Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM
Oleh : H. Enju Juanda, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
The main source of law in Indonesia is the national legal system of legislation or a written system, while the legislation is static while the community is dynamic, so that the legislation is often left behind by the development community.
In  connection  with  the  above  mentioned  problems  the  judge  (court)  can undertake the construction of law and legal interpretations.

## ABSTRAK
Sumber  hukum  utama  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah Peraturan  Perundang-undangan  atau  sistem  tertulis,  sedangkan  Peraturan Perundang-undangan  bersifat  statis  sementara  masyarakat  bersifat  dinamis, sehingga  seringkali  Peraturan  Perundang-undangan  tertinggal  oleh  perkembangan masyarakat  artinya  peristiwa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  pengaturannya  tidak terdapat dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Sehubungan  dengan  persoalan  tersebut  di  atas,  maka  hakim  (  Pengadilan) dalam  meyelesaikan  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  tetapi pengaturannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I. Pendahuluan
Bahwasannya  untuk  menyelesaikan  suatu  persoalan  yang  konkrit  terjadi dalam  masyarakat  agar  terjadi  ketertiban  berdasarkan  keadilan  dan  kepastian hukum,  maka  seyogiyanya  kita  mengetahui  sumber  hukumnya  untuk  dijadikan dasar  sebagai  pedoman  untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Yang dimaksud  dengan  sumber  hukum  adalah  segala  apa  saja  yang  menimbulkan aturan-aturan  yang  mempunyai  kekuatan  yang  bersifat  memaksa  yakni  aturan- aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Menurut  Ilmu  Hukum,  sumber  hukum  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu sumber  hukum  dalam  arti  materil  dan  sumber  hukum  dalam  arti  formil.  Adapun yang  dimaksud  sumber  hukum  dalam  arti  materil  adalah  faktor-faktor  yang menentukan  isi  hukum  atau  sebagai  jawaban  terhadap  pertanyaan  mengapa seseorang  mentaati  hukum,  sumber  hukum  materil  dapat  berupa  antara  lain Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  sumber  hukum  dalam  arti  formil adalah faktor-faktor yang mendorong terbentuknya atau terwujudnya hukum atau sebagai  jawaban  terhadap  pertanyaan  dimanakah  kita  menemukan  ketentuan hukum  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  konkrit  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Sumber  Hukum  dalam  arti  formal  dapat  berupa  Undang-undang, Kebiasaan  dan  Adat,  Perjanjian  dan  Traktat,  Keputusan-keputusan  Pengadilan atau Yurisprudensi, Pendapat Sarjana Hukum atau Doktrin.
Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa  sumber  utama  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah  undang- undang  atau  perundang-undangan,  disusul  dengan  kebiasaan  dan  keputusan pengadilan,  pertanyaan  yang  kemudian  timbul  dalam  kehidupan  praktis  adalah bagaimana kita menerapkan hukum positif.
Mengenai  undang-undang  sebagai  sumber  utama  hukum  nasional Indonesia  ini,  ada  satu  asas  yang  perlu  diketahui  yaitu  asas  yang  mengatakan bahwa “setiap orang dianggap mengetahui undang-undang” itu adalah suatu fiksi atau khalayan.
Suatu peraturan perundang-undangan  bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga seringkali peraturan perundang-undangan tertinggal  oleh  perkembangan  masyarakat,  sementara  itu  hakim  tidak  boleh menolak  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  diajukan  kepadanya  untuk
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
diselesaikan,  hal  itu  sebagaimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :
Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas hakim berkewajiban  untuk  memutuskan  persoalan  yang  diajukan  kepadanya  dengan jalan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menentukan bahwa :
Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  jelas  bahwa  pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem  hukum negara Kesatuan Republik Indonesia,  karena  Pengadilan  melakukan  fungsi  yang  pada  hakikatnya melengkapi  ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis  melalui  pembentukan  hukum ( rechtsvorming )  dan  penemuan  hukum  ( rechtsvinding ).  Dengan  perkataan  lain hakim/pengadilan dalam sistem hukum Indonesia yang pokoknya mengutamakan  yang  tertulis  itu  mempunyai  fungsi  membuat  hukum  baru ( creation of new law ). Karena itu sistem hukum Indonesia, walaupun merupakan sistem hukum tertulis, namun merupakan sistem yang terbuka ( open system ).
Yudha Bhakti Ardiwisastra menjelaskan bahwa apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti yang lebih terbatas  lagi  sebagai  keputusan  hakim  (Pengadilan)  yang  menjadi  pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum,  sehingga  melalui  keputusannya  hakim  dapat  dianggap  sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.
Selanjutnya  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra  menyatakan  bahwa  jadi  tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila Undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya hakim  harus  menafsirkannya.  Dengan  lain  perkataan  apabila  Undang-undang tidak  jelas,  hakim  wajib  menafsirkannya  sehingga  ia  dapat  membuat  suatu keputusan  yang  adil  dan  sesuai  dengan  maksud  yaitu  mencapai  kepastian
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
hukum. Karena itu orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-undang adalah kewajiban hukum dari Hakim.

## II.  Pembahasan

## Konstruksi Hukum
Untuk  memenuhi  kewajiban  hakim  dalam  mengisi  kekosongan  hukum atau  ketidakjelasan  suatu  peraturan  perundangan-undangan  dalam  ilmu  hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran).
Kontruksi (Rekayasa) Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan  dengan  asas-asas  dan  sendi-sendi  hukum.  Konstruksi (Rekayasa  Hukum)  terdiri  dari  3  (tiga)  bentuk  yaitu  analogi  (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi A contrario.
1.  Analogi  adalah  penerapan  sesuatu  ketentuan  hukum  bagi  keadaan  yang pada  dasarnya  sama  dengan  keadaan  yang  secara  eksplisit  diatur  dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya  (bentuk  hukum)  lain.  Contoh  :  Menurut  Pasal  1576  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  mengatakan  bahwa  jual  beli  tidak memutuskan sewa menyewa.
Ketentuan  tersebut  berarti  bahwa  apabila  suatu  rumah  dipindahtangankan dengan transaksi jual beli antara si pemilik rumah A dengan pembeli rumah B  maka  perjanjian  sewa  menyewa  yang  telah  diadakan  antara  si  pemilik lama  (A)  dengan  si  penyewa  (C)  tetap  berlaku,  artinya  transaksi  jual  beli rumah  antara  A  dan  B  tidak  mengakibatkan  batalnya  perjanjian  sewa menyewa  antara  A  dengan  C.  Ketentuan  tersebut  berlaku  juga  terhadap perbuatan  tukar menukar,  hibah,  hadiah,  dan  pewarisan.  Karena perbuatan tersebut  mengandung  kesamaan  dengan  jual  beli  yaitu  mengakibatkan beralihnya hak milik.
2.  Penghalusan  hukum  yaitu  dengan  tidak  menerapkan  atau  menerapakan hukum  secara  lain  daripada  ketentuan  hukum  tertulis  yang  ada  atau memperlakukan  hukum  sedemikian  rupa  (secara  halus)  sehingga  seolah- olah tidak ada pihak yang disalahkan.
Contoh :
- Di  suatu  jalan  terjadi  tabrakan  antara  kendaraaan  yang  dikemudikan  B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
menuntut  ganti  rugi  terhadap  B,  maka  B  juga  dapat  menuntut  ganti  rugi terhadap  A,  oleh  karena  keduanya  salah  dalam  menjalankan kendaraannya  maka  sama-sama  harus  saling  memberi  ganti  rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya.
- Sebuah  delman  melewati  persimpangan  jalan  dengan  rel  kereta  api. Tabrakan  terjadi  dalam  keadaan  pintu  kereta  api  tidak  tertutup  karena penjaga  pintu  kereta  api  itu  tertidur  dan  delman  lewat  saja  karena kusirnya  mengantuk.  Berdasarkan  penghalusan  hukum  penjaga  pintu dan kusir delman diputuskan salah semua.
3.  Argumentum  a  contrario  adalah  ungkapan  pengingkaran  terhadap hal  yang sebaliknya  misalnya  dalam  hukum  perkawinan  ada  ketentuan  bahwa seorang  wanita  yang  telah  bercerai  dari  suaminya,  tidak  diperbolehkan melaksanakan  pernikahan  dengan  laki-laki  lain  sebelum  lewatnya  300  hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.
Pelaksanaan  Konstruksi  Hukum  oleh  Hakim,  dalam  Pengadilan Indonesia Yudha Bhakti Ardhiwisastra memberikan contoh sebagai berikut : Berdasarkan  Surat  Permohonan  dari  Pemohon  Iwan  Robianto  Iskandar (Seorang  laki-laki)  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dan  Barat pada  tanggal  03  September  1973  agar  Pemohon  dapat  diganti  dan  diubah status  hukumnya  dari  seorang  pria  yang  bernama  Iwan  Robianto  Iskandar menjadi Vivian Rubyanti Iskandar, seorang wanita. Permohonan pertama ini kemudian  diubah  oleh  permohonan  kedua  pada  tanggal  01  Oktober  1973 dengan  mengubah  petitum  permohonannya,  sebagai  berikut  :  (Putusan Pengadilan  yang  berupa  Ketetapan  ini  disarikan  dari  Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum  Dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional,  CV.  Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 185-196).
1) Agar  Pemohon  semenjak  tanggal  28  Juni  1973  disahkan  sebagai seorang wanita;
2) Agar berdasarkan Pasal 93 dari Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa  (Stb.  1926  No.  558),  Pemohon  diberi  izin  untuk  mengganti namanya sendiri ( iegennaam ) dari Iwan Robianto (Iskandar);
3) Agar  berdasarkan  Pasal  94  dari  Peraturan  Tersebut  Pengadilan menyampaikan  keputusannya  kepada  Pegawai  Catatan  Sipil  untuk
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
golongan  Tionghoa  di  Jakarta  supaya  didaftarkan  dan  dicatat  pada pinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan.
Penggantian  nama  dari  Iwan  Robianto  (Iskandar)  sebagai  seorang  Pria, menjadi nama Vivian Rubyanti (Iskandar) sebagai seorang wanita.
Setelah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi ahli yang  diajukan  oleh  Pemohon  di  persidangan,  dalam  pertimbangan hukumnya Pengadilan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
1)  Perubahan status seseorang yang pada waktu itu dikenal dengan istilah penggantian  kelamin,  hal  itu  ditinjau  dari  segi  hukumnya  merupakan sesuatu  yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  di dalam masyarakat, karena ;
a.  peristiwa  perubahan  status  ini  merupakan  persoalan  baru  dalam masyarakat,
b.  hal  ini  belum  diatur  oleh  undang-undang,  karena  pembuat  undang- undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu,
c.  dalam  hukum  diperlukan  suatu  penegasan  status  seorang  wanita atau  laki-laki,  karena  penentuan  status  demikian  itu  diperlukan  baik dalam  Hukum  Perdata  misalnya  apabila  seseorang  akan  menikah, dalam  hal  warisan,  dalam  perjanjian  kerja  dan  lain-lain  maupun dalam Hukum Pidana,
d.  undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan.
2)  Tidak adanya undang-undang atau asas hukum bagi Pengadilan tentang perubahan  status  ini  tidak  saja  diperlukan  bagi  diri  pemohon,  tetapi penting sekali dalam hukum, baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pidana seperti tersebut di atas. Pengadilan akan menunjuk pada asas hukum secara umum, yaitu :
a.  setiap  orang  berhak  mengajukan  perkara-perkara  di  Pengadilan mengenai  hal-hal  yang  diatur  maupun  yang  tidak  diatur  oleh  suatu undang-undang,
b.  hakim  Pengadilan  Negeri  adalah  hakim  sehari-hari  dari  lingkungan Peradilan  Umum  yang  berarti,  bahwa  setiap  orang  mengenai  hal- halnyayang  timbul  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat berhak memohon perlindungan hukum baginya,
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
c.  apabila  terhadap  soal  yang  menjadi  persoalan  itu  belum  ada peraturan  hukumnya,  Hakim  harus  mem-beri  putusan  yang  selaras dengan  susunan  hukum  adat,  harus  memberikan  putusan  berdasar kenya-taan sosial yang hidup dalam masyarakat,
d.  merupakan  kenyataan  sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat  bahwa diantara dua jenis mahluk  Illahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula  segolongan  orang  yang  hidupnya  diantara  kedua  mahluk tersebut di atas,
e.  perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  di  bidang  ilmu kedokteran  telah  memungkinkan  pada  seseorang  itu  untuk  dapat disempurnakan  jenisnya,  dapat  digolongkan  sebagai  laki-laki  atau wanita,
f. adanya  kenyataan  bahwa  tidak  semua  wanita  itu  dilahirkan sempurna,  karena  ada  wanita  yang  sejak  lahirnya  tidak  mempunyai peranakan,  indung  telur,  tetapi  wanita  tersebut  tetap  disebut  juga sebagai wanita,
g.  bahwa agama pun (Kristen Protestan), memboleh-kan penyempurnaan  kelamin  yang  dilakukan  oleh  ilmu  pengetahuan kedokteran tersebut, apabila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menolong penderitaan seseorang agar dapat hidup sebagai manusia yang wajar.
3)  Dalam  perkara  ini  Ketetapan  Hakim  hanya  bersifat  dekla-ratoir  tidak bersifat  konstitutif,  karena  dalam  perkara  ini  Hakim  hanya  menyelidiki apakah  benar  setelah  operasi  ini  telah  terjadi  hal-hal  yang  diuraikan dalam permohonan.
Setelah  menyadari  berbagai  pertimbangan  yang  pokok,  baik berdasarkan  pertimbangan  asas  hukum  maupun  pertimbangan berdasarkan  saksi  ahli  (tim  dokter  ahli),  saksi-saksi  lainnya  (saksi  a charge), pendeta agama Protestan, Pengadilan mengabulkan permohonan  Pemohon  untuk  dinyatakan  sebagai  wanita  dan  memberi izin  kepada  Pemohon  untuk  mengganti  namanya  dari  Iwan  Rubianto (Iskandar)  menjadi  Vivian  Rubyanti  Iskandar  setelah  akta  kelahiran Pemohon  diubah.  Ketetapan  Pengadilan  ini  dibuat  pada  hari  Rabu tanggal 14 November 1973.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Dari kasus Vivian Rubyanti ini kiranya dapat diambil beberapa hal penting  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  dalam  praktek  di  Indonesia. Dilihat dari segi ilmu hukum seluk-beluk ganti keiamin masih merupakan persoalan baru di bidang perkembangan hukumnya. Adanya kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang  ilmu  kedokteran  yang  disebut  operasi  kelamin.  Adanya Penetapan  pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  dan  Selatan  No.  546/73.  P tertanggal 14 November 1973 tersebut sebagai suatu era baru di bidang praktek  pengadilan  di  Indonesia  dalam  mengisi  tetosongan  peraturan hukum. Di dalam diktum pertimbangan hrtumnya, Pengadilan menyadari bahwa  memang  peristiwa  perubahan  status  ini  belum  diatur  oleh undang-undang,  iarena  pembuat  undang-undang  waktu  itu  tidak  atau belum  memperkirakan  akan  terjadinya  hal-hal  seperti  itu.  (Perhatikan Ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 seperti telah dijelaskan di muka)
Apabila  terhadap  soal  yang  menjadi  persoalan  itu  belum  ada peraturan  hukumnya,  Pengadilan  pun  menyadari  bahwa  a  harus memberi  putusan  yang  selaras  dengan  susunan  nukum  adat,  harus memberikan  putusan  berdasarkan  kenya-taan  sosial  yang  hidup  dalam masyarakat.  Kenyataan  sosial  telah  membuktikan  bahwa  diantara  dua jenis  makhluk  Tuhan  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  terdapat  pula segolongan  orang  yang  hidupnya  diantara  kedua  makhluk  tersebut. (Perhatikan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
Dalam mengisi kekosongan hukum tentang perubahan kelamin itu pertimbangan  penetapan  Pengadilan  juga  menin-jau  dari  segi  agama yang disesuaikan dengan keyakinan si Pemohon yaitu bahwa perubahan kelamin  tidak  bertentangan  dengan  Agama  Kristen  Protestan.  Hal demikian  ini  dijadikan  bahan  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  setelah mendengar  saksi  Eka  Dharmaputra,  seorang  pendeta  agama  Protestan dari  Dewan  Gereja  Indonesia  (DGI)  yang  dibawah  sumpah  pada pokoknya  sependapat,  bahwa  Gereja  tidak  berkeberatan  apabila perubahan  kelamin  itu  hanya  satu-satunya  jalan  untuk  menolong
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
penderitaan  si  Pemohon  sehingga  ia  dapat  hidup  berkembang  sebagai manusia yang wajar.

## Interpretasi atau Penafsiran Hukum
Interpretasi  atau  penafsiran  adalah  cara  mencari  arti  dan  makna  suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran dapat dilakukan antara lain :
1.  Interpretasi  bahasa  atau  tata  bahasa  :  (grammatikale  intepretatie).  Di  sini ketentuan  atau  kaidah  hukum  (tertulis)  diartikan  menurut  arti  kalimat  atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara  biasa  (sehari-hari). “Peralatan  rumah  tangga”  dan  “alat  angkutan” misalnya  harus  diartikan  secara  wajar  dalam  hubungannya  dengan  perkara yang diperiksa pengadilan. Ini tidak menghalangi kemungkinan penggunaan istilah yang lebih teknis bila hal itu diperlukan.
Contoh : kendaraan (air) :
Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air.
2.  Penafsiran Historis atau sejarah
Penafsiran  cara  ini  adalah  meneliti  sejarah  daripada  undang-undang  yang bersangkutan. Penafsiran historis ini adalah 2 macam :
a.  Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang ( wetshistorische interpretatie ).
Penafsiran  wetshistorische  ini  juga  dinamakan  penafsiran  sempit  dan hanya  menyelidiki  “apakah  maksud  pembuat  undang-undang  dalam menetapkan  peraturan  perundang-undangan  itu  atau  siapa  yang membuat  rancangan  untuk  undang-undang,  apa  dasar-dasarnya,  apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.
b.  Penafsiran menurut sejarah hukum ( Rechtshistorische Interpretatie ).
Penafsiran  historis  ini  dinamakan  penafsiran  yang  luas,  karena penafsiran  wetshistorisch  termasuk  di  dalamnya.  Penafsiran  menurut sejarah  hukum  ini  menyelidiki  apakah  asal-usul  peraturan  itu  dari  suatu sistem  hukum  yang  dahulu  pernah  berlaku  atau  dari  sistem  hukum  lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih  berlaku  di  negara  lain,  misalnya  KUH  Perdata  yang  berasal  dari
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Burgerlijk Wetboek  (BW)  Negeri  Belanda.  BW  ini  berasal  dari  Code  Civil Prancis  atau  Code  Napoleon.  Masuknya  Code  Civil  Prancis  ke  Negeri Belanda  (BW)  berdasarkan  asas  kankordansi  sama  halnya  dengan masuknya BW Negeri Belanda ke Indonesia sebagai negara jajahan.
3.  Penafsiran Sistematis
Yang  dimaksud  dengan  penafsiran  sistematis,  ialah  suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  pada  perundang-undangan hukum  lainnya,  atau  membaca  penjelasan  suatu  perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.
Contoh :
- Pasal  1330  KUH  Perdata  mengemukakan  tidak  cakap  untuk  membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa.
Untuk  mengetahui  pengertian  orang  dewasa  kita  dapat  melihat ketentuan  Pasal  330  KUH  Perdata  yang  memberikan  batas  belum  berumur 21 tahun, akan tetapi meskipun belum berumur 21 tahun apabila telah kawin orang tersebut dikualifikasikan telah dewasa.
Jadi  dalam  hal  ini  ketentuan  Pasal  1330  KUH  Perdata  ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.
4.  Penafsiran Sosiologis
Penafsiran  sosiologis  ialah  penafsiran  yang  disesuaikan  dengan keadaan  masyarakat.    Penafsiran  sosiologis  adalah  penafsiran  yang disesuaikan  dengan  keadaan  sosial  yang  di  dalam  masyarakat  agar penerapan  hukum  dapat  sesuai  dengan  tujuannya  ialah  kepastian  hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
Contoh penafsiran sosiologis :
- Dalam  pasal  362  KUH  Pidana,  ditegaskan  larangan  untuk  mencuri barang kepunyaan orang lain.
Bunyi  pasal  362  KUH  Pidana  sebagai  berikut  “Barangsiapa  mengambil sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian  termasuk  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  akan  memiliki  barang  itu  dengan  melawan hak,  dihukum  karena  pencurian  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900.”
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Apakah  yang  dimaksud  dengan  barang  itu  ?  Mula-mula  pengertian barang ialah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Waktu itu  listrik  tidak  termasuk  sebagai  barang  dan  pencuri  listrik  tidak  dapat dihukum  berdasarkan  pasal  362  KUH  Pidana.  Kemudian  penafsiran sosiologis  berlaku  terhadap  listrik  yang  dianggap  sebagai  barang,  karena listrik  itu  mempunyai  nilai.  Untuk  mengadakan  proyek  perlistrikan diperlakukan  penafsiran  sosiologis  atas  listrik,  maka  siapa  yang  mengkait kabel listrik PLN di jalan, dapat dikatakan melakukan pencurian dan berlaku pasal 362 KUH Pidana.
5.  Penafsiran Otentik
Penafsiran  otentik  atau  penafsiran  secara  resmi  ( authentieke interpretatie atau officieele interpretatie ) ialah penafsiran secara resmi.
Penafsiran  yang  dilakukan  oleh  Pembuat  Undang-Undang  sendiri dapat  diikuti  dalam  penjelasan  Undang-Undang  sebagai  lampiran  dan tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan.
6.  Penafsiran Perbandingan
Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.
- Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama  cocok  untuk  diterapkan  lagi  pada  masa  sekarang  ini.  Umpamanya beberapa  hukum  dan  asas  hukum  adat,  yang  menggambarkan  unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
- Hukum  nasional  sendiri  dengan  hukum  asing.  Pada  hukum  nasional terdapat  kekeurangan.  Apabila  ada  keinginan  untuk  mengambil  hukum asing/negara  lain  apakah  hukum  asing  itu  cocok  dan  sesuai  dengan kepentingan nasional.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  kiranya  hakim  dalam  menjalankan kewajibannya  memutuskan  perkara  yang  dihadapinya  apabila  Peraturan Perundangan-undangan  tidak  ada,  maka  menurut  Ilmu  Hukum  hakim  dapat melakukan  konstruksi  hukum  dan  interpretasi  hukum.  Akan  tetapi  dalam melakukan  Konstruksi  Hukum  dan  Interpretasi  Hukum  tersebut  terutama  dalam
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
perkara-perkara  di  luar  hukum  pidana,  karena  dalam  hukum  pidana  lebih mengutamakan  kepastian  hukum  yang  berdasarkan  kepada  hukum  tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka

## Literatur
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia  Jilid  I  Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil) , Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Group,  Jakarta, 2009.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arip  B.  Shidarta, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum,  Alumni, Bandung, 2000.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Ahmad  Sanusi, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia  (PIH dan PTHI) , Tarsito, Bandung, 1991.
Yudha  Bhakti  Ardiwisastra, Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum ,  Alumni,  Bandung, 2000.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
E. Utreht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia.

## Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.