## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5402/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan

## Aria Muhammad Arlan

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 21 Juni 2023 Publish : 07 July 2023 Intellectual Property Rights (IPR) and digital trade are two things that are closely related to each other. In today's digital era, IPR is becoming increasingly important due to the easy dissemination of  information  and  creative  works  via  the  internet.  However,  this  also  opens  loopholes  for  IPR violations such as piracy and illegal use of other people's works. Digital trade also provides its own challenges in terms of IPR protection. Digital products such as music, films and software can easily be downloaded and distributed illegally over the internet, to the detriment of creators and copyright owners. It is important to develop a balanced IPR policy, taking into account the interests of society, innovation, fair trade and consumer protection in the context of ever-evolving digital trade. The government and related institutions need to pay attention to the policy implications of intellectual property rights and digital trade holistically and pay attention to the interests of all parties  involved.  In  this  case,  it  is  necessary  to  carry  out  international  coordination  and cooperation to address issues related to intellectual property rights and digital trade.
Keywords:
HKI
Implikasi Kebijakan Hak Cipta
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 21 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital merupakan dua hal yang saling terkait erat.  Di  era  digital  seperti  saat  ini,  HKI  menjadi  semakin  penting karena  mudahnya  penyebaran informasi  dan  karya-karya  kreatif  melalui  internet.  Namun,  hal  ini  juga  membuka  celah  untuk pelanggaran HKI seperti pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain. Perdagangan digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan HKI. Produk digital seperti musik, film,  dan  software  dapat  dengan  mudah  diunduh  dan  disebarkan  secara  ilegal  melalui  internet, sehingga merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta. Penting untuk mengembangkan kebijakan HKI yang seimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, inovasi, perdagangan yang adil, dan  perlindungan  konsumen  dalam  konteks  perdagangan  digital  yang  terus  berkembang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam  hal  ini,  perlu  dilakukan  koordinasi  dan kerja  sama  internasional  untuk  mengatasi  isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Aria Muhammad Arlan Magister Hukum Universitas Indonesia ariamuhammadarlan@gmail.com
A. Pendahuluan (Latar Belakang, Problement Statemen dan Question Statment)
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan  perdagangan  digital  merupakan  dua  hal  yang  saling terkait  erat.  Di  era  digital  seperti  saat  ini,  HKI  menjadi  semakin  penting  karena  mudahnya penyebaran  informasi  dan  karya-karya  kreatif  melalui  internet.  Namun,  hal  ini  juga  membuka celah  untuk  pelanggaran  HKI  seperti  pembajakan  dan  penggunaan  ilegal  karya  orang  lain. Perdagangan digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan HKI. Produk digital  seperti  musik,  film,  dan  software  dapat  dengan  mudah  diunduh  dan  disebarkan  secara ilegal melalui internet, sehingga merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  pemerintah  dan  lembaga  terkait  perlu  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HKI dan dampak negatif dari pelanggarannya. Selain itu,  perlu  juga  dilakukan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  terhadap pelanggaran  HKI  di  dunia  digital.  Di  sisi  lain,  para  pencipta  dan  pemilik  hak  cipta  juga  perlu
mengikuti perkembangan teknologi dan mencari cara untuk melindungi karyanya secara digital, seperti dengan menggunakan teknologi Digital Rights Management (DRM).
Permasalahan  yang  terkait  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  konteks perdagangan digital mencakup:
1. Pembajakan  dan  Pelanggaran  HKI:  Perdagangan  digital  memungkinkan  mudahnya penyalinan,  distribusi,  dan  pembajakan  konten  digital  tanpa  izin.  Pelanggaran  hak  cipta, merek dagang, dan paten menjadi masalah serius dalam lingkungan digital yang sulit untuk diatasi.
2. Kesulitan Penegakan Hukum: Menegakkan HKI dalam lingkungan digital memerlukan upaya yang  lebih  besar  karena  batasan  geografis  yang  kabur  dan  perbedaan  hukum  antar  negara. Menyusul  jejak  digital,  mengidentifikasi  pelanggar,  dan  memberlakukan  sanksi  menjadi tantangan yang kompleks.
3. Keaslian dan Verifikasi Konten: Dalam perdagangan digital, sulit untuk memastikan keaslian dan  keabsahan  konten  digital.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  penyebaran  informasi  palsu, penyalahgunaan merek dagang, dan penipuan konsumen.
4. Hak Pengguna dan Akses Terbuka: Melindungi HKI secara ketat dalam perdagangan digital dapat  menghambat  akses  terbuka  terhadap  pengetahuan,  inovasi,  dan  konten  digital  yang penting  bagi  perkembangan  masyarakat.  Pengaturan  yang  terlalu  ketat  dapat  membatasi kebebasan berbagi informasi dan mempengaruhi inovasi terbuka.
5. Ketidakpastian  Hukum:  Hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  HKI  dalam perdagangan  digital  masih  berkembang  dan  sering  kali  belum  dapat  mengakomodasi perkembangan  teknologi  dan  tren  perdagangan  baru.  Ketidakpastian  hukum  ini  dapat menghambat investasi dan perkembangan bisnis di era digital.
6. Perlindungan  Data  Pribadi:  Perdagangan  digital  seringkali  melibatkan  pertukaran  data pribadi. Memastikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dalam konteks HKI menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.
7. Perbedaan  Standar  dan  Regulasi:  Negara-negara  memiliki  perbedaan  dalam  standar  dan regulasi yang berkaitan dengan HKI dalam perdagangan digital. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional dan menyulitkan pelaku usaha untuk beroperasi secara efisien di pasar global.
Kebijakan  hak  kekayaan  intelektual  dan  perdagangan  digital  memiliki  implikasi  yang signifikan  bagi  ekonomi  dan  masyarakat  global.  Di  satu  sisi,  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  dapat  mendorong  inovasi  dan  kreativitas,  serta  memberikan  insentif  bagi  pencipta untuk  terus  menghasilkan  karya-karya  baru.  Namun,  di  sisi  lain,  kebijakan  ini  juga  dapat membatasi  akses  masyarakat  terhadap  informasi  dan  karya-karya  kreatif,  terutama  di  negara- negara  berkembang  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  teknologi  dan  sumber  daya  yang memadai.  Perdagangan  digital  juga  memiliki  implikasi  yang  kompleks  bagi  kebijakan  hak kekayaan  intelektual.  Di  satu  sisi,  perdagangan  digital  dapat  mempermudah  akses  masyarakat terhadap karya-karya kreatif, seperti musik dan film, namun di sisi lain, juga dapat mempermudah pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  untuk  mempermudah  dalam  melakukan  analisis,  maka penulis membatasi rumusan permasalahannya, yakni:
1. Apa dampak kebijakan yang tidak seimbang dalam perlindungan HKI terhadap pertumbuhan ekonomi, akses terhadap teknologi, dan kepentingan umum?
2. Bagaimana kerjasama internasional dalam hal kebijakan HKI dan perdagangan digital dapat mempengaruhi penyelesaian masalah yang muncul?
3. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, pemilik hak, platform digital, dan masyarakat untuk mengatasi masalah HKI dan perdagangan digital?

## C. METODE PENELITIAN
Penulisan    jurnal    ilmiah    ini    akan  menggunakan    metode  penelitian    hukum  normatif, berdasarkan    peraturan-peraturan    tertulis    dan  kepustakaan  lain  yang  mengkaji  aspek  teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Data yang diperoleh dari penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## D. PEMBAHASAN
Implikasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital mencakup:
1. Akses Terhadap Konten: Kebijakan HKI dapat mempengaruhi akses terhadap konten digital. Perlindungan HKI yang terlalu ketat dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan konten yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu seimbang antara perlindungan HKI dan kepentingan masyarakat dalam mengakses konten digital.
2. Pembatasan  Perdagangan:  Kebijakan  HKI  dapat  mempengaruhi  aliran  perdagangan  digital antar negara. Ketentuan yang mengatur kekayaan intelektual dalam perjanjian perdagangan dapat  membatasi  atau  mempermudah  akses  pasar  bagi  produk  digital.  Penting  untuk memastikan bahwa kebijakan HKI mendukung perdagangan digital yang adil dan seimbang antara negara-negara.
3. Inovasi dan Persaingan: Kebijakan HKI dapat mempengaruhi inovasi dan persaingan dalam perdagangan  digital.  Perlindungan  HKI  yang  kuat  dapat  mendorong  inovasi  dan  investasi dalam pengembangan teknologi digital. Namun, terlalu banyaknya hambatan dan batasan HKI juga dapat menghambat persaingan dan inovasi yang sehat. Perlu ditemukan keseimbangan antara  perlindungan  HKI  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  mengekang persaingan yang sehat.
4. Perlindungan Konsumen: Kebijakan HKI yang baik harus juga memperhatikan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pemalsuan, produk  digital  yang  tidak  sah,  dan  perlindungan  privasi  konsumen.  Kebijakan  HKI  harus memberikan jaminan bahwa konsumen merasa aman dan dilindungi saat bertransaksi secara digital.
5. Kolaborasi  dan Standar:  Kebijakan HKI perlu mendukung kolaborasi  antara negara-negara dalam  mengembangkan  standar  dan  kerangka  kerja  yang  dapat  memfasilitasi  perdagangan digital  yang  aman  dan  adil.  Perlu  adanya  kerjasama  dalam  mengatasi  isu-isu  seperti pemalsuan, pelanggaran HKI, dan perlindungan privasi.
Berikut adalah beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital:
1. Pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain melalui internet, seperti musik, film, dan software.
a. Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang musik adalah salah satu permasalahan utama dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berikut beberapa contoh kasus yang sering terjadi:
1) Penyebaran dan Unduhan ilegal: Melalui berbagai platform digital, musik sering kali dibajak dan disebarkan secara ilegal. Situs web dan aplikasi yang menyediakan akses gratis atau tidak sah ke musik berlisensi melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta para pencipta.
2) Streaming Ilegal: Ada kasus di mana layanan streaming musik tidak memperoleh izin yang diperlukan dari pemilik hak cipta atau lembaga pengelola kolektif. Hal ini berarti
mereka melanggar hak cipta dengan menyiarkan musik tanpa membayar royalti yang sesuai.
3) Sampling  tanpa  Izin:  Sampling  adalah  praktek  menggunakan  bagian  dari  rekaman musik yang sudah ada dalam rekaman baru. Namun, penggunaan sampling tanpa izin dari  pemilik  hak  cipta  merupakan  pelanggaran  yang  sering  terjadi  dan  dapat mengakibatkan tuntutan hukum.
4) Penjualan Barang Palsu: Dalam industri musik, terdapat pula penjualan barang palsu seperti CD atau merchandise yang menggunakan logo atau merek dagang musisi atau band tanpa izin. Hal ini merugikan pemilik merek dagang dan juga merusak reputasi mereka.
5) Peredaran  Bootleg:  Bootleg  adalah  rekaman  konser  atau  materi  musik  yang  tidak resmi  dan  tidak  dilepas  oleh  artis  atau  label  rekaman.  Bootleg  biasanya  dibuat  dan dijual tanpa izin, melanggar hak cipta serta merugikan artis dan label rekaman yang sah.
b. Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang film:
1) Peredaran  Film  Bajakan:  Film  bajakan  sering  kali  disebarkan  secara  ilegal  melalui salinan  DVD,  unduhan  ilegal,  atau  platform  streaming  yang  tidak  sah.  Hal  ini melanggar  hak  cipta  dan  merugikan  pemilik  hak  serta  industri  perfilman  secara keseluruhan.
2) Penayangan  ilegal  di  Situs  Streaming  atau  Platform  Berbagi:  Situs  streaming  dan platform berbagi video yang tidak sah sering kali menampilkan film-film tanpa izin dari  pemilik  hak  cipta  atau  lembaga  pengelola  kolektif.  Penayangan  ilegal  ini merugikan pemilik hak dan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima.
3) Rekaman  dan  Penyebaran  ilegal  di  dalam  Bioskop:  Ada  kasus  di  mana  seseorang merekam  film  secara  ilegal  saat  penayangan  di  dalam  bioskop,  kemudian menyebarluaskannya  melalui  salinan  DVD  atau  platform  digital.  Tindakan  ini melanggar hak cipta dan merugikan pihak produksi serta pemilik hak film.
4) Produksi dan Penjualan DVD Bajakan: DVD bajakan yang dibuat tanpa izin dan dijual secara  ilegal  merupakan  masalah  serius.  Hal  ini  merugikan  pemilik  hak  cipta, produser, dan pihak-pihak terkait dalam industri film.
5) Streaming Ilegal di Aplikasi atau Situs Tertentu: Aplikasi atau situs streaming yang tidak memperoleh izin untuk menyiarkan film secara legal melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film.
c. Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang software:
a. Penyebaran  dan  Penggunaan  Lisensi  Bajakan:  Perangkat  lunak  bajakan  sering  kali disebarkan dan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta atau produsen yang sah. Ini melibatkan pengunduhan ilegal, perbanyakan, dan penjualan perangkat lunak yang dilindungi hak cipta tanpa membayar lisensi yang diperlukan.
b. Keygen  dan  Cracks:  Keygen  dan  crack  adalah  metode  yang  digunakan  untuk membobol atau melewati sistem perlindungan perangkat lunak yang berfungsi untuk memvalidasi  lisensi.  Dengan  menggunakan  keygen  atau  crack,  pengguna  dapat menggunakan perangkat lunak secara ilegal tanpa membayar lisensi atau mendapatkan izin resmi dari pemilik hak cipta.
c. Serial  Number  Palsu:  Beberapa  pengguna  menggunakan  serial  number  atau  nomor lisensi palsu untuk mengaktifkan perangkat lunak secara ilegal. Mereka menggunakan nomor yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau menggunakan generator serial number palsu.
d. Perangkat Lunak Enterprise yang Disalahgunakan: Dalam lingkungan bisnis, terdapat kasus di mana perusahaan menggunakan lisensi perangkat lunak dalam jumlah yang
lebih sedikit dari yang seharusnya atau menggunakan lisensi perangkat lunak pribadi untuk penggunaan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan melanggar ketentuan lisensi perangkat lunak.
e. Peredaran  dan  Penjualan  Perangkat  Lunak  Palsu:  Perangkat  lunak  palsu  sering  kali ditemukan di  pasar ilegal  atau situs web yang tidak sah. Penjualan perangkat  lunak palsu merugikan produsen yang sah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
2. Penggunaan merek dan paten yang tidak sah dalam perdagangan digital. Kasus  penggunaan  merek  dan  paten  yang  tidak  sah  dalam  perdagangan  digital  dapat mencakup beberapa situasi berikut:
a. Peniruan  Merek  Dagang:  Dalam  perdagangan  digital,  sering  terjadi  penyalahgunaan merek dagang yang terkenal dengan membuat produk atau layanan yang meniru merek dagang yang sudah ada. Penyalahgunaan ini dapat mengelabui konsumen dan merugikan pemilik merek dagang yang sah.
b. Pelanggaran  Hak  Paten:  Penggunaan  teknologi  yang  dilindungi  paten  tanpa  izin  dari pemilik  paten  merupakan  pelanggaran  hak  paten.  Kasus  ini  sering  terjadi  di  bidang perangkat  keras,  perangkat  lunak,  atau  teknologi  lainnya  yang  dikembangkan  dan dipatenkan oleh pihak tertentu.
c. Pembajakan Produk Digital: Dalam perdagangan digital, produk digital seperti perangkat lunak, e-book, musik, atau film sering kali dibajak dan disebarkan secara ilegal tanpa izin dari  pemilik  hak  cipta  atau  pemegang  paten.  Hal  ini  merugikan  pemilik  hak  cipta  atau paten yang sah dan dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima.
d. Pelanggaran  Desain:  Dalam  perdagangan  digital,  sering  terjadi  pelanggaran  desain,  di mana  produk  digital  menyalin  atau  meniru  desain  produk  lain  yang  telah  diakui  dan dilindungi  oleh  hak  desain.  Pelanggaran  ini  melanggar  hak  desain  yang  sah  dan  dapat merugikan pemilik hak tersebut.
e. Penyalahgunaan Nama  Domain: Terkadang, pihak yang tidak sah menggunakan merek dagang atau paten dalam nama domain tanpa izin. Hal ini dapat mengelabui konsumen dan merugikan pemilik merek dagang atau paten yang sah.
3. Penyebaran  informasi  dan  karya-karya  kreatif  yang  melanggar  hak  kekayaan  intelektual melalui media sosial dan platform digital lainnya.
a. Penyebaran  Konten  yang  Melanggar  Hak  Cipta:  Pengguna  media  sosial  dan  platform digital sering kali membagikan konten seperti gambar, video, atau musik tanpa memiliki izin  atau  hak  yang  sah  dari  pemilik  hak  cipta.  Tindakan  ini  melanggar  hak  cipta  dan merugikan pemilik hak serta pencipta konten.
b. Plagiarisme:  Pengguna  media  sosial  dan  platform  digital  kadang-kadang  mencuri  dan mempublikasikan  karya  orang  lain  sebagai  karya  mereka  sendiri  tanpa  izin  atau pengakuan  yang  tepat.  Plagiarisme  merupakan  pelanggaran  etika  dan  hak  kekayaan intelektual, merugikan pencipta asli dan merusak integritas karya-karya tersebut.
c. Peredaran E-book atau Buku Elektronik Ilegal: Buku elektronik atau e-book sering kali disebarkan secara ilegal melalui media sosial dan platform digital. Penyebaran versi ilegal ini melanggar hak cipta dan merugikan penulis, penerbit, dan industri penerbitan.
d. Penyebaran  Film  atau  Serial  Televisi  yang  Ilegal:  Pengguna  media  sosial  dan  platform digital  sering  kali  membagikan  tautan  unduhan  atau  streaming  film  atau  serial  televisi secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini melanggar hak cipta dan merugikan industri perfilman dan hiburan.
e. Penggunaan  Tanpa  Izin  dalam  Pemasaran  Digital:  Dalam  pemasaran  digital,  terdapat kasus di mana pengiklan menggunakan logo, merek dagang, atau materi iklan tanpa izin
dari pemiliknya. Tindakan ini melanggar hak merek dagang dan hak cipta serta merugikan pemilik hak dan merek tersebut.
f. Pelanggaran  Hak  Paten:  Pengguna  media  sosial  dan  platform  digital  kadang-kadang mempublikasikan  atau  membagikan  informasi  atau  produk  yang  melanggar  hak  paten orang lain. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi atau inovasi yang dilindungi paten tanpa izin.
4. Tuntutan  hak  kekayaan  intelektual  yang  berpotensi  membatasi  akses  masyarakat  terhadap informasi dan karya-karya kreatif, terutama di negara-negara berkembang. Kasus tuntutan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan karya-karya kreatif terutama di negara-negara berkembang memang merupakan perhatian yang penting. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang bisa terjadi:
a. Biaya Tinggi untuk Lisensi: Beberapa pemilik hak kekayaan intelektual menerapkan biaya lisensi yang tinggi untuk mengakses informasi atau karya-karya kreatif mereka. Hal ini dapat  membuat  sulit  bagi  masyarakat  di  negara-negara  berkembang  untuk  membayar biaya tersebut dan membatasi akses mereka terhadap informasi yang berharga atau karya- karya kreatif.
b. Monopoli atau Oligopoli: Dalam beberapa kasus, beberapa perusahaan atau pemilik hak cipta memiliki kekuatan monopoli atau oligopoli atas informasi atau karya-karya kreatif tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang tinggi, keterbatasan pilihan, dan akses terbatas bagi masyarakat di negara-negara berkembang.
c. Keterbatasan  Infrastruktur  Digital:  Negara-negara  berkembang  mungkin  menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung akses yang mudah dan terjangkau ke informasi dan karya-karya kreatif. Hal ini dapat membatasi akses masyarakat terhadap konten digital yang dilindungi oleh HKI.
d. Keterbatasan  Hak Pengguna:  Tuntutan HKI yang ketat dapat  membatasi  hak pengguna untuk menggunakan, memodifikasi, atau berbagi informasi atau karya-karya kreatif dalam lingkungan  digital.  Hal  ini  dapat  membatasi  kreativitas,  akses  ke  pengetahuan,  dan kemajuan sosial di negara-negara berkembang
5. Tuntutan  hak  kekayaan  intelektual  yang  berpotensi  membatasi  inovasi  dan  pengembangan teknologi yang lebih lanjut.
Kasus  tuntutan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  berpotensi  membatasi  inovasi  dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut memang dapat terjadi. Berikut ini beberapa contoh kasus yang relevan:
a. Paten  yang  Diklaim  secara  Berlebihan:  Beberapa  kasus  paten  yang  diklaim  secara berlebihan  dapat  membatasi  inovasi  dan  pengembangan  teknologi  yang  lebih  lanjut. Ketika paten diberikan untuk ide atau teknologi yang terlalu umum atau tidak jelas, hal itu dapat membatasi kemampuan perusahaan lain untuk mengembangkan solusi alternatif atau mengintegrasikan inovasi ke dalam produk mereka.
b. Monopoli  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Dalam  beberapa  kasus,  perusahaan  atau  individu yang memiliki monopoli atas hak kekayaan intelektual tertentu dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi. Ketika hanya satu pihak yang memiliki kontrol penuh atas teknologi atau ide tertentu, hal ini dapat menghambat kompetisi dan mengurangi dorongan untuk melakukan inovasi lebih lanjut.
c. Tuntutan Hukum yang Tidak Beralasan: Beberapa tuntutan hukum yang tidak beralasan terkait dengan HKI dapat  menghambat inovasi dan pengembangan teknologi. Tuntutan hukum  yang  berlebihan  atau  tidak  berdasar  dapat  menghambat  perusahaan  untuk mengembangkan teknologi baru karena takut akan gugatan atau tuntutan yang mahal.
d. Perlindungan  Berlebihan  terhadap  Rahasia  Dagang:  Sementara  perlindungan  rahasia dagang penting untuk melindungi informasi sensitif, terlalu banyak perlindungan terhadap
rahasia  dagang  dapat  membatasi  pertukaran  pengetahuan  dan  kolaborasi  di  antara perusahaan. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut.
e. Pembatasan  Terhadap  Penelitian  dan  Pengembangan:  Beberapa  lisensi  atau  perjanjian HKI  dapat  mengandung  klausul  yang  membatasi  kemampuan  perusahaan  atau  peneliti untuk  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  lebih  lanjut.  Pembatasan  ini  dapat membatasi  akses  terhadap  sumber  daya,  data,  atau  teknologi  yang  diperlukan  untuk inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut.

## E. KESIMPULAN
1. Dalam hal perdagangan digital, perlu dilakukan kerja sama internasional untuk menyelesaikan isu-isu perdagangan digital yang melibatkan HKI. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian dan regulasi yang mengatur perdagangan digital secara global. Penyelesaian permasalahan ini melibatkan  upaya  kolaboratif  antara  negara-negara  untuk  memperkuat  kerangka  hukum, memperbaiki  penegakan  hukum  lintas  batas,  meningkatkan  kesadaran  dan  pendidikan mengenai HKI, serta menciptakan mekanisme yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan tren perdagangan baru dalam konteks digital
2. Penting  untuk  mengembangkan  kebijakan  HKI  yang  seimbang,  mempertimbangkan kepentingan masyarakat, inovasi, perdagangan yang adil, dan perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan digital yang terus berkembang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik  dan  memperhatikan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini,  perlu dilakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  internasional  untuk  mengatasi  isu-isu  yang  berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital

## F. DAFTAR PUSTAKA
Adiyan, Agitya Kresna. “Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Hlm. 1-26.
Hanley, Lynsey.
“Lockdown has laid bare britain’s class divide”,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/07/lockdown-britain-victorian- class-divide , diakses pada 23 mei 2021. Ibrahin,  Johny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya:  Bayumedia, Surabaya, 2005.
Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Jelena,  Ćeranić-Perišić.  “Evolution  of  case  law  regarding  the  interpretation  of  the  secondary liability standard in U.S. trademark law”. Pravo i Privreda . https://doi.org/10.5937/pip2003141c , Diakses pada 23 mei 2021.
Justia US law, “Price food company, Inc., Plaintiff-appellant, v. Good Foods, Inc., Defendant- appelle,  400  F.2d  662  (6 th Cir.1968)”, https://law.justia.com/cases/federal/appellate- courts/F2/400/662/266/ , diakses pada tanggal 23 mei 2021.
Laksmana, Muhammad Faizal Akbar. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi”, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (2021), Hlm. 21-37.
Lu, Yong. “The Conjunction and Disjunction Fallacies: Explanations of the Linda Problem by the  Equate-to  Differentiate  Model”. Integrative  Psychological  and  Behavioral  Science . https://link.springer.com/article/10.1007/s12124-015-9314-6 , diakses pada tanggal 23 mei 2021
Mayana,  Ranti  Fauza. Perlindungan  Desaian  Industri  di  Indonesia  Dalam  Era  Perdagangan Bebas (Desain Industri), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
Moretti,  Franco.  “Planet  Hollywood”, https://newleftreview.org/issues/ii9/articles/franco- moretti-planet-hollywood , diakses pada tanggal 23 mei 2021. Philips,  Jeremy  dan  Alison  Firth. Introduction  to  Intellectual  Property  Law,  Third  Edition , London: Butterworth, 1999.
Saputra, Dhanar Intan Surya, Dkk. “Program pengembangan kewirausahaan industri kreatif di STMIK Amikom Purwokerto ’, Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (2020), Hlm. 53-59.
Setiawan,  Hendra.  “Penilaian  Kebaruan  Menurut  Hukum  Desain  Industri  Indonesia”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut hukumdesain-industri-indonesia, diakses pada tanggal 16 mei 2021.
Soetijanto, Nugroho Amien. Penyusunan Deskripsi Desain Industri , Jakarta, 2005.
Wolfhard, Eric. “ International  Trade in  Intellectual  Property: The Emerging  GATT Regime”, University of Toronto Faculty of Law Revie (1991), hlm. 107.
Yuliasih, “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori  Keadilan  John  Rawls  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  35  Pk/Pdt.Sus-HKI-/2014)”, Notarius (2 september 2015), Hlm. 152-179.