doi: mkts.v25i1.22076

## Kajian Penentuan Tarif Bus Trans Koetaradja berdasarkan
Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)
* Renni Anggraini 1 , Sugiarto 1 , Irin Caisarina 2 , Muhammad Ahlan 1 , Dhuyufur Rahmani 3 , Erlinawati Jalil 3
1 Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
2 Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
3 Fakultas Teknik, Mahasiswa Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
*) renni.anggraini@unsyiah.ac.id
Received: 14 Februari 2019 Revised: 27 Mei 2019 Accepted: 31 Mei 2019

## Abstract
Trans Koetaradja bus is managed by the government of Aceh Province to improve the urban public transport system. In order to appeal people to use this bus, the local government provides subsidy and applies the free fare,  until  today.  It  is  expected  that,  when  the  subsidy  is  revoked  in  a  few  years  ahead,  people  will  get accustomed to use this bus. This research was conducted to observe public perceptions on the desired fare through  ability to  pay (ATP) and  willingness to  pay (WTP) analysis. Primary data  was collected by doing survey over distributing questionnaires to the citizen. The bus corridors observed were on corridors I, III, and IV.  The  results  showed  that,  the  ATP-WTP  of  students  were  above  the  operator’s  proposed  tariff  for  all corridors. However, to attract those students to use the bus, it is recommended that the operator's proposed tariff  (IDR  2,000  for  each  corridor)  should  be  applied.  For  the  general  public  category  (PNS/TNI/Polri, Private  Employees,  Housewives,  and  other  communities),  the  proposed  tariff  for  each  corridors  were  in between  the  average  value  of  ATP-WTP.  In  that  sense,  tariff  determination  can  be  applied  based  on  the average  WTP  value.  However,  the  operator's  proposed  tariff  for  the  public  is  still  also feasible,  subject  to improving the level of services.
Keywords: Trans Koetaradja bus, bus fare, ATP, WTP, Banda Aceh.

## Abstrak
Bus  Trans  Koetaradja  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi  Aceh  untuk  memperbaiki  sistem  angkutan umum  perkotaan.  Untuk  menarik  minat  masyarakat  dalam  menggunakan  bus  tersebut,  pemerintah  daerah memberikan  subsidi  dan  menggratiskan  bus  tersebut  bagi  masyarakat.  Setelah  subsidi  nantinya  dicabut, diharapkan masyarakat sudah terbiasa menggunakan bus ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui minat masyarakat  dalam  menggunakan  bus  saat  ini  dan  mengetahui  persepsi  masyarakat  mengenai  tarif  yang diinginkan  dengan  menggunakan  analisis  terhadap  ability  to  pay  (ATP)  dan  willingness  to  pay  (WTP). Pengambilan data primer dilakukan dengan survei penyebaran kuesioner terhadap masyarakat. Koridor bus yang  ditinjau  adalah  pada  koridor  I,  III,  dan  IV.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  nilai  ATP-WTP mahasiswa/pelajar berada di atas tarif usulan pengelola untuk ketiga koridor. Namun demikian, untuk menarik minat  mahasiswa/pelajar,  sebaiknya  tarif  usulan  pengelola  (Rp  2.000,00  untuk  setiap  koridor)  dapat diterapkan.  Untuk  kategori  masyarakat  umum  (PNS/TNI/Polri,  Pegawai  Swasta,  Ibu  Rumah  Tangga,  dan masyarakat  lainnya),  tarif  usulan  pengelola  berada  di  antara  nilai  ATP-WTP  rata-rata.  Dalam  hal  ini, penetapan tarif dapat dilakukan berdasarkan nilai WTP rata-rata. Akan tetapi, tarif usulan pengelola untuk masyarakat umum juga masih layak diterapkan, dengan syarat dilakukan perbaikan tingkat pelayanan.
Kata kunci: Bus trans Koetaradja, tarif bus, ATP, WTP, Banda Aceh.

## Pendahuluan
Seperti halnya pergerakan masyarakat perkotaan di Indonesia, pergerakan masyarakat di Provinsi Aceh juga  lebih  banyak  didominasi  oleh  pergerakan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pertumbuhan mobil dan sepeda motor sekitar 10% dan 15% per tahun, sedangkan panjang jalan hanya bertambah kurang dari 1% per tahun (Susantono, et al., 2011).  Sepeda  motor  merupakan  kendaraan pribadi  yang  paling  banyak  digunakan  oleh masyarakat,  baik  untuk  kegiatan  bekerja  maupun untuk  kegiatan  selain  bekerja  (Anggraini, et  al ., 2017).  Untuk  menekan  penggunaan  kendaraan pribadi  dan  mengurangi  terjadinya  kemacetan lalulintas,  maka  penggunaan  angkutan  umum  di perkotaan perlu ditingkatkan.
Bus  Trans  Koetaradja  merupakan  salah  satu angkutan  umum  perkotaan  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Aceh,  melalui  Dinas Perhubungan  Provinsi  Aceh,  untuk  melayani pergerakan  penduduk  di  Kota  Banda  Aceh  dan sebagian penduduk di Kabupaten Aceh Besar. Sejak beroperasinya  di  awal  Mei  2016  sampai  dengan awal tahun 2019, Dinas Perhubungan Provinsi Aceh masih  belum  menetapkan  tarif  resminya.  Untuk menarik minat masyarakat menggunakan bus Trans Koetaradja  ini,  pemerintah  daerah  Provinsi  Aceh masih  memberikan  subsidi  terhadap  operasional bus-bus  tersebut.  Saat  ini  digunakan  sistem e- ticketing  brizzi yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk pendataan jumlah penumpang bus Trans Koetaradja dengan tarif sebesar Rp1,00 untuk kategori pelajar dan  Rp2,00  untuk  kategori  mahasiswa  dan masyarakat  umum.  Namun  demikian,  antusiasme masyarakat juga masih rendah.
Sebelum bus Trans Koetaradja dioperasikan, minat masyarakat  untuk  beralih  ke  bus  ini  juga  sangat rendah,  hanya  sekitar  38%  responden  yang  mau berpindah  dari  moda  pribadi  ke  bus  Trans Koetaradja  (Rahmi,  2016).  Pengelola  bus  Trans Koetaradja  telah  menghitung  besaran  tarif  bus berdasarkan biaya operasional (BOK) bus. Namun demikian,  menurut  Nuworsoo et  al (2008), penentuan  tarif  angkutan  umum  sebaiknya  juga mempertimbangkan biaya perjalanan dan
kemampuan pengguna angkutan. Penentuan
besarnya tarif sebaiknya dengan cara mempertimbangkan karakteristik masyarakat.
Menurut  McCollon  &  Pratt  (2004),  masyarakat pada  kota  yang  ukurannya  lebih  besar  cenderung untuk  lebih  setuju  pada  perubahan  tarif  angkutan umum.  Salah  satu  metode  penentuan  tarif  dengan mempertimbangkan  biaya  perjalanan,  kemampuan pengguna  angkutan,  dan  kemauan  pengguna angkutan  untuk  membayar  adalah  konsep  tarif
berdasarkan ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat  mengenai  tarif  bus  Trans  Koetaradja yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kemauan masyarakat  (ATP  dan  WTP).  Besaran  tarif  yang telah  ditetapkan  oleh  pengelola  bus  Trans Koetaradja akan dibandingkan dengan kemampuan dan  kemauan  masyarakat  yang  diteliti  pada penelitian  ini.  Artikel  ini  terdiri  dari  beberapa bagian.  Pada  bab  selanjutnya  akan  dijelaskan mengenai metode penelitian, yaitu lokasi penelitian, cara  penentuan  dan  pengambilan  sampel,  teori mengenai  ATP-WTP,  dan  penelitian-penelitian yang  terkait  dengan  ATP-WTP.  Pada  bab berikutnya  akan  dijelaskan  mengenai  hasil  dan pembahasan.  Setelah  itu  akan  ditutup  dengan simpulan dan saran.

## Metode

## Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Banda  Aceh  dan sebagian  Kabupaten  Aceh  Besar,  di  beberapa koridor yang ditetapkan, yaitu Koridor I, III, dan IV. Koridor  I berada di  Kota Banda  Aceh,  Koridor III dan  IV  berada  di  Kota  Banda  Aceh  dan  sebagian Kabupaten Aceh Besar. Untuk lebih  jelasnya  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta koridor bus trans Koetaradja yang melayani penduduk di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar
Pengambilan data dilakukan pada tahun 2017– 2018 dengan melakukan penyebaran kuesioner. Pada saat penelitian  ini  dilakukan,  bus  pada  koridor  I  telah beroperasi, sedangkan bus pada koridor III  dan IV belum  beroperasi.  Hal  ini  mempengaruhi  cara penyebaran kuisioner. Penyebaran kuesioner untuk koridor  I  dilakukan  pada  beberapa  tempat  yang
berbeda.  Kuesioner  untuk  pelajar  disebarkan  di sekitar  halte  yang  berdekatan  dengan  sekolah, kuesioner untuk mahasiswa disebarkan di lingkungan  universitas  yang  berada  di  sepanjang koridor  I  yaitu  UIN  Ar-Raniry  dan  Universitas Syiah  Kuala  (UNSYIAH).  Kuesioner  untuk masyarakat umum dan manula/disabilitas disebarkan  di  dalam  Bus  Trans  Koetaradja  yang sedang  beroperasi.  Untuk  koridor  III  dan  IV, penyebaran  kuesioner  dilakukan  ke  rumah-rumah ( home  interview  survey )  terhadap  responden masyarakat  umum  dan  mahasiswa/pelajar  yang berada  di  sekitar  koridor.  Kuesioner  berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik responden  seperti  umur,  jenis  kelamin,  jenis pekerjaan,  rata-rata  pendapatan  per  bulan,  biaya pengeluaran  transportasi  per  bulan,  dan  lain-lain. Selain  itu  juga  kuesioner  berisikan  pertanyaan mengenai  karakteristik  pergerakan  seperti  tujuan perjalanan,  jumlah  pergerakan  per  hari,  frekuensi menggunakan bus Trans Koetaradja, dan lain-lain.
Jumlah  responden  ditentukan  berdasarkan  rumus Slovin.  Metode  pengambilan  sampel  adalah stratified  random  sampling ,  yaitu  memperhatikan strata (tingkatan) dengan cara acak. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebesar 200 sampel untuk Koridor  I  dan  masing-masing  110  sampel  untuk Koridor III dan IV. Toleransi kesalahan ditentukan sebesar 10%.

## Teknik analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode household  budget dan stated preference (Julien  dan  Mahalli,  2014).  Metode household  budget digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar tarif  bus,  untuk  mengestimasi  ATP.  Sedangkan metode  stated preference digunakan untuk mengetahui  tingkat  kemauan  masyarakat  dalam membayar  bus  Trans  Koetaradja,  yang  digunakan untuk mengukur nilai  WTP.
Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)
Ability  to  pay atau  kemampuan  untuk  membayar adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan  yang  dianggap  ideal  (Rumiati et  al , 2013). Willingness  to  pay atau  kemauan  untuk membayar  adalah  kesediaan  pengguna  untuk mengeluarkan  imbalan  (dalam  bentuk  uang)  atas jasa yang diperolehnya (Julien & Mahalli, 2014).
Menurut Tamin, et al (1999), dalam penentuan tarif angkutan sering terjadi ketidaksesuaian antara ATP dan  WTP.  Ada  beberapa  kondisi  yang  mungkin
terjadi  antara  lain,  (1)  ATP  >  WP  Kondisi  ini menunjukkan  kemampuan  membayar  seseorang lebih  besar  dari  keinginannya  membayar  jasa transportasi.  Hal  ini  terjadi  ketika  penghasilan pengguna  relatif  tinggi  sedangkan  pelayanan  jasa tersebut rendah (disebut dengan choice riders );   (2) ATP  =  WTP  Kondisi  ini  menunjukkan kemampuan  dan  kemauan  membayar  jasa  yang digunakan  adalah  sama.  Pada  kondisi  ini  terjadi keseimbangan  antara  utilitas  pengguna  dengan biaya yang dikeluarkan; (3) ATP < WTP  Kondisi ini  menunjukkan  keinginan  pengguna  untuk membayar  jasa  lebih  besar  dari  kemampuan  yang dimiliki  (disebut dengan captive riders ).
Menurut  Permata  (2012),  apabila  parameter  ATP dan  WTP  yang  ditinjau,  maka  aspek  pengguna dijadikan  subyek  yang  menentukan  nilai  tarif, berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  pertama  ATP merupakan  fungsi  dari  kemampuan  membayar, sehingga  nilai  tarif  yang  diberlakukan  sedapat mungkin  tidak  melebihi  nilai  ATP  kelompok masyarakat  sasaran.  Untuk  itu  diperlukan  campur tangan  pemerintah  dalam  bentuk  subsidi,  pada kondisi  nilai  Tarif  > ATP. Kedua WTP merupakan fungsi  dari  tingkat  kepuasan  terhadap  pelayanan angkutan  umum,  sehingga  bila  nilai  WTP  masih berada  dibawah  ATP  maka  masih  dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif dengan perbaikan kinerja  pelayanan.  Dan  yang  terakhir  apabila perhitungan  tarif  berada  jauh  dibawah  ATP  dan WTP, maka terdapat keleluasaan dalam perhitungan nilai tarif baru.
Penelitian  mengenai  penetapan  tarif  angkutan umum  di  Indonesia  berdasarkan  ATP  dan  WTP telah  banyak  dilakukan.  Safitri  (2016)  melakukan penelitian  pada  angkutan  kota  (angkot)  di  Kota Pangkalpinang. Pendekatan yang digunakan dalam analisis  ATP  adalah  berdasarkan  besarnya  alokasi biaya  transportasi  terhadap  pendapatan  dan frekuensi perjalanan dalam 1 bulan. Untuk analisis WTP  dilakukan  berdasarkan  kemauan  membayar masyarakat berdasarkan pelayanan angkot saat itu.
Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa, kemampuan  membayar  masyarakat,  yang  terdiri dari beberapa kategori (bekerja, tidak bekerja, dan pelajar/mahasiswa), jauh di atas tarif yang berlaku. Namun  demikian,  WTP  nya  berada  di  bawah  tarif yang berlaku.
Joewono  (2009)  melakukan  penelitian  mengenai kemauan  dan  kemampuan  membayar  pengguna paratransit di Kota Bandung, dengan menggunakan metode ordinal probit dan regresi logistic binomial . Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  masyarakat memiliki  persepsi  yang  berbeda  dalam  penilaian ATP-WTP.  Selain  itu,  analisis  juga  menjelaskan
mengenai  kelompok  pengguna  yang  memiliki kecenderungan untuk  menetapkan  nilai  yang  lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aviasti & Djamaludin (2014), serta Wulansari, et al (2015).
Julien  dan  Mahalli  (2014)  menyatakan,  dengan menggunakan  metode household  budget ,  dapat dicari  besaran  ATP. Persamaan  untuk menghitung ATP adalah sebagai berikut:
T .P .P I ATP r t p x 
(1)
Dimana  ATP  merupakan  daya  beli  responden (Rp/km),  I x merupakan  Tingkat  penghasilan responden  per  bulan  (Rp/bulan),  P p merupakan: persentase budget untuk transportasi per bulan dari total penghasilan, P t merupakan persentase alokasi biaya  transport  yang  digunakan  untuk  angkutan kota,  dan  T r merupakan  total  panjang  perjalanan responden per bulan (Km/bulan).
Pada  penelitian  ini,  nilai  ATP  merupakan kemampuan  responden  untuk  membayar  tarif angkutan  umum  (Rp/penumpang).  Sedangkan  Tr merupakan frekuensi responden dalam menggunakan bus dalam sebulan. Selanjutnya akan dilakukan  pengkategorian  ATP  berdasarkan  jenis pekerjaan, sebagai berikut:
ATP JP = ∑(ATP per jenis pekerjaan ) jumlah responden per jenis pekerjaan (2) Menurut Setijowarno & Putranto (2015), W illingness  To  Pay (WTP)  adalah  kesediaan pengguna  untuk  mengeluarkan  imbalan  atas  jasa yang  diperolehnya.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  analisis  WTP  didasarkan  pada  persepsi pengguna  terhadap  tarif  dari  jasa  pelayanan angkutan umum tersebut. WTP dalam permasalahan transportasi dipengaruhi oleh beberapa  faktor,  antara  lain  (1)  produksi  jasa angkutan  yang  disediakan  oleh  pengusaha;  (2) kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang  diberikan pengusaha; (3) utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut; (4) penghasilan pengguna.
Kemauan  membayar  juga  didasarkan  pada  konsep surplus konsumen ( customer surplus ), yaitu selisih antara  kesediaan  membayar  yang  merupakan  nilai utilitas  yang  diperoleh  dari  barang  atau  jasa  yang dibeli  dengan  harga  sebenarnya  dibayarkan. Sehingga  sering  ditemukan  sekelompok  pengguna jasa  transortasi  yang  bersedia  untuk  membayar lebih dari tarif yang telah ditentukan.
Menurut  Tamin, et  al (1999),  faktor-faktor  yang mempengaruhi  WTP  antara  lain:  (1)  persepsi pengguna  terhadap  tingkat  kualitas  pelayanan;  (2)
utilitas  pengguna  terhadap  angkutan  umum  yang digunakan;  (3)  fasilitas  yang  disediakan  oleh operator;  (4)  pendapatan  pengguna.  Perhitungan nilai  WTP  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan stated  preference. Nilai  WTP  akan dihitung  berdasarkan  tiap  opsi  yang  ditawarkan dalam kuesioner dikalikan dengan jumlah responden  tiap  opsi.  Perkalian  tersebut  kemudian akan dibagi dengan total jumlah responden, seperti terlihat pada Persamaan 3:
WTP = ∑(tarif tiap opsi  x  jumlah responden tiap opsi) jumlah responden (3)
Nilai  WTP  untuk  masing-masing  jenis  pekerjaan dapat dilihat pada Persamaan 4.
WTP JP = ∑(WTP per jenis pekerjaan ) jumlah responden per jenis pekerjaan (4)
Dimana  WTP  =  WTP  rata-rata  untuk  setiap  opsi tarif  yang  ditetapkan  di  kuesioner,  WTP JP =  WTP untuk setiap jenis pekerjaan.
Gambar  2  menyajikan  strategi  penentuan  tarif berdasarkan  ATP  dan  WTP.  Jika  tarif  yang ditentukan lebih rendah dari ATP dan WTP, maka tidak dibutuhkan perbaikan kinerja pelayanan. Jika tarif  yang  ditentukan  lebih  rendah  dari  ATP  dan lebih  besar dari  WTP, maka dibutuhkan perbaikan kinerja  pelayanan.  Jika  tarif  yang  ditentukan  lebih besar  dari  ATP,  maka  dibutuhkan  subsidi. Pengelola  Bus Trans  Koetaradja  telah  menetapkan tarif bus, yang disajikan pada Tabel 1. Tarif tersebut berdasarkan perhitungan biaya operasional bus.
Sumber: Dardela Yasa Guna (2009)
Gambar 2. Strategi penentuan tarif berdasarkan ATP dan WTP
Tabel 1. Tarif yang diusulkan pengelola
Koridor Tarif (Rp.) Mahasiswa/ pelajar Umum I 2.000 5.000 III 2.000 4.000 IV 2.000 8.000 Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Aceh (2016)
Zona keleluasaan penentuan tarif dengan perbaikan
kinerja pelayanan
Zona Subsidi Zona keleluasaan penentuan tarif tanpa perbaikan kinerja pelayanan Nilai Tarif ATP WTP

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  disajikan  karakteristik  responden, nilai ATP dan WTP, serta tarif yang telah diusulkan pengelola.

## Karakteristik responden
Pada koridor I, 22% responden adalah laki-laki dan 78%  responden  adalah  wanita.  Pada  koridor  III, 59,1%  responden  adalah  laki-laki  dan  40,9% responden  adalah  wanita.  Sedangkan  pada  koridor IV,  50,9%  responden  adalah  laki-laki  dan  49,1% responden adalah wanita.

## Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan
Jenis pekerjaan Koridor I Koridor III Koridor IV Mahasiswa/pelajar 81,0% 25,5% 25,4% PNS/Polisi/TNI 4,0% 17,3% 20,0% Ibu rumah tangga 4,0% 9,1% 13,9% Pegawai swasta 4,0% 41,8% 31,7% Pekerjaan lainnya 7,0% 6,3% 9,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah sampel 200,0 110,0 110,0
Jenis  pekerjaan  responden  disajikan  pada  Tabel  2. Pada  koridor  I,  81%  responden  adalah  mahasiswa atau  pelajar,  sedangkan  pada  koridor  III,  41,8% responden  adalah  pegawai  swasta  dan  25,5% responden  adalah  mahasiswa  atau  pelajar.  Untuk koridor  IV,  31,7%  responden  adalah  pegawai swasta  dan  25,4%  adalah  mahasiswa  atau  pelajar. Persentase  usia  responden  disajikan  pada  Tabel  3. Terlihat  bahwa,  responden  di  ketiga  koridor didominasi oleh mereka yang berusia 20 – 29 tahun, dengan  rincian  koridor  I  55%,  koridor  III  38,2%, dan  koridor  IV  sebesar  31,8%  responden.  Pada koridor  I,  dominasi  responden  juga  diikuti  oleh mereka  yang  berusia  10  –  19  tahun,  dimana  81% diantaranya  adalah  pelajar/mahasiswa,  karena koridor  ini  melalui  beberapa  sekolah  dan universitas.
Ditinjau  dari  kepemilikan  surat  izin  mengemudi (SIM),  persentase  responden  yang  memiliki  surat izin mengemudi SIM A atau C pada koridor I adalah 64%, pada koridor III 74,5%, dan pada koridor IV 70,9%  responden.  Terlihat  bahwa  mayoritas responden pada ketiga koridor adalah mereka yang memiliki SIM.

## Tabel 3. Karakteristik Responden
berdasarkan Usia Usia Koridor I Koridor III Koridor IV 10 – 19 thn 40,0% 14,4% 16,3% 20 – 29 thn 55,0% 38,2% 31,8% 30 – 39 thn 2,0% 15,5% 15,5% 40 – 49 thn 0,0% 15,5% 18,2% 50 – 69 thn 3,0% 16,4% 18,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah sampel 200,0 110,0 110,0 Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan tujuan perjalanan Jenis Pekerjaan Koridor I Koridor III Koridor IV Sekolah/Kuliah 49,0% 18,3% 15,1% Bekerja 3,0% 30,3% 23,5% Belanja 11,0% 27,5% 32,5% Rekreasi 31,0% 16,9% 18,1% Lainnya 3,0% 7,0% 10,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% Jumlah sampel 200,0 110,0 110,0 Karakteristik responden berdasarkan tujuan perjalanan dapat dilihat pada Tabel 4. Pada koridor I,  tujuan  perjalanan  mayoritas  responden  adalah sekolah/kuliah  (49%)  sedangkan  sebanyak  31% tujuan perjalanan adalah rekreasi atau hiburan. Pada koridor  III,  responden  dengan  tujuan  perjalanan bekerja  merupakan  yang  dominan  (30,3%).  Pada koridor  IV,  responden  dengan  tujuan  perjalanan belanja adalah yang tertinggi (32,5%) di koridor ini, yang diikuti dengan tujuan bekerja (23,5%).

## Tabel 5. Perhitungan nilai ATP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor I
Jenis pekerjaan Rata-rata pendapatan/ bulan Persentase biaya untuk transportasi/bln Persentase biaya untuk bus trans Koetaradja/bln Frekuensi menggunakan bus trans Koetaradja/bln ATP (Rp/pnp) [1] [2] [3] [4] [5] [6]= ([2]x[[3]x[4])/[5]) PNS/TNI/Polri 4.071.429 9,65 28,71 12,57 8.971 Pegawai swasta 1.950.000 17,69 19,97 13,20 5.219 Ibu rumah tangga (IRT) 1.656.250 18,30 14,07 11,00 3.876 Mhs/pelajar 1.001.553 24,73 24,30 11,88 5.067 Lain-lainnya 3.125.000 17,94 16,92 11,43 8.300

## Tabel 6. Perhitungan nilai ATP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor III
Jenis pekerjaan Rata-rata pendapatan/ bulan (rp.) Persentase biaya untuk transportasi/bln Persentase biaya untuk bus trans Koetaradja/bln Frekuensi menggunakan bus trans Koetaradja/bln ATP (Rp/pnp) [1] [2] [3] [4] [5] [6]= ([2]x[[3]x[4])/[5]) PNS/TNI/Polri 6.078.947 22,11 33,95 2,68 5.665 Pegawai Swasta 4.206.522 21,48 56,96 2,74 6.262 Ibu rumah tangga (IRT) 3.850.000 26,90 44,75 2,90 5.327 Mhs/pelajar 3.875.000 18,67 64,58 3,00 5.192 Lain-lainnya 3.857.143 19,43 46,43 2,71 4.273
Tabel 7. Perhitungan nilai ATP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor IV
Jenis pekerjaan Rata-rata pendapatan/ bulan (rp.) Persentase biaya untuk transportasi/bln Persentase biaya untuk bus trans Koetaradja/bln Frekuensi menggunakan bus trans Koetaradja/bln ATP (Rp/pnp) [1] [2] [3] [4] [5] [6]= ([2]x[[3]x[4])/[5]) PNS/TNI/Polri 5.795.455 23,37 37,95 1,68 10.189 Pegawai swasta 4.071.429 28,63 52,57 1,86 10.998 Ibu rumah tangga (IRT) 4.000.000 19,67 73,33 2,67 7.211 Mhs/pelajar 4.142.857 19,58 95,83 3,61 7.185 Lain-lainnya 5.250.000 17,17 42,50 1,90 6.720
Perhitungan  nilai  ATP  responden  pada  setiap koridor tinjauan
Tabel  5  sampai  7  menunjukkan  nilai  ATP responden  berdasarkan  jenis  pekerjaan  pada Koridor  I,  III,  dan  IV.  Nilai  ATP  diperoleh  dari Persamaan  (1)  dan  (2)  dimana  data-data  tersebut diperoleh  berdasarkan  informasi  yang  diberikan responden pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan  di  kuesioner.  Nilai  ATP  (kolom  [6]) diperoleh dari perkalian antara rata-rata pendapatan/bulan  (kolom  [2]),  persentase  biaya untuk  transportasi/bulan  (kolom  [3]).  Nilai  yang diperoleh  kemudian  dibagi  dengan  frekuensi responden menggunakan bus
Trans
Koetaradja/bulan (kolom [5]). Kolom [3]
diperolehdari  pembagian  antara  Jumlah  biaya pengeluaran transportasi dengan jumlah pendapatan per bulan.

## Perhitungan  nilai  WTP  responden  pada  setiap koridor tinjauan
Tabel  8  –  Tabel  10  memperlihatkan  nilai  WTP responden  berdasarkan  jenis pekerjaan pada setiap Koridor  I,  III,  dan  IV.  Perhitungan  nilai  WTP diperoleh  berdasarkan  Pers.  (3)  dan  (4),  dimana total  penjumlahan  dari  perkalian  pilihan  tiap  opsi terhadap jumlah responden (kolom [2] – kolom [6]). Total  penjumlahan  tersebut  dibagikan  dengan jumlah  responden  untuk  masing-masing  jenis pekerjaan,  sehingga  diperoleh  nilai  WTP  nya (kolom [8]). Sebagai contoh nilai perhitungan WTP pada Koridor I (Tabel 8). Dengan cara yang sama, perhitungan  WTP dilakukan untuk  jenis pekerjaan lainnya.
Pekerjaan PNS/TNI/Polri:
= (𝑅𝑝2.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝3.000,00𝑥0)+(𝑅𝑝4.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝5.000,00𝑥0)+(𝑅𝑝6.000,00𝑥1)
3 = Rp4.000,00
Pekerjaan pegawai swasta:
= (𝑅𝑝2.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝3.000,00𝑥2)+(𝑅𝑝4.000,00𝑥2)+(𝑅𝑝5.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝6.000,00𝑥0)
6
= Rp3.500,00
Pekerjaan ibu rumah tangga (IRT):
= (𝑅𝑝2.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝3.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝4.000,00𝑥0)+(𝑅𝑝5.000,00𝑥1)+(𝑅𝑝6.000,00𝑥1)
4
= Rp4.000,00
Tabel 8. Perhitungan nilai WTP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor I
Jenis pekerjaan Jumlah responden terhadap tiap opsi tarif yang diberikan Total WTP (Rp/pnp) Rp2.000,00  Rp3.000,00  Rp4.000,00  Rp5.000,00  Rp6.000,00 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] PNS/TNI/Polri 1 0 1 0 1 3 4.000 Pegawai swasta 1 2 2 1 0 6 3.500 Ibu rumah tangga (IRT) 1 1 0 1 1 4 4.000 Mhs/pelajar 5 2 5 1 1 14 3.357 Lain-lain 2 0 0 1 1 4 3.750 Tabel 9. Perhitungan nilai WTP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor III Jenis pekerjaan Jumlah responden terhadap tiap opsi tarif yang diberikan Total WTP (Rp/pnp) Rp2.000,00  Rp3.000,00  Rp4.000,00  Rp5.000,00  Rp6.000,00 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] PNS/TNI/Polri 8 6 2 3 0 19 3.000 Pegawai swasta 13 10 11 10 2 46 3.522 Ibu rumah tangga (IRT) 6 0 3 1 0 10 2.900 Mhs/pelajar 14 9 3 1 1 28 2.786 Lain-lain 4 2 1 0 0 7 2.571 Tabel 10. Perhitungan nilai WTP responden untuk setiap jenis pekerjaan pada koridor IV Jenis Pekerjaan Jumlah Responden terhadap tiap si tarif yang diberopikan
Total WTP (Rp/pnp) Rp6.000,00  Rp7.000,00  Rp8.000,00  Rp9.000,00  Rp10.000,00 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] PNS/TNI/Polri 15 3 2 1 1 22 6.636 Pegawai swasta 29 3 2 1 0 35 6.286 Ibu rumah tangga (IRT) 14 0 1 0 0 15 6.133 Mhs/pelajar 25 0 1 1 1 28 6.321 Lain-lain 10 0 0 0 0 10 6.000
Hubungan nilai ATP, WTP dari responden dan tarif yang diusulkan oleh pengelola pada koridor I, III, dan IV
Selanjutnya  nilai  ATP  dan  WTP  berdasarkan pilihan  responden  serta  tarif  yang  diusulkan  oleh pengelola untuk setiap koridor disajikan pada Tabel 11.  Hampir  seluruh  kategori  jenis  pekerjaan memiliki  nilai  WTP  yang  lebih  rendah  daripada ATP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat mampu  untuk  membayar  tarif  yang  lebih  besar daripada  WTP,  namun  hanya  bersedia  membayar sebesar WTP.
Untuk  kategori  mahasiswa/pelajar,  tarif  yang diusulkan oleh pengelola sama untuk ketiga koridor (Rp2.000,00),  dan  masih  lebih  rendah  daripada ATP  dan  WTP.  Dengan  demikian,  pengelola sebenarnya bisa meningkatkan tarif sampai ke nilai WTP tanpa perlu melakukan peningkatan pelayanan.
Sebagai contoh, tarif untuk pelajar/mahasiswa pada koridor I dideskripsikan pada Gambar 3. Tarif yang
disarankan  oleh  pengelola  pada  koridor  I  yaitu Rp2.000,00  lebih  rendah  daripada  WTP  yaitu Rp3.357,00. Sehingga, pengelola sebenarnya masih bisa  meningkatkan  tarif  untuk  mahasiswa  atau pelajar pada koridor I sampai ke nilai WTP. Contoh lainnya untuk melihat hubungan antara ATP, WTP, dan tariff yang diusulkan pengelola untuk kategori PNS/TNI/Polri  di  Koridor  IV  dapat  dilihat  pada Gambar  4.  Tarif  yang  diusulkan  pengelola  adalah sebesar  Rp8.000,00,  berada  di  antara  nilai  ATP (Rp10.189,00) dan nilai WTP (Rp6.636,00). Dalam hal  ini  maka  pengelola  dapat  menetapkan  tarif berdasarkan usulan  yang diberikan dengan catatan harus  dilakukan  peningkatan  pelayanan  pada  bus Trans  Koetaradja.  Alternatif  lainnya  adalah,  tarif bus  dapat  diberlakukan  sesuai  dengan  nilai  WTP responden  dengan  syarat  pemerintah  harus menyediakan subsidi dari selisih nilainya.
Untuk kategori masyarakat umum (PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya),  nilai  ATP-WTP  terhadap  tarif  yang disarankan  oleh  pengelola  untuk  ketiga  koridor, sangat bervariasi.
Tabel 11. Nilai ATP, WTP, dan tarif untuk koridor I, III, dan IV Korid o r Kategori
Nilai ATP, WTP, dan tarif (Rp.) ATP WTP Diusulkan pengelola I PNS/TNI/Polri 8.971 4.000 5.000 Pegawai swasta 5.219 3.500 5.000 Ibu rumah tangga (IRT) 3.876 4.000 5.000 Mhs/pelajar 5.067 3.357 2.000 Lain-lain 8.300 3.750 5.000 III PNS/TNI/Polri 5.665 3.000  4.000 Pegawai swasta 6.262 3.522  4.000 Ibu rumah tangga (IRT) 5.327 2.900  4.000 Mhs/pelajar 5.192 2.786  2.000 Lain-lain 4.273 2.571  4.000 IV PNS/TNI/Polri   10.189 6.636 8.000 Pegawai swasta  10.998 6.286 8.000 Ibu rumah tangga (IRT) 7.211 6.133 8.000 Mhs/pelajar 7.185 6.321 2.000 Lain-lain 6.720 6.000 8.000
Gambar 3. Hubungan ATP, WTP, dan tarif yang diusulkan pengelola untuk segmen mahasiswa/ pelajar di koridor i
Gambar 4. Hubungan ATP, WTP, dan Tarif yang diusulkan Pengelola untuk kategori PNS/TNI/Polri di koridor IV
Untuk  lebih  jelasnya  akan  dijabarkan  sebagai berikut.
Pada  koridor  I,  hampir  di  semua  kategori masyarakat  umum  menunjukkan,  tarif  yang diusulkan  pengelola  berada  diantara  nilai  ATP- WTP.  Hanya  kategori  IRT  yang  nilai  ATP-WTP nya berada di bawah tarif. Dengan demikian, pada koridor  I  nilai  WTP  rata-rata  sebesar  Rp3.812,50 (dibulatkan  Rp3.800,00)  dapat  dijadikan  tarif usulan untuk koridor I, atau dilakukan penyesuaian tingkat  pelayanan,  sehingga  tarif  usulan  pengelola (Rp5.000,00) dapat diterapkan.
Pada koridor III, semua kategori masyarakat umum menunjukkan nilai tarif yang berada di antara nilai ATP-WTP.  Oleh  karena  itu,  nilai  WTP  rata-rata dapat dijadikan sebagai tarif usulan pada koridor III, yaitu sebesar Rp2.998,25 (dibulatkan Rp3.000,00). Jika  tarif  usulan  pengelola  (Rp4.000,00)  ingin diterapkan,  maka  perlu  adanya  peningkatan pelayanan.
Pada  koridor  IV,  nilai  WTP  dari  semua  kategori masyarakat  umum  berada  di  bawah  tarif  usulan pengelola (Rp8.000,00), walaupun demikian terdapat  perbedaan  pada  nilai  ATPnya.  Untuk kategori  PNS/TNI/Polri  dan  pegawai  swasta,  nilai ATP  berada  di  atas  tarif  usulan  pengelola, sedangkan  sebaliknya  untuk  kategori  IRT  dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, jika nilai WTP rata-rata  ingin  dijadikan  tarif  usulan,  nilainya sebesar  Rp6.263,75  (dibulatkan  Rp6.300,00). Sedangkan  jika  tarif  usulan  pengelola  ingin diterapkan, maka peningkatan pelayanan perlu lebih ditingkatkan.
Sebagai contoh, tarif untuk kategori PNS/TNI/Polri pada  koridor  IV  dideskripsikan  pada  Gambar  4. Tarif yang disarankan oleh pengelola pada koridor IV  yaitu  Rp8.000,00  lebih  besar  daripada  WTP yang  besarnya  Rp6.636,00.  Namun,  tarif  yang diusulkan  oleh  pengelola  lebih  rendah  daripada ATP  yang  besarnya  Rp10.189,00.  Sehingga, pengelola  bisa  meningkatkan  tarif  untuk  kategori PNS/TNI/Polri  hingga  Rp8.000,00  dengan  syarat dilakukannya  perbaikan  tingkat  pelayanan,  atau mengikuti  nilai  WTP  dari  PNS/TNI/Polri,  yaitu sebesar Rp6.636,00 (dibulatkan menjadi
Rp6.700,00).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh, kemampuan dan kemauan  masyarakat  dalam  membayar  tarif  bus Trans  Koetaradja  berbeda-beda,  tergantung  dari kategori  masyarakat.  Secara  umum,  tarif  usulan pengelola untuk kategori mahasiswa/pelajar adalah sama  untuk  ketiga  koridor,  yaitu  sebesar
Rp3.357,00
AT
W
Rp5.067,00 Tarif diusulkan pengelola Rp2.000,00 Keleluasaan peningkatan tarif tanpa peningkatan pelayanan Nilai tarif
ATP
Tarif diusulkan pengelola Nilai tarif Rp10.189,00 Rp  6.636,00 Rp  8.000,00 Penyesuaian tingkat pelayanan/tarif WTP
Rp2.000,00.  Usulan  tarif  ternyata  jauh  dibawah nilai  ATP-WTP  mahasiswa/pelajar  pada  ketiga koridor.  Dalam  hal  ini  pengelola  masih  memiliki keleluasaan  melakukan  peningkatan  tarif  tanpa perlu  melakukan  peningkatan  pelayanan.  Namun demikian,  penelitian  ini  merekomendasikan  tarif untuk mahasiswa/pelajar adalah tetap, yaitu sebesar Rp2.000,00  untuk  masing-masing  koridor.  Untuk kategori masyarakat umum (PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya),  nilai  WTP  berada  di  bawah  tarif  usulan pengelola  untuk  ketiga  koridor.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  merekomendasikan  penetapan  tarif untuk  masing-masing  koridor  adalah  berdasarkan nilai  rata-rata  WTP,  yaitu  Rp3.800,00  (untuk koridor  I),  Rp3.000,00  (untuk  koridor  III),  dan Rp6.300,00  (untuk  koridor  IV).  Sedangkan  jika ingin diterapkan tarif usulan pengelola, maka perlu ada peningkatan pelayanan pada ketiga koridor.

## Daftar Pustaka
Anggraini, R., Sugiarto, S., & Pramanda, H. (2017, Agustus). Factors  Affecting  Trip  Generation  of Motorcyclist  for  the  Purpose  of  Non-Mandatory Activities .  Paper  presented  at  the  3 rd International Conference on Construction and Building Engineering  (ICONBUILD),  Department  of  Civil Engineering,  Sriwijaya  University,  Palembang, Indonesia.
Aviasti,  R., Djamaluddin,  A.N. (2014, September).
Model Penentuan Tarif Angkutan Kota berdasarkan Keterjangkauan Daya Beli
Masyarakat  Pengguna  di  Kota  Bandung  (Studi Kasus: Trayek Sadang Serang-Caringin dan Trayek Margahayu Raya – Ledeng) . Yang dipresentasikan pada  Seminar  Nasional  Penelitian  dan  Pengabdian pada  Masyarakat  (SNaPP),  Universitas  Islam Bandung, Bandung, Indonesia.
Dardela Yasa Guna, (2009). Ability to Pay/Willingness  to  Pay. Retrieved  Januari,  2019, from http://www.dardela.com
Dinas  Perhubungan  Provinsi  Aceh,  (2016). Data realisasi  angkutan  bus  rapid  transit  tahun  2016- 2017 Provinsi Aceh , Banda Aceh.
Joewono, T.  B.  (2009).  Exploring  the  Willingness to  Pay  and  Ability  to  Pay  for  Paratransit  in Bandung, Indonesia. Journal of Public
Transportation , 12 (2), 85-103.
Julien, & Mahalli, K. (2014). Analisis Ability to Pay dan  Willingness  to Pay  Pengguna  Jasa  Kereta Api Bandara  Kualanamu  (Airport  Railink  Service). Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 2 (3), 167-179.
McCollon,  B.  E.,  &  Pratt,  R.  H.  (2004). TCRP (transit  cooperative  research  program)  report  95 ,
Transportation Research Board, DC: Washington.
Nuworsoo,  C.,  Deakin,  E.,  &  Golub,  A.  (2008). Equity  Impacts  of  Transit  Fare  Proposals:  A  Case Study of AC Transit. Journal of the Transportation Research Forum , 47 (3), 23-43.
Permata, M. R. (2012).  Analisa Ability to Pay dan Willingness  to  Pay Pengguna  Jasa  Kereta  Api Bandara  Soekarno-Hatta  Manggarai,  Jakarta.
Master Tesis , Indonesia: Universitas Indonesia.
Rahmi, N. (2016). Analisis Pemilihan Moda akibat Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Koetaradja di Kota  Banda  Aceh. Skripsi ,  Indonesia:  Universitas Syiah Kuala.
Rumiati,  Fahmi,  K., & Edison, B. (2013). Analisis Kemampuan  dan  Kemauan  Membayar  Tarif Angkutan  Umum  Mini  Bus  (SUPERBEN)  di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Online Teknik Sipil Universitas Pasir Pengaraian , 1 (1), 1-7.
Safitri,  R. (2016). Evaluasi  Tarif  Angkutan  Umum berdasarkan  Ability  to Pay  (ATP) dan Willingness to Pay di Kota Pangkalpinang. Jurnal Fropil , 4 (2), 156-164.
Setijowarno, D., & Putranto, P. P. (2015, Agustus). Ability  to  Pay  dan  Willingness  to  Pay  Angkutan Umum  di  Kabupaten  Belitung .  Di  presentasikan pada  Simposium  Forum  Studi  Transportasi  antar Perguruan  Tinggi  (FSTPT)  ke-18,  Jurusan  Teknik Sipil,  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, Indonesia.
Susantono, B., Santosa, W., & Budiarto, A. (2011). Kepemilikan  Kendaraan  dan  Pola  Perjalanan  di Wilayah  Jabodetabek. Jurnal  Transportasi , 11 (3), 153-162.
Tamin,  O.  Z.,  Rahman,  H.,  Kusumawati,  A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999). Evaluasi Angkutan  Umum  dan  Ability  to  Pay  (ATP)  dan Willingness  to  Pay  (WTP)  di  DKI  Jakarta. Jurnal Transportasi , 1 (2), 121-139.
Wulansari,  D.N.,  Tamin,  O.Z.,  Wibowo,  S.S., Weningtyas, W. (2015, Agustus). Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) Pengguna Kereta  Api  Bandara  (Studi  Kasus:  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta) .  Di  presentasikan pada  Simposium  Forum  Studi  Transportasi  antar Perguruan  Tinggi  (FSTPT)  ke-18Jurusan  Teknik Sipil,  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, Indonesia.