## ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI (1998-2004)

## Amin Maghfuri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: aminmaghfuri@yahoo.com

## ABSTRACT
The  condition  and  existence  of  Islamic  education  in  Indonesia  today  cannot  be separated  from  the  long  history  of  the  influence  of  political  constellation  and policies  that  were  born  in  previous  periods.  The  era  of  reforms  that  were  born after the fall of the New Order spewed new hopes for democratic conditions in all fields,  including  education. This  article is intended to  analyze the socio-political conditions  in  the  early  reform  period  and  their  influence  on  the  birth  of  Islamic education  policies  and  conditions  at  that  time.  The  method  used  is  content analysis  in  which  the  main  references  are  books  and  other  data  related  to  this paper.  The analysis  shows  that the turmoil  that occurred at  the beginning of  the reform era seized the attention of the government to carry out stabilization in the political  and  security  fields.  The  determination  of  new  directions  or  reforms  in education  -  including  Islamic education  - only appears  after stable political  and security conditions. The most striking result of the education reform effort is seen in the Law on the National Education System which was published in 2003.
Keywords : Educational Policy, Islamic Education

## ABSTRAK
Kondisi  dan  keberadaan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  hari  ini  tidak  bisa dilepaskan  dari  sejarah  panjang  yang  berkenaan  dengan  pengaruh  konstelasi politik  serta  kebijakan-kebijakan  yang  lahir  pada  periode-periode  sebelumnya. Era  reformasi  yang  lahir  pasca-tumbangnya  orde  baru  memencikkan  harapan baru  akan  kondisi  yang  demokratis  di  semua  bidang,  termasuk  pendidikan. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi sosial-politik pada masa awal reformasi serta pengaruhnya terhadap lahirnya kebijakan dan kondisi pendidikan Islam  pada  masa  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  isi  dimana rujukan  utamanya  adalah  buku  dan  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tulisan ini.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  gejolak  yang  terjadi  pada  awal  era reformasi  menyita  perhatian  pemerintah  untuk  melakukan  stabilisasi  di  bidang politik dan keamanan. Penentuan arah baru atau reformasi pendidikan –termasuk pendidikan  Islam–    baru  tampak  setelah  kondisi  politik  dan  keamanan  stabil. Hasil  yang  paling  menonjol  dari  upaya  reformasi  pendidikan  tersebut  tampak dalam  Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  terbit  pada tahun 2003.
Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal mula kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik kebijakan tersebut sudah ada  sejak  pra-kemerdekaan  ketika  pemerintah  kolonial  masih  berkuasa. Perkembangan  politik  kebijakan  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  memiliki dinamika  yang  cukup  menarik  untuk  diperhatikan  pada  setiap  periodenya,  mulai dari  awal  kemerdekaan  yang  identik  dengan  sebutan  orde  lama  sampai  dengan dinamika politik kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Dinamika yang terjadi tersebut  berlangsung  berdasarkan  berbagai  aspek  yang  melingkupinya,  namun tentu  aspek  utamanya  adalah  untuk  kemajuan  dunia  pendidikan  demi  kemajuan bangsa.  Hal  tersebut  merupakan  gambaran  sebuah  kesadaran  bahwa  pendidikan merupakan unsur yang penting dalam rangka membangun sebuah bangsa, dimana kemajuan  sebuah  bangsa  memiliki  korelasi  yang  kuat  dengan  kualitas pendidikannya.
Usaha  untuk  memajukan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  selalu mengalami  perkembangan  pada  setiap  periodenya.  Dan  dapat  dikatakan  bahwa dinamika  perkembangan  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  telah  mengalami banyak  kemajuan,  dimulai  pada  masa  orde  lama  sampai  dengan  masa  orde reformasi.  Penyempurnaan-penyempurnaan  selalu  dilakukan  demi  menghasilkan output generasi  bangsa  yang  berkualitas.  Namun  demikian,  sebagaimana  telah banyak  dibahas,  penentuan  kebijakan-kebijakan  dalam  dunia  pendidikan  tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang sedang berkembang. Hal tersebut  dapat  diketaui  melalui  penelusuran  sejarah  yang  terkait  dengan  proses dan  dinamika  penentuan  sebuah  kebijakan.  Sebagai  contoh,  terbitnya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  merupakan  hasil  dari  dinamika  politik  yang  sedang  berkembang, terutama  setelah  terbitnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri  yang mengatur  tentang  kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah  yang sebelumnya  didahului  dengan  Kepres  dan  Inpres  tentang  penyatuan  payung pengelola pendidikan pada kementerian P&K. 1
Secara  garis  besar,  perubahan  dan  penyempurnaan  peraturan  tentang pengelolaan  pendidikan  nasional  selalu  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, diantaranya adalah kondisi sosial-politik yang terjadi pada setiap periodenya dan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang. Munculnya UU Nomer 2 tahun 1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dapat  dikatakan  sebagai  hasil  positif dari  dinamika  politik  pendidikan  yang  terjadi  pada  masa  orde  baru.  Namun, perkembangan  dan  kemajuan  yang  ada  tersebut  masih  dirasa  belum  maksimal, terutama  pasca  runtuhnya  orde  baru  dan  kemudian  muncul  apa  yang  disebut  era
1 Maksum, Madrasah  Sejarah  dan  Perkembangannya, (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1999), hal. 146-147.
reformasi. Dalam era baru ini, tuntutan untuk membangun masyarakat  Indonesia baru  digelorakan  dengan  begitu  membara.  Reformasi  di  berbagai  bidang kehidupan  menjadi  tuntutan  utama,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Forum Rektor  yang  lahir  pada  tanggal  7  November  1998  di  Bandung  mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan. 2

## KONDISI SOSIAL-POLITIK
Dalam  kurun  waktu  sekitar  32  Tahun,  tepatnya  pada  masa  orde  baru, Indonesia  berada  dalam  kungkungan  rezim  otoriter  yang  membatasi  gerak- langkah  kehidupan  demokrasi.  Pemerintahan  yang  represif  dan  anti  terhadap kritik menjadikan ruang untuk berekspresi menyampaikan gagasan-gagasan kritis tidak  ditemukan  sama  sekali.  Jatuhnya  rezim  ini  pada  21  Mei  1998  membawa angin  segar  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  membangun  iklim  kehidupan demokrasi  yang baru. Saat itu, harapan terwujudnya demokrasi  yang berkeadilan dan  memberikan  ruang  berekspresi  bagi  siapapun  mendapat  momentum  untuk direalisasikan.  Namun  sayang,  peluang  untuk  menghidupkan  sistem  demokrasi yang  sudah  terbuka  leber  berbenturan  dengan  kondisi  yang  tidak  stabil  pasca Soeharto  lengser  dan  belum  adanya planning yang  jelas  tentang  arah  demokrasi bangsa.  Hal  tersebut  mengakibatkan  belum  bisa  maksimalnya  usaha-usaha demokratisasi dalam masyarakat. 3
Pada  masa  pemerintahan  presiden  B.J.  Habibie,  gejolak  politik  yang terjadi  sebagai  buntut  dari  peristiwa  21  Mei  mengakibatkan  perlunya  dilakukan berbagai  langkah  pengamanan.  Presiden  B.J.  Habibie  mengemban  tugas memimpin pemerintahan yang sedang dalam masa transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan  agenda  reformasi  yang  menyeluruh  dan  mendasar,  serta  sesegera mungkin  mengatasi  gejolak  politik  dan  keamanan  yang  sedang  terjadi.  Jabatan tertinggi  sebagai  pemimpin  negara  yang  dipegang  oleh  B.J.  Habibie  pada  waktu itu ibarat gunung api yang siap meletus kapan saja. Gunung itu akan meletus jika berbagai  persoalan  politik,  sosial,  dan  psikologis,  yang  merupakan  warisan pemerintahan sebelumnya tidak diatasi dengan segera.
Sebagai  pemimpin  negara,  B.J.  Habibie  berkali-kali  menegaskan komitmennya untuk  memenuhi tuntutan reformasi  di  bidang politik, hukum,  dan ekonomi, sekaligus sebagai jawaban atas kritik terhadap dirinya yang dinilai tidak tepat  menangani  keadaan  Indonesia  yang  sedang  dilanda  krisis  yang  luar  biasa. Secara  tegas  Habibie  menyatakan  bahwa  kedudukannya  sebagai  presiden  adalah sebuah  amanat  konstitusi.  Dalam  menjalankan  tugasnya  ini  ia  berjanji  akan menyusun  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  tuntutan
2 Abdul Halim Soebahar, Kebijakan Pendidkan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55.
3 A.  Kardiyat  Wiharyanto, Sejarah  Indonesia  dari  Proklamasi  Sampai  Pemilu  2009,
(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm. 232.
perubahan  yang  digulirkan  oleh  gerakan  reformasi  tahun  1998.  Pemerintahnya akan  menjalankan  reformasi  secara  bertahap  dan  konstitusional  serta  komitmen terhadap  aspirasi  rakyat  untuk  memulihkan  kehidupan  politik  yang  demokratis dan meningkatkan kepastian hukum.
Jika  dilihat  dari  segi  produk  kebijakan  yang  dikeluarkan,  masa kepemimpinan  Presiden  Habibie  setidaknya  mengeluarkan  11  Undang-Undang dan  20  Inpres. 4 Kebanyakan  dari  produk  kebijakan  hukum  tersebut  membahas tentang persoalan kebijakan-kebijakan peralihan dari orde baru menuju reformasi, salah  satunya  berkaitan  dengan  proses  demokratisasi  di  semua  bidang.  Produk hukum  yang  paling  mencolok  adalah  peraturan  tentang  pemerintah  daerah  dan perimbangan keuangan yang menjadi dasar kebijakan otonomi daerah. Sedangkan kebijakan yang dianggap kontroversi dan menimbulkan polemik adalah keputusan Presiden Habibie terkait dengan pelepasan Timor-Timor dari Indonesia. Sejumlah tindakan reformasi penting adalah: 5
1. Dimulainya kebebasan pers
2. Pemberian  izin  pendirian  partai-partai  politik  dan  serikat-serikat  buruh baru
3. Pembebasan tahanan-tahanan politik
4. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun
5. Desentralisasi kekuasaan ke daerah
Gejolak  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang  terjadi  pada  masa  Presiden Habibie  tidak  begitu  saja  selesai  setelah  turunnya  Habibie  dari  kursi  presiden. Perpindahan  pucuk  pimpinan  tertinggi  ke  tangan  Abdurrahman  Wahid  sebagai hasil  dari  pemilu  pertama  kali  tidak  serta  merta  mengakhiri  gejolak  yang  ada. persoalan-persoalan yang merupakan warisan orde baru dan masa kepemimpinan sebelumnya  masih  menjadi  persolan  pada  masa  Gus  Dur  seperti  praktik  KKN, disintegrasi dan konflik sosial, politik serta agama, krisis ekonomi, dan lain-lain. Namun  begitu,  pada  masa  kepemimpinan  Gus  Dur  ini  diupayakan penyelesaiannya  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Salah  satu diantaranya  terlihat  dari  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Gus  Dur  dalam memberikan  kebebasan  hidup  bermasyarakat  dan  beragama.  Langkah  ini  sangat manjur  terutama  dalam  upaya  mengatasi  masalah  disintegrasi  dan  konflik antarumat beragama, mengingat heterogenitas masyarakat yang ada di Indonesia. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  keputusan  presiden  yang dikeluarkan, yaitu : 6
4 Lihat http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id.
5 Anonim,  “Reformasi:  Tantangan  dan  Perubahan  Baru  untuk  Indonesia”,  dalam www.indonesia-investments.com.
6 Ibid.
1. Keputusan Presiden No.  6 tahun 2000 mengenai  Pemulihan Hak Sipil Penganut  Agama  Konghucu.  Etnis  Cina  yang  selama  Orde  Baru dibatasi,  maka  dengan  adanya  Keppres  No.  6  dapat  memiliki kebebasan  dalam  menganut  agama  maupun  menggelar  budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
2. Menetapkan  Tahun  Baru  Cina  (IMLEK)  sebagai  hari  besar  agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  dinilai  Kontroversial  dengan  MPR  dan DPR,  yang  dianggap  berjalan  sendiri,  tanpa  mau  menaati  aturan  ketatanegaraan, melainkan  diselesaikan  sendiri  berdasarkan  pendapat  kerabat  dekatnya,  bukan menurut  aturan  konstitusi  negara.  Kebijakan-kebijakan  yang  menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
1. Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2. Pencopotan  Kapuspen  Hankam  Mayjen  TNI  Sudradjat,  yang dilatarbelakangi  oleh  adanya  pernyataan  bahwa  Presiden  bukan merupakan Panglima Tinggi.
3. Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4. Mengeluarkan  pengumuman  tentang  menteri  Kabinet  Pembangunan Nasional  yang  terlibat  KKN  sehingga  mempengaruhi  kinerja  kabinet menjadi merosot.
5. Gus  Dur  menyetujui  nama  Irian  Jaya  berubah  menjadi  Papua  dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncak  jatuhnya  Gus  dur  dari  kursi  kepresidenan  ditandai  oleh  adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate  yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2001 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang  pertama  sedangkan  memorandum  yang  kedua  dikeluarkan  pada  tanggal  30 Aril  2001.  Gus  Dur  menanggapi  memorandum  tersebut  dengan  mengeluarkan maklumat  atau  yang  biasa  disebut  Dekrit  Presiden  yang  berisi  antara  lain, Membekukan  MPR  /  DPR-RI;  Mengembalikan  kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan mengambil tindakan serta menyusun badan  yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu  satu  tahun;  Membubarkan  Partai  Golkar  karena  dianggap  warisan  orde baru.
Dalam  kenyataan,  Dekrit  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  karena dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi  dan  tidak  memiliki  kekuaran  hokum, maka  MPR  segera  mengadakan  Sidang  Istimewa  pada  tanggal  23  Juli  2001  dan
Megawati  Soekarnoputri  terpilih  sebagai  Presiden  RI  menggantikan  Gus  Dur berdasarkan  Tap  MPR  No.  3  tahun  2001  dengan  wakilnya  Hamzah  Haz. 7 Pada masa  kepemimpinan  Megawati  inilah  proses  reformasi  dapat  berjalan  dengan lebih tertata.  Hal  ini salah satunya disebabkan karena  gejolak sosial-politik  yang sudah mulai mereda serta kesiapan perangkat pendukung untuk proses reformasi dan  demokratisasi.  Dalam  hal  kebijakan,  dapat  dikatakan  era  Megawati  hanya meneruskan  kebijakan  era  Gus  Dur,  meskipun  secara  produk  hukum,  era Megawati lebih banyak keluar kebijakan dalam bentuk hukum dari pada era Gus Dur.

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI
Lahirnya  orde  reformasi  yang  diikuti  dengan  kondisi  sosial-politik  yang tidak  stabil  mengakibatkan  upaya  pembenahan  dan  demokratisasi  di  semua bidang  mengalami  kendala,  atau  setidaknya  terhambat  lajunya,  tidak  seperti  apa yang diharapkan dan tergambarkan setelah reformasi lahir. Pemerintah pada awal masa  reformasi  ini  banyak  terfokus  dan  terforsir  tenaga  dan  pikirannya  untuk terlebih  dahulu  membenahi  bangunan  sosial-politik,  dimana  tatananya  harus dimulai  dari  awal,  sementara  arah  dan  konsepnya  belum  sepenuhnya terdefinisikan.  Pasca  lenglernya  rezim  orde  baru,  masyarakat  dengan  berbagai wadah dan kepentingannya dapat mengekspresikan sesuatu yang dahulu dilarang atau  dibatasi.  Seolah  baru  keluar  dari  tekanan,  ekspresi  kebebasan  pada  awal reformasi  ini  diperlihatkan  secara  berlebihan  dan  cenderung  tidak  tertata  dan terstruktur. Akibatnya, gelora reformasi yang begitu tinggi terutama dalam bidang sosial-politik  justru  menjadi  persoalan  karena  bangunan  arahnya  belum  jelas. Belum lagi persoalan krisis moneter yang mengharuskan pemerintah untuk fokus juga pada pembenahan di bidang ekonomi.
Hal-hal  tersebut  setidaknya  menjadikan  point  pembaharuan  di  bidang pendidikan  sedikit  tergeser  oleh  kepentingan-kepentingan  prioritas  yang  lain sehingga dalam hal produk hukum di bidang pendidikan, awal masa reformasi ini dapat dikatakan belum tersentuh sama sekali. Kondisi ini berlangsung setidaknya pada  masa  kepemimpinan  Presiden  B.J.  Habibie  sampai  dengan  awal kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Baru  pada  pertengahan kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dan  kepemimpinan  Presiden Megawati  Soekarno  Putri,  bidang  pendidikan  mendapatkan  perhatian.  Hal  ini salah  satunya  dapat  dilihat  pada  produk  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  dua  menteri  Nomor  1/U/KB/2000  dan  Nomor MA/86/2000  serta  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8
7 Ibid. 8 Supriadin,  “Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia;  Analisis  Sistem  Pendidikan Pesantren dan Madrasah”, Jurnal El-HiKMAH, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 37.
Surat  Keputusan  Bersama  antara  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dan Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000 dengan  Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor  MA/86/2000  tentang  Pondok  Pesantren  Salafiyah  yang  berkaitan  dengan Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  (Wajar  Dikdas)  9  tahun  ini  merupakan “keuntungan”  bagi  pesantren.  SKB  tersebut  mengatur  dan  memberikan kesempatan  kepada  pesantren-pesantren  salafiyah  untuk  menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan  syarat  adanya  tambahan  Mata  Pelajaran  Bahasa  Indonesia,  Matematika, dan  IPA  dalam  kurikulumnya.  Adanya  kebijakan  ini  merupakan  jawaban  atas problem  pesantren  yang  saat  itu  dihadapi,  yaitu  berkaitan  dengan  lulusan pesantren yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lain atau memasuki dunia kompetisi yang mensyaratkan sertifikat atau ijazah. Oleh karenanya, kebijakan ini selain  sebagai  penyetaraan  pesantren  salaf  juga  merupakan  kebijakan  yang berimplikasi bagi eksistensi pesantren salaf. 9
Meski  demikian,  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjaga  eksistensi pesantren salaf pada masa Gus Dur ini tidak begitu saja diterima –dan barangkali peraturan  tersebut  hari  ini  telah  dirubah–.  Tidak  semua  pesantren  salaf  mau mengikuti  ketentuan  kebijakan  tersebut  dan  memilih  tetap  mempertahankan tradisinya  dengan  pendidikan  tradisionalnya.  Selain  itu,  sikap  tidak  mau mengikuti yang dirasa akan menguntungkan peserta didik pada pesantren salaf ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren atau karena kekhawatiran mereka  akan  hilangnya  identitas  salaf  yang  dikarenakan  masuknya  intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren. 10
Kebijakan  yang  keluar  dalam  bidang  pendidikan  pada  masa  Gus  Dur praktis hanya itu saja. Selain itu, meski banyak keputusan-keputusan yang dibuat pada  masa  pemerintahannya,  tidak  ada  yang  berkaitan  langsung  dengan  bidang pendidikan.  Usaha  untuk  melakukan  reformasi  di  bidang  pendidikan  sebagai sarana  membangun  peradaban  bangsa  yang  lebih  maju  sampai  periode kepemimpinan  Gus  Dur  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Baru  setelah periode  kepemimpinan  Megawati,  lahirlah  Undang-Undang  yang  mengatur tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagai  amanat  kemerdekaan  sebagaimana tertuang  dalam  UUD  1945,  menyempurnakan  dan  mengganti  Undang-Undang tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  tahun  1998  yang  dirasa  masih  belum mencerminkan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Lahirnya UU Sisdiknas ini dianggap sebagai tonggak awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia.
9 M. Sulthon Masyhud, Dkk., Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 7.
10 Ali  Anwar, Pembaharuan  Pendidikan  di  Pesantren  Lirboyo  Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 50-53.
Ditinjau  dari  aspek  yuridisnya,  pengelolaan  pendidikan  yang  terjadi  di Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  besar.  Hal  ini  dapat  dilihat dan ditelusuri dari produk-produk kebijakan  yang terbit sejak awal kemerdekaan atau  pada  masa  orde  lama,  masa  orde  baru  sampai  dengan  orde  reformasi, khususnya  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  nasional. Pada  masa  orde  lama,  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  nasional  dituangkan dalam Undang-Undang  Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1954.  Pada  masa  orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang merubah dan  menyempurnakan  Undang-Undang  sebelumnya,  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada orde reformasi, Undang-Undang yang terbit pada era orde baru tersebut disempurnakan lagi oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. 11
Dalam  prosesnya,  lahirnya  Undang-Undang  Sisdiknas  merupakan  proses panjang  demokratisasi  di  bidang  pendidikan  pasca  runtuhnya  rezim  orde  baru. Salah  satu  tuntutan  yang  dihasilkan  dari  Forum  Rektor  yang  lahir  pada  7 November  1998  di  Bandung  adalah  mendeklarasikan  perlunya  reformasi  budaya melalui reformasi pendidikan. 12 Sebelum adanya UU Sisdiknas tersebut, terdapat dinamika  yang  kuat  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia,  termasuk  maksud dibalik  perubahan  nomenklatur  kementerian  P&K  menjadi  Kementerian Pendidikan Nasional. Gus Dur, yang kala itu menjabat sebagai presiden, memiliki kehendak  untuk  melakukan  restrukturisasi-refungsionalisasi  dan  menghapus beberapa kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah Kementerian P&K yang diubah  menjadi  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dengan  maksud  untuk menyatukan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan yang ada di Indonesia di bawah  satu  atap  kementerian.  Namun  usaha  tersebut  urung  terwujud,  karena secara  teksnis,  keberadaan  lembaga  pendidikan  di  bawah  Kementerian  agama yang sudah mengakar dirasa akan sangat sulit untuk diubah. 13
Era  baru  dengan  arah  baru  yang  berlangsung  di  Indonesia  meniscayakan sebuah  tatanan  baru,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Kebutuhan  yang mendesak  tersebut  dirasa  harus  segera  direalisasikan  mengingat  komponan  yang ada  sudah  tidak  relevan  dan  tidak  menggambarkan  apa  yang  seharusnya dilakukan.  Undang-Undang  yang  mengatur  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam
11 Supriadin,  “Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia;  Analisis  Sistem  Pendidikan Pesantren dan Madrasah”, Jurnal El-HiKMAH, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 19.
12 Anwar  Arifin, Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  dalam  Undang- Undang Sisdiknas, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003), hlm. 1.
13 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Penamadani, 2010), hlm. 151.
UU  Nomor  2  tahun  1989  dirasa  masih  banyak  memiliki  kekurangan,  sehingga perlu segera disempurnakan dan diganti dengan peraturan yang baru. Dari situlah kemudian  wacana  pembaharuan  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  dilegalkan secara sah dalam peraturan perundang-undangan muncul. Setidaknya, kekurangan UU  Nomor  2  tahun  1989  atau  lebih  pada  sistem  pengelolaan  pendidikan  pada masa  orde  baru  menurut  A.  Malik  Fadjar,  sebagaimana  dikutip  oleh  Baderiah, meliputi banyak hal, diantaranya: 14
1. Pengelolaan  pendidikan  di  masa  orde  baru  memberi  penekanan berlebihan  pada  dimensi  kognitif  dan  mengabaikan  dimensi  lainnya sehingga melahirkan manusia Indonesia dengan kepribadian pecah.
2. Pengelolaan  pendidikan  bersifat  sentralistik,  akibatnya  anak  didik merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya.
3. Pendidikan  telah  gagal  melahirkan  SDM  yang  dapat  memainkan peranan dalam percaturan global.
4. Pembangunan  pendidikan  mengabaikan  penegakan  demokratisasi  dan hak-hak asasi manusia.
5. Pembangunan  pendidika  telah  gagal  meletakkan  sendi-sendi  dasar pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah.
6. Pembangunan  pendidikan  belum  berhasil  meletakan  sendi-sendi  dasar pembangunan yang berpijak di atas kemajemukan budaya.
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  dan  juga  didukung  dengan  berbagai peraturan  yang  berkaitan  seperti  UU  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah daerah  atau  lebih  dikenal  dengan  konsep  desentralisasi  dan  UU  Nomor  25 tahun1999  tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  maka  lahirlah  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. 15 Dengan lahirnya UU ini, diharapkan pemerintah benar-benar mampu menjamin  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemerataan  kesempatan  pendidikan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidkan  untuk menghadapi tantangan yang ada serta mampu menjalankan dengan maksimal apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Aspek-aspek tersebut dirasa belum mampu dipenuhi dan dijamin oleh UU Sisdiknas yang sebelumnya sehingga perlu adanya perubahan dan penggantian peraturan.
14 Baderiah,  “Pendidikan  Islam  Masa  Reformasi”, Jurnal  Al-Iqdam Vol.II  Nomor  2, hlm 78.
15 Yudi Hartono, “Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia  masa  Orde  Lama  Hingga  Reformasi” Jurnal  Agastya Volume  6  Nomor  1  Januari 2016, hlm. 39.
Adapun  kebijakan  pendidikan  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  20  tahun 2003 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 16
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan  yang  bermutu  tinggi  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menuju terciptanya  manusia  Indonesia  berkualitas  tinggi  dengan  peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan  jaminan  kesejahteraan  tenaga  kependidikan  sehingga tenaga  pendidik  mampu  berfungsi  secara  optimal  terutama  dalam peningkatan  pendidikan  watak  dan  budi  pekerti  agar  dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan  pembaruan  sistem  pendidikan  termasuk  pembaruan kurikulum,  berupa  diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  beragam peserta  didik,  penyusunan  kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  lokal sesuai  kepentingan  setempat,  serta  diversifiksi  jenis  pendidikan  secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai  pusat  pembudayaan  nilai,  sikap,  dan  kemampuan,  serta meningkatkan partisipasi  keluarga dan masyarakat  yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Melakukan  pembaruan  dan  pemantapan  Sistem  Pendidikan  Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan  baik  oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang  efektif  dan  efisien  dalam  menghadapi  perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia  sedini mungkin  secara terarah,  terpadu  dan  menyeluruh  melalui  berbagai  upaya  proaktif  dan reaktif  oleh  seluruh  komponen  bangsa  agar  generasi  muda  dapat berkembang  secara  optimal  disertau  dengan  hak  dukungan  dan lindungan sesuai potensinya.
8. Meningkatkan  penguasaan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  termasuk  teknologi  bangsa  sendiri  dalam dunia  usaha,  terutama  usaha  kecil,  menengah  dan  koperasi  guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis budaya lokal.
16 Choirul mahfud, Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250-251.
Dari sisi konten, UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Dibandingkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, Undang-Undang ini dirasa telah memenuhi amanat yang terkandung  dalam  UUD  1945,  yang  meliputi  semua  aspek  dalam  pendidikan. Dalam  UU  Sisdiknas  ini  pula  diatur  tentang  peran  negara  dalam  pendidikan, yang  harus  menganggarkan  setidaknya  20%  dari  keseluruhan  APBN.  Di  era reformasi  sampai  hari  ini,  Undang-Undang  ini  juga  selalu  menjadi  alasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam bidang pendidikan.
Dalam  perspektif  pendidikan  Islam,  sebagai  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  Indonesia  juga  mengatur  jalannya  proses pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang  nemuat  ketentuan-ketentuan  tentang  pendidikan  Islam.  Setidaknya  ada tiga  hal  yang  termuat  dalam  UU  Sisdiknas  tahun  2003  yang  berkaitan  dengan pendidikan  Islam,  yaitu  diakuinya  kelembagaan  pendidikan  Islam  seperti madrasah  dan  pesantren,  diakuinya  pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat  nilai- nilai  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional. 17 Ini  merupakan  pertama  kali Pendidikan  Islam  dipertimbangkan  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pada Undang-Undang  sebelumnya,  pendidikan  Islam  dianggap  masih  belum diperhitungkan  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pengakuan  ini  menjadikan eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam  ataupun  pendidikan  Islam  sebagai  mata pelajaran  mendapat  pengakuan.  Dalam  perspektif  pendidikan  Islam,  UU Sisdiknas  tahun  2003  ini  menjadi  landasan  pengembangan  pendidikan  Islam yang  ada  di  Indoneisa  sehingga  dapat  lahir  pendidikan  yang  berkeadilan  dan tidak  lagi  dipandang  sebagai  pendidikan  kelas  dua.  Sebagai  contoh,  turunan dari  kebijakan  dalam  UU  ini  adalah  kebijakan  yang  mengatur  tentang pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.

## KESIMPULAN
Lahirnya  reformasi  mengandaikan  sebuah  perubahan  mendasar  di semua  bidang,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Namun  demikian, dikarenakan kondisi  sosial-politik dan keamanan  di  awal-awal  masa reformasi yang  tidak  stabil  sebagai  buntut  dari  prosesi  penurunan  Soeharto  dari kekuasaannya, bidang pendidikan belum mampu dilakukan pembaruan ke arah yang  lebih  baik.  Masa  kepemimpinan  Habibie  dan  awal  kepemimpinan Abdurrahman  Wahid  lebih  banyak  digunakan  untuk  menciptakan  stabilitas negara dan membangun bangunan dasar pelaksanaan dan arah reformasi. Baru pada  akhir  periode  kepemimpinan  Abdurrahman  Wahid  dan  kepemimpinan Megawati,  bidang  pendidikan  mendapat  giliran  reformasi/pembaruan.  Hal  ini
17 Haidar  Purta  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.
dapat dilihat dari produk kebijakan yang lahir, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor  20  tahun  2003.  Meski  begitu,  kerangka  kebijakan  ini  sudah  ada  sejak masa-masa  sebelum  pemerintahan  Megawati,  yang  salah  satunya  dapat  dilihat bahwa  UU  ini  dipengaruhi  juga  oleh  kebijakan  yang  ditandatangani  Presiden Habibie  tentang  pemerintahan  daerah  dan  perimbangan  keuangan  pemerintah pusat dan daerah.
Munculnya UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini merupakan jawaban atas  tuntutan  reformasi.  Sistem  pendidikan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  2 tahun  1989  dirasa  masih  belum  mewakili  amanat  kemerdekaan  yang  tertuang dalam UUD 1945. Masalah pemerataan, sentralisasi, kurikulum, pendanaan dan lain-lain dirasa masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indoneisa. Itulah  sebabnya  diperlukan  payung  hukum  kebijakan  untuk  mengatasi persoalan-persoalan  tersebut,  dan  UU  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  ini dirasa menjadi payung hukum yang paling lengkap dan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat yang ada dalam UUD 1945.
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  UU  Sisdiknas Nomor  20  tahun  2003  ini  juga  merupakan  angin  segar  bagai  keberlangsungan pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  termuat  dalam  UU Sisdiknas  tahun  2003  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam,  yaitu  diakuinya kelembagaan  pendidikan  Islam  seperti  madrasah  dan  pesantren,  diakuinya pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  baik  di  sekolah  atau  madrasah,  dan diakuinya  Islam  sebagai  seperangkat  nilai-nilai  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Kardiyat  Wiharyanto, Sejarah  Indonesia  dari  Proklamasi  Sampai  Pemilu 2009, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.
Abdul Halim Soebahar, Kebijakan Pendidkan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Ali  Anwar, Pembaharuan  Pendidikan  di  Pesantren  Lirboyo  Kediri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Anonim,  “Reformasi:  Tantangan  dan  Perubahan  Baru  untuk  Indonesia”,  dalam www.indonesia-investments.com.
Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang- Undang Sisdiknas, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003. Baderiah, “Pendidikan Islam Masa Reformasi”, Jurnal Al-Iqdam Vol.II Nomor 2.
Choirul  mahfud, Politik  Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. Haidar  Purta  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007.
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id,
M.  Sulthon  Masyhud,  Dkk., Manajemen  Pondok  Pesantren, Jakarta:  Diva Pustaka, 2004.
Maksum, Madrasah  Sejarah  dan  Perkembangannya, Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999.
Marwan  Saridjo, Pendidikan  Islam  dari  Masa  ke  Masa:  Tinjauan  Kebijakan Publik  terhadap  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Penamadani, 2010.
Supriadin,  “Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia;  Analisis  Sistem  Pendidikan Pesantren  dan  Madrasah”, Jurnal  El-HiKMAH, Volume  8  Nomor  2, Desember 2014.
Yudi Hartono, “Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi” Jurnal Agastya Volume 6 Nomor 1 Januari 2016.