Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 23-27| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27

## PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS
Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia dickysuke157@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , ketutsriastiti@gmail.com

## ABSTRAK
Notaris  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pekerjaannya  agar tidak terjadi pelanggaran  hukum di kemudian  hari. Berdasarkan pernyataan tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pengesahan  dokumen,  dan  apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta notaris di muka umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa notaris  harus  memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam  bertindak, karena tidak semua orang  jujur dan dalam menghadapi  penipuan,  notaris  harus  lebih  berhati-hati  dan  tidak  mempercayai  klien  dengan  ringan,  sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum. Notaris selalu diharapkan untuk berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melanggar hak-haknya di kemudian hari.
Kata kunci: Notaris, Asas Kehati-hatian, Akta Otentik

## ABSTRACT
A notary is a civil servant who must observe the principle of prudence in his work so as not to violate the law in the future. Based on this statement, two problems arise, namely: How is the application of the precautionary principle in the ratification of documents? And what are the weaknesses and solutions to the application of the precautionary principle in notarial deeds in public? To solve this problem, a normative legal approach is used. The survey results show that notaries must pay attention to the principle of prudence in acting, because not everyone is honest and in the face of fraud, notaries must be more careful and do not trust clients lightly, so that later there will be no violation of the law. The notary is always expected to be careful in his actions so as not to violate his rights in the future.

## Keywords: Notary, Precautionary Principle, Authentic Deed

## I. PENDAHULUAN
Profesi naturisme sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Notaris  diperlukan bagi  orang  Eropa  yang  semula  harus  menyiapkan  akta  otentik  di  Indonesia.  Indonesia  juga membutuhkan notaris untuk memberikan bukti tertulis dari kontrak yang benar. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat di mata hukum, sehingga tidak jarang hukum positif Indonesia  mensyaratkan  adanya  akta  otentik  untuk  memberikan  kepastian  terhadap  perbuatan hukum  tertentu,  seperti  misalnya.  Pembentukan  beberapa  badan  hukum,  jaminan,  dll,  yang  tidak dibentuk atas permintaan atau kehendak pihak tertentu (Anshori, 2009) .
Sudah  dikenal  luas  di  Indonesia  sejak  zaman  penjajahan  Belanda.  Notaris  diperlukan  bagi orang  Eropa  yang  semula  harus  menyiapkan  akta  otentik  di  Indonesia.  Indonesia  juga membutuhkan notaris untuk memberikan bukti tertulis dari kontrak yang benar. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat di mata hukum, sehingga tidak jarang hukum positif Indonesia  mensyaratkan  adanya  akta  otentik  untuk  memberikan  kepastian  terhadap  perbuatan hukum tertentu, seperti misalnya. B. pembentukan beberapa badan hukum, jaminan, dll, yang tidak terjadi atas permintaan atau kehendak pihak tertentu (Anshori, 2009) .
Surat asli sendiri memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang kuat sebag ai alat bukti dalam proses persidangan. Notaris adalah orang yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta notaris (Borman,  2019) .  Meskipun  notaris  merupakan  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah
terkait,  namun  ia tidak menerima  gaji dari  negara, melainkan bayaran dari pihak atau  klien  yang dibantunya. Selama menjalankan tugasnya, notaris harus mengikuti petunjuk etik notaris agar surat kuasa yang diberikan tidak disalahgunakan.
Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memperhatikan asas kehati-hatian agar hak atau peraturan tidak dilanggar. apa yang terjadi selanjutnya dengan prinsip kehati -hatian dan ketelitian, notaris dapat, setelah menyiapkan alat bukti yang sah seperti akta, menyajikannya tanpa melanggar aturan  akta,  dan  memberikan  kesenangan  kepada  klien  atau  orang  yang  dibantu.  Prinsip  kehati- hatian notaris terlihat dari bagaimana notaris membantu menjelaskan syarat -syarat pembuatan akta yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  dan  bagaimana  notaris  sendiri  melihat  dan  menunjuk kan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan akta tersebut. Jika tidak selesai, notaris dilarang membuat akta dan sebaliknya jika sudah selesai menurut undang-undang, notaris wajib membuat akta sepanjang diminta oleh para pihak.
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  agar  hak atau  peraturan  tidak  dilanggar.  Salah  satu  prinsip  notaris  dalam  sertifikasi  adalah  prinsip  kehati - hatian. Gagasan dasar kehati-hatian adalah selalu bertindak hati-hati dalam segala aktivitas untuk menghindari  segala  macam  risiko.  Notaris  penyedia  jasa  harus  melakukan  analisis  yang  cermat untuk menghindari kesalahan dan salah tafsir jika ada kesalahan, notaris bertanggung jawab secara hokum (Manuaba,  Parsa,  2018) .  Itulah  sebabnya  notaris  melakukan  penelitian  komparatif  yang cermat  sebelum  menawarkan  layanan  apa  pun  atau  mengeluarkan  dokumen  apa  pun.  Selain  itu, notaris memberikan pendapatnya setelah melakukan studi banding
Meskipun  telah  ada  peraturan  perundang-undangan  tentang  syarat-syarat  pendirian  suatu akta, namun masih ada sebagian orang atau pihak yang bersikeras bahwa akta tersebut tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  misalnya.  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati sebelumnya. UUJN menjadi lebih spesifik pada poin 39.
Pada  saat  membuat  akta  di  Notaris,  pemberi  kuasa  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  harus memberikan  informasi  penting  dan  informasi  tentang  persyaratan  membuat  akta  secara  juju r  dan tanpa  keuntungan  pribadi.  Sebagai  notaris,  notaris  harus  mempertimbangkan  secara  cermat  dan seksama  apa  yang  dibutuhkan  dari  informasi  atau  keterangan  yang  diberikan.  Sebelum mengirimkan deklarasi, notaris harus memeriksa kebenaran deklarasi tersebut, agar hak -hak yang dilanggar oleh aktivitas notaris tidak dilanggar. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui  dalam  suatu  penyelidikan  seberapa  penting  prinsip  kehati -hatian  bagi  notaris  dan dimana letak batasan dan solusi yang mungkin untuk penerapan prinsip ini.
Sebagai  notaris,  notaris  harus  mempertimbangkan  secara  cermat  dan  seksama  apa  yang dibutuhkan dari informasi atau keterangan yang diberikan. Sebelum mengirimkan deklarasi, notaris harus memeriksa kebenaran deklarasi tersebut, agar hak-hak yang dilanggar oleh aktivitas notaris tidak dilanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam suatu penyelidikan seberapa penting prinsip kehati-hatian bagi notaris dan dimana letak batasan dan solusi yang mungkin untuk penerapan  prinsip  ini.  Bagaimana  prinsip  kehati-hatian  diterapkan  dalam  akta  notaris  dan  apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta otentik notaris.

## II. METODE PENELITAN
Metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  baku  juga  dapat  disebut  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  melalui penelaahan terhadap data sekunder dan penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Soekanto, 2001) . Pendekatan konseptual dan hukum digunakan dalam penelitian ini.

## III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris
Berdasarkan  Pasal  39  UUJ  disebutkan  notaris  harus  mengenal  calon.  Selama  penyusunan  dokumen, notaris mengakui kehadirannya dengan tiga cara, yaitu: Pertama, notaris ditagih secara pribadi. Notaris mengetahui dan mengetahui kepentingan (esensial) para pembicara secara pribadi dan baik sejak awal, tanpa campur tangan pihak atau orang lain manapun. Notaris dapat mengenal penceramah melalui teman, tetangga,  orang  sedaerah  atau  ikatan  keluarga  dan  karena  alasan  lain  sehingga  notaris  mengenalnya dengan baik (Notodisoerjo, 1983) . Perincian dalam hal ini adalah perincian identitas dan nama lengkap,
orang tua, tanggal lahir, profesi, alamat rumah dan tempat bekerja serta perincian lainnya sehingga notaris dapat mencatat perincian artis secara terperinci dan ketat sesuai dengan membentuk terhadap peraturan. Kedua, kenali identitas sastra Anda. Notaris puas dengan pengunjuk rasa karena tanda pengenal tertulis telah diberikan atau diberikan kepadanya. Tanda pengenal tertulis ini adalah tanda pengenal artis, baik KTP,  KK,  SIM,  Paspor,  Akte  Kelahiran  atau  tanda  pengenal  lainnya.  Informasi  berbasis  identitas  ini sering digunakan oleh notaris karena identitasnya aman dan legal dalam bentuk dokumen resmi. Tanda pengenal yang paling umum dan banyak digunakan adalah KTP.
Ketiga, karena dia dihadirkan oleh dua orang saksi identitas yang dikenal oleh notaris atau oleh dua orang penyaji lainnya, maka notaris mengetahui bahwa tanda pengenal tersebut terjadi pada saat notaris tidak mengenal secara pribadi penyaji dan tidak mengetahui data pribadi penyaji. Informasi dari presenter untuk tidak memberikan atau menunjukkan identitas tertulis dari lawan bicara. Untuk menentukan artis pertunjukan, dua artis pertunjukan yang sudah dikenal notaris atau dua artis pertunjukan lain yang dikenal notaris dapat dimasukkan sehingga notaris dapat membuat dokumen untuk aplikasi yang relevan (Adjie, 2009).
Dalam  menjalankan  tugas  notaris  yang  baik,  seorang  notaris  harus  mengikuti  asas-asas  notaris yaitu;  asas  kesetaraan,  amanah,  kepastian  hukum,  ketelitian,  pembenaran,  larangan  penyalahgunaan wewenang, larangan kesewenang-wenangan, proporsionalitas dan profesionalisme.
Pertama, asas kesetaraan, dimana notaris harus menawarkan jasa yang sama sedemikian rupa sehingga tidak  boleh  mendiskriminasikan  pihak  atau  kliennya  dalam  perlakuan  dan  perawatan.  Notaris  harus menawarkan  layanan  dan  layanan  yang  sama  kepada  perusahaan  atau  klien  mana  pun  yang membutuhkannya.  Bantuan  Notaris,  kecuali  notaris  tidak  dapat  memberikan  manfaat  dan  jasa  karena peraturan hokum (Hadi, 2017) .
Kedua, asas kepercayaan, notaris harus dapat dipercaya dalam pelaksanaan tugasnya, amanah ini tercermin  dari  bagaimana  notaris  mendukung  kerahasiaan  informasi  klien  dari  pihak-pihak  yang  tidak terlibat dalam perkara dan tidak memiliki kewenangan. Betul sekali ke aula utama notaris harus selalu menyimpan informasi klien sebagai titipan dari klien kepada notaris.
Ketiga, notaris harus bersandar pada hukum positif untuk memenuhi tugasnya dan menyusun surat- surat yang dapat dijadikan bukti jika terjadi suatu masalah atau perselisihan. Hal ini dikenal dengan asas kepastian hokum (Adjie, 2018) .
Keempat, asas keaslian akta, notaris harus memperhatikan secara khusus persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan untuk membuat akta menurut hukum yang berlaku.
Kelima, notaris harus mempunyai alasan yang kuat agar notaris benar-benar membuat akta. Hal ini dilihat dari segi pertimbangan  hukum,  yang  kemudian  harus dijelaskan  kepada para pihak. Prinsip  ini disebut prinsip  pembenaran.  Keenam,  Notaris  dilarang  melakukan  sesuatu  selain  dari  kuasa  yang  diberikan kepadanya dalam menjalankan jabatannya, notaris yang melakukan kegiatan di luar jabatannya melanggar asas penyalahgunaan jabatan.
Ketujuh, dalam menjalankan tugasnya, notaris dapat memutuskan dapat atau tidaknya perbuatan para pihak dicantumkan dalam akta. Dalam menjalankan aktivitasnya, notaris harus memeriksa apakah perbuatan  tersebut  sesuai  dengan  undang-undang  atau  tidak,  apabila  notaris  bertindak  tanpa  peraturan yang berlaku maka notaris melakukan perbuatan yang melanggar asas kesewenang-wenangan. Kedelapan, notaris harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang meminta  bantuan  notaris  untuk  menjamin  keadilan.  Prinsip  ini  disebut  prinsip  proporsionalitas. Kesembilan prinsip penting yang harus diikuti oleh seorang notaris adalah prinsip profesionalisme. Asas ini  menuntut  notaris  untuk  memenuhi  tugas  notaris  secara  profesional,  notaris  berkewajiban  untuk menangguhkan  urusan  pribadi  dan  profesional.  Notaris  harus  memperhatikan  peraturan  yang  berlaku dalam pekerjaannya.

## 2. Kelemahan-Kelemahan dan Solusinya Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris
Sangat sering terjadi kasus yang melibatkan notaris karena notaris sebagai PNS tidak memperhatikan asas kehati-hatian  dalam  tindakannya,  misalnya  pada  saat  menyiapkan  buku  contoh  notaris,  ternyata  juru bahasa  yang  meminta bantuan  notaris bertindak dengan  sengaja membawa berkas  atau informasi  yang dipalsukan  dan  notaris  tentu  setuju  untuk  menggunakan  informasi  yang  dipalsukan  tersebut  untuk membuat kontrak penjualan, yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang pelanggaran hak beberapa
pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris tersebut kegiatan sengketa tersebut berujung pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Notaris digunakan sebagai saksi yang dapat membuktikan bahwa dirinya turut melakukan tindak pidana tersebut, namun seringkali notaris juga dijadikan sebagai tersangka karena kelalaiannya. Dalam hal  terjadi  perselisihan  tentang  perkataan  notaris,  notaris  menjadi  saksi  dan  ahli,  sehingga  pihak  yang aktanya dibuat oleh notaris berhak mendapatkan keputusan akhir di pengadilan, tetapi hanya jika akta itu dibuat. berdasarkan notaris. informasi yang salah. atau surat, notaris juga dapat ditunjuk sebagai tergugat (Nuh, 2011) .
Fakta bahwa pemohon meminta notaris untuk membuat akta dengan informasi yang tidak benar dan mengirimkannya ke notaris, dan notaris sendiri tidak hati-hati dan teliti memeriksa informasi dan data yang  diberikan,  memicu  perselisihan.  Tanggal  Alasannya  adalah  ketidakjujuran  pihak  yang  meminta persiapan  notaris  dan  kelalaian  notaris  yang  menyebabkan  kelalaian  notaris.  Hal  ini  mempengaruhi profesionalitas notaris yang bersangkutan. Akibat dari kelalaian notaris cukup mempengaruhi notaris di kemudian hari. Oleh karena itu, notaris harus berhati-hati dalam bertindak. Untuk mengatasi hal tersebut notaris harus berhati-hati dan mengamalkan prinsip kehati-hatian agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan. Prinsip kehati-hatian sangat penting bagi notaris. Menurut prinsip ini, notaris bekerja lebih hati-hati.  Sekalipun  notaris  mengetahui  klien  atau pihak-pihak  yang membuat  akta  atau  surat berharga yang  mengikat  notaris  pada  saat  pelaksanaannya.  Dalam  bertindak,  notaris  harus  berhati-hati  dan mengetahui apakah para pihak jujur atau tidak. Sekalipun notaris mengetahui para pihak, bukan berarti notaris akan langsung percaya, namun untuk mengetahui identitas bantuan yang diminta harus dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, sehingga notaris dapat menterjemahkan surat tersebut, pernyataan dan lain-lain.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  harus  berhati-hati.  Notaris  tidak  boleh  bertindak  terlalu percaya  diri.  Salah  satu  tips  tindakan  notaris  adalah  melakukan  penelitian.  Penelitian  dapat  dilakukan dengan  mewawancarai  orang  lain  yang  mengetahui  pihak-pihak  tersebut  atau  mencari  informasi  dari sumber lain. Notaris juga harus memastikan bahwa semua dokumen sudah lengkap. Jika ada yang kurang, notaris harus segera mengambilnya. Notaris juga harus berhati-hati dalam menerima atau menyerahkan sesuatu  kepada  para  pihak.  Jika  perlu,  notaris  dapat  meminta  para  pihak  untuk  menandatangani  surat pernyataan tersebut.
Surat  kepada  notaris  bersifat  mengikat  secara  hukum  dan  dapat  menjadi  bukti  yang  kuat  dalam sengketa di pengadilan. Pihak-pihak yang diperlukan dan dokumen-dokumen penting harus disiapkan dan diperiksa keabsahannya, agar nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum. Tugas notaris adalah teliti dan meneliti syarat-syarat yang dibuat sebelum menyetujui pembuatan akta (Pramono, 2015) . Notaris harus memahami apa yang mengikatnya dengan para pihak, Notaris harus mengetahui siapa saja yang terkait dalam  akta  atau  efek  yang  mengikatnya.  Notaris  harus  melakukan  penyelidikan  terhadap  para  pihak. Notaris harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang ada sudah lengkap. Notaris harus berhati-hati dalam mengambil atau memberikan sesuatu kepada para pihak.
Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa kecurangan dan ketidakjujuran pemohon yang meminta bantuan notaris adalah kelalaian dalam memberikan keterangan, data dan informasi yang tidak benar,  serta  kelalaian  notaris.  bahkan  membiarkannya  di  masa  depan  akan  menimbulkan  kontroversi. Untuk  mengatasi  kelemahan  asas  kehati-hatian,  solusinya  adalah  dengan  meningkatkan  ketelitian  dan pengendalian  informasi  yang  diberikan  oleh  notaris  pemohon,  sehingga  dapat  diperiksa  kebenaran informasinya dan tidak mudah mempercayai notaris. akta notaris telah dibuat, meskipun notaris sendiri mengenal  pemohon.  Sejumlah  kesalahan  penipuan  sering  terjadi  dalam  profesi  notaris,  antara  lain memberikan informasi palsu, tanggal dan berkas, memalsukan tanda tangan. Memberikan jaminan palsu. Aplikasi dengan nama palsu tidak jujur saat memberikan keterangan kepada notaris.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  Pasal  39  UUJ,  diatur  bahwa  notaris  harus  mengenal  pemohon.  Dalam  menyiapkan  suatu akta,  notaris  dapat  menetapkan  keberadaannya  dengan  tiga  cara,  yaitu  notaris  mengetahuinya  secara pribadi, mengetahuinya karena tanda pengenal tertulis dan notaris mengetahuinya karena diajukan oleh dua orang saksi identitas yang diketahui oleh notaris. atau oleh dua pemain lainnya. Dalam menjalankan tugas  notaris  yang  baik,  notaris  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  notaris  yaitu;  prinsip  kesetaraan,
kepercayaan,  kepastian  hukum,  ketelitian,  rasionalitas,  larangan  penyalahgunaan  kekuasaan,  larangan kesewenang-wenangan, proporsionalitas dan profesionalisme.
Sangat  sering  terjadi  kasus  yang  melibatkan  notaris,  karena  notaris  sebagai  pejabat  kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, misalnya dengan menyiapkan buku contoh notaris, menjadi jelas bahwa yang meminta bantuan notaris adalah juru asistensi asalkan membawa akta-akta atau keterangan-keterangan yang dipalsukan dan notaris sangat setuju menggunakan palu keterangan itu untuk persiapan akad jual beli, sehingga nantinya akan timbul perselisihan tentang pelanggaran hak-hak pihak yang  kalah  melalui  beberapa  tindakan  notaris.  Hasil  sengketa  tersebut  berujung  pada  penyelesaian sengketa di pengadilan, tugas notaris adalah mencermati dan menelaah syarat-syarat yang dibuat sebelum akad dibuat.

## 2. Saran
Pejabat  notaris  selalu  menganjurkan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  tidak  timbul perselisihan dari perbuatan yang dilakukan dihadapan notaris. Sebelum notaris membantu para pihak atau klien dalam akta tersebut, ia harus teliti dan memeriksa kebenaran informasi yang diberikan agar tidak terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  karena  informasi  yang  diberikan  oleh  klien  ternyata  dipalsukan informasi.  Notaris  tidak  langsung  mempercayai  klien,  meskipun  mereka  mengenalnya  dengan  baik, karena kejahatan dapat terjadi, bahkan jika itu berasal dari orang terdekat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) . Bandung: PT. Refika Aditama. Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Pespektif Hukum Dan Etika . Yogyakarta: UII press.
Borman,  M.  S.  (2019).  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf  Undang- UndangJabatan Notaris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan , 3 (1). Hadi,  D.  &  L.  (2017). Hukum  Notariat  dan Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris .  Yogyakarta:  FH  UII Press.
Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I. G. K. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (1). Notodisoerjo,  S.  (1983). Hukum  Notariat  di  Indonesia  Suatu  Penjelasan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Nuh, M. (2011). Etika Profesi Hukum . Bandung: Pustaka Setia.
Pramono,  D.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica , 12 (3).
Soekanto, Soerjono,  dan S. M. (2001). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada.