SISTEM KONTRAK KERJA ANTARA KARYAWAN DAN PERUSAHAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT Citra Van Titipan Kilat)
Suryadi Bata Ahmad Uin Alauddin Makassar adhisuryadi95@gmail.com

## Rahmah Amir
UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Sistem  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja  adalah  sebuah  dasar  terjadinya hubungan  kerja.  Dalam  melakukan  hubungan  pekerjaan  pasti  ada  pihak  yang memberi  kerja  dan  juga  tenaga  kerja.  secara  tidak  langsung  keduanya menimbulkan  hubungan  perikatan  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Diperjelas  adanya  keputusan  menteri  No.100  Tahun  2004  dan  pasal  50  undang- undang  ketenagakerjaan    yang  menyatakan  bahwa  hubungan  hubungan  kerja terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  karyawan. Persmasalahan yang diteliti di PT Citra Van Titipan Kilat adalah: Sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan.Dalam permasalahan yang diteliliti di PT Citra Van Titipan Kilat ini terdapat dua rumusan masalah. 1) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan di PT Citra Van Titipan  Kilat  ditinjau  dari  Undang-undang  ketengakerjaan.  2)  bagaimana  sistem kontrak  kerja  antara  karyawan  dan  perusahaan  dintinjau  dari  hukum  Islam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  kontrak  kerja  atau  perjanjian kerja antara karyawan dan persuahaan di PT Citra Van Titipan Kilat. Penelitian ini merupakan  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data- data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan  data-data  yang  relevan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara tertulis dan tidak  tertulis  terhadap  karyawan.  Prinsip  yang  digunakan  ini  tidak  bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam hukum Islam tidak  memandang  dari  cara  kontrak  kerja  atau  perjanjian  itu  dibuat,  baik  secara tertulis maupun tidak tertulis. Islam lebih mengutamakan I’tikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, yang mana jika akad sudah jelas, rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan tidak melanggar syariah atau hukum Islam.
Kata kunci : Kontrak, Perusahaan, Karyawan

## I. Pendahuluan
Pada  era  pembangunan  nasional  saat  ini,  masalah  ketenagakerjaan  juga sangat  penting  sebagai  sumber  daya  manusia,  khususnya  bagi  Negara  repeublik Indonesia.  Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  tinggi  dan  banyaknya pengangguran  sangat  mempengaruhi  terhadap  masalah  ketenagakerjaan.  Tenaga kerja  adalah  sarana  yang  dominan  di  dalam  kehidupan  bangsa,  oleh  karena  itu tenaga  kerja  juga  dapat  dikatakan  sebagai  faktor  penentu  bagi  kemajuan  suatu bangsa.
Setiap  manusia  pasti  membutuhkan  yang  namanya  pekerjaan  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup salah satu jalan adalah  mencari  pekerjaan.  Bekerja  dapat  dilakukan  secara  perseorangan  atau bekerja pada orang lain dilakukan dengan bekerja kepada Negara atau  bekerja di perusahaan.
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa  dalam  suatu  hubungan  antar  pekerja  dan  pengusaha  dibuat  berdasarkan perjanjian  kerja  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  atau  tidak  tertulis.  Perjanjian kerja  timbul  berdasarkan  perserikatan  antar  dua  belah  pihak  yang  menyatukan atau mengikatkan diri pada suatu kepentingan. Asas dalam suatu perjanjian harus dilandasi  dengan  adanya  unsur  kerelaan/ridho  dan  tidak  diperkenankan  adanya pemaksaan.  Perjanjian  dibuat  harus  berdasarkan  kesepakatan  dari  kedua  belah pihak.
Pekerja  merupakan  bagian  dari  tenaga  kerja  yang  telah  melakukan  kerja, baik bekerja pada diri sendiri atau bekerja pada orang lain atau  terikat hubungan kerja yang berada dibawah perintah pemberi kerja dan jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1
1 Maimun, Hukum ketenagakerjaan, (Jakarta : Pradya Paramita,2007).h. 12
Perjanjian kerja disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang  No.13 Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Pengertian  dari  hubungan kerja  sendiri  adalah  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja  berdasarka perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah.
