E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI

## Ida Hanifah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan -  Sumatera Utara, Indonesia Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238
Email: idahanifah@gmail.com

## Abstrak
Banyak kasus hukum maupun kasus-kasus lainnya yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  di  luar  negeri  yang  sifatnya  merugikan  TKI  tersebut.  Berdasarkan  fakta  tersebut seharusnya  Negara  berperan  dan  bertanggungjawab  penuh  terhadap  keselamatan  dan kesejahteraan TKI itu. Peran dan tanggungjawab negara tersebut tidak hanya termaktub dalam isi  undang-undang  semata-mata,  tetapi  harus  diimplementasikan  dalam  upaya  perlindungan hukum  terhadap  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  ternyata berbagai regulasi  yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, terdapat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masalah lainnya adalah bahwa kesepakatan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  negara  tujuan  TKI  harus  sering ditinjau  ulang,  karena  aturan-aturan  negara  tujuan  kerap  berubah  sehingga  TKI  banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut.
Kata kunci: Peran, Tanggung Jawab, Negara, Perlindungan, Tenaga Kerja.

## Abstract
Many legal cases and other cases experienced by Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad which are detrimental to these migrant workers. Based on these facts, the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of TKI. The role and responsibility of the state is not only contained in the contents of the law solely, but must be implemented in an effort to protect the law against migrant workers who work abroad. Based on the facts, it turns out  that  the  various  regulations  related  to  the  protection  of  TKIs  abroad,  there  is  overlap between  one  institution  and  another,  the  other  problem  is  that  agreements  between  the Government  of the Republic  of  Indonesia  and  the  destination  countries  for  migrant  workers must  be  frequently  reviewed,  due  to  state  regulations  objectives  often  change  so  that  many migrant workers are harmed by the policy.
Keywords: Roles, Responsibilities, State, Protection, Labor.

## PENDAHULUAN
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan”.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan  atau  menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyatnya  untuk  dapat  hidup  secara layak  sesuai  dengan  batas-batas  kemanusiaan.  Fakta  yang  ada  ternyata  pemerintah  belum mampu  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  rakyatnya,  sehingga  angka  pengangguran  selalu tinggi. Meskipun demikian, pemerintah memberikan kesempatan bagi warga negaranya  untuk
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
bekerja  di luar  negeri,  karena  ketidakmampuan  pemerintah menyerap  tenaga  kerja  atau  juga dikarenakan lapangan kerja yang memang minim di Indonesia.
Kebijakan untuk mengirim tenaga kerja di Indonesia, harusnya didahului dengan aturan- aturan hukum untuk melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sangat banyak laporan  yang  terdata  bahwa  tenaga  kerja bermasalah  dengan  hukum,  misalnya  terlibat  kasus pembunuhan terhadap majikan, penganiayaan yang dialami oleh TKI, gaji yang bertahun-tahun tak dibayar, penipuan oleh agen penyalur jasa tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, overstay, dan banyak problem lainnya.
Sepanjang  periode  Januari-Agustus  2017  ini,  sebanyak  2.949  kasus  telah  diterima  dan diproses BNP2TKI. Berdasarkan data Crisis Center BNP2TKI, apabila dilihat dari sisi tempat kejadian  kasus  yang  dilaporkan,  persebaran  terbanyak  masih  didominasi  di  kawasan  Asia- Pasifik dan Timur Tengah.  Sebagai gambaran, 10 besar negara penempatan dan yang terbanyak memperoleh pengaduan meliputi Malaysia sebanyak 994 aduan, Arab Saudi 702, Taiwan 417, Uni Emirat Arab 147, Singapura 121, Brunei Darussalam 81, Hong Kong 80, Qatar 51, serta Oman  dan  Bahrain  masing-masing  48  kasus.    Sisanya  tersebar  di  berbagai  negara  tujuan penempatan  dengan  sebaran  yang  sangat  bervariasi  di  kisaran  angka  1-30-an  kasus.(Ratya, melalui HYPERLINK  "http://www.detikNews.com"  www.detikNews.com ,  diakses  tanggal  23 September 2018).
Berdasarkan fakta-fakta dan berbagai kondisi di atas, perlu kiranya diidentifikasi berbagai permasalahan TKI di luar negeri untuk kemudian menuntut negara dalam hal ini pemerintah mengimplementasikan peran dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum tersebut disebabkan pemerintak tidak mampu memberikan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, serta  salah  satu  devisa  negara  yang  termasuk  besar  berasal  dari  TKI  tersebut.  Perlindungan (Rahmat  Ramadhani)  hukum  ini  tentu  saja  akan  mengarahkan  kepada  kepastian  hukum sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi TKI tersebut (2017, h. 143).

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum ( legal research ). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan  khusus  pada  ilmu  hukum  (Istanto,  2007:  29).  Sejalan  dengan  Istanto,  Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka ( library research ) .  Library  research berarti  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini mencakup bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan  hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Masyarakat Indonesia tengah tersengat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA).  Bagaimana  tidak,  jika  persoalan  lapangan kerja  masih  menjadi  masalah  utama  bagi  sebagain  penduduk  Indonesia.  Apalagi  ternyata, kesempatan kerja yang minim ini menyebabkan masyarakat menengah bawah lebih memilih untuk  menjadi  buruh  migran.  Padahal  seharusnya  pemerintah  memberikan  jaminan  untuk warga  negaranya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  seperti  amanat  undang-undang dasar.
Terbukanya  kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia,  sesungguhnya merupakan  sebuah  ironi  besar,  mengingat  angka  pengangguran  yang  masih  sangat  tinggi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sesungguhnya melukai rasa keadilan di masyarakat, meskipun alasan yang digulirkan adalah tenaga kerja asing tersebut bukanlah buruh kasar.
Kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, membuat banyak sekali warga negara  yang dalam usia produktif mengadu nasib ke luar negeri untuk  mencari nafkah. Pemerintah pun menyahuti keingian tersebut dengan membuka keran untuk mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan ke beberapa negara seperti ke negara-negara Timur Tengah, Asia Timur atau yang terdekat adalah ke Malaysia dan Singapura. Paling  tidak  dalam  pengiriman  TKI  ke  luar  negeri  tersebut  ada  2  (dua)  keuntungan  yang diperoleh oleh pemerintah, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di tanah air yang kemudian menjadi beban negara dan adanya tambahan devisa bagi negara ke luar negeri.
Keuntungan yang diperoleh negara tersebut misalnya sebagaimana  Bank Dunia mencatat kontribusi  remitansi  (pengiriman  uang  dari  Tenaga  Kerja  Indonesia/TKI  ke  negara  asalnya) mencapai US$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu  persen  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia.  Sumbangan  remitansi  ini  berasal dari  sekitar  9  juta  imigran  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  Indonesia.   (Fauzie, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017114247-78.258562 , diakses tanggal 25
September 2018)
Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepanjang Januari sampai Agustus 2017, sebanyak 148.285 orang TKI telah ditempatkan ke sejumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa.
BNP2TKI  juga  mencatat  negara-negara  yang  menjadi  tempat  persebaran  TKI  di  luar negeri.  Dari  26  negara  yang  paling  banyak  terdapat  TKI,  tercatat  10  negara  terbesar  untuk penempatan  TKI  yaitu  Malaysia  sebanyak  60.624  orang,  Taiwan  48.737  orang,  Hong  Kong 9.687 orang,  Singapore 11.175 orang,  Saudi Arabia 10.006 orang,  Brunei Darussalam 5.416 orang, Korea Selatan 4.266 orang, United Arab Emirates 1.937 orang, Oman 718 orang, dan Qatar 794 orang.
Realitasnya,  persoalan  buruh  migran,  seolah  merupakan  masalah  yang  tiada  habisnya. Beragam  kasus  terjadi  menimpa  para  buruh  migran.  Adelina  Lisau  hanyalah  salah  satu  dari
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
sekian kasus yang menimpa buruh migran. Rata-rata kasus yang menimpa buruh migran adalah kekerasan, penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan undocumented migrant .
