## Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal

## Aristo Pangaribuan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia aristo@ui.ac.id

## Abstract
Legal researchers often conduct face-to-face interviews to answer research questions and achieve their objectives. However, many researchers fail to explain the relationship between research design, research questions, and the interview method used. Additionally, there is limited literature, both globally and nationally, that discusses the methods and functions of interviews in legal research, particularly within a doctrinal framework. This discussion is important because the interview methods in the doctrinal and socio-legal approaches have different characteristics. Drawing on the author’s practical experience and literature review, this article aims to fill this gap by discussing the theoretical and practical dimensions of face-to- face interviews in legal research. The article places the role of interviews within doctrinal and socio-legal research frameworks in the theoretical discussion. In the practical discussion, the article discusses technical issues that need to be considered before, during, and after an interview, as well as the role of the researcher as part of the research process.
Keywords : interview; legal research; doctrinal; socio-legal.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 351-383, DOI: 10.22437/ujh.6.2.351-383

## Abstrak
Para peneliti hukum sering kali melakukan kegiatan wawancara untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitiannya. Akan tetapi, banyak ditemukan di mana peneliti tidak menjelaskan hubungan antara desain penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode wawancara yang dilakukan. Terlebih lagi, tidak banyak literatur baik global maupun nasional yang membahas metode dan fungsi wawancara dalam penelitian hukum secara spesifik khususnya dalam kerangka doktrinal. Padahal, metode wawancara dalam pendekatan penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal memiliki karakteristik yang berbeda. Berangkat dari pengalaman praktis penulis dan tinjauan literatur, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pembahasan mengenai metode wawancara dalam penelitian hukum baik secara teoretis dan praktis. Di dalam pembahasan teoretis, artikel ini menempatkan peran, fungsi, dan tujuan metode wawancara baik dalam kerangka penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. Selanjutnya, di dalam pembahasan praktis, artikel ini membahas hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, saat wawancara berlangsung, proses analisa data wawancara serta posisi peneliti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.
Kata kunci : wawancara; penelitian hukum; doktrinal; sosio-legal.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai penggunaan metode wawancara di dalam kerangka penelitian hukum baik di dalam pendekatan doktrinal maupun sosio-legal. Pembahasan ini penting untuk dilakukan karena sering kali kita menemukan riset hukum baik berupa manuskrip maupun artikel jurnal yang melakukan kegiatan wawancara 1 sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus tujuan penelitiannya. Akan tetapi, banyak para peneliti tersebut tidak menjelaskan secara rinci di dalam bagian
1  Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara yang dilakukan secara face-to-face dan memiliki pertanyaan terbuka (baik testruktur dan tidak terstruktur) sehingga menghasilkan data kualitatif. Hal ini berbeda dengan wawancara tertutup yang memiliki pertanyaan terstruktur dan cenderung menghasilkan data kuantitatif seperti survei.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
metodologinya mengenai tujuan, proses dan bagaimana analisa data wawancara tersebut dilakukan. Berdasarkan pengalaman praktis penulis dalam melakukan wawancara serta tinjauan literatur, artikel ini secara spesifik akan membahas penggunaan metode wawancara dalam penelitian hukum, baik itu secara doktrinal (atau sering disebut normatif yuridis) dan sosio-legal. 2
Apabila kita melakukan survei literatur, tidak banyak publikasi yang membahas penggunaan metode wawancara secara spesifik dalam riset hukum. Memang, ketika kita mencari literatur interview di dalam bidang ilmu sosial-sains, sudah sangat banyak yang membahas mengenai metode wawancara. 3 Akan tetapi, tidak banyak literatur yang kemudian membahas secara khusus bagaimana metode wawancara dalam disiplin sosial-sains tersebut ditempatkan di dalam disiplin ilmu hukum.
Sepanjang survei literatur yang dilakukan penulis, di dalam literatur berbahasa inggris ditemukan beberapa publikasi mengenai metode wawancara yang ditempatkan secara khusus dalam riset hukum. Pertama, artikel dari Linda Mulcachy (2021) yang membahas soal bagaimana wawancara tidak terstruktur yang lebih dapat menangkap fenomena sosial secara “bottom-up” di dalam riset sosio- legal. 4 Di dalam tulisan ini, Mulcachy menempatkan fokusnya kepada bagaimana wawancara tidak terstruktur tepat digunakan untuk riset-
2  Karena artikel ini utamanya bersumber dari pengalaman praktis penulis, maka kata ganti orang pertama akan sering digunakan dalam pembahasan. Selain itu, karena fokus penelitian penulis adalah hukum acara pidana, maka contoh-contoh yang dipakai dalam artikel ini berasal dari topik-topik yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
3  Lihat, misalnya: Kathy Charmaz dan Belgrave Linda, “Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis,” dalam The SAGE Handbook of  Interview Research: The Complexity of  the Craft , ed. Jaber F. Gubrium, dkk. (California: Sage Publications, Inc., 2012); Steinar Kvale dan Svend Brinkmann, InterViews: Learning the Craft of  Qualitative Research Interviewing (California: Sage Publications, Inc., edisi tiga, 2015). Walaupun sangat detail dalam membahas metode wawancara, literatur ini tidak secara spesifik menempatkannya di dalam konteks penelitian hukum. 4  Linda Mulcahy, Meredith Rossner, and Anna Tsalapatanis, “It’s about Time: Investigating the Temporal in Socio-Legal Studies through Unstructured
Interviews,” Journal of  Law and Society 48, S1 (2021): S104–17.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
riset yang kompleks seperti hubungan konsep waktu (clock time) dengan hukum. 5 Akan tetapi, tulisan ini bersifat sangat teknis dan spesifik sehingga tidak membahas metode wawancara dalam lanskap ilmu hukum yang lebih besar. 6
Kemudian ada publikasi dari Korkea-aho dan Leino (2019) membahas tentang peran metode wawancara di dalam riset hukum Uni Eropa. Akan tetapi, pembahasan artikel tersebut hanya berfokus kepada wawancara ahli hukum, atau lebih dikenal dengan expert interviews . 7 Artikel ini tidak membahas mengenai posisi metode wawancara dalam dua pendekatan riset hukum, doktrinal dan sosio- legal. Selanjutnya, Turley (2010) menekankan pentingnya bagi praktisi hukum untuk memiliki keterampilan wawancara dalam menangani perkaranya. Seperti artikel sebelumnya, artikel dari Turley juga tidak membahas metode wawancara dalam kerangka metodologis. 8 Terakhir, artikel dari Afolayan dan Oniyinde (2019) hanya membahas hal-hal umum yang berkaitan dengan penggunaan wawancara dan kuesioner dalam riset hukum. 9
Di dalam publikasi nasional, ada satu literatur klasik dari Soekanto (1975) yang membahas tentang wawancara dalam penelitian hukum di lapangan. Soekanto hanya membahas hal-hal yang sangat teknis seperti cara bertanya, memilih situasi wawancara dan penggunaan kata-kata yang baik dalam wawancara. 10
5  Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsep waktu dengan hukum misalnya lama hukuman pidana, peradilan cepat ( speedy trial ) atau jangka waktu untuk banding ( appeal ).
6  Mulcahy, dkk., “It’s about Time.” Tulisan mereka memang ditujukan untuk orang yang sudah memiliki pemahaman mendalam tentang metodologi sosio-legal.
7  Emilia Korkea-aho dan Päivi Leino, “Interviewing Lawyers: A Critical Self-Reflection on Expert Interviews as A Method of EU Legal Research,” European Journal of  Legal Studies , Special Issue (2019): 17-47.
8  Susan L Turley, “To See Between: Interviewing as a Legal Research Tool.” Journal of  the Association of  Legal Writing Directors 7 (2010): 283-309.
9  Michael Afolayan dan Oniyinde, “Interviews and Questionnaires as Legal Research Instruments,” Journal of  Law, Policy and Globalization 83 (2019): 51-
9.
10  Soerjono Soekanto, “Wawancara dalam Penelitian Hukum di Lapangan,”
Jurnal Hukum & Pembangunan 5, 1 (1975): 61-73.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Artikel ini ditempatkan dalam kerangka literatur di atas untuk memperkaya diskusi yang telah berlangsung. Di antara literatur- literatur tersebut diatas, tidak ada penulis yang terlebih dahulu mencoba menempatkan metode wawancara dalam riset hukum melalui pendekatan metodologis. Walaupun di dalam artikel ini terdapat pembahasan praktis seperti literatur sebelumnya, akan tetapi artikel ini dimulai dengan menempatkan peran dan fungsi wawancara di dalam pendekatan doktrinal maupun sosio-legal. Sepanjang pengamatan penulis, belum ada literatur (setidaknya nasional) yang secara spesifik membahas metode wawancara dalam dua desain penelitian hukum yang berbeda. Disinilah artikel ini dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam literatur penelitian hukum.
Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama, artikel ini akan membahas mengenai metode wawancara sebagai instrumen dalam melakukan akuisisi informasi secara umum. Selanjutnya, artikel ini akan membahas penggunaan metode wawancara untuk menghasilkan data di dalam riset hukum doktrinal dan sosio-legal. Terakhir, artikel ini akan membahas hal- hal teknis penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara personal baik melalui pendekatan doktrinal maupun sosio-legal. Sebagai catatan limitasi pembahasan, artikel ini hanya akan membahas metode wawancara yang bersifat terbuka secara kualitatif dan bukan wawancara tertutup yang cenderung bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif.

## B. Metode Wawancara Secara Umum
Ketika kita hendak melakukan desain penelitian, terkadang insting pertama peneliti untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian adalah melalui metode wawancara. Hal ini disebabkan karena kegiatan wawancara itu sangat dekat dengan keseharian kita, karena sebenarnya kita sering melakukan “wawancara” dengan orang di sekitar kita. Dalam hal ini, wawancara diartikan sebagai proses komunikasi atau “ngobrol-ngobrol” dengan seseorang. Apalagi, dewasa ini, banyak kita temukan konten digital seperti podcast yang
isinya obrolan antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak secara aktif bertanya dan pihak lain menjawab.
Konsep wawancara di dalam penelitian memiliki fundamental yang sama, di mana ada satu pihak yang melemparkan pertanyaan dan ada pihak lain yang memberikan jawaban atau informasi terhadap pertanyaan itu. Perbedaan mendasarnya adalah, sering kali ngobrol-ngobrol (di dalam podcast atau ketika bertemu dengan teman misalnya) tidak memiliki tujuan yang spesifik, layaknya penelitian. Di dalam obrolan informal, sang “pewawancara” tidak melakukan wawancara dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. 11
Pada saat metode wawancara informal tersebut atau “ngobrol- ngobrol” dicoba diaplikasikan ke dalam sebuah riset (baik itu hukum maupun ilmu sosial lainnya) ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan sehingga obrolan tersebut menjadi instrumen yang kredibel untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Ketika sang peneliti hendak “ngobrol” dengan seseorang, dia harus mampu menjelaskan bagaimana proses memilih teman ngobrolnya, apa tujuan dan tema obrolannya serta apa yang harus sang peneliti lakukan dengan hasil obrolannya. Di dalam literatur mengenai metodologi penelitian, hal-hal tersebut berkaitan erat dengan pendekatan riset yang akan dilakukan oleh sang peneliti.
Di dalam literatur riset hukum, sebagaimana kita ketahui, ada dua pendekatan utama dalam melakukan penelitian, doktrinal dan sosio-legal. 12 Sederhananya, di dalam penelitian doktrinal, yang diteliti
11 Dalam hal ini, obrolan informal merujuk pada komunikasi sehari-hari layaknya obrolan dalam konteks pertemanan. Akan tetapi, di dalam penelitian etnografi, metode wawancara informal (tidak terstruktur) juga memegang peranan penting karena yang digali adalah ‘pengalaman hidup’ sang narasumber, atau sering disebut dengan worldview .  Julian M. Murchison, Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research (San Francisco: Jossey-Bass, 2010).
12 Di dalam literatur, metode penelitian hukum doktrinal biasanya dipasangkan dengan metode non-doktrinal. Akan tetapi, artikel ini berpendapat bahwa terminologi non-doktrinal itu adalah label yang terlalu abstrak. Terminologi yang lebih spesifik adalah sosio-legal, di mana pada hakikatnya, penelitian hukum inter-disipliner menempatkan hukum
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
adalah “law in the book” atau koherensi norma-norma hukum yang memiliki logikanya sendiri, terlepas dari dunia nyata (empirikal). Hal ini disebabkan karena penelitian doktrinal bukan berdasarkan observasi atas apa yang terjadi di dunia empiris, melainkan apa yang terjadi di “lautan” teks hukum. Mudahnya, melakukan riset doktrinal mirip-mirip dengan ilmu interpretasi (hermeneutika) kitab suci. 13
Dalam desain penelitian doktrinal, biasanya yang diteliti adalah apakah suatu norma hukum (suatu pasal dalam Undang-Undang, putusan pengadilan atau aturan formal lainnya) bertentangan atau selaras dengan suatu asas atau konsep di dalam hukum. Penjelasan lebih rinci mengenai wawancara dalam penelitian doktrinal akan dijelaskan di dalam bagian selanjutnya.
Kemudian di dalam penelitian sosio-legal, yang diteliti adalah “law in action” yaitu implementasi norma hukum di dalam masyarakat. Artinya, perspektif sosio-legal menghubungkan norma hukum dengan dunia nyata, atau empirikal. Dalam hal ini, disiplin ilmu hukum “meminjam” metode wawancara yang jamak dilakukan di dalam ilmu sosial sebagai instrumen untuk menangkap fakta yang terjadi di dunia nyata ketika hukum diterapkan. Di dalam pengertian ini, hukum dianggap sebagai salah satu bagian dari proses sosial- politik. Karena peneliti meminjam metode yang berasal dari disiplin ilmu lain (dalam hal ini wawancara dalam ilmu sosial), maka penelitian sosio-legal sering dikatakan sebagai penelitian inter-disipliner.
Kedua pendekatan tersebut, memiliki posisi epistemologi
sebagai bagian dari proses sosial yang kompleks. Akibatnya, metode- metode dalam rumpun ilmu sosial sains kemudian dapat digunakan untuk mendukung penelitian seperti etnografi, analisis organisasi atau analisa ekonomi terhadap hukum. Seluruhnya, mencoba melihat hukum dalam realitas empirikal (dunia nyata). Lihat Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal,” dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi , ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011); Michael McConville dan Wing Hong Chui, Research Methods for Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, edisi dua, 2017); Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023). 13  Reza Banakar, Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity (Cham: Springer International Publishing, 2015).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
(posisi dalam memandang kenyataan) yang berbeda, dan sekaligus akan mempengaruhi bagaimana pertanyaan penelitian dan sebuah metode wawancara dilakukan. Oleh karena itu, pada saat menyusun rencana penelitian, posisi epistemologi ini sebelumnya harus dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui dan menentukan metode dan teknik wawancara yang harus dilakukan. Di dalam bagian selanjutnya, artikel ini akan membahas posisi wawancara tersebut dihubungkan dengan posisi epistemologi riset hukum doktrinal dan sosio-legal.

## C. Metode Wawancara dalam Riset Hukum Doktrinal
Sepanjang pengamatan penulis, banyak publikasi ilmiah hukum baik itu berupa manuskrip (skripsi, tesis ataupun disertasi) dan artikel jurnal yang menyatakan bahwa sang peneliti melakukan wawancara di dalam kerangka riset doktrinal. Biasanya, alasan mereka dalam melakukan wawancara adalah untuk memperkuat temuan studi pustaka mereka tentang doktrin atau aturan hukum. Mengikuti logika berpikir ini, artinya wawancara dilakukan dengan tujuan meminta interpretasi makna kepada narasumber yang memiliki otoritas terhadap suatu aturan hukum yang berlaku.
Akan tetapi, harus disadari bahwa penggunaan metode wawan- cara di dalam riset hukum doktrinal tidak otomatis membuat riset tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang empiris. 14 Hal ini disebabkan karena, di dalam riset doktrinal, arah pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara biasanya banyak berkaitan dengan koherensi, interpretasi terhadap suatu asas-asas hukum, perbandingan antara aturan-aturan hukum ataupun komparasi dan transplantasi antar aturan hukum
14  Empiris dalam hal ini adalah berkaitan dengan dunia nyata. Artinya, meneliti sebuah doktrin adalah sebuah aktivitas yang terpisah dengan realita, karena penelitian doktrinal memiliki logikanya sendiri seperti ilmu tafsir kitab suci. Inilah yang disebut dengan posisi epistemologi di dalam riset doktrinal. Sepanjang pengamatan penulis, banyak ditemukan mahasiswa mengatakan bahwa risetnya memiliki dimensi empirikal ketika melakukan wawancara. Padahal, studi wawancara tersebut adalah meminta penafsiran akan suatu asas, doktrin atau aturan hukum dan bukan tentang kenyataan ( worldview ) sang narasumber.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
yang berbeda yurisdiksi. Biasanya, metode wawancara dalam hal ini bertujuan untuk meminta pendapat dan interpretasi seorang ahli hukum dan bukan tentang pengalaman empirikal sang narasumber. 15
Secara sederhana, penggunaan wawancara dalam penelitian doktrinal dapat dianalogikan sebagai seorang umat beragama yang sedang meminta fatwa kepada guru agamanya tentang interpretasi makna kitab suci. 16 Di dalam hal ini, sang peneliti adalah umatnya dan narasumber tersebut adalah guru agamanya. Melalui penggambaran yang sederhana ini, setidaknya ada beberapa pertanyaan fundamental metodologi yang muncul. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, pertanyaan-pertanyaan fundamental ini harus dapat dijawab terlebih dahulu oleh peneliti.
