Al-Ulum Volume 17 Number 1  June  2017 Page 183-203

## Praktik Murabahah pada Perbankan Syariah di Kendari

## Ummi Kalsum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari kalsumummi75@gmail.com

## Abstract .
This  study  aims  to  determine  the  murabahah  financing  practices  in  Islamic  banking with  a  case  study  in  Kendari  Branch  BMI.  This  research  employs  the  qualitative research  and  descriptive  explorative  research  by  implementing  interview  technique, observation and documentation. The collected data then processed and analysed by step reduction,  presentation  and  conclusion.  The  approach  used  in  this  research  is normative  juridical.  The  results  show  that  the  determination  of  the  law  murabahah based  on  Muslim  scholars  judgement  (ijma’)  because  Muslims  have  been  practicing since  the  first  trading  murabahah.  Murabahah  must  not  conflict  with  sharia  and regulated  in  Law  No.21  of  2008  concerning  Islamic  Banking  and  fatwas  DSN-MUI related to murabahah. While based on the results of research in the field of murabahah financing  practiced  in  Kendari  Branch  BMI  is  generally  in  accordance  with  the provisions set forth by Law No.21 of 2008 concerning Islamic Banking and DSN MUI fatwas  both  in  terms  of  the  parties,  the  contract  murabahah  contract  pillars,  steps murabaha applicable on Islamic banking in Indonesia and some provisions relating to the financing murabaha.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktek  pembiayaan  murabahah  pada perbankan  syariah  dengan  studi  kasus  di  BMI  Cabang  Kendari.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  penetapan  hukum  murabahah  berdasarkan  ijma’  ulama karena  umat  Islam  telah  mempraktekkan  jual  beli  murabahah  semenjak  dahulu. Murabahah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariah  dan  diatur  dalam  Undang- undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  fatwa-fatwa  DSN-MUI yang  berkaitan  dengan  murabahah.  Sementara  berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  pembiayaan  murabahah  yang  dipraktekkan  di  BMI  Cabang  Kendari  pada umumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  fatwa-fatwa  DSN  MUI  baik  dari  segi syarat  para  pihak,  akad  murabahah,  rukun  akad  murabahah,  tahapan-tahapan murabahah yang berlaku pada perbankan syariah di Indonesia dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
Keywords : murabaha finance, syaria banking, Indonesia, Kendari.

## A. Pendahuluan
Perbedaan  pendapat  kategori  riba  yang  diharamkan  menurut ulama  kontemporer  berawal  dari  penafsiran  terhadap  ayat-ayat  tentang riba  yang  turun  secara  bertahap (al-tadrij, evolutif).  Menurut  Sayyid Qutb  yang  dirujuk  Afzalurrahman, 1 tahapan  pelarangan  riba  dibagi  ke dalam  lima  tahap. Pertama, Q.S.  al-Rum  [30]:  39. Kedua, Q.S.  al-Nisa [4]:  161. Ketiga, Q.S.  Ali  Imran  [3]:  130: 2 dalam  konteks  ayat  ini,  riba
1 Afzalurrahman, Economic  Doctrines  of  Islam, Vol.  III.  (Lahore  Pakistan:  Islamic Publications  LTD,  1985),  h.  64-65  dan  Vol.  IV,  h.  108-112  dan  Ummi  Kalsum, Analisis Moneter Islam dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia. (Jakarta: Ciputat Press, 2012), h. 49-56.
2 Perbedaan  penafsiran  terhadap  Q.s  Ali  Imran  [3]:  130  memunculkan  perbedaan pendapat tentang kategori riba yang diharamkan, yaitu ada dua aliran pemikiran. Aliran pertama, berpendapat  bahwa  riba  yang  diharamkan  adalah  riba  yang  berlipat  ganda (yang presentasenya tinggi), sesuai dengan Q.s Ali Imran [3]: 130 tersebut. Pendapat ini dipelopori  oleh  Muhammad  Asad  dan  Abdullah  Yusuf  Ali,  yang  menafsirkan  riba adalah usury yang  berarti  suku  bunga  yang  lebih  dari  biasanya  atau  suku  bunga  yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Maka dengan merujuk kepada pendapat ini  berarti  bunga  bank  tidak  termasuk  riba  yang  diharamkan.  M.  Umer  Chapra, The Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective (Leicester:  The  Islamic  Foundation, 2000), h.  222  dan  Muhammad, Kebijakan  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Salemba  Empat,  2002),  h.  54-55.  Senada  dengan  pendapat  tersebut dikemukakan  oleh  Muhammad  Abduh,  Muhammad  Rasyid  Rida,  Abd  al-Wahab Khallaf dan Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba  yang  berlipat  ganda  dan  tidak  termasuk  riba  yang  kadarnya  rendah.  Mereka memahami  sesuai  dengan  konteks  ayat  Q.s  Ali  Imran  [3]:  130  dan  menafsirkannya, kata-kata ad’afan mudha’afah adalah  sebagai  syarat  dari  kata  riba  sehingga  riba  yang diharamkan  hanya  riba  yang  berlipat  ganda,  jika  tidak  berlipat  ganda  maka  bukan termasuk  yang diharamkan. Seorang  ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam), A.  Hassan,  bahkan  berpendapat  bahwa  yang  disebut  riba  adalah  bunga  dengan  suku bunga  yang  tinggi  ( ad’afan  mudha’afan). Mohammad  Hatta,  ahli  ekonomi  terkemuka juga  berpendapat  bahwa  riba  adalah  bunga  pada  kredit  konsumtif,  sementara  bunga pada  kredit  produktif  tidak  tergolong  riba,  karena  uangnya  bermanfaat  untuk mendapatkan keuntungan. Sementara mereka yang menghalalkan bunga bank termasuk tokoh  Muhammadiyah,  Kasman  Singodimedjo  dan  Sjafruddin  Prawiranegara,  tokoh Masyumi  yang  pernah  menjabat  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  Bank  Sentral,  Bank Indonesia  pertama.  M.  Dawam  Rahardjo,  ”Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang Ekonomi” , dalam Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2004), hal,  XIX. Pendapat  yang kedua, menafsirkan  bahwa  kata-kata adh’afan  mudha’afah bukan sebagai  syarat  dari  riba  yang  diharamkan  sehingga  mereka  berpendapat  walaupun  riba tersebut tidak berlipat ganda termasuk  kategori riba  yang diharamkan. Sebab adh’afan mudha’afah bukan dijadikan sebagai syarat tetapi hanya menerangkan bahwa riba yang terjadi  pada  masa  itu  atau  ciri  hutang  zaman  jahiliah  senantiasa  bertambah  sehingga
yang diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda. Ayat ini merupakan sumber  adanya  perbedaan  penafsiran  yang  termasuk  kategori  riba. Keempat, Q.S.  al-Baqarah  [2]:  275-276:  Allah  SWT  dengan  tegas mengharamkan  riba  dengan  segala  bentuknya.  Dan kelima, Q.S.  al- Baqarah  [2]:  278:  ayat  ini  menjelaskan  secara  eksplisit  larangan  pada tingkat  keseluruhan  untuk  tidak  melakukan  praktek  riba,  termasuk  sisa- sisa riba.
Aliran yang melahirkan ide berdirinya bank syariah dan lembaga keuangan  syariah  adalah  aliran  kedua  yang  berpendapat  bahwa  bunga bank  termasuk  riba.  Para  teoritisi  perbankan  dan  fuqaha  Muslim  yang menyumbangkan  teori  ini  menafsirkan  riba  sebagai  bunga, interest dan keuntungan  yang  ditambahkan  atas  pinjaman  telah  ditentukan sebelumnya.  Berdasarkan  pandangan  ini,  berarti  setiap  penambahan (nominal atau riil) dalam suatu pinjaman yang diberikan kepada kreditur adalah  riba.  Diterimanya  pandangan  ini  secara  otomatis  menimbulkan konsekwensi  dibutuhkannya  lembaga-lembaga  keuangan  yang  kegiatan usahanya  berdasarkan  selain  bunga.  Secara  otomatis  praktik  perbankan syariah  harus  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sistem profit  and  loss sharing  principle .  Namun,  dalam  praktiknya  bank  syariah  sejak  awal sulit  beroperasi berdasarkan profit and loss sharing karena penuh risiko dan tidak pasti.
Perbankan  syariah  yang  ada  saat  ini  bukanlah  bank  yang  murni beroperasi dengan sistem PLS, tetapi bank menggunakan secara ekstensif metode-metode pembiayaan non-PLS 3 , seperti pembiayaan yang berbasis jual  beli  atau  perdagangan mark-up ,  atau  dikenal  dengan  istilah murabahah. Murabahah merupakan  produk  pembiayaan  yang  paling
berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Abdullah Saeed, Islamic  Banking  and  Interest, h.  43-44.  Quraish  Shihab  juga  menafsirkan adh’afan mudha’afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat. Penafsiran ini diperkuat ayat-ayat  tentang  riba  yang  turun  selanjutnya,  Q.s.  al-Baqarah  [2]:  275-276  dan  278- 279. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 216- 217.  Ayat-ayat ini secara tegas  menyatakan  setiap tambahan  melebihi pokok  pinjaman termasuk  riba.  Hal  ini  berlaku  bagi  setiap  bunga  baik  bersuku  bunga  rendah  maupun tinggi (berlipat ganda), bersifat tetap  maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa  sekalipun dilarang.  Ayat ini secara total  mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Jadi menurut kelompok  ini  bunga  bank  termasuk  kategori  riba,  karena  yang  disebut  riba  adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut lintah darat.
3 Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syariah:  Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum Neo-Revivalis. (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 103.
banyak  digunakan  oleh  perbankan  syariah  dalam  kegiatan  usaha. Menurut data yang diperoleh Sutan Remy Sjahdeini dari Ashraf Usmani, bahwa murabahah menduduki  porsi  66%  dari  semua  transaksi  investasi bank-bank  syariah  ( Islamic  banks) di  dunia,  sementara  di  Indonesia, diperkirakan lebih dari 80%. 4 Ini membuktikan bahwa murabahah paling banyak  dipraktekkan  oleh  perbankan  syariah  padahal  instrumen  utama dalam  bisnis  Islam  itu  adalah  prinsip profit  and  loss  sharing. Karena dengan  prinsip  PLS  diharapkan  sektor  riil  berkembang  sesuai  dengan yang diharapkan bukan dengan murabahah yang berbasis jual beli. Ada  sejumlah  persoalan  yang  patut  diperhatikan  dalam  praktik murabahah ini,  misalnya,  praktik murabahah mempunyai  potensi  yang mudah  disalahgunakan,  tidak  jarang  adanya  keluhan  bahwa  dalam menjual  produk murabahah ini  bank  syariah  bagaikan  menjual  bank konvensional  karena murabahah hampir  mirip  dengan  kredit  yang  ada pada bank konvensional. Misalnya dengan langsung memberikan margin dan tidak mau tahu dengan produk apa yang akan dibeli nasabah bahkan juga tidak melihat langsung properti yang akan dijualnya.
Dengan  beberapa  masalah  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mendripkripsikan  pembiayaan murabahah di  Indonesia  sesuai dengan  Undang  Undang  No.  21  tahun  2008  dan fatwa-fatwa  DSN  MUI dan  untuk  mengetahui  bagaimana  prakteknya  di  Bank  Muamalat Indonesia Cabang Kendari.

## B. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
Definisi murabahah yang ada pada UU No. 21 tahun 2008 belum mencakup  syarat-syarat  bagi  keabsahan  suatu  akad  murabahah.  Ada beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  pada  akad  murabahah  agar  akad murabahah  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Sesuai dengan  Pasal  24  ayat  (1)  huruf    a,  atau  Pasal  24  ayat  (2)  huruf  a,  atau Pasal   25 huruf a  Undang-undang No. 21 tahun  2008 ditegaskan bahwa bank  syariah  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah.  Dalam  fatwa  DSN-MUI  No  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang Murabahah juga  mengatur  hal-hal  tersebut  pada ketentuan  umum  pada  angka:  1)  Bank  dan  nasabah  harus  melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
4 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya. (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 178.
Oleh  karena  itu,  karena  murabahah  merupakan  salah  salah  satu bentuk  dari ba’i, maka  syarat-syarat  mengenai  keabsahan  transaksi ba’i berlaku juga bagi transaksi murabahah.
1. Berlakunya Syarat-syarat Jual Beli ( sale)
Murabahah sebagai  bentuk  jual  beli  maka  semua  syarat  yang berlaku  bagi  sahnya  suatu  jual  beli  berlaku  pula  bagi murabahah . Beberapa  syarat  pokok  jual  beli  menurut  Usmani  yang  dikutip  oleh Ascarya 5 sebagai  berikut: pertama, barang  yang  akan  diperjualbelikan harus  ada  pada  saat  transaksi  dilakukan. Kedua, barang  yang  akan diperjualbelikan  harus  milik  penjual. Ketiga, barang  yang  akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan konstruktif (constructive possession) 6 penjual. Keempat, jual  beli  harus  langsung  dan  mutlak. 7
Kelima, objek  yang  diperjualbelikan  harus  merupakan  barang  yang memiliki  nilai. Keenam, objek  yang  diperjualbelikan  harus  barang  yang bukan  haram. Ketujuh, objek  yang  yang  diperdagangkan  harus  dapat diketahui  dan  dapat  diidentifikasi  secara  spesifik  oleh  pembeli  (jelas spesifikasinya). Kedelapan, penyerahan  barang  kepada  pembeli  harus tertentu  dan  tidak  bergantung  pada  suatu  syarat  atau  kemungkinan. Kesembilan, kepastian  harga  barang  merupakan  syarat  yang  diperlukan agar jual beli sah. Kesepuluh, jual beli harus tanpa syarat (uncondition).
2. Syarat Para Pihak
Syarat para pihak  yang terlibat dalam transaksi murabahah harus orang-orang  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk  dapat  membuat  suatu perjanjian,  yaitu  cakap  hukum  dan  atas  dasar  ridha  (suka  rela)  bukan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa karena di bawah tekanan.

## 3. Akad Murabahah
Akad murabahah seperti  akad-akad  muamalah  lainnya  tidak boleh bertentangan dengan syariah. Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil (fair) dan transparan, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi  transaksi  murabahah  harus  dirundingkan  dan  ditentukan  di  awal
5 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , h. 78-81.
6 Hak  milik  konstruktif  adalah  situasi  ketika  barang  secara  fisik  belum  di  tangan penjual,  tetapi  sudah  dalam  kendalinya,  dan  semua  hak  dan  kewajiban  dari  barang tersebut sudah dipindahkan kepadanya, termasuk risiko kerusakan barang.
7 Berarti jual beli untuk waktu yang akan datang atau jual beli dengan syarat kejadian di waktu  yang  akan  datang  tidak  sah.  Jika  para  pihak  ingin  jual  beli  menjadi  efektif, mereka harus melakukannya dengan jual beli baru setelah sampai pada waktu yang akan datang tersebut, atau suatu peristiwa terjadi.
antara  bank  nasabah  sebelum  kedua  belah  pihak  menandatangani  akad murabahah.  Jual  beli  dalam  akad  murabahah  harus  tidak  bersyarat (unconditional) dan spesifikasi barang yang dibutuhkan harus dirundingkan  dan  ditentukan  di  awal  dan  dituangkan  dalam  akad. 8
Adanya  kejelasan  margin/ mark-up yang  akan  menjadi  keuntungan  bank wajib dirundingkan dan ditentukan di muka.
Agar  akad murabahah sesuai  dengan  prinsip  syariah  harus  ada dua  transaksi  jual  beli  yang  terpisah.  Pertama,  yaitu  transaksi  antara pemasok  dan  bank,  ini  dilakukan  sebelum  transaksi  yang  kedua dilangsungkan  yaitu  transaksi  antara  bank  dan  nasabah.  Dua  kali transaksi ini tidak mungkin dihindari agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebab Remi Syahdeini menambahkan dengan beberapa alasan yang kuat, yaitu: pertama, sebab  dalam  transaksi murabahah ada  dua  hubungan hukum  yang  terpisah  yang  tidak  dapat  disatukan  dalam  satu  akad,  yaitu (1) hubungan hukum antara pemasok dengan bank, (2) hubungan hukum antara  bank  dan  nasabah.  Kedua  hubungan  hukum  tersebut  bersifat terpisah  maka  kedua  hubungan  hukum  tersebut  tidak  bisa  dibuat  dalam satu  akad.  Antara  nasabah  dengan  pemasok  tidak  ada  hubungan  hukum sama  sekali.  Jika  nasabah  diberi  kuasa  oleh  bank  untuk  dan  atas  nama bank  berhubungan  dan  membeli  barang  yang  dibutuhkan  langsung  dari pemasok  bukan  berarti  timbul  hubungan  hukum  antara  nasabah  dengan pemasok.  Pada  kasus  ini  nasabah  bertindak  bukan  atas  namanya  sendiri tetapi atas nama bank, ia hanya diberi kuasa.
Alasan kedua, akad  jual  beli  antara  bank  dan  pemasok  harus terlebih  dahulu  dilakukan  sebelum  terjadinya  akad  jual  beli  antara  bank dan  nasabah.  Hak  kepemilikan  barang  dari  pemasok  kepada  bank  harus terlebih  dahulu  berpindah  agar  bank  berhak  menjual  barang  tersebut kepada nasabah berdasarkan akad murabahah . Jika bank menjual barang yang  belum  dimilikinya  maka  jual  beli  tersebut  menjadi  batal  demi hukum (the contract void). 9
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi sebagai berikut; 1. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek  akad,  yaitu mabi’ (barang  dagangan)  dan tsaman (harga).Tidak  semua  komoditas  dapat  dijadikan  sebagai  objek
8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk…., h. 193.
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk…., h. 192.
188
murabahah. Yang  boleh  dijadikan  sebagai  objek murabahah tidak termasuk  diharamkan  atau  yang  dilarang,  harus  bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak  milik  penuh  pihak  yang  berakad  dan  sesuai  dengan  spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.
3. Shighah, yaitu Ijab dan qabul.

## C. Beberapa Ketentuan Berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah

## 1. Harga Barang
Disyaratkan bahwa harga barang harus disepakati di  awal,  sebab jika  harga  tidak  dapat  dipastikan  maka  transaksi  jual  beli  tersebut  tidak dapat  dikatakan  sebagai bai’  murabahah tetapi bai’  musawamah (bargaining). Harga  barang  tersebut  termasuk  di  dalamnya  semua  biaya dalam  memperoleh  barang  tersebut  atau  dengan  kata  lain  semua modalnya harus dapat dipastikan.
2. Potongan Harga Barang
Bank  dapat  memberikan  potongan  harga (muqasah) dalam pembiayaan murabahah dengan  besaran  yang  wajar  tanpa  diperjanjikan di  muka.  Dalam  praktik,  potongan  harga  tersebut  diberikan  oleh  bank apabila  nasabah  melunasi  utang murabahah nya  tepat  waktu  atau  lebih awal dari waktu yang disepakati untuk melunasi pembayarannya.
Ketentuan  potongan  harga  (diskon)  terhadap  barang  dari suplier (pemasok)  jika  diberikan  sebelum  ditandatangi  perjanjian  atau  akad antara nasabah dan bank, maka potongan harga (diskon) merupakan hak nasabah.  Tetapi  jika  diskonnya  diberikan  setelah  akad  dilakukan,  maka pembagian  potongan  harga  tersebut  dilakukan  berdasarkan  perjanjian yang  dibuat  antara  bank  dan  nasabah  yang  dimuat  dalam  akad.  Hal  ini sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  16/DSN-MUI/IX/2000  tentang Diskon dalam Murabahah .
Remi  Syahdeini  berpendapat, 10 bahwa  dalam  pembiayaan murabahah diperkenankan  memberikan  potongan  harga/rabat (rabate) asalkan  tidak  diperjanjikan  atau  disyaratkan  sebelumnya  pada  akad murabahah. Oleh karena itu jika nasabah melunasi hutangnya lebih awal dari  jadwal  pembayaran  yang  seharusnya  dan  sebelumnya  tidak  ada komitmen  dari  pihak  bank  untuk  memberikan  diskon  atau  rabat  maka kebijakan  apakah  memberi  diskon/rabat  atau  tidak  memberikannya
10 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk…., h. 200.
189
kepada nasabah tersebut diserahkan kepada bank untuk memutuskannya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan  Pelunasan  dalam Murabahah dan  Fatwa  DSN-MUI  No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah) memberikan ketentuan sebagai berikut:
a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
b. Besar  potongan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  diserahkan  kepada kebijakan LKS.
c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Fatwa di atas mengandung makna bahwa tidak ada larangan bagi lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  untuk  memberikan  keringanan  harga atau  diskon  harga  kepada  nasabah  sebagai  hadiah  karena  telah melaksanakan  kewajibannya  untuk    membayar  cicilan  dengan  tepat waktu  atau  sebagai  pemberian  keringanan  bagi  nasabah  yang  menurun kemampuannya  untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  yang terutang kepada bank. Potongan juga bisa diberikan kepada nasabah yang dapat  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  lebih  dini  dari  jatuh  tempo jadwal kewajiban pembayaran tersebut (rebate earlier paymnt) .
Karena tidak ada larangan bagi LKS untuk memberikan potongan harga kepada nasabah maka LKS diperkenankan untuk mempraktekkannya  dengan  memberikan  potongan  harga  bagi  nasabah yang  telah  melunasi  hutangnya  tepat  waktu  atau  malah  menyelesaikan kewajibannya lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Hal ini mengingat adanya persaingan dengan bank konvensional yang telah mempraktekkanya dan menjadikannya sebagai sebuah strategi pemasaran yang  sudah  lazim.  Namun  bagi  LKS  harus  mempraktikkan  harus  sesuai syariah  dengan  syarat  tidak  disyaratkan  (tidak  ada  komitmen)  ketika akad.

## 3. Uang Muka dalam Murabahah
Ketentuan  masalah  uang  muka (urbun) pada  pembiayaan murabahah dijelaskan  Fatwa  DSN-MUI  No.  13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah menentukan bank dapat meminta uang muka (urbun) kepada nasabah jika kedua belah pihak sepakat. Jika akad murabahah tetap  dilaksanakan,  maka  uang  mukanya  tersebut
190
menjadi  pelunasan  piutang murabahah dari  bank.  Tetapi  jika  akad murabahah tidak jadi dilaksanakan maka urbun wajib dikembalikan bank kepada nasabah setelah nilai uang muka tersebut dikurangi dengan biaya- biaya  dan  kerugian  bank  sepanjang  ketentuan  pengurangan  nilai  uang muka  tersebut  dengan  biaya-biaya  dan  kerugian  bank  tersebut  telah disepakati  di  muka  oleh  kedua  belah  pihak.  Jika  nilai urbun lebih  kecil dari  biaya-biaya  dan  biaya-biaya  dan  kerugian  bank,  maka  bank  dapat meminta tambahan atas kekurangan nilai urbun tersebut dari nasabah.
4. Mark-up/Margin keuntungan dalam Murabahah
Mark-up/margin dalam  pembiayaan murabahah merupakan  hak penjual  yang  harus  dibicarakan  dengan  jelas  agar  tidak  mengundang perselisihan. Harga jual objek transaksi dari bank kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah adalah  harga  beli  bank  dari suplier (pemasok) ditambah  dengan mark-up/margin (keuntungan)  dan  biaya-biaya  yang timbul  dari  proses  pembeliaan  barang  tersebut.  Margin  juga  merupakan bagian dari harga, karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan  mengetahui  harga  jual  merupakan  syarat  sahnya  jual  beli.  Dalam proses  pembiayaan murabahah harus  bersifat  fair  dan  tansparan  baik dalam  masalah  harga  beli  barang (cost  price) harus  diungkapkan  oleh bank  kepada  nasabah.  Dalam  hal mark-up/margin juga  harus  disepakati di muka sebelum kedua belah pihak menandatangani akad murabahah. Mark-up atau margin bisa  ditentukan  baik  dalam  bentuk  suatu lump  sum atau  dengan  menetapkan  rasio  tertentu  terhadap  harga  beli bank. Margin tersebut  hanya  boleh  ditetapkan  satu  kali  untuk  satu transaksi  pembelian  barang  oleh  nasabah.  Tidak  boleh  ditetapkan  atas nasabah  membayar margin tersebut  setiap  jangka  waktu  tertentu, misalnya  untuk  bulan  tertentu  (bulan  Mei).  Jika  diperjanjikan  demikian maka mark- up/margin tersebut tidak ubahnya dengan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

## 5. Jaminan
Meminta  jaminan  atas  hutang  dalam  Islam  pada  dasarnya  bukan sesuatu yang tercela. 11 Jaminan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terjaga (tidak akan dihilangkan), dan untuk menghindarkan  diri  dari  memakan  harta  orang  dengan  cara  yang  batil, Q.s  al-Nisa [4]: 29 .
11 Q.S Al-Baqarah [2]: 283.
191
Keberadaan  jaminan (rahn) dalam  pembiayaan murabahah dibolehkan  sebagaimana  diatur  dalam  Fatwa  DSN  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang murabahah, tujuannya  agar  nasabah  serius  dalam pesanannya.  Bank  bisa  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan yang  dapat  dipegang.  Karena  barang  yang  dijual  bank  kepada  nasabah sejak  akad  sudah  menjadi  milik  nasabah  dan  dapat  dibalik  nama  atas nama  nasabah  yang  bersangkutan,  maka  barang  yang  dibiayai  dengan fasilitas  pembiayaan  berdasarkan  akad  pembiayaan murabahah tersebut merupakan  agunan  pokok  yang  dapat  diikat  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku. 12 Jaminan  bisa  berupa  agunan  barang  maupun penjaminan/penanggunan  oleh  orang  atau  korporasi.  Sementara  di Indonesia, agunan dapat berupa hak-hak jaminan atas barang seperti hak tanggungan,  hipotik,  gadai  dan  fidusia.  Bila  merujuk  kepada  ketentuan KUH  Perdata,  jaminan  yang  berupa  penjaminan/penangungan  adalah penjaminan/penanggungan  sebagaimana  diatur  pada  pasal  1820  sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.
Dalam  praktek  pada  perbankan  syariah,  biasanya  bank  syariah mengikat barang  yang diperjualbelikan itu (objek murabahah) dijadikan sebagai  agunan  bagi  pelunasan  kewajiban  nasabah. 13 Pada  kasus  ini dalam  istilah  perbankan  disebut  agunan  pokok.  Pengikatan  agunan tersebut  dilakukan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
Selain barang yang diperjualbelikan, bank juga dibolehkan untuk meminta  agunan  yang  bukan  berupa  barang  yang  dibiayai  dari  nasabah berupa  harta  kekayaan  lain  milik  nasabah  atau  harta  milik  pihak  ketiga. Agunan  tersebut  disebut  agunan  tambahan.  Bank  juga  tidak  dilarang untuk  menerima  atau  meminta  jaminan  lain  misalnya  berupa penanggungan (guarantee) oleh  penganggung (guarantor) atas pelaksanaan kewajiban nasabah. Penanggung tersebut dapat berupa orang perorangan (personal  guarantor) maupun  berupa  korporasi (corporate guarantor) dan dapat juga meminta dari pihak ketiga. Jika terjadi cidera janji  atas  pembayaran  oleh  nasabah,  maka  bank  dapat  meminta  agar penjamin/penanggung untuk melunasi tagihannya.
Berkaitan  dengan  penjaminan/penanggungan  tersebut,  menurut Usmani terdapat dua  masalah: pertama, penjamin/penanggung
12 Wangsa Widjaja Z., Pembiaayaan Bank Syariah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 201.
13 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk……, h. 199.
192
(guarantor) tidak  dapat  meminta  atau  meminta fee kepada  nasabah. Sebab  jika  seseorang  membebankan fee untuk  keperluan  pemberian pinjamanan  termasuk  kategori  riba. Kedua, penjamin/penanggung  dapat membebankan biaya (expenses) untuk keperluan dokumentasi penjaminan  tersebut.  Namun  bagi  Remi  Syahdeini  bahwa  pembebanan fee oleh  penjamin/penanggung  bukan  sesuatu  yang  dilarang  (bukan termasuk  riba).  Ini  merupakan  kebijakan  dalam  upaya  pengembangan perbankan  syariah,  jadi  pembenanan  tersebut  dimungkinkan. 14 Bank juga  dimungkinkan  untuk  meminta  agar  nasabah  menandatangani  suatu promissory  note atau  suatu bill  of  exchange. Sebab  menurut  Taqi Usmani,  pemberian promissory  note atau bill  of  exchange hanya  boleh dilakukan apabila jual beli barang yang sesungguhnya telah terjadi.
6. Ketentuan Perpajakan dalam Pembiayaan Murabahah Merujuk kepada moda pembiayaan murabahah yang mengandung dua kali transaksi jual beli,  yaitu pertama, transaksi (akad) antara  pemasok  dengan  bank  dan  kedua,  transaksi  antara  bank  dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan pandangan Direktorat Jenderal Pajak dan Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah. Namun  sejak  tanggal  1  April  2010,  ketentuan  mengenai  dibebankannya dua kali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi murabahah yang terdiri atas dua transaksi jual beli, yaitu jual beli antara pemasok barang dengan bank dan transaksi jual beli antara bank dan nasabah telah diubah menjadi  hanya  dibebankan  satu  kali  PPN.  Perubahan  ketentuan  tersebut merupakan yang positif bagi perkembangan perbankan syariah ke depan di Indonesia.

## 7. Cara Pembayaran Harga Barang
Pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  bank  dapat dilakukan  secara  cicilan (taqsith/installment) maupun  secara  sekaligus (muajjal/lump  sum) pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Tetapi  pada umumnya  sistem  pembayaran  dalam  pembiayaan murabahah pada  LKS dilakukan  secara  cicilan  dalam  kurun  waktu  yang  disepakati  antara nasabah dan bank.
14 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk….., h. 200.
193

## 8. Cidera Janji
Cara  pembayaran  pada  pembiayaan murabahah harus  dilunasi pada waktu tertentu, tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua pembiayaan tersebut, pembiayaan adalah hutang  dan  biaya  pembiayaannya  adalah  bunga  dan  bagi murabahah adalah  laba.  Perbedaan  yang  sangat  signifikan  antara  keduanya  adalah jika  debitur  gagal  melunasi  hutang  pada  waktu  yang  telah  ditentukan. Pinjaman  dengan  bunga  pada  umumnya  menimbulkan  sanksi  bunga tambahan jika hutang tidak dilunasi pada waktu jatuh tempo. Sementara pada  bank  syariah,  jika  nasabah  cidera  janjinya  karena  faktor  tidak mampu  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  hutangnya, menurut  prinsip  syariah  bank  syariah  tidak  dilarang  bahkan  diwajibkan untuk  memberikan  toleransi  atau  kelonggaran  (Q.S.  Al-Baqarah  [2]:
280). Penundaan  semacam  ini  harus  diberikan  tanpa  ada  penambahan beban  tambahan  kepada    debitur.  Hanya  saja  dalam  praktiknya, perbankan  syariah  mempersempit  makna  perintah  Al-Qur’an  tersebut. Penerapan  perintah  tersebut  secara  umum  merupakan  celah  potensial bagi  debitur  yang  mungkin  lalai  untuk  melunasi  hutangnya  padahal mereka  mampu  melunasinya.  Untuk  menutup  penyalahgunaan  celah potensial  tersebut,  Dewan  Syariah  mengadopsi  konsep  denda  terhadap mereka  yang  tidak  melunasi  utangnya  tepat  waktu,  khususnya  jika debitur  mampu  melunasinya.  Menurut  Abdullah  Saeed  makna  definitif tidak mampu membayar sulit untuk ditentukan dalam konteks ini, karena bank syariah umumnya sejak awal kontrak murabahah telah memastikan bahwa dana-dana yang mereka pinjamkan akan cukup aman dan dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Ini menjamin pembayaran harga murabahah plus mark-up pada bank syariah dan  di  samping  itu  suatu  denda  atas  keterlambatan  pembayaran  dapat dijatuhkan kepada nasabah, dan nasabah wajib mematuhinya. 15
Lebih  spesifik  menurut  Ashraf  Usmani  yang  dikemukakan  Remi Syahdeini, 16 bagi  nasabah  yang  tidak  jujur  atau  yang  tidak  beriktikad baik  yaitu  nasabah  yang  dengan  sengaja  tidak  melunasi  harga  barang yang  telah  dibelinya  maka  bank  dapat  mewajibkan  untuk  membayar kompensasi atas kerugian yang diderita bank.
15 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, h.139-140.
16 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, h. 203.
194
Fatwa Dewan Syariah  Nasional  MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang  Menunda-nunda Pembayaran,  menentukan  bahwa  nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  dan/atau  tidak  mempunyai  kemauan  dan  itikad  baik  untuk membayar  hutangnya  boleh  dikenakan  sanksi  oleh  LKS,  tetapi  nasabah yang  tidak/belum  mampu  membayar  disebabkan force  majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Jadi bagi nasabah yang mampu tetapi menunda- nunda  pembayaran  atau  tidak  mempunyai  itikad  baik  untuk  membayar hutangnya maka bisa dikenakan sanksi yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin.

## D. Beberapa Ketentuan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari
Bank  syariah  dalam  operasionalnya  harus  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Demikian  juga  BMI,  yang  ditegaskan  pada  klausul  akad pembiayaan murabahah. Para  pihak  yang  melakukan  transaksi murabahah pada  BMI  Cabang  Kendari  yaitu  nasabah  dan  bank  sepakat melaksanakan akad murabahah menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam murabahah secara umum  telah  dipaparkan  di  atas,  sementara  dalam  prakteknya  sebagai berikut;

## 1. Harga Barang
Bank  Muamalat  mengadakan  barang  yang  dibutuhkan  dan menjualnya kepada nasabah dengan harga sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Pada BMI Cabang Kendari 17 disyaratkan bahwa harga barang harus  disepakati  di  awal,  jika  harga  barang  tidak  ada  kesepakatan  dan tidak  dapat  dipastikan  maka  jual  beli  tersebut  batal.  Sebab  jika  harga tidak  dapat  dipastikan  maka  transaksi  jual  beli  tersebut  tidak  dapat dikatakan sebagai bai’ murabahah tetapi bai’ musawamah (bargaining).
Harga  barang  tersebut  termasuk  di  dalamnya  semua  biaya  dalam memperoleh barang tersebut atau dengan kata lain semua modalnya harus dapat dipastikan. Harga  jual  adalah  harga  beli  bank  dari produsen/pemasok  ditambah  dengan  keuntungan (margin/mark-up). Kedua  pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu pembayaran.  Hal  ini  dijelaskan  secara  detail  sebagai  salah  satu  klausul
17 Sudarman Muhajir, (Marketing Konsumer), Wawancara tanggal 6 Juli 2015.
195
pada akad pembiayaan murabahah pada pasal 4 tentang ketentuan pokok akad.
Pihak  BMI  Cabang  Kendari 18 juga  menguatkan  dari  analisa tersebut  bahwa  dalam  pembiayaan murabahah, tersebut  harga  barang yang  dijadikan  sebagai  objek  transaksi  dijelaskan  pada  akad  dan dicantumkan sebagai salah satu klausul pada akad murabahah tersebut.

## 2. Potongan Harga Barang
Masalah  potongan  harga  barang  (diskon)  pada  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  Kendari 19 mengacu  kepada  fatwa-fatwa  DSN-  MUI, secara garis besar ada dua kasus, yaitu:
Pertama, BMI  Cabang  Kendari  memberikan  potongan  harga (muqasah) dalam  pembiayaan murabahah dengan  besaran  yang  wajar tetapi tanpa diperjanjikan di muka. 20 Potongan harga tersebut diberikan oleh  bank  apabila  nasabah  melunasi  utang murabahah nya  lebih  awal daripada jangka waktu akad pembiayaan. Hal ini diatur Fatwa DSN-MUI No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  Potongan  Pelunasan  dalam Murabahah: Fatwa  DSN-MUI  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah: (1) Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan  pelunasan  pembayaran  tepat  waktu  atau  lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari  kewajiban  pembayaran  tersebut,  dengan  syarat  tidak  diperjanjikan dalam akad.
Kedua, BMI  menentukan  dengan  merujuk  fatwa  DSN-MUI  No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah angka 3, 4 dan 5:  ”(3)  Jika  dalam  jual  beli murabahah LKS  mendapat  diskon  dari suplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah  hak  nasabah”.  (4)  Jika  pemberian  diskon  terjadi  setelah  akad, pembagian  diskon  tersebut  di  lakukan  berdasarkan  perjanjian (persetujuan)  yang  dimuat  dalam  akad.  (5)  Dalam  akad,  pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
Kemudian jika diskon diberikan suplier (pemasok) sebelum akad (transaksi)  ditandatangi  antara  nasabah  dan  bank  maka  diskon  tersebut diberikan  bank  kepada  nasabah  karena  merupakan  hak  nasabah  dan dihitung  menjadi  pengurangan  harga  jual  atau  harga  barang.  Tetapi  jika
18 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
19 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015. 20 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
196
diskonnya  diberikan  setelah  akad  dilakukan,  maka  pembagian  potongan harga tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dan  nasabah.    Selain  diatur  pada  fatwa  DSN-MUI  No.16/DSN- MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah , hal ini juga dijelaskan pada  klausul  akad  pembiayaan  murabahah  pasal  8  tentang  diskon  dari pemasok No.1 dan 2.
Fatwa di atas mengandung makna bahwa tidak ada larangan bagi LKS  untuk  memberikan  keringanan  harga  atau  diskon  harga  kepada nasabah  sebagai  hadiah  karena  telah  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayar cicilan dengan tepat waktu atau sebagai pemberian keringanan bagi  nasabah  yang  menurun  kemampuannya  untuk  melaksanakan kewajiban  pembayaran  yang  terutang  kepada  bank.  Potongan  juga  bisa diberikan  kepada  nasabah  yang  dapat  melaksanakan  kewajiban pembayaran  lebih  dini  dari  jatuh  tempo  jadwal  kewajiban  pembayaran tersebut (rebate earlier paymnt) .
Karena tidak ada larangan bagi LKS untuk memberikan potongan harga kepada nasabah maka LKS diperkenankan untuk mempraktekkannya  dengan  memberikan  potongan  harga  bagi  nasabah yang  telah  melunasi  hutangnya  tepat  waktu  atau  malah  menyelesaikan kewajibannya lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Hal ini mengingat adanya persaingan dengan bank konvensional yang telah mempraktekkanya dan menjadikannya sebagai sebuah strategi pemasaran yang  sudah  lazim.  Namun  bagi  LKS  harus  mempraktikkan  harus  sesuai syariah  dengan  syarat  tidak  disyaratkan  (tidak  ada  komitmen)  ketika akad.

## 3. Uang Muka dalam Murabahah
Bank Mualamat Indonesia (BMI) Cabang Kendari dalam praktek pembiayaan murabahah meminta  uang  muka (urbun) kepada  nasabah sebagai  tanda  keseriusan  nasabah.  Merujuk  kepada  kepada  ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah yang ketentuannya sudah dijelaskan pada bab  dua,  ditegaskan  bahwa  tidak  ada  larangan  bagi  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) untuk meminta uang muka kepada nasabah.
Uang  muka  yang  ditentukan  BMI  Cabang  Kendari  terhadap nasabah  pada  pembiayaan  KPR  mengacu  kepada  peraturan  Bank Indonesia yakni 30 % dari total biaya pembiayaan dan 70 % yang dibantu oleh  BMI.  Sementara  pembiayaan  selain  KPR,  seperti  untuk  renovasi rumah  atau  pembelian  bahan  bangunan  atau  pembelian  alat-alat
197
elektronik BMI Cabang Kendari menerapkan tanpa meminta uang muka, BMI murni membiayai sepenuhnya. 21
Jika akad pembiayaan murabahah tetap dilaksanakan, maka uang mukanya  tersebut  menjadi  pelunasan  piutang murabahah dari  bank. Tetapi  jika  akad murabahah tidak  jadi  dilaksanakan  maka urbun akan dikembalikan  Bank  Muamalat  kepada  nasabah  setelah  nilai  uang  muka tersebut  dikurangi  dengan  biaya-biaya  dan  kerugian  bank  sepanjang ketentuan pengurangan nilai uang muka tersebut dengan biaya-biaya dan kerugian bank tersebut telah disepakati di muka oleh kedua belah pihak. Jika nilai uang mukanya lebih kecil dari biaya-biaya dan kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan atas kekurangan nilai urbun tersebut dari  nasabah. Pihak  BMI  Cabang  Kendari 22 juga  mengatakan  bahwa dalam  pembiayaan murabahah uang  muka  juga  dijelaskan  pada  akad yang  dicantumkan  sebagai  salah  satu  klausul  pada  akad murabahah, tertera  pada  pasal  4  tentang  Ketentuan  Pokok  Akad,  karena  BMI mengedepankan transparansi dan fair dalam prosesnya.

## 4. Mark-up/Margin dalam Murabahah
Margin adalah  selisih  harga  jual  dengan  harga  perolehan  yang menjadi  keuntungan  bank  atas  terjadinya  jual  beli  yang  disepakati  oleh bank  dan  nasabah  sesuai  akad.  BMI  Cabang  Kendari  dalam  hal  nilai nominal harga barang yang harus dibayar oleh nasabah dijelaskan dengan detail.  Termasuk mark-up/margin- nya  dalam  pembiayaan murabahah harus diketahui dan disetujui nasabah.
Mark-up/margin dalam  pembiayaan murabahah merupakan  hak penjual yaitu BMI tetapi dibicarakan dengan nasabah agar jelas dan tidak mengundang  perselisihan  di  kemudian.  Berdasarkan  analisa  terhadap lembaran  akad  antara  nasabah  dan  bank  pada  pasal  4  tentang  ketentuan pokok akad dijelaskan bahwa harga jual objek transaksi dari bank kepada nasabah  dalam  pembiayaan murabahah adalah  harga  beli  bank  dari suplier (pemasok)  ditambah  dengan mark-up/margin (keuntungan)  dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembeliaan barang tersebut. Margin juga  merupakan  bagian  dari  harga,  karena  harga  pokok  plus  margin merupakan  harga  jual,  dan  mengetahui  harga  jual  merupakan  syarat sahnya  jual  beli.  Untuk  itu  proses  pembiayaan murabahah bersifat tansparan  dan  jelas  baik  dalam  masalah  harga  beli  barang (cost price ),
21 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
22 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
198
margin/mark-up diungkapkan  oleh  bank  kepada  nasabah.  Dalam  hal mark-up/margin juga  harus  disepakati  di  muka  sebelum  kedua  belah pihak menandatangani akad murabahah.
Analisa  ini  diperkuat  dari  petikan  hasil  wawancara  penulis dengan  pihak  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  Cabang  Kendari  dalam menetapkan margin nya hanya  satu  kali  untuk  satu  transaksi  pembelian barang  oleh  nasabah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dan  bersifat terbuka dan transparan. Karena tidak boleh menetapkan margin terhadap nasabah  setiap  jangka  waktu  tertentu,  misalnya  untuk  bulan  tertentu (bulan Mei). 23
”Marjin  dalam  pembiayaan murabahah pada  BMI  ditetapkan ketika akad dan ditetapkan hanya satu kali bersifat terbuka dan jelas oleh nasabah  dan  dicantumkan  pada  klausul  akad  pembiayaan murabahah tersebut. 24
Dengan  ketentuan margin/mark-up atau  harga  lebih  yang ditambahkan  pada  harga  pokok  objek murabahah ditetapkan  hanya  satu kali  yang  diterapkan  BMI  maka  angsurannya  akan  bersifat  tetap  tidak akan naik mengikuti fluktuasi suku bunga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan syariah di Indonesia termasuk  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  Cabang  Kendari  dalam menentukan mark  up/margin nya , sebagai  berikut: 25 pembiayaan murabahah berdasarkan  tingkat  keuntungan  keuntungan  riil  yang diinginkan,  inflasi,  suku  bunga,  kebijakan  moneter,  suku  bunga  luar negeri  dan  marketabilitas  barang-barang murabahah serta  tingkat  laba yang  diharapkan  dari  barang  tersebut. 26 Sebab  berdasarkan  wawancara dengan  pihak  BMI  Cabang  Kendari  sendiri,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  dalam  penentuan  suku  bunga. 27 Konsekwensi  dari kesamaan  faktor ini, suku bunga  dan mark-up dalam murabahah untuk dana-dana  yang  disalurkan  yang  sebanding  akan  sama. Mark-up/margin juga  dipengaruhi  oleh  faktor  tenggang  waktunya, mark-up akan cenderung semakin tinggi jika tenggang waktu  yang diinginkan nasabah semakin lama.
23 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
24 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015. 25 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
26 Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syariah:  Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum Neo-Revivalis (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 129.
27 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
199

## 5. Jaminan
Jaminan  adalah  agunan  dan/atau  segala  sesuatu  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud  untuk  mendukung  keyakinan  bank  atas kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  untuk  melunasi  kewajiban nasabah  sesuai  akad,  Pasal  1  No.  (8)  akad  pembiayaan murabahah . Sementara agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang  diserahkan  oleh  pemilik  agunan  kepada  bank  guna  menjamin pelunasan  kewajiban  nasabah.  Pasal  1  No.  (1)  akad  pembiayaan murabahah BMI.
Perbankan  syariah  dalam  operasionalnya  menerapkan prudential principle untuk  menjamin  terjaganya  aset  perbankan  syariah  meminta jaminan  atau  agunan  dalam  pembiayaan murabahah bertujuan  untuk menjamin agar seluruh kewajiban nasabah hingga lunas dan tepat waktu. Pada  klausul  akad  pembiayaan murabahah juga  dicantumkan  tentang jaminan dan agunan yaitu pada Pasal 11 tentang Pemberian Jaminan dan Agunan. Serta jaminan-jaminan lain yang mungkin disyaratkan oleh bank dikemudian  hari  apabila  diperlukan  oleh  bank  dalam  bentuk  dan pengikatan  yang  akan  ditetapkan  oleh  bank.  Apabila  menurut  pendapat bank nilai dari jaminan tidak cukup untuk menjamin kewajiban nasabah kepada  bank,  maka  atas  permintaan  pertama  dari  bank,  nasabah  wajib menambah agunan lainnya yang disetujui bank.
Barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh perbankan syariah di Indonesia termasuk BMI Cabang Kendari, mereka mengikat barang yang diperjualbelikan  itu  (objek murabahah) dijadikan  sebagai  agunan  bagi pelunasan  kewajiban  nasabah  (jaminan  hutang),  agunan  pokok. 28 Selain barang  yang  diperjualbelikan,  bank  juga  dibolehkan  untuk  meminta agunan  yang  bukan  berupa  barang  yang  dibiayai  dari  nasabah  berupa harta kekayaan lain milik nasabah atau harta milik pihak ketiga. Agunan tersebut  disebut  agunan  tambahan. 29 Bank  juga  tidak  dilarang  untuk menerima  atau  meminta  jaminan  lain  misalnya  berupa  penanggungan (guarantee) oleh  penganggung (guarantor) atas  pelaksanaan  kewajiban nasabah.  Penanggung  tersebut  dapat  berupa  orang  perorangan (personal guarantor) maupun  berupa  korporasi (corporate  guarantor) dan  dapat juga meminta dari pihak ketiga. Jika terjadi cidera janji atas pembayaran
28 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
29 Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
200
oleh  nasabah,  maka  bank  dapat  meminta  agar  penjamin/penanggung untuk melunasi tagihannya.

## 6. Ketentuan Perpajakan dalam Pembiayaan Murabahah
Sejak  tanggal  1  April  2010,  ketentuan  mengenai  dibebankannya dua kali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi murabahah yang terdiri atas dua transaksi jual beli, yaitu jual beli antara pemasok barang dengan bank dan transaksi jual beli antara bank dan nasabah telah diubah menjadi hanya dibebankan satu kali PPN.

## 7. Cara Pembayaran Harga Barang
Pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  bank  dapat dilakukan  secara  cicilan (taqsith/installment) maupun  secara  sekaligus (muajjal/lump sum) pada waktu  yang telah ditentukan. Tetapi umumnya pada  pembiayaan murabahah dilakukan  secara  cicilan.    Hal  ini  secara spesifik  dijelaskan  pada  akad  pembiayaan murabahah pada  Pasal  4 tentang  ketentuan  pokok  akad  huruf  (j)  jumlah  angsuran  perbulan  dan tanggal pembayarannya sesuai dengan jadwal terlampir. Dan pada huruf (k)  denda  tunggakan.  Jumlah  nominal  pada  masing-masing  huruf  ini semuanya disebutkan secara spesifik.
Lebih  lanjut  diatur  pada  klausul  akad  pembiayaan murabahah Pasal  7  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Kewajiban  dijelaskan  secara spesifik  secara  teknis  cara  pembayaran  angsuran  kewajiban  nasabah (hutang nasabah).

## 8. Cidera Janji
Bank  Muamalat  Indonesia  dalam  masalah  ini  mengacu  kepada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI 30 No.  17/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang  Menunda-nunda Pembayaran.  Bagi  nasabah  yang  cidera  janji/lalai/pelanggaran  janji kategorinya dijelaskan pada klausul akad pembiaayaan murabahah Pasal 13  tentang  Cidera  Janji/Kelalaian/Pelanggaran  dan  selanjutnya  akibat cidera janji,
Jadi  akibat  cidera  janji  maka  bank  boleh  mengambil tindakan  dengan  menjual  agunan  yang  diberikan  oleh  nasabah.  Hasil penjualan  dari  agunan  tersebut  digunakan  untuk  pembayaran  hutang
30 Joni  Nanang  Harundana, Wawancara pada  tanggal  6  Juli  2015.  Dan  Sudarman Muhajir, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2015.
201
nasabah  kepada  bank,  jika  ada  sisa  akan  dikembalikan  kepada  nasabah atau  penjamin  sebagai  pemilik  harta  benda  yang  dijaminkan  kepada bank.  Dan  sebaliknya  jika  hasil  penjualan  agunan  tersebut  tidak  cukup untuk melunasi hutang nasabah maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah kepada bank untuk melunasinya.

## E. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  penetapan  hukum murabahah berdasarkan  ijma  ulama  karena  umat  Islam  telah mempraktekkan  jual  beli murabahah semenjak  dahulu.  Demikian  juga Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  menyatakan  jual  beli murabahah halal, namun  mereka  tidak  memperkuat  pendapatnya  dengan  satu  hadispun. Imam  Malik  hanya  merujuk  kepada  apa  yang  dipraktikkan  penduduk Madinah.  Sementara  Nejatullah  Siddiqi  menyarankan  agar murabahah tidak  dipraktikkan  di  perbankan  Islam. Murabahah tidak  boleh bertentangan  dengan  syariah  dan  diatur  dalam  Undang-undang  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan murabahah. Sementara berdasarkan hasil penelitian di lapangan  pembiayaan murabahah yang  dipraktekkan  di  BMI  Cabang Kendari  pada  umumnya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN MUI baik dari segi syarat para pihak, akad murabahah, rukun  akad murabahah, tahapan-tahapan murabahah yang  berlaku  pada perbankan  syariah  di  Indonesia  dan  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

## Daftar Pustaka
Ab. Ghani, Ab. Mumin & Fadilah Mansor, 2006, Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Al-‘Imrâni. Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah.
Al-Kasani, Bada’i al-Shana’i, jilid VII.
Al-Khin, Mustafa, Al-Fiqh al-Manhaji, 1989, Damaskus: Dar al-Qalam.
Al-Qazwini,  Alkhafidhi  Abi  Abdillah  Muhammad  Ibni  Yazid, Sunan
Ibnu Majah, Juz 2. Darul Al-Fikr.
Ascarya, Akad  &  Produk  Bank  Syariah, 2007. Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Ibnu  Abidin,  Muhammad  Amin,  1992, Hasyiyah  Radd  al-Mukhtar  Ala al-Durar  al-Mukhtar:  Syarh  Tanwir  al-Abshar  fi  Fiqh  Madzab Imam Abu Hanifah al-Nu’man, Jilid V . Beirut: Dar al-Fikr.
Kalsum,  Ummi,  2012, Analisis  Moneter  Islam  dalam  Sistem  Perbankan Ganda di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press.
Rahman, Afzalur, 1985, Economic Doctrines of  Islam, Vol.  III.  Lahore Pakistan: Islamic Publications LTD.
Saeed,  Abdullah,  2004, Menyoal  Bank  Syariah:  Kritik  atas  Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina.
Sakti,  Ali  Sakti,  2007, Analisis  Teoritis  Ekonomi  Islam:  Jawaban  atas Kekacauan Ekonomi Modern . Jakarta: Paradigma & Aqsa.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2010, Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan
Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.
Widjaja Z, Wangsa, 2012, Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.