## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## TINJAUAN  HUKUM  PENYALURAN  DAN  PEMANFAATAN  DANA DESA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN
Agus Wibowo a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Negara  Indonesia  dalam  operasionalisasi  suatu  wilayah  yaitu  desa  dalam  rangka  mewujudkan otonominya  membutuhkan  anggaran,  hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Di  tahun  2019  Pemerintah  Indonesia  menggelontorkan  dana  desa  sebesar  Rp  70 triliun.  Dan  untuk  pengalokasian  dana  desa  tersebut,  pemerintah  semakin  memperketat pengawasan dalam pengoptimalan penyerapan dana tersebut melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun  2018  sehingga  meminimalisir  adanya  penyelewengan.  Dana  Desa  digunakan  untuk membiayai  program  dan  kegiatan  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  Desa  dalam  penerapan  hasil  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi  tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan  pertanian  masyarakat  Desa  dengan  mendayagunakan  potensi  dan  sumber  dayanya  sendiri. Indonesia  telah  memiliki  regulasi  yang  sudah  cukup  signifikan  terkait  dana  desa.  Penyaluran  dan pemanfaatan  dana  desa  sesungguhnya  diawasi  secara  berlapis  oleh  banyak  pihak.  Peraturan Menteri  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  telah mengatur  secara  mendetail  mengenai  penyaluran  dan  pemanfaatan  dana  desa  tahun  2019  maka diharapkan dana desa benar-benar dapat sampai ke pihak yang berhak untuk memajukan desa dan mensejahterakan  masyarakat  desa.  Melalui  penerbitan  Peraturan  Menteri  No.  16  Tahun  2018 tersebut, pemerintah mengharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan yang jelas mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa.i..
Kata Kunci : dana desa; penyaluran; pemanfaatan

## Abstract
The State of Indonesia in the operation of an area, namely a village, in order to realize its autonomy requires  a  budget,  this  is  regulated  in  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages.  In  2019  the Government  of  Indonesia  disbursed  Rp  70  trillion  in  village  funds.  And  for  the  allocation  of  these village funds, the government has increasingly tightened supervision in optimizing the absorption of these funds through Ministerial Regulation No. 16 of 2018 so as to minimize the existence of fraud. The  Village  Fund  is  used  to  finance  programs  and  activities  in  the  field  of  Village  Community Empowerment  aimed  at  increasing  the  capacity  and  capability  of  the  Village  community  in  the application  of  the  results  of  the  development  of  science  and  technology,  appropriate  technology, and  new  findings  for  the  economic  and  agricultural  progress  of  the  Village  community  by  utilizing their  potential  and  resources  alone. Indonesia  already  has  significant  regulations  related  to  village funds. The distribution and utilization of village funds is actually monitored in layers by many parties. Ministerial  Regulation  Number  16  of  2018  concerning  Priority  of  the  Use  of  Village  Funds  in  2019 has set in detail the distribution and utilization of village funds in 2019, it is hoped that village funds can  actually  reach  the  parties  entitled  to  advance  the  village  and  prosper  the  village  community. Through  the  issuance  of  Ministerial  Regulation  No.  16  of  2018,  the  government  expects  that  the village has a clear direction and view regarding the distribution and utilization of village funds.
Keywords: distribution, utilization, village funds Penulis : a hajiagus922@gmail.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1181 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik dibidang  pemerintahan  ekonomi  dan  sosial  kemasyarakatan,  maupun  tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,  dan  demokratis  agar  dapat  melaksanakan  pemerintahan  dan  membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dalam  era  otonomi  daerah  lebih  menitikberatkan  pada  upaya  pemberdayaan masyarakat,  maka  peranan  Pemerintah  Desa  sebagai  lembaga  terdepan  dalam  sistem Pemerintahan  Republik  Indonesia  dan  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  menjadi sangat  penting.  Sukses  atau  tidaknya  pencapaian  sasaran  pelaksanaan  otonomi  daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa dalam mengimplementasi peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat.
Dalam  operasionalisasi  Desa  untuk  mewujudkan  otonomi  desa  membutuhkan anggaran.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyebutkan  bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Sumber-sumber  dari  Keuangan  desa  menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
a.  Pendapatan Asli Daerah;
b.  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
c.  Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
d.  Alokasi Dana Desa;
e.  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; f.  Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; g.  Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
Salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa. Dana Desa baru dilaksanakan pada  tahun  2015  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa  dibidang  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pengalokasian Dana Desa kepada kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Pengalokasian  dana  desa  memiliki  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2014, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Ir. Joko Widodo, menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah sebesar  Rp  187  triliun  dana  desa  ke  desa-desa  sejak  tahun  2015  pada  masa  jabatan kepemimpinannya.  Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 46,98 triliun, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Dengan nominal dana desa sebesar itu seharusnya dana desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Untuk  itu  pembangunan perdesaan  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  masalah  yang  dihadapi,  potensi  yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat  yang diperoleh dari musyawarah mufakat dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di  tahun  2019,  Pemerintah  Indonesia  menggelontorkan  dana  desa  sebesar  Rp  70 triliun.    Dan  untuk  pengalokasian  dana  desa  tersebut,  pemerintah  semakin  memperketat pengawasan dalam pengoptimalan penyerapan dana tersebut melalui Peraturan Menteri No. 16  Tahun  2018  sehingga  meminimalisir  adanya  penyelewengan.  Melalui  penerbitan Peraturan  Menteri  No.  16  Tahun  2018  tersebut,  pemerintah  mengharapkan  agar  desa memiliki arah dan pandangan yang jelas mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019  ditandatangani  oleh  Menteri  Desa  PDTT  Eko  Putro  Sandjojo  pada  tanggal  20 Septermber  2018.  PERMEN  PDTT  No.  16  Tahun  2018  ini  diundangkan  pada  tanggal  18 Oktober  2018  oleh  Dirjen  Peraturan  Perundang-undangan  Kemenkumham  RI,  Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1448.
Peraturan  Menteri  PDTT  No.  16 Tahun  2018 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  desa Tahun  2019  merupakan  acuan  utama  bagi  desa  diseluruh  Indonesia  dalam menyelenggarakan kewenangan, hak asal usul, dan kewenangan  lokal berskala desa yang dibiayai dana desa pada tahun 2019.

## PERMASALAHAN
Bagaimanakah penyaluran dan pemanfaatan dana desa menurut Permen No. 16 Tahun 2018 tersebut?

## PEMBAHASAN
1.  Prinsip-Prinsip Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3  menyebutkan  tentang  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip:
1)  Keadilan:  mengutamakan  hak  dan  kepentingan  seluruh  warga  Desa  tanpa membeda-bedakan;
2)  Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dengan  kepentingan  sebagian  besar masyarakat Desa;
3)  Terfokus:  mengutamakan  pilihan  penggunaan  Dana  Desa  pada  3  (tiga)  sampai dengan  5  (lima)  jenis  kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan  sesuai  dengan  prioritas nasional,  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota  dan  desa,  dan  tidak  dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4)  Kewenangan  Desa:  mengutamakan  kewenangan  hak  asal  usul  dan  kewenangan lokal berskala Desa;
5)  Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6)  Swakelola:  mengutamakan  kemandirian  Desa  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7)  Berdikari:  mengutamakan  pemanfaatan  Dana  Desa  dengan  mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
8)  Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
9)  Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,  antropologis,  ekonomi,  dan  ekologi  Desa  yang  khas,  serta  perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019.  Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:
1)  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.
2)  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  prioritas  yang bersifat lintas bidang.
3)  Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat Desa  berupa  peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  kesejahteraan  dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
Selanjutnya  didetailkan  dalam  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  13  dengan  dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi.
2.  Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa
1)  Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  Desa  diutamakan  untuk  membiayai pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pelayanan  sosial  dasar  yang berdampak  langsung  pada  meningkatnya  kualitas  hidup  masyarakat.  Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
a.  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  dasar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  lingkungan  pemukiman; transportasi; energi; dan informasi dan komunikasi.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
b.  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  pelayanan  sosial  dasar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.
c.  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  Desa  meliputi  usaha  pertanian  untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan  produk  unggulan  Desa  dan/atau  produk  unggulan  kawasan perdesaan;  dan  usaha  ekonomi  non  pertanian  berskala  produktif  meliputi aspek  produksi,  distribusi,  dan  pemasaran  yang  difokuskan  kepada pembentukan  dan  pengembangan  produk  unggulan  Desa  dan/atau  produk unggulan kawasan perdesaan.
d.  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup.
2)  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3)  Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat  (3),  yang  diwujudkan  dalam  upaya  peningkatan  gizi  masyarakat  serta pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud meliputi:
a.  penyediaan air bersih dan sanitasi;
b.  pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c.  pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; d.  bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e.  pengembangan  apotek  hidup  desa  dan  produk  hotikultura  untuk  memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f.  pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
g.  kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  diutamakan  membiayai  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  bersifat  lintas  bidang  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  yang berkelanjutan,  meningkatkan  pendapatan  ekonomi  bagi keluarga miskin dan  meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatannya meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa  dan/atau  produk  unggulan  kawasan  perdesaan,  BUMDesa  dan/atau  BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan  Desa.  Pembangunan  sarana  olahraga  Desa  merupakan  unit  usaha  yang dikelola  oleh  BUMDesa  atau  BUMDesa  Bersama.  Kegiatan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  lainnya  yang  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  melalui musyawarah Desa.
Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan  padat karya  tunai  dilakukan  secara  swakelola  oleh  Desa  dengan mendayagunakan  sumber  daya  alam,  teknologi,  dan  sumber  daya  manusia  di  Desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa  untuk  bidang  pembangunan  Desa  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  digunakan membayar  upah  masyarakat  Desa  dalam  rangka  menciptakan  lapangan  kerja.  Upah  kerja dibayar  secara  harian  atau  mingguan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dengan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

## 3.  Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna,  dan  temuan  baru  untuk  kemajuan  ekonomi  dan  pertanian  masyarakat  Desa  dengan mendayagunakan  potensi  dan  sumber  dayanya  sendiri.  Pengembangan  kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar- Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  program  dan  kegiatan  bidang  pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan  Pasal  10  tercantum  Lampiran  I  dan  Lampiran  II  menjadi  pedoman  umum  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  yang diprioritaskan meliputi:
1)  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan pembangunan Desa;
2)  pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
3)  pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4)  pengembangan ketahanan keluarga;
5)  pengelolaan  dan  pengembangan  sistem  informasi  Desa  melalui  pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
6)  dukungan  pengelolaan  kegiatan  pelayanan  sosial  dasar  di  bidang  pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
7)  dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
8)  dukungan  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  alam  dan  konflik  sosial  serta penanganannya;
9)  dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
10) dukungan  pengelolaan  usaha  ekonomi  oleh  kelompok  masyarakat,  koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
11) pendayagunaan  sumber  daya  alam  untuk  kemandirian  Desa  dan  peningkatan kesejahteran masyarakat;
12) penerapan  teknologi  tepat  guna  untuk  pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
13) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
14) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
4.  Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Publikasi Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2019  untuk  publikasi  termaktub  dalam  Pasal  13
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  16 Tahun  2018 tentang  Prioritas Penggunaan  Dana Desa tahun 2019.
1)  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  di  bidang  pembangunan  Desa  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
2)  Publikasi  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  diatas  dilakukan secara  swakelola  dan  partisipatif  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat Desa.
