## Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik
Puji Laksono *1
1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email : * Pujilaksono@ikhac.ac.id

## Abstract
The process of mass communication is a reality experienced by society so that it will follow the ideology and political system adopted in the country where it lives. Every country has an ideology  that  is  adhered  to  as  values  and  principles  that  serve  as  guidelines  in  achieving national ideals. The ideology of a country ultimately determines the political system that is practiced in the life of the nation and state. People who live in a country must be guided by the ideology set. The state ideology becomes the values that are practiced and shared together in  daily  life,  including  in  the  process  of mass  communication. In  the current  political  mass communication system it should have the potential to become the fourth power and pillar of democracy in a country's political system. Namely the mass media that play an important role as  the  fourth  estate. The  process  of  mass  communication  takes  place  in  the  flow  of  the country's  political  system,  seen  from  the  perspective  of  the  Four  Theories  of  the  Pres  and Three  Models  of  Media  and  Politics,  democracy  can  develop  according  to  the  theory  of libertarian theory and social responsibility in the four theories of the press, as well as liberal and corporate democracy in the three models of media and politics. Which is the important role of the mass media as the fourth estate can be realized. Whereas in a country that adheres to  a  media  and  political  system  according  to  authoritarian  theory,  the  soviet  communist theory  and  the  pluralist  pluralist  model  are  not  possible.  Although  the  process  of  mass communication can play its role as the fourth estate in the realm of democracy, but there are serious challenges that must be faced, namely media conglomeration.
Keywords: Mass communication, political system, democracy, press.

## .

## Abstrak
Proses komunikasi massa merupakan suatu realitas yang dialami masyarakat sehingga ia akan mengikuti ideologi dan sistem politik yang dianut di negara di mana ia hidup. Setiap negara memiliki ideologi yang dianut sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam  mencapai cita-cita  nasional.  Ideologi  suatu  negara  pada akhirnya  menentukan  sistem politik yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang hidup di  suatu  negara  harus  berpedoman  pada  ideologi  yang  ditetapkan.  Ideologi  negara  menjadi nilai-nilai  yang  dipraktikkan  dan  dihayati  bersama  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk dalam  proses  komunikasi  massa.  Dalam  arus  sistem  politik  komunikasi  massa  seharusnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ke empat dan pilar demokrasi dalam sistem politik suatu  negara.  Yakni  media  massa  yang  memainkan  peran  pentingnya  sebagai the  fourth estate .  Proses  komunikasi  massa  berlangsung  dalam  arus  sistem  politik  negara,  dilihat  dari perspektif Four  Theories  of  the  Pres dan Three  Models  of  Media  and  Politics, demokrasi dapat  berkembang  menurut  teori libertarian  theory dan social  responsibility dalam four theories of the press, serta liberal dan korporat demokratis dalam three models of media and politics. Yang mana peran penting media massa sebagai the fourth estate dapat diwujudkan .
Sedangkan  pada  negara  yang  menganut  sistem  media  dan  politik  menurut authoritarian theory, the  soviet  communist  theory dan model  pluralis  yang  terpolariasi tidak memungkinkan  terwujud.  Meski  proses  komunikasi  massa  yang  dapat  memainkan peranannya  sebagai the  fourth  estate di  alam  demokrasi,  namun  ada  tantangan  berat  yang harus dihadapi yakni konglomerasi media.
Kata Kunci : Komunikasi massa, sistem politik, demokrasi, pers.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  komunikasi  manusia  dalam  peradaban  terus  meningkat  dari  sistem penggunaaan  bahasa  isyarat  dan  lambang,  penggunaan  sistem  bahasa  dan  berbicara, penggunaan tulisan, hingga penggunaan media cetak dan elektronik. Perkembangan tersebut pada akhirnya membentuk tingkatan-tingkatan dalam berkomunikasi, yakni dari komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, hingga komunikasi massa. Jay Black dan Frederick C mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen.  Luas di sini berarti lebih besar daripada sekedar  kumpulan  orang  yang  berdekatan  secara  fisik,  sedangkan  anonim  berarti  individu yang  menerima  pesan  cenderung  asing  satu  sama  lain.  Heterogen  berarti  pesan  dikirim kepada orang-orang dari berbagai macam status, pekerjaan, dan jabatan dengan karakteristik yang  berbeda  satu  sama  lain  dan  bukan  penerima  pesan  yang  homogen  (Nurudin,  2016). Secara  sederhana  kita  dapat  memahami  komunikasi  massa  sebagai  proses  komunikasi  dari seseorang atau  sekelompok orang melalui alat pengirim (media) kepada para khalayak atau pasar  (Sobur,  Alex,  2009).  Dalam  realitasnya  komunikasi  massa  berkembang  dari  media cetak  hingga  elektronik.  Termutahir  adalah  berkembangnya  internet  yang  memunculkan media komunikasi massa yang memiliki jangkauan maya.
Proses komunikasi massa merupakan suatu realitas yang dialami masyarakat sehingga ia akan mengikuti  ideologi  dan  sistem  politik  yang  dianut  di  negara  di  mana  ia  hidup.  Negara menurut  Max  Weber  merupakan  institusi  yang  memegang  monopoli  kekuasaan  (Plumer, 2011) . Itu artinya negara adalah suatu organisasi yang memiliki wewenang yang sah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  tujuan  nasional  bersama.  Setiap  negara  memiliki ideologi  yang  dianut  sebagai  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  pedoman  dalam mencapai cita-cita nasional. Ideologi suatu negara pada akhirnya menentukan sistem politik yang  dipraktikkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Masyarakat  yang  hidup  di suatu negara harus berpedoman pada ideologi yang ditetapkan. Ideologi negara menjadi nilai- nilai  yang  dipraktikkan  dan  dihayati  bersama  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam proses komunikasi massa.
Komunikasi  massa  yang  dalam  praktiknya  diperankan  oleh  media  massa,  memiliki  peran yang  penting  dalam  perkembangan  politik  pada  masyarakat  modern  saat  ini.  Media  massa kerap kali disebut sebagai pilar demokrasi (Adam, 2000). Hal ini benar adanya ketika suatu negara  menganut  ideologi  dan  sistem  politik  demokrasi  yang  terbuka.  Media  akan memainkan  perannya  sebagai  pilar  keempat  dalam  sistem  demokrasi  konstitusional.  Yang mana  media  massa  menjadi  media  penyambung  aspirasi  masyarakat.  Namun  sebaliknya media  akan  kehilangan  peran  tersebut  ketika  suatu  negara  menganut  sistem  otoriter.  Oleh karenanya  tulisan  ini  mencoba  memaparkan  bagaimana  proses  komunikasi  massa  dan demokrasi, dalam ini lebih dipraktikkan oleh media massa  yang hidup dalam berbagai arus ideologi dan politik di suatu negara.
Pemahaman demokrasi dalam tulisan ini mengacu pada pengertian demokrasi konstitusional yang  dapat  difahami  sebagai  gagasan  pemerintahan  yang  demokratis,  pemerintahan  yang terbatas  kekuasaanya  dan  tidak  dibenarkan  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi (Budiarjo, 2013). Oleh karenanya karakter negara demokrasi berarti negara yang menganut sistem yang terbuka, memberi ruang kebebasan,  dan  munjunjung  tinggi  Hak  Asazi  Manusia.  Sebaliknya  negara  dalam  karakter non-demokrasi akan mengabaikan hal-hal tersebut. Negara dengan sistem pemerintahan non- demokrasi  akan  menekankan  kekuasaan  terpusat  pada  pemimpin  negara.  Harapan  tentang kebebasan individu adalah angan-angan utopis, mimpi yang tidak terwujudkan. Segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, kepercayaan dan lainnya ditentukan, diawasi, dan kontrol  oleh  negara.  Sistem  semacam  ini  berbanding  terbalik  dengan  sistem  demokrasi. Pemerintahan yang sah tidak diperoleh melalui pemilihan umum yang demokratis, biasanya dengan permainan politiik elit, pemimpin sentral yang menentukan, atau jika ada pemilihan umum biasanya direkayasa. Sistem pemerintahan bisa berbentuk Republik maupun Monarki. Kekuasaan menjadi acuan dan alat untuk menundukkan masyarakat. Dalam tataran praktik, semua  aspek  kehidupan  bisa  jadi  dilakukan  secara  represif.  Pemaksaan  kuasa,  dan pembungkaman suara-suara sumbang dengan ancaman sampai dengan kekerasan.
Dalam  hal  komunikasi,  negara  yang  menganut  sistem  non-demokrasi  ini  cenderung menggunakan  pendekatan  komunikasi  satu  arah.  Komunikasi  yang  berkebalikan  yakni komunikasi dua arah yang mengedepankan diskusi, musyawarah mafakat, perdebatan, kritik, saling menanggapai, pengakuan hak asasi individu akan dihindari, dan ditekan. Jika mungkin dipraktikkan  hanya  sebatas  simbolis  yang  tidak  dihayati  sepenuh  hati.  Segala  kebenaran hanya  datang  dan  ditentukan  oleh  negara.  Berbagai  gagasan,  pemikiran,  usul,  inisiatif,  dan pesan  hanya  tersampaikan  melalui  instruksi  pimpinan  tertinggi  yang  tidak  bisa  dibantah. Mereka akan mengarahkan, membina, memberi petunjuk, nasehat, wejangan suci yang haram diabaikan.  Masyarakat  cukup sediko  dawuh menerima  apa  yang  disampaikan  oleh pemerintah, tidak ada ruang bagi ketidaksetujuan.
Media  massa  sebagai  pelaku  utama  komunikasi  massa  pada  negara  dengan  karakter  non- demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya juga harus mengikuti arus ideologi yang  ditetapkan  negara  tempat  ia  hidup.  Dalam  karakter  negara  semacam  ini,  maka  teori pertama  dalam Four  Theories  of  the  Press yakni  teori  pers  otoriter  ( authoritarian  theory ) menjadi alat analisis yang sesuai. Menurut teori ini media massa dipegang, dikontrol, dan di bawah  kendali  langsung  oleh  pemerintah.  Media  massa  berada  pada  posisi  yang  harus mendukung  apapun  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kepemilikan  media  massa  bisa  milik pemerintah  atau  perorangan,  tetapi  semua  harus  di  bawah  kontrol  langsung  pemerintah. Media  massa  menjadi  kepanjangan  tangan  pemerintah,  sebagai  alat  propaganda  pemerintah yang memberi pembenaran kepada negara mengenai segala persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupan. Ada atau tidak, hidup atau matinya suatu media massa semua tergantung perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sensor  pemerintah  menjadi  alat  untuk menyaring  segala  informasi  yang  akan  dikeluarkan  oleh  media  massa.  Media  massa  turut serta dalam melanggengkan kekuasaan rezim.
Prinsip  dasar  dari  teori  pers  otoritarian  ini  adalah  bahwa  negara  memiliki  kedudukan  yang lebih  tinggi  daripada  individu  dalam  skala  nilai  kehidupan  sosial.  Bagi  seorang  individu, hanya  dengan  menempatkan  diri  di  bawah  kekuasaan  negara,  maka  individu  yang bersangkutan bisa mencapai cita-citanya  dan memiliki atribusi sebagai orang  yang beradab. Penetapan  tentang  hal-hal  “yang  benar”  dipercayakan  hanya  kepada  segelintir  “orang bijaksana” yang mampu memimpin. Pendekatan ini berpola atas bawah. Media massa harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi pada negara. Media massa diawasi malalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor. Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar
sistem-sistem  media  massa  nasional  dunia,  dan  masih  bertahan  hingga  saat  ini (Kusumaningrat&Kusumaningrat, 2007).
Teori  pers  otoriter  ( authoritarian  theory )  ini  kemudian  berkembang  dan  dimodifikasi  oleh negara yang menganut ideologi komunisme. Negara komunisme dalam perjalanan bernegara untuk  mencapai  tujuannya,  menciptakan  sitem  komunikasi  massa  tersendiri.  Yang  pada akhirnya  memunculkan  teori  pers  komunis  Soviet  ( The  Soviet  Communist  Theory )  dalam Four  Theories  of  the  Press .  Jika  teori  pers  otoriter  tidak  harus  dianut  oleh  negara  dengan sistem komunisme, maka teori pers komunis Soviet hanya dianut oleh negara dengan sistem pemerintahan  komunis.  Teori  ini  lahir  dan  berkembang  di  negara  Uni  Soviet  sekitar  dua tahun  setalah  Revolusi  Oktober  1917,  negara  induk  tempat  ideologi  komunisme  menjadi dewa yang harus dipuja. Yang membedakan teori pers Soviet dengan teori pers otoriter ialah (1) teori pers otoriter menekankan pada tujuan utama melanggengkan status quo , sedangkan pada  negara  komunis  tujuan  utamanya  adalah  perkembangan  dan  perubahan  masyarakat untuk  mencapai  tahap  masyarakat  komunis.  (2)  motif  profit  media  massa  dihilangkan.  (3) semua  informasi  pada  media  massa    adalah  atas  kehendak  pemerintah  komunis,  dan cenderung mensortir isu-isu yang sedang ramai di masyarakat.
Media massa di negara yang menganut komunisme menjadikan media massa sebagai alat dan bagian integral negara, menjadi salah satu organ dari partai komunis yang berkuasa. Segala sesuatu dalam proses komunikasi massa melalui media massa ditentukan oleh partai komunis. Media massa menjadi collective propangandist . Alat di mana penguasa komunis melancarkan propanganda  dan  agitasi.  Fungsi  media  massa  adalah  sebagai  indoktrinasi  masyarakat  dan bimbingan  kehidupan  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah  komunis.  Jika  pada  negara  yang menganut  pers  otoriter,  keberadaan  dan  kepemilikan  media  massa  bisa  bervariasi,  maka  di negara  komunis  media  massa  hanya  milik  pemerintah  yang  berkuasa.  Media  massa  bukan miliki  pribadi  seseorang.  Setelah  runtuhnya  Uni  Soviet  pada  tahun  1991,  maka  teori  pers Soviet ini saat ini dianut oleh negara-negara yang masih bertahan dengan ideologi komunis, seperti Republik Rakyat China dan Korea Utara.
Proses  komunikasi  massa  dalam  sistem  ideologi  negara  non-demokrasi  semacam  ini mengalami  hambatan  struktural  untuk  berjalan  alami.  Media  massa  mengalami  disfungsi sebagai the  fourth  estate dalam  suatu  kehidupan  bernegara.  Mungkin  media  massa  sudah melaksanakan  tugas  sucinya  untuk  menyampaikan  informasi,  pendidikan,  hiburan  kepada masyarakat.  Namun  ia  mengingkari  tugas  suci  lainnya  yakni  sebagai  kontrol  terhadap kekuasaan.  Informasi,  pendidikan,  dan  hiburan  disampaikan  menurut  instruksi  dari  rezim yang  berkuasa.  Jika  melakukan  fungsi  kontrolpun,  media  melakukan  fungsi  kontrol masyarakat  untuk  kepentingan  penguasa.  Sedangkan  fungsi  kontrol  terhadap  pemerintah untuk  kepentingan  masyarakat  tidak  dilaksanakan/tidak  dapat  dilaksanakan.  Sehingga aspirasi  kritis  masyarakat  kepada  pemerintah  tidak  tersampaikan.  Kehidupan  hanya digambarkan baik-baik saja, keberhasilan pemerintah, kemuliaan dan keagungan pemimpin, dan  kebesaran  negara  menjadi  suguhan  sehari-hari  media  massa.  Tidak  ada  nada  minor, narasi  kehidupan  yang  menyedihkan,  kegagalan  pemerintah,  keburukan  pemimpin,  dan ketidaksejahteraan masyarakat.
Jika  negara  yang  kita  bahas  sebelumnya  cenderung  menekankan  kekuasaan  yang  terpusat pada  pemimpin  atau  pemerintah,  posisi  individu  yang  kerdil,  sehingga  proses  komunikasi massa  hanya  terjadi  satu  arah.  Maka  selanjutnya  kita  akan  membahas  tentang  proses komunikasi    di  negara  yang  menganut  ideologi  demokrasi.  Sistem  demokrasi  lebih menekankan  pada  kebebasan  individu.  Di  mana  individu  menjadi  leluasa  terhadap  hak-hak asasi  mereka.  Pemerintahan  yang  sah  diperoleh  melalui  keterbukaan  dengan  pelaksaan pemilu  yang  terbuka.  Legalitas  kekuasaan  diperoleh  melalui  mandat  rakyat.  Pemerintah tunduk  pada  pembatasan-pembatasan  kekuasaan  dengan  adanya  konstitusi.  Kemerdakaan individu  sebagai  warga  negara  dijamin  oleh  konstitusi.  Segala  keputusan  mayoritas  baik
secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menjadi  penentu  sebagian  besar  kebijakan pemerintah. Dalam kondisi pemerintahan yang menganut demokrasi ini posisi individu dalam masyarakat  berada  pada  tingkat  kebebasan  dan  idividualisme  yang  tinggi.  Sehingga  tingkat penyalahgunaan  terhadap  kekuasaan  oleh  pemerintah  menjadi  berkurang.  Di  negara  yang menganut  demokrasi  dengan  pengakuan  terhadap  kebebasan  individu,  maka  komunikasi berjalan dua arah. Tidak seperti di negara otoriter dan komunis yang menutup kemungkinan untuk  menanggapi  pemerintah,  di  negara  yang  menganut  demokrasi  masyarakat  dapat menanggapi  pemerintah.  Manusia  dipandang  sebagai  makhluk  bebas  yang  mengedepankan akal  sehat  dalam  menghadapi  masalah.  Dengan  demikian  manusia  dipandang  sebagai makhluk  yang  mampu  membedakan  mana  yang  benar  mana  yang  tidak.  Kebebasan merupakan  hal  yang  mendasar  yang  harus  dibela,  sehingga  kontrol  represif  pemerintah dianggap sebagai pemerkosaan terhadap kebebasan individu. Keterbukaan, dialog, kritik, dan adu  argumen  merupakan  suatu  yang  wajar  dalam  kehidupan  masyarakat  di  negara  yang menganut demokrasi. Dengan kondisi seperti ini proses komunikasi di negara yang menganut demokrasi liberal berjalan juga berjalan bebas.
Media massa sebagai kanal utama dalam komunikasi massa di negara yang manganut sistem demokrasi, berada pada posisi mitra bagi masyarakat. Dalam posisi semacam ini media massa hanya  menggulirkan  isu-isu  yang  kemudian  sepenuhnya  diserahkan  kepada  masyarakat. Media massa berada diberi kebebasan yang luas untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran akan  diperoleh  jika  media  massa  diberi  kebebasan  yang  akan  menjadi  tolak  ukur ditempatkannya  hak  bebas  manusia  pada  posisi  yang  terhormat.  Dengan  karakter  negara dengan  ideologi  ini,  maka Four  Theories  of  the  Press yakni  teori  pers  bebas  ( libertarian theory ) menjadi alat analisis yang sesuai.
Oleh  karena  itulah,  penelitian  ini  diadakan  untuk  menjawab  bagaimanakah  komunikasi melalui  media  massa  mampu  membangun  arus  politik  di  negara  yang  beragam  seperti Indonesia ? Apakah kekuatan-kekuatan yang terdapat di negara demokrasi  dapat menjamin tersedianya  public sphare dalam negara yang beragam melalui komunikasi bermedia ? Teori pers bebas mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Sehingga  media  massa  harus  menjadi  mitra  dalam  upaya  pencarian  kebenaran,  dan  bukan sebagai  alat  kebenaran.  Dalam  upaya  mencari  kebenaran,  semua  gagasan  harus  memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Menurut John Milton Proses menemukan kebenaran  ( self-righting  process )  dan  kebebasan  menjual  gagasan  ( free  market  of  ideas ) menjadi  hal  yang  sentral.  Dua  hal ini  yang  akan  mengontrol  media  massa,  dan  pengadilan. Implikasi dari proses menemukan kebenaran ini adalah bahwa semua gagasan harus memiliki kesempatan  yang  sama  ke  semua  saluran  komunikasi  dan  setiap  orang  punya  akses  yang sama pula ke sana (Kusumaningrat&Kusumaningrat, 2007).
Teori pers bebas memang paling banyak memberikan landasan kebebasan yang tak terbatas pada  media  massa.  Oleh  karena  itu  lebih  banyak  memberikan  informasi,  paling  banyak memberikan  hiburan,  dan  paling  banyak  terjual  tirasnya  (Kusumaningrat,  2007).  Namun karena keberadaan media massa berada di tangan pemilik modal, maka orientasi keberadaan media massa lebih kepada upaya pengumpulan keuntungan atau laba. Media massa menjadi alat bagi para pemilik modal sebagai alat produksi kapitalis. Kontrol terhadap media massa berada  di  tangan  pemiliki  modal  melalui  mekanisme  pasar  melalui rating dan  iklan  demi kepentingan  pemupukan  keuntungan  dan  laba.  Aturan-aturan  yang  diciptakan  untuk  media massa yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal media massa tersebut.
Teori  pers  bertanggungjawab  menekankan  pada  asumsi  bahwa  sebebas-bebasnya  media massa,  media  massa  harus  bertanggungjawab  kepada  khalayak  mengenai  apa  yang
diaktualisasikan.  Penekanan  terhadap  tanggungjawab  sosial  menjadi  penting  demi menghindari  terjadinya  gangguan  terhadap  sistem  sosial.  Media  massa  berada  pada  posisi sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang menjamin kesetaraan akses  semua pihak untuk mengaktualisasikan diri lewat media massa. Dengan demikian setiap orang yang mempunyai hal  yang  penting  untuk  diaktualisasikan  harus  diberikan  hak  dalam  forum,  dan  jika  media massa  dianggap  tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  harus  ada  pihak  yang  harus memaksanya.  Media  massa  dikontrol  oleh  opini  khalayak,  kecenderungan  konsumen,  dan etika profesional.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikembangkan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  serta  memanfaatkan  berbagai  metode ilmiah (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, desain yang akan digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu  mengenai  keadaan  ataupun  gejala  yang  terjadi.  Selanjutnya  penulis  menggunakan metode  purposive  dan  snowball  dalam  memilih  informan.  Dengan  melihat  berbagai pendekatan dalam beberapa model teori komunikasi massa pada khalayak melalui freedom of the press, freedom of the opinion and social responsibility of the media.
Peneliti  selanjutnya  melakukan  analisis  perbandingan  dan  menyajikan  data  serta  berusaha untuk  menginterpretasikan  data-data  tersebut  dengan  mengeliminasi  berbagai  distorsi informasi yang kemungkinan terjadi.

## C. Pembahasan
Dari uraian tentang proses komunikasi massa yang berjalan menurut arus sistem politik yang dianut  oleh  negara  non-demokrasi  dengan  negara  demokrasi  tersebut.  Maka  kita  dapat mengetahui  secara  praksis  empat  teori  pers  yaitu Four  Theories  of  the  Press yang dikemukankan  oleh  tiga  guru  besar  ilmu  komunikasi  Universitas  Illinois  yakni  Siebert, Peterson, dan Schramm. Pertama , Teori Otoriter ( authoritarian theory ) dengan asumsi dasar bahwa  media  massa  dipegang,  dikontrol,  dan  di  bawah  kendali  langsung  oleh  pemerintah. Media  massa  berada  pada  posisi  yang  harus  mendukung  apapun  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Kedua ,  teori  libertarian  ( libertarian  theory )  dengan  asumsi  bahwa  manusia dipandang  sebagai  makhluk  rasional  yang  dapat  membedakan  antara  yang  benar  dan  yang tidak  benar.  Sehingga  media  massa  harus  menjadi  mitra  dalam  upaya  pencarian  kebenaran, dan  bukan  sebagai  alat  kebenaran. Ketiga ,  teori  teori  pers  bertanggungjawab  ( social responsibility )  dengan  asumsi  bahwa  sebebas-bebasnya  media  massa,  media  massa  harus bertanggungjawab kepada khalayak mengenai apa yang diaktualisasikan. Penekanan terhadap tanggungjawab  sosial  menjadi  penting  demi  menghindari  terjadinya  gangguan  terhadap sistem  sosial. Keempat ,  teori  pers  komunis  Soviet  ( The  Soviet  Communist  Theory )  dengan asumsi  media massa  sebagai alat  dan  bagian  integral  negara, menjadi  salah  satu organ  dari partai komunis yang berkuasa. Segala sesuatu dalam proses komunikasi massa melalui media massa ditentukan oleh partai komunis. Empat teori pers tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 . Perbandingan Four Theories of the Press
Otoritarian Liberal Tanggung Jawab Sosial Soviet-Komunis Posisi media Alat propaganda pemerintah Alat produksi  kapitalis Alat pemberdayaan masyarakat Alat dan bagian integral negara Fungsi Media Massa Memberi pembenaran kepada negara tentang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan Masyarakat Pengumpul keuntungan/laba Menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media. Melancarkan propanganda dan agitasi Penentu Keberadaan Media Massa Di tangan pemerintah Di tangan pemodal besar Di tangan masyarakat Di tangan pemerintah dan partai komunis Kontrol terhadap Media Massa Di tangan pemerintah melalui mekanisme sensor Di tangan pemodal melalui mekanisme pasar ( rating dan iklan) Opini masyarakat, Kecenderungan konsumen, dan etika profesional Di tangan pemerintah melalui monopoli langsung Kepentingan Melanggengkan kekuasaan Penumpukan Keuntungan/laba Memberdayakan Masyarakat Indoktrinasi, untuk mencapai tahap masyarakat komunis

## Three Models of Media and Politics
Four Theories of the Press yang menjadi pisau analisis bagaimana arus komunikasi massa di negara demokrasi dan non demokrasi mendapatkan kritik karena dianggap usang. Selangkah lebih  jauh  dari  teori  tersebut,  muncullah gagasan  tipologi  baru  hubungan  antara  media  dan politik  berdasarkan analisis  komparatif  terhadap  sistem.  Gagasan  baru  tersebut  muncul  dari Daniel C. Hallin dan Paolo Manchi (2004). Mereka kemudian menawarkan model baru dalam menganalisis komunikasi massa dalam arus sistem politik suatu negara. Model yang mereka tawarkan  adalah Three  Models  of  Media  and  Politics (Mq  Quail,  2011).  Untuk  memahami model tersebut mari kita perhatikan tabel di bawah ini :
Model Aspek Liberal Korporat Demokratis Pluralis yang Terpolarisari Peran negara terhadap media Lemah Kuat (Sejahtera) Kuat Konsesus atau polarisasi politik Campuran Lebih banyak konsensus Lebih terpolarisasi Profesionalisasi Jurnalisme Rendah Tinggi Sedang Paralelisme pers- politik Rendah Sedang Tinggi Keberadaan clientelisme Rendah Rendah Tinggi
Tabel di atas menunjukkan pada bagian atas merupakan model yang dibuat oleh Hallin dan Manchi. Model pertama adalah Liberal, yang merupakan hasil penelitian dari negara-negara Atlantik Utara, meliputi Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Kanada. Model kedua adalah Korporat  demokratis ,  yang  meruapakan  hasil  penelitian  dari  negara-negara  Eropa  Utara, meliputi  Austria,  Belgia,  Finlandia,  Denmark,  Norwegia,  Jerman,  Belanda,  Swedia,  dan Swiss. Model ketiga adalah Pluralis yang terpolarisasi , yang merupakan hasil penelitian dari negara-negara Mediteranian, meliputi Italia, Perancis, Yunani, Spanyol, dan Portugal.
Selanjutnya  pada  bagian  samping  kiri  merupakan  aspek  yang  diamati  dari  tiga  model tersebut. Aspek pertama adalah peran negara terhadap media ,  yakni aspek di mana negara hadir dengan kekuatan sistem politiknya dalam membentuk fungsi dan struktur media. Aspek ini  melihat  seberapa  tinggi  atau  rendah  intervensi  negara  terhadap  media,  seperti  sensor, subsidi  ekonomi  negara  kepada  media,  kepemilikan  media,  regulasi  media,  negara  sebagai sumber  informasi.  Aspek  kedua  adalah konsensus  atau  polarisasi  politik ,  yakni  aspek  di mana  perbedaan  kekuatan-kekuatan  politik  dan  kesepakatan  bersama  tersebut  berdampak pada media. Aspek ketiga adalah Profesiolisasi jurnalisme , yakni aspek yang mengacu pada seberapa tinggi atau rendah profesionalistas, idependensi media dapat dikembangkan. Aspek keempat adalah Paralelisme antara media dan politik , yakni mengacu pada orientasi politik media  dan  keberadaan  media  yang  cenderung  menjadi  tersetruktur  dan  berjajar  menurut partai-partai dan ideologi  yang saling bersaing di dalam suatu negara. Aspek kelima adalah Keberadaan  clientelisme ,  yakni  media  dimasuki  kepentingan  luar  dan  bekerja  untuk  tujuan tersebut secara sukarela atau demi uang, sehingga menjauh dari norma-norma perilaku legal- rasional.
Lebih lanjut, rincian dari Three Models of Media and Politics adalah sebagai berikut :

## 1. Model Liberal
Model  liberal  jika dilihat  dari  aspek  peran  negara  memiliki  tingkat  yang  rendah.  Artinya campur tangan negara terhadap proses komunikasi massa dengan media sangat minim, karena orientasi  sistem  media  massa  lebih  ditekankan  pada  kepentingan  pasar  atau  komersialisasi media.  Peraturan  yang  dibuat  pemerintah  lebih  mengarah  ke  liberalisasi  dan  kesejarteraan pekerja media. Hal ini terjadi karena sistem politik di negara dengan model ini berakar dari demokrasi  pluralisme  moderat.  Dilihat  aspek  konsesus  dan  polariasi  politik  menunjukkan tingkat dominasi mayoritas yang tinggi. Konsensus dibuat oleh pemerintah berdasarkan suara mayoritas.  Dilihat  dari  aspek  profesionlisasi  jurnalisme  menunjukkan  tingkat  yang  rendah. Hal ini karena tidak memiliki lembaga yang kuat dan tidak ada regulasi diri yang kuat dari pelaku  media.  Dilihat  dari  paralelisme  antara  media  dan  politik  juga  menunjukkan  tingkat yang rendah.  Hal ini karena media dianggap sebagai komersial  yang netral, informasi yang diberikan media berorintasi pada pluralisme internal. Dari aspek keberadaan clientelisme juga cenderung  rendah,  karena  lebih  mengutamakan  representasi  individu  dari  pada  pluralisme organisasi.

## 2. Model Korporat Demokratis
Model korporat demokratis jika dilihat dari aspek peran negara memiliki tingkat yang kuat. Artinya  campur  tangan  negara  dalam  proses  komunikasi  massa  dengan  media  sangat signifikan  dalam  hal-hal  yang  dianggap  vital.  Pemerintah  membuat  peraturan  sistem  media yang  sangat  ketat,  meski  demikian  kebebasan  media  juga  mendapatkan  perlindungan  dari negara.  Peraturan  negara  dibuat  untuk  kepentingan  kesejahteraan  negara.  Hal  ini  terjadi karena sistem politik di negara dengan model ini berakar dari demokrasi pluralisme moderat. Dilihat dari aspek konsensus dan polarisasi politik masih mengacu pada kesepakatan bersama yang  dianggap  baik.  Dilihat  dari  aspek  profesionalisasi  jurnalisme  memiliki  tingkat  yang tinggi  hal  ini  karena  memiliki  lembaga  pers  yang  kuat  serta  regulasi  diri  yang  kuat  dari pelaku  media.  Dari  aspek  paralelisme  antara  media  dan  politik  menunjukkan  tingkat  yang sedang.  Media  dianggap  sebagai  refleksi  dari  partai  yang  berkuasa,  meski  demikian  juga terjadi  pergeseran  yang  mengarah  pada  komersiliasi  media  yang  netral.  Dari  aspek keberadaan clientelisme memiliki tingkat yang rendah. Hal ini karena terbentuknya korporasi demokrasi dan tersegmentasi.

## 3. Model Pluralis yang Terpolarisasi
Model pluralis yang terpolariasi dilihat dari aspek peran negara memiliki tingkat yang kuat. Artinya  campur  tangan  negara  dalam  proses  komunikasi  sangat  signifikan.  Negara  dalam model  ini  memiliki  sejarah  terbentuk  dari  pola  konflik  dan  konsesnsus,  sehingga  tidak  ada demokratisasi.  Peraturan  pemerintah  dibuat  sangat  ketat  untuk  membatasi  media  dengan sensor  terhadap  informasi  yang  akan  disampaikan.  Dilihat  dari  aspek  konsensus  dan polarisasi  politik  menunjukkan  terpolarisasinya  dengan  konsesus  yang  baik.  Dilihat  dari aspek  profesionalisasi  jurnalisme  memiliki  tingkat  yang  sedang.  Hal  ini  karena  tingkat profesionalitas  media  masih  kurang  profesional,  bahkan  bisa  dibilang  sangat  tidak profesional. Dilihat dari aspek paralelisme antara media sangat tinggi. Hal ini karena media yang  ada  dikondisikan  untuk  kepentingan  pemerintah  yang  berkuasa.  Orientasi  media ditujukan untuk kepentingan elit politik. Sehingga hal ini berdampak pada aspek keberadaan clientelisme memiliki tingkat yang tinggi.

## The Fourth Estate
Setelah membahas tentang komunikasi massa dalam arus sistem politik dengan memaparkan teori-teori  sistem  media.  Selanjutnya  kita  akan  membahasa  tentang the  fourth  estate atau media memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ke empat, dan pilar demokrasi dalam sistem politik suatu negara. Istilah the fourth estate dikemukan oleh Edmud Burke di Inggris pada akhir abad ke 18. Istilah ini merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki oleh media massa, setara dengan ketiga pilar lain dalam kehidupan politik suatu negara (McQuail, 2002). Ketiga pilar tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip sistem politik yang demokratis yakni trias politica. Prinsip sistem politik ini membagi sistem kekuasaan untuk perimbangan yang terdiri  dari  Eksekutif,  Legislatif,  dan  Yudikatif.  Sistem  tersebut  memang  dapat  mendukung proses  demokratisasi  dengan  adanya  saling  mengawasi  dan  keberimbangan,  untuk menghindari  monopoli  kekuasaan  pada  kelompok  elit  politik  tertentu.  Namun  dalam praktiknya  ketiga  pilar  tersebut  terkadang  kurang  membawa  aspirasi  masyarakat.  Hingga akhirnya dibutuhkanlah pilar yang di luar sistem tersebut untuk menjadi watcdog . Di sinilah potensi  penting  media  massa  untuk  menjadi  kekuasaan  keempat  ( the  fourth  estate) yang mengawasi  negara  agar  tidak  melenceng  dari  cita-cita  negara,  serta  membawa  aspirasi masyarakat.
McQuail (2002) menyebutkan isu-isu utama dalam teori sosial media. Salah satu isu krusial tersebut  adalah  dukungan  kepada  proses  demokratisasi.  Media  massa  diharapkan  memiliki kontribusi  utama  terhadap  kinerja  lembaga  politik  dan  sosial  lainnya.  Kontribusi  ini  dibuat melalui penyiaran yang utuh, adil, dan dapat diandalkan mengenai masalah publik, membantu mengungkapkan  sudut  pandang  yang  beragam,  memberikan  akses  bagi  banyak  suara  di masyarakat, memfasilitasi partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial dan politik, dan seterusnya  (Mc  Quail,  2002).  Oleh  karenanya  posisi  media  massa  sebagai the fourth  estate dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan.
Mengacu  pada  teori  sistem  media,  maka  media  bisa  menjadi the  fourth  estate jika  sistem politik  negara  adalah  sistem  demokratis.  Dengan  iklim  demokrasi  yang  berkembang  dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari, maka media massa bisa memainkan peranannya sebagi the fourth estate . Oleh karenanya pada negara dengan sistem media dan politik menurut teori libertarian theory dan social responsibility dalam four theories of the press, serta liberal dan korporat  demokratis dalam three  models  of  media  and  politics saja  yang  bisa  mewujudkan the  fourth  estate, meski  dengan  kadar  kebebasan  yang  berbeda . Selebihnya  dari  teori-teori sisanya authoritarian  theory, The  soviet  communist  theory dan model  pluralis  yang terpolariasi tidak  memungkinkan  terwujud  karena  monopoli  dan  kontrol  media massa  oleh negara.  Namun  di  sisi  lain media  massa juga  bisa  menjadi  kekuatan  untuk  menumbangkan sistem politik yang mengekang, dan menghembuskan angin demokratisasi.
Peran  media  massa  sebagai the  fourth  estate dari  teori-teori  di  atas  yang  memungkinkan secara  praktis  memang  akan  berbeda,  terutama  kadar  kebebasannya.  Namun  secara  moral media massa sebagai the fourth estate harus mampu mengembah amanah untuk kepentingan masyarakat,  dengan  keriteria  kebebasan  publikasi,  pluraritas  kepemilikan,  jangkauan  yang luas,  dan  keberagaman  konten.  Dari  konten  informasi,  harus  memperhatikan  keberagaman informasi,  mendukung  tatanan  publik  dan  hukum,  informasi  dan  budaya  yang  berkualitas tinggi,  mendukung  sistem  politik  demokratis,  menghormati  hak  asasi  manusia,  tidak membahayakan  masyarakat  dan  individu.  Secara  profesional  harus  menyebarkan  informasi secara jujur, akurat, berimbang, objektif, dan relevan.
Kondisi kehidupan yang merengkuh kebebasan yang luas, menjadikan media massa di negara demokrasi  dapat  memainkan  peran  sebagai the  fourth  estate dalam  suatu  kehidupan bernegara. Tiga pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi dengan menggunakan prinsip trias  politica ,  yakni  kekuasaan  eksekutif,  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  yudikatif,  maka media  massa  dapat  menjadi  kekuatan  kekuasaan  keempat.  Media  massa  dapat  memainkan
peran tersebut  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap lembaga  negara.  Media massa  oleh karenanya  harus  bebas  dari  campur  tangan  penguasa.  Media  massa  menjadi  penyeimbang kekuasaan.  Di  sinilah  media  massa  menjadi  alat  untuk  menemukan  kebenaran,  yang  mana semua  gagasan  memiliki  kesempatan  yang  sama  ke  semua  saluran  komunikasi  dan  setiap orang punya akses yang sama.
Peran media massa sebagai the fourth estate dalam praktiknya tidaklah mudah. Meski media tersebut  hidup  di  alam  demokrasi.  Munculnya  konglomerasi  media  menjadi  suatu  keraguan akan  konsistensi  tugas  luhur  media  tersebut.  Kepemilikan  beberapa  media  yang terkonsentrasi  pada  satu  elite  tertentu,  dan  membentuk  oligarki  media  seringkali  dijadikan alat  politik  oleh  para  elit  politik  untuk  mencapai  ambisinya.  Oligarki-oligarki  media  yang terkooptasi  oleh  elit  politik  dapat  mengancam  tugas  luhur  media  sebagai  pengemban kepentingan  publik.  Ross  Tapsell  (2019)  dalam  penelitiaannya  terhadap  media  massa  di Indonesia  menyimpulkan  bahwa  menguatnya  konglomerasi,  kekuasaan  para  pemilik  media, serta  cara  pengelolaan  perusahaan  yang  semakin  menyerupai  dinasti  telah  memperparah pemberitaan  yang  semakin  partisan.  Kondisi  ini  memiliki  dampak  signifikan  terhadap lanskap media yang seharusnya beragam, tidak memihak, dan informatif di salah satu negara demokrasi tersebasar di dunia (Tapsel, 2019). Kasus seperti ini salah satunya terlihat dalam rangkaian  dukungan  terhadap  calon  presiden,  Abu  Rizal  Bakrie  pemilik  Bakrie  Group mendukung  Probowo,  dan  Surya  Paloh  pemilik  Media  Group  mendukung  Joko  Widodo. Yang tentunya diikuti oleh dukungan alat-alat media yang mereka miliki. Terlebih lagi kedua pemilik  media  tersebut  tidak  hanya  pemilik  media  tetapi  juga  politikus  yang  terlibat  secara langsung  dalam  politik  praktis.  Serta  merapatnya  media-media  lain  ke  dalam  gerbong dukungan  politik  kedua  belah  pihak.  Dari  realitas  ini  terungkap  bahwa  esensi  media  yang paling  prinsipil  tercerambik  di  antara  kepentingan  ekonomi  maupun  politik  dari  elit  media dan politik.

## D. Penutup
Proses  komunikasi  massa  akan  selalu  mengikuti  pusaran  arus  ideologi  dan  sistem  politik dimana ia hidup. Ada dua perspektif teori pers yang menganalisis realitas tersebut yakni four theories of the press dan three Models of Media and Politics. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan  bahwa  proses  komunikasi  massa  memiliki  memiliki  peran  suci  dalam mewujudkan  demokrasi  jika  berkembang  pada  negara  dengan  sistem  media  dan  politik menurut  teori libertarian  theory dan social  responsibility dalam four  theories  of  the  press, serta liberal dan korporat demokratis dalam three models of media and politics saja yang bisa mewujudkan the  fourth  estate. Sedangkan  pada  negara  yang  menganut  sistem  media  dan politik  menurut authoritarian  theory, the  soviet  communist  theory dan model  pluralis  yang terpolariasi tidak  memungkinkan  terwujud  karena  monopoli  dan  kontrol  media massa  oleh negara.  Meski  proses  komunikasi  massa  hidup  di  alam  demokrasi  dan  dapat  mendorong terwujudnya demokrasi, masih terdapat tantangan. Munculnya konglomerasi media di negara demokrasi,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  peran  media  massa  sebagai the  fourth  estate. Munculnya konglomerasi media menjadi suatu keraguan akan konsistensi tugas luhur  media tersebut.  Kepemilikan  beberapa  media  yang  terkonsentrasi  pada  satu  elite  tertentu,  dan membentuk  oligarki  media  seringkali  dijadikan  alat  politik  oleh  para  elit  politik  untuk mencapai  ambisinya.  Oligarki-oligarki  media  yang  terkooptasi  oleh  elit  politik  dapat mengancam tugas luhur media sebagai pengemban kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Rainer. 2000. Media dan Politik , dalam Mirza, Layla S. (ed). Politik dan Radio : Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio . Fredrich Nauman Stiftung. Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2007. Jurnalistik : Teori dan Praktik . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. McQuail, Denis. 2002. McQuail’s Mass Communication Theory . London : Sage Publication.
------------------  .  2011. Teori  Komunikasi  Massa. Edisi  6  Buku  1.  2011.  Jakarta  :  Salemba Humaika.
------------------  .  2011. Teori  Komunikasi  Massa. Edisi  6  Buku  2.  2011.  Jakarta  :  Salemba Humaika.
Morissan. 2015. Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa . Jakarta Prenadamedia Group. Nurudin. 2016. Ilmu Komunikasi : Ilmiah dan Populer . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Plumer,  Ken.  2011.  Sosiologi  :  the  basics.  Terj.  Nanang  Martono  dan  Sisworo.  Jakarta  : Rajagrafindo Persada.
Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Tapsell,  Ross.  2019. Kuasa  Media  di  Indonesia  :  Kaum  Oligarki,  Warga,  dan  Revolusi Digital . Serpong : CV. Marjin Kiri.