## TEORI PERTUKARAN (NATURAL CERTAINTY CONTRACT) DAN TEORI PERCAMPURAN (NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS)
Oleh:
Nur Azizah Assaalimah
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat nurazizahassalimah@gmail.com

## ABSTRACT
Introduction/Main  Objective:  This  study  aims  to  determine  the  theory  of  exchange (natural  certainty  contracts)  and  the  theory  of  mixing  (natural  uncertainty  contracts). Background problems: the theory of exchange (natural certainty contracts) and the theory of mixing  (natural  uncertainty  contracts)  are  basic  concepts  in  a  transaction  muamalah, especially in transactions in Islamic banking.
Therefore,  a  deeper  understanding  of  the  concepts  of  exchange  theory  and  mixed theory  in  Islamic  economics  is  needed  first  before  discussing  Islamic  banking  (real  sector based banking). Research Methods: This type of research is included in the category of library research, using a qualitative approach.
Findings/Results:  Judging  from  the  level  of  certainty  of  the  results  that  will  be obtained,  the  tijarah  contract  can  be  divided  into  two,  namely  in  terms  of  the  theory  of exchange  (natural  certainty  contract)  and  in  terms  of  mixed  theory  (natural  uncertainty contracts).  Conclusion:  when  talking  about  Islamic  finance  and  banking  which  cannot  be separated from the study of transactions that occur in the real sector, then the issue of contract is  the  key  in  these  transactions.  In  the  discussion  of  the  contract,  it  can  be  seen  from  the problem of whether or not there is compensation promised by one of the parties. in this case, the  contract  is  divided  into  two,  namely  the  tabarru'  contract  and  the  tijarah  contract.  In  the tabarru'  contract,  each  type  of  agreement  involves  not-for-profit  transactions  (non-profit transactions).  But  in  the  tijarah  contract,  all  types  of  contracts  are  included  in  the  for  profit transaction  function.  Judging  from  the  level  of  certainty  of  the  results  to  be  obtained,  the tijarah contract  can be divided into two, namely in  terms  of the theory of exchange (natural certainty contracts) and in terms of the theory of mixing (natural uncertainty contracts). These two  concepts  are  the  basis  in  a  muamalah  transaction,  especially  in  transactions  in  Islamic banking.
Keywords: Exchange; Mix; Contract.

## ABSTRAK
Pendahuluan/Tujuan  Utama:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  teori pertukaran (natural certainty contracst) dan teori percampuran (natural uncertainty contracts) .Latar belakang :  teori pertukaran (natural certainty contracst) dan teori percampuran (natural uncertainty  contracts)  merupakan  konsep  dasar  dalam  suatu  transaksi  muamalah,  terutama didalam transaksi pada perbankan syariah. Maka diperlukan pemahaman secara lebih mendalam mengenai  konsep  teori  pertukaran  dan  teori  percampuran  dalam  ekonomi  syariah  terlebih dahulu sebelum membahas tentang perbankan syariah (real sector based banking).
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis riset kepustakaan (library  research),  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif..  Hasil  Temuan: Dilihat  dari  tingkat  kepastian  hasil  yang  akan  diperolehnya  akad tijarah bisa  dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran ( natural certainty contracst ) dan dari segi teori percampuran ( natural uncertainty contracts ).
Kesimpulan:  jika  berbicara  tentang  keuangan  dan  perbankan  islam  yang  tidak  lepas dari  kajian  tentang  transaksi  yang  terjadi  di  sektor  rill,  maka  masalah  akad  adalah  sebagai
kunci  dalam  transaksi  tersebut.  dalam  pembahasan  akad  bisa  dilihat  dari  permasalahan  ada atau tidaknya kompensasi  yang dijanjikan  oleh salah satu pihak.  dalam  hal ini,  akad  dibagi menjadi  dua,  yaitu  akad  tabarru’  dan  akad  tijarah.Dalam  akad  tabarru’,  setiap  macam perjanjian  menyangkut  not-for  profit  transaction  (transaksi  nirlaba).    Tetapi  dalam  akad tijarah ,  semua  jenis  akad  yang  termasuk  dalam  fungsi for  profit  transaction .  Dilihat  dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya akad tijarah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari  segi  teori  pertukaran  ( natural  certainty  contracst )  dan  dari  segi  teori  percampuran ( natural  uncertainty  contracts ).    kedua  konsep  tersebut  merupakan  dasar  dalam  suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.
Kata Kunci: Pertukaran; Percampuran; Akad

## A. PENDAHULUAN
Akad  yang  dalam  pengertian  bahasa  Indonesia  disebut  kontrak,  merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakah fitrah  yang  sudah  ditakdirkan  oleh  Allah  ketika  Ia  menciptakan  makhluk  yang  bernama manusia  (Jannah  2021).  Karena  itu  ia  merupakan  kebutuhan  sosial  sejak  manusia  mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan  yang  cukup  jelas  dalam  akad  untuk  dapat  diimplementasikan  dalam  setiap  masa. Perbankan  syariah  merupakan  wadah  yang  menampung  transaksi  akad  yang  berkembang dimasyarakat  itu  (Buku,  2013).    Akad-akad  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencari keuntungan.Kelompok  akad  tijarah  ini  dilihat  dari  tingkat  kepastian  hasil  yang  akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (Natural Certainty contracst) dan dari segi teori percampuran (Natural Uncertainty contracts)  (Putra & Desiana, 2020).
Natural  certainty  contracts adalah  kontrak/  akad  dalam  bisnis  yang  memberikan kepastian  pembayaran,  bagi  dari  segi  jumlah  (amount)  maupun  waktu  (timing)-nya  (Karim 2016). Dalam Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun  financial  assets).  Jadi  masing-masing  pihak  tetap  berdiri  sendiri  (tidak  saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Teori umum  ini  diberi  nama  teori  pertukaran  (the  theory  of  exchange).  Dilain  pihak, natural uncertainty  contracts adalah  kontrak/  akad  dalam  bisnis  yang  tidak  memberikan  kepastiaan pendapatan  (return),  baik  dari  segi  jumlah  (amount)  maupun  waktu  (timing)-nya. Dalam kontrak  jenis  ini,  pihak-pihak  yang  saling  berinvestasi  saling  mencampurkan  asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuaan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Islam, 2017). Di sini, keuntungan dan kerugian  ditanggung  bersama  dengan  sebuah  teori  umum,  yang  diberi  nama  teori
percampuran (the theory of venture). (Karim, 2016).
Karena transaksi dalam sektor riil melibatkan pertukaran dan juga percampuran, antara dayn  (financial  assets)  maupun  ‘ayn  (riel  assets),  maka  kedua  konsep  tersebut  merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dan percampuran  dalam  ekonomi  Islam,  yang  mana  harus  dibahas  dan  diketahui  terlebih  dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (real sector based banking) (Putra &  Desiana,  2020)  Teori  pertukaran  dan  teori  percampuran  merupakan  landasan  teori  yang digunakan  untuk  dapat  menganalisis  persoalan  fiqih  muamalah  dalam  perbankan  syariah. karena perbankan syariah merupakan real sector based banking. bukan financing sector based banking.  Dalam  sektor  riil,  rnelibatkan  'Ayn  dan  Dayn  sehingga  teori  pertukaran  dan percampuran  merupakan  pilar  penting.  kalaupun  transaksinya  melibatkan  dayn  dan  dayn. maka  dayn  tersebut  haruslah  merupakan  bukti  kepemilikan  alas  'ayn.  Semua  transaksi  yang dilakukan  oleh  seorang  muslim  haruslah  berdasarkan  prinsip  suka  sama  suka  (an  taroddin minkum):  dan  tidak  boleh  ada  pihak  yang  menzal  imi  dan  dizalimi.  Prinsip  ini  mempunyai implikasi  yang  sangat  luas  dalam  bidang  ekonomi  dan  bisnis  termasuk  dalam  praktik perbankan syariah.  (Nurhayati, 2008) Karena kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis riset kepustakaan (library research) riset  kepustakaan  atau  sering  juga  disebut  studi  pustaka,  ialah  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2008).Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif.  Sebab  Sumber  Data  dan  hasil  penelitian  dalam  penelitian  kepustakaan keseluruhannya  berbentuk  teks  deskripsi.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kepustakaan  atau  library  research.Studi  Kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nizar, 2017). sumber  data  bersifat  kepustakaan  atau  berasal  dari  berbagai  literatur,  di  antaranya  buku, jurnal,  surat  kabar,  dokumen  pribadi,  artikel  dan  lain  sebagainya.)  Sumber  dan  Jenis  Data, Menurut  Suharsimi  Arikunto  yang  dimaksud  dengan  sumber  data  dalam  penelitian  adalah subyek  darimana  data  dapat  diperoleh.  Menurut  sumbernya,  data  penelitian  digolongkan menjadi  dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder  (Arikunto,  2002, p. 102). Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari elektronik buku, dan jurnal. Sedangkang data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari artikel online
dan website.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Akad
Janji  (al-wa‘d)  berbeda  dengan  perjanjian  atau  kontrak  (al-‘aqd).  Dalam  kontrak terdapat  pernyataan  atas  suatu  keinginan  positif  dari  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah “keinginan” yang dikemukakan oleh  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu,  baik  perbuatan  maupun  ucapan,  dalam  tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya (Sari, 2015). Kontrak bersifat mengikat (mulzim) para  pelakunya,  wajib  dilaksanakan,  baik  dari  segi  hukum  (legal  formal)  maupun  dari pandangan agama (diyānah) ketika semua persyaratan telah terpenuhi.
Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam  dipanggil akad (al-Áqd), adapun  secara  terminologi  adalah  pertalian  atau  keterikatan  antara  ijāb  dan  qabūl  sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang  diikat”.  Ijāb  dan  qabūl  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  ada  keinginan  dan  kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak. Karena itu, Ijāb dan qabūl menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata “sesuai kehendak  syariah”  dalam  definisi  di  atas,  tidak  dipandang  sah  jika  tidak  sesuai  dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syar‘i(Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba.
Dalam  hukum  perdata  Islam  terdapat  asas-asas  kontrak  yang  berpengaruh  pada  status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah (Sari, 2015). Asas-asas yang dimaksud adalah: Kebebasan (al-ḥurriyah), Kesetaraan atau Kesamaan  (al-Musāwamah),  Keadilan  (al-‘Adl),  Kerelaan  (al-Riḍā),  Kejujuran  (al-ṣidq), Tertulis  (al-Kitābah).  Suatu  kontrak  harus  memenuhi  beberapa  rukun  dan  syarat.  Rukun kontrak  ialah  unsur  yang  mesti  wujud  dalam  sebuah  kontrak.  Jika  salah  satu  rukun  tidak dipenuhi,  menurut  hukum  perdata  Islam,  maka  kontrak  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada atau  tidak  sah.  Rukun  dan  syarat  kontrak  menurut  mayoritas  ulama  adalah  sebagai  berikut: Ṣīghah  (formulasi)  ijāb  dan  qabūl,  ‘Āqidāni  (dua  pihak  yang  melakukan  akad)  Dua  pihak yang berakad atau melakukan kontrak, Ma‘qūd ‘alayh (objek akad) Objek kontrak, Mawḍū‘ al-‘aqd  (akibat  hukum  akad)  Konsekuensi  hukum  (Sari,  2015). jika  berbicara  tentang keuangan dan perbankan islam  yang tidak lepas  dari kajian tentang transaksi  yang terjadi di sektor  rill,  maka  masalah  akad  adalah  sebagai  kunci  dalam  transaksi  tersebut.  dalam pembahasan  akad  bisa  dilihat  dari  permasalahan  ada  atau  tidaknya  kompensasi  yang dijanjikan oleh salah satu pihak. dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah .
Dalam  akad tabarru’ ,  setiap  macam  perjanjian  menyangkut not-for  profit  transaction (transaksi  nirlaba).  Dan  pada  hakekatnya  transaksinya  ini  bukan  transaksi  bisnis  untuk mencari keuntungan komersial, tetapi hanya untuk tolong menolong, tanpa ada syarat imbalan
Vol. 3 No. 1 September 2021
apapun.  Tetapi  dalam  akad tijarah ,  semua  jenis  akad  yang  termasuk  dalam  fungsi for  profit transaction .  Akad-akad  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Kelompok tijarah ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua,  yaitu  dari  segi  teori  pertukaran  ( natural  certainty  contracst )  dan  dari  segi  teori percampuran ( natural uncertainty contracts ) (Putra & Desiana, 2020)
b. Teori pertukaran (natural certainty contracst)
Teori  pertukaran  adalah  hukum  terjadinya  perpindahan  hak  milik  seseorang  kepada orang  lain  dengan  penggantian  yang  pasti,  baik  secara  tunai  maupun  tidak  tunai. Natural Certainty  contracst atau  teori  pertukaran  adalah  kontrak  dalam  bisnis  yang  memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam NCC, kedua belah pihak saling  mempertukarkan  aset  yang  dimilikinya.  Oleh  karena  itu,  objek  pertukarannya  baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya ( Quantity ), mutunya ( Quality ), harganya ( price ), maupun waktu penyerahannya ( time of delivery ). Maka terdapat  dua  pilar  dalam  teori  pertukaran  ini,  yaitu  objek  pertukaran  dan  waktu  pertukaran. dibedakannya  waktu  pertukaran  tersebut,  yaitu naqdan ( Immediate  delivery )  yang  berarti penyerahaan  saat  itu  juga,  dan ghairu  naqdan ( Deferred  delivery )  yang  berarti  penyerahan kemudian. dalam teori pertukaran ini dapat dicontohkan pada jual beli barang, jasa, dan jual beli sistem utang piutang. dan dapat dicontohkan dalam akad jual beli seperti al-bai’ naqdan , al-bai’  muajjal , murabahah , salam , istishna’ .  dan  juga  dalam  akad  sewa-menyewa  seperti akad ijarah ,  imbt,  dan ju’alah .  Menurut  (wiyono,   2006) natural  certainty  contract  dalam perekonomian syariah  meliputi beberapa hal, antara lain:
1) Akad bai’ (akad jual beli)
a. Bai’ al-murabahah
b. Bai’ as-salam
c. Bai’ al-istishna’
2) Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamliik
3) Sharf
4) Barter
Dalam  kontrak  jenis  ini,  kedua  pihak  yang  bertransaksi  saling  mempertukarkan assetnya namun  tidak  ada percampuran  asset diantara masing-masing  pihak sehingga tidak ada pertanggungan resiko bersama.

## b.1 Obyek Pertukaran Dan Waktu Pertukaran
Menurut  (Firlani   Septiana,  2016)  Pertukaran  atau  dalam  praktek  biasanya pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:
1) Pihak-pihak
Yaitu  para  pihak  yang  melakukan  akad  (penjual  dan  pembeli,  penyewa  dan  yang menyewakan, karyawan dan majikan, dan sebagainya)
2) Objek pertukaran
Merupakan sebuah yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak, yang terdaftar maupun tidak.
3) Kesepakatan / ijab qabul.
Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Jika terjadi perubahan akad, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

## b.2 Obyek Pertukaran Dan Waktu Pertukaran
Dalam hal  pertukaran suatu  perekonomian dan  bisnis maka akan melibatkan dua hal pokok untuk terjadinya pertukaran yaitu adanya obyek pertukaran dan waktu pertukaran.
1) Obyek Pertukaran
Obyek pertukaran pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:
a. ‘Ayn (Real Asset = harta nyata ) yaitu berupa barang dan jasa
b. Dayn (financial asset = harta keuangan) yaitu harta yang memiliki nilai finansial seperti uang dan surat-surat berharga.
