## MEKANISME PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPM DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

## LMS. Kristiyanti

## Akademi Akuntansi Surakarta

## Abstrak
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangaan  Negara  merupakan  wujud  transparansi  dan akuntabilitas. Pengelolaaan keuangan negara merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu,  disusun  mengikuti  standar akuntansi  pemerintah  yang  telah  diterima  umum.    Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo merupakan  unit  pelaksanaan  teknis  dibidang  konservasi  sumber  daya  air,  pengembangan  sumber daya  air,  pendayagunaan  sumber  daya  air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada  wilayah  sungai Bengawan  Solo,  bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal  Sumber  Daya  Air.  Tata  cara pembayaran  dalam  rangka  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) mencakup  beberapa  bagian  seperti  tertulis  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomer 190/PMK 05/2012. Mekanisme pengujian SPP dan Penerbitan SPM di Balai Besar Wilayah Sungai  Bengawan  Solo,  berdasar  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 190/PMK.05/2012  tentang:  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 56, 57, 58 dan 59.
Kata kunci: APBN, pengujian SPP, penerbitan SPM.
PENDAHULUAN .
Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan  pelaksanaan  APBN  /  APBD, pemerintah  pusat  /  pemerintah  daerah  perlu menyampaikan  laporan  realisasi  semester pertama  kepada  DPR  /  DPRD  pada  akhir  Juli tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Informasi yang  disampaikan  dalam  laporan  tersebut menjadi  bahan  evaluasi  pelaksanaan  APBN  / APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan  APBN  /  APBD  pada semester berikutnya.
Ketentuan  mengenai  pengelolaan  keuangan negara  APBN  /  APBD  ditetapkan  tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak  menyangkut  hubungan  administratif antar  kementrian  Negara  /  lembaga  di lingkungan pemerintah.
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangaan negara,  salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas. Pengelolaaan keuangan negara adalah penyampaian  laporan  pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip- prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti  standar  akuntansi  pemerintah  yang telah  diterima  secara  umum.  Dalam  undang- undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  / APBD  disampaikan  berupa  laporan  keuangan yang  setidak-tidaknya  terdiri  dari  laporan realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas, dan  catatan  atas  laporan  keuangan  yang disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah.
Laporan  keuangan  pemerintah  pusat  yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan  harus  disampaikan  kepada  DPR selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan  setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikianpula laporan keuangan
pemerintah  daerah  yang  telah  diperiksa  oleh
Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo merupakan  unit  pelaksanaan  teknis  dibidang konservasi  sumber  daya  air,  pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada wilayah sungai Bengawan Solo dan bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal
Sumber Daya Air.
Tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat dengan (APBN) mencakup beberapa bagian seperti yang sudah tertulis  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomer 190/PMK 05/2012 Bagian penguji SPP (Surat Perintah
Pembayaran)  dan  Penerbitan  SPM  (Surat Perintah Membayar) dan diperiksa oleh bagian PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang kemudian disampaikan  oleh  PPK  (Pejabat  Pembuat Komitmen).
Makalah  ini  akan  membahas    mekanisme pengujian  SPP  dan  penerbitan  SPM  di  Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

## PEMBAHASAN
1. Keuangan Negara
Keuangan  Negara  adalah  seluruh  kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan karena:
a. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara,  baik  ditingkat  pusat  maupun didaerah.
b. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan, dan  pertangggungjawaban  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,  badan  hukum  dan  perusahaan yang  menyertakan  modal  negara,  atau perusahaan  yang  menyertakan  modal negara pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Bidang  pengelolaan  keuangan  Negara  yang demikian  luas  dapat  dikelompokkan  dalam sub  bidang  pengelolaan  fiskal,  sub  bidang pengelolaan moneter,dan sub bidang
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Asas-asas  umum  pengelolaan  Keuangan Negara
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya good governance dalam  penyelenggaraan  negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka, dan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  aturan pokok  yang    telah  ditetapkan  dalam  undang- undang  dasar.  Berikut  ini  kaidah-kaidah  yang baik  dalam  pengelolaan  keuangan  negara, antara lain:
a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
b. Profesionalitas
c. Proposionalitas
d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Kekuasaan  atas  Pengelolaan  Keuangan Negara.
Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.  Kekuasaan  tersebut  meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan  yang  bersifat  khusus.  Untuk
membantu  presiden  dalam  penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri keuangan selaku Pengelolaan Fiskal dan wakil Pemerintah  dalam  kepemilikan  kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/  Pengguna  Barang  Kementrian negara/ Lembaga yang dipimpinnya.
4. Penetapan APBN.
Anggaran adalah alat akuntabilias manajemen, dan  kebijakan  ekonomi  sebagai  instrumen kebijakan  ekonomi  anggaran  berfungsi  untuk mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai  tujuan  bernegara.  Dalam  upaya untuk meluruskan kembali tujuan DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang dasar 1945. Anggaran belanja pemerintah  dikelompokkan  atas  anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
5. Pelaksanaan APBN
Setelah  APBN  ditetapkan  secara  rinci  dengan undang-undang,pelaksanaannya dituangkan lebih  lanjut  dengan  keputusan  presiden sebagai pedoman bagi kementrian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran
6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah yang  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu dan  disusun  dengan  mengikuti  standar akuntansi  pemeritah  yang  telah  diterima secara umum. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa laporan
pertanggungjawaban pelaksanaa APBN/
APBD  disampaikan  berupa  laporan  keuangan yang  terdiri  dari  laporan  realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Laporan  keuangan  pemerintah  pusat  yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan  harus  disampaikan  kepada  DPR selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan  setelah berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan,demikian pula laporan keuangan pemerintah  daerah  yang  telah  diperiksa  oleh
Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan Solo.
Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo beralamat  di  jalan  Solo  Kartasura  Km.7 Pabelan,  Surakarta.  Instansi  ini  merupakan unit  pelaksanaan  teknis  dibidang  konservasi sumber  daya  air,  pengembangan  sumber  daya air  pada  wilayah  sungai  Bengawan  Solo  dan bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal Sumber  Daya  Air.  Berdasarkan  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 21/PRT/M/2010  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Kementrian Pekerjaan Umum  berikut ini adalah tugas dan fungsi BBWS Bengawan Solo.
a. Tugas
Melaksanakan  pengelolaan  sumber  daya  air diwilayah  Sungai  Bengawan  Solo  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  kontruksi, operasi,  dan  pemeliharaan  dalam  rangka konservasi  dan  pendayagunaan  sumber  daya air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada sungai,  danau,  waduk,  bendungan  dan
tampungan  air  lainnya,  irigrasi,  air  tanah,  air baku, rawa, tambak dan pantai.
b. Fungsi
1) Pengelolaan  sistem  informasi  sumber daya air
2) Penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan pengelolaan  kawasan  lindung  sumber  air pada wilayah sungai Bengawan Solo
3) Pelaksanaan urusan tata  usaha dan rumah tangga  balai  serta  koordinasi  dengan instansi terkait.
4) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
5) Pengelolaan sistem hidrologi
6) Pengendalian  dan  pengawasan  kontruksi pelakasanaan  pembangunan  sumber  daya air.
7) Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber  daya  air  pada  wilayah  sungai Bengawan Solo.
c. Strukur Organisasi Struktural.
1) Bagian tata usaha
Tugas memberikan pelayanan
administratif kepada semua unsur dilingkungan  BBWS  Bengawan  Solo  dan kooordinasi dengan instansi terkait
2) Bidang Program dan Perencanaan Umum Tugas  melaksanakan  penyusunan  pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana  pengelolaan  kawasan  lindung sumber air pada wilayah sungai.
3) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Tugas:  Melaksanakan  konservasi  sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen
4) Bidang  Pelaksanaan  Jaringan  Peman- faatan Air
Fungsi:
a) Pelaksanaan  perencanaan  teknis  sarana dan  prasarana  irigrasi,  rawa,  tambak,  air baku dan air tanah.
b) Penyusunan  rencana  persiapan  operasi dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana irigrasi,  rawa,  ambak,  air  baku,  dan  air tanah.
c) Pengendalian
dan pengawasan
pelaksanaan kontruksi sarana dan prasarana  irigrasi,  rawa,  ambak,  air  baku dan air tanah
5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Fungsi:
a) Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan  pelaksanaan  operasi  dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
b) Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.
c) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu  dalam  penyelenggaraan  operasi  dan pemeliharaan
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas:    Melakukan  kegiatan  sesuai  dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan
d. Jabatan non structural
1. Satker  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Bengawan Solo
a. Kepala  Satker  Balai  Besar  Wilayah Sungai Bengawan Solo
Tugas:
1) Melaksanakan  seluruh  tugas  satuan  kerja pusat  terutama  pelaksanaan  rencana  kerja yang  telah  ditetapkan  dan  dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2) Memimpin  pelaksanaan  seluruh  rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
3) Menetapkan  Panitia/Pejabat  Pengadaan Barang dan Jasa.
Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan  kegiatan/rencana  kerja  yang tertuang dalam DIPA. 2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran satuan kerja yang membebani APBN.
3) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ ou tput yang telah ditetapkan.
4) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan  dan  pemeliharaan  Barang Milik/ kekayaan Negara satuan kerja
b. Bendahara Pengeluaran Tugas:
1) Menyelenggarakan  pembukuan  seluruh transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan satuan kerja  BBWS Bengawan Solo  pada Buku Kas Umum (BKU), Buku
Pembantu,  Buku  tambahan,  serta  Buku- buku tambahan lainnya.
2) Menandatangani Surat Permintaan
Pembayaran  Uang  Persediaan  (SPP-UP) yang  diajukan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya  kepada  pejabat  yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
3) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui rekening bendahara. Tanggungjawab: 1) Bertanggungjawab  atas  pengelolaan  uang persediaan Satker Balai Besar WilayaSungai Bengawan Solo.
2) Bertanggungjawab  kepada  kepala  Satuan Kerja.
c. Pejabat Penerbit SPM
Tugas:
1) Menerima  berkas  SPP  yang  disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Memeriksa  kelengkapan  berkas  SPP, mengisi checklis t kelengkapan berkas SPP
dan  mencatat  dalam  buku  pengawasan penerimaan SPP.
3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen  pendukung  SPP  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Tanggungjawab :
1) Bertanggungjawab  secara  administraif terhadap  hasil  pengujian  meliputi  aspek hukum,  peraturan  perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2) Bertanggungjawab  kepada  Kepala  Satuan Kerja.
d. Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan Solo tahun anggaran 2012 terdiri atas :
1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketatalaksanaan.
2) PPK Pengelolaan Barang Milik Negara.
3) PPK Perencanaan dan Program.
4) PPK O &  P. Sumber Daya Air I
5) PPK O & P. Sumber Daya Air II
6) PPK O & P. Sumber Daya Air III
2. SNVT  Pelaksanaan  Jaringan  Sumber  Air Bengawan Solo.
a. Kepala  SNVT  Pelaksanaan  Jaringan Sumber Air Bengawan Solo.
Tugas:  Melaksanakan  pengelolaan  sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya  air, pendayagunaan sumber daya air dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada wilayah sungai Bengawan Solo.
b. Bendahara Pengeluaran
Tugas:
1) Menyelenggarakan  pembukuan  seluruh transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan
SNVT  Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
Bengawan  Solo  pada  Buku  Kas  Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan,  serta  Buku-buku  Tambahan lainnya. 2) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran  Uang  Persediaan  (SPP-UP) yang  diajukan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikan  kepada  pejabat  yang melakukan Pengujian dan Perintah Membayar. 3) Menandatangani SPP-LS yang Pembayarannya melalui Rekening
Bendahara. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab  atas  pengelolaan  uang persediaan  SNVT  pelaksanaan  Jaringan Sumber Air Bengawan Solo.
2) Bertanggungjawab  kepada  Kepala  Satuan Kerja.
c. Pejabat Penerbit SPM
Tugas:
1) Menerima  berkas  SPP  yang  disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
2) Membuat  SPM  untuk  dikirim  ke  KPPN Surakarta untuk proses pencairan dana.
3) Memeriksa  kelengkapan  berkas  SPP, mengisi check  list kelengkapan  berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
4) Menyelenggarakan  tata  cara  kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti asli pembayaran.
Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab  secara  administratif terhadap  hasil  pengujian  meliputi  aspek hukum,  peraturan  perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2) Bertanggungjawab  kepada  kepala  satuan kerja.
d. Pelaksanaan Anggaran pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan  Solo  berdiri  tahun  anggaran 2012 terdiri atas:
1) PPK Sungai dan Pantai I
2) PPK Sungai dan Pantai II
Di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
3) PPK Sungai dan Pantai III
4) PPK Prasarana Konservasi  Sumber Daya Air I
5) PPK  Prasarana  Konservasi  Sumber  Daya Air II
3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo
a. Kepala  SNVT  Pelaksanaan  Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo
Tugas:  Melaksanakan  pengelolaan  sumber daya air yang meliputi pendayaan sumber daya  air  dan  pengendalian  daya  rusak  air pada wilayah sungai Bengawan Solo.
b. Bendahara Pengeluaran
Tugas:
1) Menyelenggarakan  pembukuan  seluruh transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan SNVT  pelaksanaan  jaringan  pemanfaatan Air  Bengawan  Solo  pada  Buku  Kas umum  (BKU),  Buku  Pembantu,  Buku Tambahan,  serta  Buku-buku  tambahan lainnya.
2) Menandatangani
Surat Permintaan Pembayaran  Uang  Persediaan  (SPP-UP) yang  diajukan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya  kepada  Pejabat  yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
3) Menandatangani
SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening
Bendahara.
Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab  atas  pengelolaan  uang persediaan  SNVT  pelaksanaan  Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo.
2) Bertanggungjawab  kepada  Kepala  Satuan Kerja.
c. Pejabat Penerbit SPM
Tugas:
1) Menerima  berkas  SPP  yang  disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Memeriksa  kelengkapan  berkas  SPP, mengisi check  list kelengkapan  berkas
SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen  pendukung  SPP  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
4) Menyelenggarakan  tata  kearsipan  yang bersangkutan  dengan  bukti-bukti  asli pembayaran.
Tanggungjawab:
1) Bertangggungjawab  secara  administratif terhadap  hasil  pengujian  meliputi  aspek hukum,  peraturan  perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2) Bertanggungjawab  kepada  kepala  satuan kerja.
d. Pelaksanaan Anggaran pada SNVT pelaksanaan  Jaringan  Pemanfaatan  Air Bengawan  Solo  tahun  anggaran  2012 terdiri atas:
1) PPK Pengembangan Air Baku
2) PPK Pendayagunaan Air Tanah
3) PPK Irigrasi & Rawa I
4) PPK Irigrasi & Rawa II
8. Mekanisme Pengujian SPP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang:  TATA  CARA  PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasal 56 menyatakan:
1) PPSPM  melakukan  pemeriksaan  dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK,
2) Pemeriksaan  dan  pengujian  SPP  beserta dokumen  pendukung  SPP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Pengujian  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 17 ayat (3), dan
b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  40 ayat (2) dan ayat (3).
3) Dalam  hal  pemeriksaan  dan  pengujian SPP  beserta  dokumen  pendukungnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) memenuhi ketentuan, PPSPM
menerbitkan/menandatangani SPM.
4) Jangka  waku  pengujian  SPP  sampai dengan  penerbitan  SPM-UP/TUP/GUP/P TUP/LS  oleh  PPSPM  diatur  sebagai berikut :
a) Untuk  SPP-UP/TUP  diselesaikan  paling lambat 2 (dua) hari kerja.
b) Untuk  SPP-GUP  diselesaikan  paling lambat 4 (empat) hari kerja.
c) Untuk  SPP-PTUP  diselesaikan  paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan
d) Untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
5) Dalam
hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena
dokumen pendukung tagihan tidak lengkap  dan  benar,  maka  PPSPM  harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian  tersebut  paling lambat  2  (dua)  hari  kerja  setelah diterimanya SPP.
Pasal 57 menyatakan:
1) Seluruh  bukti  pengeluaran  sebagai  dasar pengujian  dan  penerbitan  SPM  disimpan oleh PPSPM.
2) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemeriksaan bagi  aparat  pemeriksa  internal  dan eksternal.
9. Mekanisme Penerbitan SPM
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012  tentang:  Tata  Cara
Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal 58 menyatakan: 1) Penerbitan SPM oleh PPSPM
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  56 ayat (3) dilakukan melalui sistem aplikasi yang  disediakan  oleh  Derektorat  Jenderal Perbendaharaan.
2) SPM  yang  diterbitkan  melalui  sistem aplikasi  SPM  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) memuat Personal Identification  Number (PIN),  PPSPM sebagi tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.
3) SPM  sebagai  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuat sesuai fomat sebagaimana tercontoh  dalam  lampiran  XIII  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Menteri ini.
4) Dalam  penerbitan  SPM  melalui  sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM bertanggungjawab atas :
a) Keamanan data pada aplikasi SPM.
b) Kebenaran  SPM  dan  kesesuaian  antara data  pada  SPM  dengan  data  pada  ADK SPM, dan
c) Penggunaan Personal identification
Number (PIN) pada ADK SPM Pasal 59 menyatakan: 1) PPSPM menyampaikan SPM-
UP/TUP/GUP/GUP-Nihil/PTUP/LS
dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.
2) Menyampaikan SPM-UP/SPM- TUP/SPM-LS  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
a) Penyampaian  SPM-UP  dilampiri  dengan surat  pernyataan  dari  KPA  yang  dibuat sesuai  format  sebagaimana  tercantum dalam  lampiran  XIV  yang  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Menteri ini.
b) Penyampaian SPM- TUP dilampiri dengan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP) dan/atau  buku  setor  lainnya,  dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari (1) penerima.
3) Khusus  untuk  penyampaian  SPM-LS dalam  rangka  pembayaran  jaminan  uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan :
a) Asli Surat Jaminan uang muka.
b) Asli  Sura  Kuasa  bermaterai  cukup  dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka, dan
c) Asli  konfimasi  tertulis  dari  pimpinan penerbit  jaminan  uang  muka  sesuai peraturan  presiden  mengenai  pengadaan barang/jasa pemerintah.
4) Khusus  untuk  penyampaian  SPM  atas beban  pinjaman/hibah  luar  negeri,  juga dilampiri dengan faktur pajak.
5) PPSPM  menyampaikan  SPM  kepada KPPN  paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja setelah SPM diterbitkan.
6) SPM-LS  untuk  pembayaran  gaji  induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
7) Dalam  hal  tanggal  15  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (6)  merupakan  hari libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran  gaji  induk  kepada  KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.
8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (7)  dikecualikan untuk  Satker  yang  kondisi  geografis  dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan  waktu  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
9) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan  oleh  petugas  pengantar  SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan
ketentuan sebagai berikut :
a) Petugas pengantar SPM harus menunjukkan  Kartu  Identitas  Petugas Satker  (KIPS)  pada  saat  penyampaian SPM kepada petugas front office.
b) Petugas  pengantar  SPM  menyampaiakan SPM  beserta  dokumen  pendukung  dan ADK SPM melalui fron t office penerimaan SPM pada KPPN.
c) Dalam  hal  SPM  tidak  dapat  disampaikan secara  langsung  ke  KPPN,  penyampaian SPM  beserta  dokumen  pendukung  dan ADK  SPM  dapat  melalui  kantor  pos/jasa pengirim resmi.
10) Penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa  pengiriman  resmi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (9)  huruf  c,  KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan  kepada  kepala KPP.

## SIMPULAN
Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo merupakan  unit  pelaksanaan  teknis  dibidang konservasi  sumber  daya  air,  pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada wilayah sungai Bengawan Solo dan bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal Sumber Daya Air.
Mekanisme  pengujian  SPP  dan  Penerbitan SPM  di  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Bengawan  Solo,  berdasar  pada  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang: Tata Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara pasal 56, 57, 58 dan 59.
Pengujian SPP yang benar dokumen pendukung  tagihan  harus  lengkap  oleh PPSPM dan seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM.
Penerbitan  SPM  yang  dikerjakan  melalui sistem  aplikasi  yang  telah  disediakan  oleh Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan.
Penyampaian  SPM  kepada  KPPN  dilakukan oleh  petugas  pengantar  SPM  yang  sah  dan ditetapkan  oleh  KPA.  Untuk  penyampaian SPM  melalui  kantor  pos/jasa  pengiriman resmi,  KPA  terlebih  dahulu  menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada kepala KPPN.
Pengujian SPP dan Penerbitan SPM melibatkan  bagian  PPK,  SPM,  KPPN,  dan Bendahara Pengeluaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahmudi,  2007, Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik ,  Edisi  kedua,  STIM  YKPN,
Yogyakarta.
Nordiawan,  Deddi  et  al.,  2008, Akuntansi Pemerintahan , Salemba Empat, Jakarta.
Payamta, 2013, Materi Kuliah Sistem Akuntansi
Pemerintahan , FE UNS, Surakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 21/PRT/M/2010  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Unit  Pelaksanaan  Teknis Kementrian Pekerjaan Umum.