## Madrasah Diniyah: Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Bangkalan

## Madrasah Diniyah: Local Wisdom in
Religious Education in Bangkalan Regency
Masyhudunnury Bagian Hukum Pemkab Bangkalan Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan Email: masyhudunnury@gmail.com

## Abstrak
Madrasah  Diniyah  tetap  bertahan  di  tengah  kompetisinya  dengan  Sekolah  Dasar  Negeri dan  Madrasah  Negeri adalah  sebuah  fenomena  menarik  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  khususnya  Kabupaten  Bangkalan. Rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana  madrasah  diniyah  ini  tetap  bertahan,  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi madrasah diniyah dapat bertahan dan implikasinya pada kebijakan dan masyarakat. Metode dan pendekatan penelitian ini kualitatif, dengan observasi, wawancara dengan pedoman wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah kyai, guru, aparat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah tetap bertahan adalah adanya kebutuhan orang tua agar anak usia sekolah mereka/masyarakat memperoleh pendidikan keagamaan, khususnya belajar agama Islam. Dukungan lain adalah 1) kerja keras dan semangat kepala sekolah dan guru yang tetap bersedia mengajar siswa madrasah diniyah meskipun gajinya kurang memadai, 2) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mendukung keberadaan madrasah diniyah. Untuk itu masih perlunya perhatian lebih dari  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  terhadap  madrasah  diniyah  yang  merupakan  wujud  nyata  sebuah kearifan lokal di daerah.
Kata Kunci: Suku bangsa Madura, Bangkalan, kearifan lokal, madrasah diniyah, pendidikan keagamaan

## Abstract
Madrasah Diniyah still survives in the midst of its competition of Public Elementary School and Public Islamic Elementary School is an interesting phenomenon in the world of education in Indonesia, especially Bangkalan Regency. The formulation of the problem studied is how this madrasah diniyah survives, what factors affect the survival  of  madrasah  diniyah  and  its  implications  for  policy  and  society.  The  method  and  approach  of  this research is qualitative, with observations, interviews with interview guidelines and documentation. The selected informants are clerics, teachers, officials. The results of this study indicate thatMadrasah Diniyah can  survive because of the parents’ demand to Islamic formal school for their children. The other reasons are; (1) work-hard and spirit for both headmaster and teachers willing to teach even though they got very minimum payment; (2) Bangkalan’s government give support for that school existence. Furthermore, Madrasah Diniyah still need more attention from the government, both central and local, so they can give better manifestation for local wisdom in the region.
Keywords: Madurese, Bangkalan, Local Wishdom, Madrasah Diniyah, Education of religion
Biokultur, 2021, 10 (1): 70-84. DOI: http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i1.27798.
Article History: Received June 26, 2021; Accepted July 10, 2021; Published Online July 11, 2021

## Pendahuluan
Dalam menghadapi kompetisi dengan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Negeri, madrasah diniyah tetap bertahan. Untuk itu penting dipahami defenisi dari madrasah. Secara etimologi, kata madrasah merupakan bentuk (kata benda yang menunjukkan tempat), sehingga madrasah berarti  tempat  belajar  (Munawir  2002).  Jika  dilihat  dari  sisi  ini,  sebenarnya  penyebutan madrasah  tidak  memiliki  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam  secara  khusus, karena  kata  madrasah  dalam  Bahasa  Arab  digunakan  untuk  menyebut  lembaga  yang menyelenggarakan  pendidikan.  Sementara  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2007), madrasah diartikan dengan sekolah atau perguruan (identik dengan agama Islam). Di Indonesia sendiri, setiap lembaga pendidikan yang menamakan dirinya dengan madrasah, bisa dipastikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian perlu dibedakan antara madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum.
Sebelum  membahas  secara  mendalam  mengenai  keberadaan  dan  permasalahan  Madrasah Diniyah di Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu perlu dipelajari dan dideskripsikan kondisi sosio kultural masyarakat dan karakteristik tokoh-tokoh yang berperan sebagai sebuah realitas sosial yang ada. Beberapa literatur berupa artikel pada jurnal bereputasi internasional maupun nasional  telah  dipilih  untuk  dijadikan  bahan  awal  atas  pemahaman  realitas  yang  dimaksud, antara lain:
A‘la  et  al.  (2018)  meneliti  tentang Islam  di  Madura.  Mereka  menyimpulkan  bahwa  adanya Islamisme di Pamekasan yang merupakan hasil “politisasi” agama. Ketika agama yang sedang dipolitisasi  menjadi  satu-satunya  indikasi  campuran  budaya,  maka  dibuat  semacam  “ruang” untuk hal tersebut atas nama keberagaman. Radikalisme ini tidak tertutup kemungkinan juga bisa saja muncul di belahan lain dari Kabupaten Pamekasan. Namun, Islamisme di Pamekasan bukanlah  alternatif  yang  memadai  bagi  masyarakat,  karena  Islam  jenis  ini  tidak  mampu menerima dengan tulus nilai-nilai yang sangat esensial yang seharusnya dimiliki oleh semua orang di kalangan masyarakat.
Saputro, M. Endy (2011) membahas bagaimana kyai langgar berusaha menegakkan demokrasi di desa. Di satu sisi, kyai langgar ingin memperebutkan ritual tayuban yang banyak membawa dampak buruk bagi proses penataan Islam. Di sisi  lain, kyai  langgar mencoba menunjukkan bahwa  narasi  Islam  di  Gapurana  bukanlah  narasi  yang  dimonopoli  oleh  masjid  saja.  Kyai langgar juga menjadi alat untuk menghalangi aliran feodalisme dari klebun , sedangkan di sisi lain para jemaah masjid merupakan kekuatan pendukung klebun . Untuk itu, mereka yang shalat di masjid juga merupakan pendukung tayuban yang meresahkan masyarakat. Meskipun lokasi penelitian ini dilakukan di sebuah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, namun kondisi yang seperti ini banyak terdapat di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bangkalan juga.
Hamdi  (2013)  menunjukkan  fakta  bahwa  kedekatan  sebuah  radikalisme  yang  disimbolkan dengan  organisasi  FPI  (Front  Pembela  Islam)  dan  pemahaman  moderat  yang  dilambangkan dengan  NU  (Nahdatul  Ulama)  di  Bangkalan  melahirkan  deradikalisasi  dan  radikalisasi. Deradikalisasi terjadi ditubuh FPI jika dibandingkan dengan karakter dasar FPI sebagai Islam radikal yang melakukan kekerasan di mana-mana. Sedangkan radikalisasi terjadi di tubuh NU jika dibandingkan dengan karakter dasar NU sebagai organisasi Islam moderat yang jauh dari kekerasan  dalam  dakwah  Islam.  Di  Bangkalan,  NU  dan  FPI  bisa  bergabung.  Sebab  pada awalnya,  pengurus FPI  di  kota  dipimpin  oleh  para  kyai  dan/atau  tokoh-tokoh  NU  setempat. Pertemuan antara dua aliran ideologis yang berbeda ini dimungkinkan dalam keadaan tertentu yakni ada situasi politik tertentu, di mana Islam moderat mampu mengontrol pos-pos politik
dan adanya forum dimana mereka bisa mengartikulasikan ide-ide Islam dalam bentuk gerakan politik klasik dan modern.
Dari  3  artikel  jurnal  dapat  disimpulkan  bahwa  ideologi  Islam  moderat  sangat  besar  dalam kehidupan  masyarakat  di  Madura  khususnya  Bangkalan,  hal  ini  tampak  secara  eksplisit maupun implisit dalam semua jurnal  diatas. Nilai-nilai  religi ini yang kemudian membentuk prilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  menjadi  budaya.  Oleh  karena  itu  fenomena {slamisme  yang  terjadi  di  Pamekasan  seperti  yang  diuraikan  dalam  artikel  jurnal  pertama hanyalah politisasi dari nilai-nilai agama dan ketika agama yang sedang dipolitisasi menjadi satu-satunya indikasi campuran budaya, maka “ruang” diskusi nama keberagaman diadakan. Hal  lain  yang  dapat  disimpulkan  adalah  besarnya  peran  kyai  dalam  mendidik  dan  menjadi panutan  masyarakat  tentu  merupakan  sebuah  fenomena  tersendiri  yang  mungkin  menjadi pembeda  antara  kultur  masyarakat  madura  khususnya  Bangkalan  dengan  masyarakat kabupaten/kota  lain  di  Indonesia.  Peran  yang  sangat  signifikan  dari  sosok  kyai  ini menimbulkan “dualisme aturan” dalam proses pembentukan budaya masyarakat, yang dalam tahap tertentu bisa menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat.
Yunariono  dan  Andriati  (2020)  mengungkap  bagaimana  komunitas  muslim  Tionghoa  di Surabaya  (yang  hilang  selama  tiga  dekade)  dengan  masjid  Cheng-Ho  nan ikonik dapat menunjukkan jati dirinya dengan menggabungkan identitas Tionghoa dan Islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan salah satu faktor adanya sebuah kebijakan dari pemerintah di era Presiden Abdurahman Wahid periode 1999-2001 melalui langkah reformasi hukum untuk melindungi hak  asasi  etnis  minoritas  Tionghoa  dengan  mengundangkan  Keputusan  Presiden  Nomor  6 Tahun 2000 yang mendukung perkembangan budaya Tionghoa, seperti izin penyelenggaraan perayaan  Imlek.  Kondisi  ini  menunjukkan  peran  penting  kebijakan  pemerintah  dapat memberikan “ruang” bagi rakyatnya untuk mengembangkan jati diri budaya religi mereka yang bisa menjadi cerminan keunikan dan keragaman budaya.
Habibi et al. (2021) menjelaskan bahwa masyarakat Madura menyikapi masalah sampah pun adalah sebuah hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu dalam  narasi  penelitian  tersebut  perlu  dikutib  bahwa  di  Madura,  setiap  tahun  para  nelayan mengadakan upacara “Petik Laut” (di Bangkalan dikenal dengan nama “ Rokat Tasék ”). Dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat karena dianggap sangat penting bagi kehidupan mereka. Upacara “Petik Laut” yang dilakukan oleh komunitas nelayan setiap tahun dan semua anggota masyarakat berkontribusi. Upacara ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berbagai  makanan laut yang  mereka terima. Mereka percaya bahwa rasa syukur  kepada  Tuhan  akan  membawa  keselamatan.    Selain  upacara  akbar  tahunan,  para nelayan juga melakukan sholat berjamaah di  atas perahu dengan mengundang seorang Kyai Ngaji (istilah lokal untuk orang yang mengajari anak-anak membaca Alquran) di awal setiap periode  bulanan.  Upacara  ini  dikenal  dengan  nama Esseran .  Kondisi  ini  mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan nilai budaya “religius” serta peran Kyai bagi kehidupan masyarakat Madura.
Pengakuan  dari  pemerintah  merupakan  hal  yang  sangat  berarti  bagi  pengembangan  budaya masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangkalan, melalui kewenangan yang diberikan sebagai otonomi, sangatlah ideal jika kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  dapat  mencerminkan  pengakuan atas jati diri dari masyarakat Bangkalan yang religius. Hal ini dapat memperkaya nilai budaya “Bhinneka Tunggal Ika” bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah memahami dan mendalami kultur sosial masyarakat serta pentingnya pengakuan atas kultur tersebut sehingga masyarakat dapat mengekspresikan jati dirinya, pada titik inilah mulai memfokuskan  pembahasan  pada  bidang  pendidikan  yang  merupakan  sektor  penting  untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut. Selanjutnya perlu pula diperhatikan jenis pendidikan yang ada di masyarakat Bangkalan dan perbandingan kelebihan dan kekurangnnya masing-masing.
Saputro,  Sigit  Dwi  (2018)  membahas  perbandingan  dua  tipe  pendidikan  yakni  “Pendidikan Umum” dan “Pendidikan Agama”. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang  mengutamakan  perluasan  pengetahuan  yang  diperlukan  oleh  peserta  didik  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Tujuan  pendidikan  umum  adalah mengembangkan sikap, kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyiapkan siswa menguasai keterampilan untuk pekerjaan tertentu. Pendidikan  Agama  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama melalui  madrasah,  institut  agama,  dan  pesantren.  Adanya  dua  tipe  pendidikan  di  Kabupaten Bangkalan  yakni  pendidikan  umum  dan  pendidikan  agama  maka  Kementerian  yang bertanggungjawab berbeda. Dua jenis pendidikan ini uniknya dikelola dan menjadi urusan dari dua pemerintahan yang berbeda, pendidikan umum (SD-SMP) merupakan urusan wajib yang didelegasikan  menjadi  wewenang  pemerintah  daerah,  sedangkan  pendidikan  agama  justru menjadi  bagian  dari  urusan  Kementerian  Agama  dimana  daerah  menjadi  pelaksana  saja dibawah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu perlu adanya program terobosan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Perguruan Tinggi  untuk  mengatasi  masalah  pendidikan  di  Kabupaten  Bangkalan.  Untuk  pendidikan pesantren  perlu  adanya  akselerasi  dari  pemerintah  agar  kualitas  yang  sudah  terbukti, dikarenakan sistem belajar sehari penuh, dapat lebih terealisasi.
Kuswandi  (2019)  meneliti produktivitas  kyai  dan  pengembangan  Kurikulum  Madrasah Diniyah . Simpulannya bahwa dalam pendidikan keagaamaan di Madura ada dua tipe, yakni:
“ Madrasah  Diniyah,  yaitu  suatu  bentuk  madrasah  yang  hanya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama islam  (diniyah).  Madrasah  ini  terbagi  kepada  tiga  jenjang  pendidikan:  Madrasah  Diniyah Awaliyah  untuk  siswa-siswi Sekolah  Dasar  4  tahun, Madrasah  Diniyah  Wustho  untuk  siswa- siswi  Sekolah  Lanjutan  Pertama  3  tahun,  dan  Madrasah  Diniyah  ‘Ulya  untuk  siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas 3 tahun … Madrasah Pesantren, yaitu madrasah yang memakai sistem pondok pesantren, di mana siswa tinggal bersama kyai di pondok, hidup dalam suasana belajar selama  24  jam  sehari  semalam.  Cara  belajar  di  pesantren  bisa  berupa  kelas  namun  bisa menggunakan  metode  “sorogan”  dimana  kyai  dan  santri  duduk  (bersila)  bersama  dalam lingkaran. Unsur- unsur pesantren seperti kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran ilmu-ilmu agama.”
Selanjutnya dari artikel ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan kurikulum di madrasah diniyah yang  didirikan  oleh  kyai,  menggunakan  kitab-kitab  karangan  ulama  Timur  Tengah  (kitab kuning), namun ada beberapa materi yang menggunakan kitab karangan kyai dari Indonesia. Kurikulum di pesantren bukan hanya pada pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab tapi keberadaan para  santri  yang  24  jam  bersama  kyai  di  lingkungan  pesantren  menjadikan  metode pembelajaran akhlak dan tata krama yang sangat efektif.
Adanya  dualisme  wewenang  antara  pemerintah  pusat  (untuk  pendidikan  keagaaman)  dan pemerintah daerah (untuk pendidikan umum),  telah menciptakan perbedaan dan jarak antara dua  jenis  pendidikan  tersebut.  Meskipun  lembaga-lembaga  yang  melaksanakan  dua  jenis pendidikan  yang  berbeda,  keduanya  dapat  berjalan  dengan  baik  di  wilayah  Kabupaten
Bangkalan.  Dua-duanya  sangat  dipengaruhi  oleh  kultur  Madura  dan  bahkan  kultur  ini berpengaruh kuat terhadap pembaharuan kultur masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
Menyikapi  hal  tersebut,  maka  diperlukan  adanya  kebijakan  yang  bersifat  khusus  dari Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  Bangkalan, utamanya pendidikan di madrasah. Kebijakan tersebut tidaklah cukup berupa dukungan dana dari APBD baik untuk peningkatan sarana prasarana maupun kesejahteraan tenaga pengajar, melainkan lebih kepada peningkatan mutu dari pendidikan tersebut baik yang formal (umum) maupun non formal (keagaamaan). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam artikel ini peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana madrasah diniyah ini tetap survive dan (2)  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  madrasah  diniyah survive dan  implikasinya  pada kebijakan dan masyarakat.

## Metode
Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  dilakukan melalui observasi kegiatan pendidikan madrasah diniyah sebelum dan ketika pandemic Covid- 19. Penggalian data kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan kyai, ustad dan guru  madrasah,  siswa  madrasah  dengan  pedoman  wawancara.  Observasi  langsung  dan mendengarkan  pembicaraan  beberapa  Kyai  dan  Ustadz  dalam  keseharian  peneliti  ketika bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
Data  kuantitatif  tentang  jumlah  madrasah  diniyah  dan  jumlah  siswa  diperoleh  dari  instansi Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  dan  instansi  terkait.  Selain  itu  data  diperoleh  dari  studi literatur dan dokumentasi.  Data  kualitatif  yang telah terkumpul  dikategorikan, direduksi  dan dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melengkapi  dari  studi  terdahulu  yang  belum  banyak membahas  madrasah  diniyah,  yaitu  bagaimana  madrasah  diniyah  tetap survive ,  faktor pendukung  madrasah  diniyah  tetap survive dan  implikasinya  terhadap  kebijakan  dan masyarakat  Madura  di  Kabupaten  Bangkalan.  Di  Kabupaten  Bangkalan  sebagai  sebuah kabupaten dengan slogan Kota Dzikir dan Sholawat, terdapat total 1.155 lembaga Madrasah Diniyah Awaliyah dengan 35.850 siswa. Madrasah Diniyah Wustha berjumlah 138 lembaga dengan total siswa 4.014 siswa. Adapun jumlah guru (ustadz) sebanyak 4.170 orang (Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan 2021). Gambaran umum tentang madrasah tidak akan bisa lepas dari telaah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia.
Pertama; Wujud madrasah diniyah tetap survive terkait dengan sejarah tumbuh berkembangnya madrasah di Indonesia secara bertahap melalui tiga fase, yaitu: (1) Fase pertama, sejak mulai tumbuhnya  pendidikan  Islam  pada  awal  masuknya  Islam  ke  Indonesia  sampai  munculnya zaman  pembaharuan  di  Indonesia;  (2)  Fase  Kedua,  sejak  masuknya  ide-ide  pembaharuan pendidikan  Islam  di  Indonesia;  dan  Fase  Ketiga,  sejak  diundangkannya  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  atau  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  dan  dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Ahid 2009). Secara rinci adalah;
Fase Pertama adalah fase awal munculnya pendidikan informal yang di pentingkan pada tahap awal  yaitu  pengenalan  nilai-nilai  Islami,  selanjutnya  baru  muncul  lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid-masjid dan pesantren-pesantren. Ciri
yang  paling  menonjol  pada  fase  ini  adalah:  a)  materi  pelajaran  terkonsentrasi  kepada pengembangan  dan  pendalaman  ilmu-ilmu  agama  seperti tauhid (ilmu  yang  mempelajari keesaan Tuhan), fiqh (tata cara peribadatan), tasawuf (ilmu yang memfokuskan pada pelajaran bathin), akhlak (tata  krama),  tafsir  (mepelajari  pemaknaan  atas  ayat-ayat  suci), hadits (pelajaran tentang perbuatan dan pesan-pesan dari  Rasulullah) dan lain-lain yang  sejenis itu pelajaran terkonsentrasi pada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa arab; b) metode sorogan (mengaji dengan duduk bersila membentuk sebuah lingkaran), wetonan (mengaji pada hari-hari tertentu) dan mudzakarah (pertukaran pikiran tentang suatu masalah / berdiskusi); dan c)  sistem  non  klasikal  yakni  dengan  sistem halaqah (suatu  kegiatan  belajar  mengajar  yang dilakukan  oleh  seorang  ustadz  atau  kyai  dengan  cara  duduk  di  hadapan  santrinya  sambil membacakan materi  kitab). Output -nya akan menjadi ulama’, kyai, ustadz, guru agama, dan juga  menduduki  jabatan-jabatan  penting  keagamaan  dari  tingkat  yang  paling  tinggi  seperti mufti (pemberi  fatwa)  sampai  tingkat  pengurusan  soal-soal  yang  berkenaan  dengan fardhu kifayah (kewajiban  bersama)  ketika  seorang  meninggal  dunia,  di  masyarakat  Jawa  dikenal peristilahan modin .
Fase Kedua adalah ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad  ke  19  M  telah  muncul  ide-ide  pembaharuan  pemikiran  Islam  ke  seluruh  dunia  Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabiyah dan juga Indonesia. Khusus untuk  gerakan  pembaharuan  Islam  ada  beberapa  nama  tokoh  yang  terkenal  diantaranya: Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh di Mesir, Sultan Mahmud 2 di Turki, Said Akhmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. dan Inti  dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya mengadopsi pemikiran pendidikan modern yang berkembang di dunia timur tengah dikembangkan  di  Indonesia,  berupa  madrasah  (Ahid  2009).  Sejalan  yang  dijelaskan  Ahid, bahwa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dalam bentuk madrasah, dilatar belakangi oleh  dua  faktor  penting.  a)  faktor  intern,  yakni  kondisi  masyarakat  muslim  Indonesia  yang terjajah  dan  terbelakang  dalam  dunia  pendidikan  mendorong  semangat  beberapa  orang pemuka-  pemuka  masyarakat  Indonesia  untuk  memulai  gerakan  pembaharuan  pendidikan tersebut. b) faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu  agama  ke  Timur  Tengah,  dan  setelah  mereka  kembali  ke  Indonesia  mereka  memulai gerakan- gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan (Maksum 1999).
Selanjutnya  dijelaskan  Ahid  fase  kedua  adalah  ketika  masuknya  ide-ide  pembaharuan pemikiran  Islam  ke  Indonesia.  Sejak  abad  ke  19  M  telah  muncul  ide-ide  pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabiyah dan juga Indonesia. Khusus untuk gerakan pembaharuan Islam ada beberapa nama tokoh yang terkenal diantaranya: Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh di Mesir, Sultan Mahmud 2 di Turki, Said Akhmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. dan Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya mengadopsi pemikiran pendidikan modern yang berkembang di dunia timur tengah dikembangkan di Indonesia, berupa madrasah.
Pembaharuan  pendidikan  Islam  di Indonesia  dalam  bentuk  madrasah,  dilatar  belakangi  oleh dua  faktor  penting  yaitu:  a) faktor intern,  yakni  kondisi  masyarakat  muslim  Indonesia  yang terjajah  dan  terbelakang  dalam  dunia  pendidikan  mendorong  semangat  beberapa  orang pemuka-  pemuka  masyarakat  Indonesia  untuk  memulai  gerakan  pembaharuan  pendidikan tersebut, b) faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu  agama  ke  Timur  Tengah,  dan  setelah  mereka  kembali  ke  Indonesia  mereka  memulai gerakan- gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan (Maksum 1999).
Gerakan  pembaharuan  yang  pendidikan  tersebut  mengiringi  kehadiran  lembaga-lembaga pendidikan  Barat  dalam  bentuk  sekolah  sekuler  yang  dikembangkan  oleh  penjajah  di  akhir abad  19.  Sebagaimana  pernyataan  Steenbrink,  pada  masa  penjajahan  Belanda,  pendidikan kemudian dibagi ke dalam dua kutub yang berbeda, yaitu; pendidikan kolonial dan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional. Pendidikan kolonial ini sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial ini khususnya berpusat pada pengetahuan  dan  keterampilan  duniawi  yaitu  pengetahuan  umum.  Sedangkan  lembaga pendidikan  Islam  lebih  ditekankan  pada  pengetahuan  dan  keterampilan  berguna  bagi penghayatan agama (Steenbrink 1984). Dari upaya kolonial Belanda inilah, kemudian beredar pemahaman  di  kalangan  masyarakat  tentang  adanya  dualisme  pendidikan,  yaitu  lembaga pendidikan yang disebut sekolah umum dan lembaga pendidikan yang disebut madrasah atau perguruan  agama,  termasuk  di  dalam  kelompok  perguruan  agama  adalah  pondok  pesantren (Nasir 2005).
Dikatakan  Nasir  berikutnya  bahwa  usaha  memadukan  kedua  sistem  warisan  budaya  bangsa yang  bersifat  dualistis  tersebut  menjadi  satu  sistem  pendidikan  yang  bersifat  nasional  terus disosialisasikan  dengan  jalan:  mensosialisasikan  sekolah-sekolah  modern  warisan  Belanda dengan  berusaha  memasukkan  materi  agama,  demikian  juga  berusaha  memberikan  bantuan dan  tuntunan  kepada  pesantren  dan  madrasah  agar  meningkatkan  mutu  pendidikannya  dan peranannya sebagai alat dan sumber pendidikan kecerdasan bangsa. Oleh sebab itu madrasah harus  diselenggarakan  secara  modern  setaraf  dengan  sekolah-  sekolah  umum.  Upaya  untuk menyatukan kedua sistem pendidikan dan menghilangkan dualisme sistem pendidikan tersebut, bukanlah merupakan hal yang mudah, usaha integrasi tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang serta hambatan dan tantangan terutama dari  kelompok sekuler dan anti agama serta umat  Islam  sendiri  yang  cenderung  bersikap  tradisional.  Namun  setelah  disadari  akan pentingnya  kedudukan  dan fungsi  agama  sebagai  pembangunan  dan  pembinaan  kepribadian bangsa, maka diaturlah penyelengggaraan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional.
Fase  Ketiga,  adalah  fase  masuknya  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  dimana madrasah  menjadi  bagian  pendidikan  pendidikan  nasional,  sehingga  pemerintah  ikut memperhatikan tumbuh kembangnya madrasah di Indonesia. Sehingga keberadaan madrasah semakin  jelas  dan  mendapatkan  statusnya  sampai  sekarang  ini,  diawali  dengan  momentum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu; Menteri Agama, Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  pada  tanggal  24  maret  1975  yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah adalah sama dan sejajar dengan sekolah formal lain. Dengan demikian siswa lulusan madrasah dapat memasuki  jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau bisa pindah ke sekolah umum dan begitu juga sebaliknya (Nasir 2005).
Dari segi jenisnya, madrasah dibagi menjadi tiga, yaitu; Madrasah Diniyah, Madrasah SKB 3 Menteri, dan Madrasah Pesantren (Nasir 2005). Madrasah Diniyah merupakan sekolah berbasis keagamaan  (dalam  hal  ini  Islam)  dengan  keunikan  karakterisktik  dan  kurikulum  tersendiri. Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini terbagi kepada tiga jenjang pendidikan: Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar selama 4 tahun, Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswi Sekolah  Lanjutan  Pertama  selama  3  tahun,  dan  Madrasah  Diniyah  ‘Ulya  untuk  siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas selama 3 tahun.

## Bangkalan Kota Dzikir Dan Sholawat
Sisi lain dari dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Bangkalan  sebagai  Kota  Dzikir  dan  Sholawat.  Penetapan  ini secara  tidak  langsung  membawa  atmosfir  baru  tentang  pengakuan  secara  hukum  bahwa Bangkalan adalah sebuah kabupaten dengan masyarakat mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi dalam setiap lini kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bangkalan memiliki tradisi yang unik di antaranya dipengaruhi oleh Agama Islam (Shomad 2017). Hal ini diperkuat dengan penjelasan informan pimpinan madrasah diniyah:
“Kondisi  ini  bukanlah  jargon  semata  melainkan  lebih  pada  penormaan  atas  kondisi nyata  keseharian  masyarakat  Bangkalan.  Menjamurnya  pondok  pesantren  dan madrasah baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren adalah potret keberadaan dunia  pendidikan  di  Kabupaten  Bangkalan.  Kebijakan  pemerintah  daerah  yang telah tertuang dalam peraturan daerah tersebut tentulah harus dimaknai sebagai peluang besar untuk  pengembangan  dunia  pendidikan  agama  di  daerah.  Sebuah  pendidikan  yang terintegrasi  langsung  dengan  sistem  pemerintahan  daerah  dengan  penerapan otonominya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pendidikan  Agama  meliputi  pendidikan  formal  mulai  dari  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI), Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah  (MA)  dan  yang  terakhir  adalah Pendidikan  Pesantren.  Data  yang  diperoleh  dari  sumber  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  menunjukkan  bahwa  pada  Tahun  2021  Kabupaten  Bangkalan  memiliki  183 satuan  pendidikan  masyarakat,  dan  136  diantaranya  adalah  pondok  pesantren  yang  terdaftar dan aktif. Sebaran per kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bangkalan
No Nama lembaga LKP PKBM SKB PONPES TOTAL N S JML  N S JML N S JML S JML TOTAL 0 20 20 0 27 27 0 0 0 136 136 183 1. Kec. Kamal 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 2 7 2. Kec. Labang 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 4
3. Kec. Kwanyar 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 6
4. Kec. Modung 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 7 5. Kec. Blega 0 0 0 0 2 2 0 0 0 19 19 21 6. Kec. Konang 0 3 3 0 1 1 0 0 0 16 16 20 7. Kec. Galis 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 8. Kec. Tanah merah 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 8 9 9. Kec. Tragah 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 4 10.  Kec. Socah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
11.  Kec. Bangkalan
0 9 9
0 2 2 0 0 0 22 22 33 12.  Kec. Burneh 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 11 13 13.  Kec. Arosbaya 0 1 1
0 1 1 0 0 0 4 4 6 14.  Kec. Geger 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 5 15.  Kec. Kokop 0 0 0
0 2 2 0 0 0 11 11 13 16. Kec. Tanjung Bumi 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5 7 17.  Kec. Sepulu 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 9 10 18.  Kec. Klampis 0 2 2 0 1 1 0 0 0 8 8 11 Sumber: kemdikbud.go.id, (n.d.)
Jumlah santri yang terdata berjumlah 13.132 siswa, dengan perbandingan 6.872 siswa laki-laki dan  6.260  siswa  perempuan.  Beberapa  diantaranya  sedang  menempuh  pendidikan  madrasah diniyah di pesantren tersebut sedang sebagian lagi tidak dan hanya mengaji sorogan di dalam lingkungan  pondok.  Dijelaskan  oleh  salah  satu  pejabat  yang  menangani  Madrasah  di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan bahwa:
“Diluar hal tersebut masih terdapat Madrasah Diniyah yang tetap  ada dan survive di Kabupaten  Bangkalan.  Namun  realita  sebenarnya  keberadaan  lembaga-lembaga  ini jauh melebihi yang terdaftar karena adanya beberapa faktor penghambat yang membuat beberapa lembaga tersebut lebih bersifat tradisional”.
Untuk  madrasah  diniyah  sendiri,  data  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bangkalan  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Jumlah Lembaga dan Siswa Madrasah Diniyah di Kab. Bangkalan tahun 2021
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat sebaran lembaga pendidikan madrasah diniyah pada tiap-tiap  kecamatan  di  seluruh  Kabupaten  Bangkalan.  Sebaran  tersebut  terlihat  merata  dan menunjukkan  jumlah  yang  sangat  signifikan. Terdapat  total  1.155  untuk  lembaga  Madrasah Diniyah Awaliyah dengan 35.850 siswa, sedangkan untuk Madrasah Diniyah Wustha sejumlah 138 lembaga dengan total siswa 4.014. adapun jumlah guru (ustadz) sebanyak 4.170.
Namun  jumlah  yang  relatif  signifikan  tersebut  tidak  selalu  dapat  diartikan  dapat  berjalan dengan mulus dalam keberlangsungan proses belajar mengajarnya. Beberapa hal  yang perlu menjadi  perhatian  khusus  adalah:  (1)  Urusan  Madrasah  yang  belum  menjadi  wewenang Pemerintah Daerah; (2) Minimnya sarana dan prasarana Pendidikan; (3) Kurikulum pendidikan di madrasah yang belum bisa diseragamkan dan menjadi kurikulum baku dalam pendidikan.
NO KECAMATAN MADRASAH DINIYAH
AWALIYAH MADRASSAH DINIYAH WUSTHA GURU LEMBAGA SISWA LEMBAGA SISWA 1. AROSBAYA 41 1354 12 435 151 2. BANGKALAN 59 1733 11 293 259 3. BLEGA 74 2079 5 150 246 4. BURNEH 71 2226 4 120 208 5. GALIS 94 2786 3 90 295 6. GEGER 73 2151 8 240 256 7. KAMAL 34 1104 2 81 108 8. KLAMPIS 60 1812 8 265 254 9. KOKOP 93 2784 4 120 322 10. KONANG 100 2972 16 450 343 11. KWANYAR 53 1628 15 375 235 12. LABANG 52 1697 8 265 192 13. MODUNG 54 2098 12 270 215 14. SEPULU 48 1618 1 30 149 15. SOCAH 56 1582 2 60 216 16. TANAH MERAH 81 2631 4 170 287 17. TANJUNG BUMI 78 2532 11 240 279 18. TRAGAH 34 1063 12 360 155 TOTAL 1.155 35.850 138 4.014 4.170

## Urusan Madrasah dalam Otonomi Daerah
Pembagian  urusan  pemerintahan  antara  pemerintah  (pusat),  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  sebagaimana  diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 menempatkan urusan keagamaan sebagai wewenang utuh dari pemerintah pusat, dalam artian bahwa urusan keagamaan masih menjadi wewenang pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada kabupaten sebagai daerah otonom. Hal tersebut menjadi pembatasan bagi daerah  untuk  melaksanakan  otonominya  dalam  urusan  keagamaan  termasuk  didalamnya penanganan terhadap Madrasah Diniyah.
Mengutip  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2020 dinyatakan bahwa “Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam”. Ketentuan ini meskipun tidak  secara  langsung  menyebutkan  madrasah  diniyah  namun  menimbulkan  pemahaman kepastian  bahwa  urusan  madrasah  apapun  itu  baik  Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah Tsanawiyah,  Madrasah  Aliyah  maupun  yang  lain  termasuk  Madrasah  Diniyah  adalah wewenang kementerian agama dan bukannya wewenang daerah kabupaten.
Madrasah  diniyah  sebagai  sebuah  lembaga  Pendidikan  selayaknya  lebih  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  akan  tetapi permasalahannya  adalah  madrasah  merupakan  institusi  yang  berada  di  bawah  naungan Kementrian Agama, sementara dalam konteks otonomi ada urusan yang menjadi kewenangan pemerintah  pusat,  yaitu  aspek  agama.  Sehingga  dalam  perjalanannya  madrasah  sering diidentikkan dengan masalah agama, padahal jika dilihat dari sisi lain madrasah tetaplah sebuah lembaga pendidikan.
Dalam kondisi demikian, madrasah diniyah tetap survive karena ada pengaruh dukungan dari pemerintah daerah, seperti dijelaskan informan dari aparat pemerintah bahwa:
“Menyikapi  hal  tersebut  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  penanganan madrasah  diniyah  di  Kabupaten  Bangkalan,  maka  pemerintah  daerah  telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Adanya produk hukum tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dan memberikan kewenangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten  Bangkalan  untuk  dapatnya  memberikan  ‘sentuhan’  atas  keberadaan madrasah diniyah di daerah”.
Beberapa  kebijakan  daerah  selanjutnya  mulai  dibuat  sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan Daerah  dimaksud.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  bukan  hanya  menyangkut  regulasi  semata akan tetapi juga penganggaran dalam APBD Kabupaten Bangkalan baik bantuan untuk sarana dan prasarana maupun sedikit tunjangan untuk kesejahteraan para pengajar. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji  merupakan  wujud  tindaklanjut  tersebut  yang  mencerminkan  kepedulian  pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tonggak pelaksanaan program tahunan berupa pemberian insentif kepada para guru madrasah diniyah dan guru ngaji yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati. Kebijakan Bupati ini merupakan faktor yang berpengaruh pada madrasah diniyah yang tetap survive hingga penelitian ini dilakukan.
Faktor kerja keras  Kepala Sekolah, kyai, guru madrasah diniyah yang berasal dari  desa atau kecamatan  Kabupaten  Bangkalan,  dengan  semangat  budaya  lokal  tetap  mengajar  siswa  dari desa  sama.  Madrasah  diniyah  tetap  diperlukan  dan  didatangi  siswa  untuk  belajar,  maka madrasah diniyah terus survive .  Madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berada di wilayah kabupaten, dengan para guru (ustadz) dan siswa yang merupakan warga dan masyarakat  lokal  merupakan  media  yang  tepat  bagi  daerah  untuk  menanamkan  nilai-nilai kearifan lokal yang menunjukan norma-norma religius dari masyarakatnya. Penanaman nilai- nilai kearifan lokal tersebut lebih dibutuhkan untuk menjaga aspek budaya berupa pelajaran- pelajaran  tata  krama  dan  pengakomodiran  adat  istiadat  yang  selama  ini  sudah  secara  turun temurun  mensyaratkan  perilaku-perilaku  yang  mengadopsi  pelajaran-pelajaran  agama  ke dalam  budaya  masyarakat.  Untuk  itu  sentuhan  dari  Pemerintah  Kabupaten  dalam  hal  ini Kabupaten  Bangkalan  justru  yang  seharusnya  lebih  dominan  daripada  urusan  ini  diberikan secara  atributif  oleh  Undang-undang  sebagai  sebuah  urusan  yang  menjadi  wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, Madrasah Diniyah penting dilihat sebagai  sebuah urusan pendidikan, dan bukannya urusan keagamaan agar urusan ‘kemadrasahdiniyahan’ ini menjadi wewenang tiap-tiap daerah yang bersangkutan. Dengan penyerahan urusan semacam ini, maka keberadaan  madrasah  diniyah  dengan  para  guru  (ustadz)  dan  siswa  yang  merupakan  bagian dari masyarakat setempat akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih menunjukkan karakteristik  kearifan  lokal  dari  pemerintah  otonom  dalam  keberagaman  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Wewenang untuk melaksanakan urusan pada madrasah diniyah sebagaimana telah disebutkan pada paragaraf-paragraf sebelumnya ini  berimplikasi  pada sulitnya pemerintah daerah untuk merencanakan  dan  melaksanakan  program  pemerintah  daerah  pada  lembaga  ini.  Sedangkan keberadaan  beberapa  madrasah  diniyah  di  Kabupaten  Bangkalan  sangat  tergantung  dari seberapa  bagus  dan  layak  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia.  Sarana  dan  prasarana  yang tentunya secara tidak langsung tetap mengandalkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah gedung yang layak untuk dijadikan tempat proses  belajar  mengajar.  Gedung-gedung  tersebut  secara  umum  selain  dapat  menampung secara optimal seluruh siswa sebagai peserta didik juga pentingnya memberikan suasana yang nyaman dalam proses belajar mengajar.
Keberadaannya  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  yang  secara  khusus  memberikan  bekal pendidikan agama sudah menjadi hal yang secara umum “diwajibkan” oleh orang tua untuk ditempuh  oleh  anak-anaknya  dalam  mengawali  perjalanan  pendidikan  mereka.  Namun keberadaan lembaga-lembaga pendidikan madrasah yang harus “hidup” berdampingan bahkan terkadang  berbagi  kelas  secara  bergantian  bersama  sekolah  formal  sebut  saja  salah  satunya Sekolah  Dasar  Negeri  dengan  segala  fasilitas  dan  ketertataan  struktur  pengajar  maupun kurikulumnya, tak jarang membuat sekolah madrasah diniyah hanya menjadi pembanding yang sama sekali tidak sepadan.
Realita  yang  terlihat  dalam  keseharian  pelaksanaan  proses  belajar  mengajar,  bahwa  masih begitu banyak madrasah diniyah yang memanfaatkan gedung-gedung yang dibangun dengan peruntukan  bukan  sebagai  kelas  madrasah.  Beberapa  madrasah  bahkan  memanfaatkan pinjaman  atas  gedung  Sekolah  Dasar  Negeri  di  daerah  yang  sama.  Hal  ini  menyebabkan keberadaan sekolah madrasah diniyah menjadi sekolah kedua yang melakukan proses belajar mengajar  diluar  waktu  proses  belajar  mengajar  Sekolah  Dasar  Negeri.  Namun,  pelaksanaan
jam belajar ini juga terpaksa dilakukan mengingat bahwa siswa madrasah diniyah adalah siswa dari sekolah dasar tersebut. Sehingga madrasah diniyah juga dikenal sebagai sekolah sore.
Pembagian  penggunaan  pada  gedung  yang  sama  menyebabkan  madrasah  diniyah  harus mengalah baik dari segi fasilitas yang disediakan maupun dari waktu yang tersisa. Hal tersebut jelas mengurangi  efektifitas dari  proses belajar mengajar di  madrasah tersebut, sekolah sore hanya memiliki waktu antara pukul 14:00 sampai 16:00 WIB dan terpotong waktu istirahat dan sholat Asar. Ketersedian waktu sesingkat itu merupakan pembatasan tersendiri bagi efektifitas proses belajar mengajar.
Dari  sisi  kurikulum  pada  Madrasah  Dinniyah  belum  mencerminkan  keseragaman  antara madrasah  satu  dengan  yang  lain.  Kurikulum  lebih  ditekankan  pada  pemahaman  dasar  pada pelajaran-pelajaran fiqh dengan  harapan  bahwa  para  siswa  dapat  lebih  memahami  dan mengamalkan cara beribadah yang lebih baik. Kurikulum sebagian besar diambil dari  kitab- kitab fiqh dasar,  pelajaran-pelajaran  sejarah  dari  ilmu tarikh dan  juga  hafalan-hafalan  surat pendek dari kitab suci Al-Qur’an. Mata pelajaran tersebut di beberapa tempat diberikan dengan menggunakan  buku-buku  pelajaran  dalam  bentuk  fotokopian  mengingat  sulitnya  untuk memperoleh kitab-kitab yang diajarkan.
Dijelaskan informan pimpinan madrasah diniyah bahwa:
“Keterbatasan sarana-prasarana juga terlihat pada minimnya kualitas tenaga pengajar (guru/ustadz). Tenaga pengajar pada madrasah diniyah lebih menekankan pada unsur bakti daripada menjadi pengajar secara profesional. Hal tersebut mayoritas disebabkan oleh  kurangnya  kesejahteraan  yang  bisa  didapat  oleh  para  ustadz  pengajar.  Ustadz- ustadz  pengajar  sering  kali  memanfaatkan  paraalumni  yang  dinilai  memiliki kompetensi  lebih  dari  alumni  yang  lain  dan  tidak  jarang  para  ustadz  juga  memiliki pekerjaan  lain  bahkan  beberapa  diantaranya  masih  mengenyam  pendidikan  pada madrasah diniyah itu sendiri tapi dengan tingkatan yang lebih tinggi contohnya seorang ustadz pada tingkat awaliyah juga tercatat sebagai siswa pada madrasah wustha”.
Selain  faktor  urusan  dan  wewenang  yang  mebatasi  pemerintah  dalam  memberikan  bantuan bagi  keberlangsungan  proses  belajar  mengajar  pada  Madrasah  Diniyah,  beberapa  faktor internal  dari  Madrasah  Diniyah  itu  sendiri  juga  merupakan  hambatan  dalam  penyaluran bantuan.  Hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan  ustadz  pada  Madrasah  Diniyah  di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan diperoleh fakta bahwa:
“Beberapa Madrasah Diniyah sulit  mendapatkan bantuan dari  pemerintah baik pusat maupun  daerah  karena  sulitnya  pemenuhan  persyaratan  adminitrasi  yang  merupakan hal  utama  dalam  penyaluran  bantuan.  Salah  satu  syarat  adminitrasi  tersebut  adalah bahwa Madrasah Diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan harus berbentuk badan hukum, beberapa persyaratan untuk menjadi badan hukum adalah adanya akta notaris dan terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.”
Kesulitan beberapa pengurus madrasah diniyah adalah pada ketidakterbiasanya mereka dengan hal-hal yang bersifat administratif pada birokrasi. Adanya tuntutan simpanan dana awal sebagai persyaratan juga menyulitkan lembaga ini. Sebagian besar lembaga Madrasah Diniyah tidak memiliki dana simpanan utuh karena dana pada lembaga ini tidak pernah lebih untuk dijadikan simpanan  sebagai  uang  kas  lembaga.  Dana  yang  ada  serba  terbatas  dan  hanya  cukup  untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dari hari ke hari.
Segala  keterbatasan  itu  merupakan  kendala  yang  sudah  pasti  menjadi  nilai  lemah  dari efektivitas proses belajar mengajar pada madrasah diniyah. Namun sejauh ini meski  dengan segala keterbatasan beberapa Madrasah Diniyah masih tetap survive bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan setiap tahun selalu ada siswa baru yang mendaftar. Kondisi ini  menunjukkan  betapa  butuhnya  orang  tua  pada  masyarakat  Bangkalan  tentang  pelajaran- pelajaran  agama  yang  bisa  diperoleh  dari  keberadaan  Madrasah  Diniyah.  Oleh  karena  itu keberadaan  Madrasah  Diniyah  penting  untuk  mendapatkan  sentuhan  lebih  dari  pemerintah dalam program pensejahteraan masyarakat melalui dunia pendidikan. Kehadiran negara dalam proses keberlangsungan belajar mengajar pada Madrasah Diniyah teramat diperlukan sehingga pembiayaan  pembelajaran  tidah  memberatkan  sektor  swasta  apalagi  hanya  mengandalkan iuran bulanan dari para siswa serta wali murid.
Partisipasi  pemerintah  daerah  terhadap  madrasah  seharusnya  sama  dengan  partisipasi pemerintah daerah yang diberikan pada sekolah. Sebab madrasah merupakan sekolah umum yang bercirikan Agama Islam, hal tersebut berimplikasi pada persamaan hak yang seharusnya didapatkan  oleh  madrasah  dan  sekolah.  Termasuk  di  dalamnya  perlakuan  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah  daerah,  sehingga  ketika  pemerintah  turut  serta  dalam pengembangan  sekolah  baik  pengembangan  dengan  mengalokasikan  dana  APBD  untuk sekolah  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  daerah  juga  mengalokasikan  dana  pendidikan untuk madrasah (Fahroni 2020). Pemerintah yang perlu hadir dalam proses ini tentulah lebih ditekankan  pada  Pemerintah  Daerah  setempat  mengingat  keberadaan  lokasi  maupun  para pengajar serta siswa dari Madrasah Diniyah adalah masyarakat dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

## Simpulan
Keberadaan  madrasah  diniyah survive di  Kabupaten  Bangkalan  menyebar  secara  merata  di tiap-tiap kecamatan mulai dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Madrasah diniyah bagi masyarakat  Bangkalan  sama  dengan  madrasah  di  Indonesia  yang  sejarah  tumbuh berkembangnya  bertahap  dan  Bangkalan  adalah  kota  salawat  dan  dzikir.  Madrasah  diniyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang sudah ada bahkan sejak sebelum masuknya sekolah- sekolah  umum  ke  beberapa  desa  terpencil.  Keberadaan  sebuah  madrasah  diniyah  dengan karakteristik tersendiri dalam proses belajar-mengajarnya telah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat. Sebuah budaya dalam kehidupan keseharian ini merupkan tempat keilmuan untuk mengajarkan  nilai-nilai  luhur  budaya  masyarakat.  Namun  keberlangsungan  proses  belajar- mengajar pada lembaga pendidikan ini mulai tergerus oleh perkembangan medernisasi jaman yang  menuntut  lembaga  ini  juga  bertransformasi  menjadi  sebuah  lembaga  pendidikan  yang lebih modern dengan kelengkapan administrasi dan kepastian hukum.
Pengaruh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bangkalan  dan  dukungan  masyarakatnya  kuat sehingga  madrasah  diniyah  terus  dapat survive .  Kondisi  ini  menuntut  perhatian  lebih  dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  (provinsi  dan/atau  kabupaten/kota).  Ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan urusan keagamaan bukanlah merupakan urusan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah, bukan saja menjadi faktor penghambat untuk kemajuan lembaga ini, namun juga menjadi  penentu  utama kurangnya perhatian pemerintah baik  pusat  maupun daerah atas lembaga yang sedang  dan terus  berusaha survive atau “tetap hidup”  melewati  modernisasi  sistem  yang  menuntut  ketertataan  administrasi  dan  kepastian hukum.
Beberapa kebijakan sudah berusaha diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai dari peletakan  landasan  awal  berupa  pengundangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangkalan Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  sebagai  payung hukum  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  beberapa  langkah  besar  lainnya.  Namun seberapa  kuat  niat  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  madrasah diniyah  akan  selalu  terbentuk  dengan  pembatasan  wewenang  yang  telah  ditetapkan  dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Untuk  itu  lebih  tepat  apabila  menempatkan  Madrasah  Diniyah  sebagai  sebuah  urusan pendidikan  dan  tidak  semata  urusan  agama  saja,  sehingga  wewenang  untuk  mengurus madrasah  diniyah  bisa  lebih  dominan  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Hal  ini dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendala agar tercipta penanganan yang lebih serius baik dari segi pengawasan maupun dari segi pendanaan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka  keberadaan  Madrasah  Diniyah  dengan  para  guru  (ustadz)  dan  siswa  yang  merupakan bagian  dari  masyarakat  setempat  akan  menjadi  sebuah  lembaga  pendidikan  yang  lebih menunjukkan  karakteristik  budaya  masyarakat  dan  kearifan  lokal  dari  pemerintah  otonom dalam keberagaman NKRI.

## Daftar Pustaka
A‘la A, Zamzami M, Udin NHW, & Aniq AF (2018) Islamism in Madura: From Religious Symbolism  to  Authoritarianism. Journal  of  Indonesian  Islam, 12  (2):  159-194. http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.159-194.
Ahid N (2009) Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia . Kediri: STAIN Kediri Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007) Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka .
Fahroni A (2020) Madrasah Di Era Otonomi Daerah. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman , 6 (1): 83-103. https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i1.83.
Habibi, Suryadarma GP, & Wilujeng I (2021) Madurese Fishing Community Cultural Perception of Coastal Litter . The Qualitative Report , 26 (1): 125-139. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4539.
Hamdi  AH  (2013)  Radicalizing  Indonesian  Moderate  Islam  from  Within:  The  NU-FPI Relationship  in  Bangkalan,  Madura. Journal  of  Indonesian  Islam ,  7  (1):  71-95. http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.71-95.
Kemdikbud (n.d.) Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Per Kabupaten/Kota: Kabupaten Bangkalan. Dari https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php?kode=052900&level=2, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 21:00 WIB. uswandi I (2019) Produktivitas Kyai Dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah . Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar. 3 (2): 126-135. https://doi.org/10.36379/autentik.v3i2.43.
Maksum (1999) Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya . Jakarta: Logos.
Munawir S (2002) Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat . Yogyakarta: Liberty.
Nasir R (2005) Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peraturan Menteri Agama (2020) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter . Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangkalan  (2019)  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pendidikan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Bangkalan:  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bangkalan.
Peraturan  Bupati  (2020)  Nomor  31  tentang Pedoman  Pemberian  Insentif  Guru  Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji. Bangkalan: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
Saputro ME (2011) Muslim Localizing Democracy: a Non-Pesantren Village in Madura as a Preliminary Study. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies . 1 (2): 297-316.
Saputro SD (2018) Studi Perbandingan Pendidikan Umum dan Agama di Kabupaten Bangkalan . Jurnal Pamator , 11 (1): 32-41. https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4438.
Shomad  A  (2017) Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia. Surabaya: Kencana.
Steenbrink  KA  (1984) Pesantren,  Madrasah  dan  Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam  kurun waktu Modern . Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan Nasional . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
Yunariono  B  dan  Andriati  R  (2020)  The  Construction  of  Chinese  Muslim  Identities  in Surabaya. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 28. No 1. P 65-86. DOI: 10.21580/ws.28.1.6264.