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) memberikan data  setidaknya ada 4.475 kasus kekerasan  terhadap  buruh  migran  sepanjang  2017.  JBMI  mencatat  217  Buruh  migran meninggal  dunia  di  tahun  2017.  Mayoritas  para  pekerja  tersebut  meninggal  di  Arab  Saudi, Malaysia,  dan  Taiwan.  Sedangkan  untuk  kasus undocumented .  Pada  tahun  2017  terjadi  384 kasus. Banyak buruh migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dengan dokumen palsu dari calo TKI yang tidak bertanggung jawab. Meski punya dokumen lengkap pun, kadang para buruh  migran  mengalami  kekerasan  sehingga  mereka  terpaksa  lari,  sedangkan  dokumen dipegang oleh
majikan. (Ashleena, melalui https://www.muslimahnews.com/2018/04/16/masihkah-pemerintah-peduli-akan-nasib-buruh- migran-indonesia-2/ , diakses tanggal 28 September 2018)
Data  dari  Crisis  Center  BNP2TKI  sepanjang  periode  Januari-Agustus  2017  kasus terbanyak  yang dilaporkan meliputi TKI  ingin dipulangkan sebanyak 311, gaji tidak dibayar 271,  TKI  gagal  berangkat  205,  overstay  193,  pemutusan  hubungan  kerja  sebelum  masa perjanjian  kerja  berakhir  193,  sakit  186,  putus  hubungan  komunikasi  129,  pekerjaan  tidak sesuai PK (perjanjian kerja) 110, perdagangan orang 68, TKI tidak berdokumen 65, potongan gaji  melebihi  ketentuan  65,  dan  lain-lain  695.  (Ratya,  melalui HYPERLINK "http://www.detikNews.com" www.detikNews.com , diakses tanggal 23 September 2018).
Terkait data TKI yang meninggal di luar negeri, total 145 TKI meninggal dunia selama Januari-Agustus 2017. Sebanyak 42 orang di antaranya yang bekerja di kawasan Timur Tengah serta  103  orang  yang  bekerja  di  kawasan  Asia-Pasifik  dan  Amerika.  Rata-rata  penyebab meninggal adalah TKI mengalami sakit, kecelakaan kerja, kekerasan, dan lain sebagainya.
Kasus-kasus  penyiksaan  dan  penganiayaan  buruh  migran  merupakan  fakta  yang  tidak bisa  dihindari.  Bahkan  terjadi  peningkatan  kasus  yang  menimpa  para  buruh  migran  dari Indonesia. Namun, herannya, jumlah buruh migran tetap saja banyak. Khususnya di Indonesia, pengiriman TKI baik yang legal maupun illegal, terus mengalami peningkatan.
Banyaknya kasus yang dialami oleh pekerja Indonesia di luar negeri tersebut menyentak banyak pihak bahwa adakah negara hadir untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar  negeri.  Pertanyaan  seperti  itu  dilatarbelakangi  oleh  terlalu  sering  terjadi  nasib  pekerja Indonesia  di  luar  negeri  yang  mendapat  perlakuan  tidak  manusiawi.  Pertanyaan  lanjutannya adalah apakah perlindungan hukum yang ada dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerja hanya dalam ruang lingkup domestik saja atau menjangkau luar negeri juga.
Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. (Andryeni, dkk, 2015: 8)
Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri  adalah Undang- undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Luar Negeri.  Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa  tenaga kerja Indonesia  di  luar  negeri  sering  dijadikan obyek  perdagangan  manusia,  termasuk  perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.  Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga  negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar  negeri  berdasarkan  prinsip    persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.(Astawa, 2006: 3)
Naovalita mengidentifikasi ada beberapa permasalahan klasik yang menimpa TKI di luar negeri, yaitu:
1. Pada  tahap  pra-penempatan,  bentuk  ancaman  eksploitasi  antara  lain  mencakup pemerasan,  penipuan  baik  oleh  calo,  sponsor  maupun  agen  perekrut,  dikurung  di tempat penampungan, tinggal di tempat penampungan dengan fasilitas buruk seperti: jumlah orang  yang lebih banyak dari pada kapasitas penampungan, fasilitas tempat tidur yang tidak memadai, makanan yang kurang bergizi, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, kekerasan seksual dan pemalsuan dokumen;
2. Pada  tahap  penempatan  bentuk  ancaman  eksploitasi  yang  dihadapi  meliputi: pemerasan  oleh  agen  dan  majikan  di  negara  penerima  (seperti:  gaji  yang  ditahan, pengurangan jumlah gaji dari yang seharusnya diterima, atau gaji yang dibayar sangat rendah), pemutusan kontrak, beban kerja yang berlebihan (lebih dari 10 jam sehari), tidak  diizinkan  untuk  berkomunikasi  dengan  keluarga  atau  sesama  buruh  migran, kekerasan psikologis, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual;
3. Adapun pada tahap purna penempatan, bentuk ancaman eksploitasi berupa pemerasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu di Bandara Soekarno-Hatta maupun pemerasan oleh supir kendaraan dalam perjalanan pulang ke daerah asal. Buruh migran juga di paksa untuk menukarkan mata uang asing yang mereka bawa ke dalam rupiah dengan nilai tukar yang sangat rendah. Pada tingkatan rumah tangga, uang yang di hasilkan pun  tidak  terlepas  dari  ancaman  penyalahgunaan  oleh  suami  atau  oleh  anggota keluarga lainnya”.(Naovalita, dkk., 2006: 64-65)
Terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada TKI yang sering sekali  menghadapi  berbagai  persoalan  hukum  seperti  kekerasan,  eksploitasi,  dan  perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan ( other violated human dignity ). Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan  pada  bagian  konsideran  menimbangnya  “bahwa  bekerja  merupakan  hak  asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya”. (Husni, 2011: 4)
Artinya  bahwa  meskipun  bekerja  di  luar  negeri,  pemerintah  tetap  memiliki  kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari perlakuan sewenang-wenang dari orang/warga negara lain,  walaupun  warga  negara  itu  bekerja  di  negara  lain.  Pembiaran  terhadap  seorang  warga negara yang diperlukan tidak adil, merupakan penghianatan terhadap hak-hak warga negara.

## Peran Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri
Budiardjo mengatakan bahwa tujuan negara untuk menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yakni:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
1. Melaksanakan  penertiban  ( law  and  order ),  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
2. Mengusahakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh    rakyat.  Fungsi  ini  sangat mengedepan terutama bagi negara-negara baru;
3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari  luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.(Budiardjo, 2001: 39-46)
Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea ke-4  Pembukaan UUD 1945 adalah :
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semua fungsi negara diatas yang mesti diwujudkan oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat tanpa  terkecuali.  Eksistensi  sebuah  pemerintahan  sebenarnya  dipertaruhkan  apabila  hak-hak warga  negara  yang  bekerja  di  luar  negeri  terabaikan  dan  tanpa  perlindungan.  Oleh  karena (Zainuddin)  itu  negara  dalam  hal  ini  memiliki  kewenangan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan (2019, h. 275).
Pemberian  perlindungan  oleh  Negara  kepada  rakyatnya  merupakan  kewajiban sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi,  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  tahun  1945,  alinea  ke-empat.  Kalimat  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai  upaya  penindasan  maupun  eksploitasi  semena-mena  dari  pihak  lain,  sedangkan pengertian  perlindungan  adalah  menjaga  dan  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia. (Sukomono, 2017: 57)
Peran  penting  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  perlindungan  TKI  di  luar negeri  yakni: pertama, Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Dalam Pasal 18 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara  asing  di  Indonesia.  Pada  Pasal  19b  menyatakan  Perwakilan  RI  berkewajiban  untuk memberikan  pengayoman,  perlindungan,  dan  bantuan  hukum  bagi  warga  negara  dan  badan hukum Indonesia di luar negeri. (Ferricha, 2016: 145)
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran dan Tanggung Jawab Negara...(Ida Hanifah) Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
Menurut Andriyeni, dkk., ternyata kehadiran UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan contoh nyata Negara tidak menjalankan kewajibannya memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran yang bekerja di luar negeri. Melalui kebijakan ini, peran pemerintah direduksi, dan hak warga Negara diubah menjadi komoditas. UU ini menyerahkan peran-peran penting yang merupakan kewajiban  Negara,  seperti  perekrutan,  pendidikan,  pelatihan,  tes  kesehatan  dan  pelayanan kesehatan, maupun penempatan buruh migran kepada pihak swasta. (Andryeni, dkk, 2015: 15)
Tenaga  kerja  Indonesia  terutama  buruh  migran  perempuan,  yang  bekerja  sebaga pembantu  rumah  tangga  (PRT)  secara  sistemik  dibuat  menjadi  tergantung  terhadap  calo, PPTKIS,  Klinik swasta, agen perekrutan, dan perusahaan asuransi di setiap tahapan migrasi. Tidak  adanya  mekanisme  pengawasan  pemerintah  yang  memadai  secara  tegas  merupakan bentuk pengabaian pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran.(Andryeni, dkk., 2015: 15)
Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri  yang disahkan pada 28 Oktober 2004 ini teryata lebih banyak mengatur mengenai penempatan Buruh Migran daripada mengatur aspek perlindungannya.  Dalam  UU  tersebut  terdapat  16  Bab  dan  109  Pasal,  pengaturan  mengenai perlindungan hanya terdapat dalam 1 Bab yang terdiri dari 8 Pasal dan 14 ayat. Bab mengenai pelaksanaan penempatan terdiri dari 17 pasal dan 35 ayat, sementara itu sebanyak 50 pasal dan 96 ayat berbicara mengenai tata cara penempatan.
Bukan hanya itu nilai minusnya, UU No. 39 Tahun 2004  telah membatasi perlindungan hanya untuk buruh migran yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Salah satu dari syarat tersebut adalah berdokumen. Padahal, kewajiban Negara atas perlindungan TKI berlaku bagi  seluruh  TKI  tanpa  melihat  status  dokumen  mereka.  Berdokumen  ataupun  tidak berdokumen, mereka adalah warga Negara yang memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh Negara. (Andryeni, dkk., 2015: 16)
Fakta  lain  yang  menjadikan  peran  Negara  menjadi  kurang  maksimal  dalam  upaya perlindungan hukum terhadap TKI adalah persoalan klasik yaitu tumpang tindihnya peran dan fungsi berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi (BNP2TKI dan Kemenakertrans), lemahnya  penegakan  hukum  untuk  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam  setiap  proses migrasi,  tidak  adanya  satu  sistem  yang  mempersatukan  berbagai  peran  dan  fungsi  berbagai instansi yang terlibat dalam satu mekanisme yang telah teratur.(Krustiyati, 2013: 138)
Urgensi  kehadiran  negara  dalam  setiap  perlindungan  hukum  bagi  TKI  yang  bekerja  di luar  negeri  juga  diperlukan  mengingat  sistem  hukum  yang  berbeda  antara  yang  berlaku  di Indonesia dengan  yang berlaku di negara dimana TKI tersebut bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan sebuah negara apabila terjadi hubungan hukum antara TKI yang berasal dari Indonesia dengan majikan disebuah negara.
Berkaitan dengan hubungan kerja, yang subjek hukumnya sama-sama warga negara suatu negara  dan  berdomisili  di  wilayah  negara  tempat  mereka  menjadi  warga  negara,  maka hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  majikan  sebagai  subjek  hukum  dalam  hubungan  kerja tersebut akan  tunduk  pada aturan  hukum  hubungan  kerja  yang  sama.  Untuk  hubungan  kerja yang  subjek  hukumnya  berkewarganegaraan  berbedaseperti  misalnya  antara  tenaga  kerja
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Indonesia (TKI) di luar negeri dengan majikannya di negara penempatan, tentu akan tunduk pada  hukum  negara  tempat  TKI  ditempatkan  kecuali  jika  telah  terdapat  kerja  sama  bilateral antara  Indonesia  dengan  negara  penempatan  TKI  yang  mengatur  dengan  lengkap  mengenai hubungan kerja tersebut.(Sumiyati, 2013: 53)
Pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 5 ayat (1) tentang tugas, tanggung jawab dan Kewajiban Pemerintah dijelaskan bahwa penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar  negeri  dilakukan  secara  seimbang  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Agar penyelenggaraan dan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri tersebut  dapat berhasil guna dan berdaya guna pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. Pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri.(Sumardiani, 2014: 256)
Peran serta Negara terhadap TKIsangatlah penting. Deskripsi utuh untuk melihat peran Negara sejauh ini hanya dilihat dari bentuk peraturan  perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai  respon  terhadap  kebutuhan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap  TKI setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Ketiga aspek tersebut hanya sekedar merefleksikan  bagaimana  perlindungan  terhadap  TKI.  Sebaiknya  memang  penempatan  dan perlindungan TKI adalah hal yang saling terkait satu sama lain. Intinya  tidak ada penempatan jika tidak diiringi dengan perlindungan dan perlindungan ini adalah bagian dari penempatan. (Sumardiani, 2014: 256)

## Tanggungjawab  Negara  dalam  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang Bermasalah di Luar Negeri
Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan konsideran Pasal 27 ayat (2) tersebut, maka setiap  warga  negara  berhak  untuk  memilih,  mendapatkan  atau  pindah  pekerjaan  dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, telah dijamin melalui Pasal 31  Undang-UndangNomor  13  Tahun  tentang  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Penempatan tenaga kerja keluar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai  dengan  keahlian,  keterampilan,  bakat,  minat,  dan  kemampuan  dengan  memerhatikan harkat,  martabat,  hak  asasi,  dan  perlindungan  hukum.  (Pasal  32  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan).(Adharinalti, 2012: 158)
Keterbatasan lapangan kerja dalam ranah domestik, membuat banyak pekerja Indonesia memilih luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak. Dengan keberadaan warga Negara yang  bekerja  diluar  negeri  tersebut  membuat  pemerintah  Indonesia  berkewajiban  untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri itu. Dalam melindungi TKI yang berada di  luar  negeri  tersebut  negara  dihadapkan  pada  permasalahan  antara  kepentingan untukmelindungi  warga  Negara  yang  berada  di  luar  negeri  dengan  hukum  yang  berlaku  di Negara tempat warga Negara Indonesia tersebut berada. (Arpangi, 2016: 152)
Pemberian  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  Indonesia  dalam  hal  ini  TKI merupakan salah satu tugas pokok perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan amanat  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  37
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ini, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler (Bab V Pasal 18-24 UU Hubungan Luar Negeri). (Arpangi, 2016: 163)
Asas hukum yang dapat dijadikan landasan filosofis dalam undang-undang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas tanggung jawab negara ( state responsibility ). Asas  tanggung  jawab  ini  sesuai  dengan  amanat  Pasal  28I  ayat  4  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Tanggung  jawab  negara  untuk  perlindungan,  pemajuan, penegakan  dan  pemenuhan  HAM”.  Tanggung  jawab  negara  di  bidang  penempatan  dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004  diatur  dalam  Pasal  6  yang  menyebutkan  bahwa  “Pemerintah  bertanggungjawab  untuk meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI  di  luar  negeri”.  “Dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawab  tersebut  pemerintah  berkewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan” (Pasal 7 huruf e). Meskipun telah diatur, namun  dalam pasal-pasal berikutnya dari Undang-undang Nomor  39  Tahun  2004  tidak  mengatur  lebih  lanjut  bagaimana  bentuk  perlindungan  tersebut khususnya pada tahap pra penempatan dan setelah penempatan. (Husni, 2011: 23)
Secara  filsafat  tanggung  jawab  negara  dapat  ditemukan  pada  tujuan  bernegara  suatu negara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia ditemukan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni tidak hanya melindungi warga negara tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum ( public welfare ), tujuan bernegara seperti ini disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan ( walfare  state ).  Tanggung  jawab  negara  itu  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  warga negara atas kehidupan yang layak sebagai manusia, dikemukakan oleh Toshiro Fuke sebagai berikut“ The state now assuming the general mandate to secure for citizen their individual right to a life worthy of a human being . (Fuke, 1999: 1)
Konsep tanggung jawab ( responsibility ) memiliki makna tidak hanya berupa kewajiban ( obligation ) untuk memenuhi apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk memulihkan ( restitution ) terhadap kerugian  yang  dilakukan.  Artinya  bahwa responsibility tidak  hanya  meliputi  tanggung  jawab hukum,  tetapi  juga  tanggung  jawab  moral.  Dengan  demikian  tanggung  jawab  tidak  dapat dilepaskan dari makna kewajiban, karena itu kata tanggung jawab sering diartikan sama atau dipertukarkan penggunaannya dengan istilah kewajiban. (Husni, 2011: 24)
Pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri diperlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan peran serta para pemangku kepentingan  baik di dalam maupun luar negeri. Tanpa  adanya  kerjasama  dengan  instansi  dan  pihak-pihak  terkait,  maka  pelaksanaan  tugas- tugas  pokok  tersebut  sulit  dilaksanakan  secara  optimal.  Untuk  dalam  negeri,  harus  ada koordinasi  yang  erat  antara  Kemenakertrans,  Kementerian  Luar  Negeri,  Pemerintah  Daerah, Keimigrasian,  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia (BNP2TKI), aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya. Untuk lembaga swasta adalah Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS)  beserta  jaringan  rekruternya  serta  organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. (Adharinalti, 2012: 162)
Lembaga-lembaga di luar negeri yang ikut bertanggungjawab terhadap perlindungan TKI antara  lain  Perwakilan  RI,  Perwakilan  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta,  Mitra  Usaha Pelaksana Penempatan TKI, pengguna jasa TKI, dan instansi resmi yang berwenang dibidang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
ketenagakerjaan di negara penerima, juga lembaga/organisasi resmi seperti Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau hak asasi manusia serta Non Government Organization (NGO) yang bergerak dibidang ketenagakerjaan/Hak Asasi Manusia (HAM). (Adharinalti, 2012: 163)
Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  berkewajiban  memberikan  dukungan  fasilitas  yang dituangkan dalam program-program peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Program- program  tersebut,  misalnya  kursus  bahasa  dimana  TKI  tersebut  akan  ditempatkan,  program pelatihan  skil  dan  kemampuan  profesional  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diinginkan,  serta mempelajari kultur negara tujuan TKI.
Tanggungjawab  dan  kewajiban  pemerintah  Indonesia  merupakan  implementasi  dari pelaksanaan  perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap  hak-hak  TKI,  khususnya  di  dibidang ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri  yang cukup rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.(Gunawan, 2015: 174)
Tanggungjawab  dan  Kewajiban  Pemerintah  Indonesia  telah  diatur  dalam  BAB  II Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:
1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah  dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal  6  menyatakan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 menyatakan bahwa: ”dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:
1. Menjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI/TKI,  baik  yang  berangkat  melalui  pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan  perlindungan  kepada  TKI  selama  masa  sebelum  pemberangkatan,  masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Perlindungan  hukum  terhadap  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  juga  terkait  dengan hubungan  politik  dan  diplomasi  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  negara  yang  menjadi tempat TKI tersebut bekerja. Kasus terlantarnya ribuan TKI di kolong jembatan Kandara Arab Saudi,  seharusnya  menjadi  pelajaran  penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  lebih  optimal melindungi TKI.
Permasalahan  TKI  yang  berada  di  kolong  jembatan  Kandara  dari  sisi    pemerintan Indonesia  menyebutkan  bahwa  kasus  tersebut  dikarenakan  TKI  tersebut  kehabisan  izin tinggalnya. Penjelasan berbeda justru sangat berbeda dengan apa yang diberitakan di berbagai mas media, karena dari permasalahan TKI tersebut ternyata banyak juga TKI tersebut pergi dari
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
rumah  sang  majikan.  Hal  itu  terjadi  dikarenakan  TKI  tersebut  mendapatkan  perlakuan  yang tidak sebagaimana mestinya oleh sang majikan, seperti pelecehan sex, perlakuan kasar bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. (Arpangi, 2016: 153)
Berdasarkan  kasus  tersebut  ternyata  pemerintah  Indonesia  tidak  mampu  untuk memulangkan para TKI yang hidup terlunta-lunta di negeri orang tersebut. Kejadian tersebut seharusnya  tidak  terjadi  kalau  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  Arab  Saudi saling  meningkatkan  hubungan  diplomatiknya  dan  mau  melihat  kembali  MoU  yang  telah disepakati bersama. Apabila  Mou  tersebut sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk diadakan peninjauan  kembali  maka  secepatnya  untuk  bisa  merevisi  Mou  tersebut,  sehingga  TKI  yang berada di Arab Saudi tersebut bisa mendapatkan perlindungan secara maksimal.
Model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum, dengan kata lain ketika WNI mengalami suatu  permasalahan  atau  kasus,  pihak  pemerintah  Indonesia  melakukan  pendampingan  dan perlindungan  secara  hukum  sebagaimana  panduan  hukum  yang  dijadikan  acuan  dalam prosesnya selama ini dan pemerintah Indonesia bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas  setiap  kasus  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  WNI.    Saat  ini  pemetaan diplomasiperlindungan  pemerintah  Indonesia  lebih  banyak  untuk  kasus-kasus  seperti Overstayer dan kasus TKI Undocumented .(Paramitaningrum, dkk., 2018: 35-36)
Tanpa  adanya  diplomasi  tersebut,  maka  dapat  dipastikan  negara-negara  yang  menjadi destinasi TKI tersebut akan menganggap remeh kepada TKI, karena masyarakat negara-negara penerima  TKI  akan  memandang  bahwa  orang  Indonesia  adalah  sangat  rendah,  dan  bisa  saja disamakan  dengan  gelandangan,  sehingga  mereka  akan  memperlakukan  para  TKI  tersebut seenaknya sendiri ibaratnya gelandanggan atau bahkan lebih hina lagi disamakan dengan budak pada zaman dulu.
Sesuai  dengan  asas  hukum  internasional  perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara berhenti  pada  saat  warga  negara  tersebut  melewati  batas  wilayah  jurisdiksi  negara. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau dinegara penerima dilakukan sesuai  dengan  hukum  internasional  dan  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Bentuk intervensi  negara  yang  diakui  oleh  hukum  internasional adalah  P1,  CA,  DP.(Arpangi,  2016: 2016)

## KESIMPULAN
Peran  penting  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  perlindungan  TKI  di  luar negeri  yakni: pertama, Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Sedangkan Tanggung jawab negara dapat ditemukan pada tujuan bernegara  sebagaimana tercantum dalam  alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni  tidak  hanya  melindungi  warga  negara  tetapi  juga  mewujudkan  kesejahteraan  umum ( public welfare ), tujuan bernegara seperti ini disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan ( walfare state ).

## SARAN
Masih banyaknya kasus-kasus hukum maupun kasus lainnya  yang menimpa TKI  yang bekerja di luar negeri, menyuratkan sebuah simpulan bahwa peran dan tanggungjawab negara
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
dalam hal ini pemerintah, masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka baik DPR maupun Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait dengan penempatan TKI di luar negeri perlu untuk duduk bersama menyelesaikan serta mencari formula yang tepat untuk melindungi nasib para pahlawan devisa negara itu. Apabila memang diperlukan berbagai regulasi yang kurang bersahabat dengan perlindungan terhadap TKI di luar negari agar direvisi, atau bahkan diganti dengan yang lebih baik lagi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU

## DAFTAR PUSTAKA
Adharinalti,  “Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia Irregular  Di  Luar  Negeri” , dalam Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  1,  No.  1,  April 2012.
Ahmad  Firdaus  Sukomono,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  Melalui Sertifikasi  Kompetensi”,  dalam Jurnal  Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  dan Investasi ,  Volume 8 Nomor 2 April 2017, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
Andriyeni,  Dinda  Nuuraannisaa  Yura,    Ratih  Putri  Budiyanti.  2015. Menggugat  Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan Dan Anggota Keluarganya Catatan  Penanganan  Kasus  Solidaritas  Perempuan  Februari  2012  -  Februari  2015, Jakarta: Solidaritas Perempuan.
Arpangi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri”, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume III, No. 1,  Januari-April 2016
Atik  Krustiyati, “Optimalisasi  Perlindungan Dan  Bantuan  Hukum  Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran  Tahun 2000”, dalam Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13, No. 1, Tahun 2013.
Dewa Rai Astawa, “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia  Di Luar Negeri”. Tesis . 2006. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dian  Ferricha,  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Pada  Penempatan  Dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan”, dalam Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016.
Fenny  Sumardiani,  “Peran  Serikat  Buruh  Migran  Indonesia  dalam  Melindungi  Hak  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, dalam Jurnal Pandecta , Vol. 9, No. 2, Januari 2014. Gloria  Gunawan, “Perlindungan Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di  Luar Negeri” dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 2, April- Juni 2015.
Istanto, F.S., Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.
Lalu Husni, “Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor  39  Tahun  2004  Guna  Mewujudkan  Penempatan  &  Perlindungan  TKI  yang Bermartabat)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2011.
Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Mega  Putra  Ratya,  melalui HYPERLINK "http://www.detikNews.com"  www.detikNews.com , diakses tanggal 23 September 2018.
Miriam Budiardjo, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Paramitaningrum,  Richa  V.  Yustikaningrum,  Galuh  Dian  Prama  Dewi,  “Model  Diplomasi Perlindungan  Pemerintah  Indonesia  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  Pekerja  Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri” dalam Jurnal  Global & Strategis, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, 2 , (1), 139-156. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144
Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 10-23 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303
Republik  Indonesia  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Sari Zunairah Ashleena, “Masihkah Pemerintah Peduli akan Nasib Buruh Migran Indonesia?”, melalui https://www.muslimahnews.com/2018/04/16/masihkah-pemerintah-peduli-akan- nasib-buruh-migran-indonesia-2/ , diakses tanggal 28 September 2018.
Sumiyati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Luar  Negeri  Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak”, dalam Jurnal   Sigma-Mu ,Vol. 5  No. 1 – Maret 2013.
Tita Naovalita dkk,  “Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan”, Proseding Seminar , The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat  RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006.
Toshiro  Fuke,  1999, Comparative  Studies  on  Governmental  Liability  in  East  and  Southeast Asia , Kluwer Law International London/Boston.
Yuli  Yanna  Fauzie,  “Bank  Dunia:  Remitansi  TKI  Tembus  Rp118  Triliun”,  melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128114247-78-258562/bank-dunia- remitansi-tki-tembus-rp118-triliun, diakses tanggal 25 September 2018.
Zainuddin.  (2019).  Eksekusi  Terhadap  Pembatalan  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Perkara Tata Usaha Negara, 4 , (2), 271-288. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198.