## Review Buku
KRISIS DEMI KRISIS DI INDONESIA: MELAMPAUI KEGAGALAN DAN KEMUJURAN
Adhi Pandoyo adhipand@gmail.com
Judul  Buku : Dari Krisis ke Krisis:
Masyarakat Indonesia
Menghadapi Resesi Ekonomi selama Abad ke-20
Editor :  Ben White dan Peter Boomgaard Penerbit  : Gadjah Mada University Press Cetakan : Juli, 2016 Tebal : 364 halaman
“We cannot have Love without Lovers” , kalimat ini muncul di salah satu kritik Edward Palmer Thompson dalam bukunya yang fenomenal: The Making of The English Working Class (Thompson, 1963: 9). Bagi Thompson, kalimat tadi menganalogikan bahwa akan tidak adil apabila menulis sejarah tanpa menulis “pengalaman” manusia, sebab berarti menghilangkan pelaku/ agency dari takdir materialnya. Dalam hal ini, rupanya sejarah buruh di Inggris kala itu kerap ditulis oleh para sejarawan ekonomi tanpa kehadiran buruh, artinya sekedar menjelaskan buruh sebagai kelompok tenaga kerja maupun data-data statistik belaka. Keresahan terhadap determinisme structure dalam kajian sejarah ekonomi yang memarginalisasi agency , menjadi alibi yang juga mengilhami antologi sejarah pengalaman krisis dalam buku ini. Lebih jauh, kedua editornya: Benjamin White dan Peter Boomgaard menyebut bahwa bunga rampai ini berhasrat  menjadi  Etnografi-Sejarah  Komparatif tentang Krisis Ekonomi Indonesia (hlm. viii), kendati diakui keduanya bahwa penelitian yang terhimpun masih belum bisa menjawab banyak pertanyaan yang diajukan (hlm. 330), bahkan adanya keterbatasan atau kesulitan data statistik (hlm. 116).
Melese t sampai Krismon : Serpih Pengalaman dari Tiga Pulau
People’s History , yang menjadi jargon sejarah sosial menjanjikan alternatif, kalau
ISSN 2442-6954 (Cetak) ISSN 2580-2151 (Online) DOI: dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.219
bukan dekonstruksi terhadap narasi sejarah dari tindak-tanduk tokoh, kelakuan kalangan keraton, maupun ekesistensi hingga elegi elit. Lantas sejauh mana rakyat direpresentasikan dalam narasi sejarah? Saya bersyak wasangka bahwa bunga rampai ini ingin menampilkan rakyat sebagai “pengalaman krisis”, akan tetapi apakah cukup dengan menegaskan bahwa sejarah krisis ekonomi rakyat, adalah sejarah kemelaratan? Agaknya ini yang perlahan juga ingin dikikis, dalam arti diimbangi dengan menampilkan narasi-data tentang keberagaman respon rakyat dalam masa-masa krisis.
Tetralogi krisis dalam sejarah kita, yakni 1930an, 1940an, 1960an dan 1990an yang oleh Thomas Lindblad dinilai sebagai dimensi makro dalam krisis di Indonesia, rupanya menunjukkan adanya corak dikotomik: inflasi dan deflasi, terkait  fenomena  krisis ekonomi. Ben White dalam tulisannya menunjukkan bagaimana  deflasioner  alias  kemerosotan nilai-nilai produk dan jasa, sempat dialami di Yogyakarta. Hal itu dapat dirunut mulai dari sektor perkebunan, khususnya Tebu, yang kala itu terjadi penurunan lahan Tebu bersamaan setelah anjloknya harga gula di pasaran dunia. Tentu saja ini berdampak pada pengurangan besar-besaran lapangan kerja dan penurunan upah. Alhasil peredaran uang di sektor perkebunan ekspor mengalami degradasi dan segera berimbas pada pertanian rakyat, lewat penurunan permintaan produk tanaman pangan. Hal tersebut tak ayal juga berefek pada sektor usaha skala kecil/informal dengan pengurangan permintaan sandang, perlengkapan, angkutan, dsb. (hlm. 225). Akan tetapi, rakyat manakah yang paling merugi? Benjamin White mengutip editorial Doenia Pegadaian , 10 Januari 1934, sbb: Crisis, jang dipersebabkan karena stelsel kapitalistisch itoe soeka tidak soeka mesti diderita kepahitannya dan kegetirannya oleh golongan jang lemah,
jalah golongan kaoem boeroeh, dan lain-lain poela jang sama keadaan nasibnja dengan mereka itoe. Karena golongan jang koeat, jalah  fihak  kemodalan,  dapat  dengan  tjakap menghindarkan diri menjelamatkan nasibnja, tegoeh, dan koeat memelihara keoentoengannja, merdeka dan koeasa menoetoep peroesahaanja sendiri dengan melepas semoea pegawainja atau sebagian daripadanja (10 Januari 1934). Kutipan sumber tersebut jelas memaksa peneliti sejarah untuk peka terhadap kelas dalam menggumuli krisis. Inilah pisau bedah penting yang mestinya lebih banyak disoroti dengan tegas narasi tentang sejarah ekonomi, termasuk sejarah krisis.
