flow Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI)?
c. Bagaimana manajemen risiko dan mitigasi risiko Cash  Waqf  Linked  Sharia  Micro  Insurance (CWLSMI)?
2.6. Penyusunan Hasil Penelitian dan Kesimpulan
Melalui  rumusan  masalah  yang  ada,  berikutnya akan ditentukan beberapa alternatif untuk memberikan  solusi  terkait  masalah  tersebut.  Dalam bab pembahasan akan dipaparkan oleh peneliti terkait solusi  yang  diajukan  untuk  berikutnya  dibuat terkait kesimpulan.  Melalui  kesimpulan  yang  ada  akan diberikan  alternatif  saran  bagi  pihak  yang berkepentingan dan kebutuhan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pembahasan
Berikut  adalah  rincian  report  dari  webinar  dan interview  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk merumuskan BMC:
Penulis  terlibat  dalam  webinar  yang  diadakan oleh  BWI  dengan  tema  "Manajemen  Wakaf Korporasi" pada hari Jumat, 2 Desember 2022 yang dihadiri oleh 98 peserta selama 1 jam 57 menit dengan narasumber Bapak Dr. Ir. Imam Teguh Saptono, MM selaku Wakil Ketua BWI. Dan  webinar yang diadakan oleh  Kemenag  dalam  program  Kelas  Literasi  Zakat dan Wakaf Sesi 28 pada hari Jumat, 2 Desember 2022 dengan  tema  "Peran  Wakaf  dalam  Pembangunan Ekonomi" yang dihadiri oleh 213 peserta selama 1 jam 47 menit dengan narasumber Bapak Hendri Tanjung selaku Komisioner Badan Wakaf Indonesia.
Bisnis  berbasis  wakaf  (celestial  preneur)  dapat menjadi solusi dari pembiayaan syariah melalui wakaf uang dengan syarat lembaga wakaf uang yang besar. Seharusnya perbankan syariah menunjukkan perbedaannya  dengan  bank  konvensional  dan maqosidh syariah sebagai tujuannya. Umumnya para pelaku  usaha  mikro  yang  mendapatkan  pembiayaan melalui  pinjaman  online  pada  akhirnya  bukannya tidak  mau  membayar  namun  karena  margin  yang diberikan  terlalu  tinggi.  Seharusnya  bank  syariah turun  untuk  melakukan  penyelamatan  dengan  cara menukar  "barang  riba"  dengan  yang  lebih  baik  atau dengan kata lain pinjaman dengan margin yang bisa
lebih bersaing. Pinjaman online saat ini diperbolehkan untuk  menarik  margin  0,8  %  per  hari  maka  dalam setahun  292%.  Jika  ingin  menjadikan  wakaf  uang sebagai  suatu  gerakan  untuk  "menyelamatkan"  para pelaku  usaha  mikro,  maka  kita  harus  mempunyai lembaga wakaf uang yang besar dan ini identik dengan bank. Perbedaan antara bank dan lembaga wakaf uang adalah  saat  bank  memberikan  pinjaman  maka  akan dipilih  pelaku  usaha  mikro  yang  feasible  (layak) kemudian margin yang didapat akan diberikan kepada pemilik dana. Sedangkan untuk lembaga wakaf uang, margin akan diberikan kepada mauquf alaih kemudian jika wakaf uang yang didapat besar maka amanah dari wakif  adalah  uang  yang  diwakafkan  harus dioperasikan  dengan  manfaat  untuk  mauquf  alaih yang  sebesar-besarnya  maka  tidak  ada  cost  of  fund, yang  dikejar  adalah  maslahat  atau  kelestarian  dari wakaf  uangnya.  Untuk  bank  biasanya  yang  dikejar adalah  imbal  hasil  sedangkan  lembaga  wakaf  uang menjaga kemaslahatannya. Lembaga wakaf uang yang memiliki  kekuatan  cukup  besar  pernah  memajukan kekhalifahan  Turki  Usmani  di  abad  ke  15  -  17. Indonesia pernah memiliki cita-cita untuk membentuk lembaga  wakaf  uang  atau  bank  wakaf  yaitu  Bank Muamalat.  Bank  Muamalat  didirikan  dari  saham- saham Rp 1.000 Republika. Para pendiri atau pemilik saham  saat itu  tidak  berpikir  akan margin.  Ekonomi Indonesia bisa kembali bangkit dengan adanya bank wakaf.  Asumsikan  cukup  100.000.000  penduduk berkontribusi  untuk  setor  Rp  100.000  uangnya sehingga  terbentuk  bank  wakaf  dengan  modal  Rp 10.000.000.000.000.  Dari  alokasi  tersebut  dapat dikelola  untuk  membantu  pelaku  usaha  mikro mengakses  pembiayaan  tanpa  melibatkan  pinjaman online.
Penulis  melakukan  interview  secara  online  dengan Bapak  Dhika  Anugerah  selaku    Digital  Marketing Manager  PT. Asuransi  Keluarga  Indonesia  (ASYKI) pada hari Selasa, 22 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB via  zoom  meeting.  Interview  secara  online berlangsung selama 38 menit.
ASYKI  saat  awal  berdiri  adalah  memfasilitasi para pelaku usaha dalam proteksi kondisi darurat. Saat ini  ASYKI  mengembangkan  juga  produk  lainnya diluar  yang  mikro. Terdapat  program  mikro  sakinah untuk  kelas  usaha  rumahan  yang  besar  pinjamannya berkisar  Rp 2.000.000  -  15.000.000. Terkait  besaran preminya sebesar 6% per bulan selama tenor dari nilai pinjaman  atau  pembiayaan.  Untuk  asuransi  mikro syariah  selain  preminya  yang  tidak  besar,  proses
persetujuannya  juga  tidak  begitu  sulit.  Data  utama yang dibutuhkan adalah KTP. Biasanya juga ASYKI bekerja sama dengan koperasi syariah dan BMT yang juga  menjadi  penjamin  dari  peserta  asuransinya. Secara  program  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh koperasi syariah dan BMT sudah memiliki sistem dan kemungkinan  tunggakannya  kecil,  terdapat  sistem tanggung renteng.
Asuransi  tradisional  juga  diberikan  bagi  para pelaku  usaha  mikro.  Koperasi  gramin  yang  menjadi anggota  biasanya  adalah  perempuan,  dalam  hal  ini adalah seorang istri. Untuk suaminya biasanya adalah pekerja.  Jika  seorang  istri  mengajukan  pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 maka yang dicover adalah sang istri.  Sehingga  apabila  sang  istri  meninggal  dunia maka santunan akan diberikan kepada ahli warisnya. Namun hal tersebut akan berbeda jika yang meninggal dunia  adalah  sang  suami.  Sehingga  sang  istri  sudah tidak  ada  lagi  pendapatan  tetap  untuk  membayar cicilan. Oleh sebab itu terdapat program taawun card, muawamanah.  Dengan  premi  Rp  50.000  -  100.000 dengan manfaat biaya pemakaman Rp 3.000.000 hal ini  sangat  membantu  masyarakat  berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu ada iuran kesehatan sebesar Rp 100.000 selama 10 hari bagi ahli waris.
Untuk  menunjang  asuransi  mikro  syariah, ASYKI menjual produk non mikro dengan kerja sama dengan  coorporate  dan  individu.  Produk  yang diberikan  terkait  asuransi  pendidikan,  asuransi  dana hari  tua  dan  asuransi  berbasis  investasi.  Selain  itu terdapat juga produk asuransi ikhtiar wakaf. Dimana kontribusi  yang  dibayar  setiap  bulannya  sekaligus juga alokasi wakaf tunai kepada nazhir. Saat peserta asuransi  meninggal  dunia  maka  45%  dari  uang pertanggungan jiwanya menjadi hak dari nazhir. Nilai investasi  yang  terkumpul  sebesar  30%  diberikan kepada  nazhir  jika  tidak  terjadi  risiko  meninggal dunia. Ada juga program taawun wakaf, untuk project wakaf  tertentu.  Misal  terdapat  project  pembangunan sumur  wakaf.  Dari  Rp  100.000  kontribusi  yang diberikan,  Rp  50.000  dialokasikan  sebagai  wakaf tunai  dan  Rp  50.000  menjadi  hak  asuransi  mikro syariah dari  penerima manfaat  yaitu  para  guru  ngaji yang  tinggal  di  sekitar  wilaya  pembuatan  sumur. Dengan  YEWI  kerjasama  yang  dilakukan  adalah wakaf  uang,  wakaf  tabarru.  Dimana  jika  peserta meninggal  dunia  maka  nilai  manfaatnya  disalurkan sebagai wakaf. Program ini pun berkembang dengan nilai  manfaat  sebesar  45%  disalurkan  ke  koperasi syariah  atau  BMT  sebagai  modal  pembiyaan  pelaku
usaha mikro. Untuk mendukung wakaf produkti yang telah  dilakukan  sejak  tahun  2020.  Strategi  ASYKI dalam  menawarkan  program  asuransi  mikro  syariah ini  adalah  langkah  untuk  memfasilitasi  memberikan kesempatan  orang  yang  semangat  berwakaf  namun tidak memiliki aset yang besar.
Terkait  asuransi  pembiayaan,  kondisi  saat  ini sedang  dalam  pengawasan  karena  klaim  rasio  yang tinggi.  Hal  yang  sama  sempat  terjadi  di  asuransi kendaraan  motor  dengan  nilai  premi  yang  rendah seseorang  dapat  memiliki  kesempatan  mendapatkan pembiayaan  motor.  Contoh  lainnya  adalah  asuransi dalam KPR, dimana biasanya jangka waktunya cukup lama  sampai  15  tahun.  Dalam  asuransi  pembiayaan akan ditentukan oleh faktor rasio lembaga sebelumnya dan  faktor  lainnya  untuk  bisa  ditentukan  rate  yang sesuai profil risiko. Range dari besaran kontribusinya biasanya sekitar Rp 50.000.
Dalam  mitigasi  risiko  asuransi  mikro  syariah adalah sebagai berikut terdapat form profil risiko yang harus  diisi  termasuk  klaim  rasio  dari  lembaga  yang meminta  pembiayaan. Terdapat  term  condition  yang cukup ketat untuk diterapkan misal form non medis. Catatan penyakit berat menjadi satu perhatian dalam menentukan rate. Undang-undang mengikuti (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  POJK  terkait asuransi  mikro  syariah.  Bukan  hanya  aturan  untuk perusahaan tetap juga setiap produk yang ditawarkan. Misal produk asuransi investasi mengikuti persentase yang  dikehendaki  dalam  POJK.  Setiap  produk asuransi  yang  dirilis  akan  selalu  ada  izin penerbitannya.
Penulis melakukan interview langsung dengan Bapak Dodi  selaku  tim  Kopmu  DT  pada  hari  Rabu,  26 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB di kantor DT Peduli, Jl. Gegerkalong Girang No.32, Isola, Kec. Sukasari, Kota  Bandung,  Jawa  Barat  40153.  Interview berlangsung selama 48 menit.
KOPMU DT memiliki legalitas sebagai koperasi syariah,  dimana  anggota-anggotanya  merupakan mustahiq  dari  DT  Peduli.  DT  Peduli  sendiri  adalah lembaga amil zakat yang dimiliki oleh yayasan Daarut Tauhid.  KOPMU  DT  merupakan  mitra  pelaksana program dari DT Peduli sejak 2003. Legalitas koperasi sendiri  dimulai  sejak  2009  dengan  nama  Koperasi Mizka.  Dan  di  2011  menjadi  Koperasi  Umat (KOPMU)  DT.  Para  anggota  dari  KOPMU  akan mendapatkan  pendanaaan  untuk  membangun  usaha melalui dana zakat produktif yang sekaligus sebagai penerima  manfaaat  dari  penyaluran  dana  zakat  DT
Peduli.  Mayoritas  anggota  adalah  ibu-ibu  ada  yang memang  sebelumnya  sebagai  pedagang  maupun  ibu rumah tangga. Semua anggota diberikan pengetahuan dan  keahlian  dalam  berwirausaha.  Karena  sebagai koperasi  terdapat  pinjaman,  pembiayaan  dan tabungan.  Untuk  pinjaman  sendiri  akadnya  adalah qard  dengan  nominal  terbatas.  Pembiayaan  dengan akad  tijarah  untuk  digunakan  sebagai  modal  usaha. Terdapat mitra asuransi juga yang bekerja sama terkait program pembiayaannya yaitu ASYKI. Asuransi yang diberikan  adalah  asuransi  jiwa,  belum  termasuk  ke asuransi kesehatan. Di KOPMU DT terdapat katalog fisik  dari  produk-produk  para  pelaku  usaha  mikro. Beberapa  tantangan  dalam  program  binaan  UMKM adalah pembuatan legalitas dari usaha dan penentuan strategi pemasaran dari produk. Produk dari anggota juga digunakan oleh tim KOPMU DT sendiri sepert seragam kantor. Omset tahunan pelaku usaha mikro di KOPMU  DT  berkisar  dari  Rp  36.000.000  -  Rp 120.000.000.  Kehadiran  KOPMU  DT  juga  menjadi sarana  literasi  keuangan  syariah  dalam  hal pembiayaan  dalam  menggantikan  porsi  pinjaman online maupun pinjaman lainnya dengan riba. Selain binaan  dari  sisi  ekonomi,  para  pelaku  usaha  mikro juga dibina secara ruhiyah. Harapan dari pengurusnya antara ruhiyah dan lahiriyah dapat seimbang dimiliki oleh  para  pelaku  usaha  mikro.  Diberlakukan  juga infaq  rutin  kepada  pelaku  usaha  mikro,  harapannya saat nanti telah siap menjadi muzakki sudah terbiasa untuk  menyisihkan  dari  harta  yang  diperoleh.  Infak rutin yang terkumpul juga menjadi dana darurat untuk para  peserta.  Dengan  asas  kekeluargaan  tentunya metode tersebut akan semakin menguatkan. Selain itu dari koperasi juga sudah meng-cover terkait asuransi jiwa  dari  skema  pembiayaan  yang  berlangsung. Terkait  plaftonnya  bergantung  dengan  usianya.  Usia berkisar  antara  20-60  tahun  bekerja  sama  dengan ASYKI dan MQ Taawun.
Dalam  melakukan  mitigasi  risiko,  KOPMU  DT melakukan pembatasan dari segi besaran pembiayaan. Masing-masing  anggota  dibatasi  sebesar  Rp 10.000.000  untuk  menerima  pembiayaan.  Tentunya diberlakukan juga analisa usaha oleh pihak KOPMU DT.  Periode  waktu  untuk  pembiayaan  selama  50 pekan atau 11 bulan. Area pembiayaan KOPMU ada di 9 titik, provinsi Jawa Barat (Kota Bandung, Tanjung
Sari, Banjaran, Ciparay, Garut, Tasikmalaya, Bekasi) Banten  dan  Tangerang  Selatan.  Pesertanya  telah mencapai  2.200  orang.  Wilayahnya  perkotaan  dan pedesaan.  Para  peserta  tidak  selalu  setiap  tahun mengakses  pembiayaan  karena  dengan  adanya tabungan  yang  telah  dibentuk,  peserta  bisa memanfaatkan dana pribadinya untuk mengembangkan  usaha.  Pada  akhirnya  para  peserta pun  juga  mengikuti  pola  pemberdayaan  DT  yang mengedepankan kepada maqasidh syariah.
Terdapat  program  PPR  (Program  Penghapusan Riba) yang berlaku di wilayah terdekat kantor pusat KOPMU DT sejak tahun 2020. Program ini membantu para korban yang terlilih hutang riba. Satu orang yang terlilit  pinjol  (pinjaman  online)  bisa  mencapai  Rp 140.000.000.  Oleh  karenanya  peran  donatur  sangat dibutuhkan  untuk  mendukung  pembebasan  riba  ini. Akses  dari  aplikasi  yang  cukup  mudah  untuk mengajukan  pinjol  adalah  salah  satu  faktor  yang membuat  semakin  banyaknya  korban.  Selain  pinjol terdapat  juga  korban  dari  rentenir,  satu  orang  yang bisa  mengakses  hingga  17  rentenir.  Para  rentenir sengaja  menyasar  MBR  karena  kebutuhan  yang mendesak  dari  aktivitas  berjualan  yang  biasa dilakukan.  Misal  pedagang  kupat  tahu  sengaja mengakses rentenir dengan cicilan setiap harinya Rp 100.000  untuk  belanja  bahan  baku  harian.  KOPMU DT membuka kolaborasi dana qardul hasan maupun CSR  untuk  mendulung  gerakan  PPR  maupun pembiayaan para mustahiq.

## 3.2. Pembahasan
3.2.1. Business Model Canvas (BMC) CWLSMI Untuk menganalisis potensi agar CWLSMI dapat diimplementasikan  peneliti  coba  memetakan  BMC yang  diantaranya customer  segments,  value propositions,  channels,  customer  relationship, revenue  streams,  key  activites,  key  resources,  key partnership dan cost structure .
BMC yang dibuat berdasarkan elaborasi dari 19 partisipan  yang  berpartisipasi  dalam  menjawab pertanyaan  dan  memberikan  insight  seputar CWLSMI.  Kesembilanbelas  partisipan  tersebut berasal  dari  regulator,  komunitas/asosiasi,  nazhir, perbankan syariah, fintech syariah, lembaga jaminan sosial pemerintah, koperasi syariah dan akademisi.
Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments
• Peneliti  dan  inovator produk perdagangan
• Perushaaan asuransi syariah
• Perusahaan  perbankan syariah
• Perusahaan fintech syariah • Regulator : Kementerian  Koperasi dan UKM (KemenkopUKM)  RI, OJK dan BI • Lembaga Standardisasi  Ekspor, Badan  Pengawas  Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) • Mitra penjualan • Menghimpun omset produk yang terjual • Menentukan besaran harga produksi dan jual • Proses  mengelola produk yang telah diseleksi • Sales dan marketing • Memperoleh keuntungan • Membayar kontribusi asuransi mikro syariah • Kontribusi asuransi mikro syariah yang solutif
• Asuransi mikro syariah
yang lengkap
• Proyek wakaf unik untuk pelaku  usaha mikro • Nazhir mendapatkan bagi hasil • Inklusi dan literasi wakaf produktif • Inklusi dan literasi asuransi mikro syariah • Memasyarak atkan  produk asuransi
mikro syariah
• Laporan  berkala  kepada pelaku usaha mikro
• Laporan  keuangan  dan bagi hasil
• Laporan audit Kantor Akuntan Publik independen • Standardisasi  halal  MUI, BPOM dan KemenkopUKM • Pelaku usaha mikro
• Konsume
n produk • Wakif
Key Resources Channels • Pelaku usaha mikro • Produk perdagangan • Wakif dan nazhir • Wakaf  tunai  dan aset wakaf • Berbagai perusahaan asuransi syariah • Berbagai perusahaan perbankan syariah • Berbagai perusahaan fintech syariah • Koperasi syariah atau BMT • Kelompok  pelaku  usaha mikro • KemenkopUKM • Social media CWLSMI Cost Structure Revenue Streams • Cost pra  dan  pasca
produksi
• Cost  RnD (  riset  and
development)
• Cost
project development
• Cost pajak dan ekspor Penjualan produk pelaku usaha mikro
Gambar 2. Bagan BMC (Analisis Penulis) Dalam CWLSMI secara segmentasi pasar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Pertama, segmentasi pasar  dari  segi  konsumen  dengan  menggunakan produk  yang  terjual  untuk  pembayaran  kontribusi asuransi, bagian ini menargetkan seluruh pelaku usaha mikro  II-VIII  dan  keluarganya.  Kedua,  segmentasi pasar dari segi wakaf tunai yang dikonversi menjadi alat pengelola produk sebagai aset wakaf, bagian ini menyasar pada wakif perorangan maupun kelompok. Ketiga,  segmentasi  pasar  untuk  produk  CWLSMI,
bagian  ini  menyasar  untuk  para  konsumen  produk- produk lokal.
Dari  segi customer  relationship ,  untuk  menjali hubungan yang baik antar stakeholder CWLSMI perlu dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: a. Pelaku  usaha  mikro:  setiap  produk  yang diproduksi  dan  dijual,  pelaku  usaha  mikro memperoleh  detail  pelaporan  yang  berisikan harga  penjualan  dan  akumulasi  kontribusi asuransi  yang  difasilitasi  oleh  CWLSMI.  Selain
itu, pelaku usaha mikro akan memperoleh laporan pembyaran kontribusi CWLSMI yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi mikro syariah.
b. Regulator:  Kepala  OJK,  BWI,  KemenkopUKM menerima laporan rencana kegiatan dan keuangan CWLSMI  atas  penggunaannya.  Selain  itu,  akan diberikan  juga  laporan  auditor  independent CWLSMI  secara  rutin  per  tahun.  Hal  tersebut memperlihatkan transparansi penggunaan dana di CWLSMI kepada masyarakat umum.
c. Konsumen:  untuk  meningkatkan  kepercayaan terhadap CWLSMI, terhadap produk-produk yang dijual  akan  disertifikasi  kehalalannya,  selain  itu dilalukan  juga  riset  standardisasi  produk  secara berkala  dan  juga  mendiversivikasikan  berbagai varian produk baru.
Dari  segi channels ,  CWLSMI  menggandeng beberapa  instansi  yaitu,  KemnkopUKM,  perusahaan asuransi  mikro  syariah,  koperasi  syariah, fintech syariah dan kelompok pelaku usaha mikro.
Dari  segi revenue  streams ,  omset  diperoleh melalui  penjualan  kepada  konsumen  dari  produk pelaku  usaha  mikro  .  Selain  itu  omset  bersih  juga diperoleh setelah dikurangi kontribusi asuransi mikro syariah .
