## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Strategi Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Praktik Mafia Tanah dengan Instrumen Hukum Perdata di Indonesia
Akbar Kurnia Rahman 1 , Andiera Eko Ramadhanty 2 , Elalia Sari Rusli 3 , Maisye Angely Putri Purnomo 4 , Umbu Landu Parangga 5 , Wulan Dwita 6 Fakultas Hukum Universitas Bungkarno akbarkurniarahman2003@gmail.com, ndiramadhanty.aer@gmail.com, elalia0304@gmail.com, landuparangga950@gmail.com, wulandwita.ubk@gmail.com

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  is  to  determine  the  implementation  of  the  land  mafia's framework  in  carrying  out  its  mission.  By  knowing  the  steps  taken  or  determined  by  the government in handling land mafia cases in accordance with civil law instruments in Indonesia. This research applies normative juridical methods to conduct legal studies which are a form of construction of established regulations and rules. The norms and rules that apply in society are defined as laws, and the laws and regulations that govern a nation contain statements about these guidelines. The results of this research show that efforts to implement law enforcement are  mainly  taken  by  the  government  to  reduce  the  possibility  of  these  problems  occurring, namely by forming a Land Mafia Prevention and Eradication Task Force (STPPMT) as well as a Team  for  the  Acceleration  of  Agrarian  Conflict  Resolution  (TPPKA)  as  a  group  dedicated  to eradicating  the  land  mafia.  Second,  utilize  internet  resources  and  direct  services  to  the  BPN office to verify the validity of land certificates.
Keywords: Law Enforcement, Land Mafia Practices

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerangka kerja dari mafia tanah  dalam  melakukan  misinya.  Dengan  mengetahui  langkah  yang  diambil  maupun ditetapkan  pemerintah  dalam  menangani  kasus  mafia  tanah  sesuai  dengan  instrument hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis secara normatif untuk  melakukan  kajian  hukum  yang  merupakan  wujud  konstruksi  peraturan  maupun kaidah yang ditetapkan. Norma maupun kaidah berlaku dalam masyarakat diartikan sebagai undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bangsa memuat pernyataan-pernyataan tentang pedoman tersebut.  Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa upaya dalam mengimplementasikan penegakan hukum utamanya ditempuh oleh pemerintah untuk  menekanan  kemungkinan  terjadinya  permasalahan  tersebut  adalah  dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (STPPMT) juga Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) sebagai kelompok yang berdedikasi untuk memberantas  mafia  tanah.  Kedua,  memanfaatkan  sumber  daya  internet  dan  layanan langsung ke Kantor BPN untuk memverifikasi keabsahan sertifikat tanah.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Praktik Mafia Tanah

## PENDAHULUAN
Menurut  situs  online  KBBI,  mafia  dapat  didefinisikan  sebagai  organisasi terselubung  dan    melakukan  sejumlah  aksi  kejahatan  maupun  kriminal.  Tanah adalah  wilayah  terbatas  di  planet  ini  yang  dihuni  merupakan  suatu  negara  atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
wilayah  negara.  Hal ini  dikarenakan  permukaan  planet  yang  dibatasi.  Kasus  mafia tanah sering terjadi di banyak lokasi. Bukan hanya masyarakat biasa saja, institusi pemerintahan, otoritas, dan mantan pejabat juga menjadi korbannya. Menurut Prof Nurhasan  Ismail,  Guru  Besar  Hukum  Agraria  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada,  mafia  tanah  merupakan  organisasi  yang  terorganisir  dan  terstruktur.  Mafia tanah memiliki pembagian kerja terstruktur yang terdiri dari setidaknya tiga bagian dan  struktur  organisasi  dengan  beberapa  peserta.  Pertama,  terdapat  kelompok sponsor  yang  berfungsi  sebagai  donor,  mempunyai  dampak  terhadap  inisiatif legislatif, dan mempunyai pengaruh terhadap departemen-departemen pemerintah secara  keseluruhan.  Kedua,  terdapat  organisasi-organisasi  garis  depan  yang melakukan perlawanan baik secara melawan hukum (preman dan aparat keamanan yang  menyatakan  diri)  maupun  secara  sah  (individu  biasa).  Ketiga,  terdapat kelompok  profesional  yang  disetujui  yang  mendukung  kegiatan  hukum  dan kriminal.  Kelompok  ini  mencakup  advokat,  notaris-PPAT,  perwakilan  pemerintah yang terdiri atas pimpinan pusat, daerah, Kecamatan, dan Desa. Dikarenakan mafia tanah  menggunakan  berbagai  teknik  kerja,  maka  mafia  tanah  sangat  terorganisir dengan baik. Diantaranya adalah tindakan kekerasan ilegal, seperti menduduki dan mengambil wilayah  yang menjadi sasarannya.  Kekerasan digunakan dalam konflik yang dapat membahayakan nyawa. Ada praktik kerja lain yang tampaknya sah dan bersifat ilmiah. Misalnya, mencari catatan kepemilikan tanah atau memalsukannya agar  mendapatkan  hasil  yang  kurang  lebih  sama.  Pada  kenyataannya,  ini  identik dengan  aslinya;  metode  pendekatan  yang  Anda  gunakan  untuk  melakukan pembicaraan  dengan  pemilik  tanah;  membawa  kasus  sambil  menggunakan  alasan yang masuk akal dan metodis.
Tanah  merupakan  sumber  daya  fundamental  untuk  mendukung  dan melangsungkan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara yang mana menjadi kunci  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Mengingat  urgensi  juga  peranan  tanah  bagi peningkatan kehidupan manusia, maka diperlukan sejumlah peraturan relevan dan lugas  mengenai  tanah,  difokuskan  kepada  perihal  hak  terhadap  tanah  guna menyelesaikan  berbagai  permasalahan  terkait  tanah.  Disamping  itu,  mengenai hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Mengenai hukum tersebut terdapat istilah umum didengar yakni asas kenasionalan  termaktub  juga  dijelaskan  berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Undang- undang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah  Kesatuan  Tanah  Air  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai bangsa  Indonesia  dan  seluruh  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya,  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai karunia  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  kekayaan  nasional”.  Dengan  begitu dipahami  bahwasannya  tujuan  terpenting  dalam  menggunakan  sejumlah  sumber daya alam terkandung baik berada di ruang angkasa, air, dan bumi adalah menjamin kesejahteraan  umat  manusia.  Permasalahan  agraria  secara  tradisional  dikaitkan dengan  Mafia  Tanah.  Mafia  tanah  tampaknya  menjadi  penyebab  meningkatnya jumlah  konflik  tahunan,  perselisihan  pendapat,  serta  permasalahan  agraria  dan pertanahan  yang  tidak  terselesaikan  secara  adil.  Definisi  dari  istilah  yang  dikenal

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2000 - 2012 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6833
dengan “Mafia Tanah” merupakan perseorangan, organisasi, maupun badan hukum dengan  sengaja  melakukan  tindak  kejahatan  juga  berpotensi  mengakibatkan  dan menghambat proses perkara hukum pertanahan.
Sebagai  bagian  dari  operasi  maka  mafia  Tanah  membuat  catatan  dan pangkalan  hak  terhadap  tanah.  Wujud  nyata  permasalahan  yang  dapat menimbulkan konflik pertanahan dan sangat merugikan masyarakat adalah adanya mafia  tanah.  Dalam  hal  ini,  ulah  mafia  tanah  telah  menimbulkan  banyak  korban. Berbagai konflik dan permaslaahan pertanahan, seperti kasus sengketa tanah yang dinilaitumpang tindih, merupakan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan mafia tanah ini. Apabila kedua belah pihak mempunyai sertifikat mengenai hak terhadap tanah  maupun  sebidang  tanah  yang  menjadi  sengketa  dimana  mempunyai keterangan  yang  berbeda  pada  sertifikatnya,  maka  disebut  tanah  tumpang  tindih atau  tanah  yang  mengalami  penumpukan  sertifikat.  Hal  ini  dapat  menimbulkan perselisihan  antara  kedua  belah  pihak.  Berkenaan  perihal  tersebut,  isu  tumpang tindih yang dilakukan oleh mafia tanah masih terus terjadi dalam situasi pertanian di Indonesia, dan organisasi ini terus menjadi sumber utama permasalahan sengketa tanah,  sehingga  menggarisbawahi  pentingnya  memberikan  perlindungan  hukum bagi pemegang hak milik.
Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara RI  telah  mengatur  tanggung  jawab  yang  mana  juga  mewajibkan  negara  untuk mengakui bahwasannya semua elemen terkait pertanahan merupakan bagian bumi, air,  juga  sumber  daya  alam,  merupakan  salah  satu  contoh  bagaimana  dokumen pendirian  Negara  Republik  Indonesia  mengatur  tentang  tanah.  Karena  itu dibutuhkan pengelolaan juga pemanfaatan yang baik dan tepat yang bersifat wajib demia mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditafsirkan  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyangkut  kepentingan terhadap  tanah,  air,  juga  sumber  daya  alam  yang  terkandung  telah  menjadi kewajiban  negara  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  nya  guna  memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan rakyat Indonesia.  Hal ini menunjukkan, terutama bagi  orang  asing,  bahwa  dengan  adanya  aturan  tersebut  tidak  menguntungkan sekelompok  orang  kaya  tertentu.  Dalam  rangka  menangani  persoalan  tersebut, ditetapkan    undang-undang  pertanahan  tahun  1960,  yang  juga  disebut  sebagai Undang-Undang  Argaria  dan  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok-pokok  Argaria,  dirancang  dan  disahkan.  Undang-undang  ini mencabut  seluruh  persyaratan  peraturan  perundang-undangan  dimana berdasarkan sejarah telah dibuat sedaru zaman pemerintahan Hindia Belanda dan menggantikannya  dengan  peraturan  pokok  agraria  yang  menguasai  pertanahan  di Indonesia.  yang telah lama diwarisi oleh pemerintah  kolonial, yang pada dasarnya bersifat  feodal.  Feodalisme  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  politik  sosial  yang mana pendelegasian kekuasaan sosial-politik dilakukan oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan kepada diri mereka sendiri untuk memerintah berbagai wilayah yang  mereka  klaim  sebagai  mitra.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sekelompok  kecil orang,  yang  disebut  tuan  tanah,  bertanggung  jawab  atas  kepemilikan  tanah.  yang saat  ini  mempunyai  karakteristik  Pancasila,  dimana  seluruh  bumi,  air,  dan  ruang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2000 - 2012 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6833
angkasa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang  menjadi  kekayaan  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian,  supaya  seluruh masyarakat  Indonesia  mendapatkan  nikmat  dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa yaitu tanah secara turun temurun hingga akhir hayatnya, maka kekayaan ini harus terus  dijaga  dan  dilestarikan  bukan  hanya  oleh  pemerintah  namun  juga  rakyat.  Di masa yang akan datang, akuisisi terhadap kekayaan alam bangsa diharapkan tidak terjadi  kemunduran  yang  kemudian  membangkitkan  nuansa  zaman  penjajaman Belanda dan Jepang. Perlu ditekankan kembali, sejarah telat mencatat bahwa bangsa Indonesia kurang lebih tiga setengah abad dijajah oleh Belanda, juga tiga setengah tahun  setelahnya  di  bawah  kekuasaan  Jepang.  Kemerdekaan  yang  dirasakan  oleh seluruh  rakyat  saat  ini  sejatinya  merupakan  hasil  berdarah  dan  usaha  keras daripara leluhur pejuang kemerdekaan untuk mengusir mereka kembali ke negeri asalnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  diphami  bahwa  rakyat  Indonesia tidak  boleh  membiarkan  kekayaan,  tanah,  atau  air  yang  merupakan  aset  nasional dialihkan kepada sekelompok orang kaya tertentu, apalagi kepada orang asing. Dan wajar jika membiarkan hal tersebut terjadi sama saja dengan mengkhianati jasa-jasa para  pejuang  kemerdekaan  Republik  Indonesia  yang  rela  menyerahkan  nyawanya demi memerdekakan negaranya dari penjajahan dan menjamin penghidupan yang terhormat bagi generasi mendatang, termasuk warga negara Indonesia. anak cucu. Permasalahan  yang  tercantum  dalam  makalah  studi  ini  adalah  sebagai berikut, berdasarkan uraian yang diberikan di atas:
1. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh mafia tanah dalam menjalankan aksinya?
2. Apa  tindakan  yang  dapat  dilakukan  negara  untuk  meminimalisir  kasus praktik mafia tanah yang terjadi di Indonesia saat ini?
