## Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia
Rini Sulistiawati 

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  investment  on  economic  growth,  labor absorption and social welfare at province in Indonesia. The study period was five years i.e. from 2006  to  2010  by  using  secondary  data  provided  by  Central  Bureau  of  Statistics  in  the  form  of combination between times series data (from 2006 to 2010) and cross-sectional data (33 province in  Indonesia)  also  known  as  panel  data.  Hypothesis  testing  in  this  study  is  conducted  by  using Path  Analysis  Model  under  SPSS  17.0.  Test  of  5  (five)  hypothesis  with  level  of  significance α = 0.05 obtained  the  following  results:  First,  investment  has  a  negative  but  not  significance effect  on  economic  growth.  Second,  investment  has  a  positive  and  significance  effect  on  labor absorption. Third, economic growth has a positive but not significance effect on labor absorption. Fourth, economic growth has a positive but not significance effect on social welfare. Fifth, labor absorption has positive but not significance effect on social welfare.
Keywords: Investment, Economic Growth, Labor Absorption and Social Welfare

## 1. LATAR BELAKANG
Pembangunan  di  bidang  ekonomi  ditujukan  untuk  menjawab  berbagai permasalahan  dan  tantangan  dengan  tujuan  akhir  adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  (RPJM  2010-20140).  Pembangunan  ekonomi  memerlukan  dukungan investasi  yang  merupakan  salah  satu  sumber  utama  pertumbuhan  ekonomi.  Kegiatan penanaman  modal  menghasilkan  investasi  yang  akan  terus  menambah  stok  modal ( capital  stock ).  Selanjutnya  peningkatan  stok  modal  akan  meningkatkan  produktivitas serta  kapasitas  dan  kualitas  produksi,  yang  pada  gilirannya  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Perkembangan  realisasi  investasi  PMTB  provinsi  selama  tahun  2006  sampai dengan  tahun  2010  yang  tercantum  pada  Tabel  1  menunjukkan    pulau  Jawa  dan Sumatera  masih  menjadi  pilihan  utama  lokasi  investasi.  Realisasi  investasi  PMTB  di pulau  Jawa  mencapai  sekitar  62  persen  dari  total  seluruh  investasi  di  Indonesia, sedangkan  di  Sumatera  mencapai  sekitar    20  persen.  Persebaran  investasi  yang  tidak
 Dosen  Tetap  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tanjungpura,  Jalan  A  Yani,  Pontianak, Indonesia. Alamat Email: rini_s5300@yahoo.co.id
merata  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  kesenjangan    pembangunan    dan  penyediaan lapangan  kerja provinsi di Indonesia.
Secara  teoritis,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  berkorelasi  positif  dengan  investasi seperti  yang  dinyatakan  antara  lain  oleh  Keynes  dalam  Jhingan  (2003,133-134)  dan Mankiw  (2006:93),  Harrod  Domar  dalam  Arsyad  (2010:82-86),  Solow-Swan  dalam Arsyad  (2010  :88-89),  Kuznet  dalam  Arsyad  (2010:277),  Todaro  (2000:136),  dan Schumpeter  dalam  Sukirno  (2008:122).  Keynes  menyarankan  agar  pemerintah meningkatkan  pengeluaran  karena  memandang  pemerintah  sebagai  agen  independen yang  mampu  menstimulasi  perekonomian  melalui  kerja  publik.  Pada  masa  resesi, kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong konsumsi (C) dan  investasi (I), dan karenanya menaikkan pendapatan nasional (Y).

## Tabel 1. Realisasi Investasi Pmtb Menurut Wilayah Di Indonesia Tahun 2006 Sampai
Dengan 2010 Wilayah Tahun  (persen) Rata- Rata 2006 2007 2008 2009 2010 1. Jawa 64,77 63,66 62,43 61,61 61,55 62,80 2. Sumatera 19,35 19,80 20,26 20,57 20,78 20,15 3. Bali & Nusa Tenggara 2,15 2,50 2,75 2,89 2,98 2,65 4. Kalimantan 7,94 7,93 8,00 7,96 7,91 7,95 5. Sulawesi 3,80 3,98 4,36 4,67 4,82 4,33 6. Maluku & Papua 1,98 2,13 2,20 2,30 1,96 2,11 7. Indonesia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Badan  Pusat Statistik Tahun  2011d (diolah).
Pertumbuhan  ekonomi  nasional  selama  tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2010 yang  ditampilkan  pada    Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  terutama yang  didorong  oleh  investasi  atau  Pembentukan  Modal  Tetap  Bruto  (PMTB)  mencapai pertumbuhan  tertinggi  pada  tahun  2007  dan  2008.  PMTB  tumbuh  sebesar  9,2  persen tahun 2007 dan menjadi  11,7 persen pada tahun  2008. Pertumbuhan PMTB mengalami penurunan  pada  tahun  2009  menjadi  3,3  persen,  yang  ditengarai  sebagai  dampak  krisis global, namun seiring dengan berlangsungnya  pemulihan kondisi perekonomian, PMTB juga menunjukkan  peningkatan yaitu menjadi 8,5 persen di tahun 2010.
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Permintaan Agregat Tahun 2006 Sampai Dengan 2010
Permintaan Agregat Tahun (Persen) 2006 2007 2008 2009 2010 Pertumbuhan ekonomi 5,5 6,3 6,1 4,5 6,1 1. Konsumsi Rumah Tangga 3,2 5,0 5,3 4,9 4,6 2. Konsumsi Pemerintah 9,6 3,9 10,4 15,7 0,3 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2,9 9,2 11,7 3,3 8,5 4. Ekspor 9,2 8,0 9,5 -9,7 14,9 5. Impor 7,6 8,9 10,0 -15,0 17,3
Sumber: Badan Pusat Statistik  Tahun 2011a.
Studi yang dilakukan oleh Sitompul (2007); Rustiono (2008); Luntungan (2008); dan  Sodik  (2005)  menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  daerah  terutama  didorong oleh investasi  yang berpengaruh secara signifikan. Hal  ini berarti bahwa  investasi  yang tinggi  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  selanjutnya  meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja.  Tingkat  pengangguran  bisa  direduksi,  pendapatan  masyarakat meningkat  dan  kesejahteraan  masyarakatpun  meningkat.  Investasi  juga  memungkinkan terjadinya  transfer  teknologi  dan  pengetahuan  ( knowledg e)  dari  negara  maju  ke  negara berkembang.
Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi nasional terutama didukung oleh sektor  Pengangkutan  dan  Komunikasi  yang  mengalami  pertumbuhan  di  atas  10  persen selama  tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2010,  dan  sektor  Listrik,  Gas,  dan  Air  Bersih yang tumbuh di atas 10 persen mulai tahun 2007 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Sektor  pertanian    yang  paling  banyak  menyerap  tenaga  kerja,    mempunyai  laju pertumbuhan  sebesar  3,0  persen  tahun  2006  dan    turun    menjadi  2,9  persen  di  tahun 2010.  Di  sisi  lain,  sektor  pertambangan    mempunyai  laju  pertumbuhan  yang    paling rendah  yaitu  sebesar  2,2  persen  pada  tahun  2006,  namun  menunjukkan    peningkatan menjadi 3,5 persen pada tahun 2010.
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Ekonomi Di Indonesia Tahun 2006 Sampai Dengan 2010
Sektor Ekonomi Tahun (Persen) 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 3,0 3,5 4,8 4,1 2,9 2. Pertambangan dan penggalian 2,2 2,0 0,5 4,4 3,5 3. Industri Pengolahan 4,6 4,7 3,7 2,1 4,5 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5,9 10,4 10,9 13,8 5,3 5. Konstruksi 9,0 8,6 7,3 7,1 7,0 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,1 8,5 7,2 1,1 8,7 7. Pangangkutan dan Komunikasi 13,6 14,4 16,7 15,5 13,5 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 5,7 8,0 8,2 5,0 5,7 9. Jasa-jasa 6,2 6,6 6,4 6,4 6,0 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,5 6,3 6,1 4,5 6,1
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011a
Laju  pertumbuhan  ekonomi  regional  selama  tahun  2006  sampai  tahun  2010 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2006, dari 33 provinsi di  Indonesia,  sebanyak  17  provinsi  mempunyai  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  atas  laju pertumbuhan  nasional  yang  sebesar  5,50  persen.  Pada  tahun  2010,  laju  pertumbuhan ekonomi  secara  nasional  meningkat  menjadi  6,10  persen,  dan  sebanyak  17  provinsi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari nasional, namun provinsinya berbeda dengan kondisi tahun 2006. Hal ini berarti bahwa terdapat provinsi yang mampu meningkatkan  perekonomiannya,  di  sisi  lain  ada  juga  provinsi  yang  mengalami penurunan  dalam  pertumbuhan  ekonominya.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  maka kesempatan  kerja  yang  tercipta  juga  akan  bertambah,  karena  peningkatan  produksi memerlukan penambahan input yaitu antara lain input tenaga kerja.
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi    yang  tinggi  juga  tergantung  dari  besar  kecilnya output nasional yang dapat dihasilkan dalam suatu negara, oleh sebab itu output nasional merupakan  salah  satu  indikator  terciptanya  alokasi  sumber  daya  yang  efisien.  Menurut Raharja  dan  Manurung  (2008:  11-12),  besarnya output nasional  yang  dihasilkan  suatu perekonomian pada suatu periode tertentu memberikan gambaran awal tentang seberapa efisien  sumber  daya  (antara  lain  tenaga  kerja  dan  barang  modal)  digunakan  untuk memproduksi  barang  dan  jasa,  juga  memberikan  gambaran  tentang  produktivitas  dan tingkat  ke  kemakmuran  suatu  negara.  Alat  ukur  tingkat  kemakmuran  adalah output nasional per kapita, sedangkan alat ukur produktivitas rata-rata adalah output per tenaga kerja. Selain itu output nasional memberikan gambaran tentang masalah struktural yang dihadapi  suatu  perekonomian.  Jika  sebagian  besar output nasional  dinikmati  oleh sebagian  kecil  penduduk,  maka  perekonomian  mempunyai  masalah  dengan  distribusi pendapatannya.  Jika  sebagian  besar output nasional  berasal  dari  sektor  pertanian,  maka perekonomian  tersebut  berhadapan  dengan  masalah  ketimpangan  struktur  produksi. Artinya perekonomian harus memperkuat industrinya agar ada keseimbangan kontribusi
antara sektor pertanian yang dianggap sektor ekonomi tradisional dengan sektor industri yang dianggap sebagai sektor ekonomi modern.
Menurut  Lewis  dalam  Todaro  (2006:132),  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  dimulai  dari    investasi  di  sektor  industri,  dan akumulasi  modal  secara  keseluruhan  di  sektor  modern  akan  menimbulkan  perluasan output pada  sektor  modern  tersebut.  Pengalihan  tenaga  kerja  dari  sektor  pertanian  ke sektor  modern  (industri)  selanjutnya  akan  meningkatkan  pertumbuhan output dan peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  modern.  Menurut  Kuncoro  (2010:137), pertumbuhan  ekonomi  juga  tergantung  dari  besaran  nilai  investasi  yang  mampu menggerakkan perekonomian.
Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di  Indonesia selama  tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan perubahan ke arah yang lebih  baik,  walaupun  di  beberapa  daerah  terjadi  musibah  bencana  alam  dan  perubahan ekonomi  global,  yang  berdampak  terhadap  aktivitas  ekonomi  dan  lapangan  kerja. Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  yaitu  rasio  antara  Angkatan  kerja dibandingkan  dengan  seluruh    penduduk  usia  kerja  (umur  15  tahun  ke  atas)  meningkat dari  66,16  persen  pada  tahun  2006  menjadi  67,72  persen  pada  tahun  2010.  Tingkat Pengangguran  Terbuka  mengalami  penurunan  dari    10,28  persen  tahun  2006  menjadi 7,14  persen  pada  tahun  2010.  Menurunnya  jumlah  pengangguran  mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

## Tabel 4. Keadaan Ketenagakerjaan Di Indonesia Tahun 2006 Sampai Dengan 2010
No Jenis Kegiatan Tahun (Jiwa) 2006 2007 2008 2009 2010 1 Penduduk Berumur >15 Tahun 160.811.498 164.118.323 166.641.050 169.328.208 172.070.339 2 Angkatan Kerja 106.388.935 109.941.359 111.947.265 113.833.280 116.527.546 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66,16 66,99 67,18 67,23 67,72 Bekerja 95.456.935 99.930.217 102.552.750 104.870.663 108.207.767 Pengangguran Terbuka 10.932.000 10.011.142 9.394. 515 8. 962.617 8.319.779 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10,28 9,11 8,39 7,87 7,14 3 Bukan Angkatan Kerja 54.422. 563 54.176.964 54.693.785 55.494.928 55.542.793 Sekolah 13.530.160 13.777.378 13.226.066 13.810.846 14.011.778 Mengurus Rumah Tangga 31.977.973 31.989.042 32.770.941 33.346.950 32.971.456 Lainnya 8 .914.430 8 .410.544 8.696.778 8 .337.132 8 559.559
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010a
Perkembangan  penyerapan  tenaga  kerja  provinsi  tahun  2006  sampai  dengan tahun  2010    menunjukkan  Jawa  Timur  merupakan  provinsi  yang  mampu  menyerap tenaga  kerja  paling  banyak,  kemudian  diikuti  oleh  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat.  Di ketiga  provinsi  ini,    jumlah  tenaga  kerja  yang  dapat  diserap  pada  tahun  2006  antara  14 juta  sampai  17  juta  jiwa,  dan  menjadi  15  hingga  18  juta  jiwa  pada  tahun 2010.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  ini  telah  mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Provinsi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja paling  sedikit  adalah  Papua  Barat  dan  Maluku  Utara.  Kondisi  ini  mengindikasikan bahwa  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  ini  belum  dapat  meningkatkan  penyerapan tenaga kerja, selain itu  sebagai provinsi yang masih ”muda” (provinsi hasil pemekaran) kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi masih belum optimal.
Berdasarkan    keadaan investasi,  pertumbuhan ekonomi,   dan  penyerapan tenaga kerja  yang  telah  dipaparkan,  selanjutnya  akan  disampaikan  fakta  tentang    kondisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi  tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan, dengan  menggunakan  indikator  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM  negara-negara  ASEAN  lainnya  yaitu  sebesar    72,8  atau  berada  pada  kategori Medium  Human  Development. Capaian  prestasi  pembangunan  manusia  Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga, yaitu di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia  yang  sudah  masuk  pada  kategori High  Human  Developtment. Kondisi  ini secara langsung juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih relatif rendah.
Perkembangan  IPM  menurut  provinsi  di  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  yaitu tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2010  menunjukkan  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi yang  secara  berkelanjutan  memiliki  IPM  tertinggi,  kemudian  diikuti  oleh  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Riau,  Kepulauan  Riau,  Sumatera  Utara,  Kalimantan  Timur,  dan Sulawesi Utara, dengan nilai IPM di atas 75,00. Di sisi lain, provinsi yang memiliki IPM relatif  rendah  selama  lima  tahun  berturut  -turut  adalah  Nusa  Tenggara  Timur,    Nusa Tenggara Barat, dan  Papua  dengan nilai indeks antara 62,75 sampai  67,26.
Desentralisasi pembangunan sebagai akibat kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi  pada  ketidak  seragaman  pelaksanaan  dan  hasil  pembangunan  di  masing- masing provinsi. Setiap provinsi akan mempunyai strategi tersendiri dalam membangun daerahnya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki.  Kebijakan pembangunan    di  setiap  provinsi    akan  berbeda,    khususnya  kebijakan  dibidang pembangunan  ekonomi  (investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi),  dan  ketenagakerjaan (penyerapan  tenaga  kerja),  namun  tujuan  akhirnya  adalah  sama  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Fakta  yang  ditemui  adalah  IPM  secara  nasional  maupun provinsi masih rendah, yaitu masih pada kategori Medium Human developtment . Relatif rendahnya  capaian  IPM  tersebut    berarti    telah  terjadi  masalah  dalam  pelaksanaan pembangunan  ekonomi.  Kondisi  ini  selanjutnya  menimbulkan  minat  dan  ketertarikan
untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh  Investasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja  Serta Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Di Indonesia “.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  dan  judul  penelitian,  maka  rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah  investasi  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di Indonesia?
2. Apakah  investasi  berpengaruh  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  provinsi  di Indonesia?
3. Apakah  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja provinsi di Indonesia?
4. Apakah  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat provinsi di Indonesia?
5. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Todaro  (2000:137-138),  investasi  memainkan  peran  penting  dalam menggerakkan  kehidupan  ekonomi  bangsa,  karena  pembentukan  modal  memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru,  dalam  hal  ini  akan  semakin  memperluas  kesempatan  kerja.  Selanjutnya,  Mankiw (2003:61)  menyatakan  bahwa  inovasi  teknologi  merupakan  salah  satu  faktor  yang mampu  meningkatkan  permintaan  investasi.  Menurut  Sukirno  (2008:122),  investasi dapat  juga  diartikan  sebagai  pengeluaran  atau  perbelanjaan  penanam-penanam  modal atau  perusahaan  untuk  membeli  barang-barang  modal  dan  perlengkapan-perlengkapan untuk  menambah  kemampuan  memproduksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  tersedia dalam perekonomian.
Pengejaran  pertumbuhan  merupakan  tema  sentral  dalam  kehidupan  ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Keberhasilan program-program pembangunan  sering dinilai  berdasarkan  tinggi  rendahnya  tingkat  pertumbuhan output dan  pendapatan nasional,  bahkan  baik  buruknya  kualitas  kebijakan  pemerintah  dan  mutu  aparatnya  di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan (Jhingan,2003:47). Menurut Todaro (2000:136) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu : 1)    Akumulasi  modal,  yang  meliputi  semua  bentuk  atau  jenis  investasi  baru  yang ditanamkan  pada  tanah,  peralatan  fisik,  dan  modal  atau  sumber  daya  manusia;  2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan   memperbanyak jumlah tenaga kerja;  dan 3) Kemajuan  teknologi,  yang dianggap sebagai  sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan
teknologi  yang  bersifat  netral;  (b)  kemajuan  teknologi  yang  hemat  tenaga  kerja;  (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.
Sejalan dengan Todaro, Simon Kuznets dalam Arsyad (2010:277) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan  oleh  adanya  kemajuan  teknologi,  kelembagaan,  serta  penyesuaian  ideologi yang dibutuhkan.  Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup  suatu  bangsa  yang  biasanya  diukur  dengan  tinggi  rendahnya    pendapatan  riil  per kapita, tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil  juga untuk  meningkatkan produktivitas. Menurut Todaro (2000:  20),  pembangunan harus  dipandang  sebagai  suatu  proses  multidimensional  yang    mencakup  berbagai perubahan  mendasar  atas  struktur  sosial,  sikap-sikap  masyarakat,  dan  institusi  nasional, di  samping  tetap  mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan  ketimpangan pendapatan,    serta  pengentasan  kemiskinan.  Pertumbuhan    ekonomi    adalah    proses  di mana    terjadi    kenaikan    produk  nasional  bruto  riil  atau  pendapatan  nasional  riil, perekonomian  dikatakan  tumbuh  atau  berkembang  bila  terjadi  pertumbuhan output riil, sedangkan  pembangunan  ekonomi  menunjukkan  struktur output dan  alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.
Keynes  dalam  Jhingan  (2003:  133-138)  menekankan  pentingnya  permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, di mana baik  negara  maupun  sektor  swasta  memegang  peranan  penting.  Keynes  memandang pemerintah  sebagai  agen  independen  yang  mampu  menstimulasi  perekonomian  melalui kerja  publik.  Kebijakan  pemerintah  yang  ekspansioner  dapat  menaikan  ”permintaan efektif”  jika  sumber  daya  dipakai  tanpa  merugikan  konsumsi  atau  investasi.  Pada  masa resesi, kenaikan pada pengeluaran  Pemerintah (G) akan mendorong  kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), dan  karenanya dapat  menaikkan GDP (Y).
Harrod-Domar  dalam  Arsyad  (2010:82-85)  mengembangkan  teori  Keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. Pertama , investasi menciptakan pendapatan  (merupakan  dampak  dari  permintaan  investasi),  dan kedua ,  investasi memperbesar  kapasitas  produksi  perekonomian  dengan  cara  meningkatkan  stok  kapital (merupakan  dampak  dari  penawaran  investasi).  Solow    dan  Swan  dalam  Arsyad (2010:88-89)  kemudian  mengoreksi  teori  Harrod-Domar  dengan    menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  tergantung  pada  ketersediaan  faktor-faktor  produksi  (penduduk, tenaga  kerja,  dan  akumulasi  modal)  dan  tingkat  kemajuan  teknologi.  Asumsi  yang digunakan adalah skala pengembalian yang konstan ( constan return to scale ), substitusi antara  modal  (K)  dan  tenaga  kerja  (L)  bersifat  sempurna,  dan  adanya  produktivitas marjinal yang semakin menurun ( diminishing marginal productivity) dari tiap inputnya.
Pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  angkatan  kerja  dianggap  sebagai  salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih
besar  berarti  akan  menambah  jumlah  tenaga  produktif,  sedangkan    pertumbuhan penduduk  yang  lebih  besar  berarti  ukuran  pasar  domestiknya  adalah  besar.    Menurut Pressman  (2002:28-30),  pertumbuhan  ekonomi  bisa  berjalan  karena  adanya  proses mekanisasi  dan  pembagian  kerja,  selanjutnya  pembagian  kerja  akan  membuat produktivitas  pekerja  meningkat.  Menurut  Todaro  (2000:324),  model  ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah Model Makro Output -Kesempatan kerja ( output-employment macro model )  yang  berfokus  pada  hubungan  antara  akumulasi  modal,  pertumbuhan output industri,  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Perhatian  utama  dari  model  pertumbuhan  ini adalah  pada  kebijakan  untuk  meningkatkan output nasional  melalui  akumulasi  modal. Model  ini  menghubungkan  tingkat  penyediaan  kesempatan  kerja  dengan  tingkat pertumbuhan GNP, sehingga model ini mengisyaratkan bahwa dengan memaksimumkan pertumbuhan GNP-nya, suatu negara  dapat memaksimumkan penyerapan tenaga kerja.
Rosenstein-Rodan melalui teori Dorongan kuat ( big push theory ) (Todaro,2000:325;  Jhingan,2003:177;  Irawan  &  Suparmoko,  2002:151)    menyatakan bahwa  arah  industrialisasi  yang  cepat  sangat  diperlukan  bagi  berlangsungnya pertumbuhan  ekonomi  secara  berkesinambungan  dan  tercapainya  keberhasilan pembangunan  nasional.  Menurut  Lewis  dalam  Jhingan  (2003:156-158),  perekonomian yang  terbelakang terdiri dari dua sektor  yaitu sektor tradisional di pedesaan dan sektor industri modern perkotaan yang lebih produktif dan dapat menampung kelebihan tenaga kerja  dari  sektor  pertanian.  Perhatian  utama  model  ini  adalah  pada  terjadinya  proses pengalihan  tenaga  kerja  dari  desa  ke  kota  serta  pertumbuhan  produksi  dan  kesempatan kerja di sektor modern.
Semua  negara  di  dunia  telah  sepakat  bahwa    untuk  mengukur  kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, indikator yang digunakan adalah nilai produk nasional bruto per kapita. Semakin tinggi  produk nasional bruto per  kapita, semakin makmur negara  yang bersangkutan.  Pertumbuhan    ekonomi  merupakan  prasyarat  bagi  adanya  peningkatan kesejahteraan  suatu  bangsa  (Irawan  &  Suparmoko,  2002  :  439).  Amartya  Sen  dalam Todaro (2006: 23) memberikan suatu gambaran dan proses rasional ke arah melepaskan masyarakat  dari  hambatan  untuk  memperoleh  kemajuan  ( unfreedom ).  Pertumbuhan ekonomi  dengan  sendirinya  tidak  dapat  dianggap  sebagai  tujuan  akhir.  Pembangunan haruslah  lebih  memperhatikan  peningkatan  kualitas  kehidupan  yang    dijalani  dan kebebasan  yang  dinikmati.  Todaro  (2006:250)  menyampaikan  bahwa  kesejahteraan masyarakat  menengah ke bawah dapat  direpresentasikan dari tingkat  hidup  masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Menurut  Otto  van  Bismarck  dalam  Husodo  (2009:65),  negara  harus  bertanggung jawab  untuk  menjamin  standar  hidup  minimum  setiap  warganegaranya,  sementara Spicker  dalam  Suharto  (2008:5)  menyatakan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat  adalah  dengan  pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada  negara  dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warga.
Berdasarkan rerangka teoritis tersebut, maka model konseptual dalam  penelitian ini adalah :
Gambar 1. Model Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Data   yang digunakan adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi  lain  yang terkait, berupa data times series dari tahun 2006 sampai dengan tahun  2010,  dan  data cross-section yang  terdiri  atas  33  provinsi,  sehingga  merupakan data  panel  atau pooled  data. .  Lokasi  penelitian  meliputi  seluruh  provinsi  yang  ada  di Indonesia yaitu sebanyak 33 provinsi.
Variabel  di  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  eksogen  dan  variabel endogen.  Adapun  klasifikasi  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini adalah:
1. Variabel  investasi  (X 1 )  diklasifikasikan  sebagai  variabel  eksogen,  dan  berperan sebagai variabel independen yaitu variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model.
2. Variabel  pertumbuhan  ekonomi  (Y 1 )  dan  penyerapan  tenaga  kerja  (Y 2 ), diklasifikasikan  sebagai  variabel  endogen,  dan  berperan  sebagai  variabel  antara ( intervening  variable )  yaitu  variabel  yang  dipengaruhi  dan  mempengaruhi variabel lain.
Penyerapan Tenaga Kerja (Y 2 ) Investasi (X 1 ) H 2 Pertumbuhan ekonomi ( Y 1 ) H 3 H 1 H 5 Kesejahteraan Masyarakat (Y 3) H 4
3. Variabel  Kesejahteraan  Masyarakat  (Y 3 ),  diklasifikasikan  sebagai  variabel endogen dan berperan sebagai variabel dependen.
Pengolahan data dalam studi ini dilakukan dengan cara  sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang akurat.
2. Membuat tabulasi secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan analisis.
3. Melakukan pengolahan data mengunakan Statistical Package for Social Science ( SPS S) for windows versi 17.0 dengan alat analisis jalur ( path analysis) .
4. Melakukan analisis olahan data untuk membuktikan hipotesis penelitian.
Analisis data diawali dengan analisis deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk  menganalisis  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:29). Teknik analisis jalur ( path analysis) digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang  ditunjukkan  oleh  koefisien  jalur  pada  setiap  diagram  jalur  dari  hubungan  kausal antar variabel X 1 terhadap Y 1 dan Y 2 serta dampaknya kepada Y 3 (Riduwan & Engkos, 2008:2).
Pengujian  model  dan  perhitungan  terhadap  koefisien  jalur  terlebih  dahulu dilakukan dengan merumuskan hipotesis, yaitu
Hipotesis 1 : Investasi  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.
Hipotesis 2 : Investasi  berpengaruh  signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
Hipotesis 3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
Hipotesis 4 :  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
Hipotesis 5 :  Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
Model  persamaan  struktural  yang  dibuat  dengan  mengacu  pada  diagram  jalur pada Gambar 1 adalah :
Model 1 : Y 1  = ρy1x1 X 1 + ρy1 ε 1 ............................................................................ (1)
Model 2 : Y 2  = ρy2x1 X 1 + ρy2y1 Y 1 + ρy2 ε 2 .......................................................... (2)
Model 3 : Y 3= ρy3y1 Y 1 + ρy3y2 Y 2 +ρy3 ε 3 ............................................................ (3)
Di mana:
X 1 adalah investasi Y 1 adalah pertumbuhan ekonomi Y 2 adalah penyerapan tenaga kerja Y 3 adalah kesejahteraan masyarakat ε 1i adalah error term (residu) model ρy1x1 adalah koefisien jalur X 1 dengan Y 1 ρy2x1 adalah koefisien jalur X 1 dengan Y 2 ρy2y1 adalah koefisien jalur Y 1 dengan Y 2 ρy3y1 adalah koefisien jalur Y 1 dengan Y 3 ρy3y2 adalah koefisien jalur Y 2 dengan Y 3

## 4. DISKUSI
Hasil  pengujian  hipotesis  melalui  analisis  jalur  menemukan  bahwa  variabel Investasi  (X 1 )  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 1 ), namun  variabel  Investasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja, sedangkan  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja.  Disisi  lain,  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 1 )  dan Penyerapan  Tenaga  kerja  (Y 2 )  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan  terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat.
Koefisisen jalur yang merupakan hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tiga persamaan sebagai berikut:
Model 1 : Y 1 = - 0,02 X 1
Model 2 :  Y 2 = 0,57 X 1 + 0,00 Y 1
Model 3 :  Y 3 = 0,04 Y 1 + 0,08 Y 2
Hasil  pengujian  hipotesis  menemukan  koefisien  jalur  dari  masing-masing hubungan  antar  variabel  secara  rinci  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Jalur
Variabel Koefisien t Sig Hasil Pengujian Investasi (X 1 ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 ) -0,02 -0,25 0,805 Tidak signifikan Investasi  (X 1 )  terhadap  Penyerapan  Tenaga kerja (Y 2 ) 0.57 9,80 0,000 Signifikan Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 ) terhadap Penyerapan Tenaga kerja (Y 2 ) 0,00 0,01 0,993 Tidak signifikan Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat  (Y 3 ) 0,04 0,49 0,624 Tidak Signifikan Penyerapan  Tenaga  kerja  (Y 2 )  terhadap Kesejahteraan Masyarakat  (Y 3 ) 0,08 0,97 0,332 Tidak Signifikan
Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  jalur  antara  investasi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  Indonesia,  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  - 0,02    dengan  nilai  t  sebesar  -  0,25  dan  diperoleh  nilai  probabilitas  signifikansi  (Sig) sebesar    0,805,  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  ( α )  yang  ditentukan  sebesar  0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti  investasi  berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  Indonesia.  Koefisien  jalur  yang  bertanda  negatif bermakna    bahwa  pengaruh  investasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  bergerak  tidak searah,  artinya  kenaikan  investasi  diikuti  dengan  menurunnya  pertumbuhan  ekonomi, atau  sebaliknya.    Faktor  penyebab  investasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah :
1. Dampak  dari  krisis  ekonomi  global    dan  musibah  bencana  alam  di  beberapa daerah di Indonesia (khususnya  di provinsi NAD dan Papua) yang terjadi selama periode  studi  mengakibatkan  terganggunya    perekonomian  nasional  maupun provinsi, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
i. Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional  dapat  dilihat dari    menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  regional  dan  nasional  pada  tahun 2009.  Sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  (26  provinsi)    mengalami penurunan  pertumbuhan  ekonomi,  kecuali  di  provinsi  Bengkulu,    Nusa Tenggara  Barat,  Kalimantan  Barat,  Maluku,  Maluku  Utara,  Sulawesi Tenggara,    dan  Papua.  Di  sisi  lain,  perkembangan  investasi  di  seluruh provinsi  di  Indonesia  memang  menunjukkan  adanya  kenaikan,  namun kemampuan  investasi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan    ekonomi  sangat lemah.  Akibatnya  investasi  berpangaruh  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif.
ii. Gempa  Tsunami  dan  gempa  tektonik,  terutama  yang  melanda  Aceh  dan Papua,  mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  dua  kawasan  tersebut mengalami  penurunan  yang cukup tajam bahkan negatif.   Di provinsi  NAD, pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif  berturut-turut  terjadi  selama  tahun  2007
sampai  dengan  tahun  2009.  Pemulihan  ekonomi  di  wilayah  ini  dapat  dilihat dari tingginya pengeluaran konsumsi pemerintah  selama tahun 2009 sampai dengan  tahun  2010  yang  mencapai  rata-rata  25  persen  dari  PDRB  provinsi NAD,  bahkan  pada  tahun  2009  laju  pertumbuhan  pengeluaran  konsumsi pemerintah  mencapai  24,88  persen,  tertinggi  di  bandingkan  provinsi  lainnya pada  tahun  yang  sama.  Di  provinsi  Papua,    pertumbuhan  ekonomi  yang negatif  terjadi  pada  tahun  2006,  2008,  dan  2010.  Pemulihan  ekonomi  dapat dilihat  dari    rata-rata  laju  pertumbuhan  pengeluaran  konsumsi  pemerintah selama 5 (lima)  tahun (tahun 2006 sampai dengan 2010) , yaitu sebesar 20,81 persen  (BPS, 2011d :117 ), tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia
2. Penyebaran investasi tidak merata di seluruh provinsi. Sekitar 62 persen realisasi investasi PMTB di Indonesia berlokasi di pulau Jawa, khususnya di provinsi DKI Jakarta,  Jawa  Timur    serta  Jawa  Barat,  dan  sekitar  20  persen  berlokasi  di Sumatera.  Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  tempat  tujuan  investasi  yang  tertinggi selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yaitu sebesar   27,79 persen (tahun 2006), turun menjadi 27,20 persen (tahun 2010), selanjutnya diikuti oleh provinsi Jawa  Timur  dengan  total  investasi  sekitar  13,29  persen  (tahun  2006),  turun menjadi  11,91  persen  pada  tahun  2010,  dan  Jawa  Barat  dengan  total  investasi sebesar  11,54  persen  (tahun  2006),  menjadi  11,49  persen  (tahun  2010). Ketersediaan  fasilitas,  infrastruktur  dan  pasokan  energi  yang  memadai, merupakan  alasan  tingginya  investasi  di  wilayah  pulau  Jawa.  Keadaan  ini menyebabkan  penyebaran  hasil-hasil  pembangunan  menjadi  tidak  merata  dan selanjutnya  akan  berdampak  pada  tidak  meratanya  pertumbuhan  ekonomi  antar provinsi di Indonesia.
3. Rata-rata  penggunaan  PDRB  untuk  investasi  adalah  lebih  rendah  dibandingkan dengan pengeluaran untuk konsumsi. Secara nasional rata-rata penggunaan PDB untuk  investasi  PMTB  hanya  sebesar  22,0  persen,  sementara  penggunaan  untuk konsumsi rumah tangga mencapai 55,46 persen. Hal yang sama juga terjadi pada lingkup provinsi, di mana rata-rata penggunaan PDRB di hampir semua provinsi adalah untuk  pengeluaran konsumsi  swasta, kecuali provinsi  Kalimantan Timur. Di  provinsi  ini,  pengeluaran  investasinya  sebesar  16,42  persen,  lebih  besar daripada  pengeluaran  konsumsi  swasta  (15,80  persen).  Pengeluaran  investasi yang paling rendah terjadi di provinsi Maluku (4,01 persen), dan yang tertinggi di Kalimantan  Tengah  (38,40  persen).  Kondisi  tersebut  mempunyai  arti  bahwa pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  ternyata  tidak  ditopang  oleh  investasi, melainkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.
4. Rata-  rata  pertumbuhan  investasi  tidak  sebanding  dengan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  investasi  belum  mampu  untuk menggerakkan  perekonomian  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi. Pada lingkup nasional, rata-
rata  laju  pertumbuhan  investasi  adalah  sebesar  6,97  persen  sementara  rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,49 persen.
Hasil  pengujian  hipotesis  antara  investasi  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja provinsi  di  Indonesia  (Tabel  5),  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  yang  bertanda  positif sebesar 0,57 dan diperoleh nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,000, lebih kecil dari taraf signifikansi ( α ) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  investasi  berpengaruh  signifikan terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  provinsi  di  Indonesia  dapat  diterima,  karena  secara statistik  terbukti.  Koefisien  jalur  yang  bertanda  positif  bermakna  bahwa  pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja berjalan searah, yaitu semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Sebaliknya, penurunan dalam investasi akan mengurangi  penyerapan tenaga kerja.
Faktor  yang menyebabkan investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja  untuk  merealisasikan  investasi  tersebut,  misalnya  investasi  di  perkebunan  sawit akan  langsung  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  mengolah  tanah,  menanam, memelihara, serta tenaga untuk manajemennya.
Membandingkan  rata-rata  pertumbuhan  investasi  dengan  rata-rata  pertumbuhan penyerapan tenaga kerja  dari  tahun 2006  sampai  dengan tahun  2010, secara nasional rata-rata  pertumbuhan  investasi  adalah  sebesar  6,97  persen  sedangkan  rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 2,63 persen. Keadaan ini bermakna bahwa  investasi  yang dilakukan telah mampu meningkatkan kapasitas  produksi,  yang selanjutnya  akan    meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja,  walaupun  dalam  persentase yang relatif rendah.   Pada  tataran  provinsi,  dua  provinsi  yang  mempunyai  rata-rata pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja  tertinggi,  yaitu  Kepulauan  Riau  (10,22  persen), dan  Maluku  (7,50  persen),  tetapi  rata-rata  pertumbuhan  investasi  di  kedua  provinsi  ini lebih  tinggi  dari  pada  rata-rata  pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerjanya.  Keadaan  ini bermakna  bahwa  :  1)  investasi  di  wilayah  tersebut    belum  mampu  meningkatkan pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerjanya;  2)  investasi  yang  dilakukan  cenderung  pada investasi yang padat modal.  Provinsi berikutnya yang mempunyai rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi  adalah provinsi  Banten  yaitu sebesar 7,40 persen, tetapi mempunyai  rata-rata pertumbuhan investasi  yang paling rendah (0,14 persen). Keadaan ini  disebabkan  oleh  investasi  di  provinsi  Banten  umumnya  merupakan  investasi  yang sudah  lama  berlangsung  (merupakan  investasi  warisan  dari  provinsi  induk),  sehingga sudah  mempunyai  kemampuan  yang  besar  untuk  menggerakkan  peronomian  dan meningkatkan    penyerapan  tenaga  kerja.    Di  sisi  lain,  tiga  provinsi  dengan  rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang rendah adalah di provinsi Riau (0,13 persen), Jawa  Tengah  (0,36  persen),  dan  Yogyakarta  (0,84  persen),  sedangkan  rata-rata pertumbuhan  investasi  di  ketiga  provinsi  ini  berturut-turut  sebesar  7,61  persen  (Riau), 7,7  persen  (Jawa  Tengah),  dan  4,47  persen  (Yogyakarta).    Kondisi  ini  menunjukkan
bahwa kemampuan investasi  untuk  dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah, yang disebabkan oleh :1) investasi yang dilakukan cenderung merupakan investasi  yang  padat  modal;  dan  2)  investasi  yang  dilakukan  adalah  untuk  mengganti barang modal yang telah rusak dan bukan untuk investasi baru.
Pengujian  hipotesis  ketiga    antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  penyerapan tenaga  kerja  provinsi  di  Indonesia  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  yang  bertanda  positif yaitu  sebesar  0,00  dengan  nilai  probabilitas  signifikansi  sebesar  0,993  yang  lebih  besar dari taraf signifikansi ( α ) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini, berarti  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia, ditolak, karena  secara statistik  tidak terbukti. Koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai koefisien jalur sebesar  0,00  bermakna  bahwa  pertumbuhan  ekonomi    tidak    berpengaruh  secara signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  artinya  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi tidak diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hasil pengujian hipotesis ke tiga ini, mendukung hasil pengujian pada hipotesis pertama dimana investasi berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  pada  tahap selanjutnya  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh :
1. Pertumbuhan  ekonomi    tidak  berkualitas  sehingga  tidak  membawa  dampak  pada peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja.  Pada  tataran  nasional,  rendahnya  kualitas pertumbuhan  ekonomi  diindikasikan  oleh  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  yang relatif rendah dan lambat  kenaikannya. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, dan rata-rata pertumbuhan tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  sekitar  2,63  persen,  suatu  angka  yang  relatif  kecil untuk  dapat  menyerap tenaga kerja  yang setiap tahun terus meningkat.  Pada tataran provinsi  terlihat  adanya  ketimpangan  pertumbuhan  ekonomi  maupun  tingkat penyerapan  tenaga  kerja.  Terdapat  sekitar  22  provinsi  yang  mempunyai  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  diatas  rata-rata  nasional,  sisanya  sebanyak  11  provinsi dibawah rata-rata nasional. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati  oleh provinsi Gorontalo sebesar 10,98 persen, diikuti oleh provinsi  Papua Barat  sebesar  10,64  persen,  dan  provinsi  Sulawesi  Barat  sebesar  8,77  persen.  Bila dikaitkan  dengan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  diantara  ke  tiga  provinsi  yang memiliki  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  tersebut,  provinsi  Sulawesi  Barat mempunyai  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  yang  paling    tinggi  yaitu  sekitar  6,55 persen, sehingga dapat diartikan bahwa  pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat lebih berkualitas dibandingkan dua provinsi lainnya.
2. Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  bukan  didukung  oleh  investasi  melainkan  di dominasi oleh pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga. Secara nasional, rata-rata
penggunaan  PDB  yang  paling  besar  adalah  untuk  pengeluaran  konsumsi  swasta, yaitu  sebesar  55,46  persen,  sementara  penggunaan  untuk  penanaman  modal (investasi) hanya sebesar 22,00 persen saja. Pengeluaran konsumsi swasta tidak dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung, sebaliknya investasi dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Pada lingkup provinsi,  rata-rata penggunaan PDRB untuk  pengeluaran  konsumsi  swasta  juga  lebih  besar  daripada  pengeluaran  untuk investasi.
3. Sebagian  besar  penyerapan  tenaga  kerja  adalah  pada  sektor  primer  dengan produktivitas  yang  rendah.  Secara  nasional,  sebagian  besar  tenaga  kerja  terserap  di sektor  primer  (40,81  persen)  sementara  sumbangan  sektor  ini  terhadap  PDB  hanya sebesar 22,18 persen, lebih rendah daripada sumbangan sektor tersier yang mencapai 44,01 persen. Hal yang sama ditemui pada lingkup provinsi, di mana sebagian besar tenaga kerjanya terserap di sektor primer.
Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis  keempat    antara  pertumbuhan  ekonomi terhadap  kesejahteraan  masyarakat  provinsi  di  Indonesia,  memperoleh  hasil  yang  tidak signifikan.  Diperoleh nilai koefisien jalur 0,04 dengan nilai t sebesar 0,49 dan diperoleh probabilitas  signifikansi  (Sig)  sebesar  0,624  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  ( α ) yang  ditentukan  sebesar  0,05.  Koefisien  jalur  yang  bertanda  positif  bermakna  bahwa pengaruh  pertumbuhan  ekonomi    terhadap  kesejahteraan  masyarakat  berjalan  searah, yaitu    semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  maka  akan  berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Faktor  penyebab  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap kesejahteraan masyarakat adalah :
1. Kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  diimbangi  dengan  perbaikan  dalam pendapatan perkapita. Provinsi dengan rasio pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari angka  nasional  ternyata  tidak  selalu  mempunyai  rasio  pendapatan  per  kapita  yang lebih  tinggi  dari  angka  nasional  juga.  Sebanyak  22  (dua  puluh  dua  )  provinsi mempunyai  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  atas  rata-rata  nasional,  namun  hanya terdapat  5  (lima)  provinsi  yang  rata-rata  pendapatan  per  kapitanya  di  atas  rata-rata nasional.    Tiga  provinsi  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  adalah provinsi Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat, sementara  tiga provinsi  yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Kalimantan  Timur  dan  Riau.  Hal  ini  membuktikan  bahwa    pertumbuhan  ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh perbaikan dalam komponen IPM, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
i. Standard  hidup  layak    yang  dihitung  melalui  pengeluaran  per  kapita  riil disesuaikan ( purchasing power parity ) menunjukkan sebanyak 20 provinsi  pada tahun  2006  memiliki purchasing  power  parity yang  lebih  rendah  dari  angka
nasional, dan turun menjadi 17 provinsi pada tahun 2010,  padahal sebanyak 22 (dua puluh dua ) provinsi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.  Kondisi  ini  memperkuat  hipotesis  bahwa  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
ii. Pendidikan,  yang  dinilai  dari  Angka  Melek  Huruf  dan  Rata-Rata  Lama  Sekolah menunjukkan  Angka  Melek  Huruf  secara  nasional  masih  belum  menyentuh  ke nilai  100  persen,  artinya    Indonesia  masih  belum  bebas  dari  buta  huruf,  namun demikian angka melek huruf ini menunjukkan kenaikan yang terus menerus yaitu dari 91,50 persen pada tahun 2006 hingga menjadi 92,91 persen pada tahun 2010. Pada  lingkup  provinsi,  Sulawesi  Utara  secara  terus  menerus  mempunyai  angka melek huruf yang paling tinggi yaitu diatas 99 persen, sementara provinsi Papua menjadi  provinsi  yang  memiliki  angka  melek  huruf  terendah  selama  lima  tahun berturut-turut  yaitu  sekitar  75,50  tahun.  Terdapat  sekitar  12  provinsi  (36,36 persen)  pada  tahun  2006  yang  memiliki  angka  melek  huruf  dibawah  rata-rata nasional,  dan  pada  tahun  2010  hanya  berkurang  menjadi  11  provinsi  (33,33 persen).Rata-rata  lama  sekolah  secara  nasional  adalah  sekitar  7  tahun,  artinya bahwa  rata-rata  pendidikan  masyarakat  di  Indonesia  adalah  setara  dengan Tamatan  SD  namun  belum  Tamat  SLP.  Pada  lingkup  provinsi,  DKI  Jakarta selama  lima  tahun  berturut-turut  memiliki  rata-rata  lama  sekolah  yang  paling tinggi yaitu di atas 10 tahun atau setara dengan SLA, sementara provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang paling rendah adalah Papua yaitu sekitar 6 tahun atau setara dengan tamat SD. Terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara Rata-rata lama  sekolah  yang  tertinggi  dengan  yang  terendah.  Dari  33  provinsi,  sekitar  11 provinsi  (33,33  persen)  pada  tahun  2006  mempunyai  rata-rata  lama  sekolah  di bawah  rata-rata  nasional,  dan  pada  tahun  2010  meningkat  menjadi  14  provinsi (42,42 persen). Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa  pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahtereaan masyarakat.
iii. Angka  Harapan  Hidup  (AHH)    secara  nasional  berkisar  antara  68  tahun  hingga 69  tahun,  masih  sangat  jauh  dibandingkan  standard  maksimum  yang  ditetapkan UNDP  yaitu  85  tahun.  Pada  lingkup  provinsi,  Yogyakarta  memiliki  AHH  yang paling  tinggi  selama  lima  tahun  berturut-turut  yaitu  sekitar  73  tahun,  sementara provinsi  dengan AHH paling rendah adalah provinsi Nusa Tenggara  Barat  yaitu sekitar 60 hingga 62 tahun. Terdapat 16 provinsi (48,48 persen) pada tahun 2006 yang  mempunyai  AHH  di  bawah  rata-rata  nasional,  dan  pada  tahun  2010 meningkat menjadi 17 provinsi (51,51 persen).
Terdapat perbedaan dalam pencapaian indikator komponen IPM antar provinsi, yang selanjutnya akan menyebabkan adanya perbedaan dalam pencapaian IPM. Seiring dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  menerus  meningkat  baik  secara  nasional maupun  provinsi,  IPM  juga  mengalami  peningkatan  baik  secara  nasional  maupun provinsi,  namun  masih  terdapat  provinsi  yang  pencapaian  IPMnya  di  bawah  rata-rata
nasional.  Keadaan ini memperkuat hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap  kesejahteraan  masyarakat.
Pengujian  terhadap  hipotesis  ke  lima  antara  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap kesejahteraan  masyarakat  provinsi  di  Indonesia  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  adalah 0,08 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,332 yang lebih besar dari taraf signifikansi  ( α )  yang  ditentukan  sebesar  0,05.  Berdasarkan  hasil  pengujian  ini  berarti penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
Penyerapan  tenaga  kerja  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap    kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh :
1. Upah  yang  diterima  tenaga  kerja  adalah  lebih  rendah  dari  kebutuhan  hidup  yang layak  (KHL).    Secara  nasional,  upah  minimum  pada  tahun  2006  hanya  dapat memenuhi  85  persen  KHL  walaupun    pada  tahun  2010  rata-rata  upah  minimum  di Indonesia telah sama dengan KHL. Upah minimum tahun 2006 yang ditetapkan oleh semua  provinsi  di  Indonesia  ternyata  belum  memenuhi  KHL.  Tahun  2007  terdapat empat  provinsi  yang  memberikan  upah  minimum  yang  nilainya  sama  dengan  KHL dan empat provinsi  yang memberikan upah minimum  lebih besar dari KHL. Empat provinsi  yang  memberikan  upah  minimum  yang  sama  nilainya  dengan  KHL  terdiri dari provinsi Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, sedangkan empat  provinsi  yang  memberikan  upah  diatas  KHL  yaitu  Sumatera  Utara,  Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua.  Perbandingan upah minimum dan KHL pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tidak menjadi lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2007  karena    hanya  terdapat  5  (lima)  provinsi  yang  memberikan  upah  minimum dengan nilai yang sama atau lebih besar dari KHL, sementara tahun 2009 hanya tiga provinsi yang memberikan upah minimum lebih besar dari KHL.
2. Upah  yang diterima tenaga kerja berada dibawah batas Pendapatan Tak Kena Pajak atau PTKP. Hal ini mengindikasikan bahwa upah yang diterima pekerja belum dapat meningkatkan kesejahteraan.
Kondisi  tersebut  diatas  memperkuat  hipotesis  bahwa  penyerapan  tenaga  kerja mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh investasi dan upah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja  serta  kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
i. Investasi  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  mempunyai  hubungan  yang  negatif terhadap    pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  Indonesia.    Hasil  ini  menunjukkan bahwa kenaikan investasi  menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indoensia.
ii. Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di  Indonesia.  Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indoensia.
iii. Berdasarkan  pengujian  hipotesis,  diperoleh  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh tidak  signifikan    dan  mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap  penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Bermakna bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja provinsi di Indoensia.
iv. Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  mempunyai  hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanda positif   bermakna bahwa kenaikan  pada  laju  pertumbuhan  ekonomi  akan  disertai  dengan  kenaikan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia.
v. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga  kerja  dan  kesejahteraan  masyarakat  berjalan  searah,  artinya  apabila penyerapan  tenaga  kerja  meningkat,  maka  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
vi. Temuan tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat, memberikan dukungan analisis bagi kepentingan  pengembangan  kebijakan  dan  perencanaan  pemerintah.  Secara khusus,  berguna  sebagai  bahan    pertimbangan  untuk  merumuskan  strategi  di bidang  ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (2010). Ekonomi pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Badan Pusat Statistik. (2010) . Survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) tahun 2006 s.d 2010. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2011a). Berita resmi statistik tahun 2011 . Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik.    (2011d) . Produk  domestik  regional  bruto  provinsi-provinsi  di Indonesia menurut penggunaan tahun 2006-2010. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
Husodo, S. Y. (2009). Menuju welfare state. Jakarta: Baris Baru
Irawan., & Suparmoko, M. (2002). Ekonomika pembangunan . Yogyakarta:  BPFE
Jhingan,  M.  L.  (2003). Ekonomi  pembangunan  dan  perencanaan, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Kuncoro,  M.  (2006). Ekonomika  pembangunan.  Teori,  masalah,  dan  kebijakan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Luntungan,  A.  Y.  (2008).  Analisis  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  kota  Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 1 (2), 48-62 .
Mankiw, N. G. (2003). Teori makro  ekonomi . Jakarta:   Penerbit Erlangga. Mankiw, N. G. (2006). Pengantar ekonomi makro, Jakarta: Salemba Empat
Pressman,  S.  (2002) .  Lima  puluh  pemikir  ekonomi  dunia. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Raharja,  P.,  &  Mandala,  M.  (2008). Teori  ekonomi  makro.  Suatu  pengantar. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riduwan.,  &  Engkos,  A.  K.  (2008). Cara  menggunakan  dan  memakai  analisis  jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta.
Rustiono,  D.  (2008). Analisis  pengaruh  investasi,  tenaga  kerja  dan  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi  Jawa  Tengah . Tesis. Magister  Ilmu  Ekonomi  dan  Pembangunan,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Sitompul,  N.  L.  (2007).  Analisis  pengaruh  investasi  dan  tenaga  kerja  terhadap  PDRB Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
Medan.
Sodik, J., & Nuryadin,  D. (2005).  Investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi regional. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10 (2), 157-170.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suharto. (2008). Islam negara kesejahteraan . Diperoleh dari Artikel. www.policy.hu/suharto . Di akses  12 Januari 2010. Jam 01.24
Sukirno,  S.  (2008). Mikro  ekonomi.  Teori  pengantar .  Jakarta:  PT.  Raja    Grafindo Persada.
Todaro,  P.  M.  (2000). Pembangunan    ekonomi  di  dunia  ketiga. Jakarta:    Penerbit Erlangga.
Todaro, P. M., & Stephen. C. S. (2006). Pembangunan  ekonomi . Jakarta:  Penerbit Erlangga