Perjanjian  kerja  merupakan  perjanjian  yang  memaksa,  karena  para  pihak tidak  dapat  menetukan  sendiri  keinginan  dalam  perjanjian  sebagaimana  layak dalam  hukum  perikatan  yang  dikenal  dengan  “kebebasan  berkontrak”.  Dengan adanya  perjanjian  kerja,  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  mempunyai hubungan  hukum  yang  disebut  hubungan  kerja,  dan  sejak  itulah  mereka mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perdata.
Isi  dari  perjanjian  kerja  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  maksudnya  apabila  di  perusahaan  telah  ada  peraturan  atau  perjanjian kerja  bersama,  isi  perjanjian  kerja  baik  kualitas  maupun  kuantitas  tidak  boleh rendah dari peaturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. 2
Dalam  pasal  50  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibagi menjadi dua bagian yaitu, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kedua pembagian kerja waktu  ini  harus  diterapkan  bagi  pekerja  yang  mengikatkan  diri  pada  perusahaan atau  instansi  lain.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dalam  sistem  hubungan  kerja biasanya digunakan untuk pekerja tidak tetap, begitu juga sebaliknya dipegunakan untuk pekerja tetap.
Dalam  sistem  pekerja  waktu  tidak  tertentu  dibuat  harus  secara  tertulis dimana yang diperjelas pada pasal 57 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang
2 F.X. Djumiaji, perjanjian kerja ,(Jakarta: Sinar Grafika).h. 22
ketenagakerjaan.  Isinya  juga  diharuskan  menggunakan  bahasa  Indonesia. Perjanjian  kerja  dibuat  sekurang-kurangnya  dalam  rangkap  3  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  sama,  serta  pekerja  dan  pengusaha  masing-masing mendapat 1 perjanjian kerja.
Sehubungan  dengan  perjanjian  kerja  antara  pekeja  dan  pengusaha  yang dimana  telah  terbentuknya  perjanjian  kerja  baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis  harus  memenuhi  syarat-syarat  suatu  perjanjia,  baik  syarat  subyektif maupun syarat obyektif.
Hubungan kerja menunjukkan keudukan kedua kedua belah pihak tersebut, yang  pada  dasarnya  menggambarkan  hak-hak  dan  kewajiban  para  pekerja terhadap  pengusaha,  serta  hak-hak  dan  kewajiban  para  pengusaha  terhadap pekerja.  Selain  itu  dikenal  pula  adanya  bermacam-macam  hubungan  lainnya antara kedua belah pihak yang pada dasarnya adalah juga melaksanakan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa, tetapi bukan merupakan hubungan kerja. 3
Pengupahan  dan  keselamatan,  yang  telah  di  perjelas  didalam  peraturan perundang-undangan.  Adanya  peraturan  pemerintah  pasti  untu  diberlakukan  di setiap perusahaan. Tetapi tetapi kadang tidak semua perusahaan menaati peraturan yang  ditetapkan,  sebagian  perusahaan  menggunakan  peraturan  yang  dibuat sendiri.dalam  suatu  ketentuan  perushaan  terdapat  peraturan  sendiri,  peraturan yang  dibuat  perusahaan  juga  tidak  boleh  bertentangan  terhadap  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Islam  sesunguhnya  menekankan  kepentingan  kerja,  tidak  hanya untuk  melindungi  kepentingan  para  buruh,  memaksimalkan  produksi,  tetapi juga untuk menekankan kepentingan perjanjian kerja.
3 Sendjun H.Manulang. Pokok-pokok  Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT.Adi MahaSatya,2001).h. 63
Islam  mencoba  membuat  kesepakatan  antara  buruh  dan majikan  denngan memberi nilai moral kepada seluruh persoalan takterkecualikan dalam hal masalah ketenagakerjaan. Hukum Islam memiliki berbagai keterangan dan penjelasan yang sangat luas. Khususnya dalam dunia usaha industry atau perusahaan denagn buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Perjanjian  kerja  dalam  Islam  digolongkan  kepada  sewa-menyewa  (al- ijarah) ,  yaitu  al-ijarah  a’mal  dimana  sewa  menyewa  dalam  bentuk  jasa  atau  skil manusia  untuk  melakukan  pekerjaan. 4 Prinsip  utama  perjanjian  kerja  didalam islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban  para  pekerja  atau  buruh  yang  dipekerjakan.  Tidak  boleh  dalam  islam seorang  buruh  mencurahkan  jerih  payah  dan  keringatnya  sementara  buruh  tidak mendapatkan upah atau gajinya. 5
Di  dalam  Islam  dijelasan  bahwa  untuk  terbentuknya  akad  suatu  perjajian harus  berdasarkan  kedua  belah  pihak,  dalam  hal  ini  adalah  pekerja/buruh  dan majikan. jika  akad tersebut tidak berlandaskan kerelaan atau keridhoan kedua dan merupakan  kehendak  salah  satu  pihak,  artinya  dalam  akad  terdapat  ada  unsure paksaan.  Maka  akad  tersebut  dipandang  tidak  sah.  mengenai  isi  kontrak  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  perbuatan  yang  melawan  ketentuan  syari’ah adalah  tidak  sah.  Maka  perjanjian  yang  dijadikan  dengan  sendirinya  batal  demi hukum.  Demikian  pula  masing-masing  pihak  harus  rela  akan  isi  kontrak  dan sesuai kehendak masing-masing.
Untuk  melaksanakan  akad  sewa-menyewa  jasa  maka  pertama  yang pertama yang harus dilakukan yaitu melaksanakan suatu proses akad ijarah , yang dimana  pihak-pihak  yang  melakukan  akad  harus  harus  mempunyai  kecakapan
4 Ahmad Azhar Basyir, refleksi Atas persoalan keislaman seputar filsafa,hukum,politik dan ekonomi (bandung:Mizan, 1992).h. 191
5 Yusuf  Qardawi, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, Alih bahasa Didin hafiuddhin,dkk. (Jakarta: Robbani press,1997). h.403
dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Kedua  akad ijarah dapat  dilakukan  dengan tatap muka maupun jarak jauh.
Dengan  demikian,  jika  rukun  dan  syarat  terpenuhi,  maka  perjanjian  akad ijarah dapat dikatakan sah, bahwasanya  akad perjanjian tersebut harus dilakukan dengan I’tikad baik.
Oleh karena itu peraturan perundang-undangan dibuat dengan melindungi pekerja  dan  pengusaha,  diperkuat  lagi  dengan  hukum  Islam  yang  menjelaskan bahwasanya  dalam  perjanjian  harus  ada  yang  namanya  keadilan  yang  bermula juga  dari  konsep  perjanjian  kerja  yang  ada  didalamnya,  maka  menarik  untuk diteliti  konsep  perjanjian  kerja  yang  mengatur  hal  tersebut  dengan  hukum perjanjian Islam.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk menganalisis masalah yang timbul dari suatu perjanjian kerja yang terdapat pada PT Citra Van Titipan Kilat.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memfokuskan  penelitian  mengenai  Sistem kontrak  kerja  antara  karyawan  dan  perusahaan  dalam  perspektif  Undang-undang ketenagakerjaan  dan  Hukum  Islam.  Mengenai  gambaran  fokus  penelitian  yang hendak  penulis  teliti  pertama  adalah  Bagaimana  Sistem  kontrak  kerja  antara karyawan  dan  perusahaan  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  ditinjau  dari  Undang- undang  ketenagakerjaan.  fokus  penelitian  yang  kedua  adalah  bagaimana pandangan  Hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  kontrak  kerja  yang  dilakukan antara karyawan dan perusahaan di PT.Citra Van Titipan Kilat.

## II. Pembahasan
A. Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  perjanjian  kerja  telah  diatur  dalam Kepmen  Nomor:  Kep.100/MEN/VI/2004  tentang  pelaksanaan  perjanjian  kerja
waktu  tertentu,dan  pasal  59  ayat  (3)  undang-undang  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan.  Hubungan  kerja  yang  ada  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  juga berpedoman  pada  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara  perjanjian  kerja  waktu tertentu  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  dengan  tenaga  kerja.  Hubungan  kerja bertujuan  untuk  melancarkan  perusahaan  baik  pegawai  yang  berstatus  tetap maupan  kontrak  adalah  sama  yaitu  saling  menghormati  kedudukan  masing- masing dan slaing bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasmin rahman, pelaksanaan perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  sebagai berikut:
1. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja di PT Ctra Van Titipan Kilat
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  dilakukan antara pihak perusahaan sebagai pihak pertama dan dengan pihak pekerja sebagai pihak kedua.
2. Mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja
Hubungan kerja  terjadi di PT Citra Van Titipan Kilat dengan tenaga kerja terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak setelah menandatangani isi perjanjian kerja.
3. Tempat Kerja
Dalam  perjanjian  kerja  pihak  pertama  menentukan  tempat  atau  bagian yang akan dikerjakan atau lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja.
