Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284

## REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG MENDAPATKAN PUTUSAN BEBAS
Kurnianas 1 , Alexander Abdullah 2 Hendra 3 , Abdul Roni 4
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: kurnianas@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: alexanderabdullah@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: hendra@unpal.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: abdulroni@unpal.ac.id

## Abstract
The  defendant  who  is  acquitted  by  the  court  has  the  right  to  demand  rehabilitation  and compensation,  keeping  in  mind  the  losses  suffered  by  the  defendant  during  the  judicial process,  starting  from  the  pre-adjudication  stage  (investigation,  investigation,  and prosecution) to the adjudication stage (examination before a court hearing). . However, in the implementation of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted, there are still shortcomings in terms of dissemination. The compensation cannot be applied because there  has  never  been  a  claim  for  compensation  by  the  defendant  who  has  been  acquitted. Factors inhibiting the implementation of the provision of rehabilitation and compensation for defendants  who  were  acquitted,  among  others,  could  be  caused  by  legal  substance,  legal structure  and  legal  culture.  Factors  supporting  the  implementation  of  the  provision  of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted are the state's protection of human rights values, especially the human rights of defendants who are victims of deviant judicial processes.
Keywords: Rehabilitation; Defendant Free Sentence

## Abstrak
Terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan berhak untuk menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian,  dengan  mengingat  kerugian-kerugian  yang  dialami  terdakwa  selama  menjalani proses peradilan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) sampai  tahap  ajudikasi  (pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan).  Namun  dalam pelaksanaan rehabilitasi  dan  ganti  kerugian terhadap  terdakwa  yang diputus bebas, masih terdapat  kekurangan  dalam  hal  penyebarluasannya.  Pada  ganti  kerugian  belum  dapat diterapkan  karena  belum  pernah  ada  pengajuan  tuntutan  ganti  kerugian  oleh  terdakwa yang  diputus  bebas.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  pemberian  rehabilitasi  dan  ganti kerugian  terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas,  antara  lain  dapat  disebabkan  dari substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Faktor  pendukung  pelaksanaan pemberian  rehabilitasi  dan  ganti  kerugian  terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas  adalah adanya perlindungan negara terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi korban dari proses peradilan yang menyimpang.
Kata Kunci: Rehabilitasi; Terdakwa Putusan Bebas

## PENDAHULUAN
Pembangunan
nasional
bertujuan
untuk mewujudkan
masyarakat  adil  dan  makmur  yang
merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  merdeka,  berdaulat,  bersatu  dan
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana perikehidupan  bangsa  yang  aman, tertib  dan  dinamis  serta  berada  dalam lingkungan  pergaulan  dunia  yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Agar dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik di bidang  politik,  ekonomi,  pendidikan, sosial  budaya,  pertahanan  keamanan maupun  pembangunan  di  bidang hukum.
Pembangunan di bidang hukum  merupakan  konsekuensi  dari adanya  Undang-Undang  Dasar  1945 yang menjelaskan dengan tegas bahwa negara  Indonesia  adalah  berdasarkan atas hukum ( rechstaat ), tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( machstaat ).  Hal  ini  berarti  bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum  yang  demokratis  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  serta menjamin persamaan kedudukan setiap  warga  negaranya  di  dalam hukum dan pemerintahan.
Salah  satu  perwujudan  dari pembangunan  di  bidang  hukum  yaitu adanya upaya pemberantasan terhadap
tindak pidana, yang dilakukan melalui kebijakan  perundang-undangan  dan penegakan  hukum  pidana.  Penegakan hukum  pidana  diterapkan  dengan maksud  untuk  menghukum  terdakwa yang  terbukti  melakukan  suatu  tindak pidana,  tetapi  dalam  pelaksanaannya ada  kemungkinan  bahwa  terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana tersebut  sehingga  diputus  bebas  oleh pengadilan,  yang  putusannya  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Adanya  putusan  bebas  oleh pengadilan dapat ditemui dalam sebuah  contoh  kasus  dengan  Nomor 812/PID/B/2009/PN.  PLG,  tanggal  8 September    2019,  atas nama  terdakwa Sukarno  alias  Agok  bin  Yani,  yang didakwa  melakukan  tindak  pidana penghilangan nyawa orang lain, diancam  pidana  dengan  Pasal  338  jo Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  subsider melanggar  Pasal  351  ayat  (1)  jo  Pasal 55  ayat  (1)  KUHP.  Tetapi  terhadap terdakwa, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut  umum,  sehingga  terdakwa diputus bebas.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Terdakwa  yang  diputus  bebas
oleh pengadilan berhak untuk menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian, dengan mengingat kerugian- kerugian yang dialami terdakwa selama  menjalani  proses  peradilan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)  sampai  tahap  ajudikasi (pemeriksaan di muka sidang pengadilan).
Kerugian-kerugian tersebut antara lain, merusak kehormatan dan nama baik, kehilangan kebebasan, kerugian material,  yang  semuanya  didasarkan pada keadilan dan kebenaran. 1
Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus  bebas merupakan salah satu bentuk pengimplementasian  nilai-nilai  Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengakuan terhadap hak-hak terdakwa. 2
Dasar  hukum  rehabilitas  dan ganti kerugian adalah Undang-Undang Tntang Kekuasaan Kehakiman UU No. 48  Tahun  2009,  Pasal  9,  yang kemudian  dijabarkan  lagi  ke  dalam Pasal  95,  Pasal  96  dan  Pasal  97
1 Hamzah,  Andi, Pengantar  Hukum  Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).
2 Husin,  Kadri. Hukum  Acara  Pidana  dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan
Simulasi) (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999).
KUHAP. Rehabilitasi dan ganti kerugian  terhadap  putusan  bebas diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yaitu :
Pasal 95 ayat (1) :
“Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut dan  diadili  atau  dikenakan  tindakan lain,  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan.”
