## PERAN ELITE POLITIK LOKAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMEKARAN KABUPATEN PANTAR PROVINSI NTT

## Welhelmina Selfina Beli

## Abstract
To establish New Autonomous Region, the roles of local political  elites are very strong so that expansion policy can be realized. If we look at the dynamics of regional expansion in Indonesia, it has a noble motivation for the welfare of society, but the fact shows that the expansions were only used as the interests of the elites who were thirst for power. Their losses in local elections were used as the weapon to get new positions by struggling for expansion, or also used the issue of expansion as their commodity in regional election and legislative election campaigns.
The  method  used  in this  study  was  more  qualitative  decriptive.  The  aim  of  this research  was  to  map  the  local  political  elites  and  to  analyze  the  roles  of  the  local political  elites  in  an  effort  to  support  the  expansion  of  Pantar  regency  East  Nusa Tenggara.  Analysis  conducted  relying  on  primary  data  obtained  through  secondary document review and in-depth interview with competent sources.
Keywords: Decentralization, Roles of Local Political Elites, Regional Expansion

## I. Pendahuluan
Tercapainya  negara  yang  sejahtera  menjadi  tujuan  mulia  yang  hendak dicapai  oleh  negara-negara  dunia.  Dengan  tujuan  inilah  berbagai  teori  dan pemikiran  dari  para  ahli  tentang  bagaiman  konsep  yang  tepat  dalam membangun  negara  mencapai  kesejahteraan  dirancang.  Salah  satu  kebijakan yang menjadi pilihan adalah kebijakan desentralisasi.
Kebijakan desentralisasi dapat dipandang secara politik dan administratif. Menurut  Parson  dan  Smit  (Lili  Romli  2007:  8)  adalah  sebagai  berikut:    dalam perspektif  administrasi,  menurut  Parson  adalah the  sharing  of  power  between member of the same ruling group having authority respectively in defferent areas of  the  state. Tidak  ada  transfer  kewenangan  yang  nyata,  bawahan  hanya menjalankan  kewenangan  atas  nama  atasan.  Perspektif  desentralisasi administrasi  lebih  menekankan  pada  aspek  efesiensi  penyelanggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama dalam desentralisasi. Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah the  transfer  of  power,  from  top  level  to  lower  level,  in  a  territorial hierrarchy  could  be  one  of  goverment  within  a  state,  or  offices  within  a  large organization.
Jika melihat tujuan desentralisasi maka dampaknya juga bisa terlihat dari stabilisasi  politik.  Sharpe  (1981)  berargumentasi  bahwa  stabilisasi  politik nasional  mestinya  berawal  dari  stabilisasi  politik  pada  tingkat  lokal. Kenyataannnya di Indonesia kebijakan pemekaran hampir selalu diikuti dengan konflik.
Selama  ini  sejak  berlakunya  UU  No  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah  yang  kemudian  direvisi  menjadi UU  No  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah  Daerah,  terlihat  bahwa  semangat  melakukan  pemekaran  wilayah terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun.  Jika  melihat  kembali  peristiwa  konflik
pembentukan  Provinsi  Tapanuli    dari  Sumatera  Utara  (Provinsi  induk  )  yang sampai sekarang masih diperjuangkan ternyata menjadi peristiwa paling tragis. Pemekaran hanya dipicu oleh perbedaan keyakinan walaupun dilihat dari faktor lain bahwa ada juga ketimpangan pembangunan. Mayoritas penduduk yang ada di  daerah  Tapanuli  bagian  utara,  dan  barat  sangat  didominasi  oleh  penduduk Kristen  dan  Khatolik,  sementara  Tapanuli  bagian  tengah  relatif  berimbang antara  penduduk  Kristen  dan  Islam,  hanya  Tapanuli  bagian  selatan  yang didominasi oleh pemeluk Islam. Karena perbedaan keyakinan inilah berdampak juga  pada  tataran  birokrasi,  yang  mana  akses  pelayanan  dan  jabatan  birokrasi hanya  dikuasai  oleh  orang-orang  tertentu  dari  keyakinan  mayoritas.  Itulah sebabnya  Tapanuli  Selatan  tidak  mau  bergabung  dalam  rencana  wilayah Provinsi  Tapanuli  ini,  meskipun  sama-sama  Tapanuli.  Hal  ini  dikarenakan dominasi pemeluk Islam di daerah Tapanuli Selatan yang lagi-lagi beranggapan jika  bergabung  dengan  Provinsi  Tapanuli  yang  mayoritas  Kristen  &  Khatolik malah jadi daerah yang dimarginalkan nantinya.
Permainan  para  elite  politik  dengan  berbagai  muatan  kepentingan menjadikan  proses  pemekaran  Provinsi  Tapanuli  hanya  menjadi  tujuan  politik semata  dan  betapa  ironi  melihat  dinamika  politik  lokal  dengan  kepentingan para penguasa (elite) dengan berbagai cara agar tujuan mereka dapat tercapai, tanpa  disadari  bahwa  selama  ini  pemekaran  wilayah  boleh  dikatakan  tidak pernah menjadi solusi yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Tidak ketinggalan  dengan daerah-daerah di  Nusa  Tenggara Timur (NTT). Sejak  tahun  1999  sampai  2012  berdasarkan  data  Kemendagri  sudah  ada  9 kabupaten baru yang dimekarkan antara lain:
1. Kabupaten  Lembata ,  pemekaran  dari Kabupaten  Flores  Timur (4  Oktober 1999)
2. Kabupaten Rote Ndao , pemekaran dari Kabupaten Kupang (10 April 2002)
3. Kabupaten  Manggarai  Barat ,  pemekaran  dari Kabupaten  Manggarai (25 Februari 2003)
4. Kabupaten Nagekeo , pemekaran dari Kabupaten Ngada (2 Januari 2007)
5. Kabupaten  Sumba  Tengah ,  pemekaran  dari Kabupaten  Sumba  Barat (2 Januari 2007)
6. Kabupaten  Sumba  Barat  Daya ,  pemekaran  dari Kabupaten  Sumba  Barat (2 Januari 2007)
7. Kabupaten Manggarai Timur , pemekaran dari Kabupaten Manggarai (17 Juli 2007)
8. Kabupaten  Sabu  Raijua ,  pemekaran  dari Kabupaten  Kupang (29  Oktober 2008)
9. Kabupaten Malaka , pemekaran dari Kabupaten Belu (14 Desember 2012)
Dari beberapa daerah yang dimekarkan di Nusa Tenggara Timur, menarik untuk melihat hasil penelitian dari  Jacqueline Vel (dalam Henk Schulte Nordholt dan  Gery  Van  Klinke  2014:  129-138)  untuk Kabupaten  Sumba  Tengah ,  yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat pada 2 Januari 2007. Dari hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  adanya  para  penguasa  lokal  dan
kekuatan-kekuatan  sosial  dibalik  pemekaran.  Penguasa  lokal  adalah  para bangsawan  di  Sumba  (keturunan  Raja  atau  sebagai  bangsawan  bertanah), karena  di  Sumba  tanah  menjadi  sumber  kekuasaan  yang  sangat  penting. Berdasarkan analisis yang lebih cermat kita dapat melihat elite lokal mana  yang aktif dalam kampanye di Sumba sebenarnya adalah sebuah kelompok kecil. Para peserta yang lebih tua adalah anggota-anggota marjinal dari elite lokal dengan status  yang  secara  tradisional  dianggap  memadahi  untuk  diterima  sebagai pemimipin tetapi dalam posisinya pada pemerintahan atau sektor swasta tidak memuaskan  mereka  atau  yang  posisinya  menempatkan  mereka  di  luar pembuatan keputusan.
Orang-orang terkemuka ini terdiri dari kepala desa, seorang pendeta yang diskors  dari  jabatan  Gerejanya  akibat  sejarah  panjang  konflik-konflik  besar maupun  kecil  dan  beberapa  pensiunan  pegawai  negeri  sipil.  Mereka  didukung oleh sekelompok besar anak muda berpendidikan tinggi yang menganggur yang tidak  ingin  bekerja  di  pertanian  dan  mereka  memandang  kabupaten  baru sebagai  kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  mereka  harapkan. Besarnya  penggeluaran  dalam  biaya  kampaye  di  Sumba  mencapai  900  juta rupiah  untuk  Sumba  Tengah,  namun  fakta  menunjuka  bahwa  Sumba  Tengah masih jauh dari harapan tercapainya pelayanan publik yang baik sesuai dengan tujuan pemekaran.
Kabupaten  Alor  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Nusa  Tenggara Timur yang berdiri sejak tahun 1958 dengan wilayah administrasi meliputi: 17 Kecamatan,  17  Kelurahan,  158  Desa.  Dari  17  kecamatan  ini,  5  diantaranya (Kecamatan  Pantar,  Pantar  barat,  Pantar  timur,  Pantar  tengah,  Pantar  barat laut)  akan  menjadi  satu  kabupaten  baru,  dengan  nama  Kabupaten  Pantar,  jika memenuhi syarat  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  Dan  Penggabungan  Daerah. Untuk  membentuk  Daerah  Otonomi  Baru,  ada  3  (tiga)  syarat  yang  harus dipenuhi yaitu syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.
