Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DALAM TRANSASKI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 976/PID.SUS/2020/PN MKS, PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2021/PN KDS, PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN PGP, PUTUSAN NOMOR 108/PID.SUS/2023/PN PTK)
Oleh:
Luthvia Meidina Mohammad Eka Putra Wessy trisna

## luthviameidina07@gmail.com

## Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRAK
Perdagangan  kosmetik  marak  terjadi  melalui  media  online  atau  marketplace, sehingga  perbuatan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli  online  membahayakan  konsumen. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  kosmetik  yang  tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online, kajian unsur-unsur pidana dalam tindak  pidana  perdagangan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dan menganalisis  penerapann  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli online  dengan  Studi  Putusan  Nomor  976/Pid.Sus/2020/Pn  Mks,  Putusan  Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn  Kds,  Putusan  Nomor  139/Pid.Sus/2022/Pn  Pgp,  Putusan Nomor  108/Pid.Sus/2023/Pn  Ptk.  Banyak  ditemukan  di  E-commerce  bahwa kosmetik yang di perdagangkan tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian ini bahwa pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  kosmetik  tidak  memiliki  izin  edar  dapat dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  197  Undang-Undang  Nomor  36  Taahun 2009  dengan  ancaman  maksimal  15  tahun  penjara.  Namun  dalam  putusan  yang penulis  angkat,  ancaman  penjatuhan  putsan  dinilai  terlalu  rendah  dan  tidak memberikan  efek  jera.  Sehingga  tidak  bermanfaat  apabila  dikaitkan  dengan ancaman pidana yang begitu tinggi.
Kata Kunci : Kosmetik, Izin Edar, E-commerce

## PENDAHULUAN
Pengertian Kosmetika menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 Menkes/Per/VIII/2010 yaitu “Kosmetika adalah bahan  atau  sediaan  yang  dimaksudkan  untuk  digunakan  pada  bagian  luar  tubuh
manusia  (epidermis,  rambut,  kuku,  bibir dan  organ  genital  bagian luar) atau  gigi dan  membran  mukosa  mulut  terutama  untuk  membersihkan,  mewangikan, mengubah  penampilan  dan  atau  memperbaiki  bau  badan  atau  melindungi  atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”
Munculnya  berbagai  macm  kosmetik.  Yang  tersedia  di  pasaran  membuat konsumen  dihadapkan  dengan  banyak  pilihan  kosmetik  dengan  jenis  dan khasiatnya  masing-masing.  Kondisi  seperti  ini  mengharuskan  konsumen  lebih seletif dalam memilih kosmetik yang akan digunakan, apakah kosmetik. Tersebut aman untuk digunakan, apakah kosmetik tersebut menimbulkan efek samping agar produk  kosmetik  tersebut  tidak  menimbulkan  kerugian  dan  ancaman  kepada konsumen, kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudahh  ditetapkan  harus  dibuat  sesuai  dengan  aturan  kesehatan  dan  bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia.
Melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1176/Menkes/Per/VIII/2010 dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetika pada Pasal 4 disebutkan  bahwa  Industri  Kosmetika  yang  akan  membuat  kosmetika  harus memiliki izin produksi. Izin produksi kosmmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan  kosmetika  yang  akan  dibuat.  Izin  edar  secara  normatif  pada  dasarnya merupakan  bentuk  persetujuan  atas  pendaftaran  produk  agar  dapat  diedaran  di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) juga menetapkan  kriteria-kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  pengusaha  agar  produ konsumsinya  dapat  beredar  di  pasar  Indonesia.  Kriteria  tersebut  berguna  untuk menjamin  keamanan  dan  keselamatan,  khasiat  beserta  mutu  dari  produk  yang beredar.  Izin  edar  sendiri  umumnya  memiliki  masa  berlak  selama  5  tahun  yang dapat diperpanjang dengan cara registrasi ulang. 1
Dalam  perkembangannya  banyak  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan kosmetik melalui online atau sering disebut sebagai E-commerce yang tidak sesuai persyaratan  dan  ketentuan  undang-undang  seperti  tidak  memasang  label  pada
1 Rewang Rencang,  “Pengertian Izin Edar Kosmetika”, https://rewangrencang.com/pengertian- izin-edar-kosmetika/ , diakses pada tanggal 16 desember 2022 jam 21.16
produk,  tidak  mencantumkan  keterangan  atas  barang  yang  biasanya  tercantum nama produk juga sangat perlu diperhatikan, tanggal pembuatan serta aturan pakai produk tersebut agar tidak timbul efek negatif dari penggunaan produk, yang mana jika tidak ada penjelasan pada produk tersebut konsuen tidak mengetahui informasi secara pasti terhadap kandungan produk tersebut. Hal ini dapat berakibat buruk bagi setiap konsumen saat menggunakan barang tersebut, selain itu banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, dan kosmetik yang tidak memiliki asal usul yang jelas.
Pada era perdagangan melalui e-commerce seperti saat ini, mengingat tingkat konsumerisme yang cukup tinggi maka mengakibatkan adanya peluang bagi pelaku usaha  melalui  jual  beli  e-commerce  yang  tidak  akan  disia-siakan  untuk  meraup keuntungan  yang  besar  dengan  cukup  menawarkan  barang  yang  akan  dijualnya melalui  online.  Media  dari  online  shop  yang  dapat  disebut  sebagai  Pasar  online (Marketplace)  seperti  Shopee,  Lazada,  Instagram  dan  Facebook.  Marketplace adalah sebuah platform yang memfasilitasi penjual dan pembeli bertemu melalui online dan memfasilitasi transaksi penjualan barang. 2
Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli online,  diantaranya  yaitu  Putusan  Nomor  976/Pid.Sus/2020/Pn  Mks,  Putusan Nomor  107/Pid.Sus/2021/Pn  Kds,  Putusan  Nomor  139/Pid.Sus.2022/Pn  Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk. Berkaitan dengan hal tersebut, kosmetik yang  tidak  memiliki  izin  edar  dikatakan  suatu  pelanggaran,  karena  melanggar Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Dengan  adanya pelanggaran tersebut, maka hukum harus ditegakkan.
2 Revia Nanda & Dwi Desi Yayi Tarina, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-commerce”, Jurnal Hukum (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 12, No. 1, Mei 2022, hlm. 14

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan hukum perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana  kajian  unsur-unsur  pidana  dalam  tindak  pidana  dalam  perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jjual beli online?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana  perdagangan kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli  online  pada Putusan Nomor 976 /Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds,    Putusan  Nomor    139/Pid.Sus/2022/Pn  Pgp,  Putusan  Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk?

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Kosmetik  Yang  Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online
A. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 ayat (1) yang bunyinya “setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Menurut  Prof.  H.J.J  Leenen  pengertian  hukum  kesehatan  yaitu  hukum kesehatan mencakup semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemelihaaan  kesehatan  dan  penerapan  dari  hukum  perdata,  hukum  pidana,  dan hukum  administrasi  dalam  hubungan  tersebut.  Dan  juga  pedoman  internasional, hukum  kebiasaan  dan  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan kesehatan,  hukum  otonom,  ilmu-ilmu  dan  literatur  yang  menjadi  sumber  hukum kesehatan. 3
3 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan Cetakan I, Palopo: lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 5
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat  adalah  mengatur  tentang  perdagangan  kosmetik  yang  beredar  di Indonesia.  Kosmetik  merupakan  salah  satu  sediaan  farmasi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,  dan  kosmetika”.  Dalam  Pasal  106  Undang-Undang  Kesehatan disebutkan bahwa kosmetik harus memiliki izin edar sebelum dapat diedarkan guna menjamin kualitas produk kosmetik tersebut. Berikut isi Pasal 106 ayat 1 Undang- Undang Kesehatan yaitu “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
Namun  dalam  perkembangannya,  banyak  pedagang  curang  dalam memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  yang  tidak  dijamin keamanan produknya. Kosmetik tidak dapat diperdagangkan jika belum melewati proses perizinan. Hal ini dikarenakan dalam produk kosmetik terdapat bahan-bahan kimia  yang  wajib  diperiksa  sehingga  kosmetik  tersebut  dapat  bermanfaat  bagi penggunanya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang pemberian sanksi administratif yang melanggar aturan perundang-undangan ini, diatur dalam Pasal 188 yang isinya:
1. Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  kepada  lembaga  pemerintah  nonkementrian,  kepala  dinas  provinsi,  atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan.
a. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
b. peringatan secara tertulis;
c. pencabutan izin sementara atau izin tetap.
3. Ketentuan lebih  lanjut  megenai  tata  cara pengambilan  tindakan  administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.
Namun argumentasi sanksi adminsitrasi belum cukup memberikan efek jera bagi pelanggar hukum juga masih menjadi pemahaman yang dominan jika dikaitkan dengan  penertiban  tindak  pidana  dibidang  kesehatan.  Pengenaan  sanksi  pidana
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
sebagai  jalan  keluar  yang  paling  efektif,  jika  sistem  sanksi  administrasi dilaksanakan  bersamaan  dengan  proses  pemidanaan  hal  tersebut  dilihat  sebagai bentuk hal pencegahan. 4
Sanksi  administrasi  bertujuan  supaya  perbuatan  atau  pengabaian  yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaan  seperti  semula.  Pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hukum  administrasi negara  yang  telah  ditetapkan  sebagai  perbuatan  pidana  ini  masuk  lingkup Administrative  crime ,  delik  administrasi,  tindak  pidana  administrasi  atau administrative  penal  law .  Sudarto  mengartikan  delik-delik  administrasi  sebagai delik-delik  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  usaha  pemerintah  untuk mendatangkan  kesejahteraan  atau  ketertiban  masyarakat  yang  dinamakan regulatory offences . 5
Sanksi pidana yang bersifat ultimum remedium bisa diterapkan apabila sanksi administrasi telah: 1) dijatuhkan dan tidak dipatuhi, 2) jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa ultimum remedium merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. 6
Para  pelaku  tindak  pidana  yang  memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak memiliki izin edar dapat djatuhi pidana penjara dan juga denda sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009.  Pasal  yang  berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang bunyinya :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun
4 Dinoroy Margada Aritnonang, “Kompleksitas Penegak Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 49
5 Fitriani Murniati, “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia” , Tesis: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 222
6 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , (Jakarta: Liberty), 209, hlm. 128
dan  denda  paling  banyak  Rp.1.500.000.000,00  (satu  miliar  lima ratus juta rupiah).”
Tujuan pidana maksimal 15 tahun penjara dalam menetapkan sistem sanksi pidana  tidak  hanya  menetapkan  susunan  jenis-jenis  pidana  (strafsoort),  berat ringannya  sanksi  (strafmaat)  dan  cara  melaksanakan  pemidanaan.  Tetapi  juga memperhatikan  juga  aliran-aliran  dalam  hukum  pidana  dan  tujuan  pemidanan. Dalam menetapkan sistem sanksi tersebut menurut Muladi akan sangat berkaitan dengan  tiga  permasalahan  pokok  pidana  (perumusan  perbuatan  yang  dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi) sering kali saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian sanksi pidana tidak hanya meliputi pidana yang bersifat  menderitakan  tetapi  juga  tindakan.  Secara  dogmatis  pidana  dipandang sebagai  pengimbalan  atau  pembalasan  terhadap  kesalahan  si  pembuat  tindakan dimaksudkan  untuk  dilindungi  masyarakat  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  si pembuat. 7
B. Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Marketplace hadir  sebagai  perantara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam perdagangan  secara  online.  Namun  dalam  praktiknya, marketplace tidak  bisa dimintai pertanggung jawaban apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang melanggar undang-undang. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU ITE bahwa membebaskan  tanggung  jawab  hukum  penyelenggara  sistem  elektronik  atas kesalahan  yang  dilakukan  penggunanya.  Sehingga  yang  harus  dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pelaku usaha itu sendiri. Pengaturan sistem perdagangan melalui sistem elektronik juga di atur dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan  Nomor 7 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut:
7 https://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/08/1.Aspek-Pidana-Perdata- dan-Administrasi-Dalam-Sektor-Kesehatan.pdf diakses pada tanggal 21 September 2023 jam 13.45
1. Setiap  Pelaku  Usaha  yang  memperdagangkan  Barang  dan/atau  jasa  dengan menggnakan  sistem  elektronik  wajib  menyediakan  data  dan/atau  informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan  sistem  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
a. Data  dan/atau  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sedikit memuat:
b. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
c. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
d. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
e. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
f. Cara penyerahan Barang
4. Dalam  hal  ini  terjadi  sengketa  terkait  dengan  transaksi  melalui  sistem elektronik,  orang  atau  badan  usaha  yang  mengalami  sengketa  dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
5. Setiap  Pelaku  Usaha  yang  memperdagangkan  Baran  dan/atau  Jasa  dengan menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  menyediakan  data  dan/atau informasi  secara  lengkap  dan  benar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Berdasarkan dari pengaturan Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan lahirlah Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  Nomor  80  Tahun 2019 agar perdagangan secara elektronik antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara  jelas.  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik bermaksud    untuk  membangun  “ comsumer  trust ”  dan  “ consumer  confidence ” dengan    memastikan  tersedianya  perlindungan  konsumen  dan  persaingan  usaha
yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga-el yang aman dapat  mendorong  peningkatan  aktivitas  dan  pertumbuhan  perdagangan,  serta industri niaga-el. 8
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  adalah  Perdagangan  yang transaksinya  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik. 9
Perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ini  merupakan  wujud  dari  perkembangan zaman  diana  para  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  perlu  bertatap  muka  untuk melakukan  transaksi  jual  beli.  Sehingga  kegiatan  ini  dinilai  sangat  efisien  untuk menghemat waktu.
Pengaturan merchant ataupun marketplace ini  hanya  sebagai  tempat  untuk pelaku usaha dan konsumen. Tidak dapat dipungkiri akan ada permasalahan yang timbul  dalam  kegiatan  ini,  seperti  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja  menjual kosmetik yang tidak  memiliki izin edar. Sedangkan dalam  Peraturan Pemerintah Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  disebutkan  bahwa  setiap  pelaku  usaha harus  mempunyai  itikad  baik  dalam  mengedarkan  setiap  barang  yang diperdagangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut :
(1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:
a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang asli;
b. Menyampaikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem  Elektronik  yang  digunakan  sesuai  karakteristik  fungsi  dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8 Kementrian Perdagangan, “PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”,
https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan- peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik diakses 22 Agustus 2023 jam 15.30
9 Pasal 1 ayat 2 PP PMSE
(2) Informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:
a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
c. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
d. Legalitas Barang atau Jasa; dan
e. Kualitas harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.
Pelaku  usaha  yang  mengedarkan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar dalam  transaksi  jual  beli  online  dapat  diberikan  sanksi  untuk  memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Kosmetik yang tidak memiliki izin  edar  ini  melanggar  aturan  perundang-undangan,  karena  tidak  bisa  dijamin kualitas  produk  tersebut  yang  dapat  merugikan  para  konsumen.  Sesuai  dengan Pasal  80  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  berikut isinya:
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
c. Dimasukkan dalam daftar hitam;
d. Pemblokiran  sementara  layanan  PPMSE  dalam  negeri  dan/atau  PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
e. Pencabutan izin usaha
(3) Peringatan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,  diberikan palinng banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
(4) Sanksi  administratif  berupa  dimasukkan  dalam  daftar  prioritas  pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang  tidak  melakukan  perbaikan  setelah  diberikan  surat  peringatan  tertulis ketiga.
(5) Ketentuan lebih lanjut. Mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
Unsur-Unsur  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Kosmetik  Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Transaksi Jual Beli Online.
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar  feit . Straf diartikan  sebagai  pidana  atau  hukum, baar diartikan  sebagai dapat  atau  boleh  dan feit diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  dan perbuatan. 10 Menurut Pompe strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran normal (gangguan dalam tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 11
Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pemembuat atau yang berhubungan dengan diri si pembuat dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur- unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu  di  dalam  keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari sipembuat itu harus dilakukan. Unsur- unsur pidana yang terdapat pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 :
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 69
11 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 181
1. Unsur Subjektif:
a. Setiap Orang
Artinya sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau prinadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan  serta  badan  hukum  yang  berbadan  hukum  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Yang  dimaksud  dengan  unsur  setiap orang  yaitu  subyek  hukum  atau  perseorangan  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Menurut Utrecht mendefinisikan subyek hukum sebagai pembela hak, yaitu orang atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pembela hak.  Selanjutnya  menurut  Sudikno  Mertokusumo  menjelaskan  bahwa subyek  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memperoleh  hak  dan kewajiban  dari  hukum.  Selanjutnya  pendapat  Subekti  berpandangan bahwa  subyek  hukum  adalah  pembawa  hak  atau  subyek  hukum,  yaitu manusia.  Sehingga  dapat  didefenisikan  bahwa  subyek  hukum  itu merupakan  manusia  atau  badan  hukum  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban dari hukum. 12
2. Unsur Objektif
a. Tindakan dengan sengaja
Artinya  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sadar  dengan  sengaja bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sikap batin selalu ada dalam tindak  pidana  dengan  kesengajaan,  walaupun  kesengajaan  tidak  diatur secara  formal  dalam  rumusan  tindak  pidana.  Seseorang  yang  berbuat dengan  sengaja  itu,  harus  dikehendaki  apa  yang  diperbuatan  harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja  adalah  suatu  gerakan  yang  ditimbulkan  oleh  reflek,  gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan  bahwa  kesengajaan  ( willens  en  wetens ).  Artinya,  seseorang
12 Ziaggi, “Pengertian Subjek Hukum Dan Konsepnya Menurut Ahli” , https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/ diakses pada tanggal 1 September 2023 jam 15.01
yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itudan  disamping  itu  mengetahui  atau  menyadari  tentang  apa  yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. 13
b. Memproduksi  atau  Mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan
Memproduksi  adalah  kegiatan  atau  proses  menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan perdagangan,  atau  pemindah  tanganan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  1  ayat  3  dan  4  Peraturan  Pemerintah  No.  72  tahun  1998  tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Penjelasan ini terdapat dalan  Pasal  98  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  menjadikan  kegiatan  memproduksi atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  menjadi  perbuatan  yang  melawan hukum  karena  sediaan  farmasi  tersebut  tidak  memnuhi  standar  dan/atau persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu.  Berikut penjelasan dalam Pasal 98 yaitu :
Ayat 2 :
“Setiap  orang  yang  tidak  memiliki  keahian  dan  kewenanngan  dilarang mengadakan, menyimpang, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat”
Ayat 3 :
“Ketentuan  mengenai  pengadaan,  penyimpanan,  pengolahan,  promosi, pengedaran  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  emenuhi  standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
13 Marsudi Utoyo & et. Al, “ Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 79

## c. Tidak memiliki izin edar
Dalam beberapa putusan tersebut di temukan bahwa semua kosmetik yang diedarkan para terdakwa tersebut tidakk memiliki izin edar sehingga perbuatan terdakwa  melanggar  peraturan.  Para  terdakwa terlebih  dahulu mendapatkan kosmetika tersebut melalui e-commerce lalu dijual kembali pada akun para terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sesuai  dengan  Pasal  106  ayat  (1)  bahwa  sediaan  farmasi  dan  alat Kesehatan  hanya  dapat  diedarkan  jika  telah  mendapatkan  izin  edar. Sehingga apabila kosmetik yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar dapat dikatakan bahwa kosmetika tersebut menjadi illegal.
Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Dalam  Putusan  Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk.
Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  atau penyimpangan  dalam  menggunakan  sediaan  farmasi/alat  kesehatan  yang  dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tida bertanggung jawab.
Pada  Putusan  Nomor  976/Pid.Sus/2020/Pn  Mks  terdakwa  bernama  Ingrit Rambuno Putri terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki  izin  edar  secara  online  melalui  marketplace  Instagram.  Atas  perbuatan terdakwa tersebut dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun  2009  dengan  pidana  penjara  1  (satu)  bulan  10  (sepuluh)  hari  dan  pidana denda  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dengan  subsidair  2  (dua)  bulan kurungan.
Selanjutnya pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds dengan terdakwa bernama  Ayank  Ardhy  Bin  Jujuk  Prihandono  telah  terbukti  melakukan  tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online melalui marketplace  Lazada  dan  Shopee  dengan  nama  akun  Mikayla  Beauty  Care. Perbuatan  terdakwa  tersebut  dijerat  sesuai  dengan  Pasal  197  Undang-Undang
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
Pada  Putusan  Nomor  139/Pid.Sus/2022/Pn  Pgp  dengan  terdakwa  bernama Indah Octaria terbukti melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki  izin  edar  secara  online  melalui  marketplace  Facebook  dengan  akun Kosmetik  Pangkal  Pinang.  Perbuatan  terdakwa  tersebut  dikenakan  Pasal  197 Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  dengan  pidana  penjara  4 (empat) bulan dan pidana denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Selanjutnya  Putusan  Nomor  108/Pid.Sus/2023/Pn  Ptk  dengan  terdakwa bernama  Iskandar  terbukti  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  kosmetik  yang tidak  memiliki  izin  edar  secara  online  melalui  marketplace  Shopee  dengan  akun realkos1689.  Perbuatan  terdakwa  tersebut  dikenakan  Pasal  197  Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
Analisis penulis dalam penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana dalam perdagangan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli online terdapat  perbedaan. Perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dan denda pada beberapa putusan tersebut bahwa adil atau tidaknya itu tidak harus sama rata, tetapi  juga  harus  berdasarkan  dengan  fakta-fakta  dipersidangan.  Sistem Inderterminate  Setence adalah  suatu  sistem  yang  tidak  menentukan  batas maksimum  pidana,  melainkan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  aparat  penegak hukum  untuk  menetapkan  jenis,  berat  ringannya,  serta  bagaimana  pidana dilaksanakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Maka  tujuan  pemidanaan  harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan  keselarasan  hidup  dalam  masyrakat  dengan  memperhatikan  kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. 14
14 Fernando I. Kansil, “ Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP” , Lex Crime, Vol. III, No. 3, 2014, hlm. 6
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Analisis Penulis selanjutnya terhadap penjatuhan  pidana penjara dan denda terhadap Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp dan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk terlalu bermanfat dan belum memberikan efek jera apabila dibandingkan dengan pidana penjara dan denda yang diatur pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36  tahun  2009  yaitu  pidana  penjara  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan  delik  formil  dimana  untuk  membuktikan  kesalahannya  tidak  perlu adanya  akibat  dari  perbuatannya,  karena  dengan  perbuatan  terdakwa  yang menghendaki  untuk  memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar sudah dapat dipidana. Sehingga jika dikaitkan dengan ancaman yang begitu tinggi tidak terlalu bermanfaat untuk penjatuhan sanksi yang rendah terhadap pelaku.
Selanjutnya analisis penulis terhadap perbuatan terdakwa yaitu perdagangan kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam  transaksi  jual  beli  online bertententangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.  Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  bahwa  “Setiap  Pelaku  Usaha  yang  melakukan  PMSE  wajib memenuhi  persyaratan  umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Selanjutnya  pada  Pasal  13  Ayat  1  huruf  a  dan  b  disebutkan  harus mempunyai informasi yang benar, jelas dan jujur.  Sehingga para pelaku usaha yang melakukan  tindakan  curang  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai  dengan Pasal  80  ayat  2  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik yaitu “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan izin usaha”. Dengan. Demikian seharusnya akun marketplace yang  digunakan  oleh  terdakwa  dalam  memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar  harus  disita  oleh  pemerintah  sehingga  tidak  dapat  digunakan kembali.
Namun kenyataannya pada Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks akun Instagram  bernama  Bunoshopp28  yang  sebelumnya  digunakan  terdakwa  untuk menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih digunakan sampai saat ini.
Selanjutnya  pada  Putusan  Nomor  107/Pid.Sus/2021/Pn  Kds  akun  Shopee  dan Lazada  bernama  Mikayla  Beauty  Care  dan  Putusan  Nomor  139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp akun Facebook bernama Kosmetik Pangkal Pinang yang digunakan oleh para terdakwa  tidak  ditemukan  lagi  dalam marketplace tersebut.  Walaupun  tidak disebutkan  dalam  putusan  untuk  penutupan  akun  marketplace  milik  terdakwa namun  disini  bisa  disimpulkan  bahwa  penegakan administrative  penal  law terlaksana  demi  tercapainya  keadilan.  Dan  juga  dalam  Putusan  Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn  Ptk  akun  bernama  realkos1689  di Shopee juga  termasuk kedalam alat bukti dan sudah tidak aktif sejak adanya kasus ini.
Penegakan  sanksi  pidana  sebagai ultimum  remedium ataupun  penegakan administrative penal law belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dikarenakan penjatuhan sanksi pidana yang relatif rendah tidak memberikan efek jera dan tidak terlalu bermanfaat apabila dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Dan juga pada salah satu putusan yang penulis angkat, masih ditemukan penggunaan marketplace terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dimana seharusnya, selain diberikan sanksi pidana penjara dan denda juga harus dilaksanakan penegakan hukum terhadap akun marketplace milik terdakwa  dengan  hukum  administratif  yaitu  pencabutan  izin  usaha  secara  online agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi

## Kesimpulan
Pengaturan  hukum  perdagangan  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dalam transaksi jual beli online diancam dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dengan  ancaan  pidana  15  tahun  penjara  dan denda  Rp.  1.500.000.000,-  (satu  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).  Unsur-Unsur ppidana dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar terdapat dua unsur pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan  setiap  orang  yang  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya, sedangkan unsur objektif terdiri dari tindakan dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dan tidak memiliki izin edar. Penjatuhan  putusan  dalam  Putusan  Nomor  976/Pid.Sus/2020/Pn  Mks,  Putusan Nomor  107/Pid.Sus/2021/Pn  Kds,  Putusan  Nomor  130/Pid.Sus/2022/Pn  Pgp, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/Pn Ptk terdapat perbedaan berdasarkan dengan pertimbangan  hakim,  namun  penjatuhan  pidana  yang  terlalu  rendah  tidak  terlalu
bermanfaat  jika  dikaitkan  dengan  ancaman  yang  begitu  tinggi.  Diharapkan  para pelaku usaha perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual  beli  online  dapat  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakarta, Liberty,
2009
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018
Fitriani Murniati, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia, Tesis: Universitas Diponegoro, 2007

## II. Jurnal
Dinoroy Margada Aritnonang, Kompleksitas Penegak Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 49
Revia Nanda & Dwi Desi Yayi Tarina, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-commerce,
Jurnal Hukum (Hukum dan Masyarakat Madani) , Vol. 12, No. 1, Mei 2022 Marsudi Utoyo & et. Al, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia , Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7, No. 1, 2020
Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP, Lex Crime , Vol. III, No. 3, 2014

## III. Peraturan Perundang - undangan
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1176/Menkes/Per/VIII/2010  tentang Notifikasi Kosmetika
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds
Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk

## IV. Situs Internet
Kementrian Perdagangan https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019- pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui- sistem-elektronik diakses 22 Agustus 2023 Pukul 15.30 Rewang Rencang, https://rewangrencang.com/pengertian-izin-edar-kosmetika/,  diakses  pada  tanggal 16 desember 2022 Pukul 21.16 Ziaggi, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/ diakses pada tanggal
1 September 2023 Pukul 15.01