## EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG

## Indra Kristian
Universitas Al Ghifari Email: technician2007@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  :  04  Tahun  2011  Tentang  Penataan  Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Telah berupaya untuk  melaksanakan  penertiban  mengenai  pedagang  kaki  lima  tersebut.  Namun  demikian  dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di  jalan  Kiara  Condong  tersebut.  Proses  evaluasi  penataan  PKL  tersebut  berdasarkan  kriteria evaluasi  seperti  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamarataan,  responsivitas,  dan  ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL  dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan  analisis  deskriftif  kualitatif  dalam  melakukan  kajian  terhadap  materi  kebijakan berdasarkan  kriteria  evaluasi  kebijakan  untuk  menghasilkan  indikator  evaluasi  kebijakan. Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan Penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data- data pencapaiannya, kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk  kriteria  ketepatan.  Untuk  dapat  memenuhi  kriteria  tersebut,  diperlukan  tindak  lanjut  dari pemerintah , yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan  keterbukaan  dalam  perencanaan  sarana  fisik  PKL,  dan  penguatan  kerjasama  antar  instansi lembaga  pemerintah.  Dan  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pedagang  adalah  berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan jalan kiara condong tersebut.
Kata Kunci: PKL, kebijakan, penataan

## Abstract
Bandung City Regional Regulation Number: 04 of 2011 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors. Second Amendment to the Regulation of the Mayor of Bandung Number 888 of 2012 concerning Instructions for the Implementation of the Regional Regulation of the City of Bandung Number 04 of 2011 concerning Structuring and Guiding Street Vendors. Amendment  to  the  Regulation  of  the  Mayor  of  Bandung  Number  888  of  2012  concerning Instructions for the Implementation of the Regional Regulation of the City of Bandung Number 04 of 2011 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors. Has tried to carry out control of the street vendors. However, some of these policy efforts still leave problems, because the policy is not yet optimal. The purpose of this study was to evaluate the policy of structuring
street vendors on the Kiara Condong street. The process of evaluating the arrangement of street vendors  is  based  on  evaluation  criteria  such  as  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity, responsiveness,  and  accuracy.  In  identifying  the  characteristics  of  street  vendors,  descriptive statistical analysis was carried out. In addition, qualitative descriptive analysis is also carried out in  conducting  a  study  of  policy  material  based  on  policy  evaluation  criteria  to  produce  policy evaluation indicators. Based on a review of the policy material, the PKL arrangement has met the criteria  of  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness  and  accuracy.  However, based  on  the  achievement  data,  these  criteria  still  cannot  be  fulfilled  optimally,  except  for  the accuracy  criteria.  To  be  able  to  meet  these  criteria,  it  is  necessary  to  follow  up  from  the government, namely in the form of firmness in data collection and supervision of street vendors, maturity  and  openness  in  planning  the  physical  facilities  of  street  vendors,  and  strengthening cooperation between government agencies. And the actions that must be taken by traders are in the form of active participation and awareness in maintaining the Kiara Condong road area.
Keywords: street vendors, policies, arrangements.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  wilayah  yang  sedang  berkembang  baik  secara  fisik  maupun  secara  ekonomi,  Kota Bandung sedang mengalami proses perubahan dengan kawasan jalan kiara condong sebagai salah satu indikator citra fisiknya. Perubahan fisik yang terjadi di Jalan kiara condong tidak bisa terlepas dari proses penataan aktivitas PKL yang telah puluhan tahun memberi nafas kehidupan di  Jalan kiara condong. Keberadaan PKL tersebut telah memberi kontribusi positif terhadap perekonomian, namun disisi lain juga menghadirkan permasalahan terhadap citra dan makna Jalan kiara condong. Penataan PKL yang berada di kawasan Jalan kiara condong sudah dilakukan sedikitnya tiga kali, yaitu dengan melakukan renovasi terhadap kios-kios PKL di kawasan Jalan kiara condong. Dalam penataan  tersebut  telah  dilakukan  perubahan-perubahan  terhadap  sarana  dan  prasarana  yang berkaitan dengan aktifitas PKL, seperti kios PKL, penyediaan air bersih, penyediaan penerangan dan  sebagainya.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik  untuk  PKL  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku-pelaku pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan PKL sebagai solusi terhadap permasalahan yang mewarnai kawasan Jalan kiara condong.