Dari  segi value  proposition :  CWLSMI  secara kebermanfaatan setidaknya dapat dirasakan oleh lima pihak  pelaku  usaha  mikro,  nazhir,  regulator, perusahaan asuransi syariah, perusahaan perbankan/ fintech syariah Dari segi key activities , ada 9 (sembilan) bagian dari  aktivitas  bisnis  yang  berlaku  dalam  CWLSMI, yaitu:
a. Menghimpun  dana  wakaf  tunai  dari  wakif perorangan atau kelompok yang akan
dialokasikan  sebagai  modal  awal  pengelolaan CWLSMI.
b. Menentukan  strategi  pemasaran  dalam  hal produksi, promosi dan penjualannya.
c. Membangun aset wakaf untuk produksi,
mengurus seluruh perizinan dan mensosialiasikan CWLSMI  kepada  pelaku  usaha  mikro  yang dilakukan oleh nazhir.
d. Pelaku usaha mikro akan menyerahkan produknya  kepada  CWLSMI.  Kemudian  produk tersebut  akan  diperiksa  kualitasnya.  CWLSMI akan  mencatat  nominal  harga  produk  sebagai pembayaran  kontribusi  asuransi.  Kontribusi asuransi  mikro  syariah  akan  masuk  ke  akun
pelaku usaha mikro yang menyetorkan produknya.
e. Standardisasi  produk  akan  dilakukan  oleh lembaga standardisasi eskpor, BPOM dan MUI.
f. Melalui media sosial, media luar ruang dan media masa baik di dalam maupun luar negeri pemasaran akan  dilakukan,  selain  itu  jaringan  pemasaran yang kuat antar para mitra.
g. Memperoleh keuntungan.
h. Mentransfer keuntungan yang didapatkan CWLSMI  untuk  membayar  besaran  kontribusi asuransi para pelaku usaha mikro dan keluarganya
i. Tahap  keberlanjutan  CWLSMI,  dimana  proses bisnis kembali lagi ke tahap 4 (empat) dan tahap- tahap selanjutnya.
Dari segi key resources ,
a. SDM (sumber daya manusia) adalah pelaku usaha mikro, karyawan, nazhir dan wakif.
b. Sumber  modal  atau  keuangan  adalah  aset  wakaf dan wakaf tunai.
c. Sumber  bahan  baku  adalah  hasil  produksi  para pelaku usaha mikro.
Dari segi key partnership , CWLSMI bekerjasama dengan  berbagai  pihak  yang  diantaranya  para akademisi,  segenap stakeholder yang  berhubungan dengan asuransi mikro syariah dan usaha mikro. Dari segi cost structure , beban biaya CWLSMI terdiri dari 4 (empat) biaya meliputi : seluruh biaya pra dan pasca  produksi,  riset  and  development,  project development serta pajak dan ekspor.

## 3.2.2. Proses Flow CWLSMI
Gambar 3. Proses Flow CWLSMI (Analisis

## Peneliti)
Berikut  tahap-tahap  proses  flow  melalui  data- data yang diperoleh dari para partisipan:
a. Tahap I : wakif melakukan ikrar wakaf.
b. Tahap  II  :  nazhir  menyalurkan  wakaf  uang  dari wakif melalui LKS PWU / FINTECH SYARIAH.
c. Tahap III dan IV : melalui LKS-PWU/ FINTECH
SYARIAH dana wakaf uang dialokasikan sebagai permodalan pelaku usaha mikro kelas II-VII yang termasuk asuransi mikro syariah ataupun jaminan sosial didalamnya.
d. Tahap V : dari omset pelaku usaha mikro kelas II- VII akan diperoleh keuntungan.
e. Tahap VI : dari keuntungan tersebut ada porsi bagi hasil  utk  nazhir  sebesar  maksimal  10%  untuk operasional.
f. Tahap VII dan VIII : selebihnya dari keuntungan yang  didapatkan  menjadi  hak  dari  penerima manfaat  yaitu  pelaku  usaha  mikro  kelas  I  untuk mendapatkan proteksi dari asuransi mikro syariah ataupun jaminan sosial.

## 3.2.3. Mitigasi dan Manajemen Risiko CWLSMI
Analisis  manajemen  risiko  dan  mitigasi  risiko pada CWLSMI, dipaparkan pada tabel berikut:

## Tabel 2 . Mitigasi Risiko dan Manajemen Risiko CWLSMI
No.  Jenis Risiko Analisis Risiko Mitigasi Risiko Sisi Asuransi 1 Kontribusi Produk yang dijual melalui CWLSMI kurang mendapatkan animo dari masyarakat dan CWLSMI belum mampu membayar pelunasan kontribusi asuransi mikro syariah. CLWSMI akan mengajukan perpanjangan pembayaran kontribusi kepada perusahaan asuransi mikro syariah. 2 Terjadi kenaikan nilai pembayaran kontribusi asuransi CWLSMI akan menurunkan margin dari harga jual pelaku usaha mikro. Penurunan margin dari harga jual dilakukan dengan syarat tidak merugikan pedagang secara signifikan. Hal tersbebut dilakukan guna meminimalisasi kerugian. 3 Pelaku usaha mikro Pelaku usaha mikro mengundurkan diri dalam keanggotaan CWLSMI. Dilakukan FGD bersama antara CWLSMI dan pelaku usaha mikro. CWLSMI akan menampung berbagai inputan pelaku usaha mikro guna mengevaluasi CWLSMI. 4 Minat pelaku usaha mikro dalam mengikuti program CWLSMI tergolong rendah. CWLSMI akan meningkatkan literasi dan inklusi dalam meyakinkan akan manfaatnya bagi para pelaku usaha mikro. 5 Nazhir Nazhir memiliki inisiatif untuk mengembangkan produk sejenis seperti CWLSMI masing-masing. Komitmen bahwa CWLSMI merupakan program terpusat dengan naungan satu lembaga independen yang akan mengelola CWLSMI. Langkah tersebut dilakukan guna terciptanya suatu sistem yang independen, transparan dan terintegrasi serta bertanggung jawab. Dengan begitu persaingan antara
nazhir juga tidak terjadi dalam mengimplementasikan program CWLSMI. Sisi Pengolahan Produk Pelaku Usaha Mikro 1 Produk Respon pasar terhadap produk pelaku usaha mikro CWLSMI tergolong rendah. Meningkatkan promosi baik secara online maupun offline, memberikan program potongan harga dan meningkatkan kualitas dan standard terhadap mutu pada produk pelaku usaha mikro CWLSMI. 2 Produksi pelaku usaha mikro mengalami hambatan ( human error , cacat produk maupun kegagalan produksi) Pengecekan terhadap proses produksi akan dilakukan secara berkala.
No.  Jenis Risiko Analisis Risiko Mitigasi Risiko 3 Keuangan Terjadi wanprestasi baik dari nazhir, pelaku usaha mikro maupun inkubator pelaku usaha mikro. Berbagai proses bisnis dan semua pelaporan keuangan mendapatkan audit baik dari Badan Penyelidik Keuangan (BPK) RI dan auditor independent 4 Kontribusi Penaksiran biaya kontribusi terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Menunjuk tim CWLSMI yang akan mencatat dan mengawasi harga pasar. Sisi Aset Wakaf 1 Partisipasi masyarakat Ketertarikan masyarakat terhadap wakaf tunai untuk CWLSMI tergolong rendah. Promosi CWLSMI dengan bekerjsa sama dengan perusahaan asuransi mikro syariah dan KemenkopUKM. 2 Wakaf tunai  Tidak terpenuhinya target penghimpunan wakaf tunai untuk CWLSMI.
3 Aset wakaf Aset wakaf mengalami kehilangan maupun kerusakan. CWLSMI akan memasukkan manfaat asuransi kerugian dan kehilangan aset wakaf, memperketat pengamanan dan menyiapkan sistem monitoring aset wakaf selama 24 jam. Depresiasi dari aset wakaf. Laju depresiasi diperlambat dengan perawatan rutin aset wakaf CWLSMI.

## Sumber: Analisis Penulis

## 4. KESIMPULAN
CWLSMI adalah inovasi pembayaran kontribusi asuransi  mikro  syariah  para  pelaku  usaha  mikro dengan menggunakan produk yang dimilikinya. Dari hasil  penjualan  produk  yang  telah  dikelola  akan digunakan untuk membayar kontribusi asuransi mikro syariah  pelaku  usaha  mikro,  asuransi  mikro  syariah keluarga pelaku usaha mikro serta jaminan sosial yang menjadi  program  pemerintah.  Selanjutnya  untuk menganalisis potensi agar CWLSMI dapat diimplementasikan  penulis  coba  memetakan  BMC yang  diantaranya  customer  segments,  value propositions, channels, customer relationship, revenue streams,  key  resources,  key  activites,  key  resources, key partnership dan cost structure.
Proses  flow  dari  CWLSMI  Tahap  I  :  wakif melakukan ikrar wakaf; Tahap II : nazhir menyalurkan wakaf uang dari wakif melalui LKS PWU / FINTECH SYARIAH;  Tahap  III  dan  IV  :  melalui  LKS-PWU/ FINTECH SYARIAH dana wakaf uang dialokasikan sebagai permodalan pelaku usaha mikro kelas II-VII yang  termasuk  asuransi  mikro  syariah  ataupun jaminan  sosial  didalamnya;  Tahap  V  :  dari  omset pelaku  usaha  mikro  kelas  II-VII  akan  diperoleh keuntungan; Tahap VI : dari keuntungan tersebut ada porsi  bagi  hasil  utk  nazhir  sebesar  maksimal  10% untuk  operasional;  Tahap  VII  dan  VIII  :  selebihnya dari  keuntungan  yang  didapatkan  menjadi  hak  dari penerima  manfaat  yaitu  pelaku  usaha  mikro  kelas  I
untuk  mendapatkan  proteksi  dari  asuransi  mikro syariah ataupun jaminan sosial.
Manajemen  dan  mitigasi  risiko  pada  CWLSMI dianalisis  dari  empat  sisi  yaitu  sisi  asuransi, pengelolaan  produk  pelaku  usaha  mikro  dan  asset wakaf.
Saran  bagi  rekomendasi  kebijakan;  BWI,  OJK, KNEKS,  KemenkopUKM  RI,  Perbankan/Fintech Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah agar dapat mempertimbangkan  gagasan  CWLSMI  untuk  dapat diimplementasikan  kepada  masyarkat  pelaku  usaha mikro.  BWI  dan  KemenkopUKM  melakukan  kajian seputar  CWLSMI  bersama  pakar  ekonomi  mikro, pakar wakaf dan pakar asuransi syariah. Melalui hasil kajian tersebut diharapakan efektifitas dan kelayakan CWLSMI  jika  diimplementasikan  dapat  dinilai  dan diprediksi. OJK, KNEKS, KemenkopUKM perusahaan asuransi mikro syariah, perbankan syariah dan  fintech  syariah,  pada  saat  CWLSMI diimplementasikan,  diharapakan  seluruh  pihak  turut mensosialisasikan CWSMI kepada seluruh masyarakat  serta  mengambil  peran  untuk  turut menyukseskan kebermanfaatan dari CWLSMI.
