Pro Kontra Wacana... | 44

## Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19
Putri Octavia 1 , Melina Nurul Khofifah 2
Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus e-mail: poctta14@gmail.com 1 , melinanurul365@gmail.com 2

## Abstrak
Banyak  kebijakan  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka pencegahan  penularan  Covid-19.  Salah  satunya  adalah  keputusan membebaskan  narapidana  yang  digagas  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM. Menteri Hukum dan HAM juga berencana merevisi Peraturan Pemerintah No.  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Masyarakat. Rencana ini menimbulkan banyak respon dari masyarakat  dan  lembaga  terkait.  Artikel  ini  berusaha  mengkaji  respon dari  masyarakat  mengenai  rencana  pembebasan  narapidana  korupsi dengan  menggunakan  teori  sistem  politik.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus.  Dari  penelitian  didapati  bahwa  alasan  rencana  pembebasan narapidana  korupsi  adalah  untuk  menegakkan  Hak  Asasi  Manusia. Namun,  masyarakat  memberikan  respon  penolakan  dan  tuntutan  untuk tidak  membebaskan  narapidana  korupsi  karena  melanggar  HAM masyarakat  yang  telah  dirugikan.  Hasil  penelitian  ini  memberikan gambaran jika keputusan berupa output sistem politik akan dipertentang- kan bila tidak sesuai kepentingan masyarakat.

## Kata Kunci:
Pembebasan, Narapidana, Korupsi, Yasonna Laoly, Covid-19

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai wacana  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (Menkumham)  Yasonna  Laoly untuk  merevisi  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat  agar  dapat  membebaskan narapidana tindak pidana korupsi di tengah pandemi Covid-19. Banyak elemen masyarakat menolak keras rencana
dibebaskannya  koruptor  dengan  dalih kemanusian  di  tengah  pandemi  Covid-19 ini.  Penolakan  oleh  elemen  masyarakat memang  didasari  rasa  kekecewaan  warga terhadap  narapidana  koruptor  tersebut, bukan  hanya  merugikan  negara,  mereka juga melakukan pelanggaran HAM dengan merampas  hak-hak  dari  warga  dan digunakan  untuk  kepentingan  pribadi. Pendapat  lainnya  mengatakan  dengan dibebaskannya  para  narapidana  kasus koruptor  sama  saja  dengan  membiarkan
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
mereka menginjak-nginjak kembali demokrasi kita. Menggunakan teori sistem politik,  tulisan  ini  ingin  menjawab beberapa  pertanyaan,  yaitu  mengapa dilakukan rencana pembebasan narapidana korupsi  dengan  dalih  rasa  kemanusiaan  di tengah  krisis  pandemi  Covid-19?,  dan bagaimana  massa  merespon  wacana  revisi PP No. 99/2012 tersebut?.

## TINJAUAN PUSTAKA
Cara  kerja  sistem  politik  ini  tidak  bisa dilepaskan  dari  David  Easton  dalam bukunya  yang  berjudul The  Political System (1953).  Teori  yang  dikembangkan oleh  Easton  ini  beranggapan  bahwa kehidupan  politik  adalah  kesatuan  sistem kegiatan  yang  berkesinambungan  dan saling  terkait  dalam  pembuatan  suatu kebijakan otoritatif pemerintahan. 1
Memahami  sistem  politik  tidak  ubahnya memahami  cara  kerja  organ  tubuh makhluk  hidup.  Masing-masing  instru- mennya mempengaruhi satu sama lain dan bila  salah  satu  tidak  berfungsi,  maka sistem  politik  tidak  akan  bisa  berjalan. Energi  utama  penggerak  sistem  politik adalah input berupa tuntutan dan dukungan  yang  berasal  dari  masyarakat. Nantinya, input akan  diolah  oleh  sistem politik,  yaitu  proses  dan  individu  yang terlibat  dalam  pembuatan  keputusan  di pemerintahan. Hasil dari proses ini adalah output berupa  kebijakan  untuk  dijalankan oleh masyarakat. Output ini akan
1 David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems”, World Politics, Vol. 9, No. 3 (1957), h. 383-400.
mendapat  respon  dari  masyarakan  hingga kembali menghasilkan tuntutan dan dukungan.
Memaknai  istilah  sistem  politik  dapat menggunakan  uraian  dari  Gabriel  A. Almond dan G. Bingham Powell. Menurutnya, istilah sistem politik menunjukkan cara baru dalam memandang fenomena  politik.  Ada  beberapa  istilah baru  untuk  hal  lama  dalam  istilah  sistem politik,  dan  istilah  baru  tersebut  merujuk pada aktivitas dan proses yang sebelumnya belum dianggap sebagai bagian dari sistem politik.  Almond  dan  Powell  menawarkan analogi  layaknya  sebuah  sirkulasi  sistem dalam  suatu  makhluk  hidup.  Maknanya dapat  dipahami  ketika  melihatnya  sebagai sebuah  kesatuan  proses  tujuan  agar organisme  dapat  berfungsi  secara  ke- seluruhan. 2
Mengacu  pada  tulisan  David  Easton, sistem politik memiliki beberapa ciri, yaitu identifikasi ,  input dan output ,  pembedaan serta integrasi dalam sistem.
1.  Sifat  yang  diidentifikasi.  Yaitu sifat  yang  membedakan  sistem politik  dan  sistem  sosial.  Terbagi menjadi  dua,  yakni  unit  sistem politik  dan  batasan.  Unit  sistem politik adalah elemen yang mendasari terciptanya sistem politik, yaitu  tindakan  politik.  Sedangkan, batasan dalam sistem politik
2 Gabriel  A.  Almond,  “A  Developmental Approach  to  Political  Systems”, World  Politics, Vol. 17, No. 2 (1965), h. 183–214.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pro Kontra Wacana... | 46
merupakan  tindakan  yang  berperan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Input dan output . Input dalam sistem  politik  berupa  masukan  dari masyarakat guna menyuarakan kepentingannya, berupa tuntutan dan dukungan  ( demands  and  supports ). Secara  sederhana,  tuntutan  adalah kepentingan masyarakat  yang belum teralokasikan  dengan  maksimal  oleh otoritas  atau  pemerintah.  Dukungan adalah  usaha  dari  masyarakat  untuk melestarikan  suatu  kebijakan  yang diambil  oleh  sistem  politik.  Sedang- kan output atau  keluaran  dalam sistem  politik  merupakan  hasil  dari tindakan  politik  para  pemagang otoritas.  Ini  dibagi  menjadi  dua, yaitu keputusan dan tindakan. Keputusan  merupakan  kebijakan yang dikeluarkan sebagai respon dari tuntutan  dan  dukungan.  Sedangkan tindakan  merupakan  implementasi nyata dari keputusan yang diambil.
3. Pembedaan. Yaitu adanya pembagian tugas pada sistem politik di pemerintahan atau otoritas. Pembagian  tugas  dilakukan  agar masing-masing bagian dapat  bekerja dengan  lain  tanpa  tumpang  tindih dan fokus pada satu bidang.
