## Vol. 2 No. 1, Maret 2020

## Penanganan Sampah Secara Partisipatif Di Desa Salut Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

## Lukman Hakim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Corresponding email:
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Harga  lingkungan, Willingness To Pay (WTP),  partisipasi, Collective Action (CA)
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  besarnya  kesediaan  membayar  ( willing- ness to pay, WTP ) untuk mencegah menurunnya kualitas lingkungan, (2) partisipasi masyarakat  dalam  mengatasi  masalah  sampah,  dan  (3)  memahami  proses terbangunnya partisipasi masyarakat dan mengidentifikasinya dengan suatu model pendekatan / konsep yang ada.
Harga  lingkungan  ditetapkan  berdasarkan  musyawarah  warga;  baik  menyangkut besaran/nilai  moneter,  siapa  yang  konsumennya  ( beneficieris ),  mekanisme transaksi, periodisasi/siklus, maupun tata cara untuk mengurangi pencemaran. Hasil musyawarah  menyepakai  retribusi  (harga)  lingkungan  sebesar  Rp  2.000;  dibayar setiap minggu; transaskinya dilakukan oleh petugas yang akan mendatangi rumah setiap  warga.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengatasi  masalah  sampah cukup tinggi, yaitu  sebesar 60.5 % (297 RT dari 491 KK). Pendekatan  collective  action  menhgasilkan  simulasi;  faktor  kuat  yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  mengatasi  masalah  sampah  adalah manfaat  yang  dirasakan  oleh  warga.  Rumah/halaman  menjadi  bersih,  tidak  ada sampah yang bertebaran, dan tidak ada tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai menjadi bersih, dan warga tidak repot membuang sampah di sungai.

## ABSTRACT
1. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Kegiatan  simultan  dalam  ekonomi yang  utama  adalah  produksi,  konsumsi,  dan distribusi.  Ketiganya  menghasilkan  residu sebagai  hasil  ikutan  ( by product )  berupa limbah  buangan  ( pollutant )  yang  tidak  di- inginkan karena menyebabkan polusi. Produksi  umpamanya,  selain  menghasilkan produk, pula dihasilkan limbah buangan; kon- sumsi,  selain  menghasilkan  nilai  guna  juga sampah; dan pada distribusi barang menghasilkan  energi  dan  emisi  carbon  di- oksida (CO 2 ). Pertumbuhan ekonomi dan dan
bertambahnya  jumlah  penduduk,  menyebab- kan bertambahnya limbah buangan yang dial- irkan ke alam. Jika kuantitas sampah melebihi kapasitas asimilasi lingkungan,  maka  akan menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pada saat yang sama lingkungan dibu- tuhkan karena mampu memberikan jasa ling- kungan berupa penyangga kehidupan ( natural life support system ) seperti: kenyamanan, air, bahan  baku  dan  mentah,  energy,  dll.  Dengan demikian,  lingkungan/  sumber  alam  merupa- kan  “asset”  yang  harus  dipertahankan keberadaannya  untuk  mendukung  aktivitas produksi  dan  konsumsi.    Untuk  menjaga  dan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
memulihkan  lingkungan  yang  tercemar, menghindari penciutan serta penurunan kuali- tas  sumber  alam,  maka  harus  diadakan  biaya yang  dapat  dianggap  sebagai  biaya  perlin- dungan. Secara konsepsional dan operasional estimasi  biaya-biaya  kerusakan  lingkungan dianggap sulit, adalah mungkin mengidentifi- kasikan  beberapa  komponen  dan  menampil- kan  dampak  biaya  pengendalian  pencemaran pada  harga.    Konsep  yang  lazim  digunakan adalah willingness to pay, WTP, yaitu besarnya  kesediaan  membayar  masyara- kat/konsumen  untuk  mencegah  kerusakan atau memperbaiki lingkungan.
Lingkungan  alam  merupakan  barang public,  karena  adanya  ekternalitas  yang ditimbulkan  oleh  aktivitas  produksi  dan  kon- sumsi.  Eksternalitas muncul bilamana activi- tas seseorang pelaku ekonomi mempengaruhi produksi  atau  kepuasan  ( utility )  pelaku lainnya tanpa mendapat konpensasi/ganti rugi. Limbah (padat ataupun cair) yang dialirkan ke sungai  dapat  menyebabkan  pencemaran  se- hingga  airnya  tidak  dapat  dipakai  oleh masyarakat  sekitar.  Tumpukan  sampah  ru- mahtangga  dapat  mengganggu  kenyamanan masyarakat  sekitar.  Ditinjau  dari  reaksi  ma- khluk  hidup,  hal  ini  berpengaruh  terhadap penurunan  kesejahteraan  (kepuasan/ utility ) yang  diekspresikan  dengan  rasa  tidak  suka, tidak  senang,  menderita,  prihatin,  risau,  ge- lisah.
Riset akan dilaksanakan di Desa Salut Kecamatan Narmada untuk menjawab persoa- lan  tentang  penanganan  sampah  limbah  ru- mahtangga. Di desa ini, beberapa inisiatif da- lam  mengatasi  masalah  sampah  mengalami pasang-surut, dalam arti solusi untuk pemeca- han masalah tidak dapat bertahan/berlangsung lama. Fenomena ini menarik untuk dicermati; dari perspektif keswadayaan masyarakat pedesaan. yaitu:  adanya  kesadaran  terhadap lingkungan,  inisiasi  menjadikan  masalah  pe- nanganan  sampah  menjadi  masalah  kolektif, cara-cara  yang  ditempuh  dalam  mengatasi masalah  lingkungan/penanganan  sampah, mekanisme penetapan harga lingkungan, dll.

## b. Rumusan Penelitian
Berdasarkan pemaparan pada Latar Belakang, permasalahan risetnya adalah:
1) Faktor  apa  yang  paling  berpengaruh terhadap  kesediaan  membayar  ( willing- ness to pay, WTP )  untuk  mencegah menurunnya kualitas lingkungan.
2) Apa saja bentuk partisipasi dari masyara- kat dalam mengatasi masalah sampah.
3) Bagaimana prosesnya bisa dijelaskan oleh suatu model pendekatan tertentu.

## c. Tujuan Penelitian
Riset ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Besarnya harga lingkungan dan mekanisme/proses  terbentuknya  harga tersebut.
2) Faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap kesediaan  membayar  ( willingness to pay, WTP ) untuk mencegah menurunnya kuali- tas lingkungan.
3) Bentuk  partisipasi  dari  masyarakat  dalam mengatasi masalah sampah.
4) Memahami proses terbangunnya partisipasi  masyarakat  dan  mengidentifi- kasinya dengan suatu model pendekatan / konsep yang ada.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Telaah Kosep
Subyek  riset  ini  adalah  sumberdaya lingkungan  yang  mengalami  persoalan penurunan kualitas. Metode penilaian sebera- pa  besar  kerusakan  yang  terjadi  dan  berapa besar kesediaan orang untuk membayar harga lingkungan,  digunakan  metode  tertentu (disajikan pada point selanjutnya). Kesediaan ini  adalah  konsekwensi  logis  dari  keinginan untuk  mendapatkan  manfaat  yang  diperoleh dari  lingkungan  yang  baik.  Hal  yang  lebih penting adalah kesediaan ini merupakan ben- tuk  kepedulian  terhadap  lingkungan  dan partisipasi  keswadayaan.  Karenanya,  point pentingnya  adalah  cara  dan  metode  yang digunakan  dalam  membangun  partisipasi masyarakat.  Kajian  ini  lebih  menarik,  karena settingnya  berada  pada  kajian  sosial  yang hubungannya  dengan  lingkungan  bersifat

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
fungsional. Pendekatan yang dilakukan adalah ‘ Collective Action ”  (CA).  Sementara  riset teknis  statistic  dalam  menghitung  kerusakan lingkungan,  hanya  dipahami  oleh  kalangan
terentu  dan  kurang  bermanfaat  dalam penyusunan kebijakan.
Sumber: Figueroa, et.al, 2002. p. 7
Gambar 1. Skema Model Collective Action
Pendekatan  CA  bersifat  generic  se- bagai cara dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Hal ini setidaknya terlihat dari bebera- pa  riset  yang  telah  dilakukan  oleh  berbagai pihak.  Pendekatan  ini  oleh  Wade  (1987) digunakan pada kasus sumberdaya milik ber- sama  ( common property resources ),  dimana orang-orang  menempatkan  kerjasama  dalam merumuskan  regulasi  dan  implementasinya pada  pengelolaan  sumberdaya  itu  untuk mencegah terjadinya situasi ‘tragedy of com-
mon’ akibat adanya eksploitasi berlebihan se- jalan dengan naiknya permintaan.
Sebagai catatan, sumberdaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori: pri- vate property dan common property .    Sum- berdaya  kategori  pertama  memiliki  ciri  pent- ing antara lain hak kepemilikan yang syah dan memiliki regulasi yang jelas, karenanya akses penggunaan dan kontrol terhadap sumberdaya itu  hanya  pada  pemiliknya.    Sementara  pada sumberdaya common property, kedua ciri ter-

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
sebut (penggunaan dan control) tidak ada, ka- renanya  seseorang  tidak  dapat  dicegah  untuk manfaatkannya  ( open access )  yang  berim- plikasi  pada  jumlah  orang  yang  memanfaat- kan, cara dan alat yang dipakai.  Contoh ada- lah  sungai,  sumberdaya  perikanan  laut,  dan lainnya.  Karenanya,  cirri  ini  dapat  men- imbulkan  tragedy  atau  mengancam  kelestari- an  sumberdaya  tersebut  akibat  terjadinya  ek- sploitasi  berlebihan  sehingga  stok  (ikan)  ha- bis, terjadi kerusakan akibat cara-cara dan alat yang dipakai (bom ikan dan potas).
Demikian  pula  Dasgupta  dan  Beard (2007),  melalui  proyek the Urban Poverty Project (UPP)  dari  Bank  Dunia,  memakai pendekatan collective action untuk  merespon bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia akibat resesi ekonomi pada 1997. Pendekatan ini berkaitan dengan keterbatasan model top- down dalam  perencanan  pembangunan,  dan mengupayakan  adanya  peningkatan  kontrol masyarakat  atas  pembangunan,  khususnya pada  aspek  perencanaan,  implementasi  dan alokasi  sumberdaya  (Bank  Dunia  menyebut strategi  ini  dengan  term ‘community driven development’ ).  Proyek  dilaksanaan  di  1298 kelurahan  dari  daerah  Yogyakarta  dan  Ma- lang,  dengan  melibatkan  badan  keswadayaan masyarakat (BKD) setempat.
Aktivitas ekonomi
selain menghasilkan produk, juga menyisakan residu berupa  limbah  atau  emisi  yang  dialirkan  ke lingkungan alam. Limbah semakin bertambah bila  tujuan  perekonomian  menuntut  adanya pertumbuhan  output,  disamping  adanya kenaikan  jumlah  penduduk.  Penumpukan limbah  pada  lingkungan  dari  aktivitas ekonomi  dan  konsumsi.  Apabila  daya  rusak yang ditimbulkan oleh limbah (karena kuanti- tas limbah) melebihi
kemampuan memulihkan  dari  lingkungan  ( assimilativeca- pacity )  maka  terjadi  polusi  yang  mengancam
kerusakan  fungsi  fisik  dan  mengurangi kenyamanan  sehingga  mengurangi  kepuasan (Pearce, and Turner, 1990).
Gambar 2. Skema Produksi Sampah
Sumber:  Pearce,  David  W.  and  R.  Kerry Turner.  1990. Economics of Natural Re- sources and The Environment .  Harvester Wheatsheaf. London.
Selanjutnya,  timgkat  produksi  (GDP) dan kemudian lain menentukan kesejahteraan, tergantung  pada  ketersediaan  bahan  mentah yang disediakan oleh alam, seperti energy dan barang-barang  tambang.  Selain  itu,  sum- berdaya  lingkungan  juga  memberikan  jasa lingkungan  berupa  lingkungan  yang  nyaman, udara  yang  bersih,  air,  dan  udara/suhu  yang sejuk.  Dengan  demikian  sumberdaya  ling- kungan  merupakan  asset  untuk  mendukung kemajuan  ekonomi.  Oleh  karenanya,  keles- tarian sumberdaya ini sangat penting dipeliha- ra.

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020

## Gambar 3. Skema Sistem Ekonomi dan Lingkungan
Sumber:   Tietenberg, Thomas H. 1988. Environmental and Natural Resource Economics . Scott, Forestman and Com- pany. London. p. 17.
Namun  karena  sumberdaya  ini  meru- pakan  barang  public,  maka  gangguan  ter- hadap  kelestariannya  sangat  rentan.    Cirinya adalah non-excludable dan non-livalry (How- ard, 2001; Leach, 2004; Myles, 2001).  Dalam upaya  pelestarian  sumberdaya  tersebut,  perlu dilakukan  penilaian  terhadap  potensi  kerusa- kannya dan biaya perbaikan lingkungan dibe- bankan  kepada  pihak  yang  mendapatkan manfaat  dari  jasa  lingkungan  yang  diberikan oleh sumberdaya tersebut.
b. Konsep Kesediaan Untuk Membayar (Willingness to pay)
Willingness to pay atau kesediaan untuk membayar  adalah  kesediaan  individu  untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan
jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan.  Dalam  WTP  dihitung  seberapa jauh  kemampuan  setiap  individu  atau masyarakat  secara  agregat  untuk  membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka mem- perbaiki  kondisi  lingkungan  agar  sesuai dengan kondisi yang diinginkan. WTP meru- pakan  nilai  kegunaan  potensial  dari  sum- berdaya  alam  dan  jasa  lingkungan  (Hanley dan Spash, 1993).
Beberapa  pendekatan  yang  digunakan dalam perhitungan WTP:
1) Menghitung  biaya  yang  bersedia  dikeluar- kan oleh individu untuk mengurangi dam- pak negatif pada lingkungan karena adan- ya suatu kegiatan pembangunan.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
2) Menghitung  pengurangan  nilai  atau  harga dari  suatu  barang  akibat  semakin menurunnya kualitas lingkungan.
3) Melalui  suatu  survei  untuk  menentukan tingkat  kesediaan  masyarakat  untuk  mem- bayar  dalam  rangka  mengurangi  dampak negatif  pada  lingkungan  untuk  mendapat- kan lingkungan yang lebih baik.

## 3. METODE PENELITIAN

## a. Pemilihan Lokasi Penelitian
Secara  purposive  dipilih  Dusun Merce,  Desa  Salut  Kecamatan  Narmada  se- bagai lokasi penelitian. Dusun tersebut dipilih berdasarkan  pertimbangan  hanya  dusun tersebut terdapat adanya penanganan masalah sampah  secara  kolektif  dan  partisipatif,  tidak memiliki  tempat  pembuangan  akhir  (TPA) sehingga  sampah  menumpuk  di  rumah,  di jalan,  dan  membuang  sampah  ke  sungai. Sampah  yang  dibuang  sungai  mengakibatkan sampah menumpuk sehingga terjadi pendangkalan  sungai,  air  sungai  kotor,  dan menimbulkan  dampak  pada  bagian  hilir karena  sampah  akan  terbawa  oleh  aliran sungai.  Alasan  lainnya  adalah  adanya  upaya kolektif untuk mengatasi masalah sampah wa- laupun  belum  kontinu,  dimana  tindakan kolektif  tersebut  ada  kalanya  timbul- tenggelam.

## b. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara survey, yaitu mengumpulkan da- ta dari sebagian populasi yang dijadikan sam- pel.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh warga  yang  yang  ikut  dalam  program penanganan  sampah  di  Dusun  Merce,  Desa Salut.  Populasinya  sebanyak  297  RT,  dan sampelnya ditentukan sebesar 10 % (30 RT). Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada  kepala  rumah  tangga  sebagai responden  yang  dipilih  secara  ramdom. Sebagai  tambahan,  responden  dikunjungi  di rumahnya,  dan  bila  tidak  berada  di  tempat maka  akan  digantikan  oleh  RT  lain.  Selain
RT,  diwawancarai  pula  tokoh  masyarakat setempat sebanyak 3 orang.

## c. Variabel Penelitian
1) Harga lingkungan ( hedonic price ) ada- lah  besarnya  retribusi  yang  dipungut secara  periodik  yang  ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2) WTP  adalah  besarnya  nilai  moneter lingkungan  yang  bersedia  dibayarkan untuk mendapatkan manfaat/jasa ling- kungan,  dan  atau  untuk  mencegah menurunnya kualitas lingkungan.

## d. Metode Analisa Data
Data  akan  dianalisa  secara  kuantitatif dan
kualitatif. Analisa kuantitatif menggunakan model regresi untuk mengetahui  faktor  yang  berpengaruh  kuat dalam keikut-sertaan warga dalam membayar retribusi sampah (atau kesediaannya membayar, WTP). Sedangkan analisa kualitatif menggunakan model Collective Ac- tion (CA) , untuk  menjelaskan  proses  dalam membangun kesepakatan kolektif.
Model regresinya adalah: y =   b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 y =   frekweksi (kali) membayar sejak keikut-sertaannya dalam program  kebersihan  lingkungan dan  karenanya  harus  membayar retribusi sampah. b0 =   intersep b1, ... b4   =  parameter  untuk  menilai  kuat- lemahnya pengaruh xi x1 =   besarnya  (Rp)  retribisi  sampah yang dibayar per periode. x2 =   pendapatan bulanan RT. x3 =   tingkat pendidikan yang ditamatkan.  Tingkat  pendidikan yang ditamatkan responden akan diberikan skor; tidak sekolah/tidak  tamat  SD  =  0,  SD
=  1,  SMP/sederajat  =  2,  SMA/ sederajat = 3, dan Diploma/PT = 4.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
x4 =   adanya  manfaat  yang  dirasakan dibandingkan  dengan  beban ritribusi  sampah.  Perbandingan antara  manfaat  yang  dirasakan dan beban retribusi sampah akan menghasilkan  jawaban;  apakah dirasakan  ringan,  sepadan,  dan berat.  Ketiga  kategori  jawaban itu  diberikan  skor,  masing-
masing  adalah  ringan  =  3,
sepadan = 2, dan berat = 1. x5 =   jumlah orang anggota RT. Model  dasar  CA  relatif  sederhana,
karena  hanya  perlu  melakukan  dialog  dan tindakan dari suatu kumunitas, dan prinsipnya adalah bersifat siklik.
Gambar 4. Skema Model Collective Action
Dua aktivitas utama (yaitu dialog dan tindakan
bersama)
akan melahirkan kesepakatan dan hasil. Dialog akan menghasilkan  kesepakatan  dalam  bentuk program  kerja,  dan  tindakan  kemudian memberikan  hasil,  dan  hasil  tersebut  akan dievaluasi  dalam  aktivitas  dialog.  Demikian seterusnya sehingga bersifat siklik. Secara  lebih  detail  model  tersebut  dapat dikembangkan  dalam  suatu  skema  sebagai berikut.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Gambar 5. Skema Model Pendekatan
Katalis

## KELOMPOK
Dialog Kolektif:
Tahap Perencanaan Tindakan Kolektif: Tahap Implementasi Stimulus internal Agen perubahan Inovasi Kesepakata n Deteksi Identifikasi dan Partisipasi Klarifikasi persepsi Ekspresi individu dan membagi kepentingan VISI
Penilaian Keadaan sekarang Penetapan Tujuan Pilihan Tindakan Kesepakatan Tindakan Rencana Tindakan Penetapan tugas dan tanggung jawab Mobilisasi Pelaksanaan
HASIL Evaluasi
Partisipasi Perubahan Individual
‐ Persepsi ‐ Gagasan
‐ Perilaku, dll Perubahan Istitusi ‐ Kesepakatan ‐ Partisipasi ‐ Rasa memiliki, dll TUJUAN BERSAMA: Lingkungan yang NYAMAN konflik - ketidaksukaan ketidak-setujuan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Seluruh  rangkaian  proses  dan  mekanisme yang  dilakukan  dikelompokkan  dijelaskan dalam fase;
(a) persoalan yang dihadapi,
(b) penilaian keadaan lingkungan sekarang, (c) membangun partisipasi, dan (d) hasil.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Data
Seluruh  responden  dalam  penelitian ini,  berjenis  kelamin  laki-laki,  dan  telah berkeluarga.   Rata-rata usia mereka adalah 44 tahun,  dengan  range  antara  27-61  tahun,  dan jumlah anggota RT sebanyak 3 jiwa. Artinya bahwa setiap RT responden terdiri dari ayah, ibu, dan satu orang anak. Tingkat pendidikan responden  yang  terbanyak  tergolong  masih rendah,  dimana  sebanyak  46,67%  dari  re- sponden hanya tamat SD, tidak tamat SD, dan tidak  sekolah;  sebanyak  40%  responden  ter- golong  tingkat  pendidikan  menengah  (SMP dan  SMA),  dan  sebanyak  13,33%  responden tergolong memiliki tinjgkat pendidikan tinggi (Diploma/PT).
Seluruh  responden  telah  memiliki pekerjaan.  Jenis  pekerjaan  responden  yang terbanyak adalah buruh pasar (33,33%), jenis pekerjaan  responden  yang  kecil  jumlahnya adalah  penjahit  (3,33%),  supir  (3,33%),  dan swasta, yaitu jasa rental masing-masing sebe- sar  3,33%.  Responden  yang  memiliki  peker- jaan sampingan sebanyak 33,33%.
Rata-rata  penghasilan  responden  per bulan sebesar Rp 1.539,17 ribu. Gap pengha- silan  responden  sangat  jomplang,  dengan range  yang  cukup  besar,  dimana  penghasilan terendah  sebesar  Rp  150  ribu  per  bulan  dan tertinggi  sebesar  Rp  4.800  ribu  per  bulan. Jenis  pekerjaan  responden  yang  memiliki penghasilan kecil tersebut adalah buruh pasar, dan  mereka  tidak  memiliki  pekerjaan sampingan.  Lokasi  pasar  dengan  pemukiman mereka relatif dekat, yaitu kurang dari 1 km.

## b. Hasil dan Pembahasan
1) Penanganan Sampah
Produksi  sampah  per  rumah  tangga relatif kecil, yaitu rata-rata sekitar 0,46 kg per hari.  Sampah  yang  dihasilkan  adalah  dalam kategori organik dan non-organik. Untuk jenis organik adalah pakaian bekas, dedaunan, dan limbah  dapur  seperti  sayuran  dan  tulang.  Se- dangkan  non-organik  adalah  plastik,  karet, beling, dan besi.  Jenis limbah plastik adalah tas  kresek,  gelas,  botol,  ember,  dan  mika. Jenis  limbah  karet  antara  lain  sandal,  ban sepeda,  dan  ban  motor,  ban  mobil.  Jenis limbah beling adalah gelas, piring, dan botol. Jenis limbah besi adalah kawat dan seng.
Mekanisme  pengelolaan  sampah  di tingkat  rumah  tangga  adalah  sampah  harian dikumpulkan  ke  dalam  karung,  tanpa  mem- bedakan  kategori  sampah  organik  maupun non-organik. Di dusun tersebut tidak memiliki tempat  pembuangan  sampah  sementara.  Jadi setiap RT responden memiliki tempat sampah (berupa  karung  plastic).  Setiap  Jumat  pagi karung sampah tersebut diletakkan di pinggir jalan.  Kemudian  petugas  kebersihan  dari kecamatan  akan  mengambilnya,  dimasukkan ke  dalam  truk,  dan  diangkut  menuju  ke  tem- pat  pembuangan  akhir  (TPA).  Kumulatif sampah dari warga relatif kecil dibandingkan dengan  kapasitas  truk,  sehingga  semua  sam- pah dapat diangkut satu kali.
Jumlah  RT  yang  ikut  dalam  program penanganan  sampah  adalah  sebanyak  60,5  % (297 RT dari 491 RT yang ada). Harga ling- kungan  yang  dibayarkan  oleh  warga  berupa retribusi  sampah.  Besarnya  retibusi  sampah adalah Rp 2000 per minggu. Besaran nominal retibusi  itu  ditetapkan  berdasarkan  kesepaka- tan dusun setelah melalui proses musyawarah antar  warga.  Kesepakatan  tersebut  bersifat sukarela  dan  mengikat  bagi  RT  yang  ingin masalah  sampahnya  ditangani  oleh  ke- lompok/petugas  yang  telah  ditunjuk.  Jumlah nominal  retribusi  itu  adalah  batas  bawah retribusi  namun  jika  ingin  membayar  lebih dari  ketetapan  sifatnya  sukarela  dan  tidak mengikat.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Dalam  hal  tata  pembayaran,  sebelum hari  Jumat  petugas  akan  mendatangi  rumah warga untuk menarik retribusi. Dana retribusi akan  dikumpulkan  di  ketua  kelompok,  dan selanjutnya dicatat oleh bendahara. Dana ter- sebut  akan  digunakan  untuk  membayar  petu- gas  kebersihan  dari  kecamatan.  Jumlah  yang dibayarkan  sebesar  Rp  300  ribu  setiap  satu kali angkut.
Faktor  yang  berpengaruh  kuat  ter- hadap  keikut-sertaan  warga  mengikuti  pro- gram kebersihan adalah manfaat yang dirasa- kan oleh warga. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi  statistik  dari  data  yang  terkumpul. Berdasarkan hasil uji statistik nilai parameter (b)  yang  terbesar  adalah  b5,  yaitu  manfaat yang  dirasakan  dibandingkan  dengan  beban ritribusi sampah. Hasil selengkapnya adalah: y  =  2.379588  -  0.006397  x1  -  0.002202  x2  - 1.747308 x3 + 33.62146 x4 + 2.047982 x5
Manfaat  itu  adalah  warga  tidak  lagi repot menangani sampahnya, dan lingkungan pemukiman mereka menjadi bersih dari sam- pah.  Sebelum  adanya  program  kebersihan,
penanganan  sampah  dilakukan  secara  indi- vidu. Oleh karena dusun tidak memiliki TPS, maka  oleh  warga  sampah  ditimbun  di  hala- man  dan  kemudian  dibakar,  atau  ditanam  di halaman  rumah.  Lainnya  adalah  dengan  cara membuang  sampah  ke  tempat-tempat  umum seperti  pinggir  jalan  dan  sungai  yang  ada  di kampung.  Akibatnya  lingkungan  mereka menjadi  kotor,  sampah  berserakan  di  pem- ukiman dan jalan, menumpuk di pinggir jalan dan  menimbulkan  bau  busuk.  Sementara sungai sebagai ‘bak alam’ tempat penampun- gan sampah, kondisi airnya kotor akibat sam- pah  yang  mengendap,  dan  daerah  hilir  ikut tercemar.
2) Partisipasi
Bagian  ini  berisi  penjelasan  tentang membangun  partisipasi  masyarakat  dengan menggunakan model CA. Partisipasi masyarakat  dalam  penanganan  sampah  dapat dijelaskan  dengan  menggunakan  model  CA. Model  pendekatan  CA  dapat  digambarkan dalam skema berikut.

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Gambar 6. Skema Partisipasi Masyarakat Dalam Menangani Masalah Sampah
Katalis

## KELOMPOK
Dialog Kolektif: Tahap Perencanaan konflik - ketidaksukaan ketidak-setujuan Tindakan Kolektif: Tahap Implementasi
Stimulus internal
Agen perubahan Inovasi Kesepakata n
Persoalan yang
dihadapi Identifikasi ma‐ salah Klarifikasi persepsi Penetapan perso- alan kolektif Evaluasi Perubahan Individual ‐ Persepsi ‐ Perilaku Perubahan Istitusi ‐ Kesepakatan ‐ Partisipasi TUJUAN BERSAMA: Lingkungan yang NYAMAN Visi Penilaian lingkungan Pilihan Tindakan
Penilaian keadaan sekarang Rencana aksi Membangun partisipasi Kesepakatan Penetapan tugas dan tanggung b Mobilisasi Pelaksanaan
Hasil

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Berdasarkan  skema  pendekatan  dalam  me- mahami  terbangunnya  partispasi  masyarakat, maka uraian akan dibagi dalam 4 fase, yakni: (1) persoalan yang dihadapi,
(2) penilaian keadaan lingkungan sekarang,
(3) membangun partisipasi, dan (4) hasil.

## (1) Persoalan yang dihadapi
- Identifikasi masalah
Sebelum  adanya  program  kebersihan kampung berupa penanganan sampah, kondisi lingkungan  pemukiman  penduduk  adalah  ko- tor,  sampah  bertebaran  di  di  mana-mana. Jalan-jalan  kampung,  jalan  umum  kotor dengan sampah dan menimbulkan bau busuk, dan  sungai  tercemar  oleh  sampah.  Kepala kampung  merasa  masalah  ini  tidak  bisa dibiarkan  berlarut-larut.  Kemudian,  masalah ini disampaikan secara personal kepada tokoh masyarakat  setempat.  Hasil  pembicaraan  ter- sebut  kemudian  disepakati  untuk  dibahas secara terbatas dengan tokoh masyarakat. Per- temuan dihadiri oleh 4 orang tokoh masyara- kat,  dan  mereka  sepakat  untuk  menambah jumlah  peserta  rapat  pada  pertemuan  berikut dengan  masing-masing  membawa  dua  orang untuk dihadirkan dalam rapat.
Pada  rapat kedua  ini  dibahas  apa  saja masalah yang dihadapi. Masing-masing peser- ta  rapat  diminta  untuk  menyampaikan  satu masalah  yang  dihadapi  berdasarkan  pen- dapatnya. Masalah yang teridentifikasi dalam pertemuan itu antara lain:
- Masalah  jamban  kolektif,  karena  tidak setiap RT memiliki jamban
- Masalah  pengasuhan  anak,  karena  anak- anak berkeluyuran tidak ada tempat publik untuk bermain
- Masalah  pendidikan  anak,  perlu  ada  ke- lompok  yang  memberikan  pendidikan baca Al Qur’an, pelajaran tertentu seperti Matematika,  Bahasa  Inggris  untuk  mem- bantu anak di sekolah
- Masalah  kesulitas  modal  usaha,  dimana usaha yang banyak dikerjakan oleh warga adalah penjual tikar keliling
- Masalah  sampah  di  lingkungan  pem- ukiman,  dimana  sampah  berserakan  di lingkungan pemukiman, jalan, dan sengai
- Masalah  belum  ada  perkumpulan  anak- anak remaja, seperti karang taruna, remaja mesjid, dan lainnya.
- Masalah  kepengurusan  masjid,  adanya kevakuman dalam kepengurusan masjid.
- Masalah  perlunya  menata  jalan  ling- kungan,  dengan  melakukan  pemasangan pavin block.
- Dan lainnya

## - Klarifikasi persepsi
Masing-masing  peserta  mengajukan satu  permasalahan  dengan  menggambarkan kondisinya  saat  ini  dan  memberikan  alasan terhadap  masalah  tersebut,  beserta  alternatif solusi  yang  mampu  dilakukan  berdasarkan persepsinya. Pada saat diskusi terhadap setiap masalah  yang  diajukan  dan  bagaimana  cara mengatasinya, dengan tindakan apa yang per- lu  dilakukan,  dan  sumberdaya  yang  diper- lukan,  maka  diskusi  tidak  menemukan  so- lusinya  realistik.  Umumnya  solusi  yang  di- ajukan  mentok  pada  sumberdaya  yang  diper- lukan untuk mengatasi masalah tersebut.
- Penetapan persoalan kolektif Diskusi  kemudian  menawarkan  perlu menetapkan  satu  persoalan  yang  dirasakan sebagai  masalah  bersama  dan  mampu  dil- aksanakan secara kolektif dengan sumberdaya bersifat  partisipatif.    Dari  masalah  yang  ada, diputuskan  masalah  sampah  sebagai  masalah kolektif. Keputusan lainnya adalah perlu per- temuan berikutnya untuk membahas bagaimana  cara  menanganinya,  seperti  tinda- kan  yang  diperlukan  dan  mobilisasi  sum- berdaya.
- Visi
Visi  lingkungan  pemukiman  yang terbangun  pada  pertemuan  tersebut  adalah warga  menginginkan  terciptanya  lingkungan yang  bersih  dari  sampah.  Pelaksanaannya secara  swadaya,  karenanya  setiap  warga diimbau untuk ikut berpartisipasi.

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020

## (2) Penilaian lingkungan
- Penilaian keadaan sekarang
Warga menyadari bahwa kondisi ling- kungan pemukiman mereka belum bebas dari sampah.  Sampah  berserakan  di  halaman  ru- mah  warga,  menumpuk  dan  berserakan  di jalan  sehingga  jalan  menjadi  kotor  dan  men- imbulkan bau busuk. Sampah di halaman ru- mah  warga  dibersihkan  dengan  cara mengumpulkan dan menimbunnya atau mem- bakarnya.  Cara  demikian  cukup  merepotkan warga.  Kadang-kadang  warga  di  sekitarnya terganggu  dengan  asap  dan  bau  busuk.  Cara yang paling umum dilakukan adalah sebagian warga membuang dan menumpuk sampahnya di pinggir jalan, atau dibuang ke sungai. Cara demikian  menyebabkan  kumpulan  sampah berderet  di  pinggir  jalan,  dan  jika diterbangkan angin akan berserakan dan men- imbulkan  bau  busuk.  Kondisi  lingkungan demikian mengganggu kenyamana warga. - Pilihan tidakan
Hal  kebersihan  lingkungan,  warga diminta  untuk  mengumpulkan  sampahnya masing-masing dalam suatu wadah, dan perlu dibuang  ke  suatu  tempat.  Masalahnya  adalah kampung  tidak  memiliki  TPS,  dan  tidak tersedia  bak  truk  dari  kecamatan.  Karena  itu tindakan  yang  diperlukan  adalah  perlu meminta bak truk penampungan sampah, dan diangkut  secara  berkala.  Untuk  penyediaan bak  truk  sampah  dan  kelancaran  pengangku- tan maka petugas kebersihan (yaitu sopir truk sampah) perlu diberikan insentif.

## - Kesepakatan
Oleh  karena  masalah  kebersihan  ling- kungan  pemukiman  merupakan  masalah  ber- sama,  maka  perlu  dibuat  kesepakatan  dalam menangani  masalah  sampah.  Kesepakat (awiq-awiq) yang disetujui warga adalah:
1. Warga mengumpulkan sampahnya maing- masing dalam suatu wadah.
2. Dilarang membuang sampah ke jalan, dan atau ke sungai, serta diberikan sanksi jika membuang sampah ke jalan dan sungai.
3. Setiap  jumat  warga  meletakkan  sampah (harian  yang  terkumpul)  dipinggir  jalan agar  mudah  diangkut  oleh  petugas kebersihan kecamatan.
4. Setiap  warga  (yang  ikut  program  pe- nanganan  sampah)  membayar  retibusi sampah sebesar Rp 2.000 per minggu.

## - Rencana aksi
Setelah  tersusun  kesepakatan,  tindak lanjutnya  adalah  penyusunan  rencana  aksi. Rencana aksi menyangkut:
1. Pembentukan  kelompok/organisasi  beser- ta strukturnya
2. Mekanisme penanganan sampah
3. Mekanisme pemungutan iuran retribusi

## (3) Membangun partisipasi
- Penetapan tugas dan tanggung jawab
1. Penetapan  tugas  dan  tanggung  jawab  dil- akukan  melalui  penetapan  kepengurusan dan  tugas-tugasnya.  Agar  organisasi  mu- dah  dijalankan,  maka  strukturnya  dibuat ramping  dan  sederhana.  Oleh  karenanya organisasi  hanya  terdiri  dari  Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Juru Pungut.
2. Tugas Ketua adalah:
- melakukan  komunikasi  dengan  petu- gas  kebersihan  kecamatan  untuk pengambilan sampah warga di Dusun Merce, Desa Salut.
- Memantau  dan  melakukan  koordinasi pelaksanaan  program  kebersihan lingkungan.
- Memantau  pelaksanaan  pengumpulan iuran retribusi.
3. Tugas Sekretaris adalah membantu Ketua dalam  implementasi  program  kebersihan lingkungan.
4. Tugas  Bendahara  adalah  melakukan  pen- gadministraian  aliran  dana  (masuk  dan keluar),  memegang  kas/keuangan,  dan menerima-mengeluarkan dana.
5. Tugas Juru Pungut adalah mengumpulkan iuran  dana  retribusi  dari  anggota  secara periodik,  dan  menyerahkannya  kepada Ketua Kelompok.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
6. Warga  dihimbau  untuk  ikut  dalam  pro- gram  kebersihan  lingkungan  pemukiman secara sukarela.

## - Mobilisasi
Partisipasi  warga  dalam  menangani sampah untuk program kebersihan lingkungan pemukiman adalah:
1. Sampah  RT  dikumpulkan  di  rumah  mas- ing-masing.
2. Wadah  menyiapkan  tempat  sampah  beru- pa karung plastik.
3. Setiap Jumat sampah warga diletakkan di pinggir jalan.
4. Membayar  iuran  retribusi  sampah  secara periodik
- Pelaksanaan
Program  kebersihan  lingkungan  pem- ukiman  dimulai  pada  Januari  2018 (telah  be- jalan 8 bln yang lalu pada saat wawancara).
1. Kepesertaan dalam program
- Kepesertaan  dalam  program  bersifat sukarela dan tanpa biaya
- Pencatatan  nama  setiap  peserta  pro- gram.
- Bersedia  membayar  iuran  retribusi sampah sebesar Rp 2.000 per minggu.
- Menyiapkan  karung  plastik  sebagai wadah tempat sampah
- Penyampaian  kewajiban  dan  haknya sebagai peserta program
- Keanggotaan  akan  hilang  jika  warga yang  bersangkutan  tidak  membayar iuran retribusi.
2. Penanganan sampah
- Sampah  dikumpulkan  dalam  karung plastik di masing-masing RT.
- Setiap Jumat, sampah yang terkumpul diletakkan di pinggir jalan.
- Setiap  Jumat,  petugas  kebersihan kecamatan/sopir  truk  menganggkat sampah  ke  dalam  truk,  dan  meletak- kan kembali karung palstik itu.
- Pemberian insentif sebesar Rp 300 ri- bu  setiap  kali  angkut  dengan  sistem cash and carry.
- Warga akan mengambil karung plasti- knya masing-,masing untuk digunakan kembali. 3. Pemungutan iuran retribusi sampah - Juru  pungut  akan  menarik  retribusi sampah pada hari Rabu-Kamis - Juru  pungut  akan  mendatangi  rumah setiap warga yang ikut dalam program kebersihan
- Juru  pungut  akan  mencatat  nama  dan besarnya iuran yang diserahkan warga.
- Jika  warga  tidak  berada  di  rumah, maka  iuran  tersebut  dapat  dititipkan pada Ketua RT-nya - Juru  pungut  menyetor  hasil  iuran retribusi kepada Ketua
- Ketua  akan  menyerahkan  dana  retri- busi kepada Bendahara
- Hasil
a. Jumlah  warga  yang  berpartisipasi  dalam program  kebersihan  lingkungan  pem- ukiman  sebanyak  297  RT  dari  491  RT yang  ada.  Jadi  tingkat  partisipasi masyarakat  cukup  tinggi,  yaitu  sebesar 60,5  %.    Program  ini  merupakan  inisiatif masyarakat setempat, yaitu hanya terdapat di  Dusun  Merce,  Desa  Salut.  Sebagai Kepala Lingkungan Dusun Merce, pernah mengusulkan  agar  program  yang  sama dilakukan pula pada dusun-dusun lainnya. Namun  tidak  ada  respon  dari  Kepala  De- sa, sehingga dusun lainnya, tidak ada pro- gram tersebut.
b. Upaya  penanganan  sampah  dilakukan secara partisipatif. Warga peserta program dimudahkan dalam hal pembuangan sam- pah.  Sementara  bagi  warga  yang  belum ikut  dalam  program,  penanganan  sampah RT-nya  dilakukan  sendiri,  tidak  boleh penumpuk  sampahnya  di  pinggir  jalan, dan  atau  membuang  ke  sungai.    Kepada warga  telah  diinformasikan  awig-awig tentang penanganan sampah, yaitu;
1. Warga  mengumpulkan  sampahnya maing-masing dalam suatu wadah.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
2. Dilarang membuang sampah ke jalan, dan  atau  ke  sungai,  serta  diberikan sanksi  jika  membuang  sampah  ke jalan dan sungai.
3. Setiap Jumat, warga meletakkan sam- pah (harian yang terkumpul) dipinggir jalan  agar  mudah  diangkut  oleh  petu- gas kebersihan kecamatan.
4. Setiap  warga  (yang  ikut  program  pe- nanganan  sampah)  membayar  retibusi sampah sebesar Rp 2.000 per minggu.
Sejak  diberlakukannya  awiq-awig  tersebut lingkungan pemukiman bebas sampah. Warga tidak  lagi  menumpuk  sampahnya  di  pinggir jalan, dan atau membuangnya ke sungai. c.  Telah  terbentuk  kelompok/organisasi  yang bertugas untuk menata kelola masalah sampah warga.  Organisasi  ini  mampu  membangun partisipasi  dan  memobilisasi  sumberdaya masyarakat dengan efektif untuk melaksanakan  program  kebersihan  ling- kungan pemukiman. Selain itu, melalui organ- isasi tersebut, telah tersusun kesepakatan yang dituangkan menjadi awiq-awiq kampung, dan menjadi  arahan  kepada  setiap  warga  dalam menangani masalah sampah.
d. Warga merasakan manfaat adanya program kebersihan  lingkungan  pemukiman.  Ling- kungan  menjadi  bersih  dan  bebas  dari  sam- pah.  Tidak  ada  sampah  berserakan  di  pem- ukiman,  menumpuk  di  jalan  dan  dibuang  ke sungai. Membandingkan antara nominal harga lingkungan  sebesar  Rp  8.000  per  bulan  dan rata-rata  penghasilan  mereka  sebesar  Rp 1.539,17  ribu  per  bulan,  maka  ratio  harga lingkungan  sebesar  0,52  %  dari  penghasilan. Artinya bahwa harga lingkungan sangat kecil dibandingkan  dengan  kemampuan  bayar ( ability to pay , ATP) warga.
Dari  sisi  benefit-cost,  manfaatnya  jauh  lebih besar  dibandingkan  dengan  biaya.  Meskipun manfaat  dari  keberadaan  program  kebersihan lingkungan tidak dapat dikuantifikasi, namun warga merasakan manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan  dengan  harga  lingkungan. Manfaat itu antara lain, warga merasa nyaman karena  lingkungan  pemukiman  yang  bersih,
warga  tidak  lagi  repot  menangani  sampah domestiknya  sehingga  waktunya  bisa  dikon- versi  untuk  kegiatan  produktif,  persepsi  dan perilaku  warga  terhadap  lingkungan  menjadi lebih baik.
e. Kegiatan yang belum dilakukan oleh organ- isasi  adalah  melakuklan  evaluasi  terhadap hasil program kebersihan lingkungan. Evalua- si  secara  individu  telah  dilakukan,  tapi  tidak ada  langkah-langkah  atau  tindak  lanjutnya dari hasil penilaian. Evaluasi bersama melalui dialog antar warga penting dilakukan karena 2 alasan;
1.  Menilai  capaian  dan  target  sehingga  ada upaya  untuk  mengidentifikasi  kendala  dalam pelaksanaan  program,  menyusun  alternatif langkah-langkah  tindakan,  dan  memperkuat faktor  yang  dapat  mendorong  kesuksesan program.  Dialog  pada  akhirnya  akan menghasilkan  kesepakatan  baru  dan  rencana implementasinya yang memerlukan partisipasi masyarakat.
Kendala yang muncul di lapangan adalah mo- bilisasi  sumberdaya,  dimana  kurangnya  tena- ga  Juru  Pungut  untuk  pengumpulan  iuran retribusi  warga  secara  periodik.  Langkah  so- lusi  yang  dilakukan  adalah  merekrut  anak- anak/remaja  sekolah,  dan  mereka  mendapat insentif  Rp  20.000  per  orang.    Dengan demikian hasil dialog akan memperbaiki pro- gram dan menjamin progresi capaian.
2.  Kegiatan  dapat  berjalan  secara  siklik  se- hingga  menjamin  kontinuitas  pastisipasi masyarakat.  Persoalan  krusial  dalam  mem- bangun  partisipasi  adalah  kontinuitas  dan komitmen  masyarakat.  Melalui  dialog,  konti- nuitas  dan  komitmen  masyarakat  bisa  diper- baharui  ( update )  dan  ditingkatkan  ( upgrade ) karena muncul aspirasi baru.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
1) Harga  lingkungan  relatif  murah,  har- ganya  tidak  ditentukan  melalui mekanisme  pasar  tapi  berdasarkan kesepakatan.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Dibandingkan dengan rata-rata penghasilan  warga,  harga  tersebut sangat kecil (di bawah 1 %). Artinya, harga  lingkungan  tersebut  jauh  dari harga  idealnya,  yaitu  2,5  %  dari  rata- rata penghasilan ( ability to pay , ATP) warga.
2) Dalam lingkup dusun, tingkat partisipasi  masyarakat  cukup  tinggi, yaitu sebesar 60,5 %.
3) Persepsi  dan  perilaku  masyarakat  ter- hadap  lingkungan  semakin  baik, masyarakat  tidak  lagi  membuang sampah  di  pinggir  jalan,  dan  atau  ke sungai.
4) Telah  terbentuk  kelompok/organisasi yang melahirkan awiq-awiq kampung, dan  menjadi  arahan  kepada  setiap warga  dalam  menangani  masalah sampah.  Organisasi  lokal  ini  mampu membangun  partisipasi  dan  memobi- lisasi  sumberdaya  masyarakat  secara efektif.

## b. Saran
1) Perlu  adanya  kegiatan  evaluasi  hasil secara kolektif untuk menilai pencapaian, mengidentifikasi  kendala  dan  faktor  pen- dorong  untuk  menjamin  kontinuitas partisipasi masyarakat.
2) Diseminasi  model  dalam  menangani  ma- salah sampah di tempat lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Dasgupta,  Aniruddha  and  Victoria  A.  Beard. 2007. Community Driven Develop- ment, Collective Action and Elite Cap- ture in Indonesia .  Development  and Change 38(2):  229–249  (2007).  Insti- tute of Social Studies 2007. Blackwell Publishing. http://geo.ugm.ac.id/wp- con-
tent/files/Community_Driven_Develo pment_Collective_Action.pdf  -  18 Mei 2013
Figueroa, Maria Elena; D. Lawrence Kincaid; Manju  Rani;  and  Gary  Lewis.  2002. Communication for Social Change: An Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes. The Rockefeller  Foundation.    Paper. http:// www.communicationforsocialchange. org/pdf/socialchange.pdf  -  15  Mei 2013 . Hanley, N. And C.L. Spash. 1993. Cost Bene- fit Analysis and The Environment. De- partement of Economics University of Stirling Scotland.
Harley, N. and CL. Spash. 1993. Cost Benefit Analysis and The Environment. De- partement  Of  Economics  University of Stiring Scotland.
Holzinger, Katharina. 2003. The Problems of Collective Action: A New Approach .
Preprints aus der Max-Planck- Projektgruppe  Recht  der  Gemein- schaftsgüter, Bonn. Paper. http://academic.research.microsoft.co
m/Paper/12101463 - 18 Mei 2013 Howard,  Michael.  2001. Public Sector Eco- nomics for Developing Countries . University  of  the  West  Indies  Press. Jamaica.
Leach, John.  2004. A Course in Public Eco- nomics . Cambridge University Press
Myles,  Gareth  D.  2001. Public Economics . Cambridge University Press. Olson, Mancur. 1975. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups . Harvard University Press. Pearce, David W. and R. Kerry Turner. 1990.
Economics of Natural Resources and The Environment . Harvester Wheat- sheaf. London.
Tietenberg, Thomas H. 1988. Environmental and Natural Resource Economics. Second Edition. Scott, Foresman and Company. London.

## Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan

## Vol. 2 No. 1, Maret 2020
Wade,  Robert.  1987. The Management of Common Property Resources: Collec- tive Action as an Alternative to Privat- isation or Stat. Regulation .    Cam- bridge Journal of Economics 1987, 11, 95-106. http://ideas.repec.org/a/oup/cambje/v1 1y1987i2p95-106.html - 18 Mei 2013