Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SEHAT PADA PUSKESMAS WALI KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI
Suryani BB 1 , La manguntara 2 , Ewi 3
Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Halu Oleo Correspondent author : suriyanibb@gmail.com Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93232, Indonesia

## Abstract
The  research  of  this  research  is  (1)  to  find  out  the  implementation  of  the  healthy  family program at the Wali health center of the Binongko sub-district, Wakatobi District (2) to find out the factors that hinder the Implementation of the healthy family Program  in the Wali public health  center,  Binongko  sub-District,  Wakatobi  District.  The  method  used  in  this  study  is  a qualitative descriptive research method by means of interviews and documentation. The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  the  Healthy  Family  Program Indicator at  the  Wali Health  Center  in  Binongko  District  has  been  carried  out  well,  although not  optimally.  Public  knowledge  about  the  implementation  of  this  program  has  begun  to change. However, after that, the puskesmas officers did not neglect to continue to provide counseling about the importance of this program.
Meanwhile,  the  obstacles  to  the  implementation  of  the  Healthy  Family  Program at  the  Wali Health  Center  in  Binongko  District  have  not  been  maximized.  The  factors  that  support  the implementation  of  the  communication  factor  have  been  going  well  with  the  socialization both  internally  and  externally.  While  the  inhibiting  factors  from  the  resource  side  are  the limited  facilities  of  the  implementation  infrastructure  and  the  delayed  disbursement  of  the budget.  From  bureaucracy  structure  factor  has  not  yet  established  tiered  coordination between the health offices and puskesmas.

## Keywords: Healthy Family; Implementation; Obstacle

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  Implementasi  Program  Keluarga  Sehat pada  Puskesmas  Wali  Kecamatan  Binongko  Kabupaten  Wakatobi  (2)  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  menghambat  Implementasi  Program  Keluarga  Sehat  pada  Puskesmas Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwaPelaksanaan  Indikator Program Keluarga Sehat pada Puskemas Wali Kecamatan Binongko sudah dilakukan namun belum maksimal.Pengetahuan masyarakat  mengenai  pelaksanaan  program  ini  sudah  mulai  ada  perubahan.  Namun selepas dari itu petugas Puskesmas tidak lengah untuk tetap melakukan penyuluhan tentang pentingnya program ini.
Sementara  Hambatan  Implementasi  Program  Keluarga  Sehat  pada  Puskesma  Wali Kecamatan  Binongko  Kabupaten  Wakatobi  sudah  terlaksana  namun  belum  maksimal. Faktor yang mendukung implementasi adalah dari faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik  dengan  adanya  sosialisasi  baik  internal  maupun  eksternal,  Sedangkan  faktor  yang menghambat  dari  sisi  sumber  daya  adalah  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dan program  dan  keterlambatan  pencairan  anggaran.Dari  Faktor  struktur  birokrasi  belum terbentuknya koordinasi berjenjang antar dinas kesehatan dan puskesmas.
Kata Kunci: Hambatan; Implementasi; Keluarga Sehat
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160

## PENDAHULUAN
Program  Keluarga  Sehat  Merupakan  program  nasional  melalui  pendekatan  keluarga dan pemberdayaan masyarakat.Program ini ditujukan untuk meningkatkan derjat kesehatan masyarakat  didukung  dengan  perlindungan  finansial  dan  pemerataan  pelayanan kesehatan.    Sasaran  dari  Program  Keluarga    Sehat  yaitu  meningkatnya  derajat  kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung  dengan  perlindungan  finansial  dan  pemerataan  pelayanan  kesehatan.  Sasaran tersebut  sesuai  dengan  sasaran  pokok  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasioanak  (RPJMN)  tahun  2015-2019,  yang  terdiri  dari  rencana  6  aspek,  yaitu:  (1) meningkatknya  status  kesehatan  dan  gizi  ibu  dan  anak,  (2)  meningkatnya  pengendalian penyakit,  (3)  meningkatnya  akses  dan  mutu  pelayanan  kesehatan  dasar  dan  rujukan terutama  di  daerah  terpencil,  tertinggal  dan  perbatasan,  (4)  meningkatnya  cakupan pelayanan  kesehatan  Universal  melalui  Kartu  Indonesia  Sehat  dan  kualitas  pengelolaan Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  Kesehatan,  (5)  terpenuhinya  kebutuhan  tenaga kesehatan,  obat  dan  vaskin,  dan  (6)  meningkatnya  responsivitas  sistem  kesehatan (Kemenkes RI, 2016).
Pelayananan  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak    mendasar  masyarakat  yang penyediaannya  wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagaimana  telah  diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1 ) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan”  dan  pasal  34  ayat  (3)  “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang  layak”.  Salah  satu  bentuk  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk masyarakat  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  adalah  puskesmas  dan  rumah  sakit.  Fasilitas  pelayanan kesehatan  ini  merupakan  pusat  pengembangan  kesehatan  masyarakat  dalam  membina peran  serta  masyarakat    juga  memberikan  pelayanan  secara  menyeluruh  dan  terpadu kepada masyarakat.
Program    Keluarga  Sehat  pada  Puskesmas  Wali  Kecamatan  Binongko  sebelumnya sudah  cukup  berjalan  dengan  baik  namun,  ada  beberapa  hambatan  yang  belum terlaksana  dengan  baik  dikarenakan  beberapa  kendala.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada Puskesmas Wali Kecamatan Binongko, penulis menemukan beberapa kendala seperti  dari segi kurangnya pengetahuan, maupun faktor  penghambat    Program  Pelaksanaan  keluarga  Sehat  dari  sisi  faktor  sumber  daya maupun sarana dan prasarana.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Hasil pengamatan tersebut sesuai hasil  wawancara  dengan Kepala Puskesmas Wali yang menyatan bahwa:
“ Tantangan  atau  kendala  yang  dihadapi  puskesmas  Wali  adalah  kendala  bidang finansial,  program  BOK  belum  jelas    juknis  dan  waktu  keluar  dananya  dan pemanfaatan  sumber  dana  lain,  kondisi  masyarakat  belum  tersosialisasi  dengan baik,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  di  bidang  sarana  aplikasi  keterbatasan jaringan jadi membuat petugas harus kerja ekstra waktu diluar selain kerja”
Adapun  kendala  lain  mengenai  indikator  yang  belum  terlaksana  dengan  baik  adalah sebagi berikut:
1. Ibu Hamil Memeriksa Kehamilan Sesuai Standar. Dalam hal memeriksa kehamilan dapat dikatakan  bahwa  pemeriksaan  kehamilan  dengan  menggunakan  bantuan  dukun beranak  dianggap  merupakan  suatu  kepercayaan  dan  kebiasaan  masyarakat  di kampung. Presepsi masyarakat terhadap tenaga bidan bahwa bidan masih relatif muda, dan  masyarakat  cenderung  merasa  kurang  percaya  dengan  bidan  tersebut.Walaupun sebagian  besar  persoalan  kehamilan  dan  persalinan  diserahkan  kepada  dukun,  tetapi bukan  berarti  keberadaan  bidan  sebagai  tenaga  kesehatan  di  tolak  oleh  masyarakat. Kebiasaan  yang  sudah  lama  mereka  terima  cenderung  sulit  untuk  ditinggalkan, sehinggah  meminta bantuan  dukun  tetap dilakukan  walaupun  ibu  hamil  juga  meminta bantuan kepada tenaga kesehatan (bidan
2. Dengan terkait dari dari maraknya isu penggunan vaksin palsu pada masa pandemi ini Puskesmas Wali Kecamatan Binongko ada beberapa ibu-ibu yang menjadi anti imunisasi. Adapun  faktor  lain  yaitu  pengetahuan  penduduk  tentang  imunisasi  diperoleh  dari penyeluhan pamong desa, anggota masyarakat dan kader sehat. Sikap segan sebagian besar  warga  masyarakarakat  desa  ini  terhadap  program  imunisasi  ditunjukan  dengan jarangnya  mereka  mengimunisasikan  anaknya  karena  kesibukan  mereka  bekerja  di kebun.  Kecuali,  itu  dalam  prakteknya  mereka  yang  sudah  mengimunisasikan  anak- anaknya  karena  diperingatkan  atau  diperintahkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Petugas Kesehatan Setempat.
3. Menggunakan Jamban Keluarga di Puskeskamas Wali Kecamatan Binongko hampir 97% sudah memiliki jamban keluarga namun ada beberapa warga yang belum menerapkan dikarena  alasan  tertentu.  Walaupun  ada  sebagaian  rumah  warga  yang  belum  memiliki jamban  pribadi  tetapi  mereka  juga  tidak  membuang  air  besar  maupun  air  kecil sembarang  melainkan  numpang  di  rumah  saudara  ataupun  tetangga.  Salah penghambat  selanjutnya  adalah  orang  yang  memilik  gangguan  mental    dalam  artian orang gila  mereka masih sering membuang sembarang air besar di laut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang masalah  pelaksanaan  program  keluarga  seha t  dengan  judul  “Implementasi  Program Keluarga Sehat Studi Pada Puskesmas Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
Adapun  tujuan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  Program Keluarga  Sehat  pada  Puskesmas  Wali  Kecamatan  Binongko  Kabupaten  Wakatobi  dan mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  Program  Keluarga  Sehat  pada Puskesmas Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi
Review Teoritis

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan harus benar-benar dipahami dan dimengerti sebagai bentuk nyata dari  sebuah  turunan  perundang-undangan  mengenai  pelaksanaan  sampai  pada  tahap evaluasi.  Selain  itu  studi  tentang  implementasi  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah sangatlah  kompoten  untuk  dikaji  secara  seksama,  karena  dapat  menyangkut  output  dari kebijakan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
Implementasi  kebijakan  adalah  sebuah kegiatan  yang  mendistribusikan  keluaran  kebijakan (to  deiliver  policy  output)  yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana  kepada  para  kelompok sasaran  (target  group)  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  kebijakan  (Purwanto  2012  dalam Ayuningtyas, 2018).
Implementasi  dipandang  seolah  sebagai  proses  transaksi  yang  berarti  untuk melaksanakan program,  pelaksana  (implementator)  harus  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  dijanjikan mengurus  masalah  lingkungan,  klien  dan  hal-hal  lain.  Formalitas  organisasi  dan  administrasi menjadi  penting  sebagai  latar  belakang  dalam  melakukan  implementasi,  namun  sebagai kunci  kesuksesannya  adalah  menyelesaikan  konteks,  personalitas,  aliansi  dan  kegiatan- kegiatan  secara  berkelanjutan  (Ayuningtyas,  2018).  Berdasarkan  penjelasan  yang dipaparkan  di  atas  maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  adalah  suatu tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang  sudah  disusun  secara  matang  dan terperinci.  Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah  perencanaan  sudah  dianggap sempurna.
Tachjan  menjelaskan  tentang  unsur-unsur  dari  implementasi  kebijakan  yang  mutlak  harus ada yaitu:
Unsur pelaksana; unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock dan  Dimock  Tachjan  sebagai  berikut:  “pelaksana  kebijakan  merupakan  pihak -pihak  yang menjalankan  kebijakan  yang  terdiri  dari  penentuan  tujuan  dan  sasaran  organisasioanal, analisis  serta  perumusan  kebijakan  dan  strategis  organisasi,  pengambilan  keputusan perencanaan,  penyusunan  program  pengorganisasian,  penggerakan  manusia,  pelaksaan op erasioanal, pengawasan serta penilaian, (Dimock dalam Tachjan”. (2006:28).
a. Adanya  program  yang  dilaksanakan;  suatu  kebijakan  publik  tidak  mempunyai  arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut  Terry  dalam  Tachjan  program  merupakan:”suatu  program  dapat  difenisikan sebagai  rencana  komprehensif  yang  mencakup  pengunaan  masa  depan  sumber  daya yang berbeda dalam pola terintegrasi dalam bentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk  setiap dalam rangkai mencapai tujuan yang dinyatakan.
b. Target group atau kelompok sasaran; Tacjhan mendefenisikan bahwa:”target group yaitu  sekelompok  orang  atau  organisasi  dalam  masyarakat  yang  akan  menerima  barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”. (Tachjan 2006:35).
Berdasarkan  pernyatan-pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur implemetasi kebijakan ada tiga yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilkasanakan, target group atau kelompok sasaran

## Konsep Keluarga Sehat
Keluarga  sehat  merupakan  kunci  dari  penerus  bangsa  yang  cemerlang.  Itulah  sebabnya kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia  menetapkan  12  indikator  keluarga  sehat.  Ada beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mencapai  keluarga  sehat,  antara  lain kesehatan  ibu  dan  anak,  kondisi  penyakit  menular,  lingkungan  rumah  dan  sekitarnya, kesehatan  jiwa,  serta  gaya  hidup.Kemenkes  RI  memecah  aspek  tersebut  menjadi  12 indikator  keluarga  sehat  yaitu  1)  Keluarga  Mengikuti  Program  Keluarga  Berencana  (KB);  2) Ibu Hamil Memeriksa Kehamilan Sesuai Standar; 3) Balita Mendapatkan Imunisasi lengkap; 4) Pemberian Asi Eksklusif Usia 0-6 Bulan; 5) Menimbang Balita Setiap Bulannya; (6) Penderitaan Hipertensi Berobat teratur; 7) Penderitaan TB Paru Berobat Teratur; 8) Tidak Adanya Anggota Keluarga Yang Merokok; 9) Sekeluarga sudah menjadi Anggota JKN; 10) Mempunyai Sarana Air Bersih; 11) Menggunakan Jamban Keluarga dan 12) Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan.

## Hambatan Implementasi Program Keluarga Sehat
Pelaksanaan  PIS-PK(  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga)  ditekankan pada  integrasi  pendekatan  akses  pelayanan  kesehatan,  ketersediaan  tenaga  kesehatan, pembiayaan  serta  sarana  dan  prasarana  termasuk upaya  program  kesehatan  masyarakat dan  perseorangan  yang  mencakup  seluruh  keluarga  dalam  wilayah  kerja  Puskesmas dengan  meperhatikan  manajemen  Puskesmas.  Mengadopsi  pendapat  Edward  III,  dalam Wonarno  (2012:  177)  dengan  mengemukkan  hambatan  implementasi  kebijakan  dalam pelaksanaannya pada PISPK yaitu 1) Faktor Komunikasi; 2) Faktor Sumber Daya Manusia; 3) Faktor Disposisi; dan 4) Faktor Sturktur Birokrasi

## Peran Puskesmas Dalam Program Keluarga Sehat
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
75  Tahun  2014  tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat).  Puskesmas  bertanggung  jawab  atas satu  wilayah  administrasi  pemerintah,  yakni  kecamatan  atau  bagian  dari  kecamatan. Disetiap kecamatan harus terdapat minimal satu puskesmas.Pelaksanaan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas.

## Batasan Kajian
Program Keluarga Sehat dapat melaksanakan program keluarga sehat melalui 1) Ibu hamil memeriksa  kehamilan  sesuai  standar;  2)  Balita  mendapatkan  imunisasi  lengkap;  dan  3) Menimbang  balita  setiap  bulannya.  Sedangkan  untuk  membahas  hambatan-hambatan implementasi keluarga sehat penulis mengacu pada pandangan Edwarsd III, dalam Winarno (2012: 177), yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi dan 4) Struktur birokrasi. Secara tegas dijelaskan pada gambar 1.

## Gambar 1. Ruang Lingkup Kajian

## BAB III

## Sumber: di adopsi dan diolah 2022

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Penelitian  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  kategori.  Dimungkinkan  untuk mempelajari banyak jenis analisis data sesuai dengan tujuan, metode, ambang penjelasan, dan klasifikasinya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menurut Kuncoro (2013:145)  merupakan  data  yang  tidak  dapat  dimanipulasi  dalam  skala  numerik.  Menurut Sugiono  (2015)  Data  kualitatif  diperoleh  melalui  metode  pengumpulan  data  berupa wawancara,  analisis  dokumen,  diskusi  terfokus,  dan  observasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di
Implementasi Keluarga Sehat di Puskemas Wali
Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi

## Indikator Keluarga Sehat
1. Ibu  hamil  memeriksa  kehamilan  sesuai standar 2. Balita mendapatkan imunisasi lengkap 3. Menimbang balita setiap bulannya (Sumber: Permenkes RI No36 tahun2016) Hambatan Implementasi Program Keluarga Sehat 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi
(Sumber: Edwards III, dalam Winarno (2012:177)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Puskesmas  Wali  Kecamatan  Binongko  Kabupaten  Wakatobi.  Alasan  tertarik  memilih  lokasi penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Sehat dikarenakan belum pernah diteliti sebelumnya.
Informan  adalah  orang  yang  menjadi  narasumber atau  orang  yang  memberikan  informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang menjadi  narasumber  tidak  mewakili  jumlah  populasi  akan  tetapi  lebih  cenderung  mewakili informasinya  yang  mendalam.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  6  orang narasumber  yang  menjadi  informan.  Adapun  pemilih  yang  dijadikan  sebagai  informan adalah Kepala Puskesmas Wali, Dokter satu orang (dokter ahli kandungan), Bidan, Perawat dan Pasien lima orang (ibu hamil dan ibu menyusui) serta tokoh masyarakat setempat.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk untuk mengetahui implementasi  Program  Keluarga  Sehat  pada  Puskesmas  Wali  Kecamatan  Binongko Kabupaten  Wakatobi  dan  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profile Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022
UPTD Puskesmas Wali sebelum menjadi Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas Induk di Kecamatan Binongko, pada tahun 2007 menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan kondisi bangunan baik. Selama menjadi Puskesmas rawat inap bangunan Puskesmas telah dua kali di renovasi yaitu pada tahun 2011 dan 2019 dari dana APBD.
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022 Pendidikan PNS PTT Honorer Jumlah Dokter umum 1 - - 1 Perawatgigi 1 - - 1 Kesehatan lingkungan 1 - - 1 Keperawatan 12 - 6 18 Kebidanan 20 - 10 30 Ahli gizi 2 3 - 5 Laboran 1 1 - 2 Apoteker 1 - - 1 Penjaga kantor - - 2 2 Supir ambulance - - 1 1 Cleaning service - - 1 1 Jumlah 39 4 20 63
Sumber: Data Sub. Bag.Kepegawaian UPTD Puskesmas Wali Kec. Binongko 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  pegawai  yang  ada  pada  Puskesmas  Wali sebanyak  63  orang  dengan  1orang  dokter.  Status  pendidikan  pegawai  ini  adalah  sarjana, diploma  kesehatan  dan  juga  SMA.Dengan  demikian,  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan secara  bersama-sama.Implikasi  adalah  bahwa  pelayanan  kesehatan  dapat  berlangsung dengan baik.
Demikian halnya dengan fasilitas pemeliharaan barang/sarana dan prasarana adalah yang digunakan seorang pasien dan perawat kesehatan. Rincian jumlah barang/sarana di UPTD Puskesmas Wali dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Pemeliharaan Barang/Sarana dan Prasarana UPTD PuskesmasWali 2022
No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 Mobil ambulance 1 Baik 2 Motor 3 Baik 3 Kursi tunggu 10 Baik 4 Computer 1 Baik 5 Lemari obat 2 Baik 6 Lemari obat 1 Baik 7 USG 1 Baik 8 Ruang kerja Pimpinan 3 Baik 9 Ruang inap 13 Baik 10 Obat-obatan Sesuai kebutuhan   Baik Sumber Data: Puskesmas Wali Tahun 2022

## Jenis Pelayanan Puskesmas Wali
Adapun  jenis  pelayanan  yang  dilayani  pihak  Puskesmas  Wali  terdiri  atas  pelayanan  dalam gedung dan luar gedung, dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Jenis Pelayanan Puskesmas Wali Tahun 2022
No   Pelayanan Dalam Gedung Pelayanan Luar Gedung 1 Pelayanan  pemeriksaan  umum  dan lansia Pelayanan Program KIA 2 Pelayanan gigi dan mulut Pelayanan program gizi 3 Pelayanan KIA/KB Pelayanan program kesehatan 4 Pelayanan Farmasi Pelayanan program kesehatan lingkungan 5 Pelayanan anak/Mtbs Pelayanan program imunisasi 6 Pelayanan tindakan Medis Pelayanan program perskesmas 7 Pelayanan konseling Narkoba Pelayanan program P2m 8 Pelayanan laboratorium sederhana Pelayanan puskesmas keliling 9 Pelayanan konsultasi gizi Pelayanan home care 10  Pelayanan konsultasi sanitasi Posyandu balita 11  Pelayanan konsultasi obat Posyandu lansia 12  Pelayanan  P2M  (  imunisasi,  kecuali  BCG dan campak Usaha kesehatan sekolah 13  Pelayanan ambulance Pelayanan kesehatan pesantren/ panti Sumber Data: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Jumlah Kunjungan ibu hamil memeriksa kehamilan sesuai standar Januari-Maret 2022
Pemeriksaan ANC (Antenal Care) merupakan pemeriksaan kehamilan yang betujuan untuk meningkatkan  kesehatan  fisik  dan  mental  pada  ibu  hamil  secara  optimal,  hingga  mampu menghadapi  persalinan,  nifas,  menghadapi  persiapan  persiapan  pemberian  ASI  secara ekslufif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.
Tabel 4. Kunjungan Ibu Hamil Memeriksa Kehamilan Sesuai Standar No  Bulan Jumlah Presentase (%) 1. Januari 25 42 2 Februari 15 25 3 Maret 20 33 Total 60 100 %

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  4,  menggambarkan  jumlah  kunjungan  ibu  hamil  memeriksa  kehamilan sesuai  standar  di  Puskesmas  Wali sebanyak 60  ibu  hamil,  jumlah  kunjungan  ibu  hamil  pada bulan  januari sebanyak 25,  dan  pada  bulan  februari jumlah  kunjungan  ibu hamil  sebanyak 15, sedangkan pada bulan maret sebanyak 20 kunjungan ibu hamil.
Tabel 5. Jumlah dan Presentase Pemeriksaan K1 dan K4 Kehamilan
No   Cakupan Pemeriksaan K1 dan K4 Kehamilan  Jumlah Presentase (%) 1 Sesuai standar 25 42 2 Tidak sesuai standar 35 58 Total 60 100 %

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa dari 60 responden ibu hamil trimester III terdapat 25 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar cakupan K1 dan K4  kehamilan,  sedangkan  terdapat  35  responden  yang  tidak  melakukan  pemeriksaan kehamilan sesuai standar cakupan K1 dan K4 kehamilan.

## Jumlah Kunjungan Balita Mendapatkan Imunisasi Lengkap Pada Puskesmas Wali
Cakupan  kunjungan  bayi  adalah  jumlah  kunjungan  bayi  yang  memperoleh  pelayanan kesehatan sesuai stnadar dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di  satu  wilayah  dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Cakupan  kunjungan  balita  melakukan imunisasi  lengkap  terdiri  dari,  imunisasi  BCCG,  imunisasi  Hepatiti  B,  imunisasi  polio,  imunisasi campak, imunisasi DPT
Tabel 6. Kunjungan Pemberian Imunisasi BCG Dasar pada Balita Tahun 2022 Imunisasi BCG Jumlah Presentase (%) 0-7 hari 120 37 8-12 hari 60 19 13-24 hari 48 15 25-31 hari 35 11 1 bulan 7 hari 32 10 1 bulan 23 hari 16 5

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
2 bulan 13 4 Total 324 100 %

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa kunjungan Pemberian Imunisasi Dasar BCG pada balita di Puskesmas Wali tahun 2022, didapatkan bahwa proposi yang paling tinggi adalah usia 0-7 hari sebanyak 120 orang (37%), dan proposi yang paling rendah adalah usia 2 bulan sebanyak 13 orang (4%).
Tabel 7. Kunjungan Pemberian Imunisasi Hepatiti B Dasar pada Balita Tahun 2022
Imunisasi Hepatiti B Jumlah Presentase(%) Pada saat lahir 78 23 Usia 2 bulan 88 26 Usia 4-5 bulan 112 33 Usia 6-8 bulan 60 18 Total 338 100 %

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  7,  dapat  dilihat  bahwa  kunjungan  pemberian  imunisasi  dasar  Hepatiti  B pada  balita  di  Puskesmas  Wali  tahun  2022,  didapatkan  bahwa  proposi  yang  paling  tinggi adalah usia 4 bulan sebanyak 112 orang (33%), dan proposi yang paling rendah adalah usia 6 bulan sebanyak 60 orang (18%).
Tabel 8. Kunjungan Pemberian Imunisasi Polio Dasar pada Balita Tahun 2022 No   Imunisasi Polio Jumlah Presentase(%) 1 Usia 0-1 bulan 87 25 2 Usia 2-3 bulan 83 24 3 Usia 4-5 bulan 108 31 4 Usia 18 bulan 63 18 Total 341 100%

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  8  bahwa  kunjungan  pemberian  imunisasi  dasar  polio  pada  balita  di Puskesmas  Wali  tahun  2022,  didapatkan  bahwa  proposi  yang  paling  tinggi  adalah  usia  4 bulan  sebanyak  108  orang  (31%),  dan  proposi  yang  paling  rendah  adalah  usia  18  bulan sebanyak 63 orang (18%).
Tabel  9. Kunjungan  Pemberian  Imunisasi  Campak    Dasar  pada  Balita  di Puskesmas Wali Tahun 2022 No Imunisasi Campak Jumlah Presentase(%) 1 Usia 9 bulan 67 61 2 Usia 10 bulan 19 17 3 Usia 11 bulan 15 14 4 Usia 12 bulan 9 8 Total 110 100% Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan  tabel  9,  dapat  dilihat  bahwa  kunjungan  pemberian  imunisasi  dasar  Campak pada  balita  di  Puskesmas  Wali  tahun  2022,  didapatkan  bahwa  proposi  yang  paling  tinggi adalah usia 9 bulan sebanyak 67 orang (61%), dan proposi yang paling rendah adalah usia 12 bulan sebanyak 9 oran g (8%).
Tabel 10 . Kunjungan Pemberian Imunisasi DPT  Dasar pada Balita Tahun 2022 No   Imunisasi DPT Jumlah Presentase(%) 1 Usia 2 bulan 89 26 2 Usia 4bulan 83 24 3 Usia 6 bulan 117 34 4 Usia 18 bulan 54 16 Total 343 100%

## Sumber Data: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa kunjungan pemberian imunisasi dasar DPT pada balita di Puskesmas Wali tahun 2022, didapatkan bahwa proposi yang paling tinggi adalah usia  6  bulan  sebanyak  117  orang  (34%),  dan  proposi  yang  paling  rendah  adalah  usia  18 bulan sebanyak 54 orang (16%).

## Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita Setiap Bulannya pada Puskesmas Wali Tahun 2022
Kunjungan balita ke posyandu adalah datangnya balita ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  misalnya  penimbangan,  imunisasi,  penyulahan  gizi  dan sebagainya.Kunjungan  balita  ke  posyandu  yang  paling  baik  adalah  teratur  setiap  bulan atau 12 kali per tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2011).
Tabel 11. Jumlah kunjungan Penimbangan Balita Setiap Bulannya Berdasarkan Umur Umur Jumlah Presentase(%) 1 tahun 22 39 2 tahun 1 2 3 tahun 5 9 4 tahun 10 18 5 tahun 7 12 Total 57 100%

## Sumber: Puskesmas Wali Kec. Binongko Tahun 2022
Berdasarkan tabel 11, bahwa kunjungan penimbangan balita setiap bulannya berdasarkan umur di  puskesmas  Wali tahun  2022,  didapatkan  bahwa  proposi  yang  paling  tinggi  adalah usia  anak  1  tahun  yaitu  sebanyak  22  (39%)  dan  proposi  yang  paling  rendah  adalag  usia anak 2 tahun yaitu sebanyak 1 (2%).

## A. Implementasi Program Keluarga Sehat di Puskesmas Wali
1. Indikator Keluarga Sehat
Indikator keluarga sehat merupakan cara yang ditetapkan pemerintah untuk menandakan status  kesehatan  dari  sebuah  keluarga.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  Program  Indonesia

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
Sehat yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam lingkaran yang paling kecil.
Untuk  mendapatkan  predikat  Keluarga  Sehat,  beberapa  indikator  harus  dicukupi. Beberapa hal tersebut meliputi kesehatan ibu dan anak, kebersihan lingkungan rumah, dam gaya  hidup  sehari-hari.  Ada  12  indikator  yang  harus  dipenuhi  sehinggah  semua  anggota keluarga terjaga kesehatannya (Kemenkes RI 2015).
Kemenkes RI memecah aspek tersebut menjadi 12 indikator keluarga sehat. Namun di sini hanya dijelaskan 3 indikator keluarga sehat yang akan diteliti lebih lanjut yag dimana program tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## a. Ibu Hamil Memeriksa Kehamilan Sesuai Standar
Berikut  beberapa  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  berkaitan  dengan  Ibu  hamil memeriksa Kehamilan sesuai standar dalam pelaksanaan program keluarga sehat.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Wali telah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaan  program  ini  walaupun  membutuhkan  pengoptimalan  lagi  dalam  hal  sarana dan  prasarana  agar  masyarakat  mendapatkan  manfaat  yang  lebih  optimal  lagi.  Dan kepada  pemerintah  agar  memperhatikan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dalam  jasa kesehatan karena hal ini merupakan visi dan misi pemerintah Kecamatan Binongko.
Observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  berlangsung,terlihat  bahwa kesalahan  prosedur  pelayanan  yang  berlaku  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat procedural  yang  diabaikan  atau  tidak  diindahkan  oleh  para  bidan  atau  pelayanan puskesmas  seperti  contoh  yang  diberikan  informan  yaitu  pelaksanaan  pengukuran  tinggi badan,  kemudian  tes  terhadap  penyakit  menular  seksual  sering  tidak  dilakukan  kemudian buku  kesehatan  ibu  anak/KIA  pengisiannya  tidak  diisi  secara  lengkap  baik  dari  petugas kesehatan,  kader  dan  orang  tua,  pada  buku  KIA  tersebut  sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan  kesehatan  janin  karena  berisi  informasi  kesehatan,  pemantauan pertumbuhan dan perkembangan meliputi imunisasi gizi dan lain-lain.

## b. Balita Mendapatkan Imunisasi Lengkap
Imunisasi  adalah  suatu  cara  untuk  meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara  aktif terhadap  suatu  penyakit,  sehingga  bila  kelak  terpapar  dengan  penyakit  tersebut  tidak menderita  penyakit  tersebut  karena  sistem  imun  tubuh  mempunyai  sistem  memori  (daya ingat),  ketika  vaksin  masuk  kedalam  tubuh  maka  akan  dibentuk  antibody  untuk  melawan vaksin  tersebut  dan  sistem  memori  akan  menyimpannya  sebagai  suatu  pengalaman (Mulyani dan Rinawati, 2016).
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut  Mulyani  (2013)  imunisasi  dasar  lengkap  adalah  suatu  upaya  untuk  memberikan imunitas pada balita yang berusia di bawah 5 tahun agar terhindar dari berbagai penyakit. Adapun indikator balita pelayanan pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita yaitu:
1. DPT
2. Polio
3. Campak
4. Hepatitis B
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat tentang  imunisasi  telah  dilaksanakan,  namun  belum  berjalan  secara  maksimal dikarenakan berbagai kendala atau faktor, dan petugas imunisasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan  terus  menjalankan  perannya  sebagai  tenaga  kesehatan.  untuk itu  diperlukan atau penjelasan lebih  pengetahuan tentang imunisasi sangat perlu di lakukan dengan cara melakukan penyuluhan bahwa pentingnya imunisasi lengkap terhadap balita.
Observasi yang penulis lakukan selama penelitian berjalan,mendukung hasil dari kesimpulan di  atas  dimana  terlihat  partipasi  masyarakat  kurang  karena  adanya  suatu  kendala  namun hal  ini  petugas  imunisasi  sudah  melakukakan  tugasnya  dengan  baik  namum  diharapkan petugas  imunisasi  sebaiknya  memiliki  kemampuan  untuk membantu  mengurangi  rasa  nyeri dapat timbul akibat dari imunisasi, karena rasa sakit atau dampak fisik yang dirasakan anak setelah  imunisasi  dapat  mempengaruhi  orang  tua  untuk  melanjutkan  atau  melengkapi imunisasi untuk anak mereka.

## c. Menimbang Balita Setiap Bulannya
Diantara perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah melakukan penimbangan bayi dan balita setiap bulan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita  sehinggah  dapat  dideteksi  sedini  mungkin  masalah  kesehatan  yang  dimiliki  seorang bayi  dan  balita.Penimbangan  bayi  dan  balita  dilakukan  setiap  bulan  mulai  umur  1  bulan sampai 5 tahun di posyandu.
Menurut  Almatsier  (2006)  mengatakan  posyandu  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya bersumber daya masyarakat yang pelayanan kesehatannya dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat  guna  untuk  memberdayakan  dan  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dasar  untuk  mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  pelaksanaan  Penimbangan  Balita sudah  berjalan  sangat  baik,  pengetahuan  ibu  mengenai  pentingnya  pelaksaanan penimbangan  balita setiap  bulannya  sudah  mengalami  perubahan    walaupun  ada  sedikit faktor pekerjaan yang menyebabkan mereka tidak mengikuti penimbangan tesebut namun selepas dari itu mereka masih memiliki kesadaran untuk tetap melakukan program tersebut.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
Berbeda  dengan  observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  ini berlangsungterlihat bahwa sebagian masyarakat masih mengindahkan tentang pentingnya penimbangan balita, dikarena kesibukan mereka dalam melakukan aktivitas mereka sehari- hari di kebun, sebagian masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan mereka di bandingkan melakukan  kunjungan  ke  posyandu  untuk  melakukan  penimbangan  balita  yang  dimana untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak..

## 2. Hambatan Impementasi Program Keluarga Sehat Puskesmas Wali
Implementasi  Program  Keluarga  Sehat  telah  terlaksana  namun  berjalan  dengan  maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Sehat di Puskesmas Wali Kecamatan  Binongko  ditemukan  bahwa  faktor  yang  mendukung  yaitu  faktor  komunikasi sudah  terlaksana  dengan  baik  dengan  adanya  sosialisasi  baik  internal  maupun  eksternal Puskesmas,  berikutnya  adalah  faktor  disposisi  sikap  pelaksana  telah  menerima  untuk melaksanakan  program,  sedangkan  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  Porgram Indonesia  Sehat  adalah  dari  sisi  faktor  sumber  daya  dimana  masih  ada  keterbatasan anggaran  dan  keterlambatan  pencairan  anggaran,  begitupula  dengan  keterbatasan sarana  dan  prasarana  program  yang  masih  kurang,  adapun  faktor  struktut  birokrasi  belum terbentuk dengan baik sehingga koordinasi program antara puskesmas dan dinas kesehatan belum berjalan dengan baik.

## a. Faktor Komunikasi
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan memberikan persyaratan kepada implementator dengan  maksud  agar  mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakan.  Widodo  kemudian menambahkan  bahwa  informasi  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  pelaku kebijakan  dapat  memahami  apa  yang menjadi  isi,  tujuan,  arah,  kelompok,  sasaran  (target group) kebijakan, sehinngga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hak-hal apa saja yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  agar  proses  implementasi  kebijakan  bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  katakan  bahwa  informasi  mengenai  pelaksanaan program  keluarga  sehat  bagi  setiap  pertanyaan  kurang  disosialisasikan,  sehinggah menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui atas program tersebut.
Berbeda  dengan  observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  ini  berlangsung terlihat bahwa pelaksanaan sosialisasi program keluarga sehat di kelurahan wali sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim puskesmas namun dikarena partisipasi masyarakat yang  kurang  dikarenakan  kesibukan  mereka  dalam  melakukan  aktivitas  mereka  di  kebun mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka di bandingkan untuk melakukan sosialisasi
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pelaksanaan  program  keluarga  sehat  sehinggah  pengetahuan  mereka  kurang  dalam melaksanakan program ini sehinggah mengindahkan betapa pentinya program ini.

## b. Faktor Sumber Daya
Sumber daya  adalah  salah  satu  faktor penting  dalam  Implementasi  Program  baik dari segi kecukupun maupun dari segi kualitas sumber daya anggaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  dari  faktor  sumber  daya  dapat disimpulkan  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Program Keluarga  Sehat,  di  tahun  2021  anggaran  untuk  program  ini  masih  terbatas,  dan  yang menjadi  kendala  adalah  lambatnya  proses  pencairan  anggaran  yang  sampai  triwulan pertama petugas belum menerima dana kegiatan pendataan keluarga, sedangkan mereka dituntut  oleh  dinas  kesehatan  kabupaten  untuk  total coverage pada  juni  tahun  2022, sedangkan  dari  sisi  sarana  prasarana  pendukung  masih  dirasakan  kurang  mendukung pelaksanaan program, seperti aplikasi program yang belum memasukan semua puskesmas serta  belum  munculnya  indikator  keluarga  di  tingkat  desa  sampai  Kabupaten,  kendala jaringan  internet  di  wilayah  Puskesmas  terpencil,  serta  kurangnya  sarana  pendukung pengolahan data keluarga.
Observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  berjalan  mendukung  hasil  dari kesimpulan  di  atas  dimana  terlihat  bahwa  program  ini  masih  terbatas,  dan  yang  menjadi kendala  adalah  lambatnya  proses  pencairan  anggaran  dan  kurangnya  sarana  dan prasarana tenaga kesehatan.

## c. Faktor Disposisi
Komitmen pelaksana Program Keluarga Sehat sudah sangat baik, hal ini terlihat dari kuatnya keinginan dan semangat mereka dalam menjalankan program ini dari jajaran pengambilan kebijakan sampai dengan pelaksana kegiatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  dalam  pelaksanaan kebijakan  Program  Keluarga  Sehat  implementator  telah  menunjukan  sikap  menerima pelaksanaan  kebijakan  mereka  telah  menerima kegiatan PIS-PK  hal  ini  dibuktikan  dari hasil wawancara  pada  implementator  puskesmas  menyatakan  mereka  siap  menjalankan program, implementator tetap menjalankan tahap awal kunjungan rumah untuk pendataan meskipun  dengan  segala  keterbatasan  anggaran  yang  mereka  miliki,  dari  segi  sikap  yang masih  menjadi  sedikit  kendala  adalah  sikap  penerimaan  sebagian  masyarakat  yang menolak untuk diperiksa dan dita oleh tenaga kesehatan .
Observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  berjalan  mendukung  hasil  dari kesimpulan  di  atas  dimana  terlihat  bahwa  semua  pegawai  puskesmas  sudah  menjalankan tugas  dengan  baik  dengan  terus  menjalankan  semua  perannya  sebagai  tenaga kesehatan.mereka  siap  menjalankan  program,  implementator  tetap  menjalankan  tahap

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
awal kunjungan rumah untuk pendataan meskipun dengan segala keterbatasan anggaran yang mereka miliki

## d. Faktor Struktur Birokrasi
Mengenai  pernyataan  tentang  struktur  birokrasi  dalam  hal  ini  koordinasi  berjenjang ditemukan bahwa belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan    hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal koordinasi  berjenjang  ditemukan  bahwa  belum  terbentuknya  struktur  yang  baku  ditingkat dinas  kesehatan  dalam  hal  struktur  koordinasi  menjadi  salah  satu  kendala  yang menghambat  pelaksanaan  program  di  lapangan,  karena  masalah  yang  ditemui  tidak dapat  langsung  direspon  oleh  yang  mewakili  wewenang  lebih  tinggi  dalam  hal  ini  dinas kesehatan Kabupaten.
Observasi  yang  penulis  lakukan  selama  penelitian  berjalan  mendukung  hasil  dari kesimpulan  di  atas  dimana  terlihat  bahwa  dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  untuk struktur birokrasi dan jalur koordinasi antara tingkat Kabupaten belum berjalan dengan baik baik  tim  pengelola  kabupaten  sampai  sejauh  ini  belum  ada  struktur  yag  jelas  karena  SK belum dikeluarkan oleh dinas kesehatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:
1. Pelaksanaan  Indikator  Program  Keluarga  Sehat  pada  Puskemas  Wali  Kecamatan Binongko  sudah  dilakukan  dengan  baik  namunbelum  maksimal.  Dikarena  keterbatasan sarana  dan  prasarana.  Pengetahuan  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  program  ini cukup berkembang. Namun selepas dari itu petugas Puskesmas tidak lengah untuk tetap melakukan penyuluhan tentang pentingnya program ini.
2. Hambatan  Implementasi  Program  Keluarga  Sehat  pada  Puskesma  Wali  Kecamatan Binongko  Kabupaten  Wakatobi  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  implementasi program  keluarga  sehat    sudah  terlaksana  namun  belum  maksimal.  Faktor  yang mendukung  implementasi  adalah  dari  faktor  komunikasi  sudah  berjalan  dengan  baik dengan adanya sosialisasi baik internal maupun eksternal, faktor sikap pelaksana memiliki komitmen  mendukung  terlaksananya  program  dengan  baik.  Sedangkan  faktor  yang menghambat  dari  sisi  sumber  daya  adalah  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dan program  dan  keterlambatan  pencairan  anggaran.  Faktor  struktur  birokrasi  belum terbentuknya koordinasi berjenjang antar dinas kesehatan dan puskesmas.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI

## book
Agustino, L. (2016) Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
Ayuningtyas,  D.  (  2014).  Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik ( 1 st ed.).  Jakarta:  Rajawali Pers.
Ayuningtyas,  D.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Aplikasi  (1 st ed.).  Depok:
Rajawali Pers.
Akmal  Taher,  20 16.  Buku  Pedoman  Umum  Program  Indonesia  Sehat  DenganPendekatan Keluarga . Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. , 2016.
Arikanto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya.
Brehaut JD and Juzwishin D, 2005. Bridging the Gap: The Use Of Research Evidence in Policy Development. Alberta Heritage Foundation For Medical Research, Canada.
Bustami.(2011). Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya. Jakarta: Erlangga.
Dunn, William, N,. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Dunn
Dye. Thomas R. 1987. Policy Analysis. USA: The University of Alabama Press
Guming,  F.  P.  (2018).  Dasar  Administrasi  dan  Kebijakan  Kesehatan  Masyarakat ( M.  Y. Pratama, ed.). Yogyakarta: K-Media.
Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Islamy. M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip perumusan Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Asara.
Islamy. M. Irfan. 1999. Kebijakan Public . Jakarta: Universitas terbuka
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Laksosno,  A.  D.,  Mubasyiroh,  R.,  Laksmisrti,  T.,  Nurhotimah,  E.,  Suharmiati,  dan  Sukoco.,  N.  E. (2016).Aksebilitas pelayanan Kesehatan di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
Leppo K, 2001. StrengtheningCapacities for Policy Development and Strategic Management in National Health Systems. A Background Paper Prepared for The Forum of Senior Policy Maker and Manager of Health Systems WHO. Geneva, 16-18 July.
Mardalis. (2004). Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: Bumi Aksara.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metod-Metode Baru. Jakarta: UIP.
Nawawi, Ismail. 2014. Public Policy . Surabaya: PMN
Nugroho,  Riant.  2014. Kebijakan  Publik  di  Negara-Negara  Berkembang .  Jakarta:  Pustaka Pelajar
Pollard  and  Court  J,  2005.  How  Civil  SocietyOrganisations  Use  Evidence  to  Influence  POlcy Processes: A literature revie. ODI Working Paper 249.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.568-586 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160
Purwanto,  E.  A.,  dan  Sulistyastuti,  D.  R.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit gava Media.
Satrianegara,  M.  F.  (2014).  Organisasi  dan  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan.  Jakarta: Salemba Medika.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Sutcliffe S and Court J, 2006. A Toolkit For Progressive policymakers in developimg Countries. O  verseas  Development  Institute.  Research  and  policy  in  Development Programme.London UK.
Sutton,  R.  1999.  Policy  Process:  An  Overview.  Working  Paper  118.Overseas  Development Institute. London SW1E 5 DP: Portland House. Stage Palce.
Tarigan,  A.  A.  (2019).  Teologi  Islam  dan  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  (M.  Iqbal,  ed.).  Medan: Salemba Medika.
Thoha, Miftha. 2008. Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: Kencana
Walt G, 1994. Health Policy: an introduction to process and Power. London: Zed Books. UK. Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi
Willia, N,. 2003. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik .
Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta Media Pressindo journal
Akib,  Haedar. Jurnal  Administrasi  Publik  Implementasi  Kebijakan :  Apa,  Mengapa,  dan Bagaimana. Vol No. 1 tahun. 2010. Hal 1-4 Makassar: UNM.
Alya  Fikri  Ramadhani  (202 1).  Identifikasi  Penghambat  Implementasi  Program  Indonesi  Sehat dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PKP)  Indikator  TB  Paru. Window  of  Public  Health Journal, 1(6).
Ernawati  Roeslie  dan  Adang  Bachtiar  (2018).Analisis  Program  Indonesia  Sehat  dengan Pendekatan Keluarga di Kota Depok. JKKI, Vol. 07 No 02, Juni 2018, 64-73.
Laelasari, Anwar dan Soerachman (2017).Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jurnal Ekologi Kesehatan , 16.
Pujosiswanto,  K.  H.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Program Indonesia  Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK)  di  Puskesmas  Kabupaten Polewali Mandar. JKM, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, 3, 123-134.
Rifandi,  Dedi,  dan  Maryani. Jurnal  Kebijakan  Publik  Implementasi  Izin  Pemanfaatan  Sumber Daya Air .Vol 5 No. 1 tahun.2014.Hal 122. Riau: Universitas Riau.
Safawi, I., Sujiantodan Rusly, Z Jurnal Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan . Vol 3 No. 2 tahun.2010 Hal 132.Riau.
Sidik, Fajar. Implemetasi Program Jaminan Pendidikan Daerah Di Kota Yogjakarta.Vol 19 No 1 tahun.2015 Hal 61. Yogyakarta Universitas Gaja Mada
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.568-586                                                                 Suryani BB. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.160 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Virdasari,  Septo  dan  Eka  (2018).Analisis  Kegiatan  Pendataan  Keluarga  Indonesia  Sehat dengan  Pendekatan  Keluarga  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Puskesmas Mijen). Jurnal Kesehatan Masyarakat ( e-journal ), 6, 52-64

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kemenkes  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Pedoman pendanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga 2017.
Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Permenkse  RI  No  39  tahun  2016  dalam  rangka  pelaksanaan  Program Keluarga  Sehat  telah disepakati 12 indiktor.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas.
Undang-Undang    No.  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga pada pasal 1 ayat 7 yaitu pembangunan keluarga.
Undang-undang  No.  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 1 ayat 7.

## SUMBER INTERNET:
https://ww-w.alodokter.com/kenali-12-indikator-keluarga-sehat-menurut kemenkesri http://pispk.kemenkes.go.id/id/2017/06/17/peran-pemangku-kepentingan/ https://yoursay.suara.com/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan- publik-di-indonesia
https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/0/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan- model-c-g-eward-iii
https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kehamilan-anc-di-fasilitas- kesehatan .