Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed

## Consent
Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laili Mutiari Universitas Sriwijaya Palembang Email : msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

## M Zainul Arifin, Fadillah Mursid
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

## Abstract
Therapeutic  Agreement  is  an  agreement  made  because  of  an  agreement  between the Doctor and the Patient. Before this agreement is made and agreed upon by both parties,  the  patient  is  legally  entitled  to  obtain  information  about  any  medical action  that  will  be  carried  out  by  the  Doctor  to  the  Patient.  This  information  is known  as  Informed  Consent.  It  is  important  to  apply  the  principle  of  therapeutic agreement,  which  is  correlated  with  the  availability  of  informed  consent,  so  that medical  actions  taken  by  doctors  against  patients  do  not  violate  the  law  and/or cause  disputes  later.  The  first  problem  formulation  of  this  research  is  how  is  the existence  of  informed  consent  in  the  legal  principle  of  therapeutic  agreement between  doctor  and  patient,  and  what  are  the  legal  consequences  if  the  legal principles  of  therapeutic  agreement  between  doctor  and  patient  are  not implemented  optimally.  The  result  and  discussion  of  this  is  that  the  existence  of informed consent can be reviewed through the principles in contract law in general, namely the principle of good faith, the principle of proportionality and the principle of pacta sunt servanda. The principles of contract law are not implemented because there is no conformity of will between the doctor and the patient, where the doctor is  process-oriented  while  the  patient  is  results-oriented.  The  conclusion  of  this research  is  that  Informed  Consent  should  be  a  manifestation  of  the  principle  of pacta  sunt  servanda  in  an  agreement  in  the  form  of  Inspanning  Verbintenis.  The doctor can be said to have no good faith in carrying out the therapeutic agreement with the patient if he does not carry out one or all of the contents of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia concerning the approval of the medical action.
Keywords : Legal Principle, Therapeutic Agreement, Informed Consent.

## Abstrak
Perjanjian  Terapeutik  adalah  perjanjian    yang  dibuat  karena  adanya  kesepakatan antara Dokter dan Pasien. Sebelum perjanjian ini dibuat dan disepaktai oleh kedua belah pihak, pasien secara hukum berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa saja tindakan medis yang akan dilakukan oleh Dokter kepada Pasien. Informasi ini dikenal  dengan  istilah  Informed  Consten.  Penerapan  asas  perjanjian  terapeutik, yang  berkorelasi  dengan  ketersediaan  informed  consent,  penting  dilakukan,  agar tindakan  medis  yang  dilakukan  dokter  terhadap  pasien  tidak  melanggar  hukum
Volume 18  Nomor 1, Halaman 32-49 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
dan/atau  menimbulkan  sengketa  nantinya.  Rumusan  masalah  pertama  dari penelitian  ini  ialah  Bagaimana  eksistensi  informed  consent  dalam  asas  hukum perjanjian  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien,  dan  apa  akibat  hukum  yang ditimbulkan  jika  asas–asas  hukum  perjanjian  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien, tidak  terimplementasi  secara  optimal.  Hasil  dan  pembahasan  ini  adalah  eksistensi informed  consent  dapat  ditinjau  melalui  asas–asas  dalam  hukum  perjanjian  pada umumnya yaitu asas i’tikad baik, asas proposionalitas dan asas pacta sunt servanda. Asas–asas  hukum  perjanjian  tidak  terimplementasi  dikarenakan  dikarenakan tidak adanya  kesesuain  kehendak  antara  dokter  dan  pasien,  yang  dimana  dokter berorientasi kepada proses sedangkan pasien berorientasi kepada hasil. Kesimpulan dari  penelitian  ini  Informed  Consent  ini  seyogianya  merupakan  manifestasi  dari asas  pacta  sunt  servanda    dalam  perjanjian  berbentuk  Inspanning  Verbintenis. Pihak  dokter  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  dalam  melaksanakan perjanjian  terapeutik  terhadap  pasien  tersebut  jika  tidak  melaksanakan  salah  satu atau  sepenuhnya  isi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  IndonesiaTentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tersebut.
Kata kunci : Asas Hukum, Perjanjian Terapeutik, Informed Consent .

## Pendahuluan
Hubungan dokter dan pasien dapat dilihat secara konkrit setelah adanya tindakan medis  yang  akan  dilakukan.  Secara  normatif  tindakan  medis  yang  dilakukan  dokter terhadap  pasien  ini  merupakan  bagian  dari  pelayanan  medis.  Hal  ini  diasumsikan  dari Pasal 16 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  terselenggaranya  pelayanan kesehatan  yang  merata  kepada  masyarakat,  diperlukan  ketersediaan  tenaga  kesehatan yang  merata  dalam  arti  pendayagunaan  dan  penyebarannya  harus  merata  ke  seluruh wilayah  sampai  ke  daerah  terpencil  sehingga  memudahkan  masyarakat  dalam memperoleh layanan kesehatan.”
Pelayanan  Kesehatan  Adalah  upaya  yang  diselenggarakan  sendiri/secara bersama-sama  dalam  suatu  organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan,
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-07-27| Reviewed : 2020-12-30| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
mencegah,  dan  menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Oleh karena itu pelayanan kesehatan pada rumah sakit  merupakan  hal  yang  penting  dan  harus  dijaga  maupun  ditingkatkan  kualitasnya sesuai  standar  pelayanan  yang  berlaku,  agar  masyarakat  sebagai  konsumen  dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses  pelayanan  yang  diberikan,  pelayanan  yang  sangat  ditentukan  oleh  kualitas pelayanan  yang  diberikan,  siapa  yang  melakukan  pelayanan,  serta  konsumen  yang menilai  sesuatu  pelayanan  melalui  harapan  yang  diinginkannya. 1 Dalam  proses pelayanan  kesehatan  ini  tentu  pihak  utamanya  adalah  isntansi  atau  individu  (Rumah Sakit  dan/atau  Dokter)  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  pasien  yang menerima layanan kesehatan.
Hubungan  dokter  dan  pasien  dalam  konteks  pelayanan  medis  sangat  penting, karena  kesembuhan  dan  keselamatan  pasien  sangat  bergantung  pada  tindakan  medis yang  dilakukan  oleh  dokter.  Secara  teoiritis  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dapat ditinjau  dari  dua  perspektif.  Perspektif  yang  pertama  adalah  persepektif  yang memandang hubungan dokter dan pasien yang bersifat patnership, sedangkan perspektif yang kedua memandang bahwa  hubungan dokter dan pasien bersifat paternalistik atau asimetris. Hubungan yang bersifat patnership artinya ialah hubungan antara dokter dan pasien  memang  dilandasari  prinsip  kekerabatan,  Artinya,  Dokter  tetap  melaksanakan tugas pelayanan medis dengan tetap memerhatikan keluh kesah atau argumentasi  yang disampaikan  oleh  pihak  pasien.  Hal  ini  dikarenakan  kesehatan  atau  keselamatan  diri merupakan  otonomi  diri  pasien,  maka  dari  itu  dokter  setiap  akan  melakukan  tindakan medis, harus berkoordinasi dan meminta pendapat dalam diri pasien. 2
Adapun  Hubungan  yang  bersifat  asimetris  atau  paternalistik.  Adalah  kondisi hubungan dokter dan pasien, dengan posisi dominan lebih dititikberatkan kepada dokter dibandingkan  pasien,  hal  ini  disebabkan  ada  kesenjangan  ilmu  pengetahun  dan keterampilan antara keduanya. Efeknya ialah setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter  kepada  diri  pasien  selalu  dianggap  benar  meskipun  sebenarnya  ada  faktor kelalaian  yang  menghiasinya.  Sisi  lainnya,  pasien  tidak  diberikan  ruang  untuk mengkritisi  tindakan  medis  yang  dilakukan  dikarenakan  dianggap  pengetahuannya  di
1 Titik  Triwulan  Tutik  dan  Shita  Febrina, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2010).
2 Mahendra Kusuma, Etika Dan Hukum Kesehatan , I (Palembang: NoerFikri, 2015).
dunia  medis  masih  rendah. 3 Hubungan  asimetris  atau  paternalistik  ini  juga  diakibat orientasi  antara  dokter  dan  pasien  begitu  bertolak  belakang.  Dalam  sisi  dokter,  dokter berorientasi  kepada  proses  dibandingkan  hasil,  maksudnya  dokter  akan  melalukan tindakan  yang  terbaik  sesuai  dengan  standar  medis  yang  berlaku  kepada  pasien, meskipun  tidak  dapat  menjanjikan  bahwa  diri  pasien  benar-benar  sembuh  secara  total. Dari  sisi  pasien,  pasien  berorientasi  kepada  hasil  dibandingkan  proses  dikarenakan pasien  menganggap  hanya  dokter  yang  dapat  mengetahui  upaya  medis  yang  dapat dilakukan  terkait  penyakit  yang  dideritanya.  Mengingat  pasien  sudah  membayar kompensasi  ,  atas  jasa  yang  diberikan  oleh  dokter,  maka  pasien  menginginkan  hasil yang begitu memuaskan yaitu adanya kesembuhan total dalam diri pasien. 4
Dalam  setiap  tindakan  pelayanan  dan  tindakan  medis  yang  dilakukan  dokter kepada  pasien,  idealnya  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang dituangkan  kedalam  bentuk  perjanjian.  Perjanjian  ini  kemudian  biasa  dikenal  dengan istilah Perjanjian Terapeutik. Bila mengacu kepada konsep hukum kontrak, kontrak itu adalah  kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  menyepakati  apa  yang  menjadi prestasi dari masing-masing pihak.  Maka,  hubungan  yang terjadi antara  dokter dengan pasien  secara  umum  bisa  dikategorikan  dianggap  sebagai  suatu  kontrak.  Oleh  karena itu,  Tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  dokter  terhadap  pasien  pada dasarnya harus diketahui dan disetujui  terlebih dahulu  oleh pihak pasien  atau keluarga pasien,  proses  pemberitahuan  dan  persetujuan  ini  dikenal  dengan informed  consent . Segala  informasi  dan  penjelasan  terkait  tindakan  medis  yang  dilakukan  pihak  dokter kepada  pasien  harus  diinformasikan  secara  komprehensif,  agar  pasien  dapat  dengan mudah  memberi  pertimbangan  untuk  menyetujui  atau  tidak  tindakan  medis  yang  akan dilakukan Dokter atas Pasien. Informed consent mempunyai korelasi yang kuat dengan transaksi/perjanjian terapeutik, yaitu suatu transaksi yang merupakan langkah dan upaya untuk  mencari  terapi  yang  paling  tepat  bagi  pasien,  yang  dilaksanakan  oleh  Dokter. 5 Korelasi informed  consent dan  tindakan  medis  yang  dilaksanakan  oleh  dokter,  yang perlu  digaris  bawahi  adalah informed  consent adalah  sumber  pendukung  utama  dalam tindakan  medis  yang  dilaksanakan  tersebut.  Karena  persetujuan  yang  diberikan  secara
3 Danny  Wiradharma, Penuntun  Kuliah  Hukum  Kedokteran (Jakarta:  Penerbit  Binarupa  Aksara, 1996).
4 Mahendra Kusuma, Etika Dan Hukum Kesehatan .
5 Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan  (Pertanggung  Jawaban  Dokter) (Jakarta:  Rineka Cipta, 2005).
sukarela  yang  diberikan  oleh  pasien  dengan  menandatangani informed  consent adalah merupakan  salah  satu  syarat  subjektif  untuk  terjadinya  /  sahnya  suatu  perjanjian  yaitu “sepakat  untuk  mengikatkan  diri”.  Dalam  hal  ini  perjanjian  yang  dimaksud  adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis antara dokter dengan pasien. Dalam hal ini dokter  sebagai  pemberi  pelayanan  kesehatan  wajib  melakukan  segala  tugas  dan kewajibannya  untuk  kepentingan  si  pasien  dengan  segala  kompetensi,  tanggung  jawab dan kode etik yang ada. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya. Tindakan medik  yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh  keterangan  yang  lengkap  dan  benar  dapat  mengakibatkan  seorang  dokter dapat digugat di pengadilan. 6
Mengingat informed  consent merupakan  esensi  dalam  perjanjian  terapeutik antara  dokter  dan  pasien.  Maka, informed  consent harus  dipenuhi  sebagai  upaya melaksanakan prinsip atau asas dalam perjanjian terapeutik. Berdasarkan latar belakang permasalahan  tersebut,  penulis  merumuskan  bahwa  fokus  tulisan  adalah  mengkaji tetang  bagaimana  eksistensi informed  consent dalam  pelaksanaan  hukum  perjanjian terapeutik  antara  dokter  dan  pasien,  dan  apa  akibat  hukum  yang  timbul  jika  asas-asas hukum  perjanjian  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  tidak  terimplementasi  secara optimal.

## Pembahasan
Eksistensi Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik
Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Informed Consent mempunyai peran vital dalam  menentukan  kualitas  hubungan  hukum  yang  dibangun  antara  pihak  dokter  dan pasien.  Prosedur  dalam  pembuatan informed  consent yang  diiringi  dengan  unsur  kesa- lahan maupun kelalaian, akan menimbulkan pertanggung jawaban hukum bagi yang di- lakukan  pihak  dokter  atau  pasien.  Tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter kepada  pasien  bukanlah  tindakan  yang  biasa.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  medis tersebut merupakan tindakan yang menyangkut jiwa dan raga pasien. Jika tindakan yang tersebut berakibat fatal, maka resiko adanya cacat fisik, cacat mental bahkan kehilangan nyawa adalah konsekuensi  yang harus diterima dalam diri pasien. Maka  dari itu, tidak
6 Sunarto  Adi  Wibowo, Hukum  Kontrak  Terapeutik  Di  Indonesia (Medan:  Pustaka  Bangsa  Press, 2009).
mengherankan  jika  pembuatan informed  consent dijadikan  sebagai  suatu  keharusan untuk beberapa tindakan medis, salah satu contoh operasi bedah. 7
Persetujuan tindakan kedokteran ini pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290  Tahun  2008  Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  menyebutkan  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau  keluarganya atas  dasar  penjelasan  mengenai  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien tersebut. Makna “dasar penjelasan” ini mengindikasikan bahwa pasien memperoleh hak atas  informasi  yang  akan  disampaikan  oleh  dokter,  terkait  tindakan  medis  yang  akan diterimanya.  Pola  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  dokter  terhadap  pasien  tentunya harus  efektif  dan  komprehensif.  Efektif  disini  maksudnya  ialah  penjelasan  yang disampaikan  oleh  pihak  dokter  terhadap  pasien,  harus  menggunakan  bahasa  yang sederhana  dan  dapat  dipahami  oleh  pasien,  sedangkan  komprehensif  disini  iialah penjelasan  terkait  pesetujuan  tindakan  kedokteran  tersebut  harus  disampaikan  dengan lengkap dan tegas. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran menyebutkan:
(1) Penjelasan  tentang  tindakan  kedokteran  harus  diberikan  langsung  kepada  pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta
(2) Dalam  hal  pasien  adalah  anak-anak  atau  orang  yang  tidak  sadar,  penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.
(3) Penjelasan  tentang  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sekurang-kurangnya mencakup:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
c. Alternatif tindakan lain, dan resikonya;
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
f. Perkiraan pembiayaan.
7 Constantine Mavroudis and J. Thomas Cook, “Informed Consent,” in Bioethical Controversies in Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery , 2020,.
Ketentuan pasal  yang dijelaskan di atas merupakan  sebuah refleksi dari bahwa hubungan antara dokter dan pasien tidak lagi berbasis tipe hubungan paternalistik, tetapi sudah  mengarah  ke  tipe  hubungan partnership . 8 Tidak  ada  lagi  kesenjangan pengetahuan  dan  ilmu  pengetahuan  antara  dokter  dan  pasien,  mengingat  akses perkembangan  ilmu  pengetahuan  sudah  semakin  mudah  didapatkan  sehingga  tingkat kecerdasan  masyarakat  juga  semakin  meningkat.  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran ( Informed  Consent )  merupakan  manifestasi  dari  asas  hukum  perjanjian  terapeutik  itu sendiri.  Perjanjian  terapeutik  ini  sendiri  merupakan  suatu  suatu  perjanjian  yang  dibuat oleh dokter dan pasien, yang dimana akibat dari perjanjian tersebut mengikat suatu hak dan kewajiban bagi keduabelah pihak. 9
Adapun  dasar  hukum  dari  Perjanjian  Terapeutik  ini  salah  satunya  dapat  dilihat pada  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran menyebutkan Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam  upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan. Arti “kesepakatan” dalam Pasal tersebut merepresentasikn bahwa  nilai-nilai hukum  perjanjian  terapeutik  pada  dasarnya  sama  seperti  perjanjian  pada  umumnya. Menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), menyebutkan  perjanjian    adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Rumusan  dari  isi  Pasal  ini menyatakan bahwa ada 3 (tiga) komponen yang menjadi fokus perhatian yaitu 10 :
1. Adanya perbuatan
2. Minimal terdapat dua orang pihak atau lebih
3. Perbuatan  tersebut  menimbulkan  perikatan  diantara  keduabelah  pihak  atau  lebih yang membuat perjanjian tersebut.
Di  samping  dari  aspek  yuridis,  perjanjian  juga  mempunyai  berbagai  definisi terutama  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  perdata  seperti  Sudikno Mertokusumo  yang  menyatakan    perjanjian  adalah  suatu  akibat  hukum  yang ditimbulkan dari kesepakatan kedua belah pihak atau lebih  yang melakukan hubungan
8 Mahendra Kusuma, Etika Dan Hukum Kesehatan .
9 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter) .
10 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2003).
hukum. Keduabelah pihak menyepakati bahwa hak dan kewajiban yang dibentuk antara keduanya merupakan suatu kaidah atau aturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Jika aturan  yang  sudah disepakati itu dilanggar oleh salah satu  pihak, maka pihak tersebut harus  dikenakan  sanksi  atau  memberikan  ganti  rugi  atas  kesepakatan  yang  tidak dipatuhi tersebut. 11 Pendapat lainnya yaitu dari Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan  hak  pada  satu  pihak  untuk  memperoleh  prestasi  dan  sekaligus  mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
Dalam  konteks  perjanjian  terapeutik,  pemenuhan  prestasi  seringkali  hanya ditekan  kepada  pihak  dokter  saja,  padahal  dari  sisi  pasien  juga  mempunyai  kewajiban untuk memenuhi prestasi atas jasa dokter yang diterimanya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada    Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para dokter / dokter gigi dan pasien di dalam Pasal 50,  51,  52  dan  53.  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran menyebutkan:
Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai hak:
a. memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b. memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional;
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
d. menerima imbalan jasa.
Selanjutnya  dalam  Pasal  51  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran menyebutkan:
Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai kewajiban :
a. memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , V (Yogyakarta: Liberty, 2010).
b. merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter  gigi  lain  yang  mempunyai  keahlian  atau kemampuan  yang  lebih  baik,  apabila  tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar  perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah  ilmu  pengetahuan  dan  mengikuti  perkembangan  ilmu  kedokteran  atau kedokteran gigi.
Dari  Sisi  pasien,  perlindungan  hukum  atas  hak  dan  kewajibannya  juga  diatur tepatnya  pada  Pasal  52  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran menyebutkan:
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :
a. mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapatkan isi rekam medis.
Selanjutnya juga dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan:
Pasien,  dalam  menerima  pelayanan  pada  praktik  kedokteran,  mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Setiap  Perjanjian  terapeutik  yang  dibuat  sudah  seharusnya  memanifestasikan aspek  hak  dan  kewajiban  antara  dokter  dan  pasien.  Implementasi  atas  kesepakatan antara pihak dokter dan pasien ini dapat diuji dengan melihat isi dalam Pasal 50, 51, 52 dan  53  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  tersebut, sudah  terpenuhi  atu  tidak.  Dalam  asas  hukum  perjanjian  dikenal  dengan  adanya  asas
konsensualitas,  yang  mempunyai  arti  singkat  yaitu  sepakat.  Berbicara  sepakat  maka akan  berbicara  tentang  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan:
1. Sepakat para pihak yang membuat pejanjian;
2. Cakap dalam membuat perjanjian
3. Adanya objek yang sudah ditentukan
4. Adanya kausa yang halal.
Dalam  konteks  perjanjian  terapeutik,  kesepakatan  para  pihak  dalam  perjanjian ialah  adanya  persesuaian  kehendak  antara  pihak  dokter  dan  pasien  dalam  membuat perjanjian. 12 Permasalahannya  ialah  dalam  menyesuaikan  kehendak  antara  dokter  dan pasien dalam membuat suatu kesepakatan begitu sukar untuk diterapkan. Orientasi dari dokter  sebagai  pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  orientasi  pihak  pasien  dalam menerima  jasa  pelayanan  kesehatan  tersebut  sering  menimbulkan  dis-sinkronisasi. Dalam  tipe  hubungan  dokter  yang  bersifat  asimetris  atau  paternalistik,  dokter  dalam memberikan  pelayanan  medis  kepada  pasien  selalu  berusaha  untuk  melaksanakan dengan prinsip profesionalitas dan sesuai standar medis yang berlaku. 13 Artinya dokter hanya berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Dokter tidak dapat dituntut untuk memberikan  hasil  yang  sangat  sempurna  bagi  diri  pasien,  apalagi  hal  tersebut  sudah berkaitan  dengan  tindakan  medis  untuk  menyelamatkan  nyawa  pasien.  Jika  sudah membicarakan upaya hidup dan mati, hal tersebut sudah masuk ruang lingkup religi dan konsep  teologis  (ketuhanan).  Sebaliknya,  dari  sisi  pasien,  Pasien  tidak  terlalu memikirkan  tindakan  medis  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  standar  medis  yang berlaku,  hal  terpenting  ialah  hasil  dari  tindakan  medis  yang  diberikan  dokter,  sesuai dengan  harapan  yang  diinginkan  diri  pasien.  Artinya  pasien  disini  hanya  berorientasi kepada hasil, bukan kepada proses. 14
Adanya  perbedaan  orientasi  antara  dokter  dan  pasien  inilah  kemudian  yang menyebabkan  perjanjian  terpeutik  terbagi  kepada  dua  jenis  perjanjian  yaitu resultaat verbintenis (perjanjian  yang  menekankan  kepada  hasil)  dan inspanning  verbintenis (perjainjian  yang  menekan  kepada  upaya/proses).  Dalam  aspek resultaat  verbintenis,
12 Sri  Siswati, Etika  Dan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Undang  –  Undang  Kesehatan ,  III (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).
13 Mahendra Kusuma, Etika Dan Hukum Kesehatan .
14 Mahendra Kusuma.
perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  dapat  terwujud  apabila  terdapat  hasil  yang  nyata, artinya si pemberi janji harus benar-benar memberikan atau memenuhi janji sesuai dari kehendak si penerima janji. Jika makna dalam perjanjian ini diorientasikan kepada hasil pelayanan medis  yang diberikan dokter kepada pihak pasien, maka hal  tersebut  sangat sulit  dan  dari  pihak  dokter  akan  menjadi  terbebani.  Mengingat  resiko  dalam  tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  pihak  dokter  begitu  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  konsep resultaat  verbintenis begitu  tidak  ideal  jika  diimplementasikan  kepada  perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. 15
Perjanjian  lainnya  ialah  perjanjian  yang  berorientasi  kepada  upaya/proses  atau biasa  disebut  dengan inspanning  verbintenis. Dalam  aspek  perjanjian  ini,  salah  satu pihak  memberika  prestasinya  dengan  cara  melakukankannya  dengan  sunguh-sunguh dan  cermat.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  pemberi  prestasi  kepada  penerima  prestasi dilakukan  dengan  maksimal  dan  optimal  serta  tidak  mereduksi  bahkan  menghilangkan prosedur  dalam  upaya  mweujudkan  prestasi  tersebut.  Pihak  dokter  akan  selalu melakukan  dengan  semaksimal  dan  seprofesional  mungkin  dalam  memberikan pelayanan  medis  terhadap  pasien.  Profesionalitas  ini  dapat  diukur  dengan  tindakan medis  yang  dilakukan  dokter  tersebut  sesuai  dengan  standar  media  yang  berlaku  dan tidak  mleanggar  peraturan    perundang-undangan. 16 Upaya  tindakan  medis  inilah  yang sebenarnya menjadi objek perjanjian terapeutik antara pihak dokter dan pasien.  Dokter mempunyai  kewajiban  hukum  dalam  memberikan  pelayanan  medis  dengan  sesuai Standar Operasional Medis yang berlaku. Adanya Penyembuhan, perawatan, kesehatan jiwa  dan  raga  pasien  yang  lebih  baik  merupakan  kewajiban  sosial  dan  moral,  bukan kewajiban hukum bagi dokter.
Informed  Consent ini  seyogianya  merupakan  manifestasi  dari  asas pacta  sunt servanda yaitu  Asas  kekuatan  mengikat  ini  didasarkan  pada  pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata  yang  menyebutkan  Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuat.    Asas  kekuatan  mengikat maksudnya  setiap  perjanjian  yang  dibuat  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  dan perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain masing-masing  pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan
15 Adami  Chazawi, Malapraktik  Kedokteran ,  ed.  Dessy  Marliani  Listianingsih,  I  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2016).
16 Adami Chazawi.
isi  perjanjian,  serta  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  isi perjanjian.  Isi  perjanjian  yang  mengikat  tersebut  berlaku  sebagai  Undang-Undang (Undang-Undang  dalam  arti  konkrit)  bagi  mereka  yang  membuatnya. 17 Naskah persetujuan  tindakan  kedokteran  ini  merupakan  bentuk inspanning  verbintenis dalam perjanjian  terapeutik  yang  dibuat  oleh  pihak  dokter  kepada  pasien.  Hal  ini  mengingat resiko dari tindakan medis kepada pasien tersebut begitu sangat tinggi, maka Informed Consent tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  dari  dokter  untuk  memperoleh perlindungan  hukum  atas  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  medis  yang dilakukan. Perlu diketahui, di dalam suatu kontrak perjanjian pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) unsur kontrak / perjanjian yaitu 18 :
1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak
2. Persetujuan dibuat secara tertulis
3. Adanya dua orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.
Merujuk  kepada  unsur-unsur  dalam  perjanjian  di  atas, informed  consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, sudah sepatutnya informed consent tersebut merupakan    bentuk  perjanjian  terapeutik  yang  sah  bagi  pihak  dokter  maupun  pasien. informed  consent meskipun  dititikberatkan  kepada  pihak  pasien,  justru  sebenarnya persetujuan tindakan kedokteran ini dapat menjadi landasan bagi pasien untuk melaku- kan  upaya  hukum  apabila  pihak  dokter  tidak  melaksanakan  salah  satu  atau  beberapa informasi yang dituliskan dalam naskah persetujuan tindakan kedokteran tersebut.
Informed  consent yang  ditetapkan  pihak  kedokteran  harus  dilandaskan  prinsip hubungan partnership , bukan mengarah ke tipe hubungan paternalistik/asimetris. Segala informasi yang diwajibkan dalam Informed consent tersebut berarti harus tersampaikan dan dipahami secara baik oleh pasien. Jika perlu menggunakan bahasa  yang sederhana demi  memudahkan  pasien  dalam  memahi  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  diagnosa medis dan semacamnya. Prinsip partnership dalam ketentuan Informed consent ini juga
17 Muhammad  Syahri  Ramadhan,  Yunial  Laily,  and  Irsan,  “ANALISIS  HUKUM  PERJANJIAN  KERJA SAMA  INVESTASI  ANTARA  PERSEKUTUAN  KOMANDITER  DAN  INVESTOR  ASING  MENURUT  HUKUM INVESTASI  DI  INDONESIA,” Jurnal  Lex  Librum V,  no.  Hukum  Investasi  (2018):  771–80, http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/126.
18 H.S  Salim, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2003).
dapat dikatakan sebagai  manifestasi asas i’tikad baik dalam suatu perjanjian terapeutik antara  dokter  dan  pasien.  Semua  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  i’tikad  baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Perjanjian-perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  i’tikad  baik.”  Jadi  dalam  suatu perjanjian terapeutik, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan  oleh  kata-kata  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan    mengenai  perjanjian  itu, melainkan  juga  oleh  iktikad  baik.  Maksud  dari  asas  i’tikad  baik  adalah  sesuatu  yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian sebaiknya dilaksanakaan sepenuhnya  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak.  Karena  rumusan  dari  i’tikad  baik dalam  perjanjian  tidak  dimaksudkan  untuk  merugikan  kepentingan  dokter,  pasien maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian terapeutik tersebut. 19
Akibat  Hukum  Tidak  Dilaksanakannya Informed  Consent Dalam  Proses Pembuatan Perjanjian Terapeutik.
Sebagaimana  telah  disampaikan  di  awal,  bahwa Informed  Consent mempunyai peran  penting  dalam  memberikan  keabsahan  tindakan  medis  dari  dokter  terhadap  diri pasien.  Pada  dasarnya  persetujuan  yang  dapat  diberikan  oleh  pasen  dapat  dilakukan melalui  lisan  maupun  tulisan,  akan  tetapi  jika  tindakan  medis  yang  dilakukan mempunyai  resiko  tinggi  bagi  pasien,  salah  satu  contoh  operasi  bedah,  maka  hal tersebut  haruslah  melalui  persetujuan  tertulis. 20 Dasar  hukum  mengenai  persetujuan tindakan kedokteran ini dapat dilihat pada  Pasal 45  Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan 21 :
(1) Setiap  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  setelah  pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian .
20 Christine  Grady,  “Enduring  and  Emerging  Challenges  of  Informed  Consent,” New  England Journal of Medicine , 2015, https://doi.org/10.1056/nejmra1411250.
21 “Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran” (2004).
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  diberikan  baik  secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  mengandung  risiko  tinggi harus  diberikan  dengan  persetujuan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  yang  berhak memberikan persetujuan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dari  isi  Pasal  di  atas,  dapat  dimaknai  bahwa  pasien  mempunyai  kewenangan besar  dalam  menerima  atau  menolak  setiap  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh dokter. Meminta persetujuan tindakan kedokteran ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak dokter, apalagi persetujuan yang dimintakan tersebut berkaitan dengan  operasi  bedah  yang  mempunyai  resiko  tinggi,  maka  dokter  harus  meminta persetujuan  secara  tertulis  kepada  pasien. 22 Jika  tindakan  operasi  bedah  itu  tetap dilakukan  oleh  dokter  tanpa  melaksanakan  ketentuan  untuk  memberikan informed consent tersebut, maka hal tersebut sudah mereduksi asas i’tikad baik dalam perjanjian terapeutik  antara  dokter  dan  pasien.  Dengan  kata  lain  dokter  dapat  dianggap  tidak memiliki I’tikad baik yang merupakan Asas dalam Hukum Perjanjian Terapeutik. Perlu ditekankan  disini,  bahwa  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  harus  didasarkan kepada inspanning  verbintenis (perjanjian  yang  berorientasi  kepada  upaya),  upaya- upaya  yang  dilakukan  haruslah  dilakukan  berdasarkan  kepada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Salah  satu  contoh  dokter  harus  menjelaskan  secara  langsung  kepada  pasien dan/atau  keluarga  terkait  tindakan  medis  yang  dilakukan,  minimal  mencakup. 23 : “diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis;  tujuan  tindakan  medis  yang  dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta Perkiraan pembiayaan.”
22 Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan , II (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
23 “Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran” (2008).
Jika  salah  satu  poin  di  atas  atau  sama  sekali informed  consent yang  harus dimintakan  persetujuannya  kepada  pasien  tersebut  tidak  dilaksanakan  Maka,  pihak dokter  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  dalam  melaksanakan  perjanjian terapeutik  terhadap  pasien  tersebut.  Bukan  hanya  tidak  menaati  asas  i’tikad  baik  saja, tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hokum,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyebutkan  Tiap  perbuatan  yang melanggar hukum  dan  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pihak  dokter  harus  bertanggungjawab  jika  tindakan  medis  yang  tanpa  dilandasi persetujuan  dari  pasien  tersebut  ternyata  menimbulkan  kerugian  berupa  cacat  fisik bahkan  cacat  psikis.  Dalam  tindakan  medis  yang  mempunyai  resiko  tinggi  seperti operasi bedah, tentunya akan ada sanksi pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal  351  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Cara  berpikir  silogisme dalam  penerapan  Pasal  351  KUHP  tersebeut  ialah  pihak  dokter  melakukan  operasi bedah  dengan  menggoreskan  pisau,  melakukan  suntik  atau  memberikan  obat  bius terhadap  pasien,  lalu  menjahit  kembali  bagian  tubuh  yang  baru  selesai  dioperasi sehingga  menimbulkan  luka.  Maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk penganiayaan.  Meskipun  terdapat  pengecualian  bahwa infomed  consent dapat  tidak dilakukan  jika  pasien  tersebut  dalam  kondisi  gawat  darurat,  namun  pihak  dokter  atau tenaga  medis  harus  mengupayakan  terlebih  dahulu  adanya  persetujuan  tindakan kedokteran. Hal ini demi memegang asas i’tikad baik yang harus dipegang oleh dokter dalam  memberikan  upaya  pelayanan  kesehatan  terbaik  bagi  pasien.Pada  hakekatnya asas  hukum  dalam  perjanjian  terapeutik  merupakan  landasan  atau  pondasi  yang menopang kokohnya suatu norma hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serte penilaian fudamental, yang mengandung  nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan  etis.  Adapun  asas-asas  itu  sekaligus  membentuk  sistem check  and balances . 24 Dalam  menentukan  akibat  hukum  atas  penyimpangan  asas-asas  hukum perjanjian  terapeutik  tersebut  haruslah  menjunjung  kepada  asas  proposionalitas.  Arti dari  asas  proposionalitas  bahwa  hubungan  dokter  dan  pasien  tersebut  benar-benar
24 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian:  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Perjanjian ,  I (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
memerhatikan  dan  tidak  meredukasi  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  dokter  maupun pasien.
Dalam  aspek  subjektifnya  sendiri,  pihak  dokter  tentunya  mengetahui  bahwa situasi  dan  kondisi  pasien  tersebut  dimungkinkan  atau  tidak  dalam  meminta  adanya persetujuan  tindakan  kedokteran,  jika  pasien  tersebut  dalam  keadaan  gawat  darurat, maka tindakan medis tanpa ada persetujuan merupakan langkah tepat mengingat dalam ilmu  kedokteran dikenal  prinsip time saving is life saving . Artinya pemanfaatan waktu sangat  menentukan  nasib  dari  diri  pasien.  Dalam  pendekatan  prinsip check  and balances ,  meskipun  tindakan  tersebut  bukan  tidak  melalui  persetujuan  pasien  atau keluarga pasien.  Hal  tersebut  tetap dianggap sebagai perjanjian terapeutik dikarenakan ada  suatu  teori  persetujuan  tersirat. 25 Artinya,  setiap  tindakan  medis  yang  dilakukan kepada  pasien  gawat  darurat  dianggap  benar  dan  disetujui,  dikarenakan  tafisirannya ialah jika pasien tersebut dalam keadaan sadar, maka pasien pasti akan menyetujuinya. Tindakan medis yang dilakukan pihak dokter tersebut sudah sepatutnya diapresiasi oleh pasien  dengan  memberikan  imbalan  atas  jasa  yang  diberikan  pihdak  dokter  tersebut. Pihak  pasien  apabila  tidak  mau  memberikan  imbalan  maka  pasien  tersebut  sudah melanggar  asas  proposionalitas  terkait  hubungan  dokter  dan  pasien.  Di  saat  dokter sudah  menunaikan  kewajibannya,  dan  pasien  mendapatkan  hak  nya,  namun  hak  atas dokter  tidak  dipenuhi  dengan  kewajiban  yang  harus  diberikan  pasien  tersebut.  Hal semcama  ini  tentu  saja  dapat  memicu  pihak  dokter  untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada pasien tersebut.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama ,  secara  asasi, Perjanjian  Terapeutik idealnya  merupakan  manifestasi  dari  asas pacta  sunt  servanda, yaitu Asas kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Uundan-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “Semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”. Kedua , Naskah  persetujuan  tindakan  kedokteran  atau Informed  Constent ,  merupakan  bentuk inspanning  verbintenis dalam  perjanjian  terapeutik,  karena  itu  ia  harus  disampaikan kepada  pasien,  dengan  pemberian Informed  Constent kepada  pasien,  maka  langkah tersebut  merupakan  upaya  dokter  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum,  dari  akibat
25 Mahendra Kusuma, Etika Dan Hukum Kesehatan .
hukum  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  medis  yang  dilakukan.  Selanjutnya Informed consent yang  ditetapkan  pihak  Dokter  harus  dilandaskan  pada  hubungan partnership, dimana pelayanan  medis  dilakukan  dengan  tetap  memerhatikan  keluh  kesah  yang disampaikan  oleh  pihak  pasien,  dan  dapat  diasumsikan  sebagai  manifestasi  dari  asas i’tikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien. Ketiga, Pihak dokter  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  dalam  melaksanakan  perjanjian terapeutik terhadap pasien tersebut jika tidak melaksanakan salah satu atau sepenuhnya isi Pasal  7  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290  Tahun  2008 Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  tersebut.  Karena  itu  dalam  Perjanjian  Terapeutik apabila proses pengambilan Tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut sesuai dengan ketentuan,  maka  sudah  sepatutnya  pasien  memberikan  apresiasi  dan  imbalan  kepada dokter  tersebut.  Apabila  pihak  Pasien  tidak  mau  memberikan  imbalan  maka  pasien tersebut  sudah  melanggar  asas  proposionalitas  terkait  hubungan  dokter  dan  pasien. Sederhananya, dalam hubungan Perjanjian Terapeutik, yang paling ideal adalah, kedua belah  pihak  harus  mengedepankan  pemenuhan  prestasi  masing-masing  pihak  secara baik dan maksimal.

## Daftar Pustaka
Adami  Chazawi.  Malapraktik  Kedokteran.  Edited  by  Dessy  Marliani  Listianingsih.  I. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Agus  Yudha  Hernoko.  Hukum  Perjanjian:  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak Perjanjian. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Bahder  Johan  Nasution.  Hukum  Kesehatan  (Pertanggung  Jawaban  Dokter).  Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Danny  Wiradharma.  Penuntun  Kuliah  Hukum  Kedokteran.  Jakarta:  Penerbit  Binarupa Aksara, 1996.
Grady,  Christine.  “Enduring  and  Emerging  Challenges  of  Informed  Consent.”  New England Journal of Medicine, 2015. https://doi.org/10.1056/nejmra1411250.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang  Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Mahendra Kusuma. Etika Dan Hukum Kesehatan. I. Palembang: NoerFikri, 2015.
Mavroudis,  Constantine,  and  J.  Thomas  Cook.  “Informed  Consent.”  In  Bioethical Controversies  in  Pediatric  Cardiology  and  Cardiac  Surgery,  2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35660-6_3.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (2008).
Ramadhan,  Muhammad  Syahri,  Yunial  Laily,  and  Irsan.  “Analisis  Hukum  Perjanjian
Kerja  Sama  Investasi  Antara  Persekutuan  Komanditer  Dan  Investor  Asing Menurut  Hukum  Investasi  Di  Indonesia.”  Jurnal  Lex  Librum  V,  no.  Hukum Investasi (2018): 771–80.
http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/126.
Salim,  H.S.  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2003.
Soekidjo Notoatmodjo. Etika Dan Hukum Kesehatan. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
Soerjono  Soekanto.  Masalah  Pelayanan  Dokter  Kepada  Pasien.  Jakarta:  Penerbit IndHill-co, 1989.
Sri Siswati. Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan. III. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. V. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Sunarto  Adi  Wibowo.  Hukum  Kontrak  Terapeutik  Di  Indonesia.  Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2009.
Titik  Triwulan  Tutik  dan  Shita  Febrina.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien.  Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (2004).