Reinterpretasi Ayat al-Qiṣāṡ QS. Al-Baqarah: 178-179 (Pendekatam Maqāṣid al-Syarī’ah dan Sosio-Historis)
Akhmad Sulaiman IAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto E-mail: akhmadyusuf889@yahoo.com

## Abstrak
Penerapan qiṣāṣ sebagai  salah  satu  dari  hukum  Islam  adalah  wajib  seperti  pandangan Syāfi‟iyah dan Hanafiyah  bahkan  Khawarij  menganggap pemerintah  sebagai kafir  jika mereka  tidak  menerapkan  hukum  Islam.  Dalam  faktanya, qiṣāṣ tidak  diterapkan  di setiap negara yang ditempati oleh orang-orang Muslim, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  melakukan  reinterpretasi  terhadapayat al-  Qiṣāṣ QS.  Al-Baqarah 178-179 denganpendekatan maqāṣid al-syarīah and sosio-historis dan implikasinya bagi hukum  pidana  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah    bahwa qiṣāṣ merupakan wasīlah untuk mencapai tujuan ḥifẓ al-nafs yang dipengaruhi tradisi  masyarakat sebelum Islam. Oleh karena itu, qiṣāṣ dapat diganti dengan hukum pidana Indonesia yang tertulis dalam pasal 338, 339, 340 dan 344 KUHP.
Kata Kunci : Reinterpretasi , Qiṣāṣ, Maqāṣid al-Syarīah, Sosio-historis

## Abstract
Application qiṣāṣ as one of Islamic law is obligatory like Syāfi‟iyah‟s and Hanafiyah‟s view  moreover  Khawarij  consider  the  government  kafir  if  they  do  not  apply  Islamic law.  In  fact, qiṣāṣ is  not  applied  in  every  country  in  which  Moslems  live,  including Indonesia.  The  aim  of  this  research  is  reinterpretation  ayat al-  Qiṣāṣ QS.  Al-Baqarah 178-179 with the maqāṣid al-syarīah and socio-histories approach and its implication for Indonesia criminal law. The result of this research is that qiṣāṣ is wasīlah to achieve ḥifẓ al-nafs aim. Qiṣāṣ choice  as wasīlah is  influenced  Arab  civil‟s  tradition  before  Islam. Because of it, qiṣāṣ as wasīlah can be changed by Indonesia criminal law that is written in article 338, 339, 340 and 344 KUHP
Keywords : Reinterpretation, Qiṣāṣ, Maqāṣid al-Syarīah , Socio-historical

## A. PENDAHULUAN
slam merupakan agama yang
mengatur berbagai aspek kehidupan
manusia  yang  meliputi  dimensi
akidah,  akhlak  maupun  hukum  amali  (fikih). Tiga hal inilah yang disebut syariat dalam arti
luas. Adapun dalam arti sempit, syariah hanya dibatasi dalam makna fikih (hukum Islam). 1
1 Syariah  dalam  arti  sempit  inilah  yang digunakan    perguruan  tinggi  Islam  di  Indonesia. Ketika  dikatakan  jurusan  Syariah,  maka  yang dimaksud  adalah  jurusan  yang  mengkaji  tentang hukum  Islam.  Mengenai  definisi  Syariah  ini, bacaYūsuf  al-Qaraḍāwi, Dirāsah  fi  Fiqh  Maqāṣid  al- Syarīah Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūs al- Juz’iyyah, (Cairo: Dār al-Syurūq, 2008) hlm. 16- 18.
I
Syariah  (hukum  Islam)  diterapakan Rasulullah  ketika  memimpin  masyarakat Arab tahun 1-11 H yaitu setelah  beliau hijrah ke  Madinah. 2 Kemudian  Syariahsebagai hukum  negara  dilanjutkan  oleh  generasi- generasi setelahnya. Syariah ini pada dasarnya berasal  dari  Al-Quran  ,  kemudian  dipahami oleh Rasulullahdan dipraktekan dalam mengatur  masyarakat  Arab  ketika  itu.  Inilah yang  dimaksud  Yūsuf  al-Qaraḍāwisunah sebagai tafsīr ‘amaly (tafsir aplikatif). 3
Hanafiyah  berpendapat  bahwa  hukum Islam  berlaku  bagi  setiap  muslim  dimanapun berada,  tetapi  sanksi  hukum  Islam  hanya berlaku  atau  diterapkan  di dār  al-Islām (Negara Islam).
Adapun Syafi‟iyah
berpendapat  lebih  tegas  lagi  bahwa  hukum Islam  dan  sangsi  hukumnya  wajib  berlaku bagi  setiap  muslim  di  seluruh  dunia  di  mana pun  berada. 4 Khawarij  -yang  terkenal  radikal- malah  mengkafirkan  orang  yang  tidak menjalankan  hukum  Islam. 5 Tentu  saja  dalam
2 Ayat-ayat  hukum  barulah  turun  secara terperinci  setelah  Nabi  hijrah  ke  Madinah,  adapun ayat-ayat yang turun di Makkah lebih banyak berisi tentang  akidah  dan  moral.  Baca  Dedi  Supriyadi, Sejarah  Hukum  Islam:Dari  Kawasan  Jazirah  Arab Sampai  Indonesia., (Bandung:  Pustaka  Setia,  2010), hlm. 62.
3 Yūsuf al-Qaraḍawi, Pengantar Studi Hadis, terj. Agus  Suyadi  dan  DedeRodin,  (Bandung:  Pustaka Setia, 2007), hlm 123.
4 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas:  Fiqh al-Aqallliyat  dan  Evolusi  Maqashid  al-Syariah  dari Konsep  ke Pendekatan , (Yogyakarta:  LKIS,  2012), hlm. 1.
5 Mereka  berargumen  dengan  QS.  Al-Māidah:
44. اَو ُ ِ  َ نْ  اُ ُ اَ ِ َ  ُ َ اُ لَّل  اَ َ نْنْ َأا َ ِ انْ ُ نْ َ انْ َ انْ َ َ ا
Barangsiapa yang  tidak  memutuskan  menurut apa  yang  diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah orang-orang yang kafir. Baca Harun Nasution, Teologi Islam:Aliran  Aliran  Sejarah  Analisa Perbandingan , (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 8.
hal  ini  yang  pantas  dikafirkan  –menurut mereka- adalah pemerintah dari suatu negara.
Namun  dalam  faktanya,  tidak  semua negara yang penduduknya Muslim menerapkan  hukum  Islam  beserta  sanksinya termasuk Indonesia. Indonesia dikenal sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya Mmuslim  dan  merupakan  negara  dengan jumlah  Muslim  terbesar.    Salah  satu  dari sanksi  hukum  Islam  adalah qiṣāṣ . Qiṣāṣ merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  hukum Islam  dimana  pelaku  tindak  pembunuhan akan dihukum bunuh pula.
Dalil  dari  disyariatkannya qiṣāṣ adalah QS. Al-Baqarah: 178-179
ايِ اُص َصِقنْ  اُ ُ نْيَلَعاَبِتُكا وُنَ آاَ  ِذلَّ  ا َهُّنْ َأ َ اىَثنْنْ ُنْلْ َ اِدنْبَعنْ  ِ اُدنْبَعنْ  َ اِّ ُ نْ  ِ اُّ ُ نْ  اىَلنْنْتَقنْ اٌع َبِّنْت َ اٌءنْيَشاِ يِخَأانْ ِ اُ َ اَيِفُعانْ َ َ اىَثنْنْ ُنْلْ ِ اٌفيِفنْخَتاَ ِ َذاٍو َسنْحِإِ اِ نْيَ ِإاٌء َدَأَ اِف ُ نْعَ نْ  ِ اُ َلَنْ اَ ِ َذاَدنْعَنْ اىَدَتنْع اِ َ َ اٌةَ نْحَرَ انْ ُ ِّ َرانْ ِ اٌ يِ َأاٌب َذَع ( 178 )ا اٌة َيَحاِص َصِقنْ  ايِ انْ ُ َ َ اَووُقلَّنْتَنْتانْ ُ لَّلَعَ ا ِب َبنْ َنْلْ ايِ  ُأ َ ( 179 ) ا
Ayat  di  atas  juga  didukung  sunah Rasulullah  dan  ijmak  para  ulama. 7 Dengan
6 178. Hai  orang-orang  yang  beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan  dengan orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita dengan wanita .  Maka  barangsiapa  yang  mendapat suatu  pema'afan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah  (yang  diberi  ma'af)  membayar  (diat) kepada  yang memberi ma'af dengan  cara  yang  baik (pula).  yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  barangsiapa yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  Maka  baginya siksa  yang  sangat  pedih.  179.    Dan  dalam  qishaash itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
7 Muhammad  Syirbīni, al-iqnā’  fī  ḥill  alfāẓi  Abī Syujā’, II, (t.k.t.p:t.t), hlm. 197.
demikian, pendapat Syafi‟iyah dan Hanafiyah di atas secara usul fikih dinyatakan kuat.
Namun  di  sisi  yang  lain, qiṣāṣ bertentangan dengan deklarasi HAM internasional  yang  telah  diproklamirkan  pada tahun  1948.  Deklarasi  ini  dikenal  dengan UDHR  ( Universal  Declaratoin  of  Human Rights ).  Pasal  UDHR  yang  bersinggungan langsung  dengan qiṣāṣ adalah  pasal  3  yang berbunyi  “ Everyone  has  the  right  to  life, liberty  and  security  of  person ”. 8 Tentu  saja pertentangan antara hukum Islam dan undang- undang  HAM  internasional  ini  menimbulkan polemik dalam tubuh Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi  ayat al-Qiṣāṣ QS.  Al- Baqarah:  178-179  dengan  menggunakan pendekatan maqāṣid  al-syarīah dan  sosio- historis  dan  implikasinya  terhadap  hukum pidana di Indonesia. Alasan penulis menggunakanpendekatan maqāṣidal-syarīah adalah  karena  penulis  beranggapan  bahwa Tuhan  dalam  melakukan  suatu  perbuatan tidaklah  tanpa  tujuan.  Sedangkan  alasan penggunaan  pendekatan  sosio-historis  adalah karena  pensyariatan  ( tasyrī’ )  tidak  lepas  dari budaya masyarakat Arab tempo dulu.
8 Dengan  alasan    ini,  Barat  dan  aktifis  HAM mengecam  kebijakan  Sultan  Brunei  Darusalam yang  memberlakukan  hukum  Islam.  Sebagai informasi negara ini memutuskan  memberlakukan hukum  Islam  mulai  1  Mei  2014  dimana  dalam pemberlakukan  hukum  Islam  ini  melalui  3  fase. Untuk lebih lengkapnya baca Anonim, “ Berikut Fase- Fase Penerapan Syariat Islam di Brunei
Darussalam”,http://www.voa-islam.com/read/world- news/2014/05/04/30171/berikut-fasefase-penerapan- syariat-islam-di-brunei- darussalam/#sthash.mCH7YtpA.dpuf.  Dilihat  19  April 2016.

## B. GAMBARAN UMUM TENTANG QIṢĀṢ
Qiṣāṣ ( صاَصِق )  memiliki  makna  asal ةَلَثاَمُم yang  artinya  penyamaan 9 ,  maksudnya adalah  apa  yang  dilakukan  seseorang  pada orang  lain,  dibalas  sama  dengan  yang dilakukan  orang  tersebut  pada  orang  lain  itu. Sebenarnya  hukuman qiṣāṣ (penyamaan tindakan/  balasan)  ini  bukan  hanya  berlaku pada  tindak  pembunuhan,  tapi  juga  pada perilaku  yang  merusak  /  memotong  anggota badan  orang  lain,  seperti  tangan,  kaki  dan anggota    badan  lainnya 10 .  Namun  dalam makalah  ini  hanya  akan  dibahas  mengenai qiṣāṣ yang berkaitan dengan pembunuhan.
Qiṣāṣ hanya diberlakukan untuk pembunuhan  yang  dilakukan  secara  sengaja. Adapun  pembunuhan  yang  dilakukan  secara tidak sengaja maka berlaku diyat mukhaffafah sedangkan  pembunuhan  secara  semi  sengaja berlaku diyat  mugallaẓah . 11 Qiṣāṣ berlaku jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:
1. Pelaku  pembunuhan  merupakan  orang yang sudah baligh
2. Pelaku  pembunuhan  merupakan  orang yang  berakal  sehat.  Syarat  pertama  dan kedua  ini  bisa  diringkas  dengan  kata mukkalaf. 12
9 Musţafā  Dib  al-Bigha, Tadzīb  fī  Adillah    Matn Al- Ghayah wa At- Taqrīb, (Surabaya: Haramain, tt), hlm. 196.
10 Muhammad  ibn  Q ā sim  al-Gh ā zi, Fath  Al- Qarīb ala Matn Al- Ghayah wa At- Taqrīb, (Surabaya: Haramain, tt), hlm. 53
11 Ibid. hlm. 53.
12 Lihat  Abd  al-Hamīd  Hakīm, Al-Sulam, (Jakarta: Maktabah al-Sa’adiyah Putra, t.t.)hlm. 11.
3. Pelaku  pembunuhan  bukan  merupakan orang  tua  dari  orang  yang  dibunuh.  Maka tidak  ada qiṣāṣ dalam pembunuhan orang tua  terhadap  anak.  Walaupun  anaknya  itu bukan  anak  secara  langsung,  seperti  cucu, cicit  dan  seterusnya.  Maka  ketika  ada seorang hakim memutuskan hukuman qiṣāṣ bagi  orang  tua  yang  membunuh  anaknya, keputusan  tersebut dianggap batal.
4. Orang yang dibunuh derajatnya tidak lebih rendah daripada yang orang yang membunuh. Perbedaan derajat yang dimaksud  adalah  dalam  hal  agama  dan kemerdekaan. Kerena derajat muslim lebih tinggi  dari  kafir,  begitu  pula  oang  yang merdeka  dengan  budak.  Maka  tidak berlaku qiṣāṣ ketika  muslim  membunuh kafir  dan  orang  merdeka  membunuh budak. 13
Ketika
keempatsyarat tersebut terkumpul,  hukuman qiṣāṣ diberlakukan. Namun  ketika  salah  satu  saja  syarat  tidak terpenuhi,  maka  tindak  hukuman qiṣāṣ tidak diberlakukan karena makna dari syarat sendiri adalah  sesuatu  yang  karena  ketidakadaanya berimplikasi  pada  tidak  adanya  hukum  dan keberadaanya  juga  tidak  pasti  berimplikasi adanya  suatu  hukum. 14 Artinya  syarat  ini bersifat kumulatif.

## C. PENDEKATAN MAQĀṢID
AL-

## SYARĪAHTERHADAP AYAT AL- QIṢĀS
Maqāṣid  al-Syarīah adalah  tujuan- tujuan  luhur  yang  menjadi  target  teks  dan hukum-hukum partikular  untuk direalisasikan
13 Ibid. hlm. 53.
14 Abd al-Hamīd Hakīm, Al-Sulam... hlm. 8.
dalam  kehidupan  manusia  baik  berupa perintah, larangan dan mubah untuk kepentingan  individu,  keluarga,  jamaah  dan umat. Maqāṣid    al-Syarīah ini  bukanlah  ilat yang  disebutkan  oleh  para  ahli  usul  fikih, melainkan  tujuan  di  balik  hukum. Maqāṣid al-Syarīah menurut  Yusuf  Al-Qaraḍāwi disebut juga hikmah syariah. 15
Tujuan-tujuan  syariat  pada  intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.  Bahkan  ada  sebagian  ulama  yang menyamakan  antara al-maqāṣid dengan al- maṣālih seperi  Abd  al-Mālik  al-Juwayni  (w. 478 H) 16 . Kemudian al-maqāṣid ini dikelompokan  menjadi  3  tingkatan  yaitu ḍarūriyyah, hājiyyah dan tahs ī niyyah. Tingkatan yang paling utama yaitu ḍarūriyyah dibagi  menjadi  5  yang  meliputi: ḥifẓ  al-dīn (menjaga  agama) ,  ḥifẓ  al-nafs (menjaga jiwa) , ḥifẓ  al-nasl (menjaga keturuan) , ḥifẓ  al-‘aql (menjaga akal) dan ḥifẓ al-māl (menjaga  harta)  atau  kelima  hal  ini biasa  disebut kulliyyah  al-khams 17 . Artinya dibalik pensyariatan hukum Islam tujuan yang paling  utama  dan  harus  terpenuhi  adalah kelima hal tersebut.
Setelah  menjadi  cabang  sebuah  ilmu, Jaser  Audah  mendefinisikan Maqāṣid  Al- Syar ī ah sebagai sebuah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang
15 Yūsuf al-Qaraḍāwi, Dirāsah fi Fiqh… hlm. 20.
16 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid  untuk... hlm. 6.
