## PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP WNI YANG TERKENA PAHAM RADIKAL: SEBUAH ANALISIS DALAM KONSEPSI HAM

## IMMIGRATION DETERRENCE AGAINST INDONESIAN WHO AFFECTED BY RADICAL EXPERIENCES: ANALYSIS IN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS

## Agung Joko Prasetyo, Frissilya Angelina
Kelas B, Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Angkatan XX 082213591518, e-mail: jokoprasetyoa@gmail.com

## Abstract
ISIS is a radical group in the name of Islam as a reference in acting, becomes a hot topic in the status quo due to the impact of its actions that can destroy and divide the Indonesian nation. The interance of ISIS is by  the  recruitment  of  closest  people  or  family  because  in  this  way  it  is  considered  very  effective  in influencing. ISIS which enter Indonesia is mostly brought directly by Indonesian itself who previously lived/ worked abroad and has been indoctrinated with ISIS radical and with government regulations that forbid Indonesian citizens from being refused entry into their own countries making the spread of the Islamic State much more difficult to prevent and control their existence. It is stated in the Immigration Act which prohibits its citizens from being denied entry. It is a Government, especially the Directorate General of Immigration job,  who  has  direct  authority  to  regulate  the  crossing  of  every  person  entering  and  leaving  Indonesian territory. Some challenges that are often found such as the use of "rat track" and the lack of supervision time at Immigration Border Control which is one of the challenges for the Immigration itself. Therefore, by upholding the conception of human rights which refers to the limitations on the sorting for every person who enters and exits the country is expected to maximize of surveillance and can reduce the impact of the ISIS understanding entry of the Pancasila Ideology, culture, public trust, especially Nation sovereignty.
Keywords: Indonesian, Human Rights, Deterrence.

## ABSTRAK
ISIS  merupakan  suatu  kelompok  radikal  yang  mengatasnamakan  agama  Islam  sebagai  acuannya  dalam bertindak,  menjadi  perbincangan  hangat  di  Indonesia  karena  dampak  tindakannya  yang  dapat menghancurkan  serta  memecah-belah  bangsa  Indonesia.  Masuknya  ISIS  di  Indonesia  yaitu  melalui perekrutan  orang  terdekat  ataupun  keluarga  karena  dengan  cara  ini  dianggap  sangat  ampuh  dalam mempengaruhi  targetnya.  Paham  ISIS  yang  masuk  ke  Indonesia  sebagian  besar  dibawa  langsung  oleh warga negara Indonesia yang sebelumnya tinggal/ bekerja di luar negeri dan telah terdoktrin dengan paham radikal tersebut ditambah dengan peraturan yang melarang warga negara Indonesia untuk ditolak masuk ke negaranya  sendiri  membuat  penyebaran  paham  ISIS  tersebut  semakin  sulit  untuk  dicegah  dan  dikontrol keberadaannya.  Hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang  keimigrasian  yang  melarang  warga  negaranya untuk  ditangkal  masuk.  Menjadi  tugas  besar  Pemerintah  terutama  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang berwenang langsung dalam mengatur perlintasan setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Beberapa  kendala  yang  sering  ditemukan  seperti  penggunaan  “jalur  tikus”  dan  minimnya  waktu pengawasan  saat  di  TPI  yang  menjadi  salah  satu  tantangan  bagi  pihak  Imigrasi  sendiri.  Oleh  karena  itu dengan menjunjung tinggi konsepsi HAM yang mengacu adanya batasan-batasan mengenai pemilahan bagi setiap orang yang masuk maupun keluar NKRI diharapkan dapat terwujudnya optimalisasi pengawasan dan dapat mengurangi dampak masuknya paham ISIS  terhadap Ideologi Pancasila, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, terutama kedaulatan negara.
Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, Hak Asasi Manusia, Penangkalan.

## PENDAHULUAN
Adanya arus globalisasi telah membawa  dampak  dan  perubahan  besar  di berbagai  negara  tak  terkecuali  Indonesia. Baik  pada  bidang  ekonomi,  pendidikan, sosial budaya, serta teknologi informasi yang semakin  modern.  Hal  ini  ditandai  dengan berbagai  fenomena  yang  sekarang  dapat dirasakan yaitu perkembangan dunia menuju dunia  tanpa  batas,  proses  ini  menggerakan perdagangan  bebas  antarbenua,  perpindahan manusia,  barang  dan  modal  yang  semakin leluasa.  Selain  itu  kemajuan  teknologi informasi,  telekomunikasi,  dan  transportasi semakin  memudahkan  pergerakan  manusia sehingga memunculkan terjadinya pertumbuhan  jumlah  arus  migrasi. 1 Hal  ini memberi dampak batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia  seperti  perdagangan,  industri, pariwisata,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya yang sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu.
Terjadinya  peningkatan  arus  migrasi antar  negara  akan  menimbulkan  dampak positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positif antara  lain  modernisasi  masyarakat  serta mendorong  pertumbuhan  ekonomi  negara bagi negara-negara yang dapat memanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  arus migrasi  keluar  masuk  yang  terjadi  di wilayahnya. Sedangkan dampak negatif yang timbul  diantaranya  ketika  arus  migrasi dengan pola legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan  pilihan  oleh  para  migran,  maka akan  muncul  upaya  migrasi  dengan  pola illegal  atau  tidak  sah  secara  hukum. 2 Untuk mencegah serta mengurangi adanya dampak negatif  dari  peningkatan  arus  migrasi  ini perlu adanya aturan yang mengatur segala hal ihwal lalu lintas orang tersebut untuk keluar
1 Iman Santoso. (2007). Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational
dan  masuk  suatu  wilayah  negara.  Karena setiap  negara  memiliki  kedaulatan  untuk mengatur  lalu  lintas  orang  keluar  masuk wilayah  negaranya  baik  untuk  kunjungan wisata,  kedinasan,  diplomatik,  pendidikan, dan  lain  sebagainya  bahkan  hanya  untuk berdiam sementara. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  yang  menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan upaya pemerintah  Indonesia  untuk  mengatur  lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia, izin tinggal orang asing, serta pengawasannya  terhadap  kegiatan  orang asing  tersebut  selama  berada  di  wilayah Indonesia.
Dalam  memasuki  milenium  ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di  seluruh  sektor  kehidupan  masyarakat dunia  dan  berkembangnya  teknologi  di bidang  informasi  dan  komunikasi  yang menembus batas wilayah kenegaraan. Bersamaan  dengan  perkembangan  di  dunia internasional,  telah  terjadi  perubahan  di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan  seiring  dengan  bergulirnya reformasi  di  segala  bidang.  Perubahan  itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap  terwujudnya  hak  dan  kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagai bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap Warga Negara  Indonesia  memperoleh  kesempatan yang  sama  dalam  menggunakan  haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.
Pada perkembangan peradaban manusia di bumi ini, manusia telah memiliki kesadaran mengenai hak-hak asasi  manusia.
Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. Hlm. 1.
2 Ibid
Secara  definitif,  hak  asasi  manusia  adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum  positif,  melainkan  semata-mata berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia. 3
Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin, Bahasa,  budaya  dan  kewarganegaraan  yang berbeda-beda,  ia  tetap  mempunyai  hak  hak tersebut.  Inilah  sifat  universal  dari  hak-hak yang  dimaksud.  Selain  bersifat  universal, hak-hak  tersebut  juga  tidak  dapat  dicabut ( inalienable ). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang,  ia  tidak  akan  berhenti  menjadi manusia  dank  arena  itu  tetap  memiliki  hak- hak  tersebut.  Dengan  kata  lain,  hak-hak tersebut  juga  melekat  pada  dirinya  sebagai makhluk insan. 4
Negara  Indonesia  merupakan  negara yang  memiliki  sejarah  panjang  dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai  negara  hukum  yang  demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen  hukum  internasional.  Tindakan tersebut merepresentasikan bahwa Indonesia menempatkan  ide  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  sebagai  salah  satu  elemen  penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan  hak  asasi  manusia  tersebut, maka  konstitusi  harus  memuat  pengaturan hak  asasi  manusia  agar  ada  jaminan  negara terhadap  hak-hak  warga  negara.  Salah  satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945  adalah  pengaturan  hak  warga  negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945
3 Rhona K. M. Smith, et. Al., eds., Hukum Hak Asasi Manusia, ( Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Lihat dalam Jack Donnely, Universal Human Rights in Teory and Practice, (Ithaca and London: Cornell
(pra-amandemen)  yang  mengatur  secara umum dan singkat.[5]
Tentu  ada  faktor  yang  menyebabkan setiap  manusia  yang  melakukan  perlintasan antar  negara.  Salah  satu  diantaranya  ialah “ Push  and  Pull  Theory” yang  dinyatakan oleh  Everett  Spurgeon  Lee  (1917-2007) bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan  orang  mengambil  keputusan untuk melakukan migrasi, diantaranya:
1. Faktor-faktor  yang  terdapat  di  daerah asal;
2. Faktor-faktor  yang  terdapat  di  daerah tujuan;
3. Rintangan-rintangan yang menghambat; dan
4. Faktor-faktor pribadi.
Dalam  setiap  daerah  banyak  faktor yang mempengaruhi orang untuk menetap di suatu  tempat  atau  menarik  orang  untuk pindah  ke  tempat  itu.  Beberapa  faktor mempunyai  pengaruh  yang  sama  terhadap beberapa orang, sedangkan terdapat beberapa faktor  yang  memiliki  pengaruh  berbeda terhadap seseorang.
Perbedaan  sikap  antara  setiap  migran dan calon migran terdapat faktor positif dan faktor  negatif,  yang  terdapat  di  tempat  asal maupun  tujuan.  Missal  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  berada  di  negara dengan  kondisi  konflik  tentu  akan  merasa tidak  nyaman  dan  berniat  untuk  mencari kehidupan  yang  lebih  baik  di  negara  lain. Maka  situasi  tersebutlah  yang  mendorong seseorang untuk migran ke tempat atau dalam hal  ini  ke  negara  lain.  Karena  pada hakikatnya  di  teori  ini  manusia  melakukan migrasi atas dasar mencari tempat yang lebih
University Press, 2003), hlm. 7L21. Lihat juga dalam Maurice Cranston, What are Human Rigths?, (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70.
4 Ibid
aman,  kesempatan  kerja  yang  lebih  luas, kondisi negara yang lebih stabil, dan negara yang dapat menjamin semua hak penduduknya terpenuhi.
Ajaran filosofis yang paling mengesankan  tentang  kedaulatan  adalah bahwa  kedaulatan  merupakan  kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu.
Kekuasaan  absolut  atas  suatu  wilayah tersebut  menjadi  dasar  bagi  pembentukan negara  ( Jenik  Radon,  2004;  1995).
Pemahaman  tentang  konsep  kedaulatan  ini sangat  membantu  dalam  mencermati  dan mengevaluasi  kedudukan  negara  dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis.
Tampaknya  tidak  dapat  ditetapkan suatu  definisi  tunggal  tentang  kedaulatan. Terminology  kedaulatan  memiliki  beragam makna  dan  penafsiran.  Istilah  kedaulatan seringkali  diberi  makna  berbeda-beda  oleh akademisi, jurnalis, politisi, pejabat internasional dan kalangan lain dengan latar belakang  profesi,  budaya,  dan  disiplin intelektual yang juga berbeda-beda ( Winston P.  Nagan,  &  Craig  Hammer.  2004:143  – 145). Istilah  ini  dapat  memiliki  makna berbeda  bagi  orang  yang  berbeda,  yang masing-masing juga memiliki latar belakang yang  beragam.  Istilah  kedaulatan  mungkin memiliki makna berbeda dalam ilmu hukum, ilmu  politik,  sejarah,  filsafat,  dan  bidang- bidang lain yang berkaitan dengannya.
radikalisme  adalah  suatu  paham  yang dibuat-  buat  oleh  sekelompok  orang  yang menginginkan  perubahan  atau  pembaharuan sosial  dan  politik  secara  drastis  dengan menggunakan  cara-cara  kekerasan.  Namun bila  dilihat  dari  sudut  pandang  keagamaan dapat  diartikan  sebagai  paham  keagamaan yang  mengacu  pada  fondasi  agama  yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan  yang  sangat  tinggi,  sehingga tidak jarang penganut dari paham/ aliran
tersebut  menggunakan  kekerasan  kepada orang  yang  berbeda  paham/  aliran  untuk mengaktualisasikan paham  keagamaan yang dianut  dan  dipercayainya  untuk  diterima secara paksa.
Dari  konteks  di  atas  dapat  dipahami bahwa  radikalisme  agama  adalah  prilaku keagamaan  yang  menghendaki  perubahan secara  drastis  dengan  mengambil  karakter keras  yang  bertujuan  untuk  merealisasikan target-target tertentu. Secara historis, kemunculan  kelompok  radikal  di  kalangan umat  Islam  Indonesia  bukanlah  hal  yang baru.  Karena  pada  awal  abad  ke-20,  dalam peningkatan  semangat  dan  ekonomi  kian parah  di  kalangan  pribumi,  radikalisme muslim  diambil  alih  oleh  kelompok  Serikat Islam (SI). Gerakan radikalisme di Indonesia tidak  seperti  yang  terjadi  di  Timur  tengah yang  sangat  menekankan  agenda-  agenda politik.

## RUMUSAN MASALAH
Dalam tulisan ini, penulis membatasi lingkup permasalahan  yang  akan  dikupas  dengan rumusan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana  proses  ISIS  masuk  ke Indonesia?
2. Sejauh  apa  peran  keimigrasian  dalam mencegah  ISIS  masuk  dan  menyebar  di Indonesia?
3. Perlukah  ada  substansi  pembaharuan hukum terhadap penangkalan ditinjau dari segi HAM?

## METODE PENELITIAN

## A. TIPE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan
penelitian  normatif  yang  merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum  dalam  kajian  ilmu  hukum. Penelitian  hukum  normatif,  yang merupakan  penelitian  utama  dalam penelitian ini, adalah penelitian kepustakaan.

## B. SUMBER DATA
Dalam  penelitian  pada  umumnya dibedakan  antara  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  masyarakat  dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh  langsung  dari  masyarakat dinamakan  data  primer  (atau  data dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari bahan-bahan pustaka lazimnya
dinamakan data sekunder
Dalam penulisan ini yang digunakan  ialah  data  sekunder  yaitu dalam  hal  ini  sumber  yang  tidak langsung  memberikan  data  kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh berasal  dari  bahan  pustaka  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku  perpustakaan,  peraturan perundang-undangan,  karya  ilmiah, artikel-artikel,  serta  dokumen  yang berkaitan dengan materi penelitian
Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam
penelitian  hukum  normatif  terbagi menjadi  3  (tiga),  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier.
1.   Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif berupa  peraturan  perundang-undangan. 5 Peraturan  perundang-undangan  yang digunakan  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  kaitan  dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2011  tentang Keimigrasian
2.    Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  dapat  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer.  Bahan  hukum  sekunder  dalam peneltian  ini  adalah  Buku-buku  ilmiah yang  terkait,  jurmal  ilmiah,dan  artikel ilmiah.
3.  Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  hukum  primer  dan sekunder;  contohnya  adalah  kamus, ensiklopedia,  indeks  kumulatif  dan seterusnya.
5 (Peter  Mahmud  Marzuki,  2006  :  141).  Diakses  dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/ data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/

## PEMBAHASAN
Pada  hakikatnya  pendekatan  yang dilakukan ISIS lebih dominan menggunakan pendekatan  ekonomi  dengan  iming-iming pekerjaan atau mendapatkan uang, teknologi canggih,  dan  hubungan  asmara  untuk  para perempuan dan lain sebagainya. Tidak heran banyak  yang  tergiur  bergabung  dengan kelompok  garis  keras  tersebut,  walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Beberapa cara yang  dilakukan  oleh  ISIS  dalam  proses perekrutan anggotanya adalah sebagai berikut:
1. Memberikan  iming-iming  pekerjaan dengan  gaji  yang  tinggi,  kelompok radikal  seperti  ISIS  menjanjikan  gaji yang  besar  bagi  mereka  yang  akan bekerja  di  objek  vital  milik  kelompok radikal itu. Gaji yang ditawarkan dalam kisaran  puluhan  sampai  ratusan  juta tentu  akan  menarik  bagi  orang  yang menjadi  sasaran  atau  target  perekrutan ISIS. Biasanya orang-orang yang menjadi target perekrutan adalah mereka yang  minim  akan  kemampuan  dan pendidikan namun tertarik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Umrah  gratis  bagi  anggota  baru  dengan modus  bekerja  ke  luar  negeri,  namun pada  kenyataaannya  tujuan  setelah mereka  keluar  dari  Indonesia  adalah  ke Suriah  untuk  diperkenalkan  dengan ideologi  ISIS  untuk  dibawa  kembali masuk ke Indonesia.
3. Mereka  diajarkan  untuk  penggunaan teknologi  canggih,  ini  merupakan  salah satu  proses  perekrutan  yang  paling efektif  karena  dapat  menyebarluaskan teori  dan  ajaran  ISIS  secara  cepat  dan ruang lingkup yang tidak terbatas.
4. Setiap kebutuhan yang diminta oleh target atau sasaran ISIS selalu dipenuhi,  ini
membuat  tidak  adanya  keraguan  dari target untuk bergabung ke dalam ajaran ISIS.
5. Tawaran untuk  berwisata ketika mereka berada  di  luar  negeri,  dengan  Turki sebagai  negara  tujuan  yang  seringkali dijadikan  tempat  singgah  sebelum menuju ke Suriah sebagai negara tujuan.
6. Ajakan  belajar,  target  diiming-imingi belajar atau kuliah di luar negeri seperti Yordania  dan  Turki,  baru  setelah  itu mereka  dibawa  ke  Suriah  untuk  belajar berperang.
Secara  singkat,  dapat  dikatakan  bahwa proses  masuknya  paham  ISIS  yaitu  melalui anggota yang masuk ke Indonesia dan mulai menghasut  warga  negara  Indonesia  serta menawarkan  keuntungan  yang  didapatkan jika warga negara Indonesia tersebut bersedia bergabung  dalam  keanggotaan  ISIS.  Pada awalnya anggota
ISIS belum memberitahukan  bahwa  calon  anggota tersebut  akan  tergabung  dalam  kelompok berpaham  radikal  yang  pada  akhirnya  akan mengancam  kedaulatan  negara  lain.  Target yang  bersedia  dan  menerima  penawaran tersebut kemudian akan dikumpulkan secara kolektif  hingga  dirasa  cukup  untuk  keluar Indonesia  secara  bersamaan.  Hingga  pada akhirnya  mereka  keluar  wilayah  Indonesia, muncullah beberapa permasalahan keimigrasian.  Yang  pertama  ialah  mereka yang  tergabung  dalam  ISIS  melintas  keluar Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi  atau  biasa  disebut  dengan  “jalur tikus”.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  yang  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”
Yang kedua adalah ketika warga negara Indonesia yang sudah menganut paham ISIS kembali masuk ke Indonesia dan pemerintah terkhusus  imigrasi  sudah  tidak  dapat menangkal  warga  negaranya  yang  masuk kemudian menyebarkan pahamnya di Indonesia. Tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  yang berbunyi  “Setiap  warga  negara  Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.”
Dalam  penyebarannya  ISIS  memiliki dampak  dan  pengaruh  yang  cukup  kuat terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  antara lain terhadap ideologi Pancasila, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, terutama kedaulatan negara.
Secara ideologi, ISIS masuk dan mulai melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi yang sudah ditetapkan oleh para  pendiri  bangsa.  Hal  ini  disebabkan karena ISIS mengajarkan bahwa kepercayaan mereka  yang  paling  sempurna  sehingga membuat asumsi bahwa ideologi selain ISIS adalah  salah.  Hal  ini  menyebabkan  adanya perpecahan  di  tengah  umat  beragama.  Para pengikut ISIS tidak ragu untuk menggencarkan  perang  sebagai  solusi  dari setiap  masalah  karena  hal  tersebut  telah membudaya dalam kehidupan pengikut ISIS. Tentu  hal  ini  bertentangan  dengan  budaya manapun. Indonesia yang kaya akan budaya tentu tidak dapat menerima akan keberadaan ISIS yang tidak dapat berdampingan dengan kebudayaan lain.
Para  pengikut  yang  telah  terdoktrin ISIS akan mudah diprovokasi oleh pihak lain, menyangkut  pautkan  segala  permasalahan yang  ada  dengan  mengatasnamakan  agama, dan mereka akan dengan mudah memberikan sebuah mosi tidak percaya kepada pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya. Penolakan terhadap pemerintah  yang
ditanggapi  secara  berlebihan  pada  akhirnya dapat  memicu  adanya  gerakan  separatis  di berbagai  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  perlu menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah guna menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Upaya keimigrasian yang dapat dilakukan  untuk  mencegah  paham  ISIS masuk  ke  Indonesia  dimulai  sejak  Orang Asing  masuk  melalui  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  Dalam  hal  ini,  pejabat  imigrasi perlu  mengingat  wewenang  dan  tanggung jawabnya  bahwa  kebijakan selective  policy dijadikan  acuan  dalam  menjalankan  tugas. Hanya  orang-orang  yang  bermanfaat  bagi negara  yang  dapat  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Karena  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  merupakan  tempat  krusial  yang menjadi  gerbang  bagi  Orang  Asing  untuk masuk  dan  menyebarkan  ajaran  ISISnya. Maka penilaian profil secara langsung sangat diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  Orang Asing tersebut tidak akan menyebarkan ISIS di Indonesia. Pengawasan administratif dapat dilakukan  dengan  pengawasan  Orang  Asing pemilik  paspor  tersebut,  pejabat  imigrasi  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu melakukan  pemetaan  negara-negara  mana saja  yang  dinilai  rawan  akan  paham  ISIS. Selain  itu,  pejabat  imigrasi  juga  perlu melakukan  pemeriksaan  terhadap  rekam jejak  perlintasan  Orang  Asing  melalui  cap yang diterakan pada paspor yang bersangkutan. Jika ditemukan indikasi terkait adanya  paham  radikal  masuk,  pejabat imigrasi  tidak  perlu  ragu  untuk  mengambil tindakan  berupa  penolakan  Orang  Asing tersebut masuk Indonesia dan dipulangkan ke negara asal.
Untuk  Orang  Asing  yang  masuk Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi,  dapat  dilakukan  upaya  berupa koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia  yang  bertugas  di  perbatasan terutama  daerah  yang  rawan  dijadikan  jalur
ilegal untuk optimalisasi fungsi pengawasan di  perbatasan  tidak  hanya  dengan  warga negara  Indonesia  tetapi  juga  pengawasan terhadap  orang  asing  yang  masuk  Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Perlu adanya sosialisasi untuk setiap anggota TNI bahwa jika menemukan Orang Asing di daerah  rawan  akan  perlintasan  selain  TPI dengan  tanpa  adanya  kegiatan  yang  jelas untuk ditahan sementara kemudian dilaporkan  kepada  pihak  imigrasi.  Upaya selanjutnya dengan melakukan penggalangan dan sosialisasi bahwa setiap orang asing yang akan  masuk  ke  wilayah  Indonesia  harus melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dan jika  ditemukan  orang  asing  masuk  tanpa melewati  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi maka  orang  asing  tersebut  telah  melanggar hukum  keimigrasian  yang  berlaku.  Serta perlu  adanya  penggalangan  untuk  tidak terpengaruh  oleh  orang  asing  yang  dinilai membawa  pengaruh  buruk  dengan  latar belakang yang tidak jelas.
Sesuai  dengan  pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2016  tentang  Keimigrasian  bahwa “Pejabat  Imigrasi  menolak  orang  untuk keluar  wilayah  Indonesia  dalam  hal  orang tersebut: a. tidak memiliki dokumen yang sah dan  masih  berlaku;  b.  diperlukan  untuk kepentingan  penyelidikan  dan  penyidikan atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang;  c. namanya tercantum dalam daftar pencegahan”  maka  upaya  lain  yang  dapat dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  dalam  hal optimalisasi  fungsi  pencegahan  terhadap warga  negara  Indonesia,  adalah  pada  saat permohonan  paspor  maka  pejabat  imigrasi memiliki wewenang untuk tidak menerbitkan paspor  tersebut  apabila  ditemukan  indikasi bahwa yang bersangkutan diduga akan keluar Indonesia  dengan  ajakan  ISIS.  Kemudian Pejabat  Imigrasi  berkoordinasi  dengan instansi  lain  seperti  Badan  Intelijen  Negara dan Kejaksaan untuk memasukkan orang
yang bersangkutan ke dalam daftar pencegahan.
Adapun pengawasan di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  dapat  dilakukan  saat warga  negara  Indonesia  tersebut  belum termasuk ke dalam daftar pencegahan adalah melalui  pemeriksaan  dokumen.  Dokumen yang  diperiksa  antara  lain  keabsahan, kelengkapan,  dan  masa  berlaku.  Indikasi dalam hal perlintasan pemeriksaan dilakukan dengan  cara  warga  negara  Indonesia  yang akan pergi keluar untuk tergabung ke dalam ISIS  biasanya  tidak  dapat  menunjukan  tiket kembali  atau return  ticket ,  tidak  membawa barang  bawaan  yang  banyak  bahkan kebanyakan daripada mereka tidak menggunakan koper untuk mengemas barang, biasanya tidak menggunakan fasilitas bagasi  yang  disediakan  oleh  penyedia  alat angkut,  dan  penerbangan  yang  dilakukan beberapa  kali  dengan  transit  terlebih  dahulu di beberapa negara.
Salah  satu  permasalahan  perlintasan adalah  ketika  warga  negara  Indonesia  yang keluar  tidak  langsung  menuju  ke  negara tujuan  melainkan  dengan  perjalanan  transit ke  beberapa  negara.  Karena  pemerintah belum memiliki sistem yang dapat merekam semua  data  histori  perjalanan  lintas  negara yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.
Keadaan  lain  yang  mungkin  terjadi ketika  warga  negara  Indonesia  yang  sudah berada  di  luar  dan  sudah  tergabung  dalam keanggotaan ISIS adalah dengan melakukan pencabutan  terhadap  dokumen  perjalanan yang  dimiliki  orang  tersebut  sampai  dengan kurun  waktu  yang  tidak  ditentukan  sebagai upaya orang tersebut untuk masuk ke dalam Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan sudah tergabungnya warga negara Indonesia tersebut ke dalam ISIS maka dengan kata lain warga negara tersebut sudah  mengakui
keberadaan  ISIS  dengan  semua  paham  dan ideologi yang ada di dalamnya.
Tergabungnya  warga  negara  Indonesia tersebut  sudah  mengakui  keberadaan  ISIS dengan mengucapkan sumpah setia terhadap ISIS  yang  menandakan  sudah  hilangnya status  kewarganegaraan  dari  warga  negara Indonesia  menjadi  ISIS.  Namun  pada faktanya  orang-orang  tersebut  sudah  tidak memiliki  status  kewarganegaraan  karena ISIS  belum  diakui  oleh  dunia  Internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat.
Ditinjau  dari  konsepsi  HAM,  sudah jelas  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang  berhak  atas pengakuan ,  jaminan, perlindungan,  dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .”  Ini  akan  membangun  asumsi  jika terjadi  penangkalan  terhadap  warga  negara Indonesia  maka  akan  terjadi  ketidakadilan hukum. Karena Indonesia adalah rumah bagi para  warga  negara  Indonesia  maka  sudah seharusnya  warga  negara  Indonesia  tersebut mendapatkan  perlindungan  sepenuhnya  dari pemerintah dengan memberikan kesempatan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
Ditambah  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pasal  28E  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan  beribada  menurut  agamanya,  memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,  serta berhak  kembali .” Sejalan dengan frase berhak kembali  bahwa Undang-Undang Dasar memberikan kesempatan  sebesar-besarnya  bagi  warga negara  untuk  pergi meninggalkan  negaranya dan kembali di kemudian hari.
Selain  dari  perspektif  Hak  Asasi Manusia, ini juga akan berpengaruh terhadap psikis  warga  negara  Indonesia  tersebut, ketika mereka sudah tidak ada lagi dorongan untuk hidup di negara tujuan dan berkeinginan untuk pulang.
Pada hakikatnya penangkalan dilakukan  sudah  sesuai  dengan  prinsip  Hak Asasi Manusia, namun perlu adanya batasan untuk  menyelaraskan tujuan dari kedaulatan negara dengan tetap berdasar pada Hak Asasi Manusia  itu  sendiri.  Salah  satu  caranya adalah  dengan  tetap  diterimanya  warga negara  Indonesia  tersebut  selama  masih memiliki  dokumen  yang  sah  dan  masih berlaku  sebagai  seorang  warga  negara Indonesia.  Namun  batasan  yang  ada  tetap diberlakukan  dengan  cara  adanya  perlakuan khusus sebagai tindak lanjut guna menanggulangi paham baru yang dimilikinya tidak  berdampak  negatif  bagi  kedaulatan negara.  Perlakuan  khusus  yang  dimaksud antara  lain  koordinasi  dengan  instansi  lain seperti  Badan  Intelijen  Negara.  Jadi  saat warga  negara  Indonesia  tersebut  akan kembali  ke  Indonesia  melalui  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, imigrasi sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara guna menindaklanjuti orang tersebut bahkan melakukan deradikalisasi jika diperlukan.

## KESIMPULAN
Radikalisme merupakan sebuah paham yang  berdampak  sangat  besar,  hal  ini  dapat dilihat  dari  keanggotaan  ISIS  yang  berasal dari  seluruh  dunia.  Jika  keberadaan  ISIS dibiarkan,  maka  ini  dapat  membahayakan tidak  hanya  terhadap  kepentingan  antar individu atau negara, melainkan kepentingan dunia  internasional.  Pada  faktanya  sudah banyak bermunculan gerakan separatis yang diduga  berasal  dari  adanya  paham-paham radikal seperti ISIS yang masuk di Indonesia.
Imigrasi dalam hal ini berperan dalam perlintasan setiap orang yang masuk wilayah
Indonesia. Karena
dalam proses penyebarannya  dipengaruhi  dari  faktor eksternal  dalam  hal  ini  dibawa  oleh  orang asing  maupun  melalui  media  sosial.  Oleh karena  itu,  imigrasi  melakukan upaya terhadap  masuknya  paham  tersebut  dilihat dari  beberapa  kondisi  antara  lain  ketika Orang  Asing  masuk  melalui  TPI  sesuai dengan  kebijakan selective  policy ,  ketika Orang Asing masuk tidak melalui TPI maka imigrasi perlu berkoordinasi dengan TNI dan masyarakat setempat, terhadap warga negara Indonesia  dalam  hal  proses  pengajuan dokumen  maka  dokumen  tersebut  dapat ditangguhkan,  bila  warga  negara  Indonesia berada  di  TPI  dapat  dilakukan  pemeriksaan dokumen, data perlintasan, dan pemeriksaan profil penumpang.
Ketika warga negara Indonesia berada di luar dan terkena paham isis dengan sudah mengucap  sumpah  setia  kepada  ISIS  maka yang  dapat  dilakukan  oleh  imigrasi  adalah pencabutan  dokumen  perjalanan  Republik Indonesia.
Oleh  karena  itu  tidak  perlu  dilakukan pembaharuan  terhadap  substansi  hukum terkait  penangkalan  bagi  warga  negara Indonesia yang sudah tergabung dalam ISIS
namun  perlu  adanya  tindakan  lanjutan sebagai bentuk represif dari upaya penegakan kedaulatan negara.

## SARAN
Melalui  tulisan  ini,  penulis  berpesan kepada:
1. Pemerintah, untuk  membuat  suatu  sistem aplikasi yang dapat mengumpulkan semua data perlintasan warga negaranya dari satu negara ke negara lain sehingga memudahkan dalam hal  pelacakan warga negara  Indonesia  di  negara  transit,  selain itu  pemerintah  dalam  hal  ini  pejabat imigrasi  wajib  bertindak  tegas  dalam  hal pemberian  dokumen  perjalanan,  ketika ditemukan  keraguan  untuk  sebaiknya menahan dokumen tersebut.
2. Masyarakat Indonesia, untuk saling peduli satu sama lain karena paham tersebut tidak akan  berhasil  masuk  jika  jiwa  saling memiliki  antarindividu  dapat  terjalin dengan baik.
3. Lembaga  pendidikan  politeknik  imigrasi, untuk  tetap  meningkatkan  pembinaan karakter  dari  setiap  peserta  didik  guna memupuk  sikap  integritas  demi  tegaknya kedaulatan  agar  kelak  petugas  imigrasi dapat memiliki sikap yang dapat menghadapi tantangan yang ada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku-Buku
Iman  Santoso.  (2007). Perspektif  Imigrasi  dalam  United  Nations  Convention  Against Transnational Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
Rhona K. M. Smith, et. Al., eds., Hukum Hak Asasi Manusia, ( Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Lihat dalam Jack Donnely, Universal Human Rights in Teory and Practice, (Ithaca and  London:  Cornell  University  Press,  2003),  hlm.  7-21.  Lihat  juga  dalam  Maurice Cranston, What are Human Rigths?, (New York: Taplinger, 1973).
Savitri,  Niken.,  HAM:  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP.  Bandung: PT.  Refika Aditama.
Lukman Hakim, “ Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” , Jurnal Juni 2011.
Bruggink, B. Arief Sidharta., Refleksi tentang Hukum . Bandung : PT. Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil  Amandemen.  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## Sumber Lain
BBC News diakses Minggu 22 September 2019 (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 40430349)
Edutalk diakses Minggu 22 September 2019 (https://edutalk.id/pembelajaran/5-macam-teori- kedaulatan-negara-di-dunia.html)