INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5100-5110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Siti Aminah 1 ✉ , Tri Dian Aprilsesa 2 , Marnita 3
Universitas Tanjungpura
Email: sitiaminah@hukum.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan  tetapi,  kedudukan  Peraturan  Desa  diakui  keberadaannya,  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan. Peraturan desa pun wajib diadakan oleh pemerintahan desa untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintah desa sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Terhadap    desa  yang  belum  mengadakan  peraturan  desa,  dapat  melakukan  upaya  seperti melakukan musyawarah antara perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah,  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  kepada  pemerintah  daerah  yang  lebih  tinggi  untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dapat pula menggunakan peraturan daerah dimana desa tersebut berada.
Kata Kunci: Peraturan Desa, Landasan Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## Abstract
Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations does not explicitly mention Village Regulations as a type of statutory regulation. However, the existence of Village Regulations is recognized and has binding legal force as long as they are ordered by higher regulations or are formed based on authority. Village regulations must also be implemented by the village government to be used  as  a  legal  basis  for  administering  village  government.  Therefore,  Village  Regulations  are important  to  be  implemented  by  the  village  government  as  a  basis  for  implementing  village government. For villages that have not implemented village regulations, efforts can be made such as holding deliberations between village officials and the community in the village to resolve problems, coordinating  and  communicating  with  higher  regional  government  to  assist  in  administering government or can also use regional regulations where the village is there.
Keywords: Village Regulations, Legal Basis, Implementation of Village Government

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  secara  vertikal  struktur  penyelenggaraan  pemerintahan  terdiri  dari  4 (empat) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,  dan  pemerintah  desa.  Masing-masing  tingkatan  tersebut  dalam melaksanakan  tugas  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  harus  dengan  melandaskan pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Telah  kita  ketahui  bersama  bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum ke dalam hierarki peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemudian  timbul  pertanyaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  yaitu apakah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  cukup  berpedoman  pada  7  (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan itu saja atau juga harus ditambah dengan landasan hukum  lainnya  yaitu  berupa  Peraturan  Desa  untuk  digunakan  sebagai  landasan  hukum dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa?.  Hal  tersebut  penting  untuk  dijawab mengingat  Peraturan  Desa  tidak  tercantum  kedalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang berlaku saat ini dan ditambah lagi dengan telah diundangkannya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  telah  melahirkan  dan  memperkuat keberadaan otonomi Desa.
Sebagai langkah awal untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas,  kiranya terlebih  dahulu  kita  perlu  mengetahui  bagaimanakah  sebenarnya  kedudukan  peraturan desa  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.  Berbicara  mengenai  keberadaan dan kedudukan Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat kita tinjau pula melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa selain 7 (tujuh) jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  tercantum  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan, juga masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan syarat yaitu sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk karena diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut, dapat kita ketahui pula bahwa salah satu jenis peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  tercantum  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  namun  keberadaannya  diakui  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat ialah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Pasal 24 menegaskan bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  ada  yang  namanya  asas  kepastian hukum. Kemudian, undang-undang  Desa juga menyebutkan  bahwa Kepala  Desa  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  ia  berhak  menetapkan  Peraturan  Desa.  Adapun yang  dimaksud  dengan  Peraturan  Desa  ialah  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama    dengan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengusulan rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh Kepala Desa ataupun oleh BPD dan yang paling penting juga ialah substansi dari rancangan peraturan desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mengenai bagaimana kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan telah  terjawab,  bahwa  meskipun  Peraturan  Desa  tidak  tercantum  kedalam  hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Peraturan Desa tersebut dibentuk karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Akan tetapi, untuk pertanyaan diawal masih belum terjawab yaitu mengenai apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup berpedoman pada 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan itu saja atau juga harus ditambah dengan landasan hukum lainnya
yaitu  berupa  Peraturan  Desa  untuk  digunakan  sebagai  landasan  hukum  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penting  kiranya  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  dan  memahami  apakah  peraturan  desa  harus  diadakan  oleh  setiap pemerintahan desa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau cukup dengan melandaskan peraturan yang lebih tinggi saja tanpa perlu membentuk peraturan  desa.  Hal  ini  penting  agar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya pemerintahan desa tidak dianggap inskontitusional, karena bisa jadi hingga saat ini masih ada  desa  yang  belum  membentuk  atau  belum  mempunyai  peraturan  desa  sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  Peneliti  adalah  penelitian  hukum  normatif. Menurut  Soerjono  Soekanto  (2001:14)  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2014:7) penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan serta menganalisis gejala- gejala  yang  akan  digambarkan  oleh  Peneliti  dengan  sebanyak  mungkin  diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan di dalam penelitian.
Peneliti juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan ( Statutory Approach), ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang, yang dalam hal ini Peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Desa.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan  untuk  mendapatkan  konsepsi  kebijakan  teori  atau  doktrin,  dan  pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini, studi pustaka diperoleh terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu (Soerjono Soekanto, 1986:251) :
1. Kualitatif, artinya menganalisis data yang bersifat uraian-uraian teori dan pandangan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan juga komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Deskriptif,  artinya  data  yang  diperoleh  tersebut  dielaborasi  secara  komprehensif kemudian  dianalisa  secara  cermat  dan  sistematis  dengan  tetap  memperhatikan otentisitas data dan signifikansi korelasinya dengan permasalahan yang dikaji.
Hasil analisis data kemudian disimpulkan sehingga menghasilkan gambaran secara jelas  dan  memperoleh  jawaban  dari  permasalahan  yang  dirumuskan.  Logika  penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu  hal  yang  bersifat  umum  kemudian  menariknya  menjadi  kesimpulan  yang  lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Peraturan Desa
Pembentukan  norma  hukum  pada  hakikatnya  adalah  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkal laku yang bersifat dan mengikat secara  umum  (Yuliandri,  2010:25).  Menurut  Adolf  Merlk  (dalam  Maria  Farida  Indrati Soeprapto, 2002:25), bahwa suatu norma hukum itu bersumber kepada norma di atasnya, tetapi ke bawahnya ia juga harus menjadi dasar dan sumber hukum di bawahnya lagi yang menyebabkan  suatu  norma  hukum  mempunyai  masa  berlaku  yang  relatif  karena  masa berlakunya norma hukum di atasnya.
Sejarah  telah  mencatat  pengaturan  tentang  desa  yang  mengatur  secara  khusus tentang  desa  dari  masa  setelah  kemerdekaan  sampai  sekarang  hanya  terdiri  dari  tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5  Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  di  dalamnya  memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa (Kushandajani, 2015:370).
Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap  desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  ,  yang  diakui  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari
bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik  Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan kesatuan  masyarakat  hukum  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya.
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  desa,  dalam banyak  hal  harus  diimplementasikan  dengan  Peraturan  Desa  untuk  memberikan pengaturan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  Desa,  seperti  misalnya  ketika  desa ingin  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa),  pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan  masyarakat  desa  harus  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Tentang APBDesa,  dan  penetapannya  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai lembaga  pemerintahan  desa  yang  tugasnya  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  bersama  Kepala  Desa.  Kemudian  membuat  aturan  formal  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa (Saiful, 2014:3).
Secara yuridis otonomi desa dewasa ini dapat ditelusuri dari empat kewenangan, yaitu (Zen Zanibar M.Z, 2007:189) :
a. Membuat perundang-undangan sendiri;
b. Melaksanakan sendiri. Sementara kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan pidana  dalam  lingkungan  masyarakat  desa  boleh  dikategorikan  sebagai  lembaga penyelesaian perkara ( dispute resolution), maka desa juga memiliki pula;
c. Wewenang mengadili secara terbatas atau sampai tingkat perdamaian. Demikian pula mengenai  ketertiban  dan  keamanan  yang  dapat  dikatakan  lebih  banyak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah desa, maka desa juga memiliki;
d. Wewenang kepolisian secara terbatas (tidak termasuk penahanan).
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (Zulkarnain Ridlwan. 2014:425) :
a. Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan RepublikIndonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa  guna  mewujudkan masyarakat  desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional;
h. Memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional;
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Pemahaman Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI (Iwan Satriawan. 2012:127). Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera ( Ni’matul Huda, 2015:112) .
Penulis  berpendapat  bahwa  desa  menjadi  sturktur  pemerintahan  terkecil  yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudahlah dijalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal.
Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak  yang  dimiliki  desa  untuk  mengatur  secara  penuh  urusan  rumah  tangga  sendiri. Kewenangan  ini  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Kewenangan  desa  tersebut  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga  mempunyai  kewajiban  untuk  mewujudkan  tujuan  pengaturan  desa  diantaranya
meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa  guna  mempercepat perwujudan  kesejahteraan  umum,  memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan  untuk  mendukung  perwujudan  pembangunan  desa.  Dimana  pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Kewajiban Pemerintahan Desa Membuat Peraturan Desa
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan desa berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan  Desa  dalam  hal  kewenangan  desa  mengatur  pelaksanaan  kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sedangkan menurut Pasal 8  PP  72/2005  beserta  Pasal  7  huruf  b  PP  72/2005  fungsi  peraturan  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk  menjalankan  pemerintahan  desa,  di  mana pemerintahan desa tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan yang melekat pada desa itu sendiri yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari hak asal-usul  desa,  wewenang  dari  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa,  atau wewenang  dalam  rangka  tugas  pembantuan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
Secara positif, fungsi peraturan desa dapat dilihat melalui ketentuan dalam Pasal 55 Ayat  (2)  PP  72/2005  yang  menyatakan  bahwa  peraturan  desa  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Peraturan  desa  dibentuk  atas  dasar  adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang  didapat  baik  melalui  atribusi,  delegasi,  ataupun  mandat.  Setelah  dicabutnya  PP 72/2005 dan diberlakukannya PP 43/2014, fungsi dari peraturan desa masih sama dengan PP  72/2005,  terletak  pada  menjalankan  kewenangan  pada  desa  itu  sendiri  yang  dapat bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  wewenang  dari  hak  asal-usul  desa, wewenang  dari  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa,  atau  wewenang  dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan  desa  wajib  diadakan  oleh  pemerintahan  desa  sebagai  landasan  hukum penyelenggaraan  pemerintahan  desa  karena  desa  memiliki  kebijakan  untuk  dapat mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahannya sendiri, untuk dapat mengatur dan menjalankan desa dengan baik, dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan keadaan desa namun tidak menyimpang dari peraturan pemerintah pusat.
Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa.  Penetapan  peraturan  desa  merupakan penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  desa  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Sebagai  sebuah  produk  hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:
a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
d. Terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa; dan
e. Diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antargolongan,  serta gender.
Terkait  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  Peratuan  yang  perlu  dimiliki  oleh Pemerintahan  Desa  baik  berupa  Peraturan  Desa  (Perdes),  Peraturan  Kepala  Desa  dan Keputusan Kepala Desa adalah :
a. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).
b. Perdes tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2).
c. Perdes tentang pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e)
d. Perdes tentang Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f)
e. Perdes  tentang  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal berskala Desa (Pasal 34 ayat 3 poin d)
f. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes (Pasal 34, Pasal 38 ayat 3).
g. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes (kondisional/situasional) (Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3).
h. Perdes tentang perubahan APBDes (situasional) (mutatis mutandis – pasal 38)
i. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes (situasional) (Mutatis mutandis – pasal 34)
j. Perkades  tentang  dasar  pelaksanaan  APBDes  yang  tak  disepakati  BPD (kondisonal/situasional) (Pasal 32 ayat 4 dan 5).
k. Keputusan  Kepala  Desa  tentang  pelimpahan  sebagian  kekuasaan  PKPKD  kepada PPKD. (Pasal 7).
l. Keputusan  Kepala  Desa  tentang  Pelaksana  Kegiatan  Anggaran  (PKA)  dan  Tem
Pengadaan Barang Dan Jasa (TPBJ) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDes, beranggotakan  unsur  perangkat  desa,  lembaga  kemasyarakatan,  dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
m. Berita Acara Musyawarah BPD (Pasal 34 ayat 3 poin g).
n. Perdes tentang Pertanggungjawaban realisasi APBDes (Pasal 70 ayat 1 – 3; Pasal 71 ayat 1).
Sebagai  sebuah  produk  politik,  peraturan  desa  diproses  secara  demokratis  dan partisipatif,  yakni  proses  penyusunannya  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan  desa  yang  mengatur  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat  diawasi  secara  berkelanjutan  oleh  warga  masyarakat  desa  setempat  mengingat peraturan  desa  ditetapkan  untuk  kepentingan  masyarakat  desa.  Apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa  yang  telah  ditetapkan,  BPD berkewajiban  mengingatkan  dan  menindaklanjuti  pelanggaran  dimaksud  sesuai  dengan kewenangan yang dimiliki.

## SIMPULAN
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa bukan lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  melainkan  telah  berkedudukan  sebagai peraturan  perundang-undangan  yang  diakui,  dan  berfungsi  untuk  menyelenggarakan Pemerintahan  Desa  dalam  hal  kewenangan  desa  mengatur  pelaksanaan  kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Berdasarkan ketentuan undang-undang Desa pula, Peraturan desa wajib diadakan oleh pemerintahan desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa karena  desa  memiliki  kebijakan  untuk  dapat  mengatur  dan  menjalankan  kegiatan pemerintahannya  sendiri,  untuk  dapat  mengatur  dan  menjalankan  desa  dengan  baik, dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan keadaan desa namun tidak menyimpang dari peraturan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Konstitusi. 1 (1): 127
Kushandajani.  2015. Implikasi  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Terhadap Kewenangan Desa, Yustisia. 4 (2): 370
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  2002. Ilmu  Perundang-Undangan;  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya, Jakarta: Kanisius.
Maria S.W. Sumardjono, 2014, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ni’matul  Huda.  2015. Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
Saiful.  2014. Eksistensi  Peraturan  Desa  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2): 3
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta.
Yuliandri.  2010. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturanperundang-Undangan  Yang  Baik. Jakarta: Rajawali Pers.
Zen Zanibar M.Z. 2007. Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri, Jurnal Konstitusi, 4 (1): 189
Zulkarnain Ridlwan. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu, 8 (3): 425
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.