Pasal 97 ayat (1) :
“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi  apabila  oleh  pengadilan diputus  bebas  atau  diputus  lepas  dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Prosedur  hukum  rehabilitasi dan  ganti  kerugian  telah  diatur  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP), tetapi dalam kenyataan di  lapangan, masih terdapat persoalan antara pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Dalam  hal  ini  rehabilitasi  dapat diberikan secara langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan  pengadilan,  walaupun  masih terdapat kekurangan dalam penyebarluasannya,  sedangkan  untuk ganti kerugian tidak pernah diterapkan,
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
khususnya di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini mengangkat
permasalahan bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, serta  faktor-faktor  apa  saja  yang menjadi  pendukung  dan  penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian  dan  Dasar  Hukum Putusan Bebas
Dalam  suatu  pemeriksaan  di persidangan, ada kemungkinan bahwa terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan,  melakukan  suatu tindak  pidana,  seperti  yang  dimaksud dalam  penjelasan  Pasal  191  ayat  (1) KUHAP, yaitu : “Yang  dimaksud  dengan  ‘perbuatan yang  didakwakan  kepadanya  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan’ adalah  tidak  cukup  terbukti  menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian  dengan  menggunakan alat  bukti  menurut  ketentuan  umum acara pidana.”
Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa kesalahan terdakwa dan/atau perbuatan  yang  didakwakan  tidak terbukti  berdasarkan  alat  bukti  yang sah  yang  ditentukan  dalam  Pasal  184
KUHAP  pada  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  sehingga  terdakwa  pun diputus bebas.
Pengertian putusan bebas berasal  dari  pengertian  putusan  dan bebas. Putusan adalah hasil kesimpulan  dari  sesuatu  yang  telah dipertimbangkan  dan  dinilai  dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk  tertulis  maupun  lisan, demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang  dikeluarkan  Kejaksaan  Agung RI  1985  halaman  221.  Sedangkan pengertian  bebas  dalam  pengertian sehari-hari  termasuk  juga  lepas  dari segala  tuntutan  hukum,  tetapi  yang dimaksud  dengan  bebas  ( wrijspraak ) adalah terdakwa yang dalam persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3
Putusan  bebas  dirumuskan  dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang, kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan yang  didakwakan  kepada  terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas”.
3 Marpaung, Leden, Putusan Bebas, Masalah dan  Pemecahannya (Jakarta  :  Sinar  Grafika, 1995).
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Putusan-putusan bebas dapat terjadi, antara lain dengan :
1. Kekeliruan  mengenai  pasal yang didakwakan
2. Kekeliruan mengenai penerapan terhadap “ deelneming ”
3. Kekeliruan mengenai “kerugian keuangan negara.”
4. Kekeliruan  mengenai  unsur- unsur delik.
5. Kekeliruan mengenai
“ omission delict. ” 4

## B. Konsepsi
Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas
1. Konsepsi  Rehabilitasi  Terhadap
Terdakwa Yang Diputus Bebas Dalam
suatu proses
persidangan, ada kemungkinan terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  suatu tindak  pidana  sehingga  diputus  bebas dan berhak atas rehabilitasi.
Berbicara mengenai rehabilitasi, secara  singkat  pengertiannya  dapat kita  ambil  dari  penegasan  Pasal  1 butir  ke-23  KUHAP  yang  dinyatakan bahwa:
4 Marpaung
Rehabilitasi adalah hak seseorang  untuk  mendapat  pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya  yang  diberikan  pada tingkat  penyidikan,  penuntutan  atau peradilan  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan yang berdasarkan undang-undang atau  karena  kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Memperhatikan isi Pasal 1 butir ke-23  tersebut  dapat  dilihat  bahwa rehabilitasi adalah Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan  pemulihan  atas  hak kemampuan,  kedudukan  dan  harkat martabatnya.  Hak  pemulihan  tersebut dapat  diberikan  dalam  semua  tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.
Dari  pengertian  singkat  yang diuraikan  di  atas,  nampak  jelas  apa yang  menjadi  tujuan  rehabilitasi, yaitu  sebagai  sarana dan  upaya  untuk memulihkan  kembali  nama  baik, kedudukan  dan  martabat  terdakwa yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan,  penahanan,  penuntutan atau pemeriksaan di sidang
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
pengadilan.
Dengan demikian
diharapkan  dapat  memberikan  nama baik,  harkat  dan  martabat  terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.
Lebih lanjut pengaturan rehabilitasi  terhadap  putusan  bebas terdapat  pada  UU  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Pasal  9  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  Bab  XII, Bagian  Kedua,  Pasal  97  ayat  (1)  dan (2),  yang  pelaksanaannya  mengacu pada  PP  RI  No.  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  KUHAP  dalam Bab V, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.
Rehabilitasi  terhadap  terdakwa yang  diputus  bebas,  dapat  diberikan secara  langsung  bersamaan  dengan dibacakannya  putusan  pengadilan. Redaksi amar putusannya dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 27  Tahun  1983  yang  berbunyi  : “Memulihkan  hak  terdakwa  dalam kemampuan,  kedudukan  dan  harkat martabatnya”.  Petikan  dan  salinan penetapan  rehabilitasi  ini,  kemudian disampaikan  oleh  panitera  kepada terdakwa  (diatur  dalam  Pasal  13  ayat (1)  PP  No.  27  Tahun  1983)  dan beberapa  instansi,  yaitu  penyidik, penuntut  umum,  instansi  tempat
terdakwa  bekerja  dan  kepada  Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa  (diatur  dalam  Pasal  13  ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 1983).
Pemberian  petikan  dan  salinan putusan  rehabilitasi  saja,  belumlah memadai  untuk  memulihkan  dan membersihkan  kembali  nama  baik terdakwa. Agar pemulihan dan pembersihan  nama  baik  terdakwa dapat  dipenuhi,  maka  pemberian rehabilitasi  yang  dituangkan  dalam putusan  pengadilan  tersebut,  perlu disebarluaskan ke masyarakat, seperti cara  yang  diatur  dalam  Pasal  15  PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa  :  “Isi  putusan  penetapan rehabilitasi  diumumkan  oleh  panitera dengan  menempatkannya  pada  papan pengumuman pengadilan”.
2. Konsepsi Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas
Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana.  Hal  ini  telah  diatur  dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan  hak  asasi  dan  martabat tersangka, terdakwa dan terpidana. 5
5 Flora  Veronika,  “  Penerapan  Ganti  Kerugian Terhadap  Terdakwa  yang  Diputus  Bebas Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Selain mendapatkan hak rehabilitasi,  terdakwa  yang  diputus bebas juga berhak atas ganti kerugian. Tuntutan  ganti  kerugian  merupakan perwujudan  dan  perlindungan  hak- hak  asasi  manusia  serta  harkat  dan martabat  seorang  terdakwa,  yang berarti apabila seorang terdakwa yang mendapat  perlakuan  tindakan  yang tidak  sah  atau  tindakan  tanpa  alasan undang-undang,  dapat  menuntut  hak ganti kerugian.
Ganti  kerugian  diatur  dalam pasal  1  butir  ke-22  KUHAP  yang dinyatakan bahwa :
Ganti  kerugian  adalah  hak  seorang untuk  mendapat  pemenuhan  atas tuntutannya,  yang  berupa  imbalan sejumlah  uang  karena  ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang- undang atau karena kekeliruan mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang
Memperhatikan  isi  dari  Pasal  1 butir  ke-22  KUHAP  tersebut,  maka dapat  kita  tarik  beberapa  hal  yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu :
Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, JOM  Fakultas  Hukum ,  Vol  III  No.  1,  2016, https://media.neliti.com/media/publications/11 8933-ID-penerapan-ganti-kerugian-terhadap- terdak.pdf
- Ganti  kerugian  merupakan  hak terdakwa
- Hak itu berupa pemenuhan “imbalan sejumlah uang”
- Hak  atas  imbalan  sejumlah  uang tersebut diberikan kepada terdakwa
Ketentuan  tersebut  didasarkan pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau  peradilan  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang- undang atau karena kekeliruan mengenai  orang  atau  hukum  yang diterapkan,  juga  karena  tindakan  lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,  seperti  pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan  secara  melawan  hukum sehingga mendatangkan kerugian material.
Pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas terdapat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  Bab  XII,  Bagian Kesatu, Pasal 95 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 96 ayat (1), (2), yang pengaturannya  mengacu  pada  PP  RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  KUHAP  dalam  Bab  V,
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat
(2),  Pasal  10  dan  Pasal  11  serta Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No. 983/KMK.01/1983  tentang  Tata  Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
Ganti  kerugian  tidak  dapat diberikan secara langsung tetapi harus melalui proses penuntutan oleh terdakwa  atau  ahli  warisnya,  yang diajukan  kepada  pengadilan  yang berwenang  mengadili  perkara  yang bersangkutan  dengan  cara  menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili  perkara  yang  dimaksud. Tuntutan  ganti  rugi  tersebut  dapat diajukan  dalam  waktu  3  bulan, terhitung  sejak  putusan  pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam  Pasal  11  PP  No.  27 Tahun 1983 dinyatakan bahwa negaralah  yang  berhak  membayar tuntutan  ganti  kerugian,  melalui Departemen  Keuangan,  berdasrkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal
31 Desember 1983, No.
983/KMK.01/1983.  Pembayaran  ini termasuk  dalam  “beban”  pembayaran dan  perhitungan  anggaran  belanja rutin negara, dengan nilai nominal Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 3.000.000,00  (diatur  dalam  Pasal  9 PP No. 27 Tahun 1983).
C. Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan
Ganti
Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas 1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang
Diputus Bebas
Rehabilitasi merupakan salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh terdakwa,  yang  keberadaannya merupakan  bukti  adanya  jaminan dan  perlindungan  terhadap  nilai- nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
Pelaksanaan rehabilitasi mengacu  pada  asas  praduga  tidak bersalah ( presumption of innocence )  seperti  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981,  yang  menyatakan “setiap  orang  wajib  dianggap tidak  bersalah  sebelum  adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.  Asas  ini  mengandung  arti bahwa  seseorang  yang  menjadi terdakwa  belum  tentu  bersalah, selama  belum  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, bahkan ada kemungkinan  terdakwa  diputus bebas  oleh  pengadilan.  Tetapi
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
dalam  kenyataannya,  asas  ini sangat  bertolak  belakang  dengan kondisi  masyarakat  kita  yang cenderung  beranggapan  bahwa seseorang  yang  menjadi  terdakwa sudah  pasti  bersalah  dan  terbukti melakukan  suatu  tindak  pidana (kejahatan),  terlebih  lagi  jika terdakwa selama menjalani proses pengadilan sempat ditangkap, ditahan,  dituntut  bahkan  sempat diadili di muka persidangan.
Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas  oleh pengadilan  yang  putusannya  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan rehabilitasi,  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  97  ayat  (1)  KUHAP. Dengan adanya pemberian rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan  dan  membersihkan kembali nama baik terdakwa yang sebelumnya telah tercemar.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sahlan Efendi , SH, MH, diketahui bahwa pelaksanaan
pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa
yang  diputus  bebas  telah  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP,
yaitu  diberikan  dan  dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan,  seperti  diatur  dalam Pasal  97  ayat  (2)  KUHAP. Kemudian dilakukan upaya pemulihan  nama  baik  terdakwa yang  diputus  bebas,  dengan  cara menempelkan isi putusan rehabilitasi  tersebut  pada  papan pengumuman pengadilan. 6
Hal  senada  dikemukakan oleh H. Dekki, SH yang berpendapat  bahwa  rehabilitasi dapat  diberikan  secara  langsung dalam  putusan  pengadilan,  dan diumumkan  oleh  panitera  dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.
Pengumuman ini untuk
memberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa  diharapkan  dapat  segera pulih. 7
Selain  dari  pendapat  yang dikemukakan  di  atas,  Brigadir Helmi,  SH  mengatakan  bahwa
6 Wawancara  dengan  Sahlan    Effendi  ,  SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.
7 Wawancara  dengan  H.  Dekki,  SH,  Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumsel, 5 Juni 2021.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
keberadaan rehabilitasi sangat
diperlukan, karena dengan  adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan  aparat  penegak  hukum, agar  tidak  bertindak  sewenang- wenang.  Selanjutnya  dinyatakan oleh  Brigadir  Helmi,  SH,  bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa  yang  diputus  bebas  oleh pengadilan  dan  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap, yang penyebarluasannya  mengacu  pada Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983. 8
Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, diketahui  bahwa  polisi,  jaksa  dan hakim,  sebagai  pihak  yang  terkait secara  langsung  dalam  proses penegakan hukum pidana terhadap terdakwa, berpendapat bahwa pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas sudah  berjalan  sesuai  dengan aturan  yang  ada  dan  dianggap telah  memenuhi  tujuan  pemberian rehabilitasi, yaitu untuk memulihkan  nama  baik,  harkat
8 Wawancara  dengan  Brigadir  Helmi,  SH, Anggota  Intelpampol  Poltabes  Palembang,  8 Juni 2021.
dan martabat terdakwa di masyarakat.
Apabila dianalisa lebih jauh,  dari  pendapat  polisi,  jaksa dan hakim yang  mendukung penyebarluasan  rehabilitasi  hanya dengan cara ditempelkan di papan pengumuman  pengadilan  tanpa memuatnya di  media massa, diketahui  adanya  suatu  pemikiran bahwa  penyebarluasan  pemberian rehabilitasi  melalui  media  massa dikhawatirkan  dapat  menurunkan citra  dan  wibawa  aparat  penegak hukum di mata masyarakat, karena pembebasan terhadap terdakwa dan pemberian rehabilitasi  menunjukkan  adanya kelemahan  kinerja  aparat  penegak hukum, sehingga terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas hanya diupayakan pemulihan nama baik yang penyebarluasannya sangat terbatas, dengan  tujuan  agar  kelemahan dari aparat penegak hukum tersebut  tidak  diketahui  oleh masyarakat luas.
Kelemahan  aparat  penegak hukum tersebut disebabkan karena sikap  kurang  profesional  dari aparat  penegak  hukum  dalam
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
melakukan  tindakan  penegakan hukum  seperti  adanya  kesalahan dalam menangkap atau melakukan penahanan terhadap seseorang yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
Kecenderungan salah tangkap  atau  salah  tahan  tersebut dapat  terjadi  karena  dalam  proses penegakan  hukum,  cara  kerja jaksa  yang  didasari  atas  asas legalitas, sedangkan polisi dilatarbelakangi oleh asas praduga bersalah  ( presumption  of  guilty ), kedua  asas  ini  bertujuan  untuk meyakinkan  segala  tindakan  yang diambil  dalam  proses  penyidikan dan  penuntutan,  sehingga  mereka tidak ragu untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan  terhadap  seseorang yang  diduga  melakukan  suatu tindak pidana. Namun tidak jarang proses  tersebut  berjalan  di  luar prosedur yang berlaku dan mengakibatkan banyak terjadi kesalahan maupun kekeliruan, seperti kekeliruan mengenai orang atau  hukum  yang  diterapkan sehingga  terdakwa  yang  sudah menjalani berbagai proses
penegakan hukum diputus bebas.
Jadi,  dari  pendapat  polisi, jaksa dan hakim tersebut, diketahui  adanya  kecenderungan polisi,  jaksa  dan  hakim,  untuk lebih melindungi citra instansi dan nama  baiknya  sebagai  aparat penegak hukum, daripada memberikan  rehabilitasi  untuk memulihkan  nama  baik  terdakwa yang  diputus  bebas,  walaupun aparat  penegak  hukum  sendiri telah mengetahui, bahwa rehabilitasi  merupakan  salah  satu hak  yang  dimiliki  oleh  seorang terdakwa  yang  diberikan  oleh undang-undang.
Menanggapi
tentang penyebarluasan rehabilitasi tersebut,  Kadri Husin  menyatakan bahwa penyebarluasan seperti yang diatur dalam Pasal 15 PP No. 27  Tahun  1983  dinilai  kurang efektif  untuk  mencapai  tujuan pemberian rehabilitasi, karena apabila  hanya  ditempelkan  di papan  pengumuman  pengadilan, penyebarluasannya  akan  sangat terbatas  sehingga  tidak  banyak masyarakat yang mengetahui
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
tentang pembebasan dan pemberian rehabilitasi tersebut. 9 Pernyataan yang dikemukakan  oleh  Kadri  Husin tersebut didasarkan pada
kenyataan  bahwa  suatu  proses peradilan terhadap seorang terdakwa  akan  cepat  menyebar  ke masyarakat  karena  adanya  proses persidangan  yang  dibuka  dan terbuka  untuk  umum  dan  adanya publikasi  terhadap  perkara  yang bersangkutan  di  media  massa sehingga otomatis masyarakat luas,  tidak  hanya  terbatas  pada masyarakat  di sekeliling  terdakwa akan  segera  mengetahuinya.  Pada umumnya,  masyarakat  tersebut beranggapan  dan  berpandangan bahwa orang yang sedang menjalani proses persidangan tersebut adalah orang yang bersalah. Dengan demikian timbul opini di masyarakat bahwa terdakwa tersebut memang bersalah, yang pada akhirnya akan mencemarkan nama baiknya.
Mengingat  kenyataan  yang dihadapi  oleh  terdakwa  tersebut, maka  Kadri  Husin  berpendapat
9 Kadri  Husin,  . Hukum  Acara  Pidana  dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)
bahwa pemulihan nama baik, yang menjadi tujuan pemberian
rehabilitasi,  tidak  cukup  hanya ditempelkan pada papan pengumuman  pengadilan,  seperti diatur  dalam  Pasal  15  PP.  No.  27
Tahun
1983, melainkan memerlukan  cara  pendekatan  dan penyebaran  pemulihan  kembali nama  baik  yang  seimbang  dengan tujuan  pemulihan  itu  sendiri. Apabila pada  saat dilakukan penangkapan,  penahanan  maupun pada  saat  perkaranya  disidangkan di  pengadilan,  diberitakan  di beberapa surat  kabar, maka  upaya yang  simbang  utuk  memulihkan nama  baik  terdakwa  sepantasnya pula harus disebarkan dan diberitakan dalam surat kabar.
Pendapat yang sama dikemukakan  juga  oleh  Nurmala, SH,.  MH  tentang  penyebarluasan rehabilitasi, yang dinyatakan bahwa penyebarluasan rehabilitasi yang  selama  ini  diterapkan  belum maksimal, seharusnya penyebarluasan tersebut dimuat di media massa lokal maupun nasional  selama  7  hari  berturut- turut,  karena  dengan  demikian nama  baik  terdakwa  dapat  segera
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
pulih  dan  bersih  kembali  di masyarakat. 10
Selanjutnya beliau berpendapat,  bahwa  pelaksanaan penyebarluasan rehabilitasi dinilai tidak  transparan  karena  jaksa maupun  polisi  tidak  berusaha mengumumkan isi pemberian rehabilitasi tersebut. Hal ini disebabkan  karena  tidak  adanya kemauan  dari  aparat  penegak hukum atau karena mereka memang tidak memahami pentingnya rehabilitasi bagi seseorang yang tidak bersalah.
Dalam  hal  ini,  polisi  dan jaksa seharusnya turut serta dalam penyebarluasan rehabilitasi karena mereka  ikut  andil  dalam  proses penegakn hukum terhadap terdakwa, seperti melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan. Dengan demikian pemberian rehabilitasi bukan hanya merupakan kewajiban pengadilan  semata  tetapi  juga merupakan  kewajiban  polisi  dan jaksa.
Penulis  sependapat  dengan Kadri  Husin  dan  Nurcholis,  SH,
10 Wawancara  dengan    Nurmala,  SH,    MH, Ketua  Umum DPC Peradi Palembang, 6 Juni 2021
hal  ini didasarkan  pada pemikiran bahwa  penyebarluasan  pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang  diputus  bebas,  seharusnya dilakukan dengan sungguih- sungguh  dan  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat,  khususnya rasa keadilan terdakwa itu sendiri, mengingat kerugian-kerugian yang diderita oleh terdakwa selama menjalani proses peradilan mulai dari penangkapan, penuntutan sampai diadili di muka persidangan, yang telah menghilangkan  kebebasannya  dan kerugian  material  serta  merusak nama baiknya di mata masyarakat.
Penyebarluasan rehabilitasi secara efektif dapat segera mengembalikan nama baik terdakwa dan menghilangkan persepsi  buruk  yang  timbul  di mata masyarakat terhadap terdakwa. Penyebarluasan rehabilitasi tersebut dapat dilakukan  melalui  pemberitaan  di media massa lokal maupun nasional dan sebaliknya dimuat di media  massa  tersebut  selama  7 hari berturut-turut.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
2. Pelaksanaan  Ganti  Kerugian Terhadap Terdakwa Yang
Diputus Bebas Dalam  pengaturan  hukum
terhadap  terakwa  yang  diputus bebas oleh pengadilan, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai  hak  terdakwa  unuk memperoleh ganti kerugian.
Dalam  hal  ini  terdakwa  dapat dikatakan  sebagai  korban  dari proses peradilan yang
menyimpang (peradilan sesat) karena terdakwa selama menjalani proses peradilan banyak
mengalami kerugian sebagai akibat tindakan aparat yang dinilai sewenang-wenang, tidak saja kerugian  yang  bersifat  material atau penderitian fisik saja melainkan  juga  yang  bersifat psikologis.
Pengaturan mengenai ganti  kerugian  telah  diatur  dalam KUHAP,
namun dalam
pelaksanaannya tidak selalu demikian, karena pada
kenyataannya ganti kerugian tidak  pernah  diterapkan.  Hal  ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan penulis  dengan  Sahlan  Efendi,
SH, MH, yang menyatakan bahwa Pengadilan  Negeri  Kelas  I A  Palembang  sampai  saat  ini belum  pernah  menangani  perkara ganti kerugian, dikarenakan belum ada satupun terdakwa yang telah  diputus  bebas,  melakukan tuntutan  ganti  kerugian.  Selain itu  terdakwa  kemungkinan  telah trauma  untuk  berurusan  dengan aparat penegak hukum mengingat perlakuan yang pernah dialaminya. 11
Dilihat  dari  pendapat  yang dikemukakan  Sahlan  Efendi,  SH, MH, dapat diketahui bahwa dalam menyikapi  masalah  pelaksanaan ganti  kerugian,  hakim  terkesan pasif dan hanya menunggu adanya tuntutan ganti kerugian dari terdakwa,  padahal  dalam  hal  ini hakim  memegang  peranan  utama yaitu sebagai pihak yang memutuskan menerima atau menolak  tuntutan  ganti  kerugian dan  secara  otomatis  berpengaruh terhadap pelaksanaan ganti kerugian  itu  sendiri.  Berdasarkan hal  di  atas  timbul  asumsi  bahwa hakim  baru  mulai  bergerak  dan
11 Wawancara dengan Sahlan Efendi, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
mengambil keputusan setelah menerima  tuntutan  ganti  kerugian yang diajukan oleh terdakwa.
Menyikapi pelaksanaan ganti  kerugian,  seharusnya  hakim dapat  bersikap  lebih  proaktif  dan turut serta memantu merealisasikan tuntutan ganti kerugian  yang  diajukan  oleh terdakwa. Pelaksanaan ganti kerugian  idealnya  sama  seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan
sekaligus kepada terdakwa bersamaan  dengan  dibacakannya putusan pembebasan
oleh pengadilan,  tetapi  pada  ganti kerugian sebaiknya harus dipertimbangkan pula aspek kelayakan  dari  terdakwa,  karena bukan  tidak  mungkin  terdakwa yang  telah  diputus  bebas  oleh pengadilan,  membuat  keterangan palsu  dan  menyesatkan  penilaian hakim,  demi  untuk  memperoleh ganti kerugian.
H. Dekki, SH, menyatakan bahwa pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi,  ganti  kerugian  tidak dapat  diberikan  sekliagus  dengan pembacaan  putusan  pengadilan,
melainkan harus dilakukan penuntutan  oleh  terdakwa  itu sendiri. Namun
dalam kenyataannya ganti kerugian tidak pernah diterapkan, hal ini disebabkan  karena  tidak ada terdakwa yang mengajukan tuntutan  ganti  kerugian  dengan alasan karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, prosedur  pelaksanaannya  yang berbelit-belit dan memakan waktu yang  cukup  lama.  Selain  itu  ada kemungkinan bahwa terdakwa yang  diputus  bebas  sudah  cukup merasa  puas  dengan  diberikannya putusan  pengadilan  tersebut  dan tidak  mau  lagi  berurusan  dengan proses peradilan. 12
Dari pernyataan yang dikemukakan  oleh  jaksa  tersebut diketahui  adanya  faktor  budaya hukum  terdakwa  (pencari  keadilan) yang merasa takut untuk berurusan dengan  hukum  dan  enggan  untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian  dikarenakan  prosedurnya yang berbelit-belit sehingga memakan  waktu  yang  lama,  dan
12 Wawancara  dengan  H.  Dkki,  SH,  Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumsel , 5 Juni 2021
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
membutuhkan  biaya  yang  cukup besar.
Hal  ini  dapat  dimengerti, karena  ada  kemungkinan  terdakwa tersebut  sudah  trauma  dengan  apa yang  dialaminya  selama  menjalani proses  peradilan  atau  memang terdakwa  tersebut  buta  hukum  dan tidak  mengerti  tentang  haknya untuk menuntut ganti kerugian.
Sedangkan  dalam  hal  ini, aparat  penegak  hukum  sebagai pihak  yang  dianggap  mengerti hukum,  tidak  pernah  berusaha memberikan  penjelasan  tentang hak terdakwa tersebut.
Hal ini mungkin disebabkan  apabila  terdakwa  yang bersangkutan  melakukan  tuntutan ganti kerugian, dikhawatirkan dapat  merugikan  aparat  penegak hukum, baik terhadap citra instansinya maupun terhadap kelangsungan  kariernya.  Dalam hal ini seharusnya jaksa memberikan  penjelasan  tentang hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa.
Adanya prosedur ganti
kerugian yang
berbelit-belit dibenarkan oleh Kadri Husin yang menilai  bahwa  prosedur  ganti
kerugian seperti yang diatur dalam KUHAP sulit untuk diterapkan  karena  prosesnya  yang panjang dan memakan waktu yang lama,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  sebenarnya  ganti  kerugian dalam  proses  peradilan  pidana hanyalah  formalitas  saja,  yaitu hanya untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.
Lebih  lanjut,  Kadri  Husin menegaskan bahwa sebaiknya tuntutan  ganti  kerugian  ditempuh melalui  jalur  perdata,  alasannya tuntutan ganti kerugian yang dilakukan secara perdata kemungkinan besar dapat terealisasi  sesuai  harapan  dan keinginan terdakwa karena prosesnya berlangsung lebih singkat  dan  mudah  dibandingkan dengan secara pidana, yang kemungkinan biaya untuk mengurus  perkara  tersebut  dapat lebih terjangkau. Dengan demikian, pencerminan  dari  asa  peradilan yang cepat, singkat dan biaya yang murah dapat terwujud. 13
13 Kadri  Husin, Hukum  Acara  Pidana  dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Pelaksanaan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus
bebas masih menimbulkan ketidakjelasan  dalam  penentuan besarnya  jumlah  ganti  kerugian yang  dapat  diberikan,  karena dalam  ketentuan  Pasal  9  PP  No. 27  Tahun  1983,  besarnya  ganti kerugian  tidak  lagi  sesuai  dengan keadaan pada saat ini, karena nilai mata  uang  sudah  semakin  tinggi dan  kebutuhan  hidup  sehari-hari sudah semakin meningkat. Hal ini tentu  saja  tidak  seimbang  dengan kerugian materi yang diderita oleh terdakwa.
Menanggapi
tentang kenyataan tersebut, responden hakim  menyatakan  bahwa  perlu ada  jalan  keluar  yang  lain  dalam menyelesaikan  persoalan  tentang besarnya  tuntutan  ganti  kerugian selain  seperti  yang  telah  diatur dalam  Pasal  9  PP  No.  27  Tahun 1983.  Jalan  keluar  itu  adalah dengan
mempergunakan
pertimbangan rasa keadilan
masyarakat, yaitu  menentukan
besarnya ganti kerugian
berdasarkan status sosial terdakwa yang bersangkutan. 14
Melihat dari apa yang telah dikemukakan  oleh  hakim,  penulis berpendapat bahwa pendapat hakim tersebut tidak sesuai dengan  rasa  keadilan  masyarakat, karena  apabila  penilaian  besarnya ganti  kerugian  didasarkan  pada status  sosial  terdakwa,  maka  akan menimbulkan  ketidakdilan  bagi terdakwa yang berasal dari kalangan  bawah  karena  otomatis besarnya  ganti  kerugian  yang diberikan  kepadanya  lebih  rendah dibandingkan  dengan  besarnya ganti kerugian bagi mereka dengan  status  sosial  yang  lebih tinggi. Sehingga penulis berpendapat  bahwa,  lebih  baik ketentuan  Pasal  9  PP  No.  27 Tahun 1983 direvisi dan disesuaikan  dengan  keadaan  saat ini.
D. Faktor Penghambat
dan
Pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian  Terhadap  Terdakwa yang Diputus Bebas
14 Wawancara dengan Sahlan Efendi, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
1. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan
Rehabilitasi  dan  Ganti  Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas
Rehabilitasi dan ganti
kerugian  merupakan  suatu  bentuk pengimplementasian  Hak  Asasi Manusia (HAM), yang
pelaksanaannya dimaksudkan
untuk menegakkan hak-hak
tersangka/terdakwa.
Namun dalam  kenyataannya  tidak  selalu demikian, karena pelaksanaan
penegakan hak tersangka/terdakwa  tersebut  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  3 komponen  sistem  hukum  yang dikemukakan  oleh  Lawrence  M. Freidman,  yaitu  substansi  hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 15
Untuk  lebih  jelasnya  dapat dipaparkan sebagai berikut :
a. Substansi Hukum Substansi
hukum
adalah  hasil  sebenarnya  yang dikeluarkan oleh sistem hukum, seperti peraturan- peraturan. Peraturan
15 Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Perspektif Sosial  dalam  Pemahaman  Masalah-masalah
Hukum (Semarang: Agung Press, 1989).
perundang-undangan  sebagai kebijakan legislatif, pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses penegakan hukum,
termasuk  juga  penegakan  hak- hak tersangka/terdakwa.
Peraturan perundang- undangan menjadi dasar landasan pedoman bagi langkah selanjutnya, yaitu pada  tahap  penerapan  atau pelaksanaan  hak-hak  terdakwa, dalam  hal  ini  pelaksanaan rehabilitasi  dan  ganti  kerugian.
Ketentuan  rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada  Pasal  9  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, 96 dan 97 yang pelaksanaannya mengacu  pada  PP  No.  27
Tahun 1983
tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana dalam Bab IV dan Bab V serta Keputusan  Menteri  Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
Walaupun  pengaturan rehabilitasi  dan  ganti  kerugian telah  diatur  sedemikian  rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dalam  pelaksanaannya  masih saja terdapat kekurangan, yang pada  akhirnya  menghambat pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti kerugian itu sendiri.
Dalam pengaturan tentang  rehabilitasi  terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas, terdapat kekurangan pada ketentuan  Pasal  15  PP  No.  27 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa  isi  keputusan  atau penetapan
rehabilitasi
diumumkan oleh panitera dengan  menempatkannya  pada papan pengumuman pengadilan.  Ketentuan  pasal tersebut memang sudah diterapkan  dalam  kenyataan, tetapi  ternyata  tidak  cukup efektif untuk memenuhi tujuan pemberian  rehabilitasi,  yaitu untuk  memulihkan  nama  baik terdakwa di mata masyarakat.
Dikatakan  tidak  cukup efektif  karena  penyebarluasan melalui  papan  pengumuman pengadilan  dirasakan  sangat terbatas sehingga tidak banyak masyarakat  yang  mengetahui bahwa terdakwa yang dimaksud  telah  diputus  bebas dan  telah  memperoleh  hak rehabilitasi.
Dari apa yang dikemukakan di atas, diketahui  adanya  kelemahan dalam peraturan pelaksana pemberian  rehabilitasi.  Dalam hal  ini,  pembuat  undang- undang,  yaitu  dewan  legislatif kurang  jeli  dalam  membuat suatu  peraturan,  karena  dalam kenyataannya  ketentuan  pasal tersebut  jelas  tidak  memenuhi tujuan yang hendak dicapai.
Apabila  ditelaah  lebih jauh,  maka  kekurangan  yang ada tidak hanya pada pengaturan tentang rehabilitasi saja tetapi juga pada pengaturan tentang ganti kerugian,  yang  dapat  dilihat pada ketentuan tata cara pembayaran  ganti  kerugian seperti  diatur  dalam  Pasal  10
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
PP  No.  27  Tahun  1983  serta aturan  yang  digariskan  dalam Keputusan  Menteri  Keuangan No. 983/KMK.01/1983.
Pada keputusan Menteri  Keuangan  tersebut,
diatur  tata  cara  pembayaran ganti  kerugian  dengan  melalui proses  yang  panjang  yang harus melalui beberapa
instansi, yaitu Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diadili, Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, Menteri  Keuangan  cq.  Dirjen Anggaran dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Tiap-tiap tingkatan tersebut
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya sampai dibayarkannya  tuntutan  ganti kerugian tersebut
pada terdakwa.
Melihat  pada  tata  cara yang  dikemukakan,  diketahui bahwa  pelaksanaan  prosedur pemberian ganti kerugian cukup  berbelit-belit  sehingga tidak semua orang dapat
mengerti dan memahami. Selain  itu  proses  pemberian ganti  rugi  dapat  memakan waktu yang lama, bisa mencapai satu tahun atau lebih,
dengan kemungkinan
dikabulkan hanya Rp.
25.000,00  saja.  Nilai  ini  tentu saja  tidak  seimbang,  apabila dibandingkan dengan kerugian-kerugian terdakwa selama menjalani proses penegakan hukum dan menjalani proses tuntutan ganti  kerugian,  belum  lagi apabila  terdakwa  menderita cacat  atau  bahkan  meninggal dunia.
Berdasarkan
atas kenyataan tersebut, hendaknya pembuat undang-undang dapat menyesuaikan ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam peraturan perundang- undangan  dengan  kenyataan yang ada di masyarakat, apakah masyarakat dapat mengikuti  ketentuan  tersebut serta apakah ketentuan- ketentuan tersebut  telah  cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat  dan  cukup  efektif
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
b. Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah
bagian-bagian  yang  bergerak dalam suatu mekanisme (lembaga-lembaga hukum). Penyelenggaraan peradilan pidana dalam suatu mekanisme
merupakan rangkaian  jalinan  kerja  yang dilaksanakan oleh sub-sub sistem  peradilan  pidana,  yaitu para  aparatur  penegak  hukum yang  terdiri  dari  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan (termasuk penasehat hukum).
Aparatur penegak
hukum  merupakan  elemen- elemen  yang  melaksanakan pekerjaan sistem peradilan
pidana ( criminal justice
system )  dengan  berdasarkan pada nilai-nilai tertentu
(peraturan perundang- undangan),  mekanisme  kerja (manajemen), kesatuan pandang (persepsi) dan pencapaian tujuan. Struktur hukum
merupakan  salah  satu  aspek
yang terkait erat dengan pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti kerugian terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas karena perwujudan rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, masih terdapat kekurangan di dalamnya sehingga pelaksanaan rehabilitasi  dan  ganti  kerugian terhadap  terdakwa  tidak  dapat berjalan sesuai harapan, terutama  harapan  terdakwa sebagai pihak yan dirugikan.
Harapan terdakwa
sering  tidak  terwujud  karena pemberian
rehabilitasi terhadap terdakwa yang
diputus  bebas  hanya  diberikan oleh pengadilan tempat terdakwa diadili, tidak
dilakukan  juga  oleh  pihak kepolisian dan pihak kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang juga ikut serta  dalam  proses  penegakan hukum terhadap terdakwa. Hal ini dirasakan tidak adil apabila kita  mengingat  kembali  apa yang  telah  dialami  terdakwa
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
dalam setiap tahapan penyelenggaraan
peradilan, yaitu  pada  saat  ditangkap, ditahan  kemudian  dituntut, yang  secara  langsung  maupun tidak langsung telah mengakibatkan tercemarnya nama  baik  terdakwa  yang bersangkutan. Berdasarkan alasan
yang telah dikemukakan,
wajar  apabila  terdakwa  yang merasa  dirugikan,  berharap pemberian  rehabilitasi  tidak hanya dilakukan oleh pengadilan  tetapi  dilakukan juga oleh pihak kepolisian dan kejaksaan,  sebagai  pihak  yang ikut  bertanggung  jawab  atas tercemarnya nama baik terdakwa.
Hal  yang  sama  terjadi dalam  proses penuntutan  ganti kerugian,  yang  dalam  putusan bebas,  tuntutan  ganti  kerugian harus diajukan melalui
pengadilan  tempat  terdakwa diadili,  seperti  yang  diatur dalam KUHAP. Dengan demikian tuntutan yang diajukan  oleh  terdakwa  tidak dapat
diajukan secara
langsung  ke  masing-masing instansi  yang  terkait,  dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan ini dirasakan menghambat pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa karena terdakwa harus melalui prosedur  yang  berbelit-belit, yang jelas membutuhkan waktu  yang  lama  sehingga harapan  terdakwa  untuk  dapat segera menikmati haknya tidak langsung terealisasi.
Selanjutnya, masalah yang  timbul  tidak  hanya  apa yang  telah  dikemukakan  di atas  tetapi  termasuk  juga tentang  pelaksanaan  Pasal  11 PP  No.  27  Tahun  1983
mengenai siapa yang berwenang melakukan pembayaran  ganti  kerugian, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.
Dalam ketentuan kedua peraturan  tersebut  dinyatakan bahwa negara melalui Departemen Keuangan cq. Direktorat  Jenderal  Anggaran,
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
dalam hal ini Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung
jawab  untuk  menyelesaikan pembayaran  ganti  kerugian yang  dikabulkan  pengadilan. Namun  dalam  pelaksanaannya tidak  sesederhana  itu  karena dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  KPKN,  diketahui bahwa  pihak  KPKN  tidak mengetahui  tentang  adanya ketentuan mengenai kewenangan KPKN untuk melaksanakan
pembayaran tuntutan  ganti  kerugian.  Dari wawancara  yang  dilakukan
Zech Saman, diketahui bahwa sosialisasi terhadap PP No. 27 Tahun  1983  dan  Keputusan
Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang
Tata  Cara  Pembayaran  Ganti Kerugian,  tidak  pernah  sama sekali  dilakukan,  khususnya pada pihak KPKN yang bertugas sebagai juru bayar.
Apabila dianalisis lebih jauh,  kurangnya  sosialisasi  ini disebabkan karena tidak
adanya keseriusan dari pemerintah  dan  aparat  yang terkait, dalam menanggapi tentang masalah ganti kerugian.  Hal  ini  dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa ganti kerugian sebenarnya hanyalah pengakuan  di  atas  kertas  saja dan  hanya  dijadikan  simbol pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga kecil kemungkinannya  pelaksanaan ganti kerugian ini dapat terealisasi.
c. Budaya Hukum
Budaya  hukum  adalah
sistem  nilai  yang  berpengaruh terhadap sikap tindak masyarakat.  Dalam  hal  ini, pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti kerugian terhadap terdakwa  yang  diputus  bebas sangat dipengaruhi oleh budaya  hukum  aparat  penegak hukum  dan  budaya  terdakwa (pencari keadilan), yaitu :
(1) Budaya  aparat  penegak hukum
Aparat  penegak  hukum, dalam hal ini pihak kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan tidak mempunyai kemauan
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
untuk melaksanakan pemberian  rehabilitasi  dan ganti kerugian secara maksimal, yang sesuai dengan harapan terdakwa. Tidak maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian disebabkan  karena  adanya ketakutan di kalangan aparat  penegak  hukum,
antara  lain  ketakutan  akan dikenakannya  sanksi,  yang
berupa penurunan pangkat,
jabatan  dan  mutasi,  yang diberikan  oleh  atasannya sebagai akibat dari kelalaiannya dalam menjalankan  tugas.  Selan itu, apabila rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan, dikhawatirkan dapat merusak nama baik instansi  dan  membuktikan tidak profesionalnya kinerja aparat penegak hukum. Menanggapi tentang berpengaruhnya faktor budaya  hukum  terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang diputus  bebas,  Nurcholis,
SH  menyatakan  bahwa  hal tersebut  dilatar  belakangi oleh  sikap  aparat  penegak hukum yang terkadang tidak  menjunjung  tinggi
hukum.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  sikap  aparat
penegak hukum yang sering melakukan penyelesaian  perkara  di luar proses peradilan, seperti  dalam  pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian,  aparat  penegak hukum  terkesan  tidak  mau mengakui kesalahannya, sehingga dalam penyelesaiannya hanya berupa kebijaksanaan dalam bentuk uang pengganti, yang oleh aparat penegak hukum bukan  dianggap  sebagai pemberian  ganti  kerugian. Tujuan  pemberian  uang pengganti  tersebut  adalah untuk  meredam  keinginan seorang tersangka/terdakwa agar
tidak  mengajukan  tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian melalui jalur hukum. 16
(2) Budaya  hukum  terdakwa (pencari keadilan) Masyarakat pada
umumnya tidak mau berurusan  dengan  aparat penegak  hukum,  karena seperti kita ketahui masyarakat sudah
kehilangan kepercayaan terhadap  aparat  penegak hukum, masyarakat banyak yang  beranggapan  apabila suatu perkara diproses oleh
16 Wawancara  dengan  Nurmala  ,  SH.,  MH., Ketua  Umum  DPC  PERADI  Palembang,  6 Juni 2021.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
aparat  penegak  hukum,
maka    dikhawatirkan  akan mengeluarkan  biaya  yang cukup besar dan penyelesaiannya dirasa kurang memenuhi rasa keadilan
masyarakat.
Selain  itu  masyarakat  juga mempunyai keterbatasan pengetahuan dan
pemahaman di bidang hukum, sehingga ada anggapan bahwa berdasarkan  atas  alasan yang  telah  dikemukakan dapat  disimpulkan  bahwa, budaya hukum aparat penegak hukum,  dalam hal ini  kepolisian,  kejaksaan dan pengadilan dan budaya hukum  terdakwa  (pencari keadilan) belum memungkinkan terlaksananya pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian yang sesuai dengan tujuannya.
2. Faktor  Pendukung  dan  Pendukung
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti
Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas
Selain adanya faktor penghambat  dalam  pelaksanaan rehabilitasi  dan  ganti  kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus bebas,  terdapat  juga  faktor  yang mendukung
dilaksanakannya
pemberian rehabilitasi dan
pemenuhan tuntutan ganti kerugian terhadap  terdakwa  yang  diputus bebas.  Faktor  pendukung  tersebut adalah adanya perlindungan negara terhadap  nilai-nilai  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  terutama  hak asasi  dari  terdakwa  yang  menjadi korban  dari  proses  peradilan  yang menyimpang (peradilan sesat), salah  satunya  yaitu  hak  untuk memperoleh  rehabilitasi  dan  ganti kerugian yang pengaturannya terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).

## KESIMPULAN
Masih terdapat persoalan dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  dan ganti  kerugian  terhadap  terdakwa yang  diputus  bebas.  Rehabilitasi dapat  diberikan  secara  langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya  putusan  pengadilan, walaupun  masih  terdapat  kekurangan dalam hal penyebar luasannya sedangkan untuk ganti kerugian tidak pernah  diterapkan  karena  belum pernah  ada  pengajuan  tuntutan  ganti kerugian  oleh  terdakwa  yang  diputus bebas.
Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284
Faktor
penghambat pelaksanaan  pemberian  rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang  diputus  bebas,  antara  lain  dapat disebabkan  dari  substansi  hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Faktor pendukung pelaksanaan pemberian  rehabilitasi  dan  ganti kerugian  terhadap  terdakwa  yang diputus bebas adalah adanya perlindungan  negara  terhadap  nilai- nilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi  korban  dari  proses  peradilan yang  menyimpang  (peradilan  sesat), salah satunya yaitu hak untuk memperoleh  rehabilitasi  dan  ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Flora  Veronika,  “  Penerapan  Ganti
Kerugian  Terhadap  Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  di  Pengadilan Negeri Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum ,  Vol  III  No.  1,  2016, https://media.neliti.com/media/pu blications/118933-ID-penerapan-
ganti-kerugian-terhadap- terdak.pdf
Kadri  Husin. Hukum  Acara  Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum  Peradilan  Simulasi) , Bandar Lampung: Fakultas
Hukum  Universitas  Lampung,
1999.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Leden  Marpaung, Putusan  Bebas, Masalah  dan  Pemecahannya , Jakarta : Sinar Grafika, 1995.