3.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengaplikasikan  metodologi  yuridis  normatif  dengan menyasar  pada  penggunaan  pendekatan  dengan  memandang  hukum  sebagai peraturan  ataupun  norma  berlaku  bagi  kehidupan  masyarakat  sebagaimana termaktub  berdasarkan  ketentuan  hukum  peraturan  perundang-undangan  untuk mengatur  kehidupan  bangsa.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  menyatakan bahwa  dalam  memberikan  definisi  mengenai  metode  yuridis  normatif  maka  akan menerapkan hukum doktrinal. Hal ini mencakup pencarian teori-teori hukum, data sekunder,  bahan  pustaka,  juga  pandangan  dari  para  ahli  hukum  yang  selaras  dan relevan  terhadap  perkara  yang  tengah  dihadapi  (Soekanto  &  Mamudji,  2003). Pendekatan analisis deskriptif kualitatif diaplikasikan lebih lanjut untuk mendukung penelitian  (Sugiyono,  2008).    Secara  khusus  deskriptif  analitis  mengacu  pada penerapan  metode  analisis  terhadap  bahan  hukum  pada  sumber  penelitian  ini. Secara  kualitatif  artinya,  tergantung  pada  permasalahan  yang  diteliti,  pemilihan subjek  bahan  hukum  guna  menjamin  keakuratan  data  yang  berasal  dari  sejumlah literatur  bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan),  bahan  hukum

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sekunder  (buku  literatur,  jurnal  hukum,  karya  ilmiah)  dan  bahan  hukum  tersier (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  konflik,  atau  singkatnya  konflik,  inilah  yang  dimaksud  dengan pertengkaran  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Terciptanya  konflik atau  perselisihan  antar  individu,  antara  anggota  suatu  kelompok  dengan  anggota kelompok lain, atau antar organisasi mengenai suatu objek masalah juga merupakan penyebab  utama  terjadinya  konflik.  Menurut  Ali  Achmad,  perselisihan  diartikan sebagai  pertentangan  yang  timbul  dan  dilakukan  antara  dua  orang  atau  lebih. Perselisihan ini bermula dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak  mengenai  suatu  kepentingan  hak  milik,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan perkara  hukum  di  antara  pihak-pihak  tersebut  (Rumokoy,  2012).  Berdasarkan kedua pengertian di atas, sengketa tanah merupakan perselisihan terjadi dan timbul diantara dua orang ataupun lebih padahal kedua belah pihak memiliki kepentingan sama  dalam  penggunaan  dari  suatu  bidang  tanah  tertentu  yang  realitanya  justru menciptakan  permasahalan  hukum  terkait  pertanahan.  Sengketa  tanah menunjukkan  betapa  pentingnya  tanah  di  Indonesia,  khususnya  jika  dikaitkan dengan  dinamika  pembangunan  nasional  dan  kesejahteraan  warganya  (Ginting, 2011).  Pengaduan  suatu  pihak,  baik  yang  diajukan  sendiri  maupun  melalui  badan hukum,  biasanya  menjadi  pemicu  timbulnya  konflik  hukum.  Intinya,  masyarakat, khususnya  pemilik  tanah,  menyuarakan  keberatan  dan  tuntutan  mengenai  status tanah, prioritas mereka, dan kepemilikan tanah itu sendiri. Tujuan dari perselisihan tersebut  adalah  untuk  mencari  cara  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  secara administratif sesuai dengan peraturan terkait (Suhadi, 2017).
Di Indonesia, seperti halnya dalam UUPA, kepastian hukum merupakan hal yang krusial sebagai salah satu pilar hak masyarakat atas tanah. Kepastian hukum ini  mencakup  dua  dimensi:  pertama,  kepastian  mengenai  objek  hak  terhadap kepemilikan  tanah  mengartikan  jaminan  terkait  posisi  dari  bidang  tanah  tersebut dimana subjek hak atas tanah adalah nama pemilik tanah, berkoordinasi dalam peta pendaftaran tanah dan menjamin kepastian subjeknya.  Salinan peta maupun buku untuk  mendaftarkan  kepemilikan  tanah  dikenal  sebagai  sertifikat  tanah  dalam  hal sudah  pasti  namanya  telah  dicantumkan  dalam  buku  pendaftaran  tanah  badan pertanahan (Sutedi, 2011).  Sertifikat tanah merupakan dokumen kuat yang dapat digunakan  sebagai  bukti  apabila  suatu  saat  perselisihan  terkait  tanah  terjadi dikarenakan sertifikat tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan kejelasan hukum mengenai  hak  atas  tanah.  Kekurangan  sertifikat  tanah,  selain  dari  kekuatannya, adalah  tidak  merupakan  dokumen  definitif  yang  sesuai  dengan  syarat-syarat Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Peraturan  Pemerintah  yang melaksanakannya  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  dan  24  Tahun 1961).  1997)  (Hutagalung,  2005).  Namun  selama  para  pihak  yang  bersangkutan tidak mempunyai bukti tambahan yang menyatakan sebaliknya, maka isi surat tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  syarat-syarat  undang-undang  tersebut  di  atas memiliki status hukum kuat di pengadilan yang juga diwajibkan untuk diakui hakim

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sebagai  keterangan  asli  (Anatami,  2017).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 menyebutkan  pada  Pasal  32  Ayat  1,  sertifikat  merupakan  alat  bukti sah  nya hak atas tanah. Ayat 2 selanjutnya menyatakan bahwa apabila suatu sertifikat tanah diterbitkan  secara  sah  atas  nama  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  hukum yang mempunyai hak untuk membeli tanah  pada sebidang tanah atas dasar itikad baik dan penguasaan yang nyata atas tanah itu, maka sertifikat tanah tersebut telah dianggap sah, dengan begitu artinya sejumlah pihak yang masih menyakini terhadap hak  mereka  pada  tanah  tersebut  dilarang  melakukan  perbuatan  hukum  dalam bentuk  apa  pun  sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  atas  tanah  tersebut, apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah, pihak lainnya dengan  klaim  mengalami  kerugian  ternyata  tidak  juga  turut  serta,  maka  dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala BPN yang bersangkutan atau kepada  pemegang  sertifikat,  atau  secara  langsung  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  dengan  tujuan  menguasai  atau  menerbitkan  sertifikat  hak  atas  tanah (Salim, 2019).
Praktik  pembuatan sertifikat  yang  tampak  asli  namun  palsu  adalah contoh nyata  faktor  penyebab  perselisihan  dan  permasalahan  tanah  di  Indonesia  terjadi (Chomzah,  2002).  Sertifikat  asli  maupun  palsu  dibuat  secara  sah  dan  formal  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota;  Namun,  data-data  yang  digunakan  untuk membuat  dan  menerbitkan  sertifikat  seperti  tanda  pengenal  diri  berupa  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  surat  bukti  kepemilikan  tanah tidak dibuat dengan benar, atau dengan kata lain. ngomong-ngomong, sertifikatnya palsu. Pihak-pihak yang mengambil tanah yang bukan miliknya yang disebut sebagai “mafia tanah” sering kali disalahkan atas banyaknya permasalahan pertanahan yang masih  dihadapi  Indonesia.  Peraturan,  Petunjuk  Teknis  Direktur  Jenderal Penanganan  Masalah  Agraria  Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor 01/Juknis/DJVII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, telah dibuat  pada  10  April  2018.  Sesuai aturan  tersebut,  mafia  tanah  sebagai subjeknya dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok tertentu, atau badan hukum. Apabila seseorang,  organisasi,  atau  badan  hukum  dengan  sengaja  melakukan  suatu  tindak pidana,  baik  pelanggaran  kecil  maupun  pelanggaran  berat,  seringkali  dapat menimbulkan terganggunya proses pengurusan perkara pertanahan.
Sengketa  mafia  tanah  dalam  hukum  perdata  mungkin  terjadi  ketika sekelompok individu atau organisasi menggunakan praktik-praktik ilegal atau tidak etis untuk menguasai atau memanipulasi kepemilikan tanah.
1. Penggelapan  Tanah :  Ketika  seseorang  secara  ilegal  mengklaim kepemilikan  terhadap  tanah  yang  sebenarnya  adalah  milik  orang  lain dengan menggunakan dokumen palsu atau tindakan lainnya yang tidak sah.
2. Penipuan  dalam  Transaksi  Tanah :  Misalnya,  seseorang  menjual  tanah yang  sebenarnya  bukan  miliknya  atau  dengan  menggunakan  informasi palsu untuk memanipulasi harga atau kondisi jual beli.
3. Intimidasi atau Kekerasan : Mafia tanah mungkin menggunakan ancaman atau kekerasan fisik terhadap pemilik tanah yang sah atau pihak-pihak lain yang mencoba melawan klaim ilegal mereka.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2000 - 2012 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6833
4. Korupsi  dalam  Proses  Hukum :  Ini  mungkin  terjadi  ketika  mafia  tanah mema  nfaatkan  kerentanan  dalam  sistem  hukum  untuk  mempengaruhi keputusan  pengadilan  atau  memanipulasi  proses  peradilan  demi kepentingan mereka.
5. Penggunaan  Identitas  Palsu :  Mafia  tanah  dapat  menggunakan  identitas palsu atau entitas bisnis fiktif untuk membeli atau menguasai tanah secara tidak sah.
Sengketa  seperti  ini  sering  kali  memerlukan  penanganan  oleh  otoritas hukum untuk mengungkap dan menghentikan praktik-praktik ilegal tersebut serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada pemilik yang sah.
Contoh kasus :
1. Kasus Penggelapan Tanah :
Seorang pengusaha bernama A memiliki sebuah properti tanah yang telah  dibiarkan  kosong  selama  beberapa  tahun  karena  alasan  tertentu. Selama waktu itu, seorang individu  yang tidak berafiliasi dengan A, namun mengetahui  bahwa  properti  tersebut  tidak  terawasi,  memanfaatkan  situasi tersebut dengan mengelabui petugas pemilik tanah dan mendaftarkan tanah tersebut atas nama mereka sendiri dengan menggunakan dokumen palsu.
2. Kasus Penggelapan Tanah :
Seorang individu, A, ingin menjual properti tanahnya yang berharga tinggi.  Dia  memasang  iklan  di  situs  web  properti,  dan  seorang  pembeli potensial, B, tertarik dengan properti tersebut. Mereka setuju untuk bertemu dan menyelesaikan transaksi.
Namun, B sebenarnya tidak memiliki niat untuk membeli properti tersebut secara sah. Dia berniat untuk menipu A agar menyerahkan properti tersebut dengan harga yang rendah atau bahkan tanpa membayar sama sekali.
Penipuan dalam Transaksi:
Pemalsuan  Identitas  atau  Dokumen:  B  mungkin  menggunakan  identitas palsu  atau  dokumen  palsu  untuk  membuat  A  percaya  bahwa  dia  adalah  pembeli yang serius dan memiliki dana yang cukup untuk membeli properti.
Manipulasi  Informasi:  B  dapat  memberikan  informasi  palsu  kepada  A tentang  keuangan  atau  niatnya  untuk  membeli  properti.  Misalnya,  B  mungkin mengklaim  bahwa  dia  memiliki  akses  ke  sumber  dana  yang  cukup  besar  atau memiliki rencana pengembangan yang menguntungkan untuk properti tersebut.
Pengalihan  Dana  Palsu:  B  mungkin  menawarkan  pembayaran  dengan  cek palsu  atau  transfer  bank  palsu  yang  sebenarnya  tidak  memiliki  dana  yang  cukup untuk menutup transaksi. Atau, B mungkin menjanjikan pembayaran di masa depan yang tidak pernah terealisasi.
Ancaman  atau  Kekerasan:  Dalam  kasus  yang  ekstrem,  B  mungkin menggunakan  ancaman  atau  kekerasan  untuk  memaksa  A  untuk  menyerahkan properti tersebut dengan harga yang rendah atau tanpa kompensasi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2000 - 2012 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6833
Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Perdata:
Salah  satu  bentuk  non-litigasi  yaitu  mediasi.  Mediasi  merupakan  proses penyelesaian konflik antar pihak melalui perundingan dan pembuatan kesepakatan dengan bantuan mediator; Arbiter: seseorang atau beberapa orang yang dipilih oleh para  pihak  yang  bersengketa,  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Negeri,  atau  ditunjuk  oleh organisasi  arbitrase,  guna  memberikan  keputusan  atas  kasus-kasus  tertentu  yang diajukan  ke  hadapan  arbiter  untuk  diselesaikan;  Konsiliasi  adalah  proses  upaya untuk  mendamaikan  posisi  pihak-pihak  yang  berseberangan  untuk  mencapai penyelesaian konflik yang disepakati bersama dengan bantuan seorang konsiliator; Ajudikasi adalah proses dimana perbedaan pendapat diselesaikan oleh  juri di luar pengadilan umum dan arbitrase.
Tuntutan hukum perdata; mediasi pengadilan (berhasil atau tidak berhasil); apabila  tidak  berhasil,  proses  hukum  selanjutnya;  membaca  dengan  teliti  gugatan tersebut; pengecualian, perselisihan, mosi untuk keputusan sementara, dan tuntutan hukum  yang  perlu  diadakan  kembali;  ReplikDuplik;  Bukti,  bukti,  dan  saksi; Dakwaan;  Diskusi  tertutup;  Pilihan;  Acara  Common  Law  (kasasi  dan  banding); Upaya Hukum yang Tidak Biasa (Derden Verzet, Judicial Review).

## 1. Penyelesaian Hukum Perdata Penggelapan Tanah :
Pembuktian  Kepemilikan  Asli:  Pengusaha  A  mengajukan  gugatan  hukum perdata  untuk  membuktikan  bahwa  ia  adalah  pemilik  sah  tanah  tersebut.  Ini melibatkan  pengumpulan  bukti-bukti  kepemilikan  asli,  seperti  sertifikat  tanah, dokumen  pembayaran  pajak,  dan  bukti-bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa  A adalah pemilik sah.
Penolakan  Klaim  Palsu:  Pengusaha  A  juga  akan  mengajukan  tuntutan terhadap individu  yang  mencoba  menggelapkan  tanahnya  dengan  dokumen  palsu. Ini melibatkan membuktikan bahwa klaim individu tersebut atas kepemilikan tanah adalah tidak sah dan didasarkan pada tindakan yang curang.
Restitusi  dan  Ganti  Rugi:  Jika  pengadilan  memutuskan  bahwa  individu tersebut secara tidak sah mengklaim kepemilikan tanah, mereka mungkin diarahkan untuk mengembalikan tanah kepada pemilik asli, yaitu A. Selain itu, A mungkin juga berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penggelapan tersebut, seperti kerugian finansial atau non-finansial.
Perintah  Pengadilan:  Pengadilan  dapat  mengeluarkan  perintah  yang mewajibkan  individu  yang  melakukan  penggelapan  untuk  mengembalikan  tanah kepada  A,  serta  membatalkan  semua  dokumen  palsu  yang  digunakan  untuk  klaim kepemilikan yang tidak sah.
Penyelesaian  hukum  perdata  semacam  ini  dapat  memerlukan  waktu  yang cukup  lama  dan  melibatkan  proses  pengadilan  yang  teliti  untuk  memastikan keadilan bagi pemilik tanah yang sah.
Di beberapa yurisdiksi, konsep penggelapan tanah dapat diatur oleh hukum perdata  dengan  undang-undang  yang  mengatur  kepemilikan  tanah,  transaksi properti, dan perlindungan terhadap tindakan ilegal yang melibatkan tanah. Namun,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
penting  untuk  dicatat  bahwa  hukum  perdata  yang  dimiliki  oleh  berbagai  negara dapat  beragam  satu  dengan  yang  lain  dimana  setiap  yurisdiksi  mungkin  memiliki undang-undang yang berbeda terkait dengan penggelapan tanah.
Sebagai  contoh,  di  Indonesia,  undang-undang  yang  berkaitan  dengan penggelapan  tanah  dalam  konteks  hukum  perdata  mungkin  termasuk  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) dan undang-undang terkait lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.
UUPA  mengatur  berbagai  aspek  kepemilikan  tanah,  termasuk  proses pendaftaran tanah, pembuktian kepemilikan, serta perlindungan terhadap tindakan- tindakan ilegal  seperti  penggelapan  tanah.  Pasal-pasal  dalam UUPA  dan  peraturan lainnya  dapat  memberikan  kerangka  kerja  hukum  untuk  menangani  kasus-kasus penggelapan tanah dalam konteks hukum perdata.
Namun,  dalam  beberapa  kasus,  tindakan  penggelapan  tanah  juga  dapat diatur oleh hukum pidana, terutama jika melibatkan unsur-unsur kejahatan seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus penggelapan tanah, penting untuk mempertimbangkan baik aspek hukum perdata maupun pidana yang relevan.
Untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  spesifik  tentang  undang-undang penggelapan  tanah  dalam  hukum  perdata  di  suatu  negara  tertentu,  disarankan supaya harus melibatkan para ahli di bidang hukum yang berpengalaman di bidan property  dan  pertanahan  untuk  berkonsultasi  terkait  undang-undang  juga peraturan relevan
2. Penyelesaian Hukum Perdata Kasus Penggelpan Tanah:
Jika A menyadari bahwa dia telah menjadi korban penipuan dalam transaksi tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk:
a. Melaporkan ke polisi dan membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut B atas penipuan.
b. Berusaha  membatalkan  transaksi  dan  memulihkan  properti  atau kompensasi yang adil.
c. Menghubungi ahli hukum untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum dalam menangani kasus ini.
Penipuan  dalam  transaksi  tanah  adalah  tindakan  ilegal  dan  serius  yang dapat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berat  bagi  pelakunya.  Dengan  demikian, prinsip  berhati-hati  wajib  ditingkat  yang  mana  juga  melakukan due  diligence yang tepat  dalam  setiap  transaksi  properti  untuk  menghindari  jatuh  menjadi  korban penipuan semacam itu.
Di  Indonesia,  hukum  perdata  yang  memiliki  konektivitas  terhadap penggelapan  tanah  sebagaimana  ditetapkan  oleh  beberapa  undang-undang  dan peraturan, di antaranya adalah:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA):  UUPA  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  prinsip- prinsip  dasar  hukum  agraria  di  Indonesia.  UUPA  menyelenggarakan  pendaftaran tanah, penataan agraria, serta mengatur mengenai hak-hak atas tanah. Pasal-pasal

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dalam UUPA dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menangani sengketa kepemilikan tanah, termasuk kasus-kasus penggelapan tanah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah: Undang-Undang ini mengatur tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, termasuk  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan  ilegal  seperti  penggelapan tanah yang dapat mempengaruhi hak tanggungan tersebut.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah melalui  Badan  Peradilan:  Undang-Undang  ini  mengatur  mengenai  penyelesaian permasalahan  tanah  dengan  menmpuh  badan  peradilan,  termasuk  prosedur  juga mekanisme dalam menyelesaikan persoalan tanah pada tingkatan dalam ataupun di luar pengadilan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah: Peraturan ini mengatur mengenai prosedur pendaftaran tanah di  Indonesia.  Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dari tindakan penggelapan atau penipuan.
Selain itu, terdapat juga regulasi-regulasi daerah dan peraturan turunannya yang dapat mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dan perlindungan tanah di tingkat lokal.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  undang-undang  dan  peraturan  bersifat dinaminis yang dapat berubah seiring waktu dan juga interpretasi serta aplikasinya juga dapat bervariasi tergantung pada kasus dan keadaan spesifiknya. Oleh karena itu, dalam menangani kasus penggelapan tanah, penting untuk berkonsultasi dengan ahli  hukum  yang  berpengalaman  dalam  bidang  hukum  agraria  dan  perdata  untuk mendapatkan nasihat yang tepat selaras terhadap kebutuhan juga situasi dihadapi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Di dalam hukum perdata, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang  "mafia  tanah".  Istilah  tersebut  cenderung  merujuk  pada  praktik-praktik ilegal  atau  korupsi  yang  terjadi  dalam  pengadaan  tanah,  seperti  pemalsuan dokumen,  pemerasan,  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  mendapatkan keuntungan dari transaksi tanah. Namun demikian, dalam hukum perdata, terdapat beberapa  prinsip  yang  mungkin  dapat  diterapkan  dalam  kasus-kasus  yang  terkait dengan "mafia tanah", seperti:
a. Prinsip  Keabsahan  Transaksi:  Transaksi  tanah  harus  didasarkan  pada keabsahan  hukum,  termasuk  pengesahan  yang  sah  dan  pemenuhan persyaratan yang berlaku. Jika transaksi tersebut melibatkan praktik-praktik ilegal  atau  manipulatif, maka  transaksi  tersebut bisa  dinyatakan  batal  atau tidak sah.
b. Prinsip  Perlindungan  Hukum:  Hukum  perdata  bertujuan  untuk  melindungi hak-hak  individu  dalam  transaksi  hukum,  termasuk  transaksi  tanah.  Jika seseorang  menjadi  korban  dari  praktik-praktik  ilegal  seperti  mafia  tanah,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2000 - 2012 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6833
maka  hukum  perdata  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak mereka.
c. Prinsip  Tanggung  Jawab  Hukum:  Jika  terbukti  bahwa  seseorang  terlibat dalam  praktik  mafia  tanah,  mereka  dapat  dituntut  secara  perdata  untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian dialami oleh suatu pihak. Meskipun  hukum  perdata  memiliki  prinsip-prinsip  yang  dapat  diterapkan
dalam  kasus-kasus  terkait  dengan  mafia  tanah,  namun  perlu  dicatat  bahwa penanganan  kasus  semacam  ini  seringkali  melibatkan  juga  aspek  pidana  dan administratif, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara dan peraturan- peraturan yang terkait.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertifikat  Ganda  Atas Sebidang Tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12,(No.1), p.1-17. Chomzah, H. A. A. (2002). Hukum pertanahan: Seri hukum pertanahan I: pemberian hak  atas  tanah  negara,  dan  Seri  hukum  pertanahan  II:  sertipikat  dan permasalahannya (Cet. 1). Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Ginting,  D.  (2011).  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia,  Seminar Tentang  Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional. Bandung: Ghalia Indonesia.
Harsono,  B.  (1997).  Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1, (Cetakan Kesebelas). Jakarta: Djambatan.
Hutagalung, A. S. (2005). Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah (Cet. 1). Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
Nisa, Nur Choerun., Nadiroh, & Siswono, Eko. (2018). Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi  (HOTS) Tentang  Lingkungan  Berdasarkan  Latar  Belakang  Akademik Siswa.  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Lingkungan  Dan  Pembangunan, Vol.19,(No.02), p.1–14.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Petunjuk Teknis Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor  01/Juknis/DJVII/2018  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Mafia Tanah.
Pratama, A. M. (2021, June 6). Mudah, Ini Cara Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah Halaman. KOMPAS.com.
Putri,  Chintya  Agnisya.,  Sanjaya,  Farris  Nur.,  &  Gunarto.  (2018).  Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap  Pencegahan Sengketa Tanah  Dalam  Proses Peralihan  Hak Atas Tanah. Jurnal Akta, Vol.5,(No.1), p.267–274.
Rumokoy,  N.  K.  (2012).  Ali  Achmad,  Pintar  Berbahasa,  2003,  sebagaimana  dikutip dari Nike K Rumokoy “Peran PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XX, (No.2), p.126–139.
Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal Usm Law Review, Vol.2,(No.2), p.174–187.
Sarjita. (2005). Teknik Dan Strategi Penyelsaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
Setiawan, U. (2021, March 24). Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria. Sekretariat Kabinet  Republik  Indonesia.  Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003).  Penelitian hukum normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
Suhadi, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.15,(No.1), p.11–26.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Surat  Keputusan  Nomor  1B/T/2021  Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria.
Sutedi, A. (2011). Sertifikat hak atas tanah (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika. TAP  MPR  No  IX/MPR/2001  Tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber Daya Alam.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.