## ASAS CONTRA LEGEM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat  dijadikan  sumber  acuan  dan  tak  selamanya  diikuti  oleh  pengadilan  dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus  serta  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik studi  pustaka.  Teknik  analisis  bahan  hukum  dengan  menentukan  fakta  hukum, menghimpun  sumber  hukum,  menganalisis  masalah,  menarik  kesimpulan berdasarkan  pertimbangan  hukum,  dan  membuat  rekomendasi.  Hasil  penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor
231/Pdt.G/2022/PTA.  Sby  mengesampingkan  ketentuan  Pasal  97  KHI,  hakim memutus  perkara  tersebut  secara  contra  legem  dengan  alasan  bahwa  terjadi ketidakseimbangan  kontribusi  antara  suami  dan  istri,  hal  ini  diperkuat  oleh  teori keadilan  Gustav  Radbruch  di  mana  urutan  prioritas  pertama  keadilan,  kepastian, dan  terakhir  finalitas,  kemudian  teori  keadilan  distributif  Aristoteles  yang menyatakan  memberi  hak  seseorang  sesuai  dengan  porsi  kemampuan  dan prestasinya,  serta  metode  ijtihad  istihsan  yang  menggunakan  pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum.
Kata kunci : Asas, contra legem , pembagian harta bersama, ijtihad.

## A. PENDAHULUAN
Terjadinya  suatu  perceraian  dalam pernikahan bukan hanya berdampak pada putusnya  ikatan  dalam  hubungan  suami istri,  namun  perceraian  juga  akan
menyebabkan berbagai konsekuensi hukum  lainnya,  (Darmansyah,  2022). Salah  satunya  berkaitan  dengan  harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa  perkawinan,  dimulai  dari  akad
NOMOR 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)

## Fatimah Azzahra Fitrianingrum
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember E-mail: fatimahazzahrafitrianingrum@gmail.com

## Achmad Hasan Basri
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember E--mail: achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

## Rohmad Agus Solihin
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember E-mail: rahmat_as10@yahoo.com

## ABSTRAK
nikah, hingga pernikahan terakhir (karena kematian,  perceraian,  atau  pembatalan oleh  pengadilan).  Harta  bersama  diatur dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan)  yang berbunyi  “Bila  perkawinan  putus  sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya  masing-masing”,  (Indonesia, 2019). Namun dalam pasal ini, pembagian harta  bersama  belum  dijabarkan  secara jelas.  Penjelasan  lebih  lanjut  terdapat dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi KHI.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dilakukan dengan memberikan janda atau duda (masing-masing) seperdua  dari  harta  bersama,  (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991).
Pada  dasarnya  dalam  menangani suatu perkara, khususnya perkara mengenai harta bersama, pasal-pasal yang telah  peneliti  sebutkan  di  atas  yang menjadi  acuan  hakim  dalam  memutus perkara.  Namun,  apabila  peraturan  yang terdapat  dalam  aturan  kurang  jelas,  tidak lagi relevan dengan perkembangan permasalahan pada masyarakat, dan tidak mampu  menjawab  permasalahan  secara pas dan adil maka hakim mesti memihak keadilan dengan menemukan hukum baru atau mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tindakan  mengesampingkan  peraturan perundang-undangan  itu  biasa  disebut dengan contra  legem, (Kapitan  dan Rafael, 2020).
Pasal  97  KHI  yang  mengatur  bahwa pembagian harta bersama antara duda dan janda  masing-masing  mendapat  bagian seperdua, selamanya tidak dapat dijadikan sumber  acuan  dan  tak  selamanya  diikuti oleh  pengadilan  dalam  memutus  suatu perkara. Salah satu putusan yang menjadi contoh adalah perkara harta bersama yang putus  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya,  di  mana  majelis  hakim memutus  perkara  harta  bersama  dengan nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dengan memberikan  harta  seluruhnya  kepada pihak Pembanding (istri) dengan pertimbangan  bahwa  dalam  kehidupan rumah  tangga  pihak  Terbanding  (suami) lalai  akan  tanggung  jawabnya  sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kontribusi  antara  suami  istri  dalam perolehan  harta  bersama,  sehingga  gagal untuk  mempertahankan  bahtera  rumah tangga mereka.
Bahwa  pada  putusan  sebelumnya pada  tingkat  pertama  di  Pengadilan Agama Situbondo putusan Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Sit,  di  mana  harta bersama  diputuskan  untuk  dibagi  sesuai dengan  Pasal  97  KHI  yaitu  bagian  duda dan  janda  masing-masing  mendapatkan
separuh  bagian  atas  harta  bersama,  oleh karena  pihak  istri  keberatan  atas  putusan tersebut  sehingga  mengajukan  banding. Contoh  di  atas  menggambarkan  bahwa fenomena  kepastian  hukum  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  sebuah  perkara tertentu  yang  lebih  mengedepankan sebuah  fakta  yang  terungkap  dalam persidangan  guna  memberikan  nilai keadilan  dan  kemanfaatan  kepada  para pencari keadilan.
Sesuai  dengan  konteks  di  atas, peneliti  tertarik  mengkaji  lebih  dalam dengan menguraikan permasalahan pertentangan  antara  kepastian  hukum dengan  keadilan  pada  kasus  tertentu. Penelitian  oleh  Abd.  Halim  Mushthofa hanya  membahas  tentang  penerapan contra  legem dalam  ijtihad  hakim  pada penetapan  perkara  di  pengadilan  agama, (Musthofa,  2019).  Sedangkan  penelitian ini  lebih  spesifik  pada  perkara  gugatan harta bersama.  Kemudian penelitian oleh M.  Beni  Kurniawan,  hanya  membahas pembagian harta bersama dengan meninjau  besaran  kontribusi  suami  istri saja,  (Kurniawan,  2018).  Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada asas contra legem yang digunakan oleh hakim dalam  memutus  perkara  harta  bersama. Jadi kebaharuan dalam penelitian ini tidak hanya  berfokus  pada  hukum  Islam  dan besaran  kontribusi  dari  salah  satu  pihak, tetapi menggunakan ukuran atau indikator
yang  jelas  untuk  mengisi  kekosongan hukum  jika  terdapat  permasalahan  yang serupa guna menjadi rujukan, di antaranya memanfaatkan  teori  keadilan  Gustav Radbruch di  mana  urutan  prioritas pertama  adalah  keadilan,  lalui  kepastian, dan  terakhir  finalitas.  Penulis  juga menggunakan  teori  keadilan  distributif Aristoteles  yang  memberi  hak  seseorang sesuai  dengan  porsi  kemampuan  dan prestasinya,  serta  metode  ijtihad  istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan  khusus  dari  pada  dalil umum.  Penelitian  ini  akan  berkontribusi sebagai  pelengkap  bagi  dua  penelitian sebelumnya  sebagaimana  telah  diuraikan di  atas.  Berikut  ini  adalah  kekhawatiran utama  yang  akan  dibahas: pertama bagaimana  kriteria  perkara  yang  dapat diselesaikan  menggunakan  asas contra legem ?  serta  bagaimana  penerapan  asas contra  legem dalam  pembagian  harta bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby?.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik penelitian  kepustakaan  dengan  jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan  pendekatan  legislasi,  studi kasus  dan  konseptual.  Bahan  hukum primer  terdiri  dari  putusan  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby, UU Perkawinan  serta  KHI.  Berikutnya  ialah
bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang relevan, pendapat ahli dan bahan tersier sebagai pelengkap, yang  semuanya  itu  merupakan  sumber bahan hukum yang digunakan pada kajian ini.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum menggunakan  teknik  studi  pustaka. Teknik  analisis  bahan  hukum  dengan menentukan  fakta  hukum,  menghimpun sumber  hukum,  menganalisis  masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan  hukum,  dan  membuat rekomendasi.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Kriteria  Perkara  yang  dapat Diselesaikan  Menggunakan  Asas Contra Legem
Pasal  10  Ayat  1  UU  Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  undang- undangnya  tidak  ada  atau  tidak  jelas, namun wajib memeriksa dan mengadilinya,” (Sekretariat
Negara
Republik  Indonesia,  2009).  Sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  bunyi  pasal tersebut, maka apabila terdapat peraturan yang  ada  di  dalam  Undang-Undang kurang  jelas,  tidak  lagi  relevan  dengan dinamika  permasalahan  yang  ada  di masyarakat,  dan  tidak  mampu  menjawab permasalahan  secara  tepat  dan  adil  maka
hukumnya  wajib  bagi  hakim  memihak keadilan dengan menemukan hukum baru atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan  yang  telah  berlaku. Tindakan  mengesampingkan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  ini  biasa disebut  dengan contra  legem (Fanani, 2014).
Indonesia  menganut  sistem  hukum Eropa kontinental atau civil law . Mengikuti  karakter  sistem  hukum  Eropa kontinental dalam memutus suatu perkara hakim  harus  menggunakan  alasan  dan dasar  yang  jelas,  oleh  karena  itu  hakim harus menyandarkan pada sumber hukum formil  yang  terdiri  dari  Undang-Undang, kebiasaan/adat, perjanjian/traktat, yurisprudensi/putusan  hakim  terdahulu, dan doktrin/pendapat ahli hukum (Saputri dan Kusdarini, 2021).
Perundang-undangan menduduki tingkatan  teratas  dalam  hierarki  sumber hukum formil. Namun sebelum membahas  lebih  jauh,  perlu  diketahui bahwa yang dimaksud dengan perundang- undangan  yaitu  himpunan  berbagai peraturan  hukum  tertulis  yang  mengikat setiap orang secara umum, yang selanjutnya disebut dengan hukum positif, (Dianisa  dan  Suprobowati,  2022).  Oleh karena  perundang-undangan  menduduki hierarki  teratas  dalam  urutan  sumber hukum formil, (Huzaeni dan Basri, 2023), maka  peraturan  perundang-undanganlah
yang  patut  dijadikan  sumber  utama  yang dijadikan  rujukan  oleh  hakim  dalam membuat  suatu  putusan.  Jika  suatu Undang-Undang  kurang  jelas  sehingga tidak mampu menjawab suatu
permasalahan secara tepat dan menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan, maka hakim mempertimbangkan permasalahan
tersebut  dengan  mengambil  sumber  dari kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat atau living law (Widayati, 2020).
Kebiasaan  adalah  perilaku  yang berkaitan  dengan  suatu  hal  tertentu  yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat. Sementara  adat  hukum  adalah  adat  yang dihasilkan  oleh  kehidupan  sosial  dalam masyarakat  ketika  suatu  adat  tertentu diterima  oleh  masyarakat,  diikuti  secara agama karena dianggap benar dan pantas, dan dilanggar karena dianggap bertentangan  dengan  sentimen  hukum yang  ada  dalam  masyarakat  sebab dipandang  sebagai  peraturan  perundang- undangan,  (Ngutra,  2016).  Jika  di  dalam Undang-Undang maupun kebiasaan masih  belum  ditemukan  jawaban  dari suatu  permasalahan  tertentu  maka  hakim harus  menyandarkan  putusannya  pada perjanjian.
Perjanjian  atau  yang  sering  juga disebut dengan traktat merupakan kesepakatan  yang  disusun  oleh  dua  atau lebih  sebuah  negara.  Suatu  kesepakatan
disebut  sebagai  perjanjian  bilateral  jika hanya  dua  negara  yang  melakukannya atau  menandatanganinya.  Lebih  lanjut, suatu perjanjian disebut perjanjian multilateral jika ditandatangani oleh lebih dari  dua  negara.  Perjanjian  multilateral kemudian  disebut  sebagai  perjanjian kolektif  atau  terbuka  jika  memberikan kesempatan negara lain yang sebelumnya tidak  berpartisipasi  di  dalamnya  untuk menjadi pihak yang menjadi bagian dalam perjanjian tersebut (Situngkir, 2018). Jika Undang-Undang, kebiasaan, maupun perjanjian  masih  belum  dapat  menjawab suatu  permasalahan  yang  diajukan  untuk disidangkan di pengadilan dengan putusan yang  berkeadilan,  maka  hakim  dapat menukil  sumber  hukum  lain  yaitu putusan-putusan  hakim  terdahulu  atau biasa  disebut  dengan  yurisprudensi  yang sekiranya memiliki karakter perkara yang sama.
Yurisprudensi  yaitu  putusan  hakim yang  memuat  sebuah  penemuan  norma baru  kemudian  diakui  dan  diterapkan sebagai  landasan  dalam  memutuskan suatu perkara yang sama oleh hakim yang lain, (Hamdi, 2019). Berdasarkan susunan sumber  hukum  formil,  jika  Undang- Undang,  kebiasaan,  perjanjian,  maupun yurisprudensi  masih  tetap  belum  bisa menjawab suatu perkara secara tepat dan adil, maka sumber hukum lain yang dapat dijadikan acuan oleh hakim yaitu doktrin.
Doktrin  merupakan  argumentasi  ahli
pada  bidangnya  masing-masing  yang mempunyai pengaruh memberi argumentasi pendukung dalam pertimbangan  hakim  untuk  memutus sebuah  perkara  di  pengadilan  (Umairy, 2023). Saat menganalisis putusan pengadilan  secara  hukum  seringkali hakim mengutip dan menjadikan argumentasi  ahli  sebagai  pertimbangan putusannya.  Doktrin  merupakan  sumber hukum  namun  tidak  sama  dengan Undang-Undang  karena  doktrin  tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Najib, 2020). Meski seperti itu doktrin  dijadikan  sumber  hukum  karena mendapat  dukungan  dari  para  ahli  dan para sarjana hukum.
Beberapa  contoh  kasus  yang  dalam penyelesaiannya  diputus  secara contra legem , di antaranya:
a. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya
Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Putusan tersebut  membahas  mengenai  perkara harta  bersama,  pada  dasarnya  dalam pembagiannya harta
bersama semestinya  menganut  aturan  pada Pasal  97  KHI  yaitu  dalam  pembagian harta  bersama  baik  pihak  janda maupun duda berhak untuk mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama. Akan tetapi dalam putusan  majelis  hakim  melimpahkan
seluruh bagian dari harta bersama pada pihak istri, yang artinya majelis hakim memutus  perkara  tersebut  dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan berlaku  atau  biasa  disebut  dengan contra legem . Majelis hakim beralasan bahwa  terdapat  ketidakseimbangan kontribusi antara istri dan suami dalam upaya perolehan harta bersama.
b. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw. Putusan tersebut membahas mengenai hak asuh anak,  ketentuan  mengenai  hak  asuh anak  diatur  dalam  Pasal  105  KHI, dalam  pasal  tersebut  diamanatkan bahwa pemeliharaan  anak yang masih di  bawah  usia  dua  belas  tahun  atau belum  menginjak  usia mumayyiz adalah hak ibunya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991). Akan tetapi dalam putusan majelis hakim memberikan hak asuh anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun atau belum mumayyiz tersebut  kepada  ayahnya. Majelis hakim mengesampingkan aturan  yang  berlaku  khususnya  pasal 105  KHI  dengan  alasan  bahwa  sang anak  ditelantarkan  oleh  ibu  dan ditinggal  menikah  lagi.  Anak  tersebut diserahkan  kepada  orang  tua  ibunya untuk  dirawat,  tetapi  orang  tua  ibu meninggalkan  anak  tersebut  untuk
bekerja,  dan  anak  tersebut  ditinggal bersama pamannya. Namun, pamannya juga bekerja dan pulang ke rumah pada sore  atau  malam  hari.  Oleh  karena  itu sang  anak  tidak  ada  yang  merawat. Oleh  karena  itu  majelis  hakim memandang  bahwa  permohonan  ayah dapat dikabulkan, semua guna kepentingan  serta  kebaikan  anak  pada masa mendatang.
c. Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri Nomor:
0568/Pdt.G/2012/PA.Kdr.Penetapan ini berkenaan dengan isbat nikah yang diajukan  yang  secara  hukum  tidak memenuhi syarat dan kriteria pemohon dalam  perkara  isbat  nikah.  Pada dasarnya aturan tertulis yang dijadikan rujukan dalam menangani perkara isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Ayat 3 KHI yang menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan  Agama  antara  lain  yang menyangkut dengan pelaksanaan pernikahan dalam upaya untuk mencapai tujuan penyelesaian perceraian,  terdapat  akta  nikah  yang hilang,  terdapatnya  syarat  nikah  yang salah  satunya  diragukan  kesahannya, terdapatnya perkawinan yang dilakukan  sebelum  berlakunya  UU Perkawinan,  dan  perkawinan  yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan yang  tidak  dicekal  dan  dihalangi
menurut  UU  Perkawinan  (Sekretariat Negara  Republik  Indonesia,  1991). Sementara dalam Pasal 9 UU
Perkawinan disebutkan bahwa seseorang  tidak  bisa  menikah  lagi apabila  masih  terikat  tali  perkawinan dengan  yang  lain  kecuali  memenuhi alasan pengecualian sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  3  Ayat  (2)  dan Pasal  4.  Pasal  3  Ayat  (2)  UU Perkawinan  menunjukkan  bahwa  jika seorang  suami  mendapat  persetujuan dari  semua  pihak  yang  terlibat, pengadilan  dapat  mengizinkan  dia menikahi  lebih  dari  seorang  istri (Indonesia,  2019).  Selanjutnya  dalam Pasal  4  Ayat  (2)  UU  Perkawinan disebutkan  bahwa  satu-satunya  laki- laki  yang  diberi  izin  oleh  pengadilan untuk  menikahi  lebih  dari  satu perempuan  adalah  apabila  istri  tidak mampu  melaksanakan  kewajibannya sebagai  istri,  istri  mengalami  cacat badan  atau  mengidap  penyakit  yang tidak  bisa  disembuhkan,  dan  istri mandul  atau  tidak  bisa  memberikan keturunan  (Indonesia,  2019).  Namun, dalam kasus isbat nikah yang ditangani oleh  PA  Kediri  ini  dimohonkan  oleh orang yang sebetulnya memiliki halangan melakukan isbat nikah seperti yang ada dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI, yaitu halangan yang disebutkan dalam Pasal 9 UU Perkawinan  berupa
orang  yang  masih  terhubung  dengan orang  lain  dalam  tali  perkawinan, karena  ia  sebelumnya  telah  menikah lebih tepatnya pada tahun 1998 dengan wanita yang telah melahirkan sembilan orang anak, ia kemudian menikah lagi pada  tahun  2002  secara  siri  dan  telah memiliki enam orang anak.  Ketetapan isbat  nikah  ini  ditetapkan  dengan tindakan contra  legem pada  tahun 2012.  Dalam  perkara  isbat  nikah poligami majelis hakim telah memberikan  petuah  kepada  masing- masing  pihak  mengenai  dampak permohonan  tersebut,  meski  demikian pemohon belum mengubah pendiriannya,  dan  tidak  ada  satu  pun pihak  yang  mengajukan  keberatan. Perkawinan  poligami  dinyatakan  sah jika melihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU  Perkawinan,  namun  jika  dilihat keterkaitannya  dengan  pasal  lain seperti Pasal 2 Ayat (2), Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 Ayat (3) KHI, maka tidak ada ruang  untuk  disahkan  perkawinan poligami  seperti  itu  yang  risikonya minimal  akan  tidak  diterima  atau mendapat penolakan. Akan tetapi pada kasus  ini  sebaliknya,  majelis  hakim berpendapat berbeda, mereka menimbang  dengan  matang  rumah tangga  pemohon  dan  termohon  yang
terlihat rukun dan mempunyai beberapa  anak,  berjumlah  sembilan dari istri pertama dan berjumlah enam dari  istri  kedua.  Majelis  hakim berkesimpulan bahwa mengingat syarat  obyektif  tersebut,  maka  perlu dilakukan pengecualian dengan menggunakan  konsep contra  legem yang menghendaki pasal-pasal tertentu dapat dikesampingkan. Tingginya kemungkinan terjadinya kerugian akibat  tidak  adanya  kepastian  hukum, termasuk  terhadap  perkawinan  kedua dan  status  anak  yang  dilahirkan menjadi pertimbangan penting lainnya dari majelis hakim.
Tiga  contoh  yang  disebutkan  di  atas adalah  contoh  perkara-perkara  yang diputus  secara contra  legem ,  alasan diputuskan  suatu  perkara  secara contra legem adalah karena hukum tertulis yang mengatur kasus tersebut tidak lagi relevan dengan  keadaan  di  masyarakat,  tidak mampu memberikan jawaban yang tepat, dan  tidak  mampu  menghasilkan  putusan yang  adil,  dan  berdasarkan  fakta  yang terungkap  di  persidangan  akan  terjadi suatu  ketidakadilan  apabila  perkara tersebut  tetap  diputus  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  maka  hakim menggali dan membuat hukum baru yang mampu  memberikan  keadilan  meskipun dengan menyimpangi aturan tertulis yang berlaku semua dengan
mempertimbangkan  kemaslahatan  serta menghindarkan dari mudharat yang lebih besar  disebabkan  oleh  tidak  adanya kepastian hukum.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jika memang  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  perkara tertentu tidak dapat menjawab secara tepat dan tidak dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Maka, dalam keadaan darurat keadilan  seperti  ini  bukan  tidak  mungkin untuk  melakukan  tindakan contra  legem , dengan  selanjutnya  hakim  lah  yang bertugas menggali dan menemukan hukum baru  dengan  menganalisis  sumber  hukum formil lain yang berada di bawah Undang- Undang seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Hal ini selaras dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Gustav Radbruch mengenai keadilan, yang menyebutkan  bahwa  hukum  terdiri  tiga aspek  penting  yaitu  keadilan,  kepastian hukum, dan finalitas. Jika terjadi ketegangan  antara  ketiganya  maka  untuk memecahkan permasalahan tersebut urutan aspek  yang  patut  menjadi  prioritas  yaitu pertama,  keadilan,  kedua  kepastian,  dan terakhir  yaitu  finalitas.  Demi  kepentingan keadilan sistem hukum harus ditinggalkan jika  ketegangan  antara  sistem  hukum  dan keadilan mencapai titik di mana penegakan hukum  terasa  tidak  adil.  Kemudian  teori keadilan  distributif    Aristoteles  yang
menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang mengedepankan kemaslahatan khusus dari pada dalil umum.
2. Penerapan  Asas  Contra  Legem dalam Pembagian Harta Bersama pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Surabaya Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby Sengketa harta bersama yang menghasilkan  produk  putusan  Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby,  berawal  dari gugatan  seorang  istri  mengenai  akibat hukum  dari  perceraian  di  Pengadilan Agama  Situbondo,  di  mana  salah  satu gugatannya yaitu mengenai harta bersama.  Gugatan  di  pengadilan  tingkat pertama  tersebut  melahirkan  putusan nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Sit, yang memutus  bahwa  objek  sengketa  menjadi harta  bersama  istri  serta  suami  sesuai dengan  ketentuan  yang  dijelaskan  dalam Pasal  97  KHI,  yang  selanjutnya  bagian suami  dijadikan  kompensasi  nafkah- nafkah yang digugat oleh istri. Akan tetapi terhadap putusan tersebut istri mengajukan  banding  kepada  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan menghasilkan putusan nomor:
231/Pdt.G/2022/PTA.Sby.
Dalam putusannya majelis hakim PTA Surabaya  memutus  perkara  tersebut dengan melimpahkan seluruh bagian harta
bersama  kepada  pihak  istri  dengan pertimbangan  bahwa  objek  sengketa berupa  tanah  dan  bangunan  di  atasnya dengan  SHM  No.  3101  dibeli  dengan hutang kepada bank di mana yang menjadi jaminannya  adalah  sertifikat  milik  orang tua  istri.  Saat  diajukan  hutang  ke  bank, istri serta suami masih dalam ikatan suami istri  sehingga  untuk  dapat  mengajukan hutang  diperlukan  persetujuan  dari  pihak suami,  guna  memperoleh  persetujuan suami, pihak istri memberikan kompensasi  sebesar  Rp  5.000.000,00 kepada suami. Dikarenakan objek sengketa merupakan harta bersama, maka hutang  yang  digunakan  untuk  membeli objek  sengketa  pun  merupakan  harta bersama, namun terhadap hutang tersebut suami  menolak  untuk  bersama  istri membayar angsurannya, sehingga menjadi beban istri  sendiri untuk membayarnya,  oleh  karena  itu  majelis hakim  memandang  objek  sengketa  yang telah  dilunasi  sendiri  oleh  istri  dengan angsuran  hasil  dari  gaji  bekerja  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  berhak  menjadi milik istri sepenuhnya.
Kondisi  sosial  di  masyarakat  yang kian  hari  kian  mengalami  perkembangan tidak semuanya dapat diselesaikan menggunakan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  jika  memang undang-undang  tersebut  sudah  tidak relevan  serta  belum  dapat  memberikan
keadilan bagi para pihak, maka seyogyanya  telah  menjadi  tugas  hakim guna menggali hukum dan memformulasikan  putusan  yang  tepat untuk  menjawab  segala  keresahan  atas permasalahan yang diajukan di Pengadilan. Dalam memutus suatu perkara  sudah  semestinya  seorang  hakim mempertimbangkan secara matang dengan  menggali  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat,  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang selanjutnya disingkat menjadi UU Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya berbunyi  “Hakim  mesti  mendalami, memahami, menyelidiki serta
mengimplementasikan norma-norma hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat serta dapat memberikan keadilan (Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,
2009).
Jika  melihat  pada  ketentuan  yang terdapat pada KHI, lebih spesifiknya Pasal 97  KHI  yang  mengamanatkan  bahwa dalam  pembagian  harta  bersama  baik pihak  janda  maupun  duda  berhak  untuk mendapatkan  masing-masing  setengah dari  harta  bersama.    Akan  tetapi  putusan nomor: 231/Pdt.G/PTA.Sby melimpahkan seluruh  harta  bersama  pada  pihak  istri, maka jelaslah bahwasanya putusan mengenai  perkara  harta  bersama  yang
dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tinggi Agama  Surabaya  tersebut  diputus  secara contra  legem yaitu  mengesampingkan ketentuan  yang  terdapat  pada  Undang- Undang  yang  berlaku,  di  mana  Undang- Undang  tersebut  dianggap  tidak  dapat memberikan keadilan dan relevan dengan keadaan  sosial  yang  ada  di  masyarakat (Fanani, 2014).
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya  ini  juga  didukung  oleh  teori keadilan  yang  digagas  oleh  Gustav Radbruch  yang  menjelaskan  bahwa hukum  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu keadilan,  finalitas,  dan  kepastian.  Bila terjadi  pertentangan  antara  ketiga  aspek tersebut  maka  upaya  pemecahan  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  yaitu menggunakan  urutan  prioritas  yaitu pertama keadilan, kepastian, dan terakhir finalitas  (Tanya,  Simanjuntak  dan  Hage, 2010). Demi kepentingan keadilan, sistem hukum harus ditinggalkan jika ketegangan antara  sistem  hukum  dan  keadilan semakin  meningkat  hingga  pada  titik  di mana sistem tersebut benar-benar dianggap tidak adil (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Seperti contoh implementasi  teori  Gustav  yang  juga disebut  dengan  Gustav  formula  pada Pengadilan  Militer  Internasional  (IMT) yang  didirikan  di  Nuremberg  Jerman menurut  Mettraux.  Karena  tidak  seorang pun  dapat  menggunakan  pembenaran
konstitusional  atas  “tindakan  negara” sebagai kedok. Pada pokoknya jika aturan itu  bertolak  belakang  dengan  fakta  yang ada, maka aturan tersebut mesti memprioritaskan nilai keadilan,
(Fichtelberg, 2009). Jika pendapat Gustav
Radbruch  tersebut  dikaitkan  dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,  maka  keputusan  hakim  untuk melimpahkan  seluruh  harta  bersama kepada  pihak  pembanding  sudah  dirasa tepat,  karena  justru  akan  menjadi  tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi masing-masing  pihak  istri  serta  suami mendapat setengah bagian dengan alasan bahwasanya suami dalam upaya perolehan objek sengketa tidak berkontribusi sama sekali dalam pelunasan  hutang.  Istri  berjibaku  sendiri untuk  melunasi  hutang  kepada  bank sehingga  menurut  pandangan  penulis harta  bersama  tersebut  patut  untuk menjadi hak milik istri seluruhnya, karena pada  dasarnya  aturan  mengenai  harta bersama  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu Pasal  97  KHI  menyebutkan  bahwa semestinya  harta  bersama  dibagi  kepada masing-masing  pihak  setengah,  akan tetapi pasal tersebut tidak relevan dengan perkara harta bersama yang ditangani oleh PTA Surabaya.
Berbicara mengenai kontribusi, seyogyanya  bagian  yang  didapatkan seseorang  sesuai  dengan  kontribusi  atau
jasa  yang  dilakukan,  sebagaimana  teori keadilan  distributif  yang  dikemukakan oleh Aristoteles, teori ini berpendapat agar setiap  orang  menerima  keadilan  menurut prestasi  jasa-jasa  yang  dilakukan  atau pembagian  menurut  haknya  masing- masing (Rhiti, 2015). Menurut Aristoteles sesuatu  dikatakan  adil  apabila  seseorang diperlakukan  sesuai  dengan  prestasi, tugas,  dan  tanggung  jawabnya.  Memberi hak  seseorang  sesuai  dengan  porsi kemampuan  dan  prestasinya  (Nasution, 2014).  Menurut  peneliti  teori  keadilan distributif  tersebut  memperkuat  putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya  di  mana  alasan  hakim melimpahkan  harta  bersama  seluruhnya menjadi  hak  milik  istri  adalah  karena suami  tidak  berkontribusi  dan  tidak bertanggung jawab untuk membantu istri melunasi  hutang  kepada  bank  guna memperoleh  objek  sengketa,  oleh  karena itu  suami  dipandang  tidak  berhak  atas objek  sengketa  yang  dilunasi  sendiri dengan usaha dan jerih payah istri seorang diri.
Dalam  hukum  Islam  pun  terdapat metode ijtihad hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu metode istihsan.  Sebagaimana  definisi  yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah al- Hasan  al-Karkhi  dalam  tulisan  Kadenun istihsan  yaitu  penetapan  hukum  dari
seorang mujtahid terhadap suatu masalah atau  kasus  yang  menyimpang  dari ketetapan hukum yang diimplementasikan pada  masalah-masalah  yang  sejenis, karena  hadirnya  alasan  lebih  kuat  yang menuntut  dilakukannya  penyimpangan tersebut  (Kadenun,  2018).  Menurut pandangan  peneliti  metode  ini  relevan dengan perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di mana seorang hakim  memutus  perkara  harta  bersama menyimpang dari aturan yang seharusnya dibagi  sama  rata  yaitu  masing-masing pihak  mendapatkan  setengah  bagian, dengan  memutus  bahwa  harta  bersama berhak  dimiliki  sepenuhnya  oleh  pihak istri  karena  terdapat  fakta-fakta  yang terungkap saat persidangan yang mengharuskan  perkara  tersebut  diputus secara contra  legem demi  terwujudnya keadilan.
Berdasarkan  teori-teori  yang dijadikan  pisau  analisis  di  atas  di mana  hasilnya  adalah  memperkuat putusan contra legem , maka menurut  penulis,  putusan  Majelis Hakim  PTA  Surabaya  sudah  tepat dan memuat unsur keadilan. Meskipun menyimpangi aturan yang  terdapat  pada  Pasal  97  KHI, putusan tersebut telah
mempertimbangkan besaran kontribusi  yang  diberikan  masing- masing pihak sehingga harta
bersama  patut  dilimpahkan  kepada pihak istri.

## C. SIMPULAN
Kriteria  darurat  perkara  yang  boleh diputus  secara contra  legem yaitu mempertimbangkan bahwa apabila
perkara tersebut ditolak akan
menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar disebabkan  oleh  tidak  adanya  kepastian hukum, semuanya itu dengan mempertimbangkan  kemaslahatan  bagi pencari keadilan.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby mengesampingkan  ketentuan  Pasal  97 KHI,  hakim  memutus  perkara  tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara  suami  dan  istri,  hal  ini  diperkuat oleh  teori  keadilan  Gustav  Radbruch  di mana  urutan  prioritas  pertama  keadilan, kepastian,  dan  terakhir  finalitas.  Selaras
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav  Radbruch  mengenai  keadilan, yang  menyebutkan  bahwa  hukum  terdiri dari  tiga  aspek  penting  yaitu  keadilan, kepastian  hukum,  dan  finalitas.  Jika terjadi ketegangan antara ketiganya maka untuk memecahkan permasalahan tersebut urutan aspek yang patut menjadi prioritas  yaitu  pertama,  keadilan,  kedua kepastian,  dan  terakhir  yaitu  finalitas. Demi kepentingan keadilan sistem hukum harus ditinggalkan jika ketegangan antara sistem hukum dan keadilan mencapai titik di  mana  penegakan  hukum  terasa  tidak adil.  Kemudian  teori  keadilan  distributif Aristoteles  yang  menyatakan  memberi hak  seseorang  sesuai  dengan  porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad  istihsan  yang  mengedepankan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Darmansyah, D. (2022) “Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak  Terhadap  Hak  Asuh  Anak Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  dan
Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam,” Panitera  Journal  of Law and Islamic  Law ,  1(1),  hal.  24–43. Tersedia pada: https://doi.org/https://panitera.amiin.o r.id/index.php/panitera/article/view/3.
Dianisa,  T.R.  dan  Suprobowati,  G.D. (2022)  “Penerapan  Teori  Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang  Undangan  di  Indonesia,”
Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan  Nasional , 1(2), hal.  298– 305. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.130 57/souvereignty.v1i2.191.
Fanani,  A.Z.  (2014) Berfilsafat  Dalam Putusan  Hakim  (teori  dan  praktik) Cetakan ke-I. Bandung: Mandar Maju.
Fichtelberg,  A.  (2009)  “Fair  Trials  and International Courts:A Critical Evaluation of theNuremberg Legacy,” Criminal  Justice  Ethics ,
28(1),  hal.  5–24.  Tersedia  pada: https://doi.org/https://doi.org/10.108 0/07311290902831268. Hamdi, M.F. (2019) “Kedudukan Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Merekonstruksi
Hukum  Acara,” Jurnal  Legislasi Indonesia ,  16(3),  hal.  313–324. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.546 29/jli.v16i3.508. Huzaeni,  M.  dan  Basri,  A.H.  (2023) “Legislative Policy and Accountability  for  Pollution  Crimes by  Ship  Operations  in  Indonesian Waters,” Indonesian  Journal  of  Law and  Society ,  4(1),  hal.  51–93. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.191 84/ijls.v4i1.38415. Indonesia, S.N.R. (2019) Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019
Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan . Indonesia. Julyano, M. dan Sulistyawan, A.Y. (2019) “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi  Penalaran  Positivisme Hukum,” CREPIDO ,  1(1),  hal.  13– 22. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.147 10/crepido.1.1.13-22. Kadenun (2018) “Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam,” Qalamuna ,  10(2),  hal.  89–105. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.528 1/zenodo.3559262. Kapitan,  R.V.E.  dan  Rafael,  T.C.  (2020)
“Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal  Spektrum  Hukum , 17(1),  hal.  1–18.  Tersedia  pada: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35 973/sh.v17i1.1336.

## Kurniawan,  M.B.  (2018)  “Pembagian
Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan  Kajian  Putusan  Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT,” Jurnal Yudisial ,  11(1),  hal.  41–53.  Tersedia pada:
https://doi.org/https://doi.org/10.291 23/jy.v11i1.224.
Musthofa,  A.H.  (2019)  “Ijtihad  Hakim Dalam  Penerapan  Konsep  Contra Legem  Pada  Penetapan  Perkara  di Pengadilan Agama,” Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1(2), hal. 1–17. Tersedia pada: https://doi.org/10.33367/legitima.v1i 2.917.

## Najib, A. (2020) “Legislasi Hukum Islam dalam  Sistem  Hukum  Nasional,”
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam ,  4(2  SE-Articles).  Tersedia pada: https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2. 267.
Nasution,  B.J.  (2014)  “Kajian  Filosofis Tentang  Konsep  Keadilan  Dari Pemikiran  Klasik  Sampai  Pemikiran
Modern,” Yustisia ,  3(2),  hal.  118– 130. Tersedia pada:
https://doi.org/https://doi.org/10.209
61/yustisia.v3i2.11106.
Ngutra,  T.  (2016)  “Hukum  dan  Sumber-
Sumber  Hukum,” SUPREMASI: Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Ilmu- ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya , 11(2), hal. 193–211. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.268 58/supremasi.v11i2.2813.
Rhiti,  H.  (2015)  “Filsafat  Hukum  edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme),” Ctk. Kelima.
Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya
[Preprint].
Saputri,  N.E.  dan  Kusdarini,  E.  (2021) “Kontribusi  Sistem  Hukum  Eropa Kontinental  Terhadap  Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum , 50(4), hal. 363–372. Tersedia pada:
https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2
021.363-372.

## Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia
(1991) Intruksi  Presiden  Nomor  1
Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia (2009) Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman . Situngkir,  D.A.  (2018)  “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional,” REFLEKSI HUKUM:
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  1(1),  hal.  167– 180. Tersedia pada: https://doi.org/https://doi.org/10.242 46/jrh.2018.v2.i2.p167-180. Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N. dan Hage,
M.Y.  (2010) Teori  Hukum:  Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing. Umairy,  A.K.  (2023)  “Sosiologi  Hukum Untuk  Mewujudkan  Hukum  Yang Berkeadilan,” HUKMY: Jurnal Hukum , 3(2), hal. 441–450. Tersedia
pada: https://doi.org/10.35316/hukmy.2023 .v3i2.441-450. Widayati  (2020)  “Implementasi  Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang  Partisipatif  dan  Berkeadilan,” Jurnal  Hukum ,  36(2),  hal.  59–72. Tersedia pada: https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.113 91.