## ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Ahmad Maula Hadi
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email : ahmadmaulahadi26@gmail.com

## ABSTRAK
Era  reformasi  menuntut  lembaga-lembaga  dalam  struktur  ketatanegaraan  di Indonesia  untuk  terus  berkembang  dengan  harapan  kebutuhan  masyarakat  terhadap demokrasi terpenuhi. Tidak sedikit lembaga yang bermunculan pasca reformasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun tidak sedikit pula lembaga-lembaga yang bermunculan ini menimbulkan banyak persoalan baru. Sebagaimana lembaga pemerintah Desa  yang  secara  kelembagaan  semakin  dikuatkan  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Semangat  penguatan  Desa  secara  kelembagaan diharapkan  dapat  muncul  kemandirian  Desa  dalam  menyejahterakan  masyarakatnya. Akan  tetapi,  secara  struktur  kelembagaan,  penguatan  lembaga  pemerintah  Desa,  baik secara kedudukan, maupun kewenangannya, justru memunculkan ketidakjelasan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  gambaran  Desa  secara struktur kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan  fokus  penelitian  kepada  status  hukum,  fungsi  hukum,  kedudukan  hukum,  dan peranan lembaga tersebut dalam konstruksi hukum tata negara.Hasil yang diperoleh dari makalah  ini  adalah  1)/  Desa  yang  merupakan  lingkup  organisasi  atau  susunan pemerintahan  terkecil  dan  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  mempunyai  peran  penting dalam  menjalankan  otonomi  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  sebagai  jalan  menuju rakyat yang sejahtera. Penting juga karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Sehingga penguatan Desa secara  status  dan  kedudukannya  tidak  dapat  ditawar  lagi.  2)  Penguatan  lembaga pemerintah Desa menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Apabila dilihat dari penguatan kewenangannya, maka potensi menciptakan Desa yang otonom tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi, potensi ke arah otonomi Desa tidak akan berjalan apabila pemerintah Desa dan masyarakatnya tidak menunjukkan kemandirian.
Kata Kunci: Lembaga Daerah, Desa, dan Pemerintahan Desa.

## ABSTRACT
The  reform  era  demands  that  institutions  in  the  constitutional  structure  in Indonesia continue to develop in the hope that people's needs for democracy are met. Not a few institutions have sprung up after the reformation, both at the central and regional levels, but many of these institutions have sprung up causing many new problems. As a Village government institution which is institutionally strengthened by the existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The spirit of strengthening the village as an institution  is  expected  to  emerge  village  independence  in  the  welfare  of  its  people. However,  in  terms  of  institutional  structure,  strengthening  Village  government institutions, both in terms of position and authority, actually creates confusion.
This  study  aims  to  identify  and  understand  the  description  of  the  village  as  an institutional  structure  based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages  with  a research focus on legal status, legal function, legal position, and the role of the institution in the construction of constitutional law. The results obtained from this paper this is 1) / Village which is the scope of the smallest organization or structure of government and closer to the community, has an important role in carrying out the autonomy mandated

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
by the constitution as a path to prosperous people. It is also important because the village is the smallest unit of this nation which shows the diversity of Indonesia. So far, it has been  proven  that  this  diversity  has  become  a  supporting  force  for  the  upright  and existence of the  nation. So that the  strengthening of the  Village  in  terms of  status  and position cannot be negotiated. 2) Strengthening Village government institutions has had a significant impact. When viewed from the strengthening of its authority, the potential to  create  an  autonomous  village  is  inevitable.  However,  the  potential  for  Village autonomy  will  not  work  if  the  Village  government  and  its  people  do  not  show independence.
Keywords: Regional, Village, and Village Government Institutions.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya kesadaran demokrasi dan kenegaraan Indonesia pasca reformasi, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara kita mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Akibatnya,  sistem  ketatanegaraan kitapun mengalami perkembangan yang radikal. Disisi lain, perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme,  dan  lokalisme,  menghendaki  struktur  organisasi negara  yang lebih  responsif  terhadap  tuntutan  mereka  serta  lebih  efektif  dan  efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah.  Perkembangan  tersebut  berpengaruh  terhadap  struktur organisasi  negara,  termasuk  bentuk-bentuk  dan  fungsi-fungsi  lembaga negara.
Berkembangnya  demikian  banyak  lembaga-lembaga  yang  bersifat independen mencerminkan adanya kebutuhan
untuk mendekonsentrasikan  kekuasaan  dari  tangan  birokrasi  ataupun  organ- organ  konvensional  pemerintahan  tempat  kekuasaan  selama  masa-masa sebelumnya  terkonsentrasi.  Sebagai  akibat  tuntutan  perkembangan  yang semakin  kompleks  dan  rumit,  organisasi-organisasi  kekuasaan  yang birokratis, sentralistis dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan lagi. Oleh karena  itu,  pada  waktu  yang  hampir  bersamaan,  muncul  gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. 1
1 Jimly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 20.

