Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
Salsa Nurul Safitri 1 , Ahmad Syarief 2
1 Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung
2 Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung
1 email : salsanurulss@gmail.com
2 email : ahmadsyarief_polban@yahoo.co.id
DiPublikasi: 01/01/2023 https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.237-249

## Abstract
The occurrence of the Covid-19 pandemic caused the Province of West Java to experience difficulties in realizing its budget. This study will examine the performance of the West Java Regional Government's financial budget in the midst of the Covid- 19 Pandemic by examining the West Java Regional Government Budget. This research method is descriptive with a quantitative approach. The data source used is secondary data in the form of the West Java Provincial Budget Realization Report for the 2020 and 2019 periods. Researchers will process and analyze the data manually using the formulas listed in Chapter III, which in detail will use the Proportional Analysis method, Efficiency Ratio , Effectiveness Ratio of Regional Revenue and Expenditure Revenue,  Regional  Financial  Independence  Ratio  (RKKD),  Activity  Ratio  (RA),  and  Fiscal  Decentralization  Ratio.  The conclusion  of  this  study  is  that  in  2020  the  West  Java  APBD  experienced  a  decrease  in  the  proportion  of  Operational Expenditures, Capital Expenditures, and Transfers. The PAD Efficiency Ratio shows the cost of collecting PAD is carried out efficiently.  West  Java  Province  is  considered  less  capable  in  realizing  PAD  Revenue.  The  effectiveness  ratio  of  Regional Expenditures in 2020 has increased by 1%. West Java Province is able to implement regional autonomy. West Java Province prioritizes its budget for Routine Expenditures and Assistance Expenditures. West Java Province PAD contributes greatly to all revenues Ratio.
Keywords: Evaluation of Local Government Budgets, ABPD Effectiveness, Regional Financial Performance, APBD, Covid-19

## Pandemic

## Abstrak
Terjadinya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  Provinsi  Jawa  Barat  mengalami  kendala  dalam  merealisasikan  anggarannya. Penelitian ini akan meneliti kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat di tengah Pandemi Covid-19 dengan meneliti APBD Pemerintah Daerah Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat periode 2020 dan 2019. Peneliti akan mengolah dan menganalisis data secara manual menggunakan rumus-rumus yang telah tercantum pada BAB III, yang secara rinci akan menggunakan metode Analisis Proporsional, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas Penerimaan PAD  dan  Belanja Daerah,  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  Rasio Aktivitas  (RA),  dan  Rasio Desentralisasi Fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pada tahun 2020 APBD Jawa Barat mengalami penurunan proporsi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Rasio Efisiensi PAD menunjukkan biaya pemungutan PAD dilakukan secara efisien. Provinsi Jawa  Barat  dinilai  kurang  mampu dalam  merealisasikan  Penerimaan  PAD.Rasio  efektivitas  Belanja Daerah tahun 2020  mengalami  kenaikan  sebesar  1%.  Provinsi  Jawa  Barat  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah.  Provinsi  Jawa  Barat memprioritaskan  anggarannya  untuk  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Bantuan.  PAD  Provinsi  Jawa  Barat  berkontribusi  besar terhadap seluruh pendapatan.
Kata kunci: Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah, Efektivitas ABPD, Kinerja Keuangan Daerah, APBD, Pandemi Covid- 19

## I. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2019,  wabah  Coronavirus Disease  2019  (COVID-19)  melanda  hampir  di seluruh  dunia.  Presiden  Republik  Indonesia
memublikasikan  awal  mula  peristiwa  covid  di Indonesia  tertanggal  2  Maret  2020  di  United Cities and Local Government (UCLG) pada salah satu  artikel  yang  berjudul  The  impact  of  the
Covid-19  pandemic  on  subnational  finance. Emergency  governance  for  cities  and  regions January  2021  yang  mengatakan  bahwa  keadan darurat Covid-19 telah memberikan dampak pada pergeseran  kepentingan  keuangan,  terutapa  pada bidang  kesehatan  ekonomi  lokal  dan  nasional. Pemerintah  daerah  di  Indonesia  mengalami kenaikan pada pengeluaran daerah, misalnya pada pembelian peralatan baru, kesehatan, dan layanan sosial.  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  ini sangat berpengaruh terhadap keuangan Indonesia. Beberapa  kebijakan  pemerintah  yang  dilakukan untuk  menekan  laju  persebaran  Covid-19  juga berpengaruh  besar  terhadap  keuangan  daerah  di berbagai tingkat pemerintah, salah satunya adalah pemerintah provinsi. Terjadinya pandemi Covid- 19 mengakibatkan pendapatan pemerintah provinsi mengalami penurunan drastis, sedangkan biaya  atau  pengeluaran  pemerintah  provinsi meningkat  drastis  selama  pandemi  Covid-19 berlangsung.
Pada  tahun  2020.  Provinsi  Jawa  Barat mengalami  penurunan  pendapatan  yang  sangat drastis,  hal  ini  diungkap  oleh  Bapak  Tahyudin selaku  penyusun  laporan  keuangan  di  BPKAD Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2020,  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  yang dilakukan untuk menekan laju persebaran Covid- 19  mengakibatkan  banyak  masyarakat  yang kehilangan  mata  pencahariannya  dan  banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar. Hal tersebut menyebabkan  turunnya  kemampuan  masyarakat dalam  membayar  pajak,  melihat  pendapatan Provinsi  Jawa  Barat  paling  besar  diperoleh  dari pajak  dan  retribusi.  Maka  dari  itu,  pendapatan provinsi  Jawa  Barat  menurun  drastis.  Provinsi Jawa Barat dalam hal ini melakukan upaya untuk menaikkan kemampuan masyarakat dalam membayar  pajak,  yaitu  dengan  memberikan bantuan  kepada  UMKM  berupa  uang  dan pembelian  barang  dagangannya.  Provinsi  Jawa Barat  membeli  banyak  barang  dagangan  dari UMKM  seperti  buku  dan  sembako  yang selanjutnya  akan  dibagikan  kepada  masyarakat, sehingga  pendapatan  UMKM  meningkat  dan kemampuan  dalam  membayar  pajak  juga  ikut meningkat, di samping itu masyarakat yang bukan UMKM  juga  ikut  terbantu  dari  pembagian barang-barang seperti buku dan sembako.
Melalui upaya Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pendapatan, biaya atau
pengeluaran juga semakin meningkat. Maka dari itu,  Provinsi  Jawa  Barat  seperti  yang  dikatakan oleh  Bapak  Tahyudin  selaku  penyusun  laporan keuangan  dari  BPKAD  Jawa  Barat    bahwa Provinsi  Jawa  Barat  melakukan  upaya  efisiensi belanja  daerah  dengan  mengurangi  belanja- belanja  dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan melakukan skala prioritas agar pengeluaran dapat direalisasikan dengan tepat.
Pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan untuk  menghadapi pandemi  Covid-19.  Peraturan tersebut mencakup sejumlah kebijakan baru yang ditujukan untuk memerangi COVID-19, termasuk memecahkan masalah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik dan perawatan kesehatan.  Salah  satunya  adalah  UU  No.  33 Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  otonomi daerah yang menyediakan dana untuk mendukung konsolidasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja (APBD).  Akibat  virus  COVID-19  APBD  yang diatur oleh pemerintah daerah tidak dapat berjalan sesuai  rencana.  APBD  sedang  melakukan refocusing  dan  realokasi  anggaran  baru.  Tentu saja  dalam  kasus  di  mana  biaya  tertunda  atau mungkin  meningkat  karena  pandemi.  Sejumlah besar  bantuan  sosial  dan  pengeluaran  keuangan akan  dihabiskan  untuk  memerangi  Covid-19, terutama  di  bidang  kesehatan  dan  ekonomi (Ihsanuddin 2020).
Kehadiran  indikator  kinerja  ekonomi  di daerah dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah  Jawa  Barat  dalam  mengoptimalkan program kerja dan kegiatannya, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik  yang  diberikan  selama  masa  pandemi Covid-19, yang pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan  selesai.  Ini  juga  dapat  digunakan  sebagai referensi dalam keputusan Tahun Anggaran (TA) baru untuk alokasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)
Menurut  V  Wiratna  Sujarweni  (2015) “Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.  Menurut  (Halim,  A.,  &  Kusufi  2014) berdasarkan Pasal 64  (2) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,  anggaran  daerah  dapat  didefinisikan sebagai rencana pengelolaan keuangan pemerintah  daerah.  Ini  mewakili,  di  satu  sisi, perkiraan biaya tertinggi untuk mendanai kegiatan dan proyek lokal pada tahun fiskal tertentu, dan di sisi  lain,  perkiraan  pendapatan  dan  sumber  daya keuangan  daerah.  Pendapatan  untuk  menutupi biaya  ini.  Dari  berbagai  pengertian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  adalah rencana  kerja  yang  mencakup  seluruh  kegiatan pemerintah untuk tahun anggaran tertentu. APBD digunakan  untuk  pengendalian  pemerintah  yang diberikan dalam bentuk angka atau keuangan.

