## TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI PERGURUAN TINGGI SWASTA
(MenakarEfektivitas Work From Home )
1 Danial Kusumah
2 Sinta Maria Dewi
SekolahTinggi Agama Islam Tasikmalaya Program StudiEkonomiSyariah danialkusumah@staitasik.ac.id 1 , sintamaria@ubpkarawang.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  potensi  efektivitas  kegiatan  bekerja  dari  rumah  melalui implementasi  sistem informasi pada perguruan tinggi swasta. Jenis penelitian  yang digunakan  adalah metode  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan apabila  perguruan  tinggi  swasta  menerapkan  tata  kelola  sistem  informasi  secara  sistematis  dan terstruktur  serta  didukung  oleh  mekanisme  pengendalian  internal  yang  baik,  maka  aktivitas  bekerja dari  rumah  dapat  berjalan  secara  efektif.  Bekerja  dari  rumah  ( work  from home)  menjadi  pola  kerja baru  pada  masa  pandemi  global  covid-19.  Untuk  menjamin  efektivitasnya,  diperlukan  suatu pengelolaan teknologi informasi yang terencana dan terarah.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Efektivitas, Work From Home

## Abstract
This  study  aims  to  measure  the  potential  effectiveness  of  work  from  home  activities  through  the implementation  of  information  systems  at  private  university.  This  type  of  research  is  a  qualitative descriptive  analysis  method  with  library  research  approach.  The  results  showed  that  if  private universities  implement  information  systems  governance  in  a  systematic  and  structured  manner  and supported  by  good  internal  control  mechanisms,  then  the  activities  of  working  from  home  can  run effectively.  Working  from  home  (work  from  home)  became  a  new  work  pattern  during  the  global covid-19 pandemic. To guarantee its effectiveness, a planned and directed management of information technology is needed.
Keywords : Information Systems, Effectiveness, Work From Home

## PENDAHULUAN
Wabah  virus  yang  disebabkan severe  acute  respiratory  syndrome  corona  virus  2 (SARS-CoV-2)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Covid-19  telah  mengakibatkan  lumpuhnya berbagai  aktivitas  manusia,  baik  individu,  perusahaan,  hingga  pemerintahan.  Sebaran  virus yang  bersifat  pandemi  menyebabkan  185  negara  di  seluruh  belahan  dunia  terdampak  oleh keganasan  virus  tersebut  (WHO,  2020).  Tidak  terkecuali  Indonesia,  menurut  data  Gugus Tugas  Nasional  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  pada  bulan  April  telah  terkonfirmasi sebanyak  9.771  kasus  positif  corona.  Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh pemerintah  beberapa  pekan  ke  belakang,  tren  kasus  Covid-19  menunjukkan  eskalasi  yang tinggi  dengan  pola  eksponensial.  Hal  ini  memaksa  pemerintah  untuk  memprioritaskan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk sektor kesehatan. Kebijakan  ini  diarahkan  dalam  bentuk  produksi  alat  kesehatan  dan  pemenuhan  kebutuhan rumah  sakit.  Prioritas  fiskal  lainnya  ditujukan  untuk  jaring  pengamanan  sosial,  yaitu menambah  bantuan  sosial  guna  mempertahankan  daya  beli  masyarakat.  Efek  domino  atas kebijakan ini berimplikasi pada menurunnya aktivitas negara di seluruh lini.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  terkontribusi  negatif  oleh  wabah corona.    Pendidikan  usia  dini,  sekolah  dasar  dan  menengah,  serta  perguruan  tinggi  dibuat kalang  kabut  atas  ragam  aturan  yang  diberlakukan  pemerintah  guna  memutus  rantai penyebaran  Covid-19.  Lembaga  pendidikan  diharuskan  kreatif  dalam  mengadaptasi  kondisi faktual, sejak dari proses manajerial, kegiatan belajar mengajar, hingga teknis administratif. Perguruan tinggi adalah salah satu entitas pendidikan yang memikul tanggung jawab terberat, yaitu tetap menjamin hak dasar warga negara dalam mengenyam pendidikandi tengah krisis multidimensional ini. Beban tersebut terdapat pada kewajiban utamanya dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Dalam  hal  penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  pemerintah  menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Instrumen ini dapat digunakan oleh perguruan tinggi  sebagai  satuan  standar  pengelolaan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat. Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 menjelaskan bahwa SNPT terdiri dari: (1) Standar  nasional  pendidikan  memuat  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi  pembelajaran, standar  proses  pembelajaran,  standar  penilaian  pembelajaran,  standar  dosen  dan  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan  standar  pembiayaan  pembelajaran.  Standar  pendidikan  merupakan  alat  ukur  untuk menetapkan kriteria minimal, identifikasi berbagai aspek yang relevan,  dan analisis rancang bangun pelaksanaan sistem pendidikan. (2) Standar nasional penelitian memuat, standar hasil penelitian,  standar  isi  penelitian,  standar  proses  penelitian,  standar  penilaian  penelitian, standar  peneliti,  standar  sarana  dan  prasarana  penelitian,  standar  pengelolaan  penelitian, standar  pendanaan  dan  pembiayaan  pembelajaran.  Standar  ini  merupakan  pedoman  pokok dalam implementasi kegiatan penelitian. Perguruan tinggi adalah produsen ilmu pengetahuan, oleh  karena  itu  lembaga  dan  seluruh  sivitas  akademik  harus  menjamin  kontinuitas  produksi ilmu.  Dosen  dan  mahasiswa  sebagai  insan  akademik  memiliki  kewajiban  untuk  menangkap berbagai  fenomena  kehidupan  di  sekitarnya,  melakukan  telaah,  dikembangkan  dalam  ranah diskusi, dan merumuskan model solutif. (3) Standar nasional pengabdian kepada masyarakat
memuatstandar  hasil  pengabdian  kepada  masyarakat,  standar  isi  pengabdian  kepada masyarakat,  standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat,  standar  penilaian  pengabdian kepada  masyarakat,  standar  pelaksana  pengabdian  kepada  masyarakat,  standar  sarana  dan prasarana  pengabdian  kepada  masyarakat  standar  pengelolaan  pengabdian  kepada masyarakat,  serta  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  pengabdian  kepada  masyarakat. Melalui standar pengabdian, tidak hanya reproduksi ilmu pengetahuan, keberadaan perguruan tinggi  dengan  berbagai  aktivitas  pendidikan  dan  penelitian  hendaknya  ditujukan  untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

## Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Guna  mengendalikan  dan  meningkatkan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi, diperlukan  sebuah  kegiatan  yang  terencana,  sistemik,  dan  berkelanjutan.  Bangunan  ini dirancang  sedemikian  rupa  untuk  menjamin  pemenuhan  mutu  yang  disusun  dalam  sistem penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  (SPM  Dikti).Perguruan  tinggi  didorong  untuk berkompetisi  dalam  rangka  bertahan  hidup  dan  menghidupi  (memberi  manfaat).  Untuk  itu, tidak  cukup  mengikuti  pedoman  kualitas,  tetapi  juga  secara  konsisten  melihat  orang  lain mengambil  tindakan  yang  berfokus  pada  kualitas  (pola  pikir),  mendengarkan  orang  lain berbicara  tentang  kualitas  (pola  perilaku),  dan  merasakan  kualitas  di  sekitar  mereka  (pola sikap).  Kebijakan  Nasional  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  diatur  dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu terdiri dari: Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan Tinggi, Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi,  dan  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi.  Kemudian  secara  teknis  diatur  dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Perguruan  tinggi  secara  otonom  memiliki  hak  dan  kewajiban  melakukan  upaya kontrol  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  menyusun  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI).  Mekanisme  implementasi  SPMI  dilakukan  melalui  penetapan  standar,  pemenuhan standar,  pembandingan  luaran,  analisis  penyebab  standar,  serta  perbaikan  standaryang mengacu  kepada  SN.  Dikti  dan  Standar  Dikti  yang  telah  ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi masing-masing.  Upaya  penjaminan  mutu  harus  dijalankan  dan  dinilai  secara  komprehensif, tidak hanya self evaluation , dibutuhkan perspektif lain agar proses kendali melahirkan luaran yang  objektif  sebagai  dasar  untuk  menjaga  serta  meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  pada  perguruan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah
membentuk  Lembaga  Akreditasi Mandiri (LAM) dan  Badan  Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  (BAN-PT)  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  kelayakan  perguruan  tinggi  melalui proses  akreditasi.  Penatalaksanan  ini  diatur  dalam  kebijakan  Sistem  Penjaminan  Mutu Eksternal (SPME).
Akreditasi  merupakan  kegiatan  penilaian  dalam  menentukan  kelayakan,  baik  pada tingkat  program  studi  (APS)  maupun  institusi  (APT).  Standardisasi  kelayakan  akreditasi program  studi  -IAPS  4.0-  terdiri  dari  8  (delapan)  kriteria,  yaitu  Tata  Pamong,  Tata  Kelola, dan  Kerjasama;  Mahasiswa,  Sumber  Daya  Manusia;  Keuangan,  Sarana  dan  Prasarana; Pendidikan;  Penelitian;  Pengabdian  kepada  Masyarakat;  serta  Luaran  dan  Capaian Tridharma.  Adapun  kriteria  untuk  penilaian  kelayakan  perguruan  tinggi  -AIPT  3.0-  terdiri dari  9  (sembilan)  kriteria,  yaitu  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran;  Tata  Pamong,  Manajemen, dan  Kerjasama;  Mahasiswa;  Sumber  Daya  Manusia;  Pengajaran  dan  Pembelajaran; Keuangan, Aset, dan Fasilitas; Penelitian; Pelayanan Umum; serta Luaran dan Capaian.
Kriteria  pada  akreditasi  merupakan  gambaran  umum  konstruksi  sebuah  perguruan tinggi  dalam  konteks  manajemen,  juga  sebagai  representasi  dari  tata  kelola  kampus  yang diturunkan dalam bentuk unit-unit kerja pelaksana akademik dan administratif. Satuan kerja tersebut menjelaskan mengenai apa, siapa, mengapa, dan bagaimana proses penyelenggaraan institusi  pendidikan  tinggi.  Unit  akademik  berfungsi  melaksanakan  kegiatan  layanandan evaluasi  di  bidang  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  masyarakat.  Sedangkan  unit administratif bertugas dalam bidang ketatusahaan, surat menyurat, serta aktivitas administrasi lainnya guna mendukung kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi.  Pada praktiknya, aktivitas -perguruan tinggi- tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu interaksi langsung dan  interaksi  tidak  langsung.  Kegiatan  interaksi  langsung  adalah  proses  manajemen  yang dilakukan  melalui  tatap  muka,  antara  lain  rapat,  pembelajaran  di  kelas,  penelitian lapangan, kuliah  kerja  nyata,  dan  lain-lain.  Mempertemukan  dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Interaksi  tidak  langsung  adalah  aktivitas  pencapaian  tujuan organisasi  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  media  perantara,  antara  lain  telepon genggam, internet (WAN), pengelolaan database (LAN), dan sebagainya. Kedua aktivitas ini bersifat komplementer dan substitutif, saling melengkapi dan/atau dapat menggantikan fungsi satu  sama  lain.  Misalnya,  pembelajaran  di  kelas  dapat  digantikan  dengan video  conference , registrasi  mahasiswa  dapat  menggunakan  layanan  digital,  penyimpanan  data  kepegawaian dalam aplikasi komputer.
Vol . 5 No 2 ISSN : 2541-6995 E ISSN : 2580-5517
Pada masa pandemi saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan physical distancing , yaitu  pembatasan  jarak  fisik  antar  manusia  dalam  upaya  pencegahan  penyebaran  virus corona.  Frasa  ini  merupakan  revisi  dari  kebijakan  organisasi  kesehatan  dunia  (WHO)  yang sebelumnya  diberi  istilah social  distancing, yaitu  pembatasan  kegiatan  masyarakat  secara umum. Pengubahan istilah tersebut menegaskan bahwa aktivitas sosial tetap boleh dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan  yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu menjaga jarak  dalam  rentang  1-2  meter  antar  individu  dan  maksimal  5-10  orang  dalam  kegiatan kelompok.  Namun  agar  penyebaran  virus  terkendali  secara  efektif,  maka  pemerintah mengimbau  untuk  tidak  keluar  rumah  atau  tidak  melakukan  aktivitas  tatap  muka  apabila kegiatan  tersebut  dianggap  masih  dapat  dilakukan  secara  virtual.  Pengecualian  tersebut diberlakukan  bagi  layanan  kesehatan,  pertahanan  dan  keamanan,  penyaluran  kebutuhan pokok, dan sebagainya. Kegiatan akademik -perguruan tinggi- merupakan salah satu aktivitas yang dilarang karena mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak sehingga berpotensi menyebarkan  virus  secara  cepat  (transmisi).  Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  aktivitas pembelajaran  dan  pengelolaan  kampus  dialihkan  dengan  menggunakan  metode  dalam jaringan (virtual) atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Work From Home (WFH), bekerja dari rumah.
Untuk  menjawab  tantangan  diatas,  dalam  rangka  menjaga  kelangsungan  hidup  dan mencapai  tujuan  institusi  secara  efektif  dan  efisien,  perguruan  tinggi  harus  mampu beradaptasi  dengan  teknologi.  Meskipun  harus  diakui  bahwa  kondisi  objektif  di  Indonesia, tiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam menyetarakan kemampuan operasionalisasi teknologi.  Senjang  tersebut  terdapat  pada  karakterisitik  organisasi,  sumber  daya,  dan kompetensi.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  dan  bagaimana  menjaga efektifitas  kegiatan  bekerja  dari  rumah  ( work  from  home )  melalui  implementasi  tata  kelola sistem informasi pada perguruan tinggi swasta di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  permasalahan  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  ( library  research ). Untuk  memberikan  gambaran  dan  narasi  yang  jelas,  penulis  menggunakan  metode  analisis deskriptif. Hal ini lebih tepat digunakan karena melihat permasalahan yang diteliti merupakan peristiwa  yang  sedang  berlangsung  pada  saat  ini.  Melakukan  eksplorasi  terhadap  fenomena
yang  terjadi  dalam  bentuk  manajemen  organisasi,  perilaku  kerja,  dan  perilaku  manusia dengan memperhatikan karakteristik, varian, korelasi antar kegiatan.
Objektifikasi  penelitian  kualitatif  terdapat  pada  pengujian  data  yang  dilakukan. Triangulasi data harus dilakukan sedemikan rupa agar keabsahan data terkonfirmasi dengan baik.Data  dinyatakan  valid  jika tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  yang  dilaporkan peneliti  dengan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  pada  objek  yang  diteliti  (Sugiyono, 2016).Peneliti menggunakan data sekunder dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, artikel, dan literatur lainnya yang menunjang.

## PEMBAHASAN

## Organisasi Perguruan Tinggi
Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2014  menentukan  bahwa  penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh suatu organisasi perguruan tinggi yang terdiri atas senat, pemimpin perguruan tinggi, satuan pengawas internal,  dan dewan penyantun. Secara umum, unsur-unsur  tersebut  merepresentasikan  fungsi  penyusunan  kebijakan,  pengelolaan, pengawasan, serta pertimbangan, baik ranah akademik maupun non-akademik.
Dalam  konteks  manajemen,  fungsi  tata  kelola  lembaga  dilaksanakan  oleh  pemimpin perguruan  tinggi  dan  merupakan  unsur  pelaksana  akademik  yang  menjalankan  fungsi penetapan kebijakan non-akademik. Pemimpin perguruan tinggi paling tidak terdiri atas:
1. Rektor/Ketua/Direktur.  Bertugas  memimpin  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat  serta  mengelola  sumber  daya,  mahasiswa,  dan hubungannya dengan lingkungan.
2. Wakil  Rektor/Ketua/Direktur.  Bertugas  membantu  Rektor/Ketua/Direktur  dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Unit Pelaksana Pendidikan
a. Fakultas.  Bertugas  menyelenggarakan  dan  mengelola  pendidikan  akademik,  vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Jurusan. Bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Unit  Pelaksana  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Bertugas  melaksanakan penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  berbasis  ilmu  pengetahuan,  teknologi
dan/atau  seni  untuk  menunjang  pendidikan,  pengembangan  institusi,  serta  pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah.
5. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu. Bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal.
6. Unit  Pelaksana  Administrasi atau  Ketatausahaan.  Bertugas  menyelenggarakan  koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan perguruan tinggi.
7. Unit  Penunjang  Akademik  atau  Sumber  Belajar.  Bertugas  mendukung  pelaksanaan pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan  tata  kelola  yang  tidak dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan perguruan tinggi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dilakukan  pemetaan  kelompok  kerja  sebagai  berikut:  (1) Penyusun  kebijakan;  (2)  Pelaksana  akademik;  (3)  Pengawas  dan  penjaminan  mutu;  (4) Penunjang  akademik  atau  sumber  belajar;  dan  (5)  Pelaksana  administrasi  atau  tata  usaha. Kelima  komponen  tersebut  mewakili  seluruh  fungsi  manajemen,  dimulai  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  hingga  pengendalian  dan  evaluasi  dalam  lingkup  strategis maupun  teknis,  sejak  dari  pengambilan  keputusan  (kebijakan)  hingga  pemenuhan  tugas administratif. Adapun aktivitas organisasi yang melingkupi fungsi manajemen secara holistik direpresentasikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.
Matriks Aktivitas Manajemen Perguruan Tinggi
Fungsi Manajemen Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Rapat pimpinan, rapat kerja, rapat unit kerja. Pengorganisa sian Aktivitas manajerial antar unit kerja, individu dengan unit kerja, dan interpersonal Koordinasipimpinan dengan unit kerja, koordinasi lintas unit kerja, koordinasi antar individu Pelaksanaan Implementasi program kerja di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan belajar mengajar KBM), seminar, penyusunan jurnal/artikel ilmiah dan skripsi/skripsi/disertasi, kuliah kerja nyata, ketatausahaan
(administrasi), kepustakaan,
penerimaan mahasiswa
baru(promosi) Pengendalian dan Evaluasi Penjaminan mutu Monitoring dan evaluasi program kerja, pelacakan almuni, survei kepuasan dan umpan balik

## Transformasi Manual ke Digital
Secara  istilah,  manual memiliki  arti  dilakukan  dengan  tangan  (KBBI,  2008).  Makna implisit  dari  istilah  tersebut  adalah  segala  bentuk  aktivitas  produksi  yang  dikerjakan  oleh manusia tanpa campur tangan aplikasi berbasis komputer ataupun perangkat keras lain yang memanfaatkan  internet.  Kreasi  tersebut  menggunakan  segala  sumber  daya  alami  manusia, berupa  organ  tubuh  dan  daya  pikir  secara  murni  dan  mandiri,  tidak  dibantu  oleh  teknologi digital.  Manusia  menggunakan  pertimbangan  subjektif  (inderawi)  dalam  pengambilan keputusan yang memiliki dampak sosial ekonomi, misal dalam memberlakukan hukuman dan ganjaran atas kinerja.  Keputusan lain yang bertendensi kepada perilaku manusia (karyawan) dibutuhkan treatment khusus. diantaranya melalui pendekatan komunikasi interpersonal.
Pada  perguruan  tinggi,  penelitian  kualitatif  yang  menelaah  perilaku  manusia dibutuhkan  pendekatan  khusus  yang  tidak  bisa  dijustifikasi  oleh  kalkulasi  angka,  rekayasa data, dan kemampuan teknologi komputer lainnya. Salah satu metode yang dilakukan dalam penelitian  kualitatif  adalah  wawancara, merupakan  proses  tanya  jawab  yang  dilakukan  oleh peneliti kepada responden untuk mengidentifikasi karakteristik objek penelitian, dalam hal ini perilaku  manusia.  Pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  responden  tidak  dapat  dianggap  benar atau  jujur  secara  langsung.  Mimik  muka,  gestur  tubuh,  dan  konsistensi  jawaban  dari  satu pertanyaan  ke  pertanyaan  yang  lain  dijadikan  pertimbangan  untuk  menentukan  validitas jawaban  responden.  Demikian  pula  dalam  mengambil  kesimpulan  atas  hasil  pembahasan, peneliti  harus  membandingkan  simpul  karakterisitik  responden  yang  satu  dengan  responden lainnya,  dengan  tujuan  meminimalisir  kemungkinan  penyimpangandan  menentukan  batas kesalahan ( margin eror ) dalam melakukan generalisasi.
KBBI mendifinisikan digital sebagai sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk  sistem  perhitungan  tertentu;  berhubungan  dengan  penomoran.  Sedangkan  digitalisasi
merupakan proses transformasi data menjadi informasi  dari format analog (manual) menjadi format digital (komputerisasi) melalui alur penyimpanan, pengelompokkan, pengolahan, dan pendistribusian. Maka secara kontekstual, digital tidak hanya bersifat matematis, perhitungan angka, penyusunan rumus. Lebih dari itu, terdapat perubahan paradigma dan teknis kerja dari manual menjadi proses kerja yang menggunakan media perantara (komputer-internet).
Revolusi  industri  4.0  merupakan  wujud  kemajuan  teknologi  yang  mengintegrasikan dan  mensinergikan  dunia  fisik,  biologis,  dan  digital.  Pemerintah  melalui  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  membawahi  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi mendorong perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi konektivitas pelaksanaan tri dharma perguruan  tinggi  dengan  perkembangan  teknologi.  Upaya  adaptasi  terhadap  teknologi dilakukan  sebagai  ikhtiar  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban utama bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi  tekonologi  -informasi-  menjadi  keniscayaan  bagi  perguruan  tinggi  agar  tidak tergerus oleh persaingan layanan jasa pendidikan.
Namun  dalam  implementasinya,  pergesaran  pola  manajemen  ini  tidak  dapat dilaksanakan secara radikal. Dibutuhkan berbagai kebijakan dan kebijaksanaan yang mampu memediasi  peran  manusia  dan  mesin.  Sehingga  tidak  menyebabkan  dehumanisasi,  karena sejatinya  revolusi  indutri  4.0  bukan  soal  konvergensi  digital  atau  perkembangan  teknologi semata, tetapi mencakup perubahan serta pergeseran seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, perubahan fundamental terletak pada manusia itu sendiri, sebagai insan “pencipta” dinamika  kehidupan  di  dunia.  Pekerjaan  organisasi  tidak  bisa  sepenuhnya  menggunakan tangan manusia secara murni. Pun sebaliknya, organisasi yang bergantung secara total kepada teknologi  komputer  belum  tentu  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik  menurut kaidah-kaidah tertentu. Paradigma tersebut didasari oleh beberapa asumsi,antara lain sebagai berikut:
1. Efektivitas.
Pada  hal  tertentu,  khususnya  pengolahan  data,  manusia  memiliki  keterbatasan  mengolah data  yang  besar  dan  kompleks  secara  manual.  Besar  diartikan  jumlah  yang  banyak, sedangkan kompleks merupakan data yang secara fungsional memiliki kaitan dengan data lain sehingga simbiosis data tersebut dapat menghasilkan informasi yang utuh.
Proses pengerjaan manual pada perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa ribuan akan  kewalahan  tatkala  dibutuhkan  informasi  spesifik  mengenai  jumlah  mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, angkatan, jurusan, dan lain sebagainya.

## 2. Keamanan Data
Selain  data  mahasiswa,  setiap  perguruan tinggi  mempunyai  data  mengenai  dosen, tenaga kependidikan,  keuangan,  serta  aset.  Untuk  memudahkan  transmisi  dan  penyebaran informasi,  data  tersebut  direkam  pada  komputer  sehingga  menjadi  basis  data.  Dengan menggunakan  teknologi  informasi  ( software ) , data  tersebut  diklasifikasikan  berdasarkan unit kerja, diolah menurut kebutuhan serta didistribusikan sesuai dengan peruntukkannya. 3. Pertimbangan Sosial
Manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri,  dia  memiliki  fitrah  untuk  berinteraksi  sosial  ( zoon politicon ).  Interaksi  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  psikologis  dan  biologis (fisiologis),  keamanan,  cinta  dan  kasih  sayang,  pengakuan,  serta  aktualisasi  diri.  Tidak semua  aktivitas  manajemen  perguruan  tinggi  dapat  diselesaikan  secara  efektif  oleh teknologi. Manusia memiliki kekhasan (baca: intuisi) yang menjadi faktor produksi dalam mengolah  informasi  pada  proses  pengambilan  keputusan.  Intuisi  tersebut  menganalisis gerak  tubuh,  gaya  bahasa,  dan  bentuk  komunikasi  verbal  maupun  komunikasi  non  verba lainnya.
Pada  forum  rapat  koordinasi  kegiatan,  terdapat  sesi  pembagian  tugas  dan  wewenang berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  unit  kerja.  Forum  tersebut  terdiri  dari  proses penyampaian  informasi,  tukar  pendapat,  diskusi,  dan  bermuara  pada  kesepakatan  kerja. Terdapat aktivitas yang bersifat instruktif juga koordinatif. Dimensi instruktif lebih mudah untuk  mengendalikan,  karena  ada  level  otoritas  yang  dapat  menghakimi  kebenaran  dan kesalahan  yang  tidak  tertuang  secara  tersurat  dalam  aturan  kerja.  Sedangkan  wilayah koordinatif  rentan  ketidaksepahaman  yang  berujung  tersendatnya  pencapaian  tujuan. Dibutuhkan  kepercayaan,  kejujuran,  keterbukaan,  serta  pemahaman  terhadap  substansi pekerjaan. Untuk mengukur ranah tersebut, manusia mengamati perilaku manusia lainnya (rekan  kerja).  Melihat  rekam  jejak  perilaku  individu,  konsistensi  dalam  melaksanakan kewajibannya,  bahkan  menilai  dari  gestur  fisik  rekan  kerjanya.  Keseluruhan  mekanisme intuitif tersebut tidak dapat digantikan oleh komputer yang hanya mampu mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan dan bersifat final (kaku).

## Tata Kelola Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan integrasi teknologi informasi dengan pengguna teknologi tersebut  untuk  mendukung  kinerja  manajemen.  Teknologi  informasi  pada  perguruan  tinggi akan  berdaya  apabila  disertai  dengan  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  operasionalisasi peran  dan  fungsi  teknologi  informasi  itu.  Koherensi  teknologi,  unit  kerja,  sumber  daya manusia,  dan  peraturan  hendaknya  dilakukan  secara  konsisten.  Dibutuhkan  kesadaran manajemen  bahwa  pada  tiap-tiap  komponen  tersebut  terdapat  hubungan  sistemik. Berjalannya  fungsi  suatu  komponen  akan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  komponen lainnya.  Begitu  pula  sebaliknya,  matinya  peran  satu  unsur  saja  akan  berimbas  pada kejumudan  sistem  informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  perguruan  tinggi umumnya  digunakan  untuk  mendukung  aktivitas  yang  bersifat  administratif,  seperti adminitrasi  di  bidang  akademik,  bidang  kepegawaian,  dan  bidang  keuangan.  Meskipun seharusnya,  pemanfaatan  sistem  informasi  yang  tepat  guna  dan  tepat  sasaran  dapat menunjang proses-proses eksekutif, misal penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Secara  holistik,  manfaat  teknologi  informasi  bagi  perguruan  tinggi  dapat  dikategorikan menjadi dua peranan, yaitu peranan utama dan peranan penunjang.  Peranan utama teknologi informasi  dalam  proses  pembelajaran,  terdiri  dari  pendukung  aktivitas  belajar  mengajar, pemberdaya dosen dan mahasiswa, alat kelola aset intelektual, penunjang kegiatan penelitian, serta  pengembangan  produk  pendidikan.  Peranan  penunjang  teknologi  informasi  dalam penyelenggaraan  institusi  terdiri  dari  pendukung  kegiatan  administrasi  dan  operasional, membantu high  level  managerial dalam  pengambilan  keputusan,  mendukung  komunikasi antar pemangku kepentingan ( stakeholders ), menjamin optimalisasi sumber daya dan proses, serta menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal (Indrajit, 2011)
Sepintas dapat kita lihat, optimalisasi teknologi informasi telah dilaksanakan dengan konsisten  dan  berkelanjutan.  Tiap  perguruan  tinggi  memiliki  situs  web,  sistem  informasi akademik  dan  keuangan,  aplikasi  pengelolaan  data  kepegawaian,  pembelajaran  dalam jaringan  ( e-learning ).  Tidak  sedikit  pula,  perguruan  tinggitelah  membangun  infrastruktur teknologi informasi berbasis backbone dengan menggunakan fiber optik untuk meningkatkan kecepatan  serta  stabilitas  interkoneksi,  transformasi,  distribusi, security dan  lalu  lintas  data. Namu  pada  kenyataannya,  komponen-komponen  pendukung  itu  tidak  dilakukan  secara optimal.  Pemanfaatan  sistem  informasi  dan  jaringannya  hanya  menyentuh  wilayah permukaan  saja,  tidak  dapat  menembus  substansi  sasaran  yang  seharusnya,  sehingga
kemanfaatannya berlaku di tataran teknis operasional, belum dapat mendukung perencanaan strategis.Permasalahan  implementasi  sistem  informasi  pada  perguruan  tinggi  dapat dirangkum dalam  kelompok berikut, antara lain
1. Tidak  terdapatnya  rencana  strategis  pengembangan  teknologi  informasi.  Rencana pengembangan  TI  merupakan  peta  koneksi  implementasi  teknologi  informasi  terhadap capaian visi, misi, sasaran, dan program perguruan tinggi.
2. Tidak adanya unit kerja khusus yang mengelola dan mengembangkan teknologi informasi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan.
3. Ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP).
Kasus-kasus  yang  terjadi  biasanya  diatasi  secara  insidental  dan  parsial,  sehingga penyelesaiannya  tidak  tuntas  dan  memungkinkan  persoalan  baru  yang  hampir  serupa  di waktu  yang  akan  datang.  Pembiaran  hal  ini  akan  menjadi  bom  waktu  bagi  manajemen teknologi informasi pada khususnya, dan tata kelola perguruan tinggi pada umumnya.
Potret  kondisi  objektif  tata  kelola  teknologi  informasi  diatas  mengharuskan  adanya evaluasi  secara  komprehensif,  baik  dari  segi  teknis  maupun  non-teknis  dengan  menyusun indikator-indikator  kinerja  teknologi  informasi.  Domain  teknis  membahas  mengenai  aspek teknis seperti ketercukupan dan ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi (perangkat lunak  maupun  perangkat  keras).  Domain  non-teknis  mencakup  aspek-aspek  lainnya  seperti kebijakan  tata  laksana  TI,  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  teknologi  informasi  ( IT literacy ),  penerimaan  dan  kesadaran  terhadap  teknologi  informasi  ( IT  awareness  and acceptance ), kelembagaan TI, dan praktek tatakelola TI ( IT governance ) (Nugroho, 2009).
Tabel 2. Evaluasi Kondisi Objektif Teknologi Informasi No Aspek Keterangan Indikator Kinerja 1 Komputer kerja dan Komputer akses jaringan - Desktop stations yang digunakan untuk keperluan administratif - Terminal akses WAN maupun LAN - Tersedianya komputer (CPU) kebutuhan aplikasi perkantoran - Tersedianya desktop (PC) atau laptop untuk keperluan pengelolaan sistem
informasi
2 Koneksi internet Perangkat internet, kapasitas bandwidth, utilitas - Tersedianya acces point, router, port USB, dan Wireless Network Adapter - Kapasitas bandwidth yang memadai
- Kualitas koneksi
- Pembagian transmisi internet 3 Server Perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat data Kualitas processor, besaran memory, cache , dan teknologi yang mendukung kestabilan 4 Jaringan lokal Aksesibiltas komputer pada wilayah jaringan terbatas (lokal) Infrastruktur backbone dan penggunaan fiber optik 5 Aplikasi Pemanfaatan aplikasi yang menunjang kegiatan informatif, administratif dan akademik Tersedianya situs web, sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, aset, dan aplikasi perkantoran 6 SDM teknologi informasi Pengelola teknologi dan sistem informasi Ketersediaan progamer, teknisi, dan operator untuk menunjang pelaksanaan dan pelayanan program
7 Kelembagaan TI Satuan kerja formal untuk operasionalisasi TI Tersedianya unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan TI 8 Tata kelola TI Kebijakan terkait penyelenggaraan teknologi informasi Tersedianya manual mutu dan SOP pengelolaan teknologi informasi 9 Penerimaan dan kesadaran Perilaku (kesadaran), penerimaan, dan cara pemanfaatan teknologi informasi oleh pengguna Luaran dan/atau dampak penggunaan
TI
Agar  implementasi  penyelenggaraan  teknologi  dan  sistem  informasi  pada  perguruan tinggi  berjalan  efektif  dan  efisien  maka  pelaksanaanya  harus  mengacu  pada  prinsip kemudahan  penggunaan  ( user  friendly ),  keterpenuhan  dan  kecepatan  akses, paperless, integratif,  inovatif,  serta  berbiaya  murah.  Upaya  mitigasi  dari  kemungkinan  timbulnya dampak tidak diharapkan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dalam perencanaan program-program,  perguruan  tinggi  sebaiknya  merumuskan  rencana  kontingensi,  yaitu,
antisipasi  kemungkinan  munculnya  kondisi-kondisi  yang  tidak  terprediksikan.  Selanjutnya menentukan  langkah-langkah  teknis  dan  strategis  guna  meminimalisir  efek  negatif  terhadap pelaksanaan program.

## Implementasi Sistem Informasi
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  rangka  percepatan  penangan  dan  pencegahan penyebaran  Covid-19  adalah  dengan  menetapkan  peraturan  mengenai  Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 menjelaskan ruang  lingkup  pembatasan  dan/atau  pelarangan  beberapa  kegiatan  antara  lain  peliburan sekolah  dan tempat  kerja.  Peliburan  sekolah  yang  dimaksud  adalah  pemberhentian  kegiatan belajar  mengajar  (KBM)  sekolah/perguruan  tinggi  dengan  mengalihkan  proses  belajar mengajar  tata  muka  di  kelas  ke  pembelajaran  di  rumah  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi.  Sementara  peliburan  tempat  kerja  merupakan  pembatasan  segala  aktivitas  di tempat kerja dengan proses bekerja di tempat tinggal masing-masing (rumah) demi menjaga kelangsungan  operasional  institusi  atau  perusahaan.  Aktivitas  pendidikan,  penelitian, pelatihan,  pengabdian  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kesehatan  dapat  dikecualikan. Merujuk  pada  penjelasan  tersebut,  seluruh  perguruan  tinggi  tidak  diperbolehkan  untuk melaksanakan  KBM,  namun  masih  dapat  melakukan  layanan  administratif  dengan  tetap memenuhi  protokol  kesehatan.  Agar  pencegahan  penularan  virus  terkendali  secara  efektif, maka  setiap  aktivitas  berupa  KBM  beserta  pekerjaan  administratifnya  diimbau  untuk dialihkan  kepada  layanan  yang  bersifat  virtual  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi pada perguruan tinggi.
Bagi  perguruan  tinggi  negeri  (PTN),  pengalihan  metode  manual  ke  digital  ini cenderung  tidak  akan  menimbulkan  masalah  yang  signifikan.  Dalam  hal  penyelenggaraan kegiatan  akademik  dan  administrasinya,  PTN  mendapat  dukungan  penuh  dari  pemerintah melalui  kebijakan  anggaran  beserta  instrumen  pendukung  lainnya.  Sedangkan  untuk perguruan  tinggi  swasta  yang  bergerak  mandiri,  mereka  dihadapkan  pada  realitas keterbatasan  kemampuan  terkait  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  guna mendukung penyelenggaraan aktivitas manajemen.
Terkait  urusan  anggaran  untuk  memenuhi  kebutuhan  teknologi  yang  mendorong lancarnya roda sistem informasi, PTS hendaknya kreatif untuk mencari dana pihak eksternal dari  pemerintah  berupa  hibah  kompetitif,  dana  CSR  perusahaan,  serta  pendayagunaan
pendapatan  dari  unit  usaha  bidang  ekonomi.  Adapun  pada  wilayah  penatalaksanaannya, perguruan  tinggi  swasta  dituntut  untuk  lebih  kreatif,  inovatif,  terutama  meningkatkan kesadaran  organisasi  dan  sivitas  akademiknya  untuk  menyusun  rencana  strategis  dan pengaturan operasional implementasi sistem informasi.
Matriks  aktivitas  manajemen  perguruan  tinggi  yang  dituangkan  dalam  tabel  1.pada tahap ini  dijadikan acuan  untuk menganalisis  kebutuhan  dan  implementasi  sistem informasi dalam  penyelenggaraan  aktivitas  manajemen  perguruan  tinggi.  Kerangka  berpikir  yang digunakan  dalam  analisis  ini  adalah  pergeseran  paradigma  manual  ke  digital  yang  dapat diterapkan  oleh  perguruan  tinggi  swasta  -khususnya-  sebagai  upaya  adaptif  terhadap kebijakan  pemerintah  terkait  pembatasan  kegiatan  lembaga  pendidikan  pada  masa  pandemi covid-19. Kebijakan percepatan penanganan wabah corona ini tidak hanya mengubah proses teknis  aktivitas,  juga  mengubah  lokasi  pelaksanaan  kegiatan  yang  semula  dikerjakan  di kantor  menjadi  pekerjaan  yang  dilaksanakan  di  rumah  ( work  from home)  Proposisi  atas kebutuhan  sistem  informasi  menggunakan  pendekatan  standar  minimum  kemampuan perguruan  tinggi  swasta  pada  umumnya  melalui  proses  triangulasi  yang  mengacu  pada diseminasidata  dari  pemerintah,  informasi  dari  website  perguruan  tinggi  swasta,  publikasi jurnal ilmiah,  dan lain sebagainya.  Untuk mewujudkan kondisi ideal kemanfaatan teknologi informasi  pada  perguruan  tinggi,  dibutuhkan  pengembangan  dan  pengadaan  aplikasi pendukung sistem informasi perguruan tinggi  yang dilaksanakan melalui  4 (empat) tahapan, yaitu  penyajian  informasi  ( publish ),  interaksi,  transaksi,  dan  interkoneksi  antar  sistem. Diharapkan,  penggunaan  aplikasi-aplikasi  tersebut  dapat  mendukung  efektivitas  dan produktivitas penyelenggaraan fungsi manajemen.

## 1. Fungsi Perencanaan
a. Ruang lingkup: Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
b. Kegiatan: Rapat pimpinan, rapat kerja, rapat unit kerja.
c. Kebutuhan sistem informasi (aplikasi)
Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
Perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  merupakan  forum  deliberatif. Aktivitas  didalamnya  dapat  berupa  tukar  pendapat,  ide,  gagasan,  penyampaian informasi,  pembasahan  teknis  kerja,  serta  pengambilan  keputusan.  Salah satupendekatan  yang  efektif  digunakan  adalah  metode teleworking berupa video
conference, yaitu  teknologi  komunikasi  yang  memungkinkan  terlaksananya komunikasi interpersonal maupun kelompok pada lokasi yang berbeda secara simultan dengan  menampilkan  video  dan  audio  (suara).  Terdapat  banyak  aplikasi  berbayar maupun gratisan dengan mempertimbangkan kestabilan jaringan untuk meminimalisir distorsi dalam komunikasi, antara lain google hangouts meet , zoom meeting , microsoft teams .  Secara  teknis,  aplikasi-aplikasi  tersebut  memiliki  keunggulan  dalam  bentuk user interface yang sederhanadan baik sehingga mudah untuk digunakan. Selain dapat diaplikasikan  pada  perangkat  komputer,  perangkat  lunak  ini  kompatibel  dengan smartphone, sehingga  fleksibel  untuk  proses  koordinasi  bagi  pengguna  yang  sedang berada di lapangan dan sulit mengakses komputer.

## Sistem Penganggaran.
Salah  satu  pembeda  antara  insitusi  pendidikan  tinggi  dengan  pemerintah  dan perusahaan  pada  umumnya  adalah  penetapan  waktu  tahun  anggaran.  Lazimnya, institusi non pendidikan tinggi memulai tahun anggaran di bulan januari dan menutup buku  pada  bulan  desember  (akhir  tahun).  Sedangkan  tahun  anggaran  pada  perguruan tinggi  menyesuaikan  tahun  anggaran  dengan  tahun  ajaran  yang  berbasis  kalender akademik,  yaitu  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  akademik  dalam  jangka  waktu  satu tahun.  Pada  umumnya,  perguruan  tinggi  menetapkan  tahun  ajaran  baru  antara pertengahan  agustus  sampai  dengan  awal  september.  Integrasi  data  akademik  untuk seluruh  perguruan  tinggi  (PTU  dan  PTKI)  melalui  perangkat  yang  disiapkan  oleh Kemenristekdikti  beberapa  tahun  lalu  -di  PTS-  berupa  Pangkalan  Data  Pendidikan Tinggi  (PD.  Dikti)  yang  mewajibkan  perguruan  tinggi  untuk  melakukan  pelaporan penyelenggaraan  kegiatan  akademik  menjadi  salah  satu  pertimbangan  kesamaan penetapan  awal  tahun  ajaran.  Pandemi  covid-19  di  Indonesia  memang  belum menunjukkan  kondisi  membaik,  namun  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta  melalui organisasi  koordinasi  perguruan  tinggi  telah  menyepakati  pelaksanaan  tahun  ajaran 2020/2021  sesuai  dengan  kalender  akademik  yang  telah  ditetapkan  oleh  masing- masing  perguruan  tinggi.  Kesepakatan  tersebut  mempertimbangkan  potensi penambahan  biaya  operasional  yang  selama  ini  menurun,  sedangkan  penerimaan mahasiswa  baru  menjadi  salah  satu  indikator  sumber  keuangan  perguruan  tinggi. Memperhatikan  hal  tersebut,  dalam  hal  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggarannya,
perguruan  tinggi  dapat  memanfaatkan  sistem  informasi  penganggaran  (SIP)  berbasis web. Mekanisme SIP diawali dengan pengajuan rencana kerja dan anggaran oleh tiap unit  kerja.  Data  ajuan  diintegrasikan  dan  diklasifikasikan  berdasarkan  satuan  kerja. Selanjutnya,  dilakukan  proses  penelaahan  oleh  Rektor/Ketua/Direktur    perguruan tinggi  untuk  kemudian  direvisi  agar  diperbaiki  lalu  disetujui.  Proses  realisasi penggunaan dan pelaporan dipantau oleh sebuah fitur monitoring statistik.

## 2. Fungsi Pengorganisasian
a. Ruang Lingkup: Aktivitas manajerial antar unit kerja, individu dengan unit kerja, dan interpersonal.
b. Kegiatan:  Koordinasi  pimpinan  dengan  unit  kerja,  koordinasi  lintas  unit  kerja, koordinasi antar individu.
c. Kebutuhan sistem informasi.
Koordinasi  merupakan  proses  manajerial  yang  berfungsi  memberikan  informasi, menyamakan  persepsi,  dan  mendelegasikan  wewenang.  Fungsi  koordinasi  biasanya efektif  dilakukan  dengan  metode  luring  (luar  jaringan/ offline )  agar  informasi  yang diterima  tersampaikan  secara  utuh  dan  jelas.  Namun  melalui  penggunaan  sistem informasi  yang  dibangun  dengan  baik,  gangguan  komunikasi  yang  menghambat pencapaian  tujuan  dapat  diatasi.  Lebih  dari  itu,  penggunaan  sistem  informasi  dapat memangkas waktu dan birokrasi.
Disposisi  merupakan  salah  satu  instrumen  koordinasi  yang  berisi  instruksi,  petunjuk, saran,  dan  tanggapan  atas  surat  yang  masuk  kepada  lembaga.  Dibuat  oleh  pimpinan untuk  ditindaklanjuti  oleh  bawahan  sesuai  dengan  unit  kerja  yang  relevan  dan kompetensi  pegawai.  Pada  lingkungan  kampus,  kegiatan  surat-menyurat,  termasuk disposisi  di  dalamnya,  memiliki  intensitas  yang  tinggi,  sehingga  diperlukan  sebuah prosedur yang diadopsi ke dalam sebuah sistem informasi untuk dapat memastikan lalu lintas  persuratan  berjalan  secara  efektif.  E-disposisi  atau  disposisi  elektronik  dapat dijadikan  solusi  menghadapi  dinamika  surat  menyurat  yang  terjadi  pada  perguruan tinggi.
Alur e-disposisi dimulai  dengan kegiatan administrasi pengajuan surat masuk melalui aplikasi  yang  tersedia  untuk  diteruskan  ke  bagian  kesekretariatan.  Sekretariat memproses  dengan  melakukan  kodefikasi,  indeks,  dan  penomoran  yang  telah disediakan  fitur  dalam  aplikasi  sesuai  jenis  surat,  unit  kerja  yang  membidangi,  serta pejabat  yang  berwenang.  Pimpinan  atau  pejabat  berwenang  melakukan  verifikasi ( approving ),  kemudian  memberikan  catatan,  tanggapan,  dan  arahan  serta  diteruskan kepada  unit  kerja  yang  membidanginya.  Dengan  mekanisme  digital  seperti  ini, aktivitas persuratan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

## 3. Fungsi Pelaksanaan/Aktualisasi
a. Ruang  Lingkup:  Implementasi  program  kerja  dan/atau  agenda  di  bidang  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Kegiatan:  Kegiatan  belajar  mengajar  (KBM),  seminar,  penyusunan  jurnal/artikel ilmiah  dan  skripsi,  kuliah  kerja  nyata,  ketatausahaan  (administrasi),  kepustakaan, penerimaan mahasiswa baru (promosi).
c. Kebutuhan sistem informasi.

## E-Learning
EdLink, Clasroom , Google  for  Education ,  dan  ragam  aplikasi  pembelajaran lainnya  dapat  menjembatani  kebutuhan  pembelajaran  daring  ( e-learning )  bagi perguruan tinggi. Platform ini disediakan secara gratis oleh pengembangnya. Pengguna cukup  bermodal  akses  internet  dan gadget untuk  dapat  mengoperasikan  aplikasi tersebut.  Aplikasi-aplikasi  pembelajaran  daring  tersebut  menyediakan  kebutuhan administrasi  akademik  dan  teknis  kegiatan  belajaran  mengajar.  Tersedia  menu-menu yang  berfungsi  mengelola  absen,  pembagian  mata  kuliah  dengan  kelasnya, percakapan, video conference , serta fitur unggah dan unduh materi kuliah.

## Seminar Online (Webinar)
Seminar  merupakan  forum  diskusi  akademik  untuk  membahas  sebuah  topik masalah dan merumuskan solusi penyelesaian masalah tersebut. Bagi perguruan tinggi
selaku institusi pendidikan, seminar  merupakan satu dari banyak kewajiban akademik lainnya  yang  harus  diselenggarakan  dalam  konteks  pengembangan  keilmuan  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  Agar  tetap  terselenggaranya  seminar  di  tengah pelarangan aktivitas massal secara terbuka, perguruan tinggi dapat mengubah metode tatap  muka  dengan  metode  online  (Webinar).  Salah  satu  media  online  yang  kerap digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan seminar, baik di bidang pendidikan maupun non-kependidikan adalah aplikasi Zoom.
Zoom adalah  aplikasi  digital  yang  memberikan  layanan  konferensi  video berbasis  komputasi  awan  ( cloud  computing ).  Aplikasi  ini  memfasilitasikomunikasi virtual  dua  orang  atau  lebih  dalam  bentuk  audio  visual  (suara  dan  video).  Zoom memberikan  kemudahan  lainnya  berupa  fasilitas  rekaman  video  dan  suara  sebagai pengganti notulensi yang lazimnya dilakukan secara manual.

## E-Office
Berbeda  dengan  disposisi  online, e-office merupakan  bangunan  besar ketatausahaan yang membantu menggantikan proses administrasi yang bersifat manual menjadi  metode  digital  dengan  memanfaatkan  fasilitas  internet  dan  jaringan komputer. E-office menyediakan  derivasi  aplikasi  antara  lain,  data  akademik,  tata naskah  (persuratan),  kepegawaian,  kehadiran,  hingga  keuangan.  Secara  teknis, dilengkapi fitur agenda individu, percakapan, shoutbox , dan notifikasi. Adapun sistem informasi yang menjadi turunan dari e-office dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

## Tabel 3.

## Jenis dan Fungsi
Aplikasi Perkantoran Elektronik ( e-office ) pada Perguruan Tinggi
No. Jenis Aplikasi Fungsi Modul 1 Sistem Informasi Akademik (Siakad) Pengelolaan data akedemik untuk mendukung
penyelenggaraan pendidikan
- Register nomor identitas perguruan tinggi dan program studi
- Data Mahasiswa dan Dosen
- Pengajuan KRS - Aktivitas akademik
Vol . 5 No 2 ISSN : 2541-6995
E ISSN : 2580-5517
- Sebaran kurikulum
- Jadwal dan absensi kuliah - Data Nilai 2 Sistem Informasi Keuangan (SimKeu) Perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian (distribusi) anggaran - Rencana kerja anggaran - Layanan pembayaran
- Arus kas
- Laporan keuangan
- Penggajian 3 Sistem Informasi Kepegawaian (SimPeg) Manajemen sumber daya manusia - Rekrutmen pegawai - Promosi, rotasi, dan mutasi
- Kenaikan golongan
- Biodata SDM
- Tupoksi unit kerja dan pegawai
- Penilaian kinerja
- Finger Print /kehadiran
4 Sistem Informasi Manajemen Inventory Pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) perguruan tinggi - Kodefikasi sarpras - Penyusutan nilai sarpras
- Manajemen penempatan sarpras
- Laporan data sarpras
- Statistik sarpras

## Perpustakaan Digital
Pemanfaatan  teks  secara  elektronik  menunjukkan  tren  yang  meningkat bersamaan dengan euforia revolusi digital  di seluruh belahan dunia. Perguruan tinggi sebagai  pabrikasi  keilmuan  harus  mampu  menyediakan  literatur  yang  dapat  dengan mudah  diakses  oleh  dosen,  mahasiswa,  dan  publik  melalui  jejaring  internet.  Oleh karena  itu,  unit  penunjang  pendidikan  berupa  perpustakaan  harus  di- upgrade fungsi, substansi,  hingga  produknya,  menyelerasakan  dengan  perkembangan  teknologi informasi  dan  berubah  wujud  menjadi  perpustakaan  digital.  Manfaat  yang  dapat diambil dengan pengaplikasian perpustakaan digital antara lain mengatasi keterbatasan
waktu dan tempat, kecepatan memperoleh informasi terkini, kemudahan akses literatur dari  berbagai  sumber,  serta  mempermudah  perubahan  bentuk  dan  pemindaian  teks. Gimik pemasaran dalam rupa open source yang diterapkan oleh pengembang aplikasi sistem  informasi  dapat  dijadikan  peluang  oleh  perguruan  tinggi  swasta  kecil  untuk diadopsi  dan  diubahsuaikan  dengan  kebutuhan  internal  kampus.  Meskipun  akan ditemukan  berbagai  keterbatasan,  namun  secara  substansial  dapat  memenuhi kebutuhan  umum  layanan  kepustakaan.  Substansi  layanan  umum  terangkum  dalam fitur  katalog  (buku,  skripsi,  tesis,  disertasi,  prosiding,  jurnal  dan  artikel  ilmiah), sumber literatur eksternal, dan administrasi kepustakaan.

## Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Online
Penerimaan  mahasiswa  baru  merupakan  ujung  tombak  kesinambungan manajemen  perguruan  tinggi.  Kegiatan  ini  dapat  dijadikan  tolok  ukur  keberhasilan penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  pada  suatu  kampus.  Fluktuasi  jumlah  mahasiswa baru  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  animo  masyarakat.  Adapun animo  masyarakat  terhadap  perguruan  tinggi  adalah  cerminan  persepsi  publik  atas prestasi  institusi  dari  segi  kinerja  organisasional,  operasional,  maupun  personal  yang memuat  capaian  akademik  dan  non-akademik  sebuah  perguruan  tinggi.  Akselerasi promosi  penerimaan  mahasiswa  baru  dapat  dilakukan  melalui  pendayagunaan  media sosial dan optimalisasi fungsi website kampus. Secara statistik, platform yang menjadi primadona pengguna media sosial adalah youtube (88%), Whatsapp (84%), Facebook (82%),dan  terakhir  Instagram  (72%).  Durasi  akses  rata-rata  pengguna  sosial  berada pada kisaran  3,5 jam per hari, dan 99% menggunakan telepon seluler (Jayani, 2020). Melihat  dinamika  tersebut,  maka  media  sosial  dapat  dijadikan  instrumen  penunjang efektif  untuk  kegiatan  promosi  institusi,  khususnya  untuk  kegiatan  penerimaan mahasiswa  baru.  Berdasarkan  sebaran  jangkauan,  biaya  akses,  serta  usia  produktif pengguna sosial media, Facebook dan Instagram menjadi aplikasi paling fisibel untuk digunakan  dalam  meraih  pasar  potensial yang  lebih  luas.  Pengelolaan  database  PMB sebaiknya  dilakukan  satu  pintu,  yaitu  melalui  server  yang  bekerja  di  dalam  sistem website kampus, sehingga integrasi dan pengolahan data lebih mudah untuk dilakukan.
4. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi
a. Ruang Lingkup: Monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu.
b. Kegiatan:  Monitoring  dan  evaluasi  program  kerja,  pelacakan  almuni,  survei  kepuasan dan umpan balik.
c. Kebutuhan sistem informasi.

## E-Monev
Monitoring  dan  Evaluasi  Elektronik  ( e-monev )  adalah  sebuah  sistem  informasi yang  berfungsi  melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  capaian  kinerja. Pengukuran yang dilakukan meliputi unsur-unsur: (1) Nilai absolut, parsial, dan kumulatif; (2) Status pelaksanaan; (3) Permasalahan; (4) Bukti pendukung; (5) Kinerja Pelaksanaan; (6) Pelaporan. Justifikasi nilai atas capaian kinerja berbasis kepada standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT sehingga memenuhi kaidah link and match antara penilaian kinerja internal dengan standar kelayakan eksternal.

## Pelacakan Alumni
Kegiatan  penelusuran  alumni  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  profil  lulusan berdasarkan  linieritas  keilmuan  dengan  bidang  yang  digelutinya  di  tempat  bekerja, sekaligus  sebagai  proses  awal  penyusunan  database  alumni.  Alat/instrumen  yang digunakan untuk melacak profil alumni adalah kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai responden (alumni) yang disesuaikan dengan  kebutuhan  database  alumni.  Untuk  mengetahui  keberadaan  alumni,  perguruan tinggi  melalui  pusat  kemahasiswaan  dan alumni  atau  unit  kerja  yang  memiliki  kesamaan karakteristik fungsional pada perguruan tinggi lainnya mengacu pada database mahasiswa dengan konten by name, by address, by email, dan by phone . Kuesioner yang telah disusun kemudian  disebar  via  email,  whatsapp,  atau  dengan  membuat google  form, sehingga perolehan  data  dapat  terintegrasi  langsung  dengan  sistem  infromasi/database  alumni melalui  portal  khusus  atau  dirangkum  dalam  server  yang  mengelola  website,  sehingga dapat menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja insitusi.

## Survei Kepuasan dan Umpan Balik Mahasiswa, Dosen, serta Pengguna Lulusan
Untuk mengetahui persepsi  dosen dan mahasiswa terhadap layanan institusi juga kesesuaian  ekspektasi  mahasiswa  terhadap  dosen  dari  segi  kompetensi,  linieritas  bidang kelimuan,  serta  perilaku  akademik  tenaga  pendidik,  dibutuhkan  sebuah  survei  yang sistematis,  terstruktur,  dan  berkelanjutan.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan  pengumpulan informasi atas  kepuasan mahasiswa dan dosen,  ditindaklanjuti dengan proses analisa dan evaluasi,  lalu  dirumuskan  rekomendasi  sebagai  umpan  balik  bagi  kegiatan  perencanaan
pembelajaran di masa yang akan datang. Secara praktis, metode yang digunakan tidak jauh berbeda  dengan  metode  pelacakan  alumni.  Sedangkan  kegiatan  survei  pengguna  lulusan dilaksanakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  peran  lulusan  dalam  mengimplementasikan potensi  dirinya  di  tempat  mereka  bekerja.  Indikator  yang  digunakan  dalam  survei kepuasan  pengguna  lulusan  adalah  integritas,  profesionalitas,  kompetensi  linguistik, kemampuan  menggunakan  teknologi  informasi,  kemampuan  berkomunikasi,  kerjasama kelompok (tim), dan pengambangan diri. Secara metodologi, teknis survei yang diterapkan sama dengan teknik pada survei kepuasan dan umpan balik mahasiswa dan dosen.

## Efektivitas Work From Home
Istilah open  workspace atau  yang  lebih  dikenal  dengan work  from  home (WFH)  - bekerja dari rumah- di masa pandemi covid-19 saat ini bukan merupakan hal baru di dunia, termasuk  di  Indonesia.  Konsep  ini  didasari  pada  kesadaran  yang  memberikan  pandangan bahwa  lingkungan  kerja  bersifat  dinamis  -berubah-  ( agile  environment ),  konotasi  pekerjaan lebih mengarahpada aktivitas (kegiatan) daripada ruang (tempat) untuk bekerja. Setiap orang dapat  bekerja  dimana  dan/atau  darimana  saja,  tidak  dibatasi  spesisifikasi  ruangan  kerja ( remote working ). Sektor yang dominan menerapkan konsep WFH ini adalah industri startup yang  aktivitas  operasional  perusaahannya  memanfaatkan  internet  sebagai  instrumen penunjang utama. Salah satu jenis startup adalah marketplace , yaitu situs web atau apalikasi online ( e-commerce )  yang memfasilitasi transaksi jual beli dari berbagai produsen (penjual) kepada konsumen (pembeli).
Terdapat  beberapa  sisi  positif  dengan  diterapkannya  metode  bekerja  dari  rumah. Pertama,  penurunan  biaya  operasional.  Aktivitas  keseharian  perusahaan  pada  era  teknologi informasi  ini  banyak  menggunakan  komputer  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya.  Dengan bekerja dari rumah, perusahaan dapat menekan biaya internet dan listrik. Kedua, fleksibiltas dalam  bekerja.  Karyawan  dapat  menyesuaikan  kebiasaan  kerjanya  dari  segi  waktu,  tempat bekerja,  dan  bahkan  pakaian  yang  mereka  gunakan.  Keluwesan  ini  dalam  sudut  pandang psikoanalisis dapat mengurangi tingkat kejenuhan, sehingga karyawan lebih produktif dalam bekerja. Ketiga, meningkatnya work life balance. Merupakan keseimbangan antara kehidupan kerja,  keluarga  (pribadi),  sosial,  dan  spiritual.  Melalui  keseimbangan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  manusia  akan  merasa  dirinya  lebih  bermakna,  tidak  hanya  mampu  memenuhi kepuasan  lahiriah  (materil),  juga  dapat  menjaga  terpenuhinya  kebutuhan  religius,  waktu
untuk membina rumah tangga, serta terpeliharnya hubungan sosial di luar lingkungan kerja. Hal ini menjadi daya ungkit manusia dalam meningkatkan etos kerjanya.
Tidak  dapat  kita  pungkiri,  bekerja  dari  rumah  bisa  menimbulkan  efek  negatif. Pertama,  kesulitan  mengontrol  karyawan.  Kecenderungan  karyawan  untuk  aktif  dalam bekerja biasanya ditentukan oleh proses monitoring yang dilakukan, secara langsung maupun dengan  media  perantara  (alat  elektronik).  Budaya  organisasi  dan  gaya  kepemimpinan berpengaruh  dalam  membangun  kesadaran  diri  dari  tiap-tiap  individu  ketika  menunaikan kewajiban  pekerjaannya.  Kedua,  keamanan  data.  Penggunaan  internet  dalam  hal  olah  dan transmisi  data  rentan  akan  gangguan  kejahatan  siber.  Terdapat  banyak  oknum  yang memanfaatkan  kemampuannya  dalam  menerobos  jaringan  komputer  ( hacker )  untuk kepentingan bisnis bahkan hanya untuk sekedar aktualisasi diri (narsisme). Ketiga, gangguan komunikasi.  Meskipun  banyak  tersedia  aplikasi  untuk  memfasilitasi  dialog  tatap  muka  via internet,  seringkali  terjadi  gangguan  koneksi  yang  dapat  menyebabkan  tidak  sampainya beberapa informasi dan berimbas pada ketidaksepahaman (miskomunikasi) antara komunikan dan komunikator.
Untuk  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  diatas,  perguruan  tinggi  perlu  melakukan pengendalian internal yang terstruktur dan sistematis. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi bias  pekerjaan  yang  berdampak  terhadap  terhambatnya  pencapaian  tujuan.  Pengendalian internal terdiri dari beberapa komponen berikut: (1) Penetapan kebijakan dalam seluruh aspek organisasi.  (2)  Perumusan  prosedur  teknis  kegiatan  untuk  menjamin  kepatuhan,  kepatutan dan  kesesuaian  luaran  pekerjaan  (Nainggolan,  2012).  Pemenuhan  komponen  tersebut hendaknya didukung oleh unsur utama pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem  akuntansi,  dan  prosedur  pengendalian.  Untuk  memastikan  berjalannya  proses pengendalian yang efektif, dapat dilakukan langkah-langkah dibawah ini:
1. Pengelompokkan  berdasarkan  orang  dan  jenis  pekerjaan.  Klasifikasi  ini  dilakukan  untuk mengukur fisibilitas pekerjaan yang dimungkinkan untuk dilakukan di rumah.
2. Identifikasi  faktor  produksi.  Mengetahui  kemampuan  sumber  daya  manusia  (karyawan, dosen,  mahasiswa)  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  bekerja  di  rumah.  Misal, kepemilikan  laptop/desktop/HP  berbasis  android/IOS,  kemampuan  akses  internet  beserta stabilitasnya, dan kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi.
3. Menentukan  prosedur  koordinasi.  Prosedur  organisasi  tetap  dilakukan  dengan  mengacu pada  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  yang  berlaku,  memuat  tentang  wewenang,  uraian
pekerjaan,  dan  rentang  kendali.  Perbedaannya  adalah  proses  komunikasi  yang  dilakukan secara online serta mengubah dokumen fisik menjadi soft file dan didistribusikan melalui email,  fitur  chatting  daring,  atau  aplikasi  khusus  yang  tersedia  di  kampus  (misal:  e- disposisi).
4. Melakukan  pemantauan.  Bentuk  supervisi  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  memantau output pekerjaan  melalui  sistem  informasi.  Misalnya  melalui  sistem  informasi  akademik (SIAKAD)  dapat  diketahui  sebaran  mata  kuliah  yang  disampaikan  oleh  prodi,  pengisian KRS  yang  dilakukan  mahasiswa,  pemenuhan  kewajiban  penyerahan  nilai  oleh  dosen. Monitoring  kehadiran  karyawan  dapat  menggunakan  media video  conference melalui briefing berkala. Sedang presensi dosen dan mahasiswa dapat diukur dan dipantau dengan penggunaan  aplikasi e-learning (classromm,  google  class,  edLink),  menempatkan  staf jurusan/program  studi  sebagai  admin  dalam  forum  kuliah  online  tersebut.  Selain  itu, pelaporan  melalui  aplikasi  PD.  Dikti  yang  disediakan  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan bidang pendidikan tinggi dapat dijadikan alat ukur produktivitas dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Implementasi tata kelola sistem informasi pada perguruan tinggi yang tepat guna dan tepat  sasaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  produktifitas  manajemen.  Konsistensi  dalam melaksanakan langkah-langkah pengedalian internal dapat mendorong efektivitas bekerja dari rumah.  Dibutuhkan  komitmen  dan  kesadaran  manajemen  maupun  individu  pada  perguruan tinggi untuk tetap dapat memelihara kualitas proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Lebih  dari itu, menjaga  kelangsungan  roda  manajemen serta menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Bekerja  dari  rumah  menjadi  sebuah  konsesi  bersama,  budaya  kolektif,  keniscayaan pola  kerja  dalam  menghadapi  kondisi  pandemi  global  covid-19.  Perguruan  tinggi  harus mampu  beradaptasi  terhadap  segala  dinamika  yang  mengiringinya  dengan  tetap  berperan menjalankan  layanan  pendidikan  secara  layak  yang  merupakan  hak  dasar  warga  negara. Untuk  mendorong  akselerasi  manajemen  dalam  melaksanakan  kegiatan  bekerja  dari  rumah, perguruan  tinggi  hendaknya  menerapkan  tata  kelola  sistem  informasi  yang  terukur  dan terarah,  sehingga  aktivitas  lembaga  dapat  berjalan  dengan  baik.  Infrastruktur  teknologi informasi,  kebijakan,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  serta  perilaku  -kesadaran-  individu
merupakan komponen yang berpengaruh  terhadap efektivitas tata kelola sistem informasi di perguruan  tinggi.  Dengan  adanya  harmonisasi  antar  komponen  dan  sistem  pengendalian internal  yang  baik,  serta  didukung  oleh  komitmen  manajemen,  aktivitas  bekerja  dari  rumah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Indrajit,  R.  E.  (2011).  Peranan  Teknologi  Informasi  Pada  Perguruan  Tinggi :  Menjawab Tantangan Pendidikan
Abad
ke-21. APTIKOM . https://ilmu- pendidikan.net/sekolah/peran-tik-pengelolaan-institusi-pendidikan-tinggi
Jayani  D.  H.  (2020).  Sepuluh  Media  Sosial  yang  Paling  Sering  Digunakan  di  Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling- sering-digunakan-di-indonesia. Diakses pada 18 Mei 2020.
Kantor  Komunikasi  dan  Informatika.  (2013).  Penerapan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Untuk Mendukung Pengembangan E-Goverment Pemerintah Kota Bogor 2014-2018. Kota Bogor.
Nainggolan  P.  (2012).  Manajemen  Keuangan  Lembaga  Nirlaba. Jakarta:  Yayasan  Integrasi- Edukasi
Nugroho,  L  E.  (2009).  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  di  Perguruan  Tinggi.  Yogyakarta: Prajnya Media.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
______  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Indonesia  Nomor  139  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Statuta  dan  Organisasi  Peguruan  Tinggi.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1670 Tahun 2014. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun  2015  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Jakarta.
______  Nomor  62  Tahun  2016  Tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Jakarta.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitaif,  Kualitatif  dan  HRD.  Cet.  23.  Bandung: Alfabeta
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008) Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Tracey C. dan Moore J. (2004). Work-Life Balance and Working From Home. Social Policy and Society Journal. United Kingdom: Cambridge University Press
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.
World  Health  Organization  (WHO).(2020).  Situation  Report-119  Coronavirus  Disease (COVID-19).https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/. Diakses pada 11 Mei 2020.