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
Gelombang-gelombang  demikian  tidak  hanya  terjadi  pada  tiga  poros kekuasaan  di  tingkat  pusat.  Di  tingkat  daerah,  bahkan  sampai  lembaga pemerintah desapun sudah mengalami perubahan-perubahan. Khususnya lembaga  pemerintah  desa,  hal  tersebut  didorong  oleh  keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi.  Situasi  ini  menyebabkan  masyarakat  Desa  semakin  tergantung pada  pihak  luar  Desa.  Pertimbangan  kesejarahan  dan  adaptasi  serta antisipasi  terhadap  berbagai  tuntutan  perkembangan,  termasuk  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  menjadi  dasar  pengembangan  Desa  ke depan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  telah  memberikan landasan sebagai arah pengembangan Desa di masa yang akan datang. 2
Oleh  karena  itu,  secara  regulasi,  Desa  memiliki  Undang-Undang sendiri,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Penguatan  secara  kelembagaan  dan  regulasi  ini  dinilai  baik  bagi kesejahteraan  masyarakatnya.  Akan  tetapi,  dalam  kajian  hukum  lembaga negara,  kedudukan  sebuah  lembaga  negara  dapat  dipengaruhi  oleh kewenangannya, produk hukum yang melahirkan, cara penulisannya, dan wilayah hukumnya. Apabila hal tersebut tidak dirumuskan secara baik dan benar, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai persoalan baru. Maka dari itu, melalui tulisan ini, Penulis akan mencoba untuk mengkaji lembaga pemerintah  desa,  dimulai  dari  status  hukumnya,  fungsi  hukumnya, kedudukan hukumnya, sampai peranan lembaga tersebut dalam konstruksi hukum tata negara.

## METODE PENELITIAN
Dalam hal metode, makalah ini menggunakan teknik pengambilan data yang  berdasarkan  pada  metode  kepustakaan  ( library  research ).  Metode
2 M. Mas'ud Said, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia , Malang: UMM Press, 2005, 54.
kepustakaan  ( library  research )  itu  sendiri  adalah  pengambilan  data dengan  cara  menelaah  beberapa  literatur  serta  bacaan-bacaan  lain  dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN Status dan Kedudukan Hukum
Lembaga  negara  dari  segi  hierarkinya  dapat  dibedakan  menjadi  tiga lapis, yaitu:
a) Organ lapis pertama yang disebut sebagai lembaga tinggi negara;
b) Organ lapis kedua yang disebut sebagai lembaga negara; dan
c) Organ lapis ketiga yang disebut sebagai lembaga daerah. 4
Lembaga daerah menurut Jimly Asshidiqqie mencakup: 5
a) Daerah Provinsi;
b) Daerah Kabupaten;
c) Daerah Kota;
d) Perangkat Daerah;
e) Desa dan Pemerintahan Desa.
Dalam tulisan ini, pembahasan tidak akan dilakukan secara sistematis dari  lembaga  daerah  yang  paling  tinggi,  melainkan  langsung  mengerucut kepada Desa dan Pemerintahan Desa.
Pengaturan  tentang  Desa  telah  mengalami  perubahan  beberapa  kali sejak  Zaman  Kolonial  yakni Regeeringsreglement yang  merupakan  cikal bakal  pemerintahan  desa.  Setidaknya  ada  beberapa  aturan  perundang- undangan yang muncul sejak tahun 1945, diantaranya Undang-Undang No. 1  Tahun  1945  tentang  Kedudukan  Desa  dan  Kekuasaan  Komite  Nasional Daerah,  Ketetapan  MPRS  No.  II/MPRS/1960  tentang  Garis-Garis  Besar Pola  Pembangunan  Semesta  Berencana  Tahapan  Pertama  1961-1969,
3 Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, 12.
4 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, 467.
5 Jimly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , 236.

