Terakreditasi

## Kelayakan Politik Peraturan Tentang Preventif Dan Tindak Lanjut Terhadap Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi
Suharno 1 , Milwan 2* , Rifai 3
1 Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Terbuka, Indonesia
3 Universitas Mbojo Bima, Indonesia *milwan@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
The  urgency  of  this  research  pertains  to  the  political  feasibility  of  Minister  of Education and Culture Regulation No. 30/2021 regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the University Environment due to the emergency situation of sexual violence on campus. This study not only highlights the extent to which the policy is  acceptable  to  decision-makers  and  the  general  public  but  also  underscores  the importance of ensuring that any enacted policy has strong political support and does not generate  controversy.  The  research  methodology  involves  detailed  analysis  of  existing regulations, gathering readings from books, academic journals, electronic media news, and conducting interviews with various stakeholders to gather their views on the political feasibility of  the regulation. The findings indicate that the enactment  of  the regulation initially  elicited  diverse  reactions  from  the  public,  with  clear  pros  and  cons.  From different  perspectives,  particularly  concerning  various  interests,  the  public  voiced protests  and  controversies  regarding  the  implications  and  impacts  of  the  regulation. While  supporters  perceive  it  as  a  positive  step  in  providing  protection  for  the  entire university community, with expected preventive measures and effective handling of sexual harassment cases, opponents view it as potentially promoting adultery and LGBT issues, especially from a religious standpoint. Nonetheless, it is crucial for the public to regard this  regulation  as  a  formal  public  policy,  established  based  on  an  understanding  and handling of societal issues.

## Keywords: Policy Political Feasibility; Sexual Harassment Cases

## Abstrak
Adapun  urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  terkait  kelayakan  politik Permendikbudristek  Nomor  30/2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi karena situasi darurat kekerasan seksual di  lingkungan  kampus.  Penelitian  ini  tidak  hanya  menyoroti  sejauh  mana  kebijakan tersebut  dapat  diterima  oleh  pengambil  keputusan  dan  masyarakat  umum,  tetapi  juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diundangkan memiliki dukungan politik yang kuat  dan tidak menimbulkan kontroversi. Metode penelitian ini melibatkan  analisis  terperinci  terhadap  peraturan  yang  ada,  mengumpulkan  sumber- sumber  bacaan  yang  berasal  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  berita  yang  berasal  dari  media elektronik  serta  wawancara  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk mengumpulkan  pandangan  mereka  tentang  kelayakan  politik  peraturan  tersebut.  Hasil penelitian  menunnjukkan  bahwa  penetapan  peraturan  tersebut  pada  awalnya menyebabkan reaksi  yang beragam  dari masyarakat,  dengan pro dan kontra yang jelas terlihat. Dari sudut pandang yang berbeda, terutama seputar kepentingan yang beragam, masyarakat mengeluarkan protes dan kontroversi terkait implikasi dan dampak peraturan tersebut. Sementara  pihak yang  mendukung  melihatnya  sebagai langkah positif dalam
memberikan  perlindungan  bagi  seluruh  komunitas  perguruan  tinggi,  yang  diharapkan dapat  memberikan  solusi  preventif  dan  penanganan  yang  efektif  terhadap  kasus-kasus pelecehan seksual. Di sisi lain, pihak yang menentang peraturan tersebut menganggapnya sebagai potensi promosi zina dan LGBT, terutama dipandang dari sudut pandang agama. Meskipun  demikian,  penting  bagi  masyarakat  untuk  memandang  peraturan  ini  sebagai kebijakan publik yang formal, yang ditetapkan berdasarkan pemahaman dan penanganan atas isu-isu yang terjadi di masyarakat.

## Kata Kunci: Kelayakan Politik Kebijakan; Kasus Pelecehan Seksual

## Pendahuluan
Salah  satu  Menteri  yang  seringkali  mendapat  banyak  perhatian  dalam  Kabinet yang ditunjuk Presiden Joko Widodo di masa jabatan keduanya yaitu Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  dikemudian  hari  berganti  nama  menjadi  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Karisna, 2014). Terpilih di usia sangat muda dan dari latar belakang CEO sebuah perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia serta keturunan mantan birokrat yang juga cukup dikenal, menjadikan sosok Nadiem Makarim sebagai figure yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat dan media (Ramadiani et al., 2022). Ditambah lagi, kementerian yang dipimpinnya adalah kementerian paling gemuk  yang  membawahi  ratusan  ribu  instansi,  menyentuh  pelosok  negeri  dengan anggaran  yang  ditentukan  minimal  persentasenya  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja negara (APBN), semakin menjadikan Nadiem sebagai figur paling penting dan berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia (Julyanda, 2022).
Jiwa  muda  yang  penuh  semangat  telah  mengantarkan  Nadiem  menghasilkan berbagai  kebijakan  yang  terkait  pengelolaan  Pendidikan  di  Indonesia,  beberapa diantaranya  menimbulkan  kontroversi  dalam  masyarakat  (Sari,  2022).  Berikut  telah peneliti  rangkum  dalam  tabel  data  kebijakan  yang  diinisiasi  oleh  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  sejak  tahun  2019  (Pristiwanti  &  Hariyanto,  2023); (Niko et al., 2020).
Tabel 1: Data Kebijakan Mendikbudristek Sejak Tahun 2020 - 2021 Kebijakan Deskripsi Tahun Kampus  Merdeka Merdeka Belajar Inisiatif  untuk  memberikan  kebebasan  kepada mahasiswa  untuk  mengambil  pelajaran  di  luar program  studinya  untuk  mendapatkan  pengalaman belajar yang lebih luas. 2020 Program Organisasi Penggerak (POP) Program  yang  dirancang  untuk  meningkatkan kualitas  organisasi  pendidikan  melalui  pemberian dukungan dan fasilitasi oleh pemerintah. 2020 Wacana pembelajaran  jarak jauh permanen Membahas  kemungkinan  pembelajaran  jarak  jauh sebagai  opsi  permanen  untuk  meningkatkan  akses dan fleksibilitas pendidikan. 2020 Kerja  sama  dengan Netflix Kerja sama dengan platform streaming Netflix untuk menyediakan  konten  edukatif  yang  dapat  diakses oleh siswa dan pendidik di Indonesia. 2020 Penghapusan  Ujian Nasional Kebijakan  penghapusan  Ujian  Nasional  sebagai salah  satu  bentuk  penilaian  akhir  pendidikan  yang digantikan  dengan  sistem  penilaian  yang  lebih komprehensif. 2020
Kebijakan Deskripsi Tahun Bayar  sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) bisa pakai GoPay Kemudahan  bagi  mahasiswa  untuk  membayar  SPP menggunakan  aplikasi  pembayaran  digital  GoPay, meningkatkan akses dan kemudahan pembayaran. 2020 Pembubaran  Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Kebijakan  yang  mengatur  tentang  pembubaran BSNP  sebagai  bagian  dari  restrukturisasi  dan peningkatan  produktivitas  kerja  di  Kemendikbud Ristek,  ditegaskan  dalam  Permendikbud  Nomor  28 tahun 2021. 2021 Prioritas  preventif dan  tindak  lanjut terhadap  pelecehan seksual di Perguruan Tinggi Mendefinisikan  prioritas  dalam  mencegah  dan menindaklanjuti kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30/2021. 2021
Berdasarkan  uraian  berbagai  kebijakan  di  atas,  salah  satu  yang  menimbulkan beragam  reaksi  kontroversial  adalah  keluarnya  aturan  dari  Medikbudristek  nomor  30 tahun 2021 perihal pencegahan atau preventif dan penanganan atau tindak lanjut terhadap pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi  (PPKS),  hal  tersebut  banyak mendapatkan  sorotan  dari  publik,  baik  yang  pro  dan  kontra  (Ditinjau  et  al.,  2024) ;(Karisna, 2014).  Sebab pada dasarnya pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi  bukan  hanya  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  tetapi  juga hambatan serius terhadap pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan (Anggraeni, 2021). Di banyak negara, termasuk Indonesia, insiden pelecehan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian publik, menuntut tindakan legislatif dan regulasi yang lebih kuat untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini (History, 2023); (Rohima et al., 2023).
Kebijakan  tentang  preventif  dan  tindak  lanjut  pelecehan  seksual  di  perguruan tinggi menjadi krusial dalam menetapkan norma dan standar yang jelas terhadap tindakan tidak  terpuji  ini  (Musa  et  al.,  2023).  Peraturan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan  yang  kuat  bagi  korban,  sekaligus  mencegah  terulangnya  kasus  serupa  di masa  depan  (Marfu’ah  et  al.,  2021).  Kelayakan  politik  dari  kebijakan  ini  menjadi  titik fokus yang menentukan efektivitas implementasinya, mengingat perlunya dukungan dari berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  dan masyarakat sipil (irwan, 2022) (Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.Agoes Djatmiko, S.H., 2020).
Pelecehan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis  dan  akademis,  tetapi  juga  menimbulkan  kerugian  sosial  yang  lebih  luas. Korban  seringkali  mengalami  stigmatisasi  dan  isolasi,  sementara  perguruan  tinggi berisiko kehilangan reputasi dan kepercayaan publik (Loes, 2023); (Nikmatullah et al., 2020). Hal ini menunjukkan urgensi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak  hanya  simbolis,  tetapi  juga  efektif  dalam  menciptakan  lingkungan  belajar  yang aman dan inklusif (Choiriyah et al., 2021) ; (Solehati et al., 2023).
Selain  itu,  pelecehan  seksual  seringkali  terjadi  dalam  struktur  kekuasaan  yang tidak  seimbang,  di  mana  korban  cenderung  berada  dalam  posisi  yang  lebih  lemah dibandingkan  pelaku  (Alfedo  et  al.,  2022)  ;  (Sheila  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu, peraturan  yang  dirancang  harus  mampu  mengatasi  dinamika  kekuasaan  ini  dan menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk melaporkan insiden tanpa
rasa  takut  akan  pembalasan  atau  stigmatisasi  (Salamor  &  Salamor,  2022).  Selain  itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran teknologi dan media sosial dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual di perguruan tinggi (Pusdikawati & Jamaludin, 2023). Di era  digital  saat  ini,  teknologi  dapat  menjadi  alat  yang  ampuh  untuk  meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan advokasi terhadap isu pelecehan seksual (Elindawati, 2021). Namun,  teknologi  juga  berpotensi  menjadi  alat  baru  bagi  pelaku  untuk  melakukan pelecehan (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).
Pada tingkat global, terdapat beragam pendekatan dan model kebijakan yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengatasi pelecehan seksual (Mahabbati & Sari, 2019);  (Indri  Hapsari  et  al.,  2023).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan membandingkan kebijakan tersebut dalam konteks kelayakan politiknya, dengan tujuan untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  atau  menghambat  efektivitas implementasinya.  Pendekatan  ini  penting  untuk  menghasilkan  rekomendasi  kebijakan yang dapat diadaptasi dan diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia.
Untuk  itu  adapun  urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  terkait  kelayakan  politik Permendikbudristek Nomor 30/2021 menjadi sangat penting di tengah kondisi politik dan sosial  yang  dinamis  di  masyarakat.  Fokus  pada  kelayakan  politik  ini  tidak  hanya mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh pengambil keputusan dan  masyarakat  umum,  tetapi  juga  menyoroti  pentingnya  memastikan  bahwa  setiap kebijakan  yang  diundangkan  memiliki  dukungan  politik  yang  kuat  dan  tidak menimbulkan  kontroversi  yang  berlebihan.  Dalam  konteks  ini,  urgensi  penelitian ditekankan  oleh  kebutuhan  untuk  memahami  secara  mendalam  bagaimana  kebijakan tersebut diterima, ditantang, atau bahkan ditolak oleh berbagai pihak yang terlibat. Selain itu,  kebijakan  tersebut  merupakan  topik  yang  panas  dan  memerlukan  penelitian  yang komprehensif  untuk  memahami  perspektif  beragam  pemangku  kepentingan, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh mayoritas  pihak  terkait.  Penelitian  ini  tidak  hanya  penting  untuk  memetakan  lanskap politik  terkait  kebijakan  pendidikan,  tetapi  juga  untuk  memandu  proses  pengambilan keputusan di masa depan agar lebih inklusif, mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan,  serta  mengurangi  polarisasi  yang  dapat  menghambat  implementasi kebijakan (Astawa, 2016).
Kebaruan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  analisis  komprehensif  terhadap kelayakan politik dan efektivitas peraturan preventif dan tindak lanjut terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi, yang mencakup aspek multidisipliner. Dalam konteks global, telah  terjadi  peningkatan  kesadaran  dan  tuntutan  terhadap  institusi  pendidikan  tinggi untuk  mengatasi  masalah  pelecehan  seksual  dengan  lebih  serius  dan  sistematis. Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  mengungkapkan  berbagai  pendekatan  dalam menangani isu ini, mulai dari penerapan kebijakan zero tolerance hingga pengembangan program  edukasi  dan  pelatihan  untuk  civitas  akademika.  Namun,  masih  terdapat  celah dalam  pemahaman  mengenai  bagaimana  faktor-faktor  politik  dan  kebijakan  publik mempengaruhi implementasi dan efektivitas peraturan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyelidiki bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan agar efektif dalam lingkungan akademik yang kompleks, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti struktur kekuasaan, partisipasi stakeholder, dan dinamika sosial-politik.
Untuk  menganalisis  penelitian  ini,  maka  telah  ditetapkan  indikator  kelayakan politik  antaralain  seperti  penilaian  terhadap  penerimaan  dan  kecocokan  alternatif kebijakan  oleh  berbagai  kelompok  kepentingan.  Ini  mencakup  akseptabilitas  di  mata pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan pemilih, serta kesesuaian dengan nilai-nilai komunitas  dan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Kemudian  responsivitas  terhadap
kebutuhan  nyata  dari  kelompok  sasaran  dan  masyarakat  juga  menjadi  pertimbangan penting (Nurtjahyo, 2021). Dengan aspek-aspek ini, kelayakan politik menjadi landasan penting  untuk  mengukur  kemungkinan  penerimaan  dan  keberhasilan  implementasi kebijakan dalam konteks yang kompleks dan dinamis.

## Metode
Penellitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menyajikan  data  secara deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dimulai dengan  mengumpulkan  sumber-sumber  bacaan  yang  berasal  dari  buku  induk,  jurnal ilmiah,  serta  berita  yang  berasal  dari  media  elektronik.  Adapun  kualitas  sumber  yang digunakan  sebagai  referensi  telah  memenuhi  unsur-unsur  berikut  ini.  (1)  Relevansi sumber  yang  berisikan  teori-teori  yang  dapat  membentuk  suatu  kerangka  pikir  untuk mendapatkan jawaban secara konseptual terhadap permasalahan; (2) Lisensi kehandalan sumber yang meliputi kompetensi penulis/pengarang sesuai dengan bidang keilmuannya dan  kualitas  penerbitnya,  pilihan  sumber  kepustakaan  yang  ditulis  oleh  pakar dibidangnya;  (3)  Risensinya,  bahwa  sumber  pustaka  harus  termutakhir,  yaitu  dipilih sumber terbitan terbaru, dalam hal ini terbitan 10 tahun terakhir untuk jurnal ilmiah, berita media  massa,  dan  buku  induk  yang  dijadikan  rujukan.  Teknik  analisis  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang  kemudian direduksi.  Reduksi  data  yang  dilakukan  sebagai  upaya  menyimpulkan  data,  kemudian dilakukan  pemilahan  data-data  hasil  kajian  pustaka  ke  dalam  satuan  konsep  tertentu, dalam  kategori  tertentu,  dan  dalam  tema  tertentu.  Hasil  reduksi  ini  kemudian  diolah sedemikian  rupa  supaya  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Proses  ini  dilakukan  tidak hanya  sekali  saja,  melainkan  terus  dilakukan crosscheck atau  berinteraksi (peninjauannya) secara berkelanjutan dan berulang. Kemudian data yang sudah ditinjau akan disajikan, dilanjutkan dengan menyusun kesimpulan dan verifikasi hasil.

## Hasil dan Pembahasan
Nadiem  Makarim  mengeluarkan  Permendikbudristek  Nomor  30  tahun  2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang penanganan dan solusi terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbudristek dimaksud mulai dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 03 Desember 2021. Terbitnya Permendikbudristek ini didukung oleh beberapa kalangan antara lain badan eksekutif mahasiswa (BEM), Forum Rektor, Gusdurian, Komisi nasional hak asasi manusia (HAM) dan beberapa pihak lain. Sementara  penolakan  yang  nyata  berasal  dari  majelis  ulama  Indonesia  (MUI),  partai keadilan social (PKS), beberapa anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), akademisi dan organisasi Islam terutama organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Adapun  argumentasi  pihak-pihak  yang  pro  terhadap  penetapan  Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dilihat pada table 2 berikut ini.
Tabel 2: Argumentasi Pihak Pro Penetapan Permendikbudristek Nomor 30/2021 No Para Pihak yang Pro Argumentasi Dukungan Sumber 1. Nisrina Nadhifah (Pegiat hak asasi manusia (HAM) belum ada peraturan yang memiliki aspek  pencegahan  dan  penanganan yang berpihak pada korban https://nasional.kontan.co .id/news/cegah- kekerasan-seksual-dpr- dukung- permendikbudristek-ppks 2. Esti  Wijayati Anggota kehadiran Permendikbudristek PPKS menjadi angin segar di tengah Rancangan Undang Undang (RUU) https://nasional.kontan.co .id/news/cegah- kekerasan-seksual-dpr-
Komisi X DPR Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual yang belum selesai dukung- permendikbudristek-ppks 3. Taufik  Basri Anggota Badan Legislasi  dari Partai Nasdem mengajak  kalangan  akademisi  dan pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan dukungan penuh terhadap Permendikbudristek PPKS.  Ia  pun  berharap  pihak kampus  secepatnya  mengeluarkan peraturan  internal,  sehingga  kasus kekerasan  seksual  bisa  ditangani dengan baik https://nasional.kontan.co .id/news/cegah- kekerasan-seksual-dpr- dukung- permendikbudristek-ppks 4. Kalis Mardiasih, Aktivis Muda Nahdlatul Ulama  (NU) sekaligus Aktivis Kesetaraan Gender semua  warga  negara  yang  normal, semestinya turut mendukung lahirnya Permendikbudristek PPKS. Apalagi, cakupan Permendikbudristek  PPKS  sangat lengkap,  karena  memuat  poin pencegahan, penanganan dan perlindungan  kekerasan  seksual yang  berfokus  pada  keadilan  untuk korban. https://regional.kontan.co .id/news/permendikbudri stek-ppks-dinilai-bisa- tindak-predator-seksual- di-perguruan-tinggi 5. Savic Ali, Founder islami.co  dan Director nu.or.id semestinya masyarakat semua harus sepakat  jika  pemerkosaan  dan pemaksaaan  harus  dilarang.  Jangan malah  aturan  seperti  ini  diprotes yang sebetulnya hal terkait konsensual yang harusnya diperdebatkan https://regional.kontan.co .id/news/permendikbudri stek-ppks-dinilai-bisa- tindak-predator-seksual- di-perguruan-tinggi
Sementara  argumentasi  beberapa  organisasi  masyarakat  (Ormas)  Islam mengkritik (kontra) Permendikbud PPKS itu karena dinilai melegalkan seks bebas, dapat dilihat pada table 3 berikut ini.
Tabel 3: Argumentasi Pihak Kontra Penetapan Permendikbudristek Nomor 30/2021
No  Para Pihak yang Kontra Argumentasi Penolakan Sumber 1.  Lincolin Arsyad, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan  Pusat (PP) Muhammadiyah beleid tersebut cacat secara formil karena prosesnya tidak melibatkan banyak pihak dan  cacat  materil  karena  berpotensi melegalkan zina yakni dalam Pasal 5 yang memuat consent dalam frasa tanpa persetujuan korban. Pasal 5
PermendikbudRistek  No  30  Tahun  2021 menimbulkan  makna  legalisasi  terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,  dimana  hal  ini  dapat berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan,  meskipun  dilakukan  di  luar pernikahan yang sah (https://www.cnni ndonesia.com/nas ional/2021112506 1658-32- 725774/pro- kontra- permendikbud- ppks-di-tengah- pandemi 2.  Lembaga Kerapatan  Adat memandang  frasa  "tanpa  persetujuan korban" dalam pasal 5 Ayat huruf (b), (f),
(https://www.kom pas.com/edu/read/
No  Para Pihak yang Kontra Argumentasi Penolakan Sumber Alam Minangkabau (g),  (h),  (j),  (i),  dan  (m)  dapat  menjadi pintu  membuka  terjadinya  perzinaan  di lingkungan perguruan tinggi 2022/04/18/13135 2771/mahkamah- agung-tolak-uji- materi- permendikbud- ppks). 3.  Majelis  Ormas Islam (MOI) menilai Permendikbud PPKS ini mengadopsi draf lama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU  PKS),  yakni  melegalkan zina.  Legalisasi  itu,  menurut  mereka, terselip dalam frasa 'tidak ada pemaksaan' sekalipun hubungan seksual  dilakukan di luar institusi pernikahan (https://www.cnni ndonesia.com/nas ional/2021112506 1658-32- 725774/pro- kontra- permendikbud- ppks-di-tengah- pandemi). 4.  Sikap lebih keras ditunjukkan Majelis  Ulama Indonesia (MUI).  Melalui forum Ijtima', lembaga ini terdiri dari bermacam- macam Ormas Islam "Meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud  Nomor  30  Tahun  2021 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi," MUI menilai penerbitan  Permendikbud  PPKS  tidak sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  MUI  juga  menilai muatan Permendikbud PPKS (frasa 'tanpa persetujuan  korban')bertentangan  dengan syariat,  Pancasila,  UUD  1945, dan  nilai- nilai budaya bangsa (https://www.cnni ndonesia.com/nas ional/2021112506 1658-32- 725774/pro- kontra- permendikbud- ppks-di-tengah- pandemi). 5.  Himmatul Aliyah,  Anggota Komisi  X  DPR RI Fraksi Gerindra menuding  Permendikbud  PPKS  tidak mementingkan nilai agama."Permendikbudristek  ini  (pasal  5) yang menyebutkan bahwa aktivitas seksual  disebut  kekerasan  seksual  karena tidak  mendapat  persetujuan  korban, bahkan  tidak  memandang  penting  nilai- nilai agama yang telah dianut dan diyakini masyarakat  Indonesia.  Ia  menilai  aturan yang diterbitkan Nadiem itu mengabaikan nilai  agama  sebagai  pendekatan  dalam mencegah  dan  menangani  kekerasan seksual  di  kampus.  Ia  mendesak  Nadiem merevisi  Permendikbud  ini  agar  selaras dengan nilai-nilai agama (https://www.cnni ndonesia.com/nas ional/2021112506 1658-32- 725774/pro-
kontra-
permendikbud- ppks-di-tengah- pandemi).
Bagi kelompok yang pro, aturan ini memang sudah tepat dan telah dinanti-nanti mengingat  adanya  persoalan  tentang  pelecehan  seksual  yang  terjadi  pada  mahasiswa,
sudah  sangat  memprihatinkan.  Terlihat  moralitas  generasi  muda  tidak  baik.  Padahal penerus  bangsa  yang  diharapkan  adalah  berkarakter  baik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya lembaga hukum yang mampu mengatasi rangkaian kasus kekerasan seksual yang tidak enak didengar oleh khalayak umum (Julyanda, 2022).
Sementara pihak yang kontra pada prinsipnya sepakat dengan isu utama, namun mengkritisi  salah  satu  pasal  yang  dianggap  kontroversial  yang  dianggap  akan mempromosikan  zina  bahkan  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender). Penderita  LGBT  adalah  pasien  yang  harus  dibantu  kesembuhannya  melalui  Lembaga Konseling  (Sugiarto,  2016).  Menjadi  tugas  negara  untuk  memfasilitasi  konseling  di tingkat pendidikan tinggi sehingga setiap manusia dapat hidup sesuai fitrah kelahirannya. Oleh karena itu, upaya Pendidik atau Tenaga Kependidikan dan masyarakat kampus yang berusaha  meluruskan  penyimpangan  orientasi  seksual  haruslah  mendapatkan  apresiasi dan dukungan penuh, bukan malah berpotensi dikriminalisasi sebagaimana pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyampaikan  ujaran  yang  mendiskriminasi  atau  melecehkan  tampilan  fisik,  kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban (Sumintak & Idi, 2022).
Pihak  yang  kontra  terutama  dari  kalangan  umat  islam  sebagai  umat  terbesar  di dunia  yang  meyakini  bahwa  perzinaan  merupakan  dosa  besar  yang  harus  dihadang dengan  segenap  upaya  untuk  pencegahannya  dari  segala  aspek.  Di  sisi  lain  adanya kewajiban untuk melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan merupakan upaya yang ada dalam prinsip  ajaran agama  Islam sepenuhnya. Selain itu, Islam telah mewajibkan pemeluknya  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  apabila  melihat  kemungkaran  dan potensinya  supaya  menjauhkan  dan  melindungi  umat  dari  keburukan  tersebut  (Andini, 2022).
Sedikit berlepas dari pro dan kontra atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun  2021,  sesungguhnya  pro  dan  kontra  tidak  perlu  terjadi  jika  sedari  awal  proses pembuatan  aturan  yang  merupakan  bagian  dan  bentuk  formal  suatu  kebijakan  publik dilakukan  dengan  mengacu  kepada  tahapan-tahapan  penyusunan  kebijakan  publik sebagaimana disampaikan oleh para pakar termasuk saat pemilihan isu dalam masyarakat yang akan dijadikan kebijakan publik.  Demikian pula menurut (Nurtjahyo, 2021) tidak akan  menjadi  kontroversial  dan  dipertanyakan  keabsahannya  apabila  mengacu  kepada tata  cara  legal  penyusunan  aturan  sebagaimana  sudah  tercantum  pada  undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang empat prinsip hierarki perundang-undangan antara lain: 1. Lex superiori derogate legi inferiori , yakni peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  Terdapat pertentangan dari asas ini karena dua hal peraturan yang berbeda serta tidak sederajat.
2. Lex  specialis  derogate  legi  generali ,  yaitu  adanya  prioritas  peraturan  yang  lebih khusus  serta  mengesampingkan  yang  umum.  Asas  ini  berlaku  karena  persamaan derajat dan materi yang sama.
3. Lex  posteriori  derogate  legi  priori ,  yaitu  peraturan  terbaru  yang  dipakai  sehingga peraturan yang lama tidak dihiraukan. Asas ini diberlakukan untuk tingkatan derajat yang sama, adapaun tujuannya untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum.
4. Ketentuan dari peraturan hanya dapat dihapuskan dengan suatu peraturan yang sama tingkatannya maupun lebih tinggi.
Apabila hal tersebut di atas dijadikan rambu dalam penyusunan kebijakan publik yang  dituangkan  dalam  aturan-aturan  yang  mengikat  masyarakat,  maka  kontroversi dalam menyikapi suatu kebijakan publik dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Terdapat empat unsur untuk menjadi acuan analisis bahwa kebijakan tersebut layak untuk diterapkan. Adapun penjabarannya berikut ini.

## 1. Akseptabilitas
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa akseptabilitas suatu pilihan isu untuk dijadikan sebagai  suatu kebijakan publik dilihat dari sejauhmana suatu alternatif yang  diusulkan  dapat  diterima  oleh  para  pembuat  kebijakan,  sasaran  kebijakan, masyarakat umum, pemilih, dan lain-lain. Bahwa penerimaan atas suatu kebijakan publik sejatinya baru dapat diketahui saat kebijakan publik tersebut diberlakukan namun apabila pengetahuan  mengenai  akseptabilitas  suatu  kebijakan  publik  baru  didapat  pada  saat implementasi tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian baik dari sisi waktu, materi maupun kerumitan yang ditimbulkan akibat dampak yang tidak diperhitungka.
Memperhatikan bahwa polemik, pro dan kontra terhadap aturan ini pecah setelah disahkan,  memberikan  suatu  petunjuk  atau  bukti  nyata  bahwa  sesungguhnya  secara politik  dalam  aspek  akseptabilitas,  aturan  ini  bermasalah  dan  tidak  melalui  analisis kebijakan  yang  memadai  walaupun  Menteri  Nadiem  dalam  menyikapi  polemik Permendikbudristek  No.  30/2021,  menyatakan  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  disusun sembarangan dan telah memenuhi prosedur utama nasional dan internasional dari United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan pandangan World Health Oganization (WHO) yang telah banyak dikenal publik.
Pernyataan  dari  tokoh  Aisyiyah  (organisasi  otonom  Muhammadiyah,  sebagai pihak  kontra  dalam  menyikapi  Permendikbudristek  tentang  PPKS)  yang  menyatakan masukan  pihaknya  terkait  dengan  definisi,  ruang  lingkupnya,  implementasi  terhadap penyusunan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tidak diperhatikan oleh beberapa pihak dari Kemendikbudristek. Keterlibatan pihaknya dalam menyusun kebijakan hanya sebagai formalitas karena undangan ada semenjak ditetapkan peraturannya.  Realitanya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Sikap  Muhammadiyah  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  menentang dapat menjadi tolok ukur bahwa aturan tersebut tidak diterima oleh khalayak umum oleh karena  kaum  Muhammadiyah  merupakan    organisasi  keagamaan  yang  memiliki  dan mengelola  perguruan  tinggi  terbanyak  setelah  pemerintah,  sementara  MUI  merupakan organisasi yang mewadahi seluruh organisasi Islam di Indonesia, sehingga dapat disebut sebagai  perwakilan  Ummat  Islam  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  komposisi penduduk  di  Indonesia  yang  juga  merupakan  peserta  didik  di  perguruan  tinggi  yang menjadi sasaran aturan ini.
Penerimaan dari pembuat kebijakan sendiri juga dipertanyakan mengingat suara- suara  dari  anggota  legislatif  yang  terang-terangan  menolak  kebijakan  ini  sebagaimana disampaikan  oleh  perkumpulan  anggota  komisi  X  DPR  RI  dari  fraksi  partai  keadilan social (PKS) yaitu Fahmy Alaydroes telah menilai aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sudah terlihat adanya ketidakpedulian kasus perzinaan atau hubungan seksual dengan sesama jenis.  Oleh karena itu, aturan tersebut,  diberlakukan karena munculnya kasus adanya korban yang dipaksa oleh pelaku kekerasan akibatnya keluarga korban tidak terima dengan perlakuan tersebut.
Terlihat sangat nyata bahwa Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 mengadopsi draft  lama  Rancangan  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  P-KS) yang  telah  ditolak  masyarakat  luas  dan  DPR  pada  periode  2014-2019  karena  jelas bertentangan  dengan  Pancasila.  Sebagaimana  landasan  filosofis  draf  lama  RUU  P-KS, hal  yang  sama  jelas  tersurat  dalam  Permendikbudristek  No.  30  tahun  2021,  yakni paradigma sexual-consent. Paradigma ini memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktifitas seksual tidak lagi dari agama tetapi berganti kepada persetujuan dari para pihak.  Selama  tidak  ada  pemaksaan,  selama  telah  berusia  dewasa,  dan  selama  ada persetujuan, maka aktifitas seksual menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Termasuk perilaku yang dianggap tidak bermasalah adalah persetujuan untuk
membuka pakaian seseorang, mengusap dan meraba seseorang, membuat konten video porno, hingga melakukan transaksi dan aktifitas seksual. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan  moralitas  berbasis  Pancasila.  Praktik  Zina  dan  LGBT  adalah  salah  satu  sebab utama maraknya tindak kejahatan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini,  maka  dengan  terbitnya  Permen  Dikbudristek  No.  30  Tahun  2021  ini  justru  malah berpotensi memfasilitasi berkembangnya praktik ini.

## 2. Kesesuaian
Mengandung maksud apakah alternatif yang diusulkan sesuai dengan nilai-nilai agama,  Pancasila,  komunitas,  masyarakat,  legislatif,  dan  lain-lain.  Islam  memuliakan kedudukan,  martabat  dan  kehormatan  perempuan.  Segala  bentuk  penindasan  dan kekerasan seksual harus diatasi agar tidak semakin merajalela. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT, “…Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan  pelacuran,  sedang  mereka  sendiri  menginginkan  kesucian,  karena  kamu hendak  mencari  keuntungan  kehidupan  duniawi.”  (Qur’an  Surat  An-Nur:  33).  Maka, sangatlah penting menjaga kehormatan perempuan supaya tetap suci.
Permendikbudristek ini selain tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (khususnya Islam),  Pancasila,  komunitas,  masyarakat,  legislatif,  dan  lain-lain  juga  berpotensi menyebarkan  pemikiran  kebebasan  seksual  selama  dilakukan  secara  aman  melalui penggunaan kondom dan seks sehat meski dilakukan di luar pernikahan melalui apa yang berkembang  di  dunia  sebagai  Comprehensive  Sexuality  Education  (CSE).  CSE merupakan  bagian  yang  selalu  terikat  dengan  Model  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  dalam  paradigma  Barat,  sebagaimana  pasal  6  ayat  (2) Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 disebutkan bahwa “.. mewajibkan Mahasiswa, Pendidik,  dan  Tenaga  Kependidikan  untuk  mempelajari  modul  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian”.

## 3. Legal
Secara  legalitas,  Permendikbudristek  tentang  PPKS  juga  belum  layak  secara politik karena tidak ada  sandaran peraturan yang lebih tinggi  pada saat  aturan tersebut diundangkan  yaitu  belum  adanya  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  pencegahan kekerasan  seksual.  Jenjang  Perguruan  Tinggi  sangat  membutuhkan  peraturan  yang khusus  dikarenakan  adanya keterbatasan aturan yang menanganinya. Misalnya: KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  disertai  dengan  maraknya  kekerasan online . Padahal, kepedulian civitas akademik mendukung berkembangnya peranan penanganan digital  yang  menimbulkan  bahayanya  kekerasan  seksual  o nline .  Biarkan  hukum  yang dijunjung  tinggi,  perlunya  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku  kasus  tersebut.  Dengan demikian, penulis mendukung segala upaya penghilangan dampak negatif dari aktifitas seksual,  tapi  dengan  cara  yang  lebih  komprehensif  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila, sehingga  kalimat  ‘Kekerasan  Seksual’  dapat  diganti  dengan  ‘Kejahatan  Seksual’  yang lebih kompatibel dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan mencakup berbagai  bentuk  perzinahan  yang  telah  dilarang  agama,  sebagai  wujud  Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Penguatan  terhadap  aspek  regulasi  dianggap  penting  untuk  penegakan  hukum terhadap  pelaku  kekerasan  seksual.  Secara  yuridis  normatif,  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  masalah  kekerasan  seksual  selama  ini  hanya  masih bersifat  parsial.  Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  ada  undang-undang  yang  secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual.

## 4. Responsif
Hal ini berarti apakah alternatif yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan nyata atau yang dipersepsikan dari kelompok sasaran, masyarakat, dan lain-lain. Terbukanya jalur penolakan terhadap pelecehan seksual di Perguruan Tinggi, semakin hari semakin meningkat. Masyarakat melaporkan kasus kepada lembaga yang berwajib. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam periode  kurun  waktu  2015-2020  telah  terjadi  pelecehan  seksual  sebanyak  27%  di Perguruan Tinggi. Survey yang dicatat oleh Kemendikbudristek sebanyak 77% responden yang  berasal  dari  kalangan  Dosen  menyatakan  telah  ditemukannya  kasus  kekerasan seksual  di  lingkunagn  kampus.    Selan  itu,  terdapat  63%  dari  responden  pihak  korban memutuskan  tidak  melaporkan  pelecehan  yang  dialaminya  kepada  pihak  kampus  yang terkait. Hasilnya sebagai berikut: kampus menjadi urutan yang ketiga 15% menunjukkan lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) serta jalanan (33%) sesuai  hasil  survey  dari  Kemendikbudristek.  Pengamatan  dan  survey  di  lingkungan kampus menunjukkan hasil yang cukup akurat dengan data yang ada.
Lembaga yang berwajib menerima laporan dalam kurun waktu 2015-2020 dengan persentase  27%,  adanya  survey  dari  luar  sekitar  77%.  Survey  yang  telah  dicatat  oleh Kemendikbudristek sekitar 77 persen berasal dari kalangan dosen, 63% dari pihak korban melaporkan pada kampus, lokasi yang ditemukan sekitar 19% melalui transportasi umum. Di  jalanan  sekitar  33%,  sehingga  informasi  data  tersebut  dikatakan  akurat  dari  hasil survey  di  lingkungan  kampus.  Dengan  demikian  melalui  analisis  tersebut  pemerintah semestinya  mencabut  Permendikbudristek  No  30  tahun  2021  atau  digantikan  dengan aturan  baru  yang  sejalan  dengan  jiwa  dan  nilai-nilai  agama,  Pancasila  dan  dalam pembahasannya melibatkan organisasi keagamaan yang juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  agar  setiap  peraturan  yang  keluar  dapat berlaku efektif karena telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia yang ber- Pancasila.

## Kesimpulan
Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yaitu berisi tentang cara mengatasi kekerasan seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Peraturan  tersebut  disahkan  pada  tanggal  30 Agustus 2021, mulai efektif berlaku tanggal 03 Desember 2021. Munculnya peraturan itu mengakibatkan Pro dan Kontra dari publik atau masyarakat umum dikarenakan mereka melihat  dari  sudut  pandang  yang  berbeda.  Perbedaan  kepentingan  juga  dapat mempengaruhi  pandangan  masyarakat  saat  itu.  Hal  ini  dikhawatirkan  akan mengakibatkan  keberlanjutan  dari  adanya  konflik.  Suasana  terlihat  gaduh  dan  penuh protes.  Pandangan  dari  pihak  Pro  menyikapi  peraturan  yang  ditetapkan  sebagai  wadah payung hukum yang tepat untuk melindungi seluruh masyarakat lingkungan Perguruan Tinggi. Harapan dari mereka, adanya peraturan baru tersebut dapat memberikan solusi yang  terbaik  bagi  kasus  pelecehan  seksual.  Solusi  berupa  preventif  (pencegahan)  dan tindak lanjut (penanganan), jadi mencegah terjadinya kasus itu sangat prioritas. Terutama bagi  yang  sudah  terlibat  kasus  harus  segera  mendapatkan  solusi  terbaik.  Sementara pandangan dari pihak Kontra, ada kontroversi terkait anggapan adanya peraturan tersebut telah  mempromosikan  zina  dan  LGBT.  Mayoritas  pihak  yang  kontra  ini  berasal  dari kalangan  umat  Islam.  Mereka  berupaya  untuk  melindungi  umat  dari  hal  yang  dapat megakibatkan  keburukan  tersebut.  Terlepas  dari  pandangan  pihak  pro  dan  kontra, seharusnya  masyarakat  dapat  menganggap  peraturan  tersebut  sebagai  kebijakan  publik secara formal. Di mana kebijakan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan berdasarkan tahapan-tahapan khusus atas dasar isu yang berkembang di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Alfedo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi  Pendidikan  Pesantren  Guna  Mencegah  Terjadinya  Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. Mizan: Journal of Islamic Law , 6 (1), 119.
Andini, O. G. (2022). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual  Di  Perguruan  Tinggi. Seminar  Nasional  Hukum,  Sosial  Dan  Ekonomi (Sanksi 2022) , 119–128.
Anggraeni,  N.  (2021).  Problematika  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dalam  Sistem Hukum di Indonesia. 103.20.188.221 , 17 (2), 36–45.
Astawa,  K.  A.  B.  (2016). Peran  Kepolisian  Dalam  Upaya  Mencegah  Dan Menanggulangi  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di  Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram) . 02 (01), 1–23. Bardach,  E.,  &  Patashnik,  E.  M.  (2019). A  practical  guide  for  policy  analysis:  The eightfold path to more effective problem solving . CQ press. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi.  (2021). Wujudkan  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  yang Aman  dari  Kekerasan  Seksual .  https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021 /12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual Choiriyah, Saprida, & Sari, E. (2021). Journal of Islamic Law. Journal of Islamic Law , 5 (1), 17–28.
Ditinjau,  T.,  Permendikbud,  M.,  &  Nomor,  R.  (2024). Media  Kajian  Pancasila  dan Kewarganegaraan  Aspek  Perlindungan  Hukum  dalam  Kebijakan  terhadap Korban Kekerasan Seksual . 3 (1), 1–9.
Elindawati,  R.  (2021).  Perspektif  Feminis  dalam  Kasus  Perempuan  sebagai  Korban Kekerasan  Seksual  di    Perguruan  Tinggi. AL-WARDAH:  Jurnal  Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 15 (2), 181–193.
Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.Agoes Djatmiko, S.H., M. H. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha  Vol.  8  No.  2  (Mei,  2020). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 138–156.
Febrianti,  E.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Permendikbud  Ristek  Nomor  30  Tahun  2021 dalam  Upaya  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Universitas Muhammadiyah  Ponorogo. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa (JIPSK) , 7 (01), 52–62.
Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI , 11 (1), 29–46.
History, A. (2023). Jurnal Parhesia . 05 (62), 172–178.
Indri  Hapsari,  M.,  Herianingrum,  S.,  Fadhilah  Hasib,  F.,  Zaki,  I.,  Farihah,  E.,  Akbar Mahendra, R., Rais Adam, M., Roja Salma, J., & Prabaswara, A. (2023). Edukasi Tata  Kelola  Keuangan  Rumah  Tangga  Islami  Paguyuban  Istri  Petani  Desa Sugihwaras Nganjuk . 02 (02), 135–145.
irwan. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di LingkunganPerguruan Tinggi. Journal of Philosopy (JLP) , 3 (2), 260–277.
Izzuddin,  H.  (2021). Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  dengan  Program  Studi Terbanyak . https://www.diktilitbangmuhammadiyah.org/id/perguruan-tinggi- muhammadiyah-dengan-program-studi-terbanyak/
Julyanda,  D.  M.  (2022).  Implementasi  permendikbud  nomor  30  tahun  2021  dalam perguruan tinggi skripsi.
Jordan,  A.  (2001).  Environmental  policy:  Protection  and  regulation. International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences , 7 , 4644–4651.
Jordan, A., Gravey, V., & Adelle, C. (2021). EU environmental policy: Contexts, actors and policy dynamics. In Environmental Policy in the EU (pp. 1–10). Routledge.
Kamaruddin. (2021). Anggota DPR Nilai Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Berpotensi Fasilitasi  LGBT .  https://retizen.republika.co.id/posts/16344/anggota-dpr-nilai- permendikbud-no-30-tahun-2021-berpotensi-fasilitasi-lgbt
Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2019). Public policy: Politics, analysis, and alternatives . Cq Press.
Karisna, D. (2014). Seksual Consent Dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Urgensinya di Lingkungan Perguruan Tinggi. Digilib Unila . Lombok, K. D. I. (2023). Moderasi Beragama Sebagai Media Pencegahan . 6 , 137–156. Mahabbati,  S.,  &  Sari,  I.  K.  (2019).  Analisis  Perbandingan  Aturan  Penghapusan  dan Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Menurut  KUHP  dan  RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 19 (01), 81–89. Marfu’ah, U., Rofi’ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan  Seksual  Di  Kampus  Uin  Walisongo  Semarang. Kafa`ah:  Journal  of Gender Studies , 11 (1), 95. Makdori,  Y.  (2021). Ketum  Muhammadiyah:  Permendikbud  30  Tahun  2021  Bentuk Ekstremitas  Demokrasi .  https://www.merdeka.com/peristiwa/ketum-muhamma- diyah-permendikbud-30-tahun-2021-bentuk-ekstremitas-demokrasi.html Milwan  &  Amud  S.  (2023) Stunting  Reduction  in  Indonesia:  Challenges  and Opportunities. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18 (07), 2223-2231.
Musa,  M.,  Latif,  S.  A.,  Yanti,  E.,  Elvina,  E.,  Susanti,  H.,  &  Almahera,  R.  (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. I-Com: Indonesian Community Journal , 3 (1), 368–376. Nafis,  C.  (2021). Diksi  Persetujuan  dalam  Permendikbud,  Landasannya  Agama  atau Nafsu? https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud- landasannya-agama-atau-nafsu/
Nikmatullah, Rusyidi, B., Bintari, A., Wibowo, H., Artaria, M. D., dari Pelecehan Seksual di  Lingkungan  Kampur,  E.,  Preliminer,  S.,  Artaria  Dosen  Departemen Antropologi  FISIP  Unair,  M.  D.,  Effendi,  D.  I.,  Rohmaniyah,  I.,  Literate,  S., Indonesia, J. I., Rofidah, Z., Baroya, N., & Wati, D. M. (2020). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. Jurnal Pustaka Kesehatan , 9 (1), 33. Niko,  N.,  Atem,  A.,  Syahrin,  A.  A.,  Rahmawan,  A.  D.,  &  Mardiana,  A.  (2020). Perjuangan  Kelas  Pengesahan  Ruu  Penghapusan  Kekerasan  Seksual. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 225. Nurdin,  I.,  &  Hartati,  S.  (2019). Metodologi  Penelitian  Sosial (Lutfiah,  Ed.).  Penerbit Media Sahabat Cendekia.
Nurtjahyo, L. I. (2021). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , September , 1–74.
Pristiwanti,  D.,  &  Hariyanto,  D.  R.  S.  (2023).  Kekerasan  Seksual  Di  Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham. Jurnal Kertha Negara , 11 (1), 1–15. Patton,  C.,  Sawicki,  D.,  &  Clark,  J.  (2015). Basic  Methods  of  Policy  Analysis  and Planning Pearson eText . Routledge. Raharjo, D. B., & Sari, R. R. N. (2021). 4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permen PPKS, Salah Satunya  Buat  Kampus  Ambil  Langkah  Tegas .  https://www.suara.com/ news/2021/11/12/193226/4-tujuan-nadiem-terbitkan-permen-ppks-salah- satunya-buat-kampus-ambil-langkah-tegas
Rizki, D. (2021). Dinilai Melegalkan Perzinahan, MOI Minta Nadiem Makarim Cabut Permendikbudistek  Nomor  30  Tahun  2021 .  https://wartakota.tribunnews.com /2021/11/02/dinilai-melegalkan-perzinahan-moi-minta-nadiem-makarim-cabut- permendikbudistek-nomor-30-tahun-2021
Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. Unes Law Review , 6 (1), 150– 157.
Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta,  U.  M.  (2022).  Pelibatan  Mahasiswa  dalam  Advokasi  Kebijakan Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pendidikan  Tinggi  di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ , 4.
Rohima,  S.,  Saleh,  S.,  &  Pertiwi,  R.  (2023).  Sosialisasi  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan  Tinggi  di  Kota  Palembang. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services , 4 (1), 49–60.
Salamor,  Y.  B.,  &  Salamor,  A.  M.  (2022).  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). Balobe Law Journal , 2 (1), 7. Sari, D. W. (2022). Peran Ukm Pusat Informasi Dan Koseling (Pik) Sahabat Dalam Upaya Preventif  Kekerasan  Seksual  Di  Uin  Raden  Intan  Lampung. Jurnal  Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia , 8 (3), 112.
Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafi’i, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan , 5 (1), 1–11.
Saputro,  F.  A.,  &  Raharjo,  A.  (2021). PKS:  Permendikbudristek  PPKS  Bertentangan dengan Pancasila . https://news.republika.co.id/berita//r2cmg8436/pks- permendikbudristek-ppks-bertentangan-dengan-pancasila?
Sari,  A.  R.  (2022).  Proses  Pembuatan  Kebijakan.  In Administrasi  dan  Kebijakan Kesehatan . Media Sains Indonesia. Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi . Deepublish. Simatupang,  P.  (2003). Analisis  Kebijakan:  Konsep  dasar  dan  prosedur  pelaksanaan . Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Sumintak,  S.,  &  Idi,  A.  (2022).  Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault:  Studi  Kasus Fenomena  Kekerasan  Seksual  Di  Perguruan  Tinggi. Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains , 11 (1), 55–61.
Solehati, T., Solahudin, A., Juniarti, R., Fauziah, S., Romadona, R., Audina, R., Novianty, S.,  Kurniawan,  R.,  &  Kosasih,  C.  E.  (2023).  Intervensi  pencegahan  kekerasan seksual  pada remaja: Literature review. Holistik  Jurnal Kesehatan , 17 (6), 522– 537.
Sumintak,  S.,  &  Idi,  A.  (2022).  Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault:  Studi  Kasus Fenomena  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi. Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains , 11 (1), 55–61.