## P e m b i a r a n   T e r h a d a p   S u a t u   Ti n d a k   P i d a n a   O l e h     P e n yi d i k K e p o l i s i a n
Nainuri Suhadi 1 nainhadi@yahoo.co.id , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1

## Abstract
Background :
Many  criminal  justice  seekers  feel  that  they  do  not  get  a  sense  of  justice  when  reporting  crimes  to  police investigators,  and the  phenomenon  of  investigators  not  wanting  to  bother or take the  initiative  in  carrying  out investigative  actions  (omission)  for  various  reasons,  and  increasingly  becoming  clearer,  will  give  rise  to  legal certainty. Research Metodes:
Data collection in this writing uses the nomative research method by collecting materials, both primary and secondary data

## Findings:
That from the authorities granted by  law to  Police Investigators and Inspectors, investigators and investigators have  legal  standing  and  legitimacy  to  realize  and  create  a  sense  of  security  for  the  community,  which  is  the obligation of Police Investigators and Investigators.

## Conclusion:
So if someone has been given the authority to carry out an investigation but does not carry out the investigation, it is committing a violation of the law, in the category of an unlawful act
Keywords : Neglect; Crime; Police Investigator.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Banyaknya  pencari keadilan pidana yang merasa tidak mendapatkan rasa keadilan ketika melaporkan pidana ke Penyidik  kepolisian,  dan  fenomena  penyidik  tidak  mau  repot  atau  inisiatif  melakukan  tindakan  penyidikan (pembiaran) dengan  berbagai alasan, dan  makin  lama  makin  nampak  jelas sehingga akan  menimbulkan ketika pastian hukum.

## Metode Penelitian:
Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Nomatif dengan mengumpulkan bahan– bahan baik primer maupun data skunder.

## Hasil Penelitian:
Bahwa dari kewenangan-kewenangan yang di berikan oleh undang-undang kepada Penyelidik dan Penyidik Polri penyelidik dan penyidik memiliki legal standing dan legitimate untuk mewujudkan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang merupakan kewajiban bagi Penyelidik dan Penyidik Polri

## Kesimpulan:
Maka apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun tidak melakukan penyidikan adalah melakukan pelanggaran undang undang, dengan kategori perbuatan melawan hukum
Kata kunci : Pembiaran; Tindak Pidana; Penyidik Kepolisian.
DOI : - Received :  December 2023 Accepted :  December 2023 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Bahwa di Era Milineal dengan segala kemajuan tehnologi masyarakat Indonesia di manja oleh tehnologi  yang serba memudahkan dalam beraktifitas telah menimbulkan dampak baik dan  dampak  buruk,  dampak  baik  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  mendapatkan  informasi informasi penting yang kita perlukan serta  mempercepat, mempersingkat  Langkah kegiatan yang  kita  lakukan  termasuk  dalam  emlakukan  pekerjaan,  sedang  dampak  buruknya  banyak orang condong bersikap apatis, malas, dan menghindar dari sesuatu yang di anggap rumit atau merepotkan, dampak buruk ini sudah mulai merambah ke komunitas penegak hukum dalam hal  ini  Penyidik  Polri,  sehingga  cukup  banyak  penyidik  yang  bersikap  menghidar  dari pekerjaan atau  tugas  yang rumit atau  yang di anggap merepotkan dan beresiko tinggi bagi dirinya dan hanya memilih yang gampang atau memilih yang aman – aman  saja sesuai dengan pemeo dimasyarakat yang penulis dengar tentang “POLISI” yang di maknai = Po = pokoknya, Li=lihat , Si=situasi, meskipun ini hanya pemeo namun kok mirip dengan situasi yang ada,
Bahwa idealnya seorang Penyidik dengan Tugas dan kewenanganya berkewajiban untuk melakukan penyidikan, baik yang di temukan sendiri oleh Penyidik atau yang di laporkan oleh masyarakat atau korban, dan kewajiban ini sesuai bunyi pasal 106 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang  KUHAP,  yang  berbunyi  “Penyidik  yang  mengetahui,  menerima  laporan  atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”,  yang maknanya seorang Penyidik yang mengetahui dan atau mendapat laporan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan,
Dengan  adanya  tugas  dan  kewajiban  itu  maka  penyidik  dapat  dengan  inisiatif  sendiri (diskresi) ketika melihat atau menemukan adanya peristiwa pidana tanpa harus menunggu ada

## Pembiaran Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh  Penyidik Kepolisian
Nainuri Suhadi
laporan dari korban, maka dikenal adanya Laporan Polisi Model A dan laporan Polisi Model B, dan pelaksanaan kewajiban ini membuat ruang sempit bagi pelaku kejahatan karena tidak di laporkan saja pelaku dapat di tangkap / proses pidana oleh Penyidik,  apa lagi kalau ada yang me laporkan, sehingga cukup dapat menekan angka kriminalitas,
Di  awal  kemerdekaan  hingga  di  era  orde  baru,  wibawa  penyidik  Polri  sangat menggetarkan , karena warga yang berulah dan membuat resah warga ketika ada warga yang keberatan dan berani mengatakan dengan kata kata “tak laporkan kamu ke Polisi” dan kata- kata  itu  sudah  cukup  membuat  ciut  serta  menggetarkan  hati  pelaku  tindak  pidana  dan mengurungkan niatnya,
Karena di Era saat itu Penyidik Polri benar benar sigab dan trengginas, setiap melihat atau mendengar ada Polis Hazard apa lagi ada laporan  akan segera datang ke TKP lengkap dengan unit kecilnya, dan segera mengambil Tindakan Kepolsiain, mulai dari mendatangi TKP sampai Olah TKP, dan di tindak lanajuti dengan melengkapi administrasi penyidikan, karena para Penyidik profesional, mengerti dan faham betul tentang tugas pokok dan  kewenanganya, juga mengenai hal yang terkait  dengan Diskresi Kepolisian dan Ketangkap tangan, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk bertindak melakukan penegakan hukum,
Namun Sejak Reformasi secara perlahan lahan ilmu kepolisian dari Penyidik polri mulai hilang  dan  tergerus  dengan  evoria  refomasi,    banyak  penyidik  yang  takut  menjadi  korban kekuasan  politik  atau  kekusaan  ormas  ormas  yang  bergaung  reformasi  yang  akhirnya menimbulkan dampak bagi para penyidik untuk bersikap dan berpola pikir (mean set) dengan memilih cari aman dari pada jadi korban,
Means set cari aman oleh Penyidik ini dapat di rasakan oleh warga masyarakat pencari keadilan  yang  mengharapkan  Penyidik  Kepolisian  dapat  menyelsaikan  permasalahan  yang dilaporkan  ke  penyidik  kepolisian,  namun  harapan  ini  jadi  kandas  /  pesimis  ketika  yang  di laporkan adalah orang yang mempunyai pengaruh, baik pengaruh kekuasaan baik kekuasaan formal maupun non formal, pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, dll,
Bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  (Law  Inforcement)  seharusnya  hukum sebagai panglima, kewenangan penyidikan dan Diskresi telah diberikan, bahwa segala tindakan yang  di  lakukan  oleh  Penyidik  dalam  rangka  penyidikan  atas  dasar  suatu  peristiwa  yang  di duga suatu tindak pidana cukup jelas di atur di dalam Pasal 106 KUHP,
Bahwa  dengan  kewenangan  yang  di  berikan  oleh  undang  undang  dan  segala  tindakan dalam rangka penegakan hukum pidana merupakan kewajiban sehingga tidak ada lagi alasan penyidik  untuk  tidak  menindak  lanjuti  suatu  peristiwa  pidana  yang  terjadi  baik  di  laporkan maupun tidak di laporkan oleh  masyarakat,

## 2. METODE PENELITIAN
Bahwa pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Nomatif dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  baik  primer  maupun  data  scunder  yang  diambil  dari catatan-catatan dan data-data literatus dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan teori  keadilan,  teori  kebenaran,  untuk  mendapatkan  jawaban  tentang  pembiaran  dalam peristiwa pidana oleh Penyidik Polri
Disamping Penelitian normative juga dilakukan empiris untuk mendukung data pokok juga menari data pendukung yang di laksanakan selama 1 Bulan dengan mengumpulan data yang  berkaitan dengan data-data dalam proses penyidikan tindak pidana  di kepolisian dengan mendatangi instansi instansi terkait dan Para pencari keadailan pidana,

