Volume 15, Nomor 1, Juni 2023 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia
Siti Erlania Fitrianingsih
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia sitierlania32@gmail.com
Iwan Setiawan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia iwansetiawan@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  dunia  investasi  dalam  masyarakat  Indonesia  semakin  meningkat  salah satu bentuk investasi yang banyak digunakan yaitu salah satunya berinvestasi pada Pasar Modal  syariah.  Salah  satu  elemen  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pasar  modal syariah adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran utama untuk mengawasi kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis deskriptif  ( descriptive  research )  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Peran  dan  tugas DPS  telah  dirinci  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  regulator  pada pasar  modal  syariah.  Meski  demikian  semestinya  Indonesia  sudah  memiliki  undang- undang  khusus  menangani  pasar  modal  syariah  karena  perkembangan  pasar  modal syariah telah begitu pesat dan diminati masyarakat.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Pasar Modal Syariah, Peran DPS

## Abstract
The development of the investment world in Indonesian society is increasing. One form of investment that is widely used is one of them investing in the Islamic Capital Market. One of the important elements in the implementation of sharia capital market activities is the role of the Dewan Pengawas Syariah (DPS) which has the main role to oversee sharia compliance.  The  method  used  in  this  paper  is  a  descriptive  research  with  a  normative juridical approach. The roles and duties of DPS have been detailed in the regulations of the  Financial  Services  Authority  (OJK)  as  the  regulator  on  the  Islamic  capital  market. However,  Indonesia  should  already  have  a  special  law  dealing  with  the  Islamic  capital market because the development of the Islamic capital market has been so rapid and in demand by the public Keywords: Dewan Pengawas Syariah, Islamic Capital Market, The roles of DPS

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  Islam  atau  ekonomi  syariah  dibangun  atas  dasar  agama  Islam  karena ekonomi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  (integral)  dari  agama  Islam.  Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi syariah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai
aspek. Pada prinsipnya kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan tersebut akan terjalin jika transaksi antara satu pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnya. 1
Pasca  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Dunia  bisnis  di  Indonesia dewasa  ini  telah  mengalami  perkembangan  pesat  khususnya  dalam  aspek  variasi instrument  pelaksanaan  bisnis  yang  saat  ini  dikenal  menjadi dual  banking  system yaitu berlakunya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.
Sistem ekonomi syariah saat ini semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan  makin  menunjukkan  eksistensinya  dan  memberi  warna  tersendiri  bagi  kegiatan usaha  dan  bisnis  di  Indonesia,  serta  telah  memberikan  pengaruh  dan  kontribusi  yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. 2
Semakin  meluas  dan  berkembangnya  sistem  perekonomian  syariah  Indonesia menyebabkan  banyak  bermunculan  bank  syariah,  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah, pasar  modal  syariah  dan  lainnya.  Pandangan  tentang  eksistensi  perekonomian  syariah menurut  Chapra  bahwa  praktik  perbankan  syariah  harus  didukung  oleh  nilai-nilai  Islam. Sehingga  terbentuk  kelembagaan  perekonomian  Islam  yang  mendorong sharing resiko, mempromosikan entrepreneurship ,  melemahkan  perilaku  spekulatif,  dan  menekankan kesucian kontrak. 3
Setiap  aktivitas  operasional  perekonomian  syariah  harus  menjalankan  fungsinya dengan  baik,  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Untuk  menjamin terlaksananya  hal  tersebut,  dibutuhkan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kepatuhan pengelolaan aktivitas syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  lembaga  yang  memiliki  fungsi  dalam mengurusi  persoalan  dalam  agama  Islam  termasuk  didalamnya  pengaturan  tentang hukum ekonomi syariah. MUI dalam hal mengurusi persoalan tentang hukum ekononomi syariah  menganggap  pentingnya  dibentuk  suatu  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang bersifat nasional.
1 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm. 221
2 Hasbi  Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer ,  (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 212
3 Umar Chapra,. Islam dan Pembangunan Ekonomi , (Depok: Gema Insani Press, 2000), 5
Dalam  pandangan  Islam  pengawasan  ( control )  bertujuan  untuk  meluruskan  yang tidak lurus, membenarkan yang hak serta mengoreksi yang salah. Pengawasan dilakukan oleh dua aspek pertama kontrol yang berasal dari sendiri yang bersumber dari keimanan, kedua pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri. 4
Tujuan  dibentuknya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  salah  satunya  untuk mengawasi operasional perekonomian menurut syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga  merupakan  suatu  dewan  yang  sengaja  dibentuk  untuk  mengawasi  perjalanan perekonomian Islam sehingga senantiasa sesuai dengan tuntunan syariah. 5
Menyikapi  semakin  tinggi  kesadaran  umat  Islam  untuk  melakukan  investasi  maka bermunculan  kegiatan  ekonomi  Islam  dalam  hal  investasi  salah  satunya  pasar  modal. Meskipun saat ini pasar modal syariah bukan menjadi prioritas utama investor saat akan menanamkan dananya di pasar modal. 6
Pasar  modal  itu  pada  dasarnya  sama  seperti  pasar  biasa  pada  umumnya,  yaitu tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli  dengan  objek  yang  diperjualbelikan  adalah saham,  surat  berharga,  sertifikat  perusahan,  obligasi  dan  lain-lain.  Dalam perkembangannya  lembaga  keuangan  mulai  menambahkan  embel-embel  syariah  atau Islam pada lembaga atau produknya. Hal ini tentu agar menarik keterlibatan investor dari kalangan umat Islam sebanyak mungkin.
Pasar modal syariah artinya mewajibkan aktifitas  kegiatannya menjalankan prinsip- prinsip syariah oleh karena itu dibutuhkan peranan DPS dalam mengawasi kegiatan nya. Peranan  DPS  wajib  menjelaskan  kegiatan  usaha  pasar  modal  syariah  yang  diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun. 7
Pasar  modal  syariah  muncul  pertama  kali  di  Indonesia  ditandai  dengan diterbitkannya Danareksa Syariah oleh Danareksa Investment Management pada 03 Juli 1997.  Setelahnya  pemerintah  meresmikannya  berbarengan  dengan  penandatanganan MoU  antara  DSN-MUI  dengan  BAPEPAM-LK  pada 8 tanggal  14  Maret  2003. 9 Danareksa
4 Dindin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Ma najemen Syari’ah Dalam Praktik , (Jakarta: GIP, 2003), hlm. 152.
5 Karnaen  Penataatmadja  dan  M.  Syafi’i  Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana  Bhakti Wakar, 1992), hlm. 2
6 Hamdan  Fathoni  dan  Gina  Sakinah, Peran  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia , Jurnal Khazanah Multidisiplin UIN SGD Bandung, Vol 2 No 1 2021.
7 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UI Press, 2011), hlm.98.
8
9 Nurul Huda dan M. Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220.
syariah  menjadikannya  sebagai  reksadana  saham  pertama  yang  menyatakan  investasi yang bersifat syariah secara eksplisit.
Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dikembangkannya pasar modal syariah adalah dalam  rangka  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  muslim  yang  ingin  berinvestasi  di produk-produk  pasar  modal  yang  sesuai  dengan  prinsip  dasar  syariah. 10 Maka  perlu adanya  peran  dan  fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  (DPS)  untuk  mengawasi aktifitas  kegiatan  ekonomi  khususnya  pada  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  dengan berbagai  jenis  produk  dan  layanan  didalamnya,  melalui  peraturan  dan  regulasi  yang mengaturnya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam  ranah  keagamaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam  di Indonesia.  Oleh  karenanya  MUI  membentuk  suatu  dewan  syariah  nasional  (DSN)  pada Tahun 1999. DSN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap produk jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah  seperti bank, asuransi, reksadana, pasa modal dan sebagainya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.
Dalam  melakukan  wewenang  dan  fungsinya  serta  menjadi  perpanjangan  tangan DSN  dalam  merealisasikan  fatwa  yang  telah  diputuskan  oleh  DSN    maka  dibentuklah suatu  badan  pengawasan  syariah  yang  disebut  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  DPS beranggotakan para ahli hukum Islam ( fuqaha ) serta ahli dan praktisi ekonomi di  dalam sektor keuangan bank maupun non bank. 11
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan  badan  independen  yang  ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu lembaga keuangan syariah. Oleh  karena  itu  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  menetapkan keanggotannya yang mengsyaratkan bahwa DPS: (1) DPS bukan staf bank atau lembaga keuangan  syariah  sehingga  mereka  tidak  tunduk  terhadap  kekuasaan  administratif,  (2)
10 Reksa Jayengsari, dkk, Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia , Aksyana: Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam, Vol. 01, 2021, hlm 79.
11 Dian Pertiwi, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah , Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 4 No 1, 2019. hlm. 2.
DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), (3) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS, (4) DPS memiliki sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lain. 12
Selain  pengangkatan,  untuk  memberhentikan  anggota  DPS  pada  suatu  lembaga keuangan  syariah  juga  harus  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  dan  DSN MUI  memegang  keputusan  yang  krusial  untuk  merekomendasikan  pengangaktan  dan memberentikan anggota DPS melalui RUPS. 13
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Pasal  109  disebutkan bahwa  :  (1)  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah selain  mempunyai  dewan  komisaris  wajib  memiliki  DPS,  (2)  DPS  sebagimana  dimaksud pada  ayat  1  terdiri  atas  seorang  ahli  syariah  atau  lebih  yang  diangkat  oleh  RUPS  atas rekomendasi MUI, (3) DPS sebagaiman dimaksud memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Anggota  DPS  terdiri  dari  ahli  syariah  yang  sedikit  banyak  menguasai  hukum perniagaan yang berlaku dan telah biasa dengan kontrak-kontrak bisnis atau perniagaan.
Jika dilihat dari struktur dalam lembaga keuangan syariah, peran DPS hampir sama dengan peran yang dimiliki oleh dewan direksi. Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi pengawas  sekaligus  penasihat  bagi  direksi  dalam  hal  kepatuhan  syariah  dalam  hal operasional kegiatan lembaga keuangan syariah. 14
Perbedaan  mencolok  antara  Dewan Pengawas Syariah  dan  Direksi  adalah  anggota Dewan  Pengawas  Syariah  haruslah  ulama  yang  mempunyai  pemahaman  dalam  bidang ekonomi sedangkan Direksi adalah ahli ekonomi yang paham fiqh.
Para anggota DPS dari masing-masing lembaga keuangan syariah disatukan dengan suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI yang bekerja sama dengan BI. Konsorsium tingkat  anggota-anggota  DPS  di  tingkat  nasional  adalah  DSN.  Sedangkan  konsorsium tingkat  internasional  telah  dibentuk The  Higher  Shariah  Supervisory  Council oleh Internasional Islamic Banks, yang berkedudukan di Kairo. 15
12 Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah , Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Vol 2 No 1 Tahun 2021, hlm 47.
13 Muhamad Firdaus, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.
14 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 381.
15 M. Cholil Nafis, Teori Hukum …, hlm. 100
Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang- Undang  Perbankan  Syariah,  dalam  undang-undang  tersebut  menerangkan  hala-hal mengenai:  ruang  lingkup,  tugas  dan  fungsi  DPS,  jumlah  anggota  DPS,  masa  kerja, komposisi keahlian, maksimal jabtan rangkap, dan pelaporan DPS.

## 2. Pengertian Pasar Modal Syariah
Pasar  adalah  secara  keseluruhan  permintaan  dan  penawaran  akan  suatu  barang dan  jasa.  Pasar  dibagi  kepada  dua  jenis,  yaitu:  pasar  konkret  dan  pasar  abstrak.  Pasar konkret yaitu suatu tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual misalnya pasar baru, pasar kosambi, pasar gedebage dll. sedangkan pasar abstrak yaitu setiap kegiatan  yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi. Pasar abstrak tediri dari pasar uang dan pasar modal.
Islam memerintahkan agar umatnya selalu memproduktifkan harta bendanya. Bagi orang  yang  tidak  dapat  memproduktifkan  hartanya,  Islam  menganjurkan  untuk melakukan musyarakah atau mudharabah ,  yaitu  peran  dengan  model  kerjasama.  Jika pemilik  modal  tidak  ingin  mendapat  resiko  investasi,  maka  ia  dapat  menggunakan instrumen  pinjaman  (al-qardh),  yaitu  meminjamkan  modal  kepada  pelaku  bisnis  tanpa upah laba apapun dan tanpa terkena resiko apapun.
Diera modern saat ini, pemilik modal yang mengalami kesukaran dalam memilih dan mentransaksikan  sendiri  alat  investasi  dapat  bergabung  dengan  perusahaan  investasi yang dapat membantu investor dalam melakukan pengembangan investasi yang disebut pasar modal.
Beberapa  definisi  mengenai  pasar  modal  diantaranya  pasar  yang  dikelola  secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi ( bond ), reksadana  ( mutual  fund ),  option,  warrant,  right  dengan  menggunakan  jasa  perantara yaitu komisioner dan underwritter. 16
16 H. Romansyah, Pasar Modal Dalam Perspektif Islam , Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XIV, No 1 Juni 2015, hlm 3.
Abdul Manan menyebut pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  ( surplus  fund )  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana ( defisit fund ), dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. 17
Pasar modal merupakan tonggak penting dalam duni ekonomi pada saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang  besar  dalam  sistem  ekonomi  sebuah  negara  karena pasar  modal  menjalankan  dua fungsi secara bersama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 18
Dalam  bidang  ekonomi,  Islam  menempatkan  self  interest  ( maslahah  al-fard )  dan social interst (maslahah al-ammah) sebagai jaminan dan keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan modal ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.
Menurut Islam, aktivitas ekonomi selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syariah, yaitu dilakukan atas dasar suka sama  suka  ( al-taradhi ),  prinsip  keadilan  ( al-adalah )  dan  tidak  saling  merugikan  ( la  darar wala dirar ).
Di  Indonesia  pasca  berlakunya dual  banking  system maka  demikian  pula  berlaku dua  jenis  pasar  modal  yaitu  yang  di  gunakan  melalui  mekanisme  konvesional  dan  ada yang dilakukan secara syariah yang disebut dengan pasar modal syariah.
Pasar modal syariah secara sederhana diartikan sebagai kegiatan pasar modal yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  di  pasar  modal.  Secara  luas  Pasar  modal syariah  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  terkait  dengan  penawaran  umum  dan perdagangan saham, surat berharga, perusahaan publik terkait dengan penerbitan surat berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam atau syariah.
Perbedaan  pasar  modal  yang  berbasis  syariah  dengan  pasar  modal  konvensional, yaitu  dalam  penyertaan  surat  berharga  yang  merepresentasikan  penyertaan  modal ditempatkan  pada  perusahaan-perusahaan  terdaftar  dengan  kegiatan  operasional  yang tidak  melanggar  kaidah  dan  prinsip  syariah.  Transaksi  atau  akadnya  dapat  berlangsung menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. 19
17 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 161-168.
18 Tjiptono Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab , (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 2.
19 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 138.
Keberadaan  pasar  modal  syariah  menurut  MM.  Metwally  secara  umum  memiliki fungsi: 20 (1)  memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  bisnis  dengan memperoleh  keuntungan  dan  resiko,  (2)  memacu  para  pemegang  saham  menjual shamnya  guna  memperoleh  likuiditas,  (3)  agar  perusahan  meningkatkan  modal,  (4) memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham serta (5)  memungkinkan  investasi  pada  ekonomi  ditentukan  oleh  kinerja  bisnis  sebagaimana tercermin pada harga saham.
Kegiatan  pasar  modal  syariah  termasuk  dalam  kegiatan  muamalah  yang  halal dilakukan oleh masyarakat Islam sepanjang tidak  ada larangan menurut syariah, dimana kegiatan  yang  dilarang  jika  kegiatan  spekulasi  dan  manipulasi  yang  didalamnya mengandung  unsur  dharar,  gharar,  riba,  maisir,  risywah,  maksiat  dan  kedzhaliman, makanan  dan  minuman  yang  haram,  harga  pasar  tidak  layak,  penyedia  barang-barang ataupun  jasa  yang  merusak  moral  dan  bersifat  mudarat,  dan  investasi  pada  emiten (perusahaan/ emitent )  yang  pada  saat  transaksi  tingkat  (persentase)  utang  perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. 21
Pasar  modal  syariah  diharapkan  dapat  menciptakan  instrument  pasar  investasi dengan  sistem  pembagian  bagi  hasil  yang  disesuaikan  dengan  kesepakatan  bersama karena tidak berdasarkan bunga. 22
Keberadaan pasar modal syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  termasuk  peraturan pelaksanaannya.  Otoritas  jasa  Keuangan (OJK)  selaku  regulator  pasar  modal  di  Indonesia,  memiliki  beberapa  peraturan  khusus terkait pasar modal syariah. diantaranya: POJK Nomor 19 tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, serta POJK Nomor 53 Tahun 2015 tentang Akad Yang digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang dikutip dari websitenya menyebutkan  bahwa  Pasar  modal  syariah  memiliki  2  (dua)  peran  yang  penting pertama dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha
20 Andri Soemitra, Bank dan … hlm.114.
21 Inggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal , (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 52.
22 Muhamad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah , (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 245.
melalui  penerbitan  efek  syariah,  dan kedua menjadi sarana  investasi  efek  syariah  bagi investor. 23
Menurut Fatwa DSN-MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 Dalam kegiatannya pasar modal syariah  memiliki  dua  prinsip  dan  ketentuan  yaitu  :  (1)  Pasar  modal  beserta  seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme  perdagangannya  dipandang  telah  sesuai  dengan  syariah  apabila  memenuhi prinsip  syariah,  (2)  suatu  efek  dipandang  telah  memenuhi  efek  syariah  apabila  telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. 24
Secara  umum,  mekanisme  pasar  (bursa  efek/ stock  exchange )  yang  sepatutnya menurut syariah meliputi beberapa aspek  yaitu: kelayakan penawaran (penawaran yang sesuai),  kelayakan  permintaan  dan  kelayakan  kekuatan  pasar.  Dalam  hal  kelayakan penawaran,  prinsip  syariah  melarang  suatu  pihak  untuk  menjual  barang  (saham)  yang belum  dimiliki  dan  juga  melarang  gangguan  pada  penawaran  (menggangu  jumlah  efek yang beredar).
Produk dan layanan yang ada di pasar modal syariah yaitu efek syariah. Efek syariah harus  merupakan  efek  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  di  pasar  modal. Efek syariah terdiri dari: (1) efek syariah berupa saham, (2) sukuk, (3) reksadana syariah, (4) efek beragun aset syariah (EBA Syariah), (5) Dana Investasi Real estate syariah, (5) dan efek syariah lainnya.
Sedangkan layanan pasar modal syariah diantaranya: (1) Ahli syariah pasar modal , (2)  Manajer  Investasi  Syariah,  (3)  Unit  Pengelolaan  Investasi  Syariah,  (3)  Pihak  Penerbit Daftar  Efek  Syariah,  (4)  Sharia  Online  Trading  System,  (5)  Bank  kustodian  yang memberikan  jasa  kustodian  syariah,  dan  (6)  Wali  amanat  yang  memberikan  jasa  dalam penerbitan sukuk.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  merupakan  jenis  deskriptif  ( descriptive research ) dengan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriftif  berupa  studi  literatur  atau  studi  kepustakaan (library
23 Otoritas Jasa Keuangan. Pasar Modal Syariah . Diakses pada 08 Mei 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx.
24 Ahmad Mujahidin. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.290.
research) berdasarkan pendalaman kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal serta karya ilmiah lain yang terkait dengan pokok pembahasan sehingga menghasilkan realitas yang dapat dipahami dengan baik.
Sedangkan  metode  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  metode  konten  analisis artinya metode penelitian dengan menarik kesimpulan yang reflikatif dari data atas dasar konteksnya.  Analisi  ini  haus  berlandaskan  aturan  yang  dirumuskan  secara  eksplisit. Sehingga hasil analisis menyajikan generalisasi temuan yang memiliki sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriftif rendah nilainya. 25

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah
Semakin  banyak  masyarakat  yang  tertarik  untuk  berinvestasi  pada  pasar  modal syariah tentunya tidak hanya tertarik dengan keuntungan saja namun juga tertarik untuk menginvestasikan  hartanya  disektor  pasar  modal  yang  aman  dan  sesuai  dengan  prinsip syariah.
Penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa pasar modal syariah salah satunya bertujuan  untuk  mengindari  kegiatan  pasar  modal  yang  bertentangan  dengan  prinsip syariat.  Oleh  karenanya  masyarakat  sebagai  investor  pasti  membutuhkan  pengawasan agar menjamin pasar modal tersebut sudah berdasarkan prinsip syariah.
Pengawasan  menjadi  bagian  dari  fungsi  suatu  manjemen  yang  memiliki  tujuan agar  organisasi  mencapai  tujuan  manajemen.  Sebutan  pengawasan  ada  berbagai  istilah selain controlling juga disebut evaluating dan correcting . Namun pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung arti yang mencakup penetapan standar, pengkuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif. 26
Dalam  istilah  syariah  pengawasan  bermakna ishraf (pemantauan), muraja’ah (pmeriksaan),  f ash (investigasi)  yang  bertujuan  demi mura’at  maslahah (  menjaga manfaat) serta menghindari idra’ mafasadah (menghindari kehancuran). 27
Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tentunya wajib mengacu  kepada  prinsip-prinsip  pengawasan  dalam  syariat  Islam  yang  meliputi: jalb  al-
25 Lexy J Molong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2011), hlm 221.
26 Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 65
27 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 76
Mash’alik yaitu  menerapkan,  mengambil  serta  menjada  unsur  kebaikan, Dar  al-Mafasid yaitu  menghindarkan  dari  unsu-unsur  kerusakan  dan  keburukan, Sad  al- dzari’ah yaitu prinsip kehati-hatian. 28
Pembentukan  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  sebuah  lembaga  pengawasan tidak lain bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat telah menganut nilai-nilai moral yang melekat dalam syariah Islam. Lembaga ini juga berperan penting agar pelaksanaan kegiatan ekonomi dilakukan dengan jujur serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk  menjalankan  peran  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  memiliki kualifikasi serta kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Ini bertujuan agar pengawas dapat menjalan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa etika menjadi wali berasal dari tiga atribut yaitu sains, wara; dan moral yang baik. 29 Pengawasan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  diperlukan  pula  demi  mengindari penyimpangan  dari  aturan.  Karena  apabila  sistem  pengawasan  yang  lemah  akan mendorong  penipuan  dan  pelanggaran  sehingga  membahayakan  pihak  terkait  ataupun masyarakat.
Dengan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  diharapkan  bisa  membantu mengevaluasi  dan  mendeteksi  jika  terjadi  penyimpangan  sejauh  mana  itu  terjadi.  Serta mampu mengevaluasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.
Kepatuhan  syariah  sangat  penting  karena  bertujuan  agar  terciptanya  suatu moralitas  dan  spiritual  kolektif,  yang  apabila  digabungkan  dapat  menunjang  kemajuan dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  islami.  Sehingga  kepatuhan  syariah  tersebut  dapat konsisten  dijadikan  kerangka  kerja  bagi  sistem  keuangan  yang  mengakomodir  sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal serta distribusi kekayaan.

## 2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia
Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah sangat  kuat  berhubungan  dengan  pengurusan  resiko  keuangan  syariah.  Dimana  risiko
28 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2006) hlm 49.
29 Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam , (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm 71.
reputasi yang selanjutnya akan memberikan kesan kepada risiko lain misalnya saja risiko likuiditas. 30
Selain fungsi diatas Dewan Pengawas Syariah juga memiliki beberapa fungsi penting diantaranya:  (1)  mengawasi  kualitas  layanan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan sayariah,  (2)  sebagai  audit  internal  kepatuhan  syariah,  (3)  mengawasi  kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. 31
Perbedaan  paling  signifikan  yang  membedakan  antara  pasar  modal  syariah  dan pasar  modal  konvensional  adalah  adanya  kepastian  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam operasionalnya.  oleh  karenanya  diperlukan  kepastian  dari  Dewan  Pengawas  Syariah dalam  struktur  organisasi  suatu  badan  penyelenggara  pasar  modal  syariah.  Sehingga wajib bagi badan operasional kegiatan pasar modal syariah.
Indonesia  saat  ini  belum  memiliki  undang-undang  yang  secara  khusus  menangani pasar  modal  syariah.  Meski  saat  ini  di  Indonesia  perkembangan  pasar  modal  syariah begitu pesat. Pasar modal syariah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal.
Dalam  bidang  pasar  modal  syariah  pengawasan  dilakukan  oleh  anggota  Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dilakukan oleh Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).
Secara umum dalam kegiatan pasar modal syariah, DPS memiliki peran utama yaitu mengawasi  dan  menjamin  bahwa  operasional  pasar  modal  syariah  serta  produk-produk layanannya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasioanl pasar modal syariah  diperlukan  garis  panduan  ( guidelines )  yang  disusun  oleh  DPS. 32 Oleh  karenanya aggota  Dewan  Pengawas  Syariah  dituntut  untuk  menguasai  ilmu  fiqh  muamalah, keuangan dan ekonomi.
Pada  lembaga  keuangan  syariah  termasuk  didalamnya  pasar  modal  syariah  DPS memiliki  peran  sebagai  perwakilan  DSN  dalam  menjalan  tugasnya  yaitu:  (1)  wajib mengikuti  fatwa  DSN,  (2)  Merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan  pengesahan
30 Andrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah:  Saran  Investasi  Keuangan  Berdasarkan  Prinsip Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 31.
31 Bagas  Heradhyaska  dan  Pas  Ingrid  Pamesti, Regulasi  Dewan  Pengawas  Syariah  Pasar Modal Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol 5 No.1 July 2021, hlm 86.
32 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 31.
DSN,  dan  (3)  melaporkan  kegiatan  usaha  serta  perkembangan  LKS  yang  diawasinya kepad DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 33
Dalam  buku  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  dijelaskan  bahwa  Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tiga peran : (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah,  dan  pimpinan  kantor  cabang  syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk  dan  layanan    bank  yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari  DSN,  (3)  sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank. 34
Lebih  rinci  berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Indonesia  Nomor  16 Pojk.04/2015 menyebutkan ada 8 (delapan) tugas dari Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal yaitu:
1. Memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal kepada direksi dan dewan komisaris perusahanaan;
2. Mengawasi  kegiatan  bisnis  perusahaan  atas  pemenuhan  prinsip  syariah  di  pasar modal;
3. Melakukan tinjauan berkala pada kegiatan bisnis  terhadap prinsip syariah di pasar modal;
4. Jika  ditemukan  penyimpangan  beri  peringatan  tertulis  kepada  direksi  perusahaan selambat-lambatnya  2  (dua)  hari  kerja  dan  segera  melakukan  perbaikan  paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja oleh direksi setelah diterimanya peringatan  tertulis, dengan salinan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;
5. Dokumen,  data  dan  informasi  perusahaan  yang  dipantau  untuk  dijaga kerahasiaannya dan diberikan saran;
6. Mengawasi  penerapan  prinsip  syariah  di  pasar  modal  dengan  meminta  data  dan informasi dari perusahaan;
7. Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  perusahaan  pendamping  atau  yang  menwakili perusahaan  dalam  diskusi  dengan  Dewan  Syariah  Nasional;Pernyataan  kepatuhan syariah untuk produk atau layanan syariah dengan prinsip syariah diberikan di pasar modal.
33 M. Cholil Nafis, … hlm. 99
Berdasarkan  peranan  tersebut  maka  Dewan  Pengawas  Syariah  berperan  dalam pengawasan  pada  implementasi  kepatuhan  syariah  di  pasar  modal  syariah  untuk menghindari praktik yang diluar kepatuhan syariah. Hal ini agar memperjelas antara halal dan haram suatu aktivitas perekonomian dalam pasar modal syariah.
Contoh  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  yaitu  memastikan  setiap  produk  dalam pasar  modal  syariah  misalnya  dalam  pelaksanaan  transaksi  saham  harus  dilakukan menurut  prinsip  kehati-hatian  serta  tidak  dibolehkan  untuk  melakukan  spekulasi  dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, riba dan maysir .
Peran DPS dalam pasar modal syariah diharapkan mampu mefokuskan dirinya dalam mengembangkan  dan  mengawal  agar  produk  dan  aktivitas  dalam  pasar  modal  syariah berjalan sesuai dengan syariah. Serta selaras dan bersatu agar meningkatkan hasil (ouput) pada pasar modal syariah.
Secara  umum  peran  DPS  pada  pasar  modal  syariah  dianggap  sebagai  dewan ekonom dan cendikiawan yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap sektor hukum Islam komersil yang independen.
Meski  demikian  seharusnya  Indonesia  saat  ini  memiliki  regulator  berupa  Undang- undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  pasar  modal  syariah.  Karena  dalam pelaksanaanya peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pasar modal syariah perlu ada penataan ulang, perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik.
Diantaranya  dalam  pengangkatan  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  orang yang  berkompeten  baik  dibidang  syariah  maupun  dibidang  keungan  atau  ekonomi khususnya  pasar  modal  syariah.  Hal  demikian  sangat  diperlukan  agar  optimalnya  peran mereka dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.
Pemikiran  tersebut  agar  tidak  ada  lagi  anggapan  bahwasanya  keberadaan  Dewan Pengawas  Syariah  pada  lembaga  pasar  modal  syariah  hanya  digunakan  sebagai  objek pelengkap saja.
Sehingga  perkembangan  pasar  modal  syariah  saat  ini  yang  semakin  pesat  dan banyak  diminati  oleh  masyarakat  dapat  diimbangi  dengan  keluarkannya  regulator  yang pasti  dan  khusu  memuat  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  kegiatan  Pasar  Modal Syariah di Indonesia.

## E. KESIMPULAN
Diera  global  ekonomi  saat  ini  perkembangan  pasar  modal  syariah  dimasyarakat sangat pesat. Secara umum pasar modal syariah memiliki struktur operasioanl yang sama dengan pasar modal konvensional pada umumnya. Misal dalam struktur organisasi badan penyelenggara  pasar  modal  syariah  memiliki  komsaris  dan  direksi  namun  unsur  yang signifikan berbeda adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah.
Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya adalah Ulama yang memiliki peran penting mengawasi jalannya operasional pasar modal syariah sehari-hari beserta produk- produknya  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Hal  ini  karena transaksi – transaksi  yang  berlaku  dalam  pasar  modal  syariah  sangat  khusus  bila dibandingkan dengan pasar modal konvensional.
Oleh  karenanya  DPS  menyusun  panduan  ( guidelines )  yang  mengatur  ketentuan- ketentuan  syariah  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pasar  modal  syariah.  Selain  itu  DPS membuat  laporan  secara  berkala  setiap  setahun  sekali  ( annual  report )  yang  isinya menyatakan  bahwa  pasar  modal  syariah  yang  diawasinya  telah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan syariah.
Pentingnya  peran  DPS  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pasar  modal  syariah  diiringi  dengan regulator  dan  aturan  yang  mengaturnya.  Saat  ini  ketentuan  operasional  pasar  modal syariah  masih  mengacu  Undang-Undang  No  8  tahun  1995  tentang  pasar  modal. Sedangkan  peran  dan  tugas  DPS  secara  khusus  di  atur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Indonesia  Nomor  16  Pojk.04/2015  menyebutkan  ada  8  (delapan)  tugas  dari Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah. (2004). Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam , Jakarta: Khalifa.
Antonio, M. Syafi’i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Depok: Gema Insani.
Chapra, Umar. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi , Depok: Gema Insani Press.
Darmadji,  Tjiptono  dan  Hendry  M.  Fakhruddin.  (2001). Pasar  Modal  di  Indonesia Pendekatan Tanya Jawab , Jakarta: Salemba Empat.
Fathoni,  Hamdan  dan  Sakinah,  Gina.  (2021). Peran  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Laju Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia ,  Jurnal  Khazanah  Multidisiplin  UIN  SGD Bandung, Vol 2 No 1.
Firdaus, Muhamad. (2007). Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah , Jakarta: Renaisan.
H. Achsien, Inggi. (2000). Investasi Syariah di Pasar Modal , Jakarta: Gramedia.
Hafiduddin,  Dindin  dan  Tanjung,  Hendri.  (2003). Manajeme n  Syari’ah  Dalam  Praktik , Jakarta: GIP.
Handoko, Hani. (2003). Manajemen , Yogyakarta: BPFE.
Hasan, Hasbi. (2011). Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer , Jakarta: Gramata Publishing.
Heradhyaska,  Bagas  dan  Pas  Ingrid  Pamesti.  (2021). Regulasi  Dewan  Pengawas  Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol 5 No.1.
Huda, Miftahul. (2006). Filsafat Hukum Islam , Ponorogo:STAIN Ponorogo Press.
Huda, Nurul dan M. Heykal. (2010). Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis ,
Jakarta: Kencana.
Ilyas,  Rahmat.  (2021). Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah ,  Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Vol 2 No 1.
Jayengsari,  Reksa,  dkk.  (2021). Strategi  Pengembangan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia , Aksyana: Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam, Vol. 01.
Manan,  Abdul.  (2012). Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , Jakarta: Kencana.
Molong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Mujahidin,  Ahmad.  (2010). Prosedur  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia.
Nafik,  Muhamad.  (2009). Bursa  Efek  dan  Investasi  Syariah ,  Jakarta:  PT  Serambi  Ilmu Semesta.
Nafis, M. Cholil. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah Jakarta: UI Press.
Penataatmadja,  Karnaen  dan  Antonio,  M.  Syafi’i.  (1992). Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Pertiwi,  Dian.  (2019). Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Dalam  Mewujudkan  Good Corporate  Governance  di  Bank  Syariah ,  Jurnal  Baabu  Al-Ilmi  Ekonomi  dan Perbankan Syariah, Vol 4 No 1.
Ramly, A. R. (2018). Ekonomi desa: analisa pemberdayaan ekonomi masyarakat desa .
Natural Aceh.
Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social
Sciences , 1 (1), 62-82.
Ridwan, Muhammad. (2007). Konstruksi Bank Syariah Indonesia , Yogyakarta: Pustaka SM. Romansyah,  H.  (2015). Pasar  Modal  Dalam  Perspektif  Islam ,  Mazahib:  Jurnal  Pemikiran Hukum Islam Vol XIV, No 1.
S. Praja, Juhaya. (2012). Ekonomi Syariah , Bandung:Pustaka Setia.
Soemitra, Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana.
Sutedi, Andrian. (2011). Pasar Modal Syariah: Saran Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah , Jakarta: Sinar Grafika.
Umam, Khaerul. (2013). Manajemen Perbankan Syariah , Bandung: CV Pustaka Setia.