## FAKTOR INTERNAL ORGANISASI DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGELOLAAN WISATA MANGROVE DI MADURA
Naqibati Rif’atul Khomsah 1
Faculty of Economy and Business, University of Trunojoyo Madura naqibati.kh@gmail.com
Anita Carolina 2
Faculty of Economy and Business, University of Trunojoyo Madura anita.carolina@trunojoyo.ac.id
Rian Abrori 3
Faculty of Economy and Business, University of Trunojoyo Madura rian.abrory@trunojoyo.ac.id
Abstract—This  study  aims  to  identify  many  factors  that  can  influence  fraud  prevention  in management  of  mangrove  ecotourism  in  Madura.  The  population  in  this  study  was  all management  of  mangrove  ecotourism  in  Madura.  This  research  uses  quantitative  methods with  several  independent  variables,  namely  integrity,  organizational  culture,  accountability and  internal  control  systems,  while  the  dependent  variable  is  fraud  prevention.  This  study uses  primary  data  by  distributing  questionnaires  to  pokdarwis’s  members  and  managed  to obtain  161  respondents.  Multiple  linear  regression  analysis  is  used  for  data  analysis  The result indicates that organizational culture and internal control systems have a positive effect on  fraud  prevention. It  is  caused  by  the  implementation  of  transparency  through  using information  boards  in  tourism  management  has  not  been  maximized.  Different  results  are obtained  in  which  integrity  and  accountability  have  no  effect  on  fraud  prevention. Pokdarwis’s members are always monitoring and formation of an organizational culture that is aware of fraud prevention actions are the reasons for its influence.
Keywords:  Integrity;  Organizational  Culture;  Accountability;  Internal  Control  System; Fraud Prevention.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Fraud masih menjadi problematika global yang bertujuan untuk membohongi kelompok lain  (ACFE,  2020).  Kasus  yang  meluas  membuat fraud menjadi  sebuah business  crime (Skousen  et  al.,  2011).  Laporan  ACFE  (2020)  menunjukkan  menjelaskan  bahwa  organisasi mengalami  kerugian  sejumlah  5%  dari  bruto  karena  terjadinya fraud .  Total  kerugian  yang timbul  karena fraud di Indonesia  mencapai  Rp  873.430  miliar  yang  didominasi  oleh corruption (ACFE  Indonesia,  2019).  Kasus fraud tidak  hanya  merugikan  sektor  perbankan dan  pemerintah,  tetapi  juga  berdampak  pada  sektor  pariwisata  dengan  presentase  1,3% (ACFE  Indonesia,  2019).  Kasus fraud di  sektor  pariwisata,  khususnya  ekowisata  mangrove terjadi tahun 2015 di Subang, Jawa Barat yang menjerat Mohamad Jueni sebagai pelaku kasus korupsi  rehabilitasi  hutan  mangrove  yang  merugikan  negara  sebesar  Rp  750  juta  (Hafid, 2015).

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Pendapatan  devisa  pada  tahun  2015  di  sektor  pariwisata  mencapai  Rp  12,23  miliar sehingga hal ini menjadi sektor ekonomi paling penting di Indonesia (Kemenparekraf, 2018). Perkembangan pariwisata di Indonesia membuat Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki  kearifan  dan  keunikan  pariwisata  salah  satunya  yaitu  Madura.  Banyak  pariwisata yang  berkembang  di  Madura,  antara  lain  ekowisata  mangrove  yang  berfungsi  sebagai peredam  gelombang  laut  dari  abrasi  dan  erosi,  juga  sarana  edukasi  untuk  memperkenalkan keindahan  dan  budaya  masyarakat  setempat  yang  nantinya  akan  mempengaruhi perkembangan perekonomian desa (Sutiarso, 2018). Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian  khusus  terkait  pentingnya  restorasi  mangrove  untuk  menghasilkan  karbon  kredit (Jelita,  2021).  Sehubungan  dengan  pentingnya  ekowisata  mangrove,  maka  diperlukan pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan  atau sustainable  tourism (Noor  &  Pratiwi, 2016) . Keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekowisata  mangrove  berkelanjutan tercermin dengan didirikannya kelompok sadar wisata (pokdarwis) (Rianti et al., 2018).
Selama  pandemi,  ekowisata  mangrove  juga  mengalami  penurunan  pengunjung.  Hal  ini mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan  yang  diterima,  sehingga  membuat  pengelola kesulitan  dalam  memperbaiki  dan  mengembangkan  wisatanya.  Namun,  bantuan  langsung tunai dan dana hibah sebagai suntikan dana dalam mengelola pariwisata malah dimanfaatkan oleh segelintir oknum. Kasus pungli (pungutan liar) terjadi di Pantai Lombang, Sumenep yang dilakukan  oleh  anggota  pokdarwis.  Namun  pihak  pengelola  inti  tidak  bisa  berbuat  banyak, sehingga  upaya  yang  dilakukan  agar  tidak  terjadi  pungli  yaitu  dengan  membangun  pagar setinggi  3  meter  dan  membuat  satu  jalur  pintu  masuk  (Rosy,  2018).  Fenomena  kecurangan ( fraud )  masih  menjadi  topik  hangat  yang  diperbincangkan  khalayak  dunia.  Association  of Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  mengartikan fraud sebagai  penyalahgunaan  wewenang yang  dimanfaatkan  oleh  seseorang  untuk  memperkaya  diri  sendiri  secara  sengaja  berupa penyalahgunaan aset serta sumber daya (ACFE Indonesia, 2020).
Pentingnya  pariwisata  bagi  perekonomian  Indonesia  bertolak  belakang  dengan banyaknya  kasus fraud di  Indonesia,  khususnya  ekowisata  mangrove.  Hal  yang  memotivasi untuk melakukan fraud menurut fraud triangle theory antara lain, tekanan ( pressure ), peluang ( opportunity )  dan  rasionalisasi  ( rationalization )  (Cressey,  1953). Fraud adalah  suatu permasalahan  yang  kompleks  dan  sulit  untuk  dihilangkan  seutuhnya  (Skousen  et  al.,  2011). Sehingga penting untuk melaksanakan tindakan pencegahan (ACFE, 2020) . Pencegahan fraud memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang motif dan alasan dasar pelaku melakukan fraud , sehingga dapat dilakukan pencegahan yang tepat (Sow et al., 2018). Pencegahan fraud dapat  diupayakan  dengan  cara  meneliti  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya tindakan kecurangan (Skousen et al., 2011).
Integritas  adalah  prinsip  individu  terhadap  norma-norma  etis  yang  dianut  dan diimplementasikan  melalui  perilakunya  (Huberts,  2018;  Schlenker,  2008).  Penting  bagi sebuah  organisasi  untuk  memiliki  integritas  untuk  menunjukan  bahwa  dirinya  adalah  orang yang  bertanggungjawab  dan  berdedikasi  (Covey,  2004;  Said,  2017).  Rasionalisasi (rationalization) merupakan  salah  satu  elemen  dari fraud  triangle  theory yang  dikaitkan dengan  lemahnya  integritas  serta  hubungan  yang  tidak  baik  antar  anggota  dalam  organisasi (Lou  &  Wang,  2011).  Integritas  mewajibkan  individu  untuk  bersikap  andal,  terbuka  dan bertanggungjawab  (Barlaup  et  al.,  2009;  Schlenker,  2008).  Organisasi  yang  gagal  dalam menerapkan budaya kejujuran dapat menyebabkan perilaku curang (Murphy & Dacin, 2011). Integritas  diantara  anggota  organisasi  mencegah  adanya  pemikiran  untuk  merasionalkan tindakan  kecurangan  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya fraud (Said,  2017;  Sow  et  al., 2018).

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Budaya  organisasi  yakni  adat  istiadat,  keyakinan  serta  kebiasaan  yang  diciptakan  dan disetujui  menjadi  sebuah  pedoman  atau  petunjuk  untuk  anggota  organisasi  saat  melakukan aktivitasnya  (Arens  et  al.,  2012;  Robbins  &  Judge,  2013;  Schein,  2012).  Penerapan  budaya etis  dalam  organisasi  dapat  memberikan  contoh  etis  kepada  anggotanya  sehingga  mampu mencegah  terjadinya  kecurangan  (Murphy  &  Dacin,  2011).  Hal  ini  mencegah  pemikiran untuk mewajarkan atau merasionalkan perbuatan curang (Suh et al., 2018).
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan hasil kegiatan secara terbuka (Almquist et al., 2013; O’Dwyer & Unerman, 2007;  Rutkowski  &  Steelman,  2005).  Akuntabilitas  mewajibkan  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan hasil kegiatannya secara transparan sehingga organisasi  tidak  akan  memanipulasi pelayanan  publik  demi  keuntungan  pribadi  mereka (Almquist  et  al.,  2013;  Christensen  &  Skærbæk,  2007).  Apabila  seseorang  mempunyai akuntabilitas yang baik, maka tidak akan termotivasi untuk melakukan kecurangan meskipun terdapat tekanan/dorongan dalam pekerjaannya, yang secara otomatis bisa mencegah individu melakukan kecurangan (Graycar & Sidebottom, 2012).
Sistem  pengendalian  internal  merupakan  cara  organisasi  untuk  menjaga  aset, menyediakan  informasi  yang  tepat  serta  memperbaiki  efektifitas  organisasi  dan  mendorong konsistensi  kebijakan  yang  sudah  ditentukan  (AICPA,  2002;  COSO,  2013;  Romney  & Steinbart, 2018). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat meminimalisir peluang untuk melakukan  kecurangan,  sehingga  mampu  mengurangi  atau  mencegah  seseorang  melakukan kecurangan  yang  bisa  merugikan  orang  lain  (Sow  et  al.,  2018;  Tuanakotta,  2013).  Karena latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini,  yaitu  : apakah  integritas,  budaya  organisasi,  akuntabilitas  dan  sistem  pengendalian  internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud ?
Penelitian  ini  menyatukan  variabel  integritas,  budaya  organisasi,  akuntabilitas,  sistem pengendalian  internal  dan  pencegahan fraud dalam  satu  riset  penelitian  yang  diproksikan dengan fraud  triangle  theory .  Penelitian  sebelumnya  menggunakan  objek-objek  sektor pemerintah  dan  perbankan,  sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  objek  sektor  pariwisata khususnya  ekowisata  mangrove.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  ingin  menguji  kembali  pengaruh integritas,  budaya  organisasi,  akuntabilitas  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  positif  antara  integritas, budaya organisasi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  data  primer  yang  langsung  diperoleh dari responden agar lebih akurat.

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

## 1.3.1 Fraud Triangle Theory
Menurut Cressey (1953) dalam fraud triangle theory terdapat tiga faktor yang memicu tindakan fraud , yang terdiri dari:
1. Tekanan ( Pressure)
Tekanan  ( pressure) mengacu  pada  keinginan  seseorang  untuk  melangsungkan tindakan fraud karena  terdapat  tekanan  atau  dorongan  dari  pihak  eksternal  maupun internal,  yang  timbul  karena  adanya  masalah  keuangan,  pekerjaan,  gaya  hidup  dan sebagainya  (Cressey,  1953).  Skousen  et  al.  (2011)  mengartikan pressure sebagai tekanan  yang  memotivasi  individu  untuk  terlibat  dalam  perilaku  kecurangan  yang
dapat terjadi pada semua anggota organisasi karena berbagai alasan. Menurut Skousen et al., (2011), tekanan penyebab terjadinya fraud antara lain :
a. Financial  stability merupakan  faktor  yang  sering  menjadi  penyebab  individu melakukan kecurangan.
b. Personal  financial  Need  Motivasi merupakan  faktor  individu  melakukan kecurangan  karena  kecanduan  judi,  obat-obatan  terlarang,  dan  tingginya  gaya hidup.
c. Financial target merupakan faktor individu melakukan kecurangan karena merasa pekerjaan  tidak  dihargai,  takut  tidak  naik  pangkat,  serta  merasa  di  remehkan secara ekonomi.
d. External  pressure merupakan  faktor  individu  melakukan  kecurangan  karena keinginan  pasangan  untuk  menjadi  kaya,  keinginan  menggembirakan  keluarga, serta tekanan lain yang tidak disebut di atas.
2. Peluang (Opportunity)
Peluang  dalam  organisasi  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap keputusan  seseorang  melakukan fraud (Rae  &  Subramaniam,  2008).  Kurangnya  atau tidak  efisiennya  sistem  pengendalian  internal  serta  memiliki  pengaruh  dan kemampuan  untuk  memanfaatkan  peluang  merupakan  penyebab  terjadinya kecurangan  (Skousen  et  al.,  2011).  Skousen  et  al.,  (2011)  membagi  peluang  menjadi tiga kondisi, yaitu:
a. Nature  industry .  Salah  satu  faktor  munculnya  risiko  bagi  organisasi  yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan.
b. Ineffective monitoring . Terjadinya fraud yang diakibatkan dari pengawasan yang lemah.
c. Organization structure . Terjadinya fraud yang diakibatkan tidak stabilnya struktur organisasi.
3. Rasionalisasi (Rationalization)
Rasionalisasi  merupakan  pemikiran  yang  membenarkan  tindakan  seseorang sebagai  sikap  yang  benar  dan  dapat  diterima  masyarakat  (Cressey,  1953).  Perlu diketahui  bahwa  pelaku fraud tidak  menganggap  tindakan  mereka  tidak  etis,  akan tetapi  menganggap  tindakan  meraka  sebagai  perilaku  etis  (Lou  &  Wang,  2011). Seseorang  yang  memiliki  pemikiran  rasionalisasi,  bagaimanapun  dapat  mewajarkan atau membenarkan tindakan kecurangan dengan cara dan alasan yang berbeda melalui berbagai pembenaran (Cressey, 1953).

## 1.3.2 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian 1.3.2.1 Integritas terhadap Pencegahan Fraud
Huberts (2018) menjelaskan bahwa integritas adalah nilai-nilai jujur, etika dan moral individu  yang  dapat  diterima  dan  dipraktekkan  oleh  masyarakat.  Individu  yang  berintegritas memiliki  tanggungjawab  dan  dedikasi  tinggi  melalui  tindakannya  (Covey,  2004).  Perilaku dapat  menjadi  indikator  integritas  antar  individu  dalam  organisasi,  oleh  sebab  itu  penting mempunyai integritas di antara para anggota organisasi (Said, 2017).
Fraud  triangle  theory menyebutkan  bahwa  terdapat  tiga  penyebab  dasar  individu melakukan  tindakan fraud yaitu  yang  salah  satunya  adalah  rasionalisasi (rationalization) (Cressey,  1953) . Lou  &  Wang  (2011)  memproksikan  rasionalisasi  dengan  rendahnya integritas dan jalinan yang tidak baik antar anggota dalam organisasi.  Integritas mewajibkan individu  untuk memiliki sikap yang  jujur, terbuka dan bertanggungjawab  (Schlenker, 2008). Membangun  budaya  kejujuran  dalam  organisasi  memiliki  kontribusi  yang  penting  dalam
mencegah  terjadinya fraud (Barlaup  et  al.,  2009).  Organisasi  yang  gagal  dalam  menerapkan budaya  kejujuran  dapat  menyebabkan  perilaku  curang  diantara  anggotanya,  sebaliknya melalui organisasi yang menerapkan budaya kejujuran dapat memberikan contoh perilaku etis kepada anggotanya sehingga mencegah terjadinya kecurangan (Murphy & Dacin, 2011).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  adanya  integritas  diantara  anggota  organisasi  dapat menghilangkan  adanya  pemikiran  untuk  merasionalkan  tindakan  kecurangan  sehingga  dapat mencegah terjadinya fraud pada organisasi (Said, 2017; Sow et al., 2018).  Penelitian oleh Pradana  et  al.  (2018),  Wulandari  &  Nuryanto  (2018)  dan  Feny  et  al.  (2017)  membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara integritas dengan pencegahan fraud. Hasil berbeda oleh Eldayanti  et  al.  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  integritas  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud .  Sehingga  dapat  disimpulkan  hipotesis  pertama  dirumuskan  sebagai berikut.
H 1 : Integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

## 1.3.2.2 Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud
Budaya organisasi menurut Schein (2012) adalah peraturan dasar yang diperluas oleh sekelompok orang yang berfungsi memecahkan masalah, beradaptasi dan berintegritas dengan lingkungan  eksternal  maupun  internal.  Robbins  &  Judge  (2013)  juga  mengartikan  budaya organisasi  sebagai  prosedur  yang  dipercaya  dan  menjadi  ciri  khas  dari  sebuah  organisasi. Sehingga disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sebuat etika, adat atau kebiasaan yang dibentuk  dan  disetujui  guna  menjadi  sebuah  landasan  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang digunakan oleh semua anggota organisasi (Arens et al., 2012).
Fraud  triangle  theory oleh  Cressey  (1953)  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  pemicu timbulnya tindakan kecurangan, salah satunya adalah rationalization (rasionalisasi) . Hal yang menyebabkan  rasionalisasi  dapat  memotivasi  seseorang  untuk  terlibat  dalam  kecurangan yakni  budaya  organiasi  yang  mewajarkan  dan  membenarkan  sebuah  tindakan  kecurangan (Fitri  &  Nadirsyah,  2020).  Dari  adanya  rasionalisasi  tersebut,  maka  dapat  di  garis  bawahi pentingnya  membangun  budaya  organisasi  yang  etis  sehubungan  dengan  pencegahan fraud (Button  &  Brooks,  2009).  Kegagalan  organisasi  dalam  menerapkan  budaya  etis  dapat menyebabkan  perilaku  curang  diantara  anggotanya  (Murphy  &  Dacin,  2011).  Berdasarkan pembahasan  di  atas  kemungkinan  besar  akan  diasumsikan  bahwa  ketika  sebuah  organisasi mempunyai  budaya  organisasi  yang  etis  maka  tidak  akan  muncuk  pemikiran  untuk mewajarkan  atau  merasionalkan  perbuatan  curang  yang  otomatis  dapat  mencegah  terjadinya kecurangan (Suh et al., 2018).
Penelitian terdahulu  oleh  Anandya &  Werastuti  (2020), Suastawan  et  al.  (2017), dan Widiyarta  et  al.  (2017)  mengatakan  bahwa  budaya  organisasi  berkorelasi  positif  terhadap pencegahan fraud .  Hasil  berbeda  oleh  Priyanto  &  Aryati  (2019)  yang  mengatakan  bahwa tidak  adanya  korelasi  atau  pengaruh  antara  budaya  organisasi  dengan  pencegahan fraud. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua dirumuskan di bawah ini. H 2 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

## 1.3.2.3 Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud
Akuntabilitas  merupakan  kepatuhan,  tanggungjawab,  dan  kewajiban  individu  kepada individu lain (Rutkowski & Steelman, 2005). Akuntabilitas merupakan hubungan berdasarkan komitmen  beberapa  individu  untuk  menunjukan,  meninjau  dan  mempertanggungjawabkan kinerjanya  yang  hasilnya  sesuai  dengan  harapan  dan  kesepakatan  (O’Dwyer  &  Unerman, 2007).  Sehingga  akuntabilitas  merupakan  kewajiban  organisasi  atau  individu  untuk
mempertanggungjawabkan  kegiatan  mereka  dan  mengungkapkan  hasilnya  secara  transparan (Almquist et al., 2013).
Cressey  (1953)  melalui  teori fraud  triangle menjelaskan  bahwa  salah  satu  penyebab munculnya fraud yaitu pressure .  Hal  yang  menyebabkan pressure dapat  memotivasi seseorang  untuk  terlibat  dalam  kecurangan  yakni  di  karenakan  kurangnya  akuntabilitas seseorang  (Dayanti  et  al.,  2020).  Akuntabilitas  mengharuskan  sebuah  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan kegiatan mereka, dan mengungkapkan hasilnya secara transparan kepada publik (Almquist et al., 2013). Publik memiliki hak untuk mengetahui fakta yang akan membantu  mereka  untuk memutuskan  mempercayai  organisasi  tersebut  atau  tidak,  hal  ini dianggap  bahwa  organisasi  tidak  akan  memanipulasi pelayanan  publik  demi  keuntungan pribadi mereka (Christensen & Skærbæk, 2007). Akuntabilitas yang baik tidak akan membuat seseorang  termotivasi  untuk  melakukan  kecurangan  meskipun  terdapat  tekanan/dorongan dalam  pekerjaannya  sehingga  mengoptimalkan  pencegahan  kecurangan  (Graycar  & Sidebottom, 2012).
Penelitian  terdahulu  oleh  Sumadi  &  Sariwati  (2021)  dan  Saputra  et  al.  (2019) membuktikan  bahwa  akuntabilitas  berkorelasi  positif  terhadap  pencegahan fraud. Penelitian oleh  Rahmawati  et  al.  (2020)  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara akuntabilitas  dengan  pencegahan fraud. Hasil  berbeda  oleh  Eldayanti  et  al.  (2020)  yang mengatakan  bahwa  akuntabilitas  berkorelasi  negatif  dengan  pencegahan fraud. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut. H 3 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

## 1.3.2.4 Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud
Sistem pengendalian internal diartikan sebagai sebuah sistem yang melibatkan semua anggota organisasi  untuk terlibat  dalam pencapaian tujuan organisasi  (COSO, 2013). Sistem pengendalian  internal  melingkupi  susunan  organisasi,  segala  tindakan  dan  cara  yang  saling selaras  yang  bertujuan  untuk  menyelamatkan  aset  organisasi,  memverifikasi  ketelitian  dan keabsahan,  serta  memaksimalkan  efisiensi  operasi  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang ditetapkan oleh pimpinan (AICPA, 2002). Sehingga, sistem pengendalian internal merupakan cara  untuk  melindungi  aset,  menyediakan  informasi  yang  tepat  serta  membenahi  efisiensi organisasi  dan  mendongkrak  kesesuaian  kebijakan  yang  sudah  ditentukan  (Romney  & Steinbart, 2018).
Cressey (1953) dalam fraud triangle theory mengatakan bahwa peluang (opportunity) adalah  sebab  individu  melakukan fraud. Hal  yang  menyebabkan  peluang  atau  kesempatan untuk  terlibat  dalam  terjadinya  kecurangan  yakni  disebabkan  oleh  kurangnya  atau  tidak efisiennya  sistem  pengendalian  internal  (Skousen  et  al.,  2011).  Peluang  yang  ada  di  dalam organisasi  berdampak  besar  terhadap  keputusan  seseorang  dalam  menjalankan  kecurangan (Rae & Subramaniam, 2008). Sistem pengendalian internal yang kuat menjadikan seseorang tidak  mempunyai  peluang  untuk  melaksanakan  kecurangan,  sehingga  mampu  mencegah terjadinya fraud (Sow et al., 2018; Tuanakotta, 2013).
Penelitian  terdahulu  oleh  Priyanto  &  Aryati  (2019),  Rahmawati  et  al.  (2020)  dan Widiyarta  et  al.  (2017)  membuktkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  mempunyai berkorelasi positif terhadap pencegahan fraud. Hasil berbeda oleh Eldayanti et al. (2020) yang membuktikan  jika  tidak  ada  pengaruh  antara  sistem  pengendalian  internal  dan  pencegahan fraud . Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat dirumuskan di bawah ini. H 4 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  seluruh  pengelola  wisata mangrove di Madura yang berjumlah 242 orang. Sampel penelitian ditentukan melalui metode purposive  sampling ,  sehingga  ditentukan  kriteria  :  (1)  Pengelola  ekowisata  mangrove  di Madura,  dan  (2)  Merupakan  anggota  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis).  Hal  ini  dilakukan karena  mayoritas  pengelola  wisata  mangrove  di  Madura  tergabung  dalam  pokdarwis  dalam rangka  mewujudkan  desa  wisata  yang  optimal.  Penelitian  kuantitatif  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  mengumpulkan  kuesioner  sebagai  data  primer  yang  diisi  oleh responden. Kuesioner menggunakan skala likert dengan tipe data interval dengan rentang skor 1-5 dari sangat tidak setuju hinga sangat setuju.
Kuesioner  disebarkan  kepada  anggota  pokdarwis  mulai  September  2021  hingga November 2021. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 26.  Penelitian ini  menggunakan  4  variabel  independen,  yakni  integritas,  budaya  organisasi,  akuntabilitas, sistem  pengendalian  internal  dan  1  variabel  independen  yakni  pencegahan fraud .  Definisi operasional variabel pada penelitian ini dibahas di bawah ini.

## Pencegahan Fraud
Pencegahan fraud merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh  organisasi  demi  mencapai tujuan  bersama  melalui  penetapan  kebijakan,  sistem  dan  mekanisme  yang  mendukung semua  anggota  (Sow  et  al.,  2018).  Indikator  pengukuran  yang  digunakan  adalah  (1) membangun  budaya  etis  dan  budaya  kejujuran,  (2)  mengevaluasi  proses  dan pengendalian anti- fraud, (3) mengembangkan proses pemantauan yang tepat (Sow et al., 2018).

## Integritas
Integritas  diartikan  sebagai  komitmen  seseorang  terhadap  norma-norma  etis  yang dipercaya  serta  diimplementasikan  melalui  perilakunya  (Schlenker,  2008).  Indikator pengukuran  variabel  ini  antara  lain  (1)  perilaku  berprinsip,  (2)  komitmen  teguh,  (3) keengganan untuk merasionalkan perilaku berprinsip (Schlenker, 2008).

## Budaya Organisasi
Budaya  organisasi  merupakan  prosedur  bersama  yang  dipercaya  dan  dipakai  untuk menjadi  ciri  khas  atau  pembeda  dari  sebuah  organisasi  (Robbins  &  Judge,  2013). Indikator  pengukuran  yang  digunakan,  antara  lain  (1)  model  peran  yang  visible,  (2) komunikasi harapan etis, (3) pelatihan etis, (4) hukum bagi tindakan etis, (5) mekanisme perlindungan etika (Robbins & Judge, 2013).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas
merupakan kewajiban organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan  kegiatan  dan  mengungkapkan  hasilnya  secara  transparan (Almquist et al., 2013). indikator pengukurannya antara lain (1) kejujuran, (2) kepatuhan terhadap  hukum,  (3)  prosedur  dalam  melaksanakan  tugas  sudah  baik,  (4)  pencapaian tujuan, (5) pertanggungjawaban (Almquist et al., 2013).

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  didefinisikan  sebagai  sebuah  metode  atau  sistem  yang berfungsi  untuk  meyakinkan  tentang  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  melibatkan
semua anggota organisasi (COSO, 2013). Indikator pengukuran untuk variabel ini, yaitu (1)  lingkungan  pengendalian,  (2)  penilaian  risiko,  (3)  aktivitas  pengendalian,  (4) informasi dan komunikasi, (5) monitoring (COSO, 2013).

## 2.2 Teknik Analisis Data
Sebelum  dianalisis  menggunakan  linier  berganda,  data  diuji  validitasnya  untuk menyakinkan  tingkat  kevalidan  kuesioner  yang  digunakan  (Sugiyono,  2012).  Selain  itu, dilakukan  uji  reliabilitas  agar  data  dapat  dipercaya  dan  konsisten  dalam  mengungkapkan informasi  yang  ada  di  lapangan  (Ghozali,  2013).  Selanjutnya,  dilakukan  uji  asumsi  klasik, antara  lain  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastisitas.  Analisis  regresi linier berganda sebagai alat analisis datanya untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel  terikat  (Ghozali,  2013).  Sehingga,  rumus  persamaan  regresi  yaitu:  Y  =  a  +  b 1 X 1 + b 2 X 2 +  b 3 X 3 +  b 4 X 4 +  e.  Keterangan:  Y:  Pencegahan Fraud ;  a:  Konstanta;  b1  b2  b3  b4: Koefisien  regresi;  X1:  Integritas;  X2:  Budaya  Organisasi;  X3:  Akuntabilitas;  X4:  Sistem Pengendalian Internal dan e: Error.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## 3.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan tentang data variabel - variabel yang digunakan. Hasil statistik deskriptif ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Min Max Sum Mean SD Integritas (X1) 14 25 3400 21.12 2.456 Budaya Organisasi (X2) 18 30 3990 24.78 2.828 Akuntabilitas (X3) 24 40 5212 32.37 3.579 Sistem Pengendalian Internal (X4) 51 85 11063 68.71 7.394 Pencegahan Fraud (Y) 29 50 6579 40.86 4.339
Sistem  pengendalian  internal  (X)  memiliki  rata-rata  tertinggi  menurut  tabel  1  di  atas. Selain itu, variabel pencegahan fraud juga dalam kategori tinggi dengan rata-rata 40,86. Hal ini berarti tingkat pencegahan fraud cukup tinggi.

## 3.2 Kualitas Data
Untuk  mengetahui  kualitas  data,  perlu  dilakukan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji validitas  dilakukan  untuk  menguji  tingkat  validitas  kuesioner  yang  digunakan  (Sugiyono, 2012). Hasil uji validitas dan reliabilitas ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini.

## Tabel 2. Uji Kualitas Data
Hasil Validitas Hasil Reliabilitas Variabel Corrected Item – Total Correlation Cronbach’s alpha Integritas (X1) 0,797 0,780 Budaya Organisasi (X2) 0,557 0,829 Akuntabilitas (X3) 0,713 0,888 Sistem Pengendalian Internal (X4) 0,818 0,923 Pencegahan Fraud (Y) 0,750 0,839 r tabel 0,1547
Hasil  uji  validitas  yang  tertera  pada  tabel  2  di  atas  memperlihatkan  bahwa  variabel integritas,  budaya  organisasi,  akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal  dan  pencegahan fraud memiliki nilai r hitung > r tabel. Sehingga data dinyatakan valid.
Uji reliabilitas merupakan sejauh mana pengukuran dalam penelitian dapat dipercaya dan konsisten  dalam  mengungkapkan  informasi  (Ghozali,  2013).  Uji  reliabilitas  menggunakan signifikansi 5% dengan nilai cronbach alpha > 0,6 maka dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013). Tabel  2  menunjukkan  bahwa  nilai cronbach  alpha melebihi  0,6,  sehingga  data  dinyatakan reliabel.

## 3.3 Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  beberapa  uji  data,  antara  lain  uji  normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik ditampilkan pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Uji Asumsi Klasik
Model Uji Multikolinearitas Tolerance VIF Integritas (X1) 0,634 1,578 Budaya Organisasi (X2) 0,486 2,056 Akuntabilitas (X3) 0,341 2,929 Sistem Pengendalian Internal (X4) 0,317 3,156 Variabel Dependen : Y Asymp. Sig 2-tailed 0,200 *Nilai Signifikansi 5%
Tujuan  dilakukan  uji  normalitas  yakni  untuk  meyakinkan  bahwa  data  penelitian  telah terdistribusi  normal  (Ghozali,  2013).  Data  dianggap  normal  jika  nilai Asymp.  Sig >  0,05 (Ghozali,  2013).  Berdasarkan  tabel  3,  hasil  uji  normalitas  memperlihatkan  bahwa  besarnya nilai kolmogrov  smirnov yakni  0,050  dan  signifikansi  0,200  >  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada penelitian ini terdistribusi normal.
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  menguji  ada  tidaknya  korelasi  antar  variabel bebas  dari  model  regresi  (Ghozali,  2013). Data  dinyatakan  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas  apabila  memiliki  nilai tolerance  > 0,10  dan  VIF  <  10  (Ghozali,  2013). Berdasarkan  tabel  3,  hasil  uji  multikolinearitas  membuktikan  bahwa  nilai tolerance >  0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas pada data.
Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi ada atau tidaknya perbedaan varian untuk  semua  variabel  bebas,  dimana  salah  satu  persyaratan  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas  (Ghozali,  2013).  Apabila  titik-titik  data  menyebar  di  atas,  di  bawah,  di sekitar  angka  0  dan  tidak  membentuk  pola,  maka  dapat  diartikan  bahwa  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas  (Ghozali,  2013).  Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  gambar  1 dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.4 Uji Hipotesis
Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda Model B t Sig. (Constant) 6,933 2,810 0,006 Integritas (X1) 0,198 1,693 0,092 Budaya Organisasi (X2) 0,275 2,369 0,019 Akuntabilitas (X3) 0,122 1,112 0,268 Sistem Pengendalian Internal (X4) 0,276 5,025 0,000 Adjusted R Square (R2) 0,555 T tabel 1,975
Uji  koefisien  determinasi  mempunyai  tujuan  untuk  mengukur  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai berkisar antara nol sampai satu (Ghozali, 2013). Tabel  4 memperlihatkan nilai adjusted R 2 sebesar 0,555 yang artinya 55,5% variabel pencegahan fraud bisa dijelaskan oleh variabel  bebas pada penelitian ini. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

## 3.4.1 Pengaruh Integritas Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil penelitian menunjukkan t hitung senilai 1,693 dan signifikansi 0,006. Hal ini berarti integritas  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pencegahan fraud. Integritas  merupakan  suatu etika,  moral,  serta  komitmen  teguh  individu  terhadap  prinsip  yang  dianut  dengan  cara diterapkan  melalui  perilaku  keseharian  yang  dapat  diterima  di  dalam  masyarakat  (Huberts, 2018;  Schlenker,  2008).  Integritas  dapat  menjadi  indikator  perilaku  antar  individu  dalam organisasi,  sehingga  individu  yang  berintegritas  akan  membuktikan  dirinya sebagai  individu yang  bertanggungjawab  dan  berdedikasi  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  penting  bagi  anggota organisasi  untuk  memiliki  integritas  (Covey,  2004;  Said,  2017).  Individu  yang  mempunyai integritas  cenderung  mempunyai  sikap  jujur,  terbuka,  serta  akuntabel  (Barlaup  et  al.,  2009; Schlenker, 2008). Ketika anggota organisasi memiliki integritas yang tinggi maka tidak akan timbul  pemikiran  untuk  merasionalkan  tindakan  kecurangan,  sehingga  mampu  mencegah kecurangan (Murphy & Dacin, 2011; Said, 2017; Sow et al., 2018).
Hasil penelitian ini tidak selaras dengan fraud triangle theory yang menyebutkan bahwa rasionalisasi  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  kecurangan  (Cressey,  1953). Pemikiran  untuk  merasionalkan  kecurangan  timbul  dikarenakan  adanya  kesenjangan integritas  serta  hubungan  yang  tidak  baik  antar  anggota  (Lou  &  Wang,  2011).  Penyebab integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dapat dilihat dari jawaban responden dalam  menjawab  item  pertanyaan  “pengelola  pariwisata  berusaha  untuk  menerapkan transparansi  dalam  pengelolaan  pariwisata”  memperoleh  rata-rata  sebesar  4,06  yang  terdiri dari  83  responden  atau  52%  yang  menjawab  setuju  dan  31  responden  atau  19%  yang menjawab  netral.  Melihat  jawaban  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  sikap  integritas masih belum dilakukan secara maksimal dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Madura. Hal  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  integritas  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  transparansi  perlu
ditingkatkan  lagi  demi  pencapaian  pencegahan fraud melalui  perilaku  integritas  yang menanamkan  sikap  jujur,  transparan    dan  akuntabel.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah timbunya  pemikiran  dalam  merasionalkan  atau  mewajarkan  tindakan  kecurangan  sehingga pencegahan fraud bisa dilakukan.
Penelitian  ini  mendukung  Eldayanti  et  al.  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  integritas tidak  berkorelasi  terhadap  pencegahan fraud .  Tetapi  hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung penelitian  dari  Pradana  et  al.  (2018),  Wulandari  &  Nuryanto  (2018)  dan  Feny  et  al.  (2017) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh positif antara integritas dengan pencegahan fraud.

## 3.4.2 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  penelitian  memberikan  nilai  t hitung 2,369  dan  signifikansi  0,019  yang  berarti budaya  organisasi  memiliki  pengaruh  signifikan  positif  terhadap  pencegahan fraud .  Schein (2012)  menjelaskan  bahwa  budaya  organisasi  merupakan  aturan  dasar  yang  dikembangkan oleh  beberapa  orang  untuk  memecahkan  masalah,  beradaptasi  dan  berintegritas  dengan lingkungan  sekitar.  Budaya  organisasi  juga  disebut  nilai  atau  norma  yang  berlaku  dan diyakini  untuk  menjadi  pedoman  seluruh  anggota  dalam  melakukan  aktivitas  di  organisasi (Arens  et  al.,  2012).  Budaya  organisasi  bermakna  sistem  atau  metode  bersama  yang diciptakan dan dianut oleh anggota organisasi untuk dipakai menjadi pedoman serta pembeda organisasi dengan organisasi lain (Robbins  Judge, 2013).
Penelitian ini selaras dengan fraud triangle theory yang mengatakan bahwa rasionalisasi merupakan  penyebab  seseorang  melakukan  kecurangan  (Cressey,  1953).  Rasionalisasi menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan diakibatkan adanya budaya organisasi yang mewajarkan  dan  membenarkan  sebuah  tindakan  kecurangan  (Fitri    Nadirsyah,  2020). Membangun budaya organisasi yang etis sangatlah penting (Button  Brooks, 2009). Adanya budaya  organisasi  yang  etis  dapat  memberikan  contoh  perilaku  yang  baik  untuk  mencegah timbulnya pemikiran untuk mewajarkan atau merasionalkan perbuatan curang sehingga dapat mencegah fraud di organisasi (Murphy  Dacin, 2011; Suh et al., 2018).
Hal  yang  menyebabkan  budaya  organisasi  memiliki  efek  positif  dengan  pencegahan fraud dapat dilihat dari jawaban responden dalam menjawab kuesioner penelitian. Penelitian ini  memperoleh  hasil  bahwa  anggota  pokdarwis  sudah  menerapkan  budaya  organisasi  yang beretika  baik,  adanya  teladan  etika  positif  dari  para  pemimpin,  serta  adanya  rasa  bangga menjadi bagian dari ekowisata mangrove Madura. Etika organisasi yang dibentuk mulai dari pemimpin  dirasa  cukup  mampu  mempengaruhi  anggotanya  untuk  menciptakan  budaya  baik sehingga  mampu  mencegah  kecurangan.  Implementasi  budaya  organisasi  pada  pengelolaan ekowisata  mangrove  di  Madura  sudah  memiliki  nilai-nilai  budaya  etis.  Adanya  nilai-nilai budaya  etis  tersebut  membuat  terbentuknya  budaya  organisasi  yang  mencegah  untuk mewajarkan atau membenarkan perilaku kecurangan. Sehingga, hal ini menyebabkan budaya organisasi dapat mendukung pencegahan kecurangan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Anandya  Werastuti (2020), Suastawan et  al.  (2017)  dan  Widiyarta  et  al.  (2017)  yang  membuktikan  adanya  korelasi  positif  antara budaya organisasi terhadap pencegahan fraud . Namun, penelitian ini tidak dapat mendukung Priyanto    Aryati  (2019)  yang  membuktikan  bahwa  budaya  organisasi  tidak  memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud.

## 3.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  uji  menunjukkan  t hitung senilai  1,112  dan  signifikansi  0,268  yang  membuktikan bahwa akuntabilitas tidak berkorelasi terhadap pencegahan fraud . Hal ini menjelaskan bahwa akuntabilitas  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  pencegahan fraud. Akuntabilitas
meupakan  kewajiban,  kepatuhan  dan  tanggungjawab  individu  kepada  individu  lain  terkait amanah  atau  tugas  yang  telah  diterima  (Rutkowski    Steelman,  2005).  Akuntabilitas merupakan sebuah jalinan antara dua pihak dimana salah satunya memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya kepada pihak lain (O’Dwyer  Unerman, 2007). Akuntabilitas  bisa  disebut  juga  sebuah  kewajiban  individu  atau  organisasi  untuk  meninjau, menunjukan  dan  mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  telah  mereka  lakukan  serta mengungkapkan hasilnya secara transparan sesuai dengan kesepakatan dan harapan (Almquist et al., 2013). Akuntabilitas mengharuskan organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan  tugas  mereka  secara  transparan  kepada  publik  (Almquist  et  al., 2013).  Hal  ini  dianggap  bahwa  organisasi  atau  individu  tidak  akan  mempunyai  motivasi melakukan  kecurangan  meskipun  terdapat  tekanan/dorongan  dalam  pekerjaannya,  sehingga bisa  mencegah  terjadinya fraud pada  sebuah  organisasi  (Christensen    Skærbæk,  2007; Graycar  Sidebottom, 2012).
Penelitian  ini  tidak  dapat  mendukung fraud  triangle  theory oleh  Cressey  (1953)  yang mengatakan  bahwa pressure merupakan  salah  satu  alasan  individu  melakukan  kecurangan. Pressure dapat  memotivasi  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan  dikarenakan  lemahnya akuntabilitas  dalam  diri  seseorang  (Dayanti  et  al.,  2020).  Hal  yang  mengakibatkan akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dapat  dilihat  dari  jawaban responden  dalam  menjawab  kuesioner.  Pada  item  pertanyaan  “terdapat  papan  pengumuman mengenai  kegiatan  yang  sedang  dijalankan  atau  sedang  ada  pembangunan  tempat  wisata” memperoleh rata-rata sebesar 3,94 yang terdiri dari 105 responden atau 65% yang menjawab setuju dan 30 responden atau 19% yang menjawab netral. Melihat jawaban tersebut, anggota pokdarwis  belum  memiliki  rasa  akuntabel  yang  tinggi  terhadap  pengelolaan  ekowisata mangrove  di  Madura.  Akuntabilitas  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab  anggota pokdarwis  melalui  sikap  transparansi  terhadap  pengelolaan  ekowisata  mangrove  di  Madura. Sehingga, diperlukan keterbukaan dan konsistensi dalam hal penempatan papan pengumuman sebagai  sarana  komunikasi  kepada  pengunjung  dan  masyarakat  terkait  kegiatan  atau perkembangan  pembangunan  tempat  wisata.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai  pencegahan fraud dengan  cara  mewujudkan  perilaku  akuntabel  yang  menanamkan  sikap  amanah, transparan,  serta  patuh  akan  tanggungjawab  yang  telah  diberikan.  Sebaliknya,  akuntabilitas dalam pokdarwis  ini dirasa belum mampu mencegah timbulnya pemikiran untuk  melakukan fraud akibat adanya tekanan atau dorongan dari pihak lain.
Hasil  penelitian  mendukung  Eldayanti  et  al.  (2020)  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Akan  tetapi,  hasil penelitian ini tidak dapat mendukung penelitian oleh Sumadi  Sariwati (2021), Saputra et al. (2019)  dan  Rahmawati  et  al.  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

## 3.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  menunjukkan  t hitung senilai  5,025  dan  signifikansi  0,000.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berkorelasi  positif  terhadap  pencegahan fraud. Sistem  pengendalian  internal  adalah  sistem  yang  dirancang  untuk  memberikan keyakinan terkait capaian tujuan bersama dengan  melibatkan semua anggota (COSO, 2013). Sistem  pengendalian  internal  meliputi  struktur  organisasi,  cara  dan  perbuatan  yang terkoordinir,  ketelitian  dan  keandalan,  menaikkan  efisiensi  operasi  dan  ketaatan  terhadap peraturan yang telah ditetapkan (AICPA, 2002; Romney  Steinbart, 2018).
Hasil  penelitian  ini  mengonfirmasi  teori  yang  diutarakan  oleh  Cressey  (1953),  yaitu fraud triangle theory, yakni mengenai faktor seseorang melakukan fraud yang salah satunya
disebabkan  karena  adanya  peluang (opportunity) .  Kurangnya  atau  tidak  efisiennya  sistem pengendalian internal dapat membuka peluang untuk seseorang melakukan fraud (Skousen et al.,  2011).  Peluang  yang  ada  berdampak  besar  dalam  melakukan  kecurangan  (Rae Subramaniam,  2008).  Sehingga  melalui  operasi  sistem  pengendalian  yang  baik  dapat mengurangi peluang munculnya kecurangan (Sow et al., 2018; Tuanakotta, 2013).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh terhadap  pencegahan fraud pada  pengelolaan  ekowisata  mangrove  Madura . Faktor  yang menyebabkan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dapat dilihat dari jawaban responden dalam menjawab kuesioner. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anggota pokdarwis sudah menerapkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Madura yakni dengan dilakukannya pemantauan secara berkala untuk meminimalisir  hal  yang  tidak  diinginkan,  serta  ekowisata  mangrove  Madura  sudah mempunyai  tujuan organisasi  yang jelas untuk  mengidentifikasi  terjadinya risiko.  Penerapan sistem  pengendalian  internal  tersebut  mengurangi  peluang  terjadinya fraud pada  anggota pokdarwis. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal pada ekowisata mangrove Madura  terbilang  cukup  kuat  dan  konsisten.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  sistem pengendalian  internal  dapat  membantu  proses  pencegahan  kecurangan pada  pengelolaan ekowisata mangrove Madura.
Penelitian  ini  mendukung  Priyanto    Aryati  (2019),  Widiyarta  et  al.  (2017)  dan Rahmawati  et  al.  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  adanya  pengaruh  antara  sistem pengendalian  internal  dengan  pencegahan fraud .  Namun,  penelitian  ini  tidak  dapat mendukung  penelitian  Eldayanti  et  al.  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud .

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Kesimpulan  pada  penelitian  ini,  yaitu  integritas  dan  akuntabilitas  tidak  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud .  Hal  ini  terjadi  karena  belum  maksimalnya  penerapan transparansi  melalui  pemanfaatan  papan  informasi  dalam  pengelolaan  pariwisata sehingga  penerapan  transparansi  perlu  ditingkatkan  lagi  demi  mencegah fraud . Sebaliknya,  budaya  organisasi  dan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap  pencegahan fraud .  Tujuan  organisasi  yang  jelas  dan  terbentuknya  budaya organisasi  yang  sadar  akan  tindakan  pencegahan  kecurangan  menjadi  faktor  yang signifikan untuk mencegah kecurangan.

## 4.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu  (1)  ruang  lingkup  yang  sempit  karena  hanya dilakukan  pada  anggota  pokdarwis  di  ekowisata  mangrove  Madura,  dan  (2)  hasil penelitian  yang  menunjukkan  integritas  dan  akuntabilitas  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  pencegahan  kecurangan  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap fraud .

## 4.3 Saran
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  antara  lain    (1)  menambah  variabel  X  yang  mampu mempengaruhi  pencegahan fraud, misalnya  variabel  peraturan,  komitmen,  norma  sosial dan  partisipasi  masyarakat;  (2)  memperluas  jangkauan  populasi  dan  sampel  penelitian bukan  hanya  di  ekowisata  mangrove,  seperti  pantai,  taman  kota  dan  air  terjun;  (3) mengoptimalkan  rincian  tugas  dan  tanggung  jawab  semua  anggota  dengan  cara
diadakanya  sosialisasi  mengenai  pentingnya  sebuah  akuntabilitas  dalam  organisasi;  (4) menerapkan  integritas  yang  tinggi  agar  dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan  dalam pengelolaan ekowisata mangrove.

## 5. IMPLIKASI PENELITIAN
Implikasi  penelitian  bagi  anggota  pokdarwis,  antara  lain:  (1)  merencanakan  dan meningkatkan  keamanan  operasional  organisasi  terhadap fraud melalui  pemantauan  dan pembaruan  sistem  pengendalian  internal  secara  berkelanjutan.  Selain  itu,  diharapkan pemimpin  dapat  tetap  menjaga  sikap  yang  patut  dicontoh  oleh  masyarakat  dan  (2) menanamkan integritas dan akuntabilitas yang baik untuk seluruh anggota pokdarwis melalui workshop atau sosialisasi terkait peningkatan integritas dan akuntabilitas.

## 6. REFERENSI
ACFE. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. Association of Certified Fraud Examiners, Inc. , 88. https://www.acfe.com/report- to-the-nations/2020/
ACFE  Indonesia.  (2019).  Survei  Fraud  Indonesia  2019. Acfe  Indonesia  Chapter ,  1–76. https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/
AICPA. (2002). SAS No.99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit .
Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J.,  Reichard, C. (2013). Public sector governance and  accountability. Critical  Perspectives  on  Accounting , 24 (7–8),  479–487. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005
Anandya,  C.  R.,    Werastuti,  D.  N.  S.  (2020).  Pengaruh  Whistleblowing  System,  Budaya Organisasi  dan  Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  Fraud  pada  PT.  Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 10 (2), 185. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25933
Arens,  A.  A.,  Elder,    rAndAl  J.,  BeAsley,  Ma.  s.,    HogAn,  C.  e.  (2012).  and  Assurance Services : An integrated ApAuditingproach. In Fourteenth Edition .
Barlaup,  K.,  Drønen,  H.  I.,    Stuart,  I.  (2009).  Restoring  trust  in  auditing:  Ethical discernment  and  the  Adelphia  scandal. Managerial  Auditing  Journal , 24 (2),  183–203. https://doi.org/10.1108/02686900910924572
Button,  M.,    Brooks,  G.  (2009).  “Mind  the  gap”,  progress  towards  developing  anti-fraud culture strategies  in  UK central  government  bodies. Journal of  Financial Crime , 16 (3), 229–244. https://doi.org/10.1108/13590790910971784
Christensen,  M.,    Skærbæk,  P.  (2007).  Framing  and  overflowing  of  public  sector accountability  innovations:  A  comparative  study  of  reporting  practices. Accounting,
Auditing and Accountability Journal , 20 (1), 101–132.
https://doi.org/10.1108/09513570710731227
COSO. (2013). Internal control - Integrated framework. Executive summary.
Covey, S. R. (2004). The 7 Habits of Highly Effective People .
Cressey, D. R. (1953). The Criminal Violation of Financial Trust . 15 (6), 1–10.
Dayanti,  R.,  Rusli,  A.,    Kasran,  M.  (2020). Pengaruh  Akuntabilitas,  Motivasi  Dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Opd Kota Palopo) . 1 . http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/248
Eldayanti,  N.  K.  R.,  Indraswarawati,  S.  A.  P.  A.,    Yunianingsih,  N.  W.  (2020).  Pengaruh
kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal,  integritas  dan  akuntabilitas terhadap  pencegahan  (fraud)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Hita  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , 2016 , 465–494.
Feny,  P.,  Dewi,  K.,  Yuniarta,  G.  A.,    Wahyuni,  A.  (2017).  Pengaruh  moralitas,  integritas, komitmen  organisasi,  dan  pengendalian  internal  kas  terhadap  pencegahan  kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (studi  pada  desa  di  kabupaten  buleleng). E-Journal  S1.Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha , 8 (2).
Fitri, F.,   Nadirsyah,  N. (2020). Pengaruh Tekanan  (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi  (Rationalization),  Dan  Kapabilitas  (Capability)  Terhadap  Kecurangan Pengadaan  Barang/Jasa  Di  Pemerintahan  Aceh  Dengan  Pemoderasi  Budaya  Etis Organisasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 5 (1), 69–84. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Graycar,  A.,    Sidebottom,  A.  (2012).  Corruption  and  control:  A  corruption  reduction approach.
Journal
of
Financial Crime , 19 (4), 384–399.
https://doi.org/10.1108/13590791211266377
Hafid,  H.  (2015). Tersangka  Korupsi  Rehabilitasi  Hutan  Mangrove  Ditahan .  Tempo.Com. https://nasional.tempo.co/read/689224/tersangka-korupsi-rehabilitasi-hutan-mangrove- ditahan
Huberts,  L.  W.  J.  C.  (2018).  Integrity:  What  it  is  and  Why  it  is  Important. Public  Integrity , 0 (0), 1–15. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404
Jelita,  I.  N.  (2021). Jokowi  Bawa  Isu  Restorasi  Mangrove  Indonesia  di  G20  Bali . Mediaindonesia.Com.  https://mediaindonesia.com/humaniora/449660/jokowi-bawa-isu- restorasi-mangrove-indonesia-di-g20-bali
Kemenparekraf. (2018). Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia .
Lou, Y.-I.,  Wang, M.-L. (2011). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood  Of  Fraudulent  Financial  Reporting. Journal  of  Business    Economics Research (JBER) , 7 (2), 61–78. https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262
Murphy, P. R.,  Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing  Fraud  in  Organizations. Journal  of  Business  Ethics , 101 (4),  601–618. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0
Noor,  A.  A.,    Pratiwi,  D.  R.  (2016).  Konsep  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan  di Kampung Buyut Cipageran ( Kabuci ) Kota Cimahi. 7th Industrial Research, Workshop, and National Seminar. , 178–183.
O’Dwyer, B.,  Unerman, J. (2007). From functional to social accountability: Transforming the  accountability  relationship  between  funders  and  non-governmental  development organisations. Accounting,  Auditing  and  Accountability  Journal , 20 (3),  446–471. https://doi.org/10.1108/09513570710748580
Pradana,  H.  H.  E.,  Almaududi,  Y.  H.,    Prasetya,  M.  D.  (2018).  Efektivitas  Pengendalian Internal,  Moralitas dan  Integritas terhadap Pencegahan  Fraud (Studi  Kasus pada Driver Go-Jek Magelang). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 25 (2), 104–111.
Priyanto,  A.,    Aryati,  T.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pendeteksian  Dan  Pencegahan  Fraud.  In Jurnal
Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan  Publik (Vol.  11,  Issue  2,  p.  89). https://doi.org/10.25105/jipak.v11i2.4571
Rae, K.,  Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating  effect  on  organisational  justice  and  employee  fraud. Managerial  Auditing Journal , 23 (2), 104–124. https://doi.org/10.1108/02686900810839820
Rahmawati,  E.,  Sarwani,  S.,  Rasidah,  R.,    Yuliastina,  M.  (2020).  Determinan  Fraud Prevention  Pada  Pemerintahan  Desa  Di  Kabupaten  Banjar. Jurnal  Akuntansi , 10 (2), 129–152. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152
Rianti,  R.,  Rochmawati,  I.,    Roslinda,  E.  (2018). Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan . 1 .
Robbins, S. P.,  Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior .
Romney, M. B.,  Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems .
Rutkowski,  K.  A.,    Steelman,  L.  A.  (2005).  Testing  a  path  model  for  antecedents  of accountability. Journal of Management Development , 24 (5), 473–486. https://doi.org/10.1108/02621710510598472
Said, H. H. M. B. N. M. J. (2017). Mitigating Asset Misappropriation Through Integrity And Fraud Risk Elements: Evidence From Emerging Economies. Journal of Financial Crime Iss , 5 (1), 39–44.
Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I.,  Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 168–176.
Schein, E. H. (2012). Organizational culture and leadership. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 31 , 856–860. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.156
Schlenker,  B.  R.  (2008).  Integrity  and  character:  Implications  of  principled  and  expedient ethical  ideologies. Journal  of  Social  and  Clinical  Psychology , 27 (10),  1078–1125. https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.10.1078
Skousen,  C.  J.,  Smith,  K.  R.,    Wright,  C.  J.  (2011).  Detecting  and  Predicting  Financial Statement  Fraud:  The  Effectiveness  of  the  Fraud  Triangle  and  SAS  No.  99. SSRN Electronic Journal , 99 . https://doi.org/10.2139/ssrn.1295494
Sow,  A.  N.,  Basiruddin,  R.,  Mohammad,  J.,    Rasid,  S.  Z.  A.  (2018).  Fraud  prevention  in Malaysian  small  and  medium  enterprises  (SMEs). Journal  of  Financial  Crime , 25 (2), 499–517. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049
Suastawan,  I.  M.  D.  P.,  Sujana,  E.,    Sulindawati,  N.  luh  G.  (2017).  Pengaruh  Budaya Organisa,  Proactive  Fraud  Audit,  dan  Whistleblowing  Terhadap  Pencega1.  Suastawan IMDP,  Sujana  E,  Sulindawati  N  luh  G.  Pengaruh  Budaya  Organisa,  Proactive  Fraud Audit, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana. E-Journal S1 Ak Univ. Pendidikan Ganesha , 1 (3), 1–12.
Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan .
Suh,  J.  B.,  Shim,  H.  S.,    Button,  M.  (2018).  Exploring  the  impact  of  organizational investment  on  occupational  fraud:  Mediating  effects  of  ethical  culture  and  monitoring control. International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice , 53 (October  2017),  46–55. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.02.003
Sumadi, N. K.,  Sariwati, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar) . 279–291.
Sutiarso,  M.  A.  (2018). Pengembangan  Pariwisata  Yang  Berkelanjutan  Melalui  Ekowisata . 1–11. https://doi.org/10.31219/osf.io/q43ny
Tuanakotta, T. M. (2013). Audit Berbasis ISA (Internasional Standars On Auditing). Jakarta : Salemba Empat. In Jakarta : Salemba Empat .
Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,    Atmadja,  A.  T.  (2017).  Pengaruh  kompetensi  aparatur, budaya  organisasi,  whistleblowing  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi , 8 (2), 1–12.
Wulandari, D. N.,  Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti- Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 4 (2), 117. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557