## KONSULTASI MERGER & AKUSISI SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN PENCEGAHAN TERCIPTANYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA
Raditya Pradipta E-mail: radityaprdpt@gmail.com Staff AGPR Law Firm Jakarta
Hernawan Hadi
E-mail: hernawanhadi@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keyword: Consultations; Mer- ger and Acquisitions; Competi- tion Law.
Kata Kunci: Konsultasi; Mer- ger dan Akuisisi; Persaingan Usaha.
This article was written with the aim of explaining the role of mergers & acquisitions consultations as a solution to strengthening the prevention of monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia. This study is based on the results of normative legal studies using the statutory approach. Business entities in Indonesia are facilitated by Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares that Can Cause Monopolistic Practices and Unfair Business Competition to be able to consult with the Business Competition Supervisory Commission when they want to conduct a merger or acquisition. However, such consultations are only voluntary in nature and do not have a coercive element in them to the business entity, but only as an additional safety rule of the merger and acquisition reporting system that is required after the business entity’s action has been legally valid.

## Abstrak
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan peran konsultasi merger & akusisi sebagai solusi penguatan pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kajian ini didasari oleh hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Badan usaha di Indonesia difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat melakukan konsultasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Namun, konsultasi tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki unsur pemaksa didalamnya kepada badan usaha, melainkan hanya sebagai aturan pengaman tambahan dari sistem pelaporan merger dan akuisisi yang diwajibkan setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum.
76 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Konsultasi Merger & Akusisi...

## A.   Pendahuluan
Artikel ini  mengkaji bagaimana peranan konsultasi  merger dan akuisisi yang disediakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat pencegahan terciptanya praktik monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut (Sriyani Ginting, 2015: 45). Dalam rangka meningkatkan daya saing serta agar tetap kompetitif di dunia persaingan, pelaku usaha selain berupaya untuk melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi, juga menempuh jalan dengan melakukan restrukturisasi perusahaan melalui aksi merger dan akuisisi (Anna Maria Tri, 2015: 62). Aksi merger dan akuisisi ditengah perkembangan dunia dalam bidang ekonomi memang merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, termasuk dampak-dampaknya kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan perusahaan sangat rawan terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat karena setelah adanya penggabungan perusahaan maka perusahaan yang diambil alih akan  berhenti eksistensinya sebagai suatu badan usaha yang mandiri. Oleh karena itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengendalian terhadap aksi merger dan akuisisi yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut bersifat lex imperfect yang merupakan norma bersangkutan yang hanya dapat dilaksanakan setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi instruksionalnya (Yakub Adi Krisanto, 2012: 70). Atas dasar hal tersebut, sebagai realisasi dari Pasal 29 UU Persaingan Usaha dirumuskanlah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 memberikan definisi bagi aksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (merger dan akusisi) sebagai: (1) penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada   Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha  yang mengabungkan diri berakhir karena hukum; (2) peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha  yang meleburkan diri berakhir karena hukum; (3) pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha mperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau asset Perseroan/
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Konsultasi Merger & Akusisi...
Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Badan Usaha tersebut.
Pengawasan terhadap badan usaha diperlukan agar tetap didalam koridor dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam pada saat badan usaha tersebut hendak melakukan aksi merger atau akusisi dengan badan usaha lain. Kewenangan untuk mengawasi dan memastikan para pelaku usaha tetap melakukan persaingan usaha yang sehat di Indonesia ada ditangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wewenang KPPU sesuai yang tertera dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi penerimaan laporan dari masyarakat dan pelaku usaha, melakukan penelitian terhadap dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil saksi terkait dugaan, sampai pada memutuskan dan menetapkan ada atau tidak nya kerugian di pihak pelaku usaha lain ataupun dari masyarakat. Salah satu dari berbagai tugas yang diemban oleh KPPU dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Cara KPPU melakukan tugasnya tersebut adalah melalui sarana pelaporan aksi merger dan akuisisi kepada KPPU setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum. Melalui Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi: Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. Badan usaha juga dimungkinkan untuk melakukan konsultasi sebelum melakukan penggabungan untuk menentukan kelayakan badan usaha yang hendak menggabungkan dirinya sebagai langkah pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Aturan mengenai konsultasi tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang berbunyi: Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal peranan konsultasi merger dan akuisisi yang disediakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperkuat pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus  melahirkan preskripsi  yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada era perdagangan global, persaingan kuat antar perusahaan tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan-perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan maupun dari segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa badan usaha tidak mampu bertahan, persaingan inilah yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan (Wahyu Suwena Putri, 2014: 2). Aksi merger dan akusisi yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jelas akan menimbulkan dampak  kerugian  bagi berbagai pihak  terutama  masyarakat  umum sebagai konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkan badan usaha tersebut. Salah satu kemungkinan dampak negatif dari merger dan akuisisin badan usaha yang menyebabkan terciptanya iklim persaingan usaha tidak sehat adalah bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk meninggi dan kekuatan pasar (market power) perusahaan yang mendominasi akan mengancam pelaku usaha yang lebih kecil. Dengan kata lain, perusahaan X yang semula mandiri dan kemudian menggabungkan diri dengan perusahaan Y dapat memungkinkan perusahaan Y dengan mudah menentukan harga barang, kualitas dan kuantitas produk atau jasa, serta memberikan akses kepada perusahaan Y untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk ikut serta masuk ke pasar yang berujung pada terganggunya stabilitas pasar (Margono Suyad, 2013: 130).
Kemungkinan lain yang dapat terjadi karena penggabungan perusahaan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan (Andi Fahmi Lubis dkk, 2009: 198). Pada saat barang atau jasa yang dimiliki oleh badan usaha tersebut memiliki kesamaan harga atau tidak memiliki opsi penggantinya, maka masyarakat umum sebagai konsumen tidak akan mempunyai pilihan untuk tidak membeli, keadaan tersebut merupakan bentuk eksploitasi kepada
Konsultasi Merger & Akusisi...
konsumen melalui execcive pricing demi menaikkan keuntungan perusahaan yang menjual barang atau jasa nya tersebut. Badan usaha cenderung tidak akan terpacu untuk berkompetisi dan memproduksi barang atau jasa yang se-efisien mungkin dengan harga yang paling ekonomis, karena pelaku usaha tersebut akan beranggapan bahwa produk apapun dengan  harga berapapun  yang mereka jual akan tetap dibeli oleh konsumen karena tidak ada lagi pilihan di pasar. Didalam situasi tersebut, konsumen akan tertekan karena jumlah serta peredaran barang atau jasa dapat diatur oleh pelaku usaha dan harga barang atau jasa akan dengan mudah meninggi akibat kelangkaan.
Pada hakekatnya, KPPU menyediakan dua instrumen bagi badan usaha yang hendak atau sudah melakukan penggabungan perusahaan untuk dapat melaporkan penggabunganya ke KPPU sebagai lembaga negara berwenang untuk dapat dinyatakan terbebas dari persaingan usaha tidak sehat melalui kunsultasi yang bersifat  tidak  wajib dan dilakukan sebelum aksi merger dan akusisi tersebut sah secara hukum, dan pelaporan  yang bersifat wajib  dan dilaksanakan sesudah aksi merger dan akuisisi badan usaha tersebut dinyatakan sah secara hukum. Pelaporan merger dan akuisisi seharusnya dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh aksi merger dan akuisisi tersebut. Namun, faktanya sampai saat ini KPPU belum berhasil membatalkan aksi merger dan akuisisi yang sudah sah secara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus akuisisi saham PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat, Tbk. oleh Temasek Holdings Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan investasi asal Singapura yang sudah diperintahkan KPPU untuk membatalkan aksi akuisisi tersebut namun terkendala masalah teknis karena dalam putusan KPPU terkait kasus tersebut, Mahkamah Agung menghilangkan diktum ke-enam putusan tersebut yang memberi celah Temasek untuk dapat memiliki kedua perusahaan tersebut dengan menjual saham kepada perusahaan afiliasinya. Dengan kata lain KPPU gagal dalam mengakhiri aksi merger atau akuisisi badan usaha yang sudah mereka nyatakan terindikasi dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan pelaporan wajib tersebut juga masih memiliki kelemahan dalam bidang penegakkannya. Tercatat, pada pertengahan tahun 2019, terhitung KPPU tengah menyelidiki 60 kasus keterlambatan pelaporan aksi merger dan akuisisi yang terancam dikenakan denda administratif sebesar Rp1 miliar setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda Rp25 miliar sesuai dengan amanah Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 (www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7e615d, diakses 9 April 2020 pukul 21.01).
Badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi dimungkinkan untuk dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU untuk menentukan kelayakan badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi tersebut. Aturan mengenai konsultasi tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya
Konsultasi Merger & Akusisi...
melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi. Syarat sebuah perusahaan dapat melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham   Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:
1.   Dokumen Merger Tertulis
Pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi merger atau akuisisi kepada Komisi selama telah terdapat kesepakatan tertulis antar badan usaha yang akan melakukan merger atau akusisi, misalnya berupa  Memorandum of Understanding  (MoU),  Letter  of  Intent (LoI), atau perjanjian dalam bentuk lainnya.
2.   Batasan Nilai
Batasan nilai perusahaan yang menjadi syarat untuk melakukan konsultasi adalah sama dengan syarat untuk melakukan pelaporan merger atau akuisisi badan usaha yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
Konsultasi tidak memiliki batasan waktu selama syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi oleh badan usaha yang hendak melakukan merger atau akusisi. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir M2 khusus untuk penggabungan perusahaan. Selain formulir tersebut, perusahaan juga wajib menyertakan dokumen lain yang dianggap perlu oleh KPPU. Kemudian, KPPU akan menerbitkan tanda terima konsultasi dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Berkas yang dinyatakan lengkap oleh KPPU akan dilanjutkan dengan proses penilaian awal. Konsultasi dengan KPPU tersebut akan menghasilkan output berupa saran dan rekomendasi, ataupun pendapat tertulis mengenai rencana merger atau akuisisi badan usaha yang melakukan konsultasi. Namun, badan usaha yang sudah melakukan konsultasi tetap diwajibkan untuk melaporkan aksi merger atau akuisisinya setelah aksi tersebut sudah sah secara hukum sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Tetapi, KPPU berkomitmen bahwa hanya akan melakukan satu kali penilaian terhadap satu kasus merger atau akuisisi selama tidak terjadi perubahan secara material atas data yang disampaikan pada saat konsultasi terjadi atau terdapat perubaan kondisi pasar pada saat proses pelaporan aksi tersebut.
Kebanyakan negara didunia lebih memilih menggunakan sistem yang mewajibkan  pra-notifikasi  atau  pelaporan  sebelum  aksi  penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan tersebut sah secara hukum. Didalam data International Competition Network (ICN), termuat hanya segelintir  negara  yang  tidak  menggunakan  sistem  pra-notifikasi  tersebut selain Indonesia diantaranya adalah Inggris dan Australia (Saptono, 2017; viii).  Di  Indonesia,  pra-notifikasi  tersebut  dikenal  sebagai  konsultasi,  namun perbedaannya hanyalah dalam sifat penegakkannya yang masih bersifat
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Konsultasi Merger & Akusisi...
sukarela. Konsultasi merger dan akusisi dinilai penting karena merupakan aksi pencegahan terdepan yang harus dilalui badan usaha agar aksi merger maupun akusisinya tidak menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsultasi sebelum melakukan merger dan akuisisi juga akan memudahkan KPPU mendapatkan data dan informasi untuk memonitoring dan mengontrol perilaku pelaku usaha di pasar yangdigunakan untuk memberikan rekomendasi dan saran yang akurat kepada pemerintah terkait kondisi industri yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan sebab selama ini KPPU belum memiliki data akurat mengenai hal tersebut (Hottua Manalu, 2019: 62). Namun, karena sifatnya yang sukarela menjadikan tingkat partisipasi konsultasi  merger  dan  akuisisi  masih  sangat  rendah  di Indonesia. Seperti yang tertera di laman resmi KPPU kppu.go.id , hanya terdapat 32 badan usaha yang  melakukan konsultasi pada jangka waktu dari tahun 2010 sampai akhir 2018. Padahal dalam laporan tahunan KPPU tahun 2018, sejak tahun 2010 KPPU sudah tercatat menerima 510 laporan merger dan akusisi, yang artinya hanya 32 kasus diantaranya yang melalui proses konsultasi terlebih dahulu.

## D.   Simpulan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyediakan dua instrumen bagi badan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara merger dan akusisi melalui pelaporan dan konsultasi. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat wajib dan disertai ancaman sanksi denda administratif, konsultasi merger dan akuisisi bersifat sukarela yang akan menekan dampak kerugian yang akan dialami oleh berbagai pihak jika aksi merger atau akuisisi badan usaha tersebut dinyatakan berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU. Namun dalam implementasinya di Indonesia, fasilitas konsultasi yang disediakan KPPU tidak terlalu diminati oleh badan usaha yang hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya angka jumlah badan usaha yang melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan merger atau akuisisi di Indonesia sejak aturan perihal konsultasi tercantum dalam PP No. 57 Tahun 2010.

## E.   Saran
Konsultasi yang dapat dilakukan oleh badan usaha saat hendak melakukan aksi merger ataupun akuisisi harus diperkuat dengan merubah sifatnya yang suka rela menjadi bersifat wajib, karena konsultasi merupakan aksi pencegahan terdepan KPPU dalam langkah pencegahan aksi penggabungan, peleburan, ataupun pengambilalihan perusahaan yang dapat menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsultasi bagi badan usaha yang hendak melakukan aksi merger dan akuisisi merupakan langkah yang dapat menekan dampak kerugian yang akan dialami oleh berbagai pihak disaat aksi merger atau akuisisi badan usaha tersebut dinilai dapat   menyebabkan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena terancam
dibatalkan oleh KPPU. Namun, KPPU juga harus memperhatikan unsur efektivitas dalam hal tersebut agar tidak mempersulit langkah dari badan usaha yang ingin berkembang.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Deustche Gesseschaft Fur Technishe Zussammenarbeit (GTZ).
Margono, Suyad. 2013. Hukum Anti Monopoli . Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Saptono, C. A. 2017. Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger . Depok: Kencana.

## Jurnal dan Penelitian Ilmiah
Anggraini,  A.  M.  T.  2015.  “Penerapan  Sistem  Notifikasi  Post-Merger  Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Law Pro Justitia , Vol.1, No.1. Medan: Universitas Pelita Harapan
Ginting,  Sriyani.  2015.  “Dampak  Hukum  Notifikasi  Merger  Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat”. Jurnal Law Pro Justitia, Vol.1, No.1. Medan: Universitas Pelita Harapan
Krisanto, Yakub Adi. 2012. “Pengesahan Pelaksanaan Penggabungan, Peluburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi dalam Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, No. 1. Jakarta: Universitas Trisakti
Manalu, H. 2019. “Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik   Monopoli   dan   Persaingan   Usaha   Tidak Sehat”. Undang:  Jurnal Hukum , Vol.2,  No.1. Jambi:  Universitas Jambi
Putri, W. S., & Pemayun, C. I. A. 2014. “Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.5 . Bali: Universitas Udayana

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang
Konsultasi Merger & Akusisi...
dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Internet
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7e615dd4272/kppu- selidiki- dugaan-keterlambatan-notifikasi-60-peristiwa-merger,  diakses  pada  8 April 2020 pukul 21.01.
https://www.kppu.go.id/id/merger/merger-dan-akuisisi/konsultasi/, diakses pada 8 April 2020 pukul 22.00.
Konsultasi Merger & Akusisi...