## REFORMULASI PENETAPAN SANKSI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
REFORMULATION TO ESTABLISH REHABILITATION SANCTIONS FOR DRUG ADDICTS

## Muhammad Fajrul Falah
Magister Ilmu Hukum, Program PascaSarjana Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169 Malang, Jawa Timur
Email: fajrulfalah160892@gmail.com

## Abstrak
Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana  narkotika.  Bentuk-bentuk  tindak  pidana  narkotika  sendiri  telah  diatur  pada  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam peraturan tersebut menerapkan 2 jenis sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak  terdapat  aturan yang  menjelaskan  tentang  kedudukan  antara  sanksi  tindakan  dan  sanksi  pidana.  Mengingat kompleksitas  serta  efek  negatifnya,  maka  tindak  pidana  narkotika  dikategorikan  sebagai kejahatan  luarbiasa  dan  memerlukan  upaya  pemberantasan  dengan  metode  atau  klasifikasi yang luar biasa. Penelitian hukum ini mengkaji tentang rasio legis diterapkannya jenis sanksi terhadap  peyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri  dan  pecandu  narkotika  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penelitian hukum ini  juga  mengkaji  perumusan  kembali  aturan  tentang  penjatuhan  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan. Penelitian hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penyusunan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak  dikaji  secara komprehensif landasan diterapkannya double track system sehingga perlu dirumuskan kembali landasan di terapkannya sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Kata Kunci: Narkotika; Pecandu; Sanksi Pidana.

## Abstract
One form of crime that currently threatens social life is narcotics crime. The forms of narcotics crime itself have been regulated in Narcotics Act 2009, which in the regulation applies 2 types of sanctions namely actions sanctions and criminal sanctions. In Narcotics Act 2009 there are no rules that explain the position between actions sanctions and criminal sanctions. Given the complexity and negative effects, narcotics crime is categorized as an extraordinary crime and requires eradication efforts with methods or extraordinary classification. This legal research examines  the  legis  ratio  that  applies  to  the  types  of  sanctions  against  narcotics  users  for themselves and drug addicts in Narcotics Act 2009 and this legal research also examines the re-formulation of rules regarding the imposition of criminal sanctions and sanctions actions.
This legal research results in the conclusion that in the preparation Narcotics Act 2009 is not comprehensively reviewed the foundation for the implementation of the double track system so that the foundation for the implementation of criminal sanctions and action sanctions must be reformulated.
Keywords: Narcotics; Addicts; Criminal Sanctions.
.
A.    Latar Belakang
Perkembangan  zaman  yang  sangat pesat  dapat  menimbulkan  permasalahan dalam kehidupan berbangsa, maka perhatian terhadap generasi penerus bangsa khususnya  para  pemuda  harus  dilakukan secara  maksimal.  Dalam  kebijakan penal pemerintah  diharapkan  dapat  membuat produk  hukum  yang  bertujuan  untuk memberikan  masyarakat  pengayoman  dan perlindungan  sebagai  korban  maupun sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Salah  satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan  bermasyarakat  adalah  tindak pidana  narkotika.  Bentuk-bentuk  tindak pidana  narkotika  sendiri  telah  diatur  pada “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009” tentang Narkotika yang  kemudian  dalam  karya  ilmiah  ini, penulis  sebut  Undang-Undang  Narkotika. “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika  adalah  setiap  kegiatan  atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
1 Pasal  1  angka  (6),  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2 Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal  Terpenting dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Padanannya
tanpa  hak  atau  melawan  hukum  yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. 1 “Hukum pidana itu  merupakan  suatu  sistem  norma-norma yang  menentukan  terhadap  tindakan- tindakan  yang  mana  (hal  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dimana  terdapat  suatu  keharusan  untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan- keadaan  bagaimana  hukuman  itu  dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”. 2 Secara  filosofi  bahwa  Undang Undang  Narkotika  memerintahkan  kepada Menteri Kesehatan untuk menjamin ketersediaan  narkotika  demi  “kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi”. 3 Narkotika  yang  awalnya bermanfaat  untuk  menunjang  kegiatan kesehatan  dan  perkembangan  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Mengingat  kompleksitas
dalam  Kitab  Undang-Undang  Pidana  Indonesia) , Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1
3 Siswanto  S., Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika, Rineka  Cipta,  2012, Jakarta, hlm. 138.
serta  efek  negatifnya,  maka  tindak  pidana narkotika  dikategorikan  sebagai  kejahatan luarbiasa (extra  ordinary  crime) dan memerlukan  upaya  pemberantasan  dengan metode  atau  klasifikasi  yang  luar  biasa (extra  ordinary  measure) .  Hal  ini  cukup mendasar,  sebab  narkoba  membahayakan masyarakat dan kepentingan negara, dalam konteks  itu,  dalil  yang  berbunyi salus populi supreme lex yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah  terancam  karena  keadaan  yang  luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelematkannya. 4
“Narkotika  merupakan  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  kedalam  beberapa  golongan- golongan”. 5 Dari  pengertian  narkotika tersebut dapat disimpulkan efek negatif dari penyalahgunaan  narkotika  yang  akan mengganggu dan menghambat
4 Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka  Harmonisasi  Lembaga  Penegak  Hukum, Jambura Law Review, Vol. 1 No (1), hlm. 84
5 Pasal  1  angka  (1),  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
kehidupannya  seperti  kesehatan  maupun kemampuan berfikir dari penggunanya.
Pada Undang-Undang narkotika dibedakan  antara  pecandu  narkotika  dan penyalahguna  narkotika.  “Penyalah  Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. 6
Penerapan  pemidanaan  penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 127 Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan “pecandu  narkotika  adalah  orang  yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis”. 7 Penerapan pemidanaan  pecandu  narkotika  diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika. Kemudian klasifikasi lebih lanjut tentang  penerapan  pemidanaan  pecandu narkotika  diatur  dalam  “Surat  Edaran Mahkamah  Agung  nomor  04  tahun  2010” tentang “Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial”.