4. Pihak pertama memberikan jadwal kerja.
Pemberian jadwal kerja ini diatur oleh pihak perusahaan yang mana jadwal kerja berdasarkan ketentuan undang-undang.
Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 77 sebagai berikut.:
a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
b. Waktu kerja sebagaiman dimaksud ayat (1) meliputi:
c. 7  (Tujuh)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
d. 8 (delapan) Jam 1(satu) dan 40 (empat Puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
5. Pihak pertama memberikan upah
Upah  harus  deiberikan  dalam  bentuk  uang  yang  berlaku  sebagai  alat pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Jika  upah  diberikan  dalam  mata  uang  asing, pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi dari Bank Indonesia pada saat pembayaran  upah.  Upah  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  komponen,  yang terdiri  upah  pokok,  upah  tetap  dan  tunjangan  tidak  tetap.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  bapak  Hasmin  Rahman  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  uapah diberikan  pada  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  UMR  upah  diberikan  semua  sama untuk  pekerja  waktu  tidak  tertentu  beda  dengan  pekerja  tetap  setiap  tahun  naik berkala di PT Citra Van Titipan Kilat. 6
6. Kesepakatan kerja berakhir.
Hubungan  kerja  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  dengan  tenaga  kerja berakhir  apabila  pekerja  mengundurkan  diri  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat sebelum  jangka  waktu  jika  perjanjian  kerja  belum  berakhir  maka  harus menyerahkan  surat  pengunduran  diri  ditandatangani  pihak  kedua  beserta atasannya  dalam  hal  ini  supervisor.  Dengan  berakhirnya  keepakatan  kerja  atas dasar pengunduran diri oleh pihak kedua, maka pihak kedua tidak akan mennuntut uang pesangon atau ganti kerugian berupa apapunkepada pihak pertama.
7. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian.
Tanda  tangan  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  dibuat  berdasarkan kesepakatan  kerja.  Dalam  artinya  pihak    perusahaan  sudah  menyiapkan  blanko
6 Wawancara dengan pimpinan PT Citra Van Titipan Kilat, pada tanggal 31 Oktober 2019.
kesepakatan kerja, pekerja mengisi menandatangani dan blanko tersebut. Apabila pekerja  tidak  menyenangi  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  maka  pekerja  berhak untuk  tidak  menandatanganinya.  Apabila  blanko  tersebut  ditanda  tangani  pihak pertama dan pihak kedua maka dalam hal ini menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat sudah sah.
Jadi  pelaksanaan  perjanjian  kerja  di  PT  Citra  Van  titipan  Kilat  sudah sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang artinya  sudah  dilakukan  dengan  baik,  kesesuaian  ini  bisa  kita  lihat  dalam  isi perjanjian  kerja  waktu tertentu  dan tidak ada  masa  percobaan  di  perusahaan  dan secara  pengupahan  dan  pengupahan  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  58  ayat  1  dan  2 Undang-undang  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Berarti  PT  Citra  Van Titipan  Kilat  membuat  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  sudah  sah  demi  hukum. Karena  dalam  hubungan  kerja  harus  ada  perjanjian  kerja  dan  perjanjian  tersebut atas dasar.
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum,kesusilaan,dan peraturan perundang-undangan yang berlak.
Dalam  perjanjian  kerja  kerja  waktu  tertentu  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat dibuat  rangkap  2  (dua),  masing-masing  untuk  pekerja  dan  pihak  persuahaan. Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  ini  sesuai  dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yan sama.
B. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  sistem  kontrak  kerja  antara karyawan dan perusahaan di PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI).
Manusia  adalah  makhluk    sosial  yaitu  makhluk  yang  berkodrat  dalam masyarakat.  Sebagai  makhluk.  Sebagai  makhluk  sosial  dalam  hidupnya  anusia memerlukan bantuan dari orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam  hal  ini  manusia  selalu  berhubungan  dengan  satu  sama  lain,  disadari  atau
tidak mencari penghidupan yang layak menjadi idaman bagi bagi setiap manusia, yang  memiliki  hajat  makan,  minum  dan  lain  sebagainya  dalam  memenuhi kebutuhan primer. Maka hubungan antar manusia adalah hubungan tukar menukar kebutuhan  hidup,  untuk  saling  mengambil  manfaat  yang  berguna  dalam kehidupan  manusia,  misalnya  jual  beli,  berdagang  pinjam-meminjam,  menjual hasil  bumi,  bantu  membantu  dalam  menghasilkan  sesuatu  yang  bermanfaat  dan segala  macam  adalah  wajar  untuk  mendapatkan  rizki  yang  halal  sebagaimana yang diperintahkan agama.
