INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1066-1077 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pengelolaan Dana BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri di Kota Samarinda Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah
Akbar Lufi Zulfikar 1 ✉ , Swadia Gandhi Mahardika 2 , Selly Swandari 3
(1), (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
(3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda
Email: Swadiamahardika@feb.unmul.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah  Nasional  (BOSNAS)  dan  Bantuan  Operasional  Daerah  (BOSDA)  terhadap  Kinerja  Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah pengeluaran/keadaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda. Penelitian ini adalah sebanyak 18 Sekolah Menengah  Atas  Negeri  di  Kota  Samarinda.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah  Atas  Negeri  di  Kota  Samarinda  telah  memenuhi    regulasi  yang  telah  ditetapkan Pengelolaan  keuangan  dalam  hal  ini  adalah  pengeluaran/realisasi    Program  Bantuan  Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdampak terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda. Dana yang dialokasikan untuk 18 sekolah yang ada di kota Samarinda yang bersumber dari BOSNAS dan BOSDA berjumlah Rp. 27. 917.500.000,- sementara  realisasi  sebesar  Rp.  24.586.745.984,-  atau  sebesar  88%.  Dana  yang  tidak  dapat dimanfaatkan yaitu sebesar  Rp. 3.330.754.016,- (22 %),  jumlah ini jika dapat dimanfaatkan secara maksimal  tentunya  akan  lebih  meningkatkan  manfaat  dari  tujuan  penganggaran  BOS  yaitu  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  pendidikan  khususnya  yang  terkait  langsung  dengan  guru,  tenaga pendidikan, tenaga administrasi dan siswa sekolah.
Kata Kunci: BOSDA, BOSNAS, Kinerja Keuangan Sekolah, Pengelolaan Dana.
-

## Abstract
This study aims to know and to do the implementation of local and national government fund program towards the performance of senior high school city level in samarinda has been running with applicable regulation or not and also to find out the financial  management in this case the expenditure.This research is about 18 senior high school level in Samarinda City. In this study using descriptive research with a quantitative approach. This study shows the results that the Implementation of the National School Operational Assistance Program (BOSNAS) and Regional Middle School Operational Assistance (BOSDA) in Samarinda City have met the stipulated regulations. Financial management in this case is the expenditure / realization of the National School Operational Assistance Program (BOSNAS) and Regional  Operational  Assistance  (BOSDA)  impacting  the  performance  of  State  High  Schools  in Samarinda City.Funds allocated for 18 schools in Samarinda city sourced from BOSNAS and BOSDA amounted to Rp. 27. 917,500,000 while the realization was Rp. 24,586,745,984 or 88%. Funds that cannot be used are Rp. 3,330,754,016 (22%), this amount, if it can be utilized optimally, will certainly further increase the benefits of BOS budgeting objectives, namely to improve the quality of education services, especially those directly related to teachers, education staff, administrative staff and students school.
Keyword: BOSNAS, BOSDA, Fund Management, School Financial Performance

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  usaha  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan  secara  berkelajutan,  berlandaskan  kemampuan nasional,  dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta memperhatikan  tantangan  perkembangan  global.  Mengingat  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  aset  nasional  yang  mendasar  dan  faktor  penentu  utama  bagi keberhasilan pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya  untuk  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  seluruh  masyarakat Indonesia harus memiliki landasan yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.
Upaya yang paling strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti  dan  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  bilamana  pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang
tercermin dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan “…. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ket ertiban  dunia….”.  untuk  maksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relevan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas pendidikan, terutama pendidikan formal dapat dilihat melalui proses belajar mengajar yang diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didiknya. Namun pada kenyataannya,  dalam  upaya  pemenuhan  pendidikan  yang  berkualitas,  banyak  sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang muncul. Pada umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan proses belajar mengajar  di  berbagai  sekolah. Suatu proses merupakan hal yang terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Maka, proses belajar yang optimal akan dapat mendidik para siswa-siswi menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hal  ilmu  pengetahuan,  kemampuan  serta  daya  saing  sebagai  dasar  untuk  menempuh tingkatan  pendidikan  yang  selanjutnya.  Dan  tujuan  pendidikan  yang  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN
Defnisi  operasional  adalah  batasan-batasan  terhadap  lingkup  variabel  yang merupakan  indikator  penting  sebagai  penentu  keberhasilan  penelitan  dan  menghindari interpretasi  yang  lain  terhadap  variabel  yang  diteliti.  Variabel  yang  didefinisikan  secara operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) yaitu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”.
b. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yaitu program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur kepada SMA lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
c. Komponen yang dibiayai oleh program BOSNAS dan BOSDA yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah  :
1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. Pengembangan  Profesi  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta  Pengembangan Manajemen Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
d. Kinerja Sekolah
Berdasarkan  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ”kinerja”  adalah  sesuatu  yang  dicapai, prestasi yang diperlukan, kemampuan kerja. Pengertian tentang kinerja sekolah yaitu hasil karya  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  sekolah  dalam  melakukan  kegiatan- kegiatan sekolah sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan untuk sekolah. Kata ”kinerja” dalam bahasa indonesia adalah terjemahan dari kata dalambahasa inggris ” performance ” yang berarti pekerjaan,  perbuatan, penampilan atau pertunjukan. Kirk  patrick dan Nixon dalam Sagala (2006:179) mengartikan kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (direncanakan) sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  kinerja  adalah  persentase  realisasi pelaksanaan  BOSNAS  dan  BOSDA  pada  masing-masing  sekolah  dan  persentase  kolektif pemanfaatan dana BOSNAS dan BOSDA di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
Data-data yang dibutuhkan oleh  peneliti dikumpulkan melalui teknik pengumpulan yaitu, kuesioner dan dokumentasi.  Adapun yang dimaksud sebagai berikut:
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) APBN dan APBD Provinsi dan Kota Samarinda.
2. Dokumen Realisasi pelaksanaan program BOSNAS dan BOSDA kota Samarinda Tahun 2018.
3. Kajian Kepustakaan
a. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2017  Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pengaruh  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Nasional  (BOSNAS)  terhadap  Kinerja Sekolah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  perlu  menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Tahun  2018  merupakan  penjabaran  tahun  keempat pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan  strategi  pembangunan.  Penyusunan  RKP  merupakan  upaya  dalam    menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing- masing  maupun  seluruh  komponen  bangsa  dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber daya  yang  tersedia  secara  optimal,  eﬁsien,  efektif  dan  akuntabel  dengan  tujuan  akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
c. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor    18  tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.
d. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  46  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.
e. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  pada  Sekolah Menegah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah atas di provinsi Kalimantan timur perlu diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Zulfikar & Fajri AF, 2023). Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono,  2015) yaitu  :  “Metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.
Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,  baik  satu variabel atau  lebih  (independen) tanpa membuat  perbandingan,  atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Gandhi Mahardika et al., 2023).
Dalam  penelitian  ini  alat  analisis  yang  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  dan menjelaskan  permasalahan  yang  ada  menggunakan  alat  analisis  diskriftif  kuantitatif (Hariswati, 2015). Dimana untuk setiap komponen kegiatan BOSNAS dan BOSDA menjadi titik  bahasan  didalam  pelaksanaan  kegiatan,  sementara  untuk  mengukur  kinerja  sekolah digunakan analisis kuantitatif menyangkut pagu anggaran, realisasi anggaran dan kinerja anggaran pada masing-masing sekolah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana BOS di kota Samarinda (Ghozali, 2011).
Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan    Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2017  “Dana  BOS  adalah    program  pemerintah  pusat  untuk  penyediaan pendanaan biaya operasi non  personalia bagi sa tuan pendidikan dasar dan menengah” Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya  untuk  penyediaan  pendanaaan  biaya  non-operasional  bagi  satuan  pendidikan dasar sebagai pelaksanaa program wajib belajar Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, “Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan  biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana  program wajib belajar”.