Pada  pasal  127  yang  memuat pemidanaan  terhadap  Penyalahguna
6 Pasal  1  angka  (15),  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7 Pasal  1  angka  (13),  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Narkotika terdapat ketentuan yang memerintahkan  hakim  untuk  melihat ketentuan dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika,  padahal  ketentuan  antara  pasal 103  dan  pasal  127  memiliki  bentuk perbuatan  pidana  yang  berbeda.  Hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwasannya meskipun antara pecandu dan penyalahguna  narkotika  memiliki  sanksi pidana  yang  berbeda,  tetapi  sebenarnya pecandu  narkotika  memiliki  persamaan dengan penyalahguna narkotika. Jika orang tersebut  merupakan  pecandu  narkotika maka dapat di artikan orang tersebut adalah seorang  penyalahguna  narkotika  juga, tetapi  pada  ketentuan  pasal  103  huruf  b Undang-Undang Narkotika terdapat penggolongan  pecandu  narkotika  yang tidak  melakukan  tindak  pidana  narkotika. Dalam  pengertian  pecandu  narkotika  pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika  terdapat  frasa  atau  kalimat “menggunakan  atau  menyalahgunakan Narkotika”,  sedangkan  pada  pengertian penyalahguna narkotika pada pasal 1 angka 15  Undang-Undang  Narkotika  terdapat frasa atau kalimat “tanpa hak dan melawan hukum”.  Sehingga  dapat  dimengerti  jika ada seorang pecandu narkotika maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Frasa atau kalimat
“tanpa  hak  dan  melawan  hukum”  dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika dapat diartikan bahwa penyalahguna  narkotika  merupakan  salah satu bentuk tindak pidana. “Tindak pidana merupakan  perbuatan  individu  ( menselijke gedraging )  kemudian  dirumuskan  dalam Wet  yang  bersifat  melawan  hukum  yang patut dipidana ( strafwaarding ) dan dilakukan dengan kesalahan”. 8
Seperti  diketahui  dalam  pasal  127 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan  sanksi  bagi  penyalahguna  bagi diri sendiri berupa sanksi pidana, sedangkan  dalam  pasal  103  Undang- Undang  Narkotika  memuat  ketentuan sanksi  bagi  pecandu  narkotika  berupa sanksi  tindakan.  Dalam  undang-undang narkotika  di  kenal  dua  bentuk  sanksi tindakan  yaitu  rehabilitasi  sosial  dan rehabilitasi  medis.  Dalam  membuktikan seorang tersebut dikatakan sebagai pecandu narkotika,  memiliki  kemungkinan  orang tersebut juga terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Hal tersebut karena adanya kesamaan  unsur  bagi  seorang  yang dikatakan  penyalahguna  bagi  diri  sendiri dan  seorang  sebagai  pecandu  narkotika. Dalam  praktek  di  persidangan  seringkali orang  sebagai  pecandu  narkotika  juga dijatuhi  sanksi  sebagai  seorang
8 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.
penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri. Hal tersebut menjadikan ketidak adilan dan ketidak   pastian    hukum  bagi    seorang pecandu  narkotika  mengingat  dia  dijatuhi dua  bentuk  sanksi yang  berbeda  sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika juga tidak ada ketentuan mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, apakah sanksi tindakan tersebut mengesampingkan atau dapat dikumulatifkan dengan sanksi pidana. Tidak diaturnya tentang  kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam undang- undang  narkotika  tersebut  dapat  diartikan sebagai   kekosongan  hukum.  Terdapat sebuah  kasus narkotika    yang   sudah diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat  Nomor:
1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang kemudian penulis kaji dalam penelitian ini.
Pada undang-undang Tentang Narkotika  tidak  dijelaskan  maksud  dari pasal  103  huruf  b  tepatnya  pada  kalimat “Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana Narkotika” yang berarti ketentuan tersebut bertentangan  dengan  asas lex  certa yaitu kebijakan legislasi saat perumusan undang- undang harus komplet tuntas dan  jelas  agar tidak  menjadi kabur (Nullum  Crimen  Sine Lege Stricta). Jika ada produk hukum yang
9 Budi  Suhariyanto, Tindak    Pidana Teknologi    Informasi (Cybercrime) Urgensi
dibuat  dan  kemudian  hari  tidak  dapat menanggulangi kejahatan secara efektif dan menimbulkan  permasalahan  hukum  baru maka produk hukum tersebut perlu untuk di reformulasi  agar  dapat  menanggulangi bentuk  kejahatan  dengan  lebih  baik. “Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor  yang  saling  berkaitan  yaitu  pelaku kejahatan dan modus kejahatan dan korban kejahatan  dan  reaksi  sosial  atas  kejahatan dan  hukum”. 9 Adanya  kesamaan  jenis perbuatan  antara  penyalahguna  narkotika bagi  diri  sendiri  dan  pecandu  narkotika membuat  penuntut  umum  dan  hakim menerapkan dua bentuk sanksi yaitu, akibat hukum          penyalahguna narkotika sebagaimana  diatur  dalam  pasal  127  dan sanksi  tindakan yang diatur dalam  pasal 103  berupa  rehabilitasi.  Padahal  juga diketahui  dalam  asas  hukum  pidana mengenal  asas ultimum  remidium .  Sanksi pidana  seharusnya  menjadi  upaya  terakhir dalam penegakan hukum.
Dari  sejumlah  permasalah  pada  latar belakang, kemudian penulis akan membahas  lebih  mendalam  permasalahan ini  untuk  diangkat  sebagai  karya  ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika”.

## A. Rumusan Masalah
Peraturan  dan  Celah  Hukumnya ,  Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 4
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  sudah  di  uraikan  di  atas,  kemudian dirumuskan  beberapa  rumusan  masalah sebagai berikut :
1. Apa  urgensi  penetapan  rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada pasal 103 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika?
2. Bagaimana rumusan reformulasi penetapan  sanksi  rehabilitasi  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika kedepannya?

## B. Pembahasan
1. Urgensi  Penerapan  Rehabilitasi
Bagi  Pecandu  Narkotika  Pada Pasal 103 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dalam  pandangan  normative  yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika (UU  Narkotika),  penyalahguna  narkotika ataupun  pecandu  narkotika  dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri.
10 C.  Maya  Indah  S. Perlindungan  Korban (Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi),
Kencana  Prenadamedia  Grup,  Jakarta,  2014,  hlm.
36.
Hakikatnya  penyalahguna  narkotika  bagi diri  sendiri  dan  pecandu  narkotika  adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan  narkotika  untuk  dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika  di  posisikan  sebagai  korban bukan  sebagai  pelaku  perbuatan  pidana yang  akhirnya  dijatuhi  sanksi  pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan  narkotika  bagi  diri sendiri  dengan  sendirinya  akan  menjadi korban  dari  penyalahgunaan  narkotika tersebut.  Kondisi  tersebut  dalam  tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu  mereka  yang  menjadi  korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. 10 Atau,  yang  menurut  Romli Atmasasmita  sebagai  keadaan dwi  tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah  korban  dan  korban  pemakai atau drug  users . 11 Penanganan  pelaku kejahatan  yang  nantinya  akan  menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah  harus  dibedakan  dengan  pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan  dilain  pihak.  Untuk  mengetahui pembuatan  sanksi  yang  ideal  jika  terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab  kenapa  suatu  perbuatan tersebut
11 Romli  Atmasasmita, Masalah  Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 22.
di  kriminalisasikan,  sehingga  tidak  terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya over capacity dalam  lembaga  pemasyarakatan  yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang ada dimasyarakat.
Penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya  yang  terjadi  kemudian  didalam norma  hukum  maupun  masyarakat  umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada  kemungkinan  akan  menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk  kelompok  atau  pribadi  yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah  sulitnya  peranan  masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan  narkotika.  Sebagaimana teori labelling dalam  kriminologi  yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar. 12 Mengkriminalisasikan
12 C.  Maya  Indah  S. Perlindungan  Korban (Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi), Kencana  Prenadamedia  Grup,  Jakarta,  2014,  hlm. 62.
penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri juga akan bertentangang tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi  kepentingan  orang-perorangan (individu)  atau  hak-hak  asasi  manusia  dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan  yang  tercela  di  satu pihak  dan  dari  tindakan  penguasa  yang sewenang-wenang di lain pihak 13
Permasalahan  kriminalisasi  terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di atas  bertambah  lagi  dengan  tidak  adanya norma  yang  jelas  menentukan  kapan penegak  hukum  bisa  memberlakukan sanksi  pidana  atau  sanksi  tindakan  bagi penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri. Sebagaimana diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika dan kemudian dalam pasal 127 ayat 2 terdapat ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan  pasal  54,  pasal  55,  dan pasal 103, kemudian dalam pasal 103 ayat 1  terdapat  ketentuan  bagi  hakim  untuk memutus  dan  memerintahkan  kepada pecandu  narkotika  yang  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  untuk  menjalani (sanksi    tindakan)    pengobatan    dan/atau
13 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Graha  Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 130.
perawatan  melalui  rehabilitasi.  Padahal dimengerti dalam ketentuan umum pasal 1 angka  13  tentang  pecandu  narkotika terdapat frasa “menyalahgunakan narkotika”  dan  dalam  pasal  1  angka  15 terdapat  definisi  tentang  penyalahguna narkotika.  Hal  tersebut  mengindikasikan pecandu narkotika juga merupakan meliputi  penyalahguna  narkotika,  yang berarti  juga  seorang  pecandu  narkotika akan menjalani dua jenis sanksi sekaligus.
Adanya  sanksi  tindakan  dalam  UU Narkotika  tentunya  akan  lebih  bermanfaat bagi penyalahguna narkotika dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka  akan  menimbulkan  permasalahan yang  baru  yaitu  dengan  diterapkannnya secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun  sanksi  pidana  memiliki  tujuan yang  berbeda  tetapi  kedudukan  kedua sanksi setara sebagai suatu bentuk hukuman dalam  sistem  hukum  pidana  atau  yang penerapan keduanya dalam suatu peraturan hukum  biasanya  dikenal  dengan double track system . Karena kesetaraannya menurut penulis seharusnya sanksi tindakan mengesampingkan  adanya  sanksi pidana bukan menggabungkan keduanya.
Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan  seakan-akan  membuat  hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi  tindakan  kedudukannya  di  bawah sanksi  pidana.  Dalam  pasal  10  KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang  berupa  sanksi  pidana  pokok  dan sanksi  pidana  tambahan  dan  yang  telah disusun  dari  sanksi  yang  paling  berat hingga  sanksi  yang  ringan.  Sanksi  pidana pokok  berupa  dari  (1)  pindana  mati,  (2) pidana  penjara,  (3)  pidana  kurungan,  (4) pidana  denda,  (5)  pidana  tutupan.  Perlu diingat  kembali  dalam  asas  hukum  pidana bahwa  sanksi  pidana  merupakan  sanksi yang bersifat ultimum remidium sepanjang tidak  ditemukan  lagi  solusi  atas  kejahatan yang  ada  di  dalam  masyarakat. Ultimum remidium sendiri  merupakan  sanksi  yang seharusnya  menjadi  alat/upaya  terakhir dalam  penegakan  hukum. 14 Jadi  apabila ditemukan  solusi  lain  jika  telah  terjadi sebuah perbuatan pidana, maka kedudukan sanksi pidana seharusnya di kesampingkan. Seperti pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika  bagi  diri  sendiri  yang  menurut penulis lebih membutuhkan untuk segera di rehabilitasi.  Pemidanaan  terhadap  pelaku penyalahgunaan bagi  diri  sendiri yang
14 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.
128.
dikatakan sebelumnya sebagai dwi tunggal (pelaku dan korban adalah sama) juga tidak sesuai  denga  teori  keadilan restorative justice yang  orientasinya  adalah  sistem peradilan  pidana  dan  penjatuhan  pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk  membalas. 15 Meskipun  hubungan kasualitas pelaku dan korban adalah dirinya sendiri.  Konflik  dalam  restorative  justice dapat  di  artikan  sebagai  keadaan  pribadi dari  penyalahguna  narkotika  yang  sedang bermasalah  baik  fisik  maupun  psikis. Restorative justice tentunya berbeda dengan  pendahulunya  yaitu retributive justice yang hanya berfokus pada pembalasan.
Saat  ini  kebanyakan  dalam  sistem hukum pidana Indonesia konsep keadilannya masih berorientasi pada retributive  justice .  Sebagaimana  ciri-ciri teori retributive justice yang di ungkapkan oleh Karl O. Christianse: 16 a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
b. Pembalsan  adalah  tujuan  utama  dan didalamnya  tidak  mengandung  sarana- sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
c. Kesalahan  moral  sebagai  satu-satunya syarat untuk pemidanaan
d. Pidana  harus  diselesaikan  dengan kesalahan si pelaku
e. Pidana  melihat  kebelakang,  ia  sebagai pencelaan  yang  murni  dan  bertujuan
15 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Graha  Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 193.
16 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System &
tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolasi pelaku.
Prinsip-prinsip restorative  justice yang  dibangun  atas  nilai-nilai  tradisional yang menghargai hak asasi manusia antara lain  membuat  pelaku  bertanggung  jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan  kapasistas  dan  kualitasnya sebaik  dia  mengatasi  rasa  bersalahnya dengan  cara  yang  konstruktif,  melibatkan korban,  orang  tua,  keluarga,  sekolah  tau teman bermainnya, membuat forum kerjasama,  juga  dalam  masalah  yang berhubungan  dengan  kejahatan  untuk mengatasinya. 17
Dalam UU Narkotika yang memeliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi hanyalah  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika (pasal 54) tetapi kemudian  terdapat  frasa  “dapat”  dalam (pasal  103)  tentang  ketentuan  pecandu narkotika  sehingga  penulis  menyimpulkan terdapak konflik norma dalam kedua pasal tersebut.  Dengan  adanya  frasa  "dapat" dalam menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang  masih  memandang  bahwa sanksi tindakan  merupakan  sanksi  yang
Implementasinya) , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35
17 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Graha  Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 165
hanya  bersifat  komplementer  (pelengkap) dari  sanksi  pidana.  Sedangkan  untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di jatuhi  sanksi  pidana  penjara  tetapi  apabila kemudian penyalahguna narkotika bagi diri sendiri  tersebut  juga  sebagai  pecandu narkotika  maka  kemudian  ada  kewajibkan untuk rehabilitasi. Padahal diketahui fungsi rehabilitasi  adalah  untuk  memulihkan kembali keadaan bagi orang yang menggunakan  narkotika.  Menurut  penulis orang  yang  terganggu  keadaannya  dan memerlukan  pemulihan  kembali  bukan hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika  tetapi  juga  individu  sebagai penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri. Hal  tersebut  di  karenakan  setiap  individu yang  menyalahgunakan  narkotika  dapat dipastikan  kesehatannya  pasti  terganggu, baik  dikarenakan  kesehatan  psikisnya tenganngu  atau  penyakit  yang  dideritanya maupun  penyakit  sebagai  dampak  negatif penggunaan narkotika itu sendiri, meskipun penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri tersebut secara normatif tidak dikategorikan  sebagai  pecandu  ataupun korban penyalahguna narkotika.
Permasalahan  dalam  UU  Narkotika tersebut  akan  menghalangi  terwujudnya
18 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang Struktur  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju,  Bandung, 1999, hlm. 181.
19 A.  Hamid  S.  Attamimi,  Fungsi  Legislatif dalam  Sistem  Politik  Indonesia,  Rajawali  Pers, Jakarta, 1995, hlm. 50.
cita hukum sebagai ide dasar pembentukan norma  hukum  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat. Cita hukum akan mempengaruhi  dan  berfungsi  sebagai  asas umum yang mempedomani ( guiding principle ),  norma  kritik  (kaidah  evaluasi) dan  factor  yang  memotivasi  dalam penyelanggaraan  hukum  (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. 18 Perumusan  dan  pemahaman  cita hukum  akan  memudahkan  penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan  dan  aturan  perilaku  serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelanggaran hukum. 19 Pembahasan diterapkannya double  track  system dalam UU  Narkotika  harus  didahului  dangan gagasan atau ide dasar pemberlakuan sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  secara  umum. Dilihat  dari  latar  belakang  kemunculan double  track  system dapat  disimpulkan bahwa  ide  dasar  sistem  tersebut  adalah “kesetaraan” antara  sanksi  pidana  dan sanksi tindakan. 20 Dari ide dasar munculnya double  track  system belum dibentuk  aturan  yang  sesuai  mengenai kesetaraan bentuk antara sanksi pidana dan sanksi  tindakan  dalam  UU  Narkotika. Seperti terlihat  dalam  fakta  kasus  seorang
20 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya) , PT RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm. 24
artis  Ridho  Rhoma  yang  terjerat  kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tepatnya  yang  dapat  diketahui  dalam putusan  pengadilan  negeri  Jakarta  Barat nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. dalam putusan tersebut terdakwa atas nama Ridho  Rhoma  terbukti  menggunakan narkotika
jenis shabu-shabu ( metamfetamina ). Dari amar putusan nomor 4  dan  6  diketahui  bahwa  terdakwa  Ridho Rhoma  di  jatuhi  2  sanksi  sekaligus  yaitu berupa  sanksi  pidana  (penjara)  dan  sanksi tindakan  (rehabilitasi).  Padahal  diketahui juga dalam putusan tersebut tepatnya dalam pertimbangan  hakim  mengenai  hal-hal yang  memperingankan  bahwa  terdakwa baru  pertama  kali  dihukum.  Sehingga seharusnya  hakim  hanya  menerapkan sanksi  tindakan  (rehabilitasi)  bukan  juga menerapkan  sanksi  pidana  (penjara)  yang merupakan  sanksi  yang  bersifat ultimum remidium .  Bahkan  dalam  amar  putusan tersebut  terjadi inkonsistensi penerapan aturan  oleh  hakim  tepatnya  dalam  amar putusan  nomor  6  yang  oleh  hakim menggunakan frasa “menetapkan” , padahal  diketahui  frasa  tersebut  hanya digunakan  dalam pasal 103  ayat  (1)  huruf (b)  yang  digunakan  apabila  pecandu narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana.  Tidak  adanya norma  hukum  yang  mengatur  tentang kedudukan  sanksi  tindakan  dalam  UU Narkotika  akan  memaksa  penegak  hukum
menerapkan  kedua  sanksi  sekaligus  yaitu sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari individu yang  dikategorikan  sebagai  penyalahguna bagi diri sendiri.
Sebagaimana  diketahui  dalam  fakta dipersidangan bahwa terdakwa baru pertama  kali  dihukum  dalam  kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tetapi hakim maupun penuntut umum masih terlihat  mengedepankan  sanksi  pidana dalam menyelesaikan suatu perkara. Perihal seperti  itu  tentu  saja  bertentangan  dengan teori restorative justice yang mengedepankan  penyeleseian  konflik  dari pada  pembalasan  dalam  suatu  peristiwa hukum.  Hakim  sebagai  aparat  penegak hukum  yang  dibebani  negara  dalam menjatuhkan  stelsel  pidana  seharusnya memahami  kebutuhan-kebutuhan  individu maupun  masyarakat  secara  luas  yang berahdapan  dengan  hukum.  Dalam  usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya  dari  perkosaan-perkosaan terhadap  berbagai  kepentingan  hukum, secara  represif  disamping  diberi  hak  dan kekuasaan  untuk  menjatuhkan  pidana, negara  juga diberi hak untuk menjatuhkan
tindakan ( maatregelen ). 21
Pecandu narkotika juga serta merta akan dikategorikan  sebagai  penyalah  guna narkotika  karena  dalam  ketentuan  pasal  1 angka  13  (tiga  belas)  terdapat  frasa "menyalahgunakan narkotika" yang menjadi pembeda adalah frasa “ketergantungan”  dalam  pasal  tersebut. Sebenarnya  sifat  "ketergantungan"  dalam frasa  ketentuan  tentang  pecandu  narkotika bisa  menjadi alasan pemaaf dalam penjatuhan pidana karena keadaan terganggunya (ketergantungan) baik secara psikis maupun fisik dari pecandu narkotika. Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap individu  harus  diperhatikan  pertanggung jawaban pidananya. Hal tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP "tiada dapat  dipidana  barangsiapa  mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit berubah akal".  Pada pasal tersebut disebutkan  bahwa  yang  menjadi  penyebab dari  tidak  dapat  dipidananya  seseorang karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  individu tersebut sebab:
a. kurang sempurnanya akal yaitu maksud dari  "akal"  disini  merupakan  kekuatan
pikiran,  daya  pikiran,  dan  kecerdasan pikiran
b. sakit berubah akalnya
Sebagaimana rumusan masalah pertama  yang  penulis  buat,  yang  berarti dalam  pembahasan  ini  harus  mengkaji landasan-landasan dibentuknya UU Narkotika khususnya tentang pemberlakuan anksi tindakan di dalamnya. Untuk  itu  penulis  akan  menyampaikan dalam  naskah  akademik  maupun  risalah rancangan undang-undang nomor 35 tahun 2009  tentang  narkotika.  Narkotika  sendiri dibuat untuk menggantikan undang-undang nomor  22  tahun  1997  tentang  narkotika. Landasan tentang di undangkannya undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang  narkotika  dapat  dilihat  dalam pertimbangannya:
Selain  landasan  yang  terdapat  dalam pertimbangan pembuatan UU Narkotika di naskah akademik penulis juga menemukan beberapa poin penting dalam latar belakang naskah akademik mengenai penguatan jenis sanksi.  Selain  daripada  itu  dalam  upaya peningkatan di bidang kuratif, rehabilitatif, dan promotif terhadap korban penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan  adanya  standarisasi  dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,  baik  rehabilitasi  medis  maupun
21 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum Pidana(Bagian  I), RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2012, hlm. 23
sosial sehingga rehabiltasi tersebut berdaya dan  berhasil  guna. 22 Dalam proses merancang  UU  Narkotika,  PANSUS khusus  RUU  Narkotika  telah  melakukan lawatan atau kunjungan kerja ke dua negara yaitu Malaysia dan Thailand yang sebelumnya telah merencanakan negara ke tiga yaitu Amerika Serikat namun kemudian  dibatalkan.  Kunjungan  tersebut untuk  mempelajari  proses  legislasi  dan aturan-aturan yang ada di negara tetanggakita Thailand dan Malaysia khusus mengenai  aturan  untuk  Narkotika.  Pada pembukaan rapat, ketua rapat menyampaikan kembali beberapa ide dasar mengenai  pembaharuan  UU  Narkotika untuk  memberikan  payung  hukum  dan kepastian  dalam  usaha  penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  di  masyarakat pada umumnya.
Dalam  risalah  pembahasan  RUU Narkotika  diketahui  terdapat  perbedaan fungsi lembaga yang menangani rehabilitasi  di  Malaysia,  Thailand,  dan Indonesia  pada  saat  pembahasan  risalah RUU  Narkotika.  Ketiga  negara  tersebut sama-sama mempunyai tempat rehabilitasi untuk  terpidana  maupun  pecandu,  namun perbedaanya  untuk  Indonesia  program rehabilitasi  belum  di  koordinir  jadi  masih dilakukan oleh masing-masing departemen
dan  organisasi.  Untuk  Thailand  memiliki Undang-Undang Rehabilitasi untuk pecandu narkotika dengan progam utamanya adalah terapi community. Begitu juga dengan Malaysia mempunyai Undang- Undang Rehabilitasi yang progam utamnya tetap  sama  yaitu  terapi  community.  Hal tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  nomor  22  tahun  1997 tentang narkotika atau aturan yang berlaku sebelum disahkannya UU Narkotika terbaru  yang  lembaga  rehabilitasinya ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Malaysia sendiri  untuk  rehabilitasi  diatur  oleh AADK,  sedangkan  untuk  Thailand  ada ANCC  yang  kedua  kelembagaan  tersebut diatur  dalam  satu  sistem  penyelenggara narkotika secara nasional dan diatur dalam undang-undang.
Sedangkan  untuk  pemidanaan  di Indonesia  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  nomor  22  tahun  1997  tentang narkotika  didasarkan  penggolongan,  ada tiga  golongan  pemberlakuan  hukuman minimal  6  bulan.  Di  Thailand  penjatuhan pidana berdasarkan penggolongan yaitu ada 5 kategori pemberlakuan hukuman minimal 6 bulan dan ada untuk pengedar diberlakukan hukuman mati. Untuk Malaysia penjatuhan sanksi pidana didasarkan  kepada  berat  gram  jadi  secara
22 Naskah  Akademis Rancangan  Undang- Undang tentag Narkotika, hlm. 9
kuantitatif  baik  itu  narkotika  maupun psikotropika, diberlakukan hukuman minimal  2  tahun  dan  khusus  untuk pengedar dikenakan hukuman mati. Dalam UU  Narkotika  di  kenal  dua  bentuk rehabilitasi  yaitu  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial. Di Indonesia penanganan dua bentuk rehabilitasi tersebut di  laksanakan  oleh  dua  instansi  yang berbeda  yaitu,  rehabilitasi  medis  yang dilakukan  oleh  instansi  kesehatan  dan rehabilitasi  sosial  yang  bertujuan  untuk merubah  perilaku  dan  sifat  dari  pengguna itu sendiri serta merubah perilaku keluarga dan  juga  lingkungan  dimana  mereka berada. Seperti yang telah saya tulis di awal bab  bahwa  tidak  seharusnya  seorang pecandu  narkotika  tersebut  di  pidana, karena  kebutuhan  dari  seorang  pecandu ialah  pengobatan  dan  dalam  tipologi kejahatan pecandu narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban.
Pemidanaan  terhadap  pecandu  narkotika merupakan bentuk over kriminalisasi .
Tumpang  tindih  di  terapkannya kedua  bentuk  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan secara bersamaan juga disebabkan oleh  bentuk  klasifikasi  antara  pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika yang kemudian berdampak diterapkannya sanksi pidana  dalam  pasal  127  UU  Narkotika
tentang  penyalahguna  bagi  diri  sendiri sekaligus  diterapkan  juga  sanksi  tindakan dalam  pasal  103  UU  Narkotika  tentang pecandu narkotika dan korban penyalahguna  narkotika.  Hal  tersebut terjadi  karena  dalam  klasifikasi  pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 terdapat frasa  “menyalahgunakan  narkotika”.  Hal tersebut  sebenarnya  telah  disampaikan  di rapat Pansus UU Narkotika tetapi tidak tahu kenapa tidak ada perbaikan dalam pengklasifikasian  tersebut,  sebagaiamana disampaikan  anggota  Pansus  “Kemudian juga  perbedan  antara  misalnya  dia  itu seorang pengedar, pemakai, itu harus jelas pada undang-undang, ini pada saat kami ke penjara  itu  saja  dia  mengaku  kami  ini sebenarnya  bukan  pengedar,  saya  sekedar kurir,  ini  kan  lucu  kalau  dikatakan  dia sudah  tiga  kali  melakukan  tugas  kurir  dan tahu  yang  dibawanya  barang-barang  yang memang  barang  haram,  hal-hal  seperti  ini harus  jelas”. 23 Efektifitas  rehabilitasi  di Indonesia juga masih dipertanyakan hasilnya karena masih banyak dari pecandu narkotika  enggan  melakukan  rehabilitasi ataupun  keluarga  dari  pecandu  narkotika juga  enggan  untuk  melapor.  Dalam  proses legislasi  pembentukan  ruu  Narkotika  telah disampaikan mengenai standart rehabilitasi tersebut “Pada waktu kunjugan kerja ke
23 RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 181
Malaysia  kami  melihat  dengan  sendirinya, orang  yang  masuk  kedalam  rehabilitasi centre itu apabila mereka keluar kemudian mereka  merasa  bahwa  mereka  itu  belum merasa  sembuh  benar,  meraka  itu  datang dan kembali kesana untuk minta direhabilitasi  kembali,  apakah  itu  bisa  di kita  dan  kelihatnnya  juga  ada  cara-cara rehabilitasi  yang  kelihatnnya  terlalu  keras sehingga kadang-kadang orang yang rehab itu  enggan  untuk  kembali  atau  melakukan lagi.” 24 Jika standar rehabilitasi gagal untuk menyembuhkan  gejala  sosial  yang  buruk akibat  kejahatn  narkotika,  maka  itu  juga akan  menjadi  permasalahan  sosial  yang baru.  Secara  khusus  untuk  Departemen Sosial  memang  ada  satu  standart  atau kriteria  yang  digunakan  didalam  pusat rehabilitasi,  bahwa  mereka  yang  masuk dalam  rehabilitasi  ini  ada  dua  pendekatan. Seperti  yang  disampaikan  dalam  risalah “Pendekatan  yang  sifatnya  konvensional, dan  juga  pendekatan  terpadu.  Dimana semua  yang  akan  masuk  kesana  adalah mereka  yang  bebas  dari  penggunaan narkotika.  Yaitu  sudah  mendapatkan pelayanan  medis.  Setelah  disana  tidak cukup  dengan  pelayanan  medis,  mereka harus dilakukan rehabilitasi sosial.
Merubah perilaku, merubah sikap, merubah karakter   mereka   untuk   tidak   kembali.
24 RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 181
Tetapi  kalua  ibu  katakana  tadi,  mereka masuk kemudian kelaur lagi, masuk keluar lagi,  ini  memang  satu  proses  dalam rehabilitasi.” 25
Dari  lamanya  pembahasan  yang penulis  ketahui  dari  Risalah  tentang  RUU Narkotika  yang  dimulai  pada  tahun  2002 sampai  dengan  2009,  materi  rehabilitasi hanya  dibahas  pada  saat  Rapat  Dengar Pendapat  Umum  yang  dilaksanakan  pada 22  Februari  2007.  Meskipun  materi rehabilitasi  banyak  disampaikan  dalam rapat  Pansus  RDPU  22  Februari  2007, tetapi  penulis  tidak  menemukan  landasan filosofis maupun sosiologis diberlakukannya  sanksi  tindakan  berupa rehabilitasi  sebagaimana  terdapat  dalam pasal 103 UU Narkotika.
2. Rumusan  Reformulasi  Penerapan Sanksi Rehabilitasi dalam Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika Kedepannya.
Untuk merumuskan atau merumuskan kembali sebuah aturan hukum khususnya  hukum  pidana,  maka  perlu mengkaji  kebijakan  kriminal  maupun kebijakan  hukum  pidana.  Hal  tersebut  di karenakan  pembaharuan  hukum  pidana ( penal  reform )  merupakan  bagian  dari kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )
25 RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007, hlm. 188
yang  kemudian  juga  berkaitan  dengan kebijakan kriminal ( criminal policy ). Untuk menetukan reaksi yang terjadi di masyarakat  ketika  terjadi  suatu  kejahatan ( crimilan policy ) maka kita dapat menetukan bentuk reaksi berupa penal dan non  penal, jika  reaksi  yang  akan  kita gunakan  adalah  reaksi penal maka  kita harus  memiliki  pedoman  dalam  kebijakan hukum pidana ( penal policy ). Dari landasan penal  policy tersebut  maka  kita  dapat melakukan  pembaharuan  hukum  ( penal reform ). Istilah kebijakan awalnya merupakan  istilah  asing  “ policy ”  (Inggris) atau  “ politiek ”  (Belanda). 26 Kebijakan kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 27 Kebijakan kriminal  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  ( social defence ) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).
Karena tujuannya yang berupa perlindungan  dan  kesejahteraan  kepada masyarakat,  maka  kebijakan  kriminal juga merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial. Antara  kebijakan  sosial  dan  kebijakan kriminal  merupakan  suatu  yang  integral. Dalam kebijakan kriminal terdapat dua cara dalam penanggulangan kejahatan yaitu
26 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PrenadaMedia  Group, Jakarta, 2016, hlm. 26
melalui  upaya penal ataupun  dengan non penal .
Dari  sebab-sebab  kejahatan  yang diketahui  pemerintah  dapat  membuat kebijakan-kebijakan sosial guna mengurangi  bentuk-bentuk  kejahatan  yang disebabkan  dari  dampak  gejala-gejala sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Ketika kejahatan  telah  terjadi  yang  kemudian memaksa  masyarakat  untuk  menggunakan upaya hukum (penal policy) pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) sebagai akibat  tidak  berfungsinya  kebijakan  sosial yang  telah  di  buat  penguasa.  Untuk membuat bentuk sanksi yang efektif maka penguasa  dapat  melakukan  pembaharuan hukum dalam kebijakan hukum pidana.
Dalam  pembaharuan  hukum  pidana legislator  harus  memperhatikan  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  masyarakat seperti  aspek  sosiopolitik,  sosiofilosofis, sosiokultural.  Beberapa  aspek  tersebut sebenarnya  dapat  di  ambil  dari  kebijakan- kebijakan  yang  telah  dibuat.  Penggunaan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut bertujuan agar nantinya hukum yang di buat tidak  bertentangan  dengan  nilai  yang  ada dimasyarakat  dan  tentunya  akan  lebih bermanfaat.  Maka  dari  itu  pembaharuan hukum  pidana  harus  berorientasi  pada pendekatan  kebijakan  dan  kebijakan  nilai.
27 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38
Pendekatan  kebijakan  menurut  Barda Nawawi Arief merupakan: 28
a. sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial, pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari upaya untuk mengatasi masalah- masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional b. sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal, pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari upaya perlindungan masyarakat
c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana  pada  hakikatnya  merupakan bagian  dari  upaya  memperbaharui substansi  hukum (legal  substance) dalam  rangka  lebih  mengefektifkan penegakan hukum.
Sedangkan pendekatan nilai merupakan  upaya  melakukan  peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan subtantif hukum  pidana  yang  dicita-citakan.  Dalam pembuatan kebijakan kriminal dan kebijakan  sosial  terhadap  penyalahguna narkotika legislator dapat mengupayakannya  dengan  sarana non penal maupun  sarana penal. Upaya  non penal lebih bersifat preventif (pencegahan) sedangangkan  upaya  penal  lebih  bersifat represif (pembalsan).
28 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PrenadaMedia  Group, Jakarta, 2016, hlm. 29
29 Sudarto, Suatu Dilema Dalam
Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia, Pidato
Seperti  yang  kita  ketahui  dalam  sub pembahasan  pertama,  bahwa  tidak  ada dalam risalah pembaharuan maupun naskah akademik landasan filosofis yang mendasari  diterapkannya  sanksi  tindakan dalam  UU  Narkotika.  Dalam  risalah pembahasan  tentang  rehabilitasi  lebih banyak bersifat administrasi pelaksanaannya.  Padahal  jika  suatu  aturan dibuat  tidak  berdasarkan  nilai-nilai  yang terkandung  dimasyarakat  maka  hukum tersebut tidak akan efektif untuk dijalankan. Dalam  UU  Narkotika  dikenal  dengan diterapkannya  sistem  sanksi  dua  jalur (double track system) yaitu dengan adanya sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan. Meskipun  kita  tidak  menemui  ide  dasar diterapkannya double  track  system dalam risalah UU Narkotika, kita dapat mengkajinya  dari literatur-literatur  tentang filsafat  pemidanaan.  Sistem  pemidanaan pada  awalnya  hanya  ada  jenis  sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Sistem seperti itu  ada  di  era  aliran  klasik.  Dalam  aliran klasik  pemidanaan  bersifat  retributive  dan represif. 29 Saat  aliran  klasik  penjatuhan pidana  bersifat  absolut  atau  dengan  kata lain  penjatuhan  pidana  hanya  berdasarkan pada  perbuatannya  dan  tidak  melihat  dari keadaan  dari  pelaku.  Dalam  aliran  klasik
Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Hukum  Pidana Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponogoro, Semarang, 21 Desember 1974.
tidak  menggunakan  sistem  peringan  atau pemberat  yang  berhubungan  degan  faktor usia,  keadaan  jiwa  si  pelaku,  kejahatan- kejahatan  yang  dilakukannya  terdahulu maupun keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. 30
Setelah  aliran  klasik  kemudian  ada aliran  modern  yang  mencari  sebab kejahatan  dengan  memakai  metode  ilmu alam  dan  bermasksud  untuk  langsung mendekati  atau  mempengaruhi  penjahat secara  positif  sejauh  dia  masih  dapat  di perbaiki. 31 Aliran modern memiliki perbedaan  dengan  aliran  klasik  yaitu dengan  memandang  kebebasan  manusia banyak  dipengaruhi  oleh  watak  dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipidana  dan  dipersalahkan.  Jika  dalam aliran klasik sistem pidanaannya berdasarkan  pada  perbuatan,  maka  dalam aliran modern sistem pemidanaan berdasarkan  pada  pelakunya.  Setalah adanya  aliran  modern  maka  kemudia muncul  alira  neo  klasik.  Dalam  aliran  ini meulai dipertimbangkan pemibinaan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Aliaran  ini berkembang dengan ide dasar yang di dapat dari  aliaran  kalsik  dan  aliran  modern. Dalam aliran neo  klasik terdapat beberapa
30 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni,  Bandung, 1992, hlm. 25-26
31 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System &
perubahan dari ajaran aliran klasik dengan diterimanya keadaan-keadaan yang meringankan baik berupa fisikal, lingkungan  maupun  mental,  termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi  pengetahuan  dan  niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Dalam aliran neo klasik juga mengintegralkan  ide  individualisasi  pada aliran modern.
Dari ide individualisasi inilah kemudian tidak hanya menggunakan sanksi pidana  tetapi  juga  sekaligus  menerapkan sanksi tindakan atau yang kemudian disebut double  track  system .  Dalam double  track system kedudukan  antara  sanksi  tindakan maupun  sanksi  pidana  adalah  setara. Kesetaraan  dalam double  track  system dikarenakan penting adanya unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) yang kedua unsur tersebut sama- sama  penting  dalam  sistem  pemidanaan agar  dapat  diupayakan  sistem  sanksi  yang proporsional  dan  fungsional.  Dapat  saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan,  tapi  pada  perkara  lain  prinsip kemanfaatan  lebih  unggul. 32 Begitu  pula dalam menyikapi pecandu dan penyalah
Implementasinya) , PT RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25
32 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya) , PT RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm. 31
guna narkotika bagi diri sendiri selayaknya legislator mempertimbangkan kemanfaatan dari  sanksi  yang  akan  di  formulasikan. Seperti  yang  saya  tuliskan  sebelumnya seorang pecandu narkotika maupun penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri merupakan individu yang sedang sakit dan membutuhkan  pengobatan.  Maka  dari  itu dalam memformulasikan kembali ketentuan  tentang  penyalahguna  narkotika bagi  diri  sendiri  dan  pecandu  narkotika sudah  selayaknya  penjatuhan  sanksinya berupa  sanksi  tindakan.  Apalagi  bagi seorang  pecandu  narkotika  yang  otomatis keadaannya terganggu secara fisik maupun psikis maka tidak dapat memiliki pertanggungjawaban pidana.
Penerapan double track system dalam UU Narkotika saat ini harus di formulasikan  kembali  agar  tidak  ada kekosongan  hukum  mengenai  kedudukan sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan. Meskipun  dalam  teori  sudah  dijelaskan tentang  kesetaraan  kedua  jenis  sanksi tersebut, akan tetapi jika tidak diformulasikan  dalam  hukum  positif  akan mengakibatkan  dari  kepastiannya  yang kemudian  berpengaruh  pada  kemanfaatan dari dijatuhkannya sanksi yang telah dibuat. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memang keduanya perlu ada dalam  sistem
33 Yong  Ohoitimur, Teori  Etika  Tentang Hukuman  Legal ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17
pemidanaan  dalam  UU  Narkotika,  tetapi kemudian  tidak  semua  jenis  tindak  pidana bisa dikenakan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan.
Sanksi  pidana  yang  bersumber  dari teori  retributive  memiliki  kelemahan  dari segi  prinsip  proporsionalitas  tanggung jawab  si  pelaku  kejahatan  terhadap perbuatannya. 33 Sanksi  tindakan  yang memilki  keistimewaan  dari  segi  proses resosialisasi  pelaku,  sehingga  diharapkan mampu  memulihkan  kualitas  sosial  dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam  masyarakat,  namun  terbukti  kurang efektif  memperbaiki  seorang  penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. 34
Dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis sanksi  tersebut  maka  kedua  jenis  sanksi tersebut  harus  di  formulasikan  dalam  UU Narkotika. Jika ada penyalahguna narkotika bagi  diri  sendiri  dan  pecandu  narkotika yang baru pertama kali menjalani hukuman maka  legislator  dapat  memformulasikan sanksi  tindakan  sebagai  jenis  sanksi  yang pertama  di  kenakan,  kecuali  pecandu  atau penyalahguna  narkotika  tersebut  sudah berulang-kali  mengulangi  kesalahannya maka  legislator  dapat  memformulasikan bentuk stelsel pidana kombinasi (kumulatif-alternatif)  untuk  memberikan efek jera berupa pembalasan dan sekaligus
34 Yong  Ohoitimur, Teori  Etika  Tentang Hukuman  Legal ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41
penyembuhan.  Seperti  contoh  kasus  yang penulis  kaji  dalam  sub  bab  pertama  yaitu dengan terdakwa Ridho Rhoma yang tidak selayaknya hakim menjatuhkan kedua jenis sanksi  yang  berbeda  mengingat  terdakwa baru  pertama  kali  berhadapan  dengan hukum.  Padahal  BNN  telah  mengularkan Maklumat  Nomor  MAK/01/III/2014/BNN Tentang  Penyelamatan  Pengguna  Narkoba yang  dibuat  di  Jakarta  pada  tanggal:  27 Maret  2014  yang  intinya  menyatakan bahwa  pemulihan  berupa  Rehabilitasi merupakan  cara  terbaik  yang  di  terapkan kepada  penyalaguna  narkotika  bagi  diri sendiri  (korban  penyalah  guna).  Hal tersebut  akibat  tidak  di  formulasikannya kedudukan  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan dalam UU Narkotika.

## C. Kesimpulan
1. Dalam  penyusunan  RUU  Narkotika sebagaimana  yang  dapat  diketahui  dari naskah akademik dan Risalah pembahasan  RUU  Narkotika  legislator tidak mengkaji penyebab di kriminalisasikannya penyalahguna narkotika  bagi  diri  sendiri  maupun pecandu  narkotika.  Juga  dengan  jenis sanksi  tindakan  legislator  juga  tidak mengkaji  penyebab  di  formulasikannya sanksi  tindakan  tersebut.  Selama  empat tahun  pembahasan  RUU  Narkotika, rehabilitasi  hanya  dibahas  dalam  Rapat Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU)
Pansus  RUU  Narkotika  tanggal  22 Februari 2007, itupun hanya membahas yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan rehabilitasi bukan tentang latar belakang digunakannya  jenis  sanksi  tindakan dalam UU Narkotika. Hal yang bersifat administrative  tersebut  antara  lain  tata cara  rehabilitasi  dilakukan  dan  instasi yang bisa menyelenggarakan rehabilitasi. Secara teori ide pemberlakuan sanksi tindakan (rehabilitasi)  dilandasi  dengan  adanya aliran  neo  klasik.  Aliran  neo  klasik berkembang  dengan  ide  dasar  aliran klasik  dan  aliran  modern.  Dalam  aliran neo  klasik  tidak  hanya  menggunakan sanksi  pidana  tetapi  juga  sekaligus enerapkan sanksi tindakan.
2. Dalam  kebijakan  kriminal  legislator harus  lebih  memperhatikan  kebijakan pembangunan  nasional.  Hal  tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan sosial secara  umum  dan  secara  khusus  untuk menentukan upaya penal maupun upaya non  penal yang  lebih  efektif.  Dalam kebijakan hukum pidana diketahui dasar falsafah maupun teori-teori tentang jenis sanksi yang proporsional dan fungsional yang efektif sesuai kebutuhan yang ada di  masyarakat  dan  bermanfaat  untuk pelaku  maupun  korban  dari  tindak pidana.  Dasar  falsafah  yang  mengkaji nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofis, dan  sosiokultural  di  perlukan  untuk

## D. Daftar Pustaka
Ade  Saptomo, Hukum  &  Kearifan Lokal , Grasindo, Jakarta, 2009
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik Penyerangan Terhasap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia publishing, Malang,
2011
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum Pidana(Bagian  I), RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2012
Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas- Batas Berlakunya Hukum Pidana,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
A. Hamid S. Attamimi, Fungsi Legislatif dalam  Sistem  Politik  Indonesia,  Rajawali Pers, Jakarta, 1995
Alfi Fahmi, Sistem Pidana di Indonesia , PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002
Ali  Zaidan, Menuju  Pembaharuan Hukum  Pidana, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2015
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di  Indonesia  dan  Perkembangannya, , Sofmedia, Jakarta, 2012
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan
Kejahatan , Pioner Jaya, Bandung, 1981
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, (Kencana, Jakarta, 2003)
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, 1999
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan  dan  Celah  Hukumnya ,  Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013
C. Maya Indah S. Perlindungan Korban
(Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014
Eddy  O.S  Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2014
Esmi Warassih, Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah melalui Peraturan  Perundang-Undangan  dalam
Perspektif  Sosiologis ,  Surabaya:  Disertasi
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991 E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta,
2002
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana ,
Bandung, PT. Mandar Maju, 2003 memformulasi ataupun mereformulasikan suatu undang- undang.
I Gede Widhiana Suarda, Kapita Selekta
Hukum  Pidana ,  Jember  University  Press,
Jember, 2009
I  Made  Pasek  Diantha, Metodelogi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Prenada Media Group, 2016, Jakarta Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana (Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia) , Gramedia Pustaka, Jakarta M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum  Pidana  (Ide  Dasar  Double  Track System & Implementasinya) , PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
Masruchin  Ruba’i,  dkk, Buku  Ajar Hukum  Pidana, Banyumedia  Publishing, Malang, 2014
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
Muhammad
Taufik
Makarao,
Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia, Studi  Tentang  Bentuk-Bentuk  Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk  Pemidanaan, Kreasi  Wacana, Yogyakarta, 2005
Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung
Muladi  &  Arief,  Barda  Nawawi,  1984, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,
Alumni, Bandung
Muchsin, Ikhtisar  Ilmu  Hukum ,  Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
P.A.F.  Lamintang, Hukum  Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984
Prakoso Djoko, 1988, Hukum Penitensir Di Indonesia, Armico, Bandung
.Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,
2014, Jakarta,
Rachman Hermawan S.,
Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Para Remaja , Bandung, Eresco
Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan , Graha Ilmu, Bandung, 2009
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggungjawaban
Pidana; Dua Pengertian  Dasar  dalam  Hukum  Pidana ,
Aksara Baru, Jakarta, 1983
Roeslan  Saleh,  1983, Stelsel  Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta
Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Terhadap  Korban  Tindak  Pidana ,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992
Said  Sampara,  2011,  Pengantar  Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta
Satochid Kartanegara, Kumpulan
Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh  Mahasiswa  PTIK  Angkatan  V, Bandung, 1954-1955
Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana (Bagian 1), Balai Lektur Mahasiswa Siswanto  S., Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika, Rineka  Cipta, 2012, Jakarta
Sudarto,  Hukum  dan  Hukum  Pidana,
(Alumni: Bandung, 1977)
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung : PT. Alumni, 1981
Sudarto, Hukum
Pidana dan Perkembangan  Masyarakat, Sinar  Baru, Bandung, 1983
Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar  Ilmu Hukum , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
2006
Tongat, Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaryan ,
UMM Press, Malang, 2012
Tri  Andrisman, Asas-Asas  dan  Aturan
Umum Hukum Pidana Indonesia ,
Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung,
2009
Yong  Ohoitimur, Teori  Etika  Tentang Hukuman  Legal ,  PT  Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta, 1997

## JURNAL
Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Jakarta, 1980
Mohamad  Hidayat  Muhtar,  Model Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia  Dalam  Rangka  Harmonisasi
Lembaga  Penegak  Hukum,  Jambura  Law Review, Vol. 1 No (1)
Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia,
Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar Hukum  Pidana  Pada  Fakultas  Hukum Universitas  Diponogoro,  Semarang,  21 Desember 1974.

## UNDANG-UNDANG
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Naskah  Akademis  Rancangan  Undang- Undang tentag Narkotika
RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Narkotika, 22 Februari 2007