## MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID 19 BERSKALA MIKRO DI KOTA BOGOR

## Muhamad Husein Maruapey
Fisip universitas Juanda Bogor, Indonesia Email: Maruapey.husein@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 25 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 12 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 18 Juni 2021
Keywords: policy; covid 19; rule enforcement; discipline; community support.
Kata Kunci: kebijakan; covid 19; penegakan aturan; disiplin; dukungan masyarakat.

## Abstract:
Research  with  entitled  Policy  Model  for  the  Management  of Covid  19  on  a  Micro  Scale  in  Bogor  City  is  a  scientific  study with the aim of knowing how much policy implementation on a micro scale can overcome and reduce the Covid 19 epidemic, in Bogor  City.  Using  method  descriptive  of  analysis  which  is  a method  that  serves  to  describe  or  provide  a  description  of  the object  under  study  through  observation,  interviews,  literature and questionnaires, by including 250 respondents spread over 5 Sub-district in Bogor City, in order to ascertain whether or not handling of Covid  19.The results shows that, the Policy Model for  the  Management  of  Covid  19  on  a  Micro  Scale  in  Bogor City is categorized as Good Enough with a Score of 3.13. This means that the Policy of Covid 19 on a Micro Scale carried out by the City Government must be implemented properly through the commitment of the Officers to the policies made, consistency in  enforcing  rules,  and  community  support  through  discipline on  health  protocols,  so  that  they  can  overcome  this  Corona pandemic.

## Abstrak:
Penelitian  dengan  Judul  Model  Kebijakan  Penanggulangan Covid  19  Berskala  Mikro  di  Kota  Bogor  adalah  kajian  ilmiah dengan  tujuan  mengetahui  seberapa  besar  pelaksanaan kebijakan  berskala  Mikro  dapat  mengatasi  dan  menurunkan wabah  Covid  19  di  Kota  Bogor.  Menggunakan  Metode deskriptif  analisis  yakni  suatu  metode  yang  berfungsi mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  terhadap  objek yang  diteliti  melalui  observasi,  wawancara,  studi  pustaka  dan angket,  dengan  menyertakan  250  responden  yang tersebar  di  6 Kecamatan  Kota  Bogor,  guna  memastikan  baik  tidaknya penanganan  Covid  19.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor dikategorikan Cukup Baik dengan Skor Nilai 3,13. Artinya  Kebijakan  Covid  19  Berskala  Mikro  yang  dilakukan Pemerintah   Kota      harus   dilakukan   dengan   baik   melalui komitmen  Aparat  terhadap  kebijakan  yang  dibuat,  konsistensi

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 6 Juni 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
dalam  penegakan  aturan,  serta  dukungan  masyarakat  melalui disiplin  terhadap  protokol  kesehatan,    sehingga    dapat mengatasi pandemi Corona ini.
Coresponden author: Muhamad Husein Maruapey Email: Maruapey.husein@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  tengah    pandemi corona,  maka  salah  satu  aspek  yang  menjadi  pilar  adalah  Aspek  Hukum.  Hukum  sebagai penegak  keadilan  seyogyanya  dijadikan  sebagai  hakim  untuk  memastikan  keadilan  dan ketertiban  dalam  masyarakat.  Berkaitan  dengan  masih  mewabahnya  Covid  19,  pemerintah berupaya  memaksimalkan  berbagai  kebijakan  dan  aturan  agar  pandemi  Corona  tertangani dengan  baik.  Beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  misalnya,  Pertama  : Keppres No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Kedua : Keppres  No  12  Tahun  2020  Tentang  Virus  Corona  sebagai  bencana  Nasional,Ketiga  : Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya  percepatan  penanggulangan  pandemik  Corona.  Keperes  dan  Peraturan  Pemerintah tersebut  diatas  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Walikota  No  30  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Penangulangan  Corona,  Peraturan Walikota Bogor No 56 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota No 30 Tahun 2020  Tentang  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Virus Corona  di  Kota  Bogor,  dan  Peraturan  Walikota  Bogor  No  110  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Mikro  dan  Komunitas  Dalam  Penanganan  Virus Corona  di  Kota  Bogor.  Peraturan  Walikota  Bogor  No  110  ini  dimaksudkan  membatasi mobilitas  warga  dan  mencegah  kerumunan.  Bukan  saja  yang  disebutkan  diatas,  namun Pemerintah  Kota  dan  Satgas  Covid  memperketat  pengawasan  pada  Rukun  Warga  yang dianggap berkategori zona merah. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan laju peningkatan angka  positif  Covid  yang  mencapai  150  orang  perhari.  Namun  berdasarkan  observasi  yang dilakukan  peneliti,  upaya  yang  dilakukan  tidak  didukung  dengan  disiplin  dan  partisipasi masyarakat  dalam  mematuhi  berbagai  ketentuan  protokol  kesehatan  yang  telah  digaungkan pemerintah. Akibat dari semua itu jutaan nyawa manusia di dunia dalam kurun waktu setahun menjadi  korban  keganasan  Covid  19,  selain  seluruh  aktivitas  masyarakat  terhenti,  roda perekonomian  merosot  tajam,  banyak  negara  mengalami  resesi,  tensi  politik  ditengah masyarakat  bergejolak,  bahkan  krisis  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  kian  hari semakin menurun, hal mana terlihat dari survei LKSP bahwa 74,65 % masyarakat tidak puas dengan  kinerja  pemerintah  dalam  penanganan  wabah  pandemi  corona    serta    angka kemiskinan dan pengangguran terus  meningkat (Lembaga  Kajian Strategis &  Pembangunan, Bisnis –Com, M).
Badan  Pusat  Statistik  merilis  data  kemiskinan  terbaru  Maret  2020  bahwa  tercatat penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan 1,63 Juta orang dibandingkan dengan September  2019.  Penduduk  miskin  di  Indonesia  tercatat  sebesar  26,42  Juta  orang.  Menurut
Kepala  BPS  Suharyanto,  Peningkatan  Jumlah  Penduduk  Miskin  diakibatkan  adanya pembatasan  berskala  besar  di  Jakarta  dan  sekitarnya  dalam  rangka  mencegah  penyebaran virus  Covid  19  ( Yunus &  Rezki,  2020).  Hal  inilah  penyebab  aktivitas  perekonomian masyarakat  terganggu  sehingga  berpengaruh  langsung  terhadap  pendapatan  masyarakat. Sementara  itu,  Bappenas  pun  merilis  tingkat  pengangguran  di  masa  pandemi  corona.  Dalam rilisnya Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran naik menjadi 5,5 juta orang. Bahwa tingkat pengangguran  ini akan  bertambah pada tahun 2021  menjadi (10,7  -  12,7 juta orang), jika  penanganan  Covid  19  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  dan  optimal  (Akun,  Youtube Bapenas,12/5/2020).
Masih  tingginya  kasus  positif  corona    di  Jakarta    dan    daerah  penyangga  termasuk Kota  Bogor,  membuat  pemerintah  Kota  memberlakukan  model  kebijakan  penanggulangan covid  19  berskala  Mikro  pada  wilayah  yang  memang  benar  terdeteksi  wabah  covid. Berdasarkan  data  Satgas  Covid  19  Kota  Bogor,  dari  797  RW  tercatat  sebanyak  124  RW berstatus zona merah, sementara di tingkat kelurahan sebanyak 56 berstatus zona merah atau mencapai  73,52  %  dari  total  keseluruhan  kelurahan  yang  berjumlah  68  Kelurahan.  Secara keseluruhan  total  positif  corona  dari  bulan  januari  hingga  Mei  2021  semakin  bertambah sebagaimana Data yang berhasil dihimpun peneliti sebagai berikut :

## Sumber data : Penelitian Lapangan
Beberapa  kajian  terdahulu    dalam  penanganan  Covid  telah  dilakukan  misalnya Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh    ( Juaningsih et  al.,  2020)  “  Optimalisasi  Kebijakan Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid  19  Terhadap  Masyarakat  Indonesia”,  Fakta  yang didapatkan dalam penelitian tersebut ternyata kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  mengakibatkan  penyebaran  covid  meluas.  Kedua  :  Penelitian  ( Agustino ,  2020) “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid  19,  Pengalamam  Indonesia”.  Menurut ( Agustino ,  2016)  bahwa  terlalu  banyak  narasi  negatif  dan  lambatnya  respons  pemerintah sehingga  Covid  sulit  semakin  menjadi,  Ketiga,  ( Wiryawan ,  2020)  “  Kebijakan  Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease di Indonesia” Dijelaskan dalam Penelitian tersebut  sudah  banyak  aturan  dan  Triliunan  Rupiah  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  terkait  wabah  covid  namun  belum  maksimal penangananya.  Keempat,  ( Mufida et  al.,  2020)  ”Strategi  Pemerintah  Indonesia  Dalam Menangani  Wabah  Covid  19  Dari  Persfektif  Ekonomi”  bahwa  Pemerintah  perlu
Data Peningkatan Jumlah Kasus C 19 di Kota Bogor 6816 15681 8615 15183 12131 Jan-21 Peb 2021
Mar-21 Apr-21 Mei-21
mengeluarkan  kebijakan  dari  aspek  ekonomi  untuk  menyelamatkan  kehidupan  masyarakat dari  bahaya  Covid.  Kelima,  ( Pangaribuan &  Munandar,  2021)  “Kebijakan  Pemerintah  DKI Jakarta  Menangani  Pandemi  Covid  19”.  Dengan  hasil  kajian  bahwa  Adanya  kelemahan koordinasi  pemerintah  pusat  dan  daerah  akibat  belum  efektifnya  kebijakan  yang  dilakukan dalam penanganan Covid.
Merujuk  pada  beberapa  kajian  penelitian  tersebut,  di  Kota  Bogor  sejak diberlakukannya  kebijakan  PSBB  hingga  PSBB  Berskala  Mikro  peneliti  belum  menemukan seberapa  besar  dampak  kebijakan  penanggulangan  Covid  19  efektif  pelaksanaannya,  apabila proses  penanganannya  masih  setengah  hati,  disiplin  masyarakat  kurang,  tidak  adanya penegakan  hukum,  jumlah  aparat  yang  tidak  berimbang  dengan  luas  wilayah  penyebaran covid  dan  kurangnya  pengawasan.  Inilah  yang  membuat  peneliti  tertarik  meneliti  Model Kebijakan Penanggulangan Covid Berskala Mikro di Kota Bogor ( Yuliana , 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yakni  suatu  metode  yang berfungsi  mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek  yang diteliti  melalui  data atau  sample  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  ( Sugiyono ,  2012).  Informasi  yang didapatkan  selanjutnya  dikumpulkan  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  skor  penilaian berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dengan  menggunakan  Rumus  :  WMS (  Weight Mean  Score )  M  =  ∑f  (  x  )  /  n  .  Untuk  selanjutnya  diinterpretasi  guna  mendapatkan  hasil maksimal. Dari jumlah populasi kurang lebih 1.081.009 ( BPS Kota Bogor, 2020). Digunakan Cluster  sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel, karena objek  yang diteliti sangat luas.  Dengan  taraf  kesalahan  10  %  ditentukan  sampel  sebesar  245  yang  dibulatkan  menjadi 250,  dengan  asumsi  setiap  kecamatan  terdapat  kurang  lebih  42  Responden  yang  dijadikan sebagai  sumber  data  dan  informasi,  ( Sugiyono ,  2012).  Ekspektasi  peneliti  semoga  dapat memberikan kontribusi  bagi pengembangan studi  kebijakan pemerintahan serta perbaikan ke arah  penegakan  hukum  dan  disiplin  serta  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  penyebaran covid.
Tabel 1 Kriteria Penilaian Skala Likert NO Scor e Kriteria 1 4,21- 50,00 Sangat Baik 2 3,41 – 40,20 Baik 3 2,61 – 3,40 Cukup Baik 4 1,81 – 2,60 Buruk 5 1,00 – 1,80 Sangat Buruk
Sumber : Hasil Penelitian 2020

## Hasil dan Pembahasan

## A. Karakteristik Masalah
Perkembangan suatu negara biasanya diikuti dengan perubahan sosial kemasyarakatan, sehingga sangat mungkin menjadikan tingginya karakteristik masalah dalam masyarakat. Satu diantara sekian permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat kita saat ini adalah  menyebarnya  wabah  virus  Corona  19  di  hampir  seluruh  negara  termasuk  Indonesia. Karakteristik  masalah  seperti  tingkat  kesulitan  masalah,  kemajemukan  masyarakat  dan kelompok  sasaran  yang  dihadapi  merupakan  karakteristik  permasalahan  kebijakan.  Hal  ini seperti yang disampaikan oleh ( Meilinda , 2020)  COVID 19  terkait dengan banyak masalah dan    semuanya  saling  mempengaruhi  dalam  satu  jaringan.    Untuk  mengetahui  variabel karakteristik  masalah  penanganan  wabah  virus  di    kota  Bogor  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 1.1 Tingkat Kesulitan  Masalah f ∑ (fx)/n No Alternatif Jawaban n = 250 (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 40 5 200 25,3 790 250 3,16 2 Baik 60 4 240 30,4 3 Cukup Baik 85 3 255 32,3 4 Tidak Baik 30 2 60 7,6 5 Sangat Tidak Baik 35 1 35 4,4 Cukup Baik Jumlah 250 790 100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Dari  tabel  tersebut  diatas  memperlihatkan  bahwa  Tingkat  Kesulitan  Masalah  dalam penanganan  pandemi  corona  oleh  satuan  tugas  covid  di  Kota  Bogor  di  mata  responden memperoleh  skor  nilai  3,16.  Hal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  lembaga  ini  cukup  baik melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan kurang mengalami kesulitan.
1. Kemajemukan
Dampak  dari  kemajemukan  masyarakat,  adalah  dapat  menyebabkan  tingginya  pertentangan atau konflik kepentingan yang relatif tinggi, karena masyarakat kita yang hidup berkelompok dan  berbeda  dalam  identitas  sejak  dahulu.  Untuk  mengetahui  tingkat  kemajemukan masyarakat  dan  pengaruhnya  terhadap  upaya  penanganan  covid  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 1.2 Tingkat Kemajemukan n = 250 ∑ (fx)/n No Alternatif Jawaban f (x ) F ( x )
%

## Sumber : Hasil Penelitian 2020
Dari  tabel  tersebut  diatas  memperlihatkan  bahwa  Tingkat  Kemajemukan  masyarakat di  Kota  Bogor  sangat  berpengaruh  terhadap  penanganan  pandemi  corona  oleh  satuan  tugas covid  Kota  Bogor.  Beberapa  responden  menyatakan  walaupun    masyarakat  Kota  bogor sangat  beragam  namun  masih  bisa  diatur.  Hal  ini  terbukti  dengan  skor  nilai    berada  pada angka 3,08  yakni Cukup Baik. Sehingga ditafsirkan  bahwa Satuan Tugas Covid  Kota Bogor melaksanakan  tugas  dan  fungsi  secara  konsisten  walaupun  dihadapkan  dengan  tingkat kemajemukan masyarakat.
2. Kelompok Sasaran
Kelompok  Sasaran  adalah  mereka  yang  dijadikan  sasaran  oleh  Satuan  Tugas  Covid untuk  menekan  laju  penyebaran  wabah  covid  di  tengah  masyarakat.  Kelompok  ini  biasanya dicirikan  dan  ditandai  sehingga  terpantau  dari  aspek  medis.  Kepatuhan  Kelompok  sasaran dalam  penanganan  Covid  19  sangat  membantu  Pemerintah  Kota  Bogor  dalam  menekan  laju pandemik  Corona.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  Ripley    bahwa  suksesnya implementasi kebijakan terletak pada dua aspek yakni kepatuhan kelompok sasaran/target dan pendekatan  yang  berfokus  pada  tujuan.    Untuk  melihat  kelompok  sasaran  ini  ditangani  oleh satuan tugas covid dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1 Sangat Baik 40 5 200 26 770 250 3,08 2 Baik 60 4 240 31,2 3 Cukup Baik 75 3 225 29,2 4 Tidak Baik 35 2 70 9,1 5 Sangat Tidak Baik 35 1 35 4,4 Cukup Baik Jumlah 250 770 100

## Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Tabel 1.3
Kelompok Sasaran n = 250 ∑ (fx)/n No Alternatif Jawaban f (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 50 5 250 30,4 821 250 3,28 2 Baik 60 4 240 29,2 3 Cukup Baik 70 3 221 27 4 Tidak Baik 40 2 80 9,7 5 Sangat Tidak Baik 30 1 30 3,6 Cukup Baik Jumlah 250 821 100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Tabel  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  upaya  Satgas  Covid  dalam  menangani kelompok sasaran sudah sesuai dengan harapan, terbukti kepercayaan Publik terhadap proses Penanganan Covid  menurut  jawaban  responden berada pada kisaran nilai 3.3. Hal  ini  berarti responden cukup baik mempercayai proses penanganan dan pencegahan covid di Kota Bogor.
B. Karakteristik Kebijakan
Karakteristik  kebijakan  yang  baik  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  berhasil  tidaknya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Ciri atau karakter dari kebijakan adalah tentunya mengandung  tujuan  berdasarkan  ketentuan  dan  selamanya  bersifat  dinamis.  Selain  itu komitmen,  dukungan  serta  konsistensi  aturan  sangat  diperlukan  dalam  keberhasilan  sebuah kebijakan.  Menurut  ( Davis et  al.,  2012)  karakteristik  kebijakan  harus  mengandung  tujuan yang  ditetapkan,  tersusun  menurut  aturan  melibatkan  keputusan  berikut  akibatnya  serta bersifat politik dan dinamis. Untuk mengetahui karakteristik kebijakan penanganan covid 19 di  masa  PSBB  Micro  Kota  Bogor  terutama  komitmen  aparat  terhadap  kebijakan  penangan covid dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Komitmen Aparat Terhadap Kebijakan n = 250 ∑  (fx)/n No Alternatif Jawaban f (x ) F ( x ) % 1 Sangat Baik 45 5 225 27,4 800 250 3,2 2 Baik 65 4 260 31,7 3 Cukup Baik 80 3 240 29,3 4 Tidak Baik 35 2 70 8,5 5 Sangat Tidak Baik 25 1 25 3,0 Cukup Baik Jumlah 250 820 100

## Sumber : Hasil Penelitian 2020
Tabel  tersebut  diatas  memperlihatkan  bahwa  responden  masih  menaruh  perhatian kepada  Pemerintah  Kota  (aparat  pemerintah  kota  dengan  komitmennya)  dalam  menangani proses  pencegahan  wabah  pandemi.  Jawaban  responden  terlihat  dengan  skor  yang  diberikan berada  pada  kisaran  nilai  3,2  artinya  Satuan  Tugas  Covid  Kota  Bogor  cukup  baik  dalam bekerja  serta berkomitmen dalam penanganan pencegahan wabah pandemi Covid 19.
Tabel 2.2

## Dukungan Antar Institusi
n = 250 ∑ (fx)/n N o Alternatif Jawaban f (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 30 5 150 20 2 Baik 60 4 240 32 750 3 Cukup Baik 80 3 240 32 250 4 Tidak Baik 40 2 80 10,7 3,00 5 Sangat Tidak Baik 40 1 40 5,3 Cukup Baik Jumlah 250 750 100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Tabel 2.3
Konsistensi Aturan n = 250 ∑ (fx)/n N o Alternatif Jawaban f (x ) F ( x ) % 1 Sangat Baik 35 5 175 22,7 770 250 3,08 2 Baik 60 4 240 31,2 3 Cukup Baik 80 3 240 31,2 4 Tidak Baik 40 2 80 10,4 5 Sangat Tidak Baik 35 1 35 4,5 Cukup Baik Jumlah 250 770 100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  responden  masih  menilai  bahwa    Satuan Tugas  Covid  19  Kota  Bogor  dapat  melaksanakan  tugas  dan  konsisten  dengan  aturan  yang ditetapkan. terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,08 yang berarti Pemerintah Kota dan Satgas Covid 19 cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

## C. Lingkungan Kebijakan
Keberhasilan  sebuah  Program  sangat  ditentukan  oleh  lingkungan  dimana  kebijakan atau  program  tersebut  dilaksanakan.  Beberapa  variabel  lingkungan  sangat  berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan penanganan covid, misalnya saja kondisi ekonomi, dukungan masyarakat serta sikap kelompok masyarakat. ( Joko Widodo, 2020) Semua komponen bangsa harus kerja cepat dan fleksibel dimasa pandemi ini, serta tidak mengesampingkan lingkungan dan  Hak  Asasi  Manusia.    Berikut  ini  dapat  dilihat  variabel  lingkungan  kebijakan  yang mempengaruhi program program penanganan covid sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.1
Kondisi Ekonomi Masyarakat n = 250 ∑ (fx)/n N o Alternatif Jawaban f (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 50 5 250 16 775 250 2 Baik 45 4 180 24 3 Cukup Baik 75 3 225 34 4 Tidak Baik 40 2 80 12 5 Sangat Tidak Baik 40 1 40 14 Jumlah 250 775 10 0 Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  responden  masih  menilai  bahwa  Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kota Bogor masih dalam batas kewajaran, artinya walaupun di masa  pandemi,masyarakat  masih  dapat  mengais  rejeki  dengan  melakukan  berbagai  aktivitas dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan,  terbukti  skor  penilaian  masih  pada  kisaran  3,1 yang  berarti  masyarakat  kota  bogor  cukup  baik  dalam  melaksanakan  aktivitas  sehari  hari dengan  tetap  mematuhi  saran,  kebijakan  serta  ketentuan  protap kesehatan  penanganan  covid oleh Satuan Tugas Covid.
Tabel 3.2 Dukungan Masyarakat n = 250 ∑ (fx)/n N o Alternatif Jawaban f (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 45 5 225 16 2 Baik 65 4 260 24 810 3 Cukup Baik 75 3 225 32 250 4 Tidak Baik 35 2 70 16 3,24 5 Sangat Tidak Baik 30 1 30 12 Cukup Baik Jumlah 250 810 100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  responden  masih  menilai  bahwa  Dukungan Masyarakat  Bogor  terhadap  penangan  Covid  sangat  berarti  bagi  perkembangan  pemulihan kesehatan  masyarakat,  terbukti  skor  penilaian  masih  pada  kisaran  3,24  yang  berarti Pemerintah Kota cukup baik dan berhasil menangani wabah covid.

## Tabel 3.3

## Sikap Kelompok Masyarakat
n = 250 ∑ fx) /n No Alternatif Jawaban f (x) F ( x ) % 1 Sangat Baik 35 5 175 12 785 250 2 Baik 65 4 260 24 3 Cukup Baik 75 3 225 36 4 Tidak Baik 50 2 100 20 5 Sangat Tidak Baik 25 1 25 8 Jumlah 250 785 100 Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  responden  masih  menilai  bahwa  Sikap Masyarakat  Kota  Bogor  dalam  menyikapi  wabah  Covid  19  ini  masih  pada  batas  kewajaran. Satuan Tugas Covid 19 dalam melakukan sosialisasi pentingnya terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,14 yang berarti sikap masyarakat cukup baik dalam menjaga diri dan keluarga dari wabah Covid 19.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  dengan  mengkaji  beberapa penelitian  terdahulu  sebagaimana  dipaparkan  pada  pendahuluan  artikel  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  penanganan  Covid  19  berskala  mikro  di  Kota  Bogor  kiranya harus  terus  dioptimalkan  dengan  menerapkan  proses  penegakan  aturan  oleh  Satuan  Tugas Covid  19  yang  melibatkan  beberapa  Instansi,  termasuk  garda  terdepan    penanggulangan Covid 19 di Tingkat Kelurahan  yang ada pada RT dan RW agar   tegas  menjalankan tugas tanpa  memandang  siapa  orangnya,  sehingga  kebijakan  pemerintah  tentang  5T  oleh  setiap warga  terlaksana  dengan  baik.  Pada  Tingkat  Kota      perlu  adanya  komitmen  Aparat  Satuan Tugas  Covid  19  Kota  Bogor  dan  Pemerintah  Kota    agar terus  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  pentingnya  menjaga  jarak,  memakai  masker  dan  mencuci  tangan    setelah beraktivitas  selama  20  detik  di  air  yang  mengalir    dan  disiplin  untuk  tidak  berkerumun dimanapun  berada.  Kebijakan  apapun  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  akan  berhasil  jika dukungan dan  peran serta masyarakat tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan agar disiplin dan  kepatuhan    terhadap  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  melalui  protap  kesehatan, serta  ketegasan  Satuan  Tugas  Covid  19    adalah  merupakan  kunci  keberhasilan    penanganan dan penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Bogor.

## Bibliografi
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi) . Bandung: Alfabeta .
Agustino,  L.  (2020). Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman Indonesia . Jurnal  Borneo  Administrator.  Http://Samarinda.  Lan.  Go.  Id/Jba/Index. Php/Jba/Article/View/685 .
BPS Kota Bogor. (2020). Sensus Penduduk Kota Bogor 2017 . Layungsari Bogor.
Davis,  G.,  Althaus,  C.,  &  Bridgman,  P.  (2012). The  Australian  policy  handbook .  Allen  & Unwin.
Joko  Widodo.  (2020). Semua  Kebijakan  Harus  Mengedepankan  Lingkungan  Dan  Ham . Compas.Com 14/8/2020
Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  terhadap  Masyarakat  Indonesia . SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 509–518.
Meilinda,  S.  D.  (2020). Covid-19:  Struktur  Masalah  dan  Pendekatan  Kebijakan . Prosiding Nasional Covid-19 , 82–88.
Mufida,  S., Timur,  F.  G.  C.,  &  Waluyo,  S.  D.  (2020). Strategi  Pemerintah  Indonesia  dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi . Independen , 1 (2), 121–130.
Pangaribuan,  M.  T.,  &  Munandar,  A.  I.  (2021). Kebijakan  Pemerintah  DKI  Jakarta Menangani Pandemi COVID-19 . GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 14 (1), 1– 9.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D.Bandung:Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Wiryawan,  I.  W.  (2020). Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Pandemi  Virus  Corona Disease  2019  (Covid-19)  di  Indonesia . Prosiding  Webinar  Nasional  Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 , 179–188.
Yuliana,  Y.  (2020). Corona  virus  diseases  (Covid-19):  Sebuah  tinjauan  literatur . Wellness And Healthy Magazine , 2 (1), 187–192.
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020). Kebijakan  pemberlakuan  lock  down  sebagai  antisipasi penyebaran corona virus Covid-19 . Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (3), 227– 238.