## POLA KEMITRAAAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA
Meita Fadhilah
Universitas Singaperbangsa Karawang Email : meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
The  government's  efforts  to  overcome  the  difficulties  of  micro,  small  and  medium enterprises  (MSMEs)  regarding  funding  have  collided  with  collateral  problems  (the banking sector), namely with financing institutions. Financing institutions are believed to be  one  way  to  overcome  the  problems  of  companies  that  do  not  have  sufficient  assets  as collateral for the proposed bank loans. One of the financing institutions that are friends of small  entrepreneurs  is  venture  capital  or  Venture  Capital.  In  general,  venture  capital financing  does  not  look  at  collateral  belonging  to  the  Business  Partner  Company. Therefore, Venture Capital Companies are also called long-term investments with the main objective  and  as  compensation  for  the  high  risk  of  the  investment  is  the  acquisition  of profit, not interest or dividend income
Keywords: micro, small and medium enterprises, Financing Venture Capital Companies

## I. PENDAHULUAN
Dunia  bisnis  merupakan  dunia  yang  paling  ramai  dibicarakan  di  berbagai  forum, baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional.  Ramainya  pembicaraan  masalah  ini disebabkan,  salah  satu  tolak  ukur  kemajuan  suatu  negara  adalah  dari  kemajuan ekonominya  dan  tulang  punggung  dari  kemajuan  ekonomi,  adalah  dunia  bisnis 1 .  Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas 2 .
Bagi  seorang  pelaku  usaha,  kebutuhan  dana  diibaratkan  sebagai  urat  nadi  dalam kehidupan  seseorang  yang  tidak  pernah  berhenti  dan  merupakan  kunci  utama  kebutuhan dalam  menjalankan  dan  mengembangkan  usahanya.  Seorang  pelaku  usaha  memang dituntut  untuk  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  memperoleh  kucuran  dana  bagi pengembangan  usahanya.  Sementara  di  sisi  yang  lain,  ada  pelaku  usaha  ataupun
1 Kasmir, “ Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ”, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2002, hlm. 1.
2 Rachmadi  Usman,  “ Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ”,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2001, hlm. 45.
perusahaan  yang  justru  memiliki  kelebihan  dana  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk kebutuhan pengembangan usaha atau investasi lainnya.
Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berkembang, maupun yang  sudah  berjalan  bertahun-tahun  dan  memegang  peranan  sangat  penting  dalam memenuhi  akan  kebutuhan  dana,  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan. Usaha  keuangan  dilaksanakan  oleh  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  atau yang  disebut  sebagai  lembaga  keuangan,  di  mana  kegiatan  utamanya  adalah  membiayai permodalan  suatu  bidang  usaha,  di  samping  usaha  lain,  seperti  menampung  uang  yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.
Dalam  prakteknya,  lembaga  keuangan  digolongkan  ke  dalam  3  (tiga)  golongan, yaitu: 3
1. Lembaga  keuangan  bank,  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memberikan  jasa keuangan  yang  paling  lengkap.  Tetapi  lembaga  keuangan  bank  tersebut  ternyata tidak  cukup  memadai  untuk  menanggulangi  berbagai  keperluan  dana  dalam masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan  jangkauan  penyebaran  kredit, keterbatasan  sumber  dana,  dan  keharusan  memberlakukan  prinsip  bernuansa “konservatif” prudent banking yang sangat heavily regulated; dan
2. Lembaga keuangan Non Bank
3. Lembaga Pembiayaan
Bank  lebih  tertarik  memberikan  kredit  kepada  pengusaha  berskala  menengah  dan besar yang pada umumnya memilki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti, di samping adanya kecenderungan bankbank untuk memberikan kredit dengan porsi  yang  lebih  besar  kepada  kelompoknya  sendiri.  Sementara  usaha  mikro  kecil  dan menengah (UMKM) kurang memperoleh dukungan finansial, sehingga semakin sulit untuk berkembang, apalagi bersaing dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya para pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal 4 .
3 Munir  Fuady,  “ Hukum  Tentang  Pembiayaan  (Dalam  Teori  dan  Praktek) ”,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002, selanjutnya disingkat Munir Fuady I, hlm. 2.
4 Hasanuddin  Rahman,  “ Segi-Segi  Hukum  dan  Manajemen  Modal  Ventura  Serta  Pemikiran  Alternatif  Ke Arah  Model  Modal  Ventura  Yang  Sesuai  Dengan  Kultur  Bisnis  di  Indonesia ”,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada masyarakat,  dan  dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.  Selain  itu,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  adalah  salah  satu  pilar  utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok usaha  ekonomi  rakyat,  tanpa  mengabaikan  peranan  Usaha  Besar  dan  Badan  Usaha  Milik Negara.
Meskipun  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  telah  menunjukkan  peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal,  dalam  hal  produksi  dan  pengolahan, pemasaran,  sumber  daya  manusia,  desain  dan  teknologi,  permodalan,  serta  iklim  usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha.
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  bagian  penting dari  perekonomian  suatu  negara  ataupun  daerah.  Peran  penting  tersebut  telah  mendorong banyak  negara  termasuk  Indonesia  untuk  terus  berupaya  mengembangkan  usaha  kecil. Peranan  usaha  kecil  terutama  sejak  krisis  moneter  tahun  1998  dapat  dipandang  sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.
Kendala  utama  pengembangan  Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di Indonesia  adalah  persoalan  permodalan,  manajemen  dan  teknologi.  Untuk  persoalan permodalan,  UMKM  sering  mengalami  kendala  untuk  mengakses  pinjaman  melalui  jalur perbankan  khususnya  berkaitan  dengan  ketidakmampuannya  dalam  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  dibutuhkan  perbankan.  Kesulitan  masyarakat  mengakses dana  dari  bank  ini  disebabkan  antara  lain  jangkauan  persebaran  kredit  bank  yang  belum merata,  keharusan  bank  menerapkan  prinsip  prudent  banking,  keharusan  debitur  untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri 5 .
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendapat  Sandiaga  Uno  (Ketua  Himpunan  Pengusaha Muda Indonesia) yang menyatakan; “Ada sebuah ketidakadilan terhadap Debitur UMKM.
5 Sunaryo, “ Hukum Lembaga Pembiayaan ”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.
Kalau debitur kecil tidak mampu bayar hutang asetnya langsung disita oleh bank, padahal kredit  yang  mengucur  untuk  debitur  UMKM  sebelum  krismon  tahun  1997-  1998  hanya sekitar 20 %. Sebagian besar porsi kredit perbankan dinikmati oleh konglomerat 6 .”
Saat  ini,  pemerintah  telah  mengucurkan  kredit  mikro  tanpa  agunan  melalui  Bank- bank  Pemerintah  dalam  bentuk  Kredit  usaha  rakyat  (KUR)  untuk  membantu  mengatasi persoalan modal bagi UMKM. Program KUR selain digulirkan oleh Bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BTN juga oleh 2 (Dua) Bank Swasta yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bukopin. KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat pinjaman dari perusahaan penjaminan 7 .
Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  disebutkan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  sumber  pembiayaan  Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:
a. Pengembangan  sumber  pembiayaan  dari  kredit  perbankan  dan  lembaga  keuangan bukan bank
b. Pengembangan lembaga modal ventura
c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
d. Peningkatan  kerjasama  antara  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  melalui  koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah
e. Pengembangan  sumber  pembiayaan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  Pasal  23  undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  untuk meningkatkan  akses  Usaha  Mikro  dan  Kecil  terhadap  sumber  pembiayaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
a. Menumbuhkan,  mengembangkan,  dan  memperluas  jaringan  lembaga  keuangan bukan bank
b. Menumbuhkan,  mengembangkan,  dan  memperluas  jangkauan  lembaga  penjamin kredit
6 Iswi  Hariyani,  “ Hapus  buku  &  Hapus  Tagih  Kredit  macet  Debitur  UMKM  di  Bank  BUMN ”, Bina  Ilmu, Surabaya, 2008, hlm. 4.
7 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, http:// usaha.umkm.blog.com (diakses tanggal 3 Desember 2017).
c. Memberikan  kemudahan  dan  fasilitasi  dalam  memenuhi  persyaratan  untuk memperoleh pembiayaan.
Beberapa  hasil  studi  tentang  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  sering mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  dan  daya  saing  UKM  menghadapi  kendala  berupa akses  terhadap  permodalan  dan  tingginya  biaya  untuk  memperoleh  kredit.  Di  beberapa negara,  karena  kompetisi  di  sektor  perbankan  terbatas,  bank  tidak  mempunyai  tekanan untuk mengembangkan penyaluran kreditnya kepada UKM. Disisi lain, UKM menghadapi kendala untuk mengakses lembaga keuangan  karena tingginya resiko dan biaya transaksi. Perbankan  menghadapi  kendala  karena  kekurangan  informasi  tentang  UKM,  kesulitan dalam melaksanakan kontrak (akibat lemahnya sistem hukum dan system pengadilan yang tidak  efisien),  dan  kekurangan  instrumen  untuk  mengelola  resiko.  Strategi  untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dengan prinsip pasar adalah mengurangi resiko dan biaya transaksi, meningkatkan kapasitas lembaga perbankan, dan meningkatkan tekanan  persaingan  dari  lembaga  perbankan  untuk  melihat  pasar  UKM  menguntungkan dan berkelanjutan. Termasuk dalan strategi ini adalah mengembangkan lembaga keuangan alternatif, termasuk modal ventura dan sewa guna usaha 8 .
Upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  kesulitan  usaha  mikro,kecil  dan  menengah (UMKM)  mengenai  pendanaan  yang  terbentur  pada  masalah  jaminan  (sektor  perbankan), yaitu  dengan  lembaga  pembiayaan.  Lembaga  pembiayaan  diyakini  satu  jalan  untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memilki aset yang cukup sebagai jaminan atas  kredit  perbankan  yang  diajukan 9 .  Salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  menjadi sahabat  pengusaha  kecil  adalah  modal  ventura  atau Venture  Capital. Pada  umumnya, pembiayaan  modal  ventura  tidak  melihat  jaminan  barang  milik  Perusahaan  Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang
8 Rogier van Den Brink, Strengthening the Capacity of SMEs to Venture into the Export Market, Conference on  Business  Opportunities  for  SMEs  in  the  SADC ,  Zimbabwe,  September  20-  21.  Hal  yang  sama  dapat dilihat  dalam Background  Report  ADB  SME  Development  TA,  Strategies  to  Enhance  Market  Based Lending to SME (Bahasa Indonesia), Andi Ikhwan dan Wolfram Hiemann, Juli 2001.
9 Pembentukan  kebijakan  kegiatan  lembaga  pembiayaan  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  lebih memperluas  penyediaan  pembiayaan  alternatif  bagi  dunia  usaha  sejalan  dengan  makin  meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha Kegiatan lembaga pembiayaan yang melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.
dengan  tujuan  utama  dan  sebagai  konpensasi  atas  resiko  tinggi  dari  investasinya  adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden 10 .
Perusahaan  modal  ventura  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu  tertentu.  Modal  Ventura  secara  teoritis  merupakan  sahabat  usaha  kecil  menengah dalam  menjalankan  usahanya,  karena  Modal  Ventura  memberikan  investasi  bukan  dalam bentuk  kredit  maupun  pinjaman,  tetapi  dalam  bentuk  investasi  modal.  Pemerintah  juga mengupayakan  Modal  Ventura  untuk  dapat  menjadi  alternatif  Pembiayaan  ditunjukan kepada  perusahaan  kecil  atau  masih  baru,  tetapi  berpotensi  besar  untuk  berkembang  dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknilogi, atau usaha yang mengandung terobosan baru tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan 11 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  yang  menjadi  pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pola kemitraaan antara perusahaan modal ventura dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing usaha?
2. Bagaimana akibat hukum berakhirnya perjanjian kerjasama antara pengusaha kecil dengan perusahaan modal ventura dalam pola kemitraan?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan
10 Munir Fuady, “Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110.
11 Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati,  “ Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan ” , PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 , hlm. 183.
Aspek  hukum  pola  kemitraaan  pola  kemitraaan  antara  perusahaan  modal  ventura  dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing usaha. Bahan hukum  sekunder  yang  akan  digunakan  digunakan  antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier, yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Aspek Hukum Pola Kemitraaan Pola Kemitraaan Antara Perusahaan Modal  Ventura  Dengan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha
a. Konsep Kemitraan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha Kecil Dengan Perusahaan Modal Ventura
Konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen partisifasif. Karena sesuai  dengan  konsep  partisifasif,  perusahaan  besar  harus  juga  bertanggung  jawab mengembangkan  usaha  kecil  dan  masyarakat  pelanggannya  karena  pada  akhirnya  konsep kemitraan yang menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.
Kemitraan  adalah  suatu  strategi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk  meraih  keuntungan  bersama  dengan  saling membutuhkan  dan  saling  membesarkan.  Karena  merupakan  suatu  strategi  bisnis,  maka keberhasilan  kemitraan  sangat  ditentukan  oleh  adanya  kepatuhan  di  antara  yang  bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu  memberdayakan  ekonomi  rakyat  sangat  dibutuhkan  adanya  kejelasan  peran masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  kemitraan  tersebut.  Dengan  demikian, diharapkan  terukur  seberapa  jauh  pihak-pihak  yang  terkait  telah  menjalankan  tugas  dan perannya secara baik.
Pengertian  kemitraan  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  Angka  13  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2008  jo  Pasal  1  Angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha, baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan,
mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar 12 .
Konsep  kemitraan  dirumuskan  dalam  Pasal  25  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain: 13
1. Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan  masyarakat  memfasilitasi, mendukung,  dan  menstimulasi  kegiatan  kemitraan,  yang  saling  membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan  antar-Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  Kemitraan  antara  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan  Usaha  Besar  mencakup  proses  alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
3. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan  kemitraan  dengan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  melalui  inovasi dan  pengembangan  produk  berorientasi  ekspor,  penyerapan  tenaga  kerja, penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan  ramah  lingkungan,  serta  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Dari konsep kemitraam tersebut, menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  disebutkan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  dapat  menumbuhkan  Iklim  Usaha  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 14
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
12 Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  BAB  I,  Pasal  1 Angka 4.
13 Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah BAB VIII, Pasal 25.
14 Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah BAB V, Pasal 7 Ayat (1).
h. dukungan kelembagaan.
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
c. Mendorong  terjadinya  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dalam  pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. Mendorong  terjadinya  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dalam  pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. Mendorong  terbentuknya  struktur  pasar  yang  menjamin  tumbuhnya  persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. Mencegah  terjadinya  penguasaan  pasar  dan  pemusatan  usaha  oleh  orang perorangan  atau  kelompok  tertentu  yang  merugikan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Selanjutnya  berdasarkan  pada  Pasal  26  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk-bentuk  kemitraan  lain,  seperti:  bagi  hasil,  kerjasama  operasional,  usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourching ).
Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu,  dan penyelesaian perselisihan 15 . Perjanjian kemitraan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15 Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB III, Paragraf 12, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (4).
serta  tidak  menciptakan  ketergantungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  terhadap Usaha Besar.

## b. Unsur-unsur  Perjanjian  dalam  Penyertaan  Dana  Modal  Ventura Terhadap Perusahaan Kecil Dalam Pola Kemitraan
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatanya.  Dalam bentuknya,  perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji atau  kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis.  Dengan  demikian,  hubungan  antara perikatan  dan  perjanjian,  adalah  bahwa  perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan 16 . Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama, yang disebut  dengan  perjanjian,  adalah  perbuatan  hukum  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan  timbulnya  akibat  hukum  (tumbuh  atau  lenyapnya  hak  dan  kewajiban),  kemudian menurut  doktrin  baru  yang  dikemukakan  oleh  Van  Dunne  dalam  bukunya  Salim  H.  S., perjanjian  diartikan  sebagai  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum 17 .
Dari  pengertian  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  itu  akan menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  dari  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Masing- masing  pihak  terikat  satu  sama  lain  dan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para pihak yang membuat perjanjian.
Jika  suatu  perjanjian  diamati  dan  diuraikan  lebih  lanjut,  maka  di  dalam  suatu  perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 18
a. Unsur  Esensialia,  yaitu  unsur  perjanjian  yang  selalu  harus  ada  di  dalam  suatu perjanjian,  unsur  mutlak,  di  mana  tanpa  adanya  unsur  tersebut,  perjanjian  tak mungkin ada.
16 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 5.
17 Salim H. S., “ Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26.
18 J. Satrio, Loc.Cit, hlm. 67-68.
b. Unsur  Naturalia,  adalah  unsur  perjanjian  yang  oleh  Undang-undang  diatur,  tetapi oleh  para  pihak  dapat  disingkirkan  atau  diganti.  Di  sini,  unsur  tersebut  oleh Undang-undang  diatur  dengan  hukum  yang  mengatur  atau  menambah  ( regelend atau aanvullend recht ).
c. Unsur Accidentalia ,  adalah  unsur  perjanjian  yang  ditambahkan  oleh  para  pihak, Undang-undang  sendiri  tidak  mengatur  tentang  hal  tersebut.  Di  dalam  suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.
Selain unsur-unsur tersebut, ada unsur-unsur lainnya dari beberapa rumusan pengertian perjanjian, yaitu: 19
a. Adanya pihak-pihak
Pihak  yang  dimaksudkan,  adalah  paling  sedikit  harus  ada  dua  orang,  para  pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
b. Adanya persetujuan para pihak
Para  pihak  sebelum  membuat  perjanjian  atau  dalam  membuat  suatu  perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini dapat disebut dengan asas konsensualitas suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan, tipuan, dan keraguan.
c. Adanya tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan  dengan  perjanjian  itulah  tujuan  tersebut  ingin  dicapai  atau  dengan  sarana perjanjian  tersebut  suatu  tujuan  ingin  mereka  capai,  baik  yang  dilakukan  sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
d. Adanya prestasi yang dilaksanakan
Para  pihak  dalam  perjanjian  mempunyai  hak  dan  kewajiban  tertentu,  yang  satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain, hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.
e. Adanya syarat-syarat tertentu
19 Wirjono Prodjodikoro, “ Azas-azas Hukum Perjanjian ”, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm. 9.
Isi  perjanjian  harus  mengandung  syarat-syarat  tertentu,  karena  dalam  perjanjian menurut  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan,  bahwa persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya.
f. Adanya bentuk tertentu
Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu  perjanjian  dibuat  secara  tertulis  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik maupun di bawah tangan.
Pada  setiap  kegiatan  bisnis  pembiayaan,  termasuk  juga  modal  ventura,  inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama perusahaan pasangan usaha  ( investee  company ).  Dengan  demikian,  kehendak  para  pihak  yang  menjadi  sumber hukumnya 20 .  Kehendak  pihak-pihak  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  berupa rumusan  perjanjian  yang  menetapkan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam bisnis  pembiayaan  modal  ventura  dan  hanya  berlaku  sepanjang  pihak-pihak  tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat.
Kegiatan modal ventura merupakan bisnis pembiayaan yang masing¬masing pihak bertujuan  untuk  membagi  hasil  keuntungan.  Jadi,  dasar  hukum  modal  ventura  adalah merupakan  maatschap,  yang  diatur  dalam  Pasal  1318  KUHPerdata,  yang  isinya  adalah persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  dengan  maksud  untuk membagi keuntungan yang terjadi karennya.  Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian itu adalah cara pembagian keuntungan, antara lain adalah:
a. Diatur berdasarkan isi perjanjian yang disepakati para anggota persero biasanya di dalam  anggaran  dasar  atau  anggaran  pendirian  ditetapkan  tentang  cara  pembagian itu
b. Apabila tidak tegas dalam perjanjian, maka cara pembagian keuntungan adalah:
1) Menerima keuntungan sesuai dengan pertimbangan pemasukan
2) Bagi  persero  yang  memasukkan  keahlian,  jasa  atau  kerajinannya  memperoleh keuntungan  sama  seperti  persero  yang  memasukkan  modal  uang  atau  barang yang terkecil.
20 Munir Fuady II, Op. Cit., hlm. 160.

## c. Kedudukan Para Pihak Dalam Pola Kemitraan
Modal  ventura  merupakan  suatu  modal  pembiayaan  dengan  bentuk  program kemitraan  antara  perusahaan  besar  dengan  perusahaan  menengah  dan  kecil.  Dengan demikian  maka  modal  ventura  akan  melibatkan  2  (dua)  pihak  atau  lebih  yang  terikat sebagai berikut:
a. Pihak perushaaan modal ventura
Merupakan  pihak  yang  memberikan  bantuan  dana  kepada  perusahaan  yang membutuhkan  modal.  Dalam  praktik  bisnis  perusahaan  modal  ventura  yang mengatur  jalannya  yang  dibiayainya,  memegang  saham,  menduduki  posisi manajemen, membantu produksi, marketing, dan sebagainya.
b. Pihak perusahaan pasangan usaha
Merupakan  perusahaan  yang  membutuhkan  bantuan  dana  untuk  dapat mengembangkan produknya.
c. Pihak penyumbang dana
Adakalanya, dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana atau  pihak  ketiga.  Pihak  penyandang  dana  ini  dapat  berupa  perusahaan  modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah suatu lembaga di luar perusahaan  modal  ventura  yang  menyalurkan  dananya  untuk  kegiatan  modal ventura. Misalnya, sebagian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan modal ventura,  dana  asuransi,  dana  pensiunan,  dana  dari  pihak  individu  yang  kaya  raya (perusahaan  besar),  dana  yang  bersumber  dari  pemerintah,  serta  dana  dari  sumber lainnya.
Perjanjian  kerjasama  kemitraam  antara  perusahaan  modal  ventura  dengan perusahaan  pasangan  usaha  ini  akan  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  di  antara pihak-pihak.  Hak  dan  kewajiban  ini  dituangkan  para  pihak  dalam  bentuk-bentuk  klausul perjanjian yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiaban pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha, yaitu: 21
1) Kewajiban
a) Kewajiban Perusahaan Modal Ventura
21 Hasanuddin Rahman, Op. Cit, hlm. 118.
Pada  dasarnya  kewajiban  perusahaan  modal  ventura  hanyalah  berupa  penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati  dalam  perjanjian.  Namun  demikian,  perusahaan  modal  ventura  dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, antara lain:
(1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut.