## 3. PEMBAHASAN
Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

## 3.1  Kewajiban  Bagi  Penyidik  Yang  Mengetahui  Atau  Menerima  Laporan  Yang  Di  Duga Merupakan Suatu Tindak Pidana
Secara Juridis formal kewajiban penyelidik dan penyidik diatur dalam perundang undangan sebagai berikut :
1. Pasal 1 ayat (3),UUD 1945
2. Pasal 17, UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,
3. Pasal 13, 14, 15 , 16 dan 38 UURI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri
4. Pasal 1, 5, 7,102, 106 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
5. Pasal 2 A Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010
6. Pasal  13.  14,15,16  Peraturan  Kapolri  Noor  14  tahun  2012  tentang  Manajeman Penyidikan
Bahwa  Penegakan  hukum  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  penyidik sebagaimana  di maksud dalam peraturan perundang undangan

## Pembiaran Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh  Penyidik Kepolisian

## Nainuri Suhadi
Dalam  Pasal  1  ayat  (3),  UUD  1945  telah  dituangkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara berdasarkan hukum, bahwa hukum sebagai panglima dalam bernegara dan berbangsa, negara  dalam  mengatur  dan  melakukan  segala  sesuatu  kebijakan  atau  perbuatan  harus berdasarkan hukum, demikian pula dalam proses penegakan hukum terhadap setiap warganya harus sesuai hukum positif yang berlaku,
Dalam proses penegakan hukum baik hukum pidana maupun perdata harus berdasarkan hukum acara dan menjunjung tinggi hak azasi manusia sebgaimana di maksud dalam Pasal 17,

## UURI Nomor 39 tahun 1999 tetang Hak Azasi Manusia,
Bahwa proses hukum pidana umum diawali dengan penyelidikan dan Penyidikan yang di  lakukan  oleh  Penyelidik  dan  Penyidik  Polri,    bahwa  Kewenangan  penyelidikan  dan Penyidikan tindak pidana umum yang diberikan kepada Penyelidik di atur dalam Pasal 1 angka 4, jo angka 5, Jo Pasal 5, jo Psal 102, dan penyidik polri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, jo angka 2, jo Pasal 7, jo Pasal 106 KUAHP,
Mengacu pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang undang, penyelidik dan penyidik dapat melakukan atas inisiatif sendiri dan proaktif terhadap pelaksanaan tugas dan  kewenanganya,  tanpa  harus  menunggu  perintah  dari  atasan  bahkan  ada  kewenangan istimewa dalam kondisis tetentu diberikan kewenangan untuk penilaian sendiri yang di kenal dengan Diskresi  Kepolisian yani  kewenangan  untuk  menilai  situasi  dan  kondisi  untuk melakukan sesuatu berdasarkan atas penilaian situm sendiri,
Artinya pro aktif dan isnisiatif dari setiap anggota Polri / Penyelidik atau penyidik Polri telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk berbuat atas inisiatif sendiri dengan melihat situasi dan kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 7 ayat(1) huruf j, KUHAP dan Pasal 38 UURI Nomor 2 tahun 2002),
Bahwa dari kewenangan yang di berikan oleh undang undangan kepada Penyelidik dan Penyidik Polri tersebut penyelidik dan penyidik memiliki legal standing dan legitimate untuk mewujudkan  dan  menciptakan  rasa  aman  bagi  masyarakat  merupakan  kewajiban  bagi Penyelidik dan Penyidik Polri,
Mencari  peristiwa  peristiwa  yang  di  duga  merupakan  tindak  pidana,  merupakan kewajiban  bagi  Penyelidik,  kegiatan  mengumpulkan  alat  bukti  guna  membuat  terang  suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya adalah kewajiban bagi Penyidik Polri
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas  tidak  ada  alasan  lagi  bagi  penyelidik  dan  penyidik dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungg  jawabnya  menunggu  perintah  atasanya,  atau menunggu proaktir dari Pelapor.

## 3.2 B.  Konsekwensi  Bagi  Penyidik  Yang  Lalai Atau  Tidak  Melakukan  Penyidikan  Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Atau Yang Di Laporkam
Bicara konsekwensi tak terlepas dengan yang Namanya tanggung jawab sebuah tangung jawab dapat diterapkan kepada seseorang apabila memenuhi persyaratan, baik syarat subjektif dan syarat objektif, yakni hubungan batin darai pelaku dengan perbuatan yang di lakukan ada korelasinya, meansrea niat jahat terhadab sesuatu yang dituju ada hubunganya, dalam pidana ada  salah  satu  azas  yang  dikenal  dengan  Geen  Straft  zonder  shuld  (tiada  hukuman  tanpa kesalahan) dan syarat untuk dapat diklasifikasikan orang yang salah adalah harus memenuhi 3 unsur secara komulatif yakni :
1. Unsur Pertama orang dinyatakan salah apabila perbuatanya melawan hukum  yang artinya melawan kepatutan,
2. Unsur kedua orang dinyatakan salah apabila orang  yang melakukan tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya aartinya orang waras , sehat rohaninya.
3. Unsur ke tiga , orang dinyatkan salah apabila perbuatan yang di  lakukan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
Bahwa  konsekwensi  sebuah  kewajiban  adalah  harus  menjalankan  sesuai  tugas  dan tanggung jawabnya sesuai aturan hukum yang berlaku, apabila tidak di jalankan merupakan pelanggaran  hukum,  Pasal  102  KUHAP  berbunyi “Penyelidik  yang  mengetahui, Menerima laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan ”,  dan Pasal 106 “Penyidik yang mengetahui, Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  wajib  segera  melakukan  Tindakan penyidikan yang diperlukan ”,
Pasal  102  KUHAP  ini  telah  mengisyaratkan  kepada  setiap  penyelidik,  untuk  segera melakukan  tindakan  apabila  mengetahui  atau  mendapat  laporan  dan  Pasal  106  KUHAP  ini telah  mengisyaratkan  kepada  setiap  penyidik,  untuk  segera  melakukan  tindakan  apabila mengetahui atau mendapat laporan,
Bahwa setiap anggota polri adalah penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, sedang Penyidik adalah anggota polri tertentu atau PNS tertentu yang beri wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan,

## Pembiaran Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh  Penyidik Kepolisian

## Nainuri Suhadi
Dengan demikian apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun  tidak  melakukan  penyidikan  adalah  melakukan  pelanggaran  undang  undang,  dengan kategori perbuatan melawan hukum,

## 4. KESIMPULAN
1 Bahwa  Kewajiban  bagi  Penyidik  yang  mengetahui  atau  menerima  Laporan  yang  di duga  merupakan  suatu  tindak  pidana,  harus  segera  melakukan  tindikan  Penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 junto Pasal 17, UURI Nomor 39 tahun 1999 tetang Hak Azasi Manusia, juncto Pasal 102, dan Pasal 106 KUHAP,
2 Bahwa Konsekwensi bagi penyidik yang lalai atau tidak melakukan penyidikan suatu tindak  pidana  yang  terjadi  atau  yang  di  laporkan  tersebut  adalah    apabila  penyelidik telah mengetahui ada peristiwa pidana namun tidak melakukan tindakan  penyeldidikan talah  melangar  Pasal  102  KUHAP  dan  apabila  penyidik  yang  mengetahui  atau mendapat  laporan  dan  namun  tidak  melakukan  tindakan  penyidikan  telah melanggar Pasal 106 KUHAP
Dengan demikian apabila seseorang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan namun  tidak  melakukan  penyidikan  adalah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  dengan kosekwensi  bila  perbuatan  terserbut  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain  dapat  di  tuntut perdata

## 5. REFERENSI
H.Muladi, 2009, Hak Azasi Manusia,PT Refika Aditama, Bandung,
John Rawls, 2011,Teori keadilan, Pustak Pelajar,  Yogyakarta,
M.Karjadi, KKita Undang Undang Hukum Acara Pidana, Politia, Bogor,
Sardjijono, Hukum Kepolisiaan,LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa,