licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan
Fannia Al Zahra 1 , Oci Senjaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang , 1910631010021@student.unsika.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Legal systems around the world must provide effective protection for victims of rape and forced marriages. This includes ensuring that perpetrators are fairly processed and punished, and that victims receive the help and support they need to restore their health and safety. This study aims to determine the form of legal protection given  to  rape  victims  and  efforts  to  avoid  the  practice  of  marrying  rape  victims  to  perpetrators.  Scientific activities  carried  out  are  based  on  methods  and  systematics  to  get  answers  to  the  problems  faced,  so appropriate research methods are needed, the method used for this type of research is normative juridical. The nature of this research is perspective. Research with this type of perspective aims to get suggestions to solve a problem  systematically.  The  approach  used  is  a  conceptual  approach,  which  is  derived  from  the  ideas  and thoughts of the doctrinal developments in the science of law.
Keywords Protection; Rape; Marriage
Cite This Paper Zahra,  F.  A.,  &  Senjaya,  O.  (2023).  Pemaksaan  Perkawinan  Korban  Dengan  Pelaku Pemerkosaan. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Penghormatan  dan  tanggung  jawab  dalam  menjaga  hak  asasi  manusia  dan memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  di  bawah  konstitusi merupakan  komponen  penting  dari  sistem  aturan  hukum  (equality  before  the  law). Diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada Pasal 27 ditegaskan bahwa setiap  warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia maka wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.
Asas  yang  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sudah  tentu  dan  pasti pelaksanaanya  maka  pada  praktik  penegakan  hukum  tentunya  bukan  saja  melibatkan tersangka  atau  terdakwa  saja  namun  tentunya  akan  melibatkan  korban.  Dalam  aturan berkaitan dengan terdakwa atau tersangka sudah jelas ditegaskan pada Undang-Undang No 8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  aturan  perundang-undangan. Banyak mengatur mengenai terdakwa dan tersangka sangat minim sekali aturan mengenai korban  kejahatan.  Dalam  hal  ini  tentunya  perlu  diperhatikan  mengenai  kondisi  korban mengingat  korban  kejahatan  akan  mendapatkan  dampak  dari  kejahatan  tersebut.  Selain mengenai  korban  kejahatan,  perempuan  sering  kali  menjadi  sasaran  empuk  tindak kejahatan  karena  dipandang  sebagai  makhluk  kelas  dua.  Stigma  lemah  dan
ketidakberdayaan  menjadi  alasan  utama  pelaku  kejahatan  menyasar  mereka,  mengingat adanya ketimpangan gender yang merasa posisi pelaku lebih tinggi. 1
Dalam  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas  perempuan  tahun  2022  menunjukan Komnas  Perempuan  telah  mendapat  pengaduan  kasus  sebanyak  4.322  kasus  dan  kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 3.838 disepanjang tahun 2021 diantaranya  kasus  pemerkosaan 2 .  Perkosaan  adalah  tindak  persetubuhan  berdasar pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban perempuan yang dianggap  lemah,  definisi  perkosaan  sebenarnya  mempunyai  definisi  yang  luas,  namun didalam  sendiri  pasal  285  KUHP  sangat  sempit  pemerkosaan  yang  dilakukan  sebatas penetrasi dari penis ke lubang vagina, diluar dari tindakan tersebut hal itu tidak dianggap sebagai  pemerkosaan.  Dengan  pendefinisian  yang  sempit  tersebut  mengecualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban pemerkosaaan.
Menurut  Soetandyo  Wignsoebroto  mengemukakan  bahwa  tindak  pidana pemerkosaan  Kasus  pemerkosaan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  perlu ditanggapi  dengan  tepat  dan  cepat  karena  pemerkosaan  ini  upaya  melampiaskan  hasrat seksual  oleh  seorang  laki-laki  (pelaku)  terhadap  seorang  perempuan  (korban)  yang menurut moral dan hukum tindakan tersebut pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dan perlu diatasi dengan sangat  serius di dalam kalangan masyarakat 3 . Tindak pemerkosaan merupakan tindakan asusila yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, oleh karena itu pemaksaan yang dilakukan  memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan. Jelasnya hal tersebut melanggar norma yang ada dan merusak harkat dan martabat manusia.
Pemerkosaan  yang  terjadi  menimbulkan  banyak  persoalan  terutama  dalam menyelesaikan  kasus  pada  saat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga  pada  saat penjatuhan putusan. Kesulitan pada proses pembuktian yang tentunya untuk menunjukan kebenaran  mengenai  ada  tindakan  pemerkosaan  atau  tidak  ada  tindakan  pemerkosaan. Dalam proses pembuktian di persidangan tentunya akan membuat korban merasa kesulitan karena korban yang mengalami tindakan pemerkosaan tentunya secara psikologis dan fisik korban masih mengalami trauma akibat dari pemerkosaan tersebut. Kesaksian korban atas tindakan pemerkosaan yang dialaminya tentunya korban akan mengingat kembali kejadian- kejadian  yang  sudah  terjadi  menimpanya.  Selain  dalam  proses  persidangan  yang memberatkan korban, sering kali menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban masih banyak  dianggap  sebagai    upaya  perdamaian  agar  aparat  penegak  hukum  menghentikan perkara pidana tersebut karena dianggap pelaku dan korban sudah berdamai.
Pada kegitan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang kemudian berbentuk  Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender sebanyak 60% koresponden pernah mengalami kekerasan seksual yang tidak mendapatkan suatu penyelesaian atas Tindakan yang mereka alami.  Kemudian  dengan  jumlah  39.9%  mereka  memperoleh  penyelesaian  dan  pelaku
1 Fitriana (2022, Maret) Kompas.tv: Mengapa Perempuan Sering Manjadi Korban Kejahatan Diakses 16 Febuari 2023 https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan
2 Komnas Perempuan (2022. 5 okt) Komnasperempuan.go.id : Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Diakses 3 Febuari 2023 https://komnasperempuan.go.id/siaran- pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan- hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20ge nder%20terhadap%20perempuan
3 Wahid, Abdul (2001)  Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual. Bandung: Reflika Aditama,
membayar ganti rugi berbentuk uang dan yang terakhir sejumlah 26,2% mereka menikah dengan pelaku kekerasan seksual 4 .
Secara realita dan data tersebut masih banyak pemikiran yang terkontruksi dalam cara pandang masyarakat yang salah mengingat aib sehingga menikahkan pelaku pada korban pemerkosaan  adalah  solusi  bagi  kedua  belah  pihak.  Kasus  pemerkosaan  yang  terjadi membuat  korban  dan  keluarga  dipaksa  bersedia  menikahkan  dengan  pelaku,  hal  ini dilakukan  pelaku  untuk  meringankan  hukuman  dan  melepaskan  ketakukan  akan  proses hukum  dan  pelabelan  negatif    atas  konsekuensi  yang  telah  dilakukan.  Pada  kasus pemerkosaaan dengan menikahkan pelaku dan korban bukan solusi utama, perlu adanya proses secara hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pemerkosaan.
Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban merupakan hal yang mutlak yang perlu diperhatikan  dan  dipertimbangkan  secara  hukum.  Menurut  Rabruch,  Hukum  sebagai pengemban  nilai  keadilan.  Nilai  keadilan  menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum. 5 Sehingga  dalam  kasus  pemerkosaan  korban  mendapatkan  nilai  keadilan  yang  mampu memberikan  hak-hak  korban  yang  telah  direnggut  akibat  dari  kasus  pemerkosaan. Berdasarkan penjelasan mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi, penulisan ini bertujuan untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  bagi  korban  pemerkosaan  dan mengetahui  upaya  dari  menghidari  praktik  menikahkan  korban  pemerkosaan  dengan pelaku.

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berbentuk  penelitian  normative-empiris,  dengan melakukan pengkajian pada implementasinya berdasarkan pada hukum positif yang belaku secara  faktual  dalam  setiap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang  terjadi  dilingkungan masyarakat.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  terdapat  kekaburan  norma  (vage  norm), sehingga  menurut  Undang-Undang  No  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban masih banyak ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya untuk korban tindak pidana, hal tersebut akan menjadi ketimpangan dalam proses mengadili pelaku. Ada (3) Tiga pendekatan penelitian yang digunakan yaitu : Pendekatan secara Undang-Undang (Statute approach), Pendekatan Kasus ( Case approach), dan Pendekatan sosiologis. Jenis data  yang digunakan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  observasi  pada  peristiwa  hukum  dan wawancara  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  dan  data  primer  maupun tersier  yang  menjadi  acuan  penelitian.  Artikel  penelitian  ini  disusun  dengan  teknik pengumpulan  data  pada  studi  kepustakaan  maupun  wawancara  pada  narasumber  yang sejalan dengan pemahaman gender dan tidak bias akan gender

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Bagi Korban Tindak Pemerkosaan
Berbicara  mengenai  korban  kejahatan  tentu  korban  orang  perseorangan  atau individu,  dalam  hal  kejahatan  yang  terjadi  korban  mempunyai  peranansehingga menimbulkan kejahatan adalah:
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
4 Maharani (2023.7 Nov) theconversation.com : Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual Diakses 3 Febuari 2023 https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan- restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853
5 L, Bernard. (2018).  Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
2. Kerugian  akibat  tindak  kejahatab  mungkin  dijadikan  si  korban  untuk  memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat  yang  merugikan  korban  mungkin  merupakan  kerja  sama  antara  pelaku  dan korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. 6
Kejahatan yang menimbulkan rasa sakit dan kerugian memiliki dampak yang sangat besar bagi korban salah satunya dalam kasus pemerkosaan. Selain mendapatkan kerugian dan  rasa  sakit  korban  mendapatkan  stigma  negatif.  Maka  perlunya  perlindungan  secara khusus  bagi  korban  pemerkosaan.  Tidak  jarang  bentuk  Perlindungan  terhadap  korban pemerkosaan masih menjadi persoalan pada saat dilakukan penegakan hukum di Indonesia. Perkosaan sendiri merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak besar bagi korbannya.  Trauma  psikis  berkepanjangan    yang  diterima  oleh  korban  akan  berdampak pada fisik dan mental kemudian stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat yang kurang mendukung korban. Pemerkosaan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, termasuk trauma emosional dan fisik, stres pascatrauma, masalah kesehatan mental,  dan  masalah  hubungan.  Pemerkosaan  juga  dapat  memiliki  dampak  negatif  pada masyarakat  secara  keseluruhan,  seperti  memperburuk  ketidakadilan  gender  dan memperkuat stigma negatif terhadap korban. Pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak besar bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dampak-dampak tersebut meliputi:
1. Trauma emosional dan fisik: Korban pemerkosaan sering mengalami rasa takut, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Mereka juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik seperti infeksi dan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Gangguan  kesehatan  mental:  Korban  pemerkosaan  sering  mengalami  gangguan kesehatan  mental,  seperti  depresi,  kecemasan,  dan  PTSD  (post-traumatic  stress disorder).
3. Masalah hubungan: Pemerkosaan dapat mempengaruhi hubungan korban dengan orang lain, termasuk pasangan dan keluarga.
4. Stigma negatif: Masyarakat sering memandang buruk korban pemerkosaan, menambah beban emosional bagi korban dan memperburuk masalah kesehatan mental.
5. Ketidakadilan  gender:  Pemerkosaan  seringkali  merupakan  bagian  dari  masalah  yang lebih besar, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan gender
Kejahatan  pemerkosaan  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  dan  norma kesusilaan,  Dalam  perjanjian  Internasional  (statuta  roma  )  yang  disahkan  oleh  banyak negara didunia pada tahun 1998 namun diberlakukan pada tahun 2002, terdapat beberapa jenis  kejahatan  besar  yang  merujuk  pada  pelanggaran  HAM  berat,  yakni  Kejahatan kemanusiaan,kejahatan  genosida,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  agresi 7 .  Maka  dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan termasuk kepada kejahatan kemanusiaan.
Dalam  melindungi  korban  atas  tindak  pemerkosaan    mengingat  penderitaan  yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai  bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  disebutkan  bahwa  Perlindungan  adalah  segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi
6 Rena,Yulia (2018) Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Yogyakarta : Graha Ilmu
7 Marhaen Delpedro (2022, Jan) Bandungbergerak.id : Kekerasan Seksusal Termasuk Pelanggaran HAM Berat Diakses pada 3 Febuari 2023 https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk- pelanggaran-ham-berat
dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  ini.  Adapun  perlindungan  hukum  yang  perlu  didapatkan  oleh korban perkosaan tersebut  dalam bentuk :

## 1) Restitusi
Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi  Restitusi  Dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Dan Korban Pasal 1 ayat (4). Penggantian kerugian yang diberikan berupa ganti kerugian atas kehilangan  dan/atau  penghasilan  korban,    penggantian  biaya  perawatan  medis  atau psikologis pembayaran serta penggantian biaya tertentu untuk keperluan korban. Korban pemerkosaan  tentunya  memperoleh  keberhakan  mendapatkan  restitusi  akibat pemerkosaan  yang  terjadi.  Permohonan  pengajuan  restitusi  akibat  perkosaan  dapat dimohonkan  pihak  korban,  keluarga  atau  kuasa  hukum  melalui  surat  kuasa  khusus bermaterai yang kemudian diajukan pada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Proses restitusi memiliki maksud yang berarahkan pada tanggung jawab pelaku  akibat dari tindak pidanayang dilakukan sehingga membuat pelaku  menanggulangi kerugian yang diderita korban. Dalam menentukan restitusi tentu ukurannya tidak semudah dalam proses merumuskannya. Hal ini bergantung pada Relasi kuasa yang berpengaruh dan status sosial baik pelaku maupun korban. Adapun bentuk bantuan tersebut berupa:
a. Bantuan Medis : Membantu korban membayar biaya perawatan Kesehatan, termasuk perawatan fisik dan mental.
b. Bantuan  Hukum  :  Membantu  korban  memperoleh  bantuan  hukum  untuk memperjuangkan hak mereka dan memperoleh ganti rugi.
c. Bantuan Finansial : Memberikan bantuan uang kepada korban untuk membayar biaya hidup seperti perekonomian.
d. Bantuan Pendidikan : Memberikan bantuan Pendidikan atau pelatihan kepada korban untuk membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.
Restitusi  yang  dilakukan  tentunya  dapat  membantu  korban  pmerkosaan  untuk memulihkan hidup memulihkan hidup mereka dan memperjuangkan hak mereka. Ini juga dapat  membantu  memulihkan  rasa  keadilan  dan  memperkuat  sistem  hukum  untuk melindungi hak-hak manusia.

## 2.) Bantuan Medis dan Rehabilitasi Perilaku di Lingkungan
Upaya  pemulihan  pada  korban  pemerkosaan  baik  secara  psikis,  fisik  maupun pemulihan  korban  dilingkungan  masyarakat  perlu  dilakukan  untuk  menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  Menurut    UU    No    13    Tahun    2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban juncto UU  No  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  UU  No  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan    Saksi    dan    Korban  (LPSK).  Korban  pemerkosaan  selain  perlu mendapatkan restitusi dari pihak pelaku, korban juga perlu mendapatkan bantuan medis akibat  pemerkosaan  karena  kaitannya  dengan  pemulihan  fisik  dan  psikis  korban    yang sangat  diperlukan  untuk  membuat  korban  pulih  sehingga  dapat  kembali  ke  lingkungan masyarakat. Bantuan yang diberikan berupaya berfokus kepada pemulihan fisik dan psikis korban  yang  difasilitasi  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Permohonan diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa    Indonesia  dan  di  atas  kertas  bermaterai  kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).
Disamping  pemberian  bantuan  secara  medis  dan  rehabilitasi  perlu  juga  adanya penegasan kembali mengenai hak-hak korban. Hak tersebut  legal bagi korban yang secara
langsung diberikan oleh undang-undang,  maka berikut korban berhak untuk mendapatkan :
a. Memperoleh  sebuah  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari diskriminasi yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
b. keikut sertaan dalam proses pemilihan dan menentukan perlindungan serta dukungan keamanan;
c. Memberi keterangan tanpa adanya intervensi;
d. Mendapatkan ahli bahasa;
e. Bebas dari pertanyaan yang mendesak;
f. Mendapatkan berita terbaru mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan;
h. Mengetahui apabila dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan dari publik identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapatkan tempat kediaman sementara yang aman;
l. Mendapatkan tempat tinggal baru yang aman;
m. Memperoleh penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan kebutuhan;
n. Mendapat  nasihat  atau  memperoleh    bantuan    biaya    hidup  sementara  sampai  batas waktu perlindungan berakhir;
o. Mendapatkan pendampingan. 8

## Upaya Menghindari Pemaksaan Perkawinan Korban Dengan Pelaku Pemerkosaan
Dalam  upaya  menghindari  pemaksaan  perkawinan  korban  dengan  pelaku pemerkosaan  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang  meminimalisir  perkawinan  tersebut. Pemaksaan  perkawinan  sering  kali  terjadi  dilingkungan  sekitar  kita  terlepas  dari permasalahan yang terjadi pemaksaan perkawinan yang dilakukan tergolong dalam bentuk kekerasan seksual kaitannya dengan pemaksaaan hubungan seksual menjadi hal yang tidak diinginkan oleh korban. Sering kali pemaksaan perkawinan ini digunakan untuk menutupi aib korban kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Stigma negatif mengenai korban dimasyarakat  mengharuskan  keluarga  korban  memilih  untuk  menikahkan  korban  dan pelaku,  diskriminasi  lingkungan  sekitar  menjadi  pengaruh  bagi  keluarga  korbansehingga membuat korban terpojokkan di lingkungan masyarakat.
dimasyarakat 9 . Tentunya dengan ketimpangan relasi kuasa di masyarakat korban yang menjadi  subordinat  sebagai  perempuan  maupun  anak  perempuan  terpaksa  mengikuti keputusan yang diambil oleh keluarga dengan alasan nama baik atau harapan bahwa pelaku mau bertanggung jawab pada diri korban ataupun anak yang akan dilahirkan. Tindakan ini didorong karena stigma masyarakat sehingga keluarga korban mengambil langkah tersebut namun tentunya paska perkawinan yang dialami oleh korban akan beresiko mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk lainnya, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis hingga penelantaran  dalam  rumah  tangga.  Maka  tindakan  mengawinkan  korban  dengan  pelaku
8 Yuliarta Saputra (2018, Feb) Vivajusticia.law.ugm.ac.id : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Diakses pada 3 Febuari 2023 https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam- hukum-positif-di- indonesia/#:~:text=Bentuk%20upaya%20perlindungan%20yang%20dapat,tentang%20Perlindungan%20Saksi%20d an%20Korban%2C
9 Komnas Perempuan (2022,Okt) Komnasperempuan.go.id: Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-seksual- di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm
perkosaan  selain  hanya  memberikan  kelonggaran  hukum  pada  pelaku  juga  mendorong perempuan  korban  perkosaan  dalam  siklus  kekerasan.  Berikut  ini  alasan  ketidak maksimalan  keadilan  restoratif  untuk  tidak  diterapkan  dalam  penyelesaian  kasus pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan :

## 1. Merugikan Korban dan Menguntungkan Pelaku
Indonesia  Judicial  Research  Society  (IJRS)  bersama  International  NGO  Forum  on Indonesian Development (INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami  kekerasan  seksual  tidak  mendapatkan  penyelesaian  atas  kejahatan  yang dialaminya.  Sekitar  39,9%  responden  menerima  pembayaran  sejumlah  uang  dari  pelaku atas  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  dan  26,2%  responden melakukan pernikahan dengan pelaku. Masalah tersebut faktor utamanya dipicu oleh pola pikir  masyarakat  yang  masih  awam  dan  mendukung    pernikahkan  korban  dan  pelaku sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan korban perkosaan dengan pelaku merupakan masalah sosial dalam kasus perkosaan yang ternyata  tidak  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  peraturan  perundang-undangan. Penanganannya  harus  disertai  dengan  pendidikan  dan  perubahan  pola  pikir. 10 Berikut adalah  beberapa  hal  yang  merugikan  korban  dan  menguntungkan  pelaku  dalam  kasus pemerkosaan:
a. Stigma  negatif:  Korban  seringkali  dicap  sebagai  pihak  yang  salah  atau  bahkan dikriminalisasi, sehingga memperburuk masalah trauma dan kesehatan mental mereka. Sementara  itu,  pelaku  jarang  mendapatkan  konsekuensi  yang  serius  atas  tindakan mereka.
b. Proses  hukum  yang  sulit:  Proses  hukum  pemerkosaan  seringkali  sulit  dan  memakan waktu,  sehingga  korban  harus  mengalami  beban  emosional  yang  berkepanjangan. Sementara itu, pelaku seringkali merasa tidak terancam oleh hukum.
c. Kemampuan  untuk  melanjutkan  kehidupan  normal:  Korban  pemerkosaan  sering mengalami masalah emosional dan kesehatan mental yang berkepanjangan, sehingga mereka kesulitan melanjutkan kehidupan normal. Sementara itu, pelaku seringkali tidak mengalami masalah serupa.
d. Kemampuan  untuk  memperoleh  ganti  rugi:  Korban  pemerkosaan  sering  kesulitan memperoleh  ganti  rugi  untuk  kerugian  fisik  dan  emosional  yang  mereka  alami. Sementara itu, pelaku seringkali tidak memperoleh konsekuensi finansial yang sesuai untuk tindakan mereka.
e. Dukungan sosial: Korban pemerkosaan sering kesulitan mendapatkan dukungan sosial dan  diterima  kembali  oleh  masyarakat.  Sementara  itu,  pelaku  seringkali  tidak mengalami masalah serupa.
2. Memaksakan perdamaian dan melupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh korban Para  Aparat    dan  pemegang  otoritas  lembaga  peradilan  harus  memahami  bahwa mekanisme mediasi sangat sulit untuk diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Karena ada relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban. Pendekatan keadilan restoratif yang mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban membebani korban.  Para korban yang sebagian besar adalah perempuan secara tidak langsung dipaksa untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalamai peristiwa traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, dan finansial. Dengan kata lain, pendekatan ini, sangat baik bagi pelaku dan,  dapat  meningkatkan  risiko  korban  kembali  menjadi  korban.    Institute  for  Criminal Justice Reform (ICJR) juga mengklarifikasi pada tahun 2019 juga
10 Ashar, Dio (2022, Nov) IJRS.or.id : Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual  Di akses 12 Febuari 2023 https://ijrs.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif- sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual/
pernah  menjabarkan  bahwa  implementasi  pendekatan  keadilan  restoratif  bukan  berarti menghilangkan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kekerasan  seksual.  Jika  ingin menerapkan  mekanisme  keadilan  restoratif,  tujuan  utamanya  harus  memberdayakan korban.  Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses keadilan yang memadai kepada korban,  seperti  bantuan  hukum,  dukungan  psikologis  yang  memdai,  dan  akses  ketempat penampungan,  daripada  memaksa  korban  untuk  memaafkan  dan  berdamai.  Korban kekerasan  membutuhkan  pemulihan  fisik  maupun  mental.  Dengan  mempertahankan  dan membertimbangkan  praktik  menikahkan  korban  dengan  pelaku,  telah  merampas  hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman korban.
Komnas  Perempuan  bersama  masyarakat  sipil  mendesakkan  agar  tindakan mengawinkan perempuan korban dengan pelaku kekerasan sebagai sebuah tindak pidana. Desakan ini telah diakomodir dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 10 yang menyatakan:
(l)  Setiap  Orang  secara  melawan  hukum  memaksa,  menempatkan  seseorang  di bawah  kekuasaannya  atau  orang  lain,  atau  kekuasaannya  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perkawinan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidana karena  pemaksaan  perkawinan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. perkawinan anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
Berkaitan  perkosaan  terhadap  korban  yang  dilakukan  oleh orang  dengan  dibantu  3 orang lainnya, perkosaan tersebut ini dapat digolongkankan sebagai gang rape, suatu bentuk perkosaan yang menimbulkan dampak psikologis panjang pada korban.  Apalagi terjadi di lingkungan  kerja  yang  menunjukkan  bahwa  perempuan  dan  mereka  adalah  pekerja sementara,  karena  jenis  kelaminnya  sebagai  perempuan  dan  posisinya  sebagai  pegawai honorer.  Jika  mengacu  pada  Pasal  285  KUHP  yang  mengkualifikasikan  perkosaan  tindak pidana umum dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui  sistem  peradilan  pidana  dan  secara  administratif  berdasarkan  ketentuan  KUHP terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, menurut informasi keluarga korban penyidik justru memfasilitasi pemaksaaan perkawinan dan karenanya tindak pidan ini dinilai selesai dan diterbitkan SP3 atau dinyatakan sebagai restorative justice.
Sesungguhnya tindakan mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan tidak dapat menjadi bagian dari restorative justice . Secara konseptual restorative justice dimaksudkan bukan  untuk  menghilangkan  pertanggungjawaban  hukum  dari  pelaku,  bahkan  menuntut agar pelaku betul-betul menyadari dan mempertanggungjawabkan kejahatannya itu, tetapi tidak  dengan  bentuk  penghukuman  penjara  semata  dan  tidak  menghentikan  proses hukumnya.  Pengalaman  penyelesaian  kasus  kekerasan  seksual  dengan  cara  ini  pula  yang kemudian  mendorong    Undang-undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  bahwa untuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  dapat  dilakukannya  penyelesaian  di  luar proses peradilan.

## PENUTUP
Pemerkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang berdampak pada fisik dan psikis korban.  Korban  yang  mengalami  pemerkosaan  perlu  mendapatkan  perlindungan  khusus
untuk  terjaminnya  hak-hak  korban,selain  terjamin  perlunya  bentuk-bentuk  perlindungan seperti restitusi yang diamanatkan dalam  Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Perlindungan  yang  dibutuhkan  korban  tentunya  bukan hanya dari hukum saja namun  perlu dari lingkungan masyarakat juga, karena stigma aib korban  pemerkosaan  akan  melekat  dan  masyarakat  akan  membuat  intervensi  yang membuat korban dan keluarga terpaksa mengambil keputusan untuk menikahkan pelaku dengan  korban.  Nyatanya  pemaksaan  perkawinan  yang  dilakukan  bukanlah  solusi  utama dalam  tindak  pidana  pemerkosaan  ini  karena  perlu  diketahui  bahwa  dalam  peraturan- perundangan bahwa pemaksaan yang dilakukan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan sebuah perkawinan akan dikenakan pidana penjara paling lama  (9)  Sembilan  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).  Maka  dari  hal  tersebut  sudah  jelas  korban  pemerkosaan  tidak  layak  untuk dinikahkan  dengan  pelaku  pemerkosaan  meskipun  upaya  restorative  justice,  mengingat pelaku perlu mendapatkan hukuman yang adil karena Tindakan yang dilakukan merupakan kejahatan kemanusiaan termasuk kepada kejahatan yang berat.

## DAFTAR PUSTAKA
L,  Bernard.  (2018).    Teori  Hukum  :  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Rena,Yulia  (2018)  Viktimologi  :  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan Yogyakarta : Graha Ilmu
Wahid, Abdul (2001)  Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual. Bandung: Reflika Aditama, Website
Fitriana (2022, Maret) Kompas.tv: Mengapa Perempuan Sering Manjadi Korban Kejahatan Diakses  16  Febuari  2023 https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa- perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan
Maharani (2023.7 Nov) theconversation.com : Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi:  Bagaimana  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Sangat  Merugikan  Korban Kekerasan Seksual Diakses 3 Febuari 2023
https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi- bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan- seksual-193853
Marhaen Delpedro (2022, Jan) Bandungbergerak.id : Kekerasan Seksusal Termasuk Pelanggaran HAM Berat Diakses pada 3 Febuari 2023 https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk- pelanggaran-ham-berat
Komnas Perempuan (2022. 5 okt) Komnasperempuan.go.id : Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Diakses 3 Febuari 2023 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan- hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan, kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan
Komnas Perempuan (2022,Okt) Komnasperempuan.go.id: Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Kerja  Kemenkop  UKM https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm
Yuliarta  Saputra  (2018,  Feb)  Vivajusticia.law.ugm.ac.id  :  Perlindungan  Hukum  Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Diakses pada 3 Febuari 2023 https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum- korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di- indonesia/#:~:text=Bentuk%20upaya%20perlindungan%20yang%20dapat,tenta ng%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%2C