## PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. *)

## ABSTRAK
Untuk  dapat  mengungkap  kesalahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  seorang  terdakwa  yang  diajukan  ke    muka  sidang,  maka  penuntut umum  harus  untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  tersebut.  sehingga  penuntut umum  dibebani  untuk  melakukan  pembuktian  dimana  dengan  alat-alat  bukti  yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana yang telah terjadi yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang  dibawa  di  muka  sidang.  Jika  unsur  niat (kehendak)  atau  menghendaki  dan  mengetahui  dalam  kaitannya  dengan  unsur kesengajaan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  jelas  secara  materiil  karena  memang maksud  dan  kehendak  seseorang  itu  sulit  untuk  dibuktikan  secara  materiil  maka pembuktian  adanya  unsur  kesengajaan  dalam  pelaku  melakukan  tindakan  korupsi yang  melanggar  hukum  sehingga  perbuatannya  itu  dapat  dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.  Unsur actus  reus yaitu  perbuatan  harus  didahulukan.  Setelah  diketahui adanya  perbuatan  pidana  sesuai  rumusan  undang-undang  selanjutnya  barulah diselidiki  tentang  sikap  batin  pelaku  atau  unsur mens  rea .  Dengan  demikian  maka unsur  perbuatan  pidana  harus  didahulukan,  selanjutnya  apabila  terbukti  barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana
Kata Kunci ; Pembuktian, Unsur Niat , Mens Rea

## ABSTRACT
To  be  able  to  uncover  errors  in  corruption  committed  by  a  defendant  whose case was brought to trial, the public prosecutor must be able to prove to the error. so that  the  public  prosecutor  burdened  to  prove  that  the  evidence  submitted  it  makes light of the truth of a crime that has occurred committed by the accused are brought in session. If the element of intent (will) or willed and know in relation to the element of  intent  can  not  be  proven  clearly  materially  because  the  intention  and  will  of  a person  it  is  difficult  to  prove  materially  the  proof  of  a  deliberate  intention  on  the perpetrators  commit  acts  of  corruption  that  violate  the  law  so  the  offense  be accountable to the  perpetrator  is often only associated with the state  as well  as the actions  the  perpetrator  at  the  time  he  was  doing  his  alleged  unlawful  it.  element  of the  actus  reus  is  the  act  shall  take  precedence.  Having  in  mind  the  existence  of  a criminal  act  in  accordance  formulation  of  legislation  then  investigated  further  on  the inner attitude of the perpetrator or the element of mens rea. Thus, the elements of a criminal act must take precedence, then if it is proven then consider about the guilt of the accused which is an element of criminal liability.
Keywords ; Proof, Elements Intent, Mens Rea
*) Alumni FH Unigal tahun 2011, Advokat, Staff Pengajar STISIP Bina Putera Banjar dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsoed Purwokerto

## I. PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang
Dalam mengungkap Tindak Pidana  Korupsi  dibutuhkan  bukti-bukti yang  cukup  untuk  menjatuhkan  sanksi pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana tersebut.  pembuktian  sangat  diperlukan untuk  membuktikan  apakah  perbuatan terdakwa  sah  melawan  hukum  yang berlaku  atau  tidak,  dan  salah  satu  hal yang  seringkali  luput  dari  perhatian dalam  proses  pembuktian  adalah  unsur niat  serta  unsur mens  rea  (mental element) pelaku tindak pidana korupsi.
Unsur  Niat  dan  Unsur  Mens  Rea dalam  tindak  pidana  korupsi  sangat penting untuk diperhatikan, sebab kejahatan  yang  saat  ini  dimasukkan  ke dalam  katagori  extra  ordinary  crime  ini tidak  semua  dilakukan  atas  kesadaran atau ada  niat  namun tidak sedikit kasus korupsi  yang  menyeret  staff  atau pegawai  rendahan  akibat  menjalankan perintah  atasannya,  sehingga  apakah ketika  seseorang  yang  berbuat  tidak pidana  karena  sebuah  perintah  yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan hati  nurani  dan  tidak  ada  niat  layak untuk dipidana atau dihukum ?
dengan latar
belakang permasalahan  itulah  penulisan  ini  ingin mengungkap bagaimana hubungan antara  unsur  niat  dan  unsur  mens  rea dalam  tindak  pidana  korupsi.  penelitian
ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) ,  menurut  Prof.  Dr.  Peter Mahmud  Marzuki,  S.H.,MS,  LL.M  (2001 :138)  bahwa  pendekatan  Konseptual adalah  penelitian  yang  merujuk  pada prinsip-prinsip hukum yang
dikemukakan oleh pandangan- pandangan  sarjana  ataupun  doktrin- doktrin hukum.

## I.2. Identifikasi Masalah
berdasarkan  latar  belakang  yang telah sedikit diuraikan di atas , penulisan ini akan fokus dalam masalah bagaimana pembuktian unsur niat dalam tindak  pidana  korupsi  yang  dikaitkan dengan unsur mens rea . dan pembahasan  masalah  dalam  tulisan  ini dibatasi  dengan  identifikasi  masalah sebagai berikut ;
1.  Pengertian  Unsur  Niat  dan  Unsur Mens Rea
2.  Hubungan  Unsur  Niat  dengan  tindak pidana korupsi.
3.  Pengertian Pembuktian dan
Pengertian Tindak Pidana Korupsi.
I.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian sesuai dengan identifikasi masalah  yang  telah  diuraikan  maka penulisan  karya  ilmiah  ini  memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut ;
1.  menguraikan hubungan antara unsur
niat  dan  unsur  mens  rea  dalam sebuah  perbuatan  tindak  pidana korupsi
2.  untuk  mengungkap  bagaimana  cara membuktikan bahwa sebuah perbuatan  tindak  pidana  korupsi  itu sengaja  dilakukan  dengan  sebuah niat  jahat  dengan  kondisi  kejiwaan yang sadar atau tidak.

## I.4. Kegunaan Penelitian
penulisan  karya  ilmiah  yang mengambil  topik  pembuktian  unsur  niat yang  dikaitkan  dengan  unsur  mens  rea dalam tindak pidaa korupsi ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat dan  kegunaan  diantaranya  sebagai berikut :
1.  dari  sudut  teoritis  ,  dengan  tulisan ilmiah ini diharapkan dapat menambah  wawasan  pengetahuan dalam  bidang  hukum  pidana  dan hukum  acara  pidana  khususnya dalam  hal  pembuktian  perbuatan tindak pidana korupsi
2.  kegunaan  praktis  dengan  penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan  dan  saran  konstruktif  bagi penagak  hukum  baik  kepolisian, penuntut  umum,  advokat  maupun hakim.

## II.  PEMBAHASAN

## II.1.  Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana
Tujuan  Hukum  Acara  Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran  ssetidak-tidaknya  mendekati kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari perkara pidana  dengan  menetapkan  ketentuan Hukum  Acara  Pidana  secara  Jujur  dan tepat  guna  mencari  siapakah  pelaku yang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana.
Azas  Hukum  acara  pidana  yang dianut  di  Negara  Kita  adalah  azas praduga tak bersalah, azas ini bertujuan untuk  melindungi  terdakwa  dari  hukum yang tidak sesuai dengan kesalahannya atau  sebelum  adanya  putusan  hakim yang menyatakan atas kesalahan terdakwa. Untuk dapat mengungkap kesalahan seorang terdakwa yang diajukan  ke    muka  sidang,  maka penuntut  umum  harus  berusaha  untuk dapat  membuktikan  kesalahan  tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan  pembuktian  dimana  dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat  terang  akan  kebenaran  suatu tindak  pidana  yang  telah  terjadi  yang dilakukan oleh terdakwa yang dibawa di muka sidang.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  no  : M.01.PW-07-03  tahun  1982  tentang pedoman  pelaksanaan  Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : tujuan  dari  hukum  acara  pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenara materiil, ialah  kebenaran  yang  selengkap- lengkapnya  dari  suatu  perkara pidana dengan menerapkan ketentuan  hukum  acara  pidana secara  jujur  dan  tepat  dan bertujuan untuk mencari siapakah pelaku  yang  tepat  yang  dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dari pengadilan guna menentukan apakah
terbukti bahwa suatu tindak pidana  dilakukan  dan  apakah orang  yang  didakwakan  itu  dapat dipersalahkan
Sedangkan  M  Yahya  Harahap
(2000:252) menegaskan bahwa pembuktian  merupakan  titik  sentral pemeriksaan  perkara  dalam  sidang pengadilan. pembuktian
adalah ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara- cara  yang    dibenarkan  undang-undang membuktikan kesalahan
yang didakwakan kepada terdakwa .
pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang  dibenarkan  undang-undang  yang boleh  digunakan  hakim  membuktikan kesalahan yang didakwakan.
Persoalan  terbukti  atau  tidaknya suatu  perbuatan  tindak  pidana  di  muka sidang,  hakimlah  yang  memberikan penilaian  mengenai  kekuatan  dari  alat bukti  yang  diajukan  oleh  penuntut umum,  akan  tetapi  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, selain itu  yang juga harus  menjadi  pertimbagan  adalah mengenai  niat  dan  kondisi  kejiwaan terdakwa  saat  melakukan  tindak  pidana itu.
Pembuktian bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana, hukum  pembuktian  merupakan  bagia dari  hukum  acara  pidana  atau  hukum formal,  sedangkan  hukum  materilnya yaitu  mengenai  perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya. hukum pidana materill  ini  diatur  dalam  KUHP.  dan Hukum  Materiil  yang  mengatur  tindak pidana  korupsi  adalah  Undang-Undang RI  nomor  31  tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas  Undang-undang  RI nomor 31 tahun 1999.
II.2. Delik Pidana dan Unsur Niat
Delict  berasal  dari  bahasa  latin yaitu delictum (delik)  disebut strafbaar feit atau  tindak  pidana.    Dalam pengertian lain menurut oleh Van Hamel
menyebutkan bahwa strafbaar feit adalah  kelakuan  orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet , yang  bersifat  melawan  hukum,  yang patut  di  pidana (straaf  waardig) dan dilakukan  dengan  kesalahan,  dengan demikian  Delik  adalah  suatu  perbuatan atau  tindakan  yang  terlarang  dan diancam  dengan  hukuman  atau  pidana oleh  undang-undang.  sedangkan  Delik menurut para ahli diantarnya dikemukakan  oleh  beberapa  pakar hukum sebagai  berikut : 1.  Achmad  Ali  :  Pengertian  umum tentang  semua  perbuatan  yang melanggar  hukum  ataupun  Undang- Undang  dengan  tidak  membedakan apakah  pelanggaran  itu  dibidang hukum  privat  ataupun  hukum  publik termasuk hukum pidana.
2.  Utrecht  memakai  istilah  peristiwa pidana  karena  istilah  peristiwa  itu meliputi  suatu  perbuatan (handelen atau  doen) atau  suatu  melalaikan
(verzuin atau nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan  itu),  dan  peristiwa  pidana adalah  suatu  peristiwa  hukum,  yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang  membawa  akibat  yang  diatur oleh hukum 3.  Andi Zainal Abidin Farid : menggunakan
istilah peristiwa
pidana  dengan  rumusan  peristiwa pidana adalah suatu perbuatan  yang diancam  pidana,  melawan  hukum dilakukan  dengan  kesalahan  oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatan itu.
4.  Menurut  Moeljatno  :  memakai  istilah perbuatan  pidana  yang  dirumuskan yang  diartikan  sebagai  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  disertai  ancaman  (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
5.  Prof.  Simons  :  mengartikan  delik sebagai  suatu  tindakan  melanggar hukum  yang  telah  dilakukan  dengan sengaja  ataupun  tidak  sengaja  oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan  dan  oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum
Berkaitan  dengan  asas  hukum pidana  yaitu Geen  straf  zonder  schuld, actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea , bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,  maka  pengertian  tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak  pidana.  Tindak  pidana  hanyalah menunjuk kepada dilarang dan
diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana,  kemudian  apakah  orang  yang melakukan  perbuatan  itu  juga  dijatuhi pidana  sebagaimana  telah  diancamkan akan  sangat  tergantung  pada  soal apakah  dalam  melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
Dalam kebanyakan rumusan tindak  pidana,  unsur  kesengajaan  atau yang  disebut  dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya  dengan  unsur  kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan  dengan  sengaja  atau  biasa disebut  dengan opzettelijk ,  maka  unsur dengan  sengaja  ini  menguasai  atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan  dibelakangnya  dan  harus dibuktikan.
Sengaja  berarti  juga  adanya kehendak  yang  disadari  yang  ditujukan untuk  melakukan  kejahatan  tertentu. Maka  berkaitan  dengan  pembuktian bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  itu dilakukan  dengan  sengaja,  terkandung pengertian menghendaki
dan
mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens . Yang dimaksudkan  disini  adalah  seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan  sengaja  itu  haruslah  memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki  apa  yang  ia  perbuat  dan
memenuhi  unsur wettens atau  haruslah mengetahui  akibat  dari  apa  yang  ia perbuat.
Disini  dikaitkan  dengan  teori kehendak  yang  dirumuskan  oleh  Von Hippel  maka  dapat  dikatakan  bahwa yang  dimaksudkan  dengan  sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya  itu  yang  menjadi  maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
Jika unsur kehendak atau menghendaki  dan  mengetahui  dalam kaitannya  dengan  unsur  kesengajaan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  jelas secara materiil -karena memang maksud  dan  kehendak  seseorang  itu sulit  untuk  dibuktikan  secara  materiil- maka pembuktian adanya unsur kesengajaan  dalam  pelaku  melakukan tindakan  melanggar  hukum  sehingga perbuatannya itu dapat
dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan  keadaan  serta  tindakan  si pelaku  pada  waktu  ia  melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.
Perumusan  delik  (tindak  pidana) korupsi  dalam  “aturan  khusus”  hanya merupakan  bagian  dari  keseluruhan sistem hukum pidana (sistem
pemidanaan).  Perumusan  delik  (baik unsur-unsurnya,  jenis  deliknya,  maupun jenis pidana/sanksi dan lamanya pidana) bukan  merupakan  sistem  yang  berdiri sendiri. Oleh karena itu perumusan delik itu  masih  harus  ditunjang  oleh  bagian- bagian  sistem  lainnya,  yaitu  bagian aturan/pedoman dan asas-asas pemidanaan  yang  ada  di  dalam  aturan umum KUHP atau  aturan khusus dalam UU  khusus  yang  bersangkutan  dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001.
Perbuatan  korupsi  merupakan delik  pidana  formiil  yaitu  adanya  tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya  akibat.  Hal  ini  dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor  31 tahun 1999,  meskipun  hasil  korupsi  telah dikembalikan  kepada  negara,  pelaku tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke pengadilan  dan  tetap  dipidana,  yakni tercantum dalam pasal 4: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Agar dapat menjangkau berbagai macam perbuatan penyimpangan keuangan  negara  atau  perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,
maka  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  meliputi perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi)  secara  “melawan  hukum” dalam  pengertian  formil  dan  materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan  hukum  dalam  tindak  pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut  masyarakat  harus  dituntut  dan dipidana.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud  dengan  “secara  melawan hukum”  dalam  pasal  ini  mencakup perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti formil  maupun  dalam  arti  materiil,  yaitu walaupun  perbuatan  tersebut  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau norma-norma  kehidupan  sosial  dalam masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut dapat dipidana. Rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  1971  dalam  prakteknya  sering ditafsirkan  sebagai  delik  materiil,  yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga, apabila  pelaku  mengembalikan  hasil korupsi  yang  dilakukan,  maka  unsur
kerugian  negara  dianggap  sudah  tidak ada  lagi,  sehingga  pelaku  tindak  pidana korupsi  tidak  diajukan  ke  pengadilan atau  dipidana.  Sebaliknya,  dengan  delik formil  yang  dianut  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2001,  meskipun  hasil  korupsi telah  dikembalikan  kepada  negara, pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap diajukan  ke  pengadilan  dan  dapat dipidana.
II.3.   Hubungan  Niat  dan  Mens  Rea Dengan Tindak Pidana
Bahwa suatu perbuatan dianggap telah  melanggar  hukum  dan  dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua  unsur,  yaitu  adanya  unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental  element) .  Unsur actus  reus adalah  esensi  dari  kejahatan  itu  sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin  pelaku  pada  saat  melakukan perbuatan.
Dalam ilmu hukum pidana,
perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus  reus ,  sedangkan  kondisi jiwa  atau  sikap  kalbu  dari  pelaku perbuatan itu disebut mens rea . Jadi actus  reus adalah merupakan elemen luar (external element) , sedangkan mens rea adalah unsur
kesalahan (fault  element) atau  unsur mental (mental element).
Seseorang  dapat  dipidana  tidak cukup  hanya  karena  orang  itu  telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat  melawan  hukum.  Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak
dibenarkan (an  objective  breach  of  a penal  provision) namun  hal  tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat  sikap  batin  (niat  atau  maksud tujuan)  pelaku  perbuatan  pada  saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.
Di  beberapa  negara,  perbuatan dan  sikap  batin  seseorang  dipersatukan dan  menjadi  syarat  adanya  suatu perbuatan  pidana.  Zainal  Abidin  Farid berpendapat bahwa unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah  diketahui  adanya  perbuatan pidana  sesuai  rumusan  undang-undang selanjutnya  barulah  diselidiki  tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea . Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana  harus  didahulukan,  selanjutnya apabila  terbukti  barulah  mempertim- bangkan  tentang  kesalahan  terdakwa
yang  merupakan  unsur  pertanggung- jawaban pidana.
Utrecht berpandangan Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda
dengan actus  reus yang  menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakup unsur-unsur  pembuat  tindak  pidana yaitu  sikap  batin  yang  disebut  unsur subyektif  suatu  tindak  pidana  atau keadaan psikis pembuat
Delik  disebut  sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya
terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban  pembuat  delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf  yang semuanya  melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.
Perbedaan  antara  unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan
kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak  berarti  bahwa  keduanya  tidak saling  berhubungan.  Hal  ini  harus diingat bahwa onrechtmatigheid atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat  dihukum.  Di  dalam  rumusan  dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum,
maka unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena  menurut  ketentuan  hal  tersebut memang disyaratkan.
Perbuatan melawan hukum dianggap  sebagai  unsur  dari  setiap tindak  pidana,  hal  ini  berdasarkan pendapat  doktrin  Satochid  Kartanegara membedakan dalam dua bentuk yaitu: 1. Wederrechtelijk  formil yaitu  apabila sesuatu  perbuatan  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang.
2.  Wederrechtelijk materiil yaitu sesuatu perbuatan  mungkin  wederrechtelijk walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
Dengan demikian wederrechte-lijk formil bersandar  pada  undang-undang, sedangkan wederrechtelijk  materiil tidak bersandarkan pada undang-undang, melainkan  pada  asas-asas  umum  yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau apa yang dinamakan algemene beginselen .
Sedangkan  beberapa  ahli  hukum memberikan arti sebagai berikut : Simons menyatakan  bahwa  sebagai dasar  pertanggung  jawaban  pidana adalah  kesalahan  yang  terdapat  pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya  yang  dapat  dipidana  dan
berdasarkan kejiwaannya karena kelakuannya.
Dengan  demikian  untuk  adanya kesalahan  pada  pelaku  harus  dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal  yang  menyangkut  pelaku,  yaitu; Kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings-vatbaarheid) , Hubungan kejiwaan  ( psychologische  betrekking ) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan Dolus atau Culpa .
Sedangkan Utrecht menyatakan bahwa  pertanggung  jawaban  pidana atau  kesalahan  menurut  hukum  pidana (schuld  in  ruimte  zin) terdiri  atas  tiga anasir  yaitu:  Kemampuan  bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dari pembuat  Suatu  sikap  psikhis  pembuat berhubung  dengan  kelakuannya,  yaitu Kelakuan  disengaja  (anasir  sengaja), dan  Kelakuan  kurang  berhati-hati  atau lalai  (anasir  kealpaan)  atau culpa (schuld  in  enge  zin) .  Tidak  ada  alasan-
alasan yang menghapuskan pertanggung  jawaban  pidana  pembuat (anasir toerekeningsvatbaarheid).
Maka  dari  uraian  tersebut  diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan  antara  batin  pelaku  dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu  atau  ada  hubungan  lahir  yang merupakan  hubungan  kausal  antara perbuatan  pelaku  dengan  akibat  yang dilarang  itu,  maka  hukuman  pidana dapat  dijatuhkan  kepada  si  pelaku  atas perbuatan pidananya itu.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN
III.1. Kesimpulan
berdasarkan  hasil  pembahasan yang  telahh  diuraikan  dalam  tulisan  ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu Geen straf zonder schuld,  actus  non  facit  reum  nisi mens  sir  rea ,  bahwa  tidak  dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian  tindak  pidana  itu  terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban  tindak  pidana. Tindak  pidana  hanyalah  menunjuk kepada  dilarang  dan  diancamnya perbuatan  itu  dengan  suatu  pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan  akan  sangat  tergantung pada  soal  apakah  dalam  melakukan perbuatannya  itu  si  pelaku  juga mempunyai kesalahan.
2. Seseorang  dapat  dipidana  tidak cukup  hanya  karena  orang  itu  telah melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  atau bersifat  melawan  hukum.  Sehingga, meskipun  perbuatannya  memenuhi rumusan  delik  dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an  objective  breach  of  a penal  provision) namun  hal  tersebut
belum memenuhi syarat untuk penjatuhan  pidana  sesuai  dengan asas Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea
3.  pertanggung  jawaban  pidana  atau kesalahan  menurut  hukum  pidana
(schuld  in ruimte  zin) terdiri atas tiga anasir yaitu: Kemampuan
bertanggung  jawab (toerekenings- vatbaarheid) dari  pembuat  Suatu sikap  psikhis  pembuat  berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja  (anasir  sengaja),  dan Kelakuan  kurang  berhati-hati  atau lalai  (anasir  kealpaan)  atau culpa (schuld  in  enge  zin) .  Tidak  ada alasan-alasan  yang  menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir toerekeningsvatbaarheid). III.2. Saran Berdasarkan hasil dari uraian dan
kesimpulan  diatas  penulis  mengajukan saran  sebagai  berikut  :  Pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan  apakah  seseorang  yang berbuat  kesalahan  dapat  dijatuhkan pidana  atau  tidak,  sehingga  seharusnya didalam  proses  pembuktian  bukan  saja alat  bukti  yang  diajukan  namun  juga harus mempertimbangkan dan membuktikan unsur niat dan  mens rea , karena    perbuatan  dianggap  telah melanggar  hukum  dan  dapat  dikenakan sanksi  pidana,  harus  dipenuhi  dua
unsur,  yaitu  adanya  unsur actus  reus (physical  element) dan  unsur mens rea (mental element)

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku Primer :
Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984. Harahap, M Yahya, Pembahasan Permasalahan  Dalam  Penerapan KUHAP,  Jilid  I,  Penyidikan  dan Penuntutan  , Edisi  Kedua,  Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  Prof,  Dr,
Penelitian Hukum . Kencana Prenada  Media  Group.  Jakarta,
2011.
Moeljatno, Azas-Azas  Hukum  Pidana . PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Lamintang,  PAF, Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia, Sinar  Baru, Bandung, 1984.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2003.

## Perundang-Undangan :
1.  Soesilo, R terjemahan Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta lengkap dengan komentar-
komentarnya  pasal  demi  pasal. politea . Bogor 1991.
2.  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.