Volume 5 Nomor 1 (2024) Pages 85 – 92 Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Peran Faktor Internal dan Eksternal dalam Mendorong Pembiayaan Bank Syariah untuk Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Jawa Barat
Nema Widiantini 1 , Diana Farid 2 , Dadin Solihin 3
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) 1 , Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) 2 , Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Nusa Bandung Barat 3
Email  : nemaw@stisassaadahsumedang.ac.id 1 , dianafarid@umbandung.ac.id 2 , dadinsolihin@staipelitanusa.ac.id 3
Received: 2024-01-19; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-02-29

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa selain permodalan, umkm juga terkendala Sumber daya manusia yang  merupakan asset yang  paling  penting  yang  peranannya  sangat  diperlukan  dalam  mendukung terciptanya  UMKM  dengan  daya  saing  dan  kualitas  tinggi.  Rendahnya  kualitas  SDM  memengaruhi kemampuannya dalam menciptakan, memanfaatkan peluang usaha, menyerap, menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi, dan pengelolaan perusahaan. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM. Hal ini didasarkan kepada setiap debitur yang lolos verifikasi 5C memiliki kualitas yang diyakini dapat mengembangkan  usahanya.  Sebagaimana  dalam  Undang  –  Undang  Perbankan  Nomor  21  tahun  2008 yang terdapat dalam Pasal 8, yaitu dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah, bank umum  wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat, kemampuan, serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

## Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Perkembangan Bisnis UMKM

## Abstract
This research is motivated that in addition to capital, MSMEs are also constrained by human resources which are the most important assets whose role is indispensable in supporting the creation of MSMEs with competitiveness and high quality. The low quality of human resources affects its ability to create, take advantage of business opportunities, absorb, use production technology, production planning, and company  management.  The  results  of  this  research  concluded  that  character,  capacity,  capital, guarantees, and conditions contribute positively to the development of MSMEs. This is based on every debtor who passes the 5C verification has qualities that are believed to be able to develop their business. As stated in Banking Law Number 21 of 2008 contained in  Article 8, namely in providing financing based on Sharia principles, commercial banks must have confidence based on an in-depth analysis of the  debtor's  intentions,  abilities,  and  abilities  to  pay  off  their  debts  or  return  the  financing  by  the agreement.
Keywords: Productive Zakat; Micro small and Medium Enterprises; Contemporary Era.

## Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  memiliki  peran  signifikan  dalam perekonomian negara berkembang. Menurut Bank Dunia pada tahun 2020 sebanyak 90 persen
dari  entitas  bisnis  adalah  UMKM  yang  kontribusinya  pada  penyerapan  tenaga  kerja  global mencapai  50 persen. Selain  itu, usaha kecil dan  menengah formal  berkontribusi terhadap 40 persen  produk  domestik  bruto  (PDB)  di  negara  berkembang.  UMKM  juga  memiliki  peran penting  dalam  menuntaskan Sustainable  Development  Goals (SDGs),  terutama  untuk menstimulus  inovasi,  kreativitas,  serta  menciptakan  pekerjaan  layak  bagi  semua  (Bongaarts, 2020).
Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  mengembangkan  UMKM  yang  dituangkan dalam  strategi  utama  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Pada RPJMN  2014-2019,  pemerintah  menekankan  kebijakan  untuk  meningkatkan  daya  saing UMKM dan koperasi agar menjadi usaha berkelanjutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020- 2024,  pemerintah  berkomitmen  untuk  menguatkan  kewirausahaan  dan  UMKMguna meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi,  lapangan  kerja,  investasi,  ekspor,  dan  daya  saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan  akses  ke  jasa  keuangan,  meningkatkan  nilai  tambah  produk  UMKM  di  pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang  memengaruhi  keberlangsungan  UMKM  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019).

## METODOLOGI PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif  analitik  dengan  jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis  yang  harus  di  buktikan  (Sugiyono,  2021).  Penelitian  ini  lebih  difokuskan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis:  dasar  pertimbangan  perbankan  dalam  memberikan keputusan  pemberian  pembiayaan  pada  UMKM,  pelaksanaan  dan  penilaian  5C  dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM, analisis Karakter, kapasitas, modal,  jaminan dan kondisi terhadap perkembangan UMKM,  kepatuhan UMKM dalam menerapkan hukum syariah (Sani, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Forum  ekonomi  dunia  melansir  bahwa  rendahnya  kualitas  SDM  memengaruhi kemampuannya  dalam  menciptakan  dan  memanfaatkan  peluang  usaha,  menyerap, menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi, dan pengelolaan perusahaan (World Economic  Forum,  2018).  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  pada  akhirnya  dapat menyebabkan  rendahnya  daya  saing  UMKM.  Kualitas  sumber  daya  yang  terbatas menyebabkan pengetahuan bisnis yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dihasilkan  UMKM  yang  secara  umum  masih  sangat  tradisional  (Maryati;  Setiadi;  Dadin Solihin,  2022).  Kemampuan  pengetahuan  bisnis  yang  kurang  ini  juga  tercermin  dari ketidakmampuan UMKM  mencari dan membuka peluang baru guna mengembangkan usaha yang dijalankan. Daerah pemasaran yang hanya mencakup masyarakat sekitar tempat UMKM tinggal juga menjadi cermin terbatasnya pengetahuan bisnis pelaku UMKM (World Economic Forum, 2018).
Pada aspek sumber daya, rendahnya kualitas UMKM salah satunya disebabkan tingkat Pendidikan (Harland et al., 2012). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dari sisi  pendidikan  tenaga  kerja,  pada  Tahun  2019  angkatan  kerja  di  Jawa  Barat  sebagian  besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase golongan ini mencapai 34,16 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 24,49 persen dan 32,79 persen, sedangkan sisanya 8,56 persen berpendidikan di atas SLTA (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014). Secara teoritis, semakin baik tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik produktivitasnya. Pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif, karena  memiliki  kompetensi,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  memadai.  Tenaga  kerja terdidik  dengan  kualitas  yang  memadai  merupakan  Faktor  determinan  bagi  peningkatan
kapasitas  produksi,  sehingga memberikan stimulasi  bagi  pengembangan UMKM. Lebih  dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014).
Di  samping  tingkat  pendidikan,  mental  dan  religiusitas  SDM  adalah  persoalan  yang memengaruhi  kinerja  UMKM.  Kalau  mengacu  pada  data  UKM,  tingkat  kewirausahaan  di Indonesia hanya 0,273% pada tahun 2017, sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN seperti Singapura, tingkat kewirausahaan lebih dari 7% demikian  juga  di  USA,  tingkat  kewirausahaannya  sudah  mencapai  11,9%,  dapat  dilihat persoalan besar yang dihadapi UMKM yakni mental dan semangat untuk mengembangkan diri sendiri (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mentor, 2014).
Sejumlah  studi  menunjukkan  pentingnya  religiusitas  dalam  praktik  ekonomi  (Fauzan, 2013). Kegiatan ekonomi yang banyak melibatkan kalangan professional dengan mengabaikan nilai-nilai  religius  seringkali  dianggap  sebagai  pemicu  rusaknya  berbagai  tatanan  kehidupan dalam suatu masyarakat. Travis misalnya melakukan penelitian tentang hubungan agama dan kewirausahaan  di  Amerika,  menemukan  bagaimana  religiusitas  mampu  meningkatkan produktivitas  pengusaha  (Wiseman  &  Young,  2015).  Hal  yang  sama  juga  ditemukan  oleh David,  yang  menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  religiusitas  memengaruhi  keputusan  seseorang untuk  berwirausaha  (Audretsch;  et  al.,  2007).  Hal  yang  sama  ditemukan  Rulindo,  dimana pengusaha  mikro  yang  memiliki  religiusitas  tinggi  umumnya  lebih  sejahtera  dibandingkan dengan pengusaha mikro dengan religiusitas rendah (Rulindo & Mardhatillah, 2018).
Adanya hubungan religiusitas dengan kegiatan ekonomi dikarenakan SDM bukan hanya tenaga  kerja  untuk  menghasilkan  output  tertentu.  Sekalipun  sebagai  input  produksi,  namun SDM memiliki jiwa, mental dan tingkat religiusitas yang memengaruhi kinerjanya (Grine et al., 2015). Dalam Islam, sumber daya manusia adalah khalifah yang diberi tugas untuk mengelola bumi  secara  baik,  dimana  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  tidak  hanya  dipandu  oleh akal/Pendidikan,  namun  juga  nilai-nilai  Islam.  Seseorang  yang  memahami  ajaran  agamanya dengan baik dan benar, secara teoritis akan lebih mampu mengembangkan dirinya (Grine et al., 2015).
Pendidikan  dan  spiritual/religiusitas  yang  baik  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan  dalam  kemajuan  perkembangan  bisnis  UMKM  secara  efektif,  efesien  dan keseluruhan.  Kedua  hal  tersebut,  secara  psikologis,  akan  melahirkan  energi  yang  dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan. Memperkuat pendidikan dan mental spiritual SDM berarti memperkuat kontribusi, kemampuan dalam  menopang  bisnis  yang  dijalankan.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  dalam  bisnis, seberapapun canggihnya teknologi yang digunakan, seberapa banyaknya sumber dana yang ada serta tanpa adanya sumber daya yang mendukung, maka bisnis atau perusahaan tidak akan ada artinya (Rulindo & Mardhatillah, 2018).
Secara  faktual,  di  tengah  tantangan  kondisi  keuangan  global,  sektor  usaha  mikro  yang dianggap tidak layak bank justru lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah dan besar yang telah lama menjadi mitra perbankan (Asri Sundari et al., 2023). Tiga krisis pada tahun  1998,  2008,  dan  krisis  Eropa  2011  menunjukkan  UMKM  usaha  mikro  dinilai  cukup berhasil  menahan  laju  dampak  krisis.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik  UMKM  yang memproduksi  barang  kebutuhan  sehari-hari  daripada  barang  mewah;  bersifat  lokal  dalam produksi dan pemasaran, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal, lebih  mudah  berinovasi  dalam  pengembangan  produk,  fleksibilitas  dan  adaptasi  terhadap perubahan pasar yang cepat  lebih baik  dibandingkan usaha besar  (Pemerintah Provinsi  Jawa Barat, Mentor, 2014).
Kehadiran  perbankan  syariah,  diharapkan  memberi  arah  baru  dalam  pengembangan ekonomi  syariah  umumnya  dan  UMKM  secara  khusus  (Azhari,  2022).  Hal  ini  dikarenakan perbankan  syariah  secara  teoritis  sangat  berbeda  dengan  perbankan  konvensional  (Ridwan,
2010).  Perbankan  syariah  sesuai  dengan  namanya  mengedepankan  prinsip-prinsip  syariah dalam operasionalnya, diantaranya menggunakan bagi hasil yaitu sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristik yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan  sistem  profit  sharing,  maupun  revenue  sharing  tergantung  kepada  kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Penerapan prinsip ini akan mampu  membantu  unit-unit  usaha  mikro  yang  selama  ini  tidak  mau  mengambil  kredit  ke perbankan konvensional karena suku bunga yang tinggi (Ridwan, 2010).
Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa Penilaian dari pihak Bank dalam keputusan pemberian  pembiayaan  pada  UMKM  di  Jawa  Barat  dengan  menggunakan  5C  masih  ada kekurangan di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian karakter nasabah. Pihak marketing masih kurang mengikuti dengan SOP yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian  karakter  oleh  nasabah.  Selain  itu  penilaian  di  bidang  karakter  ini  yang  bersifat subjektif,  maka  dibutuhkan  pengalaman  dan  perbaikan  disetiap  kesempatan  oleh  para  AOM (Asafri, 1996).
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: (Asafri, 1996) a. Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:“1).  Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan peningkatan produksi  serta untuk  keperluan perdagangan. 2). Pembiayaan investasi,  yaitu untuk  memenuhi  kebutuhan  barang-barang  modal  (capital  goods)  serta  fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.”
b. Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut  tujuan  penggunaannya,  pembiayaan  syariah  dibagi  dalam  empat  kategori: (Asafri, 1996).
a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ( mudhrabah, musyarakah ).
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ( murabahah, salam dan istishna ).
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa ( ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik ).
d. Pembiayaan atas dasar Qardh .
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa  (Setiadi; Yadi Janwari; Dadin Solihin,  2023).  Prinsip  bagi  hasil  digunakan  untuk  usaha  kerjasama  yang  ditujukan  guna mendapatkan  barang  dan  jasa  sekaligus.  Sedangkan  pembiayaan  dengan  akad  elengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas  (Asafri, 1996).
Sedangkan  dalam  melakukan  penilaian  permohonan  pembiayaan  bank  syariah  harus memperhatikan  beberapa  prinsip  utama  yang  berkaitan  dengan  kondisi  secara  keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu: (Asafri, 1996)
a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
b. Capacity  artinya  kemampuan  nasabah  untuk  menjalankan  usaha  dan  mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
e. Conditional artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
Maqasidu Al-Syariah secara bahasa ( lughawi ) maqashid al-sayriah terdiri dari dua kata, yakni  maqasid  dan  syariah.  Maqashid  adalah  bentuk  jamak  dari  maqsud  yang  berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata syari yang artinya
jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Asafri, 1996).
Menurut  Al-Syatibi  bahwa maqāsid  al-syar’iah dalam  artian  kemaslahatan  terdapat dalam  aspek-aspek  hukum  secara  keseluruhan.  Artinya,  apabila  terdapat  permasalahan- permasalahan,  dapat  dianalisa  melalui maqāsid  al-syar’iah yang  dilihat  dari  ruh  syariat  dan tujuan umum dari agama islam.Terdapat tingkatan dalam maqashid al-syariah, Imam Al-Syatibi menjelaskan  ada  5  (lima)  bentuk  maqashid  al-syariah  atau  yang  biasa  disebut kulliyat  al- khamsah (lima  prinsip  umum).  Kelima maqashid  al-syariah adalah hifdzu  din (memelihara agama), hifdzu  nafs (memelihara  jiwa), hifdzu  aql (memelihara  akal/pikiran), hifdzu  mal (memelihara harta), dan hifdzu nasab (memelihara keturunan) (Asafri, 1996). Adapun  tingkatan-tingkatan  dalam Maqāsid  al-syar’iah sebagaimana  Abu  Ishaq  al- Syatibi  melaporkan  hasil  penelitian  para  ulama  terhadap  ayatayat  Al-Qur’an  dan  Sunnah Rasulullah  bahwa  hukum-hukum  disyariatkan  Allah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umat manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu menurut al-Syatibi trbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dhururiyat, kebutuhan hajiyyat , dan kebutuhan tahsiniyyat (Satria Effendi; M Zein, 2009) . Peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan maqāsid al-syar’iah terhadap prinsip  5C, yaitu menggunakan hifdzu al-din (memelihara agama) dan hifdzu al-māl (memelihara harta) karena di dalam poin-poin prinsip 5C terdapat di dalam dua poin maqāsid al-syar’iah yaitu hifdzu din dan hifdzu maal (Satria Effendi; M Zein, 2009) . Adapun tinjauan hifdzu din dalam maqāsid al- syar’iah ini melingkupi satu poin dari prinsip 5C, yaitu character yang mana karakter ini masuk kedalam  artian  memelihara  agama,  didalam  agama  Islam  terdapat  ajaran  kejujuran,  dan beriktikad  baik  (Mufid,  Dadin  Solihi,  et  al.,  2021).  Sebagai  mana  terdapat  dalam hifdzu  din yaitu agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, perlindungan terhadap agama dilakukan dengan  memelihara  dan  melaksanakan  kewajiban  keagamaan  serta  menjalankan  ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah, firman Allah SWT., dalam QS. An- Nisa, ayat 58: (Mushaf Al-Qur’an, Aplikasi, 2019).
ِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَا  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو ۙاَهِلْهَا ىٰٰٓلِا ِتٰن ٰمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَا ْمُكُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا ۢاًعْيِمَس َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ  ٖهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ هاللّٰ َّنِا ۗ ِلْدَعْلا
ا ًرْي ِصَب
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa, ayat 58).
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  tinjauan  hifdzu  al-din  poin maqasid  alsyariah terhadap prinsip 5C di poin character (P. Siagian, 2016), yaitu telah sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana dengan adanya prinsip 5C di poin character pihak bank tidak ragu lagi untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang  mengajukan permohonan pembiayaan yang berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau  berikad  baik  sesuai  dengan  prinsip  5C  dan dalam hifdzu aldin (maqshid al-syariah) (Al-Zuhaylī, 1997) Tinjauan hifdzu al-māl (maqāsid al-syar’iah) ini melingkupi empat poin dari prinsip 5C yaitu capacity,  capital,  collateral,  dan  condition  of  economic ,  yang  mana  empat  poin  dari prinsip 5C ini masuk kedalam artian memelihara harta (Asafri, 1996). Karena di dalam agama Islam harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Pemeliharaan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan dari perbuatan pencurian serta penipuan (Asafri, 1996).
Kajian  teori maqhāsid  al-syāriah ,  yaitu  menjaga  harta  sesuai  dengan  kebutuhan- kebutuhan manusia (Khusaeri, 2015). Sebagaimana yang tercamtum dalam al-Quran surat An- Nisa ayat 29-30: (Mushaf Al-Qur’an, Aplikasi, 2019).
ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلِْا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلْ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلْ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت ا ًرْيِسَي ِ هاللّٰ ىَلَع  َكِلٰذ َناَك َوۗ ا ًراَن ِهْيِلْصُن  َف ْوَسَف اًمْلُظ َّو اًنا َوْدُع  َكِلٰذ ْلَعْفَّي  ْنَم َو “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S. An-Nisa, ayat 29-30).
Pengertian  dari  ayat  di  atas  membawa  dampak  yang  luar  biasa  bagi  perkembangan aktivitas  perekonomian  Islam.  Karena  dengan  ayat  tersebut,  manusia  akan  senantiasa memperhatikan beberapa cara yang dipakainya untuk saling menjaga hak nya dan hak orang lain. Manusia akan senantiasa menghindari cara-cara yang tidak baik ketika ingin mendapatkan suatu  harta.Peneliti menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa empat poin  dari prinsip  5C, yaitu capacity,  capital,  collateral,  dan  condition  of  economic ,  telah  sesuai  dengan  tinjauan maqāsid al-syar’iah yaitu dengan tinjaun hifdzu al-māl, dalam hal ini perlindungan terhadap harta telah terpenuhi di dalam prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan.
Adapun tinjauan maqāsid al-syar’iah terhadap prinsip 5C dari menggunakan kebutuhan dharuriyat , yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi  kemaslahatan  mereka  (Satria  Effendi;  M  Zein,  2009).  Sehingga  dalam  kebutuhan dharuriyat, apabila tidak tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia  maupun  di  akhirat  kelak  (A.  Djazuli,  2003).  Maka  dari  pengertian  yang  diatas pembiayaan sangat diperlukan untuk kemaslahatan rakyat, dengan pembiayaan diharapkan bisa membantu usaha rakyat yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal usaha, semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan maka pihak perbankan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam pertumbuhan diberbagai sektor. Dalam Maqashid dharuriyat ini meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama ), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al-’Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan ), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) (Syarifuddin, 2014). Tinjauan maqāsid al-syar’iah terhadap prinsip 5C dari menggunakan kebutuhan hajiyyat dengan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak  segala  halangan  (A.  Djazuli,  2014).  Maksudnya,  ketiadaan  aspek hajiyyat ini  tidak akan  sampai  mengancam  eksistensi  kehidupan  manusia  menjadi  rusak,  melainkan  hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja (Alaiddin, 2006).
