INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7203-7218 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah
Dendy Derajat Utama 1 ✉ , Didik Suhariyanto 2 , Puguh Aji Hari Setiawan 3
Program Magister Pascasarjana Universitas Bung Karno Email: dendy.derajat.utama@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kedua, Bagaimana kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak sampai tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Penunjukan  (Pj)  Kepala  Daerah  merupakan  kewenangan  Kementerian  Dalam Negeri  yang  kemudian  (Pj)  mendapatkan  kewenangan  melalui  mandat  yang  bersumber  dari kewenangan atributif dan delegatif Menteri Dalam Negeri. Karena, pada atribusi terjadi pemberian wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan yaitu Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016.  Berlandaskan pada  Pasal  201  ayat  (10)  menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan konsekuen dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Kata Kunci : Politik Hukum,  Pengisian Jabatan, Kepala Daerah
Abstract
The problems discussed in this study are First, how is the authority to appoint the filling of the vacant positions of Governor, Regent and Mayor by the Ministry of Home Affairs upon the enactment of Law No.  10  of  2016  concerning  the  Election  of  Governors,  Regents  and  Mayors.  Regents  and  Mayors regarding  the  postponement  of  simultaneous  Regional  Head  Elections  until  2024.  The  research method  used  is  normative  juridical  law  research  with  a  statutory  approach  (statute  approach) conceptual  approach  (conceptual  approach).  Legal  materials  in  this  study  are  divided  into  three sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary data. The results of the study show that the appointment of (Pj) Regional Heads is the authority of the Ministry of Home Affairs which then (Pj) obtains authority through a mandate originating from the attributive and delegative authority of the Minister of Home Affairs. Because, at attribution, there is the granting of new government authority by a provision in statutory regulations, namely Law (UU) No. 10 of 2016 concerning the election of governors, regents and mayors to become law. The legitimacy or legal certainty (Pj) of the acting regional  head  is  derived  from  the  mandate  or  order  of  the  law  Article  201  paragraph  (10)  and paragraph (11) of Law 10/2016. Based on Article 201 paragraph (10) refers to the enactment of a clear, permanent, consistent and consistent law in the regulation of the implementation of simultaneous local elections nationally in 2024.
Keyword: Legal Politics, Position Filling, Regional Heads.

## PENDAHULUAN
Demokrasi  adalah  konsep  yang  menjadi  fokus  dalam  diskusi  tentang penyelenggaraan  negara.  Hampir  semua  negara  berlomba-lomba  untuk  diakui  sebagai negara  demokrasi  (El  Guyanie,  2014).  Konsep  demokrasi  menekankan  partisipasi  rakyat dalam  kehidupan  berbangsa  dan  telah  ada  sejak  zaman  Yunani  kuno.  Pada  dasarnya, demokrasi diwujudkan melalui pengambilan keputusan politik secara langsung oleh rakyat (Dwinanda, Saraswati and ALW, 2017). Pada abad ke-21, demokrasi tetap menjadi pilihan utama di seluruh dunia dan bahkan dianggap sebagai sistem terbaik yang pernah ada. Amerika Serikat memiliki peran besar dalam mengkampanyekan demokrasi sebagai satu- satunya sistem yang membawa kemaslahatan bagi rakyat. Demokrasi dianggap sebagai asas  dan  sistem  terbaik  dalam  politik  dan  ketatanegaraan.  Studi  yang  disponsori  oleh UNESCO pada tahun 1950-an juga menegaskan bahwa demokrasi adalah landasan yang paling tepat bagi organisasi politik modern.