Prinsip  dasar  tujuan  pemerintah  memberikan  dana  bantuan  BOSNAS  dan  BOSDA adalah untuk meringankan dan membantu biaya Operasional sekolah dan meningkatkan kualitas anak didik sampai dengan tingkat SMA.

## 1.  Pengembangan Perpustakaan
Realisasi  anggaran  BOSNAS  sebesar  Rp  2.918.795.645  atau  5,9  persen  dari  pagu anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat,  sebesar  Rp.  17.147.200.000,- diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan mengembangkan perpustakaan sekolah. Sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp. 26. 500.000,-.
Alokasi  untuk  perpustakaan  sebesar  17  persen  belum  optimal  karena  seharusnya menurut  ketentuan  rasio  buku  per  siswa  1:10  ,  dalam  pelaksanaan  ternyata  dana  yang tersedia  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ada,  besarnya  alokasi  untuk pengembangan  perpustakaan  alokasi  untuk  pengembangan  perpustakaan  sudah mendekati angka maksimal 20 persen. Jika dilihat dari kebutuhan rasio buku dengan siswa seharusnya perbandingannya yang ideal 1:10.  Rendahnya rasio buku persiswa disebabkan adanya  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  harga  eceran  tertinggi,  sementara ketersediaan dana bos jika mengacu kepada kondisi wilayah dimana harga dijawa dan diluar jawa walaupun di bawah HET namun relative lebih tinggi dari harga normal di jawa (Depiani, 2015).

## 2.  Penerimaan Peserta Didik Baru
Biaya dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), realisasi anggarannya sebesar Rp 636.409.904 atau 3,7 persen dari pagu anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  17.147.200.00  yang diperuntukan  bagi  18  sekolah  untuk  dimanfaatkan  penerimaan  peserta  didik  baru, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp. Rp 577.285.003.
Dana yang digunakan  sudah mencukupi namun  sebaiknya dana Penerimaan siswa baru untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang mendaftar disekolah masing-masing,  karena  jumlah  siswa  baru  yang  mendaftar  dibeberapa  sekolah  tidak seimbang sebagai contoh, untuk sekolah favorit batas kuota yang diterima 1000 pendaftar, sementara untuk sekolah yang non favorit dengan kuota yang sama jumlah pendaftarnya
relative lebih rendah dari sekolah favorit. Bagi sekolah favorit dana yang dialokasi untuk penerimaan  siswa  baru  menjadi  lebih  besar,  yang  mengakibatkan  berkurangnya  alokasi kegiatan lainnya yang bersifat teknis dari pagu yang dialokasikan.
Sementara  untuk  penentuan  peminatan  bagi  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  dan  tes  bakat  skolastik/tes  potensi  akademik  bagi  sekolah  yang diselenggarakan    oleh    sekolah  belum  semua  sekolah  melakukan  hal  tersebut.  Dari  18 sekolah yang baru melaksanakan kegiatan tersebut kurang dari 50 persen.
3.  Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran ,Pembelian alat-alat habis pakai praktikum  dalam  materi  pembelajaran  SMA,  antara  lain  praktikum  IPA,  IPS,  bahasa, komputer,  olahraga,  kesenian,  keterampilan/prakarya  dan  kewirausahaan,  realisasi anggaran  yang  telah  dibelanjakan  sebesar  Rp1.672.383.354  atau  9,8  persen  dari  pagu anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  17.147.200.00  yang diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran ,Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi pembelajaran SMA, antara lain praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan/prakarya dan kewirausahaan, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.065.274.775.
Pelaksanaan  terkait  dengan  kegiatan  pembelajaran  dan  ekstrakurikuler,  pada kenyataannya  belum  semua  sekolah  dapat  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku, hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya alokasi dana disetiap sekolah, hal ini diindikasikan dengan banyaknya kegiatan yang tidak bisa mengalokasikan honorarium bagi pelaksana serta tidak mampu untuk membeli peralatan praktikum IPA, IPS dan Bahasa.
4.  Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas,  ujian  nasional, dan/atau  USBN. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang  dapat dibayarkan, realisasi anggarannya  sebesar  Rp.  1.811.234.106  atau  10,6  persen  dari  pagu  anggaran  yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah  untuk  dimanfaatkan  kegiatan  evaluasi  pembelajaran,  sementara  untuk  realisasi Bosda sebesar Rp. 1.403.338.635,-
Dalam merencanakan  kegiatan evaluasi  pembelajaran yang  dapat dibiayai  meliputi kegiatan  ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester,  ulangan  akhir  semester,  ulangan kenaikan  kelas,    ujian    nasional,    dan/atau    USBN  ,  masih  terdapat  beberapa  kendala khususnya terkait dengan dukungan pembiayaan. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan perencanaan  tersebut  dikarenakan  penyusunan  perencanaan  tahun  berjalan  digunakan sebagai  rencana  pelaksanaan  kegiatan  evaluasi  pembelajaran  untuk  tahun  berikutnya (tahun  depan),  dimana  kebijakan  yang  diatur  oleh  pemerintah  pusat  sering  terjadi perubahan baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun pendukung lainnya yang berdampak
terhadap meningkatnya kebutuhan dana.
5.  Pengelolaan Sekolah
Realisasi anggaran untuk pengelolaan sekolah  sebesar Rp. 2.466.935.367,- atau 14,4 persen  dari  pagu  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  sebesar  Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk pengelolaan sekolah, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp1.510.041.219,-
Untuk pengelolaan dana sekolah masih belum bisa dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan antara lain :
- Semua sekolah telah melakukan Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf  sekolah  lainnya,  termasuk  tipe  finger  print  scan,  hal  ini  sesuai  dengan  intruksi pemerintah  dimana  absensi  dengan  elektronik  ini  bertujuan  untuk  melakukan  evaluasi kehadiran  guru  dan  staf  tu  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja.  Sementara  untuk mendisiplinkan kehadiran siswa agar tepat waktu serta sebagai alat control bagi orang tua siswa, disarankan juga menggunakan finger print sebagai absensi kehadiran siswa disekolah.
- Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara website sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau  jasa  profesi  pengembang  website,  untuk  awal  penyiapan  fasilitas  web  dapat terlaksana  disemua  sekolah,  sementara  pembiayaan  untuk  melakukan  update  dan pemeliharaan  data  belum  tersedia  secara  memadai  dan  cenderung  malah  dibeberapa sekolah untuk pembiayaan bagi operator web dan jaringan tidak tersedia.
6.  Pengembangan  Profesi  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta  Pengembangan Manajemen Sekolah.
Realisasi anggaran sebesar Rp 174.787.500 ,- atau 1 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan  untuk Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan  Manajemen  Sekolah,  sementara  untuk  realisasi  Bosda  sebesar  Rp 541.174.300 ,-
Salah satu tujuan pemberian dana operasional sekolah adalah Pengembangan Profesi Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta  Pengembangan  Manajemen  Sekolah  agar  tujuan utama untuk melahirkan siswa-siswa sekolah yang handal dan berkualitas yang mana dalam undang-undang  dasar  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Namun  pada  pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dioptimalkan yaitu : pemantapan penerapan kurikulum/silabus,  pemantapan  kapasitas  guru  dalam  rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; dan/atau, peningkatan kualitas manajemen dana dministrasi  sekolah.  Yang  menjadi  prioritas  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah sebaiknya alokasi untuk kegiatan ini dipisahkan dan dialokasikan khusus didalam
dana  bos  dengan  mempertimbangkan  peningkatan  kapasitas  tenaga  pendidikan  sesuai dengan strata pendidikan ( S1, S2, S3).

## 7.  Langganan Daya dan Jasa
Realisasi  anggaran  sebesar  Rp1.816.685.728,-  atau  10,6  persen  dari  pagu  anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan langganan daya dan jasa, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp94.091.813,-.
Salah satu penunjang yang sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar penyediaan layanan daya dan jasa harus tersedia secara memadai, khususnya dalam hal ini untuk  menunjang  proses  administrasi  yang  secara  nyata  banyak  menggunakan  perlatan yang  memerlukan  daya  listrik,  lebih  khusus  lagi  terkait  dengan  kegiatan  lab  dan  sarana praktikum.  Penyelanggaraan  penyediaan  di  18  sekolah  yang  ada  di  samarinda,  masih terdapat masalah sebagai berikut :
- Belum  semua  sekolah  memiliki  power  plan  (cadangan  sumber  daya  listrik  )  yang  dapat membackup jika penyediaan layanan sumber daya listrik (PLN)  bermasalah.
- Tidak tersedia cadangan biaya jika perencanaan pembiayaan penggunaan layanan sumber daya  listrik  yang  direncanakan  untuk  tahun  depan  akan  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah yang menaikan tariff daya listrik.
- Khusus  untuk  penggunaan  internet  dengan  mobile  modem,  batas  maksimal  pembelian paket/voucher  sebesar  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu)  per  bulan.  Pada kenyataannya kebutuhan untuk menunjang paket/ voucer penggunaan internet melebihi dari  batas  maksimum  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menyebabkan  tidak  optimalnya pengembangan system informasi disekolah.

## 8.  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya  untuk  memelihara  dan  memperbaiki  sarana  dan  prasarana  sekolah,  Realisasi anggarannya  sebesar  Rp1.138.556.216,-  atau  6,6  persen  dari  pagu  anggaran  yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.957.787.000,-
Tidak  berfungsinya  sarana  prasarana  sekolah  secara  optimal  akan  berpengaruh terhadap pelayanan administrasi dan pendidikan. Alokasi dana bos sangat membantu bagi sekolah untuk melakukan pemeliharaan untuk berkala. Pada beberapa kondisi pemeliharaan sarana prasarana sekolah tidak sekedar untuk menjaga kondisi saja tetapi membutuhkan yang  sifatnya  perbaikan  secara  permanen.  Beberapa  persoalan  yang  dihadapi  sekolah dalam melakukan pemeliharaan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis kota samarinda umumnya berada dibawah permukaan sungai Mahakam, bila datang musim hujan sering terjadi banjir yang menggenangi lingkungan sekolah, pada kondisi tertentu malah  banjir  masuk  diruang  belajar.  Diharapkan  dana  pemeliharaan  sekolah  bisa
ditingkatkan jumlah anggarannya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## 9.  Pembayaran Honor
Pada prinsipnya pemerintah daerah dan  masyarakat  penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan  honor  guru  yang  ditugaskan  pada  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan. Dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan honor guru pada jenjang SMA. Realisasi anggaran sebesar Rp321.345.500,- atau 1,9 persen dari pagu anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  17.147.200.00  yang diperuntukan  bagi  18  sekolah  dimanfaatkan  untuk  pembayaran  kekurangan  honor  guru pada jenjang SMA, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.957.787.000,-.
Salah  satu  factor  pendukung  untuk  meningkatkan  tenaga  pendidikan  dan kependidikan komponen pembiayaan insentif berupa honorarium menjadi sangat penting untuk kelancaran peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan disekolah. Honorarium yang  diberikan  melalui  biaya  operasional  sekolah  khususnya  yang  bersumber  dari  dana APBN  standar  honor  tidak  mengacu  pada  kesulitan  kondisi    geografis  tetapi  mengacu kepada  standar  nasional  dan  juga  tidak  memperhatikan  indeks  kemahalan.  Sementara alokasi yang disedikan oleh bosda sudah mengacu kepada satuan biaya kota samarinda. Yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  pelayanan  dan pendidikan  khususnya  terkait  dengan  pemberian  insentif  tidak  bergantung  pada  dana bosda, karena dana yang tersedia pada APBD kota tergantung kepada dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yang nilainya fluktuatif setiap tahunnya.
10.  Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
Realisasi anggaran Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran sebesar Rp1.530.277.834 atau 8,9 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 601.998.088,-.
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran untuk semua sekolah telah dilakukan sesuai dengan  peruntutannya.  Masih  terdapat  kekurangan  alat  multimedia  khususnya  terkait dengan  rasio  antara  jumlah  murid  dengan  peralatan  multimedia,  sehingga  efektivitas kurang tercapai karena jumlah murid tidak sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang  dibutuhkan.  Penggunaan  alat  multimedia  ini  sangar  vital  karena  berhubungan langsung  dengan  kebutuhan  siswa  khususnya  pada  saat  kegiatan  UNBK  dan  penunjang lainnya.
Secara keseluruhan untuk mengetahui kinerja dana BOSNAS dan BOSDA yang telah di alokasikan untuk Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat dilihat oleh tabel 1 berikut ini:

## Tabel. 1 Alokasi dana BOSNAS dan BOSDA Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Sumber: Peneliti (Diambil dari data-data realisasi keuangan persekolah)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang dialokasikan untuk 18 sekolah yang ada  di  kota  Samarinda  yang  bersumber  dari  BOSNAS  dan  BOSDA  berjumlah  Rp.  27. 917.500.000,- sementara realisasi sebesar Rp. 24.586.745.984,- atau sebesar 88%. Jika dilihat dana yang tidak dapat dimanfaatkan nilainya cukup besar yaitu sebesar  Rp. 3.330.754.016,- (22  %),  jumlah  ini  jika  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  tentunya  akan  lebih meningkatkan manfaat dari tujuan penganggaran BOS yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan  pendidikan  khususnya  yang  terkait  langsung  dengan  guru,  tenaga  pendidikan, tenaga administrasi dan siswa sekolah.

## SIMPULAN
Mewujudkan kehidupan dan kecerdasan manusia Indonesia merupakan amanat UUD 1945 yang merupakan tujuan mulia agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera, lebih khusus lagi dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang handal, cerdas dan berdaya saing.
Untuk  mewujudkan  amanat  tersebut  dan  diimplementasikan  telah  diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 “Dana BOS adalah  program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non  personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dan kewajiban daerah yang juga harus dipenuhi untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD yang dikenal dengan BOSDA”. Pelaksanaan  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  Nasional  (BOSNAS)  dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda telah memenuhi  regulasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah pengeluaran/realisasi    Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  Nasional  (BOSNAS)  dan
RKAS REALISASI BOSNAS 17.147.200.000 Rp 14.487.411.152 Rp 84 BOSDA 10.770.300.000 Rp 10.099.334.832 Rp 94 Total 27.917.500.000 Rp 24.586.745.984 Rp 88 SUMBER BIAYA BOS RINCIAN Persentase (%)
Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdampak terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA
Depiani,  D.  (2015).  Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).
Manajer Pendidikan, 9(2), 302 – 314. https://www.neliti.com/id/publications/270762/efektivitas-pemanfaatan-dana- bantuan-operasional-sekolah-bos
Gandhi Mahardika, S., Shadiqul Fajri, M. A., Bustami, A., Ramadhan Ain Fitriah, R., & Yuningsih,
I.  (2023). Perceptions  of  civil  servant  towards  sharia  bank  service:  evidence  from employees on public works and spatial planning department in Samarinda city.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hariswati, N. (2015). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan  Bos. Journal  of  Innovation  in  Business  and  Economics,  6(1),  75. https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.75-88
Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2015.
Zulfikar, A. L., & Fajri AF, M. S. (2023). Causality Analysis of The Money Supply and Interest Rate and Its Effect on Inflation and Investment in Indonesia. The Es Economics and Entrepreneurship, 1(03), 98 – 103. https://doi.org/10.58812/esee.v1i03.71