PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK & SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

[Taufiq Ramadhan] 1
[Dewi Pika Lbn Batu] 2
1 [Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
1 [TaufiqRamadhan@unimed.ac.id]
2 [Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
2 [dewi_pika_lumban@unimed.ac.id]

## Abstract
Children are subjects that cannot be separated from the survival of humans, the nation and the  state  because  children  are  the  next  generation  of  the  nation.  In  line  with  the  rapid development  of  the  times  and  supported  by  several  factors  of  juvenile  delinquency,  low intelligence, minimal education, bad association of children and the mass media (shows that tend  to  be  unfavorable)  are  the  causes  of  a  crime.  Crimes  that  are  mostly  committed  by children,  for  example  sexual  abuse.  This  study  aims  to  determine  the  process  of  criminal justice against children who are in conflict with the law and to find out about  the criminal responsibility of perpetrators of sexual abuse of children committed by children. The nature of  the  research  used  is  analytical  descriptive  with  a  normative  juridical  approach.  The criminal justice process for children in conflict with the law is carried out by prioritizing the concept of restorative justice to protect juvenile offenders which is currently adopted in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system through the diversion system. Criminal responsibility  for  children  as  subject  actors  must  prioritize  the  principles  of  protection, justice,  non-discrimination,  the  best  interests  of  the  child,  respect  for  the  child's  opinion, continuity and development of the child, guidance and guidance for children, the principle of proportionality,  deprivation  of  liberty  and  punishment  for  children  is  an  effort  final  or ultimum remedium.
Keywords: Criminal Liability, Children, Obscenity
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023.
email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Received : 2 Februari 2023 Revised: 17 April 2023 Aceppted: 27 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  subjek  yang  tidak  apat  dipisahkan  dari  keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan perjuangan  pembangunan  yang  ada  serta  amanah  karunia  Tuhan  yang  maha  esa yang  harus  dijaga  dan  dilindungi  akan  hak-haknya  sebab  didalam  dirinya  melekat harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung tinggikeberadaannya.
Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa  faktor  kenakalan  remaja  seperti  faktor  rendahnya  inteligensia,  usia, kelamin,  kedudukan  anak,  keluarga,  pendidikan  yang  minim,  pergaulan  anak  yang tidak  baik  dan  media  massa  (tontonan  yang  cenderung  tidak  baik)  menjadi  suatu sebab  musabab  timbulnya  suatu  kejahatan.  Kejahatan-Kejahatan  yang  banyak dilakukan oleh kebanyak anak misalnya:
a. Kejahatan asusila (pencabulan)
b. Kejahatan ketertiban
c. Kejahatan pembunuhan
d. Kejahatan narkotika
e. Kejahahatan penganiayaan
f. Kejahatan pemerasan
g. Kejahatan senjata tajam
h. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
i. Kejahatan penculikan
j. Kejahatan mata uang 1
Permasalahan  terhadap  anak  selalu  menjadi  sorotan  yang  memprihatinkan terlebih  anak  sebagai  korban  dan  pelakunya  juga  seorang  anak.  Masa  anak  adalah masa  pencarian  jati  diri,  kadang  mudah  terpengaruh  dengan  situasi  dan  kondisi lingkungan  disekitarnya.  Sehingga  jika  lingkungan  tempat  anak  berada  tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang  dilakukan  oleh  anak  anak  merupakan  penyimpangan  yang  dikenal  dengan kenakalan  anak  ( Juvenille  delinquency) yang  dirumuskan  sebagai  suatu  kelainan tingkah  laku  yang  bersifat  asocial  yang  dapat  menyeret  mereka  berurusan  dengan aparat penegak hukum.
Menurut  Romli  Atmasasmita, Juvenile  deliquency adalah  setiap  perbuatan atau  tingkah  laku  seseorang  anak  dibawah  umur  18  tahun  dan  belum  kawin  yang
1 Wagiati Soetodjo. 2013. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung. hlm.18
merupakan  pelanggaran  terhadap  norma-norma  hukum  yang  berlaku  serta  dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. 2
Perilaku  menyimpang  menurut  W.A.  Gerungan  yang  cenderung  mengarah pada  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  bentuk  tindak  pidana digolongkan  sebagai  kenakala. 3 Kenakalan  tersebut  tampaknya  telah  mengganggu ketertiban,  keamanan,  kenyamanan  masyarakat  baik  di  kota-kota  besar  maupun kota-kota  kecil.  Seperti  yang  dimukakan  oleh  Y.  Bambang  Mulyono,  Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi  baik  di  kota-kota  besar  maupun  di  kota-kota  kecil.  Sebenarnya  hampir  tiap negara  di  dunia  ini  mengalami  atau  menghadapi  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak. 4
Salah satu kejahatan atau penyimpangan yang sangat memperihatinkan bagi dunia anak dalam beberapa tahun terakhir adalah ditemukannya ratusan kekerasan seksual (seperti pencabulan) yang berhubungan dengan anak berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 5 Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA)  melaporkan,  ada 797  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual sepanjang  Januari  2022.  Jumlah tersebut  setara  dengan  9,13  persen  dari  total  anak  korban  kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 . 6
Kejahatan  asusila  seperti  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  anak  diatur didalam  Pasal  76  E  Undang-Undang  Jo  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  No.35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Psikolog  Indah  Usman,  Bsc  menyebutkan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan  masyarakat  sehingga  diperlukan  adanya  tindakan  preventive  dan penanggulangan  serius  oleh  Pemerintah. 7 Besarnya  tingkat  kejahatan  pencabulan saat  ini  terjadi  karena  lemahnya  kondisi  psikologis  seorang  anak  yang  disebabkan oleh  bebarapa  faktor  salah  satunya  media  internet  seperti  sosial  media  menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya tindak pidana kejahatan asusila oleh anak. Kemudahan untuk mengakses film porno tanpa adanya pengawasan oleh orang tua cenderung  mengakibatkan  anak  berfantasi  dan  tidak  bisa  menahan  diri  serta  tidak dapat memandang bahwa apa yang dilakukan nya merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma kesopanan.
2 Romli Atmasasmita. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja . Armico. Bandung. hlm. 40.
3 W.A Gerungan. 1996. Psikologi Sosial Suatu Ringkasan . Eresco.  Bandung.  hlm. 27.
4 Bambang  Mulyono.  2013. Kenakalan  remaja  dalam  persfektif  pendekatan  sosiologi  psikologi  dan penanggulangannya. Gramedia. Jakarta. hlm. 11.
5 www.KPAI.go.id/Tahun  2017.  KPAI  temukan  116  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  ditanyangkan  27 september 2017. diakses tanggal 06 Juli 2018 Pukul.10.38.
66 https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual- sepanjang-januari-2022?page=all
7 Jambiupdate.com/Psikolog : Ini penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, diakses pada tanggal 06 Juli 2018 Pukul 10.26.
Cabul menurut Adami Chazawi  adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang  dilakukan  pada  diri  sendiri  maupun  dilakukan  oleh  orang  lain  mengenai  dan yang  berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  dapat merangsang  nafsu  seksual.  Adapun  jenis  dan  istilah  tentang  pencabulan  yaitu sebagai berikut :
a. Exhbitionism : sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
b. Voyeurrism : mencium seorang dengan bernafsu
c. Foundling : mengelus/meraba alat kelaman seseorang
d. Fellation : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut. 8
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dalam  Putusan  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bek bahwa  anak  yang  disebutkan  namanya  Dede  Susandi  Alias  Dege  Anak  Tumbeleng telah  melakukan  pencabulan  terhadap  seorang  anak  yang  disebutkan  namanya Ariska  Yolanda  berumur  4  (empat)  tahun  dan  dijatuhkan  pidana  pidana  penjara selama  2  (dua)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  serta  pelatihan  kerja  pada  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Pontianak  selama  3  (tiga)  bulan.  Sanksi  hukuman yang diberikan kepada anak dalam putusan tersebut karena tidak tercapainya proses penyelesaian  melalui  konsep  diversi  yang  berakibat  pada  proses  pengadilan  tetap berlanjut  hingga  pada  putusan.  Sanksi  hukum  kepada  anak  merupakan tanggungjawab pidana yang diberikan kepadanya berbeda dengan yang diterapkan kepada orang yang telah dewasa. Proses peradilan yang diberikan kepada anak lebih mengarah  pada  sistem restorative  justice yang  menitikberatkan  kepada  keadilan yang  dapat  memulihkan  pelaku  tindak  pidana,  korban  dan  masyarakat  melalui pelaksanaan diversi.
Sistem  pemidanaan  setelah  diatur restorative  justice bagi  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  menimbulkan  pandangan  bahwa  sanksi  bukanlah  merupakan tujuan  utama  bagi  pemidanaan  anak  karena  pidana  penjara  merupakan ultimum remidium  (senjata  terakhir) .  Pemberian  sanksi  yang  bersifat  edukatif  yang bermanfaat  seperti  pelatihan,  bimbingan  dan  binaan  kerohanian  harus  menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksinya  dan ketika si anak telah selesai  menjalani  pertanggungjawaban  tindak  pidana  yang  mereka  lakukan,  maka mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan adanya keahlian tanpa adanya label sebagai pelaku tindak pidana.
Peneliti  telah  melakukan  eksplorasi  terkait  dengan state  of  the  art bahwa penelitian terdahulu dilakukan oleh Dewi Mardina yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas  Singaperbangsa  Karawang  dengan  judul  “Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Berdasarkan  Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dalam hal-
8 Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 80.
hal  tertentu  namun  secara  substansi  memiliki  perbedaan  yang  cukup  jelas,  seperti tindak pidana yang dilakukan memiliki makna yang berbeda menurut hukum bahwa pemerkosaan  adalah  tindakan  persetubuhan  sedangkan  pencabulan  didalam penelitian  oleh  peneliti  adalah  adalah  tindakan  berbuat  cabul  (belum  terjadinya senggama).  Penelitian  terdahulu  hanya  membahas  tentang  tanggungjawab  pidana anak  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tanpa  melihat bagaimana kedudukan anak yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai anak yang berkonflik  dengan  hukum  seperti  proses  peradilannya  yang  berbeda  dengan  orang dewasa.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  &  Sistem  Peradilan Pidana Anak”. Terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya, bagaimana proses peradilan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  mengutamakan  meneliti  bahan  pustaka  atau  dokumen  yang disebut  data  sekunder,  berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Dikatakan  yuridis  normatife  karena  penelitian  ini  dilakukan  dan  ditujukan  hanya pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  lain  seperti  putusan. Disamping  itu  juga  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen disebabkan  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder  seperti  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  yang  relevan  dengan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, sanksi, pertanggungjawaban  dan  bentuk  perlindungan  hukumnya.  Hasil  analisis  akan dipaparkan  secara  deskriptif  dengan  harapan  dapat  menggambarkan  secara  jelas sehingga  diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  tentang  permasalahan- permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu mendapat  kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh dan berkembang  secara
optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Tindak  pidana  anak  adalah  tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  anak-anak.  Tindak  pidana  anak  dapat  dihubungkan  dengan  istilah Juvenile  Deliquency ,  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  beragam  istilah, yaitu  kenakalan  anak,  kenakalan  remaja,  kenakalan  pemuda,  taruna  tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa Juvenile berarti anak sedangkan Deliquency atau delikuen yang berarti kejahatan. Dengan demikian Juvenile Deliquency adalah Kejahatan Anak, sedangkan apabila  menyangkut subjek atau  pelakunya,  maka Juvenile  Deliquency berarti  penjahat  anak  atau  anak  yang jahat.
Paulus  Hadisuprapto  yang  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud Juvenile Delinquency adalah  Setiap  perbuatan  atau  tingkah  laku  seseorang  anak  di bawah  umur  18  tahun  dan  belum  kawin  yang  merupakan  pelanggaran terhadap  norma-norma  yang  berlaku  serta  dapat  membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. 9
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan yaitu :
1. Faktor Intelegensia atau pendidikan
2. Faktor Usia
3. Faktor Kelamin
4. Faktor Kedudukan anak dalam keluarga
5. Faktor pergaulan anak atau lingkungan
6. Faktor massa
Adapun kejahatan-kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh kebanyakan anak adalah :
1. Kejahatan ketertiban
2. Kejahatan asusila
3. Kejahatan pembunuhan
4. Kejahatan penganiayaan
5. Kejahatan pemerasan
6. Kejahatan senjata tajam
7. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
8. Kejahatan narkotika
9. Kejahatan penculikan
10. Kejahatan pada mata uang 10
Persoalan  pelaku  tindak  pidana  anak  bukan  hanya  persoalan  di  Indonesia
9 Paulus Hadisuprapto. 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya . Selaras. Malang. hlm.11.
10 Wagiati Soetodjo. Loc.cit.
tetapi  menjadi  masalah  didunia.  Dalam  kehidupan  masyarakat  diberbagai  penjuru dunia,  terdapat  perilaku  anak  yang  dianggap  menyimpang  oleh  masyarakat  di sekitarnya.  Oleh  karenanya  UNICEF  mengembangkan  konsep restorative  justce untuk melindungi pelaku tindak pidana anak yang saat ini diadopsi dalam Undang- Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak  melalui  sistem  diversi. Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  memberikan  tafsiran  autentik  pada  Pasal  1 angka  7  yaitu pengalihan  penyelesaiaan  perkara  anak  dari proses peradilan  pidana ke proses diluar peradilan pidana yang disebut juga diversi.
Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara  tersangka  atau  terdakwa  atau  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  yang difasilitasi  oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat,  pembimbing  kemasyarakatan  anak, polisi, jaksa atau hakim. 11
Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana melalui penerapan undang- undang  no.11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak    dan  Undang- Undang  No.35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  merupakan  salah  satu  cara melindungi  tunas  bangsa  di  masa  depan.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak menyangkut semua  aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan  bagian  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  secara  fisik  dan mentalnya.  Oleh  karena  itu,  anak  memerlukan  perlindungan  dan  perawatan khusus. 12
Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 merumuskan pengertian diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
United Nations Standard Minimum Rules For The Administrations Of Juvenils Justice  (The  Beijing  Rules) menyebutkan  bahwa  diversi  adalah  pemberian kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan- tindaka  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dirir dari proses peradilan pidana  atau  mengembalikan  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dan bentuk-bentuk  kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya.  Penerapan  diversi  dapat dilakukan  didalam  semua  tingkatan  pemeriksaan,  dimaksudkan  untuk mengurangi  dampak  negative  keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan tersebut. 13
11 M.Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.137
12 Harkristuti  Harkrisnowo.  2012. Menelaah  onsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpada  (DalamKonteks  Indonesia). Seminar  Keterpaduan  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Danau  Toba.  Medan.  Tanggal  4-5  April  2002  Hal.3  dikutip  oleh  Marlina, Peradlian Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet.2. Refika Aditama, Bandung. hlm.42.
13 Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi. Genta Publishing.Yogyakarta. hlm.56.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012disebutkan bahwa  substansi  yang  paling  mendasar  dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012 adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai  keadilan  restorative  dan  diversi.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan, sehingga  dapat  mencegah  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.
Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak  menyebutkan  hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  proses peradilannya yaitu :
a. Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak  memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari diversi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartispasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur  penegak  hukum  yaitu  Polri,  Kejaksaan  RI  dan  Pengadilan  dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang diterapkan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  No,11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak,  jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  sistem  peradilan pidana  anak  tidak  akan  berhasil  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Undang-Undang No,11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3.2. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan Sistem Peradilan Pidana Anak
Pertanggungjawaban pidana disebut dengan “toerekenbaarheid dan criminal liability”. Pertanggungjawaban  pidana  digunakan  untuk  menentukan  apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana  ( crime )  yang  terjadi  atau  tidak 14 ,  dengan  perkataan  lain  apakah  terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Seseorang dikatakan bersalah apabila tindakan yang dilakukan  itu  bersifat  melawan  hukum  sebagaimana  adagium  hukum  yang menyatakan bahwa geen straf zonder schuld dan harus melengkapi syarat bahwa si tersalah mampu untuk bertanggungjawab.
Kemampuan  bertanggungjawab  tersebut  memperlihatkan  kesalahan  dari petindak  yang  berbentuk  kesengajaan  atau  kealpaan  artinya  tindakan  tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari  tindakan  tersebut  atau  tiada  alasan  pembenar  dan  juga  tiada  ketentuan  yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.
Dengan  demikian  untuk  menentukan  adanya  kesalahan  seseorang  harus memenuhi beberapa unsur antara lain :
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
2. Hubungan batin  antara si  pembuat  dan perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 15
Menurut Roeslan Saleh, tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan.  Yang  satu  bergantung  kepada  yang  lain,  dalam  arti  demikianlah urutannya  dan  yang  disebut  kemudian  bergantung  pada  yang  disebutkan  terlebih dahulu. Konkretnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun  kealpaan  apabila  orang  itu  tidak  mampu  bertanggungjawab.  Begitu  pula dengan  alasan  pemaaf,  apabila  orang  tidak  mampu  bertanggungjawab  dan  tentu tidak  ada  pula  kesengajaan  atau  kealpaan.  Selanjutnya  karena  tidak  ada  gunanya untuk  mempertanggungjawabkan  terdakwa  atas  perbuatannya  itu  sendiri  tidaklah bersifat  melawan  hukum  maka  lebih  lanjut  sekarang  dapat  pula  dikatakan  bahwa terlebih  dahulu  harus  terdapat  kepastian  tentang  adanya  perbuatan  pidana  dan kemudian semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana
14 E.Y.Kanter  dan  S.R  Sianturi.  2002 Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Storia  Grafika. Jakarta.  hlm.250.
15 Muladi. Pertanggungjawaban Pidana Korporas. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta. hlm.76.
yang  dilakukan.  Sehingga  untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidanya terdakwa,  maka  terdakwa  harus  melengkapi  beberapa  unsur  yaitu  perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, sengaja atau kelapaan serta tidak adanya alasan pemaaf. 16
Pertanggungjawaban  pidana  ini  merupakan  suatu  keadaan  yang  terdapat pada diri si pembuat saat melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara  si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.
Menurut  A.Z.Abidin  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Ujung Pandang menyebutkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :
a. Kemampuan bertanggung jawab
b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
c. Tidak ada alasan pemaaf. 17
Hubungan  petindak  dengan  tindakannya  ditentukan  oleh  kemampuan bertanggungjawab dari si petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya  dan  dapat  mengetahui  ketercelaan  dari  tindakannya  dan  dapat menentukan  apakah  akan  dilakukannya  tindakan  tersebut  atau  tidak.  Jika  ia menentukan  (akan)  melaksanakan  tindakan  itu,  maka  bentuk  hubungan    adalah sengaja  atau culpa dan  untuk  penentuan  tersebut  bukan  sebagai  akibat  atau dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. 18
Pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada  pemidanaan  petindak,  jika telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang,  seseorang  akan  dipertanggungjawab-pidana  atas  tindakan-tindakan tersebut  apabila  tindakan  tersebut  bersifat  melawan  hukum  atau  tidak  ada peniadaan  sifat  melawan  hukum  atau rechtsvaardigingsgrond atau  alasan pembenar. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab (pidana).
Menurut  Simons bahwa kemampuan  bertanggungjawab  dapat  diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik  ditinjau  dari  secara  umum  maupun  dari  sudut  orangnya  dapat  dibenarkan. Selain  dapat  diartikan  sebagai  keadaain  psikis,  kemampuan  bertanggungjawab dikatakan  sebagai  salah  satu  unsur  kesalahan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan dua unsur pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah toerekeningsvatbaar . 19
16 Ibid . hlm.76. 17 A.Z.Abidin. 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana , Pradnya Paramitha. Jakarta. hlm.65.
18 E.Y.Kanter , Loc.cit.
19 Teguh Prasetyo. 2017. Hukum Pidana, Rajawali Pers. Jakarta. hlm.85.
Apabila  dikaitkan  dengan  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kejahatan, pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  tersebut  sebagai  subjek  pelaku  dalam konsep  pertanggungjawabannya  lebih  mengutamakan  konsep  keadilan  restoratif atau  dikenal  dengan restorative  Justice melalui  tindakan  diversi.  Aplikasi  diversi bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  Indonesia. Dikatakan  sebagai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  apabila  telah  berusia  14 tahun namun belum berusia 18 tahun.
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  perbuatan  yang dilakukannya  tidak  dijadikan  sebagai  alasan  penghapusan  pidana  jadi  anak  tetap dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  namun tetap mengedepankan hak-hak yang secara khusus dimilikinya berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Keadilan  restorative    atau restorative  justice adalah  suatu  proses  dimana semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak  dan  masyarakat dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki  serta  menentramkan  hati  yang  tidak berdasarkan pembalasan. 20
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  bahwa  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan,  keadilan,  nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhdap pendapat anak, kelangsungan dan  tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  bagi  anak,  asas proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak adalah sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium.
Menurut R.Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan  atau  kesopanan  atau  perbuatan  keji  yang  semua  ada  kaitannya  dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba- raba payudara (persetubuhan juga termasuk didalam pengertian yang dikemukakan oleh R.Soesilo). 21
Pencabulan  berasal  dari  kata  cabul  dalam  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  berarti  keji  dan  kotor  serta  perbuatan  yang  tidak  senonoh  (melanggar kesopanan dan kesusilaan).
Menurut  Simons  dalam  bukunya ontuchtige  handelingen atau  cabul didefenisikan  sebaga  tindakan  yang  berkenan  dengan  kehidupan  dibidang  seksual
20 Angger Sigit Pramukti, Op.cit . hlm.69.
21 R.Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor. hlm.212.
yang  dilakukan  atas  maksud  untuk  memperoleh  kenikmatan  dengan  cara  yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. 22
Perbuatan  cabul  adalah  semua  perbuatan  yang  melanggar  kesopanan  atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama  kelompok  berbagai  jenis  perbuatan  yang  melanggar  kesopanan  atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan. 23
Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 290 ayat (2) sebagai tindak  pidana  yang  ada  kaitannya  dengan  pencabulan  anak  merumuskan bahwa  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  : barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang  padahal diketahuinya  atau  sepatuhnya  harus  diduga  bahwa  umurnya  belum  lima belas  tahun  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum waktunya untuk dikawin.
Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang No.35  Tahun  2014  sebagai  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan anak digunakan dengan tujuan  agar  hak-hak  anak  sebagai  pelaku  dan  korban  dalam  proses  hukumnya terpenuhi dan terlindungi.
Anak  yang  melakukan  perbuatan  cabul  diawali  dengan  rayuan  terlebih dahulu  terhadap  korbannya  diatur  dalam  Pasal  76  E  Undang-Undang  No.35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan atau  ancaman    kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Sanksi  pidana  yang  diberikan  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak  yaitu :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  15  (lima  belas)  tahun  dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  menjalankan  masa  hukumannya  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  apabila  keadaan  dan  perbuatan  anak  akan membahayakan  masyarakat.  Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak paling  lama  1/2  (setengah)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang
22 P.A.F.Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Baru. Bandung. hlm.174.
23 Mochammad Anwar. 1982. Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II. Alumni. Bandung. hlm.231.
dewasa.  Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  merupakan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana  yang dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun.  Apabila  dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti  dengan  pelatihan  kerja.  Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun hanya  dapat  dikenai  tindakan.  Tindakan  yang  dimaksud  diatur  dalam  Pasal  82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:
1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (paling lama satu tahun);
5. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta (paling lama satu tahun);
6. Pencabutan surat izin mengemudi (paling lama satu tahun); dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana Dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  termasuk  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencabulan,  maka  proses peradilan  nya  harus  dialihkan  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana  yang  bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak  anak  yang  dibedakan dengan  orang  dewasa  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  memberlakukan  secara manusiawi  seorang  anak  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umurnya, tidak mendapatkan intimidasi dan diskriminasi, memperoleh aksesibilitas, memperoleh  pendidikan,  memperoleh  pelayananan  kesehatan;  dan  memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memandang Pasal  2  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak bahwa  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas perlindungan,  keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, penghargaan  terhdap  pendapat  anak,  kelangsungan  dan  tumbuh  kembang  anak, pembinaan  dan  pembimbingan  bagi  anak,  asas  proporsional,  perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  bagi  anak  adalah  sebagai  upaya  terakhir  atau ultimum  remedium sebagaimana  hak-hak  anak  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 4. KESIMPULAN
Proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilakukan  dengan  mengutamakan  konsep restorative  justce untuk  melindungi pelaku  tindak  pidana  anak  yang  saat  ini  diadopsi  dalam  Undang-Undang  No.11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak  melalui  sistem  diversi.  Undang-Undang No.11  Tahun  2012  memberikan  tafsiran  autentik  pada  Pasal  1  angka  7  yaitu pengalihan  penyelesaiaan  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses
diluar peradilan pidana yang disebut juga diversi. Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana melalui penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan  pidana  anak    dan  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  merupakan  salah  satu  cara  melindungi  tunas  bangsa  di  masa depan.
Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (anak yang berkonflik dengan hukum)  maka  proses  peradilan  nya  harus  memandang  Pasal  2  Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pelaksanaan sistem peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan,  keadilan, nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan bagi anak,  asas  proporsional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  bagi  anak adalah sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut sebagai subjek pelaku dalam konsep pertanggungjawabannya  lebih  mengutamakan  konsep  keadilan  restoratif  atau dikenal dengan restorative Justice melalui tindakan diversi. Aplikasi diversi bertujuan untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak  pidana  sebagaimana  perbuatan  yang  dilakukannya  tidak  dijadikan  sebagai alasan penghapusan pidana jadi anak tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas  perbuatan  yang  dilakukannya  namun  tetap  mengedepankan  hak-hak  yang secara  khusus  dimilikinya  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan Sistem Peradilan Pidana Anak
5. REFERENSI
Buku: Abidin A.Z, 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana , Pradnya Paramitha. Jakarta. Chazawi A. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Rajawali Pers. Jakarta.
Lexy  J.  Moleong.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Remaja  Rosdakarya . Bandung.
Mulyono B. 2013. Kenakalan remaja dalam persfektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya. Gramedia. Jakarta. Sunggono B. 2016. Metode Penelitian hukum, PT.Rajagrafindo Perkasa. Jakarta.
Bungi  B.  2003. Analisa  Data  Penelitian  Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis  Kearah  Penguasaan  Modal  Aplikasi .  PT.Rajagrafindo  Persada. Jakarta.
Kanter  E.Y.  dan  Sianturi  S.R.  2002 Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika. Jakarta. Harkrisnowo  H.  2013. Menelaah  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpada (DalamKonteks  Indonesia). Seminar  Keterpaduan  Sistem  Peradilan  Pidana  Di
Danau  Toba.  Medan.  Tanggal  4-5  April  2002  Hal.3  dikutip  oleh  Marlina, Peradlian  Pidana  Anak  di  Indonesia  :  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice, Cet.2. Refika Aditama, Bandung. Djamil M.N, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta. Anwar M. 1982. Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II. Alumni. Bandung.
Muladi, 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta. Lamintang P.A.F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Baru. Bandung. Hadisuprapto  P.  2014. Delinkuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya . Selaras. Malang.
Marzuki P.M, 2017. Penelitian Hukum . Ed.Revisi. Kencana. Jakarta. 2017. Soesilo  R.  1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor. Atmasasmita R. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja . Armico. Bandung.
Wahyudi S. 2013. Implementasi Ide Diversi. Genta Publishing.Yogyakarta. Prasetyo T. 2017. Hukum Pidana, Rajawali Pers. Jakarta. Gerungan W.A. 1996. Psikologi Sosial Suatu Ringkasan . Eresco.  Bandung. Soetodjo W. 2013. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## Sumber Internet:
Jambiupdate.com/Psikolog : Ini penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, diakses pada tanggal 06 Juli 2018 Pukul 10.26.
WWW.KPAI.go.id/Tahun 2017, KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditanyangkan 27 september 2017, diakses tanggal 06 Juli 2018 Pukul.10.38.