## ANALISIS KEBIJAKAN DESA MANDIRI ANGGUR MERAH UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) DI PROVINSI NTT

## Ferdynand Ngatu

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  in  South  Central  Timor.  As  an  informant  among  them  is  the Governor of NTT, NTT Provincial Parliament, Head of Planning NTT Province, Regent TTS TTS Head of  Planning,  academics  and  bureaucrats  are  directly  involved  as  well  as  understand  and  be  able  to provide information on policy formulation.
Program  policy  formulation  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  was  originally  formulated  by  the Governor  with  Secretary  Region  NTT  and  NTT  Head  of  Planning.  Governor  entrusted  to  the government officials to prepare the whole start of the program to design and supervise simultaneously evaluate  this  policy.  Involvement  in  the  policy  on  education  Only  limited  monitoring  is  authorized  to monitor and foster villages get help Independent Village Wine Red (1 SKPD oversee 2 village target ). Role  of  Village  Community  Empowerment  Board  (BPMD)  or  any  other  name  that has  direct  contact with  villagers  and  find  out  what  the  problem  is  in  the  village,  were  not  involved  in  the  process  of formulating  the  problem.  Development  partnership  programs  with  governments  District/City  views  in the presence pereplikasian performed by all regencies/cities . The lack of delegation of authority given to  the  District/  City  in  the  legitimacy  of  making  such  a  program  would  not  be  implemented  properly. Repair  organizing  primarily  on  education  involvement  NTT  Province  and  Regency/  City  regulation  is clearly  their  respective  roles,  so  that  each  can  determine  the  function  on  education  and  tasks  to  be run,  as  well  as  being  an  active  part  in  the  implementation  of  the  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  to achieve  goals.  Giving  duties  and  authority  must  function  properly  in  order  to  avoid  overlap  between the Provincial Government and Regency/City .
Key Words : Policy Formulation, Perception

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  berbagai  bentuk  program  penanggulangan  kemiskinan  telah dilakukan secara sektoral. Pembentukan komite penanggulangan kemiskinan (KPK) yang  didasari  oleh  Keppres  RI  No.  124  tahun  2001,  pada  7  Desember  2001 merupakan  bentuk  pendekatan  baru  dalam  penanggulan  kemiskinan  dari  jalur struktural.  Komite  ini  menetapkan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  melalui  dua cara  yaitu  mengurangi  beban  pengeluaran  konsumsi  kelompok  miskin  dan meningkatkan produktifitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Prioritas  pemerintahan  SBY-Boediono  dalam  lima  tahun  diantaranya  adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ”di barengi dengan  pemera taan”,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pengurangan kemiskinan yang diterjemahkan dalam tiga prioritas pembangunan nasional yaitu (1) peningkatan  pelayanan  dasar  dan  pembangunan  pedesaan  ,  (2)  percepatan pertumbuhan  yang  berkualitas  dengan  memperkuat  daya  tahan  ekonomi  yang didukung oleh pembangunan pertanian infrastruktur dan energi.
Hampir  setiap  pemerintah  daerah    di  Indonesia  menghadapi  masalah  yang sama,  yaitu  kegagalan  dalam  menyejahterakan  rakyat  di  daerahnya.  Segi  penting yang  harus  dilakukan  adalah  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Para pengambil  kebijakan  harus  bisa  mendengarkan  aspirasi  atau  keinginan  dan kebutuhan  rakyatnya.  Khususnya  rakyat  yang  berada  di  pedesaan  dan  kemudian mengangkat  persoalan  yang  dihadapi  ke  permukaan  dan  merumuskan  menjadi sebuah  kebijakan  yang  berpihak  pada  masyarakat.    Masalah  pokok  dalam pembangunan  daerah  terletak  pada  penekanan  terhadap  kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan
menggunakan  potensi  SDM,  kelembagaan  dan  sumber  daya  fisik  secara  lokal (Soetomo 2010).
Desa  merupakan  sasaran  dimana  telah  menjadi  agenda  utama  dalam  ajang pertemuan berbagai kebijakan maupun  program “kepentingan” yang dilakukan oleh pemerintah  baik  dari  pusat  maupun  daerah  untuk  meningkatkan    kesejahteraan rakyat  dalam  rangka  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Banyak  kebijakan  yang  kita temui  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  kebijakan  daerah  gagal  diterapkan  di desa, disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan program dan keputusan  yang  dibuat  didasarkan  pada  keuntungan  politik  dengan  pandangan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Dalam hal ini kita  dapat  melihat  proses  perumusan  kebijakan  yang  bersifat  komprimistis,  yakni rumusan kebijakan jalan tengah melalui proses “tolak-tarik (take and give)” (Abidin, 2012;110).   Kebijakan yang dibuat harus terlepas dari unsur kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan perseorangan.
Program-program  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  dinilai  gagal. Penggelontoran  dana  dari  pemerintah  untuk  pengentasan  kemiskinan  sebesar  Rp 94  triliun  pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  2011  ternyata tidak  secara  signifikan  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia. Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  dan  Kredit  Usaha Rakyat (KUR). Setiap tahunnya, untuk PNPM mandiri dialokasikan dana Rp 9 triliun dari  APBN  ke  seluruh  kecamatan  di  Indonesia  yang  dinilai  layak  menjalankan program pengentasan kemiskinan. Untuk KUR, setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp  20  triliun  bekerja  sama  dari  perbankan  untuk  menjangkau  debitur  di  daerah. Pemerintah juga meluncurkan  program keluarga harapan (PKH) untuk mengentaskan  kemiskinan  yang  menyedot  uang  negara  Rp  1,6  triliun  per  tahun. Selain itu dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang besarnya sekitar Rp  16,8 triliun  setiap  tahun.  Ada  juga  program  beras  untuk  rakyat  miskin  (raskin)  yang menyedot  anggaran  sekitar  Rp  15  triliun  per  tahun  dan  beragam  program  lainnya seperti  Jamkesmas  yang  menyedot  dana  Rp  5,6  triliun  per  tahun.  Jika  semua program pengentasan kemiskinan itu dijumlahkan, maka mencapai Rp 68 triliun per tahun.  Nilai  ini  seharusnya  bisa  memangkas  penduduk  miskin  Indonesia  sekitar 20,98  juta  jiwa  per  tahun,  yaitu  dengan  terjaminnya  makan  dengan  asupan  2.000- 2.500  kalori  per  hari.  Namun,  meski  sudah  berjalan  bertahun-tahun,  program- program  pengurangan  kemiskinan  setiap  tahunnya  hanya  bisa  mengurangi  sekitar 1,5  juta  orang  saja.  "Artinya,  program-program  yang  dirancang  sedemikian  rupa gagal untuk mengentaskan kemiskinan ( http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=292272 ).  Program  yang  diberikan  oleh  pemerintah  belum dapat memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat. Program yang diberikan memberikan tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi.
Di  tengah  menjamurnya  program-program  pemberdayaan  dan  pengentasan kemiskinan  di  Pedesaan,  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  juga mengeluarkan  program  yang  hampir  serupa  dengan  program  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  yaitu  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  (Anggaran  Untuk  Rakyat Menuju Sejahtera). Sejak  kebijakan ini dijalankan tahun 2011 lalu dengan dukungan dana  Rp.250  juta  untuk  287  Desa  yang  tersebar  di  287  kecamatan  di  seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didampingi 287 orang fasilitator. Untuk peleksanaan  program  ini  dalam  DPA/DPPA  BAPPEDA  Provinsi  NTT  telah dianggarkan  anggaran  sebesar  Rp.73.328.  500.000,00  pada  belanja  barang  dan jasa yaitu pada Belanja Penyelenggaraan Program Desa Mandiri dimana anggaran tersebut  merupakan  anggaran  untuk  pemberian  bantuan  pinjaman  modal  usaha
kepada  masyarakat  melalui  desa/kelurahan,  kemudian  masyarakat  mengembalikan kembali  bantuan  modal  usaha  tersebut  kepada  desa/kelurahan  untuk  digulirkan kembali.  Program  yang  memberikan  dana  segar  langsung  kepada  desa  untuk mengelola dan mengatur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa penerima dana.
Kebijakan Anggur Merah dilihat dan dirasakan sebagai program yang bermotif mendongkrak  citra  elektabilitas  politik  penguasa  menjelang  pemilihan  Gubernur  di Tahun 2013. Dikarenakan  kebijakan ini sifatnya yang terlampau instan dan program tidak  digulirkan  semenjak  Gubernur  dan  wakil  Gubernur  dilantik  melainkan  baru diluncurkan  setelah  berkuasa  selama  dua  tahun,  maka  publik  bisa  dengan  mudah menilai  bahwa  program  tersebut  mempunyai    motif  politik  jangka  panjang  untuk mempertahankan kekuasaan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  secara  garis  besar  penulis ingin  melihat  lebih  mendalam  tentang  program  Desa    Mandiri  Anggur  Merah  yang diprakarsai  oleh  Gubernur  NTT  lebih  spesifik  lagi  penulis  ingin  melihat  formulasi kebijakan  dan  pandangan  dari  kelompok  kepentingan  tentang  proses  pembuatan kebijakan sampai pada pelegitimasian.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  teknik pendekatan secara kualitatif. Sunber data dalam penelitian ini adalah sunber primer dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  dan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan.

## A.1 Teori

## A.1.1 Formulasi Kebijakan
Formulasi  kebijakan  adalah  inti  dari  kebijakan  publik  karena  di  sini dirumuskan  batas-batas  kebijakan  itu  sendiri  untuk  itu  kebijakan  itu  sendiri. Kebijakan  publliik  senantiasa  ditujukan  untuk  melakukan intervensi terhadap kehidupan  publik  untuk  meningkatkan  kehiduppann  publik  itu  sendiri.  Meskipun kebijakan  publik  adalah  „apa  yang  dipilih  untuk  dikerjakan  dan  tidak  dikerjakan pemerintah‟  sebenarnya  menjadii  fokus  adalah  apa  yang  dikerjakan  pemerintah bersiifat aktiif (Nugroho 2012: 539).
Sebelum memahami perumusan kebijakan, kita perlu memahami bahwa tidak ada  cara  terbaik  untuk  merumuskan  kebijakan  dan  tidak  ada  cara  tunggal  untuk merumuskan  kebijakan.  Pada  taraf  ini  bermacam  alternatif  strategi  diperhitungkan dengan  menggunakan  kriteria-kriteria  yang  berdasarkan  atas  nilai-nilai  yang  ada didalam  masyarakat.  Pada  dasarnya  ada  empat  belas  macam  model    perumusan kebijakan (Nugroho 2012: 539.

## 1.  Model Kelembagaan
Formulasi  kebijakkan  model  kelembagaan  secara  sederhana  bermakna  bahwa tugas  membuat  kebijakan  publik  adalah  pemerintah.  jadi  apapun  yang  dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Disebutkan Dye, ada tiga hal  yang  membenarkan  pendekatan  ini  yaitu  bahwa  pemerintah  memang  sah membuat  kebijakan  publik,  fungsi  tersebut  bersifat  universal,  dan  memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.

## 2.  Model Proses
Dalam  model  ini,  para  pengikutnya  menerima  asumsi  bahwa  politik  merupakan sebuah  aktivitas  sehinggga  mempunyai  proses.  Untuk  itu,  kebijakan  publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian kebijakan :
Tabel. . Kebijakan publik sebagai proses Identifikasi Permasalahan
Mengemukakan tuntutan agar
pemerintah mengambil tindakan.
Menata agenda formulasi kebijakan
Memutuskan  isu  apa  yang  dipilih dan permasalahan apa yang dikehendaki. Perumusan proposal kebijakan Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Legitimasi kebijakan Memilih  satu  buah  prosposal  yang dinilai  terbaiik  untuk  kemudian mencari  dukungan  politik  agar dapat  diterima  sebagai  sebuah hukum. Implementasi kebijakan Mengorganisasikan birokrasi, penyediaan pelayanan dan pembayaran dan pengumpulan pajak. Evaluasi kebijakan Melakukan studi program, melaporkan output- nya, mengevaluasi pengaruh dan kelompok sasaran dan non sasaran dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan
Sumber. Nugroho, (2012:547)
Model ini memberitahu bagaimana kebijakkan dibuat dan seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada.

## 3.  Model Kelompok
Model teori ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti gagasannya adalah  bahwa  interaksi  dalam  kelompok  akan  menghasilkan  keseimbangan  dan keseimbangan adalah terbaik. Disini peran sistem politik adalah manajemen konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntuta, melalui cara-cara berikut:
a)  Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan b)  Menata kompromi dan penyeimbang kepentingan c)  Memungkinkan terbentuknya kompromii dalam kebijakan publik. d)  Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

## 4.  Model Elite
Model  teorii  ini  berkembang  dari  teori  elite  massa  yang  melandaskan  dairi  pada asumsi  bahwa  dalam  setiap  masyarakat  pasti  terdapat  dua  kelompok,  yaitu pemegang  kekuasaan  atau elite dan  yang  tidak  memiliki  kekuasaan  atau massa. Model elite merupakkan abstraksi dari proses formulasi kebijakan karena kebijakan publik merupakan prespektif elite politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elite politik  ingin  mempertahankan status quo, maka  kebijakan  menjadi  bersifat konservatif.

## 5.  Model Rasional
Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social  gain yang  berarti  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.
Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan  yang  diperhitungkan  rasionalitasnya.  Rasionalitas  yang  diambil  adalah perbandingan  antara  pengorbanan  dan  hasil  yang  dicapai.  Namun  demikian,
kebijakan  mempuunyai  beberapa  kelemahan  pokok  yakni  konsep maximum  social gain- nya  berbeda-beda  diantara  kelompok  kepentingan,  sangat  sulit  dicapai kebijakan  yan maximum  social  gain mengingat  patologi  birokrasi  yang  cenderung melayani diri sendiri dari pada melayani publik.

## 6.  Moodel Inkramental
Model  inkramental  pada  dasarnya  merupakan  kritik  terhadap  model  rasional. Dikatakannya, para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan  oleh  pendekatan  rasional  karena  mereka  tidak  memiliki  cukup  waktu, intelektual,maupun  biaya,  ada  kekewatiran  muncul  dampak  yang  tidak  diinginkan akibat  kebijakan  yang  belum  dibuat  sebelumnya,  adanya  hasil-hasil  kebijakan sebelumnya harus dipertahankan dan menghindari konflik.

## 7.  Model Pengamatan Terpadu
Model  ini  merupakan  upaya  menggabungkan  anatara  model  rasional  dan  model inkramental.  Amitai  Etzioni  pada  tahun  1976  memperkenalkan  model  ini  sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkramental, menetapkan proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi  yang menentukan petunjuk-petunjuk  dasar,  menetapkan  proses-proses  yang  mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

## 8.  Model Demokratis
Model  ini  sering  dikaitkan  dengan  implementasi goood  governance bagi pemerintahan  yang  mengamanatkan  agar  dalam  membuat  kebijakan  para konstituen  dan  pemanfaat  diakomodasikan  keberadaannya.  Model  yang  dekat dengan  model  “ pilihan  publik ” ini  baik,  namun  kurang  efektif  dalam  mengatasi masalah-maslah  yang  kritis,  darurat,  dan  dalam  kelangkaan  sumberdaya.  Namun jika  dilaksanakan  model  ini  sanagat  efektif  dalam  implementasinya  karena  setiap pihak  mempunyai  kewajiban  untuk  ikut  serta  mencapai  keberhasilan  kebijakan  dan setiap pihak bertanggung jawab atas kewajiban yang dirumuskan.

## 9. Model Strategis
Moodel  ini  lebih  memfokuskan  pada  pengidentifikasian  dan  pemecahan  isu- isu  lebih  menekankan  pada  penilaian  terhadap  lingkungan  diluar  dan  didalam organisasi  dan  berorientasi  pada  tindakan.  Perencanaan  stategis  dapat  membantu organisasi untuk :
a. Berpikir  secara  strategis  dan  mengembangkan  strategi-strategi  yang efektif.
b. Memperjelas arah masa depan.
c. Menciptakan prioritas.
d. Membuatt  keputusan  sekarang  dengan  mengingat  konsekuensi  masa depan.
e. Mengembangkan  landasan  yang  koheren  dan  kokoh  bagi  formulasi keputusan.
f. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah.
g. Kontrol organisasi.
h. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
i. Memecahkan masalaha utama organisasi.
j. Membangun kerja dan kelompok keahlian.
10. Model Teori Permainan
Model  seperti  ini  biasanya  dicap  sebagai  model konspiratif. Gagasan  pokok  model teori permainan adalah pertama, formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang  intensif  dan  kedua,  para  aktor  berada  dalam  situasi  pilihan  yang  tidak
independen ke dependen melainkan  situasi  pilihan  yang  sama-sama  bebas  atau independen.
Sesungguhnya  model  ini  mendasarkan  pada  formulasi  kebijakan  yang  rasional namun  dalam  kondisi  kompetisi  dimana  tingkat  keberhasilan  kebijakan  tidak  lagi hanya  ditentukan  oleh  aktor  pembuat  kebijakkan  namun  juga  aktor-aktor  lain. Konsep  kunci  dari  teori  permainan  adalah  strategi-konsep  kuncinya  bukanlah  yang paling optimum melainkan yang paling aman dari serangan lawan.

## 11. Model Pilihan Publik
Modell publiic choice ini juga dinamai sicial choice atau rational choice , yang intinya melihat  kebijkan  sebagai  sebuah  proses  formulasi  keputusan  kolektif  dari  individu- individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.
Model  ini  banyak  dikritik  karena  memanfaatkan  ketidaktahuan  publik  untuk menetappkan kebijkan- information asymmetry.

## 12.  Model Sistem
Model  ini  diperkenalkkan  pertama  kali  oleh  Davi  Easton  yang  melakukan  analogi dengan  sistem  biologi.  Dalam  pendekatan  ini  dikenal  tiga  komponen:  input,  proses dan  output.  Salah  satu  kelemahan  pendekatan  ini  adalah  terpusatnya  perhatian pada  tindakan-tindakan  pemerintah  dan  pada  akhirnya  kita  kehilangan  perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

## 13. Model Deliberatif
Pada intinya, setiap kebijjakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan  publik  yang  menjadi  pengguna.  Secara  umum  ini  adalah  konsep  formulasi kebijakan publik  yang  paling  demokratis  karena memberi  ruang  luas  kepada  publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan.

## 14. Model “ Tong Sampah”
Model  ini  dipopulerkan  oleh  John  W.  Kingdom  yang  mengemukan  bahwa  proses pembuatan  kebijakan  berjalan  pada  tia  ”rel”  yang  terpisah  satu  sama  lain  yaitu  rel permasalahan kebijakan, rel kebijakan dan rel politik.
“Rel”  permasalahan  kebijakan  berkenaan  dengan  proses  penetapan  agenda ( agenda  setting )  dalam  bentuk  menetapkan  suatu  masalah  publik  untuk  dijadikan agenda  publik.    “Rel”  kebijakan  berkenaan  dengan  proses  formal  perumusan kebijakan  yang  berjalan,  yang  melibatkan  aktor-aktor  kebijakan  yaitu  pemerintah, politisi,  ahli  kebijakan,  hinga  konsultan  kebijakan  dari  luar  birokrasi.  “Rel  ”  politik berkenaan  dengan  pergerakan  politik,  termauk  perubahan  mood  politik  nasional, desakan  opini  publik  hingga  pergeseran  kekuatan  dominan  dalam  parlemen  dan kelompok kepentingan.
Pemikiran tentang “model tong sampah” didasarkan pada keyakinan bahwa proses kebijakan merupakan serangkaian tindakan dalam suatu “anarki yang terorganisasi” yang  menjadikan  model-model  perumusan  kebijkanyang  ada  menjadi  tidak  relavan lagi.

## A.2 Persepsi

## A.2.1 Pengertian persepsi
Persepsi merupakan salah aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Sugiarto, dkk (2007:8) mengemukakan  bahwa  persepsi  adalah  kemampuan  otak  dalam  menterjemahkan stimulus  atau  proses  untuk  menterjemahkan  stimulus  yang  masuk  kedalam  alat indera  manusia.  Persepsi  manusia  terdapat  perbedaan  sudut  pandang  dalam penginderaan.  Ada  yang  mempersepsikan  sesuatu  itu  baik  atau  persepsi  yang
positif  maupun  persepsi  negatif  yang  akan  mempengaruhi  tindakan  manusia  yang tampak atau nyata.
Bimo  Walgito  (2004:70)  mengungkapkan  bahwa  persepsi  merupakan  suatu proses  pengorganisasian,  penginterpretasian  terhadap  stimulus  yang  diterima  oleh organisasi  atau  individu  sehingga  menjadi  sesuatu  yang  berarti  dan  merupakan aktivitas  yang  integrated  dalam  diri  individu.  Respon  sebagai  akibat  dari  persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk.
Jalaludin  Rakhmat  (2007:51)  menyatakan  persepsi  adalah  pengamatan tentang  objek,  peristiwa  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan.  Sedangkan,  Suharman  (2005:23) menyatakan “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan” atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera”.

## A.2.2 Syarat Terjadinya Persepsi
Menurut Sunaryo (2004:98) syarat-syarat yerjadinya persepsi adalah sebagai berikut:
1)  Adanya objek yang dipersepsi
2)  Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3)  Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
4)  Saraf  sensoris  sebagai  alat  untuk  meneruskan  stimulus  ke  otak,  yang  kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

## A.2.3 Faktor yang Memepengaruhi Persepsi
Menurut  Miftah  Toha  (2003:154),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi seorang adalah sebagai berikut :
a)  Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka keinginan atau harapan,  perhatian,  proses  belajar,  keadaan  fisik,  gangguan  kejiwaan,  nilai  dan kkebutuhan juga minat dan motivasi.
b)  Faktor  eksternal:  latar  belakang,  keluarga,  informasi  yang  diperoleh,  pengetahuan dan  kebutuhan  sekitar,  intensitas,  ukuran,  keberlawanan,  pengulangan  gerak,  hal- hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.
Menurut Bino Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:
a)  Objek yang dipersepsi
Objek  menimbulkan  stimulus  yang  mengenai  alat  indera  atau  reseptor.  Stimulus dapat  datang  dari  luar  individu  yang  mempersepsi,  tetapi  juga  dapat  datang  dari dalam  diri  individu  yang  bersangkutan  yang  langsung  mengenai  syaraf  penerima yang bekerja sebagai reseptor.
b)  Alat indera, syarat dan susunan syaraf
Alat  indera  atau  reseptor  merupakan  alat  untuk  stimulus  disamping  itu  juga  harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
c)  Perhatian
Untuk  menyadari  atau  dalam  mengadakan  persepsi  diperlukan  adanya  perhatian yaitu  merupakan  langkah  utama  sebagai  suatu  persiapan  dalam  rangka mengadakan persepsi.

## B. PEMBAHASAN

## B.1 Formulas Kebijakan
Pemerintahan  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  32  Tahun 2004  ayat  (2)  yaitu  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan
pemerintahan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah,  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum,  dan  daya  saing  daerah.  Hal  ini menunjukan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  tergantung  pada  visi,  misi,  dan rencana  strategis  dari  pemerintah  daerah  (Kepala  Daerah)  untuk  membangun daerah yang dipimpinnya tersebut.
Kebijkan Desa Mandiri Anggur Merah muncul disaat kepemimpinan Gubernur Frans  Lebu  Raya  dan  Easton  Foenay.  Sejak  memegang  tongkat  kekuasaan  tahun 2008 lalu, pasangan ini memiliki komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat  pembangunan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.    Program  ini dituangkan  kedalam  RPJMD  2009-2013,  dimana  salah  satu  strategi,  dalam  rangka mencapai  visi  pembangunan  2009-2013.  strategi  pemberdayaan  dengan  sprit Anggur Merah Dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Wujud  keberpihakan  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  di  pedesaan tercermin  dalam  pengalokasian  anggaran  yaitu  belanja  publik  (belanja  langsung) lebih besar dibanding biaya aparatur, ini dikarenakan gubernur menganggap bahwa pemberdayaan  masyarakatlah  yang  harus  diprioritaskan  terlebih  dahulu.  Gubernur Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  mempunyai  pemahaman  bahwa  masyarakat  sudah saatnya  dipercaya  untuk  menggunakan  dan  mengelolah  keuangan  demi mengembangkan  usaha  produktif.  Untuk  itu  ditempuh  berbagai  cara  demi menyejahterakan  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan.  Anggur  Merah  merupakan spirit  dalam  kebijakan pemberdayaan  ini,  dengan  pembangunan  daerah  yang  akan ditempuh  dengan  empat  (4)  strategi  pokok  pembangunan  daerah  yaitu: pembangunan  daerah  yang  berkesinambungan  dan  berkelanjutan,  peningkatan kualitas  kehidupan  bermasyarakat,  percepatan  pembangunan  daerah  dengan mengembangan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Komitmen  untuk pemberdayaan  masyarakat  akan  didukung  sepenuhnya  oleh  alokasi  anggaran pembangunan  yang  berpihak  pada  masyarakat  dengan  strategi  Anggaran  Untuk Rakyat  Menuju  Sejahtera  (ANGGUR  MERAH).  Anggaran  yang  digunakan  berasal dari APBD provinsi NTT.
Terkait  dengan  dukungan  dana  tersebut  gubernur  mengatakan  bahwa  dana tersebut  tidak  untuk  dikembalikan  kepada  pemerintah  tetapi  dana  tersebut  bergulir dipedesaan  dan  dimanfatkan  untuk  usaha  ekonomi  produktif,  jika  dana  telah dikembalikan  maka  dana  tersebut  diperuntukan  bagi  kelompok  usaha  yang  belum mendapatkan  dana  tersebut.  Masyarakat  sudah  seharusnya  dipercaya  untuk mengelolah  dana  agar  terjadi  kemandirian  dan  pengembangan  kreatifitas.  Pada pelaksanaanya  mayarakat  tidak  sendirian,  pemerintah  merekrut  pendamping kelompok  masyarakat  (PKM)  yang  bertujuan  untuk  membantu  memecahkan masalah, mengawasi dan  mengelolah dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian  dana  tersebut  sesuai  dengan  sasaran  lokasi  pembangunan desa/kelurahan  memiliki  prosentase  rumah  tangga  miskin  terbanyak  sesuai pendataan  BPS,  infrastruktur  pelayanan  relatif  rendah,  akses  wilayah  didalam daerah dan di luar daerah rendah, sumber daya manusia relatif rendah”.
Dalam  perumusan  kebijakan  ada  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  perumusan kebijakan  namun  untuk  mengetahui  secara  pasti  siapa  individu  yang  secara  rill berperan paling penting dalam proses kebijakan sangatlah sulit. Pada awalnya yang terlibat dalam perumusan adalah Gubernur, kepala Bappeda dan Sekertaris Daerah dan  dalam  pertemuan  selanjutnya  juga  mengadirkan  para  pemimpin  SKPD. ketelibatan  SKPD  dimaksudkan  untuk  mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  agar sesuai dengan tujuan.
Dalam  hasil  penelitian  Universitas  Nusa  Cendana  dikatakan  bahwa,  ada struktur  organisasi  yang  jelas  di  tingkat  provinsi  sampai  desa,  disertai  kejelasan tugas,  fungsi,  sistem  kerja,  pertanggung  jawaban.  Tetapi  Struktur  tidak  melibatkan semua SKPD terkait serta stakeholder lainnya. Tidak ada pelibatan/keterlibatan  dari SKPD atau stakeholder lain selain BAPPEDA  dalam proses perencanaan, membuat kebijakan  tersebut  seakan  dipolitisir  karena  SKPD  atau stakeholder yang membidangi  desa  tidak  terlalu  memahami  mengenai  proses  perencanaan  yang sedang  dilakukan.  Peran  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  atau nama  lain  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  desa  dan  mengetahui apa  masalah  yang  ada  di  desa,  tidak  dilibatkan  dalam  proses  perumusan  masalah tersebut.
Tanpa  dukungan  yang  cukup,  kebijakan  tidak  dapat  terwujud.  Bertolak  dari keperluan  adanya  mutu  dan  dukungan  msayarakat,  pertimbangan  strategis  yang selalu menyertai para pembuat kebijakan adalah bahwa tidak seluruh pertimbangan dalam  merumuskan  kebijakan  dipusatkan  pada  apa  masalahnya  dan  bagaimana mengatasinya. Pertimbangan strategis juga menyertai pada bagaimana memperoleh dukungan atau legitimasi terhadap kebijakan publik (Jones, 1997: 57).
Dalam hasil wawancara pada hari jumat di ruanganan Gubernur NTT, Beliau mengatakan bahwa:
“Kebijakan ini didukung dan disetujui oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota yang disepakati  pada  tanggal  18-19  maret  2010  dalam  rapat  kerja  Gubernur  dan Bupati/walikota  se  Nusa  Tenggara  Timur  dengan  melibatkan  ketua  DPRD  provinsi NTT  dan  ketua  DPRD  kabupaten/kota  di  sepakati  rencana  implementasi  strategi keempat dalam bentuk kebijakan bersama yaitu alokasi dana pengembangan desa.
Tanggung  jawab  kepemerintahan  atas  kesepakatan  tersebut  adalah pemerintah  Provinsi  mengalokasikan  bantuan  pembangunan  pedesaan  untuk  287 desa/kelurahan.  Masing-masing  desa  dialokasikan  dana  sebesar  Rp.250.000.000 untuk  ekonomi  produktif  dan  Rp.50.000.000.  untuk  perumahan  rakyat.  sesuai kemampuan  keuangan  daerah.  Dengan  kesepakatan  tersebut  maka  pemerintah provinsi menetapkan program Desa Mandiri Anggur Merah untuk kegiatan ekonomi produktif”.
Dukungan  pemerintahan  Kabupaten/Kota  dilihat  dari  pereplikasian  Program Anggaran  Untuk  Rakyat  Menuju  Sejahtera.  Pereplikasian  ini  dimaksudkan  agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Kabupaten/Kota yang mereplikasi program Desa MandiriAnggur Merah.
Tabel. 4.3.
8 Kabupaten /Kota yang melaksanakan Replikasi Penuh
No Kabupaten / kota Sinergi Terhadap Kegiatan Provinsi 1 Sumba Brat Desa (1 Desa per Kecamatan dengan nilai Rp. 250 juta/desa) 2 Sumba Tengah 15  Desa  (3  Desa  per Kecamatan  dengan nilai Rp.250 juta/Desa ) 3 Sumba Timur 5  Desa  SMART  dan  dukungan  dana  RP. O5.324.00 untuk mendukung kegiatan provinsi (dalam bentuk monitoring dan evaluasi kabupaten  ke  desa-desa  mandiri  anggur merah) 4 Manggarai Timur 6  Desa  (1  desa  per  kecamatan  dengan  nilai Rp. 250 juta per desa) 5 Ende 1  Desa  (mengakomodir  1  Kecamatan  yang
tidak termasuk dalam 287 kecamatan,  dengan jumlah  dana  dan  pola  yang  sama  persis dengan desa mandiri anggur merah provinsi) 6 Kabupaten Kupang 48  Desa  Unggul  Mandiri  (1  desa  per Kecamatan dengan nila RP.300 juta per Desa) 7 TTS 4 Desa sebesar RP. 250 juta 8 Kota Kupang Rencana 1 Kelurahan
Buletin Anggur Merah edisi 1 tahun 1 januari-april 2012
Tabel 4.4.
6 Kabupaten yang melaksanakan replikasi sebagian, tetapi dalam jangkauan luas program Desa Mandiri Anggur Merah.
Buletin
Anggu r Merah edisi  1 tahun 1 januari -april 2012 Tabel 4.5. 7 Kabupaten yang baru meng alokas ikan dana pembi nanan Progr am Desa Mandi ri Anggur Merah No Kabupaten/kota Sinergi terhadap program Provinsi 1 Belu Bappeda memberikan dukungan terhadap pembinaan Desa dan PKM 2 Flores Timur Hibah Rp. 300jta untuk desa/kelurahan anggur merah 3 Nagekeo Bappeda memberikan dukungan terhadap pembinaan desa dan PKM 4 Sikka Mengalokasikan  tambahan  pelatihan untuk  para  PKM,  dan  alokasi  5 rumah untuk 1 desa setiap kecamatan 5 Sabu Raijua Pembinaan PKM melalui Bappeda No Kabupaten/Kota Sinergi terhadap program Provinsi 1 Sumba Barat Daya  8  Desa  @  Rp.  150  juta  (dengan  nama  Desa GOD  GOL:  Gerrakan  Olah  Desa,    Gerakan Olah Lahan) 2 Ngada PERAK  (Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat) semua  desa  selain  Desa  Mandiri  Anggur Merah dapat bantuan. Dalam bentuk bantuan ternak  yang  digulirkan  (tidak  dalam  bentuk uang tunai) 3 Alor 17 Desa @ 100 juta (Desa Berdikari Trikrida) RP.800  an  juta  di  Bappeda  untuk  gaji  dan operasional  PKM  monev,  Operasional  Desa dan Operasional Kecamatan. 4 Rote Ndao Program  Lakamola  Anasio,  seluruh  desa/ kelurahan  (89  desa/kelurahan)  mendapat dana Rp. 50 juta 5 Manggarai Barat 6 Manggarai Ada  dukunga  untuk  desa  Rp.  450  juta  di Kecamatan,  tapi  untuk  infrastruktur  masing- masing  desa  mendapatkan  dana  sesuai kebutuhan,  khususnya  untuk  infrastruktur antar desa
6 Lembata Pembinaan PKM melalui Bappeda 7 TTU Pembinaan  PKM  melalui  Bappeda, untuk  tahun  2012  telah  dialokasikan yaitu “desa mandiri cinta petani”
Buletin Anggur Merah edisi 1 tahun 1 januari-april 2012
Program ini juga didukung oleh lembaga internasional yang turut ambil bagian dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Dukungan program  dari  lembaga  internasional  berupa  pelatihan  Pendamping  Kelompok Masyarakat  melalui  dukungan  AusAid  sebesar  A$  2  juta  dan  penanganan  pasca panen  A$  1,5  juta,  Pelatihan  wirausaha  bagi  para  pemuda/pemudi  di  15 Desa/Kelurahan  sasaran  program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  oleh  ILO  -  EAST NTT, Pelatihan dukungan WVI di 4 Kabupaten (Alor, Sumba Timur, Flores Timur dan Sikka)  dalam  pengembangan  kapasitas  manajemen  ekonomi  keluarga,  pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya PKM bagi 126 PKM di 126 Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
Dukungan  yang  diberikan  baik  dari  Kabupaten/Kota  maupun  lembaga internasional merupakan suatu pertanda positif tentang perkembangan pelaksanaan kebijakan  Desa  Mandiri  Anggur  merah.  Dengan  adanya  kesepakatan  antara pembuat  kebijakan  dan  dukungan  yang  besar  terhadap  kebijakan  tersebut, pemerintah Provinsi NTT mengularkan peraturan Gubernur nomor  33  tahun  2010  tentang  pedoman  pembangunan  desa/kelurahan  mandiri anggur  merah  provinsi  nusa  tenggara  timur  tahun  2011-2013  dengan  maksud  dari Peraturan  Gubernur  ini  adalah  untuk  memberikan  arah  kebijakan  dan  acuan  bagi pemerintah  kabupaten/kota  dan  atau  desa/kelurahan  serta  seluruh  unsur  pelaku pembangunan  di  daerah  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  Desa  Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyalagunaan atau penyimpangan.

## B.2. Persepsi Kelompok Kepentingan
Setiap  orang  mempunyai  kecenderungan  dalam  melihat  benda  yang  sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengelaman dan sudut pandangnya.
Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  dalam  tugas  dan  fungsinya  masih terdapat  tumpang  tindih  antara  Pemerintah  Provinsi  dengan  pemerintah Kabupaten/Kota.  Diperlukan  kesepakatan  ataupun  kesepahaman  antara  para stakeholders  program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  dalam  persoalan  ini  agar perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  program  dapat  dijalankan  secara  tepat. Walaupun  pada  akhirnya  banyak  terjadi  penyalahgunaan  atas  wewenang  atau kekuasaan  yang  diberikan  sesuai  dengan  keinginan  dari  pembuat  kebijakan tersebut.  Dalam  konteks  ini  masyarakat  seakan  ditunggangi  dan  dengan  sengaja dimanipulasi  demi  kepentingan  kelompok  ataupun  organisasi  tertentu.  Pada prinsipnya  setiap  elite  politik  ingin  mempertahankan status  quo, sehingga kebijakannya bersifat konservatitf.
Hasil wawancara dengan akademisi (10 november 2013 pada jam 10.30 WITA) Saya melihat bahwa program ini sarat dengan kepentingan politik menjelang pilkada kemarin. Itu dapat dilihat pada saat kompanye, dimana mereka menyuarakan bahwa program  itu  adalah  kebijakan  dari  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  pada  saat  itu. Menururut saya itu merupakan kebijakan dari Gubernur dan wakil Gubernur periode
2008-2013 dimana sejak memegang tongkat kepemimpinan . Pasangan ini memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan angka kemiskinan.
Para  pembuat  keputusan  melihat  kebijkanan  berdasarkan  pada  kepentingan partai  politiknya  beserta  kelompoknya.  Keputusan  yang  dibuat  didasarkan  pada keuntungan politik dengan pandangan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok  kepentingan.  Keinginan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  selalu diwarnai  dengan  kompromi-kompromi  politik  yang  mewarnai  proses  pembuatan kebijakan  tersebut.  Suatu  kebijakan  akan  berhasil  sangat  ditentukan  oleh perumusan kebijakan.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah ditetapkan  regulasi  khusus  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan, yang diperlukan agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan keterpaduan dalam tata cara pelaksanaannya dalam bentuk peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun  2010  tentang  pedoman  pembangunan  Desa/Kelurahan  Mandiri  Anggur Merah.
Peraturan  ini  berisikan  maksud  dan  tujuan,  penyelenggaraan  dan  juga pendanaan.  Dalam  peraturan  ini  sama  sekali  tidak  disebutkan  bahwa  pemerintah Kabupaten/Kota  berhak  mengevaluasi  atau  mengawasi  program  tersebut.  Tidak adanya  pelibatan  Kabupaten/Kota  membuat  program  ini  terasa  seperti  meberikan uang  semata  tanpa  adanya  keseriusan  dalam  menangani  program.  Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan merasa bahwa kabupaten hanya sebagai terminal dimana tempat persinggahan, pemerintah Provinsi datang untuk melakukan evaluasi tanpa  melibatkan  Kabupaten.  Karena  kewenangan  untuk  mengawasi  Program tersebut tidak termaktub dalam peraturan.
Tidak  ada  aturan    tentang  pengorganisasian  pelaksanaan  Desa  Mandiri Anggur  Merah  untuk  melibatkan  semua  SKPD,  stakeholders  lainnya  di  tingkat provinsi dan kabupaten, misalnya:
a.  Keputusan struktur organisasi pelaksana b.  Petunjuk Teksnis pelaksanaan Tidak  adanya  pelimpahan  wewenang  dalam  peraturan,  membuat  kebupaten tidak  bisa  mengambil  keputusan  untuk  mengevaluasi  atau  memonitoring  program tersebut. Inilah masalah yang dihadapi dalam program tersebut.

## C. PENUTUP C.1 Kesimpulan
Program  ini  pada  awalnya  dirumuskan  oleh  Gubernur  bersama  SekDa  dan Bappeda.  Ada struktur organisasi yang jelas di tingkat provinsi sampai desa, disertai kejelasan  tugas,  fungsi,  sistem  kerja,  pertanggung  jawaban.  Tetapi  Struktur  tidak melibatkan  semua  SKPD  terkait  serta  stakeholder  lainnya.  Tidak  ada pelibatan/keterlibatan    dari  SKPD  atau stakeholder lain  selain  BAPPEDA    dalam proses  perencanaan,  Membuat  kebijakan  tersebut  seakan  dipolitisir  karena  SKPD atau stakeholder yang  membidangi  desa  tidak  tahu  menahu  mengenai  proses perencanaan  yang  sedang  dilakukan.  Peran  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa (BPMD) atau nama lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan  mengetahui  apa  masalah  yang  ada  di  desa,  tidak  dilibatkan  dalam  proses perumusan  masalah  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  program  tugas  dari  Bappeda adalah  pengendelaian  perencanaan,  sedangkan  dalam  tahap  Verifikasi  ada  Tim
Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD),  dan  yang  bertugas  sebagai  Supervisi  ada Inspektorat dan pembina adalah SKPD.
Perbaikan  secara  nyata  dalam  pengorganisasian  dan  menejemen pelaksanaan program seiring perbaikan sistem perencanaan. Perbaikan pengorganisasian  terutama  tentang,  Keterlibatan  SKPD  terkait,  perlu  diatur  secara jelas  perannya  masing-masing,  sehingga  masing-masing  SKPD  dapat  mengetahui fungsi  dan  tugas  yang  akan  dijalankan,  serta  menjadi  bagian  yang  aktif  dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Anggur Merah untuk mencapai tujuan. Membuat peraturan  yang  jelas,  sehingga  terjadi  keselarasan  dalam  pelaksanaan  program. Membuat suatu petunjuk teknis secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan  keputusan.  termasuk  sistem  monitoring  dan  evaluasi  serta  sistem pelaporan secara vertikal

## C.2 Saran
1.  Sebelum memberikan program  Pemerintah terlebih  dahulu  melakukan  sebuah  riset atau  penelitian  terdahulu,  agar  mengetahui  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  Desa/Kelurahan  Mandiri Anggur Merah.
2.   Pemerintah  harus  memberikan  sosialisai  atau  pelatihan  kepada  masyarakat  agar tidak terjadi ketidaktahuan tentang program yang akan dikerjakan.
3.  Perumusan  kebijakan  harus  melibatkan  kelompok  kepentingan  (Pemerintah Kabupaten/Kota,  LSM,  Perguruan Tinggi,  dan  Masyarakat)  agar  terjadi  sinkronisasi dalam pelaksaan kebijakan
4.   Pemberian  tugas  dan  wewenang  harus  secara  tepat  fungsi  agar  tidak  terjadi tumpang tindih antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.