## MENGGUGAT PERNIKAHAN DINI
Naufal STAI Hasan Jufri Bawean Email: naufal.sukalela@gmail.com
Abstract : The Marriage Act No. 1 of  1974 Article 2 paragraph (1), regulates that a legal marriage is a marriage conducted according to each religious law and belief. It stressed the rules concerning the minimum age limit for someone to be able to enter  into  marriage.  The  marriage  issue  is  closely  related  to  the  population problem;  the  rate  of  population  growth,  following  derivatives  issue;  health, housing,  food  and  employment,  and  so  on.  Until  now,  marriage  at  an  early  age (under age-limit marriage) are still rampant in this country. While the population is still adhering to the tradition, although the Marriage Act has long been firmly set. This law stipulates that a person who wants to marry must have reached the age of 19 years for men  and 16 years for women, and if not yet reached that age should get dispensation from the court. The regulation is for the benefit of both prospective  spouses.  Fostering  households  need  their  biological  and psychological readiness in order to realize a good, eternal, and happy marriage,

## Keywords: Early Marriage, Marriage Age Limit

## Pendahuluan
Secara  umum  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal,  menurut  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2  ayat  (1),  “sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain  itu  di  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  telah  dengan  tegas menentukan  umur  seseorang  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan. Kenyataan  dalam  masyarakat  pedesaan  sering  dijumpai  perkawinan  di  bawah umur.
Sedangkan menurut al-Qur’an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan “ Mitsaqan Ghalizhan ” artinya perjanjian yang kokoh dan agung yang diikat dengan sumpah.  Al-Qur’an  menggunakan  istilah  minimal  dalam  tiga  konteks,  salah satunya  adalah  dalam  konteks  ikatan  pernikahan  seperti  disebutkan  dalam  Qs. An-Nisa’ 4:21.
                                                                               
        
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami- istri .  dan  mereka  ( istri - istri mu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 1
Dari  sekian  banyak  materi  pengaturan  tentang  perkawinan  yang  masih menyisakan  kontroversi  salah  satunya  adalah  tentang  adanya  perkawinan  dini (perkawinan di bawah umur).
Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan  lawan  jenis  yang  masih  remaja  dalam  satu  ikatan  keluarga.  Ada  beberapa faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  dini,  yaitu  faktor  pribadi  dan  faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas),  dan  ada  juga  yang  karena  “kecelakaan”.  Sedangkan  dari  faktor  keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.
Dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  telah  ditetapkan  bahwa seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan  16  tahun  untuk  wanita,  dan  bila  belum  mencapai  umur  tersebut  harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. 2
Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  di  bawah  umur adalah  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  perkawinan  yang  sudah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 di atas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu  adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  yang menetapkan  pembatasan  umur  untuk  kawin,  maka  perkawinan  anak-anak mestinya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi alasan  perkawinan  di  bawah  umur,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  masyarakat  hendaknya  menyesuaikan  diri  dengan  undang-undang tersebut.  Oleh  karena  perkawinan  anak-anak  itu  sampai  batas  umur  19  tahun bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita.  Orang  tua  tidak  boleh  lagi  melaksanakan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.
1 Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Jakarta: Proyek dan pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2003)
2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).
Guru  Besar  Hukum  dan  Masyarakat  Universitas  Diponegoro  Suteki berpendapat,  sudah  waktunya  Pasal  7  UU  Perkawinan  direvisi.  Pasal  itu bertentangan,  antara  lain,  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  serta  pasal-pasal  lain  dalam  UU  Perkawinan  yang menyatakan  perkawinan  harus  dilakukan  oleh  sepasang  calon  mempelai  yang matang jiwa, raga, dan rohani.
Menurut  dia,  ketika  UU  Perkawinan  dibuat  pada  1974,  masyarakat Indonesia masih menargetkan anak untuk bekerja. Anak sudah dianggap matang pada  usia  16  tahun  karena  sudah  mengalami  pubertas.  Akan  tetapi,  zaman sekarang,  standar  usia  itu  tak  relevan  karena  terbukti  secara  psikologis  remaja belum bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan bertanggung jawab.
Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

## Kriminalisasi Nikah di Bawah Umur
Merujuk pada hukum  perkawinan  Islam  Indonesia,  sudah  nyata  bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19  tahun  bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita.  Kendati  demikian,  pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di  bawah  umur,  dan  tak  pernah  ataupun  minim  terdengar  ada  kriminalisasi terhadap  perbuatan  tersebut,  kendati  pasal  288  KUHP  telah  menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau  sepatutnya harus  diduganya bahwa  yang  bersangkutan belum  waktunya  untuk dikawin, apabila  mengakibatkan  luka-luka  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun, Jika  mengakibatkan  luka-luka  berat  diancam  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun  dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Perkawinan  adalah  masalah  perdata.  Kalaupun  terjadi  tindak  pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP,  sering kali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Sering kali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan  kekerasan  tersebut  entah  karena  alasan  takut,  aib  keluarga,  atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.
Langkah  paling  maju  yang  dapat  dilakukan  untuk  menekan  laju pernikahan  di  bawah  umur  adalah  dengan  mencegah  atau  membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai,  keluarga,  ataupun  pejabat  pengawas  perkawinan.  Apabila  pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah  (KUA  atau  Kantor  Catatan  Sipil).  Otomatis  pernikahan  yang  tidak
tercatat  di  lembaga  pencatat  nikah  adalah  pernikahan  yang  tidak  berkekuatan hukum, kendati barangkali dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing- masing pasangan. 3
Pasal  20  dan  21  UU  No.  1  Tahun  1974  cukup  tegas  dalam  masalah  ini. Disebutkan  bahwa  pegawai  pencatat  pernikahan  tidak  diperbolehkan melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan  perkawinan  bila  ia  mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.
Namun  perkawinan  yang  tak  dicatatkan  juga  bukan  tanpa  resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena,  apabila  ia  tak  memiliki  dokumen  pernikahannya,  seperti  surat  nikah, maka  ia  akan  kesulitan  mengklaim  hak-haknya  selaku  istri  terkait  dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

## Legislasi dan Harmonisasi Hukum Perkawinan
Pernikahan  Syekh  Puji  dengan  Ulfa  seperti  menampar  wajah  pembuat hukum  dan  aparat  hukum  negeri  ini.  Karena  kasus  ini  sebenarnya  bukan  yang pertama  dan  bukan  juga  yang  terakhir.  Kasus  ini  hanyalah  satu  kasus  yang mengemuka  dari  ribuan  kasus  lainnya  yang  mengendap  di  bawah  permukaan laksana gunung es.
Praktik  nikah  di  bawah  umur  juga  mengisyaratkan  bahwa  hukum perkawinan  Indonesia  nyaris  seperti  hukum  yang  tak  “bergigi”,  karena  begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.
Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warga  negara.  Hal  mana  membuat  banyak  pihak  mempertanyakan,  kenapa masalah  perkawinan  harus  diatur  oleh  negara,  bukankah  perkawinan  berada dalam  ranah  privat?  Mengapa  pernikahan  Syekh  Puji  dan  Ulfa  harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan keluarganya tak keberatan?
Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan.  Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan  hak-hak  kewajiban  para  pihak.  Maka,  pengaturan  dari  negara  tetap  perlu. Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  sudah  mencoba  mengatur  dengan mengunifikasi hukum perkawinan. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam undang-undang tersebut, di samping hukum perdata barat.  Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi  dan hukum  keluarga  adalah  sesuatu  yang  sulit.  Indonesia adalah  negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya. 4
Apabila  perkawinan  tidak  diatur  oleh  negara  akan  berpotensi  lahirnya ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  tertentu,  utamanya  bagi  perempuan  dan  anak-
3 Jakarta, KOMPAS, 18 Desember 2014
4 Jakarta, KOMPAS, 20 Juni 2015
anak  yang  dilahirkan.  Dan  akhirnya  akan  merembet  pada  keluarga  luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang- Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  lahir  antara  lain  karena  maraknya  fenomena  kekerasan  dalam perkawinan.
Namun  apabila  negara  mengatur  terlalu  banyak,  dapat  juga  berpotensi pemaksaan  hukum  dan  sentralisasi  hukum  negara.  Perlu  ditetapkan  melalui peraturan  perundang-undangan,  mana  masalah  perkawinan  yang  perlu  diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warga negara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.
Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat  hukum  dan  aparat  hukum  mengkritisi  dan  melahirkan  legislasi  di wilayah  hukum  perkawinan  yang  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  semua pihak  dan  pada  saat  bersamaan  tetap  melahirkan  keadilan?  Kemudian, mampukah  pembuat  hukum  dan  aparat  hukum  mengharmoniskan  perbedaan klausul  di  berbagai  sistem  hukum  perkawinan  terkait  dengan  masalah-masalah perkawinan kontemporer?.
Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya  legislasi  yang  dapat  mengakomodasi  semua  sistem  hukum  yang  hidup tanpa  harus  mencederai  hak-hak  sipil  masyarakat  dalam  wilayah  hukum perkawinan.

## Dampak Pernikahan Dini
Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak  disadari,  Mempunyai  dampak  pada  terjadinya  perceraian  (Lily  Ahmad, 2008).
Pernikahan  Dini  atau  menikah  usia  muda,  memiliki  dampak  negatif  dan dampak  positif  pada  remaja  tersebut.  Adapun  dampak  pernikahan  dini  adalah sebagai berikut:
1. Dampak biologis
Anak  secara  biologis  alat-alat  reproduksinya  masih  dalam  proses menuju  kematangan  sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks dengan  lawan jenisnya,  apalagi  jika sampai  hamil  kemudian  melahirkan.  Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ  reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut  dipertanyakan  apakah  hubungan  seks  yang  demikian  atas  dasar
kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. 5

## 2. Dampak psikologis
Secara  psikis  anak  juga  belum  siap  dan  mengerti  tentang  hubungan seks,  sehingga  akan  menimbulkan  trauma  psikis  berkepanjangan  dalam  jiwa anak  yang  sulit  disembuhkan.  Anak  akan  murung  dan  menyesali  hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. 6

## 3. Dampak sosial
Fenomena  sosial  ini  berkaitan  dengan  faktor  sosial  budaya  dalam masyarakat  patriarki  yang  bisa  gender,  yang  menempatkan  perempuan  pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  agama  apapun  termasuk  agama  Islam yang sangat menghormati perempuan ( Rahmatan lil Alamin ). Kondisi ini hanya akan  melestarikan  budaya  patriarki  yang  bisa  gender  yang  akan  melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
4. Dampak perilaku seksual menyimpang
Adanya  prilaku  seksual  yang  menyimpang  yaitu  prilaku  yang  gemar berhubungan  seks  dengan  anak-anak  yang  dikenal  dengan  istilah  pedofilia. Perbuatan  ini  jelas  merupakan  tindakan  ilegal  (menggunakan  seks  anak), namun  dikemas  dengan  perkawinan  seakan-akan  menjadi  legal.  Hal  ini bertentangan  dengan  UU.  No.23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak khususnya  pasal  81,  ancamannya  pidana  penjara  maksimum  15  tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah.  Apabila  tidak  diambil  tindakan  hukum  terhadap  orang  yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.
5. Dampak terhadap suami
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pada  pasangan  suami  istri  yang  telah melangsungkan  perkawinan  di  usia  muda  tidak  bisa  memenuhi  atau  tidak mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai  suami  istri.  Hal  tersebut  timbul dikarenakan  belum  matangnya  fisik  maupun  mental  mereka  yang  cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
6. Dampak terhadap anak-anaknya
5 Sumiati,  et.all., Kesehatan  Jiwa  Remaja  dan  Kons eling,  Cetakan  I,  (Jakarta:  Penerbit  Trans  Info Media, 2009), 19.
6 Digi Famalia , Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat , Cetakan I, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 21.
Masyarakat  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  pada  usia  muda atau  di  bawah  umur  akan  membawa  dampak.  Selain  berdampak  pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda  juga  berdampak  pada  anak-anaknya.  Karena  bagi  wanita  yang melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur  20  tahun,  bila  hamil  akan mengalami  gangguan  pada  kandungannya dan banyak  juga  dari  mereka  yang melahirkan anak yang premature 7
7. Dampak terhadap masing-masing keluarga
Selain  berdampak  pada  pasangan  suami-istri  dan  anak-anaknya perkawinan  di  usia  muda  juga  akan  membawa  dampak  terhadap  masing- masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah  barang  tentu  akan  menguntungkan  orang  tuanya  masing-masing. Namun  apabila  sebaliknya  keadaan  rumah  tangga  mereka  tidak  bahagia  dan akhirnya akan  terjadi  perceraian.  Hal  ini  akan  mengakibatkan bertambahnya biaya  hidup  mereka  dan  yang  paling  parah  lagi  akan  memutuskan  tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak. 8

## Beberapa Faktor Penyebab Pernikahan Dini.
Selama ini perkawinan di bawah umur terjadi  dari dua aspek:
1. Sebab dari Anak.
a. Faktor Pendidikan.
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika  seorang  anak  putus  sekolah  pada  usia  wajib  sekolah,  kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
Hal  yang  sama  juga  jika  anak  yang  putus  sekolah  tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya  melakukan  hal-hal  yang  tidak  produktif.  Salah  satunya  adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. 9
b. Faktor telah melakukan hubungan biologis.
Ada  beberapa  kasus,  diajukannya  pernikahan  karena  anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti  ini,  orang  tua  anak  perempuan  cenderung  segera  menikahkan anaknya,  karena  menurut  orang  tua  anak  gadis  ini,  bahwa  karena  sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan
7 Ibid,  20.
8 Ibid, 22.
9 Deputi, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 33.
menyesatkan  anak-anak.  Ibarat  anak  kita  sudah  melakukan  suatu kesalahan  yang  besar,  bukan  memperbaiki  kesalahan  tersebut,  tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah.   Karena  sangat  besar  di  kemudian  hari  perkawinan  anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.
c. Hamil sebelum menikah
Ini saya pisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak  perempuan  itu  telah  dalam  keadaan  hamil,  maka  orang  tua cenderung menikahkan  anak-anak  tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua  anak gadis ini  tidak setuju dengan calon menantunya,  tapi  karena  kondisi  kehamilan  si  gadis,  maka  dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.
Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai  calon  suaminya,  tapi  karena  terlanjur  hamil,  maka  dengan sangat  terpaksa  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin.  Ini  semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.
Karena  dengan  kondisi  seperti  ini,  jelas-jelas  perkawinan  yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan  undang-undang  bahkan  agama.  Karena  sudah  terbayang  di hadapan  mata,  kelak  rona  perkawinan  anak  gadis  ini  kelak.  Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari  bias  goyah,  apalagi  jika  perkawinan  tersebut  didasarkan keterpaksaan . 10
2. Sebab dari luar Anak
a. Faktor Pemahaman Agama.
Saya  menyebutkan  ini  sebagai  pemahaman  agama,  karena  ini bukanlah  sebagai  doktrin.  Ada  sebagian  dari  masyarakat  kita  yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi  pelanggaran  agama.  Dan  sebagai  orang  tua  wajib  melindungi  dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin  hubungan  dengan  lawan  jenis  merupakan  suatu  “perzinahan”. Oleh  karena  itu  sebagai  orang  tua  harus  mencegah  hal  tersebut  dengan segera  menikahkan.  Saat  majelis  hakim  menanyakan  anak  wanita  yang belum  berusia  16  tahun  tersebut,  anak  tersebut  pada  dasarnya  tidak keberatan  jika  menunggu  sampai  usia  16  tahun  yang  tinggal  beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus
10 Yani  Widyastuti,  et.all., Kesehatan  Reproduksi ,  Cetakan  I,  (Yogyakarta:  Penerbit  Firtramaya, 2009), 17.
segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling ber-SMS dengan anak  laki-laki  adalah  merupakan  “zina”.  Dan  sebagai  orang  tua  sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.
b. Faktor Ekonomi.
Kita  masih  banyak  menemui  kasus-kasus  dimana  orang  tua  terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan.  Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan  sebagai  “alat  pembayaran”   kepada  si  piutang.  Dan  setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.
Kasus ini baru-baru ini mencuat terjadi di Maros (Sulawesi Selatan). Dimana seorang kakek berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun.  Orang  tua  anak  tersebut  sudah  cukup  senang,  karena  selain hutang-hutangnya  bisa  terbayarkan  juga  karena  anaknya  tersebut  telah diberikan HP. Sebuah kisah yang sangat ironis.
c. Faktor adat dan budaya.
Di  beberapa  belahan  daerah  di  Indonesia,  masih  terdapat  beberapa pemahaman tentang  perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut  mengalami  masa  menstruasi.  Padahal  umumnya  anak-anak perempuan  mulai  menstruasi  di  usia  12  tahun.  Maka  dapat  dipastikan anak  tersebut  akan  dinikahkan  pada  usia  12  tahun,  jauh  di  bawah  batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.
Dari  kedua  penyebab  pernikahan  dini,  maka  pernikahan  dini  yang terjadi  bukan  karena  si  anak,  yang  menjadi  korban  adalah  anak-anak perempuan.  Budaya ini harus kita kikis, demi terwujudnya kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Dan wajib kita syukuri juga, budaya ini terjadi di daerah, bukan di daerah yang sudah maju. 11
Perkembangan  remaja  dan  tugasnya  sesuai  dengan  tumbuh  dan berkembangnya  suatu  individu,  dari  masa  anak-anak  sampai  dewasa  , individu  memiliki  tugas  masing-masing  pada  setiap  tahap perkembangannya.  Yang  dimaksud  tugas  pada  setiap  tahap perkembangan  adalah  bahwa  setiap  tahapan  usia,  individu  tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian.

## Penutup
Secara  umum  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  dapat
11 Sumiati, et.all. 2009. Kesehatan Jiwa Remaja ..., . 38
melangsungkan  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal,  menurut  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2  ayat  (1),  “sah  atau  tidak  suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain  itu  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah  dengan  tegas menentukan  umur  seseorang  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  karena perkawinan  juga  mempunyai  hubungan  erat  dengan  masalah  kependudukan. Ternyata makin muda seseorang menikah, laju kelahiran akan bertambah tinggi. Secara  biologis  perkawinan  usia  muda  lebih  menyuburkan.  Akibatnya pertambahan  penduduk  yang  meledak,  belum  lagi  masalah  kesehatan, perumahan,  makanan  dan  lapangan  pekerjaan.  Soal  umur  dalam  perkawinan, bukan  semata-mata  urusan  peraturan  undang-undang  yang  mengaturnya,  yang lebih  mendasar  adalah  peran  keluarga  dan  masyarakat.  Agar  tidak  terjadi “Perkawinan  Dini”  (perkawinan  di  bawah  umur),  undang-undang  perkawinan telah  menentukan  umur  seseorang  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan. Namun dalam hukum adat tidak menentukan secara tegas umur seseorang untuk dapat  melakukan  perkawinan,  hanya  ada  suatu  patokan  saja,  tetapi  tetap menjunjung tinggi dan mendukung adanya undang-undang yang berlaku
Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa seseorang yang  ingin  menikah  harus  sudah  mencapai  umur  19  tahun  untuk  pria  dan  16 tahun untuk wanita, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan
Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  di  bawah  umur adalah  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  perkawinan  yang  sudah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  di  atas.  Umur  ini  penting untuk  melangsungkan  perkawinan  karena  dalam  membina  rumah  tangga  perlu adanya  kesiapan  biologis  dan  psikologis  agar  dapat  mewujudkan  suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia

## Daftar Pustaka
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  (Jakarta:  Proyek  dan pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2003)
Deputi, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) Dian  Luthfiyati, Metodologi  Penelitian  Kesehatan .  Cetakan  III,  (Jakarta  :  Rineka Cipta, 2008)
Digi  Famalia ,  Biostatistika  Untuk  Kedokteran  dan  Kesehatan  Masyarakat ,  Cetakan  I,
(Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010)
Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Seni , (Jakarta : Rineka Cipta,
2007) Sumiati,  et.all., Kesehatan  Jiwa  Remaja  dan  Kons eling,  Cetakan  I,  (Jakarta:  Penerbit Trans Info Media, 2009)
Yani  Widyastuti,  et.all., Kesehatan  Reproduksi ,  Cetakan  I,  (Yogyakarta:  Penerbit Firtramaya, 2009)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) KOMPAS, 18 Desember 2014