INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3573-3592 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak

## Di Sulawesi Selatan
Waldhania 1 ✉ , Muhammad Su’un 2 , Hamzah Ahmad 3
Fakultas Ekonomu dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia Email: waldhaniawaldha09@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  wajib  pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif,  yang  dimana  Karakteristik pengambilan  sampel  dasar  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  paling  banyak  untuk  setiap  pemetaan wilayah di Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak, Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.
Kata  Kunci:  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi; Jumlah Wajib Pajak;  Penagihan Pajak dengan Surat Teguran; dan Surat Paksa terhadap Tunggakan.
This study aims to determine influence economic growth, the number of taxpayers, tax collection with warning  letters  and  forced  letters  on  tax  arrears  in  South  Sulawesi.    This  study  uses  descriptive quantitative research, where the sampling characteristics are based on the largest number of corporate taxpayers for each regional mapping in South Sulawesi. The analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the results of the regression test that the constant value is negative, Economic Growth has a positive and significant effect on Tax Arrears, Number of Taxpayers has a positive and significant effect on Tax Arrears, Tax Collection with a Letter of Reprimand has a positive and significant effect on Tax Arrears and Tax Collection with a Forced Letter has a negative and significant effect on Tax Arrears. Keyword: The Effect of Economic Growth; Number of Taxpayers Tax Collection by Letter of Reprimand; Forced Letter on Arrears.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pemerintah  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan  membangun negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari sumber daya  alam  suatu  daerah  maupun  dari  sumbangan  masyarakat  kepada  negara  untuk pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  merupakan  kegiatan  yang berkesinambungan  dan  berjangka  Panjang    yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  baik  materil  maupul  spiritual  (Arif  et  al.,  2023).  Pajak  merupakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan sangat penting bagi pelaksanaan dan  peningkatan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  seperti meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah Negara seperti masalah sosial serta menjadi  kontrak  sosial  antara  pemerintah  dan  warga  negaranya.  Pajak  bisa  dirasakan manfaatnya  hampir  disetiap  tempat  seperti  pada  bagian  kesehatan,  pendidikan, transportasi, sarana dan prasarana umum dan lain sebagainya. Pentingnya peran pajak membuat  Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  berbagai  cara  untuk  memaksimalkan penerimaan pajak. Dan dari cara atau upayah yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan disegala bidang. Di Indonesia, Pajak sebagai sumber utama penerimaan  negara  yang  menyumbang  sekitar  70%  dari  seluruh  penerimaan  negara. Dengan  demikian,  tanpa  penerimaan  pajak,  sebagian  besar  kegiatan  Negara  seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan (Nadia & Kartika, 2020). Menurut (Barlan et al., 2021) Masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak,  hal  ini  menjadi  faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dan agar semakin berkurang juga tunggakan
di  sektor  pajak  itu  sendiri.  Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama  pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bersifat dinamika dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Perbaikan dan perubahan mendasar  dalam  segala  aspek  perpajakan  menjadi  alasan  dilakukannya  reformasi perpajakan  dari  waktu  ke  waktu,  yang  berupa  penyempurnaan  terhadap  kebijakan perpajakan  dan  system  administrasi  perpajakan.  Perpajakan  merupakan  pilar  utama pengembangan  pembangunan  ekonomi  nasional,  namun  faktanya  dunia  perpajakan tidak luput dari masalah moral dan etika seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar  pajak    (Damis  et  al.,  2021).  Pemerintah  mewajibkan  masyarakatnya  untuk membayar pajak, hal  ini sesuai  dengan ketentuan  perpajakan KEP-DJP No.161/PJ/2001 yang  menyatakan  setiap  badan  atau  orang  yang  berada  di  indoensia  apabilah  telah memenuhi kewajban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan  melaporkan  pajak,  begitu  pula  bendaharawan  sebagai  pemotong  dan  pemungut pajak.  Nadya  Sarjono,  (2018)  menyatakan  bahwa  Besar  kecilnya  penerimaan  pajak ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh  masyarakat  melalui  aktifitas  ekonominya  tersebut.  Ukuran  dalam  menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai Pajak Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan  lainnya.  Perkembangan  ekonomi  menyebabkan  pemungutan  pajak  yang semakin  meningkat  dan  semakin  meningkatnya  penerimaan  pajak  menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Pada ketentuan perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak dalam peran sertanya menangung  pembiayaan  Negara,  maka  tingkat  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  dan pertumbuhan  ekonomi  harus  diperhatikan  guna  meningkatkan  pendapatan  Negara. Wajib  Pajak  sangat  ikut  serta  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Namun nyatanya  masih  ada  dijumpai  tunggakan  pajak  sebagai  akibat  tidak  dibayarnya  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  sesuai  aturan  yang  ditetapkan.  Padahal,  sumber  dana memegang  peranan  yang  sangat  penting,  baik  untuk  berjalannya  pemerintahan  dan
pembangunan maupun untuk urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Nurwani M, 2018).
Kendala dalam penerimaan pajak selalu ada, diantaranya adalah Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak terutangnya (Awa & Sitinjak, 2017). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan utnuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan cara memperdayakan  (empowerment)  petugas  pajak  dan  menyadarkan  wajib  pajak  akan kewajiban  pajaknya.  Kesdaran  wajib  pajak  sebagai  salah  satu  kunci  keberhasilan pemungutan pajak  (Rahyuni et al., 2020). Perkembangan tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya(Sundari & Sinaga, 2020). Untuk  itu  perlu  tindakan  penagihan  pajak  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang memaksa (Waluyo, 2017). Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut, Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat  melakukan  tindakan  penagihan.  Proses  penagihan  pajak  dimulai  dengan  surat teguran  dan  dilanjutkan  dengan  surat  paksa.  Dilakukannya  penagihan  pajak  ini  guna meminimalkan tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak secara aktif dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Maryana  &  Sagala,  2019).  Atas  dasar  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000.  Tindakan  penagihan  diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya makan akan dilakukan tindakan secara paksa. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  serta  dapat  mendorong  peningkatan kesadaran  sehinga  dapat  mengurangi  tunggakan  pajak  yang  terjadi  (Wahyuni,  2016). Menetapkan  target  penerimaan  yang  sangat  tinggi  dan  secara  konsisten    meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, merupakan bukti bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan public. Peningkatan penerimaan pajak adalah wajar karena secara logika, jumlah  pajak  yang  dibayarkan  dari  tahun  ke  tahun  meningkat  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  yang dilakukan Nurwani M, (2018) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh  terhadap tunggakan pajak. Dan hasil parsial  yang didapatkan  adalah jumlah  pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak, hal ini karena peningkatan pendapatan tidak dibarengi dengan kemauan membayar pajak sehingga tunggakan pajak menjadi
tinggi.  Jumlah  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tunggakan  pajak  di  Sulawesi Selatan, karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya adalah wajib pajak dengan omset yang  besar  yaitu  Rp.  30.000.000.000  per  tahun  untuk  sejumlah  kecil  wajib  pajak.  Dan Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan, karena kenaikan inflasi akan mengurangi tunggakan pajak akibat aturan amnesiti atau celah bagi wajib pajak. Menurut Nurwani jumlah tunggakan pajak cenderung meningkat di Kanwil DJP Sulselbatra. Diketahui bahwa tunggakan pajak muncul antara lain  karena wajib  pajak  enggan  membayar  pajak  dan  kesulitan  dalam  memungut  pajak,  sehingga mengakibatkan  terjadinya  tunggakan  pajak.  Besarnya  tunggakan  pajak  yang  diikuti dengan kenaikan jumlah wajib pajak sehingga kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan  dapat  meningkatkan  kemauan  untuk  membayar  pajak  sehingga  jumlah tunggakan pajak akan berkurang. Selain itu hasil dari penelitian yang dilakukan Sulaiman, (2011) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wajb Pajak secara  simultan  atau  bersama-sama  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah tunggakan  pajak  dan  secara  parsial  baik  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat  inflasi  dan Jumlah Wajib Pajak juga berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak di  Kabupaten Sikka NTT. Dilihat dari Tunggakan Pajak berdasarkan target APBN pada periode 2001-2010 tidak banyak, bahkan pada tahun 2008 melebihi beban target yang ditetapkan. Namun  jika melihat berdasarkan SPPT, masih banyak pajak yang tidak dapat ditagih yang berkisar antara Rp. 293.103.970 hingga Rp. 996.044.732 atau sekitar 19,58% hingga  42,94%  dengan  rata-rata  tunggakan  pertahun  sebesar  Rp.  509.073.497. Tunggakan pajak dari tahun ke ketahun selalu mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak faktor, termasuk di dalamnya kenaikan harga objek pajak dan perbahan bentuk objek  pajak  misalnya  rumah  yang  dahulu  semi  permanen  tapi  kemudian  mengalami perubahan penjadi permanen, ini mengakibatkan kenaikan Nilai jual objek pajak tersebut. Berdasarkan  data  yang  ada,  kondisi  tunggakan  pajak  yang  terdaftar  pada  Kanwil  DJP Sulselbatra  maupun  data  pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  wajib  pajak  pada  tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Data Tunggakan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak

## Tahun 2018-2022
Tahun Tunggakan Pajak (Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) Jumlah Wajib Pajak 2018 700.556.703.801 7,04 32.982 2019 579.916.639.547 6,91 36.410 2020 676.931.616.215 -0,71 40.613 2021 723.334.486.873 4,64 47.415 2022 449.307.694.735 5,09 58.717
Sumber : Kanwil DJP Sulselbatra dan BPS Sulsel
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terkahir jumlah wajib pajak badan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pada jumlah tunggakan  pajak.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  fluktuatif    menjadi  salah  satu  faktor bertambahnya  tunggakan  pajak.  Kondisi  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  baik diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak sehingga tunggakan akan  semakin  berkurang.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  termotivasi  untuk melakukan penelitian ini karena penelitian terkait tunggakan pajak masih menarik untuk diteliti secara ilmiah dan hasil dari penelitian sebelumnya ini masih beragam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Oleh Nurwani M,  (2018).  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  peneliti menambahkan  tambahan  jangka  waktu  penelitian.  Peneliti  sebelumnya  menggunakan data tahun 2009-2013. Jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya adalah kuantitatif yaitu  data-data  dalam  bentuk  angka  seperti  jumlah  wajib  pajak,  PDRB  dan  jumlah tunggakan  pajak  dan  metode  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, penagihan pajak dan tunggakan pajak untuk diteliti. Jenis data yang digunakan peneliti juga sama, menggunakan kuantitatif yaitu data-data dalam bentuk angka seperti jumlah wajib pajak, PDRB, jumlah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan jumlah tunggakan pajak namun periode objeknya berbeda yaitu antara tahun 2018-2022 dan  metode  analisis  data  tetap  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Alasan  peneliti menggunakan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel penelitian dan ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat  Paksa  terhadap  Tunggakan  Pajak  di  Sulawesi  Selatan.  Peneliti  menggunakan variabel  independen  dan  dependen  pada  penelitian  kali  ini.  Variabel  yang  digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan Penagihan Pajak sebagai variabel

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dimana  jenis  penelitian  ini  akan menghasilkan penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian berupa data  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  data  yang  akan  dikumpulkan  selama  proses penelitian.  Data  sekunder  adalah  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  menjadi bentuk-bentuk seperti angka, grafik, diagram, gambar, dan lain-lain sehingga membuat data  lebih  informatif  bagi  mereka  yang  membutuhkannya.  Data  Sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan sumber-sumber lain seperti jurnal-jurnal.
Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
Jenis data yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi  tingkat  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  jumlah  wajib  pajak,  jumlah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan jumlah tunggakan pajak Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai pendukung penelitian. sumber data ini diperoleh dari berbagai instansi yang  terkait  yaitu,  Badan  Pusat  Statistik  Sulawesi  Selatan,  Kantor  Pelayanan  Pratama Madya dan berbagai jurnal penelitian lainnya. data sekunder dalam penelitian ini berupa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, Jumlah Wajib  Pajak, jumlah  penagihan pajak dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  serta  Tunggakan  pajak  yang  ada  di  Sulawesi Selatan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak    yang  terdaftar  di  KPP Madya  Makassar.  Rencana  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  probability sampling. Menurut Sekaran, (2006) Desain  sampling probalitas  jika perwakilan sampel penting dalam konteks generalisasi yang lebih luas. Probability sampling adalah teknik
pengambilan  sampel  yang  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  anggota populasi  untuk  dijadikan  sampel.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah cluster  sampling  atau  sampling  area  jika  sumber  data  atau  populasinya  sangat  luas misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau pegawai suatu usaha yang tersebar di  seluruh  provinsi.  Untuk  menentukan  daerah  mana  yang  akan  digunakan  sebagai sampel, terlebih dahulu ditentukan wilayah populasi secara acak dan jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing wilayah tersebut ditentukan dengan teknik probabilitas stratified  random  sampling  dengan  mepertimbangkan  besaran  yang  dapat  bervariasi. Penelitian ini menggunakan pemetaan wilayah dimana, Sulawesi Selatan akan dipetakan sesuai dengan wilayah , yaitu:
1. Sulawesi Selatan bagian Barat yaitu Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Pinrang dan Pare-pare
2. Sulawesi Selatan bagian Selatan yaitu Jeneponto dan Takalar
3. Sulawsi Selatan bagian Timur yaitu Bantaeng, Sinjai, Bone, dan Bulukumba
4. Sulawesi Selatan bagian Tengah yaitu Wajo, Sidrap Soppeng dan Enrekang
5. Sulawesi Selatan bagian Utara yaitu Palopo, Luwu, Toraja Utara, dan Tanah Toraja Karakteristik  pengambilan  sampel  ini  atas  dasar  jumlah  wajib  pajak  badan  yang paling banyak untuk setiap pemetaan wilayah.

## Teknik Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder melalui literatur yaitu mengumpulkan data tertulis baik berasal dari dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Jumlah Wajib Pajak,  jumlah  penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  serta  Jumlah Tunggakan Pajak Di Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel dalam penelitian ini. Variabel independen adalah Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. variabel dependen adalah  Tunggakan  Pajak.  Statistik  deskriptif  bertujuan  memberikan  gambaran  atau deskripsi  dari  sekumpulan  data  yang  dilihat  dari  nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tabel dibawah menyajikan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

## Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pertumbuhan Ekonomi 30 1276.00 133133.00 27435.7667 44120.72428 Jumlah Wajib Pajak 30 393.00 23635.00 4152.4667 6644.91185 Penagihann Pajak dengan Surat Teguran 30 782.00 172708.00 27484.6667 41206.87200 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 30 15.00 5946.00 1063.7667 1670.72453 Tunggakan Pajak 30 1821618214 571781886278 80461955533.83 170883707266.693 Valid N (listwise) 30
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel  diatas diketahui jumlah  data atau  pada setiap  variabel  yaitu  30  sampel  penelitian.  Penjelasan  variabel  akan  diuraikan  sesuai dengan data pada tabel 3 sebagai berikut:

## a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 1276  yang  terdapat  pada  kabupaten  wajo  tahun  2018  dan  nilai  maximum  sebesar 133133 yang terdapat pada kota makassar tahun 2022. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 27435,7667 dan nilai standar deviasi sebesar 44120,72428.
b. Jumlah Wajib Pajak
Jumlah  nasabah  sebagai  variabel  independen  memiliki  nilai  minimum  sebesar  393 orang yang terdapat pada takalar tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 23,635 orang yang terdapat pada kota makassar tahun 2022. Variabel jumlah nasabah memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 4152.4667 dan nilai standar deviasi sebesar 6644,91185.
c. Penagihann Pajak dengan Surat Teguran
Penagihann Pajak dengan Surat Teguran sebagai memiliki nilai minimum sebesar 782 yang  terdapat  pada  takalar  tahun  2019  dan  nilai  maximum  sebesar  172,708  yang terdapat pada kota makassar tahun 2021. Variabel Penagihann  Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 27484,6667 dan nilai standar deviasi sebesar 41206,87200.
d. Penagihann Pajak dengan Surat Paksa
Penagihann Pajak dengan Surat Paksa sebagai memiliki nilai minimum sebesar 15 yang terdapat  pada  takalar  tahun  2019  dan  nilai  maximum  sebesar  5,946  yang  terdapat pada  kota  makassar  tahun  2022.  Variabel  Penagihann  Pajak  dengan  Surat  Paksa memiliki  nilai  mean  (rata-rata)  sebesar  1063,7667  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar
1670,72453.
e. Tunggakan Pajak
Tunggakan Pajak sebagai memiliki nilai minimum sebesar 1,821,618,214 yang terdapat pada takalar tahun 2020 dan nilai maximum sebesar 571,781,886,278 yang terdapat pada kota makassar tahun 2021. Variabel Tunggakan Pajak memiliki nilai mean (rata- rata) sebesar 80,461,955,533.83 dan nilai standar deviasi sebesar 170,883,707,266.693.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji Kelayakan Model (Koefisien Determinasi)
Koefisien  determinasi  (R2)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  varians variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah  0  dan  1.  Semakin  dekat  koefisien  determinasi  dengan  1  maka  semakin  kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan semakin dekat koefisien determinasi dengan 0 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kecil (Sugiyono, 2014), dengan analisis sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil uji Koefisien determinasi (R2) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .968 a .937 .927 46306569088.723
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran , Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Wajib Pajak
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  6  terdapat  angka  R  sebesar  0,968  yang  menunjukkan  bahwa hubungan antara Tunggakan Pajak dengan keempat variabel independennya sangat kuat, karena berada di defenisi sangat kuat yang angkanya 0,800 – 1,000. Sedangkan nilai R square sebesar 0.937 atau 93,7% ini menunjukkan bahwa variabel Tunggakan Pajak, dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan  Surat  Teguran  dan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa.  Sebesar  93,7% sedangkan sisanya 6,3% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

## Uji Persamaan Regresi
Analisis  regresi  berganda  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  pendapatan  kredit  dan  jumlah  nasabah  terhadap  penyaluran  kredit.  (Azuar Juliandi  &  Saprinal,  2014)  Setelah  hasil  uji  asumsi  klasik  dilakukan  dan  hasilnya  secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut
adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda :
Tabel 7 Hasil uji Model Persamaan Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) - 23791563168.353 10269425604.196 - 2.317 .029 Pertumbuhan Ekonomi 4453804.815 1038780.604 1.150  4.288  .000 Jumlah Wajib Pajak 4326564.305 9878681.135 .168 .438  .665 Penagihann Pajak dengan Surat Teguran 1363827.380 553745.529 .329  2.463  .021 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -68990962.268 31597524.965 -.675 - 2.183 .039
a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:
Y =-23791563168.353+4453804.815X1+4326564.305X2+1363827.380X3- 68990962.268X4
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1) Nilai  konstanta  adalah  -23791563168.353  ini  menunjukkan  bahwa,  jika  variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) bernilai konstan, maka nilai variabel dependen (Tunggakan Pajak) sebesar -23791563168.353 satuan.
2) Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (b1) adalah 4453804,815 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan penurunan sebesar 4453804,815 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.
3) Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak (b2) adalah 4326564.305 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 4326564.305 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang tidak searah antara  variabel  jumlah  wajib  pajak  dengan  variabel  Tunggakan  Pajak  (Y).  Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.
4) Koefisien regresi Penagihann Pajak  dengan Surat Teguran (b3) adalah 1363827.380 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 1363827.380  jika  nilai  variabel  X3  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan  variabel independen  lainnya  bernilai tetap. Koefisien  bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang tidak searah antara variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dengan variabel Tunggakan Pajak (Y). Semakin tinggi Penagihann Pajak dengan Surat Teguran maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.
5) Koefisien regresi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (b4) adalah -68990962.268 dan bertanda negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar - 68990962.268  jika  nilai  variabel  X4  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan  variabel independen  lainnya  bernilai tetap. Koefisien  bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang searah antara variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan variabel Tunggakan Pajak (Y). Semakin menurun Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.

## Hasil Uji t
Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai  signifikansi t < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen  tersebut  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) - 23791563168.35 3 10269425604.19 6 - 2.317 .02 9 Pertumbuha n Ekonomi 4453804.815 1038780.604 1.150 4.28 8 .00 0 Jumlah Wajib Pajak 4326564.305 9878681.135 .168 .438 .66 5 Penagihann Pajak dengan Surat Teguran 1363827.380 553745.529 .329 2.46 3 .021 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -68990962.268 31597524.965 -.675 - 2.183 .03 9
a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap penyaluran kredit.

## 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Hasil perhitungan uji t variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai t sebesar 4,288 dengan p value 0,000 > 0,05. Hal ini berarti H1 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.
2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Hasil  perhitungan  uji  t  variabel  Jumlah  Wajib  Pajak  diperoleh  nilai  t  sebesar  0,463 dengan p value 0,665 < 0,05. Hal ini berarti H2 ditolak dan sehingga dapat dikatakan
bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.
3) Pengujian Hipotesis Tiga (H3)
Hasil perhitungan uji t variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran diperoleh nilai t sebesar 2,463 dengan p value 0,021 > 0,05. Hal ini berarti H3 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.
4) Pengujian Hipotesis Kedua (H4)
Hasil perhitungan uji t variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diperoleh nilai t sebesar -2,183 dengan p value 0,039 > 0,05. Hal ini berarti H4 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.

## Hasil Uji F (Simultan)
Menurut (Ghozali, 2011) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  atau  terikat.  Dasar  pengambilan keputusannya adalah H0 diterima dan Ha ditolak jika F hit ung < F tabel, untuk α= 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel, untuk α= 0,05 yang berarti ada  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
Tabel 9 Hasil uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 79322854234783 5600000000.000 4 1983071355869589 00000000.000 92.481 .000 b Residual 536074585192169 80000000.000 25 214429834076867 9200000.000 Total 84683600086705 2600000000.000 29
a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak
b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran , Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Wajib Pajak
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara simultan (bersama-sama) mempunyai  pengaruh  terhadap  Tunggakan  Pajak,  dengan  probabilitas  0,000.  Hal  ini berarti probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Tunggakan Pajak.

## Pembahasan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tunggakan Pajak
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tunggakan  Pajak.  Namun  ini  dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Pertumbuhan Ekonomi maka Tunggakan Pajak akan menurun. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran yang tiggi pada masyarakat terkait dengan kewajibannya sebagai warga negara dan merupakan implikasi dari penerapan sistem Self Assesment dimana  negara  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk menghitung nominal pajak yang harus dibayarkan. Kenaikan tunggakan pajak yang terjadi dikarenakan kepatuhan, Kepatuhan wajib pajak lahir dari kesadaran secara individual, ini tentu berkaitan dengan sikap dan perilaku dari wajib pajak yang  bersangkutan.  Tipekal  wajib  pajak  yang  berbeda  tentu  saja  dengan  sikap  dan perilaku yang berbeda, wajib pajak dengan sikap dan perilaku yang taat, patuh dan sadar akan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  akan  patuh  pada  aturan  perpajakan  yang berlaku sebaliknya wajib pajak yang secara sikap dan kurang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara cenderung tidak patuh/taat terhadap aturan yang ada, jadi jika kesadaran  membayar  pajak  kurang  dengan  alasan  apapun  (baik  dengan  tingkat penghasilan  yang  tinggi  ataupun  rendah)  wajib  pajak  cenderung  tidak  patuh (menunggak),  terlebih  lagi  dengan  adanya  beberapa  aturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibarengi dengan peraturan yang disisi lain memberikan ruang dan kesempatan kepada  wajib  pajak  yang  kurang  patuh  untuk  memanfaatkan  celah  aturan  yang  ada, seperti  adanya  PMK  29/PMK  03/2015  tentang  penghapusan  sanksi  pajak  2%,  PMK  91 tahun 2015, sunset policy dan aturan lainnya seperti rencana diberlakukan kembali tax amnesty. Pertumbuhan Ekonomi secara sederhana dapat dipahami sebagai peningkatan output  atau  peningkatan  pendapatan  nasional  bruto  selama  priode  waktu  tertentu, seperti satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan berkembang jika balas jasa riil
atas penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, konsep pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan kemampuan material untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu  (Nadya  Sarjono,  2018).  Hasil  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurwani M, (2018) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tungakan pajak di Sulawesi Selatan. Artinya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tunggakan pajak di Sulawesi  Selatan  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  disebakan  karena  masih  kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Penelitian ini senada dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  marpaung  (2008)  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.
Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tunggakan Pajak.. Hal ini menunjukan bahwa karena Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  self assessment system fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi  perpajakan  yang  menuntut  keikut  sertaan  wajib  pajak  untuk  aktif  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  membutuhkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang tinggi  Yaitu  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan kebenarannya. Hakikinya, kewajiban wajib pajakakan menjadi hak fiskus, sebaliknya hak wajib  pajak merupakan  kewajiban fiskus untuk memenuhinya. Sebagai contoh, adalah kewajiban  perusahaan untuk mendaftarkan diri  sebagai wajib  pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) serta mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),  maka  kewajiban  fiskus  untuk  memberikannya  (NPWP  dan  NPPKP)  setelah memberikan  verifikasi  yang  diperlukan.  Kewajiban  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak yang  terhutang.  Jika  jumlah  wajib  pajak  yang  tinggi  diikuti  dengan  kepatuhan pembayaran/pelaporan  SPT  tahunansesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan  maka tunggakan pajak menjadi berkurang, akan tetapi meski wajib pajak telah patuh melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan tetapi tidak sesuai  dengan jumlah yang terutang maka terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak. Hal ini berarti kenaikan jumlah wajib pajak akan berpengaruh  terhadap tunggakan pajak apabila wajib  pajak yang terdaftar tidak melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan baik untuk OP maupun Badan.
Peningkatan penerimaan dari sektor pajak merupakan hal yang wajar karena secara logika jumlah pajak yang terutang dari tahun ke tahun akan meningkat seiring dengan bertambanya  jumlah  penduduk  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Juddiseno,  2007).
Mardiasmo, (2016) menunjukkan Wajib Pajak adalah salah satu dari subjek yang dikenai pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Peningkatan jumlah wajib pajak akan menyebabkan peningkatan jumlah penerimaan pajak. namun di satu sisi,  peningkatan jumlah wajib pajak juga akan membuat  jumlah tunggakan pajak meningkat pula. Hasil ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulaiman,  (2011)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  berpengaruh  tapi  tidak  signifikan  terhadap tunggakan  pajak    di  Kabupaten  Sikka  NTT.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan (Marpaung,  2008)  menemukan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara.
Pengaruh Penagihann Pajak dengan Surat Teguran terhadap Tunggakan Pajak
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  variabel  Penagihann  Pajak  dengan  Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Namun ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Penagihann Pajak dengan Surat Teguran maka Tunggakan Pajak akan menurun.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Hasil  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa perubahan Penerimaan Tunggakan Pajak Badan yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat  Teguran,  dengan  demikian  dapat  dinyatakan  semakin  banyak  penerbitan  Surat Teguran maka Penerimaan Tunggakan Pajak Badan juga semakin mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis tersebut sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Teguran bahwa Surat  Teguran  merupakan  produk  hukum  yang  diterbitkan  sebagai  alat  untuk meningkatkan dan mencapai Tunggakan Pajak Badan. Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk memperingatkan atau menegur kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak  (Irmayana,  2020).  Dengan  adanya  penerbitan  surat  teguran  ini  diharapkan para  penanggung  paak  dapat  segera  melunasi  utang  pajaknya  sehingga  tidak  perlu dilakukan  penagihan  secara  paksa  (Rahmawati,  2022).  Hasil  ini  mendukung  penelitian yang  dilakukan  (Irmayana,  2020)  dalam  penelitiannya  menemukan  hasil  analisis  yang menunjukkan  bahwa  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  penerimaan  tunggakan  pajak.  Maryana  &  Sagala,  (2019)  juga melakukan penelitian dan menemukan hasil, secara simultan penagihan pajak dengan surat  teguran  dan  surat  paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektifitas  pencairan tunggakan pajak.
Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tunggakan Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tunggakan  Pajak.  Namun  ini  dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana
semakin  menurun  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  maka  Tunggakan  Pajak  akan menurun.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  perubahan  Penerimaan  Tunggakan  Pajak  Badan yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat Paksa, dengan demikian dapat dinyatakan semakin  kurang  penerbitan  Surat  Paksa  maka  Tunggakan  Pajak  Badan  juga  semakin mengalami penurunan. Berdasarkan  analisis tersebut sesuai  dengan tujuan  penerbitan Surat Paksa bahwa Surat Paksa juga merupakan produk hukum yang diterbitkan sebagai alat untuk meningkatkan dan mencapai Penerimaan Tunggakan Pajak Badan. Surat paksa merupakan surat yang dikeluarkan jika dalam waktu 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat  teguran,  penanggung  jawab  tidak  melunasi  utang  pajaknya.  Surat  paksa  harus dibayarkan  dalam  watu  1x24  jam.  Surat  paksa  dikeluarkan  oleh  seorang  pejabat  yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dalam hal ini penagihan pajak dilakukan secara terpusat, menteri  keuangan  menunjuk  penanggung  jawab  penagihan  pajak  terpusat.  Misalnya, kepala kantor pelayanan pajak bagi wajib pajak yang terdaftar di wilayah tempat kerjanya (Rahmawati, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2022) menemukan hasil penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  secara  parsial  berpengaruh    signifikan  terhadap fektifitas  pencairan  tunggakan  pajak.  Sundari  &  Sinaga,  (2020)  dalam  penelitiannya menemukan hasil yang menunjukkan  bahwa pengaruh  penagihan pajak  dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

## SIMPULAN
Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan  signifikan terhadap Tunggakan Pajak.  Hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Pertumbuhan Ekonomi maka Tunggakan Pajak akan menurun, 2). Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tunggakan  Pajak.  Hasil  uji  regresi  yang  nilai  konstant  bersifat  negatif  yang  dimana semakin  meningkat  Jumlah  Wajib  Pajak  maka  Tunggakan  Pajak  akan  menurun,  3). Penagihann  Pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Tunggakan  Pajak.  Hasil  uji  regresi  yang  nilai  konstant  bersifat  negatif  yang  dimana semakin meningkat Penagihan Pajak dengan Surat Teguran maka Tunggakan Pajak akan menurun, 4). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  Tunggakan  Pajak.  Hasil  uji  regresi  yang  nilai  konstant  bersifat  negatif  yang dimana semakin menurun Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka Tunggakan Pajak akan menurun. Maka saran yang diajukan adalah Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu  mengurangi  tingkat  tunggakan  pajak.  Pemerintah  harus  menciptakan lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Hal  ini  membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi tunggakan pajak.
Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Makassar  Utara.  Jurnal  Akuntansi  &  Sistem  Informasi  (Jastin),  1(1). Http://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jasin/Article/View/1358
Barlan,  A.  R.,  Laekkeng,  M.,  &  Sari,  R.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Adz  Dzahab:  Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(2), 168 – 178.
Http://Journal.Iaimsinjai.Ac.Id/Index.Php/Adz-Dzahab
Damis, S., Su’un, M., & Tenriwaru. (2021). The Effect of Taxpayer Perception on Tax -Paying Compliance on Young Entrepreneurs In The City Of Parepare Is Moderated By Bugis Cultural.  Economos:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis,  4(1),  2615 – 7039. Http://Www.Jurnalpertanianumpar.Com/Index.Php/Economos/Article/View/778
Irmayana.  (2020).  Pengaruh  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan,  Dan  Pengumuman  Lelang  Terhadap  Penerimaan  Tunggakan  Pajak. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11872/
Khodijak, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang  Ilir  Barat.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan,  10(2),  96 – 105. https://doi.org/https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.665
Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat  Paksa  Terhadap  Efektifitas  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Majalaya). Jurnal Akuntansi Tahun Xii, 1 – 10. https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/601/444
Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V20i2.928
Nurwani M. (2018). The Influence of Number of Populations, Amount of Taxpayers and Inflation On Taxation In South Sulawesi. Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 57 – 68. Http://Ekbis.Sindonews.Com
Rahmawati, A. Y. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi  Administrasi,  Dan  Kualitas  Penetapan  Pajak  Terhadap  Sikap  Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/44258
Rahyuni, S., Nurwana, A., & Sidik Tjan, J. (2020). The Influence of Tax Extensification and Intensification  on  Local  Taxrevenues.  Jurnal  Mirai  Management,  6(1),  2597 – 4084.
Https://Journal.Stieamkop.Ac.Id/Index.Php/Miraipg.225
Sundari,  R.,  &  Sinaga,  S.  N.  (2020).  Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  Pada  Kpp  Pratama  Bandung  Cibeunying. Logistic
And Accounting Development Journal, 1(1), 65 – 75. https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/595/438
Wahyuni, N. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 10(2), 31 – 42. Http://Repository.Umi.Ac.Id/1580/1/Hgtdsfs.Pdf