Pertama, apakah sang “guru agama” memiliki otoritas untuk memberikan fatwa? Kedua, bagaimana kredibilitas fatwa yang dikeluarkan oleh sang guru? Ketiga, apakah pandangan guru agama tersebut bersifat absolut? Bagaimana dengan pandangan aliran lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terlebih dahulu harus mampu dijawab oleh peneliti sebelum memutuskan untuk melakukan wawancara personal dalam kerangka riset doktrinalnya. Karena di dalam riset doktrinal, metode pemilihan narasumber itu cenderung diserahkan kepada diskresi sang peneliti. 17
Oleh sebab itu, sang peneliti harus terlebih dahulu memastikan bahwa narasumber yang diwawancara betul memiliki otoritas untuk
15  Dimungkinkan juga untuk dilakukan sebuah penelitian wawancara secara bersamaan antara doktrinal dan sosio-legal. Akan tetapi, akan sangat berat untuk menggabungkan kedua metodologi tersebut pada waktu yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya, lihat di bagian pembahasan “wawancara dalam sosio-legal.”
16  Di dalam literatur global, mungkin analogi ini dapat dipersamakan dengan “interviewing the elites”. Lihat Jaber F. Gubrium dan James A. Holstein, Handbook of  Interview Research: Context & Method (California: S age Publications, Inc., 2001).
17 Di dalam literatur wawancara, metode ini disebut dengan purposive sampling. Peneliti harus bertanggungjawab atas metodenya sendiri dengan menjelaskan secara rinci latar belakang pemilihan narasumber. Lihat  Ben K. Beitin, “Interview and Sampling: How Many and Whom,” dalam The SAGE Handbook of  Interview Research: The Complexity of  the Craft , ed. Jaber F. Gubrium, dkk. (California: Sage Publications, Inc., 2012).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
menafsirkan keberlakuan suatu teks hukum ataupun asas hukum. Pertama dan terutama, dia harus mampu melakukan justifikasi atas pemilihan narasumbernya dengan detail. Dengan penjelasan yang detail, pembaca dapat menjadi percaya akan kredibilitas karya yang dihasilkan oleh sang peneliti.
Sepanjang pengamatan penulis, banyak karya ilmiah hukum yang sengaja (atau tidak sengaja) untuk tidak menjelaskan dengan detail bagaimana wawancara dalam riset doktrinal itu dilakukan. 18
Justifikasi dalam pemilihan narasumber tidak dijelaskan secara rinci, atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali. Selain itu, penjelasan mengenai proses analisa data wawancara juga dilupakan, atau hanya dijelaskan secara sangat singkat. Untuk mempermudah penjelasan, ada baiknya untuk artikel ini untuk memberikan contoh nyata dimana proses wawancara tidak dijelaskan secara rinci di dalam karya ilmiah.
Berikut adalah contoh salah satu kutipan dalam bagian metodologi yang diambil dari skripsi doktrinal atau biasa disebut dengan normatif yuridis dalam literatur kita. Mahasiswa ini dalam skripsinya mempertanyakan hubungan antara keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung dengan asas kepastian hukum: 19
“…selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan metode wawancara, dimana pihak yang akan diwawancarai adalah salah satu penyidik KPK. Selain itu pengambilan data berupa wawancara juga akan dilakukan kepada anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi seperti ICW untuk melakukan konfirmasi terhadap penelitian yuridis normatif… setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif terhadap seluruh data dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif- analitis.”
Di dalam deskripsi ini, sang mahasiswa hanya menjelaskan bahwa wawancara akan dilakukan dengan sejumlah narasumber seperti penyidik KPK dan anggota LSM Anti Korupsi tanpa menjelaskan
18  Fenomena ini juga sebelumnya pernah digarisbawahi oleh akademisi (tidak spesifik tentang wawancara, tetapi tentang penjelasan metodologi yang dipakai). Lihat: Irianto, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal.”
19 Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah: “Bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung dan hubungannya dengan asas kepastian hukum?”. Skripsi dibuat pada tahun 2021. Kutipan dibuat tanpa modifikasi apapun.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
relevansi dalam melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut. Selain itu, proses analisa data juga tidak dijelaskan dengan lengkap, dan hanya mengatakan bahwa dia akan melakukan analisa kualitatif terhadap hasil wawancara. 20
Sebagai contoh lain, fenomena yang mirip-mirip juga ditemukan di level doktoral. Berikut adalah contoh yang penulis ambil dari sebuah disertasi doktrinal mengenai pengembalian aset dalam tindak pidana di bidang ekonomi dan hubungannya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan:
“…oleh karena itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara untuk mengkonfirmasi temuan penelitian serta memperjelas hasil penelitian. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari jaksa/mantan jaksa, penyidik/mantan penyidik, hakim/mantan hakim, pimpinan institusi aparat penegak hukum, dan ahli tentang kerugian keuangan negara, dan ahli hukum pidana. Setelah itu, informasi dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah menggunakan analisa data kualitatif.”
“…wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi akurat tentang penerapan instrumen-instrumen pengembalian aset di dalam sistem peradilan pidana negara lain dan kemungkinan diterapkan atau tidaknya konsep tersebut di Indonesia.”
Di dalam disertasi tersebut, memang dijelaskan secara lebih rinci tujuan dari wawancara tersebut. Akan tetapi, justifikasi pemilihan narasumber dan bagaimana proses analisa data wawancara juga tidak dijelaskan secara rinci. Kedua karya ilmiah tersebut hanya mengatakan bahwa data wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Padahal, di dalam literatur kualitatif sendiri, terdapat banyak proses melakukan analisa data wawancara yang harus dijelaskan. Terminologi kualitatif itu sendiri adalah suatu paradigma besar dalam melakukan proses pemberian makna terhadap data penelitian (making sense of  the data).
Proses pemberian makna tersebut adalah fase yang sangat krusial di dalam penelitian, karena melalui fase tersebut pembaca dapat melihat bagaimana suatu pertanyaan penelitian dijawab. Selanjutnya, ketika fase pemberian makna tersebut dapat dijelaskan
20 Pembahasan mengenai analisa data kualitatif akan dibahas pada bagian selanjutnya: “Analisa Data Wawancara.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
secara transparan, otomatis kredibilitas karya ilmiah yang dihasilkan akan meningkat. Pembahasan tentang bagaimana melakukan proses pemberian makna atau analisa data terhadap hasil wawancara akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian empat dalam artikel ini.
Di dalam publikasi hukum lain, banyak ditemukan penjelasan yang serupa mengenai penggunaan metode wawancara. Mengacu kepada dua contoh di atas, sebenarnya, tidak wajib bagi peneliti doktrinal untuk mengatakan bahwa analisa data tersebut akan dilakukan secara kualitatif. Hal ini dikarenakan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, studi hukum doktrinal memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan riset sosio-legal.
Peneliti hukum doktrinal sebenarnya juga sudah melakukan kegiatan dasar kualitatif, yakni proses pemberian makna terhadap data-data non-numerikal yang dihasilkan. Baik peneliti kualitatif ataupun doktrinal memberikan interpretasi terhadap suatu norma atau fenomena sosial. Hanya saja, banyak peneliti hukum yang mungkin “tidak sadar” sedang melakukan kegiatan riset yang bersifat kualitatif. 21 Dengan kata lain, menurut pendapat penulis, tidak ada suatu kebutuhan secara khusus untuk menempatkan proses wawancara dalam riset hukum doktrinal dalam kerangka paradigma kualitatif yang erat kaitannya dengan penelitian hukum sosio-legal. 22
21 Artinya, ketika melahirkan argumentasi, peneliti hukum melakukan pendekatan kualitatif dalam arti luas. Maksudnya adalah, ketika data yang dianalisa adalah kata-kata dan bukan angka, maka sang peneliti menimbang kekuatan argumen doktrin/asas antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, mereka juga meneliti hubungan antara doktrin, asas dan aturan-aturan formal hukum. Lihat Lisa Webley, “Qualitative Approaches to Empirical Legal Research,” dalam Oxford Handbook of  Empirical Legal Reserach , ed. Peter Cane dan Herbert M. Kritzer (Oxford: Oxford University Press, 2010).
22 Penulis melihat mulai ada kecenderungan untuk menganggap penelitian doktrinal sebagai penelitian “kelas dua” dibanding penelitian sosio-legal. Penulis tidak terlalu setuju dengan hal ini. Penelitian doktrinal memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, misalnya untuk seorang advokat yang memberikan pendapat hukum terhadap kliennya dalam rangka pembelaan. Akan tetapi memang, nyawa dari penelitian doktrinal akan menjadi hilang ketika diskursus akademik melalui putusan hakim, argumentasi jaksa, advokat, dan akademisi tidak memiliki kualitas yang baik.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Satu yang terpenting adalah bagaimana peneliti hukum dapat menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menentukan metode wawancara. Misalnya, mengapa metode wawancara adalah metode yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian, latar belakang dan justifikasi pemilihan narasumber. Dan yang terakhir, bagaimana proses pemberian makna atau analisa data wawancara dilakukan dan bagaimana sampai pada kesimpulan jawaban penelitian. Hal ini akan dibahas secara spesifik di dalam bagian “analisa data wawancara” di dalam artikel ini. Dalam bagian selanjutnya, penulis akan membahas metode wawancara dalam riset hukum sosio-legal.

## D. Metode Wawancara dalam Riset Hukum Sosio-Legal
Sebelum kita membahas metode wawancara dalam riset hukum sosio- legal, terlebih dahulu kita harus memahami perspektif penelitian sosio-legal secara singkat. Hal ini penting, sehingga kita menjadi tahu tujuan dilakukannya wawancara sebagai instrumen pengambilan data. Secara sederhana, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian sosio-legal adalah mencoba memahami hukum di dalam kenyataan atau biasa disebut “law in action.” Dalam hal ini, proses wawancara digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk dapat melihat bagaimana hukum bekerja di dalam kenyataan. 23
Apabila di dalam riset doktrinal peneliti mencoba memahami hukum layaknya ilmu hermeneutika kitab suci, di dalam riset hukum sosio-legal yang diteliti adalah hukum di dalam “pikiran dan tindakan manusia” yang kompleks. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “pikiran dan tindakan manusia” adalah pengalaman manusia ketika berinteraksi dengan norma hukum. 24 Di dalam kerangka
23 Pembahasan mengenai penelitian sosio-legal secara detail dapat dilihat, misalnya, Reza Banakar, “On Socio-Legal Design,” Working Paper, 2019, https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_legal_methodo- logy_v_10.pdf.
24 Di dalam literatur sosiologi dan humaniora, hukum di dalam pikiran manusia diterjemahkan sebagai “legal consciousness.” Lihat misalnya diskusi tentang terminologi legal consciousness dalam Susan S. Silbey, “After Legal Consciousness,” Annual Review of  Law and Social Science 1
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
pengertian tersebut, norma hukum diteliti sebagai bagian dari proses sosial, politik atau ekonomi yang lebih besar. Norma hukum bisa saja merupakan sebab dari problem sosial, ataupun akibat dari problem tersebut – bukan melulu sebagai solusi atas sebuah permasalahan seperti yang banyak ditemukan di dalam pendekatan doktrinal. Artinya, pintu masuk dalam meneliti permasalahan penelitian tidak berasal dari norma atau asas hukum yang dianggap abstrak dan tidak terhubung dengan realitas.
Ketika tujuannya adalah menggali pengalaman hukum dengan manusia sebagai objeknya, wawancara merupakan satu pilihan metode yang efektif. Berbeda dengan wawancara doktrinal yang bertujuan untuk mencari “fatwa”, peneliti sosio-legal bertujuan untuk menyelami pikiran dan pengalaman seorang narasumber ketika berinteraksi dengan hukum. Biasanya, hasil dari penelitian sosio-legal menghasilkan suatu karya ilmiah yang “kaya” secara deskripsi dan dapat menggambarkan situasi yang terjadi ketika hukum bekerja di dalam kenyataannya. 25 Oleh karena itu, konsep ini sering disebut sebagai “law in action.” Sebenarnya, kedua pendekatan penelitian hukum ini dapat saling melengkapi. Pendekatan riset sosio- legal utamanya digunakan untuk mendeteksi masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan referensi untuk meneliti pembentukan norma yang baru. 26
Sebagai contoh, misalnya di dalam karya ilmiah doktrinal tentang keadilan restoratif di atas, maka di dalam penelitian sosio-legal pertanyaan penelitiannya adalah bukan soal koherensi asas kepastian hukum dan norma keadilan restoratif, akan tetapi lebih kepada “Siapkah kultur birokrasi aparat yang cenderung koruptif dalam melaksanakan keadilan restoratif ?” atau “Apa saja kemungkinan
(2005): 323–68.
25  Kritik terhadap pendekatan ini adalah hanya dapat menceritakan masalah dengan detail tanpa memberikan solusi. Lihat di McConville dan Chui, Research Methods for Law . 26  Di dalam literatur hukum, hal ini biasa disebut “ law reform research .” Akan tetapi, tidak disarankan untuk melakukan kedua bentuk penelitian pada saat yang sama, karena banyak sekali yang harus diteliti. Kecuali, penelitian sosio-legalnya mengambil data yang sudah ada sebelumnya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
ekses dari pelaksanaan keadilan restoratif ?” Hasil dari penelitian ini kemudian dapat dijadikan sumber informasi ketika aparat penegak hukum ingin membuat norma baru tentang keadilan restoratif.
Sebagai contoh kedua, mengambil contoh di bagian sebelumnya tentang kemungkinan transplantasi prosedur hukum dari negara lain dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, objek penelitianya adalah bukan mengenai koherensi dan perbandingan norma. Akan tetapi, di dalam penelitian sosio-legal, yang menjadi objek penelitiannya adalah “kesiapan” para aktor penegak hukum yang mungkin akan diberikan kekuasaan subyektif lebih luas sebagai instrumen pengembalian aset.  Selain itu, peneliti sosio-legal dapat mempertanyakan resistensi dari aparatur penegak hukum ketika adanya perubahan pola kerja mereka akibat adanya prosedur yang baru. Setelah peneliti melihat potensi-potensi masalah yang terjadi, barulah dapat dilakukan penelitian normatif mengenai bentuk prosedur yang sesuai dengan kultur birokrasi penegakan hukum di Indonesia. 27
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, tentunya tidak akan cukup apabila seorang peneliti hanya meneliti hukum di dalam buku dan dokumen. Peneliti harus “turun” ke lapangan untuk melihat langsung kultur birokrasi aparat penegak hukum, bagaimana kekuasaan dijalankan sehari-hari, apa arti kekuasaan bagi aparat penegak hukum dan bagaimana sistem pengawasan kekuasaan secara nyata di lapangan. Salah satu instrumen yang baik untuk menangkap kenyataan tersebut adalah dengan melakukan wawancara dengan aktor dalam berbagai tingkatan yang mengoperasikan hukum tersebut.
Artinya, mereka melihat bagaimana hukum dijalankan dan diinterpretasikan oleh manusia dalam kenyataan sehari-hari. Setelah para peneliti mendapatkan gambaran yang nyata tentang bagaimana hukum bekerja, akan sangat baik ketika hasil penelitian tersebut dijadikan referensi untuk meneliti mengenai bagaimana seharusnya
27  Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “kultur birokrasi penegakan hukum” mengacu pada pertanyaan sosio-legal sebelumnya, yakni mengenai kesiapan dan ekses pelaksanaan apabila plea bargaining diperkenalkan di Indonesia.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
norma dibentuk. Di dalam metode wawancara dalam perspektif sosio-legal, tidak melulu narasumber wawancara dalam penelitian sosio-legal adalah orang yang memiliki otoritas. Bisa saja, justru narasumbernya adalah orang yang menjadi “korban” dari otoritas. Hal ini sangat bergantung dari pertanyaan dan tujuan penelitian. 28
Setelah melihat contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe pertanyaan penelitian sosio-legal lebih “membumi” karena langsung berkaitan dengan realitas bagaimana hukum bekerja. Oleh karena itu, metode wawancara bisa menjadi salah satu opsi untuk dapat memotret realitas hukum. Belakangan ini, sudah mulai ditemukan peneliti hukum Indonesia yang juga merekomendasikan untuk meminjam metode kualitatif seperti wawancara etnografi dalam meneliti budaya hukum aparatur penegak hukum Indonesia. 29
Ada banyak metode dan teknik wawancara di dalam literatur kualitatif yang tidak mungkin untuk dijabarkan satu persatu di dalam artikel ini. Sudah banyak artikel baik internasional maupun nasional yang membahas wawancara dalam literatur kualitatif.
Karena sifatnya yang menggali pengalaman narasumbernya dengan hukum, wawancara dalam metode kualitatif cenderung memerlukan persiapan dan teknis yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan karena kualitas jawaban yang akan diberikan oleh narasumber haruslah senatural mungkin, agar dapat menggambarkan secara detail pengalamannya berinteraksi dengan norma hukum. Ketika percakapan wawancara terjadi secara natural, hal tersebut akan meningkatkan kredibilitas data yang dihasilkan dalam
28  Lihat misalnya penelitian sosio-legal yang melakukan wawancara dengan korban kasus kekerasan seksual di Tien Handayani Nafi, dkk., “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu,” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, 2 (2016): 233-55.
29  Misalnya lihat rekomendasi dari Fachrizal Afandi, “Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana,” the Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies 1, 2 (2022), article 1. Di dalam penelitian etnografi, wawancara biasanya dilakukan dalam kerangka participant observation atau menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Wawancara dalam konteks ini dapat menghasilkan data yang lebih baik, karena proses wawancaranya terjadi secara alami.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
wawancara. 30 Di bagian selanjutnya, artikel ini akan membahas hal- hal teknis yang perlu diperhatikan di dalam wawancara penelitian hukum yang dapat mempengaruhi kredibilitas data yang dihasilkan.

## E. Hal-Hal Teknis yang Perlu Diperhatikan dalam Wawan- cara
Ketika kita sudah yakin bahwa metode wawancara adalah instrumen yang tepat untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian, maka ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan peneliti agar mampu menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Ketika peneliti mampu menjelaskan hal-hal teknis yang berkaitan dengan wawancara, maka pembaca akan lebih percaya kepada kualitas data yang dihasilkan.
Penjelasan pada bagian ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama, bagian ini akan membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Kedua, pembahasan akan dilanjutkan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Ketiga, bagian ini akan membahas bagaimana melakukan analisa terhadap data setelah wawancara dilakukan. Terakhir, artikel ini akan membahas mengenai posisi peneliti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri serta fenomena wawancara secara daring yang sering dilakukan dewasa ini.

## 1. Sebelum Wawancara
Sebelum peneliti melakukan wawancara, ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan. Pembahasan pada bagian ini mencakup persetujuan dari institusi asal sang peneliti, proses menentukan narasumber dan strategi mendapatkan akses terhadap narasumber. a.  Persetujuan institusi asal peneliti ( Institutional Review Board )
30  Dalam literatur kualitatif, senatural mungkin artinya wawancara dilakukan dalam setting yang natural, dimana pertanyaan dan jawaban terjadi sealamiah mungkin. Dengan begitu, akan meningkatkan kredibilitas data yang dihasilkan.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Di mata narasumber, biasanya peneliti yang berasal dari suatu institusi seperti universitas ataupun lembaga penelitian memiliki kredibilitas lebih. Besar kemungkinan narasumber akan langsung menganggap bahwa wawancara yang akan dilakukan memang berkualitas tinggi dan memiliki tujuan yang spesifik. Apalagi, misalnya di dalam riset doktrinal, dimana kebanyakan sang narasumber adalah orang yang memiliki otoritas seperti pe- jabat negara.
Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas penelitian, peran institusi asal sang peneliti diperlukan untuk mengawal kualitas etik dalam penelitian lapangan seperti wawancara. Di banyak in- stitusi penelitian luar negeri, ada sebuah badan internal khusus yang bertugas untuk melakukan persetujuan terhadap protokol wawancara. Badan ini dikenal dengan nama Institutional Review Board (IRB).
Adanya badan khusus ini dikarenakan, di dalam wawan- cara, sang peneliti akan bersinggungan langsung dengan manu- sia sebagai objek penelitiannya dengan membawa nama institusi. Misalnya, seorang mahasiswa yang akan mewawancarai pejabat negara, haruslah diperiksa protokol wawancaranya, seperti ben- tuk-bentuk pertanyaannya dan tujuan wawancaranya. Apakah pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber akan menyinggung perasaan atau membuat narasumber menjadi tidak nyaman. Leb- ih jauh lagi, kalau terpaksa harus ditanyakan pertanyaan yang membuat tidak nyaman, bagaimana proses antisipasi terhadap reaksi narasumber. Kemudian juga apakah sang pewawancara memberikan pilihan bagi sang narasumber untuk disembun- yikan identitasnya juga menjadi bagian etis yang harus diperhati- kan oleh institusi yang memeriksa protokol wawancara.
Memang, berdasarkan pengamatan penulis, belum banyak mahasiswa fakultas hukum dan juga fakultas hukum itu sendiri yang sepenuhnya sadar akan proses ini. Kebanyakan, fakultas hu- kum hanya memberikan surat pengantar untuk mahasiswa atau peneliti dalam melakukan wawancara tanpa menjelaskan bahwa protokol wawancara telah diperiksa oleh institusi. Ke depan,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
mungkin hal ini dapat diperhatikan oleh institusi-institusi peneli- tian, khususnya fakultas hukum, agar reputasi institusi dan penel- iti dapat terjaga. Selain itu, dengan mewajibkan para peneliti atau mahasiswa untuk meminta persetujuan institusi asal, setidaknya hal ini dapat “memaksa” mereka untuk berpikir secara rinci men- genai wawancara yang akan dilakukan.
b.  Menentukan sampling wawancara
Proses menentukan sampling dalam riset penelitian hukum baik doktrinal maupun sosio-legal cenderung memiliki unsur dis- kresi yang luas dari sang peneliti. Sepanjang pengamatan penulis, setidaknya di dalam literatur hukum Indonesia yang didominasi oleh pendekatan doktrinal, peneliti cenderung menggunakan apa yang dinamakan purposive sampling. 31 Mudahnya, peneliti me- nentukan sendiri berdasarkan pertimbangan subjektifnya siapa narasumber yang akan diwawancara tergantung pertanyaan dan tujuan penelitiannya. 32 Di dalam metode sampling ini, banyaknya narasumber yang harus diwawancara juga merupakan diskresi penuh sang peneliti.
Di dalam literatur kualitatif, proses pemilihan sampling me- miliki teknik dan variasi yang berbeda tergantung pertanyaan dan tujuan penelitian. Pada dasarnya, proses sampling dalam peneli- tian kualitatif (sosial-sains) memiliki unsur diskresi yang kental dari sang peneliti.
Oleh karena sifat penentuan samplingnya bersifat subyektif, maka hal yang terpenting adalah peneliti harus mampu memberi- kan justifikasi alasan mengapa narasumber tersebut dipilih untuk membantu sang peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## 31 Lihat teknik-teknik sampling wawancara dalam Beitin, “Interview and
Sampling.”
32 Di dalam literatur kualitatif, hal ini secara mudah dinamakan theoretical sampling . Artinya, peneliti melakukan wawancara setelah menganalisa wawancara sebelumnya, dan kemudian menentukan sampel berikutnya dari wawancara sebelumnya. Sederhanannya, seperti wartawan investigasi dalam mencari berita. Lihat Geraldine Foley, dkk., “Interviewing as a Vehicle for Theoretical Sampling in Grounded Theory,” International Journal of  Qualitative Methods 20 (2021): 1-10.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Kredibilitas penelitian hukum yang dilakukan akan sangat ber- gantung kepada penjelasan sang peneliti. Semakin rinci dan logis penjelasan yang dilakukan untuk menjustifikasi pemilihan sam- pling, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap karya ilmiah yang akan dihasilkan. Sebaliknya, apabila sang peneliti ti- dak mampu atau tidak menjelaskan tentang relevansi pemilihan sampling, maka akan semakin rendah kredibilitas data yang di- hasilkan.
Kembali kepada contoh karya ilmiah mengenai keadilan restoratif di atas, untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan implementasi sebuah peraturan jaksa agung, maka narasum- ber yang kredibel adalah jaksa-jaksa tinggi yang ikut dalam mem- bentuk peraturan tersebut, atau jaksa-jaksa yang memimpin implementasi dari peraturan tersebut. Akan tetapi, akan sulit misalnya untuk seorang narasumber untuk mendapatkan akses melakukan wawancara terhadap pejabat-pejabat tersebut. Dalam hal ini, peneliti bisa saja memilih narasumber lain, misalnya seorang jaksa pelaksana. Di sini peneliti bisa berargumen bahwa jaksa pelaksana adalah orang yang paling tahu tentang pelaksa- naan di lapangan dan hal-hal teknis lainnya.
Dengan penjelasan tersebut, peneliti sudah melakukan jus- tifikasi kepada pembaca terhadap proses pemilihan sampling. Di dalam hal ini, peneliti menawarkan suatu argumen untuk mem- berikan justifikasi terhadap pilihannya. Tentunya, semakin kuat argumen yang diberikan, akan semakin kredibel kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. 33
c.  Mendapatkan akses ke narasumber Setelah peneliti menentukan narasumber dengan pertim- bangan-pertimbangan tertentu, maka tantangan berikutnya (bisa jadi merupakan tantangan yang terberat) adalah mendapatkan akses ke narasumber untuk diwawancara. Apabila kita mengenal secara personal sang narasumber, hal tersebut merupakan suatu
33  Untuk referensi soal bagaimana membuat argumen yang kuat dapat dilihat dalam Wayne C. Booth, dkk., The Craft of  Research (Chicago: The University of Chicago Press, edisi empat, 2016).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
kebetulan yang baik, walau peneliti harus mampu juga menjelas- kan kemungkinan adanya bias dalam wawancara. 34 Akan tetapi, kalau kita tidak memiliki akses langsung ke narasumber, kita mungkin harus melalui proses birokrasi yang tidak mudah kalau narasumber kita adalah pejabat negara atau orang yang memiliki otoritas tertentu.
Berdasarkan pengalaman penulis, ada dua pendekatan dalam mendapatkan akses, formal dan informal. Pendekatan formal tentunya melalui jalur resmi, berkirim surat baik dari institusi (misalnya melalui surat pengantar dari univesitas) ke institusi narasumber ataupun personal ke institusi. Sering kali, pendekatan formal ini tidak efektif karena proses birokrasi yang panjang. Pada prakteknya, jalur informal melalui hubungan per- sonal atau rekomendasi dari kolega sang narasumber cenderung lebih efektif dalam mendapatkan akses wawancara. Di dalam jalur informal, peneliti harus mendapatkan rekomendasi dari ko- lega narasumber sehingga dapat dengan mudah menghubungi narasumber tersebut secara personal. Kemudian, ketika sudah melakukan komunikasi secara personal barulah proses formal dapat dijalankan. 35 Oleh karenanya, pendekatan yang paling ideal adalah kombinasi antara jalur formal dan informal.
Proses untuk mendapatkan akses ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus dipikirkan pada saat awal kita melaku- kan desain penelitian. Tidak jarang, proses dalam mendapatkan akses ini menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan karya ilmiah. Oleh sebab itu, proses dalam mendapatkan akses harus dipikirkan oleh peneliti sedari awal. Terlebih lagi ketika peneliti memiliki kewajiban untuk menyelesaikan penelitian tersebut da- lam jangka waktu tertentu khususnya dalam penyusunan skripsi,
34 Contoh bias misalnya, ketika kita mengenal seseorang secara personal, ada resistensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang “tajam” dan “kritis.” Sebagai referensi lihat: Kathryn Roulston, Kathleen deMarrais, dan Jamie B. Lewis, “Learning to Interview in the Social Sciences,” Qualitative Inquiry 9, 4 (2003): 643–68.
35 Misalnya dengan memberikan surat pengantar dari universitas melalui komunikasi personal secara surat elektronik atau aplikasi pesan.
tesis atau disertasi.

## 2. Saat Wawancara Berlangsung
Sering kali, para peneliti (termasuk penulis pada awalnya) merasa kegiatan wawancara tidak memerlukan teknik khusus dalam pelaksanaannya, karena yang kita lakukan pada dasarnya adalah “ngobrol” dengan seorang narasumber. Akan tetapi, kenyataannya, setelah melakukan beberapa wawancara dengan narasumber untuk kepentingan penelitian, penulis sadari sepenuhnya bahwa melakukan wawancara adalah hal yang kompleks, dan banyak hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Pada intinya, hal-hal teknis yang akan dibahas adalah demi satu tujuan: agar proses wawancara berjalan secara terbuka dan dinamis. Artinya, sang narasumber terbuka dalam menceritakan pengalaman atau memberikan “fatwa” sehingga data yang dihasilkan bersifat “alami.” Di dalam literatur penelitian, hal ini disebut dengan naturally occurring data. 36 Ketika data diproduksi secara natural, maka validitas dan kredibilitas data akan meningkat. Otomatis, dimata pembaca, karya ilmiah yang dihasilkan akan dianggap berkualitas tinggi.
Hal pertama yang tentunya perlu diperhatikan adalah desain pertanyaan yang akan diajukan. Dalam wawancara terhadap individu dalam penelitian hukum, kemungkinan besar tipe pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan semi-terstruktur. Sederhananya, tipe pertanyaan semi terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan ketika sang peneliti sudah memiliki tujuan dan kerangka berpikir tertentu dalam melakukan wawancara. 37 Kerangka berpikir tadi kembali kepada tema dan pendekatan penelitian, apakah itu doktrinal atau sosio-legal.
36 David Silverman, Interpreting Qualitative Data (London, California, New Delhi, Singapore: Sage Publications, 2015).
37 Hal ini kontras dengan pertanyaan terstruktur yang tertutup dan cenderung menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan, sebenarnya tidak ada wawancara yang sejatinya memiliki pertanyaan yang tidak terstruktur (termasuk di dalam grounded theory ). Realitanya, pewawancara punya tujuan tertentu dalam melakukan wawancara. Lihat Gubrium, dkk. (ed.), The SAGE Handbook of  Interview Research .
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Selain desain pertanyaan, sangat penting untuk membangun reputasi (rapport building) di depan sang narasumber agar wawancara berjalan terbuka dan dinamis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan rapport adalah bagaimana penilaian narasumber dalam melihat kredibilitas sang pewawancara. Apabila sang narasumber berpandangan bahwa sang pewawancara telah mempersiapkan wawancara dengan serius, kemudian pertanyaan-pertanyaan (utamanya pertanyaan di awal) yang diajukan berkualitas dan menunjukkan bahwa sang pewawancara telah melakukan riset sebelumnya, maka akan timbul rasa respek. Ketika timbul rasa respek, maka sang narasumber akan lebih terbuka dalam menjelaskan, sehingga kualitas data yang dihasilkan akan lebih kredibel karena lahir dari proses yang alami.
Upaya membangun rapport selama wawancara berlangsung ini sangatlah penting, utamanya apabila narasumber yang kita wawancarai adalah pejabat negara ataupun mantan pejabat negara. 38
Berangkat dari pengalaman penulis, ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber “elites”, ada kecenderungan dari mereka untuk sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Ketika hal ini terjadi, tentunya akan sangat menyulitkan sang peneliti, khususnya ketika melakukan wawancara dalam kerangka sosio-legal.
Upaya membangun rapport ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Pertama dan terutama, dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan yang berkualitas. Dengan pertanyaan berkualitas, hal tersebut akan memberikan kesan bahwa pewawancara sudah melakukan persiapan yang baik sebelum wawancara. Sebagai contoh, ketika melakukan wawancara dengan beberapa pejabat negara untuk menggali pengalaman mereka, penulis selalu membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka sederhana yang referensinya adalah buku-buku yang mereka tulis. Apabila
38 Di dalam literatur, ada beberapa pembahasan mengenai teknik-teknik melakukan wawancara terhadap orang yang memiliki otoritas. Di dalam literatur Amerika, terminologi yang dipakai adalah “interviewing the elites,” sementara di Eropa memakai istilah “interviewing experts.” Lihat: Gubrium dan Holstein, Handbook of  Interview Research ; Korkea-aho dan Leino, “Interviewing Lawyers.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
mereka mempunyai buku biografi, hal tersebut akan lebih baik lagi. Pertanyaan yang berasal dari buku biografi akan  memancing mereka bercerita secara lebih terbuka akan pengalamannya. Reputasi sang pewawancara juga akan meningkat, karena menunjukkan bahwa proses wawancara dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.
Selain rapport building , hal teknis yang sederhana namun juga penting adalah bagaimana kita mencatat (making notes) selama wawancara berlangsung. Berdasarkan pengalaman penulis, hal ini juga ternyata bisa mempengaruhi dinamika proses wawancara. Pada prakteknya, persoalan teknis pencatatan selama wawancara adalah hal yang cukup dilematik. Di satu sisi, melakukan proses pencatatan dengan baik memang diperlukan sehingga kita tidak menjadi lupa dan dapat menjadikan catatan kita sebagai referensi. Apalagi, dengan perkembangan teknologi, sangat nyaman bagi kita untuk mencatat melalui gadget seperti laptop, tablet ataupun telepon pintar. Akan tetapi, di sisi lain, proses pencatatan ini dapat saja membuat sang narasumber merasa sedang “di-interogasi” sehingga mengakibatkan proses wawancara menjadi tidak natural.
Idealnya, adalah sang narasumber bersedia untuk direkam 39 , sehingga wawancara dapat dilakukan secara bebas tanpa harus terganggu oleh proses pencatatan. Dalam hal ini proses perekaman suara terkadang lebih efektif karena proses perekaman melalui video juga dapat mengakibatkan wawancara berlangsung secara tidak natural. Setelah wawancara selesai, sangat penting untuk dibuatkan transkrip lengkap untuk memulai proses analisa data. Selain itu, apabila narasumber tidak bersedia direkam, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menulis dalam notes kecil (tulisan tangan) dan hanya menulis kata kunci apabila diperlukan.
39  Tapi perlu dijelaskan, untuk kenyamanan sang narasumber, perlu dijamin dalam protokol yang ditandatangani oleh narasumber dan pewawancara bahwa tidak akan disebarluaskan, atau bisa anonim dan akan dihapus dalam periode tertentu setelah riset selesai.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)

## 3. Analisa Data Wawancara
Setelah wawancara dilakukan, peneliti akan berhadapan dengan data yang sangat banyak, apalagi kalau wawancaranya berdurasi panjang. Hal pertama yang terpenting adalah melakukan proses transkripsi segera setelah wawancara. Apabila wawancaranya direkam, maka akan lebih mudah untuk membuat transkripsi walaupun prosesnya juga akan memakan waktu yang lama. Apabila tidak direkam, maka transkripsi harus dilakukan dengan sangat segera selagi masih segar dalam ingatan.
Baik direkam maupun tidak direkam, analisa transkripsi sejak awal penting untuk dilakukan segera setelah wawancara dilakukan. Hal ini penting untuk membangun sensitivitas sang peneliti (theoretical sensitivity) terhadap data penelitian. 40 Sensitivitas ini penting karena dari sini lahir analisa-analisa yang kritis,
Ketika peneliti sudah melakukan proses transkripsi terhadap hasil wawancara, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana “memaknai” atau making sense transkrip tersebut. Ini adalah pertanyaan yang kompleks, karena peneliti bisa saja berhadapan dengan ratusan lembar transkrip wawancara. Ketika hal ini terjadi, akan muncul pertanyaan, harus diapakan transkrip-transkrip tersebut?
Di sinilah literatur di dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan referensi, termasuk juga ketika melakukan analisa data wawancara dalam riset hukum doktrinal. 41 Artikel ini hanya akan membahas
40 Mudahnya, theoretical sensitivity adalah pengetahuan sang peneliti menge- nai objek penelitiannya. Pengetahuan ini dibangun bukan saja dari proses penelitian, tetapi juga faktor-faktor personal seperti pendidikan, cara pandang, dan pengetahuan secara umum juga berpengaruh. Lihat di Barney G. Glaser, Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory (Mill Valley, CA: Sociology Press, 1978).
41 Sebenarnya, para peneliti hukum doktrinal pada dasarnya melakukan analisa kualitatif, walaupun sering tidak disebutkan secara jelas. Proses memaknai, menimbang kekuatan bukti dan aturan juga secara luas dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian kualitatif. Lihat Ian Dobinson dan Francis Johns, “Legal Research as Qualitative Research,” dalam Research Methods for Law , ed. Mike McConville dan Wing Hong Chui (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
konsep dasar analisa data yang dilakukan dalam riset kualitatif, karena sudah banyak sekali publikasi yang membahas bentuk dan ragam analisa kualitatif. 42
Secara sederhana, proses memaknai data wawancara disebut dengan coding. Coding artinya memberikan “kode” atau “label” terhadap setiap paragraf wawancara (atau bisa juga setiap kalimat) yang dilakukan. Kode tersebut adalah sebuah konsep atau asas hukum (apabila penelitian doktrinal) atau konsep sosial (apabila penelitian sosio-legal). Oleh karena itu, seperti dijelaskan sebelumnya, sensitivitas peneliti sangat diperlukan karena peneliti hukum adalah bagian dari riset itu sendiri. Sang peneliti terlibat langsung dalam proses lahirnya dan memaknai data tersebut.
Proses coding tersebut dilakukan secara berulang dan terus menerus sehingga sang peneliti yakin akan kesimpulan yang diambilnya. 43 Ketika melakukan proses analisa data wawancara, peneliti juga meneliti hubungan antara kode-kode tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan makna yang lebih besar atau biasa disebut dengan grup kode atau kategori.
Untuk mempermudah penjelasan, berikut disampaikan sebuah contoh singkat proses coding yang penulis lakukan ketika menulis disertasi. 44 Berikut adalah kutipan paragraf wawancara
42  Misalnya lihat Silverman, Interpreting Qualitative Data . Apabila diperhatikan, perbedaan antara proses analisa yang satu dengan yang lain juga sebenarnya tidak terlalu mencolok.
43  Maksudnya berulang dan terus-menerus adalah, bisa saja kode yang kita berikan nantinya berubah ketika kita melakukan wawancara selanjutnya. Artinya ada makna yang berubah. Proses ini disebut dengan iterative process . Setelah itu, proses iterative ini melahirkan apa yang disebut dengan saturasi data, yakni ketika peneliti yakin tidak ada informasi baru yang lahir dari analisa data. Lihat Prachi Srivastava dan Nick Hopwood, “A Practical Iterative Framework for Qualitative Data Analysis,” International Journal of Qualitative Methods 8, 1 (2009): 76–84.
44 Dalam disertasi, saya melakukan wawancara dengan 36 narasumber dan memberikan 200 kode, 11 kode group dan 4 jaringan kode. Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, “Cooperation and Non-Cooperation in Indonesian Criminal Case Processing: Ego Sektoral in Action” (Disertasi, University of Washington Law School, Washington, 2022). Disertasi ini dapat diakses pada laman: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/ handle/1773/49391.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
penulis dengan salah satu mantan pejabat penegak hukum dengan pertanyaan tantangan dalam kerja sama antar penegak hukum:
“…harus diakui, memang cara dan mekanisme kerja di institusi ini [menyebut salah satu institusi penegak hukum] sangat dipengaruhi oleh kultur militeristik. Setelah reformasi, kita mencoba merubah paradigma institusi menjadi sinergitas. Ketika saya muda, memang ada yang dinamakan right or wrong my corps… ”
Proses coding “memaksa” penulis untuk memberikan makna awal terhadap petikan penjelasan yang diberikan oleh narasumber penulis. Pada awalnya, penulis memberikan label yang bersifat umum seperti “loyalitas tanpa batas” dan “kultur birokrasi.” Kemudian penulis menggunakan label-label tersebut sebagai referensi untuk wawancara-wawancara penulis selanjutnya. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber lain (yang juga aparat penegak hukum di dalam institusi yang sama dengan pangkat yang lebih rendah) penulis semakin spesifik melihat bahwa loyalitas tanpa batas tersebut ternyata telah mengaburkan batas antara loyalitas terhadap institusi dan individu, sehingga penulis dapat melihat adanya tendensi birokrasi patronasi yang terjadi.
Proses ini berjalan terus menerus, sehingga penulis dapat melahirkan argumentasi mengenai tantangan kerjasama antar penegak hukum ternyata berkorelasi langsung dengan kultur birokrasinya. Dari sini, lahir kemudian pertanyaan-pertanyaan wawancara tentang bagaimana kekuasaan dikelola sehari-hari dalam penegakan hukum. 45
Contoh yang  digambarkan di atas adalah proses coding dalam penelitian sosio-legal, dimana penulis melihat dalam konteks “law in action.” Akan tetapi, pada dasarnya proses coding juga dapat dilakukan terhadap penelitian doktrinal, karena konsep dasarnya adalah memberikan makna pada setiap data wawancara yang dihasilkan. Hanya saja, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian doktrinal kode-kode analisa data bukanlah berasal dari konsep sosial tetapi asas dan norma hukum. Misalnya, dalam penelitian doktrinal,

## 45 Untuk lebih jelasnya, lihat Pangaribuan, “Cooperation and Non-
Cooperation in Indonesian Criminal Case Processing.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
kode yang akan penulis berikan ketika memaknai kultur militeristik adalah “tidak sesuai dengan asas negara hukum dan demokrasi” dan bukan “kultur” atau “birokrasi.” 46
Kemudian, hubungan antar kode-kode itu diteliti. Misalnya, apakah faktor dominan birokrasi patronasi lahir dari kultur militeristik, atau berhubungan juga dengan penggunaan kekuasaan yang cenderung korup. Bisa saja, dari asosiasi-asosiasi tersebut lahir suatu argumen bahwa “kekuasaan adalah aset terbesar penegak hukum yang memiliki tendensi untuk dimonetisasi”.
Proses coding adalah proses yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sekali lagi, sensitivitas sang peneliti sangat dibutuhkan karena peneliti terlibat langsung dan aktif dalam proses ini. Oleh karena itu, proses transkripsi sedetail-detailnya penting untuk dilakukan karena mungkin saja peneliti menemukan makna baru transkrip setelah beberapa kali melakukan wawancara dengan narasumber lain. Artinya, proses analisa data adalah proses yang iteratif (proses yang berulang).
Ketika peneliti harus memaknai data yang sangat banyak, hal ini tentunya akan menjadi beban yang berat. Dengan canggihnya teknologi dewasa ini, banyak aplikasi 47 yang dapat mempermudah peneliti untuk melakukan analisa terhadap data kualitatif seperti wawancara. Beberapa di antaranya adalah Atlas TI, NVivo, Provalis, MaxQDA dan lain-lain. Sebelum adanya aplikasi ini, proses coding dilakukan secara manual dengan bantuan highlighter dan post-it yang berwarna-warni. Aplikasi tersebut mempermudah peneliti untuk melakukan visualisasi terhadap datanya karena terdapat fitur untuk membuat jaringan kode (code network).

## 4. Posisi Peneliti dan Teknik Wawancara Daring
Hal lain yang harus diperhatikan peneliti adalah posisi peneliti di dalam penelitian yang dilakukannya. Hal ini karena di dalam penelitian hukum, peneliti adalah bagian dari penelitian yang
46  Hal ini yang sebelumnya penulis katakan bahwa secara tidak sadar, peneliti hukum doktrinal juga melakukan kegiatan kualitatif.
47  Disebut dengan Q-DAS atau Qualitative Data Analysis Software.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dia lakukan sendiri. Dengan kata lain, peneliti juga merupakan instrumen dari riset itu sendiri. Selain itu, dewasa ini, teknik wawancara yang dilakukan secara daring juga tidak dapat dihindari. Bagian ini akan membahas kedua hal tersebut yang terkadang luput untuk diperhatikan oleh peneliti.
a.  Posisi peneliti sebagai bagian dari penelitian
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti secara aktif terlibat di dalam penelitian hukum baik doktrinal maupun sosio- legal. Peneliti adalah orang yang menentukan sampling wawa- ncara, melakukan wawancara dan melakukan analisa terhadap data wawancara. Secara sederhana, pemberian makna terhadap data dilakukan atas dasar diskresi dari sang peneliti.
Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pandangan-pan-
dangan pribadi peneliti bisa saja menyebabkan proses penelitian menjadi bias. Dalam hal ini, yang terpenting adalah peneliti me- nyadari hal tersebut dan menyatakan bahwa akan melakukan hal-hal tertentu untuk berupaya meningkatkan kredibilitas pene- litian.
Misalnya, seseorang advokat litigasi pidana yang melakukan penelitian terhadap kultur birokrasi penegakan hukum dapat saja menjadi bias dalam penilaian karena dia terlalu lama “berhada- pan” dengan kekuasaan penegakan hukum itu sendiri. Hal ini harus dinyatakan oleh sang advokat, disertasi dengan langkah- langkah apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi bias terse- but. Bisa saja, bias tersebut diatasi dengan jalan mengikuti secara baku metode penelitian kualitatif tertentu sehingga mempers- empit ruang bias dalam penelitian.
b.  Wawancara Daring
Ketika pandemi virus corona menyerang, dengan terpaksa peneliti mungkin harus melakukan wawancara secara daring atau online . Walaupun memang teknologi menjanjikan kepraktisan, akan tetapi wawancara daring terkadang menyulitkan peneliti untuk melahirkan data yang alami. Di dalam wawancara daring, interaksi akan terbatas dan memiliki potensi narasumber tidak terbuka dalam melakukan wawancara, terlebih dalam wawan-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
cara sosio-legal.
Oleh karena itu, apabila terpaksa harus dilakukan, harus di- pastikan bahwa wawancara daring harus tetap memiliki pendeka- tan personal seperti rapport building dan pertanyaan yang dinamis, sehingga tidak seperti “interogasi.” Sebisa mungkin wawancara dilakukan dengan fitur video. Akan tetapi, penting juga untuk memberikan opsi agar narasumber dapat mematikan video se- hingga menciptakan rasa nyaman dalam wawancara.

## F. Kesimpulan
Metode wawancara adalah salah satu instrumen untuk mengambil data dalam penelitian hukum. Tujuan, teknik dan analisa data wawancara sangat bergantung kepada pendekatan penelitian yang dilakukan, apakah itu doktrinal maupun sosio-legal. Kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda, karena objek dan tujuan penelitiannya juga berbeda. Sebelum memutuskan untuk melakukan wawancara, peneliti harus menentukan pendekatan penelitian yang akan dilakukan, dan meyakini bahwa wawancara adalah metode yang tepat dalam menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.
Walaupun metode wawancara sering dilakukan, ternyata tidak banyak artikel baik global maupun nasional yang membahas mengenai wawancara secara spesifik dalam kerangka penelitian hukum, khususnya doktrinal. Artikel ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pembahasan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, harus ada kesesuaian antara metode wawancara dengan desain penelitian. Secara praktis, banyak hal-hal teknis yang harus diperhatikan sebelum wawancara dimulai, saat wawancara berlangsung, analisa data wawancara dan posisi peneliti sebagai bagian dari penelitian. Hal-hal teknis ini penting agar proses wawancara, apa pun pendekatannya, dapat menghasilkan data yang berkredibilitas tinggi.

## Daftar Pustaka
Afandi, Fachrizal. “Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana.” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies 1, 2 (2022): article 1. DOI: 10.54828/ijsls.2021v1n2.1.
Afolayan, Michael, dan Oniyinde. “Interviews and Questionnaires as Legal Research Instruments.” Journal of  Law, Policy and Globalization 83 (2019): 51-9. DOI: 10.7176/JLPG/83-08.
Banakar, Reza. Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity . Cham: Springer International Publishing, 2015.
Banakar, Reza. “On Socio-Legal Design.” Working Paper, 2019. https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_ legal_methodology_v_10.pdf.
Beitin, Ben K. “Interview and Sampling: How Many and Whom.”
Dalam The SAGE Handbook of  Interview Research: The Complexity of  the Craft , diedit oleh Jaber F. Gubrium, James A. Holstein, Amir
B. Marvasti, dan Karyn D. McKinney, 243–53. California: Sage Publications, Inc., 2012.
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph
Bizup, dan William T. FitzGerald. The Craft of  Research . Chicago: The University of Chicago Press, edisi empat, 2016.
Kvale, Steiner dan Svend Brinkmann. InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing . California: Sage Publications, Inc., edisi tiga, 2015.
Charmaz, Kathy dan Linda Liska Belgrave. “Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis.” Dalam The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of  the Craft , diedit oleh Jaber
F. Gubrium, James A. Holstein, Amir B. Marvasti, dan Karyn D. McKinney, 675–94. California: Sage Publications, Inc., 2012.
Dobinson, Ian dan Francis Johns. “Legal Research as Qualitative Research.” Dalam Research Methods for Law , diedit oleh Mike McConville dan Wing Hong Chui,18-47. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2017.
Foley, Geraldine, Virpi Timonen, Catherine Conlon, dan Catherine
Elliott O’Dare. “Interviewing as a Vehicle for Theoretical Sampling in Grounded Theory.” International Journal of  Qualitative
Methods 20 (2021): 1-10. DOI: 10.1177/1609406920980957. Glaser, Barney G. Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press, 1978. Gubrium, Jaber F. dan James Holstein. Handbook of  Interview Research: Context & Method . California: Sage Publications, Inc., 2001. Irianto, Sulistyowati. “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif
Sosiolegal.” Dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi &
Refleksi , diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 297-315. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011. Korkea-aho, Emilia dan Päivi Leino. “Interviewing Lawyers: A
Critical Self-Reflection on Expert Interviews as A Method of EU Legal Research.” European Journal of  Legal Studies , Special Issue
(2019): 17-47.
McConville, Michael dan Wing Hong Chui. Research Methods for Law . Edinburgh: Edinburgh University Press, edisi dua, 2017. Mulcahy, Linda, Meredith Rossner, dan Anna Tsalapatanis. “It’s about Time: Investigating the Temporal in Socio-Legal Studies through Unstructured Interviews.” Journal of  Law and Society 48,
S1 (2021): S104–17. DOI: 10.1111/jols.12330. Murchison, Julian M. Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research . San Francisco: Jossey-Bass, 2010. Nafi, Tien Handayani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra. “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu.” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, 2 (2016): 233-55. DOI: 10.21143/jhp.vol46.no2.77. Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. “Cooperation and Non- Cooperation in Indonesian Criminal Case Processing: Ego Sektoral in Action.” Disertasi, University of Washington Law School, Washington, 2022.
Roulston, Kathryn, Kathleen deMarrais, dan Jamie B. Lewis.
“Learning to Interview in the Social Sciences.” Qualitative Inquiry 9, 4 (2003): 643–68. DOI: 10.1177/1077800403252736. Silbey, Susan S. “After Legal Consciousness.” Annual Review of  Law
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
and Social Science 1 (2005): 323–68. DOI: 10.1146/annurev. lawsocsci.1.041604.115938. Silverman, David. Interpreting Qualitative Data . London, California, New Delhi, Singapore: Sage Publications, 2015. Soekanto, Soerjono. “Wawancara dalam Penelitian Hukum di
Lapangan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 5, 1 (1975): 61-73.
DOI: 10.21143/jhp.vol5.no1.609.
Srivastava, Prachi dan Nick Hopwood. “A Practical Iterative Framework for Qualitative Data Analysis.” International Journal of  Qualitative Methods 8, 1 (2009): 76–84. DOI: 10.1177/160940690900800107.
Tim Penyusun. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum . Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
Turley, Susan L. “To See Between: Interviewing as a Legal Research Tool.” Journal of  the Association of  Legal Writing Directors 7 (2010):
283-309 .
Webley, Lisa. “Qualitative Approaches to Empirical Legal Research.”
Dalam Oxford Handbook of  Empirical Legal Reserach , diedit oleh Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, 927-50. Oxford: Oxford University Press, 2010. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039.