## PROBLEMATIKA HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT
Syawaluddin Hanafi Institut Agama Islam Negeri Bone Email: yawaluddin.hanafi9@gmail.com Abstract
This study aims to analyze the existence of Government Regulation in Lieu of Law Number 16 of 2017 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number  2 of 2017 Regarding Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations . This research uses a qualitative research method with a conceptual approach and a constitutional approach. The results of the study showed that the enactment of Perpu Ormas was not appropriate because similar  regulations  had  been  regulated  yet,  in  the  sense  that  there  was  no  legal vacuum,  and  were  not  present  to  respond  to  community  development.  The stipulation  of  a Perpu  by the President eventually led to  legal uncertainty in  the formation  of  laws  and  regulations  in  Indonesia,  and  the  DPR  as the  executor  of the  legislative  function  should  reject  the  Perpu,  because  the  material  content contained in  the Perpu  should  be regulated in  implementing regulations  such as Government Regulations and Presidential Regulations.
Keywords:  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  (Perpu),  Community Organization (Ormas)

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis keberadaan  Undang-Undang Nomor 16  tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Dalam  perspektif  hukum tata  negara  darurat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perundang- undangan  ( conctitutional  approach ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Penetapan  Perpu  Ormas  tidaklah  tepat  sebab  regulasi  serupa  telah  diatur,  dalam artian  bahwa  tidak  terjadi  kekosongan  hukum,  dan  tidak  pula  hadir  untuk menjawab  perkembangan  masyarakat.  Penetapan  Perpu  Oleh  Presiden  pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan hukum pembentukan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  dan  DPR  sebagai  pelaksana  fungsi  legislasi  seharusnya menolak  Perpu  tersebut,  sebab  muatan  materi  yang  tertuang  pada  Perpu  tersebut selayaknya  diatur  dalam  peraturan  pelaksana  seperti  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan Presiden.
Kata Kunci : Perpu, Ormas

## PENDAHULUAN
eraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun 2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, 1 merupakan  pembaharuan (revisi)  terhadap  Undang-undang  yang  ada  sebelumnya,  Undang-undang itu  adalah  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Ormas  yang  juga merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1985  tentang  Ormas.  Bagi pemerintah,  keberadaan  Perpu  No.  2  Tahun  2017  yang  mengatur  tentang organisasi masyarakat dianggap penting keberadaannya dan bukan hanya tuntutan adanya kekosongan hukum untuk memenuhi kebutuhan regulatif, serta bukan pula sekedar  menggantikan  Undang-undang  yang  ada  sebelumnya,  akan  tetapi kehadirannya diharapkan memiliki kemanfaatan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
Konstitusi pada dasarnya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berkumpul/berorganisasi, 2 namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya  untuk  berkumpul/berserikat,  setiap  warga  negara  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu masyarakat demokratis. 3 Dasar pertimbangan konstitutif inilah Perpu ormas ditetapkan  untuk  mengatur  masyarakat  dalam  berkumpul  dan  berorganisasi. konsekuensi  penetapan  Perpu  ormas  adalah  menggantikan  Undang-Undang  No. 17  Tahun  2013  dan  Undang-undang  tersebut  tidak  berlaku  lagi,  serta  Perpu tersebut  tetap  harus  mendapatkan  persetujuan  DPR, 4 sebab  kewenangan  legislasi di  Indonesia  diatur  kewenangan  untuk  itu  ada  pada  lembaga  Dewan  Perwakilan Rakyat. 5
1 Untuk Selanjutnya penulis menggunakan Istilah Perpu Ormas/ Ormas.
2 Lihat Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
3 Lihat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945
4 Lihat Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945
5 Dian Kus Pratiwi, Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017., h. 296.
P
Permasalahan  Perpu  di  atas  adalah  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkesan berlebihan, 6 sebab  ditetapkan  hanya  untuk  membubarkan  salah  satu  organisasi masyarakat  yang  berkembang  di  Indonesia, 7 organisasi  itu  adalah  Hizbut  Tahrir Indonesia  (HTI).  Hizbut  Tahrir  sebagai  gerakan  Islam  trans-nasional memprovokasi  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan  sistem  politik,  dan pemerintah  menganggap  bahwa  gerakan  itu  radikal  dan  ideologi  khilafahnya bertentangan  dengan  Pancasila,  serta  kemungkinan  gerakannya  akan  merubah sistem  politik  demokrasi  di  Indonesia  kepada  sistem  politik  khilafah  Islamiyah. 8 Kemudian  sistem  politik  demokrasi  oleh  Hizbut  Tahrir  dianggap  sebagai  sistem kufur, 9 Sehingga  bagi  HTI,  sistem  tersebut  tidak  tepat  untuk  diterapkan  dalam konteks Indonesia yang masyarakat mayoritas muslim.
Jika  alasan  pemerintah  untuk  membubarkan  ormas  tertentu  dikarenakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka seharusnya pemerintah tidak  dengan  jalan  pintas  menetapkan  Perpu  No.  2  Tahun  2017  tentang  Ormas. Sebab  dalam  Undang-Undang  No  17  Tahun  2013  begitupun  dengan  Undang- undang No 8 Tahun 1985 tentang Ormas menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”, Pasal 21 “Ormas berkewajiban (b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara  Republik  Indonesia”,  dan  Pasal  59  ayat  (4)  “Ormas  dilarang  menganut, mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang  bertentangan dengan Pancasila.
Undang-Undang  No  17  Tahun  2013  tentang  Ormas  pada  dasarnya  sudah cukup komprehensif atau paripurna menjelaskan secara terperinci soal mekanisme pendirian  dan  pembubaran  suatu  organisasi  masyarakat  di  Indonesia.  jika  sudah
6 Farhan  Permaqi, Politik  Hukum  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang dalam  Asas  Hal  Ihwal  Kegentingan  yang  Memaksa  (Kajian  Yuridis  Normatif  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Ormas ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Volume  14 Nomor 04, Desember 2017., h. 418
7 Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa, Urgensi  Pengawasan  Ormas  oleh  Pemerintah , Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, Edisi Maret 2015, h. 18
8 Palupi Parameswari, dkk, Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia ), Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019., h. 16-17
9 Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur , terjemahan: M. Shidiq al-Jawi (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 15.
dianggap  komprehensif,  kemudian  bagaimana  dengan  kedudukan  Perpu  No.  2 Tahun  2017  tentang  Ormas?  Apakah  penetapan  Perpu  oleh  pemerintah  sudah tepat dan tidak berlebihan?. Sebab kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu besar  kemungkinanannya  untuk  disalahgunakan,  oleh  karena  Perpu  lahir  dari penilaian  subyektif  Presiden  dan  tidak  menutup  kemungkinan  jika  ketentuan Perpu  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  hanya  berdasar  pada  penilaian subyektivitasnya. 10
Beberapa  syarat  di  atas  sebagai  ukuran  mengenai  "kegentingan  yang memaksa",  seharusnya  dapat  membantu  pemerintah  dalam  memberikan  definisi ataupun  batasan  penafsiran  mengenai  "kegentingan  yang  memaksa"  dalam menetapkan Perpu. Namun beberapa unsur tersebut sifatnya masih sangat terbuka dan mudah untuk ditafsirkan. Sehingga masih dianggap sangat sulit untuk menilai batasan  yang  pasti  mengenai  "kegentingan  yang  memaksa"  sebagai  dasar penetapan  Perpu,  karena  hal  tersebut  memang  hak  prerogatif  Presiden  yang diamanatkan UUD NRI  Tahun 1945. Namun perlu dipahami pula bahwa Negara Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  konstitusional.  Ciri  khas  dari  demokrasi konstitusional  ialah  gagasan  bahwa  pemerintah  yang  demokratis  adalah pemerintah  yang  terbatas  kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan  bertindak sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya. 11 Termasuk  sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan suatu regulasi.
Uraian di atas menunjukkan bahwa problematika yang mengemuka dalam konteks penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas adalah mekanisme dan kewenangan  konstitusional  pemerintah  (Presiden)  sebagai  Kepala  Pemerintahan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan itu, maka masalah  dalam  penelitian  ini  dirumuskan:  Mengapa  pemerintah  menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat? Apakah kondisi negara dalam keadaan darurat pada saat pemerintah menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat?
10 Syawaluddin Hanafi, Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Presiden , Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. XXV, Nomor 1, 2016., h. 181.
11 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 107.

## PEMBAHASAN
A. Undang-undang/Perpu dan Kekosongan Hukum
Ketidakpastian  hukum  dapat  saja  terjadi  ( rechtsonzekerheid )  dalam  suatu produk  peraturan  perundang-undangan  dan  ketidakpastian  undang-undang  dalam masyarakat akan menghasilkan pula kekacauan hukum ( rechtsverwarring ), dalam artian bahwa  suatu  hal tidak  atau belum  diatur oleh undang-undang.  Inilah salah satu  alasan  kemudian  Perpu  dihadirkan  untuk  menjawab  jika  sesuatu  hal  belum diatur  atau  tidak  ditemukan  aturannya,  sementara  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat sudah sangat membutuhkan adanya regulasi yang mengatur.
Selain  dengan  menetapkan  Perpu,  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah dengan penemuan hukum ( rechtsvinding )  oleh  hakim.  Hakim  dituntut  menyesuaikan  undang-undang  yang ada dengan kasus-kasus yang konkrit, sebab peraturan-peraturan  yang ada belum tentu  mampu  mengakomodir  segala  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  dalam masyarakat. Jika suatu peraturan perundang-undangan kontennya kabur atau tidak jelas  maka  hakim  dituntut  untuk  melakukan  penafsiran  sehingga  para  pencari keadilan  dapat  memperoleh  keputusan  yang  sungguh-sungguh  adil  serta  sesuai dengan  maksud  hukum,  sehingga  hukum  dirasakan  dapat  memberikan  manfaat dan kepastian di dalam masyarakat.
Meskipun  hakim  ikut  menemukan  hukum  dan  menciptakan  keputusan, namun  kedudukan  hakim  tidak  diberi  kewenangan  membentuk  undang-undang dan  bukanlah  sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif  sebagaimana  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sebagai upaya mengatasi kekosongan hukum di dalam  masyarakat  sangat  diperlukan  perencanaan  yang  matang  dari  badan pembentuk  perundang-undangan  untuk  memikirkan  kekurangan  dari  produk perundang-undangan yang ada, sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang  dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan bersama”.  Pasal  5  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  menegaskan  juga  bahwa “Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  DPR”  dan “Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya”.  Dalam  hal  ini  berarti  political  will  dari  DPR  dan Pemerintah  (Presiden)  memegang  peranan  yang  sangat  urgen  dalam  membentuk undang-undang, baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada akan tetapi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada  dalam  masyarakat.  Adapun  upaya  untuk  menanggulangi  kekosongan  hukum
maka  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  Pasal  1 angka  1  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  menyatakan  bahwa  “Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan adalah  proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  pada  dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.
Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan juga bahwa  “Perencanaan  penyusunan  Undang-Undang  dilakukan  dalam  suatu Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)”.  Prolegnas  itu  sendiri  menurut  Pasal  1 angka  9  adalah  “instrumen  perencanaan  program  pembentukan  Undang-undang yang  disusun  secara  berencana,  terpadu  dan  sistematis”.   Di  dalam  Undang- undang  No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan  pelaksanaan  dari  perintah  Pasal  22A  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  meyatakan  bahwa  “ Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tata  cara  pembentukan  undang-undang  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang ”. Banyak terjadi penafsiran hukum tentang ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Regulasi  Ormas  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  Perpu,  yang  menyatakan bahwa  Undang-undang    digantikan  dan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan Perpu. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada pasal 22 ayat (1) bahwa  “ dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang .”  Penetapan  Perpu yang  dilakukan  oleh  Presiden  ini  juga  tertulis  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- undang  No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu  “ Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undangundang  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  ihwal  kegentingan yang  memaksa .”  Berdasar pada hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sama atau sederajat atau sejajar.
B. “Kegentingan yang memaksa” dalam Perpu No. 12 Tahun 2017
Kegentingan  yang  memaksa  menjadi  dasar  pembentukan  Perpu  Ormas. Pasal 12 dan 22 UUD 1945 mengatur tentang keadaan bahaya dengan syarat dan mekanisme  yang  berbeda.  Pasal  12  melibatkan  Persiden  dan  DPR  kemudian ditetapkan  menjadi  undang-undang.  Sementara  Pasal  22  yang  menggunakan terminology kegentingan yag memaksa hanya melibatkan Presiden selaku penafsir tunggal  pada  kondisi  bahaya  tersebut.  Pasal  12  UUD  1945  menetapkan  bahwa  : “Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya.  Syarat-syarat  dan  akibatnya  keadaan bahaya  ditetapkan  dengan  undangundang,”  sedangkan  di  dalam  Pasal  22  UUD 1945  disebutkan  bahwa  :  (1).  Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa, Presiden  berhak  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  pengganti  undang- undang.  (2).  Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  dalam  persidangan  yang  berikut.  (3).  Jika  tidak  mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Dalam  praktiknya  di  Indonesia  berbagai  varian  dibentuknya  Perpu  tidak memenuhi  unsur-unsur  keadaan  darurat  negara  ( state  of  emergency )  secara kumulatif.  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  sehingga  dipertanyakan  esensinya apakah pembentukan Perpu yang tidak memenuhi ketiga unsur yang tafsirkan oleh MK secara bersamaan benar-benar sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 atau untuk kepentingan bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan Presiden dan kelompoknya atau untuk kepentingan sekelompok golongan saja.
Di  Indonesia  dalam  kenyataannya  banyak  pembentukan  Perpu  dilakukan tidak mempertimbangkan unsur-unsur keadaan darurat negara secara komprehensif  dan  dengan  prinsip-prinsip  proporsionalitas,  tetapi  hanya mendasarkan  pada  satu  unsur  keadaan  darurat  negara  saja,  misalnya:  a. pembentukan  Perpu  No.  2  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Masyarakat,  hanya didasarkan pada unsur ancaman yang membahayakan ( dangerous threat ). Hal ini dapat  diketahui  dari  penjelasan  umumnya  yang  menegaskan  bahwa  penggunaan Perpu  tersebut  untuk  mengatur  organisasi  masyarakat  yang  berasaskan  pancasila dan  kaitannya  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  yang  didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  organisasi  masyarakat  yang  dianggap  tidak  berdasar pada  pancasila  diberbagai  tempat  telah  memunculkan  kekhawatiran  akan terorisme  yang  terorganisir  dan  menimbulkan  kerugian  baik  materiil  maupun immateriil  serta  menimbulkan  ketidakamanan  bagi  masyarakat,  sehingga mendesak  untuk  dikeluarkan  Perpu  guna  dapat  segera  membubarkan  organisasi masyarakat  yang  dianggap  bertentangan  dengan  pancasila  dan  UUD  NRI  1945 sehingga  tercipta  suasana  yang  kondusif  serta  terpelihara  ketertiban  dan
keamanan,  serta  kenyamanan  bermasyarakat  tanpa  meninggalkan  prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.
Mengacu  pada  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka  eksistensi  suatu Perpu tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan DPR terhadap pembentukan Perpu  menjadi  undang-undang.  Dalam  hal  DPR  memberi  persetujuan  terhadap Perpu tersebut maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu disahkan menjadi  undang-undang,  sebaliknya  jika  DPR  menolak  Perpu  tersebut,  maka Presiden  mengajukan  rancangan  undang-undang  tentang  pencabutan  Perpu tersebut  yang  dapat  mengatur  pula  tentang  segala  akibat  hukum  dari  penolakan tersebut. Perpu No 02 Tahun 2017 tentang Ormas setelah melalui persidangan di DPR,  lembaga  tersebut  kemudian  menyetujui  untuk  ditetapkan  bersama  dengan Presiden menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2017.

## PENUTUP
Adapun  pertimbangan-pertimbangan  pemerintah  menetapkan  Perpu  No.2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan kekeliruan dan sekaligus kesalahan dalam menetapkan  regulasi,  bahwa  adanya  kondisi  mendesak  untuk  segera  dilakukan perubahan  sebab  aturan  sebelumnya  belum  mengatur  secara  paripurna  mengenai organisasi  masyarakat  yang  dianggap  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD NRI Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang  efektif,  dapat  dilakukan  dengan  menetapkan  suatu  regulasi  setingkat dibawah  Undang-undang  sebagai  peraturan  pelaksana.  Bahasan  berbeda  tentang penegasan  bahwa  Ormas  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan, kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan  NKRI  yang  berdasar  pada  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang secara eksplisit dan implisit sudah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.  17  Tahun  2013.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  penetapan  Perpu tersebut tidak terdapat/memuat unsur adanya kegentingan yang memaksa.
Penegasan  dalam  Pasal  83A  bahwa  pada  saat  Perpu  ini  mulai diberlakukan, semua regulasi  yang merupakan pelaksanaan dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak  bertentangan  dengan  Perpu  ini.  Jika  mengakui  penegasan  pada  Perpu tersebut  maka  mengakui  pula  regulasi  yang  ada  sebelumnya  dan  peraturan pelaksananya yang telah mengatur. Adapun tuntutan terhadap regulasi baru adalah dalam  penegasan  tersebut  seharusnya  berdampak  pula  pada  perubahan  peraturan pelaksana yang khusus memuat sanksi-sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadim  Zallum, Demokrasi  Sistem  Kufur ,  terjemahan:  M.  Shidiq  al-Jawi (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 15.
Catur  Wibowo  dan  Herman  Harefa, Urgensi  Pengawasan  Ormas  oleh Pemerintah , Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, Edisi Maret 2015.
Dian  Kus  Pratiwi, Implikasi  Yuridis  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Ormas ,  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
Farhan  Permaqi, Politik  Hukum  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  dalam  Asas  Hal  Ihwal  Kegentingan  yang  Memaksa  (Kajian Yuridis  Normatif  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas , Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 04, Desember 2017.
Http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39842436 ,  di  akses  pada  tanggal  09  Mei 2017
Jimmly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  Darurat ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 107.
Palupi  Parameswari,  dkk, Analisis  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas  dalam  Perspektif Peperangan  Asimetris  (Studi  Kasus  Hizbut  Tahrir  Indonesia ,  Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.
Syawaluddin  Hanafi, Urgensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU- VII/2009  terhadap  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  oleh  Presiden ,  Ekspos  Jurnal  Penelitian  Hukum  dan  Pendidikan, Vol. XXV, Nomor 1, 2016., h. 181.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 138/PUU-VII/2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas.
Victor Imanuel W. Nalle, Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas; Kritik dalam Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Hak  Asasi  Manusia , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.