## Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomian Daerah (Studi Kasus  Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia)
( The Impact Of The Region Expansion On Regional Economics growth (Study Case Of saven Provinces Result Of Expansion In Indonesia))
Wida Safitri, Duwi Yunitasari * , Siti Komariyah
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : duwiyunita.feb@unej.ac.id

## Abstrak
PDRB   provinsi   hasil   pemekaran   wilayah   menunjukan   kenaikan   di   setiap   tahunnya   namun   perkembangan   perekonomian menunjukan  sebaliknya.  Pendapatan Daerah di Provinsi hasil pemekaran menunjukan adanya kenaikan di setiap tahunnya, namun hal ini tidak terlepas dari tingginya Dana Perimbangan yang didapat dari pemerintah Pusat. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2012, di Indonesia terdapat 8 Provinsi yang di mekarkan dan Provinsi Kalimantan Utara di mekarkan pada 2012 akhir. Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   dampak   pemekaran   wilayah   terhadap   perekonomian   di   tujuh   Provinsi   hasil pemekaran di Indonesia dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2017. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder terdiri dari runtut waktu 2008 sampai tahun 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Analisis yang digunakan adalah Indeks Diversitas Entropi PDRB,Indeks Diversitas Entropi Pendapatan Daerah, dan Tipologi Klassen. Dari IDE PDRB terdapat 5 Provinsi yang mengalami perkembangan dan 2 yang belum mengalami perkembangan, Hasil nilai IDE Pendapatan Daerah terdapat 1 Dearah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan 6 lainnya belum mengalami perekembangan. Hasil dari tipologi Klassen terdapat 2 provinsi dengan kategori maju dan tumbuh cepat 4 Provinsi sedang berkembang dan 1 Provinsi relatif tertinggal.
Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi.

## Abstract
Provincial GDP as a result of regional expansion shows an increase in each year but economic development shows differences and Regional Revenues in Provinces resulting from an increase in each year, but this is inseparable from the high Balance Funds obtained from the Central Government. In Indonesia from 1999 to 2012 there were 8 provinces which were expanded and the Province of North Kalimantan was expanded in late 2012. This study aims to analyze the impact of regional expansion on the economy in seven provinces resulting from the expansion in Indonesia in the period 2008 to 2017. The data used in the study are secondary data consisting of sequences from 2008 to 2017 obtained from the National Statistics Agency. The analysis used is the GRDP Entropy Diversity Index, the Regional Revenue Entropy Diversity Index, and the Klassen Typology. From the GRDP IDE there are 5 provinces that have developed and 2 that have not experienced development, the results of the Regional Revenue IDE values are 1 region with high fiscal capacity and the other 6 have not experienced development. The results of the Klassen typology are 2 provinces with advanced and fast growing categories. 4 Provinces are developing and 1 Province is relatively lagging behind .
Keywords: Regional Expansions, Tipology Klasen,Indeks Diversitas Entropy .

## Pendahuluan
Kurangnya   perhatian   dari   pemerintah   setempat,  terutama dalam   hal   pembangunan  mendasari   keinginan   untuk melakukan   pemekaran   wilayah   Winata   (2016).   Menurut Rustiadi et al . (2009:32)   ada beberapa landasan logis yang harus     dijadikan     pondasi   atau   penentu   dalam   melakukan pemekaran   wilayah   :   (1)  Mendekatkan   pelayanan   kepada masyarakat,   dan   memberikan   kewenangan   lebih   kepada masyarakat dalam mengelolah potensi daerah; (2) Partisipasi dan rasa memiliki dari rasa masyarakat meningkat; (3) Dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian serta menjaga   keberlanjutannya   ;   (4)   Dapat   meningkatkan akumulasi   nilai   tambah   serta   meningkatkan   kesejahteraan masyarakat;   (5)   Menciptakan   prinsip   keadilan   dalam mencapai kesejahteraan.
Otonomi   daerah   diharapkan   mampu   mendekatkan   fungsi pelayanan   birokrasi   pemerintahan   terhadap   rakyat   melalui pelayanan publik yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan   masyarakat.   Setelah   penerapan   Undang- Undang   No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah, memberikan peluang kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membentuk daerah pemekaran baru. Pemekaran menjadi   kecenderungan   baru   bagi   pembangunan   daerah   di Indonesia,   sejak   tahun  1999   sampai   dengan   2013    jumlah Provinsi   Indonesia   dengan   adanya   8   provinsi   baru   yaitu Maluku   Utara,   Papua   Barat,   Banten,   Kepuluan   Bangka Belitung,   Gorontalo,   Kepulauan   Riau,   Sulawesi   Barat   dan Kalimantan   Utara   maka   provinsi   di   Indonesia   menjadi   34 Provinsi.
* Corresponding author e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (1) : 54-58 ISSN : 2355-4665
Pertumbuhan   PDRB   di   setiap   Provinsinya   mewujudkan adanya   dampak   pemekaran,   namun   hal   lainnya   juga   dapat dilihat   jika   PDRB   yang   di   hasilkan   Provinsi   pemekaran cenderung   rendah   di   banding   Provinsi   lainnya,   selain   itu ketimpangan yang terjadi antar daerah pemekaran juga sangat tinggi. Pendapatan Daerah disetiap Provinsi juga mengalami kenaikan   namun   di   beberapa   daerah   terlihat   fluktuatif   dan Gap   antar   daerahnya   juga   sangat   tinggi.   setelah   terjadi pemekaran ada beberapa masalah yang belum teratasi hal ini menunjukan bahawa perlunya analisis kelayakan pemekaran.
Kementerian  Dalam  Negri   R.I (2017)  telah  menerima  237 proposal untuk pemekaran daerah baru di Indonesia namun karena   adanya   kendala   fiskal,   pemekaran   daerah   baru tertunda.   Kemnendagri   juga   mengungkapkan   satu   daerah pemerkaran   akan   memakan   biaya   lebih   dari   300   miliar rupiah.   Hal   ini   membuat   pemerintah   pusat   mengkaji   lebih apakah   diadakan   atau   tidaknya   pemerkaran   daerah.   Oleh karena itu  hasil dari daerah yang telah di mekarkan harus di analisis   untuk   mengetahui   ada   atau   tidak   manfaat   dari pemekaran daerah .
Penelitian ini menggunakan Teori Lokasi yang dikemukakan oleh   Weber   menurut   weber   suatu   daerah   akan   cepat berkembang tergantung pada lokasi dan keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah tersebut.
Tujuan   dari   Penelitian   ini   adalah   (1)   Untuk   mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap perkembangan sektor ekonomi  di Provinsi pemekaran di Indonesia periode 2013- 2017,(2)   Untuk   mengetahui   pengaruh   pemekaran   wilayah terhadap kapasitas fiskal daerah hasil pemekaran di Indonesia periode   2013-2017.   (3)   Untuk   mengetahui     klasifikasi wilayah antar Provinsi hasil pemekaran di tahun 2013-2017.

## Metode
Jenis   penelitian   ini   adalah   penelitian   kuantitatif.   Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data   berupa   angka   dan   program   statistik.     Sekaran (2006:160).

## Lokasi Penelitian
Wilayah   penelitian   ini   dilakukan   di   7   Provinsi   Hasil Pemekaran,   yaitu   Maluku   Utara,   Papua   Barat,   Sulawesi Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan Provinsi Hasil Pemekara namun, karena usianya yang masih muda Kalimantan Utara di kecualikan dalam penelitian ini.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder   yang   berupa   runtut   waktu   ( times   series )   dalam bentuk tahunan dengan runtut waktu 10 tahun periode 2008- 2017.

## Metode Analisis Data
1. Analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE)
Dalam   Sayori   (2009),   nilai   indeks   diversitas   entropy ditujukan untuk menghitung tingkat keberagaman dan
keberimbangan   aktivitas/sektor   ekonomi   di   suatu   wilayah. Semakin   bertambah   jumlah   jenis   aktivitas/sektor   ekonomi maka   nilai   indeks   diversitas   entropi   akan   semakin   besar. Semakin   berimbang   komposisi   berbagai   aktivitas/sektor ekonomi  tersebut, nilai  indeks entropi juga semakin besar, Jika   nilai   IDE   melebihi   1   maka   wilayah   tersebut   semakin berkembang,   namun   jika   nilai   IDEnya   mendekati   0   maka wilayah tersebut tidak berkembang.
a. Analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE) PDRB.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jenis lapangan   usaha   sector   PDRB   sesudah   pemekaran   adapun sector   yang   akan   diamati   meliputi   17   sektor   Analisis   ini menggunakan   formula   yang   dibangun   oleh   Saefulhakim (2003) sebagai berikut berikut :
IDEPDRB =− ∑ i = 1 n Pi ∈ Pi
Dimana :
Pi = Proporsi sektor-sektor oleh PDRB terhadap total PDRB n = Jumlah Sektor
Pi = Xi ∑ Xi
Xi = Persentase   Masing-Masing   Lapangan   Usaha Terhadap Total PDRB
Untuk   menjustifikasikan   tingkat   perkembangan   ekonomi, maka  ada   ketentuan  bahwa   jika  Indeks  Diversitas  Entropy (IDE)   PDRB   semakin   tinggi   maka   tingkat   perkembangan ekonomi, semakin tinggi atau semakin merata.
b.   Analisis   Indeks   Diversitas   Entropi   (IDE)   Pendapatan Daerah (PD)
Analisis   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah sesudah  pemekaran yang meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (2) Dana Perimbangan, (3)   Penerimaan  lainnya  Analisis  ini   menggunakan   formula yang dibangun oleh) sebagai berikut berikut :
IDEPD =− ∑ i = 1 n Pi ∈ Pi
Dimana :
Pi
= Proporsi sumber-sumber PD terhadap total PD
n
= Jumlah Sumber-sumber PD
Pi = Xi ∑ Xi
Xi = Persentase   Masing-Masing   Sumber-sumber   PD Terhadap PD
Untuk   menjustifikasikan   tingkat   perkembangan,   maka   ada ketentuan   bahwa   jika   Indeks   Diversitas   Entropy   (IDE) Pendapatan   Daerah   semakin   tinggi   maka   tingkat perkembangan semakin tinggi atau semakin merata.
c. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipology Klassen
Tabel  Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen
Y r ( y i > y ) ( y i < y )
r i > r Kuadran I Wilayah Maju dan Tumbuh Cepat Kuadran II Wilayah Sedang Tumbuh r i < r Kuadran III
Wilayah Maju Tapi tertekan Kuadran IV Wilayah Relatif tertinggal (Sumber :Sarnowo,  2013)
r i = Tingkat Pertumbuhan PDRB provinsi i
y i = PDRB perkapita provinsi i
r = Tingkat pertumbuhan PDB
y =  PDB perkapita wilayah Reverensi
Keterangan tabel:
1.   Kudran   I   yaitu   wilayah   maju   dan   tumbuh   cepat,   yaitu daerah   yang   memiliki   pendapatan   perkapita   dan   tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di banding rata-rata di Provinsi hasil pemekaran.
2.   Kuadran   II   yaitu   sedang   tumbuh   yaitu   daerah   yang memiliki   pendapatan   perkapita   lebih   rendah   dari   rata-rata, namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata di Provinsi hasil pemekaran.
3. Kuadran III yaitu wilayah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi di banding rata-rata,   tetapi   tingkat   pertumbuhan   ekonominya   lebih rendah dibandingkan rata-rata di Provinsi hasil pemekaran.
4. Kuadran IV yaitu wilayah relative tertinggal adalah daerah yang   memiliki   pendapatan   perkapita   dan   tingkat pertumbuhan   ekonomi   yang   lebih   rendah   di   banding   rata- ratan di Provinsi hasil pemekaran.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil

## 1. Hasil Analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE) PDRB
Tabel 2. Nilai Indeks Diversitas Entropi (IDE) PDRB Tujuh Provinsi  Hasil Pemekaran
Nilai IDE Tahu n Maluku Utara Papua Barat Bante n Bangka Belitung Gorontalo Kep Riau S u 2008 1,894 2,081 1,687 2,031 2,181 1,673 1 , 2009 1,895 2,095 1,733 2,048 2,195 1,690 1 , 2010 1,897 1,983 1,750 2,057 2,211 1,686 1 , 2011 1,937 1,859 1,765 2,072 2,214 1,690 1 , 2012 2,192 1,950 2,141 2,175 2,139 1,962 2 , 2013 2,197 1,963 2,127 2,193 2,143 1,953 2 , 2014 2,204 1,985 2,154 2,207 2,148 1,954 2 , 2015 2,215 2,005 2,167 2,212 2,174 1,955 2 , 2016 2,228 2,020 2,183 2,222 2,164 1,967 2 , 2017 2,242 2,038 2,192 2,234 2,153 2,003 2 , rata rata 2,090 1,998 1,990 2,145 2,172 1,853 1 ,
Sumber : Data Diolah (2019)
2. Hasil Analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE) Pendapatan Daerah
Tabel  3.   Nilai Indeks  Diversitas Entropi (IDE) Pendapatan Daerah Tujuh Provinsi  Hasil Pemekaran
Nilai IDE Tahun Maluku Utara Papua Barat Banten Bangka Belitung Goron talo Kep Riau S u 2008 0,525 0,840 0,615 0,648 0,665 0,610 0 , 2009 0,340 0,765 0,626 0,618 0,476 0,575 0 , 2010 0,441 0,820 0,584 0,673 0,681 0,652 0 , 2011 0,745 0,823 0,553 0,781 0,676 0,663 0 , 2012 0,777 0,831 0,919 0,891 0,837 0,827 0 . 2013 0,774 0,802 0,921 0,885 0,813 0,817 0 , 2014 0,783 0,864 0,829 0,871 0,849 0,862 0 , 2015 0,780 0,864 0,846 0,896 0,847 0,946 0 , 2016 0,789 0,858 0,665 0,940 0,609 0,967 0 , 2017 0,868 0,875 0,685 0,627 0,520 0,647 0 , rata rata 0,682 0,834 0,724 0,783 0,697 0,757 0 ,
Sumber : Data diolah(2019)
3. Hasil Analisis Tipology Klasen
Tabel 4. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klasen
yi>y yi<y ri>r Maju   dan   Tumbuh cepat Sedang Tumbuh Papua Barat Maluku Utara
Kepulauan Riau Banten Gorontalo Sulawesi Barat ri<r Maju Tapi tertekan Relatif Tertinggal Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : Data Diolah(2019)
Pembahasan
Perkembangan   Struktur   Perekonomian   dan   Kapasitas Fiskal

## 1. Provinsi Maluku Utaara
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah.
Pertumbuhan   dan   Perkembangan   struktur   perekonomian suatu   wilayah   didekati   dengan   data   Produk   Domestik Regional   Bruto   (PDRB).   Nilai   Indeks   Diversitas   Entropi (IDE)   mencerminkan   tingkat   perkembangan   sektor-sektor perekonomian   di   Provinsi   Maluku   Utara   setelah   terjadi pemekaran.   Tingkat   perkembangan   sektor  perekonomian dapat   di   katakan   baik   karena   nilai   IDE   PDRB   Provinsi Maluku   Utara   di   atas   1,   selain   itu   setelah   terjadinya pemekaran   banyak   sektor-sektor   perekonomian   yang
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (1) : 54-58 ISSN : 2355-4665
menguat   dari   tahun   ke   tahunnya   dan   mulai   memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara.
b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
Hasil IDE Provinsi Maluku Utara yang terdapat pada Tabel 3 setelah   pemekaran   mengalami   kenaikan   yang   positif walaupun   nilainya   berada   di   bawah   angka   1,   hal   ini menunjukan bawah Kapasitas Fiskal Provinsi Maluku Utara masih bergantung pada Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi   besar   terhadap   pendapatan   daerah.   Walaupun pendapatan   asli   daerah   menunjukan   penguatan   di   setiap tahunnya hal ini tidak dapat menutupi bahwa ketergantungan Dana Perimbangan dari pemerintah jumlahnya masih sangat besar.

## 2. Provinsi Papua Barat

## a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah
Tingkat   perkembangan   struktur   perekonomian   Provinsi Papua Barat  dapat  dikatakan baik karena  nilai  IDE PDRB Provinsi   Papua   Barat   di   atas   1.     Namun   pertumbuhan   di setiap tahunnya pasif dan   cenderung  menurun di banding tahun-tahun sebelumnya.   Nilai IDE Pada tahun 2017 bahkan nilainya   lebih   kecil   di   banding   tahun   2008   hal   ini menunjukan bahwa sektor-sektor perekonomian di Provinsi Papua   Barat   selama   10   tahun   terakhir   belum   mengalami perkembangan.
b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
bahwa   Kapasitas   Fiskal   Provinsi   Papua   Barat   belum mengalami   perkembangan,   nilai   IDE   Pendapatan   Daerah tumbuh   pasif  cenderung   stagnan,   Pertumbuhan   Nilai   IDE yang   fluktuatif   mencerminkan   keadaan   pendapatan   daerah yang juga tumbuh fluktuatif,   hal ini menunjukan lemahnya kinerja   pemerintah   dalam   mengolah   sumber-sumber pendapatan   daerah   dan   lemahnya   kapasitas   fiskal   Provinis Papua Barat.

## 3. Provinsi Banten
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah.
Nilai Indeks Diversitas Entropi (IDE) dapat dikatakan baik karena   melebihi   angka   1.   Nilai   Indeks   Diversitas   Entropi (IDE)   mencerminkan   tingkat   perkembangan   sektor-sektor perekonomian   di   Provinsi   Papua   Barat   setelah   terjadi pemekaran.     Nilai   IDE   Provinsi   Banten   selalu   melebihi angka 1 menggambarkan bahwa terdapat perkembangan pada sektor ekonominya.  Pertumbuhan nilai IDE secara signifikan dari   tahun   ke   tahun   mengambarkan   bahwa   sektor-sektor perekonomian di Provinsi Banten mengalami perkembangan saat setalah pemekaran.
b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
Nilai  IDE  Provinsi   Banten  yang  ada  pada  gambar   3  yang tumbuh   fluktuatif,   hal   ini   di   sebabkan   oleh   laju   sumber- sumber   Pendapatan   Daerah   yang   tidak   menentu   di   setiap tahunnya.  Namun jika di  bandingkan  dengan Provinsi  lain Kapasitas Fiskal Provinsi Banten Masih dikatakan cukup baik Karena pembangunan daerah Provinsi Banten di danai oleh dana daerah yang berasal dari PAD Provinsi Banten. Namun pada   Nilai   IDE   Provinsi   Banten   yang   ada   pada   tabel   3 mengalami 4 kali penurunan dalam sebuluh tahun yaitu pada tahun   2010,2011,2014   dan   2015   yang   menunjukan   bahwa
kinerja   pemerintah   daerah   dalam   menjaga   kestabilan kapasitas fiskal di Provinsi Barat dinilai masih kurang.

## 4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah
Nilai   IDE   Provinsi   Kepulauan   Bangka   Belitung   terus menglami   kenaikan   yang   signifikan,  Sejak   tahun   2008 sampai tahun 2017 nilai IDE Provinsi Bangka Belitung tidak pernah mengalami penurunan, hal ini menggambarkan bahwa setelah   terjadi   pemekaran   sektor-sektor   perekonomian   di Provinsi   Kepulauan   Bangka   Belitung   terus   mengalami perkembangan yang positif.

## b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
Nilai   IDE   pendapatan   daerah   Provinsi   Kepulauan   Bangka Belitung   tumbuh   fluktuatif,   nilai   IDE   pendapatan   daerah mengalami   penurunan   sebanyak   4   kali   yaitu   di   tahun 2009,2013,2014 dan 2017. Nilai IDE pendapatan daerah yang fluktuatif di sebabkan pertumbuhan proporsi sumber-sumber pendapatan daerah yang fluktuatif juga, hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelolah sumber- sumber   pendapatan   daerah   terus   menurun   dari   tahun   ke tahun .

## 5. Provinsi Gorontalo
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah.
Nilai Indeks Diversitas Entropi (IDE)  mencerminkan tingkat perkembangan sektor-sektor perekonomian di suatu daerah, pada   gambar  2  menjelaskan   bahwa   nilai   IDE   Provinsi Gorontalo   setelah   terjadi   pemekaran,   nilai   IDE   Provinsi gorontalo mengalami pertumbuhan yang pasif dan fluktuatif, hal   ini   menggambarkan   bahwa   sektor-sektor   ekonomi   di Provinsi Gorontalo belum mengalami perkembangan setelah terjadi pemekaran. Kinerja pemerintah daerah dinilai lemah dalam meningkatkan sektor perekonomian.

## b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
Nilai IDE Provinsi Gorontalo juga mengalami pertumbuhan yang   fluktuatif   selama   10   tahun   terakhir   terjadi   6   kali penurunan yaitu pada tahun 2009,2011, 2013,2015,2016 dan 2017,     yang   menadakan   bahwa   lemahnya   kapasitas   fiskal Provinsi Gorontalo setelah terjadi pemekaran. Selain itu Dana perimbangan   yang   mendominasi   pendapatan   daerah menadakan   bahwa   Provinsi   Gorontalo   masih   memiliki ketergantung   terhadap   pemerintah   pusat   untuk   dana pembangunan daerahnya.

## 6. Provinsi Kepulauan Riau
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah.
Nilai   IDE   PDRB   menggambarkan   perkembangan   sektor- sektor ekonomi suatu daerah jika Nilai IDE PDRB semakin tinggi maka sektor-sektor perekonomian  di  daerah  tersebut mengalami   perkembangan. Tabel   2 menjelaskan pertumbuhan   nilai   IDE   Kepulauan   Riau,   Nilai   IDE Kepulauan Riau dapat dikatakn cukup baik karena melebihi angka   1.  Tabel   2  juga   menjelaskan   nilai   IDE   Provinsi Kepulauan Riau pernah mengalami penurunan sebanyak dua kali   yaitu   di   tahun   2010   dan   di   tahun   2013.     .     Secara keseluruhan nilai IDE Provinsi Kepulauan Riau menunjukan bahwa sektor-sektor perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembang saat setelah terjadi pemekaran.
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (1) : 54-58
b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
IDE Pendapatan Daerah Provini kepulauan Riau yang berada di  gambar   3,  yang   juga   mengalami   pertumbuhan   yang fluktuatif, nilai IDE Provinsi Kepulauan Riau mengalami 3 kali   penurunan   yaitu   pada   tahun   2009,2013   dan   2017. Meskipun   tumbuh   fluktuatif,   hal   yang   perlu   di   perhatikan adalah   selama   10   tahun   terakhir   Kepulauan   Riau   rata-rata menyumbang   32%   untuk   pembangunan   daerahnya   dapat dikatakan,   kapasitas   fiskal   Provinsi   Kepulauan   Riau dikatakan   cukup   baik   hanya   saja   kinerja   pemerintah   yang kurang   maksimal   dalam   mengelolah   sumber-sumber pendapatan daerah.

## 7. Provinsi Sulawesi Barat
a. Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah
kenaikan   sektor-sektor   Provinsi   Sulawesi   Barat   di   katakan sangat lambat, hal ini juga terlihat pada hasil IDE PDRB pada gambar 2 Nilai IDE Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan cukup   baik   karena   di   atas   angka   1,   hal   yang   perlu diperhatikan   adalah   bahwa,   lambatnya   nilai   IDE   juga mengambarkan   lambatnya   perkembangan   sektor perekonomain   di   Provinsi   Sulawesi   barat.     Hal   ini   juga menggabarkan   lambatnya   kinerja   pemerintah  daerah  dalam meningkatkan sektor-sektor perekonomian.
b. Perkembangan Kapasitas Fiskal
Nilai   IDE   Provinsi   Sulawesi   Barat   terjadi   penurunan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2009, 2015 Pertumbuhan sumber-sumber pendapaan  daerah  yang fluktuatif dan  juga dominasi   dana   perimbang   di   Provinsi   Sulawesi   Barat menunjukan   bahwa   lemahnya   kapasitas   fiskal   Provinsi Sulawesi Barat setelah terjadinya pemekaran.
Menurut   penelitian   yang   di   lakukan   Sayori   (2009)   bahwa pengaruh   pemekaran   wilayah   belum   memberikan   dampak secara   positif   terhadap   pertumbuhan   sektor   ekonomi   dan kapasitas   fiskalnya   di   Kapubapten   Raja   Ampat   namun cenderung   mengalami   peningkatan   perkembangan   wilayah. Sedangkan   menurut   menurut   (Malia,   2009),   setelah   di adakannya   pemekaran   Kabupaten   Cimahi   mengalami perkembangan  yang signifikan pada  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen
Provinsi Hasil Pemekaran di bagi manjadi 4 klasifikasi sesuai dengan tipologi klassen Provinsi Papua Barat  dan Provinsi Kepulauan   Riau   Termasuk   Provinsi   Maju   dan   Tumbuh Cepat.     Provinsi   Maluku   utara,   Provinsi   Banten,   Provinsi Gorontalo,   Provinsi   Sulawesi   Barat   adalah   Provinsi   yang sedang   tumbuh.   Sedangkan   yang   termasuk   dalam   kategori daerah relative tertinggal adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Simpulan
1. Pengaruh  pemekaran terhadap dapat dilihat secara nyata, terdapat 5 Provinsi yang menunjukan adanya perkembangan setelah   terjadi   pemekaran   yaitu   Provinsi   Maluku   Utara, Provinsi   Banten,   Provinsi   Kepulauan   Bangka   Belitung, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi barat terjadi pemekaran. Sedangakan  pengaruh  pemekaran belum terlihat di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Gorontalo yang belum terlihat perkembangan sektor-sektor perekonomiannya.
2. Setelah terjadi pemekaran Kapasitas Fiskal pada ke tujuh Provinsi hasil pemekaran belum terlihat. Terdapat  Provinsi dengan   kapitas   fiskal   yang   tinggi   yaitu   Provisi   Banten. Sedangkan   6   Provinsi   lainnya   belum   menunjukan   adanya peningkatan pada  kapasitas fiskal daerahnya, hal ini terbukti bahwa dana perimbangan masih mendominasi di 6 Provinsi tersebut.   Oleh   karena   itu   dampak   terhadinya   pemekaran belum   terlihat   terhadap   kapasitas   fiskal   Provinsi   hasil pemekaran di Indonesia.
3.   Berdasarkan   tipologi   klassen   Provinsi   hasil   pemekaran dapat   diklasifikasikan   berdasarkan   pertumbuhan   ekonomi menjadi tiga kelompok yaitu wilayah maju dan tumbuh cepat yaitu   Provinis   Kepulauan   Riau   dan   Provinsi   Papua   Barat. Wilayah   sedang   tumbuh   terdapat   empat   Provinsi   yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinis Banten, Provinsi Gorontalo, dan   Provinis   Papua   Barat,   dan   wilayah   relative   tertinggal adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pemekaran wialayah yang dilaksanakan di Indonesia jangan hanya bertujuan untuk memperoleh Dana Perimbangan dari Pemerintah   pusat,   namun   juga   harus   dapat   meningkatkan perekonomian di setiap wilayah pemekaran.

## Referensi
Kementerian   Dalam   Negri   R.I .   (n.d.).   Retrieved   March   7,   2020,   from https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/13737/khawatirkan-fiskal- mendagri-tunda-usulan-pemekaran-daerah
Malia,   R.   (2009). Analisis   Dampak   Pemekeran   Wilayah   Terhadap Pembangunan   Ekonomi   Daerah   (Studi   Khasus   Chimahi   Provinsi Jawa Barat) . Institut Pertanian Bogor.
Rustiadi,  E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). Perencanaan dan Pengembangan   Wilayah (W.   Mutaqin   (Ed.)).   Yayasan   Obor. https://www.researchgate.net/publication/318016427_Perencanaan_da n_Pengembangan_Wilayah
Sayori,   N.   (2009). Analisis   Dampak   Pemekaran   Wilayah   Terhadap Perekonomian  Wilayah  Kepulauan   Dan  Pengembangan  Pariwisata Bahari   (Studi   Kasus   Di   Kabupaten   Raja   Ampat,   Provinsi   Papua Barat) . Institut Pertanian Bogor. Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis 1 Edisi 4 . Salemba Empat.
Winata, G. A. (2016). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian   Dan   Kinerja   Pemerintah   Daerah   Kota/Kabupaten   Di Provinsi   Banten.   In   Intergovernmental   Panel   on   Climate   Change (Ed.), Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor . Cambridge University Press.