Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022

## Implementasi Sistem Keadilan Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Oleh:

## Ali Fakhrudin
Analis Kebijakan Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kemenag Republik Indonesia afakhry.ngotet57@gmail.com

## ABSTRACT
This research is to be able to describe the employment system in Indonesia along with the various inhibiting factors and challenges in the employment system in Indonesia in creating a fair system. The condition of the Islamic and national legal systems in  the context of optimizing the role  of  law  is  appropriate  for  both  Islamic  and  national  laws  to  support  each  other  so  that  local wisdom values are able to provide driving force in efforts to create justice.
This  research  uses  a  socio-legal  research  approach,  or  empirical  research  (sociological juridical)  which  is  oriented  towards  formal  and  substantial  findings  on  the  study  of  the  justice system for workers in Indonesia on the process by which law occurs and the operation of law in society. This approach is a combination of legal and social methods. Data analysis was carried out after examining and evaluating the data to determine its validity. After that, the data is grouped into categories or issues/themes according to the research objectives.
The results in this study are that the Labor Law Number 13 of 2003 and Law Number 2 of 2004.  Apart  from  still  being  dominated  by  the  adoption  of  the  Western  legal  system,  the implementation of these rules is also still thick with feudalistic nuances, unequal relations, in where labor is often used as a mere "means of production". In fact, in many cases power relations are still dominant  in  practice.  So  that  workers  feel  positioned  as  a  weak  party.  This  is  indicated  by  the relatively high demands of workers regarding guarantees for their life and welfare.
Keywords : Justice System; Indonesian workers.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  dapat  mendeskripsikan  sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  beserta berbagai faktor penghambat dan tantangannya dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam menciptakan  sistem  yang  berkeadilan.  Kondisi  sistem  hukum  Islam  dan  nasional  dalam  konteks optimalisasi peran hukum sudah selayaknya kedua hukum Islam dan nasional saling mendukung agar nilai-nilai kearifan lokal mampu memberikan kekuatan dorongan dalam upaya menciptakan keadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sosio-legal  research, atau  penelitian  empiris (yuridis  sosiologis)  yang  berorientasi  pada  penemuan  formal  dan  subtansial  pada  kajian  sistem keadilan  bagi  para  pekerja  di  Indonesia  atas  proses  terjadi  dan  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat.  Pendekatan  ini  merupakan  kombinasi  antara  metode  legal  dan  sosial.  Analisis  data dilakukan setelah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap data untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu, dilakukan pengelompokan data ke dalam kategori atau isu/tema sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13  tahun  2003  dan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2004.  Selain  masih  didominasi  oleh  adopsi sistem hukum Barat, pelaksanaan dari aturan ini juga masih kental dengan nuansa feodalistik, relasi yang tidak berimbang, di mana buruh seringkali dijadikan sebagai “alat produksi” semata. Bahkan,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
dalam  banyak  kasus  relasi  kuasa  masih  dominan  dalam  praktiknya.  Sehingga  buruh  merasa diposisikan  sebagai  pihak  yang  lemah.  Hal  ini  ditandai  dengan  masih  cukup  tingginya  tuntutan buruh mengenai jaminan hidup dan kesejahteraan mereka.
Kata Kunci: Sistem Keadilan; Tenaga Kerja Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  ekonomi (homo  economicus), 1 manusia  akan  selalu  berupaya  untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang maupun jasa, demi kesejahteraan hidupnya. Dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  itu,  disadari  atau  tidak,  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  akan  terbentuk  sebuah  pola  interaksi  sosial  dan  kesepakatan  sosial,  demi keberlangsungan  hidup  setiap  individu  yang  terlibat  di  dalamnya.  Dari  sinilah  kemudian  lahir aturan-aturan atau hukum demi mengatur sekaligus menjamin keberlangsungan proses pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup bersama.
Interaksi di dalam dunia kerja, dapat menjadi contoh dari praktik relasi sosial dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi dan upaya penciptaan kesejahteraan sosial. Di sinilah urgensi dari adanya aturan terkait dunia kerja; tidak hanya yang mengatur terkait si pemilik modal (pengusaha) dan mekanisme kerja yang akan dilaksanakan, tetapi juga terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja itu sendiri. Agar substansi aturan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, maka proses penyusunan aturan dan prakteknya harus juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya di mana aturan  itu  dibuat  dan  diberlakukan.  Sebagaimana  ungkapan  Cicero,  Filsuf  Romawi  Abad  ke-19 “ Ubi Sociates Ibi Ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Artinya, hukum sebagai kaidah atau  norma  sosial,  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri. Dengan kata lain, hukum merupakan cerminan sekaligus wujud nyata dari nilai-nilai yang berlaku bagi suatu masyarakat dan masa tertentu. 2
Selanjutnya,  sebagai  salah  satu  bentuk  perhatian  pemerintah  Indonesia  terhadap keberlangsungan relasi dan interaksi di dunia ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip-prinsip
1 Mark Granovetter and Richard Swedberg, The Sociology of Economic Life , ed. Mark Granovetter and Richard Swedberg (Colorado, USA: Westview Pres, Inc, 1992). Lihat pula, Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).
2 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada:  2004), hal.  16. Beberapa definisi tentang hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dari masing-masing tokoh secara isi dari redaksi memiliki tiga aspek yang menjadi unsur penekanannya; pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Kedua, Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan. Ketiga, adanya orang  pekerja  pada  dan  di  bawah  orang  lain,  dengan  mendapatkan  upah  sebagai  balas  jasa. Keempat ,  mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Lihat juga, Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 34. Lihat pula Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997 ), hal. 39.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
keadilan, bukan semata relasi dominatif (relasi kuasa) majikan-buruh, atau buruh-pekerja, 3 tetapi relasi  partnership  (rekan  kerja),  maka  aturan  hukum  ketenagakerjaan  pun  menjadi  sangat  urgen adanya.
Hukum  ketenagakerjaan  adalah  sekumpulan  peraturan  yang  mengatur  hubungan  hukum antara  pekerja/organisasi  pekerja  dengan  majikan  atau  pengusaha  atau  organisasi  majikan  dan pemerintah,  termasuk  di  dalamnya  adalah  proses-proses  dan  keputusan-keputusan  yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. 4 Sebagaimana pendapat Moolenar, hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku dengan tujuan pokok untuk mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja,  dan  antara  tenaga  kerja  dengan  pengusaha. 5 Sementara  itu  maksud  dan  tujuan  hukum ketenagakerjaan  adalah  untuk  melaksanakan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Misalnya dengan membuat  atau  menciptakan  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  memaksa  agar  pengusaha  tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak lemah.
Sejak  Indonesia  merdeka  ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  kedudukan,  hak,  dan kewajiban warga negara, termasuk dalam hal ketenagakerjaan mulai dirumuskan. Pemerintah telah menerbitkan  ketentuan  perundang-undangan,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1948 tentang  Pengawasan  Perburuhan,  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  1954  tentang  Perjanjian Perburuhan,  dan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sosio-legal  research, atau  penelitian  empiris (yuridis  sosiologis)  yang  berorientasi  pada  penemuan  formal  dan  subtansial  pada  kajian  sistem keadilan  bagi  para  pekerja  di  Indonesia  atas  proses  terjadi  dan  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara metode legal dan sosial. Karena obyek kajian pada reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja, maka pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian atas bekerjanya hukum. 6
3 Lebih detil, hal ini dapat dirujuk pada pemikiran Karl Marx pada masa generasi sosiolog awal serta Marxian (pengikut sekaligus pengembangan pemikiran Marx) pada masa kontemporer.
4 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan bagi Pekerja untuk Mempertaruhkan Haknya), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 1
5 Sendjung H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum  Ketenagakerjaan di Indonesia. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hal. 1.
6 Mukti  Fajar  dan  Julianto,  2010,  Dualisme  penelitian  Hukum  Normatif  dan  empiris,  Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta, h.47
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
Selain menggunakan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada pelaksanaan sistem hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  perspektif  hukum  Islam  juga  dijadikan  sebagai  perspektif analisis,  dengan  alasan  Indonesia  merupakan  negara  berpenduduk  mayoritas  muslim.  Meskipun peraturan  hukum  yang  digunakan  bukanlah  hukum  Islam,  tetapi  hukum  nasional.  Maka  hasil akhirnya  muncul  sinergitas  kajian  hukum  berkeadilan,  tetapi  sejalan  dengan  nilai  hukum  Islam, khususnya mengacu pada prinsip berkeadilan.
Data  primer  Penelitian  ini  adalah  peraturan  ketanagakerjaan  di  Indonesia,  dan  hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Sementara data sekundernya adalah kajian (pustaka) dari keduanya. Bahan hukum primer, antara lain Pancasila; UUD 1945; UU Nomor 13 tentang Ketenagaerjaan, Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan  yang  setaraf,  serta  Peraturan  Daerah. Sementara  bahan  hukum  sekunder,  seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  bahan/data  pendukung  sebagai  penunjang,  seperti  kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya.
Analisis  data  dilakukan  setelah  proses  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap  data  untuk mengetahui  validitasnya.  Setelah  itu,  dilakukan  pengelompokan  data  ke  dalam  kategori  atau isu/tema  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  dilanjutkan  dengan  pemetaan  isu/tema  supaya mempermudah proses analisa, sehingga peneliti dapat dengan mudah menarik kesimpulan secara umum atas hasil penelitian . 7

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia
Sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  meliputi  Undang-Undang  serta  aturan  lain terkait tenaga kerja dan lembaga yang menangani ketenagakerjaan. Selain itu, dalam sistem ketenagakerjaan juga mencakup urusan-urusan tenaga kerja yang terdiri dari program-program atas aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian aspek ketenagakerjaan terdiri dari aturan, lembaga dan program-program terkait tenaga kerja.
Pada  masa  pra  kemerdekaan,  terdapat  empat  macam  sistem  ketenagakerjaan; perbudakan,  kerja  rodi,  punale  sanski,  dan  perhambaan.  Pada  era  kemerdekaan,  sistem ketenagakerjaan  menghapuskan  dan  membebaskan  dari  sistem  yang  telah  diterapkan  oleh Belanda.  Di  antaranya  adalah  penghapusan  perbudakan,  pembebasan  kerja  paksa,  hingga
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Alfabeta: Bandung Cetakan ke-18, 2013), hal. 246-253.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
memberikan  hukum  yang  adil  kepada  pekerja  serta  mengarahkan  pada  kesejahteraan  para pekerja. 8 UU nomor 13 tahun 2003 secara otomatis mencabut UU no. 25 tahun 1997. Ada pula UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 9

## b. Aturan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia
Aturan  terkait  ketenagakerjaan  di  Indonesia  secara  umum  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Undang-Undang Ketenagakerjaan  terdiri  dari  18  Bab  dan  193  pasal.  Secara  umum  memuat  persoalan  yang dihadapi  tenaga  kerja,    dari  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama,  hubungan  kerja, perlindungan  dan  upah  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja,  kebebasan  berserikat,  pemutusan hubungan kerja, pengawasan hingga sanksi. Adapun tujuannya, secara rinci dijelaskan dalam pasal  4,  yaitu  memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi; pemerataan tenaga kerja, melindungi dan mensejahterakan tenaga kerja. 10
Landasan  terbentuknya  sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga  hal,  yaitu filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Landasan  filosofis  mengacu  pada  falsafah  pancasila. Landasan sosiologisnya aturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam secara  menyeluruh.  Landasan  yuridis  mengisi  kekosongan  serta  mempertimbangkan  aturan- aturan yang sudah ada. 11

## c. Ruang Lingkup Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia
Aturan  utama  terbaru  tentang  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  ini  mengacu  pada Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Secara  umum,  UU  ini mengatur hal-hal terkait tenaga kerja serta hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. UUK ini  menyasar  pada  hak  dan  kewajiban  setiap  tenaga  kerja,  perusahaan  serta  hubungan keduanya. Selain itu, juga menjelaskan pengawasan dan sanksi apabila terdapat masalah dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Setidaknya terdapat lima pilar aturan  di dalamnya: yaitu Kesempatan dan Perlakuan yang sama, Hubungan Kerja, Hubungan Kerja, Pengupahan, Jaminan dan Perlindungan, Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan, serta Pengawasan dan Sanski.

## d. Hambatan dan Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia
Dari data ketenagakerjaan di Indonesia, pengangguran memang bukan masalah utama dalam  ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  masalah  yang  menjadi
8 Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 70.
9 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visi Media, 2010), hal. 3-5.
10 Lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.
11 Dalinama, Hukum Ketenagakerjaan, hal. 4.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
hambatan  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Beberapa  pendapat  mengenai hambatan tenaga kerja di Indonesia antara lain menurut BPS adalah upah minimun, skil dan penempatan kerja. 12 Sedangkan menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri hambatan yang dihadapi  tenaga  kerja  adalah  persoalan  ketidaksesuaian  antara  angkatan  kerja  dengan  pasar tenaga  kerja,  kemampuan  (skill)  tenaga  kerja,  dan  kelompok  pekerja  miskin. 13 Selain hambatan,  ketenagkerjaan  di  Indonesia  juga  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan.  Beberapa  tantangan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  antara  lain Bonus demografi, Kemajuan Teknologi, dan Globlalisasi.

## e. Analisa Hambatan dan Tantangan
Persoalan terbesar yang dihadapi oleh ketenagakerjaan Indonesiaa saat ini adalah skil dan  kemampuan.  Skil  atau  kemampuan  merupakan  bentuk  keterampilan  yang  diperlukan dalam  pasar  tenaga  kerja  guna  memberikan  produktifitas  serta  nilai  dalam  ketenagakerjaan. Keterampilan menjadi factor penting dalam rangka meningkatkan produktifitas. Semakin baik dan tinggi keterampilan maka semakin baik dan tinggi pula hasil yang didapatkan. Sebaliknya, semakin rendah skil yang dimiliki maka berdampak pada hasil yang rendah pula. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu meningkatkan skil para tenaga kerja.
Skill atau kemampuan menjadi bagian utama dalam sumber daya manusia (SDM). SDM menjadi factor utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. SDM berhubungan langsung  dengan  kesejahteraan.  Semakin  tinggi  kualitas  SDM  maka  semakin  baik  tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun mulai meningkatkan perhatiannya terhadap nasib pekerja.  Intervensi  pemerintah  terletak  pada  UUD  1945  pasal  27  yaitu  jaminan  untuk memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Intervensi  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  perburuhan  yang  adil. 14 Beberapa  tindakan  yang  diambil  untuk  mengatasi persoalan ini ada tiga cara, yaitu dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir.
Pelatihan  vokasi  adalah  salah  satu  program  yang  digalakkan  Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia melalui metode triple skilling; pertama, upaya penyesuaian dan pembekalan keahlian vokasi untuk para lulusan baru. Kedua, up-skilling yang fokus pada peningkatan kompetensi kerja, peningkatan keahlian
12 Pada persoalan upah mengacu pada tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia terdapat di Banten, Jawa Barat  dan  Maluku.  Ketiga  provinsi  tersebut  memiliki  upah  minimun  terendah  di  antara  propinsi  lain.Siaran  Pers Kementerian PPN/Bappenas, “Tahun 2018, Lapangan Kerja Indonesia Melampaui Target RKP 2018 dan RPJM 2015- 2019, TPT Turun menjadi 5,34%”.
13 Diambil dari www.tribunnews.com/nasional artikel berjudul “Menteri Hanif Ungkap Tiga Masalah Tenaga Kerja Indonesia” dipublis 1 Mei 2018. Diakses pada 29 September 2019.
14 Lalu husni, hal. 22.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
bagi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ketiga, re-skilling yang bertujuan  untuk  memberi  pembekalan  keahlian  vokasi  yang  berbeda  atau  baru  untuk  alih profesi. Termasuk untuk wirausahawan dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan  pengangguran.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Secara  umum,  sistem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  ini  mengacu  pada  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  tahun  2003  dan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2004. Selain masih didominasi oleh adopsi sistem hukum Barat, pelaksanaan dari aturan ini juga masih kental  dengan  nuansa  feodalistik,  relasi  yang  tidak  berimbang,  di  mana  buruh  seringkali dijadikan  sebagai  “alat  produksi”  semata.  Bahkan,  dalam  banyak  kasus  relasi  kuasa  masih dominan dalam praktiknya. Sehingga buruh merasa diposisikan sebagai pihak yang lemah. Hal ini  ditandai  dengan  masih  cukup  tingginya  tuntutan  buruh  mengenai  jaminan  hidup  dan kesejahteraan mereka. Selain itu, implementasi dari peraturan ini masih timpang. Pihak buruh masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, sementara pihak pengusaha semata-mata mementingkan target produksi.
Sementara pemerintah, sebagai pihak ketiga, secara politik terkadang merasa dilematis terkait  dengan  pelaksanaan  dari  aturan  ini.  Pihak  buruh  menuntut  untuk  dipenuhi  haknya, sementara pihak pengusaha menuntut biaya upah yang murah untuk menutupi biaya produksi. Maka sebagai konsekuensinya, seringkali muncul persoalan yang tidak terselesaikan. Misalnya terkait  upah,  jaminan  kehidupan  dan  kesehatan,  serta  jaminan  pesangon  ketika  terjadi  PHK. Sehingga  pemahaman  tentang  keadilan  tidak  mencapai  titik  temu,  antara  pandangan  pihak buruh,  pengusaha,  dan  pemerintah  sebagai  pihak  ketiga.  Akibatnya,  buruh  seringkali  berada pada posisi sebagai penerima ketidakadilan.
Berbagai persoalan tersebut, disebabkan oleh banyak hal. Sehingga upaya menciptakan sistem berkeadilan mengalami hambatan dan tantangan. Hambatannya antara lain, belum adanya titik  temu  yang  menghasilkan  pehaman  bersama  mengenai  konsep  relasi  industri/kerja  yang berimbang (equal) antara  buruh  (atau  pekerja)  dan  majikan  (atau  pengusaha).  Kurangnya political will pemerintah dalam mengimplementasikan hukum ketenagakerjaan.

## b. Saran Tindak Lanjut
Untuk  mengatasi  hambatan  ini  akan  berbenturan  juga  dengan  tantangan  yang  harus dihadapi,  antara  lain;  minim  (rendahnya) skil tenaga  kerja  Indonesia,  rendahnya  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketidakpastian mekanisme pasar, penempatan kerja yang tidak
merata (penumpukan tenaga kerja di wilayah Jawa) karena perkembangan perekonomian yang Jawa-sentris, serta munculnya kebijakan penggunaan tenaga kerja Asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Mark Granovetter and Richard Swedberg, The Sociology of Economic Life , ed. Mark Granovetter and Richard Swedberg (Colorado, USA: Westview Pres, Inc, 1992). Lihat pula, Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997.
Darwan  Prinst, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia  Buku  Pegangan  bagi  Pekerja  untuk Mempertaruhkan Haknya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Sendjung H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001.
Mukti Fajar dan Julianto, 2010, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta: Bandung Cetakan ke-18, 2013.
Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999.
Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Visi Media, 2010. www.tribunnews.com/nasional artikel  berjudul  “Menteri  Hanif  Ungkap  Tiga  Masalah  Tenaga Kerja Indonesia” dipublis 1 Mei 2018. Diakses pada 29 September 2019.