## Eksis

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari
Edison 1 , Esti Susilawati 2 , Yorina An’guna Bansa 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi Correspondence email: sonedi.1973@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Keuangan  Daerah  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten  Batang Hari”. Tujuan dari penelitian adalah 1). untuk mengetahui dan menganalisis rasio DOF, RKD dan RKKD Kabupaten Batang Hari 2).  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  DOF,  RKD  dan  RKKD  terhadap  belanja  modal  Kabupaten  Batang  Hari. Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Analisis  deskriptif  untuk  menganalisa  kemampuan  keuangan daerah dan analisis kuantitatif untuk  menganalisa  pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap  belanja  modal. Hasil analisis menunjukkan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Batang  Hari  dilihat  dari  derajat  otonomi  fiskal  dan  rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sangat rendah begitu pula dengan rasio ketergantungan keuangan daerah yang  masih  sangat  tinggi.  Derajat otonomi  fiskal  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  belanja  modal  pemerintah  daerah Kabupaten  Batang  Hari  sedangkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan  ketergantungan  keuangan  daerah  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari.
. Kata kunci : Kemampuan Keuangan Daerah, Belanja Modal
Abstract. This research entitled "Analysis local financial performance Its Influence To Capital Expenditure Of Regency Of Batang Hari ". The purpose of the study is 1). To know and DOF, RKD And RKKD of the districts of Batang Hari region; 2). To know and  analyze  the  influence  of  DOF,  RKD  And  RKKD  on  capital  expenditure  The  districts  of  Batang  Hari.  This  research  uses descriptive  quantitative  analysis  method.  Descriptive  analysis  to  analyze  local  financial  capacity  and  quantitative  analysis  to analyze the influence of local financial ability on capital expenditure. The result of analysis shows that the financial capacity of Batang Hari Regency is seen from the degree of fiscal autonomy and the ratio of regional financial independence is categorized very low as well as the regional financial dependency ratio is still very high. The degree of fiscal autonomy have significant effect on the capital  spending  of  the  local  government  of Batang  Hari Regency,  then the ratio  of local financial independence and  of regional financial dependency have no significant effect on the capital spending of the local government of Batang Hari Regency..
Keywords: Regional Financial Capacity, Capital Expenditure.

## PENDAHULUAN
Dalam  era  baru  perubahan  Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia  efektif  dilaksanakan pada  1  Januari  2001.  Penyelenggaraan  pemerintahan, yang  dilakukan  di  seluruh  kabupaten  dan  kota  di Indonesia.  Artinya,  pemerintah  pusat  tidak  lagi menentukan  segalanya  dinamika  kehidupan  lebih tepatnya  pemerintahan  daerah  harus  mandiri  dan  bisa menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri,  tetapi sekedar  koordinator,  pencipta  insentif  dan  pewujud pemerataan  serta  kelekatan  semua  daerah  di  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Mahmudi,  2010). Desentralisasi  fiskal  menjadi  bagian  penting  dalam implementasi  dalam  Otonomi  Daerah  melalui  kebijakan fiskal.  Kebijakan  fiskal  adalah  salah  satu  instrumen pemerintah  yang  penting  dalam  sistem  perekonomian. Melalui  instrumennya  berguna  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  memperluas  basis  kegiatan ekonomi berbagai sektor dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan  emas  untuk  memberikan  sinyal,  baik  bagi pelaku  ekonomi,  dunia  usaha,  investor  maupun  yang lainnya.
Dalam  rangka  adanya  desentralisasi maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber penerimaan  yang  berasal  dari  daerahnya  sendiri  atau Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pemerintah  pusat  juga akan  memberikan  bantuan  dana  yang  disebut  dana perimbangan,  yang  terdiri  dari  bagi  hasil  sumberdaya alam, hutan, perikanan dan beberapa pajak, dana alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus  dan  pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang terakhir adalah pendapatan  lain-lain  yang  sah.  Pemerintah  daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  akan mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat,  karena  pemerintah  daerah akan  lebih  efisien  dalam  produksi  dan  penyediaan barang-barang  publik.  Pengambilan  keputusan  pada level  pemerintah  lokal  akan  lebih  didengarkan  untuk menganekaragamkan  pilihan  lokal  dan  lebih  berguna bagi  efisensi  alokasi.  Desentralisasi  fiskal  di  negara- negara  berkembang  apabila  tidak  berpegang  pada standar  teori  desentralisasi,  hasilnya  mungkin  akan merugikan  pertumbuhan  ekonomi  dan  efisiensi.  Selain itu,  desentralisasi  fiskal  diharapkan  akan  mampu
meningkatkan  efisiensi  ekonomi  yang  kemudian berkaitan  dengan  dinamika  pertumbuhan  ekonomi. Perbelanjaan  infrastruktur  dan  sektor  sosial  oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari  pada  kebijakan  pemerintah  pusat  (Halim  dan Damayanti, 2004).
Menurut Suparmoko (2000), tujuan dari Desentralisasi Fiskal adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan  dan  hak  daerah,  peningkatan  pendapatan asli  daerah  (PAD),  dan  pengurangan  subsidi  dari pemerintah  pusat.  Sehingga  dapat  disimpulkan  melalui Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas luasnya, nyata, dan bertanggung jawab serta yang dapat diarahkan kepada pengelolaan kemampuan daerah tersebut  untuk  mewujudkan  perekonomian  yang  baik dan  stabil  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Desentralisasi  Fiskal  memberi  ekstensi kebebasan  berinovasi  dan  berkreasi  kepada  pemerintah daerah  dalam  mengoptimalkan  perannya  sebagai pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah  baik  dari  sisi  peneriman  maupun  pengeluaran untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya.

## Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal
Jika  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan desentralisasi.

## Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Maka  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  ini dirumuskan sebagai berikut:

## Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah
Menurut  Mahmudi  (2010)  Rasio  ini  dirumuskan sebagai berikut :

## Perhitungan Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat  lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan  pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud  yang  dianggarkan  dalam  belanja  modal  hanya sebesar harga beli/bangun aset.

## METODE
Untuk  menganalisa  Rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal, Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Ketergantungan Keuangan  Daerah  maka  digunakan  formula  yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2007) : a. Untuk  mengukur  rasio  otonomi  fiskal  daerah, digunakan  formulasi  derajat  otonomi  fiskal  (DOF) sebagai berikut :
b. Untuk mengukur  rasio kemandirian keuangan daerah digunakan  formula  kemandirian  keuangan  daerah (RKD) sebagai berikut :
c. Untuk  mengukur  rasio  ketergantungan  keuangan daerah  digunakan  formula  ketergantungan  keuangan daerah (RKKD) sebagai berikut :
Untuk  menganalisis  pengaruh  kinerja  keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari digunakan model analisis regresi berganda.  Persamaan  dasar  model  analisis  adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013) :
Y = β 0 + βıX 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ei Selanjutnya  model  tersebut  ditransformasikan kedalam model berikut :
LogBM = β 0 + βıDOF + β 2 RKD + β 3 RKKD + ei

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasio Derajat Otonomi Fiskal Tahun PAD (Rp) TPD (Rp) DOF (%) Keterangan 2010 22.251.818.221 547.502.663.421 4,06 Rendah Sekali 2011 35.729.358.965 649.928.330.623 5,50 Rendah Sekali 2012 37.229.501.178 803.791.649.530 4,63 Rendah Sekali 2013 50.623.238.098 948.697.436.658 5,34 Rendah Sekali 2014 70.804.984.187 949.766.204.682 7,45 Rendah Sekali
2015 80.687.303.704 979.345.163.395 8,24 Rendah Sekali 2016 73.353.584.659 1.075.282.821.696 6,82 Rendah Sekali 2017 87.927.396.202 1.170.365.793.966 7,51 Rendah Sekali 2018 98.808.531.271 1.199.729.789.613 8,24 Rendah Sekali 2019 92.535.466.941 1.320.677.318.382 7,01 Rendah Sekali Rata-rata 64.995.118.343 964.508.717.197 6,48 Rendah Sekali
Sumber: Batang Hari Dalam Angka 2019 (data diolah)
DOF  PAD  data  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015 dan  tahun  2018  yaiu  8,24  persen.  DOF  tertinggi  pada tahun  2018  di  sebabkan  oleh  peningkatan  PAD  yang lebih  besar  dari  peningkatan  total  penerimaan  daerah. Nilai  PAD  di  tahun  2010  sebesar  Rp  22,25  milyar  dan total pendapatan daerah sebesar Rp 547,50 milyar. Nilai PAD  di  tahun  2019  sebesar  Rp  92,53  milyar  dan  total pendapatan  daerah  sebesar  Rp  1.320,67  milyar.  DOF terendah pada tahun 2010 sebesar 4,06 persen, hal ini di
sebabkan  oleh  peningkatan  PAD  lebih  kecil  dari peningkatan  total  penerimaan  daerah.  Dalam  arti  lain pendapatan  asli  daerah  (PAD)  tidak  mampu  membiayai pembangunan  daerah.  Sehingga  dalam  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunannya  masih  tergantung pada  sumber  keuangan  yang  bersumber  dari  bantuan pemerintah propinsi dan pemerintahan pusat.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun PAD (Rp) DP (Rp) RKD (%) Keterangan 2010 22.251.818.221 477.443.324.139 4,66 Rendah Sekali 2011 35.729.358.965 530.944.647.759 6,73 Rendah Sekali 2012 37.229.501.178 696.528.487.938 5,35 Rendah Sekali 2013 50.623.238.098 809.236.850.285 6,26 Rendah Sekali 2014 70.804.984.187 759.028.847.941 9,33 Rendah Sekali 2015 80.687.303.704 686.321.089.545 11,76 Rendah Sekali 2016 73.353.584.659 892.440.394.901 8,22 Rendah Sekali 2017 87.927.396.202 926.871.393.175 9,49 Rendah Sekali 2018 98.808.531.271 888.246.032.876 11,12 Rendah Sekali 2019 92.535.466.941 954.227.382.332 9,70 Rendah Sekali Rata-rata 64.995.118.343 762.128.845.089 8,26 Rendah Sekali
Sumber : BPS Batang Hari 2019 (data diolah)
Berdasarkan  uraian  dan  perhitungan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  pada Kabupaten  Batang  Hari  memiliki  rata-rata  tingkat kemandirian masih rendah yakni sebesar 8,26 persen dan dalam  kategori  kemampuan  keuangan  kurang  dengan kriteria  daerah  tidak  mandiri  atau  peranan  pemerintah sangat  dominan  dari  pada  daerah,  hal  ini  dapat  dilihat dari  rasio  kemandirian  yang  dihasilkan  masih  antara  0-
20  persen.  Rasio  kemandirian  yang  masih  rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten  Batang  Hari  dalam  membiayai  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintahan pusat.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun DP (Rp) TPD (Rp) RKKD (%) Keterangan 2010 477.443.324.139 547.502.663.421 87,20 Sangat Tinggi 2011 530.944.647.759 649.928.330.623 81,69 Sangat Tinggi 2012 696.528.487.938 803.791.649.530 86,66 Sangat Tinggi 2013 809.236.850.285 948.697.436.658 85,30 Sangat Tinggi 2014 759.028.847.941 949.766.204.682 79,92 Tinggi 2015 686.321.089.545 979.345.163.395 70,08 Tinggi 2016 892.440.394.901 1.075.282.821.696 83,00 Sangat Tinggi 2017 926.871.393.175 1.170.365.793.966 79,20 Tinggi 2018 888.246.032.876 1.199.729.789.613 74,04 Tinggi 2019 954.227.382.332 1.320.677.318.382 72,25 Tinggi Rata-rata 762.128.845.089 964.508.717.197 79,93 Tinggi Sumber: BPS Batang Hari 2019 (data diolah) . Penurunan ketergantungan pada bantuan pemerintah  provinsi  dan  pusat  harus  terus  diupayakan.
Hal  ini  sangat  terkait  dengan  tujuan  otonomi  daerah yang  bukan  hanya  mampu  mengelola  aktifitas  ekonomi
daerah  namun  mampu  mengelola  sumber  pendapatan dan  keuangan  daerah.  Pada  tahun  2014  ketergantungan keuangan daerah sudah mulai membaik dan tidak masuk dalam  kategori  ketergantungan  yan  sangat  tinggi. Artinya peningkatan PAD mampu melebihi peningkatan dana  perimbangan  sehingga  proporsi  PAD  meningkat jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
Rasio ketergantungan sangat tinggi, menggambarkan  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan  daripada  kemandirian  pemerintah  daerah (daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi
keuangan).  Hal  ini  mendasar  dari  kriteria  daerahini mengacu pada belum mandirinya keuangan suatu daerah dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  karena  masih sangat  tingginya  persentase  nilai  rasio  ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Analisis  Pengaruh  DOF,  RKD  dan  RKKD  Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Batang Hari Selama Tahun 2010-2019
Dependent Variable: LOGBM Method: Least Squares Date: 07/25/20 Time: 19:32 Sample: 2010 2019 Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14.48607 4.176486 3.468483 0.0133 DOF 0.492973 0.407697 1.209164 0.0721 RKD -0.367219 0.351944 -1.043402 0.3370 RKKD -0.042780 0.047610 -0.898551 0.4035 R-squared 0.748101  Mean dependent var 11.22700 Adjusted R-squared 0.172151  S.D. dependent var 0.140637 S.E. of regression 0.127961  Akaike info criterion -0.985014 Sum squared resid 0.098244  Schwarz criterion -0.863980 Log likelihood 8.925068  Hannan-Quinn criter. -1.117788 F-statistic 1.623851  Durbin-Watson stat 1.787136 Prob(F-statistic) 0.080407
Y = β 0 + βıX 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ei LogBM = β 0 + βıDOF – β 2 RKD – β 3 RKKD + ei BM = 14,48607 + 0,4929DOF – 0,3672RKD – 0.0427RKKD + ei

## Analisis Ekonomi
Berdasarkan  hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien  determinan  (R 2 adalah  0,748  atau  74,8  persen ini  artinya  bahwa  kemampuan  variabel  DOF,  RKD  dan RKKD  dalam  mempengaruhi  belanja  langsung  adalah sebesar  74,8  persen  sedangkan  sisanya  25,2  persen dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN
Derajat  otonomi  fiskal  dan  rasio  kemandirian Keuangan  daerah  Kabupaten  Batang  Hari  dilihat  dari tergolong dalam kategori rendah sekali, dengan rata-rata nilai  derajat  otonomi  fiskal  6,48  persen  dan  nilai  rasio kemandirian  keuangan  daerah  8,26  persen  begitu  pula dengan  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  yang masih  sangat  tinggi  dengan  rata-rata  nilai  79,93  persen. Kinerja  keuangan  daerah  DOF  memiliki  pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai α : 0,072 <  0,10  sedangkan  RKD  dan  RKKD  memiliki  pengaruh
yang  tidak  signifikan  terhadap  belanja  modal  dengan nilai α : 0,337 > 0,10 dan α : 0,403 > 0,10.

## Saran
Meningkatan  secara  intensif  dan  ekstensif komponen  PAD  Kabupaten  Batang  Hari  melalui peningkatan  laba  BUMD  dan  memperbanyak  BUMD sebagai  sumber  pendapatan  daerah  di  kabupaten  batang hari  dan  pemanfaatan  lebih  intensif  aset  daerah  melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Memperbaiki pencatatan keuangan  daerah  di  Kabupaten  Batang  hari  agar terhindar  dari  penyelewengan  dan  tindakan  KKN  yang dapat  mengurangi  pendapatan  daerah  di  Kabupaten batang  hari,  serta  melakukan  tindakan  yang  tegas  bagi yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  2001-2019. Statistik  Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia. Jakarta: BPS Pusat
Badan  Pusat  Statistik,  2001-2019. Batang  Hari  Dalam Angka . Jambi: BPS Jambi.
Darise,  Nurlan.  2006. Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Jakarta: PT. Indeks Dora, Jualiani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah  Kabupaten/  Kota  Yogyakarta  Tahun 2010-2014. Yoyakarta  :  Universitas  Sanata
Dharma
Elmi,  Bachrul,  2002. Keuangan  Pemerintah  Daerah Otonomi di Indonesia : UI Press. Jakarta.
Fathah,  Rigel  Nurul,  2015. Analisis  Rasio  Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta :
Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Gerungan,  dkk.  2013. Pengaruh  Kinerja  Keuangan Kabupaten/  Kota  Terhadap  Alokasi  Belanja Modal  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Sumatera utara : Universitas Sumatera Utara.
Halim  dan  Damayanti,  2004. Pengelolaan  Keuangan Daerah ; seri bunga rampai manajemen keuangan daerah, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Halim,  Abdul.  2010. Investasi  (Belanja  Modal)  Sektor Publik/Pemda. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi
Dan Bisnis UGM. Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM
YKPN.
Yogyakarta. Mahmudi,  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik (edisi 2). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Pubilk. Edisi
3. FE UGM. Yogyakarta.
Mankiw,  Gregory  N.  2006. Teori  Makroekonomi .  6th Edition.
Nurmawan[penerjemah]. Erlangga,
Jakarta.
Mardiasmo  .  2001. Otonomi dan  Manajemen  Keuangan Daerah . Yogyakarta. Penerbit Andi Mutiha,  H  Artahaingan,  2016,  “ Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran  2010  -2014 ”.  Jakarta  :  Universitas Indonesia Mustaqim.  2001. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia . Universitas Jambi. Reksohadiprodjo, S. 2000. Ekonomi Publik . Yogyakarta: BPFE UGM. Rusydi,  2010. Analisis  Determinan  Kinerja  Keuangan Daerah  Pemerintah  Daerah  dan  Deteksi  Ilusi Fiskal  (Studi  Kasus  Provinsi  di  Indonesia  Tahun 2005  –  2008). Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponogoro, Semarang. Saragih,  Juli  Panglima.  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan Keuangan  Daerah  dalam Otonomi .  Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Sartika,  Novira.  2019.  “ Analisis  Rasio  Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kepulauan  Meranti. Riau  : Politeknik Negeri Bengkalis.
Sianturi, Simonsen. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah  (Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Utara .  Fakultas  Ekonomi  Diponegoro Semarang. Semarang.
Sidik,  Machfud.  2002. Perimbangan  Keuangan  Pusat dan  Daerah  sebagai  Pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal  (Antara  Teori  dan  Aplikasinya  di Indonesia) . Makalah Seminar Setahun
Implementasi Kebijakan Otonomi di Indonesia. Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan  Edisi  2. Prenada Media Group. Jakarta Suparmoko,  M.  2000. Keuangan  Negara  Dalam  Teori Dan  Praktek  Edisi  5. Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta.
Widarjono,  Agus.  2013. Ekonomterika  Pengantar  dan Aplikasinya. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Widayati,  Ana  Sri.  2014. Dampak  Kinerja  Keuangan
Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan
Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/kota  D.I.  Yogyakarta. Yogyakarta  : Universitas Muhammadiyah