PENEGAKAN  HUKUM  SECARA  INTEGRATIF  ALIH FUNGSI LAHAN DALAM TINDAK

## PIDANA KEHUTANAN
INTEGRATIVE  LAW  ENFORCEMENT  OF  LAND  USE CHANGE IN CRIMINAL FORESTRY
Aman Gane a

## ABSTRAK
Penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan  pada  setiap pelanggar hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan  hanya masalah kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara. Metode penelitian yang dilakukan adalah  spesifikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis.  Metode pendekatan  menggunakan  yuridis  normatif.  Teknik  pengumpulan  data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana  kehutanan  adalah  penegakan  hukum  dari  segala  aspek  hukum dalam  menanganai  permasalahan  kehutanan.  Kedudukan  tanah  serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana adalah selama tanah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan pidana dengan kasus  DL  Sitorus  yang  dibuktikan  oleh  penyidikan  oleh  penyidik penyitaan wajib dilakukan.
Kata kunci: integratif; kehutanan; tindak pidana

## ABSTRACT
Law enforcement is absolute should be conducted in every lawbreaker particularly in terms of the forestry crimes that can be “spread” not just about forestry just, but corruption can be a problem, money laundering and it is probably the leading about the national civil service in nature. Research methods that were done is the research  uses  specification  descriptive  analytical.  Methods  of  use  juridical normative.  Data  collection  techniques  to  be  used  in  this  research  is  a  study document. The method of analysis data is normative qualitative. Conclusion in this research is considered that an law enforcement over the area in a criminal offense forester  are  law  enforcement  from  all  aspects  law  in  handle  forestry  problems. Domicile of dust and the forest that is mastered by other parties of to the results of a of a criminal act is as long as the land was having relation or relatedness criminal with a case DL Sitorus as evidenced by the seizure of the perpetrators because police investigations by investigators obligatory
a Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Jl.  Trunojoyo  No.3,  Jakarta  Selatan  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  email: aganesuta@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.293
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Keywords: integratif; forestry; crimes.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara materiil  dan  spiritual,  serta  merupakan  upaya  yang  berkesinambungan  dengan memanfaatkan  segala  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalam  kawasan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat 1 .
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  mempunyai  wewenang  atas hutan.  Hukum  kehutanan  merupakan  masalah  yang  sangat  menarik  untuk  di  kaji  dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang- undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebeb itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab 2 .
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari  hutan.  Hutan  memberikan  perlindungan,  naungan  dan  produk-produk  yang dibutuhkan  manusia  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Demikian  pula  hutan  merupakan
1 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 153.
2 Abdul Muis Yusuf, 2011, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi  kelangsungan  kehidupan  manusia  di  jagad  raya  ini.  Manusia  memperoleh  produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat  adanya  pengaruh  dari  hutan  yaitu  iklim  mikro  serta  mencegah  erosi  dan memelihara  kesuburan  tanah,  menampung  air,  memberikan  udara  segar  dan  berbagai manfaat lainya.
Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses pembangunan khususnya pembangunan  ekonomi  yang  secara  terus-menerus  dan  berkesinambungan  sedang berlangsung di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia  terdapat  di  Indonesia.  Tipe  hutan  di  Indonesia  berkisar  dari  hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran  rendah  yang  selalu  hijau  di  Sumatera  dan  Kalimantan,  sampai hutan-hutan Monsum musiman  dipadang  savanna  di  Nusa  Tenggara,  serta Hutan-hutan Non- Dipterocarpaceae dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki  hutan  mangrove  yang  terluas  di  dunia.  Lusnya  diperkirakan  4.25  Juta  haktare pada  awal  tahun  1990-an.  walaupun  luas  daratan  Indonesia  hanya  1.3  persen  dari  luas permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi meliputi 11  persen  spesies  tumbuhan  dunia,  10  persen  spesies  mamalia,  dan  16  persen  spesies burung. 3
Indonesia  merupakan  negara  yang  dikarunia  total  luas  kawasan  hutan  mencapai kurang  lebih  120  juta  hektare.  Ini  artinya  hampir  70%  wilayah  darat  Indonesia  adalah kawasan  hutan.  Namun,  akibat  tekanan  populasi  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia  total  luas  kawasan  hutan  mencapai  kurang  lebih  120  juta  hektare.  Ini  artinya hampir  70%  wilayah  darat  Indonesia  adalah  kawasan  hutan.  Namun,  akibat  tekanan populasi  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi,  membuat  sisa  wilayah  darat  non-kawasan hutan  tidak  cukup  mengakomodasi  kebutuhan  sektor-sektor.  Kondisi  ini  turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor  non-kehutanan.  Sengketa  lahan/kawasan  menjadi  fenomena  yang  terus
3 Ibid, hlm. 11.
berulang  dari  tahun  ke  tahun.  Persoalan  ini  tentu  saja  merusak  peri  kehidupan  bangsa Indonesia  yang  sebagian  besar  menggantungkan  hidupnya  dari  hasil  interaksi  dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.
Indonesia  merupakan  negara  yang  dikarunia  total  luas  kawasan  hutan  mencapai kurang  lebih  120  juta  hektare.  Ini  artinya  hampir  70%  wilayah  darat  Indonesia  adalah kawasan  hutan.  Namun,  akibat  tekanan  populasi  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia  total  luas  kawasan  hutan  mencapai  kurang  lebih  120  juta  hektare.  Ini  artinya hampir  70%  wilayah  darat  Indonesia  adalah  kawasan  hutan.  Namun,  akibat  tekanan populasi  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi,  membuat  sisa  wilayah  darat  non-kawasan hutan  tidak  cukup  mengakomodasi  kebutuhan  sektor-sektor.  Kondisi  ini  turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor  non-kehutanan.  Sengketa  lahan/kawasan  menjadi  fenomena  yang  terus berulang  dari  tahun  ke  tahun.  Persoalan  ini  tentu  saja  merusak  peri  kehidupan  bangsa Indonesia  yang  sebagian  besar  menggantungkan  hidupnya  dari  hasil  interaksi  dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.
Melihat  kondisi  ini,  sejak  2010,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mulai menjadikan  kehutanan  sebagai  salah  satu  fokus  sektor  yang  menjadi  program  prioritas pemberantasan korupsi. Sektor ini dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai  kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan  dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dilakukan pada bidang penindakan dan pencegahan. 4
Salah satu permasalahan kehutanan yang sering terjadi adalah masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan banyak terjadi saat ini baik itu menjadi pemukiman maupun
4 Tim Spora, 2015, “Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi”, http://acch.kpk.go.id /document/10157/286072013_0102_integrito, [diakses pada 10/01/2020]
perkebunan  atau  persawahan.  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  menyatakan,  perubahan  peruntukan  dan  fungsi  kawasan  hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Permasalahan alih fungsi lahan ini menjadi latar belakang munculnya sengketa antara negara  Indonesia  dengan  warga  negaranya  yang  bernama  DL  Sitorus.  Kasus  hukum pengusaha  DL  Sitorus  yang  diberi  gelar  "Raja  Kebun"  banyak  terjadi  terutama  yang berkenaan dengan pengelolaan hutan. Tahun 2004, DL Sitorus dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan dalam kasus perambahan hutan register 40 di Tapanuli Selatan 5 . Kasus ini bermula saat perusahaa milik DL Sitorus, PT Torganda mengkonversi 72.000 hektare (dari 172.000  hektar)  hutan  di  Register  40  menjadi  perkebunan  sawit,  di  Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. PT Torganda mempekerjakan lebih  dari  15.000  karyawan.    Jumlah  karyawan  tersebut  belum  termasuk  pekerja  yang bekerja di perkebunan lain dan perusahaan keluarganya yang lain. Grup Torganda ini juga diduga memiliki 33 bank perkreditan rakyat (BPR).
Sebenarnya,  Sitorus  telah  divonis  bersalah  sejak  2007  sampai  putusan  kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali  N  39  PK/Pid/2007  tertanggal  16  Juni  2008.  Sitorus  terhukum  penjara  delapan tahun, denda Rp 5 miliar. Kasus ini, sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada Tahun 2015 karena Sitorus sudah divonis hukum bersalah tetapi di lapangan negara sulit  melaksanakan  eksekusi,  kala  itu  melibatkan  antara  lain,  Siti  Nurbaya,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/BPN; Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan kala itu, Tedjo Edhy Purdijatno 6 .
Mengkaji  kasus  DL  Sitorus  tersebut,  pada  dasarnya  negara  dapat  dengan  mudah menegakan ketentuan dasar mengenai sengketa kehutanan yaitu dengan mengkrucutkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
5 Juang Naibaho,
2010, “Inilah Seputar Kisah Pengusaha Sukses d l Sitorus”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/04/inilah-seputar-kisah-pengusaha-sukses-dl-sitorus>,  [diakses  pada 10/01/2020].
6 Lusia  Arumingtyas,  2017. “Tetap  Kuasai  Hutan  Register  40  Untuk  Sawit d l  Sitorus  Kembali  Jadi  Tersangka”, <http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/tetap-kuasai-hutan-register-40-untuk-sawit-dl-sitorus-kembali-jadi- tersangka/>, [diakses pada 10/01/2020].
Kehutanan. Selain itu, sansi pidana dapat pula diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Ketentuan  sanksi  pidana  ini  merupakan  ketentuan  tindak  pidana  terhadap pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  hutan  yang  melanggar  ketetapan  dari  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  kehutanan  sebagai  sanksi  bagi  pelaku  tindak kejahatan  terhadap  hutan,  baik  terhadap  hutan  Konservasi,  Hutan  Lindung  dan  Hutan Produksi. Hal itu pun berlaku pada DL Sitorus yang harus tunduk pada hukum yang ada. keadaan  apabila  hal  tersebut  dapat  dilakukan  maka  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat dihindari dari permasalahan DL Sitorus, yaitu:
1. kerugian  negara  yang  besar  akibat  pengelolaan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang ada
2. berkembangnya permasalahan menjadi permasalahan yang kompleks yang melibatkan beberapa pranata hukum yang ada, seperti hukum pidana, perdata, HAN. Hal tersebut dapat, mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh negara
3. menghindari conflict  of  interest antara  negara  dengan  masyarakat  yang  merupakan pegawai  DL  Sitorus.  Berlarutnya  permasalahan  sengketa  lahan  ini  maka  seolah masyarakat  dijadikan  tameng  atau  penjaga  dari  asset  lahan  yang  dimiliki  oleh  DL Sitorus. Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum yang akan dilakukan oleh negara.
Berdasarakan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang  mutlak  dilakukan  pada  setiap  pelanggar  hukum  terutama  masalah  tindak  pidana kehutanan  yang  dapat  “menjalar”  bukan  hanya  masalah  kehutanan  saja,  namun  dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara. Selain itu, penguasaan atas bidang tanah oleh negara maupun pribadi, memiliki konsekuensi logis terhadap kepastian hukum tanah (dalam hal ini lahan perhutanan. Hal  tersebut dikarenakan keberadaan hutan memiliki kegunaan baik untuk khalayak ramai, selain itu tanah sebagai dasar menguasai negara memiliki nilai ekonomi bagi pemilik hak atas tanah. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  secara  integratif  alih  fungsi  lahan  dalam  tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimana kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Sifat penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif.  Sifat Deskriptif  terlihat  dari  permasalahan  yang  akan  dibahas  mengenai  bagaimanakah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan serta bagaimana  kedudukan  tanah  serta  hutan  yang dikuasai  oleh  pihak  lain  dari  hasil  suatu tindak pidana. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

## PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan Hutan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  bagi  Negara,  karena  sumber  daya hutan  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  Negara,  sebagai  penyedia  bahan  baku industri 7 . Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. 8
Hutan  dapat  diartikan  sebagai  sejumlah  pepohonan  yang  tumbuh  pada  lapangan yang  cukup  luas,  sehingga  suhu,  kelembaban,  cahaya,  angin,  dan  sebagainya  tidak  lagi menentukan  lingkungannya,  akan  tetapi  dipengaruhi  oleh  tumbuhantumbuhan/
7 Esti  Aryani,  Tri  Wahyu  Widiastuti,  2016,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Kehutanan, Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 76.
8 Salim H.S, 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.
pepohonan baru asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat  (horizontal dan vertikal). 9
Menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di tentukan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
a. Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  yang disebabkan  oleh  perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya  alam,  hama  serta penyakit dan,
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan  hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta  perangkat  yang  berhubungan  dengan pengelolaan hutan.
Menurut  Pasal  46  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 tentang kehutanan di tentukan, bahwa:
“Tujuan perlindungan  hutan,  kawasan  hutan  dan  lingkungannya  agar  fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi tercapai”.
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak di ungkapnya Reglemen Hutan 1865 .  Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu  bidang  hukum  Bozwezen  Recht  (belanda)  atau Forrest  Law (Inggris)  black mengantakan bahwa: 10 “ The system of body old law relating to the royal forrest “ yang artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan- hutan kerajaan.
Idris Sarong Al-Mar menyatakan bahwa yang di maksud dengan hukum kehutanan adalah: 11
“serangkaian  kaidah  atau  norma  (tidak  tertulis)  dan  pertauran -peraturan  tertulis yang hidup dan di petahankan dalam hal-hal dan kehutanan ” .
Hukum  kehutanan  tertulis  adalah  kumpulan  kaidah  hukum  yang  dibuat  oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.
9 Ngandung I.B, 1975, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia , Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, hlm 3.
10 Ibid , hlm. 45.
11 Idris Saring Al-Mar, 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan , Dep. Kehutanan RI, Jakarta, hlm. 8.
Hukum kehutanan tidak tertulis atau di sebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan  hukum  yang  tidak  tertulis.  Timbul,  tumbuh,  dan  berkembang  dalam masyarakat  setempat.  Jadi  hal-hal  yang  di  atur  dalam  hukum  kehutanan  tidak  tertulis adalah:
1. Hak membuka tanah di hutan.
2. Hak untuk menbang kayu.
3. Hak untuk memungut hasil hutan.
4. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.
Di berbagai daerah, hak-hak tersebut di atur oleh desa dan dahului, hak-hak adat itu di kuasai  oleh negara. Pengunaan hakhak itu diatur bangsa dan negara. Apabila negara mengkhendaki  penguasaanya,  hak-hak  rakyat  atas  huan  tersebut  harus  mengalah  demi kepentingan  yang  lebih besar.  Penguasaan negara  ini  semata-mata untuk  mengatur  dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 12
Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan  hutan  dalam  berbagai  macam  hutan.  Mengklasifikasi  sesuatu merupakan  bagian  penting  suatu  proses  berpikir.  Adapun jenis-jenis  hutan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:
1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada taanh yang dibebani hak atas tanah.
c. Hutan adat dalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyrakat hukum adat.
2. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
b. Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan  system  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dam memelihara kesuburan
12 Salim H.S, Op Cit , hlm. 8.
tanah.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil  hutan. 13 Menganalisis  formulasi  Pasal  50  dan  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  dan  dihubungkan  dengan  kasus  DL  SItorus,  maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78.  R umusan Pasal yang menunjuk “orang”, artikulasinya adalah orang per orang atau korporasi 14 . Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara teoretis maupun empiris tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:
1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.
Menghubungkan  dengan  kasus  DL  Sitorus,  dapat  diketahui  bahwa  perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah, setiap orang dilarang : “Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (5) diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Hal tersebut sudah selayaknya diterima DL Sitorus.
Perbuatan  yang  dilarang  menurut  Pasal 50 ayat (3) huruf h  adalah, setiap orang dilarang: “mengangkut,  menguasai atau  memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi bersama-sama dengan surat  keterangan sahnya  hasil hutan”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miLyar rupiah).
Selain itu, dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur
13 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
14 RM.  Armaya  Mangkunegara,  2018,  Pemidanaan  Korporasi  Dalam  Hukum  Kehutanan  Berbasis  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban, Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 6.
4  (empat)  jenis  sanksi yang  dapat diterapkan kepada  pelaku  yang  melakukan  tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:
1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda:
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil  hutan  dan  barang  lainnya  baik  berupa  temuan  dan  atau  rampasan  dari  hasil kejahatan  atau  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  78 dilelang  untuk Negara ”.
3. Sanksi  ganti  rugi  yang  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (1):  “Setiap  perbuatan  melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu  untuk  membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat  kerusakan  atau  akibat  yang ditimbuLkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.
4. Sanksi  Administratif  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  :  Setiap  pemegang  izin  usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78  dikenakan  sanksi  administratif”.  Sanksi  administratif  yang  dikenakan  antara  lain berupa  denda,  pencabutan  izin,  penghentian  kegiatan,  dan  atau  pengurangan  areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].
Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami  hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk  jaksa  dan  hakim,  seringkali  tidak  terbiasa  dengan  tindak  pidana  bidang kehutanan  dan  sanksi  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Hal  ini  membatasi kemampuan  mereka  untuk  menerapkan  sanksi.  Meskipun  beberapa  hakim  telah  dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.
Penggunaan Teori Concursus dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai Predicate Crime Tindak Pidana money Laundering , karena  selain  untuk  mencari  kerugian  keuangan  negara  yang  disebabkan  oleh  Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum juga harus bisa membuktikan bahwa aset – aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan menggunakan uang hasil Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dengan berbagai cara yang merupakan unsur dari Tindak  Pidana Money Laundering,  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  wajib  mencari  bukti  dan membuktikan  kejahatan  asal,  karena  kalau  sampai  tidak  terbukti  maka  secara  teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas.

## Kedudukan Tanah serta Hutan yang Dikuasai Oleh Pihak Lain dari Hasil Suatu Tindak Pidana
Pada  umum  pembangunan  nasional  Indonesia  adalah  suatu  rangkaian  program- program pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Adapun pembangunan yang dilakukan secara terus menerus terhadap sumber daya  alam  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  masyarakat  telah menghabiskan  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  terbatas.  Permintaan  akan  sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan beragam. 15
Dalam  rangka  memberikan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  tersebut,  pemerintah melaksanakan  pembangunan  nasional  di  berbagai  bidang,  baik  pembangunan  politik, ekonomi,  sosial-budaya,  maupun  pembangunan  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan. Khusus  pembangunan  dibidang  ekonomi,  para  pendiri  negara  kesatuan  Republik Indonesia  telah  menetapkan  konsep  dasar  perekonomian  dan  kesejahteraan  sosial, sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”
15 Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.
Konsep dasar perekonomian yang dianut dalam pasal tersebut di atas dikenal dengan demokrasi ekonomi. Atas dasar konsep demokrasi perekonomian ini, seluruh kegiatan di bidang perekonomian tidak dibiarkan berjalan sendiri sesuai kehendak pasar, tetapi selalu diberikan  pengarahan  dan  pengawasan  melalui  regulasi  dan  pengawasan  di  bidang perkekonornian.  Contoh  kegiatan  ekonomi  di  pasar  Modal,  pasar  uang,  dan  perbankan, serta  kegiatan  distribusi  barang  modal,  jasa,  hasil  bumi  dan  pertanahan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  kegiatan  di  bidang  ekonomi  yang  juga  bertujuan  untuk  memberikan kesejahteraan sosial adalah tanah. Tanah disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai salah satu bidang kehidupan yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.
Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pemerintah sebagai penguasa tanah mengatur penguasaan dan atau pemilikan tanah oleh setiap warga negara. Mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).
Ketentuan  Pasal  2  menunjuk  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi  yang “ mengatur ” ,  membuat  peraturan,  kemudi an  “menyelenggarakan”  artinya  melaksanakan ( execution )  atas  penggunaan/peruntukan  ( use ),  persediaan  ( reservation )  dan pemeliharaannya  ( maintenance )  dari  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya,  juga  untuk  menentukan  dan  mengatur  (menetapkan  dan membuat  peraturan-peraturan)  hak-hak  apa  saja  yang  dapat  dikembangkan  dari  hak menguasai dari negara tersebut. 16
16 A.P. Parlindungan, 1991, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.
Dengan demikian, ketentua Pasal 2 UUPA dapat dikatakan bahwa negara mengatur setiap hubungan hukum dan/atau perbuatan hukum mengenai tanah. Adanya pengaturan tersebut  membuat  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  yang merupakan  pengembangan  dari  hak  menguasai  negara  menjadi  pasti  dan  mendapat perlindungan hukum.
Perlindungan hak atas tanah merupaka hak yang wajib diterima oleh warga negara sebagai subjek hukum, perlindungan hak atas tanah seccara khusus diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 17 . Ketentuan ini ditujukan  kepada  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang menghendaki adanya kepastian mengenai 18 :
1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.
2. Siapa  yang  mempunyai  tanahnya;  hal  ini  penting  sekali  karena  perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah sah jika dilakukan oleh pemegang haknya.
3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasnya, hal ini sangat penting untuk pencegahan sengketa.
4. Hukum  yang  berlaku  terhadap  tanah  tersebut,  supaya  lebih  mudah  mengetahui wewenang-wewenang apa saja, serta kewajibannya pemegang hak atas tanah.
Mengkaji hutan sebagai bagain pertanahan di Indonesia, maka mendasarkan pada
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
1. Hutan negara, tidak termasuk hutan adat, dan
2. Hutan hak.
Sedangkan jenis hutan berdasarkan fungsi pokok dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Hutan konservasi,
17 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia,  Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi  dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional , Jilid I, Djambatan, Jakarta, hlm. 11.
18 Bachtiar Effendie, 1993, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah , Alumni, Bandung, hlm. 80.

## 2. Hutan lindung, dan
3. Hutan produksi.
Hutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing  dikalikan  dengan angka  penimbang  mempunyai  jumlah  nilai  antara  125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa lahan berstatus Hutan Produksi Terbatas tersebut merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan selain hutan adalah pengalihan status tanah milik negara menjadi Hak Guna Usaha (“HGU”).
Mengkaji  pelepasan  kawasan  hutan  yang  merupakan  Perubahan  Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial maka pertama-tama harus dipamahi terlebih dahulu makna dari  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  yaitu  perubahan  Kawasan  Hutan  menjadi bukan Kawasan Hutan.
Sebagaimana  diketahui  sebelum  suatu  kawasan  dilakukan  pelepasan,  harus dilakukan  kajian  yang  mendalam  dan  komprehensif,  serta  disesuaikan  dengan  fungsi pokoknya  yaitu  fungsi  konservasi,  lindung  dan  produksi.  Pentingnya  kesesuaian  ketiga fungsi tersebut agar dalam pemanfaatannya tetap sinergi. Meski secara normatif, pelepasan kawasan  hutan  dimaksud  tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  namun  untuk  menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dihindari terjadinya pelepasan kawasan hutan  yang  masih  alami,  agar  dapat  dihindari  kerusakan  terhadap  kawasan  hutan  baik yang masih tersisa.
Pelepasan kawasan hutan tersebut berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai  strategis.  Oleh  karena  itu,  model  pelepasan  kawasan  hutan  yang  demikian  ini merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi  biofisik  atau  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Perubahan  yang menimbulkan  pengaruh  terhadap  kondisi  biofisik,  merupakan  perubahan  yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata
air.    Perubahan  yang  menimbulkan  pengaruh  terhadap  kondisi  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  merupakan  perubahan  yang  mengakibatkan  penurunan  atau  peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi  masyarakat  terdiri  atas  2  (dua)  kategori  yaitu  berpengaruh  atau    tidak berpengaruh.  Perubahan  yang  menimbulkan  pengaruh  terhadap  kondisi  biofisik,  dan dampak sosial serta ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perlu dilakukan pengkajian secara lengkap yang menyangkut semua aspek terkait. Kegiatan pengkajian meliputi: mengumpulkan data dan informasi terkait berdasarkan data sekunder (hasil studi/kajian/identifikasi sebelumnya, literatur, laporan instansi dan lain- lain);  melakukan desk  study yang  meliputi  pemilahan,  pengolahan  dan  analisis  data sekunder; melakukan pengkajian di lapangan meliputi aspek teknis, yuridis, sosial ekonomi dan  ekologi  atas  kawasan  hutan  dimohon  serta  calon  tanah  pengganti;  melakukan pemilahan, pengolahan dan analisis data hasil pengkajian lapangan berdasarkan standar dan kriteria teknis serta pendekatan ilmiah; melakukan pembahasan dan merumuskan hasil pengkajian  secara  menyeluruh;  merumuskan  rekomendasi  penyelesaian  permohonan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis untuk pembangunan sebagaimana yang diusulkan.
Mengkaji  penguasaan  lahan  hutan  Oleh  DL  Sitorus  yang  seharusnya  disita  dan dieksekusi  oleh  negara  maka  pada  prinsipnya  kawasan  hutan  sifatnya  bukan  pribadi namun  sifatnya  general  yaitu  menyangkut  khalayak  banyak.  Selain  itu  pula  ada kemungkinan ada tanah dikawasan hutan yang dimiliki subjek hukum dan bersertifikat. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  adanya  pendaftaran  tanah  yang  diakui  oleh  negara sebagai proses pemilikan hak atas tanah.
Menyikapi pendaftaran hak atas tanah maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu pengalihan  status  hutan  yaitu  Pelepasan  Kawasan  Hutan  yang  merupakan  Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dengan
kata  lain  pihak  lain  telah  memiliki hak  atas  tanah  yang  diakui  oleh negara  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketika  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  tanpa  melanggar  proses  yang dilakukan  maka  sertifikat  hak  atas  tanah  yang memiliki  kekuatan hukum  tanpa  adanya cacat hukum didalamnya hal tersebut tersangkut pada sertifikat tanah yang dimiliki pihak lain, namun disita oleh negara.
Ketika hal  tersebut  terjadi  maka  pada  dasarnya ketika  penyidik  dalam melakukan penyeledikan  menemukan  bukti  bahwa  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  hasil  dari suatu tindak pidana maka dapat disita, akan tetapi hal kebalikannya harus dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  secara  integratif  alih  fungsi  lahan  dalam  tindak pidana kehutanan adalah penegakan hukum dari segala aspek hukum dalam menanganai permasalahan kehutanan. Ketentuan pidana, ketentuan money loudring maupun korupsi dilakukan  untuk  dapat  menjerat  DL  Sitorus  mendapat  hukuman  selaku  pelaku  tindak pidana kehutanan, hal yang harus diperhatikan adalah elemen penegak hukum harus dapat melakukan  upaya  hukum  maksimal  dengan  mengerti  dan  memahami  ketentuan perundang-undangan  selain  keberanian  untuk  melakukan  eksekusi  atas  suatu  pususan hakim. Selain itu, kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu  tindak  pidana  adalah  selama  tanah  tersebut  memiliki  hubungan  atau  keterkaitan pidana dengan kasus DL Sitorus yang dibuktikan oleh penyidikan oleh penyidik penyitaan wajib  dilakukan.  Namun  ketika  tidak  terbukti  adanya  keterkaitan  maka  harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.
Saran  yang  penulis  sampaikan  berdasarkan  simpulan  adalah  hukum  integratis mengisyaratkan adanya pemehaman hukum bagi penegak hukum, maka pelatihan wajib dilakukan bagi penegak hukum sehingga dapat memahami hukum secara holistik. Selain itu Eksekusi atas lahan yang memiliki keterkaitan tindak pidana DL Sitorus wajib dilakukan dengan mendasar pada putusan hakim. Keadaan ketika mendapat halangan maka semua elemen penegak hukum harus bekerja sama dengan tujuan penegakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul  Muis  Yusuf,  Mohammad  Taufik  Makarao,  2011. Hukum  Kehutanan  di  Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta.
A.P.  Parlindungan,  1991. Komentar  Atas  Undang-undang  Pokok  Agraria, Mandar  Maju, Bandung.
Bachtiar Effendie, 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah , Alumni, Bandung.
Boedi Harsono, 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional , Jilid I, Djambatan, Jakarta.
Idris Saring Al-Mar, 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan , Dep. Kehutanan RI, Jakarta. Ngandung  I.B,  1975. Ketentuan  Umum  Pengantar  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia ,  Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
Salim H.S, 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi , Sinar Grafika, Jakarta.
Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa , Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Kencana Prenada Group, Jakarta.

## Jurnal
Esti  Aryani,  Tri  Wahyu  Widiastuti,  2016.  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak
Pidana Kehutanan , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7,  Nomor 1, Maret, 2016.
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2009. Penegakkan Hukum Kehutanan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
RM.  Armaya  Mangkunegara,  2018.  Pemidanaan  Korporasi  Dalam  Hukum  Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

## Sumber Lain
Juang  Naibaho “Inilah  Seputar  Kisah  Pengusaha  Sukses  Dl  Sitorus”, (2010), <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/04/inilah-seputar-kisah- pengusaha-sukses-dl-sitorus>, [diakses pada 10/01/2020].
Lusia Arumingtyas “Tetap Kuasai Hutan Register 40 Untuk Sawit Dl Sitorus Kembali Jadi Tersangka”, (2017) < http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/tetap-kuasai-hutan- register-40-untuk-sawit-dl-sitorus-kembali-jadi-tersangka/>, [diakses pada 10/01/2020]. Tim Spora, “Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi”, (2015), http://acch.kpk.go.id /document/10157/286072013_0102_integrito, [diakses pada 10/01/2020].