## PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER: KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK DI ERA REFORMASI
Firman Noor
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Email: firman.noor@yahoo.co.id. Diterima: 3-1-2014 Direvisi: 28-1-2014 Disetujui: 3-2-2014

## ABSTRACT
This paper examines the fading of political ideology both as a people’s reference and party’s guidance in making strategy and conducting political behavior in contemporary Indonesia politics. Some current important political moments such as election, presidential election, the making of coalition, government’s behavior or local election indicate the emergence of pragmatism influencing those processes and results, which replace the role of political ideology. This phenomenon is also indicated by the present of new approach in understanding the behaviour of politi - cal parties that no longer implements political ideology as the foundation. Such approach underscores pragmatism as an influential factor that moves political ideology in guiding political activities of most parties in Indonesia.
Keywords: Ideology, pragmatism, culture, politics, behavior

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang menurunnya peran ideologi politik sebagai landasan yang sepatutnya dirujuk oleh masyarakat dan partai politik dalam kehidupan berpolitik, baik dalam soal menyusun strategi maupun berperilaku. Beberapa momen politik penting, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pembentukan koalisi, perilaku pemerintah maupun pilkada saat ini semakin menunjukkan geliat pengaruh pragmatisme, yang semakin meming- girkan ideologi politik. Fenomena semakin tidak relevannya kacamata ideologis dalam melihat dan memaknai keberadaan partai politik, berikut perilakunya juga mengindikasikan ketersingkiran itu. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas di kebanyakan partai politik dewasa ini lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis semata.
Kata kunci: Ideologi, pragmatisme, budaya, politik, perilaku

## PENDAHULUAN
“ The  end  of  ideology ”,  demikianlah  simpulan Fukuyama (1992) lebih dari dua dekade lalu atas perkembangan masyarakat dunia dewasa ini. Apa yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukan   lah eksis tensi  ideologi  telah  berakhir,  melainkan berakhirnya tantangan ideologis bagi demokrasi liberal dan kapitalisme pascaruntuhnya benteng diktatorial dan komunisme di Uni Soviet. Bagi Fukuyama, kejatuhan komunisme telah meman- tapkan posisi demokrasi liberal sebagai ideologi dominan yang menjadi semacam episentrum ideo- logis tanpa lawan yang berarti, sebagai ujung dari perjalanan sejarah manusia ( the end of history ).
Konsep  “telah  berakhirnya  ideologi”  di I ndonesia dapat diterapkan dalam konteks terba- tas. Masyarakat tidak lagi menempatkan ideologi
sebagai acuan manakala melakukan ritual politik saat  masuk  dalam  bilik-bilik  suara,  juga  saat melakukan kampanye untuk mendapatkan suara. Mereka cenderung terlihat menjadi lebih pragma- tis dalam berpolitik. Kehadiran sikap pragmatis tersebut pada akhirnya cukup mengesampingkan perhitungan-perhitungan yang lebih normatif, ter- masuk di dalamnya perhitungan atas dasar norma kebudayaan, kepercayaan atau aliran politik yang kemudian kerap juga disebut sebagai ideologi politik. Dengan demikian, ideologi politik tam- pak tidak lagi menjadi elemen yang cukup kuat untuk menjadi rujukan perilaku politik baik partai politik maupun masyarakat kebanyakan.
Studi yang dilakukan oleh Mujani dan Liddle (2010),  misalnya,  mengindikasikan  beberapa faktor yang menentukan perilaku pemilih yang
terjadi dalam tiga kali pemilu terakhir. Menurut mereka  figuritas  dan  rasa  kedekatan  dengan partai  tertentu  merupakan  faktor-faktor  yang menentukan perilaku memilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Studi mereka menyimpulkan bahwa pada Pemilu 2009 pemilih lebih dipengaruhi oleh media dan kapabilitas kandidat. Mereka menga- takan:  “ voters  were  influenced  in  addition  by the media campaigns of parties and presidential candidates, by their perceptions of the state of the national economy and by their evaluations of governmental performance ” (Mujani dan Liddle 2010: 97).
Studi dari dua orang ahli politik Indonesia tersebut—yang  secara  kontinum  sejak  awal reformasi memotret perilaku politik masyarakat dalam pemilu—mengukuhkan pandangan yang melihat bahwa politik aliran atau ideologi politik memainkan  peran  terbatas  dalam  menentukan perilaku  politik.  Masyarakat  saat  ini  semakin melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerin- tah  dalam  menjatuhkan  pilihan  politiknya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini berupaya menganalisis penurunan peran ideologi politik dalam kehidupan politik saat ini. Penulis tidak bermaksud  menyatakan  bahwa  peran  ideologi politik itu sudah tidak ada sama sekali, namun secara umum perannya sudah semakin rendah dan digantikan oleh hal lain yang bersifat pragmatis.
Sehubungan dengan alasan tersebut, tulisan ini menjajaki dua persoalan. Pertama , mengkaji pergeseran tipologisasi partai, dari yang semula sarat bernuansakan politik aliran terutama sejak tahun 1955 hingga 1965, menuju kondisi kekini- an  yang  semakin  menunjukkan  adanya  “pola campuran”  antara  aliran  dan  non-aliran,  yang belakangan bahkan terlihat semakin oportunistik.
Kedua ,  mengkaji  beberapa  kasus  dalam momen-momen politik penting, seperti pemilih- an legislatif, pemilihan presiden, pembentukan koalisi, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk  fenomena  terbaru  yakni  munculnya politik  dinasti  di  dalamnya.  Tujuannya  untuk memperlihatkan beberapa hal lain yang tampak menjadi lebih penting dalam menentukan perilaku atau  pilihan-pilihan  politik  daripada  ideologi politik. Pembahasan bagian kedua ini ditujukan
untuk  memperlihatkan  perilaku  memilih,  baik masyarakat  maupun  elite  atau  partai  politik, dalam kehidupan politik kontemporer.

## DARI POLITIK ALIRAN MENUJU POLITIK KARTEL: PENJAJAKAN TIPOLOGISASI PARTAI
Studi  budaya  politik  dalam  ilmu  politik  di- awali dengan munculnya pendekatan baru, yakni pendekatan tingkah laku ( behavioural approach ). Embrio pendekatan ini telah ada menjelang perang dunia kedua dan makin menguat pada tahun 1960- an. Pendekatan ini mengganti unit analisis ilmu politik dari yang berorientasi lembaga-lembaga formal dan juga dalam batas tertentu lembaga in- formal, menjadi individu atau aktor (Apter 1985: 330). Asumsi dasarnya ialah bahwa individu atau aktor politik adalah elemen yang sesungguhnya menentukan  kondisi  atau  kualitas  kehidupan politik, daripada lembaga-lembaga politik. Dalam sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga politik yang sama dapat saja menghasilkan situasi dan produk politik yang berbeda karena perilaku aktor politiknya berbeda.
Mengingat bahwa unit analisis dalam pen- dekatan tingkah laku adalah individu, pendekatan ini menyadari bahwa hal yang menentukan peri- laku politik individu demikian kompleks, seperti status sosial, ekonomi, budaya, atau tingkat pen- didikan individu tersebut. Kesadaran ini mem- bangkitkan perhatian pada sebuah cara pandang yang lebih multidisipliner sehingga muncullah kemudian kajian-kajian turunan yang demikian penting, seperti ekonomi politik, psikologi politik, sosiologi politik, termasuk pula budaya politik. Bahkan kemudian, pendekatan tingkah laku tidak ragu menggunakan ilmu statistik dalam memotret perilaku politik masyarakat.
Dalam nuansa keilmuan seperti inilah kajian mengenai budaya politik menjadi berkembang, menghasilkan varian dan memunculkan banyak teori bernuansakan budaya politik. Hal ini terma- suk studi Almond dan Verba berjudul The Civic Culture (1963), yang menjadi salah satu kajian klasik yang menggunakan pendekatan perilaku dan secara khusus mengkaji budaya politik di beberapa negara.
Perlu disampaikan di sini bahwa yang dimak- sud sebagai budaya politik adalah seperangkat norma  dasar  yang  dipandang  sebagai  sebuah kewajaran, dan menjadi pegangan dalam kehidup- an berpolitik. Budaya politik merupakan bagian dari budaya itu sendiri, yang secara umum berarti kumpulan pengetahuan yang membentuk pola ciri tingkah laku kemasyarakatan, yang pada akhirnya menjadi kunci atas perilaku individu (Plano dkk.: 53–54). Beberapa pakar ilmu politik mengartikan budaya politik dalam sebuah definisi yang ringkas dan padat, yakni orientasi atau seperangkat cara berfikir sekelompok warga negara terhadap politik dan pemerintahan (Almond 1997: 41; Ranney 1993: 65). Adapun ideologi adalah seperangkat keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik dan  kemudian  kerap  memberikan  pengaruh terhadap tuntunan berpikir dan berperilaku oleh sekelompok orang, partai atau negara dalam meng- analisis sebuah fenomena politik dan menuntun penganutnya menuju sesuatu yang dianggap ideal. Adapun perilaku politik mengacu pada sebuah pola tingkah laku aktor-aktor politik baik yang didasari oleh budaya, ideologi, seperangkat norma maupun kepentingan politik dalam sebuah sistem politik.
Terkait dengan inti dari budaya politik pada akhirnya  terkait  dengan  norma  dan  nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan aktivitas berpoli- tik, salah satu kajian yang cukup relevan dalam ranah budaya politik ini adalah kajian mengenai politik  aliran.  Kajian  politik  aliran  memiliki asumsi dasar kuatnya pengaruh ideologi politik dalam  menentukan  perilaku  politik  seseorang termasuk perilaku memilih. Pembahasan politik aliran tidak dapat dilepaskan dalam sebuah ba- tasan, yakni keyakinan dan tingkah laku politik yang  dibentuk  oleh  latar  belakang  keyakinan ideologi maupun landasan primordial tertentu. Pandangan  ini  kerap  melihat  sektarianisme sebagai sesuatu yang “ given ” dan terkait dengan persoalan hegemonik, yakni sebagai sesuatu yang memengaruhi alam bawah sadar dan pada giliran- nya turut menentukan preferensi politik.
Dalam konteks ke-Indonesia an, politik aliran yang berintikan ideologi politik itu kerap dikait- kan dengan sebuah komunitas besar tertentu yang mencakup banyak kalangan. Meski belakangan diyakini bahwa sektarianisme ini bersifat kon-
tekstual dan terikat oleh perkembangan zaman, namun secara umum tetap dipercaya oleh para penganutnya bahwa keberadaannya merupakan sesuatu  yang  relatif  mengikat  dan  cenderung bersifat  konstan. Atas  dasar  itulah  paradigma sektarianisme kerap dipakai untuk menganalisis sebuah pemikiran atau perilaku politik kalangan tertentu hingga masa kini. Tidak mengherankan jika dalam beberapa episode politik di tanah air kajian semacam ini selalu hadir.

## Demokrasi Liberal hingga Orde Baru
Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, salah satu karya besar yang berpengaruh, dalam kajian politik aliran adalah kajian Clifford Geertz dalam magnum opus nya the Religion of Java (Geertz 1960). Geertz membagi tipologi aliran dalam  masyarakat  Jawa  yang  mencerminkan ideologi politik mereka menjadi tiga, yakni santri, priyayi, dan abangan .
Menurut Geertz (1960) mereka yang cende- rung masuk dalam kebudayaan santri berorientasi pada partai-partai Islam, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sarekat I slam  Indonesia  (PSII),  atau  Partai  Nahdatul Ulama (PNU). Adapun mereka yang berorientasi priyayi mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih partai-partai nonagama yang kental ber- nuansa kejawen dan “berbudaya tinggi”, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Adapun mereka yang termasuk dalam kategori abangan (merah) akan memiliki orientasi kepada partai nonagama dan berkarakter populis, seperti Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), yang sangat me- nolak peran Agama Islam dalam segenap aspek kehidupan. Akibat pandangan ini, kaum abangan kerap  juga  terhubung  atau  bersimpati  dengan gerakan komunis.
Teori  ini  dipandang  mampu  mengungkap tabir  perilaku  politik  masyarakat.  Belakangan skisma atau pembelahan politik model Geertz ini banyak menuai kritik. Salah satunya adalah karena dianggap mencampurkan sesuatu yang ter- lahir ( primordial ) dan yang tercapai atas bentukan sosiologis ( achievement ).
Hampir bersamaan dengan studi Geertz, Jay (1963) juga mengembangkan kajian mengenai budaya politik. Di sini dia melakukan pembela-
han kultur politik menjadi dua kelompok, yakni “ortodoksi” (santri) dan “sinkretis” (abangan). Kalangan ortodoksi merupakan kalangan yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan sinkretisme adalah mereka yang me- madukan antara ajaran-ajaran Hindu-Budha dan Islam. Jay meyakini bahwa perkembangan politik Indonesia tak lain merupakan arena pertarungan antara  kedua  kelompok  itu.  Pertarungan  dan konflik internal di dalam tubuh Sarekat Islam (SI), misalnya, dilukiskan oleh Jay sebagai pertarungan antara dua kelompok itu, yang tercermin antara SI-Putih dan SI-Merah. Dalam berbagai varian- nya kemudian terus berlangsung hingga Republik Indonesia ini berdiri.
Feith  dan  Castles  (1970),  beberapa  tahun kemudian melanjutkan studi sejenis, namun den- gan pendekatan yang lebih komprehensif, karena mengadopsi pengaruh norma-norma politik dari luar Indonesia, termasuk Barat. Mereka kemudian membagi aliran politik Indonesia menjadi lima, yakni  nasionalis  radikal/ radical  nationalism (PNI),  tradisional  Jawa/ Javanese  traditional - ism ,  komunisme /communism (Partai  Komunis Indonesia/PKI),  Islam  (Masyumi  dan  PNU), dan sosialisme demokrat/ democratic socialism (Partai  Sosialis  Indonesia/PSI).  Kelima  aliran itu dipengaruhi oleh norma-norma yang ada baik yang berasal asli dari Indonesia (yakni budaya Hindu-Jawa dan Islam) maupun yang diadopsi dari Barat (lihat Gambar 1).
Kajian  Feith  dan  Castles  ini  mengindika- sikan  fenomena  politik  aliran  yang  demikian mendominasi dan mewarnai hampir semua aspek kehidupan politik saat itu. Hidup matinya partai politik sedikit banyak ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Pembubaran Masyumi dan PSI di tahun 1960, misalnya, menjadi bukti bagaimana kerasnya pertarungan ideologi yang ada. Nuan- sa ideologis juga terlihat kental dengan adanya perdebatan mengenai landasan negara di Badan Konstituante  antara  partai-partai  yang  setuju negara berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung dalam  Faksi  Islam)  dan  negara  berdasarkan Pancasila.
Di masa Orde Baru, kajian mengenai politik aliran  tampak  mulai  menurun,  sejalan  dengan proyek  deideologisasi  dan  deparpolisasi  yang dilakukan oleh Orde Baru atas dasar paradigma developmentalism . Asumsi yang dibangun oleh Rezim Soeharto itu adalah, dibutuhkan  akselerasi ekonomi  sebagai  jawaban  atas  kemunduran kehidupan bangsa. Adapun kunci sukses untuk melakukan  akselerasi  itu  adalah  menciptakan sebuah stabilitas politik. Sayangnya, stabilitas politik itu diterjemahkan bukan sebagai sebuah pemantapan  sistem  politik  demokrasi,  namun justru mengarah pada penguatan sistem politik otoriter.
Dalam pemaknaan stabilitas politik sepert i itulah  diterapkan  seperangkat  paket  penataan politik, termasuk di dalamnya penyederhanaan
Sumber: Feith dan Castles (1970: 14). Gambar 1. Kategorisasi Partai Menurut Feith dan Castles
partai,  konsep  massa  mengambang  ( floating mass ), deparpolisasi (fusi parpol), ideologisasi, dan penetapan asas tunggal. Dampaknya adalah partai secara ideologis dapat eksis, namun tanpa jatidiri. Pasca 1985, saat asas tunggal dikukuhkan, jati diri ideologi partai-partai punah.

## Era Reformasi
Di era Reformasi, liberalisasi politik membawa situasi baru yang lebih kondusif bagi eksperi- mentasi ideologi dalam ranah politik. Di awal Reformasi,  eksperimentasi  ideologi  dicoba untuk dibangkitkan kembali. Dengan membawa romantisme ideologi politik atau politik aliran ala demokrasi liberal muncullah beberapa partai yang mencoba mengaitkan diri dengan partai- partai besar dari masa lampau, dan menggunakan basis politik ideologis sebagai modal politiknya. Dalam ranah PNI, misalnya, muncul parta-partai seperti PNI Masa Marhaen, PNI-Supeni, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Demo- krasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP).  Sebagai “kelanjutan”  Masyumi  hadir  misalnya  Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Politik Islam Masyumi (PPI Masyumi). Adapun dari kelompok NU muncul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdatul Umat (PNU), dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (PSUNI). Partai-partai tersebut meng- gunakan simbol-simbol yang mirip atau hampir mirip dengan partai pendahulunya.
Banyak kalangan dengan berbasiskan ide- ologi atau budaya politik yang kemudian menaruh perhatian pada tipologi partai-partai politik di era Reformasi. Di antara yang cukup menonjol adalah pembagian  dari  Dhakidae  (1999:  1–40),  yang membagi tipologi partai menjadi dua sumbu, yaitu (i) sumbu vertikal, yaitu partai yang beorientasi agama versus kebangsaan; dan (ii) sumbu hori- zontal yang terbagi antara kutub sosialisme versus pembangunanisme. Adanya  sumbu  horizontal ini untuk menunjukkan pengakuan akan adanya varian di masing-masing kelompok partai, baik atas dasar agama maupun kebangsaan. Di dalam kedua kelompok itu diasumsikan ada kelompok yang  cenderung  pro-sosialis  dengan  orientasi pemerataan dan dekat-dengan ide-ide kiri dan kerakyatan;  dan  kelompok  yang  cenderung
pro-pembangunanisme yang sepakat dengan ide percepatan ekonomi.
Pembagian Dhakidae meski tampak me mo- difikasi  tipologi  politik  aliran  terutama  untuk menampung variasi yang ada di antara kalangan kebangsaan dan agama, sedikit banyak menun- jukkan keyakinan akan masih kuatnya pengaruh ideologi di kebanyakan partai-partai utama yang ada. Pandangan ini tampak sejalan dengan ke- cen  derungan  opini  banyak  kalangan  tentang bangkitnya kembali politik aliran, terutama dalam konteks elektoral, selepas Orde Baru. Tuntutan- tuntutan  yang  berkesan  “sektarian”  memang terbukti belakangan muncul pasca-pemilu.
Hampir  sejalan  dengan  Dhakidae,  Evans (2003)  muncul  dengan  sebuah  ide  kategori- sasi partai-partai berdasarkan nuansa ideloginya. Berbeda  dengan  Dhakidae,  Evans  (2003:  10) membagi kategori partai ke dalam dua sumbu utama, yaitu sumbu horizontal yang berintikan pembelahan atas dasar “kiri dan kanan”, namun bukan atas dasar sosialis versus kapitalis, me- lainkan antara partai berorientasi sekuler versus Islam. Adapun pada sumbu vertikal atau “atas- bawah”, menurut Evans adalah orientasi budaya politik, antara mere ka yang cenderung elitis yang ditandai dengan sikap mereka yang berorientasi proses daripada mengidentifikasikan diri pada pemimpin partai, dan menilai pemimpin mereka secara  objektif  terutama  atas  kebijakan  yang mereka buat; de ngan mereka yang dikategorikan sebagai populis, di mana pola hubungan yang terbangun  antara  partai  terutama  elite  dengan masyarakat  cenderung  bernuansakan  simbolik dan bersifat emosional bahkan mistis.
Terkait  dengan  sumbu  horizontal,  partai- partai nasionalis sekular seperti PDIP berada pada posisi paling kiri, sementara partai-partai seperti PBB dan PPP masuk dalam kategori Islamis dan ditempatkan pada posisi paling kanan. Sementara di antara kedua kelompok partai ini terdapat partai lain  yakni  Golongan  Karya,  PKB,  dan  PAN. Dalam konteks sumbu vertikal, Golkar dan PAN dianggap lebih “rasional” sehingga diletakkan lebih ke atas. Sementara PDIP dan PKB dianggap lebih populis sehingga diletakkan agak ke bawah. Adapun PBB dan PPP diletakkan Evans di an- tara partai-partai itu. Tipologisasi yang memotret
partai-partai yang tumbuh dan berkembang dalam periode  1998–1999  menunjukkan  sekali  lagi keyakinan masih kuatnya peran ideologi politik dalam konstelasi politik nasional.
Dalam perspektif yang kurang lebih sama, Ufen (2005) juga membuat kategorisasi partai dengan titik berat pada ideologi politik. Meski demikian, Ufen memasukkan unsur “non-ideolo- gis” dalam kategorisasi partai yang dibuatnya. Di sini ia memasukkan kategori kecenderungan orientasi politik dalam sumbu vertikal yang di- belah antara mereka yang cenderung konservatif, atau anti-perubahan, bersifat lambat merespons perubahan, pro-elite dan cenderung memelihara status-quo ,  dengan  mereka  yang  berkarakter reformis,  yang  pro-perubahan  atau  progresif. Hasilnya adalah Golkar dianggap paling konser- vatif di antara semua partai, disusul dengan PPP dan PBB, sedangkan PAN ditempatkan sebagai partai paling reformis.
Pada sumbu horizontal, pembelahan masih bersifat klasik, yaitu antara kelompok yang ber- orientasi sekuler dengan mereka yang berorientasi Islam.  Namun,  Ufen  membagi  lagi  kelompok I slam ini antara kelompok yang cenderung I slamik (yaitu  mereka  yang  menekankan  substansi), dengan mereka yang Islamis (yang menekankan pendekatan formal). PKB masuk dalam kategori Islamik, sedangkan PBB dan Partai Keadilan (PK) masuk dalam kategori Islamis, adapun PAN dan PPP berada di antara keduanya.
Pembagian tipe-tipe partai yang dilakukan oleh Dhakidae, Evans dan Ufen tersebut di atas, belakangan memunculkan kontroversi, keberatan dan  bahkan  perbedaan  dalam  menempatkan beberapa  partai  pada  posisi-posisi  yang  kon- tradiksi. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, ketiganya tampak sepakat bahwa ideologi politik memainkan peran yang penting dalam mengatur cara pandang dan perilaku partai. Dalam hal ini, kajian ketiganya atas partai-partai yang tumbuh di sekitar tahun 1998–1999 dan turut serta dalam Pemilu  1999,  tampak  masih  meyakini  adanya peran yang signifikan dari ideologi politik dalam kehidupan politik bangsa.

## Politik Kartel dan “The End of Ideology”
Hasil  kajian Ambardi  (2009)  tentang  perilaku partai sejak awal reformasi hingga kini berujung pada  sebuah  kesimpulan  yang  mematahkan asumsi kuatnya peran ideologi politik. Alih-alih digerakkan  oleh  kepentingan  ideologi,  dalam menjalankan aksinya, partai-partai sesungguhnya lebih digerakkan oleh upaya untuk bertahan hidup dan kepentingan untuk terus berada dalam arus kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara yang pragmatis, yang untuk itu bahkan rela melakukan “migrasi ideologi” atau perpindahan sikap ideolo- gis sekalipun. Ambardi kemudian menyimpulkan fenomena itu sebagai kartel politik.
Sudut padang Katz dan Mair (1994; 1996), serta Ambardi (2009: 28) menunjukkan lima karak- ter sistem kepartaian yang terkartelisasi, yaitu:
1)  Ideologi sebagai sesuatu yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai.
2)  Partai-partai bersikap permisif atau serba bo- leh ( promiscuous ) dalam membentuk koalisi.
3)  Oposisi  cenderung  menjadi  tidak  ada  atau tidak dapat diidentifikasikan karena bercam - pur-baur dengan pemerintah.
4)  Hasil-hasil pemilu memberikan dampak mini- mal atau bahkan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perilaku partai-partai.
5)  Partai-partai, baik yang ada dalam pemerin- tahan atau tidak, cenderung berafiliasi menjadi satu kelompok besar dalam menangani isu-isu kebijakan yang berkembang.
Ambardi beranggapan bahwa peran ideologi dalam kehidupan politik cenderung terhenti pada proses  elektoral  saja.  Beberapa  partai  pada masa-masa menjelang pemilihan menunjukkan kecenderungan dan geliat pergerakan yang men- jadikan ideologi sebagai patokan kebijakan dan manuver politiknya. Simbolisasi sebagai penerus partai dari masa lalu demikian ditonjolkan, namun nuansa  ideologis  terhenti  seketika  menjelang pembentukan  kabinet.  Kenyataannya,  setelah Abdurrahman Wahid, yang disapa Gus Dur (dari PKB), menjabat sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri (dari PDIP) sebagai wakil presiden, maka seluruh partai besar dan menengah, bahkan
beberapa  partai  kecil,  yang  berasal  dari  lintas ideologi menjadi bagian dari anggotanya tanpa terkecuali. 1
Inilah yang kemudian disebut sebagai koalisi turah ( grand coalition ), yang bersifat lintas ide- ologi, dan menjadi ciri politik kartel. Kemudian terlihat bahwa agenda dan program partai-partai menjadi tersingkirkan, digantikan oleh “kepentin- gan dadakan yang kolektif” yang dikelola kemu- dian secara kolektif pula sebagai satu “kelompok besar”. Situasi ini jelas tidak dapat terjawab oleh pendekatan ideologis yang dikembangkan oleh para pakar politik sebelumnya.
Ambardi (2009) berpendapat bahwa penye- bab ini semua terkait dengan upaya partai-partai untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mere- ka, melalui rente dari segenap jabatan negara yang ada. Upaya pemenuhan kepentingan pragmatis itu kerap bersifat trade off dengan upaya pencapa- ian kepentingan ideologis. Artinya, karena partai secara inheren tidak mampu membiayai dirinya, maka upaya perburuan rente menjadi pilihan yang tidak terelakkan dan pada akhirnya lebih diuta- makan daripada perjuangan ideologis. Ambardi secara jelas menyimpulkan:
“… kepentingan finansial yang bersifat kolektif adalah  alasan  utama  partai-partai  untuk bertindak  sebagai  satu  kelompok  dan  hanya mengabdi pada kepentingan kelompok itu send - iri. Kepentingan kolektif ini menjadikan mereka melihat jabatan menteri dan jabatan ketua DPR sebagai gerbang utama untuk mendapatkan rente- bukan untuk mengusung kepentingan ideologis dan   programatik  …  Kebutuhan  partai-partai akan rente- untuk kelangsungan hidup kolektif mereka-  merupakan  kepentingan  bersama. Dengan  demikian,  kepentingan  bersama  ini menyingkirkan komitmen ideologi ( huruf tebal dari penulis ) dan agenda program mereka ….” (2009: 344–345)
Kesimpulan Ambardi ini bersinergi dengan kenyataan pada tataran masyarakat yang semakin
1   Hampir seluruh tokoh utama partai masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional, di antaranya, Jusuf Kalla/Memperin- dag  (Golkar),  Kwik  Kian  Gie/Menkoekuin  (PDIP), Hamzah  Haz/Menkokesra  (PPP),  Bambang  Sudibyo/ Menkeu  (PAN),  Yusril  Ihza  Mahendra/Menhukdang (PBB),  Nur  Mahmudi  Ismail/Menhut  (PK),  Ryaas Rasyid/Menegotda (PDK), termasuk yang belakangan membentuk partai sendiri seperti Wiranto/Menkopolkam dan Soesilo B. Yudhoyono/Mentamben.
pragmatis dalam berpolitik, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di awal tulisan melalui cuplikan pandangan Mujani dan Liddle. Sinergisitas antara perilaku partai dan masyarakat ini berujung pada kondisi yang tentu saja me- nyebabkan aspek-aspek ideologi politik menjadi cenderung  terlihat  semakin  tidak  menentukan lagi. Pembahasan di bawah ini menelaah aspek empiris melalui beberapa momen politik pent- ing yang terjadi selama kurun waktu 14 tahun reformasi, mengenai tersingkirnya ideologi dalam kehidupan politik.

## MENURUNNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK: DARI VOLATILITAS HINGGA UTILITARIANISME
Di era Reformasi peran politik aliran atau ideo- logi politik sulit untuk dikatakan telah lenyap. Beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  ideologi politik memainkan peran yang signifikan dalam menuntun perilaku politik, baik dalam tingkat internal partai atau dalam hubungannya dengan konstituen.
Pembentukan beberapa partai di awal Refor- masi, misalnya, tampak memunculkan kembali kenangan politik aliran tahun 1950-an. Beberapa partai  didirikan  oleh  tokoh-tokoh  yang  masih ter ikat  dengan  partai-partai  masa  lalu.  PBB misal nya dibentuk oleh Keluarga Bulan Bintang (KBB) yang merupakan perkumpulan eksponen Masyumi, 2 yang kemudian bersepakat mendirikan partai itu di tahun 1998 (Amir 2003: 59–67). Par- tai ini dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang kerap disebut sebagai “anak emas” Moh. Natsir, Ketua Umum Masyumi terlama di tahun 1950-an.
Begitu  pula  dengan  keberadaan  beberapa partai lain, seperti PNI-Supeni/PNI-Marhaenisme yang didirikan oleh Supeni dan mengklaim se- bagai kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Bung Karno. PKB pun yang didirikan oleh anak dari mantan ketua Partai NU Wahid Hasyim dalam
2   Keluarga Bulan Bintang adalah wadah silaturahmi yang dibentuk  oleh  tokoh  dan  simpatisan  Partai  Masyumi setelah partai ini membubarkan diri di tahun 1960, di bawah ancaman Rezim Soekarno yang akan membubar- kan partai itu jika tidak segera membubarkan diri. Ma- syumi memilih cara terhormat dengan membubarkan diri daripada dilecehkan dengan dibubarkan oleh penguasa saat itu.
batas-batas tertentu bersikeras menyatakan diri sebagai pelanjut sah dari perjuangan NU, yang be- rarti tidak menafikan kelanjutan perjuangan Partai NU.  Komunikasi  politik  yang  dikembangkan oleh partai-partai, dengan menggunakan idiom dan logika berpikir yang sarat dengan nilai-nilai politik seperti Islam modernis untuk PBB, Na- sionalis Radikal untuk PNI-Supeni ataupun Islam tradisionalis untuk PKB, cukup terasa.
Kesan kentalnya nuansa ideologi politik juga muncul dengan terbentuknya Poros Tengah sesaat menjelang pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999. Poros Tengah adalah kelompok yang terdiri dari partai-partai Islam di parlemen di antaranya PPP,  PAN,  PK,  PSII,  PKU,  dan  PNU.  Poros tengah  ini  bertujuan  untuk  menjadi  kekuatan alternatif antara Partai Golkar, yang saat itu masih kuat dikesankan sebagai pelanjut Soeharto dengan PDIP dan kelompok nasionalis di belakangnya.
Komposisi partai dan anggota parlemen meng- akomodir kelompok atau figur-figur non-muslim, dan  poros  ini  menaruh  kewaspadaan  dengan manuver politik dan tampak berkeberatan jika Megawati dan PDIP dapat ke puncak pimpinan negeri  ini.  Megawati  saat  itu  dipersepsikan sebagai  “ancaman  imajinatif”  bagi  kelompok Islam (Suharsono 1999: 89). Meski demikian, pascaproses pembentukannya, poros ini bergerak dengan amat fleksibel, yang pada akhirnya suk - ses menggandeng kekuatan besar dalam MPR termasuk  kekuatan  sekuler,  seperti  Gokar  dan TNI/Polri.
Peran ideologi politik juga tercermin dari upaya ormas-ormas Islam dan dua partai Islam, yaitu PPP dan PBB, untuk memasukkan tujuh kata, yaitu kewajiban menjalankan syariat Is - lam bagi para pemeluknya , sebagaimana yang ada dalam Piagam Jakarta, ke dalam Pasal 29 (1)  UUD  1945.  Kedua  partai  itu,  dengan  so- kongan  beberapa  ormas  Islam 3 menggunakan ajang Sidang Tahunan MPR tahun 2000 untuk
3  Di  antaranya  Lembaga  Penelitian  Pengkajian  Islam (LPPI),  Persaudaraan  Pekerja  Muslim  Indonesia (PPMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indo- nesia (DDII).
menyuarakan kepentingannya (Basalim 2002). Meski tampak sadar akan minimnya dukungan fraksi lain dalam MPR, kedua partai tersebut, dengan  dorongan  ideologi  yang  kental,  tetap berupaya memperjuangkan perubahan Pasal 29 (1) UUD 1945 itu. Hal mana terbukti kemudian gagal karena ditolak oleh mayoritas fraksi pada pembahasan di Badan Pekerja MPR.
Terlepas  dari  masih  berperannya  ideologi politik, beberapa kasus penting lain dalam dunia politik justru menunjukkan semakin minim peran yang dimainkannya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari  kasus  (i)  pemilu  legislatif,  (ii)  pemilihan presiden, (iii) pembentukan koalisi, (iv) karakter pemerintahan, dan (v) pilkada.

## Pemilu Legislatif
Dalam  konteks  pemilu  legislatif,  masyarakat didekati oleh partai-partai yang ada saat ini yang lazim  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat pragmatis. Simbol-simbol ideologis tetap ada, namun  sudah  semakin  minim.  Sistem  propor- sional  terbuka  yang  mengharuskan  kandidat untuk  mendekati  masyarakat  secara  langsung, makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon legislatif (caleg) yang menyadari bahwa mereka kurang  dikenal  kemudian  menggunakan  cara cepat untuk dapat terkenal dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang konkret kepada masyarakat, seperti pemberian kebutuhan  bahan  pokok,  melakukan  kegiatan sosial  yang  sifatnya  gratis,  pembagian  hadiah melalui kegiatan amal atau kompetisi olah raga, mengadakan pertunjukan hiburan rakyat, bahkan ada pula yang langsung memberikan uang kepada masyarakat.
Dalam beberapa kasus pertunjukan hiburan rakyat, yang biasanya menghadirkan penyanyi dangdut dan pelawak, menjadi ajang “bagi-bagi” uang. Pola pendekatan seperti itu, dapat menye- babkan nuansa politik uang demikian menggejala. Beberapa lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), misalnya, mencatat bahwa pada Pemilu  2009,  caleg  merupakan  aktor  utama (82%) dari pelaku politik uang dalam pengertian membeli suara ( vote buying ) (Husein 2012).
Meski partai secara formal telah mengingat- kan agar para caleg dapat menjaga pendekatan
pragmatis yang berlebihan, namun tidak semua caleg mematuhinya. Salah seorang caleg yang ber- hasil diwawancara menjelang pemilu mengaku bahwa meski hal itu berarti melanggar aturan partai, dia tidak dapat mengelak melakukan kegiatan semacam pembagian sembako. Hal ini karena menurutnya masyarakat tampak berharap bahwa para caleg dapat memberikan sesuatu yang kong- kret, tidak sekadar janji, kepada mereka (Wawan- cara dengan SBS seorang Caleg DPRD dari Partai Demokrat, di Surabaya, 30 Maret 2009).
Caleg yang ingin segera dikenal juga kerap mengandalkan figur tertentu yang masih terhitung keluarga, dan ini yang cukup banyak, memanfaat- kan kepopuleran tokoh-tokoh nasional, mulai dari artis hingga pahlawan nasional, untuk menarik perhatian masyarakat (Noor 2009). Di banyak spanduk atau stiker mereka menyertakan gambar tokoh  yang  dirasakan  akan  membawa  banyak perhatian khalayak.
Ketidakpedulian  untuk  mengedepankan nilai-nilai ideologis menjadi menggejala, juga sebagai  cerminan  dari  lemahnya  pemahaman caleg mengenai ideologi partai yang dianutnya. Hasil penelitian Pusat Kajian Politik (Puskapol) menunjukkan  bahwa  kader-kader  partai  kerap tidak  memahami  ideologi  yang  dimiliki  oleh partainya. Disebutkan oleh Puskapol bahwa;
“ … Studi lanjutan ini juga menemukan  indikasi bahwa  pengurus  partai  sendiri  nampak kebingungan dalam merumuskan ideologi partai dan terjemahannya dalam aktifitas partai sehari- hari ” (Hidayat 2008: 12).
Hal  ini  menjadi  wajar  mengingat  bahwa aspek internalisasi ideologi melalui kaderisasi menjadi sesuatu yang pada umumnya terbeng- kalai dalam kehidupan partai-partai (Haris 2004). Hanya sedikit partai yang memang benar-benar menjalankan kaderisasi dan sosialisasi ideologi dan  menjadikannya  sebagai  kredit  bagi  kader untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi (Muchlis 2007;  Romli  2008).  Kenyataannya,  kenaikan jenjang itu kerap ditentukan oleh hal lain di luar pemahaman mereka terhadap ideologi dan komit- men untuk melaksanakannya.
Di sisi lain, pengedepanan ideologi menjadi semakin jarang terjadi, mengingat masyarakat memang  juga  semakin  pragmatis  atau  tidak
mempedulikan hal itu. Hasil kajian Mujani dan Liddle (2010) sekali lagi dapat dilihat sebagai pembuktian  dari  tren  perilaku  politik  yang digerakkan oleh hal-hal di luar ideologi.
Saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi yang memberikan hasil konkret––terutama berupa pembangunan fisik di suatu wilayah, pada saat menjelang  pemilu—dengan  kelayakan  untuk dipilih. Menurut salah seorang responden, bagi masyarakat di tingkat bawah, saat ini yang ter- penting adalah para politisi itu dapat memberikan sesuatu kepada rakyat terlepas apapun benderanya (Wawancara dengan narasumber J, 26 Desember 2013, di Depok).
Sikap ini tampak sejajar dengan pandangan masyarakat terhadap politik, yang kerap menjadi semakin  sederhana  dan  tidak  menunjukkan sesuatu  yang  pantas  untuk  dihormati.  Dalam konteks Indonesia saat ini situasi tersebut terlihat, misalnya, dari maraknya spanduk-spanduk bernu- ansakan oportunisme yang bertuliskan “ Ada uang ada suara. Menerima Serangan Fajar ” (http:// politik.news.viva.co.id/news/read/452798), “ Ada uang ada suara. Siap Menerima Serangan Fajar” (Tribunsumsel.com/Tommy Sahara) atau “ Tanpa uang jangan datang. Kami Siap Menerima Serang an  Fajar ”,  yang  tertulis  pada  sebuah spanduk di Desa Nagaela di wilayah Kabupaten Barito Timur (http://www.republika.co.id/berita/ nasional/daerah/13/10/29).
Cerminan dari tidak bekerjanya ideologi juga terlihat dari rendahnya loyalitas masyarakat  kepada partai,  sementara  volatilitas   (ketidakloyalan) kepada partai demikian tinggi. Tercermin dari fluktuasi perolehan suara partai-partai yang cukup tinggi antara satu pemilu ke pemilu lain (Noor 2013). Menurut Kacung Maridjan, adanya ideolo- gisasi yang benar akan menyebabkan tumbuhnya loyalitas  dalam  berpolitik.  Orang  tidak  akan mudah dimobilisasi atau berpindah partai karena ada ikatan ideologis yang kuat terhadap partainya (Wawancara dengan Kacung Maridjan, di Jakarta, 26  November  2010).  Sayangnya,  ideologisasi itu tidak berjalan di kebanyakan partai, seiring dengan tersendatnya proses kaderisasi.
Volatilitas tinggi ini kemudian kurang me- mo tivasi partai-partai untuk bekerja lebih keras
lagi. Alih-alih bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka  cenderung  semakin  menahan  diri, untuk kemudian mendekati masyarakat tepat di detik-detik akhir menjelang pencoblosan melalui serangan fajar. Sikap ini justru pada gilirannya menyuburkan pragmatisme dan yang terpenting ketidakdekatan  masyarakat  pada  partai,  yang pada  akhirnya  makin  menguatkan  volatilitas. Lingkaran setan pun tidak dapat dihindari.

## Pemilihan Presiden
Pada  kasus  pemilihan  presiden  (pilpres),  ke- tersing kiran ideologi juga terlihat. Dalam tiga kali pelaksanaan pemilu, nuansa percampuran atau migrasi ideologi menjadi semakin kental terasa. Meski pada pemilihan presiden tahun 1999, me- lalui mekanisme sidang MPR, nuansa ideologis itu masih cukup terasa, namun pada saat pilpres langsung situasi ideologi tampak semakin cair.
Bagi sebagian kalangan, situasi ini dapat dili- hat sebagai sebuah kedewasaan politik. Namun, bagi kalangan lain kondisi ini merupakan bukti dari ketersingkiran ideologi. Ketersingkiran ide- ologi dilihat dari dua tingkat, yaitu tingkat partai dan tingkat masyarakat. Termasuk dalam tingkat partai adalah kesepakatan politik yang diambil hanya  dengan  melibatkan  unsur-unsur  partai. Adapun dalam konteks masyarakat, berhubungan dengan bagaimana masyarakat menyikapi dan berperilaku  dalam  kontestasi  politik  di  ajang pilpres ini.
Pada Pilpres 1999, Gus Dur yang didukung oleh  beberapa  fraksi,  yakni  Fraksi  Reformasi
(PAN dan PK), Fraksi PPP, Fraksi Daulat Umat (PNU, PKU, PP, PSII, Masyumi), sebagian Fraksi Utusan Golongan, sebagian Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Golkar serta belakangan Fraksi Kebang- kitan Bangsa meraih suara 373 suara. Adapun Megawati yang didukung oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PDKB, sebagian Fraksi Utusan Golongan dan sebagian Fraksi TNI/Polri meraih 313 suara. Dari elemen-elemen pendukung Wahid terlihat adanya nuansa lintas ideologi yang kentara, di mana Partai Golkar akhirnya bersedia bergabung ke dalam barisan partai-partai Islam. Dapat dikata- kan di sinilah salah satu momen yang menandai munculnya fleksibiltas ideologi dalam konstelasi politik nasional era refromasi.
Pada Pilpres 2004 situasi “percampuran ideo- logi” terulang kembali, bahkan kali ini dengan nuansa pragmatisme yang jauh lebih kentara. Pada pilpres tersebut, baik kekuatan sekuler dan Islam sama-sama terpecah, yang tercermin dari mun- culnya beberapa kandidat presiden dari masing- masing kubu. Tidak saja demikian, hampir semua kandidat berupaya mengakomodir atau mengom- binasi kedua unsur aliran, Islam dan Kebangsaan, yang tercermin terutama dari komposisi presiden dan wakil presiden, yakni Megawati-K.H. Hasyim Muzadi, Wiranto-K.H. Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Y.H., Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari  semua  kandidat  praktis  hanya  pasangan Susilo B. Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) saja yang tidak mengombinasikan kedua unsur itu, namun melibatkannya di tingkat dukungan partai dan proyeksi kabinet.
Tabel 1. Kondisi Hipotetis dan Riil Pengelompokkan Partai Pada Pilpres 2004 Kondisi Kandidat Presiden Partai Pendukung Putaran Pertama Megawati (TS) PDIP + PDS Wiranto (TS) Golkar + PKB Amien Rais (TI) PAN + PKS + PBR + PNBK + PNIM +
PPDI + PSI + PBSD Susilo B Yudhoyono (TS)
PD + PBB + PKPI Hamzah Haz (TI) PPP Putaran Kedua Megawati (TS) PDIP + Golkar + PPP + PBR + PDS
Susilo B Yudhoyono (TS)

## PD + PBB + PKPI + PKS
Sumber: Ambardi (2009: 252). Dan www.kpu.or.id Catatan: Penulisan dengan italic menunjukkan partai sekuler
Tabel 1 menunjukkan komposisi dukungan partai-partai atas kandidat presiden. Pada putaran pertama terlihat bahwa hanya Megawati (sekuler) dan Hamzah Haz (Islam) yang didukung secara disiplin oleh partai-partai yang satu aliran. Ada- pun kandidat lain didukung oleh lintas aliran. Namun, perlu diperhatikan bahwa baik Mega- wati maupun Hamzah Haz juga mengakomodir kepentingan aliran lain dalam kursi wakil presiden dengan menempatkan Hasyim (Islam) dan Agum (sekuler) sebagai wakil presiden mereka.
Kecairan ideologi justru tampak demikian kuat pada putaran kedua, di mana baik pasangan Mega-Muzadi atau SBY-JK sama-sama didukung oleh  partai-partai  dari  semua  aliran  yang  ada. Situasi  ini  makin  menunjukkan  bahwa  secara konkret sekat-sekat politik aliran tampak sudah tidak  bermakna  lagi,  yang  menunjukkan  pula menguatnya peran pragmatisme dalam berpolitik.
Pemilu Presiden 2009 juga tidak menunjuk- kan situasi yang berbeda secara signifikan. Pada pilpres ini memang ada kesan konsistensi, di mana tokoh-tokoh sekuler didukung oleh partai-partai yang sealiran. Pun tidak ada sebuah konsesi pada posisi wakil presiden terhadap kelompok yang ber aliran berbeda. Dari tiga pasangan kandida t semuanya berasal dari partai (atau tokoh inde penden) yang berhaluan sekuler, yakni Megawati-Prabowo S., SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Mega-Prabo- wo didukung oleh dua partai beraliran nasionalis, yakni PDIP dan Gerindra. SBY-Boediono didu- kung oleh PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Adapun JK-Wiranto didukung oleh Golkar dan Hanura. Dalam kontestasi saat itu praktis hanya pasangan SBY-Boediono yang didukung oleh partai-partai menengah dan besar lintas ideologi.
Jika  dicermati  lebih  dalam,  menyatunya partai-partai  sealiran,  dalam  hal  ini  dari  kubu sekuler,  bukan  termotivasi  oleh  kepentingan ideologi politik semata, melainkan lebih karena konsesi atau posisi tawar politik yang didapatkan. Kesediaan Prabowo untuk menjadi wapres Mega- wati berlangsung alot dan diselesaikan setelah ada kesepakatan “bagi hasil” yang bersifat win-win solution di antara mereka mengenai komposisi kabinet. Konsekuensinya, Gerindra harus men- dukung pasangan ini. Begitu pula yang terjadi dengan JK dan Wiranto, yang menyebabkan Ha-
nura harus turut serta dalam gerbong pendukung pasangan itu.
Persoalan kalkulasi atau transaksi politik itu juga yang menyebabkan dukungan partai-partai Islam diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono. Meski  demikian,  memang  ada  pula  beberapa perjanjian di belakang layar yang bersifat ide- ologis, terutama antara SBY dan PKS. Namun, tanpa sebelumnya berupaya melakukan peleburan platform apalagi ideologi, terbentuklah sebuah pengelompokan  pendukung  yang  cair,  yang belakangan menimbulkan problem di kemudian hari. Akibat ketidaksamaan ideologi, cara pan- dang dan visi politik itu di antara partai-partai pendukung  koalisi  Pemerintahan  SBY,  kerap terjadi perbedaan dalam melihat sebuah persoa- lan yang menimbulkan gesekan antara presiden dengan beberapa partai pendukung koalisi.
Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa konsesi politik sebagai turunan dari pragmatisme jangka pendek yang kerap tidak terkait dengan kepentingan  ideologis  menjadi  sebuah  tren pada  pemilu  presiden,  terutama  pasca  Pilpres 1999. Uniknya, sikap pragmatisme ini tidak saja ditunjukkan oleh elite politik dan partai-partai, namun juga oleh masyarakat.
“Keterpenjaraan” budaya politik atau ide- ologi politik tampak hampir tidak terjadi. Kesim- pulan Mujani dan Liddle tampak tepat, mengingat faktor-faktor yang bersifat praktis termasuk track record dan kemampuan memimpin pemerintahan menjadi landasan perilaku memilih masyarakat. Penguatan pengaruh aspek-aspek non-ideologis tercermin juga dari lemahnya ikatan ideologis yang menyebabkan muncul semacam “dualisme kepemilihan”  antara  memilih  partai  dengan memilih kandidat presiden.
Pada Pilpres 2004, misalnya, tidak seluruh pemilih PDIP memilih Megawati. Menurut data International Foundation for Electoral System (IFES)  yang  dikutip  oleh  Tan  (2006)  hanya 59,2% dari pemilih PDIP yang kemudian memilih Megawati. Hal ini menunjukkan bahwa faktor figuritas menjadi lebih penting daripada partai, apalagi ideologi politik. Pemilih SBY tersebut seolah mengabaikan kekecewaan Mega atas SBY yang telah dianggap menghianatinya dengan maju sebagai kandidat presiden.
Ideologi yang tidak berjalan juga tercermin dari kekalahan pasangan Mega-Hasyim di Kota Surabaya yang selama ini merupakan “kantong ideologis” NU sekaligus PDIP. Dari 31 kecamatan yang ada, pasangan tersebut hanya menang di tujuh kecamatan saja. Situasi di mana adanya peralihan suara juga terjadi dengan pemilih Golkar dan PPP. Mayoritas pemilih Golkar (39,1%) memilih SBY pada  saat  pilpres.  Jumlah  ini  jauh  lebih  besar dibandingkan  jumlah  pemilih  yang  kemudian memilih Wiranto (38,4%). Adapun untuk PPP, sebanyak 39,4% pemilih partai Islam ini, memilih SBY yang notabene bukan tokoh Islam, dan hanya 26,3% saja yang memilih Hamzah Haz. Situasi yang sama juga terjadi pada PBB di mana 48,6% pemilihnya  cenderung  memilih  SBY  daripada tokoh lain, termasuk capres yang diidentikkan dengan kalangan Islam (Tan 2006: 102).
Sikap masyarakat yang tidak lagi dituntun oleh  politik  aliran  dalam  melakukan  pilihan politik  telah  menumbuhkan  konstelasi  politik yang khas. Kekalahan pasangan Mega-Hasyim menunjukkan bahwa simbolisasi “putri Soekarno” berikut ajaran Marhaenisme dan kedudukan khas kyai pada masyarakat santri berikut budaya politik NU tidak terlalu berhasil. Demikian pula dengan kekalahan  pasangan  lainnya,  seperti  Wiranto- Solahuddin, Amien Rais-Siswono, dan Hamzah Haz-Agum yang dianggap merupakan figur-figur yang mewakili basis ideologi atau kultur politik tertentu, seperti Muhammadiyah, NU, atau ke- bangsaan, menunjukkan eksistensi politik aliran yang terabaikan. Sementara SBY-JK yang kurang mewakili  simbol-simbol  politik  aliran  justru keluar sebagai pemenangnya.
Pada Pilpres 2009, fenomena ketidakloyalan atau  dualisme  dalam  memilih  terlihat  dengan jelas.  Hal  ini  dapat  telihat  dari  keberhasilan pasangan  SBY-Boediono  meraih  kursi  hingga 60,8%,  padahal  Partai  Demokrat  (PD)  hanya mendapatkan sekitar 20% kursi saja. Gabungan partai yang mendukungnya secara kalkulatif pun hanya sekitar 45% saja. Dengan kondisi tersebut terlihat jelas adanya “migrasi suara” dari kantong- kantong PDIP ataupun Golkar.
Pasangan SBY-Boediono menang di hampir semua provinsi yang ada, bahkan di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara yang
merupakan basis PDIP. Di Jawa Tengah pasangan ini bahkan mampu menguasai wilayah seperti Solo dan Blitar yang secara tradisi merupakan “kandang banteng”. SBY mampu secara meyakin- kan menguasai Jawa Timur, termasuk untuk kedua kalinya di Surabaya. Sementara perolehan suara peringkat ketiga JK-Wiranto hanya memperoleh 12,41% saja. Padahal, gabungan suara Golkar dan Hanura dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mampu meraih suara hingga 18,3%; artinya pasangan ini mengalami defisit sekitar enam persen.

## Pembentukan Koalisi
Politik  aliran  tidak  menjadi  pegangan  bahkan di  saat  pembentukan  koalisi  pemerintah  pun. Masing-masing pihak yang menentukan untuk bergabung pada sebuah koalisi lebih dituntun oleh kalkulasi pragmatis, yaitu pertama , probabilitas menjadi pemenang atas dasar hasil pemilihan, dan kedua ,  kompensasi  yang  akan  didapatkan pascadukungan dalam pilpres. Pada soal yang pertama  itulah  kemudian  muncul  kritik  atas model  pilpres  setelah  pileg,  yang  cenderung menyuburkan praktik dagang sapi ( horse trading ). Dengan situasi ini tidak ada wacana peleburan atau sintesis ideologis di antara peserta koalisi, sebelum koalisi terbentuk sebagaimana lazimnya sebuah koalisi ideologis terbentuk.
Di Perancis, misalnya, koalisi pada umumnya dilandasi oleh kepentingan politik aliran, sehingga biasanya koalisi adalah pengelompokan atas dasar aliran ideologi tertentu. Oleh sebab itu, sulit untuk dibayangkan adanya koalisi yang campur-aduk antarberbagai aliran. Memang kemudian, khusus di Perancis ada fenomena yang disebut kohabitasi. Namun, kohabitasi itu lebih sebagai pertemuan dua kelompok dengan elektoral ideologis yang berbeda dalam sebuah pemerintahan; hasil sebuah political bargain untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan (Knapp dan Wright 2006).
Dalam konteks Indonesia, dengan tersingkir- nya kalkulasi ideologis, tidak mengherankan jika kemudian koalisi-koalisi yang terbentuk mengi- kuti pola acak. Pada Pemerintahan SBY-JK partai- partai yang tergabung dalam koalisi pada putaran pertama mencakup kalangan sekuler dan Islam, yaitu PD, PKP, dan PBB. Pada putaran kedua, koalisi ini bertambah dengan masuknya PKS.
Setelah SBY-JK dinyatakan sebagai peme- nang  pada  putaran  pertama,  tiga  partai  lain, yaitu PKB, PPP dan PAN menyatakan bergabung. B elakangan Partai Golkar juga turut masuk dalam koalisi,  setelah  JK  berhasil  merebut  tampuk pimpinan partai itu dari tangan Akbar Tanjung. Dengan tergabungnya hampir seluruh partai besar dan menengah yang ada, terlihat “pola koalisi pragmatis” yang menyebabkan karakter ideologis koalisi SBY-JK menjadi sumir.
Pola tersebut terulang kembali pada Pemerin- tahan SBY-Boediono. Bedanya, jika sebelumnya koalisi awal pendukung SBY hanya melibatkan partai-partai menengah dan kecil, pada Pilpres 2009  koalisi  awal  pendukung  SBY-Boediono telah  melibatkan  partai  besar  dan  menengah. Saat dicalonkan pasangan SBY-Boediono telah didukung gabungan PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB.
Setelah  pasangan  ini  dinyatakan  sebagai pemenang, Partai Golkar, dengan tabiat pragma- tisme yang kental, kembali turut mendukung SBY setelah sebelumnya secara formal adalah partai inti  yang  menyokong  Pasangan  JK-Wiranto. Demikianlah, hingga saat ini koalisi non-ideologis berkuasa dengan melibatkan enam partai, dan menyisakan hanya tiga partai “oposisi”, yakni PDIP, Gerindra, dan Hanura.
Kondisi “koalisi yang bertemu di tengah ja- lan”, menggunakan istilah dari A.H Naja (Wijaya 2013), pada akhirnya memunculkan sebuah ikatan pragmatis, bahkan oportunistik, di antara peserta koalisi. Terbukti kemudian setelah masing-masing peserta koalisi mendapat kursi, partai tampak tidak merasa perlu untuk mengamati kinerja kadernya dalam koalisi, apakah telah sesuai dengan kepen- tingan ideologisnya atau tidak. Menteri-menteri
yang tidak menunjukkan performa memuaskan dibiarkan saja oleh partainya.

## Karakter Pemerintahan
Selain pola koalisi yang demikian cair itu, dalam praktiknya  garis  kebijakan  pemerintah  dan oposisi, juga tidak mencerminkan sebuah karak- ter ideologis yang jelas. Studi Ambardi (2009) mengisyaratkan ketersingkiran ideologi dalam pelaksanaan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan parlemen. Pascaproses elektoral dan  terbentuknya  pemerintahan,  aspek-aspek ideologis menjadi lemah. Masing-masing partai yang  ada  dalam  pemerintahan,  maupun  yang seharusnya  memainkan  peran  oposisi,  dalam perlemen cenderung pada akhirnya menuju pada arah yang sama.
Pada  masa  Pemerintahan  Gus  Dur  dan Megawati, adanya pemerintahan dan oposisi yang berkarakter  politik  kartel,  mulai  mengemuka. Hal  ini  tercermin  dari  bergabungnya  partai- partai, apakah sekuler atau partai-partai Islam, menjadi sebuah kekuatan di belakang Gus Dur, termasuk Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, PBB, PK (sekarang PKS), dan partai kecil lainnya. Pada masa Megawati, Koalisi Turah mengalami sedikit koreksi dengan keluarnya PK dan PKB, namun secara substansi tetap tidak mengubah kondisi kartel yang ada.
Fenomena kartel itu terlihat dari pembahasan beberapa undang-undang (UU). Dalam momen itu terlihat bagaimana partai-partai tersebut bergerak sebagai satu kelompok politik yang relatif solid. Meski seolah-olah ada perbedaan ideologi dan visi politik, yang memang cukup diperlihatkan pada saat kampanye. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beberapa UU yang sebenarnya kental

## Tabel 2. Komposisi Partai dalam Koalisi Pemerintah dan Oposisi
Pemerintahan Koalisi Pemerintah Oposisi Abdurahman Wahid (1999–2001) PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB, PK. -- Megawati S. Putri (2001–2004) PDIP, Golkar , PPP, PAN, PBB. PKB dan PK SBY-JK (2004–2009) PD , PBB, PKPI , PKS, Golkar , PPP, PAN, PKB PDIP SBY-Boediono (2009–2014) PD , PKS, Golkar , PPP, PAN, PKB
PDIP,Gerindra, Hanura
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
nuansa ideologisnya, seperti UU Sisdiknas, UU BUMN dan Tenaga Kerja, UU Perburuhan, atau UU  Otonomi  Daerah,  partai-partai  cenderung memiliki sikap seragam dan tidak menyisakan ruang  bagi  pertentangan  ideologis  (Ambardi 2009: 206–220).
Pada  masa  SBY,  kondisi  kartel  ini  tetap berlangsung.  Beberapa  kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR mem- perlihatkan ketidakjelasan ideologi dan upaya me- lindungi kepentingan koalisi. Upaya mengangkat kasus-kasus  pelik  melalui  mekanisme  angket, misalnya, tampak sulit dilakukan karena upaya melindungi  kepentingan  koalisi.  Kasus-kasus yang dimaksud di antaranya, kasus Bank Century dan mafia pajak.
Pada Pemerintahan SBY, harus pula diakui, beberapa partai mulai menunjukkan pola oposisi dan penentangan terhadap pemerintah. Uniknya salah satu partai yang cukup kuat menunjukkan penentangan ini, terutama di parlemen adalah PKS yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah di wilayah eksekutif. Dalam beberapa momen partai itu cenderung melawan kepentingan koalisi se- perti dalam kasus Bank Century dan mafia pajak.
Sikap oposisi ditunjukkan pula pada kasus terakhir, dengan penolakan atas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahka- mah Konstitusi (Perpu MK), pada tahun 2013. Usulan kebijakan itu sendiri merupakan prakarsa SBY sebagai respons dari tertangkapnya Ketua MK Akil  Mochtar,  untuk  menyelamatkan  dan memperbaiki  citra  lembaga  tersebut  di  mata masyarakat. Namun bagi PKS, Perpu MK belum diperlukan karena belum ada situasi yang teramat genting di MK yang dapat dijadikan alasan untuk dikeluarkannya sebuah aturan semacam perpu tersebut.
Terlepas dari hal itu, hubungan naik-turun antara SBY dengan rekan sekoalisi ataupun ke- lompok oposisi di parlemen secara umum lebih digerakkan pada hitung-hitungan praktis yang kurang mencerminkan kepentingan politik aliran. Beberapa momen justru menunjukkan adanya ke- sepahaman antara partai sekuler (PDIP) dan Islam (PKS), dan ketidaksepahaman antara kedua partai tersebut dengan partai-partai sealiran, dan akhir- nya makin menunjukkan fenomena tergerusnya
peran ideologi politik dalam kehidupan politik kontemporer.

## Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 1950- an sarat dengan nuansa ideologi sehingga kerap sebuah daerah dikatakan telah dikuasai warna politik tertentu. Beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk Surakarta, misalnya, kerap dikatakan sebagai daerah atau “basis merah” disebabkan salah  satunya  karena  pimpinan  pemerintahan, seperti walikota atau bupati, di wilayah-wilayah itu digenggam oleh kader PKI. Saat itu, masing- masing partai cenderung mengajukan kandidatnya dengan mengandalkan murni kekuatan kader dan propaganda.
Atmosfer itu tampak pudar pada kehidupan politik saat ini. Warna ideologi, di kebanyakan ajang  pilkada,  tidak  lagi  mengental.  Hal  ini disebabkan  karena  koalisi  antarpartai  lintas ideologi  menjadi  sesuatu  yang  jamak  terjadi. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang kandidat didukung oleh gabungan partai lintas ideologi. Salah satu yang paling fenomenal adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2007, saat Fauzi Bowo didukung oleh belasan partai (lintas ide- ologi), melawan Adang Daradjatun yang hanya didukung oleh satu partai (PKS).
Dalam lebih banyak kasus, seorang kandidat dapat memperoleh dukungan baik dari kalangan sekuler atau agama, melawan kandidat lain de- ngan komposisi dukungan yang sama. Uniknya, hal itu berlaku pula pada pasangan yang berlatar belakang ideologi yang sama, namun tetap didu- kung  oleh  partai-partai  dengan  ideologi  yang beragam. Tidak salah jika kemudian beberapa kalangan menduga jika dukungan itu bermotif pragmatisme, dengan harapan ada banyak keun- tungan saat pasangan yang didukung sebuah partai berhasil menduduki jabatan. Hal yang khas terjadi adalah jual beli dukungan, di mana bersatu atau bubarnya sebuah kesepakatan untuk mendukung seorang kandidat kerap pada akhirnya ditentukan pada hal-hal yang bersifat pragmatis, dalam hal ini jumlah uang yang disepakati.
Pragmatisme  juga  ditopang  oleh  kontes- tas i  politik  di  tingkat  lokal  yang  cenderung menonjolkan  aspek-aspek  yang  lebih  konkret.
Pada tingkat itu, kandidat akan lebih terfokus untuk mengedepankan wacana seputar mengatasi persoalan-persoalan riil, daripada menonjolkan agenda-agenda ideologis (Noor 2009: 36). Dalam nuansa seperti inilah peran ideologi dalam kam- panye menjadi semakin tersingkirkan.
Menguatnya  gejala  pragmatisme  atau oportunisme juga terlihat dari penyikapan atau pemaknaan pilkada di benak masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya, dari pernyataan seorang responden  berinisial  A.  Dia  mengaku  bahwa ayahnya, Haji E, adalah seorang tokoh publik di Kecamatan Maja, Kabupaten Serang, Banten, yang juga seorang perantara politik ( political bro- ker ) yang tidak pernah gagal. Terakhir, ayahnya adalah  bagian  dari  tim  sukses  yang  berperan sebagai vote  getter bagi  calon  gubernur  yang juga Petahana ( Incumbent ) Gubernur Banten Atut Chosiyah, pada Pilgub Banten untuk daerah Maja.
A  mengatakan  bahwa  dalam  melakukan manuver politiknya, ayahnya dapat saja dengan mudah berpindah-pindah “warna partai”, (biru, kuning,  merah,  hijau)  asalkan  partai  itu  dapat memberikan hasil konkret untuk masyarakat. A mengatakan:
“ Jadi bapak saya itu (sebelum hari pemilihan, pen ) akan mengumpulkan warga untuk menan - yakan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, kebutuhan  itu  ditawarkan  kepada  siapa  saja (partai mana saja, pen) yang akan memenuhinya. Jadi, semacam kontrak. Bapak kemudian akan menginformasikan kepada warga partai mana yang bersedia memenuhinya dan oleh karenanya meminta warga untuk memilih partai itu pada saat hari pemilihan … dijamin 80–90% suara akan diarahkan pada partai itu ” 4 (Wawancara dengan narasumber A di Depok, 15 Desember 2013).
Selanjutnya A  mengatakan,  dulu  memang bapaknya, yang saat ini telah berusia 70 tahun dan juga pengusaha lokal, adalah pendukung partai tertentu. Namun saat ini, bapaknya A tidak lagi merasa terikat pada partai mana pun. Menurut A, sikap itu bagus untuk warga, karena ada hasil nyata yang dirasakan oleh mereka, seperti jalan yang menjadi mulus, dan rumah-rumah ibadah
4   Wawancara dengan A, seorang warga Maja yang saat ini  berdomisili  di  Depok,  di  Depok,  Jawa  Barat,  15 Desember 2013.
yang menjadi lebih bagus. Menurut pengakuan A, dalam melakukan aksi politiknya itu, sebagai tokoh masyarakat bapaknya sama sekali tidak mengambil keuntungan pribadi.
Nuansa pragmatisme dalam semangat pe man - faatan (utilitarianisme) tersebut di atas, tampak hampir  merata  terjadi  di  banyak  wilayah  di tanah air. Masyarakat terlihat tidak ingin momen pilkada  lepas  begitu  saja  tanpa  meninggalkan “hasil  konkret”  bagi  mereka.  Di  satu  sisi,  hal ini memberikan semacam berkah bagi mereka. Namun di sisi lain, ajang pilkada menjadi ke- hilangan ruh, atau tereduksi maknanya menjadi sekadar  transaksi  politik  tanpa  adanya  upaya mencerahkan  pemahaman  politik  masyarakat, yang  dapat  menguatkan  sebuah  pemerintahan yang demokratis dan efektif.
Dengan demikian, pilkada juga tidak seutuh- nya  menjadi  ajang  komitmen  pengembangan idealisme atas dasar keyakinan atau ideologi poli tik yang dianut. Pragmatisme yang telah demikian menguat ini menyebabkan seorang Yusril bahkan sampai pada kesimpulan bahwa uang adalah salah satu kunci terpenting untuk berhasil dalam dunia politik,  terutama  untuk  memenangi  momen- momen pemilihan. 5 Pandangan Yusril itu terkesan merendahkan kualitas politik bangsa kita saat ini, namun kondisi seperti itu di lapangan tampak kerap sulit untuk dihindari.
Salah satu persoalan laten yang menyebab- kan semua itu terjadi, adalah masih belum kuatnya kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang akut  pada  pihak-pihak  tertentu  menyebabkan rasionalitas dan kemandirian berpolitik menjadi sulit  untuk  berkembang.  Tidak  terlalu  salah premis yang mengatakan bahwa demokrasi akan tumbuh pesat di Indonesia jika US $ 1 telah men- capai setidaknya Rp6.000. Esensi dari premis itu adalah kemapanan ekonomi sebuah bangsa, yang menimbulkan  kemakmuran  menyeluruh,  akan menumbuhkan  sebuah  model  partisipasi  yang lebih independen dari masyarakatnya. Namun, sejauh kemapanan ekonomi itu belum terwujud,
5  Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra kepada peserta diskusi pada acara Diskusi Pu- blik, “Masa Depan Neo-Masyumi” yang diselenggarakan oleh Inilah.com, pada 24 November 2013, di Jakarta.
politik uang dan sejenisnya akan tetap menjadi penyakit politik yang sulit untuk ditangkal.
Kenyataannya, ketergantungan ekonomi itu- lah yang menyebabkan dinasti politik di beberapa daerah mampu bertahan hingga lama. Berdasarkan kajian yang ada di Jepang atau Filipina, sebuah dinasti politik cenderung eksis di wilayah-wilayah yang terbelakang secara ekonomi (Junior, dkk. 2012). Pada wilayah itu masyarakat menjadikan elemen-elemen atau tokoh-tokoh di dalam dinasti sebagai tumpuan kehidupan keseharian mereka dengan kesetiaan atau loyalitas politik sebagai konsesinya.  Dengan  adanya  ketergantungan ekonomi pada patron politik tersebut yang sudah cukup  menahun,  amat  sulit  bagi  warga  untuk bertindak independen dalam dunia politik.
Menurut penelitian Junior, dkk. (2012), sayang- nya  masyarakat  yang  telah  menopang  sebuah dinasti politik tidak selalu mendapatkan manfaat yang memuaskan. Kenyataannya, tetap saja mere- ka hidup dalam keterbatasan, yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan mereka pada dinasti terus berlanjut. Situasi kemiskinan di Provinsi Banten, misalnya, telah turut menyuburkan di- nasti politik yang belum tergoyahkan hingga kini, dan secara tidak langsung menyuburkan praktik money politics dengan segenap variannya.
Hal  yang  cukup  mengkhawatirkan  adalah politik uang tetap terjadi pada momen-momen selepas pilkada dan merambat naik hingga meli- batkan pihak-pihak di pemerintah pusat. Kasus Pilkada  Lebak,  misalnya,  yang  menyeret Akil Mochtar sebagai Hakim MK, telah menunjukkan fenomena ini. Kondisi ini semakin memperlihat- kan  hilangnya  idealisme  dalam  dunia  politik dan  tergantikan  dengan  hal-hal  yang  bersifat oportunisme  yang  berujung  pada  kepentingan mempertahankan jabatan atau memperkaya diri dengan cara apa saja. Melakukan rente jabatan menjadi hal yang semakin jamak ditemui.

## PENUTUP
Peran ideologi politik pernah demikian mendo- minasi kehidupan dan konstelasi politik di tanah air.  Hal  ini  terlihat,  salah  satunya,  dari  kajian penting tentang tipologisasi partai-partai politik yang tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan ideologi  politik  sebagai  pijakan  analisisnya.
Ideologi politik, dengan demikian, dianggap se- bagai penggerak aktivitas politik. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, semakin terlihat bahwa peran ideologi itu mulai tergantikan dengan hal- hal yang bersifat pragmatis.
Tulisan ini memperlihatkan bagaimana per- geseran itu menampakkan diri, baik dalam tatanan teoritis maupun praktis. Pada tingkat elite atau parpol, pragmatisme pada umumnya digerak kan oleh keinginan untuk tetap berada dalam domain atau  pusaran  kekuasaan. Adapun  pada  tingkat masyarakat, paling tidak ada dua faktor yang turut menentukan perilaku politik mereka.
Pertama, pilihan rasional ( rational choice ) masyarakat yang telah menimbulkan semacam skeptisisme politik dan objektivitas masyarakat dalam mengevaluasi kehidupan politik. Saat ini masyarakat  dapat  melakukan  sebuah  evaluasi personal atau pilihan-pilihan rasional terhadap kondisi  politik  yang  dihadapinya  daripada “mengembalikan” hal itu pada aliran politik yang ada  di  lingkungannya.  Situasi  ini  tidak  dapat dihindari lagi mengingat semakin membaiknya tingkat pendidikan bangsa Indonesia dan semakin terbukanya jaringan informasi yang mengetengah- kan beragam informasi mengenai politik.
Kedua , masalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik. Problem klasik yang mun- cul dalam dunia politik yang berhubungan dengan masalah  ekonomi,  terkait  dengan  persoalan kemandirian masyarakat dalam berpolitik. Bagi sementara kalangan, asumsi semacam ini, yang terutama menggunakan pendekatan modernisasi di tahun 1960-an, sudah usang dan tidak lagi rele- van. Namun, untuk menghilangkan sama sekali variabel kemandirian ekonomi ini dari kehidupan politik, jelas merupakan hal yang tidak bijak. Ke- nyataannya, pada kebanyakan masyarakat, kecen- derungan pilihan rasional berpotensi tergerus oleh persoalan  keterbatasan  atau  ketidakmandirian ekonomi. Tentu saja ada faktor lain yang patut pula diperhitungkan manakala mencari penyebab munculnya gradasi peran ideologi politik dalam kehidupan politik kontemporer. Namun, tulisan ini tidak dalam kapasitas untuk mengkajinya.
Terlepas dari itu, tulisan ini mengisyaratkan kondisi politik yang dapat memudarkan makna demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu,
sudah sepantasnya jika pihak-pihak yang terkait mulai menata dan meningkatkan peran ideologi dalam kehidupan berpolitik. Hanya dengan itulah demokrasi rasional yang bekerja dalam koridor idealisme, yang mencerminkan kebesaran budaya anak  bangsa,  dapat  tumbuh  berkembang  dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

## PUSTAKA ACUAN
Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1963. The Civic Culture: The Political Attitudes and Democ - racy in Five Nations . New Jersey: Princeton University Press.
Almond, Gabriel A. 1997. “Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik”. Dalam Mochtar Ma- soed dan Colin MacAndrews.
Perbandingan
Sistem  Politik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Ambardi,  Kuskridho.  2009. Mengungkap  Politik Kartel.  Studi  tentang  Sistem  Kepartaian  di Indonesia .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia-LSI.
Amir, Zainal Abidin. 2003. Peta Islam Politik Pasca
Soeharto . Jakarta: LP3ES.
Apter, David. 1985. Pengantar Analisa Politik . Jakarta:
Rajawali Press.
Basalim, Umar, ed. 2002. Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi . Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
Dhakidae, Daniel. 1999. “Partai-partai Politik Indo- nesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-patahan Sejarah” dalam Tim Penelitian dan  Pengembangan  Kompas. Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Pro - gram . Jakarta: Kompas.
Evans, Kevin R. 2003. The History of Political Parties and General Elections in Indonesia . Jakarta:
Arise Consultancies.
Feith, Herbert and Castles, Lance, eds. 1970. Indone - sian Political Thinking 1945-1965 . Ithaca and London: Cornell University Press.
Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and The Last Man . New York: Free Press.
Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java . New York: Free Press.
Haris, Syamsuddin, ed. 2004. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004 . Jakarta: Gramedia, LIPI and IMD.
Hidayat, Syahrul, ed. 2008. Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia. Depok: Puskapol.
Husein,  Harun.  2012.  “Proporsional Terbuka: Yang Alpa pada Pengalamannya”. Dalam “Teraju- Republika,  15  Mei  2012”,  dalam http:// bheleque.wordpress.com/2012/05/15/teraju- republika-15-05-12/
Jay,  Robert.  1963. Religion  and  Politics  in  Rural Central  Java .  New  Haven:  Southeast Asian Studies, Yale University.
Junior, Edsel Beja, Mendoza, Ronald U., Venida, Vic- tor S., and Yap, David B. 2012. “Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of  political  dynasties  in  the  15th  Philippine Congress”, MPRA Paper No. 40104.
Katz,  Richard  and  Mair,  Peter.  1994.  How  Party Organize: Change and Adaptation in Party Or- ganizations in Western Democracies. London: Sage Publication.
Katz, Richard and Mair, Peter. 1996. “Cadre, Catch-all or Cartel? A Rejoinder”. Party Politics , 1 (1),
5–38.
Knapp,  Andrew  and  Wright,  Vincent.  2006. The Government and Politics of France . London:
Routledge.
Muchlis, Edison, ed. 2007. Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia . Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Mujani, Saiful dan Liddle, William. 2010. “Voters and the New Indonesian Democracy”. Dalam Aspi- nall, Edward dan Mietzner, Marcus. Problems of Democratisation in Indonesia . Singapore: ISEAS: 75–99.
Noor,  Firman.  2009.  “Evaluasi  Kampanye  Pemilu Legislatif  2009: Analisis  atas  Pesan,  Media dan Bentuk Kegiatan Kampanye”. Dalam Lili Romli, ed. Evaluasi Pemilu Legislatif 2009. Jakarta: LIPI Press.
Noor, Firman. 2009. “Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragma- tisme”, Jurnal Penelitian Politik . 6 (1).
Plano, Jack C., Riggs, Robert E. dan Robin, Helena S.
1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta. Rajawali Press.
Ranney, Austin. 1993. Governing, An Introduction to Political Science . New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Romli, Lili. 2008. Pelembagaan Partai Politik Pasca- Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS . Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Suharsono. 1999. Cemerlangnya Poros Tengah. Ter - pilihnya Gus Dur terobosan Besar Elite Politik . Jakarta: Perenial Press.
Tan, Paige Johnson. 2006. “Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy”. Contemporary Southeast Asia , 28 (1). Ufen, Andreas. 2005. “Cleavages, Electoral Systems and the Politicization of Islam in Indonesia and Malaysia”, IIAS Newsletter , # 37, June. Wijaya, Muhammad Akbar. 2013. “Koalisi Terseok-
Seok”, Republika , 17 Oktober 2013.
Sumber Lain http://politik.news.viva.co.id/news/read/452798 (diunduh pada 3 Januari 2013) http://www.republika.co.id/berita/nasional/dae- rah/13/10/29 (diunduh pada 3 Januari 2013) Tribunsumsel.com/Tommy Sahara (diunduh pada 3 Januari 2013) http://usum.co/news/read/2013/12/21/ini-jawaban- pks-soal-penolakan-perppu-mk/(diunduh pada 3 Januari 2013)