## FORMULASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Novliwanda Ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Imu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12, 5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Policy  Formulation  Formation  of  Regional  Regulations  by  the  Regional  House  of Representatives. This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  formulation  of  Local Regulation  policy  formulation  by  Rokan  Hulu  Regency  the  Regional  House  of  Representatives and  to  find  out  the  obstacles.  The  informants  in  this  study  consisted  of  the  Chairperson  of  the Rokan Hulu Regency Regional Representative Council, the Deputy Chairperson of the Rokan Hu- lu Regency the Regional House of Representatives, Members of the Rokan Hulu Regency the Re- gional  House  of  Representatives  Regional  Regulatory  Body  and  head  of  sub  division  of  the  re- gional Secretariat. Data was collected through interview techniques, Focus Group Disscusion, Ob- servation and Documentation. Data analysis uses Miles and Huberman's model theory, namely  by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the policy  formulation  of  the  formation  of  Regional  Regulations  by  the  Rokan  Hulu  District  Parlia- ment  was  not  implemented.  At  that  time,  the  counstraints  to  formulating  the  regional  regulation policy were due to the weakness of human resources in the Rokan Hulu Regency People’s Repre- sentative Council and the constantly changing regulations of the cental government.
Key words : Public Policy, Policy Formulation, Regional Regulations.
Abstrak:  Formulasi  Kebijakan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  formulasi  pembentukan kebijakan  Peraturan  Daerah  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu  serta  untuk mengetahui hambat- anya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, Focus  Group  Disscusion,  Observasi  dan  Dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  teori  model Miles  dan  Huberman  yaitu  dengan  melakukan reduksi  data,  penyajian  data,  dan mengambil  kes- impulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  formulasi  kebijakan  pembentukan  Peraturan Daerah  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  kurang  terlaksana.  Sementara  itu,  kendala  formulasi kebijakan Peraturan Daearah disebabkan lemahnya Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kabu- paten Rokan Hulu, dan regulasi dari pusat yang selalu berubah-ubah.
Kata kunci :  Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaan  sistem  pemerintahan daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  dil- aksanakan  oleh  Pemerintah  daerah  dan  De- wan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal  ini  di- jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawara- tan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  De- wan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Per- wakilan  Rakyat  Daerah  pasal  364  yang mengatakan  “DPRD  kabupaten/kota  meru- pakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah
yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penye- lenggara  pemerintahan  daerah  kabupat- en/kota”.  Kedudukan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu merupakan  sebagai  mitra  bagi  pemerintah daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  sama- sama  memiliki  visi  dan  misi  untuk  mening- katkan kesejahteraan masyarakat.
Jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu peri- ode  2014-2019  sebanyak  45  orang  sebagai representasi  masyarakat  Kabupaten  Rokan
Hulu  yang  didukung  dari  berbagai  partai politik. Menurut pasal 149 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  memiliki  fungsi pembentukan  Peraturan  Daerah.  Produk hukum  di  daerah  tidak  semata-mata  dimo- nopoli  oleh  Kepala  Daerah,  karena  DPRD merupakan  lembaga  yang  memiliki  fungsi membentuk  Peraturan  Daerah  yang  dibahas dengan  Kepala  Daerah  untuk  mendapat persetujuan bersama sebelum disahkan men- jadi  produk  legal  yang  memiliki  kekuatan hukum.  Berdasarkan  tugas  dan  kewenangan DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  memung- kinkan  untuk  mengujukan  rancangan  Pera- turan  Daerah  kepada  Kepala  Daerah  guna dibahas  dan  disepakati  bersama.  Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas  usulan  anggota  personal  DPRD  Kabu- paten Rokan Hulu, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah kemudian  disetujui  pada  rapat  paripurna DPRD.
Dalam  menformulasikan  pemben- tukan Peraturan Daerah anggota DPRD lebih berperan sebagai sumber ide, gagasan sesuai kedudukannya  sebagai  insan  politik  yang memperjuangkan kepentingan  masyarakat di daerah.  Anggota  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu  tidak  mesti  memahami  secara  teknis, materi dan tata bahasa yang tercantum dalam Peraturan  Daerah  tersebut  karena  secara  le- gal hal tersebut dapat diserahkan kepada ahli sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.
Terlaksananya  formulasi  kebijakan pembentukan Peraturan Daerah oleh anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupat- en Rokan Hulu dapat dinilai dari segi kuanti- tas dan kualitas Perda yang dihasilkan. Akan tetapi  dari  segi  kuantitas  tidak  banyak  Pera- turan  Daerah  baru  yang  dibentuk  berdasar- kan  inisiatif  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu yaitu 2 Peraturan Daerah, selain itu dari segi kualitas dapat dilihat dari tidak banyak Pera- turan Daerah baru subtansialnya berorientasi kepada  kesejahteraan  masyarakat  sehingga berdampak  kurangnya  kepuasaan  dan  ke- percayaan  masyarakat  terhadap  anggata DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Memang  banyak  tantangan  yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan formulasi pembentukan Peraturan  Daerah  salah  satunya  adalah  kon- disi  politik  ditingkat  daerah,  kelemahan- kelemahan  internal  DPRD  dan  yang  paling terpenting  kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  terhadap  daerah  selalu berubah-ubah, kendala atau tantangan seperti ini  harus  dicari  alternative  secara  bijaksana agar  masalah-masalah  dapat  dipecahkan secara  proporsional,  sehingga  DPRD  Kabu- paten  Rokan  Hulu  bisa  aspiratif  terhadap tuntutan  masyarakat  dan  menuangkannya dalam bentuk regulasi.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  formulasi  kebijakan  pemben- tukan  Peraturan  Dearah  oleh  DPRD  Kabu- paten  Rokan  Hulu  dan  untuk  mengetahui hambatan dalam menformulasikan kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
Berbicara  formulasi kebijakan sangat erat  kaitannya  dengan  kebijakan  publik,  ka- rena salah  satu siklus kebijakan publik  yaitu formulasi  kebijakan.  Studi  mengenai  formu- lasi  kebijakan  memberikan  perhatian  yang sangat  dalam  pada  sifat-sifat  (perumusan) permasalahan  publik.  Karena  (perumusan) permasalahan  publik  merupakan  fundamen besar  dalam  merumuskan  kebijakan  publik sehingga  arahnya  menjadi  benar,  tepat  dan sesuai. Perumusan masalah menurut William Dunn  (2003),  akan  sangat  membantu  para analis  kebijakan  untuk  menemukan  asumsi- asumsi  yang  tersembunyi,  mendiagnosis penyebagian-penyebagian  masalah  publik, memetakan  tujuan-  tujuan  yang  memung- kinkan,  memadukan  pandangan-pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang  peluang-peluang  kebijakan  yang baru.
Formulasi  kebijakan  menurut  Thom- as  R.  Dye  (dalam,  Kadji,  2015)  merupakan usaha  pemerintah  melakukan  inervensi  ter- hadap  kehidupan  publik  sebagai  solusi  ter- hadap  setiap  permasalahan  di  masyarakat. Intervensi  yang  dilakukan  dapat  memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan  otoritatif.  Kewenangan  otori- tatif pemerintah itulah  yang berdampak pada
adanya  produk  kebijakan  publik  yang  justru terlahir  bukan  untuk  kepentingan  publik  se- mata,  namun  terkadang  hanya  untuk  legiti- masi  kepentingan  kelompok  dan  golongan tertentu.
Formulasi  Kebijakan (Policy  Formu- lation) disebut  juga  sebagai  tahapan  yang turut  menentukan  dari  kebijakan  publik,  da- lam  tahap  inilah  dirumuskan  batas-batas  ke- bijakan  itu  sendiri.  Untuk  itu,  harus  disadari beberapa hal yang hakiki dari kebijakan pub- lik, adalah: Pertama, bahwa kebijakan publik ditujukan  untuk  melakukan  intervensi  ter- hadap  kehidupan  dan  kepentingan  publik dalam  kerangka  meningkatkan  kapasitas publik  itu  sendiri.  Kedua,  keterbatasan  ke- mampuan sumber daya manusia. Tidak sedi- kit  kebijakan  publik  yang  baik  akhirnya  tid- ak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh  ketersediaan  SDM  yang  memadai.  Ke- tiga,  keterbatasan  kelembagaan,  sejauhmana kualitas  praktek  manajemen  profesional  dan proporsional  di  dalam  lembaga  pemerintah dan  lembaga  masyarakat,  baik  yang  berge- rak  di  bidang  profit  maupun  non-profit. Keempat,  adalah  keterbatasan  yang  klasik tetapi tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana  atau  anggaran.  Kebijakan  tidak  dapat dilakukan  jika  tidak  ada  dana.  Dan  Kelima, adalah  keterbatasan  yang  bersifat  teknis, yakni  berkenaan  dengan  kemampuan  teknis menyusun kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menghasilkan kebijakan yang efek- tif  seorang  leader  menurut  Kadji,  (2015) harus memiliki:
1. Power  Introspection ,  melihat  secara mendalam keadaan dan kekuatan ser- ta  kewenangan  dari  pejabat  yang akan  melaksanakan  kebijakan  terse- but,
2. Power Retrospection ,  melihat hal-hal yang  telah  terjadi  untuk  mempelajari masalah yang identik pada masa lalu, dan
3. Feasibility  , melihat  kedepan  dan membuat  konfigurasi  keadaan  yang diinginkan  berdasarkan  data,  konsep serta  realita yang ada.
Kebijakan  publik  yang  sangat  baik yaitu kebijakan publik  yang dapat me-
nyelesaikan  permasalah  yang  ada  ditengah- tengah  publik,  untuk  itu  perumusan  atau formulasi kebijakan yang dilakukan oleh elit kebijakan  harus  melalui  tahap-tahap  yang ilmiah  dan  melibatkan  element  masyarakat yang  saling  berkepentingan.  Subarsono (2011)  sebagai  pakar  kebijakan  publik  ber- pendapat  bahwa  perumusan  masalah  dapat dipandang  sebagai  suatu  proses  yang  terdiri dari  empat  tahap  yakni:  pencarian  masalah, pendefenisian  masalah,  spesifikasi  masalah, pengenalan masalah.
Inti  dari  siklus  kebijakan  publik  ada- lah  formulasi  kebijakan  karena  dari  sinilah akan  ditetapkan  atau  dirumuskan  subtasial kebijakan  publik  sebagai  alternative  untuk memecahkan  masalah  masyarakat.  Belum tentu  semua  isu  kebijakan  publik  dapat  di- akamodir  oleh  pemerintah  diangap  sebagai masalah publik yang harus dipecahkan mela- lu kebijakan publik dan diproses  melalui se- rangkaian  tindakan.  Budi  Winarno  (2014) menyimpulkan  dari  pendapat  beberapa  ahli bahwa  dalam  Formulasi  kebijakan  terdapat empat  tahapan  yang  dilaksanakan  secara sistematis, yaitu:
1. Tahap  pertama,  perumusan  masa- lah
Menggali  dan  merumuskan  masalah merupakan  langkah  yang  paling  fun- damental dalam perumusan ke- bijakan.  Untuk  dapat  merumuskan suatu  kebijakan  dengan  baik,  maka masalah-masalah publik harus dikenali  dan  diidefinisikan  dengan baik.
2. Tahap Kedua, Agenda Kebijakan Tidak  semua  masalah  publik  akan masuk  kedalam  agenda  kebijakan, masalah-masalah  tersebut  akan  berk- ompetisi  antara  satu  dengan  yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang  pada    akhirnya  akan  masuk kedalam  agenda  kebijakan.  Masalah publik  yang  masuk  kedalam  agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para perumus kebijakan.
3. Tahap  Ketiga,  pemilihan  alternatif kebijakan  untuk  memecahkan  ma- salah
Pada  tahap  ini,  para  perumus  ke- bijakan  akan  berhadapan  dengan berbagai  alternatif  pilihan  kebijakan yang  akan  diambil  untuk  memeca- hkan  masalah.  Para  perumus  ke- bijakan  akan  dihadapkan  pada  per- tarungan  kepentingan  antar  berbagai aktor  yang  terlibat  dalam  perumusan kebijakan.  Pada  kondisi  ini,  maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan nego- siasi  yang  terjadi  antar  aktor  yang berkepentingan.
4. Tahap  Keempat,  penetapan  ke- bijakan
Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan, maka  diputuskan  untuk  diambil  se- bagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan  adalah  menetapkan  ke- bijakan  yang  dipilih  tersebut  sehing- ga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Mulia, 2019).

## METODE
Penelitian  ini  masuk  dalam  metode penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  tipe deskriptif.  Informan  penelitian  terdiri  dari Ketua, wakil ketua, Bapemperda DPRD Ka- bupaten  Rokan  Hulu  dan  Kasubag  Hukum Sekretariat  Dewan  Kabupaten  Rokan  Hulu. Mengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dil- akukan  melalui  beberapa  teknik  yaitu  wa- wancara, Focus Group Disscusion, observasi dan dokumentasi. Sementara itu analisis data menggunakan  teori  model  Miles  dan  Hu- berman  yaitu dengan  melakukan reduksi da- ta,  penyajian  data,  dan  mengambil  kes- impulan.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHA- SAN
Indikator  formulasi  kebijakan  yang dikemukan  oleh  Budi  Winarno  yang  terdiri dari  perumusan  masalah,  agenda  kebijakan, pemilihan  alternative  kebijakan  dan  peneta- pan  kebijakan  telah  diuji  dan  diteliti  dalam proses  formulasi  kebijakan  Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Analisis penelitian tersebut didasari dari data wawancara, observasi, Focus Group Disscu- sion dan dokumentasi sebagimana yang telah dijelaskan  sebelumnya.  Berdasarkan  data- data  tersebut  maka  peneliti  menyimpulkan sebagai berikut:

## 1. Dimensi Perumusan Masalah
Dapat diambil kesimpulan proses pe- rumusan  masalah  yang  dilakukan oleh  DPDR  Kabupaten  Rokan  Hulu dalam  menformulasi  pembentukan kebijakan  Peraturan  Daerah  belum terlaksana.  Hasil  ini  terlihat  tidak mampunya  anggota  DPRD  Kabupat- en  Rokan  Hulu  mengenali,  men- gidentifikasi dan mendefenisikan ma- salah-masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat  Kabupaten  Rokan  Hulu terutama  yang  berkaitan  dengan  pen- ingkatan  kesejahteraan  masyarakat. Kegitan-kegiatan  pertemuan  resmi seperti  reses,  seminar,  loka  karya mursrembang  dtingkat  desa  dan kecamatan  merupakan  wadah  bagi anggota  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu  untuk  mengenali  urgensi  kebu- tuhan masyarakat akan payung hukum. Akan tetapi kegiatan- kegiatan  pertemuan  resmi  tersebut subtansial  kegiatannya  lebih  kepada menampung  usulan-usulan  atau  as- pirasi  masyarakat  akan  bidang  pem- bangunan  infrastruktur  dan  bantuan- bantuan lainnya.
Bukti  nyata  belum  terlaksananya  pe- rumusan  masalah kebijakan  yang dil- akukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulu dapat dilihat dari jumlah usulan Peraturan  Daerah  yang  masuk  ke  da- lam  Propemperda  setiap  tahunnya, dari tahun 2014 – 2019 jumlah usulan perda  inisiatif  DPRD  Kabupaten Rokan  Hulu  yang  masuk  kedalam Propemperda  hanya  2  usulan  Pera- turan Daerah.
2. Dimensi Agenda Kebijakan Peneliti  menilai  agenda  kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupat- en  Rokan  Hulu  dalam  menformulasi
kebijakan  pembentukan  Peraturan Daerah  belum  terlaksana  dengan maksimal.  Penilaian  ini  muncul  ka- rena  minimnya  usulan  Peraturan Daerah  inisiatif  DPRD  Kabupaten Rokan  Hulu  baik  itu  di  dalam Propemperda  maupun  setelah  men- jadi  Ranperda.  Jumlah  Propemperda dari  tahun  2015  –  2020  yaitu sebanyak  87  usulan,  dari  87  usulan tersebut  hanya  2  usulan  inisiatif DPRD, ke 2 usulan tersebut diajukan dalam  bentuk  Ranperda  kemudian disahkan  menjadi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  yaitu  Perda Perda  Nomor  8  Tahun  2017  tentang Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  dan  Perda  Nomor  9 Tahun  2017  Pemberdayaan  dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
3. Dimensi  pemilihan  alternatif  ke- bijakan  untuk  memecahkan  masa- lah
Untuk  pemilihan  alternatif  kebijakan yang  muncul  dari  Ranpenda  inisiatif anggota  DPRD,  komisi,  gabungan komisi  dan  Bapempeda  berjalan sesuai dengan  mekanisme  yang telah ditentukan.  Tidak  ada  perdebatan- perdabatan  yang  panjang  dan  alot baik  itu  di  antara  fraksi  Partai  di DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  mau- pun  dengan  Pemerintah  Daerah  Ka- bupaten Rokan Hulu. Kompromi dan kesepatakan sangat mudah ditemukan  mengingat  Perda  unisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu didasari  dari  rumusan  masalah  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Permasalan  yang  paling  mendasar hanya  sedikitnya  jumlah  Ranpenda inisiatif  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu periode-2014 – 2019 yaitu han- ya  2  Ranperda  dan  ke  2  nya  telah disahkan  menjadi  Peraturan  Daerah. Sehingga  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu  lebih  terlihat  lembaga  memba- has  dan  mensahkan  Perda  bukan lembaga  yang  memproses  Pemben- tukan Peraturan Daerah. Sementara
itu,  Ranperda  yang  diajukan  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan  Hulu  akan  sedikit  mengalami pembicaraan  dan  pembahasan  yang agak  panjang,  terutama  Ranperda yang berkaitan dengan keuangan dae- rah,  namun  permbahasan  dan  pem- bicaraan  masih  pada  tahap  yang wajar.  Hal  ini  disebabkan  adanya kepentingan-kepentingan anggota DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  atas Perda  tersebut  terutama  kepentingan kegiatan  pokok  pikiran  dewan  atau juga  disebut  dana  aspirasi  Dewan yang  harus  diakomodir  dalam  Perda tersebut. Namun pada akhirnya kese- pakatan  dan  kompromi  akan  di- peroleh  dan  Ranperda  akan  disahkan menjadi Perda.
4. Dimensi Penetapan Kebijakan
Peneliti  menilai  penetapan  kebijakan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD Kabupaten  Rokan  Hulu  masih  lemah dan  belum  maksimal. Penilaian  ini terlihat  dari  kondisi  faktual  dilapan- gan DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 hanya menetap- kan 2 Rancangan Peraturan Daerah menjadi  Peraturan  Daerah.  Selebi- hnya  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu lebih disibukkan membahas Rancangan  Perda  usulan  Pemerintah Daerah sebanyak 40 Ranperda  dan seluruhnya disahkan menjadi Perda. Setelah  dilakukannya  reduksi  data dan  penyajian  data  baik  itu  melalui  teknik wawancara, observasi, FGD dan dokumenta- si  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebe- lumnya,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa hasil  penelitian “Formulasi  Kebijakan Pembentukan  Peraturan  Daerah  oleh Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabu- paten  Rokan  Hulu  kurang  terlaksana”. Sementara  itu  hambatan  yang  dialami  oleh DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  men- formulasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  yaitu lemahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia anggota  DPRD  dan  aturan  pemerintah  pusat yang selalu berubah-ubah terkait kewenangan DPRD.

## DAFTAR RUJUKAN
Dunn, N. William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik. Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta. Kadji,  Yulianto,  2015. Formulasi  dan  im- plementasi kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi  dalam  Fakta  Realitas. UNG Gorontalo Press, Gorontalo. Mulia,  R.  A.  (2019).  Influence  Of  Public Policy, Participation Of Community  And  Education  Level To  Public  Welfare  In  Padang
Pariaman  District.  Jurnal  EL- RIYASAH, 10(1), 37-56. Subarsono.  A.  G,  2011. Analisis  Kebijakan Publik  (Konsep,  Toeri  dan  Ap- likasi). Pustaka  Pelajar,  Yogyakar- ta.
Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Te- ori,  Proses  dan  Studi  Kasus, Ce- takan Kedua. Caps, Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten- tang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.