## Perlindungan Pekerja/Buruh yang Bekerja di Masa Darurat COVID-19 dalam Prespektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## Risma Fitri Amalina
risma.fitri.amalina-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
In Indonesia, currently the number of victims infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is increasing, causing death. The impact of Covid-19 on the labor sector, namely company closures, delays in mobilization and decreased productivity. The research was conducted using a statutory and conceptual approach. The results showed that the Covid-19 virus was a disease caused by biological exposure factors. What employers can give workers / laborers in the work environment during the Covid-19 pandemic is the right to Occupational Safety and Health (K3). K3 is a protection that must be received by workers in order to prevent accidents in the work environment. In accordance with the mandate of the Work Safety Law and the Labor Law, workers infected with the Covid-19 virus can recover to their original state if they are given adequate health insurance by the state. However, until now there has been no latest legal regulation regarding the protection of workers who work amid Covid-19.
Keywords: Occupational Health and Safety; COVID-19; Occupational Illness; Health insurance.

## Abstrak
Di  Indonesia  saat  ini  jumlah  korban  yang  terinfeksi  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat sehingga menyebabkan kematian.  Dampak  Covid-19  pada  sektor  ketenagakerjaan  yakni penutupan  perusahaan,  keterlambatan  mobilisasi  dan  menurunnya produktivitas.  Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa virus  Covid-19  termasuk  ke  dalam  penyakit  akibat  faktor  pajanan biologi.  Hal  yang  dapat  diberikan  pengusaha  kepada  pekerja/buruh di  lingkungan  kerja  selama  pandemi  Covid-19  adalah  hak  atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 merupakan perlindungan yang wajib diterima oleh pekerja guna mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Sesuai dengan amanat UU Keselamatan Kerja dan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terinfeksi virus Covid-19, dapat pulih  seperti  keadaan  semula  apabila  diberikan  jaminan  kesehatan yang  memadai  oleh  negara.  Namun,  sampai  saat  ini  belum  ada peraturan  hukum  terbaru  terkait  perlindungan  pekerja  yang  bekerja ditengah Covid-19.
Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; COVID-19; Penyakit Akibat Kerja; Jaminan Kesehatan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Risma Fitri Amalina ‘Perlindungan Pekerja/Buruh Yang Bekerja Di Masa Darurat COVID-19 Dalam Prespektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 19 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26986
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1112 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...

## Pendahuluan
Bermula  dari  merebaknya  virus  jenis  baru  yaitu Corona Virus Disease 2019  (COVID-19),  di  dataran  tinggi  Tiongkok  tepatnya  di  provinsi  Wuhan pada akhir 2019, seluruh negara di dunia seolah dihantam krisis besar. 1 Dengan kecepatan penyebaran yang luar biasa virus ini telah menginfeksi banyak korban di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan Organisasi Kesehatan World Health Organization (WHO)  telah  mengumumkan  wabah  Covid-19  sebagai  pandemi global sejak 11 Maret 2020. Virus ini ditengarai menyebar melalui droplet sehingga penularannya melalui kontak dekat. Belakangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa rata-rata inkubasi di Indonesia 6-8 hari. 2 Covid-19 pada awalnya masuk ke tubuh manusia melalui mata, hidung, atau mulut berhenti di  tenggorokan  sebentar  sebelum  bertengger  di  paru-paru  yang  menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas.
Untuk menyikapi hal tersebut Presiden Joko Widodo melalui konfrensi pers di  Bogor  pada  tanggal  15  Maret  2020  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat untuk  bekerja,  sekolah  dan  beribadah  dari  rumah  demi  mencegah  semakin meluasnya wabah virus corona. 3 Penyebaran Covid-19 ini mengancam integritas bangsa  Indonesia  mulai  dari  kesehatan,  sosial,  ekonomi  dan  ketenagakerjaan. Ancaman tersebut akan sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia karena sebagian besar merupakan pekerja. Dengan adanya pandemi saat ini, pemerintah membentuk berbagai pemerintah membentuk berbagai kebijakan untuk membatasi penularan covid-19, salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB).  PSBB  merupakan  pembatasan  aktivitas  diluar  rumah  dengan menerapkan  jaga  jarak  antar  individu. 4 PSBB  ini  diberlakukan  oleh  pemerintah
1 Alvin Mahamidi, ‘Covid-19, Work From Home, dan Revolusi Industri 4.0’(Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,2020)  <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca- artikel/13058/COVID-19-Work-From-Home-dan-Revolusi-Industri-40.htm,>dikunjungi  pada  4 Agustus 2020.
2 Edie  Haryoto,  Agus  Pambagio,  dan  Safira  Wasiat, Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19 (RMBooks 2020). [7].
3 Alvin Mahamidi, Loc.Cit .
4 Indra Rahmatullah, ‘Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19’ (2020) 4 Buletin Hukum dan Keadilan.[2].
pusat  untuk  menjaga  kesehatan  masyarakat  yang  selanjutnya  terbit  surat  edaran untuk disebarkan ke kepala daerah. Dampak dari PSBB adalah perusahaan banyak yang  mendadak  tutup,  meliburkan  aktivitas  pekerja  dengan  menerapkan  sistem bekerja di rumah maupun bekerja di kantor secara bergantian. Sehingga membuat pusat perbelanjaan/mall sepi, restoran tidak menerima pengunjung makan di tempat dan tidak ada aktivitas sekolah. Dengan keadaan seperti ini mengakibatkan kurva kemiskinan semakin naik. Pasalnya tidak semua pekerja /buruh dapat bekerja dari rumah. Terbukti bahwa terdapat perusahaan yang masih diperbolehkan beroperasi ditengah pandemi. Akan tetapi adanya pandemi virus corona, mau tidak mau harus membuat perusahaan tetap eksis. 5 Salah satunya kunci untuk membuat perusahaan tetap  eksis  adalah  dengan  menyusun  perencanaan  sistem  dan  pola  kerja  dengan penerapan  protokol  kesehatan  pencegahan covid -19  agar  produktivitas  sumber daya manusianya tetap berjalan.
Dengan  adanya  kebijakan  PSBB  diatas,  perusahaan  di  Indonesia  harus pintar dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap para pekerjanya. Mengingat sudah banyak kasus covid -19 yang terjadi pada para pekerja. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memerhatikan sumber daya manusianya. Perhatian tersebut berupa perbaikan terhadap sistem pola kerja pada perusahaan dengan  mengedepankan  keselamatan  dan  kesehatan  para  pekerja.  Para  pelaku usaha  di  berbagai  sektor  memerlukan  Standar  Operasional  Kerja  (SOP)  untuk pedoman berkegiatan ditengah pandemi. SOP tersebut disesuaikan dengan prosedur kerja,  tata  kerja  dan  sistem  kerja.  Inilah  sejumlah  panduan  pelaksanaan  sistem dan  pola  kerja  baru  di  tengah  pandemi  virus covid -19  yaitu  pekerja  diwajibkan menggunakan masker, pengecekan suhu, pengaturan jarak di lift, eskalator, ruang kerja, ruang meeting , penyiapan hand sanitizer pada beberapa titik dan ruang kerja, menjaga kebersihan fasilitas kantor dengan disinfektan setiap hari, pertemuan dapat dilakukan secara virtual, melarang ke luar kota/ luar negeri, dan pengaturan alur
5 Gugus  Wijonarko,[ et.,al .],  ‘Perancangan  Program  Pelatihan  Karyawan  Dalam  Rangka Mendukung Produktivitas Karyawan Di Masa Pandemi Covid 19’ (2020) 17 Jurnal Eksekutif . [36].

## Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
masuk/ keluar karyawan/ tamu serta posisi antrian/ duduk. 6 Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan covid -19.
Secara yuridis jaminan pemberian hak kesehatan pekerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemberi kerja  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang mencakup  kesejahteraan,  keselamatan  dan  kesehatan  baik  mental  maupun  fisik tenaga kerja. Dua undang-undang diatas telah cukup untuk memberikan legitimasi bagi pengusaha yang masih menerapkan Work From Office . 7
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  merupakan  perlindungan  hak yang diberikan kepada pekerja, namun hal ini tidak menjadi prioritas perusahaan di  Indonesia.  Banyaknya  kecelakaan  yang  terjadi,  dapat  menjadi  bukti  bahwa perusahaan  di  Indonesia  masih  mengabaikan  pelaksanaan  K3  kepada  pekerja. 8
Peraturan  perundang-undangan  K3  perlu  disosialisasikan  baik  kepada  pekerja dan pengusaha agar semua memahami aturan tersebut terutama mengetahui hak dan  kewajibannya.  Sumber  hukum  peraturan  perundang-undangan  tentang  K3 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan  yang  layak  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  K3  agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat dan aman serta dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuannya agar dapat hidup  layak. 9 K3  merupakan  program  yang  diberikan  untuk  melindungi  pekerja
6 Mela Arnani,  ‘Harus  Kembali  Bekerja  di  Tengah  Pandemi  Corona?  Terapkan  Panduan Ini!’ ( Kompas.com , 2020)https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/170500165/harus-kemba- li-bekerja-di-tengah-pandemi-corona-terapkan-panduan-ini-?page=all, dikunjungi pada 20 Agustus 2020.
7 Indra Rahmatullah, Op.Cit ,[3].
8 Rian Irawan, ‘Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Perlindungan Pekerja di Tengah Pandemi Covid 19’ ( Local Initative For Osh Network, 2020) ” < http://lionindonesia.org/blog/2020/05/16/ keselamatan-dan-kesehatan-kerja-perlindungan-pekerja-di-tengah-pandemi-covid-19/>  dikunjungi pada 5 Agustus 2020.
9 Riswan Dwi Djatmiko, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Deepublish 2016).[4].
dan pengusaha dalam upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada lingkungan kerja. Tujuan utama dari K3 adalah untuk mencegah dan  mengurangi  risiko  kecelakaan  kerja.  Dengan  adanya  K3  pada  perusahaan, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta jaminan kepada BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan membayar iuran. Dan dengan telah di  daftarkannya  pekerja  sebagai  anggota  maka  pemberi  kerja  telah  memenuhi hak  pekerja/buruh  untuk  mendapatkan  manfaat  perlindungan  program  jaminan kecelakaan kerja (JKK) sesuai yang diatur oleh undang-undang. Apalagi sekarang Covid-19  terus  meningkat,  sehingga  Indonesia  harus  meningkatkan  K3  yang disesuaikan  pada  pola  kerja  perusahaan.  Pemenuhan  hak  kesehatan  ini  merujuk kepada  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  M/3/HK.04/III/2020  tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan  Penanggulangan  Covid-19  dan  Surat  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI No. 5/193/AS.02.2020 tentang Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19  Di  Tempat  Kerja.  Untuk  itu  pemerintah  wajib  melindungi  pekerjanya dengan  kebijakan-kebijakan  berkekuatan  hukum. Apabila  masih  ada  pengusaha yang abai terhadap perlindungan pekerjanya maka dapat diberi sanksi sebagai efek jera. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dikaji dari beberapa rumusan masalah yaitu: Apakah kewajiban perusahaan dalam penyediaan sistem K3 terkait dengan pekerja  yang  bekerja  pada  saat  pandemi Covid -19?  Dan  Apakah  pekerja  yang mengalami penyakit akibat Covid -19 akan mendapat hak-hak yang diatur dalam program jaminan kecelakaan kerja?.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Doctrinal Legal Research , berdasarkan metode penelitian hukum ini akan dilakukan riset  dengan  menyediakan  penjelasan  secara  sistematis  serta  menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang sedang diteliti.

## 1116 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja Selama Pandemi COVID-19
Sejak pandemi Covid -19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk  menjalani  kehidupan  normal  akibat  adanya  pembatasan  yang  dilakukan untuk  mencegah  penularan  virus Covid -19.  Namun  dengan  usainya  pembatasan tersebut,  pemerintah  menganjurkan  untuk  memulai  melakukan  kegiatan  seperti biasa, tentunya dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid -19. Tempat saat bekerja merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi dengan banyak orang, hal itu dapat berisiko untuk terpapar Covid -19 dan patut diantisipasi penularannya.
Virus Covid -19  termasuk  ke  dalam  kategori  wabah  penyakit  menular, hal  tersebut  merupakan  “kejadian  berjangkitnya  suatu  penyakit  menular  dalam masyarakat  yang  jumlah  penderita  meningkat  secara  nyata  melebihi  daripada keadaan  yang  lazim  pada  waktu  dan  daerah  tertentu  serta  dapat  menimbulkan malapetaka” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Makna dari malapetaka dalam  hal  ini  adalah  dampak  yang  diakibatkan  sangat  berbahaya  sehingga menimbulkan  banyak  korban.  Dampak  Covid-19  pada  sektor  ketenagakerjaan yaitu  penutupan  perusahaan  perusahaan,  ketidakhadiran  pekerja/buruh  yang signifikan,  keterlambatan  mobilisasi  orang  dan  barang,  penurunan  persediaan logistik  dan  jasa,  perubahan  tingkat  permintaan  barang  dan  jasa,  gangguan pelayanan dan produktivitas menurun. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus  memerhatikan  manajemen  risiko.  Hal  ini  mengacu  kepada  keselamatan pekerja. Sehingga dengan keadaan inilah diperlukan adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perlindungan yang wajib diterima oleh para pekerja melalui pemberi kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bagian penting dari upaya perlindungan kepada pekerja dan perlu ditingkatkan pada setiap tingkatan proses kerja. Secara umum, yang dimaksud dengan  K3  adalah  suatu  penerapan  ilmu  guna  mencegah  terjadinya  kecelakaan
atau  penyakit  akibat  kerja  di  lingkungan  kerja. 10 Perusahaan/institusi  wajib menjamin keselamatan serta kesehatan seluruh pekerjanya yang tengah bekerja di lokasi proyek atau lingkungan kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi pada sistem manajemen perusahaan. 11 Perihal perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1.  Keselamatan dan kesehatan kerja;
2.  Moral dan kesusilaan; dan
3.  Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai agama.
Serta  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap perusahaan wajib untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” SMK3 adalah bagian sistem manajemen perusahaan  yang  secara  keseluruhan  dalam  rangka  pengendalian  risiko  dalam kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien serta produktif. 12
Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh  wajib  memberikan  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan kerja  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  kepada pekerja dan keluarganya. Tujuan dari kedua pasal diatas adalah untuk melindungi keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan  produktivitas  kerja  yang  optimal.
10 Fariz  Akbar,  ‘Pengertian  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  K3’  ( Fariz Akbar ,  2018) <https://medium.com/@farizakbar982/pengertian-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3->  dikun- jungi pada 8 November 2020.
11 Henry Arianto, ‘Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja’ (2009) 7 Lex Jurnalica. [5]. 12 Nur Rofiah, ‘Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Maslahah Mursalah)’ (2016) 7 Jurnal Hukum dan Syariah. [77].

## 1118 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
Oleh karena itu, perlu diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja agar masalah K3 dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada perusahaan.
Undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  keselamatan  kerja adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970.  Keselamatan  Kerja  diartikan sebagai kondisi yang aman dan selamat dari penderitaan, kerugian serta kerusakan di tempat bekerja. Sementara itu, kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan mental, fisik, emosi dan rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Terkait Kesehatan Kerja diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  yang  menjelaskan  bahwa  “Kesehatan  Kerja  merupakan  upaya untuk  melindungi  pekerja  agar  hidup  sehat  terbebas  dari  gangguan  kesehatan yang  diakibatkan  oleh  pekerjaan  di  sektor  formal  maupun  informal.”  Untuk mencapai hal tersebut tentunya perlu didukung dengan standar kesehatan kerja yang baik dan apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja merupakan tanggungjawab dari pemberi kerja.
Faktor  penting  dalam  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yakni tempat kerja dan lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan “tempat kerja adalah setiap tempat yang terbuka atau pun tertutup, yang lazimnya digunakan sebagai tempat  melakukan  pekerjaan  tetap  maupun  sementara”. 13 Untuk  itu  mengenai pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  lingkungan  kerja  diperlukan tindakan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang berupaya mengurangi penularan dan penyebaran Covid -19.
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara tegas ditetapkan syarat- syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha, baik  formal  maupun  informal  dimanapun  berada  dalam  upaya  memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja secara rinci diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mengenai syarat-syarat dalam Pasal 3 ayat
13 Abdul  Rachmad  Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia (Raja  Grafindo  Persada 1999).[189].
(1) UU No. 1 Tahun 1970, terdapat syarat yang memenuhi pelaksanaan pekerjaan The New Normal pada perusahaan antara lain point :
f. Memberikan pekerja alat-alat pelindung diri;
h. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, peracuanan, infeksi dan penularan;
k. penyegaran udara yang cukup;
l.  menjaga kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
Dari  adanya  kesesuaian  dengan  syarat-syarat  keselamatan  kerja  tersebut,
pelaksanaan The New Normal akan menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir potensi bahaya yang diakibatkan penyebaran virus Covid- 19.  Sedangkan  untuk  kesehatan  kerja  memiliki  tujuan  agar  pekerja mempunyai kesehatan lahir dan batin yang sempurna, dan dengan melakukan usaha- usaha  pencegahan  dan  pengobatan  terhadap  penyakit  atau  gangguan  kesehatan yang  dapat  diakibatkan  oleh  faktor-faktor  pekerjaan  maupun  lingkungan  kerja.
Berdasarkan tujuan dari kesehatan kerja dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi sumber-sumber  bahaya  bagi  kesehatan  pekerja  yang  disebabkan  oleh  berbagai faktor antara lain sebagai berikut:
1.  Fisik,  yakni  adanya  suara  bising,  terlalu  tinggi  atau  rendahnya  suhu  badan, penerangan dan ventilasi ruangan yang tidak memadai, radiasi, getaran secara mekanis, tekanan udara dan udara lembab.
2.  Kimia, yakni adanya gas atau uap, berbentuk cairan, debu, butiran berbentuk kristal dan bahan kimia beracun.
3.  Biologis,  yang  dikategorikan  sebagai  bakteri  maupun  virus,  jamur,  cacing, serangga dan tumbuhan yang dapat hidup maupun timbul di lingkungan kerja.
4.  Faal, yang dikategorikan sebagai sikap badan yang tidak baik pada waktu bekerja, peralatan yang tidak sesuai dengan pekerja, prosesm sikap dan cara kerja yang monoton dan beban kerja yang melampaui batas kemampuan.
5.  Psikologis, yang terdiri atas melaksanakan pekerjaan secara terpaksa, suasana dalam bekerja yang kurang menyenangkan, adanya tekanan dan sering terjadi kecelakaan ketika sedang bekerja.
Berdasarkan  sumber-sumber  bahaya  kesehatan  bagi  pekerja  tersebut,  Covid-19 termasuk ke dalam faktor biologis, karena Covid-19 merupakan bakteri virus yang berasal dari hewan kemudian melompat ke manusia dan menular antar manusia. Dengan  adanya  sumber  bahaya  kesehatan  bagi  pekerja  diatas  maka  diperlukan adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan. Upaya pimpinan perusahaan

## 1120 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
dalam  menyediakan  pelayanan  kesehatan  kerja  dapat  dilakukan  dengan  cara mendirikan rumah sakit atau melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Agar  terlaksananya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  lingkungan  kerja selama  pandemi  Covid-19,  maka  dibentuklah  upaya  pencegahan  penularan Covid-19, hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid -19 yaitu:
1.  Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  bidang  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja;
2.  Menyebar luaskan informasi kepada setiap organisasi dan pihak terkait dalam wilayah pembinaan dan pengawasan;
3.  Melakukan pendataan serta melaporkan kasus Covid-19 di tempat kerja;
4.  Pimpinan perusahaan dapat melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 kepada pekerja/buruh  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  seperti perilaku  hidup  bersih  dan  sehat,  pemberdayaan  P2K3  dan  mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehata pekerja;
5.  Pimpinan  perusahaan  dapat  merencanakan  tindakan  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  Covid-19  dengan  tujuan  untuk  memperkecil  risiko  penularan  di tempat kerja.

## Ruang Lingkup Jaminan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan    Sosial,  menyatakan  bahwa  “jaminan  sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak”. Adanya jaminan sosial kesejahteraan pekerja  akan  terjamin  karena  tak  hanya  melindungi  pekerja  saja  namun  beserta keluarganya. Jaminan sosial bagi pekerja memiliki beberapa aspek, antara lain: 14
14 Lanny  Ramli, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia (Airlangga  University  Press 1996).[1-2].
a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja beserta keluarganya;
b. Merupakan penghargaan bagi pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
Pembentukan BPJS diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU BPJS yang menyatakan bahwa  “BPJS  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.”  BPJS Kesehatan  merupakan  badan  hukum  yang  menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan.  BPJS  Kesehatan  memiliki  tujuan  untuk  menanggulangi  penyakit yang  diderita  oleh  masyarakat,  agar  terwujudnya  hal  tersebut  BPJS  Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya adalah Jamsostek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan.  Pada  prinsipnya  BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan  pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 15
Ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 6 ayat 2 UU BPJS, bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Pensiun  (JP)  dan Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang  memberikan  kompensasi  dan  rehabilitasi  bagi  pekerja  yang  mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita  penyakit  yang  berkaitan  dengan  pekerjaannya. 16 Program  Jaminan Kecelakaan Kerja memiliki aturan pelaksana yang telah diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan kecelakaan Kerja dan
15 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Raja Grafindo Persada 2020).[151].
16 Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun (Transmedia Pustaka 2014).[8].

## 1122 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
Jaminan Kematian. PP Nomor 44 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksana yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena meninggal dunia, cacat total tetap atau usia pensiun. 17
Selanjutnya untuk program Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 45 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “prinsip  asuransi  sosial  atau  tabungan  wajib  untuk  mempertahankan  derajat kehidupan  yang  layak  bagi  peserta/ahli  warisnya  kehilangan  atau  berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap”. Untuk  program  Jaminan  Kematian  dibentuk  secara  nasional  pula  sesuai  prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang nantinya dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 18
Namun sekarang setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 mengalami  sedikit  perubahan.  Pada  UU  Cipta  Kerja  bagian  keempat,  Pasal  83 angka 1 dan 2 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS terkait ruang lingkup dan fungsi BPJS berubah menjadi:
1.  BPJS Kesehatan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2.  BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program jaminan yakni jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Dengan diubahnya ketentuan pada kedua pasal diatas, yang semula mengatur
4 (empat) program jaminan sosial kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja program jaminan sosial dalam UU BPJS menjadi 5 (lima) program kaena dengan
17 ibid. [6].
18 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Raja Grafindo Persada 2019).[208].
penambahan  jaminan  yaitu  jaminan  kehilangan  pekerjaan.  Menurut  UU  Cipta Kerja pada Pasal 46B ayat (2) menyatakan bahwa “jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan”. Penjelasan dalam UU Cipta Kerja mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini memiliki manfaat yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jaminan ini hanya diberikan kepada para pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Agar  semua  pekerja  mendapatkan  program  jaminan  sosial,  maka  sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan bahwa “pemberi kerja wajib untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial”. Pengusaha ketika mendaftar  kepesertaan  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan,  wajib  memberi  data  diri pengusaha beserta pekerja dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan ini bersifat wajib karena agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan secara merata. Apabila terdapat pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam  jaminan  sosial  ataupun  tidak  melakukan  pembayaran  iuran  kepesertaan kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  maka  akan  dikenakan  sanksi  administratif  yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU BPJS. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Denda; dan/atau
c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## Mekanisme Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pada Pekerja Akibat Covid-19
Kecelakaan  kerja  adalah  salah  satu  jenis  risiko  kerja  yang  terjadi  akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Hubungan kerja  berdasarkan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  “hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan  perintah”.  Akibat  dari  kecelakaan  kerja  bermacam-macam  mulai  dari  luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat tital bahkan meninggal dunia.

## 1124 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
Memberikan  rasa  aman  dalam  melakukan  pekerjaan  merupakan  tanggungjawab dari pengusaha melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar  iuran  Jaminan  Kecelakaan  Kerja.  Jumlah  besaran  iuran  jaminan kecelakaan kerja berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan.
Manfaat  dari  diberikannya  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  menjadi semakin baik karen adanya perubahan peningkatan yang telah diatur pada Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019 antara lain:
1.  Pelayanan Kesehatan, meliputi perawatan atau pengobatan secara medis dan tidak ada batasan dalam biaya. Terdapat penggantian biaya namun hanya diberlakukan pada daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni berupa:
1.  Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2.  Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3.  Rawat inap kelas 1 setara dengan rumah sakit pemerintahan;
4.  Perawatan secara intensif;
5.  Penunjang diagnostik;
6.  Pengobatan terhadap penyakit kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
7.  Pelayanan secara khusus;
8.  Alat kesehatan serta implan;
9.  Jasa dokter;
10.  Operasi;
11.  Pelayanan transfusi darah;
12.  Rehabilitasi;
13.  Perawatan dari rumah; dan 14.  Pemeriksaan penyakit akibat kerja.
2.  Santunan berupa uang: a.  Biaya pengangkutan, bag peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.
b.  Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), akan dibayar kepada pengusaha sebagai pengganti upah pekerja selama tidak dapat bekerja sampai diagnosa/ surat keterangan dokter keluar.
c.  Santunan Kecacatan dibagi menjadi 3 jenis:
a)  Sebagian anatomis merupakan cacat/hilangnya bagian anggota tubuh.
b)  Kekurangan  fungsi  tubuh  merupakan  cacat  yang  diakibatkan berkurangnya kemampuan sebagian dari anggota tubuh.
c)  Total tetap merupakan keadaan pekerja yang sudah tidak mampu bekerja.
d.  Santunan kematian dan biaya kematian
e.  Santunan Berkala, yang dibayar sekaligus kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap.
f.  Biaya  Rehabilitasi,  merupakan  biaya  dari  penggantian  alat  bantu  atau  alat ganti untuk peserta yang kehilangan anggota badannya / tidak berfungsi lagi.
g.  Biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata, untuk biaya ganti gigi. h.  Beasiswa pendidikan anak peserta yang telah meninggal dunia atau cacat.
Manfaat  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang  tersebut  kepada  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  memiliki  maksud  karena  pekerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  akan  memerlukan  waktu  pemulihan  kesehatan  yang  cukup lama . Terdapat masa kadaluarsa untuk klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019 menyatakan bahwa “jaminan akan gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja di diagnosis”.
Perlindungan  Jaminan  Kecelakaan  kerja  pada  kasus  Covid-19  ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketengakerjaan No. M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan  Kerja  Pada  Kasus  Penyakit Akibat  Kerja  Karena CORONA VIRUS DISEASE 2019. Surat edaran tersebut dikeluarkan karena banyaknya kasus pekerja yang  terkena  Covid-19  dan  beberapa  diantaranya  meninggal  dunia.  Dalam  SE Menaker  No.  M/8/HK.04/2020  tersebut  menyatakan  bahwa  “pekerja/buruh  dan/ atau tenaga kerja yang dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik diantaranya yaitu tenaga medis, tenaga pendukung dan relawan”. Namun untuk pekerja/buruh bukan kategori pekerja khusus dan terjangkit virus Covid-19 saat bekerja, maka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian jo Peraturan Pemerintah Nomor 82  Tahun  2019.  Adapun  tata  cara  pelaporan  jaminan  kecelakaan  kerja  karena covid-19 disesuaikan dengan Pasal 43 PP Nomor 44 Tahun 2015 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelenggaraan Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian  dan  Jaminan  Hari  Tua Peserta Penerima Upah. Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi peserta penerima upah seperti berikut:

## Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
1.  Pengusaha  selain  penyelenggara  negawa  wajib  melaporkan  kecelakaan  kerja/ penyakit  akibat  kerja  yang  menimpa  pekerja  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan setempat.
2.  Laporan tersebut tidak lebih dari 2x24  jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai  laporan  tahap  1.  Hal  ini  nantinya  akan  menjadi  diagnosis  awal  oleh dokter yang menangani pekerja yang terkena penyakit karena Covid-19.
3.  Pelaporan tahap 2 dengan jangka waktu 2x24 jam sejak pekerja telah mendapatkan surat  keterangan  dokter.  Dalam  hal  ini  untuk  kasus  penyakit  Covid-19  surat keterangan tersebut akan memberikan penetapan mengenai positif atau negatif pekerja dari penyakit Covid-19.
4.  Sesuai dengan pelaporan tahap 2 kemudian pengusaha wajib mengisi form 3a dengan  memenuhi  persyaratan  pelaporan  tahap  2  yaitu  fotokopi  kartu  BPJS, fotokopi KTP, surat keterangan dokter, kuitansi biaya pengangkutan serta biaya pengobatan dan dokumen penunjang.
Jika  syarat  diatas  telah  dilengkapi,  selanjutnya  BPJS  Ketenagakerjaan dapat  menghitung  serta  membayar  ganti  rugi  yang  menjadi  hak  peserta  BPJS Ketenagakerjaan.  Kemudian  pemberian  Jaminan  Kematian,  kematian  yang mendapatkan  jaminan  adalah  kematian  bagi  pekerja  yang  terdaftar  pada  BPJS Ketenagakerjaan.  Jaminan  Kematian  ini  diberikan  dengan  maksud  membantu keluarga  peserta  BPJS  yang  meninggal  dunia.  Bagi  pekerja/buruh  non  tenaga kesehatan yang terkena penyakit Covid-19 di tempat kerja atau luar tempat kerja akan mendapatkan perlindungan program Jaminan Kematian. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa “pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dn pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Jaminan kematian ini memiliki manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia pada saat kepesertaan masih aktif. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Jaminan Kematian akan diberikan meliputi santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Sesuai dengan isi pasal diatas besaran  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  akan  di  evaluasi setelah 2 tahun. Untuk ganti rugi Jaminan Kematian diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyatakan bahwa “pembayaran
tersebut  diberi  waktu  3  hari  kerja  sejak  surat  permohonan  pengajuan  Jaminan Kematian diterima serta melampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan”.

## Kesimpulan
Kewajiban perusahaan terhadap pekerja adalah dengan menjamin keselamatan dan  kesehatan  kerja  selama  pekerja  berada  di  sekitar  lingkungan  kerja  terutama pada  saat  ini  tengah  terjadi  penyebaran  covid-19.  Sehingga  diperlukan  adanya pemenuhan  hak  perlindungan  atas  K3  sesuai  dengan  amanat  Pasal  86  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Berbagai  upaya  yang  dapat  dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi hak atas perlindungan keselamatan kerja adalah dengan memberlakukan tindakan perlindungan secara preventif maupun represif di lingkungan kerja. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan mengedukasi pekerja mengenai Covid-19, melakukan pengecekan suhu badan, medical check-up kepada setiap pekerja, menyediakan alat pelindung diri yaitu masker, menyediakan akses cuci tangan, dan menyemprotkan area kerja dengan disinfektan. Untuk perlindungan represif  di  lingkungan  kerja  perusahaan  dapat  melakukan  pembatasan  aktivitas pekerja  dengan  cara  memecah  kerumunan  dan  memberikan  fasilitas  pelayanan kesehatan  seperti  rapid  test  atau  swab  test  kepada  para  pekerjanya.  Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang terjadi pada pekerja akibat penyakit kerja yang disebabkan Covid-19, pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerjanya menjadi peserta dan membayarkan iuran program jaminan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan kerja akan diberikan kepada pekerja yang terkena penyakit akibat Covid-19 sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2019. Jaminan Kecelakaan  Kerja  pada  pekerja  akan  diberikan  setelah  dilakukan  pemeriksaan diagnostik. Kemudian bagi pekerja yang meninggal dunia akibat Covid-19 akan mendapatkan  santunan  jaminan  kematian  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sehingga bagi pemberi kerja berkewajiban untuk melaporkan segala kecelakaan kerja yang terjadi  akibat  Covid-19  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  agar  pekerja  maupun pemberi kerja segera mendapat penggantian biaya.

## 1128 Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia (Raja Grafindo Persada 1999).
Edie Haryoto, Agus Pambagio, dan Safira Wasiat, Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19 (RMBooks 2020).
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Raja Grafindo Persada 2020).
Lanny  Ramli, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia (Airlangga  University Press 1996).
Riswan Dwi Djatmiko, Keselamatan dan Kesehatan Kerja , (Deepublish 2016).
Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Raja Grafindo Persada 2019).
Tim  Visi  Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun (Transmedia Pustaka 2014).

## Jurnal
Gugus  Wijonarko,[et.,al],  ‘Perancangan  Program  Pelatihan  Karyawan  Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Karyawan Di Masa Pandemi Covid 19’ (2020), 17 Jurnal Eksekutif.
Henry Arianto, ‘Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja’ (2009), 7 Lex Jurnalica.
Indra Rahmatullah, ‘Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19’ (2020), 4 Buletin Hukum dan Keadilan.
Nur Rofiah, ‘Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Dan  Maslahah  Mursalah)’  (2016),  7  Jurnal Hukum dan Syariah.

## Laman
Alvin  Mahamidi,  ‘Covid-19,  Work  From  Home,  dan  Revolusi  Industri 4.0’(Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2020)  <http://www.djkn. kemkeu.go.id/kpnl-pare-pare/baca-artikel/13058/COVID-19-Work-From-
Home-dan-Revolusi-Industri-40.htm>dikunjungi pada 4 Agustus 2020.
Mela  Arnani,  ‘Harus  Kembali  Bekerja  di  Tengah  Pandemi  Corona?  Terapkan Panduan  Ini!  (Kompas.com,2020)  <https://www.kompas.com/tren/ read/2020/05/18/17050016/harus-kembali-bekerja-di-tengah-pandemi- corona-terapkan-panduan-ini-?page=all> dikunjungi  pada 20 Agustus 2020.
Rian  Irawan,  ‘Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  :  Perlindungan  Pekerja  di Tengah  Pandemi  Covid  19’  (Local  Initative  For  Osh  Network,  2020)  ”  < http://lionindonesia.org/blog/2020/05/16/keselamatan-dan-kesehatan-kerja- perlindungan-pekerja-di-tengah-pandemi-covid-19/>  dikunjungi  pada  5 Agustus 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja  (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Dan  Jaminan  Kematian  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154).
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427).

## Risma Fitri: Perlindungan Pekerja/Buruh...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--