How to cite: Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu (2024) Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, (06) 04,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X

## ANALISIS  HUKUM  KASUS  SALAH  TRANSFER  DANA  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA
Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email: widjaja_gunawan@yahoo.com, adirumantowaruwu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana  penanganan  masalah  yang  terjadi karena  kesalahan  dalam  melakukan  transfer  dana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan akan data sekunder, dalam hal ini Undang-Undang  No.3  Tahun  2011  tentang  Transfer  Dana  (UU  No.3/2011).  Hasil  dan analisis  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum  yang  terjadi  dari  suatu kesalahan  transfer  merupakan  hubungan  keperdataan  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Proses  penyelesaian  salah  transfer  dapat dilakukan  melalui  proses  mediasi  dan  kordinasi  antara  para  pihak  yang  terkait.  Bank merupakan  pihak  yang  diberikan  kewajiban  untuk  menyelesaikan  salah  transfer, sebagaimana  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  UU  No.3/2011yang menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  penyelenggara  pengirim  melakukan  kekeliruan  dalam pelaksanaan  transfer  dana,  penyelenggara  pengirim  harus  segera  memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.
Kata kunci : Hubungan Hukum, Hak dan Kewajiban, Transfer Dana

## Abstract
This  study  aims  to  examine  how  to  handle  problems  that  occur  due  to  errors  in transferring  funds.  This  study  used  normative  legal  research  methods.  The  data  used will be secondary data, in this case Law No.3 of 2011 concerning Fund Transfer (Law No.3/2011). The results and analysis of this study show that the legal relationship that occurs  from  a  transfer  error  is  a  civil  relationship  that  gives  rise  to  the  rights  and obligations  of  the  parties  involved.  The  process  of  resolving  false  transfers  can  be carried  out  through  a  process  of  mediation  and  coordination  between  the  parties concerned.  The  Bank  is  a  party  that  is  given  the  obligation  to  resolve  the  wrong transfer, as  mandated in the provisions of  Article 56 paragraph  (1) of  Law No.3/2011 which  states  that  "In  the  event  that  the  sending  operator  makes  a  mistake  in  the implementation of the fund transfer, the sending operator must immediately correct the error by canceling or changing it.
Keywords: Legal Relations, Rights and Obligations, Fund Transfer
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024

## PENDAHULUAN
Pada masa kini aktifitas dan kegiatan perbankan  mengalami  perkembangan yang begitu  pesat,  hal  tersebut  selaras  dengan  perkembangan  dunia  teknologi  (Mutiasari, 2020).  Pertama  kali  Bank  didirikan  di  Inggris  dalam  bentuk  seperti  sebuah  Firma Asikin,  (2015),  Pada  saat  itu  Inggris  ingin  membangun  kembali  kekuatan  angkatan lautnya  untuk  bersaing  dengan  Prancis.  Namun,  pemerintah  Inggris  tidak  memiliki cukup  uang  untuk  mendanai  proyek  tersebut.  Lalu  William  Peterson  dan  Charles Montagu mengusulkan pembentukan lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana yang  dibutuhkan.  Lembaga  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  firma  yang  dikenal  sebagai Bank of England , Bank of England merupakan Bank pertama yang dibentuk. Kemudian bank juga digunakan oleh para pedagang untuk melakukan pertukaran mata  uang  saja.  Sejarah  juga  bahwa  mencatat  dikenalnya  kegiatan  perbankan  pada zaman  kerajaan di daratan Eropa yang digunakan oleh para pedagang-pedagang dalam melakukan pertukaran uang saja. Kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia Barat melalui para Pedagang. Seiring dengan perkembangannya, Bank kini dijadikan sebagai wadah bagi nasabah untuk melakukan penyimpanan dana miliknya baik yang berstatus deposito  maupun  tabungan,  pinjaman  dalam  bentuk  kredit  dan  lain-lain  (CRP,  2021). Dengan  menyediakan  kredit  pinjaman  dan  berbagai  layanan,  bank  membantu  individu dan  perusahaan  dalam  mendapatkan  dana  yang  mereka  butuhkan  dan  mempermudah proses  pembayaran  di  berbagai  sektor  ekonomi  (Hermansyah,  2020).  Sebelumnya kegiatan perbankan hanya dapat  dilakukan secara face to  face, berbeda dengan Zaman sekarang yang menggunakan teknologi sebagai media untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu dengan pengguna lainnya.
Dalam  melakukan  usaha  perbankan,  tentunya  negara  berkewajiban  memberikan perlindungan  pada  usaha  tersebut.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  proteksi bagi para pengguna agar dapat terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hukum baik bagi nasabah maupun Bank itu sendiri. Menurut Rani & Wirasila, (2015) Perlindungan hukum  artinya  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Melakukan  transaksi  melalui  perbankan yang memanfaatkan teknologi sudah menjadi  hak bagi  setiap warga negara dan diakui keberadaannya.  Semangat  memberikan  perlindungan  bagi  para  nasabah  diwujudkan dalam pembentukan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dunia perbankan, misalnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Transfer  Dana  (UU No.3/2011), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998  tentang  Perbankan  (UU  No.7/1998)  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan lainnya (Nomor, 10AD).
Meskipun  telah  mendapat  perlindungan  hukum,  tentunya  seorang  nasabah  mesti hati-hati dalam bertransaksi apalagi yang dilakukan secara online melalui sistem cyber . Kemampuan  suatu  peraturan  mungkin  terus  tertinggal  akibat  perkembangan  dunia teknologi  yang  sangat  masif.  Kejahatan  perbankan  juga  masih  sering  terjadi,  para pelaku  yang  menyasar  korban-korban  yang  masih  kurang update atau  kurang  paham terhadap teknologi zaman sekarang (Meliana & Hartono, 2019). Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana (Nawawi, 2010). Selain itu masyarakat juga  harus  memahami  modus-modus  apa  saja  yang  harus  dihindari  ketika  berhadapan dengan  pelaku  kejahatan  perbankan  dan  agar  tidak  terkait  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  orang  lain.  Misalnya  pada  kasus  salah  transfer  yang  di  angkat  oleh  penulis.
Salah  seorang  nasabah  dari  Bank  X  mendapatkan  dana  melalui  transfer  rekening  dari orang lain (salah transfer) dari rekening yang ada pada bank lain (Bank Y). Dalam hal yang  demikian,  maka  nasabah  penerima  transfer  dana  dihadapkan  pada  dilema  uang yang  masuk  ke  rekeningnya.  Ini  berarti  nasabah  tersebut  harus  memahami  apa  saja langkah-langkah  yang  dilakukan  ketika  ia  menerima  dana  tersebut.  Karena  bisa  saja dana  tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana,  sehingga  dapat  mengaitkan  penerima ketika  salah  mengambil  langkah.  Semakin  majunya  teknologi,  kehidupan  dunia  pun berubah. Namun, bukan berarti bebas dari masalah, seperti kasus salah transfer. Kasus ini masih menjadi polemik, terutama karena adanya pasal pidana yang ditujukan kepada nasabah  penerima  salah  transfer.  Pasal  tersebut  yaitu  Pasal  85  UU  No.3  Tahun  2011 tentang  Transfer  Dana  yang  kemudian  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Silalah & Miharja, 2022).
Terdapat  contoh  kasus  yang  angkat  oleh  penulis  yang  berkaitan  dengan  Salah Transfer.  Pada  tanggal  19  Februari  2024  Jam  11:45  WIB  datang  seseorang  yang mengaku  dari  Bank  X  datang  ke  rumah  Nasabah  W  merupakan  nasabah  dari  Bank  X dari  unit  Jakarta  Tanjung  Priok.  Dalam  kedatangannya  orang  tersebut  yang  mengaku dari  Bank  X  dan  kemudian  memperkenalkan  diri  dengan  nama  A  lalu  menyampaikan bahwa  telah  terjadi  salah  transfer  dari  Bank  Y  atas  nama  V  ke  rekening  Nasabah  W sebesar  Rp  15.000.000,-  Kemudian  A  langsung  menunjukkan  dua  buah  surat  yaitu Pertama , surat  pada tanggal  12 Februari 2024 Perihal  Permohonan refund Dana Salah Transfer  Bank  Lain  pada  Rekening  (Milik  Nasabah  W).  Surat  permohonan refund tersebut  ditujukan  kepada  Pimpinan  Kantor  Bank  X  cabang  Jakarta  Priok,  dan  surat tersebut  berisi  permohonan agar kepala Bank X  Kantor Cabang Jakarta  Tanjung  Priok segera  melakukan  beberapa  hal  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  surat  tersebut yakni  segera  menginfokan  kepada  nasabah  penerima  (Nasabah  W)  bahwa  telah  terjadi salah transfer yang dilakukan oleh nasabah Bank Y menggunakan jaringan BI Fast pada tanggal 30 Januari 2024 dan meminta kesediaan nasabah W untuk dilakukan pendebetan rekening sebesar Rp 15.000.000,- untuk dikembalikan kepada pengirim yakni Nasabah V. Kedua, Sebuah surat yang berupa isi Laporan Transaksi ( statmens of finansial) dari rekening milik Nasabah W dengan periode transaksi 27 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari  2024.  Pada  surat  tersebut  A  menunjukkan  bahwa  adanya  transaksi  tanggal  30 Januari 2024 Jam 06.56 WIB sebesar RP. 15.000.000,-  dari pengirim V.
Kemudian, setelah A menyampaikan hal tersebut kepada Nasabah W yang saat itu bersama  dengan  suaminya  S  sepakat  untuk  mengembalikan  uang  (salah  transfer) tersebut kepada pengirim. Namun sebelum mengembalikan Nasabah W dan Suaminya S Perlu melakukan klarifikasi kepada pihak bank X tempat dimana Nasabah W membuka buku tabungan tersebut  dan untuk melakukan print terhadap mutasi rekening milik hal ini  dikarenakan  Nasabah  W  jarang  sekali  menggunakan  rekening  tersebut  untuk bertransaksi.  Nasabah  W  dan  S  merasa  perlu  melakukan  klarifikasi  kepada  pihak pengirim  terutama  kepada  pihak  Bank  karena  maraknya  kejahatan  perbankan  saat  ini contohnya seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan transaksi-transaksi ilegal yang  lainnya  serta  untuk  mengantisipasi  penyalahgunaan  Surat  kuasa  pendebetan  dari rekening milik W.
Setelah  menyampaikan  hal  tersebut  kepada  A,  lalu  A  membalas  dengan argumentasi  seolah-olah  W  dan  S  tidak  bersedia  untuk  mengembalikan  uang  tersebut, sedangkan  dari  awal  W  dan  S  sudah  sampaikan  kesepakatan  untuk  mengembalikan. Meskipun  W  dan  S  telah  menyampaikan  berkali-kali,  tidak  keberatan  untuk mengembalikan  asalkan  bisa  mengkonfirmasi  kepada  pihak  Bank  X  dan  kepada  pihak
pengirim. Lalu pada akhir percontoh tersebut, A meminta izin untuk membuat laporan kepada pihak Bank X selaku tempatnya bekerja bahwa telah melakukan kunjungan dan menemukan  nasabah  yang  dicarinya  dan  mencantumkan  kesediaan  W  untuk mengembalikan  dengan  catatan  bahwa  W  mengkonfirmasi  dahulu  kepada  pihak  X dengan  melakukan  kunjungan  terlebih  dahulu  dan  pembuatan  laporan  tersebut disepakati oleh keduanya. Dari uraian kasus diatas, penerima X dari dana salah transfer tersebut  perlu  melakukan  tindakan-tindakan  agar  terhindar  dari  adanya  keterkaitan dengan  perbuatan  pidana.  Proses  penyelesaian  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku  dan  diatur  secara  rinci  dalam  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2011  tentang Transfer Dana.
Dari  uraian  kasus  pada  latar  belakang  di  atas  dilakukanlah  penelitian  ini  untuk mengetahui hubungan hukum antara Penerima dana salah Transfer Dan Bank, serta cara penyelesaian  dalam  hal  terjadinya  salah  transfer  tersebut  antara  nasabah  penerima dengan pengirim ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  studi  atau  penelaahan dokumen-dokumen hukum dari kepustakaan. Oleh karena bertumpu pada kekuatan data sekunder  melalui  telaah  kepustakaan,  penelitian  ini  juga  sering  disebut  dengan penelitian  kepustakaan  ( library  research )  (Nasution,  2017).  Data  yang  dipergunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia untuk umum.
Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual,  dengan  menggunakan  teori-teori  hukum  yang  dihubungkan  dengan peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.  Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  untuk  menemukan  visi  hukum  yang  sesuai  dan  menggabungkannya  dengan pendekatan  konseptual  untuk  menemukan  sumber  hukum  berdasarkan  prinsip-prinsip keadilan yang ada. Studi kasus menjadi bagian pelengkap penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Hukum Nasabah Dan Bank
Saat  ini,  lembaga  perbankan  sudah  menjadi  lembaga  kepercayaan  masyarakat secara luas. Apalagi Perbankan sangat berperan penting dalam suatu negara khususnya dalam sektor ekonomi dan menjadi asal kehidupan dari bidang keuangan.  Suatu Bank Dalam  menjalankan  kewajibannya,  bank  memfasilitasi  arus  barang  dan  jasa  dari produsen ke konsumen  dan melakukan berbagai  kegiatan keuangan untuk kepentingan pemerintah Adrian Sutedi, (2023) Sehingga perbankan menjadi jantung kehidupan dari berjalannya suatu negara.
Pengertian  Bank  telah  di  disebutkan  secara  jelas  dalam  Pasal  1  Ayat  2  UU No.10/1998  bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat
sebanyak-banyaknya  kemudian  menyalurkan  dana  tersebut  hal  ini  juga  menjadi pendukung dari tujuan di dirikan suatu Bank.
Pada  dasarnya  hubungan  antar  bank  dan  nasabah  merupakan  hubungan keperdataan.  Hubungan  hukum  yang  melalui  proses  perikatan  yakni  Perjanjian  yang dibuat  secara  tertulis  di  antara  Nasabah  dengan  Bank.  Pengertian  Perjanjian  secara formil    dimuat  pada  ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) tepatnya  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  “suatu  perjanjian  adalah suatu perbuatan dengan mana satu   orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu  orang  lain  atau  lebih”. Pengertian tersebut masih belum menemukan Pengertian yang  sebenarnya,  mengingat  begitu  banyak  perbedaan  cara  berpikir  dan  kejadian- kejadian  di  lapangan.  Menurut  Muljadi  &  Widjaja,  2003;  Subekti,  (2005)  bahwa perjanjian  adalah  suatu    peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana  dua  orang  orang  itu    saling  berjanji  melakukan  suatu  hal.  Sehingga  melalui uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  nasabah  dengan  bank merupakan  hubungan  yang  timbul  akibat  adanya  kemauan  untuk  mengikatkan  dirinya satu dengan lainnya.
Dalam  dunia  perbankan  terdapat  beberapa  prinsip  yang  penting  antara  nasabah dengan  bank.  Dengan  adanya  prinsip  tersebut,  perbankan  dapat  menjalankan aktivitasnya  seperti  menghimpun  dana,  menyalurkan  dana  dalam  bentuk  kredit  yang besaran  pinjaman  dan  rencana  pembayaran  diatur  lagi  dalam  suatu  perjanjian.  Dalam menjalankan  kegiatan  perbankan,  terdapat  setidaknya  4  prinsip  yang  sangat  penting diantaranya:
a. Prinsip kepercayaan
Salah  satu  prinsip  dalam  perbankan  yaitu  Prinsip  Kepercayaan.  Prinsip kepercayaan  adalah  prinsip  bahwa  kegiatan  usaha  bank  dilandasi  oleh  hubungan saling  percaya  antara  bank  dan  nasabah  (Pandiangan  &  Jayadi,  2018).  Prinsip kepercayaan  juga  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.10/1998  menyebutkan “Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan  melalui  bank”.  Setiap  bank  dalam  tujuan  usahanya  adalah  untuk menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, ataupun deposit. Untuk melaksanakan  hal  tersebut,  bank  perlu  memasarkan  atau  menawarkan  jasa  bank kepada  masyarakat  dan  berusaha  membuat  calon  nasabah  tersebut  memberi kepercayaan  kepada  Bank  unutk  menyimpan  dana  yang  dimilikinya.  Hal  ini dikarenakan  bank  dalam  menjalankan  operasionalnya  membutuhkan  kepercayaan masyarakat  sebagai  salah  satu  faktor  yang  menjaga  keseimbangan  antara  kemajuan dan  kesatuan  ekonomi  nasional  (Anshori,  2008).  Sebab  jika  terjadi  penuruna kepercayaan  terhadap  kinerja  suatu  bank,  maka  dapat  terjadi rush sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi Bank.
b. Prinsip kehati-hatian
Secara  umum,  prinsip  kehati-hatian  dimuat  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  UU No.10/1998  menyebutkan  “Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai
dengan  ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas, rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Hal ini berarti bahwa  ketika  bank  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  debitur,  diperlukan penilaian  yang  cermat  dan  menerapkan  kehati-hatian  karena  dana  yang  diberikan melalui pinjaman tersebut adalah dana masyarakat misalnya, Bank wajib melakukan studi  kelayakan  sebelum  memberikan  pelayanan  kepada  nasabahnya.  Hal  tersebut secara  langsung  menjaga  kepercayaan  dari  nasabah  terhadap  bank  serta meningkatkan kesehatan bank itu sendiri.
c. Prinsip Kerahasiaan
Prinsip  kerahasiaan  dalam  dunia  perbankan  sudah  dikenal  lama  dan  menjadi salah  satu  prinsip  yang  sangat  penting.  Pada  pertengahan  abad  ke-19,  semua pemerintah  Eropa  Barat  telah  menerima  gagasan  kerahasiaan  keuangan  dan  telah mengesahkan undang-undang yang sama di setiap negara yang menginginkan sistem perbankan yang stabil (Ifham, 2016). Misalnya dalam praktek perdangan kerahasiaan data  pribadi  merupakan  persyaratan  yang  tidak  dapat  dinegosiasikan  seperti mengakses  informasi  keuangan  dan  pribadi  pelanggan.  Tujuan  dari  Prinsip kerahasiaan  bank  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  bank  dengan menjaga  privasi  informasi  keuangan  dan  informasi  pribadi  mereka.  Secara  umum pengertian Rahasia Bank telah diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No.10/1998 bahwa “Rahasia  Bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”
d. Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles )
Prinsip  Mengenali  Nasabah  adalah  prinsip  yang  diterapkan  oleh  bank  untuk mengenali  dan  memahami  identitas  nasabahnya  serta  memantau  aktivitas  transaksi mereka,  termasuk  melaporkan  transaksi  yang  mencurigakan.  Penerapan  Prinsip mengenal nasabah perwujudan dari Pasal 2 UU No.10/1998. Hal tersebut juga sudah diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/21/PBI/2003  Tahun  2003 jo. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh Bank, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah  merupakan  hubungan  keperdataan  yang  timbul  karena  keduanya  sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu Perjanjian tertulis. Hubungan hukum tersebut timbul  sebab  kedua  belah  pihak  bersepakat  dan  memuat  hal-hal  (klausul)  secara tertulis  serta  di  tandatangi.  Tentunya  perjanjian  dibuat  harus  sejalan  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  bahwa  syarat  sah  suatu perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan,  para  pihak  cakap  hukum,  yang  disepakati merupakan  suatu  hal  tertentu  dan  yang  diperjanjikan  halal.  Sehingga  perjanjian tersebut  menjadi  mengikat  kedua  pihak.  Maka  dengan  adanya  hubungan  hukum tersebut  telah  mengakibatkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban  antara  keduanya. Perjanjian  anatara  keduanya  yang  sudah  mengikat  meninmbulkan  beberapa
ketentuan  penting  yang  masing-masing  pihak  harus  jalankan  yaitu  Hak  dan Kewajiban  Nasabah,  Hak  dan  Kewajiban  Bank.  Dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  baik  bagi  nasabah  maupun  bank,  pengaturan  perundang- undangan  telah  mengatur  apasaja  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  kedua  belah pihak.

## Hak dan Kewajiban Nasabah (Konsumen)
Dalam  praktiknya,  nasabah  dalam  menyetorkan  dana  miliknya  ke  bank  bukan dilakukan  secara  bebas.  Perlu  dipahami  bahwa  Hak  dan  kewajiban  nasabah  dan  bank dapat  berbeda-beda  tergantung  pada  jenis  produk  dan  layanan  yang  digunakan  seperti tertera  dalam  surat  perjanjian  yang  dibuat.  Misalnya  pada  layanan  produk  tabungan deposit,  seorang nasabah berhak mendapatkan bunga dari dana yang disetor, Besarnya bunga ini tergantung pada peraturan yang berlaku pada masing-masing bank, tergantung pada  produk  perbankan  yang  ada.  Kemudian  nasabah  wajib  menyimpan  dana  tersebut dalam waktu tertentu dan tidak dapat menarik sebelum waktu yang ditentukan selesai.
Setelah  memahami  pengertian  Bank  yang  diatur  dalam  UU  No.10/1998  bahwa bank  merupakan  badan  usaha  yang  melakukan  pengimpunan  masyarakat  bertindak sebagai  pelaku  usaha  dalam  sektor  perbankan.  Perbankan  dalam  melakukan  kegiatan usaha seperti Menghimpun dana dari masyarakat, Menyediakan layanan kredit, layanan pembayaran dan Melakukan kegiatan investasi.  Maka dapat  disimpulkan bahwa dalam hal  ini  nasabah  disebut  sebagai  konsumen  dalam  bidang  perbankan.  Merujuk  pada  hal ini, pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  Konsumen  (UUPK)  juga menjadi pengaturan tentang hak dan kewajiban nasabah perbankan.
Namun dalam perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur tentang Perlindungan hukum bagi konsumen sektor keuangan. Dalam Peraturan tersebut dimuat mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  seorang  konsumen  di bidang  keuangan.  Pengaturan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/07/2013) sebagai berikut:
a) Hak Konsumen (Nasabah)
Nasabah  sebagai  konsumen  lembaga  jasa  keuangan  memiliki  hak  yang  harus diberikan  oleh  Pelaku  usaha  (Bank).  Ketentuan  pada  Pasal  2  POJK  1/07/2013 mengatur  setidaknya  ada  5  prinsip/hak  yang  penting  dan  harus  di  dapatkan  oleh soerang Konsumen LJK yaitu:
1. Tranparansi
Hak Transparansi merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang sangat jelas  mengenai  produk  keuangan  yang  ditawarkan  bank  kepada  Konsumen  LJK misalnya mengajukan layanan pinjaman kepada  bank dalam bentuk  kredit, maka konsumen  LJK  berhak  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  syarat  pengajuan, hitungan  bunga  cicilan  dan  lain-lain.  Pemberian  informasi  yang  jelas  dan  akurat tersebut  merupakan  kewajiban  dari  Bank  sebagai  pelaku  usaha  lembaga  jasa keuangan (LJK).
2. Perlakuan yang adil
Hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  tanpa    diskriminasi.  Artinya sebagai konsumen LJK memiliki hak yang sama dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan  akses  setara  terhadap  produk  keuangan,  tentunya  hal  tersebut berdasarkan  klasifikasi  yang  sudah  dibuat  oleh  Pelaku  usaha  LJK.  Misalnya konsumen LJK mau menggunakan suatu Produk Keuangan tertentu, namun Bank (Pelaku  Usaha)  telah  menentukan  syarat  minimal  penghasilan  10  juta  perbulan dan  Konsumen  tersebut  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  namun  dinyatakan kegiatan  transaksi  tidak  dapat  dilanjutkan  maka  sebagai  konsumen  LJK  berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.
3. Keandalan
Artinya  setiap  konsumen  LJK  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang andal.  Hak  yang  dimaksud  adalah  sebagai  konsumen  LJK  berhap  mendapatkan pelayanan  yang  akurat,  sesuai  Prosedur  (SOP),  Infrastruktur  dan  Sumber  daya Manusia (SDM) yang mumpuni/profesional.
4. Kerahasiaan dan Keamanan data/Informasi Konsumen
Merupakan  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  keamanan  data.  Dalam hak  ini  OJK  melarang  Pelaku  Usaha  LJK  untuk  men- share data  nasabahnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Sebab data yang diberikan oleh konsumen hanya digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
5. Hak untuk mengajukan aduan bila ada masalah serta penanganan pengaduan dan penyelesaian  sengketa  Konsumen  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau. Setiap  Konsumen  LJK  berhak  untuk  mendapatkan  layanan  khusus  untuk mengajukan  pengaduan.  Secara  umum  penyelesaian  sengketa  konsumen  LJK mengedepankan  proses  mediasi  ( non-litigasi )  dibandingkan  jalur  pengadilan ( litigasi) .
b) Kewajiban Konsumen (Nasabah)
Sebagai  seorang  Konsumen  LJK  tentunya  memiliki  beberapa  kewajiban  yang harus dilaksanakan agar mendapatkan pelayanan maksimal dari Bank serta mendapat perlindungan Hukum. Berikut beberapa kewajiban seorang nasabah bank yaitu :
1. Beritikad  Baik,  artinya  nasabah  tidak  memiliki  niat  lain  atau  menyalahgunakan produk  keuangan  yang  diajukan  oleh  nasabah.  Hal  tersebut  setara  dengan  yang sudah diatur dalam Pasal 3 POJK 1/07/2013 bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak  untuk  memastikan  adanya  itikad  baik  Konsumen  dan  mendapatkan informasi  dan/atau  dokumen  mengenai  Konsumen  yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan tidak menyesatkan”
2. Mengisi data diri pada formulir dengan benar
3. Menandatangani  formulir  yang  disediakan  oleh  bank  dan  sesuai  dengan  produk bank yang diajukan oleh Nasabah
4. Setiap  nasabah  wajib  melampirkan  dokumen-dokumen  persyaratan  yang ditentukan oleh bank
5. Menyetorkan dana sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank.
Selain  beberapa  uraian  kewajiban  Konsumen  LJK  diatas,  maka  sebagai konsumen  perlu  untuk  memahami  apa  yang  menjadi  kewajiban  konsumen  yang  di atur  dalam  pasal  5  UUPK  misalnya  membaca,  mengikuti  petunjuk  serta  Prosedur, beritikad  baik,  mebayar  biaya  admin  yang  dikenakan  perbulannya  dan  mengikuti upaya Penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan.

## Hak dan Kewajiban Bank (Pelaku Usaha)
Beberapa  ketentuan  hak  dan  kewajiban  UU  No.10/1998,  Secara  umum,  dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, Bank berpedoman pada asas-asas perbankan yang sehat,  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  dan  menghindari  praktik-praktik  yang  dapat membahayakan  eksistensi  Bank  atau  merugikan  kepentingan  umum.  Namun  secara lengkap kewajiban Bank telah diatur dalam POJK 1/07/2013 yaitu sebagai berikut:
a) Kewajiban Bank (Pelaku Usaha)
Secara  umum,  kewajiban  Pelaku  Usaha  LJK  sama  halnya  dengan  isi  Pasal  7 UUPK yang mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha. Hak pelaku usaha diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada bank sebagai pelaku  usaha.  Pemeberian  perlindungan  hukum  dapat  menjadi  motivasi  bagi  Bank agar dapar meningkatkan Inovasi Produknya yang akan digunakan oleh Nasabah.
Pengaturan  tentang  kewajiban  Bank  sebagai  pelaku  usaha  dimuat  dalam beberapa  pasal  pada  POJK  1/07/2013  yaitu  Pada  BAB  II  mengenai  ketentuan perlindungan konsumen  sektor jasa keuangan dimulai  dari Pasal  4 hingga Pasal  39. Salah  satunya  dalam  pasal  4  ayat  1  POJK  1/07/2013  bahwa  “Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  wajib  menyediakan  dan/atau  menyampaikan  informasi  mengenai  produk dan/atau layanan
yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan”.  Jika  diperhatikan  lebih lanjut,  hubungan  kewajiban  dan  hak  Nasabah  dengan  Bank  merupakan  hubungan timbal  balik,  dimana  bank  harus  menunaikan  kewajibannya  untuk  mendapatkan haknya, bergitu  juga sebaliknya bagi  nasabah. Bank sebagai  lembaga moneter yang paling  penting  di  Indonesia  dituntut  untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai  spesialis untuk mendukung kemajuan nasional, berdasarkan aturan kepercayaan. Oleh karena itu,  bank  harus  dapat  memenuhi  semua  komitmennya  kepada  nasabah,  baik  dalam posisinya  sebagai  pengelola  administrasi  keuangan  maupun  sebagai  penyedia layanan cicilan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah.
b) Hak Bank (Pelaku Usaha)
Sebagai  pelaku  usaha  sektor  pebankan,  tentunya  memiliki  hak  yang  harus didapatnya  baik  dari  konsumen  maupun  Negara.  Hak  yang  didapatkan  dari  negara merupakan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  tersebut  tidak  didapat  secara bebas,  namun  agar  mendapatkan  hak  untuk  dilindungi  perlu  bagi  bank  menaati aturan hukum yang berlaku dan melaksanakan hak kewajibannya yang diatur melalui peraturan  Perundang-undangan.  Hak  yang  didapat  oleh  Bank  juga  sejalan  dengan pengaturan tentang hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  didalam  penyelesaian hukumsengketa konsumen.
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugiankonsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan  atau  jasa  yang diperdagangkan.
5. Hak  mendapat  kesataraan  hukum  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan lain.
Selain aturan diaturan diatas, hak bank sebagai pelaku usaha disebut pada Pasal 6 UU No.10/1998 bahwa bank berhak untuk:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,  sertifikat  deposito,  tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu
2. memberikan kredit
3. menerbitkan surat pengakuan hutang
4. membeli,  menjual  atau  menjamin  atas  risiko  sendiri  maupun  untuk  kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. memindahkan  uang  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk  kepentingan nasabah
6. menempatkan  dana  pada,  meminjam  dana  dari,  atau  meminjamkan  dana  kepada bank  lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana  telekomunikasi  maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. menerima  pembayaran  dari  tagihan  atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. melakukan  kegiatan  penitipan  untuk  kepentingan  pihak  lain  berdasarkan  suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
13. Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Analisis  Salah  Transfer  ditinjau  dari    Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang Transfer Dana
Semakin  maju  inovasi,  peningkatan  kehidupan  dunia  juga  ikut  berubah.  Setiap perubahan tidak lepas dari berbagai masalah, seperti halnya kasus salah transfer. Kasus salah  transfer  ini  menjadi  perhatian  serius  ditengah-tengah  masyarakat  yang menggunakan produk bank untuk bertransaksi. Sebab bagi penerima dana salah transfer pun  bisa  membuatnya  di  Pidana.  Sejalan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor  14/23/PBI/2012  tentang  Transfer  Dana  Pemidanaan  tersebut  juga  telah  diatur pada Pasal 85 UU No.3/2011 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui    sebagai  miliknya  Dana  hasil  transfer  yang  diketahui  atau  patut  diketahui bukan  haknya  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)”.  Namun  pasal  tersebut  dapat diterapkan kepada penerima apabila tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan.
Perlu  dipahami  bahwa  untuk  menyelesaikan  salah  transfer,  Pasal  3  UU No.3/2011 telah mengatur prinsip prinsip zero-hour rules . Kemudian dapat disimpulkan bahwa apabila tidak ada permasalahan dari pengirim  atau penyelenggara  hingga pukul 00.00  WIB,  maka  telah  terjadi  perpindahan  hak  dari  pengirim  ke  penerima  (Heriani, 2021). Maka jika dilihat dari contoh kasus oleh penulis, Laporan Transaksi ( statmens of finansial) dari rekening milik Nasabah W menunjukkan dana salah transfer masuk pada tanggal  30  Januari  2024  Jam  06:56  WIB  kemudian  Pengirim  mengajukan  aduan sehingga  keluar  surat  yang  dibawa  saudara  A  yang  berisi  bahwa  pada  tanggal  12 Februari  2024  Perihal  Permohonan refund Dana  Salah  Transfer  kepada  Nasabah  W. Terdapat rentan waktu 14 hari sejak pengirim salah mentransfer dana tersebut.
Namun  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dan  hak  bagi  nasabah  pengirim, terdapat kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan bagi Bank untuk melakukan penyelidikan  hingga  menyelesaikan  kasus  salah  transfer.  Seperti  telah  diatur  melalui Pasal  78  UU  No.3/2011  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  keterlambatan  atau  kesalahan Transfer  Dana  yang  menimbulkan  kerugian  pada  Pengirim  Asal  atau  Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.
Jika dilihat dari contoh kasus  yang diangkat  oleh penulis maka bisa disimpulkan bahwa Pasal 78 UU No.3/2011 telah dilaksanakan oleh Bank yaitu dengan mengirimkan perwakilan  Bank  untuk  melakukan  konfirmasi  kepada  nasabah  penerima,  berdasarkan aturan  pada  pasal  22  huruf  e  UU  No.3/2011  bahwa  untuk  melakukan  debet  secara sepihak  pada  rekening  milik  W  tidaklah  diperbolehkan  terkecuali  terdapat  pemberian kuasa  oleh  nasabah  tersebut.  Maka  permintaan  saudara  A  untuk  meminta  pemberian kuasa pendebetan tidaklah salah atau sesuai aturan.
Namun dalam rangka menghindari penyalahgunaan kuasa dan transaksi-transaksi yang  mencurigakan  dan  dapat  melibatkannya  dalam  kasus  pidana  lain,  nasabah  W beritikad  baik  untuk  mendatangi  kantor  cabang  terdekat  agar  dapat  melakukan konfirmasi mengingat rekening tersebut jarang sekali digunakan. Sehingga dapat dilihat
bahwa  nasabah  W  memiliki  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  kasus  salah  transfer tersebut.
Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kasus salah transfer bukanlah hal  yang  baru  sebab  sering  kali  terjadi  salah  transfer  dan  dalam  penyelesaiannya  yang membutuhkan  energi  dan  waktu.  Maka,  pemerintah  dalam  rangka  mencegah  hal  yang berkaitan dengan transfer dana dibentuk UU No.3/2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No.3/2011 bahwa “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima  yang  disebutkan  dalam  perintah  transfer  dana  sampai  dengan  diterimanya dana  oleh  penerima”  dan  dari  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  yakni  sebelum mentransfer  uang,  harus  ada  perintah  dari  pengirim  kepada  bank  untuk  mentransfer sejumlah uang kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer uang.
Dengan  demikian  dari  contoh  kasus  di  atas,  pihak  pengirim  dana  berhak  untuk meminta  kepada  penerima  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  sesuai  dengan Pasal  1360  KUHPerdata  Muljadi,  (2008)  sebab  hasil  salah  transfer  tersebut  bukanlah hak  milik  penerima.  Penyelesaian  sengketa  perbankan  tidaklah  selalu  melalui pemidanaan  namun  dapat  dilakukan  melalui  jalur  mediasi  berdasarkan  asas ultimum remedium yang  dianut  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan.  Bank  memiliki  peran penting untuk menyelesaikan kasus ini, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat  (1)  UU  No.3/2011  bahwa  “Dalam  hal  penyelenggara  pengirim  melakukan kekeliruan  dalam  pelaksanaan  transfer  dana,  penyelenggara  pengirim  harus  segera memperbaiki  kekeliruan  tersebut  dengan  melakukan  pembatalan  atau  perubahan”. Meskipun  rentang  waktu  yang  cukup  lama,  bank  dapat  meminta  penerima  untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Pasal 1360 KUHPerdata.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  jelas  jika  penerima  dana  wajib  untuk mengembalikan  dana  yang  bukan  miliknya  dari  salah  transfer  tersebut.  Akan  tetapi penerima  juga  harus  melakukan  pengecekan  secara  menyeluruh  pada  mutasinya  dan konfirmasi kepada bank berkaitan salah transfer serta jumlah dana yang diterima. Dapat disimpulkan  bahwa  tindakan  dari  nasabah  W  untuk  mengunjungi  Bank  X  merupakan Itikad  baik  untuk  menyelesaikan  Kasus  tersebut.  Selain  itu,  penerima  wajib  meminta kepada  bank  untuk  membuat  surat  resmi  dan  meminta  laporan  dari  pengirim  sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan melawan hukum dari oknum-oknum perbankan itu sendiri.
Kemudian pihak Bank juga wajib membuktikan bahwa telah terjadi salah transfer dari pihak pengirim seperti laporan resmi dari pengirim yang dibuat secara tertulis yang ditujukan  kepada  penerima.  Berdasarkan  contoh  kasus  oleh  penulis,  bahwa  tepat  bagi saudara  A  untuk  mendatangi  dan  membawa  surat-surat  yang  memberitahukan  telah terjadi  salah  transfer  yang  ditujukan  kepada  nasabah  W  sebagai  penerima.  Namun dalam menghindari penyalahgunaan kuasa pendebetan, sudah tepat nasabah W sebagai penerima  untuk  melakukan  kunjungan  ke  Bank  dan  mengisi  formulir  pengembalian dana, dan menunggu proses pengembalian dana selesai.

## KESIMPULAN
Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  nasabah  dan  bank merupakan  hubungan  keperdataan.  Hubungan  hukum  yang  melalui  proses  perikatan yakni perjanjian yang dibuat secara tertulis antara Nasabah dengan Bank  dan memiiki klausul  masing-masing  tergantung  produk  perbankan  yang  di  ajukan  oleh  nasabah. Maka dengan adanya hubungan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban  antara  keduanya.  Perjanjian  anatara  keduanya  yang  sudah  mengikat menimbulkan  beberapa  ketentuan  penting  yang  masing-masing  pihak  harus  jalankan yaitu  Hak  dan  Kewajiban  Nasabah,  Hak  dan  Kewajiban  Bank.  Dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  baik  bagi  nasabah  maupun  bank,  pengaturan perundang-undangan  telah  mengatur  apasaja  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  kedua belah pihak diatur dalam UU No.10/1998, UU No.3/2011, UU No.8/1999,  PBI Nomor 14/23/PBI/2012 dan POJK 1/07/2013.
Dalam contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa Nasabah penerima memiliki itikad baik  untuk  mengembalikan  dana  tersebut.  Kemudian  Bank  memiliki  peran  penting untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut,  sejalan  dengan  Ketentuan  pasal  56  ayat  1  UU No.3/2011  bahwa  “Dalam  hal  penyelenggara  pengirim  melakukan  kekeliruan  dalam pelaksanaan  transfer  dana,  penyelenggara  pengirim  harus  segera  memperbaiki kekeliruan  tersebut  dengan  melakukan  pembatalan  atau  perubahan”.  Dalam menyelesaikannya Pihak bank cukup melakukan kunjungan ke pihak penerima dengan menyampaikan  pemberitahuan  yang  lengkap  seperti  laporan  resmi  mengenai  salah transfer  lalu  nasabah  penerima  datang  ke  Kantor  Bank  tempat  pembukaan  rekening sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan dan transaksi-transaksi berkaitan dengan tindak pidana.
Selanjutnya  penulis  menyarankan  agar  pihak  bank  dapat  membentuk  satu  aturan atau  prosedur  penyelesaian  yang  lebih  aman  lagi.  Dalam  rangka  mencegah penyalahgunaan kuasa pendebetan yang diminta secara langsung kepada nasabah, lebih baik  untuk  meminta  nasabah  mendatangi  kantor  bank  terdekat/tempat  membuka rekening miliknya. Sebab semakin banyaknya kasus penyalahgunaan kuasa pendebetan yang dilakukan oleh oknum-oknum bank.

## BIBLIOGRAFI
adrian  Sutedi,  S.  H.  (2023).  Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,
Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Sinar Grafika.
Anshori, Abdul Ghofur. (2008). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan. Pustaka Pelajar.
Asikin, Zainal. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.
Crp,  Hery  S.  E.  M.  S.  I.  (2021).  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Hermansyah,  S.  H.  (2020).  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia:  Edisi  3.  Prenada Media.
Ifham, Ahmad. (2016). Membongkar Rahasia Bank Syariah. Gramedia Pustaka Utama. Meliana,  Meliana,  &  Hartono,  Trie  Rundi.  (2019).  Fraud  Perbankan  Indonesia:  Studi Eksplorasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2–52.
Muljadi, Kartini. (2008). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.
Muljadi, Kartini, & Widjaja, Gunawan. (2003). Perikatan Pada Umumnya. Divisi Buku
Perguruan Tinggi, Rajagrafindo Persada.
Mutiasari,  Annisa  Indah.  (2020).  Perkembangan  Industri  Perbankan  Di  Era  Digital.
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9(2), 32–41.
Nasution,  Wahyudin  Nur.  (2017).  Strategi  Pembelajaran  (Asrul  Daulay,  Ed.).  Medan: Perdana Publishing.
Nawawi,  Arief  Barda.  (2010).  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
Nomor, Undang Undang. (10ad). Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Pandiangan,  L.,  &  Jayadi,  Hendri.  (2018).  Hubungan  Hukum  Antara  Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra, 4(3), 93–97.
Rani, Amalia, & Wirasila, Anak Agung Ngurah. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(1). Silalah,  Eka  Daniel  Raja,  &  Miharja,  Marjan  Marjan.  (2022).  Kajian  Yuridis  Dan Hukum Kasus Salah Transfer Di Bri Kck Terhadap Nasabah Dan Bank, Ditinjau Dari  Aspek  Prinsip  Final  Of  Settlement  Dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2011. Gorontalo Law Review, 5(1), 122–149.
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Pt. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.

## Copyright holder:
Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: