## KEMITRAAN NAZHIR DENGAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF UANG : STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA, BANGLADESH DAN YORDANIA

## ABDULLAH UBAID
Dosen Perbankan Syariah STAINU Jakarta

## a bstract
Islamic  bank  as  a  financial  institution  that  manages  the  already  famous  and  no  doubt  its  existence.  Another case when the Islamic bank is associated with the endowment money. Not many people know, and still sparked many questions. This article intends to describe the institutional instrument cash waqf in Islamic banks. In some countries,  in  developing  the  waqf  money,  Nazhir  not  only  work  alone.  But,  he  involves  the  Islamic  bank  as  a strategic partner in the management of waqf money. This is the difference with cash waqf endowments of land, because the money including the type of property that is moving and more easily lost. In fact, the main task is to manage the property Nazhir endowments to be productive, not spend. Therefore, in order waqf money is not slim down, then took Nazhir Islamic bank as a partner in its management. This step has been done in several countries: among them are Indonesia, Bangladesh and Jordan. Difference model of partnership between Nazhir waqf money with Islamic banks in the three countries is what is described in this article.
Keywords : Nazhir, Islamic Bank, Endowments Money, Endowments Productive Partnership.

## a bstrak
Bank syariah sebagai lembaga yang mengelola keuangan sudah masyhur dan tidak diragukan lagi keberadaannya. Lain halnya jika bank syariah dikaitkan dengan wakaf uang. Belum banyak yang tahu, dan masih memantik banyak pertanyaan.  Artikel  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  instrumen  wakaf  uang  dalam  institusi  bank  syariah.  Di beberapa negara, dalam mengembangkan wakaf uang, nazhir tidak hanya bekerja sendirian. Tetapi, ia melibatkan bank syariah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wakaf uang. Inilah pembeda wakaf uang dengan wakaf tanah, sebab uang termasuk jenis harta yang bergerak dan lebih mudah hilang. Padahal, tugas utama nazhir adalah mengelola harta benda wakaf agar produktif, bukan menghabiskannya. Untuk itu, agar wakaf uang tidak menjadi susut, maka nazhir menggandeng bank syariah sebagai mitra dalam pengelolaannya. Langkah ini telah dilakukan di beberapa negara: di antaranya adalah Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. Perbedaan model kemitraan antara nazhir wakaf uang dengan bank syariah di tiga negara inilah yang akan dijelaskan dalam artikel ini.
Kata kunci : Nazhir, Bank Syariah, Wakaf Uang, Wakaf Produktif, Kemitraan .

## P enDahuluan
Kerjasama  antara  bank  syariah  dengan nazhir wakaf punya peran yang strategis. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf ( mauquf ) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat.  Juga,  berguna  untuk  meningkatkan kepercayaan  publik  kepada  nazhir  ihwal pengelolaan mauquf .  Jadi,  kerjasama  ini dibangun  atas  dasar  saling  memberikan manfaat antara kedua belah pihak.
Pertama, ditilik  dari  sisi  nazhir.  Karena adanya  akad  wakaf,  maka  hak  wakif  (orang yang  wakaf)  atas mauquf (benda  yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat.
Jika  pengelolaannya  asal-asalan  dan tidak  transparan,  maka  hal  ini  bisa  menjadi bumerang  bagi  nazhir,  dan  justru  bergerak  ke arah  kontra-produktif.  Untuk  menghindari hal  tersebut,  diperlukan  pengelolaan  yang
profesional,  transparansi,  serta  akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan Bank Syariah.
Dengan begitu, hak wakif dapat dipenuhi dengan  baik,  yaitu:  pertama,  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  terkait dengan  kondisi  dan  jaminan  barang  atau jasa. Kedua, hak untuk didengarkan pendapat dan  keluhannya  atas  barang  atau  jasa  yang digunakan.  Ketiga,  hak  untuk  mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Kedua ,  dari  sudut  Bank  Syariah.  Dengan bekerjasama  dengan  nazhir  berarti  ada beberapa  poin,  benefit,  dan  nilai  plus  yang diperoleh bank syariah. Antara lain: pertama, meningkatnya eksistensi Bank Syariah. Sebab, dengan  adanya  kerjasama,  sosialisasi  wakaf uang  kepada  masyarakat,  secara  otomatis juga  merupakan  langkah  sosialisasi  Lembaga Keuangan Syariah.
Ketiga ,  kalau  dana  yang  dihimpun melalui  bank  itu  bertambah  banyak,  maka akan  memperbesar  kemungkinan  perolehan pendapatan  bagi  Bank  Syariah.  Ketiga, memberikan citra positif kepada Bank Syariah. Ini akibat implikasi disalurkannya pembiayaan untuk  kebaikan  ( qardhul  hasan )  melalui kebijakan  dan  jaringan  bank  syariah  yang tersebar luas. Keempat, bila keberadaan wakaf tunai  ini  ditanggapi  dan  disambut  baik  oleh kalangan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat, maka  diperkirakan  akan  mendorong  gairah bank-bank  konvensional  untuk  melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan Bank Syariah.
Karena itu, di beberapa negara, kerjasama nazhir  dengan  bank  syariah  ini  mendapat perhatian  yang  cukup  serius,  khususnya dalam  pengembangan  wakaf  uang.  Badan- badan  wakaf  di  Timur  Tengah  hampir  semua memanfaatkan institusi perbankan, khususnya perbankan  syariah,  dalam  mengembangkan wakaf  uang.  Sebab,  urusan  dengan  uang memang  tak  dapat  dilepaskan  dari  dunia perbankan.  Karenanya  ada  timbal-balik  satu sama  lain.  Masing-masing  lembaga  wakaf punya  cara  atau  model  yang  berbeda-beda
dalam  membangun  kemitraan  dengan  bank syariah.
Inilah  yang  justru  menarik  perhatian penulis  untuk  meneliti  lebih  dalam.  Ada  tiga negara  yang  diambil  penulis  sebagai  studi kasus:  Indonesia,  Bangladesh,  dan  Yordania. Ketiga  negara  ini  punya  model  kemitraan yang berbeda. Perbedaan model kerjasama ini bukan untuk mencari mana yang lebih baik, tapi untuk menggali potensi model-model yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.

## Model Kemitraan dengan Bank Syariah
Jika  kemitraan  antara  nazhir  dengan bank syariah ini adalah perkara penting, maka perlu ada gambaran untuk menjajaki berbagai alternatif  bentuk  kemitraan  yang  dapat diterapkan oleh nazhir dan pihak bank syariah. (2001)
Berbagai  alternatif  model  ini  dijadikan kaca  mata  untuk  melihat  berbagai  model kemitraan  yang  diterapkan  di  tiga  negara: Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. Berikut ini adalah berbagai bentuk model kemitraan:
Bank Syariah sebagai Nazhir Penuh Dalam  kerjasama  ini  Bank  Syariah mendapat  kewenangan  penuh  untuk  menjadi nazhir,  mulai  dari  penerima,  pengelola,  dan penyalur dana wakaf. Wakif yang menyetorkan dana  wakaf  ke  Bank  Syariah  akan  menerima sertifikat  wakaf  yang diterbitkan Bank Syariah. Karena  itu,  tanggung  jawab  penggalangan, pengelolaan,  dan  distribusi  hasil  pengelolaan dana wakaf, sepenuhynya diserahkan pada Bank Syariah.

## Bank Syariah sebagai Penerima dan Penyalur
Dalam  konteks  ini,  Bank  Syariahhanya menerima  dan  menyalurkan  dana  wakaf. Sementara  pengeloaannya  dilakukan  oleh nazhir.  Dengan  begitu,  tanggung  jawab pengelolaan  dana  dan  hubungan  kerjasama
dengan  lembaga  penjamin  berada  pada wewenang nazhir.
Keunggulan  Bank  Syariah  pada  posisi  ini adalah  adanya  jaringan  kantor,  informasi, dan  peta  distribusi.  Ini  akan  berdaya  guna besar untuk menggalang dana wakaf maupun menyalurkan hasil pengelolaan kepada masyarakat luas.

## Bank Syariah sebagai Pengelola (Fund Manager)
Keunggulan  Bank  Syariah  pada  posisi ini  yaitu  kemampuan  profesional  dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada Bank Syariah. Sementara jaringan kantor dan peta distribusi yang dimiliki Bank  Syariah  tidak  begitu  berperan  dalam konteks ini.

