## MENGEMBANGKAN TATANAN BARU PASCAPANDEMI: PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN REPRODUKSI TAFSIR

## DEVELOPING A NEW POST PANDEMIC ORDER: DERADICALIZATION AND REPRODUCTION APPROACH

## Saifur Rohman
Universitas Negeri Jakarta E-mail: saifur_rohman2000yahoo.com

## ABSTRACT
Since Covid-19 has been confirmed for the first time March 2, 2020 up to now (21 Oktober 2021), it is being 4.237.834 cases over Indonesia. Cases of the world are 242 billion. Based on the cases, it develops an important sketch of “how to face” and how to design a new norm for the future.  Inversely, the sketch of new life is not often confirmed as relevant with “practice of belief”.  The paradox is seen closely in the sosial daily as long as March- June 2020. Material objects are cases of the people resistance in the government policy. The government that has implemented large-scale social restriction over people is called as a restriction of religious acting over people. The cases have been selected from social media. Dialogue that could been seen as a solution has a weakness because there were a domination. Hence, it recommends to design a construction of persuasive and negosiative interpretation in the program of deradicalization so that is being accepted by the intended party.
Keywords: New Order, Covid-19, Deradicalization, Reproduction Approach.

## ABSTRAK
Sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali pada 2 Maret 2020 hingga sekarang (21 Oktober 2021), kini mencapai 4.237.834 kasus di Indonesia. Akumulasi kasus di seluruh dunia telah mencapai 242 juta. Deretan angka dari 0 kasus hingga 31 ribu kasus di Indonesia telah memberikan sketsa penting tentang “bagaimana cara menghadapi” dan bagaimana merancang sebuah norma baru pada masa depan. Sebaliknya rancangan kehidupan yang baru tersebut tidak selalu dianggap selaras dengan “cara menjalankan keyakinan” selama ini. Paradoks ini akan diteliti di dalam praktik kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020. Objek kajian adalah kasus-kasus penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dianggap menghalangi praktik religius masyarakat. Kasus-kasus itu diperoleh dari unggahan media sosial dan dinilai sebagai representatif. Pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain. Dengan begitu, direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi tafsir yang persuasif, negosiatif, dan praktik deradikalisasi sebagai upaya meyakinkan sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang dituju.
Kata kunci: Tatanan Baru, Covid-19, Deradikalisasi, Reproduksi Tafsir.

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  mengemukakan  tentang  persoalan ruang-ruang  sosial  yang  dihubungkan  dengan keimanan dalam agama di satu sisi dan stereotip tradisi religius terhadap kebijakan pemerintah di sisi lain. Persoalan itu penting diangkat karena membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan  nilai-nilai  kebangsaan,  ekonomi,
teologi, politik, dan pendidikan. Pembangunan masyarakat pascapandemi memerlukan pemikiran yang tepat untuk mengembangkan masyarakat yang lebih beradab dan sehat. Di akhir artikel didapati  kenyataan  bahwa  penanganan  yang didasarkan  pada  yuridis  formal  tidak  selalu membawa  hasil  yang  memadai.  Demikian pula  argumentasi  rasional  terbentur  intuisi
religi sehingga menghasilkan konflik yang berkepanjangan.
Studi  itu  dimulai  dengan  identifikasi  di dalam pola-pola perilaku yang didasari stereotip tradisi religius yang dialami oleh warga Muslim sendiri terhadap situasi, produk kebijakan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah. Kata  kunci  stereotip  adalah  persepsi,  nilai, proses  dan  interaksi  sosial.  Sebuah  stereotip secara normatif dipandang sebagai persepsi satu orang atau kelompok terhadap kelompok lain. Hasil  persepsi  tersebut  berbentuk  konstruksi penilaian. Dalam pemahaman umum, seseorang memiliki “nilai atas perilaku” terhadap kelompok lain. Dalam artikel ini, stereotip bisa terjadi di dalam  kelompok  Muslim  terhadap  “perilaku pemerintah” Contoh kasus stereotip dalam masa pandemi,  seorang  takmir  masjid  bermaksud melakukan  pembongkaran  bangunan  masjid karena  Pemerintah  telah  menutup  tempat  itu dan dianggap “tidak berguna”. Sejumlah massa merusak  rumah  warga  karena  diduga  telah melaporkan  salat  berjamaah  di  masjid.    Baik takmir masjid maupun massa sebagai representasi kelompok  sosial  sudah  memiliki  pandangan bahwa  Pemerintah  itu  buruk  sehingga  mereka merasa “tidak dibela”.
Secara  faktual,  sejak  kasus  Covid-19 terkonfirmasi  pertama  kali  di  Indonesia  pada 2  Maret  2020  hingga  sekarang  (21  Oktober 2021), Pemerintah mengklaim telah menangani peningkatan  yang  sangat  bermakna,  yakni 4.237.834  kasus.  Sementara  itu,  Kota Wuhan, Cina  yang  disebut-sebut  sebagai  episentrum perkembangan  virus  itu    terjadi  sekitar  bulan Desember 2019. Berdasarkan Tim Pakar Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia, virus itu sudah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari  2020 (Detikcom, 2000).
Dalam  semester  pertama  tahun  2020 telah terjadi perubahan dramatis dalam praktik kehidupan di Indonesia. Sejak muncul kasus 2 Maret 2020, dalam dua minggu pertama bulan Maret, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta menutup kegiatan belajar mengajar. Hal itu diikuti oleh sejumlah universitas lain di Indonesia. Setelah universitas, institusi pendidikan dasar dan menengah pun menyatakan “belajar di rumah”.
Dengan  kata  lain,  sejak  pertengahan  Maret, institusi  pendidikan  tidak  lagi  menjalankan aktivitas seperti sedia kala.
Bulan  berikutnya,  tepatnya  pada  3  April 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan  Peraturan  menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No  9 Tahun  2020  tentang Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COvid-19). Isinya tentang penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang.
Kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dianggap  sebagai  sebuah  praktik  diskriminasi terhadap kaum Muslim.  Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang  dilakukan  oleh  kaum  Muslim  terhadap prasangka bahwa pemerintah menghalangi tradisi religius  Bagaimana rasionalitas itu dimunculkan untuk melegitimasi perlawanan tersebut?
Metode makalah ini memanfaatkan hermeneutika sosial untuk menafsirkan perilaku masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dianggap mengubah tradisi religius. Hasilnya adalah konstruksi penafsiran dan simulasi pola- pola tradisi religius yang terjadi dalam semester awal tahun 2020 di Indonesia. Dalam makalah ini diletakkan sebuah hipotesis tentang hubungan antara ruang publik dan keimanan dalam praktik sosial-keagamaan.  Apakah  perbedaan  ruang membawa perbedaan pada kualitas keimanan? Dari persoalan akses terhadap ruang publik dan keimanan  keagamaan,  pembaca  akan  melihat bagaimana politik ruang dan politik keimanan menjadi  bagian  yang  saling  beririsan  untuk menghasilkan tafsir baru tentang politik ruang sosial dan tafsir kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, hingga diskursus religiusitas.
Contoh  yang  telah  dikemukakan  di  awal paragraf memberi pesan kepada pembaca bukan semata-mata sebuah “perlawanan” rakyat kepada pemerintah,  melainkan  politik  individu  untuk meraih  ruang  publik.  Individu  menggunakan panggung di media massa untuk mengungkapkan pendapatnya melalui identitas keislaman, seperti jabatan takmir masjid, bangunan masjid, serta praktik  salat.  Pembacaan  ini  bisa  saja  salah,
tetapi tindakan individu yang mengatasnamakan identitas keislaman merupakan bagian dari politik yang  mengatasnamakan  keimanan  pada  suatu agama. Mereka tidak merusak, menghancurkan, membakar rumah  dan rumah ibadah, melainkan sedang  membela  Tuhan.  Dalam  perspektif permainan  bahasa  Wittgenstein,  “Membakar atas nama Tuhan” adalah sebuah praktik politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan penutur (Giddens, 1994).
Penelitian-penelitian  yang  dikembangkan selama ini hanya melihat sebagai politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Hasil penelitian Tanenbaum (Tanenbaum, 2016), kuantitas Muslim yang besar memberikan ruang untuk melakukan tindakan politik bahasa karena memiliki akar massa yang cukup. Demikian pula Noha  Sadek  cukuplah  memberikan  perhatian terhadap politik kemasyarakatan tanpa menyentuh konsep-konsep  politik  keimanan  keagamaan (Sadek, 2017). Karena itu, nilai kebaruan artikel ini akan memperlihatkan bahwa “kekerasan atas nama Tuhan” bukan lagi sebagai politik bahasa sebagaimana hasil penelitian Tanenbaum (Sadek, 2017), Wittgenstein,  Giddens  (Giddens,  1994) maupun Sadek  (Sadek, 2017), melainkan sebagai politik keimanan keagamaan. Keimanan terhadap Tuhan dan institusi juga mendapatkan tempat di dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam sastra. Misalnya,  Imam  Suhardjo  HM  (2017)  pernah menghimpun karya seni puisi dalam satu buku berjudul Tentang Masjid: Kumpulan Puisi . Puisi- puisi  tersebut  memberikan  gambaran  tentang masjid bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi sebuah  nilai  spiritual.    Hal  itu  menunjukkan bahwa masjid merupakan bagian dari nilai-nilai terdalam  dalam  masyarakat  (Suhardjo,  2017). Kepentingan  politik,  sosial,  bahkan  kesenian adalah  wilayah-wilayah  yang  inheren  dengan politik  keimanan  dalam  agama.  Dengan  kata lain, iman kepada Tuhan menjadi suatu media bagi  individu  atau  kelompok  untuk  mencapai kepentingan-kepentingan tertentu.

## METODE PENELITIAN
Dengan  metode  hermeneutik  sosial  (Giddens, 1994),  hal  itu  digunakan  untuk  mengungkap data-data  yang  bersumber  pada  media  massa.
Hermeneutika sosial merupakan sebuah metode yang  melihat  data-data  sosial  sebagai  sebuah pesan  kemanusiaan  (Giddens,  1994).  Metode ini  merupakan  pembaruan  Giddens  sebagai tanggapan terhadap keringnya metode-metode di dalam ilmu sosial. Dia memadukan penafsiran di dalam teks sebagaimana tradisi hermeneutik, dan gejala-gejala sosial. Perilaku sosial adalah sebuah teks yang bisa dimaknai sebagai data tekstual di dalam karya sastra dan humaniora lain.
Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan dikumpulkan secara representatif selama  periode  Maret-Juni  2020.  Periode  itu dipilih  karena  periode  tersebut  diasumsikan sebagai  representasi  perilaku  sosial  selama masa awal pandemi. Pemberlakuan jarak sosial di  Indonesia  pertama  kali  dilakukan  pada pertengahan  Maret  ketika  sejumlah  institusi pendidikan memberlakukan pembelajaran secara daring  (dalam  jaringan).  Sejumlah  universitas mulai meliburkan perkuliahan tatap muka. Tata administrasi kependidikan dilakukan di rumah. Kebijakan  universitas  itu  pun  meluas  pada pendidikan dasar dan menengah.  Sejak saat itulah grafik penderita Covid-19 mengalami kenaikan yang  signifikan.  Masa  awal  ini  diasumsikan membawa  ekses  terhadap  sikap  sosial  yang tertekan, kaget, serta kondisi psikologis lainnya.

## KERANGKA TEORI
Sebelum  sampai  pada  rumusan  masalah sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  baik kiranya bagi pembaca memahami skema tafsir yang dikembangkan artikel ini. Hipotesis yang disusun tentu tak terlepas dari kerangka teoretis sebagai pengikat objek material dan objek formal. Suka  atau  tidak,  ruang  publik  dan  keimanan yang  bersinggungan  dalam  praktik  sehari-hari itu membawa ekses terhadap berbagai persoalan publik. Kajian tentang ruang tidak terbatas pada realitas  ruang  secara  fisik,  tetapi  juga  ruang secara psikis, virtual, serta realitas augmentatif lainnya. Ruang sebagai sebuah hasil intuisi tidak berdiri sebagai objek yang disebut oleh Immanuel Kant (2006) sebagai Das Ding an sich (sesuatu di dalam dirinya), tetapi menghasilkan fenomena bagi subjek. Dengan begitu keruangan tidak bisa dilepaskan dari intuisi subjektif dan subjek tidak
bisa berdiri sendiri di dalam perspektif tentang “segala sesuatu”, termasuk tentang Tuhan (Kant, 2004).
Selama ini dalam tradisi keilmuan, kajian keimanan  akan  jatuh  pada  teologi.  Secara singkat,  teologi  mengacu  pada  filsafat  agama. Istilah  teologi  adalah ilmu ketuhanan atau dikenal dengan istilah monoteisme, politeisme, dan  paganisme.    Menurut  Simon  Blackburn (2013),  teologi  merupakan  upaya  memahami konsep yang terlibat di dalam keyakinan religius, eksistensi, (Durkheim, 2011) keniscayaan, takdir, penciptaan,  dosa,  belas  kasih,  penebusan,  dan Tuhan (Blackburn, 2014, p. 752). Dalam sejarah filsafat  agama,  terdapat  upaya  memahami paganisme, Yudaeisme, dan Kristen. Sementara itu,  agama  lain  seperti  Buddha  dan  Tao  lebih mendekatkan  diri  pada  humanisme.    Dengan kata lain, kajian tentang teologi yang mengurusi tentang Tuhan juga akan mengurusi tentang sifat- sifat Tuhan yang terdapat dalam diri manusia. Dalam bahasa Emile Durkheim (2011), sifat-sifat kebaikan  Tuhan  dibuktikan  di  dalam  praktik hidup yang baik sehari-hari (Durkheim, 2011).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  artikel  ini membatasi pada representasi politik keimanan keagamaan yang terjadi selama pandemi. Karena itu keimanan di dalam agama Islam merupakan wilayah penting dalam studi ini. Gejolak-gejolak sosial yang terjadi selama pandemi berada pada teritori keimanan dalam Islam sebagai sebuah fenomena terbesar di Indonesia.  Keimanan di dalam Islam tidak selalu berjalan di dalam sebuah ruang  yang  kedap  dengan  konflik.  Sejumlah reaksi dari dalam dan luar kelompok pun menjadi dinamika dalam pengembangan teologi Islam. Sebuah organisasi Tanenbaum di dalam siaran publiknya, https://tanenbaum.org.org membuat sebuah  brosur  tentang  penanganan  terhadap prasangka yang menyerang terhadap keyakinan Islam.  Pernyataan  itu  penting  sebagai  sebuah langkah  antisipasi  terhadap  perkembangan populasi  Muslim  dan  identitas  pada  beberapa dekade mendatang (Tanenbaum, 2016).
Data Tanenbaum menunjukkan bahwasanya jumlah  1,6  miliar  Muslim  di  dunia  itu  sama dengan sebesar 23 persen dari penduduk dunia. Hal itu tersebar di seluruh dunia dengan rincian,
satu  persen  di  Amerika,  20  persen  di  Timur Tengah dan Afrika, dan 62 persen hidup di Asia Pasifik. Tanenbaum  memproyeksikan pada 2059 akan  terdapat  komunitas  Muslim  terbesar  di dunia. Sebesar 10 persen adalah populasi Muslim Eropa  dan  ada  2.1  dari  populasi  di Amerika. Hal itu akan melewati populasi bangsa Yahudi (Tanenbaum, 2016).
Proyeksi tersebut bermanfaat sebagai sumber daya politik, identitas, serta strategi pertahanan keamanan secara umum. Itu berarti, perlu sebuah rancangan  strategis  yang  bermanfaat  untuk mengelola  keimanan,  identitas,  dan  simbol yang  bekerja  dalam  kesadaran  dari  Muslim yang berjumlah 1,6 miliar. Kajian ilmiah yang terkait dengan politik identitas pernah dilakukan oleh  sejumlah  ilmuwan.    Noha  Sadek  (2017) menjabarkan  dinamika  politik  identitas  itu. Dia  menguji  pertanyaan  identitas  Muslim dan  Islamofobia  dalam  penggunaan  simbol dan  wacana  media  di  Barat  dalam  perspektif psikoanalisis  (Sadek,  2017).  Objek  kajiannya adalah  perempuan  Libanon-Amerika  yang disebut sebagai Muslim sekuler. Dia mengungkap bahwa Islamophobia merupakan ancaman bagi identitas Muslim di sana. Hal itu sekurang- kurangnya  adanya  rasa  malu  bagi  Muslim menggunakan identitasnya. Kajian psikoanalisis yang dikembangkan menghasilkan tafsir tentang pentingnya mempertahankan identitas alterego untuk mempertahankan praktik-praktik keimanan. Relevansi  terhadap  kajian  ini  memperlihatkan bahwa Islam, keimanan, serta atribut di dalamnya menjadi media politis bagi masyarakat.
Kajian  tentang  politik,  Islam,  dan keimanan  secara  lebih  luas  dilakukan  oleh Haja Mohideen dan Shamimah Mohideen (2008)  menulis makalah berjudul “Language of Islamophobia in Internet Articles”. Dia beranjak dari asumsi bahwa Islamofobia didapati dalam berbagai bidang kehidupan (Mohideen, 2008). Dia membuktikan adanya terorisme, fanatisme Islam, ekstremis telah membawa pada citra yang negatif. Sialnya,  hal  itulah  yang  ditangkap  oleh  oleh orang-orang Barat. Objek kajiannya merupakan hal aktual yang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Fakta-fakta umum yang diungkapkan membawa arah yang jelas dalam penanganan Islamofobia,
tetapi  tidak  memberikan  detail  yang  memadai sebuah  inovasi  berpikir  bagi  kemanusiaan. Memang, dia memberikan sumbangan terhadap pengertian-pengertian  dasar.    Menurutnya, “ Islamophobia may be defined as the practice of prejudice against Islam and the demonisation and dehumanisation of Muslims. This is generally manifested in negative attitude, discrimination, physical harassment and vilification in the media (Mohideen, 2008: 218).”
Kajian  yang  dilakukan  Mohideen  (2008), Noha  Sadek  (2017),  Tanenbaum  (2016) memberikan  refleksi  eksternal  tentang  tradisi religius. Dengan kata lain, bagaimana orang di luar komunitas Muslim melakukan diskriminasi, membentuk  stereotip,  serta  melakukan  tindak kebencian  terhadap  Islam.  Kendati  demikian, refleksi tersebut belum mengembangkan refleksi internal, terutama menjawab pertanyaan tentang hubungan  kajian  tersebut  dan  pengembangan nilai-nilai  kemanusiaan.  Apakah  kajian Islamofobia  itu  fakta  atau  fiktif?  Bagaimana mengidentifikasi ilusi dalam Islamofobia untuk mencapai esensi kemanusiaan?
Pertanyaan-pertanyaan  ideologis  tersebut menjadi sangat mendesak karena pengembangan nilai-nilai  religi  tanpa  dibarengi  dengan pengembangan  nilai-nilai  kemanusiaan  hanya akan membawa keimanan pada doktrin-doktrin gelap yang tidak bermanfaat bagi manusia secara universal.  Di  sinilah  pentingnya  humanisme. Humanisme  dipandang  sebagai  bagian  paling dasar dari filsafat. Sebab, menurut Blackburn, “filsafat  apa  pun  menekankan  kesejahteraan dalam martabat manusia, entah yang optimistis terhadap kekuasaan rasio manusia, sampai uang minimal menekankan tidak adanya alternatif selain kita menggunakan hal terbaik yang kita mampu  (Blackburn, 2014: 413). Hal ini dianggap sebagai penemuan kembali setelah Renaissance karena  selama  ini  humanisme  telah  dilupakan pada masa kegelapan. Dikatakan oleh Blackburn berikut ini:
Humanisme dalam pengertian Renaissance ini cukup  konsisten  dengan  keyakinan  religius, memandang Tuhan sudah menaruh kita di planet ini persisnya untuk mengembangkan lebih jauh sifat-sifat kemanusiaan kita. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah berikutnya, istilah
ini cenderung menjadi gerakan sosial dan politik yang antiagama (Blackburn, 2014: 413).
Kutipan  itu  menunjukkan  betapa  kajian tentang  kemanusiaan  merupakan  proyek  awal untuk bangkitnya akal manusia. Pada akhir abad ke-20, menurut Blackburn, humanisme kadang digunakan sebagai istilah untuk mengejek kaum posmodernis dan khusus para penulis feminis. Hal  itu  diterapkan  ke  dalam  filsafat-filsafat, seperti  Sartre  yang  mengandalkan  kesadaran diri  tunggal,  rasional,  berkesadaran-diri  dan otonom. Humanisme juga merupakan kepekaan terhadap hakikat kepribadian dan motivasi yang mau tidak mau terkondisikan secara framenter, terpelintir, hitoris, dan sosial (Blackburn, 2013: 414).  Pandangan  tersebut  memberikan  kesan tentang  pentingnya  isu  kemanusiaan  sebagai persoalan-persoalan mendasar dalam perjalanan kemanusiaan.
Diskusi teoretis tentang ruang dan keimanan itu sampai pada sebuah pokok persoalan yang  berujung  pada  pentingnya  peningkatan nilai-nilai kemanusiaan.  Kasus-kasus keimanan haruslah dilihat dalam konteks kemanusiaan. Konteks ini dapat dipersingkat dengan moralitas. Moralitas  dalam  perspektif  sosiologi  tidak hanya  dibentuk  oleh  norma-norma  keilahian, tetapi juga dari hasil kebudayaan manusia. Hal itu  sekurang-kurangnya  dapat  dipahami  dari perspektif Anthony Giddens tentang bagaimana moralitas  itu  berasal  dan  bagaimana  moralitas itu membentuk konstitusi (Giddens, 1994: 72). Anthony  Giddens  mengembangkan  sebuah penafsiran  masyarakat  yang  didasarkan  pada fenomenologi dan hermeneutik. Di dalam fenomenologi, Giddens memanfaatkan gagasan tentang pentingnya kesadaran individu di dalam upaya mengembangkan sebuah pandangan hidup. Gagasan hermeneutik memberikan sebuah pesan tentang  pentingnya  “struktur  bahasa”  sebagai dasar untuk memahami “struktur masyarakat”. Jika makna adalah sebuah konstruksi moral, yang terdiri  atas  unsur-unsur  norma,  maka  struktur bahasa  adalah  media  yang  mewadahi  makna tersebut.  Sementara  itu,  interaksi  antara  satu individu dengan individu lain, antara kelompok dengan  kelompok  lain  merupakan  medan
komunikasi yang terjadi secara langsung. Dalam konstruksi  yang  dikembangkan  oleh  Giddens sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagaimana bagan di bawah ini:
Moral  norma  legitimasi
(Keterangan: Dimodifikasi dari skema yang dikembangkan oleh Giddens, 1994: 129 ).
Konteks  moralitas  merupakan  sebuah pertukaran gagasan, diskusi, serta dialog yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, norma merupakan tatanan  yang selama  ini  diyakini  sebagai  benar.  Tatanan tersebut bersumber dari pranata sosial, norma- norma  lokal,  hingga  keyakinan  dalam  tradisi keagamaan.  Legitimasi dipahami sebagai sebuah struktur baru untuk membentuk sebuah tatanan. Pada  akhir  simpulan,  pembaca  akan  melihat skema yang dikembangkan oleh Giddens ternyata tidak mampu menembus perilaku-perilaku yang didasarkan pada ritualitas. Hal itu mengingatkan kembali pada teori Emile Durkheim dalam The Elementary Forms of The Religious Life (2011) tentang asal-usul agama sebagai sebuah tindakan religius primordial dari manusia. Tindakan itu begitu  kuat,  tua,  dan  akan  terus  berlangsung sebagai  sebuah  rasa  keberakaran  (Durkheim, 2011).
Kebijakan  pemerintah  yang  disebut-sebut banyak pihak sebagai “Islamofobia” dipahami sebagai  sebuah  pandangan  dan  diskriminasi terhadap Islam. Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana  bentuk-bentuk  perlawanan  yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap prasangka adanya  pengubahan  tradisi  religius  di  tengah- tengah masyarakat.  Secara kronologis, stereotip itu muncul dari berbagai kebijakan pemerintah. Ada tiga produk perundang-undangan yang menjadi faktor langsung. Pertama, kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Isinya tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang (Kesehatan, 2020).  Kedua, Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa  Covid-19  merupakan  kedaruratan kesehatan  masyarakat  yang  wajib  dilakukan penanggulangan (Presiden, 2020). Ketiga, UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan  amanat  tentang  langkah-langkah instruksional  dalam  penanganan  penyakit  di tengah masyarakat. Dengan kata lain, karantina merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah  sebagai bentuk tanggung jawab  kesehatan masyarakat (Keppres, 2020).
Produk perundang-undangan itu merupakan sebab tak terelakkan munculnya stereotip tentang pelarangan  beribadah.  Marilah  dibaca  secara teliti  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease 2019 (COvid-19). Surat itu ditandatangani pada 3 April 20209 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Dalam  peraturan  itu  dijelaskan  tentang definisi  pembatasan  sosial  adalah  sebagai berikut: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease  (COVID-19)  sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Kriteria adanya PSBB adalah terpenuhinya lima prasyarat. Pertama, adanya peningkatan kasus. Kedua,  kasus  itu  mengacu  pada  pasien  dalam pengawasan  dan  kasus  terkonfirmasi.  Ketiga, peningkatan  jumlah  kasus    dan  atau  kematian secara  bermakna.  Hal  itu  diketahui  melalui pengamatan  kurva  epidemologi.  Keempat, kecepatan  penyebaran  penyakit  di  suatu  area didasarkan pada pengamatan. Kelima, terjadinya transmisi  lokal  di  suatu  area/wilayah    sudah bukan  lagi  menjadi  kasus,  tetapi  telah  meluas dan  bersirkulasi.  Mekanisme  PSBB  adalah permohonan dari kepala daerah kepada Menteri sampai kemudian Menteri menyetujui. Sampai sejauh ini, Jakarta adalah model penerapan PSBB di Indonesia. Adapun Pelaksanaan PSBB meliputi kegiatan-kegiatan  publik.  Hal  itu  meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan  keagamaan,  pembatasan  kegiatan  di
tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan  kegiatan  kainnya  khusus  terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.
Pengecualian dijelaskan dalam pasal 13 (ayat 7) meliputi sejumlah institusi ekonomi tertentu, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum tertentu. Pertama, supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan media,  kebutuhan  pangan,  barang  kebutuhan pokok,  barang  penting,  bahan  bakar  minyak, gas,  dan  energi.    Kedua,  fasilitas  kesehatan, atau  fasilitas  lain  dalam  rangka  pemenuhan kesehatan. Ketiga, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Berdasarkan peraturan tersebut, berbagai pengecualian  itu  tetap  perlu  memperhatikan kerumunan  orang.  Berdasarkan  deskripsi di  atas,  tampak  bahwa  kebijakan  itu  dibuat berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tentang  perilaku  publik  yang  membawa dampak  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Rasionalitas pemerintah itu tidak begitu dapat diterima oleh sebagian kaum Muslim. Kebijakan Pemerintah dianggap sebuah langkah yang tidak menguntungkan  umat  Islam  karena  dianggap “menghalang-halangi”  niat  Muslim  untuk menyembah Tuhannya di masjid.
Hal  itu  membawa  pola  pikir  mereka untuk  menghubungkan  pandemi  Covid-19 dengan sifat kemutlakan ketuhanan dan teknik penyembahan  Tuhan.  Pola  pikir  itu  dapat diidentifikasi berdasarkan pada fakta-fakta. Pola pikir itu  tampak bahwa Covid-19 berhubungan sifat-sifat,  penciptaan,  serta  eksistensi  Tuhan. Muncul dugaan bahwa pandemi ini merupakan kutukan Tuhan kepada manusia yang telah ingkar dengan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Hal itu karena kewajiban manusia adalah beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan menurunkan azab bagi siapa pun yang dikehendakinya. Pola pikir selanjutnya  dapat  dijelaskan,  karena  kutukan Tuhan, maka umat Muslim harus semakin rajin beribadah dan menyembah kepada Allah. Rajin beribadah  akan  menghilangkan  segala  wabah dan  bencana  yang  terjadi  di  dunia.    Ibadah dianggap sebagai cara manusia untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Jika ada kutukan, yang
perlu dilakukan adalah rajin ibadah. Pola pikir di atas membawa hubungan logis pada politik. Kebijakan  Pemerintah  telah  mengubah  cara beribadah umat Islam. Mulai dari salat jemaah di  Masjid,  salat  Idulfitri,  hingga  peribadahan lain yang mengumpulkan massa. Kebijakan ini dengan begitu akan menjauhkan Muslim dengan tempat ibadah dan kutukan akan makin besar.
Secara kronologis, korban pandemi Covid-19 di dunia hingga 6 Juni 2020 adalah 8.826.273 kasus. Jumlah itu terdiri atas 3.312.654 pasien yang  telah  sembuh  dan  397.411  meninggal dunia.  Berdasarkan  laporan Kompas (6  Juni 2020), 3.116.208 adalah kasus aktif yang terdiri atas 3.062.709 pasien dengan kondisi ringan dan 53.499 dalam kondisi serius. Jumlah terbanyak terdapat di Amerika (1,9 Juta), Brasi (643 ribu). Rusia (449 ribu), Spanyol (288 ribu), Inggris (283 ribu), India (236 ribu), Italia (234 ribu), Peru (187 ribu),  Jerman (185 ribu), dan Turki (168 ribu) .
Di Indonesia sendiri terdapat  31.517 kasus (8 Juni 2020). Rinciannya, 18.806 dirawat (61% dari terkonfirmasi), 1.801 meninggal (5,9% dari terkonfirmasi), dan 9.907 sembuh (32,4% dari terkonfirmasi). Jumlah terbanyak ada di Jakarta, kemudian  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan  Kalimantan Selatan. Data  tersebut  memperlihatkan  peningkatan lebih cepat pada Oktober 2021 yang mencapai 4.237.834 kasus.
Pertambahan kasus tersebut membawa pada sebuah  ancaman  yang  sangat  serius  terhadap kondisi kemanusiaan secara umum.  Kondisi yang lebih umum ini berbeda dengan kondisi khusus keimanan seorang Muslim. Sebagai bukti, pola- pola perilaku masyarakat yang menghubungkan dengan keimanan berikut ini.
Pertama,  warga  Nusa  Tenggara  Barat, melakukan  demonstrasi  di  depan  masjid  Jami Shaleh Hambali karena keberatan dengan kebijakan penutupan  masjid,  Jumat  (1/5/2020).  Mereka berkumpul di halaman masjid dan menyatakan keberatan. Apalagi selama Ramadan tidak bisa menjalankan salat tarawih dan Jumatan. Setelah melakukan dialog,  warga tetap melakukan salat di masjid. Hanya saja waktunya lebih dipersingkat. Kedua, pemaksaan kehendak. Sejumlah warga memaksa  salat  tarawih  di  Parepare,  Sulawesi,
tetapi pemaksaan itu mendapatkan perlawanan dari Pemerintah. Pihak PLN akhirnya memutus aliran listrik agar tidak bisa menggunakan masjid sebagai tempat beribadah. Ketiga, dalam akun YouTube, di bawah judul “Aneh Masjid kok di Tutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena masjid ditutup. Peristiwa di YouTube itu merupakan rekaman tausiah di Bandung. Dalam rekaman itu  tampak  seorang penceramah yang memandang bahwa karantina bukanlah bagian penting dalam praktik beribadah kepada Tuhan. Tausiah itu juga menekankan tentang pentingnya beribadah. Seandainya meninggal dalam kondisi beribadah, maka dia berada dalam kondisi husnul khotimah . Keempat, rumah warga dirusak karena melaporkan ada kegiatan tarawih di masjid, 25 April  2020.  Kronologinya,  pemilik  rumah  H Aselih,  warga  RT  10/RW  003),  Pulogadung, melaporkan adanya kegiatan berjamaah di sebuah masjid  di  kediamannya  ke  twiter  Pemerintah. Kediamannya  terletak  di  sebelah  Masjid  Al- Wastiyah. Karena melaporkan melalui Twitter, maka  sejumlah  pemuda  melakukan  tindak
perusakan, yakni membakar petasan, merusak pot tanaman dan mendorong-dorong pagar rumah.
Kelima,  surat  dari  Takmir  Masjid  No 003/TMAIV/2020  perihal  pemberitahuan Pembongkaran  dan  Perobohan  Masjid  Al- Mubarok. Surat ditulis pada 28 April 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris, Imam Rowatib dan Penasehat. Isinya memutuskan untuk  membongkar  dan  merobohkan  masjid Al-Mubarok karena sudah tidak dibutuhkan lagi adanya masjid di lingkungan kami. Menurutnya, adalah  hal  mubazir  ketika  ada  masjid  tetapi tidak digunakan untuk beribadah sebagaimana mestinya  (Takmir,  2020).    Hal  itu  dipicu  oleh Keputusan Bupati Banyumas No 440/514/2020 terkait  pelaksanaan  ibadah  di  masa  pandemi Covid-19 (Bupati, 2020). Hal itu disusul dengan surat  dari  Pemerintah  Kecamatan  Wangin  No 400/259/2020 mengenai seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah (Kecamatan, 2020).
Berdasarkan temuan-temuan di lapangan di atas, sekurang-kurangnya dapat diringkas dalam tabel berikut: Perilaku Penolakan Kebijakan tentang Salat Berjamaah No Perilaku Lokasi Tangal 1 Demonstrasi  di  depan  masjid  jami Shaleh Hambali Nusa Tenggara Barat 1 Mei 2020 2 Pernyataan  Umar  Bin  Hafidh  Tarim Hadramaut: “Ada yang lebih ditakutkan daripada Allah” Youtube 4 April 2020 3 Memaksa salat tarawih Parepare April 2020 4 Mengunggah  di  akun  YouTube    ber - judul “Aneh Masjid kok ditutup” YouTube Pondon Pesantren Tahfidz Daarul Wuran J  Nagrog  85  Pasang - grahan  Ujung  Berung Kota Bandung 20 April 2020 5 Rumah Warga (H Aselih) dirusak kare - na melaporan kegiatan tarawih Pulogadung, Jakarta 25 April 2020 6 Surat  dari  Takmir  Masjid  No  003/ TMAIV/2020  perihal  pemberitahuan Pebongkaran dan Perobohan Masjid Al- Mubarok. Banyumas 28 April 2020
Sumber data : Berdasarkan observasi di media virtual Januari-Juni 2020.
Berdasarkan data tersebut, sejumlah detail kiranya perlu diperhatikan. Sebagai contoh, di dalam  akun  YouTube,  di  bawah  judul  “Aneh Masjid ko Ditutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena penutupan masjid. Di dalam sebuah  peristiwa  tausiah  di  Bandung,  seorang penceramah  memberikan  pendapat  sebagai berikut:
“Yang penting saya hadir di majelis ini, taat ibadah kepada Allah. Saya ikhlas, saya  mati walaupun kena Korona dalam keadaan husnul khotimah”
Kutipan  di  atas  memberikan  informasi tentang skala prioritas dalam praktik beragama. Dalam hal ini, menghadiri majelis lebih penting daripada  ketakutan  terhadap  virus  Corona (Youtube, 2020). Dengan adanya kehadiran itu, penutur  berpandangan  bahwa  itu  merupakan bagian  dari  ketaatan  kepada Allah.    Sikap  itu mengandung konsekuensi berupa risiko tertular penyakit. Risiko itu pun diterima oleh penutur dan  dianggap  sebagai  bagian  dari  bentuk ketaatan kepada Allah. Kematian di dalam ibadah menurutnya adalah kematian dengan akhir yang baik atau husnul khatimah.
Pernyataan  tersebut  memperlihatkan tentang  pemahaman  terhadap  kebijakan Pemerintah  yang  dianggap  tidak  memberikan ruang  terhadap  ketaatan  terhadap  Allah. Penceramah melihat wabah penyakit yang sedang menyerang masyarakat itu berasal dari Allah dan, oleh  karena  itu  pula,    hanya Allah  yang  akan mengambil wabah tersebut. Karena itu, berdoa kepada Allah agar wabah itu dihilangkan adalah langkah  yang  memang  perlu  dilakukan. Akan tetapi  risiko  kematian  akibat  wabah  itu  akan diterima  dengan  ikhlas  oleh  penafsir  karena dianggap sebagai kematian yang baik ( husn al- khatimah ).
Selain    didasarkan  pada  syariah,  wabah penyakit  Covid-19  juga  dihubungkan  dengan tauhid. Bila mengikuti gagasan Abu Ameenah Bilal  Philips  (2006)  tentang  tauhid,  data  di atas  menunjukkan  bahwa  ketakutan  terhadap segala  sesuatu  selain  Tuhan  adalah  perbuatan syirk .  Karena itu, manusia haruslah hanya takut
kepada Allah (Philips, 2016). Ketakutan terhadap virus  Corona    adalah  menyekutukan  Allah dengan barang ciptaannya. Pemahaman tersebut membawa pada konstruksi tafsir yang didasarkan pada pelaksanaan syariat agama secara formal- tekstual.
Praktik  tafsir  di  atas  membawa  implikasi terhadap praktik ibadah  sebagaimana dilakukan sebelum  wabah,  yakni  berjamaah  di  masjid. Sementara itu, Pemerintah menganggap bahwa kegiatan yang mengumpulkan massa itu sangat berbahaya  bagi  kesehatan  masyarakat  umum. Tindakan inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai  sebuah  kesewenang-wenangan, kebencian, menyia-yiakan fasilitas dan kegiatan orang  Islam.    Langkah-langkah  pemerintah sendiri didasarkan pada amanat undang-undang melalui penerbitan peraturan dari kementerian. Hal  itu  dapat  direfleksikan  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No 9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).  Perlawanan  masyarakat  dilakukan terhadap isi peraturan tersebut.  Telah dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.  Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19),  ada lima prasyarat untuk pemberlakuan PSBB. Bila merujuk pada kasus di atas, maka lima prasyarat itu telah terpenuhi, yakni peningkatan kasus, pasien, jumlah kematian, penyebaran, dan transmisi lokal. Lima prasyarat itu sudah cukup bagi Pemerintah untuk melakukan langkah pemberlakuan PSBB. Dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah di tengah-tengah masyarakat harus mengacu pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19).
Fakta  penolakan  masyarakat  dan  praktik kebijakan  pemerintah  adalah  konflik  dengan alasan yang berbeda. Alasan masyarakat adalah keimanan  Islam  harus  dijaga  berdasarkan syariat yang telah dilakukan selama ini. Alasan pemerintah adalah amanat perundang-undangan yang harus dijalankan di tengah-tengah masyarakat.  Amanah  melakukan  jaga  jarak bertentangan  dengan  pratik  salat  yang  tidak diperbolehkan jaga jarak. Demikian pula amanat untuk  melarang  segala  bentuk  perkumpulan bertentangan  dengan  ibadah  yang  dilakukan secara bersama-sama di masjid.
Konflik  ini  pernah  diberikan  pemecahan. Pemerintah  membuat  solusi  melalui  dialog antara  dua  belah  pihak.  Dialog  ini  memang tampak adalah upaya saling memaaafkan, tetapi persoalan ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah terjadi  dialog,  kasus-kasus  serupa  juga  terjadi di  sejumlah  tempat.  Bukti:  seorang  pelanggar kebijakan  pemerintah  yang  didasarkan  pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tidak mendapatkan hukuman.
Oleh karena pelaku dianggap sebagai seorang ulama terkemuka, maka seorang aparat keamanan datang  dan  meminta  maaf  atas  peristiwa kekerasan yang terjadi di antara keduanya. Secara kronolgois,    hal  itu  bermula  ketika  seorang ulama yang menaiki kendaraan bersama dengan beberapa orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan.  Kendaraan  itu  pun  dihentikan  oleh aparat,  tetapi  pelaku  tampak  marah  dan  tidak terima.  Hal  itu  membawa  keributan  sehingga terlibat  perselisihan  secara  fisik.  Berdasarkan rekaman video, tampak seorang yang berjubah putih mendorong aparat. Merasa telah menjadi korban  kekerasan,  aparat  itu  pun  melakukan pembalasan  dengan  mencoba  memukul  dan mendorong. Pelaku telah siap sehingga terjadi baku hantam pun terjadi. Setelah dipisah oleh seorang polisi, maka perselisihan itu pun terhenti. Seorang yang  menggunakan jubah dan surban putih  itu  pun  masuk  ke  dalam  kendaraan  dan melanjutkan  perjalanan.  Kejadian  selanjutnya, aparat keamanan meminta maaf kepada ulama tersebut.
Bila  direfleksikan  ke  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No
9  Tahun  2020,  maka  pemerintah  memiliki kewajiban  menegakkan  peraturan.  Demikian pula,  di  dalam  prinsip  penyusuan  perundang- undangan  terdapat  klausul  persamaan  hak  di depan  hukum.  Klausul  itu  memberikan  pesan bahwa  siapa  pun  haruslah  tunduk  di  bawah hukum.  Artinya,  hukum  tidak  memandang jabatan seseorang atau kelompok yang dimiliki. Karena semua sama di hadapan hukum, maka aparat pun harus memperlakukan sama terhadap semua pelanggar. Bila pertimbangan ini diterima, maka  aparat  mestinya  melakukan  penindakan secara  formal  terhadap  pelaku  yang  disebut dengan  ulama  itu  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No  9 Tahun 2020. Aparat seharusnya tetap melarang perjalanan itu. Faktanya, Pemerintah membiarkan pelaku  melanjutkan  perjalanan.  Setelah  video tentang  konflik  itu  menjadi  konsumsi  publik, aparat  pemerintah  tidak  berhenti  di  situ. Mereka mendatangi rumah pelaku pelanggaran dan memohon maaf. Di dalam rekaman video permohonan maaf tampak gerakan tubuh aparat yang membungkukkan seraya mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah  tidak  konsisten  dalam  penerapan kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah melalui  simbol-simbol  keagamaan    membuat aparat  mengabaikan  peraturan  yang  telah dibuat. Konflik dipecahkan dengan pelanggaran terhadap peraturan. Permohonan maaf terhadap pelaku tersebut menunjukkan lemahnya integritas pemerintah  dalam  memberlakukan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No 9  Tahun  2020.  Dialog  yang  terjadi  justru memperkuat  posisi  pelaku  sekaligus  menjadi legitimasi untuk pelanggaran sebelumnya.
Bila  direfleksikan  terhadap  teori  Giddens (1994),  dialog  merupakan  langkah  yang digunakan  sebagai  bagian  dari  interaksi antara dua individu atau kelompok. Dialog itu didasarkan  pada  norma-norma,  struktur,  serta keyakinan tertentu. Hasil dialog adalah sebuah legitimasi  dalam  bentuk  kesepakatan  yang bisa dijalankan bersama. Dalam kenyataannya,
dialog  yang  diupayakan  oleh  Pemerintah  itu terjadi setelah adanya perselisihan.  Hasil dialog itu bukanlah jalan baru untuk legitimasi, tetapi sebuah  permintaan  maaf  yang  dilakukan  oleh aparat kepada seorang ulama. Dalam hal ini, yang terjadi bukanlah legitimasi yang menghasilkan sebuah  kesepakatan  baru  yang  berlaku  untuk kasus-kasus sejenis, tetapi sebuah kasus khusus yang  memperlihakan  tarik-menarik  kekuatan. Dalam hal ini, tarik-menarik itu dimenangi oleh pelaku  pelanggaran.  Di  dalam  bahasa  John  R Searle (1980) sebagaimana dijelaskan di dalam teori tindak-tutur ( Speech-act ) memperlihatkan adanya  konteks berbicara locutionary yang turut menjadi faktor dalam komunikasi (Searle, 2012). Umumnya,  pelaku  yang  melanggar  kebijakan protokol  kesehatan  haruslah  meminta  maaf kepada aparat keamanan. Dalam hal ini, aparat keamanan justru yang meminta maaf. Permintaan maaf itu dilakukan di rumah pelanggar kebijakan protokol kesehatan.
Tampak bahwa dialog atau interaksi antara individu dalam kelompok tidak selalu berakhir dengan  sebuah  legitimasi,  tetapi  sebuah wacana baru di luar legitimasi yang sudah ada. Legitimasi itu tetap berjalan, tetapi wacana baru telah  menjadi  retakan-retakan  yang  dianggap sebagai  “perkecualian”  di  dalam  diskursus kemasyarakatan.  Wacana  “perkecualian” bukanlah    data  yang  harus  dihilangkan,  tetapi perlu dilihat secara lebih dalam.
Di dalam perkecualian itu terdapat hukum, aturan,  tata  nilai,  serta  kekuatan  yang  baru sehingga  tidak    dapat  ditembus  oleh  produk- produk  perundang-undangan.  Tindakan  yang mengatasnamakan sebuah ibadah, ilahiah, serta praktik-praktik  yang  dianggap  sebagai  bagian dari ritual merupakan sebuah struktur lama yang tidak begitu saja dapat diubah melalui dialog dan produk-produk perundang-undangan yang baru. Hal itu membenarkan perspektif Emile Durkheim (2011)  tentang  esensi  dari  tindakan-tindakan ritual  yang  mengatasnamakan  sebuah  agama mampu menembus produk legitimasi terkini.
Lebih  jauh  Durkheim  berpendapat  bahwa tindakan ritual merupakan langkah pribadi maupun kelompok untuk merawat stabilitas norma-norma sosial.  Berbagai  jenis  kepercayaan  animisme
maupun dinamisme, contohnya, didapati di dalam masyarakat purba. Hal itu juga menjadi ilustrasi dalam masa sekarang ini melalui langkah-langkah individu maupun kelompok yang memanfaatkan keimanan  untuk  mewujudkan  kepentingan- kepentingan  di  luar  konsep  keyakinan  itu. Inilah  politik  keimanan  dalam  agama  yang dimaksud  dalam  hipotesis  awal.  Langkah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku menjadi sah  karena  memanfaatkan  keyakinan  terhadap Tuhan. Bila direfleksikan dalam kasus di atas, konflik yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No  9 Tahun 2020 menghasilkan penyelesaian berupa dialog yang tak seimbang. Hasil dialog adalah permohonan  maaf  aparat  sebagai  pelaksana perundang-undangan kepada pelanggar. Hal itu bisa terjadi karena pelanggaran memiliki identitas keagamaan yang selama ini menjadi mayoritas di tengah masyarakat Indonesia.
Penjabaran  enam  kasus  yang  mengemuka dan  refleksi  teoretis  atas  Giddens,  Searle, Emile  Durkheim  sebagai  praktik  hermeneutik sebagaimana termaktub di dalam desain pemikiran ini membawa pada pentingnya pemikiran baru untuk merekonstruksi masyarakat pascapandemi. Rekonstruksi sosial yang didasarkan pemikiran yuridis-formal terbukti tidak membawa hasil yang memuaskan.  Demikian  pula,  sosialisasi  yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi rasional hanya akan membawa pada pemberontakan yang mengatasnamakan keyakinan religi. Dialog antara rasionalitas  dan  intuisi  keimanan  membawa bandul  kemenangan  pada  wilayah-wilayah  di luar konsep rasional.

## PENUTUP
Hasil analisis itu  atas kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020 memberikan simpulan tentang kuatnya hubungan antara masyarakat, keimanan, dan kebijakan pemerintah. terkait dengan politik ruang  publik  dan  keimanan  dalam  agama. Berdasarkan pada analisis di atas, kebijakan yang dihasilkan  oleh  Pemerintah  dianggap  sebagai sebuah  praktik  diskriminasi  terhadap  kaum Muslim. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah melalui kekerasan fisik dan nonfisik. Sebagai salah satu produk dari kebijakan, praktik
Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) dianggap telah menyia-nyiakan fasilitas ibadah umat Islam. Ruang-ruang sosial bagi umat Islam yang telah dibangun selama ini dianggap sebagai  ruang  yang  tidak  bermanfaat  seiring dengan pelaksanaan kebijakan  PSBB.  Sikap itu didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman bahwa  ketakutan  selain  kepada  Allah  adalah perbuatan  sirik.  Implikasi  tauhid  yang  telah menjadi bagian dari dasar keislaman itu, ketaatan kepada Allah harus dilaksanakan dengan risiko apa pun, termasuk kematian. Pelarangan praktik tradisi religius dianggap sebagai perbuatan setan dan  membawa  Pemerintah  sebagai  penguasa zalim.
Simpulan  itu  menunjukkan  bahwa  dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak menjadi pemecahan dalam jangka panjang. Hal itu terjadi karena masyarakat telah memiliki penilaian  bahwa  pemerintah  itu  tidak  baik. Hipotesis  awal  berbunyi  bahwa  masyarakat memiliki anggapan-anggapan awal yang negatif terkait dengan keimanan dalam agama. Ketika hipotesis  itu  direfleksikan  dalam  kehidupan sosial  selama  Maret-Juni  2020  tampak  bahwa anggapan-anggapan  awal  itu  terbukti  dengan adanya tindakan-tindakan anarkis menentang kebijakan pemerintah.  Pendek kata, kasus-kasus penolakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan pembatasan  sosial  berskala  besar  itu  terjadi karena  Pemerintah  dianggap  menghalangi praktik  relijius  masyarakat.  Kebijakan  dinilai tidak  sejalan  dengan  praktik  keimanan  dalam agama  Islam.  Praktik  tauhid  terancam  ketika muncul larangan salat berjamaah. Ketika konflik muncul, pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain.
Direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi  tafsir  yang  persuasif,  negosiatif, dan  meyakinkan  sehingga  bisa  diterima  oleh pihak-pihak yang dituju. Pengembangan tatanan baru perlu diletakkan rekonstruksi tafsir untuk menghasilkan  praktik  baru  yang  berasal  dari tradisi praktik religius selama ini.
Untuk  penelitian  lanjutan,  perlu  adanya desain penelitian untuk mengetahui efektivitas
politik  tafsir  deradikalisasi  di  tengah-tengah masyarakat.  Tatanan  baru  dalam  masyarakat pascapandemi menuntut refleksi lebih rinci terkait dengan hubungan antara agama, pemerintah, dan tafsir.

## PUSTAKA ACUAN
Blackburn, S. (2014). Kamus Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
Keputusan  Bupati  Banyumas  No  440/514/2020 terkait Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi COVID-19. (2020).
Detikcom.  (n.d.).  Dialog-warga-polisi-soal-demo- masjid-ntb-ditutup-sepakat-salat-di-rumah. Diakses pada 20 Juni 2021 dari https://m.detik. com/news/berita/d-499936-0/dialog-warga- polisi-soal-demo-masjid-ntb-ditutup-sepakat- salat-di-rumah
Durkheim, E. (2011). The Elementary Forms of The Religious Life. Yogyakarta: Ircisod.
Giddens,  A.  (1994).  New  Rules  of  Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative
Sociologies. Cambridge: Polity Press.
Kant,  I.  (2004).  Critique  of  Pure  Reason.  London:
Penguin.
Surat Pemberitahuan Pemerintah Kecamatan Wangin No 400/259/2020 mengenai Seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah,  seruan  agar  tidak  melakukan  shalat Jumat dan digantikan shalat Dzuhur di rumah, seruan untuk tidak melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid dan bahwa jika masih ditemukan kegiatan keagamaan sebagaimana disebut di atas,  maka  akan  dilakukan  tindakan  tegas sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku. (2020).
UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kes - ehatan.  (2018).  https://peraturan.bpk.go.id/
Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018
Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No.
9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepa - tan Penanganan Corona Virus Disease 2019. (2020).  https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020
Mohideen, H. dan S. M. (2008). Language of Islamo - phobia in Internet Articles. Jurnal Intellectual Discourse, 16(1), 73–87.
Philips, A. A. B. (2016). The Fundamental of Tawheed (Islamic  Monotheism).  Cairo:  International Islamic House.
Keputusan  Presiden  No  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyara - kat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020).  https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020. Sadek, N. (2017). No Title. Islamophobia, Shame, and the Collapse of Muslim Identities, 14(3), 21
September 2017). Searle, J. R. (2012). Speech-Act. Cambridge: Cam -
bridge University Press.
Suhardjo. (2017). Tentang Masjid: Kumpulan Puisi.
Takmir. (2020). Surat dari Takmir Masjid No 003/ TMAIV/2020. Tanenbaum.  (2016).  Pew  Research  Center.  http:// pewreearch.org/act-tank/2016/07/22
Youtube. (2020). Masjid kok Ditutup. https://youtu. be./SPi1v2nTdXc.