4.  Integrasi.  Meskipun  terdapat pembedaan  dalam  sistem  politik, kerjasama  dan  keterpaduan  masih menjadi  syarat  dari  berlangsungnya sistem  politik.  Artinya  tetap  terjadi
keharmonisan dalam perumusan suatu kebijakan. 3

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif,  yaitu  memaparkan hasil  penelitian  dengan  menggunakan kata-kata  untuk  menjelaskan  analisa. Tulisan  ini  memfokuskan  pembahasan pada  wacana  pembebasan  narapidana korupsi  yang  diutarakan  oleh  Yasonna Laoly selaku Menkumham. Penulis menggunakan  metode  observasi  dalam menganalisis data berupa informasi tentang wacana tersebut  serta respon  yang didapat  dari  massa.  Hal  tersebut  merujuk pada  rencana  Yasonna  Laoly  untuk merevisi  PP  No.  99/2012,  serta  pendapat berbagai pihak dan masyarakat. Pendekatan  yang  digunakan  merupakan studi  kasus  berdasarkan  pada  peristiwa  di dalam  masyarakat,  yang  dapat  memberi- kan  wawasan  serta  pengetahuan  baru mengenai  situasi  maupun  kondisi  tentang suatu  kasus.  Sumber  dari  pengumpulan data  berasal  dari  majalah,  jurnal,  artikel berita,  maupun  hasil  dari  pendapat  dan saran  dari  peneliti  yang  dilakukan  secara daring  dengan  keter-batasan  referensi  di tengah pandemi.

## PEMBAHASAN
Isu  pembebasan  para  narapidana  tindak pidana korupsi di tengah gejolak Covid-19 sempat menjadi perbincangan publik sejak diungkapkan oleh Yasonna Laoly.
3 David, 1957, h. 383-400.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Gagasan  Menkumham  Yasonna  Laoly untuk  merevisi  PP  No.  99/2012  dengan dalih  pengendalian  penyebaran  Covid-19 disampaikan  dalam  rapat  bersama  Komisi III  melalui teleconference pada  Rabu  1 April  2020.  Dikatakan  ada  sekitar  35.000 narapidana yang akan dibebaskan merupakan  narapidana  umum  dan  anak berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  dan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 19.PK.01.04 tahun 2020.
Yasonna  Laoly  mengatakan  pembebasan tersebut  akan  melalui  seleksi  yang  kuat. Pertama, yaitu  narapidana  tindak  pidana narkotika  dengan  masa  pidana  5-10  tahun dan  telah  menjalani  2/3  masa  pidananya akan  diberi-kan  asimilasi  di  rumah,  dari datanya  diperkirakan  ada  15.442  per  hari dan    akan  terus  bertambah.  Narapidana tindak pidana korupsi di atas usia 60 tahun yang telah menjalani  2/3  masa pidana  ada sekitar  300  orang.  Narapidana  yang memiliki  penyakit  kronis  dan  dinyatakan langsung oleh rumah sakit pemerintah dan telah  menjalani  2/3  masa  pidana  ada sebanyak  1.457  orang.  Dan  narapidana asing ada sekitar 53 orang.
Menurut Pasal 34 PP No. 99/2012 sebagai berikut:
1. Setiap  narapidana  dan  anak  pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  diberikan  kepada Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah  menjalani  masa  pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman  disiplin  dalam  kurun waktu  6  (enam)  bulan  terakhir, terhitung sebelum tanggal
pemberian Remisi;dan
b. telah mengikuti program pembinaan  yang  diselenggara- kan oleh LAPAS dengan predikat  baik.  (PP  No.99/2012: 3-4). 4
Hal tersebut langsung mendapat penolakan keras  dari  berbagai  kalangan,  mulai  dari masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Indonesian  Corruption Watch (ICW), dan lain-lain. ICW menuding  Yasonna  Laoly  menggunakan pencegahan  Covid-19  sebagai  dalih  untuk membebaskan para koruptor dan mengatakan  ini  hanyalah  permainan  para elit  politik  saja.  ICW  menegaskan  bahwa kejahatan  kasus korupsi tidak  bisa disamakan  dengan  kasus  lainnya,  karena bukan  hanya  merugikan  negara  dengan menggunakan uang negara untuk kepentingan  pribadi  tetapi  para  koruptor
4 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah (PP)    Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012, Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Negara  Binaan Pemasyarakatan” dalam https://peraturan.
bpk.go.id/Home/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012 diakses 1 Mei 2020.
Pro Kontra Wacana... | 48
juga  sudah  merusak  sistem  demokrasi, bahkan  dikatakan  sebagai  pelanggaran HAM.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga  ikut  angkat  bicara  perihal  masalah pembebasan  narapidana  koruptor  melalui revisi PP No. 99/2012.
Jokowi mengatakan  jika  pihak  dari  pemerintah hanya  akan  membebaskan  narapidana umum  saja  dengan  syarat  dan  ketentuan yang berlaku dan tidak akan membebaskan narapidana  korupsi.  Dari  pihak  Jokowi akan memastikan jika tidak akan membebaskan  narapidana  tindak  kasus korupsi.  Dikatakan  juga  jika  perihal pembebasan  narapidana  koruptor  tidak pernah  ada  pembicaraan  dan  dibahas dalam  rapat,  jadi  itu  hanya  rencana  dari Yasonna Laoly selaku Menkumham.
Ada  pendapat  yang  mengatakan  jika Yasonna  Laoly  memang  sangat  ingin memberikan keringanan mengingat sebagai pencegahan terhadap kasus Covid- 19 mengapa tidak fokus terhadap narapidana  kasus  umum  saja  yang  sudah pasti  narapidananya  lebih  banyak  dari pada  narapidana  kasus  korupsi.    Dari jumlah narapidana di Indonesia ada sekitar 200.000-an  orang  dan  4000  lebihnya merupakan  narapidana  koruptor.  Mem- bebaskan  narapidana  koruptor  dengan alasan  pencegahan  penularan  Covid-19 bukanlah  keputusan  yang  tepat.  Karena dari  yang  kita  tahu  sendiri  bahwa  ruang tahanan para koruptor itu terkesan mewah dan  lebih  baik  dari  para  narapidana  kasus umum. Dari isu tentang Lembaga Pemasyarakatan  Sukamiskin  yang  dikata-
kan  memberikan  keistimewah-an  satu ruang  tahanan  untuk  satu    nara-pidana koruptor  dengan  hal  ini  secara  tidak langsung  para  narapidana  korupsi  sudah melakukan social distancing dan memutus rantai penularan  Covid-19. Bahkan  Najwa
Shihab, seorang presenter ikut berkomentar bahwa pembebasan narapidana koruptor dengan alasan Lembaga  Pemasyarakatan over dan  tidak baik  bila  digunakan  sebagai  tempat pencegahan  Covid-19  hanya  akal-akalan para  elit  saja. 5 Para  narapidana  korupsi  di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin bahkan tergolong hidup mewah.
Yasonna  Laoly  membantah  jika  ia melakukan  hal  ini  dengan  maksud  khusus dan semua murni untuk kebaikan bersama. Yasonna  Laoly  mengatakan  orang  yang tidak  punya  rasa  kemanusiaan  saja  yang tidak  setuju  dengan  pembebasan  nara- pidana  dari  Lembaga  Pemasyarakatan dengan  kondisi over kapasistas  yang dialami  Lembaga  Pemasyarakatan  di tengah  pandemi  Covid-19.  Pernyataan tersebut  untuk  merespon  sejumlah  pihak yang  tidak  memperikan  persetujuannya dengan  rencana  dari  pemerintah  untuk membebaskan para narapidana. 6
5 Arifina  Cahyati  Firdausi,  “Najwa  Shihab Kritik  Menteri  Yasona  Soal  Wacana  Pembebasan Napi  Koruptor,  "Mba  Nana"  Ramai  di  Twitter”, dalam https://jatimtimes.com/baca/212195/2020 0405/173400/najwa-shihab-kritik-menteri-yasona- soal-wacana-pembebasan-napi-koruptor-mba-nana- ramai-di-twitter diakses 1 Mei 2020.
6 CNNIndonesia.com,“Yasonna: Hanya  Orang Tumpul  Kemanusiaan  Tak  Terima  Napi  Bebas” dalam  https://www.cnnindonesia.com  /nasional /20200405120144-12-490439/yasonna-hanya-
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Yasonna  Laoly  sudah  menandatangani Keputusan  Menteri  (Kepmen)  Nomor
M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana  dan  Anak  melalui  asimilasi dan  integrasi  dalam  rangka  pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada  30  Maret  2020.  Dengan  adanya pembebasan  tersebut  akan  menghemat anggaran  negara  tentang  uang  pembinaan warga binaan hingga Rp. 260 Miliar. 7
Masyarakat  banyak  yang  mengkritik kebijakan  yang  dibuat  Yasonna  Laoly terhadap pembebasan sejumlah narapidana yang  termasuk  pembebasan  narapidana korupsi  melalui  revisi  PP  No.  99/2012. Hal  tersebut  langsung  dibantah  oleh Yasonna Laoly, ia mengatakan narapidana yang  dipertimbangkan bukan hanya nara- pidana  korupsi  tetapi  narapidana  khusus juga  dipertimbangkan  untuk  dibebaskan dari  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan Permenkumham  10/2020  dan  Kepmen- kumham  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun  2020  tidak  boleh  menabrak peraturan PP 99/2012. 8
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) ikut  menolak  keras  pembebasan  para koruptor.  KPK  sudah  cukup  kecewa terhadap  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang mempermudah para koruptor untuk
orang-tumpul-kemanusiaan-tak-terima-napi-bebas diakses 1 Mei 2020 7 CNNIndonesia.com, 1 Mei 2020.
8 Patricia  Debora  Yunita , “Analisis  Yuridis Persyaratan  Khusus  Pembebasan  Bersyarat  Bagi Narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus Narapidana  Hartati  Murdaya)”, Jurnal  Hukum Universitas Brawijaya (2015), h. 1-21.
mendapatkan  remisi  dan  pembebasan bersyarat,  hal  ini  bisa  menjadi  salah persepsi  yang  membuat  para  koruptor menganggap  remeh  sanksi  yang  diberikan meskipun  para  koruptor  mendapatkan hukuman  berat.    Sekarang  ditambah  lagi dengan pembebasan para koruptor, hukuman mereka sebenarnya sudah mendapatkan  banyak  ruang  kosong  tetapi sekarang  masih  siberi  kelonggaran  lagi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan  jika  pembebasan  narapidana di  tengah  gejolak  Covid-19  ini  harus mengedepankan rasa keadilan. 9
Memang  dapat  dilihat  hubungan  antara pemerintah  (elit)  dan  masyarakat  (massa) tidak pernah baik, selalu ada kesenjangan. Pembebasan narapidana ini juga dapat kita lihat  sebagai  permasalahan  yang  ada  pada hubungan  elit  dan  massa,  hal  ini  terjadi akibat perbedaan posisi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Terjadi pertentangan  dan  konflik  antara  elit  yang berposisi sebagai kelompok dominan yang dapat melakukan dominasi terhadap massa yang berposisi sebagai kelompok subordinasi.  Posisi  yang  berbeda  meng- hasilkan  kepentingan  yang  berbeda  pula hal  ini  menjadi  potensi  dari  konflik  yang melekat  pada elit dan massa. Kesimpulan- nya  konflik  di  antara  elit  dan  massa terbentuk  karena  tidak  tercapainya  titik
9 Dhika  Kusuma  Winata,  “Wakil  Ketua  KPK Tolak Rencana Pembebasan Napi Koruptor” dalam https://mediaindonesia.com/read/detail/301235- wakil-ketua-kpk-tolak-rencana-pembebasan-napi- koruptor diakses 1 Mei 2020.
Pro Kontra Wacana... | 50
temu  perbedaan  kepentingan  di  antara mereka. 10
Masyarakat  yang  sepenuhnya  menerapkan nilai-nilai  demokrasi  akan  menyelesaikan masalah  yang  muncul  dari  pertentangan kepentingan  antara  elit  dan  massa  dengan jalan  yang  cenderung  mekanis.  Penye- lesaian  masalah  yang  bisa  menghadirkan pertentangan  di  antara  keduanya  didasar- kan  pada  tata  cara  yang  telah  disepakati bersama  di  antara  anggota  masyarakat. Tata cara yang disepakati tersebut diberlakukan  menjadi  suatu  norma  yang harus  ditaati  oleh  seluruh  anggota  masya- rakat yang bersangkutan. 11
Berdasarkan hal tersebut Presiden Indonesia  Joko  Widodo  angkat  suara,  dia menegaskaan  jika  masalah  pembebasan narapidana  hanya  berlaku  bagi  narapidana tindak pidana umum, sementara narapidana  koruptor,  narkoba  dan  teroris tidak  akan  dibebaskan  dalam  kebijakan tersebut. Dengan ini pemerintah tidak akan pernah  merevisi  PP  No.  99/2012  yang berisi perihal regulasi pengetatan hukuman bagi narapidana khusus termasuk koruptor yang    disampai-kan  dalam  rapat  secara virtual  di  Istana  Bogor  pada  Senin, tertanggal 06 April 2020. 12
10 Haryanto, Elit,  Massa  dan  Kekuasaan: Suatu  Bahasan  Pengantar (Yogyakarta:PolGov, 2017).
11 Edie Toet Hendratno,
“Kebijakan Pemberian  Remisi  Bagi  Koruptor,  Suatu  Telaah Kritis  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum”, Jurnal Hukum  dan  Pembangunan ,  Vol.  44,  No.4  (2013), h. 518-542.
12 Andhika  Prasetia,  “Jokowi:  Hanya  Napi Pidana  Umum  yang  Dibebaskan  terkait  Corona, Bukan  Koruptor”  dalam  https://news.detik.com
Pemerintah  juga  tidak  membebaskan narapidananya  dengan  asal  saja,  tetapi harus dengan ketentuan syarat, kriteria dan pengawasan  tertentu.  Seperti  di  beberapa negara  yang  juga  melakukan  pembebasan terhadap narapidana mereka dalam pencegahan  penyebaran  Covid-19  seperti di  Iran  yang  membebaskan  95.000 narapidana  dan  Brasil  yang  membebaskan 34.000 narapidana.
Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga mengatakan  melalui  keterangan  resminya pada  tanggal  04  April  2020,  jika pemerintah  sama  sekali  tidak  akan mengubah  atau  merevisi  PP  No.  99/2012 tersebut.  Pihak  pemerintah  sendiri  akan tetap pada sikap awal mereka dengan tidak menganggu hingga merevisi aturan tersebut.  Mahfud  MD  menjelaskan  jika  di dalam  PP  No.  99/2012  sudah  tertera dengan jelas jika narapidana tindak pidana korupsi,  narkoba,  dan  teroris  itu  berbeda dengan  narapidana  tindak  pidana  umum. 13 Dan dari Lembaga Pemasyarakatan yang ditempati  oleh  narapidana  koruptor  pun tidak terlalu padat sehingga tidak memiliki potensi  untuk penyebaran  Covid-19. Dengan begini tuntutan masyarakat diterima  pemerintah  dan  pembebasan narapidana  korupsi,  narkoba  serta  teroris tidak akan dibebaskan.
/berita/d-4966490/jokowi-hanya-napi-pidana- umum-yang-dibebaskan-terkait-corona-bukan- koruptor diakses 1 Mei 2020.