## Bank Syariah sebagai Kustodi
Alternatif  keempat  ini  didesain  untuk mengantisipasi  jika  Bank  Syariah  tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam  mengelola,  dan  menyalurkan.  Maka, Bank  Syariah  dapat  berperan  menjadi  kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai.
Kustodi  adalah  kegiatan  penitipan  harta untuk  kepentingan  pihak  lain  berdasarkan suatu  kontrak.  Dalam  melakukan  kegiatan penitipan,  bank  menerima  titipan  harta  dengan mengadministrasikannya  secara  terpisah  dari kekayaan  bank.  Mutasi  dari  barang  titipan dilaksanakan  oleh  bank  atas  perintah  pihak yang menitipkan.
Jadi,  wakif  menyetorkan  dana  wakaf ke  Bank  Syariah  atas  nama  rekening  Nazhir. Karena  Bank  Syariah  hanya  berfungsi  sebagai kustodi, maka tanggung jawan terhadap wakif sepenuhnya ada di tangan Nazhir. Pada posisi ini, nazhir  hanya  memanfaatkan  jaringan kantor kantor Bank Syariah yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.

## Bank Syariah sebagai Kasir Nazhir
Ini hampir sama dengan bentuk kerjasama alternatif  keempat.  Hanya  saya  Bank  Syariah tidak  mengadministrasikan  Sertifikat  Wakaf
Tunai  yang  diterbitkan  Nazhir.  Jadi,  rekening nazhir  akan  dipelihara  oleh  Bank  Syariah sebagaimana  layaknya  rekening-rekening  lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis  dan  prinsip  syariah  yang  digunakan  (giro, wadiah,  tabungan  wadiah,  atau  tabungan mudharabah).
Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana,  dan  penyalurannya  akan  menjadi tanggung  jawab  Nazhir.  Karena  itu,  Nazhir akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk  menjamin  dana  wakaf  agar  tidak berkurang pokoknya.

## Kasus I: BWI di Indonesia
Pengembangan  wakaf  uang  di  Indonesia menemukan momentumnya ketika pemerintah mengesahkan  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  Takk  lama kemudian, terbit Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Di antara amanat  UU  wakaf    yang  amat  penting  adalah berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas  secara  umum  untuk  mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang  mempunyai  wewenang  penuh  dalam mengatur  dan  mengembangkan  perwakafan di  Indonesia.  Pengurus  BWI  ini  diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M  tahun  2007  (Mustafa  Edwin  Nasution, dkk: 2010).
Untuk mengimplementasikan wakaf uang  di  Indonesia,  BWI  bekerjasama  dengan Bank  Syariah.  Dalam  kemitraannya,  BWI memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Bank Syariah hanya dapat menerima  wakaf  uang,  tidak  lebih  dari  itu. Begitu  wakaf  uang  terkumpul,  tanggung  jawab sepenuhnya  ada  di  tangan  BWI.    Hanya  saja bedanya,  yang  mengeluarkan  Sertifikat  Wakaf Uang  adalah  dari  pihak  Bank  Syariah,  bukan dari BWI.
Uniknya  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  di BWI,  pengelolaan  dan  pengembangan  atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan
melalui  investasi  pada  produk-produk  bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah(2006).Di samping itu juga disebutkan, nazhir  wajib  mengelola  dan  mengembangkan harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  peruntukan yang  tercantum  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf
(2006).  Berdasarkan  klausul  tersebut, nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal. Peran dan ruang lingkup BWI dalam proses  investasi  wakaf  uang  dapat  ditunjukkan gambar berikut:
Gambar 1. Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang
Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No. 42 tahun 2006 dipaparkan, “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”
Jadi,  pasal  tersebut  menjelaskan,  dalam rangka  memproduktifkan  harta  wakaf  guna diambil  hasilnya  untuk mauquf  alaih, Nazhir dapat  bekerjasama  dengan  pihak  manapun selama berdasarkan prinsip syariah.
Pengelolaan  wakaf  uang  adalah  usaha- usaha  yang  dilakukan  oleh  Pengelola  Dana Wakaf  (Nazhir)  dalam  bentuk  investasi  usaha dengan  mempertahankan  nilai  dana  wakaf untuk memperoleh keuntungan.  Investasi usaha tersebut  dapat  melalui  investasi  finansial maupun  investasi  riil.  Dalam  pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis investasi tersebut dengan bersamaan.
Untuk memutuskan investasi, sebelumnya dilakukan  analisis  proyek  yang  akan  dibiayai. Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf adalah:
• Usaha proyek dijalankan sesuai dengan
• syariah Islam
• Kelayakan  usaha  disetujui  oleh  Komisi Investasi Nazhir
• Tingkat kelayakan proyek harus memenuhi syarat:
•  Kelayakan  proyek  sesuai  prinsip  5  C ( character,  condition,  capital,capacity, collateral )
•  Sumber  pengembalian  dapat  dihitung berdasarkan studi kelayakan
• Coverageofrisk, apakah proyek diasuransikan  atau  tidak  terkait potensi proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam.

## Abdullah Ubaid – Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalamMengembangkan Wakaf Uang
Skema implementasi wakaf uang:
Dengan penerapan model ini, posisi nazir adalah sebagai investor. Ia dapat menyalurkan dananya  sesuai  dengan  preferensi  investasi yang  diinginkan  baik  terhadap  sektor  usaha, pihak  penerima  investasi,  maupun  tingkat preferensi risiko. Sementara bank syariah akan menerima fee atas  terlaksananya  mekanisme penyaluran  dana  dengan  skema  investasi  ini. BWI seharusnya menempatkan wakaf uangnya pada produk ini. Dengan begitu, hasil investasi yang diperoleh pun akan jauh lebih besar. BWI juga  dapat  leluasa  menentukan  proyek  apa yang akan dibiayai dengan model ini.
Model ini ibarat jembatan yang menghubungkan  antara  nazir  dengan  bank syariah dalam investasi wakaf  uang. Maksudnya, nazir  tetap  memegang  kendali  untuk menentukan  proyek  apa  yang  akan  didanai dengan menggunakan dana wakaf. Sementara bank  syariah  juga  mempunyai  pertimbangan soal kelayakan studi dan kemungkinan resiko investasi.  Ini  menjadi  bahan  pertimbangan bagi  nazir  untuk  menginvestasikan  dana wakafnya. Bank syariah juga akan memperoleh keuntungan  dengan  investasi  model  ini.  Jadi, ada usaha untuk saling melengkapi kekurangan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, nazir dan bank syariah.

## Kasus II: Social Investment Bank LTD di Bangladesh
SIBL  merupakan  model  perbankan yang  tujuannya  adalah  untuk  menghapuskan
kemiskinan  dan  memberdayakan  keluarga melalui  investasi  sosial  berdasarkan  sistem ekonomi partisipatif. Bank ini memposisikan diri sebagai nazhir wakaf. Ia membuat produk yang disebut sertifikat wakaf uang (SWU).
Sebuah  riset  Abdul  Mannan  berjudul “ Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector  with  Special  Reference  to  Awqaf  in Bangladesh” ,  (India:  Idarah  al-Adabiyah, 2000:h  36)yang  dipublikasikan  oleh  IDB Jeddah  pada  tahun  1995,  menunjukkahn bahwa wakaf uang membuka peluang yang unik bagi  penciptaan  investasi  di  bidang  keagamaan, pendidikan,  dan  pelayanan  sosial.  Tabungan dari  warga  yang  berpenghasilan  tinggi  dapat dimanfaatkan  melalui  penukaran  Sertifikat Wakaf  Uang.  Sedangkan  pendapatan  yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda  seperti  pemeliharaan  harta-harta wakaf itu sendiri.
Strategi  penerbitan  sertifikat  wakaf  uang ini untuk mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan  wakaf  seolah-olah  hanya  untuk orang-orang  kaya  saja.  Sertifikat  Wakaf  Uang seperti  yang  diterbitkan  SIBL  dibuat  dalam denominasi  sekitar  US$21,  maka  sertifikat tersebut  dapat  terbeli  oleh  sebagian  besar masyarakat muslim.(Abdul Mannan, 2001:Hal 37).    Bahkan,  sertifikat  tersebut  dapat  dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Dipandang dari  sisi  ini,  maka  penerbitan  Sertifikat  Wakaf Uang  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  bagi
rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif.
Dengan  ikut  serta  dalam  program  SWU, berarti  seseorang  telah  membantu  untuk mengoperasikan sosial  capital  market yang begitu bagus dalam jangka panjang. Dan bagi pihak  perbankan,  ini  merupakan  peluang yang  sangat  bagus  untuk  keperluan  investasi. Pertama ,  investasi  jangka  pendek.  Kredit mikro  dan  investasi  perusahaan  kecil  untuk penghapusan  kemiskinan  dan  pemberdayaan keluarga  sangat  diperlukan. Kedua ,  investasi jangka  menengah.  Seperti  industri  kerajinan, industri  menengah,  garmen,  dan  peternakan dapat  dibiayai  dengan  instrumen  ini  dan  akan menghapus  sistem  bunga  yang  terdapat pada  bank  yang  selama  ini  sangat  mahal bagi  masyarakat. Ketiga ,  investasi  jangka panjang,  untuk  berbagai  industri  berat  dan kepentingan  masyarakat  umum  seperti  jalan tol,  infrastruktur  yang  diperlukan  negara dalam membangun kekuatan jangka panjang.
Wakaf uang ini merupakan suatu manfaat jangka  panjang  yang  dilakukan  masyarakat Islam  untuk  membangun  masa  depan bangsanya  secara  lebih  baik.  Karena  itu, SIBL  dalam  membuka  peluang  masyarakat untuk  berbagai  aktifitas  agar  mereka  bisa mengambil produk-produk yang terdapat pada bank  tersebut.  Di  antara  sasaran  yang  ingin dicapai  yaitu,  menjadikan  perbankan  sebagai fasilitator  untuk  menciptakan  wakaf  uang  dan membantu dalam pengelolaan wakaf; membantu memobilisasi  tabungan  masyarakat  dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan  orang-orang  kaya;  meningkatkan investasi  sosial  dan  mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya;  menciptakan  kesadaran  di  antara  orang kaya  tentang  tanggung  jawab  sosial  mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan
social  capital  market ;  membantu  usaha- usaha  pembangunan  bangsa  secara  umum  dan membuat  hubungan  yang  unik  antara  jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU yang diterapkan pada SIBL di Bangladesh adalah sebagai berikut(Abdul Mannan: 46)
• Wakaf  uang  harus  diterima  sebagai sumbangan  sesuai  dengan  syariah.  Bank harus  mengelola  wakaf  tersebut  atas  nama wakif.
• Wakaf  dilakukan  dengan  tanpa  batas waktu  dan  rekeningnya  harus  terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
• Wakif  mempunyai  kebebasan  memilih tujuan-tujuan  sebagaimana  tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.
• Wakaf  uang  selalu  menerima  pendapatan dengan  tingkat  ( rate )  tertinggi  yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
• Kuantitas  wakaf  tetap  utuh  dan  hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan wakif.  Bagian  keuntungan  yang  tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan  pada  wakaf  dan  profit  yang diperoleh akan bertambah terus.
• Wakif  dapat  meminta  bank  menggunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
• Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan  memberikan  sejumlah  wakaf  dengan cara  melakukan  deposit  pertama  kalinya sebesar  Tk.  1000,  atau  equivalen  dengan jumlah  tertentu  pada  mata  uang  Rupiah. Deposit-deposit  berikutnya  juga  dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 1000 atau kelipatannya.
• Wakif  dapat  juga  meminta  kepada  bank untuk  merealisasikan  wakaf  uang  pada jumlah  tertentu  untuk  dipindahkan  dari rekening wakif pada SIBL.
• Atas  setiap  setoran  wakaf  uang  harus
diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf  tersebut  mencapai  jumlah  yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
• Prinisp  dan  dasar-dasar  peraturan  syariah tentang  wakaf  uang  dapat  ditinjau  kembali dan dapat berubah.
Dengan  persyaratan-persyaratan  tersebut, maka bank dapat membuat pedoman yang lebih baik lagi agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di  mata  masyarakat,  dan  juga  bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan  individu  atau  kelompok  tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf sebenarnya.

## Kasus III: Majelis Tinggi Wakaf di Yordania
Pengelolaan  wakaf  di  Kerajaan  Yordania ditangani langsung oleh Kementerian Wakaf  dan  Urusan  Agama.  Kementerian ini  membentuk  Majelis  Tinggi  Wakaf  yang diketuai  oleh  Menteri.  Majelis  Tinggi  Wakaf, menetapkan  usulan-usulan  yang  ada  di Kementerian  yang  berasal  dari  Direktur Keuangan,  kemudian  Menteri  membawanya kepada  Dewan  Kabinet  untuk  mendapat pengesahan.  Dalam  menjalankan  tugasnya, Kementerian  Wakaf  selalu  bersandar  pada Undang-undang No. 26 Tahun 1966.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berwenang mengelola harta wakaf dan  mengendalikannya  adalah  Kementerian Wakaf  dan  Urusan  Agama  Islam.  Dalam memegang  kekuasaannya  itu  Kementerian Wakaf  di  samping  bersandar  pada  undang- undang  wakaf  juga  harus  bersandar  pada peraturan-peraturan wakaf yang lain.(Uswatun Hasanah,  1997:  hal    10-13).    Di  samping  itu, Kementerian  Wakaf  diberi  wewenang  untuk membelanjakan  hasil  pengembangan  wakaf sesuai  dengan  rencana-rencana  yang  telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.
Berdasarkan  model  kelembagaan  ini, pengelolaan wakaf di Yordania tergolong sangat produktif,  baik  pengelolaan  aset  wakaf  yang berupa tanah maupaun uang. Cara penerimaan wakaf  uang  di  Yordania  tidak  harus  melalui
bank  syariah,  tapi  dapat  langsung  diberikan kepada  nazhir.  Karena  itu,  Majelis  Tinggi Wakaf  hanya  memanfaatkan  bank  syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa wakif yang tidak dapat  langsung  memberikan  wakaf  uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat berwakaf  dengan  cara  datang  ke  kantor  bank syariah  atau  transfer  ke  no  rekening nazhir yang  dituju.  (Ahmad  Muhammad  Abdul Adhim,Kairo: Dar al-Salam, 2007: hal  92).
Pengelolaan  wakaf  uang  di  Yordania dikolaborasi  dengan  pengelolaan  wakaf tanah  atau  properti.  Lalu,  hasil  pengelolaan wakaf  itu  dipergunakan  untuk  berbagai keperluan, antara lain: Pertama , memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota. Salah satu  di  antaranya  adalah  kota  yang  arealnya seluas 79 dunum ( dunum adalah ukuran empat persegi  dengan  luas  kira-kira  900  M 2 ).  Di areal  tersebut  terdapat  tanah  pertanian,  yang berisi 1.346 pohon zaitun, anggur, kurma dan buah badam. Pembangunan rumah penduduk dan pengembangan pertanian tersebut kedua-duanya  merupakan  proyek  pertanian Kementerian Perwakafan.
Kedua ,  membangun  perumahan  petani dan  pengembangan  tanah  pertanian  di  dekat kota  Amman.  Wilayah  tersebut  luasnya  84 dunum, dan di dalamnyaterdapat 1.600 pohon anggur,  zaitun,  buah  badam  dan  kurma. Ketiga ,mengembangkan tanah pertanian sebagai  tempat  wisata  di  dekat  Amman.  Di tanah  pertanian  ini  terdapat  2300  pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam.
Keempat ,  membangun  sebuah  tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya 122  dunum,  terdapat  350  pohon  zaitun  dan tanah  pertanian  ini  akan  dikembangkan  terus- menerus  dengan  dana  wakaf.  Di  samping daerah-daerah  Tepi  Timur,  proyek  wakaf bidang  pertanian  juga  dilakukan  di  wilayah Tepi  Barat  antara  lain  pertanian  pohon  zaitun di  al-Khalil  (Hebron)  yang  memiliki  tanah wakaf  berupa  tanah  pertanian  yang  cukup  luas. (Uswatun Hasanah, Peranan , hal: 6-7).
Setelah  adanya  berbagai  proyek  wakaf tersebut,  Kementerian  Wakaf  mendirikan Direktorat  Pembangunan  dan  Pemeliharaan Wakaf  Islam  dengan  beberapa  proyek.  Proyek- proyek yang dibangun cukup banyak dan meliputi wilayah  Tepi  Timur  dan  Tepi  Barat.  Adapun proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain  adalah  pembangunan  kantor-kantor  wakaf di  Amman  dengan  biaya  80.000  (delapan puluh  ribu)  dinar  Yordania;  pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar dan beberapa proyek lainnya.
Proyek  yang  dilaksanakan  di  Tepi  Barat antara  lain  adalah  kantor-kantor,  pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya  pembangunan  yang  dilakukan  baik di  wilayah  Tepi  Barat  maupun  Tepi  Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700 ribu dinar.
Agar  proyek  dapat  berjalan  dengan baik,  di  Kementerian  Wakaf  juga  dibentuk lembaga  khusus  yang  bertugas  melakukan studi  kelayakan  terhadap  rencana-rencana pengembangan  tanah  wakaf.  Kebijaksanaan dari  pemerintah  ternyata  sangat  membantu berkembangnya  pengelolaan  wakaf.  Hal  ini terbukti  dengan  berhasilnya  pengelolaan  wakaf di Yordania.
Dalam memproduktifkan aset wakaf, Kementerian Wakaf mempergunakan berbagai cara. Adapun  cara-cara  pengembangan  wakaf  yang dilakukan Kementerian Wakaf antara lain adalah sebagai  berikut:  a)  mengembangkan  hasil  harta wakaf  itu  sendiri,  b)  menyewakan  tanah-tanah wakaf  dalam  waktu  yang  lama,  c)  Kementerian Wakaf  meminjam  uang  kepada  pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah  wakaf,  d)  menanami  tanaman-tanaman di tanah pertanian.(Adiwarman Karim, 2003).
Dari  hasil  pengelolaan  itu,  tahun  1984, pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  Kementerian ini dari hasil sewa sajamencapai 680 ribu dinar Yordania. Pendapatan yang berasal dari tempat- tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania. Pendapatan  pabrik,  rumah-rumah  yatim dan  industri  di  Yerusalem  mencapai  kurang
lebih  80  ribu  dinar  Yordania.  Sedangkan pendapatan lain yang bermacam-macam kira- kira mencapai 160 ribu dinar Yordania(Ibid).
Adapun  hasil  yang  sudah  dicapai  dari pengembangan  wakaf  yang  dilakukan  oleh Kementerian Wakaf Yordania antara lain:
• Membuka  beberapa  lembaga  pendidikan tinggi  dan  Mendirikan  tempat  belajar  al- Qur’an dan al-Hadis;
• Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah,  rumah-rumah  yatim  Islam  yang mengajarkan keterampilan;
• Mendirikan percetakan mushaf al- Qur’an  dan  percetakan  di  Amman  yang mencetak  barang-barang  cetakan  yang diperdagangkan;
• Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di mesjid-mesjid dan kota-kota kerajaan;
• Setiap  tahun  Kementerian  memberikan beasiswa  untuk  belajar  di  Universitas Yordania;
• Mendirikan lima kantor (semacam Islamic Centre ) di kota-kota kerajaan;
• Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu  fakir  miskin  dan  orang-orang yang membutuhkan;
• Menerbitkan  majalah  Islam  di  Amman, serta menerbitkan buku-buku agama dan
• Mendirikan  dua  lembaga  yang  cukup penting,  yakni  lembaga  Arkeologi  Islam dan  lembaga  peninggalan-peninggalan Islam.
Bagian  Arkeologi  Islam  bertugas  untuk mengurusi  dan  menjaga  beberapadokumen- dokumen  yang  berkenaan  dengan  benda- benda  tidak  bergerak  dan  tradisi-tradisi Islam.  Adapun  lembaga  Peninggalan  Islam bertugas  menghidupkan  kembali  peninggalan- peninggalan  Islam.  Sedangkan  tugas  utamanya adalah  mengumpulkan  manuskrip-manuskrip Islam  yang  ada  pada  masa  kejayaan  Islam. Selain itu, lembaga tersebut juga berkewajiban membuktikan keaslian naskah-naskah, memperbaiki,  dan  menyusunnya.(Uswatun Hasanah, hal: 8)

## s ImPulan
Perbandingan  model  kerjasama  yang dianut dalam masing-masing kasus adalah satu sama lain berbeda. Perbedaannya terletak pada :
Pertama , Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebenarnya memposisikan bank syariah  sebagai  kasir  dan  mitra  BWI  dalam pengelolaan. Pada posisi ini Bank Syariah hanya mengadministrasikan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan  BWI.  Jadi,  rekening  BWI  akan dipelihara  oleh  Bank  Syariah  sebagaimana layaknya  rekening-rekening  lain  yang  akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip  syariah  yang  digunakan  (giro, wadiah , tabungan wadiah , atau tabungan mudharabah) . Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan menjadi tanggung jawab BWI. Karena itu, BWI akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.
Kedua ,  kasus  di  Bangladesh  sebagaimana yang  dilakukan  oleh  SIBL,  memanfaatkan  bank wakaf sebagai nazhir , yaitu penerima, pengelola, dan  penyalur  wakaf.  Dalam  kerjasama  ini Bank  Syariah  mendapat  kewenangan  penuh untuk  menjadi nazhir ,  mulai  dari  penerima, pengelola,  dan  penyalur  dana  wakaf. Wakif yang  menyetorkan  dana  wakaf  ke  Bank Syariah  akan  menerima  sertifikat  wakaf  yang diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, dan distribusi hasil  pengelolaan  dana  wakaf,  sepenuhnya diserahkan pada Bank Syariah.
Ketiga ,  kemitraan  yang  dilakukan  oleh Majelis Tinggi Wakaf di Yordania dengan Bank Syariah  adalah  kerjasama  dalam  penerimaan wakaf  uang.  Model  ini  memberikan  peluang kepada Bank Syariah hanya sebagai penerima wakaf uang. Karena itu, bank Syariah berperan sebagai kustodi saja.
Dalam  melakukan  kegiatan  penitipan, bank  syariah  menerima  titipan  harta  dengan mengadministrasikannya  secara  terpisah  dari kekayaan  bank.  Mutasi  dari  barang  titipan dilaksanakan  oleh  bank  atas  perintah  pihak
yang  menitipkan.  Jadi,  wakif  menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening Majelis Tinggi Wakaf. Adapun sertifikat wakaf tunai itu diterbitkan oleh Majelis Tinggi Wakaf dan dititipkan di Bank Syariah. Pada posisi ini, nazhir hanya  memanfaatkan  jaringan  kantor kantor Bank Syariah yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.

## D aftar P ustaka
Al-Arabiyah, Jumhuriyah Misr. 1993. Qawanin al-Auqaf  wa  al-Fikr  wa  al-Qararat  al- Tanfidziyyah ,  Kairo:  al-Haiah  al-Ammah li Syuun al-Matabi al-Amiriyah.
Al-Jamal,  Ahmad  Muhammad  Abdul  Adhim. 2007. Daur  Nidham  al-Waqf  al-Islami fi  al-Tanmiyah  al-Isqtishadiyah  al- Mu’ashirah , Kairo: Dar al-Salam.
Al-Jurjawi,  Ali  Ahmad.  1994. Hikmah  al- Tasyri’ wa Falsafatuhu , Kairo: Dar al-Fikr. Amidhan,  et.  al.  1983. Pedoman  Nazhir, Jakarta:    Proyek  Pembinaan  Zakat  dan Wakaf,  Departemen  Agama  RI,  Ditjen Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji,  Direktorat Urusan Agama Islam.
ElSefy,  Hossam.  2007. Islamic  Finance  A comparative jurisprudential Study, Malaysia: University Malaya Press.
Karnaen  Perwataatmadja  dan  Syafi’i  Antonio.
1997. Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam , Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
Kasmir.  2002. Manajemen  Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers.
Mahamood,  Siti  Mashitoh.  2006.  W aqf  in Malaysia  Legal  and  Administrative Perspectives, University Malaysia Press. Mahmud, Ahmad, et all. 2007. Islamic Banking How  far  We  Have  We  gone ,  Malaysia:
International Islamic University Malaysia.
Mannan. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam,
Jakarta: CIBER PKTTIUI.
Mufti,  Aries,  dan  Muhammad  Syakir  Sula. 2007. Amanah  Bagi  Bangsa,  Konsep Sistem Ekonomi Syariah , Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
Muhammad.  2001. Kontruksi  Mudharabah Dalam  Bisnis  Syariah ,  Yogyakarta:  PSEI STIS.
Profil  Badan  Wakaf  Indonesia  2007-2010. 2008. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Qahaf,  Mundzir.  2005. Management  Waqaf Produktif, Jakarta: Khalifa.
Siregar,  Mulya  E.,  et.  al.,  2001. Peranan Perbankan  Syariah  dalam  Wakaf  Tunai (Sebuah Kajian Konseptual) , Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
Syafi’i  Antonio.  1999. Bank  Syariah ,  Jakarta: Bank Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf.