Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## DINAMIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT
Sri Rahayu Wilujeng 1 , M. Mukhtasar Syamsuddin 2 , Rr. Siti Murtiningsih 3
Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, Indonesia 123
wilujengsrirahayu@gmail.com 1 , etsar@ugm.ac.id 2 , stmurti@ugm.ac.id 3

## Abstract
This study aims to describe the history of education in Indonesia in general terms, educational policies at any time, and to describe education in Indonesia from a philosophical perspective. This research is a philosophical study of the actual problem, namely education. In this study, a linear method was used through several stages, namely perception, reflection, and conception. The elements of the method used are interpretation, analysis- synthesis, historical continuity, and idealization. The result is an education in Indonesia is increasingly leading to a positivistic ontology of education and increasingly losing its humanistic orientation because it sees humans as not as a whole. Education pays more attention to cognitive aspects and ignores other aspects. Pragmatism values in education are getting stronger in the reform era. Education is a program to prepare students to meet industrial needs.  There was a  reduction in the meaning of  education, whose  essence is cultural  activity into economic activity. Education only makes humans become homo fabers. Education eliminates the opportunity for humans to become fully human. Education as a typical human activity is far more meaningful than just creating labor. Education is an effort to humanize humans.
Keywords : education; human; philosophy; pragmatism

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejarah pendidikan di Indonesia secara cara umum, kebijakan pendidikan pada setiap jaman, dan pendidikan di Indonesia dari perpektif filsafat. Penelitian ini adalah penelitian filsafat  atas  masalah  aktual  yaitu  pendidikan.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  linear  dengan  melalui beberapa  tahap yaitu persepsi, refleksi dan menyusun konsepsi. Unsur-unsur metode yang digunakan adalah interpretasi, analisa-sintesa, kesinambungan historis, dan idealisasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan di  Indonesia  semakin  mengarah  kepada  ontologi  pendidikan  positivistik  dan  semakin  kehilangan  orientasi humanistiknya karena melihat manusia tidak secara utuh. Pendidikan lebih memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan aspek lainnya. Nilai-nilai pragmatisme dalam pendidikan semakin menguat pada era reformasi. Pendidikan sebagai program untuk menyiapkan anak didik untuk memenuhi kebutuhan industri. Terjadi reduksi makna  pendidikan  yang  esensinya  adalah  aktivitas  budaya  menjadi  aktivitas  ekonomi.  Pendidikan  hanya mencetak  manusia  menjadi homo  faber .  Pendidikan  menghilangkan  kesempatan  manusia  menjadi  manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai suatu aktivitas khas manusia jauh lebih bermakna dari sekedar mencetak tenaga kerja. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia.
Kata Kunci : pendidikan; manusia; filsafat; pragmatisme

## Pendahuluan
Kehidupan bangsa Indonesia telah melewati sejarah panjang. Dalam
perjalanan  kehidupan  itu  ada  beberapa
peristiwa  penting  yang  menjadi  tonggak perubahan. Peristiwa penting yang terakhir  adalah  reformasi  tahun  1998. Perubahan  ini  terjadi  di  segala  aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya,
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
pertahanan-keamanan,  dan  keagamaan. Reformasi  telah  berhasil  menggantikan pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis. Kekerasan yang dilakukan  oleh  negara  atau  penguasa secara  signifikan  berkurang.  Pemerintah bekerja  di  bawah  pengawasan  beberapa lembaga negara yang resmi dan lembaga- lembaga  masyarakat.  Reformasi  memberi harapan kepada masyarakat bagi terwujudnya tatanan kehidupan baru yang lebih baik (Kaelan, 2007: 20).
Dua  puluh  tahun  lebih  reformasi berlalu, tetapi harapan masyarakat Indonesia  belum  terwujud.  Kekerasan justru  semakin  masif  dilakukan  oleh masyarakat baik secara individual maupun kelompok.  Kekerasan  semacam  ini  lebih susah  ditangani  karena  bisa  berkembang ke arah yang tidak jelas. Beberapa masalah besar  lain  belum  teratasi.  Masalah tersebut  adalah  korupsi,  konsumerisme, primordialisme  kesukuan,  radikalisme agama, dan intoleransi.
Gerakan  reformasi  yang  menuntut kebebasan  ini  tanpa  disertai  dengan konsep yang jelas tentang tatanan format kehidupan  bernegara  termasuk  bidang pendidikan.  Gerakan  reformasi  telah menghasilkan  suatu  kondisi  kehidupan masyarakat Indonesia liberal dan kehilangan arah. Menurut Doni Koesoema seorang  ahli  dan  peneliti  pendidikan menyebut  zaman  ini  adalah  zaman keblinger (Koesoema, 2011: 21).
Mengapa  kehidupan  masyarakat Indonesia  sekarang  menjadi  seperti  ini? Apakah  kondisi  ini  ada  kaitannya  dengan masalah pendidikan? Kekacauan kehidupan  bangsa  Indonesia  sekarang  ini memang  tidak  semata-mata  problem pendidikan tetapi pendidikan bisa menjadi jalan keluarnya.  Tugas pendidikan adalah menyadari adanya kepincangan- kepincangan  yang  terjadi  di  masyarakat
yang  diakibatkan  oleh  berbagai  kekuatan (Tilaar, 2016: 23)  Pendidikan adalah benih harapan. Di lingkungan masyarakat dimana sedang terjadi kegelapan, keterbelakangan, kekacauan, maka sandaran pamungkasnya adalah  pendidikan  (Latief,  2020,:  xv) Pendidikan  adalah  upaya  menyiapkan generasi  penerus  untuk  dapat  mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia yang komplek.  Pendidikan  merupakan  suatu upaya  untuk  membekali  manusia  dengan kemapuan  agar  bisa  menyelesaikan masalah, melangsungkan kehidupan, mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupannya di masa yang akan datang.
Dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir  ini  kemajuan  dalam  kehidupan material terjadi peningkatan.
Pembangunan  fisik  meningkat  pesat, pendapatan masyarakat bertambah, di sisi lain  kualitas  kehidupan  mental  spiritual dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural  mengalami  penurunan.  Filosofi pembangunan yang positivistik memberikan kemajuan yang semu, karena hanya  membangun  raga  manusia  dan kebutuhan  materialnya.  Kemajuan  bidang fisik  material  tidak  akan  ada  manfaatnya jika  mental  dan  karakter  manusia  tidak diperhatikan.  Dalam  syair  lagu  Indonesia Raya,  salah  satu  baris  tertulis  “Bangunlah jiwanya bangunlah raganya”. Membangun dan menyiapkan manusia untuk mempunyai  jiwa,  mental,  karakter  yang baik  harus  menjadi  perhatian  utama, karena jiwa yang menggerakkan manusia. Pendidikan  adalah  bidang  yang sangat  penting  bagi  gerakan  perubahan. Pendidikan  adalah  syarat  utama  bagi terwujudnya kemajuan. Pendidikan menjadi  motor  perubahan  global  yang radikal (Tilaar, 2016: 5). Sejarah menunjukkan, semua bangsa bisa mencapai  lewat  pendidikan.  Yunani  Kuno memulai  kemajuan  dengan  pendidikan.
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Jerman  menjadi  bangsa  yang  besar  lewat tradisi  pendidikan  yang  mapan.  Inggris memotori revolusi Industri lewat pendidikan.  Revolusi  industri  inilah  yang menjadikan Inggris bangsa besar. Amerika menjadi  bangsa  yang  besar  dengan mengirim  warganya  untuk  belajar  di Jerman  dan  Inggris.    Bangsa  Jepang  bisa menjadi bangsa yang maju lewat pendidikan.  Jepang  mengirim  ribuan warganya  untuk  bersekolah  di  Eropa. Malaysia  dan  Singapura  menjadi  negara maju  di  kawasan  Asia  Tenggara  lewat pendidikan.
Sejarah  bangsa  Indonesia  juga  tidak bisa  dipisahkan  dengan  pendidikan. Pendidikan  mempunyai  pengaruh  yang besar  bagi  terbentuknya  masyarakat Indonesia. Corak manusia dan masyarakat yang dominan pada jaman itu merupakan produk  dari  pendidikan,  baik  yang dilakukan  oleh  keluarga,  masyarakat, maupun  negara.  Sistem  pendidikan  suatu masa  tertentu  akan  melahirkan  manusia atau  masyarakat  yang  berbeda  dengan zaman lain.
Berkaitan  dengan  hal  ini  perlu diperhatikan  bahwa  faktor  penting  dalam pendidikan  adalah  filosofi  yang  menjadi dasar  bagi  pendidikan  tersebut.  Landasan filosofis  pendidikan  nasional  adalah Pancasila (Sutono, 2015: 666). Filosofi yang menjadi landasan suatu sistem pendidikan sangat  berpengaruh  atas  model  manusia yang  dihasilkan.  Pertanyaan  selanjutnya adalah  apakah  landasan  filosofis  itu dipergunakan sebagai dasar dalam membuat  kebijakan    pendidikan  di Indonesia. Pendidikan tidak bisa dilepaskan  dari  filsafat  karena  pendidikan berkaitan  dengan  hal-hal  mendasar  dari kehidupan manusia.
Penelitian ini membahas permasalahan  Sejarah  pendidikan  di
Indonesia  dan  tinjauan  filosofis  atas dinamika pendidikan yang terjadi.
terutama  era  reformasi?  Dua  pertanyaan ini  berusaha  dijawab  dengan  mengamati fenomena  pelaksanaan pendidikan  secara umum dalam realitas kehidupan masyarakat,  dan  filosofi  pendidikan  yang mendasari  politik  pendidikan  baik  dalam bentuk aturan maupun kebijakan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  filsafat dengan  model  penelitian  masalah  aktual. Penelitian ini merupakan penelitan kepustakaan.  Bahan  kajian  atau  materi yang dianalisis berasal dari buku Kebijakan Pendidikan  tulisan  Tilaar,  dan  Pendidikan Yang  Berkebudayaan  tulisan  Yudi  latief. Tahap  motode  yang  ditempuh  sebagai berikut; pertama tahap persepsi dilakukan terhadap objek penelitian yaitu pendidikan. Persepsi  dilakukan  atas  data  yang  sudah terkumpul.
Tahap  ke  dua  dilakukan  refleksi.
Refleksi    adalah  proses  pengolahan  data. Dilakukan analisa kritis atas permasalahan sampai  ditemukan  intisari.  Unsur-unsur metodis  dari  tahap  ini  yaitu:  interpretasi, sintesa, kesinambungan historis, idealisasi. Interpretasi.  Interpretasi  dilakukan  untuk menafsirkan  data.  Selanjutnya  dilakukan sintesa untuk  menemukan  problem besar utama  dan  dilanjutkan  dengan  analisa. Analisa  ini  dilakukan  dalam  kaitannya dengan  kesinambungan  historis  dalam rentang waktu tertentu untuk menemukan hal-hal  mendasar  dari  tiap  periode. Selanjutnya  dilakukan  idealisasi  atas  data yang  sudah  diolah.  Idealisasi  dilakukan dalam  rangka  membangun  suatu  konsep sebagai  suatu  alternatif  solusi  dari permasalahan dalam penelitian.
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## Hasil dan Pembahasan

## Garis Besar Sejarah Pendidikan Indonesia
Proses pendidikan yang dilakukan manusia sama  tuanya  dengan  peradaban  manusia itu sendiri. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan  ini  tidak  hanya  dimiliki  oleh manusia modern dengan model pendidikan  yang  kompleks.  Kesadaran  ini sudah  muncul  pada    masyarakat    atau bangsa-bangsa  Kuno  di  berbagai  belahan bumi.  Epos  India  Kuno  Mahabarata  pada dasarnya  bukan  hanya  menceritakan tentang  peperangan,  tetapi  mengandung ajaran baik dan buruk yang dihasilkan dari pendidikan.  Bangsa  India  Kuno  telah melakukan pendidikan secara lisan tentang pedoman  hidup  1000  tahun  Sebelum Masehi. Permulaan abad ke lima Sebelum Masehi  Budha  mengajarkan  tentang rahasia hidup dan tujuan akhir hidup. Atas usahanya menjajarkan pada semua bangsa Budha  dijuluki  sebagai  pendidik  rakyat. Pada  abad  ke  enam  Sebelum  Masehi  di Cina lewat Kong Fu Tze dan Lao Tze telah memberikan pendidikan kepada masyarakat  tentang  tata  terbib  hidup, kewajiban  dan  kehidupan  yang  baik. (Komar, 2006: 37-38)
Tradisi  Cina  yang  ditopang  dengan sistem  pendidikan  modern  sekarang mampu  mencetak    manusia  yang  gigih dengan  etos  kerja  yang  tinggi.  Sementara di  Jepang  pendidikan  dengan  semangat Bushido  telah  mampu  mencetak  manusia yang disiplin, pantang menyerah, mempunyai rasa malu tinggi, setia kepada negara.  Sikap mental seperti ini membawa bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju, mandiri  tanpa  tercabut  dari  kebudayaan dan tradisi. Di lain tempat gaya pendidikan Sparta membentuk manusia yang kuat dan tangguh,  sementara  tradisi  pendidikan Athena membentuk masyarakat yang bisa
hidup  bersama  dalam  sistem  demokrasi yang harmonis. Pendidikan dilaksanakan di dalam gymnasium yang bebas agar tercipta harmonisasi antara jasmani dan rohani.
Sejarah  pendidikan  di  Indonesia sudah dimulai jauh sebelum jaman kolonial. Pendidikan  tradisional  sudah  dilakukan sejak  jaman  Hindu-Budha.  Dengan  model pendidikan  guru-kulo  berlanjut  pada jaman  kerajaan  Islam  di  Indonesia  (Adit, 2020).  Pendidikan  pada  masa  ini  lebih menekankan pembentukan karakter. Karakter murid digembleng agar mempunyai mental dan spiritual yang kuat. Membimbing  manusia  agar  mempunyai karakter  baik  adalah  tujuan  utama pendidikan  sedangkan  ketrampilan  dan pengetahuan  sebagai  kompetensi  yang menyertai. Pendidikan di masa tradisional dilakukan  di  padepokan,  perguruan, pesantren, ataupun tempat ibadah.
Benih-benih  pendidikan  modern  di Indonesia  mulai  muncul  sejak  jaman penjajahan.  Pendidikan  jaman  Belanda dilaksanakan  sebagai  konsekuensi  dari politik etis. Politik etis adalah politik balas budi  Belanda  kepada  bangsa  Indonesia yang telah memberikan kesejahteraan dan kekayaan.  Masyarakat  Indonesia  secara terbatas  diberi  kesempatan  mengenyam pendidikan baik ditanah air maupun di luar negeri.  Belanda  memberikan  kesempatan orang  Indonesia  mengenyam  pendidikan sangat terbatas dan tidak adil. Hanya orang keturunan bangsawan yang boleh sekolah. Pemerintah  Belanda  menyadari  kalau pendidikan  dibebaskan  secara  luas  maka akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kekuasaan pemerintah
Belanda di Indonesia.
Kebijakan  pendidikan  ini  pada dasarnya  tidak  untuk  mencerdaskan bangsa  Indonesia  tetapi  untuk  mencetak tenaga-tenaga  terdidik  dan  terampil dengan upah murah. Pendidikan yang baik
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
akan  memperkuat  kaum  pribumi  dalam administrasi  juga  dalam  usaha-usaha pembangunan  lain  (Fudyartanta,  2020: 128). Pendidikan masa mulai menunjukkan orientasi  pragmatis.  Pendirian  lembaga pendidikan  oleh  Belanda  sesungguhnya tidak ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia.  Pendirian  ini  ditujukan  untuk kepentingan praktis Belanda kolonial yaitu untuk  mengisi  jabatan  rendah  dalam pemerintahan dan tenaga pada perusahaan swasta Belanda (Kemendikbud, 2013: 2).
Haluan  pendidikan  Belanda  tetap menunjukkan sifat kolonialnya.
Sebagaimana  kebijakan  pendidikan  dari negara- negara Eropa, ontologi pendidikan positivistik  sebagai  landasan  pendidikan sangat kuat. Pendidikan Belanda menekankan pengetahuan terutama pengetahuan ilmu-ilmu positif. Pendidikan kolonial tidak
menyertakan
dimensi kebudayaan. Pendidikan  ini  tidak  mempunyai  cita-cita kebudayaan, apalagi kebudayaan Indonesia.  (Fudyartanta,  2020:  128). Pendidikan yang sekuleristik menyadarkan kaum terpelajar bahwa pendidikan Belanda  sangat  tidak  sesuai  dengan kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang memunyai spiritualitas dan tradisi kebudayaan yang mengakar kuat. Dari sini muncul kesadaran bahwa orang Indonesia membutuhkan  pendidikan  yang  sesuai dengan budaya Indonesia. Kaum terpelajar mulai mendirikan lembaga pendidikan.
Pendidikan  dengan  segala  proses dan  interaksinya  telah  membangkitkan rasa  kebangsaan.  Terlepas  dari  motivasi Belanda. Pendidikan jaman ini melahirkan manusia-manusia yang tekun mencari ilmu, cinta terhadap profesi, sederhana mempunyai  integritas  moral  yang  tinggi dan  kepekaan  terhadap  realitas  sosial masyarakat.
Selanjutnya Indonesia dikuasai Jepang. Jepang memberi kesempatan yang lebih  luas.  Ada  beberapa  tingkatan pendidikan, Kukomin  Gakko atau  Sekolah Rakyat  setingkat  SD, Shoto  Cho  Gakko (Sekolah  Menengah  Pertama), Koto  Cho Gakko (Sekolah  Menengah  Tinggi), Kagyo Gakko Sekolah  Kejuruan  (Adit  A,  2020). Pendidikan Jepang bersifat  militeristik dan sangat keras. Bagi bangsa Jepang kesetiaan sangat  penting  bagi  semua  warga. Kesetiaan  paling  tinggi  adalah  kesetiaan pada  negara.  Model  pendidikan  Jepang dengan
semangat Bushidonya
menumbuhkan semangat patriotisme tinggi,  percaya  diri,  mental  yang  kuat, semangat  juang  yang  tinggi.  Pendidikan Jepang  ini  sangat  berpengaruh  pengaruh terhadap  karakter  pemuda  Indonesia. Semangat nasionalisme dan patriotisme ini masih  terasa  pada  sistem  pendidikan nasional sampai akhir tahun lima puluhan (Buchori: 2020: 245).
Indonesia  merdeka  pada  bulan Agustus 1945 kemudian dibentuk Departemen  Pendidikan  dan  Pengajaran dan  Kebudayan.    Ki  Hadjar  Dewantara sebagai  menteri  DPP&K  yang  pertama. Pemikiran  Ki  Hadjar  memberikan  dasar bagi  pengembangan  pendidikan  nasional bangsa  Indonesia.  Ia  adalah  Ketua  Sub Panitia    Pendidikan  dan  Pengajaran    dan bersama sama dengan panitia lain anggota PPKI.  Panitia  ini  bertugas  membuat rencana  pokok-pokok  cita-cita  pendidikan dan  pengajaran  Indonesia.  (Fudyartanta,
2020: 131-133) Ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan sangat berpengaruh pada masa ini.  Pengertian  pendidikan  dibedakan dengan pengajaran (Dewantara, 2013: 20). Pendidikan  mempunyai  cakupan  yang lebih  luas  dan  makna  yang  dalam. Pendidikan adalah tuntunan hidup. Pendidikan  adala  usaha  menuntun  anak agar  bisa  tumbuh  berkembang    dengan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada anak  agar  mereka  sebagai  manusia  dan anggota  masyarakat  dapat  mencapai keselamatan  dan  kebahagiaan.  Kekuatan kodrat  adalah  kekuatan  kodrat  dalam  hal ini  mencakup  kekuatan  lahir  dan  batin (Dewantara,  2013:  20).  Pendidikan  harus mengembangkan  aspek-aspek  manusia secara  utuh  yaitu  akal  (logika),  rasa (estetika),  dan  kehendak  (etika).  Semua aspek  jiwa  dan  raga  harus  dikembangkan secara seimbang. Maksud dari pendidikan adalah  kesempurnaan  hidup  sehingga dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  lahir dan batin (Dewantara, 2013: 94)
Pendidikan  diatur  dalam  UU  No.  4 tahun  1950  tentang  Pendidikan  dan Pengajaran  junto  UU  No.  12  tahun  1954. Tujuan  pendidikan  nasional  Indonesia adalah  membentuk  manusia  susila  yang cakap  dan  warga  negara  yang  demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Darmaningtyas, 2004:  173).  Pendidikan  juga  mewujudkan manusia  yang  bebas  yang  mampu mengambil  keputusan  dan  tindakan, sekaligus  mampu  bertanggung  jawab. Pendidikan  mampu  membuat  manusia hidup secara berdab.
Pada  masa  orde  lama  pendidikan karakter  dan  budi  pekerti  mendapatkan perhatian  yang  besar.  Karakter  yang  kuat dengan  integritas  moral  yang  baik  dan mental  yang  tangguh  sangat  dibutuhkan bagi  Indonesia  yang  sedang  meneguhkan eksistensi bangsa dan negara.
Tahun  1966  terjadi  pergantian pemerintahan. Orde Baru mulai berkuasa. Kebijakan  pendidikan  yang  disusun  juga sangat    diwarnai  corak  pemerintahan. Pergantian  pemerintahan  berimplikasi pada perubahan dunia pendidikan Indonesia.
Berdasarkan
Ketetapan MPRS/No. XXVII/MPRS/1966 tujuan pendidikan  adalah  untuk  membentuk
manusia  yang  berjiwa  Pancasila,  cerdas, terampil  dan  berbudi  pekerti  luhur  serta berkepribadian
Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.
Orde  baru  mempunyai  perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan di awal pemerintahan. Pendidikan merupakan  program  penting  dalam pembangunan. Hal ini terlihat pada GBHN tahun  1973.  Kebijakan  pendidikan  pada jaman orde baru menjadi lebih sistematis. GBHN tahun 1973 ini merupakan program pembangunan  lima  tahun  pertama  dari pembangunan  jangka  panjang  tahap pertama.
Pendidikan  sebagai  bagian  dari pembangunan yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia seluruhnya (Depdikbub, 1987: 320). Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mengejar  kemajuan  lahiriah  tetapi  juga batiniah,  tidak  hanya  menyangkut  aspek fisik tetapi juga mental spiritual. Pendidikan  sebagai  salah  satu  bidang penting pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Orde Baru melihat  pendidikan  tidak  bisa  dipisahkan dengan  kebudayaan.  Hal  ini  tertuang dalam GBHN (Depdikbud, 1987: 320).
Sistem  pendidikan  nasional  jaman orde baru tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989. Dalam UU ini ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia  berakar  pada  kebudayaan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan P4  (Pedoman  Panghayatan  Pengamalan Pancasila).  Pada  pasal  4  disebutkan Pendidikan Nasional
bertujuan
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki pengetahuan  dan  ketrampilan,  kesehatan jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang mantab  dan  mandiri  serta  rasa  tanggung jawab kebangsaan dan kemasyaratan.
Ada dua misi dari pendidikan jaman orde  baru:  pertama  mencetak  manusia Indonesia yang mempunyai kecakapan dan ketrampilan  handal  sehingga  mampu bersaing  di  era  global,  kedua  manusia Indonesia yang unggul harus tetap berakar pada  kebudayaan,  filsafat  dan  ideologi Pancasila.  Orde  baru  masih  memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan karakter. Materi pendidikan tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan  tetapi  juga  membangun karakter.
Pemerintahan orde baru
menekankan pendidikan moral baik moral Pancasila  maupun  moral  agama.  Murid tidak akan naik kelas jika nilai agama atau nilai  Pendidikan  Moral  Pancasila  merah. Nilai  agama  dan  nilai  PMP  tidak  hanya ditetapkan  dari  segi  pengetahuan  saja tetapi juga penilaian atas sikap dan tingkah laku  siswa.  Siswa  tidak  hanya  mengejar ilmu  pengetahuan.  Pendidikan  Moral Pancasila  merupakan  materi  yang  wajib diberikan  kepada  siswa  pada  semua jenjang  dan  jalur  pendidikan.  Selain  itu Pendidikan  pendahuluan  bela  negara diberikan  kepada  peserta  didik  sebagai bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional ( Fudyartama, 2010: 358-359) .
Pada  tahun  1987  mulai  diadakan evaluasi secara nasional untuk meningkatkan  mutu  pendidikan.  Mata pelajaran  Pendidikan  Moral  Pancasila menjadi  salah  satu  materi  yang  diujikan dalam  EBTANAS  (Evaluasi  Belajar  Tahap Akhir  Nasional).  Mereka  juga  dididik  agar mempunyai moral yang baik, mental yang kuat dan mempunyai tanggung jawab serta kepedulian  terhadap  masyarakat  dan negara.
Dalam perkembangannya pendidikan  jaman  orde  baru  mengarah pada pendidikan yang positivistik. Berbeda dengan  pemerintahan  orde  lama  yang condong ke negara-negara sosialis, pemerintahan  orde  baru  lebih  dekat dengan  negara-negara  liberal.  Filosofi pembagunan  orde  Baru  yang  positivistik dengan mentitik beratkan pada pembangunan  ekonomi  mempengaruhi konsep pendidikan yang dibuat.
Positivisme  sebagai  suatu paradigma  ilmu sosial yang dominan menjadi dasar model pendidikan  liberal.  (O’  Niel,  2008:  xv) Konsep  pendidikan  dalam  tradisi  liberal berakar  dari  cita-cita  Barat  tentang individualisme.  Ide  politik  liberalisme dalam sejarah pertumbuhannya berkaitan dengan kepentingan kapitalisme.
Pendidikan  lebih  mengutamakan prestasi  melalui  proses  persaingan  antar murid. Pendidikan adalah transfer pengetahuan Materi pendidikan didominasi  aspek  kognitif  mengutamakan pengetahuan. Luaran nyata dari pendidikan adalah manusia yang mempunyai  kecakapan  untuk  memenuhi tuntuntan  kebutuhan  dunia  kerja  atau industri.  Pada  masa  Orde  baru  mulai dikenalkan gagasan link and match dalam pendidikan.  Pendidikan  harus  memiliki kaitan dan relevansi dengan dunia industri (O’  Niel,  2007:  xi).  Ini  merupakan  ciri ideologi  pendidikan  liberalisme.  Unsur- unsur  pragmatisme  dan  kapitalisme  di dunia pendidikan mulai kelihatan.
Model  pendidikan  liberalisme  ini diterapkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia  dari  negara-negara  Barat  baik dalam  bidang  pengetahuan  maupun dalam  tingkat  kemakmuran.  Pada  jaman orde baru Indonesia mengalami kemajuan pesat.  Hal  ini  bisa  ditunjukan  pada peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan konsumsi pada semua barang,
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
perkembangan  industri,  pembangunan infra sturktur dan lain-lain.
Dalam perkembangannya, pemerintahan orde baru semakain otoriter dan represif. Pendidikan menjadi cara alat untuk  mengukuhkan  kekuasaan.  Model pemerintahan  orde  baru  berimplikasi kepada  dunia  pendidikan  di  Indonesia. Kebijakan  bidang  pendidikan  sangat sentralistik  dan  otoriter.  Di  satu  pihak pemahaman  tentang  ideologi  Pancasila semakin  menguat  tetapi  di  pihak  lain terjadi kebekuan dalam dunia pendidikan. Ada  kontrol  yang  ketat  atas  pelaksanaan pendidikan, sehingga tidak ada kebebasan dalam  pendidikan.  Dunia  pendidikan dibersihkan dari pengaruh politik. Kebijakan
NKK/BKK (normanilsasai Kehidupan Kampus/Badan Kegiatan Kampus  menghapuskan  kebebasan  di dunia  pendidikan.  Tidak  ada  kebebasan akademis sangat diperlukan bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan dunia  pendidikan.  Pendidikan  orde  baru melahirkan  generasi  yang  disiplin,  patuh, dan tertib. Kreativitas dan kebebasan tidak dikembangkan dalam pendidikan.
Selanjutnya  Reformasi  tahun  1998 berhasil  menurunkan  pemerintahan  orde baru.  Pendidikan  di  Indonesia  memasuki era baru. Jaman reformasi tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah
pendidikan. Pembangunan diatur Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP) 2005-2025.  RPJP ini mememberi pedoman pada beberapa bidang. Ada 9 bidang yang mendapatkan  prioritas  (Bapenas,  2004). Rencana  pembangunan  yang  sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup  bangsa, tetapi tidak mempunyai program dan arah yang jelas terhadap pendidikan. Pendidikan  mendapatkan  porsi  yang sangat  kecil  merupakan  bagian  dari  sub bagian pembangunan sumber daya
manusia.  Pendidikan  terpisah  dari  bidang kebudayaan.  RPJP  ini  merupakan  rencana pembangunan jangka panjang, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun  oleh  Presiden  dalam  bentuk program kerja.
Undang  Undang  No.  2  tahun  1989 jaman  orde  baru  dianggap  sudah  tidak sesuai lagi diganti dengan Undang Undang No  20  tahun  2003  tentang  Sisten Pendidikan  Nasional.  Undang  Undang  ini tidak hanya menggantikan Sistem
Pendidikan Nasional tetapi juga mengganti paradigma pendidikan nasional.
Pendidikan  Moral  Pancasila  dihapus  di semua  jalur  dan  jenjang  pendidikan. Materi ini diganti pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan sistem pemerintahan.
Ada  beberapa  kebijakan  penting dalam  pendidikan  di  era  reformasi: pertama  penghapusan  materi  Pendidikan Moral Pancasila atau pendidikan Pancasila dilebur  dalam  PPKN,  ke  dua  pendidikan berstandar internasional dengan menggunakan  bahasa  Inggris  sebagai bahasa  pengantar.  Beberapa  organisasi masyarakat  mengajukan yudicial  review terhadaap pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional. Gugatan uji materi  ini  dikabulkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  8  Januari  2013. Majelis  Hakim  MK  menilai  pembentukan sekolah  bertaraf  internasional  berpotensi mengkikis  karakter  nasionalisme  dan bertentangan  dengan  keadilan  serta pemerataan pendidikan. Penyelenggaraan Sekolah bertaraf internasional ini membutuhkan biaya besra sehingga hanya bisa dinikmati beberapa kalangan. (Tempo, 2013). Kebijakan ini menyebabkan perlakuan  yang  berbeda  dari  pemerintah terhadap siswa dan sekolah. Siswa dengan nilai  tinggi  ditampung  di  Sekolah  bertaraf
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
internasioanal  ini  sehingga  sekolah  biasa semakin ketinggalan. Hal ini bertentangan dengan  pasal  31  ayat  1  tentang  hak  dan kewajiban menjalankan pendidikan.
Pendidikan  semacam  ini  bertentangan dengan kepribadian dan budaya bangsa.
Perubahan ke tiga dibuka kesempatan  lembaga  pendidikan  asing untuk  menyelenggarakan  pendidikan  di wilayah  Indonesia  bagi  warga  negara Indonesia  dengan  sistem  pendidikan  dari negara asal. BAB XVIII tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara  lain.  Pasal  64  terdiri  dari  5  pasal memberi kesempatan lembaga dari negara lain  menyelenggarakan  pendidikan  di wilayah  Indonesia  untuk  rakyat  Indonesia dengan  sistem  yang  berlaku  dari  negara asal.
Pada  jaman  orde  baru,  lembaga asing dapat menyelenggarakan pendidikan di  wilayah  Indonesia  dengan  sistem pendidikan dari negara asal. Pendidikan ini hanya  terbatas  bagi  warga  negara  asing yang  tinggal  di  Indonesia,  bukan  untuk rakyat Indonesia.
Selanjutnya  kebijakan  penting  era reformasi yang paling baru adalah konsep merdeka  belajar.  Filosofi  merdeka  belajar mengandung spirit untuk mengajarkan dan mendidik  anak  menjadi  manusia  yang merdeka  pikirannya,  merdeka  batinnya dan  merdeka  tenaganya  (Kusumaryono, 2019). Konsep ini untuk mengatasi kualitas pendidikan  Indonesia  yang  rendah.  Mutu pendidikan di Indonesia tertinggal dengan negara-negara  lain.  Hal  ini  merujuk  pada skor  PISA  (Programme  for  International Assesment)  yang  dilakukan  oleh  The Organisation  for  Economic  Cooperation and  Developmen  (OECD)  PISA  adalah pengukuran atas mutu pendidikan berdasarkan  pada  kemapunan  literasi, matematika  dan  sain  atau  ilmu  alam (Kompas, 2019). Dari 3 kemampuan siswa Indonesia  bidang  sain  berada  pada
rangking  70,  membaca  rangking  72, matematika 72 dari 78 negara yang dinilai (Kompas,  2019).  Kondisi  ini  membuat prihatin pemerintah. Disamping itu kualitas  tenaga  kerja  yang  dihasilkan  dari lembaga-lembaga pendidikan kurang terampil.  Untuk  mengatasi  masalah  ini pemerintahan  hasil  pemilu  tahun  2019 mengambil  kebijakan  penting  bidang pendidikan berkaitan dengan mutu pendidikan  di  Indonesia.  Pemerintah menyusun  suatu  sistem  pendidikan  atau kurikulum  yang  bisa  memenuhi  lapangan kerja dan konsep merdeka belajar.
Refleksi Dinamika
Pendidikan di
Indonesia
Dari  sejarah  pendidikan  telah  terjadi pergeseran  dari  makna  pendidikan.  yang diamanatkan para pendiri negara. Pendidikan  mulai  kehilangan  landasan filosofis  dan  tidak  mempunyai  orientasi yang  jelas.  Pendidikan  di  Indonesia memperlihatkan  kecenderungan  semakin pragmatis.  Pragmatisme  pendidikan  ini sudah  muncul  sejak  jaman  kolonial  dan semakin menguat pada reformasi. Dehumanisasi dan dekulturalisasi melanda dunia pendidikan di Indonesia.
Pendidikan  bukan  lagi  berorientasi pada terwujudnya manusia dengan segala pengetahuan  dan  ketrampilan  yang dimilikinya menjadi manusia yang baik dan bertanggung  jawab.  Pendidikan  nasional sedikit  demi  sedikit  telah  kehilangan wataknya  sebagai  kekuatan  kultural. Dalam  waktu  singkat  masa  reformasi memperlihatkan degradasi sistem pendidikan nasional (Buchori, 2000: 245).
Undang  Undang  No  20  tahun  2003 yang  dibuat  pada  jaman  reformasi  secara nyata memberi gambaran pendidikan yang yang  semakin  jauh  dari  esensi  dan  nilai- nilai  dasar  bangsa  Indonesia.  Pendidikan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
bukan lagi sebagai aktifitas kultural dengan dasar  filosofi  Pancasila.  Pendidikan  tidak lagi  upaya  membangun  manusia  yang mental dan moral yang baik yang kuat yang bermanfaat  bagi  masyarakat  bangsa  dan negara.  Idealisme  dalam  pendidikan  di Indonesia  memudar.  Ini  bisa  dilihat  dari berbagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan maupun materi yang diberikan di sekolah.
Pendidikan yang positivistik membawa  anak  didik  menjadi  manusia pintar dari segi pengetahuan tetapi lemah dari  segi  mental  dan  moral.  Penghargaan yang tinggi diberikan pada ilmu matematika dan sain, sementara ilmu lain kurang  diperhatikan.  Hal  ini  terlihat  jelas dari pembagian jumlah jam pelajaran dan evaluasi yang dilakukan baik ketika ada UN maupun Assemen Kompetensi Minimal.
Dasar  filosofi  pendidikan  sekarang bukan  lagi  kultural  humanis,  tetapi pragmatis ekonomis. World Trade Organisation menetapkan
bahwa
pendidikan  digolongkan  bidang  jasa  yang diliberalisasikan. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai komoditas, dan lembaga Pendidikan dianggap sama dengan perusahan. Ketentuan WTO ini diakomodasi  dalam  pasal  64  Undang Undang No 20 tahun 2003. Ketentuan yang tertuang  dalam  ini  berpeluang  untuk digagalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi karena  bertentangan  dengan  UUD  1945 pasal 31 ayat 3.
Harus disadari bahwa tujuan pendidikan  Indonesia  berbeda  dengan tujuan  dari  lembaga-lembaga  asing. Masuknya  lembaga  asing  bergerak  di bidang  pendidikan  ini  menimbulkan kompetisi  yang  tidak  sehat  dan  akan mengancam  lembaga  pendidikan  lokal yang  seharusnya  dilindungi.  Pendidikan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan menyiapkan
tenaga  untuk melakukan pekerjaan tertentu.  Tuntutan  perusahaan  nasional dan  internasional  berusaha  dipenuhi  oleh lembaga-lembaga  pendidikan.  Penekanan aspek  ekonomi  dalam  pendidikan  ini dikritik  para  penggagas  pedagogi  kritis. Pendidikan  dipersempit  untuk  memenuhi kepentingan  bisnis  dan  industri  serta mengabaikan  tujuan  pendidikan  lain  yang lebih  luas  dan  dalam.  (Watimena,  2015) Pendidikan harus dilandasi tanggung jawab moral  menumbuhkan  tanggung  jawab moral, yaitu terwujudnya keadilan, keteraan  dan  harapan.  Tujuan  tertinggi dari pendidikan adalah membantu manusia  menjalani  hidup  yang  bermakna (Watimena, 2015).
Pendidikan yang diharapkan menjadi solusi  atas berbagai masalah dan kekacauan  yang  terjadi  di  Indonesia ternyata tidak banyak berperan. Pendidikan  sekarang  justru  memunculkan masalah  baru.  Pendidikan  yang  dilandasi pragmatisme    ini  tidak  mampu  mencetak manusia-manusia idealis yang mempunyai integritas  moral,  kepekaan  sosial,  dan kepedulian  terhadap  sesama,  masyarakat dan  negara.  Manusia  yang  dilahirkan  dari pendidikan  yang  pragmatis  akan  menjadi manusia  pragmatis  yang  mengakibatkan sikap individualis dan hedonis.
Pada  masa  diberlakukannya  UN, semua  perhatian  siswa,  guru  dan  sekolah tertuju pada mata pelajaran yang diujikan, semetara  ilmu-ilmu  seperti Agama, PPKN, seni,  dan  lain-lain  diabaikan.  Ilmu  yang menjadai  dasar  pembentukan  karakter diabaikan.  Pendidikan  hanya    memberi pengetahuan,  mengasah  ketrampilan. Pendidikan memberi ruang yang luas untuk aspek  kognitif  manusia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  reaksi  pemerintah  atas  hasil skor PISA. Hasil evaluasi skor PISA dijadikan acuan  bagi  penilaian  mutu    pendidikan  di Indonesia.
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Skor  PISA  selayaknya  dijadikan pertimbangan,  bukan  sebagai  tolok  ukur keberhasilan  pendidikan.  Hasil  skor  PISA tersebut memprihatinkan, tetapi Indonesia tidak perlu panik dan khawatir.  Suatu hal yang  sangat  wajar  jika  kemampuan  siswa Indonesia di 3 materi (literasi, matematika dan sain) kalah dengan negara lain. Materi yang  dipelajari  siswa  Indonesia  jauh  lebih banyak  dari  negara-negara  lain.    Sebagai contoh  siswa  SMP  di  Indonesia  untuk pelajaran  Bahasa  mendapatkan  3  mata pelajaan, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa  Inggris,  ditambah  bahasa  lain  jika kereka  bersekolah  di  sekolah  berbasis agama. Adalah logis, siswa Indonesia yang mempunyai  beban  pelajaran  yang  lebih banyak  dan berat  kalah jika  dibandingkan dengan  siswa  dari  negara  lain  dengan jumlah  materi  pelajaran  lebih  sedikit. Keberhasilan pendidikan di Indonesia tidak hanya  ditentukan  oleh  kempampuan literasi, matematka dan sain.
Pendidikan  jauh  lebih  luas  dari pengajaran  yang  hanya  memberikan pengetahuan.  Pada  akhirnya  keberhasilan pendidikan  itu  adalah  terbentuknya manusia-manusia  yang  berkarakter  dan bermoral  baik,  religius,  humanis,  cinta tanah  air,  menghargai  kelompok  lain  dan bersifat  sosial.  Inilah  yang  menadi  tujuan dari pendidikan yang berlandaskan Pancasila  sebagai core  value .  Manusia digerakkan  oleh  karakternya.  Dengan karakter baik, maka ilmu dan ketrampilan yang  dimiliki  akan  bermanfat  bagi  dirinya sendiri  dan  sesama.  Sebaliknya  dengan karakter buruk, maka ilmu dan ketrampilan yang  dimiliki  akan  merugikan  diri  sendiri, keluarga, masyarakat dan bahkan negara.
Pendidikan adalah upaya memanusiakan  manusia,  agar  manusia hidup  secara  beradab  dalam  tatanan nilai yang  berlaku  di  sekitarnya.  Tanpa pendidikan  manusia  bisa  menjadi  biadab dan  bisa  lebih  jahat  dari  binatang.
Pendidikan  adalah  proses  hominsasi  dan humanisasi. Manusia untuk hidup bersama dengan  manusia  lain  harus  mengangkat dirinya  ke  taraf  manusia.  Ini  proses memanusiakan  dirinya.  Inilah  proses hominisasi dan humanisasi (Driyarkara,
2006:  366-367).  Kehidupan  manusia  ini penuh  dengan  nilai  yang  harus  ditaati. Kehidupan  manusia  jauh  lebih  rumit  dari kehidupan binatang. Manusia bukan hanya sebagai animal  rasionale. Manusia  yang mempunyai  kemampuan  akal  yang  hebat kalau  tidak  mampu  memanusia  maka hanya  akan  tinggal  menjadi  binatang.  Di alam modern ini banyak manusia-manusia yang turun menjadi binatang karena tidak mampu berperilaku sebagai manusia.
Pada  era  reformasi  ini  pendidikan tereduksi menjadi pengajaran. Pendidikan juga  teruduksi  hanya  menjadi  pelatihan. Pragmatisme  dalam  pendidikan  dengan melibatkan modal yang besar menyiapkan siswa  untuk  memenuhi  tuntutan  dunia kerja.    Materi  yang  diberikan  di  lembaga pendidikan  adalah  apa  yang  dibutuhkan. Kepentingan  praktis  ini  akan  membuat pendidikan  semakin  jauh  dari  esensinya. Suatu sistem pendidikan dengan landasan Ideologi pendidikan liberalisne berpendapat bahwa pendidikan bertujuan menyiapkan anak muda untuk menghadapi  dunia  kerja.  Mereka  di  ajari kerja  keras.  Mereka  disiapkan  untuk memenuhi  kebutuhan  industri  (  Curren, 2007:  11)  Pada  tahap  inilah  kapitalisme mulai  mengendalikan  dunia  pendidikan. Dalam konteks ini manusia hanya sekedar homo  economicus .  Manusia  berusaha memenuhi  kebutuhannya.  Pragmatisme pendidikan  menempatkan  manusia  hanya homo  economicus atau homo  faber , padahal sebagai manusia bisa meningkatkan  taraf  tinggi  yaitu  menjadi homo socius , homo eticus , homo religiosus. Kecenderungan pragmatisme masyarakat  dalam  memahami  pendidikan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
semakin  kuat.  Pragmatisme  sebagai epistemologi adalah metode untuk menguji  suatu  kebenaran  dengan  melihat akibat  praktis  yang  ditimbulkannya. Sesuatu dapat diterima sebagai kebenaran jika  bermafaat  secara  praktis  maka. Pragmatisme sebagai metode menghasilkan suatu parameter kebenaran. Sesuatu  dianggap  benar  jika  mempunyai akibat-akibat  praktis  dalam  kehidupan. Pragmatisme  adalah  suatu  sikap,  metode dan  filsafat  yang  memakai  akibat-akibat praktis  dari  pikiran  dan  kepercayaan sebagai  suatu  ukuran  utnuk  menetapkan nilai dan kebenaran (Titus, 1984: 340-341). Epistemologi  pragmmatisme  ini  berkaitan dengan etika hedonisme dan konsumerisme. Pendidikan yang berlandaskan  pada  pragmatisme  akan melahirkan manusia pragmatis. Pendidikan semakin  kehilangan  arah  kecuali  arah menuju kebebasan.
Pendidikan yang sekarang berlangsung  sangat  jauh  dari  esensi pendidikan  itu  sendiri.  Pendidikan  juga tidak sudah meninggalkan hakekat manusia  sebagai animal  educandum yang sekaligus animal educabile , binatang yang membutuhkan  pendidikan  dan  binatang yang  dapat  dididik  (Komar,  2001:  18) Pendidikan  yang  hanya  bertujuan  untuk mencetak  tenaga-tenaga  yang  handal tetapi  tanpa  etika  bukanlah  merupakan proses  pendidikan  yang  sebenarnya. (Tilaar,  2016:  25)  Pendidikan  itu  dari  dan untuk  manusia.  Manusia  adalah  makhluk multi  dimensi.  Dari  susunan  kodrat manusia terdiri dari jiwa raga. Jiwa terdiri dari  tiga  aspek:  akal,  rasa  dan  kehendak. Sifat  kodrat  manusia  adalah  sebagai makhluk  inividu  dan  sosial.  Kedudukan kodrat  manusia  adalah  sebagai  makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. (Notonagoro, 1983:  94-96)  Pendidikkan  yang  hanya memberikan pengetahuan dan
ketrampilan    akan  menghasilkan  manusia yang timpang.
Manusia  itu unfixed  animal yaitu makhluk  yang  belum  berkepastian  (Oong Komar,  2001:  95).  Ia  terus  berkembang. Kebutuhan  manusia  semakin  banyak  baik jenis  maupun  jumlahnya.  Manusia  juga mempunyai  keinginan,  ambisi  dan  nafsu yang  tidak  terbatas.  Berbagai  kebutuhan baik  material  maupun  imaterial  tidak hanya  harus  dipenuhi  tetapi  harus dikendalikan.  Inilah  esensi  perbedaan manusia  dengan  binatang.  Binatang membutuhkan  sesuatu,  maka  ia  akan segera  memenuhinya  tanpa  adanya pertimbangan, tetapi jika manusia membutuhkan sesuatu maka ia tidak harus selalu  memenuhinya  karena  adanya  nilai dan norma yang mengatur hidupnya. Pendidikan  yang  hanya  memberikan kemampuan  berupa  pengetahuan  dan ketrampilan sebagai bekal untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan suatu kemunduran.
Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan  dan  ketrampilan  yang dibutuhkan dalam hidup. Pendidikan harus memberikan kesadaran bangaimana pengetahuan dan ketrampilan itu dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab.  Pendidikan  tidak  hanya  mengasah kecerdasan intektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Hakikat  kongkret  pendidikan  akhirnya menghasilkan suatu kecerdasan emosional, yaitu kemapuan individu dalam mengendalikan  perilaku  agar  sesuai dengan  nilai  asal  mula  dan  tujuan kehidupan  (  Suhartono,  2007:  114). Kemampuan  mengendalikan  diri  dan menahan hawa nafsu sangat penting bagi manusia.
Pendidikan  yang  bermakna  adalah pendidikan yang mampu mengembangkan manusia  seutuhkan.  Pendidikan  adalah
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
proses menjadi manusia seutuhnya dengan belajar sepanjang masa. Pendidikan seharusnya mampu membangun  manusia  yang  berbudaya, manusia  yang  hidup  secara  beradab didasari  nilai-nilai  kebersamaan,  sosial, keadilan,  dan  cinta  kasih.  (Latif,  2020). Hakekat  dari  pendidikan  itu  adalah  budi pekerti.  Dengan  budi  pekerti  maka manusia  menjadi  berbudaya.  Pendidikan yang berkebudayaan yang mengupayakan kesatuan  pikiran,  perasaan  dan  kemauan untuk berbuat baik, benar dan indah (Latief, 2020:2)

## Simpulan
Sejarah  pendidikan Indonesia sejak jaman kolonial sampai dengan reformasi mengalami  perubahan.  Perubahan  ini berkaitan  dengan  pemerintahan  yang sedang berkuasa. Dalam perpektif filsafat, pendidikan  semakin  jauh  dari  hakekatnya yaitu menghasilkan manusia yang baik dan hidup bermakna. Terjadi reduksi pendidikan,  dan  reduksi  ini  semakin menguat  pada  era  reformasi.  Pendidikan tereduksi menjadi pengajaran dan ketrampilan.
Pendidikan didasarkan pada ontologi positivisme,  epistemologi  pragmatisme, etika individualisme dan ideologi pendidikan liberalisme tidak sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dilandasi etika  sosial  dan  spiritualisme  yang  kuat. Pendidikan  yang  tidak  sesuai  dengan filsafat bangsa
Indonesia
akan menghasilkan  manusia  yang  kehilangan keindonesiaannya.
Pendidikan  yang  sekarang  terjadi cenderung  menghasilkan  manusia  yang pintar,    individualis,  pragmatis.  hedonis yang menghargai materi secara berlebihan.
Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelamatkan  bangsa  perlu  evaluasi pendidikan  secara  menyeluruh    sehingga pendidikan  mempunyai  arah  yang  jelas. Pendidikan  harus ditekankan  untuk membangun manusia Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, sehingga pengetahuan  dan  ketrampilan  yang dikuasai berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara.

## Referensi
Adit,  Albertus.  (2020).  Berikut  Lini  Masa Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia, http://amp.kompas.com/edukasi/re ad/2020/22/6  [diakses  pada  27
November 2020]
Buchori,  Mochtar.  (2000).  Reformasi
Pendidikan dalam Pendikan Nasional:  Reformasi  atau  Revolusi ,
Jakarta, CSIS,
Curren,  Randall.  (2007).  Philosophy  of Education.
Victoria-Australia, Blackwell Publishing.
Darmaningtyas.
(2004). Membongkar Ideologi  Pendidikan.  Jogyakarta,  Ar- Ruzz. _____, (2015). Pendidikan Yang Memiskinkan, Malang, Intrans Publishing.
Dewantara,  Ki  Hadjar.  (2010).  Ki  Hadjar Dewantara:  Pemikiran,  Konsepsi,
Keteladanan, Sikap Merdeka, Jogjakarta, UST Press. Driyarkara, (2006). Karya Lengkap Driyarkara, Jakarta, Gramedia.
Fudyartanta,  Ki.  (2010).  Membangun Watak  dan  Kepribadian  Bangsa Indonesia  yang  Harmonis  dan Integral, Yoyakarta, Pustaka Pelajar.
Harususilo,  Yohanes  Enggar.  (2019).  Skor
Terbaru
PISA Indonesia, http://amp.kompas.com/edukasi/re
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
ad.  [Diakses  pada  28  November
2020)
Kaelan. (2007). Memaknai Kembali Pancasila, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM.
Kemendikbud.  (2013).  Kebijakan  Nasional
Pembangunan Karakter Bangsa tahun  2010-2025,  Jakarta,  Dirjen Dikti Kemendikbud .
Kemendikbud. (2013). Pendidikan Karakter di  Perguruan  Tinggi,  Jakarta  ,Dirjen Dikti Kemendikbud.
Koesoema  A.  Doni.  (2011).  Pendidikan
Karakter di Jaman Keblinger Jakarta,
Gramedia.
Komar,  Oong.  (2001).  Filsafat  Pendidikan Non Formal, Bandung, Pustaka Setia.
Latif, Yudi. (2020). Pendidikan Pemanusiaan, Kompas, 26
November 2020.
Notonagoro.  (1983).  Pancasila  Ilmiah
Populer, Jakarta , Bina Aksara.
O’Niel,  William  F.  (2001).  Educational Ideologies,  Yogyakarta,  terjemahan Omi Intan Naomi, Pustaka Pelajar. Suhartono,  Suparlan,  (2007),  Filsafat Pendidkan, Yogyakarta , Ar-Ruzz.
Sutono,  Agus.    (2015),  Meneguhkan
Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional, Civis, V (1),
DOI: https://doi.org/10.26877
Suyato,  Kusumaryono.  (2019).  Merdeka Belajar. https://gtk.kemdikbud.go.id/read- news/merdeka-belajar [Diakses pada
28 November 2020} Tempo.  (2013).  MK  Bubarkan  Sekolah Bertaraf Internasional. https://nasional.tempo.co/read/452 878  [Diakses  pada  26  November 2020)
Tilaar,  H.A.R,  dan  Rian  Nugroho.  (2016),
Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar untuk Memahami Kebijakan
Pendidikansebagai  Kebijakan  Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Titus, H., Smith and Nolan. (1984),  Living
Isues of Philosophy, terjemahan H.M. Rasjidi, Jakarta, Bulan Bintang.
Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Sistem
Pendidkan Nasional. (1990). Jakarta ,Grafika. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. (2005). Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Watimena,  Reza  A.  (2015).  Pedagogi Kritis:  Pemikiran  Henry  Giroux tentang Pendidikan dan relevansinya  untuk  Indonesia, Jurnal  Filsafat,  28  (2),  DOI:
10.22146/jf.34714