licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA KONTRAK (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/2501/X/2021/ SPKT/SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA)
Resti Ayu Sumadi 1 , Imam Budi Santoso 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: restiayu808@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
This criminal act of contract labor fraud in the Bekasi City Government occurs because people want to choose a fast or instant way to get the job they want,
and the perpetrator takes advantage of this situation to become a broker, by paying a sum of money to the broker and the job, but in fact it is a scam. Because the Bekasi City Government insists that there is no requirement to give money to become a Contract Worker. This case continues to occur, because of the lack of handling of these problems, all perpetrators are not given legal firmness for their actions. The purpose of this paper is to analyze cases of criminal acts of contract labor crimes committed by employees of the Bekasi City Government.
The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  research  method. Qualitative research is in the form of research with a case study approach, and also uses a normative juridical approach, where this research is carried out in the literature by collecting secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The case study in this article is taken from Police Report Number:  LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres  Metro  Bekasi City/Polda Metro Jaya. The Bekasi City Government should be able to provide law  enforcement  to  the  perpetrators  in  order  to  make  perpetrators,  and anticipate more problems that occur in the Bekasi City Government.
Keywords : Broker; Crime; Money; Worker
Cite this paper : Sumadi, R. A., & Santoso, I. B. (2022). Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/2501/X/2021/ SPKT/SATRESKRIM/Polres
Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  zaman,  kebutuhan  manusia  juga  semakin  meningkat  untuk bisa  mensejaterahkan  kehidupannya.  Namun,  tingkat  kesejahteraan  itu  tergantung  pada kemampuan  atau  daya  beli  seseorang  untuk  mencukupi  tiga  unsur  kebutuhan  pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Daya beli sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu setelah bekerja. 1
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  ayat  (2) menjelaskan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna  menghasilkan  barang  dan/jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun
1 Erni  Dwita  Silambi,  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  (  Studi  Kasus  Pt.Medco  Lestari Papua),” Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial 5, no.2 (2014): 507–16, https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70.
untuk masyarakat.” Modal yang utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat ialah tenaga kerja, karena tenaga kerja memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai pelaksana atau  pelaku  dan  tujuan  pembangunan  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  hak  tenaga  kerja  harus dilindungi dan dipenuhi, lalu diatur juga kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya.
Seorang pekerja ataupun yang sedang mencari kerja akan melakukan apa saja untuk mendapatkan  penghasilan,  sebab  banyaknya  tuntutan  demi  mencukupi  kebutuhan hidupnya dan demi mempertahankan hidup mereka, walaupun pada akhirnya sebagian dari masyarakat  memilih  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dengan  cara-cara  yang  tidak sesuai dengan norma serta aturan hukum yang berlaku. 2 Hal ini sesuai kenyataannya, yang mana  kebanyakan  manusia  tidak  akan  pernah  puas  atau  merasa  cukup,  mereka  selalu menginginkan hal atau sesuatu yang lebih, termasuk dalam harta, kekuasaan, dan lain-lain. Sifat manusia yang seperti itu, tidak dipungkiri jadi banyak oknum-oknum yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat dan banyak, seperti pada saat ini kian marak terjadinya tindak pidana penipuan, salah satunya yaitu penipuan perekrutan tenaga kerja.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, kejahatan penipuan masih sering terjadi di Indonesia. Modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena mereka akan selalu dihinggapi rasa  tidak  percaya  terhadap  seseorang  yang  mereka  temui  dimanapun  mereka  berada. Tindak kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. 3
Tindak pidana penipuan perekrutan pada tenaga kerja kontrak, semakin sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah yang minim lowongan pekerjaan, seperti di kota Bekasi. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak ini salah satunya adalah karena tata cara atau syarat dalam mencari pekerjaan apalagi jika pekerjaan yang kita inginkan sangatlah sulit dan melewati proses yang begitu panjang,  dimana  seperti  yang  kita  tahu  kebiasaan  atau  budaya  sebagian  masyarakat  kita masih  banyak  yang  mencari  jalur  pintas  atau  cara  yang  lebih  mudah  guna  mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, tanpa memikirkan risiko yang ada sehingga membuat para pencari kerja memilih pekerjaannya dengan cara yang cepat atau instan, misalnya melalui perantara  atau  masyarakat  biasa  mengenalnya  dengan  sebutan  Calo.  Namun,  jika  para pencari kerja tersebut bisa mendapatkan pekerjaanya melalui Calo maka para pencari kerja tersebut bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal, karena mereka tidak melewati ketentuan atau prosedur yang resmi.
Penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali  atau  didahului  hubungan  hukum  kontraktual  ( characteristics  of  fraud  has  always started with a contractual relationship ). Suatu hubungan dengan hukum yang diawali dengan kontraktual  tidak  selalu  merupakan  perbuatan  wanprestasi,  akan  tetapi  dapat  pula merupakan  perbuatan  wanprestasi,  akan  tetapi  dapat  pula  merupakan  suatu  perbuatan tindak pidana penipuan eks pasal 378  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 4 .
Kasus penipuan yang sekarang ini telah sering terjadi di kota Bekasi, seorang pegawai Pemerintah  Kota  Bekasi  melakukan  penipuan  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  kontrak, pegawai tersebut berperan sebagai Calo untuk para pencari kerja, yaitu dengan meminta uang di awal kepada pencari kerja, dan dijanjikan bisa diterima sebagai tenaga kerja kontrak
2 Bevi Septrina. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: www.unila.ac.id.Diakses Pada tanggal  17 Oktober 2021 Pukul 22.00 WIB
3 Ridho Syach Wicaksono, “Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Magetan),” Fakultas Hukum Universitas Brahmawijaya , 2014.
4 Djoko Prakoso. 1992. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10
di Pemerintah Kota Bekasi. Namun,  janji itu  tidak sesuai dengan kenyataanya, dan para korban juga sudah melaporkan  kasus tersebut dan menyerahkannya  ke pihak Kepolisian dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres  Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, karena sudah banyak korban  dalam tindak pidana penipuan tersebut.
Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  tujuan  guna  menganalisis  mengenai  kasus  terkait  Tindak  Pidana Penipuan  Perekrutan  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Pemerintah  Kota  Bekasi,  yaitu  :    Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi? serta Bagaimana penerapan tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya?

## METODE
Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus dilakukan agar  penulis  bisa  mempelajari  kasus  tindak  pidana  penipuan  perekrutan  tenaga  kerja kontrak yang termuat dalam Laporan Polisi Nomor:
LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres  Metro  Bekasi  Kota/Polda  Metro  Jaya, sehingga  penulis  bisa  mendapatkan  hasil  dalam  menganalisis  tindak  pidana  penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak dalam Laporan Polisi Nomor:
LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres  Metro  Bekasi  Kota/Polda  Metro  Jaya tersebut. Penulisan  ini juga  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yang mana dilakukan  secara kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data-data  sekunder  yang terdiri  dari  sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Penipuan  Terhadap  Penerimaan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi
Penipuan  terhadap  Calon  pekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Pemerintah  Kota Bekasi sudah sering terjadi. Hal ini terjadi karena pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang terpandang oleh orang lain, sebab langsung bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta banyak keuntungan lainnya. Jadi, tidak jarang calon pekerja akan melakukan apapun supaya bisa menjadi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, baik melalui jalur yang legal maupun yang ilegal. Bagi para pelaku tindak pidana penipuan, hal itu dilihat sebagai  kesempatan  ataupun  peluang  untuk  mereka  memanfaatkan  keadaan  dengan melakukan aksinya kepada para pencari kerja.
Penipuan  yang  terjadi  di  kota  Bekasi  tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  tindak  pidana, karena  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana.  Menurut  simons 5 ,  tindak  pidana  adalah tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas  tindakan  yang  oleh undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum.  Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Perbuatan  manusia,  baik  dalam  arti  perbuatan  positif  (berbuat)  maupun  perbuatan negatif (tidak berbuat).
b. Diancam dengan pidana.
c. Melawan hukum.
d. Dilakukan dengan kesalahan.
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
5 P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Halaman 185
Disimpulkan    bahwa  keseluruhan  unsur-unsur  adanya  pidana  telah  melekat  pada perbuatan  pidana.  Apabila  dilihat  dari  pendapat  simons,  maka  kasus  penipuan  terhadap Calon pekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi ini memenuhi unsur- unsur tindak pidana, dan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Faktor penyebab terjadinya  tindak  pidana  penipuan  perekrutan  tenaga  kerja  kontrak  oleh  Pegawai Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri yaitu :

## 1. Adanya peluang
Adanya peluang ataupun kesempatan besar, bisa membuat sebagian orang beralih menjadi penjahat dan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Risiko tertangkap tangan ketika pelaku melakukan aksi kejahatan itu kecil, dan juga minimnya peluang bagi pelaku untuk  bisa  tertangkap  setelah  dilakukan  penyidikan,  hal  ini  dapat  memperbesar  niat seseorang untuk berbuat jahat. 6 2. Kondisi Terpaksa
Seseorang yang baik dan tidak memiliki niat berbuat jahat bisa berubah menjadi jahat dan menjadi pelaku tindak kejahatan, apabila sedang berada dalam keadaan yang serba sulit. Kondisi atau Keadaan tersebut yang membuat seseorang terpaksa berbuat tindak kejahatan.
3. Kepribadian Seseorang
Seseorang yang memang memiliki kepribadian yang jahat, pasti akan selalu berbuat kejahatan  kapanpun  dan  dimanapun  ia  berada.  Seseorang  yang  memiliki  kepribadian tersebut  biasanya  sangat  tidak  senang  menjadi  orang  baik-baik,  dan  pasti  selalu menginginkan  sesuatu  lebih  dan  lebih  lagi  alias  tidak  pernah  puas.  Meskipun  diberi hukuman  pidana  penjara,  tentu  saja  akan  tetap  melanjutkan  perbuatan  kejahatannya sesudah keluar dari penjara, karena sebenarnya susah untuk membina dan membimbing seseorang yang memiliki kepribadian jahat agar bisa berubah menjadi orang yang baik dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat.

## 4. Penegakan hukum yang masih lemah
Dilihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi  seluruh  rakyatnya  merupakan  pembuktian  dari  lemahnya  penegakan  hukum  di Indonesia. Sesuai kenyataannya yang  bisa kita lihat saat  ini ialah hukum  di Indonesia pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, dan ada banyak juga kasus lain yang hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya, dan sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan pidana yang berulang, karena penegakan hukum pidananya saja lemah. 7 Jadi, pelaku kejahatan merasa dirinya akan aman walaupun melakukan tindakan pidana.
Selain  faktor  penyebab  terjadinya  penipuan  perekrutan  tenaga  kerja  kontrak  yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri, ada juga yang menjadi faktor- faktor penyebab korban melakukan  untuk mendaftar pekerjaan melalui hal seperti itu, yaitu :
1. Minim Lowongan Pekerjaan
Lowongan Pekerjaan di Bekasi tidak sebanding dengan jumlah Pengangguran yang ada. Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Pada  tahun  2020  Angka  pengangguran  di  Kota  Bekasi  sebesar  10,68  persen,  angka tersebut  naik  2,8  persen  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2019  dimana  angka pengangguran sebesar 8,30 persen 8 , sedangkan menurut catatan Badan Pusat Statistik
6 Winda Arsy, “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , 2018, 1–91.
7 Berdy Despar Magrhobi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang),” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 2014, 2–9.
8 Walda  Marison.2020.Tingkat  Pengangguran  di  Kota  Bekasi  naik  2,8  persen.  Diambil  19  Oktober  2021  dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/16452911/tingkat-pengangguran-di-kota-bekasi-naik-28- persen.
(BPS)  pada  Agustus  2020,  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Bekasi  sebesar  11,54 persen  atau  sebanyak  212.435  orang.  Jumlah  tersebut  lebih  meningkat  dibandingkan 2019 lalu yang mencapai 8,4 persen atau 158.958 orang. 9
Hal itu terjadi karena keadaan sebagian perusahaan di Bekasi juga terkena dampak Pandemi  COVID-19,  bahkan  beberapa  perusahaan  juga  melakukan  Pemutusan Hubungan  Kerja  secara  sepihak.  Jadi,  untuk  lowongan  pekerjaan  dengan  gaji  yang pencari kerja butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat minim, karena untuk gaji rendah sebenarnya cukup banyak seperti di Coffee Shop untuk posisi barista, pegawai konter, penjaga toko, dan lainnya. Namun, pekerjaan seperti itu mungkin hanya bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan hidup mereka, apalagi jika mereka mempunyai keluarga yang harus menghidupkan beberapa orang. Jadi, beberapa orang pastinya lebih memilih membuang uang tabungan mereka di awal untuk pekerjaan dengan gaji yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan mereka kedepannya.
2. Pekerjaan yang menguntungkan
Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, walaupun hanya sebagai tenaga kerja kontrak.  Namun,  gaji  yang  didapat  juga  sangat  lumayan  untuk  mensejaterahkan kehidupan mereka, dan terlebih Tenaga Kerja Kontrak di Bekasi menjadi peserta Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  pertama  dengan  4  (empat)  Jaminan Sosial, serta hal tersebut yang menjadikan Pemerintah Kota Bekasi menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang mendaftarkan program tersebut.
Pertama,  seandainya  terjadi  kecelakaan  di  tempat  kerja,  orang  tersebut  akan langsung dibawa dan ditangani di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJSTK serta pelayanannya setara kelas satu pada rumah sakit pemerintah. Kedua, yaitu jaminan kematian,  janji  yang  akan  dibayarkan  ialah  sebesar  48  kali  lipat  dari  gaji  TKK  yang bersangkutan.  Ketiga,  pensiun,  dan  keempat  jaminan  hari  tua,  kedua  hal  tersebut dijanjikan  akan  dibayar  sebesar  3  (tiga)  persen  dari  gaji  pokok  dengan  batas pertanggungan  gaji  maksimal  Rp  7.000.000,-  (tujuh  juta  rupiah). 10 Jaminan-jaminan tersebut merupakan empat program perlindungan tenaga kerja kontrak yaitu Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Jadi hal itu bisa  dijadikan  alasan  seseorang  rela  mengeluarkan  uang  tabungan  mereka  untuk membayar calo, agar bisa bekerja disana.
Keuntungan lainnya yaitu, seperti yang kita tahu dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam pasal 1 angka 9 disebutkan “Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas  pada  suatu  unit  kerja  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi  melalui  hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian”.
Tenaga Kerja Kontrak juga mempunyai perjanjian kerja, ini menjadi keuntungan bagi calon tenaga kerja kontrak, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang mana aturan itu sebagai  aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja yang telah diterbitkan. Dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal  15,  “Pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi  kepada  pekerja  atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).” Sementara  itu,  dalam  aturan  sebelumnya  di  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan kepada pekerja dengan status karyawan tetap lewat skema
9 Djati Waluyo.  2021. Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi Capai  220.000, Pemkab Dorong  Pelatihan Kerja. Diambil 19 Oktober 2021 dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/16192791/angka-pengangguran- di-kabupaten-bekasi-capai-220000-pemkab-dorong.
10 Jonder Sihotang. 2017. Tahun 2018, Pegawai TKK Pemkot Bekasi Masuk BPJSTK. Diambil 20 Oktober 2021 dari https://independensi.com/2017/10/09/tahun-2018-pegawai-tkk-pemkot-bekasi-masuk-bpjstk/.
pesangon. Jadi, hal ini juga bisa menjadi pemicu seseorang untuk menggunakan calo demi pekerjaan yang menguntungkan bagi dirinya.
2. Penerapan  Tindak  Pidana  Penipuan  Berdasarkan  Kasus  Laporan  Polisi Nomor:LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya
Penipuan  yang  terjadi  di  Kota  Bekasi,  dilakukan  oleh  seorang  Tenaga  Kerja  Kontrak Pemerintah Kota Bekasi yang bekerja di Kelurahan  Perwira, Bekasi Utara sebagai Petugas dan    Pemantau  Monitoring  (Pamor).  Pegawai  tersebut  bernama  Agus,  yang  mana  telah dilaporkan  oleh  korban  berinsial  NM  ke  Polres  Metro  Bekasi  Kota  atas dugaan penipuan rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak.
Seorang  wanita  berinisial  NM  dengan  usia  27  tahun,  warga  Kecamatan  Bekasi  Utara, menjadi  korban  penipuan  perekrutan  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Pemerintah  Kota  Bekasi. Mulanya  NM  ditawari  oleh  seseorang  bernama  Agus  yang  mengaku  bisa  menjadikannya Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Pemerintah  kota  Bekasi  dengan  menyetorkan  sejumlah  uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) per orang, karena NM berdua bersama temannya jadi totalnya sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). NM pun mencoba mencari dana agar bisa menjadi Tenaga Kerja Kontrak seperti yang dijanjikan oleh pelaku. Akhirnya, pada November 2020 uang diserahkan kepada pelaku. NM dijanjikan oleh pelaku bahwa akan menjadi Tenaga Kerja Kontrak pada Maret 2021. Pelaku juga menjanjikan untuk memilih sendiri unit NM bekerja, jika  Surat Keputusan (SK) sudah turun. Namun, hingga bulan Maret tersebut, NM tak mendapatkan kabar baik dari pelaku. Menurut kesaksian NM, sebenarnya  telah  dilakukan  pembuatan  perjanjian  tertulis  NM  dengan  pelaku,  isinya  bila dalam  11  hari  perjanjian  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  dirinya  berhak  meminta  untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, sampai sekarang NM belum mendapatkan uangnya kembali, karena tidak ada kejelasan dan merasa ditipu oleh pelaku, NM pun pada akhirnya melaporkan  kasus  tersebut  ke  Polres  Metro  Bekasi  Kota  pada  tanggal  01  Oktober  2021, dengan  Laporan  Polisi  nomorLP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres  Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.
Tindakan Agus selaku pelaku penipuan dalam perekrutan tenaga kerja kontrak ini juga dilaporkan  NM  selaku  korban  dengan  mengirim  surat  pengaduan  ke  Pemerintah  Kota Bekasi, surat itu ditujukan kepada Walikota Bekasi. Sesuai surat pengaduan yang diberikan NM  selaku  korban.  Pelaku  yaitu  agus  dipanggil  untuk  dimintai  keterangan  oleh  Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  (BKPPD)  Kota  Bekasi.  Permintaan keterangan kepada Agus selaku pelaku, pada tanggal 05 oktober 2021 dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) nomor 863/30-BKPPD- PKA.  Lalu,  setelah  itu  diadakan  rapat,  dan  hasilnya  tertuang  dalam  Berita  Acara  Nomor 880/117-BKPPD-PKA  Tentang  Pemberhentian  Tenaga  Kerja  Kontrak  (TKK)  dilingkungan Pemerintah  Kota  Bekasi.  Atas  tindakan  Agus,  dirinya  diberhentikan  secara  sepihak  oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberhentian Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor 880/Kep.262-BKPPD/X/2021. 11
Tindakan penipuan yang dilakukan Agus juga melanggar  Peraturan Wali Kota Bekasi No. 42  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Pembinaan  Tenaga  Kerja  Kontrak  Di  Lingkungan Pemerintah  Kota  Bekasi  dalam  pasal  4  huruf  a  dan  b  yaitu  “Larangan  terhadap  TKK  :  a. melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau  ketentuan-ketentuan yang  berlaku  bagi  TKK;  b.  melakukan  perbuatan  yang  dapat  mencemarkan  nama  baik Pemerintah Kota maupun unit Kerja.” Selanjutnya, dengan hukuman pada pasal 7 ayat (6) disimpulkan bahwa apabila tenaga kerja kontrak melakukan tindakan yang mencemarkan nama  baik  Satuan  Kerja  atau  Pemerintah  Daerah  dapat  diberikan  pemutusan  hubungan kerja secara sepihak. Walaupun tidak disebut jelas terkait penipuan namun hal yang disebut
11 PalapaPos.2021. Hak Jawab/ klarifikasi Setda Kota Bekasi Terkait Berita Pemberian Saksi Tegas Kepada Penipu Calon TKK.Diambil pada 20 Oktobr 2021 dari https://www.palapapos.co.id/listing/view/11048/10/hak-jawab- klarifikasi-setda-kota-bekasi-terkait-berita-pemberian-saksi-tegas-kepada-penipu-calon-tkk.
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku itu termasuk juga terkait tindakan Penipuan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menurut Pasal 35 angka 1 “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja  dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.” Dalam hal itu, sama seperti perekrutan  tenaga  kerja  kontrak  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi  digelar  langsung oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  membutuhkan  pegawai  kontrak,  karena Pemerintah  Kota  Bekasi  sudah  memberantas  budaya  pungutan  liar  dalam  perekrutan pekerjaan  baik  itu  tenaga  honorer  maupun  Tenaga  Kerja  Kontrak  (TKK),  serta  dalam rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak di Bekasi tidak akan dipungut biaya sama sekali. Jadi, jika ada seseorang yang menawarkan dengan cara membayar sejumlah uang untuk bisa masuk itu pastinya penipuan, hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi melalui media berita.
Tindakan Agus tersebut, telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.” Terhadap tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang  berjudul  Pokok  Hukum  Pidana  Umum  dan  Delik  Khusus  merumuskan  tindakan tersebut sebagai berikut :
a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai  dan  memberikan  suatu  benda,  menjadikan  hutang  ataupun menghilangkan  hutang.  Tujuan  dari  merayu  dan  memperdaya  adalah  untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja. 12
Seharusnya  Agus  bisa  digugat  terkait  penipuan,  karena  masalah  penipuan  dalam  hal perekrutan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ini sudah sampai 3 kali. Pertama pada tahun 2019, Sebanyak 18 orang menjadi korban penipuan oleh seorang pria  yang  mengaku  sebagai  ajudan  Wakil  Wali  Kota  Bekasi,  Tri  Adhianto  Tjahjono.  Pria tersebut bernama Rama Widyastuti Gunadi yang memperdaya korban dengan mengiming- imingi bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, dan saat Wakil Wali Kota Bekasi didatangi para korban, ternyata tidak pernah ada ajudan beliau bernama Rama Widyastuti  Gunadi. Kasus Kedua terjadi pada tahun 2020 yang baru dilaporkan pada tahun 2021, jumlah korban kasus kedua ini ada 2 (dua) orang yaitu diduga dilakukan oleh  Mantan Pesepak Bola Persija yaitu Nuralim yang ramai diberitakan sebagai tersangka penipuan rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Kota Bekasi. Nuralim dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, karena diduga telah melakukan penipuannya tersebut bersama rekan sesama pegawai Pemerintah Kota Bekasi dengan inisial RS.
Hal diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum yang melakukan tindak pidana penipuan,  apalagi oknum  tersebut selaku pelaku  tindak pidana  penipuan adalah pegawai dan mantan pegawai di Pemerintah Kota Bekasi. Namun karena kasus ini masih terus terjadi, membuktikan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus seperti ini, karena beberapa kasus juga tidak mengalami kemajuan, dan membuat seseorang melakukan penipuan  lagi.  Seharusnya,  Pemerintah  Kota  Bekasi  juga  membantu  korbannya  sampai korban mendapatkan keadilan, dan pelakunya juga harus dicari dan diberi sanksi sampai ia jera. Pemerintah Kota Bekasi juga harus cepat melakukan pencegahan agar tidak ada lagi kasus  seperti  ini.  Dilihat  dari  sudut  kejahatan,  upaya  dalam  penanggulangan  kejahatan tentunya tidak dapat  dilakukan secara parsial dengan hukum  pidana (sarana penal) saja,
12 Soesilo. (1991). Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus (hal.87). Bogor : Politeia.
tetapi harus juga dilakukan dengan pendekatan secara integral dan harus dilakukan oleh yang  melakukan  penanggulangan. 13 Upaya  penanggulangan  tersebut  bisa  melalui  upaya preventif  dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara :
1.  Sosialisasi melalui media ataupun himbauan yang terpasang pada saat proses perekrutan Tenaga Kerja Kontrak terkait praktek Calo, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana dan jika tetap melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.
2.  Koordinasi  dengan  lembaga  pemerintah  terkait  yang  bertanggung  jawab  atas  proses seleksi untuk semua calon pekerja yang melamar pekerjaan tersebut harus mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur.
Upaya selanjutnya adalah Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi,  dengan  menindaklanjuti  setiap  laporan  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana penipuan,  lalu  diberikan  sanksi  hukum  yang  tegas  kepada  pelaku  tindak  pidana,  untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sesuai aturan yang berlaku atau sesuai hukum positif di Indonesia. Jadi, dengan upaya ini semua terlebih sudah ada Undang-Undang atau aturan hukum  yang  mengatur  perbuatan  melawan  hukum  termasuk  tindak  pidana  penipuan, seharusnya bisa membuat setiap orang berfikir sebelum melakukan tindak pidana penipuan.

## PENUTUP
Pekerjaan  sebagai  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi, dianggap  pekerjaan yang terpandang  di mata masyarakat, sebab langsung  di Lingkungan Pemerintah  Kota  Bekasi.  Jadi,  calon  pekerja  akan  melakukan  apapun  agar  bisa  menjadi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, walaupun melalui jalur ilegal. Pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan Keadaan tersebut untuk melakukan aksinya  kepada para pencari kerja, karena seperti kasus yang telah terjadi, tidak adanya penanganan lebih lanjut terkait kasus ini, padahal sudah berulang kali terjadi. Jadi, bisa dikatakan penegakan hukum di Bekasi masih lemah dan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus ini. Kasus ini sudah sering terulang, namun tidak ada penanganan hukum yang diambil oleh korban.
Pejabat di Pemerintah daerah yang membutuhkan Tenaga Kerja Kontrak, seharusnya bisa lebih mengembangkan cara atau langkah baru dan lebih efektif lagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar tidak ada lagi para Calo yang  melakukan  tindak  pidana  penipuan,  selain  itu  seharusnya  rekrutmen  Tenaga  Kerja Kontrak  juga  di  infokan  secara  transparan  ke  publik,  supaya  masyarakat  juga  tahu,  dan pelaku harus diberi sanksi pidana agar pelaku tidak melakukan tindak pidana yang berulang atau  dijadikan  acuan  untuk  pelaku  kejahatan  lain.  Sementara  itu,  untuk  masyarakat, seharusnya jangan mudah percaya terhadap seseorang yang mengaku dapat membantunya untuk  masuk  sebagai  Tenaga  Kerja  Kontrak  di  Pemerintahan  Kota  Bekasi,  apalagi  jika syaratnya  diharuskan  untuk  membayar,  serta  masyarakat  juga  harus  meningkatkan pemahaman  atau  kesadaran  mengenai  hukum  yaitu  bisa  dengan  mengikuti  sosialisasi ataupun seminar-seminar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djoko Prakoso. (1992) . Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (hal.10). Jakarta: Sinar Grafika.
13 Ita  Fitriani.  2017.  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  PidanaPenipuan  Terhadap  Calon  Pegawai Negeri Sipil(Studi Di Polres Lampung Utara). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung . Melalui: www.unila.ac.id. Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 21.00.WIB
Soesilo. (1991). Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus (hal.87). Bogor : Politeia.

## Artikel Jurnal
Arsy, Winda. (2018). “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1–91.
Fitriani,  Ita.  (2017).  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  PidanaPenipuan Terhadap  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil(Studi  Di  Polres  Lampung  Utara).  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui: www.unila.ac.id.
Magrhobi,  Berdy  Despar.  (2014).  “Tinjauan  Kriminologis  Faktor  Penyebab  Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang).” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  2–9.
Septrina, Bevi. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah  Umroh  Di  Pada  Tahap  Penyidikan.  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung melalui: www.unila.ac.id.
Silambi, Erni Dwita. (2014). “Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum ( Studi Kasus  Pt.Medco  Lestari  Papua).”  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  &  Sosial  5,  no.  2:  507–16. https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70.
Wicaksono,  Ridho  Syach.(2014).    “Upaya  Penyidik  Dalam  Melakukan  Penyidikan  Tindak Pidana  Penipuan  Terhadap  Calon  CPNS  (Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Resort Magetan).” Fakultas Hukum Universitas Brahmawijaya.

## Website
Djati  Waluyo.  2021.  Angka  Pengangguran  di  Kabupaten  Bekasi  Capai  220.000,  Pemkab Dorong Pelatihan Kerja. Diambil 19 Oktober 2021 dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/16192791/angka- pengangguran-di-kabupaten-bekasi-capai-220000-pemkab-dorong .
Jonder Sihotang. 2017. Tahun 2018, Pegawai TKK Pemkot Bekasi Masuk BPJSTK. Diambil 20 Oktober  2021  dari https://independensi.com/2017/10/09/tahun-2018-pegawai- tkk-pemkot-bekasi-masuk-bpjstk/ .
PalapaPos.2021. Hak Jawab/ klarifikasi Setda Kota Bekasi Terkait Berita Pemberian Saksi Tegas  Kepada  Penipu  Calon  TKK.Diambil  pada  20  Oktobr  2021  dari https://www.palapapos.co.id/listing/view/11048/10/hak-jawab-klarifikasi- setda-kota-bekasi-terkait-berita-pemberian-saksi-tegas-kepada-penipu-calon-tkk.
Walda  Marison.2020.  Tingkat  Pengangguran  di  Kota  Bekasi  naik  2,8  persen.  Diambil  19
Oktober 2021 dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/16452911/tingkat- pengangguran-di-kota-bekasi-naik-28-persen .