Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 531-537| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4132.531-537

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19
Ni Made Wismantari, Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia nimadewismantari@gmail.com,  laksmidewi29@gmail.com,  puspasutarinjianti@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  memberi  dampak  terburuk  yaitu  meningkatnya  kerentanan  anak  menjadi  korban kekerasan.  Pandemi  Covid-19  menstimulasi  peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  maka  dalam  hal  ini dibutuhkannnya sebuah perlindungan hukum guna memenuhi hak-hak yang diperoleh bagi setiap anak. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk mengungkap pengaturan hukum dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dimasa  pandemi  covid-19  serta  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  mendapatkan  kekerasan  dimasa pandemi  covid-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber bahan  hukum  primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  upaya  pemerintah  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap anak  dimasa  Pandemi  Covid-19  ditempuh  melalui  perlindungan  hukum  Preventif  dengan  tujuan  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran  dan  perlindungan  hukum  Represif  berupa  sanksi  seperti  denda, penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.  Hendaknya  semua  pihak  baik  keluarga  dan  pemerintah  berupaya  melindungi  anak agar terhindar dari segala tindak kekerasan.
Kata  Kunci :  Anak,  Covid-1,  Pencegahan Kekerasan

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has had the worst impact, namely the  increased vulnerability of children to become victims of violence. The Covid-19 pandemic has stimulated an increase in cases of violence against children , so in this case a legal protection is needed to fulfill the rights obtained for every child. The purp oses of this study are  to  reveal  legal  arrangements  in  an  effort  to  prevent  violence  against  children  during  the  COVID -19 pandemic as well as legal protection for children who experience violence during the COVID-19  pandemic. Th e research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The technique of collecting legal materials used in this research is the study of documents or library materials. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials. The dat a analysis techniques were analyzed  qualitatively  and  presented  descriptively.  The  results  of  the  study  revealed  that  the  government's efforts  to  prevent violence against children during the Covid -19 Pandemic were pursued through preventive legal protection with the aim of preventing violations before the occurrence of violations and repressive legal protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional penalties given if a dispute has occurred or has occurred. a violation is committed. All parties, both families and the government, should try to protect children from all acts of violence.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Prevention of Child Violence

## I. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  telah  berdampak  meningkatnya  jumlah  korban  dan  kerugian  harta  benda, meluasnya  cakupan  wilayah  yang  terkena  bencana,  serta  menimbulkan  implikasi  pada  aspek  sosial ekonomi  yang  luas  di  Indonesia.  Data  Kementerian  Kesehatan  pada  September  2020  menunjukkan penularan  Covid-19  di  lingkungan  keluarga  cukup  tinggi.  Penularan  Covid-19  di  dalam  keluarga harus  diwaspadai  karena  terdapat  kelompok  rentan  di  dalamnya  yang  harus  dilindungi  seperti perempuan, anak, ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan disabilitas. Berdasarkan data Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 25 Mei 2020, jumlah anak usia 0-17 tahun yang  terpapar  Covid-19  yakni  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP)  sebanyak  3.324  kasus,  129  anak
berstatus  PDP  meninggal  dunia,  584  kasus  anak  terkonfirmasi  positif  Covid-19,  dan  14  anak meninggal  akibat Covid-19.  Sementara berdasarkan data dari Juru bicara Satgas Penanganan COVID- 19,  Wiku  Adisasmito  pada  Kamis  (7/1/2021)  kasus  covid-19  pada  kelompok  anak  usia  sekolah menyumbang  8,87  persen  atau  sebesar  59.776  kasus  dari  total  kasus  Corona  di  Indonesia. Rentang usia sekolah ini dibagi menjadi 5 kelompok, yakni usia 0-2 tahun (setara Paud), 3-6 tahun (setara TK), 7-12  tahun  (setara  SD),  13-15 tahun (setara SMP), dan 16-18 tahun (setara SMA). Berikut daftar 3 provinsi  teratas  yang  memiliki  angka  kematian  tertinggi  akibat  Covid-19  pada  anak  dengan  rentang usia  sekolah.  0-2  tahun  (setara  Paud):  Sulawesi  Utara  (6,78  persen),  Nusa  Tenggara  Barat  (4,72 persen),  Nusa  Tenggara  Timur  (4,35 persen). 3-6 tahun (setara TK): Jawa Timur (4,6 persen), Riau (0,73  persen),  Kepulauan  Riau  (0,72  persen).  7-12  tahun  (setara  SD):  Jawa  Timur  (4,6  persen), Gorontalo (1,49 persen), Sulawesi Tengah (1,47 persen), 13-15 tahun (setara SMP): Jawa Timur (4,96 persen),  Gorontalo  (2,08  persen),  Nusa  Tenggara  Barat  (0,85  persen),  dan  16-18  tahun  (setara SMA):Jawa Timur (4,62 persen), Gorontalo  (1,64 persen), Aceh (1,53 persen).
Pandemi  Covid-19  telah  memberi  dampak  terburuk  yaitu  meningkatnya  kerentanan  anak menjadi  korban  kekerasan.  Menurut  Deputi  Bidang  Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA),  kerentanan  kondisi  rumah  tangga  di  masa pandemi disebabkan karena banyak anggota keluarga yang harus tinggal di rumah dalam waktu lama, permasalahan  ekonomi  akibat  kehilangan  penghasilan  dan  persoalan  lainnya. Tidak dipungkiri bahwa permasalahan  rumah  tangga  di  masa  pandemi  Covid-19  salah  satunya  mengakibatkan  anak  sebagai sasaran kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di masa pandemi Covid-19. Kasus pembunuhan  tiga  orang  anak  oleh  ibu  kandungnya  yang  terjadi  di  Nias  Sumatera  Utara  pada  9 Desember  2020.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  polisi terhadap sejumlah saksi-saksi, diketahui motif pembunuhannya  karena  tidak  kuat  menanggung  himpitan  ekonomi.  Berdasarkan  data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari- 6  November  2020,  terdapat  peningkatan  jumlah  kasus  dan  jumlah  anak  yang  menjadi  korban kekerasan.  Sebelum  pandemi  tercatat  ada 1.888 anak perempuan menjadi korban kekera san, setelah pandemi  angka  ini  meningkat  menjadi  5.242  anak  perempuan.  Untuk  anak  laki-laki  jumlahnya memang  tidak  sebanyak  anak  perempuan,  tetapi  tetap  mengalami  peningkatan,  dimana  sebelum pandemi  terdapat  997  anak  laki-laki  menjadi  korban  kekerasan,  pada  masa  pandemi  meningkat menjadi  2.616 anak.
Pasal  1  angka  15a,  Undang-undang  No.35/2014  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kejahatan kekerasan dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  kekuatan  fisik  dan  kekuasaan,  ancaman  atau  tindakan terhadap diri  sendiri,  perorangan  atau  sekelompok  orang  atau  masyarakat  yang  mengakibatkan  memar  atau trauma,  kematian,  kerugian  psikologis,  kelainan  perkembangan  atau perampasan  hak (Anwar, 2004) . Upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  tidak  hanya  menjadi  tugas  orang  tua,  tetapi  juga pentingnya  peran  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sesuai  dengan  amanat undang-undang.  Pasal  2  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  menyatakan  bahwa  anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik semasa  dalam  kandungan  maupun  sesudah  dilahirkan.  Anak  berhak  atas  perlindungan-perlindungan dari  lingkungan  hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan  wajar.  Perlindungan  Anak  juga  diartikan  sebagai  segala  kegiatan  yang  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lubis,  2020) .
Anak  merupakan  kelompok  rentan  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  segala  tindak kejahatan  dan  kekerasan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  sehingga  hak-haknya  terpenuhi khususnya  di  masa  pandemi.  Tingginya kasus kekerasan pada anak dalam bentuk kekerasan seksual dapat  disebabkan  oleh  banyak  hal  diantaranya  kurangnya  pengawasan  orangtua  terhadap  anak, disorientasi  seksual  pada  orang  dewasa,  tidak  terkontrolnya  sumber  informasi  dan  faktor  sosial budaya  yang  masih  tabu  dengan  pendidikan  seks  usia  dini (Agustin  et  al.,  2018) .  Anak  wajib dilindungi  agar  mereka  tidak  menjadi  korban  tindakan  siapa  saja  (individu,  kelompok,  organisasi swasta  maupun  pemerintah),  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung (Gosita,  1989) .
Seluruh  pihak  sudah  seharusnya  ikut  memastikan  anak  dapat  terhindar  dari  tindak kekerasan. Tidak hanya  pemerintah,  tetapi  juga  peran  orang  tua,  guru,  keluarga,  masyarakat,  dan  semua  pihak  yang berinteraksi  dengan  anak  satgas  ugsepantasnya  bertanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan kekerasan  terhadap  anak.  Peran  pemerintah  diberikan  melalui  regulasi  dan  kebijakan  yang dikeluarkan  sedangkan  peran  semua  pihak  yang  berinteraksi  dengan  anak  dapat  diberikan  melalui pengasuhan  sehingga  hak  anak  dapat  terpenuhi, terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan, ada status hukum yang jelas dan tidak hanya memenuhi materi tetapi juga kasih sayang terhadap anak. Keadaan darurat  seperti  bencana  alam  dan  pandemi  Covid-19  yang  dialami  saat  ini  dapat  mempengaruhi peningkatan  risiko  anak  sebagai  korban  kekerasan.  Hal  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  guna menemukan  solusi  untuk  meminimalisir  tindak  kekerasan  terhadap  anak  terutama  dimasa  pandemi Covid-19.
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Kendedes  (2020) mengungkapkan  bahwa selain menaati kebijakan  pemerintah,  terdapat  langkah  maupun  upaya  lebih  lanjut  yang  harus  direalisasikan  yang dimulai  dari  lingkungan  keluarga,  lingkungan  masyarakat,  maupun  lingkungan  pendidikan  dalam rangka  meminimalisir  bahkan  mengantisipasi  kekerasan  pada  anak  di  masa  pandemi.  Sama  halnya dengan  penelitian  dari Arinalhaq  &  Hadiyanto  (2020) yang  menjabarkan  bahwa  kekerasan  yang terjadi  pada  anak  saat  pandemi  Covid-19  meningkat  secara  drastis.  Adapun  cara  penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Maka  dari  itu  fungsi  pedagogi  (edukasi)  harus  ditanamkan kepada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat  agar  tindak  kekerasan  terhadap  anak  tidak  terjadi  lagi  pada  masa  yang  akan  datang. Sedangkan  menurut Cahayanengdian  &  Sugito  (2021) mengungkapkan  bahwa  faktor-faktor  yang memicu perilaku kekerasan yang dilakukan ibu kepada anak selama pandemi covid 19 yaitu (1) faktor emosional,  ibu merasa tidak sabar dan kesulitan membangun motivasi anak saat belajar di rumah; (2) faktor  ekonomi,  ibu  yang  bekerja  tidak  memiliki  waktu  untuk  menemani  anak  belajar  dan  tekanan pekerjaan  membuat  ibu  melapiaskan  emosinya  kepada  anak;  (3) faktor kultural, ibu merasa memiliki anak dan berhak melakukan apapun pada anak. Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian yang  bertujuan  untuk  mengungkap  pengaturan  hukum  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan terhadap anak dimasa pandemi covid-19 serta perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan kekerasan dimasa pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative law  research)  yaitu  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berprilaku  manusia  yang dianggap pantas (Benuf & Azhar, 2020) . Metode penelitian normatif adalah penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif,  yang menggambarkan  suatu  peristiwa  sesuai  dengan  kenyataan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka dan bahan-bahan sekunder. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  terhadap  beberapa macam sumber/bahan yang dapat digolongkan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  objek  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  pustaka  yang berisikan  informasi  bahan  primer  diantara  makalah,  buku-buku  yang  ditulis  para  ahli,  karangan berbagai  panitia  pembentukan  hukum  (law  reform  organization),  dan  lain-lain (Suratman  &  Dillah, 2012) .  Bahan  hokum  sekunder  yang  dijadikan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  berupa  buku-buku, artikel,  jurnal  hukum,  tesis,  dan  surat  kabar  mengenai  kekerasan  terhdap  anak  di  masa  pandemi. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk  kemudian  dikategorikan,  dibaca,  dikaji,  selanjutnya  dipelajari,  diklarifikasi  dan  dianalisis  dari buku-buku,  literatur,  artikel,  karangan  ilmiah,  makalah,  jurnal  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan pokok  permasalahan  yang  dikaji.  Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  membaca  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  reasmi  maupun  literatur-literatur  yang  erat  kaitannya dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Dari  data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  dirumuskan sebagai data  penunjang  di  dalam  penelitian  ini.  Analisa  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  proses  penguraian
secara  sistematis  dan  konsisten  terhadap  gejala-gejala  tertentu.  Berkaitan  dengan  penelitian  untuk menganalisis  bahan  sekunder  yang  telah  diperoleh  penulis  dengan  teknik  analisis  secara  deskriptif- analisis.  Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  gejala-gejala  di lingkungan  masyarakat  terhadap  suatu  kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yang dilakukan yaitu  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif (Soekanto, 1986) . III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa  Pa ndemi Covid-19
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  dan  termasuk dalam kandungan yang harus di dilindungi  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia.  Anak merupakan  salah satu kelompok rentan yang mengalami kekerasan dimasa pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan pengaturan hukum dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak terutama dimasa pandemi  ini.  Secara  spesifik  belum  ada  pengaturan  hukum  terkait  pencegahan  kekerasan  terhadap anak  dimasa  pandemi  Covid-19,  namun  peraturan  perundangan  yang  ada  masih  relevan  diterapkan dimasa pandemi ini.
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  telah  menerbitkan  peraturan  perundangan  terkait pencegahan  Covid-19  yang  secara  tidak  langsung  dapat  menekan  angka  kekerasan  terhadap  anak dimasa pandemi Covid-19  adapun Produk pemerintah Pusat meliputi  :
1) Keputusan  Presiden  No  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Corona Viruses Desease 2019 (Covid-19)  Sebagai Bencana nasional.
2) Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan Presiden  Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4) Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  HK  01.07/Menkes/382/2020 tentang  Protokol  Kesehatan  bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  .
5) Maklumat  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
6) Peraturan  Pemerintah  RI  (PP)  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Iuran  Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
7) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dalam  Rangka  Mendukung  Kebijakan  Keuangan Negara  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi  Nasional.
Sedangkan  Produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah Provinsi Bali meliputi  :
1) Instruksi  Gubernur  Bali  nomor  8551  tahun  2020  tentang  penguatan  pencegahan  dan penanganan covid-19  di Bali;
2) Surat  edaran  Gubernur  Bali  nomor  487/gugascovid19/ix/2020  tahun  2020  tentang  penguatan pencegahan dan pengendalian  covid-19 di  Bali.
3) Surat  edaran  Gubernur  Bali  nomor  730/9251/mp/bkd  tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19  di provinsi  Bali.
4) Surat edaran  Gubernur Bali nomor 730/7835/mp/bkd tahun 2020 perubahan atas surat edaran gubernur  bali  nomor  7194  tahun  2020  tentang  panduan  tindak  lanjut  terkait  pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)  di lingkungan  pemerintah provinsi  Bali.
5) Surat  edaran  Gubernur  Bali  nomor  09/satgas  covid19/iii/2020  tahun  2020  pelaksanaan pembelajaran di rumah.
6) Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor:  236/03-B/HK/2020  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Keanggotaan  Satuan  Tugas  Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali.
7) Keputusan  Bersama  Gubernur  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor: 472/1571/DPMA  dan  Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
Adapun  pengaturan  hukum  yang masih relevan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19  sebagai berikut:
1) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2) Undang-undang  nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  nomor  23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.
3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4) Peraturan Presiden No 61 tahun 2016 tentang Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia.
5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mendapatkan Kekerasan Dimasa Pandemi Covid- 19
Pasal  21  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  negara,  pemerintah,  dan pemerintah  daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum, urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental.  Berdasarkan  kewajiban  tersebut,  terlihat  jelas bahwa  pemerintah  melakukan  upaya  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Adapun perlindungan  hukum  yang diberikan  adalah perlindungan  hokum Preventif dan Represif.
a) Perlindungan  Hukum Preventif
1. Jaminan  perlindungan  anak  diberikan  dengan  perlindungan  hukum  sesuai  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  telah dilakukan perubahan sebanyak dua  kali,  yakni  pada  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini merupakan upaya  pemerintah  dalam  pencegahan  kekerasan  yang  sifatnya  situasional  terkait perkembangan kasus kekerasan terhadap anak oleh pelaku kekerasan.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19). Dampak penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah  mengakibatkan  terjadi  keadaan tertentu  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  penanggulangan,  salah  satunya  dengan  tindakan pembatasan  sosial  berskala  besar.  Selain  menekan  angka  penyebaran  Covid-19 pembatasan sosial  berskala  besar  diharapkan  dapat  menurunkan  berbagai  danpak  negatif  Covid-19  di berbagai sektor , salah satunya angka kekerasan terhadap anak dimasa pandemi.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
4. Surat  Keputusan  Menteri  Pemnberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia  Nomor  33  tahun  2020  tentang  Tim  Gerakan  Bersama  Jaga  Keluarga  Kita (BERJARAK)  untuk  melindungai  perempuan  dan  anak  dari  bahaya  penularan  Covid-19. Gerakan  ini  dirancang  untuk menghadapi fase darurat pandemi Covid-19 melalui strategi dan pendekatan  secara komprehensif dan terintegrasi dengan berkoordinasi bersama kementerian atau  lembaga  dan  dinas  provinsi  dan  kabupaten/kota  pemangku  urusan  PPPA  di  seluruh Indonesia dengan sasaran utama kelompok rentan terdampak seperti anak, perempuan, lansia dan  penyandang  disabilitas  yang  diberikan  perlindungan  secara  adil,  non  diskriminatif  dan bebas  dari  stigma.  Ada  10  aksi  dalam  Gerakan  BERJARAK,  salah  satunya  adalah  hak perempuan  dan  anak  terpenuhi.  Hal  ini  diimplementasikan  dalam  bentuk  pemenuhan kebutuhan  spesifik  bagi  perempuan  dan  kebutuhan  spesifik  anak  sesuai  dengan  kelompok usia.  Bantuan  kebutuhan  spesifik  ini  diberikan  sebanyak  682  paket  dengan  sasaran
perempuan,  anak,  ibu  hamil  dan  menyusui,  para  lanjut  usia  dan  penyandang  disabilitas  yang berasal  dari  kelompok  rentan  terdampak  Covid  19  di  seluruh  kabupaten/kota  di  Bali  melalui mekanisme  kerjasama  Kemen  PPPA,  Dinas  Sosial  PPPA  Provinsi  Bali,  dan  Dinas Kabupaten/Kota pengampu urusan PPPA di seluruh Bali.
b) Perlindungan  Hukum Represif.
1. Pasal  76D  UU  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal  81  ayat  (1)  UU  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Setiap  orang  yang melangggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah).
3. Pasal  81  ayat  (3)  UU  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak, pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman pidana sebagaimana dimaksud  pada ayat (1).
4. Pada perubahan kedua pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81  hukuman  yang  diberikan  adalah  hukuman  pidana  ditambah  5  tahun  dari  15  tahun menjadi 20  tahun  serta  diperberat  dengan  hukuman  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  data  kementerian  PPA  2020  peiode  1  Januari  sampai  dengan  6  November  2020, peningkatan  kekerasan  sebelum  dan  pada  masa  pandemi  meningkat  signifikan  yaitu  sebesar  172% terjadi  pada  anak  perempuan  dan  sebesar  168%  terjadi  pada  anak  laki-laki.  Peningkatan  ini  pelu disikapi oleh semua pihak untuk menghindarkan anak sebagai korban kekersan. Secara spesifik belum ada pengaturan hukum terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19, namun peraturan  perundangan  yang  ada  masih  relevan  diterapkan  dimasa  pandemi  ini.  Pemerintah  telah menerbitkan  peraturan  perundangan  terkait  pencegahan  Covid-19  yang  secara  tidak  langsung  dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19. Adapun pengaturan hukum yang relevan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19 sebagai berikut: Pasal 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 59 Undang-undang nomor 35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak;  Undang-Undangan  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Presiden  No  61  tahun  2016  tentang  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia;  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.  Adapun  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa  membedakan  suku, agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan  kelahiran,  dan kondisi  fisik  dan/atau  mental.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum  dalam bentuk  perangkat  aturan  hukum  dan  cara  cara  tertentu  bersifat  preventif  dan  bersifat  represif.  Hal tersebut  merupakan  representasi  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri  untuk  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian.  Upaya  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  mendapatkan  kekerasan  dimasa  Pandemi  Covid-19 ditempuh  melalui  perlindungan  hukum  Preventif  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran  dan  perlindungan  hukum  Represif  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman tambahan yang diberikan  apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan  suatu pelanggaran.

## 2. Saran
Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah  dan  negara  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak. Kepada  orang  tua  dan  keluarga  hendaknya  melakukan  kegiatan  positif  yang  bisa  menambah kedekatan  dalam  keluarga  dengan  tetap  menerapkan  protokol  Kesehatan  misalnya  menonton  film, berolahraga  bersama,  bermain  bersama  anak  di  rumah,  dan  sebagainya.  Semua  pihak  hendaknya bergandengan  tangan  tangan  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak.  Meskipun Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  mendapat  kekerasan  dimasa  pandemi  telah  ditempempuh melalui  upaya  perlindungan  hukum  Preventif  dan  Represif  hendaknya  orang  tua  dan  orang  terdekat dengan anak bisa memainkan peran senteral melalui pola asuh yang baik sehingga kekerasan terhadap anak dimasa pandemi ini  bisa diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS , 13 (1), 1–10. Anwar, Y. (2004). Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio cultural Krimin o log i Hukum . Refika Aditama, Bandung.
Arinalhaq,  R.,  &  Hadiyanto.  (2020).  Peran  Keluarga,  Sekolah  dan  Masyarakat  dalam  Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) pada Masa Pandemi COVID-19. E-Tech , 8 (2), 1–6. Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Cahayanengdian,  A.,  &  Sugito.  (2021).  Perilaku  Kekerasan  Ibu  Terhadap  Anak  Selama  Pandemi Covid  19. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (3), 1180–1189. Gosita,  A. (1989). Masalah Perlindungan Anak . Akademi Pressindo, Jakarta. Kendedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid. Jurnal ARKAT , 16 (1), 66– 76.
Lubis,  M.  A.  (2020).  Perlindungan  Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. Jurnal Mercatoria , 13 (2), 188–203.
Suratman, & Dillah,  P. (2012). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung.