Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur

## Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur
Abdul Haris Faqih 1 , Priyagus 2 , Diana Lestari 3
1-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman abdulharis.job@gmail.com 1 , priyagus@feb.unmul.ac.id 2 , diana.lestari@feb.unmul.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan gambaran atas kontribusi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kemampuan daerah melakukan aktivitas program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan menunjang sumber keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kemandirian serta pelayanan maksimal kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap ketercapaian Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Klarifikasi perhitungan kontribusi dan pertumbuhan dengan menggunakan teknik Tipologi Klassen. Data penelitian ini hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur berasar dari Pendapatan Deviden Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2018 sampai tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 18,16%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang meningkat sebesar 43,84%, sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2018 dimana Pendapatan Asli Daerah mengalami penurun sebesar -17,20%.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
.

## Keywords : Locally-generated Revenue
A. PENDAHULUAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kemampuan daerah dalam melakukan aktivitas program- program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan menunjang sumber keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), hal tersebut berkaitan dengan kemandirian serta pelayanan maksimal kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap ketercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memenuhi prinsip peningkatan kemandirian dengan pelaksanaan pembangunan, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah digali dari dan dengan kemampuan sendiri.
This research is an illustration of the contribution and growth of East Kutai Regency's Original Regional Income. Regional Original Income is the most influential factor in determining a region's ability to carry out development program activities implemented by the government and support the financial resources of the Regional Government. This is related to independence and maximum service to the community which has contributed to achieving Regional Original Income This research is a type of quantitative research using secondary data. Clarification of contribution and growth calculations using the Klassen Typology technique. This research data results from the management of Regional Wealth of East Kutai Regency based on the Dividend Income of Regional Owned Enterprises and managed by the Regional Financial and Asset Revenue Agency (BPKAD) from 2018 to 2022. The results of this research show that the Original Regional Income of East Kutai Regency during 2018 until 2022 it is 18.16%. The largest growth occurred in 2019 which increased by 43.84%, while the smallest growth occurred in 2018 where Original Regional Income decreased by -17.20%.

## ISSN 1693-4091 E-ISSN 2622-1845
Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam membelanja urusan rumah tangga sendiri. Menurut Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Bagian Laba BUMD, (d) Penerimaan dari dinas-dinas dan lainnya yang Sah. Seluruh Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggenjot sumber-sumber pendapatan tersebut secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki definisi dan sifat yang berbada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah baik perorangan atau kelompok yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selain dua sumber pendapatan tersebut terdapat pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan pendapatan yang bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil 3 kerjasama dengan pihak ketiga serta penerimaan lain- lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu pendapatan–pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainya selain diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayanan Daerah yang Dipisahkan seperti: Jasa Giro, dan Hasil Penjualan Aset Daerah.
Kabupaten Kutai timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 35.747,50 km². Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur selalu mengalami kenaikan. Setiap tahun pembiayaan atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selalu meningkat, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan andalan dalam menunjang pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur dan sebagai sumber-sumber keuangan yang bisa digunakan sebagai sumber anggaran pembangunan. Ke empat sumber pungutan PAD merupakan salah satu unsur dalam menunjukkan posisi strategis dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dari BPKAD Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan bahwa secara akumulasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur dalam 4 Tahun ini mengalami fluktuasi dengan rerata yakni Rp 236.900.862.740,- (Data Diolah). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2022 mencapai Rp 272.430.833.078,- sementara terkecil di tahun 2019 sebesar 207.991.778.309,-.
Dalam rangkan mencari mengelompikan jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi unggulan diperlukan suatu metode analisis yang tepat dan salah satu alat analisis yang sering digunakan oleh para peneliti dan praktisi adalah alat analisis Tipologi Klassen . Seperti halnya penelitiah yang dilakukan oleh Sjafrizal (2014:202) untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi dari masing- masing sektor di setiap daerah. Pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur dalam tiga tahun terakhir
berada pada trend positif dengan rata-rata pertumbuahn setiap tahunnya sebesar 18,16%, namun demikian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan masih kecil yaitu berkisar di angka 5% sehingga dapat dikatakan tingkat ketergantungan Pwemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Masalah ini merupakan tantangan besar yang dihadapi seluruh Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dan melihat fenomena yang ada, penulis berpendapatan bahwa sangat penitng untuk mengetahui kontribusi dan pertumbuhan jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambara utama kemandirian daerah selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satau sumber utama penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur, dengan menganalisis Kontribusi dan Pertumbuhan seluruh Unsur-unsur jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
B. KAJIAN TEORI Definisi Keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Beberapa Ahli juga mendefinisikan keuangan Negara dengan tafsir dan interpretasi yang beragam anatara lain definisi yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara disertai dengan seluruh dampaknya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawabannya. Untuk dapat mendefinisikan pengertian Keuangan Negara dapat dilihat dari sisi subjek, objek, proses dan tujuan. Dari sisi subjek yang di maksud, dengan keuangan negara meliputi semua objek yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi objek, Keuangan Negara melingkupi semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
Dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan Hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dana atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ruang lingkup Pelaksanaan Keuangan
Negara sering dikatikan dengan segala hal yang dituangkan dalam bentuk Anggaran atau yang sering dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika di daerah, meskipun secara definisi pengertian Keuangan Negara lebuh luas dari sekedar anggaran, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi regulator dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara.
Pemerintah dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Negara memiliki tiga fungsi utama, yakni: distribusi, stabilisasi dan alokasi. Pemerintah Pusat cenderung melaksanakan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi karena dianggap lebih efektif dan tepat, sedangkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan fungsi alokasi karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. 18 Pelimpahan ketiga fungsi tersebut sangat penting dalam rangka mengiptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah dapat meningkatkan disitribusi dan alokasi sumber daya alam secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi Keuangan Negara pada Tahun 2003 dan diberlakukannya penyelenggaraan otonomi daerah mendorong adanya penyelenggaran keuangan daerah yang mandiri. Definisi Keuangan Daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Hak daerah yang dimaksud adalah hak untuk menarik pajak, menarik retribusi, melakukan pinjaman dan hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perwujudan dari kewajiban tersebut adalah men jalankan tugas pemerintahan yang bersifat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas untuk melaksanakan pembangunan di Daerahnya 19 Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tepat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Reformasi Keuangan Negara pada Tahun 2003 dan diberlakukannya penyelenggaraan otonomi daerah mendorong adanya penyelenggaran keuangan daerah yang mandiri. Definisi Keuangan Daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah yang dimaksud adalah hak untuk menarik pajak, menarik retribusi, melakukan pinjaman dan hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk melindungi segenap rakyat indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perwujudan dari kewajiban tersebut adalah men jalankan tugas pemerintahan yang bersifat pe-laksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas untuk melaksanakan pembangunan di Daerahnya. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
disebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tepat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Adapun Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
Dengan adanya otonomo daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mandiri dalam memebiayai pemerintahannya sehingga dituntut untuk dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan perundangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 terdapat perubahan yang signifikan dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintahan pusat dan daerah, perubahan yang terjadi adalah diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi yang masif serta nyata dan bertanggung-jawab secara mandiri kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kesiapan baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia, dan teknologi demi mewujudkan otonomi daerah, desentralisasi yang penuh tanggunjawanb dan dinamis. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk menertibkan dan menyeragamkan struktur akun anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Bagan Akun Standar yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang yang dipungut dan dikelola oleh daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak menyebutkan definisinya, hanya menyebutkan jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2022 terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam peraturan tersebut lebih dijabarkan pengertian dari Pajak dan Retribusi Daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif dan pangkal penelitian memakai data sekunder. Penelitian Kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk
penelitian. Metode ini disebut metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme selain itu juga sebagai penelitian ilmiah/ scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah. Selama menganalisis data sekunder tersebut, digunakan alat analisis Kontribusi dan Pertumbuhan dari seluruh Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan begitu selanjutnya mengklasifikasikan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan ke dalam suatu kuadran dengan teknik Tipologi Klassen. T eknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut prinsip atau kaidah dari Tipologi Klassen, mulanya tiaptiap sektor ekonomi di daerah bisa diklasifikasikan sebagai sektor prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Berarti teknik tersebut juga bisa merujuk pengelompokkan suatu Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah dengan mecermati kontribusi dan pertumbuhan Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertentu pada total akumulasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu mengklasifikasikan dari perhitungan kontribusi dan pertumbuhan setiap Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke dalam suatu kategori atau kuadran dengan teknik Tipologi Klassen. Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, serta wilayah yang diteliti yaitu Kabupaten Kutai Timur periode 2018 sampai dengan 2022. Data-data dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendaptan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendaptan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, antara lain: 1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan per tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebesar 18,16%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada Tahun 2019 yang meningkat sebesar 43,84% dibanding Taun 2018 sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2018 dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan sebesar -17,20%. Selanjutnya tahun 2020 sampai dengan 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur selalu mengalami pertumbuhan positif. Pada Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur mengalami perlambatan pertumbuhan, tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur hanya tumbuh sebesar 2,89% disebabkan adanya pandemai COVID-19. Jika dirinci lebih dalam dari 17 Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan penelitian, lima Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun terbesar selama tahun 2018 sampai dengan 2022 secara berturut-turut adalah Penerimaan Jasa Giro sebesar 120,65%; Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 31,70%; Pajak Hiburan sebesar 22,07%, Pajak Air Tanah sebesar 20,31%; dan Pajak Hotel sebesar 19,94%. Sedangkan Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun terkecil secara berturut-turut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) sebesar -480,58%; Retribusi Daerah Perizinan sebesar -80,43%; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar -45,61%; Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar -6,84%; dan Retribusi Jasa Umum sebesar -3,86%.

## Tabel Hasil Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 sampai dengan 2022
Grafik Hasil Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 sampai dengan 2022 (%)
Berdasarkan hasil analisis kontribusi selama Tahun 2018 sampai dengan 2022 Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dua Jenis sumber penerimaan utama yang memberikan rata-rata kontribusi terbesar yaitu lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 49,16% dan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 45,44%. Sisanya berasal dari Retribusi Daerah sebesar 3,14% dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,26%. Jika dirinci lebih dalam dari 17 Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan penelitian, lima Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rata- rata pertumbuhan per tahun terbesar selama tahun 2018 sampai dengan 2022 secara berturut-turut adalah Pendapatan BLUD yang berkontribusi sebesar 37,25%; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 17,03%; Pajak Restoran sebesar 11,47%; Pajak Penerangan Jalan sebesar 8,16%; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5,55%.Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen pada 17 Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat disimpulkan bahwa: a. Pada Kuadran I ( fast growing ) terdapat empat Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kuadran I merupakan kondisi penerimiaan ideal dimana memiliki kontribusi besar dan selalu bertumbuh. Kondisi tersebut harus dipertahankan terutama tingkat pertumbuhannya agar tetap memberikan kontribusi maksimal. Tidak ada satupun jenis objek dari Retribusi yang masuk dalam Kuadran I disebabkan kontribusi yang diberikan dari retribusi terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan lebih kecil dari rata-rata jenis objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yakni sebesar 3,54%; b. Pada Kuadran II terdapat 9 (Sembilan) Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Retribusi Jasa Usaha, Penerimaan Jasa Giro. Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kuadran ini memiliko kontribusi rendah dan pertumbuhan tinggi artinya memiliki potensi untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang jika pertumbuhannya terus dijaga; c. Pada Kuadran III terdapat Satu Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) merupakan jenis objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi yang cukup besar yakni 5,55% dari 119 Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan namun demikian pertumbuhannya tidak stabil disebabkan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) menerapkan self assessment sehingga kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak terutang sangat berpengaruh terhadap realisasi pendaptan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) selain itu adanya pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan sebesar -2.345,32% dari realisasi tahun 2021, disebabkan berakhirnya pembayaran lumpsum payment dari PT.Kaltim Prima Coal; d. Pada Kuadran IV ( depressed ) terdapat empat Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Daerah Perizinan, Pendapatan BUMD. Jenis Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kuadran ini mengalamai kondisi yang tidak ideal dimana tidak memiliki kontribusi yang besar dan juga tidak mengalami pertumbuhan. Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sugnifikan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masng
sebesar 41,55% dan 13,26% setelah adanya Pandemi COVID-19, pada tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 8,67% namun belum kembali seperti sebelum terjadi COVID-19.
Tabel Hasil Analisis Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (%)

## Grafik Hasil Analisi Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (%)
Jika dikaji secara empiris sesuai data dan kondisi rill yang terjadi dilapangan, pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Pajak Daerah selalu menjadi jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun setelah pada tahun 2021 dan 2022 Pajak Daerah tergantikan posisinya oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang merubah aktivitas ekonomi-sosial masyarakat sehingga banyak jenis objek Pajak Derah yang
mengalami penurunan drastis antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah meningkat drastis semenjak tahun 2020 sampai 2021, hal tersebut dipicu pendapatan BLUD kesehatan yang meningkat karena adanya penggantian biaya penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit yang menangani kasus COVID-19. Meskipun pencapatan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) cukup besar yaitu rata-rata sebesar 37.25% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan namun demikian pendapatan tersebut tidak dapat digunakan untuk pembangunan daerah pada sektor lain, karena pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diprioritaskan digunakan untuk membiayai operasional dan gaji tenaga kesehatan di rumah sakit yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber atau jenis dalam penerimaannya di Kabupaten Kutai Timur. Mempertahankan pertumbuhan positif pada jenis objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada pada Kuadran I yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena memiliki kontribusi besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Menggali potensi secara maksimal pada jenis objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada pada Kuadran II yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Retribusi Jasa Usaha, Penerimaan Jasa Giro. Melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola penerimaan pada jenis objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada pada Kuadran III dan Kuadran IV yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Daerah Perizinan dan Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Asteria, Beta, “Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Capital. “Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi.”, Desember 2020, 3(2).
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, (2013) Analisis Kesenjangan Antara Wilayah : Ditinjau dari Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota se- Provinsi Indonesia, BAB 5 (Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah), Halaman : 51-54, Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, (2023), Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2023, Publikasi Tahunan, Katalog BPS Kabupaten Kutai Timur, Sangatta.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Laporan Keuangan Pemerintah Derah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 s.d 2022, LKPD Kabupaten Kutai Timur, Kutai Timur.
Firmansyah, (2014), Perkembangan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Tengah pada Era Otonomi, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 23, Nomor 1 ( Maret 2014). Hal 1-17, ISSN:1412- 3126, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, Abdul, (2012), Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Hutama, Anugrah Ari, (2015), Analisis Pajak Daerah Kota Samarinda, Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda. 123 124
Iqbal, Muhammad & Sunardika, Widhi, (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Vol. 9 No.1. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Bale Bandung. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT .
Klassen, Leo (1965), Area Economic and Social Redevelopment Guidelines for Programmes, Netherlands Economic Institut. Netherlands.
Kusuma, Hendra, (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultan Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
Mahmudi, (2019), Analisis Laporan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogtakarta.
Mardiasmo, (2018), Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit : Andi.
Mujahidin, (2018), Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
Novitri, Qorina, (2014), Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Periode 2000-2012, Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
Putra, Windhu, (2018), Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
Raharja, Try Edy, (2016), Analisis Pendapatan Asli Kabupaten Malinau, Tesis, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.
Riduan dan Sunarto, (2012). Keuangan Negara Dasar, Lembaga Penerbit : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jakarta.
Sayekti, Nidya Waras, (2016). Kebijakan Pembangunan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tangerang, Cetakan Pertama, Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Siskawati, Nelva, (2014), Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
Sjafrizal, (2014), Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Cetakan Pertama, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 125
, (2018), Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia,
Cetakan Pertama, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
Stinglitz, J.E, (2000), Economics The Public Sector 3rd Ed. W.W. Norton and Company.
Sugiyono, (2016), Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit:Alfaneta, CV.
Suparmoko, (2012), Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Keenam, Cetakan Kedua, Penerbit : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tan, Syamsurizal, (2014) Perencanaan Pembangunan, Penerbit:PT. Media Express, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
Thian, Alexander, (2021). Hukum Pajak. Penerbit ANDI, Yogyakarta.