Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni e-ISSN : 2621-4105

## Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah

## Finly Septianto, Mohammad Zamroni
Program Magister Hukum, Universitas Hang-Tuah, Surabaya, Indonesia finly.septianto@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dokter internis untuk kemoterapi oral  pada  pasien  kanker  darah  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  dokter  internis  untuk kemoterapi  oral  pada  pasien  kanker  darah.  Kanker  darah  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  kesejahteraan  fisik,  psikologis  dan  sosial.  Metode  pengobatan  yang  umum  digunakan adalah kemoterapi. Kemoterapi biasanya dilakukan di rumah sakit, namun ada metode kemoterapi yang  bisa  dilakukan  di  rumah  yaitu  kemoterapi  oral.  Kemoterapi  oral  memang  terkesan  lebih efisien, namun pasien yang menjalani kemoterapi oral harus berhati-hati dalam mengetahui dosis obat  yang  harus  dikonsumsi.  Melihat  potensi  risiko  yang  besar,  maka  perlu  kehati-hatian  dalam penanganan yang menjadi kewenangan tenaga kesehatan khususnya dokter  internis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  detail  terkait  kemoterapi oral,  kewenangan  klinis  dokter  yang  melakukan  kemoterapi  oral  serta  perlindungan  bagi  dokter dan  keselamatan  pasien.  Apabila  tindakan  dokter  tersebut  sesuai  dengan  standar  profesi  dan standar  prosedur  operasi,  dan  selama  proses  pengobatan  atau  perawatan  terjadi  komplikasi  yang tidak diharapkan, bahkan mengakibatkan kematian pasien, maka dokter tidak dapat dituntut.
Kata kunci: Kemoterapi Oral; Resiko Medis; Perlindungan Hukum Dokter

## Abstract
This study aimed to analyze the authority of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood  cancer  patients  and  the  legal  protection  of  internal  medicine  specialists  for  oral chemotherapy  in  blood  cancer  patients.  Blood  cancer  has  a  significant  impact  on  physical, psychological,  and  social  well-being.  The  commonly  used  treatment  method  is  chemotherapy. Chemotherapy is usually carried out in a hospital, but there is a chemotherapy method that can be done  at  home,  namely  oral  chemotherapy.  Oral  chemotherapy  does  seem  more  efficient,  but patients who are undergoing oral chemotherapy must be careful in knowing the dosage of drugs that  must  be  consumed.  Seeing  the  potential  for  large  risks,  it  is  necessary  to  be  careful  in handling  which  is  the  authority  of  health  workers,  especially  doctors  who  specialize  in  internal medicine.  This  research  is  structured  using  normative  legal  research.  The  results  of  this  study indicate  that  there  are  no  laws  and  regulations  that  regulate  in  detail  related  to  oral chemotherapy,  the  clinical  authority  of  doctors  who  perform  oral  chemotherapy,  and  protection for doctors and patient safety. If the doctor's actions are by professional standards and standard operating procedures, and during the treatment or care process unexpected complications occur, even resulting in the patient's death, the doctor cannot be sued.
Keywords: Oral Chemotherapy; Medical Risk; Doctor's Legal Protection
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Hal tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  "setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan".  Kemudian  dipertegas  dalam  ketentuan  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak".  Penyediaan  fasilitas  pelayanan  umum dibidang kesehatan salah satunya yakni rumah sakit, berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah  Sakit  (selanjutnya  disebut  UU  Rumah  Sakit),  "Rumah  Sakit  adalah institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan  gawat  darurat".  Dalam  hal  ini  pemerintah  dan  instansi  penyelenggara pelayanan  kesehatan  yakni  rumah  sakit,  memiliki  tanggung  jawab  agar  tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal. 1
Pemenuhan  tanggung  jawab  ini  dapat  melalui  pemanfaatan  tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, mekanisme akreditasi  maupun  penyusunan  standar,  yang  berorientasi  pada  peningkatan kesehatan  pasien.  Adanya  perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis  dapat memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  untuk  meningkatkan, mengarahkan,  dan  memberi  dasar  bagi  pelaksana  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini bertujuan  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan,  baik  kesehatan  individu, kelompok  dan  atau  masyarakat. 2 Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan tidak  terlepas  dari  adanya  tenaga  kesehatan  salah  satunya  yakni  dokter.  Setiap tindakan  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  harus  dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai payung hukum yang akan saling melindungi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  subjek.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  2  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (UU Praktik  Kedokteran),  bahwa  "dokter  dalam  melakukan  praktik  pelayanan kesehatan harus berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai  ilmiah, manfaat, keadilan,  kemanusiaan,  keseimbangan,  serta  perlindungan  dan  keselamatan pasien".
Salah  satu  tindakan  dokter  dalam  melakukan  praktik  pelayanan  kesehatan, yakni  pengobatan  terhadap  pasien  kanker  darah.  Kanker  darah  atau blood cancer adalah  kondisi  ketika  sel  darah  berubah  menjadi  abnormal  atau  ganas. Sebagian besar kanker ini bermula di sumsum tulang tempat sel darah diproduksi. Kanker  darah  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu leukemia,  limfoma ,  dan multiple
1 Waryana, Promosi  Kesehatan,  Penyuluhan,  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat (Kotagede Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016), 131.
2 Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 174.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni e-ISSN : 2621-4105
myeloma . 3 Berbeda  dengan  kebanyakan  kanker,  kanker  darah  umumnya  tidak membentuk  benjolan  padat  (tumor).  Gejala  kanker  darah  juga  tidak  spesifik sehingga dapat menyerupai gejala penyakit lain.
Adapun  beberapa  metode  pengobatan  yang  dapat  dipilih  tergantung  pada jenis  kanker,  serta  usia  dan  kondisi  kesehatan  pasien  secara  keseluruhan diantaranya  yakni,  radioterapi,  transplantasi  sumsum  tulang,  dan  yang  umum dijadikan  pilihan  pengobatan  kanker  yakni  kemoterapi.  Kemoterapi  adalah tatalaksana  pada  pasien  kanker  yang  fungsinya  untuk  menghambat  bahkan membunuh sel  kanker. 4 Kemoterapi  biasanya  dijalani di  rumah  sakit, akan tetapi terdapat  metode  kemoterapi  yang  dapat  dilakukan  di  rumah  yakni  kemoterapi oral.  Kemoterapi  oral  dapat  dijalankan  di  rumah,  hanya  dalam  waktu  beberapa menit saja dan tidak menyita banyak waktu. Kemoterapi oral biasanya berbentuk pil  atau  cairan,  obat-obatan  yang  digunakan  dalam  menjalani  kemoterapi  oral berbeda-beda,  tergantung  dari  jenis  kanker  yang  mengendap  di  dalam  tubuh. Setelah  menjalani  proses  kemoterapi  oral  selama  waktu  yang  telah  ditentukan, penderita  kanker  biasanya  akan  “istirahat  sementara”  dari  kemoterapi  oral.
Langkah ini dianggap mampu membuat tubuh penderita kanker memproduksi sel- sel baru yang sehat.
Metode kemoterapi oral memang terkesan lebih efisien daripada kemoterapi tradisional, akan tetapi pasien yang sedang menjalani kemoterapi oral harus teliti dalam  mengetahui  dosis  obat  yang  harus  dikonsumsi.  Menurut  World  Health Organization  (selanjutnya  disebut  WHO),  hanya  sekitar  50%  penderita  kanker yang  mengonsumsi  obat-obatan  kemoterapi  oralnya  dengan  baik.  Selain  itu, beberapa  obat-obatan  kemoterapi  juga  sangat  berbahaya,  jika  dipegang  langsung dengan  tangan.  Maka  dari  itu,  beberapa  pasien  kanker,  sampai  harus menggunakan sarung tangan, saat meminum obat kemoterapi oral. 5
Penelitian  ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya. Akan  tetapi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tindakan  medis  dan perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sudah  pernah  diteliti  oleh  3  (tiga)  peneliti terdahulu  oleh  Rosita  (2020). 6 Adapun  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini terkait perlindungan hukum  bagi  dokter terhadap pengobatan pasien Covid-19 di rumah  sakit.  Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  tersebut didukung  dengan  menyediakan  pemaparan  atas  data-data  yang  diperoleh. Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  terdapat  beberapa  kesalahan  penulisan. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  pertama,  standar  prosedur
3 Anastasya Donadear, Ayu Prawesti, dan Anastasia Anna, “Gambaran Pelaksanaan Kemoterapi Di Rsup Dr. Hasan Sadikin Bandung,”
Students e-Journal 1, no. 1 (2012): 1, http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/673.
4 Dahlia  Dahlia,  Darwin  Karim,  dan  Siti  Rahmalia  Hairani  Damanik,  “Gambaran  Fatigue  Pada Pasien Kanker Post Kemoterapi,” J Ners Indones 9, no. 2 (2019): 80, https://doi.org/10.31258/jni.10.1.80-93.
5 Fadli  Adzani,  “Mengenal  Kemoterapi  Oral  yang  Dijalani  Ria  Irawan,”  2019, https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-kemoterapi-oral-untuk-lawan-kanker.
6 Dian Rosita, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit,” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 224–31, https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.3101.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
operasional  merupakan  pedoman  bagi  dokter  yang  harus  dipegang  dalam  rangka mengemban  tugas  profesinya  dengan  unsur  kehati-hatian;  kedua,  anamnese sebagai  pondasi  dokter  dalam  pengobatan  pasien  Covid-19  harus  ditumbuhkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi; ketiga, medical record sebagai media pencatatan riwayat kesehatan pasien Covid-19 yang juga  dapat  digunakan  sebagai  objek  riset  dan  referensi  pengembangan  ilmu kedokteran.
Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tahir  (2022). 7 Adapun  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yakni:  bagaimana  penerapan  perlindungan hukum  dokter  gigi  terhadap  ancaman  transmisi  virus  hepatitis  misterius. Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  membahas  secara  rinci  terkait  perlindungan hukum  dokter  dengan  memadukan  aturan-aturan  terkait.  Sedangkan  keterbatasan dari  penelitian  tersebut  belum  dijelaskan  mengenai  urgensi  penelitian  yang menghubungkan antara pasien dengan virus hepatitis dan pemeriksaan dokter gigi. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk atau  upaya  perlindungan  hukum  dokter  gigi  terhadap  ancaman  transmisi  virus hepatitis misterius adalah dengan terpenuhinya hak menolak tindakan pada pasien yang  dicurigai  telah  terpapar  virus  hepatitis  misterius,  hak  atas  keamanan  fisik, hak  jaminan  keselamatan  dan  keamanan,  hak  memperoleh  pengakuan  hukum, hak, memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi serta perbekalan kesehatan.
Selanjutnya penelitian ketiga oleh  Hafizah  (2022) 8 . Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis upaya penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui mediasi melalui restorative  justice serta  perkembangan  di  beberapa  negara  seperti Amerika,  Jepang,  dan  Kanada  sebagai  dasar  perbandingan.  Kelebihan  dari penelitian ini adalah  studi  yang membandingkan mekanisme penyelesaian secara mediasi terhadap sengketa medis di beberapa negara. Keterbatasan dari penelitian ini data-data pembanding yang diperoleh bersumber dari negara-negara maju saja, alangkah  lebih  baik  apabila  terdapat  data  pembanding  yang  diambil  dari  negara berkembang  juga  agar  hasil  penelitian  menjadi  lebih  komprehensif.  Hasil  dari penelitian  ini  memberikan  alternatif  penyelesaian  atau  penegakan  hukum  medis yang berkeadilan.
Meninjau  dari  penelitian  terdahulu,  terdapat  perbedaan  pada  penelitian  ini, yaitu:  penelitian  normatif  yang  berfokus  membahas  secara  detail  mengenai kewenangan  dokter  spesialis  penyakit  dalam  atas  tindakan  kemoterapi  oral  pada pasien  kanker  darah  dan  perlindungan  hukum  terhadap  dokter  spesialis  penyakit dalam atas tindakan kemoterapi oral pada pasien kanker darah. Permasalahan dan pembahasan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  tidak  sama  terhadap  penelitian
7 Erni  Susanty  Tahir  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  “Perlindungan  Hukum  Dokter  Gigi  Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022), https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3367.
8 Hildayastie  Hafizah  dan  Surastini  Fitriasih,  “Urgensi  Penyelesaian  Dugaan  Kesalahan  Medis Melalui Restorative Justice,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 205–23, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
terdahulu.  Sehingga  penelitian  ini  melengkapi  dari  permasalahan  yang  belum diangkat pada penelitian sebelumnya.
Kewenangan  dokter  spesialis  penyakit  dalam  terkait  dengan  pengobatan kanker,  terutama  dalam  pemberian  kemoterapi  oral,  belum  pernah  diatur  pada peraturan  perundang-undangan  secara  khusus.  Melihat  potensi  risiko  yang  besar dalam  pengobatan  kanker,  maka  perlu  kehati-hatian  dalam  penanganan  yang merupakan  kewenangan  tenaga  kesehatan  terkhusus  dokter.  Begitu  juga  dengan perlindungannya.  Urgensi  penulisan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kewenangan  dokter  spesialis  penyakit  dalam  atas  tindakan  kemoterapi  oral  pada pasien  kanker  darah  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  dokter spesialis penyakit dalam atas tindakan kemoterapi oral pada pasien kanker darah.
2. METODE
Jenis  penelitian  yang  berkaitan  dengan  produksi  karya  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum yang  melihat  hukum  sebagai  sistem  normatif  konstruktif. 9 Tipe  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengkaji  norma-norma  hukum  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini yakni, Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan Perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menelaah  legislasi  dan regulasi  yang  berkaitan  dengan  permasalah  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan konseptual  adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  guna  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian,  konsep,  dan  asas  hukum  yang  relevan,  sebagai  sandaran  dalam membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang dihadapi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kewenangan  Dokter  Spesialis  Penyakit  Dalam  Atas Tindakan Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Kanker merupakan sebuah penyakit yang mana sel tumbuh secara autonom dan  tak  terkendali  yang  kemudian  dapat  diinvasi  oleh  jaringan  organ  lain  di sekitarnya sehingga berdampak gangguan pada organ tersebut. 10 Kanker menarik perhatian  khusus  selama  beberapa  waktu  terakhir  karena  menjadi  salah  satu penyakit dengan penyebab angka kematian tertinggi di dunia. Penyakit yang dapat menyerang  siapapun  dari  berbagai  kalangan  usia  serta  jenis  kelamin,  tingginya kasus  kematian  karena  kanker.  Definisi  kanker  sendiri  menurut  WHO  yaitu “ Cancer is a large group of diseases that can start in almost any organ or tissue
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2016), 56.
10 Made  Indra  Ayu  Astarini,  M  T  Arie  Lilyana,  dan  Ninda  Ayu  Prabasari,  “Perspektif  Perawat Ruangan tentang Caring dalam Merawat Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi,” JKEP 5, no. 2 (2020): 172, https://doi.org/10.32668/jkep.v5i2.389.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
of  the  body  when  abnormal  cell  grow  uncontrollably,  go  beyond  their  usual boundaries  to  invade  adjoining  parts  of  the  body  and/or  spread  to  other organs ”. 11 Diketahui  bahwa  kanker  sendiri  merupakan  suatu  penyakit  yang ditandai  dengan  pertumbuhan  sel  di  luar  batas  normal  pada  umumnya  kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan dan/atau menyebar pada organ lain.
Pada  saat  sel  kanker  tumbuh  dan  berkembangbiak,  dapat  membentuk jaringan  ganas  yang  dapat  menyebar  ke  seluruh  tubuh  dan  menyebabkan kematian. Sampai saat ini, penyakit kanker menjadi salah satu masalah kesehatan termasuk  di  Indonesia.  Berdasarkan  data Global  Burden  of  Cancer  Study (GLOBOCAN)  dari  WHO  telah  mencatat  bahwa,  total  kasus  penderita  penyakit kanker pada tahun 2020 setelah mengalami pembaharuan telah mencapai 396.914 kasus  dengan  total  kematian  sebesar  234.511  kasus  di  Indonesia. 12 Tingginya kasus  pada  penyakit  ini  seharusnya  menjadi  kewaspadaan  bagi  siapapun  untuk meminimalisir  faktor  dengan  tingginya  angka  kasus  tersebut,  begitu  pun banyaknya  penyebab  lain  yang  dihasilkan  sehingga  timbul  penyakit  yang  tidak diharapkan tersebut.
Ada  beberapa  macam  kanker,  yang  salah  satunya  adalah  kanker  darah. Kanker  darah  merupakan  penyakit  keganasan  pada  sel  darah  yang  berasal  dari sumsum  tulang.  Biasanya  ditandai  oleh  proliferasi  sel-sel  darah  putih  dengan manifestasinya  yang  berupa  sel-sel  abnormal  dalam  darah  tepi  ( sel blast )  secara berlebihan  yang  menyebabkan  terdesaknya  sel  darah  normal  mengakibatkan fungsinya terganggu. 13 Kanker darah pada umumnya terjadi pada sel darah putih, namun dapat juga terjadi pada sel lain dalam darah.
Indonesia  telah  memberikan  aturan  terkait  kesehatan  sesuai  dalam  Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan".  Dalam  hal  ini, penderita penyakit kanker darah berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang  sesuai  dengan  penyakit  yang  diderita  oleh  pasien.  Rumah  sakit  merupakan fasilitas  umum  yang  dimuliki  pemerintah  maupun  swasta  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan.  Paradigma  baru  pelayanan  kesehatan  mensyaratkan  rumah sakit  untuk  memberikan  pelayanan  berkualitas  sesuai  kebutuhan  dan  keinginan pasien  dengan  tetap  mengaju  pada  kode  etik  profesi  dan  medis. 14 Rumah  sakit
11 World  Heath  Organization,  “Cancer,”  diakses  25  Oktober  2022,  https://www.who.int/health- topics/cancer#tab=tab_1.
12 Nur  Handayani,  “Kanker  dan  Serba-Serbinya  (Hari  Kanker  Sedunia  2022),”  2022, https://rsprespira.jogjaprov.go.id/kanker-dan-serba-serbinya-hari-kanker-sedunia-2022/.
13 P2PTM Kemenkes RI, “Apa itu Leukemia (Kanker Darah)?,” 2019, https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-kanker-dan-kelainan-darah/page/12/apa-itu- leukemia-kanker-darah.
14 Mahfudhoh  Mahfudhoh  dan  Ikhwanul  Muslimin,  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepuasan  Pasien  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Cilegon,” Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Kesatuan 8, no. 1 SE-Articles (29 April 2020): 39, https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i1.310.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
menjadi  tempat  yang  memberikan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien kanker terutama kanker darah.
Penyebab utama penyakit kanker darah masih belum dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi secara umum kanker dimulai dengan mutasi (perubahan) bahan genetik, dan bisa juga penyebab lainnya.  Identifikasi  dan klasifikasi  jenis kanker darah  yang  cepat  serta  tepat  sangat  penting  agar  pasien  kanker  dapat  segera mendapat  perlakuan  yang  sesuai. 15 Terhadap  penyakit  kanker  darah  tersebut dibutuhkan  tindakan  medis  kepada  pasien  penderita  untuk  membantu  pasien menangani  masalah  yang  diderita  terkait  kesehatan  setiap  individu.  Upaya kesehatan sendiri  merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan  yang dilakukan  secara  terpadu,  terintegritas  dan  berkesinambungan  untuk  memelihara dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat  sesuai  dalam  Pasal  1  angka  11  UU Kesehatan. Tindakan medis menjadi upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam terhadap pasien kanker darah tersebut.
Berdasarkan  tindakan  medis  oleh  dokter  yang  berkaitan  dengan  pasien kanker  darah,  dokter  dapat  memberikan  arahan  berupa  dilakukannya,  salah satunya dengan melakukan kemoterapi. Kemoterapi merupakan penggunaan obat- obat  khusus  untuk  mematikan  sel  pada  kanker.  Untuk  dapat  menentukan  besar peluang  pasien  penyakit  kanker  dengan  melakukan  kemoterapi  untuk  mencegah tumbuh  sel  maka  dibutuhkan  hubungan  dari  variabel  kemoterapi  dengan kemoterapi. 16 Kemoterapi  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  kesehatan  yang dilakukan  terhadap  penderita  leukemia  yang  dapat  dilakukan  oleh  dokter  yang memiliki kualifikasi dalam menangani penyakit kanker darah.
Dokter  penyakit  dalam  membutuhkan  persetujuan  pasien  untuk  dapat dilakukan  upaya  kesehatan  yang  salah  satunya  adalah  dilakukan  kemoterapi terhadap  pasien  sebagai  salah  satu  bentuk  pengobatan  terhadap  penyakit  yang diderita  pasien,  serta  dokter  yang  bertugas  memberikan  informasi  terkait  data kesehatan pasiennya termasuk tindakan dan pengobatan  yang telah maupun akan dilakukan  oleh  dokter  penyakit  dalam  selaku  tenaga  kesehatan  yang  menangani kesehatan pasien sesuai  dalam Pasal 8 UU Kesehatan. Tidak semua dokter dapat menangani  pasien  kanker  darah,  sesuai  dalam  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan UU  Tenaga  Kesehatan),  bahwa  Kompetensi  adalah  kemampuan  yang  dimiliki seseorang  tenaga  kesehatan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap  profesional  untuk  dapat  menjalankan  praktik.  Karena  tidak  semua  dokter
15 Abdul  Mahatir  Najar  dkk.,  “Machine  Learning  untuk  Identifikasi  Jenis  Kanker  Darah (Leukemia),” Vygotsky:  Jurnal  Pendidikan  Matematika  dan  Matematika 4,  no.  1  (2022):  48, https://doi.org/10.30736/voj.v4i1.493.
16 Harsudianto  Silaen,  “Pengaruh  pemberian  konseling  dengan  tingkat  kecemasan  pada  pasien pemasangan  chemoport  yang  menjalani  kemoterapi  di  rumah  sakit  Kota  Medan,” Jurnal  Keperawatan Priority 2, no. 1 (2019): 87, http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/jukep/article/view/390.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
dapat melakukan upaya kesehatan terhadap pasien leukemia, sehingga dibutuhkan dokter  dengan  standar  profesi  dalam  menangani  penyakit  kanker  darah  atau leukemia.
Standar profesi sendiri sesuai Pasal 1 angka 12, bahwa "batasan kemampuan minimal  berupa  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  profesional  yang  harus dikuasai  dan  dimiliki  oleh  seorang  individu  untuk  dapat  melakukan  kegiatan profesionalnya  pada  masyarakat  secara  mendiri  yang  dibuat  oleh  organisasi profesi  bidang  kesehatan".  Adanya  ketentuan  yang  mengatur  standar  profesi dalam  kedokteran  yang  dibentuk  oleh  organisasi  profesi  termasuk  dalam menangani pasien kanker darah atau leukemia.
Dokter  dan  pasien  terlibat  dalam  menangani  kanker  darah,  tetapi  juga membutuhkan  peran  serta  tanggungjawab  bagi  pemerintah  untuk  dapat melaksanakan  derajat  kesehatan  secara  optimal.  Hal  ini  didukung  dalam  Pasal  9 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa "setiap orang berkewajiban ikut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan bagi  masyarakat  setinggi- tingginya".  Pemerintah  dan  negara  turut  berperan  serta  dalam  melaksanakan upaya  kesehatan  bagi  masyarakat,  bukan  hanya  dalam  bidang  kesehatan  tetapi pemerintah  berperan  besar  terhadap  kebijakan  tenaga  kesehatan  sesuai  dalam Pasal 5 UU Tenaga Kesehatan. Pemerintah turut berperan serta dalam kebutuhan dan  pengadaan  tenaga  kesehatan,  pemerintah  juga  berperan  dalam  membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Terhadap upaya kesehatan yang  dilakukan  oleh  dokter  kepada  pasien,  juga  dibutuhkan  peran  serta pemerintah  untuk  dapat  mengawasi  penanganan  yang  dilakukan  seorang  dokter terhadap pasien leukemia.
Kemoterapi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan terhadap pasien kanker darah. Pada kanker stadium lanjut  lokal,  kemoterapi  sering menjadi  satu- satunya  pilihan  metode  terapi  yang  efektif.  Sejak  1970-an,  kemoterapi  kanker telah  menggunakan  sifat  paliatif. 17 Dengan  terus  dapat  bermunculan  obat  anti kanker baru, maka peningkatan Teknik  terapi  dan pemanfaatan kemoterapi  dosis tinggi,  maka  kemoterapi  dalam  terapi  kanker  semakin  berperan  besar  terhadap kesembuhan pasien leukemia.
Beberapa  pasien  yang  menganggap  akibat  dari  kemoterapi  sangat memberatkan  bahkan  merasa  hal  yang  lebih  berat  daripada  penyakit  kanker  itu sendiri,  sehingga  kebanyakan  pasien  penderita  kanker  merasa  khawatir,  cemas, dan  ketakutan  dalam  menghadapi  kemoterapi  tersebut. 18 Terhadap  perasaan khawatir dan cemas tersebut, dokter spesialis penyakit dalam memberikan upaya kesehatan  lain  agar  pasien  dapat  menjalani  perawatan  kesehatan  sebagai  mana mestinya. Metode kemoterapi yang diberikan oleh dokter penyakit dalam terhadap kanker  darah  salah  satunya  adalah  kemoterapi  oral.  Kemoterapi  oral  merupakan
17 Yudi  Mulyana  Hidayat, Prinsip  Dasar  Kemoterapi  (Bandung  Controversies  and  Consensus  in Obstetrics & Gynecology) (Jakarta: Anggota IKAPI, 2013), 235–54.
18 Hidayat, 95.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
salah  satu  upaya  kesehatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  dokter  penyakit  dalam untuk  mengatasi  kanker  darah.  Sudah  kebanyakan  pasien  yang  mengalami perasaan  khawatir  dan  cemas  sebelum  dilakukannya  pengobatan,  sehingga kemoterapi  oral  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  upaya  yang  dapat  digunakan untuk menangani penyakit kanker darah sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh  dokter  penyakit  dalam  tersebut.  Kemoterapi  yang  memberikan  efek  toksik terhadap  sel  normal  pada  tubuh,  terutama  pada  jaringan  dengan  siklus  sel  yang cepat  seperti  sumsum  tulang  dan  sel  rambut.  Salah  satu  penyebab  yang diakibatkan  oleh  obat-obatan  kemoterapi  yaitu  menyebabkan  nyeri  pada  tubuh. Terutama kanker darah dapat menjadi beban ekonomi ketika pasien membutuhkan obat resep, rawat inap jangka panjang, siklus perawatan terganggu atau tertunda, dan readmissions yang  tidak  direncanakan  untuk  hidrasi,  nutrisi  parenteral,  atau kontrol  nyeri. 19 Kemoterapi  juga  cukup  memberikan  dampak  terhadap  pasien, sehingga  akibat  pengobatan  kanker  sangat  penting  untuk  diperhatikan  karena berdampak  pada  kualitas  hidup  pasien  serta  dapat  membatasi  penyebaran pengobatan kanker dalam tubuh.
Tindakan  medis  kemoterapi  oral  terstruktur  dapat  memungkinkan identifikasi  dan  tanda  gejala  yang  tepat  dan  akurat,  serta  memungkinkan intervensi  individual  untuk  mengurangi  risiko  pada  permasalahan  seperti  nyeri. Selain itu, terhadap efektivitas intervensi dapat diartikulasikan secara jelas ketika penilaian  sedang  berlangsung  merupakan  pusat  dari  protokol  perawatan  oral. 20 Pengkajian  terhadap  tindakan  medis  kemoterapi  oral  dibutuhkan  karena  untuk dapat  mengidentifikasi  gejala  yang  tepat  terhadap  pasien,  serta  untuk  mengurani risiko nyeri ketika sedang dilakukan upaya penyembuhan. Berdasarkan Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  812/Menkes/SK/VII/2007  tentang Kebijakan  Perawatan  Paliatif  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Kepmenkes Kebijakan  Perawatan  Paliatif),  bahwa  perawatan  paliatif  merupakan  pendekatan yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  pasien  dan  keluarga  yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan pernyakit yang dapat mengancam jiwa,  melalui  pencegahan  dan  peniadaan  melalui  identifikasi  dini  dan  penilaian yang tertib seta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual sesuai WHO 2005.   Dalam hal ini tindakan medis kemoterapi oral dapat dikatakan  sebagai  perawatan  paliatif,  guna  mengurangi  risiko  terhadap  penyakit yang  diderita  oleh  pasien.  Adapun  prinsip  pelayanan  paliatif  pada  pasien  kanker terdiri atas: menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain; menghargai kehidupan dan menganggap  kematian  sebagai  proses  normal;  tidak  bertujuan  mempercepat  atau menghambat  kematian,  mengintegrasikan  aspek  psikologis,  sosial,  dan  spiritual; memberikan  dukungan  agar  pasien  dapat  hidup  seaktif  mungkin;  memberikan
19 Fiora Ladesvita, Agung Waluyo, dan Sri Yona, “Penerapan Oral Assessment Guide (OAG) Pada Pasien  Kanker  Dengan  Kemoterapi,” Jurnal  Keperawatan  Widya  Gantari  Indonesia 4,  no.  2  (2020):  73, https://doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1826.
20 Ladesvita, Waluyo, dan Yona, 73.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
dukungan  kepada  keluarga  sampai  masa  dukacita;  menggunakan  pendekatan  tim untuk  mengatasi  kebutuhan  pasien  dan  keluarganya;  dan  menghindari  tindakan yang sia-sia. 21
Sesuai dalam pedoman program paliatif kanker terutama pada kanker darah sesuai  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 604/Menkes/SK/IX/1989 tentang Pokok-Pokok Penanggulangan Penyakit Kanker di  Indonesia  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Kepmenkes  Pokok-Pokok Penanggulangan  Penyakit  Kanker  di  Indonesia),  bertujuan  untuk  membantu penderita  kanker  untuk  hidup  lebih  nyaman  sehingga  memiliki  kualitas  hidup yang  lebih  baik.  Integrasi  program  paliatif  ke  dalam  tata  laksana  kanker  terpadu telah dianjutkan oleh WHO seiring semakin meningkatnya jumlah pasien kanker serta  angka  kematian  yang  diakibatkan  oleh  kanker.  Paliatif  berasal  dari  kata palliate yang  berarti  mengurangi  keparahan  tanpa  menghilangkan  penyebab, sehingga dapat dikatakan bahwa paliatif merupakan suatu cara untuk meringankan atau mengurangi penderitaan. Program paliatif merupakan kebutuhan manusia dan juga hak asasi bagi penderita penyakit yang susah disembuhkan atau pada stadium lanjut. 22 WHO  telah  memberikan  aturan  terkait  program  paliatif  terhadap  pasien leukemia,  dengan  tujuan  untuk  meringankan  beban  pasien  ketika  menjalani kemoterapi oral. WHO juga menyatakan bahwa program paliatif merupakan salah satu bentuk hak asasi bagi pasien leukemia yaitu dengan memperhatikan kualitas hidup pasien.
Belum  adanya  aturan  secara  terinci  terkait  kemoterapi  oral  dalam  upaya penyembuhan  terhadap  kanker  darah,  tindakan  medis  kemoterapi  merupakan tindakan medis dokter penyakit dalam memberikan obat untuk menyusutkan atau membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh. Upaya penanganan yang dilakukan oleh  dokter  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  kesehatan  terhadap  pasien  kanker darah,  yang  mana  terhadap  pengobatan  salah  satunya  dapat  dilakukan  di  rumah dengan  pengawasan  dokter  yang  berwenang  sehingga  dapat  membantu meningkatkan kualitas hidup dalam menjalankan kemoterapi oral.
Dokter spesialis penyakit dalam yang memiliki kewenangan terhadap upaya penanganan  kemoterapi  oral  pada  pasien  leukemia,  selama  memiliki  pendidikan dan  kualifikasi  yang  tepat  dalam  memberikan  upaya  tersebut.  Dokter  spesialis penyakit dalam dalam  hal  ini tidak semuanya memiliki  perat  dalam memberikan upaya  penanganan  kemoterapi  oral  pada  pasien  leukemia.  Perlu  diberikan  aturan lebih  spesifik  terhadap  upaya  penanganan  kemoterapi  oral  yang  diberikan  oleh dokter  spesialis  penyakit  dalam  pada  pasien,  sehingga  dapat  terlaksanan  dengan baik upaya penyembuhan kanker di Indonesia.
21 Kemenkes RI, Pedoman Teknis Pelayanan Paliatif Kanker (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), 3.
22 Kemenkes RI, Pedoman Nasional Program Paliatif Kanker (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), 1–2.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
3.2  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Spesialis  Penyakit  Dalam  Atas Tindakan Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Penyelenggaraan  praktik  kedokteran  merupakan  inti  dari  berbagai  kegiatan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan dokter  gigi  yang  mempunyai  etik  dan  moral  tinggi,  keahlian  dan  kewenangan yang  secara  terus  menerus,  peningkatan  mutu  melalui  pendidikan  dan  pelatihan yang  berkelanjutan,  sertifikasi,  registrasi,  lisensi  serta  pembinaan,  pengawasan dan pemantauan  yang bertujuan guna penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. 23 Dalam  hal penyelenggaraan  praktik  kedokteran  ini  tidak  menutup  kemungkinan  adanya permasalahan hukum, dikarenakan dalam pelaksanaannya menyangkut kehidupan seseorang,  oleh  karenanya  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  harus  sesuai dengan  kode  etik  dan  ketentuan  yang  berlaku.    Hal  ini  bertujuan  untuk menghindari  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  profesi  dokter khususnya  di  Indonesia,  serta  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum baik  kepada  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  kesehatan,  maupun  dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan.
Mengingat  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  menurut  hukum merupakan  suatu  hubungan  perjanjian  atau  kontrak,  yang  disebut  transaksi terapeutik /perjanjian terapeutik yang  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  yakni melekatnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan  sebagai  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  dalam pelayanan  medik  secara  profesional  didasarkan  kompetensi  yang  sesuai  dengan keahlian  dan  keterampilan  tertentu  dibidang  kedokteran. 24 Berdasarkan  pada pengertian tersebut  dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat unsur-unsur  diantaranya,  pertama  adanya  hubungan  hukum,  adanya  para  pihak dalam pengobatan kemoterapi oral ini yakni pasien dan dokter spesialis penyakit dalam.  Kedua  adanya  objek  yang  diperjanjikan  yakni  berupa  pelayanan  medis dalam  pengobatan  kanker  darah.  Ketiga  pengobatan  dilakukan  oleh  orang  yang berwenang dan ahli di bidangnya. Keempat dilakukan secara professional bahwa dalam  pengobatan  kemoterapi  oral  dilakukan  berdasarkan  kode  etik  kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25
Dikarenakan  hubungan  antara  pasien  dan  dokter  pada  dasarnya  adalah hubungan  perjanjian  yang  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  yakni  melekatnya hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  inilah  sering  memunculkan  konflik  medik  antara  dokter  dan  pasien, seperti  halnya  kurangnya  infomasi  dan  penjelasan  dari  dokter  terkait  dengan
23 Erna  Tri  Rusmala  Ratnawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Dokter  dalam  Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran,” Widya Pranata Hukum Jurnal 1, no. 2 (2018): 90, http://ojs.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/74.
24 Veronica  Komalawati, Hukum  dan  Etika  dalam  Praktik  Kedokteran (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1989), 1.
25 Ibid.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
pengobatan  yang  dijalani,  adanya  ketidakpuasan  pasien  atau  keluarga  terhadap hasil  pengobatan  atau  pelayanan  yang  tidak  sesuai  baik  yang  telah  diperjanjikan maupun yang diharapkan oleh pasien dan keluarga pasien, adanya dampak negatif dari  hasil  pengobatan,  munculnya  penyakit  tambahan  yang  semula  tidak  ada, ataupun kerugian-kerugian yang dirasakan pasien selama dalam pelayanan medis.
Beberapa  faktor  inilah  yang  kemudian  menjadi  awal  adanya  konflik  medik yang  tidak  jarang  berujung  adanya  sengketa. 26 Sengketa  yang  terjadi  dapat diklasifikasikan  menjadi  2  yakni  sengketa  dalam  aspek  hukum  dan  sengketa dalam  aspek  profesi.  Sengketa  dalam  aspek  profesi  diatur  dalam  norma-norma yang  terdapat  dalam  kode  etik  profesi,  sedangkan  yakni  sengketa  dalam  aspek hukum  diatur  melalui  ketentuan  hukum  perdata,  pidana  dan  administrasi. 27 Penyelesaian  sengketa  medik  dilakukan  melalui  2  (dua)  jalur  yaitu,  jalur  non hukum dan jalur hukum. Jalur non hukum yakni penyelesaian sengketa ditempuh melalui  musyawarah  mufakat  baik  antara  kedua  belah  pihak  maupun  dengan melibatkan  lembaga  profesi  dokter  seperti  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia,  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan bersama maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum. Jalur hukum yakni penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan.
Akibat  dari  adanya  tuntutan  hukum  tersebut  dapat  memberikan  efek  yang sangat  negatif  terhadap  keberadaan  profesi  dokter,  para  dokter  akan  merasa terancam  atas  profesinyanya  sehingga  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  pasien  dokter  menjadi  ragu-ragu  dan  takut.  Dampak  lain  yang  sangat dikhawatirkan  dokter  akan  melakukan  praktik  kedokteran  secara  defensif  yaitu melakukan  praktik  kedokteran  yang over standar  maupun  sub  standar  guna menghindari  risiko  tuntutan  yang  pada  akhirnya  dapat  merugikan  pasien  itu sendiri. 28
Perlindungan  hukum  dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  mutlak diperlukan,  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  penyelenggaraan  praktik kedokteran sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 3 UU Praktik Kedokteran. Memberikan  perlindungan  kepada  pasien,  mempertahankan  dan  meningkatkan mutu  pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter,  serta  memberikan  kepastian hukum  kepada  masyarakat  dan  dokter.  Terdapat  beberapa  ketentuan  pasal  dalam UU  Praktik  Kedokteran  yang  memberikan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian hukum,  dalam  melakukan  upaya  kesehatan  kepada  pasien  dan  dokter, sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  44,  Pasal  46,  dan  Pasal  50  UU  Praktik Kedokteran. Ketentuan Pasal 44 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan dokter atau  dokter  gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokteran  wajib  mengikuti standar  pelayanan  kedokteran,  apabila  tindakan  dokter  menyimpang  dari  unsur-
26 Ratnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran,” 96.
27 Arif Nuryanto, “Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter,” Jurisprudence 1, no. 1 (2012): 5.
28 Safitri  Hariyani, Sengketa  Medik:  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter  Dengan Pasien (Jakarta: Diadit Media, 2005), 3.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
unsur  standar  profesi,  maka  dokter  dikatakan  telah  melakukan  kelalaian  atau kesalahan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum.  Ketentuan Pasal  46 UU  Praktik  Kedokteran  yaitu  bahwa  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan  praktik  kedokteran  wajib  membuat  rekam  medis,  rekam  medis  ini berisikan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dan apabila ada kekeliruan atau kejanggalan pasien dapat melihat atau mengecek kembali rekam medisnya. Terhadap dokter rekam medis merupakan sesuatu yang memang selayaknya atau seharusnya dilakukan sesuai dengan standar profesi atau standar  operasional  prosedur  (SOP).  Dikarenakan  sebagaimana  dalam  ketentuan Pasal  50  UU  Praktik  Kedokteran,  dokter  memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.  Dalam  hal  ini,  UU  Praktik  Kedokteran  telah  memberikan  hak  atas perlindungan  hukum  terhadap  dokter  sepanjang  dokter  yang  bersangkutan  telah memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional.  Akan  tetapi  seiring  dengan  kemajuan  dalam  bidang  kesehatan, pemerintah  perlu  untuk  mengatur  secara  khusus  terkait  kewenangan  dokter spesialis  penyakit  dalam  terkait  dengan  pengobatan  kanker,  terutama  dalam pemberian kemoterapi oral.
Konsep  peraturan  tentang  perlindungan  profesi  dokter  ini  pada  dasarnya untuk  melindungi  hak  dokter  maupun  hak  masyarakat  pengguna  jasa  dokter, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan oleh dokter,  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  dokter  yang  benar- benar berkompeten secara ilmu kedokteran dan juga secara etika. Disamping itu, konsep peraturan tentang perlindungan profesi dokter ini juga harus didasari  atas asas  perikemanusiaan,  manfaat,  etika  profesi  kedokteran,  perhormatan  terhadap hak, dan kewenangan, keadilan, pengabdian, norma agama dan perlindungan bagi semua. 29
Setiap  melakukan  tindakan  medis  dokter  tentunya  selalu  ada  risiko  medis yang  menyertai  dengan  tingkatan  yang  berbeda,  baik  itu  risiko  ringan  hingga risiko  yang  dapat  menyebabkan  kematian.  Dokter  dihadapkan  dalam  pilihan apakah  tindakan  medis  tersebut  tetap  harus  dilakukan  dengan  kemungkinan timbulnya  risiko  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  kedokteran  yang  dapat mengakibatkan  kejadian  yang  tidak  diharapkan. 30 Pada  prinsipnya,  dokter  yang telah  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan  medik  dan  standar  operasional  prosedur  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum.  Dengan  kata  lain  sebenarnya  dokter  adalah  profesi  kebal hukum  sepanjang  profesi  dokter  melakukan  pekerjaannya  secara  professional sesuai  dengan  standar  yang  ada,  akan  tetapi  sebaliknya  dokter  dapat  dikatakan
29 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106.
30 Kastania Lintang, Hasnati Hasnati, dan Bahrun Azmi, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 2021, 175, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5267.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
telah  melakukan  kriminal  apabila  dokter  melanggar  standar  yang  seharusnya dilakukan  oleh  profesi  dokter.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  berlaku secara equal baik  bagi  pasien  maupun  profesi  dokter.  Perlindungan  hukum tersebut  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menghindari  berkurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter khususnya di Indonesia.

## 4. PENUTUP
Upaya  penanganan  yang  dilakukan  oleh  dokter  spesialis  dalam  merupakan salah  satu  bentuk  upaya  kesehatan  terhadap  pasien,  yang  mana  terhadap pengobatan,  salah  satunya  dapat  dilakukan  di  rumah  dengan  pengawasan  dokter yang  berwenang  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  dalam menjalankan  kemoterapi  oral  terhadap  pasien  kanker  darah.  Terdapat  beberapa ketentuan  pasal  dalam  UU  Praktik  Kedokteran  yang  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum,  dalam  melakukan  upaya  kesehatan  kepada pasien  dan  dokter,  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  44,  Pasal  46,  dan  Pasal  50 UU  Praktik  Kedokteran.  Belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  secara khusus  yang  mengatur  secara  terperinci  terkait  kemoterapi  oral,  kewenangan klinis  dokter  yang  melakukan  tindakan  kemoterapi  oral  serta  perlindungan terhadap  dokter  dan  keselamatan  pasien.  Dalam  menentukan  adanya penyimpangan dari standar profesi medis ( deliction of the duty ) harus didasarkan atas  fakta-fakta  secara  kasuistis.  Apabila  dokter  telah  melaksanakan  tugas  telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan dalam proses pengobatan  atau  perawatan  terjadi  komplikasi  tidak  terduga,  cedera,  bahkan pasiennya  meninggal  dunia,  dokter  tidak  dapat  dituntut.  Pada  prinsipnya,  dokter yang  telah  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan  medik  dan  standar  operasional  prosedur  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum berlaku secara equal baik bagi pasien maupun  profesi  dokter,  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzani,  Fadli.  “Mengenal  Kemoterapi  Oral  yang  Dijalani  Ria  Irawan,”  2019.
https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-kemoterapi-oral-untuk-lawan- kanker.
Astarini,  Made  Indra  Ayu,  M  T  Arie  Lilyana,  dan  Ninda  Ayu  Prabasari.
“Perspektif Perawat Ruangan tentang Caring dalam Merawat Pasien Kanker yang  Menjalani  Kemoterapi.” JKEP 5,  no.  2  (2020):  171–84. https://doi.org/10.32668/jkep.v5i2.389.
Dahlia, Dahlia,  Darwin Karim, dan Siti  Rahmalia Hairani  Damanik.  “Gambaran Fatigue  Pada  Pasien  Kanker  Post  Kemoterapi.” J  Ners  Indones 9,  no.  2 (2019): 80. https://doi.org/10.31258/jni.10.1.80-93.
Donadear,  Anastasya,  Ayu  Prawesti,  dan  Anastasia  Anna.  “Gambaran
Pelaksanaan Kemoterapi Di Rsup Dr. Hasan Sadikin Bandung.” Students e- Journal 1, no. 1 (2012): 29. http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/673.
Hafizah,  Hildayastie,  dan  Surastini  Fitriasih.  “Urgensi  Penyelesaian  Dugaan
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni e-ISSN : 2621-4105
Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice.” Jurnal USM Law Review 5,
no. 1 (2022): 205–23. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884.
Handayani,  Nur.  “Kanker  dan  Serba-Serbinya  (Hari  Kanker  Sedunia  2022),” 2022. https://rsprespira.jogjaprov.go.id/kanker-dan-serba-serbinya-hari- kanker-sedunia-2022/.
Hariyani,  Safitri. Sengketa  Medik:  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara Dokter Dengan Pasien . Jakarta: Diadit Media, 2005. Hidayat, Yudi Mulyana. Prinsip Dasar Kemoterapi (Bandung Controversies and Consensus in Obstetrics & Gynecology) . Jakarta: Anggota IKAPI, 2013. Kemenkes RI. Pedoman Nasional Program Paliatif Kanker . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
———. Pedoman  Teknis  Pelayanan  Paliatif  Kanker .  Jakarta:  Kementerian Kesehatan RI, 2013.
Komalawati,  Veronica. Hukum  dan  Etika  dalam  Praktik  Kedokteran .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
Ladesvita,  Fiora,  Agung  Waluyo,  dan  Sri  Yona.  “Penerapan  Oral  Assessment Guide  (OAG)  Pada  Pasien  Kanker  Dengan  Kemoterapi.” Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia 4, no. 2 (2020). https://doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1826.
Lintang,  Kastania,  Hasnati  Hasnati,  dan  Bahrun  Azmi.  “Kedudukan  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Sengketa Medis.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Konstitusi ,  2021,  167–79. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5267.
Mahfudhoh, Mahfudhoh, dan Ikhwanul Muslimin. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Pasien  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Cilegon.” Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 8, no. 1 SE-Articles (29 April 2020). https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i1.310.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016. Najar,  Abdul  Mahatir,  I  Wayan  Sudarsana,  M  Ulul  Albab,  dan  Sultan  Andhika. “Machine  Learning  untuk  Identifikasi  Jenis  Kanker  Darah  (Leukemia).” Vygotsky:  Jurnal  Pendidikan  Matematika  dan  Matematika 4,  no.  1  (2022): 47–56. https://doi.org/10.30736/voj.v4i1.493.
Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Nuryanto,  Arif.  “Model  Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter.” Jurisprudence 1, no. 1 (2012).
P2PTM  Kemenkes  RI.  “Apa  itu  Leukemia  (Kanker  Darah)?,”  2019. https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-kanker-dan- kelainan-darah/page/12/apa-itu-leukemia-kanker-darah.
Ratnawati,  Erna  Tri  Rusmala.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Dokter dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran.” Widya  Pranata  Hukum  Jurnal 1,  no.  2  (2018):  166–87. http://ojs.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/74.
Rosita,  Dian.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Terhadap  Pengobatan  Pasien Covid-19  Di  Rumah  Sakit.” Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2 (2020): 224–31. https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.3101.
Silaen,  Harsudianto.  “Pengaruh  pemberian  konseling  dengan  tingkat  kecemasan pada  pasien  pemasangan  chemoport  yang  menjalani  kemoterapi  di  rumah
Revised: 13-2-2023 Accepted: 28-3-2023
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis
Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah
Finly Septianto, Mohammad Zamroni
e-ISSN : 2621-4105
sakit  Kota  Medan.” Jurnal  Keperawatan  Priority 2,  no.  1  (2019):  86–92. http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/jukep/article/view/390.
Tahir, Erni  Susanty, dan Aris  Prio Agus Santoso. “Perlindungan Hukum  Dokter
Gigi  Terhadap  Ancaman  Transmisi  Virus  Hepatitis  Misterius.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3367.
Waryana. Promosi  Kesehatan,  Penyuluhan,  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat . Kotagede Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016.
Winarta,  Frans  Hendra. Hukum  Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
World  Heath  Organization.  “Cancer.”  Diakses  25  Oktober  2022. https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1.