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, PP No. 72  Tahun  2005  tentang  Desa,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Perubahan  fundamental  pengaturan  terkait  pemerintahan  desa  ini tentunya memberikan implikasi dalam perkembangan dan dinamika desa terutama dalam hal tata kelola pemerintahan desa, mulai dari perubahan bentuk desa menjadi kelurahan sampai persoalan aturan mengenai hak asal usul  dan  kewenangan  desa  yang  bisa saja  berbenturan  dengan  Peraturan Daerah  yang  telah  ada  sebelumnya.  Perkembangan  pengaturan  desa  ini juga  membawa  implikasi  pada  tingkat  kesiapan  daerah  dalam pembangunan desa dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka tata kelola pemerintahan di desa.
Sebagai  ujung  tombak  pembangunan  masyarakat,  Desa  sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil  dan  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  mempunyai  peran  penting dalam  menjalankan  otonomi  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  sebagai jalan  menuju  rakyat  yang  sejahtera.  Dalam  Pasal  1  Angka  (1)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:
“Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  hukum  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian penting bagi keberadaan  bangsa  Indonesia.  Penting  karena  desa  merupakan  satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini  terbukti  keragaman  tersebut  telah  menjadi  kekuatan  penyokong  bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.
Akan tetapi, dalam kajian hukum lembaga negara, lembaga atau organ yang dibentuk oleh Undang-Undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  lembaga  yang  dibentuk  dibawah  Undang-Undang, begitu  juga  dengan functie atau  kewenangannya. 6 Terlebih  lagi,  Desa dibentuk oleh Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Padahal Desa merupakan  satuan  pemerintah  terkecil  dalam  struktur  pemerintahan  di Indonesia.  Berbeda  dengan  kelurahan  yang  memiliki  derajat  setingkat dengan  Desa  tetapi  tidak  dibentuk  dengan  Undang-Undang  khusus  yang mengatur tentang kelurahan.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 7 lembaga-lembaga  daerah  itu  dapat dibedakan menurut peraturan yang membentuknya, yaitu:
1) Lembaga  Daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Dasar,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau  Peraturan  Presiden yang pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden;
2) Lembaga  Daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan  tingkat pusat  atau  Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  pengangkatan  anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau pejabat pusat;
6 Ibid. , 237.
7 Ibid. , 46.
3) Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Perda Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
4) Lembaga  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
5) Lembaga  Daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Gubernur yang  pengangkatan  anggotanya  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati/Walikota;
6) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten/Kota yang  pengangkatan  anggotanya  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati/Walikota;
7) Lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Bupati/Walikota yang  pengangkatan  anggotanya  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati/Walikota.
Apabila dilihat dari kedudukannya, Desa merupakan salah satu wilayah penunjang bagi terbentuknya organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu Kecamatan. Dalam Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  persyaratan  dasar adanya sebuah Kecamatan meliputi:
a) Jumlah penduduk minimal;
b) Luas wilayah minimal;
c) Usia minimal Kecamatan; dan
d) Jumlah Desa/kelurahan yang menjadi cakupan.
Syarat tersebut mencerminkan bahwa Desa memiliki kedudukan yang sederajat  dengan  kelurahan  dan  posisinya  berada  dibawah  Kecamatan secara  kewilayahan.  Persamaan  yang  dapat  diambil  antara  Kecamatan, Kelurahan, dan Desa adalah merupakan organ pemerintah yang sama-sama memiliki  wilayah  secara  geografis,  dan  wilayah  secara  kependudukan. Sehingga  dalam  hal  ini,  menjadi  patut  untuk  diperbandingkan.  Karena terjadi ketidakjelasan diantara struktur ketiga organ tadi.
Dalam bahasa hukum, lembaga negara yang huruf L dan N-nya ditulis dengan huruf besar memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan kewenangan

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga negara yang huruf L dan N- nya ditulis dengan huruf kecil. Lembaga pemerintah Desa dalam beberapa pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah kerap kali ditulis dengan huruf kapital, yaitu Desa. Berbeda dengan kelurahan, ditulis dengan huruf kecil. Secara kedudukan antara  Desa  dengan  kelurahan  memiliki  tingkatan  yang  sama  tetapi memiliki  perbedaan  dalam  penulisan.  Dengan  demikian,  jika dibandingkan, maka Desa memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih besar daripada kelurahan.

## Fungsi dan Peranan Lembaga Pemerintah Desa
Di  dalam  ilmu  hukum,  dikenal  adanya  teori  fungsi  dan  teori  organ. Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga- lembaga  negara  yang  ada  dalam  suatu  negara  dikenal  dengan  alat perlengkapan  negara  ( Die  Staatsorgane ).  Alat  perlengkapan  negara dibentuk  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  negara.  Pelaksanaan  fungsi- fungsi,  seperti wetgeving (legislatif), uitvoering (eksekutif),  dan rechtspraak (yudikatif),  menentukan  persyaratan  yang  berbeda-beda kepada  organ-organ  (badan-badan  atau  lembaga-lembaga)  tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern. 8
Menurut  Hans Kelsen, whoever  fulfills  a  function  determined  by  the legal order is an organ. 9 Siapa saja yang menjalankan  suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum ( legal order) adalah suatu organ. Jimly Asshiddiqie  membedakan  hal  tersebut,  walau  diakui  bahwa  keduanya merupakan unsur pokok yang saling berkaitan. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (Inggris: form , Jerman: vorm ), sedangkan functie adalah gerakan wadah
8 R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V . (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990), 99 dan 152.
9 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , New York: Russel&Russel, 1961, 192.

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
itu  sesuai  maksud  pembentukannya. 10 Fungsi,  menurut  C.S.T  Kansil  dan Christine S.T. Kansil, ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya  dan  tidak  terlepas  satu  sama  lain  selaku  bagian-bagian untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, fungsi menentukan kedudukan suatu  badan.  Satu  fungsi  dapat  dipegang  oleh  satu  badan  atau  lebih  dan sebaliknya, beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan. 11
Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni: 12
a) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau  bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara,  seperti  Lembaga Kepresidenan,  DPR,  dan  Lembaga  Kekuasaan  Kehakiman.  Lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
b) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak  bertindak untuk  dan  atas  nama negara.  Artinya,  lembaga  ini  hanya menjalankan  tugas  administratif  yang  tidak  bersifat  ketatanegaraan. Lembaga  yang  menjalankan  fungsi  ini  disebut  sebagai  lembaga administratif.
c) Lembaga  Negara  penunjang  atau  badan penunjang yang  berfungsi untuk  menunjang  fungsi  alat  kelengkapan  negara.  Lembaga  ini  disebut sebagai auxiliary organ/agency .
Sehubungan  dengan  ketiga  hal  diatas,  maka  dari  segi  fungsinya,  ada lembaga  yang  bersifat  utama  atau  primer,  dan  adapula  yang  bersifat sekunder  atau  penunjang  ( auxiliary ). 13 Berdasarkan  Pasal  18  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lembaga pemerintahan Desa memiliki kewenangan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan
10 Luthfi  Widagdo  Eddyono, Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  Oleh Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, 13.
11 Ibid.
12 Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara”, Hukum Online.com, 18 September 2015.
13 Jimly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , 467.
prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa.  Kemudian dalam Pasal 19, desapun memiliki kewenangan meliputi:
a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b) Kewenangan lokal berskala Desa;
c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d) Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menegaskan,  Desa  berhak  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat  Desa;  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan  Desa;  dan mendapatkan  sumber  pendapatan.  Sementara  masyarakat  Desa  berhak meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari  Pemerintah  Desa  serta mengawasi  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selain kewenangan yang didasarkan pada  hak  asal  usul  sebagaimana  diakui  dan  dihormati  negara  (azas rekognisi), yaitu bahwa setiap peraturan desa memiliki azas subsidiaritas. Azas ini termaktub dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa.  Dalam  penjelasannya,  maksud  dari  azas  ini  adalah memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan Desa dapat  mengembangkan  otonomi  yang  dimiliki  bagi  kepentingan masyarakat  setempat.  Implikasinya,  Desa  dapat  menggunakan  sumber keuangan  yang  berasal  dari  negara  dan  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan  semua  kewenangan  yang  telah  ada,  yang  baru  muncul,

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa.
Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. (Pasal  26  Ayat  (1)  UU  Desa).  Kepala  Desa  memegang  jabatan  selama  6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Terkait postur organisasi pemerintahan Desa, batasan pemerintahan Desa terdiri  dari  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  semata  tanpa  posisi  BPD.
Batasan  tersebut  berbeda  dengan  PP  No.72/2005,  dimana  pemerintahan Desa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan  BPD.  Pemisahan  posisi  Kepala  Desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan Desa lebih efektif dalam melaksanakan otonomi Desa selain kewajiban dari supradesa.
Pengalaman  menunjukkan  bahwa  kolektivitas  Kepala  Desa  dan  BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa sulit dilaksanakan karena kedua  lembaga  tak  selalu  sejalan  dalam  penetapan  dan  pelaksanaan kebijakan. Terpisahnya posisi BPD memungkinkan pemerintah Desa dapat lebih  leluasa  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  tanpa pengawasan ketat BPD. Bias dari kondisi semacam itu tak jarang membuat Desa kurang dinamis. Separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan  Desa  yang  lebih  modern,  dimana  secara  politik  terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (Kepala  Desa).  BPD  setidaknya  mewakili  masyarakat  yang  dipilih  secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Perencanaan Desa dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi  kepemimpinan  Kepala  Desa.  Artinya, perencanaan  menengah Desa dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas Kepala Desa.  Periodisasi  yang  relatif  lebih  lama  dibanding  Kepala  Daerah  yang hanya  dua  periode,  Desa  dengan  sendirinya  berpeluang  meletakkan perencanaan  secara  berkelanjutan  melalui  prioritas  yang  disepakati bersama masyarakat setempat.

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
Kewenangan  Desa  yang  luas  ditunjang  oleh  sumber  keuangan  yang menjanjikan tampak seperti pisau belati bermata dua. Dalam konteks BPD misalnya,  praktis  BPD  tak  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap akuntabilitas  Kepala  Desa.  Kekhawatiran  tersebut  bukan  tanpa  alasan, sebab pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Daerah, dan bukan kepada BPD. Tugas  BPD  selain  berfungsi  sebagai  lembaga  pemerintahan  hanya melakukan  pembahasan  dan  menerima  laporan  dari  masyarakat,  tanpa kewenangan  yang  bersifat punishment .  Kondisi  semacam  itu  dapat melemahkan BPD sekaligus pada saat yang sama menguatkan Kepala Desa ( executive heavy ). Harus diakui bahwa batasan tentang pemerintahan Desa di satu sisi memberi keleluasaan bagi pemerintah Desa dalam menjalankan program  Desa,  namun  disisi  lain  cenderung  mengurangi checks  and balance  system sehingga  pemerintah  Desa  berpeluang  absen  dari pengawasan  wakil  masyarakat.  Luasnya  kewenangan  pemerintah  Desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di Desa  disebabkan  sumber  daya  aparatur  yang  minim,  apalagi  jika pemerintah  lalai  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan sebagaimana amanat UU Desa.
Secara logis pengelolaan otonomi Desa yang menjanjikan semacam itu tanpa  pembinaan  lewat  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  pengelolaan keuangan Desa justru dapat mendorong Desa ke ruang tahanan kejaksaan. Peluang korupsi tidak saja terbuka lebar secara internal pemerintah Desa, demikian pula faktor eksternal berupa rent seeking pemerintah daerah. Di luar itu, potensi terjadinya korupsi secara sistemik dimungkinkan karena peluang  seorang  Kepala  Desa  dapat  bertahan  selama  3  periode  sehingga dengan mudah dapat melanggengkan kekuasaan lewat penggunaan sumber keuangan  dan  kewenangan  yang  luas.  Semakin  rendah  pendidikan masyarakat semakin rendah pula daya kritisnya. Keadaan demikian akan memudahkan  pemerintah  Desa  melakukan  berbagai  modus  yang menguntungkan  diri  dan  keluarga  dekatnya.  Kecenderungan  demikian

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
semakin sering terjadi pada sebagian besar Desa yang tak cukup memiliki integritas  moral  dan  derajat  pendidikan  yang  memadai.  Dalam  banyak kasus pemerintah Desa sering kali berselingkuh dengan pemerintah daerah untuk saling menutupi berbagai kelemahan pertanggungjawaban, sekaligus merawat  hubungan patron  client dengan  sejumlah  pejabat  yang bertanggungjawab dalam distribusi alokasi dana Desa.
Secara  historis  bakat  feodalisme  pemerintah  Desa  adalah  produk kolonial  yang  cenderung  lebih  berorientasi  pada  kepentingan majikan/tuannya  daripada  kepentingan  masyarakat.  Kondisi  demikian sering kali menjebak pemerintah Desa lupa diri hingga terciptanya oligarki, nepotisme, bahkan otoritarianisme pemerintahan Desa. Terciptanya gejala demikian  dimulai  sejak  era  Raffles  berkuasa  (1811-1816),  di  mana  sistem seleksi  Kepala  Desa  tampak  berjalan  secara  demokratis  setelah  melalui serangkaian manipulasi untuk kepentingan politik penjajah. Namun harus disadari  bahwa  pertumbuhan  dan  perkembangan  demokrasi  Desa  di Indonesia menurut Hanif Nurcholis 14 tidaklah sama sebagaimana di dunia Barat.  Perbedaan  pendidikan  dan  kedewasaan  politik  masyarakat mengakibatkan demokrasi di tingkat Desa hingga dua ratus tahun lamanya tidak menghasilkan demokrasi substansial, kecuali demokrasi prosedural. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Desa tak dapat tumbuh dan berkembang  dengan  sehat  meskipun  mekanisme  demokrasinya  bekerja mendahului demokrasi langsung dewasa ini.
Di sisi lain, dengan menguatnya kewenangan Desa dan meningkatnya sumber-sumber  keuangan  Desa  dalam  jangka  panjang  dapat  mendorong peningkatan kuantitas Desa. Tingginya diskresi dalam penataan Desa dapat membuat sibuk pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas perubahan status. Dengan pertimbangan pragmatis akan datangnya subsidi Desa maka birahi  memekarkan  Desa  kemungkinan  dapat  menjadi trend di  masa mendatang. Realitas semacam ini cenderung melahirkan konflik horizontal
14 Hanif  Nurcholis, Dua  Ratus  Tahun  Praktek  Demokrasi  Desa,  Potret  Kegagalan  Adopsi Demokrasi Barat , Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta, 2013, 68.

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
dan  vertikal  di  tingkat  Desa  akibat  lambatnya  pembentukan  Desa  serta sejumlah  ketidakpuasan  akibat  kompetisi  yang  ketat  dalam  pemilihan Kepala Desa. Apalagi transisi dari status Desa persiapan ke Desa definitif yang hanya membutuhkan usia 1-3 tahun, tentu saja bukan halangan berarti dalam  memperbanyak  Desa  baru  atas  nama  kehendak  masyarakat setempat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Desa  yang merupakan  lingkup  organisasi  atau  susunan  pemerintahan  terkecil  dan lebih  dekat  dengan  masyarakat  mempunyai  peran  penting  dalam menjalankan  otonomi  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  sebagai  jalan menuju rakyat yang sejahtera. Penting juga karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini  terbukti  keragaman  tersebut  telah  menjadi  kekuatan  penyokong  bagi tegak  dan  eksisnya  bangsa.  Sehingga  penguatan  Desa  secara  status  dan kedudukannya  tidak  dapat  ditawar  lagi.  Akan  tetapi,  menurut  Penulis, penguatan  lembaga  merupakan  hal  yang  diperbolehkan  selama  lembaga tersebut  secara  kedudukan  tidak  berbenturan  dengan  lembaga  lain  atau lembaga  yang  lebih  tinggi  kedudukannya  yang  dapat  menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.
Disamping  itu,  penguatan  lembaga  pemerintah  Desa  menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Apabila dilihat dari penguatan kewenangannya, maka  potensi  menciptakan  Desa  yang  otonom  tidak  dapat  terhindarkan. Akan  tetapi,  potensi  ke  arah  otonomi  Desa  tidak  akan  berjalan  apabila pemerintah  Desa  dan  masyarakatnya  tidak  menunjukkan  kemandirian. Dibutuhkan kedewasaan dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola pemerintahan  Desa  yang  sudah  berkembang  seperti  sekarang  ini,  sebab penyerahan  kewenangan  secara  penuh  dapat  menciptakan  poros-poros kekuasaan  baru  yang  berpotensi corrupt dan  tidak  terawasi  sehingga mencederai prinsip berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 1 2020 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km
Sumber Buku:
Hanif  Nurcholis. Dua  Ratus  Tahun  Praktek  Demokrasi  Desa,  Potret Kegagalan  Adopsi  Demokrasi  Barat .  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan. MIPI. Edisi 38. Jakarta, 2013.
Hans Kelsen. General Theory of Law and State . New York: Russel&Russel, 1961.
Jimly  Asshiddiqie. Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis .  Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
__________. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Luthfi Widagdo Eddyono. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara  Oleh  Mahkamah  Konstitusi .  Jurnal  Konstitusi.  Volume  7. Nomor 3. Juni 2010.
M. Mas'ud Said. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia . Malang. UMM Press. 2005.
R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V . Disertasi Doktor. Universitas Indonesia. 1990.
Ronni  Hanitijo  Soemitro. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1985.
Sumber Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Sumber Internet:
Tri  Jata  Ayu  Pramesti. “ Perbedaan Lembaga  Negara  dan  Alat  Negara” . Hukum Online.com. 18 September 2015.