## Legalitas

## Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka

## Erwin Wijaya Siahaan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:erwinwijaya@gmail.com
Abstrak .  Perkembangan  lingkungan  strategis  yang  sangat  dinamis  mengakibatkan  upaya  penegakkan  hukum  kedaulatan  dan keamanan  di  laut  terutama  di  wilayah  selat  malaka  dari  waktu  kewaktu  senantiasa  dihadapkan  kepada  tantangan  yang  cukup kompleks.  Terlebih  lagi  bila  dikaitkan  dengan  konstelasi  geografis  Indonesia  yang  berbentuk  kepulauan  dengan  dua  per  tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yakni: Pertama, formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan transnational crime. Kedua, penanggulangan kejahatan  transnational  crime  di  wilayah  selat  malaka  oleh  Ditpolair  Polda  Sumut.  Ketiga,  hambatan  dalam  penanggulangan kejahatan  transnational  crime  di  wilayah  selat  malaka  oleh  Ditpolair  Polda  Sumut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan  sumber  data  sekunder  yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Formulasi kebijakan  hukum  tentunya  harus  terlebih  dahulu  dimulai  dengan  melihat  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dengan  membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana transnational crime  yang  terjadi di  wilayah  perairan  selat  malaka  dapat dilihat  dalam  ketentuan  yang termuat  di dalam  peraturan  perundang- undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.  Ketentuan  pidana  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  pada  hakekatnya  untuk  tercitanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Kebijakan hukum penanggulangan transnational crime berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya  dibatasi  dengan  wilayah  hutan  menimbulkan  juga  kerawanan  terhadap  terjadinya  penebangan  liar  (illegal  logging)  yang dilakukan oleh warga negara asing
Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime, Ditpolair Polda Sumut, Selat Malaka
Abstract. The development of a very dynamic strategic environment has resulted in efforts to enforce the law of sovereignty and security at sea, especially in the Malacca strait area from time to time always faced with quite complex challenges. Moreover, if it is related to the geographical constellation of Indonesia in the form of an archipelago with two-thirds of its territory consisting of the sea, its strategic position and the content of potential marine resources. The problems discussed in this thesis are: First, the formulation of legal policies against transnational crime. Second, the prevention of transnational crime in the Malacca Strait area by the Ditpolair Polda North Sumatra. Third, the obstacles in overcoming transnational crime in the Malacca Straits area by the Ditpolair Polda North Sumatra. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or  document  study.  Legal  policy  formulation,  of  course,  must  first  begin  by  looking  at  the  act  as  a  crime  by  making  criminal regulations that contain sanctions for criminals (criminalization). The criminalization of transnational crimes that occur in the waters of the Malacca Strait can be seen in the provisions contained in the legislation by grouping the elements of unlawful  acts that can be held criminally responsible for the perpetrators. The criminal provisions contained in the laws and regulations that are formed are essentially for the creation of legal certainty as a legal goal. Legal policy for dealing with transnational crime based on the strategic environment of the Malacca Strait is influenced by several aspects, including geography, demography and natural resources. Border areas in the Malacca Strait that are not supervised, especially water areas, create vulnerability to the theft of natural resources such as illegal fishing. In addition, several border areas and outer islands which are only limited by forest areas also create vulnerability to illegal logging carried out by foreign nationals.

## Keywords: Combating Transnational Crime, Ditpolair Polda North Sumatra, Malacca Strait

## PENDAHULUAN
Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan program  pemeliharaan  kamtibmas  yang  mana  program  ini  ditujukan  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan  keamanan  masyarakat  yang  meliputi, safe,  security dan prosperity .  Namun  demikian  Permasalahan
keamanandalamnegeri,  menjadi  masalah  yang  sangat  krusial  seiring  dengan  arus  globalisasi.  Hal  Ini  menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain 1 . Arus globalisasi memunculkan berbagai ancaman dan tantangan yang menjadi isu penting bagi penerapan pemolisian yang sesuai dengan harapan masyarakat ditengah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti social, ekonomi dan politik. Kondisi ketidakpastian terjadi karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi akibat tingginya perubahan kondisi dinamis yang sangat terasa dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Kondisi ini diakronimkan dengan VUCA pada transformasi menuju Polri yang PRESISI
Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang  warga  negara  dari suatu  negara maupun  warga  negara asing  atau  digerakkan  oleh  warga  negara  asing  atau barang  bukti  atau  hasil  kejahatan  atau  alat  yang  digunakan    di  negara  lain  atau  produk illegal di  negara  lain  atau terungkap  jaringan  organisasi  kejahatan  dari  berbagai  negara  lain  sehingga  terpenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana transnasional. 2 Polri  telah  mengkategorikan  kejahatan  transnasional,  yakni terorrism,  illicit  drugs  trafficking, trafficking  in  persons,  sea  piracy  and  armed  robbery  at  sea,  arms  smuggling  and  international  economic  crime; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging , illegal fishing , illegal minning dan penyelundupan, 3 sangat berpotensi terjadi di wilayah perairan terutama selat malaka sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena beberapa faktor sebagai berikut: Pertama , Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka. Kedua , Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. Ketiga , Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. Keempat , Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka. Kelima , Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 4 Di samping itu bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti bahwa wilayah Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. 5 . Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap praktek transnational crime yang dilakukan oleh Polri merupakan suatu tindakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Berdasarkan data rekapitulasi kejahatan transnational crime menunjukkan bahwa kejahatan transnational crime yang sering terjadi diwilayah perairan selat malaka disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor dimaksud yakni faktor geografi dengan luas wilayah perairan selat  malaka  dibandingkan  dengan  sumber  daya  yang  ada  di  Direktorat  Polisi  Perairan  kurang  memadai  sehingga lemahnya  pengawasan  dan  tindakan  kepolisian  yang  dilakukan  misalnya  patroli  pada  wilayah-wilayah  yang dikategorikan sebagai black sport , misalnya Jumlah Pos Lintas Batas masih belum seimbang dengan titik wilayah yang sering dijadikan arus lalu lintas barang dan orang di wilayah perbatasan terutama selat malaka. Di samping itu,  juga terkait  dengan  yuridiksi  negara  berdasarkan  ZEE  dan  UNCLOS  sehingga  berdampak  pada  praktek  penyelundupan pengangkutan hasil sejahatan illegal minning yang semakin meningkat. Adanya perbedaan penentuan batas wilayah perairan selat  malaka antara  Indonesia  dan  Malaysia, Indonesia menentukan  batas  wilayah  perairan  di selat malaka sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 yang diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985, sedangkan Malaysia menentukan batas wilayah perairan berdasarkan landasan kontinental akibatnya ditemukan banyak kapal-kapal pengangkutan hasil illegal minning yang menurut negara malaysia masih diperairan Malaysia.
Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairan selat malaka yang berbatasan dengan negara lain dalam prakteknya menggunakan modus operandi spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainya yang dikategorikan sebagai street  crime berkaitan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  yakni bersifat organization  crime dengan modus endaadse samenloop /concursus idealis maupun meerdadse  samenloop / concursus  realis . 6 Pencegahan  tindak  pidana  ini  dapat dilakukan  dengan  pendekatan  sistem  termasuk  sebagai  sub  sistem  adalah  koordinasi  terpadu  antar  lintas  negara ( transnational ) maupun lembaga otoritas di wilayah perbatasan perairan selat malaka. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan transnational crime telah mengalami perkembangan yang cukup  mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan  pelaku  kejahatan  bukan  saja  orang-perseorangan  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  atas  kesalahan 7
1 Melalui: http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php
2 Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Perkembangan  dan  Penanggulangan  Kejahatan  Transnasional , Jakarta september 2008, halaman. 4
3 Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima , Jakarta, 2011, halaman. 1
4 Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Loc.cit
5 http://www.google.co.id , Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei 2021
6 AZ. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, halaman. 51
7 Sudarto, Hukum Pidana I , Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
berupa  tindak  pidana  yang  dilakukan,  melainkan  juga  telah  berkembang  kepada  suatu  kejahatan  yang  berdimensi ekonomi  dengan  melibatkan  jaringan  yang  terorganisir  dalam  melakukan  modus  operandi  kejahatan  dengan memanfaatkan wilayah perairan selat malaka ebagai sarana untuk melakukan kejahatan. 8 Untuk itu diperlukan upaya berupa penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah perairan selat malaka, yang salah satu upaya yakni melakukan  tindakan  pemberantasan  berupa  tindakan  secara  represif  dengan  menggunakan  kerangka  KUH  Pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ( crimal justice system ).
Polri  dalam  kerangka  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  berdasarkan  berkembangnya transnational crime di wilayah perairan selat malaka tentunya sangat memerlukan penangangan tersendiri dan sungguh sungguh. 9 Hal  ini  bukan  karena  spesifikasi  tindak  kejahatan  trasnasional  yang  muncul  di  wilayah  tersebut,  namun tindak kejahatan yang dilakukan tersebut melibatkan dua atau lebih warga Negara dari dua atau lebih Negara, dimana penanganannya memerlukan kerjasama dari dua atau lebih negara  tersebut.  Sekalipun Polri telah melakukan berbagai hal untuk penanganan situasi Kamtibmas di daerah perbatasan dengan cara meningkatkan kemampuan Anggota Polri dalam penyidikan sebagai bahagian dari sistem peradilan pidana ( criminal justice sytem ), 10 atau dengan  meningkatkan kegiatan  pre-emtif  dan  preventif    dalam  bentuk  pengawasan,  namun    hal  ini masih  belum  optimal    karena  terdapat beberapa kendala dalam pengawasan  di wilayah peroiran selat malaka yang berkaitan dengan  faktor  keterbatasan dalam sumber daya aparat penegak hukum,  perangkat hukum, masalah kewenangan sesuai batas Negara dan yurisdiksi, perbedaan  sistem  hukum,  perjanjian  antar  negara  dan  sebagainya.  Hal  ini  didasarkan  pertimbangan  bahwa  wilayah Indonesia yang terletak pada posisi silang jalur lintas dagang dunia bagaimanapun juga merupakan wilayah yang sangat potensial  untuk    melakukan    perdagangan  bebas  terbuka.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  kondisi  ini  sangat menguntungkan    bagi  banyak  pihak  baik  sebagai  sumber  tenaga  kerja,  maupun  sebagai  pasar  potensial.  Karena  itu banyak  kalangan tertarik untuk  masuk ke  Indonesia dan melakukan hubungan perdagangan : pertama, secara resmi berdasarkan  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan  misalnya  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Malaysia  ( Basic Arrangements on Trade and Economic Relations ,  yang ditanda tangani pada tanggal 24 Agustus 1970 sampai saat ini masih menjadi acuan yang mengatur tentang norma-norma ekonomi perdagangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak, serta  untuk menghindari dampak negatif berupa penyelundupan yang ditimbulkannya), kedua , secara  tidak  resmi  (penyelundupan/perdagangan  gelap  dan  sebagainya)  dengan  cara  memanfaatkan  peluang  masuk yang sangat terbuka di wilayah perbatasan darat maupun perairan, Bandara, Pelabuhan yang dianggap masih memiliki keterbatasan  dalam  pengawasan.  Hal  ini,  bila  tidak  dilakukan  penertiban  tentunya  akan  memperburuk    keadaan ekonomi di tanah air / wilayah (lokal) dan akan berdampak terhadap situasi Kamtibmas. 11
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengandung  arti  bahwa  pentingnya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  Polri dengan pertimbangan didasarkan pada lingkungan strategis yang berbatasan dengan Negara-negara lain sangat rawan terjadinya  transnational crime misalnya  wilayah  perairan  timur  Sumut  yang  berada  di  selat malaka  (panjang  pantai timur Sumut yang memanjang dari perbatasan perairan aceh sampai kepada perbatasan perairan riau adalah 173 MIL) baik secara demografi maupun sumberdaya alam sangat potensial karena berbatasan dengan perairan Negara Malaysia dan  perairan  Negara  Singapura  merupakan  alur  pelayaran  internasional  yang  setiap  hari  ramai  dilalui  kapal-kapal dagang dan kapal-kapal distribusi yang rawan dengan tindak pidana penyelundupan. 12
melawan  hukum.  Jadi  meskipun    perbuatan  tersebut  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  tidak  dibenarkan  ( an objective vreach of a penal provision ), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindanaan perlu  adanya  syarat  untuk  penjatuhan  pidana.  Untuk  pemindanaan  masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah  ( subjective  guilt ).  Dengan  perkataan  lain  orang  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut.  Bandingkan  juga,  Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya  dapat  persyaratan  yakni,  ada  suatu  tindakan  ( commission  atau  ommission )  oleh  si  pelaku,  yang  memenuhi  rumusan- rumusan  delik  dalam  undang-undang;  Dan  tindakan  itu  bersifat  “melawan  hukum”  atau unlawful serta  Pelakunya  harus  dapat dipertanggungjawabkan.
8 Sudarto,, Hukum Pidana I , Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85 bahwa Kejahatan adalah perbuatan jahat ( strafrechtelijk misdaadsbegrip ) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana
9 Aldrin Mp Hutabarat, Meningkatkan  Sistem Pengawasan  Mobilitas Barang Dan Manusia  Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspadai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas , Lembang, April  2008, halaman. 14 10 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme , Binacipta, Bandung, 1996, halaman.  14,  bahwa  Istilah  “ criminal  justice  system ”  menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.
11 Ibid
12 Direktorat  Polisi  Perairan, Optimalisasi  Pengamanan  Wilayah  Perbatasan  Dan  Pulau  Terluar  Melalui  Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka , Polda Sumatera Utara, 2009, halaman 1
Perairan pantai timur selat malaka yang berbatasan dengan Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur yang rawan dimasuki oleh negara asing karena keempat pulau tersebut tidak mempunyai penduduk tetap. Dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas berupa transnational crime yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat,  maka  perlu  adanya langkah-langkah  yang  komprehensif  dari  Polri khususnya  Direktorat  Pol Air  Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral. 13
Penanggulangan yang dilakukan Polri melalui penguatan peran dalam melakukan tindakan–tindakan kepolisian terhadap  potensi-potensi  terjadinya  kejahatan transnational  crime di  wilayah  perairan  selat  malaka  dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah- langkah  yang  komprehensif  dari  Polri  khususnya  Direktorat  Pol  Air  Polda  Sumatera  Utara  dalam  sistem penyelenggaraan  pembinaan  Keamanan  dan  Ketertiban  masyarakat melalui kerjasama  lintas sektoral,  yang didalam sistem  itu  terdapat  komponen  lain  yang  turut  berperan  melalui patnership  building dengan  penguatan  jaringan sebagaimana digariskan di dalam renstra Polri. 14 Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil  penelitian,    maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam  penulisan  ini  sebagai berikut,
1. Bagaimana formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan transnational crime?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 15 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 16
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual ( Conceptual Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 17

## HASIL DAN PEMBAHASAN Formulasi Kebijakan Hukum Terhadap Kejahatan Transnational Crime
Formulasi  kebijakan  hukum  tentunya  harus terlebih dahulu dimulai  dengan melihat  perbuatan  sebagai  tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana transnational crime dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang- undangan  dengan  pengelompokan  unsur-unsur  perbuatan melawan  hukum  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku.  Ketentuan  pidana  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  pada hakekatnya untuk tercitanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 18
13 Ibid
14 Ibid
15 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
17 Ibid , hlm 177.
18 http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut- gustav-radbruch/ , Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 14 Agustus 2021
Tujuan  hukum  merupakan  arah  atau  sasaran  yang  hendak  diwujudkan  dengan  memakai  hukum  sebagai  alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat. 19 Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana. Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws” . Ketentuan asas legalitas diatur dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling) . P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”. 20 Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (feit) yang  dapat  dipidana  selain  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  mendahuluinya”. 21 Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. 22
Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip “ legality ” merupakan karakteristik yang essentieel, baik  ia  dikemukakan  oleh  “ Rule  of  Law ”.  Faham  “ Rechtstaat ”  dahulu,  maupun  oleh  konsep  “ Socialist  Legality ”. Demikian  misalnya  larangan  berlakunya  hukum  Pidana  secara  retroaktif  atau retrospective ,  larangan  analogi, berlakunya  azas  “ nullum  delictum ”  dalam  Hukum  Pidana,  kesemuanya  itu  merupakan  suatu  refleksi  dari  prinsip “ legality ”. 23 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya ,  menyebutkan  perumusan  asas  legalitas  yang  dianut  pada  faham  hukum pidana Indonesia mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang- undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan ex post facto criminal law dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions) . 24
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  digambarkan  formulasi  kebijakan  hukum transnational  crime berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka yang dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut : a. Aspek Geografi.
Selat  malaka  yang  secara  geografis  berada  diantara  semenanjung  Malaysia  dan  Pulau  Sumatera  serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi ( Sea Lanes Communication ) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran Internasional maka keamanan dan keselamatan baik arus barang maupun penumpang  yang  melintas  menjadi  tanggungjawab  3  (tiga)  negara  yakni  Singapura,  Malaysia  dan  Indonesia.  Di samping itu terdapat pula tempat persinggahan atau sandarnya kapal-kapal baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak (Malaysia), pasir gudang, johor (Singapura),  sedangkan  untuk  Indonesia  terdapat  pelabuhan  belawan  (Medan),  Dumai  Batam  (Riau),  Lhoksumawe (NAD), Propinsi Sumatera Utara (SUMUT), Propinsi Riau, Propinsi Kepri dan berhubungan langsung dengan wilayah perairan lain pada Propinsi Jambi. Hal ini juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL, panjang pantai barat adalah 158 MIL, luas perairan Sumut 26.260 MIL. Batas wilayah perairan yakni sebelah utara perairan propinsi Aceh (NAD), sebelah selatan perairan propinsi Riau/Propinsi Sumatera Barat, sebelah barat samudera Indonesia, sebelah timur perairan Malaysia. Disepanjang pantai timut perairan Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur. 25 Hal ini dapat dilihat pada peta di bawah ini:
19 Ibid
20 P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1
21 Andi Hamzah , Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41
22 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3
23 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21
24 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya , Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana, PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12
25 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
Dengan  posisi  geografis  selat  malaka  tersebut  diatas,  menjadikan  Sumut  sebagai  negara  yang  memiliki  jalur perdagangan  internasional  yang  pada  gilirannya  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  laju  pembangunan  dan perekonomian.  Selain  itu  issue-issue  yang  berkembang  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  akan  mudah  sekali mendapatkan  sorotan  dari  dunia  internasional,  hal  ini  mengharuskan  untuk  pengamanan  selat  malaka  melakukan peningkatan jalinan kerjasama lintas sektoral maupun lintas negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka. 26
b. Aspek Demografi.
Di sepanjang selat malaka yakni pantai timur dan pantai barat terdapat jumlah penduduk sebanyak 13.079.438 yang  mayoritas  penduduk  adalah  masyarakat  nelayan  tradisional  yang  heterogen  (berbagai  suku).  Dengan  jumlah penduduk yang mayoritas nelayan tradisional tentunya tingkat kualitas sumber daya manusianya masih lemah dan tanpa didukung  oleh  berbagai  fasilitas,  seperti  pengadaan  fasilitas  pendidikan,  kesehatan  dan  lapangan  pekerjaan  yang terbatas  menimbulkan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  tingginya  angkatan  kerja  dari  tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
c. Aspek Sumber Daya Alam.
Disepanjang  selat  malaka  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari keanekaragaman kekayaan baik di laut seperti tersedianya kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar  memiliki  andalan  dibidang  kehutanan  yaitu  sebagai  penghasil  kayu.  Kehutanan  dan  kelautan  di  samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, juga mengandung potensi kerawanan terjadinya eksploitasi secara illegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan  bencana  alam  serta  persengketaan  pengelolaan  lahan  yang  dapat  menimbulkan  konflik  horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri. 27

## Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Di Wilayah Selat Malaka Oleh Ditpolair Polda Sumut
Dihadapkan  perkembangan  lingkungan  strategis  selat  malaka  dengan  berbagai  aspek  hakekat  ancaman  yang ditimbulkannya terhadap keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar maka dalam pelaksanaan tugas tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat berbagai pengaruh dari perkembangan lingkungan strategik ditinjau dari aspek  geografi,  demografi  dan  sumber  daya  alam,  maka  Polri  khususnya  Dit  Pol  Air  Polda  Sumut  harus  dapat melakukan  upaya-upaya  dalam  rangka  antisipasi  hakekat  ancaman  dan  penanggulangan  dampak  perkembangan lingkungan strategis tersebut guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang mungkin timbul dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 28
1. Guna  mengantisipasi  Kejahatan  lintas  negara  atau  kejahatan  di  wilayah  perbatasan  dan  pulau  terluar  yang menyebabkan  kerugian  bagi  pemerintah  Indonesia,  maka  Dit  Pol  Air  Polda  Sumut  perlu  mengambil  tindakan
26 Hasil wawancara dengan Personil Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
27 Hasil wawancara dengan Personil Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
28 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
P.SAM OSIR M A LAY SIA P R O PI N SI SU M B A R P R O P R IA U SA MU DE RA HIN DIA G. LUBUK RAYA T j .Bal ai G n .Sito li Sibol ga T. MED AN D.SERDAN G ASAHA N LB. BATU NIA S TAPTE NG T . Ting gi : DIT POL AIR BELAWAN SAT POL AIR RES SERGEI SAT POL AIR RES T.BALAI SAT POL AIR RES L.BATU SAT POL AIR RES LANGKAT KETERANGAN : 1. PERAIRAN KWALA SERAPUH LANGKAT - BEDAGAI   :  95 MYL = 9,5 JAM 2. PERAIRAN SERDANG BEDAGAI - TANJUNG BALAI    :  71 MYL = 7    JAM 3. PERAIRAN BELAWAN - KWALA SERAPUH LANGKAT  :  47 MYL = 5    JAM 4. PERAIRAN BELAWAN - SERDANG BEDAGAI                :  48 MYL = 5    JAM
5. PERAIRAN BELAWAN -TANJUNG BALAI                       :119 MYL = 12  JAM
Kepolisian dalam bentuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai  dengan  karakteristik  kerawanan  yang  timbul  atau  dimungkinkan  terjadi  kerawanan-kerawanan  tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain seperti Terorisme, money laundry, people smuggling, Drug violence, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.
2. Guna  memperoleh  hasil  yang  maksimal,  dalam  pelaksanaan  operasi  perlu  terlebih  dahulu  dilakukan  operasi intelejen  yang  prinsipnya  mendahului,  menyertai  dan  mengakhiri  dalam  rangka  mengumpulkan  bahan-bahan keterangan atau informasi yang tajam tentang  sasaran  operasi  dan kendala-kendala  yang mungkin  dihadapi  di lapangan sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Kerjasama  dengan  Kepolisian  negara-negara  tetangga  dan  negara-negara  lain  yang  lebih  maju  dalam  rangka penanggulangan tindak kejahatan yang bersifat yuridiksi dengan menggelar kegiatan kerjasama berupa latihan- latihan di wilayah-wilayah perbatasan.