## Kinerja Keuangan
Menurut  Isna  dan  ayu  (2015),  sejak diperkenalkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah harus selalu berhasil mengimplementasikan kinerja keuangan pemerintah daerahnya untuk memastikan efisiensi, efisiensi dan keekonomian. di pemerintahan.  Nurulafifah  (2012)  menyatakan, kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah kinerja  atau  hasil    kegiatan  atau  program  yang dicapai  atau    dicapai  sehubungan  dengan penggunaan  anggaran  daerah  yang  terukur kualitas  dan  kuantitasnya.  Kemampuan  daerah yang  diberikan  kepada  masyarakat  dapat  diukur dengan menilai efisiensi pelayanannya.
Dari  kedua  penjelasan  tersebut,    penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah  daerah  merupakan    ukuran    kegiatan atau  program  terkait  APBD  yang    dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  kemampuan daerah.

## Analisis Proporsional
“Analisis Proporsional adalah menghitung  proporsi  alokasi  belanja  pada  setiap kelompok dan jenis belanja setiap tahun terhadap keseluruhan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  serta  proporsi  setiap  kelompok dan  jenis alokasi belanja.” (Lestari, Karyadi, I., & Erdiana 2014)

## Rasio Efisiensi
Dalam  rasio  efisiensi  penelitian  ini, penulis membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah rasio efisiensi PAD dan yang kedua adalah
rasio efisiensi belanja daerah. Rasio efisiensi PAD dapat  dijelaskan  sebagai  perbandingan  jumlah biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mewujudkan pendapatan  asli  daerah  dengan  pendapatan  asli daerah  yang  dicapai  Mahmud  (2016).    Rasio Efisiensi PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

## Rasio Efisiensi PAD
= Biaya pemungutan PAD Realisasi PAD
× 100% Menurut Mahmud (2016), kriteria efisiensi PAD sebagai berikut:

## Tabel 1 Kriteria Efisiensi PAD

## RE Belanja Daerah
= Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah
× 100%
hingga peran dari perangkat desa dan juga Menurut  Mahmud  (2016),  kriteria  efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut:
a. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka
tidak efisien
b. Jika  diperoleh  nilai  kurang  dari  100% maka efisien

## Rasio Efektivitas PAD
Menurut  Halim,  A.,  &  Kusufi  (2014), Efektivitas  Penerimaan  PAD  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  pendapatan yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  tujuan yang  ditetapkan berdasarkan potensi  daerah yang sebenarnya.  Rasio  efektivitas  penerimaan  PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

## RE Penerimaan PAD
= Realisasi PAD
Anggaran PAD × 100%
Kemampuan Keuangan Efisiensi PAD (%) Sangat Efisien <100 Efisien 100 - 200 Cukup Efisien 210 - 300 Kurang Efisien 310 - 400 Tidak Efisien >400
Kriteria  efektivitas  penerimaan  PAD  menurut Mahmud (2016) adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Kriteria Efektivitas PAD

## Rasio Efektivitas Belanja Daerah
Rasio Efektivitas Belanja Daerah Menurut  Ahmad  Soleh,  (2014),  rasio    belanja daerah  berpengaruh  menggunakan  rasio  belanja terhadap  produk  domestik  bruto.  Ini  adalah perbandingan  pengeluaran  yang dihasilkan oleh daerah  dan  produk  domestik  bruto.  Rasio efektivitas  belanja  daerah  dapat  dirumuskan sebagai berikut:

## RE Belanja Daerah
= Realisasi Belanja Daerah
Total PDRB × 100% Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(RKKD)
Ketika menghitung apa yang bisa disebut dengan tingkat kemandirian keuangan daerah atau otonomi  pajak,  hasilnya  adalah  gambaran kemampuan  daerah  untuk  mendanai  semua kegiatan pemerintahan yang bersumber dari PAD Halim,  A.,  &  Kusufi  (2014).  Menurut  Mahmud (2016) RKKD dapat dirumuskan sebagai berikut:

## RKKD
= Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman
× 100%
Tabel 3 Kriteria Kemandirian Keuangan
Daerah

## Rasio Aktifitas (RA)

## Rasio Belanja Rutin
= Total Belanja Rutin Total APBD × 100% Rasio Belanja P = Total Belanja Pembangunan
Total APBD × 100%

