## RESEARCH ARTICLE

## PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19
Alfian Listya Kurniawan
Anang Setiawan 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595
 Burhannudin.bi@gmail.com , anangsetiawan1479@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the efforts made by the government in order to protect personal data, especially related  to  patient  medical  records.  In  the  midst  of  the rampant  Corona  Virus  Disease-19  (hereinafter referred to as Covid 19) pandemic in Indonesia. Often the identity of the patient or person who has been exposed to Covid 19 is known by the community in their environment, which has implications for the isolation of the patient from the surrounding community. There are also frequent leaks of the identity of Covid-19 patients in the surrounding community due to information coming out of the hospital with the aim of preventing the spread of the virus which basically violates the provisions regarding the privacy of patients  with  Covid  19.  suffered  by  someone  is  also  widely  spread  to  the  public.  Based  on  this,  it  is necessary  to  study  how  the  government  should  regulate  the  protection  of  medical  records  in  the  future, especially regarding the current Covid-19 pandemic.
Keywords: Medical records, Personal Data Protection, Covid-19.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka melindungi  data  pribadi  khususnya  terkait  dengan  rekam  medis  pasien.  Ditengah maraknya  pandemi  Corona  Virus  Disease-19  (Selanjutnya  disebut  dengan  Covid  19)  di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari  masyarakat  sekitar.  Sering  terjadi  juga  bocornya  identitas  pasien  Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis  lain  termasuk  penyakit  yang  diderita  seseorang  ikut  tersebar  luas  ke  publik. Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  dijaki  bagaimana  seharusnya  pengaturan  mengenai perlindungan  terhadap  rekam  medis  kedepannya  terlebih  terkait  pandemi  Covid  19  saat ini.
Kata Kunci: Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Covid-19.

## INTRODUCTION
Dalam pelayanan kesehatan, rekam medis sangat melekat dalam kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga ada ungkapan rekan medis merupakan pihak ketiga pada saat dokter menerima  pasien.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  rekam  medis  merupakan  catatan pemeriksaan  dan  tindakan  yang  terkait  dengan  penanganan  pasien  oleh  dokter.  Rekam medis  merupakan  berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan,  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada pasien.  Rekam  medis  adalah  kumpulan  keterangan  tentang  identitas,  hasil  anamnesis, pemeriksaan  dan  catatan  segala  kegiatan  para  pelayan  kesehatan  atas  pasien  dan  dari waktu-kewaktu. 1 Meminjam  pandangan  dari  Gemala  R.  Hatta  dalam  makalahnya  yang  berjudul “Peranan  Rekam  Medik  Kesehatan/Pasien  ( medical  record )  dalam  Hukum Kedokteran”, menyatakan bahwa:
“Rekam  medis  dirumuskan  sebagai  kumpulan  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh para  pelayan  kesehatan  yang  ditulis,  digambarkan,  atas  aktivitas  terhadap  pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik”.
Rekam  medik  adalah  keterangan  baik  tertulis  maupun  rekaman  tentang  indentitas, anamnesis,  penentuan  fisik,  pemeriksaan  laboratorium/radiologi,  diagnosis,  segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan  kepada pasien baik  pelayanan rawat jalan, rawat  inap,maupun  pelayanan  gawat  darurat  yang  diberikan  kepada  pasien.  Menurut Kementerian  Kesehatan  rekam  medis  sangat  penting  dalam  mengukur  mutu  pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit beserta staf medisnya. Salah satu parameter untuk menentukan  mutu  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  adalah  data  atau  informasi  dari rekam  medis  yang  baik  dan  lengkap.  Indikator  mutu  rekam  medis  yang  baik  adalah kelengkapan isi, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh  dihilangkan  atau  dihapus  dengan  cara  apapun.  Perubahan  catatan  atau  kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan. Kegunaan rekam medis secara umum meliputi: 2
1. Sebagai  alat  komunikasi  antar  dokter  dengan  tenaga  ahli  lainnya  yang  ikut ambil  bagian  di  dalam  memberikan  pelayanan,  pengobatan  dan  perawatan kepada pasien.
2. Sebagai  dasar  untuk  merencanakan  pengobatan/perawatan  yang  harus diberikan pada seorang pasien.
3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit.
4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
5. Melindungi  kepentingan  hukum  bagi  pasien,  rumah  sakit  maupun  dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
1 Frenti Giyana,  ‘Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis  Rawat Inap  Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang’, Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro , 1.2 (2012), 18739.
2 Gunawa  Susanto,  ‘Sistem  Informasi  Rekam  Medis  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Pacitan Berbasis Web Base’, Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi , 3.4 (2012).
6. Menyediakan data-data khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai  dasar  di  dalam  perhitungan  biaya  pembayaran  pelayanan  medis pasien.
8. Menjadi  ingatan  yang  harus  didokumentasikan  serta  bahan  pertanggung jawaban dan laporan.
Selain  8  (delapan)  butir  poin  yang  penulis  paparkan  di  atas,  pemanfaatan  rekam medis dapat dipakai sebagai: 3
1. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Alat  bukti  dalam  proses  penegakan  hukum,  disiplin  kedokteran  dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.
3. Keperluan pendidikan dan penelitian.
4. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.
5. Data statistik kesehatan.
Adapun tindakan lembaga/sarana pelayanan kesehatan yang harus dicatat di dalam Medical  Records pasien  adalah  mengenai  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien. Jadi didalam Medical Records itu akan memuat juga  jenis  pasien  bahkan  riwayat  penyakit  keluarga  pasien  yang  menjadi  acuan penyembuhan  penyakit  pasien  yang  ada  kaitannya  dengan  penyakit  keturunan  misalnya. Maka artinya rahasia pasien dan keluarga pasien ada didalammnya. Rahasia itu adalah milik pasien  yang  merupakan  isi  berkas Medical  Records yang  dibuat  tenaga  kesehatan  yang merawatnya  baik  rawat  jalan  maupun  rawat  inap.  Karena  itu  untuk  melindungi  rahasia penyakit pasen itu pada mulanya diatur di dalam Permenkes Nomor 749a/ Tahun 1989, yang  kemudian  juga  diatur  dalam  Pasal  47  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  dan  Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008  Tentang Rekam  Medis  yang  di  dalamnya  dinyatakan  bahwa  berkas  rekam  medis  secara  fisik merupakan  milik  Sarana  Pelayanan  Kesehatan  (Saryankes)  dan  isi  berkas  rekam  medis merupakan  milik  pasien. 4 Selanjutnya  berkaitan  dengan  sifat  rahasia  isi Medical  Records terdapat beberapa hak yang merupakan manifestasi yuridis sifat rahasia itu antara lain:
1. Hak Privacy
2. Hak Akses Pasien
3. Hak Atas Rahasia Kedokteran
4. Hak Tolak Ungkap Rahasia Kedokteran.
Berikut penulis paparkan ke 4 (empat) aspek hak yang menaungi rekam medis dalam manifestasi yuridis terkait sifat kerahasiaanya tersebut. Pertama, hak privasi Menurud Fred Ameln, Hak Privacy adalah suatu hak pribadi, suatu hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi yang bersumber dari “The Right to Self Determination (TROS)”. Inti hak itu adalah hak untuk menentukan sendiri atas diri (badan) yang tidak boleh diganggu atau yang lebih
3 Wijiatmo  and  Supanto,  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan’, Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 85 – 92.
4 C.D.  Balenina,  ‘Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Desa  Sampah  Mandiri  Di  Desa  Kalisoro, Taw angmangu,
Kabupaten Karanganyar’, Bestuur , 7.1 (2019), 26 – 35
<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>.
spesifik adalah “ A right to be free from unwanted publici ty”. Adapun Hak Privacy itu antara lain bersumber pada: 5 1. Konvensi-Konvensi  Internasional  a.  Pasal  12 Universal  Declaration  of Human Rights b. Pasal 17 international Convenan on civil and Political Rights 1946 c. Butir 6 Hospital Patients Charter , 1979.
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Pratik  Kedokteran (Selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran).
Dalam hubungan dokter-pasien yang mengandung unsur kepercayaan bahwa dokter mampu  memberikan  pelayanan  medis  dan  mampu  dipercaya  untuk  menyimpan  rahasia kedokteran mengenai penyakit pasien dan hal-hal lain yang sifatnya Privacy . Dalam hal ini dokter  memikul  kewajiban  secara  etika  profesi  (Sumpah  Profesi  Dokter)  sekaligus kewajiban hukum dari ketentuan perundang-undangan di atas untuk menjaga kerahasian isi Medical  Records pasiennya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51  UU  Praktik  Kedoteran yang memuat kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran, yakni: 6
1. memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter  gigi  lain  yang  mempunyai  keahlian atau  kemampuan  yang  lebih  baik,  apabila  tidak  mampu  melakukan  suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar  perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. menambah  ilmu  pengetahuan  dan  mengikuti  perkembangan  ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Pada  butir  ke  3  (tiga)  Pasal  51  UU  Praktik  Kedokteran  tersebut  terang  dan  jelas dikatakan  bahwa  dokter  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang pasien bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia, hal tersebut sejalan dengan pasal 47  UU  Praktik  Kedokteran  yang  mengatur  mengenai  rekam  medis  yang  menyatakan bahwa: 7
1. Dokumen  rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  merupakan milik  dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana  pelayanan  kesehatan,  sedangkan  isi rekam medis merupakan milik pasien.
2. Rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  disimpan  dan dijaga  kerahasiaannya  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dan  pimpinan  sarana pelayanan kesehatan.
5 Eni Muryani, ‘Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah’, Bestuur , 7.2 (2019), 84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>.
6 Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi ’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52.
7 Riyan Aditya Nugraha, Widod o Tresno Novianto, and Supanto, ‘KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA ( Putusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80.
3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Maka dapat dikatakan bahwa pada bagian tersebut korelasi rekam medis sebagai hak privacy dari pasien yang wajib dijaga kerahasiaanya oleh dokter ataupun dokter gigi, dengan konsekuensi  apabila hal tersebut dilanggar maka dokter harus  siap-siap untuk mendapat sanksi  etika  berdasarkan  kode  etik  profesinya  maupun  sanksi  berupa  gugatan  perdata dan/atau pidana atas kesalahannya. Terhadap kelalaian menjaga rahasia kedokteran dapat dikenai  tuntutan  Pasal  322  KUHPidana  terkai  tindakan  membuka  rahasia  jabatan, sedangkan terhadap pelanggaran atas Hak Privacy tidak dapat dituntut secara pidana tetapi lebih  cenderung  sebagai  suatu Onrechmatigedaad ,  yang  dapat  digugat  melalui  pasal  1365 KUHPerdata. 8 Kedua, Hak Akses atas Rahasia Kedokteran sebagai pemilik isi Medical Records , maka pasien  secara  logis-yuridis,  berdasarkan  ketentuan  Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008 Tentang Rekam Medis memiliki akses atas isi Medical Records dengan alasan-alasan:
1. Karena  data  medis  yang  tercatat  didalam  rekam  medis  adalah  data  pribadi pasien  merupakan  kelanjutan  dari  pengungkapan  penyakit  yang  diderita pasien kepada dokter, sehingga logis jika pasien ingin tahu tindakan dokter terhadap dirinya.
2. ltikad  baik  dokter  dalam  hubungan  hukum  berupa  "I nspanningsverbintenis ", dalam upaya penyembuhan penyakit pasien.
3. Hak  Akses  atas  Rahasia  Kedokteran  yang  ada  di  dalam  Medical  Records merupakan kelanjutan Hak Asasi Pasien dan atas dasar serta prinsip-prinsip hukum  umum  yang  wajib  dipatuhi  dokter.  Kalau  pasien  bisa  mengetahui tentang penyakitnya, maka dia pun mesti boleh tahu tentang pengobatannya.
Ketiga, Hak atas Rahasia Kedokteran Istilah "Rahasia Kedokteran", terdiri dari kata 'rahasaia'  dan  kata  'kedokteran'.  Menurut  kaidah  Bahasa  Indonesia  pola  kata  (istilah)  itu adalah "Di'terangkan-Menerangkan ", sehingga Rahasia Kedokteran bermakna rahasia di bidang  kedokteran,  bukannya  rahasia  milik  dokter  seperti  anggapan  masyarakat  awam selama ini. Dokter hanya wajib menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya sebagai kewajiban profesinya  sebagai salah satu profesi  kepercayaan seperti yang dimiliki pastor, bankir,  notaris,  dan  lain  sebagainya.  Ketentuan  di  dalam  Permenkes  Nomor 434/Men/Menkes/XI/1983  tentang  berlakunya  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  bagi Dokter di  Indonesia merupakan pedoman pelaksanaan kewajiban dokter untuk menjaga rahasia penyakit pasiennya sampai meninggal dunia sekalipun.
Keempat, Hak  Tolak  Ungkap (Verschoningsrecht) Rahasia  Kedokteran  Hak  Tolak Ungkap  adalah  dapat  diartikan  sebagai  suatu  hak  dokter  untuk  menolak/keberatan  atas pengungkapan  rahasia  yang  diketahui  sebagai  insan  profesi  yang  memiliki  esensi  berupa " trust beneficiary " yang mengandung kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan pasien. Secara  etis  hal  ini  diatur  dalam  kode  etik  yang  kemudian  dikenal  dengan  Permenkes Nomor  434/Menkes/XX/1983  pasal  11,  sedangkan  ketentuan  hukum  lainnya  yaitu berupa  Pasal  332  KUHPidana  yang  mewajibkan  dokter  menjaga  rahasia  yang
8 Sara  Hersriav ita,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKARA  TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28.
dipercayakan kepadanya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda paling tinggi Rp. 600 (lama). Ketentuan pasal 332 KUHPidana itu merupakan senjata  bagi  dokter  untuk  tidak  melanggar  kewajiban  profesinya.  Yang  menarik  dari ketentuan lainnya di dalam K UHPidana adalah Pasal 224 yang memuat ketentuan yang mengharuskan  dokter  untuk  mengungkapkan  rahasia  kedokteran  dalam  hal  kewajiban memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan dikaitkan dengan pembuktian yang diatur dalam  KUHAP  pasal  l87b  dan  l87c  jo.  pasal  8b  dan  184c  jo.  pasal  14b  Permenkes  no. 749a/1989. Maka sah adanya terhadap pengungkapan isi Medical Records sejalan dengan doktrin  " subpoena  duces  tecum ",  yang  oleh  Eric  W.  Springer  dikatakan: 9 " Subpoena  which requiring not only that the witness attend but also that he bring to the court certain books, documents, papers or records described in the subpoena ". Dilain hal ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19 ) di Indonesia yang sampai dengan saat tulisan ini dibuat penderita Covid 19 yang  terpapar  di  Indonesia  mencapai  angka  977.474  dengan  korban  meninggal sebanyak 27.664 jiwa. 10 secara tidak langsung memperlihatkan problematika dimasyarakat, dengan  seringkali  identitas  penderita  atau  orang  yang  telah  terpapar Covid  19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari  masyarakat  sekitar.  Sering  terjadi  juga  bocornya  identitas  pasien  Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan  mengenai  privasi  pasien  penderita Covid  19 ,  maka  dari  itu  perlu  dirumuskan bagaimana  seharusnya  pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  rekam  medis kedepannya melihat kondisi Covid 19 saat ini.

## DISCUSSION
Mengenai  kepemilikan  rekam  medis  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  dan  Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008 Tentang  Rekam  Medis  yang  di  dalamnya  dinyatakan  bahwa  berkas  rekam  medis  secara fisik merupakan milik Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) dan isi berkas rekam medis merupakan  milik  pasien. 11 Sejauh  pemahaman  peneliti  yang  masih  terbatas  ini  landasan yang  dijadikan  sebagai  dasar  pengaturan  hukum  terkait  kepemilikan  isi  rekam  medis  di dalam  undang-undang  masih  belum  jelas.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa pengaturan  tersebut  mengacu  kepada  hasil  keputusan  hakim  atas  perkara Wallace  vs University  Hospital of Cleveland di  Ohio pada tahun 1959. Keputusan tersebut menyatakan bahwa  pasien  memiliki  hak  milik  atas  informasi  medis  dirinya  yang  tercatat  di  dalam berkas rekam  medis dan termasuk pula mengakses serta meminta salinan atas informasi tersebut. 12
9 Yatini, Purwadi, and Hartiwiningsih.
10 Sri Pujiningsih, ‘Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
11 Lihat  Pasal  47  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.  Lihat  juga Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
12 Otih  Handayani,  ‘Implementation  of  Prudential  Principles  in  the  Use  of  Disinfectants  as  an  Effort  to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
Salah satu pokok-pokok pikiran UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dengan  berdasar  atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 13 Salah satu wujud dari pokok pikiran tersebut adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak milik warga negara. Ketentuan dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Dalam konteks hak milik, sebagaimana diketahui bersama hal tersebut diatur  dalam Hukum  Perdata  (BW)  yang  menurut  Aturan  Peralihan  di  dalam  UUD  1945  tetap dinyatakan  berlaku  sebelum  digantikan  oleh  undang-undang  baru  meskipun  Indonesia telah  merdeka.  Pasal  570  BW  mengatur  mengenai  kewenangan  dan  pembatasan  bagi pemegang hak milik yang tentu saja ketentuan tersebut berlaku pula terhadap kepemilikan isi rekam medis. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga informasi di dalam rekam medis pasien tidak hanya merenggut hak privasi pasien tetapi juga hak milik pasien. Tidak hanya sebatas itu, mengakses dan menggunakan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien seharusnya dapat pula  dipandang  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  milik  pasien.  Hingga  saat  ini peraturan hukum yang  ada  masih belum secara jelas mengatur kewenangan dan  batasan terhadap hak milik pasien atas isi rekam  medis. Termasuk pula belum diatur bagaimana akibat  hukum  yang  ditimbulkan  ketika  terjadi  pelanggaran  yang  menimbulkan  gangguan terhadap  hak  milik  pasien  tersebut.  Atas  dasar  itulah  maka  dipandang  perlu  untuk mengkaji  persoalan  hak  milik  pasien  atas  isi  rekam  medis  tersebut  menurut  perspektif BW. 14 Beragam pandangan mengenai rekam medis, namun dalam hal ini penulis meminjam istilah  dari  Edna  K.  Huffman,  yang  dikutip  Ery  Rustiyanto.  Dimana  menyatakan bahwasanya  rekam  medis  tidak  lain  merupakan  sebuah  fakta  yang  berkaitan  dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  tersebut.  Jusuf Hanafiah  dan  Amri  Amir  dengan  redaksional  yang  sedikit  lebih  rinci  juga  menjelaskan bahwa rekam medis merupakan sekumpulan keterangan berupa identitas, anamnesa, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan medis, dan catatan segala  kegiatan  pelayanan  kesehatan,  baik  itu  pelayanan  rawat  jalan,  rawat  inap,  atau pelayanan  kegawatdaruratan  atas  pasien  dari  waktu  ke  waktu.  Permenkes  Nomor  269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis juga menjelaskan pula bahwa rekam medis merupakan berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Guwandi  menjelaskan  bahwa  secara  umum  di  dalam  rekam  medis  yang  lengkap memuat empat jenis data. Jenis data pertama adalah data pribadi yang terdiri dari nama, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, pekerjaan, nama  tenaga  kesehatan  yang  merawat,  dan  informasi  lainnya  yang  dibutuhkan  dalam proses  identifikasi.  Terdapat  pula  data  finansial  yang  di  dalamnya  mencakup  nama
13 Hernindyo Reinan Mahastoro and Albertus Sentot Sudarwanto, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS  YAYASAN  TERHADAP  RUMAH  SAKIT  YANG  DIKELOLA  OLEH  YAYASAN’, Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 212 – 18. 14 Muryani.
perusahaan,  perusahaan  asuransi  yang  menanggung  biaya  pelayanan  kesehatan,  jenis asuransi,  dan  nomor  polis  asuransi.  Jenis  data  berikutnya  adalah  data  sosial  yang menyangkut  kehidupan  sosial  pasien  seperti  kewarganegaraan/kebangsaan,  keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan informasi lainnya. Kemudian, jenis data terakhir adalah data medis yang isi memuat hasil-hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, progress perawatan, instruksi tenaga kesehatan yang merawat, laporan pemeriksaan laboratorium, dan catatan lainnya seperti hasil konsultasi, laporan  anestesi,  laporan  operasi,  lembaran  informed  consent,  catatan  perawat,  serta catatan-catatan lainnya yang terjadi selama pasien menjalani perawatan dan pengobatan. 15 Pengisian  rekam  medis  harus  dilakukan  secara  lengkap  dan  langsung  tepat  pada waktunya  karena  apabila  pegisian  ditunda-tunda  maka  besar  kemungkinan  dokter  akan lupa  dengan  setiap  kasus  dari  setiap  pasien  yang  telah  dirawatnya,  terlebih  lagi  apabila jumlah pasien tidak sedikit dalam setiap harinya. Tentu saja, hal tersebut dilakukan bukan tanpa  alasan  mengingat  tujuan  dibuatnya  rekam  medis  adalah  untuk  menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah  sakit.  Selain  itu,  pembuatan  rekam  medis  di  rumah  sakit  juga  bertujuan  untuk mendapatkan  catatan  atau  dokumen  yang  akurat  dan  informatif  dari  pasien  terkait kehidupan  dan  riwayat  kesehatan,  riwayat  penyakit  di  masa  lalu  dan  sekarang,  dan pengobatan  yang  telah  diberikan.  Dengan  kata  lain,  catatan  yang  didokumentasikan  di dalam  rekam  medis  tersebut  dapat  memberikan  gambaran  terkait  setiap  urutan  upaya kesehatan yang dibutuhkan dalam praktik medis. Pada akhirnya, bagaimana kualitas dari rekam  medis  di  suatu  Saryankes  secara  tidak  langsung  akan  mencerminkan  pula bagaimana derajat mutu dan kualitas pelayanan kesehatannya. 16
Rekam  medis  memiliki  nilai  guna  bagi  pasien,  Saryankes,  dan  pemberi  pelayanan kesehatan.  Nilai  guna  rekam  medis  bagi  pasien  beberapa  di  antaranya  adalah  untuk menyediakan bukti tindakan medis yang diterima oleh pasien, memberikan informasi yang akan  memudahkan  pasien  pada  kunjungan  berikutnya,  dan  melindungi  kepentingan hukum  pasien  dalam  hal  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  atau  bahkan  malpraktik. Sementara  itu,  bagi  fasilitas  layanan  kesehatan  rekam  medis  memiliki  nilai  guna  untuk sebagai  data  bagi  tenaga  kesehatan  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya,  bukti  atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, dan evaluasi pemanfaatan sumber  daya  seperti  pemakaian  bahan  dan  obat-obatan  selama  pelayanan  kesehatan dilakukan.  Kemudian,  nilai  guna  rekam  medis  bagi  pemberi  pelayanan  adalah  untuk memberikan  informasi  kepada  seluruh  tenaga  kesehatan  profesional  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  bagi  pasien,  memberikan  data  pelayanan  kesehatan  yang berkesinambungan,  dan  menyuguhkan  data  yang  bermanfaat  untuk  penelitian  dan pendidikan. 17 Pendokumentasian  isi  rekam  medis  ini  secara  umum  memiliki  beberapa kegunaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
15 N  W  Afreeportamara  and  Pujiyono,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam  Menyelesaikan  Piutang  Koperasi  Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum
Dan
Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>.
16 Muhammad  Jihadul  Hayat,  ‘Historisitas  Dan  Tujuan  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam  Perundang - Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim’, Journal Equitable , 3.1 (2018), 49 – 63.
17 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
1. Isi rekam medis sebagai sarana komunikasi yang efisien di antara sesama tenaga kesehatan  yang  ikut  memberikan  pelayanan  kepada  pasien  terkait  penyakit, perkembangan  penyakit,  terapi  yang  telah  diberikan,  dan  hal  lainnya  yang dilakukan selama memberikan pelayanan terhadap pasien;
2. Informasi yang termuat di dalam rekam medis tersebut dapat ditentukan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan selanjutnya kepada pasien;
3. Setiap informasi yang terdokumentasi di dalam rekam medis selain untuk sarana komunikasi  dapat  berguna  pula  sebagai  bukti  tertulis  untuk  laporan  dan pertanggungjawaban ketika dilakukan audit medis;
4. Isi  yang  termuat  di  dalam  rekam  medis  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  tolak ukur untuk menganalisis dan mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan oleh sebuah fasilitas kesehatan kepada pasien;
5. Rekam  medis  berguna  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  bagi  pasien, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam upaya pelayanan yang diberikan kepada pasien apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;
6. Informasi  yang  termuat  di  dalam  rekam  medis  memiliki  kegunaan  untuk kepentingan pendidikan ataupun penelitian;
7. Rekam medis memiliki fungsi finansial yang dimana berdasarkan informasi yang termuat di dalamnya berguna sebagai dasar penghitungan tarif pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
Berkaitan  dengan  kepemilikan  rekam  medis  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  pada  Pasal  47  ayat  1  dinyatakan  bahwa dokumen  rekam  medis  merupakan  milik  dokter,  dokter  gigi,  dan  sarana  pelayanan kesehatan  sedangkan  isi  rekam  medis  merupakan  milik  pasien.  Mengenai  hal  yang  sama juga  dijelaskan  di  dalam  Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008  Pasal  12  ayat  1  dan  2. Selanjutnya, Pasal 12 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa isi rekam medis yang menjadi milik pasien tersebut adalah berupa ringkasan rekam medis yang secara teknis dapat diberikan, dicatat,  dan  disalin  oleh  pasien  atau  orang  lain  yang  sudah  diberikan  kuasa  atau mendapatkan  persetujuan  dari  pasien.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  hukum  di  atas dapat dipahami bahwa berkas fisik rekam medis harus berada di Saryankes. Sementara itu, isi  yang  termuat  di  dalam  berkas  fisik  rekam  medis  berupa  identitas,  anamnesis, pemeriksaan  fisik,  pemeriksaan  penunjang,  dan  pengobatan  merupakan  milik  pasien. Hanya saja hingga saat ini masih sering menjadi perdebatan terkait informasi mana sajakah yang  seharusnya  diberikan  kepada  pasien  sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan-ketentuan hukum  positif  terkait  kepemilikan  rekam  medis  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pembuatan ringkasan  medis  atau  resume  medis  dilakukan  sebagai  jalan  tengah  untuk  memenuhi keinginan dan sekaligus hak pasien atas isi rekam medis yang merupakan miliknya. 18 Isi rekam medis adalah milik pasien dan berisi informasi mengenai hal pribadi dan kesehatan pasien. Saryankes di sisi lain juga memiliki hak milik atas dokumen rekam medis tersebut sehingga berkas fisik rekam medis tersebut harus disimpan di Saryankes. Dengan demikian,  berkas  rekam  medis  tidak  boleh  dibawa  oleh  pasien  dan  apabila  hilang  atau
18 Arif Dian Santoso, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, ‘Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29 – 38.
terjadi  sesuatu  maka  menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit  sebagai  Saryankes. 19 Adanya status kepemilikan atas isi rekam medis tersebut maka dengan kata lain pasien menitipkan milik pribadinya, berupa informasi pribadi dan kesehatan yang tersimpan di dalam berkas rekam medis, kepada Saryankes dan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya.
Hal  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  moral  dan  hukum  bagi  Saryankes  dan tenaga  kesehatan  yang  juga  turut  andil  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  untuk selalu menjaga informasi pasien di dalam rekam medis tersebut. Informasi pasien tersebut harus  dijaga  agar  tidak  digunakan  tanpa  persetujuan  dari  pasien  oleh  pihak-pihak  yang tidak  berkewenangan  dan  berkepentingan.  Oleh  karena  itu,  akses  terhadap  informasi mengenai pasien harus dibatasi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan kepentingan  umum  yang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  peraturan  hukum.  Untuk menjamin  kepentingan  tersebut  maka  negara  ikut  andil  dengan  melakukan  pengaturan melalui  hukum  positif  yang  sejauh  ini  masih  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  hukum terkait kewajiban menjaga rahasia medis pasien. Secara filosofis pengaturan tersebut lebih menekankan  kepada  perlindungan  terhadap  hak  privasi  pasien  dan  belum  terlalu mengarah terhadap perlindungan isi rekam medis yang merupakan milik pasien. Namun sebagaimana  diketahui  pengaturan  mengenai  kepentingan  umum  tersebut  belum  secara lugas  dan  tegas  diuraikan  dalam  bentuk  hukum  positif  Indonesia,  berdasarkan  uraian penulis  pada  pembahasan  sebelumnya  pengaturan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  57  UU Kesehatan yang didalam menyatakan bahwa, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
1. perintah undang-undang;
2. perintah pengadilan;
3. izin yang bersangkutan;
4. kepentingan masyarakat; atau
5. kepentingan orang tersebut.
Pertanyaannya  kemudian  adalah  dalam  5  (lima)  kondisi  yang  memperbolehkan dibukanya rekam medis pasien penderita Covid-19 di atas, dalam konteks kekinian, dalam hal  apa  kebocoran  tersebut  dapat  terjadi.  Sebagaimana  yang  penulis  jabarkan  pada  awal pembahasan  maka  kesimpulan  mengenai  kebocoran  data  atau  rekam  medis  pasien tersebut  selalu  dihubung-hubungkan  dengan  point  d  terkait  dengan  kepentingan masyarakat. Akan tetapi kepentingan masyarakat yang seperti apa, hal tersebut layak untuk dipertanyakan  mengingat  sejauh  ini  hal  pengaturan  dalam  hal  tersebut  terkesan  abstrak. Belum  ada  peraturan  turunan  ataupun  peraturan  dalam  level  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  defenisi  kepentingan  masyarakat  dan  indikator-indikator  dalam  hal membuka rekam medis pasien. 20
Roscoe  Pound  dalam  pemikiran Sociological  Jurisprudence menyatakan  bahwa  tugas hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat ( Social Engineering ). Adapun salah satu  fungsi  hukum  di  dalam  konsep Social  Engineering tersebut  adalah  untuk  melindungi kepentingan-kepentingan  manusia  secara  seimbang.  Hakikat  keadilan  yang  dicita-citakan
19 Rian Saputra and Resti Dian Luthviati, ‘Institutionalization of the Approval Principle of M ajority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
20 Santoso, Sulistiyono, and Isharyanto.
oleh  hukum  hanya  akan  tercapai  apabila  terdapat  keseimbangan  yang  harmonis  dari kepentingan-kepentingan  tersebut.  Dengan  demikian,  kepentingan-kepentingan  manusia tersebut  harus  sedapat  dipenuhi  dan  dilindungi  oleh  hukum. 21 Menurut  Pound  terdapat tiga  macam  kepentingan  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Kepentingan-kepentingan tersebut di antaranya adalah Kepentingan Umum ( Public Interest ), Kepentingan Masyarakat ( Social Interest ), dan Kepentingan Individual ( Private Interest ). Elemen kepentingan individual meliputi  kepentingan  pribadi/fisik  seperti  kebebasan/kemauan,  kehormatan,  privasi, kepercayaan,  dan  pendapat.  Selain  itu,  kepentingan  individual  ini  juga  berkaitan  pula dengan hubungan domestik seseorang seperti halnya hubungan dirinya dengan orang tua, anak, dan suami/istri. Kemudian, ada pula kepentingan individual yang bersifat substantif yang  berkaitan  dengan  hak  milik,  kontrak,  keuntungan,  pembagian,  dan  hubungan seseorang dengan orang lain. 22
Isi  rekam  medis  berisi  informasi  mengenai  kehidupan  pribadi,  kehidupan  sosial, kondisi  finansial,  dan  kondisi  medis  pasien.  Ketika  informasi  tersebut  diketahui  dan dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berkepentingan  dalam  pelayanan  kesehatan maka  tentu  saja  hal  tersebut  akan  mengusik  kepribadian  dan  merendahkan  kehormatan pasien.  Merupakan  hal  yang  wajar  apabila  terdapat  tuntutan  dari  pasien  agar informasiinformasi tersebut dijaga keberadaanya oleh tenaga kesehatan yang merawatnya dan bahkan oleh Saryankes dimana ia mendapatkan perawatan tersebut. Apabila dikaitkan dengan  fungsi  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  maka  dapat  dikatakan bahwa  perlindungan  terhadap  isi  rekam  medis  pasien  merupakan  salah  satu  wujud  dari kepentingan  individual  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Melindungi  keberadaan informasi  di  dalam  rekam  medis  tersebut  akan  berdampak  pula  terhadap  perlindungan bagi kebebasan, kehormatan, dan privasi pasien. 23
Pada pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien. Apa yang menjadi dasar pemikiran bahwa isi rekam merupakan milik pasien tersebut  tentu  perlu  dijawab  melalui  penelusuran  dan  refleksi  pemikiran-pemikiran filosofis  terkait  hak  milik  itu  sendiri.  Roscoe  Pound  dalam  pemikirannya  mengenai  hak milik mengemukakan bahwa hak milik dalam arti seluas-luasnya tidak hanya sebatas hak milik  atas  sesuatu  yang  berwujud  tetapi  juga  meliputi  hak  milik  atas  sesuatu  yang  tak berwujud ( incorporeal property ). Hak milik merupakan hak pangkal ( originair recht ) yang oleh karenanya dapat menimbulkan hak-hak lain yang merupakan hak turunan ( afgeleide rechten ) dari hak milik tersebut. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman  secara  rasional  tentang  milik  pribadi  sebagai  lembaga  sosial  dan  lembaga hukum. Satu di antaranya adalah teori Hukum Kodrat. 24
Grotius  di  dalam  teori  Hukum  Kodrat  menjelaskan  mengenai  teori  hak  sempurna dan  tidak  sempurna.  Ia  membedakan  antara  hak  milik  pribadi  dan  apa  yang  menjadi bagian dari pribadi seseorang atau yang disebut sebagai Suum (miliknya) di dalam teorinya
21 Hersriavita.
22 Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistyawati, ‘Penyelundupan Hukum Perkawianan Beda Aagama Di Indonesia’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 251 – 57.
23 I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  Lego  Karjoko,  and  Abdul  Kadir  Jaelani,  ‘Model  Pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Eksekutabilitas  Dalam  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 36 – 46. 24 Ayu  Dian  Pratiwi  and  Pius  Triwahyudi,  ‘Jaminan  Perlindungan  Yang  Berkeadilan  Bagi  Tenaga  Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja’, Bestuur , 7.2 (2020), 66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>.
tersebut. 25 Grotius  menjelaskan  bahwaSuum  tersebut  mencakup  kehidupan,  anggota tubuh, kebebasan, nama baik,reputasi, dan kehormatan seseorang. Suum merupakan satu- satunya hal yang masih dimiliki oleh seseorang secara bebas sekalipun ia tak memiliki satu pun harta benda sebagai milik pribadi. 26
Menurut  Grotius  Suumada  sebelum  pengaturan  di  dalam  hukum  positif  dilakukan karena  keberadaannya  ditetapkan  oleh  Hukum  Kodrat  sehingga  Suum  harus  dilindungi, dihargai,  dan  dijamin  keberadaannya.  Pemikiran  tersebut  menimbulkan  konsekuensi bahwa  Suum  tidak  boleh  direnggut  dan  oleh  karena  itulah  maka  setiap  pelanggaran terhadap Suum akan dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Iadalam pemikirannya tersebut bukan  bermaksud  ingin  menyatakan  bahwa  keadilan  hanya  melindungi  Suum  semata. Namun,  sebagaimana  di  dalam  aturan  mengenai  keadilan  di  dalam  teori  hukum  alamia mengemukakan  bahwa,  “Jangan  biarkan  siapa  pun  mengambil  ha k  milik  yang  telah dijadikan  barang  milik  orang  lain”.  Oleh  karena  itu,  konsep  keadilan  dalam  pemikiran Grotius  tersebut  secara  konkret  mewujud  dalam  bentuk  sikap  menahan  diri  agar  tidak melanggar keberadaanSuum dan barang milik pribadi orang.
Aturan mengenai keadilan menurut Grotius menentukan apa-apa yang menjadi hak setiap individu. Konsekuensinya adalah setiap orang berhak menuntut dan mengklaim hak individu  tersebut  serta  memaksa  orang  lain  untuk  menghargainya.  Hak  seseorang  agar seseorang  menghargai  hak  milik  pribadi  dan  Suum  yang  melekat  pada  dirinya tersebutmerupakan hak sempurna ( perfect rights ) yang melahirkan keadilan yang tepat atau ketat. Hak tersebut merupakan hak eksklusif yang mengandung pengertian bahwa pemilik barang  itu  memiliki  kekuasaan  untuk  mempertahankan  dan  menggunakannya  secara eksklusif dengan tidak memberi kemungkinan bagi orang lain untuk menuntut hak yang sama  atas  barang  tersebut.  Hak  Sempurna  ini  berkaitan  dengan  keadilan  ekspletif  yaitu keadilan yang disebut oleh Aristoteles dan Adam Smith sebagai keadilan kumulatif yang mengatur jaminan atas hak sempurna setiap orang dan memberi wewenang kepada negara untuk campur tangan dalam menjamin hak-hak tersebut.
Terdapat  pula  aturan  keadilan  jenis  kedua  yang  oleh  Grotius  disebut  sebagai  hak tidak  sempurna  ( imperfect  rights )  yangdimana  aturan  tersebut  menyangkut  kualitas  moral yang  tidak  bisa  dituntut  oleh  siapapun.  Hak  ini  tidak  sepenuhnya  disebut  sebagai  hak dalam arti yang sebenarnya karena orang lain tidak bisa dituntut untuk menghormati hak tersebut.  Hak  tidak  sempurna  berkaitan  dengan  hak  atributif  atau  dikenal  pula  dengan keadilan  distributif.  Jenis  keadilan  ini  berkaitan  erat  dengan  kemurahan  hati  atau semacamnya sehingga keadilan tersebut tidak bersifat memaksakarena diserahkan kepada kemauan baik setiap orang. 27
Perlu  dipahami  bahwa  isi  rekam  medis  tidak  hanya  berisi  informasi  medis  terkait kondisi fisik pasien semata. Pada situasi tertentu tidak jarang kondisi kejiwaan pasien perlu didokumentasikan  agar  menjadi  catatan  khusus  sebagai  bahan  pertimbangan  ketika memberikan  upaya  pengobatan  tertentu  bagi  pasien.  Terlebih  lagi  pada  pelayanan kesehatan  yang  berkaitan  dengan  dengan  kesehatan  jiwa  tentu  akan  lebih  banyak ditemukan  informasi  terkait  kondisi  kejiwaan  pasien.  Selain  informasi  terkait  kesehatan
25 A. Sonny Keraf, 2001, Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik Pribadi , Yogyakarta: Kanisius, hlm. 61 26 I Dewa Made Suartha, ‘Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 12 – 17 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
27 Mustika  Larasati  and  Arief  Suryono,  ‘TINJAUAN  YURIDIS  ASURANSI  JIWA  TERHADAP KESELAMATAN’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 236 – 42.
pasien, isi rekam medis memuat pula informasi mengenai kehidupan pribadi, kehidupan sosial,  dan  kondisi  finansial  pasien.  Dengan  demikian,  tidak  salah  apabila  dinyatakan bahwa  isi  rekam  medis  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  kepribadian  dan kehidupan pasien. Secara etis pada isi rekam  medis melekat nama baik dan kehormatan pasien  yang  tentu  saja  akan  terusik  apabila  informasi  di  dalam  rekam  medis  tersebut diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan berkepentingan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa isi rekam medis pasien merupakan Suum karena informasi di dalam rekam medis tersebut mencakup kehidupan, anggota  tubuh,  nama  baik,  dan  bahkan  kehormatan  pasien.  Pemahaman  tersebut menimbulkan  konsekuensi  moral  berupa  adanya  kewajiban  untuk  melindungi, menghargai,  dan  menjamin  keberadaan  isi  rekam  medis  sebagai  Suum.  Mereka  yang dianggap  wajib  memenuhi  kewajiban-kewajiban  tersebut  adalah  tenaga  kesehatan  dan pihak-pihak  yang    berkewenagan  dan  berkepentingan  untuk  mengakses  dan  mengetahui isi  rekam  medis  pasien.  Akibatnya,  mengakses  dan  menggunakan  informasi  di  dalam rekam  medis  tanpa  persetujuan  pasien  merupakan  wujud  ketidakadilan  terhadap  diri pasien. Atas dasar itulah mengapa isi rekam medis pasien harus dilindungi, dihargai, dan dijamin  keberadaannya  oleh  Hukum  Kodrat  agar  hak  milik  pasien  tersebut  tidak direnggut.
Pernyataan  di  atas  tentu  akan  menimbulkan  suatu  pertanyaan,  Apakah  hak  tidak sempurna dapat melindungi, menghargai, dan menjamin Suum pasien? Berbicara mengenai kemauan baik erat kaitannya dengan aspek moral di dalam diri manusia yang kelak akan menjiwai perilakunya secara nyata. Bertens menyatakan bahwa sikap moral setiap individu dipengaruhi oleh rasio  dan hati  nuraninya. Sikap moral tersebut didasari oleh kesadaran moral yang beragam bagi setiap individu. Dasarnya, setiap individu memiliki kemampuan menggunakan rasio dan pengetahuan moral yang berbeda-beda dikarenakan adanya latar belakang pembinaan hati nurani yang berbeda-beda pula. 28 Dengan kata lain, tidak semua manusia  memiliki  kesadaran  moral  yang  akan  mendorong  dirinya  untuk  menghormati hakhak  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  mengandalkan  semata  kepada  kemauan  baik masyarakatdalam  upaya  melindungi,  menghargai,  dan  menjamin  isi  rekam  medis  justru akan lebih berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pasien. Atas dasar argumen itulah mengapa hak sempurna yang seharusnya menjadi dasar untuk melindungi isi rekam medis pasien.
Melalui hak sempurna tersebut pasien memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan  menggunakan  informasi  mengenai  secara  eksklusif.  Konsekuensi  atas  hak  tersebut adalah  bahwa  pasien  memiliki  kewenangan  untuk  mengakses  isi  rekam  medis  dan memanfaatkannya  untuk  kepentingan  dirinya.  Konsekuensi  lainnya  adalah  baik  tenaga kesehatan  ataupun  Saryankes  tidak  dapat  menuntut  hak  yang  sama  sebagaimana  pasien sehingga kewenangan untuk mengakses isi rekam medis terbatas dan hanya diperkenankan ketika  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Selain  itu,  pasien  melalui  hak tersebut memiliki kewenangan pula untuk membiarkan negara melakukan campur tangan semata untuk menjamin keberadaan hak milik tersebut melalui pengaturan hukum positif. Pengaturan  tersebut  bertujuan  untuk  memaksa  masyarakat  agar  menghormati  isi  rekam medis sebagai Suum pasien. Peneliti berpandangan bahwa konsekuensi logis menempatkan hak sempurna sebagai dasar untuk melindungi hak milik pasien atas isi rekam medis akan
28 Wijiatmo and Supanto.
menimbulkan  sifat  eksklusif.  Sifat  tersebut  pada  akhirnya  tentu  akan  membatasi  nilai kemanfaatan isi rekam medis itu sendiri.