(2) Melakukan  pelaporan-pelaporan  yang  diwajibkan  oleh  pemerintah,  khususnya yang  berkenaan  dengan  bantuan  dan  pembinaan  pengusaha  kecil  yang  ada  di daerahnya.
2) Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha
Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain:
a) Mengembalikan  modal  yang  telah  diterimanya  tersebut  kepada  perusahaan modal  ventura  setelah  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian.
b) Membayar bunga  atau bagi  hasil atas pemberian modal tersebut  sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.
3) Hak
a) Hak Perusahaan Modal ventura
Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain:
(1) Berhak  untuk  mendapatkan  pembayaran  angsuran  dan  bagi  hasil  dari pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  modal  ventura,  sekaligus pinjaman pokoknya.
(2) Berhak  melakukan  Divestasi,  yaitu  pelepasan  investasi  yang  dilakukan perusahaan  modal  ventura,  apabila  usaha  dari  perusahaan  pasanagan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
(3) Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang wanprestasi.
b) Hak Perusahaan Pasangan Usaha
Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain:
(1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura.
(2) Berhak  memperoleh  modal  (pembiayaan)  dari  perusahaan  modal  ventura untuk menjalankan usahanya.
(3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.
Baik  perusahaan  modal  ventura  maupun  perusahaan  kecil  pada  prinsipnya mempunyai  kedudukan  hukum  dalam  pola  kemitraan  bahwa  perusahaan  modal  ventura adalah perusahaan yang  membiayai  perusahaan pasangan usaha dalam bentuk  penyertaan modal  untuk  jangka  waktu  tertentu,  sedangkan  perusahaan  pasangan  usaha  adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.
d. Bentuk  Penyertaan  Modal  dari  Perusahaan  Modal  Ventura  Kepada Perusahaan Pasangan Usaha dalam Pola Kemitraan
Sebenarnya ada dua jenis  mekanisme modal ventura yang dikemukakan oleh O.P. Simorangkir, yaitu: 22
1. Single  Tier  Approach ,  adalah  bentuk  pengelolaan  dimana  perusahaan  modal ventura  menghimpun  dana  dan  mengelola  dana  yang  diinvestasikan  dalam  bentuk penyertaan  modal  pada  perusahaan  modal  ventura  yang  berfungsi  sebagai perusahaan  penyandang  dana  ( fund  company )  dan  sebagai  perusahaan  pengelola dana ( management company ).
2. Two Tier Approach , adalah bentuk pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan  usaha  yang  terpisah,  yang  satu  sebagai  perusahaan  penyandang  dana  (fund company)  dan  yang  lain  sebagai  pengelola  ( management  company )  yang melakukan pengelolaan terhadap dana dari fund company yang bersangkutan.
Perjanjian  modal  ventura  merupakan  suatu  perjanjian  antara  Perusahaan  Modal Ventura  (PMV)  dan  Perusahaan  Pasangan  Usaha  (PPU)  yang  menjadi  dasar  pengikatan dalam  pelaksanaan  investasi  dari  PMV  ke  dalam  PPU.  Di  Indonesia,  kegiatan  modal ventura secara yuridis didasarkan pada: 23

## 1. Prinsip kebebasan berkontrak
Seperti  lembaga  finansial  lainnya,  maka  modal  ventura  juga  mempunyai  dasar berupa  prinsip  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1338  KUH  Perdata)  vide  Pasal  1320 KUH Perdata, sebab dalam pengucuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari  tahap  penandatanganan  kontrak  terlebih  dahulu  yang  merupakan  hasil kesepakatan dari para pihak.
22 O.P. Simorangkir, Op. Cit., hlm. 17.
23 Munir Fuady II, Op. Cit, hlm. 133.

## 2. Dasar Hukum Perseroan
Modal  ventura  mempunyai  dasar  hukum  perseroan  mengingat  lembaga  modal ventura  selaku  penyerta  modal  sangat  terkait  dengan  hukum  perseroan  sebagai dasar  dari  bentuk  usahanya.  Hukum  perseroan  bersumber  dari  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan maupun yurisprudensi yang relevan.
3. Dasar hukum administratif
Seperti terhadap lembaga finansial lainnya, lembaga modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang administratif, antara lain:
a. PP  No.  18  tahun  1973  tentang  Penyertaan  Modal  Negara  Republik  Indonesia untuk  Pendirian  Perusahaan  Perseroan  dalam  Bidang  Pengembangan  Usaha Swasta  Nasional,  yang  menjadi  dasar  berdirinya  PMV  pertama  di  Indonesia yaitu  PT.  (Persero)  Bahana  Pembinaan  Usaha  Indonesia  yang  sahamnya dipegang  oleh  Departemen  Keuangan  (sekarang  Kementerian  Keuangan)  dan Bank Indonesia.
b. Perpres  No.  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  dan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  1  8/PMK.0  10/2012  tentang  Perusahaan  Modal Ventura.
c. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk  melaksanakan  penyertaan  dana  dari  PMV  kepada  perusahaan  kecil  ada beberapa  macam  perjanjian  yang  dibuat  antara  PMV  dengan  perusahaan  kecil  tergantung apa  yang  menjadi  isi  permohonan  tersebut.  Isi  dari  perjanjian  modal  ventura  tergantung dari  jenis  penyertaan  yang  disepakati  oleh  para  pihak.  Di  dalam  praktik  pelaksanaan pemberian  modal  ventura  dikenal  2  (dua)  bentuk  penyertaan  modal  atau  perjanjian pembiayaan dalam suatu kemitraan, yaitu:

## 1. Penyertaan Secara Langsung 24
Penyertaan  langsung  ( direct  invesment )  adalah  penyertaan  perusahaan  modal ventura  ke  dalam  PPU  secara  langsung  dalam  bentuk  penyertaan  modal  saham ( equity  investment ).  Penyertaan  langsung  ini  dilakukan  dengan  cara  mengambil jumlah saham tertentu dari PPU. Saham yang diambil PMV pada umumnya berasal
24 Sunaryo, Op. Cit., hlm. 32.
dari saham-saham dalam portepel (portofolio), artinya saham-saham tersebut masih belum  diambil  bagian  dan  disetor  oleh  pemegang  saham  lainnya.  Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha PPU telah atau akan berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan secara  langsung  dalam  bentuk  saham  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseoran terbatas, dan penyertaan /pengambilan sejumlah  saham  dalam  simpanan  (portofolio)  pada  PPU.  Penyertaan  secara langsung  ini  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu  dengan  mendirikan  suatu usaha  bersama  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  dan  Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Portofolio) pada PPU.
a. Mendirikan Suatu Usaha Bersama dalam Bentuk Perseroan Terbatas
Penyertaan  modal  yang  dilakukan  dengan  cara  mendirikan  usaha  bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya dilakukan apabila calon PPU yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang lebih lama,  namun  karena  pada  umumnya  PMV  lebih  senang  jika  PPU  berbentuk perseroan  terbatas,  maka  alternatif  pembentukan  perseroan  terbatas  baru merupakan cara yang paling tepat bagi PMV dalam upaya memperkecil resiko atas investasinya 25 .
Pendirian  usaha  bersama  ini  dilakukan  dengan  harus  berpedoman  pada ketentuan  hukum  perjanjian,  khususnya  ketentuan  tentang  kebebasan berkontrak  (Pasal  1338  KUH  Perdata)  dan  ketentuan  syarat  sahnya  perjanjian (Pasal  1320  KUH  Perdata).  Di  samping  itu,  harus  memenuhi  ketentuan  yang diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007  dan  peraturan  pelaksananya.  Peraturan lain  yang  juga  harus  diperhatikan  dalam  rangka  pendirian  usaha  bersama  ini adalah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  usaha  modal  ventura. Selanjutnya, semua janji yang telah disepakati terlebih  dahulu  oleh para  pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut dengan Perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang  Saham ( Shareholder Agreement ) 26 .
25 Ibid.
26 Dahlan  Siamat,  “ Manejemen  Lembaga  Keuangan ” , Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2004, hlm. 577.
b. Penyertaan/Pengambilan  Sejumlah  Saham  dalam  Simpanan  (Portofolio)  pada PPU 27 .
Pembiayaan  dengan  cara  ini  dapat  dilakukan  apabila  PPU  telah  berbentuk badan  hukum  perseroan  terbatas,  dalam  arti  anggaran  dasarnya  telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Untuk  melakukan  penyertaan  dalam  bentuk  ini  yang  perlu diperhatikan  adalah  ketentuan  yang  ada  dalam  anggaran  dasar  dalam  PPU, keputusan  rapat  umum  pemegang  saham,  rapat  direksi  dan  dewan  komisaris, serta ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Proses penyertaan dengan cara ini  dinilai  lebih  praktis  karena  cukup  dilakukan  dengan  mengubah  akta pendirian PPU. Penyertaan modal oleh PMV dilakukan dengan cara pembelian sebagian  saham  PPU,  dan  diikuti  dengan  peralihan  hak  atas  saham  tersebut. Pembelian  saham  oleh  PMV  akan  berdampak  pada  komposisi  kepemilikan saham,  yang  akan  berpengaruh  pada  susunan  kepengurusan  pada  PPU  karena PMV  dimungkinkan  untuk  menempatkan  pegawainya  di  dalam  susunan pengurus PPU yang bersangkutan.
2. Penyertaan secara Tidak Langsung 28
Bentuk-bentuk  penyertaan  secara  langsung  di  atas  merupakan  cara  yang  ideal sekaligus  diminati  oleh  PMV dalam melakukan  pembiayaan pada PPU.  Meskipun demikian,  mengingat  tingkat  perkembangan  dan  kemampuan  calon  PPU  sangat beragam,  maka dalam rangka melakukan pembiayaan pada PPU di  samping dapat dilakukan  dengan  cara  penyertaan  secara  langsung,  juga  dapat  dilakukan  dengan cara penyertaan secara tidak langsung.
Penyertaan  secara  tidak  langsung  ( indirect  investment )  adalah  penyertaan  modal oleh PMV pada PPU tidak dalam bentuk modal saham ( equity ), tapi dalam bentuk obligasi  konversi  ( convertible  bond )  atau  partisipasi  terbatas/bagi  hasil  ( profit sharing ).  Kedua  bentuk  penyertaan  secara  tidak  langsung  ini  sudah  tentu  dalam operasionalnya  akan  mempunyai  konsekuensi  yang  berbeda  satu  sama  lainnya, begitu pula dengan bentuk dari penyertaan secara langsung.
27 Sunaryo, Op. Cit., hlm. 33.
28 Ibid

## a. Obligasi Konversi (Convertible Bond) 29
Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih para  investor  untuk  melakukan  investasi.  Para  investor  ini  tertarik  untuk membeli obligasi karena nilai bunga yang diberikan pada umumnya lebih tinggi dari  bunga  deposito,  atau  jika  bunganya  rendah,  mungkin  tertarik  karena kelebihan  lainnya,  seperti  dapat  ditukarkan  dengan  saham  ( convertible ) sehingga ada jenis obligasi yang disebut obligasi konversi ( convertible bond ).
Obligasi  konversi,  menurut  Munir  Fuady,  merupakan  obligasi  dimana  pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi  tersebut  dengan  saham  dari  perusahaan  penerbit  pada  waktu  yang ditentukan.  Dalam  kaitannya  dengan  modal  ventura,  penyertaan  dalam  bentuk obligasi  konversi  merupakan  suatu  pola  pembiayaan  PMV  pada  PPU  yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi  saham.  Untuk  itu  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  bentuk  ini antara  lain  anggaran  dasar  PPU,  ketentuan  tentang  pengeluaran  saham, kewenangan  direksi  dan  dewan  komisaris  serta  keputusan  rapat  umum pemegang saham.
Obligasi  konversi  dapat  dilakukan  baik  terhadap  PPU  yang  telah  berbadan hukum  maupun  pada  perusahaan  dalam  proses  pendirian  perseroan  terbatas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini adalah harus tersedia saham porto  folio  dalam  jumlah  yang  cukup  apabila  obligasi  konversi  tersebut  akan dikonversi  menjadi  saham.  Dalam  bentuk  ini  apabila  ada  jaminan,  maka  sejak konversi  dilakukan  semua  jaminan  atau  beban  yang  melekat  pada  barang jaminan,  seketika  itu  juga  berakhir.  Setelah  konversi  dilakukan,  kedudukan PMV  dan  para  pesero  PPU  adalah  sama  dalam  arti  selaku  pemegang  saham yang  terikat  pada  ketentuan  yang  berlaku  pada  anggaran  dasar  dan  ketentuan lain  mengenai  perseroan  terbatas.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  Ayat  (1) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  1  8/PMK.0  10/2012  tentang  Perusahaan Modal  Ventura,  jumlah  penyertaan  saham  atau  penyertaan  melalui  obligasi konversi  oleh  PMV  kepada  PPU  dibatasi  paling  tinggi  20%  (dua  puluh perseratus) dari ekuitas PMV.
29 Idem, hlm 34

## b. Partisipasi Terbatas/Bagi Hasil 30
Penyertaan  modal  dalam  bentuk  partisipasi  terbatas  atau  bagi  hasil  digunakan apabila dalam hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU, baik  dari  segi  finansial,  manajemen,  maupun  dari  segi  hukum  dianggap  tidak tepat  jika  dilakukan  dengan  cara  penyertaan  langsung  atau  obligasi  konversi. Penyertaan  modal  dengan  pola  bagi  hasil  ( profit  sharing )  merupakan  bentuk penyertaan  oleh  PMV  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  bagi  hasil  dalam suatu  usaha  bersama  antara  PMV  dan  PPU.  Prinsip  bagi  hasil  di  dalam perjanjian  modal  ventura  merupakan  prinsip  pembagian  dengan  berdasarkan atas  perhitungan  dari  keuntungan  (laba)  yang  diperoleh  PPU  sebelum  atau sesudah pemberian dana yang dilihat dari laporan keuangan PPU tersebut.
Bentuk penyertaan modal dengan partisipasi terbatas/bagi hasil tersebut adalah bentuk  penyertaan  yang  paling  sering  dipakai  dalam  pelaksanaan  modal ventura.  Dipilihnya  bentuk  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil  ini  disebabkan oleh  latar  belakang  kondisi  PPU  yang  umumnya  merupakan  merupakan  usaha kecil  dan  bentuk  usahanya  sebagian  besar  usaha  perseorangan  dan  yang  tidak berbadan hukum, dan faktor keterbatasan dari PMV, baik dari segi kemampuan dana maupun dari segi  sumber daya manusianya, yang akan ditempatkan  pada manajemen  PPU.  Selain  itu,  bentuk  penyertaan  tersebut  dinilai  lebih memberikan banyak keuntungan kepada PMV.
Bentuk  penyertaan  dengan  pola  bagi  hasil  tersebut  merupakan  bentuk penyertaan  modal  yang  dibahas  di  dalam  penelitian  ini,  sehingga  perjanjian yang  dibahas  kemudian  di  dalam  penelitian  ini  adalah  Perjanjian  Pembiayaan dengan  Pola  Bagi  Hasil  sebagai  akibat  dari  dipilihnya  bentuk  penyertaan dengan  pola  bagi  hasil  sebagai  bentuk  pelaksanaan  investasi  modal  yang disepakati  dari  PMV  kepada  PPU.  Pasal  8  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  1  8/PMK.0  10/2012  tentang  Perusahaan  Modal  Ventura menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha, diajukan permohonan kepada menteri  dengan  melampirkan  contoh  perjanjian  pembiayaan  yang  diperlukan. Hal inilah yang mendasari Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  dan  agar  dapat  menjadi  bukti  yang  sah  dan
30 Idem, hlm 34-35
mempunyai  kekuatan  hukum  dibuat  dengan  akta  notaris.  Perjanjian  dilakukan dengan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Isi perjanjian merupakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini dicerminkan asas kebebasan berkontrak,  yakni  seberapa  jauh  pihak-pihak  dapat  mengadakan  perjanjian, hubungan  apa  yang  terjadi  di  antara  mereka  dan  sampai  sejauh  mana  hukum yang mengatur hubungan antara mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  1  8/PMK.0  10/2012  tentang Perusahaan  Modal  Ventura,  jumlah  pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas hasil usaha oleh PMV kepada PPU dibatasi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ekuitas PMV.
Dari segala jenis pembiayaan atau bentuk penyertaan modal yang telah diuraikan di atas dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan tersebut telah bersesuaian dengan aturan yang  tercantum  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  1  8/PMK.0  10/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura mengenai kegiatan usaha PMV yang meliputi:
a. Penyertaan saham ( Equity Participation )
b. Penyertaan  melalui  pembelian  obligasi  konversi  ( Quasi  Equity  Participation/ Convertible Bond )
c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha ( Profit/Revenue Sharing )
e. Akibat  Hukum  Berakhirnya  Perjanjian  Kerjasama  Antara  Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Kecil dalam Pola Kemitraan
1) Penyebab kegagalan usaha Perusahaan Pasangan Usaha
Pemerintah  Indonesia  dalam  perkembangannya  berusaha  memasyarakatkan pembiayaan  modal  ventura  dengan  mendirikan  Perusahaan  modal  Ventura  Daerah (PMVD).  Sampai  dengan  akhir  tahun  1998,  penyertaanmmodal  ventura  berdiri  di  27 Propinsi yang ada di Indonesia. PMVD yang ada di setiap propinsi, semua berinduk/afiliasi dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) karena PT BAV sebagai pemilik saham terbesar dan salah satu anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
Namun  demikian  keberadaan  PMVD  di  setiap  daerah  yang  secara  nyata  telah membantu dan membina UMKM belum dapat mengeliminasi permasalahan UMKM yang dapat  menyebabkan  kegagalan  usaha  bagi  Perusahaan  Pasangan  Usaha.  Ada  beberapa
masalah yang dapat menyebabkan kegagalan usaha bagi perusahaan pasangan usaha yaitu sebagai berikut: 31
a. Arah  bisnis  yang  belum  jelas,  terutama  untuk  jangka  panjang  karena  kebanyakan Perusahaan Pasangan Usaha masih berpatokan pada pengalaman masa lalu
b. Modal  kerja  yang  minim,  sehingga  perkembangan  usaha  menjadi  lamban, disamping  kurangnya  pengetahuan  tentang  seluk  beluk  perkreditan  maupun pembiayaan
c. Manajemen yang belum profesional dan adanya monitoring yang dilakukan PMVD selalu dicurigai
d. Kurang tenaga kerja trampil dan berakibat produk yang dihasilkan tidak kompetitif
e. Prospek pasar yang belum jelas (berorientasi atas produk)
f. Pemasaran kurang gencar dan cenderung cepat puas dengan pasar yang dimiliki
g. Biaya produk tinggi, sehingga kuantitas produk relatif kecil akibat daya serap pasar yang terbatas.
2) Akibat Hukum apabila terjadi kegagalan usaha Perusahaan Pasangan Usaha
Salah satu kelemahan pembiayaan modal ventura adalah sering pendiri perusahaan pasangan  usaha  kehilangan  kontrol  dan  kepemilikan  atas  perusahaannya  karena manajemen  dan  saham  dipegang  oleh  Perusahaan  Modal  Ventura.  Apabila  perusahaan menunjukkan  gejala  kegagalan,  perusahaan  yang  bersangkutan  cenderung  diambil  alih ( take over ) atau dilikuidasi. Dalam konstruksi hukum, kegagalan usaha merupakan sebuah risiko  bisnis  yang  dapat  dikelola  melalui  manajemen  risiko.  Pada  prinsipnya  manajemen risiko  akan  mengurangi  atau  memperkecil  atau  menghindari  terjadinya  kerugian. Manajemen  risiko  akan  memberikan  wawasan  yang  luas  tentang  kedisiplinan,  hubungan antarpihak, keuntungan masing-masing pihak, dan kesetaraan serta fair play 32 .
Ketika  Perusahaan  mengidentifikasi  risiko  yang  dapat  terjadi,  perusahaan  perlu memproteksi kemungkinan terjadinya risiko dengan memilih metode yang tepat, yaitu: 33
a. Mengeliminasi risiko
b. Perusahaan  dapat  mengeliminasi  risiko  dengan  menghentikan  operasi  yang  dapat menyebabkan terjadinya risiko tersebut
31 Sunaryo, Op.Cit., hlm. 31.
32 Harsono, “ Pengantar Bisnis ”, STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, 2006, hlm. 26.
33 Daeng Naja, “ Pengantar Hukum Bisnis Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 110.
c. Mengalihkan risiko
d. Perusahaan  dapat  mengalihkan  risiko  kepada  Perusahaan  asuransi  atau  pihak  lain yang menerima pengalihan risiko dengan imbalan tertentu
e. Mengambil alih risiko
f. Perusahaan  mengalokasikan  sejumlah  dana  secara  berkala  untuk  mengatisipasi terjadinya risiko yang telah diperkirakan akan terjadi ( Self Insurance ).
Pembiayaan modal ventura termasuk dalam kriteria perjanjian timbal balik. Dalam bagian  umum  KUH  Perdata,  tidak  diatur  tentang  risiko  dalam  perjanjian  timbal  balik sehingga  para  pihak  mencari  penyelesaiannya  dalam  asas  kepatutan  ( billijkheid ),  yang dalam perjanjian timbal balik berarti resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi 34 .  Tindakan  perusahaan  modal  ventura  untuk  melakukan  pengambilalihan  atau melikuidasi  perusahaan  pasangan  usaha  yang  usahanya  gagal  adalah  semata  mata  untuk kepentingan perlindungan terhadap investasinya. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi pengembangan usaha UMKM. Menurut Pasal 1 angka 11 (Sebelas) UU No 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  pengambilalihan  adalah:  ”Perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  orang  perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.
Pengambilalihan  harus  berdasarkan  keputusan  RUPS  yang  memenuhi  kuorum kehadiran  dan  ketentuan  tentang  persyaratan  pengambilan  keputusan  RUPS  sebagaimana dimaksud  dalam pasal  89 UU No 40 Tahun 2007. Pengambilalihan saham  perseroan lain langsung  dari  pemegang  saham  tidak  perlu  didahului  dengan  membuat  rancangan pengambilalihan,  tetapi  dilakukan  langsung  melalui  perundingan  dan  kesepakatan  oleh pihak  yang  akan  mengambil  alih  dengan  pemegang  saham  dengan  tetap  memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih 35 .
Akibat  hukum  apabila  perusahaan  pasangan  usaha  diambil  alih  oleh  Perusahaan Modal  ventura,  maka  dia  akan  kehilangan  hak  pengelolaan  perusahaannya.  Tujuan pengambilalihan ini adalah untuk  menyelamatkan usaha perusahaan pasangan usaha serta agar  kerugian  Perusahaan  Modal  Ventura  tidak  menjadi  semakin  besar,  sehingga  apabila dianalisis  melalui  asas  kepatutan  (billijkheid),  tindakan  tersebut  dapat  diterima. Kemungkinan lain,  apabila telah terjadi  kegagalan sebagai  bagian dari risiko  pembiayaan
34 Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Pasal 1545 dan Pasal 1553 serta Pasal 1460.
35 Jamin Ginting, Hukum Perseroan terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 147.
modal  ventura  dan  kegagalan  tersebut  terjadi  setelah  mencapai  rentang  waktu  antara  5 (lima)  sampai  dengan  10  (sepuluh)  tahun  maka  langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan divestasi.
Divestasi merupakan tahap atau langkah bagian akhir dari keterlibatan perusahaan modal  ventura  dalam  perusahaan  pasangan  usaha  yang  menjadi  mitranya.  Dengan  dive stasi, berarti perusahaan modal ventura memutuskan hubungan hukum dengan perusahaan pasangan  usaha  dengan  cara  menjual  saham  atau  instrumen  lain  yang  dimiliki,  misalnya obligasi  konversi  dengan  nilai  wajar  (memperoleh  nilai  tambah)  atau  tidak  wajar (mengalami  kerugian).  Dengan  demikian,  dalam  tahap  pelaksanaan  divestasi  di  samping dikenal adanya dive stasi positif kemungkinan juga terjadi divestasi negatif (nilai saham di bawah pari, bahkan minus).
Pengertian  divestasi  adalah  penjualan  aktiva  suatu  perusahaan,  suatu  bagian perusahaan  atau  perusahaan  lain  milik  pemegang  saham.  Bagian  perusahaan  ini  bisa merupakan  divisi  atau  anak  perusahaan  lain.  Penjualan  dilakukan  kepada  karyawan, manajemen, atau pihak ketiga. Divestasi juga mencakup penjualan aktiva perusahaan yang menghasilkan  dana  untuk  dimanfaatkan  oleh  perusahaan 36 .  Divestasi  tidak  selalu  sama dengan  penjualan  saham,  penjualan  saham  bisa  merupakan  perjanjian  saham  baru  yang berupa  setoran  modal  atau  penjualan  saham  yang  telah  dimiliki  oleh  pemegang  saham. Penjualan saham dalam pengertian divestasi, hasilnya akan diterima pemegang saham yang bersangkutan  dan  tidak  masuk  ke  dalam  kas  perusahaan.  Pemegang  saham  yang  menjual sahamnya  bisa  memanfaatkan  hasil  penjualan  sahamnya  untuk  usaha  lain.  Pengertian divestasi inilah yang berhubungan dengan modal ventura.
Proses  divestasi  wajib dilakukan oleh setiap perusahaan modal ventura mengingat ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  Meneteri  Keuangan  Nomor  1 8/PMK.010./2012 yang menyatakan bahwa keikutsertaan modal ventura dalam PPU hanya bersifat  sementara  dengan  jangka  waktu  tidak  melebihi  waktu  10  (sepuluh)  tahun.  Lebih lanjut  dijelaskan  di  dalam  ayat  (3)  Pasal  tersebut  bahwa  kewajiban  melakukan  divestasi dapat  dikecualikan  bagi  PMV  yang  melakukan  restrukturisasi  hanya  pada  PPU  yang mengalami  kesulitan  keuangan,  sehingga  proses  divestasi  tersebut  dapat  diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun.
36 Handowo Dipo, “ Sukses Memperoleh Dana Usaha ” , Jakarta, Grafiti, 1993, hlm. 65.
Keharusan perusahaan modal  ventura untuk  melakukan divestasi  sebenarnya tidak terlepas  dari  tujuan  keberadaan  usaha  modal  ventura,  yaitu  untuk  membantu pengembangan  kegiatan  perusahaan  pasangan  usaha  sampai  mencapai  keberhasilan sebagaiman  telah  ditargetkan.  Dengan  kata  lain,  setelah  perusahaan  pasangan  usaha mencapai  tahap  pertumbuhan  yang  relatif  stabil  dengan  tingkat  keuntungan  yang  relatif memadai,  dan  ada  prospek  capital  gain,  perusahaan  modal  ventura  akan  mulai mempertimbangkan  untuk  melepaskan  investasinya  atau  menjual  sahamnya  yang  disebut dengan divestasi tersebut.
Ada  beberapa  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  divestasi  sebagai berikut: 37
a. Karena  perusahaan  pasangan  usaha  dianggap  mampu  oleh  perusahaan  modal ventura untuk berjalan sendiri tanpa kehadiran perusahaan modal ventura lagi
b. Atas permintaan perusahaan pasangan usaha
c. Atas permintaan perusahaan modal ventura dengan pertimbangan:
1) Perusahaan pasangan usaha tidak dapat dikembangkan lebih lanjut
2) Pengelola (direksi) sulit diajak bekerja sama
3) Apabila  tidak  diputuskan  segera  kerugian  yang  dialami  perusahaan  modal ventura akan semakin besar
4) Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menyelesaikan  melalui  jalur  hukum  lebih besar dibanding dengan hasil yang diperoleh saat ini.
Pelaksanaan  divestasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  tergantung  dari  cara atau penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, diantaranya yaitu:
a. Penawaran umum melalui pasar modal ( Initial Public Offering )
Divestasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penwaran  umum  melalui  pasar modal  atau Initial  Public  Offering (IPO).  Perusahaan  modal  ventura  harus  benar- benar tahu persis kondisi harga dan posisi perusahaan pasangan usaha untuk dapat memperoleh  harga  terbaik.  Masalah  yang  perlu  diperhatikan  disini  adalah  apakah perusahaan  pasangan  usaha  memang  benar-benar  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan emisi dan pencatatan saham ( listing ).
b. Menjual kembali kepada Perusahan Pasangan Usaha ( Buy Back )
37 Sunaryo, Op.Cit., hlm. 38.
Penjualan  saham  perusahaan  modal  ventura  kepada  pemegang  saham  pendiri perusahaan  dapat  dilakukan  sebagai  alternatif  divestasi  apabila  ada  penyesuaian harga.  Mekanisme  dan  tata  cara  penjualan  saham  ini  diatur  di  dalam  perjanjian pembiayaan  modal  ventura.  Ketika  perusahaan  kekurangan  dana,  ia  dapat memanfaatkan  kredit  bank  atau  menerbitkan  promes  ( promissory  notes )  jangka panjang  dengan  tingkat  suku  bunga  tertentu.  Cara  ini  dapat  memecahkan  masalah divestasi  dan  sekaligus  menyelesaikan  masalah  likuiditas.  Alternatif  lain  adalah dengan  stock  atau  share  swap,  yaitu  saham  pemilik  perusahaan  pasangan  usaha pada  perusahaan  lain  akan  ditukarkan  dengan  saham  perusahaan  modal  ventura pada perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.
c. Menjual perusahaan kepada perusahaan lain
Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat memutuskan scara bersama  untuk  menjual  kesuluruhan  saham  perusahaan  pada  perusahaan  lain  atau pada  individu.  Mekanisme  divestasi  ini  disebut  juga private  placement .  Penjualan perusahaan ini akan menyebabkan masing-masing pihak terlepas dari kepengurusan atau kepemilikan perushaan.
d. Menjual perusahaan kepada investor baru
Perusahaan  modal  ventura  dapat  mencari  investor  baru  atau  pihak  ketiga  yang bersedia  membeli  penyertaan  perusahaan  modal  ventura.  Biasanya  harga  jual investasi  akan  lebih  bagus  apabila  dapat  menemukan  investor  baru  yang  bukan pesaing.
e. Melikuidasi perusahaan
Melikuidasi  perusahaan  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  divestasi  apabila  PPU tidak dapat berkembang sebagaiman yang diharapkan. Dalam bisnis modal ventura, likuidasi  biasanya  dilakukan  akibat  adanya  pelanggaran-pelanggaran  perjanjian investasi  antara  PMV  dengan  pengusaha.  Dengan  melikuidasi  perusahaan  akan lebih mempercepat dana yang telah ditanamkan.
Usaha modal ventura sebagai lembaga bisnis yang memiliki risiko tinggi ( high risk ) karena  lembaga  ini  tidak  menekankan  pada  aspek  jaminan  tetapi  pada  usaha  perusahaan pasangan  usaha.  Untuk  itulah  sebelum  terjadi  kegagalan  usaha  pasangan  usaha  harus berupaya  mengamankan  investasinya.  Upaya  pengamanan  investasi  ini  telah  dilakukan
sejak  tahap  awal  calon  perusahaan  pasangan  usaha  mengajukan  permohonan  sampai dengan  tahap  akhir  dari  proses  penyertaan  modal,  yaitu  divestasi.  Berbagai  upaya  atau langkah  pengamanan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  modal  ventura  tersebut  dapat dipaparkan sebagai berikut: 38
a. Penetapan sasaran atau kriteria PPU, yakni:
1) Memiliki manajemen yang solid.
2) Memiliki pangsa pasar yang baik.
3) Memiliki arus kas yang baik.
4) Memiliki alternatif divestasi.
5) Memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.
b. Penetapan  persyaratan,  meliputi  berbagai  identitas  dan  dokumen  tentang  legalitas PPU  (KTP,  KK,  SIUP,  TDP,  NPWP,  Bukti  kepemilikan,  Sertifikat,  Laporan Keuangan, Rekening Koran).
c. Pencairan dan penggunaan dana, yakni:
1) Membuka rekening bersama.
2) Pencairan  dana  secara  bertahap  atau  dengan  cara  mengajukan  permohonan setiap kali akan mencairkan dana.
3) Penggunaan dana harus sesuai dengan maksud dan tujuan.
d. Terlibat dalam manajemen PPU, seperti produksi, pemasaran, finansial, dan sumber daya manusia).
e. Pembukuan dan laporan, meliputi:
1) PPU membuat pembukuan/administrasi
2) Laporan keuangan secara periodik
f. Divestasi
PPU  menyisihkan  dana  setiap  bulan  dan  diserahkan  kepada  PMV  untuk diperhitungkan saat divestasi.
Selanjutnya  untuk  menjamin  pengembalian  atas  seluruh  dana  yang  ditanam  di perusahaan pasangan usaha pada saat harus dilakukan divestasi, perusahaan modal ventura menetapkan  beberapa  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  perusahaan  pasangan  usaha tanpa sepengetahuan dan seizin dengan persetujuan tertulis dari perusahaan modal ventura.
38 Sunaryo, Op. Cit., hlm. 41.
Beberapa hal/tindakan itu adalah melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan yang menjurus  pada  kepailitan,  mendapatkan  fasilitas  dalam  bentuk  apapun  dari  pihak  ketiga lainnya  yang  menimbulkan  kewajiban  dan/atau  menjadikan  dijaminkannya  sebagian  atau semua  harta  kekayaan  perusahaan  pasangan  usaha,  melakukan  pembayaran  atau pemenuhan  kepada  pihak  ketiga  yang  menimbulkan  gangguan  terhadap  kewajiban perusahaan  pasangan  usaha  kepada  perusahaan  modal  ventura,  Menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain  mempertanggungkan  harta  kekayaannya  kepada pihak ketiga.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Dengan  karakteristik  yang  dimilikinya,  perusahaan  modal  ventura  sebagai sarana  pembiayaan  memiliki  peluang  besar  untuk  mengembangkan  pergusaha kecil,  karena  lewat  pola  modal  ventura,  pembinaan  manajemen  diberikan secara  langsung  dan  efisien  karena  disesuaikan  dengan  kebutuhan.
Kemampuan  mereka  akan  secari  terus  menerus  dimonitor,  diperbaiki  dan disempurnakan, dengan demikian pola ini dapat menjamin adanya peningkatan ketrampilan  kerja  maupun  manajemen  usaha.  Apalagi  para  pengusaha  kecil tersebut  akan  merasa  bahwa  semua  itu  akan  dikembalikan  menjadi  miliknya dan  ini  menciptakan “sense  of  belonging” yang  akan  cepat  membantu perkembangan perusahaan. Dengan cara ini banyak perusahaan kecil yang pada umumnya  dikelola  secara  tradisional,  secara  berangsur-angsur  akan  menjadi profesional  pula.  Akibat  hukum  apabila  terjadi  kegagalan  usaha  perusahaan pasangan usaha maka langkah yang dapat dilakukan adalah Perusahaan Modal Ventura melakukan take over atau pengambilalihan agar kerugian tidak semakin besar  atau  melakukan  divestasi  sebagai  bentuk  penyelamatan  yang menguntungkan bagi kedua pihak.

## B. Saran
1. Perusahaan  Modal  Ventura  hendaknya  tetap  memegang  teguh  prinsip  kehati- hatian pada saat memilih perusahaan kecil sebagai perusahaan pasangan usaha untuk  melindungi  investasinya.  Landasan-landasan  hukum  mengenai
perusahaan modal ventura sudah memadai, namun untuk perlindungan hukum terhadap pasangan usaha masih kurang disempurnakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih pasti mengenai hal-hal apa saja yang  boleh  dilakukan  dan  yang  tidak  boleh  dilakukan  di  dalam  perjanjian kegiatan  usaha  antara  perusahaan  modal  ventura  dan  perusahan  pasangan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Daeng  Naja,  Pengantar  Hukum  Bisnis  Indonesia,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2008
Dahlan  Siamat, Manejemen  Lembaga  Keuangan, Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jakarta,2004
Handowo Dipo, Sukses Memperoleh Dana Usaha, Jakarta, Grafiti, 1993
Harsono, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2006
Hasanuddin  Rahman,  Segi-Segi  Hukum  dan  Manajemen  Modal  Ventura  Serta Pemikiran   Alternatif  Ke  Arah  Model  Modal  Ventura  Yang  Sesuai Dengan  Kultur  Bisnis  Di  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003
Iswi Hariyani, Hapus buku & Hapus Tagih Kredit macet Debitur UMKM di Bank BUMN, Bina Ilmu, Surabaya, 2008
Jamin Ginting, Hukum Perseroan terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
J.  Satrio,  Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian,  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 1995
Munir  Fuady, “ Hukum  tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek , PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Munir  Fuady,  Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek,  PT.  Citra Aditya Bakt, Bandung, 2002
Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002
Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Rogier  van  Den  Brink, Strengthening  the  Capacity  of  SMEs  to  Venture  into  the Export  Market,  Conference  on  Business  Opportunities  for  SMEs  in  the SADC , Zimbabwe
Salim H. S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003,
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Wirjono  Prodjodikoro,  Azas-azas  Hukum  Perjanjian,  Bandung:  Sumur  Bandung,
1993),