## Rasio Belanja Bantuan
= Total Belanja Bantuan Total APBD
× 100%

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio  desentralisasi  fiskal  dihitung berdasarkan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Hasil dari rasio ini menunjukkan besaran kontribusi  PAD  terhadap  seluruh  pendapatan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin  tinggi  pula  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  desentralisasi  (Esti Pasaribu  2021).  Menurut  Mahmud  (2016),  rasio desentralisasi  fiskal  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
RDF = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah × 100%
Tabel 4 Kriteria Desentralisasi Fiskal
Dalam penelitian yang dilakukan olehNabila,  dkk  (2021)  menjelaskan  bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Subang sudah sangat efektif dengan rasio 110,97%. Lalu, PAD tahun  2014-2018  sudah  dikategorikan  sangat efisien  dengan  rasio  3,16%.  Sedangkan,  untuk efisiensi  belanja  daerah  tahun  2014-2018  sudah dikategorikan efisien dengan rasio 92,71%.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mutia  Agnika  dkk  (2021)  menjelaskan  bahwa APBD  Kabupaten  Subang  pada  tahun  2019  dan
Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas Sangat Efektif > 100% Efektif 100% Cukup Efektif 90% - 99% Kurang Efektif 75% - 89% Tidak Efektif > 75% Kemandirian Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 0% - 25% Rendah Sekali Instruktif 25% - 50% Rendah Konstruktif 50% - 75% Sedang Partisipatif 75% - 1005 Tinggi Delegatif Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Kemampuan Keuangan Daerah 00,00% - 10,00% Sangat Kurang 10,01% - 20,00% Kurang 20,01% - 30,00% Cukup 30,01 - 40,00% Sedang 40,01% - 50,00% Baik > 50,00% Sangat Baik
2020  menunjukkan  tingkat  kemandirian  rendah sekali  dengan  pola  hubungan  instruktif.  Hal  itu didunjukkan  dengan  rasio  19,22%  dan  19,59% pada RKKD.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Esti  Pasaribu  (2021)  menjelaskan  bahwa  Kota Bengkulu masih berada pada tingkat kemampuan keuangan  yang  lemah. Hal  itu  berarti  PAD pada Kota  Bengkulu  belum  berkontribusi  besar terhadap seluruh pendapatan Kota Bengkulu.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Soleh,  (2014)  menjelaskan  bahwa  Rasio belanja daerah terhadap PDRB pemerintah daerah kota  Bengkulu  tahun  2010-2013  mengalami peningkatan  dengan  rasio  rata-rata  27,04%  per tahun. Hal ini diakibatkan oleh nilai pertumbuhan PDRB dan total belanja.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lestari, Karyadi, I., & Erdiana (2014) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan  peningkatan pada  APBD  secara  signifikan.  Lalu,  prioritas belanja  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  terdapat  pada  belanja  sarana  dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan operasional dan untuk membiayai jasa-jasa.
Gambar 1 Kerangka Berpikir

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Unit analisis dalam penelitian ini berada di Pemerintah Daerah  Jawa  Barat.  Jenis  dan  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  subjek  dan  dokumenter dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengumpulan  dokumen,  dan  analisis  dokumen.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  proporsional,  rasio  efisiensi,  rasio efektivitas  penerimaan  PAD,  rasio  efektivitas belanja  daerah,  rasio  kemandirian  keuangan daerah  (RKKD),  rasio  aktivitas  (RA),  dan  rasio desentralisasi  fiskal.  Tahapan  yang  dilalui  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut  1) Peneliti  mencari  fenomena  melalui internet; 2)Peneliti melakukan wawancara pendahuluan  sebagai  bentuk  verifikasi  dan konfirmasi  fenomena  dengan  narasumber  dari subjek  penelitian;  3)Peneliti  menyusun  model penlitian;  4)Peneliti  mulai  melakukan  penelitian dengan  mengumpulkan  data  yang  lengkap  dan akurat sebagai acuan untuk membuat pertanyaan kepada  informan  ketika  wawancara;  5)Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan proses analisis untuk  menyusun  kerangka  berfikir  dan  gagasan terhadap  data  yang  telah  ditemukan.  6)Peneliti melakukan  ringkasan  tentang  isi  data  yang diperoleh  dari  lapangan  berisi  narasi  yang bahasanya  mudah  dipahami  yang  selanjutnya disajikan  data  dari  hasil  narasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan; 7)Terakhir adalah menarik kesimpulan yang  dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Analisis Proporsional Tabel 5 Perhitungan Analisis Proporsional
Pada  tabel  di  atas  memperlihatkan proporsi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2019 2020 Belanja Operasi 55,56% 55,25% Belanja Pegawai 16,43% 15,99% Belanja Barang 13,73% 12,58% Belanja Bunga 0,00% 0,05% Belanja Subsidi 0,05% 0,00% Belanja Hibah 24,57% 26,09% Belanja Bantuan Sosial 0,77% 0,54% Belanja Modal 7,06% 4,39% Belanja Tanah 0,78% 0,36% Belanja Peralatan dan Mesin 2,36% 1,91% Belanja Gedung dan Bangunan 2,20% 1,15% Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 1,15% 0,43% Belanja Aset Tetap Lainnya 0,55% 0,54% Belanja Aset Lainnya 0,01% 0,01% Belanja Tidak Terduga 0,00% 8,27% Transfer 37,38% 32,08% Transfer Bagi Hasil Pendapatan 22,05% 18,92% Transfer Bantuan Keuangan 15,33% 13,17% Proporsi Belanja
pada  tahun  anggaran  2020  yang  dibandingkan dengan  tahun  anggaran  2019.  Melalui  tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan  proporsi belanjanya, hal itu tercermin dari perbedaan proporsi alokasi belanja antara  periode  2020  dengan  periode  2019.  Ada perbedaan  sebesar  0,31%  untuk  alokasi  pada Belanja  Operasi,  2,67%  untuk  alokasi  pada Belanja  Modal,  dan  5,30  %  untuk  alokasi  pada Transfer.  Cerminan  3  alokasi  tersebut  yang memperlihatkan bahwa anggaran yang dialokasikan  pada  tahun  anggaran  2020  lebih kecil  daripada  tahun  anggaran  2019.  Peneliti memperhatikan bahwa dibalik penurunan alokasi belanja yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  ada  alokasi  pada  Belanja  Tidak  Terduga yang terjadi sebaliknya, yaitu peningkatan jumlah alokasi belanja, dimana yang awalnya pada tahun anggaran  2019  proporsi  belanja  pada  Belanja Tidak  Terduga  sebesar  0,00%  menjadi  8,27%  di tahun  anggaran  2020.  Lalu,  yang  peneliti perhatikan  hampir  semua  anggaran  belanja mengalami  penurunan  proporsi  alokasi  dan terdapat  satu  anggaran  belanja  yang  mengalami kenaikan  pada  proporsi  alokasi  yaitu  Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar 1,53%.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara kepada  Bapak  Tahyudin  di  BPKAD  Provinsi Jawa  Barat,  dijelaskan  bahwa  proporsi  belanja sengaja  diturunkan  untuk  upaya  efisiensi.  Hal tersebut  diakibatkan  oleh  adanya  penurunan pendapatan.  Biaya  terduga  diperuntukkan  untuk belanja  yang  sebelumnya  dialokasikan  namun tidak  dianggarkan  seperti  untuk  penangan Pandemi  Covid-19,  maka  dari  itu  biaya  tak terduga  mengalami  kenaikan  sebesar  8,27%. Bapak  Tahyudin  dari  BPKAD  Provinsi  Jawa Barat  menjelaskan  pada  tahun  2020  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  memberikan  belanja  lintas instansi  pada  Belanja  Tak  Teduga.  Namun dikarenakan terdapat kesulitan untuk pertanggungjawaban  maka  belanja  tersebut dialihkan kepada belanja hibah.
Pada  penelitian  ini  membuktikan  bahwa untuk  pengeluaran  yang dilakukan oleh  Provinsi Jawa  Barat,  lebih  banyak  dikeluarkan  untuk belanja  hibah  26,09%,  transfer  bagi  hasil pendapatan 18,92%, dan belanja pegawai 15,99%. Sedangkan  pada  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan Lestari, Karyadi, I., & Erdiana (2014),
diketahui bahwa proporsi belanja pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  lebih banyak  dialokasikan  ke  dalam  belanja  pegawai dan belanja barang.

## Analisis Rasio Efisiensi

## Tabel 6 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD
Pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  hasil perhitungan dari rasio efisiensi PAD. Perhitungan tersebut didapat dari perbandungan antara biaya- biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan PAD dengan realisasi PAD yang didapat pada Provinsi Jawa  Barat.  Hasil  menunjukkan  bahwa  kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020  menurun.  Terlihat  pada  tahun  2019  rasio yang didapat adalah 94% dengan kategori sangat efisien,  sedangkan  pada  tahun  2020  menurun menjadi kategori efisien dengan rasio 94%.
Melalui tabel 4.2 juga terlihat pada tahun 2020  Provinsi  Jawa  Barat  mengeluarkan  biaya yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  tahun 2019.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  narasumber wawancara  yang  dilakukan  penulis,  yaitu  Bapak Tahyudin  selaku  penyusun  laporan  keuangan  di BPKAD  Jawa  Barat.  Beliau  mengatakan peningkatan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk merealisasikan  PAD  disebabkan  oleh  inovasi yang  dilakukan  Provinsi  Jawa  Barat  pada  saat Pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan  kerja  dan  banyak  UMKM  yang terpaksa  gulung  tikar.  Fenomena  tersebut didukung  dengan  jumlah  realisasi  PAD  pada laporan  keuangan  yang  penulis  cantumkan  pada tabel  4.2  terlihat  bahwa  terjadi  perbedaan  pada tahun  2019  dan  2020.  Pada  tahun  2019  PAD berhasil direalisasikan sebesar Rp21.244.266.598.018  sedangkan  pada  tahun 2020  terjadi  penurunan  pada  realisasi  PAD sebesar Rp18.521.882.178.042.
Hal  tersebut  yang  melatarbelakangi Provinsi    Jawa  Barat  dalam  membantu masyarakat  dengan  cara  membeli  barang dagangan  UMKM  yang  hasil  pembeliannya dibagikan kepada masyarakat, sehingga
Tahun Realisasi PAD Biaya yang
Dikeluarkan untuk Memungut PAD 2020 Rp18.521.882.178.042 Rp21.066.529.850.169 114% Efisien 2019 Rp21.244.266.598.018 Rp19.907.453.301.109 94% Sangat Efisien
Rasio Efisiensi PAD
masyarakat  akan  lebih  mampu  dalam  membayar pajak.  Upaya  tersebut  juga  dapat  meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, yang akhirnya kegiatan  ekonomi  di  masyarakat  akan  membaik saat pandemi Covid-19 terjadi.
Peneliti membandingkan hasil dari teknik analisis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila, dkk (2021), yang menuliskan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah Kabupaten Subang sudah  berhasil  menekan  biaya  yang  dikeluarkan untuk  menghasilkan  PAD  sehingga  hasil  yang ditunjukkan  oleh  rasio  efisiensi  PAD  adalah sangat efisien. Sedangkan pada penelitian ini hasil sangat efisien didapat pada anggaran tahun 2019 dan pada 2020 hasil yang didapat adalah efisien. Perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu  terlihat dari  pengeluaran  yang  dilakukan masing-masing daerah  untuk  menghasilkan  PAD.  Pada  tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan pemuihan ekonomi masyarakat yang
menyebabkan biaya pemunguta PAD mengalami peningkatan.
Tabel 7 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

## Daerah
Pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  hasil perhitungan  dari  rasio  efisiensi  belanja  daerah. Hasil dari perhitungan tersebut adalah perbandingan  antara  realisasi  belanja  daerah dengan anggaran belanja daerah yang menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat  telah merealisasikan  belanja  daerah  dengan  efisien. Pernyataan tersebut tercermin dari hasil perhitungan  rasio  efisiensi  belanja  daerah  yang masuk  kategori  efisien.  Pada  tahun  2020  rasio yang  didapat  adalah  88%  dan  pada  tahun  2019 rasio  yang  didapat  lebih  besar  yaitu  92%.  Fakta tersebut  memiliki  arti  bahwa  pada  tahun  2020 Provinsi  Jawa  Barat  lebih  menekan  anggaran belanja dibandingkan dengan tahun 2019.
Pada  tahun    2020  anggaran  yang ditetapkan untuk belanja daerah sebesar Rp43.263.671.357.326 yang jumlah tersebut lebih besar  dibandingkan  dengan  2019  dengan  jumlah Rp39.111.008.407.298,  karena  Provinsi  Jawa Barat  tidak  menduga  bahwa  Indonesia  akan mengalami pandemi Covid-19. Namun pada saat realisasinya  pada  kedua  tahun  tersebut  masih lebih  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan anggaran yang telah ditargetkan. Pada tahun 2020
realisasi  belanja  daerah  lebih  besar  dibanding dengan 2019 dengan selisih Rp2.294.445.622.733. Dalam rangka mendukung hasil penelitian ini, peneliti bertanya pada narasumber di BPKAD Jawa Barat. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa  Barat  menekan  belanja  daerah,  disamping itu  banyak  program  pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  yang  belum  terlaksana  dikarenakan kebijakan  pemerintah  yang  melarang  kegiatan yang  menimbulkan  kerumunan.  Maka  dari itupenghematan  yang  dilakukan  Provinsi  Jawa Barat pada tahun 2020 lebih besar daripada pada tahun 2019. Angka realisasi belanja daerah pada tahu 2020 lebih besar dibandingkan 2019 karena pada  tahun  itu  diakibatkan  adanya  belanja  untuk penanganan  pandemi  Covid-19  yang  melonjak tinggi.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila,  dkk  (2021),  menunjukkan  bahwa Kabupaten Subang telah melakukan penghematan pada belanja daerah dengan efisien. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil yang efisien. Semakin rendah hasil rasio maka semakin besar upaya penghematan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut dikarenakan  semakin  tinggi  angka  rasio,  maka semakin  tinggi  juga  anggaran  terealisasi  dari anggaran  yang  sudah  ditetapkan.  Sebaliknya, semakin rendah hasil rasio maka semakin rendah juga  anggaran  anggaran  yang  direalisasikan  dari anggaran yang tekah ditetapkan. Jika dilihat dari rata-rata  rasio  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  lebih  efisien  yaitu dengan  rata-rata  90%  dibandingkan  dengan penelitian  terdahulu  yaitu  92,17%.  Tingkat penghematan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat terjadi  karena  pada  saat  pandemi  Covid-19 banyak kegiatan yang sudah dianggarkan namun belum  terlaksana  akibat  kebijakan  PPKM  yang diterapkan pemerintah.

## Analisis Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

## Tabel 8 Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan PAD
Pada  tabel  diatas  memperlihatkan  hasil perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  PAD dengan  targey  penerimaan  PAD  yang  telah
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja
2020 Rp43.263.671.357.326 Rp38.127.531.749.249 88% Efisien 2019 Rp39.111.008.407.298 Rp35.833.086.126.517 92% Efisien Rasio Efisiensi Belanja Tahun Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
2020 Rp18.521.882.178.042 Rp21.831.985.140.899 85% Kurang Efektif 2019 Rp21.244.266.598.018 Rp20.933.819.874.978 101% Sangat Efektif Rasio fektivitas Penerimaan PAD
ditetapkan.  Hasilnya  adalah  pada  tahun  2020 Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mendapatkan rasio  efektivitas  penerimaan  PAD  sebesar  85% yang  tergolong  kategori    kurang  efektif.  Hal tersebut memiliki arti bahwa Provinsi Jawa Barat pada  tahun  2020  kurang  mampu  dalam merealisasikan pendapatannya, yang jika dijabarkan  nominal  Penerimaan  PAD  yang ditargetkan adalah Rp21.831.985.140.899
sedangkan  yang  didapat  /  direalisasikan  adalah senilai Rp18.521.882.178.042. jika dibandingkan dengan tahun 2019, Provinsi Jawa Barat memiiki rasio  efektivitas  penerimaan  PAD  sebesar  101% yang tergolong kategori sangat efektif. Perhitungan  tersebut  mencerminkan  bahwa  pada tahun  2019  Provinsi  Jawa  Barat  sangat  mampu dalam  merealisasikan  penerimaan  PAD  yang terlah ditargetkan sebelumnya.
Fakta  tersebut  didukung  dengan  jumlah realisasi  penerimaan  PAD  yang  terbukti  lebih besar  jumlahnya  yaitu    Rp21.244.266.598.018 dibandingkan  dengan  yang  telah  ditargetkan sebesar  Rp20.933.819.874.978  dengan  selisih Rp310.446.723.040.  Melalui  data-data  yang tercantum  pada  tabel  perhitungan  4.4  tersebut terbukti  bahwa  pandemi  Covid-19  menyebabkan efektivitas  penerimaan  PAD  di  Provinsi  Jawa Barat  berkurang  dan  kinerja  keuangan  daerah Provinsi  Jawa  Barat  melalui  rasio  efektivitas penerimaan PAD dinilai belum baik.
Menurut
Bapak Tahyudin dari wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  BPKAD
Provinsi Jawa Barat penurunan realisasi penerimaan PAD diakibatkan turunnya kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Pada  saat Pandemi  Covid-19  banyak  masyarakat  yang kehilangan  mata  pencahariannya,  hal  tersebut yang akhirnya berdampak pada penerimaan PAD. Upaya  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mencoba membantu  UMKM  melalui  rasio  efektivitas penerimaan  PAD  dinilai  tidak  efektif  dalam membantu  masalah  keuangan  daerah  di  Provinsi Jawa  Barat  di  masa  pandemi  Covid-19  tahun 2020.
Terjadinya  penurunan  rasio  efektivitas PAD  pada  Provinsi  Jawa  Barat  berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Nabila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Subang  mengalami  peningkatan  pada  realisasi PAD  tiap  tahunnya  sehingga  hasil  dari  rasio efektivitas  belanja  selalu  menunjukkan  sangat
efektif.  Penurunan  rasio  efektivitas  PAD  yang dialami  Provinsi  Jawa  Barat  menggambarkan bahwa  penerimaan  PAD  tidak  mencapai  target yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  disebabkan karena pada tahun 2020 banyak masyarakat yang tidak  sanggup  membayar  pajak  akibat  dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

## Analisis Rasio Efektivitas Belanja Daerah

## Tabel 9 Perhitungan Rasio Efektivitas Belanja Daerah
Rasio  Efektivitas  Belanja  Daerah  pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diperhitungkan oleh peneliti dengan membandingkan realisasi belanja dengan Prroduk Domestik  Regional  Bruto  yang  berdasakan  nilai konstan.  Hasil  menunjukkan  rasio  pada  tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019.  Melalui  rasio  efektivitas  belanja  daerah dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan  produktivitas  dan  efektivitas belanja daerah dari tahun sebelumnya, yang mana yang semula tahun 2019 sebesar 5% menjadi 6% pada tahun 2020.
Melalui realisasi belanja pada tahun 2019 dengan  jumlah  Rp19.907.453.301.109  Provinsi Jawa Barat berhasil menghasilkan PDRB sebesar Rp374.770.000.000.000.  Fakta  tersebut  menjadi bukti  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat  dapat meningkatkan produktivitasnya di masa pandemi dibandingkan  dengan  sebelum  ada  pandemi Covid-19  dengan  angka  realisasi  belanja  daerah sebesar  Rp21.066.529.850.169  dan  total  PDRB berdasarkan nilai angka konstan sebesar Rp364.750.000.000.000.
Pada  tahun  2020  terjadi  kenaikan  pada  PDRB Provinsi  Jawa  Barat,  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan Bapak Tahyudin dari BPKAD Provinsi  Jawa  Barat  bahwa  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  melakukan  upaya-upaya  agar masyarakat  dapat  meningkatkan  kemampuan daya belinya. Maka dibantunya UMKM, bantuan yang diberikan kepada UMKM yang menyebabkan  PDRB  Provinsi  Jawa  Barat mengalami kenaikan.
Tahun Realisasi Belanja PDRB (Berdasarkan Nilai Konstan) Rasio Efektivitas Belanja Daerah 2020 Rp21.066.529.850.169 Rp364.750.000.000.000 6% 2019 Rp19.907.453.301.109 Rp374.770.000.000.000 5%
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Soleh,  (2014)  menunjukkan  hasil  yang sama  dengan  penelitian  ini  yaitu  terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sama-sama terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi belanja daerah.

## Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

## Tabel 10 Perhitungan RKKD
Peneliti  telah  melakukan  perhitungan rasio  kemandirian  keuangan  daerah  pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dan  2019  dengan  membandingkan  PAD  dengan Bantuan  Pemerintah  Pusat  yang  terdiri  dari transfer  pusat,  provinsi,  dan  pinjaman.  Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas yang menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  barat  sudah mampu  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan dan pembangunannya yang sasarannya  telah  ditetapkan  untuk  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  pola  hubungan  yang dihasilkan  dari  hasil  perhitungan  RKKD  adalah delegatif.
Pada gambar di atas terlihat bahwa PAD yang  dihasilkan  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun 2020  memiliki  penurunan  yang  bejumlah Rp18.521.882.178.042  dari  tahun  2019  yang berjumlah  Rp21.244.266.598.018.  Perbedaan yang terlihat pada laporan keuangan cukup besar yaitu  Rp2.722.384.419.975.  Kenyataan  tersebut semakin membuktikan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan  Provinsi  Jawa  Barat  kehilangan pendapatannya.  Angka  tersebut  sudah  termasuk hasil  dari  upaya  Provinsi  Jawa  Barat  dalam membantu masyarakatnya agar mampu membayar pajak.
Berbanding terbalik dengan PAD, bantuan pemerintah pusat justru memperlihatkan bahwa  pada  tahun  2020  Provinsi  Jawa  Barat menerima  bantuan  dari  pemerintah  pusat  yang lebih besar dibanding dengan tahun 2019. Angka yang terlihat pada bantuan oemerintah pusat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15.910.828.461.271 dan  menurun  sebesar  Rp1.152.876.620.622 menjadi  Rp14.757.951.840.649  di  tahun  2019. Fakta  tersebut  berarti  pemerintah  pusat  turut
membantu Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi  dampak  pandemi  Covid-19  agar pemerintahan  dapat  tetep  berjalan  dan  turut membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Provinsi  Jawa  Barat  dengan  lika-likunya menanggulangi  dampak  ekonomi  yang  terjadi pada  tahun  2020,  dapat  mempertahankan  angka rasio  kemandirian  keuangan  daerah  agar  tetap tinggi.  Maka  dari  itu,  walaupun  Provinsi  Jawa Barat mendapat dampak ekonomi yang besar dari oandemi Covid-19 tetap mampu dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunannya yang sasarannya telah ditetapkan  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat. Jika dijabarkan, besaran RKKD Jawa Barat pada tahun 2019 adalah 114% dan 2020 menjadi 116%.
Upaya  Provinsi  Jawa  Barat  dalam mempertahankan kemandiriannya telat dijelaskan peneliti pada subbab sebelumnya yang menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  memberikan  bantuan  kepada  para  UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.  Hal  itulah  yang  menyebabkan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dikategorikan sebagai  pemerintah  daerah  yang  mandiri  secara finansial. Namun, rasio yang tercermin memperlihatkan  penurunan  jika  dibandingkan dengan tahun 2019, dimana  pada saat itu belum terjadi  Pandemi  Covid-19.  Hal  itu  disebabkan karena  masih  ada  masyarakat  yang  mengalami penurunan pada kemampuan daya belinya.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mutia  Agnika  dkk  (2021)  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Subang  menunjukkan  pola  hubungan instruktif  yang  berarti  bahwa  Kabupaten Subang tidak  berhasil  dalam  melakukan  otonomi  daerah karena  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan dibandingkan dengan oeranan pemerintah daerah. Sedangkan  pada  Provinsi  Jawa  barat  hasil mununjukkan  pola  hubungan  delegatif  yang berarti  bahwa  Provinsi  Jawa  barat  telah  berhasil melakukan  otonomi  daerah  dengan  peranan pemerintah daerah yang lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat.
Analisis Rasio Aktivitas (RA)
Tahun PAD Bantuan Pemerintah
Pusat Pola Hubungan 2020 Rp18.521.882.178.042 Rp15.910.828.461.271 116% Tinggi Delegatif 2019 Rp21.244.266.598.018 Rp14.757.951.840.649 144% Tinggi Delegatif Rasio Kemandirian Keuangan

## Tabel 11 Perhitungan Rasio Aktivitas 1

## Tabel 12 Perhitungan Rasio Aktivitas 2
Pada tahapan ini peneiti menghitung rasio pada  tiga  aktivitas.  Pertama,  peneliti  akan membandingkan  belanja  rutin  dengan  APBD. kedua, peneliti akan membandingkan pengeluaran untuk  pembangunan  dengan  APBD.  Ketiga, peneliti  akan  membandingkan  belanja  bantuan dengan  APBD.  Namun,  karena  adanya  lonjakan jumlah  realisasi  pada  belanja  tak  terduga  pada tahun  2020,  maka  penulis  menambahkan  rasio belanja  tak  terduga  terhadap  APBD.  Rasio aktivitas dihitung dengan membandingkan masing  masing  kelompok  belanja  (belanja  rutin, belanja  pembangunan,  belanja  bantuan,  dan belanja  tak  terduga)  dengan  total  APBD.  Rasio Aktivitas  (RA)  menunjukkan  prioritas  belanja yang dikeluarkan oleh daerah.
Rasio aktivitas pada Provinsi Jawa Barat telah  dilakukan  perhitungan  dimana  prioritas belanja  terdapat  pada  Belanja  Rutin  sebesar Rp21.066.529.850.169  dengan  rasio  55%  dan Belanja  Bantuan  sebesar  Rp12.233.175.835.689 dengan  rasio  32%.  Selain  itu  angka  rasio  pada tahun  2020  menunjukkan  hasil  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  tahun  2019,  yang  jika dijabarkan  raso  belanja  rutin  menunjuukan  55% pada tahun 2010 dan 56% pada tahun 2019, rasio pembangunan menunjukkan 4% pada tahun 2020 dan  7%  pada  tahun  2019,  lalu  rasio  belanja bantuan menunjukkan 32% pada tahun 2020 dan 37%  pada  tahun  2019.  Namun  pada  tahun  2020 terdapat biaya terduga yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 8% yang sebelumnya  pada  tahun  2019  belanja  tidak terduga dikeluarkan sebesar 0%.
Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti menanyakan kepada Bapak Tahyudin dari BPKAD  Jawa  Barat  mengenai  prioritas  Provinsi Jawa  Barat  alam  merealisasikan  belanjanya. Belanja  yang  menjadi  prioritas  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  adalah  belanja  untuk penanganan  Pandemi  Covid-19.  Maka  dari  itu
tercermin  pada  perhitungan  rasio  aktivitas  yang menjadi  prioritas  adalah  belanja  bantuan.  Lalu, belanja  rutin  menjadi  belanja  prioritas  karena belanja  tersebut  dibutuhkan  untuk  memungut pendapatan  dan  untuk  melakukan  pekerjaan harian.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  Lestari, Karyadi,  I.,  &  Erdiana  (2014)menunjukkan prioritas  belanja  daerah  yang  dilakukan  oleh Kabupaten  Sidoarjo  tertuju  pada  belanja  tidak langsung atau belanja yang tidak terkait langsung dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pemerintah  daerah.  Sedangkan  penelitian  ini menunjukkan hasil prioritas kepada belanja rutin dan  belanja  bantuan.  Perbedaan  pada  penelitian ini  terdapat  pada  keelompok  belanja.  Pada penelitian  terdahulu  mengelompokkan  belanja pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun pada penelitian ini pengelompokkan biaya dilakukan  pada  belanja  rutin,  belanja  bantuan, belanja pembangunan, dan belanja tak terduga.

## Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

## Tabel 13 Perhitungan Rasio Desentralisasi fiskal
Rasio  desentralisasi  fiskal  bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap  seluruh  pendapatan  daerah.  Rasio desentralisasi  fiskal  berhubungan  dengan  rasio kemandirian  keuangan  daerah.  Jika  rasio desentralisasi  fiskal  menunjukkan  bahwa  PAD berkontribusi  besar  terhadap  seluruh  pendapatan daerah  maka  daerah  tersebut  masuk  kategori daerah  yang  mampu membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahannya  yang  pola  hubungan  didapat adalah delegatif, dan sebaliknya jika PAD terbukti tidak  berkontribusi  besar  terhadap  seluruh pendapatan daerah, maka daerah tersebut terbukti belum  mampu  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahannya.
Perhitngan  Rasio  Desentralisasi  Fiskal yang dilakukan peneliti pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan rasio sebesar 54% pada tahun 2020 dengan total PAD yang didapat adalah Rp18.521.882.178.042  dari  total  pendapatan daerah  sebesar  Rp34.504.275.705.318.  Namun pada  2019  angka  yang  didapat  mengalami
Tahun Belanja Rutin Belanja Pembangunan Belanja Bantuan Belanja Tidak Terduga 2020 Rp21.066.529.850.169 Rp1.672.906.514.876 Rp12.233.175.835.689 Rp3.154.919.548.515 2019 Rp19.907.453.301.108 Rp2.530.347.542.361 Rp13.395.285.283.047
Rp0
Tahun APBD Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Rasio Pembangunan
terhadap APBD Rasio Belanja Bantuan terhadap Rasio Belanja Tak Terduga 2020 Rp38.127.531.749.249 55% 4% 32% 8% 2019 Rp35.833.086.126.516 56% 7% 37% 0% Tahun PAD Total Pendapatan Daerah
2020 Rp18.521.882.178.042 Rp34.504.275.705.318 54% Sangat Baik 2019 Rp21.244.266.598.018 Rp36.037.894.762.461 59% Sangat Baik Rasio Desentralisasi Fiskal
penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar  59%  dengan  total  PAD  yang  diterima Rp21.244.266.598.018  dari  total  pendapatan daerah sebesar Rp36.037.894.762.461.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar  untuk  seluruh  pendapatan.  Hal  tersebut memiliki  arti  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat sangat mampu dalam melakukan desentralisasi meskipun kemampuan desentralisasi  memiliki  penurunan  sebesar  5%. Hal  ini  mendukung  hasil  perhitungan  rasio kemandirian  deuangan  daerah  yang  dilakukan sebelumnya menunjukkan pola hubungan Provinsi  Jawa  barat  dengan  pemerintah  pusat adalah delegatif.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  di BPKAD  Provinsi  Jawa  Barat,  bapak  Tahyudin menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  telah  menggali  potensi-potensi  yang  ada pada  PAD.  Upaya  yang  dilakukan  seperti pemberian hadiah bagi yang membayar pajak dan memberikan  bantuan  pada  UMKM.  Pada  hal  ini Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  terus  menggali pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Hal tersebut yang menyebabkan hasil perhitungan rasio  desentralisasi  fiskal  menunjukkan  bahwa PAD  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat memiliki kontribusi besar untuk seluruh pendapat, walaupun  tingkat  kemampuan  desentralisasi pendapatan  menurun  jika  disandingkan  dengan anggaran tahun 2019.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Esti Pasaribu (2021)  menunjukkan,  Kota  Bengkulu  masuk kategori  sangat  kurang,  yang  berarti  PAD  Kota Bengkulu  belum  berkontribusi  besar  terhasal keselurihan pendapatan. Sedangkan pada penelitian  ini  menunjukkan  Provinsi  Jawa  Barat hasil yang sangat baik, yang berarti bahwa PAD Provinsi  Jawa  Barat  sudah  berkontribusi  besar terhadap keseluruhan pendapatan.

## V. PENUTUP

## Kesimpulan
1) Pada tahun 2020 APBD Jawa Barat
mengalami penurunan proporsi pada
Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Besaran proporsi itu antara lain Belanja Opersasi 55,25%; Belanja Modal
4,39%, dan Transfer 32,08%. Sedangakan untuk Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan, proporsi tersebut yaitu 8,27%. Penurunan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer bertujuan untuk melakukan efisiensi belanja. Sedangkan kenaikan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan karena diperuntukkan pada penanganan Pandemi Covid-19.
2) Pemberian pelatihan manajemen dan Upaya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah  dilakukan  secara  efisien  oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan  banyak  anggaran  untuk membeli  barang  dagangan  UMKM  yang hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Lalu, Pandemi  Covid-19  menyebabkan  banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya yang berakibat pada kurangnya  pendapatan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat.    Sehingga  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memungut  Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan.
3) Upaya dalam merealisasikan Belanja Daerah dinilai  efisien  karena  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  selama  tahun  anggaran  2020 melakukan  penghematan  /  efisiensi  pada realisasi  Belanja  Daerah.  namun  realisasi yang  dihasilkan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 melakukan penghematan/efisiensi pada belanja Daerah.
4) Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dinilai kurang mampu dalam merealisasikan Penerimaan  PAD,  hal  ini  tercermin  pada rasio  perhitungan  efektivitas  Penerimaan PAD  sebesar  85%  yang  artinya  kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena pada saat awal  terjadinya  Pandemi  Covid-19  di  tahun 2020  banyak  masyarakat  yang  kehilangan pekerjaannya sehingga daya beli masyarakat menurun,  dengan  turunnya  daya  beli masyarakat,  maka  banyak  masyarakat  yang penghasilannya berasal dari sektor perdagangan menjadi tidak memiliki
pembeli  atau  mengalami  penurunan  pada penjualan.
5) PDRB  yang  dihasilkan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 jauh lebih besar daripada realisasi belanjanya. Rasio efektivitas  Belanja  Daerah  mengalami kenaikan  sebesar  1%  jika  dibandingkan dengan  2019.  Hal  tersebut  dapat  tejadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut membantu UMKM dalam melakukan usahanya.
6) Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  terbukti mampu  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunannya  yang sasarannya telah ditetapkan untuk pelayanan kepada  masyarakat  dengan  pola  hubungan delegatif,  namun  jika  dibandingkan  dengan tahun  2019  kemandirian  keuangan  daerah Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 28%
7) Pada  tahun  2020  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  memprioritaskan  anggarannya  untuk Belanja Rutin dan Belanja Bantuan. Prioritas tersebut diharapkan dapat membantu penanggulangan  Pandemi  Covid-19  dan krisis ekonomi pada masyarakat.
8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun 2020  terhadap  seluruh  pendapatan  adalah 54%. Dimana hal tersebut berarti Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  telah  melakukan Desentralisasi  Fiskal  dengan  baik.  Namun jika  disandingkan  dengan  anggaran  tahun 2019,  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah mengalami penurunan. Kontribusi
Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun  2019 adalah  sebesar  59%,  sehingga  penurunan yang terjadi adalah sebesar 5%

## Saran
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  telah menanggulangi perekonomian masyarakat dengan  baik  pada  2020,  namun  ada  beberapa pengalokasian  anggaran  yang  perlu  diperbaiki lagi  dengan  meningkatkan  beberapa  anggaran belanja melihat anggaran belanja belum terealisasi  100%. Belanja-belanja  tersebut  antara lain Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi. Belanja Bantuan Sosial sangat diperlukan karena banyak perekonomian masyarakat yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan diharapkan  dapat  memeratakan  pendapatan
kepada  masyarakat.  Lalu  belanja  Subsidi  juga sangat  penting  untuk  menanggulangi  dampak ekonomi  yang  disebabkan  oleh  Pandemi  Covid- 19 dan diharapkan dapat meningkatkan daya jual perusahaan  dalam  negeri.  Jika  perusahaan mendapatkan subsidi, maka para perusahaan akan memproduksi, menjual, mengekspor / mengimpor barang dan jasa lebih banyak. Dengan meningkatnya  aktivitas  perusahaan  maka  akan memperluas  dan  memperbanyak  kesempatan kerja,  sehingga  masyarakat  akan  mendapatkan pekerjaannya  kembali  dan  daya  beli  masyarakat pun akan meningkat.
Upaya  yang  telah  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  untuk  menanggulangi  dampak ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid- 19 dinilai hanya fokus kepada pembelian barang dagangan  dari  UMKM  untuk  dibagikan  kepada masyarakat,  maka  hanya  akan mengatasi permasalahan perekonomian sementara dan tidak ada efek timbal balik jangka panjang karena pada saat  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  berhenti membeli  barang  dagangan  dari  UMKM  maka perekonomian masyarakat akan menurun kembali. Jadi, perlu dilakukan perbaikan ekonomi jangka  panjang  seperti  pemberian  Subsidi  dan jangka  pendek  juga  diperlukan  untuk  awal terjadinya  Pandemi  Covid-19  berupa  bantuan sosial.
Lebih  baik  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  membuat  anggaran  yang  lebih  terperinci lagi  dan  dimasukkan  ke  dalam  APBD  untuk penanggulanagan  bencana/pandemi  sehingga pembebanan  biaya  tersebut  tidak perlu  dialihkan kepada Belanja Hibah.

## DAFTAR PUSTAKA
Esti  Pasaribu,  dkk.  2021.  “Analisis  Kinerja  Kauangan Pemerintah Kota Bengkulu.”
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  2014. Akuntansi  Keuangan Daerah . 4 ed. Jakarta: Salemba Empat. Ihsanuddin.  2020.  “Fakta  Lengkap  Kasus  Pertama  Virus Corona Di Indonesia.”
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/063149 81/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di- indonesia?page=all.
Isna,  and  Ayu  Anindya  Putri.  2015.  “Analisis  Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi.” Jurnal  Riset Akuntansi dan Bisnis.
Lestari, Karyadi, I., & Erdiana, E. 2014. “Evaluasi Kinerja Anggaran  Daerah Kabupaten  Sidoarjo.” Equilibrium 12: 99–115.
Mahmud.  2016.  UPP  STIM  YKPN Analisis  Laporan Keuangan . 5th ed. Yogyakarta.
Mutia Agnika dkk. 2021. “Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Subang  Sebelum  Dan  Saat  Pandemi Covid-19.” Indonesian Accounting Research Journal. Nabila  Ayudya  Maharani,  Arwan  Gunawan,  Dian  Imanina Burhany.  2021.  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Dan Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  (Studi  Kasus Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang).”
Indonesia Accounting Research Journal 1(2). Nurulafifah, T. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran
Pendapatan.” Universitas Negeri Yogyakarta. Soleh,  Ahmad.  2014. Analisis  Belanja  Pemerintah  Daerah Kota Bengkulu . Yogyakarta: LKIS.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974.  “Tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah.”
UU No. 33 Tahun 2004. “Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”
V  Wiratna  Sujarweni.  2015. Akuntansi  Desa :  Tata Keuangan Kelola Desa . 1st ed. ed. Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.