## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI
Oleh : Suhaila Zulkifli 1
Tim :
(Ardhiya Ega Pramono, Qoni Alexandra Fadillah Shelyza Azura Alfian) 2

## Abstract
Marriage  is  one  of  the  Sunnahtullah  that applies  to  all  creatures  created  by  Allah SWT, including humans, animals and plants. Marriage  is  defined  as  an  agreement between  men  and  women.  Many  families experience destruction because each individual runs without a clear guideline, as contained  in  Islamic  teachings  about marriage. Divorce is essentially a process in which the relationship between husband and wife  does  not  meet  harmony  in  marriage anymore.  Regarding  the  definition  of divorce, the marriage law does not regulate explicitly,  but  only  determines  that  divorce is  only  one  reason  for  the  breakup  of marriage  besides  other  causes,  namely death  and court  decisions. In this study, the author's team discussed a problem regarding  the  termination  of  marriage caused by a husband who is married without his  wife's  permission.  The  research  is  a normative  juridical  study  using  legislation review approach, and this study also applies primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  The  writing  technique  made  by the writing team is descriptive analytical by which  the  obtained  data  is  then  arranged systematically  to  be  subsequently  analyzed to reach a conclusion.
Keywords: marriage, polygamy, divorce
2 Mahasiswa FH UNPRI

## Abstrak
Perkawinan merupakan salah satu Sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan diartikan  sebagai  perjanjian  antara  laki-laki  dan perempuan. Banyak keluarga mengalami kehancuran karena tiap-tiap individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas,
sebagaimana  terdapat  dalam  ajaran  Islam tentang
perkawinan.Perceraian pada hakekatnya  adalah  suatu  proses  dimana hubungan  suami  isteri  tidak  ditemukannya  lagi keharmonisan  dalam  perkawinan.  Mengenai definisi  perceraian  undang-undang  perkawinan tidak  mengatur  secara  tegas,  melainkan  hanya menetukan  bahwa  perceraian  hanyalah  satu sebab  dari  putusnya  perkawinan,  di  samping sebab  lain  yakni  kematian  dan  putusan pengadilan.  Dalam  penelitian  ini,  tim  penulis membahas  tentang  suatu  masalah  mengenai putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh suami  yang  melakukan  pernikahan  tanpa adanya  izin  dari  istri.  Adapun  peneletian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan memakai pendekatan kajian perundang- undangan  dan  dalam  penulisan  ini  juga menggunakan bahan hukum baik bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  penulisan yang  dibuat  oleh  tim  penulis  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  data  yang  diperoleh  kemudian disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan.
Kata kunci: perkawinan, poligami, perceraian
A. Latar Belakang  Masalah .
Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan  dan  menikmati  indahnya  hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami  ataupun  istri.  Tentu  semua  orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah  yang  penuh  cinta,  kasih  sayang,  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
juga dipenuhi keberkahan
dari
Allah
SWT.Sudah  menjadi  kodrat  alam  bahwa  dua orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang berbeda  (laki –laki  dan  perempuan),  ada  daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.
Perkawinan  mempunyai  tujuan  sebgaimana keinginan  manusia  untuk  membina  kehidupan yang  rukun,  tenteram,  dan  bahagia  dalam suasana  cinta  kasih  dari  dua  jenis  makhluk ciptaan Allah SWT., dengan terpeliharanya lima aspek al-maqashid al-khamsah atau al-maqasid al- syari’ah, yaitu memelihara (1) agama ( hifz al- din ),  (2)  jiwa (hifz  al-nafs ),  (3)  akal (hifz  al- ‘aql ), (4) keturunan ( hifz al-nasab ), dan (5) harta ( hifz al-mal ).  Bahkan,  Allah  SWT,  melarang  kepada hamba-Nya untuk membujang 3 .
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  literatur fiqh  berbahasa  arab  disebut  dengan  dua  kata, yaitu  nikah  dan  zawaj.  Kedua  kata  ini  yang terpakai  dalam  kehidupan  sehari-  hari  orang arab  dan  banyak  terdapat  dalam  Al- Qur’an  dan hadis Nabi.Hukum Islam mengatur agar perkawinan  itu  dilakukan  dengan  akad  atau perikatan  hukum  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki- laki.  Kata  nikah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang mengandung arti al- wathi’ dan al-dhammu wa al jam’u atau ‘ibarat  ‘an  al-wathi’  wa  al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indoesia  arti kata  nikah  itu  sendiri  adalah  ikatan  (akad) perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hukum dan ajaran agama 4 .
Perkawinan  dalam  bahasa  Indonesia, berasal  dari  kata  kawin,  yang  kemudian  diberi imbuhan  awalan  “per”  dan  akhiran  “an”.  Istilah yang sama kata kawin ialah nikah, apabila diberi
3 H.  Mahmudin  Bunyamin  dan  Agus  Hermanto, Hukum  Perkawinan  Islam,  CV  Pustaka  Setia,  2017, hal v
4 https://kbbi.web.id/nikah
imbuhan  awalan  “per”  dan  akhiran  “an”  yang menjadi  kata  pernikahan.  Perkawinan  atau pernikahan  diartikan  sebagai  perjanjian  antara pihak  laki-laki  dengan  pihak  perempuan  untuk membentuk  suatu  ikatan  yang  dilakukan  sesuai ketentuan  hukum  dan  ajaran  agama.Menurut istilah,  sebagian  besar  para  ulama  fikih memberikan defenisi nikah dalam kontekshubungan  biologis  berdasarkan  makna etimologis 5 .
Menurut  T.  Jafizham  dengan  mengutip pendapat  para  ahli  dari  berbagai  golongan  dan bangsa  menetapkan  bahwa  perkawinan  adalah suatu ikatan persahabatan yang baik dan teratur dalam  suatu  rumah  tangga  bahagia.  Hazairin mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah  hubungan  seksual.  Menurutnya  tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.Ibrahim Hosen mendefinisikan perkawinan  sebagai  akad  uang  dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.  Secara  lebih  tegas  perkawinan  juga dapat  didefenisikan  sebagai  hubungan  seksual (bersetubuh).
Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  yang penting  dalam  kehidupan  manusia,  terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan  jalan  yang  mulia  untuk  mengatur kehidupan  rumah  tangga  dan  keturunan. Keluarga  sakinah  merupakan  kebutuhan  setiap manusia  karena  keluarga  sakinah  merupakan keluarga  yang  terbentuk  dari  pasangan  suami istri menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan  hak  dan  kewajiban  rumah  tangga serta  mendidik  anak  dalam  suasana  bahagia. Akan  tetapi,  tidak  semua  rumah  tangga  bisa menghasilkan  kebahagiaan.  Akan  ada  banyak
5 Mahmud  Yunus  Daulay  dan  Nadrlah  Naimi, Studi Islam , Medan: Ratu Jaya, 2012, hal. 9-10

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
cobaan  dan  juga  tantangan  dalam  masing- masing keluarga.
Tahir  Mahmood  memberikan  defenisi  yang menarik  tentang  perkawinan,  yaitu  perkawinan sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan  wanita  yang  masing-masing menjadi  suami da istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup  dan  membangun  keluarga  dalam  sinaran Ilahi 6 .
Banyak  keluarga  mengalami  kehancuran karena  tiap  individunya  berjalan  tanpa  adanya pedoman  yang  jelas,  sebagaimana  terdapat dalam  ajaran  Islam  tentang  perkawinan.  Jika kedua  belah  pihak  mau  kembali  pada  tuntutan Islam, sudah pasti semua kesulitan dapat diatasi dengan  mudah.  Allah  SWT,  dalam  kitab-Nya dan  Rasulullah  SAW  dalam  sunnahnya  telah memberikan  aturan  serta  prinsip-prinsip  yang berharga  untuk  umatnya,  terkhusus  dalam mengatasi  perselisihan  rumah  tangga.Oleh sebab  itu,  agar  terwujud  keluarga  yang sakinah,mawaddah,wa  rahmah, setiap  keluarga harus  menyikapi  rambu-rambu  yang  sudah diatur dalam agama Islam 7 .
Perceraian  disebut  sebagai  perkara  halal yang dibenci Allah SWT. Suami yang menceraikan  istrinya  disebut  dengan  talak. Sebaliknya,  istri  yang  menggugat  cerai  para suaminya  dengan  jalur  pengadilan  disebut dengan  khulu'  (dengan  memberikan  tebusan) atau  fasakh  (tanpa  tebusan).  Talak  dan  khulu' adalah  jalan  akhir  yang  dapat  ditempuh  jika suami-istri tidak bisa mempertahankan keharmonisan    rumah  tangganya.Dalam  kajian Islam, ada beberapa uzur syar'i yang menjadikan  istri  boleh  mengajukan  khulu'  atau
6 Ibid , hal. 12 7 Dalam Islam, Perceraian Menurut Islam ,2017,<https://dalamislam.com/hukum- islam/perceraian-menurut-islam >,[20/04/18]
fasakh  kepada  suaminya.  Misalkan,  si  suami sudah  lama  menghilang  tiada  kabar  berita.  Si istri yang tidak ridha boleh mengajukan khulu' ke pengadilan  agama.  Hal  ini  berdalil  dari  taqrir Umar bin Khattab RA semasa menjadi khalifah.
Perceraian  yang  tertera  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dapat  dipastikan  berdasar pada  syariat  Islam  dan  hukum  fikih,  baik  klasik maupun  menurut  kearifan  lokal.  Secara  garis besarnya,  perceraian  yang  diatur  oleh  KHI sebagai  hukum  materil  Peradilan  Agama  di Indonesia  adalah  cerai  talak,  cerai  gugat,  dan khulu’.  Dalam  pasal  117  disebutkan,  talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan  Agama  yang  terjadi  salah  satu sebab  putusnya  perkawinan,  dengan  cara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  129,  130 dan  131.  Dalam  pasal  132  disebutkan,  gugatan perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali  isteri  meninggalkan  tempat  kediaman bersama tanpa izin.
Walaupun  perceraian  adalah  perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh  melakukan  perceraian  apabila  berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan  lagi.  Kendati  demikian  apabila berbagai  cara  yang  telah  ditempuh  tidak membawa  hasil  yang  baik,  maka  perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing- masing.
Dalam  hal  perkawinan,  suami  dan  istri memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami maupun istri, maka salah satu pihak baik suami ataaupun istri berhak mentalak atau menggugatcerai  pasangannya.Adapun  alasan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
percerian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo  Pasal 19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:
Pasal  39  ayat  1  UU   No.  1  tahun  1974 tentang Perkawinan:
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.
Alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar untuk perceraian adalah:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabok,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.  Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa izin  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan  yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3.  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau,  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/isteri;
6.  Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah-tangga;
Meskipun  perceraian  itu  dibenarkan,  baik menurut Hukum Islam  maupun menurut UU No 1  Tahun  1974,    namun  perceraian  itu  tidak dapat  dilakukan  secara  semena-mena.Oleh karena  itu  perceraian  baru  dapat  dilakukan seperti  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.Secara  yuridis,  alasan    perceraian sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  39  UU No  1  Tahun  1974,  bahwa  untuk  melakukan perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa antara  lain    antara  suami  istri  itu  tidak  dapat hidup rukun sebagai suami istri.

## A.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  disampaikan,  maka  rumusan  masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
1.  Bagimana  ketentuan  hak  dan  kewajiban suami  istri  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam serta  Undang-Undang  No.  1  Tahum  1974 Tentang perkawinan ?
2.  Bagaimana syarat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ?
3.  Bagaimana  analisis  terhadap  pertimbangan hukum  hakim  dalam  putusan  nomor: 1614/PDT.G/2017/ PA.MDN ?

## B. Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  dalam  penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis  normatif yang bersifat  deskriptif  analitis,  karena  diharapkan mampu  memberi  gambaran  secara  rinci, sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai  segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti,  yakni  kaitannya  dengan  perceraian dengan  alasan  adanya  perceraian  akibat  suami menikah  lagi  tanpa  izin  istri  dan  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka  atau  data  sekunder  berkaitan  dengan perceraian akibat suami menikah lagi tanpa izin istri. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah  peneletian  kepustakaan,  yaitu  penelitian terhadap data sekunder.
Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka.  Data sekunder ini mencakup:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan;
2)  Kompilasi Hukum Islam.
b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang  digunakan  untuk  mendukung  bahan hukum  primer,  diantaranya  berasal  daripara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
karya  sarjana,  jurnal,  serta  buku-buku kepustakaan  ynag  dijadikan  referensi  untuk mendukung penelitian ini.
Penyusunan  artikel  jurnal  ini  meneliti dengan  memakai  teknik  pengumpulan  data yang berupa studi kepustakaan, dimana penelitiannya  dilakukan  dengan  menganalisa dan  mempelajari  buku  perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan berkaitan dengan perceraian akibat suami menikah lagi tanpa izin istri.
Analisa  data  merupakan  inti  dari  dalam penelitian  penulisan  artikel  jurnal  ini  sebab pokok  permasalahandalam  artikel  ini  dijawab dengan  menganalisa  secara  kualitatif,  untuk memperoleh  data  yang  sudah  dikumpulkan kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai  putusnya  perkawinan  akibat  suami menikah lagi tanpa izin istri.

## C.  Hasil Penelitian
Perkawinan  akan  menimbulkan  suatu  hak dan  kewajiban  bagi  kedua  pengantin,  yaitu pengantin  laki-laki  akan menjadi  seorang  suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga sedangkan bagi pengantin wanita akan menjadi istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Antara suami  dan  istri  tersebut  terdapat  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk membentuk  sebuah  keluarga  bahagia,  kekal, dan sejahtera.
Timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan  istri  dalam  kehidupan  rumah  tangga  yaitu dapat  dilihat  dalam  ayat  Al- Qur’an  dan  hadis Nabi.  Contoh  dalam  Al-Quran,  terdapat  pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang artinya:
“ Bagi  istri  itu  ada  hak-hak  berlindung dengan kewajiban-kewajibanya secara
makruf  dan  bagi  suami  setingkat  lebih  dari istri.”
Ayat  ini  menerangkan  bahwa  istri  memiliki hak dan istri juga memiliki kewajiban. Kewajiban istri  merupakan  hak  bagi  suami.  Hak  istri semisal  hak  suami  yang  dikatakan  dalam  ayat ini  mengandung  arti  hak  dan  kedudukan  istri semisal  atau  setara  atau  seimbang  dengan  hak dan kedudukan istri.Undang-Undang No. 1Tahun  1974  Tentang  Perkawinan    dan Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menjelaskan  hak dan kewajiban suami istri. Hal ini terdapat dalam Bab  VI  Pasal  30  sampai  dengan  pasal  34  UU Perkawinan  dan  Bab  XII  Pasal  77  sampai dengan  Pasal  84  KHI.Pasal  30  UU  Perkawinan menerangkan:
“Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”
Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  77 Kompilasi hukum islam.
Pasal 31 UU Perkawinan menegaskan:
1) “Hak  dan  kedudukan  suami  dan  istri adalah  seimbang  dalam  kehidupan rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup bersama dalam masyarakat;
2) Masing-masing  pihak  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum
3) Suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri adalah ibu rumah tangga.”
Ketentuan  tersebut  diatur  pula  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  79  bagian Kedua tentang Kedudukan Suami istri.
Selanjutnya, dalam pasal 32 UU Perkawinan menerangkan:
1) “Suami istri mempunyai tempat kediaman  yang  tetap  yang  ditentukan bersama; 2)  Rumah tempat kediaman yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini ditentukan oleh suami istri bersama.”
Isi  dari  Pasal  32  UU  Perkawinan    tersebut, dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dituangkan dalam Pasal 78.
Pasal 33 UU Perkawinan mengaskan:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Suami  istri  saling  cinta-mencintai,  hormat- menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin.”
Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (2).
Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan: 1)  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  keperluan  hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2)  Istri  wajib  mengatur  urusan  rumah tangga sebaik-baiknya;
3)  Apabila  salah  satu  pihak  melalaikan segala  kewajiban  masing-masingmaka pihak  lain  berhak  mengajukan  gugatan kepada pengadilan.
Adapun  ayat  (3)  isi  dan  bunyinya  sama dengan  ayat  (5)  Pasal  77  Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia.Pengaturan tentang ketentuan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibandingkan  dengan  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Karena Kompilasi  Hukum  Islam  dirumuskan  17  tahun lalu sejak UU Perkawinan dikeluarkan. Sementara  dalam  UU  Perkawinan  pengaturan hak dan suami istri bersifat umum.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal  38  bab  VII  tentang  putusnya  perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:
1.  Kematian; 2.  Perceraian; dan
3.  Atas keputusan Pengadilan.
Pasal  39  UU  Perkawinan  menerangkan juga bahwa:
1.  Perceraian hanya dapat dilakukan didepan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2.  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun sebagai suami istri.
3.  Tata  cara  perdamaian  didepan  sidang
Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri.
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perceraian dilakukan oleh suami ataupun istri karena sebab yang  dibenarkan  oleh  pengadilan  melalui persidangan.  Pengadilan  mengadakan  upaya perdamaian  dengan  memerintahkan  kepada pihak  yang  akan  bercerai  untuk  memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak  istri  dapat  mengadakan  perdamaian secara  internal,  dengan  musyawarah  keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Jika  perdamaian  yang  disarankan  oleh majelis  hakim  Pengadilan  dan  oleh  pihak-pihak lain  tidak  memberikan  solusi,  rumah  tangga akan  lebih  mudarat  jika  dilanjutkan  dan perceraian  pun  akan  diputuskan.  Merujuk Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  Pasal  19  mengatakan  bahwa  salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangganya. 8 Ada  dua macam  perceraian,  yaitu  perceraian    dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian  dengan  gugatan  biasa  disebut  cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan  perkawinan  menurut  agama islam dan bukan beragama islam.Dalam pokok- pokok  hukum  perdata,  sebagaimana  Subekti, menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan  perkawinan  dengan  putusan hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  itu.  Alasan  yang  sah  dalam perceraian  adalah  zina  ( overspel ),  ditinggalkan dengan sengaja ( kwaadwillige verlating ), penghukuman  yang  melebihi  5  tahun  karena
8 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim ,  bandung: Pustaka Setia, 2013, hal.50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipersalahkan melakukan kejahatan, dan penganiayaan  berat  atau  membahayakan  jiwa hal ini diatur dalam Pasal 209 BW.MenurutUndang-undang  perkawinan  dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan sidang pengadilan,
Djaren Saragih mengatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya kepada  pengadilan  sesuai  dengan  tempat tinggalnya.  Surat  itu  harus  disertai  dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  14  PP  9/1975 9 .Djaren Saragih, menambahkan juga bahwa pihak-pihak yang  terlibat  perceraian  yang  mengajukan perceraiannya berdasarkan agama islam adalah pada  saat  jatuhnya  putusan  pengadilan  agama, sedangkan  perceraian  yang  didasarkan  pada hukum  agam  yang  bukan  islam  adalah  sejak saat  pendaftaran  keputusan  pengadilan  didaftar pencatatan  di  kantor  pencatatan  oleh  pegawai pencatat (Pasal 34 PP 9/1975).
Perceraian dengan gugatan yang dimaksudkan  dalam  Pasal  20  sampai  dengan Pasal  34,  peraturan  pelaksanaan  ini  dapat berlaku bagi seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaanya  selain  agama  islam.Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun  hanya  boleh  dipergunakan  sebagai jalan terakhir,  sesudah  usaha  perdamaian  telah dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  ada jalan  lain  kecuali  hanya  perceraian  itu.
9 Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun 1975  menyatakan “Seorang  suami  yang  telah melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam, yang  akan  menceraikan  isterinya,  mengajukan  surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan  bahwa  ia  bermaksud  menceraikan isterinya  disertai  dengan  alasan-alasannya  serta meminta  kepada  Pengadilan  agar  diadakan  sidang untuk keperluan itu.”
Perceraian  hanya  sebagai way  out atau  pintu darurat semata-mata 10 .
Tertibnya  suatu  hukum  berkaitan  dengan substansi perbuatan subyek hukum. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dalam perspektif Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Secara sistematis,  undang-undang  menetapkan  bahwa perceraian  adalah  bubar  atau  putusnya  ikatan perkawinan  suami  isetri;  alasan-alasan  yang dikemukakan  oleh  suami  isteri  disidangkan didepan majelis hakim dipengadilan; pengadilan memerintahkan  agar  suami  isteri  melakukan upaya  yang  mendamaikan  dan  memikirkan dampak negatif dari perceraian.
Pengadilan  menyimpulkan  bahwa  suami isteri  yang  hendak  bercerai  sudah  tidak  dapat didamaikan  dan  jika  perceraian  lebih  maslahat dibandingkan mempertahankan rumah tangganya maka perceraian pun akan diputuskan; putusnya ikatan perkawinan dinyatakan  sah jika  akta  cerainya telah  diterima oleh  kedua  belah  pihak  dan  telah  dicatat dikantor pencatatan sipil.
Suami  isteri  yang  telah  bercerai  dapat melakukan  rujuk,  sepanjang  bukan  merupakan gugat cerai karna nusyuz tetapi cerai talak yang bukan  merupakan  talak  tiga.  Dalam  kajian hukum  Islam  (yang  terdapat  dalam  KHI),  istilah cerai  gugat  berbeda  dengan  yang  terdapat dalam  UUPerkawinan  maupun  PP  9/1975.  Jika dalam UUPerkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau  istri, mengenai  gugatan  cerai menurut  KHI adalah  gugatan  yang  diajukan  oleh  istri sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  132 ayat (1) KHI yang berbunyi:
10 M.Djamil  Latif, Aneka  Hukum  Perceraian  Di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.120.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“ Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya  pada Pengadilan  Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan  tempat  kediaman  tanpa  izin suami.”
Gugatan  perceraian  itu  dapat  diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap  tidak  mau  lagi  kembali  ke  rumah kediaman  bersama  (Pasal  133  ayat  (2) KHI).Tata  cara  pelaksanaan  perceraian  diatur oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa:
“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan  menurut  agama  islam,  yang akan  menceraikan  isterinya,  mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya,  yang  berisi  pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai  dengan  alasan-alasannya  serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
Pasal  14  diatas  memberi  penjelasan kepada  pihak  suami  ata  isteri  yang  hendak melakukan  perceraian  tentang  langkah  pertama yang  harus  dilakukan,  yakni  mengajukan  surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus
melaksanakan  sidang  sesuai  keperluan  yang dimaksud.
Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambat 30 hari memanggil para pihak, yakni pengirim surat dan isterinya  untuk  meminta  penjelasan  mengenai isi  suratnya  (Pasal  15  PP  9/1975).  Apabila dianggap  cukup  alasan,  pengadilan  akan menggelar  sidang  untuk  menyaksikan  sidang perceraian  para  pihak  (Pasal  16).  Apabila sidang  telah  selesai  dilaksanakan,  maka  ketua pengadilan  akan  membuat  surat  keterangan tentang  kejadian  perceraian.  Surat  keterangan
perceraian  akan  dikirimkan  kepada  pegawai pencatat  ditempat  perceraian  terjadi  untuk diadakan  pencatatan  perceraian  (Pasal  17  PP 9/1975).  Perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada saat  perceraian  dinyatakan  didepan  sidang pengadilan (Pasal 18 PP 9/1975).
Lain  halnya  dengan  cerai  gugat,  adapun tata  pelaksanaannya  dalam  PP  Nomor  9  tahun 1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 20 ayat (1) menyatakan:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami atau isteri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi t empat kediaman tergugat.”
Pasal  21-22  ayat  (1)  PP  No  9  Tahun  1975 dijelaskan  juga  tentang  gugatan  perceraian yang  harus  diproses  di  pengadilan,  sehingga segala  bentuk  perceraian  yang  diluar  sidang pengadilan,  secara  legal  dan  formal  dinyatakan tidak sah.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  perceraian diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  atau  istilah  lainnya Burgelijk  Wetboek termuat  dalam  bab  10.  Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan, yaitu  karena  kematian,  karena  keadaan  tidak hadir  suami  atau  istri  selama  10  tahun,  diikuti dengan  perkawinan  baru  istrinya/sumaminya sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam bagian  kelima  bab  delapan  belas.Pembubaran perkawinan  disebabkan  pula  oleh  putusan hakim  setelah  adanya  perpisahan  ranjang dengan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dengan putusan yang terdapat pada register catatn  sipil  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  demikian, perceraian  harus  seusai  dengan  ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dalam  bagian  kedua  KUH  Perdata tentang pembubaran  perkawinan  setelah  perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak,  yang  perpisahan  itu  telah  berjalan  lima (5)  tahun  lamanya  dengan  tidak  adanya perdamaian  antara  kedua  belah  pihak,  tiap-tiap mereka  adalah  leluasa  menarik  pihak  yang  lain di  muka  pengadilan  dan  menuntut  supaya perkawinan dibubarkan.
Pembubaran  perkawinan  yang  terdapat dalam  KUH  Perdata  pada  Bab  ke-10  berkaitan dengan  bagian  ketiga  dalam  KUH  Perdata tentang  perceraian    perkawinan.  Sebagaimana terdapat dalam Pasal 208 menyatakan:
“Perceraian  perkawinan  sekali-kali  tidak dapat  terjadi  hanya  dengan  persetujuan bersama”
Kemudian  pasal  209  menegaskan  bahwa alasan-alasan  yang  menjadikan  perceraian adalah sebagai berikut: 1.  Zina;
2.  Meninggalkan  tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
3.  Penghukuman  dengan  hukuman  penjara
lima  tahun  lamanya  atau  dengan  hukuman yang  lebih  berat,  yang  diucapkan  setelah perkawinan.
Adapun  alasan  perceraian  dalam  kasus artikel  jurnal  ini  adalah  masalah  pihak  suami melaksanakan  perkawinan  dengan  wanita  lain (poligami) tanpa ada izin dari istri pertama serta juga izin dari pengadilan.Walapun demikian, ada beberapa alasan dibolehkannya poligami, sebagaimana  pendapat  Syaikh  Shahih  bin Fauzan  bin  Abdullah  bahwa  seorang  wanita yang menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab penug, menjamin kehidupannya,  memberikan  perlindungan,  dan mendatangkan  banyak  keturunan,  sekalipun sebagai istri keempat, masig lebih baik daripada
dia  tetap  lajang.  Sebab,  dia  tidak  akan menimbulkan fitnah 11 .
Muhammad  Abduh  mengatakan  bahwa Haram  berpoligami  bagi  seseorang  yang khawatir  tidak  bisa  berbuat  adil 12 .  Hal  tersebut disebabkan poligami tidak mendatangkan manfaat,  bahkan  poligami  hanya  mencari kesenangan 13 . Ibnu
Abd Al-Salam
mengemukakan bahwa pada zaman Nabi Musa a.s.,  perempuan  dinikahi  tanpa  batas  untuk kemaslahatan  laki-laki.  Pada  zaman  Nabi  Isa a.s.,  tidak  dibolehkan  menikahi  perempuan, kecuali  satu  untuk  kemaslahatan  perempuan. Pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW.,  kedua maslahah tersebut dipelihara. Adapun hikmah di balik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Nabi Musa a.s., kemaslahatan laki-laki didahulukan  karena  rezim  Fir’aun  telah membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan.oleh  sebab  itu,  pada  masa  Nabi Musa  a.s.,  kemaslahatan  laki-laki  dimenangkan karena  sedikitnya  laki-laki  dan  banyaknya perempuan.
Pada  masa  Nabi  Isa  a.s.  dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa  ayah  ( bil  abin ).  Adapun  umat  Islam, hikmah  dibolehkannya  menikah  dengan  empat perempuan adalah karena setiap orang memiliki karakter  yang  empat  dan  yang  dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling menyanyangi. Dengan demikian, pada dasarnya syariat Islam adalah membatasi empat istri  dalam  pernikahan  (poligami)  memberikan maslahat  kepada  umatnya,  yaitu  mengoreksi
11 Muhammad  Al-Bahy, Al-Islam  wa  Tijah  Al- Muashirah, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, hal. 42 12 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 74
13 Muhammad Al-Bahy, Op.Cit ., hal. 45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umat-umat sebelumnya (syariat umat sebelumnya).
Di  Indonesia  ,  masalah  poligami  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Pasal  3,  4,  dan  5  yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami,  tetapi  membuka  kemungkinan  atas izin  pengadilan  dengan  alasan  istri  tidak  dapat menjalakannya  sebagai  istri,  istri  cacat  atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan  atau  istri  mandul,  dan  dengan syarat  mendapatkan  izin  dari  istri/istri  terlebih dahulu,  mampu  memberikan  nafkah,  dan  dapat berlaku adil. 14
Pada  pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan:
“Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”
Meskipundemikian, undang-undang tersebut  memberikan  kemungkinan  kepada seorang  suami  untuk  melakukan  poligami. Seorang  suami  yang  ingin  berpoligami  harus mendapat  izin  dari  pengadilan.  Permintaan  izin tersebut  dalam  bentuk  pengajuan  perkara  yang bersifat kontentius /sengketa 15 .  Agar  pengadilan dapat  mengabulkan  permohonan  izin  poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perkawinan pasal 4 ayat (2) yaitu:
1.  isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2.  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
14 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan Islam , UII, Yogyakarta, 1987, hal. 35 15 Perkara  poligami  bukan  perkara Voluntair yang  hanya  terdiri  atas  pemohon,  melainkan  juga merupakan  perkara Kontentius ,  perkara  yang  ada lawan,  yaitu  istri  terdahulu,  dan  istri  tersebut ditempatkan  sebagai  termohon.  Hal  ini  dikarenakan hak-hak  dan  kepentingannya  tertanggu  dan  mungkin dirugikan.
3.  isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Alasan-alasan  tersebut  bersifat  fakultatif dan  bukan  bersifat  imperatif-kumulatif.  Artinya, salah  satu  dari  hal  itu  dijadikan  alasan permohonan  poligami  ke  pengadilan  dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya  dengan  bukti-bukti  yang  cukup maka  permohonannya  untuk  beristri  lebih  dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan.Persyaratan lain yang harus
dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan permohonan izin  untuk berpoligami (beistri lebih dari satu orang) kepada pengadilan diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:
1.  adanya  persetujuan  dari  isteri/isteri- isteri;
2.  adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin  keperluan-keperluan  hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3.  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anak mereka.
Persyaratan  yang  tercantum  dalam  Pasal ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya  dapat  memberi  izin  poligami  kepada seorang  suami  apabila  semua  persyaratan tersebut  telah  dipenuhi.  Jika  satu  syarat  tidak dipenuhi,  Pengadilan  Agama  harus  menolak permohonan tersebut.
Maksud  poligami  menurut  undang-undang diperbolehkan, tidak hanya kesanggupan berbuat  adil,  tetapi  juga  persetujuan  dari  istri terdahulu.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa pelaksanaan  poligami  di  Pengadilan  Agama menganut  prinsip  “menutup  pintu  terbuka”. Artinya,  poligami  itu  tidak  diizinkan  dan  hanya dalam  hal  atau  keadaan  tertentu  poligami

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diizinkan. 16 Pasal  40  PP  No  9  Tahun  1975 menyatakan:
“Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk beristri  lebih  dari  seorang,  maka  dia  wajib mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada pengadilan.”
Kemudian  Kompilasi  Hukum  Islam  pada Pasal 56 menyebutkan:
1. Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan  permohonan  Izin  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  pada tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Bab.VIII  Peraturan  Pemeritah  No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan isteri kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Berikut  rangkuman  permasalahan  dalam artikel  jurnal  yang  kami  lampirkan  sebagai berikut:
a.  Duduk perkara Pada  tanggal  1 April  2017,  Penggugat  dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan  tersebut  penggugat  dan  tergugat tidak  memiliki  anak.  Pada  mulanya  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  baik  baik  saja, namun  sejak  bulan  Mei  2017  Penggugat  dan Tergugat  sudah  tidak  rukum  lagi  disebabkan Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  dan telah menikah lagi dengan wanita lain. Sehingga Penggugat tidak sanggup lagi terhadap Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai.
b.  Pertimbangan hukum hakim atas
putusan  perkara  No.1614/Pdt.G/2017/ PA.Mdn Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti  di  Pengadilan  Agama  Medan  maka paparan  data  mengenai  pertimbangan  hakim
16 M.  Anshary  M.K., Hukum  Perkawinan  di Indonesia , Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 89-90
dalam  memutus  perkara  cerai  gugat  karena suami  selingkuh  dan  menikah  siri  tanpa diketahui istri dapat dijabarkan sebagai berikut : “Suami  pergi  meninggalkan  istri  serta  tidak memberi  nafkah    selama  4  (empat)  bulan berturut-turut  sejak  bulan  mei  2017  selama  itu pula  suami  tidak  pernah  pulang  dan  tidak pernah  memberi  kabar.  Istri  telah  berusaha mencari  Suami  dan  pada  bulan  agustus  tahun 2017  Istri  mengetahui  bahwa  Suami  telah menikah  lagi  dengan  wanita  lain  yang  diakui oleh  Suami.  Bahwa  atas  sikap  Suami  tersebut Istri  menderita  lahir  batin  dan  Istri  tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Suami. Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  No.  379.K/AG/1995 tanggal  26  Maret  1997,  yang  menyatakan “Bahwa  suami  isteri  yang  telah  hidup  pisah rumah  menunjukkan  rumah  tangga  mereka telah  pecah  dan  tidak  mungkin  didamaikan sslagi”.
c.  Dasar  hukum  hakim  atas  putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn Adapun  dasar  hukum  yang  digunakan Hakim  dalam  memutuskan  perkara  perceraian cerai  gugat  karena  suami  selingkuh  dan  telah menikah siri. “dasar hukum pertimbangan Hakim dalam  memutuskan  perkara  perceraian  Al Quran  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  sejalan dengan  pasal  1  Undang  Undang  No  1  Tahun 1974  jo.  Pasal  3  Kompilsi  Huum  Islam  yaitu membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sudah tidak  mungkin  terwujud,  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19  (f)  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
d.  Analisis putusan pada perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Setiap  perbuatan  membawa  dampak  atau akibat  tertentu.  Pernikahan  siri  tanpa  diketahui istri  membawa  sejumlah  akibat  tertentu  baik kepada  pasangan  nikah  siri  maupun  kepada pelaku  nikah  siri  itu  sendiri.  Dalam  sejumlah kasus,  pelaku  pernikahan  siri  itu  sendiri  juga merasakan  dampak  negatifnya  secara  pribadi sebagai  hasil  dari  perselinguhannya.  Dalam hukum  positif  di  Indonesia  tidak  mengenal adanya  istilah  nikah  siri  (perkawinan  siri), terlebih  lagi  mengatur  secara  khusus  dlam sebuah peraturan perundang-undangan.
Dalam menjatuhkan  suatu  hukum,  seorang hakim  harus  melakukan  proses  dengan  melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan gugatan dari penggugat, memberikan kesempatan tergugat untuk menaggapi gugatan, memeriksa  kebenaran  gugatan  melaui  bukti ataupun saksi. Dalam putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn menjelaskan bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan  secara  diam-diam  terhadap kebenaran alasan serta dalil gugatan penggugat tersebut.  Pada  akhirnya  gugatan  perceraiannya dapat  dikabulkan  oleh  hakim.  Pekawinan  siri atau  perselingkuhan  dapat  menimbulkan  akibat yang  fatal  dalam  keharmonisan  sebuah  rumah tangga,  tetapi  juga  terkadang  membawa dampak  ikutan  yang  cukup  berat,  seperti hancurnya  masa  depan  anak-anak,  rasa  malu yang ditanggung keluarga besar , dan rusaknya tatanan  sosial  dimasa  mendatang.Oleh  karena itu hasil
putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn  sejalan  dengan maqashid  syariah  kemaslahatan  yang  ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan
kemaslahatan di dunia dan akhirat.

## D. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut:
1.  Ketentuan  mengenai  hak  dan  Kewajiban suami  dan  istri  telah  diatur  dalam  Bab  VI pasal  30  sampai  dengan  pasal  34  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Bab  XII  Pasal  77  sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.
2.  Syarat  untuk  mengajukan  gugat  cerai  yang diajukan oleh istri terdapat dalam pasal 132 ayat  (1)  KHI  serta  tata  cara  pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14- 36.
3.  Dalam putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn  istri  selaku penggugat menggugat suaminya,
dikarenakan  si  suami  meninggalkan  dirinya dan menikah lagi dengan wanita lain, suami selaku tergugat membenarkan dan mengakui hal tersebut. Dalam hukum positif di  Indonesia  tidak  mengenal  adanya  istilah nikah  siri  (perkawinan  siri),  Pada  akhirnya hakim mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan perselingkuhan
dapat menimbulkan  akibat  yang  fatal  dalam merusak keharmonisan berumah tangga.

## E.  Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu:
1.  Dalam berumah tangga, baik suami ataupun istri  harus  menjalankan  kewajibannya,  dan kedua  belah  pihak  harus  saling  menerima kekurangan pasangannya masing-masing.
2.  Dalam  mengajukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan  suami  istri  harus  mematuhi  tata cara  yang  berlaku  dan  tidak  melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
3.  Suami  istri  harus  menghormati  putusan hakim,  sesuai  dengan  pertimbangan  hukum yang ditetapkan oleh hakim.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Daftar Bacaan

## A.  Buku
Al-Bahy,  Muhammad, Al-Islam  wa  Tijah  Al- Muashirah, Mesir:  Maktabah  Wahbah, 1978.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , UII, Yogyakarta, 1987
Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani , Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim , bandung: Pustaka Setia, 2013.
H.  Mahmudin  Bunyamin  dan  Agus  Hermanto, Hukum  Perkawinan  Islam ,  CV  Pustaka Setia, 2017.
Hasan  Ayyub,  Syaikh, Fikih  Keluarga ,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
Mahmud  Yunus  Daulay  dan  Nadrlah  Naimi, Studi Islam , Medan: Ratu Jaya, 2012.
M.Djamil  Latif, Aneka  Hukum  Perceraian  Di Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1982.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
C.  Situs Website
Dalam  Islam, Perceraian  Menurut  Islam ,  2017, <https://dalamislam.com/hukum- islam/perceraian-menurut-islam >, diakses pada tanggal 20 April 2018
https://kbbi.web.id/nikah