17 Abū  Hamīd  al-Ghāzali, Al-Mustaṣfā  min  ‘Ilm Al-Uṣūl,  II, (Beirut:  Dār  al-Hudā,  1994),  hlm.  481. Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui Maqasid Syariah , ter. Rosidin dan Ali Abd al-Mun’in, (Bandung:  Mizan,  2015),  hlm.  34.Yusuf  al- Qaradhawi, Fiqih Maqashid… hlm. 17.
diwakili  kata mengapa. 18 Dengan  pertanyaan mengapa ini,  tujuan  dari  diberlakukannya hukum Islam dapat diketahui.  Tentu saja    hal ini  dapat  diketahui  setelah  melalui  proses berpikir  panjang  tanpa  disertai  kesemena- menaan yang didorong hawa nafsu.
Pertanyaan mengapa hanya  berlaku pada  masalah  muamalah.  Adapun  yang dimaksud  dengan  muamalah  di  sisi  adalah selain  ibadah.  Pertanyaan mengapa ini merupakan  pisau  bedah  yang  digunakan dalam  mencari  tujuan  dari  diberlakukannya hukum  Islam  dimana  Audah  mendasarkan pada  prinsip al-aṣl  fī  al-`ibādah  al-ta`bbud wa  al-aṣl  fi  al-mu`āmalah  yurja`u  il  al- ma`nā (ketaatan  harfiyah  adalah  metode- metode  dasar  pada  wilayah  peribadatan sedangkan  pertimbangan  maksud  dan  tujuan adalah  metode  dasar  pada  wilayah  muamalat (adat)) 19 .  Prinsip  inilah  yang  dipegang  – meminjam istilah Agus Sunaryo- oleh madzab Utilitarianisme.  Tokoh  lain  dari  madzab  ini adalah  Muhammad  Abduh,  Muhammad Rasyīd  Riḍa,,  Abd  al-Wahhāb  Khalaf,  Yusūf al-Qaraḍāwi  dan  Wahbah  al-Zuhayli.Mereka semua  merupakan  para  pengikut  Abū  Isḥaq al-Syāṭibi  (w.  790  H).  Menurut  al-Syāṭibi, hukum  Islam  akan  menemukan  jati  dirinya yang  selaras  dengan  semangat  dan  tuntutan zaman  apabila  tidak  melulu  dipenjara  pada teks-teks agama, melainkan pada tujuan. 20
Berkaitan dengan qiṣāṣ, pertanyaan yang timbul adalah mengapa ada hukuman qiṣāṣ?.
18 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid  untuk... hlm. 3.
19 Ibid. hlm. 29.
20 Selengkapnya  baca  Agus  Sunaryo, Dinamika Epistemologi  Fikih:  Studi  terhadap  Beberapa Kecenderungan  Usul  Fikih  Kontemporer dalam Al- Manahij, Vol. VIII. No. 2 , 2013, hlm. 183.
Jawaban dari pertanyaan ini adalah diberlakukannya hukuman qiṣāṣ adalah untuk mencapai salah satu dari tujuan pokok syariah ( ḍarūriyah )  yaitu ḥifẓal-nafs (menjaga  jiwa). Seseorang  yang  berpandangan  sempit,  tidak akan  menemukan    tujuan  penjagaan  terhadap jiwa  dari  hukuman qiṣāṣ. Karena  membunuh dibalas bunuh sama artinya dengan menghukum  seseorang  sekaligus  merenggut hak hidupnya. Padahal hak  hidup merupakan hak  yang  diberikan  Tuhan  kepada  setiap makhluknya.  Inilah  alasan  yang  digunakan aktifis  HAM  dalam  menyerang  sultan  Brunei sebagaimana penulis sebutkan di atas.
Namun, apabila dipahami secara mendalam  hukuman qiṣāṣ merupakan  rahmat dari  Tuhan  yang  Maha  Bijaksana.  Ibr ā h ī m Al-Bājūri menjelaskan maksud dari penjagaan jiwa  dari  hukuman qiṣāṣ sebagai  berikut. Ketika  seseorang  mengetahui  apabila  dia melakukan tindakan pembunuhan atau melukai  orang  lain  akandijatuhi qiṣāṣ ,  maka dia  akan  meninggalkan  perbuatan  tersebut. Karena  dia  meninggalkan  perbuatan  tersebut (membunuh),  secara  otomatis  dia  telah menjaga jiwa  orang lain  dari  tindak kriminalnya dan jiwanya sendiri dari hukuman qiṣāṣ. 21 Ini  pulalah  yang  dijelaskan Yūsuf  al-Qaraḍāwi  dalam  buku Dirāsah  fī
Fiqh Maqāṣid al-Syarīah. 22 Jelaslah, ditegakannya  hukuman qiṣāṣ adalah  untuk kemaslahatan  umat  manusia  sebagaimana dijelaskan al-Syāṭibi. 23
21 Ibrahim al-Bājūri, Hāsyiyah Al-Bājūri ‘ala Ibn Qāsim, jilid II (Surabaya: Haramain, t.t), 200.
22 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid... hlm. 27.
23 Abū Isḥāq al-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Syarīah, (Beirut:  Dar  al-Kotob  al-Ilmiyah,  2004), 213.
اىِ اِد َبِع نْ اِحِ  َصَ ِ اَوُ ا َ لَّ ِ اِعِئ َ لَّش  اُعنْضَ ًعَ اِلِجلآ نْ َ اِلِج َع نْ

## D. AYAT AL-QIṢĀS : TINJAUAN PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS
Pendekatan  sosio-historis  ini  sangatlah urgen  dalam  memahami  sebuah  teks  yang dijadikan Tuhan sebagai sarana berkomunikasi  dengan  hamba-Nya  karena kita  ( reader: pembaca)  yang  hidup  di  zaman sekarang tentu saja memiliki horison. Adapun Tuhan  sebagai  pengarang  ( author )  teks  al- Quran ( text ) yang diturunkan tahun 600-an M juga  memiliki  horison.  Untuk  menyamakan horison author dengan reader menurut  Fazlur Rahman , pembaca  harus  kembali  ke  zaman diturunkannya  Al-Quran  dengan  pendekatan sosio-historis,  yaitu  dengan  memperhatikan asbāb  al-nuzūl mikro  dan asbāb  al-nuzūl makro . 24
Dalam  disertasi  Abdul  Mustaqim  yang telah  diterbitkan  dengan  judul Epistemologi Tafsir Kontemporer 25 dijelaskan bahwa pendekatan  sosio-historis  merupakan  satu- satunya  cara  untuk  menafsirkan  Al-Quran yang dapat diterima dan berlaku adil terhadap tuntutan intelektual dan integitas moral. 26
Kembali  kepada  pembicaraan  tentang qiṣāṣ,  qiṣāṣ bukanlah  suatu  bentuksanksi hukum  yang  benar-benar  baru,  namun qiṣāṣ merupakan  bentuk  sanksi  hukum  Islam  yang
24 Mawardi, Hermeneutika  Al-Quran  Fazlur Rahman: Teori Double Movement dalam Hermeneutika  al-Quran  dan  Hadis  , ed.  Shahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq, 2010), hlm. 71.
25 isinya mengkaji  tentanng  pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Shahrur
26 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LkiS, 2012), 184.
diadopsi  dari  budaya  Arab  sendiri  kemudian dilakukan  koreksi.  Karena  menurut  Al- Madani,  fungsi  dari  hukum  Islam  adalah sebagai  kolektor  konstruktif  terhadap  adat. Sebagian adat ada yang diterima dan sebagian yang  lain  ada  yang  dikoreksi. 27 Anderson  – seorang  orientalis-  bahkanberpendapat  lebih tegas  lagi  bahwa  sejak  awal  pembentukan hukum Islam, kriteria adat  lokal  justru cukup kuat untuk mengalahkan praktek hukum yang dikabarkan Nabi sendiri. 28
Untuk  mengetahui  hal  ini,  tentu  saja kita  harus  melihat  sejarah  ( history )  dari diberlakukannya  hukuman qiṣāṣ. Karena dalam  memahami  agama,  seseorang  tidak cukup  berdiri  di  atas  teks-teks  literal- partikular.  Hal  ini  dapat  membelokkan  dari jalan  lurus  untuk  kemudian  berburuk  sangka kepada Allah dan Rasul-Nya. 29
Dilihat  dari  fakta  sejarah,  hukuman qiṣāṣ merupakan sebuah hukum yang dimodifikasi  dari  adat  dan  tradisi  turun- temurun  bangsa  Arab.  Dulu,  ketika  ada seseorang  dibunuh  dari  suatu  suku  oleh seseorang dari suku lain, pertanggungjawaban atas  pembunuhan  tersebut  dilimpahkan  pada semua  anggota  suku  pembunuh  tadi  kecuali apabila  suku  pembunuh  mau  menyerahkan  si pembunuh  dalam  perkumpulan  khalayak umum.  Karena  demikian,  hal  seperti  ini
27 Maksud  dari  adat  sendiri  adalah  sebagai istilah  yang  berarti  selain  ibadah.  Lihat  Duksi Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar  Konsep  Istiqra’  Ma’nawi  Asy-Syatibi., (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 104-105.
28 Dedi  Supriyadi, Sejarah  Hukum  Islam:Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia., (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 49.
29 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid... hlm. 5.
sangat  jarang  terjadi. 30 Ini  karena  saling memiliki  antara  anggota  suku  sangat  kuat dimanalatarbelakang pembentukan suku dalam  masyarakat Arab  memang  berdasarkan garis  keturunan  sebagai  contoh  adalah  suku Qurasy.  Nama  suku  ini  diambil  dari  seorang leluhur  mereka  yang  memiliki laqab Quraisy yang nama aslinya adalah Fihr ibn Kinān. 31 Kedekatan  mereka  terlihat  semakin jelas  ketika  sudah  masuk  dalam  jalur keturunan  yang  lebih  dekat  misalnya  Bani Umayyah. Kedekatan antar anggota keturunan Umayyah  terlihat  sangat  jelas  saat  Usman menjadi  khalifah  dimana  ketika  itu  Usman banyak  mengangkat  keturunan  Umayyah menjadi
pejabatnya sehingga diasumsikanUsmanmelakukan nepotisme.
Masalah  akan  menjadi semakin runyam apabila  orang  yang  dibunuh  merupakan seorang tokoh atau pemimpin dari suatu kaum (suku). Dalam kasus ini, tuntutan pertanggungjawaban  pembunuhan  langsung dilimpahkan pada semuaanggota suku pembunuh. Kajadian seperti ini,
menyebabkan  terjadinya  perang  diantara  2 suku.  Kebanyakan  dari  suku  melindungi pembunuhnya.  Oleh  karena  itu,  peperangan terkadang  menjadi  berkepanjangan. 32 Mafhūm dari  sejarah  yang  disebutkan  di  atas  adalah
30 Muhammad  al-Hudhari  Bik, Tārīkh  Al- Tasyrī…’ hlm. 81-82.Lihat pula Jal ā l al-D ī n al-Suy ūţ i, Asbāb  Al-Nuz ū l, (Beirut;  Dar  al-Kotob  al-Ilmiyah, 2003), hlm. 23.
31 al-Barzanji, Mawid al-Barzanji dalam Majmū’ah  al-Mawālid, (Semarang:  Maktabah  Saf al- Waḥi, t.t), hlm. 41.
32 Muhammad al-Hudhari Bik, Tārīkh Al-Tasyrī’ Al-Islāmi, (t.k.:  t.p.,  t.t),  hlm.  81-82.Lihat  pula  Jal ā l ad-D ī n  al-Suy ūţ i, Asb ā b  Al-Nuz ū l, (Beirut;  Dar  al- Kotob al-Ilmiyah, 2003), hlm. 23.
hanya  karena  pembunuhan  terhadap  1  jiwa menyebabkan peperangan yang dapat berdampak  hilangnya  nyawa  banyak  orang dari 2 suku.
Dalam merespon adat Arab yang seperti ini, Islam memberlakukan sanksi hukum yang tidak  berbeda  jauh  yaitu  dengan  cara membunuh  dibalas  bunuh  ( qiṣāṣ ). Qiṣāṣ ini datang sebagai rahmat, dari sebelumnya orang Arab  melakukan  perang  yang  memakan banyak  korban,  setelah  adanya qiṣāṣ hanya1 orang  yang  dihukum  mati.Inilahtafsiran  yang benar dari QS. Al-Baqarah ayat 179.
ا ِب َبنْ َنْلْ ايِ  ُأ َ اٌة َيَحاِص َصِقنْ  ايِ انْ ُ َ َ اَووُقلَّنْتَنْتانْ ُ لَّلَعَ Dan  dalam  qishaash  itu  ada  (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,  Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

## E. IMPLIKASI PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DAN SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Dalam diskursus maqāṣid al-
syarīah terdapat  dua  hal  yang  perlu  dipahami dan  tidak  boleh  keliru.  Dua  hal  yang dimaksud adalah maqṣad dan wasīlah . Maqṣad adalah  tujuan  mapan  dan  abadi. Sedangkan wasīlah adalah  jalan  menuju Maqṣad/ tujuan. Ayatullah Mahd ī Syamsudd ī n menyarankan pembedaan antara tujuan dengan wasīlah untuk  bisa  mengambil  posisi dinamis  dalam  mendekati  teks-teks  suci. Syamsudd ī n  juga  menyarankan  untuk  tidak memandang mutlak yang lepas dari
keterkaitan  tempat,  waktu,  situasi  dan person. 33
Al-Qaradhawi mengatakan, wasīlah bisa  berubah  seiring  perubahan  kondisi, waktu,  tradisi  dan  faktor-faktor  lain.  Bahkan menurutnya  dalam  kondisi  tertentu wasīlah terkadang  harus  diganti.  Tujuan  juga  tidak menentukan  sebuah wasīlah .  Karena  itu, syariat  membebaskan  hamba  untuk  memilih wasīlah manapun. 34
Di  bagian  yang  lain,  al-Qaraḍāwi menjelaskan  hukum-hukum  syariat  ada  yang menentukan wasīlah bagi  tempat  dan  waktu tertentu  agar  maksud  yang  syariat  inginkan bisa tercapai. Namun syariat tidak bermaksud menjadikan universal dan abadi wasīlah tersebut  sehingga  berlaku  di seluruh  waktu  dan  tempat.  Karena  syariat memperhatikan  kondisi  manusia  di  zaman turunnya wahyu sehingga memberikan mereka  petunjuk  terhadap  hal  yang  pantas bagi mereka. 35
Pernyataanal-Qaraḍāwi di atas mengisyaratkan  bahwa  hukum  Islam  dalam tinjauan maqāṣid  al-syarīah bersifat  luwes dan  tidak  kaku,  namun  di  bagian  lain  dari tulisan al-Qaraḍāwi tidak seberani sebagaimana  pernyataannya  di  depan.  al- Qaraḍāwi  tidak  berani  keluar  dari  dalil  yang sudah  dinyatakan qaṭ’i. Bahkan  al-Qaraḍāwi mengecam Muhammed
Arkoun yang dianggapnya  sebagai  penganulir  hukum-
33 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid  untuk... hlm. 78.
34 Yūsuf al-Qaradhawi, Dirāsah fi Maqāṣid ... hlm. 190-192.
35 Ibid. hlm. 190-102.
hukum  syariat  seperti  potong  tangan  pada pencuri dan lain sebagainya. 36
Namun  penulis  menemukan  seorang tokoh lain yang disebut-sebut sebagai pelanjut tongkat  estafet  dari  Al-Sy ā tibi.  Dia  terkenal sebagai  seorang  ulama  yang  menjadikan maqāṣid  al-syarīah menjadi  cabang  ilmu tersendiri. Dialah Ibn Asyūr yang menyatakan hukum  Islam  harus  menjadi  hukum  universal karena  Islam  mengklaim  kemampuan  untuk diterapkan  pada  manusia  dimanapun  dan kapanpun 37 atau  dalam  istilah  yang  sudah populer,  Al-Quran    yang  berisi  nilai  dan hukum Islam harus ṣālihun fī kulli zamām wa makān.
Menurutnya  lagi,  apabila  hukum  Islam dikehendaki menjadi universal, maka ia harus cocok  dengan  hikmah  dan  nalar  yang  dapat diterima  oleh  semua  kalangan  manusia.  Ibn „Āsyūr  menjelaskan  bahwa  harus  dipisahkan antara  hukum  Islam  yang  universal  dan hukum  Islam  yang  bersifat  lokal  kebiasaan bangsa Arab. Ibn„Āsyūr menyarankan sebuah metode  interpretasi  ulang  terhadap  riwayat- riwayat  yang  mempertimbangkan    konteks budaya  Arab,  ketimbang  memperlakukan riwayat itu sebagai aturan mutlak. Pendekatan seperti ini menurut Jaser „Audah memungkinkan  fleksibilitas  dalam  penerapan hukum  Islam  pada  budaya-budaya  lokal, khususnya pada lingkungan non-arab. 38
Berdasarkan penjelasan dari Ibn  „Āsyūr di  atas  dan  sejarah  disyariatkannya  hukuman qiṣāṣ, jelaslah kewajiban memberlakukan hukuman qiṣāṣ merupakan  hukum  yang
36 Ibid. hlm. 93-100.
37 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid  untuk... hlm. 102.
38 Ibid. hlm. 103-104.
bersifat  lokal.  Hukum  yang  diadopsi  dari budaya Arab yang telah turun-temurun, bukan hukum  yang  bersifat  universal.  Karena kelokalan  ini  pula,  hukuman qiṣāṣ tidak diterima oleh nalar sebagian orang.
Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan  dan wasīlah di  atas,  maka  dapat penulis simpulkan bahwa pemberlakuan qiṣāṣ (yang  sebelumnya  dipandang  wajib)  adalah sebuah wasīlah untuk mencapai tujuan ḥifẓ al- nafs (menjaga  jiwa).  Tuhan  memilih qiṣāṣ sebagai wasīlah karena  disesuaikan  dengan kondisi  bangsa  Arab  ketika  itu  yang menyelesaikan  kasus  pembunuhan  dengan berperang  apabila  suku  si  pembunuh  tidak mau  menyerahkan  si  pembunuh  kepada sukunya  orang  yang  dibunuh  di  khalayak umum.
Dalam  konteks  di  Indonesia  hukuman tindak  pembunuhan  diatur  dalam  pasal  338, 339,  340  dan  344  KUHP.  Adapun  bunyinya adalah sebagai berikut.
Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan  dengan  pidana  penjara paling lama 15 tahun
Pasal 339 Pembunuhan  yang  diikuti,  disertai  dan didahului  oleh  suatu  perbuatan  pidana, yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk mempersiapkan  atau  mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri, maupun peserta lainnya dari pidana  dalam  hal  tertangkap  tangan, ataupun  untuk  memastikan  penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan  hukum,  diancam,  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu,  paling  lama  20 tahun.
Pasal 340 Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan rencana terlebih dahulu merampas  nyawa  orang  lain,  diancam karena  pembunuhan  dengan  rencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara, seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Pasal 344
Barang  siapa  meramps  nyawa  orang lain  atas  permintaan  orang  itu  sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan  hati,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 39
Pasal  338,  339,  340  dan  344  KUHP yang mengancam pelaku pembunuhan dihukum  kurungan  sesuai  dengan  tingkat kesalahan  dimana  hukuman  maksimal  adalah 20  tahun  kurungan,  seumur  hidup  atau  yang paling  buruk  hukuman  mati.  Hukuman  mati merupakan  solusi  terakhir  terhadap  tindak pembunuhan  yang  dilakukan  secara  sengaja dan  direncanakan.  Ini  artinya  pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sampai mencapai  derajat  tersebut  (sengaja  dan direncanakan)masih  diberi  kesempatan  untuk memperbaiki diri.
Sebagaimana penjelasan Al-Bājūri yang mengatakan  nilai ḥifẓ  al-nafs (menjaga  jiwa) dari  hukuman qiṣāṣ adalah  seseorang  –  dari Arab  di  masa  nabi-  yang  berkeinginan membunuh  orang  lain,  ketika  dia  tahu  jika membunuh  akan  dihukum  mati (qiṣāṣ  ) maka dia  akan  membatalkan  niatannya  itu.  Dengan demikian,  hukuman qiṣāṣ telah  melindungi jiwa  orang  yang  akan  dibunuh  tadi.  Begitu pula seseorang –dari Indonesia-yang
39 Dalam  bab  XIX  tentang  kejahatan  terhadap nyawa  berisi  13  pasal  yaitu  pasal  338-350.  Namun pasal  yang  berkaitan  dengan  hukuman  qișāș  hanya pasal  338-340.  Pasal    341,  342  dan  343  tidak berkaitan  dengan  qișāș  karena  berkaitan  dengan pembunuhan  terhadap  anak  sendiri  dimana  tidak berlakuqișāș  pada  pelanggaran  ini  .  Pasal  345 tentang  mendorong  orang  lain  melakukan  bunuh diri.  Pasal  346,  347,  348  dan  349  tentang pengguguran  kandungan.  Dan  pasal  350  tentang penjelasan pasal sebelumnya.
berkeinginan  membunuh  orang  lain,  ketika dia  tahu  jika  dia  membunuh  akan  dihukum 15,  20  tahun  atau  paling  maksimal  hukuman mati,  maka  dia  akan  membatalkan  niatannya itu.  Ini  artinya  pasal  338,  339,  340  dan  344 KUHP sudah bisa menjadi wasīlah dari tujuan ( maqṣad ) penjagaan jiwa ( ḥifẓ al-nafs ).
Penulis beranggapan, penggantian hukuman qiṣāṣ dengan  hukuman  yang dijelaskan pasal 338, 339, 340 dan 344 KUHP di  Indonesia  merupakan  sebuah  keharusan. Karena, qiṣāṣ  - sebagai  produk  ijtihad  ulama klasik-  menjadikan  agama  sebagai  salah  satu syarat diberlakukannya hukuman mati ( qiṣāṣ ).
Ketika  seorang  muslim  membunuh  orang kafir,  maka  tidak  berlaku  hukuman qiṣāṣ. Karena  derajat  seorang  muslim  dianggap lebih tinggi dari pada orang kafir.
Adapun  kondisi  dari  negara  Indonesia yang  multikultur  –terdapat  berbagai  macam agama,  suku  dan  budaya  dan  ras-  tidak memungkinkan  untuk  menerapkan qiṣāṣ dengan  syarat  tersebut . Hal  ini  akan  menjadi diskrimninasi  bagi  non-muslim.  Hukum Indonesia  akan  menjadi  tidak  adil  jika menggunakan    hukuman qiṣāṣ yang merupakan hasil ijtihad ulama klasik.

## F. SIMPULAN
Pemberlakukan hukuman qiṣāṣ merupakan bentuk wasīlah
untuk mewujudkan  tujuan  ( maqṣad  al-syarīah ) ḥifẓ al-nafs. Pemilihan  pemberlakukan qiṣāṣ oleh al-Syāri dulu ini tidak lepas dari tradisi bangsa Arab  yang  ketika  itu  menginginkan  untuk menghukum  bunuh  pelaku  pembunuhan. Namun  keinginan  ini  jarang  terealisasikan karena  masing-masing  suku  berusaha  untuk melindungi  anggotanya.  Hal  menyebabkan
peperangan  di  antara  dua  suku  sehinga menimbulkan  lebih  banyak  korban  kemudian al-Syāri menggantinya dengan al-Syāri . Al-Syāri tidaklah  mengharuskan  suatu wasīlah tetapi  yang  dikehendaki  adalah tercapainya  tujuan-tujuan  syariat  melalui berbagai wasīlah . Wasīlah bisa  berubah-ubah seiring  berjalannya  waktu  dan  berbeda- bedanya  tempat.  Hukum  pidana  terkait pembunuhan di Indonesia yang diwakili pasal 338,  339,  340  dan  344  KUHP  berdasarkan pendekatan maqāṣid  al-syarīah dan  sosio- historis  sudahlah  cukup  menjadi wasīlah untuk mencapai tujuan ḥifẓ al-nafs dalam  arti menggantikan  hukuman qiṣāṣ tempo  Nabi dulu.  Bahkan  ini  merupakan  suatu  keharusan karena  hukuman qiṣāṣ sebagai  produk  dari ijtihad  ulama  klasik  mengandung  unsur diskriminasi  bagi  nonmuslim  jika  diterapkan di Indonesia.

## G. DAFTAR PUSTAKA
„Audah Jāser. Al-Maqāṣid  untuk Pemula, terj. „Ali  „Abdelmon‟im.  Yogyakarta:  Suka Press. 2013.
„Audah  Jāser .  Membumikan  Hukum  Islam Melalui    Maqasid  Syariah .  ter.  Rosidin dan  Ali  Abd  al-Mun‟in.Bandung:  Mizan, 2015.
al-Barzanji. Mawid al-Barzanji dalam Majmū’ah al-Mawālid,. Semarang:
Maktabah Saf al-Waḥi. t.t
al-Bājūri,  Ibrahim. Hasyiyah  Al-Bājūri  ‘ala Ibn Qāsim, II. Surabaya: Haramain. t.t.
al-Bigha,  Musţafā  Dib. Tadzīb  fī  Addilah Matn  al-  Ghayah  wa  al-  Taqrīb. Surabaya: Haramain, tt.
al-Ghāzali,Abū  Hamīd. al-Mustaṣfā  min  ‘Ilm Al-Uṣūl. II., Beirut: Dār al-Hudā. 1994.
al-Ghāzi,  Muhammad  ibn  Qāsim. Fath  al- Qarīb  ala  Matn  al-  Ghayah  wa  al- Taqrīb. Surabaya: Haramain. Tt.
al-Hudhari  Bik,  Muhammad. Tārīkh  Al- Tasyrī’ Al-Islāmi. t.k.: t.p. t.t
al-Syāṭibi,  Abū  Isḥāq. al-Muwāfaqāt  fī  Uṣūl al-Syarīah. Beirut:  Dar  al-Kotob  al- Ilmiyah.
al-Qaraḍāwi, Yūsuf. Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid al-Syarīah Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa  al-Nuṣūs  al-Juz’iyyah. Cairo:  Dār  al-
Syurūq. 2008.
al-Qaraḍāwi, Yūsuf. Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi  Islam  antara  Aliran  Tekstual dan  Aliran  Liberal, terj.  Arif  Munandar Riswanto.  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar. 2007.
al-Qaraḍāwi,  Yūsuf. Pengantar  Studi  Hadi., terj.  Agus  Suyadi  dan  DedeRodin.
Bandung: Pustaka Setia. 2007.
al-Syirbīni, Muhammad. al-iqnā’ fī  ḥill alfāẓi Abī Syujā’.  II. t.k.:t.p. t.t.
al-Suyūţi,  Jalāl  ad-Dīn. Asbāb  Al-Nuzūl.
Beirut; Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2003.
Hakim,  Abd  Al-Ham īd. Al-Sulam. Jakarta:
Maktabah Al-Sa‟diyah. t.t.
Ibrahim,  Duksi. Metode  Penetapan  Hukum Islam:  Membongkar  Konsep  Istiqra’ Ma’nawi  Asy-Syatibi. Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media. 2013.
Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas: Fiqh A-Aqalliat  dan  Evolusi  Maqashid  Al-

## Syari’ah  dari  konsep  ke  Pendekatan.
Yogyakarta: LKIS. 2012.
Mawardi. Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman:  Teori  Double  Movement dalam Hermeneutika al-Quran  dan  Hadis.
Yogyakarta: Elsaq. 2010.
Moeljanto. KUHP:  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana. Jakarta:Bumi  Aksara.
2012.
Mustaqim,Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LkiS, 2012.
Nasution,  Harun Teologi  Islam:Aliran  Aliran Sejarah  Analisa  Perbandingan,. Jakarta:
UI Press. 2015.
Sunaryo, Agus. Dinamika  Epistemologi Fikih: Studi terhadap Beberapa
Kecenderungan  Usul  Fikih  Kontemporer dalam Al-Manahij,  Vol.  VIII.  No.  2. Ed. Jamal Abdul Aziz.
Supriyadi,  Dedi. Sejarah  Hukum  Islam:  Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai
Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
http://www.voa-islam.com/read/world- news/2014/05/04/30171/berikut-fasefase- penerapan-syariat-islam-di-brunei- darussalam/#sthash.mCH7YtpA.dpuf.
Dilihat 19 April 2016.