Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 225-230| Tersedia online di https:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4761.225-230
EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BALI MAYA PERMAI KABUPATEN JEMBRANA
Dewa Ketut Swanjaya Tirta, I Nyoman Putu Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia swanjayatirta@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Keberadaan  Pandemi  Covid-19  selain  memakan  banyak  korban  jiwa  juga  berdampak  luas  terhadap perekonomian. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja. Hanya perusahaan yang  cepat  melakukan  kebijakan  efisiensi  dapat  bertahan,  termasuk  PT.  Bali  Maya  Permai  sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan ketenagakerjaan  yang  mengakibatkan pemberhentian karyawan.  Sejak wabah  Pandemi  Covid-19,  PT.  Bali  Maya  Permai  menerapkan  protokol  kesehatan  seperti  PSBB  dan  PPKM yang  sangat  terdampak  pada  produktivitas  kerja  menjadi  sangat  menurun  dan  terganggu.  Sehingga  secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai  mengalami kesulitan keuangan dan kerugian  yang tidak  sedikit. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengukapkan  efektivitas  peran  pemerintah  daerah  dalam  mencegah  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  Kabupaten  Jembaran.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  diambil  dari  data  Primer  dan  Sekunder.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif. Hasil  penelitian  ini  mengukapkan  bahwa  pemutusan  hubungan  kerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai  masih  terjadi, berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  industrial  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  PT. Bali Maya Permai tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Peran Pemerintah

## Abstract
The  existence  of  the  Covid-19  Pandemic,  in  addition  to  taking  many  lives,  also  has  a  broad  impact  on  the economy.  Many  companies  experience  bankruptcy  and  layoffs  (Damastuti,  Juned,  &  Susanto.,  2021).  Only companies  that  are  quick  to  implement  efficiency  policies  can  survive,  including  PT.  Bali  Maya  Permai resulting in employment problems which resulted in the dismissal of employees. Since the outbreak of the Covid- 19  Pandemic,  PT.  Bali  Maya  Permai  implements  health  protocols  such  as  PSBB  and  PPKM  which  are  very impacted  on  work  productivity  to  be  greatly  decreased  and  disrupted.  So  overall  PT.  Bali  Maya  Permai experienced financial difficulties and significant losses. This research was conducted to reveal the effectiveness of the role of local governments in preventing layoffs during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai, Jemban Regency. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. The data used in the study were taken from primary and secondary data. Data were analyzed using quantitative methods. The results of this study reveal that the termination of employment at PT. Bali Maya Permai is still happening, based  on  this  it  can  be  concluded  that  industrial  relations  during  the  Covid-19  Pandemic  at  PT.  Bali  Maya Permai is not fully running well because there are still labor problems.
Keywords: Employers, Workers, Termination of Employment, Government Role

## I. PENDAHULUAN
Hampir seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi wabah virus corona yang lebih dikenal dengan Covid-19. Virus tersebut muncul pertama kali dan mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hebei, Republik Rakyat Cina pada bulan November 2019 kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Di Indonesia penderita virus ini ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020.
Karakter  virus  ini  adalah  sangat  mudah  menyebar  dan  menginfeksi  dari  satu  orang  ke  orang lain dan sangat mematikan. Sehingga karena penyebaran penularannya telah meliputi hampir seluruh negara  di  dunia,  maka  WHO  (World  Health  Organization)  telah  menetapkan  dan  mengkonfirmasi
wabah  virus  corona  tersebut  sebagai  Pandemi  Covid-19.  Mengingat  luasnya  spektrum  penyebaran dan karakteristik Covid-19 yang sedemikian pemerintah masing-masing negara menerapkan protokol kesehatan dan pada kondisi tertentu beberapa negara menerapkan lockdown. Di Indonesia lockdown belum  pernah  dilaksanakan,  akan  tetapi  pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  menerapkan  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  bersifat  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  lockdown. Pelaksanaan  PSBB  tersebut  kemudian  diikuti  dengan  kebijakan  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan diberbagai daerah dengan koordinasi oleh pemerintah daerah dimasing  masing  daerah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  tersebut  gerak masyarakat  menjadi  sangat  terbatas.  Masyarakat  tidak  dapat  lagi  melaksanakan  pekerjaan  dan kehidupan  sehari-hari  dengan  bebas  dan  leluasa  seperti  saat  sebelum  terjadinya  wabah  Pandemi Covid-19.
Keadaan yang sama juga terjadi terhadap PT. Bali Maya Permai, dimana sejak wabah Pandemi Covid-19  terjadi  dan  penerapan  protokol  kesehatan  termasuk  PSBB  dan  PPKM  diterapkan  menjadi sangat terdampak karena produktivitas kerja menjadi sangat menurun dan terganggu. sehingga secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai mengalami kesulitan keuangan dan  kerugian yang tidak sedikit. Untuk  menyelamatkan  perusahaan,  pengusaha  PT.  Bali  Maya  Permai  mengambil  langkah-langkah efisiensi berupa pengurangan shift kerja, pembatasan kerja lembur, merumahkan pekerja yang tidak produktif dan mutasi pekerja. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu keharmonisan  pelaksanaan  hubungan  kerja,  bahkan  pelaksanaan  hubungan  industrial  secara keseluruhan  antara  pengusaha  dan  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai  karena  dianggap  bertentangan dan  melanggar  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Mengingat  permasalahan  yang  terjadi,  sangat  diperlukan  perhatian  dan  peranan  pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan demi menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi  sehingga  tidak  berkembang  menjadi  perselisihan  dalam hubungan industrial dan guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja di PT.  Bali  Maya  Permai.  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengukapkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai Kabupaten Jembaran.

## II. METODOLOGI
Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris dimana  penelitian  dilakukan  untuk  mendapatkan  fakta-fakta  atau  kenyataan  yang  sebenarnya dilapangan (Ali  &  Heryani,  2012) .  Sedangkan  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  melakukan pendekatan  dan  kajian  secara  yuridis  sosiologis  dimana  permasalahan  tidak  dilihat  dari  segi  yuridis saja melainkan juga dilihat dari segi sosiologis. Data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu dari informan  atau  responden  sebagai  sumber  yang  memberikan  informasi  data  yang  dibutuhkan  secara langsung.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber-sumber  hukum  berupa  perundang- undangan, buku-buku literatur, yang dapat membantu analisis data dalam karya tulis ilmiah ini. Data primer yang diperoleh dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan kuisioner kepada para informan  dan  responden,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dengan menggunakan teknik pencatatan berupa kartu catatan. Penelitian dilakukan di PT. Bali Maya Permai yang  berlokasi  di  Jalan  Raya  Pengambengan,  Desa  Tegal  Badeng  Barat,  Kecamatan  Negara, Kabupaten  Jembrana,  Provinsi  Bali.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  berdasarkan kualitas data yang didapat dan dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang dijadikan topik utama dalam karya tulis ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Pelaksanaan Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai
PT.  Bali  Maya  Permai  merupakan  sebuah  perusahaan  dengan  badan  hukum  berbentuk  perseroan terbatas  sehingga  kepemilikan  modal  terdiri  atas  saham-saham (Yani  &  Wijaya,  2000) .  Pada  masa sebelum  Pandemi  Covid-19,  kondisi  pengusaha  maupun  kondisi  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai berada  dalam  kondisi  yang  sangat  baik  dan  sangat  kondusif.  Hubungan  kerja  antara  pengusaha dengan  pekerja  berjalan  dengan  baik  dan  harmonis,  karena  baik  pengusaha  maupun  pekerja  telah
melaksanakan  kewajiban  masing-masing  dan  memberikan  apa  yang  menjadi  hak  satu  sama  lain. Kondisi  ini  menjadikan  pengusaha  maupun  pekerja  secara  saling  mendukung  satu  sama  lain memberikan  kontribusi  atau  pengaruh  yang  positif  terhadap  kelancaran  proses  produksi  dan pemenuhan  target-target  perusahaan,  yang  memberikan  pengaruh  sangat  besar  terhadap  kelancaran dan  kemajuan  perusahaan.  Hal  termasuk  sangat  nyata  terlihat  dari  tidak  adanya  perselisihan hubungan  industrial  dan  atau  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  terhadap pekerja sebagai akibat perselisihan hubungan industrial di PT. Bali Maya Permai dalam jangka waktu 5  (lima)  tahun  terakhir.  Adapun  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  ialah  pemutusan  hubungan kerja  bukan  disebabkan  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial  atau  dilakukan  oleh  pengusaha terhadap  pekerja  melainkan  disebabkan  oleh  sebab  lain  seperti  pekerja  telah  memasuki  masa purnabakti,  pekerja  meninggal  dunia,  serta  berakhirnya  masa  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu bagi pekerja kontrak.
Sejak  penerapan  PSBB  dan  PPKM  pekerja  di  PT.Bali  Maya  Permai  tidak  dapat  lagi melaksanakan  pekerjaan  secara  normal  pekerja  harus  mematuhi  dan  melaksanakan  protokol kesehatan  yang  ditetapkan  pemerintah  yang  disingkat  dengan  5M,  yaitu  menggunakan  masker, mencuci  tangan  mempergunakan  sabun,  menjaga  jarak  (social  distancing)  minimal  1,5  (satu setengah)  meter  antara  orang  1  (satu)  dengan  orang  lain,  menghindari  kerumunan  dan  menghindari keluar  rumah  atau  bepergian  jika  tidak  diperlukan.  Dengan  keharusan  mentaati  dan  melaksanakan protocol  kesehatan  termasuk  mengakibatkan  kinerja  dan  produktivitas  pekerja  menjadi  sangat menurun,  keadaan  ini  juga  berakibat  menurunnya  hasil  produksi.  Untuk  melakukan  efisiensi  agar terhindar  dari  kerugian  lebih  besar  pengusaha  melakukan  langkah-langkah  mengurangi  shift  kerja, merumahkan  pekerja  yang  dianggap  tidak  produktif  dan  melakukan  mutasi  terhadap  pekerja  yang tidak  sesuai  dengan  keahlian  dan  kemampuan  kerja  yang  seharusnya  dijalankan (Sapoetra  & Indraningsih, 1987) .
Situasi dan kondisi hubungan kerja yang sedemikian sudah tentu menimbulkan keresahan dan ketidak  harmonisan  dalam  hubungan  kerja,  bahkan  berpotensi  menimbulkan  sikap  pekerja  untuk tidak bersedia menjalankan tugas dan kewajiban mereka terhadap pengusaha sebagaimana mestinya (Halim & Gultom, 1986) atau melaporkan tindakan pengusaha termasuk ke instansi pemerintah yang lain,  termasuk  mengadu  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Jembrana (Ridwan  Halim,  1985) .  Sehingga  dengan  demikian  diharapkan  pengusaha  merasa  tertekan  dan membatalkan  langkah  dan  kebijakan  yang  dilakukannya  terhadap  sebagian  pekerja  pada  masa Pandemi  Covid-19  ini,  yang  pada  intinya  rencana  tindakan  tersebut  bertujuan  agar  tuntutan  pekerja dipenuhi  oleh  pengusaha (Kartasapoetra,  1992) .  Terhadap  tindakan  pengusaha  tersebut  pekerja melalui  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  sudah  pernah  melaporkan  pada  Kantor  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana  agar mendapatkan  tanggapan  yang  sepatutnya  dan  ditindak  lanjuti  dengan  sebagaimana  mestinya,  baik melalui  perundingan  secara  bipartit  atau  tripartit  mengenai  pokok  permasalahan  yang dipermasalahkan (Pasaribu,  Minin,  Marlina,  &  Ramadhan,  2019) .  Apabila  permasalahan  tersebut tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat tercapai perdamaian maka pekerja berencana mengusahakan penyelesaian  secara  litigasi  melalui  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial (Widyanti,  1987) ,  baik  Pengadilan  Hubungan  Industrial  maupun  melalui  Arbitrase  dimana  kedua pihak pengusaha bersama-sama dengan pekerja menyerahkan penyelesaian perselisihan yang terjadi untuk diputus oleh wasit tanpa melalui proses pengadilan.
Terhadap  permasalahan  tersebut  secara  hukum  tidak  pernah  berkembang  sampai  menjadi perselisihan  hubungan  industrial  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  maupun  pada  lembaga Arbitrase,  akan  tetapi  dengan  kesadaran  kedua  belah  pihak  pengusaha  dan  pengurus  SPSI  PT.  Bali Maya  Permai  yang  mewakili  pekerja,  permasalahan  ketenagakerjaan  yang  terjadi  diredam  dan diselesaikan  secara  bipartit  antara  pengusaha  dan  pekerja  maupun  secara  tripartit  antara  pengusaha, pekerja  dengan  bantuan  pendampingan  dari  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  Kantor  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana. Walaupun  demikian  tindakan  pengusaha  tersebut  tetap  tidak  dapat  diterima  oleh  pekerja  yang terdampak  dan  berakibat  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sendiri dengan  jalan  mengajukan  permohonan  pensiun  dini  oleh  8  (delapan  orang  pekerja)  atas  nama: Dharma Yasa , Rosimun , Wawan, Bambang Permadi, Sin Hong, Imron Rosadi, Wateman, Bambang
Achmadi dan pengunduran diri oleh 5 (lima) orang pekerja tetap atas nama : Emy, Bambang, Yopi, Lina, dan Andriano.
Berdasarkan  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  jenis-jenis pemutusan  hubungan  kerja  dapat  berupa  pemutusan  hubungan  kerja  demi  hukum,  pemutusan hubungan  kerja  oleh  putusan  pengadilan,  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pekerja  atau  buruh, pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha  (Eko  Wahyudi  dkk,2016:94).  Sehingga  pemutusan hubungan  kerja  di  PT. Bali  Maya  Permai  pada  masa  Pandemi  Covid-19  tetap  harus  dinyatakan  ada dan terjadi.

## 2. Peranan  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  dalam  Mencegah  Terjadinya  Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai
Dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  sebagaimana  termaksud  pada  Pasal  1  angka  16  Undang- undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan industrial  tidak  saja  para  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan  atau  jasa  yang  terdiri  dari pengusaha  dan  pekerja,  melainkan  pula  pemerintah  dengan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945.
Diikutsertakannya  pemerintah  dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  karena  dalam  setiap hubungan  industrial  yang  terjadi  diharapkan  dapat  menguntungkan  kedua  pihak  baik  pengusaha maupun pekerja. Secara kelembagaan keikutsertaan pemerintah tersebut diwujudkan dalam Lembaga Kerja  Sama  Tripartit  atau  disingkat  LKS  Tripartit.  Lembaga  ini  dibentuk  berasaskan  Pancasila dengan  dasar  pertimbangan  dan  tujuan  untuk  mewujudkan  keharmonisan  bekerja,  peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan pekerja  serta kelangsungan dan kelancaran  perusahaan  dengan  meningkatkan  dan  sebagai  bentuk  sarana  mengimplementasikan hubungan industrial Pancasila.
Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor:  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pada tanggal  25  Maret  2003  membawa  pengaruh  yang  besar  terhadap  pengaturan  LKS  Tripartit  karena pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor:  8  Tahun  2005  tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mulai berlaku sejak tanggal 2  Maret  2005  dan  peraturan  pemerintah  perubahannya.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 yang dimaksud dengan LKS Tripartit adalah, “Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang  anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh”.
Secara kelembagaan LKS Tripartit terdiri atas LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi dan  LKS  Tripartit  Kabupaten  /  Kota.  Pada  sektor  kegiatan  usaha  tertentu  dapat  dibentuk  LKS Tripartit  Sektoral,  baik  pada  tingkat  nasional,  provinsi  maupun  kabupaten  /  kota  dengan  wewenang memberikan  pertimbangan,  saran  serta  pendapat  kepada  Pemerintah  dan  pihak  terkait  dalam penyusunan  kebijakan  dan  pemecahan  masalah  ketenagakerjaan  yang  terjadi.  Lembaga  Kerja  Sama Tripartit  (LKS  Tripartit)  Kabupaten  Jembrana  pertama  kali  dibentuk  pada  tahun  2000.  Berdasarkan Keputusan  Bupati  Jembrana  Nomor:  78/DPMPTSPTK/2021  tanggal  18  Januari  2021  tentang Pembentukan  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  Periode  2021-2024  ditetapkan Susunan  Kepengurusan  dan  Keanggotaan  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  Periode  2021-2024 dengan  sekretariat  berkedudukan  di  Jalan  Surapati  Nomor  1  Negara,  Jembrana,  Bali.  Pejabat  yang ditunjuk  sebagai  koordinator  Sekretariat  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  adalah  Sekretaris  LKS Tripartit Kabupaten Jembrana.
Dalam  menjalankan  tugasnya  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  membuat  program  kerja dengan  biaya  pelaksanaan  program  kerja  yang  dialokasikan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Jembrana.  Program  Kerja  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  pada kepengurusan  periode  tahun  2021-2024  adalah  menjalankan  kegiatan  sebagai  forum  komunikasi, konsultasi  dan  musyawarah  tentang  masalah  ketenagakerjaan  dan  memberikan  pertimbangan,  saran serta  pendapat  kepada  Bupati  Jembrana  dan  pihak  terkait  dalam  penyusunan  kebijakan  dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Jembrana.
Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  sebagai  pemerintah  daerah  yang  mewilayahi  Kabupaten Jembrana  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini  melalui  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu  Satu Pintu dan  Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan  unsur pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam LKS Tripartit Kabupaten Jembrana secara rutin minimal 3 (tiga)
bulan sekali melaksanakan kunjungan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang dianggap memiliki potensi  untuk  terjadinya  masalah  ketenagakerjaan.  Kunjungan  tersebut  ditujukan  untuk  melakukan pemantauan,  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  pengusaha  dan  pekerja  pada  perusahaan  yang bersangkutan  sekaligus  mendata  dan  menginventarisir  masalah-  masalah  ketenagakerjaan  yang terjadi, sebagai suatu langkah yang bersifat yuridis preventif dalam rangka mengetahui permasalahan yang  ada secara dini dan segera dapat dicairkan atau ditemukan jalan pemecahan yang terbaik bagi kedua  pihak  baik  pengusaha  maupun  pekerja.  Masalah  ketenagakerjaan  yang  terjadi  dapat diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja atau secara tripartit karena telah melibatkan pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  dan  pemerantaraan  oleh  pegawai  perantara  Kantor  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana.Dengan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang  masih  diberlakukan  sampai  saat  ini Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  atas  inisiatif  sendiri  bertindak  cepat  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  guna  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  (Bachsan  Mustafa,1990:40). Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mengambil peranan dan langkah-langkah yang bersifat sosial ekonomis. Di PT. Bali Maya Permai langkah- langkah yang telah diambil dalam rangka membantu mengurangi beban hidup para pekerja yang terdampak adalah dengan  cara  membantu  dan  memfasilitasi  kepentingan  pekerja  dalam  mengajukan  permohonan pemberian  tunjangan  subsidi  upah  dari  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  500.000,  -  (lima  ratus  ribu rupiah) setiap bulan  selama pemberlakuan PKM bagi pekerja  yang berada diwilayah PPKM level 3 dan 4 dengan penerimaan upah dibawah Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, memberikan  sumbangan  sembako  kepada  200  (dua  ratus)  orang  pekerja  dengan  besaran  paket sembako sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah). Sumbangan termasuk telah diberikan sebanyak 5  (lima)  kali  yaitu  pada  bulan  Juni  2020,  Augustus  2020,  December  2020,  Maret  2021,  Juli  2021 serta  dengan  melaksanakan  program  vaksinasi  Covid-19  secara  massal  untuk  seluruh  pekerja  PT. Bali  Maya  Permai.  Pelaksanaan  vaksinasi  pertama  dilakukan  pada  tanggal  7  Agustus  2020  dan pelaksanaan vaksinasi kedua dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020.
Dengan dilaksanakannya langkah yang bersifat yuridis preventif dan sosial ekonomis termasuk diharapkan  seluruh  permasalahan  ketenagakerjaan  yang  terjadi  di  PT.  Bali  Maya  Permai  dapat ditemukan  jalan  pemecahan  permasalahan  yang  terbaik  bagi  pengusaha  dan  pekerja  sehingga hubungan  industrial  tetap  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  harmonis,  tidak  ada  terjadi  perselisihan hubungan industrial apalagi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja  pada masa Pandemi  Covid-19  ini  di  PT.  Bali  Maya  Permai  karena  pekerja  telah  diberikan  dan  mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan (Anggra, Seputra, & Suryani, 2021) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pelaksanaan  hubungan  industrial  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  tidak sepenuhnya  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  harmonis  karena  masih  terdapat  permasalahan- permasalahan  ketenagakerjaan yang potensial dapat  menimbulkan perselisihan, seperti pengurangan shift  kerja,  perumahan  pekerja  dan  mutasi  yang  tidak  sepantasnya  terhadap  sebagian  pekerja. Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  telah  berupaya  secara  maksimal  mencegah  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja  terutama  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai dengan  melaksanakan  langkah-langkah  yang  bersifat  yuridis  preventif  dan  sosial  ekonomis.  Namun ternyata  langkah  langkah  termasuk  tidak  sepenuhnya  efektif  mencegah  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja  secara  keseluruhan  karena  masih  terdapat  ketidak  puasan  pekerja  yang  melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menempuh jalan mengajukan pensiun dini dan atau pengunduran diri sebagai pekerja di PT. Bali Maya Permai di masa Pandemi Covid-19 ini.

## 2. Saran
Guna  menghindari  terjadinya  permasalahan  yang  serupa  dikemudian  hari  dan  untuk  kepentingan pengusaha  dan  pekerja  pengambilan  kebijakan  yang  lebih  etis  atau  pantas  dan  lebih  memperhatikan bidang  keahlian  atau  martabat  pekerja  oleh  pengusaha  sangat  diperlukan.  Pemberian  konsultasi, pembinaan  dan  pendampingan  yang  sangat  rutin  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  melalui Kantor  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten
Jembrana terhadap pengusaha dan pekerja sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum . Jakarta: Prenamedia Group. Anggra, I. M., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Karyawan Terkait Pengurangan Gaji  Akibat  Pandemi  Covid-19  pada  Hotel  dan  Restaurant  di  Area  Seminyak. Jurnal  Analogi  Hukum , 1 (2), 382–387.
Darmastuti, S., Juned, M., & Susanto., F. A. (2021). 2021. COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. Jurnal Madani , 4 (1), 70–86. Halim, R., & Gultom, S. S. (1986). Sari Hukum Perburuhan Aktual . Jakarta: Pradnya Paramita. Kartasapoetra,  G.  (1992). Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila .  Sinar  Grafika:  Sinar Grafika.
Pasaribu,  E.  M.,  Minin,  D.,  Marlina,  &  Ramadhan,  M.  C.  (2019).  Analisis  Hukum  terhadap  Benda  Jaminan Fidusia  yang  Digadaikan  oleh  Debitur  Kepada  Pihak  Lain. ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum , 1 (1), 42–54. Ridwan Halim, A. (1985). Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sapoetra, G. K., & Indraningsih, R. (1987). Pokok-pokok Hukum Perburuhan . Bandung: Armico. Widyanti, N. (1987). Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya . Jakarta: Bina Aksara. Yani, A., & Wijaya, G. (2000). Perseroan Terbatas . Jakarta: Raja Grafindo Persada.