4. Perlu  dikembangkan  kerjasama  kemitraan  melalui  kolaborasi  antara  Polisi  dan masyarakat  komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di  wilayah  perbatasan  dan  pulau  terluar  guna  mencegah  berbagai  kondisi  social  dan  ketidaktertiban  dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan.
Direktorat  Pol  Air  Polda  Sumut  dalam  penyelenggaraan  tugas  Polri  merupakan  kesatuan  terdepan  dan  aspek pelaksanaan  tugasnya  senantiasa  bersentuhan  langsung  dengan  berbagai  kepentingan  yang  ada  di  wilayah  perairan sesuai wilayah hukumnya. Dihadapkan dengan adanya potensi gangguan keamanan yang timbul di wilayah perbatasan dan pulau terluar, maka Dit Pol Air Polda Sumut melakukan upaya antisipasi terhadap hakekat ancaman dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas di Selat Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 29

## Deteksi Dini.
Melaksanakan  deteksi  terhadap  segala  bentuk  kegiatan  di  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  terluar  yang diperkirakan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.
Preemtif.
1) Melaksanakan  kegiatan  sosialisasi,  penerangan,  pembinaan  dan  penyuluhan  tentang  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
2) Meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  dalam  kegiatan  sosialisasi  tentang  upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
3) Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat, pengusaha perkapalan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh Parpol yang ada dipesisir pantai dalam upaya antisipasi hakekat ancaman dan menumbuhkan kemampuan untuk mencegah, menanggulangi segala gangguan keamanan di selat malaka.

## Preventif.
1) Meningkatkan patroli di daerah rawan yang menjadi sasaran pelaku kriminalitas di wilayah perairan.
2) Melakukan pengamanan ditempat-tempat yang digunakan atau menjadikan sasaran pelaku kriminalitas terutama di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
3) Melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal laut yang masuk teritorial NKRI guna meminimalisasi munculnya tindakan kriminalitas misalnya perompakan.
4) Menyiapkan pasukan guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Represif/Penegakan Hukum.
1) Membentuk team penyidik yang memiliki kemampuan khusus misalnya bahasa asing dan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum laut Internasional melalui kegiatan pelatihan, dikjur dan lain-lain..
2) Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
3) Melakukan penegakkan hukum terhadap segala bentuk kejadian yang dapat mengganggu stabilitas/kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Permasalahan  utama  yang  berimplikasi  terhadap  pengoptimalan  pelaksanaan  tugas  Direktorat  Pol  Air  Polda Sumut adalah menyangkut penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral/instansi samping sehingga  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  operasi  pengamanan  wilayah  perbatasan  dan  pulau  terluar sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek tindakan pengamanan. Pentingnya peningkatan kerjasama dengan lintas sektoral  dihadapkan  dengan  pesatnya  trend  perkembangan  kejahatan  di  wilayah  perbatasan  dan  pulau  terluar  serta dampak  yang  ditimbulkan  diharapkan  dalam  kerjasama  mampu  melaksanakan  tugas  secara  optimal  dengan memperhatikan sendi-sendi hubungan fungsional masing-masing intansi dengan didasarkan atas saling penghormatan, saling  membantu,  mengutamakan  kepentingan  umum  serta  memperhatikan  kewenangan  masing-masing  intansi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka perlu disusun perencanaan yang
29 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
matang  dalam  rangka  terselenggaranya  operasi  mandiri  kewilayahan  secara  terpadu  bekerjasama  dengan  lintas sektoral/instansi samping. Tujuannya adalah teropttmalisasinya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di Selat Malaka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui kerjasama terpadu dengan lintas sektoral, antara lain sebagai berikut: 30
a. Meningkatkan patroli secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Sasaran operasi adalah daerah yang rawan  kriminalitas  berdasarkan  hakekat  ancaman  yang  ada.  Patroli  secara  terpadu  ini  dilakukan  dengan menggelaran  kekuatan  yang  didasarkan  atas  kerawanan  serta  hakekat  ancaman  gangguan  keamanan  yang menyertainya.
b. Komunikasi  yang  terbangun  antar  instansi  untuk  memudahkan  koordinasi  antar  instansi  dalam  pengamanan wilayah perbatasan dan selat malaka.
c. Penggelaran rapat secara intensif untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penanganan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasakan kendala-kendala yang ditemukan dengan memfokuskan pada penyusunan dan penetapan target operasi yang dilakukan dengan memperhatikan hasil analisa dari kendala yang ditemukan.  Penentuan  target  operasi  dilakukan melalui  kegiatan  analisa atas inventarisasi  data  tentang  bentuk serta daerah ataupun hakekat ancaman.
d. Penanganan kriminalitas secara terpadu dengan melibatkan instansi samping.
e. Penanganan  bentuk-bentuk  kriminalitas  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pengamanan  wilayah  perbatasan  dan pulau terluar.
f. Bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan  pulau  terluar  berupa  penanganan  bentuk-bentuk  kriminalitas  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar dan bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar.
g. Memberdayakan sarana dan prasana serta anggaran yang ada pada masing-masing instansi sehingga dapat lebih optimal untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul selama ini.
Peran Polri melalui pendekatan penal policy , 31 sebagai bahagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi, 32 tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan transnational crime di  pulau-pulau  terluar.  Menurut  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  dapat dilakukan  dengan  menempuh  3  (tiga)  elemen  pokok,  yakni  penerapan  hukum  pidana  ( criminal  application ), pencegahan  tanpa  pidana  ( prevention  without  punishment ),  dan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai kejahatan  dan  pemidanaan  melalui  media  masa  ( influencing  views  of  society  on  crime ). 33 Jenis  kewenangan penanggulangan kejahatan transnational crime lebih cenderung pada penerapan hukum pidana ( penal policy ). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini  untuk  pembaharuan  subtansi  hukum  pidana  di  masa  mendatang  dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana. 34
Berdasarkan hakekat ancaman yang timbul saat ini di wilayah perbatasan dan pulau terluar selat malaka sebagai pengaruh  lingkungan  strategik,  selat  malaka  dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek  antara  lain  geografi,  demografi  dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut: 35
30 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021
31 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Universitas  Diponegoro,  Semarang,  1995,  halaman  8,  bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice Sistem ).
32 Mahmud  Mulyadi, Criminal  Policy,  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam  penanggulangan kejahatan  kekerasan ,  Pustaka  Bangsa  Press,  Medan,  2008,  halaman.  7  bahwa  Menanggulangi  adalah  usaha  mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk  diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.
33 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 73.
34 Mahmud Mulyadi, Op.cit , halaman. 65
35 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021
1. Aspek Geografi. Selat malaka yang secara geografis berada diantara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi ( Sea Lanes Communication ) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran Internasional maka keamanan dan keselamatan baik  arus  barang maupun penumpang  yang  melintas menjadi tanggungjawab  3 (tiga)  negara  yakni  Singapura, Malaysia  dan  Indonesia.  Di  samping  itu  terdapat  pula  tempat  persinggahan  atau  sandarnya  kapal-kapal  baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak  (Malaysia),  pasir  gudang,  johor  (Singapura),  sedangkan  untuk  Indonesia  terdapat  pelabuhan  belawan (Medan),  Dumai  Batam  (Riau),  Lhoksumawe  (NAD),  Propinsi  Sumatera  Utara  (SUMUT),  Propinsi  Riau, Propinsi  Kepri  dan  berhubungan  langsung  dengan  wilayah  perairan  lain  pada  Propinsi  Jambi.  Hal  ini  juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL,  panjang  pantai  barat  adalah  158  MIL,  luas  perairan  Sumut  26.260  MIL.  Batas  wilayah  perairan  yakni sebelah  utara  perairan  propinsi  Aceh  (NAD),  sebelah  selatan  perairan  propinsi  Riau/Propinsi  Sumatera  Barat, sebelah  barat  samudera  Indonesia,  sebelah  timur  perairan  Malaysia.  Disepanjang  pantai  timut  perairan  Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur.
2. Posisi geografis selat malaka, menjadikan Sumut sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan laju pembangunan dan perekonomian. Selain itu issue-issue yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri akan mudah sekali mendapatkan sorotan dari dunia  internasional,  hal  ini  mengharuskan  untuk  pengamanan  selat  malaka  melakukan  peningkatan  jalinan kerjasama  lintas  sektoral  maupun  lintas  negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  selat  malaka  dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka.
3. Aspek  Demografi.  Di  sepanjang  selat  malaka  yakni  pantai  timur  dan  pantai  barat  terdapat  jumlah  penduduk sebanyak 13.079.438 yang mayoritas penduduk adalah masyarakat nelayan tradisional yang heterogen (berbagai suku).  Dengan  jumlah  penduduk  yang  mayoritas  nelayan  tradisional  tentunya  tingkat  kualitas  sumber  daya manusianya  masih  lemah  dan  tanpa  didukung  oleh  berbagai  fasilitas,  seperti  pengadaan  fasilitas  pendidikan, kesehatan  dan  lapangan  pekerjaan  yang  terbatas  menimbulkan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan tingginya angkatan kerja dari tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
4. Aspek Sumber Daya Alam. Di sepanjang selat malaka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini  dapat  dilihat  dari  keanekaragaman  kekayaan  baik  di  laut  seperti  tersedianya  kekayaan  sumber  daya  alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar memiliki andalan dibidang kehutanan yaitu sebagai penghasil kayu. Kehutanan dan kelautan di samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian  masyarakat  nelayan,  juga  mengandung  potensi  kerawanan  terjadinya  eksploitasi  secara  illegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam serta persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri.

## SIMPULAN
1. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan transnational crime berdasarkan lingkungan strategik  Selat  Malaka  dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek  antara  lain  geografi,  demografi  dan  sumber  daya  alam. Hakekat  ancaman  di  selat  malaka  yang  memerlukan  formulasi  kebijakan  hukum  yakni:  Pertama,  terjadinya penyelundupan dengan keluar masuknya barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga merugikan negara sampai milyaran rupiah. Kedua, masuknya imigran gelap dari luar negeri ke Indonesia disepanjang selat malaka serta sebagian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara yang mencoba ke luar negeri secara illegal untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di negeri orang secara tidak sah. Ketiga, wilayah perbatasan antara  Indonesia dengan  negara  tetangga  yang menimbulkan  permasalahan  seperti  perebutan  wilayah  pulau  yang tadinya masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi masuk wilayah negara tetangga, hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia sehingga terjadi pemindahan batas-batas di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh warga negara tetangga.
2. Pengamanan wilayah selat malaka merupakan salah satu program utama akselerasi transformasi Polri dalam rangka meningkatkan  pelayanan  Polri,  memelihara  keamanan  dalam  negeri  dan  menjaga  keutuhan  NKRI    di  wilayah perairan  dengan  pencapaian  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  sebagaimana  di  kemukakan  oleh  Presiden
Jokowi.  Penanggulangan  kejahatan  transnational  crime  di  selat  malaka  oleh  Ditpolair  Polda  Sumut  didasarkan pertimbangan  bahwa  perkembangan  lingkungan  strategis  yang  sangat  dinamis mengakibatkan  upaya  penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu kewaktu senantiasa dihadapkan kepada  tantangan  yang  cukup  kompleks.  Terlebih lagi  bila  dikaitkan  dengan  konstelasi  geografis  Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing).  Selain itu di beberapa  wilayah  perbatasan  yang  hanya  dibatasi  dengan  wilayah  hutan  menimbulkan  juga  kerawanan  terhadap terjadinya  penebangan  liar  (illegal  logging)  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing,  trafficking  in  person  dan perompakan. Selain kejahatan sering juga terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia serta berbagai kejahatan terorganisir lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional , Jakarta september 2008.
Markas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Penanggulangan  kejahatan  transnational  merupakan  salah  satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima , Jakarta, 2011. Meluli: http://www.google.co.id , Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei 2021. AZ. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Sudarto, Hukum Pidana I , Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP,  Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa  dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun  perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang  dan  tidak  dibenarkan  ( an  objective  vreach  of  a  penal  provision ),  namun  hal  tersebut  belum memenuhi syarat  untuk  penjatuhan  pidana.  Untuk  pemindanaan  perlu adanya syarat  untuk  penjatuhan  pidana. Untuk  pemindanaan  masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai kesalahan  atau  bersalah  ( subjective  guilt ).  Dengan  perkataan  lain  orang  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan ( commission atau ommission ) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau unlawful serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sudarto,, Hukum Pidana I , Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988. Aldrin  Mp  Hutabarat, Meningkatkan    Sistem  Pengawasan   Mobilitas  Barang  Dan  Manusia    Daerah  Perbatasan  Di Tingkat Kod Guna Mewaspadai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas , Lembang, April  2008. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Presfektif  Eksistensialisme  dan  Abolisianisme ,  Binacipta,  Bandung, 1996,  halaman.  14,  bahwa  Istilah  “ criminal  justice  system ”  menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.
Direktorat  Polisi  Perairan, Optimalisasi  Pengamanan  Wilayah  Perbatasan  Dan  Pulau  Terluar  Melalui  Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka , Polda Sumatera Utara, 2009. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Melalui: http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut- gustav-radbruch/ ,  Artikel  Politik  Hukum  :  Tujuan  Hukum  Menurut  Gustav Radbruch,  diakses tanggal 14 Agustus 2021
P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980. Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana, PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Universitas  Diponegoro,  Semarang,  1995,  halaman  8,  bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu  perumusan norma-norma  yang  di dalamnya terkandung  adanya unsur substansif, struktural,  dan  kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice Sistem ).
Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan  kekerasan ,  Pustaka  Bangsa  Press,  Medan,  2008,  halaman.  7  bahwa  Menanggulangi  adalah  usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun  keluhan masyarakat  yang menjadi  korban  kejahatan  dengan mengajukan  pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk  diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021