## Jurnal Manajemen Dakwah
Volume 10, Nomor 2, 2022, 183-203 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd p-ISSN: 2338-3992, e-ISSN:2797-9849.
SISTEM PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA DALAM PENGOPTIMALAN PELAYANAN JEMAAH HAJI PADA PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA
Taufik Illahi 2 , M. Amin Akkas 2
1 1Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta *Email : taufik.illahi18@mhs.uinjkt.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  penyediaan transportasi  udara  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pengoptimalan pelayanan jemaah haji pada Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah.  penelitian  yang  dilakukan  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif, yang  menjadi  objek  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  pihak  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kementerian  Agama  RI.  Pada penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler  pada  tahun  2019 ditetapkanlah  dua  perusahaan  penerbangan  yaitu  PT.  Garuda  Indonesia  tbk dan Saudi Arabian Airlines. Dua perusahaan tersebut telah melakukan proses seleksi yang profesional oleh tim khusus yang menangani proses penyediaan transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler.  Dalam  proses  penyediaan transportasi  udara  yang  dilakukan  terdapat  beberapa  faktor  pendukung  dan penghambat  di  antaranya  adalah  tersedianya  sumber  daya  dan  dana  dan tersedianya  slot  time  yang  merupakan  hak  otoritas  pihak  Arab  Saudi  untuk menetapkannya.
Kata Kunci : Sistem; Penyediaan; Transportasi Udara; Penyelenggaraan Haji

## ABSTRACT
This study aims to determine how the system of providing air transportation as well as the supporting and inhibiting factors in optimizing the services of pilgrims at the Directorate General of Hajj and Umrah. This research used a qualitative  research  method  with  a  descriptive  approach,  the  object  of research  in  this  study  was  the  Directorate  General  of  Hajj  and  Umrah
Organization  of  the  Ministry  of  Religion  of  the  Republic  of  Indonesia.  In providing  air  transportation  for  regular  Hajj  pilgrims  in  2019,  two  airline companies,  namely  PT.  Garuda  Indonesia  tbk  and  Saudi  Arabian  Airlines. The  two  companies  have  carried  out  a  professional  selection  process  by  a special  team  that  handles  the  process  of  providing  air  transportation  for regular  pilgrims.  In  the  process  of  providing  air  transportation,  there  are several  supporting  and  inhibiting  factors,  including  the  availability  of resources and funds and the availability of time slots which are the right of the Saudi Arabian authorities to determine it.

## Keywords : System; Provision; Air Transportation; Hajj Implementation

## PENDAHULUAN
Melaksanakan  ibadah  haji  wajib  sekali  seumur  hidup  bagi  umat  Islam  yang mampu.  Mampu  dalam  hal  ini  bukan  saja  mampu  dalam  segi  biaya  dan kesehatan,  namun  juga  mampu  untuk  bisa  melaksanakan  perjalanan  menuju kota  Suci.  Berdasarkan  konteks  inilah,  negara  berkewajiban  memberikan perlindungan kepada warganya untuk melaksanakan perjalaan ke luar negeri. Dalam  hal  perlindungan  masyarakat  Indonesia  yang  ingin  menunaikan kewajiban perintah agama Islam, salah satunya berupa melakukan perjalanan ke tanah suci untuk pelaksanaan prosesi ritual ibadah haji, maka negara telah menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman  pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan urusan haji dan umrah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  dan  kepercayaan,  dengan  memberikan  pelayanan  bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
Penyelenggaraan  ibadah  haji  Indonesia,  memiliki  dua  wilayah  kenegaraan yaitu di dalam negeri wilayah kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri dalam  wilayah  negara  Kerajaan  Arab  Saudi.  Berdasarkan  hal  inilah,  maka ruang
lingkup  proses  pelayanan  jemaah  haji  Indonesia  juga  terbagi  kepada  dua layanan. Pertama pelayanan yang diperoleh jemaah haji saat di dalam negeri berupa  pendaftaran  jemaah  haji,  pengurusan  administrasi  dokumen, pembinaan  dan  bimbingan  manasik  sampai  persiapan  penyediaan  pesawat angkutan  haji  ke  luar  negeri  serta  kesiapan  akomodasi  asrama  jemaah  di embarkasi  haji  (Makki,  2021),  Kedua  adalah  pelayanan  penyelenggaraan ibadah haji yang didapatkan oleh jemaah haji saat berada di luar negeri dalam
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 185
hal  ini  selama  jemaah  haji  Indonesia  berada  di  Arab  Saudi.  Sehubungan dengan  proses  pelayanan  jemaah  haji  Indonesia  khususnya  di  dalam  negeri sebagaimana tersebut di atas, maka pelayanan transportasi angkutan pesawat udara  ke  luar  negeri,  merupakan  suatu  permasalahan  yang  cukup  krusial. Dimana  pelayanan  transportasi  udara  ini,  akan  menjadi  penentu  terkait keberangkan  dan  kepulangan  setiap  kloter  (kelompok  terbang)  jemaah  haji Indonesia,  selain  biaya  komponen  transportasi  angkutan  udara  yang  paling besar  sekirat  60%  dari  total  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji,  juga  bobot jaminan  layanannya  yang  memliki  SLA  99%  (service  level  agreement) tertinggi serta OTP (on time performance) bagi setiap penerbangan angkutan pesawat  haji  yang  harus  didapatkan  oleh  jemaah  haji  dalam  pelaksanaan pelayanan transportasi udara.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pelayanan  diartikan  sebagai kemudahan  yang    diberikan  berhubung  dengan  jual  beli  barang  atau  jasa (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) (Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hal. 446). Menurut A.S Moenir, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  yang  langsung  diterima.  Dengan demikian  pelayanan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  orang  lain  agar masing-masing  memperoleh  keuntungan  yang  diharapkan  dan  kepuasan. (Moenir, 2005, hal. 5) Berdasarkan buku yang dikarang oleh A.S Moenir, dia mengatakan  bahwa  pelayanan  terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu:  pelayanan dengan  lisan,  tulisan,  dan  perbuatan.  Ketiga  pelayanan  tersebut  tidak selamanya  berdiri  sendiri  dengan  murni  melainkan  saling  berkombinasi.
(Moenir, 2005, hal. 150)
Dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  canggih  maka  dunia  terus mengalami perubahan yang mendasar pada tahun 1979 pemerintah Indonesia memutuskan  mempertiadakan  pengangkutan  jemaah  haji  dengan  kapal  laut dan  menetapkan  penyelenggaraan  angkutan  haji  dengan  pesawat  terbang. Kebijakan  tersebut  di  perkuat  dengan  keputusan  Menteri  Perhubungan  No.
SK-72/OT.001/Phb-79. Terkait pesawat udara yang akan mengangkut jemaah haji  nantinya  maka  pemerintah  menetapkan  empat  perusahaan  penerbangan yaitu:  Garuda  Indonesia  Airways.  Merpati  Nusantara  Airlines,  PT  Mandala, dan Bauraq. (Hasan, 2017, hal. 56). Mulai musim haji 1999 hingga sekarang,
pelaksanaan  angkutan  haji  mengikutsertakan  (Moenir,  2005)  perusahaan asing,  yaitu  perusahaan  penerbangan  Arab  Saudi,  karena  apabila  tidak menggunakan  perusahaan  penerbangan  Arab  Saudi  sebagai  angkutan pemulangan  jemaah  haji,  maka  setiap  jemaah  dikenakan  royalty.  (Hanan, 2004, hal. 48). Dalam konteks perubahan transportasi haji di atas, maka tentu diperlukan  kapabilitas  manajerial  tersenidirDalam  penelitian  ini  peneliti
mengangkat  dua  persoalan  yang  akan  peneliti  teliti,  (1)  Bagaimana  sistem penyediaan  transportasi  udara  dalam  pengoptimalan  pelayanan  jemaah  haji pada Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah?, (2) Bagaimana faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  sistem  penyediaan  transportasi udara  pada  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah.  serta tujuannya    adalah  untuk  mengetahui  sistem  penyediaan  transportasi  udara bagi  jemaah  haji  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  proses penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  pada  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelusuran  terhadap kajian  terdahulu  yang  penulis  kira  memiliki  persamaan  dengan  penelitian yang  penulis  lakukan.  Penulis  melihat  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eliza Rahmawati  dengan  judul  “Efektivitas  Sistem  Pelayanan  Haji  dan  Umrah dalam  Meningkatkan  Kepuasan  Jemaah  di  PT.  Patuna  Mekar  Jaya  Tahun 2018”. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pelayanan haji dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah  bahwa  penelitian  yang  di  kaji  oleh  Eliza  Rahmawati  membahas tentang efektivitas  pelayanan haji dan umrah dalam  meningkatkan kepuasan jemaah  di  PT.  Patuna  Mekar  Jaya,  sedangkan  yang  penulis  kaji  tentang sistem penyediaan transportasi udara dalam pengoptimalan pelayanan jemaah haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  yang  berlokasi-kan  di  Jl. Lap.  Banteng  Barat  No.3,  Ps.  Baru,  Kecamatan  Sawah  Besar,  Kota  Jakarta Pusat,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  10710.  Serta  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kementerian  Agama  RI,  sedangkan  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  penyediaan  transportasi udara  dalam  pengoptimalan  pelayanan  jemaah  haji  pada  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

## LANDASAN TEORITIS
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori  perencanaan  sebagai  acuan bagi  penulis  dalam  melakukan  proses  penelitian  di  mana  perencanaan merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen,  sehingga  dengan  demikian perencanaan  adalah  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak  untuk  dapat melaksanakan manajemen dengan baik. Hal ini berarti untuk dapat membuat
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 187
perencanaan  yang  baik  kita  harus  mampu  melihat  jauh  ke  depan.  Dengan memikirkan  jauh-jauh  sebelumnya  tindakan  yang  akan  dilakukan,  maka dapat  di  harapkan  tindakan-tindakan  yang  akan  kita  lakukan  hanya  kecil kemungkinan  yang  mengalami  kekeliruan.  (Wijaya,  2016,  hal.  26) Perencanaan  juga  merupakan  pesiapan  yang  teratur  dari  setiap  usaha  untuk mewujudkannya  secara  bersama  sehingga  tercapai  cita-cita  yang  di rumuskan. (Syafiie, 2019, hal. 54)
Perencanaan memiliki unsur-unsur yang melekat dalam proses merencanakan sebuah  kegiatan,  menurut  Sarwoto  (1978)  agar  dapat  diperoleh  jaminan sebesar-besarnya tujuan  yang telah ditentukan dapat  dicapai  sebaik-baiknya, suatu  perencanaan  sebaiknya  juga  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut (Taufiqurokhman,  2008,  hal.  9):  (1)  Unsur  tujuan,  yaitu  perumusan  yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai.  (2)  Unsur  policy  (kebijaksanaan),yaitu  metode  atau  cara  untuk mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai,  dalam  artian  tujuan  dasar  saja,  serta kebijaksanaan  Adalah  merupakan  peraturan-peraturan  atau  pedoman  yang digariskan  oleh  organisasi.  Atau  dengan  kata  lain  lazim  disebut  sebagai pedoman  tindakan  untuk  mencapai  tujuan.  (3)  Unsur  procedure  (prosedur), yaitu  suatu  tata  urutan  pelaksanaan  kerja  yang  harus  dilakukan  atau  diikuti, jadi  dengan  prosedur  yang  baik  maka  orang  akan  mengetahui  dari  mana mereka  harus  memulai  dan  meakhiri  tugasnya.  (Pendidikan  Ekonomi  ID, 2013). (4) Unsur progres (kemajuan) Dalam perencanaan ditentukan standar- standar mengenai  segala sesuatu  yang hendak dicapai.  Dalam istilah Inggris standar  untuk  mengukur  kemajuan-kemajuan  suatu  usaha  sebagaimana direncanakan  secara  singkat  dapat  dirumuskan  dengan  kata-kata:  “How many” untuk kuantitasnya; “How well” untuk kualitasnya; “How long” untuk lamanya.  (5)  Unsur  programme  (program),  Di  dalam  unsur  ini  tidak  hanya menyimpulkan  rencana  keseluruhannya,  sehingga  merupakan  kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan seluruhnya dan program harus  pula  mengandung  acara  urut-urutan  (sequence).  Atau  dengan  definisi lain  yang  dimaksud  dengan  program  adalah  campuran  dari  pada  tujuan, politik, prosedur, dan
budget yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu kerangka tindakan untuk waktu yang akan datang. (Pendidikan Ekonomi ID, 2013)
Proses  perencanaan  akan  menjadi  tindakan  apabila  perencanaan  tersebut merupakan  bagian  atau  program  kerja  dari  sebuah  organisasi,  dalam  hal  ini proses  perencanaan  ini  terdiri  dari  beberapa  langkah  yang  tersusun  secara teratur,  seperti  yang  di  kemukakan  oleh  Samuel  Certo,  dia  mengatakan bahwa proses manajemen terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:  (Ilmu
Ekonomi  ID,  2017)  (1)  Menyatakan  Tujuan  Organisasi,  tujuan  organisasi harus berdasarkan visi dan misi dari organisasi itu sendiri, karena itu makan kualitas  tujuan  sangat  tergantung  dari  kejelasan    arah  tujuan,  ruang  lingkup kegiatan,  segmen  produk,  dan  segmen  pasar  serta  tingkat  keberhasilan  yang ingin di  dapatkan. (2) Menyusun  alternatif mencapai  tujuan, jika tujuan dari sebuah organisasi sudah di tetapkan maka selanjutnya seorang manager harus membuat  daftar  alternatif  sebanyak  mungkin,  untuk  dapat  mencapai  tujuan tersebut.  (3)  Menyusun  asumsi  untuk  setiap  alternatif,  layaknya  sebuah alternatif yang di  sampaikan di  pengaruhi oleh asumsi-asumsi  yang menjadi dasar alternatif itu sendiri. Maka alternatif bisa dikatakan layak jika asumsi- asumsi  yang  disampaikan  wajar  dan  relevan  dengan  waktu.  (4)  Memilih alternatif yang terbaik, memilih alternatif yang terbaik juga harus beriringan dengan  evaluasi  asumsi-asumsi  yang  mendasari  alternatif  itu  sendiri,  maka seorang  manager  harus  bisa  memilih  alternatif  yang  terbaik  berdasarkan standar  yang  ada.  (5)  Menyusun  rencana  untuk  alternatif  terpilih,  setelah seorang  manager  memilih  alternatif  yang  terbaik  maka  setelah  itu  seorang manager  harus  bisa  menerjemahkan  rencana-rencana  jangka  panjang  dan jangka  pendek  dari  alternatif  yang  dipilih.  (6)  Mengubah  rencana  menjadi Tindakan,  menjadikan  rencana  menjadi  tindakan  merupakan  proses peoperasionalan  dari  instrumen  yang  di  miliki,  sehingga  dalam  tahap  ini dibutuhkan  penyesuaian  dan  kesiapan  karena  kemungkinan  untuk menghadapi hal-hal di luar rencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan yang di maksud dengan  sistem  adalah  sebagai  perangkat  unsur  yang  secara  teratur saling  berkaitan  sehingga  membentuk  totalitas.  (Tim  Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, hal. 9) Sehingga yang di maksud dengan sistem penyediaan transportasi udara jemaah haji adalah seperangkat unsur  yang  secara  teratur  dan  saling  berkaitan  sehingga  tersedia transportasi  udara  yang  akan  mengangkut  jemaahhaji  dari  Indonesia menuju  Arab  Saudi  maupun  sebaliknya.  penyediaan  transportasi tersebut tidak terlepas dari suatu program serta aturan yang mengikat proses  penyediaan transportasi  udara tersebut.  Negara, dalam hal  ini Kementerian  Agama  membentuk  aturan  atau  rule  yang  menjadi patokan dalam proses penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler  Indonesia.  hal  tersebut  disampaikan  dengan  peraturan- peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  di  antaranya adalah  Peraturan  Menteri  Agama  No.  25  Tahun  2015  tentang
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 189
Penyediaan transportasi  udara haji reguler. Peraturan tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta optimal bagi jemaah haji yang akan menuju tanah suci maupun sebaliknya.
Penyediaan  transportasi  udara  dimulai  dengan  serangkaian proses  penyusunan  dan  penetapan  Rencana  Perjalanan  Haji  (RPH) serta  penetapan  standar  penyediaan  transportasi  udara.  Kegiatan  ini bertujuan untuk mendapatkan pelaksana transportasi udara yang akan memberikan  pelayanan  dana  perlindungan  jemaah  haji  dalam tenggang  waktu  yang  telah  dirumuskan  berdasarkan  kalender Miladiyah dan kalender Hijriah. Setelah proses awal dilakukan maka dilakukan  proses  penyediaan  transportasi  selanjutnya  yaitu  :  (1) Menyusun, menyempurnakan, dan menetapkan pedoman penyediaan transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  tahun  berjalan.  Pedoman  ini disusun dan disempurnakan oleh panitia khusus yang telah di bentuk oleh  Menteri  Agama.  (2)  Melakukan  proses  seleksi.  Proses  seleksi dimulai dengan penyampaian undangan kepada airlines nasional serta airlines  asing  ,  udangan  tersebut  diberikan  kepada  perusahaan penerbangan nasional dan asing. Pada proses penyediaan transportasi udara jemaah haji tahun 2019 undangan diberikan kepada perusahaan PT  Garuda  Indonesia,  Saudi  Arabian  Arlines,  PT  Lion  Mentari Airlines,  PT  Sriwijaya  Air,  PT  Citilink  Indonesia,  PT  Air  Asia Indonesia,  Batik  Air,  dan  Trigana  Air.  (Nurchalis,  2021)  Setelah penyampaian  undangan  maka  perusahaan  terkait  akan  mengambil dokumen  penyediaan  transportasi  udara  jemaah  haji  reguler  tahun berjalan, kemudian dilanjutkan dengan langkah penjelasan dokumen tersebut  kepada  perusahaan  yang  mengambil  pedoman  penyediaan. Pemasukan  berkas  dokumen  dan  penawan  harga  adalah  tahap lanjutan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  penerbangan  yang kemudian  akan  dilanjutkan  dengan  verifikasi  dokumen  administrasi serta  perusahaan  yang  lolos  akan  melakukan  pemaparan  SOP  serta harga tawaran kepada pihak Kementerian Agama. Usulan harga yang disampaikan  oleh  perusahaan  akan  dilanjutkan  dengan  negosiasi harga  antara  kedua  belah  pihak.  Setelah  kesepakatan  harga ditemukan  maka  panitia  seleksi  akan  mengusulkan  pelaksana pengangkutan udara jemaah haji, yang kemudian pada akhirnya akan di tetapkan oleh Menteri Agama. (3) Pada tahun 2019 ditetapkan dua perusahaan penerbangan yang akan mengangkut  jemaah haji reguler serta  bagasi  tercatat  dari  Indonesia  menuju  Arab  Saudi  maupun
sebaliknya,  perusahaan  tersebut  adalah  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk dan Saudi Arabian Airlines. Kedua perusahaan penerbangan tersebut akan mengangkut jemaah haji reguler di setiap embarkasi yang telah di  tetapkan  oleh  Kementerian  Agama.  Perusahaan  PT.  Garuda Indonesia Tbk akan mengangkut jemaah di sembilan embarkasi, 284 kelompok  terbang  dan  104.055  penumpang  serta  perusahaan  Saudi Arabian  Airlines  akan  mengangkut  jemaah  di  sembilan  embarkasi, 245 kelompok terbang, dan 102.472 penumpang. (Edayanti, 2021)
Sistem Penyediaan transportasi udara
Pertama, tujuan penyediaan transportasi udara. Sesuai dengan arahan perintah Undang-udang bahwa penyediaan transportasi  udara jemaah  haji  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  dalam pelaksanaannya Menteri Agama selaku koordinator yang bertanggung  jawab  untuk  melakukan  penyediaan  transportasi  udara bagi  keselamatan dan kenyamanan jemaah dalam melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Berdasarkan hal itulah Menteri Agama membuat peraturan menteri agama tentang penyediaan transportasi udara yang akan menjadi acuan dalam proses penyiapan penyediaan transportasi udara  bagi  jemaah  haji  yang  profesional  serta  terwujudnya  perintah undang-undang yang di amanatkan.
Secara  kongkrit  perintah  undang-undang  kepada  Menteri
Agama  agar  menyediakan  transportasi  udara  yang  memberikan manfaat  sebesar-besarnya,  hasil  yang  optimal,  terbuka  untuk penyedia transportasi udara dan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, aman, memberikan keselamatan, memberikan  rasa  nyaman,  dan  yang  tidak  kalah  penting  penyediaan transportasi  udara  juga  merupakan  kepentingan  nasional.  Maka Kementerian  Agama  melakukan  kerja  sama  dengan  Kementerian
Perhubungan  karena  secara  teknis  Kementerian  Perhubungan  lebih ahli, di  antaranya  adalah Direktorat  Angkutan  Udara memiliki tugas melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang angkutan  udara.  Direktorat  Bandar  Udara  memiliki  tugas melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria,  pemberian  bimbingan  teknis dan  supervisi,  serta  evaluasi  dan  pelaporan.  Direktorat  Navigasi memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, sampai evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan, dan Direktorat Kelaikudaraan Dan
Pengoperasian  Pesawat  Udara  yang  merumuskan  dan  pelaksanaan
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 191
kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  sampai  evaluasi  dan pelaporan  di  bidang  kelaikudaraan  dan  pengoperasian.  Sehingga diharapkan transportasi udara yang didapatkan merupakan transportasi udara yang terbaik bagi jemaah haji.
Kedua,  Prinsip-prinsip  Penyediaan  Transportasi  Udara. Penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler  memiliki beberapa  prinsip  dasar  sebagai  kebijakan  pemerintah  dalam  proses penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler,  sehingga kegiatan  penyediaan  transportasi  udara  tidak  bisa  dilepaskan  dari prinsip dasar tersebut,  adapun prinsipnya adalah sebagai berikut: (1) Efektif dan Efisien. Penyediaan transportasi udara harus berdasarkan target  yang  di  harapkan  seperti  apa  yang  telah  ditetapkan  dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler harus taat akan aturan-aturan maupun prinsip-prinsip  serta  waktu  yang  ditetapkan.  Yaitu  batasan  waktu yang  digunakan  hanya  30  hari  masa  pemberangkatan  sedangkan tenggang  waktu  atau  batasan  waktu  yang  digunakan  untuk pemulangan  jemaah  haji  selama  30  hari.  Batasan  waktu  tersebut sekaligus  akan  tertera  dalam  kontrak  kerja  sama  antara  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  dengan  maskapai penerbangan  terpilih.  Batasan  waktu  juga  menjadi  tolak  ukur  dan menjadi  instrumen  sebagai  alat  untuk  memonitoring  dan  memantau serta  evaluasi,  yang  di  dalam  fungsi-fungsi  manajemen  disebut sebagai fungsi controling
Penyediaan  transportasi  udara  dalam  artian  konfigurasi pesawat  untuk  masing-masing  embarkasi  mengacu  kepada  jumlah kuota  nasional  haji  reguler  yang  teralokasikan  ke  dalam  kuota provinsi  dan  tersusun  dalam  konfigurasi  per  satuan  kelompok terbang,  selanjutnya  terbagi  dalam  sejumlah  embarkasi  sebagai tempat pemberangkatan jemaah haji. Konfigurasi seat pesawat harus disesuaikan  dengan  konfigurasi  jumlah  jemaah  dalam  satuan kelompok terbang di setiap embarkasi di mana jumlah jemaah dalam kloter  embarkasi  berbeda  untuk  masing-masing  embarkasi  seperti embarkasi  Aceh  (BTJ),  Medan  (KNO),  dan  Padang  (PDG) menggunakan  pesawat  Boeing  777-300ER  dengan  jumlah  tempat duduk (seat) pesawat sebanyak 393 tempat duduk.
Konfigurasi  lainnya  yang  berbeda  jumlahnya  pada  satuan kloter embarkasi adalah embarkasi Batam (BTH), Palembang (PLM), Surabaya  (SUB)  menggunakan  pesawt  Boeing  747-400  dengan
jumlah  tempat  duduk  (seat)  pesawat  sebanyak  450  tempat  duduk. Bentuk  efektif  dan  efisien  lainnya  juga  dapat  ditinjau  dari tersistematis  dan  terstruktur  dalam  proses  mobilisasi  jemaah  dari asrama haji saat menaiki bus dengan urutan berdasarkan rombongan yang berisi 45 penumpang dalam adalah dalam hal kesesuaian antara konfigurasi  seat  pesawat  dengan  ketentuan  jumlah  kloter  embarkasi adalah  terlihat  pada  proses  pengangkutan  jemaah  dari  asrama embarkasi  dengan  bus  oleh  perusahaan  penerbangan  sesuai  urutan dalam  kelompok  terbang  tersebut.  Melalui  metode  urutan  tersebut akan  memudahkan  dalam  mobilisasi  jemaah  haji  dan  penggunaan waktu  yang  cukup  efisien  dikarenakan  urut  perorangan  dalam  satu kloter.
Dalam  hal  biaya  angkutan  jemaah  haji  di  setiap  embarkasi memiliki perbedaan berdasarkan wilayah kota penerbangan, di mana embarkasi  kota  Aceh  (BTJ)  menggunakan  biaya  sebesar  Rp. 26.582.000,00 sedangkan embarkasi kota Jakarta menggunakan biaya sebesar  Rp.  29.900.000,00,  dan  embarkasi  kota  Makassar menggunakan biaya sebesar Rp. 33. 480.000,00. Terdapat perbedaan biaya  angkutan  di  setiap  kota  embarkasi  dari  wilayah  barat  hingga wilayah  timur  yang  semakin  tinggi  sekitar  satu  jutaan.  Artinya jemaah  membayar  secara  proposional  sesuai  jarak  tempuh  yang berbeda-beda dari masing-masing kota embarkasi (tempat berangkat) ke  Arab  Saudi  (2)  Transparan  dan  Akuntabel.  Penyediaan  biaya transportasi  udara  dilakukan  secara  terbuka  di  mana  melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Penerbitan Keputusan Presiden RI setelah mendapatkan  pembahasan  dan  persetujuan  dalam  Rapat  Dengan Pendapat  (RDP)  antara  Kementerian  Agama  dengan  komisi  VIII Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI.  Penyediaan  transportasi  udara  juga melibatkan semua maskapai tidak dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang  tidak  boleh  menjadi  peserta  seleksi,  sehingga  semua  maskapai dapat  mendaftarkan  perusahaannya  menjadi  peserta  seleksi penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler,  namun pemilihannya  tetap berdasarkan  keterpenuhan  persyaratan administrasi  dan  teknis  serta  keabsahan  persyaratan  yang  di  ajukan. Persyaratan teknis yang dipenuhi oleh perusahaan merupakan bentuk tanggung  jawab  dari  perusahaan  penerbangan  maupun  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan transportasi udara, dan nantinya akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). (3) Keamanan dan  Jaminan  Keselamatan.  Penyediaan  transportasi  udara  harus
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 193
mementingkan  prinsip  keamanan  bagi  penumpang,  yaitu  dilakukan proses seleksi ketat bagi perusahaan penerbangan yang mendaftarkan menjadi  angkutan  udara  jemaah  haji  reguler  tahun  2019.  Spesifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbangan jika ingin menjadi perusahaan penerbangan jemaah haji, adalah usia pesawat  maksimal 25 tahun maka untuk penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler  2019  di  persyaratkan  produksi  paling  tua  tahun  1996.
Pemenuhan  spesifikasi  ini  bisa  meminimalisir  kejadian  yang  tidak diharapkan dalam pengangkutan udara jemaah haji tahun 2019.
Prinsip  berikutnya  adalah  memberikan  jaminan  keselamatan bagi  jemaah  haji  reguler  yang  akan  diberangkatkan  ke  Arab  Saudi yaitu  melalui  extra  cover  semacam  asuransi  bila  terjadi  jemaah meninggal dunia bukan karena kecelakaan saat dalam masa tanggung jawab  perusahaan  penerbangan  pada  masa  pemberangkatan  yaitu sejak  penumpang  naik  kendaraan  (bus)  selama  dalam  perjalanan menuju  bandara  embarkasi  dengan  kendaraan  khusus  yang disediakan  perusahaan  penerbangan,  selama  di  terminal  bandara embarkasi  dan  selama  dalam  penerbangan,  dan  berakhir  setelah meninggalkan  Restricted  Area  di  terminal  bandara  debarkasi. demikian halnya saat  pemulangan dimulai sejak melaksanakan serah terima  jemaah  di  bandara  Arab  Saudi,  selama  di  terminal  bandara keberangkatan,  selama  dalam  penerbangan  dan  selama  dalam perjalanan  menuju  asrama  haji  debarkasi  dengan  kendaraan  khusus yang  disediakan  perusahaan  penerbangan.  juga  saat  kepulangan karena  keterlambatan  apabila  telah  melaksanakan  serah  terima penumpang  di    bandara  dan  terjadi  keterlambatan  keberangkatan, yang  mengharuskan  penumpang  harus  menginap  di  hotel  maka perusahaan penerbangan memberikan ekstra cover selama perjalanan dari  bandara  menuju  ke  hotel  dan  dari  hotel  menuju  ke  bandara dengan  kendaraan  khusus  yang  disediakan  oleh  perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan diwajibkan untuk memberikan  ekstra  cover  sebesar  Rp.  125.000.000,00  kepada  ahli waris  jemaah  yang  meninggal.  Dilihat  dari  besaran  jumlah  jaminan asuransi  keselamatan  jemaah  berupa  ekstra  cover  maka  terdapat empat  kelipatan  dari  kisaran  biaya  transportasi  udara  jemaah  haji perorangan  yang  didapatkan  oleh  ahli  waris  jemaah  haji  yang meninggal  dunia  dalam  masa  tanggung  jawab  pihak  perusahaan penerbangan.  (4)  Kenyamanan  dan  Kepentingan  Nasional.  Proses penyediaan transportasi udara juga memperhatikan prinsip
kenyamanan,  sehingga  dalam  proses  penyediaan  transportasi  udara jemaah haji reguler tahun 2019 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji  dan  Umrah  memberikan  syarat  kepadaperusahaan  penerbangan untuk  memberikan  kenyamanan  bagi  jemaah  haji,  bahwa  pesawat yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  harus  memiliki jarak  kelonggaran  tempat  kaki  saat  duduk  di  dalam  sekurang- kurangnya  28  inci,  sehingga  bisa  memberikan  rasa  nyaman  bagi jemaah karena kurang lebih  jemaah 9-10 jam di  dalam pesawat  saat penerbangan pulang pergi. Serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mewajibkan bus yang akan membawa jemaah dari asrama haji menuju embarkasi harus bus yang memiliki  pendingin  ruangan  /  AC  yang  normal,  konfigurasi  tempat duduk 2-2, bus wisata. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  juga  melakukan  kerja  sama  dengan  Kementerian  Kesehatan melakukan  meal  test  di  setiap  provinsi  dengan  tujuan  agar  setiap embarkasi perusahaan penerbangan memberikan makan khas dengan menu ke-Indonesiaan sesuai dengan kekhasan daerah kota embarkasi. Penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  mengutamakan perusahaan  penerbangan  nasional,  dalam  hal  ini  mengutamakan perusahaan  penerbangan  nasional  yang  sanggup  memenuhi persyaratan  administrasi  dan  teknis,  persyaratan  di  disampaikan secara  tertutup,  sehingga  jika  perusahaan  nasional  mampu menyanggupi persyaratan yang di tetapkan maka perusahaan nasional akan diusulkan kepada Menteri.
Ketiga,  Prosedur  Penyediaan  Transportasi  Udara.  Prosedur merupakan  tahapan-tahapan,  langkah-langkah  kongkrit  dengan tindakan  yang  dapat  di  ukur    dalam  memenuhi  ketersediaan transportasi  udara  yaitu  dimulai  dari  harus  adanya  ketetapan  kuota jemaah haji nasional  sebagai  calon  penumpang yang akan di  angkut ke  Arab  Saudi  sehingga  memudahkan  dalam  menyediakan  kriteria pesawat  yang  akan  di  sediakan  oleh  pihak  calon  penyedia penerbangan  di  masing-masing  embarkasi  dengan  jumlah  kelompok terbang  yang  sudah  pasti  yaitu  sebanyak  204.000  orang  jemaah. Persyaratan lain adalah ketersediaan Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang  di  tetapkan  sebagai  ketentuan  rencana  waktu  penyelenggaraan perjalanan  haji  secara  nasional  yang  menjadi  acuan  utama  untuk menentukan  tenggang  waktu  dalam  proses  penyediaan  transportasi udara  jemaah  haji  dan  demikian  juga  Rencana  Perjalanan  Haji tersebut  sekaligus  menjadi  batasan  waktu  pelaksanaan  operasional
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 195
angkutan  jemaah  pergi  pulang,  yaitu  selama  30  hari  mas pemberangkatan (fase I) dan 30 hari masa pemulangan (fase II).
Prosedur  penyediaan  transportasi  udara  jemaah  haji  reguler oleh  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah menyebutkan  dengan  istilah  seleksi  penyediaan  transportasi  udara jemaah  haji  reguler  yang  dilakukan  secara  bertahap  yaitu  diawali dengan  pembentukan  panitia  seleksi  penyediaan  transportasi  udara bagi  jemaah  haji  reguler  dengan  melibatkan  kementerian  teknis terkait  yaitu  Kementerian  Perhubungan.  Karena  secara  profesional, tugas  pokok  dan  fungsi  Kementerian  Perhubungan  merupakan kementerian teknis yang memahami dan memiliki kompetensi terkait angkutan  udara,  kelaikan  dan  pengoperasian  pesawat,  badar  udara, dan  navigasi.  Prosedur  sistem  seleksi  penyediaan  transportasi  udara bagi  jemaah  haji  reguler  menggunakan  sistem  terbuka  yaitu mengundang  berbagai  perusahaan  penerbangan  nasional  dan  asing yang dipandang layak menjadi pelaksana penyedia transportasi udara bagi  jemaah  haji  Indonesia.  sistem  seleksi  ini  digambarkan  dan dirumuskan  oleh  Kepala  Subdirektorat  Pelayanan  Transportasi  dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan Haji dan  Umrah bahwa proses  seleksi  ini  tidak  menggunakan  dengan  istilah  sistem  lelang umum, karena di dalam hasil pelelangan umum ini memperolah dan menetapkan  hanya  satu  pemenang  sekalipun  peserta  lainnya  tetap memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  teknis.  Sementara  sistem seleksi  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler  tidak  hanya memperolah  dan  menetapkan  satu  pemenang  melainkan  kepada mereka yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Sistem seleksi penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler  juga  memiliki  persyaratan  yang  terkait  dengan  harus melibatkan pihak penerbangan asing negara tujuan yaitu Arab Saudi. Hal  ini  lebih  lanjut  diungkapkan  oleh  Kepala  Subdirektorat Pelayanan  Transportasi  dan  Perlindungan  Jemaah  Haji  Reguler Direktorat  Pelayanan  Haji  Dalam  Negeri  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  bahwa  pelibatan  pihak penerbangan Arab Saudi sudah kami undang sejak tahap awal  calon peserta seleksi yaitu perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines.
Lebih  lanjut  diungkapkan bahwa pelibatan penerbangan asing  (Arab Saudi) dalam seleksi penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler  harus  dilakukan  karena  telah  menjadi  kesepahaman
internasional terkait bila perusahaan penerbangan nasional
(Indonesia)  yang  melakukan  penerbangan  ke  Arab  Saudi  (asing) maka  harus  juga  perusahaan  penerbangan  asing  (Arab  Saudi)  boleh dan  harus  dilibatkan  untuk  mengangkut  jemaah  dari  Indonesia  ke
Arab  Saudi  dan  sebaliknya.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  maka di dalam prosedur seleksi penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji  reguler  pada  tahun  2019  melibatkan  perusahaan  penerbangan Arab  Saudi  yaitu  Perusahaan  Penerbangan  Saudi  Arabian  Airlines dan  pihak  penerbangan  nasional  (Indonesia)  yaitu  PT  Garuda Indonesia Airlines yang ikut serta dalam proses seleksi dan kemudian ditetapkan  menjadi  pelaksana  pengangkutan  udara  jemaah  haji reguler  tahun  2019.  Sementara  peserta  seleksi  tersebut  diikuti  oleh enam  perusahaan  penerbangan  yaitu:  PT  Lion  Mentari  Airlines,  PT Sriwijaya  Air,  PT  Citilink  Indonesia,  PT  Air  Asia  Indonesia,  Batik Air, Trigana Air
Keempat,  Program  Pelayanan  Transportasi  Udara.  Program
Pelayanan  Transportasi  udara  merupakan  rumusan  kesimpulan  yang bersifat keseluruhan yang dapat diklaterkan menjadi tiga bagian yaitu pre-flight,in-flight,dan post-filght. (1) Pelayanan Pre-Flight. Pelayanan  pre-flight  adalah  pelayanan  yang  di  berikan  oleh  pihak maskapai  penerbangan  kepada  jemaah  saat  sebelum  melakukan penerbangan,  maka  dalam  hal  ini  jemaah  mendapatkan  pelayanan saat  di  asrama  haji  menuju  embarkasi.  Asrama  haji  embarkasi merupakan  tempat  penyelenggaraan  dan  pengaturan  kegiatan pelayanan pengasramaan pada waktu pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berada di kota bandar udara embarkasi. Pada saat di asrama haji embarkasi jemaah akan melakukan Custom,
Imigration,  Quarantine  (CIQ),  pembagian  perlengkapan  perjalanan, living  cost,  serta  pemantapan  bimbingan  manasik  jemaah  haji  itu sendiri. Pada masa penyelenggaraan ibadah haji fungsi bandar udara dialihkan  ke  Asrama  haji  sehingga  proses  Custom,  Imigration, Quarantine  (CIQ)  dilakukan  di  Asrama  haji,  maka  dari  itu  saat jemaah sudah masuk ke asrama haji maka jemaah secara administrasi sudah dianggap di luar negeri, karena sudah melakukan proses CIQ. Pihak  penerbangan  terpilih  akan  menyediakan  petugas  untuk membantu  jemaah  dalam  hal  barang  bawaannya,  Serta  pihak maskapai  penerbangan  juga  diwajibkan  menyediakan  kendaraan pengangkut  barang  bagasi  tercatat  yang  tertutup  dari  asrama  haji menuju  embarkasi  dan  sebaliknya  demi  menjaga  keamanan  barang bawaan  jemaah  haji.  Saat  menuju  bandara  udara  pihak  penerbangan
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 197
juga diwajibkan menyediakan armada transportasi  darat  (bus) dalam jumlah  yang  cukup  mengangkut  jemaah  haji  satu  kloter  dari  asrama haji  ke  bandara  embarkasi  atau  sebaliknya,  yang  diisi  maksimal  45 orang  serta juga menyediakan bus cadangan paling sedikit satu bus, Serta  pada  saat  perjalanan  jemaah  dan  barang  bagasi  tercatat  juga mendapatkan  pengawalan  yang  disediakan  oleh  pihak  maskapai penerbangan.  (2)  Pelayanan  In-Flight.  Pelayanan  in-flight  adalah pelayanan  yang  di  dapatkan  oleh  jemaah  haji  saat  di  dalam penerbangan, pelayanan ini didapatkan oleh jemaah saat mulai masuk pesawat dan hingga nanti turun dari pesawat di debarkasi kedatangan jemaah haji. Pada saat memasuki pesawat jemaah haji akan di pandu oleh  petugas  yang  disediakan  oleh  pihak  penerbangan    untuk membantu proses pemberangkatan  penumpang  dan  barang bawaannya,  serta  juga  disediakan  kursi  roda  bagi  jemaah  yang membutuhkannya,  serta  juga  membantu  jemaah  yang  berkebutuhan khusus, baik saat memasuki/keluar maupun dalam pesawat itu sendiri serta    pihak  penerbangan  juga  melakukan  pra-manifest  yang  akan menjadi laporan keberangkatan real jemaah baik dari segi waktu dan jumlah  penumpang  yang  di  angkut.  Pada  saat  pesawat  mengudara maka  jemaah  haji  juga  mendapatkan  pelayanan  manasik  di  mana jemaah akan mendapatkan pelayanan bimbingan dengan media yang disediakan  oleh  pihak  penerbangan  berupa  sound  system  serta pemutaran video sambutan dari Menteri Agama, video manasik haji, video penyuluhan kesehatan, dan pelayanan di  Arab Saudi  (minimal satu  kali).  Pada  saat  pesawat  mengudara  jemaah  juga  mendapatkan makanan  halal  yang  disediakan  oleh  pihak  penerbangan    sesuai dengan  standar  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pihak  Kementerian  dan maskapai  penerbangan  seperti  menu  makanan  daerah  di  setiap  kota embarkasi  untuk  memberikan  makanan  dengan  rasa  daerah  provinsi penumpang.  (3)  Pelayanan  Post-Flight.  Pelayanan  post-flight  adalah pelayanan  yang  didapatkan  oleh  jemaah  haji  saat  setelah penerbangan,  pelayanan  ini    didapatkan  oleh  jemaah  saat  turun  dari pesawat  debarkasi  tujuan  hingga  jemaah  diserahkan  kepada  PPIH Arab  Saudi  oleh  pihak  maskapai  penerbangan.  Pada  saat  jemaah keluar  dari  pesawat  jemaah  akan  dibantu  oleh  petugas  yang disediakan oleh pihak maskapai penerbangan, serta membatu jemaah dengan  kebutuhan  khusus  untuk  turun  dari  pesawat  setelah mengudara,  serta  pihak  maskapai  juga  menyediakan  petugas  yang akan  mengambil  bagasi  tercatat  dari  conveyor  belt  dan  membantu jemaah  haji  untuk  pengambilan  bagasi  tercatat  yang  untuk
selanjutnya  akan  di  periksa  Bea  dan  Cukai  setempat.  Serta menyediakan counter bagage lost and found dan petugas yang dapat melayani  jemaah  jika  terjadi  barang  hilang  atau  tertukar  di  Bandara KAIA  Jeddah  atau  Bandara  AMAA  Madinah.  Serta  pihak penerbangan  juga  memberikan  data  manifest  kepada  PPIH  Arab Saudi/Embarkasi.  Hal  ini  merupakan  bentuk  pengoptimalan pelayanan  pemberangkatan  yang  dilakukan  oleh  kementerian  dan perusahaan  kepada  jemaah  haji,  mengingat  untuk  melaksanakan ibadah haji membutuhkan waktu tunggu yang lama sehingga dengan itu kementerian berusaha memberikan pelayanan yang paling optimal kepda  jemaah  karena  belum  tentu  dengan  waktu  tunggu  yang  lama membuat jemaah untuk bisa berangkta haji yang ke-dua kalinya.
Kelima,  Hasil  Monitoring  Keberangkatan  Jemaah  Haji.
Analisis  hasil  monitoring  keberangkatan  jemaah  haji  ke  Arab  Saudi yaitu dilakukan terhadap bagaimana performance layanan keberangkatan jemaah yang dicatat oleh PPIH Embarkasi di 13 kota embarkasi yang tersebar di Indonesia, pembahasan OTP keberangkatan  jemaah  haji  berdasarkan  perusahaan  pengangkutan udara  jemaah  haji  yaitu,  Maskapai  penerbangan  Garuda  Indonesia Airlines  dan  maskapai  penerbangan  Saudi  Arabian  Airlines.  Garuda
Indonesia  melakukan  penerbangan    di  sembilan  embarkasi  yaitu embarkasi  Aceh,  Medan,  Padang,  Sebagian    Jakarta-Pondok  Gede, Solo,  Balikpapan,  Banjarmasin,  Makassar,  dan  Lombok.  perusahaan penerbangan Garuda Indonesia  mengangkut udarakan real kelompok terbang  sebanyak    284  Kelompok  terbang  dan  110.308  jemaah  haji, sehingga  dengan  itu  perusahaan  Garuda  Indonesia  mengangkut jemaah  lebih  dari  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Perusahaan  penerbangan  Garuda  Indonesia  mengalami  beberapa masalah  teknis  yang  menjadikan  beberapa  kelompok  terbang  yang mereka angkut mengalami keterlambatan keberangkatan yang paling banyak  terdapat  di  embarkasi  Makassar  kurang  lebih  106:11,  maka dengan  itu  pelayanan  keberangkatan  Garuda  Indonesia  kurang optimal  karena  mengalami  masalah  yang  menyebabkan  kelompok terbang  lambat  untuk  di  berangkatkan.  Dilain  sisi  perusahaan penerbangan Garuda Indonesia juga mengalami cepat keberangkatan. Saudi Arabian Airlines melakukan penerbangan  di empat embarkasi yaitu  embarkasi  Batam,  Palembang,  Jakarta,  dan  Surabaya. Berdasarkan  Tabel  5.2  perusahaan  penerbangan  Garuda  Indonesia mengangkut  udarakan  real  kelompok  terbang  sebanyak    245 Kelompok  terbang  dan  105.069  jemaah  haji,  sehingga  dengan  itu
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 199
perusahaan  Saudi  Arabian  Airlines  mengangkut  jemaah  lebih  dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perusahaan  penerbangan  Saudi  Arabian  Airlines    mengalami beberapa  masalah  teknis  yang  menjadikan  beberapa  kelompok terbang yang mereka angkut mengalami keterlambatan
keberangkatan  yang  paling  banyak  terdapat  di  embarkasi  Jakarta kurang lebih 39:44, maka dengan itu pelayanan keberangkatan Saudi Arabian  Airlines  kurang  optimal  karena  mengalami  masalah  yang menyebabkan  kelompok  terbang  lambat  untuk  di  berangkatkan.
Dilain  sisi  perusahaan  penerbangan  Saudi  Arabian  Airlines  juga mengalami cepat keberangkatan. penerbangan keberangkatan jemaah haji  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Saudi  Arabian  Airlines  lebih optimal  90,61%  berdasarkan  on  time  jadwal  keberangkatan kelompok  terbang  yang  perusahaan  penerbangan  Saudi  Arabian Airlines  angkut,  di  mana  dari  245  kloter  yang  mereka  berangkatkan 222 kloter on time serta 23 kloter mengalami keterlambatan sebanyak 9.39%,  karena  perusahaan  penerbangan  Garuda  Indonesia  hanya optimal  89,08%  berdasarkan  on  time  jadwal  keberangkatan kelompok  terbang  yang  perusahaan  penerbangan  Garuda  Indonesia angkut, di mana dari 284 kloter yang mereka berangkatkan 253 kloter on time serta 31 kloter mengalami keterlambatan sebanyak 10,92%
Faktor Pendukung dan Penghambat
Pertama,  faktor  pendukung  dalam  penyediaan  transportasi udara  bagi  jemaah  haji  adalah  (1)  Tersedia  sumber  daya  untuk penyediaan  transportasi  udara  disebabkan    karena  undang-undang mengatakan  bahwa  penyelenggaraan  ibadah  haji  merupakan  tugas nasional  sehingga  berdasarkan  itu  Menteri  Agama  dapat  bekerja sama  dengan  kementerian  /  instansi  teknis  terkait  yang  ahli dibidangnya,  sehingga  dengan  tersedianya  sumber  daya  yang profesional  dan  ahli  maka  diharapkan  penyelenggaraan  ibadah  haji menjadi  lebih  baik  dari  tahun  ke  tahun.  (Nurchalis,  2021)  Menteri Agama  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Perhubungan  mengenai teknis  penyediaan  transportasi  udara  bagi  jemaah  haji  reguler,  serta Menteri  Agama  juga  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Kesehatan dalam  melayani  pengecekan  kesehatan  jemaah  haji  untuk  kepastian kelaikkan  terbang  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam melayani keimigrasian jemaah haji reguler sebelum keluar negeri. (2) Tersedianya  Biaya  Dalam  penyelenggaraan  pengangkutan  udara jemaah haji menghabiskan banyak biaya, namun dalam hal ini biaya
untuk  penyelenggaraan  ibadah  haji  sudah  tersedia  dari  hasil komponen  BPIH  tahun  2019,  sebagaimana  diketahui  biaya merupakan salah satu unsur sumber daya yang cukup besar porsinya dalam  komponen  BPIH  yaitu  sekitar  60%  lebih.  (3)  Kepastian Besaran Jumlah Penumpang, pastinya jumlah penumpang yang akan di  angkut  udarakan  oleh  perusahaan  penerbangan  membuat Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan Haji dan Umrah bisa membuat rencana perjalanan haji pasti yang akan digunakan dalam penyediaan transportasi  udara  dan  pengangkutan  udara  jemaah  haji,  karena dengan  pastinya  jumlah  penumpang  yang  akan  di  angkut  oleh pesawat haji sehingga bisa mengoptimalakan pelayanan pengangkutan  udara  jemaah  haji  karena  tidak  perlu  memperhitung skema  mana  yang  akan  digunakan.  (4)  Kepastian  Waktu,  pastinya waktu  juga  merupakan  salah  satu  variabel  pembantu  dalam penyediaan  transportasi  udara  dan  pelayanan  keberangkatan  udara jemaah  haji  dan  lebih  lanjut  akan  berpengaruh  langsung  pada terciptanya  kepastian  pelayanan  proses  keberangkatan  jemaah  haji. Dengan  mengacu  pada  titik  sentral  puncak  pelaksanaan  haji  yaitu  9 Dzulhijjah  (wukuf  di  Arafah),  sehingga  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  mudah  menetapkan  Rencana Perjalanan  Haji    dan  jadwal  Pemberangkatan  Udara  jemaah  haji  ke Arab Saudi. (Nurchalis, 2021)
Kedua,  faktor  penghambat  dalam  penyediaan  transportasi udara  bagi  jemaah  haji  adalah  (1)  Slot  time,  faktor  penghambat penyediaan  transportasi  udara  dalam  pengoptimalan  pelayanan pemberangkatan udara jemaah haji terkait dengan penetapan slot time yang  di  tetapkan  serta  sepenuhnya  menjadi  otoritas  Arab  Saudi, Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  menunggu jadwal  mendarat  dari  pihak  Arab  Saudi  (slot  time)  sehingga  jadwal keberangkatan-pun  menyesuaikan  dengan  jadwal  mendarat  yang  di tetapkan  oleh  pihak  Arab  Saudi  sebagai  negara  tujuan.  (Nurchalis, 2021)  (2)  Negosiasi  penetapan  harga,  negosiasi  penetapan  harga dengan  pihak  maskapai  penerbangan,  di  mana  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  mengharapkan  pelayanan  yang optimal  dengan  biaya  yang  seminimal  mungkin  namun  tetap  pada batas  wajar,  disisi  lain  pihak  penerbangan  jika  ingin  mendapatkan pelayanan  yang  optimal  maka  biaya  yang  dikeluarkan  harus seimbang,  dan  faktor  ini  cukup  menghambat  pihak  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  jemaah  haji.  (Nurchalis,  2021)  (3)  Kebutuhan
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 201
pesawat,  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah menginginkan  pesawat  Boeing  777  atau  Airbus  namun  terkadang maskapai  tidak  memiliki  pesawat  yang  di  inginkan  oleh  Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah.  (5)  Kesanggupan bandara,  kesanggupan  bandara  juga  merupakan  faktor  penghambat dalam  penyelenggaraan  pengangkutan  udara  jemaah  haji,  misal Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengharapkan embarkasi  pada  daerah  tertentu  menggunakan  pesawat  Boeing  777 dengan  kapasitas  393  seat,  namun  karena  bandara  tidak  sanggup untuk  mendaratkan  pesawat  tersebut  karena  alasan  ketidak  siapan landasan  (run  away)  di  sebagian  kota  embarkasi.  (Nurchalis,  2021) (6)  Tidak  Semua  Maskapai  bisa  memenuhi  spesifikasi  yang  di harapkan,  tidak  semua  maskapai  bisa  memenuhi  spesifikasi  yang Ditjen  PHU  tetapkan,  misal  Ditjen  PHU  butuh  Boeing  777,  Lion, Batik tidak punya mereka bisa saja menyewa, tapi mereka tidak biasa bekerja  dengan  Boeing  777.  Hal  ini  merupakan  prinsip  kebijakan umum terkait dengan memajukan perusahaan maskapai nasional.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan  ibadah  haji  adalah  tugas  nasional  maka semua  elemen  negara  dapat  bekerja  sama  untuk  memberikan pelayanan  yang  terbaik  untuk  jemaah  haji,  untuk  penyediaan transportasi  banyak  elemen  negara  yang  di  ikut  sertakan  di  antara Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  manusia,  Kepolisian,  Angkatan,  dsb. penyediaan  transportasi  udara  merupakan  langkah-langkah  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai  dari  menetapkan  jumlah  kuota  nasional  yang  kemudian dialokasikan  ke  semua  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  kemudian membentuk  Rencana  Perjalanan  Haji  yang  menjadi  acuan  dalam penyediaan  maupun  penyelenggaraan  transportasi  udara  bagi  jemaah haji reguler, di mana rencana perjalanan  haji akan di perinci dengan jadwal  pemberangkatan  dan  pemulangan  jemaah  haji  reguler  yang akan  di  buat  oleh  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah,  jadwal  ini  akan  menjadi  patokan  waktu,  sehingga  apa  yang direncanakan  sebelumnya  menjadi  optimal  saat  realisasi  jadwal. Langkah  terakhir  adalah  melakukan  tahap  seleksi  penyediaan transportasi  udara  serta  penetapan  pelaksana  pengangkutan  udara jemaah haji reguler. Pelayanan pengangkutan udara bagi jemaah haji reguler  diangkut  oleh  dua  perusahaan  penerbangan  yaitu  Garuda
Indonesia  dan  Saudi  Arabian  Airlines,  dimana  dari  dua  perusahaan penerbangan tersebut Saudi Arabian Airlines pelayanan pengangkutannya yang optimal karena hanya 9,39% yang mengalami keterlambatan  dibandingkan  dengan  Garuda  Indonesia  yang mengalami 10,92% keterlambatan keberangkatan. Faktor penghambat Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji dan Umrah dalam penyediaan transportasi udara dalam pengoptimalan  pelayanan  jemaah  haji  adalah:  menunggu  keputusan slot  tima  pesawat  jemaah  haji,  penetapan  harga,  jenis  pesawat, kesanggupan bandara untuk bisa menerima pesawat yang diharapkan, dan tidak semua maskapai bisa memenuhi spesifikasi yang Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  harapkan.  Faktor pendukung  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah dalam penyediaan transportasi udara dalam pengoptimalan pelayanan jemaah  haji  adalah:  Sumber  daya  tersedia  karena  undang-undang mengatakan  bahwa  haji  adalah  tugas  nasional,  terdapat  ruang negosiasi  harga,  ada  kepastian  biaya  yang  tersedia,  dan  sudah  ada jemaah  yang  tersedia  sebagai  penumpang,  serta  ketentuan  dan ketersediaan waktu yang sudah pasti.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pusat Pustaka.
Edayanti.  (2021,  Oktober  22).  Penyiapan  Transportasi  Udara.  (T.  Illahi,
Interviewer) Hanan,  A.  N.  (2004).  Manajemen  Haji  :  Studi  Kasus  dan  Telaah
Implementasi Knowledge Worker. Jakarta: Nizam.
Hasan, Y. A. (2017). Birokrasi Haji. Jombang: Samudara Biru.
Ilmu  Ekonomi  ID.  (2017,  Oktober  4).  Tahapan  Proses  Perencanaan.
Retrieved  from  www.ilmu-ekonomi-id.com:  https://www.ilmu- ekonomi-id.com/2017/12/tahapan-proses- perencanaan.html#comments
Makki, M. L. (2021, Juli 2). Sistem Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji. (T. Illahi, Interviewer)
Moenir,  A.  (2005).  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia.  Jakarta: Bumi Aksara.
Jurnal Manajemen Dakwah ‖
203
Nurchalis. (2021, Oktober 22). Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji.
(T. Illahi, Interviewer)
Pendidikan  Ekonomi  ID.  (2013,  November  3).  Unsur-unsur  Perencanaan.
Retrieved
from
PendidikanEkonomi.com: http://www.pendidikanekonomi.com/2013/12/unsur-unsur- perencanaan-planning-dalam.htm Syafiie, I. K. (2019). Ilmu Manajemen. Bandung: Reka Cipta. Taufiqurokhman.  (2008).  Konsep  dan  Kajian  Ilmu  Perencanaan.  Jakarta: Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Prof.  Dr. Moestopo Beragama. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Indeks.
Wijaya,  M.  R.  (2016).  Dasar-dasar  manajemen,  Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien. Medan: Perdana Publishing