PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 48
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2022 PASAL 14 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Tentang Pemberian Bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di Kelurahan Mimbaan  Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)
Usrotul Hasanah 1 , Hasan Muchtar Fauzi 2
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo usrotulhasanah@unars.ac.id 1 , hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1 tentang  perlindungan  dan  pemberdayaan  petani.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Field  Research. Pemberian  Bibit Padi Jenis BK 01  dan BK 02 Situbondo  Agritan  di Kelurahan  Mimbaan   Kecamatan  Panji Kabupaten Situbondo Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. BK Situbondo 01 dan  BK-02  adalah  bibit  varietas  unggul  baru  (VUB)  yang  mampu  memproduksi  padi dalam  jumlah  lebih  besar  dengan  masa  tanam  yang  lebih  singkat,  masalah  yang  timbul, misalnya  keraguan  petani  tentang  kualitas  bibit,  tehnologi  yang  belum  diketahui  guna peningkatan produksi, penanganan hama yang timbul dari bibit baru, adaptasi cuaca yang tidak  menentu  dan  kurangnya  lahan  dalam  pembuatan  pupuk  alami  untuk memfermentasi.,  dan  hasil  penelitian  berjalan  baik.  serta  kesimpulan  benih  yang diberikan  bagus  sesuai  dengan  benih  yang  petani  inginkan  tahan  terhadap  hama,  jangka waktu  tanam  pendek  dan  hasil  gabah  yang  banyak.  Pemerintah  juga  memberikan pendampingan  sampai  panen  selain  itu  diberikan  tehnologi  pembuatan  pupuk  organik dan pembuatan pestisida sendiri.
Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan Petani, Bk 01 Dan Bk 02

## ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 02  of  2022  Article  14  Paragraph  1  concerning  the  protection  and  empowerment  of farmers.  The type  of  research  used  in  this  research is  Field  Research.  Providing  BK  01 and BK 02 Situbondo Agritan Rice Seeds in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency  regarding  the  Protection  and  Empowerment  of  Farmers.  BK  Situbondo 01  and BK-02  are  new  superior  variety  seeds  (VUB)  which  are  capable  of  producing  rice  in
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 49
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
larger  quantities  with  a  shorter  planting  period,  problems  arise,  for  example  farmers' doubts  about  the  quality  of  the  seeds,  unknown  technology  to  increase  production, handling  pests  arising from  new  seeds,  adaptation to unpredictable  weather  and  lack  of land for making natural fertilizer to ferment, and the research results are going well. and the  conclusion  is  that  the  seeds  provided  are  good,  according  to  the  seeds  that  farmers want,  which  are  resistant  to  pests,  short  planting  periods  and  high  grain  yields.  The government  also  provides  assistance  until  harvest,  apart  from  providing  technology  for making organic fertilizer and making its own pesticides.
Keywords : Protection, Empowerment of Farmers, Bk 01 and Bk 02

## PENDAHULUAN
Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia.  Pemerintah  telah  menetapkan  pertanian  sebagai  prioritas  utama pembangunan  dimasa  mendatang.  Pembangunan  pertanian  yang  dikelola  dengan baik  dan  bijak  akan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  dan  sekaligus  pemerataan ekonomi  secara  berkelanjutan,  mengatasi  kemiskinan  dan  pengangguran,  yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan.Pembangunan infrastruktur makin berkembang, melalui pembangunan  yang  memadai  tentu  akan  berdampak  jangka  panjang  dalam membangun  masa  depan.  Pembangunan  ini  diharapkan  dapat  memberikan stimulus  bergeraknya  beragam  aktivitas  di  masyarakat  dan  tercipta  konektivitas yang  kuat  antarwilayah.  Dalam  pengerjaannya  manusia  sebagai  pelaksana pembangunan  sekaligus  sebagai objek sasaran dari proses pembangunan tersebut (Digdowiseiso, 2020), (Febrianti et al., 2023) Sehingga Dalam hal itu pemerintah menetapkan  UU  No  19 Tahun  2013 Tentang     Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani.  Strategi  perlindungan  petani  dilakukan  melalui  prasarana  dan  sarana produksi  pertanian  pada  pasal  19  yang  berbunyi,  pemerintah  dan  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  bertanggung  jawab  menyediakan  produksi pertanian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  (2)  huruf  a  yaitu  prasarana dan  sarana  produksi  pertanian,  secara  tepat  waktu  dan  tepat  mutu  serta  harga terjangkau bagi petani.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani  dalam  menghadapi  permasalahan  kesulitan  memperoleh  prasarana  dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya  tinggi,  dan  perubahan  iklim.  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 50
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
19  Tahun  2013,  2013)  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  bertujuan  untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bagi petani dalam rangka meningkatkan taraf  kesejahteraan,  kualitas  dan  kehidupan  yang  lebih  baik,  melindungi  petani dari  kegagalan  panen  dan  risiko  harga,  menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang dibutuhkan petani dalam mengembangkan usaha tani, (Siagian et al., 2022)
Dari  dasar  hukum  ini  maka  Pemerintah  Daerah  Situbondo  membuat turunannya  menjadi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan dan Pemberdayaan  Petani  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  dan  kemandirian petani  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  kesejahteraan,  kualitas  dan  kehidupan yang  lebih  baik,  melindungi  petani  dari  kegagalan  panen  dan  risiko  harga, menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan usaha  tani.  Menumbuhkembangkan  kelembagaan  pembiayaan  pertanian  yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta  kelembagaan  petani  dalam  menjalankan  usaha  tani  yang  produktif,  maju, modern,  bernilai  tambah,  berdaya  saing,  mempunyai  pangsa  pasar  dan berkelanjutan,  serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi  terselenggaranya  usaha tani.  Dengan  telah  terbitnya  peraturan  daerah  selanjutnya  adalah  bagaimana implementasi dari peraturan tersebut.
Sebagai  sebuah  hasil,  maka  implementasi  menyangkut  tindakan  seberapa jauh  arah  yang  telah  diprogramkan  itu  benar-benar  memuaskan.  Akhirnya  pada tingkatnya  abstraksi  tertinggi  implementasi  sebagai  akibat  ada  beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program  implementasi.  Implementasi  bermuara  pada  aktifitas,  adanya  aksi, tindakan  atau  mekanisme  suatu  sistem.  Ungkapan  mekanisme  merupakan bahwasannya implementasi bukan hanya sebuah aktifitas, tetapi   suatu   kegiatan yang   terencana   yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan    acuan norma        tertentu        untuk  mencapai      tujuan      kegiatan.      Oleh      karena      itu implementasi   tidak   berdiri   sendiri, namun dipengaruhi oleh factor yang ada.
Pada hakikatnya kalau pengembangan ialah bagian dari pembelajaran baik formal/resmi  ataupun  non-  formal/tidak  resmi  yang  dilaksanakan  secara bertanggungjawab,  tertib,  terencana,  dan  secara  sadar  dalam  maksud membimbing,  memperkenalkan,  sekaligus  meningkatkan  suatu  karakter  secara
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 51
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
selaras,  utuh,  dan  seimbang  dalam  aspek  keahlian,  kemauan,  bakat,  dan pengetahuan sebagai prakarsa atau bekal bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas diri menjadi seorang individu yang mandiri, bermartabat, berkualitas, dan memiliki  keahlian  maksimal  atau  memadai.  Sehingga  diartikan  bahwa pengembangan  merupakan  sebuah  upaya  seseorang  ataupun  sekelompok  orang secara sadar dan  memiliki perencanaan sesuai dengan keterampilan, bakat, minat dan  kemampuan  untuk  mengembangkan  diri  mereka  menjadi  lebih  baik  dalam mencapai tujuan tertentu. (Wiryokusumo, 2014).(Haratua et al., 2023)
Sebagai  wujud  implementasi  dari  kebijakan  Peraturan  Daerah  Situbondo 02  Tahun  2022  dilakukan  kegiatan  pemberian  bantuan  bibit  di  Kelurahan Mimbaan  terhadap  dua  kelompok  tani  yakni  Kelompok  Tani  Agung  Mulya dengan  melakukan  pengajuan  proposal  ke  Dinas  Pertanian  pada  musim  tanam yang  dibuat  oleh  ketua  kelompok  tani  yang  berisi  luas  lahan  para  anggota  tani, lalu  Dinas  Pertanian  menindak  lanjuti  proposal  tersebut  dengan  mengeluarkan surat  serah  terima  barang  ke  ketua  kelompok  tani  untuk  segera  mengambil bantuan  bibit  tersebut.  Bibit  yang  diberikan  kepada  petani  adalah  bibit  padi  BK- 900  dan  BK-700  yang  kemudian  disebut  dengan  BK  Situbondo  01  dan  BK-02 adalah  bibit  varietas  unggul  baru  (VUB)  yang  mampu  memproduksi  padi  dalam jumlah lebih besar dengan masa tanam yang lebih singkat. Hal baru yang didapat dijelaskan  adalah  penggunaan  bibit  baru  produk  Situbondo  sendiri  hasil pengembangan varian  baru. Selain pemberian bibit teknologi penanamannya pun dibantu  para  penyuluh  beserta  pemberian  pupuk.  Adapun  pemberian  pupuknya dibuat secara alami menggunakan teknik fermentasi.
Berdasarkan  hasil  survey  peneliti  menunjukkan  ada  permasalahan  yang timbul  terkait  pemberian  bantuan  bibit  di  Kelurahan  Mimbaan,  misalnya  adanya keraguan  dari  petani  tentang  kualitas  bibit,  tehnologi  yang  belum  diketahui  oleh petani  guna  peningkatan  produksi,  hambatan  hambatan  lain  berkaitan  dengan dengan penanganan hama yang akan timbul dari bibit baru tersebut serta adaptasi dengan cuaca yang tidak menentu.  Selain itu juga berkenaan dengan ketersediaan pupuk  dipasaran  yang  terbatas  dan  akan  ditanggulangi  dengan  pemberian  pupuk kohemik  olahan  sendiri.  Adapun  pemberian  pupuknya  dibuat  secara  alami menggunakan  teknik  fermentasi.  Akan  tetapi  kendala  yang  dihadapi  petani kurangnya  lahan  dalam  pembuatan  pupuk  alami  untuk  memfermentasi  bahan-
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 52
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
bahan organik tersebut.
Dari  uraian  ini  maka rumusan  masalah yang  dapat  dirumuskan  Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1    Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  (Studi  Tentang  Pemberian Bibit  Padi  Jenis  BK  01  dan  BK  02  Situbondo  Agritan  di  Kelurahan  Mimbaan Kecamatan  Panji  Kabupaten  Situbondo).  Penelitian  sebelumnya  telah  banyak dilakukan  terkait  implementasi  peraturan  daerah  di  Situbondo  seperti Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman  Masyarakat  Pada  Satpol  PP  Situbondo  (Fitriyah,  2022), Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  27  Tahun  2004  Tentang  Larangan pelacuran  Yang  Berada  Di  Kawasan  Banyuglugur  Kabupaten  Situbondo (Rahman,  2021),  Kajian  Implementasi  Perda  Inisiatif  Dan  Eksekutif  Kabupaten Situbondo  Tahun  2018  (Novianti,  2018)  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya masih belum ada peneliti yang melakukan analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1      Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Petani  sehingga  penelitian  ini  memiliki  kebaruan  yang  berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## Implementasi
Implementasi  dirumuskan  secara  pendek  bahwa  “ to  implement ” (mengimplementasikan)  berarti  “ to  provide  means  for  carrying  out;to  give practical effect to ” (menyajikan sarana utuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat  sesuatu).  Implementasi  kebijakan  merupakan  rangkaian kegiatan  setelah  suatu  kebijakan  dirumuskan.  Tanpa  suatu  implementasi  maka suatu  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan  sia-sia  belaka.  Oleh  karena  itu implementasi  kebijakan  mempunyai  kedudukan  yang  penting  didalam  kebijakan publik.  Bahkan  Ujodi  dalam  Wahab  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan  mungkin  jauh  lebih penting dari pembuatan kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  akan  hanya  berupa  impian  atau  rencana  yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Implementasi  kebijakan  publik  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan desa,  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  dalam  bentuk perintah-perintah  atau  putusan  badan  peradilan.  Lazimnya  keputusan  tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan  tujuan/sasaran
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 53
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

## Tahapan Implementasi Kebijakan
Brian  W.  Hogwood  dan  Lewis  A.  Gunn  (dalam  Wahab,  2012:167) berpendapat  bahwa  Implementasi  dalam  suatu  kebijakan  publik  memiliki  tiga tahapan yang utama, yaitu:
Tahap persiapan kebijakan
Tahap  ini  berawal  dari  proses  penyusunan  agenda  tentang  perencanaan program  yang  berangkat  dari  suatu  persoalan  yang  dianggap  perlu  mendapat perhatian  serius.  Selain  itu  dalam  tahap  ini  juga  terdapat  proses  penentuan anggaran.  Proses  terakhir  dalam  tahap  ini  berlanjut  ke  proses  pengesahan kebijakan untuk mengatasi dan  mengurangi permasalahan tersebut yang nantinya diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
Tahap Pelaksanaan Kebijakan
Tahap  ini  memiliki  isi  tentang  pelaksanaan  sebuah  program  dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya (baik itu manusia dan nonmanusia) dan anggaran yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Tahap Evaluasi kebijakan
Tahap  evaluasi  merupakan  tahap  ketiga  dalam  implementasi  kebijakan yang  didalamnya  terdapat  kegiatan  (a)  menetapkan  jadwal;  (b)  melakukan pemantauan; dan (c) melaksanakan pengawasan untuk menjamin kelancaran suatu program, sekaligus mengambil tindakan yang sesuai apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:
Perlindungan  petani  adalah  segala  upaya  untuk  membantu  petani  dalam menghadapi  permasalahan  kesulitan  memperoleh  prasarana  dan  sarana  produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan  iklim.  Pemberdayaan  petani  adalah  segala  upaya  untuk  meningkatkan kemampuan  petani  untuk  melaksanakan  usaha  tani  yang  lebih  baik  melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pendampingan,
Fungsi  dan  Tujuan  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani  Perlindungan Dan  Pemberdayaan  Petani  bertujuan  untuk  :  Mewujudkan  kedaulatan  dan kemandirian  petani  dalam  meningkatkan  taraf  kesejahteraan,  kualitas,  dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 54
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
kehidupan  yang  lebih  baik;  Menyediakan  prasarana  dan  sarana  pertanian  yang dibutuhkan  dalam  pengembangan  usaha  tani;  Memberikan  kepastian  usaha  tani; Melindungi  petani  dari  fluktuasi  harga,  praktek  ekonomi  biaya  tinggi  dan  gagal panen;  Meningkatkan kemampuan dan kapasitas  petani serta kelembagaan petani dalam  menjalankan  usaha  tani  yang  produktif,  maju,  modern,  dan  berkelanjutan; dan  Menumbuhkembangkan  kelembagaan  pembiayaan  pertanian  yang  melayani kepentingan  usaha  tani.,  meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  petani  serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

## Bibit Padi Jenis Bk 01
Padi  bibit  padi  jenis  BK  01dilepas  dengan  Keputusan  Menteri  Pertanian Republik  Indonesia  dengan  Nomor:  586/HK.540/C/02/2023  sebagai  varietas unggul dengan nama BK Situbondo 01 Agritan, adapun deskripsi :
Nomor seleksi : BP32274D-SKI-19-7-3-WBC-0 Asal usul : BP5168F-Kn-6-3-WBC-3-2-10/Inpari 13 Golongan : Cere Umur tanaman : Umur 50% berbunga : ± 70  hari setelah semai Umur panen : ± 100 hari setelah semai Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : ± 103 cm Jumlah gabah isi per malai : ± 98 butir Anakan produktif : Banyak (± 30 batang) Warna kaki : Hijau Warna batang : Hijau tidak ada warna ungu Warna helai daun : Hijau Permukaan daun : Kasar Posisi daun bendera : Tegak Bentuk gabah : Ramping Warna gabah : Kuning jerami Warna ujung gabah : Kuning jerami Bulu pada ujung gabah : Tidak ada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 55
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Warna beras pecah kulit : Putih Warna beras sosoh : Putih Bentuk beras : Medium Kerontokan : Sedang Potensi hasil : 9,83 t / ha Rata-rata hasil : ± 6,9 t / ha Bobot 1000 butir : ± 29,32 gram Tekstur nasi : Pulen Rendeman beras pecah kulit  : ± 80,90 % Rendeman beras giling : ± 70,33 % Rendeman beras kepala : ± 87,68 % Butir kapur beras/pengapuran : kecil (± 1.14 %) Kadar amilosa : ± 19,04 % Ketahanan terhadap hama : Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan agak rentan terhadap biotipe 3
Ketahanan terhadap penyakit: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe
III dan VIII, rentan terhadap patotipe IV. Rentan Terhadap  penyakit  blas  ras  073,  ras  033,  133  dan 173.  Rentan  terhadap  tungro  inokulum  Garut  dan
Purwakarta.
Keterangan                            :  Baik  ditanam  untuk  lahan  sawah  irigasi  pada ketinggian  0  sampai  dengan  600  m  diatas permukaan laut

## Bibit Padi Jenis BK 02
Padi  bibit  padi  jenis  BK  02dilepas  dengan  Keputusan  Menteri  Pertanian Republik  Indonesia  dengan  Nomor:  587/HK.540/C/02/2023  sebagai  varietas unggul dengan nama BK Situbondo 02 Agritan, adapun deskripsi:
Nomor seleksi :BP19978-JK-1-IND-2-SKI-0-PWK-1-SKI-4-3- PWK-1-SKI-1 Asal usul : HHZ 9/Inpari 13//Inpari 13 Golongan : Cere Umur tanaman : Umur 50% berbunga : ± 77 hari setelah semai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 56
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Umur panen : ± 107 hari setelah semai Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : ± 102 cm Jumlah gabah isi per malai : ± 103 butir Anakan produktif : Banyak (± 29 batang) Warna kaki : Hijau Warna batang : Hijau tidak ada warna ungu Warna helai daun : Hijau Permukaan daun : Kasar Posisi daun bendera :  Miring  (pada  kondisi  lahan  subur  daun  bendera panjang, sebagian helai daun terkulai) Bentuk gabah : Ramping Warna gabah : Kuning jerami Warna ujung gabah : Kuning jerami Bulu pada ujung gabah : Tidak ada Warna beras pecah kulit : Putih Warna beras sosoh : Putih Bentuk beras : Medium Kerontokan : Sedang Potensi hasil : 9,59 t / ha Rata-rata hasil : ± 7,89 t / ha Bobot 1000 butir : ± 25,75 gram Tekstur nasi : Pulen Rendeman beras pecah kulit  : ± 81,80 % Rendeman beras giling : ± 71,27 % Rendeman beras kepala : ± 88,98 % Butir kapur beras/pengapuran : kecil (± 1.80 % ) Kadar amilosa : ± 20,30 % Ketahanan terhadap hama : Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan agak rentan terhadap biotipe 3
Ketahanan terhadap penyakit: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe
III, sangat   rentan   terhadap patotipe IV dan VII.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 57
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Agak tahan terhadap penyakit blas ras 033dan 133 dan  rentan  terhadap  ras  073  dan  173.  Rentan terhadap tungro inokulum Garut dan Purwakarta.
Keterangan                            :  Baik  ditanam  untuk  lahan  sawah  irigasi  pada ketinggian  0  sampai  dengan  600  m  diatas permukaan laut

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research , atau penelitian  lapangan.  Penelitian  dilaksanakan  dilingkungan  Kelurahan  Mimbaan Kecamatan  Panji  Kabupaten  Situbondo.  Fokus  penelitian  adalah  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1 Tentang  Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Sumber data didapat dari: Data primer, diperoleh dari hasil  wawancara  langsung  serta  Data  yang  diperoleh  secara  langsung  terkait proses  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1 Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani.  Data  sekunder.  diperoleh  dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian, jurnal, internet dokumen-dokumen  yang  berada  di  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Situbondo,
Lapangan, Berita yang dimuat dimedia serta sumber-sumber lainnya
Penentuan  sejumlah  informan  kunci  melalui  teknik purposive  sampling yang dinilai memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai informan kunci dan dapat memberikan  informasi  terkait  dengan  penelitian.  Informan  yang  ditentukan peneliti dalam penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  a. Informan kunci:  Penyuluh lapangan, Ketua kelompok Tani Agung Mulya; b. Informan pendukung: Informan pendukung  diposisikan  sebagai  pelengkap  data  yang  dibutuhkan  peneliti  apabila data  yang  diperoleh  dari  informan  kunci  dianggap  kurang  dan  bisa  sebagai penguat keabsahan data yang diberikan oleh informan kunci.
Tehnik Pengumpulan Data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara: Telaah pustaka,  observasi, dokumentasi,  wawancara,  survei, angket  atau  pengukuran.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  interaksi Miles,  Huberman,  dan  Saldana  (2014),  yang  meliputi  pengumpulan  data  dengan menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  untuk  mendukung  penelitian, pemadatan  data  melalui  proses  identifikasi  dan  penggalian  yang  diperoleh.  Data
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 58
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
pada  saat  penelitian  dilakukan  secara  field  of  view,  penyajian  data  adalah rangkaian  uraian  informasi  yang  padu  dalam  bentuk  naratif,  yang  dapat disimpulkan  atau  dibuktikan  kebenarannya,  merupakan  langkah  terakhir  dalam proses  analisis  data,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  makna  dari  data  yang dikumpulkan  selama  proses  penelitian.  Pilih  teknik  analisis  data  dengan  model interaktif, karena data yang diperoleh dapat diringkas dan disederhanakan dengan lebih efektif dan efisien. Menjadikan  hasil penelitian objektif, efektif dan akurat . (Quispe, 2023)

## HASIL PENELITIAN
Pelaksanaan pemberian bibit Padi Jenis BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan di Kelurahan Mimbaan  Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Mimbaan  tepatnya pada  pemberian  bantuan  benih  bibit  padi  yang  disediakan  oleh  ketua  kelompok tani bahwa pemberian bibit padi varietas BK 01 dan BK 02 Agritan tidak langsung diberikan begitu saja akan tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan kelompok tani  dari  sini  kemudian  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Situbondo  menindak  lanjuti dengan meninjau areal yang akan ditanami, apakah mengelompok atau terpisah ini dilakukan  dengan  bantuan  penyuluh  yang  ada  diKecamatan  Panji.  Bantuan  bibit padi diberikan pada areal  yang  mengelompok minimal 10  hektar dengan  bantuan bibit padi  BK 01 120 kg dan BK 02 130 kg. Dari sekian kilogram  bibit  ini  yang kemudian dibagi kepada  beberapa petani  yang ada didalam keompok tani  Agung Mulya  sesuai  dengan  areal  yang  dimiliki  petani.  Pemberian  bibit  padi  diberikan melalui  penyuluh  lapangan  yang  juga  diketahui  oleh  bapak  lurah  setempat  serta proses penanaman nantinya akan dibimbing oleh penyuluh.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam program bantuan benih bibit padi BK 01 dan BK 02 Agritan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui  Dinas  Pertanian  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  para  petani  agar panennya  sangat  memuaskan  untuk  kelangsungan  hidup  mereka.  Banyak  para petani  di  Kelurahan  Mimbaan  lebih  suka  dengan  benih  bibit  varietas  BK  01  dan BK  02  Agritan  ini,  karena  untuk  hasil  panen  yang  bagus  diperlukan  benih  yang cocok untuk tanah  mereka.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 59
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan benih  bibit  pertanian  di  Kelurahan  Mimbaan  sudah  terlaksana  sebagaimana mestinya,  tetapi  dalam  pembagiannya  masih  belum  efektif  untuk  penyediaan sarana  dan  prasarana  produksi  pertanian.  Bantuan  benih  bibit  padi  agar    berjalan secara  efektif  dan  efesien,  maka  diperlukan  pengorganisasian  dan  manajemen yang  baik  hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  koordinasi,  pembinaan  dan pengawasan  dalam  rangka  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  dan  pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan bantuan benih dilaksanakan secara terstruktur dan  terintregasi  mulai  dari  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  hingga lapangan.
Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk  memfasilitasi  tumbuh  dan  berkembangnya  usaha-usaha  tanaman  pangan yang  mampu  menghasilkan  produk  mulai  dari  hulu  sampai  hilir.  Pembanguan tanaman  pangan  berorientasi  pada  peningkatan  produksi  (ketersediaan)  dan kualitas  hasil,  untuk  itu,  faktor  optimalisasi  efisien  usaha,  peningkatan produktivitas,  peningkatan  kapasitas  usaha,  serta  peningkatan  nilai  tambah,  dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut.
Peningkatan  produktivitas  dan  kualitas  hasil  tanaman  sangat  dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya  seperti  pupuk  berimbang  mempunyai  pengaruh  yang  nyata  terhadap produktivitas,  produksi  dan  mutu  hasil  produk  tanaman pangan  serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha lainnya.
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14 Ayat  1 Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  bertanggung  jawab menyediakan  sarana  produksi  pertanian  y a n g   tepat  waktu  dan  tepat  mutu sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  14  ayat  1.  Bunyi  pasal  ini  menunjukan bahwa  pemerintah  telah  memberikan  kebijakan  agar  para  petani  di  indonesia menjadi makmur dan sejahtera.
Melihat  tujuan  dari  perlindungan  dan  pemberdayaan  di  atas  yaitu  untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan,  kualitas  dan  kehidupan  yang  lebih  baik,  melindungi  petani dari kegagalan  panen  dan  resiko  harga,  menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 60
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha  tani, menumbuhkembangkan kelembagaan  pembiayaan  pertanian  yang  melayani  kepentingan  usaha  tani, meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  petani  serta  kelembagaan  petani  dalam menjalankan  usaha  tani  yang  produktif,  maju,  modern,  bernilai  tambah,  berdaya saing,  mempunyai  pangsa  pasar  dan  berkelanjutan,  serta  memberikan  kepastian hukum  bagi  terselenggaranya  usaha  tani.  Untuk  itu  program  dari  kebijakan pemerintah  tersebut  harus  dijalankan  semaksimal  mungkin  agar bangsa  indonesia lebih maju dan sejahtera khususnya dalam bidang pertanian.
Untuk  itu  agar  program  pemerintah  tersebut  sesuai  sasaran  perlu diberlakukannya  penggunaan  benih  varietas  unggul  bersertifikat  yang  disertai dengan  penerapan  teknologi  lainnya  berkontribusi  untuk  meningkatkan produktivitas,  produksi  dan  mutu  hasil  komoditas  tanaman  pangan.  Dan  perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan dilapangan dan mudah diakses petani.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  program  pemerintah dalam  menyediakan  sarana  produksi  pertanian  di  Kelurahan  Mimbaan  sudah berjalan  sebagaimana  mestinya,  meskipun  di  lapangan  masih  banyak  kendala misalnya  kurangnya  lahan  dalam  pembuatan  pupuk  organik.  Pemerintah  daerah tidak  hanya  memberikan  benih  bibit  padi  akan  tetapi  sarana  produksi  pertanian yang lain. Sarana produksi pertanian yang disiapkan pemerintah daerah  tehnologi pembuatan  pupuk  organik  untuk  mengatasi  kelangkaan  pupuk  bersubsidi,  obat obatan untuk pengendalian hama serta pendampingan sampai panen.
Pada pembuatan pupuk organik pemerintah tidak menyediakan lahan untuk pengfermentasian  sehingga  petani  kesulitan  mencari  lahan  hal  ini  juga  menjadi salah  satu  masalah  yang  dihadapi  petani  karena  bisa  menghambat  pemberian pupuk  pada  tanaman,  sedangkan  pupuk  yang  bersubsidi  langka  dan  harganya mahal.  Pembuatan  pupuk  organik  menjadi  alternatif  lain  karena  bantuan  yang diberikan Dinas Pertanian hanya 5 kg pupuk non subsidi per areal phonska 5 kg, sehingga  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  diperlukan  pupuk  yang  cukup untuk kebutuhan tanaman.
Pemberian  benih  bibit  padi  BK  01  dan  BK  02  Agritan  beserta  sarana produksi  lainnya  diharapkan  dapat  meningkatkan  hasil  produksi  yang  nantinya meningkatkan  pendapatan  petani  selain  itu  masa  tanam  yang  pendek  tahan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 61
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
terhadap  hama  juga  menjadi  indikator  peningkatan  pendapatan  petani  karena dengan  tahan  hama  dan  masa  tanam  yang  pendek  bisa  memangkas  biaya.  Bibit BK 01 dan BK 02 memiliki.
Berikut data yang didapat peneliti dari ketua kelompok tani Agung Mulya tentang hasil tanam bibit padi BK 01 dan BK 02 Agritan.

## Tabel 1: HASIL TANAM PETANI DENGAN BIBIT BERMACAM MACAM KELOMPOK TANI AGUNG MULYA KELURAHAN MIMBAAN
NO N      A     M     A JENIS PADI AREAL HASIL Dengan berat rata2 perkarung CARA PANEN 1 ASMOTO Cekece 3 Petak 30 karung 65 Manual Manu al 2 B.SUGIYANI Menbramo 2 Petak 15 karung 75 Manual 3 BUDI HARIYANTO Cekece 3 Petak 29 karung 66 Combine (mesin) 4 B. MU’MINA Cekece 4 Petak 40 karung 64 Manual 5 P NUR HIDAYAT Ciherang 4 Petak 43 karung 70 Combine (mesin) 6 ASMO Menbramo 10 Petak 107 karung 69 Manual 7 MOH. ATIB Inpari 42 2 Petak 17 karung 75 Combine (mesin) 8 SUTARJO Inpari 32 3 Petak 23 karung 69 Manual
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 62
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
9 RISYONO Menbramo 2 Petak 17 karung 65 Manual 10 MOH. RITWAN Menbramo 4 Petak 40 karung 70 Combine (mesin) 11 HERI JAYANTI Inpare 42 2 Petak 13 karung 66 Manual 12 P. CUK Inpare 42 2 Petak 11 karung 75 Manual 13 B. TUTIK Cekece 6 Petak 45 karung 73 Combine (mesin) 14 H. ALWI Cekece 7 Petak 52 karung 70 Combine (mesin) 15 H. HARTADI Inpari 32 4 Petak 33 karung 75 Combine (mesin) 16 HARIYANTO Ciherang 2 Petak 12 karung 69 Manual 17 MOH. UPIK Ciherang 4 Petak 26 karung 75 Combine (mesin) 18 MISNADE Inpari 32 6 Petak 45 karung 70 Combine (mesin) 19 B. LISSIANA Menbramo 4 Petak 33 karung 70 Combine (mesin) 20 PURWANTO Menbramo 3 Petak 30 karung 67 Manual 21 SAMSURI Ciherang 1 Petak 6 karung 67 Manual 22 MAR Inpari 42 2 Petak 20 karung 69 Manual

## Sumber: Kelompok Tani Agung Mulya 2023
Tabel 2: HASIL TANAM PETANI DENGAN BIBIT BK 01 DAN BK 02 KELOMPOK TANI AGUNG MULYA KELURAHAN MIMBAAN
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 63
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
NO N      A     M     A JENIS PADI AREAL HASIL Dengan berat rata2 perkarung CARA PANEN 1 ASMOTO BK 01 3 Petak 33 karung 74 Manual Manual 2 B.SUGIYANI BK 01 2 Petak 18 karung 88 Combine (mesin) 3 BUDI HARIYANTO BK 01 3 Petak 32 karung 74 Manual 4 B. MU’MINA BK 01 4 Petak 44 karung 74 Manual 5 P NUR HIDAYAT BK 01 4 Petak 46 karung 73 Manual 6 ASMO BK 01 10 Petak 112 karung 73 Manual 7 MOH. ATIB BK 01 2 Petak 19 karung 85 Combine (mesin) 8 SUTARJO BK 01 3 Petak 27 karung 73 Manual 9 RISYONO BK 01 2 Petak 20 karung 73 Manual 10 MOH. RITWAN BK 01 4 Petak 43 karung 73 Manual 11 HERI JAYANTI BK 01 2 Petak 16 karung 66 Manual 12 P. CUK BK 02 2 Petak 14 karung 85 Combine (mesin) 13 B. TUTIK BK 02 6 Petak 50 karung 85 Combine (mesin) 14 H. ALWI BK 02 7 Petak 59 karung 85 Combine (mesin) 15 H. HARTADI BK 02 4 Petak 37 karung 85 Combine
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 64
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
(mesin) 16 HARIYANTO BK 02 2 Petak 16 karung 85 Combine (mesin) 17 MOH. UPIK BK 02 4 Petak 30 karung 85 Combine (mesin) 18 MISNADE BK 02 6 Petak 48 karung 85 Combine (mesin) 19 B. LISSIANA BK 02 4 Petak 36 karung 85 Combine (mesin) 20 PURWANTO BK 02 3 Petak 33 karung 73 Manual 21 SAMSURI BK 02 1 Petak 8 karung 85 Combine (mesin) 22 MAR BK 02 2 Petak 25 karung 73 Manual
Sumber: Kelompok Tani Agung Mulya 2023
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  perbedaan  hasil  dari  bibit  yang  pernah ditanam  petani  hal  ini  akan  berkaitan  dengan  pendapatan  petani  setiap  panennya yang  nantinya  berkaitan  dengan  kesejahteraan  petani.  Hasil,  ketahanan  terhadap hama serta jangka waktu yang pendek dari bibit BK 01 dan BK 02 Agritan sangat menguntungkan petani. Hasil yang banyak juga dipengaruhi pemberian pupuk dan perawatan. Keterbatasan pupuk dilapangan menyebabkan petani kebingunan untuk itu  dengan  arahan  penyuluh  maka  dibuatlah  pupuk organik  atau  kohemik.  Pupuk yang  masih  berbahan  kimia  di  mix  dengan  bahan  daun  daun  yang  kemudian  di fermentasi.selama  14  hari,  ini  dilakukan  untuk  mengatasi  kelangkaan  pupuk subsidi  sehingga  kebutuhan  tanaman  padi  bibit  BK  01  dan  BK  02  Agritan terpenuhi untuk memdapatkan hasil yang maksimal.
Pelaksanaan  Perlindungan  dan  pemberdayaan  petani  melalui  Pemberian bibit   BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan
Perlindungan  petani  adalah  segala  upaya  untuk  membantu  Petani  dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 65
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
menghadapi  permasalahan  kesulitan  memperoleh  prasarana  dan  sarana  produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi  biaya tinggi, dan perubahan  iklim.  Sedangkan  perlindungan  menurut  peraturan  daerah  nomor  02 tahun  2022  perlindungan  berupa:  penyediaan  prasarana  dan  sarana  produksi pertanian,  kepastian  usaha  pertanian,  upaya  stabilitas  harga  komoditas  pertanian, penghapusan  praktik  ekonomi  biaya  tinggi,  pembangunan  sistem  peringatan  dini dan asuransi pertanian, hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 2.
Perlindungan  pemerintah  diberikan  sampai  pada  pasca  panen  sehingga harga ada pada taraf stabil, petani tidak  mengalami  harga  yang  murah saat panen raya,  akan  tetapi  dilapangan  perlindungan  pemerintah  dalam  hal  ini  belum terlaksana, petani masih seringkali merasakan harga yang murah saat panen raya. Belum  ada  kebijakan  pemerintah  yang  mengatur  panca  panen.  Adapun pemberdayaan yang akan dikaji adalah pembuatan pupuk hayati, pengenalan hama dan  cara  mengatasinya,  dan  pembuatan saluran  irigasi.  Selain  untuk  menghemat pengeluaran,  pembuatan  pupuk hayati  juga  dilakukan  supaya  dapat  menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  petani.
Pupuk  Hayati adalah  pupuk  yang mempunyai kandungan utama mikroorganisme.  Pupuk  hayati  diyakini  sebagi  pupuk  yang  istimewa  karena memiliki  banyak  fungsi,  selain  sebagai  suplai  hara  tanaman,  pupuk ini  juga dapat  berfungsi  sebagai  proteksi  tanaman,  mengurai  residu  kimia  dan  berbagai manfaat  positif  lainnya,  pupuk  hayati  merupakan  salah  satu  pupuk  yang  ramah lingkungan,  karena  hanya  menggunakkan  sedikit  bahan  kimia.  Selain  pupuk, pengenalan  hama  dan  cara  penanganannya  juga  merupakan  hal  yang  penting untuk  pertanian.  Pembuatan  pupuk  hayati  atau  organik  atau  kohemik  dilakukan sebelum penanaman.
Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1 Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan Petani
Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam setiap tindakan  yang  akan  dilakukan  Faktor  yang  sangat  mendukung  dalam  kegiatan pemberdayaan  petani  pada  kelompok  tani  Agung  Mulya  adalah  motivasi,  selain itu  juga  ada  sumberdaya  baik  sumber  daya  alam  maupun  sumberdaya  manusia yang mendukung dalam pemberdayaan petani.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 66
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Faktor  penghambat  dalam  jalannya  pemberdayaan,  karena  tidak  banyak petani  mengetahui  tentang  sistem pertanian  modern  yang  lebih ramah  ligkungan. Hal ini menyebabkan pemberdaya sulit untuk membuat petani percaya begitu saja dengan kegiatan pemberdayaan petani. Selain itu pengetahuan dan wawasan yang luas  juga  dapat  membantu  petani  dalam  mengambil  tindakan  yang  lebih  maju, supaya petani pada  kelompok tani Agung Mulya  tidak  kalah  saing dengan  petani pada  kelompok  lainnya.  Faktor  penghambat  lainnya  adalah  hama  yang  selalu menyerang tanpa diketahui oleh petani kapan hama itu akan datang,
Hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mendapatkan  hasil  bahwa dampak perlindungan  dan  pemberdayaan  yang  didapatkan  oleh  petani,  yaitu  petani menjadi lebih berdaya, mampu bertindak mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup  dan  didukung  adanya  peningkatan  usaha/kemampuan/ketrampilan  yang mengarah  ke  peningkatan  penghasilan.  Karena  petani  dianggap  berdaya  dan mampu untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, petani kelompok Agung Mulya juga sudah mulai bertindak mandiri dengan berfikir kreatif untuk membuat pupuk sendiri,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Asmoto.  Melalui  kegiatan  Pemberian bibit padi BK 01 dan BK 02 Situbondo Agritan, penanaman   waktu yang pendek sehingga  petani  dapat  menanam  padi  4  kali  dalam  setahun  serta  dapat  menekan biaya  operasional  sampai  20%,  dan  tehnologi  yang  didapat  petani  dengan pembuatan  pupuk  organik,  pestisida  cair,pendapatan  petani  kelompok  Agung Mulya    juga  dapat  bertambah.  Dengan  hasil  yang  banyak  diharapkan  tingkat kesejahteraan  petani  tercapai  dengan  penanaman  bibit  padi  BK  01  dan  BK  02 Situbondo Agritan, akan tetapi persoalan di lapangan tidak saja selesai begitu saja masih ada beberapa persoalan yang dihadapi petani yakni pasca panen, pemerintah tidak  hadir  dalam  penyelesaian  pemasarannya  sehingga  masih  seringkali  petani merasakan  harga  murah  ditingkat  bawah,  petani  menjual  kepada  pengepul  yang secara otomatis harganya lebih murah, jadi tujuan utama dari peraturan daerah no 02 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan belum  behasil  maksimal, peraturan ini hanya dapat memenuhi pasal 14 ayat 1 yang berisi penyediaan sarana produksi  itupun  tidak  seluruhnya  terpenuhi  contoh  tidak  ada  mesin  pencacah dalam  pembuatan  pupuk  organik,  tidak  ada  lahan  tempat  membuat  pengolahan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 67
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
pupuk organik.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  benih  bibit  yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian ke kelompok tani sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Pasal  14  Ayat  1,  karena  para petani  di  Kelurahan  Mimbaan  dalam  hal  ini  Kelompok  Tani  Agung  Mulya mengatakan bahwa  benih  yang  diberikan  bagus  sesuai  dengan  benih  yang  petani inginkan tahan terhadap hama, jangka waktu tanam pendek dan hasil gabah yang banyak.  Pemerintah  juga  memberikan  pendampingan  sampai  panen  selain  itu diberikan tehnologi pembuatan pupuk organik dan pembuatan pestisida sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrianti, A. C., Iskandar, A., & Rusliandy, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Ciawi. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (2), 517–529. https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.685
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013.
(2013). Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. In Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg (Vol. 26, Issue 4).
Haratua, C. S., Thilal, D. R., & Cahyani, W. D. (2023). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. Rahardja Ekalancar). Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran , 2 (2), 74–82. https://www.instructionaljournal.com/index.php/sinau/article/view/115
Quispe, J. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Unit Pengendalian Gratifikasi Di PT Pal Indonesia (Persero). Skripsi , 4 (1), 88– 100.
Siagian, H. F., Damanhuri, D., & Juwandi, R. (2022). Analisis Perlindungan Hak
Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 …. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (1),
27–37.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 11 Nomor 1 2024

## Usrotul Hasanah: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2  ….             Page 68
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline)
Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Arifin,  Bustanul. Spektrum  Kebijakan  Pertanian  Indonesia. Jakarta:  Erlangga, 2001.
Karwan A. Salikin. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif . Yogyakarta: UIN-Maliki PREES, 2008.
Moehar,  Darmawati,  Nieldalina. Pendekatan  Efektif  Mendukung  Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya  Percepatan  Pembangunan  Pertanian . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2012.
Nasution, S. Metode Research . Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Nurdin,  Diding,  Dr  Pengelolaan  Pendidikan:  Dari  teori  menuju  Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta 2019
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga .  jakarta: Balai Pustaka, 2002 cet 2.
Reijntjes, Coen, dkk. Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: 1992.
Subagyo,  Joko. Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2011.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. dan R&D. Bandung: Alifabeta, 2012.
Wahab,  S.  A.  2012. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT Bumi Aksara Undang-undang  Rl  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Situbondo