## Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit
Ketut Octania Fineta Diarsa 1 , Etik Yuniati 2 , Surahmat Syam 3 dan Tofani Yurisar Akbar 4 1 k_octania@yahoo.co.id ; 2 etikyuniku@gmail.com ;
3 tovanyyurisar@gmail.com ; 4 rahmatsyam879@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The provisions of Article 2 paragraph (6) and Article 32 paragraph (2) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (UU KUP) resulted in the Directors of a Limited Liability Company having been terminated bankruptcy can be held personally responsible for tax debt bills that are still outstanding after the settlement of bankruptcy assets. As with the principle of the Business Judgement Rule, directors who run a company with the principles of Good Corporate Governance will avoid being held personally liable when a Limited Liability Company is declared bankrupt. However, the Directorate General of Taxes continues to submit tax debt claims to the directors personally because the bankruptcy assets of the Limited Liability Company are not sufficient to pay off the tax debt. Meanwhile, the tax debt continues to arise because the NPWP of the Limited Liability Company after the settlement is still active. The NPWP which is still active causes the dissolution of a Limited Liability Company that is no longer in operation to be invalid because there is an accrued tax debt that must be paid. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. This research is expected to provide answers to legal protection and certainty for directors and for Limited Liability Companies which will be dissolved after the process of settling bankruptcy assets is completed by the curator.
Keywords: Bankruptcy; Tax Debt; Business Judgement Rule.

## Abstrak
Ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU KUP) mengakibatkan Direksi Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas tagihan utang pajak yang masih terutang pasca pemberesan harta pailit. Sebagaimana prinsip Business Judgement Rule maka direksi yang menjalankan perusahaan dengan kaidah Good Corporate Governance akan terhindar dari pertanggungjawaban secara pribadi ketika Perseroan Terbatas diputus pailit. Akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak tetap mengajukan tagihan utang pajak ke pribadi direksi karena harta pailit dari Perseroan Terbatas tidak cukup untuk melunasi utang pajak. Sementara itu, utang pajak tetap timbul karena NPWP Perseroan Terbatas pasca dilakukan pemberesan masih dalam keadaan aktif. NPWP yang masih aktif tersebut mengakibatkan pembubaran Perseroan Terbatas yang sudah tidak beroperasi menjadi tidak dapat dilakukan karena terdapat utang pajak yang masih harus dibayar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas perlindungan dan kepastian hukum bagi direksi dan bagi Perseroan Terbatas yang akan dibubarkan setelah proses pemberesan harta pailit selesai dilakukan oleh kurator. Kata Kunci: Pailit; Utang Pajak; Business Judgement Rule.

## Notaire
Article history: Submitted 23 March 2023; Accepted 2 April 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43650
Vol. 6 No. 2, June 2023
238
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...

## Pendahuluan
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum persekutuan modal didirikan atas dasar suatu perikatan 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Lebih lanjut, jika ditelaah secara letterlijk Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Kata “Perseroan” mengarah pada persekutuan modal berupa saham-saham. Sementara kata “Terbatas” mengarah pada tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas setoran saham yang dimiliki pada PT. 1
Organ PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) terdiri atas direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan komisaris. Direksi adalah organ yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kegiatan PT. Hal ini disebabkan direksi bertindak sebagai perwakilan PT baik secara kegiatan internal maupun eksternal PT sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 2
Didirikannya PT bertujuan untuk memperoleh laba dari kegiatan usaha yang dilakukan. Akan tetapi, sebagaimana seseorang atau badan usaha melakukan suatu kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya kemungkinan kerugian. Akibat kerugian yang diderita membuat Perseroan Terbatas pada akhirnya tidak sanggup untuk melunasi semua utangnya kepada para kreditor. Keadaan tersebut mendorong para kreditor untuk menempuh mekanisme kepailitan sebagai solusi penyelesaian sengketa utang-piutang yang terjadi.
Pailit adalah suatu kondisi debitor tidak mampu membayar utang ke para kreditornya. Kondisi debitor yang tidak mampu membayar umumnya diakibatkan kondisi kesulitan keuangan ( financial distress ). 3 Hal ini dapat terjadi akibat realitas suatu usaha yang tidak selalu dalam kondisi menguntungkan melainkan dapat terjadi kondisi suatu usaha akan mengalami kemunduran.
1 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Dikutip Dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, Dan Yurisprudensi Edisi Revisi (Total Media 2009).[1].
2 Lihat Pasal 1 ayat (4) UU PT.
3 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan (Sinar  Grafika 2009).[1].
Sedangkan kepailitan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU  KPKPU)  didefinisikan  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor pailit baik yang ada maupun yang akan ada.
Pada saat kepailitan berlangsung maka yang berwenang bertindak dan atas nama dari PT (Pailit) adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut, kurator sebagaimana Pasal 69 UU KPKPU akan menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah tugas pengurusan dan pemberesan selesai maka kewenangan kurator untuk mewakili PT (pailit) juga berakhir. Kewenangan untuk mewakili PT akan dikembalikan ke direksi sesuai dengan Anggaran Dasar PT.
Setelah dilakukan pemberesan belum tentu harta pailit PT cukup membayar seluruh utangnya kepada para kreditor. Akibatnya para kreditor yang belum puas dengan pembayaran yang diterima tetap berusaha menagih utangnya secara penuh. Hal ini juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menagih tagihan pajak yang masih terutang kepada PT hingga tagihan pajak ditagihkan kepada direksi PT karena dianggap sebagai penanggung pajak.
Tindakan DJP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP) yang menjelaskan: “Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.” Hal ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000  (selanjutnya disebut UU PPSP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (selanjutnya disebut PMK No. 189 Tahun 2020).
240
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
Persoalan yang timbul dari penagihan utang pajak yang dilakukan oleh DJP terhadap direksi adalah adanya antinomi norma horizontal antara UU KUP dengan UU PT. Berdasarkan ketentuan UU PT dijelaskan bahwa terdapat Batasan pertanggungjawaban oleh direksi secara pribadi. Direksi baru dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti bahwa ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang berakibat PT menjadi rugi. 4 Hal tersebut selaras dengan prinsip Business Judgement Rule (BJR) yang telah dianut di dalam berbagai hukum perseroan.
Hal lainnya adalah bahwa tidak semua PT yang telah selesai pemberesan tetap akan eksis dan beroperasi kembali. Kepailitan sebagai sarana mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang akan berusaha memaksimalkan harta pailit yang dimiliki oleh debitor untuk melakukan pelunasan pembayaran utangnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa aset debitor umumnya tidak cukup untuk membayar utangnya. Akibatnya pasca pemberesan berakhir sering sekali alternatif pilihan yang diambil adalah melakukan penutupan pada PT (Pailit) yang tidak beroperasi kembali.
Upaya untuk melakukan penutupan terhadap PT (Pailit) yang sudah tidak beroperasi terhalang pada proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih ada utang pajak yang masih belum dibayar oleh debitor. Persyaratan penghapusan NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PMK No. 147 Tahun 2017).
Lebih lanjut, syarat penghapusan NPWP berdasarkan pada Pasal 2 ayat (6) UU KUP hanya terbatas pada: a) tidak terpenuhinya persyaratan subjektif dan/ atau objektif dari wajib pajak; b) likuidasi wajib pajak badan; c) wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d) penghapusan
4 Lihat Pasal 97 ayat (3) UU PT.
secara jabatan oleh DJP. Pada ketentuan tersebut tidak diatur syarat wajib pajak badan pailit sebagai dasar penghapusan NPWP. Terhadap penghapusan NPWP PT pailit, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 41/PUU-XVIII/2020, berpendapat bahwa:
“Pada dasarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor registrasi atau nomor identitas yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas nama Negara. Sehingga hapusnya NPWP, terlepas apakah hapusnya disebabkan kepailitan atau yang lain, tidak menghilangkan status warga negara sebagai wajib pajak. Hal demikian karena kewajiban pajak muncul karena dilakukannya aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan kata lain status wajib pajak muncul ketika seseorang atau badan hukum tertentu memenuhi syarat sebagai subjek pajak, dan terdapat objek pajak berupa keuntungan atau laba akibat tindakan ekonomi tertentu”.
Perlu dicermati bahwa putusan MK tersebut hanya menyinggung tentang kondisi kepailitan secara umum. Padahal ada kemungkinan bahwa PT yang telah pailit tidak dapat beroperasi kembali karena seluruh harta PT telah terjual dan dibagikan ke para kreditor dalam pemberesan. Terhadap hal tersebut, kecil kemungkinan PT akan melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak akan ada keuntungan yang akan dihasilkan.
Status PT yang tidak beroperasi dan sudah tidak memiliki harta menjadi tidak jelas. PT dalam keadaan demikian seakan dipaksa untuk tetap eksis agar utang pajak yang masih terutang dapat dilunasi. Di sisi lain, direksi PT tetap merasa tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang PT karena telah dibuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahan direksi. Berdasarkan penjelasan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Business Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine bagi direksi Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit agar terhindar dari kewajiban pelunasan pajak Perseroan Terbatas yang masih terutang.
2. Ratio legis diperlukannya pengaturan tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Perseroan Terbatas yang telah selesai pemberesan harta pailit dan akan dibubarkan.
242
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan. 5 Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian hukum ( legal research ), yaitu pendekatan Undang-Undang
( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 6 Penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perseroan, hukum perpajakan, dan hukum kepailitan.
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi sistem penagihan pajak di Indonesia yang dilakukan terhadap direksi dari PT (Pailit) yang telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik, serta konsep penghapusan NPWP pasca putusan pailit terhadap PT (Pailit) yang tidak beroperasi.
Business Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Perseroan Terbatas yang Telah Diputus Pailit Agar Terhindar dari Kewajiban Pelunasan Pajak Perseroan Terbatas yang Masih Terutang
Business Judgement merupakan suatu ajaran yang dapat diartikan sebagai 2
(dua) hal, yaitu business judgement sebagai doktrin (BJD) dan business judgement sebagai aturan (BJR). 7 Business judgement semula adalah suatu doktrin hasil dari putusan pengadilan yang kemudian diadopsi dalam aturan hukum. 8 Penerapan Business Judgement sebagai suatu doktrin mulai dikenal di Amerika sejak abad ke-19. 9 Beberapa kasus paling awal yang menerapkannya adalah kasus Percy v.
Millaudon pada tahun 1829. 10 Kemudian penerapan Business Judgement juga dapat
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Ghalia Indonesia 1998).
[133]. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Revisi, Kencana Prenada Media 2017).[133].
7 Lori McMillan, ‘The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine’ (2013) 4 William & Mary Business Law Review.[521].
8 ibid . 9 S Arsht, ‘The Business Judgment Rule Revisited’ (1979) 8 Hofstra Law Review.[97].
dilihat pada kasus Godbold v. Branch Bank pada tahun 1847. 11 Selain itu, Business judgement dapat ditelusuri pada kasus Hodges v. New England Screw Co tahun 1850. 12
Ketiga kasus di atas memiliki peranan penting dalam berkembangnya BJR karena mampu menerangkan ajaran ini dengan baik. Pada ketiga kasus tersebut setiap pengadilan berpendapat bahwa direksi yang patuh terhadap tugasnya dan beritikad baik tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan bisnis yang telah diputuskan.  Sependapat dengan itu, Lori McMillan beragumen: “ The business judgement rule is a judicially created doctrine that protects directors from personal civil liability for the decisions they make on behalf of a corporation ”. 13 Lebih lanjut dijelaskan bahwa BJR dipergunakan sebagai standar pertanggungjawaban keputusan bisnis direksi setelah dilakukan sejumlah pengujian tertentu. 14
Pengujian terhadap pertanggungjawaban direksi menempatkan penggugat untuk memenuhi beban pembuktian dan menunjukkan bahwa direksi tidak memenuhi  kualifikasi  tertentu  dalam  mengambil  tindakan  bisnis. 15 Contoh dengan membuktikan adanya penipuan, perbuatan melawan hukum, keputusan tanpa persetujuan RUPS, atau tindakan lainnya. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka pengadilan akan menerapkan BJR untuk melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi.
Delaware Supreme Court menjelaskan bahwa penilaian BJR terlihat dalam 3 (tiga) hal, yaitu duty of care, good faith; and loyalty . 16 Lebih lanjut menurut Delaware Supreme Court yang paling penting dari ketiga hal tersebut adalah duty of care . 17
Kehati-hatian dicermati dari sikap direksi yang bijaksana dengan indikator penilaian jika orang lain yang diposisi tersebut akan melakukan keputusan yang sama dalam keadaan serupa. Apabila direksi melakukan sesuatu hal tanpa adanya
11 ibid. [98]. 12 ibid. [99].
13 McMillan (n 7).
14 ibid . 15 Stephen Bainbridge, ‘The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine’ (2004) 57 Vanderbilt Law Review.[97].
16 ibid .[88].
17 ibid .
244
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
kehati-hatian maka direksi dapat dianggap lalai atau bersalah yang membuat direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.
Doktrin business judgement kemudian juga diterapkan dalam hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. UU PT mengatur bahwa tanggung jawab dari direksi PT akan timbul apabila direksi terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian kepada PT. 18 Sebaliknya apabila terbukti bahwa kerugian dari PT bukan atas kesalahan dan/atau kelalaian dari direksi maka direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban secara pribadi. Direksi juga dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengurusan PT dengan menerapkan prinsip itikad baik dan kehati- hatian. Dalam melakukan tugasnya direksi harus mengambil suatu keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian PT dan keputusan tersebut harus bebas dari benturan kepentingan pribadi direksi. 19
Pada kondisi PT mengalami kepailitan, direksi pada dasarnya terbebas dari pertanggungjawaban secara pribadi. Direksi baru akan bertanggung jawab secara pribadi jika direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga PT berada dalam kondisi pailit. Lebih lanjut, tanggung jawab tersebut berlaku surut 5 (lima) tahun ke belakang sebelum putusan pailit diucapkan sehingga direksi yang sebelumnya menjabat juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi. 20
Ketentuan Pasal 104 ayat (4) UU PT menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan PT jika direksi dapat membuktikan sebaliknya. Dalam hal ini direksi harus membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahan dari direksi. Selain itu direksi wajib membuktikan bahwa telah melakukan pengurusan dengan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Segala tindakan yang diambil oleh direksi tidak berakibat adanya konflik kepentingan atau menguntungkan direksi secara pribadi. Terakhir, direksi diwajibkan untuk melakukan segala upaya agar PT tidak berada dalam kondisi pailit.
18 Lihat Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT.
19 Lihat Pasal 97 ayat (5) UU PT.
20 Lihat Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UU PT.
Secara normatif direksi diberikan perlindungan hukum jika dibuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada PT. Akan tetapi hal ini berbeda jika ditinjau dari aspek perpajakan. Posisi direksi dianggap sebagai penanggung pajak yang bertindak sebagai perwakilan dari PT. Hal tersebut dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang mengatur:
“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”.
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak memisahkan kewajiban perpajakan pribadi dari seorang wakil dengan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diwakilinya. Hal ini menyebabkan siapa saja yang menjadi wakil wajib pajak akan dibebani pertanggungjawaban perpajakan secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang yang diwakilinya.
Dalam kondisi pailit maka kurator akan bertindak sebagai wakil PT. Oleh karenanya penagihan utang pajak PT (Pailit) ditujukan kepada Kurator. 21 Tetapi tugas kurator hanya sampai pada pemberesan seluruh harta pailit dan telah dibayarkan seluruh tagihan kreditor termasuk pajak. 22 Akan tetapi, bukan berarti pasca dilakukan pemberesan maka seluruh utang debitor pailit akan terbayar, masih memungkinkan bahwa terdapat utang yang belum terbayar termasuk pajak. Dalam kondisi demikian, DJP akan tetap melakukan penagihan utang pajak terhadap penanggung pajak PT (Pailit).
Mekanisme penagihan pajak diatur dalam UU PPSP serta pengaturan teknisnya diatur dalam PMK No. 189 Tahun 2020. Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran DJP akan mengirimkan surat teguran kepada direksi yang berisi perintah untuk melakukan pembayaran atas pajak terutang. Apabila direksi belum melakukan pembayaran setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak terbit
21 Lihat Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU.
22 Lihat Pasal 202 ayat (1) UU KPKPU.
246
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
surat teguran, maka DJP akan menerbitkan surat paksa. Lebih lanjut, setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan dan utang pajak belum dibayar, maka DJP akan menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.  Terakhir, DJP akan melakukan pengumuman lelang apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan, utang pajak tetap belum dibayar. 23
MK dalam putusan Nomor 41/PUU-XVIII/2020 berpendapat bahwa PT sebagai subyek hukum tetap memerlukan orang untuk melakukan kegiatan PT. Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa sudah seharusnya pengurus PT bertanggung jawab atas tindakan PT yang dia wakili, termasuk melunasi tagihan utang pajak. 24
Proses penagihan utang pajak PT (pailit) ke harta pribadi direksi akan mencederai rasa keadilan apabila telah dibuktikan bahwa kepailitan yang terjadi bukan karena kesalahan direksi. Pasal 32 ayat (2) UU KUP hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal ( formal justice ) 25 , tanpa mengakomodasi keadilan substansial ( substantive justice ) 26 . Dalam kasus aquo harus dibuktikan terlebih dahulu apakah direksi memiliki peranan atas pailitnya suatu PT. Apabila dibuktikan bahwa direksi bersalah maka tepatlah jika direksi bertanggung jawab atas tagihan utang pajak yang belum terbayar. Sebaliknya apabila dibuktikan bahwa direksi tidak bersalah maka direksi tidak harus bertanggung jawab atas tagihan utang pajak yang belum terbayar. Hal ini yang disebut sebagai keadilan substansial ( substantive justice ).
Usaha mewujudkan keadilan substansial ( substantive justice ) telah diakomodasi pada UU KPKPU. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU telah mengatur mekanisme gugatan lain-lain yang dapat digunakan oleh kurator untuk meminta
23 ‘Hak Mendahulu Dalam Pelunasan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit’ ( Hukum Online.com , 2020) <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mendahulu-dalam- pelunasan-utang-pajak-untuk-wajib-pajak-dinyatakan-pailit-lt5f854600746fd/#:~:text=Bacaan 3 Menit-,Hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak untuk wajib pajak dinyatakan,untuk melunasi utang-utang tersebut.>.
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Tidak Menghilangkan Kewajiban Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak. [193].
25 Craig L. Carr, ‘The Concept of Formal Justice’ (1981) 39 Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. [211-216].
26 David Lovis-McMahon, ‘Substantive Justice How the Substantive Law Shapes Perceived Fairness’ (2010).
pertanggungjawaban direksi secara pribadi atas pailitnya PT. Namun jika mekanisme ini tidak dilakukan oleh kurator atau telah dilakukan akan tetapi hakim memutus bahwa direksi tidak bersalah maka seyogyanya persoalan telah berakhir. Hal ini membuktikan bahwa direksi dilindungi oleh ajaran BJR sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.
Ratio legis diperlukannya pengaturan tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Perseroan Terbatas yang telah selesai pemberesan harta pailit dan akan dibubarkan
Keberadaan lembaga kepailitan adalah perwujudan dari prinsip keadilan sebab kepailitan merupakan suatu cara membagikan harta debitor secara adil dan sesuai proporsi para kreditornya atas ketidakmampuan debitor dalam melunasi utangnya. 27 Lebih lanjut, kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa utang yang ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). 28 Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte . Kepailitan menjadi solusi terhadap permasalahan penyelesaian sengketa utang-piutang yang sedang dialami oleh debitor terhadap para kreditor.
Kesulitan keuangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kepailitan 29 Meskipun demikian, hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur syarat bahwa debitor harus mengalami kesulitan keuangan karena selain tidak mampu membayar, debitor yang tidak mau membayar meskipun dalam keadaan mampu tetap dapat diajukan permohonan pailit. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tidak diadopsinya pengaturan insolvency test di Indonesia. Lebih lanjut syarat pengajuan permohonan pailit hanya terbatas pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
27 Raden Kartoningrat and others, ‘Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan’ (2021) 16 Rechtidee.[39[.
28 Hadi Subhan (n 3).[5].
29 M Hadi Shubhan, Jl Dharmawangsa Dalam and Selatan Surabaya, ‘The Utilization Of Unwritten Laws In Bankruptcy Disputes’ (2019) 8 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.[85].
248
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengatur tentang pembuktian sederhana.
Selama kepailitan berlangsung maka Pengadilan Niaga akan mengangkat seorang kurator. 30 Pengangkatan kurator dikarenakan kurator yang akan bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. 31
Dalam menjalankan tugas pengurusan kurator melakukan pengamanan harta kekayaan debitor, pencatatan, pengumuman di surat kabar, pemanggilan para pihak,  pembukuan,  pencocokan  (verifikasi),  melanjutkan  usaha  debitor  ( going concern ), melakukan laporan rutin kepada hakim pengawas, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Selain itu, sehubungan dengan kewajiban perpajakan debitor pailit, kurator wajib mengganti spesimen wajib pajak (pailit) serta melakukan konfirmasi kepada KPP wajib pajak pailit terdaftar apakah wajib pajak mempunyai utang pajak ataukah tidak.
Bagi subyek hukum PT setelah kurator melakukan pemberesan harta pailit akan ada 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu harta PT mencukupi untuk melunasi utang-utang PT terhadap para kreditor atau kemungkinan sebaliknya harta PT tidak cukup untuk melunasi seluruhnya utang-utang yang dimiliki oleh PT. 32 Apabila setelah pemberesan harta PT (Pailit) ternyata harta kekayaan PT (Pailit) mencukupi untuk melunasi seluruh utang-utang PT, maka tahap berikutnya adalah rehabilitasi kepailitan. 33 Sebaliknya jika harta PT (Pailit) tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utang PT secara tuntas maka akan berakibat hukum dibubarkannya PT tersebut. 34 Lebih lanjut, dengan tiadanya eksistensi badan hukum dari PT tersebut maka sisa utang yang belum terbayar menjadi tiada juga. 35
Tujuan utama proses kepailitan terhadap PT adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset PT dalam rangka membayar
30 Lihat Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU.
31 Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU.
32 Hadi Subhan (n 3).[222].
33 ibid . 34 ibid .[223]. 35 ibid .
utang-utangnya. Hal ini selaras dengan filosofi kepailitan untuk memberikan rasa keadilan bagi para kreditor untuk menerima pembayaran secara proporsional. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa umumnya PT yang mengalami kepailitan berada dalam kondisi insolven sehingga harta kekayaan PT tidak cukup untuk mampu membayar seluruh utangnya kepada para kreditor. Kondisi demikian berakibat bahwa PT (Pailit) tidak lagi dapat melakukan going concern sehingga akan dilakukan pembubaran.
Pada saat mekanisme kepailitan telah dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang, namun harta kekayaan PT (Pailit) tidak mencukupi, maka adalah adil beban risiko ditanggung bersama antara debitor pailit dengan kreditor. Debitor menanggung risiko tersebut dengan segenap harta kekayaannya sampai harta kekayaannya itu habis. Sebaliknya kreditor menanggung risiko dengan tidak terlunasinya sisa utang akibat tidak tercukupi harta debitor sebagaimana menjadi risiko dari berbisnis.
PT yang dinyatakan pailit, atas NPWP-nya dapat dihapuskan apabila sudah tidak ada lagi kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi penghambat proses pembubaran PT pasca pemberesan harta pailit yang sudah habis hartanya karena DJP tetap melakukan upaya penagihan pajak yang masih terutang. Pada posisi DJP baru akan melakukan penghapusan NPWP jika utang pajak tersebut telah dibayarkan. Ketentuan tentang penghapusan NPWP dapat ditelusuri dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP. Terdapat 4 (empat) alasan yang memperbolehkan penghapusan NPWP, 36 yaitu wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif, terjadinya likuidasi bagi wajib pajak badan, wajib pajak berbentuk usaha tetap (BUT) tidak beroperasi lagi di Indonesia, dan penghapusan secara jabatan oleh DJP.
Ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU KUP tersebut tidak mengatur adanya kondisi kepailitan pasca pemberesan harta pailit yang telah habis sebagai syarat penghapusan NPWP. Hal ini yang menjadi dasar bagi DJP untuk tetap melakukan penagihan pajak terhadap PT maupun pribadi direksi. Ketentuan ini dipertegas
36 Lihat Pasal 2 ayat (6) UU KUP.
250
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
dalam PMK No. 147 Tahun 2017 yang mengatur penghapusan NPWP dapat dilakukan jika wajib pajak tidak memiliki utang pajak. Artinya bahwa wajib pajak sudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara tuntas tanpa ada tagihan perpajakan yang belum terbayar.
Kepala Seksi Advokasi III DJP, Irfan Maksum, menegaskan bahwa utang pajak tidak bisa hapus karena pailit dan/atau likuidasi. 37 Utang pajak dapat hapus setelah dilakukan pembayaran. Lebih lanjut, jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (selanjutnya disebut PMK No. 68 Tahun 2012) dijelaskan bahwa salah satu syarat penghapusan utang pajak wajib pajak badan adalah bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan . Penting dipahami bahwa selama penanggung pajak dapat ditemukan maka utang pajak tidak dapat dihapuskan.
Hal demikian tentu saja menimbulkan berbagai persoalan terhadap PT (Pailit) yang sudah tidak beroperasi Kembali pasca pemberesan harta pailit. Di sisi direksi sebagai penanggung pajak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan awal secara hukum korporasi dan hukum kepailitan terlindungi prinsip BJR. Sementara dari sisi DJP tetap berupaya untuk melakukan penagihan pajak berakibat status utang pajak masih timbul sehingga NPWP tidak dapat dihapus. Hal demikian mengarah kepada status PT pasca pemberesan menjadi tidak ada kejelasan.
Menurut Lon Fuller, terdapat 8 (delapan) jalan pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami kegagalan. 38 Delapan jalan menuju kegagalan tersebut adalah: 1) Kegagalan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum; 2) Kegagalan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat umum; 3) Kegagalan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan berlaku surut; 4) Kegagalan membuat peraturan perundang- undangan yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat; 5) Kegagalan membentuk
37 Hamalatul Qurani, ‘Hapusnya Utang Pajak’ ( Hukumonline ) 2 <https://www.hukumonline. com/berita/a/hapusnya-utang-pajak-lt62bfe4438c410/?page=2>.
38 Lon L. Fuller, The Morality of Law Revised Edition (Yale University Press 1963).[233-238].
peraturan  perundang-undangan  berakibat  terjadi  konflik  norma;  6)  Kegagalan dalam membuat peraturan perundang-undangan dengan persyaratan yang mudah dipenuhi; 7) Kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku lama; atau 8) Adanya kegagalan membentuk suatu peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan induknya. 39
Berdasarkan kedelapan jalan menuju kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan di atas Pasal 32 ayat (2) UU KUP termasuk dalam kriteria peraturan perundang-undangan yang mudah untuk dipahami. Lebih lanjut, bahwa pada saat telah dilakukan pemberesan harta pailit, maka debitor telah tidak memiliki harta kekayaan. Tindakan DJP yang melakukan penagihan terhadap harta pribadi direksi secara hukum telah dibuktikan melalui gugatan lain-lain bahwa direksi tidak memiliki kesalahan yang mengakibatkan PT menjadi pailit. Keberlakuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP menjadi sulit dimengerti karena bertentangan dengan konsep kepailitan yang bertujuan mempercepat proses likuidasi PT dalam rangka pendistribusian aset PT dalam rangka membayar utang- utangnya. Di sisi lain, juga bertentangan dengan prinsip BJR yang diakomodir dalam UU PT.
Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU KUP merupakan aturan yang mencantumkan persyaratan yang mustahil dipenuhi. Hal ini dikarenakan mustahil bagi direksi dari PT (Pailit) untuk melakukan penghapusan NPWP karena masih ada utang pajak yang masih belum terbayar. Oleh karenanya, proses pembubaran PT (Pailit) tidak dapat dilakukan.
Jika mengutip pendapat M. Hadi Shubhan yang menjelaskan:
“Seandainya harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar utang- utang dari para kreditor, maka tidak ada jalan lain kecuali menutup dan membubarkan perseroan tersebut dan eksistensi badan hukum dari perseroan yang telah ditutup menjadi hilang sama sekali tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan sisa-sisa piutang kreditor terhadap perseroan tersebut menjadi piutang di atas kertas dan sudah menjadi risiko bisnis dari para kreditor tersebut”.
39 ibid .
252
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
Kepailitan dalam PT harus dimaknai sebagai commercial exit from financial distress , yaitu kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan. 40 Kepailitan menjadi jalan terakhir yang ditempuh apabila PT sudah tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Dengan demikian, maka setelah proses kepailitan selesai sudah hal wajar bahwa PT sudah tidak mampu memiliki harta kekayaan. Kondisi demikian yang menyebabkan utang-utang yang belum terbayar termasuk pajak seyogyanya menjadi hapus. Hapusnya utang pajak akan memudahkan bagi direksi untuk melakukan penghapusan NPWP PT (Pailit) yang tidak beroperasi kembali pasca pemberesan harta pailit. Akibatnya proses pembubaran PT dapat dilakukan sehingga status PT tersebut menjadi lebih jelas.
Secara konkrit untuk mewujudkan fungsi kepailitan sebagai commercial exit from financial distress maka perlu adanya perubahan pada persyaratan penghapusan utang pajak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a PMK No. 68 Tahun 2012. Penghapusan utang pajak PT pailit tidak perlu menunggu hingga penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Sebaliknya, penghapusan utang pajak PT pailit cukup dipersyaratkan dengan tidak adanya sisa aset yang bernilai pasca dilakukan pemberesan harta pailit.
DJP melalui juru sita pajak dapat melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan bahwa PT sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang pajak. 41 Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya ditulis dalam sebuah laporan yang menguraikan kondisi PT Pailit dan besaran utang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan. Setelah itu, tata cara penghapusan pajak dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil laporan tersebut secara hirarki mulai ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan berakhir di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan utang pajak. 42
40 Hadi Subhan (n 3).
41 Lihat Pasal 2 PMK No. 68 Tahun 2012.
42 Lihat Pasal 4 PMK No. 68 Tahun 2012.
DJP menindaklanjuti keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan utang pajak dengan menerbitkan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak. Penetapan penghapusan utang pajak ini nantinya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa utang pajak PT Pailit telah dihapuskan. Oleh karena utang pajak telah dihapuskan maka direksi PT pailit dapat melakukan penghapusan NPWP PT (Pailit) yang tidak beroperasi kembali pasca pemberesan harta pailit yang berakhir pada proses pembubaran PT dapat dilakukan.

## Kesimpulan
Direksi yang telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas utang pajak PT (Pailit) yang masih terutang, kecuali kurator telah mengajukan gugatan lain-lain dan hakim telah memutus bahwa kepailitan terjadi akibat kesalahan direksi. Sebaliknya jika hakim memutus bahwa direksi tidak bersalah dan dilindungi oleh prinsip BJR maka kurator hanya boleh melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan dari PT (Pailit) saja. Sementara sisa utang pajak yang belum terbayar bukan tanggung jawab dari direksi PT (Pailit). Oleh karena itu, perlu ketentuan yang mengatur tegas bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas sisa utang pajak PT (Pailit) yang belum terbayar jika telah dibuktikan oleh Pengadilan bahwa kepailitan PT bukan kesalahan dari direksi.
Sebagai dasar penghapusan NPWP PT (Pailit) maka utang pajak yang masih terutang harus dihapuskan sebab sudah tidak ada lagi harta PT yang tersisa. Lebih lanjut, penghapusan NPWP PT (Pailit) diperlukan agar status PT yang sudah tidak beroperasi menjadi jelas dan dapat dilakukan pembubaran. Hal ini selaras dengan tujuan kepailitan sebagai commercial exit from financial, yaitu sebagai upaya akhir dari penyelesaian utang-piutang sehingga sisa utang yang belum terbayar menjadi risiko bisnis dari para kreditor tersebut.
254
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...

## Daftar Bacaan

## Buku
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Dikutip Dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, Dan Yurisprudensi Edisi Revisi (Total Media 2009).
Hadi Subhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan (Sinar Grafika 2009).
Lon L. Fuller, The Morality of Law Revised Edition (Yale University Press 1963).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Revisi, Kencana Prenada Media 2017).
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri (Ghalia Indonesia 1998).

## Jurnal
Arsht S, ‘The Business Judgment Rule Revisited’ (1979) 8 Hofstra Law Review.
Bainbridge S, ‘The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine’ (2004) 57 Vanderbilt Law Review.
Craig L. Carr, ‘The Concept of Formal Justice’ (1981) 39 Journal for Philosophy in the Analytic Tradition 211.
David Lovis-McMahon, ‘Substantive Justice How the Substantive Law Shapes Perceived Fairness’ (2010).
Kartoningrat R and others, ‘Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan’ (2021) 16 Rechtidee 37.
McMillan L, ‘The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine’ (2013) 4 William & Mary Business Law Review.
Shubhan MH, Dalam JD and Surabaya S, ‘The Utilization Of Unwritten Laws In Bankruptcy Disputes’ (2019) 8 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 85.

## Laman
‘Hak Mendahulu Dalam Pelunasan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Dinyatakan
Pailit’ ( Hukum Online.com , 2020) <https://www.hukumonline.com/ berita/a/hak-mendahulu-dalam-pelunasan-utang-pajak-untuk-wajib- pajak-dinyatakan-pailit-lt5f854600746fd/#:~:text=Bacaan 3 Menit-,Hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak untuk wajib pajak dinyatakan,untuk melunasi utang-utang tersebut>.
Hamalatul Qurani, ‘Hapusnya Utang Pajak’ ( Hukumonline ) 2 <https:// w w w . h u k u m o n l i n e . c o m / b e r i t a / a / h a p u s n y a - u t a n g - p a j a k - lt62bfe4438c410/?page=2>.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
256
Ketut Octania, et.al : Perlindungan Hukum bagi...
How to cite: Ketut Octania Fineta Diarsa, Etik Yuniati, Surahmat Syam dan Tofani Yurisar Akbar, ‘Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit’ (2023) 6 Notaire.

## Putusan
Putus an Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Tidak Menghilangkan Kewajiban Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak.
Pasal 1 ayat (4) UU PT.
Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UU PT.
Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU.
Pasal 2 ayat (6) UU KUP.
Pasal 2 PMK No. 68 Tahun 2012.
Pasal 202 ayat (1) UU KPKPU.
Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU.
Pasal 4 PMK No. 68 Tahun 2012.
Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU.
Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT.
Pasal 97 ayat (3) UU PT.
Pasal 97 ayat (5) UU PT