ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
Baso R (1) , Nurul Wahyuni (2) , Sumarni S (3)
(1) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar)
(2) (Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin)
(3) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar) basoranungkalobe@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten  Bulukumba  dalam  hal  rasio  keuangan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  (metode  deskriptif  kuantitatif),  yaitu  dengan menetapkan konsep penghitungan Rasio Keuangan dalam mengukur kinerja keuangan,  dengan  menghitung  Rasio  Keuangan  dari  realisasi  anggaran yang  terkandung  dalam  APBD  dan  Laporan  Realisasi  APBD  untuk  2014 Periode  -2017.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  independensi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memenuhi persyaratan pendanaan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintah,  pengembangan, dan  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat  masih  sangat  rendah  karena berada pada 0% -25%, meskipun PAD telah meningkat dari tahun ke tahun, yaitu  dari  8,73%  pada  tahun  2015  menjadi  10,04%  pada  tahun  2016  dan 16,54% pada tahun 2017 berarti bahwa peningkatan tersebut tidak signifikan terhadap  peningkatan  kemandirian  finansial.  Efektivitas  dan  efisiensi  yang ditunjukkan  pada  tahun  2015  memiliki  rasio  efektivitas  93,83%  dan  rasio efisiensi  8,48%,  pada  2016  memiliki  rasio  efektivitas  89,52%  dan  rasio efisiensi  8,24%,  dan  pada  2017  memiliki  rasio  efektivitas  efisiensi  82,98% rasio  13,95%.  Ini  berarti  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pendapatan asli daerahnya cukup efektif dan sangat efisien.
Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

## I.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang  pemerintahan daerah  adalah efesien,  efektif,  ekonomis,  transparan, dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,dan kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan
salah  satu  instrument  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  untuk memajukan  kesejahteraan  rakyat.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangannya  dituangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APDB)  yang  mana  menggambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan.
Kinerja  keuangan  dapat  menunjukan  bagaimana  kondisi  keuangan pemerintah  serta  kemampuan  pemerintah  dalam  memperoleh  dan menggunakan  dana  untuk  pembangunan  negara.  Pengukuran  kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alat untuk menganalisis  kinerja  keuangan  pemeritah  dalam  mengelolah  keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2010:142)  analisis  rasio  keuangan  terdiri  dari  rasio  derajat  desentalisasi, rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas PAD,  rasio  efektivitas  pajak  daerah  dan  rasio  derajat  kontribusi  BUMD. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  pada  pemerintah  daerah Kabupaten  Bulukumba  ditinjau  dari  rasio  keuangan  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengukuran Kinerja
Analisis  keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  yang  tersedia.    Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  mengindikasikan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  (Abdul
Halim,2012).  Selanjutnya  Abdul  Halim  (2012)  menyatakan  bahwa kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan asli  daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal dari  sumber  lainnya  misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  (transfer  pusat) maupun  dari  pinjaman  Kemandirian  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya Rasio  kemandirian  juga  mengerah  digambarkan  ketergantungan  daerah terhadap  sumber  dana  eksternal,  terutama  dari  pemerintah  pusat  dan provinsi.
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  daerah,  tingkat  ketergantungan terhadap  bantuan  pihak  eksternal  (terutama pemerintah  pusat  dan  provinsi) semakin  rendah,  dan  sebaliknya.  Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan asli  daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi daerah  menggambarkan  bahwa  timgkat  kesejahteraan masyarakat  semakin tinggi.
Tabel 1. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Rendah Sekali Rendah
Sedang Tinggi 0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

## Rasio Efektifitas
Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Pemda dikatakan  mampu  menjalankan  tugasnya  bila  rasio  yang  dicapai  minimal sebesar  1  atau  100  persen.  tetapi  semakin  tinggi  rasio  efektivitas  berarti kemampuan  daerah  semakin  baik.  Guna  memperoleh  ukuran  yang  lebih
baik,  rasio  ini  perlu  didampingi  dengan  rasio  efisiensi.  Pemerintah  telah menyusun  pedoman  penilaian  tingkat  efektivitas  keuangan  daerah,  melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini :
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
Kriteria Efektivitas Persentase Efektifitas (%) Sangat Efektif >100 Efektif >90 – 100 Cukup Efektif >80 – 90 Kurang Efektif >60 – 80 Tidak Efektif ≤60
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

## Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan  yang  diterima.  Pemda  dikatakan  efisien  jika  rasio  yang  dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti  kinerja  pemerintah  daerah  semakin  baik.  Pemda  perlu  menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan  yang  diterimanya,  sehingga  dapat  diketahui  cara  memungut pendapatannya  efisien  atau  tidak.  Hal  ini  perlu  dilakukan,  meskipun  Pemda berhasil  merealisasikan  penerimaan  pendapatannya  sesuai  target  yang ditetapkan, namun ternyata biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari  capaian  pendapatannya,  maka  itu  menjadi  sia-sia. Suatu  kegiatan dikatakan  telah  dikerjakan  secara  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan tersebut  telah  mencapai  hasil  (output)  dengan  biaya  (input)  yang  terendah atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang  diinginkan  (Mahsun,  2006: 187).
Rasio  efisiensi  diukur  dengan  membandingkan  realiasi  belanja  daerah dengan anggaran belanja daerah  (Suyana, 2008: 33) :
Realisasi Belanja Daerah
Rasion Efisiensi =
x 100%
Anggaran Belanja Daerah

## Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 100% keatas Tidak Efisien 90%-100% Kurang Efisien 80%-90% Cukup Efisien 60%-80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  merupakan  rasio  yang  mendeskripsikan  aktivitas Pemerintah  Daerah  dalam  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja rutin  dan  belanja  pembangunan  secara  optimal.  Semakin  tinggi  prosentase dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  prosentase  belanja investasi  yang  dipakai  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012). Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut :
Hingga  saat  ini  belum  ada  pedoman  yang  ideal  tentang  besarnya rasio  belanja  rutin  maupun  rasio  belanja  modal,  karena  sangat  dipengaruhi dinamika  pembangunan  dan  kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. (Abdul Halim, 2012).

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa  periode  (Abdul  Halim,  2012).  Jika  pertumbuhan  untuk  masing- masing  komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran  sudah  diketahui,
Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD     = x 100%
Total APBD Total Belanja Pembanguna
Rasio Belanja Modal Terhadap APBD     =
x 100%
Total APBD
maka  dapat  digunakan  untuk  menilai  potensi  mana  yang  perlu  mendapat perhatian.

## Kerangka Pemikiran
Untuk  arah  dan  konsep  penelitian  pada  pemerintah  daerah Bulukumba, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 1 . Kerangka Pemikiran

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Rasio Kemandirian Keuangan
Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa  mengacu  pada  Kepmendagri  No.690.900.327  tahun  1996.  Rasio Kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  dapat  dihitung  sebagai berikut:
Laporan Keuangan Pemda
Bulukumba Analisis Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Rasio Keserasian Rasio Efektivitas & Efisiensi Rasio Pertumbuhan
Kinerja Keuangan Pemda
Realisasi Penerimaan PAD x n – x n-1
Rasio Pertumbuhan PAD = x 100%
Realisasi Penerimaan PAD x n-1
Realisasi Pertumbuhan  Pendapatan  x n – x n-1
Rasio Pertumbuhan  Pendapatan =
x 100%
Realisasi Pertumbuhan  Pendapatan  x n-1
Tabel 4.Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba  Tahun Anggaran 2015-2017 : Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Pinjaman (Rp) Rasio (%) 2015 106.037.895.838 1.169.575.690.784 44.081.663.537 8,74% 2016 128.236.254.047 1.238.658.649.153 38.249.979.495 10,04% 2017 201.080.429.101 1.215.071.169.417 0 16,55%

## Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  nampak  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Bulukumba  tingkat  kemandiriannya  mengalami  peningkatan  hal  ini  bisa  di lihat  dari adanya peningkatan rasio kemandirian dari 10,04% menjadi 16,55 %. Tetapi jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan pedoman tingkat kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  dari  Kepmendagri  tahun  1996, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2015 dan 2017 tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali.
Rasio Efektivitas Keuangan
Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas
Tahun Target PAD (Rp)
Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektivitas (%) 2015 112.996.638.470 106.037.895.838 93,84% 2016 143.247.500.513 128.236.254.047 89,52% 2017 242.304.609.494 201.080.429.101 82,99%

## Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  nampak  bahwa  terjadi  penurunan  rasio efektifitas  dari  tahun  2015  93,84%  menjadi  89,52%  pada  tahun  2016,  dan pada  tahun  2017  menjadi  82,99%  sehingga  kriteria  efektifitas  menurun  dari
Pendapatan Asli Daerah
Rasion Kemandirian =
x 100% Bantuan Pemerintah Pusat + Pinjaman Realisasi Penerimaan PAD Rasion Efektivitas = x 100%
Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah
Biaya Belanja Daerah
Rasion Efisiensi =
x 100% Anggaran Belanja Daerah
Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD     = x 100%
“efektif” menjadi “cukup efektif”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  pada  tahun  2017  telah  cukup  efektif dalam mengelola PAD nya.
Rasio Efisiensi Keuangan
Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi
Tahun Biaya Belanja Daerah (Rp) Anggaran Belanja Daerah (Rp) Rasio Efektivitas (%) 2015 1.310.827.049.799,79 1.249.121.038.587,89 105% 2016 1.308.476.678.769,96 1.554.817.772.702,87 84% 2017 1.322.588.737.134,00 1.440.874.962.495,71 92%

## Sumber : Data diolah
Tabel di atas diketahui bahwa rasio efisiensi dari 105% di tahun 2015 menjadi 84% di tahun 2016 dan meningkat sebesar 92% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengelola pendapatan asl i daerahnya sudah “kurang efisien” karena hasil rasio efisiensi di atas dari  dari 90%.
Rasio Keserasian Keuangan
Tabel 7.Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Rutin dibanding Total APBD)
Tahun Belanja Operasi
Total APBD Rasio Belanja Operasi dibandingkan Total APBD (%) 2015 985.389.171.775 1.310.827.049.799 75,17% 2016 1.016.063.724.141 1.308.476.678.769 77,65% 2017 978.149.931.746 1.322.588.737.134 73,96%
Sumber: Data diolah

## Tabel 8.Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal dibanding Total APBD)
Tahun Belanja Modal Total APBD Rasio Belanja Modal dibandingkan Total APBD (%) 2015 325.437.878.024 1.310.827.049.799 24,83% 2016 291.771.235.808 1.308.476.678.769 22,30% 2017 344.329.477.188 1.322.588.737.134 26,03%
Sumber: Data diolah
Dari  perhitungan  rasio  keserasian  di  atas  nampak  bahwa  sebagian besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  masih digunakan  untuk  kebutuhan  belanja  operasi  walaupun  terjadi  peningkatan dari  75,17%%  (2015)  menjadi  77,65%  (2016)  dan  mengalami  penurunan 73,96%  (2017)  .  Demikian  pula  rasio  belanja  modal  terhadap  APBD  masih relatif  kecil,  walaupun sudah  terdapat  kenaikan  dari  24,83%  (2015)  menjadi 22,30% (2016) dan mengalami peningkatan 26,03% (2017).

## Rasio Pertumbuhan Keuangan
Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tahun  Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan (Rp) Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) 2015 106.037.895.838 1.332.345.752.332 - - 2016 128.236.254.047 1.372.714.249.806 20,93% 3,02% 2017 201.080.429.101 1.431.800.027.268 56,80% 4,30%

## Sumber : Data diolah
Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja
Tahun Belanja Operasi (Rp) Belanja Modal (Rp) Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%) 2015 985.389.171.775 325.437.878.024 - - 2016 1.016.063.724.141 291. 771.235. 808 3,11% -10,34 % 2017 978.149.931.746 344.329. 475. 188 -3,79% 5,25%
Sumber : Data diolah
Total Belanja Pembanguna Rasio Belanja Modal Terhadap APBD     = x 100% Total APBD
Berdasarkan  tabel  9  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2016 PAD Pemda Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yakni sebesar 20,93  %  .  Demikian  juga  untuk  total  pendapatan  di  tahun  2016  mengalami pertumbuhan  sebesar  3,02%  di  tahun  2017  mengalami  pertumbuhan sebesar  56,80%.  Demikian  pula  untuk  total  pendapatan  di  tahun  2017 sebesar  4,30%.  Sedangkan  untuk  belanja  operasi    (tabel  10)  mengalami pertumbuhan  sebesar  3,11%  serta  total  pertumbuan  belanja  sebesar  - 10,34%  di  tahun  2016  dan  untuk  belanja  modal  -3,79%  dan  total  belanja modal yakni sebesar 5,25 % di tahun 2017.

## Pembahasan

## Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bulukumba di lihat dari sisi Kemandirian Keuangan
Berdasarkan  perhitungan  Rasio  Keuangan  Daerah  Kabupaten BulukumbaTahun  Anggaran  2015-2017  diketahui  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Bulukumba  pada  tahun  anggaran  2015 sebesar 8,73%, naik pada tahun 2016 sebesar 10,04% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 16,55% atau berada pada skala rasio interval 0 –  25  (rendah  sekali).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemandirian  daerah dalam  mencukupi  kebutuhan  pembiayaan  untuk  melakukan  tugas-tugas pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  masih  sangat rendah.  Meskipun  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun tetapi nilai pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah. Rasio  tersebut  menunjukkan  pemerintah  kabupaten  Bulukumba  belum mampu  membiayai  kegiatannya  (belum  mandiri).  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  usaha  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  bantuan  pihak ekstern  (terutama  pemerintahan  pusat  dan  provinsi),  baik  melalui pengoptimalan  sumber  pendapatan  asli  daerah  khusunya  pada  pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami penigkatan di tahun anggaran 2015- 2017.
Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bulukumba di lihat dari sisi Rasio Efektifitas dan Efisiensi
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  dan  efisiensi  dapat
dilihat  bahwa  rasio  efektifitas  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  2015  adalah  93,84%,  2016  yaitu 89,52%% dan 2017 yaitu 82,98%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah  untuk  tahun  2015  efektif    dan  tahun2016  serta  2017  cukup  efektif dalam  merealisasikan  sumber  pendapatan  asli  daerah  khususnya  dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan sangat efisien karena  dari  perhitungan  rasio  dari  tahun  2015  yaitu  8,48%,  2016  yaitu 8,24%,  dan 2017 yaitu 13,95% mengalami  kenaikan pada tahun 2015 yang berarti  adanya  penurunan  kinerja  pada  pemerintah,  lalu  pada  tahun  2016 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya  kinerja  pemerintah.  Ini  mengindifikasikan  bahwa  pemerintah daerah  mengalami  peningkatan  kinerja  dari  segi  efisiensinya  melakukan pemungutan sumber pendapatan.

## Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bulukumba di lihat dari sisi Rasio
Aktivitas (Rasio Keseimbangan)
Berdasarkan  perhitungan  rasio  diatas  terlihat  sebagian  besar  dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba masih diprioritaskan untuk  kebutuhan  belanja  operasi  sehingga  rasio  belanja  modal  terhadap APBD  masih  relatif  kecil.  Belum  ada  patokan  yang  pasti  berapa  besarnya rasio  belanja  operasi  maupun  belanja  modal  terhadap  APBD  yang  ideal karena  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang  ditargetkan.  Namun  demikian,  sebagai  negara  berkembang  peranan pemerintah  daerah  untuk  memacu  pelaksanaan  pembangunan masih  relatif besar.  Namun  hal  ini  masih  kurang  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bulukumba  karena  terlihat  rasio  belanja  modal  dari  tahun  ke tahun menurun.

## Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bulukumba di lihat dari sisi Rasio Pertumbuhan
Dari  perhitungan  rasio  Pertumbuhan  dapat  dijelakan  bahwa pertumbuhan  APBD  Kabupaten  Bulukumba  pada  Tahun  Anggaran  2015- 2016  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan  pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja  modal  yang  menunjukkan  pertumbuhan  negatif.  Sedangkan  pada tahun  2015-2017  pertumbuhan  pendapatan  dan  pertumbuhan  belanja operasi  mengalami  pertumbuhan  yang  positif.  Sebaliknya  dengan pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  dan  pertumbuhan  belanja  modal mengalami pertumbuhan yang negatif.

## IV. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam memenuhi kebutuhan  dana  untuk  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat  masih  sangat rendah  karena  berada  pada  angka  0%-25%,  meskipun  PAD  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  yaitu  dari  8,73%  pada  tahun  2015 menjadi  10,04%  pada  tahun  2016  dan  16,54%  pada  tahun  2017.  Tetapi perbedaan  peningkatan  tersebut  tidak  bermakna  pada  perbedaan peningkatan kemandirian keuangan.
b. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam merealiasasikan pendapatan  asli  daerahnya  tergolong  cukup  efektif  dan  sangat  efisiensi, yakni pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas 93,83% dan rasio efisiensi 8,48%,    kemudian  pada  tahun  2016  memiliki  rasio  efektifitas  sebesar 89,52%  dan  rasio  efisiensi  8,24%,  dan  pada  tahun  2017  memiliki  rasio efektifitas 82,98% rasio efisiensi sebesar 13,95%.
c.  Sebagian  besar  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada
belanja  modal.  Pelaksanaan  pembangunan  masih  kurang  diperhatikan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  meskipun  belanja  modal dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan, terlihat pada tahun  2015  yaitu  10,10%,  dan  2017  yaiu  11,11%,  namun  mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 8,91%.
d. Pertumbuhan  APBD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  tahun anggaran  2015-2017  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang positif.  Sedangkan  pada  pertumbuhan  pendapatan  dan  pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang negatif.
e. Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bulukumba  selama periode  penelitian  (tahun  2015  sampai  tahun  2017)  baik  karena  hampir semua  perhitungan  rasio  mengalami  penigkatan  kinerja.  Hanya  saja efektivitas dan efisiensi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
f.  Hipotesis  yang  menyatakan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabuaten  Bulukumba  di  era  otonomi  daerah  sudah  baik  di  tinjau  dari aspek  rasio –  rasio  keuangan  pemerintah  tidak  terbukti  dalam  rasio kemandirian  karena  rasio  kemandirian  berada  pada  interval  0 –  25 (rendah  sekali).  Namun  dari  segi  efektifitas  dan  efesiensi  hipotesis tersebut  terbukti  yaitu  pemerintah  kabupaten  bulukumba  cukup  efektif dalam  mengelola  PAD  dan  sangat  efesien  dalam  mengelola  penerimaan daerah dikaitkan dengan  belanja daerah.

## Implikasi
Hasil  Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  koreksi  untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun-tahun berikutnya.

## Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  pembahasan  tersebut,  maka  hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  dapat  menggunakan  analisis rasio  keuangan  untuk  melakukan  penilaian  dan  evaluasi  kinerja  untuk kepentingan  manajemen  birokrasi  pemerintah  serta  untuk  menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
b. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun  yang  belum  diolah  agar  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  sehingga  ketergantungan  terhadap  sumber  daya  ekstern  dapat diminimalisir
c.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  sebaiknya  memprioritaskan lagi  pengalokasian  dana  yang  dimiliki  untuk  belanja  modal  sehingga semakin  bertambahnya  sarana  dan  prasarana  yang  diharapkanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat  dalam penyusunan laporan  keuangan,  baik  itu  dengan  memberikan  bimbingan  teknis  dan pelatihan  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  begitu diharapkan  penyusunan  laporan  keuangan  dapat  berjalan  dengan  lancar dan  tepat  waktu  sehingga  memudahkan  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk  tahun  anggaran  berikutnya  serta dapat menjadi informasi yang relevan bagi pemakainnya

## DAFTAR PUSTAKA
Anastasia,  Melisa.  2012.  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten Bulukumba. Skripsi.
Universitas
Hasanuddin. Makassar.
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1616. Diakses
Tanggal 25 Mei 2018.
Ananda,  Candra  Fajri.  2017.  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  Yogyakarta. Deepublish
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2018. Bulukumba dalam angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bulukumba.  2017.  Produk  Domestik Regional  Bruto  menurut  Lapangan  Usaha  Kabupaten  Bulukumba 2011-2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
Dayanto  &  Asma  Karim.  2015.  Peraturan  Daerah  Responsip.  Yogyakarta. Deepublish.
Fuad,  Mohammad  Ramly.  2014.  Pengantar  akutansi  keuangan  daerah. Yogyakarta. deepublish
Fidelius.  2013.  Analisis  untuk  Mengukur  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kota Menado. Jurnal EMBA. Vol.1 nomor 4.
Halim,  Abdul.  2008.  Akutansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta.  Salemba  Empat edisi 3
Kariangan,  Hendra.  2017.  Carut  Marut  Pengelolaan  Keuamgam  Daerah  Di Era Otonomi Daerah. Depok. Kencana.
Mardiasmo. 2009.Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi edisi 4
Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007. Pengaruh Kinerja Keuangan  Daerah  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali  Tahun  2001 –  2006.  Studi  Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti , 7 (13).
Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat
Sudaryo,  Yoyo.  Dkk.  2017.  Keuangan  Di  Era  Otonomi  Daerah.  Yogyakarta.
Andi
Suyana  Utama,  2008.  Pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.