## KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI MASALAH‘DOWRY DEATHS’

## Jusmalia Oktaviani& Siti Muti’ah Setiawati

## Abstract
This study explains about the policy of the Indian government in addressing the problem of ‘dowry deaths’ in India. Dowry deaths itself is a term for a murder or violence against wives in which performed  by the husband or the husband's family because of the inability of the wife to meet the demand of paying the dowry. The impact of the tradition of giving dowry is not only the death of the wives, but also the impact on the discrimination over the women and selective abortion of female fetuses. The number of victims of dowry death reached more than 8000 deaths per year.
The  phenomenon of dowry deaths required the Indian government to intervene to resolve the issue. Indian government have managed to make some policies, it covers the application of the rules of prohibiting dowry in the marriage that began with the Dowry Prohibition Act of 1961, that punish the offender of dowry death with the threat of no less than seven years in prison; and also, some policies to provide financial incentives to daughter, to prohibit the sex-selective abortion to female fetuses. In addition, the Indian central government's policy is also supported by the initiative of the state government to initiate several related policies such as banning ultrasound technology, forbidding abortion, as well as providing incentives to girls, and various other policies. Although the government has been implementing various policies, but the weakness of law enforcement caused by the strong patriarchal culture in society is one reason why these policies are less effective in preventing loss of life because of 'dowry deaths'.

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam tradisi pernikahan India, salah satu komponen pentingnya adalah dowry atau mahar. Mahar merupakan harta pengantin wanita yang  ia bawa kepada suami dan keluarga semenjak pernikahan dan permintaan mahar tersebut terus berlanjut hingga setelah menikah (Rastogi dan Therly 67). Awalnya, mahar adalah milik pengantin wanita, yang berfungsi sebagai posisi tawar keuangan karena ia akan menjadi pendatang baru di rumah suaminya. Selain itu, mahar  juga menjadi jaring pengaman yang mampu memberi perlindungan terhadap rumah tangga yang baru dibangun tersebut (Rastogi dan Therly 68; Badruddoja 403).
Saat ini, mahar yang tadinya diperuntukkan bagi mempelai wanita sebagai jaring pengaman, kinimenjadi milik suami dan keluarganya. Perubahan kepemilikan mahar  ini didorong oleh peningkatan kesejahteraan dan modernisasi di India  (Mandal 217). Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi India memang meningkat sangat pesat, hingga 4 kali lipat (Syed dan Walsh, 2012). Kesejahteraan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk terhadap tradisi pemberian mahar.
Dulu wanita biasanya hanya membawa perhiasan, emas, dan perlengkapan pakaian pengantin sebagai mahar, yang disimpan dan dimiliki oleh wanita. Namun, perubahan gaya hidup membuat masyarakat meminta mahar dalam bentuk barang-barang seperti televisi, lemari pendingin, mobil, motor,
uang tunai, hingga tanah dan  apartemen. Barang-barang seperti itu tidak bisa disimpan oleh wanita sehingga mudah dikuasai oleh keluarga suami.
Sistem kasta yang telah melekat pada masyarakat India juga mendorong munculnya mahar. Untuk meningkatkan status keluarga wanita, perempuan di India didorong  untuk menikah dengan lelaki yang kastanya lebih tinggi. Pernikahan seperti ini disebut hipergami (Lakshmi 189-90).Semakin tinggi tingkat kasta, pendidikan dan pekerjaan pria, semakin tinggi pula tuntutan maharnya (Iglitzin & Ross, 1986 dalam Rastogi dan Therly 68).
Permintaan terhadap mahar  ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika sang  istri tidak mampu memenuhi keinginan suami dan keluarganya. Kekerasan secara terus-menerus tersebut dapat memicu sang istri untuk bunuh diri atau bahkan sang istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, kemudian pembunuhan tersebut disamarkan sebagai bunuh diri. Pembunuhan dilakukan agar pelaku bisa lolos dari hukuman sehingga sang suami bisa menikah lagi untuk mendapat mahar baru (Oldenburg xi; Rastogi dan Therly 67; Badruddoja 403; Banerjee 34; Mullati 19). Mahar dan kaitannya dengan kekerasan terhadap wanita inilah yang kemudian memunculkan terminologi ‘dowry murder’,  ‘dowry deaths’, atau ‘bride-burning’ . Istilah terakhir muncul karena kebanyakan wanita dibunuh oleh suami dan atau keluarganya dengan cara dibakar. Dowry deaths adalah
salah satu kejahatan terhadap perempuan di India yang mendapat perhatian besar, terutama karena jumlah korbannya yang masih sangat tinggi.
The National Crime  Records Bureau (NCRB) —bagian dari Ministry of Home  Affairs India yang bertugas mengumpulkan data kejahatan di India—menunjukkan bahwa pada tahun 2008, sebaran kasus dowry deaths terjadi hampir di seluruh India. Secara nasional, NCRBmelaporkan 8.618 perempuan dibunuh, dan 3.239 wanita melakukan bunuh diri pada tahun 2011 karena masalah mahar. The Asian Women’s Human Rights Council bahkan memperkirakan angka kematian yang jauh lebih tinggi, yakni hingga 25.000 orang, termasuk bunuh diri dan pembunuhan terkait mahar di tahun 2009 (Banerjee 34; Jagori 6).
Melihat fenomena dowry deaths tersebut, penulis  ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah India mengatasi masalah tersebut, serta mengapa kebijakan-kebijakan itu kurang efektif dalam mencegah jatuhnya korban jiwa akibat dowry deaths.

## B. Sistem Kasta, InstitusiPernikahan dan Mahar di India
Sistem kasta di masyarakat India telah ada sejak 3000 tahun lamanya, dimana manusia dibedakan secara hirarkis berdasarkan tingkat ‘kemurniannya’. Tingkat kemurnian seseorang ini didasarkan pada kelahiran, pekerjaan, wilayah,
serta kepercayaan terhadap karma. Secara umum, kasta dibagi menjadi empat, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra (Samuel 16).  Dari keempat kelompok kasta ini,  ada ribuan subkasta di berbagai daerah. Mereka yang tidak termasuk dalam empat kasta termasuk ke dalam Dalit/the Scheduled Castes (SCs); the Scheduled Tribes (STs); dan the Other Backward Classes (OBCs). Kelompok tidak berkasta ini seringkali hidup dalam kemiskinan karena status mereka yang membuat mereka sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Mullati (12) menyatakan bahwa sistem kasta di India bertujuan untuk menyerap variasi budaya dan geografis di India, sehingga membentuk suatu masyarakat yang plural- cooperative. Ketidaksetaraan yang sudah berakar    ini berdampak pada pandangan masyarakat terhadap keluarga, jenis kelamin, dan pekerjaan. Sistem kasta di India pelaksanaannya sangat ketat. Bahkan hingga India merdeka, sistem kasta ini membuat masyarakat India masih sangat tersegmentasi baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat, meskipun kemudian ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisasi sistem kasta tersebut (Mullati 12-6).
Kepercayaan terhadap kasta memang dianut oleh Hindu, namun karena Hindu adalah mayoritas, maka Hindu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Pemisahan secara kasta memang tidak berlaku secara formal pada warga non-Hindu, namun pemisahan ini berlaku secara
‘de facto’ (Krishnan 763).Politik pengecualian, pembagian, dan pembedaan didasarkan pada kasta masih tetap berlanjut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam rumah tangga dan pernikahan.
Dalam kepercayaan Hindu, menikah merupakan perintah agama dan termasuk upacara sakral. Menikah dalam  Hindu tidak hanya tentang dua individu, tapi juga mengintegrasikan dua keluarga besar. Mullatti  (18) mengatakan, “For  Hindus, marriage is for life, a purificatory ritual and a sacramen.”
Dalmia dan Lawrence (2012) berpendapat bahwa mahar di India pertama kali dilakukan sekitar abad 13 atau 14 Masehi berdasarkan sistem Mitakshara yang merupakan hukum Hindu (dikutip dalam Petrazzuolo 36). Pemberian mahar dari keluarga wanita pada keluarga  laki-laki merupakan kebiasaan yang dianut oleh para upper-caste atau kasta yang tinggi, terutama di utara dan barat laut India. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang bukan kasta tinggi, termasuk  juga non-Hindu dan dalit, mulai meniru tradisi memberi mahar yang dilakukan oleh kasta tinggi  ini. Hal tersebut terjadi karena dengan semakin majunya negara India, ada kemungkinan bagi kasta yang lebih rendah untuk mendapat akses, kekayaan, dan kelas sosial yang meningkat seperti kelompok kasta-tinggi (Jagori 10-1; Mandal 194; Petrazzuolo 38; Diamond-Smith, Luke dan McGarvey 9).
Padahal saat ini terjadi peningkatan pembayaran mahar di India hingga berkali-kali lipat.Sebagai gambaran, penelitian Petrazzuolo tahun 2012 mencatat bahwa mahar dan upacara
pernikahan memerlukan biaya lebih dari satu juta rupee ($35,000). Sementara pegawai negeri di India bergaji rata-rata 100,000 rupee setahun atau sekitar  ($3,500). Perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran untuk mahar  ini bahkan mencapai 10 kali lipat (67).
C. Dowry Deaths Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Terhadap

## Wanita
National Crime  Records Bureau India melaporkan bahwa wanita India yang meninggal karena kekerasan terkait mahar mencapai 8.233 pada 2012, yang berarti setiap satu jam seorang wanita mati karena mahar.
Tabel 2.1. Jumlah Kasus Pembunuhan Akibat Dowry Deaths di India
No. Tahun Jumlah kasus 1 2003 6208 2 2008 8172 3 2009 8383 4 2010 8391 5 2011 8618 6 2012 8233
Sumber: NCRB (195)
Pembunuhan yang terkait dengan mahar biasanya dilakukan dengan cara berikut (Banerjee 36):

## 1. Membakar. Ini adalah cara umum untuk membunuh pengantin wanita,
karena cukup sulit untuk menyelidiki apakah
kematian wanita tersebut  adalah karena pembunuhan, bunuh diri,  atau kecelakaan.  Di India, kecelakaan yang menimpa wanita di dapur adalah hal yang umum, karena penggunaan sari atau pakaian khas wanita India mudah terkena api dari kompor minyak tanah sehingga korban terbakar sampai mati (Mandal 185). Wadhwa (2000) menemukan bahwa 70% kematian terhadap wanita terjadi karena ‘kecelakaan dapur/ atau kebakaran’  (dikutip dalam Mandal 184).
2. Menenggelamkan wanita ke dalam sumur.
3. Meracuni dengan insektisida (racun serangga).
4. Menyiramkan asam ke wajah dan leher istri, yang juga disebut burnt wife syndrome (Bhat dan Ullman 64).
5. Bunuh diri karena mengalami kekerasan atau bullying (baik fisik atau mental) oleh suami dan keluarganya. Hal ini juga diklasifikasikan sebagai ‘dowry deaths’ .
Chaudhuri, Morash, dan Yingling (12) mengatakan bahwa institusi sosial dan budaya mendukung kekerasan terhadap wanita.  Ada cultural expectations yang menekankan wanita untuk berkorban, tidak boleh egois demi keluarga dan masyarakat, sehingga wanita harus bisa menekan keinginan dan hasratnya sendiri. Khrisnan menerangkan bahwa kondisi sosial budaya tersebut antara lain: kebutuhan atau desakan sosial untuk menikah, adanya kesamaan yang cukup universal
dalam budaya pernikahan, pernikahan wanita di usia dini, dan ketidaksetaraan gender (760).Faktor  lain yang memperparah kekerasan dalam rumah tangga di India adalah “culture of silence ”, yakni keyakinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, dan orang  luar tidak seharusnya ikut campur/ non-intervention (Bath dan Ullman 63).
Beberapa penelitian sepakat bahwa sistem sosial di India memang tidak mendukung  adanya perceraian (Rastogi dan Therly, 2006; Biswas 2013; Stein, 1988). Wanita ideal digambarkan sebagai wanita yang tidak akan pernah meninggalkan suaminya dalam keadaan apapun. Bunuh diri bahkan dianggap jauh lebih baik, karena secara tidak langsung wanita tersebut menjadikan dirinya ‘pahlawan’ karena dia dianggap melakukan tindakan heroik (Stein 470).
Rastogi dan Therly menekankan pada struktur keluarga India sebagai penyebab kekerasan terkait mahar tersebut. Rastogi dan Therly menjelaskan, struktur keluarga di India mengharuskan untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua, terutama pria, yang dianggap menjaga keluarga. Ketika seorang istri masuk ke dalam keluarga suaminya, ia diminta untuk menghormati suami dan juga keluarganya. Penghormatan ini bisa dimanfaatkan oleh ibu mertua serta saudara ipar  untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istri yang merupakan anggota baru tersebut. Yang terjadi adalah penyiksaan tidak hanya dilakukan oleh suami, tapi juga ibu dan saudara iparnya (71-2).
Dengan korban jiwa yang begitu banyak, pemerintah India sebenarnya telah melarang tradisi mahar ini. Namun, tradisi ini tetap berlanjut di kalangan masyarakat. Menurut Banerjee (37) tradisi ini masih dianggap penting karena:
a) Menjadi jalan bagi calon mempelai wanita untuk menikah dengan pria yang kelas sosialnya lebih tinggi.
b) Meningkatkan status sosial dan juga kekayaan bagi pihak pria dan keluarganya.
c) Memberikan kesempatan bagi wanita yang ‘kurang beruntung’ atau yang disebut Banerjee sebagai ‘less-talented,
plain looking, less-educated ’ untuk bisa menikah.
d) Mahar menjadi ukuran status kekayaan, dimana semakin mahal mahar yang diberikan atau diterima, berarti semakin tinggi statusnya dalam masyarakat.
D.Mahar, Dowry Deaths, dan Implikasinya Terhadap Masyarakat
India
Korban dari tradisi pemberian mahar ini membuat wanita menjadi subjek yang sangat rentan, di dalam keluarga inti dan keluarga suaminya. Kerentanan wanita menyentuh tiga aspek, yakni: 'female infanticide' atau pembunuhan terhadap bayi perempuan; ‘ sex-selective abortion’ atau diaborsinya janin perempuan; kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan; pengabaian secara keseluruhan terhadap  anak perempuan (Agnihotri 2003, Palriwala 2009 dalam Jakimow 181).
Tradisi ini memang berdampak pada diskriminasi terhadap anak perempuan, bahkan sebelum dilahirkan.Ribuan bayi perempuan digugurkan setiap tahun setelah pemeriksaan USG memastikan bahwa seorang ibu mengandung seorang bayi perempuan,  apalagi jika sudah ada anak perempuan di keluarga tersebut.Keluarga yang menimbun harta mahar, cenderung tidak ingin membayar mahar kepada keluarga lain. Karena ini, mereka akan melakukan aborsi selektif, yakni hanya menggugurkan bayi perempuan saja (Niam, 2013).
Sebelum  ada teknologi USG, pembunuhan terhadap bayi perempuan ( female infaticide ) merupakan cara yang seringkali dilakukan. Setelah dilahirkan, bayi perempuan dibunuh dengan beberapa metode: dengan meminumkan susu yang dicampur dengan racun dari tanaman; diminumkan pestisida; menekan mulut dan hidung;  atau dibiarkan di udara dingin hingga meninggal (Mandal 67-8). Masuknya teknologi USG dengan biaya yang bisa dijangkau membuat aborsi terhadap janin perempuan lebih mudah dilakukan. Pandya (1998) mengungkapkan, persentase aborsi terhadap janin perempuan mencapai 970 per 1000, atau sekitar 97% (dalam Banerjee 36). Di satu klinik di Bombay, dari 8000  aborsi, 7.999  aborsi dilakukan terhadap  janin perempuan (63-4), membuktikan bahwa aborsi selektif terhadap janin perempuan memang terjadi.
Bukan hanya itu, diskriminasi ini meluas ke berbagai bidang, misalnya pendidikan dan kesehatan. Orang tua memilih untuk memberikan pendidikan dan pelayanan
kesehatan yang lebih baik pada anak laki-laki daripada anak perempuannya (Banerjee 36). Tidak heran bila sex ratio di India menunjukkan bahwa jumlah wanita cenderung menurun. Menurut World Bank (103), sex ratio di India pada tahun 1990 sebanyak 929 wanita per 1000 laki-laki, dan di tahun 2007 menurun menjadi 926 wanita per 1000 laki-laki.
Kemunculan ‘Sumangali Scheme/ Skema Sumangali ’ di India pada akhir tahun 1990-an juga merupakan dampak dari tradisi memberi dan menerima mahar. ‘Sumangali’ berarti anak perempuan yang  akan menjadi wanita terhormat bila sudah menikah. Bagi kelompok kasta rendah, mendapatkan uang untuk menyediakan mahar bukanlah hal yang mudah. Namun, mereka tetap harus bekerja keras karena anak perempuan mereka akan sulit menikah jika tidak menyerahkan mahar.
Fenomena ini dilihat sebagai kesempatan oleh pihak perusahaan atau pabrik yang memerlukan tenaga kerja murah bagi pabriknya. Mereka mengirimkan ‘broker’ yang mencari keluarga-keluarga miskin yang memiliki anak perempuan. Setelah itu, para broker akan membujuk orang tua tersebut untuk mempekerjakan anak perempuannya di perusahaan mereka. Para broker menjanjikan bahwa anak mereka akan dibayar dengan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk mahar pernikahannya kelak. Oleh karenanya, skema ini sering disebut sebagai ‘skema yang membantu pernikahan’ ( Fair Wear Foundation , 2010).
Berdasarkan data dari laporan Amerika Serikat mengenai praktik  HAM di India (2013), perusahaan berjanji membayar kompensasi sebesar 30.000 hingga 56.000 Rupee atau sekitar $488-910 setelah kontrak kerja 3-5 tahun. Sekali kontrak telah ditandatangani, orang tua menyerahkan anaknya di bawah pengawasan perusahaan.
Kekerasan sangat rentan terjadi terhadap buruh anak dan perempuan yang terjerat dalam skema ini, misalnya kasus penyekapan buruh, buruh yang dipaksa bekerja di atas 12 jam sehari, atau diberi upah yang sangat rendah dengan fasilitas seadanya. Uang yang dijanjikan di awal kontrak pun terkadang tidak dibayarkan secara penuh oleh perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang tidak membayar kompensasi sama sekali dengan cara memecat buruh secara sepihak sebelum kontrak berakhir.

## E. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah India dalam Masalah
‘ Dowry D eaths’
Ketika koran-koran di India tahun 1960-an marak memberitakan kematian wanita akibat kecelakaan dapur, tidak ada penyelidikan mendalam mengenai kasus tersebut. Kematian wanita  akibat terbakar di dapur dianggap sebagai suatu hal yang lumrah terjadi sehingga tidak ada yang menganggap bahwa kematian wanita tersebut karena dibunuh oleh suaminya. Setelah berbagai gerakan feminis menyelidiki kematian tersebut, mereka mendapati bahwa kebanyakan
kematian tersebut merupakan pembunuhan yang disamarkan sebagai  kecelakaan atau bunuh diri. Kesadaran untuk mengkriminalisasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga pun akhirnya mulai mendapat tempat di India setelah ada desakan dari berbagai organisasi. Hasilnya adalah undang- undang  anti mahar yang pertama yakni the Dowry Prohibiton Act 1961 .
Tuntutan untuk mengkriminalisasi dowry deaths dan kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan pengesahan Bagian 598A dalam Indian Penal Code tahun 1983, Bagian 304B pada 1986, dan ketentuan sejenis pada Indian Evidence
Act , 1872. Kriminalisasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada Bagian 498A dan 304B (mengenai dowry deaths ) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap wanita (Jayna 4843).
Bagian 498A dan Bagian 304B merupakan  aturan yang saling melengkapi satu sama lain. Bagian 498A yang ada dalam IPC 1983 bertujuan untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga secara umum akibat mahar dan Bagian 304B yang mengkhususkan mengenai dowry deaths . Aturan lain seperti Protection of Women dari Domestic Violence Bill 2005 menyediakan pertolongan yang cepat dan darurat bagi wanita yang mengalami kekerasan seperti aturan mengenai perlindungan, anti-penganiayaan, hak untuk tinggal dalam rumah yang tadinya ditinggali bersama.
F. Amandemen Terhadap Undang-Undang
yang Mengatur

## Mengenai ‘Dowry Deaths’
Untuk penanganan kekerasan langsung terkait mahar yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan terhadap mempelai wanita, pemerintah India telah mengeluarkan berbagai regulasi. Adapun hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah India khusus untuk melarang mahar antara lain:
(1) The Dowry Prohibition Act of 1961; (2) The Dowry Prohibition
Amendment Act of 1984; (3) The Criminal Law Act of 1983; (4) The  Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Banerjee 37).
Dowry Prohibition Act ini sendiri diamandemen pada tahun 1984, 1985, dan 1986. Undang-undang  ini memberikan legitimasi untuk menghukum pelaku yang memberi dan atau menerima mahar dalam jumlah besar. Bila bercerai, mahar harus dikembalikan. Untuk pelaku dowry deaths sendiri, dalam Bagian 304B tahun 1986 ditetapkan hukuman tidak kurang dari 7 tahun penjara bila terbukti membunuh istri karena masalah mahar (Biswas 3).
Sebagai negara multikultural, India memiliki berbagai macam hukum. Selain hukum nasional, ada pula hukum yang didasarkan pada adat, agama, dan kebiasaan. Setiap kelompok memiliki aturan hukumnya sendiri. Hukum yang terdapat pada agama Hindu misalnya, ada Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Guardianship and Minority Act 1956, dan Hindu Adoption and Maintanance Act 1956 (McQuigg 347).
Hukum yang didasarkan pada adat dan kebiasaan seringkali menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah. Terhadap hukum yang seringkali didasarkan pada budaya, adat atau kebiasaan, Mahkamah Agung India beberapa kali merujuk pada konvensi internasional dan hak  asasi manusia, misalnya CEDAW, sehingga apabila terjadi pertentangan hukum, hukum adat dan kebiasaan tersebut bisa dipatahkan kedudukannya dalam pengadilan.
Dalam sistem patriarkal di India, sangat menekankan penghormatan terhadap laki-laki dalam keluarga, yakni terhadap  ayah, suami, saudara laki-laki. Namun dalam kehidupan India modern, hak-hak wanita mulai mendapat tempat. Dalam Hindu Code Bill (1954-56), mulai ada perubahan dalam beberapa poin, misalnya: memberikan harta atau warisan juga kepada anak perempuan, pernikahan antar-kasta, dan penghormatan terhadap hak-hak untuk bercerai atau menikah lagi (Mullati 17).
Pernikahan yang biasanya diatur melalui perjodohan dan ditentukan oleh keluarga ( arranged marriage), kinimelalui Undang-undang 1956, pernikahan antarkasta dan antaragama diperbolehkan berdasarkan keinginan mempelai sendiri (Mullati 19). Pernikahan yang dianggap sakral awalnya membuat perceraian memang menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Tetapi, perceraian kini bisa dilakukan dalam kondisi khusus, misalnya ketidakhadiran anak dalam pernikahan.
Sebenarnya pemerintah pusat telah berusaha  untuk menghilangkan kekerasan struktural terutama dengan mengeluarkan berbagai program  untuk menghilangkan diskriminasi antara pria dan wanita. Berdasarkan laporan periodik pemerintah India terhadap Komite CEDAW (2012), pemerintah berusaha menghilangkan stereotipe terhadap gender dengan melibatkan media dan sekolah-sekolah. Tradisi- tradisi yang merugikan perempuan seperti mahar, pernikahan anak, sati, aborsi selektif, dan lain-lain telah dilarang melalui perundang-undangan dan didukung pula dengan program- program serta interaksi dengan masyarakat (9). Pemerintah juga mendorong partisipasi wanita dalam legislatif, militer, dan lain-lain (10-1).
Dalam  laporan tersebut dicantumkan pula berbagai program  untuk meningkatkan kapasitas wanita, misalnya National Backward Classes Finance and Development
Corporation (7-8) pemberian
insentif keuangan yang diperuntukkan bagi wanita dengan kasta rendah; Integrated Child Protection Scheme (2005-2010) yang merupakan program untuk anak; Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) program pemberian uang bagi ibu hamil dan menyusui  agar tetap bisa mendapat uang meskipun tidak sedang bekerja (2010-2011); serta program Swadhar Greh 2011, yakni pemerintah menyediakan lebih dari 600 rumah singgah di seluruh negeri bagi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, dan lain-lain (10).
Pemerintah juga telah memberlakukan  larangan terhadap aborsi pada tahun 1971, serta mendeklarasikan program sejenis Keluarga Berencana yang disebut dengan ‘ One plus One’ , dimana keluarga ideal terdiri dari dua anak, yakni anak laki-laki dan anak perempuan atau ‘ one  boy plus one girl’ (Diamond-Smith,  Luke dan McGarvey 4). Program ini sebenarnya sangat mendorong kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan, baik dalam kelahiran maupun pendidikan.
G.Kebijakan-Kebijakan terkait ‘Dowry
Deaths’
melalui
Pemerintah Negara Bagian
Pemerintah negara bagian punya andil besar dalam peningkatan kualitas perempuan di daerahnya masing-masing. Kebijakan yang sangat penting yang datang dari inisiatif negara bagian  adalah kebijakan dalam aborsi janin perempuan ( sex- selective abortions ) dan pembunuhan bayi perempuan ( female- infanticide ) yang merupakan dampak dari tradisi mahar. Tradisi memberi dan menerima mahar membuat anak laki-laki dipandang sebagai ‘aset’, sebaliknya anak perempuan dilihat sebagai ‘beban’.  Hal ini mengakibatkan anak perempuan seringkali mengalami diskriminasi semenjak sebelum kelahiran.
Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan program yang disebut “ the Jayalaitha Protection Scheme for the Girl Child ”.
Melalui program ini, keluarga miskin yang memiliki satu atau dua anak perempuan tanpa anak laki-laki, akan diberikan
insentif jika orang tua tersebut setuju untuk disterilisasi. Uang tersebut akan diberikan atas nama sang anak perempuan, dan akan disimpan dalam bentuk deposito hingga usia anak tersebut 21 tahun. Setelah dewasa, uang tersebut digunakan untuk mahar saat pernikahannya (Verma 31). Sejumlah negara bagian India yang pernah mengimplementasikan skema insentif misalnya Tamil Nadu, Haryana dan Karnataka (Narayana 278).
Pada tahun 1994, pemerintah melakukan intervensi dalam tindakan administratif dan legal dengan mengeluarkan aturan Pre-Natal Diagnostic Techniques Act yang memuat larangan penggunaan teknologi USG pada  janin dengan tujuan untuk mengetahui jenis kelamin. Undang-undang  ini merupakan adaptasi dari pemerintah Maharastra yang sebelumnya menerapkan “the Maharastra Regulation of the  Pre-Natal Diagnostic Techniques Act” pada tahun 1988. Teknologi USG hanya diperbolehkan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pada janin.  Hal ini untuk mencegah aborsi selektif terhadap janin perempuan. Sejak berkembangnya teknologi ini, sekitar dua juta janin perempuan diaborsi setiap tahun di India (Jagori 13; Narayana 278).
Program self-help groups (SHGs) juga sangat membantu melawan pembunuhan terhadap bayi perempuan. Anggota SHGs sendiri didominasi oleh wanita. Anggota SHGs bertugas untuk meningkatkan kesadaran wanita untuk tidak menggugurkan bayinya. Banyak wanita yang dipaksa dan diancam oleh suami atau mertuanya untuk menggugurkan anaknya bila yang dilahirkan adalah anak perempuan. Para
anggota self-help akan membantu menjaga kehamilan ibu, memonitor kesehatan dan nutrisi ibu hamil, serta ikut menemani ke rumah sakit. Bila perlu, mereka akan menjaga anak perempuan yang baru lahir tersebut secara bergantian agar tidak dibunuh oleh orang tua atau keluarganya. Dalam keadaan terpaksa, anggota SHGs mengancam    akan melaporkan ke polisi (Narayana 279).
Tahun 1992, Pemerintah Tamil Nadu dibawah partai ‘the All India Anna Dravid Munnetra Kazhakam’ memulai pelaksanaan program ‘the Cradle Baby Scheme’ . Program tersebut ditujukan untuk menghindari pembunuhan dan aborsi terhadap  janin perempuan. Program ini mendorong keluarga untuk
menyerahkan bayi perempuannya kepada pusat-pusat kesehatan pemerintah yang menjadi Cradle Baby Centre atau pusat penerimaan bayi-bayi yang tidak diinginkan, daripada membunuh atau mengaborsi janin (Verma 31).
Awalnya program ini dimulai di empat wilayah dengan kasus pembunuhan terhadap bayi perempuan terbesar, yaitu di Salem, Madurai, Theni dan Dindigul.  Ada 188 pusat penerimaan yang disatukan dengan klinik kesehatan dan rumah sakit pemerintah di negara bagian tersebut (Krishnakumar, 2005, dalam Narayana 278).
Contoh pelaksanaan program ini bisa dilihat di dua distrik, yakni Dharmapuri dan Salem. Di Dharmapuri, Cradle Baby Centre (CBC) dimulai di Rumah Sakit Umum pada bulan April 2002. Hingga tahun 2005, CBC ini telah menerima 701 bayi, 29 di antaranya adalah bayi laki-laki. Layanan Kesehatan India
melaporkan bahwa kasus pembunuhan terhadap bayi perempuan menurun dari 657 kasus, 439, 178, 39, dan 48 selama 5 tahun dari 1999-2003 ( The  Hindu , 2004, dalam Narayana 278). Di Salem, terdapat 70 CBC di 70 pusat layanan kesehatan. Sejak pelaksanaan pertama Cradle Babies tahun 1992-2002, CBC di Salem telah menampung total 200 bayi (Krishnakumar dalam Narayana 278-9).

## H. Instrumen yang Digunakan oleh Pemerintah India dalam

## Menangani Masalah ‘ Dowry Deaths’
Dalam melaksanakan kebijakan untuk memberantas masalah dowry death, pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian melakukan berbagai jenis kebijakan. ‘ Policy design tools/ instrumen desain kebijakan’yang dikembangkan oleh Schneider dan Ingram bisa menggambarkan berbagai kemungkinan pendekatan, instrumen, dan alat yang sesuai untuk problem yang dihadapi publik (dalam Kraft dan Furlong 141-2). Berdasarkan alat desain kebijakan Schneider dan Ingram dan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan India, pemerintah sebenarnya menerapkan hampir semua instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang dilakukan oleh Schneider dan Ingram terdiri atas authority tools, symbolic and hortatory tools, capacity-building tools, incentive tools, dan learning tools .
Berbagai undang-undang untuk mengatur masalah mahar merupakan bentuk dari authority tools sekaligus sanksi/
sanction. Aturan, terutama hukum, menjadi salah satu alat
kebijakan publik yang seringkali digunakan pemerintah terutama untuk memberikan dorongan negatif sehingga masyarakat menjadi patuh untuk melakukan apa yang diminta pemerintah. Dijeratnya pelaku kejahatan dowry deaths dengan denda dan hukuman penjara merupakan contoh nyata dari penggunaan instrumen ini. Selain itu, ada learning tools yang digunakan ketika pemerintah pusat belajar dari keberhasilan pemerintah negara bagian dalam penerapan kebijakan untuk memajukan kualitas hidup wanita dan anak-anak perempuan India. Pemerintah pusat bahkan mengadopsi kebijakan- kebijakan yang dirasa cocok, seperti pelarangan USG atau Pre- Natal Diagnostic Techniques Act yang  awalnya dilakukan oleh pemerintah Maharastra dan kemudian ditiru oleh pemerintah pusat.
Pendidikan bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan kebijakan publik, atau dengan capacity-building tools. Pada bulan Mei 2003, gadis muda bernama Nisha Sharma yang berusia 21 tahun melaporkan calon suaminya ke polisi hanya beberapa menit sebelum pesta pernikahannya.  Hal  ini karena sang pengantin pria mengancam  ayah Nisha dan meminta mahar tambahan. Keberaniannya itu membuatnya terkenal di media massa (Jagori 8). Cerita tentang Nisha bahkan dimasukkan ke dalam buku teks pelajaran anak-anak kelas 6 di Delhi. Bab tersebut berjudul ‘Man in Jail over Dowry Demand’ yang bercerita mengenai keberanian Nisha melaporkan tunangannya ke polisi (Pandey, 2004; Kishwar, 2005).
Bentuk kebijakan ‘ capacity-building tools’ seperti seminar- seminar yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga sangat diperlukan agar kapasitas kelompok masyarakat berkembang sehingga timbul kesadaran untuk memilih alternatif kebijakan yang paling baik bagi dirinya. Symbolic and hortatory tools digunakan ketika pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan seperti ini seakan memberi ‘jalan tengah’ antara keinginan masyarakat yang masih ingin mematuhi norma dengan keinginan pemerintah yang  ingin mengubah norma tersebut.
Dalam kebijakan terkait mahar misalnya, kebijakan skema asuransi keluarga, atau deposito atas nama anak perempuan sebagai mahar ketika ia dewasa merupakan contoh kebijakan symbolic and hortatory . Contoh lainnya adalah dengan kebijakan ‘Cradle Baby’ yang tidak melarang aborsi secara langsung, namun memberi tempat bagi bayi-bayi perempuan yang tidak diinginkan.
Symbolic and  Hortatory tools didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat atau kelompok target kebijakan memutuskan sesuatu berdasarkan kepercayaan kultural yang dianut dari dalam diri. Dalam kasus  ini, maka pembuat kebijakan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dianut tersebut. Tetapi untuk masalah dowry deaths ini,  unsur kebudayaan itulah yang justru mendukung perilaku kekerasan dan pembunuhan terhadap istri.
Penerapan kebijakan melalui Incentive tools merupakan salah satu cara yang banyak diterapkan dalam kebijakan terkait diskriminasi wanita dan dowry deaths. Dari inducement/ bujukan, charge/ biaya, sanction/ sanksi, dan force/ kekuatan, pemerintah India  lebih sering menggunakan bujukan dan sanksi untuk masalah dowry deaths ini. Bujukan ( inducements ) dilakukan untuk membuat masyarakat memilih mematuhi kebijakan pemerintah karena dirasa  lebih menguntungkan. Kebijakan seperti Dhanlakshmi (Conditional Cash Transfer Scheme) yang memberikan uang pada keluarga yang memiliki anak perempuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar melihat anak perempuan sebagai aset daripada beban.

## I. Alasan Kurang Efektifnya Kebijakan yang Dilakukan oleh Pemerintah India dalam Menanggulangi Masalah Dowry Deaths
Pemerintah India memang telah melaksanakan kebijakan di tingkat pusat dan negara bagian, namun jumlah pembunuhan terhadap istri karena dowry deaths tetap berada dalam level yang mengkhawatirkan. Belum banyak keberhasilan yang dihasilkan karena jumlah korban masih tinggi. Itu pun belum lagi melihat dampak-dampak lain karena mahar ini, misalnya banyaknya janin wanita yang digugurkan serta kekerasan laten lain yang terkait dengannya.
Mahar sendiri sudah dilarang, tapi penerapannya tidak tegas, sehingga praktik memberi dan menerima mahar, serta kekerasan yang terkait dengannya, masih terjadi hingga hari
ini. Salah satu faktor yang membuat hukum-hukum yang melarang mahar tidak efektif adalah adanya berbagai‘celah’ dalam hukum yang ditetapkan. Salah satu celah yang cukup fatal adalah bagian yang memperbolehkan ' gift / hadiah' dalam pernikahan. Pengantin pria bisa berdalih bawah yang mereka terima dari keluarga pihak wanita adalah hadiah, bukan mahar. Selain itu, Resen menyebutkan celah lainnya, bahwa dengan dihukumnya kedua belah pihak melalui Dowry Prohibition  Act (3), yakni pemberi dan penerima mahar, membuat tidak ada satu pun yang mau melapor, karena khawatir akan mendapat hukuman (53).
Dalam penegakan hukum sendiri, di wilayah Maharashtra menunjukkan hanya 2,2 persen dari seluruh kasus di bawah Bagian 498A selama 1990-1996 yang berakhir pada penghukuman. Studi Vimochana di Bangalore selama tahun 1998-1999 terhadap kasus mahar dan kekerasan dalam rumah tangga berdasar data Karnataka State Crime Records hanya 22 kasus di bawah Bagian 304B dan 498A yang diterima pada tahun 1998. Tidak ada satupun yang berakhiran dengan vonis terhadap pelaku. Tahun 1999, juga tidak ada vonis hukuman bagi pelaku, hanya ada 2 pembebasan dan 19 "penyelesaian". Penyelesaian yang dimaksud  adalah dimana keluarga korban diminta untuk menghentikan prosedur terhadap kasus kekerasan. Banyak kasus dimana pengajuan dibatalkan karena wanita dipaksa untuk menarik kembali kasus tersebut oleh mertua, keluarga, dan polisi. Seringkali, wanita tersebut khawatir untuk menyeret suaminya ke pengadilan, karena
ikatan kekeluargaan bisa hancur dan keadaan finansial keluarga bisa terputus (Jayna 4846).
Batasan dalam sistem hukum India menurut Rayaprol dan Ray yakni kurang diformulasikan dengan baik dan ada berbagai celah atau kekosongan dalam beberapa bagian, termasuk masalah prosedural (345). Rayaprol dan
Ray  juga menyimpulkan
bahwa masalah utama terletak pada interpretasi, bukan pada hukum itu sendiri (343-4).
Institusi kepolisian India sendiri masih sangat menerapkan pendekatan tradisional dengan menolak ikut campur ke dalam urusan rumah tangga ( non-interventionist ). Polisi seringkali menunda dan mengabaikan laporan mengenai dowry murder , mencegah korban mengisi First Information  Report dengan mengatakan bahwa itu adalah  urusan rumah tangga dan menyerahkan kembali pada pribadi masing-masing. Polisi juga menolak menangkap pelaku kekerasan dan menyarankan agar wanita  lebih memilih menyelamatkan pernikahannya dan berbaikan dengan suaminya (Jayna 4843; Rayaprol dan Ray 35).Selain itu, wanita biasanya kurang memiliki akses terhadap informasi, baik terhadap hukum maupun prosedur (Rayaprol dan Ray 349). Akses terhadap pengadilan pun biasanya hanya dimiliki oleh wanita dari kasta tinggi. (Rayaprol dan Ray 357).
Walaupun pemerintah berusaha menyelenggarakan undang-undang yang melarang beberapa tradisi Hindu, namun usaha iniberhadapan dengan konteks masyarakat yang masih memegang tradisi yang dilarang tersebut . Kenyataannya meski
ada aturan yang mengatur mengenai perceraian, Acts on Marriage and Divorce 1955 dan 1967, wanita janda tetap dipandang sulit untuk menikah lagi. Proses perceraian lewat jalur legal juga membutuhkan prosedur, biaya dan waktu, sehingga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, wanita akhirnya memilih tetap bertahan dalam pernikahan meski mengalami tindak kekerasan (Mullati 21).
Masalah lain yang seringkali dihadapi pengacara, aktivis, dan korban selamat adalah kemampuan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Dalam kasus Arvind vs State of Bihar , sang suami membakar istrinya sampai mati. Tidak ada bukti bahwa istrinya menderita sebelum kematiannya dan hanya ada saksi berupa ibu korban. Kesaksiannya juga dianggap tidak sah karena ibu korban menjadi saksi yang berkepentingan. Untuk kasus pada Bagian 498A, wanita seringkali telah meninggal dunia, terutama dengan cara dibakar yang menyebabkan pemeriksaan terhadap bukti kekerasan sulit dilakukan. Akibatnya keluarga korban tidak bisa menghadirkan bukti apakah telah terjadi kekerasan/ kekejaman sebelumnya, kecuali korban telah menulis surat secara spesifik atau meninggalkan wasiat (Jayna 4845). Begitu banyaknya aturan yang ketat mengenai bukti dan hal-hal yang bersifat teknis membuat pembuktian terhadap kekerasan dan kekejaman hampir mustahil dilakukan. Hal ini termasuk hambatan besar dalam hukum untuk perlindungan terhadap wanita.
Kekerasan dalam rumah tangga terutama  akibat masalah mahar memerlukan sistem yang cepat dan menyeluruh agar
bisa melindungi korban secara maksimal. Undang-undang yang ada merupakan suatu terobosan di India, namun aturan ini hanya akan menjadi pisau yang tumpul, apabila kebijakan di lapangan tidak berubah, dimana tradisi dan nilai-nilai patriarkal masih dijunjung tinggi dan hukum yang  ada diabaikan oleh masyarakat.

## J. Kesimpulan
Modernisasi di India tidak membuat tradisi memberi dan menerima mahar dalam pernikahan Hindu kasta-tinggi menjadi pudar, namun justru semakin menguat dan menyebar ke kelompok masyarakat lainnya di seluruh India. Kecenderungan untuk menuntut dan menimbun harta mahar oleh suami pada istri berujung pada kekerasan dan pembunuhan.
Pemerintah India sebenarnya telah melakukan berbagai kebijakan, baik yang secara langsung terkait mahar maupun tidak. Pemerintah telah melarang mahar melalui beberapa aturan, yakni Dowry Prohibiton Act, Indian Penal Code, dan The Protection of Women from Domestic Violence Act dan amandemen terhadap hukum  adat seperti aturan-aturan Hindu yang dianggap diskriminatif dan merugikan wanita, misalnya wanita di India saat ini boleh meminta cerai dan meminta hak waris . Mahar sendiri sudah dianggap ilegal dan oleh karenanya penerima serta pemberi mahar diancam dengan hukuman penjara dan denda.  Di samping itu, bila terbukti bersalah membunuh istri karena menuntut mahar ( dowry deaths ),
pelakunya diancam dengan hukuman tak kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara.
Selain itu, pemerintah juga menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dengan memberikan program-program dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berbagai insentif untuk anak perempuan dan wanita merupakan salah satu contohnya. Pemerintah juga berusaha melarang  aborsi, melarang Skema Sumangali, melarang pernikahan anak, dan lain-lain.
Pemerintah negara bagian juga punya peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita dan peningkatan kualitas hidup wanita. Kebijakan pelarangan USG untuk mencegah aborsi selektif, melarang  aborsi dan pembunuhan bayi perempuan, pemberian insentif pada anak perempuan, memasukkan pengetahuan mengenai mahar dalam kurikulum sekolah, berdirinya program Cradle Baby, adalah kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah negara bagian.
Dalam implementasinya, India sebenarnya telah menggunakan hampir seluruh instrumen kebijakan publik, baik aturan, sanksi atau hukuman, bujukan, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan sebagainya. Namun, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah dowry deaths ini ternyata kurang efektif terutama dalam penerapannya, terutama karena jumlah korban dari tahun ke tahun tidak berubah secara signifikan. Di institusi kepolisian dan kehakiman sendiri sebagai garis depan dalam penegakan
hukum, kurang bisa menerapkan hukum yang sudah ada dan kurang berpihak pada wanita sebagai korban, karena patriarki juga  ada dalam institusi hukum. Celah-celah dalam aturan yang sudah dikeluarkan pun--seperti memperbolehkan hadiah sebagai pengganti mahar, hukuman yang berlaku pada pemberi dan penerima mahar, serta ketatnya aturan teknis untuk pembuktian pelaku kejahatan dowry deaths —kadang menjadi bumerang dalam implementasi aturan-aturan tersebut.
Pemerintah India berhadapan dengan kekerasan yang merupakan hasil dari berbagai faktor termasuk sistem patriarkal dan kasta yang terlanjur mengakar dan berlanjut pada diskriminasi terhadap wanita. Oleh karenanya, kebijakan- kebijakan yang dilakukan memang tidak bisa hanya berfokus pada penegakan hukum  atau kekerasan langsung saja, tapi juga bisamengatasi masalah kekerasan struktural dan kultural yang  ada di India.Hanya pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam sistem hukum yang bisa membantu wanita India untuk keluar dari kekerasan struktural dan kultural tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku
Kraft, Michael E. dan Scott R. Furlong. Public Policy : Politics, Analysis, and Alternatives. Wahington D.C. : CQ Press, 2010.
Oldenburg, Veena Talwar. Dowry Murder: The Imperial Origins of a Cultural Crime. New York: Oxford University Press, 2002.
Jurnal
Badruddoja, Roksana. “Book Review: Dowry: Bridging the Gap between Theory and Practice.” Gender & Society 25 (2011): 402- 404. Web. 12 Sept. 2014. DOI: 10.1177/0891243210391460.
Banerjee, Priya R. “Dowry in 21st-Century India: The Sociocultural Face of Exploitation.” Trauma Violence Abuse 15.1 (29 July 2013):34-40. Sage Publications. Web. 12 Sept. 2014. DOI:
10.1177/1524838013496334.
Bhat, Meghna dan Sarah E. Ullman. “Examining Marital Violence in India: Review and Recommendations for Future Research and Practice”. Trauma Violence Abuse 15.1 (2014): 57-74. Sage Publications. Web. 24 Juli 2013. DOI: 10.1177/1524838013496331.
Chaudhuri, Soma, Merry Morash, and Julie Yingling. “Marriage Migration, Patriarchal Bargains, and Wife Abuse: A Study of South Asian Women”. Violence Against Women (3 Feb. 2014): 1-
21. Sage Publications. Web. 12 Sept. 2014. DOI:
10.1177/1077801214521326.
Diamond-Smith, Nadia, Nancy Luke, dan Stephen McGarvey.”‘Too Many Girls, Too Much Dowry’: Son Preference and Daughter Aversion in Rural Tamil Nadu, India. Cult Health Sex . 10.7 (Oktober 2008): 697–708. National Institute of Health. Web. 13 Feb. 2015.DOI:10.1080/13691050802061665.
Jakimow, Tanya. “‘Everyone Must Give’: Explainingthe Spread and Persistence ofBridegroom Price among the Poorin Rural Telangana, India”. Journal of Asian and African Studies 48.2(19
Juni 2012):180–194. SAGE Publications .Web. 15 Sept. 2014. DOI: 10.1177/0021909612444397.
Kothari, Jayna. “Criminal Law on Domestic Violence: Promises and Limits”. Economic and Political Weekly 40.46 (12-18 Nov.
2005):4843-4849. Economic and Political Weekly. Web. 01 Sept. 2014 http://www.jstor.org/stable/4417395 .
Krishnan, Suneeta. “Do Structural Inequalities Contribute to Marital Violence? Ethnographic Evidence From Rural South India”. Violence Against Women 11.6 (Juni 2005) : 759-775. Sage Publications. Web. 01 Sept. 2014. DOI:
10.1177/1077801205276078.
Lakshmi, C. S. “On Kidneys and Dowry”. Economic and Political Weekly 24.4 (Jan. 1989) :189-190. Economic and Political Weekly . Web. 01 Sept. 2014. http://www.jstor.org/stable/4394309 .
McQuigg, Ronagh J.A. “How Could Human Rights Law Be Used By The Courts To Assist Victims of Domestic Violence? A Comparative Study.” The International Journal of Human Rights (2010)14.3 : 343-363. Routledge . Web. 08 Des. 2014. DOI: 10.1080/13642980802535427.
Mullatti, Leela. “Families in India: Beliefs and Realities”. Journal of Comparative Family Studies 26.1 (1995): 11-25. Dr. George Kurian . Web. 01 Sept. 2014. http://www.jstor.org/stable/41602364 .
Narayana, D.“Intensifying Infant Mortality Inequality in Indiaand a Reversal by Policy Intervention”. Journal of Human Development 9.2(2008):265-281. Web. 11 Maret 2015. DOI:10.1080/14649880802078801.
Rastogi, Mudita dan Paul Therly. “Dowry and Its Link to Violence against Women in India: Feminist Psychological Perspectives”.
Trauma Violence Abuse 7.1 (Jan. 2006): 66-77. Sage Publications. Web. 12 Sept. 2014. DOI: 10.1177/1524838005283927.
Rayaprol, Aparna dan Sawmya Ray. “Understanding Gender Justice: Perceptions of Lawyers in India”. Indian Journal of Gender Studies 17.3 (2010): 335–363. Sage Publications . 13 Sept. 2014.
DOI: 10.1177/097152151001700302.
Stein, Dorothy. “Burning Widows, Burning Brides: The Perils of Daughterhood in India”. Pacific Affairs 61.3 (1988):465-485. University of British Columbia. Web. 1 Sept. 2014 http://www.jstor.org/stable/2760461.
Verma, Priya. “Missing Miss India: Female Infanticide—Not a Practice of the Past”. Off Our Back 35.3/4 (Maret-April 2005) :28- 31. Off our backs, inc. Web. 3 Maret 2015. http://www.jstor.org/stable/20838317.

## Tesis dan Disertasi
Mandal, Shipra. “Modernization and Women’s Status in India: A Gender in Development Perspective on Dowry Deaths, Sex Ratios and Sex Selective Abortions.” Diss. University of Texas, 2000.
Samuel, Edith. “Dowry and Dowry Harassment in India: An Assessment Based on Modified Capitalist Patriarchy.” Tesis. Queen's University Kanada, 1996.
Petrazzuolo, Nicole. “Dowry-murder, Female-Infanticide & Sex- Selective Abortions in Northern India.” Tesis. B.S., Georgetown University, Washington, D.C., 2012.
Resen, Putu Titah Kawitri. Dowry Murder Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita di India. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2011. Sumber Online
Biswas, Praggnaparamita. “Politics of Dowry Deaths in India: A Study of Dina Mehta’s Brides are Not For Burning”. Eds. Vishwanath Bite dan Madhuri Bite. The Criterion 4.II (April 2013). http://www.the-criterion.com.
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). “Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention Combined fourth and fifth periodic reports of States parties India” 23 October 2012. Web. 28 Jan. 2015.
Fair Wear Foundation. “Sumangali Scheme as effect of Dowry systems.” Web. 28 Jan. 2015. http://www.fairwear.org/ul/cms/fck- uploaded/documents/companies/FWFdocs/fwf-india- sumangalischeme.pdf.
Jagori. Marching Together, Resisting Dowry in India. Monobina Gupta (Ed). The India Court of Women on Dowry and Related Forms of Violence Against Women, 2009.
Kishwar, Madhu Purnima. “Destined to fail”. Manushi 148. India Together . Jul. 2005. Web. 20 Maret 2015. http://indiatogether.org/manushi/issue148/dowry.htm
National Crime Records Bureau (NCRB), Ministry Of Home Affairs Government Of India. “Crime in India 2013 Statistics”. 16 Juni 2014. Web. 17 Mei 2015. http://Ncrb.Gov.In/Cd- Cii2013/Statistics-2013.Pdf
Niam, Mukafi. “Mahar Jadi Masalah Serius dalam Pernikahan di India.” NU Online . 5 Sept. 2013. Web. 1 Sept. 2014. http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45- id,46835-lang,id-c,internasional- t,Mahar+Jadi+Masalah+Serius+dalam+Pernikahan+di+India- .phpx .
Pandey, Geeta. “Dowry woman becomes textbook star.” BBC . 29 Sept. 2004. Web. 27 Maret 2015. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3696562.stm .
Syed, Murtaza dan James P. Walsh. “The Tiger and The Dragon”. Finance and Development. September 2012. Web. 4 Des. 2014. International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/syed. pdf.
United States. Department of State. “2013 Country Reports on Human Rights Practices – India”. 27 Feb. 2014. Web. 28 Jan. 2015. http://www.refworld.org/docid/53284acb14.html