Potensi  dan  permasalahan  tersebut  akan  terungkap  jelas  dengan  cara  melakukan  kajian terhadap aktivitas PKL di dalam kawasan Jalan kiara condong. Salah satu yang terpenting dalam kaitannya  dengan  aktivitas  PKL  adalah  karakteristik  PKL  dalam  melakukan  aktivitasnya,  baik secara umum maupun secara khusus. Dari pernyataan tersebut selanjutnya penelitian ini diawali oleh  peneliti  dengan  melakukan  pengamatan  dan  observasi  awal  di  jalan  kiara  condong,  guna menemu  kenali  potensi  dan  masalah  yang  terjadi  berkaitan  dengan  PKL.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  pengamatan  awal  di  kawasan  jalan  kiara  condong,  peneliti  menemukan  empat masalah penyebab yang telah terjadi, yaitu: Jumlah PKL yang terus bertambah sehingga beberapa PKL  menempati  ruang-ruang  yang  bukan  zona  PKL  di  dalam  kawasan;  Pedagang  kaki  lima mempunyai  kebutuhan  yang  berbeda  dalam  melakukan  aktivitasnya;  Belum  tersedianya  sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PKL dalam melakukan aktivitasnya; Dan pengaturan sirkulasi manusia  dan  kendaraan  di  kawasan  jalan  kiara  condong,  khususnya  di  zona  PKL  masih  belum efektif. Dari empat masalah tersebut memunculkan beberapa masalah akibat, yang pada akhirnya berujung kepada penurunan kualitas ruang publik kawasan jalan kiara condong.
Dari fakta beberapa masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang  merupakan  masalah  utama  yang  terjadi  yaitu  dikarenakan  kebijakan  penataan  PKL  di kawasan  jalan  kiara  condong  belum  optimal.  Berdasarkan  rumusan  permasalahan  yang  terjadi terhadap penataan PKL di Jalan kiara condong tersebut, maka penulis akan melakukan penilaian terhadap  kebijakan  penataan  PKL.  Untuk  menghasilkan  penelitian  yang  optimal,  maka  penulis melakukan  penelitian  dari  berberapa  sudut  pandang  yaitu  dari  sudut  pandang  pedagang  (PKL), dari  sudut  pandang  pemerintah  daerah  dan  dari  telah  teori  yang  berkaitan.  Sehingga  untuk mempertajam proses penelitian ini, selanjutnya penulis menetapkan pertanyaan penelitian, yaitu: sejauh  mana  tujuan  kebijakan  penataan  PKL  di  kawasan  Jalan  kiara  condong  sudah  tercapai. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Jalan kiara condong.

## B. KAJIAN PUSTAKA Teori Sektor Informal dan PKL
Menurut  Peraturan  Presiden  nomor  125  tahun  2012  tentang  Koordinasi  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki  Lima, dalam pasal 1, yang dimaksud dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
Berdasarkan lokasi yang digunakannya, bentuk sektor informal dapat dibagi dua, yaitu : sektor  informal  yang  bersifat legal yang  biasanya  menempati  lokasi  yang  ditentukan  oleh pemerintah  dan  digunakgaan  secara  kontinu.  Yang  kedua  adalah  sektor  informal  yang  sifatnya illegal , menempati lokasi yang tidak ditentukan oleh pemerintah sebagai lokasi  sektor informal (Brotosunaryo,  2013).  Menurut  Widjajanti  (2009),  proses  perencanaan  tata  ruang,  sering  kali belum  mempertimbangkan  keberadaan  dan  kebutuhhan  ruang  untuk  PKL  pada  produk perencanaannya. Ruang-ruang kota  yang  tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan  fungsi  formal  saja.  Kondisi  ini  yang  menyebabkan  para  pedagang  kaki  lima  menempati tempat-tempat  yang  tidak  terencana  dan  tidak  difungsikan  untuk  mereka,  seperti  ruang-ruang publik  untuk  menjalankan  usahanya.  Akibatnya  mereka  selalu  menjadi  obyek  penertiban  dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut.
Menurut  Widodo  (2005)  dalam  Humas  UGM  (2006),  sektor  informal memiliki  peranan yang  besar  di  negara  dengan  tingkat  perekonomian  seperti  Negara  Indonesia.  Sektor  informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Menurutnya di Negara berkembang sekitar 30% sampai dengan 70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal.

## Teori Evaluasi Kebijakan
Menurut  Dunn  (1998),  evaluasi  kebijakan  adalah  prosedur  analisis  kebijakan  yang digunakan  untuk  membentuk  informasi  tentang  kasus  dan  konsensus  dari  kebijakan publik.  Secara  umum  evaluasi  sama  dengan  penaksiran,  pemberian  peringkat,  dan penilaian. Secara khusus evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat  hasil  kebijakan  dalam  arti  satuan  nilai.  Sementara  itu  menurut  Stuart  S.  Nagel dalam Tangkilisan (2003),  evaluasi kebijakan merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam analisis kebijakan. Evaluasi kebijakan sama penting, seperti bagaimana kita akan menjelaskan mengapa kebijakan ini ada Evaluasi kebijakan yang ideal menurut
Dunn (2003), menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 tipe, yaitu:
1. Efektivitas , yaitu berkenaan dengan apakah sesuatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit  produk  atau layanan atau nilai moneternya;
2. Efisiensi , yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas  tertentu.  Efisiensi  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi, adalah  merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan , yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah.  Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya  hubungan antara  alternatif  kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Pemerataan , yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan  menunjuk pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan;
5. Responsivitas , yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Kriteria responsivitas  adalah  penting  karena  analis  yang  dapat  memuaskan  semua  kriteria lainnya  –  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan-  masih  gagal  jika  belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;
6. Ketepatan ,  yaitu  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  substansif,  karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  pertanyaan  penelitian,  yaitu  sejauh  mana  tujuan  kebijakan  penataan  PKL  di kawasan  Jalan kiara condong  sudah  tercapai,  selanjutnya  peneliti  menentukan  pendekatan penelitian.  Jawaban  dari  pertanyaan  penelitian  ini  adalah  kajian  dari  berbagai  pendapat pedagang  dan  instansi  pencipta  kebijakan  penataan  PKL.  Jawaban  tersebut  berusaha menjelaskan sejauh mana program penataan PKL telah tercapai berdasarkan tujuan kebijakaan penataan PKL.  Penelitian ini dapat dilakukan dengan mempelajari formulasi dan implementasi kebijakan  penataan  PKL  di  kawasan  Jalan  kiara  condong.  Maka  penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif  dengan  menggunakan  pendekatan evaluatif. Pemilihan  pendekatan penelitian ini berdasarkan pernyataan Bungin (2005), bahwa secara umum penelitian evaluatif ingin  menjawab  pertanyaan  sampai  sejauh  mana  proyek  telah  tercapai  sesuai  dengan perencanaan yang dilakukan sejak awal perencanaan proyek.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Jalan  kiara  condong.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan,  meringkaskan berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai  variabel  aktivitas  PKL  yang  timbul  di kawasan  Jalan  kiara  condong  dan  berkaitan  dengan  kebijakan  penataan  PKL.  Kemudian mengangkatnya  ke  permukaan  karakter  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi,  ataupun
variabel aktivitas PKL tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian  kuantitatif  dengan format  deskriptif. Dari  beberapa  uraian  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekaatan evaluatif.
Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka individu yang membentuk populasi  yang  akan  diteliti  tidak  memungkinkan  untuk  dikenai  secara  keseluruhan.  Oleh karena  itu  penelitian  akan  dilakukan  terhadap  sejumlah  sampel  yang  diambil  dari  populasi yang bersangkutan. Teknik sampling dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam penelitian ini adalah :
a. PKL
Penulis  mengidentifikasi  populasi  PKL  sebagai  populasi  yang  heterogen,  karena berdasarkan  hasil  data  dari  lapangan,  telah  ditemukan  adanya  perbedaan  jenis  barang dagangan yang dijual PKL. Dalam hal ini diperkuat menurut Mc Gee dan Yeung (1997) dalam  Widjajanti  (2009)  yang  telah  mengelompokan  PKL  berdasarkan  jenis  barang dagangannya. Jika dilihat dari sifat populasinya maka populasi PKL tersebut merupakan populasi cluster. Populasi cluster menunjukan unit-unit yang berumpun atau berkelompok (Bungin, 2005 : 111). Populasinya PKL di kawasan Jalan kiara condong berdasarkan jenis barang  dagangannya,  maka  terdapat  populasi  PKL  :  penjual  makanan  dan  minuman, penjual minuman, penjual mainan anak, dan penjual pakaian.
b. Instansi pemerintah
Untuk mengambil sampel dari instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan teknik purposive  sampling .  Dalam  menentukan  sampel  sumber  data  ini,  penulis  menentukan berdasarkan pertimbangan orang/instansi yang berkaitan dengan penataan PKL di  Jalan kiara condong. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka instansi yang berkaitan dengan penataan PKL di Jalan kiara condong adalah : UPT Pasar kiara condong, Satpol PP Kota Bandung, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
c. Sampel Expert
Sampel expert digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai  responden  untuk  menentukan alternatif  pengambilan  rekomendasi  kebijakan.  Rekomendasi  kebijakan  dalam  hal  ini dimaksudkan  sebagai  arahan  dalam  penataan  PKL  di  kawasan  Jalan  kiara  condong. Sampel expert tersebut adalah : Kepala UPT Jalan kiara condong, sebagai petugas yang selama  ini  mengerti  masalah  penataan  PKL  di  kawasan  Jalan  kiara  condong;  Dua responden  dari  unsur  PKL,  sebagai  orang-  orang  yang  pernah  merasakan  akibat  dari kebijakan penataan PKL di kawasan Jalan kiara condong; Dan  Kepala  Bidang  di   Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, sebagai unsur Pemda yang selama ini menangani sarana fisik penataan PKL di kawasan jalan Kiara Condong.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik dengan statistik deskriptif . Teknik  statistik  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis descriptive statistics frequencies. Hal ini ditujukan untuk memunculkan/mendapatkan cirikhas tertentu dari data yang didapatkan dengan mengambil data berdasarkan banyaknya frekuensi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL di kawasan  Jalan  kiara  condong.  Identifikasi  karakteristik  aktivitas  PKL  tersebut  merupakan sebuah  kesimpulan  dari  karakteristik  umum  PKL,  karakteristik  ruang  aktivitas  PKL,  dan karakteristik  aktivitas  PKL.  Sehingga  dari  proses  ini  dapat  tercapai  sasaran  pertama,  yaitu mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL di kawasan Jalan kiara condong.
Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  untuk  melakukan
analisa terhadap data produk kebijakan penataan PKL. Produk kebijakan tersebut  dilakukan pengkajian materinya berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Dari kajian tersebut selanjutnya penulis  menemukan  indikator  evaluasi  kebijakan  penataan  PKL  di  kawasan  Jalan  kiara condong.  Sehingga  dari  proses  ini  dapat  tercapai  sasaran  kedua,  yaitu  mengkaji  materi  dan tujuan  kebijakan  penataan  PKL  di  Kawasan  Jalan  kiara  condong.  Dalam  mengevaluasi kebijakan penataan PKL, penulis melakukan analisis statistik deskriptif dari indikator evaluasi kebijakan, sebagai  penilaian  hasil  pencapaian  kriteria evaluasi  kebijakan.  Sehingga  langkah evaluasi kebijakan tersebut berguna sebagai masukan dalam membuat arahan penataan PKL di kawasan jalan kiara condong.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis akan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif namun untuk lebih jelasnya penulia menggunakan bantuan table sebagai berikut :

## Tabel 1. Analisis Evaluasi Efektifitas Kebijakan Penataan PKL Di Kawasan
Jalan Kiara Condong.
Materi Perwalkot Nomor 04 Tahun 2011 KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN INDIKATOR EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENCAPAIAN EFEKTIVITAS Tujuan  penataan dan pemberdayaan PKL : 1. Memberikan kesempatan berusaha  PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan  usaha PKL menjadi  usaha ekonomi  yang tangguh dan  mandiri;
3. Untuk Mewujud kan kota yang bersih, indah, tertib
dan aman dengan
sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Berdasar tujuan penataan & pemberdayaan PKL,tersebut tersirat bahwa melalui penetapan lokasi PKL, pengembangan kemampuan usaha PKL dan perwujudan kota yang bersih, indah, tertib, aman, maka keberadaan PKL akan terjamin untuk tetap memperoleh hak ekonomi yang layak tanpa mengganggu kepentingan umum, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Pencapaian Tujuan: 1. Penetapan lokasi, dapat diukur dengan ada/tidak peraturan yang menetapkan lokasi PKL di kawasan jalan kiara condong? Sesuai/tidak lokasi
PKL saat ini dengan peraturan tersebut? Pencapaian tujuan;
2. Mengembangkan kemampuan usaha, dapat diukur dengan PKL sudah berusaha dengan modal sendiri/belum? Pencapaian tujuan; 3. Mewujudkan kota yang bersih, indah,
tertib & aman, dapat diukur dengan,
apakah PKL sudah membuang sampah, air kotor sesuai pada tempanya?, apakah PKL sudah tertata teratur secara fisik?
Peraturan yang menetapkan lokasi PKL di kawasan kawasan kiara condong adalah Materi Perwalkot Nomor 04 Tahun 2011. Sebesar 72.2% PKL menempati lokasi yang tidak sesuai yaitu di Jl. Kiara condong Timur kearah perempatan jl. Gatot subroto yaitu di depan took yang berjejer setelah stasiun kereta api, dan sisanya sebesar 27.8% menempati lokasi yang sesuai. Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, semua PKL berusaha dengan modal sendiri. Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, 1.7% PKL membiarkan sampah diambil pemulung, 32.8% dibawa pulang dan 65.5% dibuang sendiri ke TPS. Dan semua PKL membuang air kotor pada drainase kawasan. Berdasarkan hasil observasi sarana fisik dagang yang digunakan PKL, yaitu kios, tenda, gelaran, gerobak motor dan gerobak dorong. Ukuran ruang PKL bervariasi mulai dari (3x4)m sampai dengan (3x9)m. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PKL belum tertata keseluruhan secara fisik. Berdasarkan informasi dari 119 responden
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
4. Tertib/tidak PKL terhadap jam buka yang telah diatur oleh Instansi terkait? 5. Tertib/tidak PKL dalam membayar retribusi? 6. Apakah di lingkungan lokasi PKL terdapat aktivitas negatif yang merupakan tindakan kriminalitas?
PKL, 57% PKL berjualan sesuai aturan Perwalkot
Nomor 04 Tahun 2011 Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, semua PKL sudah membayar restribusi sesuai ketentuan. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan obsevasi, tidak terlihat adanya aktivitas negatif/kriminalitas yang terjadi di lingkungan PKL.

## Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2020)
Dari table di aatas dapat di tarik benang merah antara keterkaitan materi kebijakan yang trtuang dalam Perwalkot untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dengan melihat hasil evaluasi dari kebijakan di bandingkan dengan capaian dari efektifitas kebijakan yang di  maksud.  Table  diatas  menjelaskan  bahwa  baru  sekitar  57%  PKL  berjualan  sesuai  aturan Perwalkot  Nomor 04  Tahun  2011,  hal  ini  menunjukan  bahwa  perwalkot  tersebut  perlu  di  kaji kembali sehingga capaian dari perwalkot tersebut bias lebih maksimal. Di sisi lain para PKL ini juga  membayar  retribusi  secara  teratur  sehingga  berdampak  pada  penghasilan  asli  daerah  yang berasal  dari  sektor  pajak.  Penataan  PKL  kedepan  harus  lebih  mengedepankan  kebutuhan dilapangan tidak hanya sekedar di keluarkan peraturan tanpa di adakan pengecekan di apangan mengenai implemantasi kebijakan yang di buat di tataran pelaksana.

## Tabel 2. Evaluasi Efisiensi Kebijakan Penataan PKL
Di Kawasan Jalan Kiara Condong
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
PERWALKOT NOMOR 04 TAHUN 2011 KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN INDIKATOR EVALUASI EFISIENSI KEBIJAKAN PENCAPAIAN EFISIENSI Berkaitan dengan  penetapan lokasi:  Penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Dalam Perda ini terkait dengan efisiensi disebutkan dengan upaya penataan lokasi PKL disesuaikan dengan peraturan tata ruang dan peraturan walikota. Selanjutnya program-program pemberdayaan PKL dilakukan oleh walikota dan disusun dalam RPJMD. Usaha/program apa saja yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan? Selama ini sudah dilakukan lima program sebagai usaha dalam penataan PKL di kawasan jalan kiara condong : (Penataan Kios PKL di jalan kiara condong) Penarikan retribusi PKL di kawasan jalan kiara condong

## Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2020)
Dari table di aatas dapat di tarik benang merah antara keterkaitan materi kebijakan yang trtuang dalam Perwalkot untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dengan melihat  hasil  evaluasi  dari  kebijakan  di  bandingkan  dengan  capaian  dari  efektifitas  kebijakan sudah ada usaha dalam penataan PKL  disesuakan dengan penataan ruang dan langkah  yang di ambil pun sudahh  cukup baik dari mulai penataan sampai dengan penarikan retribusi.
Tabel 3. Evaluasi Kecukupan Kebijakan Penataan PKL PERWALKOT NOMOR 04 TAHUN 2011 KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN INDIKATOR EVALUASI KECUKUPAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN KECUKUPAN  Berkaitan dengan lokasi: Lokasi  PKL lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Dalam perda ini tersirat bahwa dalam penataan PKL sudah mempertimbangkan kebutuhan PKL berkaitan dengan  lokasi,  waktu berjualan serta penyediaan sarana dan prasarana. Apakah penetapan lokasi berdampak positif dan membawa pengaruh lebih baik bagi kesejahteraan PKL? Berdasarkan jawaban PKL terhadap kecenderungan penghasilan mereka selama berlokasi di tempatnya berjualan dibanding dengan lokasi sebelumnya, sebesar 31.1% PKL mengalami penurunan penghasilan dan 69.9% PKL merasakan penghasilan mereka tidak mengalami perubahan, serta tidak satupun PKL merasakan pendapatan mereka meningkat.
Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2020)
Dari table di aatas dapat di  tarik benang merah antara keterkaitan materi kebijakan yang trtuang dalam Perwalkot untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dengan melihat  hasil  pencapaian  kecukupan  dapat  di  sampaikan  bahwa  jawaban  PKL  terhadap kecenderungan penghasilan   mereka selama berlokasi di tempatnya berjualan dibanding dengan lokasi sebelumnya, sebesar 31.1% PKL mengalami penurunan penghasilan dan 69.9% PKL merasakan penghasilan mereka tidak mengalami perubahan, serta tidak satupun PKL merasakan pendapatan mereka meningkat.

## Tabel 4. Evaluasi Responsivitas Kebijakan Penataan PKL
PERWALKOT NOMOR 04 TAHUN 2011 KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN INDIKATOR EVALUASI RESPONSIVITAS KEBIJAKAN PENCAPAIAN RESPONSIVITAS PKL  dilarang  melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan usahanya  diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; 2. Merombak, menambah dan merubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah
ditetapkan dan/ ditentukan Bupati;
3. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal Berpindah tempat Dalam  perda  ini tersirat bahwa akan dilakukan tindakan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah disebutkan. Apakah  semua lokasi yang ditempati PKL sudah sesuai ketetapan/peraturan yang berlaku? Berdasarkan perwalkot nomor 04 tahun 2011 , bahwa telah dilakukan relokasi terhadap PKL  yang  berjualan di  jalan kiara  condong  untuk menempati  lokasi  yang  telah ditentukan oleh Pemda. Namun  pada  kenyataannya dari  semua  PKL,  sebesar 72.2%  PKL menempati  lokasi yang  sesuai  yaitu  di  Jl.  Kiara condong, dan sisanya sebesar 27.8%  menempati lokasi yang tidak  sesuai Berdasarkan pengamatan penulis  hal  tersebut  sudah terjadi  selama  kurang  lebih  1 tahun terakhir, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada tindakan  atau  respon  dari Pemda  melalui  petugasnya untuk menertibkan ketidak sesuaian tersebut.
Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2020)
Dari table di atas dapat di tarik benang merah antara keterkaitan materi kebijakan yang trtuang  dalam  Perwalkot  untuk  melihat  sampai  sejauh  mana  efektifitas  kebijakan  tersebut dengan melihat hasil responsifitas  bahwa telah dilakukan relokasi terhadap PKL yang berjualan di jalan kiara condong untuk menempati lokasi yang telah ditentukan oleh Pemda. Namun pada kenyataannya  dari  semua PKL,  sebesar  72.2%  PKL menempati lokasi  yang  sesuai  yaitu  di  Jl. Kiara condong, dan  sisanya  sebesar  27.8% menempati lokasi yang tidak sesuai.
Tabel 5. Evaluasi Ketepatan Kebijakan Penataan PKL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
PERWALKOT NOMOR 04 TAHUN 2011 KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN INDIKATOR EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENCAPAIAN KETEPATAN Dalam perda  ini  tersirat Apakah lokasi Penetapan lokasi atau bahwa
melalui  kawasan sudah Jl kiara condong dilakukan dengan
penetapan  lokasi    yang sesuai merupakan  kawasan memperhatikan
memperhatikan
peruntukannya RTH.  Penempatan  PKL
kepentingan  umum,   sosial, kepentingan  umum  dan berdasarkan
dikawasan
RTH budaya,  estetika,  ekonomi, peraturan sehingga RTRW?
memerlukan kajian keamanan, ketertiban, penataan PKL  sesuai tersendiri. kesehatan, kebersihan dengan  tujuan  bersama Berdasarkan data hasil lingkungan dan sesuai baik  pedagang,    Pemda Kuiseoner terdapat
dengan   Peraturan    Daerah maupun
masyarakat Apakah mereka 5.9%  PKL  di  kawasan tentang Rencana Tata Ruang umum. yang berjualan Jl kiara condong Wilayah. sebagai    PKL     di  memiliki  latarbelakang Jl kiara condong bukan    sebagai    PKL, alun 84.9%  sebagai  PKL, benar-benar PKL? dan  9.2%  berasal  dari pengangguran.

## Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2020)
Dari  table  di  atas  dapat  di tarik  benang  merah antara  keterkaitan  materi  kebijakan  yang trtuang dalam Perwalkot untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dengan melihat hasil  pencapaian ketepatan Jl kiara condong merupakan kawasan  RTH.  Penempatan PKL dikawasan RTH memerlukan kajian  tersendiri.  Berdasarkan  data  hasil  Kuiseoner terdapat  5.9%  PKL  di  kawasan  Jl  kiara condong  memiliki latarbelakang  bukan    sebagai    PKL, 84.9%  sebagaiPKL, dan 9.2% berasal dari pengangguran. Sintesis Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di jalan kiara condong Berdasarkan pembahasan dari lima kriteria evaluasi diatas telah diketahui bahwa:
1) Berdasarkan pada materi kebijakan penataan PKL telah mempertimbangkan:
 Kriteria  efektifitas ,  tersirat  bahwa  melalui  penetapan  lokasi  PKL,  pengembangan kemampuan usaha PKL dan perwujudan kota yang bersih, indah, tertib, aman, maka keberadaan PKL akan terjamin untuk tetap memperoleh hak ekonomi  yang layak tanpa mengganggu kepentingan umum, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat;
 Kriteria efisiensi , disebutkan bahwa upaya penataan lokasi PKL disesuaikan dengan peraturan  tata  ruang  dan  peraturan  Bupati,  pengembangan  usaha  dengan  fasilitas kerjasama  antar  daerah  dan  mengembangkan  kemitraan  dengan  dunia  usaha,  dan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 Kriteria  kecukupan ,  bahwa  dalam  penataan  PKL  sudah  mempertimbangkan kebutuhan PKL berkaitan dengan lokasi, waktu berjualan serta penyediaan sarana dan prasarana;
 Kriteria responsivitas , bahwa akan dilakukan tindakan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah disebutkan; dan
 Kriteria ketepatan , bahwa melalui penetapan lokasi yang memperhatikan kepentingan umum  dan  peraturan  sehingga  penataan  PKL  sesuai  dengan  tujuan  bersama  baik pedagang, pemerintah daerah maupun masyarakat umum.
2) Berdasarkan pada pencapaian terhadap keenam kriteria evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Jalan kiara condong, maka:
 Kriteria  efektivitas belum  terpenuhi,  hal  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  belum tercapainya tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya dan tujuan mewujudkan kota yang  bersih,  indah,  tertib  dan  aman  dengan  sarana  dan  prasarana  perkotaan  yang memadahi dan berwawasan lingkungan. Namun disisi lain tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri sudah tercapai;
 Kriteria efisiensi belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan usaha penataan PKL yang telah menghabiskan dana sebanyak Rp 1,8 Milyar masih belum menghasilkan lokasi  dan  sarana  PKL  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  karena  masih  membuahkan masalah.
 Kriteria  kecukupa n  belum  terpenuhi,  hal  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  pedagang yang masih tidak merasa nyaman dalam menempati sarana yang telah  diberikan oleh pemerintah, dan terjadi ketidaksamaan pandangan/visi diantara para pedagang;
 Kriteria  responsivitas belum  terpenuhi,  hal  tersebut  dirumuskan  berdasarkan pelanggaran  yang  telah  terjadi  akan  tetapi  tidak  dilakukan  tindakan  dan  pemberian sanksi maka hal ini menunjukan tingkat responsivitas yang rendah;
 Kriteria  ketepatan sudah  terpenuhi,  hal  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  pada  objek kebijakan penataan PKL di kawasan Jalan kiara condong, dimana sebagian besar dari mereka  adalah  pedagang  kaki  lima  dan  pengangguran.  Namun  disisi  lain  untuk ketepatan  lokasi  peruntukan  lahan,  dimana  Alun-alun  sebagai  RTH  (Ruang  Terbuka Hijau), masih membutuhkan kajian yang mendalam terhadap ketepatan aktivitas PKL pada sebuah lokasi RTH.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  peneliti  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa secara  materi  kebijakan  penataan  PKL  telah  memenuhi  kelima  kriteria  evaluasi  kebijakan, sehingga  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  penataan  PKL  tersebut  harus dipertahankan secara materi dan tujuannya. Dalam pencapaian tujuannya, kebijakan penataan PKL  hanya  dapat  memenuhi  kriteria  ketepatan  dan  membutuhkan  keaktifan  petugas  untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Dan untuk mencapai tujuan berdasarkan lima kriteria evaluasi kebijakan lainnya membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah dan pedagang. Tindak lanjut dari pemerintah adalah berupa ketegasan dalam mengawasi PKL untuk meningkatkan pencapaian  kriteria  efektivitas,  kematangan  dalam  perencanaan  sarana  fisik  PKL  untuk meningkatkan  pencapaian  kriteria  efisiensi,  keterbukaan  pemerintah  dalam  melakukan pembinaan  PKL  untuk  meningkatkan  pencapaian  kriteria  kecukupan,  pendataan  dan pengawasan  terhadap  PKL  untuk  meningkatkan  pencapaian  kriteria  kesamarataan,  dan penguatan  kerjasama  antar  instansi  lembaga  pemerintah  untuk  meningkatkan  pencapaian kriteria responsivitas. Selanjutnya tindakan dari para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan kesadaran dalam menjaga kawasan Alun- alun  Ngawi.  Sehingga  dengan  kebersamaan  antara  pemerintah  dan  pedagang  dalam
menentukan  alternatif  kegiatan  penataan  PKL  akan  dapat  membantu  menentukan  langkah- langkah yang tepat dalam mendukung keberlanjutan kebijakan penataan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA
Brotosunaryo,  (2013). Strategi  Penataan  dan  Pengembangan  Sektor  Informal  Kota  Semarang. Riptek vol 7, no 2, tahun 2013, hal 71-80.
Bungin Burhan, (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta, Kencana, 2006
Dunn  William  N,  (1998). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Yokyakarta.  Gadjah  Mada University Press, 1998.
Humas UGM. (2006). Peran Sektor Informal di Indonesia. www.ugm.ac.id/id/post/page?id=322 . Diunggah : Rabu, 08 Maret 2006.
Painter  Flora  M  and  Young,  Arthur.  (1989). The  Informal  Sector  :  Perspectives  from  The Literature. Prepared  for  discussion  at  the  meeting  on  The  Informal  Sector  and  Economic Institutional Reform, February 17, 1989.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125  Tahun 2012  Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Jakarta. (2012). Sekretariat Kabinet RI
Widjajanti Retno. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota. Teknik, volume 30 nomor 3 tahun 2009.