PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan)
Jeanne Darc Noviayanti Manik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung novi_palembang@yahoo.com
Abstrak  : The government  must play a role in  protecting the development of  the fisheries  natural  resource  industry,  so  that  Indonesian  fishermen  must  have  the potential for independence in the management of the fishing industry. The wealth of  Indonesia's  natural  resources,  especially  in  the  field  of  fisheries,  allows  the emergence  of  various  crimes  in  the  territory  of  Indonesia,  for  example  illegal fishing, foreign fishermen enter Indonesian territory without legal documents and so on. This research is a legal research. The research was conducted to find the principle  of  law,  which  regulates  binding  legal  norms  in  general  and  formed  or stipulated by authorized institutions or officials through the procedures stipulated in  the  legislation,  especially  those  relating  to  the  norms  governing  criminal  law policy  in  the  field  of  fisheries  in  sovereignty  country.  Criminal  arrangements generally  provide  therapy  as  well  as  a  deterrent  effect  on  the  perpetrators  of crime,  including  the  perpetrators  of  fisheries.  With  the  existence  of  criminal threats  that  have  been  stipulated  by  the  provisions  of  the  law,  it  is  expected  to reduce or reduce the perpetrators of fisheries criminal offenses.
Keywords: coordination, criminal law, fisheries.
Abstrak  : Pemerintah  harus  berperan  dalam  melindungi  pengembangan  industri sumber daya alam perikanan, harus diupayakan agar nelayan Indonesia memiliki potensi  kemandirian  dalam  pengelolaan  industri  perikanan.  Kekayaan  sumber daya  alam  Indonesia  khususnya  di  bidang  perikanan,  memungkinkan  munculnya bermacam-macam  tindak kejahatan di  wilayah  Indonesia, misalnya penangkapan ikan secara tidak sah, nelayan asing memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang  sah  dan  sebagainya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum.  Penelitian dilakukan  untuk    menemukan  asas  hukum,  yang  mengatur  norma  hukum  yang mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  atau  pejabat yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  norma  yang  mengatur  kebijakan hukum  pidana  di  bidang  perikanan  dalam  kedaulatan  negara . Pengaturan  pidana pada  umumnya  memberikan  terapi  sekaligus  sebagai  efek  jera  terhadap  pelaku tindak  pidana,  termasuk  di  dalamya  pelaku  tindak  pidana  perikanan.  Dengan adanya  ancaman  pidana  yang  telah  ditetapkan  ketentuan  undang-undang,  maka diharapkan  dapat  menurunkan  atau  mengurangi  pelaku  kejahatan  pidana perikanan.
Kata Kunci : koordinasi,  hukum pidana, perikanan.
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
Pendahuluan Indonesia sebagai sebuah negara  kepulauan  yang  sebagian besar  wilayahnya  terdiri  dari  laut, memiliki  potensi  perikanan  yang sangat  besar  dan  beragam.  Potensi perikanan  yang  dimiliki  merupakan potensi ekonomi yang dapat
dimanfaatkan  untuk  masa  depan bangsa,  sebagai  tulang  punggung pembangunan nasional. 1 Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan
sumber daya ikan dengan
memperhatikan  daya  dukung  yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, meningkatkan  taraf  hidup  nelayan kecil  dan  pembudi  daya-ikan  kecil,
meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan  dan  kesempatan  kerja, meningkatkan  produktivitas,  nilai tambah dan daya saing hasil
perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan,
lahan
pembudidayaan ikan serta tata ruang.
Hal  ini  berarti  bahwa  pemanfaatan sumber daya perikanan harus
1 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  31  tahun  2004  tentang
Perikanan
seimbang  dengan  daya  dukungnya,
sehingga diharapkan dapat
memberikan  manfaat  secara  terus menerus.  Salah  satunya  dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai  Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan United Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki  hak  berdaulat  ( sovereign rights ) untuk melakukan
pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan  sumber  daya  ikan  di Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) Indonesia,  dan  Laut  Lepas  yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar
internasional  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  dasar  hukum pengelolaan  sumber  daya  ikan  yang mampu  menampung  semua  aspek pengelolaan  sumber  daya  ikan  dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan  hukum  dan  teknologi. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor 45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2004  Tentang  Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang
Perikanan) diharapkan dapat
mengantisipasi sekaligus sebagai solusi  terhadap  perubahan  yang sangat  besar  di  bidang  perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan  sumber  daya  ikan, kelestarian  lingkungan  sumber  daya ikan,  maupun  perkembangan  metode pengelolaan perikanan  yang semakin efektif, efisien, dan modern.
Perairan  yang  berada  di bawah  kedaulatan  dan  yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia serta laut lepas berdasarkan  ketentuan  internasional, mengandung  sumber  daya  ikan  dan lahan  pembudidayaan  ikan  yang potensial,  merupakan  berkah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa    yang diamanahkan pada Bangsa  Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila  dan  pada  Pasal  20,  Pasal 21,  dan  Pasal  33  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut UUD  NRI  tahun  1945)  untuk dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  Indonesia.  Dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  nasional berdasarkan wawasan nusantara,
pengelolaan  sumber  daya  ikan  perlu dilakukan sebaik-baiknya
berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan
mengutamakan perluasan kesempatan  kerja  dan  peningkatan taraf  hidup  bagi  nelayan,  pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait  dengan  kegiatan  perikanan, serta  terbinanya  kelestarian  sumber daya ikan dan lingkungannya;
Undang-Undang tentang Perikanan  yang  berlaku  hingga sekarang  belum  menampung  semua aspek  pengelolaan  sumber  daya  ikan dan  kurang  mampu  mengantisipasi perkembangan  kebutuhan  hukum serta  perkembangan  teknologi  dalam rangka  pengelolaan  sumber  daya ikan. Perikanan adalah semua kegiatan  yang  berhubungan  dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai  dari  praproduksi,  produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan  perikanan  adalah  semua
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
upaya, termasuk proses yang
terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,  pembuatan  keputusan, alokasi  sumber  daya  ikan,  dan implementasi serta penegakan hukum  dari  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perikanan,  yang dilakukan  oleh  pemerintah  atau otoritas  lain  yang  diarahkan  untuk mencapai kelangsungan produktivitas  sumber  daya  hayati perairan  dan  tujuan  yang  telah disepakati.   Konservasi sumber daya ikan  adalah  upaya  perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas  nilai  dan  keanekaragaman sumber daya ikan. 2 Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12
(duabelas)  mil  laut  yang  diukur  dari garis  pangkal  kepulauan  Indonesia. 3 Perairan Indonesia adalah laut
2 Pasal  1  butir  8  Undang-Undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  no.  31 tahun 2004 tentang Perikanan
3 Pasal  1  butir  19  Undang-Undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  no.  31 tahun 2004 tentang Perikanan
teritorial  Indonesia  beserta  perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 4 Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan  dengan  laut  teritorial Indonesia  ditetapkan  berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan  Indonesia  yang  meliput dasar  laut,  tanah  di  bawahnya,  dan air  di  atasnya  dengan  batas  terluar 200  (dua  ratus)  mil  laut  yang  diukur dari  garis  pangkal  laut  teritorial Indonesia. 5 Dalam  Pasal  2  diatur bahwa  asas  dan  tujuan  pengelolaan bidang perikanan, dilakukan berdasar kan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, Keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
Dalam Pasal 3 diatur bahwa Pengelolaan  perikanan  dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. meningkatkan  taraf  hidup nelayan  kecil  dan  pembudi daya ikan kecil;
b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
4 Pasal  1  butir  20  Undang-Undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  no.  31 tahun 2004 tentang Perikanan
5 Pasal  1  butir  21  Undang-Undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  no.  31 tahun 2004 tentang Perikanan
c. mendorong  perluasan  dan kesempatan kerja;
d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
e. mengoptimalkan  pengelolaan sumber daya ikan;
f. meningkatkan  produktivitas, mutu,  nilai  tambah,  dan  daya saing;
g. meningkatkan ketersediaan bahan  baku  untuk  industri pengolahan ikan;
h. mencapai pemanfatan sumber
daya ikan, lahan
pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
i. menjamin  kelestarian  sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang Ruang lingkup pengelolaan perikanan berlaku untuk: 6
a. Setiap  orang,  baik  warga negara  Indonesia  maupun warga negara asing dan badan hukum  Indonesia  maupun badan  hukum  asing,  yang
melakukan kegiatan 6 Bab  IV  Pasal  4  Undang-Undang  No.  45
Tahun  2009  tentang  Perubahan  UU  no.  31
tahun 2004 tentang Perikanan
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. Setiap kapal perikanan
berbendera Indonesia  dan kapal  perikanan  berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. Setiap kapal perikanan
berbendera  Indonesia  yang melakukan penangkapan ikan di  luar  wilayah  pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan d. Setiap kapal perikanan
berbendera  Indonesia  yang melakukan
penangkapan
ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam  bentuk  kerja  sama dengan pihak asing Wilayah Pengelolaan Perikanan
dilakukan pada : 7
1. Wilayah
pengelolaan
perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
7 Pasal  5  Undang-undang  No.  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
a. perairan Indonesia;
b. ZEEI; dan
c. sungai,  danau,  waduk,
rawa,  dan  genangan  air lainnya yang dapat diusahakan  serta  lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
2. Pengelolaan perikanan di luar
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), diselenggarakan  berdasarkan peraturan perundang-
undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Pengelolaan  perikanan  dalam
wilayah pengelolaan perikanan Republik  Indonesia  (RI)  dilakukan untuk  tercapainya  manfaat  yang optimal  dan  berkelanjutan,  serta terjaminnya  kelestarian  sumber  daya ikan.  Pengelolaan  perikanan  untuk kepentingan  penangkapan  ikan  dan pembudidayaan
ikan harus mempertimbangkan hukum adat
dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran
serta
masyarakat.
Pencapaian  pengelolaan  sumber daya  alam  perikanan  yang  maksimal perlu  pelibatan  masyarakat  secara utuh,  khususnya  masyarakat  nelayan dan  masyarakat  yang  bermukim  di sekitar  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil.  Partisipasi  pengguna sumber daya alam di dalam perencanaan.
Membutuhkan perhatian serius, karena : 1. Ketiadaan partisipasi
pengguna  sumber  daya  alam telah  menyebabkan  terjadi penurunan  kualitas  ekosistem pantai secara umum.
2. Meningkatnya konflik di antara  sumber  daya,  padahal sumber dayalah yang merupakan  faktor  penentu utama  kesuksesan  perencana sumber daya.

## Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui,  memahami  dan menganalisis kebijakan tindak pidana perikanan  dalam  sistem  peradilan pidana,  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  tahun  2004  tentang Perikanan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  ( Legal  Research ), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan
hukum disebabkan terjadinya kekosongan  hukum  ( vacuum  norm ), kekaburan  norm  ( obscuur  norm ) maupun  konflik  norm  ( conflict  of norm ) atau menemukan  asas hukum, yang  mengatur  norma  hukum  yang mengikat secara umum dan dibentuk atau  ditetapkan  oleh  lembaga  atau pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan, khususnya  yang  berkenaan  dengan norma  yang  mengatur  kebijakan hukum  pidana  di  bidang  perikanan dalam kedaulatan negara Hasil dan Pembahasan
Untuk mewujudkan penegakkan hukum di bidang perikanan  yang  telah  diatur  dalam
peraturan perundang-undangan
dengan baik, dan lebih berdaya guna,
maka menteri mengeluarkan Peraturan  Menteri  Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang merupakan peraturan pelaksanaan  Pasal  73  ayat  (3)  dalam
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan  (3)  untuk  melakukan koordinasi  dalam  penanganan  tindak pidana  di  bidang  perikanan,  Menteri dapat  membentuk  forum  koordinasi. Dalam Pasal 1 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2015 diatur  khusus  mengenai  kedudukan, tugas  dan  fungsi  lembaga  forum koordinasi  bahwa  guna  mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik  dan  untuk  memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi  dan  hal-hal  lain  yang diperlukan  dalam  rangka  efektifitas dan  efisiensi  penanganan  dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan  secara  terpadu,  dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak  Pidana  di  Bidang  Perikanan (FKPTPBP).
Forum  penanganan  tindak pidana  di  bidang  perikanan  ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada Menteri Perikanan dan kelautan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  Permen  Kelautan  dan Perikanan No. Per.13/Men/2015 bahwa  FKPTPBP  berkedudukan  di
bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri  Kelautan  dan  perikanan (ayat  2).  Kedudukan  forum  ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan.
Jenis tindak pidana perikanan yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  31  tahun  2004  tentang Perikanan.  Pengaturan  pidana  pada umumnya memberikan terapi
sekaligus  sebagai  efek  jera  terhadap pelaku  tindak  pidana,  termasuk  di dalamya pelaku tindak pidana perikanan.  Dengan  adanya  ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan  dapat  menurunkan  atau mengurangi  pelaku  kejahatan  pidana perikanan.
Perusahaan penanaman modal  asing  (selanjutnya  disebut PMA)  bidang  perikanan  yang  ada  di Indonesia marak melakukan perbuatan  melawan  hukum  dalam bidang perikanan, misalnya perusahaan  perikanan  yang  tidak mengubah status hukum
perusahaannya  menjadi  perusahaan
PMA,  sementara  modal  dari  pihak
asing  telah  masuk  ke  perusahaan perikanan  tersebut.  Perbuatan illegal license ,  misalnya  penyalahgunaan izin,  bahwa  PMA  bidang  perikanan hanya  dibenarkan  untuk  melakukan penangkapan  ikan  di  daerah  zona ekonomi eksklusid Indonesia (ZEEI), namun masih banyak yang melakukan  penangkapan  di  wilayah 12  mil  perairan  Indonesia,  yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia  dengan  modus  mengganti bendera.  PMA  bidang  perikanan tidak  memiliki  UPI  yang  merupakan syarat  wajib  bagi  PMA  dalam mendirikan  industri  perikanan  di Indonesia,  yang  ada  hanya  cold storage fungsinya hanya untuk menyimpan  ikan  hasil  tangkapan agar  tidak  busuk,  menggunakan  alat tangkap  ikan  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan dalam SIPI, termasuk  menggunakan  jaring  trwal atau  pukat  harimau  dan  /  atau compressor. Perusahaan PMA bidang perikanan  yang  telah  mengantongi izin  operasional  untuk  melakukan usaha penangkapan ikan namun pada kenyataannya  perusahaan  tersebut fiktif / tidak ada. 8
8 Ramlan, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di
Pemerintah  harus  berperan dalam  melindungi  pengembangan industri sumber daya alam perikanan, harus  diupayakan  agar  nelayan
Indonesia memiliki
potensi
kemandirian dalam pengelolaan
industri perikanan. Terjadinya penguasaan usaha perikanan tangkap oleh  pihak  PMA,  berakibat  pada beberapa persediaan ikan di beberapa kawasan  perairan  sudah  mengalami kondisi  tangkap  lebih  ( over  fishing ),
seperti  di  daerah  selat  Malaka  dan Laut  Jawa.  Penguasaan  dilakukan oleh pihak PMA dalam bidang usaha perikanan tangkap menunjukkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan
sumber  daya  alam  perikanan  dalam
mensejahterakan masyarakatnya.
Padahal kemandirian
dalam
pengelolaan sumber daya  alam merupakan  amanat  kondtitusi  yang tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (4) UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas
demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kemandirian.
Indonesia , Malang, Setata Press, 2015, hlm.228
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
Tabel 1. Ketentuan Pidana, Pelaku, Kegiatan dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perikanan Pasal Pelaku Kegiatan Sanksi 84 ayat (1) Setiap orang Melakukan  penangkapan    ikan  dan/ atau  pembudidayaan  ikan  dengan menggunakan  bahan  kimia,  bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau  cara,  dan/atau  bangunan yang  dapat  merugikan  dan/atau membahayakan  kelestarian  sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.l.200.000.000,00 (satu  miliar  dua  ratus juta rupiah). 84 ayat (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal Melakukan penangkapan ikan
dengan  menggunakan  bahan  kimia, bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat dan/atau  cara,  dan/atau  bangunan yang  dapat  merugikan  dan/atau membahayakan  kelestarian  sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Dipidana dengan pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rpl.200.000.000,00 (satu  miliar  dua  ratus juta rupiah). 84 ayat (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/ atau operator kapal perikanan Melakukan usaha penangkapan ikan  dengan  menggunakan  bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau bangunan  yang  dapat    merugikan dan/atau  membahayakan  kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 84 ayat (4) Pemilik perusahaan pembudidaya an ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya an ikan, Melakukan  usaha  pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik  Indonesia  menggunakan bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan peledak, flat dan/atau  cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau  membahayakan    kelestarian sumber daya ikan dan/atau
Pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
dan/atau
penanggung
jawab perusahaan
pembudidaya an ikan lingkungannya Pasal 85 Setiap orang Memiliki,  menguasai,  membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan    ikan  dan/atau  alat bantu penangkapan ikan yang berada di  kapal  penangkap  ikan  yang  tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan,  alat  penangkapan  ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan  untuk  tipe  alat  tertentu dan/atau alat penangkapan ikan Pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 86 ayat (1) Setiap orang Melakukan perbuatan yang mengakibatkan  pencemaran  dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 86 ayat (2) Setiap orang Membudidayakan  ikan  yang  dapat membahayakan  sumber  daya  ikan dan/atau  lingkungan  sumber  daya ikan dan/atau kesehatan manusia Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 86 ayat (3) Setiap orang Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan  sumber  daya  ikan dan/atau  lingkungan  sumber  daya ikan dan/atau kesehatan manusia Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). Pasal 86ayat (4) Setiap orang Menggunakan  obat-obatan  dalam pembudidayaan  ikan  yang  dapat membahayakan  sumber  daya  ikan dan/atau  lingkungan  sumber  daya ikan dan/atau kesehatan manusia Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp .1.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). Pasal 87 ayat (1) Setiap orang Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
Pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun dan denda  paling  banyak Rp 1.000.000.000,00
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
(satu miliar rupiah). Pasal 87 ayat (20 Setiap orang Karena  kelalaiannya  mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 88 Setiap orang Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan,  dan/atau  memelihara ikan  yang  merugikan  masyarakat, pembudidayaan  ikan,  sumber  daya ikan,  dan/atau  lingkungan  sumber daya  ikan  ke  dalam  dan/atau  ke  luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). Pasal 89 Setiap orang Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi  dan  tidak  menerapkan persyaratan  kelayakan  pengolahan ikan,  sistem  jaminan  mutu,  dan keamanan hasil perikanan Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 90 Setiap orang Dengan sengaja melakukan pemasukan  atau  pengeluaran  ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia  yang  tidak  dilengkapi sertifikat  kesehatan  untuk  konsumsi manusia Pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun dan denda  paling  banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 91 Setiap orang Dengan sengaja menggunakan bahan baku,  bahan  tambahan  makanan, bahan  penolong,  dan/atau  alat  yang membahayakan  kesehatan  manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). Pasal 92 Setiap orang Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan  di  bidang  penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,  dan  pemasaran  ikan, yang tidak memiliki SIUP Pidana  penjara  paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00  (satu miliar  lima  ratusjuta rupiah). Pasal 93 ayat (1) Setiap orang Memiliki  dan/atau  mengoperasikan kapal  penangkap  ikan  berbendera Indonesia  melakukan  penangkapan Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau  di  laut  lepas,  yang  tidak memiliki SIPI banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 ayat (2) Setiap orang Memiliki  dan/atau  mengoperasikan kapal  penangkap  ikan  berbendera asing  melakukan  penangkapan  ikan di  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia,  yang  tidak memiliki SIPI Pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 94 Setiap orang Memiliki  dan/atau  mengoperasikan kapal  pengangkut  ikan  di  wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan  ikan  atau  kegiatan yang  terkait  yang  tidak  memiliki SIKPI Pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). Pasal 95 Setiap orang Membangun, mengimpor, atau memodifikasi  kapal  perikanan  yang tidak  mendapat  persetujuan  terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 96 Setiap orang Mengoperasikan  kapal  perikanan  di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan  kapal  perikanannya sebagai  kapal  perikanan  Indonesia sepagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 36 ayat (1), Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 97 ayat (1) Nakhoda Pengoperasikan  kapal  penangkap ikan  berbendera  asing  yang  tidak memiliki  izin  penangkapan  ikan, yang  selama  berada  di  wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  tidak  menyimpan  alat penangkapan ikan di dalam palka Pidana  denda  paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 ayat (2) Nakhoda Mengoperasikan  kapal  penangkap ikan  berbendera  asing  yang  telah memiliki  izin  penangkapan  ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan  ikan  tertentu  pada bagian  tertentu  di  ZEEI  yang membawa  alat  penangkapan  ikan lainnya Pidana  denda  paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
ayat (3) ikan  berbendera  asing  yang  telah memiliki  izin  penangkapan  ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan  ikan  di  dalam  palka selama  berada  di luar  daerah penangkapan  ikan  yang  diizinkan  di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 98 Nakhoda Berlayar  tidak  memiliki  surat  izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 99 Setiap  orang asing Melakukan  penelitian  perikanan  di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 100 Setiap orang Melanggar ketentuan yang ditetapkan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pidana  denda  paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah). Pasal 101 Korporasi Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  84  ayat  (1), Pasal  85,  Pasal  86,  Pasal  87,  Pasal 88,  Pasal  89,  Pasal  90,  Pasal  91, Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  94,  Pasal 95, dan Pasal 96 Tuntutan  dan  sanksi pidananya  dijatuhkan terhadap  pengurusnya dan pidana  dendanya ditambah 1/3 (sepertiga)  dari  pidana yang dijatuhkan. Sumber :  Bahan Hukum Primer diolah
Penyidikan  dalam  perkara tindak  pidana  di  bidang  perikanan, dilakukan  berdasarkan  hukum  acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.
Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perikanan  dilakukan  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan, Perwira  TNI  AL,  dan  Pejabat  Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
Dalam konteks sistem
peradilan  pidana,  di  satu  sisi  terjadi konflik pengaturan kewenangan yang dapat  merusak  sistem  peradilan pidana sekaligus menimbukan ketidakpastian dalam penegakan hukum.  Pengawasan  yang  dimaksud dalam UU Perikanan hanya ditujukan dalam konteks pengawasan perikanan terkait pengelolaan perikanan dan tidak termasuk pengawasan  kelembagaan  terutama di  bidang  perikanan.  Formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana dinyatakan  dalam  UU  Perikanan menimbulkan  permasalahan  (konflik norma)  dengan  UU  No.  8  Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai model sistem peradilan pidana di Indonesia.
Hal  ini  disebabkan  norma  yang mengatur tentang penyidikan haruslah  berpatokan  pada  aturan utama  dalam  Pasal  7  ayat  (2) KUHAP, bahwa Polisi sebagai sebagai penyidik utama dalam melaksanakan  fungsi  koordinasi  dan pengawasan.
Untuk  melakukan  koordinasi dalam  penanganan  tindak  pidana  di bidang  perikanan,  Menteri  dapat membentuk forum koordinasi.
Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang  tentang  adanya  tindak pidana di bidang perikanan; memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar
keterangannya;
menggeledah  sarana  dan  prasarana perikanan  yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan  tindak  pidana  di  bidang perikanan; menghentikan, memeriksa,  menangkap,  membawa, dan/atau  menahan  kapal  dan/atau orang  yang  disangka  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perikanan; memeriksa kelengkapan dan
keabsahan dokumen usaha
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
perikanan; memotret tersangka dan/atau  barang  bukti  tindak  pidana di  bidang  perikanan;  mendatangkan orang  ahli  yang  diperlukan  dalam hubungannya  dengan  tindak  pidana di  bidang  perikanan;  membuat  dan menandatangani berita acara pemeriksaan;  melakukan  penyitaan
terhadap barang bukti yang digunakan  dan/atau  hasil  tindak pidana; melakukan penghentian
penyidikan; dan mengadakan
tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab.
Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada  penuntut  umum.  Untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20  (dua  puluh)  hari.  Jangka  waktu
apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang
belum  selesai,  dapat  diperpanjang
oleh  penuntut  umum  paling  lama  10 (sepuluh)  hari.  Ketentuan  tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka  dikeluarkan  dari  tahanan sebelum  berakhir  waktu  penahanan tersebut, Jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
Dengan demikian setelah waktu  30  (tiga  puluh)  hari  tersebut, penyidik  harus  sudah  mengeluarkan tersangka  dari  tahanan  demi  hukum. Penuntutan  dalam  perkara  tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan  hukum  acara  yang berlaku,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini.
Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang  perikanan  dilakukan  oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa  Agung  dan/atau  pejabat  yang ditunjuk.      Penuntut  umum  perkara tindak  pidana  di  bidang  perikanan harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut :
a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Penuntut umum
setelah menerima  hasil  penyidikan  dari penyidik wajib memberitahukan hasil  penelitiannya  kepada  penyidik dalam  waktu  5  (lima)  hari  terhitung sejak  tanggal  diterimanya  berkas
penyidikan. Dalam hal hasil
penyidikan  yang  disampaikan  tidak lengkap,  penuntut  umum  harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk  tentang  hal-hal  yang  harus dilengkapi. Dalam waktu paling lama 10  (sepuluh)  hari  terhitung  sejak tanggal  penerimaan  berkas,  penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut umum.    Penyidikan  dianggap  telah selesai  apabila dalam waktu  5 (lima)
hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau  apabila  sebelum  batas  waktu tersebut berakhir sudah ada
pemberitahuan  tentang  hal  itu  dari penuntut  umum  kepada  penyidik.
Dalam hal penuntut umum
menyatakan hasil penyidikan tersebut  lengkap dalam  waktu  paling lama  10  (sepuluh)  hari  terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut  umum  harus  melimpahkan perkara  tersebut  kepada  pengadilan perikanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang  melakukan  penahanan
atau  penahanan  lanjutan  selama  10 (sepuluh) hari. Jangka waktu apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan  yang  belum  selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan  Negeri  yang  berwenang paling  lama  10  (sepuluh)  hari. Ketentuan  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  tersangka  dikeluarkan dari  tahanan  sebelum  jangka  waklu penahanan  berakhir  jika  kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dalam  perkara  tindak  pidana  di bidang perikanan dilakukan berdasarkan  hukum  acara  yang berlaku,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini.
Dalam  jangka  waktu  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak tanggal
penerimaan pelimpahan  perkara  dari  penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara    dapat  dilakukan  oleh  hakim tanpa  kehadiran  terdakwa.    Untuk kepentingan  pemeriksaan,  hakim  di sidang pengadilan berwenang menetapkan  penahanan  selama  20 (dua  puluh)  hari.    Jangka  waktu penahanan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan
guna  kepentingan  pemeriksaan  yang
belum  selesai,  dapat  diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10
(sepuluh)  hari.    Ketentuan  tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan  dari  tahanan  sebelum jangka  waktu  penahanan  berakhir jika  kepentingan  pemeriksaan  sudah terpenuhi.
Dalam hal putusan
pengadilan  dimohonkan  banding  ke pengadilan  tinggi,  perkara  tersebut diperiksa  dan  diputus  dalam  jangka waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  berkas perkara  diterima  oleh  pengadilan
tinggi. Untuk kepentigan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan  penahanan  selama  20 (dua  puluh)  hari.  Jangka  waktu penahanan    apabila  diperlukan  guna kepentingan pemeriksaan yang belum  selesai,  dapat  diperpanjang oleh  Ketua  Pengadilan  tinggi  yang bersangkutan paling lama 10
(sepuluh)  hari.  Ketentuan    tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan  dari  tahanan  sebelum jangka  waktu  penahanan  berakhir
jika  kepentingan  pemeriksaan  sudah terpenuhi.
Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan  perkara tindak pidana  di  bidang  perikanan  yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap
diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh pengadilan  negeri  yang  berwenang. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan  sesuai  dengan  hukum acara  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
Dengan perikanan ini dibentuk  pengadilan  perikanan  yang berwenang  memeriksa,  mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan berada  di  lingkungan  peradilan umum. Pemeriksaan di sidang pengadilan  dapat  dilaksanakan  tanpa kehadiran  terdakwa.  Untuk  pertama kali  pengadilan  perikanan  dibentuk di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Daerah  hukum  pengadilan  perikanan sesuai dengan daerah hukum
pengadilan negeri yang
bersangkutan.  Pengadilan  perikanan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak  tanggal  Undang-Undang  ini mulai  berlaku,  sudah  melaksanakan tugas  dan  fungsinya.    Pembentukan pengadilan  perikanan    dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.

## Kesimpulan
Dalam pembangunan dan pengembangan  industri  perikanan harus ada kesimbangan antara kepentingan investor, pemerintah dan masyarakat nelayan. Pemerintah
harus berperan dalam pengembangan industri perikanan dengan
memberikan perlindungan bagi
semua  pihak.    Jenis  tindak  pidana yang  diatur  dalam  Undang-undang perikanan adalah unsur usaha perikanan tanpa izin, usaha perikanan  tidak  didaftar  dan  unsur lain. Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana penjara, pidana denda, yang bersifat kumulatif.  Pidana yang dijatuhkan kepada pelanggaran tindak  pidana,  terbagi  atas  tindak pidana  kejahatan  dan  tindak  pidana pelanggaran. Dalam hal tindak pidana  dilakukan  oleh  korporasi,
tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3
(sepertiga) dari pidana yang
dijatuhkan.
Penyidikan  yang  dilakukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan  Laut  agar  penyidikan tersebut  berjalan  lebih  efisien  dan efektif  berdasarkan  Prosedur  Tetap Bersama.  Forum  koordinasi  untuk penanganan  tindak  pidana  di  bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan  pembentukannya  di daerah,  sesuai  dengan  kebutuhan. Koordinasi  diperlukan  selain  untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik,  juga  dimaksudkan  untuk memperlancar komunikasi dan tukar- menukar  data,  informasi,  serta  hal lain  yang  diperlukan  dalam  rangka efektivitas  dan  efisiensi  penanganan dan/atau  penyelesaian  tindak  pidana perikanan.
Mengenai  pengawasan  dan penegakan hukum menyangkut mekanisme  koordinasi  antar  instansi penyidik dalam penanganan penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perikanan,  penerapan  sanksi  (pidana
atau  denda),  hukum  acara,  terutama mengenai  penentuan  batas  waktu pemeriksaan  perkara,  dan  fasilitas dalam  penegakan  hukum  di  bidang perikanan,  termasuk  kemungkinan penerapan  tindakan  hukum  berupa penenggelaman  kapal  asing  yang
beroperasi  di  wilayah  pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Daftar Rujukan Johannes  Widodo  dan  Suadi,  2008, Seri Kebijakan Perikanan,  Pengelolaan Sumber  Daya  Perikanan Laut, Cet.2, Yogyakarta : Gadjah  Mada  University Press, Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum,  Masyarakat  dan Pembinaan Hukum Nasional  :  Suatu  Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan  Hukum  di Indonesia , Cet.2, Bandung  :  Bina Cipta Ramlan,  2015, Konsep  Hukum  Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri  Perikanan  dari Penanaman Modal Asing di  Indonesia ,  Malang  : Setara Press
Supriadi  dan  Alimuddin,  2011,
Hukum Perikanan di
Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika,

## Undang-Undang
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara Pidana Republik Indonesia, Undang-Undang No.  31  Tahun    2004 tentang Perikanan Republik Indonesia, Undang-Undang No.  45  Tahun  2009 tentang Perubahan Undang-Undang  No.  31 Tahun 2004 tentang Perikanan