PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA ERA SOCIETY 5.0 SEBAGAI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR 147/PUU-VII/2009 ( Implementation of The E-Voting System i n The Society 5.0 Era a s A Result of The Decision Constitutional Court Number 147/P UU -V II /2009 )

## Andri Setiawan
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta e-mail: asetiawanandri16@gmail.com

## Abstrak
Perjalanan  panjang  penyelenggaraan  Pemilu  telah  menghantarkan  Indonesia  pada  sistem pemilihan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Namun, dalam prakteknya Pemilu menyajikan berbagai problematika yang berkaitan dengan permasalahan database daftar pemilih, besarnya anggaran, serta lambatnya proses penghitungan dan tabulasi data hasil perhitungan suara. Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang memasuki era Society 5.0, dimana setiap pekerjaan manusia  akan  ditunjang  oleh  teknologi  informasi  seperti big  data ,  teknologi  robot, artificial intelligence (AI) , cloud computing, system integration, cyber security, hingga internet of things (IoT). Salah satu alternatif untuk memperbaiki sistem Pemilu konvensional yakni menggunakan Pemilu berbasis elektronik (e-voting) . Hal tersebut juga berangkat dari Putusan MK No.147/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan pelaksanaan e-voting. Dengan menggunakan metode penelitian empiris- normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  kasus (case  approach) dan perbandingan (comparative approach), artikel ini berupaya untuk mendiskusikan bagaimana peluang penerapan e-voting di Indonesia berdasarkan Putusan MK No.147/PUU-VII/2009 sebagai bentuk implementasi era Society 5.0. Hal ini akan diperkuat dengan perbandingan dengan Negara India, Brazil dan Estonia yang telah menyelenggarakan e-voting terlebih dahulu, maka Indonesia diyakini dapat berkesempatan melaksanakan hal yang sama.
Kata Kunci: Pemilu , E-Voting, Society 5.0

## Abstract
The long journey of holding elections has led Indonesia to an electoral system carried out directly by the people. However, in practice, elections present various problems related to problems with the voter list database, the size of the budget, and the slow process of counting and tabulating vote count data. As society’s life develops, it is entering the Society 5.0 era, where every human work will be supported by information technology such as big data, robot technology, artificial intelligence (AI), cloud computing, system integration, cyber security, and the internet of things (IoT).  One  alternative  to  improve  the  conventional  election  system  is  to  use  electronic-based elections (e-voting). This also departs from Constitutional Court Decision No.147/PUU-VII/2009, which allows the implementation of e-voting. By using empirical-normative research methods with

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.217 https://mhn.bphn.go.id
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
a statutory approach, case approach, and comparative approach, this article attempts to discuss the opportunities for implementing e-voting in Indonesia based on Constitutional Court Decision No.147/PUU -VII/2009 as a form of implementation of the Society 5.0 era. This will be strengthened by comparison with India, Brazil, and Estonia, which have held e-voting first so that Indonesia can do the same thing.
Keywords : Election, E-Voting, Society 5.0

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai suatu konstitusi dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perubahan. Sejarah mencatat Indonesia pernah melakukan amandemen pada konstitusi sebanyak empat kali tahapan, sejak tahun 1999 hingga 2002. Amandemen terhadap suatu konstitusi negara merupakan suatu keniscayaan sebab konstitusi harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik sebuah konstitusi yang hidup (the living constitution) . 1 Oleh karena itu, diubahnya sebuah konstitusi tidak lain diharapkan dapat membawa konstitusi ke arah yang lebih sempurna, sehingga  implementasi  dari  mandat  konstitusi  pun  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  rumusan substantifnya.  Perubahan  yang  dilakukan  tentunya  telah  membawa  dampak  pada  perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sangat signifikan.
Salah  satu  hasil  amandemen  pada  UUD  NRI  1945  telah  banyak  memberikan  pengaturan mengenai  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sebagai  implementasi  dari  kedaulatan  rakyat  mulai  dari Pemilu  anggota  legislatif,  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sampai  pada  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada). Pengaturan mengenai Pemilu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, sedangkan pengaturan tentang Pilkada diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pengaturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara maupun pada tingkat daerah memberikan bukti nyata  bahwa  UUD  NRI  1945  merupakan  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  tertulis  yang  sangat demokratis.  Meskipun  demikian,  pada  saat  Pemilu  2009  atau  sebelumnya,  sebagian  besar pengamat percaya demokrasi Indonesia masih belum sepenuhnya demokratis. 2
Pemilu merupakan suatu ciri penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia yang harus dilakukan secara berkala untuk memilih para wakil rakyat secara demokratis. Hal ini disebabkan karena  Pemilu  merupakan  bentuk  representatif  dari  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  dalam  mekanisme  demokrasi  langsung,  dengan  penerapan  prinsip  dan  konsep
1 The Living Constitution merupakan istilah yang digunakan apabila suatu negara mengubah konstitusi untuk disesuaikan dengan kondisi demokrasi negara tersebut. Konsep tersebut dalam praktiknya sudah digunakan di Amerika Serikat semata-mata karena pandangan masyarakat kontemporer perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan konstitusi. Dengan demikian konstitusi memiliki akar dan benar- benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (the living constitution) . 2 Warjiyati, “Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah ”. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al Daulah , 4 (01), (2014), 15. DOI: https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.112-135 .
yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 3 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim mengemukakan  bahwa  rakyat  dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam  suatu  negara  dan  sebagai  penentu  corak  dan  cara  penyelenggaraan  pemerintahan. 4 Seturut dengan hal tersebut Jimmly Asidiqie menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu  merupakan sebuah sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. 5 Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memiliki keharusan untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan aspek dan jadwal ketatanegaraan sebagai langkah pelaksanaan hak-hak asasi warga negara. UUD NRI 1945 telah menggariskan  bahwa  pelaksanaan  Pemilu  merupakan  bagian  dari  agenda  demokrasi  secara menyeluruh. Oleh sebab itu dengan dipilihnya para pemimpin melalui Pemilu akan mencerminkan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya. 6
Manifestasi  demokrasi  yang  ditandai  dengan  berjalannya  sistem  Pemilu  di  Indonesia, nyatanya tidak serta merta berjalan secara lancar. Kontestasi politik yang berlangsung tidak dapat terhindarkan  dari  lahirnya  sebuah  pelanggaran  atau  sengketa.  Dengan  konsep  dan  sistematika penyelenggaraan Pemilu yang telah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, nyatanya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran yang mereduksi kualitas Pemilu. Karenanya, sengketa Pemilu dapat terjadi pada proses perencanaan, persiapan, bahkan di saat perhitungan suara hasil Pemilu. 7
Permasalahan yang sering muncul pada Pemilu antara lain seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pencalonan, kecurangan pada saat kampanye,  politik  uang,  dan  lain-lain.  Dari  beberapa  desain  sistem  Pemilu  tersebut  tak  jarang masih sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh human error maupun kacaunya database DPT, besarnya anggaran yang dikeluarkan, serta lambatnya proses tabulasi data hasil perhitungan suara dari daerah. Dari berbagai permasalahan tersebut tak jarang berujung kepada sengketa Pemilu antara peserta dengan penyelenggara akibat ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu itu sendiri.
Pelaksanaan e-voting secara umum dapat memberikan keuntungan diantaranya , perhitungan suara akan lebih cepat, dapat menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana,  dan  peralatan  dapat  digunakan  berulang  kali.  Begitu  juga  mengantisipasi  kendala seperti rusaknya kotak suara pada saat distribusi ke daerah, meminimalisasi kecurangan seperti human error maupun kacaunya DPT, serta lambatnya proses tabulasi data hasil perhitungan suara
3 Pelanggaran Pemilu atau Pilkada dapat terjadi disebabkan oleh kecurangan ( fraud ), kekhilafan ( mistake ), maupun strategi pemenangan Pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik ( non-fraudulent misconduct ).
4 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.Cet Kelima . (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), 88.
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Kesebelas .  (Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2019), 417.
6 M. B. Zubakhrum Tjenreng. Pilkada Serentak , Penguatan demokrasi di Indonesia . (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), 8.
7 Moh. Ansori, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Wajah Hukum, 3 (1), 74. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i1.57 .
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
dari  daerah.  Selain  itu,  berkaca  kepada  kasus  Pemilu  Tahun  2019,  pelaksanaan e-voting dapat digunakan untuk mengantisipasi banyaknya korban berjatuhan dari pihak panitia akibat kelelahan. Data  menunjukan  jumlah  keseluruhan  petugas  yang  meninggal  dunia  pada  saat  Pemilu  2019 mencapai 554 orang baik dari KPU, Bawaslu, maupun personel Polri. Sedangkan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang, sementara petugas yang sakit 3.788 orang. 8
Tentu  hal  ini  menjadi  preseden  buruk  dari  pelaksanaan  Pemilu  Tahun  2019,  walaupun diketahui  bahwa  Pemilu  2019  adalah  Pemilu  istimewa  karena  berhasil  menyelenggarakan pemilihan  secara  serentak  untuk  pertama kalinya .  Banyak  petugas  KPPS  yang  menjadi  korban kemudian menimbulkan dugaan bahwa petugas terlalu lelah dalam melaksanakan seluruh proses terutama pada tahap rekapitulasi suara. Berdasarkan penjelasan Komisioner KPU, pemungutan suara harus sudah selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara hingga pukul 24.00 waktu setempat, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi jika penghitungan suara belum selesai hingga pukul 24.00, maka dilanjutkan tanpa jeda. 9
Melihat fenomena tersebut serta wacana Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) beberapa waktu lalu yang mengusulkan pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2024 menerapkan sistem voting elektronik  ( e-voting) . 10 Adopsi  teknologi  digital  dalam  Pemilu  memiliki  manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi  dan  tabulasi  hasil  Pemilu. 11 Terlebih  pada  saat  ini  digitalisasi  Pemilu  sangat  mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang menerapkan e- voting. Salah satu negara yang sudah melakukan pemungutan suara secara digital adalah Estonia yang disebut sebagai negara terdepan di dunia dalam Pemilu digital. 12 Hal ini diperkuat dengan kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia.
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya perkembangan yang pesat di dunia Information Technology (IT)  seperti:  otomasi,  big  data,  teknologi  robot, artificial  intelligence (AI), cloud computing , system integration , cyber security, hingga internet of things (IoT). 13 Sehubungan dengan 8 CNN Indonesia, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di pemilu 2019”, https://www. cnnindonesia.com /nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi- tewas-di-pemilu-2019 . diakses pada tanggal 16 Maret 2023.
9 Siti Chaerani Dewanti, Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019 , 26. https://berkas.dpr.go .id/puslit/files/info_singkat/ Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-1946.pdf . 10  Kominfo, Kominfo Singgung Digitalisasi Pemilu Saat Bertemu KPU , https://aptika.kominfo.go.id/ 2022/03/kominfo-singgung-digitalisasi-pemilu-saat-bertemu-kpu/ , diakses pada tanggal 16 Maret 2023.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Maya Yunus dan Margono Mitrohardjono, Pengembangan Teknologi di Era Industri 4.0 dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Baitul Maal , Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 No. 2 November 2018, 130-132. DOI: https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.2.129-138 .
hal di atas, negara-negara maju mulai mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0 dan kini telah menghantarkan pada era Society 5.0 (masyarakat 5.0). Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) yang dikembangkan oleh Jepang pada tahun 2019. 14 Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Konsep ini hadir dengan harapan menjawab masalah revolusi industri 4.0 dan untuk mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata dengan bantuan teknologi seperti AI, robot, IoT dan lainnya dalam melayani kebutuhan manusia sehingga warga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup. 15 Melalui Society 5.0 , kecerdasan buatan harus memperhatikan sisi kemanusiaan yang akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja hal ini diharapkan dapat menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat sebab dalam Society 5.0 , sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah pekerja dengan keterampilan manajemen, perencanaan, dan kreativitas. 16
Pelaksanaan Pemilu  di  Indonesia  akan  kembali  digelar  pada  tahun  2024,  tepatnya  pada tanggal 14 Februari 2024. Keputusan ini telah disetujui bersama antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan DPR pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022. 17 Lebih lanjut pelaksanaan Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (PKPU 3/2022). Berdasarkan PKPU 3/2022, jadwal dan tahapan Pemilu telah dimulai sejak Tanggal 14  Juli  2022  dengan  melaksanakan:  (1)  Perencanaan  program  dan  anggaran  serta  penyusunan peraturan  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemilu  2024;  (2)  Pemutakhiran  data  pemilih  dan penyusunan  daftar  pemilih,  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  Pemilu;  (3)  Penetapan  peserta Pemilu; dan (4) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 18 Pada saat ini tahapan Pemilu  sudah  mulai  pada  tahap  pencalonan  anggota  DPD,  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 19 Tahapan selanjutnya adalah kampanye yang akan dilaksanakan mulai  28  November  2023  sampai  10  Februari  2024, serta pada 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara. Selanjutnya mulai 14-15 Februari 2024 dilaksanakan penghitungan suara yang dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai 20 Maret 2024. 20 Tahapan selanjutnya adalah penetapan hasil Pemilu dan dilanjutkan 14 Suherman dkk, Industry 4.0 vs Society 5.0 , (Banyumas: Pena Persada, 2020), 4-5.
15 Ibid.
16 Ibid.
17  Tempo.co, Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022 Ini Urutannya , https://nasional.tempo.co/ read/1601415/7 -tahapan-pemilu-2024-dimulai-14-juni-2022-ini-urutannya . diakses pada Tanggal 18 Maret 2023.
18 KPU RI, Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024, https://infopemilu.kpu. go.id/Pemilu/Peserta_pemilu , diakses pada Tanggal 18 Maret 2023.
19 Ibid.
20 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
dengan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024, serta pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. 21
Memperhatikan masalah tersebut maka wacana penggunaan e- voting dalam Pemilu tahun 2024 menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan agar tidak mengulangi permasalahan yang sama dan  mengurangi  kecurangan  dalam  pelaksanaan  Pemilu.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana penerapan Pemilu di Indonesia dan  probabilitas  pelaksanaan e-voting .  Kedua,  bagaimana  studi  komparatif  dengan  negara pengguna e-voting (India, Brazil dan Estonia). Tulisan ini bertujuan mengkaji kelebihan e- voting dan kesiapan pelaksanaan e- voting jika  diterapkan  di  Indonesia,  dasar  hukum  pelaksanaan e- voting, dan sebagai pembanding tulisan ini akan melakukan komparasi pelaksanaan e- voting di tiga negara yang telah lebih dulu menerapkan e- voting pada Pemilu di negara mereka.

## B.   Metode Penelitian
Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan  kebenaran  hukum.  Metode  ini  juga  memiliki  karakteristik  khusus  yang  menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. 22 Sebagai perwujudan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum  empiris-normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), kasus (case approach) dan perbandingan ( comparative approach ) .
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas untuk menganalisis dan mengidentifikasi dasar pelaksanaan pemilihan langsung yang dilakukan secara elektronik dengan penggunaan  teknologi  informasi,  dalam  hal  ini e-voting .  Pendekatan  kasus  digunakan  untuk mengidentifikasi  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik hukum yang dalam hal ini adalah penerapan e-voting di Indonesia berdasarkan putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  perkembangan Society  5.0. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dalam hal ini akan dilaksanakan perbandingan penerapan e-voting pada negara India, Brazil dan Estonia.
21 Ibid.
22  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)  hlm.1-2.

## C.   Pembahasan

## 1.  Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan Probabilitas Pelaksanaan E-Voting
Amanat  penyelenggaraan  Pemilu  terdapat  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  1945  yang selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Pemilu  dilaksanakan  secara  periodik setiap lima tahun sekali. Alasan penting yang mendasari Pemilu perlu dilaksanakan secara berkala  adalah  aspirasi  rakyat  tidak  akan  sama  secara  terus-menerus  karena  kehidupan rakyat yang dinamis, sehingga aspirasi mereka akan berubah-ubah seiring waktu. Kemudian dalam pelaksanaannya Pemilu dilaksanakan berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL).
Sejarah  mencatat  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia  pertama  kali  dilaksanakan  pada tahun 1955, di mana pada masa itu dilaksanakan dua kali pemilihan, yaitu untuk memilih anggota  DPR  pada  29  September  1955  dan  pemilihan  anggota  Konstituante  pada  15 Desember 1955. Selanjutnya Pemilu kedua baru dilaksanakan pada tahun 1971 pada era orde baru dengan tujuan untuk meredam persaingan dan pluralisme politik pada masa itu. 23
Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 1977, dimana pada masa ini dilaksanakan juga penggabungan partai (fusi) menjadi tiga partai, yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan NU, Parmusi, Perti dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba, dan Golkar. Sehingga ketiga partai ini menjadi  peserta  Pemilu  secara  berturut-turut  sampai  tahun  1997. 24 Setelah berakhirnya era-orde  baru  Pemilu  kembali  dilaksanakan  pada  tahun  1999  yang  diikuti  oleh  48  partai politik. Adapun pada tahun 2004, berkat amandemen UUD NRI 1945, pelaksanaan Pemilu dilaksanakan dengan sistem pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka serta dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang pada sebelumnya pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden melalui MPR.  Sistem ini terus berlangsung pada Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, bedanya pada tahun 2019 pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan, yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. 25
23 Tempo.co, Sejarah Pemilu di Indonesia dari masa Parlementer, Orde baru, dan Reformasi, https://nasional. tempo.co/ read/1568863/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-parlementer-orde-baru-reformasi/ full&view=ok . diakses pada tanggal 19 Maret 2023.
24 Ibid.
25 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
Pesatnya  teknologi  ke  arah  serba  digital  menjadikan  sebuah  tantangan  bagi masyarakat, pemerintahan, serta hukum yang berlaku. 26 Oleh karena itu integrasi teknologi dengan  humaniora,  melalui Society  5.0 perlu untuk dilaksanakan agar masyarakat dalam menggunakan TI (AI, robot, IoT, dsb) dapat terlayani dengan baik. 27 Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Di Society 5.0 , sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya yang dianalisis dengan AI, dan hasil analisis diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. 28 Berikut bentuk-bentuk Society 5.0 menurut pemerintah Jepang: 29 penggunaan dron, AI dalam peralatan rumah tangga, penggunaan robot dalam dunia kerja, penggunaan layanan cloud , serta kendaraan otonom.
Teknologi  dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  media  yang  dapat  mendukung pemenuhan kebutuhan dan keperluan manusia. Penggunaan teknologi dapat menjadi alat bantu manusia untuk mempermudah setiap kegiatan berupa tugas maupun suatu pekerjaan. 30
Hal ini mulai dirasakan semenjak pademi Covid-19 melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Secara umum hadiran Covid-19 menyebabkan angka pengguna internet di Indonesia meningkat drastis akibat adanya perubahan dari aktivitas secara langsung menjadi virtual melalui video conference, e-learning, video streaming, e-commerce, dan lain-lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, sebanyak 78,18% rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada 2020. Jumlah itu meningkat 4,43% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,75%. 31 Di era revolusi industri 4.0 dengan kondisi VUCA ( Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity ), mendorong dan mengharuskan terjadinya transformasi digital. 32 Saat  ini  sudah  banyak  perusahaan  teknologi  yang  sedang  mengembangkan  dan bahkan sudah berhasil untuk membuat mesin AI yang memiliki fungsi membantu pekerjaan- pekerjaan pemerintahan, layanan publik, keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan
26 Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam Perspektif Hukum di Era Digital , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, hlm.154. DOI: 10.14710/ mmh.50.2.2021.151-160.
27 Suherman, Op Cit , hlm. 23.
28 Ibid . hlm. 24.
29 Ibid . hlm. 25-27.
30 Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini , Op Cit . hlm. 157. 31  Dwi Hadya Jayani, Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi Covid-19, https://databoks. katadata.co.id/ datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid 19#:~:text=Badan%20Pusat%20 Statistik%20(BPS)%20melaporkan,yang%20 sebesar%2073%2C75%25 . diakses pada tanggal 19 Maret 2023.
32 FEB UGM, Meningkatnya Eksistensi Transformasi Digital Akibat Pandemi Covid-19, https://feb.ugm.ac.id/ id/ berita/3618-meningkatnya-eksistensi-transformasi-digital-akibat-pandemi-covid-19 .
masih banyak lagi. 33 AI saat ini diyakini sebagai pengungkit ekonomi dunia, sebagai solusi pemulihan dan pertumbuhan negara secara masif, termasuk Indonesia yang saat ini tengah gencar mendorong transformasi digital. 34
Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini banyak institusi-institusi pemerintah yang menjalankan kegiatannya melalui bantuan TI. Mahkamah Agung (MA) sebagai epicentrum of justice di Indonesia telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan  peradilan elektronik (e-court) dan  penerapan  elektronik  berkas  pidana  terpadu  (e-Berpadu). 35 Hal yang  sama  juga  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan digitalisasi yang  terdiri  atas:  e-Penyusunan,  Regulasi  (harmonisasi  peraturan  perundang-undangan), e-Pengundangan,  Website  Penerjemahan  Resmi,  Litigasi  Peraturan  Perundang-undangan, dan  Website  Sistem  Informasi  Peraturan  Perundang-undangan. 36 Berkaitan hal tersebut menunjukan  bahwa  selama  masa  pandemi  Covid-19  pemerintah  telah  memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Hasilnya, berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), Indonesia ditempatkan di peringkat 77 di antara 193 negara anggota PBB terkait implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 37
Penelitian McKinsey & Company yang dirilis pada tahun 2020 tentang Digital Public Service mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. 38 Digitalisasi dapat  menghemat  hingga  50%  waktu  pelayanan  dan  memotong  50%  anggaran  yang dikeluarkan. Selain itu, digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60%. 39
Salah satu wujud dari kemajuan teknologi dan transformasi digital dapat diukur dengan penggunaan  internet,  hal  ini  disebabkan  internet  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan sehari hari sebagai sarana mencari informasi, bekerja, bertransaksi, maupun bersosial media.
33  Cloudcomputing.id, Indonesia Masuki Persaingan AI Dunia, https://www.cloudcomputing.id/berita/ indonesia-masuki-persaingan-ai-dunia . diakses pada tanggal 19 Maret 2023.
34 Ibid .
35 Humas Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Transformasi Digital di Mahkamah Agung Harus Dikelola Secara Terpadu, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5909/wakil-ketua-mahkamah- agung-transformasi-digital-di-mahkamah-agung-harus-dikelola-secara-terpadu . diakses pada tanggal 16 September 2023.
36  Humas Ditjen PP Kemenkumham, Digitalisasi Peraturan Perundang-Undangan, https://ditjenpp. kemenkumham.go.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=4539:digitalisasi-peraturan- perundang-undangan&catid=268&Itemid= 73&lang=en . diakses pada tanggal 19 Maret 2023.
37 Kominfo, Pemerintah Kebut Digitalisasi Layanan Publik, https://www.kominfo.go.id/content/detail/47280/ pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik/0/artikel .
38 Matthias Daub dkk, Digital Public Services: How to Achieve Fast Transformation at Scale, https://www. mckinsey.com/ industries/public-sector/our-insights/digital-public-services-how-to-achieve-fast- transformation-at-scale#/
39 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
Indonesia merupakan negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, hal ini didasarkan data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah pengguna internet  tersebut  setara  dengan  78,19%  dari  total  populasi  Indonesia  yang  sebanyak 275,77 juta jiwa. 40 Hal ini semakin diperkuat dengan data BPS terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2021  yang mengalami peningkatan sebesar 5,76 dibandingkan dengan Indeks Pembangunan TIK tahun 2020 sebesar 5,59. 41 Lebih lanjut sebanyak  18,83%  rumah  tangga  di  Indonesia  memiliki  minimal  satu  komputer,  seperti desktop, laptop, atau tablet. 42
Meninjau data tersebut maka menjadi peluang besar untuk menggagas pelaksanaan Pemilu  melalui  cara e-voting di  Indonesia. E-voting sendiri  merupakan  suatu  metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat  elektronik. 43 Pemahaman tentang e-voting lebih  mengacu  pada  proses pemanfaatan  perangkat  elektronik  untuk  lebih  mendukung  kelancaran  proses  dan  juga model otomatisasi yang memungkinkan campur tangan minimal dari individu dalam semua prosesnya. 44 Legal, operational and technical standards for e-voting dikemukakan oleh the committee of ministers of the council of the Europe menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki e-voting adalah: transparansi,  verifikasi dan akuntabilitas, serta keandalan. 45
Tujuan dari penerapan e-voting sendiri adalah menyelenggarakan pemungutan suara yang hemat dan berbiaya ringan serta penghitungan suara yang cepat dan transparan. 46
Meskipun terdapat peluang yang besar dalam pengadopsian e-voting di Indonesia tetap perlu dilakukan pertimbangan dari aspek lainnya, seperti sumber daya manusia penduduk dan infrastruktur dan suprastruktur jaringan internet. Terkait dengan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pemilu e-voting , maka diperlukan pendidikan pemilih (voters education) dalam bentuk sosialisasi, ceramah, maupun peningkatan partisipasi masyarakat terhadap  teknologi  baru  yang  akan  diterapkan. Lebih lanjut,  pemerintah  juga  tengah menyiapkan rencana pembangunan satelit multifungsi yang nantinya akan menghubungkan 40  Indonesia baik, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, https:// indonesiabaik.id/infografis/ pengguna-internet-di-indonesia-makin-. tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20 Penyelenggara,orang%20pada%20periode% 202022%2D2023 . diakases pada tanggal 20 Maret 2023.
41 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021, https://www. bps.go.id/publication/2022/09/30/5fe4f0dbccd96d07098c78d3/indeks-pembangunan-teknologi- informasi-dan-komunikasi-2021.html . diakases pada tanggal 20 Maret 2023.
42 Ibid.
43  Slamet Risnanto, “Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command” , Jurnal Teknik Informatika Vol. 10 No. 1, 2017 , hlm. 18. DOI: http:// dx.doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811 .
44  Smith, A.D. dan Clark, J.S, “Revolutionising The Voting Process Through Online Strategies”, Online Information Review , Vol. 29, No. 5, 2005, hlm. 513 . DOI: https://doi.org/10.1108/14684520510628909 .
45 Slamet Risnanto, Ibid.
46 Ibid.
150 ribu titik layanan publik di Indonesia dengan kapasitas 150 gigabyte per detik pada tahun 2023. 47 Hal ini semakin diperkuat dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan jaringan 4G memfokuskan pada daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. 48
Berkaca  dari  berbagai  hal  tersebut  maka  menjadi  keniscayaan  untuk  melaksanakan e-voting di Indonesia. Terlebih, telah ada beberapa daerah yang telah menerapkan e-voting dengan  bekerjasama  dengan  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT)  dengan lingkup pemilihan kepala desa pada Kabupaten Jembrana, Bogor, Boyolali, dan Pemalang. Penerapan e-voting dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  di  Jembrana  dilaksanakan  di empat dusun atau banjar di Desa Mendoyo Dangin Tukad pada 29 Juli 2013. Pilkades ini merupakan e-voting pertama dengan verifikasi e-KTP di Indonesia. 49 Jumlah total pemilih dalam  Pilkades  tersebut  tercatat  sebanyak  2.507  orang  yang  tersebar  di  empat  dusun atau banjar, yakni Banjar Tengah,  Banjar Kebebeng, Banjar Dlod Pempatan,  Banjar Baler Bale  Agung.  Empat  TPS  dengan  metode e-voting pun  dibangun  di  tempat  terpisah,   dan kantor kepala desa dijadikan sebagai posko e-voting atau pusat penayangan tabulasi hasil yang dikirimkan dari tiap-tiap TPS. 50 Sedangkan di Kabupaten Bogor pelaksanaan e- voting diselenggarakan pada 36 desa di 26 kecamatan secara serentak pada 12 Maret 2017. 51 Di Kabupaten  Pemalang  dilaksanakan  pada  tahun  2018,  dengan  menggunakan  sidik  jari. 52
Selanjutnya,  dengan  adanya  wabah  Covid-19,  berimbas  pula  pada  pelaksanaan  Pilkades serentak tahap I tahun 2020 di Kabupaten Boyolali. Meski sempat mengalami penundaan dari jadwal yang ditetapkan, Pilkades akan tetap dilaksanakan dengan tetap menaati protokol kesehatan dengan penerapan e- voting . 53 Pilkades dengan e-voting jelas  menciptakan penghematan yang signifikan. Sebagai contoh pemilihan Pilkades Boyolali dilakukan di 160 desa dengan biaya operasional Pilkades per desanya sebesar Rp 25 juta. 54
47 CNN Indonesia, Kominfo Klaim Infrastruktur Internet RI Berkembang Pesat Kala Pandemi, https://www. cnnindonesia. com/teknologi/20211214200002-213-734069/kominfo-klaim-infrastruktur-internet-ri- berkembang-pesat-kala-pandemi . diakases pada tanggal 20 Maret 2023.
48 Ibid.
49  BPPT.go.id, E-Voting Pilkades Jemberana Sebuah Miniatur Pemilukada, https://www.bppt.go.id/berita- bppt/e-voting-pilkades-jembrana-sebuah-miniatur-pemilukada , diakses pada tanggal 20 maret 2023.
50 BPPT.go.id, Pilkades Kabupaten Jemberana 2507 Warga Mandoyo Berikan Suara Secara E-Voting https:// www.bppt.go.id/berita-bppt/pilkades-kab-jembrana-2507-warga-mendoyo-berikan-suara-secara-e- voting-ii , diakses pada tanggal 20 maret 2023. 51 Bogor.go.id, Pembkab Bogor Selenggarakan Pilkades Seistem E-Voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng, https:// bogorkab.go.id/post/detail/pemkab-bogor-selenggarakan-pilakdes-sistem-e-voting-di-desa- babakan-kecamatan-ciseeng , diakses pada tanggal 20 maret 2023.
52 Jateng.go.id, E- Voting Pilkades di Pemalang yang Pertama Gunakan Sidik Jari, https://jatengprov.go.id/ beritadaerah/e-voting-pilkades-di-pemalang-yang-pertama-gunakan-sidik-jari/ , diakses pada tanggal 20 maret 2023.
53 Boyolali.go.id, Tim Teknis Cek Peralatan E-Voting Pilkades Boyolali, http://boyolali.go.id/news/tim-teknis- cek-peralatan-e-voting-pilkades-boyolali . diakses pada tanggal 20 maret 2023.
54 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
Beberapa daerah tersebut melaksanakan pemilihan dengan e-voting dikarenakan telah  memenuhi  syarat  kumulatif  sebagaimana  yang  terlampir  pada  amar  Putusan  MK Nomor 147/PUU-VII/2009. MK pada tahun 2009 dengan kewenangannya telah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  mencakup perihal  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilihan  daerah  berbasis  teknologi.  Putusan  MK Nomor  147/PUU-VII/2009  berisikan  hasil  pertimbangan  MK  atas  permohonan  pengujian konstitusionalitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945: “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”.
Pada dasarnya, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Dalam hal ini, pemohon berpendapat bahwa hal yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghalangi untuk menggunakan metode pemberian suara pemilihan dengan basis teknologi informasi yang seharusnya  sudah  mempertimbangkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yakni dengan sistem e-voting . Kemudian Para Pemohon mengajukan untuk melegalkan e-voting sebagai transformasi pemilihan umum dari pemilihan umum yang konvensional.
Dalam Amar Putusannya MK menyatakan bahwa kata “mencoblos”  dalam Pasal 88 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  adalah  konstitusional  bersyarat  terhadap  Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat, bangsa,  dan  negaranya”. Berkaitan dengan hal tersebut maka MK menyatakan kata “mencoblos” diartikan juga menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif, yakni dengan (1) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta (3) persyaratan lain sesuai keperluan.
Meninjau  perihal  Putusan  MK  tersebut  mengenai  rekomendasi  bersyarat  tentang pelaksanaan e-voting ,  menunjukan  implementasi  Indonesia  terhadap  misi  internasional
Indonesian  E-Commerce  Association (IDEA),  yakni  perubahan  demokratis  berkelanjutan dengan memberikan ilmu komparatif dalam reformasi demokratis. 55 Hal ini menunjukan pelaksanaan Pemilu e-voting merupakan suatu bentuk transformasi yang memiliki banyak kelebihan, menurut Hardjaloka dan Simarmata, kelebihan penerapan e-voting antara lain: 56
1) Mudah dalam penghitungan. Sistem e-voting dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data, dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu. Selain itu, penggunaan cara konvensional lebih memerlukan waktu dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan.
2) Mudah  dalam  pelaksanaan  pemilihan.  Teknologi  e-voting  memungkinkan  pemilih menghadap  langsung  ke  komputer  untuk  menentukan  pilihan.  Berhadapan  secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas,  ataupun  buta  huruf.  Namun  tantangannya  ada  pada  lingkungan  yang sedikit melek komputer.
3) Mencegah kecurangan. Apabila sistem e-voting sudah terintegrasi dengan e-KTP, maka kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi.
4) Mengurangi  biaya.  Sistem pemilu  konvensional mengharuskan  KPU mencetak surat suara  dalam  jumlah  banyak,  menyediakan  kotak  suara,  serta  kartu  tanda  pemilih. Namun, dengan e-voting, KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang kali untuk pemilihan selanjutnya.
Putusan  dari  MK  tersebut  tentu  membuka  sebuah  terobosan  baru  bagi  Pemilu  di Indonesia  ke  arah  yang  lebih  maju  seperti  negara-negara  yang  telah  menerapkan  sistem e-voting .
Indonesia pada dasarnya sudah memiliki payung hukum untuk penggunaan e-voting , yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Edmon Makarim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah jelas menyatakan bahwa “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan alat bukti hukum yang sah” , lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di  Indonesia”. Sehingga  suatu  informasi  elektronik  dinyatakan  sah  dan  tidak  perlu  untuk
55 International IDEA, “ Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial” , (Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA, 2012), Hlm.2.
56 Hardjaloka dan Simarmata dalam Siti Chaerani Dewanti, Op Cit , hlm. 26-28.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
menunggu dicetak terlebih dahulu baru dinyatakan sah/dijadikan alat bukti menurut hukum acara, tetapi harus diakui nilai hukumnya sejak dalam bentuk original elektroniknya. 57 Hal ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan. Suatu informasi yang originalnya elektronik tidak perlu di hardcopy-kan, demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan, mengenai arsip bukan hanya sesuatu yang di atas kertas. 58
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menyentuh layar monitor yang sudah didesain secara elektronik sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang  akuntabilitas  sistem  terjaga  hal  itu  selayaknya  dapat  dipersamakan.  Selain  itu dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  menjadi  Undang-Undang,  menyatakan  bahwa “Pemberian  suara  untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik” .
2.  Studi Komparatif dengan Negara Pengguna E-Voting (India, Brazil dan Estonia)
Penerapan sistem e-voting dapat membawa keefektifan dan keefisienan dalam proses Pemilu. Argumen ini diperkuat dengan telah diterapkannya sistem e-voting oleh beberapa negara.  Data Architectural,  Engineering  and  Construction  (AEC)  Project menyebutkan bahwa  sudah  terdapat  43  negara  yang  menggunakan  metode  e-voting. 59 Berdasarkan jumlah tersebut dapat dikelompokan penerapan e-voting menjadi 4 kategori, yakni: negara yang mempraktekkan e-voting menggunakan  mesin  pemilihan  (12  negara),  negara  yang mempraktekkan internet voting (7 negara), negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan e-voting (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan e-voting (4 negara). 60 Penerapan e-voting di berbagai negara tersebut mampu mempertahankan aspek demokrasi,  dengan  menggunakan  tahapan  dan  metode  berbeda.  Adapun  negara-negara yang telah menerapkan sistem e-voting pada Pemilu di negaranya antara lain: India, Estonia dan Brazil.
57 Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, “E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011 , hlm. 593. DOI: https://doi.org/10.31078/ jk847
58 Ibid . hlm. 594.
59  Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi, Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara, Universitas Muhammdyah Yogyakarta, hlm.10. DOI: https://zenodo.org/record/1295466 .
60 Ibid.
Pemilihan ketiga negara tersebut dalam studi perbandingan disebabkan alasan bahwa India memiliki kesamaan dengan Indonesia terkait bentuk negara republik dengan jumlah penduduk  terbesar  kedua  di  dunia  dan  wilayah  yang  luas.  Untuk    Brazil  dipilih  karena mempunyai  kesamaan  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  menjadi  negara  maju, negara demokrasi, dan sistem hukum civil law , selain memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk  yang  besar.  Selanjutnya,  Estonia  yang  merupakan negara berbentuk republik dengan  sistem  pemerintahan  demokrasi  parlementer  dengan  multipartai.  Hal  ini  sama halnya dengan Indonesia yang memiliki jumlah partai yang banyak sebagai peserta Pemilu.

## a. India
India  adalah  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia  dunia  berdasarkan  jumlah penduduk  dengan  bentuk  republik  parlementer  federal. 61 Ditinjau  dari  segi  sistem Pemilunya  sangat  mirip  dengan  sistem  Pemilu  di  Inggris,  dengan  daerah  pemilihan yang terdiri atas satu wakil yang anggotanya dipilih menggunakan sistem first-past- the-post . 62 Majelis rendah parlemen nasional (Lok Sabha) yang dipilih secara langsung memiliki  543  daerah  pemilihan  dengan  anggota  tunggal,  yang  masing-masing berpenduduk sekitar dua juta jiwa. 63 Pemilu tingkat negara bagian dan nasional di India diselenggarakan oleh sebuah badan nasional independen yang bernama the Election Commission of India (ECI), lembaga ini diberi kekuasaan luas atas birokrasi dan polisi selama periode Pemilu berlangsung. ECI juga mengawasi pembuatan daftar pemilih yang memenuhi syarat, yang pendaftarannya dilakukan secara otomatis. 64
Sebelum tahun 1998, semua Pemilu di India menggunakan kertas suara, yang mencantumkan nama kandidat dan dicetak pada surat suara. Oleh karenanya untuk membantu  pemilih  yang  buta  huruf,  semua  partai  dan  calon  independen  diberi simbol,  sehingga  para  pemilih  akan  menandai  kotak  di  sebelah  simbol  tersebut. 65
Permasalahan pemilih yang mengalami buta huruf ini kemudian menjadi kekhawatiran utama terkait penggunaan kertas suara tradisional di India. Hal diperkuat dengan data pada tahun 1991 angka buta huruf di India mencapai  48%. 66 Pemilih yang buta huruf banyak mengalami kesulitan untuk menandai surat suara sehingga meningkatkan kemungkinan untuk memberikan suara yang tidak sah, data Pemilu pada tahun 1998, terbilang 1,86% pemilih memberikan surat suara yang tidak sah. 67
61 Zuheir Desai dan Alexander Lee, “Technology and Protest: The Political Effects of Electronic Voting in India”, Cambridge University Press, Journal Political Science Research and Methods, Volume 9 Issue 2, 2019 , hlm. 9. DOI: https://doi.org/10.1017/psrm.2019.51 .
62 Ibid.
63 Ibid.
64 McMillan, Alistair, “The Election Commission Of India And The Regulation And Administration Of Electoral Politics.” Election Law Journal 11 (2), 2012 , hlm. 187–201. DOI: https://doi.org/10.1089/elj.2011.0134 .
65 Zuheir Desai dan Alexander Lee, Op Cit.
66 Ibid.
67 Ibid. hlm. 10.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  serta  untuk  mengurangi  kecurangan yang  terjadi  ketika  Pemilu  dilaksanakan  secara  tradisional,  ECI  memutuskan  untuk menerapkan  penggunaan  mesin  pemungutan  suara  dalam  Pemilu  nasional  pada tahun 1999. 68 Terdapat 45 daerah pemilihan yang dipilih di 17 negara bagian dan 3 wilayah persatuan, diantaranya Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Delhi, dan kota-kota besar  di  banyak  negara  bagian  lainnya  kecuali  satu  daerah  pemilihan  di  Mumbai. 69
Karena keberhasilan penerapan e-voting di berbagai daerah tersebut, ECI selanjutnya memutuskan untuk menerapkan e-voting tersebut secara nasional di seluruh wilayah India  mulai  tahun  2004  dan  seterusnya  dalam  setiap  Pemilu  baik  di  tingkat  pusat, negara bagian, atau lokal. 70
Metode e-voting pada Pemilu di India diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama Electronic Voting Machine (EVM). Menurut Aduri Kishore Reddy, EVM adalah sebuah mesin yang kecil, unit komputer yang sederhana, yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas yang ditempatkan di setiap TPS pada saat Pemilu  diselenggarakan. 71 EVM  disediakan  oleh Electronic  Corporation  of  India dan Bharat Electronics yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah India.
Desain dasar EVM ini mencakup dua bagian utama, yaitu unit pemungutan suara dan unit kontrol. Unit pemungutan suara digunakan oleh pemilih dengan cara menekan tombol suara di sebelah lambang calon yang dipilih nya. Data pilihan tersebut kemudian dikirimkan ke unit kontrol, di mana pilihan tersebut disimpan sebelum total suara untuk setiap bilik dibacakan selama proses penghitungan. 72
Aduri Kishore Reddy juga menjelaskan pemilihan e- voting dibandingkan dengan pemilihan menggunakan kertas dipilih di India karena beberapa alasan, antara lain: (1) Biaya yang lebih murah; (2) Lebih sederhana dan mudah; (3) Alat yang digunakan ( EVM) dapat  bekerja  dengan  baterai,  sehingga  tidak  menemui  kendala  soal  listrik;
(4)  Mengurangi  penggunaan  kertas;  (5)  Mengurangi  jumlah  TPS  karena  dapat menampung banyak pemilih dan (6) Alat yang digunakan dapat kembali dipakai untuk Pemilu selanjutnya. 73 Di samping itu penerapan e-voting di India menggunakan EVM  dimaksudkan  sebagai  bagian  dari  proses  transparansi  publik  dan  mekanisme pengawasan pelaksanaan Pemilu di India.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Wolchok dalam Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi, Ibid , hlm.10.
71 Ibid .
72 Zuheir Desai dan Alexander Lee, Ibid. hlm. 11.
73 Ibid . hlm. 11

## b. Brazil
Brazil memulai proses transisi ke Pemilu berbasi e-voting setelah Pemilu tahun 1994, dan mulai mengembangkan e-voting pada tahun 1996 pada Pemilu lokal di Kota Santa Catarina 74 dimana pada saat itu mesin pemilihan suara dalam proses pemilihan di Brazil dikembangkan dan diuji. Setelah itu, mesin pemilihan suara dengan berbasis Direct  Recording  Electronic (DRE) 75 tersebut digunakan dalam pelaksanaan Pemilu nasional pada tahun 1998, dan menjadi metode yang digunakan pada Pemilu tahun 2000 76 ,  2002,  2004,  dan  2006.  Bahkan,  pada  tahun  2002  lebih  dari  400.000  mesin e-voting telah digunakan di seluruh wilayah Brasil sehingga data hasil Pemilu dapat dihitung secara elektronik yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat setelah Pemilu selesai dalam hitungan menit. 77
Sejak saat itu perubahan pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting melalui  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pemilihan  Brazil Resolution  TSE  No.20.825/2001 yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap entitas Pemilu. 78 Pengaturan mengenai e-voting terdapat dalam Articles 18, 19 and 20 of Law 9.100 yang disahkan pada  tanggal  29  September  1995. 79 Pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa  mengizinkan  TSE  untuk  menggunakan  pemungutan  suara  secara  elektronik. Undang-undang  tersebut  mengharuskan  para  pemilih  memilih  seorang  calon dengan  memasukkan  nomor  calon  pilihan  mereka.  Undang-undang  tersebut  juga mengamanatkan bahwa 120 hari sebelum Pemilu, TSE akan mengizinkan partai politik atau  perusahaan  yang  disewa  oleh  mereka  untuk  mengaudit  kode  yang  digunakan dalam mesin e-voting . 80
Setelah  berturut-turut  melaksanakan  Pemilu  dengan  menggunakan  metode tersebut, sistem voting nasional Brazil berubah khususnya pada sistem operasi yang berjalan pada mesin guna membangun dan meningkatkan sistem voting melalui
74 Ali Rokhman, Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia , Paper Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 2011, hlm.
6.
75 Mesin pemilih dengan berbasis Direct Recording Electronic (DRE) tidak menghasilkan bukti fisik bahwa suara pemilih telah terekam. Dikarenakan terdapat bahaya manipulasi perangkat lunak berskala besar, serta gangguan teknis lainnya yang bisa saja dilakukan oleh staf proses pemilihan saat ini bahkan terdahulu yang tidak terdeteksi. Angelica Mari, Brazilian Government Reiterates e-voting Security , Brazil, https://www.zdnet.com/article/ brazilian-government-reiterates-e-voting-security/ , 76 Tahun 2000 Brazil melaksanakan pemilihan dengan sistem e-voting dan telah dilaksanakan di seluruh Pemilu di negara nya.
77 Ibid.
78  Superior Electoral Court, Electronic Voting: International Advisory , Brazil, http://english.tse.jus.br/ electronic-voting/the-biometrical-system-in-brazil,
79 Ibid.
80 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
kecanggihan software dalam e-voting . 81 Terkait  permasalahan  keamanan, e-voting Brazil fokus pada verifikasi dan identifikasi pemilih yang diimplementasikan dengan penggunaan  identifikasi  biometrik  pada  pemilihan  dengan  mengecek  identitas  dan kartu pemilih. 82
Terdapat  dua  alasan  utama  mengapa  Brazil  menerapkan  sistem e-voting dalam Pemilunya.  Pertama, untuk memerangi kecurangan yang masif dalam proses tabulasi dan penghitungan surat suara. Kedua, untuk mengatasi permasalahan terkait aksesibilitas  Pemilu  dan  rusaknya  surat  suara  dalam  sistem  pemungutan  suara. 83
Karena peraturan Pemilu di Brasil yang rumit, para pemilih sering kali harus memilih dari ribuan calon legislatif. Hal ini membuat tabulasi hasil menjadi tantangan karena sistem pemungutan suara menggunakan kertas melibatkan ratusan ribu penghitung suara. 84

## c. Estonia
Estonia melaksanakan Pemilu parlemen nasional ( Riigikogu ) yang beranggotakan 101 orang, setiap empat tahun sekali. 85 Sejak Estonia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, negara ini telah mengadakan pemilihan parlemen setiap lima tahun. Sistem pemilu dilaksanakan dalam bentuk proporsional daftar terbuka, dimana  pemilih memberikan suara untuk calon yang ada dalam daftar partai, dan partai mendapatkan kursi secara proporsional sesuai dengan perolehan suara. 86
Tahun 2005 menjadi tahun pertama pemilihan langsung dengan menggunakan aplikasi  IT  yang  dilakukan  oleh  Estonia.  Pemilihan  umum  dengan  menggunakan media  internet  dengan  berteknologi blockchain yang bernama “I-Voting” dilakukan Estonia dengan tujuan untuk memilih parlemen. 87 Pelaksanaan I-Voting Estonia dapat dilakukan  dimanapun  tanpa  harus  datang  ke  TPS,  dengan  catatan  memiliki  akses kepada sebuah device dengan  berkoneksi  internet.  Pelaksanaan I-Voting di  Estonia dapat menghasilkan output peningkatan partisipasi penduduk bagi yang tidak memiliki
81  Jose San Martin, Electronic Voting: Brazil , Brazil, Electronic  Voting - Case Study: Brazil (stanford.edu). Diakses pada tanggal 23 Maret 2023. 82  Ace The Electoral Knowledge Network, Countries with e-Voting Projects, http://aceproject.org/ace-en/ focus/e-voting/countries/mobile_browsing/onePag. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
83 Ben Goldsmith dan Holly Ruthrauff, “Case Study Report on Brazil Electronic Voting: 1996 to Present” , (USA: American people through the United States Agency for International Development (USAID), hlm. 236.
84 Ibid.
85 Piret Ehin dkk, Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections, Journal Government Information Quarterly 39, 2022. 101718, hlm. 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101718 .
86 Ibid.
87 Riigikogu adalah badan perwakilan nasional dengan pemilihan anggota setiap 4 tahun sekali. Riigikogu memiliki 101 anggota yang membuat keputusan dan memiliki dampak besar pada pemerintahan. Riigikogu mewakili warga guna memecahkan permasalahan nasional. Tugas penting yang dilakukan antara lain membuat hukum, mengadopsi resolusi, melakukan pengawasan parlemen, serta menjalin hubungan internasional. Riikigoku, What is Riigikogu? , Estonia, What is Riigikogu? - Riigikogu . Diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

## waktu dan komitmen untuk hadir di TPS.
88
Estonia memiliki kerangka hukum dan peraturan komprehensif yang memfasilitasi penerapan I-Voting .  Undang-Undang  Dokumen  Identitas,  yang  diundangkan  pada tahun  1999,  telah  berkembang  dengan  memasukkan  ketentuan  rinci  untuk  kartu identitas  digital,  termasuk  identifikasi  digital  melalui  ID  seluler. 89 Undang-Undang Tanda  Tangan  Digital,  yang  diundangkan  pada  tahun  2000,  mengatur  penggunaan tanda tangan digital yang mengikat secara hukum, serta penyediaan layanan sertifikasi dan penandaan waktu. 90 Undang-Undang Daftar Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  mengatur  penggunaan  data  yang  dicatat  dalam  Daftar Kependudukan, basis data utama negara bagian yang berisi informasi tentang seluruh warga negara dan penduduk Estonia. 91 Sedangkan, ketentuan mengenai pemungutan suara melalui Internet pertama kali dimasukkan dalam serangkaian Undang-Undang Pemilu  yang  diundangkan  pada  tahun  2002,  termasuk  Undang-Undang  Pemilu Riigikogu ,  Undang-undang  Pemilu  Dewan  Pemerintah  Daerah,  dan  Undang-Undang Referendum . 92 Undang-undang tersebut menetapkan periode pemungutan suara awal di mana pemungutan suara elektronik dapat dilakukan, dan mencakup ketentuan dasar yang memungkinkan I-Voting dengan menggunakan kartu identitas digital. 93

## D.   Penutup
Berdasar  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  Pemilu  secara  konvensional masih kurang efektif, dimana banyak masalah berkaitan dengan kekacauan database daftar pemilih, besarnya  anggaran,  serta  lambatnya  proses  penghitungan  dan  tabulasi  data  hasil  perhitungan suara  dari  daerah.  Berkaca  dari  beberapa  ketidakefektifan  tersebut,  maka  diperlukan  adanya alternatif baru mengenai prosedur pelaksanaan Pemilu yang lebih efektif dan efisien. Terlebih saat telah berkembang pada era Society 5.0 yang menitik beratkan pada seluruh kehidupan manusia secara umum akan dibantu oleh TI. Penelitian ini menawarkan suatu gagasan untuk melaksanakan e-voting yang  berpijak  pada  adanya  Putusan  MK  No.147/PUU-VII/2009.  Selanjutnya,  dengan adanya perbandingan proses pelaksanaan e-voting di India, Brazil dan Estonia yang menunjukan keberhasilan ketiga negara tersebut melaksanakan e-voting dan menghantarkan pada peningkatan partisipasi  pemilih,  memperkecil  peluang  kecurangan,  pembiayaan  yang  lebih  murah,  lebih sederhana dan mudah, serta alat yang digunakan dapat kembali dipakai. Hal ini yang kemudian dapat menjadi daya ukur kemampuan untuk belajar serta memilah hal-hal apa saja yang dapat atau tidak diterapkan jika Indonesia melaksanakan Pemilu menggunakan e-voting .
88  Ero Liivik, Referendum in the Estonian Constitution: Historical and Comparative Aspects, Juridica International, Vol. XVIII, 2011 , https://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2011_XVIII_17. pdf . hlm.19.
89 Piret Ehin dkk, Ibid . hlm 3.
90 Ibid.
91 Ibid. hlm. 4. 92 Ibid. hlm. 4.
93 Ibid.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ben Goldsmith and Holly Ruthrauff, “Case Study Report on Brazil Electronic Voting: 1996 to Present” , (USA: American people through the United States Agency for International Development (USAID).
International  IDEA,  “ Memperkenalkan  Pemilihan  Elektronik:  Pertimbangan  Esensial” , Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA, 2012.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Kesebelas . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
M. B. Zubakhrum Tjenreng. Pilkada Serentak , Penguatan demokrasi di Indonesia . Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.Cet Kelima . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Suherman dkk, Industry 4.0 vs Society 5.0 , Banyumas: Pena Persada, 2020.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Ali  Rokhman, Prospek  dan  Tantangan  Penerapan  E-Voting  di  Indonesia ,  Paper  Seminar Nasional  Peran  Negara  dan  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Demokrasi  dan Masyarakat Madani di Indonesia, 2011.
Ero  Liivik,  Referendum  in  the  Estonian  Constitution:  Historical  and  Comparative  Aspects, Juridica  International,  Vol.  XVIII,  2011 ,  https://www.juridicainternational.eu/public/ pdf/ji_2011_XVIII_17.pdf.
Jeni  Danurahman  dan  Eny  Kusdarini, Dampak  Pandemi  Coronavirus  Disease  (Covid-19) dalam Perspektif Hukum di Era Digital , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, DOI: https://10.14710/mmh.50.2.2021.151-160.
Loura  Hardjaloka  dan  Varida  Megawati  Simarmata,  “E-Voting:  Kebutuhan  vs.  Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”, Jurnal  Konstitusi,  Volume  8,  Nomor  4,  Agustus  2011 , DOI: https://doi.org/10.31078/jk847.
Maya  Yunus  dan  Margono  Mitrohardjono, Pengembangan  Teknologi  di  Era  Industri  4.0 dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Baitul Maal , Jurnal Tahdzibi: Manajemen  Pendidikan  Islam  Volume  3  No.  2  November  2018,  DOI:  https://doi. org/10.24853/tahdzibi.3.2.129-138.
McMillan, Alistair, “The Election Commission Of India And The Regulation And Administration Of Electoral Politics.” Election Law Journal 11 (2), 2012 , DOI: https://doi.org/10.1089/ elj .2011.0134.
Moh. Ansori, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Wajah Hukum, 3 (1), 74. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i1.57.
Muhammad  Habibi  dan  Achmad  Nurmandi,  Dinamika  Implementasi  E-Voting  di  Berbagai Negara,  Universitas  Muhammadiyah  Yogjakarta,  DOI:  https://zenodo.org/ record/1295466.
Piret Ehin dkk, Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections, Journal Government Information Quarterly 39, 2022. 101718, DOI: https://doi.org/10.1016/j. giq.2022.101718.
Warjiyati,  “Calon  Perseorangan  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah ”.  Jurnal  Hukum dan  Perundangan  Islam  Al  Daulah ,  4  (01),  (2014),  DOI:  https://doi.org/10.15642/ ad.2014.4.01.112-135.
Siti  Chaerani  Dewanti,  Wacana  Penggunaan  E-Voting  Pada  Pemilu, Info  Singkat  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019 , 26. https://berkas. dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-1946.pdf.
Slamet Risnanto, “Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short  Message  Service  dan  At  Command” ,  Jurnal  Teknik  Informatika  Vol.  10  No.  1, 2017 , DOI: http://dx.doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811.
Smith,  A.D.  dan  Clark,  J.S,  “Revolutionizing  The  Voting  Process  Through  Online Strategies”, Online  Information  Review , Vol.  29,  No.  5,  2005, DOI:  https://doi. org/10.1108/14684520510628909.
Zuheir Desai dan Alexander Lee, “Technology and Protest: The Political Effects of Electronic Voting  in  India”, Cambridge  University  Press,  Journal  Political  Science  Research  and Methods, Volume 9 Issue 2, 2019 , DOI: https://doi.org/10.1017/psrm.2019.51.
C. Internet
Ace The Electoral Knowledge Network, Countries with e-Voting Projects, http://aceproject. org/ace-en/focus/e-voting/countries/mobile_browsing/onePag.
Angelica Mari, Brazilian Government Reiterates e-voting Security, Brazil, https://www.zdnet. com/article/ brazilian-government-reiterates-e-voting-security/.
Badan  Pusat  Statistik,  Indeks  Pembangunan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  2021, https://www. bps.go.id/publication/2022/09/30/5fe4f0dbccd96d07098c78d3/indeks- pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2021.html.
Bogor.go.id,  Pembkab  Bogor  Selenggarakan  Pilkades  Seistem  E-Voting  di  Desa  Babakan Kecamatan Ciseeng, https:// bogorkab.go.id/post/detail/pemkab-bogor- selenggarakan-pilakdes-sistem-e-voting-di-desa-babakan-kecamatan-ciseeng.
Boyolali.go.id,  Tim  Teknis  Cek  Peralatan  E-Voting  Pilkades  Boyolali,  http://boyolali.go.id/ news/tim-teknis-cek-peralatan-e-voting-pilkades-boyolali.
BPPT.go.id, E-Voting Pilkades Jemberana Sebuah Miniatur Pemilukada, https://www.bppt. go.id/berita-bppt/e-voting-pilkades-jembrana-sebuah-miniatur-pemilukada.
--------------,  Pilkades  Kabupaten  Jemberana  2507  Warga  Mandoyo  Berikan  Suara  Secara E-Voting https://www.bppt.go.id/berita-bppt/pilkades-kab-jembrana-2507-warga- mendoyo-berikan-suara-secara-e-voting-ii.
S E B A G A I   H A S I L   P U T U S A N   M A H K A M A H   KO N S T I T U S I     N O M O R   1 4 7 / P U U - V I I / 2 0 0 9
CNN Indonesia, Kominfo Klaim Infrastruktur Internet RI Berkembang Pesat Kala Pandemi, https://www.cnnindonesia.  com/teknologi/20211214200002-213-734069/kominfo- klaim-infrastruktur- internet-ri-berkembang-pesat-kala-pandemi .
--------------, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di pemilu 2019”, https://www. cnnindonesia.com /nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps- panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019.
Cloudcomputing.id, Indonesia Masuki Persaingan AI Dunia, https://www.cloudcomputing. id/berita/indonesia-masuki-persaingan-ai- dunia .
Dwi Hadya Jayani, Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi Covid-19, https:// databoks.katadata.co.id/ datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia- meningkat-saat-pandemi-covid19#:~:text=Badan%20Pusat%20  Statistik%20(BPS)%20 melaporkan,yang%20sebesar%2073%2C75%25.
FEB UGM, Meningkatnya Eksistensi Transformasi Digital Akibat Pandemi Covid-19, https:// feb.ugm.ac.id/id/  berita/3618-meningkatnya-eksistensi-transformasi-digital-akibat- pandemi-covid-19.
Humas Ditjen PP Kemenkumham, Digitalisasi Peraturan Perundang-Undangan, https://ditjenpp. kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4539: digitalisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=268&Itemid= 73&lang=en.
Humas Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Transformasi Digital di Mahkamah Agung  Harus  Dikelola  Secara  Terpadu,  https://www.mahkamahagung.go.id  /id/ berita/5909/wakil-ketua-mahkamah-agung  transformasi-digital-di-mahkamah-agung- harus-dikelola-secara-terpadu.
Indonesia  baik,  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Makin  Tinggi,  https://indonesiabaik.id/ infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-.tinggi#:~:text= Berdasarkan%20 hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,orang%20pada%20periode% 202022%2D2023.
Jateng.go.id,  E-Voting  Pilkades  di  Pemalang  yang  Pertama  Gunakan  Sidik  Jari,  https:// jatengprov.go.id/ beritadaerah/e-voting- pilkades-di-pemalang-yang-pertama- gunakan-sidik-jari/.
Jose  San  Martin,  Electronic  Voting:  Brazil,  Brazil,  Electronic  Voting  -  Case  Study:  Brazil (stanford.edu).
Kominfo, Kominfo Singgung Digitalisasi Pemilu Saat Bertemu KPU, https://aptika.kominfo. go.id/ 2022/03/kominfo-singgung-digitalisasi-pemilu-saat-bertemu-kpu/.
--------------,  Pemerintah  Kebut  Digitalisasi  Layanan  Publik,  https://www.kominfo.go.id/ content/detail/47280/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik/0/artikel.
KPU  RI,  Informasi  Seputar  Pemilihan  Umum  2024,  https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/ Peserta_pemilu.
Matthias Daub dkk, Digital Public Services: How to Achieve Fast Transformation at Scale, https://www.mckinsey.com/ industries/public-sector/our-insights/digital-public- services-how-to-achieve-fast-transformation-at-scale#/.
Riikigoku, What is Riigikogu?, Estonia, What is Riigikogu? - Riigikogu.
Superior Electoral Court, Electronic Voting: International Advisory, Brazil, http://english.tse. jus.br/electronic-voting/the-biometrical-system-in-brazil
Tempo.co, Sejarah Pemilu di Indonesia dari masa Parlementer, Orde baru, dan Reformasi, https://nasional.tempo.co/ read/1568863/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa- parlementer-orde-baru-reformasi/full&view=ok.
--------------, Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022 Ini Urutannya, https://nasional.tempo. co/read/1601415/7 -tahapan-pemilu-2024-dimulai-14-juni-2022-ini-urutannya.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan.
Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Tahapan  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

## BIODATA PENULIS
Andri  Setiawan,  S.H. menyelesaikan  studi  Sarjana  Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.  Saat  ini  bekerja  sebagai  Analis  Hukum  Ahli  Pertama  pada  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Hukum dan HAM. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan adalah:
 2021,  Urgensi  Penerapan  Constitutional  Complaint  di  Indonesia:  Suatu  Kajian  Hak  Asasi Manusia – Jurnal PUSKAPSI Law Review Vol. 1 Issue II Desember 2021.
 2021, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang- Undang oleh Mahkamah Agung - Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 Maret 2021.
 2021, Pancasila Sebagai Nilai Dasar Anti Korupsi dalam Penanganan Covid-19 - Buku Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan.