Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI TELAAH PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARDHAWI
1 Zainal Musthafa, 2 Aina Wulmurtiah
1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2 FUIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: Zainal.musthafa03@mail.com ainawulmurtiah01@gmail.com
Abstrak:
Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau yang biasa kita kenal dengan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali yaitu hanya pada saat idul fitri. Sedangkan zakat  harta  (mal)  adalah  zakat  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atas harta yang telah disimpan selama satu tahun (mencapai haul) dan mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya. berkembang, karena tidak adanya nash baik dalam Al- Qur'an maupun Hadits, di era modern ini mengenal 1 bentuk kekayaan yaitu Saham dan  Obligasi,  dimana  Zakat  Saham  dan  Obligasi  Terdapat  perbedaan  pendapat  di kalangan ulama yaitu pendapat Wahbah Az  -Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi. Di era modern ini, ada 1 bentuk kekayaan yaitu Saham dan Obligasi, dimana Zakat Saham dan  Obligasi  Terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  yaitu  pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi. Berdasarkan  permasalahan  di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Wahbah Zuhaily dan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat saham dan obligasi, dan bagaimana pandangan mereka terhadap zakat saham dan obligasi. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  ilmiah  yang  sistematis tentang  bagian-bagian  dan  fenomena  serta  hubungannya.  Metode  penelitian kualitatif  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  penelitian  komparatif,  yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti ingin  membandingkan  pemikiran  Yusuf  Qardhawi  dengan  Wahbah  Az-Zuhaili tentang Zakat Saham dan Obligasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  menurut  Yusuf Qardhawi,  zakat  saham  diambil  dari  semua  jenis  perusahaan  tanpa  membedakan antar perusahaan. Kedua Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hanya perusahaan dagang  yang  diambil  zakatnya.  Ketiga,  persamaan  kedua  ulama  itu  adalah  wajib mengeluarkan zakat bagian. Bedanya, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah Yusuf  Qardhawi,  untuk  perusahaan  industri  zakatnya  10%  dan  untuk  perusahaan dagang 2,5%, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan dagang. Dalam zakat, obligasi Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawy tetap mewajibkan zakat meskipun dalam obligasi terdapat riba.
Kata kunci: Zakat, Saham, Obligasi, Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qardhawi
Abstract:
Basically, zakat is divided into two types, namely zakat fitrah and zakat mal or what we usually know is zakat on assets. Zakat fitrah is zakat issued by every Muslim who has excess staple food for Eid al-Fitr and the zakat is issued once a year, namely only during Eid al-Fitr. While zakat on property (mal) is zakat that must be issued by a Muslim on assets that have been stored for one year (reaching haul) and reaching the  nishab  to  be  issued  zakat.  developed,  due  to  the  absence  of  texts  both  in  the
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Koran and Hadith, in this modern era recognize 1 form of wealth, namely Stocks and Bonds,  where  Zakat  on  Stocks  and  Bonds  There  are  differences  of  opinion  among scholars, namely the opinion of Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Al-Qardhawi. In this modern era, there are 1 forms of wealth, namely Stocks and Bonds, where Zakat on Stocks  and  Bonds  There  are  differences  of  opinion  among  scholars,  namely  the opinion of Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Al-Qardhawi. Based on the problems above, the  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  opinions  of  Wahbah  Zuhaily  and Yusuf al-Qardhawi differ about zakat on stocks and bonds, and how they view zakat on  stocks  and  bonds.  This  research  uses  qualitative  research  methods,  namely systematic scientific research on the parts and phenomena and their relationships. The  qualitative  research  method  in  this  study  uses  comparative  research  analysis, namely research that compares two or more symptoms. In this study, the researcher wanted to  compare  Yusuf  Qardhawi's  thoughts  with  Wahbah  Az-Zuhaili  regarding Zakat on Stocks and Bonds. Based on the results of the study, it can be  concluded that:  First,  according  to  Yusuf  Qardhawi,  zakat  shares  are  taken  from  all  types  of companies  without  distinguishing  between  the  companies.  The  two  Wahbah  Az- Zuhaili  stated  that  only  trading  companies  were  taken  for  zakat.  Third,  the similarities between the two scholars are that it is obligatory to issue zakat shares. The difference is that the amount of zakat that must be issued is Yusuf Qardhawi, for industrial  companies  the  zakat  is  10%  and  for  trading  companies  2.5%,  while Wahbah Az-Zuhaili is only 2.5% for trading companies. In zakat, Wahbah Az-Zuhaili and  Yusuf  Al-Qardhawy  bonds  still  require  zakat  even  though  in  bonds  there  is usury.
Keywords: Zakat,Stocks,Bonds,Wahbah Az- Zuhaili,Yusuf Al- Qardhawi
Pendahuluan
Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi  sebagai wasilah untuk  saling  memberi  manfaat  dan  memenuhi  kebutuhan. 1 Harta  bukanlah  standar  ketinggian  derajat  atau  tanda  keutamaan  seseorang sebagaimana  anggapan  sebagian  manusia.  Akan  tetapi,  harta  merupakan  nikmat dari  Allah  SWT 2 .  Pada  hakikatnya  harta  yang  kita  miliki  merupakan  titipan  dari Allah SWT yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban dari mana didapatkan dan ke  mana  harta  itu  dikeluarkan.  Bagi  ummat  muslim  haruslah  menyadari  ini, terutama apabila harta yang dimiliki sudah sampai pada nisabnya maka di sana ada hak  orang  fakir  dan  orang  miskin,  sehingga  dalam  hal  ini  Allah  SWT  telah mensyariatkan  adanya  zakat  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Zakat  merupakan  ajaran  yang  melandasi  tumbuh  kembangnya  sebuah kekuatan  sosial  ekonomi  ummat, zakat  juga  merupakan  hukum  tuhan  yang  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  dalam  alam  semesta  agar  manusia  dapat  hidup
1 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2007), Hlm, 155.
2 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  Dan  Aplikasinya  Pada  Aktivitas  Ekonomi ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014), Hlm, 42.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
salingmencintai  dan  tolong  menolong  yang  di  dasari  rasa  kasih  sayang  sesama makhluk. 3
Zakat juga merupakan kewajiban yang mulia dan memiliki kedudukan yang luhur dalam islam. Ini berdasarkan  tinjauan sebagai berikut:
1) Zakat adalah rukun islam ketiga sebagaimana  yang telah diriwayatkan Abdullah Bin Umar RA. Bahwa Rosulullah SAW Bersabda
ةلاصلا ماقاو الله لوسر ادمحم ناو الله لاا هلالا نا ةداهش سمخ ىلع ملاسلا ينب موصو ةاكزلاءاتياو
تيبلا جحو ناضمر
Artiya: Islam dibangun atas lima pekara yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak  disembah  selain  Allah  serta  Muhammad  adalah  utusan  Allah, Menegakkan  Sholat,  Menunaikan  Zakat,  Berpuasa  di  Bulan  Ramadhan, dan Melaksanakan Haji ke Baitullah. 4
2) Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama setelah sholat. Allah telah menggandeng zakat dengan sholat pada 82 ayat didalam al-Quran seperti pada surat Al-Baqarah Ayat 43 Berikut ini:
نيعكارلا عم وعكرو ةاكزلااوتاو ةلاصلاوميقاو
Artinya: Dan  dirikanlah  sholat,  tunaikanlah  zakat,  dan  ruku’  lah  bersama  orang- orang yang ruku’. 5
3) Allah  mencela  orang-orang  yang  enggan  menunaikan  zakat  dan  mengancam mereka dengan kebinasaan sebagaimana disebutkan dalam firmannya:
نيذلا  َََ نيكرشملل ليوو َََ نورفاك مه ةرخلااب مهو ةاكزلا نوتؤيلا Artiya: Dan  celakalah  bagi  orang-orang  yang  mempersekutukannya,  yaitu  orang- orang yang tidak menunaikan Zakat dan mereka ingakar terhadap kehidupan Akhirat ( Qs. Fushilat 6-7 ). 6
Selain  itu  kewajiban  bagi  umat  islam,  melalui  zakat,  Al-Quran  menjadikan  suatu tanggung  jawab  bagi  umat  islam  untuk  tolong-menolong  antar  sesama.  Dalam kewajiban  zakat,  terkandung  unsur  moral,  sosial,  dan  ekonomi. 7 Zakat  merupakan salah  satu  sendi  utama  keislaman  seseorang  sebagaimana  pilar  (rukun)  islam lainnya  yakni  Syahadat,  Sholat,  Puasa,  Dan  Haji  kebaitullah.  Dalam  posisi  tersebut ma’lum  min  al  din  biddharurah  atau  diketahui  adanya  secara  otomatis  dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. 8
Menurut  Monzer  Kahf,  tujuan  utama  dari  zakat  adalah  untuk  mencapai keadilan  sosial  ekonomi. Zakat  merupakan  transfer  sederhana  dari  bagian  dengan ukuran  tertentu  harta  si  kaya  untuk  dialokasikan  kepada  si  miskin,  secara  umum
3 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Zakat Saham Dan Obligasi , Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, volume 2, No 1, 1juni 2011, hlm, 160.
4 Sa’id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat , ( Jakarta: Pustaka Iam As-Syafi’i,  2018 ), hlm, 16.
5 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Mahkota, Surabaya, 1998), hlm, 17.
6 Ibid, 774.
7 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi ,  ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ) hlm, 248.
8 Mustolih Siradj, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Bimas Islam Vol.7 No III 2014 hlm, 411
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
fungsi zakat meliputi bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan. 9 Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat  menyuburkan  harta  untuk  berkembang dan  tumbuh.  Hubugan dengan  Allah telah terjalin dengan ibadah sholat dan hubugan sesama manusia telah terikat infaq dan  zakat.  Oleh  karena  itu,  kefarduan  zakat  merupakan  jalan  yang  paling  utama untuk  menyelesikan  kesenjangan  tersebut,  zakat  juga  bisa  merelisasikan  sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial daikalangan masyarakat islam. 10
Pada  dasarnya  zakat  terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni  zakat  fitrah  dan zakat  mal  atau  yang  biasa  kita  kenal  adalah  zakat  harta.  Zakat  fitrah  adalah  zakat yang  dikeluarkan  oleh  setiap  muslim  yang  mempunyai  kelebihan  makanan  poko untuk  hari raya  idul  fitri  serta  zakat  tersebut  dikeluarkan  setiap  satu  tahun  sekali yaitu  pada  saat  hari  raya  idul  fitri  saja.  Sedangkan  zakat  harta  (mal)  adalah  zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang telah disimpan selama satu  tahun  (mencapai  haul) dan  mencapai  nishab  untuk  dikeluarkan  zakat.Namun seiring berkembangnya zaman, maka pemahaman para ulama islam saat ini dalam memahami  konteks  zakat  juga  berkembang,  dikarenakan  tidak  adanya  nas  baik dalam Al-Quran maupun Hadits, zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang  diciptakan  oleh  kemajuan  dalam  bidang  industri  dan  perdagangan  didunia, yang  disebut  saham  dan  obligasi.  Dalam  Al-Quran  semuanya  ditampilkan  dalam bentuk lafadh  am yang  mencakup  seluruh  individu,  berdasarkan  keumuman  zakat tersebut,  maka  semua  hasil  usaha  atau  hasil  bumi  dikenakan  kewajiban  zakat termasuk didalamnya zakat saham dan obligasi. 11 Mengutip  sedikit  pendapat dari  Yusuf Al-Qardhawi saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. 12
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  melihat  perlunya melakukan  penelitian  tentang  zakat  saham  dan  obligasi  ini,  khususnya  pemikiran Wahabh  Az-Zuhaili  Dan  Syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  mengenai  zakat  saham  dan obligasi,  karena  Wahbah  Az-Zuhaili  Dan  syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  adalah  ulama Kontemporer yang dikenal dengan pemikiran fiqh zakatnya dan untuk Syaikh Yusuf Al Qardhawi Diklaim bahwa Ia adalah sebagai orang yang menempuh jalan tengah ( moderat  )  dalam  segala  hal,  selain  itu  saham  dan  obligasi  memiliki  persepsi  yang berbeda dari kalangan para ulama’ baik dari waktu pengeluaran zakatnya, kadarnya, maupun  nishabnya.  Peneliti  juga  menganggap  perlu  mengetahui  lebih  jauh  dalam penelitian ini mengenai biografi dan latar belakang pendidikan  Wahbah Az-Zuhaili dan  Syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  serta  pemukiran  dan  ijtihadnya  dalam  bidang  fiqh, sehingga dapat melahirkan pemikiran baru mengenai zakat saham dan obligasi. Metode Penelitian
9 Refky fielnanda , Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam , At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm , 58.
10 Amir suud, Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al- Qardhawi, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013, hlm 601.
11 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Zakat Saham Dan Obligasi , Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, volume 2, No 1, 1juni 2011, hlm, 160.
12 Ibid, 165.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  (  library  research  )  yaitu  penelusuran  yang  memuat  materi-materi yang  terkait  dengan  objek  penelitian  dan  inventarisasi  data-data  yang  bersumber pada  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  guna mendapatkan  asas-asas  dan  konsep  tentang  persoalan  yang  menjadi  objek penelitian  yaitu  pandangan  yusuf  Al-Qardhawi  dan  perbedaan  pendapat  diantara para  ulama  tentang  zakat  saham  dan  Obligasi.  Yang  tentu  peneliti  juga menggunakan  sumber  data,  Suharmi  Arikunto  mengungkapkan  bahwa  yang dimaksud  sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  darimana  data  diperoleh, pendapat  ini  dikutip  oleh  lexy  j  moleong  dalam  buku  metodologi  penelitian kualitatif. 13 Sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi dua, sumber data primer dan  sekunder.  Dengan  menggunakan  beberapa  teknik  dalam  pengumpulan  data berupa,  kepustakaan  dan  dokumentasi,  serta  menggunakan  metode  hermeunetik dan analisis isi.

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
Saham  dan  obligasi  merupakan  bentuk  transaksi  bisnis  modern  yang keduanya  berupa  surat  berharga  namun  antara  saham  dan  obligasi  terdapat beberapa perbedaan yaitu:
Saham  adalah  hak  kepemilikan  tertentu  atas  kekayaan  satu  perseruan  terbatas atau atas penunjuka atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan  itu,  Obligasi  adalah  perjanjian  tertulis  dari  bank,  perusahaan,  atau pemerintah  kepada  pembawanya  untuk  menulisi  sejumlah  pinjaman  dalam  masa tertentu  dengan  bunga  tertentu  pula. 14 Saham  merupakan  surat  yang memprensentasikan  bagian  (saham)  dari  modal  usaha.  Sedangkan  obligasi  adalah surat yang mempresentasikan pinjaman; nilai (valuta)nya tidak menjadi bagian dari modal usaha. 15 Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan,sedangkan  obligasi  merupakan  pinjaman  kepada  perusahaan,  bank, atau  pemerintah. 16 Saham  pemegangnya  adalah  salah  satu  pemilik  perusahaan sesuai  dengan  saham  yang  dimilki,  sedangkan  obligasi  pemegangnya  adalah pemberi pinjaman dan bukan salah satu pemilik perusahaan. 17
Saham diterbitkan sebelum perusahaan didirikan, fungsinya sebagai modal awal usaha.  Sedangkan  obligasi  diterbitkan  setelah  perusahaan  terbentuk  fungsinya
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002 ), hlm, 172.
14 Salman  Harun, Fiqih Zakat,  Studi  Komperatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 495
15 Sa’Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat, ( Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i , 2018 ), hlm, 310.
16 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 490.
17 Sa’Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat, ( Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i , 2018 ), hlm, 310.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
untuk  mengembangkan  usaha. 18 Saham  memberikan  keuntungan  sesuai  dengan keuntungan perusahaan yang bisa  banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. 19 Seperti yang telah  dipaparkan  diatas  Saham  adalah  kertas  yang  merepre-  sentasikan  hak pemiliknya  dalam  kepemilikan  sebagian  dari  perusahaan  dan  memberikannya  hak untuk  ikut  serta  dalam  mengatur  perusahaan,  baik  dengan  jalan  keanggotaannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atau dengan jalan Dewan Komisaris, Saham tersebut  juga  memberikan  bagian  keuntungan  berdasarkan  rasio  saham  yang  dia tanam  dalam  pemsahaan  tersebut  jika  ada  keuntungan,  serta  ikut  menanggung kerugian sebesar nisbah penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan  la  berhak  atas  hasil  akhir  perusahaan  ketika  perusahaan  tersebut  dilikuidasi atau bubar. Dari segi boleh atau tidaknya bertransaksi saham, terbagi menjadi tiga macam: 20
A. Saham  perusahaan  yang  beroperasi  dalam  hal-hal  yang  halal  dan  baik, modalnya  bersih  dari  riba  dan  penyucian  harta  kotor  serta  tidak memberikan  salah  satu  pemegang  sahamnya  keistimewaan  materi  atas pemegang saham lainnya.
B. Saham  perusahaan  yang  beroperasi  dalam  hal  yang  diharamkan  dan menjijikkan, atau modalnya merupakan harta haram dari mana pun asalnya, atau perusahaan tersebut memberikan keisti- mewaan materi bagi sebagian pemegang  saham  seperti  keistimewaan  dalam  bentuk  pengembalian  modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu dalam keuntungan (dividen).
C. Saham  perusahaan  yang  operasionalnya  bercampur  antara  yang  halal  dan yang haram.
Ulasan berikut membahas hukum syara' atas masing-masing jenis saham tersebut di atas:.
a) Saham  perusahaan  yang  beroperasi  dalam  hal-hal  yang  halal  dan  baik, bersihdari  hal-hal  kotor  baik  dalam  operasionalnya  maupun  hasil  produksi-  nya. Menanam  saham  dalam  perusahaan  seperti  ini  adalah  boleh  secara  syar'i,  bahkan sangat dlanjurkan dan disenangi, karena adanya manfaat yang diraih daa kerusakan yang  bisa  dihindari  dengan  saham  tersebut.  Perdagangan  (jualbeli)  saham-saham perusahaan tersebut, aktifitas mediator, publikasi saham dan pendaftaran nya serta ikut  memperoleh  bagian  dari  keuntungannya,  semua  itu  diperbolehkan.  Dail  yang menunjukkan  atas  kebolehan  semua  itu  adalah  semua  dalil  yang  menunjukkan diperboleh- kannya aktifitas tersebut. Islam sebagaimana telah kami sebutkan tidak
18 Ibid.
19 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 490.
20 H. Syahrul, Bursa Efek Dalam Ekonomi Islam, J urnal  Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 65- 81
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
melarang adanya bentuk-bentuk administrasi dan manajemen baru yang diterapkan di dalam aktifitas yang diperbolehkan 21 .
b) Saham perusahaan yang beraktifitas dalam hal-hal yang diharamkan, seperti perusahaan-  perusahaan  minuman  keras,  baik  produsen,  distributor  atau  peng- impor  (pemasok  dari  luar  negeri),  perusahaan  yang  memproduksi  daging  babi, perusahaan  pinjam-meminjam  berdasarkan  riba  seperti  bank-bank  ribawi, perusahaan  seni  yang  terlarang,  perusahaan  perjudian,  pengelola  prostitusi  dan perusahaan  yang  membekali  musuh  dengan  dana  dan  komoditas  strategis  yang digunakan  untuk  memerangi  umat  Islam,  baik  berupa  senjata  atau  lainnya.  dan jenis-jenis usaha lainnya yang telah dinash oleh syariah Islam atas  keharamannya. Begitu juga jika modal perusahaan tersebut berasal dari riba atau dari harta kotor dan  pendapatan  dari  kejahatan  seperti  harta  hasil  curian,  penipuan  dan  yang sejenisnya Hal yang sama juga berlaku jika saham tersebut memberi keistimewaan materi  bagi  pemegangnya  atas  pemegang  saham  lainnya  (saham  preferen).  Semua yang  disebutkan  di  atas  diharamkan  secara  syar'i,  sehingga  tidak  boleh  menanam saham  dalam  perusahaan-  perusahaan  seperti  itu,  begitu  juga  menjadi  pialang sahamnya, mengedarkan dan mencatat- kannya dalam pasar. Rasulullah saw. telah melaknat orang-orang yang berperan dalam minuman keras sebanyak sepuluh kali. Hal ini juga menunjukkan keharaman aktifitas-aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan  sesuatu  yang  diharamkan  dalam  kondisi  apapun.  Dalil  yang  menunjukkan atas  semua  hal  tersebut  adalah  dalil  yang  menunjukkan  atas  keharaman  aktifitas tersebut  jika  dilakukan  secara  individual,  bahkan  keharaman  tersebut  lebih  kuat dalam bentuk-bentuk di atas karena besar dan tingginya bahaya yang ditimbulkan. 22
c) Saham  perusahaan  yang  bercampur  antara  halal  dan  haram,  seperti  jika aktifitas  dan  modal  perusahaan  tersebut  halal,  hanya  saja  perusahaan  tersebut memakai pinjaman ribawi untuk mendanai  sebagian  aktifitasnya, atau operasional perusahaan  tersebut  ber-  dasarkan  akad-akad  yang  haram.  Perusahaan  seperti  ini sangat banyak dijumpai dewasa ini, bahkan sedikit sekaii kita dapati aktifitas yang murni  halal  karena  dominannya  sistem  dan  undang-undang  konvensional  dalam masyarakat  muslim,  sehingga  tidak  ada  satu  perusahaan  pun  atau  suatu  aktifitas pun yang bisa menghindarkan diri dari riba, suap atau akad-akad yang batil 23 Sedangkan  dalam  obligasi  Para  ahli  fiqh  tidak  membolehkan  obligasi denganbunga bagaimanapun bentuknya dan lembaga apapun yang mengeluarkannya,  karena  ia  merepresen-  tasikan  hutang  dengan  bunga.  Mungkin merekonstruksi obligasi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dengan berbagai jalan, diantaranya adalah:
1. Penghapusan bunga yang tetap dan mengajukannya ke surat investasi yang ikut  serta  dalam  keuntungan  dan  kerugian  serta  tunduk  pada  kaidah al-Gkunm hi al-ghurm keuntungan berkembang dengan kerugian yang ditanggung)
21 Ibid.
22 H. Syahrul, Bursa Efek Dalam Ekonomi Islam, J urnal  Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 65- 81
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
2. Penghapusan syarat jaminan atas kembali nya harga obligasi dan bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa.
3. Pengalihan obligasi ke saham biasa. 24

## Pembahasan
Andrean sutedi, saham merupakan  surat berharga yang mempresentasikan penyertaan  modal  kedalam  suatau  perusahaan. 25 Secara  sederhana  saham  dapat didefinisikan  sebagai  tanda  penyertaan  ataukepemilikan  seseorang  atau  badan dalam  suatu  perusahaan.Dalam  literatur  fiqih,  saham  diambil  dari  istilah musahamah ,  yang  berasal  dari  kata sahm ( stock) yang  berarti  saling  memberikan saham  atau  bagian.  Sebagian  modal  perusahaan  yang  diperjualbelikan  kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai  dengan  persentase  modal  masing-masing  dalam  suatu  perusahaan  dan dibayarkan  pada  waktu  yang  telah  ditentukan. 26 Adapun  wujud  saham  adalah selembar  kertas  yang  menerangkan  bahwa  pemilik  kertas  tersebut  merupakan pemilik  perusahaan  yang  menerbitkan  kertas  tersebut.  Dengan  demikian  bila seseorang  membeli  saham,  akan  menerima  kertas  yang  menjelaskan  bahwa  ia memiliki  perusahaan  penerbit  saham  tersebut. 27 Dikutip  dari  jurnal  lain menyebutkan  bahwa  saham  didefenisikan  sebagai  tandapenyertaan  atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 28 Pertiwi menyebutkan definisi  saham  yang  disampaikan  oleh  BEIadalah  surat  berharga  sebagai buktipenyertaan  atau  pemilikan  individumaupun  instituisi  dalam  suatu perusahaan. 29 Dari  semua  definisi  diatas  menunjukan  bahwa  memiliki  saham berarti ikut serta yakni memiliki perusahaan dari penerbit saham tersebut.
Oligasi berasal dari bahasa latin obligare yang berarti ikatan kewajiban, Obligasi merupakan  istilah  yang  dipergunakan  dalam  dunia  keuangan  yang  merupakan sertifikat  yang  berisi  kontrak  antara  investor  dan  perusahaan,  yang  menyatakan bahwa  investor/pemegang  obligasi  tersebut  telah  meminjamkan  uangkepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai kewajiban untuk  membayar  bunga  secara  reguler  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. 30
24 Ibid.
25 Andrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah  Sarana  Investasi  Keuangan  berdasarkanprinsipSyariah, ( JakartaTimur: SinarGrafika 2011 ), hlm, 4.
26 RahmaniTimolitaYulianti, Direct Financial Market:Islamic Equity Market(Bursa Saham Dalam Islam), Jurnal Al-Mawarid, Vol XI, No 1, Agustus 2010, hlm, 21.
27 Ibid.
28 DyariniAlam, InvestasisahamDalamPerspektif Islam, JurnalIqtishad, Vol 12, No 27, Juni  2012, hlm, 44.
29 Ajeng  Gama  Rosida, Perbandingan  Tingkat  Pengembalian  (Return),  Risiko  Dan  Koefisien  Variasi PadaSaham  Syariah  Dan  Saham  Non  Syariah  Di  Bursa  Efek  Indonesia  (Bei)Periode  2011-2013 , JurnalJestt, Vol 2, No 4, April 2015, hlm, 300.
30 Najmuddin, Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januri-Juni 2016, hlm, 126.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawy Tentang Zakat Saham Dan Obligasi
Seperti yang telah disebutkan diatas saham dan obligasi merupakan bentuk transaksi  bisnis  modern  sehingga  harus  diketahui  terlebih  dahulu  hakekatnya, mengenai  kewajiban  zakat  saham  dan  obligasi  para  ulama’  telah  sepakat  untuk mengeluarkan  zakatnya,  karena  saham  dan  obligasi  adalah  merupakan  harta kekayaan  dan  setiap  harta  kekayaan  ada  hak  orang  lain  didalamnya  (zakat,  infaq, dan  sedekah).  Selama  perusahaan  tersebut  tidak  memproduksi  barang-brang  atau komoditas-komoditas  yang  dilarang,  maka  saham  menjadi  salah  satu  objek  atau sumber  zakat.  Sedangkan  obligasi  sangat  tergantung  pada  bunga  yang  termasuk kategori  riba.  Namun  yang  menarik  adalah  bahwa  sebagian  ulama’  walaupun sepakat terhadap keharaman bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah  suatu  objek  atau  sumber  zakat  dalam  perekonomian  modern  ini. 31 Namun dalam  penentuan  zakatnya  para  ulama’  berbeda  pendapat.  Dengan  demikian peneliti perlu mengkaji pendapat para ulama’ modern yang telah sepakat terhadap zakat dari bisnis modern tersebut,
Saham  adalah  sebutan  untuk  cek  cek  yang  nilainya  sama,  tidak  bisa  dibagi, bisa  diedarkan  melalui  perdagangan  dan  merepresentasikan  hak  hak  pemegang saham  di  perusahaan  perusahaan  yang  berpartisipasi  dalam  modal. 32 saham merepresentasikan bagian modal perusahaan, pemiliknya adalah pemegang saham. Dalam buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu menjelaskan saham memiliki keriteria sebagai berikut. Nilai nominal saham berbeda dengan nominal dagang dan realitanya. Nilai nominal adalah nilai yang dijelaskan dalam cek dan yang ditulis, berdasarkan ham itu seluruh modal perusahaan dihitung. adapun nilai dagang (komersial) adalah nilai saham di pasar atau di bursa. Itu adalah nilai yang berubah sesuai dengan tawaran, permintaan,  keadaan  rasa,  reputasi  perusahaan,  dan  jaminan  sentral  uangnya. Adapun nilai real saham adalah nilai uang yang di representasikan oleh saham pada kondisi  jika  likuidasi  perusahaan  dan  pembagian  asetnya  terjadi  pada  jumlah saham.  Saham  tidak  bisa  dibagi.  Artiya  tidak  mungkin  ter  representasikan  dalam bentuk  pecahan  ketika  pemilik  saham  berbilang  dalam  menghadapi  perusahaan Saham bisa di tawarkan secara umum melalui perdagangan. Artinya mungkin terjadi  perpindahan  kepemilikan  saham  dari  seorang  kepada  orang  lain  melalui jalan perdagangan yang dikenal, tanpa oreder dari pihak perusahaan. 33 Jika saham itu  berupa  izin  (muncul  karena  izin  atau  perintah  pemengang  saham)  maka penawarannya  berupa  endorsman.  Jika  saham  itu  milik  pemengangnya  (muncul tampa  menyebutkan  pemiliknya),  maka  penawarannya  terjadi  hanya  dengan penyerahan. Artinya, serah terima tangan.
Mengenai  zakat  saham,  beberapa  tahun  yang  lalu  telah  ada  Fatwa  Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan: Pertama,  saham  perusahaan  wajib  dizakati  oleh  pemilik saham.  Perusahaan  dapat
31 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm.161.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 202.
33 Ibid, 202.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
bertindak  sebagai  wakil  pemilik  saham  untuk  menyalurkan  zakatnya  atas  nama mereka.  Kedua,  dewan  manajerial  dapat  menyalurkan  zakat  saham  perusahaan bagaikan  subjek  hukum  konkret  membayar  zakatnya,  dengan  arti  bahwa  semua saham  yang  terdapat  dalam  perusahaan  tertentu  dianggap  bagaikan  sebuah  harta milik  seorang.  Ketiga,  bila  perusahaan  tidak  membayar  zakat  sahamnya,  para pemegang  saham  wajib  membayar  zakat  sahamnya  masingmasing.  Bila  pemilik saham  memperoleh  keterangan  tentang  pembayaran  zakat  sahamnya  pada perusahaan  tersebut,  berarti  kewajiban  zakatnya  telah  selesai  sesuai  dengan prosedur  yang  seharusnya.  Bila  pemegang  saham  tidak  mendapatkan  keterangan tersebut,  dilihat  niat  pemegang  saham  tersebut,  kalau  niatnya  sewaktu mendepositkan saham hanya untuk memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut,  dia  membayar  zakatnya  atas  dasar  zakat  eksploitasi,  yaitu  sebesar  2,5 persen dari keuntungan (diluar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Komite Fikih Islam tentang zakat barang tidak bergerak dan  tanah  nonpertanian  sewaan.  Bila  pemilik  saham  mendepositkan  modalnya dengan  maksud  dagang,  ia  wajib  membayar  zakatnya  atas  dasar  modal perdagangan,  ia  wajib  membayar  sebesar  2,5  persen  dari  modal  dan keuntungansetelah  cukup  haul  yang  nilainya  dihitung  atas  dasar  harga  pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli. Keempat, bila seorang pemilik saham menjual  sahamnya  di  tengah-tengah  haul,  dia  diharuskan  menggabungkan  harga saham  tersebut  dengan  harta  kekayaannya  yang  lain,  seterusnya  membayar zakatnya  sekalian,  bila  haulnya  sempurna.  Pembeli  diharuskan  membayar  zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan di atas. Selain itu, Seminar Zakat I yang  diselenggarakan  di  Kuwait  tahun  1404  H/  1984  mengeluarkan  rekomendasi bahwa  wajibnya  zakat  kekayaan  dan  aset  perusahaan  yang  dibebankan  atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak. 34 Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad “mudharabah”, karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing). dalam pembahasannya menjelaskan,  bahwa  menerbitkan  saham,  memiliki  dan  menjual  belikan  serta melakukan kegiatan  bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam,  selama perusahaan  yang  didukung  oleh  dana  saham  tersebut  tidak  melakukan  kegiatan bisnis  yang  terlarang. 35 Wahbah  Az-Zuhaily  menegaskan,  bahwa  melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama (Az-Zuhaili, 1988). 36 Golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang  kertas  dan  surat-surat  berharga  lainnya  karena  uang  kertas,  rekening  bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama- sama  memiliki  fungsi  sebagai  alat  tukar  menukar  barang  dan  merupakan  harta benda yang bernilai ekonomis dan berkem bang, yaitu mengandung unsur maliyah
34 Refky fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam , At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm
35 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an Dan Hadits: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. ( Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm,491.
36 Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adillatuh 3
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dan  unsur  nama’/  istinma’.  Sedangkan  menurut  golongan  Hanabilah,  tidak  wajib zakat  pada  harta  tersebut  karena  bukan  merupakan  emas  dan  perak,  sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak. 37
Syeikh  Abdurrahman  isa  yang  membedakan  kewajiban  zakat  atas  saham  dan obligasi  berdasarkan  jenis  perusahaan  kepada  perusahaan  industri,  perdagangan, atau  kombinasi  dari  keduanya.  Dalam  bukunya  Al-Muammalatul  Haditsah  Wa Ahkamuha, syaikh Abdurrahman Isa mengemukakan bahwa syarat bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat atas sahamnya adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paerdagangan, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan  pengolahan,  misalnya  perusahaan  yang  menjual  hasil-hasil  industri, perusahaan  dagang  internasional,  perusahaan-perusahaan  eksport  import,  atau merupakan  perusahaan  industri  dan  dagang,  seperti  perusahaan-perusahaan  yang membeli  dan  mengimport  bahan-bahan  mentah  kemudian  mengolahnya  dan menjualnya, seperti perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan  besi  dan  baja,  perusahaan  kimia,  maka  saham  perusahaan  itu  wajib dizakati, sedangkan hotel, kereta api,  kendaraan, pesawat, tidak wajib dizakati, atas dasar  inilah  beliau  membedakan  antaraperusahaan  perindustrian  yang  tidak melakukan kegiatanperdagangan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 38
Pendapat  kedua  saham  dipandang  sama  dengan  barang  dagangan  dan  tidak dibedakan jenis perusahaan yang mengeluarkan saham.
. Berbeda dengan pendapat pertama yang membedakan antara saham pada satu perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya,  dimana  sebagian  zakatnya  dipungut  dari keuntungan,  sedangkan  yang  lain  diambil  dari  saham  dan  keuntungannya. Sesungguhnya  hal  seperti  ini  sangat  menyulitkan,  apalagi  bagi  orang  yang  minim pengetahuan  agama  namun  memiliki  banyak  saham  dan  obligasi  dibeberapa perusahaan. 39
Ulama  besar  seperti  Abu  Zahrah,  Abdurrahman  Hasan,  dan  Abdul  Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham adalah kekayaan yang diperjual belikan, karena pemiliknya  memperjual  belikan  persis    seperti    pedagang    dengan    barang dagangannya. Berdasarkan  pandangan tersebut  maka  saham  termasuk  kedalam objek   zakat  seperti  kekayaan-kekayaan dagang  lain  dan   dinilai  sama  dengan barang  dagangan. 40 Karena  memandang  bahwa  saham  itu  kekayaan  yang  dapat diperjual  belikan  maka  zakatnya  sebesar  2,5%  dari  nilai    saham  yang  berlaku  di pasar pada saat itu ditambah keuntungan di kurangi muzakki dan tanggungannya. Begitupun  pendapat  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyid Hawwas. 41 Pendapat yang kedua yaitu perusahaan dibidang jual beli barang, seperti
37 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 76.
38 Refky fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam , At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 61.
39 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 167.
40 Refky fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam , At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 62.
41 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 496.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
perusahaan  ekspor  dan  impor Mudharabah (  bagi  Hasil  ),  dan  semisalnya  yang  ia merupakan perusahaan dagang yang mubah.  Pemegang saham disini tidak berniat menanam modal selama lamanya, akan tetapi hanya ingin mendapatkan keuntungan dari  jual  belinya  saja.  Zakatnya  wajib  ditunaikan  atas  semua  yang  dimiliki  pemilik sesuai  ketentuan  zakat  perdagangan.  Semua  dikalkulasikan  setiap  akhir  tahun, kemudian  ditunaikan  zakatnya  jika  telah  mencapai  nishab  beserta  labanya.  Hal  ini dikarenakan  zakatnya  mencakup  modal  sekaligus  keuntungannya. 42 Ibnu  Baz berkata  jika  saham  itu  bertujuan  untuk  investasi,  bukan  jual  beli,  maka  zakatnya diambil  dari  laba  usaha,  berupa  uang,  jika  telah  mencapai  haul  dan  nishabnya. Sedangkan  jika  saham  tersebut  bertujuan  untuk  jual  beli,  maka  zakatnya  diambil dari modal sekaligus keuntungan setiap kali setiap kali tiba haul bedasarkan harta aslinya,  sesuai  jumlahnya  ketika  sudah  genap  haulnya. 43 Sedangkan  zakat  obligasi seperti yang telah dikemukakan oleh Dr, Said bin ali bin wahf al-qahthani, obligasi hukumnya  haram  maka  tidak  boleh  bertransaksi  dengannya,  dan  kesimpulannya obligasi adalah hutang yang harus dibayar pada waktu tertentu, namun keberadaan bunga pada transaksi tersebut tidaklah mencegah terhadap kewajiban zakatnya. 44 Fatwa badan pengawas syar’i bank faishal al-islami sudan menjelaskan seputar dasar dasar zakat  saham pada fatwa no 17 yaitu; Badan ini berdasarkan pendapat mayoritas  anggota 45 berpendapat  bahwa  bank  mengeluarkan  zakat  sahamnya berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Bank mengeluarkan zakat saham ketika genap haul dengan besaran 2,5 % dari uang yang diserahkan, yakni nilai saham ditambah nilai  barag-barang  dagangan  yang  khusus  terkait  dengan  saham.  Tidak  ada kewajiban  zakat  ditambah  laba  saham.Perumahan  yang  dibeli  oleh  bank  dengan harta saham jika bank membelinya untuk berdagang dengan bentuk jual beli maka bank  menzakatinya  seperti  zakat  barang  dagangan.  Artinya  bank  menambahkan nilainya  pada  uang  uang  yang  yang  ada  dari  saham.  Jika  bank  membelinya  untuk menyewakannya,  maka  menzakatkannya  seperti  zakat  zakat  barang  poko  dengan mengeluarkan  10%  sewa  ketika  menerima.Jika  bank  memberikan  sebagian  uang saham kepada orang yang bekerja didalmnya dalam bentuk mudharabah pemberian modal  maka  bank  menzakatkan  modal    yang  mana  mudharabah  (reakan  kerja)  di beri  modal  dan  bagia  keuntungannya.Jika  bank  mempunyai  tanggungan  utang dagang  jatuh  tempo  dari  uang  saham,  dai  juga  mempunyai  piutang  kepada  pihak lain,  maka  piutang  itu  ditambahkan  pada  utangnya,  bank  mengurangkan  utang utang  yang  ada  padanya  dari  piutang  yang  ada  lalu  menzakatkan  sisanya,  jika piutang piutang dagang bertempo dan bisa di  harapkan maka piutang itu di taksir dengan  barang,  kemudian  barang  itu  di  taksir  dengan  uang  sekarang  dan  nilai  di zakatkan. Jika bank mempunyai piutang, maka bank menzakatkannya seperti zakat uang yang ada, selama pelunasannya itu bisa di harapkan. Dan daitanyakan mngenai
42 Ibid, 314.
43 Ibid. 44 Sa’Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat, ( Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i , 2018 ), hlm, 315.
45 Empat  Dari  Lima  Anggota  anggota  kelima  dr,  khalifah  babakar  mrengambil  pendapat  interaksi zakat saham sebagaimana interaksi terhadap harta harta yang tetap. Pemiliknya hanya menzakatkan labanya dengan besaran 10% dari keuntungan.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
pemilik  saham  kecil  yang  tidak  mencapai  nishab,  apakah  mereka  wajib menzakatkannya  jika  saham  itu  di  gabungkan  dengan  yang  lain,  jka  mengatakan tidak  wajib  zakat  karena  mereka  tidak  memilki  apa  yang  membuat  genap  satu nishab maka nilainya dikeluarkan dari jumlah saham yang ada. 46
Dasar ini secara global sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa saham saham  dizakatkan  seperti  zakat  barang  dagangan.  Namun,  hal  itu  bebeda  dalam rincian rinciannya, dimana dalam dasar dasar ini nilai saham yang sebenarnya nilai nominal  di  pertimbankan  bukan  nilai  pasar  sesbagaimana  oranga  orang  yang menganggap itu adalah barang dagangan. Sebab, nilai pasar hany perkiraan selama mempresentasikan  niali  yang  ada.  Adalah  jelas  bahwa  yang  dibayarkan  dari pertama dari saham saham itu telah genap satu tahun dan wajib zakat, Wahbah  zuhaili  sesuai  dengan  pernyataanya  dalam  bukunya Fiqih  Islam  wa adillatuhu saya    mendukung  pendapat  Syekh  Abdurahman  Isa,  dengan  catatan adanya  kewajiban  zakat  atas  perusahaan-perusahaan  industri  berupa  dagangan yang  siap  di  jual  atau  di  ekspor  setelah  memotong  nilai  alat  dan  bangunan percetakan  misalnya  menzakati  semua  yang  di  produksi  di  akhir  tahun  seperti kertas-kertas,  kitab-kitab  yang  dimiliki  sebagaimana  juga  menzakatkan  labanya yang  di  ambil  dari  upah  yang  dicetak  dari  orang-orang  yang  bertransaksi  dengan percetakan  ini  dan  dipotong  dengan  alat  cetak,  penjilidan  dan  sebagainya  yang termasuk  kelompok  modal. 47 Saya  berpendapat  bahwa  pendapat  pertama  adalah pendapat yang ditetapkan dalam fiqih, itulah yang diamalkan semenjak munculnya perusahaan-perusahaan  perseroan  dan  mulai  berkembang  pada  tahun  40-an  dan tidak ada keruwetan dalam masalah ini. Orang muslim tahu bahwa alat-alat industry tidak  ada  zakatnya.  Jika  harta  seseorang  diberdayakan  melalui  saham  pda perusahaan-perusahaan  industri,  maka  imbangan  dari  alat  alat  itu  dipotong.  Jika hartanya  diberdayakan  pada  saham-saham  perusahaan  dagang,  maka  dia menzakatinya seperti zakat harta dagang. 48
Wahbah  Az-Zuhaili  membagi  saham  menjadi  dua  macam  yaitu  sesuai  dengan objek  investasinya: pertama ,  saham-saham  perusahaan  industri  yang  tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan  hotel,  periklanan,  perusahaan  mobil,  kendaraan  listrik,  perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu  menzakatkannya  bersama  zakat  hartanya  setelah  genap  satu  tahun  dan mencapai nishab  syara‟. Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, admisnistrasi, bangunan, dan sejenisnya. Kedua , saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahan eksport import, perusahaan penjualan produk dalam negeri,  atau  perusahaan  yang  memproduksi  sebagian  bahan  mentah  atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi  baja,  perusahaan  kimia,  maka  zakat  wajib  didalamnya,  karena  perusahaan  ini
46 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 207
47 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 207.
48 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3,206.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
melakukan  aktivitas  perdagangan,  baik  produksi  maupun  tidak.  Saham-sahamnya ditaksir  dengan  nilainya  sekarang,  setelah  memotong  nilai  bangunan,  alat  alat, perkakas  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  ini.  Ini  berarti  bahwa  perusahaan- perusahaan  dagang  yang  murni  zakat  sahamnya  wajib  sesuai  dengan  nilai perdagangan  di  pasar  dengan  laba  yang  ditentukan  di  akhir  tahun,  seperti  zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai nishab syara‟. Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada  di  dalamnya.”  Dengan  catatan  adanya  kewajiban  zakat  atas  perusahaan- perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau dieksport, setelah memotong nilai alat dan bangunan. 49
Jika  hartanya  diberdayakan  pada  saham-saham  perusahaan  dagang,  maka  dia menzakatinya seperti zakat harta dagang. Yakni 2,5% dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  mayoritas  fuqaha  Besaran  yang  wajib dikeluarkan dalam zakat saham, seperti telah kita ketahui saham dizakatkan seperti zakat  barang  dagangan.  Maka,  besaran  yang  wajib  dizakatkan  adalah  2.5%  dari pokok dan pertumbuhan atau keuntungannya di setiap akhir tahun. 50
Sedangkan  pada  obligasi,  Wahbah  zuhaili  dalam  bukunya fiqih  islam  wa adillatuhu menjelaskan  meskipun  obligasi  haram  namun  zakatnya  harus,  sebab obligasi  mempresentasikan  piutang  bagi  pemiliknya.  Zakatnya  dibayarkan  setiap tahun,  demi  mengamalkan  pendapat  mayoritas  para fuqoha kecuali  malikiyah. Sebab,  utang  yang  bisa  diharapkan  (utang  yang  menjadi  tanggungan  orang  yang mengakui  dan  mampu  membayar),  zakatnya  wajib  untuk  setiap  tahun.Sertifikat investasi  atau  investasi  obligasi  pada  hakikatnya  adalah  obligasi  dan  zakat didalamnya  wajib,  meskipun  hubungannya  menjijikkan  dan  pekerjaannya  haram. Obligasi  dizakatkan  sebagaimana  zakat  uang  atau  barang  dagangan  artinya  2,5% dari nilainya.
Hal itu karena keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi adanya kepemilikan sempurna. Maka zakat obligasi wajib hukumnya. Adapun uang haram seperti barang yang ghasab, dicuri, uang suap, pemalsuan, penimbunan, tipuan, riba dan sebagainya, maka tidak ad kewajiban zakat didalamnya. Sebab, itu tidak dimiliki oleh  pemegangnya  dan  harus  kepada  pemilik  sejati,  demi  mencegah  maka  harta dengan  bati.  Jika  masih  ada  dalam  genggaman  orang  yang  memegang  dan  telah genap  haul,  sementara  tidak  dikembaliakan  kepada  pemiliknya,  maka  zakat  di dalamnya wajib, demi menjaga kemaslahatan orang orang fakir. 51
Meskipun  hukum    jual    beli    obligasi    haram    menurut    syariat    Islam  karena mengandung  unsur  bunga  berkategori  riba  yang diharamkan  dan  juga  termasuk kategori    penjualan    hutang    kepada    yang    tidak    berkuasa.    Meskipun    transaksi obligasi    diharamkan  karena  mengandung  unsur  riba,  akan  tetapi  pemilik    tetap
49 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 205.
50 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 209.
51 Ibid, 203
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
diwajibkan    membayar    zakat.   Karena    pada    dasarnya    obligasi    termasuk    harta yang  produktif  sehingga  ada kewajiban  zakat terhadap kekayaan obligasi. 52 Hal itu karena keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi adanya kepemilikan  sempurna.Maka,  zakat  obligasi  wajib  hukumnya.  Adapun  uang  haram seperti barang yang di ghasab, di curi, uang suap, pemalsuan, penimbunan, tipuan, riba,  dan  sebagainya,  maka  tidak  ada  kewajiban  zakat  didalamnya  sebab,  itu  tidak dimiliki  oleh  pemegangnya,  dan  harus  dikembalikan  kepada  pemilik  sejati,  demi mencegah  maka  harta  dengan  batil.  Jika  masih  ada  dalam  genggaman  orang  yang memegang dan telah genap haul, sementara tidak dikembalikan kepada pemiliknya maka zakat didalamnya wajib, demi menjaga kemaslahatan orang-orang fakir. 53 Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Tentang zakat Saham dan Obligasi Dikutip dari kitab “Hukum Zakat” karya Yusuf Qardhawi:
54 .ةيصوتلا وا ةمهاسملا تاكرشلل ريبك لام سأرل ةيءزج ةيكلم قوقح مهسلاو 55 لاملا سأرل ةيواشم ءازجأ نم ءزج مهس لكو Berdasarkan  fatwa  diatas  Yusuf  Qardhawi  memberi  pengertian    saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau atas penunjukan  atas  saham  tersebut 56 .  Setiap  saham  adalah  bagian  dari  bagian  yang setara  dengan  modal  bisa  dikatakan  bahwa  tiap  saham  merupakan  bagian  yang sama kekayaan itu. 57 Beliau memberikan perbedaan antara saham dan obligasi: م أزج لثمي دنسلاو كنبلاوا ةكرشلا لاملا سأر نم أزج لثمي مهسلاف وا كنبلا وا ةكرشلا ىلع ضرق ن
ةموكحلا
Saham  mewakili  bagian  dari  modal  perusahaan  atau  bank  dan  obligasi mewakili bagian dari pinjaman kepada perusahaan bank atau pemerintah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  saham  merupakan  bagian  kekayaan  bank  atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan bank atau pemerintah
ىتلا ةكرشلا لمع نكي مل ام , هيف جرحلا للاح اهب لماعتو اهءارشو اهعيبو اهتيكلمو مهسلاا رادصإ نا لمعت تناك وا لاثم اهيف ةراجتلاو رمخلا ةعانصك روظحم ىلع لامتشم مهسلاا عومجم نم تنوكت
58 .كلاذ وحن وا اضارقتسا وا اضارقإ  ةيوبرلا ضعاوقب
Artinya” Penerbitan saham  kepemilikan dan menjualnya dan membelinya dan berurusan  dengannya  adalah  halal,  tiada  larangan  didalamnya, kecuali  ada  dari pekerjaan  perusahaan  merupakan  saham  yang  dilarang,  seperti  industry  dan perdagangan  khomr  atau  pekerjaan  pinjam  meminjam  yang  berbasis  riba  atau selainnya.
52 Amir suud, Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al- Qardhawi, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013, hlm, 605.
53 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 203.
54 Yusuf Al-Qardhawi, Kitab Hukum Zakat , hlm 522
55 Ibid 56 Salman  Harun, Fiqih Zakat,  Studi  Komperatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 490.
57 Ibid
58 Yusuf Al-Qardhawi, Kitab Hukum Zakat , hlm, 522.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Dapat  disimpulkan  beliau  mengatakan  bahwa  menerbitkan,  memiliki, menjual,  membeli  dan  mentransaksikan  saham    halal  tidak  ada  larangan,  selama kegiatan  perusahaan  yang  dibentuk  dari  banyak  saham  itu  tidak  mengandung kegiatan  yang  dilarang,  seperti  membuat,  menjual,  dan  memperdagangkan minuman  keras  dan  sebagainya.  Atau  transaksi  perusahaan  itu  dilakukan  dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya.
Seperti  yang  telah  di  jelasakan  pada  bab  sebelummnya,  yang  dimana  Syeikh Abdurraham Isa yang membedakan kewajiban zakat atas saham berdasarkan jenis perusahaan  kepada  perusahaan  industri,  perdagangan,  atau  kombinasi  dari keduanya.  Dalam bukunya  al  Mu‟amalatul  Haditsah  Wa  Ahkamuha, Syeikh Abdurraham  Isa  mengemukakan  bahwa  syarat  bagi  perusahaan  yang  wajib mengeluarkan  zakat  atas  sahamnya  adalah  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan perdagangan, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan,  misalnya  perusahaan  yang  menjual  hasil-hasil  industri,  perusahaan dagang  internasional,  perusahaan-perusahaan  import  eksport,  atau  merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan  minyak,  perusahaan-perusahaan  pemintalan  kapas  dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, perusahaan-perusahaan kimia,  maka saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Dan saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan melakukan pemotongan dari harga gedung serta peralatan yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  kemudian  juga  mengemukakan  bahwa  hotel, kendaraan,  kereta  api,  pesawat,  dan  sebagainya  tidaklah  wajib  zakat,  baik  atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapat  dan  pemasukannya  saja  seperti  hasil  pertanian  (kecuali  masih  ada  sisa dan  mencapai  setahun).  Atas  dasar  inilah  beliau  membedakan  antara  perusahaan perindustrian  (yang  dimaksudkan  adalah  perusahaan  yang  tidak  melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
Namun  Yusuf  al-qardhawi  tidak  sependapat  dengan  Syaikh  Abdurrahman  Isa dimana  yusuf  Al-Qardhawi  mengemukakan  bahwa  membedakan  perusahaan industri  dan  semi  industri  dimana  yang  pertama  dibebaskan  dari  zakat  dan  yang kedua  wajib  zakat, ketentuan  seperti  ini  jelas  bertentangan  dengan  hukum  syariat karena  syariat  tidak  membedakan  dua  hal  yang  sama,  dimana  yang  lainnya  wajib zakat  sedangkan  yang  lainnya  tidak  dikenakan  zakat  selama-lamanya,  Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai kewajiban. zakat atas saham didasari dengan keumuman ayat  yang  memerintahkan  untuk  berzakat,  dan  juga  dilatar  belakangi  adanya perbedaan  pendapat  yang  diantaranya  pendapat  Abdur  Rahman  Isa  yang megatakan  tidak  semua  saham  wajib  dizakati  dan  membedakan  antara  saham peusahaan  industri  dan  saham  perusahaan  dagang  yang  mana  saham  perusahaan industri tidak wajib dizakati dan saham perusahaan dagang wajib dizakati, dengan pendapat  Abu  Zahra,  Abdur  Rahman  Hasan,  dan  Khallaf  yang  memandang  semua jenis  saham  itu  sama  dan  memberinya  satu  hukum  yang  sama  pula  tanpa  melihat perusahaan  apa  yang  menerbitkannya.  Ditambahkan  Yusuf  pembedaan  seperti  itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari al-quran, hadits, ijma’ dan qiyas.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Dan pembedaan seperti itu tidaklah adil, sebab kedua macam saham tersebut sama- sama mempunyai prospek atau lebih sukses dan menguntungkan. 59
Dalam “Fiqh al-Zakah”, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan “zakat investasi gedung, pabrik, dan lainnya”, Yusuf Qardhawi mengemukakan tiga pendapat  yaitu:  1)  Pendapat  yang  menyamakan  gedung  dan  pabrik  dengan  harta perdagangan,  karena  itu  harus  dinilai  (dihitung)  harganya  tiap  tahun  dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. 2) Pendapat yang menegaskan bahwa zakatnya diambil  dari  pendapatan  dan  keuntunganya,  dengan  alasan  bahwa  ia  termasuk kekayaan yang bersifat penggunaan. Oleh karena itu maka zakatnya dipungut sesuai ketentuan zakat uang. 3) Pendapat yang menyamakannya dengan tanah pertanian, dengan  demikian  harus  dikeluarkan  zakatnya  10  %  atau  5  %  atas  pendapatan bersih 60 . Menurut Yusuf Qardhawi, membedakan peru sahaan-perusahaan industri atau  semi  industri  dengan  perusahaan  dagang  atau  semi  dagang,  di  mana  yang pertama  dibebaskan  dari  zakat,  sedangkan  yang  kedua  tidak,  ini  merupakan pembedaan yang tidak berdasar pada al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas yang benar. Menurutnya,  hal  tersebut  dapat  dianalogikan  pada  zakat  pabrik  dan  gedung  yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari  pendapatan  bersih.  Tidak  ada  landasan  yang  mengemukakan  bahwa  saham yang  dikeluarkan  dari  perusahaan  dagang  diwajibkan    zakat  sedangkan  yang dikeluarkan  oleh perusahaan  industri  tidak  wajib  zakat,  karena  kedua  perusahaan tersebut  sama-sama  merupakan  modal  yang  tumbuh  dan  berkembang  yang memberikan  keun  tungan  tahunan  yang  terus  mengalir,  bahkan  bisa  jadi perusahaan industri memperoleh keuntunganyang lebih besar.
Menurut  pemikiran  Yusuf Qardhawi, jika  di  ambil  dari  pendapat  yang  melihat saham  sesuai  dengan  jenis  perusahaan  dagangnya,  di  mana  saham  me  rupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan- perusahaan  itu  (apapun  jenisnya)  layaknya  individu-individu.  Peru  sahaan- perusahaan  industri  atau  semi  industri  yang  dimaksudkan  adalah  perusahaan- perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain- lain za katnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya  sebesar  10  %.  Sedangkan  perusahaan  perdagangan,  yaitu  perusahaan yang  kebanyakan  modalnya  terletak  dalam  ben  tuk  barang  yang  diperjual-belikan dan  materinya  ti  dak  tetap,  maka  zakatnya  diambil  dari  sahamnya,  sesuai  dengan harga  yang  berlaku  di  pasar,  ditambah  dengan  keuntungannya.  Oleh  karena  itu, zakatnya  sekitar  2.5  %,  setelah  nilai  peralatan  yang  masuk  da  lam  saham, dikeluarkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  beliau  mengenai  harta  perdagangan yaitu,  bahwa  zakatnya  wajib  atas  modal  yang  bergerak.  Perla  kuan  terhadap
59 Refky fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam, At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 59.
60 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an Dan Hadits: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. ( Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 493.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
perusahaan-perusahaan  dagang  ini  sa  ma  dengan  perlakuan  terhadap  toko-toko dagang yang dimiliki perorangan. 61
Yusuf  Al-Qardhawi  Berpendapat  bahwa  saham  dapat  dikeluarkan  zakatnya dengan dua ketentuan yaitu:
1) Jika  sahamnya  dijadikan  objek  jual  beli  (  barang  dagangan  )  maka  zakat  yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga saham dipasar, yaitu harga pada hari wajibnya zakat, sebagaimana barang-barang dagangan. 62
2) Jika saham itu diambil keuntungan tahunannya maka zakatnya sebgai berikut: Jika pemilik saham bisa mengetahui, baik melalui perusahaan maupun lainnya, nilai  atau  jumlah  kekayaan  perusahaan  yang  direpresentasikan  oleh  sahamnya, maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
Jika  dia  tidak  mengetahuinya  maka  para  ulama’  berbeda  pendapat  yaitu: mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  pemilik  saham  menggabungkan  keuntungan saham  itu  dengan  hartanya  yang  lain,  jika  sudah  lewat  satu  tahun  dan  mencapai nishab  maka  dia  mengeluarkan  zakatnya  sebesar  2,5%  sedangkan  ulama  lain berpendapat  bahwa  dia  mengeluarkan  zakatnya  sebesar  10%  dari  keuntungan sahamnya, langsung setelah keuntungan itu didapat hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian. 63 Kemudian mengenai zakat obligasi:
ا نم بوتكم دهعت دنسلاو
ريظن نيعم خير ات يف ضرق نم رادقم غلبم رادني هلماحل ةموكحلا وا ةكرشلاوا كنبل 64 .ةردقم ةدءاف Obligasi  adalah  perjanjian  tertulis  dari  bank,  perusahaan  atau  pemerintah kepada pemegang.
Menurut salman harun obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank perusahaan kepada  pembawanya  untuk  melunasi  sejumlah  pinjaman  dalam  masa  tertentu dengan bunga tertentu pula. 65
dikutip  dari  kitab al-mugni  ibn  qudamah sai’id  bin  ali  bin  wahf  al-qahthani menjelaskan  bahwa  obligasi  hukumnya  haram,  baik  menjualnya  ataupun membelinya. Siapa yang terjerumus kedalamnya, wajib bertaubat dan hanya boleh mengambil    modal  awal,  sehingga  dengan  demikian  dia  tidak  berbuat  zhalim  dan tidak terzhalimi. Kesimpulannya obligasi aialah utang yang harus dibayar di waktu tetentu, dan keberadaan bunga pada transaksi tersebut tidaklah mencegah terhadap kewajiban  zakatnya.  Keberadaan  unsur  yang  haram  tidak  menjadikan  pemegang surat obligasi gugur dari dari kewajiban zakat hartanya. 66 .
61 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm,75.
62 Ibid, 168.
63 Ibid.
64 Yusuf Al-Qardhawi, Kitab Hukum Zakat , hlm, 522.
65 Salman Harun, Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an Dan Hadits: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. ( Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 490.
66 Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Ensiklopedi Zakat , (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2018), hlm, 315.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Yusuf  Qardhawi  mengatakan  bahwa  obligasi  adalah  semacam  cek  berisi pengakuan  bahwabank,  perusahaan,  atau  pemerintah  berhutang  kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka, pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayaranya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila tiba masa pembayaranya. Dari sini, maka obligasi wajib di keluarkan  zakatnya  apabila  obligasi  itu  sudah berada  di  tangan  selama  satu  tahun atau lebih 67 .
Demikian  pendapat  yang  dipaparkan  imam  Malik  dan  Abu  Yusuf.  Akan  tetapi jika belum sampai waktu pembayaran nya, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya,  bahwa  pen  dapat  yang  benar tentang  piutang  yang  mungkin  dapat  kembali  (piutang  yang  ada  di  tangan  orang yang  mampu  membayarnya),  wajib  dikeluarkan  zakat  nya  setiap  tahun.  Alasanya, karena  piutang  yang  mung  kin  dapat  kembali  itu  dianggap  sesuatu  yangber  ada dalam pemilikan orang itu 68 .
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  fikih  seperti  Abu  Uba  id  dan lainnya. Menurutnya, pendapat ini hanya bisa diterapkan pada obligasi saja karena ia  merupakan  piutang  yang  memiliki  ciri  khusus  yang  berbeda  dengan  piutangpiu tang yang selama ini diketahui oleh para ahli fikih.
Meskipun  bunga  ini  hukumnya  haram  namun  karena  piutang  ini  berkembang dan  memberi  keuntungan  (bunga) kepada  pemiliknya  maka  pemilik obligasi  tetap memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  obligasinya.  Karena  haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan  perbuatan  terlarang  tidak  memberikan  keistimewaan  kepada  yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para  ahli fikih sepakat akan wajibnya zakat atas perhiasan  yang  diharamkan,  sedangkan  mereka  berbeda  pendapat  tentang kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah 69
Obligasi  yang  mendatangkan  bunga,  sebagaimana  deposito  berbunga  itu  wajib dikeluarkan  zakatnya  seperti  zakat  perdagangan  yaitu  sebesar  2.5%.  Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.  Oleh  karena  itu  maka  seorang  muslim  tidak  boleh  memanfaatkannya,  tetapi menginfakkanya  untuk  hal-hal  kebaikan  dan  kemaslahatan  umum,  selain  untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf, dan syi’arsyiar agama lainnya.
Yusuf  al-qardhawi  mewajibkan  zakat  obligasi  sama  dengan  saham,  karena beliau  menganggap  bahwa  keduanya  merupakan  jenis  harta  kekayaan  dimana setiap  harta  ada  hak  orang  lain.  Beliau  mengemukakan  zakat  obligasi  dapat
67 Salman  Harun, Fiqih Zakat,  Studi  Komperatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 495.
68 Ibid
69 Salman  Harun, Fiqih Zakat,  Studi  Komperatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Al- Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin  Hafidhuddin,  et.AI.  (  Jakarta:  Mizan  Dan  Pustaka Litera Antar Nusa, 1996 ), hlm, 495.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dianalogikan  dengan  zakat  perdagangan  yaitu  sebesar  2,5% 70 .  Dan  zakatnya  baru dapat  dikeluarkan  setelah  obligasi  tersebut  berada  ditanganya  selama  satu  tahun, dan  jika  belum  mencapai  satu  tahun  maka  tidak  dipungut  zakatnya.  Obligasi dikeluarkan  zakatnya  apabila  obligasi  tersebut  sudah  berada  ditangan  pemilik selama  satu  tahun  atau  lebih.  Obligasi  yang  mendatangkan  bunga,  sebagaimana deposito  berbunga  itu  wajib  dikeluarkan  zakatnya  seperti  zakat  perdagangan  yitu sebesar 2,5% sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. 71
Yusuf  Qardhawi  dikenal  sebagai  seorang  ulama  yang  senantiasa  menekankan peran  penting  ijtihad  pada  masa  sekarang.  Ijtihad  sebagai  aktivitas  nalar  manusia yang  dikerahkan  secara  maksimal  untuk  menghasilkan  hukum  syara’  memiliki lapangan  yang  luas,  Qardhawi  berpendirian  bahwa  sesungguhnya  ijtihadlah  yang membuat  syariat  Islam  menjadi  subur  dan  kaya  serta  mampu  beradaptasi  dengan berbagai  kondisi  dan  situasi  zaman.  Hal  ini  dapat  direalisasikan  jika  ijtihad  yang dilakukan  itu  merupakan  ijtihad  yang  benar  dan  memenuhi  keriteria  yang ditentukan  oleh  para  ahli  dan  tepat  pada  tempatnya  (Qardhawi:  t.t).  Selain mengistinbath  hukum  dari  al-Qur’an,  Dalam  hal  ini  Yusuf  Qardhawi  menerjunkan diri dalam dua model ijtihad, yaitu:
a. Ijtihad Intiqa‟i Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang  terdapat  pada  warisan  fiqih  Islam,  yang  penuh  dengan  fatwa  dan  keputusan hukum. 72
b.  Ijtihad  Insya‟i  Yaitu  pengambilan  kesimpulan  baru  dari    suatu  persoalan dimana  persoalan  tersebut  belum  pernah  dikemukakan  oleh  ulama-ulama terdahulu,  baik persoalan  lama  mapun persolan  baru.  Bisa  juga,  ketika  para  pakar fiqih  terdahulu  berselisih  sehingga  termaktub  pada  dua  pendapat,  maka  mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. Dengan ilmu agama yang mendalam dan pengetahuannya  yang  luas  tentang  kehidupan  umat  dan  masyarakat  membekali pikirannya  lebih  mengutamakan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  dari  pada  masalah- masalah  kemadzhaban  sehingga  dalam  menetapkan  fatwa-fatwa  beliau  berpegang pada  jalan  tengah.  Dari  penjelasan  ini, menurut  peneliti  pendapat  Yusuf Qardhawi tentang zakat saham sesuai dengan metode istinbath atau ijtihadnya yang berbeda dengan  ulama-ulama  sebelumnya  dapat  dikategorikan  sebagai  ijtihad  insya‟i. Karena  beliau  mengambil  kesimpulan  baru  yang  berbeda  dengan  ulama-ulama sebelumnya,  yaitu  menetapkan  pemungutan    zakat  atas  saham  sebesar  2,5%  dari nilai  saham  ditambah  keuntungan,  atau  10%  dari  keuntungan  dan  pendapatan bersih.  Sebagai  seorang  mujtahid  Yusuf  Qardhawi  mempunyai  karakter  fiqih tersendiri  yang  mempengaruhinya  dalam  mengambil  istinbath  hukum,  beliau berpandangan  tidak  jauh  berbeda  dengan  imam-imam  madzhab  terdahulu  yaitu melalui  tahapan-tahapan  mengambila  hukum  yang  pertama  dengan  al-Qur’an  dan menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan al-Qur’an, apabila tidak
70 Ibid,496.
71 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 168.
72 Refky fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam, At-Tijary Jurnal  Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 63.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
didapatinya maka ia menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan as- Sunnah, dengan berusaha. 73 mendapatkan  pemahaman  yang  benar  tentang  nash-nash    apa  yang  ada  pada keduanya.  Bila  mana  ia  tidak  menemukan  dalam  as-Sunnah  maka  ia  mencarinya dalam  ijma‟  sahabat,  dan  bilamana  ia  tidak  mendapatinya  dalam  ijma‟  maka  ia menggunakan qiyas, begitulah seterusnya. Seorang Mujtahid harus bersikap netralis dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses tasyri‟ yang umum, maka sah-sah saja dengan pertimbangan hasil ijtihad itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatn umat manusia  dengan  tetap  berpegang  dengan  nashnash  al-Qur’an  dan  Sunnah, kaidahkaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk salafush shaleh dalam ijtihad dan  pengambilan  kesimpulan  hak  yang  pernah  mereka  lakukan,  serta  mengambil yang  mudah  dan  menjauhkan  yang  sukar.  Dalam  hal  ini  karakteristik  fiqih  Yusuf Qardhawi  terlihat  yaitu  sifat  moderatnya  dengan  berpegang  teguh  dengan  etika kaum  salafush  shaleh,  dan  mengambil  jalan  tengah  dengan  menggabungkan  teks dan  mengerti  maksud  syariah,  serta  memberi  kemudahan  sehingga  tidak membebani  dan  mempersulit.  Menurut  penulis,  dalam  penetapan  kewajiban  zakat atas  saham  ini  Yusuf Qardhawi  menggali  hukum  dengan  qiyas,  yaitu  menyamakan hukum  yang  tidak  ada  nashnya  dengan  hukum  yang  sudah  ada  nashnya  lantaran adanya  persamaan  illat  hukum  diantara  keduanya.  Adapun  landasan  hukum  yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam mewajibkan zakat atas saham adalah:
اللهو مهل نكس كتولص نإ مهيلع لصو مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخ ميلع عيمس
Artinya:”Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan,  dan  mensucikan,  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka”. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
Dari ayat diatas kata “amwal” (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal, termasuk memiliki saham. Menurut Yusuf Qardhawi  kekayaan  yang  akan  dizakatkan  haruslah  mempunyai  sifat  berkembang, dan  mempunyai  potensi  untuk  berkembang  bukan  dikembangkan  dengan  sengaja, oleh  karena  hukum  syariat  tidak  mempersyaratkan  kemungkinan  dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit  diukur.  Berkembang  (nama‟)  merupakan  salah  syarat  objek  zakat,  menurut terminology dapat berarti bertambah. Menurut istilah terbagi dua yaitu bertambah secara  kongkrit  dan  bertambah  secara  tidak  kongkrit.  Bertambah  secara  kongkrit artinya bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak kongkrit artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. 74
73 Ibid.
74 Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 76.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Perbandingan  Pendapat  Wahbah  Az-Zuhaili  Dan  Yusuf  Al-Qardhawi  Tentang Zakat Saham Dan Obligasi
Dari  penjelasan  kedua  ulama’  diatas,  tentunya  ada  persamaan  dan  perbedaan pendapat yang dapat peneliti simpulkan yaitu: Yusuf Al-Qardhawi tidak sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili dimana Wahbah Az-Zuhaili lebih mendukung pendapat Abdurahmah  Isa,  hanya  perusahaan  dagang  yang  murni  yang  wajib  zakat  sesuai dengan  nilai  perdagangan,  Yusuf  qardhawi  menyatakan  bahwa  semua  jenis perusahaan  baik  itu  industri  maupun  perdagangan  wajib  zakat  atas  saham-saham perusahaan  adalah  perusahaan-perusahaan  itu  harus  melakukan  kegiatan  dagang, apakah  disertai  dengan  kegiatan  industri  ataupun  tidak.  Kesimpulan  yang  tidak diterima oleh keadilan syariat yang tidak membedakan antara dua hal yang sama.
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  zakat  saham  di  ambil  dari  semua  jenis  perusahaan dengan tidak membedakan perusahaan tersebut. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan perusahaan perdagangan maka zakatnya  2,5%,  namun  Wahbah  Az-Zuhaili  menyatakan  hanya  perusahaan perdagangan yang di ambil zakatnya. Besaran  yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham.  Pendapat  Yusuf Qardhawi    dalam  saham  dipandang  sebagai  berbagai  jenis perusahaan  maka  tidaklah  dipungut  zakatnya  dari  saham-sahamnya  tetapi  dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal  zakat  investasi  mengenai  pabrik,  hotel  dan  lain-lain.  Sedangkan  saham dipandang  sebagai  barang  dagangan,  saham  termasuk  ke  dalam  harta  yang  wajib dikeluarkan zakatnya, baik nisab ataupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Tapi, Wahbah menyatakan pendapat yang menyatakan dijadikannya  persentase  zakat  saham  investasi  10%  tidak  sesaui  dengan  mazhab fiqih.  Zakat  saham  dengan  persentase  2.5%    dari  nilai  dagang  dengan  keuntungan disetiap  akhir  tahun.  Persamaan  dari  kedua  ulama,  yaitu  mewajibkan  untuk mengeluarkan zakat saham. Perbedaan, besaran zakat yang wajib dikeluarkan yakni Yusuf  Qardhawi,  jika  perusahaan  industri  zakatnya  10%  dan  jika  perusahaan dagang  2,5%,  sedang  Wahbah  Az-Zuhaili  hanya  2,5%  untuk  perusahaan  dagang. Wahbah  Az-Zuhaili  dan  Yusuf  Al-Qardhawi  sama-sama  mewajibkan  zakat  pada obligasi,  meskipun  ada  keharaman  didalamnya.  Wahbah  zuhaili  dalam  bukunya fiqih  islam  wa  adillatuhu  menjelaskan  meskipun  obligasi  haram  namun  zakatnya harus,  sebab  obligasi  merepresentasekan  piutang  bagi  pemiliknya,  yusuf  al- qardhawi  mewajibkan  zakat  obligasi  sama  dengan  saham  dikeluarkan  zakatnya seperti  zakat  perdagangan  yaitu  sebesar  2,5%.  Setelah  melihat  pendapat  Wahbah Az-Zuhaili  yang  mana  beliau  membagi  zakat  atas  saham pertama ,  saham-saham perusahaan  industri  yang  tidak  melakukan  aktifitas  perdagangan  seperti perusahaan  sablon,  perusahaan  pendingin,  perusahaan  hotel,  periklanan, perusahaan  mobil,  kendaraan  listrik,  perusahaan  angkutan  darat  dan  laut,  maka tidak  ada  kewajiban  zakat  di  dalamnya, Kedua ,  saham-saham  perusahaan  dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahan eksport import, perusahaan penjualan produk dalam negeri,  atau  perusahaan  yang  memproduksi  sebagian  bahan  mentah  atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi  baja, perusahaan  kimia, maka zakat wajib didalamnya.  Dari penjelasan diatas, penulis  lebih  setuju  terhadap  ijtihad  Yusuf  Qardhawi,  yang  dimana  beliau mewajibkan zakat saham atas segala jenis perusahaan, dengan tidak membedakan,
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
baik  itu  perusahaan  industri,  perdagangan,  ataupun  perusahan  yang  melakukan transaksi  dengan  keduanya  (campuran)  ia  tetap  wajib  zakat  atas  perusahaan tersebut  dengan  dengan  diambil  keuntungan  dari  saham-sahamnya  diakhir  tahun dengan  menganalogikan  seperti  zakat  pertanian  dengan  kadar  zakatnya  10%. Kemudian  jika  zakat  saham  dipandang  sebagai  barang  dagangan,  yakni  sahamnya adalah harta yang dapat diperjualbelikan dan mendapat keuntungan dari penjualan saham  tersebut  maka  perusahaan  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  itu  dan dengan begitu zakat saham jika dianalogikan  dengan perdagangan maka kadarnya 85gr emas atau 2,5%.

## Penutup
Dari  analisis  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa:  Yusuf  Al-Qardhawi dalam  pembahasannya  menjelaskan,  bahwa  menerbitkan  saham,  memiliki  dan menjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam  Islam,  selama  perusahaan  yang  didukung  oleh  dana  saham  tersebut  tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan  praktek  ribawi.  Wahbah  Az-Zuhaili  menegaskan,  bahwa  melakukan kegiatan  bisnis  saham,  hukumnya  halal  menurut  agama.  Dalam  menetapkan kewajiban zakat atas saham, Yusuf Qardhawi mengambil landasan dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf Qardhawi, barang yang wajib  dizakati  adalah  barang  yang  berkembang  dan  dapat  menghasilkan pemasukan. Maka demikian, saham merupakan salah satu dari obyek zakat.
1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham di ambil dari semua jenis perusahaan dengan tidak membedakan perusahaan tersebut. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan perusahaan perdagangan maka zakatnya  2,5%,  namun  Wahbah  Az-Zuhaili  menyatakan  hanya  perusahaan perdagangan yang di ambil zakatnya.
2. Wahbah  Al-  zuhaili  dan  Yusuf  Al-  Qardhawi  sama-sama  mewajibkan  zakat pada  obligasi,  meskipun  ada  keharaman  didalamnya.  Dan  Persamaan  dari  kedua ulama,  yaitu  mewajibkan  untuk  mengeluarkan  zakat  saham.  Perbedaan,  besaran zakat  yang  wajib  dikeluarkan  yakni  YusufQardhawi,  jika  perusahaan  industri zakatnya 10% dan jika perusahaan dagang 2,5%, sedang Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan dagang.

## Daftar Pustaka
Aibak, Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
Al-Qahthani,  Sa’id  Bin  Ali  Bin  Wahf, Ensiklopedi  Zakat ,  Jakarta:  PustakaImam  As- Syafi’i,  2018.
Al Fasiri, Mawar Jannati, Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi, Skripsi  Fakultas  Syari‟ah  dan  Ekonomi  Islam,  IAIN  Syekh  Nurjati,  Cirebon, 2015.
Alam, Yulianti, Rahmani, Direct Financial Market:Islamic Equity Market(Bursa Saham Dalam Islam), Jurnal Al-Mawarid, Vol XI, No 1, Agustus 2010 Alam.  Dyarini, InvestasisahamDalamPerspektif  Islam, JurnalIqtishad,  Vol  12,  No  27, Juni 2012.
Ali. Muhammad, Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu’, (Jurnal), hlm, 5.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Aristoni, Reformulasi  Harta  Sebagai  Sumber  Zakat  Dalam  Perspektif  Ulama Kontemporer, Jurnal Zakat Dan Wakaf Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Azka, Abu dan Lukman Mohammad Baga , Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al- Qaradhawy, Bogor, Mei, 1997. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, Depok, Gema Insani, 2011. Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya.
Fatimah Luluk siti, Zakat Saham Dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam , skripsi, Fakultas Ahwal Syakhshiah, UII Yogyakarta, 2018.
Fauziyah  Ririn, Pemikiran  Yusuf  Al-Qardhawi  Mengenai  Zakat  Saham  Dan  Obligasi, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, fielnanda  Refky, Zakat  Saham  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam ,  At-Tijary  Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017
Hafiduddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2006. Harun,  Salman, Fiqih  Zakat,  Studi  Komperatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Al-Qur’an  Dan  Hadits: DR.  Yusuf  Al-Qardhawi,  Didin Hafidhuddin, et.AI. Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996. Hermawan  Adik, I’jaz  Al-Quran  Dalam  Pemikiran  Yusuf  Al-Qardhawi,  Jurnal Madaniyah Vol 2, Edisi Xl, Agustus 2016,
Huda  Nurul, Zakat  Dalam  Pendekatan  Kontemporer, Jurnal  Pro  BisnisVol  5,  No  1, Februari 2012
Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, ( Jakarta, juli 2013 ). Khasanah,  Umrotul, Manajemen  Zakat  Modern  Instrumen  pemberdayaan  ekonomi umat, (Uin-Maliki, Pers, 2010) Madani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana , 2012.
Moleong,  j  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitati f  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2008.
Mujahidin,  Akhmad  , Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Konsep,  Instrumen  , Negara Dan Pasar, Jakarta, Rajawali Pers 2014. Mudjiyono, Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi aresiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesi, Stie Jurnal, vol 4, No 2, Juni 2012 Najmuddin, Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januri-Juni 2016.
Nuruddin  M., Tranformasi  Hadis-Hadis  Zakat  Dalam  Mewujudkan  Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember , 2014 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  Dan  Aplikasiya  Pada  Aktivitas  Ekonomi ,  Jakarta: Rajawali Pers , 2014.
Mudjiyono, Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi aresiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesi, Stie Jurnal, vol 4, No 2, Juni 2012 Najmuddin, Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januri-Juni 2016.
Nuruddin  M., Tranformasi  Hadis-Hadis  Zakat  Dalam  Mewujudkan  Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember , 2014. Siradj,  Mustolih, Jalan  Panjang Legislasi  Syariat  Zakat  di  Indonesia:  Studi  Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Bimas Islam Vol.7 No III 2014.
Kabilah : Journal of Social Community                Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Sukron Mokhammad, Tafsir Wahbah Az-Zuhaili analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat poligami, Tajdid  Jurnal, Vol.2 No. 1 April 2018.
Sunarjanto  N.  Agus, Kemampuan  Ratio  keuangan  Dan  Corprate  Governance Memprediksi  Perigkat  Obligasi  Pada  Perusahaan  Consumer  Good,  Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 17, No 2, 2013. suud Amir, Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al-Qardhawi, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013. Syahrul  H., Bursa  Efek  Dalam  Ekonomi  Islam, J urnal    Hukum  Diktum,  Volume  11, Nomor 1, Januari 2013.
Yasin Ahmad Hadi, Panduan Zakat Praktis, ( Jakarta: Juni 2012 ), hlm, 44. Saleh, Hassan, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Saputra, Hijrah, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, M. Ichwan Sam, et. AI. Jakarta: Erlangga, 2014.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011. Sutedi, Andrian, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan berdasarkan prinsip Syariah, JakartaTimur: SinarGrafika 2011.