## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DALAM BUDIDAYA MADU KELULUT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH INDRAGIRI HULU
*1 Herman, 2 Rosmita, 3 Rido Idham 1 2 3 Universitas Islam Riau,  Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia *herman@soc.uir.ac.id , rosmita@soc.uir.ac.id , ridoidham@student.uir.ac.id
Artikel History Submit: 20 Februari 2022 Review: 16 Maret 2022 Revised: 10 April 2022 Accepted: 26 Mei 2022 Abstract: The  community  empowerment  program  in  the  Bukit Tigapuluh National Park area in the cultivation of kelulut honey is a community empowerment program created and managed directly by the Bukit Tigapuluh National Park Office with the target recipient of the program being indigenous people living in this national park area, such  as  the  Talang  Mamak  Tribe  community  with  the  aim  of providing  empowerment  activities  so  that  the  community  can  earn additional income to meet their economic needs. This study aims to analyze  and  explain  how  the  Talang  Mamak  Tribe  Community Empowerment  in  the  Bukit  Tiga  Puluh  National  Park  Area  in Cultivating Kelulut Honey in Rantau Langsat Village, Batang Gansal District,  Indragiri  Hulu  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative by collecting interview and observation data with respondents, namely Balai  TNBT  and  related  agencies  and  the  TNBT  fostered  Forest Farmers Group. In this study, it was found that the implementation of the program had been implemented but not optimal as a whole due to several indicators used in this study such as standards and targets, resources,  communication  between  organizations,  and  characteristics of  implementers.  ,  socio-economic  environment  and  attitude  of implementers  in  program  implementation.  Not  all  of  the implementation  processes  of  this  empowerment  program  are  in  the implemented  category  so  that  everything  is  still  not  maximally implemented.
Keywords: Community Empowerment, Implementation, TNBT.

## Pendahuluan
Hutan  indonesia  merupakan  hutan  hujan  tropis  dimana  hutan  Indonesia merupakan  salah  satu  hutan  yang  terluas  di  dunia.    Selain  Indonesia,  negara  yang mempunyai  luas  hutan  berdasarkan  urutannya  adalah  Rusia,  Brazil,  Kanada,  Amerika Serikat,  China,  Australia,  Kongo,  Indonesia,  Peru  dan  India.  Di  Indonesia,  lebih  dari setengah  wilayahnya  adalah  hutan.  Dimana  Indonesia  saat  ini  menduduki  urutan  ke
delapan negara dengan hutan terluas di dunia tahun 2020 dengan luas hutan yaitu 97 juta hektar dan menyumbang sekitar dua persen dari total luas hutan di dunia (Kompas.com, 2022).
Sampai  saat  ini  Indonesia  telah  menetapkan  521  kawasan  konservasi  meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 taman nasional (16,34 juta ha); 23 taman hutan raya (0,35 juta ha); 115 taman wisata  alam  (0,75  juta  ha);  dan  13  taman  buru  (0,22  juta  ha).  pokok  perhatian pengelolaan  kawasan  konservasi  adalah  pada  taman  nasional  dengan  mengembangkan institusi  khusus  untuk  mengelola  kawasan,  yang  disebut  Balai  Taman  Nasional,  yaitu Unit  Pelaksana  Teknis  Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Siswanto, 2017).
Salah  satu  bentuk  pengelolaan  kawasan  konservasi  adalah  taman  nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli yang di kelola dengan  sistem  zonasi  yang  di  manfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu  pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990). Salah satu taman nasional yang dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi adalah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) adalah salah satu kawasan pelestarian alam berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah ( lowland tropical rain forest ) yang di tetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor:  6407/Kpts-II/2002  tanggal  21  juni  2002  dengan  luas kawasan 144.223 Ha (Pribadi et al., 2020).
Sistem zonasi di kawasan TNBT di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal  KSDAE  Nomor:  SK  159/KSDAE/Set/KSA.0/6/2016  pada  tanggal  9  juni 2016 agar mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional. Berikut rincian pembagian wilayah zonasi TNBT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini:

## Tabel 1: Pembagian Zona TNBT

## Sumber Data : Balai TNBT, 2021
Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  zona  yang  diterapkan  untuk  pemberlakuan zonasi  berdasarkan  kebutuhan  pengelolaan  dan  ada  zona  yang  akan  berkaitan  pada penelitian  ini  yakni  Zona  Tradisional  yang  mana  pada  zona  ini  bertujuan  untuk mempermudah  pengelolaan  kawasan  dengan  pertimbangan  kawasan  tersebut  adalah kawasan yang dihuni atau ditinggali oleh masyarakat suku lokal seperti masyarakat Suku Talang Mamak dan suku pedalaman lainnya yang berada dikawasan TNBT.
Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri dan sering menyebut diri mereka dengan nama Suku Tuha, yang berarti suku pertama datang di wilayah Indragiri Hulu. Suku Talang Mamak  merupakan salah satu suku yang tinggal dan menetap di kawasan TNBT yang lebih tepatnya berada pada kawasan zona tradisional. Mata pencarian Suku Talang  Mamak  adalah  berladang  dan  berkebun,  khususnya  karet.  Karet  merupakan komoditas utama masyarakat Suku Talang Mamak. Sebelum berkebun karet, sejak awal abad  ke-19  hasil  hutan  bervariasi  seperti  jernang,  jelutung,  balam  merah/putih  dan gaharu serta rotan (Charin & Hidayat, 2019).
Permasalahan utama yang di temui oleh masyarakat suku Talang Mamak adalah tingkat  kesejahteraan  yang  masih  rendah  karena  masih  mengandalkan  hasil  dari  alam ( ekstratif ). Belum lagi konflik yang terjadi antara suku talang mamak dengan perusahaan swasta  dan  pemilik  modal  (Charin  &  Hidayat,  2019).  Kondisi  demikian  membuat masyarakat  Talang  Mamak  semakin  terjepit  dan  terkepung  oleh  perkebunan  besar (Zubir, 2016).
Dibutuhkan edukasi dan pemberdayaan terhdap masyarakat suku talang mamak yang berada di kawasan konservasi seperti TNBT ini sehingga saat masyarakat merasa kebutuhan  ekonominya  tidak  terpenuhi  dapat  mencari  penghidupan  tanpa  harus merusak alam. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merupakan
komunitas  yang  rentan  terhadap  perubahan  lingkungan  akibat  peningkatan pembangunan ekonomi (Satmoko et al., 2019).
Pemberdayaan  Menurut  Sumardjo  memiliki  pengertian  sebuah  proses  untuk berdayaguna  sehingga  dapat  mengubah  masyarakat  menjadi  lebih  baik  keadaan kehidupannya  (Endah,  2020).  Pemberdayaan  masyarakat  menurut  Chambers  adalah sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial.  Konsep  ini mencerminka n  paradigma  baru  pembangunan,  yakni  yang  bersifat  “ people centred , participatory , empowering , and sustainable ” (Sholichah & Oktoliya, n.d.).
Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai TNBT yang salah satunya adalah budidaya  madu  kelulut.  Kelulut  ( Heterotrigonaitama )  merupakan  kelompok  lebah  tidak bersengat  yang  memiliki  karakter  untuk  hidup  secara  satu  koloni  dan  berhabitat  di bambu, batang kayu dan tanah (Pribadi, 2020).
Jenis  H.  Itama (Heterotrigona  Itama) merupakan  salah  satu  jenis  kelulut  yang dominan  di  temukan  di  daerah  pulau  sumatera  dan  sebenarnya  produk  kelulut  yang utama  adalah  propolis  yang  dapat  di  manfaatkan  sebagai  bahan  kosmetik  dan  obat- obatan  (Pribadi  et  al.,  2020).  H.  Itama  juga  merupakan  jenis  yang  menjadi  prioritas masyarakat  untuk  dibudidayakan,  karena  lebih  mudah  beradaptasi  dan  mempunyai produksi madu yang lebih banyak (Febrianti et al., 2020).  Oleh sebab itu, produk madu kelulut memiliki prospek yang sangat bagus untuk di kembangkan terutama lagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk suku talang mamak ini di susun dan disesuaikan  melalui  beberapa  bentuk  pelaksanaan  program  yang  berlandaskan  suatu kebijakan yakni kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Sekitar  Kawasan  Suaka  Alam  Dan  Kawasan Pelestarian  Alam.  Serta  dengan  Teknis  pelaksanaannya  yang  terdapat  pada  Peraturan Direktur  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Nomor: P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018  Tentang  Petunjuk  Teknis  Kemitraan  Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Sebelumnya, Balai TNBT telah beberapa kali melakukan kegiatan pemberdayaan seperti budidaya jernang dan kelukup, akan tetapi hasil yang di peroleh belum mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat  suku  Talang  Mamak.  Sehingga  pada  tahun  2018, kegiatan budidaya kelulut mulai diperkenalkan kepada masyarakat Suku Talang Mamak tersebut  dan  kegiatan  pemberdayaan  ini  merupakan  kegiatan  pemberdayaan  melalui
program kerja sama antara Balai TNBT dengan Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) (Pribadi et al., 2020).
Selain  bantuan  berupa  materi,  Balai  TNBT  juga  menginisiasi  pembentukan Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  di  dusun-dusun  lain  yang  salah  satu  tujuannya  untuk memudahkan  koordinasi  dan  peningkatan  kapasitas  mereka.  Hal  ini  terlihat  dari meningkatnya jumlah KTH pada tahun 2017 yang mana hanya berjumlah empat KTH menjadi delapan KTH pada tahun 2019 dan ada kemungkinan terus bertambah. Berikut jumlah KTH yang sudah dibentuk dan dibina oleh Balai TNBT yaitu:

## Tabel 2: KTH Binaan Balai TNBT
Sumber Data: Balai TNBT, 2021
Pada  tabel  diatas,  KTH  terbagi  dibeberapa  zona  dan  yang  memang  menjadi sasaran  untuk  Program  Pemberdayaan  di  zona  tradisional  ada  4  (Empat)  KTH  yang Anggota setiap KTH-nya ada sekitar 10 orang yang di isi oleh masyarakat Suku Talang Mamak  yakni  KTH  Jelemu  Bengayouan,  Kasih  Alam,  Bombam  Berduri  dan  Batu Berduri.
Kegiatan  pemberdayaan  budidaya  kelulut  dilakukan  oleh  Balai  TNBT  bekerja sama dengan BP2TSTH. Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Tani  Hutan  (KTH);Kegiatan  pemberian  bantuan  koloni  lebah  dan  perlengkapan pendukungnya. Kegiatan Pendampingan. Kegiatan Pemasaran dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.  Keberadaan  budidaya  kelulut  ini  mampu  memberikan  tambahan penghasilan  di  luar  apa  yang  sudah  mereka  dapatkan  dari  alam  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  dengan  memanfaatkan  jasa  lingkungan  yang  disediakan  oleh hutan.  Kemudahan  perawatan,  harga  madu  yang  relatif  lebih  mahal  dan  tidak  perlu
menunggu lama dalam memperoleh hasil menjadi tiga alasan utama kenapa masyarakat Suku Talang Mamak lebih memilih budidaya kelulut.
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disajikan, penulis menarik beberapa fenomena  yang  akan  menjadi  dasar  dari  penelitian  yang  akan  dilakukan  diantaranya: Masih kurangnya kebiasaan merawat dan menjaga peralatan yang telah di berikan pihak Balai TNBT oleh masyarakat Suku Talang Mamak. Masih terbatasnya masyarakat yang sadar  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui budidaya  kelulut.  Kurang  menguasai  teknik  budidaya  madu  kelulut  oleh  anggota Kelompok  Tani  Hutan.  Keterbatasan  akses  jalan,  komunikasi  yang  berdampak  pada pemasaran hasil produksi madu kelulut. Berhubungan dengan permasalahan di atas yang menggambarkan  bahwa  masih  kurang  maksimal  pelaksanaan  Balai  TNBT  terhadap beberapa hal mengenai program pemberdayaan masyarakat suku Talang Mamak dalam budidaya madu kelulut.

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif. Penelitian ini  dilakukan di  Balai  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  yang  mana  balai  ini merupakan  instansi  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  suku Talang Mamak yang ada di zona tradisional dan khususnya adalah Desa Rantau Langsat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  menggunakan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Untuk teknik wawancara kepada informan yang terdiri dari Kepala Balai TNBT,  Tenaga  Ahli  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Teknologi  Serat  Tanaman Hutan (BP2TSTH), dan kelompok tani hutan.
Teknik  analisa  data  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  dan  mendeksripsikan data  yang  terkumpul  secara  menyeluruh  mengenai  keadaan  pada  objek  penelitian, kemudian  penulis  mengambil  kesimpulan  dalam  bentuk  penelitian  yang  dilakukan dengan tata cara ilmiah.

## Hasil Penelitian Standar Dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan merupakan hal yang hendak dilakukan dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan yang akan dicapai (Putri et al., 2020). Baiknya suatu program
pemberdayaan masyarakat harus mempunya standar dan sasaran kebijakan, oleh sebab itu  pertanyaan  yang  penulis  buat  dalam  melakukan  wawancara  terdiri  dari  penentuan kriteria  penerima  program,  penerapan  target  hasil  produksi,  dan  adanya  SOP.  Untuk hasil wawncara yang penulis tujukan kepada Kepala Balai TNBT dan Tenaga Ahli Balai Penelitian  dan  Pengembangan  Teknologi  Serat  Tanaman  Hutan  (BP2TSTH),  beliau mengatakan bahwa:
“Target  atau  sas aran  penerima  programnya  adalah  masyarakat lokal  seperti  suku Talang  Mamak dan Melayu Tua melalui berbagai program yang dilakukan dan salah satunya adalah budidaya madu kelulut. Untuk penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program memang belum  ada  ditetapkan  harus  berapa  banyaknya  walaupun  yang  seharusnya  itu  setiap  bulan  madu harus  di  panen.  Sedangkan  untuk  SOP  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat sudah dibuat”. (wawancara 03 September 2021).
Dari kutipan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kriteria penerima program  pemberdayaan  masyarakat  ini  memang  diperuntukan  kepada  masyarakat tempatan  yaitu  suku  Talang  Mamak  yang  ada  di  Kecamatan  Gansal  khususnya  Desa Rantau  Langsat.  Meskipun  tidak  ada  target  mengenai  hasil  panen  madu  namun  dalam pelaksanaannya  program  ini  dinilai  dapat  membantu  perekonomian  masyarakat  suku Talang Mamak.
Untuk  wawancara  dengan  masyarakat  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH),  mereka mengatakan bahwa:
“ Untuk  budidaya  madu  kelulut  ini  sasaran  atau  kriteria  penerima  memang  ditujukan  kepada masyarakat suku talang mamak bagi siapa saja mereka yang mau ikut program. Untuk target hasil panen madu sejauh ini belum ada ditargetkan. Dan untuk SOP sejauh ini masyrakat yang tergabung dalam KTH telah meng ikuti arahan dari Balai TNBT.” (wawancara 05 September 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  untuk pelaksanaan program ini memang sudah tepat sasaran, namun sangat disayangkan belum ada  target  yang  mana  target  tersebut  dapat  mengukur  keberhasilan  dari  petani  madu kelulut.
Berdasarkan observasi penulis tidak semua masyarakat suku talang mamak yang ada  di  Desa  Rantau  Langsat  tertarik  terhadap  program  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat
melalui data dimana setiap KTH hanya diikuti oleh 10 orang yang terdiri dari 4 KTH. Adapun  persyaratan  untuk  mengikuti  program  pemberdayaan  ini  tidak  ada  kriteria tertentu, karena program ini diperuntukan khusus dan terbuka bagi masyarakat Talang Mamak  yang  berada  dikawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh.  Sedangkan  untuk SOP dari program pemberdayaan dalam budidaya madu kelulut ini berbentuk petunjuk teknis  mengenai  keseluruhan  proses  budidaya  sampai  penjualan  produk  hasil  panen madu kelulut tersebut. Hanya sangat disayangkan untuk proses pelaksanaan SOP pada masyarakat  penerima  program  masih  belum  keseluruhan  terlaksana  dengan  baik. Misalnya  saja  pada  petunjuk  mengenai  perawatan topping  kloni yang  seharusnya diperhatikan  lebih  dengan  perawatan  teratur  malah  banyak  yang  rusak  dan  diserang serangga pengganggu madu yang menyebabkan hasil panen tidak terlalu bagus hasilnya, sehingga  langkah  yang  harus  diambil  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  lebih  harus mengedukasi  masyarakat  akan  kesadaran  merawat  kelangkapan  budidaya  sehingga program ini bisa berhasil mencapai targetnya.

## Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia,  baik  itu  berupa  sumber  daya  manusia, finansial,  waktu,  maupun  sarana  yang  merupakan  sumber  daya  penting  dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi (Khasanah et al., 2018).
Pertanyaan  dalam  indikator  sumber  daya  ini  terdiri  dari  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  dan  ketersediaan  dana.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan pegawai Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH sebagai berikut:
“ Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan terkhusus untuk pendampingan dan  pengawasan  masih  terbatas  jumlahnya  yaitu  sebanyak  2  orang.  Sedangkan  untuk  sarana  dan prasarana  pelaksanaan  program  memang  sudah  diusahakan  memadai,  akan  tetapi  dengan  jumlah yang ada dapat dikatakan masih kurang memadai untuk keseluruhan pelaksanaan program . Untuk ketersediaan dana dalam program pemberdayaan ini tidak ada kendala, karena dana dinilai sudah cukup untuk membiayai program kegiatan.” (wawancara 03 September 2021).
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  untuk  sumber daya  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  belum  dikatakan  terpenuhi  karena  untuk sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana  belum  memadai.  Misalnya  untuk  jumlah
pendamping dari program pemberdayaan hanya berjumlah 2 (dua) orang, dimana jumlah tersebut dirasakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja.
Untuk wawancara dengan masyarakat mengenai sumber daya ini, dimana mereka mengatakan bahwa:
“ untuk jumlah sumber daya manusia dirasa memang kurang untuk mendampingi jumlah KTH yang ada . Untuk Sarana dan Prasana yang ada dirasa masyarakat masih  terbatas dan tidak memadai guna  memenuhi  kebutuhan  produksi  madu  kelulut . Sedangkan  untuk  Ketersedian  dana  yang  ada masih terlihat dan dirasa kurang oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan program . ” ( wawancara 05 September 2021)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  penerima  program memang rata-rata marasa jumlah sumber daya yang ada dalam program pemberdayaan ini  masih  banyak  kekurangan  baik  itu  sumber  daya  manusia  dalam  melakukan pengawasan dan pendampingan (Pihak Balai TNBT), ketersedian sarana dan prasarana pendukung hingga ketersedian dana dalam pelaksanaan program yang juga dirasa kurang mencukupi untuk keperluan dan kebutuhan pelaksanaan program sehingga masyarakat merasa dalam hal sumber daya ini masih belum optimal untuk pelaksanaan program.
Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki memang rata-rata masih terdapat kekurangan terkhusus untuk pendamping yang  jumlahnya  tidak  singkron  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  KTH  yang  ada sehingga  kurang  maksimalnya  pendampingan  untuk  penerima  program  pemberdayaan ini  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Untuk  sarana  dan  prasarana  program pemberdayaan terdiri dari:
Tabel 3: Bantuan Sarana Prasarana
Untuk  sumber  daya  dana  yang  diberikan  oleh  Balai  TNBT  tidak  ada  dalam bentuk uang tunai namun bantuan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana   seperti yang  terdapat  pada  tabel  3  diatas  serta  pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan  oleh  pihak Balai TNBT.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Karakteristik  organisasi  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal  yang  akan  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  (Fiqih  et  al.,  2021). Dalam  penelitian  ini,  yang  dimaksud  dengan  organisasi  pelaksana  adalah  Pihak  Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH. Berdasarkan wawancara penulis dengan organisasi pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:
“ Fungsi dan tanggung jawab organisasi pelaksana dalam pemberdayaan masyarakat ini sudah jelas karena  para  pegawai  sudah  bekerja  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Tingkat komitmen  dan  kejujuran  organisasi  pelaksana  juga  sangat  penting,  hal  ini  dikarenakan  komitmen yang ditanamkan dalam pelaksanaan program benar-benar untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kejujuran pelaksanapun sudah terlihat dengan bagaimana keterbukaan mereka dengan masyarakat penerima program mengenai seluruh informasi . Selain itu, dalam pelaksanaan program ini agen/organisasi pelaksana memiliki kemampuan untuk membantu KTH binaan dalam penyelesaian masalah  yang  ada  saat  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  budidaya  madu  kelulut  ini ”. (wawancara 03 September 2021).
Dari  petikan  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  pegawai  selaku organisasi yang melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat telah melakukan tanggung  jawab  terhadap  tugas  dan  fungsinya.  Selain  itu  organisasi  pelaksana  juga memiliki  tingkat  komitmen  kejujuran  serta  mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat suku Talang Mamak.
Untuk wawancara dengan masyarakat mengenai indikator karakteristik organisasi pelaksana ini adalah sebagai berikut:
“untuk jelasnya  fungsi  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pelaksana  sudah  sesuai  dengan  bagian mereka masing-masing. Sedangkan tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana benar dirasakan baik oleh sebagian masyarakat selaku penerima program. Jika adapermasalahan pihak pelaksana dirasa sebagian  masyarakat  bisa  menyelesaikan  masalah  yang  ada  ditemui  masyarakat  dalam  proses pelaksanan kegiatan pemberdayaan ini ”(wawancara 05 September 2021).
Dari  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  untuk  indikator karakteristik organisasi pelaksana dengan penilaian   kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing para pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk  tingkat  komitmen  pegawai  selaku  agen  pekasana  juga  dirasa  sudah  baik. Sedangkan  untuk  penyelesaian  masalah  juga  sudah  baik  karena  dalam  pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  madu  kelulut  ini  jarang  sekali  ditemui kendala-kendala yang bersifat urgen.
Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa karakteristik pelaksana rata-rata memang bertanggung jawab dengan baik dan mengetahui juga fungsi mereka  dengan  baik  dalam  pelaksanaan  program  yang  dijalankan.  Dalam  pelaksanaan program pemberdayaan ini setiap unsur elemen masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama dengan baik untuk keberhasilan pelaksanaan program walaupun dari setiap masyarakatnya masih memiliki kemampuan yang rendah untuk memahami setiap arahan penyelesaian masalah yang diberikan pihak Balai TNBT itu tidak menyurutkan semangat pihak  Balai  TNBT  untuk  tetap  mengerahkan  segala  upaya  yang  maksimal  untuk memotivasi masyarakat agar bisa semangat dalam kegiatan budidaya ini.

## Sikap Pelaksana
Sikap  pelaksana  (disposisi)  mempunyai  konsekuensi-konsekuensi  penting  bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif. (Hasibuan et al., 2016). Diharapkan sikap para  pelaksana  harus  sinkron  mengenai  rencana  program  atau  kebijakan  yang  dibuat dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat sekitarnya.
Terdapat  beberapa  pertanyaan  yang  penulis  tujukan  kepada  responden  yaitu mengenai pemahaman dan pendalaman program, partisipasi masyarakat dalam program, dan  kemampuan  melakukan  pengembangan  program.  Berdasarkan  wawancara  penulis dengan Pihak Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH adalah sebagai berikut:
“ Pelaksanaan dalam program pemberdayaan ini rata-rata sudah memiliki keahlian yang baik dalam kegiatan budidaya madu kelulut karna memang sudah memahami bagaiamana teknis budidaya yang baik.  Kami  mampu  membuat  produksi  hasil  lainnya  selain  madu  melalui  kegiatan  budidaya  ini walaupun  faktor  terpenting  berada  di  masyarakat  juga  untuk  ikut  berpartisipasi  secara  lebih  agar program bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang partisipasinya dalam program ini ” (wawancara 03 September 2021).
Dari  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  balai  TNBT  dan Tenaga  Ahli  BP2TSTH  memang  sudah  mempunyai  keahlian  dalam  memberikan pelatihan  kepada  masyarakat  melalui  program  pemberdayaan  madu  kelulut.  Tetapi walaupun  demikian  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  tertarik  dengan  program  ini dikarenakan ada kegiatan lain atau memang tidak tertarik sama sekali.
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  pihak  masyarakat  adalah  sebagai berikut:
“ Dalam  pemahaman  dan  pendalaman  program  dimana  masyarakat  masih  banyak  yang  belum memahami dengan baik bagaimana teknis budidaya madu kelulut yang baik dan benar. Selain itu, partisipasi  masyarakat  kebanyakan  masih  cukup  rendah  karna  beberapa  faktor  yang  diantaranya adalah masyarakat cenderung malu-malu mengikuti program. Masyarakat dalam hal ini juga belum bisa  memahami  bagaimana  cara  mengembangkan  hasil  olahan  untuk  hasil  selain  madu  walaupun sebelumnya sudah ikut dalam pelatihan”. (wawancara 05 September 2021).
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  bahwa  dalam  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat melalui madu kelulut yang dibuat untuk masyarakat lokal ini dimana sikap para pelaksana di lingkungan Balai TNBT mulai dari penyuluh serta tenaga ahli  dari  instansi  lain  (BP2TSTH)  sudah  mengupayakan  setiap  proses  pelaksanaan program  ini  dapat  berjalan  sesuai  keinginan  masyarakat  agar  tumbuhnya  partisipasi masyarakat yang tinggi untuk pencapaian tujuan program. Namun tergantung animo dari masyarat apakah berpartisipasi atau tidak. Faktor partisipasi masyarakat menjadi penentu terhadap keberhasilan program ini juga menjadi perhatian lebih oleh pihak Balai TNBT dan  BP2TSTH  terkhusus  untuk  melakukan  pengembangan  hasil  produksi  yang  baik terhadap  program  walaupun  belum  ada  kemajuan  lebih  dari  hal  ini.  Penulis  melihat bahwa  ada  penyelesaian  masalahnya  yakni  dengan  lebih  sering  memberikan  pelatihan mengenai  teknis  pengembangan  hasil  produksi  madu  secara  rutin  dalam  jangka  waktu tertentu. Sehingga masyarakat mendapat wawasan lebih dari hasil pelatihan tersebut.

## Komunikasi Antara Badan Pelaksana
Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel  penting  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik  (Sopiana  et  al.,  2021).  Komunikasi  antar organisasi  yang  dimaksud  yakni  merupakan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  program
maupun  kebijakan.  Untuk  melihat  hasil  tanggapan  responden  yani  Pihak  Balai  TNBT, Tenaga Ahli dari BP2TSTH sebagai berikut:
“ Kami laksanakan program pemberdayaan ini tidak hanya menjadikan kami (Pihak Balai TNBT) sebagai  pelaksananya  sendiri,  kami  juga  mengajak  pihak  lainnya  seperti  pihak  Balai  Litbang Teknologi  Serat  Tanaman  Hutan  Kuok  untuk  membantu  pelaksaan  program  dengan mengikutsertakan  mereka  sebagai  narasumber  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  dan  membantu mengajari masyarakat mengenai teknis budidaya madu kelulut. Sementara untuk koordinasi dengan pihak desa selalu kami lakukan karna pada dasarnya pun wilayah kerja kami berada di wilayah administrasi  pemerintahan  desa  jadi  tentu  alur  koordinasi  dan  komunikasi  yang  benar  harus dilakukan dalam rangka suksesnya suatu program kegiatan ini ” (wawancara 03 September 2021).
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sosialisasi program dan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa sudah dilakukan oleh pihak Balat TNBT  guna  suksesnya  program  pemberdayaan  masyarakat  ini.  Kemudian,  untuk wawancara dengan masyarakat suku Talang Mamak mengenai pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:
“ sosialisasi  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  budidaya  madu  kelulut  ini  sudah dilaksanakan dan di ikuti lansung juga oleh sebagian masyarakat penerima program. Kegiatan atau program  ini  juga  telah  melibatkan  pemerintah  desa,  karena  bagaimanapun  dan  apapun  bentuk kegiatan  oleh  intansi  pemerintah  mesti  diketahui  oleh  pemerintah  desa  dan  intansi  lainnya . ” (wawancara 05 September 2021).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini telah dilakukan sosialisasi oleh pihak Balai TNBT sebagai  penanggung  jawab  kegiatan,  selain  itu  pihak  Balai  TNBT  juga  melakukan komunikasi  dan  koordinasi  kepada  piha-pihak  lain  diantaranya  adalah  kepada  Kepala Desa dan pihak lainnya.
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi terbangun baik antara pihak Balai TNBT dan Pihak Desa serta intansi lainnya yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  karena  proses  mengenai  sosialisasi  tentang program dilaksanakan dengan baik serta untuk koordinasi dengan instansi lainnya juga dilaksanakan.  Hanya  saja  disini  penulis  melihat  ada  satu  kekurangan  dalam  hal
membangun  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  yang  mana  jika  dilihat  dari  peluang pemasaran  hasil  produksi  akan  terbantu jika  bisa melibatkan  pihak  swasta  didalamnya, sehingga saat ini fokus dari permasalahan yang terjadi mengenai pemasaran produk hasil produksi madu kelulut bisa saja terbantu melalui kerja sama dengan pihak swasta yang mau terlibat nantinya.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik
Ketika  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  menunjang  dilaksanakannya kebijakan maka, kebijakan tersebut akan sukses namun sebaliknya kebijakan akan gagal (Hasmir dan Tindjabate, 2018). Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus  pula  mempertahankan  kekondusifan  kondisi  sosial  lingkungan  eksternal (Sumpeno, 2020).
Untuk mengetahui hasil wawancara penulis dengan responden dari Pihak Balai TNBT dan Tenaga Ahli dari BP2TSTH dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:
“ Masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak melalui budidaya madu kelulut ini memang rata-rata masyarakatnya fokus mencari penghasilan melalui hasil alam  yang  ada  dikawasan  TNBT  tanpa  pernah  mencoba  berpikir  untuk  menghadirkan  alternatif pendapatan lainnya. Jadi saat kami menghadirkan program ini kemasyarakat di kawasan TNBT mereka lansung menyambutnya dengan baik dan positif karna juga pastinya mereka juga meyakini program yang dibuat akan mampu membuat pendapatan ekonomi masyarakat suku Talang Mamak akan meningkat ” (wawancara 03 September 2021).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dalam  upaya menciptakan  hubungan  baik  dengan  masyarakat  dalam  program  pemberdayaan pelaksana sudah melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat  juga  menganggap  bahwa  program  yang  dibuat  ini  akan  memberikan  hal positif  juga  kepada  mereka.  Program  ini  juga  dinilai  akan  mampu  meningkatkan pendapatan  masyarakat  tanpa  harus  fokus  pada  mata  pencarian  yang  mengharuskan masyarakat terus bergantung pada hasil alam atau hutan.
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  pihak  masyarakat  suku  Talang Mamak yang ada di Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah sebagai berikut:
“Dalam  menciptakan  hubungan  baik  bagi  mas yarakat  pihak  pelaksana  sudah  melakukannya dengan baik. masyarakat penerima program benar menanggapi positif program yang telah dibuat ini
dan  mengharapakan  hasil  yang  positif  juga  kedepannya.  Untuk  pengaruh  program  pemberdayaan Sebagian  masyarakat  menilai  positif,  namun  sebagian  masyarakat  mengaku  belum  sama  sekali mendapat bagian hasil dari program tersebut.” (wawancara 05 September 2021).
Dari  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pengaruh lingkungan  sosial  yang  ada  di  beberapa  dusun  tempat  pelaksanaan  program  memang masyarakat  menyabut  baik  dan  mendapat  tanggapan  positif  walaupun  dalam  segi lingkungan  ekonominya  masyarakat  masih  belum  merasakan  dampak  yang  begitu signifikan dari hasil yang didapat melalui program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan tersebut.
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  bahwa  keadaan  lingkungan  sosial  dan ekonomi  masyarakat  yang  berada  dikawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  saat program  ini  mulai  dilaksanakan  masyarakat  menyambut  program  ini  dengan  baik  dan yakin  dengan  usaha  yang  akan  mereka  lakukan  dari  budidaya  madu  kelulut  ini  akan menghasilkan  dan  meningkatkan  ekonomi  mereka.  Namun  dalam  beberapa  hal masyarakat  yang  masih  belum  merasakan  adanya  dampak  peningkatan  ekonomi  dari hasil  program  ini  masih  menganggap  hasil  madu  tidak  akan  mampu  menutupi kebutuhan  ekonomi  mereka  jika  program  hanya  berfokus  kepada  hasil  madu  yang cenderung  dirasa  lama  oleh  masyarakat.  Sehingga  seharusnya  masyarakat  bisa  dibuat lebih  mandiri  dalam  hal  meningkatkan  hasil  ekonomi  dari  hasil  madu  ini  tanpa  terlalu bergantung  lebih  kepada  pihak  Balai  TNBT,  misalnya  masyarakat  bisa  berinisiatif melakukan  pemasaran  produk  tanpa  harus  menunggu  pihak  Balai  TNBT  menjemput hasil madu sehingga hasil penjualan bisa didapat lebih cepat nantinya.

## Kesimpulan
Pelaksanan kegiatan pemberdayaan hendaknya bisa disampaikan kepada seluruh pihak terkait agar nantinya pelaksanaan program pemberdaayan ini bisa mencapai hasil yang  diharapkan.  Sumber  daya  manusia  dalam  melakukan  pendampingan  dan monitoring kepada kelompok tani hendaknya lebih ditingkatkan jumlahnya. Pelaksanaan sosialisasi  yang  sudah  dilakukan  sebaiknya  ditambahkan  lagi  dengan  kegiatan pelatihan pengembangan  yang  dilaksanakan  rutin  dalam  kurun  waktu  tertentu  baik  itu  dalam bentuk  seminar  atau  dengan  kegiatan  pemberian  Materi.  Dalam  penyelesaian  masalah yang ada dalam kegiatan pemberdayaan baik mengenai teknis budidaya yang paling baik seperti  apa  dan  juga  lebih  kepada  membantu  masayarakat  dalam  penyelesaian  masalah yang dihadapi..

## Daftar Pustaka
Charin, R. O. P., & Hidayat, A. (2019). Usaha  Masyarakat Suku Talang Mamak untuk Mempertahankan  Eksistensinya  di  tengah  perebutan  Sumber  Daya  Hutan  Adat. Society , 7 (1), 23 – 38.
Endah,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat :  Menggali  Potensi  Lokal  Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 135 – 143.
Febrianti, F., M, I. A., & Muflihati, M. (2020). Bentuk Pintu Masuk Sarang Trigona Spp
Di  Kawasan  Hutan  Mangrove  Surya  Perdana  Mandiri  Kelurahan  Setapuk  Besar Singkawang Utara. Jurnal Hutan Lestari , 8 (3), 620 – 627. https://doi.org/10.26418/jhl.v8i3.42349
Fiqih, M., Dayat, U., Febriantin, K., & Singaperbangsa, U. (2021). Implementasi kebijakan program  indonesia  pintar  (pip)  pada  jenjang  sekolah  dasar . 18 (4),  2021 – 2539. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA
Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualiikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Pendidikan Dan Kepengawasan , 3 (2), 33 – 49. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673
Hasmir dan Tindjabate, C. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( Bpjs ) Subsidi Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong . 2 , 159 – 171.
Indiyahono, D. (2016). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis . Yogyakarta, Gava Media.
Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal,  R.  F.,  &  Pendamping  Joko  Tri  Nugraha,  D.  (2018).  Program  Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) , 02 (02), 30 – 35.
Kompas.com.
(2022). 10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia . https://www.kompas.com/skola/read/2022/01/11/172034669/10-negara- dengan-hutan-terluas-di-dunia?page=all#:~:text=Penebangan Terus-menerus-
,Indonesia,dari total luas hutan dunia.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Nomor: P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018  Tentang  Petunjuk  Teknis  Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Pribadi, A. (2020). Produktivitas Panen Propolis Mentah Lebah Trigona itama Cockerell (Hymenoptera: Apidae) Menggunakan Propolis Trap dan Manipulasi Lingkungan
di Riau. A Scientific Journal , 37 (2), 60 – 68. https://doi.org/10.20884/1.mib.2020.37.2.1045
Pribadi, A., Yunianto, A. S., Hajjah, N., & Sarah, F. A. (2020). Pemberdayaan dan usaha peningkatan ekonomi suku Talang Mamak di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh  melalui  budidaya  Kelulut  (Heterotrigona  itama). Unri  Conference  Series: Community Engagement , 2 , 98 – 105. https://doi.org/10.31258/unricsce.2.98-105
Putri, D. O., Kurniansyah, D., & ... (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  … , 3777 (November),  755 – 770. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3764
Satmoko, S., Prasetyo, A. S., & Pertiwi, Y. I. (2019). Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 3 (2), 174 – 182. https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.5617
Sholichah, N., & Oktoliya, C. (n.d.). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan  Sapi  Perah  di  Kampung  Susu  Lawu  Kelurahan  Sarangan  Kacamatan  Plaosan Kabupaten Magetan . 125 – 145.
Siswanto, W. (2017). Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia : pengelolaan saat ini, pembelajaran dan rekomendasi. Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kerja Sama Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , 1 – 20.
Sopiana,  C.,  Arifianti,  R.,  &  Candradewini.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Penanggulangan  Penyakit  di  Kabupaten  Bandung  (Studi  Kasus  Penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya) Tahun 2021. Journal of Responsive , 4 (3), 173 – 188. http://journal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34747
Sumpeno, T. (2020). Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem  Penilaian  Pegawai  Berbasis  Kinerja  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 76 – 99, e-ISSN 2614-2945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Taahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Vol. 4, Issue 1). (1990).
Zubir, Z. (2016). Dari Mukjizat ke Pemerataan : Kajian Ekonomi Petani Indragiri Hulu.
Jurnal UGM , 12 (2), 144 – 156.
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).