## Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun
Ruth Tridianti SIanipar 1 , Juan Anastasia Putri 2 , Ady Inrawan 3 , Hery Pandapotan Silitonga 4* , Lenny Dermawan Sembiring 5 1,2,3,4,5) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung
1) ruthsianipar@stiesultanagung.ac.id , 2) Juananastasiaputri@gmail.com , 3) adindr@gmail.com ,
4) hery@stiesultanagung.ac.id , 5) lennydermawansembiring@stiesultanagung.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 29 November 2022 Disetujui : 29 November 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the effectiveness of managing village funds in increasing sustainable  economic  growth  in  Simalungun  Regency.  This  research  method  uses  a  research design  with  a  qualitative  approach.  The  subject  of  this  research  is  a  village  in  Simalungun Regency.  The  research  was  carried  out  in  four  sub-districts  in  Simalungun  Regency  in Panombeian Pane, Panei, Siantar, Tanah Jawa, and Sidamanik sub-districts in 80 villages. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires and documentation. The data analysis  method  used  is  descriptive  qualitative  analysis  and  different  test.  The  research  results obtained by respondents stated that village funds channeled from the government were sufficient for  village  development,  in  community  empowerment village  funds  were  mostly used for village government  programs  to  empower  village  communities,  the  village  government  compiled planning  documents  consisting  of  APBDes,  RPJMDes,  and  RKPDes,  each  program  planning must be supported by the village community in its implementation by informing every expenditure and  income  of  funds,  supervision  conducting  regular  monitoring  related  to  village  physical development, and submission of reports on the use of village funds used for village  development need to be submitted transparently.
Keywords: Planning, Implementation, Supervision, Economic Development

## PENDAHULUAN
Perhatian utama pembangunan di Indonesia saat ini ialah pembangunan ekonomi pedesaan, dengan  agenda  membangunan  dari  daerah  pinggiran  yang  memiliki  aksesibilitas  dan,  tingkat pendidikan  yang  rendah,  serta  keseimbangan  migrasi  negatif  .  Desa  merupakan  unit  ekonomi yang paling dasar yang mendukung produksi dan kehidupan yang sangat besar (Li, Fan, and Liu 2019). Kemajuan suatu negara dapat terlihat dengan mengidentifikasi kemajuan daerah pedesaan (Boedijono  et  al.  2019).  Pembangunan  desa  akan  berlangsung  baik  dengan  sinergis  dan  terarah jika diawali dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan (Matridi et al. 2015).
Pemerintah  desa  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah bertujuan  untuk  mensejahterahkan  masyarakatnya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku (Suleman  et  al.  2020).  Hal  tersebut  menyebabkan  semakin  bertambah  kewajiban  desa  dalam mempertanggungjawabkan penyelanggaran pemerintah desa.
Karena  pada  dasarnya  pemerintah  telah  menyerahkan  anggaran  belanja  daerah  yang diserahkan kepada badan keuangan daerah untuk dikelola sebaik mungkin sesuai dengan jumlah yang  telah  disepakati  untuk  kepentingan  masyarakat  (Halim  and  Kusufi  2018).  Anggaran  yang disreahkan  tersebut  dikelola  oleh  pemerintah  sampai  ketingkat  terkecil,  dalam  pemerintah  desa dinamakan pengendlolaan dana desa (Nurlailah, Mukhlis, and Sukanto 2019). Alokasi dana desa dapat  dikatakan  efektif  apabila  sistem  pengelolaan  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  serta kebermanfaatannya  dirasakan    langsung  oleh  masyarakat  (Sumianto  2018).  Pembangunan  yang akan  diakukan  sebagai  upaya  dalam  mempercepat  pembangunan  ekonomi  dengan  menyediaan sarana dan prasarana dalam memperdaya masyarakat.
Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengembangan wilayah sehingga mampu dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan ynag semakin kompetitif. Tujuan suatu wilayah dapat tercapai dengan baik bila memiliki perecanaan yang terukur dan dapat dilaksanakan dengan baik (Undang Undang No 6 2014). Diperlukan perencanaan sinergi berkelanjutan dalam meningkatkan pencapaian  ekonomi  pembangunan  masyarakat  desa  yang  bertujuan  dalam  mengurangi kesejangan  pendapatan  (Matridi  et  al.  2015).  Dalam  pengelolaan  dana  desa  anggaran  desa digunakan  dalam  pembanguan  fisik  dan  non  fisik.  Dimana  pembangunan  yang  direncanakan dapat dirasakan langsung dampaknya kepada masyarakat dalam pengingkatan ekonomi di desa.
Kabupaten  Simalungun  merupakan  salah  satu  kabupaten/kota  yang  berada    di  wilayah Provinsi  Sumatera  Utara.  Kabupaten  Simalungun  secara  wilayah  administrasi  terdiri  dari  31 kecamatan.  ketigapuluh  satu  kecamatan  ini  terbagi  dalam  386  desa/nagori  dan  27  kelurahan. Dalam situasi terdampak covid 19, penggunaan dana desapun diperuntukkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19. Pandemi covid 19 mengakibatkan tinggi angka kemiskinan  Kabupaten  Simalungun,  menurut  data  BPS  pada  tahun  2020  angka  kemiskinan Kabupaten Simalungun sebesar 8,46% atau 73,64 ribu jiwa penduduk miskin.
Kabupaten  Simalungun memperoleh  alokasi  anggaran  untuk  Dana  Desa  (DD)  pada tahun 2021 sebesar Rp. 296.800.840.000,00 dari pemerintah pusat. Adapun prioritas penggunaan DD di antaranya  untuk  jaring  pengaman  sosial  seperti  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  padat  karya tunai, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Nagori (BUMNag).
Efektifnya  pengelolaan  dana  desa  bila  manfaat  dari  pembangunan  dirasakan  langsung manfaatnya  oleh  masyarakat  desa  (Suleman  et  al.  2020).  Dalam  pelaksanaannya  pembangunan desa ditunjukkan untuk sejumlah besar penggunaan (berbagai pengguna) untuk merumuskan dan mengevaluasi alokasi sumber daya oleh entitas dalam aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuannya dan keputusan yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Sari et  al.  2020).  Dalam  mempercepat  pembangunan  ekonomi  masyarakat  desa,  penyediaan  sarana dan prasaranan sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Boonperm, Haughton, and Khandker 2013).
Dalam wawancara awal yang dilakukan diketahui bahwa pada situasi terdampak covid 19, penggunaan  dana  desa  direcofusing  untuk  mengeliminir  dampak  yang  ditimbulkan  diperlukan pengelolaan  yang  baik  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  dan  keterbatasan  sumber daya  manusia  aparatur  Pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan  dimana  terdapat  ketidak  sesuaian aturan didalam pengelolaan dana desa. Dimana diketahui bahwa program yang dilaksanakan tidak sesuai  dengan  kebutuhan.  Dana  desa  yang  efektifi  dikatakan  jika  manfaat  dalam  penggelolaan dana tersebut dapat dirasakan masyarakat manfaatnya (Suleman et al. 2020).
Tujuan  khusus  penelitian  untuk    menganalisis  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  di  Kabupaten  Simalungun. Adapun  urgensi penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menegaskan kembali instrumen penelitian yang telah dikembangkan  sebelumnya  dan  membangun  konsep  baru  dari  model  penelitian  empiris.  Lebih
lanjut,  penelitian  ini  bermaksud  mengembangkan  kajian  kritis  dengan  maksud  memperkaya pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, dan pembangunan ekonomi.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi  Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Simalungun.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Efektivitas  Penguatan  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun

## STUDI LITERATUR

## Efektivitas
Keberhasilan  uatu  pekerjaan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dapat melihat seberapa efesien sumber daya digunakan dalam  pencapaian  tersebut.  Efektifitas  digunakan  dalam  melihat  seberapa  banyak  tingkat pencapaian yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prosedur yang ditetapakan organisasi (B. Purba et al. 2021). Dimana dengan melihat efektifitas kita dapat mengukur sejauhmana  sutau  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  sumber  daya yang (Palit, Singkoh, and Kumayas 2018).
Dalam mengukur tingalat efektifitas dapat dengan melihat seberapa banyak sumber daya yang  digunakan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Lincolin  2010).  Semakin terperinci  penggunaan  sumber  daya  dalam  mencapai  tujuan  semakain  efektif  penggunaan sumber  daya  tersebut  Hal  ini  tersebut  memliki  peran  yang  snagat  penting  dalam  melihat perkembangan  dan  kemajuan  suatu  organisasi.  Pengelolaan  adalah  pemanfaatan sumber  sumber yang dimiliki dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

## Dana Desa
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  diakui dan di hormati oleh negara untuk menciptakan kesatuan dan mewujudkan suatu tujuan (Suleman et  al.  2020).  Untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  diperlukan pembiayaandana  yang  lebih  salah  satunya  yaitu  Dana  Desa.  Menurut    (Lincolin  2010)  bahwa dana  desa  adalah  “dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  dan  ditransfer  melalui  APBD kabupaten/kota  dan  diprioritaskan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  setiap  pelaksanaan Desa (Sumianto 2018).
Dalam mengelola dana desa memerlukan prinsip akuntabel dimana masyarakat desa dapat memperoleh informasi dan dilbatkan mengawasi penggunaan dana desa dalam setiap progra kerja yang telah  direncanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Boedijono et al. 2019).

## Pengelolaan Keuangan Kelurahan Desa
Pembangunan  pada  suatu  Desa  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  masyarakat  yang  lebih baik. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi (Undang Undang No 6 2014):
1. Perencanaan
Perencanaan  merupakan  bagian  proses  rencana  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah.  Perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan  mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah pembangunan desa

## 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  sebuah  proses  kegiatan  yang  telah  disusun  secara  matang  dan terperinci.  Pelaksanaan  suatu  program  yang  masuk  ke  Desa  diinformasikan  kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa
3. Pengawasan
Pengawasan  merupakan  suatu  pemantauan  kegiatan  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan kegiatan.  Masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  informasi  dan  melakukan  pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa
.

## Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Pembangunan  merupakan  proses  kegiatan  perubahan  yang  lebih  baik  melalui  usaha  yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan Desa yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui (Peraturan Menteri Desa No.5 2015):
1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan .
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE
Metode  penelitian  tertentu  didasarkan  pada  kemampuan  untuk  memberikan  jawaban  atas masalah  penelitian  tertentu  (Tobyn  et  al.  2018).  Dalam  penelitian  menggunakan  penelitian asosiatif  yang  dilaksanakan  dengan  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan mengkaji  keterkaitan  antar  veriabel  (E.  Purba  et  al.  2021).  Penelitian  ini  dilakukan  pada K e c a m a t a n   S i a n t a r   Kabupaten  Simalungun.  Populasi  pada  penilitian  ini  manjerial  pada Desa di Kecamatan Siantar, dengan teknik  penentuan sampel nonprobality sampel.  Data  primer dan  sekunder  digunakan  dalam  penelitian,  ayng  dikumpulkan  dengan  cara  observasi, dokumentasi dan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep  (Miles, Huberman, and Saldana 2014),  yaitu interactive model dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:
Data-data  kualitatif  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui  analisis  dengan  langkah-langkah (E. Purba et al. 2021), sebagai berikut:
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detil dengan mengcoding data
4. Menerapkan  proses  coding  untuk  mendeskripsikan  setting,  orang-orang,  kategori-  kategori, dan tema-tema yang dianalisis.
5. Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif. Menginterprestasi atau memaknai data

## HASIL
Penyelenggaraan  pemrintahan  desa  merupakan  sebuah  subsistem  dari  sistem  permintah  , dimana  pemerintah  desa  memiliki  kekuasaan  dalam  mengurus  dan  mengatur  kepentingan masyarakatnya  sendiri.  Desa  merupakan  unit  ekonomi  yang  paling  dasar  yang  mendukung produksi dan kehidupan  yang  sangat  besar  (Li,  Fan,  and  Liu  2019).  Alokasi dana  desa  dihitung berdasarkan  jumlah  pendudukn  ditiap-tiap  desa  pada  masing-masing  kabupaten/kota  pada  suatu daerah, serta angka kemiskinan dan luas wilayahnya. Tujuan suatu wilayah dapat tercapai dengan baik bila memiliki perecanaan yang terukur dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Diperlukan  perencanaan  sinergi  berkelanjutan  dalam  meningkatkan  pencapaian  ekonomi pembangunan masyrakat desa yang bertujuan dalam mengurangi kesejangan pendapatan (Matridi et  al.  2015).  Hal  tersebut  menyebbakan  dana  desa  yang  diterima  masing-masing  desa  untuk besarannya berbda-beda.
Gambar 2. Persepsi Responden Terhadap Kecukupan Dana Desa
Gambar  grafik  di  atas  diperleh  data  bahwa  secara  umum  masyarakat  menyatakan  bahwa dana desa yang disalurkan pemerintah cukup dalam membangun fisik dan non fisik di desa dengan jumlah  sebesar  65%,  dan  25%  menyatakan  kurang  cukup,  serta  sisanya  10%  menyatakan  bahwa dana sdesa tersebut tidak cukup.
Cukup 65% Kurang Cukup 25% Tidak Cukup 10%
Berdasarkan manfaatnya berikut disajikan persepsi repsonden:

## Gambar. 3 Persepsi Responden Terhadap Manfaat  Dana Desa
Garfik  yang  di  atas  dapat  dijelaskan  bawah  dana  desa  cukup  membantu  masyarakat  dalam perkembangan ekonomi dimana persepsi responden sebanyak 82% emnyatakan cukup membantu, dan 18% sangat membantu. responden menyatakan. Penggunaan dana desa dalam pembanggunan infratrsuktur disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1. P enggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur
Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan jawaban diketahui bahwa penggunaan dana desa yang paling besar digunakan untuk  pembangunan  kebutuhan  dasar  untuk  pengemangan  pos  kesehatan  desa,  polindes,  dan posyandu  dengan  angka  sebesar  17%  karena  pandemi  covid  19  yang  sedang  dihadapi,  lalu sebanyak 16% digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dimana berdasarkan angka  tersebut  terlihat  seolah  pemerintah  desa  cenderung  lebih  memperhatikan  kondisi  jalan
Cukup Memba ntu 82% Sangat Memba ntu 18%
usaha tani. Pembangunan pada hakekatnya membangun kemandirian suatu daerah. Pembangunan diharapkan mampu mengerakkan roda perekonomian di pedesaan, perencanaan tersebut bergerak dari adanya potensi yang ada dan dikelola dengan baik
Pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan Dana desa
Sumber: Data Diolah (2022)
Dalam  program  pemerintah  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  menunjukkan angka  terbesar  yaitu  sebesar  29%  yaitu  penyelenggaran  gerakan  hidup  bersih  dan  sehat. Selanjutnya  dalam  peningkatan  kualitas  perencanaan  desa  sebesar  28%.  Sebanyak  20% mendukung  kegiatan  ekonomi  yang  dikembangkan  BUMDes  dan  yang  paling  kecil  sebesar  5% digunakan untuk Peningkatan     kapasitas     kelompok     masyarakat     melalui kelompok   usaha ekonomi,  kelompok  tani,  kelompok  lain sesuai dengan kondisi desa.
Pemerintah Desa Telah Menyusun RPJMDes Pemerintah Desa Telah Menyusun RKPDes Pemerintah Desa Telah Menyusun APBDes 154 153 151 6 7 9 Setuju Tidak Setuju

## Gambar. 4 Penyusunan Perencanaan Desa
Perencanaan  juga  dijadikan  alat  sebagai  pengalokasian  sumberdaya  yang  dimiliki  suatu organisasi  yang  berhubungan  dengan  harapan  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan pembangunan  merupakan  suatu  tindakan  dalam  mengubah  kehidupan  atau  penghidupan masyrakat dalam memenuhi segala macam kebutuhan yang dimilikinya, serta mampu mengikuti perkembangan  teknologi yang semakin maju.
Kegiatan  pembangunan  akan  terarah  dan  terukur  apabila  didasari  perencanaan  yang dikontrol  dan  dievaluasi.  Perencanaan  merupakan  kegiatan-kegiatan  yang  menggambarkan rencana-rencana aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

## .
Gambar. 5 Perencanaan Pembangunan Desa Disusun Melalui Musyawarah Desa
Berdasarkan  grafik  di  atas  diketahui  bahwan  dalam  penyusunan  rencana  kerja pembangunan  di  desa  telah  memperhatikan  keperluan  masyarakatnya.  Masyarakat  dilibatkan dalam pembahasan program kerja pemerintah desa, dengan datasebagai berikut:
Gambar. 6 Masyarakat Dilibatkan Dalam Musyawarah Desa
Pembangunan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  masyarakat  dengan meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mengatasi  kemiskinan,  maka  untuk  hal  tersebut  dalam musyawarah melibatkan masyarakat.
88% 12% setuju tidak setuju 79% 21% setuju tidak setuju 76% 24% setuju tidak setuju
Hal  yang penting lainnya  yaitu  sumber  daya  alam  sebagai  modal  fisik.  Dan  setiap      desa memiliki   potensi   desa   yang   berbeda.   Berikut grafik Pemeritah Desa memperhatikan potensi desa dalam penyusunan APBDes.

## Gambar. 8 Memperhatikan Potensi Desa Dalam Menyusun APBDes
Masyarakat desa harus mendukung setiap program yang telah ditetapkan Pemerintah desa. Selain  itu  juga  dipengaruhi  oleh    kapasitas    yang    dimiliki    oleh    pemerintah    desa.  Dalam penyusunan  APBDes,  RPJMDes,  dan  RKPDes  masyarakt  menilai  kemampuan  aparatur  desa sebagai berikut:

## Gambar. 9 Persepsi Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes
Berdasarkan hasil  dari penelitian diketahui bahwa pemerintah desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes telah mampu menyusun APBDes, RPJMDes .

## PEMBAHASAN
Tujuan  dari  alokasi  dana  desa  pada  pemerintah  desa  agar  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan g didasari pada kemampuan serta sumber daya yang dimiliki dan peluang-peluang  yang  ada.  Manfaatnya  diharapkan  terjadinya  peningkatan  taraf  kehidupan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh dilakukan untuk menjamin tumbuh dan  berkembangnya  suatu  wilayah  dan  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Seiring dengan  semakin  pesat  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dituntut  untuk mandiri  dalam  menyusun  rencana  pembangunan.  Rencana  pembangunan  berbasis  wilayah dilakukan  membuat  rencana  per  wilayah  yang  terperinci  serta  mempersiapkan  rencana-rencana disemua tingkatan dalam mengimplementasikan rencana tersebut (Chimhowu, Hulme, and Munro 2019).
68% 32% setuju tidak setuju 39% 59% 2% sangat setuju Setuju Kurang Setuju
Dalam perencanaan pemerintah desa telah menyusun dokumen perencaan berupa  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes).  Dalam  penyusunan  rencana  tersebut  pemerintah  desa  telah  melibatkan  masyarakat untuk  memperoleh  data  mengenai  kebutuhan  masyarakat  mengenai  sarana  dan  prasaranan (Moeljono  and  Kusumo  2019).  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  data  bahwa  pada  Kabupaten Simalungun  telah  dilibatkanya  masyarakat  dalam  memebahas  rencana  kerja  ,  hal  tersebut menujukkan  bahwa  pemerintah  desa  tidak  asal-asalan  dalam  merencnakan  pembangunan  desa, namun memperhatikan kebutuhan yang diperleukan masyarakatnya (Boedijono et al. 2019).
Tujuan  suatu  wilayah  dapat  tercapai  dengan  baik  bila  memiliki  perecanaan  yang  terukur dan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Diperlukan  perencanaan  sinerdi  berkelanjutan  dalam meningkatkan  pencapaian  ekonomi  pembangunan  masyrakat  desa  yang  bertujuan  dalam mengurangi  kesejangan  pendapatan  (Matridi  et  al.  2015).  Hal  yang  sangat  diperhatikan  dalam penyusunan  rencana  ialah  kebutuhan  masyarakat.    Dalam  penyusunan  APBDes,  RKPDes,  dan RPJMDes  kegiatan,  kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  APB  desa,  swadaya masyarakat,  serta  APBD  Kabupaten/Kota.  Dua  hal  tersebut  RPJM  dan  RKP  merupakan  dua syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  penyusunan  APB  Desa.  Antara  RPJM  desa  serta Kabupaten/Kota harus memiliki konsolidasi agar pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki  berkesinambungan.  Arah  kebijakan  yang  saling  mendukung  antara  desa  dan Kabupaten/Kota maka akan dicapai kebijakan pembangunan yang diinisasi dari atas.
Setelah  pembangunan  dana  desa  telah  direncanakan  sesuai  undang-undang  yang  berlaku, tahap  yang  tidak  kalah  penting  ialah  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Pemantauan  menjadi  tahap yang  sangat  penting  dimana  alokasi  dana  yang  telah  direncanakan  agar  berjalan  sesuai  dengan tujuan yang telah ditetapkan.Kegiatan yang sering dilupakan selama kegiatan berlangsung adalah melaukan monitor dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Kebanyakan hanya melihat  bahwa  kegiatan  tersebut  telah  berjalan  namun  tidak  mengathaui  apakah  target  dan substansi tujuan telah tercapai atau belum. Maka pemerintah desa mengoptimalkan fungsi sebagi penyelanggara  dan  sebagai  memonitor  dan  mengevaluasi  atas  kegiatan  yang  dilaksanakan . Masyarakat dimungkinkan terlibat dalam hal monitoring pelaksanaan pembangunan yang sedang terjadi. Pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat.
Diperlukan  mekanisme  yang  mengatur  agar  pengelolaan  dana  desa  lebih  akuntabelyaitu mekanisme  pengawasan.  Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pengawasan  tersebut  diantaranya masyarakat    desa,    camat,    Badan    Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (APIP)  dan  Badan  Pemerikasa  Keuangan  (BPD)  bahkan  dalam  perkembangannya BPK  dilibatkan  dalam  pengawasan  dana  desa.  Dalam  penjabarannya  perencanaan  dalam pembangunan  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat,  yaitu  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dan mengatasi  kemiskinan  dengan  peningkatan  kesejahteraan,  pembangun  sarana  dan  prasarana, pemanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara berkesinambunga.

## KESIMPULAN
Desa  membangun  memiliki  arti  menciptakan  kemandirian  desa,  sedangkan  membangun desa terletak kepada perhatian pemerintah akan kebutuhan masyakarat suatu desa tersebut. Desa harus  menyusun  perencanaan  pembangunan  sesuai  kewenangannya  yang  berpedoman  kepada perencanaan  pembangunan  Kabupaten/Kota.  Dokumen  perencanaan  pembangunan  tersebut dijadikan  acuan  dalam  menyusun  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  yang  bertujuan mengintegrasikan  seluruh  kebutuhan  masyarakat  dalam  mencapai  visi  dan  misi  kepala  desa sebagai arah pembangunan yang berfokus kepada perencanaan pembangunan tersebut.
Pembangunan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  masyarakat  dengan meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mengatasi  kemiskinan.  Hal  tersbut  dapat  tercapai  dengan pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  ekonomi  pada  daerah  tersebut.  Pada perencanaan  pembangunan  desa  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu,  desa  membangun  dan membangun desa yang diintergrasikan dalam perencanaan pembangunan.
Penyusunan  rencan  pemangunan  desa  disusun  dengan  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Desa (RPJMDes),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes),  dan  APBDes. Dokumen  perencanaan  pembangunan  tersebut  dijadikan  acuan  dalam  menyusun  anggaran
pendapatan  dan  belanja  desa,  yang  bertujuan  mengintegrasikan  seluruh  kebutuhan  masyarakat dalam  mencapai  visi  dan  misi  kepala  desa  sebagai  arah  pembangunan  yang  berfokus  kepada perencanaan  pembangunan  tersebut.  Pemerintah  desa  mengoptimalkan  fungsi  sebagi penyelanggara  dan  sebagai  memonitor  dan  mengevaluasi  atas  kegiatan  yang  dilaksanakan. Masyarakat dimungkinkan terlibat dalam hal monitoring pelaksanaan pembangunan yang sedang terjadi.  Pemantauan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dimulai  sejak  tahapan  perencanaan pembangunan .

## REFERENSI
Boedijono, Boedijono et al. 2019. “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 4(1): 9–20.
Boonperm,  Jirawan,  Jonathan  Haughton,  and  Shahidur  R.  Khandker.  2013.  “Does  the  Village Fund  Matter  in  Thailand?  Evaluating  the  Impact  on  Incomes  and  Spending.” Journal  of Asian Economics 25: 3–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001.
Chimhowu,  Admos  O.,  David  Hulme,  and  Lauchlan  T.  Munro.  2019.  “The  ‘New’  National Development Planning and Global Development Goals: Processes and Partnerships.” World Development 120: 76–89. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.013.
Halim,  Abdul,  and  Muhammad  Syam  Kusufi.  2018. Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi  4.  Jakarta: Salemba Empat.
Li,  Yurui,  Pengcan  Fan,  and  Yansui  Liu.  2019.  “What  Makes  Better  Village  Development  in Traditional Agricultural Areas of China? Evidence from Long-Term Observation of Typical Villages.” Habitat International 83(October): 111–24.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006.
Lincolin, Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan . 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Matridi,  Raja  Abumanshur  et  al.  2015.  “An  Evaluation  of  P3DK  (An  Acceleration  of Development  Village  Program):  A  Reviewing  on  Failure  toward  Revolving  Loan  Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 169(August 2014): 189–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.302.
Miles,  M.B,  A.M  Huberman,  and  Saldana.  2014. Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook . 3rd ed. USA: Sage Publications.
Moeljono, Moeljono, and Willyanto Kartiko Kusumo. 2019. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI  DANA  DESA  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Tegal  Arum  Kecamatan  Mranggen Kabupaten Demak).” Solusi 17(3): 61–76.
Nurlailah,  Lana,  Mukhlis  Mukhlis,  and  Sukanto  Sukanto.  2019.  “Efektivitas  Pengelolaan  Dana Desa  Pada  Pembangunan  Fisik  Desa  Di  Kecamatan  Indralaya  Dan  Kecamatan  Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.” : 1–25. https://repository.unsri.ac.id/6397/.
Palit,  Theodorus,  Frans  Singkoh,  and  Neni  Kumayas.  2018.  “EFEKTIFITAS  PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN  DUMOGA  KABUPATEN  BOLAANG  MONGONDOW.” EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1(1).
Peraturan Menteri Desa No.5. 2015. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Purba, Bonaraja et al. 2021. Ekonomi Pembangunan . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Purba,  Elidawaty  et  al.  2021.  Penerbit  Yayasan  Kita  Menulis Metode  Penelitian  Ekonomi . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Sari, Dian Cita et al. 2020. Manajemen Pemerintah . Gorontalo: Ideaspublishing.
Suleman,  Abdul  Rahman  et  al.  2020. BUMDES  Menuju  Optimalisasi  Ekonomi  Desa .  Medan: Yayasan Kita Menulis.
Sumianto,  La.  2018.  “Efektifitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Fisik  Di  Desa  Kampo-Kampo  Kecamatan  Binongko  Kabupaten  Wakatobi.” Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 3(1): 33–42.
Tobyn, Mike, Ana Patricia Ferreira, Chris Morris, and José C. Menezes. 2018. “The Preeminence of  Multivariate  Data  Analysis  as  a  Statistical  Data  Analysis  Technique  in  Pharmaceutical R&D and Manufacturing.” Multivariate Analysis in the Pharmaceutical Industry : 3–12.