INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 314-327 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Arahan Mitigasi Bencana Tsunami Di Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat
Anggun Mutia Qatrunada 1 ✉ , Yudha Rahman 2 , Adnin Musadri Asbi 3
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur Dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera
Email: Anggunqatrunada@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia secara internasional dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia disebabkan sekitar 71% atau dua pertiga wilayahnya adalah berupa lautan. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang kaya akan  potensi  baik  dari  sisi  ekonomi,  wisata,  sumber  daya,  namun  juga  berpotensi  besar  terhadap ancaman  bencana.  Pada  kawasan  wisata  yang  berada  didaerah  pesisir  terdapat  ancaman  bencana tsunami  yang  memberikan  dampak  dan  kerugian  pada  wilayah  terancam  bencana  tsunami.  Potensi utama Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pariwisata sehingga banyak wisatawan yang berkunjung untuk berlibur dan menikmati keindahan alamnya, seperti di Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki objek wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Tanjung Setia. Mengingat objek wisata Pantai Tanjung Setia berada di kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Barat sehingga sangat rentan terhadap bencana pesisir yaitu bencana tsunami, maka kerugian yang terjadi akibat bencana tsunami akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dari masyarakat lokal dan perekonomian daerah apabila  masyarakat  dan daerah  tersebut sangat bergantung pada pariwisata. Oleh  sebab  itu,  upaya mitigasi bencana tsunami sangat diperlukan di kawasan pariwisata khususnya pada objek wisata Pantai Tanjung Setia, maka butuh dilakukan penelitian terkait arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai  Tanjung  Setia  Kabupaten  Pesisir  Barat  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  kawasan  pariwisata pesisir yang tanggap bencana. Berdasarkan analisis, didapatkan arahan mitigasi bencana tsunami di objek  wisata  Pantai  Tanjung  Setia  Kabupaten  Pesisir  Barat  terdiri  dari  mitigasi  struktural  berupa pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan signage menuju tempat evakuasi dan titik kumpul, penyediaan  sistem  peringatan  dini  adanya  bahaya  tsunami,  pengadaan shelter  sebagai  tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami, penyediaan pemecah ombak (break water) untuk menahan gelombang tsunami. Sedangkan mitigasi non-struktural yaitu peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola kawasan wisata terhadap bencana tsunami, pembuatan kebijakan tentang
tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana, pembentukan forum pengurangan risiko bencana dalam peningkatan kapasitas masyarakat, pembuatan zonasi kawasan mangrove dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau (green belt).
Kata Kunci : Mitigasi Bencana, Tsunami, Objek Wisata, Pantai Tanjung Setia

## Abstract
Indonesia is known as the largest archipelagic country in the world because 71% or two-third of the entire earth consist of oceans. The coastal area is an area that has the potential of a huge profit either in economic, tourism, resources, but also has great potential for disaster threats. Tourist destinations nearby  the  coastal  area  has  the  ongoing  of  tsunami  threat  which  might  impact  and  loss  the surroundings. The good potential of Pesisir Barat Regency is caused by the existence of tourism industry that many tourists visit for a vacation and enjoy its exotic natural beauty, such as in Tanjung Setia Village, which has a leading tourist attraction in Pesisir Barat Regency. Considering that the Tanjung Setia Beach is very vulnerable to coastal disasters, and it affects the livelihoods and sustainability  of the coastal communities in the regional economy. Therefore, natural disaster mitigation efforts are necessary to reduce  the  lives  lost  through  tourism  areas.  Thus,  this  research  is  conducted  to  investigate  natural disaster  mitigation  at  Tanjung  Setia  Beach,  Pesisir  Barat  Regency  as  an  effort  to  create  disaster- responsive coastal tourism areas. Based on the analysis, it was found that the natural disaster mitigation at  the  Tanjung  Setia  Beach  tourist,  consisted  of  structural  mitigation  by  establishing  maps  and evacuation routes as well as providing signage to evacuation points and gathering points, providing an early  warning  system  for  the  presence  of  a  tsunami  hazard,  providing  shelter  as  a  gathering  place, providing break water to withstand tsunami waves. While the non-structural mitigation, it required the increase of capacity and preparedness of the community and tourism area managers against the natural disaster, making policies on disaster-safe coastal land use, establishing forum on disaster risk reduction, zoning mangrove areas and coastal forests which include into the green belt.
Keyword: Disaster Mitigation, Tsunami, Tourism, Tanjung Setia Beach

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  komponen  wilayah  nasional  yang terdiri dari perairan (lautan), daratan dan ruang udara termasuk seluruh sumber kekayaan yang  terkandung  didalamnya.  Indonesia  secara  internasional  dikenal  sebagai  negara kepulauan terbesar di dunia disebabkan sekitar 71% atau dua pertiga wilayahnya adalah berupa lautan, dengan jumlah pulau yang dimiliki yaitu sebanyak 17.504 pulau dan sebagai negara  kedua  setelah  Kanada  yang  memiliki  garis  pantai  terpanjang  di  dunia  yaitu sepanjang 95.181 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019). Berdasarkan Undang- undang No. 27 tahun 2007 merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-pulau  Kecil,  menjelaskan  bahwa  kawasan  pesisir  merupakan  daerah  pertemuan antara darat  dan laut  dan dihitung ke daerah darat yaitu dari garis pantai sampai batas administrasi, dan ke arah laut dihitung dari garis pantai sepanjang 12 mil ke arah laut.
Kawasan pesisir merupakan kawasan yang kaya akan potensi baik dari sisi ekonomi, wisata, sumber daya, namun juga berpotensi besar terhadap ancaman bencana (Jasmani, 2017).  Sehingga  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan,  pada  kawasan  pesisirnya banyak  dimanfaatkan  untuk  kawasan  pariwisata,  kawasan  permukiman,  kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan dan lain sebagainya yang dapat mendukung kehidupan  manusia.  Marfai  dkk.  (2014)  pun  mengungkapkan  bahwa  wilayah  pesisir Indonesia  merupakan  wilayah  yang  sangat  rawan  terkena  bencana.  Bencana  alam  pada kawasan  wisata  pesisir  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  tetapi  juga  korban  jiwa  yang besarnya  tergantung  dari  karakteristik  ancaman,  kerentanan  bencana  serta  kapasitas bencana pada suatu kawasan wisata (Rosyidie, 2004). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dan kegiatan yang mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi banyak pada negara ataupun (Rosyidie, 2004).
Negara  Indonesia  yang  didominasi  perairan  (lautan)  tentunya  banyak  sektor pariwisata  pada  kawasan  pesisir  Indonesia,  pada  kawasan  wisata  yang  berada  didaerah pesisir  terdapat  ancaman  bencana  alam  khususnya  bencana  tsunami  yang  mendorong timbulnya  gelombang laut yang dapat memberikan dampak  dan kerugian pada wilayah yang  terancam  bencana  tsunami.  Menurut  Dokumen  Risiko  Bencana  Indonesia,  tsunami adalah salah satu ancaman bencana untuk wilayah  pesisir di Indonesia yang dipicu oleh pergerakan secara vertikasi didasar laut. Perlunya kawasan wisata pesisir didukung dengan pengembangan dengan penerapan mitigasi bencana baik secara fisik dan non-fisik, karena pada  dasarnya  sejak  tahap  perencananan  suatu  kawasan  upaya  mitigasi  bencana  harus sudah  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007,  dimana  dalam  menyusun  rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya. Sehingga pada objek wisata upaya mitigasi bencana dinilai sangat penting dan termasuk sarana yang sangat dibutuhkan wisatawan.
Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berbasiskan sektor pariwisata, yaitu wisata pesisir berupa pantai. Salah satu objek wisata yang merupakan wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Tanjung Setia yang berada di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan. Pantai Tanjung Setia terkenal akan
potensi pemandangan alam berupa pesisir pantai dan keindahan ombak laut yang dimiliki menjadikannya  sebagai  salah  satu spot  surfing  yang  sangat  berpotensi  sebagai  tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Tetapi  tercatat  dalam  RTRW  Kabupaten  Pesisir  Barat  Tahun  2017-2037  bahwa kawasan  pesisir  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  menjadi  wilayah  yang  rawan  terjadi  bencana tsunami.  Menurut  Dokumen  Kajian  Risiko  Bencana  Provinsi  Lampung  Tahun  2019-2024 pada Kabupaten Pesisir Barat memiliki nilai indeks risiko bencana tsunami sebesar 0,616 dan berada pada kelas risiko bencana tsunami tinggi dengan ketinggian genangan air mencapai lebih dari tiga meter. Kemudian didapatkan hasil dan temuan dari penelitian sebelumnya yang  telah  dilakukan  oleh  Ni  Nyoman  Putriana  Piesesa  (2021)  bahwa  pada  objek  wisata Pantai Tanjung Setia untuk sarana rambu-rambu mitigasi bencana belum sesuai dengan standar, baik secara kuantitas maupun kualitas karena belum terdapatnya sarana rambu- rambu  mitigasi  bencana.  Objek  wisata  Pantai  Tanjung  Setia  masih  terus  dikembangkan sehingga kedepannya diharapkan dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal khususnya untuk masyarakat Desa Tanjung Setia serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya potensi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia, sehingga upaya mitigasi bencana tsunami sangat  diperlukan pada objek  wisata  tersebut  karena  kerugian  yang  terjadi  akibat  bencana  tsunami  akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dari masyarakat lokal dan perekonomian daerah apabila masyarakat dan daerah tersebut sangat bergantung pada pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Objek wisata Pantai Tanjung Setia berlokasikan di Desa Tanjung Setia  Kecamatan Pesisir  Selatan  Kabupaten  Pesisir  Barat.  Pantai  Tanjung  Setia  secara  fisik  masih  sangat terjaga,  karena  belum  banyak  campur  tangan  manusia.  Selain  itu,  Pantai  Tanjung  Setia terkenal  dengan  gelombang  atau  ombaknya  yang  cocok  untuk  berselancar,  hal  ini dikarenakan Pantai Tanjung Setia merupakan laut lepas yang berhadapan langsung dengan Samudera  Hindia.  Dengan  kelebihan  tersebut  menjadikan  motivasi  bagi  wisatawan  lokal maupun wisatawan asing untuk mendatanginya. Adapun jumlah fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Tanjung Setia dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Jumlah Fasilitas Pariwisata di Desa Tanjung Setia
Pekon/Desa Hotel Penginapan Lainnya Restoran/ Rumah makan Objek Wisata Tanjung Setia 0 24 1 1

## Sumber: Kecamatan Pesisir Selatan dalam Angka, 2019
Pada  dokumen  Kecamatan  Pesisir  Selatan  dalam  Angka  2019,  disebutkan  bahwa Desa Tanjung Setia memiliki fasilitas wisata berupa penginapan sebanyak 24 penginapan, 1 rumah makan dan 1 obyek wisata. Obyek wisata yang terdapat di Desa Tanjung Setia yaitu objek wisata Pantai Tanjung Setia yang dikelola oleh masyarakat Desa Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia memiliki daya tarik sebagai wisata alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Berikut merupakan peta objek wisata Pantai Tanjung Setia.
Gambar 1. Peta Objek Wisata Pantai Tanjung Setia
Sumber: Hasil Pengolahan Arcgis, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arahan Mitigasi Bencana Tsunami pada Objek Wisata Pantai Tanjung Setia
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT,  selanjutnya  akan  ditentukan  arahan  prioritas mitigasi  bencana  tsunami  di  Pantai  Tanjung  Setia.  Penetuan  arahan  prioritas  mitigasi bencana tsunami berdasarkan tingkat kerentanan yang telah dilakukan pada sasaran 2, yaitu analisis  tingkat  kerentanan  bencana  tsunami  di  Desa  Tanjung  Setia  untuk  mengetahui dampak dan kerugian akibat bencana tsunami. Dari analisis yang telah dilakukan dihasilkan bahwa kerentanan sosial dan kerentanan fisik berada pada kelas indeks tinggi, maka arahan mitigasi bencana tsunami diprioritaskan yang berhubungan dengan penyelamatan fisik dan sosial  baik  mitigasi  struktural  dan  mitigasi  non-struktural  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  jika  terjadinya  bencana  tsunami.  Berikut merupakan arahan prioritas mitigasi tsunami di Pantai Tanjung Setia berdasarkan hasil dari analisis SWOT yang diurutkan dari arahan prioritas terlebih dahulu.
Tabel 2.  Arahan Mitigasi Struktural dan Non Struktural Bencana Tsunami di Pantai
Tanjung Setia No Mitigasi Struktural Mitigasi Non-Struktural 1 Pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan signage menuju tempat evakuasi dan titik kumpul. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan pengelola kawasan wisata terhadap bencana tsunami. 2 Penyediaan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami. Pembuatan kebijakan tentang tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana. 3 Pengadaan shelter sebagai tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam peningkatan kapasitas masyarakat. 4 Penyediaan pemecah ombak (break water) untuk menahan gelombang tsunami. Pembuatan zonasi kawasan mangrove dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau ( green belt).
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2022
Mitigasi Struktural
1. Pembuatan Peta dan Jalur Evakuasi serta Pengadaan Signage Menuju Tempat Evakuasi dan Titik Kumpul
Pembuatan  jalur  evakuasi  sebagai  arahan  mitigasi  bencana  tsunami  dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan tingkat kerentanan
sosial yang tinggi pada Desa Tanjung Setia. Pembuatan jalur evakuasi diarahkan menjauhi kawasan yang berpotensi bencana tsunami dengan melalui jalan terdekat serta memiliki aksesibilitas  yang  baik.  Sedangkan  titik  kumpul  berada  pada  kawasan  yang  aman  dari bencana tsunami seperti pada shelter tsunami. Jalur evakuasi dan titik kumpul didukung dengan pembangunan signage seperti pada contoh Gambar 2. Selain itu, jalur evakuasi dan titik  kumpul  juga  perlu  didukung  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  pesisir  dan pengelola lokasi wisata pesisir serta perlu juga dilakukan simulasi yang diadakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir terhadap ancaman dari bencana tsunami.
A b c
Gambar 2.  a) Sumber Informasi Peta Jalur Evakuasi, b) Signage Jalur Evakuasi, c) Signage
Titik Kumpul
Sumber: Rezaldi, 2013
2. Penyediaan Sistem Peringatan Dini adanya Bahaya Tsunami
Penyediaan  sistem  peringatan  dini  sebagai  arahan  mitigasi  bencana  tsunami dikarenakan belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan tingkat kerentanan sosial yang tinggi pada Desa Tanjung Setia. Penyediaan sistem peringatan dini berupa pembuatan tower pengeras suara di Pantai Tanjung Setia seperti sistem peringatan dini tsunami di Bali pada Gambar 4.13. Selain itu, sistem peringatan dini perlu didukung melalui sosialisasi dan simulasi yang diadakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada wisatawan dan masyarakat Desa Tanjung Setia serta Pokdarwis Setia Wisata terhadap ancaman dari bencana tsunami.
Gambar 3. Sistem Peringatan Dini Tsunami di Bali
3. Pengadaan Shelter Sebagai Tempat Berkumpul Saat Terjadinya Bencana Tsunami
Pengadaan shelter dilakukan sebagai arahan mitigasi bencana tsunami pada objek Pantai  Tanjung  Setia  dikarenakan  belum  terdapat  sarana  mitigasi  bencana  dan  tingkat kerentanan  sosial  yang  tinggi  pada  Desa  Tanjung  Setia,  dimana shelter  menjadi  tempat berkumpulnya  masyarakat  dan  wisatawan  pada  saat  terjadinya  bencana  tsunami. Pengadaan shelter  dapat  dilakukan  dengan  menjadikan  tempat  penginapan  atau  hotel pada  di Pantai Tanjung Setia menjadi shelter yang sebelumnya terlebih  dahulu harus di analisis kelayakan untuk menjadi shelter. Bangunan shelter dibuat bertingkat dengan bahan beton/besi agar tahan terhadap gempa bumi sebelum terjadinya bencana tsunami, agar shelter tersebut tidak terbengkalai, pada hari-hari biasa shelter dapat dimanfaatkan sebagai tempat sekolah, pertemuan, tempat rekreasi dan lain-lain. Berikut merupakan contoh shelter yang ada di Indonesia yaitu Banda Aceh.
Gambar 4. Shelter Evakuasi Tsunami Banda Aceh
4. Penyediaan Pemecah Ombak ( Break Water) Untuk Menahan Gelombang Tsunami
Penyediaan  pemecah  ombak (break  water)  dilakukan  sebagai  arahan  mitigasi bencana  tsunami  pada  objek  Pantai  Tanjung  Setia  dikarenakan  belum  terdapat  sarana mitigasi bencana dan tingkat kerentanan fisik yang tinggi pada Desa Tanjung Setia, dimana pemecah ombak atau gelombang ini adalah prasarana yang dibangun untuk memberikan perlindungan dari serangan ombak atau gelombang, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan.  Perlindungan  yang  dilakukan  oleh  pemecah  gelombang  akan  menahan  dan mengurangi laju dari serangan gelombang tsunami sehingga energi gelombang berkurang. Dalam  penyediaan  pemecah  gelombang  diperlukan  analisis  lebih  lanjut  terhadap  bahan bangunan yang dipakai. Berikut merupakan contoh pemecah gelombang tsunami di Pantai Glagah, Kulon Progo.
Gambar 5. Pemecah Gelombang di Pantai Glagah, Kulon Progo Mitigasi Non-Struktural
a. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pengelola Kawasan Wisata Terhadap Bencana
Adapun  arahan  mitigasi  non-struktural  di  Desa  Tanjung  Setia  yaitu  peningkatan kapasitas  dan  kesiapsiagaan  masyarakat  dan  pengelola  objek  wisata  Pantai  Tanjung Setia untuk mendukung kegiatan mitigasi struktural sehingga memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam menanggulangi ancaman bencana tsunami. Dimana peningkatan tersebut  berisikan  kegiatan  penyuluhan,  pendidikan,  dan  penyadaran  terhadap  para pemangku kepentingan terkait dengan bencana pesisir, mulai dari gejala atau ciri-ciri bencana, dampak dari bencana, tata cara evakuasi atau menyelamatkan diri.
b. Pembuatan Kebijakan Tata Guna Lahan Kawasan Pesisir yang Aman Bencana Pembuatan kebijakan tata guna lahan kawasan pesisir yang aman bencana, hal ini perlu dilakukan karena belum terdapat sarana mitigasi bencana pada Pantai Tanjung Setia dan  tingkat  kerentanan  fisik  yang  tinggi  pada  Desa  Tanjung  Setia.  Sehingga diperlukannya  mitigasi  bencana  yang  berhubungan  dengan  penyelamatan  fisik. Pembuatan  kebijakan  tata  guna  lahan  kawasan  pesisir  dapat  dibuat  berdasaran ancaman  bencana  tsunami  dengan  pembagian  kawasan,  yaitu  kawasan aquatic (konservasi  pesisir  pantai),  kawasan  terbangun  terbatas  (kawasan  pertanian  atau permukiaman  penduduk  dengan  kepadatan  rendah),  kawasan  terbangun  aman bencana tsunami (kawasan aman terhadap ancaman bencana tsunami) dan buffer zone (arahan  perlindungan  di  area  sempadan  pantai  maupun  sungai  berupa green  belt). Pembuatan  kebijakan  tata  guna  lahan  kawasan  pesisir  yang  aman  bencana  perlu dilakukan sebab masih banyak masyarakat yang membangun permukiman di daerah kawsan  rawan  bencana  tsunami  dan  bertujuan  agar  dapat  menata  permukiman penduduk di kawasan rawan bencana tersebut ketempat yang aman.
c. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB)  mempunyai  pengaruh  besar  dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan wilayah terhadap suatu bencana dalam hal ini bencana pada kawasan pesisir. Forum PRB dapat terdiri dari wakil-wakil masyarakat, pihak  pemerintah  desa  dan  kecamatan,  relawan  siaga  bencana  serta  pihak  ketiga (LSM/NGO)  yang  terintegrasi  dengan  pihak  BPBD  dan  dinas-dinas  yang  berkaitan langsung  dengan  kegiatan  PRB.  Forum  ini  berfungsi  dalam  merencanakan  dan melaksanakan praktek pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana. Adapun pembentukan Forum PRB tingkat desa juga diperlukan agar kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural di Desa Tanjung Setia dapat dilakukan secara terstruktur dan terencana melalui koordinasi antar lembaga.
d. Pembuatan Zonasi Kawasan Mangrove dan Hutan Pantai yang Termasuk Kedalam Jalur Hijau ( Green Belt)
Pembuatan aturan zonasi dalam hal ini yaitu zonasi risiko bencana pesisir serta zonasi kawasan mangrove dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau (green belt). Adapun aturan tersebut dapat dimasukkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat atau Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sehingga penataan ruang pada wilayah ancaman bencana tsunami dapat diatur sesuai dengan upaya mitigasinya serta kawasan zonasi green belt yaitu kawasan hutan mangrove dan hutan pantai sehingga kawasan tersebut dapat dilindungi untuk menahan gelombang tsunami.

## SIMPULAN
Dalam perumusan arahan mitigasi bencana tsunami di objek wisata Pantai Tanjung Setia yang berada di Desa Tanjung  Setia menggunakan analisis SWOT dengan melihat faktor internal, yaitu berasal dari dalam wilayah penelitian berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari ruang lingkup penelitian. Sedangkan pada faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh eksternal wilayah pada dokumen atau kebijakan yang memiliki hubungan  dan  pengaruh  pada  ruang  lingkup  wilayah  penelitian.  Didapatkan  arahan mitigasi  bencana  tsunami  di  objek  wisata  Pantai  Tanjung  Setia  terdiri  dari  mitigasi struktural berupa: Pembuatan peta dan jalur evakuasi serta pengadaan signage menuju tempat  evakuasi  dan  titik  kumpul.  Penyediaan  sistem  peringatan  dini  adanya  bahaya tsunami. Pengadaan shelter sebagai tempat berkumpul saat terjadinya bencana tsunami. Penyediaan pemecah ombak (break water) untuk menahan gelombang tsunami.
Sedangkan mitigasi non-struktural, yaitu peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat  dan  pengelola  kawasan  wisata  terhadap  bencana  tsunami.  Pembuatan kebijakan  tentang  tata  guna  lahan  kawasan  pesisir  yang  aman  bencana.  Pembentukan
Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB)  dalam  peningkatan  kapasitas  masyarakat. Pembuatan zonasi kawasan mangrove dan hutan pantai yang termasuk kedalam jalur hijau ( green belt).

## DAFTAR PUSTAKA
Alfianor,  R.,  Safitri,  N.  A.,  &  Hidayati,  A.  (2020). Identifikasi  Peran  Kelembagaan  Dalam Kegiatan Pariwisata Kabupaten Tabalong. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.
Badan  Koordinasi  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2007). Pengenalan  Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Jakarta: Direktorat Mitigasi.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  (2015). Petunjuk  Teknis  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Jakarta.
Budjang,  A.  F.  (2021). Kajian  Risiko  dan  Mitigasi  Bencana  Pada  Kawasan  Wisata  Pesisir Kabupaten Takalar (Studi Kasus: Kecamatan Mangarabombang). Makassar: Universitas Hasanuddin.
Data  Jumlah  Penduduk  Per  Desa  Kabupaten  Pesisir  Barat  Tahun  2021.  (2021).  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat.
Diposaptono,  S.  (2003). Mitigasi  Bencana  Alam  di  Wilayah  Pesisir  Dalam  Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia. Jurnal Alami.
Diposaptono,  S.  (2011). Sebuah  Kumpulan  Pemikiran  Mitigasi  Bencana  dan  Adaptasi Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. Jakarta Selatan: Universitas Bina Sarana Informatika.
Hikmawaty, U., Triutomo, S., & Ali, M. (2018). Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pantai Labombo Kota Palopo Berbasis Wisata. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Isdarmanto,  O.  S.  (2018). Analisis  Potensi  Pantai  Glagah  Sebagai  Ekowisata  Unggulan  di Kabupaten  Kulon  Progo.  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Pariwisata  Ambarukmo (STIPRAM) Yogyakarta.
Isdarmanto.  (2017). Dasar-Dasar  Kepariwisataan  dan  Pengelolaan  Destinasi  Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara.
Jasmani.  (2017). Kajian  Risiko  Bencana  Gelombang  Ekstrim  dan  Abrasi  Pantai  di  Wilayah Pesisir Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  di  Kampung  Pintaereng  Kecamatan  Tabukan  Selatan  Tenggara. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Kajian  Risiko  Bencana  Provinsi  Lampung  2019-2024.  (2019).  Bandar  Lampung:  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI.  (2019). Laut  Masa  Depan  Bangsa  Mari  Jaga Bersama. Halaman website: https://kkp.go.id/: (Terakhir diakses pada 5 Januari 2022). Laporan  Fakta  dan  Analisis  Studio  Wilayah  Kabupaten  Pesisir  Barat  Tahun  2019.  (2019). Perencanaan Wilayah dan Kota, Intitut Teknologi Sumatera.
Marfai, M. A.,  Cahyadi, A.,  & Kasbullah, A. A.  (2014). Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi  Masyarakat  Terhadapnya  di  Kabupaten  Pekalongan.  Yogyakarta:  Makalah dalam Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia (PIT IGI).
Maulana, E., Wulan, T. R., & Wahyuningsih, D. S. (2016). Strategi Pengurangan Risiko Abrasi di  Pesisir  Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016 Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim. Hal. 389-398.
Nastiti, C. E., & Umilia, E. (2013). Faktor Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Jember. 2(2), C164-C167: Jurnal Teknik ITS.
Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Barat  No.  5  Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Tahun 2018 - 2037. (2018). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037. (2017). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  No.  4  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan  Bencana.  (2008).  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  No.  1  Tahun  2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. (2012). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  No.  2  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Umum  Pengkajian  Risiko  Bencana.  (2012).  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana. (2008). Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. (2011). Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2010). Pemerintah Republik Indonesia.
Piesesa, N. P. (2021). Kepuasaan Wisatawan Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata Di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021. (2021). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat.
Pujaastawa,  I.,  &  Ariana,  I.  N.  (2015). Pedoman  Identifikasi  Potensi  Daya  Tarik  Wisata. Denpasar: Universitas Udayana.
Purwanto,  N.  I.,  Poluan,  R.,  &  Takumansang,  E.  D.  (2017). Perencanaan  Wilayah  Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. 1-8.
Putri, T. D., Sunarsih, & Muhammad, F. (2019). Analisis Kerentanan Sosial Masyarakat dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kampung Gemblakan Atas, Kota Yogyakarta. Semarang: Universitas Diponegoro.
Rangkuti, F. (2011). SWOT Balanced Scorecard. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rezaldi,  M.  Y.  (2015). Diseminasi  Ancaman  Tsunami  Melalui  Sign  System  untuk  Kawasan Pantai Carita. Bandung: Iptek-Kom.
Rif’an, A. A., Irawat i, N., & Tyawati, A. W. (2018). Manajemen Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata yang Berada Pada Zona Rawan Bencana (Kasus Banjir Rob dan Abrasi di Pantai Sayung, Demak). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM).
Rizkiyani, A. H.,  & Suprihardjo, R. (2013). Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Talang. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Rosyidie,  A.  (2004). Aspek  Kebencanaan  Pada  Kawasan  Wisata.  Bandung:  Journal  of Regional and City Planning, 15(2), 48-64.
Sipta,  Y.  (2017). Shelter  Mitigasi  Bencana,  Syiah  Kuala.  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia.
Sriharini. (2010). Membangun Masyarakat Sadar Bencana. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Standar Nasional Indonesia 7645 tentang Klasifikasi Penutup Lahan. (2010). Badan Standar Nasional Indonesia.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suwantoro, G. (2004). Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
Suwena,  I.  K.,  &  Widyatmaja,  I.  N.  (2017). Pengetahuan  Dasar  Ilmu  Pariwisata.  Denpasar:
Pustaka Larasan.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (2007). Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (2008). Pemerintah Republik Indonesia.
UNESCO-IOC. (2006). Rangkuman Istilah Tsunami. Informasi Dokumen IOC No. 1221. Paris: UNESCO.
Walgito, B. (2003). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Wardana,  S.  (2020). Pariwisata  Tangguh  Bencana  di  Kawasan  Wisata  Pantai  Kecamatan Kalianda. Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.
Wibisono,  W.  (2020). Strategi  Penataan  Ruang  Berbasis  Mitigasi  Bencana  Berdasarkan Tingkat  Kerentanan  Wilayah  Pesisir  Kota  Bandar  Lampung  dari  Bahaya  Banjir  Rob (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung, Kelurahan Bumi Waras, dan Kelurahan Sukaraja). Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.