Objek  pertukaran  atau  yang  akan  diperjual  belikan  juga  memiliki  syarat  yang  tercantum dalam KHES Buku II pasal 76 antara lain
a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga     tertentu
d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
g. Penunjukan  dianggap  memenuhi  syarat  kekhususan  barang  yang  diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
h. Sifat  barang  yang  dapat  diketahui  secara  langsung  oleh  pembeli  tidak  memerlukan penjelasan lebih lanjut
i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Syarat  pada  objek  jual  beli  tersebut  juga  diterapkan  untuk  menentukan  objek pertukaran yang lain.
2) Waktu pertukaran
Menurut (sigit, 2017)Waktu pertukaran pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu
a. Naqdan (immediate delivery = penyerahan segera), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukaran dilakukan secara tunai atau segera atau sekarang (present)
b. Ghairu Naqdan (deferred delivery = penyerahan tangguh), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukarannya dilakukan dimasa yang akan datang atau ditangguhkan.
Menurut  ( Mardani,  2013) Dari  segi  objek  pertukaran,  dapat  diidentifikasi  tiga  jenis pertukaran, yaitu:
a. Real asset (‘ayn) ditukar dengan real asset (‘ayn)
b. Real asset (‘ayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn)
c. Financial asset (dayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn).
Dalam  akuntansi  islam,  prinsip  yang  paling  utama  yang  menjadi  pegangan  adalah prinsip  pertanggungjawaban,  keadilan,  transparan,  dan  kejujuran.  Dalam  sistem  akuntansi, jika  tidak  dilandasi  oleh  kejujuran  dan  transparansi  maka  disana  akan  terjadi  rekayasa  dan kecurangan.  Jika  tidak  dilandasi  keadilan,  akan  dengan  mudah  terjadi  penzaliman  terhadap hak-hak pihak-pihak.
Menurut  (Nurhayati,  2008)Dari  segi  objek  pertukaran,  dapat  diidenfikasi  tiga  jenis pertukarn, yaitu:
a. Pertukaran real asset ( ‘ayn ) dengan real asset ( ‘ayn )
Dalam pertukaran ‘ayn dengan ‘ayn , bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun  bila
Vol. 3 No. 1 September 2021
jenisnya  sama,  fiqh  membedakan  antara real  asset yang  secara  kasat  mata  dapat  dibedakan mutunya  dengan real  asset yang  secara  kasat  mata  tidak  dapat  dibedakan  mutunya.  Pada contohnya,  pertukaran  kuda  dengan  kuda  diperbolehkan  karena  secara  kasat  mata  dapat dibedakan  mutunya.  Sedangkan  pertukaran  gandum  dengan  gandum  dilarang  karena  secara kasat  mata  tidak  dapat  dibedakan  mutunya.Satu-satunya  kondisi  yang  membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:
1) Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya)
2) Mistlan bi mistlin (sama mutunya)
3) Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya)
b. Pertukaran real asset ( ‘ayn ) dengan financial asset ( ‘dayn ) Pertukaran 'Ayn dengan Dayn yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang atau surat berharga. Dalam pertukaran ini, maka yang dibedakan adalah jenis "ayn-nya. Jika jenis 'oyn- nya barang rnaka disebut jual beli ( At-Bat's, sedangkan jika jenis 'ayn-nya jasa disebut sewa- menyewa (Al-ljarah)  . Dari  segi  pembayarannya  Islam  membolehkan  jual  beli  dilakukan secara  tunai (Now  for  now!  Bat  '  Naqdan ).  secara  tangguh  bayar (  Deffered  paymen/Bai  ' Muajjal) dan secara tangguh serah (Deffered delivery I Bai ' Sa/am ).
c. Pertukaran financial asset ( dayn ) dengan financial asset ( dayn ) Dalam pertukaran dayn dengan dayn , dibedakan antara dayn yang berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku  pada  saat  ini,  yaitu  uang  kartal  yang  terdiri  dari  uang  kertas  dan  uang  logam.  Yang membedakan uang dan surat  berharga  adalah uang dinyatakan sebagai  alat  bayar  resmi oleh pemerintah,  sehingga  setiap  warga  Negara  wajib  menerima  uang  sebagai  alat  bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.
Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat sawa-an bi sawa- in ( same quantity ) dan yadan bi yadin ( same time of delivery ). Sebagai contoh pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 10.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 1000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat yadan bi yadin ( same time of delivery ). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut sharaf ( money  changer ).  Sebagai  contoh  pertukaran  USD  100  dengan  Rp. 1.448.725.00,  harus  dilakukan  penyerahannya  pada  saat  yang  sama,  karena  jika  pada  waktu yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut sudah berubah.Jual beli surat berharga ( bai’ al dayn bi al dayn ) dapat dibedakan yaitu:
1) Penjualan kepada si pengutang ( bai’ al dayn lil madin, sale of debt to the debtor ), yang dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
a. Hutang  yang  pasti  pembayarannya  ( confirmed,  mustaqir ).  Bagi  madzhab  Hanbali  dan Zahiri, transaksi ini boleh.
b. Hutang  yang  tidak  pasti  pembayarannya  ( unconfirmed,  ghairu  mustaqir ).  Transaksi  ini terlarang.
2) Penjualan kepada pihak ketiga ( bai’ al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party ) yang dapat dibedakan lagi, yaitu:
a. Kebayakan ulama madzhab Hanafi dan Syafi‟i, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
b. Ibnu  Taimiyah  membolehkannya  bila  utangnya  adalah  utang  yang  pasti  pembayarannya ( confirmed, mustaqir )
b.3 Penyerahan dan Pengikatan Objek Pertukaran
Dikutip  dari  (Firlani   Septiana,  2016)  mengenai  bagaimana  penyerahan  dan Pengikatan Objek  pada Pertukaran.
1.      Penyerahan
Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti  dalam  akad  jual  beli,  atau  dapat  dinikmati  atau  dapat  diambil  manfaatnya  apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa-menyewa benda. Apabila objek akada berupa  suatu  perbuatan  seperti  mengajar,  malukis,  mengerjakan  suatu  pekerjaan  maka pekerjaan  itu  harus  mungkin  dan  dapat  dilaksanakan.Setelah  akad  dilakukan,  para  pihak wajib  memenuhi  kewajibannya.Tata  cara  penyerahan  tergantung  pada  sifat,  jenis  atau kondisi  barang  tersebut  dan  juga  wajib  memperhatikan  kebiasaan  dan  kepatutan  dalam masyarakat.
Dalam  sistem  jual  beli,  dalam  pembayaran  tunai,  penjual  berhak  menahan  barang sampai  pembeli  membayar  keseluruhan  harga  yang  disepakati.Barang  yang  sudah  dijual melalui  akad  tanpa  syarat  diserahkan  pada  tempat  barang  itu  berada  pada  saat  jual  beli berlangsung.  Apabila  barang  yang  dijual  itu  rusak  ketika  masih  berada  pada  tanggungan penjual  sebelum  diserahkan  pada  pembeli  maka  kerugian  ditanggung  penjual  begitu  pula sebaliknya.Sistem penyerahan ini merupakan penyerahan pada proses jual beli, tapi untuk akad pertukaran tata cara ini memang berlaku. Lebih jelas dan lengkapnya terdapat dalam pasal 81-90 KHES.
2.      Pengikatan
Akad  pertukaran  yang  sah  dan  mengikat  berakibat  berpindahnya  hak  pada  objek pertukaran.  Dan  akad  pertukaran  yang  batal  tidak  mengakibatkan  berpindahnya  hak  pada objek pertukaran.

## b.4 Dasar Hukum
Dasar hukum dari akad - akad dalam teori pertukaran adalah sebagai berikut:
1) Jual Beli Dasar hukum Jual Beli dalam Al Qur’an
a. “Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu  makan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  bathil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa : 29).
b. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al- Baqarah : 275).
Dasar hukum Jual Beli dalam Al Hadist
a. Nabi bersabda: ”Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang  paling baik.  Beliau  menjawab,  ’Seseorang  bekerja  dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya  dari  Rifa’ah  Ibn  Rafi’). Maksud  mabrur  dalam  hadist adalah  jual  beli  yang  terhindar  dari  usaha  tipu-menipu  dan  merugikan orang lain.
2) Ijarah Dasar hukum Jual Beli dalam Al Qur’an
a. “Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan“. (QS. Al-Baqarah : 233)
b. “Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)  mu  untukmu  maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Talaq : 6)
Dasar hukum Jual Beli dalam Al Hadist
a. Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri Nabi berkat: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad- Dayl,  penunjuk  jalan  yang  mahir,  dan  ia  masih  memeluk  agama  orang kafir  Quraisy.  Nabi  dan  Abu  Bakar  kemudian  menyerahkan  kepadanya kendaraan  mereka,  dan  mereka  berdua  menjanjikan  kepadanya  untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa . (HR. Al-Bukhari)
b. Dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata: Nabi,  berbekam  dan  beliau  memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)
c. Dari  Ibnu  ‘Umar,  ia  berkata: Rasulullah,  bersabda:  Berikanlah  kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering . (HR. Ibnu Majah) c.  Teori percampuran (natural uncertainty contract)
Natural  uncertainty  contracts  /  NUC atau  akad  percampuran  adalah  akad dalam  bisnis  yang  tidak  memberikan  kepastian  pendapatan  (return),  baik  dari  segi jumlah  (amount)  maupun  waktu  (timing).  Tingkat return-nya  bisa  positif,  negatif, atau  nol.  Percampuran  berarti  kerjasama  atau as-syirkah.  Akad  percampuran  ialah akad  yang  mencampurkan  asset  menjadi  satu  kesatuan  dan  kemudian  kedua  belah pihak  menanggung  risiko  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  dan  membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan.
dilihat  berdasarkan  objek  percampurannya,  dapat  dibedakan  menjadi percampuran :
1) Percampuran real asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn)
Bentuk  percampuran  ini  disebut  dengan syirkah  abdan . Syirkah abdan adalah perkongsian atau kerjasama di dalam pekerjaan bukan dalam harta benda(Faisal    dkk, 2014). percampuran  antara 'ayn dan 'ayn dapat terjadi. misalnya pada kasus dimana secrang tukang kayu bekerja sarna dengan tukang batu  untuk  membangun sebuah  rumah,  dimana  baik  tukang  kayu  maupun tukang batu menyumbangkan tenaganya dan mencarnpurkan jasa mereka untuk membuat usaha bersama yaitu membangun rumah.
2) Percampuranreal asset (‘ayn ) dengan financial asset ( dayn )
'ayn dengan dayn. terdiri atas :
a. syirkoh mudharabah, dalam kasus ini terjadi ketika seorang pemilik modal A  yang  bertindak  sebagai  penyamdang  dana  memberikan  sejumlah  dana tertentu  kepada  sesorang  yang  memiliki  kecakapan  bisnis  untuk  modal usaha,jadi A memberikan dananya sedangkan B menyurnbangkan jasanya.
b.    syirkah  wujuh, dalam  kasus  ini  terjadi  ketika  seorang  pemilik  modal  A memberikan  sejumlah  dana  untuk  modal  usaha  dan  B  menyumbangkan reputasi nama baiknya.
3) Percampuran  financial  asset (dayn)  dengan financial  asset (dayn). dalam percampuran dayn dengan dayn, terdiri atas :
a.      syirkuh  mufawadhah, percampuran  dapat  merupakan  kombinasi  uang dengan uang dalam jumlah yang sarna
b.        syirkah  'inan. percampuran  ini  merupakan percampuran  antar  surat berharga.
c.1 Syarat Percampuran
Setiap akad percampuran harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Masing-masing  pihak  yang  berserikat  berwenang  melakukan  tindakan hukum  atas  nama  persekutuan  dengan  izin  pihak  yang  lain.  Segala  akibat dari  tindakan  tersebut,  baik  keuntungan  maupun  kerugian  ditanggung secara bersama-sama;
2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah  (%)  maupun  periode  pembagiannya,  misalnya  60%  :  40%,  30%  : 70%,  dalam  periode  per  triwulan  atau  pertahun  dan  lain-lain  sesuai kesepakatan;
3) Sebelum  dilakukan  pembagian  seluruh  keuntungan  merupakan  milik bersama.  Tidak  boleh  sejumlah  keuntungan  tertentu  yang  dihasilkan  salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.
Teori  percampuran  terdiri  dari  2  (dua)  pilar,  yaitu  objek  percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan 2 (dua) jenis objek percampuran, yaitu:
1) ‘Ayn ( real asset ) berupa barang dan jasa;
2) Dayn ( financial asset ) berupa uang dan surat berharga ( Mardani, 2013). Dari segi waktunya, fiqh juga membedakan 2 (dua) waktu percampuran, yaitu:
1) Naqdan ( immediate delivery ) yakni penyerahan saat itu juga;
2) Ghairu naqdan ( deferred delivery ) yakni penyerahan kemudian.
c.2 Prinsip dan Dasar Hukum Percampuran
Menurut (Faisal  dkk, 2014) Percampuran atau syirkah memiliki syarat- syarat dalam pelaksanaannya dan di antara syarat umum syirkah , yakni:
1) Adanya  akad  (kesepakatan)  dalam  izin  berniaga  ( tasharruf )  dari  kedua belah  pihak  yang  bersekutu  atau  berkerjasama.  Menurut  pendapat  yang lebih shahih dari madzhab Syafi'i, jika hanya kesepakatan mencampur harta benda tanpa adanya kesepakan berniaga, maka akad tidak sah;
2) Kedua belah pihak harus mempunyai kecakapan hukum ( ahl al-tasharruf ). Sebab  pada  hakikatnya  mereka  berdua  adalah muwaki l  (orang  yang mewakilkan) dalam hartanya masing-masing dan wakil dalam memperdagangkan harta orang lain;
3) Harta  benda  yang  dicampur  merupakan  harta  benda  yang  sama  jenisnya ( mitsliy )  seperti  mata  uang  atau  bahan  mentah  lainya  seperti  beras  atau gandum. Namun menurut pendapat lain, akad al-syirkah hanya khusus pada mata  uang.  Bercampurnya  harta  benda  sedemikian  rupa  sehingga  tidak dapat dibedakan antara harta satu dengan yang lain. Untuk itu, harta benda yang dijadikan perkongsian diwajibkan harus yang sama jenisnya ( mitsliy ).
Percampuran  harta  benda  harus  dilakukan  sebelum  dilaksanakannya perjanjian (akad). Percampuran harta benda setelah dilakukannya perjanjian, menurut pendapat
yang lebih shahih ( al-ashah ) dalam madzhab Syafi'iyyah tidak  dapat  dibenarkan  (tidak  sah).  Namun  menurut Abu Hanifah, percampuran harta secara fisik  tidak disyaratkan. Bagi  yang berserikat cukup menyatakan dalam perjanjian  (akad) bahwa mereka telah sepakat  berkongsi  bersama meskipun harta mereka masih  dalam pegangan masing-masing.;
4) Kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  pengalokasian  harta benda, dengan syarat tidak ada unsur merugikan;
5) Prosentase  pembagian  keuntungan  masing-masing  pihak  yang  berserikat jelas. Keuntungan  dan  kerugian  ditanggung  bersama-sama  sesuai  dengan kadar  modal  masing-masing.  Dalam  akad syirkah  'inan ,  harta  benda  yang dibuat  modal  tidak  disyaratkan  sama  jumlah  dan  kadarnya,  hanya  saja tentang  masalah  keuntungan  atau  kerugian  ditanggung  sesuai  dengan prosentase modal masing-masing.
Selain  prinsip  umum  di  atas,  terdapat  persyaratan  khusus  pada  macam- macam syirkah tertentu, sebagaimana berikut ini:(Masadi, 2002)
1) Persyaratan khusus syirkah al-amwal :
a. Modal  ( ra’s al-mal )  perserikatan  harus  diserahkan  dengan  tunai,  tidak boleh berupa hutang atau jaminan;
b. Modal syirkah haruslah  berupa al-tsaman (harga  tukar)  seperti  dinar, dirham,  atau  mata  uang  tertentu  yang  berlaku.  Tidak  boleh modal syirkah berupa barang dagangan atau komoditas.
2) Persyaratan khusus syirkah mufawadhah :
a. Masing-masing pihak harus berhak menjadi wakil bagi mitra serikatnya;
b. Syirkah ini dibentuk berdasarkan asas persamaan, dalam hal komposisi modal, posisi kerja dan juga dalam hal prosentase keuntungan;
3) Persyaratan khusus syirkah mudharabah :
a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah ;
b. Modal ( ra’s al-mal ) harus jelas jumlahnya, berupa tsaman (harga tukar) tidak  berupa  barang  dagangan,  dan  harus  tunai  dan  diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha;
c. Prosentase  keuntungan  dan  periode  pembagian  keuntungan  harus dinyatakan  secara  jelas  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama;
d. Pengusaha  berhak  sepenuhnya  atas  pengelolaan  modal  tanpa  campur tangan  pihak  pemodal.  Sekalipun  demikian  pada  awal  transaksi  pihak pemodal  berhak  menetapkan  garis-garis  besar  kebijakan  pengelolaan modal;
e. Kerugian  atas  modal  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pihak  pemodal. Sedangkan  pihak  pekerja  atau  pengusaha  sama  sekali  tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.
c.3 Dasar Hukum Syirkah Dasar hukum musyarakah atau syirkah berdasarkah Al-Qur’an ialah:
1) Al-Qur’an  surat An-Nisa’ (4):  12  yang  artinya: “Maka  mereka  bersekutu dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syariat  yang benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Penyantun.”
2) Al-Qur’an  surat Shaad (38):  24  yang  artinya: “Dan  sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui  bahwa  kami  mengujinya;  maka  ia  meminta  ampun  kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
Dasar hukum musyarakah atau syirkah berdasarkah  hadits ialah:
1) Dalil Hadits Qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah  SWT  berfirman:  ‘Aku  adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang yang  bersyarikat  selama  salah  satu  pihak  tidak  mengkhianati  pihak  yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”
2) Hadis  Nabi  riwayat  Tirmidzi  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf  : “Perdamaian  dapat dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang
mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
Dalam Hadits diatas menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua)  pihak  yang  sedang  berkongsi  selama  mereka  tidak   melakukan  pengkhianatan, manakala  berkhianat  maka  bisnisnya  akan  tercela  dan  keberkatanpun  akan  sirna  dari padanya.  Sedangkan  para  ahli  Hukum  Islam  telah  sepakat  untuk  mengemukakan bahwa hukum syirkah adalah muba h di dalam ketentuan Syari’at Islam.

## D. KESIMPULAN
Dalam  kontrak  terdapat  pernyataan  atas  suatu  keinginan  positif  dari  salah  satu pihak  yang  terlibat  dan  diterima  oleh  pihak  lain  dan  menimbulkan  akibat  hukum  atas objek  perjanjian, serta  hak  dan  kewajiban  kepada  masing-masing  pihak. Adapun  janji adalah  "keinginan"  yang  dikemukakan  oleh  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu, baik perbuatan  maupun  ucapan, dalam  tujuan  memberikan  keuntungan  bagi  pihak lainnya . "Definisi  Kontrak  atau  perjanjian  dalam  hukum  perdata  Islam  dipanggil akad , adapun  secara  terminologi  adalah  pertalian  atau  keterikatan  antara  ijāb  dan  qabūl sesuai  dengan  kehendak  syariah  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada  objek  yang diikat". Ijāb  dan  qabūl  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  ada  keinginan  dan  kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak.
Pencantuman  kata  "sesuai  kehendak  syariah"  dalam  definisi  di  atas, tidak dipandang  sah  jika  tidak  sesuai  dengan  kehendak  atau  peraturan-peraturan  yang  telah ditetapkan syar‘i, seperti melakukan transaksi riba. Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas  kontrak  yang  berpengaruh  pada  status  kontrak. Jika  asas-asas  itu  tidak terpenuhi, kontrak  yang  dibuat  akan  batal  atau  menjadi  tidak  sah. Rukun  kontrak  ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Tetapi dalam  akad  tijarah, semua  jenis  akad  yang  termasuk  dalam  fungsi  for  profit transaction. Kelompok  tijarah  ini  dilihat  dari  tingkat  kepastian  hasil  yang  akan diperolehnya  bisa  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  dari  segi  teori  pertukaran  dan  dari  segi teori percampuran .
Menurut  Teori  pertukaran  adalah  hukum  terjadinya  perpindahan  hak  milik seseorang  kepada  orang  lain  dengan  penggantian  yang  pasti,  baik  secara  tunai  maupun tidak tunai. Natural Certainty contracst atau teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang  memberikan  kepastian  pembayaran,  baik  dari  segi  jumlah  maupun  waktu.  Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu,
objek  pertukarannya  baik  barang  maupun  jasa,  harus  ditetapkan  di  awal  akad  dengan pasti,  baik  jumlahnya  (Quantity),  mutunya  (Quality),  harganya  (price),  maupun  waktu penyerahannya  (time  of  delivery).  Maka  terdapat  dua  pilar  dalam  teori  pertukaran  ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. dalam sebagaimana teori pertukaran, fiqih juga membedakandua jenis objek percampuran yaitu, 'ayn dan dayn, serta dari segi waktu percampurannya  juga  sama  yaitu  dibedakan  berdasarkan  naqdan  dan  ghairu naqdanlmuajjal.dilihat  berdasarkan  objek  percampurannya,  dapat  dibedakan  menjadi percampuran :
1. Percampuran ‘ayn dengan ‘ayn
2. Percampuran ‘Ayn dengan dayn
3. Dayn Dengan Dayn.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al Qur’an dan Hadist
QS. An-Nisa : 29 ; QS. Al-Baqarah : 275 ; QS. Al-Baqarah : 233 ; QS. Ath-Talaq : 6 ; QS.
An-Nisa’ :  12;  QS.  Shaad  :  24;  HR.  Al-Bukhari;  HR.  Al-Bukhari;  HR.  Ibnu  Majah; Hadits Qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah; HR.Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

## Buku-Buku
Karim, A. A. (2016). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sari, N. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syaraih. Banda Aceh: PeNA.
Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian. Sidoarjo: zifatama jawara.
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Mardani. (2013). Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Nurhayati,  dkk. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia.  Jakarta: Salemba Empat. Wiyono, S. (2006). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI. Jakarta: Grasindo.
Ghufron, A. M. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Zed, M. (2008).  Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
Nizar,  M.  (2017).  Sumber  Dana  Dalam  Pendidikan  Islam  (Kepemilikan  Harta  Dalam
Perspektif Islam). al murabbi , 381. https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/404 Nurhayati.  (2008).  Teori  Pertukaran  dan  Teori  Percampuran  Berdasarkan  Fiqih  M  uam alatt dalam Transaksi Perbankan Syarlah. Jurnal Akuntansi, 30-31. http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/26674/NURHAYATI- FEBPSAK-
TEORI%20PERTUKARAN%20DAN%20TEORIPERCAMPURAN...- 2008.pdf?sequence=1isAllowed=y
Putra,  A.  D.,    Desiana,  R.  (2020).  Pertukaran  Dan  Percampuran  Dalam  Eekonomi Islam. Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 125-126. http://dx.doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310
Anita, D. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. Jurnal  Madani Syari’ah, 79. https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140 Internet
Rumah  Buku  (2013,  Januari  01).  Fikih  Muamalah  Dalam  Islam.  Dipetik  Juni  21,  2021, dari  Rumah  Buku: http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah- dalam-islam
Belajar Ilmu Ekonomi Islam. (2017, Okt 26). Inilah 3 Pembagian Akad Fiqh Muamalah dalam Sistem Ekonomi Islam. Dipetik Juni 21, 2021, dari https://www.ekonomiislam.net/2017/10/inilah-3-pembagian-akad-dalam-fiqh- muamalah-dalam-sistem-ekonomi-islam.html
jannah, M. (2021, April Selasa, 27). Teori Percampuran Dan Produk-Produknya. Dipetik Juni  21,  2021,  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Pengadilan  Agama Paniai: https://pa-paniai.go.id/artikel/teori-percampuran-dan-produk-produknya/ sigit, G. A. (2017, Februari 26). Teori Pertukaran dan Teori Percampuran. Dipetik April 20,  2021,  dari http://gitasigit.blogspot.com/2017/02/teori-pertukaran-dan-teori- percampuran.html
Kristina. (23 Jun 2021). Arti Akad Menurut Bahasa dalam Hukum Islam. Dipetik  Juli 12, 2021,    dari https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa- dalam-hukum-islam
Astuti,  F.  N.  (15  Januari  2021).  Akad  adalah  Perjanjian  Tertulis,  Berikut  Jenisnya
Menurut Hukum Islam. Dipetik Juli 12, 2021, dari
https://www.merdeka.com/jabar/akad-adalah-perjanjian-tertulis-berikut  jenisnya- menurut-hukum-islam-kln.html?page=4
Soraya,  D.  A.    Sasongko,  A.  (22  Sep  2018).  Pentingnya  Akad  Kepemilikan.  Dipetik Juli  12,  2021,    dari https://www.republika.co.id/berita/pfgqck313/pentingnya- akad-kepemilikan
Saiga,  S.  (27  Agustus  2016).  Akad-akad  dalam  Bank  Syariah.  Dipetik    Juli  12,  2021, dari
https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/57c119ed90fdfdd633009e6a/akadakad- dalam-bank-syariah?page=all
Faisa,  B.  T.W.    dkk.(2014) Bentuk-bentuk  Akad  Perjanjian  Syariah.  Dipetik    Juli  12, 2021,  dari http://koirula.blogspot.co.id .