Saran bagi penelitian selanjutnya; penulis dapat memperluas  produk-produk  integrasi  cash  wakaf lainnya  yang  disandingkan  dengan  produk-produk kementerian  terkait,  seperti  produk  seputar (Sustainability  Development  Goals)  SDGs  yang dikaitkan dengan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)  Bappenas  dan  produk  seputar  (Corporate
Social  Responsibility)  CSR/(Creating  Shared  Value) CSV  yang  dikatikan  dengan  Kementerian  (Badan Usaha Milik Negara) BUMN untuk menjadikan wakaf membumi dan menjadi lifestyle.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillah  segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  yang  telah  memberikan  rahmat  dan  hidayah Nya  sehingga  peneliti  dapat  menyelesaikan penyusunan  tesis  ini.  Sholawat  dan  salam  peneliti hadiahkan  kepada  junjungan  baginda  Nabi  besar Muhammad SAW. Dalam penelitian tesis ini peneliti telah  berusaha  dengan  segenap  kemampuan  dan pengetahuan peneliti dan peneliti menyadari terdapat banyak  kekurangan  dan  masih  jauh  dari  kata sempurna dalam penelitian ini. sehingga peneliti sadar banyak  pihak-pihak  yang  membantu  peneliti  dalam menyelesaikan  tesis  ini  dan  peneliti  mengucapkan terima kasih kepada:
a. Bapak  Dr.  Mukhaer  Pakkanna,  SE.  MM  Selaku Rektor  Institut  Teknologi  Dan  Bisnis  Ahmad Dahlan Jakarta
b. Bapak  Dr.  Eng.  Saiful  Anwar,  SE.  AK.  M.Si. selaku Direktur Program Studi Keuangan Syariah Institut  Teknologi  Dan  Bisnis  Ahmad  Dahlan Jakarta
c. Bapak  Associate  Prof.  Amrizal,  SE,  MM,  Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan  waktu  membimbing  dan  membantu peneliti menyelesaikan tesis ini
d. Bapak,  Ibu,  dosen  penguji  serta  seluruh  dosen Magister Keuangan Syariah atas ilmu dan nasehat yang  telah  disampaikan  kepada  peneliti  selama peneliti menimba ilmu di Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
e. Seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dan memberikan  informasi  dalam  penyelesaian  tesis ini
f. Kepada istri yang tercinta Yolanda Asmarita Putri dan  ibu  yang  tersayang  Dwi  Kurniti  yang  telah memberikan  begitu  banyak  perhatian,  motivasi, inspirasi  dan  selalu  mendoakan  peneliti  untuk kesuksesan penelitian tesis ini, dan kepada seluruh keluarga besar peneliti yang telah mendorong dan memberikan  semangat  sehingga  peneliti  mampu menyelesaikan tesis ini.
g. Untuk  seluruh  sahabat-sahabatku  seperjuangan Pasca Sarjana Keuangan Syariah Institut
Teknologi  Dan  Bisnis  Ahmad  Dahlan  Jakarta Tahun  2020/2022  kalian  semua  sahabat  terbaik
yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga  kita  semua  mendapat  ilmu  keuangan syariah  yang  bermanfaat  bagi  Agama  Nusa  Dan Bangsa.  Kepada  seluruh  sahabat,  peneliti mengucapkan  ribuan  terimakasih  tak  terhingga atas  sumbangsih  serta  Doa  yang  telah  diberikan untuk  penyelesaian  tesis  ini  semoga  Allah  SWT membalas kebaikan sahabat semua dan melimpahkan  Rahmat  dan  Hidayahnya  kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin

## 6. REFERENCES
Abraham, A., & Michael, A. (2012). Determinants of University Working-Students’ Financial Literacy at  the  University  of  Cape  Coast. International Journal of Business and Management (7(9)), 126- 135.
Ahmed, M. H. (2016). Micro Takaful Insurance as a Tool  to  Guaranteeing  Financing  and  Protecting Micro  Enterprises. Journal  of  Business  & Financial  Affairs,  05 ,  1-11.  Retrieved  from https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000228 Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Argarwalla,  S.,  Gene,  A.,  Ben,  I.,  Souphala,  C.,  & Evanoff,  D.  D.  (2015).  Financial  Literacy  and Financial Planning: Evidence from India. Journal of Housing Economics (Volume 27), Pages 4-21. Bhushan, P., & Medury, Y. (2013). Financial literacy and  its  determinants. International  Journal  of Engineering , Business and Enterprise Applications (4(2)), 155-160. BWI. (n.d.). Retrieved from https://www.bwi.go.id/529/2010/12/artikel/siner gi- wakaf-dengan-instrumen-asuransi-syariah/ BWI. (n.d.). Retrieved from https://www.bwi.go.id/1531/2017/02/berita/berit a-  wakaf/wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn- mui/
BWI.  (2020). Himpunan  Peraturan  Perundang- undangan Tentang Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
BWI.  (2022). Buku  Pintar  Wakaf. Jakarta:  Badan Wakaf Indonesia.
BWI.  (2022). Laporan  Indeks  Wakaf  Nasional. Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital - Badan Wakaf Indonesia.
BWI. (2022). Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
BWI, RI, K. K., & RI, K. A. (2021). Annual Report Cash  Waqf  Linked  Sukuk. Jakarta:  Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Creswell, J. W. (2018). Penelitian Kualitatif & Desain Riset  :  Memilih  di  antara  Lima  Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan  yariah  di  Kalangan  UMKM  dan Dampaknya  Terhadap  Perkembangan  Usaha (Vol. 10). Al-Amwal.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (n.d.). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No:  51/DSN-MUI/III/2006  tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. (n.d.).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No:  53/DSN-MUI/III/200  tentang Tabarru pada Asuransi Syariah . (n.d.).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat  Investasi  pada  Asuransi  Jiwa  Syariah.
(n.d.).