Selain itu, Ben White juga mengutip Gubernur J. Bijleveld dalam Memorie Van Overgave van den Aftredende Gouverneur van Jogjakarta, sbb: Tanda paling terlihat dari krisis dalam dunia kaum tani adalah kian langkanya uang di seluruh penjuru dari hari ke hari. Pangan melimpah di mana-mana, namun uang hampir sepenuhnya lenyap (1939: 207). Definisi tersebut menjelaskan depresi 1930 atau yang dikenal sebagai Malaise di wilayah Yogyakarta. Menurut Nawiyanto, masyarakat di Besuki, Jawa Timur menyebut masa itu sebagai zaman “meleset” (hlm. 263), yang mudah ditengara sebagai serapan dari malaise , kalau bukan sebuah pembengkokan peyoratif. Namun tragedi fenomenal yang dikumandangkan sejarawan ekonomi maupun sosial ini terbukti tidak menunjukkan satu wajah bopeng semata, sehingga generalisasi malaise sendiri meleset, atau berarti: yang meleset dari “meleset”. Kumpulan tulisan dalam buku ini, secara garis besar telah berhasil menampilkan bagaimana dalam masa krisis, manusia justru menunjukkan beragam daya hidup.
Dalam diri para penduduk kelas bawah, misalnya terjadi diversifikasi profesi. Terbukti adanya catatan yang menyebutkan bahwa di Riau para penduduk selain bekerja sebagai
penangkap ikan, juga merangkap pekerjaan lain mulai dari pelaku budidaya berkebun, penebang kayu, hingga buruh perkebunan gambir dan karet. Begitu pun di Jawa, terjadi pula  berbagai  macam  diversifikasi  buruh, mulai dari tukang pak, tukang sortir, tukang penempel banderol, tukang campur, kuli serabutan, dsb. Tidak ketinggalan masalah gender, dimana pada masa itu, tidak hanya kalangan pria saja, tetapi wanita terbukti telah dipekerjakan di daerah Blitar, dengan total 65 persen adalah buruh perempuan dan separuhnya berumur di bawah 13 tahun (hlm. 299). Namun kondisi menyedihkan ini kian parah ketika mulai menjamurnya praktik hutang, khususnya berhutang pada kalangan pedagang Cina. Dampak dari hutang ini berujung pada upaya irit dalam hidup, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan, misalnya bergeser dari nasi ke umbi-umbian (hlm. 116). Sikap semacam inilah yang saya kira membuat sebagian ahli ekonomi menganggap masa krisis ekonomi dan depresi sebagai proses destruksi kreatif.
Dalam destruksi kreatif inilah, Erwiza Erman menunjukkan bahwa selama krisis malaise di Bangka, terbukti baik petani lada, pengumpul lada, pemilik warung makan hingga bos tambang, memiliki berbagai penghasilan dari berbagai sumber pekerjaan demi bertahan hidup dalam krisis (hlm. 86). Di Bangka sendiri, kala itu telah dikenal dua sektor, yakni tambang timah dan budidaya lada, dengan konsekuensi umum rangkap profesi/usaha yang dimiliki banyak penduduk, sehingga di samping menanam lada, mereka juga telah lebih dahulu bekerja di sektor tambang timah. Dua komoditas inilah yang dikenal sebagai primadona pulau Bangka, disusul Karet oleh kalangan Petani Lada di Bangka bagian tengah hingga selatan. Dalam menghadapi tingginya harga Lada, mereka justru meninggalkan ladang tanaman pangan termasuk Padi.
Hal ini kemudian menemui nadirnya ketika mengalami  fluktuasi  harga,  sehingga  Lada menjadi komoditas yang dikenal untung- untungan. Buntut dari ini adalah godaan hutang pada Volkscredietbank demi meluaskan lahan penanaman Lada, jadi kian rumit ketika berkaitan dengan adanya persaingan antar penduduk asli dengan penduduk Cina yang memang lebih dahulu memperkenalkan budidaya Lada di pulau ini. Walhasil menarik dimengerti bahwa dalam kenyataannya kedua belah pihak saling mempekerjakan buruhnya, baik petani etnis Cina maupun penduduk asli Bangka. Maka ketika harga Lada kian meninggi, kedua pihak kian akrab berdampingan. Hal ini menunjukkan krisis telah membawa integrasi sekaligus  konflik  (hlm.  85),  di  samping kenyataan murung deflasioner di masa Malaise. Memang hampir semua kajian menyebutkan bahwa selama malaise terjadi kenaikan harga hingga kelangkaan bahan pangan, namun dalam kenyataan komparatif di Indonesia, hal ini tidak terjadi merata. Bahkan dalam fakta tertentu tampak bertolak belakang dengan kemerosotan kesejahteraan yang ditunjukkan. Inilah salah satu bukti ketidakpastian atau ketakterdugaan yang melingkupi realitas krisis.
Dias Pradadimara misalnya menyebutkan bahwa munculnya depresi 1930an, terbukti memunculkan gangguan di masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan. Kondisi ini diperparah ketika memasuki masa perang, yakni dekade 1940an, di mana berbagai wilayah Indonesia mengalami penjajahan Jepang, disusul kemudian perang revolusi kemerdekaan. Tentu saja hal ini serta merta menghentikan banyak aktivitas keseharian penghidupan. Di belahan Indonesia lain, seperti wilayah Sulawesi Utara, dituliskan David Hendley dan Noldy Tuarah terkait terjadinya perubahan dari pengglobalan ke lokal, di mana komoditas seperti Kopra yang dahulu
ekspor hingga Eropa dan Amerika, kemudian pasca resesi 1930 mengalami penurunan dan di masa penjajahan Jepang, dimana perdagangan Kopra jelas diputus (hlm. 171). Maka dalam masa ini, upaya daya hidup kembali terulang lewat pencarian alternatif penghasilan, alias rangkap  hingga  diversifikasi  profesi  mulai dari berdagang, menjual makanan kecil, membuka warung, menangkap ikan, buruh bangunan, hingga para ibu rumah tangga rela bekerja upahan. Tak heran jika kemudian penghasilan pada masa krisis justru mengalami peningkatan dibanding masa sebelumnya (hlm. 178). Hal semacam inilah yang membuat ketidakpastian baik akibat krisis politik seperti perang pun, malah memiliki konsekuensi untuk mengulang respon-respon survival yang sudah dilakukan dalam menghadapi krisis sebelumnya. Terbukti ketika Jepang ingin meningkatkan hasil pangan untuk keperluan perang, banyak wilayah yang sengaja disulap menjadi perkebunan komoditas penting, seperti ladang tanaman pangan maupun sawah. Tidak ketinggalan tanaman untuk keperluan sandang yakni kapas, dimana Nawiyanto mencatat bahwa distrik Puger di Besuki dengan 490 hektar tanah rawa, sengaja dibagikan oleh pemerintah Jepang kepada para Petani Tuna Kisma, semata-mata agar dijadikan lahan budi daya kapas (hlm. 270). Sayangnya kondisi ini mustahil dilepaskan dari realitas mengenaskan, baik dari segi kelangkaan pangan, sandang maupaun kekerasan fisik.
Secara keseluruhan, dalam beberapa penelitian di buku ini baik yang menyangkut daerah Sumatera, Sulawesi maupun Jawa, terbukti berhasil dipastikan adanya pemanfaatan pangan sejenis umbi-umbian sebagai pengganti makanan pokok seperti beras. Tak heran di masa Merdeka, keresahan sosial muncul susul-menyusul, seperti DI/TII dan Permesta di medio 1950an. Untuk Sulawesi sendiri, hal tadi juga dibarengi dengan
adanya reorganisasi tata pemerintahan pada 1960an, yang mana mendatangkan ancaman lebih besar pada para elite. Sementara rakyat kelas bawah terus sengsara, dikarenakan kebanyakan harus rela mengungsi sehingga otomatis penghidupan pun kembali terganggu total sebagaimana masa krisis 1940an (hlm. 216). Pada krisis 1940an itu sendiri telah berlangsung perpindahan penduduk besar- besaran yang menyebabkan terbukanya tanah di daerah perbatasan (f rontier ). Akhirnya semua proses tersebut menimbulkan tantangan bagi kelas sosial, dan membuka peluang bagi mereka yang kreatif membuka usaha, misalnya daerah Mamuju dan Luwu (hlm. 217). Sekali lagi muncul respons positif dari krisis, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan Subidari, bahwa pada masa krisis 1960an di kawasan Minangkabau, Sumatera Barat, masyarakat Minang, Luhak dan Agam, justru berhasil mencapai swasembada beras, hingga  intensifikasi  komoditas  tanaman  lain. Bahkan tak jarang beberapa penduduk berhasil menginvestasikan lahannya (hlm. 158-159).
Namun perlu dipahami sebelumnya, bahwa fase ketidakstabilan akibat krisis politik masa perang tersebut juga memunculkan kaum penganggur, selain tentunya menyebabkan murebaknya kemiskinan, hingga gejala laten perbanditan. Di Minahasa misalnya, muncul bandit-bandit yang merampas penghasilan warga (hlm. 182), sedangkan di Banyuwangi dan Jember malah kerap terjadi aktivitas pengerusakkan yang sejatinya sudah sering berlangsung bahkan di saat masa damai sekalipun, seperti kemunculan pembalakan liar hutan sampai penjarahan dan pencurian harta benda oleh para penjahat (hlm. 264). Hal semacam ini boleh jadi menjadi bentuk perlawanan tersendiri, jika dikaitkan dengan kekuasaan/pemerintahan yang ada, dan menghambat akses rakyat terhadap pemanfaatan hutan. Kendati dalam konteks
lain, seperti wilayah pertambangan di Bangka, kejahatan adalah kawan karib yang erat dikaitkan dengan fenomena perjudian hingga pelacuran yang dijadikan sandaran hiburan kelas buruh (hlm. 80). Peluang-peluang usaha yang muncul di tengah ketidakamanan dan instabilitas kondisi masyarakat ini jelas menuntut adanya kekuatan pemerintahan itu sendiri, terlebih munculnya perlawanan- perlawanan separatis hingga apa yang oleh pihak penguasa disebut pemberontakan.
Dalam dasawarsa 1950an, pemerintah Soekarno menerapkan monopoli pembelian lada dengan harga jauh di bawah pasar. Akibatnya para petani di Bangka sengaja menyimpan lada mereka dengan harapan bisa diselundupkan ke Singapura. Hal ini secara terbalik justru sebanding dengan penyitaan dan penggelapan Timah (hlm. 92), Dalam hal ini kasus pembalakan liar di Situbondo dan Bondowoso juga menunjukkan perlawanan rakyat. Hal ini mengingatkan pada tesis James Scoot tentang perlawanan orang-orang kalah (Scoot, 1993: 270), dalam hal ini rakyat yang dikalahkan negara maupun para pemodal, pengusaha yang menjadi majikannya. Bukan aneh jika perlawanan orang kalah ini kemudian membuncah dan meledak menjadi kerusuhan. Dalam masa krisis 1990an, seperti kita tahu terjadi banyak kasus Penjarahan Cina di Jakarta maupun seperti diceritakan Nawiyanto tentang beberapa wilayah di Banyuwangi. Perilaku ini memang menjadi umum di masa instabilitas, misalnya penjarahan tambak ikan dan udang, serta sawah yang sempat berlaku di Riau. Belum lagi catatan yang selalu berulang tentang pembukaan hutan ilegal, penebangan, hingga upaya subsisten tanpa memikirkan keberlanjutan ekologis (hlm. 278). Pendeknya, manusia di dalam kemelut dan kecamuk krisis berhasil menunjukkan sebuah resistensi, kalau bukan suatu daya hidup tersendiri, yang mana memungkinkan suatu sikap perlawanan
tersendiri. Perlawanan mendapatkan hak-hak yang kerap diistilahkan sabotase hingga illegal ini, menjadi perlawanan orang-orang kalah yang mesti diperhitungkan dalam realitas instabilitas krisis ekonomi dan politik Memang harus dicatat bahwa di masa problematik hingga krisis awal 1960an, selalu saja alternative daya hidup melibatkan lilitan hutang. Baik Sumatera, Sulawesi dan Jawa, jelas sekali terdapat ketergantungan hutang, khususnya pada kalangan Cina. Mulai dari praktik para Tauke di Bangka, hingga “kontrak Kopra” di Minahasa yang terbukti gamblang melibatkan kalangan Cina sebagai pembeli dengan sistem ijon yang jelas jauh di bawah harga normal. Sayangnya hal ini terus muncul, kalau bukan terpelihara hingga berulang pada krisis ekonomi berpuluh tahun kemudian, yakni krisis di akhir Orde Baru pada dekade 1990an. Terbukti misalnya di Bangka, yang mana menurut salah seorang warga bernama Bu Zakiyah, kala itu banyak Petani Kecil telah terjerat hutang sejak dua, tiga, bahkan empat generasi sebelumnya (hlm. 87). Dalam hal pangan saja, seperti terbukti dari pengakuan seorang perempuan yang diwawancarai Ratna Saptari: Saat itu orang mendapat jatah beras tiga kilo dan minyak goreng satu liter. Kami diberi beras bulgur yang warnanya cokelat dan kasar. Namun yang paling penting, orang yang punya banyak anak harus berjuang keras agar bisa bertahan hidup karena saat itu memang zaman paceklik… Namun pendidikan tidak begitu menjadi soal, karena tidak perlu bayar uang sekolah. Tidak seperti sekarang.
Dari petikan pengakuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengalaman krisis telah menubuh dalam diri individu, khususnya bagi mereka di kalangan kelas bawah. Hal ini tentu saja tidak bisa disejajarkan dengan apa yang dialami kalangan pemodal. Sebagaimana dibeberkan Ratna Saptari bahwa di masa krismon 1997, bahwa industri rokok mengalami
peningkatan produksi sebesar 2,7 persen, sebagaimana konsumsi rokok yang memang mengalami peningkatan.  Hanya saja masa krisis tersebut menuntut adanya pengetatan tenaga kerja alias PHK. Kendati  demikian, ada saja yang sebaliknya, seperti perusahaan HM Sampoerna yang tidak melakukan PHK meskipun mengalami pengurangan tingkat produksi (hlm. 316-317). Dari situ mudah dipahami bahwa adanya upaya survival yang sudah mentradisi sejak para pendahulunya dalam menghadapi malaise, melahirkan respon tersendiri dalam menghadapi krismon di masa Orde Baru, sehingga hal itu bukanlah masalah yang amat membuat mereka terpuruk, kendati jelas bukan berarti sama sekali tak berdampak negatif. Seperti di masa malaise pekerja timah di Bangka, yang terkena PHK, berpindah ke sektor budidaya Lada, baik membuka lahan maupun menjadi pekerja (hlm. 95). Di sinilah masalah krisis memunculkan korban dan pemenang masing-masing sebagai bagian dari keragaman kondisi. Masalah yang dialami kalangan Buruh Tani maupun Pabrik, tidak selalu sama dengan Buruh Tani dan Pabrik di daerah lain, begitupun kaum pemodal alias kapitalis itu sendiri. Tak heran temuan- temuan dalam kajian yang dihimpun buku ini, berhasil menampakkan kecenderungan keragaman pengalaman manusia di tengah kecamuk krisis, sebagai suatu ketidakpastian antara kemujuran dan keterpurukan. Inilah upaya  sejarah-etnografis  berbicara  mengenai pengalaman manusia yang kompleks.

## Ruang-ruang Kosong dalam Historiografi

## Krisis
Sering kali kita melupakan bahwa faktor aset agraria merupakan titik tolak penting dalam menentukan arah perkembangan krisis, maupun pemulihannya. Sayang sekali dalam penelitian di buku ini belum banyak disoroti secara tegas, kecuali beberapa nukilan
sumber. Padahal kepemilikan tanah di masa krisis, selain pihak-pihak pemilik lahan yang kuat dan terus bertahan, tampaknya terjadi land reform alias reformasi agraria baik yang bersifat inisiatif maupun yang dipengaruhi sistem. Misalnya di masa Jepang, sejumlah penganggur mencari dukungan komunal masyarakat pedesaan, bahkan ada laporan dari Jember, bahwa sejumlah penganggur di Jenggawah mendapatkan tanah yang dibeli  dengan  inisiatif  pamong  desa.  Uang pembelian didapatkan dari menjual hasil padi warga desa. Tidak ketinggalan, di Bangka pun terjadi beberapa wilayah dijadikan target persil ilegal untuk kemudian dikembangkan menjadi kebun lada ilegal (hlm. 84). Luas lahan yang diambil penambang, dan konflik sering terjadi, tak ketinggalan utang pada tauke (hlm. 101). Sedangkan di masa 1960an, di Sulawesi Selatan misalnya, pada tahun 1962 terjadi pembagian bidang-bidang tanah kepada rakyat, dan terus berlanjut hingga masa 1970an, terbukti di tahun 1976 terbaginya tanah mencapai 45000 hektar. Bertolak belakang dengan Jawa yang berhenti ketika 1965-66. yang bahkan berimbas pada tanah swapraja, yang mencapai 60 persen dari angka tersebut (hlm. 214). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan agrarian, khususnya berkaitan dengan kepemilikan tanah hingga prosesi land reform itu sendiri, dalam hal ini menjadi keniscayaan akan sebuah perlawanan dari bawah, atau lebih tepatnya by people, bukannya sebagai suatu turunan dari kebijakan sistematis. Inilah suatu anomaly dari gejolak krisis. Anomali yang menggriing pada keberuntungan tertentu, di luar persepsi murung krisis. Anomali seperti inilah yang dalam buku ini cukup berhasil ditunjukkan.
Memang, tampilan kajian krisis dalam bunga rampai ini membuktikan setidaknya fakta penting tentang beberapa ketakterdugaan dalam generalisasi kemerosotan kesejahteraan. Selain beberapa data yang menunjukkan
ketidakmerataan kondisi kesejahteraan dan kekacauan baik dalam krisis akibat masalah ekonomi maupun akibat perang, namun seringkali beberapa faktor penghidupan lain menunjukkan kian misteriusnya kemauan manusia, bahkan dalam krisis sekalipun. Misalnya ketika terjadi deflasi, mengapa jamaah Haji tetap ada, kendati mengalami penurunan, di daerah pinggiran seperti pulau Bangka pada tahun 1914, telah mencapai 200 orang pergi haji, dan meningkat tiga kali lipat, yakni lebih dari 600 orang pada tahun 1928, namun merosot menjadi 150 pada 1932 (hlm. 85). Dan beberapa puluh tahun kemudian, pada dekade krisis 1990-an, justru terjadi kenaikan jamaah Haji, hal mana pada tahun 1993 mencapai 165 orang, dan di tengah krisis dan reformasi yang dianggap penting dalam menentukan arah negara, justru jamaah haji kian meningkat dengan jumlah mencapai 183 orang, dan dua tahun kemudian telah naik berkali lipat hingga 661 orang (hlm. 97). Adapun hal ini masih bisa dikaitkan dengan keanehan yang mencitrakan khas makhluk lembik yang tidak memiliki perencanaan masa depan, sehingga dari segi mental, selalu saja muncul pihak rakyat yang terlena dengan penghasilan sesaat ketika harga naik. Akibatnya terjadi peningkatan belanja barang mewah di kalangan bawah ketika tergoda lonjakan harga, misalnya petani lada di Bangka. Hal tersebut bahkan berakibat pada munculnya penawaran barang-barang tak tepat seperti kulkas di tengah kawasan minim listrik, maupun televisi di tengah wilayah tak tersentuh frekuensi saluran. Bukankah sejarah mentalitas atau psikologis masyarakat masa krisis menjadi sentral ketika “pengalaman” manusia dihadirkan sebagai kiat, khususnya dalam memahami pengalaman rakyat kelas bawah yang bermimpi menjadi kelas atas yang tenang-tenang saja selama krisis. Akhirnya, dalam penjabaran masalah krisis dalam buku ini, masih terdapat ruang-ruang kosong
dalam mengkaji fenomena krisis. Ruang- ruang kososng seperti masalah agraria hingga persoalan mentalitas dan psikologis menjadi kenyataan yang menuntut dilakukannya kajian-kajian  spesifik  yang  memang  belum berhasil dilakukan buku ini. Sehingga buat saya, buku ini masih berkutat pada model historiografis  yang  menyeluruh.  Hal  mana kendati  dilengkapi  data  etnografis,  namun masih minimnya pijakan-pijakan teori, sehingga masih lemahnya, kalau bukan malu-malu dalam memberi penjelasan secara ekonomi-politik maupun secara kajian budaya. Hal mana melalui hal terakhir itu, mestinya sanggup mengungkap secara teoritik, masalah- masalah psikologis dan mentalitas yang ada dalam kurun sejarah krisis.
Memang tidak berlebihan apabila kritik atas generalisasi historiografi krisis dikatakan berhasil menjadi tawaran sentral dalam buku ini. Buku ini sendiri dapat dinilai sebagai kritik atas kajian sejarah ekonomi yang kerap membandingkan Jawa versus luar Jawa, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil kajian yang adil. Seolah Jawa adalah pusat dan luar Jawa, sebagaimana istilahnya, menunjukkan gejala marginalisasi. Hal ini tentu mengingatkan kita akan kepandiran awam yang mengkontraskan perkotaan dengan pedesaan, yakni pedesaan yang tradisional sehingga tertinggal dengan perkotaan yang modern sehingga maju. Melalui penjabaran pengalaman krisis, di satu sisi berhasil ditampakkan masalah-masalah universal yang dialami pedesaan dan perkotaan ketika masa-masa krisis seperti misalnya kelangkaan pangan. Namun di sisi lain, terjadi pula pengecualian, di mana penduduk desa tidak mengalami krismon seperti halnya terjadi di Bangka (hlm. 94). Maka perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa kini menjadi penting  bagi  etnografi  menyejarah  ataupun sejarah  yang  etnografis  untuk  melanjutkan kritik terhadap “sejarawan krisis” yang masih
menitik beratkan pada aspek ekonomi-politik semata, sementara ruang-ruang kosong yang dapat dijelaskan dengan perangkat kajian sosial-budaya hingga psikologis menjadi alternatif penting memahami pengalaman krisis itu sendiri.
Bukan aneh apabila muncul pertanyaan: Jika krisis identik dengan kemurungan, yang dalam catatan sejarah berpijak pada determinasi ekonomi-politik, sehingga muncul periode-periode terpelik, seperti 1930, 1960an, akhir 1990an, 2008, dsb, lantas bagaimana dengan kemurungan-kemurungan di luar periode periode atau tahun-tahun itu? Bukankah hampir setiap tahun ada jeritan ketertindasan umat manusia? Saya kira makna krisis ekonomi mesti diperluas dari determinasi sirkulasi ekonomi global maupun marginalisasi keragaman pengalaman manusianya baik dari segi sosial, budaya hingga psikologisnya. Kendati ihwal terakhir belum  secara  spesifik  disinggung  buku  ini. Namun melalui pemaparan kajian dalam buku ini, mestinya krisis dapat dipahami sebagai keniscayaan penting dari sebuah gerak sejarah. Entah diteorikan dialektis, maupaun siklis sekalipun, krisis adalah keniscayaan yang mesti diresapi dan dipahami sebagai kenyataan manusia dalam mendayung di antara daya mati dan daya hidup. Sebuah teater takdir kehidupan yang sekali lagi perlu ditegaskan, akan terlalu fatalistik jika dipahami sebagai gejolak ekonomi-politik belaka.
Layaknya kehendak paripurna sebuah kajian, buku yang berasal dari proyek kerja sama antara International Institute of Social Studies (Den  Haag)  serta  PSKK  UGM  berisi tulisan sejarawan kita maupun sejarawan indonesianis ini menghadirkan tulisan dari dua  ahli  ekonomi  dan  seorang  ahli  geografi. Kendati buku ini hasil dari sebuah proyek “sampingan” dari Program Indonesia in Transition , dengan dibiayai Royal Nedherlands
Academy of Sciences, agaknya antologi ini mengupayakan multidisipliner dan mestinya interdisipliner dalam pengkajian atas rijidnya sejarah ekonomi kita. Mari meruntuhkan ego sektoral masing-masing keilmuan kita.

## Daftar Pustaka:
Scoot, James C 1985, Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale  University  Press,  New  Haven and London.
_____________ 1993, Perlawanan Kaum Tani , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Thompson, E.P 1963, The Making of The English Working Class , Vintage Books, New York.
White, Ben dan Boomgaard, Peter (eds) 2016, Dari Krisis ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi selama Abad ke-20, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.