## STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN TUNA SKALA KECIL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT;
Penentuan Strategi Kemitraan dan Pola Bagi Hasil Optimal
Ramla Dula Saleh¹ dan Ruslan Tawari² ¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia ²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
This research was conducted to formulate strategy of developing business small scale tuna fishing in West Regency Seram. More specifically this study aims to determine the partnership strategy between fishermen and owners of capital and optimal profit sharing patterns for both parties. The analysis method used is descriptive analysis, profit analysis,  BEP  and  UMP  optimization,  and  simulation  for  optimal  results.  The  results  show  that  the  ideal partnership  strategy  is  to  put  forward  the  proportionality,  fairness,  fortune  and  sustainability  aspects  with  the optimal profit sharing formulation is 48: 52, for fishermen and capital owners respectively.
Keywords : Partnership Strategy, Profit Sharing, Tuna Fishing, Small Scale. JEL Classification: L1, M39, Q22, Z21

## PENDAHULUAN
Strategi  pengembangan  usaha  pada  dasarnya dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang  dihasilkan,  mengoptimalkan  keuntungan,  serta menjamin  keberlangsungan  usaha.  Salah  satunya  adalah dengan  membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra.
Usaha  penangkapan  ikan  tuna  skala  kecil  di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah berlangsung cukup  lama  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  usaha yang mash tradisional dan mengedepankan kebiasaan atau kultur  yang  telah  melembaga.  Minimnya  pengetahuan tentang teknologi  produksi,  strategi pemasaran  dan  skill pengelolaan usaha menyebabkan kemajuan usaha relatif tidak berkembang.
Hal  ini  ditambah  dengan  sistem  kemitraan  yang terbangun  antara  nelayan  dengan  pemilik  modal  yang masih  didasarkan  pada  kebiasaan,  telah  menyebabkan tingkat  kesejahteraan  nelayan  sulit  beranjak,  dan  pada gilirannya  kemiskinan  nelayan  terus  saja  menggurita  di tengah berlimpahnya sumberdaya perikanan.
Secara umum terdapat dua pihak yang terlibat dalam sebuah usaha penangkapan ikan tuna di Kabupaten SBB, yakni  nelayan  dan  pemilik  modal  (pemilik  armada). Walaupun  pola  kerjasama  yang  dibangun  bersifat kemitraan  dengan  pola  bagi  hasil  keuntungan,  namun dalam  prakteknya  nelayan  selalu  berada  di  pihak  yang
sangat  lemah  dan  terkesan  berposisi  sebagai  pekerja (buruh), dimana sistem kerja sama serta pola  bagi hasil ditentukan sepihak tanpa ada kontrak yang tegas.
Hal  ini  tentunya  amat  berpengaruh  pada kesejahteraan  dan  kepastian  pekerjaan  bagi  nelayan, sehingga pada gilirannya berdampak pada rendahnya etos kerja dan produktivitas secara keseluruhan.
Kondisi  ini  tentu  saja  berkonsekuensi  pada  tidak optimalnya pengelolaan usaha. Oleh karena itu diperlukan perbaikan  yang  serius  dengan  tetap  memperhatikan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, serta karakteristik nelayan  setempat.  Dalam  perspektif  tersebut  maka kegiatan  penangkapan  ikan  tuna  di  kabupaten  SBB  ini harus dipersiapkan dan diarahkan agar dapat memberikan nilai  tambah  yang  secara  ekonomis  menguntungkan, secara teknis dapat dilaksanakan dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat

## LANDASAN TEORITIS Sumberdaya Ikan Tuna
Ikan tuna merupakan  jenis  kelompok  ikan  pelagis besar yang bersifat komersial. Ikan tuna terdiri dari jenis ikan  tuna  mata  besar  ( bigeye - Thunnus  obesus ),  madidihang ( yellowfin tuna - Thunnus albacares ), tuna albakora ( albacore tuna - Thunnus alalunga ), tuna sirip biru selatan ( southern bluefin tuna - Thunnus  maccoyii ),  dan tuna  abu-abu  ( longtail tuna - Thunnus tonggol ). Sedangkan jenis tuna exportable yang tertangkap dari
perairan  Indonesia  diantaranya  adalah  madidihang  atau yellowfin tuna ( Thunnus albacares ), tuna mata besar atau bigeye tuna ( Thunnus obesus ), albakora atau albacore ( Thunnus alalunga ) dan  tuna  sirip  biru  atau bluefin  tuna ( Thunnus  maccoyi ) (Wudianto dan Nikijuluw, 2003). Madidihang  atau yellowfin  tuna ( Thunnus  albacares ) termasuk  tuna  yang  berukuran  besar,  bisa  mencapai ukuran  lebih  dari  2  m.  Para  ahli  perikanan  menduga bahwa stok  dari Samudera Pasifik dan stok dari Samudera Hindia  bertemu  di  Indonesia,  mungkin  di  sekitar Laut Flores dan Laut Banda. Tetapi bagaimana cara dan berapa lamanya  ikan-ikan  itu  berbaur  belum  diketahui  dengan pasti. Kalau pendapat ini benar, berarti perairan pedalaman Indonesia  merupakan  tempat  berbaur madidihang dari dua  samudera  atau  sebagai  tempat  melintasnya madidihang.
Madidihang hidup di perairan yang bersuhu 17-31 o C, dengan suhu optimum berkisar 19-23 o C (Nontji, 1993). Tuna  mata  besar  atau bigeye  tuna ( Thunnus  obesus )  bisa mencapai panjang 2,30 m dan berat sampai 150 Kg. Ia mulai  dewasa  pada  ukuran  0,9-1  m  dan  dapat mengandung  telur  sebanyak  2,8-3,6  juta  butir.  Sebaran ikan  ini bersinambungan  dari Samudera  Pasifik melalui perairan  diantara  pulau-pulau  Indonesia  ke  Samudera Hindia. Di Indonesia ikan ini banyak ditangkap di laut-laut dalam  antara  lain  di  perairan  selatan  Jawa,  sebelah baratdaya Sumatera Selatan, Bali dan Nusa Tenggara, juga di  Laut Banda  dan  Laut Maluku.  Kadang-kadang  juga tertangkap di perairan pantai (Nontji, 1993).
Tuna  albakor  atau albacore  tuna ( Thunnus  alalunga ) mempunyai ukuran dewasa sekitar 0,9 m. Kondisi suhu perairan juga berperan dalam sebarannya. Albakor yang berukuran kecil menyenangi perairan dengan suhu rendah sedangkan ikan-ikan besar berada di perairan yang lebih
hangat.  Di  Indonesia  penangkapan  albakor  banyak dilakukan di Samudera Hindia.
Tatihu atau southern bluefin tuna ( Thunnus maccoyi ) hanya hidup  di  belahan  bumi  selatan.  Mulai  dari  lepas  pantai Argentina,  meluas  ke  Samudera  Atlantik,  Samudera Hindia, lepas pantai selatan Australia dan Selandia Baru hingga  perairan  Chili.  Meskipun  sebarannya  amat  luas, namun  diperkirakan  hanya  ada  satu  stok  saja  dengan tempat pemijahan di wilayah terbatas yakni antara selatan Jawa dan Australia Barat-Laut sekitar lintang 10 0 -20 0 LS dan bujur 100 o -125 o BT.

## Perikanan Skala Kecil
Skala  usaha  perikanan  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek  (Charles,  2001),  di  antaranya  berdasarkan  ukuran kapal  yang  dioperasikan,  berdasarkan  daerah penangkapan,  dan  berdasarkan  tujuan  produksinya. Pengelompokan tersebut dilakukan melalui perbandingan perikanan skala kecil ( small scale fisheries ) dengan perikanan skala besar ( large scale fisheries ). Perairan pantai Indonesia secara historis adalah daerah penangkapan  bagi  perikanan  rakyat  (artisanal  fisheries). Perikanan rakyat ini sejak tahun 1975 telah menghasilkan hampir seluruh (90%) produksi perikanan laut Indonesia (Soegiarto, 1976). Produksi perikanan laut meningkat 970 ribu ton pada tahun 1975 menjadi 3,6 juta ton pada 1997, dan menjadi 4,07 juta ton pada tahun 2002 (DJPT, 2004). Kenaikan  produksi  tersebut  disebabkan  antara  lain modernisasi armada penangkapan dan adanya penemuan baru potensi ikan dan perluasan daerah penangkapan ikan. Meskipun  demikian,  daerah  penangkapan  perikanan rakyat yang merupakan ciri dominan perikanan Indonesia tetap terkonsentrasi di wilayah pesisir atau pantai.
Berkes et al. (2001) menjelaskan sejumlah karakteristik nelayan  artisanal  dibandingkan  dengan  nelayan  industri sebagaimana tertera di Tabel  (1).
Tabel (1). Kategori dan Dimensi Perikanan Berdasarkan Karakteristiknya Karakteristik Hubungan Perikanan Kategori perikanan Skala Besar Skala Kecil Subsisten (Industri) (Artisanal)  Unit penangkapan  Stabil, dengan pembagian kerja dan peluang karir Stabil, kecil, spesialisasi pembagian kerja Sendiri, atau keluarga atau komunitas kelompok  Kepemilikan Bukan pelaku Biasanya dimiliki oleh pelaku senior, atau pelaku gabungan Pemiliknya si pelaku  Komitmen waktu  Biasanya penuh waktu Penuh atau paruh waktu Paruh waktu  Kapal Bertenaga mesin, banyak peralatan Kecil, motor dalam (atau motor tempel) Kecil, biasanya tidak bermotor  Tipe peralatan Mesin, dirakit oleh pelaku Sebagian atau  semua materialmesin, dirakit oleh pelaku Material buatan sendiri, dirakit oleh pelaku
 Alat tangkap Elektronik, otomatis Mekanik dan manual Sebagian besar tidak mekanik  Investasi Tinggi, proporsi lebih besar dari pada oleh pelaku Menengah ke rendah, seluruhnya oleh pelaku Rendah  Hasil tangkapan Besar Sedang ke rendah Rendah ke sangat rendah  Penjualan hasil tangkapan Pasar yang  terorganisir Penjualan lokal, konsumsi signifikan oleh operator Sebagian dikonsumsi oleh pelaku, keluarga dan sahabat, ditukar dengan barter, kadang-kadang dijual  Pengolahan hasil tangkapan Lebih banyak untuk tepung ikan dan bukan konsumsi manusia Pengeringan, pengasapan, penggaraman, sebagian besar untuk konsumsi manusia Sedikit atau tidak, semua untuk konsumsi manusia  Tingkat pendapatan pelaku Tinggi Sedang Minim (rendah)  Integrasi ekonomi  Formal, integrasi penuh Integrasi parsial Informal, tidak terintegrasi  Masa kerja Penuh waktu atau musiman Sering multi pekerjaan Multi pekerjaan  Luas pemasaran Produk ditemukan diseluruh dunia Nasional dan local Lokal dan hanya tingkat daerah  Kapasitas manajemen dari otoritas perikanan Layak, dengan banyak ilmuwan dan manager Minimal untuk moderat, dengan   sedikit ilmuwan atau manager Sering tidak  dikelola kecuali oleh pengguna sumberdaya  Unit manajemen Satu atau beberapa unit besar Biasanya banyak unit kecil Sangat banyak unit kecil  Pengumpulan data perikanan Tidak terlalu sulit, ada kapasitas kekuasaan Sulit dalam  kaitan perikanan dan figur otoritas Sering tidak ada data, pengumpulan data sulit dilakukan Sumber : Berkes et al. (2001)

## Pengembangan Perikanan Tangkap
Upaya  pengelolaan  dan  pengembangan  perikanan laut di masa mendatang - memang akan terasa lebih berat sejalan dengan perkembangan IPTEK. Namun demikian, dengan pemanfaatan IPTEK itu pulalah kita diharapkan akan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya melalui suatu langkah yang rasional untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Langkah pengelolaan dan pengembangan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek biologi, teknis, sosial budaya dan ekonomi (Barus et al. 1991). Seleksi teknologi menurut Haluan dan Nurani (1988), dapat dilakukan melalui pengkajian pada aspek bio-technico- socio-economi-approach, oleh karena itu ada empat aspek yang harus  dipenuhi oleh  suatu  jenis teknologi  penangkapan ikan yang dikembangkan, yaitu: (1) jika di tinjau dari segi biologi  tidak  merusak  atau  mengganggu  kelestarian sumber daya, (2) secara teknis efektif digunakan, (3) secara sosial dapat di terima masyarakat nelayan, dan (4) secara
ekonomi  teknologi  tersebut  bersifat  menguntungkan. Selanjutnya dikatakan bahwa satu aspek yang tidak dapat diabaikan  adalah  kebijakan-kebijakan  dan  peraturan pemerintah.
Pengembangan  jenis-jenis  teknologi  penangkapan ikan di Indonesia perlu diarahkan agar dapat menunjang tujuan- tujuan pembangunan  umum  perikanan,  apabila hal ini dapat disepakati, maka syarat- syarat pengembangan teknologi penangkapan Indonesia haruslah dapat:
(1) Menyediakan kesempatan kerja yang banyak.
(2) Menjamin  pendapatan  yang  memadai  bagi  para tenaga kerja atau nelayan.
(3) Menjamin jumlah produksi yang tinggi.
(4) Mendapatkan jenis ikan komoditi ekspor atau jenis ikan yang biasa diekspor.
(5) Tidak merusak kelestarian SDI.
Pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan, termasuk didalamnya pembangunan sub sektor perikanan tangkap, menurut DJPT (2005) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan pada:
 Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
 Peningkatan  peran  sektor  perikanan  dan  kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
 Peningkatan  kecerdasan  dan  kesehatan  Bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.
 Pemeliharaan  dan  peningkatan  daya  dukung  serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.
 Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.
Pembangunan perikanan tangkap dilakukan melalui upaya  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi  usaha perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, penerimaan devisa, dan meningkatkan penyediaan bahan baku  industri.  Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  perikanan, diidentifikasikan  bahwa tujuan  pembangunan perikanan tangkap adalah: (1) meningkatkan kesejahteraan nelayan; dan (2) menjaga kelestarian SDI dan lingkungannya.
Pembangunan  perikanan  tangkap  ke  depan  dinilai cerah  karena potensi  dan  prospek  yang  dimiliki  bangsa Indonesia, yaitu : (1) luasnya perairan yang dimiliki (laut teritorial, laut nusantara dan ZEE), dan perairan umum (danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya); (2) potensi lestari  ikan  laut  yang  belum  dikelola  secara  optimal;  (3) potensi  SDM  nelayan  yang  melimpah  yang  belum dioptimalkan; (4) prospek pasar dalam dan luar yang cerah untuk produk-produk perikanan laut; (5) permintaan ikan untuk konsumsi dalam dan luar negeri sangat tinggi seiring meningkatnya  jumlah  penduduk;  dan  (6)  kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang  aman,  sehat  dan  bebas  kolesterol  sehingga masyarakat beralih  dari  mengkonsumsi red-meat menjadi white-meat (DJPT 2004). Menurut Monintja (2001), perikanan tangkap perlu dikelola dengan baik karena:
(1) Perikanan tangkap berbasis pada sumber daya hayati yang  dapat  diperbaharui  ( renewable ),  namun  dapat mengalami  deplesi  atau  kepunahan.  Sumber  daya ikan (SDI) memiliki kelimpahan yang terbatas sesuai carrying capacity habitatnya.
(2) SDI  dikenal  sebagai  sumber  daya  milik  bersama ( common  property )  yang  rawan  terhadap  upaya penangkapan lebih ( overfishing ).
(3) Pemanfaatan SDI dapat merupakan sumber konflik (di  daerah  penangkapan  ikan  maupun  dalam pemasaran hasil tangkapan).
(4) Usaha penangkapan haruslah menguntungkan dan mampu memberi kehidupan  yang layak bagi para nelayan. Jumlah nelayan yang melebihi kapasitas akan
menimbulkan kemiskinan para nelayan.
(5) Kemampuan modal, teknologi dan akses informasi yang  berbeda  antar  nelayan  menimbulkan kesenjangan dan konflik.
(6) Usaha  penangkapan  ikan  dapat  menimbulkan konflik dengan subsektor lainnya, khususnya dalam zona atau tata ruang pesisir dan laut. Perikanan  tangkap  masih  berpeluang  untuk dikembangkan, namun di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan  pembangunan  perikanan  tangkap,  antara lain (Barani 2004):
 Sebagian  besar  nelayan  masih  merupakan  nelayan tradisional  dengan  karakteristik  sosial  budaya  yang belum kondusif untuk suatu kemajuan.
 Struktur  armada  perikanan  yang  masih  didominasi oleh skala kecil atau tradisional dengan kemampuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  yang rendah.
 Masih  timpangnya  tingkat  pemanfaatan  stok  ikan antara  satu  kawasan  dengan  kawasan  perairan  laut lainnya.
 Masih  banyaknya  praktek illegal,  unregulated,  and unreported (IUU) fishing, yang terjadi karena penegakan hukum ( law enforcement ) di laut masih lemah.
 Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 Terjadinya  kerusakan  lingkungan  ekosistem  laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan  padang  lamun  ( seagrass  beds ),  yang  merupakan tempat  (habitat)  ikan  dan  organisme  laut  lainnya berpijah  ( spawning  ground ),  mencari  makan  ( feeding ground ), atau membesarkan diri ( nursery ground ).
 Masih  rendahnya  kemampuan  penanganan  dan pengolahan  hasil    perikanan,  terutama  oleh  usaha tradisional  sesuai  dengan  selera  konsumen  dan standardisasi  mutu  produk  secara  internasional (seperti hazard analysis critical control point atau HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya).
 Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera ( preference )  para  konsumen  tentang  jenis  dan  mutu komoditas perikanan.
 Belum memadainya prasarana ekonomi dan sarana sistem  transportasi  dan  komunikasi  untuk mendukung  distribusi  atau  penyampaian  ( delivery ) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar Jawa dan Bali. Ada pula kendala yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan  dari  para  nelayan  menurut  Barani  (2004) antara lain:
(1) Terjadinya  degradasi  dan  kerusakan  sumber  daya perikanan dan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan perikanan  ( destructive  fishing )  maupun  kegiatan  non perikanan  (penambangan  karang,  pencemaran, penebangan mangrove, dan sebagainya).
(2) Semakin  meningkatnya  kasus  pelanggaran  jalur penangkapan ikan oleh kapal ikan berukuran besar yang secara langsung merugikan nelayan kecil.
(3) Timbulnya  konflik  nelayan  antar  daerah  dalam pemanfaatan fishing  ground ,  terutama  akibat  dari pemahaman otonomi daerah yang berlebihan.
(4) Terbatasnya  prasarana  pendukung  sehingga menghambat kelancaran usaha nelayan.
(5) Belum berkembangnya pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
(6) Produktivitas dan efisiensi usaha relatif masih rendah, terutama  akibat  dari  skala  usaha  yang  masih  kecil maupun posisi  marginal nelayan  dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive  analysis untuk  mengulas  secara  deskriptif tentang  penentuan  strategi  kemitraan  yang  ideal,  serta Optimasi UMP dan BEP untuk merumuskan pola bagi hasil yang optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Aktual
Pola Kemitraan yang terbangun antara nelayan dan pemilik modal di lokasi penelitian yang saat ini berlangsung secara  umum  dapat  dikatakan  berbentuk patron-  client , namun  masih  di  bawah  manajemen  pengelolaan kemitraan yang tradisional, sederhana, jauh dari penerapam fungsi-fungsi manajemen yang baik, serta sebagian besar masih  berbasis  kepercayaan.  Hal  ini  jelas  mengurangi efisiensi, optimalitas dan kesinambungan usaha.
Sistem  kerja  sama  antara  pihak-pihak  yang  terlibat, dalam  hal  ini  pemilik  modal  dengan  nelayan,  hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa adanya kontrak yang jelas, demikian pula  pola  bagi hasil  yang  diterapkan.  Kondisi tersebut  amat  berpotensi  menimbulkan  adanya ketidakadilan,  ketidakpastian  (uncertainty),  serta  pada akhirnya  berpengaruh  pada  etos  kerja,  kinerja  dan produktivitas nelayan itu sendiri.

## Penentuan Strategi Kemitraan dan Sistem Bagi Hasil Optimal Strategi Kemitraan
Bentuk  kemitraan  yang  terlalu  sederhana  tanpa adanya  sebuah  sistem  dan  aturan  yang  tegas  untuk mengikat kedua belah pihak tentu saja berdampak pada tidak jelasnya pola kerja sama yang dibangun. Konsekuensi yang terjadi dapat berupa terbukanya ruang ketidakadilan, rendahnya produktivitas dan etos kerja, serta pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri.
Oleh  karena  itu  pola  kemitraan  harus  dibangun berdasarkan prinsip-prinsip  proporsionalitas,  berkeadilan, berkeuntungan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang ditegakkan dalam koridor kepentingan kedua pihak, dimana selanjutnya harus dapat diderivasi  secara  eksplisit  ke  dalam  kontrak  atau kesepakatan tertulis disertai adanya sanksi bagi tindakan- tindakan penyimpangan atau wanprestasi.
Prinsip proporsionalitas terkait dengan peranan relatif dari masing-masing pihak, termasuk resiko yang mungkin diterima  dibandingkan  dengan  manfaat  yang  bisa diperoleh.  Sedangkan prinsip berkeadilan  terkait  dengan bagaimana kedua pihak memposisikan diri mereka sebagai mitra yang sejajar. Prinsip berkeuntungan mengandung arti bahwa  kerjasama  dan  kesepakatan  yang  dibangun  jelas harus  bermuara  pada  optimasi  keuntungan  bagi  kedua pihak.  Sementara  prinsip  berkelanjutan  terkait  dengan upaya optimasi yang tetap mengedepankan sustainabilitas usaha.
Kemitraan yang dibangun tentu saja harus bermuara pada  manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  kedua  belah pihak. Dimana salah satu implikasinya adalah pembagian keuntungan atau bagi hasil yang memenuhi prinsip-prnsip dasar di atas, yakni sebagai berikut:

## Menghitung Pola Bagi Hasil Optimal
Penentuan sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan madidihang dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis diawali  dengan  membuat  prosedur  identifikasi,  evaluasi dan  analisis  terhadap  sistem  bagi  hasil  yang  selama  ini berlaku  di  lokasi  studi,  dan  selanjutnya  mensimulasikan sistem bagi hasil yang ideal, dengan mempertimbangkan kepentingan nelayan di satu sisi, serta kepentingan pemilik pada sisi yang lain secara adil, proporsional, berkeuntungan dan berkelanjutan.
Adapun tahapan prosedur analisis sebagai berikut:
1).   Menghitung pendapatan bersih unit penangkapan ikan dengan formula sebagai berikut:
𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 (1)
Dimana, 𝜋 = pendapatan bersih unit penangkapan, TR = Total Penerimaan, TC = Total biaya (TC = FC + VC).
Perhitungan  yang  berlaku  di  lapangan (lokasi  studi) menggunakan  VC  sebagai TC  untuk setiap operasi. Mereka tidak menggunakan TC tapi VC  dikarenakan  komponen  FC  dianggap  telah dikompensasi  dalam share bagi hasil  untuk  pemilik. Sehingga  estimasi  profit  bersih  perbulan  adalah sebesar:
π = 23.520.000-13.340.000 = 10.180.000 2).   Menghitung  break  event  point  (BEP)  unit penangkapan ikan dengan formula sebagai berikut: BEP terjadi pada satu titik (waktu atau unit produksi), dimana  total  penerimaan  sama  dengan  total  biaya (TR = TC).
A. Mendapatkan titik BEP BEP diperoleh dengan rumus:
BEP= FC
Harga Jual per kg-VC per kg (2)
Asumsi:
a. Harga jual per kg adalah Rp.42.000,-
b. Dalam sebulan dihasilkan 560 kg
c. Untuk menghitung  BEP pemilik maka  unsur bagi hasil untuk nelayan harus dihitung sebagai komponen  VC.  Karena  dalam  perspektif pemilik,  secara  keseluruhan,  bagi  hasil  nelayan adalah  komponen  biaya  yang  jelas  akan mengurangi keuntungannya.
d.   Maka  VC  per  kg  adalah  (13.340.000  + 4.072.000)/560 = Rp. 30.892,86
Maka BEP tercapai pada unit produksi sebesar:
BEP= 1.345.000 (60)
42.000-30.892,86 =7.265,59kg
Dan jika dibagi dengan waktu maka BEP tercapai pada bulan ke: 7.265,59 560 =12,97
Artinya BEP tercapai pada produksi sebesar 7.265,59 Kg, atau pada akhir bulan ke-12.
B. Mendapatkan Pendapatan Bersih BEP (perbulan) Setelah  memperoleh  titik  waktu  di  mana  BEP tercapai  maka,  selanjutnya  adalah  menghitung pendapatan BEP perbulan, dengan rumus:
BEP= Total Investasi 1Waktu BEP = 44.100.000 212,97 =Rp.3.339.033,46
Jika digambarkan dalam grafik maka nampak sebagai berikut:
Gambar (1) .  Break Event Point
3).   Menentukan  bagian  nelayan  dan  pemilik  sesuai persentase sistem bagi  hasil yang berlaku di lokasi studi.
Bagi hasil nelayan = 40% X 𝜋 = 0,4 X 10.180.000 = Rp.4.072.000,- Oleh  karena  dalam  satu  unit  penangkapan minimal terdapat 2 orang nelayan, maka pendapatan bagi hasil di atas harus dibagi dengan 2 orang nelayan, sehingga masing-masing nelayan akan memperoleh pendapatan  bagi  hasil  sebesar  Rp.2.036.000,-.  Bagi hasil  pemilik  =  60%  X 𝜋 =  0,6 X  10.180.000  = Rp.6.108.000,-
4).   Mengevaluasi  upah  minimum  provinsi  (UMP)
Maluku  sektor  perikanan  tangkap  berdasarkan  SK Gubernur Maluku nomor 409 tahun 2011 sebesar Rp 1.145.000.- dengan mempertimmbangkan faktor jumlah alokasi waktu kerja nelayan sebagai berikut:
UMP2= t 1 t 2 xUMP1 (3)
Dimana; UMP 2 = Upah minimum provinsi ideal. UMP 1 = Upah minimum yang berlaku, t 2 = waktu rata-rata yang dialokasikan nelayan, t 1 = waktu rata- rata yang dialokasikan untuk pekerja di darat t 2 = 15 jam  sehari /5 hari  kerja  dalam  seminggu  /75  jam seminggu t 1 = 8 jam sehari utk 5 hari kerja /40 jam seminggu /UU ketenagakerjaan maka,
𝑈𝑀𝑃2 = 75 40 𝑥1.145.000 = 2.146.875
5).   Menghitung  pendapatan  nelayan  terendah berdasarkan sistem bagi hasil yang berlaku. Bagi  hasil  2  orang  nelayan  =  40%X 𝜋 = 0,4X10.180.000  =  Rp.4.072.000,-  dibagi  2  orang nelayan menjadi Rp.2.036.000 untuk setiap nelayan.
Sedangkan bagi hasil pemilik = 60% X 𝜋 = 0,6 X 10.180.000 = Rp.6.108.000,-
6).   Membandingkan  UMP2  terhadap  pendapatan nelayan  dengan  posisi  terendah.  Posisi  terendah adalah  560  kg  perbulan,  hal  ini  berarti  bahwa pendapatan nelayan saat ini < dari UMP2, sedangkan pendapatan pemilik modal saat ini > BEP.
7).   Melakukan  simulasi  dengan  pertimbangan pendapatan  pemilik  modal  harus  lebih  besar  dari BEP dan pendapatan nelayan juga harus lebih besar dari  UMP2.  Hasil  simulasi  bagi  hasil  sebagaimana diringkas pada tabel (2) di bawah ini :
Tabel (2). Simulasi Bagi Hasil Pola Bagi Hasil NELAYAN (1 orang) PEMILIK Pendapatan (Y) (Rp) Perbandinga n dengan UMP2 Ket. Pendapatan (Y) (Rp) Perbandingan dengan BEP Ket. Saat ini 40 : 60 1.980.000  Y < UMP2 Tidak ideal 5.940.000 Y > BEP Ideal Simulasi I 42,18 : 57,82 2.146.875 Y = UMP2 Layak tapi belumcukup 5.886.050 Y > BEP Ideal Simulasi II 66,61 : 33,39 3.390.483,2 7 Y > UMP2 Ideal 3.399.033,46 Y = BEP Layak tapi belum cukup Simulasi III 48 : 52 2.447.200  Y > UMP2 Ideal 5,293.600 Y > BEP Ideal Keterangan: BEP  = Rp.3.399.033,46, UMP2 = Rp.2.146.875,- 1. Pola bagi hasil saat ini :  ideal bagi pemilik namun tidak ideal bagi nelayan
2. Simulasi I :  ideal bagi pemilik namun bagi nelayan belum cukup walaupun telah layak ( necessary but not sufficient )
3. Simulasi II : ideal bagi nelayan namun bagi pemilik belum cukup
4. Simulasi III :  ideal bagi kedua belah pihak baik nelayan maupun pemilik ( recomended )

## KESIMPULAN
1. Keuntungan  dalam  usaha  penangkapan  ikan tuna  skala  kecil  di  kabupaen  SBB  dapat dioptimalkan  melalui  strategi  kemitraan  dan pola bagi hasil yang optimal.
2. Penerapan  strategi  kemitraan  harus  lebih professional  dengan  ikatan-ikatan  kesepakatan yang  tegas  dan  memenuhi  prinsip proporsionalitas,  berkeadilan,  berkeuntungan, dan berkelanjutan.
3. Pola  bagi  hasil  harus  dapat  memenuhi kebutuhan  kedua  belah  pihak  secara
proporsional,  berkeadilan,  berkeuntungan maupun berkelanjutan.
4. Rumusan pola bagi hasil yang optimal adalah 48:52,  masing-masing  untuk  nelayan  dan pemilik modal.

## DAFTAR REFERENSI
Hermawan,  M.  (2006).  “Keberlanjutan  Perikanan Tangkap Skala Kecil”. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Menko Bidang Perekonomian.. Master Plan Percepatan dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia.  2011-2025 RI, 2011. Jakarta.
Mudzakir Abdul Kohar. (2001). “Optimasi Keuntungan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Di Indonesia (Studi Kasus  di  PT.  Perikanan  Samudra  Besar,  Benoa, Bali)”. Disertasi. Universitas Diponegoro. Semarang. Nikijuluw V. (2002). Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan . Pusat  Pemberdayaan  dan  Pembangunan  Regional dan  Pustaka  Cidesindo.  Cetakan  Pertama.  Jakarta. 254 hlm.
Sugiyono. (2006). Metoda penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung. Hlm 246 Supriyadi,  A..  (1997).  “Pola  Kemitraan  Usaha  Kecil, Menengah dan Besar Dimasa yang Akan Datang”. Makalah dalam  Temu Nasional Modal Ventura : Jakarta.