Fernandes, D., Lynch Jr., G., & Netemeyer, R. (2014). Financial  Literacy,  Financial  Education,  and Downstream  Financial  Behaviors. Management Science 60(8) , 1861- 1883. FKUI,  I.  (2019,  Januari  23). Penderita  Kanker  Tak Bisa  Sembuh  Total,  tapi  Bisa  Dapat  Remisi .
Retrieved
from https://fk.ui.ac.id/: https://fk.ui.ac.id/infosehat/penderita-kanker- tak-bisa-sembuh-total-tapi-bisa-dapat-remisi/ Gunawan,  M.  F.  (2016).  Perancanagan  business model  canvas  sebagai  alternatif  strategi  bisnis budidaya  ikan  gurame  (studi  kasus  pada  ukm mitra  mina  desa  Sridadi  kecamatan  Kalirejo Lampung Tengah).
Hakim,  M.  L.,  &  Asiyah,  S.  (2020).  Perkembangan Wakaf  Asuransi  Syariah  di  Indonesia  Pasca Terbitnya  Fatwa  DSM=MUI  No.  106  Tahun 2015. Islamic  Review:  Jurnal  Riset  dan  Kajian Keislaman (Vol. IX).
Jaenudin, D., Firdaus, A., Afendi, F. M., & Possuma, B. T. (2019). Analysis Of Ta’awun Fund Model Best  Practice  From  Indonesia. Ikonomika (Vol.
3), hlm. 139–166.
Jane, S., Sherman, D., Hanna, H., T. K., Angela, C. L.,
Palmer, L., & Xiao, J. (2009). Financial Literacy and  Education  Research  Priorities. Journal  of Financial Counseling and Planning (Volume 20). Jason, W.  (2012).  Financial  Literacy  Education  And Behaviour Unhinged:Combating Bias And Poor Product Design. Discussion Paper (No. 2012-01). Kapoor,  J.  R.,  Dlabay,  &  R.J.,  H.  (2014). Personal Finance (11th Edition ed.). Mc Graw Hill.
Kementerian Koperasi dan UKM. (2022).
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia .  Retrieved  from http://www.depkop.go.id/data-lainnya
Kencana,  U.  (2017). Hukum  Wakaf  Indonesia, Sejarah,  Landasan  Hukum  Dan  Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam. Malang: Setara Press.
KNEKS, K. N. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Cetakan Pertama.
Minakshi,  R.  (2009).  100%  Financial  Inclusion  in Gulbarga:  Access  and  usage,  Centre  for  Micro Finance. Institute for Financial Management and Research .  Retrieved  from  www.Centre-for- microfinance.com
Mohamad, F. S., & MacDonald, M. (2010). Savings Behavior  and  Financial  Problems  Among College Students:The Role of Financial Literacy in Malaysia.
Cross-Cultural
Communication (Vol. 6), 103-110. MUI,  S.  (2020). Himpunan  Fatwa  MUI. Jakarta:
Erlangga.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 (tujuh) Tahun 2021 .
(n.d.). Kemudahan, Pelindungan dan
Pemberdayaan Koperasi serta UMKM .
PP  No.  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Pelindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi  serta UMKM (PP UMKM). (n.d.).
Ramakrishnan,  R.  (2012).  Financial  Literacy  and Financial Inclusion. 9th SKOCH Summit 2012 . Ronald,  A.  S.,  &  John,  E.  G.  (2010).  Financial Numeracy, Net Worth, and Financial
Management  Skills:  Client  Characteristics  That Differ  Based  on  Financial  Risk  Tolerance. Journal  of  Financial  Service  Professionals ,  57- 65.
Santosa,  A.  A.  (2021,  Maret  19). Seputar  Asuransi Jiwa . Retrieved from
https://www.finansialku.com/:
https://www.finansialku.com/penting-untuk- tahu-hal-seputar-asuransi-jiwa-anda-wajib-baca/ Sula,  M.  S.  (2004). Asuransi  Syariah  (Life  and General)  Konsep  Sistem  Operasional. Jakarta:
Gema Insani.
Sulaeman,  &  Wirawan,  A.  (2021).  Ta'awuni-Based Micro  Insurance  Model  Bagi  UMKM:  Upaya Mendukung  Pengembangan  Ekosistem  Industri Halal Pasca COVID-19 di Indonesia. An Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah (Volume 08).
Syakur, M. (2018). Konstruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa  DSN-MUI  Dalam  Perspektif  Hukum Perjanjian  Syariah  Kontemporer  Musthafa Ahmad Az-Zarqa.
Tambunan, T. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia:  Beberapa  Isu  Penting. Jakarta  : Salemba.
Taylor,  M.  (2011).  Measuring  Financial  Capability and  Its  Determinants  Using  Survey. Social Indicator  Research,  Springer  Science,  Issue
2 (Volume 102), 297–31417.
Umam,  F.  (2018). Ibadah  dengan  Harta. Bandung: Rumah Amal Salman.
Undang-Undang No. 11 (sebelas) Tahun 2020. (n.d.).
Cipta Kerja .
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . (n.d.). UU No. 20 Tahun 2008. (n.d.). Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
Wahyuni,  S.  (2020).  Waqf  Link  Fisherman  Syariah
Insurance sebagai Solusi
Meningkatkan
Kesejahteraan  Hidup  Nelayan  Indonesia. Al-
Awqaf (Vol. 13).
Wardhanie,  A.  P.  (2017). Buku  ajar  model  bisnis. Surabaya: PT. Revka petra media. Yatim, B. (2011). Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Yusuf,  T.  O.  (2012).  The  Role  of  Islamic  Micro Insurance in Economic Growth and
Development: The Nigerian Experience: A Case Study of Al-Barakah Microfinance Bank, Lagos. International Journal of Business and
Commerce (Vol. 1), hlm. 106-122.