Namun  berbeda  dengan  pandangan  tersebut,  Thomas  Aquinas  dalam  pemikiran Hukum  Kodrat  mengenai  hak  milik  membedakan  dua  macam  hak  milik,  yaitu  hak memperoleh  dan  mengurus  hak  milik  dan  hak  menggunakan  milik  pribadi.  Berkaitan dengan  penggunaan  milik  pribadi,  manusia  tidak  boleh  memandang  hal  tersebut  secara eksklusif. Milik pribadi seharusnya secara inklusif dapat digunakan bersama orang lain dan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, hak milik pribadi memiliki semangat komunal  dalam  bentuk  fungsi  sosial. 29 Fungsi  sosial  hak  milik  memiliki  tujuan  untuk memenuhi kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan umum ( Bonum Commune ). Menurut John Rawls, dikutip oleh Kusmaryanto, kesejahteraan umum merupakan kondisi umum yang memberikan keuntungan bagi semua orang. Ia merupakan kebaikan yang bisa dinikmati,  disetujui,  dan  diinginkan  oleh  semua  orang.  Kesejahteraan  umum  memiliki beragam wujud dimana salah satunya berupa sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. 30 Berdasarkan  pemikiran  Aquinas  tersebut  maka  sifat  inklusif  seharusnya  melekat pada hak milik pasien atas isi rekam medis. Sifat inklusif akan melahirkan nilai guna atas isi rekam medis yang tidak hanya bagi kepentingan pasien semata tetapi sifat tersebut juga memperkenankan agar nilai guna tersebut ditujukan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan pasien. Dengan demikian, isi rekam medis pasien juga memiliki fungsi sosial yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas yang sebagaimana menurut  pemikiran  Rawls  hal  tersebut  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  umum.  Beberapa wujud konkret dari fungsi  sosial dari hak milik atas isi rekam medis pasien di antaranya dapat berupa:
1. Isi  rekam  medis  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  penegakan  hukum  ketika terjadi  sengketa  medis  yang  dimana  dalam  kondisi  tersebut  diduga  terdapat kepentingan masyarakat sebagai pasien yang dirugikan;
2. Isi rekam medis dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian guna  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  yang  kelak  akan  bermanfaat  bagi kemaslahatan masyarakat;
3. Isi  rekam  medis  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  Saryankes,  semisal  untuk mengklaim  asuransi  pelayanan  kesehatan,  sehingga  pelayanan  kesehatan  yang tentu  membutuhkan  biaya  besar  dapat  terus  berjalan  dan  dapat  terus memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Fungsi sosial hak milik menurut perspektif etika tidak seharusnya dipandang melalui pola pikir utilitarianisme, 31 yang hanya menitikberatkan pada kemanfaatan semata karena rentan  menimbulkan  pengabaian  terhadap  aspek-aspek  etis.  Hal  itu  mengingat  bahwa pada  informasi  pasien  yang  terdokumentasi  di  dalam  rekam  medis  secara  etis  melekat nama  baik  dan  kehormatan  pasien.  Itulah  mengapa  fungsi  sosial  hak  milik  seharusnya
29 Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.
30 Budiharto Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, ‘The Legal Protection of Lenders in Peer To Peer Lending System’, Law Reform , 15.2 (2019), 275 – 89 <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>.
31 Hersriavita.
dipandang  melalui  perspektif  etika  keutamaan. 32 Menurut  etika  keutamaan  penerapan fungsi sosial hak milik seharusnya berada pada ‘jalan tengah’ di antara dua kondisi ekstrim, yaitu antara menempatkan hak milik secara eksklusif dan menempatkan hak milik secara inklusif-utilitarianis. Etika keutamaan memandang bahwa fungsi sosial hak milik memiliki nilai  kemanfaatan  yang  besar  selain  bagi  pemegang  hak  miliknya  sehingga  hak  milik tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  luas  guna  mewujudkan kesejahteraan  umum.  Namun,  bukan  berarti  pula  kemanfaatan  yang  besar  tersebut menjadi  alasan  pembenar  untuk  mengesampingkan  hak  dari  pemegang  hak  milik  yang seharusnya  tetap  dihormati.  Melalui  perspektif  keutamaan  tersebut  diharapkan  dapat tercapai  keadilan  baik  itu  bagi  pemegang  hak  milik  ataupun  bagi  masyarakat  yang membutuhkan fungsi sosial dari hak milik tersebut.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa isi rekam medis milik pasien  seharusnya  memiliki  fungsi  sosial  sehingga  dapat  memberikan  nilai  kemanfaatan yang  besar  bagi  masyarakat  luas.  Namun,  kemanfaatan  yang  besar  tersebut  tidak menjadikan  hak  pasien  sebagai  pemilik  isi  rekam  medis  diabaikan  sehingga  tetap  harus dihormati.  Secara  konkret  pemikiran  tersebut  dapat  mewujud  dalam  bentuk  adanya persetujuan pendahuluan dari pasien atau adanya kompensasi tertentu bagi pasien ketika isi  rekam  medis  miliknya  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Agar  ketertiban  di masyarakat  dalam  hal  pemberdayaan  fungsi  sosial  isi  rekam  medis  milik  pasien  bagi kesejahteraan  umum  dapat  terjamin  maka  tentu  dibutuhkan  peran  negara  melalui pengaturan di dalam hukum positif.
Dalam hal ini menurut hemat penulis, rekam medis sebagai sebuah hak milik. Maka terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis tidak dapat dilakukan pengalihan hak milik seperti  halnya  dalam  hak  milik  atas  kebendaan  pada  umumnya  dan  tidak  dapat  pula dicabut oleh pemerintah demi kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan hak perdata yang melekat pada isi rekam medis tersebut tidak hanya berupa hak milik atas isi rekam medis  tetapi  terdapat  pula  hak  atas  kehormatan  pasien  sehingga  bersifat  absolut.  Hanya saja karena isi rekam medis memiliki fungsi sosial maka baik masyarakat umum ataupun pemerintah  hanya  memiliki  hak  pakai  atas  isi  rekam  medis  tersebut.  Hak  pakai  tersebut berupa  pemanfaatan  isi  rekam  medis  untuk  alat  bukti  hukum  dalam  proses  penegakan hukum,  untuk  kepentingan  administrasi  dan  finansial  Saryankes,  untuk  kepentingan pendidikan dan penelitian, dan untuk kepentingan statistik kesehatan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang kesehatan.
Dalam hal penggunaan hak milik pasien atas isi rekam medis oleh pemerintah maka tidak  diperlukan  persetujuan  dari  pasien  selama  hak-hak  pasien  lainnya  seperti  hak  atas privasi  tetap  dihormati.  Namun,  apabila  isi  rekam  medis  tersebut  digunakan  oleh  pihak lain  yang  tidak  berafiliasi  dengan  pemerintah  maka  dibutuhkan  persetujuan  dari  pasien sebelum  penggunaan  atas  isi  rekam  medis  tersebut  dapat  dilakukan.  Ketika  isi  rekam medis  pasien  digunakan  tanpa  persetujuan  pasien  maka  hal  tersebut  dapat  dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan pasien. Pada kasus tersebut maka pasien dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pasal  1365  BW.  Dasar  pengajuan  gugatan  tersebut tidak  hanya  didasarkan  pada  pelanggaran  atas  ketentuan  di  dalam  undang-undang  dan
32 Sarjiyat,  ‘Regional  Regulat ion  Implementation  of  Madiun  City  Number  45  of  2018  Concerning  with Prevention and Enhancement of Slum Housing and Settlement Quality’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
ketentuan umum tetapi juga didasarkan pada pelanggaran moral yang mewajibkan bahwa isi  rekam  medis  pasien  merupakan  Suum  seharusnya  harus  dihormati  oleh  pihak  lain. Dalam  konteks Covid-19 , 33 hal  ini  cenderung  dibutuhkan  mengingat  dalam  hal penanggulangan pandemi Covid-19 pendataan  mengenai  pasien-pasien penderita Covid-19 dibutuhkan untuk melihat perkembangan dan penyebaran virus secara nasional. 34 Namun tentunya hal tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak privasi pasien yang dapat merugikan kepentingan pribadi pasien tersebut.

## CONCLUSION
Dilihat  dari  teori  hak  milik  maka  dapat  dikatakan  bahwasanya  rekam  medis merupakan milik dari seorang pasien. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi moral dan hukum  bagi  Saryankes  dan  tenaga  kesehatan  yang  juga  turut  andil  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  untuk  selalu  menjaga  informasi  pasien  di  dalam  rekam  medis tersebut.  Informasi  pasien  tersebut  harus  dijaga  agar  tidak  digunakan  tanpa  persetujuan dari pasien oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan berkepentingan. Namun disisi lain,  kepemilikan  tersebut  juga  tetap  diikuti  dengan  fungsi  sosial  didalamnya  maka  baik masyarakat  umum  ataupun  pemerintah  hanya  memiliki  hak  pakai  atas  isi  rekam  medis tersebut  dalam  hal  penggunaan  hak  milik  pasien  atas  isi  rekam  medis  oleh  pemerintah maka tidak diperlukan persetujuan dari pasien selama hak-hak pasien lainnya seperti hak atas  privasi  tetap  dihormati.  Namun,  apabila  isi  rekam  medis  tersebut  digunakan  oleh pihak  lain  yang  tidak  berafiliasi  dengan  pemerintah  maka  dibutuhkan  persetujuan  dari pasien sebelum penggunaan atas isi rekam medis tersebut dapat dilakukan, dalam konteks Covid-19,  hal  ini  cenderung  dibutuhkan  mengingat  dalam  hal  penanggulangan  pandemi Covid-19  pendataan  mengenai  pasien-pasien  penderita  Covid-19  dibutuhkan  untuk melihat perkembangan dan penyebaran virus secara nasional.

## REFERENCES
Afreeportamara, N W, and Pujiyono, ‘ Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi  Yang  Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014> Balenina, C.D., ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Man diri Di Desa Kalisoro,  Tawangmangu,  Kabupaten  Karanganyar’, Bestuur ,  7.1  (2019),  26 – 35 <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
Budiharto, Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, ‘The Legal Protection of  Lenders  in  Peer  To  Peer  L ending  System’, Law  Reform ,  15.2  (2019),  275 – 89 <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>
Giyana,  Frenti,  ‘Analisis  Sistem  Pengelolaan  Rekam  Medis  Rawat  Inap  Rumah  Sakit
33 Rosidi  Ruslan,  ‘COVID -19 Fulfilling  Workers  ’Economic  Rights  Positive’, Journal  of  Morality  and  Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
34 Fahmi  Hakam,  ‘Analisis  Penyediaan  Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Jalan  Berdasarkan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) Di Puskesmas X’, Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK) , 1.1 (2018).
Umum Daerah Kota Semarang’, Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro , 1.2 (2012), 18739
Hakam,  Fahmi,  ‘Analisis  Penyediaan  Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Jalan  Berdasarkan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Di  Puskesmas  X’, Jurnal  Manajemen  Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK) , 1.1 (2018)
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Leg o Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, ‘Model Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Eksekutabilitas  Dalam  Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 36 – 46 Handayani, Otih, ‘Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid- 19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Hayat,  Muhammad  Jihadul,  ‘Historisitas  Dan  Tuj uan  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam Perundang- Undangan  Keluarga  Muslim  Indonesia  Dan  Negara  Muslim’, Journal Equitable , 3.1 (2018), 49 – 63 Hersriavita,  Sara,  ‘ UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28 Larasati,  Mustika,  and  Arief  Suryono,  ‘TINJAUAN  YURIDIS  ASURANSI  JIWA TERHADAP  KESELAMATAN’, Jurnal  Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  VII.2  (2019), 236 – 42
Mahastoro, Hernindyo Reinan, and Albertus Sentot Sudarwanto, ‘PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENGURUS  YAYASAN  TERHADAP RUMAH  SAKIT  YANG  DIKELOLA  OLEH  YAYASAN’, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 212 – 18
Muryani,  Eni,  ‘Sinergisitas  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Pertambangan  Emas  Tanpa Izin  Di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah’, Bestuur ,  7.2  (2019),  84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437> Nugraha,  Riyan  Aditya,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KAR ANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  (  Putusan’, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80
Pratiwi,  Ayu  Dian,  and  Pius  Triwahyudi,  ‘Jaminan  Perlindungan  Yang  Berkeadilan  Bagi Tenaga  Kerja  Difabel  A kibat  Kecelakaan  Kerja’, Bestuur ,  7.2  (2020),  66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407> Pujiningsih,  Sri,  ‘Policy  Polemic  for  Covid  19  and  Efforts  to  Handling  Information Technology’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Rosidi  Ruslan,  ‘COVID - 19  Fulfilling  Workers  ’Economic  Rights  Positive’, Journal  of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Santoso,  Arif  Dian,  Adi  Sulisti yono,  and  Isharyanto,  ‘Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29 – 38 Saputra, Rian, and Resti Dian Luthviati, ‘Institutionaliz ation of the Approval Principle of
Majority  Creditors  for  Bankruptcy  Decisions  in  Bankruptcy  Act  Reform  Efforts’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Sarjiyat,  ‘Regional  Regulation  Im plementation  of  Madiun  City  Number  45  of  2018 Concerning  with  Prevention  and  Enhancement  of  Slum  Housing  and  Settlement Quality’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Suartha,  I  Dewa  M ade,  ‘Criminal  Policy  Formulation  on  Regulation  of  Death  Penalties for Criminal Actors’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 12 – 17 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Susanto,  Gunawa,  ‘ Sistem  Informasi  Rekam  Medis  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  Pacitan  Berbasis  Web  Base’, Speed-Sentra  Penelitian  Engineering  Dan  Edukasi , 3.4 (2012)
Tanjung,  Ahmad  Kodir  Jailani,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Paradigma  Hakim Dalam Memutuskan Perka ra Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178> Wijiatmo,  and  Supanto,  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Guru  Dalam  Hal  Kedisplinan’, Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  7.1 (2019), 85 – 92 Witoko,  Prasetyo  Ade,  and  Ambar  Budhisulistyawati,  ‘Penyelundupan  Hukum Perkawianan  Beda Aagama  Di Indonesia’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Ekonomi , 7.2 (2019), 251 – 57
Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Peman faatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418> Yatini,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Reformulasi  Konstruksi  Pidana  Dalam Menjer at Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52