## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait  Pemanfaatan Artificial
Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia
Rahmi Ayunda 1 , Rusdianto 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : rusdiantooooo@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Artificial Intelligence,
Banking Activities,
Regulation The  development  of  information  technology  resulted  in  the industrial  revolution  4  times.  Starting  from  the  1.0  industrial revolution that occurred in the 18th century until now in the 4.0 industrial revolution that occurred in 2010. The 4.0 Industrial Revolution  introduced  innovative  technology  in  the  industrial world  so  that  the  world  became  acquainted  with  Artificial Intelligent.  The  application  of  Artificial  Intelligent  in  banking activities  provides  convenience  and  efficiency  to  all  customers and also the bank. However, technological progress will not be defeated by human greatness. Where hackers can still leak and steal customer data, so regulations related to the application of Artificial Intelligence in banking activities are considered very important. The rise of leaks carried out by hackers is known as cyber crime which can destroy the application of the principle of secrecy  in  the  banking  system.  This  is  what  then  inspires  the urgency  to  protect  bank  consumers  data.  This  research  was conducted  using  normative  Legal  research  and  is  intended  to provide  the  benefits  derived  from  the  application  of  AI  in banking activities, negative impacts and ways to avoid negative impacts through the formation of new regulations related to the application  of  Artificial  Intelligence  in  banking  activities  in Indonesia.

## Abstrak
Kata kunci: Artificial Intelligent, Aktifitas Perbankan, Regulasi
Corresponding Author: Rusdianto, E-mail:
rusdiantooooo@gmail.com Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya revolusi industri sebanyak 4 kali. Berawal dari revolusi industri 1.0  yang  terjadi  pada  abad  ke-18  hingga  sekarang  berada  di revolusi  industri  4.0  yang  terjadi  pada  tahun  2010.  Revolusi Industri  4.0  memperkenalkan  teknologi  yang  inovatif  dalam dunia industri sehingga dunia menjadi kenal dengan Artificial Intelligent.  Penerapan  Artificial  Intelligent  dalam  aktifitas perbankan  memberikan  kemudahan  dan  efisiensi  kepada seluruh  nasabah  dan  juga  pihak  bank.  Akan  tetapi,  kemajuan
teknologi  tidak  akan  dapat  dikalahkan  oleh  kehebatan manusia.  Dimana  para  hacker  tetap  dapat  pembocoran  dan mencuri  data  nasabah,  sehingga  regulasi  terkait  penerapan Artificial  Intelligent  dalam  aktifitas  perbankan  dinilai  sangat penting. Maraknya Tindakan pembocoran yang dilakukan oleh hacker  dikenal  dengan  sebutan  kejahatan  cyber  yang  dapat membuat  penerapan  asas  Rahasia  dalam  sistem  perbankan menjadi hancur. Fenomena inilah yang kemudian menginspirasi  urgensi  dari  perlindungan  data  nasabah. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan normative.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjelaskan mengenai manfaat yang didapatkan dari penerapan AI dalam aktifitas  perbankan,  dampak  negatif  dan  cara  menghindari dampak  negatif  melakui  pembentukan  regulasi  baru  terkait penerapan  Artificial  Intelligent  dalam  aktifitas  perbankan  di Indonesia.
@Copyright 2021.

## 1. PENDAHULUAN
Awal mula gencarnya teori revolusi industri di dunia yaitu pada abad ke-18 bersamaan dengan enlightment (abad pencerahan). Teori revolusi industri muncul ketika  ditemukannya  mesin  uap  pertama  oleh  James  Watt  pada  tahun  1769 (Baiquini, 2009). Kemudian, dari penemuan mesin uap, akhirnya dikembangkannya berbagai mesin yang berbasis dengan mesin uap untuk menggerakkan kereta api, kapal  dan  juga  mobil.  Akhirnya  mesin-mesin  industri  ikut  bermunculan  dalam membantu  mengolah  sumber  daya  alam  dan  bahan  mentah  secara  masal,  dan disebut sebagai industri. The Fourth Industrial Revolution menjelaskan bahwa dunia saat ini telah mengalami empat tahapan revolusi industri. Revolusi Industri 1.0 pada abad  ke-18  yaitu  dimana  ditemukannya  mesin  uang  sehingga  memungkinkan barang  dapat  diproduksi  secara  massal  (Prasetyo  &  Trisyanti,  2018).  Revolusi Industri  2.0  yang  terjadi  pada  abad  ke-19  sampai  20,  pada  tahapan  ini  seluruh masyarakat telah mengenal listrik sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Revolusi Industri 3.0 sekitar tahun 1970-an, pada tahap revolusi industri ini para masyarakat  mulai  mengenal  komputerisasi.  Revolusi  Industri  4.0  yang  terjadi sekitar tahun 2010-an melalui penemuan rekayasa intelegensi dan Internet of Thing yang  mengoneksikan  antara  manusia  dengan  mesin.  Revolusi  Industri  4.0 merupakan  fenomena  yang  berkaitan  dengan  teknologi  jaringan.  Konsep penerapannya  menitikberatkan  pada  konsep  otomatisasi,  dan  teknologi  tersebut dapat diwujudkan tanpa menggunakan manusia dalam proses pengaplikasiannya. Manajemen waktu dianggap sebagai lingkungan yang vital dan tak terpisahkan bagi para pelaku industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik dapat melipatgandakan biaya  pemrosesan  dan  produksi  (Zulfadi,  2020).  Oleh  karena  itu  diciptakanlah kecerdasan buatan yang fungsi utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang lebih di kenal dalam Bahasa Indonesia (selanjutnya di sebut sebagai “AI”) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa
berpikir  seperti  halnya  manusia  (Dicoding,  2015).  Menurut  Schalkoff  AI  adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi, sedangkan menurut Rich dan Knight, AI adalah studi tentang cara membuat  komputer  melakukan  sesuatu  yang,  sampai  saat  ini,  orang  dapat melakukannya  lebih  baik  (Elwandayudistira,  2015).  Luger  dan  Stubblefield berpendapat  bahwa  AI  adalah  cabang  ilmu  komputer  yang  berhubungan  dengan otomasi perilaku yang cerdas (Elwandayudistira, 2015). Adapun ahli Haag dan Keen yang menyatakan AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi  sehingga  sistem  tersebut  dapat  memfasilitasi  proses  pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jika menurut McLeod and Shell, AI  adalah  aktivitas  penyediaan  mesin  seperti  komputer  dengan  kemampuannya untuk  menampilkan  perilaku  yang  dianggap  sama  cerdasarnya  dengan  jika kemampuan tersebut di tampilkan oleh manusia (Dicoding, 2015).
AI merupakan sebuah teknologi yang dikembangkan untuk mengetahui dan memodelkan  proses-proses  berpikir  manusia  dan  mendesain  mesin  agar  dapat menirukan  perilaku  manusia  (Supriadi  &  Asih,  2020).  Dengan  teknologi  AI  yang diciptakan guna dapat melakukan kegiatan sedemikian rupa seperti manusia telah menjadi  suatu  keresahan  bagi  kehidupan  masyarakat  sebagaimana  AI  dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh manusia (Elwandayudistira, 2015). AI sendiri merupakan teknologi yang  memerlukan  data  untuk  dijadikan  pengetahuan,  sama  seperti  manusia.  AI dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan memfokuskan pada kecerdasan mesin sehingga dapat memberikan respon seperti manusia. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning dan self correction (Adani, 2021).
Perkembangan AI sangatlah berguna bagi berbagai bidang usaha pada saat ini, terutama  pada  bidang  usaha  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  atau perbankan(Adani, 2021). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  “UU  Perbankan”)  menerangkan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” . Sebelum adanya revolusi industri, segala usaha perbankan di lakukan secara tatap muka. Hal tersebut telah membuat efesiensi waktu, keamanan dan efektivitas kerja menjadi lambat. Sebelum terjadinya revolusi industri setiap orang yang ingin melakukan  transaksi,  menabung,  dan  kegiatan  bank  lainnya,  harus  ke  tempat dimana akun atas suatu rekening bank di buka. Setelah terjadinya revolusi industri yang  mendapatkan  AI,  berbagai  bidang  usaha  mendapatkan  efisiensi  dalam melakukan  suatu  kegiatan  terutama  pada  perbankan  .  Setelah  adanya  revolusi industri pada perbankan mengalami perkembangan pesat nasabah ataupun calon nasabah  yang  ingin  melakukan  transaksi  ataupun  menabung  dan  kegiatan  bank lainnya akan menjadi lebih mudah dan efisien.
Perkembangan  teknologi  AI  pada  sektor  keuangan  dinilai  memiliki  manfaat besar  terhadap  bisnis  di  Indonesia  terutama  dalam  sektor  perbankan.  Menurut McKinsey  &  Company,  terdapat  beberapa  keuntungan  dalam  menggunakan  AI  di layanan  perbankan  (Harahap  &  Idham  &  Kusuma  &  Rakhman,  2017).  Pertama,
meningkat  pendapat  melalui  peningkatan  personalisasi  layanan  kepada  nasabah maupun  karyawan  (Istiarni  &  Hadiprajitno,  2014).  Kedua,  menurunkan pengeluaran  melalui  efisiensi  dari  teknologi  otomatisasi,  mengurangi error  rates , dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik . Terakhir, bank dapat menangkap peluang  baru  berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan.  Manfaat  dari  adanya revolusi  industri  telah  memberikan  manfaat  positif  terhadap  transaksi  pada perbankan,  sehingga  terjadi  kemudahan,  efektivitas  waktu,  dan  efisiensi.  Pada umumnya  nasabah  sudah  tidak  perlu  datang  ke  cabang  untuk  melakukan  suatu aktifitas  perbankan.  Pada  saat  ini  bank  pada  umumnya  sudah  dapat  melakukan transaksi  secara  jaringan  yang  langsung  bisa  sampai  pada  tempat  tujuan penerimaan  dana,  nasabah  atau  calon  nasabah  sudah  dapat  melakukan  deposito secara online maupun pada saat ini sudah dapat melakukan pinjaman kredit secara online.
AI  dalam  aplikasi  perbankan  menawarkan  keuntungan  besar,  menghemat anggaran bank dan memudahkan akses data karena pelanggan akan meningkatkan efisiensi secara tepat waktu. Karena adanya AI, penggunaan AI juga memudahkan bank  dalam  mengambil  keputusan  strategis  yang  cepat.  Apa  yang  dilakukan  di perusahaan, terutama di bank, tentu saja didasarkan pada aturan AI. Di Indonesia, pengguna  AI  adalah  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  atau  BBRI.  BBRI  memiliki kecerdasan buatan yang disebut Sabrina, yang mewakili asisten BRI cerdas baru, yang  dapat  digunakan  melalui  aplikasi  jejaring  sosial Facebook  Messenger dan aplikasi Telegram berbasis obrolan (Purnomo, 2018). Penerapan AI dalam aktifitas perbankan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh  nasabah  dalam  melakukan  segala  bentuk  transaksi.  Akan  tetapi, kekurangan  daripada  penerapan  AI  yaitu  dapat  terjadinya  penyalahgunaan  data pribadi oleh penyelenggara. Data pribadi yang direkam oleh sistem AI selama proses analisis permintaan untuk pengajuan dana pinjaman oleh debitur, digunakan untuk melakukan  penagihan  pada  saat default debitur.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  PJOK,  Peraturan  Bank  Indonesia  atau  PBI dan  Peraturan  Mentri  komunikasi  dan  Informasi,  tentunya  AI  melanggar  prinsip transaksi elektronik. Sehingga debitur dalam kasus ini menjadi pihak yang merasa dirugikan.  Hukum  di  Indonesia  belum  mengatur  tentang  sanksi  tegas  terhadap penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi debitur dengan menggunakan sistem AI (Disemadi & Prasetyo, 2021; Utomo, 2020).
Sehingga penerapan AI ini dapat menimbulkan ruang bagi perbankan untuk melakukan tindakan yang melanggar Rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan. Penyelenggara AI tidak akan dapat dijerat dengan UU Perbankan  dikarenakan  sistem  daripada  pelaksanaannya  berbeda.  Penerapan  AI dalam aktifitas perbankan memang terkesan memudahkan segala bentuk transaksi bagi nasabah, akan tetapi lebih baik apabila terdapat hukum yang mengatur tegas apabila  terjadinya  hal-hal  negatif  yang  muncul  akibat  daripada  penerapan  AI tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Hafids  S  dalam  artikelnya  yang berjudul  “Keabsahan  Perjanjian  Kredit  Antara  Pihak  Nasabah  dan  Bank  Melalui Agen  Elektronik  Artificial  Intelligence  Dengan  Sistem  Chatbot”  dalam  penelitian tersebut  Hafids  lebih  memfokuskan  pada  keabsahan  daripada  suatu  Perjanjian
Kredit  yang  dilakukan  melui  chatbot,  dimana  dalam  1320  KUHPer  menerangkan bahwa “supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah,  perlu  dipenuhi  empat  syarat kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang” Maka dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  suatu  keabsahan  Perjanjian  Kredit  tidak  ada hubungannya  dengan chatbot (Hafidz,  2019).  Dikarenakan  selama  perjanjian memenuhi ke empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut dinilah sah menurut hukum.  Dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  sehingga  dapat  ditarik  perumusan masalah yang akan di bahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut : (a)Bagaimana manfaat kecerdasan buatan dalam aktifitas perbankan di Indonesia?, (b) Bagiamana dampak  negatif  kecerdaasan  buatan  terhadap  aktfitas  perbankan  di  indonesia?, (c)Bagaimana pengaturan kecerdasan buatan dalam menunjang aktifitas perbankan di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  peneltian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan menganalisa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  (Ishaq,  2017).  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan  studi  Pustaka dengan memanfaatkan data yang diperoleh berupa data sekunder. data sekunder yang  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  mengkaji  melalui  peraturan perundang-undangan serta literatur -literatur yang sudah ada (Arlimas, 2018).

## 3. PEMBAHASAN

## a. MANFAAT AI ATAU KECERDASAN BUATAN DALAM AKTIFITAS PERBANKAN DI INDONESIA
AI  adalah  simulasi  dari  kecerdasan  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  di hubungkan  dalam  mesin  dan  diprogram  agar  bisa  berpikir  layaknya  manusia . Beberapann ahli berpendapat sebagai berikut (Dewi ,2013): a) John McCarthy, 1956 AI adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia; dan b) Herbert Simon, 1987 AI adalah tempat suatu  penelitian,  aplikasi,  dan  instrusksi  yang  terkait  dengan  pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia-cerdas.
AI  telah  menghasilkan  kemajuan  besar  dalam  perangkat  keras  komputer, perangkat  lunak,  dan  teknologi  internet  telah  mengubah  masyarakat  kita  secara permanen  (Dewi,  2013).  Sehingga  dapat  disimpulkan,  apabila  saat  ini  teknologi tidak  mengalami  kemajuan  sepesat  ini,  maka  seluruh  kegiatan  industri  di  dunia tidak akan semaju saat ini. Kemajukan teknologi AI memberikan banyak manfaat dalam aktifitas perbankan di Indonesia. Salah satu manfaat yang paling dirasakan atas kemajuan teknologi adalah nasabah akan merasa lebih hemat waktu, efisien dan  mudah  dalam  melakukan  aktifitas  perbankan  hanya  melakui  teknologi (Disemadi, & Prananingtyas, 2019).
Melalui  penerapan  AI  dapat  membantu  pekerja  maupun  nasabah  di  bank mendapatkan  efisiensi  dalam  pengerjaan  suatu  hal  dalam  hal  penyimpanan  data yang tidak ada batasannya, memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengejarkan suatu hal, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang, lebih
murah, bisa di kerjakan dengan cepat dan tepat, dan lainnya (Bank Danamon, 2019). Manfaat yang di terapkan bank di Indonesia dengan AI telah mempermudah banyak hal, apa lagi pada masa pandemic covid-19 ini, sebagai contoh, nasabah sudah tidak perlu  datang  ke  bank  lagi  untuk  membuat  suatu  transaksi,  nasabah  sudah  dapat melakukan transaksi dengan hanya menggunakan handphone dan internet dengan sekali klik (Smith & Nobanee, 2020). Nasabah atau calon nasabah sudah tidak perlu datang ke tempat bank untuk membuka suatu rekening di bank, nasabah atau calon nasabah  sudah  tidak  perlu  datang  ke  cabang  untuk  menyerahkan  dokumen  asli, nasabah  atau  calon  nasabah  sudah  dapat  melakukan  pinjaman  kredit  di  online, karena dengan adanya AI yang telah di terapkan.
AI  yang  diterapkan  dalam  aktifitas  perbankan,  sudah  tidak  asing  lagi,  banyak perusahaan  keuangan  sudah  menggunakan  AI  dalam  mengembangkan  dan memajukan  bisnis  perusahaan  (Caron,  2019).  Hal  tersebut  meningkatkan kecepatan,  persisi,  dan  keefektifan  upaya  manusia.  Dengan  teknologi  yang berkembang sangat pesat saat ini, nasabah sudah dapat melakukan transaksi lebih mudahnya dengan menggunakan sidik jari ataupun dengan fitur pengenalan wajah. Teknologi  dengan  fitur  sidik  jari  ataupun  dengan  fitur  pengenalan  wajah  sudah banyak di terapkan pada sistem Bank yang ada di indonesia. Pada dasarnya nasabah sudah tidak perlu datang ke Bank untuk melakukan aktivitas Bank. Pada saat ini bank yang berlokasi di Negara Indonesia secara bertahap mulai memanfaatkan AI dalam  aktifitas  perbankan.  Sejumlah  bank  yang  di  Indonesia  sudah  menerapkan melakukan  aktivitas  bank  secara  daring  tanpa  datang  ke  bank.  Pemerintah  bank yang ada di Indonesia menganjurkan bank-bank yang ada di Indonesia agar dapat menggunakan teknologi AI dalam aktivitas bank.
Menurut  McKinsey  &  Company  terdapat  beberapa  keuntungan  dalam menggunakan  AI  di  perbankan,  yaitu  (Bagana  &  Santoso,  2021):  a)  Pertama, meningkatkan revenue melalui peningkatan personalisasi layanan kepada nasabah maupun  karyawan,  b)  Kedua,  menurunkan  pengeluaran  melalui  efisiensi  dari teknologi otomatisasi, mengurangi error rates, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, c) Terakhir, bank dapat menangkap peluang baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Walaupun terdapat berbagai dampak positif dalam penerapan AI, namun dalam penerapannya tetap harus didukung dengan regulasi yang baik. Dikarenakan  dalam  penerapan  AI  sangat  membutuhkan  lingkungan  perusahaan yang  mendukung  penerapan  teknologi  tersebut.  Hal  tersebut  untuk  mengurangi segala resiko yang mungkin timbul akibat penerapan AI dalam aktifitas perbankan (Bagana  &  Santoso,  2021).  AI  juga  membutuhkan  pengontrolan  dalam operasionalnya,  misalnya  dalam  melakukan  pembatasan  akses  ke  database (Frederica  &  Murwaningsari,  2021).  Dalam  penelitian  sebelumnya,  terungkap bahwa penerapan AI dapat meningkatkan profitabilitas atau kinerja. AI di gunakan juga untuk mengindentifikasi transaksi yang merupakan penipuan, mengadopsi  pemberian  skor  kredit  yang  cepat  dan  akurat,  serta  mengautomasi tugas-tugas pengelola data secara tajam (Samsudin & Halim & Khalid, 2021). Hal tersebut  telah  membuat  berbagai  bidang  usaha  menggunakan  perkembangan teknologi  AI.  Dengan  adanya  teknologi  AI,  pada  industri  bank  juga  sudah menggunakan teknologi AI. Perkembangan teknologi yang di gunakan perindustri bank sangat menghasilkan banyak manfaat dalam melakukan suatu aktivitas atau transaksi.

## b. DAMPAK  NEGATIF  KECERDASAN  BUATAN  TERHADAP  AKTIVITAS PERBANKAN
Perkembangan  revolusi  industri  terutama  pada  bidang  AI  pada  bidang  usaha perbankan  tentunya  terdapat  dampak  negatif  dalam  aktivitas  perbankan.  AI tentunya belum memunculkan sistem yang sempurna, karena masih bisa di retas oleh orang yang pintar dalam meretas data-data. Pada bank yang ada di Indonesia sering  kali  terjadi  data-data  nasabah  ataupun  calon  nasabah  yang  bocor,  karena dengan  adanya  orang  yang  meretas  data  tersebut.  Bagi  orang  yang  peretas  dan mendapatkan data-data nasabah ataupun calon nasabah akan di menyalahgunakan hal tersebut untuk melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang.
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A”. Berdasarkan bunyi  Pasal  tersebut  dapat  menujukkan  bahwa  Bank  memiliki  sifat  kerahasiaan yang sangat ketat. Dimana pihak bank dilarang untuk melakukan pembukaan atau penyebaran  data-data  nasabah  dikarenakan  hal  tersebut  dinilai  sebagai  rahasia bank.    Sehingga  apabila  terjadinya  kebocoran  data  nasabah  baik  penyimpan maupun  pinjaman,  maka  pihak  Bank  tersebut  dapat  diancam  melakukan pelanggaran  atas  Pasal  47  ayat  (2)  UU  Perbankan  yang  menerangkan bahwa “Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi lainnya  yang  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan  menurut Pasal 40, diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda  sekurang-kurangnya  Rp.  4.000.000.000,-  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”.
Mengambil,  membocorkan,  memberikan  data  nasabah  ataupun  calon  nasabah tanpa  sepengetahuan  korban  tersebut  adalah  tindakan  yang  salah  dan  telah melanggar undang-undang, karena melakukan pencurian data (Nasution, 2015). Di sisi korban yang telah di rugikan dengan data yang telah di bocorkan sangat bahaya, karena  dapat  di  gunakan  untuk  membeli,  melakukan  kegiatan  yang  tidak  baik dengan menggunakan nama korban. Dalam hal tersebut sektor perbankan yang di Indonesia harus memiliki perlindungan jaringan AI yang harus kuat, karena peretas dapat mengakses, mendapatkan dapat apa saja dan kapan saja dari bank yang di targetkannya (Setiono, 2019).
Hal tersebut sering terjadi di bank Indonesia, sebagai contoh nasabah yang baru membuka  suatu  rekening,  peretas  mampu  mendapatkan  data  tersebut  dengan cepatnya.  Adapun peretas yang berpura-pura menjadi pejabat yang bekerja di suatu bank,  namun  melakukan  penipuan  terhadap  nasabah  ataupun  calon  nasabah dengan menggunakan pejabat suatu bank. Dengan AI terhadap aktivitas perbankan terdapat  juga  dampak  negatif  dalam  melakukan  sebuah  transaksi,  nasabah  atau calon  nasabah  dapat  melakukan  suatu  transaksi  dengan  menggunakan  dokumen, hal tersebut membuat bank akan susah untuk mengecek suatu dokumen (Frederica & Murwaningsari, 2021).
Perkembangan teknologi yang sangat pesat tentunya akan memberikan dampak kerugian bagi beberapa pihak, dalam pekerja maupun nasabah. Resiko penggunaan AI tentunya akan mendapatkan manfaat negatif pada suatu bisnis bank dalam hal menghilangkan  pekerjaan  manusia  dan  risiko  pembobolan  rahasia  bank  masih
tergolong  sangat  tinggi.  Tingginya  tingkat  pembobolan  rahasia  bank  ketika penerapan AI dikarenakan sistem keamanan pada sistem tersebut belum cukup dan aturan yang mengatur terkait dengan pelanggaran tersebut masih tergolong sangat rendah, serta yang terpenting adalah kemampuan data dan sistem yang masih terus berkembang  kecanggihannya  sehingga  untuk  saat  ini  kemungkinan  dialaminya kerusakan atau gangguan masih tergolong tinggi juga (Yu & Song, 2021).

## c. URGENSI  PENGATURAN  AI  DALAM  AKTIVITAS  PERBANKAN  DALAM MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP DATA NASABAH
Perkembangan  AI  dalam  pelayanan  aktivitas  perbankan  semakin  berkembang dengan  pertumbuhan  teknologi  yang  berkembangan  sangat  pesat.  Dalam penggunaan AI tentunya akan ada sisi positif dan negatifnya sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sebagai pengguna nasabah ataupun calon nasabah  dan  industri  perbankan  itu  sendiri,  tentunya  keamanan  data  nasabah maupun bank sangatlah penting. Dengan demikian, segala aktivitas perbankan yang di lakukan oleh nasabah ataupun calon nasabah dan industri perbankan itu sendiri, tentu  ingin  melakukan  suatu  kegiatan  yang  berkaitan  bank  yang  aman.  Masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan internet banking ke depannya, terutama karena tidak adanya kepastian  hukum  bagi  nasabah  dimana  belum  terdapat  suatu  bentuk  pengaturan atas  kegiatan internet banking di  Indonesia  (Atorf,  2013).  Di  dalam  peraturan hukum  Indonesia  belum  ada  pengaturan  peraturan  yang  mengatur  khusus mengatur tentang internet banking di Indonesia. Namun dengan hal tersebut dapat di kaitkan dengan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan  menafsirkan  peraturan  ke  dalam  penerapan  AI  dalam  aktifitas perbankan di Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan perbankan adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cara tatap muka maupun dengan AI. Salah satu penerapan AI dalam aktifitas perbankan  yaitu internet  banking . Internet  banking merupakan  suatu  bentuk pemanfaatan  media  internet  oleh  bank  untuk  mempromosikan  dan  sekaligus melakukan transaksi secara online baik produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru (Juliansya, 2018). Internet banking dapat juga didefinisikan sebagai suatu pengaturan  pada  halaman web yang  dilakukan  oleh  bank  dalam  memberikan informasi terkait produk dan jasa, serta penyediaan fasilitas berupa akses rekening, transfer  dana,  dan  dapat  melakukan  pembayaran-pembayaran  atau  digunakan sebagai bentuk transaksi pembeliian di e-commerce (Suseno, 2019).
Ketentuan  yang  dapat  di  pergunakan  untuk  menetapkan  dan  memberikan perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  nasabah  dalam  penyelenggaraan  layanan internet  banking  dapat  di  cermati  pada  Pasal  29  ayat  (4)  UU  Perbankan  yang berbunyi  “untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi nasabah yang di lakukan melalui bank”.  Mengingat bank diatur dengan dana dari masyarakat  yang  di  simpan  pada  bank  atas  dasar  kepercayan  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3)UU Perbankan.
Selanjutnya ketentuan dalam udang-undang perbankan adalah dalam Pasal 40 ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perbankan  yang  berbunyi  “bank  wajib  merahasiakan keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal
sebagaimana di maksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal  44A”;  “ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi pihak terafiliasi”. Bank wajib merahasiakan data-data nasabah yang ada di sebuah bank, kecuali yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal  44  A.  Bank  dapat  memberikan  data  nasabah  jika  memenuhi  kriteria pembukaan  rahasia  bank  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  tersebut. Pengecualian terhadap rahasia perbankan untuk kepentingan pemerintah yang di maksud  adalah  :  perpajakan,  urusan  piutang  dan  lelang,  kepentingan  pengadilan dan lainnya.
Prinsip  kerahasiaan  bank  dalam  peraturan  ini  tidak  dapat  diterapkan  dengan baik pada perlindungan hukum data pribadi nasabah penyedia layanan perbankan online (Utama & Iqsandri & Susanty & Permana, 2021). Karena perlindungan hukum terhadap  data  pribadi  nasabah  dalam  ketentuan  ini  terbatas  pada  data  yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, dan data nasabah penyedia layanan online banking tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi juga data yang dikirimkan  oleh  pelanggan  bank.  Komputer  yang  menjalankan  transaksi  dari terminal klien.
Bagi  pihak  bank  yang  melakukan  pembocoran  rahasia  bank  dapat  diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,- (empat  miliar  rupiah)  atau  denda  maksimal  Rp.  8.000.000.000,-  (delapan  miliar rupiah)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  47  ayat  (2)  UU  Perbankan.  Akan  tetapi hukuman  tersebut  hanya  dapat  menjerat  pihak-pihak  bank  saja,  yaitu  komisaris, direksi dan karyawan bank itu sendiri. Sedangkan pembocoran data nasabah yang terjadi dalam penerapan AI dilakukan oleh hacker atau pihak diluar bank, sehingga tidak ada hukuman yang dapat menjerat para pencuri data tersebut.
Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa “ segala upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen”.
UU  Perlindungan  Konsumen  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum terhadap  konsumen  sekaligus  dengan  pelaku  usaha.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU Perlindungan  Konsumen  menerangkan  bahwa “setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Aktifitas  perbankan,  nasabah  dapat  dikagetorikan  sebagai  konsumen  yang memakai suatu jasa dari pelaku usaha dan pelaku usaha dari aktifitas perbankan adalah bank itu sendiri. UU Perbankan menegaskan bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Maka, apabila terjadinya pembocoran rahasia atau data nasabah yang terjadi dalam penerapan AI, sehingga UU  Perbankan  dapat  sebagai  penegas  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari pihak pelaku usaha yaitu bank itu sendiri.
Setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh  keamanan  dan  perlindungan,  dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan nasabah ataupun calon nasabah bank harus  berasaskan  dengan  manfaat,  keadlian,  keseimbangan,  keamanan,  dan keselamatan  konsumen  serta  kepastian  hukum.  Hak-hak  konsumen  untuk
memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang atau jasa serta hak memperoleh ganti rugi.
Pasal  4  (A)  UU  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  hak  konsumen  untuk menikmati kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, terutama dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan konsumen itu sendiri  (Astrini,  2015).  Pengimplementasian  dalam  penetapan  hukum  terhadap tindak pidana siber adalah berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah salah satu pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  ITE”).  UU  ITE  merupakan bentuk  khusus  untuk  mengatur  berbagai  ativitias  manusia  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi, namun demikian luas lingkup dan kategori tindak pindak pidana  siber,  di  samping  undang-undang  ITE  peraturan  perundang-undangan lainnya juga secara mengatur tindak pidana siber. Kriminalisasi tindak pidana siber dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  memiliki  implikasi  terhadap upaya pemberantas tindak pidana siber di Indonesia (Jondong, 2020).
Pengesahan UU ITE pada 21 April 2008, akhirnya memberikan kepastian hukum terhadap  Tindakan  kejahatan cyber .  Setelah  disahkannya  UU  ITE  sehingga memberikan kepastian hukum dengan dokumen elektronik pada kontruksi hukum, serta  seluruh  pelanggarannya  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana.  Tranksaksi elektronik juga dikenal dengan kegiatan perdagangan elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE yang menerangkan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik  lainnya”. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tranksaksi  elektronik merupakan suatu transaksi yang timbul karena adanya transaksi barang dan/atau jasa dalam negeri dan melalui batas wilayah negara dengan tujuan untuk pengalihan hak atas suatu barang dan/atau jasa dalam memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.  Sedangkan  dalam  Pasal  2  UU  ITE  berlaku  untuk  setiap  orang  yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang baik didalam Negeri Indonesia ataupun diluar wilayah hukum Indonesia serta dapat memberikan  akibat  hukum  baik  dalam  negeri  Indonesia  maupun  diluar  wilayah hukum Indonesia (Dewantara, 2020).
UU ITE merupakan bentuk khusus untuk mengatur berbagai aktivitas manusia di bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  namun  demikian  luas  lingkup  dan kategori tindak pindak pidana cyber . Selain UU ITE, Peraturan Perundang-undangan lainnya  juga  mengatur  tindak  pidana cyber ,  akan  tetapi  tidak  diatur  secara  rinci sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Kriminalisasi tindak pidana cyber dalam Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  pemberantas tindak pidana cyber di Indonesia (Rahmanto, 2019). Dengan adanya UU ITE yang mengatur  dalam  transaksi  elektronik  dan  memfasilitasi  pelayanan  aktivitas perbankan  melalui  AI,  ada  beberapa  alasanya  penegasan  dari  UU  ITE  sebagai berikut (Gema, n.d) :
1. UU ITE menegaskan bahwa bank sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memberikan fasilitas berupa pelayanan jasa bank via Internet (e-banking) , bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah  berkaitan  dengan  pemanfaatan  layanan  yang  disediakannya.  Namun,
jika kerugian disebabkan oleh force majeur atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. UU ITE mewajibkan bank untuk memelihara sistem elektronik yang andal dan aman  serta  bertanggung  jawab  atas  pengoperasian  sistem  elektroniknya,  dan bank  menggunakan  sistem  elektronik  yang  memenuhi  persyaratan  minimum yang ditetapkan oleh UU ITE.
3. UU ITE, kontrak elektronik yang diakui, yaitu kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik juga dapat mencakup laporan transaksi bank yang dikirim melalui email, yang berhubungan dengan kutipan dan perjanjian dengan pelanggan.
4. Undang-undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau salinan cetaknya adalah bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan  bank  elektronik  untuk  melakukan  transaksi  bank,  status perubahan  rekening  dan  hasil  cetak  dalam  sistem  elektronik  yang  disediakan oleh bank dapat digunakan sebagai alat verifikasi yang efektif.
5. UU  ITE  memperjelas  tindak  pidana  terhadap  sistem  informasi  dan mempermudah  pengawasan  aparat  ketertiban  umum,  selain  itu  juga memberikan sanksi yang berat bagi siapa saja yang secara tidak sah merusak atau membobol sistem keamanan elektronik.
UU ITE juga mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukannya undang-undang itu sendiri,  setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  mengoperasikan  sistem elektronik yang memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16  UU  ITE  yang  berbunyi  sebagai  berikut  “Sepanjang  tidak  ditentukan  lain  oleh undang-undang  tersendiri,  setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : (a) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan  dengan peraturan  perundang-undangan,  (b)  Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan, keotentikan,  kerahasiaan  dan  keteraksesan  informasi  elektronik  dalam penyelenggaran  sistem  elektronik  tersebut,  (c)  Dapat  beroperasi  sesuai  dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik, (d) Dilengkapi dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa,  informasi  atau simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan  dengan penyelenggaraan  sistem  elektronik,  (d)  Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan  dan  kebertanggungjawaban  prosedur  atau produk”.
Pada  tanggal  27  Oktober  2016  dalam  Rapat  Paripurna  DPR,  akhirnya dilakukannya amandemen terhadap UU ITE dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal-pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut menguraikan beberapa delik  tindak  pidana  didalam  UU  ITE,  dan  ini  merupakan lex  specialis dari  KUHP. Dalam amandemen tersebut juga menegaskan bahwa segala kasus yang melanggar UU ITE merupakan delik aduan, bukan delik umum.  Korban sendiri tentunya tidak terlepas dari suatu peristiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu penderitaan dan kerugian, karena pada dasarnya penderitaan dan kerugian dalam suatu peristiwa inilah yang menjadi makna arti korban. Mengenai penderitaan dan kerugian setiap
korban tentunya berbeda-beda dan tergantung peristiwa yang dialaminya. Terkait pembicaraan  tentang  korban  inilah  yang  selalu  menjadi  pembahasan  bagi  suatu bidang ilmu yaitu viktmologi (Kusuma, 2013).
Secara  terminologi,  viktomologi  memiliki  arti  sebagai  suatu  studi  yang mempelajari  ;  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat terdapatnya  korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyataan sosial . Yang dimaksud dengan perlindungan korban kejahatan adalah upaya-upaya perlindungan  terhadap  bentuk  viktimisasi  yang  dapat  menjadi  sebab  adanya penderitaan  mental,  fisik,  dan  sosial  pada  seseorang.  Selain  itu,  perlindungan kepada korban juga berarti, suatu upaya hukum untuk melindungi korban sehingga korban  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  seimbang  dan manusiawi.
Bahkan  jika  pelanggan  yang  terkena  dampak  telah  mendapat  manfaat  dari penggunaan  AI,  korban  kebocoran  informasi  rahasia  bank  juga  dapat  mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan pada tingkat keamanan AI di bank. Oleh karena itu, perlu lebih memperkuat keamanan dan perlindungan hukum terhadap korban dengan merumuskan peraturan baru yang secara khusus mengatur penggunaan AI di  industri  perbankan  Indonesia.  Sanksi  berat  bagi  pelaku  kejahatan  siber  yang diatur dalam UU ITE harus diatur lebih tegas, dan prinsip kerahasiaan bank harus tetap dijaga (Nasution, 2019).
Tidak  adanya  regulasi  terkait  dengan  penerapan  AI  dalam  aktifitas  perbankan dapat  mengakibatkan knowladge  gap atau  celah  kekosongan  pengetahuan. Terjadinya knowladge  gap dikarenakan  terjadinya  kekosongan  hukum  atau  tidak adanya suatu regulasi yang mengatur seiring berkembangan teknologi baru.  Oleh karena  semakin  berkembangnya  teknologi  baru  di  Indonesia  sehingga  memaksa pemerintah  Indonesia  untuk  mengeluarkan  regulasi  yang  dapat  mengoptimalkan potensi teknologi tersebut dan memitigasi resiko penggunaan teknologi.
Teori hukum responsif memberikan perspektif bahwa suatu hukum dibuat agar dapat  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Berdasarkan  pandangan  yang  kritis.  Sifat daripada  teori  hukum  ini  sebagai  suatu  pelayanan  kebutuhan  dan  kepentingan social yang ditemukan akibat  dari adanya suatu tindakan yang dinilai perlu untuk di lindungi. Maka dari teori hukum responsif memiliki arti sebagai teori hukum yang berisi tentada itu sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini urgensi regulasi terkait penerapan AI dalam aktifitas perbankan. AI telah diterapkan dibeberapa bank besar di  Indonesia,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  belum  ada  aturan  yang  tegas  demi perlindungan daripada penerapan AI dalam aktifitas perbankan.

## 4. PENUTUP
AI  merupakan  suatu  teknologi  yang  hadir  akibat  daripada  perubahan  revolusi industri  yang  terjadi  di  dunia.  Revolusi  industri  4.0  memperkenalkan  seluruh masyarakat terkait dengan teknologi yang memiliki kemampuan layaknya manusia. Dengan mewujudkan teknologi tersebut sehingga para masyarakat menjadi lebih mudah  untuk  melakukan  segal  sesuatu  dan  perubahan  tersebesar  terjadi  dalam aktifitas perbankan.  Aktifitas perbankan biasanya dilakukan secara langsung oleh pihak  bank  dengan  nasabah  di  kantor  bank.  Dikarenakan  penerapan  AI  dalam aktifitas  perbankan  sehingga  setiap  transaksi  dan  aktifitas  bank  dapat  dilakukan secara online melalui telfon genggam. HP, ataupun laptop dan computer. Penerapan
AI  dalam  aktifitas  perbankan  membuat  segala  aktifitas  perbankan  menjadi  lebih mudah, efiens dan hemat waktu.
Penerapan  AI  dalam  aktifitas  perbankan  juga  memberikan  dampak  negatif, dimana regulasi terkait penyalahgunaan AI dalam aktifitas perbankan belum diatur sehingga masih menggunakan penafsiran melalui regulasi yang telah ada, seperti UU Perbankan  serta  UU  ITE.  Dikarenakan  dengan  menggunakan  penafsiran  melalui kedua regulasi tersebut sehingga sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku atau calon pelaku tindakan cyber dinilai kurang tegas dan tidak dapat memberikan efek  jera.  Peningkatan  teknologi  yang  memaksa  penerapan  AI  dalam  aktifitas perbankan sehingga mewujudkan efisiensi, kemudahan dan hemat waktu kepada nasabah  dan  juga  pihak  bank  haruslah  diikuti  dengan  diciptakan  suatu  regulasi untuk  melindungi  penerapan  AI.  Hal  tersebut  dikarenakan  kejahatan  yang dilakukan oleh para hacker berupa tindakan kejahatan pencurian atau pembocoran rahasia  bank.  Dimana  bank  merupakan  suatu  perusahaan  yang  sangat  menjaga kerahasiaan nasabahnya sehingga bank menganut asas rahasia. Berdasarkan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  sehingga  dapat  diberikan  beberapa  saran terkait dengan penerapan AI dalam aktivitas perbankan yaitu, dalam penerapan AI harus di sertai dengan pembentukan regulasi, untuk menghindari segala tindakan ataupun  dampak  negatif  yang  timbul  akibat  dari  penerapan  AI  dalam  sistem perbankan  ini.  Dikarenakan  melalui  penerapan  regulasi  baru  yang  memberikan perlindungan hukum bagi penerapan AI dapat meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan cyber sebagaimana yang telah diuraikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adani,  M,R.  (2021).  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0, https://www.sekawanmedia.co.id/apa-itu-artificial-intelligence/, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.
Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1), 112-132.
Astrini,  D.  A.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Pengguna  Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. Lex Privatum, 3(1).
Atorf,  N.  (1999).  Prinsip  Dasar  Operasional  Perbankan  Syariah,  Produk-Produk  dan Tantangannya Overview. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2(3), 3-6.
Bagana, B. D., Irsad, M., & Santoso, I. H. (2021). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A HUMAN SUBSTITUTION?  CUSTOMER'S  PERCEPTION  OF  THE  CONVERSATIONAL  USER INTERFACE  IN  BANKING  INDUSTRY  BASED  ON  UTAUT  CONCEPT.  Review  of Management and Entrepreneurship, 5(1), 33-44.
Baiquni, M. (2009). Revolusi industri, ledakan penduduk dan masalah lingkungan. Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, 1(1), 38-59.
Bank  Danamon.  (2019).  Hari  Bank  Dunia,  Lihat  Perjalanan  Layanan  Perbankan  Di  Era
Digital. https://www.danamon.co.id/id/Tentang- Danamon/BeritaDanamon/Article/2019/05/17/07/50/Hari-Bank-Dunia-Lihat- Perjalanan-Layanan-Perbankan-di-Era-Digital, diakses pada tanggal 4 Juni 2021. Caron,  M.  S.  (2019).  The  transformative  effect  of  AI  on  the  banking  industry.  Banking  & Finance Law Review, 34(2), 169-214.
Dewantara,  R.  (2020).  REGULATORY  IMPACT  ASSESTMENT  TERHADAP  PENGATURAN PENGGUNAAN  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  PADA  JASA  KEUANGAN  PERBANKAN. TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 4(1), 59-81.
Dewi Anggadini, S. (2013). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam
proses pengambilan keputusan. Majalah Ilmiah UNIKOM.
Dicoding.  (2015).  Apa  Itu  Kecerdasan  Buatan?  Berikut  Pengertian  Dan  Contohnya. https://www.dicoding.com/blog/kecerdasan-buatan-adalah/,  diakses  pada  tanggal 10 Juni 2021.
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).  Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 286-402.
Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online:  Suatu  Kajian  Hukum  Keamanan  Data  Konsumen  di  Indonesia. Wajah Hukum , 5 (1), 13-20. Elwandayudistira. (2015). Kecerdasan Buatan (AI). http://web.if.unila.ac.id/elwandayudistira/2015/09/13/kecerdasan-buatan-ai/, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 Frederica, D., & Murwaningsari, E. (2021). The Effect of the Use of Artificial Intelligence and Operational Risk Management on Banking Performance with the Implementation of Regulation as a Moderation Variable. DEGRES, 20(1), 146-158.
Gema,  A,J.  (n.d).  UU  ITE  Dan  Perlindungan  Bagi  Nasabah  Perbankan. https://blog.ub.ac.id/chardinisiregar/sample-page/uu-ite-dan-perlindungan-bagi- nasabah-perbankan/, diakses pada tanggal 10 Juni 2021.
Hafidz, S. (2019). KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PIHAK NASABAH DAN BANK MELALUI  AGEN  ELEKTRONIK  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  DENGAN  SISTEM CHATBOT. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
Harahap,  B.  A.,  Idham,  P.  B.,  Kusuma,  A.  C.  M.,  &  Rakhman,  R.  N.  (2017).  Perkembangan financial technology terkait central bank digital currency (cbdc) terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi.
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Bandung: Alfabeta, hlm 20.
Istiarni,  P.  R.  D.,  &  Hadiprajitno,  P.  B.  (2014).  Analisis  pengaruh  persepsi  manfaat, kemudahan  penggunaan  dan  kredibilitas  terhadap  minat  penggunaan  berulang internet  banking  dengan  sikap  penggunaan  sebagai  variabel  intervening  (studi empiris:  nasabah  layanan  internet  banking  di  Indonesia)  (Doctoral  dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Jondong, Z. (2020). Kebijakan Hukum Pidana bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 21- 27.
Juliansya,  A.  (2018).  Pengaruh  teknologi  informasi  kemudahan,  risiko  dan  fitur  layanan terhadap  minat  nasabah  menggunakan  internet  banking  (Bachelor's  thesis,  Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
Kusuma, M. J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(9).
Nasution, H,A,M. (2019). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang- dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.
Nasution,  M.  I.  (2015).  POLA  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  BANK  KAITANNYA DENGAN  TINDAK  PIDANA  PERBANKAN.  ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan, 9(2), 317-338.
Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 22-27.
Purnomo,  H.  (2018).  Ini  Robot  Bank  Di  Indonesia:  Cinta,  Mita,  Vira  Dan  Sabrina. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180403112007-17-9463/ini-robot-
bank-di-indonesia-cinta-mita-vira-dan-sabrina, diakses pada tanggal 4 Juni 2021. Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 19(1), 31-52.
Samsudin, N. M. I., Halim, A. H. A., & Khalid, R. M. (2021). Adakah Kecerdasan Buatan Boleh Berfungsi  sebagai  Penasihat  Syariah?  Analisis  Peranannya  dalam  Sektor  Pasaran Modal Islam. Islāmiyyāt, 43, 3-15.
Setiono,  I.  (2019).  Peran  Funding  Officer  Dalam  Meningkatkan  Jumlah  Nasabah  Melalui Fasilitas  E-Banking  (Studi  Di  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Bengkulu). http://repository.iainbengkulu.ac.id/3262/, diakses pada tanggal 10 Juni 2021.
Smith, A., & Nobanee, H. (2020). Artificial Intelligence: In Banking A Mini-Review. Available at SSRN 3539171.
Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI BIDANG  ADMINISTRASI  PUBLIK  PADA  ERA  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0.  Jurnal  RASI, 2(2), 12-22.
Suseno, R. (2019). The attitude and real customer's behavior using mobile banking in Bank Jatim Pare. MEC-J (Management and Economics Journal), 3(3), 303-318.
Utama, A. S., Iqsandri, R., Susanty, A. P., & Permana, F. A. (2021). PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN. Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK), 2(1), 48-60.
Utomo, Y. A. (2020). Legal Protection for Problem Debtor Related to the Use of the Artificial Intelligence System in Peer to Peer Lending. Yuridika, 35(3), 657-676.
Yu, T. R., & Song, X. (2021). Big Data and Artificial Intelligence in the Banking Industry. In HANDBOOK  OF  FINANCIAL  ECONOMETRICS,  MATHEMATICS,  STATISTICS,  AND MACHINE LEARNING (pp. 4025-4041).
Zulfadli.  (2020).  9  Teknologi  Pilar  Utama  Dalam  Revolusi  Industri  4.0. https://fti.bunghatta.ac.id/2020/12/21/9-teknologi-pilar-utama-dalam-revolusi- industri-4-0/, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.