## Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum

## Miftakhul Ihwan
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: miftakhulihwan45@gmail.com

## Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## Waspiah
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang Email: waspiahtangwun@gmail.com

## Abstrak
Polisi memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga fungsi kerjasama dan pengayoman dalam masyarakat, terutama dibeberapa daerah-daerah untuk memudahkan sekaligus menertibkan dan menjadikan daerah yang aman, dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi) dan pemerintah setempat mengingat dari keduanya sebagai abdi negara perlu adanya kerjasama antara satu sama lain dalam mensejahterahkan masyarakat, dari keduanya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing seperti yang tercantum dalam Undang-Undang di sebuttkan bahwa dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk fungsinya  diatur  dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kewajiban yang berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kerjasama polisi dan pemerintah daerah akan menciptakan sebuah kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga menjadi pendorong untuk terciptanya pertumbuhan dan pembangunan dalam negara mengingaqt peran pemerintah sangatlah penting.

## Kata kunci:  Kerjasama, Polisi, Pemerintah Daerah, Keamanan, Ketertiban

## Abstract
The police have a very important role not only in maintaining order and security, but also the function of cooperation and protection in the community, especially in some areas to facilitate and curb and make the area safe, in this case there needs to be cooperation between law enforcement officers (police ) and the local government, considering that both of them as state servants need cooperation between each other in prospering the community, both of which have their respective duties and authorities as stated in the Law, stated in Law No.2 of 2002 concerning The Indonesian National Police for its function is regulated in Article 2 of the Law that the function of the police is one of the functions of the State government in the areas of security, public order, law enforcement, protection, protection and service to the community and the regional government has the authority and obligations pursuant to Article 43 of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. With the cooperation of the police and the regional government, it will create a comfort and peace in the local community so that it becomes a driver for the creation of growth and development in the country, where the role of the government is very important.
Keywords : Cooperation, Police, Local Government, Security, Order

## A. Pendahuluan
Polisi merupakan badan pemerintah yang bergerak dalam keamanan masyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan  dan ketertiban umum, sedangkan arti dari pemerintah daerah menurut KBBI yaitu penguasa yang memerintah didaerah seperti gubernur dan bupati, menuntut Polri untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam gaya perpolisian yang tersebar diindonesia serta perlu adanya kerjasama dengan pemerintahan daearah dalam mengayomi masyarakatnya. Pada setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di beberapa provinsi, dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota semuanya bersinergi untuk kemajuan bersama serta mewujudkan cita-cita bersama demi terciptanya kedamaian.
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas maka gaya perpolisian tradisional yang selama ini dijalankan atau dikerjakan kemudian diubah dengan gaya perpolisian yang lebih modern dan demokratis serta lebih aktif yakni perpolisian yang berorientasi kepada masyarakat atau dikenal dengan Community Policing. Dalam kaitan ini, Kapolri telah menetapkan Community Policing sebagai kebijakan Polri yang utama dan mendasar. 1
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat pasal 18 UUD Negara RI 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara substansial Undang-Undang tersebut mengatur bentuk susunan penyelengaraan daerah untuk menjadi lebih baik lagi, dan secara normatif pula Undang-Undang 1  Djanggih, Hardianto. (2017). THE EFFECTEVENES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum. Volume 17. Number 2. page.153.
tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai zaman. Disebutkan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (17) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang 2 .
Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentunya aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah harus bersinergi dalam kemajuan bersama untuk menentukan kemajuan bangsa sehingga akan tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat pemrintah daerah terdiri dari beberapa pemerintahan dan di bagi atas beberapa bagian daerah provinsi dan kabupaten maupun kota serta desa dari beberapa bagian tersebut harus adanya kerjasama antar beberapa daerha serta harus adnya penegak hukum didalamnya yaitu aparat kepolisian setempat, berdasarka hasil amandemen atau perubahan Undang-Undang 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan indonesia, yakni dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau biasa di singkat (DPD) melalui perubahan ke-3 UUD 1945. Hal ini sesuai dengan namanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ia mewakili kepemerintahan di tingkat daerah kemudian dipertanggung jawabkan dipemerintah pusat 3 .Struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks, juga semakin besar pula peranan masyarakat didalamnya sehingga perlu adanya kerjasama dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemerintah 4
Dalam tataran normatif, permasalahan yang mempunyai hubungan dengan kepolisian ini diatur dalam  Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.untuk fungsinya  diatur  dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan   fungsi polri tersebut maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban  umum  yang  menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat hal ini sesuai pula dengan sejarah pertumbuhan Polri itu adalah sebagai bagian dari masyarakat atau pelindung masyarakat. Polri sebagai bagian dari masyarakat dan bertugas ditengah-teng ah                                                                                                                                  masyarakat maka keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak bisa dilepaskan dari  penerimaan  dan partisipasi dari masyarakat  itu  sendiri,  bahkan lebih dari itu polri dituntut utuk kerjasama atau kemitraan antara Polri dan masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi perpolisian masyarakat  yang telah diadopsi oleh Polri sejak 13 Oktober 2005 sebagai suatu strategi perpolisian di indonesia 5 .
Setiap orang wajib bertindak lebih agresif dalam bermasyarakat, sehingga tata tertib dan keamanan akan selalu terjaga dalam bermasyarakat dan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah akan tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.  Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain yaitu peraturan-peraturan (PP) hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum.  Dengan sadar atau tidak, manusia manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia satu sama yang lainnya.  Peraturan yang 2  Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
3  Maksudi, Irawan, dkk. Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik). Jakarta. Rajawali Pers. 2015.
4  Kawuryan, Hyronimus, dkk. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor. Ghalia Indonesia. 2015 5  Polri. 2016.
hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari atau tidak dilakuakan.  Peraturan hidup memberi petunjuk yang sangat jelas kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Masyarakat  yang identik sering disebut publik merupakan tolak ukur untuk kemajuan bangsa, publik merupakan kumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan sama terhadap suatu isu atau masalah, menurut ogburn dan nimkoff, publik ditandai oleh adanya suatu isu yang dihadapi. Masyarakat juga mempunyai aturan sendiri-sendiri sebagai makhluk sosial 6 .
Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi sebagai efek jera kepada sipelaku yang berupa hukuman. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, peran peraturan daerah disini sangatlah penting dan strategis dan di bantu dengan polisi setempat untuk menjalankannya sehingga dapat memunculkan atau terdapatnya suatu keseimbangan dalam masyarakat.sebagaimana kita sadari, fungsi negara dan elemen-elemennya yaitu pemerintahan pusat dan daerah tertuang dalam alenia ke-empat  UUD NRI 1945 salah satunya adalah jika negara berkewajiban melindungi segenap bangsa, maka negara membutuhkan seperangkat instrumen untuk mendukung kewajiban yag dijalankanya serta dukungan dari penegak hukum (polisi) 7 .
Kerjasama antar abdi negara dalam menegakkan hukum sangatlah berperan aktif dalam perkembangan masyarakat terutama di wilayah-wilayah provinsi mengingat daerah sebagai urat nadi perekonomian negara. Maka perlua adanya kerjasama dalam menertibkan dan keamann  masyarakat dengan memakai aturan yang berlaku. Setiap hubungan Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur oleh pemerintah daerah serta diiringi denagan penegakkan didalamnya (sanksi bagi yang melanggar). Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya 8 .

## B. Pembahasan

## 1.  Keselarasan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Dan Menjamin Keamanan Di Masyarakat
Perpolisisan yang ditugaskan didaerah-daerah dan pemerintah daerah harus selaras dengan agenda pembangunan negara mengingat keduanya sebagai abdi negara. Dalam membangun dirinya harus selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Poembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. Salah satu Visi polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 9 . Pembangunan aturan atau hukum yang
6  Mukarrom, Zainal, dkk. Membangun kinerja pelayanan publik menujun clean goverment and good governance. Bandung. CV PUSTAKA SETIA. 2015. 7  Labolo, Muhadam. Dianamika politik ndan pemerintahan lokal. Bogor. Galia indonesia. 2015.
8  Rosana, Elya. (2013). Hukum dan perkembangan masyarakat. Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam). Volume 9. No 1. 2013.hal 100-101. 9  Nugraha, Satria. (2018). Hubungan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Morality. Volume 4. No 1. Juni 2018, hal 1.
mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan didalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukan bahwa kita tidak dapat menghindari kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (malaise) atau kekurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat 10 . Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Dan untuk menghadapi peristiwa yang semacam ini serta untuk mengawalnya perlu adnya keterlibatan aturan pemerintah daerah dan polisi setempat. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosial 11 .
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah) dari waktu ke waktu, karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat.  Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah pasti akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis 12 .
Maka dari itu masyarakat perlu suatu aturan yang dapat menuntun untuk menghadapi zaman yang selalu berubah-ubah, sehingga akan terciptanya suatu ketertiban dan keamanan dalm masyarakat. Karena hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya setempat.  Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan 13 .

## 2.  Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum
Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya Undang- Undang seperti yang diterapkan seperti mesin saja, sehingga tampak sederhandan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukumdisebabkan adnya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusny. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akanmenjadi huruf mati diatas kertas belaka 14 .
10  Mahfudz MD. 2006. hal. 63. 11  Fakih. 2009. hal.9.
12   Ustman. 2009. Hal.201. 13  Rahardjo. 2010. hal.18.
14  Widyastuti, A.Reni. (2008). Penegakan hukum: mengubah strategi dan supremasi hukum ke mobilisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 26. No 3. Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 240,247.
Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara, dan cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan kriminal yang pernah berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.
Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana 15 .

## 2.  Contoh Kerjasama Penegak Hukum (Polisi) Dan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Dengan semakin padatnya jalan raya oleh pengguna kendaraan bermotor tentunya membawa dampak maupun peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Di indonesia khususnya kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas masih rendah, ini terbukti dengan data yang ada dipolres seluruh indonesia, faktor manusia masih mendominasi diurutan pertama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas kemudian muncul pertanyaan, seberapa jauh pemakai jalan telah mengetahui tentang pengetahuan lalu lintas yang baik denkgan kerjasama dengan pemerintah setempat. Pernyatan ini muncul tentunya mengingat bagaimana pemakai jalan menerima informasi tentang pengetahuan tentang lalu lintasan, paling tidak fenomena yang ada ini perlu adanya analisa untuk mengambil tindakan bagaimana cara memberikan ketertiban yang sesuai dalam bermasyarakat 16 .
Namun demikian, opini masyarakat tentang penegakan hukum dan juga aparat penegak hukum masih negatif. Ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum menjadikan pemenuhan hak-hak dasar menjadi tergangu. 17 Pada tanggal 4 Februari 2004 didirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). JCLEC didirikan guna memberikan pelatihan berupa capacity building bagi aparat penegakan hukum. Menurut Brigjen Boy Salamuddin pada tanggal 20 Desember 2010 ketika melakukan sebuah kunjungan ke JCLEC Semarang menyatakan bahwa pendirian JCLEC bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kompetensi personil Polri guna menjamin keamanan antar-negara dalam satu kawasan, keterkaitan antara pemerintah daerah dan kepolisian akan menimbulkan keuntungan sendiri dalam bersama menjaga keutuhan bangsa dan kebutuhan negara 18 .

## 3.  Analisis Peranan Polisi
Menurut soerjono soekanto (2002:243) pengertian peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.
15  Angkasa, Agus, Raharja. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Menegakan Hukum. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11. No 3. September 2011, hal 395. 16  Hakim, Lukman, dkk. (2009). Pembuatan Film Pendidikan Masyarakat Tentang Lalu Lintas Kepolisian Resort Karanganyar. Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi. Volume 2. No 2. 2009. hal 48. 17  Wilson, steve, dkk. (2004). Public Satisfaction With The Police In Domestic Violance Cases: The Importance Of Arreest, Expectation, And Involuntary Contact. American Journal Of Criminal Justice. Spring 2004:28,2: page.235-254. 18  Burhansyah A, Muhammad, dkk. (2016), Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia. Journal Of International Relations. Volume 2. Nomor . hal.44.
Berdasarkan hal tersebut peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, sehingga baik dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya merupakan implikasi terhadap peranan seseorang ataupun lembaga. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Menurut UU No. 13/1961 Polisi sebagai alat negara penegak hukum bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan rakyat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Di sarnping itu, dalam bidang peradilan Polisi bertugas mengadakan penyidikan kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Dari rumusan di atas bisa dilihat bahwa pembuat UU No. 13/1961 menghendaki bahwa Polisi mengemban dua tugas sekaligus diantaranya, yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai alat pembina ketertiban umum yang ada dalam masyarakat. Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku adalah Undang- undang No. 8/1981. Di dalarn Undang-undang tersebut (KUHAP) ditegaskan bahwa Penyidik antara lain adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di samping itu juga dinyatakan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) yang diberi wewenang bisa menjalankan fungsi sebagai penyelidik dengan sebaik-baiknya agar terciptanya sebuah ketentraman dan keadilan. Lebih lanjut KUHAP memberikan wewenang kepada polisi sebagai penyelidik mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya suatu tindak pidana mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sampai berwenang untuk mengambil tindakan dengan menghukumnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perintah penyidik yaitu polisi sebagai penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, tindakan semua itu semata-mata untuk melindungi masyarakat dari keamanan dan ketertiban 19 .
Dengan melihat opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan, maka dapat diketahui gambaran masyarakat tentang bagaimana bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dipahami sekaligus menjadi referensi bagi kepolisian dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik. Penilaian tokoh masyarakat terhadap peran polisi beragam mengenai peranannya sebagai pelindung antara lain dengan menghalau warga yang bertikai, melakukan penjagaan di lokasi tawuran, melakukan tindakan tegas saat tawuran berlangsung, Sedangkan dalam mencegah tawuran antara lain dengan melekatnya babinkamtibmas di tiap kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat dalam mencari solusi terkait penyelesaian konflik, adanya pos pengamanan pasca konflik, serta dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak muda. Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan ketika kenyamanan warga dapat terjaga, tanpa ada ketakutan akan adanya ancaman tawuran.
Sementara itu, hukum acara pidana memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan
19  Sekartadji, Kartini. (1993). Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Nomor 6. hal.547.
hukum dan keadilan. Salah satu unsur pemegang otoritas hukum dalam sistem peradilan criminsl di Indonesia adalah polisi. Yang telah diberi fungsi hukum di bidang penyelidikan dan investigasi atas tuduhan kejahatan ( strafbaarfeut ) Agus Rahardjo dan ruang mengatakan polisi adalah lembaga subsistem dalam sistem peradilan pidana (SPP), yang memiliki posisi pertama dan utama. Lebih lanjut dikatakan bahwa tugas kepolisian dalam SPP adalah penyelidikan yang mengarah pada dokumen yang dihasilkan. Penegakan hukum pidana harus melewati proses investigasi sebagai bagian dari penyidik otoritas polisi, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 20
Membentengi masyarakat dari gangguan luar merupakan upaya polisi dalam mencegah adanya pihak-pihak yang melakukan perilaku provokatif yang dapat memicu terjadinya tawuran warga. hal tersebut bisa dilakukan dengan membangun pos pengamanan. Adanya pos polisi akan memberikan akses layanan kepolisian yang lebih mudah kepada masyarakat, Lihawa (2005:57). Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan pula dengan kehadiran babinkamtibmas yang berbaur dengan masyarakat, melakukan pembinaan dan rutin melakukan kontrol wilayah.  Interaksi dengan masyarakat dapat meningkatkan sikap positif petugas kepolisian terhadap pekerjaan mereka dan terhadap masyarakat yang mereka layani. Kepolisisan Negara Republik Indonesia  bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 21 .
Kajian terhadap kebijakan kriminalisasi peraturan daerah untuk mewujudkan sinkronisasi hukum pidana lokal dengan hukum pidana kodifikasi dirasakan penting, paling tidak didasarkan pada beberapa alasan pertama, munculnya persoalan disekitar perda “bermasalah” antara lain di sebabkan adnya semangat berlebihan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pedapatan daerah, dengan berlomba-lomba untuk sebanyak banyaknya dalam membuata peraturan daerah. Agar perda itu ditaati masing-masing daerah merumuskan kebijakan kriminalisasi dalam perda, yang rumusanya berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lainnya, namun ada sebagian perda dianggap bermasalah karena menyalahi aturan yang lebih tinggi maka dari itu pembentukan peraturan daerah harus selaras dengan aturan undang-undang dan kehidupan masyarakat setempat 22 .
Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai orang yang mengawasi berjalanya hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika dan moral kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian dalam menghadapi masyarakat. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan dan masyarakat akan menjadi tidak nyaman dan tenag akan adanya keberadaan polisi. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi lembaga kepolisian karena keduanya
20  Reza, Syah, dkk. (2017). Use Of Criminal Investigation Scientific Method In Crime Investigation (Case Study In Shout Sulawesi Police). Vrijspraak International Journal Of Law. Volume 1. Number 1. page.2. 21  Hafied, cangara, buluara, adi jaya, dkk. (2015) . Opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat di daerah rawan konflik kota makassar . Jurnal Komunikasi KAREBA. Volume 4. No 4. Oktober 2015, hal 422. 22  Prastyo, Teguh. (2009). Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi . Jurnal Hukum. Volume 1. No 16. Januari 2009. hal 18.
telah menjadi mesin terror dan horror.walaupun demikian ketika polisi tengah berhadapan dengan masyarakat pelanggar hukum harus sesuai dengan sanksi yang akan dijatuhkanya serta tidak dengan rasa kebencian melainkan dengan kasih saying karena peran polisi sendiri sebagai pengayom masyarakat sekaligus menjadi pelindungnya 23 .

## 4.  Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah
Pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (perda) dapat kita lihat dalam pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.12-2011 yang menyatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis adalam pembentukan peraturan perundang-undangan . masuakan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaiman dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar penadapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang No. 32-2004 juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberiakan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, terbukti bahwa adanya kerjasama dalam membangun ketertiban bersama baik itu pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon bahwa di tahun 1960 muncul konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan 24 .
Dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat. Kemandirian masyarakat dipandang sebagai sesuatu kondisi yang terbentuk melalui perubahahn sosial atas kehendak masyarakata dalam membangunn suatu wilayahnya sendiri sertra berhak menyaring atau bepartisipasi pasif dalam kebijakan pemerintah yang dijadikan sebuah program 25 Maria Farida Indrati berpendapat bahwa masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang ”rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait serta berhak atas pengusulan aturan demi kesejahteraan bersama.

## 5.  Keselarasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menertibkan Masyarakat
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang No.2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaga Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) 26 . Sejak ditetapkannya 23  Rahardjo. 2011. hal.390.
24  M.Saragih,Tomy. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. Jurnal Sasi. Volume 17. No 3. Juli-September 2011. hal 14.
25  Fujiartanto, Agusta, dkk. Indeks Kemanandirian Desa . Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014 26  Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia . Lembaran Negara RI Tahun 2002. Nomor 3710. Sekretariat
perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan   dalam   negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan secara konsisten atau komitmen mutlak dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian,   Kepolisian Negara Republik Indonesia  secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus atau kepolisian yang sudah ditetapkan, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidaritas dan asas partisipasi (Sunardhi, 2002).

## 6.  Pelaksanaan Razia Termasuk Peraturan Pemerintah Daerah Dan Berkolaborasi Dengan Penegak Hukum Yaitu Polisi
Seperti dalam pelaksanaan razia yang ditetapkan melalui peraturan daerah demi ketertiban dan keamanan dalam melaksanakannya telah membuat Perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting dalm suaatu pemerintahan untuk mencapai tujuannya karena perencanaan merupakan arah ataucara bagaiman suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang di capai dengan menimalisir hambatan-hambatan yang dapat menganggu dalam pencapain suatu tujuan program pemerintahan. dalam merencanakan pelaksanaan razia dengan mempersiapkan membagi setiap anggota dalam 1 regu yang  terdiri dari 14 orang dan masing masing sudah di tentukan tempat sasaran dilaksanakannya razia serta mobil operasional yang sudah di siapkan guna untuk mengangkut pengemis yang terjaring razia serta kelengkapan lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan. Sebab, dalam kasus tersebut, hukum secara sederhana dimaknai sebagai hal-hal yang dapat dan tidak boleh dilakukan oleh sesorang, dimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum dimana dalam konteks Indonesia, hukum juga melibat nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, 27 karena setiap daerah mempunyai aturan sendiri-sendiri.
Razia yang dilaksanakan tidak secara rutin dilaksanakan. Karena, jika mempunyai jadwal khusus para pengemis sudah terlebih dahulu mengetahuinya sehingga jadwal razia yang sudah ditentukan tidak terlaksana. Sasaran tempat razia yaitu jembatan, masjid pasar dan persimpangan lampu merah Pasar Pagi. Dalam melaksanakan razia tersebut perlu dilaksanakan secara hati-hati dan kesiapan karena kalau tidak seperti hasil dari razia tidak mendapatkan secara maksimal 28 .

## 7.  Kriteria Evaluasi Financial Resources sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Daerah Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah

## Untuk melihat keserasian dalam hal ini kerjasama dalam membangun kemakmuran dan
Negara. Jakarta.
27  Ijaiya, hakeem, dkk. (2018). Law a means of serving justice on nigeria. Journal unnes pandecta. Volume 13. Number 1. hal.3. 28  Wal’iqrom, Suljalali. (2017). Peranan Satuan Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda. Jurnal administrasi negara. Volume 5. No  1. 2017.hal 5549
keamanan rakyat antara penegak hukum dan pemerintah daerah perlu adanya evaluasi dalam mengukur seberapa ampuh kebijakan yang dikeluarkan dalam implementasinya dimasyarakat sehingga menghasilkan tujuan bersama. Patton dan sawicki (1986:25) mengatakan bahwa penetapan kriteria evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perbandingan, pengukuran dan pemilihan alternatif yang harus diputuskan diperlukan kriteria evaluasi untuk selalu membenahi kendala-kendala yang pernah dialami sehingga sesuai harapan yang ingin kita capai bersama. Secara umum dipakai pengukuran atas biaya yang telah dikeluarkan, keuntungan dari kebijakan pemerintah, efektivitas anggaran, keadilan, legalitas, dan akseptabilities secara politias 29
Sebagai contoh Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya dalam skala Nasional namun sampai menyentuh kehidupan masyarakat dalam satuan terkecil, termasuk dalam sebuah Provinsi maupun daerah-daerah yang terpencil seperti kampung ataupun desa. Untuk itu tentu saja harus terjadi hubungan yang sinergi diantara unsur-unsur pemerintahan didaerah dengan aparat penegak hukum yaitu polri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa :“Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi serta subsidiaritas.
Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain yaitu pemerintah daerah setempat dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah dibutuhkan sebuah wadah koordinasi yang dapat mengsiknkronkan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam menciptakan rasa aman dan tata tertib (Irjen Polri Drs. Momo Kelana. 2002. Dalam memahami UU kepolisian terbitan PTIK PreSs). Maka dari itu diperlukan evaluasi dari tahun ketahun agar mampu mendapatkan seberapa besar kejasama pemerinbtah daerah dengan penegak hukum.

## Kesimpulan
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menjalankan kepentingan negara  melalui pemerintah daerah yang otonom, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kota atau desa perlu adanya kerjasama disemua elemen warga negara baik rakyat ataupun pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (polisi) semuanya harus bersinergi secara bersama terutama peran pemerintah daerah dengan polisi, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik sehingga ketertiban dan keamanan terjamin serta berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945 di alenia ke-4 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. adapun dalam  Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 29  Prasojo, Diat, dkk. (2010). Financial resources sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal internasional manajemen pendidikan. Volume 4. Nomor 02. page.25.
Indonesia untuk fungsinya  diatur  dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi serta subsidiaritas”.
Disebutkan juga dalam perundang-undangan bahwa dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang no. 9 Tahun 2015 tentang tuhas kepala daerah di sebutkan bahwa memelihara dan ketertiban masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain yaitu pemerintah daerah setempat dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing- masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keduanya sebagai abdi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Nasional
Angkasa, Agus, Raharja. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Menegakan Hukum . Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11. No 3. September 2011, hal 395.
Burhansyah A, Muhammad, dkk. (2016), Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia . Journal Of International Relations. Volume 2. Nomor . hal.44. Nugraha, Satria. (2018). Hubungan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Morality. Volume 4. No 1. Juni 2018, hal 1. Hafied, cangara, buluara, adi jaya, dkk. (2015) . Opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat di daerah rawan konflik kota makassar . Jurnal Komunikasi KAREBA. Volume 4. No 4. Oktober 2015, hal 422.
Widyastuti, A.Reni. (2008). Penegakan hukum: mengubah strategi dan supremasi hukum ke mobilisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan . Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 26. No 3. Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 240,247.
M.Saragih,Tomy. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan . Jurnal Sasi. Volume 17. No 3. Juli-September 2011. hal 14. Rosana, Elya. (2013). Hukum dan perkembangan masyarakat. Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam). Volume 9. No 1. 2013.hal 100-101.
Sekartadji, Kartini. (1993). Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Nomor 6. hal.547.
Prastyo, Teguh. (2009). Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi. Jurnal Hukum. Volume 1. No 16. Januari 2009. hal 18. Hakim, lukman, dkk. (2009). Pembuatan film pendidikan masyarakat tentang lalu lintas kepolisian resort karanganyar. Journal Speed-sentra penelitian engineering dan edukasi. Volume 2. No 2. 2009. hal 48.
Wal’iqrom, Suljalali. (2017). Peranan Satuan Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda. Jurnal administrasi negara. Volume 5. No  1. 2017.hal 5549.

## Jurnal internasional
Djanggih, Hardianto. (2017). THE EFFECTEVENES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION ( Investigation Case Study Year 2008-2016) . Jurnal Dinamika Hukum. Volume 17. Number 2. page.153. Ijaiya, Hakeem, Dkk. (2018). Law A Means Of Serving Justice On Nigeria . Journal Unnes Pandecta. Volume 13. Number 1. hal.3.
Prasojo, Diat, dkk. (2010). Financial resources sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal internasional manajemen pendidikan. Volume 4. Nomor 02. page.25.
Reza, Syah, dkk. (2017). Use Of Criminal Investigation Scientific Method In Crime Investigation (Case Study In Shout Sulawesi Police) . Vrijspraak International Journal Of Law. Volume 1. Number 1. page.2. Sulistyanta. (2013). Implications Of The Criminal Code Crime Out Crime Out In Criminal Law (Case Study Taraf Sync) . Journal Of Legal Dynamics. Volume 13. Number 2. page 180.
Wilson, steve, dkk. (2004). Public Satisfaction With The Police In Domestic Violance Cases: The Importance Of Arreest, Expectation, And Involuntary Contact. American Journal Of Criminal Justice. Spring 2004:28,2: page.235-254.

## Buku
Kawuryan, Hyronimus, dkk. (2015). Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor. Ghalia Indonesia. Labolo, Muhadam. (2015) Dianamika Politik dan Pemerintahan Lokal . Bogor. Galia indonesia. Maksudi, Irawan, dkk. (2015) Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik) . Jakarta. Rajawali Pers.
Mukarrom, Zainal, dkk. (2015) Membangun kinerja pelayanan publik menujun clean goverment and good governance. Bandung. CV PUSTAKA SETIA.
Fujiartanto, Agusta, dkk. (2014) Indeks Kemanandirian Desa . Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Perundang-undangan
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia . Lembaran Negara RI Tahun 2002. Nomor 3710. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 33. Sekretariat Negara. Jakarta.