Vol.  4 No. 1, Januari 2017 Hal :32 – 36

## PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

## TONI
Prodi Pendidikan PKn STKIP Labuhan Batu Email: toni300586@gmail.com
Diterima November 2016 dan Disetujui Desember 2016

## ABSTRAK
Menurut  Pasal  27  ayat  (1) UUD 1945 menyatakan  bahwa “Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  tidak  ada  kecualinya”.Pengaturan  bantuan  hukum  di  Indonesia  dapat  ditemukan  di dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang    memuat  ketentuan  mengenai bantuan  hukum  yaitu  dalam  Bab  VII,  yang  terdiri  dari  pasal  35  sampai  dengan  pasal  38,  dan sebagai  kekuasaan    yang    merdeka  dan  mandiri  maka  badan-badan    lain    yang    fungsinya berkaitan      dengan      kekuasaan      kehakiman      juga      harus  mendukung  terlaksananya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Juga  terdapat  pengaturan  dalam  Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UndangU-undang No. 8 Tahun 1981 pada bab VII  Tentang  Bantuan  Hukum  Pasal  69-74,  Juga    Salah    satunya  adalah  profesi  advokat  yang bebas,  mandiri,  dan  bertanggungjawab,  sebagaimana  selanjutnya  diatur  dalam  Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 .Tentang Advokat.
Kata Kunci:  Advokat, bantuan hukum, sistem peradilan di Indonesia.

## PENDAHULUAN
Bahwa  Indonesia  sebagai  negara yang  menganut  paham  negara “Hukum” berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945. Pengertian  tersebut  selama    ini    belum pernah dirumuskan secara komprehensif.  Namun  saat  ini  yang  ada hanya  pembangunan  bidang  hukum  yang bersifat  sektoral.  Oleh  karena  itu,  hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan  sebagai  satu  kesatuan sistem.  Apalagi,  negara  hendak  dipahami sebagai  suatu    konsep  hukum,  yaitu sebagai  Negara    Hukum.Dalam  hukum sebagai  suatu  kesatuan  sistem  terdapat elemen kelembagaan
( elemen institusional ), elemen kaidah aturan ( elemen instrumental ), dan elemen perilaku para  subjek  hukum  yang  menyandang  hak dan  kewajiban  yang  ditentukan  oleh  norma aturan  itu  ( elemen  subjektif  dan  kultural ). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:
1.  Kegiatan  pembuatan  hukum  ( law making );
2.  Kegiatan pelaksanaan
atau
penerapan hukum ( law administrating ) 3.  Kegiatan  peradilan  atas  pelanggaran hukum ( law adjudicating ).
Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan  hukum  dalam  arti  yang  sempit ( law  enforcement )  yang  di  bidang  pidana melibatkan  peran    kepolisian,    kejaksaan, advokat,  dan  kehakiman  atau  di  bidang perdata    melibatkan    peran  advokat (pengacara) dan   kehakiman.
Selain  itu,  ada  pula  kegiatan  lain  yang sering dilupakan orang, yaitu pemasyarakatan  dan  pendidikan  hukum ( law socialization and law education ) dalam arti  seluas-luasnya  yang  juga  berkaitan dengan  pengelolaan informasi hukum ( law information management ) sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini biasanya dibagi ke dalam  tiga  wilyah  fungsi  kekuasaan negera, yaitu  :
1. Fungsi legislasi dan  regulasi;
2. Fungsi eksekutif dan  administratif;
3. Fungsi yudikatif atau  yudisial. Bantuan  hukum  di  Indonesia  di konsepsikan sebagai suatu hak yang dapat di  tuntut  oleh.  setiap  insan  Indonesia.  Hak ini    di    pandang    sebagai  bagian  dari  hak- hak  asasi  manusia  sehingga  program bantuan    hukum  di  Indonesia  pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegekkan hak-hak asasi  manusia  dalam  rangka  usaha  untuk
Vol.  4 No. 1, Januari 2017 Hal :32 – 36
mewujudkan  program  bantuan  hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia,  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal    27    ayat    (1)    biasa  digunakan sebagai acuan  dasarnya.
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan bahwa  “Segala Warga  Negara  bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  dan    wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum ( equality before the  law ).  Dengan  demikian  program bantuan  hukum  di  Indonesia  secara yuridiksi  konstitusional  telah  mendapat landasan hukum yang   tepat.
Adapun  permasalahan  yang  hendak penulis  bahas  adalah  sebagai  berikut  :  a). Bagaimana  pengaturan  bantuan  hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;  b).  Bagaimana  peran  advokat dalam  memberikan  bantuan  hukum  dalam sistem peradilan pidana.

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Advokat  Zulkifli  dan  Rekan  Kecamatan Tanah  Putih,  Kabupaten  Rokan  hilir. Provinsi Riau.

## Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan    selama dua  bulan  terhitung  mulai  bulan  Januari sampai dengan Februari 2016.

## Jenis Penelitian
Berdasarkan sifatnya  penelitian  yang dilakukan  ini  adalah  diskriftif  analisis. Adapun tujuanya adalah untuk memberikan gambaran  dan  data  yang  terjadi  secara jelas dan sistematis tentang peran  Advokat dalam  memberikan  bantuan  hukum  dalam sistem  peradilan  pidana  di  kantor  Advokat ZTR.

## Metode  Penelitian
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang  penelitian  adalah  pemeriksaan secara  hati-hati,  tekun  dan  tuntas  terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan  masalah  yang  di  hadapi dalam  penelitian.Sedangkan  metodologi
merupakan  suatu  logika  yang  menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya  pada  saat  melakukan  penelitian seseorang  harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soemitro, 1998).

## Data Primer
Data  primer  adalah  bahan  yang menjadi  sumber  utama  dalam  penelitian. Bahan  hukum  primer  Tersebut  dengan observasi  langsung  kepada  advokat  dalam memberikan bantuan hukum, sesuai dengan  amanah  Undang-undang  Advokat No.18  Tahun  2003  dan  Insitusi  lain  yang dapat  menjadikan  reverensi  bagi  penulis dan  peraturan  lain  yang  relevan  dengan permasalahan yang dibahas.

## Data Skunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan  hukum  yang  mempunyai  fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder berupa hasil penelitian yaitu buku, perundang  undangan  disertasi,  makalah, jurnal/majalah ilmiah, internet, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
Analisis Data. Setelah data diperoleh dan
dikumpulkan,  data  tersebut  dipelajari  dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah.  Kemudian  dibahas  dengan  cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya  membandingkan  antara  data dengan  peraturan  perundang-undangan atau  pendapat  para  ahli  dan  hasil  analisis selanjutnya  penulis  diuraikan  dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

## HASIL AN PEMBAHASAN
A.  Bagaimana pengaturan bantuan
hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia, telah  dikenal  dua  tahap  perkembangan bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana. Tahap  pertama  adalah  bantuan  hukum yang diatur dalam HIR yang masih bersifat terbatas  karena  hanya  memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di depan Pengadilan.  Demikian  juga  kewajiban  bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat  hukum,  hanya  terbatas    pada tindak   pidana   yang  diancam   hukuman
Vol.  4 No. 1, Januari 2017 Hal :32 – 36
mati. Kedua adalah  masa Undang-Undang No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kehakiman  (UUPKK) yang  sekarang    telah    diganti  menjadi Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  dan sampai    saat    ini    masih  berlaku  serta kedudukan  bantuan  hukum  juga    diatur dalam    Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UUPKK ini ketentuan  yang  mengatur  tentang  bantuan hukum  diatur  secara  lebih  luas  apabila dibandingkan  dengan  ketentuan  dalam HIR.
Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman  ini  dijumpai  satu  bab  khusus yang    memuat    ketentuan  mengenai bantuan  hukum  yaitu  dalam  Bab  VII,  yang terdiri  dari  Pasal  35  sampai  dengan  pasal 38.  Bunyi  selengkapnya  dari  pasal-  pasal tersebut adalah sebagai berikut  :
Pada  Pasal  35 “Setiap  orang  yang tersangkut  perkara  berhak  memperoleh b antuan hukum”.
Penjelasan  dari  pasal  tersebut  sebagai berikut :
Merupakan  suatu  asas  yang  penting bahwa  seseorang  yang    terkena  perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan    hukum  secara  manusiawi.  Hal  ini dianggap  perlu  karena  wajib  diberikan perlindungan  sewajar-  wajarnya.  Perlu diingat juga ketentuan yang terdapat dalam pasal    8,    dimana      seorang      yang disangka,      ditangkap,      ditahan,      dituntut, atau  dihadapkan      di      depan      pengadilan wajib  dianggap      tidak        bersalah  sebelum dijatuhkan  vonis  putusan  oleh  hakim  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Maka  harus  ada  pengaturan  undang- undang tersendiri   tentang  bantuan  hukum. Sebagai  catatan  bahwa    undang-undang tentang    bantuan    hukum  yang  dimaksud oleh  pasal  di  atas  sampai  sekarang  belum juga terwujud.
Pada  Pasal  36  Dalam  perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan  berhak  menghubungi  dan meminta  bantuan penasehat    hukum”. Penjelasan  dari  pasal  36  berbunyi sebagai  berikut: “Sesuai  dengan  sila perikemanusiaan maka
seorang
tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan  martabatnya  sebagai  manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah”.
Karena  itu  ia  harus  dibolehkan  untuk
berhubungan  dengan    keluarga    atau penasehat  hukumnya  terutama  sejak  ia ditangkap  atau  ditahan.  Tetapi  hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan  kepentingan  pemeriksaan  yang dimulai  dengan  penyidikan.  Untuk  itu penyidik  atau  penuntut  umum  dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  acara pidana Pasal  37“.  Dalam  memberikan bantuan  hukum  tersebut  pada  pasal  36 tersebut  penasehat  hukum  membantu kelancaran  penyelesaian  perkara  dengan menjunjung  tinggi  pancasila,  hukum  dan keadilan”.
Pada  Pasal  38 “Ketentuan-ketentuan dalam  pasal-pasal  35,  36,  dan  37  diatas lebih lanjut dengan  undang- undang”. Menurut penjelasan pada pasal 36 sebagaimana dikutip diatas tampak bahwa substansi yang bersurat, hanyalah mengatur  tentang  hal  yang  sifatnya  umum saja dan belum menjangkau   tentang   tata cara    hubungan  dan  permintaan  bantuan penasihat  hukum.  Melihat  dari  penjelasan pasal  36  di  atas,  terutama  pada  alinea terakhir  ditegaskan  bahwa  hubungan  dan pengawasan antara tersangka dari terdakwa  dengan  penasehat  hukum  akan diatur  dalam  hukum  acara  pidana.  Hal  ini dipertegas  dalam  pasal  38  seperti  yang telah dikutip   di atas.
Menurut  Pasal  24  ayat  (1)  UUD 1945  menyatakan  bahwa:”  kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarkan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”. Oleh  karena  itu,  selain  pelaku  kekuasaan kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi,  badan-badan  lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.
Salah  satunya  adalah    profesi    advokat yang bebas, mandiri,
dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2003.

## B.  Peran  Advokat  Dalam  Memberikan
Bantuan    Hukum    Dalam  Sistem Peradilan  Pidana di indonesia.
Mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU  Advokat  memberikan  status    kepada Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang mempunyai  kedudukan  setara  dengan penegak hukum lainnya
dalam
Vol.  4 No. 1, Januari 2017 Hal :32 – 36
menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan  tersebut  memerlukan  suatu organisasi  yang  merupakan  satu-satunya wadah  profesi  Advokat    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  UU
Advokat, yaitu: “Organisasi
Advokat
merupakan  satu-satunya  wadah  profesi Advokat  yang  bebas  dan  mandiri  yang dibentuk sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang    ini  dengan  maksud  dan tujuan  untuk meningkatkan kualitas  profesi Advokat”.
Asshidiqie (2007) menyatakan bahwa  melalui  jasa  hukum  yang  diberikan advokat  menjalankan  tugas  profesi  demi tegaknya  hukum  dan  keadilan  untuk kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan. Peran  advokat  dilakukan  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan.  Di  dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur  sistem  peradilan  demi  terciptanya proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak  serta  berjalannya  prinsip  due process of law. Sedangka di luar pengadilan  advokat  memberikan  jasa konsultasi,  negosiasi,  pembuatan  kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Di dalam pengaturan bantuan hukum di  Indonesia  dapat  ditemukan  di  dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat tentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII,  yang  terdiri  dari  pasal  35  sampai dengan  pasal  38,  dan  sebagai  kekuasaan yang    merdeka  dan  mandiri  maka  badan- badan    lain    yang    fungsinya    berkaitan dengan      kekuasaan      kehakiman      juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.
Salah    satunya  adalah  profesi  advokat yang bebas,
mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

## Saran
Profesi  Advokat    memiliki  peran penting  dalam  upaya  penegakan    hukum karena  dalam  setiap  proses  hukum,  baik pidana,  perdata,  tata  usaha  negara, bahkan  tata  negara,  selalu  melibatkan profesi  advokaat  yang  kedudukannya setara  dengan  penegak  hukum  lainnya.
Bahkan  dalam  upaya  pemberantasan korupsi, terutama  praktik  mafia  peradilan, advokat  dapat  berperan  besar  dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan  yang  terjadi.  Peran  tersebut dijalankan    atau  tidak  bergantung  kepada profesi  advokat  dan  organisasi  advokat yang  telah  dijamin  kemerdekaan  dan kebebasannya dalam undang-undang Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie,  Jimly.  2007. Kitab  Advokat Indonesia. Penerbit  Ikatan  Advokat Indonesia, Jakarta.
Febryana, Gemma Noor http://hukumpedia.com/ham/sebuah- kritik-terhadap-undang-undang- bantuan- hukum- hk5260f92232f57.html. Diakses 20 Novermber 2013 Manan, Bagir. 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia  di  Indonesia , Yayasan  Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum , Alumni, Bandung. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum ,  UI Pres, Jakarta. Soemitro, Ronny Hanintijo. 1998. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurumetri , Ghalia Indonesia, Jakarta ---------.  1994.  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta ---------. 1998. Konstitusi Negara Kesejahteraan  dan Realitas di Masa Depan” .  Pidato  Pengukuhan  Guru
Besar    Pada    Fakultas    Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
---------. 2005. K onstitusi & konstitusionalisme  Indonesia .      Edisi Revisi 2005. Konstitusi Press, Jakarta. Undang-undang Dasar 1945
Vol.  4 No. 1, Januari 2017 Hal :32 – 36
Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang  No  48  Tahun  2009 Tentang kekuasaan kehakiman
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pdana No.8 Tahun 1981