ANALISIS REALISASI ANGGARAN DALAM MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA TAHUN 2016-2018

## Luh Ema Pebriani
Program Studi Akuntansi Program Diploma III Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Email : emmapebriani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  keuangan KPPN  Singaraja  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2016-2018.  Data  yang  digunakan adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  dari  tahun  2016  hingga  2018  yang  terkait  dengan  analisis realisasi anggaran dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada KPPN  Singaraja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2018. Adapun yang menjadi subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Data yang didapatkan  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  Penelitian  ini menunjukkan bahwa kurangnya kinerja KPPN Singaraja dalam hal efektivitas dan efisisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini nampak dalam analisis perbandingan dari tahun 2016-2017. Di lihat dari  tahun  ke  tahun  kurangnya  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  antara  anggaran  dan  realisasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pendapatan serta belanja yang di keluarkan.
Kata kunci : Anggaran, efekttivitas, efisiensi, kinerja.

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  to  compare  the  Budget  Realization  Reports  at  the  Singaraja State Treasury Service Office (KPPN) from 2016 to 2018. The data used are quantitative data in the form of numbers, such as the Budget Realization Report from 2016 to 2018 related to analysis budget realization in assessing the effectiveness and efficiency of performance at Singaraja KPPN based on the  2016-2018  Budget  Realization  Report.  The  research  subject  contained  in  this  study  is  the Singaraja State Treasury Service Office (KPPN). The data obtained were analyzed using quantitative descriptive  techniques.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  lack  of  performance  of  Singaraja KPPN in terms of effectiveness and efficiency of the Budget Realization Report (LRA). This is evident in  the  comparison  analysis  from  2016-2017.  It  is  seen  from  year  to  year  that  there  is  a  lack  of effectiveness and efficiency between the budget and its realization. Several factors that influence such as income and expenditure are spent .
Keywords : Budget, performance, efficiency, efekttivitas.

## 1.  Pendahuluan
Di  era  globalisasi  daerah  sekarang  ini,  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan untuk  mengatur  serta  mengurus  daerahnya  sendiri.Dengan  kewenangan  tersebut, pemerintah  daerah  wajib  melaksakan  sistem  pertanggungjawaban  serta  pengelolaan keuangan  daerah  sendiri.  Sebagai  pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat  atas penggunaan  dana  keuangan  tersebut,  maka  pemerintah  daerah  diwajibkan  menyusun laporan  keungan.  Laporan  keuangan  disusun  dengan  maksud  untuk  menyajikan  informasi yang  relavan  bagi  pengguna  informasi  keuangan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi yang di lakukan oleh pemerintah daerah secara periodik.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah ialah  untuk menyajikan  informasi mengenai  posisi  keuangan, realisasi  anggaran,  arus kas, dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna. Menurut  Dwi  Prastowo  (2011:7)  Karakteristik  dari  laporan  keuangan  ini  meliputi:  dapat dipahami,  relavan,  keandalan  serta  dapat  dibandingkan.  Laporan  pemerintah  daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan perlu adanya publikasi, hal ini berjutuan untuk transparasi publik, sebagai informasi kepada masyarakat serta untuk memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, seta dapat juga memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial  suatu  organisasi  atau  perusahaan.  Mewujudkan good  govement diperlukan perubahan  paragdigma  pemerintahan  yang  mendasar  dari  sistem  lama  yang  serba sntralistis,  dimana  pemerintahan  pusat  sangat  kuat  dalam  menetukan  kebijakan.  Tuntutan baru  muncul  agar  organisasi  sektor  publik  memperhatikan value  for  money dalam menjalankan  aktivitasnya.  Tujuan  yang  dikehendaki  masyarakat  mencakup  pertanggung jawaban mengenai value for money , yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan  dan  hasilnya  dimaksimalkan,  serta  efektif  dalam  artian  mencapai  tujuan  dan sasaran (Sumengen:2012).
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang  dipublikasikan  pemerintah  daerah memberikan  informasi  yang  bermanfaat  untuk  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah.  LRA menjadi  salah  satu  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  utama,  karena  anggaran dalam  pemerintahan  merupakan  tulang  punggung  penyelenggarakan  pemerintahan.  Untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan  keuangan  yang  telah  dibuat.  Analisis  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu  alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit  oriented,  namun  masih  jarang  dilakukan  pada  lembaga  atau  organisasi  non-profit oriented khususnya instansi-instansi pemerintahan daerah.
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  sebagai  salah  satu  organisasi sektor  publik  selaku  instansi  vertikal  di  lingkungan  Direktorat  Jendral  Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  KPPN  melayani  dua  wilayah satuan  kerja  yakni  wilayah  kota  Singaraja  serta  kota  Jembrana.  Selain  bertugas  dalam proses  pencairan  dana  APBN,  KPPN  juga  sebagai  satuan  kerja  yang  membuat  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## 2.  Metode Penelitian
Proses  awal  yang  dilakukan  adalah  dimulai  dari  observasi  yakni  pada  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja,  dari  proses  observasi  awal  tersebut  maka ditetapkan rumusan masalah yang dibuat. Setelah itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan  metode  wawancara,  observasi,  serta  dokumentasi,  selanjutnya  menganalisa  data dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif.
Dari  analisis  data  yang  dilakukan,  langkah  terakhir  yang  dilakukan  adalah  menarik kesimpulan  dari  hasil  yang  diperoleh.  Dengan  menggunakan  analisis  deskritif kuantitatif.Deskriptif  merupakan  tulisan  yang  berisi  paparan  uraian  tentang  suatu  obyek sebagaimana  adanya  pada  waktu  tertentu.Kuantitatif  merupakan  data  yang  dapat  diolah atau  diukur.Sedangkan  presentase  merupakan  data  yang  digunakan  untuk  menyajikan analisis mengenai obyek dengan presentase.Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  tulisan  yang  berisi  paparan  uraian  tentang  suatu  obyek sebagaimana  adanya  pada  waktu  tertentu  dimana  data  yang  digunakan  dapat  diolah  atau diukur  dan  hasil  dari  data  yang  telah  dianalisis  tersebut  berbentuk  presentase.  Metode  ini untuk membandingkan serta mengetahui kinerja dari analisis realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  dari  Rasio  Efektivitas  Laporan  Realisasi  Anggaran  KPPN  Singaraja  Tahun Anggaran 2016-2018. Tahun 2016 KPPN Singaraja tidak mengganggarkan pendapatannya tetapi  terrealisasi  sebesar  Rp.  18,107,656.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  tidak  ada  anggarannya,  karena  KPPN  bukan  satker penerima  PNBP  fungsional,  dan  di  tahun  2016  sendiri  memang  belum  ada  estimasi pendapatan bukan pajak.
Sehingga  Rasio  Efektivitas  tahun  2016  tidak  memiliki  selisih  antara  anggaran pendapatan  dan  realisasi  pendapatan.  Tahun  2017  Anggaran  Pendapatan  sebesar  Rp. 33.500.000  dan  realisasi  pendapatan  Rp.  4.976.288.  Selisih  Anggaran  pendapatan  dan Realisasi  Anggaran  adalah  sebesar  Rp.  28.523.712.  Dengan  demikian  diperoleh  Rasio Efektivitas sebesar 14,85%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena efektivitas kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp.  1.347.571,  pendapatan  jasa  lembaga  keuangan  (Jasa  Giro)  sebesar  Rp.  108.643, pendapatan  denda  pelaksanaan  rekening  penerimaan  bersaldo  nihil  Rp.  112.  814,  serta pendapatan  kembali  persekot/uang  muka  gaji  sebesar  Rp.  3.407.260.  Maka  total pendapatan  yang  diterima  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp.  4.976.288,  Ini  berarti  realisasi lebih  kecil  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah  dibuat.  Tahun  2018  Anggaran Pendapatan  KPPN  Singaraja  sebesar  Rp.8.923.155  dan  Realisasi  pendapatan  sebesar Rp.8.923.155. Selisih Anggaran dan Realisasi Anggaran pendapatan tahun 2018 nihil.
Hal  ini  dikarenakan  adanya Treasusy  Single  Account (TSA),  Penerimaan  Kembali Belanja  Pegawai  Tahun  Anggaran  Yang  Lalu,  Penerimaan  Kembali  Persekot  atau  Uang Muka  Gaji,  Pendapatan  dari  Pemindahtanganan  BMN  Lainnya  dan  Pendapatan  Anggaran Lain  -  Lain.  Maka  dari  itu  diperoleh  hasil  Rasio  Efektivitas  sebesar  100%,  ini  dapat dikategorikan efektif karena sudah mencapai 100%.
Hasil  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Laporan  Realisasi  Anggaran  KPPN  Singaraja Tahun  2016,  Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp.1.479.884.000  dan  Realisasi  Belanja sebesar  Rp.1.399.877.793.  Selisih  Anggaran  Belanja  Pegawai  dengan  Realisasi  Belanja sebesar  Rp.80.006.207,  Dengan  demikian  diperoleh  Rasio  Efisiensi  sebesar  95% dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Belanja  Pegawai   adalah  belanja pemerintah  pusat  yang  digunakan  untuk  membiayai  kompensasi  dalam  bentuk  uang  atau barang  yang  diberikan  kepada  pegawai  pemerintah  pusat,  pensiunan,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia/Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  pejabat  negara,  baik  yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Misalnya seperti gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial. Kurang  efisiennya  antara  anggaran  belanja  pegawai  dan  realisasinya  dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai seperti tunjangan hari raya, tunjangan jabatan,tunjangan anak istri dan lin sebagainya serta kontribusi lembur.
Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.820,963,000 dan  Realisasi  Belanja  Barang  sebesar  Rp.786,428,386,  Selisih  Anggaran  Belanja  Barang dengan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Barang  sebesar  Rp.34.534.614.  Dengan  demikian diperoleh  Rasio  Efisensi  sebesar  96%  dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.
Belanja  Barang  adalah  pembelian  barang  dan  jasa  yang  habis  pakai  untuk  memproduksi barang  dan  jasa  yang  dipasarkan  maupun  yang  tidak  dipasarkan.    Misalnya  belanja pemeliharaan fasilitas perusahaan dan belanja perjalanan. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang  dan  Realisasinya  dikatakan  kurang  efisien  disebabkan  oleh  peningkatan  belanja barang  persediaan  selama  tahun  2016  di  bandingkan  tahun  sebelumnya.  Contohnya pembelian perangkat kerja seperti komputer.
Selanjutnya  hasil  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar Rp.6.640.000  dan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp.4.848.000.  Selisih Anggaran  Belanja  Modal  dengan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  yaitu  sebesar Rp.1.792.000. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 73% dikategorikan efisien karena  melebihi  60%.  Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  dugunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal  kapitalisas  aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Aset  tetap  tersebut  dipergunakan  untuk  operasional  kegiatan  sehari-hari  suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal dan Realisasinya dikatakan  Efisien  dikarenakan  belanja  modal  pada  tahun  2016  tidak  begitu  banyak pengeluaran  baik  dari  belanja  modal  tanah,  modal  peralatan  dan  kendaraan  serta  belanja modal lainnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 88% dikategorikan  cukup  efisien  karena  melebihi  80%.  Kinerja  KPPN  Singaraja  tahun  2016 dianggap  berhasil  dalam  membelanjakan  anggarannya  sehingga  hampir  mencapai  target anggaran yang di tetapkan.
Pada  Tahun  2017,  Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp.940.306.000  dan Realisasi  Belanja  sebesar  Rp.908.131.047.  Selisih  Anggaran  Belanja  Pegawai  dengan Realisasi  Belanja  sebesar  Rp.32.174,953  Dengan  demikian  diperoleh  Rasio  Efisiensi sebesar 98,21% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Pegawai  adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional  Indonesia  atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  pejabat  negara,  baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Misalnya seperti gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial.  Kurang  efisiennya  antara  anggaran  belanja  pegawai  dan  realisasinya  dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai dan lembur.
Kemudian  hasil  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Barang  sebesar Rp.1.000.601.000 dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.968.598.951, Selisih Anggaran Belanja  Barang  dengan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Barang  sebesar  Rp.32.002.049. Dengan  demikian  diperoleh  Rasio  Efisensi  sebesar  96,80%  dikategorikan  kurang  efisien karena melebihi 90%. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  dipasarkan  maupun  yang  tidak  dipasarkan. Misalnya belanja pemeliharaan fasilitas perusahaan dan belanja perjalanan. Rasio Efisiensi Anggaran  Belanja  Barang  dan  Realisasinya  dikatakan  kurang  efisien.  Hal  ini  antara  lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang non operasional yang cukup signifikan disamping naiknya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.
Selanjutnya  hasil  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar Rp.250.191.000  dan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp.247.888.050.  Selisih Anggaran  Belanja  Modal  dengan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  yaitu  sebesar Rp.1.792.000.  Dengan  demikian  diperoleh  Rasio  Efisiensi  sebesar  99,08%  dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang dugunakan  dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap  dam  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah.  Aset  tetap  tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal dan Realisasinya dikatakan Kurang Efisien dikarenakan belanja modal pada tahun 2017  banyak pengeluaran baik dari modal peralatan
dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata  rasio  efisiensi  di  tahun  2016  sebesar  97%    dikategorikan  kurang  efisien  karena melebihi  90%.  Kinerja  KPPN  Singaraja  tahun  2016  dianggap  kurang  berhasil  dalam memblanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang di tetapkan.
Pada  Tahun  2018,  Anggaran  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp.  267.781.000  dan Realisasi  Belanja  sebesar  Rp.262.998.000.  Selisih  Anggaran  Belanja  Pegawai  dengan Realisasi Belanja Pegwai sebesar Rp.4.783.000 Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar  96,58%  dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan banyaknya  tunjangan  para  pegawai  dari  tahun-ketahun.  Kemudian  hasil  Rasio  Efisiensi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.1.000.684.000 dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.989.713.094,  Selisih  Anggaran  Belanja  Barang  dengan  Realisasi  Anggaran  Belanja Barang sebesar Rp.10.970.906.
Dengan  demikian  diperoleh  Rasio  Efisensi  sebesar  98,90%  dikategorikan  kurang efisien  karena  melebihi  90%.  Belanja  Pegawai   adalah  belanja  pemerintah  pusat  yang digunakan  untuk  membiayai  kompensasi  dalam  bentuk  uang  atau  barang  yang  diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan,  kecuali  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  modal.  Misalnya seperti  gaji  dan  tunjangan,  honorarium,  lembur,  dan  kontribusi  sosial.  Kurang  efisiennya antara anggaran belanja pegawai dan realisasi belanja pegawai di tahun 2018 dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai dan lembur, akan tetapi perbandingan antara Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.262.998.000,00 dan Rp.908.131.047,00. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 71,04% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembayaran gaji  dan  tunjangan  kinerja  untuk  seluruh  pegawai  KPPN  Singaraja  kini  Belanja  Pegawai Belanja  Barang  Belanja  Modal  Anggaran  Realisasi  telah  terpusat  pada  Kantor  Pusat Direkorat Jenderal Perbendaharaan. Pada TA 2018 ini juga terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 280.000,00.
Selanjutnya  hasil  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar Rp.90.800.000  dan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp.88.887.000.Selisih Anggaran  Belanja  Modal  denga  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  yaitu  sebesar  Rp. 1.913.000. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 97,89% dikategorikan efisien karena  melebihi  90%.  Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  dugunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset  tetap  dam  aset  lainnya  yang  memberi manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal  kapitalisasi  aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional  kegiatan  sehari-hari  suatu  satuan  kerja  bukan  untuk  dijual.  Rasio  Efisiensi Anggaran  Belanja  Modal  dan  Realisasinya  dikatakan  Kurang  Efisien  dikarenakan  belanja modal pada tahun 2018  yakni pada belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar  Rp.  88.887.000,00  sebesar  1163,73%  bila  dibandingkan  dengan  realisasi  Belanja Modal  Peralatan  dan  Mesin  TA  2017  sebesar  Rp.7.017.050,00.  Sedangkan  pada  Belanja Modal  Gedung  dan  Bangunan  untuk  Tahun  Anggaran  2018  adalah  sebesar  Rp  0,00  dari Pagu  Anggaran  Sebesar  Rp  0,00,  sementara TA  2017  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  Singaraja  memiliki  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan  sebesar Rp.240.871.000,00.  Maka  hasil  dari  perhitungan  jumlah  rata-rata  rasio  efisiensi  Tahun Anggaran 2018 sebesar 98,3%  dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kinerja KPPN Singaraja tahun 2018 dianggap kurang berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang di tetapkan.

## 4.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya kinerja KPPN Singaraja  dalam  hal  efektivitas  dan  efisisiensi  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Hal  ini nampak  dalam  analisis  perbandingan  dari  tahun  2016-2017.  Di  lihat  dari  tahun  ke  tahun
kurangnya  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  antara  anggaran  dan  realisasinya.  Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pendapatan serta belanja yang di keluarkan. Karena itu  peneliti  menyarankan  agar  dilakukan  evaluasi  atas  semua  realisasi  anggaran  sehingga kedepannya dapat lebih efektif dan efisien. Peneliti juga menyarankan agar peneliti lainyya dapat  melakukan  wawancara  yang  lebih  mendalam  lagi  termasuk  juga  pada  pengguna anggaran sehingga nantinya realisasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Adurahmat, 2003. “Pengertian Efisiensi” . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bastian,  Indra,2010.  Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga.  Penerbit Erlangga : Jakarta
Dwi,  Prastowo  2011. Analisis  laporan  keuangan  konsep  dan  aplikasi .  Edisi  ketiga Yogyakarta : sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
Halim Abdul dan Mumahad Syam Kusufi, 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat.
Halim Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat
IKAPI 2011, Standar Akuntansi Pemerintahan, Bandung
Jumingan, 2006. Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah , Jakarta : Penerbit Erlangga.
Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik . Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi. 2016, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah . UPP STIM YKPN. Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Andi. Yogyakarta Mulyamah, 2002. Definisi Efisiensi , Yogyakarta, BPFE
Munawir, S.2002 . Akuntansi Keuangan dan Manajemen . Edisi Pertama, BPFE : Yogyakarta.
Muryanti  kiky.  2015. Analisis  Realisasi  Anggaran  Untuk  Menilai  Efektivitas  dan  Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015 . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Sawir,  Agnes,  2001. Analisis  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan  Perusahaan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sawitri Made , Purnamawati.G.A, Herawati T.N. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli ).Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
Suyana  Utama,  Made.  2009,  Buku  ajar  Aplikasi  Analisis  Kuantitatif.Denpasar  :  Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
Triharta  A.B,  2013, Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Basis  Akrual  dengan  Entri Berpasangan,  Dilampiri  dengan  Lampiran  I  PP  71  Tahun  2010, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara