## KEWIRAUSAHAAN SOSIAL: PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EVALUASI DAMPAK SOSIAL - EKONOMI

## SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CITIZEN PARTICIPATION AND EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC IMPACT
Budi Hasanah 1 , Ahmad Sururi 2 , Daffa Putri Prananda 3 , Adam Maulana Noval 4
1 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya email: budihasanah@gmail.com
2 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya email: ahmadbroer@gmail.com
3 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya Email: daffaputrip@gmail.com
4 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya email: adammaulananoval23@gmail.com

## Abstrak
Penanganan permasalahan sosial ekonomi masih menjadi fokus perhatian baik pemerintah maupun masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya angka masyarakat miskin di Kota Serang. Program UMKM model social enterpreneurship bertujuan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi akan tetapi memecahkan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan dampak  sosial  ekonomi  dari  program  UMKM  dengan  model social  enterpreneurship di  Kota  Serang khususnya  pada  jenis  usaha design  and  fashion , crafting ( handmade aksesoris  dan supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  partisipasi  aktor UMKM kewirausahaan sosial sudah menunjukkan capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi individu  dalam  melakukan  aktivitas  kelompok,  motivasi  individu  untuk  memberikan  kontribusi  dan  rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah menghasilkan kapasitas dan kemandirian dalam  membuka  peluang  usaha.  Temuan  penelitian  menunjukkan  pentingnya  dukungan  pemerintah  Kota Serang dan kebijakan yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan merepresentasikan nilai-nilai sosial kewirausahaan  di  masa  depan  secara  berkelanjutan.    Rekomendasi  penelitian  ini  adalah  mendorong peningkatan UMKM melalui model kewirausahaan sosial sebagai upaya memecahkan permasalahan sosial dan  ekonomi  masyarakat,  peningkatan  kemitraan  dengan  kewirausahaan  yang  lebih  besar  dan  mendorong regulasi pemerintah untuk mengakomodir peluang dan partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi dalam kewirausahaan sosial.
Kata Kunci : Kewirausahaan Sosial; Partisipasi Masyarakat; Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi; Kebijakan Publik

## Abstract
Socioeconomic problem handling and the increasing number of poor people in Serang City are still the focus of attention of both the government and the community, especially during the COVID-19 pandemic. The Small, Micro, and Medium Enterprises social entrepreneurship model program aims not only to focus on economic
benefits but also to solve social problems. This study aims to find out how the participation and socio-economic impact of the MSME program with the social entrepreneurship model in Serang City, especially in the types of business design and fashion, handcrafting, and tour and travel. The research method used in this study is qualitative  descriptive.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  participation  of  MSME  actors  in  social entrepreneurship  has  shown  effective  achievement  through  the  mental  and  emotional  involvement  of individuals  in  group  activities,  individual  motivation  to  contribute,  and  a  sense  of  personal  responsibility towards  group  activities  to  achieve  goals.  In  addition,  the  socio-economic  impact  in  the  context  of  social entrepreneurship  has  resulted  in  capacity  and  independence  in  opening  up  business  opportunities.  The research findings show the importance of Serang City government support and policies that can accommodate economic  opportunities  and  represent  the  social  values  of  entrepreneurship  in  a  sustainable  future.  The recommendation  of  this  research  is  to  encourage  the  improvement  of  MSMEs  through  the  social entrepreneurship  model  as  an  effort  to  solve  social  and  economic  problems  of  the  community,  increase partnerships  with  greater  entrepreneurship  and  encourage  government  regulations  to  accommodate opportunities and community participation and economic impact in social entrepreneurship.
Keywords : Social Entrepreneurship; Community Participation; Evaluation of Social and Economic; Public Policy

## PENDAHULUAN
Penanganan masalah sosial dan ekonomi di Kota Serang masih dalam proses pencarian formula yang tepat. Hal tersebut dapat terlihat dari  masih  banyaknya  jumlah  penduduk miskin di Kota Serang berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Serang 2021 selama empat  tahun  terakhir  2016-2017  yaitu sebanyak 36,40 ribu dan 36,97 ribu dan tahun 2018-2019  sebanyak  36,21  ribu.  Jumlah penduduk  miskin  semakin  bertambah  karena dampak  dari  wabah  pandemi  COVID-19 (Corona  Virus  Disease) berdasarkan  BPS Provinsi  Banten  dalam  angka  2021  yaitu sebesar  42,24  ribu  dan  hal  ini  semakin bertambah di tahun 2021 berdasar sumber data Indoposco.id sebanyak 600 ribu masuk dalam kategori  warga  miskin  baru.  Hadirnya Undang-Undang  (UU)  No.  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  17
Tahun  2013  tentang  pelaksanaan  UU  No.  20 Tahun 2008 tentang UMKM serta yang terbaru secara  legal  formal  disahkan  dalam  masa kondisi  pandemi  COVID-19  yaitu  Peraturan RI  No.  7  Tahun  2021  tentang  kemudahan, perlindungan,  pemberdayaan  koperasi  dan UMKM  sebagai  bentuk  keinginan  untuk mewujudkan pembangunan masyarakat madani.  Salah  satu  bentuk  program  UMKM yang  mendukung  pembangunan  masyarakat sekaligus  melibatkan  masyarakat  dalam kegiatan  pemberdayaan  adalah  model social entrepreneurship support.
Kehadiran sociopreneurship atau kewirausahaan sosial sebagai trend baru model UMKM  yang  dikemas  lebih  modern  dalam beberapa  tahun  belakangan  ini  seperti  angin segar,  dikarenakan  tidak  hanya  profit  yang menjadi  orientasi  dalam  kegiatan  wirausaha namun  terdapat  kegiatan  lain  seperti pemberdayaan masyarakat untuk
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
pembangunan masyarakat dalam meningkatkan  kualitas  sosial  dan  ekonomi masyarakat.    sebagaimana  dikemukakan
Pomerantz  (2017),  bahwa  kewirausahaan sosial adalah pengembangan inovatif, dukungan misi, penciptaan lapangan kerja atau lisensi,  usaha  oleh  pengusaha  sosial  individu atau  organisasi  nirlaba,  atau  nirlaba  dalam asosiasi dengan tujuan mendapatkan
keuntungan.
Kewirausahaan sosial merupakan konsep  yang  relatif  baru  dan  telah  muncul dengan  fenomena  yang  cukup  kuat  (ILO, 2017)  dan  memainkan  peran  kunci  dalam pengembangan negara berkembang (Iorgulescu & Răvar, 2015). Dijelaskan lebih lanjut  bahwa  fenomena  ini  tumbuh  dari keinginan  beberapa  asosiasi  sukarela  untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang  terpinggirkan  dari  pasar  tenaga  kerja tradisional  dan  dari  pengusaha  yang  ingin menjalankan bisnis tetapi dengan tujuan sosial yang jelas.
Meskipun  demikian,  menurut  (Niño,
2015)  kewirausahaan  sosial  tetap  memiliki keterkaitan dengan aktivitas sektor profit, hal ini menjadi fenomena umum yang mencakup sebagian  besar  organisasi  yang  tidak  dapat terlepas  sebagai  perusahaan  sosial,  terlepas dari kenyataan bahwa kewirausahaan memiliki misi  untuk  melakukan  perubahan  sosial. Kewirausahaan  sosial  dipromosikan  untuk
melakukan  identifikasi  dan  mendorong wirausahawan  sosial  melakukan  kegiatan sosial dan partisipasi masyarakat (ILO, 2017).
Hal  ini  sejalan  dengan  manfaat  yang didapat oleh masyarakat dimana pengembangan
kewirausahaan sosial menggunakan prinsip-prinsip sosial dan usaha bisnis untuk menciptakan perubahan sosial dan membangun berbagai jenis bisnis yang bersifat sosial  melalui  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  merencanakan,  melaksanakan,  dan menilai  dampaknya  terhadap  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  masyarakat    (Hidayat  & Putra,  2020).  Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan bahwa salah satu kunci penting dan indikator terlaksananya  kewirausahaan  sosial  adalah partisipasi dari masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  memberikan ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya  sebagai manusia.  Seperti dijelaskan  oleh  Reed et  al .  (2018)  bahwa partisipasi  merupakan  suatu  proses  di  mana individu, kelompok dan/atau organisasi publik atau  pemangku  kepentingan  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  yang  memengaruhi mereka,  baik  secara  pasif  melalui  konsultasi atau secara aktif melalui keterlibatan dua arah Menurut  Reed et.al (2018)  partisipasi merupakan  salah  satu  argumen  penting  bagi individu  dalam  masyarakat  demokratis  dan partisipasi  merupakan  kunci  dalam  upaya membentuk  nilai-nilai  kewarganegaraan  dan
publik.  Termasuk  dalam  hal  ini  membangun modal  sosial  dan  pembangunan  masyarakat (Claridge,  2004).  Oleh  karena  itu,  menurut Kummitha  (2017)  partisipasi  masyarakat diharapkan dapat mengisi kekosongan dengan membawa  masyarakat  ke  dalamnya,  akan tetapi muncul pertanyaan apakah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan  pengetahuan  eksternal  akan menguntungkan pembangunan secara keseluruhan,  atau  akankah  ideal  untuk menciptakan sistem dari dalam dan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan lokal  untuk  membangun  sistem  pengetahuan yang  menjadi  dasar  kemampuan  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  masyarakat  tidak  dapat menawarkan  pengetahuan  atau  pendekatan yang cukup yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan  karena  keterbatasan  yang dimiliki.
Partisipasi  dapat  dimaknai  sebagai keterlibatan  mental  dan  emosional  orang- orang  dalam  suatu  kelompok  dalam mendorong  dan  berkontribusi  pada  tujuan pembagian  tanggung  jawab  (Newstrom  & Davis, 2007). Pengertian ini, mengandung tiga unsur pokok, yaitu adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok,  adanya  motivasi  individu  untuk memberikan  kontribusi  tergerak  yang  dapat berwujud  barang,  jasa,  buah  pikiran,  tenaga, dan  keterampilan,  dan  timbulnya  rasa
tanggung  jawab  dalam  diri  individu terhadap aktivitas  kelompok  dalam  usaha  pencapaian tujuan.
Jika melihat sebaran UMKM di Provinsi Banten, maka Kota Serang merupakan daerah yang  memiliki  jumlah  UMKM  terendah dimana  tidak  sampai  satu  persen  dari  total UMKM  di  provinsi  Banten.  Selain  itu, berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan oleh  peneliti,  dari  data  tersebut  tidak  semua UMKM yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UKM  Kota  Serang  yang  menerapkan  model sociopreneurship dan  data  UMKM  dengan menggunakan model ini belum ada data yang tersedia dengan pasti di instansi terkait.
Berikut adalah sebaran masyarakat yang berpartisipasi  dalam  UMKM  di  Provinsi Banten.
Tabel 1 Sebaran UMKM di Provinsi Banten Kab/Kota Jumlah UMKM Omzet (Rp) Kabupaten Pandeglang 791 3.542.500.000.000 Kabupaten Lebak 3.447 2.832.500.000.000 Kabupaten Tangerang 167.649 145.786.388.000.000 Kabupaten Serang 67.194 26.853.500.000.000 Kota Tangerang 22.592 234.715.582.651 Kota Serang 39 945.000.000 Kota Cilegon 52.100 17.733.399.105.972 Kota Tangerang Selatan 105.762 42.710.400.000.000 TOTAL 419.574 239.694.347.688.623 Sumber : NewsMedia, 3 Desember 2021 Melihat  kesempatan  ini,  program
UMKM  model social  entrepreneurship bisa
diimplementasikan dalam hal untuk membantu meminimalisir  angka  pengangguran  dan kemiskinan  di  Kota  Serang.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Sijabat  (2015)  bahwa kewirausahaan sosial memungkinkan peluang ekonomi  bagi  masyarakat  miskin,  sehingga menghilangkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.  Sejalan dengan semakin pesatnya kemajuan  dan  pemanfaatan  teknologi,  maka diharapkan  akan  semakin  mempermudah kegiatan sociopreneurship ini. Oleh karena itu, walaupun  masih  dalam  kondisi  pandemi COVID-19  yang  diawali  akhir  tahun  2019 sampai  saat  ini, sociopreneurship semakin berjamur karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Menurut  Kusumasari  (2015),  terdapat empat  jenis  model  kewirausahaan  sosial  di Indonesia  (Jakarta,  Yogyakarta,  Bandung, Bali)  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yaitu mixed-based  model,  sharia-mixed  model, volunteerism-based  model dan cooperation- based  model .  Sedangkan  Smith  &  Stevens
(2010)  mengatakan  kewirausahaan  sosial terdiri dari tiga jenis yaitu, pertama bricoleur sosial yang fokus pada keprihatinan lokal, dan sebagian  didorong  permasalahan  yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pengenalan  masalah  sebagian  besar  didorong oleh  pengetahuan  lokal.  Untuk  jenis kewirausahaan  sosial  ini,  seringkali  ada
motivasi  untuk  memecahkan  masalah  lokal dan  mempertahankan  fokus  lokal  karena  ini merupakan  sumber  peluang  dan  jalan  untuk mengukur  keberhasilan.  Walaupun  bentuk kewirausahaan  sosial  Bricoleur  Sosial  ada  di wilayah-wilayah di seluruh dunia, solusi yang dikembangkan  umumnya  dalam  skala  dan cakupan yang agak kecil.
Jenis  kewirausahaan  kedua  adalah konstruksionis  sosial  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi  peluang  sosial.  Berbeda dengan tipe Bricoleur Sosial, terutama dalam fokus  pasar  yang  lebih  luas.  Untuk konstruksionis  sosial,  pengetahuan  khusus domain  kurang  berfungsi  sebagai  metode pengenalan  masalah  dan  lebih  sebagai  filter untuk banyak  masalah  yang  dihadapi.  Ketiga adalah  kewirausahaan  sosial  berbasis  sosial engineering yang memusatkan perhatian pada pencarian legitimasi, karena skala dan cakupan luas  dari  usaha  kewirausahaan  memerlukan dukungan  massa  dan  berfokus  pada  isu-isu berskala besar.
Melihat  data  tersebut  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  kajian  sosial mengenai social  entrepreneurship pada  jenis usaha design and fashion , crafting ( handmade aksesoris  dan supply bahan-bahan  kerajinan, dan tour  and  travel .  Pada  penelitian  ini,
kegiatan evaluasi diperlukan untuk
mengetahui  sejauhmana  program  tersebut berjalan.
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
Evaluasi kebijakan merupakan
pemeriksaan  yang  objektif,  sistematis,  dan empiris  terhadap  efek  dari  kebijakan  dan program  publik  terhadap  targetnya  dari  segi tujuan yang ingin dicapai (Parson, 2011). Jenis evaluasi kebijakan atau program yang dipakai pada  penelitian  ini  adalah  evaluasi  dampak dari program UMKM model social entrepreneurship . Penilaian ini untuk memperkirakan apakah intervensi
menghasilkan efek yang diterapkan atau tidak (Parson,  2011;  Rossi  et  al.,  2004),  dimana dampak  kebijakan  ini  merupakan  salah  satu konsep pokok yang harus dipahami  di  dalam evaluasi  kebijakan publik  atau  program  yang secara  formal  mengumpulkan  data  secara sistematis dan bertujuan memberikan informasi  untuk  pengambilan  keputusan (Mertens & Wilson, 2019).
Beberapa  penelitian  tentang  partisipasi dan  evaluasi  dampak  sosial  ekonomi diantaranya Kiu  (2018)  dalam hasil penelitiannya menyebutkan pelaksanaan program  dana  pemberdayaan  ekonomi masyarakat menghasilkan dampak positif oleh masyarakat  karena  terjadi  peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas  usaha  masyarakat,  peningkatan kemandirian  masyarakat.  Sejalan  dengan penelitian  tersebut,  hasil penelitian  Mursalim
& Kurniati (2020) menyebutkan pemberdayaan melalui social
enterpreneurship telah  mampu  memberikan
dampak positif dalam pengembangan kemandirian masyarakat.
Selain  itu  Firdaus  (2014)  dalam  hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kegiatan kewirausahaan  sosial,  pada  tingkat  individu, dapat  mengurangi  tingkat  pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan pada tingkat  kelompok,  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan di masyarakat. Penelitian Tišma et al. (2022) menyebutkan terdapat enam bentuk hukum kewirausahaan sosial meliputi asosiasi, koperasi,  lembaga,  yayasan,  perusahaan  dan kerajinan. Hal tersebut menjadi faktor penting kewirausahaan  sosial  dalam  menghubungkan sektor  profit  dan  nonprofit,  sehingga  dapat diimplementasikan  melalui  bentuk  hukum yang sama untuk kedua sektor
Penelitian  yang  dikemukakan  oleh Gabarret et  al. (2018)  menyebutkan kewirausahaan sosial dimotivasi oleh kombinasi  faktor  pendorong  dan  penarik dalam  memberikan  dampak  sosial  dan ekonomi,  sedangkan  Wanyoike  &  Maseno (2021)  menunjukkan  bahwa  faktor  penting pengalaman  pribadi  dan  orientasi  pencapaian yang  tinggi  terhadap  peningkatan  mata pencaharian  mampu  menciptakan  dampak kewirausahaan sosial yang sangat tinggi.
Beberapa  penelitian  di  atas,  dalam berbagai  perspektif  memiliki  kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, akan
tetapi  penelitian  yang  membahas  dan mendiskusikan  partisipasi  dan  evaluasi dampak sosial ekonomi  kewirausahaan sosial di Kota Serang masih belum dilakukan. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dan  dampak  sosial  ekonomi  dari  program
UMKM dengan model social
enterpreneurship di  Kota  Serang  khususnya pada jenis usaha design and fashion , crafting ( handmade aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and travel.

## KAJIAN LITERATUR Kewirausahaan Sosial
Tren  perkembangan  kewirausahaan sosial    telah  mengalami  peningkatan  yang sangat pesat di dunia dalam beberapa dekade terakhir  (Jiatong  et  al.,  2021;  Kibler  et  al.,
2018; Lumpkin et al., 2011; Nicholls, 2008; I. O.  Santos,  2018;  Sekliuckiene  &  Kisielius, 2015;  Turok  &  Raco,  2016).  Istilah kewirausahaan  sosial  semakin  dikenal  dan berkembang sertta menjadi solusi inovatif bagi negara  maju  semakin  tenar  di  wilayah pengembangannya,  namun  bisa  menjadi inovatif  di  lingkungan  negara maju  (Saebi et al .,  2019)  dan  mengalami  pertumbuhan  yang meningkat  di  beberapa  negara  berkembang, bahkan telah menjadi model utama dan diskusi akademis  bidang  social  ekonomi  yang mengacu pada penggunaan kegiatan komersial oleh organisasi nirlaba (Defourny & Nyssens,
2014).
Secara  umum  kewirausahaan  sosial dipandang  sebagai  konsep  yang  terlalu  luas dan  tidak  memiliki  batasan  yang  jelas (Battilana et  al .,  2012),  meskipun  beberapa referensi mendefinisikan keirausahawan sosial sebagai suatu usaha bisnis yang dihormati dan dapat  menawarkan  layanan  kepada  semua jenis atau kelas orang di masyarakat (Zainal & John,  2014).  Kewirausahaan  sosial  adalah elemen penting dalam lingkungan pendidikan bisnis  dan  berkontribusi  pada  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dalam situasi epidemi (Littlewood & Holt, 2018).
Hal ini terkait dengan individu dan tim dengan mengembangkan kebutuhan sosial dan lingkungan  masyarakat  dalam  situasi  ekologi normal  dan  abnormal.  Namun,  dalam penelitian sebelumnya, pentingnya kewirausahaan  sosial  telah  diakui  oleh  para peneliti dan praktisi (Chell et al., 2016; Wu & Si, 2018). Selain itu,  hal ini tidak terlepas dari potensi, kebutuhan dan tujuan kewirausahaan social  yang  mampu  membawa  perubahan social  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial (Kumar, 2020; Tišma et al., 2022).
Menurut  Idris  &  Hijrah  Hati  (2013), kewirausahaan sosial adalah proses organisasi untuk  menciptakan  perubahan  sosial  yang positif  melalui  strategi  kewirausahaan  yang melibatkan  identifikasi  peluang  yang  efektif dan  evaluasi,  inovasi  dan  kemandirian finansial.  Definisi  tersebut  dianggap  tepat
untuk  tujuan  saat  ini  karena  mampu menyatukan perbedaan spesifik dalam atribut organisasi  seperti  organisasi  agama  versus organisasi  sekuler,  dan  dengan  jelas membedakan  kewirausahaan  sosial  dari organisasi non-pemerintah. Sedangkan menurut  Santos  (2012)  kewirausahaan  sosial merupakan  bidang  disiplin  yang  terpisah, beberapa setuju untuk menganalisis fenomena ini  melalui  kerangka  kerja  yang  sudah  ada dalam  kewirausahaan.  Yang  terpenting, kewirausahaan sosial adalah tentang "menciptakan  industri  baru,  memvalidasi model  bisnis  baru,  dan  mengarahkan  sumber daya ke masalah sosial yang terabaikan.
Dimensi  kewirausahaan  sosial  meliputi misi  sosial  yang  merupakan  focus  utama, inovasi  sosial,  perubahan  sosial,  semangat kewirausahaan  dan  kepribadian  (Praszkier  & Nowak,  2012).  Menurut  Martin  &  Osberg (2007)  dan  Popoviciu  &  Popoviciu  (2011), kewirausahaan  sosial  terdiri  dari  tiga komponen  utama,  konteks  kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan dan hasil kewirausahaan  (Martin  &  Osberg,  2007).
Konteks kewirausahaan menyiratkan mengidentifikasi  faktor-faktor  sosial  yang menentukan dan
mempertahankan kemiskinan,  marginalisasi  dan  pengucilan. Pemahaman tentang masalah sosial berbeda di seluruh dunia dan oleh karena itu, pendekatan yang  diambil  untuk  menemukan  solusi
berkelanjutan perlu mempertimbangkan keadaan kontekstual yang berbeda.
Karakteristik  kewirausahaan  mengacu pada  tindakan  langsung  dalam  bentuk  solusi baru (inovasi) untuk populasi sasaran, konteks atau  aplikasi.  Tantangan  untuk  menemukan solusi  yang  efektif  dan  berkelanjutan  untuk masalah  sosial  cukup  besar  dan  mungkin memerlukan  beberapa  unsur  dari  bisnis  yang sukses.  Juga,  solusi  untuk  masalah  sosial seringkali memerlukan transformasi mendasar dalam sistem politik, ekonomi dan sosial.
Hasil  wirausaha  adalah  ekosistem  baru yang  stabil  atau  perubahan  sosial  yang substansial bagi segmen populasi yang kurang beruntung.  Hasil  dari  kewirausahaan  sosial terlihat  dan  terukur  melalui  peningkatan kualitas  hidup,  efisiensi,  keberlanjutan  sosial dan/atau  pilihan  pertumbuhan  ekonomi  dan bernilai.  Perubahan  sosial  tersebut  dapat berupa  skala  kecil  (lokal)  atau  skala  besar (sistemik). Artinya, hasilnya dapat bermanfaat bagi populasi sasaran di suatu wilayah tertentu atau  dapat  berupa  perubahan  paradigmatik dalam pendekatan dan pandangannya.
Partisipasi  dan  Evaluasi  Kebijakan/

## Program
Menurut  Reed, et.al. (2018)  partisipasi merupakan  salah  satu  argumen  penting  bagi individu  dalam  masyarakat  demokratis  dan merupakan  kunci  dalam  upaya  membentuk nilai-nilai  kewarganegaraan  dan  publik.
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
Termasuk  dalam  hal  ini  membangun  modal sosial dan pembangunan masyarakat (Claridge,  2004).  Partisipasi  merupakan keterlibatan  mental  dan  emosional  orang- orang  dalam  situasi  kelompok  yang mendorong  mereka  untuk  berkontribusi  pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab (Newstrom & Davis, 2007).
Menurut  Greve  (2017)  Partisipasi berhubungan  dengan  pengguna,  kelompok pengguna,  warga  negara,  dan  kelompok kepentingan.  Artinya,  kelompok-kelompok atau  kepentingan-kepentingan  tersebut  secara langsung  dan  langsung  dipengaruhi  oleh kebijakan.  Oleh  sebab  itu  pendekatan partisipatif juga mencakup kelompok lain yang terlibat  dalam  perumusan,  pemantauan  dan peninjauan kebijakan, serta implementasi dan penyampaian,  seperti  pembuat  kebijakan, pegawai negeri, praktisi dan politisi.
Partisipasi dicirikan sebagai komunikasi tanpa batas dan tanpa paksaan di antara pihak- pihak  yang  berkepentingan,  atau  pemangku kepentingan, dengan harapan mencapai saling pengertian.  Proses  pengambilan  keputusan bersifat  partisipatif  ketika  peserta—termasuk warga  negara,  pembuat  kebijakan,  dan  aktor lain—merasa  bahwa  mereka  dapat  secara penuh  dan  bebas  mengangkat  isu  tentang sebuah  rencana  (Chang  &  Jacobson,  2010). Sesuai dengan pandangan tersebut, Kummitha (2017) mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat  diklaim  sebagai  mekanisme penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif, seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya, masyarakat  perlu  dilatih  atau  diberdayakan untuk  meningkatkan  keterampilan  mereka sendiri.
Menurut  Sharpe  (2011)  komponen dalam suatu program penting untuk dievaluasi agar  temuan  komponen  dapat  diandalkan, bersifat valid, bermakna, dan dapat ditafsirkan. Komponen  program  dapat  meliputi  penilaian kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi dampak, dan efektivitas biaya (Guiu, 2018).
Evaluasi adalah profesi yang menggunakan  metodologi  formal  untuk memberikan  bukti  empiris  yang  berguna tentang  entitas  publik  (seperti  program, produk,  kinerja)  (Mertens  &  Wilson,  2019). Selanjutnya  untuk  mengukur  indikator keberhasilan  program,  terdapat  standar evaluasi menurut  lima  atribut utama  evaluasi adalah  utilitas  (seberapa  berguna  dan  tepat penggunaan  evaluasi  itu),  kelayakan  (sejauh mana  evaluasi  dapat  dilaksanakan  dengan sukses dalam pengaturan tertentu) , kepatutan (seberapa manusiawi, etis, moral, pantas, legal, dan  profesional penilaiannya),  akurasi (seberapa  dapat  diandalkan,  tepat,  jujur,  dan dapat  dipercaya  evaluasinya),  dan  meta- evaluasi  (sejauh  mana  kualitas  evaluasi  itu sendiri dijamin dan dikendalikan).
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317

## Kewirausahaan  Sosial  dan  Pembangunan Masyarakat
Dalam  konteks  organisasi  ekonomi, kewirausahaan  sosial  beroperasi  dalam ekonomi sosial  dan  mengacu  pada salah  satu hasil  nyata  dari  kewirausahaan  sosial  (Doh, 2020).  Kewirausahaan  sosial  menjadi  faktor penting  dalam  pembangunan  sosial  melalui model  yang  berkelanjutan  dan  kelayakan ekonomi (Ebrashi, 2013).
Menurut Juneja (2021) dan Yunus et al .
(2010)  dalam  aktivitas  kewirausahaan  sosial didasarkan pada tujuh prinsip perilaku utama. Prinsip  pertama  mendefinisikan  tujuan keberadaan perusahaan sosial. Menurut prinsip ini,  tujuan  bisnis  mereka  adalah  untuk mengatasi  kemiskinan  atau  untuk  mengatasi masalah  seperti  pendidikan,  gizi,  kesehatan, lingkungan dan memungkinkan akses teknologi  ke  populasi  berpenghasilan  rendah dan  tidak  hanya  untuk  mencari  keuntungan. Prinsip  kedua  mengacu  pada  keberlanjutan finansial  dan  ekonomi.  Wirausahawan  sosial mencari  sumber  keuangan  yang  bertanggung jawab  secara  sosial.  Prinsip  ketiga  mengatur pengembalian  investasi.  Investor  wirausaha sosial  tidak  didorong  untuk  mengejar keuntungan dengan mengorbankan pencapaian manfaat  sosial  yang  lebih  luas.  Prinsip keempat terkait dengan jumlah yang diperoleh di  atas  dan  di  atas  investasi  yang  harus diinvestasikan  kembali  untuk  meningkatkan
ruang  lingkup  operasi  dan  memperbaikinya. Perluasan  ini  bertujuan  untuk  menarik  lebih banyak  orang  atau  meningkatkan  kualitas layanan.
Prinsip  kelima  mencakup  usaha  sosial yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan  lingkungan.  Mereka  harus memainkan  peran  utama  dalam  perbaikan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Ini  berarti  bahwa  operasi  mereka memastikan  bahwa  mereka  tidak  merusak lingkungan.  Prinsip  keenam  berarti  bahwa karyawan perusahaan akan menerima kompensasi  yang  adil,  yang  sesuai  dengan standar  industri.  Para  pekerja  menerima kondisi kerja yang lebih baik. Prinsip ketujuh merupakan sikap bahwa  wirausahawan sosial tidak  bertujuan  untuk  memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, pekerjaan sosial hanya  dikelola  oleh  mereka  yang  dengan penuh  semangat  berkontribusi  baik  kepada masyarakat  maupun  lingkungan.  Ini  berarti bahwa  bisnis  berlangsung  dalam  lingkungan yang menyenangkan dan tidak dalam tekanan.
Menurut De los Ríos-Sastre & González- Sánchez (2020) dalam konteks pembangunan, kewirausahaan  sosial  memiliki  hubungan positif dengan pembangunan ekonomi daerah, penelitian  ini  juga      menunjukkan  bahwa modal fisik, modal manusia, modal pengetahuan,  dan  kewirausahaan  merupakan faktor  yang  signifikan  dan  penting  dalam
membentuk  output  ekonomi  daerah.  Hal  ini sejalan  dengan  konsep  kewirausahaan  sosial yang fokus pada penciptaan dampak sosial dan perubahan  sosial  (Haugh  &  Talwar,  2016; Kimmitt & Muñoz, 2018; Nicholls, 2008).
Menurut    Pareja-Cano et  al .  (2020)
selain  pembangunan,  pemberdayaan  dapat menjadi  konstruk  mediasi  yang  valid  untuk menjelaskan hubungan antara praktik kewirausahaan  dan  pencapaian  tujuan  sosial, karena  dua  alasan.  Pertama,  memungkinkan menangkap  efektivitas  upaya  usaha  sosial untuk  memecahkan  masalah  penerima manfaat, kedua pemberdayaan adalah konstruksi  multi-level,  multidimensi  dan kontekstual  serta  dapat  dilihat  pada  tingkat yang  berbeda-beda  yaitu  individu,  organisasi atau komunitas  (Zimmerman, 2000).
Dalam  penelitian  ini,  kami  mensintesis teori  evaluasi  program  untuk  menganalisis kewirausahaan  sosial  dalam  perspektif partisipasi  masyarakat  dan  evaluasi  dampak sebagaimana  dikemukakan  Newstrom  & Davis  (2007)  dan  Rossi et  al .  (2004)  yaitu partisipasi, terdiri dari keterlibatan mental dan emosi  dalam  kewirausahaan  sosial,  motivasi dan  kontribusi  dalam  kewirausahaan  sosial, tanggung jawab individu dalam kewirausahaan sosial. Kedua evaluasi dampak
kebijakan/program    yang  meliputi  dampak sosial dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif.  Metode  yang  digunakan dalam  mengumpulkan  data  yaitu  wawancara dan  obervasi.  Teknik  penentuan  informan menggunakan purposive sampling yaitu teknik penelitian kualitatif dimana tujuan pengambilan informan terfokus pada informan yang  memiliki  informasi  untuk  dipelajari secara  mendalam  (Patton,  2002). Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM model  kewirausahaan  sosial  dan  peserta kegiatan  pemberdayaan  kewirausahaan  sosial pada jenis usaha design and fashion , crafting ( handmade aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan,  dan tour  and  travel dimana  dalam menentukan  informan.  Kajian  literatur  juga dilakukan  dengan  melihat  sumber-sumber yang  relevan,  seperti  dokumen  pemerintah, media elektronik, jurnal, dan buku. Data yang terkumpul  kemudian  dideskripsikan  dalam bentuk  narasi  dan  dianalisis  dengan menggunakan  teori  partisipasi  dan  evaluasi dampak  dan  selanjutnya  dilakukan  proses interpretasi data. Uji validitas pada penelitian ini  dengan  teknik  triangulasi  metode  dan sumber.

## HASIL PENELITIAN
Keterlibatan  mental  dan  emosional orang-orang  dalam  situasi kelompok  menjadi faktor pendorong dalam memberikan
berkontribusi  pada  tujuan  kelompok  dan
pembagian  tanggung  jawab  (Newstrom  & Davis,  2007).  Aspek  keterlibatan  tersebut terwujud  dalam  perilaku  dan  kinerja wirausahawan  sosial  sehingga  sangat  penting mewujudkan  tujuan  kewirausahaan  sosial dengan dukungan komitmen afektif, keterlibatan kerja, dan nilai-nilai pribadi para aktor (Sotiropoulou et al ., 2022).
Berdasarkan hasil wawancara penelitian berdasarkan  aspek  keterlibatan  mental  dan emosi  pelaku  usaha  dapat  dikatakan  bahwa orientasi  dalam  menjalankan  usaha  tidak hanya profit tetapi terdapat kegiatan sosial. Hal ini turut membantu penanganan permasalahan sosial  ekonomi  di  masyarakat  dimana  para pelaku  UMKM  berharap  dari  usahanya  ada kebermanfaatan  yang  lebih  luas  untuk masyarakat,  seperti  membuka  peluang  usaha baru bagi masyarakat, membantu memaksimalkan  potensi  masyarakat  untuk lebih berdaya, memiliki usaha atau pekerjaan, mandiri,  berpenghasilan.  Selain  itu,  sebagai healing bagi  rutinitas  aktivitas  para  pekerja kantoran  pada  kegiatan  jahit  dan  membuat aksesoris  sehingga  memberikan  motivasi dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan ekonomi.
Motivasi  dalam  kewirausahaan  sosial merupakan  faktor  yang  sangat  penting, terutama terkait dengan karakteristik dan profil para  aktor  UMKM  tersebut,  karena  selain terdapat  kepentingan  pribadi,  ada  juga
orientasi  untuk  memberikan  kesejahteraan kepada masyarakat (Braga et al ., 2014).
Berdasarkan  hasil  observasi,  hal  ini menjadi  motivasi  para  pelaku  usaha  untuk memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  jasa, buah  pikiran,  tenaga,  dan  keterampian  jahit, pembuatan  aksesoris,  macrame,  kreasi handmade pada kegiatan sosial usaha mereka.
Hal  ini  terlihat  pada  program  kegiatan  yang telah  dan/atau  sedang  mereka  realisasikan dengan  berbagai  media  dan  pendekatan  baik secara online maupun offline .
Program kegiatan yang dijalankan secara offline yaitu program kelas peduli belajar jahit gratis  dan  kelas  jahit crafting gratis  serta workshop pembuatan  aksesoris  khususnya mask  strap yang  sedang happening di  masa pandemi dimana masing-masing peserta rata- rata  berjumlah  20-25  peserta.  Selain  itu kegiatan  sosial  yang  dilakukan  secara  online yaitu  pembuatan  tutorial  seputar design  and fashion dan pembuatan aksesoris melalui akun instagram mereka yaitu @kelasjahit, @elyecraf  yang bisa dipelajari  oleh  siapapun dan  kapanpun  secara  gratis.  Selain  itu, kegiatan workshop dilakukan  juga  secara online baik secara zoom yaitu membuat kresi handmade ,  melalui  whatsapp  grup  yaitu pembuatan  kerajinan  macrame  dimana  pada kegiatan  macrame  ini  terdiri  dari  4  kelas, masing-masing  terdiri  dari  30  peserta.  Selain itu  melalui  media  online  instagram  maupun
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
secara live dalam  pembuatan  aksesoris  yang dihadiri dan diikuti oleh siapapun secara gratis dari  Aceh-Jayapura  yang  diadakan  sebanyak dua kali dalam sebulan.
Untuk  mewujudkan  kegiatan  tersebut penting  adanya  tim  yang  solid  dan bertanggungjawab.  Selain  tim  internal  dan peserta kegiatan yang aktif, terdapat kolaborasi baik  antarusaha  lain  maupun  dengan  pihak BUMN.  Seperti  kegiatan  kelas  jahit berkolaborasi  dengan  @Travelinggeh  (akun instagram)  bergerak  dalam  bidang tour  and travel yang menyediakan fasilitas tempat dan mesin  jahit  yang  diadakan  di  Kota  Serang sedangkan pada kegiatan workshop pembuatan  aksesoris  khususnya mask  strap berkolaborasi  dengan  Azalea  Beauty  Hijab yang  bergerak  dalam  bidang  kecantikan, kosmetik, dan perawatan diri yang di adakan di Jakarta. Selain itu, kegiatan workshop dimana tim  @elyecraft  memberikan  ilmu  dan pelatihan  pembuatan  kreasi handmade bekerjasama  dengan  BUMN  Bank  Mandiri melalui RKB (Rumah Kreatif Banten) Mandiri degan menggunakan media online zoom.
Berbagai  kegiatan  sosial  tersebut terdapat  dampak  sosial  ekonomi  bagi masyarakat  yang  ikut  sebagai  partisipan dengan mengikuti berbagai program kegiatan yang  dibuat  oleh  para  pelaku  UMKM  dalam kegiatan  sosialnya  dengan  waktu  dan  tempat serta  penggunakaan  media  yang  telah
ditentukan  yaitu  mereka  mampu  membuka usaha sendiri seperti usaha jahit baju di tempat tinggal  mereka,  usaha  jasa  dimana  mereka membuka  kelas  kegiatan workshop sendiri dengan  bidang  yang  sama,  membuka  usaha sendiri dengan membuat dan menjual produk macrame  dan  aksesoris  baik  secara  online maupun offline dengan  metode  titip  ke  toko- toko  besar  seperti  toko baby  shop dan intermedia, dan terdapat beberapa alumni dari peserta  prgram  sosial  yang  di- hire oleh @elyecraf untuk membantu memberikan ilmu dan pelatihan untuk peserta lain karena peserta kegiatan  semakin  bertambah.  Selain  itu, program  kegiatan  ini  menjadi  inspirasi  bagi peserta  wanita  sehingga  alumni  yang mengikuti program kegiatan tersebut kemudian  membuka  usaha  sejenis  sebagai alternatif  karena  suami  mereka  terkena  PHK dampak pandemi COVID-19.

## PEMBAHASAN
Keterlibatan  Mental  dan  Emosi  dalam Kewirausahaan Sosial.
Dimensi partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai intervensi yang berusaha mengidentifikasi  hubungan  sebab  akibat langsung  antara  partisipasi  masyarakat sekaligus sebagai sebuah proses berkelanjutan (Rifkin, 2017) dan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan bahwa dimensi partisipasi aktor UMKM dalam kegiatan  kewirausahaan  sosial  menunjukkan
keterlibatan mental dan emosi yang positif, hal ini dapat terlihat dari orientasi para aktor yang tidak hanya bersifat profit akan tetapi terdapat beberapa  kegiatan  sosial  sehingga  dapat membantu  penanganan  permasalahan  sosial ekonomi di masyarakat.
Hal ini sejalan dengan penelitian Firdaus (2014)  yang  mengatakan  bahwa  kegiatan kewirausahaan  sosial,  pada  tingkat  individu, dapat  mengurangi  tingkat  pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan pada tingkat  kelompok  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  masyarakat.  Ditegaskan  oleh Kummitha  (2017)  sebagai  bagian  dari membangun  kepercayaan  pada  tahap  awal, wirausahawan  sosial  membawa  pejabat pemerintah, dan orang-orang terkenal lainnya ke  komunitas  untuk  mendukung  kegiatan mereka,  yang  memperkuat  modal  sosial  di antara  wirausahawan  sosial,  timnya,  dan komunitas.
Konsep  sosial  sebagai  landasan  dalam kewirausahaan  sosial  dijelaskan  secara komprehensif  oleh  Niño  (2015)  yang menjelaskan terjadinya krisis global baru-baru ini telah memberikan bukti-bukti permasalahan  sosial  yang  menghambat pembangunan  manusia  yang  berkelanjutan. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat, memberikan  peluang  untuk  mengurangi dampak  buruk  dalam  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat. Pilihan terhadap
kewirausahaan sosial merupakan keniscayaan yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan bersama yang dihasilkan dari sistem ekonomi dan Corporate Social Responsibility.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada bagian  sebelumnya  bahwa  salah  satu  faktor penting  keberhasilan  kewirausahaan  sosial adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat termasuk  dalam  hal  keterlibatan  mental  dan emosi. Bahwa strategi pelatihan kewirausahaan sosial partisipatif menunjukkan semakin  kuatnya  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  mengembangkan  potensi  lingkungan dalam  berbagai  aspek  pembangunan  dan kewirausahaan sosial bertujuan untuk menciptakan nilai sosial yang bermanfaat bagi masyarakat (Hidayat & Putra, 2020)
Menurut  Newstroom  &  Davis  (2007) partisipasi  mampu  menumbuhkan  kepuasan masyarakat  dalam  pemenuhan  berbagai kebutuhan.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Kibler et al. (2018) yang mengatakan kewirausahaan sosial merupakan  solusi  yang  paling  efisien  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  pada  suatu negara  dan  sering  dikaitkan  dengan  inovasi sosial  karena  dapat  memenuhi  kebutuhan sosial.
Menurut Jiatong et al . (2021)
kewirausahaan sosial merupakan prosedur dan misi  sosial  yang  membantu  masyarakat menggunakan ide-ide inovatif dan
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
menggabungkan sumber daya untuk
mengembangkan  nilai-nilai  ekonomi  dan sosial. Selain itu Robinson (2006) mengatakan misi  sosial  dalam  konteks  kewirausahaan sosial merupakan bagian paling penting selain keuntungan  atau  bisnis.  Partisipasi  actor UMKM  dalam  konteks  mental  dan  emosi dalam mendorong misi sosial didukung respon dan  minat  dari  masyarakat.  Sebagaimana ditegaskan  oleh  (Mandrysz,  2020)  yang memandang  perlunya  usaha  bersama  dan ekonomi sosial berbasis masyarakat, mendorong  hubungan  modal  sosial  dan pengembangan  masyarakat  dalam  suatu komunitas tertentu dalam upaya
mengembangkan entitas ekonomi sosial.
Kewirausahaan  sosial  selain  untuk menciptakan  nilai ekonomi, juga secara  ideal membangun budaya dan kapasitas masyarakat melalui  berbagai  interaksi  sosial  (Kummitha, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat  didorong  oleh  kebutuhan  dan kerjasama yang kuat antara entitas
kewirausahaan  sosial  berdasarkan  nilai-nilai bersama dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Keterlibatan individu
dalam kewirausahaan sosial telah memberikan nilai- nilai  sosial  yang  positif.  Hal  ini  dikarenakan tidak  semua  organisasi  atau  institusi  mampu menciptakan  nilai-nilai  sosial  (Agafonow, 2014).  Berbeda  dengan  kewirausahaan
komersial yang lebih memiliki kecenderungan mencari  keuntungan,  maka  kewirausahaan sosial lebih mempertimbangkan fitur organisasi yang lebih konkret dari strategi dan tindakan  untuk  mempromosikan  tujuan wirausahawan sosial.
Menurut  Santos  (2009)  kewirausahaan sosial  tidak  secara  khusus  menciptakan mekanisme  pasar,  mengamankan  subsidi pemerintah  atau  menciptakan  perusahaan sosial,  akan  tetapi  tentang  kemampuan menyusun solusi yang efektif dan berkelanjutan dengan menggunakan kombinasi  berbagai  sarana  kelembagaan  apa pun  yang  dianggap  efektif.  Hal  ini  sesuai dengan  pandangan  Agafonow  (2014)  yang menegaskan  kewirausahaan  sosial  sebagai suatu  konsep  yang  memayungi  ruang  untuk berbagai  jenis  inisiatif  masyarakat  dalam mengatasi  masalah  sosial.  Dengan  demikian pendekatan  partisipasi  dan  evaluasi  melalui keterlibatan mental dan emosi yang dilakukan oleh  aktor  UMKM  kewirausahaan  sosial  di Kota  Serang  sudah  berjalan  dengan  efektif seperti  mampu  menumbuhkan  kepuasan masyarakat,  mendorong  misi  sosial  dan membangun  interaksi  positif  secara  efektif dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan.
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
Motivasi dan Kontribusi dalam

## Kewirausahaan Sosial
Berbagai  kegiatan  partisipasi  UMKM kewirausahaan  sosial  dalam  memberikan motivasi  dan  kontribusi  terhadap  masyarakat dalam  bentuk  jasa,  gagasan,  tenaga,  dan keterampian  menjahit,  pembuatan  aksesoris, macrame,  kreasi handmade pada  kegiatan sosial  telah  tercapai  secara  efektif.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Kiu  (2018) yang  menyebutkan  pelaksanaan  program pemberdayaan ekonomi masyarakat menghasilkan  dampak  positif  terhadap masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, dan
peningkatan kemandirian masyarakat.
Motivasi mempengaruhi perilaku kewirausahaan  dalam  tiga  cara  yang  saling melengkapi:  pengaruh  pada  pilihan  individu, yaitu arah tindakan; mempengaruhi intensitas tindakan,  berdasarkan  pada  pentingnya  atau nilai  tindakan  tersebut  bagi  pengusaha  dan mempengaruhi kegigihan tindakan, berdasarkan  kejelasan  jalan  untuk  mencapai nilai  ini  (Locke,  2000).  Motivasi  dalam kewirausahaan  sosial  merupakan  faktor  yang sangat  penting,  terutama  terkait  dengan karakteristik  dan  profil  para  aktor  UMKM tersebut,  karena  selain  terdapat  kepentingan pribadi, ada juga orientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Braga et al .,
2014).  Disisi  lain  hambatan  utama  dalam menciptakan dan pengembangan usaha sosial seperti  mobilisasi  sumber  daya  manusia  dan keuangan,  manajemen  waktu  sehingga memerlukan keterampilan inti yang dibutuhkan  untuk  wirausahawan  sosial  yaitu ketekunan, kepemimpinan dan empati.
Motivasi  dan  aktivitas  kewirausahawan sosial  bertujuan  untuk  mengintegrasikan sumber  daya  dan  memfasilitasi  pertumbuhan inklusif  melalui  pendekatan bottom-up berdasarkan  dinamika  dan  penciptaan  nilai bersama (Azmat et al., 2015; Mandrysz, 2020) Hal  ini  menunjukkan  bahwa  motivasi  dan nilai-nilai sosial menjadi suatu tindakan yang terintegrasi  dalam  kewirausahaan  sosial. Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Dhesi  (2000) bahwa  wirausahawan  sosial  memobilisasi sumber  daya  masyarakat  untuk  membangun inisiatif  berkelanjutan,  selain  menawarkan kontribusi keuangan mereka sendiri.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Kusumasari (2015) yang menjelaskan tentang pentingnya  proposisi  nilai,  penciptaan  nilai, dan penangkapan nilai dalam kwewirausahaan sosial  sekaligus  menunjukkan  bahwa  dalam hal  proposisi  nilai  dalam  model  bisnis kewirausahaan  semua  organisasi  didirikan sebagai  respons  terhadap  diskriminasi  yang dialami  oleh  komunitas  marginal.  Terkait aspek  penangkap  nilai,  tampak  melalui serangkaian  kegiatan  seperti  melakukan
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
program-program berbasis kemanusiaan, peningkatan  kapasitas  serta  mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan. Penciptaan nilai ditemukan dalam kasus-kasus di  mana  semakin  banyak  manfaat  yang diperoleh  masyarakat  dari  pelaksanaan program,  maka  kewirausahaan  sosial  akan semakin berhasil dan berkelanjutan.
Menurut  Braga et  al .,  (2014)  terdapat
faktor-faktor yang memotivasi individu untuk mengembangkan dan
memelihara kewirausahaan  sosial  seperti  semangat, pengaruh  tokoh,  pengalaman  masa  lalu,  dan keinginan  untuk  berkreasi  dan  berinovasi. Beberapa  kegiatan  seperti  program  pelatihan keterampilan  baik  secara online maupun offline telah mampu meningkatkan pendapatan tambahan  bagi  masyarakat  yang  ikut berpartisipasi  dan  menjadi  motivasi  penting aktor UMKM kewirausahaan sosial. Menurut Boluk & Mottiar (2014) wirausahawan sosial memiliki  karakteristik  lebih  unggul  daripada wirausahawan  konvensional  karena  mereka lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat daripada dengan
keuntungan, meskipun dalam terdapat motivasi tambahan sehubungan dengan usaha bisnis  seperti  motif  gaya  hidup,  menerima pengakuan dan menghasilkan keuntungan.
Dalam  konteks  kewirausahaan  sosial, motivasi  utama  dikategorikan  menjadi  dua yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Dua
faktor  pendorong  yang  diidentifikasi  adalah latar  belakang  dan  nilai-nilai  sosial.  Faktor penarik  diidentifikasi  sebagai  model  bisnis, penyebab,  pengakuan  peluang,  motivasi  diri, jaringan, penghargaan pribadi, gaya hidup dan motif non-keuangan (Humphris, 2017).
Temuan penelitian yang telah diuraikan, jika  dikonfirmasi  menurut    Gabarret  et  al. (2018) bahwa motivasi kewirausahaaan sosial dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong dan penarik dimana pendorong motivasi tidak hanya  pada  tingkat  individu  (kebutuhan pribadi) tetapi juga pada tingkat sosial melalui pengenalan kebutuhan sosial.
Selain  itu  faktor  motivasi  yang  tinggi dari  masyarakat  selaku  peserta  kegiatan kewirausahaan  sosial  menjadi  faktor  penting keberhasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wanyoike & Maseno (2021) yang menunjukkan bahwa pengalaman pribadi yang intens  terkait  dengan  peristiwa  kehidupan masa  lalu  serta  orientasi  pencapaian  yang tinggi terhadap peningkatan mata pencaharian dan  menciptakan  dampak  berfungsi  sebagai pemicu utama kewirausahaan sosial.
Kontribusi  efektif kewirausahaan  sosial yang  telah  ditunjukkan  oleh  UMKM kewirausahaan sosial di Kota Serang  tersebut telah sejalan dengan pandangan Iorgulescu & Răvar  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa kewirausahaan  sosial  telah  memainkan  peran kunci dalam pengembangan negara
Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 – 317
berkembang. Selain sebagai penyedia kesempatan  kerja  bagi  kelompok  rentan, mereka  seringkali  menjadi  inisiator  penting
dari proyek-proyek
yang langgeng, menyediakan  serangkaian  layanan  yang biasanya seharusnya ditawarkan oleh pemerintah.  Selain  itu  kontribusi  penting kewirausahaan  sosial  adalah  terciptanya inovasi sosial dan perubahan sosial masyarakat secara kolektif  (Bechir Fridhi, 2021) dan hal tersebut  sudah  ditunjukkan  oleh  UMKM kewirausahaan  sosial  melalui  pendekatan partisipasi berdasarkan motivasi dan
kontribusi.
Tanggung jawab Individu dalam Aktivitas Kewirausahaan Sosial
Menurut  Nino  (2015)  kewirausahaan sosial  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan bersama yang dihasilkan dari sistem ekonomi dan Corporate  Social  Responsibility ,  yang merupakan  hasil  refleksi  etika  perusahaan berdasarkan saling ketergantungan dan timbal balik.  Bagi  masyarakat,  kedua  jalur  tersebut erat  kaitannya  dengan  penciptaan  nilai  sosial yang berkelanjutan. Pada Konferensi Perubahan  Sosial  Walden  2009,  David Bornstein menyoroti tiga tahap pengembangan,  yaitu  kewirausahaan  sosial
“Kewirausahaan  sosial  1.0”  yang  difokuskan pada pengusaha individu, kedua “Kewirausahaan  sosial  2.0”  yang  terkait dengan  institusi  penyebab  perubahan  sosial,
dan  ketiga  "Kewirausahaan  sosial  3.0" menyiratkan  pengakuan  bahwa  perubahan sosial  dan  inovasi  sosial  telah  dimulai (Schwiesow, 2010).
Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian  Mursalim  &  Kurniati  (2020) menyebutkan  pemberdayaan  melalui social enterpreneurship telah  mampu  memberikan dampak positif dalam pengembangan kemandirian  masyarakat.  Dalam  hal  ini kemandirian  ditunjukkan  melalui  proses tanggung  jawab  yang  melekat  pada  aktor UMKM  dan  masyarakat.  Menghubungkan karakteristik kewirausahaan sosial dan bentuk tanggung jawab sangat terkait dengan kinerja sosial dan ekonomi dan beragam kepentingan (Wang, 2006).
Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab UMKM kewirausahaan sosial menunjukkan  pencapaian  yang  efektif.  Hal tersebut  ditunjukkan  melalui  timbulnya  rasa tanggung  jawab  dalam  diri  individu terhadap aktivitas  kelompok  dalam  usaha  pencapaian tujuan.  Buendía-Martínez  &  Monteagudo (2020) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh konteks  budaya  pada  dimensi  kewirausahaan sosial. Selain itu, pengaruh ini terjadi melalui dua  kelompok  variabel  melalui  modal  sosial dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan, meskipun  pengaruhnya  menunjukkan  tanda yang  berlawanan.  Faktor-faktor  ini  memiliki implikasi  penting  bagi  pembuat  kebijakan
yang  bertanggung  jawab  untuk  mendorong pengembangan kewirausahaan sosial.
Tanggung  jawab  individu  terhadap berbagai  aktivitas  sosial  tersebut  dapat bertransformasi  menjadi  modal  sosial.  Jika dikonfirmasi berdasarkan hasil penelitian Idris &  Hijrah  Hati  (2013),  bahwa  pertumbuhan kewirausahaan sosial saat ini melihat pada dua faktor utama yaitu persepsi tingkat pemberdayaan ekonomi dan aktivisme sosial. Dengan  demikian  tanggung  jawab  dalam konteks  kewirausahaan  sosial  dapat  berperan sebagai  bagian  dari  pemberdayaan  dan pembangunan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Bahwa akuntabilitas dalam
kewirausahaan sosial dapat dilihat melalui tiga cara  berbeda  yaitu  sebagai  hubungan  antar pihak,  sebagai  hasil,  atau  sebagai  variabel prediktor (Schwiesow, 2010). Dalam konteks berbeda, tanggung jawab kewirausahaan sosial memiliki dimensi temporal akuntabilitas, yaitu kewirausahaan  sosial  mengakui  akuntabilitas sosial dan penganggaran keuangan, tetapi lebih diprioritaskan kepada kinerja sosial. Selain itu komunikasi  kinerja  sosial  terbatas,  dengan laporan  yang  tersedia  untuk  umum  sehingga bersifat  parsial  dan  selektif.  Komunikasi kinerja  keuangan  bahkan  lebih  terbatas, pelaporan biasanya ditujukan kepada
pemangku  kepentingan  internal.  Hal  ini
berimplikasi  terhadap  cakupan  kebutuhan kewirausahaan sosial untuk mengomunikasikan kinerja sosial dan
keuangan  secara  lebih  luas,  termasuk  untuk memajukan  legitimasi  moral  (berdasarkan niat) menjadi legitimasi konsekuensi (berdasarkan pencapaian).
Menurut Chen et al. (2020) modal sosial berpengaruh  positif  terhadap  kewirausahaan sosial  dan  intensitas  wirausaha  sosial, wirausaha  berpengaruh  positif  terhadap intensitas  wirausaha  sosial,  dan  wirausaha berperan sebagai perantara antara modal sosial dan intensitas wirausaha sosial.
Kewirausahaan  sosial  dipromosikan  oleh banyak jaringan dan melakukan proses inisiatif untuk  mengidentifikasi  dan  mendorong wirausahawan  sosial  dan  usaha  sosial. Sebagaimana  konsep  kewirausahaan  sosial, modal  sosial  telah  didefinisikan  dalam beberapa hal yang berbeda cara. Pada intinya, modal  sosial  dapat  dipahami  sebagai “hubungan,  jaringan,  dan  institusi  di  dalam suatu komunitas, masyarakat atau bangsa yang memungkinkan  kerjasama  dan  partisipasi kelompok (ILO, 2017).
Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi.
Kewirausahaan sosial memberikan peluang  terhadap  nilai  ekonomi  dan  sosial yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan  membuat  kemajuan  sosial  (Urban  & George,  2015).  Berdasarkan  hasil  penelitian
yang  telah  diuraikan,  dampak  sosial  dan ekonomi masyarakat menunjukkan pencapaian yang cukup efektif.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara empiris, evaluasi dampak sosial dan ekonomi memiliki  keterkaitan  erat  dan  telah  menjadi komponen  penting  dalam  suatu  program bersifat valid, bermakna, dan dapat ditafsirkan Sharpe  (2011),  sekaligus  bahwa  komponen dalam suatu program penting untuk dievaluasi agar  temuan  komponen  dapat  diandalkan, Komponen  program  dapat  meliputi  penilaian kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi dampak, dan efektivitas biaya (Guiu, 2018).
Evaluasi adalah profesi yang menggunakan  metodologi  formal  untuk memberikan  bukti  empiris  yang  berguna tentang  entitas  publik  (seperti  program, produk,  kinerja)  (Mertens  &  Wilson,  2019). Selanjutnya  untuk  mengukur  indikator keberhasilan  program,  terdapat  standar evaluasi menurut lima atribut utama evaluasi, yaitu  utilitas  (seberapa  berguna  dan  tepat penggunaan  evaluasi  itu),  kelayakan  (sejauh mana  evaluasi  dapat  dilaksanakan  dengan sukses dalam pengaturan tertentu) , kepatutan (seberapa manusiawi, etis, moral, pantas, legal, dan profesional  penilaiannya),  akurasi
(seberapa  dapat  diandalkan,  tepat,  jujur,  dan dapat  dipercaya  evaluasinya),  dan  meta- evaluasi  (sejauh  mana  kualitas  evaluasi  itu sendiri dijamin dan dikendalikan).
Hal ini sejalan dengan penelitian Kumar
(2020), Tišma et al . (2022) yang menyebutkan potensi, kebutuhan dan tujuan kewirausahaan sosial  telah  mampu  membawa  perubahan sosial  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial. Dampak  sosial  ekonomi  menghasilkan kapasitas  individu  dalam  membuka  peluang usaha  sehingga  partisipan  dapat  membuka usaha  sendiri  menjadi  lebih  mandiri  dan berpenghasilan  serta  ada  beberapa  yang  di tangani  oleh  penyelenggara  untuk  membantu dalam  kegiatan workshop karena  peserta semakin bertambah.
Terkait  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  evaluasi  dampak  sosial  dan ekonomi telah mampu menciptakan partisipasi masyarakat  menjadi  lebih  mandiri.  Bobbio (2019) mengatakan bahwa partisipasi merupakan  sesuatu  yang  bersifat  fleksibel, warga  yang  terlibat  bisa  sedikit  atau  banyak, kurang  atau  sangat  berdaya,  dan  partisipasi mereka  bisa  di  tempat  atau  online,  untuk jangka waktu pendek atau panjang, dan berada pada isu-isu berisiko tinggi atau rendah.
Menurut  Muli  &  Arasa  (2019) kewirausahaan  sosial  melibatkan  faktor- faktor: identifikasi masalah sosial tertentu dan solusi  khusus  untuk  mengatasinya;  evaluasi dampak sosial, model bisnis dan keberlanjutan usaha, sehingga hal ini menjadi relevan dengan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Hal tersebut  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian
Sijabat (2015) yang mengatakan kewirausahaan sosial memungkinkan
terjadinya  peluang  ekonomi  bagi  masyarakat miskin,  sehingga  menghilangkan  masalah sosial  dan  ekonomi  di  masyarakat.  Ini  juga mencoba  untuk  lebih  memahami  peran kewirausahaan  sosial  dalam  memungkinkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, kewirausahaan  sosial  dapat  dikembangkan dalam  membuka  peluang  ekonomi  meliputi penciptaan  akses  terhadap  sumber  daya keuangan, penggunaan inovasi sosial, pemberdayaan  dan  inklusi  sosial,  dan penciptaan  lapangan  kerja  (Sijabat,  2015). Untuk  mengukur  indicator  keberhasilan program, Mertens & Wilson (2019) menyusun standar evaluasi menurut  lima  atribut utama  evaluasi,  yaitu    utilitas  (seberapa berguna  dan  tepat  penggunaan  evaluasi  itu), kelayakan  (sejauh  mana  evaluasi  dapat dilaksanakan dengan sukses dalam pengaturan tertentu) , kepatutan (seberapa manusiawi, etis, moral,  pantas,  legal,  dan  profesional penilaiannya),  akurasi  (seberapa  dapat diandalkan,  tepat,  jujur,  dan  dapat  dipercaya evaluasinya), dan meta-evaluasi (sejauh mana kualitas  evaluasi  itu  sendiri  dijamin  dan dikendalikan).
Hasil  penelitian  juga  relevan  dengan
Storey (2009) yang menegaskan
pengembangan  lebih  lanjut  bidang  ekonomi
politik untuk mengevaluasi dampak kebijakan Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM).  Hal  ini dikarenakan  kewirausahaan  sosial  di  Kota Serang memerlukan dukungan pemerintah dan regulasi yang mampu mengakomodasi secara efektif peluang ekonomi dan nilai sosial secara berkelanjutan.
Pentingnya  regulasi  dan  dukungan pemerintah  dalam  kewirausahaan  sosial berkelanjutan dikemukakan oleh Jiatong et al .
(2021)  bahwa  jaringan  sosial  memiliki  peran mediasi dalam hubungan antara misi sosial dan inovasi sosial pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan pemerintah juga  memiliki  pengaruh  positif  dan  efek moderasi yang signifikan terhadap pengembangan  usaha  berkelanjutan  dan dampak sosial yang lebih positif.
Menurut  Tisma et  al. (2022)  tren kewirausahaan sosial yang semakin meningkat seharusnya  didukung  dengan  kerangka regulasi dan hukum yang jelas serta terhubung dengan kebijakan publik, selain itu diperlukan tindakan  yang  untuk  mendorong  langkah- langkah kebijakan masa depan yang bertujuan untuk  mendukung  kewirausahawan  sosial. Bahwa  pemerintah  berkontribusi  dalam membantu wirausahawan sosial untuk
mengidentifikasi sumber daya untuk
membiayai kegiatan, menyelenggarakan sosialisasi  dan  informasi  untuk  memberikan
kesadaran kepada masyarakat tentang masalah sosial. (Zainal & John, 2014).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukan bahwa  partisipasi  program  UMKM  dengan model social enterpreneurship di Kota Serang khususnya  pada  jenis  usaha design  and fashion , crafting ( handmade aksesoris  dan supply bahan-bahan  kerajinan),  dan tour  and travel yang  dilakukan  oleh  aktor  UMKM kewirausahaan  sosial  sudah  menunjukkan capaian  yang  efektif  melalui  keterlibatan mental  dan emosi  individu dalam  melakukan aktivitas  kelompok,  motivasi  individu  untuk memberikan  kontribusi  dan  rasa  tanggung jawab  dalam  diri  individu  terhadap  aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.
Selain itu dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah
menghasilkan  kapasitas  dan  kemandirian dalam  membuka  peluang  usaha.  Temuan penelitian menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah  Kota  Serang  dan  kebijakan  yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan
merepresentasikan nilai-nilai sosial kewirausahaan  di  masa  depan  secara
berkelanjutan.
Rekomendasi penelitian selanjutnya  adalah  mendorong  peningkatan UMKM  melalui  model  kewirausahaan  sosial sebagai  upaya  memecahkan  permasalahan sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  peningkatan kemitraan  dengan  kewirausahaan  yang  lebih
besar  dan  mendorong  regulasi  pemerintah untuk  mengakomodir  peluang  dan  partisipasi masyarakat  dan  dampak  ekonomi  dalam kewirausahaan sosial.

## REFERENSI
Agafonow,  A.  (2014).  Toward  A  Positive Theory  of  Social  Entrepreneurship.  On Maximizing  Versus  Satisficing  Value Capture. Journal  of  Business  Ethics , 125 (4),
709–713.
https://doi.org/10.1007/s10551-013-
1948-z
Azmat,  F.,  Ferdous,  A.  S.,  &  Couchman,  P. (2015).  Understanding  the  Dynamics Between  Social  Entrepreneurship  and Inclusive  Growth  in  Subsistence Marketplaces. Journal  of  Public  Policy and Marketing , 34 (2), 252–271. https://doi.org/10.1509/jppm.14.150
Battilana, J., Lee, M., Walker, J., & Dorsey, C. (2012). In Search of the Hybrid Ideal. Stanford Social Innovation Review , 10 (3 (Summer)), 51–55.
http://ssir.org/articles/entry/in_search_o f_the_hybrid_ideal
Bechir,  F.  (2021).  Social  entrepreneurship and  social  enterprise  phenomenon: toward  a  collective  approach  to  social innovation  in  Tunisia. Journal  of
Innovation and Entrepreneurship , 46 (161), 1–6. https://doi.org/10.1080/03056244.2018.
1546429
Bobbio,  L.,  (2019).  Designing  effective public participation. Policy and Society ,
38 (1),
41–57. https://doi.org/10.1080/14494035.2018. 1511193 Boluk, K., & Mottiar, Z. (2014). Motivations of  social  entrepreneurs:  blurring  the social contribution and profits dichotomy. Social  Enterprise  Journal ,
10 (1),
53–68. https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2013- 0001
Braga,  J.  C.,  Proença,  T., & Ferreira,  M.  R. (2014). Motivations for social entrepreneurship  –  Evidences  from Portugal. Tékhne , 12 (1), 11–21.
https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2015.01
.002
Buendía-Martínez,  I.,  &  Monteagudo,  I.  C.
(2020).  The  Role  of  CSR  on  Social Entrepreneurship:  An International Analysis. Sustainability  (Switzerland) ,
12 (17),
1–22. https://doi.org/10.3390/SU12176976 Chang, L., & Jacobson, T. (2010). Measuring Participation as Communicative Action: A Case Study of Citizen Involvement in and  Assessment  of  a  City’s  Smoking Cessation Policy-Making Process. Journal of Communication , 60 (4), 660–
679. https://doi.org/10.1111/j.1460-
2466.2010.01508.x
Chell, E., Spence, L. J., Perrini, F., & Harris,
J.  D.  (2016).  Social  Entrepreneurship and Business Ethics: Does Social Equal Ethical? Journal  of  Business  Ethics ,
133 (4),
619–625. https://doi.org/10.1007/s10551-014- 2439-6 Chen,  R.,  Liu,  Y.,  &  Zhou,  F.  (2020). Research  on  the  Relationship  Between Social Capital and Social Entrepreneurship Intention: The Mediating  Role  of  Entrepreneurial Bricolage. 6th International Conference on  Humanities  and  Social  Science Research  (ICHSSR  2020) , 435 ,  545– 549.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200428.
117 Claridge, T. (2004). Designing social capital sensitive  participation  methodologies. Social capital research, 15-30. De los Ríos-Sastre, S., & González-Sánchez, V.  M.  (2020).  Social  Entrepreneurship and  Sustainable  Development:  New Challenges  and  Opportunities.  In  M. Galindo-Martín,  M.  Mendez-Picazo,  & M.  Castaño-Martínez  (Ed.), Analyzing the  Relationship  Between  Innovation,
Value  Creation,  and  Entrepreneurship (pp. 64-84). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-
1169-5.ch004
Defourny,  J.,  &  Nyssens,  M.  (2014). Conceptions  of  Social  Enterprise  and Social  Entrepreneurship  in  Europe  and the  United  States:  Convergences  and Divergences.
Journal of Social Entrepreneurship , 1 (1), 32–53. https://doi.org/10.1080/1942067090344 2053 Dhesi,  A.  S.  (2000).  Social  capital  and community  development. Community Development  Journal , 35 (3),  199-214. https://doi.org/10.1093/cdj/35.3.199
Doh, S. (2020). Social Entrepreneurship and Regional  Economic  Development:  The Case  of  Social  Enterprise  in  South Korea. Sustainability  (Switzerland) , 12 (21), 1–20. https://doi.org/10.3390/su12218843
Ebrashi, R. E. (2013). Social entrepreneurship theory  and  sustainable  social  impact. Social Responsibility Journal , 9 (2), 188– 209. https://doi.org/10.1108/SRJ-07- 2011-0013 Firdaus, N. (2014). Pengentasan Kemiskinan melalui  Pendekatan  Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 22 (1), 55–67. https://doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014. 69-81
Gabarret, I., Vedel, B., Decaillon, J., & Affair, A.  S.  (2018).  A  Social  Affair : Identifying  Motivation  of  Social Entrepreneurs. International  Journal  of
Entrepreneurship  and  Small  Business,
Inderscience , 31 (3), 399-415. https://doi.org/10.1504/IJESB.2017.084 845 Greve, B. (2017). Handbook of Social Policy Evaluation . In Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785363245 Guiu,  S.  S.  (2018). Theory  of  Change  in Program  Evaluation (Issue  October).
Innovations for Poverty Action. https://projectrg.org/wp-
content/uploads/2018/11/Theory-of-
Change-in-Program-Evaluation.pdf Haugh, H. M., & Talwar, A. (2016). Linking Social  Entrepreneurship  and  Social Change:  The  Mediating  Role  of
Empowerment. Journal  of  Business Ethics , 133 (4), 643–658. https://doi.org/10.1007/s10551-014- 2449-4
Hidayat, D., & Putra, A. (2020). Participative Based Social Entrepreneurship Training for  Community  Empowerment. Digital Press Social Sciences and Humanities , 6 ,
00016. https://doi.org/10.29037/digitalpress.46
381
Humphris,  G.  K.  (2017).  Motivations  of social  entrepreneurs. Fields:  journal  of Huddersfield  student  research, 3 (1). https://doi.org/10.5920/fields.2017.06 Idris,  A.,  &  Hijrah  H.,  R.  (2013).  Social Entrepreneurship  in  Indonesia:  Lessons from  the  Past. Journal  of  Social Entrepreneurship , 4 (3), 277–301. https://doi.org/10.1080/19420676.2013. 820778 ILO. (2017). Promoting Social Entrepreneurship  and  Social  Capital Social; A Practice Guide to Supporting Social Entrepreneurship and Inclusiveness  in  Rural  Communities . International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu blic/---africa/---ro-abidjan/---sro- cairo/documents/publication/wcms_589
097.pdf Iorgulescu, M.-C., & Răvar, A. S. (2015). The Contribution of Social Enterprises to the Development  of  Tourism.  The  Case  of
Romania. Procedia  Economics  and Finance , 32 (15), 672–679. https://doi.org/10.1016/s2212-
5671(15)01448-3
Jiatong, W., Li, C., Murad, M., Shahzad, F., & Ashraf, S. F. (2021). Impact of Social Entrepreneurial  Factors  on  Sustainable Enterprise  Development:  Mediating Role of Social Network and Moderating
Effect  of  Government  Regulations. SAGE Open , 11 (3). https://doi.org/10.1177/2158244021103 0636
Juneja,  P.  (2021). Principles  of  Social Business .  Management  Study  Guide Content Team. https://www.managementstudyguide.co m/social-business-principles.htm
(Diakses pada tanggal 01 April 2022) Kibler,  E.,  Salmivaara,  V.,  Stenholm,  P.,  & Terjesen,  S.  (2018).  The  evaluative legitimacy of social entrepreneurship in capitalist  welfare  systems. Journal  of World  Business , 53 (6),  944–957. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.08.0 02
Kimmitt,  J.,  &  Muñoz,  P.  (2018). Sensemaking  the  ‘social’  in  social entrepreneurship. International  Small Business Journal: Researching Entrepreneurship , 36 (8), 859–886. https://doi.org/10.1177/0266242618789 230 Kiu, Y. M. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  di  Kelurahan  Kayu  Putih Kota Kupang. Jurnal Analisis Kebijakan Dan  Pelayanan  Publik , 4 ,  1–13. https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.388
7
Kumar, N. (2020). Social Business Model and its  Efficacy:  A  Case  Study  on Agroforestry  in  the  Indian  Context. Journal  of  Entrepreneurship  and Innovation  in  Emerging  Economies ,
6 (1), 195–219. https://doi.org/10.1177/2393957519899 568 Kummitha,  R.  K.  R.  (2017).  Barefoot Approach and Its Practice. Dalam R. K. R. Kummitha (Ed.), Social Entrepreneurship  and Social  Inclusion:
Processes,  Practices,  and  Prospects (hlm.  77–101).  Singapore:  Springer Singapore.  https://doi.org/10.1007/978- 981-10-1615-8_4 Kusumasari, B. (2015). The Business Model
of Social Entrepreneurship. International  Journal  of  Administrative Science  &  Organization , 22 (3),  157– 167.
https://doi.org/10.20476/jbb.v22i3.6438
Littlewood,  D.,  &  Holt,  D.  (2018).  Social Entrepreneurship  in  South  Africa: Exploring the Influence of Environment. Business  and  Society , 57 (3),  525–561.
https://doi.org/10.1177/0007650315613
293
Locke, E. A. (2000). Motivation, Cognition, and  Action:  An  Analysis  of  Studies  of Task  gGals  and  Knowledge. Applied Psychology , 49 (3), 408–429. https://doi.org/10.1111/1464- 0597.00023 Lumpkin,  G.  T.,  Steier,  L.,  &  Wright,  M. (2011). Reseacrh in Social Entreprenerurship:  Past  Contributions and  Future  Opportunities. Strategic
Entrepreneurship  Journal , 306 ,  285– 306. https://doi.org/10.1002/sej
Mandrysz,  W.  (2020).  Community-Based
Social  Economy  –  Social  Sapital  and Civic Participation in Social Entrepreneurship and Community Development. Management Dynamics in the  Knowledge  Economy , 8 (1),  80–93. https://doi.org/10.2478/mdke-2020-
0006 Martin,  R.  L.,  &  Osberg,  S.  (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition .  In  Leland  Stanford  Jr. Universit y . https://doi.org/10.1002/anie.201310158 Mertens,  D.  M.,  &  Wilson,  A.  T.  (2019).
Program  Evaluation  Theory  and Practice  A  Comprehensive  Guide. In The Guilfofd Press New York London. Muli,  J.  M.,  &  Arasa,  R.  (2019).  Social Entrepreneurship :  Sustainability  and Social  Impact  By  Not-for-Profits : Theory  and  Evidence. International Journal  of  Economics,  Commerce,  and Management, VII (2), 198–215.
Mursalim,  S.  W.,  &  Kurniati,  T.  (2020).
Sociopreneurship Sebagai Upaya
Pemberdayaan  di  Kota  Tasikmalaya.
Konferensi Nasional Ilmu Administrasi , 4(1), 182-186. Newstrom,  J.  W.,  &  Davis,  K.  (2007). Organizational Behavior: Human Behavior  at  Work (Twelfth  Ed).  The McGraw-Hill Companies. Nicholls, A. (Ed.). (2008). S ocial entrepreneurship:  New  models  of sustainable social change . OUP Oxford. Niño, A. C. S. (2015). Social
Entrepreneurship  and  Corporate  Social Responsibility: Differences and Points in
Common. Journal  of  Business  & Economic Policy , 2 (2), 85–93.
Pareja-Cano,  B.,  Valor,  C.,  &  Benito,  A.
(2020). How Social Enterprises Nurture Empowerment: A Grounded Theoretical Model  of  Social  Change. Journal  of Social Entrepreneurship , 1-21. https://doi.org/10.1080/19420676.2020. 1821753
Parson, W. (2011). Public Policy: Pengantar Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan . Kencana Prenada Media Group.
Patton,  M.  Q.  (2002).  Two  Decades  of Developments in Qualitative Inquiry: A
Personal, Experiential Perspective.
Qualitative Social Work , 1 (3), 261–283. https://doi.org/10.1177/1473325002001
003636 Pomerantz, M. (2003). The Business of social Entrepreneurship in A "Down
Economy" .  In  Business  Emmaus Pennsylvania, 25 (3), 25–28.
Popoviciu,  I.,  &  Popoviciu,  S.  A.  (2011).
Social entrepreneurship, social
enterprise  and  the  principles  of  a community  of  practice. Revista  de Cercetare  Si  Interventie Sociala , 33 (1),
44–55.
Praszkier,  R.,  &  Nowak,  A.  (2011).
Dimensions of Social Entrepreneurship. In Social Entrepreneurship: Theory and Practice (pp.  14-25).  Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139049467.004
Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J.,  Frewer,  L.,  Hohenwallner-Ries,  D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018).  A  theory  of  participation:  what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? Restoration Ecology , 26 (August), S7–S17. https://doi.org/10.1111/rec.12541
Rifkin,  S.  B.  (2017).  Examining  the  links between  community  participation  and health  outcomes:  A  review  of  the literature. Health  Policy  and  Planning ,
29 (2),
ii98–ii106. https://doi.org/10.1093/heapol/czu076 Robinson, J. A. (2006). Navigating Social and Institutional  Barriers  to  Markets:  How Social Entrepreneurs. In Social Entrepreneurship (Issue August, pp. 95–
120).
https://doi.org/10.1057/9780230625655
Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E.  (2004). Evaluation  A  Systematic Approach  Seventh  Edition .  In  SAGE Publications Inc.
Saebi,  T.,  Foss,  N.  J.,  &  Linder,  S.  (2019). Social  Entrepreneurship  Research:  Past Achievements  and  Future  Promises. Journal  of  Management , 45 (1),  70–95.
https://doi.org/10.1177/0149206318793 196 Santos,  F.  M.  (2009). A  Positive  Theory  of Social Entrepreneurship. Working Paper . In  INSEAD  Social  Innovation Centre.
Santos,  F.  M.  (2012).  A  Positive  Theory  of Social  Entrepreneurship. Journal  of Business  Ethics , 111 (3),  335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012- 1413-4
Santos,  I.  M.  R.  O.  (2018). Public  policy, policy-making and social
entrepreneurship:  the  case  of  Portugal and the UK (Doctoral dissertation).
Schwiesow,  D.  (2010).  Re-visioning  social entrepreneurship. Walden  Magazine ,  5:
14–16.
Sekliuckiene,  J.,  &  Kisielius,  E.  (2015). Development of Social Entrepreneurship Initiatives:  A  Theoretical  Framework.
Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 213 , 1015–1019. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11 .519
Sharpe,  G.  (2011).  A  review  of  program theory  and  theory-based  evaluations. American  International  Journal  of Contemporary Research , 1 (3), 72-75. Sijabat,  R.  (2015).  The  role  of  social entrepreneurship  in  enabling  economic opportunities for the poor: A synthesis of the  literature  and  empirical  works. International  Journal  of  Business  and Social Science , 6 (11), 35-41. Smith,  B.  R.,  &  Stevens,  C.  E.  (2010).
Different Types of Social Entrepreneurship: The Role of Geography  and  Embeddedness  on  the Measurement  and  Scaling  of  Social
Value. Entrepreneurship  and  Regional
Development , 22 (6), 575–598. https://doi.org/10.1080/08985626.2010.
488405
Sotiropoulou,  A.,  Papadimitriou,  D.,  & Tsordia,  C.  (2022).  The  Role  of Affective  Commitment  and  Work Engagement  to  the  Performance  of Greek  Social  Entrepreneurs  and  the Moderating  Effect  of  Personal  Values. Journal  of  Social  Entrepreneurship ,  1- 28. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1
9420676.2022.2121746 Storey, D. J. (2009). Evaluating SME Policies and Programmes: Technical and Political  Dimensions.  In The  Oxford Handbook  of  Entrepreneurship (Issue April 2018). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/97801 99546992.003.0010 Tišma,  S.,  Maleković,  S.,  Jelinčić,  D.  A.,
Škrtić, M. M., & Keser, I. (2022). From Science  to  Policy:  How  to  Support Social  Entrepreneurship  in  Croatia. Journal  of  Risk  and  Financial
Management , 15 (1), 23. https://doi.org/10.3390/jrfm15010023
Turok,  I.,  &  Raco,  M.  (2016).  Developing expertise  in  small  and  medium-sized enterprises: an evaluation of consultancy support. Environment  and  Planning  C:
Government and Policy , 18 (4), 409–427. https://doi.org/10.1068/c9868
Urban, B., & George, J. (2015). Evaluation of social  enterprise  outcomes  and  self- efficacy. International Journal of Social
Economics , 42 (2), 163–178. https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2013-
0071
Wang, W. J. (2009). Accountability in social enterprises:  an  analytical  framework. The  University  of  Pittsburgh's  Johnson Institute  for  Responsible  Leadership Working Papers.
Wanyoike,  C.  N.,  &  Maseno,  M.  (2021). Exploring  the  Motivation  of  Social Entrepreneurs  in  Creating  Successful Social  Enterprises  in  East  Africa. New
England  Journal  of  Entrepreneurship , 24 (2), 79–104. https://doi.org/10.1108/NEJE-07-2020- 0028 Wu,  J.,  &  Si,  S.  (2018).  Poverty  reduction through  entrepreneurship:  incentives, social  networks,  and  sustainability.
Asian Business and Management , 17 (4),
243–259.
https://doi.org/10.1057/s41291-018- 0039-5
Yunus,  M.,  Moingeon,  B.,  &  Lehmann- Ortega,  L.  (2010).  Building  Social Business  Models:  Lessons  from  the
Grameen  Experience. Long  Range Planning , 43 (2–3), 308–325. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.00 5 Zainal  A.,  F.,  &  John  K.,  E.  (2014).  Issues Surrounding  Government  Support  for Social  Entrepreneurship  as  a  Change Agent. International Journal of Academic  Research  in  Business  and Social Sciences , 4 (9), 191–201. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v4- i9/1148 Zimmerman. (2000). Empowerment Theory:
Psychological, Organizational and Community  Levels  of  Analysis.  In Handbook  of  Community  Psychology; Rappaport,  J.,  Seidman,  E.,  Eds.; Kluwer  Academic/Plenum  Publishers: New York, NY, USA, (pp. 43–63).