Sekitar  tahun  1970-an  usulan  untuk  pembentukan  kabupaten  Pantar sudah ada namun tidak ada realisasinya, artinya sejak 1958 setelah itu kurang lebih  13  tahun  sesudah  Kabupaten  Alor  berdiri  gaung  pemekaran  sudah dibunyikan.  Namun    isu  pemekaran  seolah-olah  hilang  dibawa  arus  dinamika politik  dan  perubahannya.  Isu  pemekaran  Kabupaten  Pantar  muncul  lagi  di tahun 2002, 2004 dan 2008. Di tahun 2002 isu ini muncul, namun karena saat itu  syarat  pemekaran  harus  dikuti  dengan  jumlah  kecamatan  minimal  harus  3 kecamatan, sedangkan kecamatan yang ada di Pantar hanya 2 kecamatan yaitu, Kecamatan  Pantar  dan  Kecamatan  Pantar  Barat,  akhirnya  yang  diperjuangkan adalah pembentukan kecamatan baru. Isu tahun 2004 dan 2008 isu ini muncul dengan kepentingan politik (menjelang proses pemilihan kepala daerah).
Siapa saja elite politik lokal yang berperan aktif dalam proses pemekaran, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan sampai ke Pusat? Jika dilihat dari hasil studi kelayakan terhadap pemekaran Kabupaten Pantar, di dapati bahwa studi kelayakan  dilakukan  sebanyak  dua  kali.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih terdapat beberapa kekurangan terutama untuk jumlah penduduk, kemampuan ekonomi  dan  lain-lain.  Karena  itu  dalam  pembahas  tentang  rencana pembentukan Kabupaten Pantar yang dibahas dalam Rapat DPRD Kabupen Alor pada  bulan  januari  2013,  dari  hasil  rapat  tersebut  belum  mencapai  titik  temu
karena  masih  terdapat  pro-kontra  dari  para  anggota  legislatif.  Tolak  menolak dalam  proses  pengesahan  kebijakan  pemekaran  ini  terjadi  karena  para  wakil rakyat sendiri menyadari bahwa Kabupaten Pantar belum bisa dikatakan layak untuk dimekarkan.
Peran  para  elite  lokal  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah  dalam mengawal  proses  pemekaran  dari  setiap  tahap  sampai  ke  Jakarta  akan  sangat berarti.  Dari  proses  ini  dapat  dilihat  siapa  saja  elite  yang  terlibat  aktif  dalam proses pemekaan, sebab keterlibatan mereka nantinya akan berhubungan juga dengan  apa  yang  akan  mereka  dapatkan  nantinya,  seperti  pendapat  Harold  D. Laswell  dalam  bukunya, Politics:  Who  Get’s  What,  When,  How (1938)  dalam Miriam  Budiardjo  (2008:  73)  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  politik  adalah kekuasaan  untuk  mendapatkan  apa,  kapan  dan  bagaimana.  Apa  yang  akan  di dapat oleh para elite dan massa bila proses pemekaran ini membuahkan hasil? karena    dalam  proses  ini  sudah  banyak  hal  yang  dipertahrukan  dalam mendukung  proses  pemekaran.  Apakah  kepentingan  elite  akan  diikuti  dengan tujuan mulia pemekaran demi kesejahteraan masyarakat ataukah kesejahteraan elite?
Timer  Jaap  (2007:  596)  mengungkapkan  pemekaran  sebagai  proses “pemecahan  kekuasaan”  akhirnya  mengarah  pada    konstetasi  para  pejabat- pejabat  lokal  untuk  mengakui  tuntutan-tuntutan  lokal  untuk  menjadi  tuan  di atas  tanahnya  sendiri.  Elite  politik  lokal  seperti  haus  akan  kekuasaan,  sebab mereka  yang  kalah  dalam  Pilkada  kadang  menjadikan  isu  pemekaran  sebagai sarana empuk dalam memobilasi keinginan mereka untuk mengapai kekuasaan yang  baru.  Begitu  juga  dengan  pemekaran  Kabupaten  Pantar  yang  didominasi oleh kepentingan elite dalam memperebutkan kekuasaan di  tingkat lokal. Para elite  berlomba  untuk  menjadikan  pemekaran  sebagai  ”komoditas”  dalam memobilisasi  massa  baik  untuk  kepentingan  Pemilihan  Kepala  daerah, kepentingan Pemilihan Legislatif dan lain sebagainya.
Penelitian  difokuskan  untuk  memetakan  elite  politik  lokal  yang mempengaruhi  proses  pemekaran  Kabupaten  Pantar  dan  menganalisis  peran elite  politik  lokal  dalam  upaya  mewujudkan  pemekaran  Kabupaten  Pantar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. Metoda Penelitian
Dalam  penelitian Peran  Elite  Politik  Lokal  Dalam  Upaya  Mewujudkan Pemekaran  Kabupaten Pantar  Provinsi Nusa  Tenggara Timur , desain penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif analitis . Menurut Nawawi (2005: 31), metode penelitian deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek  penelitian  (seseorang,  lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain),  berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya penemuan fakta.
Untuk  teknik  penentuan  informan  dengan  cara purposive dan snowball . Teknik purposive adalah  teknik  mencari  sumber  data  dari  informan  dengan pertimbangan  tertentu.  Maksudnya  peneliti  akan  memilih  informan  yang dianggap paling tahu sesuai dengan situasi  dan  topik peneliti. Teknik snowball adalah  teknik  mencari  sumber  data  dari  informan  yang  pada  awalnya
jumlahnya  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar,  karena  dari  jumlah  yang  sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan.
Sumber data yaitu (1) data primer, data ini berasal dari hasil wawancara elite  politik  lokal  pemerintah  dan  non-pemerintah  yang  ambil  bagian  dalam proses pemekaran Kabupaten Pantar, (2) data sekunder, data yang akan peneliti dapat dari proposal usulan pembentukan DOB Pantar, laporan studi kelayakan Kabupaten Pantar oleh Tim Universitas Nusa Cendana, Surat Keputusan Bupati, DPRD  (Kabupaten  dan  Provinsi)  dan  Gubernur  untuk  pemekaran  Kabupaten Pantar, artikel/jurnal, majalah, dokumen, koran, situs internet dan bahan-bahan dari yang berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Pantar.
Teknik  pengumpulan  data  (1)  wawancara,  wawancara  yang  digunakan adalah wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang  mendalam  dari  informan  dan  karena  peneliti  belum  mengetahui  secara pasti  data  yang  akan  diperoleh,  sehingga  peneliti  lebih  banyak  mendengarkan informan  kemudian  mengajukan  pertanyaan  yang  lebih  terarah,  (2) dokumentasi,  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang. Dokumen  yang  berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan, cerita,  biografi,  peraturan,  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk  gambar misalnya:  foto,  gambar  hidup  dan  lain-lain.  Sugiyono  (2012:  240).  Dokumen yang akan dikumpulkan adalah dari proposal usulan pembentukan DOB Pantar, laporan studi kelayakan Kabupaten Pantar oleh Tim Universitas Nusa Cendana, Surat  Keputusan  Bupati,  DPRD  (Kabupaten  dan  Provinsi)  dan  Gubernur  untuk pemekaran  Kabupaten  Pantar  serta  hasil  berita  di  media  cetak  dan  elektronik tentang proses pemekaran Kabupaten Pantar.
Teknik  Analisis,  (1)  Reduksi  data,  reduksi  data  berarti  merangkum, memilih  hal-hal  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  penting  yang  kemudian dicari  thema  dan  polanya.  (2)  Penyajian  data,  dalam  penelitian  kualitatif, penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan  dan hubungan  antar  kategori.    (3)  Penarikan  Simpulan/verifikasi,  simpulan  masih bersifat  sementara  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## III. Hasil Penelitian
Kabupaten  Pantar  adalah  salah  satu  Calon  Daerah  Otonomi  baru  (DOB) yang  akan  menjadi  DOB  di  wilayah  Provinsi  NTT.  Pada  saat  ini  pemekaran Kabupaten  Pantar  sudah  sampai  pada  tingkat  pusat  dan    tinggal  menunggu keputusan dari DPR RI. Seperti diketahui bahwa dari 87 DOB Kabupaten Pantar tidak  termasuk  di  dalamnya,  baik  dari  65  DOB  yang  akan  dibahas  RUU  nya maupun  22  DOB  tambahan.  Dari  65  DOB  yang  masuk  dari  NTT  hanya Kabupaten  Adonara  pemekaran  dari  Kabupaten  Flores  Timur  dan  Kota Maumere pemekaran dari Kabupaten Sikka.
Bagaimana strategi yang dibangun agar pemekarn tidak hanya menjadi isu semata namun menjadi kenyataan takkala dengan prosedur legal maupun ilegal suatu kebijakan dapat terealisasikan. Perjuangan panjang elite politik lokal baik
yang ada di kabupaten, provinsi bahkan sampai ke pusat mengambarkan bahwa pemekaran menjadi perjuangan panjang dan melelahkan.
Berikut  dapat  dilihat  kronologis  pemekaran  Kabupaten  Pantar  yang  di bagi  dalam  4  tahap  yaitu  mulai  dari  isu  pemekaran  sampai  pada  kebijakan pemekaran:
Gambar  1. 1

## Kronologis Pemekaran Kabupaten Pantar
Proses  tahap ketiga Pertemuan elite politik lokal (tahun 2008) Terjadi pro dan kontra dalam mendukung pemekaran
Terbentuk panitia pemekaran, namun proses penjaringan aspirasi mendapat tantangan Proses Tahap kedua Pembentukan Kecamatan
Pantar  (tahun 2004)
Munculnya gagasan
Pemekaran Kabupaten Pantar (tahun 2004)
Kecamatan pantar menjadi 5 kecamatan:  Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar
Timur, Pantar Tengah Proses tahap keempat Pembentukan panitia Pemekaran  dan penjaringan
aspires (tahun 2010)
Study kelayakan tahap I (tahun 2010) dan tahap II  (tahun 2011)
Pengataran proposal
pemekaran: ke DPRD dan Bupati (tahun 2011), Gubenur dan DPRD Provinsi (tahun 2013), Kementrian dan DPR RI serta DPD RI (2013 dan masih sedang dalam proses )
Proses Tahap Pertama Pembentukan kecamatan Pantar (tahun 1971)
Munculnya gagasan Pemekaran Kecamatan Pantar  dan isu pemekaran Kabupaten (tahun 1970-an) Kabupaten Alor menjadi 5
kecamatan:, Abal, Altim, Alsel,
Abad,Pantar
Kebijakan  pemekaran  kecamatan  sampai  pada  kebijakan  rencana pemekaran  Kabupaten  Pantar  selalu  di  dominasi  oleh  elite  pemerintah.  Dalam tabel  dibawah  ini  akan  menjelaskan  secara  singkat  tujuan  keterlibatan  elite dalam  proses  pembentukan  kecamatan  dari  tahap  pertama  dan  tahap  ke  dua, serta  diikuti  dengan  rencana  pembentukan  kabupaten  dari  tahap  isu  di  tahap ketiga sampai pada tahap kebijakan pemekaran Pantar ditahap keempat:
Tabel  1.1
Peran dan Identifikasi Tujuan Elite Kunci yang Mencetuskan  Gagasan
Pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pantar Tahap Pembentukan Kecamatan No  Elite Jabatan   Peran Tujuan yang ingin dicapai Waktu pelaksana -an Realisasi 1. Yulius Nangola n dan Yunus Bire Anggota DPRD Kupang menghadap Gubernur meminta agar Kecamatan Pantar juga bisa menjadi satu kecamatan sendiri Pantar  bisa lebih menjadi lebih sejahtera Tahun 1970-an Terbentuk kecamatan Pantar di tahun 1971 2. Drs. Jack Djobo Bupati Alor tahun 1978- 1984 Menyampaika n gagasan kepada masyarakat untuk memperjuang -kan pemekaran Kabupaten Pantar Berkaitan dengan kepentingan politik Tahun 1978 Hanya wacana 3. Ir. Ans Takalap e-ta Bupati Alor tahun 1999- 2009 Membentuk  3 kecamatan baru di pantar Bisa maju lagi  dalam Pilkada 2004-2009, dengan mengakomo -dir kepentingan masyarakat agar  dapat menjadi Kabupaten baru 2002 Tahun 2004, Pantar dimekarkan menjadi 5 kecamatan

## Tahap Isu Pembentukan Kabupaten
1.  Drs. Amon Djobo Asisten 3 Kabupa- ten Alor Menyampaika n  gagasan  isu pemekaran Kabupaten Pantar  dalam visi  dan  misi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Alor Bisa menang dalam Pilkada 2004-2009 2004 Hanya wacana karena Drs. Amon Djobo akhirnya mengundur -kan diri dalam pencalonan Pilkada 2.  Welem Blegur Anggota DPRD Kabupa- ten Alor Menyampaika n  gagasan  isu pemekaran Kabupaten Pantar kepada beberapa anggota dewan Mendukung Drs.  Amon Djobo dalam Pilkada 2004 Tidak mendapat dukungan dari  rekan- rekan di DPRD Kabupaten Alor 3.  Marten Maure, SH Anggota DPRD Kabupa- ten Alor Antara lain: 1.megundang seluruh stakeholder agar dapat membahas rencana pemekaan 2.membentuk panitia pemekaran 3.melakukan sosialisasi ke masyarakat Berkaitan dengan Pilkada (2009- 2014)denga n mengusung salah satu kandidat tertentu. Serta berkaitan juga  dengan kepentingan politik secara pribadi yaitu  beliau juga maju dalam Pilkada 2014-2019, namun akhirnya kalah  dalam putaran pertama 2008 Terbentuk panitia pemekaran namun mendapat banyak penolakan dari Masyarakat
Pantar  dan elite
Pemerintah, akhirnya tidak
terealisasi
4.  Drs. Simeon Pally Wakil Bupati Alor periode 1999- 2004 Menghambat perjuangan Marten Maure dalam proses pembentukan kabupaten, sebab beliau juga menjadikan pemekaran sebagai isu dalam kampanye Pilkada Bisa menang dalam Pilkada 2009-2014 2008 Berhasil menjadikan pemekaran Pantar sebagai  isu dalam kemenanga n Pilkada 2009-2014, namun pemekaran masih dalam tahap isu Kebijakan Pembentukan Kabupaten Pantar 1.  Drs. Simeon Pally Bupati Alor periode 2009- 2014 Antara lain: 1.membentuk panitia penjaring aspirasi 2.Memperjua ngkan proses pemekaran sampai ke pusat Bisa memang lagi dalam pilkada 2014-2019 2010 Kabupaten Pantar tidak masuk dalam daftar daerah yang akan dimekarkan ,  berkaitan juga  dengan pergantian anggota DPR RI 2..  Drs. Amon Djobo Bupati Alor periode 2014- 2019 Memperjuang -kan pemekaran Pantar ke DPR RI dan DPD RI Bisa memang lagi dalam pilkada 2019-2024 2014 Setelah melakukan konsultasi dan pertemuan dengan  elite di pusat, kabupaten pantar  akan diperjuangk an namun belum  ada realisasinya
Selain  elite  kunci  seperti  dalam  tabel  di  atas  ada  juga  Elite-elite  yang Terlibat  Dalam  Proses  Pembuatan  Keputusan  Pemekaran.  Elite  lokal  yang terlibat  dapat  dilihat  dari  elite  di  Kabupaten  Alor  dan  Elite  di  Kupang  antara lain:

## Tabel 1.2
Tabel Elite-elite yang Terlibat Dalam Proses Pembuatan Keputusan Pemekaran
Elite Pemerintah di Kabupaten Alor No. Nama Jabatan Keterlibatan  dalam pemekaran 1. Drs. Simeon Pally Bupati Alor Periode 2009-2014 Tokoh kunci dalam mengurus proses di kecamatan sampai pusat 2. Melkson Beri, SH, M.Hum Kepala Bagian Tata Pemerintahan Menjadi Wakil ketua dalam panitia pemekaran di Alor, menangani administrasi dalam pemekaran dan ikut terlibat dalam pengantaran proposal sampai di pusat 3. Markus Malaka, SH Ketua DPRD Kabupaten Alor Menjadi elite kunci di DPRD Kabupaten Alor dalam pengambilan keputusan pemekaran 4. Marten Maure Anggota DPDR Kabupaten Alor Komisi A Terlibat dalam Membidangi hukum dan pemerintahan di komisi A serta ikut ambil bagian dalam pengantaran proposal sampai ke pusat Elite  non-Pemerintah di Kabupaten Alor Nama Jabatan Keterlibatan  dalam proses pemekaran 5. Marianus Kaat, S.Pd, MM Pengusaha Menjadi ketua panitia pemekaran yang terlibat dari proses pembentukan panitia dari tingkat kecamatan dan aktif dalam pengantaran proposal sampai ke pusat 6. Moris Weni, S.Sos Wartawan Menjadi sekretaris panitia pemekaran yang terlibat dari proses pembentukan panitia dari tingkat kecamatan dan aktif dalam pengantaran proposal sampai ke pusat
7. Rasid Lewa Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat yang aktif dalam pertemuan di Kalabahi dan pengantaran proposal sampai ke pusat 8. Singga Muda Ilu 9. Dominggus Blegur 10.  Sem Serang 11.  Welem Blegur Elite Pemerintah di Kupang 1. Frans Lebu Raya, S.P.d Gubernur NTT Periode 2009-2019 Sebagai pemberi persetujuan dalam proses pengurusan DOB pantar ke tingkat pusat 2. Gabriel Beri Bina, SH, M,Hum Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi A Menjadi anggota komisi A yang aktif dalam memprovokasi anggota DPDR Provinsi dalam mendukung persetujuan pemekaran Pantar 3. Selvester Banfatin, M. Si Kepala Biro Pemerintahan  NTT menangani administrasi dalam pemekaran dan ikut terlibat dalam pengantaran proposal sampai di pusat 4. Drs. I. Meda Ketua DPRD Provinsi NTT Menjadi elite kunci di DPRD Provinsi  dalam pengambilan keputusan pemekaran Elite  non-Pemerintah di Kabupaten Alor 1. Dr. Aleks Ena Dosen Universitas Kristen Arta wacana Kupang Menjadi panitia kunci dalam pengurusan proses pemekaran di Kupang 2. Dr. Zet Sonny Libing Kepala Bidang Diklat Provinsi NTT 3. Jhon Pering, SE, M.Si Dosen Universitas PGRI Kupang 4. Ir. Ans Takalapeta Mantan Bupati Alor Menjadi tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan di Kupang sampai pada proses pengantaran proposal di ke DPDR Provinsi dan Gubernur 5. Aba Malaka, S.Sos MantanWalik Bupati Alor 6. Dr. Ima Blegur Mantan anggota DPR RI 7. Fredik Dolu Dosen Universitas PGRI Kupang 8. Jack Karmani Tokoh masyarakat 9. Welmince Tokoh masyarakat IV. Pembahasan

## 1. Elite yang Mengalami Pergantian
Konsep pergantian elite menurut Pareto akan terlihat dari:
a. Pergantian  diantara  kelompok-kelompok  elite  yang  memerintah  itu sendiri
b. Diantara elite dan penduduknya
Runtuhnya  elite  menurut  Pareto  diakibatkan  karena  terjadi perubahan  dalam  sifat  psikologi  berbagai  kelompok  elite  yang  berbeda, karena itu elite harus memerintah dengan melakukan penyerapan untuk mengelabui  masa  dan  memperalatnya.  Serta  Mosca  melihat  pergantian elite  berkaitan  dengan  bagaiamna  kecakapan  elite  dalam  menjalankan kontrol politik.
Dalam  rencana  proses  pemekaran  Kabupaten  Pantar,  terjadi pergantian elite seperti konsep Pareto dan Mosca. Pergantian elite dapat di jelaskan sebagai berikut:

## Tabel 1.3

## Tabel Pergantian Elite
1. Diantara Kelompok yang Memerintah
No.  Nama Pergantian Jabatan Kontrol Politik Elite baru 1. Drs. Simeon pally Bupati Alor Memetakan para kroni dalam proses pemekaran, namun selisih suara dengan Drs. Amon Djobo membuatnya harus menuai kekalahan dalam putaran ke 2 Pilkada kabupaten Alor Drs. Amon Djobo No.  Nama Pergantian Jabatan Kontrol Politik Elite baru 2.  Melkson Beri, M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Alor Menjadi kepala bagian selama 6 bulan dalam proses pemekaran dan sebagai wakil ketua dalam panitia pemekaran, namun setelah pergantian Bupati beliau pun dimutasi Ati Obije, M.Si 3.  Dominggus Malaka, SH Ketua DPRD Kabupaten Alor Menjadi salah satu pendukung dalam proses pemberian keputusan untuk persetujuan Asyer Alopada, S.Ikom
pemekaran, namun kalah dalam pileg walaupun daerah pemilihannya bukan termasuk wilayah kecamatan Pantar 4.  Marten Maure Anggota DPRD Kabupaten Alor Komisi A Menjadi  inisiator pada rencana pemekaran Pantar 2008, namun tidak terealisasi, kemudian mengundurkan diri dari anggota DPRDdan mencalonkan diri dalam Pilkada Alor dan akhirnya kalah pada putaran pertama Lukas Reyner Atabuy, AMa 2. Diantara Elite Dan Penduduknya No.  Pemasukan Elite Jabatan baru Kontrol politik 1.  Moris Weni, S.Sos Dari Wartawan Menjadi Anggota DPRD periode 2014- 2019 Menjadi panitia pemekaran yang sangat berperan aktif dalam penjaringan aspirasi serta menjadikan pemekaran sebagai isu dalam kampanye, sehingga daerah pemilihan di Pantar menjadi sasaran empuk dalam kemenangannya 2.  Aleks Ena, M.Si Dari Akademis menjadi Anggota DPRD Provinsi Menjadi panitia penghubung di  Kupang  dalam  mengurus proses  pemekaran    yang dianggap  cukup  berhasil karena sangat cepat prosesnya  dan  berkaitan juga dengan kampanye caleg DPRD Provinsi 3.  Ir. Ans Takalapeta Dari mantan Bupati Alor menjadi anggota DPRD Provinsi NTT Menjadi  tokoh  masyarakat yang  terlibat  dalam  proses pemekaran  di  Kupang  dan berkaitan  dengan  proses kampanye caleg DPRD Provinsi
E lite B a ru y a ng T er bentu k 1. Drs . A m o n Dj o b o (Bu p at i) 2. A. Ob ije , M .Si (K ep ala Tat a Pe m erin ta h an Se td a Alor)
3. Ma rtin u s Alo p ad a, S.I ko m (K e tu a DPRD Kab u p at en Alo r) 4. Lu ka s Reyn er Ata b u y, AMa (Komis i A DPRD
Kab u p at en Alor) 5. Mo ris W en i, S. Sos (Ang got a D PRD
Kab u p at en Alo r)
6. Ale ks En a, M.Si (Ang got a D PRD Pro vin si N TT ) 7. Ir. An s Tak ala p eta (Anggo ta DPRD Pro vin si N TT ) E lite y a ng M eng a la mi P er g a ntia n 1. Drs . Si m eo n P ally 2. Me lks o n B eri, SH. M .Si
3. Dominggu s M ala ka ,SH
4. Ma rten Ma u re , SH T o ko h M a sy a ra ka t di K up a ng
1. Ir. An s Tak ala p eta
2. Dr. Ima Ble gu r 3. Drs . Ab a Ma lak a 4. Fre d ik Dolu 5. Jack Ka rm an i 6. Wel m in ce E lite P emer inta h di K a bu pa ten Alo r
1. Drs . Si m eo n P ally (Bu p at i) 2. Me lks o n B eri, SH. M .Si ( Ke p al a Tat a Pem erin ta h an Setd a Alor) 3. Dominggu s M ala ka , SH (K etu a DP RD Kab u p at en Alo r) 4. Ma rten M au re , SH (K o m is i A DPRD Kab u p at en Alor ) P a nitia P eng hu bu ng di K up a ng
1. Ale ks E n a, M .Si
2. Zet Son y L ib in g
3. Jh o n P erin g, M.Si
P a nitia P emeka ra n di K a bu pa ten Alo r 1. Mo ris W en i, S. Sos 2. Ma rian u s Kaa t, M M T o ko h ma sy a ra ka t di
Alo r 1. Singga M u d a Illu , SE 2. Drs . Ra sy id P . Lew a 3. Se m ra n S era n 4. Wel e m Bl egu r 5. Dominggu s Ble gu r
E lite P emer inta h Di K u pa ng 1. Fran s lebu Ra ya (G u b ern u r N TT ) 2. Se lv er ster Ban fat in , M .Si ( Ke p ala Biro Pem erin ta h an Setd a Pro vin si N TT ) 3. Drs . I. Me d a (Ke tu a DPRD P ro vin si) 4. G ab rie l B eri Bin a, M .Si ( Komi si A DPRD Pro vin si N TT ) 5. Gamba r 1 .2 Gamba r Pe meta an E lit e y an g Ter lib at Dalam Pr oses Pe mek aran

## Gambar 1.3

## Gambar Pemetaan Elite Dalam Peta NTT

## Elite Pemerintah  di Kabupaten Alor
1. Drs. Simeon Pally (Bupati)
2. Melkson Beri, SH. M.Si (Kepala Tata Pemerintahan Setda Alor)
3. Dominggus Malaka, SH (Ketua DPRD
Kabupaten Alor)
4. Marten Maure, SH (Komisi A DPRD Kabupaten  Alor )
Elite Pemerintah Di Kupang
1. Frans lebu Raya (Gubernur NTT)
2. Selverster  Banfatin, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT)
3. Drs. I. Meda (Ketua DPRD Provinsi)
4. Gabriel Beri Bina, M.Si (Komisi A DPRD Provinsi NTT )

## Tokoh masyarakat di Alor
1. Singga Muda Illu, SE
2. Drs. Rasyid P. Lewa
3. Semran Seran
4. Welem Blegur
5. Dominggus Blegur

## Panitia Pemekaran di Kabupaten Alor
1. Moris Weni, S.Sos 2. Marianus Kaat, MM

## Tokoh Masyarakat di Kupang
1. Ir. Ans Takalapeta
2. Dr. Ima Blegur
3. Drs. Aba Malaka
4. Fredik Dolu
5. Jack Karmani
6. Welmince

## Panitia Penghubung di Kupang
1. Aleks Ena, M.Si 2. Zet Sony Libing 3. Jhon Pering, M.Si

## 2. Peran Elite Politik Lokal di Kabupaten Alor
Keterlibatan  elite  dapat  diamati  dari  proses  tata  cara  pembentukan daerah  berdasarkan  PP  78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, antara lain:
Tata  cara  pembentukan  daerah  terdiri  dari  prosedur  mekanisme  dari tingkat  desa  sampai  pada  tingkat  provinsi,  untuk  pemekaran  satu  kabupaten menjadi 2 kabupaten, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel  1.5 Mekanisme atau Tahapan Pembentukan Daerah No. Tahapan Elite yang terlibat Identifikasi kepentingan elite 1.  Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD  untuk  Desa  dan Forum Komunikasi Kelurahan  atau  nama lain  untuk  Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten  yang  akan dimekarkan. Panitia kunci yaitu: Marianus Kaat, MM dan Moris Weni, S.Sos Marianus Kaat sebagai pengusaha yang akan berkepentingan dalam proyek daerah pemekaran. Moris Weni sebagai wartawan di salah satu surat kabar di Alor serta sebagi calon  anggota DPRD Kabupaten A lor tahun 2014-2019 2.  DPRD kabupaten dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
Ketua DPDR Kabupaten Alor, Markus Malaka, SH, wakil ketua DPRD, Deny Lalitan dan anggota: 1.Komisi A (Sulaiman Singsh dan Yonatan Mokay)
2.Komisi B (Hermanto
Djaha Mouw)
3. Komisi C (S. Badu dan Soleman Gorangmau) Ketuan dan wakil DPRD tidak punya kepentingan sebab daerahapemilihannya tidak ada pada wilayah kecamatan Pantar. Ketua DPRD berasal dari partai Golkar yang sebagian anggotanya mendukung ada juga yang menolak. Wakil ketua berasal dari partai Demokrat satu partai dengan Bupati Simeon Pali namun tidak banyak ambil pusing karena tidak punya kepentingan, walaupun belian adalah salah satu pengusaha sukses di
Kabupaten Alor. Untuk beberapa anggota komisi yang terlibat ada kepentingan untuk maju lagi dalam pileg dan sebagai partai pendukung dalam Pilkada selanjutnya
3.  Bupati  memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati berdasarkan hasil kajian  daerah  dan Bupati  mengusulkan pembentukan kabupaten kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
Bupati Drs. Simeon Paly,  periode 2009- 2014 dan Bupati Drs. Amon Djobo, periode 2014-2019 Pembentukan panitia di awali dari ide Bupati Drs. Simeon Paly sebagai realisasi dari janji
kampanye, serta sebagai tujuan untuk bisa menang dalam pilkada selanjutnya. Bupati juga membentuk panitia penghubung di Kupang dan menempatkan kroni-kroninya dalam panitia pemekaran, jajaran birokrasi dan tim studi kelayakan.
Terjadi pergantian elite Bupati Drs. Amon Djobo mengantikan Bupati Drs. Simeon Paly, dan untuk tetap menjaga kepentingan politik beliau mengantikan beberapa jabatan politik yang ada yaitu asisten 1 sampai 3 dan kepala tata pemerintahan, mengantikan kroni-kroni Bupati Simeon Paly dan memperjuangkan pemekaran dengan alasan politik agar dapat terpilih lagi dalam pilkada 2019- 2024 4.  Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah Gubernur  Frans Lebu Raya Menjadi Gubernur  selama 2 periode 2009-2019. Sempat menjual isu pemekaran sebagai siu dalam kampanye
Pilgub untuk rencana pemekaran DOB Adonara dan Maumere namun belum terealisasi. Karena itu gubernur juga mendukung pemekaran 5.  DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten Ketua DPRD Provinsi, A.  Meda dan Komisi A, Gabriel Beri Bina Kepentingan untuk menang dalam  pemilihan legislativ. A Meda akhirnya menjadi anggota DPD RI dan Gabriel
Beri Bina menjadi caleg yang menang lagi sebagai anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemekaran  Kabupaten  Pantar  hanyalah kepentingan Politik dengan  permainan elite politik lokal. Jika  sampai ke  pusat pun  perjuangan  menjadi  sia-sia  sebab  pengusulan  ke  pusat  boleh  dikatakan sudah  terlambat,  tanggal  6  Januari  proposal  pemekaran  di  atar  ke  Provinsi setelah  itu  pada  Februari  dan  April  di  bawa  ke  Jakarta.  Sedangkan  jika dibandingkan  dengan  DOB  yang  masuk  ke  kemendagri  untuk  DOB  Pantar dianggap  terlambat,  selain  itu  juga  berkaitan  dengan  pergantian  DPR  RI sehingga prosesnya menjadi kompleks.
Dari  segi  politik,  proses  pemekaran  semakin  diperlambat  dengan kepentingan-kepentingan  tertentu.  Apakah  anggota  DPDR  tidak  punya kepentingan  di  Pantar?  dari  jumlah  suara  di  Pantar  bisa  mencapai  23.838 (Daftar Pemilih Tetap) sangat berpotensi untuk menang di Pulau Pantar.
Jumlah  penduduk  dari  hasil  studi  kelayakan  sangat  tidak  bisa  dipercaya oleh sebab itu wajar jika anggota DPRD merasa masih ragu, namun masalah ini akhirnya  tidak  begitu  lagi  dipermasalahkan  dalam  sedang  Paripurna.  Berikut dapat dilihat jumlah penduduk di Kabupaten Pantar dari tahun 2009-2012.
Tabel 5.7 Jumlah Penduduk Pulau Pantar Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2009  Tahun 2012 Tahun 2013 Pantar 8.198 8.973 9.084 Pantar Barat 6.055 6.862 6.948 Pantar Timur 11.474 10.953 11.089 Pantar Barat Laut 4.302 4.361 4.415 Pantar Tengah 9.500 9.497 9.615
Sumber:diolah dari data BPS Kabupaten Alor
Jika  melihat  data  di  atas  dari  jumlah  penduduk  terjadi  penambahan penduduk  di  setiap  kecamatan.  Saat  Panitia  Pemekaran  Kabupaten  Pantar mengantarkan proposal pemekaran ke DPRD dan Bupati, data yang digunakan dari  hasil  proposal  pemekaran  adalah  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2009, dengan  menggunakan  perhitungan  di  tahun  2008.  Untuk  hasil  studi  kelayak data yang dugunakan adalah  data statistik tahun 2009. Mungkin alasan ini bisa masuk  akal,  jika  banyak  yang  merasa  bahwa  Pantar  belum  saatnya diperjuangkan menjadi Calon DOB.
Mendasarkan pada data BPS NTT yang tersedia bahwa pada tahun 2012 jumlah  kecamatan  di  NTT  sebanyak  290  buah  dengan  jumlah  penduduk  NTT sebanyak 4.776.485 jiwa, maka  diperoleh rataan  jumlah penduduk kecamatan di NTT kurang lebih sebanyak 16.471 jiwa per kecamatan. Selanjutnya dengan jumlah  penduduk  calon  kabupaten  Pantar  sebanyak  43.437  jiwa,  maka besarnya  skor  jumlah  penduduk  calon  kabupaten  Pantar  sebesar  2,64  atau setara skor 3.
Setelah  tahap  kedua  Tim  studi  kelayakan  melakukan  pendataan  ulang dengan  tidak  menggunakan  data  BPS  tahun  2009.  Akhirnya  melalui  studi
khusus    dengan  persetujuan  Bupati  tentang  Swakelola  Paket  Pekerjaan Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik Daerah Kabupaten Alor, yang juga disahkan    oleh  Sekda  (Drs.  Okto  Lasiko),  diperiksa  oleh  Asisten  Ekonomi  dan Pembangunan (Hopni Bukang, SH), dikonsultasikan dengan Kabag Hukum dan Ham (Mekson Beri, SH, M,Si) dan disiapkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Alor (Drs.  Martin  Hitikama),  proyek  pendataan  pun  dilakukan.  Untuk    mendukung pelaksanaan   kegiatan   dibutuhkan   dana   sebesar    Rp. 392.684.000.- yang bersumber  dari    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Alor Tahun  2012  pada  Pos  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.
Jumlah  penduduk  di  Pulau  Pantar  tidak  mengalami  perubahan  seperti yang ada dalam data di atas pada tahun 2012. Penambahan penduduk dengan data  statistik  masih  tetap  menunjukan  rendahnya  jumlah  penduduk,  namun data  ini  dihitung dengan  cara  yang salah sebab indikator dari BPS dan  Kantor Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sangat  berbeda.  Secara  illegal  data  yang digunakan  adalah  dari  data  Kantor  catatan  sipil  yang  menghitung  jumlah penduduk  dari  kartu  keluarga  bisa saja  orang tersebut hanya dicantumkan ke kartu  keluarga  tetapi  tidak  berdomisili  di  Pantar.  Begitu  juga  dengan  cara perhitungan  yang  menghitung  semua  penduduk  dari  Pantar  yang  tersebar  di Kecamatan lain menjadi penduduk Pantar, karena berasal dari suku yang sama.
Anehnya DPRD tetap memberikan persetujuan juga. Setelah mendapatkan persetujuan  di  DPRD,  sekarang  kerjanya  Pemerintah  (Bupati  dan  SKPD/  Tata Pemerintahan),  Bagian  Tata  Pemerintahan  dengan  tugas  dan  fungsi  dalam menyiapkan  kelengkapan  administrasi  agar  dapat  melengkapi  data  untuk mendukung  kesiapaan  dan  kelancaran  dalam  proses  pemekaran  Kabupaten Pantar.
Peran  bupati  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Bupati  Amon  Djoba mengintervensi  para  anggota  DPRD  untuk  bisa  memperlambat  usaha mendukung  pemekaran  Kabupaten  Pantar.  Jelas  bahwa  tidak  ada  alasan pemahaman yang ada hanya alasan “kepentingan”.
Vilfredo  Pareto  menjelaskan  bahwa  orang  yang  dalam  kodratnya  bukan hanya  berbeda  secara  fisik  saja  namun  secara  intelektual,  dalam  lingkungan aktifitas  politik,  ekonomi  dll,  selalu  dijumpai  orang  yang  memiliki  kepandaian dan kemampuan istimewa, mereka bukan hanya memiliki motivasi tinggi dalam usaha  mengejar  dan  mencapai  kebutuhan  hidup,  melainkan  pandai  membaca situasi  serta  sangat  cermat  pengantisipasi  keadaan.  Inilah  tindakan  yang diambil  oleh  Amon  Djobo  dengan  mengintervensi  beberapa  anggota  depan yang  mendukungnya  sebagai  calon  Bupati  Alor  2014-2019  agar  dapat memperhambat memberian persetujuan dalam pemekaran kabupaten Pantar.
Bupati  Amon  Djobo  mempertaruhkan  kedudukannya  sebagai  bupati, dalam  perjuangan  pemekaran,  dengan  beberapa  pernyataan  di  media  massa (lihat tabel 5.6 ) yang banyak mengandung unsur politik.
Tabel 1.6 Komentar Bupati di Media Masa Selama Tahun 2014
Waktu Komentar
Selasa, 1 April 2014 Orang  Pantar  jangan  cemas  karena  tidak  mendukung saya,  karena  isu  yang  berkembang  bahwa,dalam urusan  Pilkada  kemaren,  sebagian  besar  rakyat  di pulau itu memberikan suara bagi pasangan Drs. Simeon Th.  Pally  dan  Nasarudin  Kinanggi,  BA.  Hanya  4  ribu lebih  suara  yang  disumbangkan  dari  Pulau  Pantar untuk  kemenangan  Djobo-Duru.  Karena  itu  wajar  jika Orang  Pantar  ada  dalam  suasana  cemas  begitu  KPU tetapkan  Djobo-Duru  sebagai  pemenang  Pilkada  Alor. Tetapi  rasa  cemas  itu  sudah  ditepis  Bupati  Alor,  Drs. Amon  Djobo.  Djobo  menegaskan  komitmen  untuk mengantarkan  Pulau  Pantar  menjadi  Daerah  Otonom Baru  hanya  dalam  limit  waktu  2-3  tahun.  Kalau  saya menjadi Bupati Alor untuk kurun waktu 5 tahun, maka dalam waktu 2-3 tahun saya akan jadikan Pulau Pantar menjadi kabupaten sendiri. Jumat, 18 April 2014 “Waktu dua bulan lalu kita adakan syukuran di Bakalang, saya sudah bilang, selama 5 tahun saya pimpin Alor, dalam 2 atau 3 tahun Pantar tidak jadi kabupaten sendiri maka kalau saya maju lagi orang Pantar jangan pilih Amon Djobo. Itulah komitmen saya kepada bapa, mama, kakak-adik di Pantar,” ungkap Djobo. Jumat,  23  Mei 2014 Pembentukan  Kabupaten  Pantar  ini  sebenarnya  sudah saya gagas pada lima belas tahun yang lalu, cuma tidak ada  yang  melanjutkannya.  Pembentukan  Kabupaten Pantar  menjadi  tugas  pertama  saya.  Harus  tuntas dijaman  kepemimpinan  saya.  Saya  juga  secara  diam- diam telah membangun komunikasi dengan relasi saya yang  ada  di  DPR  RI  dan  Kementerian  Dalam  Negeri agar proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten  Pantar  ini  dapat  dipercepat.  Upaya pihaknya  membangun  komunikasi  dengan DPR RI dan Kementrian  Dalam  Negeri  RI  ini  dimaksudkan  agar begitu  kran  pembentukan  DOB  dibuka,  Pantar  kita harapkan jadi prioritas
Sumber: Surat Kabar Ombay News
Artinya  keberanian  Bupati  dalam  mempertaruhkan  pemekaran  menjadi taruhan  politik.  Jika  Pantar  sampai  tidak  menjadi  DOB  maka,  Bupati  Amon Djobo  jangan  dipilih  lagi.  Alahasil  seandainya  sampai  tahun  2014  Pantar  bisa jadi  DOB,  secara  politik    peluang  besar beliau untuk  maju  lagi  menjadi  Bupati Periode  2019-2024  terbuka  lebar.  Namun  pasti  ada  juga  ketakutan  secara politik, orang-orang kuat dari Bupati yang lama yaitu Bupati Simeon Pally tetap harus  disingkirkan  agar  terlihat  bahwa  perjuangan  pemekaran  adalah  berasal dari orang-orang yang loyal kepada Bupati Amon Djobo.
Tentunya ada tawar menawar politik dengan pihak ketiga, namun sejauh ini  tawar  menawar  dari  pihak-pihak  tersebut  belum  direspon  secara  serius
karena  masih  ada  tawar-menawar  yang  belum  bisa  disepakati  dengan Pemerintah daerah.
Terhitung sudah 3 kali Bupati Amon Djobo ke Jakarta. Pertemuan tersebut untuk bisa mendapat kesempatan memresentasikan proposal pemekaran pada dan  melakukan  lobi  politik  dengan  DPR  Ri.  Pada    tanggal  21  September  2014 silam sudah ada pertemuan dengan DPR RI dan masih menuggu lagi bagaimana kabar  selanjutnya  dari  pusat.  Informasi  terakhir  ada  lagi  pertemuan  dengan DPR RI pada 26 November 2104.
Jika  dilihat  dari  perubahan  elite  di  DPR  RI  dan  DPD  akan  sangat berpengaruh dalam proses pemekaran, selain itu dengan adanya perubahan UU Pemerintah  daerah,  nantinya  jika  Pantar  akan  menjadi  Kabupaten  baru  pun maka  harus  menuggu  lagi  menjadi  daerah  persiapan.  Namun  tidak  ada  yang pasti dalam politik.
Pergantian elite tidak hanya dengan pergantian bupati namun diikuti juga dengan  pergantian  Satuan  kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  pada  masa kepemimpinan Bupati Pally yang membentuk panitia dan memetakan kroninya, kini  berganti  dengan  wajah  baru  yaitu  terjadi  pergantian  pada  Kepala  Tata Pemerintahan,  Sekretasi  Daerah,  Asisten  1,2  dan  3.  Untuk  tokoh  masyarakat Bupati juga hanya memilih orang-orang dekatnya.

## V. Penutup

## Simpulan
1. Gagasan  pemekaran  Kabupaten  Pantar  muncul  dari  para  elite  politik  lokal  di Kabupaten  Alor.  Elite  ini  terdiri  dari  mantan  asisten  3  Kabupaten  Alor  yang akhirnya  menjadi  Bupati  Alor  pada  periode  2014-2019,  Bupati  Alor  periode 2004-2009,  yang  sebelumnya  adalah  wakil  bupati  Alor  antarwaktu  dari  tahun 2001-2004,  yang  kemudian  harus  kalah  dalam  pertarungan  Pemilihan  Kepala daerah  Kabupaten  Alor  periode  2014-2019  dan  Anggota  Komisi  A  DPRD Kabupaten Alor.
2. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para elite kemudian berusaha membangun kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, namun ada elite yang akhirnya harus kalah  dalam  pertarungan  kekuasaan  di  Kabupaten  Alor.  Para  elite  ini  adalah Bupati,  Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor
3. Para  elite  politik  lokal  berusaha  untuk  menjadikan  pemekaran  sebagai  sarana agar  bisa  dijadikan  modal  dalam  memperoleh  kekuasaan.  Isu    pemekaran Kabupaten  Pantar  telah  menjadi  barang  jualan  oleh  elite  politik  lokal  di Kabupaten  Alor.  Para  elite  menggunakan  kekuasaan  yang  mereka  miliki  untuk bisa  memperjuangkan  pemekaran  daerah  kabupaten  Pantar  sebagai  sebuah perjuangan  aspirasi  masyarakat  yang  harus  mendapat  perhatian  dari pemerintah.
4. Elite  politik  lokal  sebagai  ujung  tombak  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah tidak  melihat  apa  kebijakan  yang  tepat  demi  kesejateraan  masyarakat. Pergantian  elite  mengakibatkan  mutasi  dan  promosi  dalam  jajaran pemerintahan  daerah.  Para  elite  baru  yang  berkuasa  menjalankan  kebijakan daerah  dengan  semaunya  dengan  terus  menjadikan  pemekaran  sebagai kekuatan  dalam  mendapatkan  kedudukan  politik.  Seperti  penyataan  Bupati
Amon  Djoboi  bahwa  “jika  Pantar  tidak  menjadi  DOB  jangan  pilih  saya  dalam Pemilihan  Kepala  daerah  2014-2019”  terlihat  ada  unsur  politik  dalam perjuangan pemekaran.

## Saran
1. Kebijakan  pemekaran  yang  telah  dibuka  oleh  Pemerintah  tidak  serta  merta membuat  elite  politik  lokal  berlomba-lomba  memekarkan  daerahnya  tanpa tujuan  dan arah yang jelas. Isu pemekaran dibaluti dengan aspirasi masyarakat yang  kuat  sehingga  pemekaran  menjadi  harga  mati  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  adalah  makna  yang  sangat  “dangkal”.  Pemerintah daerah  harusnya  lebih  kreatif  dan  inovatif  sehingga  tidak  melihat  pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
2. Pemerintah Pusat harus lebih mempertegas kebijakan pemekaran.  Pihak-pihak yang  terlibat  dalam  DPOD  (Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah)  harus  tegas menyatakan jika DOB belum layak dimekarkan, sehingga dengan sikap tegas ini DOB yang memang belum layak tidak akan menjadi DOB baru,  maka elite politik lokal tidak bisa berbuat banyak jika hasil pertimbangan memang benar.

## Daftar Rujukan
Buku: Abdul, Rosak. (2004). Menabur Kharisma Menuai Kuasa . Yogyakarta: Pustaka Marwa. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Pustaka Gramedia Utama Brodjonegoro,  Bambang  (ed).  (2009). Sewindu  Otonomi  Daerah  perspektif  Ekonomi. Jakarta: Komite Pemantauna Pelaksanaan Otonomi Daerah. Irtanto.  (2008). Dinamika  Politik  Lokal,  Era  Otonomi  daerah. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Islam,  Irfan.  (2004). Prinsip-prinsip  perumusan  kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Bumi aksara
Ita,  Hans.  (2008). 50  Tahun  Kabupaten Alor  Dalam  Bingkai  Sejarah  dan Pembangunan. Jakarta: Hanfed Institute
Keller Suzanne. (1995). Penguasa dan Kelompok Elite . Jakarta: Raja Grafindo Persada Moleong J.Lexy. (1996). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T.Remaja Rosdakarya. Marijan, Kacung. 2012. Sistem Politik Indonesia ( cet.3 ). Jakarta: Kencana
Prenada Media.
Nugroho,  Riant.  (2000). Otonomi  Daerah:  Desentralisasi  Tanpa  Revolusi,  Kajian  Dan Kritis  Atas  Kebijakan  Desentralisasi  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT.Elex  Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
Nurhasim (ed). (2005). Konflik Antar Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Jakarta: Pustaka Pelajar.
Nawawi,  Handari.  (2005). Instrumen  Penelitian  Bidang  Sosial. (cet.11).  Yogyakarta: Gadjah    Mada University Press.
Okamoto, Abdul Rozaki (ed). (2006). Kelompok Kekerasa dan Bos Lokal di Era Reformasi. Yogyakarta: IRE PREES
Robert van Niel. (1984). Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya Romli, Lili. (2007). Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rasyid, Ryaas. (2005). Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press
Ratnawati, Tri. (2009). Pemekaran Daerah, Politik Lokal, dan Beberapa Isu Terseleksi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Syaukani, H. Gaffar Afan dan Rasyid Ryaas. (2009)  (cet VI). Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar S.P. Varma. (1987). Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. (2012). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. Bandung: ALFABETA Sarundajang S H.( 2005). Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah . Jakarta: Kata Hasta Pustaka Sumartono Karim. (1991) Kelompok Elite dalam Implementasi Pembangunan,
CV.Rajawali Press Jakarta. Warsito, Yuwono Teguh. Edi Santoso (ed). (2010 ) Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lolak. Semarang: Pusat Kajian Otonomi daerah dan Kebijakan Publik (GloGAPPS Undip) Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik, Teori,Proses Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Yuwono, Teguh. Warsito. Purwoko (ed). (2001). Manjemen Otonomi Daerah: membangun  daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Pusat Kajian Otonomi daerah dan Kebijakan Publik (GloGAPPS Undip)
Tesis
 Wahyuni, Desi Rina Sry. (2010). Dinamika Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Pemekaran Daerah Kabupaten Cilaca. Tesis. Semarang: UNDIP
 Leydin, Hubertus. (2011). Analisis Stakeholder Dalam Proses Formulasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tesis. Yogjakarta:
UGM

## Aturan Hukum
Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah PP 78 Tahunb 2007 Tentang Tata Cara Pembentikan, Penggapusan dan Penggabungan daerah
Sumber Media Massa: Kompas, (Kamis, 15 Juli 2010) Kompas, (Rabu, 4 Februari 2009) Ombay News, (22, Ferbuari 2014) Ombay News, (28 januari 2013) Ombay News, (1 April 2014) Ombay News, (18 April 2014) Ombay News, (23 Mei 2014) Sumber Internet Leo  Agustino  dan  Mohammad  Agus  Yusoff.(  2010). Politik  Lokal  Di  Indonesia:  Dari Otokratik Ke Reformasi Politik. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010
http://www : aipipolitik.org/.../3__Politik%20Lokal%20di%20Indonesia__Leo%20A... di unduh  pada kamis 3 juli 2014, pukul 12.00 WIB
I  Ngurah  Suryawan.  Komin  Tipu  Komin:  Elite  Lokal  dalam  Dinamika  Otonomi  Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15, Nomor 2,
November 2011 (140-153) http://www :
jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20 oleh IN Suryawan – di unduh pada kamis 3 juli 2014, pukul 12.00 WIB
Haryanto. (2009). Elite Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Volume  13,  Nomor  2,  November  2009  (131-148) http://www : jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20 Di unduh pada kamis 3 juli 2014, pukul 12.00 wib www.kemendagri.ac.id .  di unduh pada 20 juni 2014, Pukul 10.30 WIB http://www.alorkab.go.id/webalor2012/index.php/profildaerah/geografis.html . Diunduh pada 15 Oktober 2014 pukul 19.10 WIB htt://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/30/ncpn9ckemendagri- usulan-87-daerah-otonom-gunakan-uu-pemda-baru.  Diunduh  pada  1  November  2014 pukul 21.00 WIB)