## PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA: RESILIENSI USAHA DI MASA PANDEMI

## Syaeful Bakhri
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: Sultan01aulia@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  a  strategy  for  structuring  street  vendors  as  well  as conducting research related to the factors that affect the resilience of street vendors' business during the covid-19 pandemic. The research method uses descriptive qualitative methods with SWOT analysis which is used to explore or evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats to existing conditions in analyzing the resilience strengths of street vendors during the covid-19 pandemic. Based on the results of the study, it is known that in structuring street vendors,  local  government  support  is  needed  through  regulatory  strategies  related  to structuring and empowerment whose implementation needs to be more assertive to minimize weaknesses by taking advantage of resource opportunities that exist in street vendors. As for maintaining  the  business  existence  of  street  vendors  during  the  COVID-19  pandemic,  street vendors can upgrade service patterns that are adapted to the conditions for implementing social distancing  policies  by  the  government,  such  as  providing  take  away  along  with  pedestrians, using information technology as a means of marketing innovation. To be able to compete with the increasingly competitive competition.
Keywords : Street Vendors, Business Resilience, and Covid-19 Pandemic.

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  menemukan  strategi  penataan  PKL  sekaligus melakukan penelitian terkait fakotr - faktor yang mempengaruhi resiliensi usaha PKL di tengah pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT yang digunakan untuk menggali atau mengevaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan  ancaman  terhadap  kondisi  eksisting  dalam  menganalisis  kekuatan  resiliensi  para pedagang  kaki  lima  di  tengah  pandemi  covid-19.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  dalam  penataan  PKL  perlu  dukungan  pemerintah  daerah  melalui  strategi  regulasi terkait  penataan  dan  pemberdayaan  yang  implementasinya  perlu  lebih  tegas  untuk meminimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada pada PKL. Adapun untuk menjaga eksistensi usaha para pelaku PKL di tengah masa pandemi covid-19, para  pelaku  PKL  dapat  melakukan  upgrade  pola  layanan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi pemberlakukan kebijakan  social distancing oleh pemerintah, seperti halnya penyediaan  take away  disepanjang  pedestrian,  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  sarana  inovasi pemasaran agar dapat bersaing dengan persaingan yang semakin kompetitif.
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Resiliensi Usaha, dan Pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu  bentuk  kegiatan  informal  (Budi,  2016) yang  mana  dalam  aktivitasnya,  kegiatan  di sektor  informal  seringkali  memanfaatkan fasilitas  umum  yang  tidak  diperuntukkan sebagai  media  berjualan  (Widjajanti,  2016) seperti trotoar jalan, badan jalan dan emperan toko. Sehingga tidak heran, jika di beberapa kota  besar,  pedagang  kaki  lima  identic dengan  masalah  kemacetan  lalu  lintas, kesemwarutan  dan  telah  menimbulkan “kesan” mengganggu karena dapat menimbulkan pencemaran (kebersihan), kesehatan  dan  keamanan  bagi  lingkungan sekitar (Wiweka et al., 2018).
Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan murah. Menjadi manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan tenaga kerja (Astuti et al., 2017) terutama bagi mereka yang tidak terserap di sektor formal kerja (Usman, 2006). Kehadiran  PKL  di  ruang  kota  juga  dapat meningkatkan  vitalitas  bagi  kawasan  yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan  kota  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Selain  itu,  PKL  juga  memberikan pelayanan  yang  mudah  dan  cepat  untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Sastrawan,  2015).  Dengan  kata  lain meskipun keberadaan PKL dianggap menimbulkan  berbagai  masalah  perkotaan, namun  di  sisi  lain  PKL  memiliki  manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat (Astuti et al.,  2017)  terlebih  di  masa  pandemic  covid seperti sekarang ini.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui, pandemic  covid-19  yang  terjadi  pada  akhir tahun 2019 hingga saat ini  (Zulhijahyanti et al.,  2021)  telah  berdampak  pada  seluruh sektor  kehidupan  (Dewi  Amaliah,  2020) utamanya  dalam  hal  ini  adalah  kontraksi ekonomi  di  berbagai  Negara  di  dunia termasuk  Indonesia.  Munculnya  kebijakan pembatasan  aktivitas  masyarakat  sebagai upaya penanganan pandemi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Astuti & Qalyubi,
2021).  Salah  satu  sektor  ekonomi  yang mengalami guncangan selama adanya pandemic  covid-19  yaitu  sektor  UMKM (Bakhri & Futiah, 2020) dan satu diantaranya adalah  para  PKL  yang  merasakan  dampak signifikan dari pandemic covid-19 (Zulhijahyanti  et  al.,  2021).  Hal  ini dipertegas  dengan  pernyataan  (Hutasuhut, 2020)  berdasarkan  hasil  penelitiannya  yang menyatakan  bahwa  PKL  merupakan  bagian masyarakat  yang  paling  merasakan  dampak pandemi Covid-19. Maka demikian diperlukan upaya resiliensi para pelaku usaha agar dapat bertahan di masa sulit yakni masa pandemic covid-19 (Indah et al., 2021).
Resiliensi  sendiri  merupakan  bentuk ketahanan  di  tengah  konflik  keberadaan pedagang  kaki  lima,  pemerintah  tentu  saja perlu  meninjau  sisi  positif  sektor  informal PKL sebagai harapan penyumbang perekonomian  dan  penyerapan  tenaga  kerja yang besar. Oleh sebab itu, selain bertujuan untuk  menemukan  strategi  penataan  PKL, penulis  juga  bertujuan  untuk  melakukan penelitian  terkait  apa  saja  yang  menjadi faktor  dalam  mempengaruhi  keberlangsungan usaha PKL di tengah masa pandemic covid-19.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  terkait  dengan  penataan  PKL sudah  banyak  dilakukan,  namun  sejauh  ini belum ada yang melakukan di lingkup daerah Kabupaten  Cirebon.  Namun  begitu,  masih terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang dapat  dijadikan  sebagai literature  review terkait  penataan  PKL  dan  penggunaan analisis  SWOT  sebagai  metode  analisis penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:
1. (Mashudi et al., 2019)
Masyarakat  masih  membutuhkan  PKL, namun  diperlukan  penataan  agar  tidak mengganggu  akses  pejalan  kaki  dan tidak menimbulkan kesemrawutan kota. Hasil  dari  analisis  SWOT  diperoleh alternatif  strategi  SO  yaitu  melakukan review  kebijakan  tentang  PKL,  WO yaitu meningkatkan kemitraan Pemerintah  dengan  PKL,  ST  yaitu memfasilitasi ruang usaha dan rasa aman
berusaha  dan  strategi  WT,  yaitu mengoptimalkan sarana prasarana kota.
2. (Komara et al., 2020) Berdasarkan  hasil  temuannya,  penulis menjelaskan  bahwa  masyarakat  pelaku PKL  perlu  melakukan  kreativitas  dan inovasi dalam menciptakan produk atau strategi  pemasaran  di  tengah  situasi ketidakpastian.  Pelaku  usaha  perlu memaksimalkan produk bersih/higienis, ramah lingkungan, optimal
memanfaatkan keunggulan
alam
Indonesia  yang  subur  dan  pemasaran dengan  pola  digital  marketing  untuk menjangkau pasar yang lebih luas  yang tetap  bertahan  ketika sosial  distancing diterapkan. Mencari sumber permodalan murah  yang  ditawarkan  oleh  investor, pemerintah  atau  lembaga  keuangan lainya  untuk  membangkitkan  kembali usaha. Melakukan negosiasi dan restrukturisasi kredit yang ada agar dapat memberikan  ruang  gerak  usaha  yang cukup  untuk  kembali  bangkit  ketika pandemi covid-19 usai.
3. (Qiptiyah, 2021) Penelitian  ini  menghasilkan  temuan bahwa  tersedianya  sarana  transportasi guna  distribusi  mengunjungi  konsumen di  masa  social  distancing  mampu memberikan  peluang  dalam  proses pendistribusian  barang  dagangan.  Serta continue  upgrade atau  pembaharuan informasi  yang  berkelanjutan  mengenai ketersediaan  barang  yang  dibutuhkan oleh  konsumen  sebagai  tambahan  atas produk  yang  nantinya  akan  dijual belikan  akan  menjadi  kekuatan  para pelaku PKL demi bertahan di masa-masa sulit adanya pandemic covid-19.
4. (Syariah & Widiastuti, 2017)
Startegi dalam penataan PKL berdasarkan  analisis  SWOT  adalah dengan  mengatur  lokasi,  jenis,  waktu dan  desain  tempat  penjualan,  adapun untuk  konsep  penataan  parkir  dapat dilakukan  dengan  mengatur  waktu  dan titik  lokasi  perparkiran.  Selain  itu, peneliti juga menunjukkan perlu adanya jalur  penghubung  antar  ruang  parkir,
PKL  dan  pertokoan  yang  nyaman  dan aman untuk keberlanjutan.
5. (Astuti & Qalyubi, 2021) Penelitian  ini  menghasilkan  temuan bahwa  strategi  yang  dapat  digunakan untuk keberlanjutan usaha PKL di masa pandemic  covid  harus  berupaya  untuk menciptakan  sumber  pendapatan  baru yang  dapat  menambah  pendapatan.  Hal ini dapa dilakukan dengan cara menambahkan  fasilitas  layanan  ojek, atau pengadaan jasa antar makanan atau belanjaan secara online.
6. (Pratama et al., 2021) Strategi yang dapat dilakukan oleh para pelaku  UMKM  dan  PKL  dalam  hal memperluas  jangkauan  pasar  di  tengah kebijakan pencegahan penyebaran covid-19  adalah  dengan  penerapan
Contactless Business . Contactless
Business ini dapat diaplikasikan melalui penggunaan teknologi di bidang pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar.  Penggunaan  teknologi  secara konkrit  untuk  melakukan  promosi adalah  dengan  media  promosi  melalui media sosial dan online delivery sharing system .
7. (Syariah & Widiastuti, 2017) Startegi dalam penataan PKL berdasarkan  analisis  SWOT  adalah dengan  mengatur  lokasi,  jenis,  waktu dan  desain  tempat  penjualan,  adapun untuk  konsep  penataan  parkir  dapat dilakukan  dengan  mengatur  waktu  dan titik  lokasi  perparkiran.  Selain  itu, peneliti juga menunjukkan perlu adanya jalur  penghubung  antar  ruang  parkir, PKL  dan  pertokoan  yang  nyaman  dan aman untuk keberlanjutan.
8. (Wiweka et al., 2018) Penelitian  ini  menghasilkan  temuan bahwa  penataan  PKL  dapat  dilakukan dengan cara zona pemanfaatan, terutama yang terkait dengan sentra kuliner yang bercirikan kebudayaan. Dimana pedagang-pedagang  yang  dilibatkan merupakan  masyaraat  lokal  atau  PKL yang  telah  ada  sebelumnya.  Dengan desain  ini  penataan  PKL  dapat  lebih
terkelola  dan  menjadi  daya  tarik  dan mendukung  kegiatan  wisata  di  suatu daerah.

## METODE PENELITIAN
Analisis  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif,  didalamnya  peneliti menyusun  sistematis  data  yang  diperoleh berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dan diskusi  kelompok  terarah,  dan  penyebaran kuesioner terbuka (bakhri, 2017) dengan cara mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah  dipahami,  baik  terhadap  hasil instrumen matriks analisis SWOT. Penelitian  ini  menggunakan  juga  analisis SWOT, yang dilakukan untuk menggali atau mengevaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang,  dan  ancaman  (Rangkuti,  2013) terhadap kondisi eksisting dalam menganalisis  kekuatan  para  Pedagang  Kaki Lima  di  tengah  pandemic  covid-19.  Untuk memudahkan urutan prioritas dengan menggunakan analisis SWOT, maka penting dilakukan  kualifikasi  terhadap  beberapa pernyataan  narasumber  terhadap  faktor kekuatan,  kelemahan  serta  tantangan  dari masing-masing faktor yang diutarakan.

## KONSEP DASAR Pedagang Kaki Lima
Pedagan  kaki  lima  merupakan  sebuah komunitas  pedagang,  yang  dalam  aktivitas jualannya  seringkali  memanfaatkan  area pinggir  jalan  raya.  Mereka  menggelar dagangannya,  atau  gerobaknya  di  pinggir perlintasan  jalan  raya.    Dilihat  dari sejarahnya  di  kegiatannya,  sehingga  dapat terjadi Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan  Kolonial  Belanda.  Pada  masa Penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan  bahwa  setiap  jalan  raya  yang dibangun  hendaknya  menyediakan  sarana untuk  para  pedestrian  atau  pejalan  kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar).  Lebar ruas untuk saranabagi para pejalan kaki atau trotoar  ini  adalah  lima  kaki.  Pemerintahan padawaktu  itu  juga  menghimbau  agar sebelah  luar  dari  trotoar  diberi  ruang  yang
agak  lebar  atau  agak  jauh  dari  pemukiman penduduk.
Ruang  ini  untuk  dijadikan  taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian  para  pedagang  mulai  banyak menempatkan  gerobaknya  untuk  sekedar beristirahat  sambil  menunggu  adanya  para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan  waktu  banyak  pedagang  yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan  kaki  yang  kebetulan  lewat  untuk membeli makanan dari situ maka Pemerintahan  Kolonial  Belanda  menyebut mereka  sebagai  Pedagang  Lima  Kaki  (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir  perlintasan  para  pejalan  kaki  atau trotoar  yang  mempunyai  lebar  Lima  Kaki) (Astuti et al., 2017).
Komunitas  pedagang  kaki  lima  ini termasuk  ke  dalam  komponen  utama  dari usaha mikro dan terlibat sebagai usaha sektor informal, namun dengan tantangan lingkungan  yang  masih  kurang  kondusif sehingga komunitas ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya. Mengakibatkan  kondisi  umum  pedagang kaki lima mengalami produktivitas dan daya saing yang relatif rendah. Pedagang kaki lima menjadi  pekerjaan  yang  tersedia  bagi anggota  masyarakat  yang  berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan  yang  sangat  terbatas.  Usaha kecil  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia  maupun  di  belahan  dunia  pada umumnya.  Usaha  kecil  sangat  menunjang kemudahan  hidup  konsumen  Indonesia  dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan  lapangan  kerja  juga  peningkatan pertumbuhan  perekonomian  suatu  Negara (Zulhijahyanti et al., 2021).
Di  sisi  lain,  pedagang  kaki  lima identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan kesemwarutan, karena kelompok pedagang  ini  memanfaatkan  trotoar  dan fasilitas  umum  lainnya  sebagai  media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk
mendapatkan barang dengan harga miring/murah.
Dengan  kata  lain  di  satu  sisi keberadaan  PKL  dianggap  menimbulkan berbagai  masalah  perkotaan,  namun  di  sisi lain  memiliki  manfaat  ekonomi  bagi sebagian masyarakat. Menurut Pena (1999), terdapat  tiga  pilihan  mengatasi  PKL, pertama,  negara  harus  menjadi  kunci  dalam mengatur  PKL,  karena  keberadaan  negara sangat  penting  dalam  proses  pembangunan, kedua, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur  kegiatan  mereka  sendiri,  ketiga, menyarankan  pemerintah  dan  PKL  untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha) (Astuti et al., 2017).

## Resiliensi Usaha
Resiliensi  menurut  Benard  dalam  (Dewi Amaliah, 2020) dimaksudkan sebagai proses kebangkitan  diri  dari  berbagai  masalah  dan tekanan  kompetensi  yang  berupa social competence , problem solving skill , autonomy ,  dan sense  of    purpose .  Papalia, Olds,  dan  Feldman  (2001)  mendefinisikan resiliensi sebagai sebuah sikap yang dimiliki seseorang  tentang  keuletan,  tahan  banting, tidak  mudah  menyerah  dalam  menghadapi masa-masa  sulit.  Sedangkan  usaha  menurut (Effendy, 2016) adalah kegiatan mengerahkan  tenaga,  pikiran,  atau  badan untuk  mencapai  suatu  maksud;  perbuatan, pekerjaan,  prakarsa,  ikhtiar,  daya  upaya untuk  mencapai  keuntungan  dalam  bidang perdagangan.
Maka  dapat  dipahami  bahwasanya resiliensi usaha adalah suatu proses seseorang/  badan/  perusahaan  atau  pelaku usaha lainnya dalam bertahan dan membangkitkan usaha dari berbagai masalah dan tekanan kompetensi usaha yang ada agar tetap dapat memperoleh keuntungan. Pemilihan  seseorang  terhadap  jenis  usaha tentunya berdasarkan pada kompetensi orang tersebut,  maka  relisiensi  ada  pilihan  sadar seseorang  untuk  dapat  memilih  jenis  usaha yang sesuai dan menurut yang bersangkutan memiliki prospek dan berkesinambungan.

## Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 merupakan pandemiyang terjadi secara global (Bakhri & Futiah, 2020) yang  disebabkan  karena  munculnya  virus bernama  virus  corona.  Virus  Corona  yaitu zoonotic  yang  artinya  ditularkan  antara hewan dan manusia. yang biasanya menyerang saluran pernafasan pada mansuia dengan  gejala  awal  seperti  flu  hingga  dapat menyebabkan sindrom pernafasan akut berat (SARS).  Penyebaran  penyakit  ini  biasanya melalui  pernafasan  dari  batuk  maupun bersin. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan  berawal  pada  tanggal  30  Desember 2019  dimana  Wuhan  Municipal  Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of  unknown  cause”  (Hanoatubun)  dalam (Sarip  et  al.,  2020).  Virus  ini  menunjukkan penyebaran  yang  signifikan  dan  bahkan menyebabkan  banyak  kasus  kematian  pada berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sampai  pada  kemudian  pada  tanggal  11 Maret  2020,  WHO  mengumumkan  bahwa wabah  yang  sedang  terjadi  tersebut  sebagai pandemic global (Yamali & Putri, 2020).
Semua  kalangan  masyarakat  ikut terdampak  dengan  adanya  pandemic  ini, diantaranya yaitu masyarakat yang terpinggirkan  terutama  masyarakat  miskin yang ada di perkotaan, pekerja lepas, pekerja informal,  dan  pekerja  sementara  terkena dampak  pandemi  covid-  19  ini  secara  tidak proporsional  (McKibbin  dan  Fernando, 2020). Kementerian keuangan menyampaikan  mengenai  covid-19  telah memberikan  ancaman  terhadap  gangguan kesehatan  dan  ancaman  terhadap  kondisi kejiwaan dikarenakan resiko dari peningkatan  kasus  positif  covid-19  hingga puluhan  ribu  jiwa  per  harinya,  berdampak pada ancaman kehilangan pekerjaan terutama pada masyarakat yang tidak mampu dan  keluarga  yang  bekerja  dalam  sektor informal.  Kredit  macet  pada  UMKM dikarenakan UMKM tidak dapat menjalankan  usaha  secara  normal,  sistem koperasi terganggu hingga kondisi
perbankan  yang  dapat  mengalami  persoalan
likuiditas,  depresiasi  rupiah,  dan  persoalain lainnya (Qiptiyah, 2021).

## Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang berupaya mengenali kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang digunakan dengan tujuan merumuskan suatu strategi.  Rancangan  strategi  dirumuskan dengan  harapan  memaksimalkan  kekuatan dan  peluang  yang  ada,  namun  secara bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan dan  ancaman  yang  ada  berdasarkan  kondisi eksisting di lapangan. Menurut (Noor, 2014), bila  strategi  yang  didapat  berdasarkan analisis  swot  ini  dapat  diterapkan  secara akurat,  asumsi  sederhana  atas  strategi tersebut  dapat  berdampak  sangat  besar karena  berfungsi  sebagai  informasi  yang dibutuhkan  agar  dapat    mengidentifikasi peluang  dan  ancaman  untuk  pengembangan perusahaan kedepan.
Adapun  unsur-unsur  SWOT  dalam (Fahmi, 2016) yang dianggap penting dalam analisis SWOT adalah : 1). Faktor eksternal, faktor ini menyangkut terkait dengan hal-hal diluar lingkungan perusahaan/ institusi yang berpengaruh  terhadap    pembuatan  suatu keputusan. Pada analisis eksternal, faktor ini dibentuk  oleh  dua  hal,  yaitu opportunities dan threats (O  dan  T),  antara  lain  seperti: lingkungan  industry  dan  bisnis  makro, politik,  hukum,  perkembangan  teknologi, kondisi  social  budaya,  kependudukan.  2). Faktor internal, faktor ini menyangkut terkait hal-hal  yang  berasal  dari  dalam  lingkungan perusahaan/institusi yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu keputusan perusahaan/institusi  tersebut.  Faktor  ini dibentuk  oleh Strenghts dan Weaknesses (S dan W) yaitu meliputi manajemen fungsional perusahaan, seperti R and D perusahaan/institusi,  seperti,  kepemilikan sumber  daya  manusia,  kepemilikan  pada sistem  informasi,  system  dan  manajemen yang  digunakanserta  beberapa  komponen sejenisnya.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Interaksi  Faktor  Intermal  dan  Eksternal Terhadap  Penataan  PKL  di  Kabupaten
Cirebon Dalam analisis ini,kami mencoba memberikan bobot pada masing-masing item pernyataan  yang  diberikan  sendiri  oleh narasumber.  Pemberian  bobot  diperlukan untuk mengukur agar pernyataan-pernyataan tersebut  dapat  di  kualifikasikan  dan  mudah untuk  melakukan  penghitungan  seberapa kuat dan lemah secara internal, dan seberapa peluang dan tantangan secara eksternal.
Analisis  SWOT  diperlukan  untuk mengukur  kekuatan  dan  kelemahan  diri secara  internal  sesuai  kondisi Eksisting terhadap  perkembangan  dan  dukungan terlaksananya  Penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon hingga saat ini. Sementara itu secara eksternal,  analisis  terhadap opportunity dan threat juga  diperlukan  untuk  mengetahui sejauh mana faktor-faktor eksternal  tersebut mempengaruhi,  dan  sekaligus  mendorong berjalannya kegiatan Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai sebuah usaha yang memiliki kesinambungan dan berkelanjutan ( sustainable livelihood ). Melakukan analisis SWOT
didasarkan pada logika dengan memaksimalkan  kekuatan  ( Strength )  dan peluang  ( Opportunity ),  dan  pada  saat  yang sama  dapat  meminimalkan  kelemahan ( Weakness )  dan  ancaman  ( Threat ).  Dengan mengetahui  faktor  internal  yaitu  kekuatan dan  kelemahan,  serta  secara  bersama  juga mengidentifikasi  faktor  eksternal  yaitu peluang dan ancaman.
Semua elemen dalam SWOT dijaring melalui  jawaban  beberapa  narasumber terhadap  pernyataan  yang  diajukan  dalam kuesioner SWOT. Berikut ini hasil dari isian beberapa narasumber yang memiliki kompetensi  pada  pada  pengembangan  PKL. Kuesioner  SWOT  yang  dilakukan  pada narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap perkembangan sekaligus upaya dalam penataan PKL di Kabupaten Cirebon.
Tabel 1.

## Matrik Interaksi faktor Internal dan Eksternal Penataan PKL di Kabupaten Cirebon
Faktor Internal Faktor Eksternal A. Kekuatan C. Peluang (1) Kebijakan pusat yang mendorong penataan dan pemberdayaan PKL
(2) Perkembangan wisata di Kabupaten Cirebon
(3) Perbaikan sistem sarana prasarana perkotaan
(4) Lokasi yang strategis
(5) Keterlibatan swasta, akademisi dan masyarakat
(6) Mendapat respon positif dari para pelaku PKL
(7) Cirebon menjadi tempat transit/tujuan wisata
(8) Berkembangnya teknologi informasi
(9) Akses untuk mengupgrade
pengetahuan dan pengalaman terbuka lebar
(10) Pemenuhan kebutuhan masyarakat saat kebijakan social distancing
(1) Penataan PKL menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon
(2) Peningkatan kesejahteraan para PKL
(3) Terdapat peraturan daerah mengenai PKL
(4) Alokasi anggaran untuk penataan PKL
(5) Terdapat Organisasi Perangkat Daerah dalam menangani PKL
(6) Adanya lintas koordinasi dari lembaga swasta, pemeritah dan masyarakat
(7) Sarana transportasi yang menunjang mobilitas pemasaran
(8) Inovasi pemasaran yang menghampiri konsumen secara langsung
(9) Kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital

## B. Kelemahan
(1) Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan
(2) Minimnya tanda-tanda larangan keamanan
(3) Kurang efektivitasnya penggunaan anggaran
(4) Kurangnya kerjasama antara swasta, masyarakat dan akademisi
(5) Minimnya kegiatan promosi
(6) Kurangnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang belum maksimal
(7) Kurangnya pembinaan terhadap para pedagang secara rutin
(8) Karakteristik atau pola pikir PKL
(9) Penataan PKL yang belum maksimal
(10) Kurangnya pengetahuan, kreativitas dan inovasi dalam hal produksi dan pemasaran
(11) Kegiatan distribusi yang terbatas

## D. Ancaman
(1) Meningkatnya pertumbuhan angka pengangguran
(2) Adanya penolakan penertiban dari para pelaku PKL
(3) Menurunnya estetika tata ruang kota
(4) Menambah titik kemacetan lalu lintas
(5) Pengembangan sistem sarana prasarana yang tidak terintegrasi
(6) Munculnya oknum/premanisme
(7) Daya dukung penataan yang tidak berkelanjutan
(8) Kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran covid-19
(9) Daya saing usaha yang kompetitif
(10) Penertiban satpol PP
Sumber: Data Primer diolah, 2020
Selanjutnya setelah faktor–faktor dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu  sudah  ditetapkan  kemudian  dilakukan pembobotan dengan sebelumnya melakukan tabulasi  terlebih  dahulu  dari  jawaban beberapa responden.
Berdasarkan temuan lapangan, beberapa  indikator  yang  menjadi  kekuatan sekaligus mendorong dilakukannnya penataan  PKL  di  Kabupaten  Cirebon. Berdasarkan data tersbut, mayoritas responden mengatakan sangat setuju dengan pernyataan  terkait  kondisi  eksisting  dalam upaya penataan PKL di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, hanya pada indikator adanya lintas  koordinasi  dari  lembaga  swasta, pemerintah dan masyarakat saja yang di nilai cenderung kurang setuju.
Beberapa  indikator  yang  menjadi kelemahan  penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data tersbut, mayoritas responden mengatakan sangat setuju dengan pernyataan  terkait  kondisi  eksisting  dalam upaya penataan PKL di Kabupaten Cirebon. Dalam  hal  ini,  hanya  pada  indikator  kurang efektifnya  penggunaan  anggaran  penataan PKL yang di nilai cenderung kurang setuju.
Sedangkan  beberapa  indikator  yang menjadi peluang sekaligus pendorong dilakukannnya  penataan  PKL  di  Kabupaten
Cirebon. Berdasarkan data tersbut, mayoritas responden mengatakan sangat setuju dengan pernyataan  terkait  kondisi  eksisting  dalam upaya penataan PKL di Kabupaten Cirebon. Dalam  hal  ini,  hanya  pada  indikator keterlibatan swasta, akademisi dan masyarakat  yang  di  nilai  cenderung  kurang setuju.
Adapun  beberapa  indikator  yang menjadi  ancaman  dilakukannnya  penataan PKL  di  Kabupaten  Cirebon.  Berdasarkan data  tersebut,  sebagian  besar  responden mengatakan setuju dengan pernyataan terkait ancaman dalam rangka upaya penataan PKL di  Kabupaten  Cirebon.  Indikator  ancaman tersebut munculnya oknum atau premanisme ditengah usaha PKL, dan mayoritas responden  menyatakan  tidak  setuju  adanya ancaman tersebut.
Pembobotan Faktor
Intermal dan
Eksternal  Terhadap  Penataan  PKL  di Kabupaten Cirebon
Dengan pembobotan bertujuan untuk mengetahui  seberapa  besar  faktor-faktor yang  mempengaruhi  atau  berdampak  pada berjalanya  Penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon. Sehingga dapat diketahui pengaruh faktor  tersebut  terhadap  berjalannya  pada masing-masing kekuatan dan kelemahan.
Tabel 2.
Faktor Strategi Internal (IFAS) Penataan PKL di Kabupaten Cirebon
No Faktor Internal Dominan JUMLAH  RATING BOBOT % BOBOT X RATING STRENGHTS 1 Penataan PKL menjadi prioritas Pembangunan Daerah 49 3 0,07 0,24 2 Peningkatan kesejahteraan PKL 43 3 0,06 0,18 3 Terdapat peraturan daerah mengenai PKL 45 3 0,07 0,20 4 Alokasi anggaran untuk penataan PKL 40 3 0,06 0,16 5 Terdapat Organisasi Perangkat Daerah dalam menangani PKL 40 3 0,06 0,16 6 Adanya lintas koordinasi dari lembaga swasta, pemerintah dan masyarakat 34 2 0,05 0,12 251 0,38 1,06
No WEAKNESSES JUMLAH  RATING BOBOT % BOBOT X RATING 1 Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum 48 3 0,07 0,23 2 Minimnya tanda-tanda larangan keamanan 45 3 0,07 0,20 3 Kurang efektifnya penggunaan anggaran 41 3 0,06 0,17 4 Kurangnya kerjasama antara swasta, masyarakat dan akademisi 46 3 0,07 0,21 5 Minimnya kegiatan promosi 49 3 0,07 0,24 6 Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang belum maksimal 45 3 0,07 0,20 7 Kurangnya pembinaan terhadap para pedagang secara rutin 43 3 0,06 0,18 8 Karakteristik dan Pola Pikir PKL 47 3 0,07 0,22 9 Penataan PKL yang belum maksimal 52 3 0,08 0,27 TOTAL 416 0,62 1,93 Sumber: Data Primer diolah, 2020
Berdasarkan  pada  tabel  2.matriks IFAS diatas, terlihat bahwa faktor  kekuatan dan  kelemahan  secara  internal  terkait Feasibility Study Penataan PKL di Kabupaten  Cirebon.  Dari  pembobotan Faktor kekuatan dapat diperoleh skor sebesar 1.06,  sementara  skor  kelemahan  sebesar 1.93. Kalau dijumlahkan keseluruhan faktor internal  sebesar  2.99.  Nilai  total  diatas menggambarkan reaksi internal dari berjalannya  penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon hingga saat sekarang.
Sementara  itu,  pada  tabel  3.matrik EFAS  dibawah,  terlihat  bahwa  faktor peluang  dan  ancaman  secara  eksternal terhadap Feasibility Study Penataan PKL di Kabupaten  Cirebon.  Dari  Pembobotan Faktor peluang dapat diperoleh skor sebesar 1.91, sementara skor ancaman sebesar  1.05. Adapun  jika  keduanya  dijumlahkan,  maka dapat diketahui keseluruhan faktor eksternal sebesar 2.97. Nilai total diatas menggambarkan reaksi eksternal dari berjalannya  Penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon. Tabel 3.
Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Penataan PKL di Kabupaten Cirebon
No Faktor Eksternal Dominan JUMLAH  RATING BOBOT % BOBOT X RATING OPPORTUNITIES 1 Kebijakan pusat men-dorong penataan PKL 46 3 0,08 0,23 2 Perkembangan wisata di Kabupaten Cirebon 51 3 0,08 0,29 3 Perbaikan sistem sarana prasarana perkotaan 54 4 0,09 0,32 4 Lokasi Kabupaten Cirebon yang strategis 54 4 0,09 0,32
5 Keterlibatan swasta, akademisi dan masyarakat 42 3 0,07 0,20 6 Mendapat respon positif dari para pelaku PKL 44 3 0,07 0,21 7 Cirebon menjadi tempat transit/tujuan wisata 55 4 0,09 0,33 346 0,57 1,91 No THREATS JUMLAH  RATING BOBOT % BOBOT X RATING 1 Meningkatnya pertumbuhan angka pengangguran 40 3 0,07 0,18 2 Adanya penolakan penertiban dari para pelaku PKL 37 2 0,06 0,15 3 Menurunnya estetika tata ruang kota 41 3 0,07 0,19 4 Menambah titik kemacetan lalu lintas 34 2 0,06 0,13 5 Pengembangan sistem sarana prasarana yang tidak terintegrasi 38 3 0,06 0,16 6 Munculnya oknum/premanisme 26 2 0,04 0,07 7 Daya dukung penataan yang tidak berkelanjutan 40 3 0,07 0,18 TOTAL 602 0,43 1,05 Sumber: Data Primer diolah, 2020
Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan  Faktor Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang      dan Ancaman bagi berjalannya Penataan PKL di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  telah dilakukan melalui analisis SWOT, didapatkan  nilai  akhir  dari  faktor  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Hal  tersebut bisa  dilihat  pada  tabel  4.dengan  perolehan sebagai berikut ;
Tabel  4. Rekapitulasi Perhitungan Nilai
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman No Uraian Nilai 1. Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 1.06 1.93 2. Faktor Eksternal Peluang Ancaman 1.91 1.05 Sumber: Data Primer diolah, 2020
Berdasarkan  pada  hasil  rekapitulasi terhadap  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan tantangan terhadap berjalannyaPenataan PKL  di  Kabupaten  Cirebon,  maka  strategi terbaik berdasarkan SWOT adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan dengan meminimalkan kelemahan sekaligus
memaksimalkan peluang dengan meminimalkan ancaman

## Matriks SWOT
Proses  pengambilan  keputusan  strategis selalu berkaitan dengan pengembangan Visi, Misi  dan  Strategi  serta  kebijakan  yang dibangun oleh Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.  Setelah  mendapatkan  perhitungan faktor Internal dan faktor eksternal, kemudian  merencanakan  strategi-strategi untuk  mewujudkan  Penataan  PKL  yang dilakukan  dengan  menggunakan  metode analisis SWOT, seperti dibawah ini ;
Tabel 5.

## Matriks Penataan PKL Kabupaten Cirebon
IFAS EFAS Kekuatan (S) Kelemahan (W) (1) Penataan PKL menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon (2) Peningkatan kesejahteraan para PKL (3) Terdapat peraturan daerah mengenai PKL (4) Alokasi anggaran untuk penataan PKL (5) Terdapat Organisasi Perangkat Daerah dalam menangani PKL (6) Adanya lintas koordinasi dari lembaga swasta, pemerintah dan masyarakat (7) Sarana transportasi yang menunjang mobilitas pemasaran (8) Inovasi pemasaran yang menghampiri konsumen secara langsung (9) Kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital (1) Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum (2) Minimnya tanda-tanda larangan keamanan
(3) Kurang efektifnya dalam penggunaan anggaran
(4) Kurangnya kerja sama antara swasta, masyarakat dan akademisi
(5) Minimnya kegiatan promosi
(6) Kurangnya koordinasi
Organisasi Perangkat Daerah yang belum maksimal (7) Kurangnya pembinaan terhadap para pedagang secara rutin
(8) Karakteristik atau pola pikir PKL
(9) Penataan PKL yang belum maksimal (10) Kurangnya pengetahuan, kreativitas dan inovasi dalam hal produksi dan pemasaran (11) Kegiatan distribusi yang terbatas Peluang (O) Strategi (SO) Strategi (WO) (1) Kebijakan pusat yang mendorong penataan dan pemberdayaan PKL
(2) Perkembangan wisata di Kabupaten Cirebon
(3) Perbaikan sistem sarana prasarana perkotaan
(4) Lokasi yang strategis
(5) Keterlibatan swasta, akademisi dan masyarakat
(6) Mendapat respon positif dari para pelaku PKL
(7) Cirebon menjadi tempat transit/tujuan wisata
(8) Berkembangnya teknologi informasi
(1) Meningkatkan anggaran untuk perbaikan dan penambahan fasilitas PKL
(2) Meningkatkan koordinasi lembaga swasta, pemerintah dan masyarakat pelaku PKL (3) Memberikan kesempatan kepada para pelaku PKL
untuk ikut melaksanakan
program kerja (4) Memanfaatkan bangunan kosong sebagai lahan parkir maupun penempatan PKL
(5) Melakukan branding kawasan dengan mendesain
(1) Meningkatkan pengawasan dan ketegasan dalam penegakan peraturan
(2) Memperbaiki sarana dan prasarana untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan PKL
(3) Meningkatkan kegiatan promosi pengembangan PKL
(4) Meningkatkan intensitas pembinaan secara khusus kepada para PKL
(5) Menempatkan shelter PKL sebagai salah satu
(9) Akses untuk mengupgrade pengetahuan dan
pengalaman terbuka lebar (10) Pemenuhan kebutuhan masyarakat saat kebijakan social distancing lapak PKL sesuai dengan tema wisata kawasan (6) Melakukan inovasi produk dan marketing (7) Memanfaatkan transportasi untuk menunjang mobilitas penunjang destinasi wisata (6) Meningkatkan penggunaan teknologi sebagai media promosi (7) Meningkatkan kerjasama dengan kemitraan (8) Mencari peluang usaha lain yang dibutuhkan konsumen Ancaman (T) Strategi (ST) Strategi (WT) (1) Meningkatnya pertumbuhan angka pengangguran
(2) Adanya penolakan
penertiban dari para
pelaku PKL
(3) Menurunnya estetika tata ruang kota
(4) Menambah titik kemacetan lalu lintas
(5) Pengembangan sistem sarana prasarana yang tidak terintegrasi
(6) Munculnya oknum/premanisme
(7) Daya dukung penataan yang tidak berkelanjutan
(8) Kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran covid-19
(9) Daya saing usaha yang kompetitif
(10) Penertiban satpol PP (1) Mengadakan program perlindungan dan pengamanan para pelaku
PKL sekaligus konsumen (2) Menerapkan konsep simbiosis mutualisme antara kegiatan pertokoan
dengan aktifitas PKL
(3) Menempatkan PKL dengan pola layanan hanya take away disepanjang pedestrian
(4) Mendesain lapak PKL yang dilengkapi fasilitas cuci tangan yang langsung terhubung dengan saluran drainase kota
(5) Melengkapi koridor jalan dengan street furnitur
(6) peningkatan kualitas produk untuk peningkatan kemampuan bersaing (7) pemilihan lokasi yang strategis namun tidak mengganggu fasilitas umum (1) Meningkatkan tanda- tanda larangan keamanan (2) Melakukan pertemuan informal dengan para pelaku PKL secara persuasif
(3) Mengadakan kegiatan seminar
(4) Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait
penataan PKL
(5) Memanfaatkan media sosial untuk kegiatan promosi
(6) Melengkapi fasilitas penunjang untuk aktifitas tambahan dan view yang menarik penunjang, seperti spot foto.
(7) Peningkatan inovasi produk untuk
peningkatan kemampuan bersaing Sumber: Data Primer diolah, 2020
Hasil  dari  Matriks  SWOT  tersebut, secara  ringkas  dapat  dilihat  pada  tabel 6.dibawah berikut ini ;
Tabel 6.

## Pembobotan Hasil Analisis SWOT
IFAS EFAS S = 1.06 W =1.93 O = 1.91 SO = 2.98 WO = 3.84 T = 1.05 ST = 2.12 WT = 2.99 Sumber: Data Primer diolah, 2020
Urutan Alternatif Strategi Penataan PKL di Kabupaten Cirebon
Berdasarkan  Tabel  7.  maka  bisa disusun  prioritas  berdasarkan  kombinasi strategi  paling  tinggi  hingga  strategi  paling rendah. Urutan alternatif strategi bisa dilihat pada tabel dibawah ini;
Tabel 7. Urutan Alternatif Strategi SWOT Prioritas Strategi Bobot Nilai 1 Weakness - Opportunity (WO) 3.84 2 Weakness - Threath (WT) 2.99 3 Strength - Opportunity (SO) 2.98 4 Strength - Threath (ST) 2.12 Sumber: Data Primer diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  7.pada  alternatif strategi  hasil  analisis  SWOT  menyatakan bahwa strategi Weakness- Opportunity (WO) memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan  dengan  strategi  yang  lain. Strategi  yang  dimaksud  adalah  bagaimana meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan  peluang  untuk  mendukung berjalannya  Penataan  PKL  di  Kabupaten Cirebon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa dalam kenyataannya PKL di Kabupaten Cirebon tumbuh dan berkembang secara mandiri, sehingga penataan  PKL  perlu  dukungan  pemerintah daerah  melalui  strategi  regulasi  terkait penataan dan pemberdayaan yang implementasinya  perlu  lebih  tegas  untuk meminimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan  peluang  sumber  daya  yang ada pada PKL itu sendiri. Untuk mengefisiensikan  pemanfaatan  ruang  Kota Sumber sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon, maka diperlukan upaya penataan  PKL  kedalam  satu  atau  lebih  dari
satu  lokasi  penampungan  PKL  yang  bisa mengakomodir dari pusat-pusat PKL eksisting dan sekitarnya.
Untuk menjaga eksistensi usaha para pelaku PKL di tengah masa pandemic covid- 19,  para  pelaku  PKL  dapat  melakukan upgrade pola  layanan  yang  disesuaikan dengan  kondisi  pemberlakukan  kebijakan social  distancing oleh  pemerintah,  seperti halnya  penyediaan take  away disepanjang pedestrian, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana inovasi pemasaran agar dapat bersaing  dengan  persaingan  yang  semakin kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  P.,  Asteriani,  F.,  Sulaiman,  M.,  & Putri,  T.  A.  (2017).  Menemu-Kenali Karakteristik Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di  Jalan  Kaharuddin  Nasution  Kota Pekanbaru. Prosiding Konferensi
Nasional Teknik Sipil Dan Perencanaan (KN-TSP)  “Inovasi  Teknologi  Smart Building  Dan  Green  Construction Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan,” 299–309.
Astuti,  P.,  &  Qalyubi,  I.  (2021).  Strategi Mempetahankan  Keberlanjutan  usaha Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Covid-19  di  Palangka  Raya. Jurnal DAUN LONTAR , 1 , 254–291.
Bakhri, S. (2017). Analisis Strategi
Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Menghadapi Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Cirebon. EKO- REGIONAL,12 (1). 23-31. Bakhri, S., & Futiah, V. (2020). Pendampingan dan Pengembangan
Manajemen Pemasaran Produk UMKM Melalui  Teknologi  Digital  Di  Masa Pandemi  Covid-19. Jurnal  Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities  and  Social  Sciences , 2 (2), 59. https://doi.org/10.32493/jls.v2i2.p59- 70
Budi,  K.  (2016).  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  Di  Aloon-Aloon  Kabupaten Jombang. Jurnal  Cakrawala , 10 ,  113– 124.
Dewi  Amaliah.  (2020).  Resiliensi  Usaha Mikro , Kecil , Menengah (UMKM) dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19. Utilitas , 6 (2), 1–8.
Effendy,  M.  (2016). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  Edisi  Kelima .  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Fahmi,  I.  (2016). Kewirausahaan  (Teori, Kasus  dan  Solusi) (Asakir  (ed.); Cetakan ke). CV. Alfabeta.
Hutasuhut,  I.  M.  (2020). Nasib  PKL  Di Tengah Pandemi Covid-19 . http://repository.uma.ac.id/handle/1234
56789/12095
Indah,  M.  Y.  N.,  Wulandari,  R.,  Yanti,  M. M.,  &  ...  (2021).  Resiliensi  Wirausaha Digital  di  Masa  Pandemi  Covid-19:
Studi Literatur. Proceeding of The … , 1 , 643–648.
http://repository.urecol.org/index.php/p roceeding/article/download/1402/1369 Komara,  B.  D.,  Setiawan,  H.  C.  B.,  &
Kurniawan,  A.  (2020).  Jalan  Terjal UMKM  dan  Pedagang  Kecil  Bertahan di  Tengah  Pandemi  Covid-19  dan Ancaman  Krisis  Ekonomi  Global. Jurnal  Manajemen  Bisnis , 17 (3),  342. https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.250 6
Mashudi, R., Hutagaol, M. P., & Hartoyo, S. (2019).  Strategi  Penataan  Pkl  Di  Jalan Dewi  Sartika  Kota  Bogor. Jurnal Manajemen  Pembangunan  Daerah ,
6 (2), 51–61. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6 i2.25100
Noor, S. (2014). Penerapan Analisis SWOT
Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Daihatsu Luxio Di Malang (Studi Kasus Pada  PT.  Astra  International  Tbk.  – Daihatsu  Malang). Jurnal  INTEKNA , 17 (2), 102–209.
Pratama,  B.  C.,  Innayah,  M.  N.,  & Darmawan,  A.  (2021).  Pendampingan Umkm Dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Terdampak Pandemi Covid-19 Di Area Kampus  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto Dalam
Menjalankan
Contactless  Business. Jurnal  Budimas ,
3 (1), 116–122.
Qiptiyah,  M.  (2021).  Siasat  Pedagang  Kaki Lima  di  tengah  Pandemi  Covid-19  di Pasar  Porong  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal Kajian Masalah Sosial , Juni (1), 1–19.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014
.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.n dteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.or g/10.1016/j.matdes.2017.02.024 Sarip,  Syarifudin,  A.,  &  Muaz,  A.  (2020).
DAMPAK  COVID-19  TERHADAP

## PEREKONOMIAN  MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA.
AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 5 (1), 10–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014 .07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.n dteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.or g/10.1016/j.matdes.2017.02.024 Syariah,  A.,  &  Widiastuti,  M.  A.  (2017).
Strategi  Penataan  Aktifitas  Parkir  dan Pedagang  Kaki  Lima  pada  Koridor Komersial  Kota. EMARA:  Indonesian Journal  of  Architecture , 3 (1),  43–52. https://doi.org/10.29080/emara.v3i1.14 1
Usman,  S.  (2006). Pembangunan  dan Pemberdayaan  masyarakat .  Pustaka Belajar.
Widjajanti,  R.  (2016).  The  space  utilization by street vendors based on the location characteristics  in  the  education  area  of Tembalang,  Semarang. Procedia  - Social  and  Behavioral  Sciences , 227 , 186 – 193.
Wiweka,  K.,  Yulianti,  Adnyana,  P.  P.,  & Trisdyani,  N.  L.  P.  (2018).  Analisis Ruang  Komersial  Bagi  Pedagang  Kaki Lima  Di  Kawasan  Hutan  Kota  Rawa Dongkal,  Kelurahan  Cibubur,  Jakarta Timur.
Jurnal Sains Terapan Pariwisata , 3 (3), 409–419. http://www.journal.polteksahid.ac.id/in dex.php/jstp/issue/view/jstp33/jstp33
Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business , 4 (2), 384–388. https://doi.org/
10.33087/ekonomis.v4i2.179
Zulhijahyanti,  H.,  Safira,  K.  A.  A.,  Saputri,
L.  L.,  &  Permana,  E.  (2021).  Strategi
Mempertahankan Usaha Pedagang Kaki
Lima (Pkl) Di Masa Pandemi Covid19.
Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu
Manajemen , 8 (1),  21–29.  http://www. komunitasdaunlontar.or.id/ojs.komunit asdaunlontar.or.id/index.php/jkdl/articl e/view/116