Peneliti  menyimpulkan  dengan  adanya  prinsip  5C  dalam  pembiayaan  kepada  nasabah baik  dalam  berinvestasi,  maupun  dalam  permodalan  usaha,  maka  perbankan  yang menggunakan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan ini akan menghilangkan kesulitan dan kesukaran  nasabah  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  kebutuhan  dharuriyat  yang  mana nantinya perbankan akan mendapatkan nasabah yang jujur didalam bertransaksi dengan pihak perbankan.  Maka  dengan  ini  tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugian  baik  perbankan,  maupun nasabah yang menaruk uangnya di perbankan (Darsono & Athoillah, 2023).
Maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam tinjauan maqāsid al-syar’iah telah sesuai dengan kajian-kajian yang terdapat dalam teori maqaid al-syariah yaitu hifdzu al-din, hifdzu  al-māl ,  kebutuhan dharuriyat dan  kebutuhan hajiyyat (Al-Zuhaylī,  1997).  Karena didalam maqāsid al-syar’iah harta sangat dijaga demi kemaslahatan ummat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank yang menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menggunakan analisis yang mendalam dan prinsip  kehati-hatian  untuk  mendapatkan  nasabah  yang  sesuai  dengan  harapan  bank.  Maka
dalam menganalisis nasabah sangat diperbolehkan dari ajaran Islam yang terdapat didalam teori maqasid alsayriah demi manjaga kemaslahatan bank dan nasabah yang menyimpan uang nya di bank (Asiyah, 2014).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  5C  dalam  keputusan  pemberian  pembiayaan  pada  UMKM  yaitu:  a) pelaksanaan character ,  masih  bersifat  subjektif  sehingga  mengakibatkan  banyak  terjadi kesalahan dalam menilai nasabah; b) dimensi capacity , menganalisa dari aspek kapasitas atau kemampuan nasabah pihak Bank, sudah cukup baik dalam prakteknya; c) pelaksanaan nasabah dari  segi capital ,  pihak  Bank  yang  memberi  pembiayaan  hanya  sebatas  besaran  modal  yang berkembang serta dilihat dari besaran modal pada awal didirikannya kegiatan usaha nasabah sampai dengan berlangsungnya usaha tersebut hingga sekarang, hanya sebatas aset-aset yang dimiliki, seperti persediaan barang dagang, mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi; d) pelaksanaan  dari aspek collateral atau jaminan pihak bank sudah baik. Pelaksanaaan dari segi jaminan  ini  melibatkan  beberapa  anggota  Bank  yang  memang  sudah  perpengalaman  dan profesional  di  bidang  perhitungan  jaminan;  e)  pelaksanaan    nasabah  dari  segi condition  of economy , pihak bank ini sudah baik. Sebelum melakukan atau menerima berkas calon nasabah, pihak bank sudah membuat beberapa batasan atau memetakkan siapa-siapa saja nasabah yang tidak bisa menggunakan fasilitas ini karena alasan-alasan tertentu, seperti usaha yang bersifat fluktuatif dari segi keuntungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Djazuli. (2003). Fiqh Siyasah. Prenadamedia Group. A. Djazuli. (2014). Kaidah-Kaidah Fikih-Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Cetakan Ke). Prenadamedia Group.
Al-Zuhaylī, W. (1997). Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh. Dār Al-Fikr. Alaiddin, K. (2006). Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh. Raja Grafindo Persada. Asafri, J. B. (1996). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Raja Grafindo Persada. Asiyah, B. N. (2014). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Teras.
Asri  Sundari,  Solihin,  D.,  Saepul  Ma’mun,  &  Venny  Setyowardani.  (2023).  Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimareme Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 3(2), 75–82. Https://Doi.Org/10.29313/Jres.V3i2.1659
Audretsch;,  D.,  Werner,  B.,  &  Pawan,  Tamvada,  J.  (2007).  Religion  And  Entrepreneurship.
Europe-The Jena Economic Research Papers, 79, 21.
Https://Doi.Org/10.1287/Xxxx.0000.0000
Azhari,  A.  T.  (Ed).  (2022).  Prospek  Bank  Syari`Ah  Pada  Millenium  Ketiga  (Peluang  Dan Tantangan). Iain.Press Dan Fkebi.
Bongaarts, J. (2020). J.Sachs, G.Schmidt‐Traub, C.Kroll, G.Lafortune, G.Fuller, F.Woelmthe Sustainable  Development  Goals  And  Covid‐19.  Sustainable  Development  Report 2020cambridge  University  Press,  2020.  510  P.  Population  And  Development  Review, 46(3), 630–631. Https://Doi.Org/10.1111/Padr.12366
Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). Al-Afkar : Journal For Islamic Studies Tinjauan Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Kontrak  Jasa  Perbankan  Syariah.  6(4),  79–89. Https://Doi.Org/10.31943/Afkarjournal.V6i4.763.Review
Fauzan. (2013). Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi Pada Rm. Padang Di Kota Malang. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 15(1), 53–64. Https://Doi.Org/10.9744/Jmk.15.1.53-64
Grine, F.,  Fares,  D., &  Meguellati, A. (2015).  Islamic Spirituality  And  Entrepreneurship :  A Case  Study  Of  Women  Entrepreneurs  In  Malaysia  İslami  Maneviyat  Ve  Girişimcilik : Malezya  ’  Daki  Kadin  Girişimciler  Üzerine  Bir  Vaka  Incelemesi.  The  Journal  Of Happiness & Well-Being, 3(1), 41–56.
Harland, J., Straw, S., Stevens, E., & Dawson, A. (2012). Exploring The Engagement Of Stem Smes With Education: Key Findings Research (Issue August 2012).
Http://Www.Nfer.Ac.Uk/Nfer/Publications/Smes01/Smes01_Home.Cfm?Publicationid= 926&Title=Exploring The Engagement Of Stem Smes With Education Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Evaluasi Akhir Rpjmn 2015-2019. 1–221. Khusaeri. (2015). Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat. Uin Rmsaid Journals, 12(1),
77–95.
Mushaf Al-Qur’an, Aplikasi, (2019).
Maryati;  Setiadi;  Dadin  Solihin.  (2022).  Kewirausahaan:  Mengatasi  Tantangan  Finansial
Pendidikan. Jurnal Pelita Nusa: Soscial And Humaniora, 4(1), 1–23.
Mufid; Solihin, D. E. Al. (2023). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. Deepublish. P. Siagian, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pt. Bumi Aksara. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Mentor,  K.  P.  (2014).  Bidang  Integrasi  Pengolahan  Dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Ridwan.  (2010).  Disertasi:  Kritik  Terhadap  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Murabitun.
Program Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah.
Rulindo, R., & Mardhatillah, A. (2018). Spirituality, Religiosity And Economic Performances Of Muslim Micro- Entrepreneurs. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:238864656
Sani,  A.  &  V.  M.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori, Kuisioner Dan Analisis Data) (Ke-2). Uin Maliki Press.
Satria Effendi; M  Zein.  (2009). Satria  Effendi,  M Zein,  Ushul  Fiqh.  Kencana Prenadamedia Group.
Setiadi;  Yadi  Janwari;  Dadin  Solihin.  (2023).  Teori  Dan  Filosofi  Akad  Jasa  Dalam  Hukum Ekonomi Syariah. 3(1), 1–23.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta Bandung. Syarifuddin, A. (2014). Ushul Fiqh. Prenadamedia Group. Wiseman, T., & Young, A. (2015). Religion And Entrepreneurial Activity In The U.S. 70(10), 782–784.
World Economic Forum. (2018). Aanaliticaa. In Centre For The New Economy And Society.