Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 52-80
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4178
email koresproden: fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
M. Fuad Hadziq , Erika Amelia ( Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Terbuka, Jalan Raya Pamulang Tangerang Selatan, Banten, 15437 )
Abstrak:
Berdasarkan  fakta  di  lapangan,  saat  ini  banyak  BMT  kurang berkembang  dan  mengalami  kepailitan.  Hal  itu  disebabkan faktor  internal  seperti  manajemen  usaha,  manajemen  sumber daya  manusia,  laporan  keuangan  serta  pengawasan.  Riset  ini bertujuan  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi BMT  dilihat  dari  faktor  internalnya  ditinjau  dari  syariah compliance.  Adapun  metode  riset  menggunakan  deskriptif analisis  dengan  kritis  mengelaborasi  data  lapangan  secara langsung  melalui  deep  interview  &  observasi  ke  manajer keuangan,  karyawan  serta  direktur.  Adapun  samplingnya menggunakan  metode judgement di  BMT  Pulau  Jawa  yang merupakan  pulau  berpenduduk  terbanyak  di  Indonesia. Efisiensi  dilakukan  dengan  menganalisis  variabel  input  dan output  yaitu    aset  likuid,  total  pembiayaan,  pendapatan  bagi hasil,  biaya  operasional,  beban  tenaga  kerja  pembiayaan  dan aset  tetap.  Hasil  riset  menyatakan  BMT  belum  efisien  secara keseluruhan.  Permasalahan  BMT  terletak  pada  tata  kelola manajemen,  sumber  daya  manusia,  laporan  keuangan  serta pengawasan. Inefisiensi terutama disebabkan biaya operasional dan  biaya  tenaga  kerja.  Beberapa  BMT  belum  melakukan manajerial  sumber  daya  manusia  secara  profesional.  BMT belum  melakukan  efisiensi  terstruktur  dan  terjadwal.  Efisiensi hanya  dilakukan  dengan  pengurangan  biaya  operasional  dan perjalanan  dinas.  Belum  ada  standar  baku  dalam  standar efisiensi,  serta  tidak  adanya  aturan  pemerintah  atau  regulator dalam efisiensi terutama di laporan keuangan. Strategi efisiensi dilakukan  terutama  dalam  pengurangan  dan  meminimalkan biaya perjalanan, tidak untuk biaya tenaga kerja. Dalam syariah compliance,  BMT  sebagai  entitas  koperasi  syariah  harus mengikuti  peraturan  KUKM  dalam  PSAK,  SAK  Syariah    dan SAK ETAP. Mengingat BMT adalah berbasis syariah maka BMT wajib  menggunakan  SAK  syariah  karena  SAK  ETAP  tidak

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
mengatur  transaksi  syariah  serta  PSAK  yang  27  yang  telah dicabut.  (Based  on  the  facts,  currently  many  BMTs  are  not growth and bankruptcy. This is due to internal factors such as business  management, human resource management, financial reports and supervision. This article aims to analyze the factors that  affect  the  efficiency  of  BMT  seen  from  internal  factors  in terms  of  sharia  compliance.  The  research  method  uses descriptive  analysis  by  critically  elaborating  field  data  directly through deep interviews & observations to financial managers, employees  and  directors.  The  sampling  used  the  judgment method  in  BMT  of  Java  Island,  which  is  the  most  populous island  in  Indonesia.  Efficiency  is  done  by  analyzing  the  input and  output  variables  :  liquid  assets,  total  financing,  revenue sharing, operating costs, financing labor costs and fixed assets. The results of the research state that BMT has not been efficient as  a  whole.  The  problem  of  BMT  in  management  governance, human  resources,  financial  reports  and  supervision. Inefficiency is basicly due  to operational costs and labor costs. Some  BMTs  have  not  done  professional  human  resource management.  BMT  has  not  carried  out  structured  and scheduled  efficiency.  Efficiency  is  only  done  by  reducing operational  costs  and  official  travel.  There  are  no  standard standards  for  efficiency  standards,  and  there  are  no government  regulations  or  regulators  on  efficiency,  especially in financial reports. The efficiency strategy is carried out mainly in reducing and minimizing travel costs, not for labor costs. In sharia  compliance,  BMT  as  a  sharia  cooperative  entity  must follow  KUKM  regulations  in  PSAK,  Sharia  SAK  and  SAK ETAP. Considering that BMT is sharia-based, BMT is required to use sharia SAK because SAK ETAP does not regulate sharia transactions and PSAK which has been revoked.)
Kata Kunci: Efisiensi, BMT, Internal, Syariah Compliance, SAK Syariah.

## Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  syariah,  utamanya  dengan  bank syariahnya  telah  menjadi  salah  satu  pilar  dalam  ekonomi  di Indonesia.  Bermula  dengan  berdirinya  bank  muamalat  yang dipelopori  oleh  Ikatan  cendekiawan  muslim  Indonesia  yang  telah

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
54
berusia 28 tahun. Akan tetapi sampai saat ini, usia yang sudah cukup tersebut  tidak  berimplikasi  sama  dengan market  share ekonomi syariah. Per Oktober 2019, kisarannya masih sekitar 6.01% yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 513 triliun rupiah 1 . Ikon  terbesar  dari  ekonomi  syariah  adalah  bank  syariah.  Sektor tersebut  merupakan  faktor  terbesar  dalam  perekonomian  sebuah negara, begitu pun juga ekonomi syariah. Dari sisi market share bank syariah juga masih minim dengan pasar bank konvensional. Dengan market  share tersebut,  jumlah  ini  berbanding  terbalik  dan  jauh  dari jumlah masyarakat muslim Indonesia yang mencapai 85%. Sehingga hal  ini  akan  terus  menjadi  ambigu  dalam  proses  perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Begitu pula lembaga BMT (Baitul Maal wat  tamwiil)  yang core bisnisnya  adalah  syariah  pula.  Sehingga keterikatan  BMT  dengan  bank  syariah  juga  kuat,  karena  banyaknya persamaan seperti  persamaan produk dan manajemen menggunakan prinsip syariah.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  UMKM  (Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah)  yang  banyak.  Pembangunan  sektor  ekonomi sangat  tergantung  dari  peran  UMKM  pula.  Peran  tersebut  terbukti dengan  tahannya  sektor  UMKM  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi selama ini. Terbukti dengan tahan bantingnya BMT pada tahun krisis yaitu  pada  1998-2009 2 .  Salah  satu  lembaga  yang  menyokong  dalam perkembangan  usaha  kecil  menengah  adalah  lembaga  keuangan syariah. Alasan ini terbukti dengan BMT mempunyai tiga seperempat jaringan  usaha  mikro  dan  kecil  di  seluruh  Indonesia 3 .  Diketahui bahwa  usaha  kecil  menengah  mencapai  51,2  juta  unit  atau  sekitar 99,91%  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Fakta  itu  menjadi  bukti  bahwa UMKM merupakan ruh dari perekonomian Indonesia. BMT menjadi salah  satu stake  holder UMKM  telah  memberikan  andil  besar  dalam
1 OJK,  “Statistik  Perbankan  Syariah,” Departemen  Perizinan  Dan
Informasi  Perbankan ,  2019,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data- dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx.  diakses  pada  14 April 2020.
2 Ali Sakti, “Mapping of Condition and Potential of BMT: Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises,” Jurnal Al- Muzara’ah I, no. 1 (2013): 1 – 18.
3 Amin  Aziz, Pedoman  Pendirian  BMT (Jakarta:  Pinbuk  Press,  2004), hlm. 2.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
kemajuan  UMKM  dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya 4 . Sehingga peran BMT terbukti nyata dalam peningkatan kesejahteraan warga Indonesia, terutama masyarakat usaha kecil menengah.

## Gambar 1 Lembaga Keuangan dan Sasaran Masyarakat Usaha
Sumber  :  Ali  Sakti,  Mapping  of  Condition  and  Potential  of  BMT: Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises’, Jurnal Al - Muzara’ah 5
Pada  tahun  2012  jumlah  BMT  mencapai  3900  di  seluruh Indonesia  menurut  Ketua  Umum  Dewan  Pimpinan  Pusat Perhimpunan BMT Indonesia. Selanjutnya jumlah BMT tersebut terus mengalami  kenaikan  sampai  dengan  5500  BMT  pada  tahun  2013 6 . Jumlah  tersebut  merupakan  kalkulasi  perkiraan  dari  data  asosiasi BMT  Indonesia.  Data  itu  merupakan  data  terkumpul  yang  dapat didata dari  BMT yang menjadi anggota asosiasinya, sedangkan data
4 Sakti,  “Mapping  of  Condition  and  Potential  of  BMT:  Partnership  to Expand  the  Market  and  Linkage  of  Islamic  Banking  Services  to  the  Micro Enterprises. hlm. 1 –18.” 5 Sakti  “Mapping  of  Condition  and  Potential  of  BMT:  Partnership  to Expand  the  Market  and  Linkage  of  Islamic  Banking  Services  to  the  Micro Enterprises. hlm. 1 –18”.
6 M.  Z.  Mughal,  “Empowering  SMEs  for  Financial  Inclusion  and Growth,” in Internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth (Jakarta, 2014).

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
yang  di  luar  asosiasi  juga  masih  banyak.  Sehingga  jumlah  pasti keseluruhan  BMT  tidak  dapat  diketahui,  begitu  pun  juga  data  dari kementerian  koperasi  dan  UKM.  Sehingga  bisa  diasumsikan  bahwa jumlah  BMT  lebih  banyak  dari  yang  sebenarnya  tercatat.  Gambaran tersebut ditambah dengan segmen pasar yang sangat luas. Sehingga utility dan  pengaruhnya  terhadap  kelangsungan  dunia  usaha  juga sangat besar.
Banyak  sekali  permasalahan  utama  BMT  di  Indonesia.  Salah satu  permasalahan  utamanya  adalah  manajemen  tata  kelola.  Hal tersebut  dapat  mempengaruhi  performa  dan  keberlanjutan  BMT. Buruknya  tata  kelola  menyebabkan  buruk  pula  performa  BMT. Sebagai  lembaga  kepercayaan,  persepsi  masyarakat  mempunyai stigma  negatif  terhadapnya 7 .  Pada  saat  ini  pula,  persepsi  itu  telah terjadi  di  UMKM.  Tata  kelola  UMKM  tergolong  masih  belum profesional,  sehingga  berdampak  pada  minimnya  pembiayaan  yang didapat UMKM 8 .
Sebagai  lembaga  keuangan  profesional,  banyak  faktor  dalam naik  turunnya  usaha  di  BMT.  Riset  Dieter  melihat  industri  BMT menghadapi  problem  yang  sangat  besar  terutama  dalam  aspek pengaturan  dan  pengawasan  yang  lemah.  Selain  itu,  persepsi berkinerja buruk ke mayoritas BMT dianggap menjadi penyebab pada kecenderungan  negatif  serta  mengarahkan  pada  kebangkrutan 9 . Beberapa  aspek  mulai  dari  produk,  dana  pihak  ketiga,  pembiayaan, manajemen sumber daya manusia, laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.  Salah  satu  faktor  terpenting  dari  beberapa  aspek  yang menjadi permasalahan BMT adalah faktor pembiayaan dan tata kelola BMT. Seperti riset sebelumnya dari Ismail dan Widiyanto dalam Afif bahwa tata kelola BMT menjadi penyebab dalam turunnya performa BMT 10 .
7 Vini Sapta Noor, Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Dan Bank Konvensional  Dengan  Menggunakan  Metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA) , 2013, hlm. 43.
8 Wildan  Syafik  Afif  and  Darwanto,  “Tata  Kelola  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT) Studi Pada BMT Mekar Da ’ Wah” 1, no. July (2017): 121– 38. 9 Hans  Dieter  and  Dwi  Agung,  “Islamic  Microfinance  in  Indonesia,” 2006, hlm. 37.
10 Afif  and  Darwanto,  “Tata  Kelola  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT) Studi Pada BMT Mekar Da ’ Wah, hlm, 121–38”
Kenyataan  di  praktik  lapangan    menunjukkan      banyak    BMT yang    mati    dan    bubar    disebabkan    berbagai    hal,    antara    lain karena    manajemen    yang    kurang    profesional  dan  jauh  dari  sifat amanah 11 .  Tata  kelola  sangat  erat  kaitannya  dengan  sumber  daya manusia  (SDM).  Banyak  BMT  memperkerjakan  SDM  yang  tidak sesuai  dengan  bidangnya.  Sehingga  menyebabkan  profesional  BMT tidak  sesuai  dengan  kemampuan  kepakarannya.  Akibatnya,  banyak BMT  yang  bangkrut  dari  buruknya  SDM  karena  ketidaktahuan tentang pekerjaan yang mereka kerjakan.
Sebagai  lembaga  kepercayaan,  BMT  diharuskan  mempunyai efisiensi  setinggi  mungkin.  Selain  itu  pula,  ia  juga  harus  memiliki kinerja  yang  baik 12 .  Maka  dari  itu,  faktor  yang  mendukung  dan menghambat efisiensi sangat penting diamati dan dianalisis. Adanya efisiensi  dalam  operasional  akan  meningkatkan output yang dihasilkan.  Operasional  yang  efisien  akan  memaksimalkan output yang  nantinya  dihasilkan.  Salah  satu  indikator  efisiensi  lembaga keuangan adalah beberapa rasio NIM, CAR, ROA, BOPO dan ROE.
Salah  satunya  adalah  rasio  keuangan  BOPO,  ia  digunakan untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  dari  sisi  usaha  manajemen  BMT. Lembaga dalam contoh ini adalah bank.  Non efisien ditunjukkan dari BOPO  tinggi.  Lembaga  yang  BOPO  tinggi  jika  terus  menyalurkan kredit,  maka  lembaga  akan  mendapati  negatif interest  rates  spread . Pada kondisi ini, lembaga akan mengurangi pembiayaan. Tujuannya meminimalkan  rugi,  lalu  mengalihkan  investasi  ke  surat  berharga atau fee  based  income sehingga  sementara  waktu  meniadakan  fungsi lembaga  intermediasi 13 .  Dalam  kondisi  ini  sebenarnya  tidak berbeda jauh  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  di  BMT  karena  ia  merupakan lembaga yang hampir sama, yaitu sama-sama lembaga intermediasi.
11 B.S. Santoso, “Analisis Tingkat Kesehatan BMT Ditinjau Dari Aspek Manajemen,” Jurnal Akuntansi-Bisnis & Manajemen 14, no. 4 (2003): 144 – 58.
12 Adrian  Sutawijaya  and  Etty  puji  Lestari,  “Efisiensi  Te knik Perbankan Indonesia Pascakrisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA,” Jurnal Ekonomi Pembangunan 10, no. 1 (2009): 49 – 67.
13 Muliaman  D  Hadad  et  al., Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi Perbankan Indonesia (Universitas Indonesia, 2003), Universitas Indonesia, hlm, 1-26.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
58
UMKM  sangat  dekat  dan  erat  dengan  BMT.  Hampir  sebagian besar  nasabahnya  adalah  berasal  dari  UMKM.  Salah  satu  alasannya adalah positioning  market BMT  di  usaha  level  kelas  menengah  ke bawah.  Beberapa  kondisi  di  lapangan,  pembiayaan  dari  BMT mempunyai  imbal  hasil  yang  besar.  Bahkan  di  beberapa  wilayah mencapai 2% per bulan. Akan tetapi dari kucuran pembiayaan yang dilakukan  tidak  sebesar  yang  diharapkan  keuntungan  ke  BMT. Sehingga  tantangan  utama  BMT  saat  ini  dalam  efisiensi  adalah peningkatan  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  BMT 14 .  Perlu dilakukan  pembenahan  dan  penguatan  dalam  tata  kelola  BMT sehingga  efisiensi  BMT  akan  terus  naik  berbanding  sama  dengan bank pada umumnya.
Dalam  pembenahan  dan  penguatan  BMT  dibutuhkan  suatu sistim pengelolaan yang andal berupa sistem tata kelola perusahaan yang  baik,  biasa  disebut  Good  Corporate  Governance  (GCG).  GCG ialah salah satu mekanisme tata kelola organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis dengan prinsip terbuka, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan adil. Prinsip – prinsip dalam melaksanakan GCG yang baik  itu  meliputi  keadilan,  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung jawab  dan  etika  serta  budaya  kerja 15 .  Topik  utamanya  adalah akuntabilitas  serta  tanggung  jawab,  salah  satunya  terhadap  laporan keuangan 16 .
GCG bisa dikatakan salah satu prinsip dari syariah compliance atau  kepatuhan  syariah.  Fungsi  pengawasan  merupakan  salah  satu bentuk  dari  prinsip  kepatuhan  syariah.  Tidak  hanya  melalui  dewan pengawas syariah saja, tetapi prinsip GCG terutama akuntabilitas dan tanggung  jawab  harus  selalu  dipegang  oleh  BMT.  Bisa  dikatakan bahwa  pertumbuhan  BMT  yang  kurang  maksimal,  perlu  dicermati dan  diteliti  dari  sisi  aspek  GCG  yang  kurang  maksimal.  Terutama dalam  akuntabilitas  laporan  keuangan  BMT  yang  perlu  diperbaiki
14 Sakti, “Mapping of Condition and Potential of BMT: Partnership to Expand  the  Market  and  Linkage  of  Islamic  Banking  Services  to  the  Micro Enterprises, hlm. 1 –18.” 15 Sjafri  Mangkuprawira,  “Rumitnya  Tata  Kelola  Perusahaan,” accessed June 25, 2021, http://ronowajah.wordpress.com.
16 Kasmir, Manajemen  Perbankan (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hlm, 133.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
dari sisi penerapan peraturan dan sistematika laporan keuangannya. Penerapan GCG dalam manajemen BMT diharapkan dapat membawa dampak positif terutama dalam aspek kepatuhan syariah.
Salah satu prinsip dari GCG adalah akuntabilitas dan tanggung jawab.  BMT  sebagai  lembaga  finansial  selalu  menggunakan  laporan keuangan  sebagai  basis  dan  modal  dalam  laporan  setiap  waktunya. Laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  keuangan  yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memenuhi aturan yang ada dan DPS menjamin kredibilitas laporan keuangan 17 . Laporan keuangan memiliki peran sebagai sumber informasi kepada para  pihak  yang  membutuhkan  informasi  dari  laporan  keuangan tersebut.  Laporan  keuangan  digunakan  oleh  BMT  sebagai  alat peningkat kredibilitas. Karena, menyajikan laporan keuangan kepada publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah dari sebuah bank maupun BMT.
Pada  faktanya,  banyak  BMT  yang  kurang  bisa  berkembang, bangkrut  bahkan  banyak  yang  mati  dalam  kelangsungan  usahanya. Sehingga  bisa  diasumsikan  berarti  penyaluran  pembiayaan  BMT tidak  efisien.  Ada  hal  salah,  baik  dalam  tata  kelola  keuangannya, manajemen  organisasi  sumber  daya  manusianya  atau  pelaporan keuangannya.  Lebih  lanjut  perlu  diteliti  faktor  internal  dalam perusahaan tersebut yang berkaitan dengan faktor-faktor yang terjadi di  dalam  perusahaan  dilihat  dari  sisi  syariah  compliance.  Faktor tersebut  meliputi  organisasi  manajerial,  sumber  daya  manusia  dan laporan  keuangan  BMT.  Seluruh  hal  tersebut  dilihat  dari  sisi kepatuhan  syariahnya.  Sehingga  luaran  riset  akan  didapatkan gambaran  utama  yang  jelas  dan  detail  dalam  hal  tersebut  dan  akan didapatkan saran serta solusi tepat dalam perbaikan institusi BMT.

## Metode Penelitian
Dalam  riset  ini  merupakan  jenis  riset  kualitatif  yang mengelaborasi  hasil  wawancara  secara  mendalam  kemudian dianalisis  secara  deskriptif  analisis.  Metode  ini  mengungkapkan gambaran  yang  sistematik,  jelas  dan  mendalam  dari  permasalahan faktual  di  lapangan.  Ia  berasal  dari  problem  riset  yang  dianalisis
17 Suhardjono  Bastian  Indra, Akuntansi  Perbankan (Jakarta:  Salemba Empat, 2006), hlm. 60.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
60
dengan  kritis  sehingga  memberikan  gambaran  fakta  utuh  terhadap objek  problem  riset 18 .  Riset  ini  meneliti  dari  hasil  pengamatan fenomena  di  lapangan  langsung  dari  sumber  primernya  yaitu  stake holder  BMT.  Metode  pengumpulan  datanya  menggunakan  literatur pustaka dari jurnal sebelumnya, dokumentasi lapangan, deep interview dan  observasi  langsung  ke  objek  riset. Deep  interview dilakukan  ke manajer keuangan, karyawan, direktur dan nasabah BMT.
Adapun  penentuan  sampel  diperoleh  BMT  di  Indonesia  yang datanya  dilaporkan  di  pusat  inkubator  bisnis  (Pinbuk).  Adapun sampling  riset  ini  menggunakan  sampel judgement ,  provinsi  di Indonesia  dengan  penduduk  terbesar  dan  BMT  terbanyak  di Indonesia  yaitu  di  pulau  Jawa.  Pada  riset  ini,  unit  kerja  yang digunakan  adalah  5  BMT  besar  di  Indonesia  yaitu  BMT  An  Najah Pekalongan,  BMT  Bintaro  Jakarta  Selatan,  BMT  AL  Munawaroh Banten,  BMT  Mekar  Dakwah  Banten,  dan  BMT  Sido  giri  Pasuruan. Selain  itu,  BMT  ini  tergolong  baik  dalam  pelaporan  keuangannya, dalam  artian  mengeluarkan  laporan  keuangan  dalam  setiap periodenya. Ia aktif dalam melaporkan laporan keuangannya, baik ke anggota  BMT  maupun  pengawas  eksternal.  Dari  penilaian  tersebut, periset  berasumsi  BMT  tersebut  cukup  sesuai  dengan  syarat  sampel sebuah riset.
Adapun  variabel  yang  dilakukan  dalam  analisis  efisiensi  dari perspektif syariah compliance adalah variabel input dan output . Tabel 1. Variabel riset Jenis Variabel Output 1 Aset likuid Output 2 Total Pinjaman pembiayaan Output 3 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Input 1 Biaya Operasi Pembiayaan Input 2 Beban Tenaga Kerja Pembiayaan Input 3 Aset tetap Sumber : Diolah penulis 18 Badratun  Nisak,  “Analis is  Manajemen  Risiko  Pembiayaan Musyarakah  Pada  Baitul  Qiradh  Bina  Insan  Mandiri  Banda  Aceh,” Share 3, no. 1 (2014): 41 – 55.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
Lalu analisis datanya menggunakan proses riset kualitatif yaitu membuat koding ,  melakukan  tabulasi  data,  interpretasi  data,  dan terakhir melakukan pengambilan kesimpulan data. Di dalamnya lebih melihat  dari  sisi  deskriptif  gambaran  tabel  perbandingan  setiap variabel  dari  rasio  keuangannya.  Data  tersebut  dibuat  secara deskriptif dari perbandingan variabel output dan input . Analisis data menggunakan  induktif  yaitu  dari  umum  ke  khusus,  karena  periset menginginkan  kesimpulan  lebih  komprehensif  dan  menyeluruh dalam penemuan luaran hasil riset.

## Baitul Mal wat Tamwiil
Pembiayaan  merupakan  pemberian  dana  ke  pihak  tertentu dalam  tujuan  investasi  sebuah  perusahaan. Adapun  tujuan  investasi di  antaranya  memaksimalkan  laba,  meminimalkan  risiko, pemberdayaan  ekonomi  dan  penyaluran  dana  yang  lebih 19 . BMT merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat. Dalam definisi lain, BMT berdiri dan berkembang oleh masyarakat sendiri. Terutama pada  awal  berdirinya,  BMT  berasal  dari  sumber  daya  anggota,  baik itu dana atau pun modal awal dari masyarakat 20 .
Pada dasarnya, BMT adalah persilangan dari dua lembaga yaitu baitul  maal dan  lembaga baitut-tamwil .  Usahanya  dalam pengembangan  usaha  produktif  dan  investasi  di  sektor  usaha  kecil menengah dengan mendorong tabungan masyarakat dan pembiayaan ekonomi.  Kegiatan Baitul  Maal adalah  menerima  titipan  dana  zakat, infak  dan  sedekah  yang  kemudian  mengelolanya  sesuai  dengan aturan syariat  dan amanahnya. Dari  sisi lembaga sosial,  zakat, infak dan sedekah diorganisir BMT bagi kesejahteraan masyarakat 21 . Produk  BMT  mengacu  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-
19 Heny  Yuningrum,  “Mengukur  Kinerja  Operasional  BMT  Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)  (Studi  Kasus  BMT  Di  Kota  Semarang),” Jurnal  Economica II,  no.  2 (2012): 111 – 28.
20 Aziz, Pedoman Pendirian BMT, hlm. 2.
21 Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang -Undang No. 1 Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lkm)  Atas  Status  Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 2 (2014): 17 – 36.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Produk  tersebut  hampir  sama dengan bank konvensional,  tetapi ada sub khusus yaitu zakat, infak dan sedekah. Di dalamnya ada produk pengumpulan dana, lending, dan  investasi.  Tetapi  salah  satu  bagian  yang  paling  utama  adalah produk  penyaluran  dana  atau  pembiayaan,  karena  kapasitas  aspek tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  BMT  secara  global 22 . Adapun  akad  utama  yang  digunakan  adalah  akad murabahah, mudharabah,  ijarah dan akad  musyarakah .  Dalam  praktik  di  akuntansi penerapannya  menggunakan  PSAK  102,  105  dan  106.  Untuk  lebih singkatnya dijelaskan dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2. Perhimpunan, penyaluran dan pendapatan usaha BMT
Sumber : Sumber BMT Bismillah
22 Fitriani  Prastiawati  an d  Emile  Satia  Darma,  “Peran  Pembiayaan Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Dan  Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional,” Jurnal Akuntansi Dan Investasi 17, no. 2 (2016): 197 – 208.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance

## Efisiensi
Satu  dari  sekian  banyak  parameter  kerja  dalam  pengukuran kinerja  bank  dan  perusahaan  adalah  dengan  metode  efisiensi. Perhitungan  kerja  yang  sulit  dipecahkan  oleh  solusi  dalam  efisiensi, contohnya  efisiensi  alokasi,  teknologi  dan  efisiensi  total 23 .    Secara spesifik,  efisiensi  adalah  kemampuan  dalam  menyelesaikan  sebuah pekerjaan yang benar. Secara matematis, analisis dari rasio input , bisa juga  diartikan  jumlah  yang  dihasil  dari  sebuah input yang  telah dilakukan.
Efisiensi  teknis  adalah  satu  dari  sekian  banyak  efisiensi ekonomi  dari  banyak  aspek  yang  ada.  Tetapi  efisiensi  teknis  adalah salah  satu  syarat  efisiensi  ekonomi  secara  keseluruhan.  Sehingga perusahaan harus  menghasilkan output maksimal  dari input tertentu (efisiensi teknis) serta menghasilkan output dari perpaduan tepat dari harga tertentu (efisiensi alokatif ) 24 . Selain  itu  terdapat  juga cost  efficiency yang  mengukur  tingkat biaya  lembaga  keuangan  lalu  dibandingkan  dengan  lembaga  lain yang  memiliki  operasi  terbaik  yang  memproduksi  output  sama  dari teknologi  yang  sama  pula.  Selain  itu  pula,  ada  juga profit  efficiency yang  mengukur  efisiensi  perusahaan  dari  kemampuannya menghasilkan laba dari unit yang telah dikeluarkan. 25
Adapun  faktor  dalam  efisiensi  lembaga  keuangan  dapat diperinci  menjadi  4  faktor  menurut  Tobin  yang  dikutip  Priyonggo Suseno,  di  antaranya:  arbitrase  informasi,  efisiensi  ketepatan penilaian  aset,  efisiensi  dari  antisipasi  risiko  dan  terakhir  efisiensi karena  administrasi  dan  mekanisme  pembayaran  (efisiensi fungsional).  Di  dalamnya  termasuk general  insurance,  risk  pooling , administrasi dan mobilisasi dana masyarakat 26 .
23 Hadad  et  al., Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi  Perbankan Indonesia, hlm, 1-26.
24 Ascarya  and  Yumanita,  “Comparing  The  Development  of  Islamic Financial  /  Bond  Markets  in  Malaysia  and  Indo nesia,” Development ,  no.
October (2016): 375 – 407. 25 Priyonggo  Suseno,  “Analisis  Efisiensi  Dan  Skala  Ekonomi  Pada Industri  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.,” Pusat  Pengkajian  Dan Pengembangan Ekonomi Islam 2 (2008): 25 – 55. 26 Ibid, hlm, 25-55.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
64
Model  efisiensi  dalam  sektor  finansial  terdiri  dari  tiga  konsep dasar yaitu standard profit efficiency, cost efficiency dan alternative profit efficiency . Standard  profit  efficiency merupakan  pengukuran  hasil keuntungan  maksimal  lebih  khusus  dari  perbandingan input dan
output .  Sedangkan Cost  efficiency pengukuran  tingkat  biaya dibandingkan  dengan best  practiced  cost yang  menghasilkan  output yang  sama  dengan  kondisi  yang  sama  pula.  Sedangkan alternative profit efficiency mengukur bagaimana bank mendapatkan pendapatan maksimum dengan tingkat output dibanding dengan harga output 27 . Ia  juga  menyatakan  bahwa  pendekatan  intermediasi  merupakan pendekatan  yang  lebih  tepat  untuk  mengevaluasi  kinerja  lembaga keuangan sebagai financial intermediation.
Tujuan efisiensi  yaitu berusaha mencapai  keuntungan optimal. Sekilas,  efisiensi  dalam Islam  tidak  dikenal  secara  detail.  Penekanan biaya  setinggi-tingginya  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan akan  mengakibatkan  perbuatan  zalim  yang  tidak  sesuai  dengan  ruh Islam.  Prinsip  Islam  menganjurkan  usaha  tersebut  harus  tetap menjaga  keseimbangan  (ta’adul)  serta  etika  sya riah.  Keuntungan seharusnya seimbang dengan kerja keras dan beban 28 .
Efisiensi  dalam  dunia  perbankan  merupakan  satu  dari  sekian banyak  parameter    kinerja  yang  banyak  digunakan  dalam menghitung  ukuran-ukuran  kinerja  lembaga  keuangan.  Begitu  juga dengan  pengukuran  efisiensi  di  BMT  karena  sama-sama  termasuk lembaga  keuangan.  Beberapa  metode  tersebut  menunjukkan  tingkat kinerja  yang  baik  akan  tetapi  tidak  masuk  dalam  kriteria  sehat  atau sesuai  dengan  peraturan.  Beberapa  contoh  metode  tersebut  adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement, Legal Lending Limit dan  kredibilitas  para  pengelola  bank.  Di  samping  itu,  ada  beberapa metode  parametrik  yang  acap  kali  digunakan  seperti  metode
27 Allen  N  Berger  and  David  B  Humphrey,  “Efficiency  of  Financial Institutions :  International  Survey  and  Directions  for  Future  Research, ” European Journal of Operational Research 98 (1997): 175 – 212. 28 M Mahbubi Ali, Stei Tazkia, and Bank Indonesia, “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan  Two Stage Data Envelopment Analysis ( Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri )” 5, no. 2 (2010): 110 – 25.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
parametrik,  ada  2  pendekatan  untuk  menghitung  efisiensi,  yaitu stochastic frontier approach (SFA) dan distribution free approach (DFA) 29 .

## Syariah Compliance
Dalam syariah compliance, institusi yang berhubungan erat dan berpengaruh  adalah  dewan  pengawas  syariah.  Dalam  hal pelaksanaannya, dewan pengawas syariah diangkat oleh rapat umum pemegang  saham  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Ia berfungsi  untuk  memberikan  opini  terhadap  tingkat  kepatuhan institusi pada aturan syariah. Keberadaannya juga menjadi salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. DPS merupakan  lembaga  independen  atau  hakim  khusus  dalam  fikih muamalat, namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fikih tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat, DPS suatu lembaga keuangan yang berkewajiban  mengarahkan, meneliti, dan  mengawasi  aktivitas lembaga keuangan agar dapat di yakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.
Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah  agar  tetap  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  ( sharia compliance) .  Lemahnya  peran  Dewan  Pengawas  Syariah,  sering  kali menimbulkan terjadinya penyimpangan syariah yang dilakukan oleh manajemen  bank  syariah 30 .  Bank  syariah  masih  banyak  yang melakukan  praktik  riba  yang  diharamkan.  Padahal,  idealnya  bank syariahlah yang menjadi lokomotif lembaga keuangan anti riba, tapi justru di bank syariah itu pula terdapat praktik riba 31 .

## Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Pertumbuhan  lembaga  ekonomi  syariah  kian  bertambah  pesat dari  waktu  ke  waktu.  Tidak  hanya  perbankan  syariah,  tetapi  juga merambah  ke  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  seperti  pegadaian, leasing,  asuransi  dan  lainnya.  Dalam  penggunaan  peraturannya,
29 Hadad  et  al., Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi  Perbankan Indonesia, hlm, 1-26.
30 Sofyan Safri Harahap, Auditing Dalam Perspektif Islam (Jaka: Pustaka Quantum, 2008), hlm, 207. 31 Agustianto  Mingka,  “Optimalisasi  Dewan  Pengawas  Syariah,” accessed June 25, 2021, www.niriah.com.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
tentu tidak semua sesuai dengan lembaga non syariah. Selain itu pula, entitas  non  bank  seperti  BMT  juga  tidak  sesuai  sepenuhnya  jika menggunakan  peraturan  bank.  Oleh  karena  latar  belakang  itu,  MUI (Majelis Ulama Indonesia), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), akademisi dan para praktisi mencoba merumuskan standar akuntansi keuangan syariah 32 . Kemudian dari landasan itu, muncullah SAK. Pada awalnya  SAK  ditujukan  kepada  entitas  baik  syariah atau non  syariah  dalam  pelaksanaan  transaksinya. 33 Ia  mengacu  pada model  SAK  Umum,  tetapi  basisnya  tetap  syariah  serta  mengacu  ke fatwa  MUI  dengan  dewan  syariah  nasional  sebagai  lembaga pengawas syariah. 34 Kemudian PSAK telah banyak berkembang dan muncul sesuai urutan waktu. Di antaranya PSAK adalah PSAK 101 : Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  2.  PSAK  102  :  Akuntansi Murabahah 3. PSAK 103 : Akuntansi Salam 4. PSAK 104 : Akuntansi Istishna’  5.  PSAK  105  :  Akuntansi  Mudharabah  6.  PSAK  106  : Akuntansi Musyarakah 7. PSAK 107 : Akuntansi Ijarah 8. PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah 9. PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 35
Adapun organisasi yang mengeluarkan PSAK adalah ikatan ahli Indonesia  (IAI).  Ia  adalah  organisasi  profesi  akuntan  resmi  sebagai badan penyusun standar akuntansi  keuangan 36 . Tujuan dibentuknya organisasi ini salah satunya adalah menyajikan, mengumumkan, dan menafsirkan  standar  akuntansi  dan  auditing  untuk  lembaga keuangan Islam dan meneliti serta mengubah standar akuntansi dan auditing  untuk  lembaga  keuangan  Islam. 37 Dalam  setiap  proses
32 Purnama  Putra,  “Analisis  Tingkat  Pemahaman  Mahasiswa Terhadap  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  Psak- Syariah,”
JRAK 6, no. 01 (2015): 38 – 50.
33 N Ula, “Analisis Implementasi Laporan Keuangan B erdasarkan SAK Syariah  Pada  Koperasi  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (KPRS)  An-Nahl Pandaan” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 1 -116.
34 Ibid, hlm. 1-116.
35 Putra,  “Analisis  Tingkat  Pemahaman  Mahasiswa  Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah, hlm, 38- 50”
36 Nurfajdi  Budi  Nugroho,  “Studi PSAK  Perbankan  Syariah :  Telaah Kesesuaian Dengan Prinsip Dan Nilai Syariah ” (Universitas Islam Indonesia,
2005), hlm, 1-185. 37 Ibid,  hlm, 1-185.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
pengeluaran  SAK,  ia  menyertai  dengan  kerangka  dasar  penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan  syariah  (KDPPLKS)  serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ia merupakan pengaturan akuntansi  yang  memberikan  konsep  dalam  penyusunan  dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Selain itu pula, ia memberikan konsep paradigma dan asas transaksi syariah 38 .
Analisis Faktor Internal BMT Perspektif Syariah Compliance
Pada  awalnya,  BMT  merupakan  lembaga  keuangan  yang selayaknya mempunyai tata kelola dan manajemen yang baik sesuai lembaga  keuangan  pada  umumnya.  Tetapi  saat  ini,  BMT  tidak mempunyai ketentuan jelas yang mengatur serta lembaga pengawas resmi.  Ia tidak diatur oleh Bank Indonesia secara detail  seperti  bank pada umumnya. BMT dalam pembentukannya cukup disahkan oleh kementerian Koperasi dan UMKM 39 . Denda dan punishment pun juga terbilang  lemah  dari  peraturan  yang  telah  ada.  Sehingga  efeknya banyak  BMT  mengalami  tata  kelola  dan  manajemen  yang  kurang baik, walaupun tidak secara keseluruhan. BMT dikelola dengan cara sederhana dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dalam proses operasionalnya, BMT juga tidak terlalu bankable dibandingkan dengan bank  lainnya  yang  sudah terstandarisasi .  Sehingga  performa  tersebut menyebabkan turunnya performa BMT karena tata kelola BMT yang kurang  baik.  Lambat  laun,  persepsi  BMT  menjadi  buruk  di  mata masyarakat karena tata kelola BMT yang kurang diperhatikan 40 .

## BMT An Najah, Jawa Tengah
Secara garis besar, BMT An Najah merupakan BMT yang telah lama  beroperasi  artinya  telah  mengalami  pengalaman  yang  cukup panjang  dalam  menjalankan  usahanya.  Dengan  pengalam  tersebut,
38 Ula,  “Analisis  Implementasi  Laporan  Keuangan  Berdasarkan  SAK Syariah  Pada  Koperasi  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (KPRS)  An-Nahl Pandaan, hlm. 1- 116.”
39 Sakti, “Mapping of Condition and Potential of BMT: Partnership to Expand  the  Market  and  Linkage  of  Islamic  Banking  Services  to  the  Micro Enterprises, hlm. 1 –18.”
40 A.  C  Na sution,  “Efficiency  of  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT):  An Effort towards Islamic Wealth Management in Microfinance Institution,” The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 11, no. 1 (2014): 59 – 74.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
68
BMT  ini  terlebih  dahulu  mempunyai  strategi  dan  taktik  baik  dalam proses  pembiayaan, funding ,  penanganan  kredit  macet  dan  lain sebagainya  dibandingkan  dengan  BMT  lainnya.  Bisa  diasumsikan awal, dengan proses mitigasi risiko dan kelangsungan usahanya lebih mapan dan stabil dibandingkan BMT lainnya.
Gambar 3. Analisa hasil efisiensi data BMT An Najah

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
Dari gambar di atas digambarkan bahwa total pembiayaan terus naik  dari  tahun  ke  tahun.  Walaupun  pada  awalnya  mengalami penurunan  di  awal  tahun  2011,  tetapi  setelah  itu    mengalami perkembangan  dari  tahun  ke  tahun.  Bahkan  pada  2015-2017 mengalami perkembangan yang naik tajam sampai 400 %, 500% dan 700% di tahun 2017. Artinya terdapat kas yang besar sehingga BMT bisa  menggelontorkan  pembiayaan  yang  cukup  besar.  Hasilnya  pun cukup  bisa  dirasakan  dari  pendapatan  bagi  hasil  juga  mengalami perkembangan kenaikan walaupun tidak besar.
Tahun 2010 dan 2015-2016 BMT mengalami efisiensi, selainnya tahun  tersebut  BMT  mengalami  kurang  efisien.  Inefisiensi  tersebut terlebih dikarenakan BOPO tinggi.  Beban tenga kerja menjadi beban terbesar  dari  beban  operasional  lainnya.  Beban  tenaga  kerja mengalami kenaikan setiap tahun. Walaupun demikian, hal  tersebut wajar yang hampir terjadi di sebagian besar lembaga keuangan. Dari laporan  keuangannya,  BOPO  masih  stabil  di  bawah  70%,  tetapi kenaikan  pembiayaan  tidak  signifikan.  Sedangkan  target  kenaikan
Rp- Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BMT An Najah ASSET LIKUID  O1 TOTAL PEMBIAYAAN  O2 PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  O3 BIAYA OPERASI PEMBIAYAAN I1 BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
pendapatan masih kurang sesuai dengan proyeksi  yang diharapkan oleh  manajemen  BMT.  Pembiayaan  naik  bahkan  sampai  berlipat tetapi  tanpa  dibarengi  dengan  jumlah  pendapatan  bagi  hasil  dari pembiayaan  yang  naik  tidak  setimpal  dengan  jumlah  pembiayaan. Dari  hasil  tersebut  bisa  terdapat  indikasi  kredit  macet  atau  terjadi piutang  yang  besar  yang  tidak  dapat  diambil.  Artinya  terjadi  tidak efisien dalam usahanya.

## BMT Bintaro, Jakarta
BMT ini mempunyai produk pengumpulan dana seperti BMT pada  umumnya,  tetapi  kurang  terlalu  berinovasi  dan  membuat produk  baru  sehingga  terkesan  tidak up  to  date dengan  kebutuhan masyarakat. Dari sisi marketing , ia lebih melihat dari sisi optimalisasi nasabah  lama  dalam  artian  memberikan  kepuasan  kepada  nasabah lama. Memberikan feed back serta memberikan kepuasan agar nasabah lama  tidak  pindah  ke  lembaga  keuangan  lainnya.  Akan  tetapi,  BMT juga  melakukan  proyeksi  nasabah  baru.  Hal  ini  bisa  dikategorikan sebagai  efisiensi  teknis.  Efisiensi  teknis  adalah  satu  dari  sekian banyak efisiensi ekonomi dari banyak aspek yang ada. Tetapi efisiensi teknis adalah salah satu syarat efisiensi ekonomi secara keseluruhan 41 .
Gambar 4. Analisa hasil efisiensi data BMT Bintaro

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
41 D.  Y  Ascarya  and  S.  R  Guruh, Analisis  Efisiensi  Perbankan Konvensional  Dan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dengan  Data  Envelopment Analysis (DEA) (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm, 1-34. Rp- Rp500.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp1.500.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BMT Bintaro ASSET LIKUID  O1 TOTAL PEMBIAYAAN  O2 PENDAPATAN BAGI HASIL O3 BIAYA OPERASIONAL I1 BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
BMT  mengalami  perlambatan  terutama  di  aset  likuid, sedangkan untuk variabel lainnya mengalami peningkatan walaupun tidak  terlalu  pesat.  Salah  satu  kenaikan  yang  cukup  tinggi  adalah kenaikan  terutama  di  pendapatan  bagi  hasil.  Dari  analisis  efisiensi, BMT  ini  termasuk  efisien,  hanya  2  tahun  tidak  efisien  selebihnya adalah  efisien.  Sehingga  dari  manajemen  pembiayaan,  BMT  ini tergolong baik.
Hal  lain  yang  patut  untuk  diketahui  bahwa,  pengelolaan  dan manajerial  BMT  ini  tidak  hanya  terfokus  ke  dalam  usaha  keuangan saja,  melainkan  BMT  ini  memanfaatkan  jumlah  modal  yang  cukup besar  sebagai  modal  dalam  berbisnis  jual-beli  barang.  Dengan  kata lain  selain  mendapatkan  keuntungan  dari  sektor  keuangan,  BMT Bintaro juga mendapatkan keuntungan dari jual-beli barang. BMT ini memiliki strategi dan positioning yang berbeda dengan BMT yang lain. Ia  lebih  banyak  melakukan  jual  beli  barang  dari  pada  melakukan pembiayaan ke nasabah. Sedangkan kebanyakan BMT lebih memilih tipikal usaha dalam pembiayaan dari pada jual beli. Ia lebih melihat dari  sisi  kondisi  di  sekitar  BMT  yang  lebih  prospek  untuk  jual  beli. Selain itu banyaknya kompetitor dengan lembaga keuangan lainnya, membuat peluang pembiayaan lebih sedikit dalam melakukan pinjam meminjam.  Dari  segi positioning usaha,  BMT  ini  telah  melakukan efisiensi  dengan  memetakan    kesulitan-kesulitan    dalam penghitungan    ukuran-ukuran    kinerja,    seperti    tingkat    efisiensi teknologi,  alokasi, dan efisiensi  total 42 .

## BMT Al Munawaroh, Banten
Secara sekilas BMT ini terlihat stagnan dan stabil, tumbuh tapi tidak  terlalu  tinggi.  Ia  terus  mengalami  pertumbuhan  dari  tahun  ke tahun,  walaupun  pertumbuhannya  tidak  mengalami  perkembangan yang  signifikan.  Pertumbuhan  pembiayaan  dan  pendapatan  tidak sebanding  dengan  biaya  operasi  dan  tenaga  kerja.  BMT  ini  dibilang sebanding  antara  efisien  dan  tidaknya  pada  tahun  yang  diteliti  2 tahun terakhir efisien
42 Hadad  et  al., Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi  Perbankan Indonesia, hlm, 1-26.

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
Gambar 5. Analisa hasil efisiensi data BMT Al Munawaroh

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
Dari  gambar  di  atas  terlihat  semua  variabel  mengalami perkembangan  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Akan  tetapi perkembangan tersebut dirasakan tidak terlalu tinggi, bisa dikatakan sedang. Dilihat dari total pembiayaan mengalami kenaikan tapi tidak signifikan.  Dilihat  dari  berkembangnya,  BMT  ini  hati-hati  dalam melakukan  pembiayaan.    Kehati-hatian  tersebut  diimbangi  dengan beban  biaya  operasional  dan  beban  tenaga  kerja  yang  naik  tetapi sedikit.  Ia meminimalisir over head dari beban gaji pegawai yang besar dengan meminimalkan biaya gaji dengan tidak menaikkan gaji secara besar-besaran  ataupun  merekrut  tenaga  pegawai  baru  yang  akan menambah pos dari beban gaji perusahaan.

## BMT Sidogiri, Jawa Timur
BMT  Sidogiri  termasuk  BMT  terbesar  di  aset  dan  jumlah pembiayaan  di  Indonesia.  BMT  ini  sangat  berani  melakukan ekstensifikasi usaha dengan pembukaan cabang di beberapa wilayah di  Indonesia.  Asetnya  baik  yang  likuid  dan  non  likuid  tersebar sampai  di  titik  terpencil  di  Indonesia.  Ia  menyasar  pasar-pasar tradisional  yang  dihuni  oleh  usaha  kecil  menengah  (UMKM). Menurutnya UMKM merupakan porsi nasabah terbesarnya sekaligus mitra terbaik dalam roda bisnisnya. Umurnya BMT juga sudah cukup
Rp- Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 Rp25.000.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

## BMT Al Munawaroh
ASSET LIKUID  O1 TOTAL PEMBIAYAAN  O2 PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  O3 BIAYA OPERASI PEMBIAYAAN I1
BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2 ASET TETAP I3

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
72
lama  dan  cukup  pengalaman  dalam  menjalankan  bisnis  di  lembaga keuangan.    Selain  itu  cabang  BMT  ini  merupakan  salah  satu  yang terbanyak di Indonesia terutama di Pulau Jawa.
Gambar 6. Analisa hasil efisiensi data BMT Sidogiri

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
Semua  variabel  mengalami  peningkatan,  tetapi  sedikit  tidak sebanding  dengan  proyeksi  dan  target  yang  telah  ditentukan  oleh manajemen BMT. Terlihat dari total pembiayaan yang besar dan terus mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Ia  terus  melakukan ekspansi  usaha  dengan  membuka  unit-unit  usaha  di  daerah  yang dianggap marketable .  Hasilnya  pun  berbanding  sama  dengan  bagi hasil pembiayaan yang diterima.
BMT  ini  tergolong  salah  satu  terbesar  asetnya  di  Indonesia, tetapi  BMT  ini  termasuk  tidak  efisien  karena  besarnya  BOPO  dan kecilnya  ROA.  Dengan  BOPO  tinggi  memperlihatkan  lembaga keuangan  ini  non  efisien  yang  jika  masih  melakukan  penyaluran kredit, maka ia nantinya mengalami interest rates spread yang negatif. Dalam situasi ini ia selanjutnya mengurangi penyaluran kredit dalam tujuan meminimalisir kerugian berikutnya dan kemudian mengalihkan investasinya  ke  surat  berharga  atau fee  based  income sehingga mengesampingkan  fungsi  awal  bank  yaitu  sebagai  lembaga intermediasi  (Hadad,  2003).  Akan  tetapi  dari  hasil  observasi  di lapangan  serta  deep  interview  dengan  manajer  keuangan,  BMT  ini
Rp- Rp200.000.000.000,00 Rp400.000.000.000,00 Rp600.000.000.000,00 Rp800.000.000.000,00 Rp1.000.000.000.000,00 Rp1.200.000.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BMT Sidogiri ASSET LIKUID  O1 TOTAL PEMBIAYAAN  O2 PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  O3 BIAYA OPERASI PEMBIAYAAN I1
BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2 ASET TETAP I3

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
telah  berhasil  memitigasi  risiko  usaha  dan  risiko  pasar.  Studi kelayakan  dilakukan  dengan  beberapa  indikator  seperti  jumlah UMKM,  jarak  kantor  dengan  pasar,  kompetitor  di  sekitar  usaha, behavior UMKM  dan  lain  sebagainya.  Hasilnya  banyak  cabang  BMT yang masih stabil dan survive . Bahkan NPF atau kredit macet BMT ini tergolong baik di bawah 2 %.
BMT Mekar Dakwah, Banten
Gambar 7. Analisa hasil efisiensi data BMT Mekar Dakwah Banten

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
Dari  grafik  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa  terjadi penurunan  aset  likuid  dan  aset  tetap  di  awal  tahun  2010-2011,  akan tetapi  setelah  itu  ada  kenaikan  di  tahun  2016  dan  tahun  2017. Beberapa  kemungkinan  di  BMT  tersebut  terdapat  pelepasan  hak  di aset, bisa juga dijual, dipinjamkan, dan bukan lagi menjadi aset BMT diubah ke kepemilikan individu dan lain sebagainya. Perlu diketahui, bahwa  banyak  BMT  yang  kurang  baik  dalam  pencatatan  asetnya. Kadang  kala  kepemilikan  individu  dan  kepemilikan  BMT  masih bercampur  aduk  tidak  dicatatkan  dengan  baik.  Pada  awalnya  BMT merupakan badan yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah, sehingga  pola  dalam  pendiriannya  banyak  tata  kelola  manajemen rumah  tangga. Beberapa aset awal seperti  gedung, peralatan kantor, kendaraan  dan  lainnya  masih  bercampur  dengan  kepemilikan individu.  Akibatnya  ketika  pencatatan  laporan  keuangan,  aset tersebut masih tercatat di aset BMT padahal sebenarnya kepemilikan individu.
Rp- Rp1.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BMT Mekar Dakwah ASSET LIKUID  O1 TOTAL PEMBIAYAAN  O2 PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  O3 BIAYA OPERASI PEMBIAYAAN I1
BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2 ASET TETAP I3

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
74

## Gambar 8. Analisa hasil efisiensi data BMT Mekar Dakwah

## Sumber : data hasil riset yang diolah periset
Adapun  variabel  total  pembiayaan,  biaya  operasional, pendapatan  bagi  hasil  pembiayaan  terbilang  mengalami  kenaikan tapi  tidak  terlalu  signifikan.  Pendapatan  pembiayaan  terlihat  lebih banyak  mengalami  kenaikan  dari  akun  lainnya.  Biasanya  ketika pendapatan naik akan diiringi oleh beban tenaga juga yang naik pula, akan tetapi dalam hal ini beban tenaga kerja malah turun dari tahun ke  tahun.  Secara  sekilas  terjadi  efisiensi  dalam  proses  pembiayaan yang  dilakukan.  Bisa  dikatakan  BMT  ini  tergolong  hati-hati  dalam mengelola  bisnisnya.  Ia  tidak  serta  merta  melakukan  ekstensifikasi usaha  ataupun  menaikkan  dana  pembiayaan  ke  luar  secara  besar- besaran. Sehingga terlihat stabil dalam waktu yang lama. Di sisi lain beban  tenaga  kerja  yang  biasanya  mengalami  kenaikan  drastis  dan menjadi  beban  besar  bisa  diminimalkan,  tetapi  terlihat  kenaikannya tidak terlalu besar bahkan ada tren menurun di akhir tahun 2017.
Secara  keseluruhan  BMT  mengalami  inefisiensi  terutama  dari biaya  operasional  dan  biaya  tenaga  kerja.  Kedua  variabel  tersebut mengalami  kenaikan  secara  terus  menerus  dari  tahun  ke  tahun  dan jarang  sekali  mengalami  penurunan.  Ia  menjadi  beban  biaya  BMT yang  terbesar  dibandingkan  beban-beban  lainnya.  Dari  perspektif mikroekonomi,  permasalahan  ini  tidak  sesuai  dengan  definisi efisiensi  yang  bertujuan  untuk  menghemat  tenaga  dan  biaya  yang
Rp- Rp100.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp300.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp500.000.000,00 Rp600.000.000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BMT Mekar Dakwah PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  O3 BEBAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN I2

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
dikeluarkan 43 . Padahal pada dasarnya efisiensi menjadi  solusi dalam kesulitan-kesulitan  dalam penghitungan  ukuran-ukuran  kinerja 44 . Banyak  BMT  melakukan  manajerial  sumber  daya  manusia secara tradisional. Karena efisiensi membutuhkan kualitas profesional dan  kualitas  moral  yang  harus  dipenuhi  dan  saling  melengkapi 45 . BMT  Masih  banyak  merekrut  SDM  tidak  sesuai  dengan  kepakaran dan  kemampuannya.  Bahkan  merekrut  SDM  dari  unsur  famili  yang tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  kemampuannya,  sehingga menjadi  beban  dalam tupoksi dalam  kemampuan  kepakaran pekerjaannya dan akhirnya menjadi beban dalam beban gaji di akhir karena tidak tegasnya BMT dalam mengatur SDM-nya. Lambat laun, BMT menjadi tidak efisien karena menanggung beban gaji karyawan yang  besar.  Oleh  karena  itu,  banyak  BMT  yang  BOPO  tinggi dikarenakan  akibat  dari  beban  gaji  yang  besar.  Walaupun  total pendapatan  naik  tapi  untuk  beban  operasional  dan  beban pembiayaan  melebihi  total  kenaikan  dari  pendapatan,  sehingga dikatakan tetap belum efisien.
BMT  belum  melakukan  efisiensi  secara  terstruktur  dan terjadwal.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  belum  ada  standar  baku dalam  standar  efisiensi,  serta  tidak  adanya  aturan  dari  pemerintah atau  regulator  yang  jelas  dan  mengikat.  Dari  observasi  dan deep interview di  lapangan,  belum  diketemukan  secara  detail  tentang dokumen  dalam  proses  efisiensi.  Efisiensi  dilakukan  dengan pengurangan biaya operasional  dan perjalanan dinas. Karena wujud dari efisiensi adalah tercipta pada efektivitas kerja yaitu adanya hasil yang  dicapai  sesuai  proses  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yaitu antara  rasio output dan input .  Efisiensi  tidak  dilakukan  untuk  biaya tenaga  kerja,  walaupun  variabel  tersebut.  Walaupun  sebenarnya efisiensi telah dilakukan dalam beberapa aspek operasional BMT.
43 Vini  Sapta  Noor, Analisis  Perbandingan  Efisiensi  Bank  Syariah  Dan Bank  Konvensional  Dengan  Menggunakan  Metode  Data  Envelopment  Analysis
(DEA) , 2013, hlm. 43.
44 Hadad  et  al., Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi  Perbankan Indonesia, hlm, 1-26.
45 Almizan,  “Pembangunan  Ekonomi  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam,” Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1, no. 2 (2016): 204 – 22.
M. Fuad Hadziq, Erika Amelia

## Syariah Compliance BMT
BMT  yang  merupakan  bagian  dari  entitas  bisnis  berdasarkan syariah  memerlukan  akuntansi  yang  didasarkan  syariah  juga 46 . Seperti  halnya  lembaga syariah  lainnya, ia  juga harus  tunduk  patuh terhadap  peraturan  syariah,  tetapi  harus  pula  patuh  dengan  aturan konvensional  selagi  tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Hal  ini karena  informasi  akuntansi  syariah  dapat  mengakomodasi  keadaan lembaga  keuangan  yang  dijalankan  dengan  kerangka  syariah  secara menyeluruh,  sebagai  akibat  dari  hakikat  transaksi  yang  berbeda dengan lembaga keuangan konvensional 47 .
Ada  banyak  peraturan  yang  mengatur  tentang  keberadaan lembaga  keuangan  syariah,  tidak  terkecuali  BMT.  Pada  dasarnya banyak  sekali  peraturan  yang  mengatur  tentang  kelembagaan  BMT dalam  entitas  sebagai  koperasi.  Setidaknya  ada  dua  permen  KUKM (Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah)  yang  telah dikeluarkan yang berkaitan dengan akuntansi koperasi yaitu Permen KUKM No.04/per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan  Permen  KUKM  No.  35.2/PER/M.KUKM/X/2007  Tentang Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen  KJKS  (Koperasi  jasa keuangan syariah) dan UJKS (Unit jasa keuangan syariah).
Di  Indonesia,  secara  legalitas  hampir  seluruh  BMT  yang  ada memiliki  badan  hukum  koperasi.  Karena  perlu  ditekankan, bahwasanya  karakteristik  BMT  bisa  dikatakan  mirip  koperasi,  atau juga  mirip  dengan  bank.  Terlihat  dari  produk  yang  ditawarkan seperti  bank dan koperasi,  tetapi ia  mempunyai kekhususan dengan adanya  produk  zakat,  infak  dan  sedekah.  Acuan  BMT  sebagai koperasi  turut  serta  menjadi  pertimbangan  dalam  PSAK  yang mengaturnya.  Sebelum  tahun  2011,  standar  akuntansi  keuangan entitas  koperasi  mengacu  pada  PSAK  27  mengenai  Akuntansi Koperasi,  dan  pada  tanggal  8  April  2011,  terdapat    Pernyataan Pencabutan  Standar  Akuntansi  Keuangan  8  (PPSAK  8)  oleh  DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) untuk mencabut PSAK 27.
46 Hasbi Ramli, Edukasi Profesional Syariah, Teori Dasar Akuntansi Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm, 13.
47 Muhammad, Pengantar  Akuntansi  Syariah (Jakarta:  Salemba  Empat,
2002), hlm, 103.
Tentu  saja   hal  ini  tidak  terlepas  dari  proses  konvergensi  IFRS (International  Financial  Reporting  Standards)  yang  telah  dilakukan IAI  terhadap  standar  akuntansi  keuangan  di  Indonesia,  membagi SAK ke dalam tiga pilar utama yaitu SAK Umum, SAK Syariah, dan SAK  ETAP  ( Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik) .    Sehingga  secara umum  koperasi  di  Indonesia  menggunakan  SAK  ETAP,  termasuk BMT yang secara legalitas berbadan hukum koperasi, hal ini mengacu pada Kementerian KUKM melalui Permen KUKM No.04/per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi menetapkan bahwa koperasi menggunakan SAK ETAP. Namun Mengingat BMT merupakan bagian dari entitas syariah yang  juga  melakukan  sebagian  besar  transaksinya  berbasis  syariah, maka  BMT  diwajibkan  menggunakan  SAK  Syariah,  karena  SAK ETAP  tidak  mengatur  transaksi  syariah,  sedangkan  untuk  transaksi yang umum BMT dapat menggunakan SAK ETAP. Jadi secara umum BMT di Indonesia dapat menggunakan SAK Syariah dan SAK ETAP. Selain  menggunakan  SAK  Syariah  dan  SAK  ETAP,  BMT  dalam menjalankan proses akuntansi pada transaksinya juga merujuk pada peraturan-peraturan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pengaturan akuntansi  untuk  koperasi  asal  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.

## Penutup
Dari  pengamatan  di  lapangan,  bisa  dikatakan  BMT  belum efisien  secara  keseluruhan.  Beberapa  permasalahan  BMT  sebagian besar  terletak  pada  tata  kelola  manajemen,  sumber  daya  manusia, laporan  keuangan  serta  fungsi  pengawasan.  Inefisiensi  terutama disebabkan  dari  biaya  operasional  dan  biaya  tenaga  kerja.  Beberapa BMT  belum  melakukan  manajerial  sumber  daya  manusia  secara profesional.  BMT  belum  melakukan  efisiensi  secara  terstruktur  dan terjadwal.  Efisiensi  hanya  dilakukan  dengan  pengurangan  biaya operasional  dan  perjalanan  dinas.  Sebagian  besar  BMT,  BOPO melebihi  ambang  batas  normal  kesehatan  perbankan.  Belum  ada standar baku dalam standar efisiensi, serta tidak adanya aturan dari pemerintah  atau  regulator  dalam  efisiensi  terutama  dalam  laporan keuangan.  Strategi  efisiensi  dilakukan  terutama  dalam  pengurangan dan meminimalkan biaya perjalanan, tidak untuk biaya tenaga kerja. Selain  itu,  tata  kelola  manajemen  SDM  yang  kurang  profesional.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
Beberapa  BMT  mengelola  SDM  dengan  tradisional,  salah  satunya merekrut  karyawan  dari  unsur  famili  bukan  dari  kemampuan  dan kepakarannya.  Sehingga  berimplikasi  terhadap  beban  gaji  karena menjadi biaya yang harus dikeluarkan karena minimnya kinerja yang dihasilkan  pegawai.  Walaupun  begitu,  sebenarnya  efisiensi  telah dilakukan  dalam  beberapa  aspek  operasional  BMT  secara  tidak tertulis  dan  terekap  dengan  baik.  Secara  alamiah,  BMT  akan mengurangi pos beban pengeluaran jika dirasakan terjadi penurunan kas dan laba yang turun.
BMT sebagai lembaga keuangan syariah terus mengakomodasi kerangka  syariah  secara  menyeluruh.  Ia  sebagai  lembaga  berbadan hukum  koperasi  diatur  dengan  peraturan  KUKM.  Selain  itu  pula mengacu  pada  PSAK.  Pada  awalnya  ia  mengacu  PSAK  27,  lalu dicabut oleh DSAK. Kemudian diganti dengan SAK syariah dan SAK ETAP.  Namun  Mengingat  BMT  merupakan  bagian  dari  entitas syariah  yang  juga  melakukan  sebagian  besar  transaksinya  berbasis syariah,  maka  BMT  diwajibkan  menggunakan  SAK  Syariah,  karena SAK ETAP tidak mengatur transaksi syariah.

## Daftar Pustaka
Afif,  Wildan  Syafik,  and  Darwanto.  “Tata  Kelola  Baitul  Maal  Wa
Tamwil  (BMT)  Studi  Pada  BMT  Mekar  Da  ’  Wah”  1,  no.  July
(2017): 121 – 38.
Ali, M Mahbubi, Stei Tazkia, and Bank Indonesia. “Analis is Efisiensi Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Dengan  Pendekatan  Two  Stage  Data Envelopment Analysis ( Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri )” 5, no. 2 (2010): 110– 25. Almizan. “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1, no. 2 (2016): 204 – 22. Ascarya,  D.  Y,  and  S.  R  Guruh. Analisis  Efisiensi  Perbankan Konvensional  Dan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dengan  Data Envelopment  Analysis  (DEA) .  Jakarta:  Prenada  Media  Group,
2009.
Ascarya,  and  Yumanita.  “Comp aring  The  Development  of  Islamic Financial  /  Bond  Markets  in  Malaysia  and  Indonesia.” Development , no. October (2016): 375 – 407. Aziz, Amin. Pedoman Pendirian BMT . Jakarta: Pinbuk Press, 2004. Berger,  Allen  N,  and  David  B  Humphrey.  “Efficiency  of  Financial

## Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance
Institutions :  International  Survey  and  Directions  for  Future Research. ” European  Journal  of  Operational  Research 98  (1997):
175 – 212.
Dieter,  Hans,  and  Dwi  Agung.  “Islamic  Microfinance  in  Indonesia,” 2006.
Hadad, Muliaman D, Wimboh Santoso, Eugenia Mardanugraha, and Dhaniel  Illyas. Pendekatan  Parametrik  Untuk  Efisiensi  Perbankan Indonesia . Universitas Indonesia, 2003. Universitas Indonesia.
Harahap,  Sofyan  Safri. Auditing  Dalam  Perspektif  Islam .  Jaka:  Pustaka Quantum, 2008.
Indra,  Suhardjono  Bastian. Akuntansi  Perbankan .  Jakarta:  Salemba Empat, 2006.
Kasmir. Manajemen  Perbankan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2003.
Mangkuprawira,  Sjafri.  “Rumitnya  Tata  Kelola  Perusahaan.”
Accessed June 25, 2021. http://ronowajah.wordpress.com.
Masyithoh,  Novita  Dewi.  “Analisis Normatif Undang -Undang No. 1 Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lkm)  Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt).” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 5,  no.  2  (2014):  17 – 36. doi:10.21580/economica.2014.5.2.768.
Mingka,  Agustianto.  “Optimalisasi  Dewan  Pengawas  Syariah.” Accessed June 25, 2021. www.niriah.com.
Mughal,  M.  Z.  “Empowering  SMEs  for  Financial  Inclusion  and Growth.”  In Internasional  Conference  “Empow ering  SMEs  for Financial Inclusion and Growth . Jakarta, 2014.
Muhammad. Pengantar  Akuntansi  Syariah .  Jakarta:  Salemba  Empat, 2002.
Nasution,  A.  C.  “Efficiency  of  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT):  An
Effort  towards  Islamic  Wealth  Management  in  Microfinance Insti tution.” The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research
11, no. 1 (2014): 59 – 74.
Nisak,  Badratun.  “Analisis  Manajemen  Risiko  Pembiayaan
Musyarakah  Pada  Baitul  Qiradh  Bina  Insan  Mandiri  Banda
Aceh.” Share 3, no. 1 (2014): 41 – 55. Noor, Vini Sapta. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Dan Bank Konvensional  Dengan  Menggunakan  Metode  Data  Envelopment
Analysis (DEA) , 2013.

## M. Fuad Hadziq, Erika Amelia
80
Nugroho,  Nurfajdi  Budi.  “Studi  PSAK  Perbankan  Syariah :  Telaah Kesesuaian  Dengan  Prinsip  Dan  Nilai  Syariah. ” Universitas Islam Indonesia, 2005. OJK.  “Statistik  Perbankan  Syariah.” Departemen  Perizinan  Dan Informasi Perbankan , 2019. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan- statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx.
Prastiawati,  Fitriani,  and  Emile  Satia  Darma.  “Peran Pembiayaan Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Dan
Peningkatan  Kesejahteraan  Anggotanya  Dari  Sektor  Mikro
Pedagang Pasar Tradisional.” Jurnal Akuntansi Dan Investasi 17, no. 2 (2016): 197 – 208. Putra, Purnama. “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  Psak- Syariah.” JRAK 6, no. 01 (2015): 38 – 50. Ramli, Hasbi. Edukasi Profesional Syariah, Teori Dasar Akuntansi Syariah .
Jakarta: Renaisan, 2005.
Sak ti, Ali. “Mapping of Condition and Potential of BMT: Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises.” Jurnal Al- Muzara’ah I, no. 1 (2013): 1 – 18.
Santoso,  B.S.  “Analisis  Tingkat  Kesehatan  BMT  Ditinjau  Dari Aspek Manajemen.” Jurnal  Akuntansi-Bisnis  &  Manajemen 14,  no.  4 (2003): 144 – 58.
Suseno,  Priyonggo.  “Analisis  Efisiensi  Dan  Skala  Ekonomi  Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia.” Pusat Pengkajian Dan
Pengembangan Ekonomi Islam 2 (2008): 25 – 55. Sutawij aya, Adrian, and Etty puji Lestari. “Efisiensi Teknik Perbankan
Indonesia  Pascakrisis  Ekonomi:  Sebuah  Studi  Empiris Penerapan Model  DEA.” Jurnal Ekonomi Pembangunan 10, no. 1
(2009): 49 – 67.
Ula, N. “Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Pada Koperasi Perkreditan Rakyat Syariah (KPRS) An- Nahl Pandaan.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019. Yuningrum, Heny. “Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun
2010  Ditinjau  Dari  Segi  Efisiensi  Dengan  Data  Envelopment Analysis  (DEA)  (Studi  Kasus  BMT Di  Kota  Semarang).” Jurnal
Economica II, no. 2 (2012): 111 – 28.