Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol.  11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12458
║ Submitted: February 04, 2022 ║ Accepted: August 14, 2022 ║ Published: August 16, 2022 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat
Murdan
Institut Agama Islam Qamarul Huda, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Safira Mustaqilla
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh prof.murdan@gmail.com
Abstract: This study analyzes the discretionary policy in the civil law system prevailing in Indonesia. In a state law system, implementing laws and regulations are often faced with not applying the rule of law and even legal decisions occur. The result of the failure that occurred in realizing government programs aimed at the welfare of the community. On the one hand, state officials, state employees, and state officials are not allowed to act differently from the legal rules that have been passed by the state. But on the other hand, the desire to uphold justice and the welfare of the  people sometimes clashes with the rules, procedures, and legal provisions that already exist legally. the advantages of the positive and negative sides of the Civil Law-based legal system, countries that adhere to the  Civil  Law  system  then  introduce  the  concept  of  discretion.  This  study  uses  a normative-juridical  method.  The  results  of  the  analysis  of  literature  data  show  that through discretionary policies, governments, state officials, and state administrators can guarantee people's welfare, justice, and truth.
Keywords: State Law, Discretion, Justice, Government, Civil Law
Abstrak: Studi ini menganalisis kebijakan diskresi dalam sistem hukum sipil yang berlaku di  Indonesia.  Dalam  sistem  negara  hukum,  pelaksana  peraturan  perundang-undangan sering  dihadapkan  pada  tidak  tegasnya  aturan  hukum  dan  bahkan  terjadi  kekosongan hukum.  Akibatnya  terjadi  kesulitan  dalam  merealisasikan  program  pemerintah  yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di satu sisi pejabat negara, pegawai negara, dan  penyelenggara  negara  tidak  diperkenankan  bertindak  berbeda  dari  aturan  hukum yang sudah disahkan oleh negara. Namun sisi lain, keinginan untuk mempercepat keadilan dan kesejahteraan rakyat terkadang berbenturan dengan aturan, prosedur, dan ketentuan hukum yang sudah memiliki daya ikat secara legalistik. Menyadari sisi positif dan negatif dari sistem hukum berbasis Civil Law tersebut, negara-negara yang menganut sistem Civil Law kemudian memperkenalkan konsep tentang diskresi. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis. Hasil analisis data kepustakaan menunjukkan bahwa melalui kebijakan diskresi, para pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara dapat mempercepat kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kebenaran.
Kata Kunci: Negara Hukum, Diskresi, Keadilan, Pemerintah, Hukum Sipil

## A. Pendahuluan
Konsep  penting  yang  tidak  pernah  terlewatkan  dan  dilupakan  dalam merealisasikan  sistem  pemerintahan  berbasis  negara  hukum  ( rechtsstaat-Rule  of  Law) adalah  ajaran  fundamental  tentang  supremasi  hukum  atau  hukum  sebagai  kekuasaan tertinggi.  Akibat  doktrin  tersebut,  kata  legalitas  dan  kepastian  hukum  menjadi  bahasa yang  paling  populer  dalam  penyelenggaraan  organisasi  negara. 1 Rasionalisasi  sistem pemerintahan  berbasis  kepastian  hukum  ini  seringkali  dalam  implementasinya bertabrakan  dengan  cita-cita  hakiki  dari  supremasi  hukum  tersebut,  seperti  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konteks ini, negara Indonesia dalam konstitusinya tegas  mengambil  sistem  organisasi  negara  berbasis  kepada  negara  hukum. 2 Cita-cita mulia  negara  hukum  untuk  membatasi  tindakan  atau  prilaku  sewenang-wenang aparat/pejabat  negara  yang  hendak  menggunakan  negara  sebagai  kendaraan  politik untuk memperbudak dan mendiskriminasi rakyat, ternyata di sisi lain dapat menghalang pemerintah  yang  memiliki  tekat  baik  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan sejati kepada masyarakat.
Dari sudut pandang sekelompok pemerintah yang tulus dan memiliki tekat mulia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara berimbang kepada seluruh rakyat, tentu negara hukum ( rechtsstaat-Rule of Law) bisa menjadi penghalang yuridis dalam  mempercepat  terwujudnya  keadilan  sosial  tersebut.  Negara  hukum  sangat memegang kuat dogma hukum tentang asas legalitas, artinya pejabat negara hanya boleh bergerak  di  atas  jalur  atau  ketentuan  hukum  yang  ada  ( rechtsstaat-Rule  of  Law- Government  by  Law ).  Menurut  Ilmar,  kemunculan  kata rechtsstaat pertama  kali dikembangkan  di  Eropa  sekitar  abad  ke-17  dan  mendapat  pengakuan  secara  luas  dan umum berkisar pada abad ke-19, meskipun diskusi para filsuf-filsuf kenegaraan tentang hal  ini  sudah  lama  adanya.  Sedankan,  konsep  tentang rule  of  law mulai  populer  dan banyak  diperbinjangkan  di  dunia  akademis  sejak  munculnya  tulisan  dari  Albert  Venn Dicey, buku ini kemudian diberi judul oleh Dicey dengan introduction to the study of the law of the constitution , sekitar pada tahun 1885. 3
Dalam  mengimplementasikan  konsep  negara  hukum,  suatu  negara  setidaknya dituntut memperhatikan beberapa hal penting atau aspek fundamental yang menjadi ciri khas atau landasan dasar penyelenggaraan negara hukum, lebih khusus dalam konteks menjalankan regulasi kekuasaan negara. Aspek fundamental yang dimaksud diantaranya: Pertama, suatu  negara  akan  dikatakan  negara  hukum  apabila  negara  itu  mampu membatasi, memisahkan, atau membagi kekuasaan para elit politiknya ( distribution or
1 Murdan, “Harmonisasi Hukum Adat, Agama, Dan Negara Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan,” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 50, no. 2 (2016): 505 – 35.
2 Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ic hwan, “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality  of  Criminal  Law  Traditions  in  Aceh,  Indonesia,” Samarah 5,  no.  1  (2021):  426 – 49, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.  Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
3 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
sparation of power )  berdasarkan  pada  hukum. Kedua, suatu  negara  harus  mampu melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Ketiga, pemerintahan negara dituntut untuk  mampu  melaksanakan  regulasi  pemerintahannya  berdasarkan  undang-undang atau hukum yang sah dan legal ( due process of law ). Keempat, organisasi negara didesak untuk mampu menegakkan supremasi hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima dan kekuasaan tertinggi ( supremacy of law ); Kelima, pemerintahan negara dituntut untuk mampu  menjadikan  dunia  peradilan  sebagai  lembaga  yang  independen,  bebas  dari berbagai interpensi lembaga yang ada, baik lembaga kenegaraan yang formal dan non formal maupun lembaga organisasi masyarakat yang formal maupun non formal. Kelima, organisasi  negara  didesak  untuk  mampu  mewujudkan  peradilan  tata  usaha  negara sebagai  wadah  masyarakat  menggugat  tindakan  atau  prilaku  sewenang-wenang  para pejabat negara. Terakhir, Negara hukum harus mampu menciptakan atau mewujudkan atmosper pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi atau semua warga negara memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi pimpinan tertinggi dalam suatu negara. 4
Di  samping  cita-cita  besar  negara  hukum  tersebut  di  atas,  pemerintahan dihadapkan  dengan  2  (dua)  realitas  besar,  yakni  satu  sisi  pejabat,  penyelenggara,  dan pegawai negara harus mendasarkan diri pada hukum yang sudah disahkan oleh negara, dan sisi lain negara dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dramatis. Hukum yang sudah disahkan oleh negara memiliki substansi atau materi hukum yang terbatas dan bersifat statis, sedangkan masyarakat selalu mengalami perkembangan, baik dari  sisi  pola  hidup  maupun  dari  sistem  sosial  kemasyarakatan,  yang  bersifat  sangat dinamis. 5 Sehingga, ketika kedua realitas ini dihubungkan,  seringkali terjadi kekosongan hukum  ( rechtsvocuum )  yang  mengakibatkan  satu  sisi  ketidakpastian  hukum  jadi  tidak terpenuhi, dan sisi lain terkadang kepastian hukum terpenuhi tetapi cita-cita luhur dan hakekat  sesungguhnya  hukum  tidak  bisa  terpenuhi,  seperti  keadilan,  kebenaran, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat/masyarakat.
Melihat dampak yang ditimbulkan oleh kedua realitas di atas, maka dalam hukum administrasi negara dikenal asas diskresi. Asas ini menghendaki bahwa pemerintah atau pejabat  penyelenggara  negara  diperkenankan  mengeluarkan  sebuah  kebijakan  atau produk hukum atas kehendaknya sendiri. Kebebasan penguasa, pemerintah, pejabat tata usaha  negara  dalam  bertindak  tersebut  dalam  tradisi  akademik  hukum  sering  disebut sebagai hak kebebasan bertindak/diskresi ( freies Ermessen/deskrition power/diskresionare power ). Asas diskresi dikelan dengan beberapa istilah, misalnya, di Prancis eikenal dengan istilah pouvoir discretionnaire dan di Jerman dikenal dengan Freies Ermessen , dan oleh para ahli atau pakar hukum, diskresi diartikan sebagai suatu bentuk
4 Hamdan  Zoelva, Mahkamah  Konstitusi  Dan  Masa  Depan  Negara  Hukum  Demokrasi  Indonesia, Dalam  Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  Dan  Hukum  Islam (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2012).
5 Murdan,  “Disertasi  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga”,  Pascasarjana Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  2020,  48-49.  Lihat  juga,  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 1.
penyimpangan  terhadap  asas  legalitas  yang  diperbolehkan  atau  pengecualian  dalam pengertian wet  matigheid  van  bestuur ,  dan  kebijakan  itu  harus  memberikan  dampak positif dan mensejahtrakan masyarakat umum.

## B. Asas Diskresi Dalam Kajian Hukum
Secara  penelaahan,  penelusuran  atau  peninjaun  akademis,  diskresi  setidaknya memiliki  bahasa  aplikasi  yang  cukup  beragam,  ada  yang  membahasakannya  dengan sebutan freies ermessen, ada juga yang menggunakan kata diskresionare power, dan tidak jarang  yang  mebahasakannya  dengan  sebutan vrije  bevoegdheid. Keseluruhan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan atau diterjemahkan sebagai kewenangan yang bebas. 6 Terlepas dari berbagai istilah yang digunakan dalam membahasakan  kata  diskresi,  namun  terdapat  kesepakatan  makna  tentang  itu,  yakni kebebasan pemerintah, penguasa, atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan atau produk hukum yang tidak mendasarkan diri pada hukum positif, namun dibenarkan oleh hukum selama dalam  mengambil kebijakan tersebut didasari semata- mata untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Menurut  beberapa  ahli,  ada  beberapa  definisi  yang  bisa  diuraikan  mengenai makna  dari  dikresi  ini,  misalnya  oleh  Marcus  Lukman  sebagaimana  yang  ditulis  oleh Ridwan,  diskresi  merupakan  salah  satu  sarana  yang  diberikan  ruang  gerak  kepada pemerintah, pejabat, atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa  harus  terikat  terikat  sepenuhnya  pada  undang-undang.  Dari  definisi  diatas, dapatlah  disimpulkan  bahwa  diskresi  merupakan  sebuah  sarana  yang  diberikan  oleh hukum kepada pemerintah atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil kebijakan, dimana  kebijakan  yang  diambil  itu  belum  ada  hukum  atau  undang-undang  yang mengaturnya,  sehingga,  untuk  merespon  kepentingan  masyarakat,  maka  pemerintah diberi kewenangan yang bebebas untuk mengambil suatu kebijakan yang berorientasi pada kesejahtraan masyarakat. 7
Selain Lukman yang mencoba untuk memberikan definisi tentang diskresi, Nata dan Marbun juga ikut serta dalam mencoba memberikan definisi mengenai maksud dari diskresi.  Menurut  Nata,  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Ridwan,  disktersi  merupakan suatu  kebebasan  yang  diberikan  kepada  alat  administrasi,  yaitu  kebebasan  yang  pada asasnya  memperkenankan  alat  adminsitrasi  negara  mengutamakan  keefektifan tercapainya  suatu  tujuan  ( dolmatigheid )  daripada  berpegang  teguh  kepada  ketentuan hukum. Dari uraian singkat tersebut, dapat diambil makna bahwa  diskresi meripakan kewenangan  bebas  yang  diberikan  kepada  alat  adminsitrasi  negara  untuk  tidak berpatokan kepada hukum dalam mengambil sebuah kebijakan, yang terpenting adalah aspek keefektifan suatu  pemerintahan  dalam mencapai sebuah tujuan. Marbun sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nata tentang diskresi, perbedaan itu terlihat pada  kata  kewenangan  yang sah  yang digunakan  dalam  menjelaskan  tentang  diskresi.
