## JIUBJ
DOI 10.33087/jiubj.v19i2.611
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) Erisa Ardika Prasada, Joni Emirzon, K.N. Sofyan Hasan

## Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Kerakyatan
Erisa Ardika Prasada 1 , Joni Emirzon 2 , K.N. Sofyan Hasan 3
1 Faculty of Law, Islamic University of Ogan Komering Ilir
2,3 Faculty of Law, Sriwijaya University
Correspondence email: ardika.prasada@gmail.com
Abstract. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) was established and developed with a gradual process of legal legality, namely BMT in which its legal entity was not yet known, BMT that had not had a legal entity, and BMT that had a diverse legal entity. This writing aimed  at  analyzing  the  concept  of  legal  strengthening  of  BMT  in  Indonesia.  This  type  of  legal  research  was  normative  legal research  on  legal  principles  and  legal  systematics.  Based  on  the  discussion,  it  was  concluded  that  BMT  could  be  a  legal  entity because it had fulfilled the requirements requested by legislation, namely the general rule of Article 1653 of the Civil Code which stated  that  in  addition  to  genuine  civil  fellowship,  the  law  also  recognized  assembly  of  people  as  legal  entity,  both  held  or recognized  by  the  government,  or the  assembly was  accepted  as  permitted,  or  had  been  established  for  a  specific  purpose that was not contrary to law or good morality. Juridical considerations for BMT institutions were legal legality for every sharia economic activity and the variety and partial legal norms of BMT.
Keywords: Assembly, BMT, Legal entity

## PENDAHULUAN
Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  adalah  salah  satu model  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  beroperasi berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Menurut  Mubyarto, sebagaimana  dikutip  Bernhard  Limbong  (Limbong, 2013),  sistem  ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem ekonomi  yang  berasas  kekeluargaan,  berkedaulatan rakyat,  dan  menunjukkan  pemihakan  sungguh-sungguh pada  ekonomi  rakyat.  Dalam  praktiknya,  ekonomi kerakyatan  dapat  dijelaskan  juga  sebagai  ekonomi jejaring (network) yang menghubung-hubungkan sentra- sentra  inovasi,  produksi,  dan  kemandirian  usaha masyarakat  ke  dalam  suatu  jaringan  berbasis  teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat.
Sistem  ekonomi  kerakyatan  mampu  memperkuat struktur  perekonomian  nasional  saat  terjadi  krisis ekonomi  di  Indonesia  pada  tahun  1997.    Menurut Asykuri  Ibn  Chamim  (Asykuri  Ibn  Chamim,  2003), beberapa  alasan  ketahanan  ekonomi  kerakyatan  di tengah  krisis  yang  melanda  Indonesia  antara  lain sebagai berikut:
1.  Terkait  dengan  struktur  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  Indonesia  yang  lebih  banyak  disumbang  oleh besarnya pengeluaran konsumsi yang pada umumnya memiliki pola permintaan inelastik terhadap pendapatan. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh sektor ekonomi rakyat.
2.  Sektor  ekonomi  rakyat  tidak  banyak  mengandalkan sumber  dana  dari  pihak  ketiga,  sehingga  meskipun sektor  keuangan  dilanda  krisis,  hal  ini  tidak  banyak berpengaruh terhadap usaha ekonomi rakyat.
3.  Sektor  ekonomi  rakyat  fleksibel  untuk  keluar  masuk pasar,  menyesuaikan  dengan  situasi  permintaan yang ada, sehingga sektor ini dapat tetap bertahan di pasar dalam kondisi apapun.
Keberadaan  BMT  sebagai  salah  satu  perintis lembaga  keuangan  syariah  sangat  diperlukan  untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil  di  seluruh  pelosok  Indonesia  yang  belum  dilayani
oleh  perbankan  yang  ada  pada  saat  ini,  namun  BMT didirikan  dan  dikembangkan  dengan  suatu  proses legalitas  hukum  yang  bertahap.  Dasar  pemikiran mengenai  pembentukan  badan  hukum  untuk  BMT adalah  pada  permasalahan  status  hukum  dan  badan hukum  yang  beragam  dari  lembaga  keuangan  BMT. Status hukum BMT terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:
1.  BMT yang Belum
Diketahui Badan

## Hukumnya/BMT Berbasis Masjid
BMT  yang  badan  hukumnya  belum  diketahui disebabkan  karena  awal  pendiriannya  dimulai  dari kegiatan  di  masjid  dan  belum  didaftarkan  kepada notaris.    Fenomena  di  sejumlah  kota  di  Indonesia menunjukkan bahwa sebagian masjid telah berfungsi selain  sebagai  tempat  ibadah  (shalat),  juga  sebagai tempat  pengembangan  pendidikan,  pemberdayaan ekonomi umat, dan kegiatan sosial lainnya.  Dengan demikian,  keberadaan  masjid  memberikan  manfaat bagi  jamaah  dan  masyarakat  lingkungannya  (Nurul Huda, 2016).
2.  BMT  yang  Belum  Berbadan  Hukum. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Pada  awal  pendirian  BMT,  aset  yang  dimiliki  adalah Rp  5.000.000,00-Rp20.000.000,00,  biasanya  lebih kecil  dari  Rp100.000.000,00.    Pada  umumnya menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dengan mendapat  Surat  Keterangan  Operasional  dari  Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
3.  BMT  yang  memiliki  badan  hukum  beragam yaitu Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992),  Yayasan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), Perseroan Terbatas  (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007) melalui tahap-tahap transformasi BMT.
Dari beragam badan hukum BMT yang ada, tidak ada  yang  sesuai  dengan  manajemen  BMT.    Koperasi adalah badan hukum yang paling mendekati karakteristik  BMT,  namun  tidak  semua  terpenuhi
manajemen  BMT  dalam  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS).  Demi  kepastian  hukum keberadaan  BMT  sebagai  subjek  hukum  dalam melakukan perbuatan hukum, penulis memandang perlu dilakukan  penguatan  hukum  BMT,  dengan  konsep membentuk  badan  hukum  perhimpunan  BMT  beserta perangkat  hukumnya.  Badan  hukum  perhimpunan  BMT tersebut  dapat  memenuhi  karakteristik  BMT  yang meliputi  manajemen  keuangan baitul  maal yaitu pengumpulan  dan  penyaluran  dana  ZIS  (Zakat,  Infaq, dan  Sedekah)  dari  masyarakat,  dan baitul  tamwil yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan  pengusaha  mikro  melalui  kegiatan pembiayaan  dan  menabung  yang  berasaskan  sistem ekonomi  kerakyatan  yang  melaksanakan  kegiatan manajemennya sesuai dengan prinsip Islam.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  terhadap  asas-asas  hukum  dan sistematika  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  terhadap asas-asas  hukum  merupakan  suatu  penelitian  hukum yang  dikerjakan  dengan  tujuan  menemukan  asas  atau doktrin  yang  berlaku  (Ali  Z.  ,  2011),  yaitu  untuk menemukan  dan  menganalisis  konsep  penguatan hukum  terhadap  lembaga  BMT  sebagai  ekonomi kerakyatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Penguatan  Hukum  Lembaga  Ekonomi Kerakyatan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  di Indonesia
Konsep  penguatan  hukum  lembaga  ekonomi kerakyatan  BMT  di  Indonesia,  sesuai  dengan  fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi, yaitu: (Mardani, 2015) 1. Pembangunan  hukum  yang  merupakan  bagian  dari pembangunan  kehidupan  sosial  masyarakat  secara keseluruhan  tidak  terlepas  dari  hubungan  dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan  salah  satu  ikatan  klasik  antara  hukum dan  kehidupan  sosial.    Dipandang  dari  sudut ekonomi,  kebutuhan  untuk  menggunakan  hukum sebagai  suatu  lembaga  di  masyarakat,  turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. 2. Hukum  berfungsi  untuk  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi.
3. Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan  harapan  pembangunan  ekonomi  tidak mengabaikan  hak-hak  dan  kepentingan  masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum  formal,  bertujuan  untuk  mewujudkan  sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.
Konsep  penulis  mengenai    penguatan  hukum    lembaga ekonomi  kerakyatan Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT)  di Indonesia  adalah (1)  dibentuknya  badan  hukum
Perhimpunan    BMT  dan  (2)  dibentuk  perundang- undangan  khusus  pengelolaan  BMT  karena  badan hukum yang telah terbentuk memerlukan perundang-undangan sebagai norma hukumnya.

## Badan Hukum Perhimpunan BMT Dasar Hukum BMT sebagai Badan Hukum
Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau  badan  usaha  itu  dapat  dikatakan  mempunyai kedudukan  sebagai  suatu  badan  hukum.    Hal  ini berhubungan  dengan  sumber  hukum.    Adanya  badan hukum  tergantung  pada  syarat  mana  yang  telah dipenuhi  oleh  perkumpulan,  badan,  atau  badan  usaha tersebut  dan  ini  dapat  dikaji  dari  sumber  hukum  yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau telah  dipenuhi  syarat  yang  diminta  oleh  hukum kebiasaan,  atau  oleh  yurisprudensi,  atau  oleh doktrin ,  yang  akan  dijelaskan  sebagai  berikut,  (Ali  C.  , 2014):

## Syarat-  Syarat  yang  Diminta  Oleh  Perundang- Undangan
Persyaratan  badan  hukum  sebagaimana  diminta  oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.  Oleh  hukum  dengan  dua  jalan  suatu  badan  atau organisasi  dapat  dijadikan  badan  hukum  dengan berpedoman pada pasal 1653 KUHPerdata, yaitu: a.  Dinyatakan  dengan  tegas,  bahwa  suatu  badan hukum  atau  organisasi  adalah  badan  hukum, seperti  BIN  adalah  suatu  badan  hukum,  Bank Rakyat Indonesia adalah suatu badan hukum,
b.  Tidak  secara  tegas  dinyatakan,  tetapi  dengan peraturan  sedemikian  rupa,  bahwa  badan  itu adalah  badan  hukum.    Hingga  dari  peraturan  itu dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  badan  itu  adalah badan  hukum,  seperti  Bank  Tabungan  Pos merupakan badan hukum.
Selain  dari  itu,  terdapat  pula  ketentuan- ketentuan/aturan-aturan  umum  dan  khusus  yang tercantum  dalam  titel  IX,  buku  III  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: a.  Aturan Umum.
Dalam pasal 1653 KUHPerdata, ditentukan bahwa selain  persekutuan  perdata  yang  sejati,  undang- undang  juga  mengakui  perhimpunan  dari  orang- orang sebagai badan hukum, baik yang diadakan atau  yang  diakui  oleh  pemerintah,  maupun perkumpulan-perkumpulan  itu  diterima  sebagai yang  diperkenankan,  atau  telah  didirikan  untuk suatu  maksud  tertentu  yang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  atau  kesusilaan  yang baik.    Di  sini  terdapat  tiga  jenis  badan  hukum, yaitu:
1.  Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
2.  Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
3.  Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
b.  Aturan Khusus.
Dalam Pasal 1660 KUHPerdata yang menentukan hak-hak dan kewajiban anggota suatu perhimpunan,  diatur  menurut  aturan-aturan  yang
diadakan oleh yang berwajib/pemerintah.  Apabila aturan  yang  akan  diberlakukan  oleh  pemerintah itu  tidak  ada,  maka  yang  digunakan  ialah  apa yang  ditentukan  dalam  Bab  IX  Buku  III KUHPerdata.
2.  Perkumpulan
Dalam  KUHPerdata  Buku  III  Bab  IX,  badan hukum  tidak  diatur  secara  khusus  dan  lengkap, sebagian  dari  isinya  memuat  peraturan-peraturan umum  dan  sebagian  dari  salah  satu  jenis  badan hukum,  yaitu  perkumpulan.    Badan  hukum  dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata itu meliputi semua perkumpulan swasta yang menurut Stb. 1870-64 dianggap sebagai badan hukum  dan  untuk  ini  diperlukan  pengakuan  yang berupa pengesahan statutennya (anggaran dasarnya) dengan meninjau tujuan, asas, dan aturan- aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum.

## Syarat-Syarat  yang  Diminta  Oleh  Kebiasaan  dan Yurisprudensi
Kebiasaan  dan  yurisprudensi  itu  merupakan sumber  hukum  yang  formal,      sehingga  apabila  tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan  dan  doktrin,  orang  berusaha mencarinya  dalam  kebiasaan  dan  yurisprudensi.    Pada saat  yayasan  belum  diatur  secara  khusus  dalam perundang-undangan,  sumber  hukum  formal  yang digunakan  saat  itu  adalah  hukum  kebiasaan  dan yurisprudensi  yang  telah  memperkokoh  eksistensi yayasan  dalam  pergaulan  hukum,  sebagai  suatu  badan hukum.

## Syarat-Syarat yang Diminta Oleh Doktrin
Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat  seseorang  atau  beberapa  sarjana/ahli  hukum yang  lazimnya  namanya  terkenal.    Anggapan  atau tafsiran  yang  dibuat  oleh  ahli  hukum  itu  mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan.    Dalam  ilmu  hukum,  doktrin  digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal.  Seperti misalnya dengan masalah badan hukum, anggapan atau pendapat  ahli  hukum  sering  digunakan  untuk  dasar memecahkan  masalah  yang  dihadapi  oleh  seorang penulis maupun dasar keputusan hakim.
Mengenai  syarat-syarat  yang  menentukan  suatu organisasi,  badan,  atau  perkumpulan  itu  badan  hukum, kalangan hukum telah mengemukakan seperti berikut: 1. Sri Soedewi Masjchun Sofwan
Sri Soedewi Masjchun Sofwan menjelaskan pertama- tama  yang  merupakan  badan  pribadi  ( persoon )  itu ialah manusia tunggal dan di samping itu oleh hukum dapat  diberikan  kedudukan  sebagai  badan  pribadi kepada  sesuatu  wujud  yang  disebut  badan  hukum. Status bagi badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu:
a.  Kumpulan  orang-orang  yang  bersama-sama bertujuan  untuk  mendirikan  suatu  badan;  yaitu berwujud perhimpunan.
b.  Kumpulan  harta  kekayaan  yang  disendirikan untuk  tujuan-tujuan  tertentu,  dalam  masyarakat berwujud yayasan.
Baik  perhimpunan  maupun  yayasan  itu  lalu mempunyai  status  sebagai  badan  hukum,  jadi merupakan persoon, pendukung hak dan kewajiban.
2. Wirjono Projodikoro
Wirjono  Projodikoro  menjelaskan  tentang  ukuran atau  kriteria  badan  hukum,  yakni,  (1)  berdasarkan kebutuhan  masyarakat,  (2)  berdasarkan  ketentuan undang-undang.    Dalam  ilmu  pengetahuan  hukum, belum  ada  kata  sepakat  mengenai  kriteria  suatu perkumpulan  atau  yayasan  untuk  dapat  dikatakan sebagai  suatu  badan  hukum.    Bila  diperhatikan mengenai  kebutuhan  masyarakat  tentang  adanya pengertian  badan  hukum,  maka  ukuran  ini  dapat diletakkan  pada  dua  hal,  yaitu  (1)  adanya  benda kekayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan  orang- perseorangan  yang  bertindak,  dan  (2)  adanya kepentingan kumpulan orang-orang, bukan perseorangan.    Namun  bila  hanya  ukuran  ini  saja yang  digunakan,  maka  semua  perkumpulan  orang dengan  peraturan  yang  sederhana,  dapat  dikatakan sebagai  badan  hukum,  dan  segala  benda  kekayaan yang  berupa  uang  dikumpulkan  oleh  suatu  panitia untuk  suatu  keperluan  misalnya  untuk  menolong korban  banjir  besar  dan  sebagainya,  harus  dapat dikatakan  sebagai  badan  hukum  yayasan.    Akan tetapi, nyatalah dirasakan bahwa di antara perkumpulan-perkumpulan  orang  dan  pengumpulan- pengumpulan uang, harus ada batas, yang menyatakan  mana  dari  badan-badan  itu  dapat dianggap  sebagai  badan  hukum,  mana  yang  tidak. Sepanjang  pengetahuan  saja  dalam  ilmu  hukum, belum  terdapat  suatu  batas  ukuran  yang  prinsip. Apabila ukuran yang dapat dipakai adalah mengenai sifat  tetap  atau  sementara  dari  berdirinya  badan- badan  tersebut,  maka  untuk  badan  yang  nampak sementara  saja,  tidak layak  untuk  dikatakan sebagai badan hukum.  Ada hal yang menambahkan sebagai ukuran  adanya  badan  hukum,  yaitu  pada  tidak bertanggung  jawabnya  pengurus  dan  anggota dengan benda kekayaannya sendiri ( prive ). 3. Ali Rido
Ali  Rido  mengemukakan,  syarat-syarat  atau  unsur- unsur  yang  dimintakan  doktrin  yang  dapat  dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu: a.  adanya harta kekayaan yang terpisah;
b.  mempunyai tujuan tertentu;
c.  mempunyai kepentingan sendiri;
d.  adanya organisasi yang teratur.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  syarat-syarat agar  suatu  perkumpulan,  badan,  atau  badan  usaha  itu dapat  dikatakan  mempunyai  kedudukan  sebagai  suatu badan  hukum,  yaitu  ada  kemungkinan  bahwa  telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau  telah  dipenuhi  syarat  yang  diminta  oleh  hukum kebiasaan,  atau  oleh  yurisprudensi,  atau  oleh  doktrin,
maka  dari  ketiga  syarat  tersebut,  BMT  dapat  menjadi badan  hukum  karena  telah  memenuhi  syarat  yang diminta  oleh  perundang-undangan,  yaitu  aturan  umum Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan bahwa selain persekutuan  perdata  yang  sejati,  undang-undang  juga mengakui perhimpunan dari orang-orang sebagai badan hukum,  baik  yang  diadakan  atau  yang  diakui  oleh pemerintah,  maupun  perkumpulan-perkumpulan  itu diterima  sebagai  yang  diperkenankan,  atau  telah didirikan  untuk  suatu  maksud  tertentu  yang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  atau  kesusilaan yang  baik.    Di  sini  terdapat  tiga  jenis  badan  hukum, yaitu:
1.  Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
2.  Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
3.  Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
BMT  sebagai  badan  hukum  dibangun  dengan konstruksi  keperdataan,  untuk ini  diperlukan pengakuan yang  berupa  anggaran  dasarnya  dengan  meninjau tujuan,  asas,  dan  aturan  lainnya  dari  BMT  tersebut. Diperlukan  juga  pemenuhan  syarat  materil  dan  formil dari BMT, yaitu:
1.  Syarat materil:
a.  perkumpulan  mempunyai  harta  kekayaan  yang terpisah dari anggotanya;
b.  adanya  perumusan  secara  jelas  mengenai  tujuan dibentuknya perkumpulan;
c.  adanya  organ  yang  jelas  dalam  perkumpulan tersebut;
d.  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  itu  ada  kehendak, tidak  sekedar  menyerahkan  pengurusannya  itu kepada  suatu  badan  hukum  yang  telah  ada, melainkan untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut.
2.  Syarat formil:
Pendirian suatu badan hukum harus dengan akta autentik.  Dalam  mencapai  tujuannya,  pengurusan  BMT tidak  dapat  diserahakan  kepada  suatu  badan  hukum yang  telah  ada,  diperlukan  suatu  badan  hukum  baru guna  keperluan  tersebut.  penulis  mengonsep  badan hukum baru, yaitu BMT itu sendiri, sehingga operasional BMT  yang  khas  dapat  terlaksana,  tanpa  harus menggunakan badan hukum lain yang prinsip operasionalnya berbeda.

## Pemilihan Bentuk Badan Hukum
Penulis  menggolongkan  BMT  ke  dalam  badan hukum perhimpunan/perkumpulan, sehingga BMT dapat didefinisikan  sebagai  suatu  perhimpunan/perkumpulan yang  berbadan  hukum  yang    dibentuk  dengan  sengaja dan  dengan  sukarela  oleh  orang  yang  bermaksud memperkuat  kedudukan  ekonomi  mereka  (memenuhi tujuan dari baitut tamwil ), memelihara kebudayaan (BMT sebagai  ekonomi  kerakyatan),  dan  mengurus  soal-soal sosial  (memenuhi  tujuan baitul  maal ),  sesuai  dengan BMT  yang  memiliki  karakteristik  ekonomi  kerakyatan berlandaskan prinsip syariah.
Menurut  E.  Utrecht/Moh.  Saleh  Djidang,  dalam pergaulan  hukum  ada  berbagai  macam-macam  badan hukum,  badan  hukum  menurut  jenisnya  dapat  dibagi
dalam dua jenis golongan, yaitu koorporasi dan yayasan (Soeroso, 1995):
1.  Korporasi  adalah  suatu  gabungan  orang-orang  yang dalam  pergaulan  hukum  bertindak  sebagai  satu subyek  hukum  tersendiri.    Korporasi  merupakan badan  hukum  yang  beranggota,  tetapi  mempunyai hak/kewajiban sendiri, ada beberapa macam korporasi:
a.  Perhimpunan  ( vereniging )  yang  dibentuk  dengan sengaja  dan  dengan  sukarela  oleh  orang  yang bermaksud  memperkuat  kedudukan  ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal- soal  sosial  dan  sebagainya.  Badan  hukum semacam  itu  berupa-rupa,  misalnya  Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture ;
b.  Persekutuan  orang  ( gemmenschap  van  mensen ) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan  dan  politik  dalam  sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten, dan desa;
c.  Organisasi  orang,    yang  didirikan  berdasarkan undang-undang  tetapi  bukan  perhimpunan  yang termasuk sub (1) di atas ini;
2. Yayasan, yaitu tiap kekayaan yang tidak merupakan  kekayaan  orang,  kekayaan  badan  dan yang  diberi  tujuan  tertentu.    Yayasan  adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban sendiri, dan didirikan  oleh  para  pendiri/anggota  dengan  tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan.

## Dibentuk Perundang-Undangan Khusus Pengelolaan BMT
Legislasi  menurut  Anis  Ibrahim  adalah  proses pembuatan  hukum  dalam  rangka  melahirkan  hukum positif
(dalam arti hukum perundang- undangan/peraturan  perundang-undangan). Legislasi ini dimulai  dari  tahap  perencanaan  pembuatan  hukum, penyusunan,  formulasi,  pembahasan,  pengesahan, pengundangan,  hingga  sosialisasi  produk  hukum. (Salim,  2016)  Pembaruan  hukum,  juga  termasuk  dalam proses  legislasi.    Pembaruan  hukum  dapat  diartikan sebagai  seleksi  terhadap  produk  hukum  yang  lama untuk  mengambil  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  idealita dan  realita  negara  Indonesia  atau  karena  sifatnya  yang universal. (Mahfud, 2010)
Badan  hukum  yang  telah  terbentuk  memerlukan perundang-undangan  sebagai  pengaturan  hukumnya. Diperlukan  perundang-undangan  yang  khusus  dan menyeluruh tentang pengelolaan BMT yang mengutamakan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pertimbangan Yuridis terhadap Lembaga BMT
Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  atau alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan  masyarakat.  Landasan  yuridis  menyangkut
persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi  yang  diatur  sehingga  perlu  dibentuk  Peraturan Perundang-Undangan  yang  baru.  Beberapa  persoalan hukum  itu,  antara  lain,  peraturan  yang  sudah ketinggalan,  peraturan  yang  tidak  harmonis  atau tumpang  tindih,  jenis  peraturan  yang  lebih  rendah  dari Undang-Undang  sehingga  daya  berlakunya  lemah, peraturannya  sudah  ada  tetapi  tidak  memadai,  atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## Pertimbangan yuridis terhadap lembaga BMT adalah:
Legalitas  Hukum  Bagi  Setiap  Aktivitas  Ekonomi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia  khususnya  BMT,  tidak  diikuti  dengan peraturan hukum yang sesuai dengan karakteristik yang khas  dengan  BMT.    Perkembangan  BMT  sebagai lembaga  keuangan  syariah  adalah  penerapan  dari aktivitas  ekonomi  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  nilai dan prinsip Islam.
Ragam  dan  Parsial  Norma  Hukum  BMT  yang  Tidak Sesuai dengan Manajemen BMT
Badan  hukum  yang  telah  terbentuk  memerlukan perundang-undangan sebagai norma hukumnya. Dibuatnya  perundang-undangan  yang  khusus  dan menyeluruh tentang pengelolaan BMT yang berlandaskan  syariah  Islam,  yang  mengutamakan ekonomi  kerakyatan,  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  diperlukan  karena  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  BMT  beragam  dan  parsial. Parsial karena, masing-masing undang-undang tersebut berkaitan  dengan  manajemen  operasional  BMT,  namun tidak  ada  harmonisasi  di  antara  perundang-undangan tersebut.  Perundang-undangan  yang  berhubungan dengan BMT diantaranya:
1.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian;
2.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat;
3.  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha Kecil  Menengah,  Gubernur  Bank  Indonesia  Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009,
Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/Kep.GBI/2009 Tentang Strategi
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
4.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Lembaga Keuangan Mikro;
5.  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas;
7.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah;
8.  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

## Ruang Lingkup Peraturan Dasar BMT
Muhammad Amin Aziz sebagai pelopor berdirinya BMT menyatakan sudah waktunya BMT memiliki jati diri dan  cita-cita  yang  khusus  sebagaimana  layaknya institusi atau lembaga ekonomi lainnya.  Memiliki aturan- aturan  yang  khas  sejak  pendirian,  sasaran  dan  cara kerja,  sampai  kepada  sistem  kontrol  dan  pelaporan usaha.  Dalam  hal  ini  Muhammad  Amin  Aziz  bersama PINBUK  menerbitkan  buku  ”Peraturan  Dasar  dan Contoh  AD/ART  BMT”  yang  diharapkan  dapat menyeragamkan  persepsi  tentang  apa,  mengapa,  dan bagaimana  BMT  itu  serta  menjadi  pedoman  dalam pendirian dan batasan kerja di lapangan bagi BMT (Aziz, TT).
Berikut ini merupakan peraturan dasar BMT yang disusun  oleh  Muhammad  Amin  Aziz  dan  PINBUK dengan  beberapa  tambahan  yang  diberikan  oleh penulis,  untuk  dapat  dijadikan  ruang  lingkup  dalam norma hukum BMT:
BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Asas dan Landasan BAB III : Visi, Misi, dan Tujuan BAB IV : Sifat, Fungsi, dan Prinsip BAB V : Pendirian BMT BAB VI : Kedudukan dan Daerah Kerja BAB VII : Status dan Legalitas Hukum BAB VIII  : Anggaran Dasar BMT BAB IX : Peraturan Pelaksanaan BAB X : Kerja Sama Antar BMT BAB XI : Penggabungan BAB XII : Keanggotaan BAB XIII  : Kelompok Usaha Muamalat (Pokusma) BAB XIV  : Kegiatan dan Usaha  BMT BAB XV : Perangkat Organisasi BAB XVI  : Rapat Anggota BAB XVII  : Anggota Pendiri BAB XVIII  : Pengurus BAB XIX   : Pengelola BAB XX : Modal BAB XXI  : Simpanan BAB XXII  : Pembiayaan BAB XXIII  : Sisa Hasil Usaha (SHU) BAB XXIV  : Pembinaan dan Pengawasan BAB XXV  : YINBUK dan PINBUK BAB XXVI  : BMT  Desa dan BMT Sekunder BAB XXVII : Pembubaran BMT BAB XXVIII : Sanksi Administratif BAB XXIX  : Ketentuan Pidana BAB XXX  : Ketentuan Peralihan BAB XXXI  : Ketentuan Penutup

## SIMPULAN
Dasar  hukum  dari  upaya  menjadikan  BMT sebagai  badan  hukum  adalah  karena  telah  memenuhi syarat  yang  diminta  oleh  perundang-undangan,  yaitu aturan umum Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  selain  persekutuan  perdata  yang sejati, undang-undang juga  mengakui perhimpunan dari orang-orang sebagai badan hukum, baik yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah, maupun perkumpulan-perkumpulan  itu  diterima  sebagai  yang
diperkenankan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang atau kesusilaan yang baik.  BMT sebagai badan hukum  dibangun  dengan  konstruksi  keperdataan,  untuk ini  diperlukan  pengakuan  yang  berupa  anggaran dasarnya  dengan  meninjau  tujuan,  asas,  dan  aturan lainnya dari BMT tersebut.   Dalam  mencapai tujuannya, pengurusan  BMT  tidak  dapat  diserhakan  kepada  suatu badan  hukum  yang  telah  ada,  diperlukan  suatu  badan hukum  baru  guna  keperluan  tersebut.    Badan  hukum yang  telah  terbentuk  memerlukan  perundang-undangan sebagai norma hukumnya. Pertimbangan yuridis terhadap  lembaga  BMT  adalah  legalitas  hukum  bagi setiap  aktivitas  ekonomi  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah  serta  ragam  dan  parsial  norma  hukum  BMT yang tidak sesuai dengan manajemen BMT.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, C. (2014). Badan Hukum. Bandung: PT. Alumni. Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Asykuri  Ibn  Chamim,  e.  (2003). Civic  Education Pendidikan Kewarganegaraan, edisi revisi. Yogyakarta:  Majelis  Diktilitbang  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  bekerja  sama  dengan  LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation. Aziz, M. A. (TT). Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT  (Baitul  Maal  wat-Tamwil,  Balai-usaha Mandiri Terpadu). Jakarta: PINBUK. Limbong,  B.  (2013). Ekonomi  Kerakyatan  dan Nasionalisme  Ekonomi. Jakarta:  Margaretha Pustaka. Mahfud, M. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Mardani.  (2015). Hukum  Sistem  Ekonomi  Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Nurul  Huda,  e.  a.  (2016). Baitul  Mal  Wa  Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis. Jakarta: Amzah. Salim. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis  dan  Disertasi. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada. Soeroso,  R.  (1995). Perbandingan  Hukum  Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang
Perkoperasian.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan
Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001 Tentang Yayasan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang
Perseroan Terbatas;
Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  Tentang
Perbankan Syariah.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang
Lembaga Keuangan Mikro.