Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 189 TADAYUN :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

## PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA
Muhammad Syarief Hidayatullah 1 Desy Kristiane 2 Mufidah Saggaf Aljufri 3
Nur Hidayatullah 4
1,2,3 UIN Datokarama Palu 4 UIN Walisongo Semarang muhammadsyarief@uindatokarama.ac.id
Abstract
The  existence  of  cryptocurrency  in  Indonesia  has  sparked  a  complex  debate, especially regarding regulation and legality from both governmental and Islamic legal  perspectives.  Regulatory  bodies  like  Bappebti  and  Bank  Indonesia  exhibit conflicting  stances,  resulting  in  dualistic  regulations.  Islamic  legal  studies institutions also disagree on whether cryptocurrency is a commodity or currency. This article focuses on two main aspects: assessing the legality of cryptocurrency in Indonesia as a digital asset or commodity and exploring ijtihadi opportunities. The research uses a descriptive, normative juridical approach, relying on library research. Results indicate a discrepancy in understanding cryptocurrency. Bank Indonesia prohibits its use, citing non-authorization, while the Ministry of Trade classifies  it  as  a  commodity,  allowing  protected  use.  Indonesian  regulations  on cryptocurrency  provide  legal  certainty,  transaction  security,  and  consumer protection. Ijtihad opportunities arise to change its legal status from prohibited to permissible.  With  supportive  regulations,  there's  potential  for  a  more  inclusive Islamic legal interpretation of cryptocurrency in Indonesia.
Keywords: Cryptocurrency  regulations;  Ijtihad;  Legal  status  of  digital assets.
Abstrak Eksistensi uang digital kripto di Indonesia memicu perdebatan kompleks terutama  terkait  regulasi  dan  legalitas,  terutama  dalam  perspektif lembaga  kajian  hukum  Islam.  Bappebti  dan  Bank  Indonesia,  sebagai lembaga otoritas pemerintah, menunjukkan dualisme dalam pemahaman mereka terhadap posisi uang digital kripto, menghasilkan regulasi yang saling  bertentangan.  Demikian  pula,  lembaga  kajian  hukum  Islam mengalami  ikhtilaf  terkait  status  uang  digital  kripto  sebagai  aset komoditas  atau  mata  uang.  Artikel  ini  berfokus  pada  dua  aspek  utama: menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia sebagai aset atau komoditas digital dan mengeksplorasi peluang ijtihadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  deskriptif  normatif  dengan  mengandalkan  library
TADAYUN
research  untuk  mengumpulkan  informasi.  Hasil  kajian  menunjukkan adanya  ikhtilaf  dalam  pemahaman  tentang  uang  digital  kripto.  Bank Indonesia  melarang  penggunaannya  karena  dianggap  bukan  terbitan lembaga otoritas yang berwenang, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai komoditas,  memungkinkan penggunaan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Regulasi di Indonesia terkait uang digital kripto telah menciptakan nilai kepastian hukum, keamanan bertransaksi, dan  perlindungan  konsumen.  Peluang  ijtihad  muncul  dalam  mengubah status  hukum  uang  kripto  dari  awalnya  diharamkan  menjadi  mubah (dibolehkan). Dengan adanya regulasi yang mendukung, terbuka peluang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap uang digital kripto di Indonesia.
Kata Kunci : Peluang Ijtihad; Regulasi Cryptocurrency; Status hukum aset digital.

## A. PENDAHULUAN
Uang  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sehari- hari. Masyarakat modern saat ini beranggapan uang merupakan darahnya perekonomian, karena mekanisme perekonomian dan aktivitas ekonomi seperti  jual-beli,  ekspor-impor,  sewa-menyewa  dan  lain  sebagainya memerlukan uang sebagai alat transaksi untuk memenuhi tujuan. 1
Berdasarkan perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat, tren transaksi tanpa uang tunai mulai ditinggalkan ( cashless society) dan beralih ke  transaksi  uang  elektronik  atau  digital.  Hal  ini  seiring  dengan berkembangannya  teknologi  finansial (fintech) muncul  pula  inovasi- inovasi baru yang memungkinkan transaksi pada komoditas yang tidak berbentuk  nyata  ( intangible  money) .  Bahkan,  masyarakat  secara  aktif menggunakan  uang  elektronik  dimulai  sejak  tahun  1990-an,  seperti penggunaan internet  banking,  automatic  teller  machine (ATM) cards , debit cards, hingga  penggunaan smart  card. 2 Program less  cash  society yang diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  merupakan  program  untuk menghadapi  persaingan  global  khususnya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN
1 Emmanouil  M  L  Economou,  “The  Role  of  Money  in  the  Economy,”  in The Economy of Classical Athens , 1st ed. (Routledge, 2023), 41, https://doi.org/10.4324/9781003434146-7.
2 Solikin  and  Suseno, UANG  (Pengertian,  Penciptaan,  Dan  Peranannya  Dalam Perekonomian) , Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan , vol. 1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 8 – 9.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 191 TADAYUN
(MEA) yang telah disepakati sejak Januari tahun 2016. 3 Selain karena cara kerjanya  yang simple ,  efektif,  dan  efisien,  pembayaran  non  tunai  dan digital  ( virtual  currency )  juga  dimaksudkan  untuk  meminimalisir  tindak kriminalitas karena banyak orang yang membawa uang tunai.
Berdasarkan  jenisnya,  pembayaran  secara  digital  ( virtual currency) terdiri  atas  2  macam; Pertama adalah E-money atau  uang  digital  yang digunakan  bertransaksi  pada e-commerce atau  aplikasi  penjualan  online yang  dikontrol,  diatur  dan  dikelola  secara  terpusat  oleh  suatu  lembaga atau  perusahaan; Kedua adalah cryptocurrency atau  uang  digital  yang memanfaatkan kelebihan teknologi kriptografi. 4
Uang digital kripto ( crypto currency ) diartikan sebagai uang digital di era  digital  ( Digital  cash  for  the  digital  age) 5 yang  keamanannya menggunakan blockchain sehingga uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau  dibelanjakan  secara  ganda.  Kelebihan  lainnya  adalah  sistem  yang terdesentralisasi sehingga aset digital ini tidak terikat dan diluar kendali pemerintah serta otoritas pusat seperti Bank. 6
Menurut Oscar Darmawan, CEO Indodax ( exchange crypto) , transaksi pertukaran  uang  kripto  harian  di  Indodax  mencapai  1  triliyun  rupiah dengan jumlah pemegang akun mencapai 1,1 juta. 7 Popularitas mata uang kripto terus mengalami peningkatan, sampai saat ini terdapat 8.907 jenis uang  kripto  yang  bertransaksi  di  situ coinmarketcap.com dengan  posisi teratas ditempati oleh Bitcoin. 8
3 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi
Keuangan Modern,” Muslim Heritage 3, no. 1 (2018),
https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240.
4 Aula  Ahmad  Hafidh,  “Tinjauan  Maqashid  Syariah  Tentang  E - Money,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022), https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946.
5 coinbase, “What Is Cryptocurrency?,”
coinbase, n.d., https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-cryptocurrency.
6 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Yuk,  Berkenalan  Dengan Kripto!,”  www.djkn.kemenkeu.go.id,  2023,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl - tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html.
7 Sylke Febrina Laucereno, “Transaksi Bitcoin Di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari,” Detik  Finance,  2018,  https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin- di-indonesia-tembus-rp-1-t-hari.
8 Coin Market Cap, “Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations,” coinmarketcap.com, 2023, https://coinmarketcap.com/.
TADAYUN
Awalnya Indonesia bersama dengan negara Tiongkok, India, Mesir, Nepal,  Maroko,  Saudi  Arabia  dan  beberapa  negara  lainnya  termasuk negara  yang  melarang  penggunaan cryptocurrency . 9 Namun,  pada  tahun 2019 pemerintah Indonesia memberikan peluang dan kesempatan kepada keuangan  digital  melalui  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (BAPPEBTI)  menerbitkan  regulasi  resmi  Nomor  5  tahun  2019 tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto (Crypto  Asset)  yang  menerangkan  bahwa  uang  kripto  sebagai  sebagai subjek  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan  Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi. 10
Urgensi hukum penggunaan uang juga tidak luput dari pandangan Ulama  Islam  Kontemporer  yang  memfokuskan  pemikiran  mereka terhadap  hukum-hukum  penggunaan  uang  yang  seiring  perkembangan zaman  selalu  berubah-ubah.  Dalam  menetapkan  hukum  para  fuqaha selalu  mengaitkan  suatu  persoalan  dengan maqashid  syariah agar mempermudah  kepastian  hukum  tersebut  terutama  terkait  mata  uang, hukum  Islam  mensyaratkan  mata  uang  atau  alat  tukar  harus  bernilai stabil dan dapat dikaitkan dengan aset berwujud lainnya seperti emas.
Mata uang kripto tidak hanya memiliki kelebihan dan keuntungan ( maslahat ) 11 namun  juga  memiliki  kekurangan  dan  kerugian  ( mafsadat) besar yang akan didapatkan oleh penggunanya. 12 Oleh sebab itu, perlunya
9 Cryptonews,  “Countries  Where  Bitcoin  Is  Banned  or  Legal  in  2023,” cryptonews,  accessed  October  1,  2023,  https://cryptonews.com/guides/countries-in- which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm.
10 CNN Indonesia, “Aturan Bappebti Soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar,” CNN  Indonesia,  2019,  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78- 369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar.
11 Intan  Novia  Astuti,  Suryazi  Rajab,  and  Desky  Setiyouji,  “Cryptocurrency Blockchain  Technology  in  the  Digital  Revolution  Era,” Aptisi  Transactions  on Technopreneurship  (Att) ,  2022,  https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216;  Sh.A.  Shovkhalov and Hussein Idrisov, “Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia and the Muslim World,” Laws , 2021, https://doi.org/10.3390/laws10020032.
12 Mukul Bhatnagar, Sanjay Taneja, and Ramona Rupeika- Apoga, “Demystifying the Effect of the News (Shocks) on Crypto Market Volatility,” Journal of Risk and Financial Management ,  2023,  https://doi.org/10.3390/jrfm16020136;  Lavina  Pahuja  and  Ahmad Kamal, “EnLEFD ‐ DM: Ensemble Learning Based Ethereum Fraud Detection Using CRISP ‐ DM Framework, ” Expert Systems , 2023, https://doi.org/10.1111/exsy.13379; Muhammad Labib  Fahmi  Arif,  “Wakaf  Aset  Digital:  Non  Fungible  Token  (NFT),” Al-Kharaj  Jurnal Ekonomi  Keuangan  &  Bisnis  Syariah ,  2022,  https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981;
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 193
TADAYUN
kajian  normatif  terhadap transaksi  dengan  menggunakan  uang  kripto. Beberapa penelitian membahas hal yang sama seperti Penelitian Thistanti dkk 13 fokus  pada  legalitas  mata  uang  kripto  di  Indonesia  tanpa mengeksplorasi dualisme otoritas pemerintah dan ikhtilaf status. Fatarib & Sali 14 menekankan perspektif hukum Islam terkait legalitas mata uang kripto. sementara penelitian pada artikel ini lebih luas, mengeksplorasi dualisme  otoritas  dan  ikhtilaf  dengan  melibatkan  aspek  hukum  dan regulasi. Basywar & Amdar 15 lebih terfokus pada analisis komparatif fatwa NU  dan  Muhammadiyah  terkait  transaksi  digital  tanpa  memperdalam regulasi  dan  dualisme  otoritas  pemerintah.  Artikel  ilmiah  ini  akan mengkaji  dua  garis  besar  permasalahan.  Pertama,  bagaimana  legalitas hukum  Indonesia  terhadap  eksistensi  uang  kripto  sebagai  aset  atau komoditi  dan  sebagai  alat  transaksi  digital.  Kedua,  peluang  ijtihadi terhadap eksistensi uang digital kripto.

## B. METODE
Artikel  ini  bertujuan  unutk  mengungkapkan  peluang  ijtihad terhadap  eksistensi  uang  kripto  di  Indonesia,  maka  artikel  ini  bersifat deskriptif research 16 dengan pendekatan yuridis normatif . 17 Dalam penggalian dan  pengumpulan  data,  metode  yang  digunakan  adalah library research , untuk dapat mengkaji bahan pustaka dan dokumen yang menjadi sumber informasi utama.
Sugeng Hartanto, Berlina Yudha Pratiwi, and Arisona Ahmad, “Pandangan Sebelah Mata Tentang  Diskusi  Akuntansi  Uang  Kripto  (Cryptocurrency  Accounting)  Di  Indonesia,” Journal of Public and Business Accounting , 2022, https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.226.
13 Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Wayan Arthanaya,  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Legalitas  Cryptocurrency  Di  Indonesia,” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022): 7 – 11, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11.
14 Husnul Fatarib and Meirison Alizar Sali, “Cryptocurrency And Digital Money In  Islamic  Law:  Is  It  Legal?,” Jurisdictie 11,  no.  2  (2021):  237 – 61, https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687.
15 Muhammad Basywar and Fikri Haekal Amdar, “Fatwa -Fatwa Transaksi Digital: Studi  Komparatif  Fatwa  Nu  Dan  Muhammadiyah,” Al-Kharaj 1,  no.  1  (2021):  62 – 75, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545.
16 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 17.
17 Muhammad  Rusydi  Anta,  “Dinamika  Hukum  Dan  Ekonomi  Dalam  Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia),” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 6,  no.  3  (2017), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193.
TADAYUN
Setelah  data  terkumpul,  dilakukan  analisis  secara deduktif yaitu metode dalam memperoleh data-data regulasi yang digunakan lembaga pengguna uang kripto. Inductive , yaitu menghubungkan data empiris yang menunjukkan  besaran  eksistensi  uang  kripto  di  Indonesia.  Analisis terakhir yaitu abductive, yaitu membangun peluang ijtihad baru terhadap penetapan hukum uang kripto. 18

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia
Secara bahasa, Cryptocurrency adalah kombinasi dari dua kata yaitu cryptography yang diartikan kode rahasia, dan currency yaitu mata uang. Sedangkan  secara  istilah, Cryptocurrency adalah  mata  uang  kripto  yang didesain dengan kode keamanan berdasarkan kriptografi agar mata uang tersebut  tidak  mudah  berpindah  dan  digandakan  oleh  yang  bukan pemiliknya.
Cryptocurrency atau  uang  digital  kripto  mulai  diperkenalkan  pada tahun 1983 oleh seorang ahli kriptografi asal Amerika Serikat yaitu David Chaum  dengan  nama e-cash ,  hanya  saja  David  menemukan  banyak kekurangan  dalam  penggunaannya  sebagai  uang  elektronik  kriptografi sampai  akhirnya  pada  tahun  1995,  ia  menyempurnakannya  melalui Digicash yang memaksimalkan penggunaan kriptografi pada anonimitas, kunci  private  dan  kunci  public.  Tahun  1998,  Wei  Dai  juga memperkenalkan uang digital yaitu B-money . Kemudian muncul lagi Bit- gold ciptaan  Nick  Szabo,  seorang  insinyur  komputer,  yang  sudah menggunakan  sistem blockchain. 19 Tiga  uang  virtual  ini  sudah  mampu membuat  pasar  uang  digital  menjadi  lebih  aktif  dan  potensial.  Hingga tahun 2009 muncul lah Bitcoin ciptaan Satoshi Nakamoto yang menjadikan pasar cryptocurrency menjadi  lebih  booming,  dan  sampai  saat  ini Bitcoin masih menjadi raja di pasar cryptocurrency . 20
Definisi cryptocurrency atau  aset  kripto  menurut  Badan  Pengatur Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  adalah  komoditas  berupa
18 Muhammad  Nazir, Metode  Penelitian.  Cetakan  Ketiga ,  3rd  ed.  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2011).
19 Mohd Shahid Mohd Noh and Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach,” Al-Uqud : Journal of Islamic Economics 4, no. 1
(2020), https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132.
20 Ria Manurung, Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 195
TADAYUN
aset digital dan tidak berwujud, yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer ,  dan  buku  besar  yang  terdistribusi  untuk  mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan melindungi transaksi tanpa  bantuan eksternal atau  bersifat desentralisasi . 21 Mata  uang  kripto telah  masuk  pada  pasar  perdagangan  di  Indonesia  pada  tahun  2013. 22 Berlakunya  uang  kripto  di  Indonesia  didukung  oleh  dasar  hukum  yang cukup  kuat  yaitu  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. Sejak pertama kali diatur pada tahun 2018, perdagangan Aset kripto di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat.  Tahun 2023  (januari – juni)  transaksi  perdagangan  aset  kripto  mencapai  66,44 triliun,  pada  tahun  2022  mencapai  sebesar  Rp.  306,4  triliun,  dan  nilai transaksi tertinggi pernah dicapai pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 859 triliun. 23
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melaporkan bahwa jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 17,8 juta pada Agustus 2023. Peningkatan ini menandakan peluang yang signifikan untuk mendorong minat  masyarakat  berinvestasi  dengan  aset  kripto. 24 Reku  yang merupakan platform pertukaran  aset  kripto  yang  berbasis  di  Indonesia, melayani  lebih  dari  700.000  pengguna  kripto  beranggapan  bahwa penggunaan aset kripto telah menjadi bagian dari diversifikasi investasi masyarakat. 25
21 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di  Bursa  Berjangka.” (2019).
22 Taufik  Akbar  and  Nurul  Huda,  “Haramnya  Penggunaan  Cryptocurrency (Bitcoin)  Sebagai  Mata  Uang  Atau  Alat  Tukar  Di  Indonesia  Berdasarkan  Fatwa  MUI,” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jambura) 5, no. 2 (2022).
23 M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto  (Crypto  Currency)  Di  Indonesia,” Jurnal  Supremasi 11,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284.
24 Ananta  Bangun,  “Jumlah  Investor  Crypto  Di  Indonesia  Meningkat,  Reku Perkuat  Layanan — Blockchain  Media  Indonesia,”  Blockchainmedia.id,  2023, https://blockchainmedia.id/jumlah-investor-crypto-di-indonesia-meningkat-reku- perkuat-layanan/.
25 Reku, sebelumnya bernama Rekeningku.com, saat ini berposisi sebagai bursa dengan  likuiditas  tinggi  dengan  menyediakan  biaya  transaksi  yang  kompetitif  dan keamanan berstandar international. Lihat pada Bangun.
TADAYUN

## 2. Legalitas Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Uang Digital Kripto Sebagai Aset Komoditi Dan Alat Transaksi
Sejarah mencatat bahwa pengaruh dari sistem ekonomi yang terus berkembang dapat mempengaruhi hukum bahkan mampu menciptakan hukum  baru  berdasarkan institusionalisasi kegiatan  ekonomi  tersebut. 26
Hal serupa terjadi dalam konteks uang kripto ini. Melihat tingginya minat investasi pada aset kripto ini mendorong Pemerintah Indonesia mengatur pola penggunaannya. Terdapat beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh  Pemerintah  untuk  mengatur cryptocurrency sebagai  aset  komoditi berjangka di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Peraturan  Kepala  BAPPEBTI  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Komoditi Yang  Dapat  Dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. 27
b) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdaganagn  Berjangka  Aset Cripto (Cripto Asset). 28
c) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 29
d) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

## 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik
26 Fabrizio Cafaggi, Antonio Nicita, and Ugo Pagano, Legal Orderings and Economic Institutions , Legal Orderings and Economic Institutions , 2007, https://doi.org/10.4324/9780203391327.
27 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  3  Tahun  2019  Tentang  Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Di perdagangkan Di Bursa Berjangka” (2019).
28 Kementerian  Perdagangan,  “Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99 Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Cripto (Cripto Asset)” (2018).
29 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka” (2019).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 197
TADAYUN
Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 30
e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Terkait  Penyelenggaraan  Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 31
f) Peraturan  Badan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  9  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 32
g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019 Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 33
h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019
Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 34
30 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
31 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan
Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Burs a Berjangka” (2019).
32 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019 Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di Bursa Be” (2019).
33 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019  Ketentuan  Teknis  Penyelenggar aan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di  B” (2020).
34 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
TADAYUN
i) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  Yang  Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 35
j) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 36
k) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Perdagangan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto
( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. 37
l) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11  Tahun  2022  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 38
m) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 39
Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di  ” (2020).
35 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto” (2020).
36 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka” (2021).
37 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pe rdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset” (2022).
38 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto” (2022).
39 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  “Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 199
TADAYUN
Pada tanggal 17 Juli 2023, pemerintah meresmikan Bursa Berjangka Aset  Kripto  untuk  mewujudkan  ekosistem  perdagangan  asset  kripto. Melalui surat keputusan BAPPEBTI bahwa pelaksanaan Bursa Berjangka Aset Kripto atau Comodity Future Exchange (CFX) kepada PT Bursa Komoditi Nusantara 40 ,  Lembaga  Kliring  Berjangka  Aset  Kripto  kepada  PT  Kliring Berjangka Indonesia 41 , serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia. 42
Pembentukan  Bursa  Aset  Kripto,  Lembaga  Kliring  dan  Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto akan membuat perdagangan aset kripto lebih  transparan,  efektif,  dan  adil  sehingga  memungkinkan  industri kripto di Indonesia dapat beroperasi serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ada lima istilah kunci dalam mekanisme perdagangan aset kripto 43 , yaitu:
a) Pelanggan aset kripto, yaitu pihak yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dalam perdagangan aset kripto;
b) Pedagang  fisik  aset  kripto,  yakni  pihak  yang  telah  disetujui  dan diizinkan oleh BAPPEBTI dalam menjalankan transaksi kripto;
c) Bursa  berjangka,  merupakan  tempat  yang  mengawasi  perdagangan aset kripto;
d) Lembaga kliring berjangka, bertanggungjawab untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat rincian transaksi;
e) Depository,  yakni  tempat  penyimpanan  aset  kripto  yang  telah ditransaksikan.
Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Krip” (2023).
40 Bappebti,  “Kliring  Berjangka  Aset  Kripto  PT  Bursa  Komoditi  Nusantara,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023, https://bappebti.go.id/bursa_kripto.
41 Bappebti,  “Kliring  Berjangka  Aset  Kripto  PT  Kliring  Berjangka  Indonesia,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023, https://bappebti.go.id/kliring_kripto.
42 Bappebti, “Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto PT Tennet Depository
Indonesia,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023,
https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto.
43 Bappebti, Perdagangan Aset Kripto , Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021).
TADAYUN
Adapun  mekanisme  transaksi  aset  kripto  melewati  beberapa tahap: 44
a) Calon  Pelanggan  membuat  akun  dengan  Pedagang  Komoditi  Aset Kripto. Setelah melewati serangkaian prosedur Know Your Customer (KYC),  maka  akun  calon  Pelanggan  akan  mendapat  persetujuan sebagai  Pelanggan,  sehingga  dapat  bertransaksi  melalui  Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger).
b) Transaksi  dapat  berupa penukaran  (pembelian):  Aset  kripto  dengan Fiat  Money  (IDR)  -  (atau  sebaliknya);  Penukaran  antara  aset  kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto
c) Pelanggan  melakukan  setor  dana  ke  rekening  terpisah  Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger).
d) Dana dimaksud merupakan dana yang dimanfaatkan untuk membeli Aset  Kripto.  70%  dari  dana  tersebut  akan  disimpan  pada  lembaga Kliring dan sisa 30% nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
e) Aset  kripto  yang  telah  ditransaksikan,  ( public  and  private  key ) selanjutnya  disimpan  oleh  Pedagang  Komoditi  Aset  Kripto  pada depository, baik yang "Hot Wallet" ataupun "Cold Wallet" di Pengelola Tempat Penyimpanan.
f) Terdapat  catatan  keuangan  antara  Pedagang  Komoditi  Aset  Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto.  Lembaga  Kliring  Berjangka  akan  menverifikasi  jumlah keuangan dengan aset kripto yang  terdapat pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
g) Tersedianya  laporan  data  transaksi  dari  Pedagang  Komoditi  Aset Kripto,  Lembaga  Kliring  Berjangka  dan  Pengelola  Tempat Penyimpanan  kepada  Bursa  Berjangka  sebagai  referensi  nilai  harga dan pengawasan pasar
Berdasarkan rangkaian aturan dan ketentuan yang telah diterbitkan oleh  Pemerintah  Indonesia  tersebut  secara rasio legis telah  menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi aset kripto di Indonesia adalah sah dan dilindungi. Bahkan dari 383 jenis aset kripto yang diizinkan peredarannya
44 Ika  Atikah,  “Perlindungan  Hukum  Pelanggan  Aset  Kripto  Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 10, no. 2 (2023), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 201 TADAYUN
di  Indonesia,  terdapat  10  koin  aset  kripto  karya  anak  bangsa. 45 Hal  ini, disebabkan  Kementerian  Perdagangan  mendefiniskan  uang  kripto sebagai komoditas 46 atau barang dagangan, sehingga investor dan anggota bursa berjangka mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dan nilai tukar. 47
Akan  tetapi,  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  negara mendefiniskan  uang  kripto  bukan  sebagai  komoditi  melainkan  sebagai uang  digital  atau virtual  currency sehingga  penggunaannya  sebagai  alat transaksi  dilarang  karena  bukan  merupakan  alat  transaksi  yang  sah  di Indonesia. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran, pada Bab VIII Larangan pasal 34 48 penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang:
a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency
Pada lembaran penjelasan pasal 34 huruf a, tertulis yang dimaksud dengan “ virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain  otoritas  moneter  yang  didapatkan  melalui  metode mining , pembelian, atau transfer pemberian ( reward ) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash,  Dogecoin,  Litecoin,  Namecoin,  Nxt,  Peercoin,  Ripple, dan Ven .  Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.
45 Rohman,  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia.”
46 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  Peraturan  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka., n. Dalam  pasal  1  Peraturan  BAPPEB TI  Nomor  5  tahun  2019  ini  disebutkan,  “Aset  Kripto (CryptoAsset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang  terdistribusi,  untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru,  memverifikasi  transaksi, mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Selengkapnya lihat Peraturan Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  di  Bursa Berjangka.
47 Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” (2011).
48 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” (2016).
TADAYUN
Tidak cukup satu peraturan untuk merespon iklim keuangan digital yang terus meningkat, Bank Indonesia (BI) kembali menerbitkan 2 (dua) regulasi yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial 49 yang  mewajibkan  penggunaan rupiah  serta  penerapan  prinsip  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan pendanaan  terorisme  kepada  penyelenggara  finansial, 50 dan  regulasi selanjutnya  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik 51 .
Dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Indonesia  dalam  sikapnya melarang  penggunaan virtual  currency atau  dengan  isitilah  lainnya cryptocurrency ,  disebabkan  bahaya  ( mafsadat )  yang  ditimbulkan, diantaranya adalah 52 :
1) Nilai tukarnya sangat fluktuatif, perubahan kenaikan yang tidak teratur  serta  rentan  terhadap  risiko  pengelembungan  ( bubble ) sehingga berpotensi merugikan keuangan masyarakat lokal.
2) Teknologi yang digunakan dalam virtual currency
memungkinkan  transaksi  secara pseudonymous yang  dapat digunakan untuk pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
3) Pihak  yang  memfasilitasi  pelanggan  pada  perdagangan virtual currency (penyedia wallet dan exchange )  rentan  terhadap serangan siber dan minimnya pengawasan yang berakibat pada rendahnya tingkat perlindungan konsumen.
Sepahaman  dengan  Bank  Indonesia  (BI),  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) RI juga menganggap bahwa uang digital kripto hanyalah aset kripto atau komoditi digital kripto yang diatur oleh Bappebti bukan merupakan
49 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” (2017).
50 Pasal  8  ayat  1  dan  2.  Dalam  lembaran  penjelasannya  disebutkan  “yang dimaksud  dengan  “ virtual  currency ”  adalah  uang  digital  yang  diterbitkan  oleh  pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan  cara mining, pembelian, atau transfer pemberian  ( reward ).  Larangan  melakukan  kegiatan  sistem  pembayaran  dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia
51 Bank Indonesia, “Peraturan  Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” (2018).
52 Bank  Indonesia,  “Siaran  Pers  Bank  Indonesia  No.20/4/DKom,”  bi.go.id, accessed  November  15,  2023,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_200418.aspx.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 203
TADAYUN
alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu seluruh lembaga jasa keuangan seperti  bank,  asuransi,  dan  multifinance  dilarang  menggunakan, memasarkan dan menfasilitasi aset kripto tersebut. 53
Status legalitas mata uang kripto pun masih sering berubah-ubah di berbagai  negara,  dalam  dokumen  Library  of  Congress  tahun  2018, terdapat delapan negara yang menyampaikan pelarangan secara absolut terhadap  penggunaan  uang  kripto  sebagai  mata  uang  atau  media transaksi, diantaranya adalah Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Aljazair, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Turut juga negara lain yang melarang secara implisit seperti Kolombia, Iran Bangladesh, Bahrain, dan juga Indonesia. 54 Berdasarkan  penjelasan  diatas,  terdapat ikhtilaf dalam  memahami uang  kripto.  Bank  Indonesia  melarang  penggunaan  uang  kripto disebabkan  uang  kripto  merupakan  uang  digital  ( virtual  currency ),  alat transaksi, yang tidak diterbitkan oleh otoritas yang bewenang yaitu Bank Indonesia.  Sementara  Kementerian  Perdagangan  menempatkan  uang kripto sebagai komoditas atau barang dagangan sehingga penggunaanya sah dan dilindungi oleh hukum.
3. Tinjauan  Hukum  Uang  Kripto  dari  Lembaga  Kajian  Fikih
Indonesia
Pemahaman  terhadap  uang  dalam  literatur  fikih  disebut  dengan istilah tsaman atau nuqud (jamak  dari naqd )  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Abdullah  bin  Sulaiman  bahwa  “ naqd (uang)  adalah segala  sesuatu  yang  menjadi  media  pertukaran  dan  diterima  secara umum,  apapun  bentuk  dan  dalam  kondisi  seperti  apapun  media tersebut”. 55 Menurut  Muhammad  Rawas  Qal’ah  Ji, bahwa  “ Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga ( tsaman ) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam  atau  kertas  yang  dicetak  maupun  dari  bahan  lainnya,  dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”. 56
53 Mohamad Faozi and Edo Segara Gustanto, “Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review,” Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (2022).
54 Law Library of Congress (U.S.) Global Legal Research Directorate, Regulation of Cryptocurrency  Around  the  World , The  Law  Library  of  Congress (Washington  DC:  The  Law Library of Congress Global Legal Research Center, 2018).
55 Abdullah  bin  Sulaiman  Al-Mani, Buhuts  Fi  Al-Iqtishad  Al-Islami (Mekkah:  al- Maktab al-Islami, 1996).
56 Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Muamalat Al-Maliyah Al- Mu’ashirah Fi Dhau’ Al -Fiqh Wa Al-Syariah (Bairut: Dar al- Nafa’is, 1999), n. 23.
TADAYUN

## a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  memutuskan  bahwa penggunaan mata uang digital kripto  ( cryptocurrency ) seperti Bitcoin dan Ethereum adalah haram. Fatwa pengharaman ini tidak hanya berlaku pada uang digital kripto sebagai mata uang tetapi juga sebagai komoditi  atau aset  digital.  Salah  satu  alasannya  adalah  karena  jenis  mata uang digital kripto tidak berbentuk fisik nyata yang dapat diserahkan ke pembeli yang pada  akhirnya  akan  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  transaksi. Transaksi  jual  beli  menggunakan  uang  digital  kripto  ( cryptocurrency ) dianggap tidak memenuhi rukun jual beli yaitu adanya barang atau objek jual beli yang nyata.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan  fatwa  bahwa haram hukumnya menggunakan cryptocurrency atau uang kripto sebagai mata uang. Keputusan itu diambil dalam Forum Ijtima Ulama yang digelar di Hotel Sultan, Kamis 11 November 2021. Ada tiga diktum hukum, yaitu Pertama, menggunakan cryptocurrency sebagai  mata  uang  atau  alat transaksi hukumnya adalah haram karena adanya sifat gharar, dharar, dan bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  07  tahun  2019  serta Peraturan  BI  Nomor  17  Tahun  2015. Kedua, uang  digital  kripto  sebagai komoditi atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan, sebab tidak terpenuhinya  syarat sil’ah secara  syar’i  yaitu:  ada  wujud  fisik,  memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Ketiga , cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas maka sah untuk diperjualbelikan. 57
Menurut MUI ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar uang kripto dapat dijadikan alat transaksi yaitu :
1) Uang  (alat  transaksi)  tersebut  memiliki  substansi  kemanfaatan secara langsung;
2) Uang  (alat  transaksi)  tersebut  diterbitkan  oleh  lembaga  yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang.
57 Muh Iqbal, “Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram!,” CNBC Indonesia, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37- 290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs- haram;  MUI  Digital,  “Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ket entuan Hukum MUI,” muidigital, accessed October 1, 2023, https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan- hukum-mui.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 205
TADAYUN
b. Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur
Berdasarkan hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, dihasilkan  penjelasan  bahwa  aset  kripto  ( cryptocurrency) bukanlah termasuk  dalam  kategori sil’ah atau  komoditi  dalam  pandangan  fikih, berdasarkan dua hal yaitu: 58
1) Tidak termasuk dalam kategori ain musyahadah .
Cryptocurrency tidak bisa dikategorikan sebagai tsaman (alat tukar) ataupun mustman (komoditas)    disebabkan  wujudnya  tidak  dapat disaksikan secara jelas. Hal ini berdasarkan pendapat ulama as-Syekh Izz bin  Abdi  Salam  (w.660  H)  yang  disebutkan  dalam  kitabnya al-Ghayah  fi ikhtishari an-Nihayah bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi jenis jual beli  kandungan-kandungan,  jual  beli mulaqih , mudlamin,  mualamasah, munabadzah dan jual beli hassah , seluruhnya termasuk akad fasid . Adapun jenis jual beli hablah al-hablah (kandungan dengan kandungan) adalah jual beli  dengan  harga  tempo  terhadap  kandungannya  hewan  yang  masih dalam  kandungan,  atau  jual  beli  kandungan  yang  sebelum  berwujud (bentuk fisiknya jelas). 59
2) Aset  Kripto  tidak  termasuk  dalam  kategori syaiin  maushuf  fi  al- dzimmah .
Aset  kripto  ( cryptocurrency) tidak  termasuk  dalam  kategori  ini disebabkan  tidak  memiliki underlying  aset ,  melainkan  hanyalah  sebatas angka yang tidak bernilai. Bahkan, sampai saat ini belum ada negara di dunia ini yang menetapkan uang digital kripto sebagai mata uang, karena akan berdampak pada kestabilan keuangan negara. Hal ini yang dianggap telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
Adapun  aturan  yang  diterbitkan  oleh  Bappepti  No.  5  tahun  2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset crypto di bursa berjangka  menerangkan  bahwa  ada  empat  faktor cryptocurrency dapat
58 Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Jawa  Timur,  “Surat  Keputusan  PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” Pub. L. No. 1087/PW/A - II/L/XI/2021” (2021).
59 Izz ad-Din Abdu As-Salam, Al-Ghayah Fi Ikhtishari an-Nihayah , 8th ed. (Bairut: Dar an-Nawadir, 1440).
206 | Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023
TADAYUN
dikategorikan sebagai komoditi, yaitu:
1) Harga fluktuatif, kondisi harga yang tidak teratur dan stabil serta perdagangannya sangat likuid.
2) Tidak tunduk pada intervensi pemerintah atau pihak ketiga.
3) Banyaknya permintaan dan penawaran
4) Memenuhi standar komoditi
Empat faktor diatas, dinilai oleh PWNU Jawa Timur menunjukkan bahwa pandangan Bappepti tentang komoditi atau sil’ah tidaklah sesuai dengan pandangan hukum Islam. 60
c. Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.
LBM  PWNU  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menetapkan  hukum bahwa cryptocurrency (uang  digital  kripto)  dihukumi mubah atau  boleh dalam hal komoditi atau sil’ah . 61 sebagaimana putusannya sebagai berikut:
1) Cryptocurrency sebagai sil’ah dan komoditi
Aset kripto ( Cryptocurrency ) dibolehkan dalam hukum Islam karena telah  terpenuhinya  syarat  sebagai  alat  tukar  ( al-tsaman )  dan  komoditas ( al-Mutsman ),  diantaranya;  memiliki  manfaat  ( muntafa’ ),  bisa diserahterimakan  ( maqdur  ala  tashlimih ),  dan  jenis  serta  sifatnya  dapat diakses  oleh  kedua  belah  pihak  ( ma’luman  lil  ‘aqidaian ).  Hal  ini mengecualikan  beberapa  jenis cryptocurrency yang  tidak  memenuhi rangkaian syarat tersebut.
2) Anggapan adanya unsur gharar dalam cryptocurrency Terbantahkan  nya  asumsi  bahwa  dalam  transaksi  uang  digital
( cryptocurrency), baik  sebagai  aset  (komoditi)  atau  mata  uang,  terdapat unsur gharar serta maisir tidak ditemukan adanya. Fluktuatif harga yang terdapat  pada  proses  transaksi  hanyalah  mengikuti  harga  pasar  ( supply and demand ) yang dalam hukum Islam hal tersebut hukumnya mubah atau diperbolehkan. Teknologi digital blockchain dan cryptography , menjadikan uang digital kripto memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi bahkan mampu  terhindar  dari  kecurangan  serta  manipulasi.  Transaksi  uang digital  kripto  juga  terbukti  telah  beroperasi  dalam  jangka  waktu  yang lama dan bertahan sampai saat ini.
60 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” Pub. L. No. 1087/PW/A -II/L/XI/2021.
61 Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  “Surat Keputusan PWNU DIY Tentang Cryptocurrency” (2021).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 207
TADAYUN
3) Pembuatan  regulasi  tentang cryptocurrency sebagai  alat  tukar maupun komoditas.
Perkembangan cryptocurrency pada  zaman  digital  saat  ini  sangat tidak  terbendung  sehingga  adanya  regulasi  mengenai  transaksi merupakan  tugas  pemerintah  untuk  memberikan  pengawasan  melalui regulasi-regulasinya.
4. Peluang  Ijtihad  Terhadap  Eksistensi  Uang  Digital  Kripto ( Cryptocurrency )
Penggunaan  uang  digital  kripto  ( cryptocurrency )  memiliki  kelebihan seperti tidak ada biaya tambahan serta sangat mudah untuk digunakan. Namun,  ada  beberapa  kelemahan  lain  yang  perlu  diperhatikan,  seperti risiko besar dalam berinvestasi dan ketidakpastian ( volatilitas) nilai uang digital.  Penggunaan Cryptocurrency sebagai  mata  uang  sebagian  besar ulama bersepakat hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar , qimar , dan  bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 62
Jika  terdapat  bahaya  maka  kegiatan  ekonomi  tersebut  bertentangan dengan konsep maqasid asy-syariah yakni hifdz al-mall (menjaga harta).
Unsur gharar (ketidakpastian), dharar (memicu  kerugian),  dan qimar (seperti  taruhan),  merupakan  unsur  yang  melekat  pada konstruksi  penetapan  haram  pada  kegiatan  transaksi  uang  digital kripto ( cryptocurrency ) baik sebagai aset (komoditi) digital ataupun sebagai alat transaksi (mata uang) digital.
Menurut penulis, aspek utama menghindari empat unsur tersebut agar  tidak  melekat  pada  transaksi  adalah  pengetahuan  yang  memadai tentang  transaksi  uang  digital  kripto  ( cryptocurrency ).  Pentingnya pengetahuan  yang  menunjang  kemampuan  analisis  pasar  ini  harus disadari supaya bertransaksi uang digital kripto tidak seperti taruhan ( qimar )  yang  akan  memicu  kerugian  ( dharar )  karena  faktor ketidakpastian ( gharar ). Masyarakat tidak mudah melakukan transaksi ini  “jika  tidak  memiliki  pengetahuan  tentang  uang  digital  k ripto ( cryptocurrency ).
Sifat  spekulatif  pada  transaksi  uang  digital  kripto  disebabkan pengaruh yang kuat pada penawaran dan permintaan. Volatilitas harga yang membuat sesuatu menjadi spekulatif adalah faktor eksternal yang
62 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang Mata Uang” (2011).
TADAYUN
tidak  ada  hubungannya  dalam  menentukan  sesuatu  itu  sebagai  mata uang uang. Volatilitas harga merupakan suatu hal yang biasa di dunia trading terutama pasar volatil, yang mana MUI memberi fatwa mubah (boleh) dalam transaksi trading forex dan saham di pasar spot. Bila sifat spekulatif atau volatil memang tidak diperbolehkan terkandung dalam mata  uang,  maka  semua  jenis  uang  yang  turut  ditransaksikan  pada pasar  valuta  asing akan  diharamkan. 63 Semua kurs  mata uang  negara juga  tidak  terlepas  dari  sifat volatil yang  diakibatkan  keadaan  negara yang chaos baik  disebabkan  musibah,  perang,  atau  aksi  demo. Contohnya  tahun  1998,  menjadi  tahun  krisis  moneter  bagi  negara Indonesia  disebabkan  harga  aset  mengalami  penurunan,  jatuhnya pasar  saham,  serta  lembaga  keuangan  yang  kekurangan  likuiditas. Semua  sebab  terjadinya  krisis  moneter  ini  dapat  dianggap  sebagai faktor  internal  dan  eksternal  yang  menyebabkan  nilai  mata  uang bersifat  volatil  atau  tidak  memiliki  kejelasan  ( gharar )  sehingga menimbulkan kerugian besar ( dharar )
Disinilah  pentingnya  pelanggan  dan  pedagang  memiliki pengetahun  tentang  uang  digital  kripto,  baik  hal-hal  yang  menjadi faktor  internal  ataupun  faktor  eksternal  yang  menyebabkan  adanya volatitlitas pada nilai uang digital kripto.
Segala  sesuatu  yang  dianggap maal ,  harus  memiliki  daya  tawar dan  dapat  disimpan. Bitcoin dan  uang  digital  kripto  lainnya  memiliki fitur  tertentu  sebagai  daya  tawar  utamanya  sebagai  alat  transaksi. Uang  digital  kripto  berjalan  dalam  sistem blockchain yang memungkinkan  transaksi  terdesentralisasi  tanpa  perantara  sehingga transaksi  lebih  cepat,  efisien,  dan  murah.  Daya  tawar  ( supply )  uang digital kripto juga didukung jumlahnya terbatas sehingga permintaan ( demand )  akan  terus  meningkat  seiring  menipisnya  persediaan. Berkaitan dengan daya simpan, catatan atas kepemilikan uang digital kripto  tersimpan  di  buku  besar Ledger Publik  dalam Blockchain . Kepemilikan tercermin dari alamat wallet yang memuat jumlah saldo. Catatan  ledger  raksasa  ini  berlaku  sebagai  penanda  hak  milik  dan membuatnya bisa diserahkan kepada pembeli.
63 Mufti Muhammad Abu- Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and  Blockchain,” Blossom  Labs 1  (2017):  21,  https://blossomfinance.com/bitcoin- working-paper.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 209
TADAYUN
Proses  transaksi  ini  sudah  diatur  jelas  dan  detail  oleh  Bappebti dengan  pembentukan  Bursa  Aset  Kripto  sebagai  pasar  resmi  transaksi aset kripto di Indonesia, Lembaga Kliring sebagai pencatat dan verifikator transaksi  aset  kripto  dan  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Aset  Kripto sebagai tempat penyimpanan keuangan, menjadikan kegiatan transaksi aset kripto lebih transparan, efektif, bersifat efisiensi dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat beroperasi dengan baik, serta mampu berkontribusi bagi perekonomian negara.
Serangkaian  aturan  hukum  di  Indonesia  tentang  uang  digital kripto, pengaturan proses penetapan pelanggan dan pedagang kripto serta proses transaksi menjadikan transaksi uang digital kripto sebagai aset  atau  komoditi  telah  memiliki  nilai  kepastian  hukum,  nilai keamanan  bertransaksi,  dan  nilai  perlindungan  konsumen.  Sehingga ini dapat menjadi peluang ijtihad dalam penetapan hukum aset kripto yang awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan).
Berdasarkan  pasal  1  No.  2  UU  PBK,  Komoditi  digital  atau  aset kripto  dari  sistem Blockchain dikategorikan  sebagai  hak  dan kepentingan, sehingga aset kripto termasuk kategori komoditi dalam UU  No.  10  tahun  2011.  Komoditi  atau  aset  kripto  memiliki  nilai berharga  dan  termasuk  dalam  kategori  barang  atau  jasa  yang  dapat diperdagangkan.  Selain  itu,  dalam  praktiknya  aset  kripto  yang digunakan  sebagai  komoditi  dalam  perdagangan  berjangka  di Indonesia  telah  memenuhi  unsur  syariah.  Faktor  ini  jugalah  yang menjadikan  penetapan  hukum  asep  kripto  memiliki  peluang  untuk perubahan hukum menjadi mubah (dibolehkan).
Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak
Penghasilan  Atas  Transaksi  Perdagangan  Aset  Kripto  yang  berlaku sejak  1  Mei  2022.  Pada  pasal  21  ayat  1  dijelaskan  bahwa  penghasilan sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  20  ayat  1  dikenai  Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kripto,  tidak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM).  Melalui  penerapan  regulasi perpajakan ini pemerintah sukses mengumpulkan pajak kripto hingga
210 | Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023
TADAYUN
Rp.246,65  Miliar  per  Desember  2022. 64 Perolehan  pajak  ini  dapat dianggap  sebagai  nilai maslahat (kebaikan  dan  keuntungan)  bagi masyarakat Indonesia. Tingginya nilai maslahat pada sesuatu hal akan menunjukkan kebolehan pada hukumnya
D. KESIMPULAN
Unsur gharar (ketidakpastian), dharar (memicu kerugian), dan qimar (seperti  taruhan),  merupakan  unsur  yang  melekat  pada  konstruksi penetapan  haram  pada  kegiatan  transaksi  uang  digital  kripto ( cryptocurrency ) baik sebagai aset (komoditi) digital ataupun sebagai alat transaksi  (mata  uang)  digital.  Aspek  utama  menghindari  empat  unsur tersebut  agar  tidak  melekat  pada  transaksi  adalah  pengetahuan  yang memadai tentang transaksi uang digital kripto ( cryptocurrency ).
Serangkaian aturan hukum di Indonesia tentang uang digital kripto menunjukkan kesadaran pemerintah dalam menciptakan rule of law dalam lingkup ekosistem ekonomi di era digital. Sehingga ini menjadi hal yang istimewa  bagi  Indonesia  menjadi  negara  yang  serius  melindungan masyarakatnya  dalam  transaksi  uang  kripto  sebagai  aset  atau  komoditi (aset kripto).
Namun, terjadi pertentangan perspektif dalam melihat posisi uang digital  kripto.  Bank  Indonesia  menempatkannya  sebagai  uang  digital ( virtual currency ) sehingga penggunaan dilarang sebagai alat pembayaran. Adapun Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti menempatkan uang digital kripto ( cryptocurrency ) sebagai aset atau komoditi digital sehingga berdasarkan ketentuan normatifnya diperbolehkan untuk diperdagangkan  pada  Bursa  Berjangka.  Olehnya,  pemerintah  perlu melakukan penyelarasan hukum dalam memposisikan uang digital kripto.

## REFERENSI
Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain.
Blossom Labs , 1 , 21. Retrieved from https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1).
64 Anisa Sopiah, “Tokcer! Sri Mulyani Tarik Pajak Rp246,45 Miliar Dari Kripto,” CNBC  Indonesia,  2023,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104102902-4- 402664/tokcer-sri-mulyani-tarik-pajak-rp24645-miliar-dari-kripto.
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 211
TADAYUN
https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946
Akbar,  T.,  &  Huda,  N.  (2022).  Haramnya  Penggunaan  Cryptocurrency (Bitcoin)  Sebagai  Mata  Uang  Atau  Alat  Tukar  di  Indonesia Berdasarkan  Fatwa  MUI. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis (Jambura) , 5 (2).
Al-Mani, A. bin S. (1996). Buhuts Fi Al-Iqtishad al-Islami . Mekkah: al-Maktab al-Islami.
Anta, M. R. (2017). Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia  (Studi  Kritis  Terhadap  Kebijakan  Hukum  -  Ekonomi  Di Indonesia). Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,
6 (3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193
Arif,  M.  L.  F.  (2022).  Wakaf  Aset  Digital:  Non  Fungible  Token  (NFT). Al- Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah . https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981
As-Salam,  I.  ad-D.  A.  (1440). Al-Ghayah  Fi  Ikhtishari  an-Nihayah (8th  ed.).
Bairut: Dar an-Nawadir.
Astuti, I. N., Rajab, S., & Setiyouji, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain Technology  in  the  Digital  Revolution  Era. Aptisi  Transactions  on Technopreneurship (Att) . https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216
Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 10 (2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka . , (2019).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi  Yang  Dapat  Dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka,  Kontrak Derivatif  Syariah,  Dan/Atau  Kontrak  Derivatif  Lainnya  Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka . , (2019).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. , (2019).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan
TADAYUN
Terorisme  Terkait  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Komoditi  di  Bursa Berjangka . , (2019).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Be . , (2019).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di B . , (2020).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di . , (2020).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto . , (2020).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Perdagangan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto Asset) di Bursa Berjangka . , (2021).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang  Diperdagangkan  di  Pasar  Fisik  Aset Kripto . , (2022).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset . , (2022).
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Peraturan  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Krip . , (2023).
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 213
TADAYUN
Bangun, A. (2023). Jumlah Investor Crypto di Indonesia Meningkat, Reku Perkuat Layanan — Blockchain Media Indonesia. Retrieved October 1, 2023, from Blockchainmedia.id website:
https://blockchainmedia.id/jumlah-investor-crypto-di-indonesia- meningkat-reku-perkuat-layanan/
Bank  Indonesia.  (n.d.).  Siaran  Pers  Bank  Indonesia  No.20/4/DKom. Retrieved  November  15,  2023,  from  bi.go.id  website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_200418.aspx
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial . , (2017).
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik . , (2018).
Bappebti.  (n.d.-a).  Kliring  Berjangka  Aset  Kripto  PT  Bursa  Komoditi Nusantara. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/bursa_kripto
Bappebti.  (n.d.-b).  Kliring  Berjangka  Aset  Kripto  PT  Kliring  Berjangka Indonesia. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/kliring_kripto
Bappebti. (n.d.-c). Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto PT Tennet Depository  Indonesia.  Retrieved  October  2,  2023,  from bappebti.go.id
website:
https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto
Bappebti.  (2021).  Perdagangan  Aset  Kripto.  In Kementerian  Perdagangan Republik  Indonesia .  Jakarta:  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia.
Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif  Fatwa  Nu  Dan  Muhammadiyah. Al-Kharaj , 1 (1),  62 – 75. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545
Bhatnagar, M., Taneja, S., & Rupeika-Apoga, R. (2023). Demystifying the
Effect of the News (Shocks) on Crypto Market Volatility. Journal of Risk and Financial Management . https://doi.org/10.3390/jrfm16020136
Cafaggi, F., Nicita, A., & Pagano, U. (2007). Legal Orderings and Economic Institutions.  In Legal  Orderings  and  Economic  Institutions . https://doi.org/10.4324/9780203391327
Coin  Market  Cap.  (2023).  Cryptocurrency  Prices,  Charts  And  Market
TADAYUN
Capitalizations. Retrieved October 1, 2023, from coinmarketcap.com website: https://coinmarketcap.com/
coinbase.  (n.d.).  What  is  cryptocurrency?  Retrieved  from  coinbase website:  https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is- cryptocurrency
Cryptonews. (n.d.). Countries Where Bitcoin is Banned or Legal in 2023. Retrieved  October  1,  2023,  from  cryptonews  website: https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is- banned-or-legal.htm
Economou,  E.  M.  L.  (2023).  The  Role  of  Money  in  the  Economy.  In The Economy  of  Classical  Athens (1st  ed.,  p.  41).  Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003434146-7
Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan  Bank  Islam:  Sebuah  Literatur  Review. Quranomic:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (2).
Fatarib,  H.,  &  Sali,  M.  A.  (2021).  Cryptocurrency  And  Digital  Money  In Islamic  Law:  Is  It  Legal? Jurisdictie , 11 (2),  237 – 261. https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687
Hartanto, S., Pratiwi, B. Y., & Ahmad, A. (2022). Pandangan Sebelah Mata Tentang  Diskusi  Akuntansi  Uang  Kripto  (Cryptocurrency Accounting)  Di  Indonesia. Journal  of  Public  and  Business  Accounting .
https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.226
Indonesia,  B. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran . , (2016).
Indonesia, C. (2019). Aturan Bappebti soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar.  Retrieved  October  1,  2023,  from  CNN  Indonesia  website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78- 369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar
Iqbal, M. (2021). Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram! Retrieved  October  1,  2023,  from  CNBC  Indonesia  website: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37- 290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram
Ji, M. R. Q. (1999). Muamalat Al-Maliyah al- Mu’ashirah Fi Dhau’ al -Fiqh Wa al- Syariah . Bairut: Dar al- Nafa’is.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2023).  Yuk,  Berkenalan dengan Kripto! Retrieved from www.djkn.kemenkeu.go.id website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-
Vol.4 No.2, Juli-Desember 2023 | 215
TADAYUN
artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html
Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Cripto (Cripto Asset) . , (2018).
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi . , (2011).
Laucereno, S. F. (2018). Transaksi Bitcoin di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari.
Retrieved  October  1,  2023,  from  Detik  Finance  website: https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin- di-indonesia-tembus-rp-1-t-hari
Law Library of Congress (U.S.) Global Legal Research Directorate. (2018). Regulation of Cryptocurrency Around the World. In The Law Library of  Congress .  Washington  DC:  The  Law  Library  of  Congress  Global
Legal Research Center.
Manurung,  R.  (2021). Sistem  Informasi  Akuntansi  Cryptocurrency  Bitcoin .
Solok: Insan Cendekia Mandiri.
Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency:  A  Maqasidic  Approach. Al-Uqud :  Journal  of  Islamic Economics , 4 (1). https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132
MUI  Digital.  (n.d.).  Apakah  Bitcoin  Haram?  Perhatikan  3  Ketentuan Hukum  MUI.  Retrieved  October  1,  2023,  from  muidigital  website: https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3- ketentuan-hukum-mui
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Cetakan Ketiga (3rd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pahuja,  L.,  &  Kamal,  A.  (2023).  EnLEFD ‐ DM:  Ensemble  Learning  Based Ethereum  Fraud  Detection  Using  CRISP ‐ DM  Framework. Expert Systems . https://doi.org/10.1111/exsy.13379
Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Surat Keputusan PWNU DIY Tentang Cryptocurrency . , (2021).
Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Jawa  Timur. Surat  Keputusan  PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” Pub. L. No. 1087/PW/A - II/L/XI/2021 . , (2021).
Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang . , (2011).
TADAYUN
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. Jurnal Supremasi , 11 (2). https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Shovkhalov,  S.  A.,  &  Idrisov,  H.  (2021).  Economic  and  Legal  Analysis  of Cryptocurrency:  Scientific  Views  From  Russia  and  the  Muslim World. Laws . https://doi.org/10.3390/laws10020032
Solikin, & Suseno. (2002). UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian). In Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(Vol. 1). Jakarta: Bank Indonesia.
Sopiah,  A.  (2023).  Tokcer!  Sri  Mulyani  Tarik  Pajak  Rp246,45  miliar  dari
Kripto. Retrieved from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104102902-4- 402664/tokcer-sri-mulyani-tarik-pajak-rp24645-miliar-dari-kripto
Subana. (2005). Dasar-dasar Penelitian Ilmiah . Bandung: CV Pustaka Setia.
Tazkiyyaturrohmah,  R.  (2018).  Eksistensi  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat
Transaksi Keuangan Modern. Muslim Heritage , 3 (1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240
Thistanti, I. A. S. C., Sugiartha, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis  Mengenai  Legalitas  Cryptocurrency  di  Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (1), 7 – 11. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11