6 Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Wali Press, 2011).
7 Ridwan.
Menurut Marbun, sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi merupakan kewenagan yang sah pemerintah atau pejabat tata usaha negara untuk turut campur dalam kegiatan sosial  guna  melaksanakan  tugas-tugas  menyelenggarakan  kepentingan  umum.  Dari pendapat  Marbun  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  diskresi  merupakan kewenangan yang sah yang diberikan kepada pejabat atau alat kelengkapan tata usaha negara  dalam  mengambil  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  menyelenggarakan kepentingan umum. 8
Seirama  dengan  beberapa  uraian  di  atas,  Mustafa  mengatakan  bahwa, sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi  pemerintah  atau    pejabat  adminsitrasi  negara  yaitu  untuk  menyelenggarakan kesejahtraan umum dalam menyelesaikan berbagai sengketa antar penduduk, dan asas diskresi inilah yang memberikan perbedaan antara pemerintah dengan fungsi-fungsi alat kelengkapan  negara  lainnya,  misalnya,  lembaga  kehakiman  yang  menyelesaikan permasalahan di dalam ruang persidangan yang berbanding terbalik dengan pemerintah yang  dituntut  untuk  menyelesaikan  permasalahan  secara  langsung  ditempat  untuk menjaga  ketertiban  dan  kesejahtraan  umum.  Sehingga,  suatu  kewajaran  apabila keputusan  pemerintah  lebih  mengutamakan  pencapaian  tujuan  atau  sasaran ( doelmatigheid )  daripada  berkiblat  atau  sejalan  dengan  hukum  yang  sedang  berlaku ( rechtmatigheid ).  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  melalui  asas  dikresi  ini dapat mengambil kebijkan yang bertolak belakang dari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif ( ius constitutum ), dengan alasan bahwa demi ketertiban dan kesejahtraan umum.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, diskresi dalam sorotan para akademisi hukum merupakan sebuah sarana alternatif yang diberikan negara kepada pemerintah atau  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  mengambil  kebijaksanaan  yang  mendesak  demi keselamatan,  ketertiban,  dan  kesejahtraan  masyarakat.  Apabila  diperhatikan  secara seksama  atau  cermat,  beberapa  definisi  yang  diberikan  oleh  para  sarjana  di  atas memberikan  pemahaman  bahwa  diskresi  merupakan  landasan  hukum  yang  diberikan negara  kepada  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  alternatif.  Artinya,  melalui wewenang tersebut pemerintah boleh keluar atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang sedang berlaku.
Menurut perspektif rasionalitas kalangan positifisme hukum, kebijakan alternatif diskresi  sejatinya  kuranglah  tepat  jika  bertentangan  dengan  aturan  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  sedang  berlaku.  Diskresi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara dalam konteks negara hukum, tentu kurang tepat  apabila  bertentangan  dengan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang sudah  disahkan  oleh  negara.  Dalam  konteks  negara  hukum,  semua  orang  dan  semua lembaga tidak ada yang kebal hukum, semua dianggap memiliki hak yang sama dihadapan hukum  ( Equality  Before  The  Law ).  Setiap  perbuatan  dan  tindakan  yang  melanggar
8 Ridwan.
ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan pejabat negara yang sah  dan berwenang, maka harus diproses berdasarkan  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Alasan  inilah  yang  mengakibatkan  pemerintah  tidak  boleh mengeluarkan  diskresi  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan. Karena, apabila pemerintah mengeluarkan diskresi yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,  maka  dikhawatirkan  akan  ada  beberapa  masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan diskresi itu. Akhirnya, atas dasar mereka merasa dirugikan itu, mereka kemudian menempuh jalur hukum untuk menuntut hak-hak atas Kerugian tersebut. Sehingga, alih-alih tujuan awal dikeluarkannya diskresi tersebut untuk memberikan solusi hukum terhadap suatu persoalan, malah menjadi pemicu munculnya persoalan hukum baru.

## C. Diskresi Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Sosial
Menurut  Muchsan,  seorang  guru  besar  Universitas  Gadjah  Mada  dan  mantan hakim  pengadilan  negeri  Yogyakarta  dan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, menyatakan bahwa setiap lembaga negara atau pejabat negara yang akan atau hendak membuat  produk  hukum  harus  memiliki  landasan,  pondasi,  atau  dasar  yuridis,  baik produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  berupa  Peraturan  Perundang-Undangan ( Rechtslling/Regeling )  maupun  berupa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ( Beschikking ). Landasan  yuridis  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  memproduksi  hukum  di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bercorak rechtsstaat- civil law yang setiap atribut negara diberikan kewenangan oleh hukum untuk bertindak berdasarkan  atas  hukum  ( Rule  of  Law ).  Sehingga,  landasan  yuridis  melalui  hirarki perundang-undangan  atau  memperhatikan  dengan  seksama  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga  negara,  lebih  khusus  dalam  memproduksi  hukum,  baik  berupa  perataruan maupun putusan. 9
Lebih lanjut, Muchsan menjelaskan bahwa, prinsip yang dianut oleh konsep negara hukum rechtsstaat yang  memposisikan  atau  mengutamakan  kedaulatan  hukum  paling penting  dari  berbagai  kedaulatan  lainnya.  Kedaulatan  hukum  itu  sendiri  diberikan sepenuhnya oleh kedaulatan rakyat, maka landasan yuridis menjadi  hal yang prinsipil dalam  memproduksi  hukum  di  suatu  negara  yang  menjunjung  supremasi  hukum  dan sistem  politik  demokrasi.  Setiap  ada  penggunaan  kata-kata  prinsip,  maka  pasti  akan ditemukan pengecualian-pengecualian pada kondisi atau bagian-bagian tertentu. Atribut negara  diberikan  wewenang  penuh  oleh  hukum  untuk  mengambil  kebijakan  demi kepentingan atau kesejahtraan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersumber dari hukum  tersebut  merupakan  wujud  nyata  dari  konsep  kedaulatan  rakyat,  yang
9 Disampaikan oleh Muchsan dalam perkuliahan Politik Hukum, kelas Megister Hukum Angkatan 37 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 September 2016, jam 16:50. Muchsan selain sebagai Profesor Hukum Administrasi Negara  di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga pernah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung RI.
memposisikan dirinya lebih tinggi dari kedaulatan hukum. 10 Jadi, kedulatan hukum itu sendiri  merupakan  pemberian  langsung  oleh  rakyat,  sehingga  kedaulatan  hukum merupakan  refresentasi  faktual  dan  implementatif  dari  kedaulatan  rakyat  itu  sendiri. Oleh  sebab  itu,  pada  dasarnya,wewenang  penuh  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada pemerintah atau pejabat tata usaha negara pada hakekatnya bersumber dari kedaulatan rakyat,  sehingga,  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahtraan  rakyat,  pemrintah  dalam keadaan tertentu diperbolehkan mengambil kebijakan atau mengeluarkan produk hukum yang tidak memiliki dasar atau landasan hukum. Tindakan pemerintah inilah kemudian yang dikenal dalam kajian hukum sebagai asas diskresi atau kebebasan bertindak pejabat penyelenggara negara untuk mensejahterakan atau memberi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah,  penguasa,  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperbolehkan  atau diperkanankan  menggunakan  asas  diskresi  dalam  menciptakan  produk  hukum  atau mengambil  kebijakan  apabila  terdesak  oleh  4  (empat)  kondisi,  diantaranya: pertama pemerintah  diperbolehkan  menggunakan  asas  diskresi  karena  adanya  atau  apabila terjadi  kekosongan  hukum. 11 Adanya  kekosongan  hukum  menjadi  alasan  yang  paling utama  pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dipebolehkan  menggunakan  asas diskresi dalam mebuat atau mengeluarkan produk hukum. Alasan yang paling mendasar mengapa  bisa  terjadi  kekosongan  hukum  adalah  dikarenakan  oleh  gerak  dan perkembangan masyarakat yang sangat dramatis, dinamis, fleksibel, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, disatu sisi produk hukum yang dihasilkan oleh alat perlengkapan negara substansinya  terbatas,  selalu  stagnan,  sangat  statis,  dan  sangat  sulit  mengalami perubahan,  kalupun  mengalami  perubahan  itupun  memiliki  kurun  waktu  yang  cukup panjang. Seiring dengan ini, ada kaidah hukum yang cukup populer, yang mengatakan bahwa  tidak  dipingkiri  bahwa  perubahan  hukum  sangat  diinisiasi  dan  diindikasikan karena adanya perubahan zaman dan tempat hukum itu diberlakukan. Lebih tepatnya, kaidah ini populer dalam bahasa Arab yang menga takan bahwa “ نامزلأا ربغتب ماكحلاا ريغت ركنيلا ةنكملأاو ”. ?”. 12
Sehubungan  dengan  perkembangan  hukum  di  atas,  seorang  tokoh  dan  pelopor dari  aliran  mazhab  sejarah  hukum  Friedrick  Karl  von  Savigny  (1779-1861)  dengan ungkapan monumentalnya pernah mengatakan bahwa des Recht vird nicht gemacht, es ist un  wird  mes  dem  Volke ,  pada  intinya  ungakapan  ini  ingin  menegaskan  bahwa sesungguhnya  hukum  itu  tidak  dibuat  melainkan  ditemukan  dalam  suatu  masyarakat. Tentu mazhab ini merupakan aliran yang selalu mengagung-agungkan masa lampau, hal ini  diperkuat  dengan  argumen  atau  ungkapan  yang  mengatakan  bahwa  hukum  yang
10 Murdan,  “Tesis  Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada”  (Universitas  Gadjah Mada, 2018).
11 Disampaikan oleh Muchsan dalam perkuliahan Politik Hukum, kelas Megister Hukum Angkatan 37 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 September 2016, jam 16:50. Muchsan selain sebagai Profesor Hukum Administrasi Negara  di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga pernah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung RI.
12 Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).
benar-benar  hidup  hanyalah  hukum  kebiasaan. 13 Sehingga  tidak  bisa  dipungkiri  lagi bahwa  hukum  tidak  akan  jauh  dari  jiwa  raga  ( Volksgeist )  bangsanya  sendiri,  di  mana setiap masing-masing bangsa memiliki ruang dan waktu yang berbeda-beda. Volkseist itu sendiri  dibumikan  melalui  bahasa,  adat-istiadat,  dan  organisasi-organisasi  masyarakat yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  tempat  dan  zamannya  masing-masing.  Kemudian volksest ini  diartikan  sebagai  filsafat  hidup  suatu  bangsa  yang  tumbuh  berkembang melalui pengalaman dan tradisi-tradisi pada masa lampau. 14
Unsur kedua pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperbolehkan menggunakan asas diskresi dalam membuat atau mengeluarkan produk hukum adalah adanya  atau  apabila  terjadi  kebebasan  penafsiran  yang  dikehendaki  oleh  peraturan perundang-udangan.  Pada  situasi  ini,  pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara diperbolehkan untuk menggunakan asas diskresi dalam mengeluarkan produk hukum. Ketiga ,  adanya  atau  apabila  ada  delegasi  perundang-undangan  yang  dikehendaki  oleh peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri.  Delegasi  perundang-udangan  ini  sangat penting untuk mengupayakan berbagai kebijakan guna mewujudkan pemerintahan atau pelayanan publik yang baik. Misalnya, untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, undang- undang memberikan kewenangan penuh kepada aparat kepolisian untuk mengamankan dan  menertibkan  lalu  lintas,  dan  apabila  ada  pengendara  kendaraan  bermotor  yang melanggar atau tidak patuh terhadap apa yang dikehendaki oleh kepolosian tersebut, dan ketidak patuhan itu akan membahayakan orang lain dan akan mengakibatkan lalu lintas menjadi tidak tertib, maka kepolisian diberi wewenang oleh hukum untuk menggunakan asas diskresi dalam mengambil kebijakan demi mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman. 15
Kempat , adanya kondisi yang menghendaki  atau membutuhkan produk hukum untuk  melindungi  dan  mengedepankan  kepentingan  umum.  Dalam  memberikan pelayanan  yang  maksimal  terhadap  seluruh  masyarakat,  maka  negara  berkewajiban untuk mengatur bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara wajib mengedepankan segala hal demi muwujudkan dan melindungi kepentingan  umum.  Dengan  alasan  mengedepankan  kepentingan  umum  itulah pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperkenankan  atau  diperbolehkan  untuk menggunakan  asas  diskresi  dalam  mengambil  kejikan  atau  membuat  produk  hukum tersebut guna kebaikan dan kesejahtraan masyarakat umum. Pada dataran ini, pejabat negara  yang  paling  banyak  mengambil  andil  dalam  melayani  publik  adalah  badan
13 Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
14 B.  Arief  Sidarta  Rasjidi, Filsafat  Hukum  Mazhab  Dan  Refleksi ,  cet.  Ke-2  (Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset, 1994).
15 Disampaikan oleh Muchsan dalam perkuliahan Politik Hukum, kelas Megister Hukum Angkatan 37 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 September 2016, jam 16:50. Muchsan selain sebagai Profesor Hukum Administrasi Negara  di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga pernah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung RI.
eksekutif negara, sehingga, suatu kewajaran apabila pemerintah eksekutiflah yang paling sering berdialog dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain  empat  unsur  penting  pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dapat menggunakan diskresi dalam membuat suatu produk hukum atau kebijakan, pemerintah juga boleh menggunakan diskresi tersebut atas nama untuk menjalankan konsep good governance . Menurut Sadu Wasistiono sebagaimana yang ditulis oleh Titik Triwulan dan Ismu  Gunandi, good  governance dalam  bahasa  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik. 16 Menjalankan pemerintahan yang baik tentu menjadi idaman setiap bangsa yang merdeka, dan menjadikan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai alternatif dalam memicu tingkat kesejahtraan dan kebahagiaan masyarakat  melalui  dunia  politik.  Ekspektasi  masyarakat  belakangan  tentang  politik sangat  tinggi,  sehingga,  suatu  kewajaran  apabila  para  elit  politik  diharapkan  mampu menjadi  poros  utama  dalam  menciptkan  pemerintahan  yang  baik  yang  mampu mengantarkan  masyarakat  kepada  keadaan  yang  lebih  mensejahtrakan,  namun  sangat disayangkan, para elit politik tidak mampu menjalankan regulasi dunia politik dengan integritas dan berjalan di atas norma-norma yang akan mengantar masyarakat kepada situasi yang lebih baik. Kedatangan hukum ditengah-tengah masyarkat menjadi harapan dan angin segar bagi masyarakat untuk mengontrol para elit politik dari keserakahannya, sehingga, para elit politik dalam menjalankan regulasi pemerintahan tetap diawas dan dibayang-bayangi oleh hukum, yang melalui hukum itu kemudian mendorong integritas dan kejujuran para elit politik dalam menjalankan regulasi pemerintahan tersebut.
Lebih  lanjut  Wasistiono  mengatakan  bahwa good  governance sangat  berbeda dengan good government ,  konsep good  governance merupakan  cara  pelaksanaan  atau penggunaan pemerintahan; hubungan pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang  setara,  hanya  saja  pada  datangan  fungsional  kenegaraan  yang  membedakan; melibatkan  atau  mengakomudasi  tiga  komponen  penting  dalam  menjalankan  regulasi pemerintahan, yakni sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat; yang memiliki peran menjalankan  regulasi  kenegaraan  berdasarkan  fungsi  masing-masing  lembaga; partisipasi masyarakat menjadi hal yang paling utama; dan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat berjalan seimbang melalui partisipasi masyarakat. konsep governance tersebut cukup berbanding terbalik dengan konsep good government, menurut konsep good government kekuasaan  atau  pemerintahan  ditujukan  kepada  sebuah  lembaga fungsional  yang  dijalankan  oleh  suatu  organ  tertinggi  dalam  suatu  negara;  memiliki hirarki  pemerintahan,  pemerintah  berada  di  atas  sedangkan  warga  negara  yang diperintah berada di bawah dan siap untuk diperintah; yang menjadi subyek pemerintah hanyalah lembaga negara atau institusi pemerintahan yang dimaksud; yang memegang peranpenting dalam pemerintahan adalah pemerintah; yang menjadi obyek atau sasaran adalah masyarakat atau warga yang harus taat kepada pemerintah; hasil yang diharapkan
16 Titik  Triwulan  T.  and  Ismu  Gunandi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  Dan  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia , cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).
adalah dapat tercapainya tujuan-tujuan negara melalui kepatuhan atau ketaatan warga negara atau masyarakat. 17
Berdasarkan konsep good governance , dalam menjalankan atau menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah  harus  memperhatikan  tiga  hal  penting yang bersifat mendasar, yaitu: pemerintah atau negara harus menjamin keamanan setiap orang atau seluruh warga masyarakat ( to guarantee the security of all person and society itself ); pemetintah atau negara harus mampu mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat ( to manage on affective framework for the public  sector,  the  private  sector,  and  civil  society );  dan  pemerintah  atau  negara  harus mampu mewujudkan kemajuan sektor ekonomi, sosial masyarakat, dan bidang lainnya berdasarkan  kehendak  atau  yang  berkesesuain  dengan  kehendak  masyarakat  atau raktyat ( to promote economic, social, and other aims in accordance with the wishes of the population ). 18
Dalam tinjauan Yuridis di Indonesia, asas-asas pemerintahan yang baik bisa dilihat pada  Pasal  10  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ini menjelaskan sebagai berikut: “(1) AUPB (Asas - asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  yang  selanjutnya  disingkat  AUPB  adalah  prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan) yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi  asas:  a.  Kepastian  Hukum;  b. Kemanfaatan;  c.  Ketidak  Berpihakan;  d.  Kecermatan;  e.  Tidak  Menyalahgunakan Kewenangan;  f.  Keterbukaan;  g.  Kepentingan  Umum;  dan  h.  Pelayanan  yang  Baik.  (2) Asas-asas  umum  lainnya  di  luar  AUPB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat diterapkan  sepanjang  dijadikan  dasar  penilaian  hakim  yang  tertuang  dalam  putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum t etap”.
Menurut Muchsan, dalam menguji isi dari sebuah produk hukum yang dibuat oleh pejabat  negara  dapat  diuji  berdasarkan  konsep  pemetintahan  yang  baik  ( good governance ) yang terdiri dari beberapa butir asas, diantaranya: asas kepastian hukum ( rechts zekerheid/the principle of legal security ), asas permainan yang layak ( the principle of fair play ), asas berhati-hati ( the principle of carefulness/good object ), asas keadilan atau keseimbangan  ( the  princple  of  justice/proporsionality ),  dan  asas  ketepatan  dalam menentukan  sasaran  ( the  principle  of  accuracy ).  Dalam  bukunya  yang  berjudul Sistem Pengwasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Muchsan menambahkan satu asas lagi yang berkarakter Keindonesiaan, yakni asas gotong rorong ( the principle of solidarity ). 19
Enam  asas  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: Pertama, asas  kepastian hukum  mengajarkan  bahwa  penguasa,  pemerintah,  atau  pejabat  negara  dalam  rangka
17 T. and Ismu Gunandi Widodo.
18 Moh.  Mahfud  Marbun, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  Cet.  Ke-6  (Liberty:  Liberty, 2011).
19 Muchsan, Sistem Pengwasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2007).
membuat suatu produk hukum harus dan wajib memberikan kepastian hukum, dan harus memberikan putusan yang sama terhadap kasus yang sama, atau kondisinya sama. Kedua, asas  permaianan  yang  layak,  mengajarkan  bahwa  penguasa,  pemerintah,  atau penyelenggara  negara  diharuskan  untuk  memberikan  penjelasan  atau  informasi terhadap  pihak  terkait,  baik  informasi  itu  diminta  secara  langsung  oleh  yang bersangkutan maupun tidak diminta secara langsung, dan pelayanan terhadap informasi yang dimaksud harus bisa diakses atau didapatkan dengan cara seluas-luasnya. Ketiga, asas berhati-hati atau cermat, asas ini mengajarkan bahwa penguasa, pemerintah, atau pejabat  penyelenggara  negara  dalam  memproduksi  produk  hukum  dituntut  atau diharuskan untuk memperhatikan semua norma yang berlaku di atau dalam masyarakat pada waktu produk hukum itu dibuat, baik norma masyarakat itu berupa norma agama ( religious norm ), norma kesusilaan atau etika ( morality/ethics norm ), dan norma hukum ( legal/law norm ) yang sudah terlebih dahulu berlaku dalam masyarakat.
Keempat, asas keadilan atai keseimbangan, asas ini mengajarkan bahwa penguasa, pemerintah,  atau  pejabat  penyelenggara  negara  dalam  memproduksi  produk  hukum harus dan ditunut supaya memberikan pelayanan publik secara berimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum yang akan diatur dalam produk hukum yang  akan  dihasilkan. Kelima, asas  ketepatan  dalam  menentukan  sasaran;  asas  ini mengajarkan  bahwa  setiap  penguasa,  pemerintah,  atau  pejabat  penyelenggara  negara yang  akan  membuat  atau  memproduksi  produk  hukum  harus  memperhatikan  dan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan segala gejala-gejala sosial kemasyarakat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi ketika produk hukum itu akan dibuat. Keenam, asas  gotong  royong;  asas  ini  mengajarkan  bahwa  pemerintah  dalam memproduksi  produk  hukum  harus  memiliki  kesepahaman  dengan  masyarakat, pemerintah  tidak  diperkenankan  berprilaku  egois,  namun  pemerintah  harus  memiliki kesepahaman dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan masyarakat Indonesia, sehingga, akan  terwujud  kesepahaman  pemerintah  dan  kesepahaman  masyarakat  berjalan berdampingan. 20
Melihat  konsep  tentang good  governance tersebut,  maka  dapatlah  disimpulkan bahwa  pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperbolehkan  menggunakan  asas diskresi pada 5 (lima) situasi dan kondisi. Lima kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperkenankan menggunakan asas diskresi apabila terjadi kekosongan hukum. Kedua, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi dalam mengambil kebijakan apabila undang-undang menghendaki multi tafsir atau terjadinya kebebasan penafsiran terhadap undang-undang. Ketiga, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan  menggunakan  asas  diskresi  apabila  terjadi  atau  adanya  delegasi
20 Disampaikan oleh Muchsan dalam perkuliahan Politik Hukum, kelas Megister Hukum Angkatan 37  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  pada  tanggal  30  September  2016,  jam  16:50.  Muchsan merupakan  seorang  guru  besar/Profesor  Hukum  Administrasi  Negara  di  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada.  Selain  aktif  sebagai  akademisi,  Muchsan  juga  pernah  menjabat  sebagai  hakim  Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
perundang-undangan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Keempat, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi apabila terjadi atau adanya persoalan yang membutuhkan produk hukum atau kebijakan yang beralasan karena mengedepankan atau produk hukum itu ditujukan semata-mata demi  kepentingan  umum. Kelima, pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara diperkenankan  menggunakan  asas  diskresi  semata-mata  untuk  mewujudkan  atau melaksanakan konsep tentang good governance.

## D. Penelaahan  Yuridis-Legalistik:  Keberlakuan  Asas  Diskresi  dalam  Penegakan Hukum di Indonesia
Menelaah  secara  yuridis  tentang  maksud  dan  regulasi  perundang-undangan tentang diskresi, peraturan perundang-udangan yang mengatur husus tentang diskresi termuat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih khusus, ketentuan tentang diskresi bisa dilhat pada Pasal 1 (satu) Angka 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  menjelaskan  tentang  pengertian  diskresi, menurut  pasal  ini,  diskresi  didefinisikan  sebagai  berikut:  “Diskresi  adalah  Keputusan dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur, tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan”.  Ketentuan hukum  ini  mengantarkan  pemahaman  hukum  bahwa  diskresi  merupakan  kebijakan alternatif yang diambil oleh pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan menyalurkan secepat mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang Ekonomi. 21
Dari  ketentuan  Pasal  1  (satu)  Angka  9  (sembilan)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  di  atas,  apabila  dicermati  dengan sekasama, maka akan ditemukan beberapa poin penting tentang diskresi, diantaranya: pertama, diskresi  memuat  tentang  keputusan  dan  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan; kedua, diskresi  bertujuan  untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapai  pemerintah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan negara; ketiga, melalui  diskresi,  pemerintah  diberikan  wewenang  oleh  peraturan perundang-udangan untuk memilih peraturan yang akan dipilih oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan atau mengeluarkan produk hukum; keempat, pemerintah diizinkan
21 Menurut  laporan  penelitian  Gustaaf  Olivier  Reerink  yang  dipublikasikan  pada  tahun  2011 mencatat bahwa 23.1 persen atau 20.9 juta penduduk perkotaan di Indonesia hidup dalam kemiskinan dan mereka tinggal ditempat yang memprihatinkan (perkampungan kumuh). Tercatat 50% masyarkat tinggal di  perkotaan, dan  diprediksi  pada  tahun  2025  akan  mencapai  60% penduduk  Indonesia  akan  tinggal  di perkotaan. lebih lanjut, lihat Reerink, Tenure Security of Indonesia’s Urban Poor: A Socio -Legal Study ol Land, Decentralisation,  and  The  Rule  of  Law  in  Bandung (Leiden:  Leiden  University  Press,  2011),  11.  Hasil penelitian Reerink tersebut memberikan informasi penting terhadap adanya ancaman kemiskinan cukup tinggi di perkotaan Indonesia, sehingga membutuhkan penanganan dengan cepat. Salah satunya barangkali bisa melalui kebijakan pemerintah berupa diskresi ini.
menggunakan diskresi dikarenakan adanya kekosongan hukum ( rechtsvocuum ); kelima, pemerintah  diperbolehkan  menggunakan  diskresi  apabila  ada  peraturan  perundang- undangan yang tidak jelas atau terdapat pasal perundang-undangan yang tidak jelas dan multi  tafsir; keenam, pemerintah  diperkenankan  untuk  menggunakan  asas  diskresi apabila terjadi atau adanya stagnai pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak saja menjelaskan maksud dari kata diskresi, namun mengatur juga tentang pemerintah diberikan  hak  untuk  menggunakan  kewenangannya  dalam  mengambil  keputusan dan/atau  tindakan.  Ketentuan  ini  misalnya  bisa  dilihat  pada  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal ini berbunyi sebagai berikut,  “Pasal  6:  (1)  Pejabat  Pemerintahan  memili ki  hak  untuk  menggunakan Kewenangan  dalam  mengambil  Keputusan  dan/atau  Tindakan.  (2)  Hak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  melaksanakan  Kewenangan  yang  dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas  pemerintahan  berdasarkan  Kewenangan  yang  dimiliki;  c.  menetapkan Keputusan  berbentuk  tertulis  atau  elektronis  dan/atau  menetapkan  Tindakan;  d. menerbitkan  atau  tidak  menerbitkan,  mengubah,  mengganti,  mencabut,  menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; e. menggunakan Diskresi sesuai dengan  tujuannya;  f.  mendelegasikan  dan  memberikan  Mandat  kepada  Pejabat Pemerintahan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan;  g. menunjuk  pelaksana  harian  atau  pelaksana  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  apabila pejabat definitif berhalangan; h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memperoleh perlindungan hukum dan  jaminan  keamanan  dalam  menjalankan  tugasnya;  j.  memperoleh  bantuan  hukum dalam pelaksanaan tugasnya; k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah  kewenangannya;  l.  menyelesaikan  Upaya  Administratif  yang  diajukan masyarakat  atas  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  dibuatnya;  dan  m.  menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.
Selain  hak  kewenangan  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, peraturan  perundang-undangan  ini  juga  mengatur  tentang  ketentuan    kewenangan pejabat  pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  yang berkesesuaian  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini misalnya  bisa  dilihat  pada  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan, bunyi Pasal 7 ini adalah sebagai berikut, “Pasal 7: (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  yang  selanjutnya  disingkat  AUPB  adalah prinsip  yang  digunakan  sebagai  acuan  penggunaan  Wewenang  bagi  Pejabat Pemerintahan  dalam  mengeluarkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan.).  (2)  Pejabat  Pemerintahan  memiliki  kewajiban:  a. membuat  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sesuai  dengan  kewenangannya;  b.  mematuhi AUPB  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  c.  Mematuhi persyaratan  dan  prosedur  pembuatan  Keputusan  dan/atau  Tindakan;  d.  mematuhi Undang-Undang  ini  dalam  menggunakan  Diskresi;  e.  memberikan  Bantuan  Kedinasan kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  meminta  bantuan  untuk melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  tertentu;  f.  memberikan  kesempatan kepada  Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat  Keputusan dan/atau  Tindakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.  g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan  dan/atau  Tindakan  ditetapkan  dan/atau  dilakukan;  h.  menyusun  standar operasional  prosedur  pembuatan  Keputusan  dan/atau  Tindakan;  i.  memeriksa  dan meneliti  dokumen  Administrasi  Pemerintahan,  serta  membuka  akses  dokumen Administrasi  Pemerintahan  kepada  Warga  Masyarakat,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undangundang;  j.  menerbitkan  Keputusan  terhadap  permohonan  Warga  Masyarakat, sesuai  dengan  hal-hal  yang  diputuskan  dalam  keberatan/banding;  k.  melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekua tan hukum tetap”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  pemerintah,  aparatur,  atau  pejabat  penyelenggara  negara  tidak diperkenankan  untuk  menggunakan  diskresi  sebebas-bebasnya,  tetapi  diskresi  harus digunakan  atas  dasar  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  sudah  diberikan  oleh  hukum. Sehingga, diskresi yang dilimpahkan negara kepada pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan  legalistik  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Sehubungan  dengan ketentuan itu, ketentuan tentang diskresi yang dilimpahkan kepada pemerintah atau yang bisa  digunakan  pemerintah  sebagai  alternatif  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia sudah diatur dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29,  30,  31  dan  32  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  lebih  jelasnya,  pemakalah  akan  mencantumkan  bunyi  pasal-pasal  yang dimaksudkan  di  atas.  Lebih  lanjut  tentang  isi,  materi,  dan  muatan  yang  diatur  dalam beberapa pasal tersebut di atas, pembaca bisa membaca sendiri dalam ketentuan hukum yang dimaksud.

## E. Penutup
Diskresi adalah sebuah kewenagan alternatif yang melekat pada pemerintah atau pejabat  tata  usaha  negara  dalam  mengambil  kebijakan  di  luar  ketentuan  peraturan perundang-undangan  demi  mewujudkan  kepentingan,  ketertiban,  dan  kesejahteraan masyarakat  umum.  Pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diperkenankan menggunakan asas diskresi dalam membuat produk hukum atau mengambil kebijakan,
dalam kondisi; terjadi kekosongan hukum, multi tafsir terhadap undang-undang, adanya delegasi  perundang-undangan  yang  dikehendaki  oleh  peraturan  perundang-undangan, adanya  persoalan  yang  membutuhkan  produk  hukum  atau  kebijakan  yang  bertujuan untuk  menyelenggarakan  kepentingan  umum  dan  untuk  mewujudkan  atau melaksanakan konsep good governance.
Dalam tinjauan yuridis, berdasarkan Pasal 1 (satu) Angka 9 (sembilan) Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  terdapat  poin penting tentang diskresi. Pertama, diskresi memuat tentang keputusan dan tindakan yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan. Kedua, diskresi  bertujuan untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapai  pemerintah  dalam  melaksanakan penyelenggaraan negara. Ketiga, melalui diskresi, pemerintah diberikan wewenang oleh peraturan  perundang-udangan  untuk  memilih  peraturan  yang  akan  dipilih  oleh pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  atau  mengeluarkan  produk  hukum. Keempat, pemerintah  diizinkan  menggunakan  diskresi  dikarenakan  adanya  kekosongan  hukum ( rechtsvocuum ). Kelima, pemerintah  diperbolehkan  menggunakan  diskresi  apabila  ada peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  jelas  atau  terdapat  pasal  perundang- undangan yang tidak jelas dan  multi tafsir. Keenam, pemerintah diperkenankan untuk menggunakan asas diskresi apabila terjadi atau adanya stagnasi pemerintahan.

## Daftar Kepustakaan
Hamdan  Zoelva. Mahkamah  Konstitusi  Dan  Masa  Depan  Negara  Hukum  Demokrasi Indonesia, Dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam . Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Marbun,  Moh.  Mahfud. Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara .  Cet.  Ke-6.  Liberty: Liberty, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
Muchsan. Sistem Pengwasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2007.
Murdan. “Harmonisasi  Hukum  Adat,  Agama,  Dan  Negara  Dalam  Budaya  Perkawinan Masyarakat  Islam  Indonesia  Belakangan.” Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan Hukum 50, no. 2 (2016): 505 – 35.
———.  “Tesis  Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada.”  Universitas Gadjah Mada, 2018.
Rasjidi, B. Arief Sidarta. Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksi . Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Cet. Ke-7. Jakarta: Raja Wali Press, 2011.
Rohayana, Ade Dedi. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
T.,  Titik  Triwulan,  and  Ismu  Gunandi  Widodo. Hukum  Tata  Usaha  Negara  Dan  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia . Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.