13 Feriawan Hidayat, “Mahfud MD: Tidak Ada Pembebasan  Bersyarat  Napi  Koruptor”  dalam https://www.beritasatu.com/nasional/616839- mahfud-md-tidak-ada-pembebasan-bersyarat-napi- koruptor diakses 1 Mei 2020.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## KESIMPULAN
Rencana  Yasonna  Laoly  untuk  merevisi PP  No.  99/2012  mendapat  penolakan  dari berbagai pihak, sebab Menteri Hukum dan HAM tersebut berencana untuk membebaskan narapidana koruptor dengan alasan  darurat  Covid-19.  Yasonna  Laoly membantah  jika  ia  melakukan  hal  ini dengan  maksud  khusus  dan  semua  murni untuk  kebaikan  bersama.  Selain  itu, Yasonna  Laoly  berdalih  pihak  yang menolak keputusannya tidak memiliki rasa kemanusiaan  karena  membiarkan  nara- pidana  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan yang over kapasitas.  Pernyataan  tersebut mendapat  respon  penolakan  dari  berbagai pihak  sebab  berpeluang  mencederai  Hak Asasi  Manusia  masyarakat  luas  yang haknya  dirampas  oleh  koruptor.  Beberapa pihak  pun  membantah  jika  Lembaga Pemasyarakatan  narapidana  korupsi over kapasitas karena fasilitasnya yang lengkap. Dengan  tekanan  dari  banyak  elemen masyarakat,  rencana  pembebasan  nara- pidana  korupsi  tersebut  akhirnya  batal dilaksanakan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
David  Easton,  “An  Approach  to  the Analysis of Political Systems”, World Politics , Vol. 9, No. 3 (1957), h. 383- 400. Edie Toet Hendratno, “Kebijakan
Pemberian  Remisi  Bagi  Koruptor,
Suatu  Telaah  Kritis  Dari  Perspektif
Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan
Pembangunan ,  Vol.  44,  No.4  (2013), h. 518-542.
Gabriel  A.  Almond,  “A  Developmental Approach  to  Political  Systems”,
World Politics , Vol. 17, No. 2 (1965),
h. 183–214.
Haryanto, Elit,  Massa  dan  Kekuasaan: Suatu  Bahasan  Pengantar (Yogya- karta: PolGov, 2017).
Patricia  Debora  Yunita,  “Analisis  Yuridis
Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat  Bagi  Narapidana  Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Narapidana Hartati Murdaya)”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya (2015), h. 1-21.
Republik  Indonesia,  “Peraturan  Peme- rintah  (PP)    Republik  Indonesia Nomor  99  Tahun  2012,  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan
Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan”  dalam  https://peratu ran.  bpk.go.id/Home/Details/5314/pp- no-99-tahun-2012  diakses  1  Mei 2020.

## Website
Andhika  Prasetia,  “Jokowi:  Hanya  Napi Pidana  Umum  yang  Dibebaskan terkait  Corona,  Bukan  Koruptor” dalam  https://news.detik.com  /berita/ d-4966490/jokowi-hanya-napi-pidana -umum-yang-dibebaskan-terkait-coro na-bukan-koruptor  diakses  1  Mei 2020.
Arifina  Cahyati  Firdausi,  “Najwa  Shihab Kritik  Menteri  Yasona  Soal  Wacana
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pembebasan  Napi  Koruptor,  "Mba Nana"  Ramai  di  Twitter”,  dalam https://jatimtimes.com/baca/212195/2 020 0405/173400/najwa-shihab-kritik- menteri-yasona-soal-wacana-pembeba san-napi-koruptor-mba-nana-ramai- di-twitter diakses 1 Mei 2020.
CNNIndonesia.com,“Yasonna: Hanya Orang  Tumpul  Kemanusiaan  Tak Terima Napi Bebas” dalam https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20200405120144-12-490439/yason na-hanya-orang-tumpul-kemanusiaan- tak-terima-napi-bebas  diakses  1  Mei 2020.
Dhika  Kusuma  Winata,  “Wakil  Ketua KPK  Tolak  Rencana  Pembebasan Napi  Koruptor”  dalam  https://media indonesia.com/read/detail/301235- wakil-ketua-kpk-tolak-rencana-pembe basan-napi-koruptor  diakses  1  Mei 2020.
Feriawan  Hidayat,  “Mahfud  MD:  Tidak Ada  Pembebasan  Bersyarat  Napi Koruptor”  dalam  https://www.berita satu.com/nasional/616839-mahfud- md-tidak-ada-pembebasan-bersyarat- napi-koruptor diakses 1 Mei 2020.