3)  Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  memberikan  sanksi  administrasi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.  Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 diatur dalam
Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  18  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 BAB IV tentang Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desasecara jelas, dalam pasal per pasal di bawah ini:
Pasal 14:
1)  Penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sesuai  dengan  prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
2)  Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3)  Penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  dalam  penyusunan RKP Desa.
Pasal 15:
1)  Penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  secara  terpadu dengan  perencanaan  pembangunan  nasional,  daerah  provinsi,  dan  daerah kabupaten/kota.
2)  Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan  menginformasikan  kepada  Desa  sebagai berikut:
a.  pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
b.  program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD  Provinsi,  dan/atau  APBN  yang  pelaksanaannya  ditugaskan  kepada Desa.
Pasal 16:
1)  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang  ditetapkan  sebagai  prioritas  kegiatan, anggaran  dan  belanja  Desa  wajib  dibahas  dan  disepakati  melalui  Musyawarah Desa.
2)  Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
3)  Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam  RKP  Desa  wajib  dipedomani  dalam  penyusunan  APB  Desa  yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
Pasal 17:
1)  Rancangan  APB  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (3),  di evaluasi oleh Bupati/Wali Kota.
2)  Dalam  hal  hasil  evaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  rencana  penggunaan  Dana Desa  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  Bupati/Wali  Kota  memberikan  penjelasan  secara tertulis  kepada  Desa  tentang  latar  belakang  dan  alasan  ketidaksetujuan  atas rencana penggunaan Dana Desa.
3)  ketidaksetujuan  atas  rencana  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  Kepala  Desa  menyampaikan  kepada  masyarakat  Desa  melalui BPD dalam musyawarah Desa.
Pasal 18:
1)  Dalam  hal  pemetaan  tipologi  Desa  berdasarkan  tingkat  perkembangan  Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
2)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  melakukan  evaluasi  terhadap  tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
3)  Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling  lambat  selesai  sebelum  dimulainya  penyusunan  RKP  Desa  Tahun berkenaan.
4)  Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5)  Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  menjadi  acuan  dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
6.  Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa
Masyarakat  dapat  ikut  serta  memantau  dan  mengawasi  penetapan  prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Dalam Peraturan Menteri DTTP No. 16 Tahun 2018, pengawasan masyarakat diatur dalam Pasal 21 BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat. Pengawasan masyarakat tersebut dapat dengan cara:
1)  Menyampaikan  pengaduan  masalah  penetapan  prioritas  penggunaan  Dana Desa;
2)  Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3)  Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
Masyarakat  juga  dapat  mengadukan  jika  ada  masalah  atau  penyalahgunaan penggunaan dana desa. Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui  website  LAPOR  Kantor  Staf  Presiden  (KSP) dan/atau Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  pada  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
1)  Layanan telepon: 1500040
2)  Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
3)  Layanan  PPID:  Gedung Utama  Lantai  1,  Biro  Hubungan  Masyarakat  dan  Kerja Sama
4)  Layanan Sosial Media: @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 (Facebook)

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Indonesia  telah  memiliki  regulasi  yang  sudah  cukup  signifikan  terkait  dana  desa. Penyaluran dan pemanfaatan dana desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 telah mengatur secara mendetail mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa  tahun  2019  maka  diharapkan  dana  desa  benar-benar  dapat  sampai  ke  pihak  yang berhak untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi, Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1,
Rosnawati. 2015. Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada
Kecamatan Negri Besar . Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Radin Intan,
Suhartono. 2010. Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah . Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, hlm. 5.
Yudianto Noverman. 2018. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan  (Studi  Kasus  di  Nagari  Bukit  Bual  Kabupaten  Sijunjung). Tesis . Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 69.
http://www.berdesa.com/prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2019-menurut-permen-no- 16-tahun-2018/ diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/17/205832926/cek-fakta-jokowi-sebut- gelontorkan-dana-desa-rp-187-triliun-dalam-3-tahun  diakses  pada  tanggal  29 Agustus 2019.