Meskipun  hampir  semua  negara  di  dunia  menyebut  dirinya  sebagai  negara demokrasi,  implementasi  demokrasi  dapat  bervariasi  berdasarkan  faktor-faktor  seperti ideologi,  sejarah,  budaya,  ekonomi,  dan  lainnya  (Rakke,  2010).  Menerima  demokrasi sebagai  sistem  berarti  mencerminkan  kemajemukan  masyarakat  tanpa  diskriminasi. Namun,  masih  ada  perdebatan  tentang  bagaimana  mengimplementasikan  demokrasi
dalam praktiknya. Beberapa negara mungkin mempraktekkan demokrasi dengan cara yang tidak  sepenuhnya  demokratis.  Menurut  Hans  Kelsen,  demokrasi  muncul  dari  keinginan akan kebebasan, tetapi kebebasan ini tidak berarti kebebasan dari segala ikatan, melainkan kebebasan  yang  mengikat  dalam  bentuk  aturan  hukum.  Ini  terkait  erat  dengan  sejarah perkembangan demokrasi (Usman, 2022).
Demokrasi telah ada dalam sejarah berbagai bangsa sebagai sistem ketatanegaraan. Namun,  dalam  perjalanannya,  demokrasi  sering  menghadapi  hambatan  dan  ancaman, seperti  yang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia.  Lemahnya  pra-syarat  sosial-ekonomi  dan infrastruktur,  serta  tipologi  elit  politik  yang  belum  tertransformasikan,  adalah  beberapa faktor yang memengaruhi kelangsungan demokrasi (Assyayuti, 2022). Meskipun demikian, setelah  reformasi,  Indonesia  telah  mencapai  kemajuan  dalam  hal  prosedur  demokratis, seperti  pemilihan  umum  yang  transparan  dan  kebebasan  berpendapat,  berserikat,  dan pers.  Demokrasi  di  Indonesia  didasarkan  pada  supremasi  hukum,  dengan  konstitusi sebagai  norma  tertinggi  (Padli,  2022).  Kedaulatan  rakyat  di  Indonesia  tetap  berada  di tangan  rakyat,  tetapi  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar.  Hal  ini mencerminkan  prinsip  demokrasi  yang  terintegrasi  dengan  hukum.  Demokrasi  adalah gagasan bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Ini mengacu pada pengambilan keputusan politik oleh  rakyat berdasarkan prosedur mayoritas.  Praktek  ini dikenal sebagai demokrasi klasik.
Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai norma hukum, dan norma  tertingginya  adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang terbatas oleh  konstitusi  dan  melarang  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah  terhadap  warga negaranya (Pamungkas and Asmorojati, no date). Rumusan kedaulatan rakyat di Indonesia telah berubah untuk mencerminkan prinsip-prinsip seperti kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat,  dan  kedaulatan parlemen. Pemahaman tentang demokrasi tidak bisa  dipisahkan dari konsep negara hukum, di mana hukum mengatur dan membatasi kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi adalah gagasan bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Ini menekankan peran sentral rakyat dalam mengelola kehidupan kenegaraan.
Dalam konteks negara, Amirmachmud dan Moh. Mahfud MD. mendefinisikan negara demokrasi  sebagai  entitas  yang  diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kemauan rakyat,  dengan  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Arend  Lijphart,  merujuk  pada pandangan Robert A. Dahl, mengidentifikasi delapan jaminan kelembagaan dalam negara demokrasi,  termasuk  kebebasan  membentuk  organisasi,  kebebasan  berpendapat,  hak memilih,  hak  dipilih,  hak  bersaing  bagi  pemimpin  politik,  sumber  informasi  alternatif,
pemilihan bebas dan adil, serta lembaga yang mendasarkan kebijakan pemerintah pada suara rakyat. Lyman Tower Sargent menyatakan bahwa negara demokrasi harus memenuhi beberapa  unsur  kunci,  seperti  keterlibatan  warga  dalam  pembuatan  keputusan  politik, persamaan  di  antara  warga  negara,  jaminan  kebebasan,  sistem  perwakilan,  supremasi hukum, aturan mayoritas, dan pendidikan (Arbani, 2018).
Demokrasi dan negara hukum memiliki hubungan erat, di mana pemerintahan harus berdasarkan  hukum  dan  mendapat  pengesahan  dari  rakyat  (Hardiyanto,  Suharso  and Budiharto,  2016).  Prinsip  demokrasi  mencakup  kepentingan  pribadi  dan  umum  yang seimbang, cinta tanah air, kesetaraan, dan patriotisme. Penyelenggaraan pemilihan umum adalah  salah  satu  syarat  utama  dalam  demokratisasi  masyarakat  dan  negara, memungkinkan  kedaulatan  rakyat.  Indonesia,  sejak  pendiriannya,  telah  berkomitmen sebagai  negara  demokrasi  dengan  dasar  Pancasila  dan  UUD  1945,  serta  melibatkan partisipasi  publik  dan  keterbukaan.  Indonesia  menerapkan  sistem  pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Indonesia adalah negara kesatuan, dengan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Desentralisasi dan  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  mendekatkan  pemerintahan  kepada  masyarakat, meningkatkan  pelayanan,  dan  mempercepat  kesejahteraan  rakyat.  Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  dan  keistimewaan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahardika, Fatayati and Furqan, 2022).
Desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  18  ini  memiliki  tujuh  ayat  yang  mengatur berbagai aspek terkait otonomi daerah:
1. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten/kota, dan setiap entitas tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
2. Daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
3. Setiap daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah  daerah  memiliki  otonomi  seluas-luasnya  dalam  menjalankan  urusan pemerintahan.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi lainnya untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam  konteks  desentralisasi  dan  dekonsentralisasi,  Indonesia  mengadopsi  sistem negara  kesatuan,  yang  berarti  bahwa  kewenangan  banyak  diserahkan  kepada  daerah,
tetapi dalam kerangka sistem kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah pusat, termasuk kementerian dan  presiden, memiliki peran  dalam mengawasi kebijakan daerah dan memastikan bahwa kebijakan daerah tersebut sesuai dengan arah nasional. Selain itu, kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, termasuk pemilihan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur,  dan adil.  Pada tahun 2016, Undang-Undang No. 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan, yang  mengatur  hak  memilih  dan  dipilih  warga  negara  serta  menyempurnakan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  untuk  mewujudkan  pemilihan  yang  lebih demokratis.  Namun,  ada  polemik  terkait  pemilihan  kepala  daerah  petahana  dan pengangkatan  penjabat  kepala  daerah.  Pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang berasal dari kalangan TNI atau Polri atau yang dianggap dekat dengan penguasa masih menjadi  isu  yang  diperdebatkan.  Pengamat  berpendapat  bahwa  penunjukan  penjabat yang  tidak  memiliki  legitimasi  politik  karena  tidak  pernah  dipilih  oleh  rakyat  dan  tidak melibatkan sosok dari aparat sipil negara dapat menimbulkan masalah dalam tata kelola pemerintahan.
Mekanisme  pergantian  pejabat  pemimpin  daerah,  terutama  gubernur,  menjadi perdebatan,  khususnya  jika  penjabatnya  berasal  dari  aparat  TNI  atau  Polri  aktif,  yang menimbulkan pertanyaan tentang netralitas TNI dan Polri dalam politik serta peran mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  oleh  TNI  dan  Polri,  yang merupakan kekuatan utama, bersama dengan partisipasi masyarakat. Perdebatan ini juga melibatkan isu hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang terkait netralitas Polri dan  TNI  dalam  politik  praktis,  serta  pelanggaran  terhadap  undang-undang  tentang pemilihan  kepala  daerah  dan  ASN.  Isu  ini  penting  dalam  konteks  demokrasi  dan pemerintahan yang transparan di Indonesia.
Perdebatan seputar penggunaan hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan jadwal pemilihan lima tahunan terjadi akibat kekosongan jabatan yang berlangsung selama dua tahun,  hingga  tahun  2022.  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  mengatur  masa  jabatan selama lima tahun, namun hal ini menjadi kompleks dengan adanya  perubahan aturan terkait pemilihan kepala daerah dalam undang-undang lain seperti UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini juga berdampak pada proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang memerlukan waktu yang cukup lama dan berpotensi membuat jabatan kosong selama lebih dari dua tahun. Proses pemilihan kepala daerah yang berjalan kurang efisien dan transparan, serta penunjukan  penjabat  kepala  daerah  yang  tidak  melibatkan  partisipasi  rakyat,
menghadirkan  tantangan  bagi  demokrasi.  Permasalahan  seperti  pengaruh  politik  partai dalam  penunjukan  penjabat  dan  kurangnya  kualitas  kepemimpinan  dapat  terjadi.  Oleh karena itu, penjabat kepala daerah harus memiliki kapabilitas dan pengakuan masyarakat yang cukup (Suhaimi and Yasin, 2022).
Perdebatan juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan  dipilih,  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  undang-undang,  dan  konvensi  internasional. Pembatasan atau peniadaan hak ini dianggap melanggar hak asasi warga negara. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala  daerah  juga  menjadi  penting.  Tantangan  lain  adalah  penyelesaian  perbedaan pendapat antara gubernur dan bupati terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, yang memerlukan regulasi yang lebih jelas. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan karakter dan kebutuhan khusus tiap daerah dalam penunjukan penjabat kepala daerah juga diakui. Penelitian  lebih  lanjut  perlu  dilakukan  untuk  mengkaji  aspek  hukum  dan  politik  yang berkaitan  dengan  pengisian  jabatan  bupati  dan  walikota,  terutama  dalam  konteks perubahan  undang-undang  terbaru  yang  telah  diundangkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia Joko Widodo.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  pada  peneitiani  ini  memnggunakan  metode pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): Melibatkan penelitian terhadap  produk-produk  hukum  seperti  undang-undang,  peraturan  perundang- undangan,  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Selanjutnya  menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach)  yaitu digunakan ketika tidak ada aturan hukum  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  pendekatan  ini  berfokus  pada pandangan,  doktrin,  dan  konsep  dalam  ilmu  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk menjawab permasalahan. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  menghubungkannya  dengan  teori-teori  hukum  positif  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  data  primer, sekunder,  dan  tersier.  Data  Primer  mencakup  Undang-undang,  peraturan,  keputusan pengadilan,  dan  sumber  hukum  yang  memiliki  otoritas  tinggi.  Data  Sekunder  meliputi buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Sedangkan data tersier  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  sumber  lainnya  yang  memberikan  penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan bahan hukum melibatkan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer berasal dari undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi. - Sumber data sekunder adalah literatur seperti buku, jurnal, dan makalah. - Sumber
data tersier adalah referensi tambahan seperti kamus hukum. Teknis menganalisis bahan hukum meliputi tahap editing untuk memeriksa kesesuaian dan relevansi data. Klasifikasi data sesuai kebutuhan. Analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tema. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian berfokus pada  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  di  Jakarta.  Dengan  metode  ini, penelitian hukum normatif yang mendalam terkait dengan isu-isu politik hukum pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Oleh Kementerian dalam Negeri Atas Berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Kewenangan  Penunjukan  Pengisian  Kekosongan  Jabatan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  setelah  Berlakunya  Undang-Undang  No  10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia menjadi isu penting.  Sebagai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  sistem  desentralisasi, organisasi  negara  terdiri  dari  tingkat  pusat  dan  daerah.  Urusan  pemerintahan  yang diserahkan  kepada  daerah  menjadi  urusan  rumah  tangga  daerah.  Kebijakan  otonomi dalam  pemerintahan  daerah  menuntut  hubungan  yang  demokratis  antara  pemerintah pusat dan daerah. Namun, terdapat kecenderungan hubungan yang bersifat sentralistik (Wardhani, Ibrahim and Christia, 2020). Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan  kepada  Gubernur  atau  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  tugas pembantuan tanpa kepastian hukum yang mengatur hal ini. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan supremacy hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat.
Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang memiliki  masa  jabatan  selama  5  tahun.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  kepala  daerah memiliki kewajiban, seperti memegang teguh Pancasila, menaati peraturan perundang- undangan, menjaga etika dan norma, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah. Otonomi daerah diberikan kepada rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, tanggung jawab akhir pemerintahan tetap ada di tangan Presiden,  yang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Kementerian  Dalam  Negeri  memiliki  peran  penting  dalam pelimpahan kewenangan kepada daerah (Aji, 2017). Menteri dapat memberikan mandat kepada  penjabat  kepala  daerah  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah.
Kementerian juga membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka.
Penunjukan penjabat kepala daerah merupakan hak prerogatif Presiden. Penjabat kepala  daerah  mendapatkan  kewenangan  melalui  mandat  yang  bersumber  dari kewenangan  atributif  dan  delegatif  Kementerian  Dalam  Negeri.  Mekanisme  pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus transparan dan mempertimbangkan kebutuhan daerah (Aulia and Wisnaeni, 2018). Penjabat sementara kepala daerah memiliki tanggung jawab  sementara  sampai  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala daerah. Pada tahun 2022, terdapat banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya, sehingga  pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  menjadi  perhatian.  Mekanisme pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  perlu  diatur  secara  jelas  dan  demokratis  agar pelayanan publik tetap terjamin. Peraturan Mendagri tentang mekanisme pengangkatan penjabat  kepala  daerah  sedang  disusun  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Dalam rangka pemilihan serentak pada tahun 2024,  perlu  dipertimbangkan  pemberian  kewenangan  penuh  kepada  penjabat  kepala daerah  dalam  masa  transisi  agar  pembangunan  daerah  tidak  terhambat.  Namun, pengisian  jabatan  ini  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kebutuhan daerah  serta  berlangsung  dengan  transparan  dan  akuntabel.  Peraturan  teknis  tentang penunjukan penjabat kepala daerah harus segera diterbitkan agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bayuaji, 2019).
Kepastian Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sampai Tahun 2024
1. Penyelarasan  Keserentakan  Jadwal  Pilkada  2024  dan  Dasar  Hukum  Penunjukan Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota
Sudikno  Mertukusuno  menerangkan  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh  pihak  yang  berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturanaturan  itu  memiliki  aspek yuridis yang dapat menjamin adanya  kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keserentakan jadwal Pilkada 2024, yang semula pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dilaksanakan terpisah antara pemilu legislatif (yang dilakukan lebih  dulu),  dan  pemilu  presiden/wakil  presiden  (dilakukan  setelah  pemilu  legislatif), menjadi  dilakukan  secara  bersamaan  (serentak).  Hal  ini  bertujuan  untuk  menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan. Selain itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan
secara  serentak.  Ketentuan  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  efisiensi  dalam beberapa hal. Pertama, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat penggunaan uang negara  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemilu.  Sehingga  anggaran  negara  hasil penghematan tersebut, dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai  tujuan  negara  lainnya,  utamanya  memajukan  kesejahteraan  rakyat  (Abustan, 2022).
Kedua,  pemilu  serentak  diharapkan  dapat  mengurangi  pemborosan  waktu  dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Lebih dari itu, dengan pemilu pilpres  dan  pileg  yang  dilakukan  serentak,  menjadi  sarana  pendidikan  politik  (political education) bagi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilihannya dengan cerdas, karena setiap warga negara dapat turut memiliki andil dalam membangun peta checks and  balances  dari  pemerintahan  presidensiil  dengan  keyakinannya  sendiri.  Selanjutnya, pada  tahun  2022  terdapat  permohonan  uji  materiil  ke  Mahkamah  konstitusi  diantara permohonan tersebut yaitu mengenai Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. Menurut MK bahwa adanya penundaan pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan  aturan  yang  bersifat  transisional  sehingga  bersifat  konstitusional.  Adapun dalam pertimbangannya, MK menyatakan: Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016  pada  prinsipnya  dimaksudkan  untuk  menuju  pada  kebijakan  hukum  Pilkada serentak  nasional  tahun  2024  karena  telah  ternyata  masa  jabatan  kepala  daerah  tidak berakhir  pada waktu yang  sama sehingga  perlu desain konstitusional yang  dituangkan dalam materi muatan ketentuan peralihan agar dapat menghantarkan pada tujuan yang dimaksud. Oleh karenanya, berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional atau sementara dan sekali saja serta dengan memberi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak nasional tahun 2024.
Dalam  mengisi  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  karena  adanya  penundaan pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023 di 271 daerah di Indonesia, pemerintah dalam hal  ini  Presiden  bersama  dengan  DPR  melalui  pembentukan  Undang-Undang  No.  10 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, menyepakati bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Meskipun, Penunjukan    penjabat    kepala    daerah    dalam rangka        penyelarasan  keserentakan  jadwal  Pilkada  2024,  menyisakan  banyak  isu  dan kekhawatiran publik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait adanya kekosongan
jabatan kepala daerah beragam.
Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Bagi Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota, nomenklaturnya Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota. Problematika penundaan pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir  pada  tahun  2022  dan  2023.  Pemerintah  dan  DPR  telah  sepakat  melakukan penundaan pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang no. 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Menjadi  Undang-undang  No.  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang
Bahwa  pengaturan  adanya  penjabat  gubernur/bupati/walikota  untuk  mengisi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  yang  pemilihannya  ditunda  sampai  dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan  hasil  Pilkada  serentak  secara  nasional  pada  tahun  2024.  Untuk  itu  telah ditentukan  pengisian  Penjabat  Gubernur  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Sistem penunjukan sebenarnya pernah dilakukan dalam sejarah pilkada di Indonesia. UU No.  1  Tahun  1945  tentang  Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah  memberikan  mandat kepada pemerintah pusat untuk memilih dan mengangkat kepala daerah.
UU  No.  22  Tahun  1948  tentang  Penetapan  Aturan-Aturan  Pokok  Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri  maupun  UU  No.  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah memberikan mandat kepada DPRD untuk mengusulkan  beberapa calon  kepala daerah kepada  pemerintah  pusat  untuk  dipilih  dan  diangkat  menjadi  kepala  daerah  tetap. Berdasarkan bunyi Pasal 201 ayat (9) UU No.10 Tahun 2016 beserta penjelasannya, bahwa penjabat  (Pj)  kepala  daerah  merupakan  jabatan  yang  hanya  digunakan  untuk  mengisi kekosongan  jabatan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun
2023, di mana masa jabatannya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya peraturan pelaksanaan yang  jelas mengenai (Pj),  baik  itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh (PJ), terutama daerah- daerah yang  dijabat oleh  plt  selama  dua tahun, dan jangan sampai  pengangkatan (Pj) bermuatan  politis  karena  ia  adalah  pejabat  pemerintah,  yang  bisa  jadi  menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat (Respationo, 2013).
2. Kepastian Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan  logis. Jelas dalam artian ia menjadi  suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  Kepastian  hukum  dalam  hukum  tercapai  apabila  hukum  tersebut  sebanyak- banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan- ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis).  Undang-Undang  dibuat  berdasarkan  rechstwekelijkheid  (keadaan  hukum  yang sungguh)  dan  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  terdapat  istilah-istilah  yang  dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif.  Kepastian  dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Budiyono, 2013).
Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian (Kennedy and Suhendarto, 2020). Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu  maka  hukum  tak  akan  lagi  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  berperilaku  oleh  setiap orang. Legitimasi (legitimacy atau keabsahan) sangat penting dalam suatu   sistem   politik. Keabsahan   adalah   keyakinan   anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa  adalah  wajar  dan  patut  dihormati.  Kewajaran ini berdasarkan  persepsi  bahwa  pelaksanaan  wewenang  itu  sesuai dengan  asas-asas  dan prosedur  yang  sudah  diterima  secara  luas dalam  masyarakat  dan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  dan prosedur  yang  sah.  Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan  keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh
penguasa dipatuhi. Legitimasi dalam konteks (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016].
Berlandaskan pada Pasal 201 ayat (10) “Untu k mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat  penjabat  Gubernur  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Pasal 201 ayat (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  sampai  dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertukusumo, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh  pihak  yang berwenang dan berwibawa,  sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.  Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.
Hal  memiliki  arti  bahwa  pihak  yang  mencari  keadilan  ingin  mengetahui  apa  yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan (Hardiyanto, Suharso and Budiharto, 2016). Kemudian, adanya pengaturan  pelaksanaan  Pilkada  serentak  secara  nasional  pada  tahun  2024  yang  diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Merupakan kepastian hukum. Kendati  demikian,  Lebih  lanjut  terkait  kepastian  hukum,  Lord  Lloyd  mengatakan  bahwa: “…law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system” Dari  pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa  tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya  dan akhirnya timbulah ketidakpastian  (uncertainty)  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  kekerasan  (chaos) akibat  ketidak  tegasan  sistem  hukum.  Sehingga  dengan  demikian  kepastian  hukum menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap  dan  konsisten  dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya  subjektif.  Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan secara factual mencirikan hukum. Di sisi lain, Asas legalitas sebagai unsur utama daripada suatu  negara  hukum.  Semua  tindakan  negara  harus  berdasarkan  dan  bersumber  pada peraturan perundang-undangan. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas
yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sebuah  batas  kekuasaan negara ditetapkan dalam   peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, mengenai polemik legitimasi politik Pejabat (Pj) Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, diperkuat  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi.    Putusan  MKRI  Nomor  67/PUU-XIX/2021. Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa legitimasi dalam konteks  penjabat  kepala  daerah  diturunkan  dari  amanat  atau  perintah  undang-undang [vide Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna  legitimasi  artinya  memperoleh  dukungan  langsung  dari  pemilih,  namun  dalam perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil  rakyat  yang  merupakan  representasi  rakyat.  Dengan  demikian,  dalam  hal  untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu  dan  bahkan  mungkin  dapat  dilakukan  penggantian  apabila  dipandang  tidak mempunyai  kapabilitas  untuk  memberikan  pelayanan  publik,  maka  Mahkamah berpendapat  pengisian  penjabat  kepala  daerah  tersebut  dapat  dibenarkan.  Berdasarkan pada pertimbangan hukum (ratio decidendi), yang pada prinsipnya mahkamah Konstitusi berpendapat,  legitimasi  dapat  diperoleh  dari  undang-undang  yang  dibentuk  oleh  wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Selanjutnya dalam amar putusan dari Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021.
Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  “Menolak  permohonan  para  Pemohon  untuk seluruhnya”.  Meskipun, Eksistensi dan efektivitas putusan MK tersebut, apabila dikaji secara normatif dengan memperhatikan Penjelasan pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pasal  I  Angka  8  UU  Nomor  8 Tahun 2011 juncto UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Bersifat “final” dimaknai bahwa putusan MK adalah putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  tidak  ada  upaya  hukum  lagi  terhadap  putusan  tersebut, sedangkan  makna “kekuatan  hukum  mengikat”  dalam  UU  a  quo  tidak  dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan multitafsir terkait frasa tersebut. Maruarar Siahaan (dalam  Agus  Maulidi,  Journal  Konstitusi)  menerangkan  “Sifat  mengikat  tidak  hanya  bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (erga omnes)”. Menurut Penulis, implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai legitimasi, Penunjukan Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap beralaskan pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Putusan MK yang bersifat declaratoir dalam pengujian undang-undang oleh MK nampak jelas dalam
amar putusannya. Oleh karenanya, setiap putusan yang bersifat declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal jika tidak bertentangan dengan UUD 1945 tetap berlaku sebagaimana mestinya.
Penunjukan  Pengisian  Kekosongan  Jabatan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  tetap beralaskan pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari gagasan Gustav Radbruch yang mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts  selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).  Maka, unsur kepastian hukum sudah terpenuhi yang menurut Gustav Radbruch makna kepastian hukum, antara  lain:    (1)  Bahwa  hukum  itu  positif,  yang  artinya  hukum  itu  adalah  perundang- undangan  (gesetzliches  Recht).  (2)  Hukum  didasarkan  kepada  fakta  (Tatsachen),  bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. (3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. (4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

## SIMPULAN
Wewenang  pemerintahan  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan, kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu, serta hak dan kewajiban untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu.  Penunjukan  (Pj)  Kepala  Daerah merupakan  kewenangan  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  diberikan  melalui  mandat. Delegasi  Kementerian  Dalam  Negeri  hanya  dimungkinkan  jika  ada  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan,  seperti  pelaksanaan  amanah  Undang-undang  No  10 tahun 2016. 2. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah didasarkan pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur pengisian kekosongan  jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota.  Ini memberikan kepastian hukum bagi  masyarakat  tentang  pelaksanaan  Pilkada  serentak  pada  tahun  2024.  Perlu dipertimbangkan  pemberian  kewenangan  yang  sama  kepada  penjabat  kepala  daerah selama masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional, sehingga pembangunan daerah  dapat  berlanjut  tanpa  perbedaan  signifikan  antara  daerah  yang  dipimpin  oleh penjabat  kepala  daerah  dan  definitif.  Pemerintah  harus  segera  menerbitkan  peraturan pelaksana yang mengikuti Pasal 201 UU 10/2016, untuk memastikan mekanisme pengisian penjabat  kepala  daerah  yang  transparan,  akuntabel,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi  serta  aspirasi  daerah.  Hal  ini  akan  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat bahwa pemimpin yang dipilih adalah yang terbaik untuk kemajuan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustan, A. (2022) ‘Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia’,
Indonesia Law Reform Journal, 2(3), pp. 274 – 287.
Aji,  A.B.  (2017)  ‘Implikasi  Politik  Hukum  Pengaturan  Pertanggungja waban  Kinerja  Kepala  Daerah Pasca Reformasi’, Lex Renaissance, 2(2), p. 3.
Arbani, T.S. (2018) ‘Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’, Wacana Hukum, 24(2), pp. 38 – 54.
Assyayuti,  M.M.  (2022)  ‘Urgen si  Penataan  Ulang  Mekanisme  Pengisian  Jabatan  Penjabat  Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional’, Lex Renaissance, 7(2), pp. 281 – 295.
Aulia, R. and Wisnaeni, F. (2018) ‘Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)’, Masalah-Masalah Hukum, 47(3), pp. 298 – 316.
Bayuaji,  Y.  (2019)  ‘TOTALITER  PENGISIAN  JABATAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH  YANG  KOSONG:
PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG  PEMERINTAHAN DAERAH’, PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 2(3), pp.
97 – 106.
Budiyono,  B.  (2013)  ‘Pengaturan  Ulang  Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  Berdasarkan  Prinsip Kedaulatan Rakyat’, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).
Dwinanda, R.A., Saraswati, R. and ALW, L.T. (2017) ‘Analisis Keragaman Model Pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 6(2), pp. 1 – 23.
El  Guyanie,  G.  (2014)  ‘Politik  Hukum  Pengaturan  Jabatan  Wakil  K epala  Daerah  Dalam  Sistem Desentralisasi’, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 3(1), pp. 63 – 90.
Hardiyanto,  H.,  Suharso,  S.  and  Budiharto,  B.  (2016)  ‘Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)’, Varia Justicia, 12(2), pp. 204 – 221.
Kennedy, R. and Suhendarto, B.P. (2020) ‘Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid- 19’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), pp. 188 – 204.
Mahardika,  A.G.,  Fatayati,  S.  and  Furqan,  F.N.  (2022)  ‘Problematika  Yuridis  Pengisian  Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2(2), pp. 22 – 36.
PADLI,  H.  (2022)  ‘Dinamika  Pengatur an  Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  Studi  Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah’.
Pamungkas, C.A. and Asmorojati, A.W. (no date) ‘Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis’,  in Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum  Tata  Negara  Tema:“Menyo ngsong Pemilu Serentak 2024” , p. 123.
Rakke, D. (2010) ‘Perubahan Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan’. Universitas Brawijaya.
Respationo, H.M.S. (2013) ‘Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral’, Masalah-Masalah Hukum, 42(3), pp. 356 – 361.
Suhaimi, E. and Yasin, M. (2022) ‘Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah’. Usman,  S.  (2022)  ‘Polemik  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah’, Jurnal  Sains,  Sosial  Dan Humaniora (JSSH), 2(1), pp. 63 – 73.
Wardhani, L.T.A.L., Ibrahim, F. and Christia, A.M. (2020) ‘Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di  Indonesia  Terhadap  Nilai- Nilai  Demokrasi  Pancasila’, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 2(3), pp. 305 – 318.