## JURNAL
MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id

## ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA PENERAPAN AKUNTABILITAS DI DESA MLATI MOJO KEDIRI
Vikri Haikal 1 , Amalia Nuril Hidayati 2
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Email: vikrihaikal554@gmail.com Informasi Naskah Abstrak Diterima: 2 Mei 2023 Revisi: 11 Mei 2023 Terbit: 14 Mei 2023 Anggaran pendapatan dan belanja desa memuat beragam sumber penerimaan  dan  pengeluaran  desa,  serta  juga  harus  dibuktian dalam  laporan  pertanggungjawaban  dan  informasi  yang  penting bagi  masyarakat  desa  setempat.  Tujuan  penelitian  ini  1).  untuk mengetahui  pengelolaan  anggaran  pendapatan  desa  dan  belanja desa.  2).  Hambatan-hambatan  dalam  penggelolaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa.  3).  Untuk  mengetahui  penerapan akuntabilitas APBdesa di desa Mlati Mojo Kediri. Metode dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tehnik yaitu  Observasi,  Wawancara,  Dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  1).    Penggelolaan  anggaran  pendapatan  desa  dan belanja desa sudah berjalan baik. 2). Hambatan-hambatan dalam penggelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  mulai hambatan  secara  internal  maupun  hambatan  eksternal.  3). Penerapan  akuntabilitas  APBdesa  di  desa  Mlati  Mojo  Kediri sudah berjalan baik. Kata Kunci:
Pengelolaa, Anggaran Pendapatan dan pembelanjaan Desa, akuntabilitas

## PENDAHULUAN
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  adalah  peraturan  desa  yang  memuat  sumber- sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  APBDesa terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan  pembiayaan.  Rancangan  APBDesa  dibahas dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa.  Kepala  desa  bersama  badan permusyawaratan  desa  BPD  menetapkan  APBDesa  setiap  tahun  dengan  peraturan  desa (Pratiwi, 2022). Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan  asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil  aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan  asli desa yang sah (Syaipudin, 2019). Pendapatan desa juga  berasal dari pemerintah yakni dana desa, bagian  dari  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  dan  retrebusi  daerah,  alokalisasi  dana  desa (ADD)  bantuan  keuangan  APBD  kabupaten/kota.  Pendapatan  desa  juga  dapat  berasal  dari
pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Dareda, 2021).
Belanja  desa  yakni  meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh  desa.  Belanja  desa  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  penyelengaraan  kewenangan desa. Adapun klarifikasi belanja desa terdiri atas penyelengaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga (Mulyani, 2020). Klarifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai  dengan  kebutuhan  desa  yang  telah  dituangkan  dalam  rencana  kerja  pemerintah  desa (RKPDesa)  dan  seluruh  kegiatan  belanja  tersebut  bermuara  pada  kegiatan  belanja pegawai,belanja barang dan jasa juga belanja modal. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Suryani, 2019). Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya,pencairan dana cadangan dan hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang  di  pisahkan  sedangkan  pengeluaran  pembiayaan  adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang di peroleh dari penerimaan aset dan  potensi  desa.sehingga  dalam  penyusunan  APBDesa  bisa  di  dasarkan  pada  data  yang disusun bersama masyarakat (Safriani, 2020).
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dalam  penelitian  ini,  Zikri  (2021)  menunjukkan bahwa transparansi Pengelolaan Pendapatan Anggaran Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Kabupaten Hitam Sentajo Raya telah menerapkan prinsip transparansi. mudah dijangkau oleh masyarakat.  Sedangkan  Akuntabilitas  Pengelolaan  APBDes  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah  dilaksanakan  dengan baik oleh tim pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Puspawardani (2017) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik. Beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan  anggaran yang tidak sesuai dengan  alokasi  yang  telah  di  tentukan  sebelumnya  karena  adanya  kebijakan  yang  berubah- ubah, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota  masih  belum  berjalan  dengan  optimal  sehingga  apabila  dalam  penggelolaan, perencanaan,  penggarahan  dan  sistem  pengawasan  tidak  baik  proses  manajemen  secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan berjalan kurang optimal. dan berhasilnya  pembangunan  di  desa  di  pengaruhi  salah  satunya  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  baik  aparatur  desa  maupun  kualitas  sumber  daya  masyarakatnya  sehingga  dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme serta prosedurnya.
Penelitian ini dilakukan oleh Saiful amrin (2022) Dana desa yang sudah dipercayakan ke  desa  harus  dikelola  dengan  benar  dan  tepat  sasaran,  sehingga  bisa  meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Ada beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan dari pengelolaan dana desa terdiri dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban.  Mulyadi (2020)  Pengelolaan  Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  Klaseman  Kecamatan  Gending Kabupaten  Probolinggo  adalah  dengan  dilakukannya  perencanaan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  itu  disusun  sekretaris  desa  (sekdes).  Dalam  mekanisme  perencanaan  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  Sekertaris  Desa  terlebih  dulu  menyusun  Rancangan  Peraturan Desa  (Raperdes)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Kemudian,  kepala  desa  (kades) menyampaikan  Raperdes  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan
Desa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  telah  disepakati,  disampaikan  kepada Bupati  atau  Walikota  melalui  camat.  Bupati  atau  Walikota  lalu  menetapkan  hasil  evaluasi Rancangan  Peraturan  Desa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Camat  juga  dapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota . Penelitian ini dilakukan Yadi mulyadi (2017 ) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh  Pemerintah  Desa  Pawindan  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  diketahui  adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, hal itu terlihat dari beberapa indikasi masalah, diantaranya sebagai berikut : 1).Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan  informasi  terkait  pengelolaan  alokasi  desa,  karena  rendahnya  kualitas  Sumber Daya  Manusia  di  perdesaan  yang  sebagian  besar  berketerampilan  rendah.  2).Pola  pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana pengelolaan alokasi dana desa yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat,  ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Padahal dari pegawai desa  memberikan  informasi  dengan  media  pengajian,  rapat  mingguan,  bahkan  acara-acara lainnya.  3).  Menumpuknya  pekerjaan  di  desa  sehingga  sering  terjadi  kesalahan  dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan pegawai desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan.  4).  Peraturan  Bupati  tentang  Pengelolaan  Alokasi  dana  desa  setiap  tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa  .Berdasarkan observasi  diketahui  selama  ini  menunjukan  bahwa  segala  kegiatan  dan  informasi  terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang masih ada hambatan, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pawindan yang sebagian besar berketerampilan rendah, Pegawai Desa Pawindan masih mencari solusi untuk  memberikan  informasi  terbaik  mengenai  pengelolaan  alokasi  dana  desa,  karena  pola pikir  masyarakat  yang  sempit,  ini  menyebabkan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Penelitian ini dilakukan Yosef Raimondo Lewowerang (2022) Tantangan dan Hambatan Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Ria  Bao,  Kecamatan  Nagawutung,  Kabupaten Lembata dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan – hambatan yang perlu dibenahi secara lebih baik. Adapun beberapa hambatan diantaranya seperti cara mengelola dan memanfaat  kan  sumber  daya  alam  yang  belum  maksimal  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  desa  tanpa  melalui  identifikasi  kebutuhan  masyarakat  desa,  mekanisme  atau prosedur  yang  dijalankan  pada  kategori  tidak  sesuai  prosedur  dan  juknis,  penempatan personalia  yang  kurang  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan.  Hambatan  dan  tantangan lainnya  adalah  perencanaan-perencanaan  pemerintah  desa,  dimana  kepala  desa  sebagai pemegang  kekuasaan  pengelolaan  dan  keuangan  asset  desa  dalam  menetapkan  anggaran pendapatan  dan  belanja  tidak  melibatkan  komponen-komponen  masyarakat  namun  lebih banyak ditangani oleh kepala desa sendiri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pasa l27 ayat (1)  tentang  pelaksanaan  penggunaan  biaya  tak  terduga  terlebih  dahulu  harus  dibuat  rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.
Diketahui selama ini menunjukan segala kegiatan dan informasi terkait penggelolaan keuangan  desa  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  pihak  lain  yang  berwenang  masih  ada hambatan  karena  rendahnya  sumber  daya  manusia.  Ada  pula  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini  di  lakukan  dengan  cara  melakukan  koordinasi  kepada  dinas  terkait  agar  perangkat mengetahui  kapan  dan  berapa  dana  yang  akan  turun  ke  desa,  untuk  memperlancar  proses penyusunan  keuangan  desa,  tidak  merubah  kesepakatan  dan  rencana  yang  telah  di  tentukan
sebelumnya.Manfaat  dana  desa  telah  nampak  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  terutama  pada pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  yang  menjadi  prioritas  pengunaan  dana  desa berdasarkan ketetuaan perundang-undanagan. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih ada kelalian aparat desa dan tim pengelolaan kegiatan.
Alasan peneliti melakukan penelitian yaitu karena desa mlati ini termasuk desa yang tergolong terpelosok tetapi desa mlati sendiri sudah dikategorikan sebagai desa maju dapat di lihat dari capaian atau penghargaan yang desa mlati dapatkan yaitu desa mlati pada tahun 2022 ditunjuk sebagai desa terbaik se Kecamatan mojo dan tahun 2023 ini akan diajukan ditingkat kabupaten.
Khususnya melalui tersedianya website desa menjadi salah satu keunggulan Desa Mlati yang sadar akan berkembangnya digitalisasi dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran. Dengan  adanya  website,  seluruh  masyarakat  desa  dapat  melaksanakan  pengawasan  dan pemantauan mengenai program kerja serta penggunana dana desa. Fokus dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis pengelolaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, 2)  Bagaimana  hambatan  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  3) Bagaimana penerapan akuntabilitas APBdesa di desa Mlati Mojo Kediri.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Akuntansi Desa
Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan  nota-nota  dan  dilakukan  pencatatan  laporan  keuangan  sehingga  akan  menghasilkan informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  digunakan  pihak-pihak  yang  berhubung dengan  desa  (Pratiwi,  2019).  Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarakan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di  daerah  kabupaten.  Pemberian  bantuan  langsung  berupa  dana  desa  menjadi  wujud  nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan dana desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa (Jamaludin, 2015).
APBDes  yang  baik  tidak  bisa  begitu  saja  terbentuk  secara  natural,  melainkan  harus melalui  tahap  perencangan  yang  matang.  Rancangan  APBDesa  dibahas  dalam  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa.  Kepala  desa  bersama  badan  permusyawaratan  desa  BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa (Pratiwi, 2022). Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan desa juga berasal dari pemerintah yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retrebusi daerah,  alokalisasi  dana  desa  (ADD)  bantuan  keuangan  APBD  kabupaten/kota.  Pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Dareda, 2021).
APBDes yang baik setidaknya juga meliputi bagaimana belanja desa yang dianggarkan dapat memberikan dampak yang maksimal untuk pembangunan. Belanja desa yakni meliputi semua  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa  dalam  satu  tahun anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelengaraan kewenangan desa. Adapun klarifikasi belanja  desa  terdiri  atas  penyelengaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga (Mulyani, 2020).
Selain  itu,  APBDes  yang  baik  juga  tidak  begitu  menyisakan  SILPA.  Adapun penerimaan  pembiayaan  ialah  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SILPA)  tahun sebelumnya,pencairan  dana  cadangan  dan  hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang  di  pisahkan
sedangkan  pengeluaran  pembiayaan  adalah  pembentukan  dana  cadangan  dan  penyertaan modal  desa.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  data  tentang  potensi penerimaan  desa  yang  di  peroleh  dari  penerimaan  aset  dan  potensi  desa,  sehingga  dalam penyusunan APBDesa bisa di dasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat (Safriani, 2020). Ini menjadi prinsip mendasar dalam pemanfaatan APBDes dalam sebuah pemerintahan desa. Penggunaan dana yang tepat dan perancangan yang mencakupi segala aspek yang baik, menjadi keharusan yang dilaksanakan dalam pengelolaan APBDes.

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  adalah  pertanggungjawaban  dari  pemegang manajemen  desa  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktifitas  dan  kegiatan  desa kepada  masyarakat  desa  pemerintah  atas  pengelolaan  dana  desa  dan  pelaksanaan  berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Muhi, 2011). Anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus ditentukan dengan prinsip keterbukaan, atau dalam hal ini prinsip transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa  anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses anggaran  karena  menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  terutama  pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat (Dewi, 2019).
Konsep full  disclosure (pengungkapann  lengkap)  mewajibkan  laporan  keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi istansi pemerintah untuk suatu  periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan  keuangan  sehingga  membuat pemakai laporan keuangan paham dan  tidak salah  tafsir terhadap laporan keuangan tersebut (Ulum,  2010).  Beberapa  manfaat  penting  dengan  adanya  transparansi  anggaran,  yaitu:  1) Mencegah korupsi. 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah (Andrianto, 2007)
Pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perncanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Bastian, 2015). Pemanfaatan Dana Desa yang baik, Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum;  (b)  tertib  penyelenggaraan  3  pemerintahan;  (c)  tertib  kepentingan  umum;  (d) keterbukaan;  (e)  proporsionalitas;  (f)  profesionalitas;  (g)  akuntabilitas  (h)  evektivitas  dan efisiensi;  (i)  kearifan  lokal;  (j)  keberagaman;  (k)  partisipatif  dari  semua  lapisan.  Semua  hal berkenaan  pada  dengan  penyelenggaraan  pemerintah  tidak  dapat  serta  merta  dilakukan  oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan. Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Dengan  adanya  transparansi  menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
APBDesa berfungsi sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Anggaran  desa  digunakan  untuk merencanakan  kegiatan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  desa  beserta  rincian  biaya  yang  di butuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan di peroleh desa anggaran alat perencanaan di gunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran  yang  sudah  ditetapakan,  merencanakan  berbagai  progam  kegiatan  serta  sumber pendapatan, mengelolasikan dana untuk progam dan kegiatan yang sudah disusun, menentukan
indikator kinerja dan pencapaian strategi (Yanti, 2022). APBDesa berfungsi sebagai memiliki dua  fungsi  lainnya,  yaitu  sebagai  alat  pengendalian  dan  alat  koordinasi  dan  komunikasi. Anggaran  berisi  perencanaan  detail  atas  pendapatan  dan  pengeluaran  desa,  semua  bentuk pengeluaran  dan  pemasukan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  tanpa  adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Anggaran publik yang disusun  dengan  baik  akan  mampu  mendeteksi  terjadi  konstitasi  suatu  unit  kerja  di  dalam pencapain desa (Yanti, 2022).
Tahapan dalam penggelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut: 1).  Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2). Pelaksanaan Setelah adanya pencairan dana desa maka akan segera melaksanakan proses pembangunan dalam hal ini apa apa saja yang telah diprogamkan dan diprioritaskan. 3). Penatausahaan merupakan tugas dari bendahara desa  melakuakan pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan  maupun pengeluaran uang desa secara sistematis kedalam buku catatan yang ada. 4). Pelaporan Kepala Desa  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya  berdasarkan  pasal  26 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  maka  Kepala  Desa  berkewajiban  menyampaikan laporan  penyelenggaran  Pemerintah  Desa  setiap  akhir  Tahun  anggaran  kepada Bupati/Walikota  dan  masyarakat.  5).  Pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  dilakukan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui  camat.  Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri  atas  pendapatan,belanja  dan pembiayaan.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan kepada masyarakat melalui mimbar/kolin desa dan dalam musyawarah desa.
Adapun  pendapatan  desa  menurut  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 adalah: 1) Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa,  2)  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara yang  disebut Dana Desa, 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten  atau  Kota,  4)  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten atau Kota, 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, 6) Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  diartikan  sebagai  kemampuan  menunjukkan  catatan  atau  laporan  yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertangungjawaban  untuk  melaporkan  dan  menyajikan  kegiatan-kegiatan  yang  telah dilaksanakan  kepada  pihak  yang  lebih  atas  (Ngonggare,  2016).  Konsep  akuntabilitas, setidaknya dibagi menjadi 4 poin, yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.  2) Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi  manajemen  dan  prosedur  administrasi. Akuntabilitas  proses  dapat  dilaksanakan  oleh  organisasi  sektor  publik  melalui  pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik. 3) Akuntabilitas Program, terkait dengan  program-program  yang  akan  dilaksanakan  merupakan  program  yang  bermutu  dan mendukung  strategi  dalam  pencapaian  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi.  Organisasi  sektor publik  harus  mempertanggungjawabkan  program  yang  telah  disusun.  4)  Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan (Mardiasmo, 2019).
Akuntabilitas  juga  merupakan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol  terutama  dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pencapaian  hasil  serta  cara-cara  yang  digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam menejemen yang  baik  adalah  hal  yang  saling  menunjang  dengan  akuntabilitas.  Dengan  kata  lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Dewi, 2019). Akuntabilitas adalah suatu konsep etika yang dekat dengan adminitrasi publik atau dalam bahasa lain nya suatu konsep-konsep yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  kemampuan  memberikan  jawaban  yang  dapat dipersalahkan (Hery, 2017).
Akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat akuntabilitas sendiri sangat sensitif karena menyakut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi  mengenai  adanya  anggaran  desa  tetapi  juga  harus  di  berikan  laporan pertanggungjawaban  terkait  realisasi  dari  anggran  tersebut  (Ariani,  2022).  Menurut Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  azas-azas transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin.  Transparansi atau   prinsip  keterbukaan.  Prinsip  ini  memberikan  pengertian  bahwa  anggota  masyarakat memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran  Sedangkan  prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
Kaitanya dengan pertanggungjawaban, akuntabilitas pemerintah tidak dapat di ketahui tanpa memberitahukan kepada rakyat tentang informasi pengumpulan sumber daya dan sumber dana  masyarakat  serta  penggunanya.  Adapun  kriteria  atau  indikator  untuk  mengukur akuntabilitas  adalah  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  standar  prosedur pelaksanaan  (Handayani,  2022).  Progam  dana  desa  ini,  bertujuan  untuk  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan  dengan  prioritas  untuk  membiayai pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  misalnya  progam  dan  kegiatan  terutama  di bidang kegiatan desa, fasilitas penyimpanan air untuk irigasi desa, produk unggulan desa dan fasilitas olahraga desa. Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dalam berbagai bidang kehidupan yang diambil dari level paling bawah (Wilmar, 2019).
Akuntabilitas  harus  diimbangi  dengan  kemampuan  perangkat  desa  dalam  mengelola anggaran.perangkat  desa  dengan  kompetensi  yang  memadai  tentunya  akan  mendukung  dan keberhasilan  pengelolaan  dana  desa.  Pemerintah  desa  sebagai  agen  harus  mampu  patuh terhadap peraturan yang terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat tiap tahun dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana  desa  masih  memiliki  banyak  kendala  dalam  pelaksanaanya,  salah  satunya  dari  faktor sumber daya manusia (SDM) (Jannah, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Menurut Sugiyono (2022). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan  menginterprestasikan  data  yang  ada.  Pengumpulan  data  yang  dilaksanakan  melalui beberapa  teknik  yaitu  1)  Pengamatan  (Observasi)  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu berkaitan dengan prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memiliki akuntabilitas di Desa Mlati Mojo Kediri. 2) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan  informan  harus  ada  3  pihak  yaitu  pihak  kecamatan,  desa,  dan  masyarakat.  3) Dokumentasi yaitu bukti yang di dapatkan melalui hasil penelitian,dokumentasi dapat berupa
tulisan  misalnya,  nota  ,biografi,kisah  dan  cerita,  peraturan,  kebijakan  dan  yang  lainya. Dokumentasi juga dapat berbentuk gambar, misalnya foto bagan, master plan, dan yang lainya.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisa  data  menurut  teori  Miles  dan  Huberman, meliputi:  1)  Reduksi  data  adalah  kegiatan  meringkas,  memilah,  memilih  hal  pokok  dan memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang di peroleh di lapangan. Jadi Reduksi data juga  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  analisis  untuk  mempertajam,  memilih,  memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam sebuah cara dengan kesimpulan akhir dan digambarkan dan  diverifikasikan  2)  Paparan  Data  merupakan  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  dan memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Jadi paparan  data  dipakai  untuk  lebih  meningkatkan  pemahaman  kasus  yang  didapatkan  dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan  atau  uraian  yang  mudah  dipahami  3)  Penarikan  kesimpulan/Verivikasi  pada  tahap ketiga ini Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atau fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan dalam analisis data bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan secara awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan ditampilkan dalam  bentuk  deskriptif  objek  penelitian  berdasarkan  pada  hasil  kajian  penelitian  yang dilakukan.
Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan dengan. 1) Perpanjangan keabsahan  temuan  dimana  peneliti  memperpanjang  masa  observasi  dan  wawancara  untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian, yang mana peneliti tidak hanya sekali dua kali  atau  tiga  kali,  akan  tetapi  peneliti  akan  sesering  mungkin  datang  untuk  mendapatkan informasi  yang  berbeda  dari  para  informan  sampai  jawaban  yang  keluar  seperti  jawaban pertama  kali.  2)  Triagulasi  adalah  tehnik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan suatu yang lain. Peneliti akan berusaha mengkaji data melalui berapa sumber dan metode, serta penelitian  akan  mengadakan  pengecekan  dengan  teori  yang  terdapat  di  dalam  buku-buku. Peneliti  membandingkan  data  hasil  pengamatan  dengan  data  hasil  wawancara,  kemudian setelah  itu  selesai  peneliti  menerapkan  teori  sebagai  pembanding.  Jadi  peneliti  bisa  melihat antara  kenyataan  dan  teorinya  untuk  mengetahui  mana  yang  diangap  paling  baik.  3) Pendiskusian  teman  sejawat  dimana  tehnik  ini  dilakukan  dengan  cara  mengespos  hasil sementara  atau  hasil  akhir  yang  diperoleh  dalam  bentuk  diskusi  dengan  rekan-rekan sejawat.tehnik  ini  mengandung  beberapa  maksud  sebagai  salah  satu  tehnik  pemeriksaan keabsahan data. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan  hasil-hasil  yang  telah  peneliti  kumpulkan  dengan  hasil  yang  orang  lain dapatkan karena bukan mustahil penemuan yang didapat akhirnya akan saling melengkapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Pembelanjaan Desa
Berdasarkan hasil wawancara di desa Mlati ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa  informan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  terkait  penggelolaan  anggaran pendapatan dan belanja desa di desa mlati ini dimana di temukan bahwa penggelolaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik. adapun ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan pengelolaan  anggaran  dan  belanja  desa  perangkat  desa  mau  menjawab  dan  peneliti menanyakan  bukti  rinci  pengelolaan  pun  mereka  juga  mau  memperlihatkanya  dan  dimana peneliti dapat dengan mudah menemukan  papan pemberitahuan terkait penggelolaan anggaran dan belanja desa, begitu juga masyarakat dalam hal ini juga merasakan manfaat  langsung dari penggelolaan anggaran terutama dalam hal pelaksanaan dimana masyarakat dari muda, anak kecil maupun orang tua yang di tahun 2021 lalu telah adanya pembangunan fasilitas umum berupa lapangan dan gedung olahraga.
Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  Pengelolaan  Anggaran
Pendapatan  dan  belanja  Desa  meliputi  penggunaan  program  APBDes,  yang  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,pertanggungjawaban.  Pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1).  Perencanaan.  Hasil  penelitian  dan  wawancara  dengan  informan  dimana  dalam  tahap perencanaan  berawal  dari  musyawarah  pembangunan  desa  untuk  menggali  gagasan  untuk mengetahui  apa-apa yang akan dibangun ditahun selanjutnya. 2). Pelaksanaan. Setelah adanya pencairan dana desa maka akan segera melaksanakan proses pembangunan dalam hal ini apa apa  saja  yang  telah  diprogamkan  dan  diprioritaskan.  3).  Penatausahaan.  Berdasarkan  hasil wawancara  penatausahaan  keuangan  didesa  mlati  dilakukan  oleh  bendahara  desa.  Sesuai tugasnya  bendahara  desa  melakukan  pencatatan  semua  transaksi  keuangan  baik  penerimaan maupun  pengeluaran  uang  desa  secara  sistematis  kedalam  buku  catatan  yang  ada.  4). Pelaporan.  Dalam  pelaporan  di  desa  kadang  terjadi  keterlambatan  karena  pekerjaan  sering berbenturan  dengan  kondisi  alam  misalakan  dalam  pembangunan  lapangan  dan  gedung olahraga  terjadi  hujan,  tidak  mungkin  akan  bekerja  diwaktu  hujan  Jadi  waktu  agak  sedikit molor.  Kendala-kendala  seperti  inilah  yang  laporan  menjadi  tidak  tepat  waktu  dan  sedikit terlambat.  5).  Pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa didesa  mlati  dilakukan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui  camat.  Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri  atas  pendapatan,belanja  dan pembiayaan.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan kepada masyarakat melalui mimbar/kolin desa dan dalam musyawarah desa.
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  kajian  ini,  sejalan  dengan  teori  Muhi  (2011)  tentang Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  merupakan  pertanggungjawaban  dari  pemegang manajemen  desa  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktifitas  dan  kegiatan  desa kepada  masyarakat  desa  pemerintah  atas  pengelolaan  dana  desa  dan  pelaksanaan  berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja  dan  pembiayaan  desa.  Penelitian  Huku  dkk  (2018)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan Dana  Desa  merupakan  sebuah  hal  penting  yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tepat. Dengan demikian maka akan mendorong keberhasilan desa dalam memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-baiknya.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  juga  harus  ditentukan  dengan  prinsip keterbukaan,  atau  dalam  hal  ini  prinsip  transparansi  adalah  dalam  proses  perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan  anggaran  daerah.  Anggaran  berisi  perencanaan  detail  atas pendapatan  dan  pengeluaran  desa,  semua  bentuk  pengeluaran  dan  pemasukan  dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tanpa adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan Anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fisikal yang akan  dijalankan  desa  dengan  dimikian  akan  mudah  untuk  memprediksi  dan  mengentimasi ekonomi  dan  organisasi  anggaran  dapat  digunakan  untuk  mendorong  mengkoordinasi  dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Dewi, 2019).
Menurut teori pengelolaan yang dikemukakakn Yanti (2022), anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang di butuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan di peroleh desa anggaran alat perencanaan di gunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran  yang  sudah  ditetapakan,  merencanakan  berbagai  progam  kegiatan  serta  sumber pendapatan, mengelolasikan dana untuk progam dan kegiatan yang sudah disusun, menentukan indikator  kinerja  dan  pencapaian  strategi.  Transparansi  memberikan  arti  bahwa  anggota masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran  karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspawardani  (2017) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik.
Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Saiful amrin (2022) Dana desa yang sudah  dipercayakan  ke  desa  harus  dikelola  dengan  benar  dan  tepat  sasaran,  sehingga  bisa meningkatkan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakatnya.  Ada  beberapa  tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tahapan  dari pengelolaan  dana  desa  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Mulyadi  (2020)  Pengelolaan Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  Klaseman  Kecamatan  Gending  Kabupaten  Probolinggo adalah  dengan  dilakukannya  perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  itu  disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, Sekertaris  Desa  terlebih  dulu  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  (Raperdes)  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Kemudian,  kepala  desa  (kades)  menyampaikan  Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa.  Camat  juga  dapat  mengevaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa  Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota .

## Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  informan  diperoleh  hasil  bahwa  hambatan  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  di  desa  mlati  di  antaranya  terdapat hambatan  :Hambatan  secara  internal  yaitu:  1).  hambatan  yang  berasal  dari  aparat  desa  itu sendiri  dimana  minimnya  sumberdaya  manusia  (SDM).  2).  Kurang  diikutsertakanya masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  Serta    kurangnya    pihak  desa  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat.Hambatan  secara  eksternal  yaitu:  1).  Dalam pengelolaan dana desa yaitu secara keseluruhan tidak adanya penggagasan ide yang dilakukan dari  tingkat  bawah  sehingga  perumusan,  perencanaan  dan  penggangaran  tidak  berdasarkan kebutuhan  masyarakat.    Solusi-solusi  yang  dilakukan  dalam  hambatan  internal  maupun eksternal yaitu:Solusi hambatan internal yaitu: 1).Meningkatkan SDM perangkat desa dengan input sumber daya manusia (SDM) perangkat desa  yang berkualitas dengan beberapa posisi dimasukan orang-orang baru yang masih muda dari berbagai bidang atau juga bisa di berikan kesempatan  kepada  pegawai  melanjutkan  sekolah  atau  kursus-kursus  agar  dapat  menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat di aplikasikan di desa. 2). Memberikan pengertiaan  dan  pengarahan  kepada  semua  pegawai  di  desa  agar  tidak  mengesampingkan keterlibatan masyarakat karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.Solusi  hambatan  eksternal  yaitu:  1).  Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  secara berjenjang  sampai  tingkat  desa  hingga  pemerintah  atau  instansi  terkait  sehingga  diperoleh petunjuk  dalam  menyikapai  berbagai  hambatan  dimana  dengan  tetap  berpedoman  petunjuk teknis maupun aturan-aturan yang ada.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Puspawardani  (2017)  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  di  simpulkan  bahwa  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa secara  umum  sudah  dapat  terkelola  dengan  baik.  Beberapa  hambatan  dalam  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  diantaranya  keterlambatan  dana  yang  turun  dari pemerintah  sehingga  perangkat  desa  kesulitan  dalam  proses  penyusunan  APBDesa,
penggunaan  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  alokasi  yang  telah  di  tentukan  sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal sehingga apabila  dalam  penggelolaan,    perencanaan,  penggarahan  dan  sistem  pengawasan  tidak  baik proses  manajemen  secara  keseluruhan  tidak  lancar  sehingga  proses  pencapaian  tujuan  akan berjalan kurang optimal. dan berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme serta prosedurnya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Yadi mulyadi (2017) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis diketahui adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  dilakukan  Yosef  Raimondo  Lewowerang (2022) Tantangan  dan  Hambatan  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Ria  Bao,  Kecamatan Nagawutung,  Kabupaten  Lembata  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  belum  maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan  –  hambatan  yang  perlu  dibenahi  secara  lebih  baik.  Adapun  beberapa  hambatan diantaranya  seperti  cara  mengelola  dan  memanfaat  kan  sumber  daya  alam  yang  belum maksimal  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  desa  tanpa  melalui  identifikasi kebutuhan  masyarakat  desa,  mekanisme  atau  prosedur  yang  dijalankan  pada  kategori  tidak sesuai prosedur dan juknis, penempatan personalia yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan.  Hambatan  dan  tantangan  lainnya  adalah  perencanaan-perencanaan  pemerintah desa, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan asset desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tidak melibatkan komponen-komponen masyarakat  namun  lebih  banyak  ditangani  oleh  kepala  desa  sendiri.  Hal  ini  tentu  bertolak belakang dengan pasa l27 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.

## Penerapan Akuntabilitas APBdesa di Desa Mlati Mojo Kediri
Penerapan akuntabilitas APBDes di desa Mlati sudah terlaksana dengan baik meskipun masih  ada  beberapa  kendala  yang  terjadi.  Penerapan  Akuntabilitas  tahap  Pelaksanaan pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Mlati  Mojo  Kediri dilaksanakan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. dibuktikanya tidak ada korupsi maupun  penyelewengan  dana  yang  terjadi.  serta  pemerintah  desa  mlati  cukup  baik  dalam proses penyelengaran pelayanan publik diwilayah adminitrasi dibuktikan pelayanan yang cepat dan responsif dan murah biaya. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana seperti tempat kesehatan, pelayanan posyandu agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup lebih panjang. Dalam hal kebijakan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik itu bisa dilihat  dari  berbagai  aspek  yaitu  tujuan,  alasan  pengambilan  kebijakan  manfaat  yang  di timbulkan  termasuk  dampaknya  hingga  berbagai  hal  negatif  yang  mungkin  timbul  akibat kebijakan tersebut. Ini menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana yang ada di desa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam penelitian mengenai penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa  Mlati  Mojo  Kediri  sudah  baik  secara  administrasi  maupun  secara  teknis  dengan menerapkan  prinsip  akuntabilitas  yang  didukung  prinsip  transparansi,  akuntabel,  dan partisipasi.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati dibuktikan dengan pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembelanjaan desa dengan baik karena dapat
memaksimalkan dana yang ada dan adanya ketebukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat.  Dari  hal  tersebut  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  serta  output  yang dirasakan  masyarakat  di  Desa  Mlati.  Penerapan  Akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  sesuai Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di  Desa  Mlati  Mojo  Kediri  adalah  Akuntabilitas  tahap  perencanaan  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Mlati  pada  penerapannya  sudah  sesuai  dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  Musyawarah  Dusun  (Musdus)  dan  Musyawarah  Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  namun  masih  kegiatan musyawarah  dusun  (Musdus)  ini  masih  kurang  efektif  dikarenakan  kurangnya  sumberdaya manusia dan juga kurang-nya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes.
Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlati Mojo Kediri penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas  Desa. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) di Desa Mlati Mojo Kediri pada  penerapannya  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  penggunaan Sistem  Keuangan  Desa  untuk  pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Desa.  Buku  Kas  Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi  APBDes  di  Desa  Mlati  Mojo  Kediri  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, realisasi semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun angggaran.
Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  penerapan  prinsip  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Desa  pada  Desa  Mlati  Mojo  Kediri  yaitu adanya perangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  sehingga  prinsip  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa terjalankan.  Sedangkan  untuk  hambatannya  yaitu  kurangnya  sumberdaya  manusia  yang memiliki  keinginan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  Anggaran  pendapatan  dan belanja  Desa  dan  belum  adanya  pembaharuan  data  masyarakat  sehingga  pengalokasian APBDes untuk masyarakat kurang maksimal, hal tersebut menyebabkan  adanya  masyarakat yang tidak menerima bantuan dari desa.
Setelah  ditinjau  kembali  hal  yang  menyebabkan  kurang  meratanya  pengalokasian APBDes untuk masyarakat tidak sama dengan keadaan lapangan, dimana masyarakat mampu mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat miskin hanya sebagian yang mendapat bantuan dari  desa.  Selain  itu,  adanya  terlambatnya  pencairan  dana  dari  Bantuan  Pemerintah Kabupaten/Kota  pada  anggaran  2022  di  Bulan  November  yang  menyebabkan  molornya progam  yang  sudah  direncakan.  Sehingga  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan mengebut  pembangunan  dengan  menambah  tenaga  kerja  agar  pembangunan  dapat  selesai sesuai  target.  Untuk  mengatasi  agar  tidak  terjadi  pemoloran  dana  lagi,  pihak  desa  sudah merencanakan  progam  pada  waktu  yang  sudah  ditentukan  beserta  anggarannya  untuk  tahun 2023 dan sudah disetujui yang diharapkan tidak ada pemoloran pencairan dana lagi.
Penelitian  ini  sesuai  pendapat  Ariani  (2022)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  sangat dibutuhkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakat akuntabilitas  sendiri  sangat  sensitif  karena  menyakut  kewajiban  pemerintah  desa  untuk mempertanggungjawabkan  anggaran  yang  ada.  Masyarakat  tidak  hanya  diberikan  informasi mengenai  adanya  anggaran  desa  tetapi  juga  harus  di  berikan  laporan  pertanggungjawaban terkait  realisasi  dari  anggran  tersebut.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Makalalag dkk (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sudah terlaksana dan terpenuhi dalam hal transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi.  Meskipun  ada  beberapa  pembiaran  yang  tetap  dilakukan  oleh perangkat desa dan pelaksana teknis. Secara keseluruhan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan. Kompetensi sumber daya pengelolaan masih  menjadi  masalah  utama  yang  membutuhkan  pendampingan  dari  pemerintah  daerah. Meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa;  diperlukan  pembinaan,  pelatihan, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan kepada perangkat desa.
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes yang dilaksanakan oleh Desa Mlati dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  tim  pengelola  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menunjukkan  manfaat  dana  desa  telah  nampak  dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi  prioritas  pengunaan  dana  desa  berdasarkan  ketetuaan  perundang-undanagan. Akuntabilitas  dalam  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  dana  desa  dilakukan  sesuai mekanisme  berdasarkan  ketentuan  walaupun  masih  ada  kelalian  aparat  desa  dan  tim pengelolaan kegiatan.
.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  1).  Penggelolaan  anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Mlati Mojo Kediri sudah terlaksana dengan baik mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  hingga  pertanggungjawaban.  2). Hambatan  dalam  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  mulai  dari  hambatan internal yaitu minimnya sumber daya manusia(SDM) hingga hambatan eksternal yaitu tidak adanya penggagasan ide yang dilakukan dari tingkat bawah sehingga perumusan, perencanaan, dan  penganggaran  tidak  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat.  3).  Penerapan  akuntabilitas APBdesa  di  desa  Mlati  Mojo  Kediri  sudah  terlaksana  dengan  baik  mulai  dari  akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas progam sampai akuntabilitas kebijakan.

## Saran
Saran  bagi  pemerintah  daerah  setempat  antara  lain:  1)  Bagi  pemerintah  desa  harus menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  secara  baik  dalam  Pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan pembelanjaan desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  2)  Hambatan  akan  terus  datang  tetapi  harus  di  atasi  maka  saran  yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penerapan dan penguatan internal desa. Sesuai yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan maka dari itu dengan meningkatkan SDM perangkat desa dengan input sumber daya  manusia  (SDM)  perangkat  desa  yang  berkualitas  dengan  beberapa  posisi  dimasukan orang-orang baru yang masih muda dari berbagai bidang atau juga bisa di berikan kesempatan kepada  pegawai  melanjutkan  sekolah  atau  kursus-kursus  agar  dapat  menambah  ilmu  dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat di aplikasikan di desa.  3) Penerapan akuntabilitas APBdesa di desa Mlati Mojo Kediri adalah harus tetap sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dan  juga  untuk meningkatkan akuntanbilitas pengelolaan anggaran dan pendapatan desa maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada  pengelola  dana  desa  untuk  mengatasi  kurangnya  pemahaman,  kemampuan  dan keahlian sehingga dalam mengimple-mentasikan progam dana desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggung jawaban.

## REFERENSI
Ariani,  Ida,  Lince  Bulutoding,  and  Namla  Elfa  Syariati.  (2022).  "Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  Berbasis  Syariah  Enterprise  Theory." ISAFIR:  Islamic  Accounting  and Finance Review 3.1.
Andrianto, Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGoverment . Malang: Bayumedia Publishing.
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa . Erlangga: Jakarta.
Dareda,  Rafly  R.,  Ventje  Ilat,  and  Rudy  J.  Pusung.  (2021).  "Analisis  Prosedur Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Tambala Kecamatan  Tombariri  Kabupaten  Minahasa." Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 9.1.
Dewi,  Ni  Komang  Ayu  Julia  Praba,  dan  Gayatri  Gayatri.  (2019).  "Faktor-Faktor  Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." E-Jurnal Akuntansi 26.2, p. 1269-1298.
Handayani,  Nur.  (2022)  "Pengukuran  Kinerja  Manajemen  Dalam  Implementasi  E– Procurement  Untuk  Mewujudkan  Good  Government  Governance." Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu) 1.1. Hery. (2017). Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Grasindo. Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. Bandung: Pustaka Setia.
Jannah,  Raodahtul,  et  al.  (2021).  "Penerapan  Akuntansi  Forensik  Dan  Kompetensi  SDM terhadap  Upaya  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa." Jurnal  Ilmiah Akuntansi Peradaban 7.1. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI.
Muhi, A. H. (2011). DESA: Analisis Permasalahan, Potensi dan Pengembangan. Jatinangor: Alqaprint.
Mulyani, Hani Sri. (2020) "Analisis fenomena fly paper effect dalam belanja desa berdasarkan pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa." J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi . 1.1.
Ngongare,  Yanis.  (2016).  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  Dalam Pembangunan  Infrastrukturdi  Desa  Kokoleh  Satu  Kecamatan  Likupang  Selatan.” Jurnal Eksekutif 1(8).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2093. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 123. Jakarta.
Pratiwi,  Ni  Made  Ida,  Diana  Juni  Mulyati,  and  Sri  Andayani.  (2022).  "Penyuluhan  Dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Desa (Bidang Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Desa  (Apbdes)  Di  Kecamatan  Baron,  Kabupaten  Nganjuk)." PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat . 1.1 Pratiwi,  Yustin  Novia.  (2021).  "Pengaruh  Akuntansi  Dana  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Riset Akuntansi . 2.4
Puspawardani, Wida. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 4.1 (2017): 1-8.
Safriani,  Andi.  (2020).  "Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana
Desa." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. 7.1
Sugiyono.  (2022).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:  Alfabeta, CV.
Suryani, Arna. (2019). "Manajemen Pengelolaan Dana Desa." J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains). 4.2.
Syaipudin, Latif. (2019). Efektifitas Media Komunikasi di  Tengah Pandemi: Respon  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Kalijaga Journal of Communication , 1 (2), 165-178.
Wilma,  Angela  Ayu,  and  Aprina  Nugrahesthy  Sulistya  Hapsari.  (2019).  "Analisis Implementasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Menggunakan  Aplikasi  Siskeudes  Desa Banyuanyar." Perspektif Akuntansi. 2.2
Zikri, Alfa. (2021). "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  (Studi  Di  Desa  Kampung Baruteratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)." Juhan Perak. 2.2
Yanti,  Desi  Darma,  and  Sariana  Damis.  "Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng)." Journal AK-99 2.1 (2022): 54-60.