## ANALISIS PENGAWASAN SERTA PENGARUH KAWASAN BERIKAT TERHADAP ARUS KAS, BEBAN PAJAK DAN AKTIVITAS EKSPOR PT.XYZ
Deby Valentina
Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara dheby_valentina@yahoo.com
Abstract  : Free  Trade  Area  (  FTA  )  is  a  part  of  globalization.  In  order  to  support  the economy,  Indonesian  government  provides  many  facilities  in  taxation.  One  of  them  is through the  bonded  zone  facility.  Bonded  zone  is  given  to  company  which  using  export  as their  main  activities.  In  this  research,  the  authors  want  to  analyze  the  supervision  of  this facility  and  the  influence  of  the  bonded  zone  toward  cash  flow,  tax  expenses  and  export activity  of  PT.  XYZ.  This  study  used  descriptive  qualitative  method,  where  the  author observed  directly  in  the  field  through  interviews.  Primary  data  used  are  interview  and literatures, documents of PT. XYZ and regulation used as secondary data. This study  limits the  period  of  PT.  XYZ  before  accepting  the  bonded  zone  facility  and  afterhand,  ie  2016- 2017.  The  results  of  this  research  found  that  there  is  still  a  weakneeses  in  terms  of supervision but the savings in terms of taxation need to be considered. Therefore, the authors analized that this bonded area facility is worth maintaining.
Keyword : FTA,taxation, bonded zone, supervision, cash flow, export

## PENDAHULUAN
Pada  masa  sekarang  khususnya  di  era  ekonomi  dan  era  liberalisasi  perdagangan, persaingan  semakin  kompetitif.  Perekonomian  yang  semakin  kompetitif  ini  menuntut  lalu lintas perdagangan yang cepat.Ketergantungan terhadap lalu lintas perdagangan internasional dan arus barang semakin dibutuhkan. Negara- negara maju dan berkembangan semakin saling membutuhkan  satu  sama  lain,  baik  sebagai  pangsa  pasar  produk  mereka  maupun  penghasil bahan baku. Sehingga fenomena impor terus terjadi seiring perkembangan produk dan pasar internasional.
Persaingan  ekonomi  ini  juga  dialami  oleh  perusahaan-  perusahaan  industri  di Indonesia.  Salah  satunya  adalah  industri  yang  bergerak  di  pengolahan  bahan  hasil  tambang dan mineral logam. Harga mineral yang terus merosot di tahun 2013 sampai dengan 2015 dan perubahan peraturan pemerintah membuat para pengusaha perlu merestruktur rencana jangka panjang mereka. Setelah pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah pada awal tahun 2014  lewat Permen ESDM 1/2014  tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah ke Luar  Negeri,  pengusaha  banyak  yang  mengalami  kerugian.  Bagi  pemerintah,  tujuan  dari penerapan  peraturan  ini  adalah  meningkatkan  nilai  tambah  sekaligus  menciptakan  lapangan pekerjaan.Sebab  perusahaan  pertambangan  diwajibkan  membangun  pabrik  pengolahan  atau smelter di dalam negeri. Dengan begitu lapangan pekerjaan akan bertambah bagi masyarakat.

## Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2015-2016 ( Investasi Dalam USD, Juta)
No.  Sektor 2015 2016 Proyek Investasi Proyek Investasi 1. Primer 1934 6236.4 2312 4502 2. Sekunder 7184 11763.10 9564 16687.6 3. Tersier 8620 11276.5 13451 7774.6 Jumlah 17738 29275.9 25238 28964.10
Sumber : bkpm.go.id
Dari  segi  nilai  investasi,  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  mengalami penurunan pada tahun 2016. Hanya pada sector sekunder dilihat mengalami peningkatan pada tahun 2016.
Memberikan  insentif  perpajakan  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  Indonesia dalam  meningkatkan  nilai  investasi. Salah  satu upaya pemerintah dalam akselerasi ekonomi dan menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia adalah melalui pemberian insentif perpajakan berupa pemberian fasilitas Kawasan Berikat.
Tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  memperoleh  gambaran  pengawasan kawasan  berikat  serta  pengaruh  pemberian  fasilitas  ini  bagi  perusahaan.  Dalam  jurnal  ini, peneliti akan mengobservasi langsung salah satu perusahaan penerima Kawasan Berikat yaitu PT. XYZ

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan menurut  Siagian  (1989,135)  adalah  “ Proses  pengamatan  daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai  dengan  rencana yang telah  ditentukan sebelumnya ”. Pengawasan merupakan  salah  satu  fungsi  organisasi  dan  manajemen.  Dikatakan  bahwa  pengawasan termasuk  fungsi  organisasi  manajemen,  karena  apabila  fungsi  ini  tidak  dilaksanakan,  cepat atau  lambat  akan  mengakibatkan  matinya/  hancurnya  suatu  organisasi.Berdasarkan  cara pelaksanaannya, pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat  kegiatan  berlangsung,  yaitu  dengan  melakukan  inspeksi,  verifikasi  dan  investigasi. Sedangkan  pengawasan  tidak  langsung  adalah  suatu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dan instansi yang sedang diawasi ( Sujamto: 1983,24)
Pajak ,  menurut  teori  yang  diakui  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  definisi  pajak  adalah sebagai  berikut  : “  Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh yang wajib membayarnya menurut  peraturan dengan tidak mendapat  prestasi kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-  pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  menyelenggarakan pemerintahan” .  Dalam  komponen  pajak  impor  ada  beberapa  pajak  yang  harus  dibayar  di antara bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22.
Laporan arus kas (statement of cash flows atau cash flow statement) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan  penggunaan  kas  selama  suatu  periode  (IAI,  2007).  Informasi  tentang  arus  kas  suatu perusahaan  berguna  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  sebagai  dasar  untuk  menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara dengan kas.
Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha  industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan
rancang  bangun,  perekayasaan,  penyortiran,  pemeriksaan  awal,  pemeriksaan  akhir,  dan pengepakan  atas  barang  dan  bahan  asal  impor  atau  barang  dan  bahan  dari  dalam  Daerah Pabean  Indonesia  lainnya,  yang  hasilnya  terutama  untuk  tujuan  ekspor.  (Peraturan Pemerintah no 33 tahun 1996).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  kualitatif deskriptif. Dikarenakan penelitian ini tidak menitikberatkan padasebuah hasil melainkan pada proses  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  kualitatif  dapat  menggunakan  desain penelitian studi kasus.
Permasalahan utama dalam penelitian ini membahas pengawasan serta pengaruh fasilitas kawasan berikat pada PT. XYZ selaku pengguna  jasa. Selain  itu  juga  membahas kelemahan serta  kelebihan  fasilitas  ini  dalam  proses  pelaksanaannya  sehingga  pendekatan  yang  lebih tepat digunakan adalah pendekatan kualitatif. Periode penelitian ini mengamati kegiatan PT. XYZ  dalam  menggunakan  fasilitas  KB/  PDKB  dengan  data  yang  didapatkan  selama  tahun 2016-2017.  Penulis  menggunakan  data  primer  berupa  wawancara  dengan  narasumber  serta data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku serta data dari perusahaan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat
Fungsi  pengawasan  terhadap  pemberian  fasilitas  Kawasan  Berikat  dapat  dibedakan menjadi  pengawasan  langsung  yang  merupakan  pengawasan  secara  fisik  dan  pengawasan tidak langsung yang merupakan pengawasan terhadap pembukuan perusahaan. a. Pengawasan yang Bersifat Langsung
Pengawasan  langsung,  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  secara  pribadi  oleh pimpinan  atau  pengawas  dengan  mengamati,  meneliti,  memeriksa,  mengecek  sendiri  secara “ on the spot ” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Mengacu pada teori tersebut, dalam praktiknya PT.  XYZ  telah  menjalankan  pengawasan  secara  langsung  terhadap  pengelolaan  kawasan berikat  ini.  PT  XYZ  menjalankan  prosedur  sesuai  PER  35/2013  yaitu  petugas  bea  cukai berada selama 24 jam untuk mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kawasan berikat pada perusahaan.
Proses  pengawasan  dalam  hal  penggunaan  fasilitas  Kawasan  Berikat  oleh  PT.  XYZ dilakukan ketika PT. XYZ mulai melakukan kegiatan importasi barang hingga saat terjadinya realisasi  ekspor  dan  pada  saat  dilakukan  audit  kepabeanan  dan  cukai.  Pertama,  pada  saat barang  yang  diimpor  tiba.  Kedua,  pada  saat  barang  yang  diimpor  diangkut  dari  pelabuhan bongkar menuju ke Kawasan Berikat. Ketiga, pada saat realisasi ekspor.

## b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan  tidak  langsung  dalam  penggunaan  fasilitas  KB/PDKB  pada  PT.XYZ merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  sistem  pembukuan  yang  dibuat  oleh perusahaan.  Sesuai  dengan  konsepnya  untuk  membantu  pelaksaan  pengurusan  pengeluaran barang melalui audit di gudang importir tertentu PT.XYZ harus mempunyai rekam jejak yang baik. Instrumen yang digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan ini berupa post audit. Instrumen  tersebut  berguna  untuk  memastikan  bahwa  PT.  XYZ  telah  mempergunakan fasilitas  Kawasan  Berikat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang kepabeanan  dan  cukai  agar  PT.  XYZ  dapat  mempertanggungjawabkan  penggunaan  fasilitas tersebut kepada pihak Bea dan Cukai.

## Hasil Pemeriksaan Fasilitas Kawasan Berikat PT. XYZ

## Sumber : Diolah dari data PT. XYZ
Dalam tabel di atas diketahui denda yang muncul sebagai hasil dari proses audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kantor Bea dan Cukai sebesar Rp 145.186.000,- . Denda ini timbul  akibat  adanya  selisih  kuantitas  bahan  baku  yang  dicatat  dengan  data  yang  diberikan dan  dihitung  pada  saat  pemeriksaan  lapangan.  Oleh  sebab  itu  walaupun  pengawasan  secara tidak  langsung telah dijalankan oleh PT. XYZ, akan tetapi perbaikan harus dilakukan dalam pencatatan bahan baku  yang  masuk harus secara akurat  dan PT. XYZ juga perlu  melakukan stok opname berkala secara internal.

## Pengelolaan Kawasan Berikat Terhadap Arus Barang PT. XYZ
Analisis  mengenai  kelancaran  proses  pemasukan  dan  pengeluaran  barang  bagi perusahaan  penerima  fasilitas  KB/PDKB  tidak  bisa  digambarkan  secara  kuantitatif,  tetapi hanya bisa secara kualitatif dengan ukuran atau tingkatan yang bersifat relative. Berikut data kelancaran  arus  barang  PT.  XYZ  menurut  observasi  penulis  di  lapangan  serta  keterangan narasumber:

## Tabel 5.2 Data Kelancaran Arus Barang PT. XYZ
No. Selisih kurang sediaan bahan baku/  bahan penolong fasilitas KB Nilai 1. Bea masuk Rp 20.241.000 2. PPN Rp 75.763.000 3. PPh Pasal 22 Rp 18.941.000 Total Rp 145.186.000 No.  Uraian  Aktivitas  Pemasukan  atau Pengeluaran Barang Lebih Baik Sama Lebih Buruk Kesimpulan 1. Pemasukan  barang  impor  berupa bahan baku X B 2. Pemasukan  barang  impor  berupa bahan penolong X B 3. Pemasukan  barang  impor  berupa suku cadang dan peralatan pabrik X B 4. Pemasukan  barang  local  berupa bahan baku X N 5. Pemasukan  barang  lokal  berupa bahan penolong X N 6. Pemasukan  barang  impor  berupa suku cadang dan peralatan pabrik X N 7. Pembelian barang  yang  melibatkan pihak ketiga X B 8. Pinjam  meminjam  barang  dengan pihak ketiga atau pelanggan X N 9. Penjualan ke luar negeri (ekspor ) X J 10.  Penjualan  ke  KB/PDBKB/PDKB Lainnya X N
Keterangan : B, Kondisinya lebih baik

## N, kondisinya normal, hamper sama saja
J, kondisinya lebih buruk
Dari  data  tersebut,  memberikan  gambaran  bahwa  untuk  kegiatan  impor  barang berjalan lebih aktif dan baik sejak PT.XYZ menerima fasilitas KB/PDKB.  Sedangkan, untuk aktivitas  yang  lain  berjalan  normal,  dan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  terhadap  aktivitas ekspor  PT.XYZ  yang  diharapkan  meningkat  tetapi  menjadi  lebih  buruk.  Untuk  mengetahui nilai  tambah  dari  penilaian  “Lebih  Baik”  dan  resiko  dari  penilaian  “Lebih  Buruk”  perlu dilihat,  dari  tingkat  frekuensi  atau  intensitas  dalam  operasional  perusahaan  dan  seberapa besar manfaat atau resiko yang ada .
Pengaruh Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Arus Kas/ Cash Flow Perusahaan Data pengurangan Arus Kas Keluar PT. XYZ Periode 2016 dan 2017
Tabel 5.3 Statement of Cash Flow Arus  Kas  dari  Aktivitas Operasional 2016 2017 Net income ( 237.105.940.150,70 ) (107.105.148.222,65) Depreciation expenses 49.811.540.350,80 41.241.525.456,79 Total (187.294.399.799,90) (65.863.622.765,86) Decrease (increase) in prepaid taxes 51.224.402.013,34 16.923.055.766,01 Sumber : Diolah dari data PT. XYZ
Dari  data  tersebut  di  atas,  dengan  mendapatkan  fasilitas  KB/PDKB,  PT.XYZ  dapat mengurangi  beban  arus  kas  sebesar  Rp    34.301.346.247,33  pada  tahun  2017  jika dibandingkan  pada  tahun  2016,  pada prepaid  taxes .  Walaupun  nilai  tersebut  di  atas  bukan merupakan  nilai  yang  dinikmati  dalam  bentuk cash (  lancar)  ,  namun  jumlahnya  secara efektif berpengaruh dalam pengelolaan kas perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Beberapa  kesimpulan  mengenai  penggunaan  Kawasan  Berikat  yang  dilakukan  dalam rangkapenghematan pajak, yakni :
1. PT  XYZ  telah  menjalankan  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Dari hasil  penelitian  penulis,  pengawasan  belum  secara  optimal  dikarenakan  hambatan- hambatan  yang  terjadi  di  lapangan  terutama  dari  segi  SDM  dan  integritas  pegawai serta  petugas  lapangan  yang  bertanggung  jawabPT.  XYZ  melakukan  penghematan yang cukup besar pada saat menerima fasilitas kawasan berikat, sehingga berpengaruh cukup baik pada arus kas perusahaan.
2. Menimbang berbagai kelemahan dan keunggulan dari prosedur kawasan berikat yang diterima oleh PT. XYZ, penulis berpendapat bahwa fasilitas kawasan berikat pada PT. XYZ  masih  layak  diimplementasikan  terhadap  kegiatan  ekspor-  impor  perusahaan dengan menganalisa manfaat yang diterima dari segi perpajakan.

## Saran
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  rekomendasi  saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan PT XYZ:
1.   Peningkatan  pengawasan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  PT.  XYZ. Pengawasan  secara  langsung  dapat  melalui  petugas  pabean  yang  bertugas  di  lapangan. Pengawasan langsung oleh supervisi ekspor impor serta bagian keuangan secara periodik ke  lapangan  untuk  menghindari  resiko fraud yang  terjadi  dalam  implementasi  kawasan berikat ini. PT XYZ juga perlu memberikan pelatihan- pelatihan khusus ahli kepabeanan kepada  staff  ekspor  impor  yang  bertugas  sehingga  dapat  memperoleh  pengetahun  lebih mendalam.
2.   Meningkatkan  volume  ekspor  lewat  penambahan  mesin  dan  peralatan  pabrik  dan perluasan  areal  kawasan  berikat.  Penambahan  mesin  dan  peralatan  pabrik  penunjang produksi  membutuhkan  lahan  yang  luas,  oleh  sebab  itu  penulis  menyarankan  agar  areal KB  PT  XYZ  diajukan  perluasan  sehingga  PT  XYZ  dapat  menjalankan  kegiatan pengolahan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arens, A. A. (1991). Auditing. New Jersey: Prentice Hall Inc. Babbie, E. (1995). The Practical of Social Research 8 ed. California: Wadsworth.
Ismail,  T.  (2004). Menyibak  Fenomena  Perpajakan  di  Belahan  Dunia  . Jakarta:  Yarsif Watampone.
Lumbantoruan, S. (1987). Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Lumbantoruan, S. (1987). Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Mansury,  R.  (1999). Kebijakan  Fiskal. Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  dan  Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
Mulyadi. (2002). Auditing. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Nasution, S. (2003). Metode Research ( Penelitian Ilmiah ). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Neuman,  W.,  &  Lawrence.  (1994). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approach. London: Sage Publications. Prastowo,  A.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Purwito, M., & Ali. (2006). Kepabeanan Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Samudra Ilmu. Rahardja, P., & Mandala, M. (2004). Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar, Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Peneribit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .
Sudikin,  B.  d.  (2002). Metode  Penelitian  Kualitatif  Perspektif  Mikro. Surabaya:  Ihsan Cendikia.
Tim Penyusunan Modal Pusdiklat Bea dan Cukai. (2011). Pengantar Audit Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: BPPK Pusdiklat Bea dan Cukai.

## Wawancara
Lucia. Wawancara mendalam. 3 Mei 2018 Daswandi. Wawancara mendalam. 12 Mei 2018 Kasubsi Hanggar Lapangan. Wawancara mendalam. 10 Mei 2018
Internet www.kemendag.go.id www.pajak.go.id www.bkpm.go.id www.beacukai.go.id
.