1 Email Korespondensi: muhammad.wahyudi01@ui.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2022, 11 (3):383 - 404

## RELASI PEMERINTAH-GERAKAN SOSIAL: STUDI PADA GERAKAN LINGKUNGAN JELANTAH4CHANGE

## Muhammad Wahyudi 1

## Abstract
Most  recent  studies  on  social  movement  assume  that  collective  action carried  out  outside  established  institutions  takes  a  position  to  challenge political  authority  or  government.  Within  this  framework,  the  conflict between  social  movement  and  government  is  inevitable.  Nevertheless,  it  is possible for  social movement  to  carry out  their  missions without  having  to conflict  with  political  authorities.  In  other  words,  social  movement  can collaborate  with  the  government,  for  instance  around  the  issue  of environmental  protection. In this regard, this study aims to  analyze and to describe  the  relationship  between  the  government  and  environmental protection  movements  around  the  campaign  of  Jelantah4Change.  This research  employed  a  descriptive  qualitative  approach  with  the  methods  of observation,  interviews,  and  document  studies.  The  study  was  analyzed based on the social movement perspective of Giugni and Passy (1998). The result demonstrates that the interaction occurs between the government and Jelantah4Change  is  still  in  a  form  of  consensus.  In  the  future,  the interaction  between  the  two  parties  needs  to  be  carried  out  in  the  form  of collaborative action.
Keywords: Government, Social Movement, Environment, Jelantah4Change

## Abstrak
Kebanyakan studi mengenai  gerakan sosial mendasarkan asumsinya bahwa aksi  kolektif  yang  dilakukan  di  luar  institusi-institusi  mapan  mengambil posisi  menantang  otoritas  politik  atau  pemerintah.  Dalam  kerangka  ini, konflik  antara  gerakan  sosial  dan  pemerintah  menjadi  tak  terhindarkan. Namun,  harus  diketahui  juga,  bahwa  ada  gerakan  sosial  yang  menjalankan misinya  tanpa  harus  berkonflik  dengan  otoritas  politik.  Dengan  kata  lain, gerakan  sosial  bisa  berkolaborasi  dengan  pemerintah.  Penyelamatan lingkungan menjadi salah satu area dimana gerakan sosial bisa bekerja sama dengan  pemerintah.  Terkait  itu,  studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan mendeskripsikan  relasi  yang  terjadi  antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial yang  fokus  pada  perlindungan  lingkungan.  Studi  dilakukan  terhadap gerakan Jelantah4Change. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  dengan  metode  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumen. Penelitian  dianalisis  berdasarkan  perspektif  gerakan  sosial  dari  Giugni  & Passy (1998). Hasilnya adalah interaksi  yang terjadi  antara pemerintah dan
Jelantah4Change  masih  bersifat  konsensus.  Ke  depan,  interaksi  antara keduanya perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan kolaboratif.
Kata Kunci: Pemerintah, Gerakan Sosial, Lingkungan,
Jelantah4Change

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  besar dibandingkan  dari  negara  Lain.  Dengan  demikian,  sudah  sewajarnya, Indonesia menjadi sentra penghasil komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit  (Alatas,  2015).  Ermawati  &  Saptia  (2013),  mengutip  data Kementerian  Pertanian,  mengungkapkan  bahwa  produksi  kelapa  sawit Indonesia  rata-rata  tumbuh  sebesar  7,7  persen  per  tahun  pada  2008-2012. Sementara,  di  periode  yang  sama,  karet  hanya  mengalami  pertumbuhan produksi  sebesar  2,95  persen,  lada  2,33  persen,  cengkeh  2,69  persen,  dan kakao sebesar 3,11 persen.
Dengan  tingkat  produksi  kelapa  sawit  yang  tinggi,  tak  heran  jika Indonesia menjadi negara pengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di  dunia. Ekspor minyak sawit  nasional sepanjang 2019 mencapai  USD  19  miliar  atau  turun  17,39  persen  dari  tahun  sebelumnya yang sebesar USD 23 miliar (Advent et al., 2021).
Selain itu, CPO juga dikonsumsi di dalam negeri. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di  dunia, sekitar 271,34 juta jiwa per Desember 2020 (Cahyono, 2022), Indonesia menjadi konsumen minyak goreng terbesar sejagat. Data United States Department of Agriculture atau USDA (2019), seperti dihimpun Katadata, menunjukkan pemakaian minyak sawit di Tanah Air mencapai sekira 13 juta ton atau 16,2 juta kiloliter atau setara 17 persen dari total konsumsi minyak sawit di dunia yang menyentuh 74,48  juta  ton.  Konsumsi  ini  meningkat  sekira  1  persen  ketimbang  tahun sebelumnya yang berkisar 12,63 juta ton.
Sebagai pembanding, India dan Cina yang dihuni lebih dari 1 miliar jiwa mengonsumsi minyak sawit dengan kuantitas jauh di bawah Indonesia.
Pemanfaatan  minyak  sawit  India  hanya  berkisar  10,19  juta  ton  atau  13,68 persen  dari  total  konsumsi  dunia.  Sedangkan  pemakaian  minyak  sawit  di Cina  cuma  sekira  7,22  juta  ton  atau  sekitar  9,7  persen  dari  total  konsumsi dunia.  Selain  itu,  Malaysia  yang  notabene  merupakan  salah  satu  produser minyak sawit  mentah terbesar di  dunia hanya mengonsumsi  sebanyak 3,69 juta ton.
Konsekuensi sebagai negara dengan konsumsi minyak goreng sawit terbesar  di  dunia  adalah  Indonesia  secara  otomatis  menjadi  penghasil jelantah  nomor  wahid  di  mayapada.  Sejatinya,  minyak  goreng  bekas  pakai ini  bisa  diolah  kembali  menjadi  komoditas  bernilai  ekonomis.  Sebaliknya, jika tak dikelola dengan baik, jelantah akan berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sayangnya,  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  belum  bisa mengoptimalkan potensi ekonomi dari minyak jelantah. Berdasarkan kajian Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  atau  TNP2K  dan Traction Energi Asia (2019), Indonesia baru mampu menghimpun sebanyak 3  juta  kiloliter  jelantah  atau  hanya  18,5  persen  dari  total  konsumsi  minyak goreng  sawit  nasional.  Sebanyak  1,6  juta  kiloliter  diantaranya  berasal  dari rumah tangga di berbagai kota besar di Tanah Air.
Jika  dikalkulasi,  setidaknya,  ada  13,2  juta  kiloliter  jelantah  masih beredar  di  masyarakat  yang  berpotensi  mencemari  lingkungan  dan membahayakan  kesehatan  warga.  Tak  sedikit  masyarakat  yang  masih memiliki kebiasaan membuang jelantah ke tanah atau perairan, seperti yang terjadi  di  Balikpapan.  Fransisca  (dalam  Adhani  &  Fatmawati,  2019) menguraikan,  jelantah  yang  dibuang  ke  perairan  dapat  merusak  ekosistem perairan  dan  memusnahkan  biota-biota  yang  ada  di  dalamnya.  Ini  lantaran sinar  matahari  tidak  bisa  menembus  permukaan  air  yang  tertutup  lapisan minyak.  Sedangkan  jelantah  yang  dibuang  di  daratan  akan  merusak kesuburan tanah.
Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kebiasaan memanfaatkan jelantah  untuk  menggoreng  makanan.  Idealnya,  minyak  goreng  hanya
digunakan  untuk  sekali  pakai  (Rahayu  et  al.  2020).  Pemanfaatan  minyak goreng yang sama untuk memasak lebih dari tiga kali berisiko menimbulkan berbagai  gangguan  kesehatan.  Ardhany  &  Lamsiyah  (2018),  mengutip Syafiq, menjelaskan minyak goreng bekas pakai atau jelantah mengandung asam  lemak  jenuh  tinggi  yang  dapat  memicu  penyakit  jantung  koroner, stroke,  meningkatnya  kadar  lipida  utamanya  kolesterol  darah,  hipertensi, dan kanker.
Untuk  mengeliminasi  risiko  degradasi  lingkungan  dan  gangguan kesehatan masyarakat itulah, konsep sedekah jelantah perlahan diperkenalkan  di  Indonesia.  Program  sedekah  jelantah  ditujukan  agar  lebih banyak  lagi  masyarakat  mengerti  membuang  minyak  goreng  bekas  pakai secara  sembarangan  dapat  mencemari  tanah  dan  air  (Indrawijaya  et  al., 2020).  Salah  satu  pihak  yang  memerkenalkan  sedekah  jelantah  adalah komunitas  Jelantah4Change  hadir.  Gerakan  sosial  yang  lahir  pada  26 Desember  2015  itu  berinisiatif  memberdayakan  masyarakat  dalam pengelolaan  limbah  jelantah  demi  pelestarian  lingkungan.  Sebagaimana gerakan  sosial  pada  umumnya,  eksistensi  dan  keberhasilan  aktivisme lingkungan—semacam  Jelantah4Change—dalam  mencapai  tujuannya  tak terlepas dari interaksinya dengan institusi politik.
Berdasarkan  itu,  penelitian  ini  ingin  menjawab  pertanyaan sejauhmana  relasi  yang  terbangun  antara  gerakan  Jelantah4Change  dan pemerintah  dalam  menyelamatkan  lingkungan  dan  masyarakat  dari  bahaya limbah  jelantah?  Dan,  bagaimana  relasi  yang  seharusnya  terjadi  antara keduanya dalam upaya melindungi lingkungan dan masyarakat dari bahaya limbah jelantah?
Peneliti  berargumen  bahwa  pemerintah  sudah  semestinya  aktif berkolaborasi dengan organisasi gerakan sosial, semacam Jelantah4Change, dalam  melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.
Ada sejumlah studi  yang menyinggung relasi antara institusi politik dan  gerakan  sosial  yang  fokus  pada  persoalan  lingkungan  di  Tanah  Air.
Antara lain, studi mengenai dinamika gerakan sosial dalam memerjuangkan keadilan  lingkungan  di  Samarinda  (Rahman,  Slamet,  dan  Haryono,  2018). Mereka menemukan bahwa obral  izin  pertambangan batu bara di  Ibu Kota Kalimantan  Timur  yang  berujung  pada  kerusakan  lingkungan  melahirkan Gerakan  Samarinda  Menggugat.  Gerakan  tersebut  melayangkan  gugatan kepada  Pemerintah  Kota  Samarinda  lantaran  dinilai  serampangan  dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kemudian,  kajian  mengenai  kebijakan  pertambangan  di  Kabupaten Kepulauan  Selayar  (Arifin  dan  Sunardi,  2019).  Mereka  menyimpulkan bahwa  gerakan  sosial  muncul  sebagai  reaksi  atas  tata  kelola  pertambangan yang  buruk  oleh  pemerintah  daerah.  Lalu,  studi  terkait  gerakan penyelamatan  lingkungan  dari  bahaya  eksplorasi  tambang  di  Sangasanga, Kutai Kartanagara (Asfianur et al., 2020).
Selain  itu,  ada  juga  penelitian  Nining  Nia  Kodarningsih  (2019) terkait  gerakan  Hutan  Itu  Indonesia  (HII).  Gerakan  ini  lebih  memilih pendekatan  reformatif  yang  berorientasi  pada  perubahan  kultural  di masyarakat  ketimbang  menyerang  kebijakan  pemerintah.  Gerakan  ini bertujuan  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  mencintai  lingkungan  alam, khususnya  hutan.  Terakhir,  studi terkait  No  Straw  Movement  atau  gerakan tanpa  sedotan  sebagai  upaya  mencegah  kerusakan  lingkungan  (Fatia  dan Sugandi, 2019)
Secara  umum,  tiga  studi  pertama  mewakili  perspektif  yang berkembang  di  masyarakat  bahwa  gerakan  sosial  umumnya  mengambil posisi  oposisi  atau  menantang  hegemoni  penguasa.  Sementara  dua  studi terakhir  menunjukkan  bahwa  gerakan  sosial  tidak  melulu  identik  dengan contentious  politics  atau  politik  berbasis  konflik.  Gerakan  Hutan  Itu Indonesia  dan  No  Straw  Movement  terlihat  mengambil  jarak  dengan pemerintah.  Mereka  tidak  melakukan  aksi  perlawanan  atau  penolakan terhadap  kebijakan  pemerintah  terkait  isu  kehutanan  dan  limbah  plastik, terutama sedotan. Mereka juga tidak berkolaborasi dengan pemerintah.
Berbeda  dengan  sejumlah  penelitian  sebelumnya  yang  cenderung menulis  gerakan  sosial  yang  tidak  bersentuhan  atau  bahkan  bertentangan dengan  otoritas  politik,  studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  potensi  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial. Studi akan dilakukan terhadap gerakan sosial Jelantah4Change.

## METODE PENELITIAN
Studi  mengenai  gerakan  sosial  tumbuh  bak  ‘cendawan  di  musim hujan’  dalam  beberapa  dekade  terakhir  ini.  Studinya  pun  lintas  disiplin, mulai  dari  sosiologi,  ilmu  politik,  geografi,  sejarah,  antropologi,  psikologi, ekonomi, hukum, hingga lainnya (Della Porta, 2018). Dinamika dalam studi gerakan  sosial  ini  kemudian  melahirkan  kebutuhan  akan  metodologi penelitian empiris yang variatif.
Seiring waktu,  muncul berbagai  pendekatan dalam  melakukan studi terkait  gerakan  sosial.  Setiap  pendekatan  tersebut  berpotensi  menebalkan pengetahuan  peneliti  (Johnston,  2014).  Kesahihan  satu  metodologi penelitian  bisa  dibuktikan  dari  kemampuannya  menjauhkan  sebuah  studi dari  pendapat  atau  kepentingan  pribadi  peneliti.  Dengan  menggunakan metodologi  yang  sudah  mapan,  peneliti  bisa  dengan  mudah  memitigasi potensi bias yang cenderung mereduksi kualitas sebuah penelitian.
Adalah  sebuah  kelaziman,  jika  sebuah  hasil  studi  mengundang perdebatan. Jika ada peneliti yang tidak setuju dengan satu hasil penelitian. Maka, biasanya, peneliti menguji ketepatan metode penelitian yang dipakai dalam  studi  tersebut.  Terkait  itu,  sudah  menjadi  keharusan  peneliti  untuk menuliskan pendekatan penelitian yang dipakai dalam setiap publikasi hasil studinya.
Berkenaan  dengan  itu,  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan penelitian  kualitatif  deskriptif  dalam  melakukan  studi  terkait  relasi  antara gerakan  Jelantah4Change  dan  otoritas  politik.  Melalui  penelitian  kualitatif, Basrowi  &  Suwandi  (dalam  Fadli,  2021)  menuturkan,  peneliti  dapat mengenali  subjek  dan  merasakan  apa  yang  dialaminya  dalam  kehidupan sehari-hari. Proses penelitian dalam metode kualitatif umumnya melibatkan
pertanyaan-pertanyaan  yang  selalu  berkembang,  pengumpulan  data berdasarkan  perspektif  informan,  analisis  data  secara  induktif,  dan interpretasi  peneliti  terhadap  data-data  penelitian.  Mengingat,  data-data penelitian  yang  didapat  umumnya  berupa  kata-kata  atau  gambar  dari dokumen, hasil observasi, dan transkrip wawancara.
Adapun  metode  deskriptif  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena dengan  penafsiran  yang  tepat.  Moleong  (dalam  Prihartono,  2016) mengungkapkan,  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  prosedur  yang menghasilakan  data  deskriptif  berupa  kata  tertulis,  atau  lisan  orang-orang atau perilaku yang diamati.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  melalui observasi ke salah satu lokasi pengumpulan Jelantah di Tangerang Selatan. Kemudian,  untuk  menguatkan  observasi,  peneliti  melakukan  wawancara online dan offline terhadap  lima  narasumber.    Yakni,  Johannes  Anton Witono  (founder  Jelantah4Change),  Fitri  Febriyanti  (co-founder),  Rina (relawan  di  Ciledug,  Tangerang),  Qonita  (relawan  di  Pondok  Aren, Tangerang Selatan), dan Heny (relawan di Kelapa Dua, Tangerang). Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk melengkapi observasi dan wawancara. Adapun dokumen berbentuk berita, baik online maupun offline , jurnal  relevan,  peraturan  perundang-undangan,  dan  lain-lain.  Validasi  data dilakukan  dengan  menggunakan  triangulasi  sumber  data.  Secara keseluruhan, proses penelitian dijalani sepanjang Januari 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Jelantah4Change
Minyak  goreng  termasuk  satu  dari  sembilan  bahan  pokok  di Indonesia. Mengingat,  mayoritas masyarakat  Indonesia menyukai  makanan yang  digoreng.  Hal  ini  kemudian  melahirkan  sejumlah  kebiasaan  buruk. Diantaranya,  penggunaan  minyak  goreng  secara  berulang-ulang  yang membahayakan kesehatan, maraknya praktek daur ulang jelantah yang tidak bertanggung jawab, dan pencemaran lingkungan akibat limbah jelantah.
Atas  dasar  itulah,  Johanes  Anton  Witono  berinisiatif  mendirikan Jelantah4Change  (J4C),  pada  26  Desember  2015.  Komunitas  peduli terhadap  pengelolaan  minyak  goreng  bekas  pakai  ini  berada  di  bawah Yayasan  Terang  Nusantara  Hijau.  Mereka  visi  mewujudkan  manusia  yang sehat  dan  sejahtera  di  bumi  yang  hijau.  Untuk  mewujudkan  itu,  mereka memiliki  setidaknya  tiga  misi  utama.  Pertama,  melakukan  edukasi  ke masyarakat  tentang  pemakaian  minyak  goreng  yang  benar  dan  bahaya penggunaan jelantah yang berulang. Kedua, melakukan pengelolaan jelantah dengan  benar,  sesuai  regulasi,  sehingga  mampu  menekan  tingkat pencemaran lingkungan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat atau mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  mengoptimalkan  limbah  jelantah  untuk peningkatan kualitas hidup.
Dua  tahun  pertama  sejak  didirikan,  Jelantah4Change  memfokuskan berbagai  kegiatannya  hanya  di  sekitar  Balikpapan  dan  Samarinda.  Dalam periode  itu,  berdasarkan  data  Yayasan  Terang  Nusantara  Hijau  (2018), komunitas  Jelantah4Change  telah  melaksanakan  28  kegiatan  sosialisasi, kunjungan  pabrik,  dan  pelatihan  yang  melibatkan  sekitar  seribu  partisipan. Selain  itu,  Jelantah4Change  juga  telah  memiliki  lebih  dari  100  jelantah heroes—istilah  untuk  relawan—yang  tersebar  di  Balikpapan,  Samarinda, Kutai  Barat,  Sanga-Sanga,  dan  sekitarnya.  Dari  ratusan  relawan  itu, Jelantah4Change  berhasil  mengumpulkan  sekira  3.450  liter  jelantah  yang berasal  dari  rumah  tangga,  restoran,  pedagang  kecil,  dan  lainnya.  Minyak goreng  bekas  pakai  yang  terkumpul  itu  disalurkan  ke  produsen  biodiesel berbahan baku jelantah yang terdapat di Surabaya. Hasil penjualan jelantah itu  kemudian  dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan  aksi  sosial  berbentuk donasi buku ke rumah baca dan beasiswa untuk anak kurang mampu.
“Di  maret  2016,  dengan  konsep  masih  amburadul  berupa  coretan saja  dari  teman-teman  di  Balikpapan,  kami  launching  di  facebook.  Dua tahun  pertama  kami  di  Kalimantan  Timur  saja.  kami  mulai  belajar  edukasi orang, ngumpulin jelantah, lalu cari kerja sama sampai ngirim dan bisa bikin kegiatan sosial. Sejak tahun pertama, sebenarnya sudah banyak yang nanya ada nggak di kota A dan B, cuman kami masih bertahan. Kami belum mau punya  relawan.  Buat  apa?  Kami  masih  belajar  membuat  sistem,”  kata Pendiri  Jelantah4Change,  Johanes  Anton  Witono  saat  wawancara  online, Januari 2022.
Seiring  berjalan  waktu,  Jelantah4Change  mulai  melebarkan sayapnya  ke  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Komunitas  ini  resmi  memiliki relawan  pertama  di  luar  Kalimantan  Timur  pada  2018.  Relawan  kemudian terus  bertambah  lewat  jalur  pertemanan.  Per  Juli  2020,  Jelantah4Change telah memiliki perwakilan di sebelas provinsi dan 30 kabupaten atau kota di Tanah  Air.  Untuk  menggenjot  jumlah  relawan,  Jelantah4Change  untuk pertama kalinya melakukan open recruitment melalui akun media sosialnya, pada  Juni  2021.  Ketika  itu,  Jelantah4Change  mensyaratkan  individu  yang ingin  menjadi  relawan  berusia  20-50  tahun,  memiliki  jiwa  sosial,  dan tertarik  untuk  terlibat  dalam  aksi  peduli  lingkungan.  Hingga  akhir  masa open  recruitment,  Jelantah4Change  mendapatkan  sebanyak  81  calon relawan  yang  berasal  dari  berbagai  wilayah  di  Tanah  Air.  Sebanyak  43 orang calon relawan diantaranya diketahui sudah menjadi kolektor jelantah sebelumnya.
“Relawan  pertama  di  Solo.  Official  relawan  pertama  di  luar Kalimantan  Timur.  Kemudian  dia  mengajak  temannya  di  Jogjakarta, Semarang, dan lain lain. Nggak ada yang dijanjiin, kalaupun ada uang honor untuk  ngurusin medsos  atau uang untuk  jemput jelantah. Awal-awal  masih pakai uang pribadi,” kata Anton.
Sebagai  sebuah  gerakan  sosial,  Jelantah4Change  memang  memiliki keunikan  yang  terletak  di  tiga  kegiatan  utama  mereka  yang  saling berhubungan. Yakni, edukasi, pengumpulan jelantah, dan aksi sosial.
Komunitas  ini  memang  gencar  melakukan  edukasi  kepada masyarakat  akan  bahaya  jelantah  terhadap  kesehatan  dan  lingkungan. Dengan  begitu,  masyarakat  diharapkan  tergerak  untuk  mengubah kebiasaannya dari pengguna minyak goreng secara berulang yang notabene tidak  sehat  atau  membuang  bekas  pakainya  ke  lingkungan  secara sembarangan  menjadi  pengumpul  jelantah  dan  menyerahkannya  ke pengolah  yang  bertanggung  jawab.  Sebab,  tak  sedikit  pengolah  yang mendaur ulang jelantah menjadi minyak goreng curah.
Terkait  itu,  selain  menjadi  edukator,  relawan  Jelantah4Change  juga bisa bertindak sebagai penyalur minyak goreng bekas pakai dari masyarakat ke  pihak  ketiga  untuk  diolah  menjadi  komoditas  ekonomi.  Komunitas  ini mengklaim  tidak  bertindak  sebagai  pengepul  jelantah  pada  umumnya. Komunitas  ini  hanya  menyalurkan  jelantah  ke  pihak  ketiga  yang  sudah
terbukti  mengolah  minyak  goreng  bekas  pakai  dengan  benar  dan  sesuai regulasi.  Dengan  kata  lain,  mereka  memastikan  jelantah  tidak  diolah kembali  menjadi  minyak  goreng  curah.  Praktik  daur  ulang  ini  biasa  terjadi pada  jelantah  restoran  dan  hotel  yang  dibeli  oknum  pengepul  nakal  untuk dijernihkan kemudian dijual ke pedagang gorengan kaki lima. Sejak berdiri enam  tahun  silam,  volume  jelantah  yang  dikumpulkan  Jelantah4Change terus  meningkat.  Awalnya  hanya  lima  belas  liter  pada  2015,  naik  menjadi 1.250 liter (2016) dan 5.659 liter (2019).
Dalam  hal  pengumpulan  ini,  Jelantah4Change  memiliki  kebijakan hanya  akan  membayar  jelantah  yang  berasal  dari  grup  atau  komunitas. Sebaliknya,  mereka  tidak  menebus  jelantah  yang  berasal  dari  perorangan. Dengan  kata  lain,  jelantah  yang  diberikan  oleh  individu  harus  bersifat donasi atau sumbangan. Sebagai gantinya, uang hasil penjualan jelantah ke pihak ketiga digunakan Jelantah4Change untuk mendanai aksi sosial.
“Sampai hari ini, kami nggak pernah declare di publik bahwa kami beli jelantah. Prinsip yang kami pegang adalah kami tidak mau bayar untuk jelantah dari individu atau rumah tangga. Tetapi kalau individu itu ngajakin satu  RT  untuk  setor  jelantah  ke  kami,  lalu  minta  uang  penjualannya  akan kami berikan dalam jumlah yang besar, 70 persen-80 persen. Di Balikpapan ada  warung  makan  selalu  nyetor  jelantah,  nggak  minta  apa-apa.  Kami  pun bikinin dia program aksi sosial, bagi-bagi sembako,” kata Anton.
Kendati  tidak  membeli  jelantah  yang  disalurkan  oleh  individu. Namun,  Jelantah4Change  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  mengganti atau membayar biaya pengiriman jelantah.
“Mas  kumpulin  dulu  saja  jelantahnya,  paling  nanti  pakai  Gojek  ke tempat  saya.  Nanti  coba  kami  cek  untuk  biayanya.  Kalau  bisa  kami  cover, nanti  bisa  dari  kami  biayanya,”  kata  Heny,  relawan  yang  bergerak  di  area Kelapa Dua, Tangerang lewat aplikasi WhatsApp, 23 Januari 2022.
Keunikan-keunikan  yang  dimiliki  Jelantah4Change  seperti  telah diurai di atas menjadi daya tarik individu untuk menjadi relawan. Ini seperti diceritakan  Rina,  relawan  Jelantah4Change  di  Ciledug  (Tangerang)  ketika diwawancara secara online pada 19 Januari 2022. Sebagai pemilik restoran yang  peduli  akan  kesehatan  dan  lingkungan,  Rina  enggan  menggunakan minyak goreng yang sama secara berulang. Rina juga sangat selektif dalam
menyalurkan  minyak  goreng  bekas  pakai  restorannya.  Dia  tidak  mau jelantahnya didaur ulang menjadi minyak goreng.
“Ngumpulin jelantah itu berisiko. Banyak yang hubungin saya mau membeli jelantah dengan harga mahal.  Kayak sekarang, saat  harga minyak goreng  mahal  banyak  yang  sanggup  beli  jelantah  10  ribu  per  liter.  Saya curiga,  karena  dengar-dengar  ada  orang  mendaur  ulang  jelantah  untuk dipakai  lagi.  Saya  cek  di  media  sosial,  ada  Jelantah4Change  yang  tidak hanya ngumpulin jelantah, tapi dananya juga dipakai untuk kegiatan sosial,” kata Rina yang sudah menjadi relawan sejak 2018.
Dalam  perjalanannya,  Jelantah4Change  pun  berusaha  untuk melibatkan  masyarakat  lebih  jauh.  Masyarakat  tidak  hanya  sekedar menyumbang,  tetapi  juga  ikut  mengelola  jelantah  menjadi  produk  bernilai ekonomis. Pada Desember 2018, komunitas ini menjalin kerja sama dengan Pertamina  Refinery  Unit  (RU)  V  untuk  melakukan  pemberdayaan masyarakat  berbasis  jelantah  di  Kelurahan  Margasari,  Balikpapan  Barat. Kegiatan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  kebiasaan  masyarakat  Balikpapan yang  masih  membuang  jelantah  ke  perairan.  Ini  lantaran  mereka  masih berpandangan bahwa laut adalah tempat sampah yang luas.
Program  pemberdayaan  diawali  dengan  mengedukasi  masyarakat tentang  bahaya  limbah  jelantah  dan  potensi  ekonomi  dibalik  pengelolaan minyak  goreng  bekas  pakai  tersebut.  tahap  selanjutnya,  masyarakat diberikan  pelatihan  cara  membuat  lilin  berbahan  dasar  jelantah.  Selain  itu, masyarakat  pun  diajarkan  metode  pemasarannya.  Tak  pelak,  kegiatan  ini pun  disambut  antusias  oleh  masyarakat.  Masyarakat  menjadi  lebih  aktif dalam pengumpulan jelantah di lingkungannya. Ini terbukti dari peningkatan volume limbah jelantah yang terkumpul, awalnya hanya mencapai 300 liter pada  2019  bertambah  menjadi  787  liter  sepanjang  Januari  hingga pertengahan 2020.
Dilihat  dari  perjalanannya,  Jelantah4Change  bergulir  seperti  bola salju.  Gerakan  ini  berpotensi  membesar  jika  bisa  melibas  rintangan  dan tantangan  yang  ada  di  depannya.  Kelebihan  gerakan  ini  ada  pada relawannya  yang  tersebar.  Sayang,  tidak  semua  relawan  seirama  bergerak. Ada  relawan  yang  berprofesi  sebagai  dosen  bisa  menggerakkan mahasiswanya untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, warga hanya diminta  untuk  mendonasikan  jelantahnya.  Namun,  ada  juga  relawan  ibu
rumah  tangga  yang  sejak  bergabung  dengan  Jelantah4Change  belum  aktif bergerak.
“Saya belum berani mengajak untuk mengumpulkan jelantah, karena ibu-ibu  sekitar  sini  jauh  lebih  tua  dari  saya.  Kebanyakan  seumuran  ibu saya,”  kata  Qonita  saat  ditemui  di  rumahnya  yang  dijadikan  lokasi penerimaan  sedekah  jelantah  di  Pondok  Aren,  Tangerang  Selatan,  31 Januari 2022.
Diakui  Co-Founder  J4C  Fitri  Febriyanti,  pihaknya  belum  memiliki sistem yang bisa Mendorong relawan untuk terus aktif bergerak.
“Kelebihan gerakan kita itu pada edukasi ke masyarakat, tapi karena kita  menjalankan  aktivitas  kerelawanan,  maka  kita  tidak  bisa  memaksa teman-teman relawan untuk aktif terus menerus. Adanya komunitas ini juga untuk  saling  menguatkan  sesama  relawan,”  kata  Co-Founder Jelantah4Change Fitri Febriyanti saat wawancara online, 19 Januari 2022.
Jelantah4Change  perlu  merapikan  organisasinya  dan  membangun sistem  yang  bisa  mengoptimalkan  keunggulan  relawan  yang  jumlahnya terus  bertambah.  Jika  sistem  ini  tidak  terbangun,  dikhawatirkan  relawan yang tersebar itu akan seperti buih di lautan.
“Kami  memang  belum  punya  sistem  yang  proven,  masih mengandalkan  individu.  cenderung  beberapa  relawan  yang  memang background  atau  misinya  sudah  kuat  biasanya  bisa  berjalan  dengan mandiri,” kata Anton.

## Peran Pemerintah: Harapan dan Realita
Dalam  hal  menyelamatkan  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat dari  bahaya  jelantah,  gerakan  sosial  tidak  bisa  bergerak  sendiri.  Mereka memerlukan  keterlibatan  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  diberi  amanat oleh  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia.
Pemerintah  dituntut  untuk  membentuk  ekosistem  dari  hulu  hingga hilir  terkait  pengelolaan  jelantah.  Sayangnya,  pemerintah  terlihat  belum serius  dalam  membentuk  ekosistem  tersebut.  Di  hulu,  belum  ada  regulasi yang  mewajibkan  masyarakat  mengumpulkan  jelantah.  Secara  de  facto, pemerintah memang menganggap bahwa jelantah adalah limbah berbahaya. Namun,  secara  de  jure,  belum  ada  regulasi  nasional  yang  mengatur pengelolaan limbah jelantah. Kebijakan terkini berupa Peraturan Pemerintah
No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup  tidak  secara  spesifik  meregulasi  used  cooking  oil  (Perdana,  2021). Dalam  aturan  tersebut,  jelantah  tidak  masuk  ke  dalam  daftar  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3).
Atas  dasar  itu,  Gabungan  Industri  Minyak  Nabati  Indonesia (GIMNI)  mendorong  pemerintah  untuk  memasukkan  jelantah  ke  dalam kategori limbah B3 (Siaran Pers GIMNI, 12 Agustus 2021). Jika itu terjadi, sebagaimana  limbah  B3  lainnya,  maka  setiap  orang  yang  menghasilkan jelantah  wajib  melakukan  pengelolaan  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah.  Masyarakat  wajib  mengumpulkan  jelantah  yang  dihasilkan untuk kemudian disalurkan ke pengepul atau pengolah jelantah  yang sudah mendapat  izin  pemerintah.  Dengan  demikian,  penyelewengan  pengelolaan jelantah  yang  bisa  membahayakan  kesehatan  dan  lingkungan  bisa dihentikan.
Berdasarkan  penelusuran,  setidaknya  baru  dua  pemerintah  daerah yang  telah  menerbitkan  regulasi  terkait  pengelolaan  Jelantah.  Yaitu,  DKI Jakarta  yang  menerbitkan  Peraturan  Gubernur  No.  167/2016  tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng. Regulasi daerah tersebut menjabarkan rantai pasok pengelolaan jelantah (Jachryandestama et al., 2021). Kemudian, Kota  Bogor  yang  membuat  Peraturan  Daerah  No.  1/2014  tentang Perlindungan  Kota  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Kusrini  et  al., 2018).
Di  hilir,  pemerintah  belum  serius  menggarap  potensi  ekonomi  dari jelantah.  Banyak  negara  sudah  memanfaatkan  jelantah  sebagai  bahan  baku biodiesel.  Sementara  Indonesia  baru  sebatas  menjadi  pemasok  jelantah untuk negara-negara tersebut. Seandainya Indonesia bisa optimal mengolah jelantah  menjadi  biodiesel,  maka  efek  sirkular  ekonomi  yang  dirasakan masyarakat bisa lebih tinggi ketimbang sekadar ekspor bahan mentah.
Teknologi  pengolahan  jelantah  menjadi  biodiesel  bisa  dilakukan oleh  industri  kecil.  Ada  beberapa  pabrik  biodiesel  berbasis  jelantah  yang tumbuh  di  sejumlah  daerah  di  Indonesia.  Sayangnya,  Sebagian  besar  tidak bisa  optimal  atau  bahkan  berhenti  beroperasi.  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral mencatat, sepanjang 2014-2018, kontribusi biodiesel berbasis  minyak  jelantah  sebesar  2.765  kilometer.  Setelahnya,  produksi
kemudian  berhenti  karena  faktor  keterbatasan  bahan  baku  dan  tingginya biaya  produksi  (EBTKE,  2021).  The  International  Council  on  Clean Transportation (ICCT) menilai bahwa ketidakberlanjutan produksi biodiesel berbasis jelantah disebabkan oleh pemerintah  Indonesia  yang tidak mampu menjaga  eksistensi  produsen-produsen  bahan  bakar  nabati  berskala  kecil tersebut.  Ini  lantaran  pemerintah  belum  terlalu  dalam  memahami  potensi dari industri biodiesel berbasis jelantah (Kharina et al., 2018).

## Pembahasan
Interaksi  antara  aktor  pemerintah  dan  gerakan  sosial  seringkali digambarkan  berlawanan.  Gerakan  sosial  kerap  mengambil  jarak  dengan negara  lantaran  mereka  menganggap  otoritas  politik  bersifat  tidak demokratis dan despotik (Evers & Holloway dalam Steyn, 2012).
Namun,  Giugni  &  Passy  (1998)  juga  berpendapat  bahwa  gerakan sosial juga bisa bekerja sama dengan negara dalam menyelesaikan persoalan di  masyarakat.  Asalkan,  persoalan  yang  diangkat  gerakan  sosial  tersebut tidak  membahayakan  atau  mengancam  otoritas  negara.  Dalam  hal  ini, persoalan  lingkungan  merupakan  salah  satu  domain  yang  memungkinkan terjadi kolaborasi antara pemerintah dan gerakan sosial.
Limbah  jelantah  yang  tak  dikelola  secara  benar  telah  lama  menjadi persoalan  sosial  karena  membahayakan  lingkungan  dan  kesehatan masyarakat.  Tidak  bisa  dimungkiri,  pemerintah  berkewajiban  untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Di  sisi  lain,  muncul  gerakan  sosial semacam  Jelantah4Change  yang  bertujuan  mendorong  perubahan  di masyarakat terkait cara pandang dan pengelolaan jelantah.
Berdasarkan  itu,  secara  teori,  pemerintah  sebenarnya  bisa menggandeng  Jelantah4Change  yang  memiliki  relawan  tersebar  setidaknya di  sebelas  provinsi  dan  30  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Namun,  pada praktiknya, pemerintah pusat  belum terlihat  mendorong kolaborasi  tersebut terjadi  di  seluruh  Indonesia.  Hanya  sedikit  pemerintah  daerah  yang berinisiatif  untuk  bekerja  sama  dengan  Lembaga  sosial  dalam  mengelola
limbah  jelantah.  Semisal,  DKI  Jakarta  yang  menggandeng  lembaga  sosial yang bergerak dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF).
Selain itu, ada juga pemerintah daerah  yang bergerak sendiri dalam mengelola  jelantah.  Seperti  Pemerintah  Kota  Bogor  yang  bergerak mengumpulkan  jelantah  dari  rumah  tangga,  sekolah,  kantor  pemerintahan, dan industri untuk diolah menjadi biodiesel. Selanjutnya, biodiesel tersebut digunakan  sebagai  bahan  bakar  bus  TransPakuan,  transportasi  umum  yang dikelola  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Bogor.  Sayangnya,  program itu hanya bertahan tujuh tahun, 2008-2015, lantaran biodiesel jelantah yang dihasilkan  di  bawah  standar  nasional  sehingga  menimbulkan  kerusakan pada mesin bus Transpakuan (Kharina et al., 2018).
Sejak berdiri enam tahun silam, Jelantah4Change juga belum pernah berkolaborasi  dengan  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah.  Sejauh  ini, mereka  baru  bekerja  sama  dengan  Pertamina  Refinery  Unit  (RU)  V Balikpapan.  Kolaborasi  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat. Tujuan
pemberdayaan  tersebut  tercermin  dari  nama  kolaborasi:  Mariojela  yang merupakan  singkatan  dari  Margasari  olah  jelantah.  Pemberdayaan masyarakat  yang  diluncurkan  pada  Desember  2018  tersebut  bisa  terwujud lantaran  sejalan  dengan  komitmen corporate  social  responsibility  (CSR) yang  sudah  digaungkan  Pertamina  RU  V  di  Balikpapan  sejak  2008. Perusahaan  migas  pelat  merah  itu  ingin  membentuk  kampung  mandiri energi di sekeliling ibu kota Kalimantan Timur.
Meski  Jelantah4Change  menegaskan  masih  bisa  bergerak  mandiri. Namun, mereka tetap mengakui peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memerkuat  gerakan  sosial  penyelamatan  lingkungan.  Salah  satu  kontribusi pemerintah  yang  ditunggu  adalah  membuat  kebijakan  untuk  mencegah penyelewengan  pengelolaan  jelantah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  bisa mengawalinya  dengan  memasukkan  jelantah  ke  dalam  regulasi  yang memuat  daftar  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3).  Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa mengolah jelantah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  relasi  antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial Jelantah4Change  pada  umumnya  baru  bersifat  konsensus.  Menurut  Giugni dan  Passy  (1998),  konsensus  merupakan  satu  dari  dua  bentuk  interaksi antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial  yang  berbasis agreement atau kesepahaman  atas  penyelesaian  atau  solusi  terhadap  suatu  isu.  Jika agreement tersebut baru sebatas di level wacana atau diskursus, maka relasi yang  terbangun  antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial  bersifat  konsensus. Seandainya, agreement antara  pemerintah  dan  gerakan  sosial  sudah terwujud  dalam  bentuk action atau  tindakan,  maka  relasi  antara  keduanya sudah bisa disebut sebagai cooperation atau kerja sama.
Sejatinya,  saat  ini  momentum  yang  tepat  bagi  pemerintah membangun kolaborasi aktif dengan gerakan sosial untuk mengelola limbah jelantah.  Sebab,  dibalik  bahaya  jelantah  ada  potensi  bisnis  menggiurkan yang  jika  dioptimalisasi  bisa  menggerakkan  perekonomian  rakyat menambah  lapangan  pekerjaan,  dan  meningkatkan  penerimaan  negara. Banyak  negara  yang  belakangan  tertarik  mengolah  jelantah  menjadi biodiesel. Mereka pun membeli jelantah dari Indonesia. Di sisi lain, mereka juga mulai  menyetop  impor minyak sawit  mentah  Indonesia dengan  alasan deforestasi.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan/TNP2K  dan Traction Energi Asia (2019), berdasarkan data Badan Pusat Statitistik 2019, menunjukkan  bahwa  minyak  jelantah  yang  dijual  ke  luar  negeri  mencapai 148,38 ribu ton atau 184,09 ribu kiloliter dengan nilai mencapai 90,23 juta dolar  Amerika  Serikat.  Sebelum  2019,  ekspor  minyak  jelantah  Indonesia memang  dalam  tren  meningkat.  Pada  2014,  ekspor  jelantah  hanya  berkisar 55  ribu  ton  dengan  nilai  USD  45,83  juta.  Kemudian  merangkak  naik menjadi  63,979  ton  senilai  USD  38,24  juta  pada  2015,  lalu  104.697  ton senilai USD  64,71 juta (2016). Kemudian, 122.104 ton senilai USD 81,26 juta (2017), dan 123.752 ton senilai USD 72,81 juta (2018). Adapun negara tujuan  utama  ekspor  jelantah  Indonesia  adalah  Belanda  yang  nilai penjualannya  mencapai  USD  23,6  juta.  Diikuti  oleh  Singapura  (USD  22,3
juta), Korea Selatan (USD 10,6 juta), Malaysia (USD 10,5 juta), dan China (USD 3,6 juta).
Dengan  gambaran  seperti  itu,  pemerintah  sudah  seharusnya mendorong  hilirisasi  jelantah  menjadi  biodiesel.  Menjual  produk  turunan jelas  memiliki  keuntungan  lebih  ketimbang  sekadar  mengekspor  bahan mentah.  Selain  itu,  biodiesel  dari  minyak  jelantah  mempunyai  mutu  yang baik  untuk  digunakan  sebagai  bahan  bakar  karena  memenuhi  Standar Biodiesel  Indonesia  (Syamsidar,  2013).  Pengolahan  jelantah  menjadi biodiesel dapat menghemat biaya produksi 35 persen dibandingkan dengan bahan  bakar  nabati  berbasis  minyak  sawit  mentah  (TNP2K  &  Traction Energi  Asia,  2019).  Secara  umum,  potensi  pemanfaatan  CPO  menjadi biodiesel  sangat  besar  untuk  Indonesia,  antara  lain  sebagai  bahan  bakar kendaraan,  mesin  pada  industri  sampai  dengan  pembangkit  tenaga  listrik. Biodiesel  memiliki  kelayakan  secara  matematis  untuk  diproduksi  (Tety et al .,  2012).  Selain  itu,  biodiesel  lebih  ramah  lingkungan  lantaran menghasilkan emisi karbondioksida lebih kecil ketimbang bahan bakar fosil.
Sejauh  ini,  pemerintah  belum  membentuk  ekosistem  yang  bisa menumbuhkan  produsen-produsen  biodiesel  jelantah  skala  kecil.  Sejumlah produsen-produsen  kecil  yang  sudah  ada  tidak  maksimal  atau  bahkan berhenti  beroperasi  karena  kesulitan  bahan  baku  dan  kehilangan  pasar.  Ini seperti  dialami  oleh  dua  produsen  jelantah,  PT  Bumi  Energi  Ekuatorial  di Bogor dan Yayasan Lengis Hijau di Denpasar (Harahap & Yulia, 2018).
Wajar saja jika pabrik biodiesel kesulitan bahan baku. Sebab, jelantah yang terkumpul dari masyarakat masih sedikit. TNP2K dan Traction Energi Asia (2019)  mencatat,  Indonesia  baru  mampu  menghimpun  sebanyak  3  juta kiloliter jelantah atau hanya 18,5 persen dari total konsumsi minyak goreng sawit  nasional.  Sebanyak  1,6  juta  kiloliter  diantaranya  berasal  dari  rumah tangga di berbagai kota besar di Tanah Air.
Dari sekitar 3 Juta kiloliter minyak jelantah yang terkumpul, kurang dari  570  ribu  kiloliter  yang  dimanfaatkan  sebagai  biodiesel  maupun  untuk kebutuhan lainnya. Sebagian besar sisanya digunakan untuk minyak goreng
daur  ulang  dan  ekspor.  Menurut  Gabungan  Industri  Minyak  Nabati Indonesia atau GIMNI (2021) jelantah yang didaur ulang berkisar 1,95 juta ton  atau 2,43 juta kiloliter atau setara 15-20 persen dari total market  share minyak goreng nasional.
Untuk  menyelesaikan  persoalan  ini,  pemerintah  perlu  berkolaborasi dengan gerakan sosial untuk mengedukasi masyarakat dan mengampanyekan  pengumpulan  jelantah.  Masyarakat  bisa  menyalurkan jelantah  tersebut  ke  bank  sampah  resmi  atau  pihak  ketiga  yang  sudah mendapat  izin  pemerintah.  Dengan  demikian,  pasokan  bahan  baku  untuk pabrik biodiesel bisa terjaga. Di sisi lain, potensi jelantah didaur ulang oleh oknum  nakal  menjadi  minyak  goreng  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  bisa ditekan.

## KESIMPULAN
Limbah minyak goreng bekas atau jelantah terbukti membahayakan lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat.  Pemerintah  berkewajiban  untuk menyelesaikan  masalah  limbah  tersebut.  Sebab,  pemerintah  diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap rakyatnya. Di sisi lain, persoalan yang dihadapai  pemerintah tidak hanya limbah saja. Banyak persoalan lain yang  tak  kalah  kompleks  yang  muncul  seiring  perkembangan  masyarakat. Pemerintah  seringkali  tidak  optimal  dalam  menyelesaikan  satu  persoalan. sebab, jumlah persoalan yang muncul tidak berbanding lurus dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah.
gerakan  sosial  muncul  sebagai  suatu  aksi  kolektif  di  luar  institusi- institusi mapan yang bertujuan membuat perubahan kultural di masyarakat. Seperti  Jelantah4Change  yang  bergerak  mengedukasi  masyarakat  akan pentingnya  mengolah  limbah  jelantah.  Sejak  berdiri  enam  tahun  silam, gerakan  berbasis  kerelawanan  ini  masih  bergerak  sendiri.  Mereka  belum pernah berkolaborasi dengan pemerintah.
Jika dideskripsikan dengan menggunakan perspektif Giugni & Passy (1998),  interaksi  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan  Jelantah4Change bersifat  konsensus.  Artinya,  pemerintah  sejatinya  memiliki agreement atau kesepahaman  yang  sejalan  dengan  Jelantah4Change  mengenai  bahaya
jelantah  dan  potensi  ekonomi  dibaliknya.  Namun  kesepahaman  tersebut baru  terjadi  di  tingkat  wacana  (discourse).  Maka,  untuk  menuntaskan persoalan limbah jelantah, agreement antara pemerintah dan gerakan sosial perlu dielaborasi ke dalam aksi nyata. Di level ini, menurut Giugni & Passy, interaksi atau relasi yang terjadi antara pemerintah dan gerakan sosial sudah berbentuk kerja sama (cooperative).
Namun, sebelum kerja sama konkret itu terjadi, Jelantah4Change juga perlu memerkuat  internal  organisasinya  dengan  sistem  kerja  yang  mumpuni. Mengingat,  jumlah  relawan  yang  terus  membesar  belum  berbanding  lurus dengan  kemampuan  Jelantah4Change  menyadarkan  masyarakat  untuk mengumpulkan minyak goreng bekasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhani,  A.  and  Fatmawati,  F.  2019.  “Pelatihan  Pembuatan  Lilin Aromaterapi  Dan  Lilin  Hias  Untuk  Meminimalisir  Minyak  Jelantah Bagi  Masyarakat  Kelurahan  Pantai  Amal.”  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Borneo, 3(2), pp.31-40.
Admin. 2021. Gimni Usulkan minyak jelantah dikategorikan B3. Retrieved January  19,  2022,  from  https://gimni.org/gimni-usulkan-minyak- jelantah-dikategorikan-b3/
Advent,  R.,  Zulgani,  Z.  and  Nurhayani,  N.  2021.  “Analisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  ekspor  minyak  kelapa  sawit  di  Indonesia  Tahun 2000-2019.” e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter, 9(1), pp.49-
58.
Alatas,  A.  2015.  “Trend  produksi  dan  ekspor  minyak  sawit  (CPO) Indonesia.”  AGRARIS:  Journal  of  Agribusiness  and  Rural Development Research, 1(2), pp.114-124.
Ardhany,  Syahrida  Dian,  and  Lamsiyah  Lamsiyah.  2018.  “Tingkat
Pengetahuan  Pedagang  Warung  Tenda  di  Jalan  Yos  Sudarso palangkaraya  Tentang  Bahaya  Penggunaan  minyak  jelantah  bagi kesehatan.” Jurnal Surya Medika, 3(2), 62–68. https://doi.org/10.33084/jsm.v3i2.99. Asfianur,  S.I.F.,  Saleh,  M.H.  and  Abdullah,  Z.  2020.  “Gerakan  Sosial
Sangasanga  Melawan  (Studi  Tentang  Penyelamatan  Lingkungan  dari Eksplorasi  Tambang  di  Kelurahan  Sangasanga  Dalam  Kecamatan Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanagara).”    e-Journal  Pemerintahan Integratif, 8 (3): 917-928.
Badrun, U. 2019. “Social Movement based on Religiosity as a New Model
of Social Movements in Jakarta (The 212 Social Movement in Jakarta 2016).”  International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding, 6(4), pp.254-272.
Bakar,  Abu,  Amri  Adha  Arifin,  and  Sunardi  Sunardi.  2019.  “Good Governance dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.” Sosioreligius, 4.2.
Cahyono,  E.T.,  2022.  “Kepemimpinan  Efektif  Bagi  Generasi  Milenial.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2), pp.641-651.
Christiansen, Jonathan. 2011. “Narrative & Social Movement.” Pp. 3-13. In
Theories of Social Movement.1st ed. Essay, Salem Press.
Della  Porta,  D.  2018.  "Protests  as  critical  junctures:  some  reflections towards  a  momentous  approach  to  social  movements."  Social Movement Studies, vol. 19, no. 5-6, pp. 556-575.
EBTKE.  2020.  Minyak  Jelantah:  Sebuah  Potensi  Bisnis  Energi  yang Menjanjikan. Retrieved January 19, 2022, from
https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/12/07/2725/minyak.jelantah.sebuah.
potensi.bisnis.energi.yang.menjanjikan
Ermawati,  T.  and  Saptia,  Y.  2013.  “Kinerja  ekspor  minyak  kelapa  sawit Indonesia.” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 7(2), pp.129-148.
Fadli,  M.R.  2021.  “Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif.” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), pp.33-54.
Fatia,  D.  and  Sugandi,  Y.S.  2019.  “Gerakan  Tanpa  Sedotan:  Hindari Kerusakan  Lingkungan.”  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi, 3(2), pp.66-75.
Fitriyah, N.R. and Pribadi, F. 2020. Perang Diskursus Muslimah Feminis di Instagram. Paradigma, 9(1).
Giugni, Marco G & Florence Passy. 1998. “Contentious politics in complex societies:  New  social  movements  between  conflict  and  cooperation.” Pp.  81-107.  In  From  contention  to  democracy.  essay,  Rowman  & Littlefield.
Harahap,  J.  and  Yullia,  Y.  2018.  “Potensi  Pemanfaatan  Limbah  Minyak Jelantah  Kota  Banda  Aceh  Sebagai  Sumber  Energi  Alternatif (Biodiesel).”  Elkawnie:  Journal  of  Islamic  Science  and  Technology,
4(2), pp.151-164.
Hapsari,  D.R.,  2016.  “Peran  jaringan  komunikasi  dalam  gerakan  sosial untuk pelestarian lingkungan hidup.” Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1(1), pp.25-36.
Indrawijaya,  A.,  Loekman,  A.,  Gafli,  G.,  Fadhillah,  F.,  Maharani,  C., Rachmanto, F., & Syauta, R. 2020. “Sedekah Jelantah: Sebuah Inisiatif untuk  Mempromosikan  Sistem  Waste  Management  dan  untuk Menciptakan Komunitas Mandiri melalui Biofuel.” Jurnal Pengabdian
Pada Masyarakat, 5(2), 577-586.
Jachryandestama,  R.,  Fairus,  S.  and  Nursetyowati,  P.,  2021.  “Perancangan Sistem  Pengumpulan  Minyak  Jelantah  di  Apartemen  Bassura  City.” Indonesian Journal for Social Responsibility, 3(02), pp.65-74.
Johnston,  Hank.  2014.  “Researching  Social  Movement.”  Pp  118-138.  In
What is a social   movement? essay, Polity.
Katadata.  2019.  “10  Negara  dengan  konsumsi  minyak  sawit  terbesar Dunia.” Databoks. Retrieved January 18, 2022, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/16/10-negara- dengan-konsumsi-minyak-sawit-terbesar-dunia
Kharina, A., Searle, S., Rachmadini, D., Kurniawan, A.A. and Prionggo, A. 2018. “The potential economic, health and greenhouse gas benefits of incorporating  used  cooking  oil  into  Indonesia’s  biodiesel.”  White Paper, 26, p.2018.
Kodarningsih,  Nining  Nia.  2019.  Gerakan  Sosial  Pelestarian  Hutan  di Indonesia: Studi Kasus   Gerakan  Hutan  Itu  Indonesia  (HII).  Skripsi. FISIP UIN Jakarta.
Kusrini,  N.  and  Gafur,  S.  2018.  “Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Pasokan  Minyak  Goreng  Bekas  Rumah  Makan  Menggunakan  ISM (interpretive  structure  modelling)  dan  MICMAC  (cross-impact  matrix multiplication applied to the classification).” Jurnal Social Economic of Agriculture, 7(2).
Perdana,  B.E.G.,  2021.  “Circular  Economy  of  Used  Cooking  Oil  in Indonesia:  Current  Practices  and  Development  in  Special  Region  of Yogyakarta.” Journal of World Trade Studies, 6(1), pp.28-39.
Prihartono, A.W. 2016. “Surat kabar & konvergensi media (studi deskriptif kualitatif  model  konvergensi  media  pada  Solopos).”  Jurnal  Channel, 4(1), pp.105-106.
Rahayu, S., Aliyah, H., Tukasno. 2020. “Pemanfaatan Minyak Jelantah dan Arang  Kayu  untuk  Membuat  Sabun  Daur  Ulang.”  Jurnal  Pengabdian KITA, Vol. 3, No. 1.
Rahman,  Adi.  2018.  Dinamika  Gerakan  Sosial  Masyarakat  Samarinda dalam  Memperjuangkan  Keadilan  Lingkungan  (Studi  Kasus  Pada “Gerakan  Samarinda  Menggugat”  Di  Kalimantan  Timur).  Jurnal
Analisa Sosiologi, 7(1). Steyn, Ibrahim. 2012. “The state and Social Movements: Autonomy and its pitfalls.” Pp 331- 351. Politikon, 39(3). doi:10.1080/02589346.2012.746184.
Syamsidar,  H.S.  2013.  “Pembuatan  dan  uji  kualitas  biodiesel  dari  minyak jelantah.”  Teknosains:  Media  Informasi  Sains  dan  Teknologi,  7(2), pp.209-218.
Tety, E., Hutabarat, S., & Putra, F. M. 2012. “Prospek Komoditas Minyak Kelapa  Sawit  (CPO)  dalam  Pengembangan  Biodiesel  Sebagai Alternatif Bahan Bakar di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan
Bisnis, 4(2), 152–162. TNP2K  and  Traction  Energi  Asia.  (2019).  Pemanfaatan  Minyak  Jelantah untuk  Produksi  Biodiesel  dan  Pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia. Retrieved January 17, 2022, from https://tractionenergy.asia/id/paparan-pemanfaatan-minyak-jelantah- untuk-produksi-biodiesel-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/ Yayasan Terang Nusantara Hijau. 2018. Jelantah4Change. Retrieved Januari 20, 2022, From
https://terangnusantara.or.id/portfolio/items/jelantah4change/