## TINDAKAN STRATEGIK MUHAMMADIYAH ATAS PARADOKSAL KEBIJAKAN NIPPONISASI DI HINDIA BELANDA
Deddi Fasmadhy Satiadharmanto 1 , Shinta Wahyuni chairuddin 2 , Fadli Bastian 3 , Imam Chairudin 4 , Hendy Apriansyah 5
Email : fasmadhydeddi@gmail.com 1
Magister Ilmu Administrasi – FISIP- Universitas Muhammadiyah Jakarta

## ABSTRACT
This paper discusses the role of Muhammadiyah in the Japanese population,  with a focus on the Nipponization policy through the ritual obligation of the seikerei to worship the sun on the Dutch East Indies community, which was predominantly Muslim. This study discusses how the Japanese population used the myth of Joyoboyo's prediction for the Nipponization of the Dutch East Indies under the pretext of being an older brother from Japan. Japan came to replace the political conception of Divide et impera with an integrative strategy through the mobilization of Islam as the majority in the Indies. Japan's foreign policy was to homogenize culture in the Dutch East Indies through Nipponization in all aspects of people's lives, one of which was the obligation  of  the  seikerei  to  worship  the  sun  which  intersects  with  the  lower  reaches  of  the Islamic  faith.  This  study  shows  that Japan's  massive  Nipponization  of  Japanese  culture  was carried out by Japan to influence and have a cultural impact on the lives of the people of the Indies on the opinion of the popularity of the Japanese as the elder brothers of the Indies to liberate the Indies from the Dutch colonial as predicted by Joyoboyo. Especially in the Indies community, which is very thick with the myth of Joyoboyo's prediction that in the future people with dwarfs, slanted eyes, and yellow skin like corn will come to the archipelago. In this issue, we identify and explore the question of how the role of Muhammadiyah influenced Japan over its policy of Nipponization which was paradoxical between the obligations of the Seikerei and the  belief  in  Islamic  monotheism  in  the  Indies.  This  paper  uses  a  descriptive  method  with  a qualitative approach to analyze Japan's foreign policy with the Nipponization of the Dutch East Indies. Through literature study, it can be described and analyzed Japanese foreign policy re- lated to the Nipponization of the Dutch East Indies. The data collection technique used is li- brary research whose sources come from journals, books, official government websites, and other secondary data. Based on the research results, colonialization is always colored by par- adoxical policies on local communities and occupied territories, and there are always two op- posing phenomena in change and continuity that go hand in hand. How Muhammadiyah plays a role in maintaining the creed of Islamic monotheism over colonialism in the Indies through Patton and Savicky's theoretical policy analysis.
Keywords: Nipponization, Seikerei, Japanese Foreign Policy, Paradoxical Policy, Carlnaes

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas bagaimana peranan Muhammadiyah atas kependudukan Jepang, dengan fokus terhadap kebijakan Nipponisasi melalui kewajiban ritual seikerei menyembah matahari atas  masyarakat  Hindia  Belanda  yang  mayoritas  Islam.  Penelitian  ini  membahas  bagaimana kependudukan Jepang memanfaatkan mitos ramalan Joyoboyo untuk Nipponisasi Hindia Bel- anda dengan dalih sebagai saudara tua dari Jepang. Jepang datang menggantikan konsepsi poli- tik Divide et impera dengan strategi integratif melalui mobilisasi islam sebagai mayoritas di Hindia. Kebijakan luar negeri Jepang dengan menseragamkan kebudayaan di Hindia Belanda melalui Nipponisasi pada segala aspek kehidupan masyarakat , salah satunya adalah kewajiban seikerei menyembah matahari yang beririsan yang pada hilirnya berimpitan dengan keyakinan aqidah islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Nipponisasi kebudayaan Jepang secara masif dilakukan Jepang untuk mempengaruhi dan memberi dampak secara budaya pada kehidupan masyarakat Hindia atas opini untuk popularitas orang Jepang sebagai saudara tua Hindia untuk memerdekakan  Hindia  dari  colonial  Belanda  sebagaimana  ramalan Joyoboyo.  Terlebih  pada masyarakat Hindia yang sangat kental dengan mitos ramalan Joyoboyo bahwa kelak akan da- tang orang orang katai, bermata sipit, dan berkulit kuning seperti jagung datang ke nusantara. Pada  permasalahan  ini  kami  mengidentifikasi  dan  mengeksplorasi  pertanyaan  mengenai bagaimana  peranan  Muhammadiyah  mempengaruhi  Jepang  atas  kebijakan  Nipponisasinya yang paradoksal antara kewajiban Seikerei dengan keyakinan aqidah tauhid islam di Hindia. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dengan Nipponisasi Hindia Belanda . M elalui studi kepustakaan d a p a t   digambarkan  dan  dianalisis  kebijakan  luar  negeri  Jepang  terkait  dengan  Nipponisasi Hindia  Belanda.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  (library  re- search) yang sumbernya berasal dari jurnal, buku, website resmi pemerintah,dan data sekunder lainnya Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolonialisasi selalu diwarnai paradoksal kebijakan atas  masyarakat  lokal  dan  wilayah  yang  diduduki,  dan  selalu  ada  dua  fenomena  yang  berla- wanan dalam perubahan dan kontinuitas yang berjalan beriringan. Bagaimana Muhammadiyah berperan  menjaga  aqidah  ketauhidan  islam  atas  kolonialisasi  di  Hindia  melalui  Analisa  ke- bijakan teori Patton dan Savicky.
Kata Kunci: Nipponisasi, Seikerei, Kebijakan Luar negeri Jepang, Kebijakan Paradoksal, Carlnaes

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Pada  masa  kolonial,  setelah  Hindia dijajah  Belanda,  lalu  datang  Jepang menduduki Hindia. Dimana Jepang saat itu memenangkan perang pasifik atas Barat dan sekutu  sekutunya.  Namun  Jepang  men- galami kerugian besar baik harta dan nyawa serdadu  jepang  yang  tewas,  hal  ini mengakibatkan Jepang kekurangan sumber
daya,  hingga  mitos  ramalan  joyoboyo  se- bagai dejavu membentuk pencitraan Jepang secara mitologi, membuat persepsi masyarakat Hindia pada bangsa Jepang me- lalui ramalan Joyoboyo, bahwa Pulau Jawa kelak  akan  diperintah  bangsa  kulit  putih, dan  kemudian  dari  arah  utara  akan  datang bangsa  Katai  yang  berkulit  kuning  seperti jagung dan bermata sipit. Namun
pemerintahan bangsa kulit kuning itu tidak lama,  hanya  seumur  jagung  seperti  jenis warna kulitnya.
Hal  ini  menjadi  bentuk  mitos  yang benar atau tidak mungkin secara kebetulan saja,  namun  tidak  membuat  manfaat  atau kebaikan  bagi  masyarakat  Hindia,  apalagi membawa  kebaikan  bagi  islam  sebagai mayoritas di Hindia.
Keberadaan Jepang berada di Hindia Belanda  akibat  kekurangan  sumber  daya material dan sumber daya manusia. Jepang melihat  bahwa  di  Hindia  Belanda  itu mayoritas islam, sumber daya islam ini bisa dimobilisasi  untuk  menjadi  target  Jepang dalam membantu Jepang menghadapi pepe- rangan berikutnya di Asia dan Pasifik.
Tiga dimensi dalam pengambilan aksi kebijakan  luar  negeri  menurut  Carlnaes. Ketiga  dimensi  ini  memiliki  hubungan sebab-akibat  dan  saling  memengaruhi  an- tara satu dan yang lain. Pertama adalah In- tentional  Dimension  (choice  dan  prefer- ence). Pada dimensi ini, Carlsnaes
(1992:254) mengatakan  : “one can choose to deepen the analysis by providing a causal determination...” kita memahami kebijakan luar  negeri  yang  diadopsi  Jepang  terhadap masyarakat Hindia dengan membuat deskripsi  alasan  atau  penyebabnya  untung keuntungan Jepang. Awal 1930 an perkem- bangan  islam  di  Hindia  Belanda  membuat Jepang tertarik atas islam di Hindia. Jepang menganalisis bahwa islam bisa dimobilisasi untuk kepentingan mereka dalam menghadapi  peperangan  selanjutnya  asia dan  pasifik  melawan  barat  dan  aliansi sekutu.  Jepang  melakukan  tindakan  strate- gik  pada  awalan  mereka  ingin  masuk  ke Hindia Belanda dengan melakukan promosi kajian  Islam  dan  menjalin  relasi  dengan para pemimpin Islam di Asia, hingga sam- pai  tahun  1938  perhimpunan  islam  di  Je-
pang  dibentuk  dan  setahun  kemudian  Je- pang  membuat  konfrensi  dan  pameran  Is- lam internasional di Tokyo.
Penyelenggarakan  program  inter- nasional  Pameran  Islam  di  Tokyo  dan Osaka  pada  tanggal  5-29  November  1939 berhasil  dilakukan  pemerintah  Jepang,  hal ini  merupakan  upaya  Angkatan  Darat  Je- pang  untuk  persiapan  melakukan  ekspan- sinya ke Hindia yang mayoritas penduduknya menganut islam. Hingga pada momen  yang  pas  pada  tahun  1942  Jepang berhasil  ekspansi  menduduki  Hindia  Bel- anda, menggantikan Belanda. Organisasi is- lam  pada  saat  itu  seperti  Muhammadiyah, dilihat oleh pemerintah Jepang sebagai rep- resentasi  yang  berkaitan  dengan  sebuah konsep negara, kependudukan, masyarakat muslim, dan kalangan cendikiawan. Pada  ekspansi  Jepang  ini  ke  Hindia, menurut Teori analisis kebijakan Patton dan Savicky  bahwa  proses  kebijakan  merupa- kan  evaluasi  alternatif  kebijakan  dari  sisi teknis, ekonomi, dan politik yang dikaitkan dengan implementasinya.
Bagaimana Pemerintah Jepang dengan kebijakan Nipponisasi yang muatan politis sebagaimana teori analisis kebijakan Patton  dan  Savicky.  Pada  Nipponisasi  ini ada  salah  satu  ritual  seikerei  menyembah matahari  pada  kolektifitas  kehidupan masyarakat  Hindia  yang  mayoritas  islam, hal ini menjadi paradoksal atas ketauhidan islam.
Kebijakan  paradoksal  Nipponisasi dengan  kewajiban  seikerei  ini  mendapat perhatian organisasi islam, Muhammadiyah secara politik kebijakan Nipponisasi dengan  ritual  Seikerei  itu  mengiris  keya- kinan  tauhid  islam  sebagai  mayoritas  di Hindia  Belanda  yang  dijadikan  alat  untuk mobilisasi.
Kebijakan  Publik  Nipponisasi  me- lahirkan  masalah  publik  dimana  menjadi
masalah pada ketauhidan islam menjadi ba- gian  dari  titik  awal  menelaah  pola  ke- hidupan masyarakat Hindia. Pada masa co- lonial jepang ini, Muhammadiyah berperan memberikan  pengaruh  terhadap  kebijakan Jepang atas nilai nilai keyakinan ketauhidan mayoritas  islam  yang  bertentangan  secara aqidah ketauhidan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembat- asan masalah diatas, maka perumusan masa- lah  penelitian  ini  adalah  Bagaimana peranan  Muhammadiyah  terhadap  Hindia atas kebijakan Nipponisasi, dalam hal ini is- lam sebagai mayoritas di Hindia.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang teri- dentifikasi  pada  era  kependudukan  Jepang di  Hindia,  penelitian  ini  bertujuan  adalah untuk mengetahui  bagaimana peranan Mu- hammadiyah  dalam  menjaga  aqidah  islam mayoritas  atas  kebijakan  Nipponisasi kependudukan Jepang.

## Tinjauan Pustaka Teori Kebijakan Luar Negeri
Menurut  Holsti  (1992:21)  bahwa lingkup  kebijakan  luar  negeri  meliputi semua  tindakan  serta  aktivitas  negara  ter- hadap  lingkungan  eksternalnya  dalam upaya  memperoleh  keuntungan  dari  ling- kungan  tersebut,  serta  hirau akan  berbagai kondisi  internal  yang  menopang  formulasi tindakan tersebut.
Ada  empat  hal  yang  menjadi  tujuan utama dari Foreign Policy yaitu, 1) security atau  keamanan;  2)  otonomi;  3)  kesejahter- aan; 4) status atau prestige. Encyclopaedia Britannica (2020) ada tiga faktor yang ser- ing  mempengaruhi  pengembangan  ke- bijakan luar negeri yaitu: pertimbangan do-
mestik  (domestic  considerations);  ke- bijakan atau perilaku negara lain ( the poli- cies  or  behaviour  of  other  states);  dan rencana  untuk  memajukan  desain  geopoli- tik tertentu (plans to advance specific geo- politicaldesigns).
Sementara  itu,  Carlsnaes  (1992:254) mengusulkan  tiga  dimensi  yang  saling berhubungan  dan  dapat  digunakan  untuk menjelaskan  tindakan  terkait  pengambilan kebijakan luar negeri yang ia sebut “a logi- cally tripartite approach”.
Pertama  adalah  Intentional  Dimen- sion  yang  terdiri  atas  pilihan  (choice)  dan preferensi (preference). Kedua adalah Dis- positional Dimension yang terdiri atas per- sepsi  (perceptions)  dan  nilai  (values).  Ke- tiga  adalah  Structural  Dimension  yang terdiri atas kondisi obyektif (objective con- ditions)  dan  pengaturan  kelembagaan  (  in- stitutional setting).

## Analisis Kebijakan Patton dan Savicky
Menurut  Patton  dan  Savicky  dalam Nugroho,  (2012:359)  bahwa  analisis  ke- bijakan publik dapat dilakukan sebelum dan sesudah  kebijakan  itu  dibuat.  Bentuk  ana- lisis dibagi menjadi dua yaitu prediktif dan preskripstif.
Analisis  prediktif  merujuk  pada proyeksi  kondisi  masa  mendatang  sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Sedangkan an- alisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan.  Rekomendasi  kebijakan  yang bersifat umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut advis, sementara rekomen- dasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut advis per- suasif.
Patton  dan  Savicky  dalam  Nugroho, (2012:360) mempromosikan enam langkah analisis kebijakan yang disebut a basic pol- icy analysis process,
Proses  Dasar  Analisis  Kebijakan menurut  Savicky  dalam  Nugroho,  (2012: 360) yaitu sebagai berikut;
1. Mendefinisikan, Verifikasi, dan Mendetail Permasalahan Kebijakan
Proses pokok dalam langkah mendefinisikan,  verifikasi,  dan  mendetail permasalahan  kebijakan  adalah  mengem- bangkan “pernyataan masalah” ( developing problem  statement )  yang  secara  rinci  ter- dapat  langkah-langkah  berikut  Nugroho (2012: 361);
a. Think about the problem Delineate the boundaries of the problem
b. Develop a fact base
c. List goals and objectivies
d. Identify the policy anvelope
e. Display potential cost and benefits
f. Review the problem statement
Metode  dasar  yang  dapat  digunakan dalam mendefinisikan permasalahan antara lain back of the envelope calculations untuk memeperkirakan  ukuran  permasalahan, quick decisision analysis untuk mengidenti- fikasi  atribut-atribut  atau  karakter-karakter pokok  permasalahan,  creation  of  valid  op- erational  definitions  yaitu  untuk  memasti- kan bahwa kita menilai masalah yang hen- dak  dinilai,  political  analysis  untuk  mem- buat  kita  tidak  mengabaikan  faktor-faktor yang  tidak  dapat  dikuantifikasi,  dan  is- sue paper atau first-cut analysis yang men- gidentifikasi masalah yang diperlukan.
Dalam metode quick decisision anal- ysis  menurut  Patton  &  Savicky  dalam Nugroho, (2012: 362-363) yaitu akan tam- pak  bahwa  pengambil  keputusan  dihadap- kan  pada  alternatif  tanpa  risiko  dan  alter- natif berisiko.
Sedangkan  metode  analisis  politik mengingatkan  analis  kebijakan  untuk melihat  isu-isu  politik  sebagai  bagian  dari
integral dari proses kebijakan, mempelajari istilah-istilah  yang  lazim  digunakan  untuk mengkomunikasikan  faktor-faktor  politik tersebut,  dan  menggunakan  metode  yang konsisten  dalam  pelaporan,  penyajian,  dan analisis isu politik.
Agenda  pokok  adalah  memastikan bahwa  permasalahan  dapat  direduksi hingga  ukuran  yang  dapat  dikelola  ( a man ageable size ).

## 2. Establishing evaluation criteria
Langkah  kedua  dalam  analisis  kebijakan publik  menurut  Savicky  dalam  Nugroho, (2012: 364-366), yaitu kriteria evaluasi. Da- lam hal ini savicky memperkenalkan eval- uasi dengan model yang bersifat ekonomis, yaitu:
a. Free market model
b. Kriteria biaya-biaya ( Costs ) c. Kriteria manfaat-manfaat ( Benefits ) d. Kriteria posisi ( Standing ) e. Kriteria eksternalitas
f. Kriteria elastisitas
g. Kriteria analisis marginal
h. Kriteria keadilan
Pada akhirnya, kriteria evaluasi dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang  hendak  dicapai,  dan  alternatif  yang tersedia.

## 3. Mengidentifikasi Alternatif
Menurut  Savicky  dalam  Nugroho,
(2012:368) metode untuk mengidentifikasi alternatif  dikelompokkan  menjadi  lima, yaitu :
1. Reaserched  analysis  and  experimenta- taion yang  menggunakan  teknik passive collection and classification .
2.  No-action  analysis  yang  menggunakan teknik pengembangan tipologi-tipologi ( de- velopment of typologies ).
3. Quick surveys yang menggunakan teknik analagi,  metafora,  dan  sinektik-sebuah
teknik  yang  melihat  masalah  lama  dengan cara pendekatan yang baru.
4. Literature  review yang  menggunakan teknik galang-gagas ( brain-storming ).
5. Comparison  of  real  world  experi- ence yang  menggunakan  teknik  per- bandingan dengan suatu ideal.

## 4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
Langkah  ini  khusus  untuk  kebijakan yang akan diambil.
Patton dan Savicky dalam (Nugroho, 2012:368)  memperkenalkan  dua  (metode untuk menentukan alternatif kebijakan per- amalan  dan  evaluasi.  Untuk  analisis  pera- malan terdiri dari ; ekstrapolasi, yaitu mem- buat proyeksi masa depan dengan menggunakan data masa kini; modeling te- oritis, yaitu peramalan yang mem- pergunakan pendekatan teori; peramalan intuitif, yaitu melakukan inter- view kepada para ahli atau pakar. Nugroho, (2012: 368).
Teknik evaluasi yang dapat digunakan  adalah  (a)  teknik  discounting yang  menghitung  future  value  impak  dari suatu  kebijakan,  (b)  teknik  three  measures of  effieciency,  yaitu  teknik  efisiensi  yang mengkombinasikan  tiga  ukuran  efisiensi, (c) teknik analisis sensitivitas, yaitu proses yang digunakan dapat menemukan asumsi- asumsi  yang  bersifat  kritikal  atau  sensitif terhadap analisis Nugroho (2012: 369).

## 5. Menyajikan Alternatif Kebijakan
Patton  dan  Savicky  menegaskan bahwa proses analisis kebijakan merupakan evaluasi alternatif kebijakan dan sisi teknis, ekonomis, dan politik, dikaitkan dengan im- plementasinya. Dalam penyajikan alternatif kebijakan menurut Patton dan Savicky da- lam  Nugroho  (2012  :  374)  ada  beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendeka- tan  perbandingan  sederhana,  pendeka- tan  matrix  scorecard.  Patton  dan  Savicky tidak  memberikan  rekomendasi,  selain mengatakan  bahwa  bahaya  terbesar  dalam analisis  kebijakan  seringkali  bukan  pada rekomendasinya,  namun  pada  pembobotan alternatif yang tidak akurat. Nugroho (2012 : 275).

## 6.  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kebijakan yang diimplementasikan
Patton  dan  Savicky  mengemukakan bahwa  implementasi  sama  penting  dengan kebijakan  itu  sendiri  sehingga  kegagalan implementasi dianggap sama dengan kega- galan kebijakan itu sendiri. Kemudian pada evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam pola kontinuum, dan evaluasi dalam pola kontin- uum dikelompokan menjadi empat kegiatan yang berurutan, yaitu ex ante, maintenance , monitoring, dan ex  post Nughroho  (2012:
376)

## PEMBAHASAN
Hindia  Belanda  terkungkung  oleh Forecasting ramalan kebijakan publik Joyo- boyo  Raja  Kediri,  mengenai  kolonialisasi bahwa kelak akan datang orang orang katai , bermata sipit, dan berkulit kuning seperti jagung  datang  ke  nusantara.  Entah  ini kebetulan  saja,  atau  memang  sudah  garis hidup  Hindia  untuk  menjadi  kolonialisasi
dulu sebelum merubah diri menjadi repub- lik merdeka, bernama Indonesia.
Ramalan  dari  seorang  Raja  Kediri, Joyoboyo  ini  patut  diperhitungkan  secara akademis sebagai keilmuan bagian dari an- alisis  kebijakan,  dalam  meramal  masa  de- pan (forecasting), artinya Mbah buyut Joyo- boyo ini sudah dapat meramal masa depan, notabene  ilmu  kebijakan  publik  pada  saat
era  kerajaan  itu  belum  ada.  Mungkin  saja Joyoboyo  meramal  masa  depan  nusantara saat  jaman  kerajaan  itu  secara  geografis wilayah  nusantara  yang  lebih  banyak  laut menjadi negeri maritim.
Kedatangan Jepang ke Hindia sebagai bagian  dari  kebijakan  luar  negeri  Jepang, paska  peperangan  pasifik,  dimana  mereka mengalami  kekurangan  sumber  daya,  baik materiil,  immaterial  dan  sumber  daya manusia.  Pemerintah  Jepang  membuat  ke- bijakan  luar  negeri  dengan  melakukan  ek- spansi wilayah asia yang banyak mayoritas islam.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  analisis  ke- bijakan Pemerintah Jepang Ketika memfor- mulasikan kebijakan luar negeri, bahwa se- buah  wilayah  mayoritas  islam  memiliki ghirah  semangat  berjuang  hingga  akhir hayat sebagai ladang amal berjuang dijalan Allah dalam membela negara sebagai nilai rukun iman. Jepang ingin ada sekutu sekutu yang  bisa  membantu  Jepang  dalam  pepe- rangan asia dan pasifik melawan barat dan aliansi sekutu.
Menurut  Carlnaes,  ada  tiga  dimensi yang  memiliki  hubungan  sebab-akibat  dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lain.  Dimensi  Pertama  adalah  Intentional Dimension  (choice  dan  preference).  Pada dimensi  ini,  Carlsnaes  (1992:254)  menga- takan, one can choose to deepen‟ the analy- sis  by  providing  a  causal  determination‟ Bahwa kebijakan luar negeri yang diadopsi Jepang  di  Hindia,  dalam  ekspansinya  ke Hindia  memiliki  sebab  akibat  yang dideskripsikan  lewat  Nipponisasi  segala aspek  kehidupan  masyarakat  Hindia  dan wilayah  Hindia,  dengan  cara  memasukan kebudayaan Jepang masuk kedalam masyarakat  Hindia  untuk  dapat  diadopsi pemikiran Nipponisasi untuk mendapatkan jiwa  Nipponisasi  pada  masyarakat  Hindia. Seperti  Kewajiban  penggunaan  bahasa  Je- pang  dijadikan  Lingua  Franca  Bahasa
komunikasi  masyarakat  Hindia,  dan  per- ilaku  perilaku  manusia  Jepang  diadopsi kedalam  kehidupan  masyarakat  Hindia. Pada perjalanannya kebijakan Nippoinisasi ini  menjadi  kebijakan  paradoksal  pada  rit- ual seikerei menyembah matahari yang iris- annya  berhadapan  dengan  aqidah  ketauhi- dan islam.
Kebijakan  Nipponisasi  mendapat  re- spon  Muhammadiyah  sebagai  bagian  dari Hindia, menjadi bahan diskusi dalam mem- berikan  respon  kebijakan  Nipponisasi. Diskusi  tokoh  tokoh  Muhammadiyah  sep- erti  K.H.  Mas  Mansur  dan  Ki  Bagus  Had- ikusumo  bersama  tokoh  nasional  lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan kawan.  Dengan  bersikap  kooperatif  pada pemerintah  Jepang,  tokoh  tokoh  nasional dan tokoh Muhammadiyah K.H Mas Man- sur , dan Ki Bagus Hadikusumo untuk men- jaga  hubungan  dengan  baik  secara  intel- ektual  bagaimana  memberikan  stimulus atas  Nipponisasi.  Pada  kewajiban  Seikerei Muhammadiyah  berargumentasi  pada  Je- pang  keyakinan  ummat  islam  itu  adalah pada Allah Azza Wajalah, bukan menyem- bah matahari. Ki Bagus Hadikusomo mem- berikan pemahaman pada Jepang yang ber- beda  menolak  kebijakan  Pemerintah  Je- pang. Bukan sebab Kebijakan Nipponisasi , bahwa muslim secara aqidah ketauhidan itu iman pada Tuhan Yang Maha Esa, kalau ha- rus  menyembah  matahari  itu  artinya  sama saja  mayoritas  muslim  di  Hindia  disuruh melakukan  perbuatan  syrik  atas  keyakinan yang mendua.
Bagi  Muhammadiyah  permasalahan saikerei  ini  menjadi  masalah  ummat  islam terkait  atas  keyakinan  aqidah  islam  hanya menyembah  beriman  pada  Allah  Azza Wajalah.  Misi  Nipponisasi  Jepang  dengan ketidakfahaman  bahwa  Seikerei  adalah pengkaburan  atas  ketauhidan  muslim  di
Hindia,  menjadi  alat  Jepang  mengek- sploitasi Hindia.
Diplomasi Muhammadiyah pada tokoh  tokoh  nasional  bahwa  ekstenalitas seikerei ini menganggap sudah terlalu jauh pada ketauhidan ummat muslim hanya me- nyembah  Allah  Azza  Wajalah.  Kewajiban saikerei  menjurus  pada  perbuatan  syirik yang  dilarang  Allah  Azza  Wajalah.  Se- dangkan  islam  tidak  dapat  menolerir  pada hal hal yang diharamkan.
Analis  kebijakan  Muhammadiyah terkait  isu-isu  politik  dari  Jepang  sebagai bagian  dari  integral  dari  proses  kebijakan yang  akan  dilakukan  Muhammadiyah  da- lam peranannya. Muhammadiyah mempelajari  istilah-istilah  yang  lazim digunakan  pada  Nipponisasi  ini  untuk dikomunikasikan  pada  tokoh  tokoh  na- sional  sebagai  faktor-faktor  politik  luar negeri Jepang atas Hindia, dalam pelaporan, penyajian, dan analisis isu politik.
Melalui  diplomasi  sebagai  agenda pokok,  Muhammadiyah  melakukan  diplo- masi secara intelektual dengan memastikan bahwa  permasalahan  dapat  direduksi hingga  ukuran  yang  dapat  dikelola  (a man ageable size). Memberikan pengertian secara  komfrehensif  dan  terukur  berdasar- kan kebijakan seikerei yang menjadi masa- lah  ummat  islam  sebagai  mayoritas  dapat menimbulkan masalah internal masyarakat muslim  sebagai  mayoritas,  hal  ini  dapat mengganggu  kerja  ,  target  Jepang  atas kekurangan sumber daya terkait untuk ber- perang melawan barat dan aliansinya. Me- lalui  Kolonel  Tsuda,  pemerintah  Jepang dapat memahami setelah dijelaskan bahwa kebijakan Nipponisasi terutama ritual seik- erei ini dapat menganggu hubungan baik je- pang  dengan  islam  sebagai  mayoritas  di Hindia Belanda.
Pilihan  dan  preferensi  Jepang  pada kebijakan  luar  negeri  untuk  menunjukan
wibawa dan memastikan keamanan wilayah ekspansinya, secara tidak langsung dengan melarang  pergerakan  politik  muslim, masyarakat  Hindia,  melakukan  penutupan media Majalah resmi Muhammadi- yah, Suara Muhammadiyah , Jepang sempat menyetop penerbitan media ini antara Janu- ari  1942  hingga  Juni  1944  ,  selanjutnya Suara  Muhammadiyah Pada  Juli  1944 (Radjab 1363) di-stop dan mulai aktif me- lalui  disposisi  Gunseikanbu  (Administrasi Militer  Pusat  Jepang)  pada  tanggal  20 Desember  1943.  Melalui  persyaratan pengaturan  dengan  Disposisi  birokrasi  Je- pang memonitor isi majalah Suara Muham- madiyah.
Pilihan dan preferensi Jepang ini pada pemaksaan kehendak atas pajak, kebutuhan hidup masyarakat Hindia dengan mematok pemaksaan  penyerahan  hasil  panen  perke- bunan,  dan  pendapatan  masyarakat  lain lain,  justru  semakin  menjadi  masalah  um- mat muslim dan masyarakat Hindia.
Muhammadiyah  melakukan  bentuk lain  relasi  ,  (Patton  dan  Savicky  bahwa proses  analisis  kebijakan  merupakan  eval- uasi  alternatif  kebijakan  dan  sisi  teknis, ekonomis, dan politik, dikaitkan dengan im- plementasinya). Pada tataran implementasi, Muhammadiyah  mulai  masuk  kedalam  in- ternal  Jepang,  dengan  memasukan  tokoh Muhammadiyah pada program propaganda Jepang.
Dimensi  kedua  pada  kebijakan  luar negeri  Jepang  atas  Hindia  adalah  Disposi- tional. Pada rasionalitas dimensi ini, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), organisasi yang dikomandoi para outra pu- tra  terbaik  Hindia  yang  bertujuan  mem- bantu Jepang  saat  darurat  berperang  mela- wan  Sekutu.  Pada  dispositional  ini  nilai (values)  dan  persepsi  (perceptions)  dapat menginformasikan  kausal  perilaku  disen- gaja pembuat keputusan, seperti pemberian
tanggung  jawab  pada  Empat  Serangkai, Soekarno,  Moh  Hatta,  KH  Mas  Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara, dengan memben- tuk  mengkomandoi  Pusat  Tenaga  Rakyat (Putera), berkolaborasi antara kalangan na- sionalis  dan  Islam  untuk  memimpin pemuda  pemuda  Hindia  dan  Mayoritas muslim.
Empat Serangkai tokoh Putera ini, ko- laborasi  antara  kalangan  nasionalis  seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki  Hajar Dewantoro,  lalu  kalangan  Islam,  diwakili K.H.  Mas  Mansur  yang  juga  merupakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 1937-1942.
Carlsnaes  (1992:265)  menjelaskan bahwa  kemunculan  faktor-faktor  pada  di- mensi  pertama  dan  kedua  dielaborasi  agar dimensi  ketiga  bisa  difahami  dimensi  ke- tiga. Struktural yang terdiri atas kondisi ob- jektif (objective conditions) dan pengaturan kelembagaan  (institutional  setting)  dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri.
Dalam konteks Jepang, pembentukan organisasi PUTERA dengan mengandalkan empat  serangkai  memimpin  PUTERA  se- bagai  underbow  Jepang  mempersiapkan diri  berperang  melawan  barat  dan  ali- ansinya.
Selain  itu,  kondisi  obyektif  pada  di- mensi  structural  ini  Jepang  memiliki kekuatan  untuk  mengontrol  Hindia,  untuk mendapatkan  sumber  daya  mempertahan- kan peperangan selama ini dilakukan mela- wan barat dengan aliansinya. Pada sisi lain dengan  analisis  kebijakan  Patton  dan Savicky  yang  tematis  dengan  politik,  Mu- hammadiyah  melakukan  pemantauan  dan evaluasi  sejauh  mana  kebijakan  Nip- ponisasi, ataupun kebijakan politis pada or- ganisasi  Putera  ini  dapat  mendorong  mus- lim  sebagai  mayoritas  berkontribusi  mem- iliki peran agar jangan kebijakan Jepang ini merusak aqidah ketauhidan muslim sebagai mayoritas  di  Hindia  belanda,  dan  dapat menjadikan momentum yang datang untuk memerdekakan  Hindia  menjadi  Republik Indonesia.  Menurut  Patton  dan  Savicky bahwa  implementasi  sama  penting  dengan kebijakan  itu  sendiri  sehingga  kegagalan implementasi dianggap sama dengan kega- galan kebijakan itu sendiri. Kemudian pada evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam pola kontinuum, dan evaluasi dalam pola contin- uum dikelompokan menjadi empat kegiatan yang berurutan, yaitu ex ante, maintenance, monitoring,  dan  ex  post  Nughroho  (2012: 376)

## KESIMPULAN
Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluar- kan oleh pemerintahan Jepang atas ekspansi di Hindia merupakan bentuk kepanikan Je- pang karena kehabisan sumber daya atas ke- bijakan luar negerinya berperang melawan barat dan aliansinya.
Kebijakan luar negeri Jepang dengan Nipponisasi  adalah  salah  satu  blunder, Ketika  saat  Jepang  masuk  kedalam  negeri Hindia  dengan  memakai  cara  pendekatan kajian islam melalui seminar di Tokyo agar dekat  batin  jepang  dengan  islam  sebagai
mayoritas  di  Hindia.  Blunder  Jepang  yang fatal membuat aksi seikerei sebagai bagian dari  Nipponisasi,  hal  ini  justru  dinilai bertentangan  aqidah  islam  muslim  di Hindia  yang  mendapat  protes  diplomatis oleh kalangan islam melalui Pimpinan Mu- hammadiyah, KH Mas Mansur dan Ki Hadi Kusumo.
Melalui  analisis  a  logically  tripartite approach,  Carlsnaes,  teridentifikasi  bahwa Kebijakan  Jepang  dalam  merespon  kebu- tuhannya  akan  sumber  daya  tidak  hanya
bersifat state-centric focus pada bagaimana membangun  sumber  daya  untuk  kekuatan perang  melawan  barat  dan  aliansi  sebagai kedaulatan Nippon di dunia, akan tetapi je- pang  ingin  asia  termasuk  Hindia  menjadi kekuasaan  Jepang  secara  kebudayaan,  dan hal  ini  justru  malah merugikan Jepang  ka- rena  peranan  Muhammadiyah  membela aqidah  islam  atas  kemusyrikan  yang  di- dorong Jepang pada kebijakan Nipponisasi dengan  melakukan  seikerei  menyembah matahari.
Melalui  evaluasi  dari  implementasi kebijakan  Nipponisasi,  Muhammadiyah
melihat  untuk  mempengaruhi  kebijakan Muhammadiyah harus masuk kedalam sis- tem organisasi bentukan Jepang, seperti or- ganisasi Putera untuk menunjukkan pengaruh  politis  Muhammadiyah  melalui KH  Mas  Mansur  yang  tergabung  dalam Putera  pada  pemerintah  Jepang.  Muham- madiyah menunjukkan pada ummat mampu mengelola  kolonialisasi  jangan  sampai menjadi  arus  perusakan  aqidah  islam  me- lalui  Putera  memperkuat  kebijakan  publik Putera atas kebijakan luar negeri Jepang di wilayah koloni.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Cecilia, Menjívar., Marie, Ruiz, & Imman- uel, Ness. 2019.
The Oxford Handbook of Migration Crises. New York: Oxford University Press.
Gleeson, Kathleen. 2016. Australia‟s “war on  Terror”  Discourse.  New  York:
Routledge.
Holsti, K.J. 1992. International Politics : A
Framework for Analysis. New Jersey:
Prentice Hall.
Kelly,  Paul.  2009.  The  March  of  Patriots: The  Struggle  for  Modern  Australia. Melbourne:  Melbourne  University Press.

## Jurnal
Anshori , Muhammad Fikry. (2020). Diplo- masi  Digital  Sebagai  Dampak  Pan- demi  Global  Covid-19:  Studi  Kasus Diplomasi  Indonesia  Di  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Jurnal  Ilmu  Hub- ungan  Internasional  Mandala.  Vol  3. No 2. Januari-Juni 2020.
Connelly, Aaron L. (2014). Indonesian For- eign  Policy  Under  President  Jokowi.
Sydney: Lowly Institute.
Djelantik , Sukawarsini. (2020). Kerjasama Global Menangani The “Great Lock- down”; Pendekatan Diplomasi Multi- jalur.  Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Inter- nasional. Edisi Khusus April.
Hastangka dan Muhammad Farid.2020. Ke- bijakan  Politik  Presiden Jokowi Ter- hadap Masalah Kewarganegaraan da- lam Merespons Isu Blogal: Studi Ka- sus Covid-19. Citizenship Jurnal Pan- casila  dan  Kewarganegaraan  Vol  8 No 1 April 2020, hal 1-12.
Holsti, K.J. (1992). International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice-Hall International.
Jessica  Martha.  2020.Pemanfaatan  Diplo- masi  Publik  oleh  Indonesia  dalam Krisis  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah  Hub- ungan  Internasional.  Edisi  Khusus April 2020.
Purbantina, Adiasri Putri  dan Renitha Dwi Hapsari. (2020) Diplomasi Kesehatan di  Era  Pandemik  Global:  Analisa
Bantuan  Penanganan  Covid-19  dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia.  Global  &  Policy  Vol.8, No.1, Januari-Juni 2020
Rosyidin,  Mohamad.  (2017).  Foreign  pol- icy in changing global politics: Indo- nesia’s  foreign  policy  and  the  quest for  major  power  status  in  the  Asian Century. South East Asia Research 1– 17.
Situmorang,  Mangandar.  (2015).  Orientasi Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indo- nesia di bawah Pemerintahan Jokowi- JK.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional . Vol 11, No 1 (2015) Tri Andika, Muham- mad. (2016). An Analysis of Indone- sia Foreign Policy Under Jokowi’s
Pro-People  Diplomacy.  Indonesian  Per- spective, Vol. 1, No. 2 (Juli- Desem- ber 2016): 1-13
Weatherbee, Donald E. Weatherbee.
(2016).  Understanding  Jokowi's  For- eign  Policy.  Singapore:  Yusof  Ishak Institute.
Azis,  Avyanthi.  2014.  Menelaah  Konsep Human  Security  :  Studi  Kasus  Pe- nanganan Masalah Pengungsi Afgan- istan  di  Australia  (1999-2002).” Global 7(1): 80-105
Carlsnaes,  Walter.  1992.  “The  Agency-
Structure  Problem  in  Foreign  Policy Analysis.” International Studies Quarterly 36 (3): 245. https://doi.org/10.2307/2600772.
Creek, Tristan G. 2014. “Starving for free- dom:  an  exploration  of  Australian government  policies,  human  rights obligations and righting the wrong for those seeking asylum.”
The  International  Journal  of  Human Rights18 (4–5): 479–507. https://doi.org/https://doi.org/10.108 0/13642987.2014.901967 .
Fox, Peter D. 2010. “International Asylum and  Boat  People:  The  Tampa  Affair and  Australia‟s  „Pacific  Solution.‟” Maryland  Journal  of  International Law 25 (1): 356–74
Miftahur  Rohman,  2018,  Kebijakan  pen- didikan  islam  masa  penjajahan  je- pang,  STIT  Bustanul  ‘Ulum  Lam- pung Tengah
Agus miswanto, s.ag., ma m. zuhron arofi, m.pd.i,  2012,  Sejarah  islam  dan kemuhammadiyahan,  pusat  pem- binaan dan pengembangan studi islam universitas  muhammadiyah  mage- lang .
Sopanudin,  2016,  Reaksi  organisasi  islam terhadap  kebijakan  politik  Jepang  di Indonesia (1942-1945)
Faza Adhima, 05 November 2014, “Sejarah Indonesia  pada  Masa  Penjajahan  Je- pang”
dalam http://www.slideshare.net .
Adaby Darban,  Ahmad, dan Mustafa Ke- mal  Pasha,  2000, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam per- spektif  Historis  dan  Ideologis) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Adams,  Cindy,  2014, Bung  Karno:  Pen- yambung  Lidah  Rakyat  Indonesia , terj. Syamsu Hadi, Jakarta: Yayasan Bung Karno
Asany,  Ali  Munir.,  dkk,2010,  Sinar  Sang Surya  di  Bumi  Lancang  Kuning  Se- jarah dan Pembaharuan Muhammadi- yah  Riau.  Pekanbaru:  PWM  Riau Majelis  Diktilitbang  dan  LPI,2010,  I Abad Muhammadiyah Gagasan Pem- baruan  Sosial  Keagamaan.  Jakarta: Kompas Media Nusantara
Riyanto,  Sigit.  2010.  “Prinsip  Non-Re- foulement  Dan  Relevansinya  Dalam
Sistem  Hukum  Internasional.”  Mim- bar Hukum 22 (3): 434–49. https://doi.org/10.22146/jmh.271.

## Website
Encyclopaedia  Britannica.  2020.  “Foreign Policy.” In .https://www.britan- nica.com/topic/evidence-based-pol- icy.
Phillips,  Janet.  2012.  “The  ‟Pacific  Solu- tion‟revisited: A S tatistical Guide to the Asylum Seeker Caseloads on Na- uru and Manus Island.” Parliament of Australia,  Department  of  Parliamen- tary..
https://www.aph.gov.au/About_Parlia- ment/Parliamentary_Depart- ments/Parliamentary_Li- brary/pubs/BN/2012-2013/Pacific- Solution .
Asylum  Seeker  Resource  Center.  2013. “Temporary Protection Visas.”
Asylum  Seeker  Resource  Center,  October:
1–2.
Nurcahyawan,  Teddy,  and  Stefanus  Reyn- old  Andika.  2017.  “PERMINTAAN MAAF AUSTRALIA DAN PRINSIP NON  REFOULEMENT  (STUDI KASUS PENCARI
SUAKA  SRI  LANKA)  Teddy  Nurcahya- wan” 2 (1).
Puteri  C.  M.  A.  S.  2011.  ““KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA TER- HADAP
INDONESIA: PEMERINTAHAN  JOHN  HOW- ARD DARI PARTAI KOALISI LIB- ERAL (1996-2007) DAN PEMERINTAHAN  KEVIN  RUDD
DARI  PARTAI  BURUH  (2007- 2010.” Universitas Islam Negeri Sya- rif Hidayatullah Jakarta.
Hardi Alunaza, Ireng Maulana, and Adityo Darmawan  Sudagung.  2018.  “THE PACIFIC  SOLUTION  AS  AUS- TRALIA  ‟  S  POLICY  TOWA  RDS
ASYLUM SEEKER AND IRREGU-
LAR MARITIME
ARRIVALS (IMAS  )  IN  THE  JOHN  HOWARD ERA,” 61–75. Septa,  Albert  Alfa.  2018.  “Ancaman  Kea- manan Australia Pada Masa Pemerintahan  John  Howard  :  2001-
2007,” no. 2005: 2001–7.
Stats, Katrina. 2015. “We Will Decide: Ref- ugee  and  Asylum  Policy  During  the Howard Era Before Tampa.” Austral- ian Studies