Adanya  hubungan  dan  pergaulan  manusia  dengan  orang  lain,  akan menimbulkan  bermacam-macam  ikatan  alami  yang  mengikat  masing-masing individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang  wajib  di  tunaikannya  dalam  rangka mempertahankan  nilai-nilai  kemanusiaan  selaku  makhluk  yang  mulia  dan  dalam rangka  memnuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  bersifat  materiil.  Dalam  rangka memenuhi  hajat  hidup  yang  bersifat  materiil  itulah  maka  masing  masing  pihak mengadakan perjanian atau akad seperti sewa-menyewa, jual beli dan lai-lain.
Dalam Fiqh  Islam sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu akad yang mengharuskan salah satu pihak untuk bekerja, dengan sendirinya dalam rangka  memberi  manfaat  (jasa)  kepada  orang  lain  dalam  waktu  yang  telah ditentukan dan pihak lain tersebut harus memberi upah kepadanya. 7
Dengan  melihat  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  karyawan  dan perusahaan  di  PT.Citra  Van Titipan  Kilat,  serta  melihat  pengertian  kontrak  kerja dalam  konsep  Islam  maka  penulis  katakana  bahwa  sistem  kontrak  kerja  atau perjanjian kerja tersebut termasuk dalam kategori Ijarah .
Seorang  pekerja/karyawan  yang  hendak  bekerja  di  PT.Citra  Van  Titipan Kilat harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dan prosedur pertama mengajukan surat lamaran. 8
7 Ghufron A. Mas’adi. Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2002), hal. 181
8 Wawancara dengan karyawan PT.Citra Van Titipan Kilat pada tanggal 31 oktober 2019
Surat lamaran adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon karyawan yang hendak bekerja di PT.Citra Van Titipan Kilat,Yang berarti mereka telah  menyatakan  kehendaknya  sebelum  akhirnya  diwujudkan  dalam  catatan tertulis berupa kontrak kerja antara pihak perusahaan dan calon karyawan. 9
Perjanjian/kontrak  kerja  yang  dilakukan  antara  pekerja  dan  perusahaan adalah menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan konsep  Islam  bahwa  konrak  harus  disertai  dengan  ijab  qabul  yang  merupakan rukun perjanjian.
Dalam melakukan  suatu ijab  qabul  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara seperti  dengan  lisan,tulisan,  isyarat  maupun  perbuatan  yang  memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akad adalah kesepakatan antara dua orang yang didasarkan atas keridhoan keduanya dan tidak ada  unsure paksaan.
Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:
                                                                                                                                                                        
Terjemahnya:
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.”(QS.An-Nisa:29). 10
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas  bahwa  perjanjian  kerja  tersebut dibuat  untuk  dan  atas  nama  perusahaan  dan  pekerja,  maka  yang  melaksanakan perjanjian  kerja  tersebut  haruslah  orang  yang  sudah  dewasa  yakni  telah  bisa
9 Wawancara dengan pimpinan PT.Citra Van Titipan Kilat pada tanggal 31 oktober
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,2007), h.61
membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga tidak ada kekeliruan dan tidak merasa saling dirugikan dengan adanya perjanjian yang telah disepakati.
Untuk  rukun  yang  kedua  para  ulama  sepakat  bahwa  kedua  belah  pihak yang  melakukan  akad  harus  berkemampuan  yaitu  harus  berakal  dan  dapat membedakan  antara  yang  baik  dan  yang  buruk  atau  antara  yang  hak  dan  yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak yang masih yang belum dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil maka akadnya tidak sah. 11
Dengan berbagai penjelasan diatas, tentang kontrak kerja dengan berbagai aspeknya penulis berpendapat  bahwa perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara pihak perusahaan dan PT.Citra Van Titipan Kilat sesuai dengan hukum Islam. Hal itu juga dikuatkan dengan syarat-syarat yang berlaku di perushaan tersebut yaitu:
1. Pekerja  yang  bekerja  diperushaan  tersebut  tidak  karena  paksaan, maksudnya  pekerja  yang  bekerja  diperusahaan  mereka  memang membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  sedang  pihak  perusahaan menerima  karena  memang  memerlukan  tenaga  untuk  kelangsungan perusahaan tersebut.
2. Manfaat  dari  pekerjaan  sudah  diketahui  yaitu  tenaganya  dapat  digunakan untuk  pengelolaan  perusahaan.  Dalam  konsep  Islam  tentang  perjanjian kerja, salah satu sahnya obyek perjanjian harus jelas manfaatnya.
3. Objek  dari  perjanjian  tersebut  adanya  tenaga  manusia  sebagai  pekerja.
Maka  dalam  hal  ini,  tenaga  manusia  adalah  bukan  sesuatu  yang diharamkan,  karena  objek  tersebut  bukan  sesuatu  yang  diharuskan,  itu berarti  sesuai  dengan  hukum  Islam,  yakni  obyek  sewa-menyewa  itu haruslah sesuatu  yang halal bukan yang haram. Berarti perjanian tersebut sesuai dengan syariat Islam.
11 Sayid sabiq, Fiqh Sunnah, Terj, Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: PT.Al-Ma- arif,1998), h. 180
Penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja yang dilaksnakan di PT.Citra Van Titipan Kilat sesuai dengan Hukum  Islam, karena tlah memenuhi syarat dan rukun  perjanjian  kerja  yang  ada  di  dalam  konsep  Islam.  Dan  dalam  Islam  telah diatur sedemikian rupa tentang hukum Ijarah yang dalam hal ini adalah menyewa tenaga  manusia  sebagai  pekerja  dibenarkan  dalam  Islam.  Hal  ini  sesuai  Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 233.
                                                                                                                                                                                    
Terjemahnya:
”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu  memberikan pembayaran menurut  yang patut. bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al-Baqarah:233) 12
secara  eskpilsit  ayat  tersebut  menyatakan  bahwa  ada  ganti  rugi  (nilai tukar)  dari  tenaga  seseorang  (air  susu)  wanita  yang  dipakai  untuk  kegunaan tertentu  (memberi  kias  minum  bagi  seorang  bayi).  Dilihat  dari  airnya,  air  susu adalah  sebagian  dari  anggota  tubuh  juga  merupakan  sebagian  dari  unsure tubumanusia.
Jika  dianalogikan  dengan  profesi  seorang  tenaga  seorang  pekerja  juga merupakan  bagian  dari  unsure  tubuh  manusia  yang  sifatnya  immaterial,  bisa dirasakan tetapi tidak bisa diraba.
Dalam  kesepakatan  kerja  disebutkan  mengenai  waktu  di  mana  pekerja harus  menjalankan  kewajibannya,  untuk  bekerja  yaitu  selama  8  jam  sehari. 13 dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  karyawan  memenuhi  kewajibannya  sesuai dengan  ketentuan.  Hal    itu  sesuai  dengan  hukum  Islam  bahwa  keajiban  pekerja adalah melaksanakan pekerjaannya.
Firman Allah QS. An-Nahl ayat 93:
                                     
12 Al-Qur’an dan terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,2007),hal.29 13 Wawancara dengan salah satu karyawan PT.Citra Van Titipan Kilat pada tanggal 31 oktober 2019.
Terjemahnya:
“..dan  Sesungguhnya  kamu  akan  ditanya  tentang  apa  yang  telah  kamu kerjakan”.(QS.An-Nahl:93) 14
Dengan  adanya  dalil  diatas  bahwa  dalam  Islam  telah  dielaskan  mengenai kewajiban pekerja dalam melaksanakan tugasnya.
PT.Citra  Van  Titipan  Kilat  dalam  menjalakan  kewajibannya  sangatlah memperhatikan para pekerjanya, hal itu dapat dilihat dalam bekerja para karywan diberi  waktu  istirahat  selam  1  jam  yang  diperkirakan  cukup  untuk  waktu makandan menjalankan kewajibannya yaitu shalat bagi karyawan yang beragama Islam.
Shalat  dalam  Islam  merupakan  kedudukan  yang  paling  utama  dalam pembinaan  kehidupan  horizontal  manusia.  Seorang  pekerja  dan  pimpinan  yang rajin  niscaya  dijauhkan  dari  gangguan  emosional  dan  tekanan  jiwa.  Aktifitas shalat  bukanlah  penyebat  terhambatnya  produktivitas,  sebaliknya  justru  bisa menjadi pendrong menngkatnya gairah dan etos kerja yang tinggi. Dalam kondisi fisik, pikiran dan emosi yang  segar bugar seorang pekerja akan lebih tenang dan produktif dalam bekerja. 15
1. Pemberian upah
Tujuan  utama  manusia  bekerja  adalah  untuk  mendapatkan  penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya serta keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pemberian upah di PT.Citra Van Titipan Kilat disesuaikan dengan macam tugas  yang  kerjakannya,  jadi  pemberian  upah    yang  berlaku  menggunakan golongan-golongan yang diperhitungkan menurut tingkat  pendidikan, jabatan dan masa kerja serta keahlian yang dimiliki. 16
14 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,2007), h.222
15 Imam ibnu ichwan, Pembelaan Islam Terhadap Kaum Buruh (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.1999),hal.8
16 Wawancara dengan Pimpinan PT.Citra Van Titipan Kilat pada tanggal 31 oktober 2019
Sistem  upah  yang  berlaku  menggunakan  sistem  bulanan  yang  disertai dengan uang lembur jika ada. Untuk penetapan upah bagi pekerja diapakai dasar peraturan  yang  berlaku  di  perusahaan  PT.Citra  Van  Titipan  Kilat,  adapun  upah yang  ditetapkan  oleh  perusahaan  telah  disesuaikan  dengan  nominal  UMR perbulan  Kota  Makassar  sementara  nominal  upah  kerja  lembur  diberikan  pada karyawan oleh pihak perusahaan sesuai dengan jam kerja karyawan. 17
Dalam  Islam  seorang  pekerja  dibebankan  pekerjaan  karena  ia  telah menerima  upah  sebagai  keuntungannya.  Mengenai  pembayaran  upah  harus disesuaikan  dengan  pekerjaanya  karena  terdapat  perintah  mengenai  tentang  hal tersebut.  Mengenai  pemberian  upah  adalah  merupakan  hak  pekerja  yang  harus diterimanya,  setelah  akad  perjanjian  terajadi  dan  pekerja  melaksanakan pekerjaannya sebagai kewajibannya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Thalaq ayat: 6
...                                            
Terjemahnya:
kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)  mu  untukmu  Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS.At-Thalaq:6) 18
Dari  pengertian  dalil  diatas,  bahwa  Islam  sangat  memperhatikan  masalah kerja, karena bekerja adalah merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan. Dengan bekerja  seseorang  dapat  memperoleh  hak  miliknya  yang  merupakan  hak  asasi manusia  yang  diakui  Islam.  Hal  ini  sangat  tampak  dalam  pemberian  upah  yang sangat disegerakan untuk menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Upah  yang  diberikan  kepada  pekerja  merupakan  pekerjaan  harga  manfaat,
17 Wawancara dengan Pimpinan PT.Citra Van Titipan Kilat pada tanggal 31 oktober 2019
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,2007),
sedangkan  kerja  itu  mempunyai  syarat  harus  diketahui  dengan  jelas  dalam perjanjian.
Dari  penjelasan  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  pemberian  upah  yang berlaku  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## III. Penutup

## A. Kesimpulan
Sistem  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja  di  PT  Citra  Van  Titipan  Kilat antara  perusahaan  dan  pekerja    pada  dasarnya  sudah  sesuai  dengan  syarat-syarat dan  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  pada  pasal  54  Undang-Undang  No  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  menyebutkan  perjanjian  kerja  sekurang- kurangnya memuat: identitas perusahaan, identitas pihak yang bekerja, mengatur hak  dan  kewajiban  dan  mengatur  besarnya  upah  dan  cara  pembayarannya.  Salah satu  Bentuk  sistem  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja  di  PT  Citra  Van  Titipan Kilat  dengan  pekerja  bersifat  tertulis  artinya  perjanjian  kerja  dibuat  bersama dengan  adanya  kata  sepakat  merupakan  sahnya  suatu  kontrak  kerja.  Sebelum terjadinya  hubungan  kerja  pekerja  harus  menandatangani  blanko  yang  sudah disediakan  pihak  perusahaan.  Sebelum  pekerja  menandatangani  blanko  tersebut pihak perusahaan memberikan kesempatan untuk mempelajari kontrak yang telah dibuat  oleh  perusahaan,  sehingga  kontrak  kerja  tersebut  menggunakan  asas kebebasan  berkontrak.  Terbukti  sebelum  ditandatangani,  pihak  perusahaan memberikan  kesempatan  kepada  calon  tenaga  pekerja  untuk  mempelajari  isi kontrak
Dalam  hukum  Islam  mengenai  perjanjian  kerja  atau  sistem  kontrak  kerja baik secara lisan maupun tulisan yang terdapat di PT Citra Van titipan Kilat tidak melanggar  hukum  islam  atau  syariat.  Dalam  islam  perjanjian  secara  tertulis maupun  lisan  bolehditerapkan  dikarenakan  islam  tidak  memandang  isi  dalam perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian secara tertulis maupun lisan. Islam lebih
mengutamakan unsure I’tikad baik dari kedua belah pihak, akad dalam perjanjian itu  sendiri,  asal  tidak  adanya  unsur  pemaksaan  dan  harus  sesuai  dengan kemampuan, kedua belah pihak ridho dan sepakat, dan semua tergantung dengan akadnya.  Perjanjian  dalam  islam  digolongkan  dalam  hal  sewa-menyewa,  dimana akad itu dapat terlaksana dan dikatakan sah yaitu harus terpenuhi syarat dan rukun dari Ijarah

## B. Implikasi
Hubungan antara perusahaan dan karyawan sebaiknya dibina dengan baik bukan  hanya  sebatas  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan,  melainkan  dibina dengan  berdasarkan  adanya  kesadaran  saling  membutuhkan,  perusahaan membutuhkan  jasa  dan  tenaga  dari  pekerja  atau  karyawan  untuk  kemajuan perusahaan  dan  sebaliknya  pekerja  atau  karyawan  membutuhkan  keberadaan perusahaan sebagai lapangan kerja demi pemenuhan kebutuhan hidup.
Dinamika  yang  terjadi  pada  perusahaan  sebaiknya  dikomunikasikan kepada  pekerja  atau  karyawan,  menyangkut  hal  apapun  yang  secara  langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan karyawan, seperti perubahan kebijakan, perubahan besaran upah dan aturan-aturan lainnya. Hal ini menjadi penting untuk menghindari munculnya konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan terjemahnya , Semarang: PT Karya Toha Putra,2007.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Asas-asas  Hukum  Muamalat:  Hukum  perdata  Islam Yogyakarta :UII press,2000.
Budiono, Abdul Rahmar.hukum perburuhan, Jakarta: PT Indeks , 2009.
Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam, Jakarta :Sinar Grafika, 1996.
Dewi, Gemala. Hukum perikatan Islam di Indonesia kencana, Jakarta. 2008.
Didin,  Hafiuddin  dan  Hendri  Tanjung, Sistem  Penggajian  Islam, Jakarta  :Raih Asa Sukses, 2008.
Djulmiadji, perjanjian kerja edisi revisi, Jakarta :Sinar Grafika, 2008
F.X. Djumiaji, perjanjian kerja ,Jakarta; Sinar Grafika
Ghufron    A.  Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada ,2002.
Hasan, M. Ali. Fiqh Muamalah , Berbagai macam transaksi dalam Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Karim, Helmi. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
Maimun, Hukum ketenagakerjaan, Jakarta : Pradya Paramita,2007
Matthew  B.Milles  &  A.Michael  Huberman, Qualitative  Data  Analysis, Terjemahan Tjejep Rohen Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab, Lentera : 1999.
Muhammad, Etika  Bisnis  Islam, Yogyakarta  :  Unit  penerbit  dan  Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
Mustofa, Imam. Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta Rajawali Pers, 2016.
Ramli, Lanny, Hukum  ketenagakerjaan, Surabaya;Airlangga  university Press,2008
Sabiq  ,Sayyid. Fiqh  sunnah, Terj,.  Kamaluddin  A.  Marzuki,    Bandung:  PT  Al- Ma’arif,1988.
Shihab,  Quraish.  Tafsir  Al-Misbah  pesan,  kesan  dan  keserasian  Al-Qur’an,
Jakarta: PT Lentera Hati 2002.
Syaifuddin,  Muhammad, Hukum  kontrak  dalam  perspektif  filsafat,  Teori, Dogmatik dan praktik Bandung: Mandar Maj, 2016
Tunggal, Hadi Setia, Seluk beluk hukum ketenagakerjaan PT.harvarindo, 2014
Undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## Kepmenaker
No.KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu