## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah CSR (Corporate Social Responsibility) adalah bentuk kepedulian korporasi atau mempunyai agenda terselubung yang hanya mencari selamat mengenai keberadaanya di lingkungan suatu masyarakat dan juga mengura jejak ideologi. Selain itu  penelitian  ini  hendak  menjelaskan  bagaimana  cara  kerja  ideologi  beroperasi  pada  CSR. Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  kritis  dengan  menggunakan  metode  kritik ideologi atau kritik atas metodologi positivisme dengan menggunakan langkah subversif atau keluar  dari  common  sense  dan  historis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat inkonsistensi dalam regulasi di tubuh CSR itu sendiri. Sehingga keberadaan regulasi tersebut menyebabkan  multitafsir.  Selain  itu  diperburuk  dengan  kenyataan  program  CSR  yang  hanya bersifat  brand  image.  Disisi  lain,  CSR  membuat  masyarakat  semakin  terbelenggu  dan menggantungkan CSR sebagai sebuah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. CSR  juga  menganut  ideologi  investasi  yang  mana  para  pemodal  akan  terus  melaku  kepada perusahaan yang melakukan CSR dikarenaka citra positif yang dibangun di masyarakat.
Kata kunci  : CSR ( Corporate Social Responsibility ), Ideologi, Kritik Ideologi, Teori Kritis

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, IDEOLOGY AND ALIGMENT IN INDONESIA: STUDY OF FRANKFURT SCHOOL CRITICAL THEORY

## Abstract
This study aims to determine whether the CSR (Corporate Social Responsibility) is a concern corporation or have a hidden agenda that seeks only survivors of the presence in the environment of a society and also mengura traces of ideology. In addition this study will explain how the ideology operates on CSR. The analysis in this study using critical theory by using the method of ideological criticism or critique of positivism methodology by using step subversive or out of common sense and historical. The results of this study found that there were inconsistencies in the regulation of the body's own CSR. So that the existence of these regulations lead to multiple interpretations. In addition aggravated by the fact that only a CSR program is brand image. On the other hand, CSR makes people more shackled and hung CSR as an alternative to solve existing problems. CSR also embraces the ideology of investment where investors will continue melaku to companies that do CSR because of the positive image built in the community.
Keywords: CSR, Ideology, Critical Ideology, Critical Theory

## Abdul Kodir
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Email: abdul.kodir.ﬁs@um.ac.id

## CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR),  IDEOLOGI  DAN KEBERPIHAKAN DI INDONESIA: TELAAH TEORI KRITIS MADZHAB FRANKFURT
2 P-ISSN 2527-5879 E-ISSN 2527-5879 Desember 2016, Halaman
http://journal.um.ac.id/index.php/jsph

## PENDAHULUAN
Munculnya tanggung jawab sosial perusa- haan  atau  yang  lazim  disebut  dengan  Cor- porate  Social  Responsibility  (CSR)  meru- pakan  salah  satu  perkembangan  dari  sistem ekonomi politik global. Dan juga merupakan kewajiban  untuk  perusahaan  multinasional untuk  menunjukkan  tanggung  jawab  lebih besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap  lingkungan  sekitar  perusahaannya (Levy  &  Newell  2006:56;  Sell  &  Prakash, 2004;143,  Doh  &  Guay,  2006:  147).  Kela- hiran  CSR  yang  merupakan  sebuah  respon msyarakat  global  terhadap  proses  indus- trialisasi  yang  dilakukan  oleh  korporasi MNC/TNC yang secara nyata menyebabkan masalah  ekologi,  HAM,  dan  permasalahan sosial  lainya  yang  perlu  untuk  segera ditangani.  Fakta-fakta  kerusakan  ekologi pada tingkat planet a.l dapat dilihat dari lahan pertanian,  hutan  hujan  dan  berhutan  daerah, padang  rumput  dan  sumber  air  tawar  semua berisiko.  Pada  tingkat  global,  lautan,  sungai dan  ekosistem  air  lainnya  mengalami kerusakan. Selain itu dampak tragis tersebut dialami penduduk-penduduk negara berkem- bang, khususnya buruh buruh dan masyarakat di  sekitar  lokasi  operasi-operasi  korporasi transnasional  (Setiawan  &  Gnting  (eds) 2008:1).  Dalam  koneks  ini,  keberadaan korporasi  menjadi  pelaku  utama  terhadap ketidakadilan  sosial  dan  lingkungan  hidup diberbagai tempat (Saleh, 2005:4).
Seiring  dengan  perkembangannya,  CSR ini dianggap sebagai bentuk   invisible hand dari  korporasi  untuk  tetap  mempertahankan eksistensinya  di  tengah  masyarakat  global, sehingga bisa melakukan proses produksi se- cara berkelanjutan (Bierman, 2001:45). CSR dinilai sebagai produk internasional, yang da-
lam  tujuan  awalnya  meru-pakan  kerangka besar agenda pembangunan dunia yang ingin mengentaskan  permasalahan  yang  ada  di dunia  khususnya  di  negara-negara  berkem- bang  terutama  bertujuan  mengentaskan kemiskinan.  Oleh  karena  itu  diambilah kebijakan  oleh  PBB  bahwasanya  pihak korporasi/nonstate  harus  membantu  dalam permasalahan  pembangunan  yakni  melalui program  CSR  (Vogel,  2005:  13,  Utting, 2000:27, Levy, 1997:126, Keck & Sikking, 1998:  57,  Jepperson,  1991:  143).  Namun s e h a r u s n y a   p e r a n   n e g a r a   d a l a m menyejahterahkan rakyat tentunya tidak bisa digantikan  dan  pastinya  tidak  akan  pernah bisa tergantikan oleh korporasi (Setiawan & Gnting (eds) 2008: xiii).
Keberadaan CSR itu sendiri tidak dapat dipisahkan  dari  keberadaan  industri korporasi,  yang  nantinya  CSR  inilah  yang menjadi  tema  pokok  penelitian  ini.  CSR dalam  pandangan  common  sense  adalah sebuah  bentuk  tanggung  jawab  sebuah perusahaan  terhdap  masyarakat  sekitarnya. Keberadaan  CSR  sendiri  sering  diartikan sebagai  representasi  dari  peran  serta pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pihak swasta. Pada tataran masyarakat, kehadiran CSR  dianggap  mewakili  masyarakat  guna membantu  peran  serta  pemerintah  dalam mulakukan  upaya  pembangunan.  Dalam pandangan  common  sense,  posisi  atau kedudukan CSR tersebut bersifat netral dan normatif.
Namun  dalam  perspektif  kritis,  CSR  itu sendiri  tak  lepas  dari  pada  ideologi  yang berperan,  ideologi  tersebut  dimaksud  ialah sistem  kerangka  berpikir  yang  tidak  bero- rientasi pada kebenaran, melainkan pada ke- pentingan pihak yang mempropagandakan-
nya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk  melegitimasikan  kekuasaannya (Adams, 2004:22, Thompson, 2003:14). Teori kritis memandang bahwa posisi CSR bersifat ideologis atau menyatakan keberpihakan dan pandangan  teori  kritis  bersifat  historis. Munculnya MDGs (Millenium Development Goals)  sebagai  peletak  dasar  kemunculan C S R   t a k   l e p a s   d a r i   i d e o l o g i   y a n g mendominasi disana.
MDGs dinilai sangat penting karena men- jadi sebuah strategi keberadaan korporasi un- tuk tetap melakukan proses produksi dengan menekankan  agenda-agenda  terselubung yang  di  praktekan  melalui  program  CSR sebagai timbal balik dari perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitar.
Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa penulis menggunakan alat analisis teori kritis, dikarenakan  teori  kritis  lah  yang  mendekati kesamaan  konsentrasi  dengan  tema  yang diangkat  oleh  penulis  dan  dianggap  oleh penulis  relevan  untuk  digunakan  membahas tema ini. Pertama, keyakinan penulis bahwa fakta-fakta  yang  ada  bukanlah  sesuatu  hal yang bersifat natural, alami, atau terjadi begitu saja.  Tapi  semua  itu  merupakan  suatu  ran- cangan atau by design, dalam artian terdapat faktor-faktor  yang  mendorong  dan  men- dukung terjadinya fakta tersebut atau terdapat keberpihakan. Hal tersebut sesuai dengan kri- tik teori kritis terhadap paradigma positivisme yang menyatakan bahwa fakta-fakta yang ter- jadi merupakan suatu hal yang alami, bersifat given  dan  bebas  nilai.  Kedua,  penulis  ingin membedah isu-isu atau kepentingan yang diu- sung oleh CSR di Indonesia dan menyingkap selubung ideologi.

## METODE
Penelitian ini merupakan Analisis Waca- na. Analisis Wacana sebagai pendekatan me- todologis tertentu yang menjadi dasar Teori Kritis, Psikologi Sosial, dan Cultural Studies (Morrow, 1994: 259). Wacana bukan hanya koleksi dari kata atau kalimat: Sebuah waca- na dalam integrasi dari kalimat yang meng- hasilkan  makna  global  yang  lebih  dari  itu terkandung dalam kalimat yang dilihat secara independen  (Titscher,  Meyer,  Wodak  & Vetter,  2000:3).  Penelitian  ini  menjelaskan mengenai  CSR  baik  berupa  teks  maupun pemikiran secara historis dari diskursus CSR yang timbul sebagai jargon MNC/TNC yang berkampanye  tentang  penyelematan  bumi akibat kerusakan yang dilakukan oleh proses produksi.
Penulis  bermaksud  untuk  membedakan pokok  masalah  yang  dibahas  nantinya. Penulis  membedakan  deﬁnisi  konseptual i d e o l o g i ,   i n d u s t r i   d a n   C S R   d e n g a n menggunakan alat baca positivisme dan teori kritis. Konsep yang dimaksud dengan meng- gunakan alat baca positivisme sengaja diha- dirkan oleh penulis, hal tersebut dikarenakan penulis  menggunakan  alat  baca  teori  kritis yang  kehadirannya  bermaksud  mereﬂeksi dan  sebagai  kritik  atas  kehadiran  positi- visme.
Dari  yang  penulis  kodiﬁkasikan  pada tabel  diatas,  terdapat  perbedaan  antara paradigma  positivisme  dengan  paradigma kritis  dalam  memandang  ideologi,  dan  In- dustri. Pandangan positivisme yang melihat fakta  itu  bersifat  natural  dan  netral,  mem- berikan pandangan bahwa ideologi menjadi pilihan  hidup  yang  diterima  begitu  saja. Industri yang merupakan manifestasi dari
Tabel 1.1 Paradigma Positivisme dan Kritis Pokok Masalah Paradigma Positivisme Paradigma Kritis Industri Ideologi CSR Pembangunan Pilihan hidup Pemberdayaan Masyarakat Eksploitasi
Metodologi
Berpihak kepada korporasi
Paradigma kritis memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan positivisme terhadap ideologi (Hardiman, 2003:9, Adorno &  Hokheimer,  1973:3).  Ideologi  yang dimaksud dalam pandangan teori kritis adalah metodologi,  yang  artinya  ideologi  dimaknai sebagai  yaitu  sebagai  kesadaran  palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan ﬁlosof dan  ilmuwan  sosial.  Ideologi  adalah  teori- teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan  pada  kepentingan  pihak  yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai  sarana  kelas  atau  kelompok  sosial tertentu  yang  berkuasa  untuk  melegiti- masikan  kekuasaannya.  Ideologi  dipandang sebagai  keberpihakan,  yang  nantinya  dalam penelitian ini mencoba mencari ideologi yang berperan  dalam  pelaksanaan  CSR  di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Proses Pelaksanaan dan Hasil
nan  kapasitas  masyarakat  sehingga  akan menggali  potensi  masyarakat  lokal  yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang  sosial-ekonomi  masya- rakat, menyerap tenaga kerja dengan kualiﬁ- kasi  yang  diinginkan,  cara  ini  juga  dapat membangun  citra  sebagai  perusahaan  yang ramah  dan  peduli  lingkungan.  Selain  itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa  memiliki  perlahan-lahan  muncul  dari masyarakat  sehingga  masyarakat  merasa- kan  bahwa  kehadiran  perusahaan  di  daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.
Kepedulian  kepada  masyarakat sekitar  komunitas  dapat  diartikan  sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai  peningkatan  partisipasi  dan  posisi organisasi di dalam sebuah komunitas mela- lui  berbagai  upaya  kemaslahatan  bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam sungguh-sungguh memperhitungkan akibat- nya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)  perusahaan,  termasuk lingkungan  hidup.  Hal  ini  mengharuskan perusahaan  untuk  membuat  keseimbangan antara  kepentingan  beragam  pemangku kepentingan  eksternal  dengan  kepentingan pemegang  saham,  yang  merupakan  salah satu pemangku kepentingan internal.
pengambilan  keputusannya  agar  dengan tahapan  masyarakat  positivis  yang  paling maju  bertindak  sebagai  infrastruktur  yang bertugas  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik (produksi massal).
Salah  satu  bentuk  dari  tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterap- kan di Indonesia adalah community develop- ment  (Susanto,  2007).  Perusahaan  yang mengedepankan konsep ini akan lebih mene- kankan pembangunan sosial dan pembangu-
Setidaknya  ada  tiga  alasan  penting mengapa  kalangan  dunia  usaha  harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab  sosial  sejalan  dengan  operasi usahanya. Pertama, perusahaan  adalah bagian  dari  masyarakat  dan  oleh  karenanya wajar  bila  perusahaan  memperhatikan kepentingan  masyarakat. Kedua ,  kalangan bisnis  dan  masyarakat  sebaiknya  memiliki hubungan  yang  bersifat  simbiosis  mutua- lisme. Ketiga , kegiatan tanggung jawab sosial merupakan  salah  satu  cara  untuk  meredam atau bahkan menghindari konﬂik sosial.
Program yang dilakukan oleh suatu peru- sahaan  dalam  kaitannya  dengan  tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:
a) P u b l i c   R e l a t i o n s :   U s a h a   u n t u k menanamkan  persepsi  positif  kepada komunitas  tentang  kegiatan  yang dilakukan oleh perusahaan.
b) Strategi defensive : Usaha yang dilakukan perusahaan  guna  menangkis  anggapan negative komunitas yang sudah tertanam terhadap  kegiatan  perusahaan,  dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari  anggapan  komunitas.  Usaha  CSR yang  dilakukan  adalah  untuk  merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.
c)  K e g i a t a n   y a n g   b e r a s a l   d a r i   v i s i perusahaan:  Melakukan  program  untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau  kegiatan  perusahaan  yang  berbeda dari  hasil  dari  perusahaan  itu  sendiri. Program  pengembangan  masyarakat  di Indonesia  dapat  dibagi  dalam  tiga kategori yaitu (Wijanarko, 2005):
1. Community Relation : Yaitu kegiatan- kegiatan yang menyangkut pengem- bangan  kesepahaman  melalui komunikasi  dan  informasi  kepada para pihak yang terkait. Dalam kate- gori  ini,  program  lebih  cenderung mengarah  pada  bentuk-bentuk kedermawanan (charity) perusahaan.
2. Community  Services :  Merupakan p e l a y a n a n   p e r u s a h a a n   u n t u k memenuhi  kepentingan  masyarakat atau  kepentingan  umum.  Inti  dari kategori  ini  adalah  memberikan kebutuhan  yang  ada  di  masyarakat dan  pemecahan  masalah  dilakukan oleh  masyarakat  sendiri  sedangkan perusahaan  hanyalah  sebagai fasilitator  dari  pemecahan  masalah tersebut.
3. Community  Empowering :  Adalah program-program  yang  berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas  kepada  masyarakat  untuk menunjang  kemandiriannya,  seperti pembentukan  usaha  industri  kecil lainnya  yang  secara  alami  anggota masyarakat  sudah  mempunyai pranata  pendukungnya  dan  peru- sahaan  memberikan  akses  kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat  berlanjut.  Dalam  kategori  ini, sasaran  utama  adalah  kemandirian komunitas.
Dari  sisi  masyarakat,  praktik  CSR yang  baik  akan  meningkatkan  nilai  tambah adanya  perusahaan  di  suatu  daerah  karena akan  menyerap  tenaga  kerja,  meningkatkan kualitas  sosial  di  daerah  tersebut.  Sesung- guhnya substansi keberadaan CSR adalah da-
lam  rangka  memperkuat  keberlanjutan perusahaan  itu  sendiri  dengan  jalan  mem- bangun  kerja  sama  antar  stakeholder  yang difasilitasi  perusahaan  tersebut  dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.
Pada  saat  ini  di  Indonesia,  praktek  CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam  abad  informasi  dan  teknologi  serta adanya  desakan  globalisasi,  maka  tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis  yang  harus  dipenuhi  seperti  layaknya standar  ISO.  Dan  diperkirakan  pada  akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000  on  Social  Responsibility,  sehingga tuntutan  dunia  usaha  menjadi  semakin  jelas akan  pentingnya  program  CSR  dijalankan oleh  perusahaan  apabila  menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. CSR akan  menjadi  strategi  bisnis  yang  inheren dalam  perusahaan  untuk  menjaga  atau  me- ningkatkan  daya  saing  melalui  reputasi  dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.
Di  lain  pihak,  adanya  pertumbuhan  kei- nginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan  kriteria-kriteria  berbasis  nilai- nilai  dan  etika  akan  merubah  perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demiki- an akan tercipta satu ekosistem yang mengun- tungkan semua pihak (true win win situation) –  konsumen  mendapatkan  produk  unggul yang  ramah  lingkungan,  produsen  pun mendapatkan proﬁt yang sesuai yang pada ak-
Pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan  perusahaan  memiliki  kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan kor- porasi  tersebut  menerapkan  kebijakan  CSR yang  benar.  Sebaliknya,  jika  orientasi  pim- pinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan  pemegang  saham  (produktivitas tinggi, proﬁt besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian  prestasi  pribadi,  boleh  jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik.
Sifat  CSR  yang  sukarela,  absennya produk  hukum  yang  menunjang  dan l e m a h n y a   p e n e g a k a n   h u k u m   t e l a h menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  ideal bagi  korporasi  yang  memang  memper- lakukan  CSR  sebagai  kosmetik.  Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap,  lengkap  dengan  tampilan  foto aktivitas  sosial  serta  dana  program  pem- bangunan  komunitas  yang  telah  direalisasi. Sekali  lagi  untuk  mencapai  keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukan komitmen  yang  kuat,  partisipasi  aktif,  serta ketulusan  dari  semua  pihak  yang  peduli terha-dap program-program CSR.
hirnya akan dikembalikan ke tangan masya- rakat secara tidak langsung.
Keraguan  akan  kesungguhan  imple- mentasi  CSR  harus  diakui  juga  diperburuk oleh  kinerja  CSR  yang  dilakukan  oleh berbagai  korporasi  sejauh  ini.  Di  tataran praktik,  implementasi  CSR  masih  kerap menunjukkan kecenderungan sebagai kegia- tan  kosmetik.  Ia  menjadi  sekedar  fungsi kepentingan public relations, citra korporasi atau  reputasi  dan  kepentingan  perusahaan untuk mendongkrak nilai di bursa saham.
CSR  hanya  dilakukan  sebagai  pemenuhan kecenderungan  global  tanpa  substansi  dis- tribusi  kesejahteraan  sosial  dan  pelestarian lingkungan.
Praktek  CSR  di  indonesia  menjatuhkan CSR pada praktek pembangunan brand image belaka  sehingga  terkesan  imagesentris  dan mendahulukan  program-program  yang  bisa dilihat  oleh  publik  (sebagai  strategi komunikasi)  dibandingkan  melihat  kedalam perusahaan  yang  pada  dasarnya  memiliki posisi yang sama didalam stakeholder CSR, yaitu  buruh.  Di  satu  sisi  mengklaim  telah meningkatkan standar sosial dan lingkungan pada  proses  operasi  atau  di  perusahaan intinya,  akan  tetapi  secara  bersamaan menutup  mata  pada  pelanggaran  standar perburuhan atau lingkungan.

## Fakta Lemahnya Implementasi CSR di Indonesia
Tanggung  jawab  terhadap  kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kese- jahteraan  sosial  masyarakat  bukan  hanya menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  besar saja, meskipun pada dasarnya mayoritas peru- sahaan  yang  melakukan  CSR  adalah perusahaan  besar.  Dengan  perkataan  lain, perusahaan  kecil  pun  harus  bertanggung jawab  melakukan  CSR.  Di  Indonesia, pelaksanaan  CSR  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan dan Chief Executive Ofﬁcer (CEO) sehingga  kebijakan  CSR  tidak  secara otomatis  akan  se-suai  dengan  visi  dan  misi perusahaan.  Hal  ini  memberikan  makna bahwa  jika  CEO  memiliki  kesadaran  akan tanggung  jawab  sosial  yang  tinggi,  maka kemungkinan  besar  CSR  akan  dapat  dilak- sanakan  dengan  baik,  sebaliknya  jika  CEO tidak  memiliki  kesadaran  tentang  hal  terse- but pelaksanaan CSR hanya sekedar simbolis
untuk menjaga dan mendongkrak citra peru- sahaan  di  mata  karyawan  dan  di  mata  ma- syarakat.
Lemahnya  Undang-Undang  (UU)  yang mengatur  kegiatan  CSR  di  Indonesia mengakibatkan  tidak  sedikit  pelanggaran- pelanggaran  terjadi  dan  mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Seba- gai contoh UU Nomor 23 tahun 1997 Pasal 41 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan  “Barang  siapa  yang  melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup,  diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.”
Pengaturan  pencemaran  lingkungan hidup  tidak  langsung  mengikat  sebagai tanggung  jawab  pidana  mutlak,  dan  tidak menimbulkan jera bagi para pelaku tindakan ilegal  yang  merugikan  masyarakat  dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kasus kerusakan di lingkungan lokasi penambang- an timah inkonvensional di Pulau Bang-ka- Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah pihak  yang  bertanggung  jawab  atas kerusakan yang terjadi atas kegiatan penam- bangan dilakukan oleh penambangan rakyat yang tak berijin yang mengejar setoran pada PT.  Timah.  Tbk.  Sebagai  akibat  penam- bangan inkonvensional tersebut terjadi pen- cemaran air laut dan perairan umum. Lahan menjadi tandus, terjadi abrasi dan kerusakan laut.
Contoh lain adalah konflik antara PT Freeport  Indonesia  dengan  rakyat  Papua. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancu- ran perekonomian, dan pengikaran eksistensi
penduduk Amungme  merupakan  kenya-taan pahit yang harus diterima rakyat Papua akibat keberadaan  operasi  penambangan  PT.  Free- port  Indonesia.  Bencana  kerusakan  lingku- ngan  hidup  dan  komunitas  lain  yang  ditim- bulkan adalah jebolnya Danau Wanagon hing- ga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibat pembuangan limbah yang sangat  besar  kapasitasnya  dan  tidak  sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Kedua contoh tersebut hanya merupakan sebagian  kecil  gambaran  fenomena  kega- galan  CSR  yang  muncul  di  Indonesia,  dan masih banyak lagi contoh kasus seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas Sidoarjo yang diakibatkan kelalaian PT Lapindo Brantas, kasus perusahaan tambang minyak  dan  gas  bumi,  Unicoal  (perusahaan Amerika  Serikat),  kasus  PT  Kelian  Equa- torial  Mining  pada  komunitas  Dayak,  kasus suku  Dayak  dengan  perusahaan  tambang emas  milik  Australia  (Aurora  Gold),  dan kasus pencemaran air raksa yang mengancam k e h i d u p a n   1 , 8   j u t a   j i w a   p e n d u d u k Kalimantan  Tengah  yang  merupa-kan  kasus suku Dayak vs “Minamata”.
Hal  terpenting  yang  harus  dilakukan adalah  membangkitkan  kesadaran  perusa- haan dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Hal ini menuntut per- lunya  perhatian  stakeholder,  pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membuat regulasi  atau  ketentuan  yang  disepakati bersama  antara  pihak-pihak  yang  terlibat untuk  mencapai  keefektifan  program  CSR. Tidak  dapat  dipungkiri  peran  UU  sebagai bentuk legalitas untuk mengatur pelak-sanaan CSR sangat diperlukan.
perusahaan  terhadap  kelestarian  lingkungan dan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat, diperlukan adanya suatu alat evaluasi untuk menilai  tingkat  keberhasilan  perusahaan dalam  melaksanakan  program  CSR.  Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai  independen  dapat  dijadikan  sebagai dasar  untuk  pemberian  penghargaan  dalam bentuk  award  atas  peran  serta  perusahaan terhadap  komunitas  sekitar.  Pada  bagian selanjutnya  akan  dibahas  beberapa  kisah sukses  implementasi  CSR  yang  dilakukan oleh  beberapa  perusahaan  domestik  dan bentuk-bentuk  partisipasi  perusahaan tersebut  dalam  pengembangan  masyarakat, ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Di  antara  permasalahan  yang  harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin dapat diken- akan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan dan standar kegi- atan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab sosial. Pewajiban tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  kepada perusahaan tidaklah tepat. Hal ini karena:
Ÿ Pemerintah  telah  mengatur  tentang  LH, Perlindungan Konsumen, Hak Asasi Ma- nusia,  Perburuhan  dan  sebagainya  pada masing-masing UU tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UUPT.
Ÿ Kegiatan  CSR  sangat  beragam,  bergan- tung pada interaksi 3 pilar (Dunia Usaha, Pemerintah  dan  Masyarakat),  berkaitan dengan 7 masalah pokok, melebihi kewa- jiban  dari  peraturan  perundang-unda- ngan,  dan  bersifat  sukarela  didasarkan pada dorongan moral dan etika.
Ÿ Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya
Disamping  itu,  untuk  meningkatkan keseriusan perhatian dan tingkat kepedulian
alam  hampir  mayoritas  dilakukan  oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indo- nesia.
Ÿ Pemerintah  &  masyarakat  sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah so- sial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh Dunia Usaha. Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak  positif  bagi  masyarakat,  amat tergantung  dari  orientasi  dan  kapasitas  lem- baga lain, terutama Pemerintah. Berbagai stu- di menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas ker- ja  sama  perusahaan,  masyarakat,  dan pemerintah.  Segitiga  peran  itu  memungkin- kan  integrasi  kepentingan  atau  program  se- mua stakeholders pembangunan.
Bahkan tidak jarang CSR menjadi sema- cam titik temu antara wilayah isu yang menja- di  perhatian  perusahaan,  kepentingan  riil masyarakat setempat, dan program pemda da- lam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia,  pelaksanaan  CSR  membutuhkan dukungan  pemerintah  daerah,  kepastian  hu- kum, dan jaminan ketertiban sosial.
Pemerintah dapat mengambil peran pen- ting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan  kemiskinan  dan  keterbelakangan yang  dialami  Indonesia,  pemerintah  harus berperan  sebagai  koordinator  penanganan krisis  melalui  CSR.  Pemerintah  bisa  mene- tapkan  bidang-bidang  penanganan  yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.  Setelah  itu,  pemerintah  memfa- silitasi,  mendukung,  dan  memberi  penghar- gaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bis-
nis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses  interaksi  yang  lebih  adil  dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat di- perlukan, terutama di daerah.
Motif  dasar  dari  semua  konsep  itu  ha- nyalah  strategi  kaum  neoliberal  untuk  tetap bisa  melanggengkan  hegemoni  kapitalisme. CSR  hanyalah  alat  penaklukan  dalam kerangka sosial dan lingkungan dengan motif dasar yang tidak berubah, yaitu motif utama pengusahaan  keuntungan  sebesar  mungkin dan  akumulasi  kapital.  Hal  ini  mendapat dukungan  fakta  empiris  dari  terus  berlan- jutnya  proses  pemiskinan  dan  marginalisasi kelompok-kelompok masyarakat rentan (a.l.: masyarakat adat, kaum buruh, kaum miskin kota; anak-anak dan perempuan) serta degra- dasi lingkungan termasuk punahnya berbagai spesies hingga kehancuran lapisan ozon yang disebabkan  oleh  eksploitasi  yang  dilakukan oleh perusahaan raksasa.
CSR  merupakan  sebagai  tujuan  dari kerangka besar kapitalisme, dimana CSR itu sendiri  sebagai  alat  untuk  mempermudah keberadaan  korporasi  itu  di  tengah  masya- rakat,  sehingga  pada  akhirnya  masyarakat pun mengakui keberadaan korporasi dengan agenda CSR yang dijalankan

## Ideologi CSR di Indonesia
Teori kritis menyatakan bahwa sejak lahir subyek (manusia/masyarakat) telah berhada- pan  dengan  entitas-entitas  di  sekelilingnya. Entitas-entitas  tersebut  adalah  negara, agama,  pengetahuan,  dan  investasi.  Dapat diprediksi  bahwa  kesibukan  dari  subyek adalah melaku-kan kompromi  atau  resisten. Kompromi  berarti  subyek  mengaﬁrmasi seluruh entitas-entitas tersebut dan resisten
Berdasarkan  pada  karakterisasi  yang penulis  temukan,  dapat  disebutkan  bahwa CSR Indonesia menganut ideologi atau berpi- hak pada investasi. Ideologi, nalar kerja, serta logika  yang  dianut  oleh  CSR  di  Indonesia juga  dianut  oleh  CSR  dibelahan  dunia. Investasi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  nilai  tambah  atau  keuntungan di kemudian hari. Investasi merupakan salah satu  plihan  langkah  untuk  memperoleh penghasilan  yang  lebih  besar  di  kemudian hari.  Yang  harus  diperhatikan  dalam melakukan investasi adalah: kita harus memi- liki  ketersediaan  dana  maupun  aset,  serta komitmen  mengikatkan  aset  tersebut  pada saat sekarang.
CSR merupakan sebuah langkah investasi guna dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dapat kita lihat pertumbuhan  atau  perkembangan  CSR  yang menjadi respon internasional dan selalu ber- kembang hingga lahirnya ISO 26000 sebagai standarisasi pelaksanaan CSR.
Meskipun pada akhirnya, sebagian besar korporasi  memberikan  kebebasan  kepada masyarakat dalam menentukan aktiﬁtas CSR itu  sendiri  dengan  mengedepankan  bentuk community development namun yang terjadi ialah kebebasan itu sendiri bukan lahir atas inisiatif masyarakat di sekitar korporasi akan tetapi  merupakan  sebuah  kebebasan  yang terberi dari korporasi, sehingga yang terjadi keberadaan  korporasi  itu  harus  mereka terima  walaupun  pada  proses  jalanya  pro- duksi korporasi akan mengeksploitasi habis sumber daya alam di lingkungan mereka dan menyebabkan  proses  perusakan  ingkungan akibat proses produksi.
Dengan  Ideologi  investasi  yang  dianut oleh CSR di Indonesia, dapat ditarik sebuah benang  merah  bahwasanya  sistem  ekonomi yang di Indonesia ialah memihak dengan pa- sar  atau  TNC/MNC  dengan  melihat  kebe- radaan CSR yang semakin kuat yang ditandai dengan  penetapan  regulasi  oleh  pemerintah atau negara.
Keberadaan  CSR  itu  sendiri  di  tengah masyarakat Indonesia sudahlah tampak jelas, bahwasanya  keberadaan  CSR  merupakan win-win  solution  agar  nantinya  masyarakat lah mengakui keberadaan korporasi. Dimana nantinya masyarakat akan dipertemukan de- ngan  permasalahan  akibat  proses  produksi yang dilakukan oleh korporasi, tentang keru- sakan lingkungan, pecemaran udara dll, dan menjadikan CSR ini sebagai suatu alternatif penyelesaian  dari  permasalahn  yang  diha- dapi,  sehingga  tanpa  disadari  masyarakat akan  menggantungkan  kehidupanya  terha- dap CSR dari perusahaan tersebut.

## KESIMPULAN
Berangkat  dari  analisis  dan  temuan dalam uraian bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  CSR  Indonesia  terdapat inkonsistensi, hal ini ditunjukan dengan carut m a r u t   n y a   r e g u l a s i   y a n g   m e g a t u r pelaksanaan  CSR  itu  sendiri  dikarenakan setelah  dipu-tuskannya  pasal  74  dalam  UU PT  tidak  ada  pengawalan  lebih  lanjut mengenai  PP  yang  harusnya  ada  untuk mengatur apa yang dise-but CSR itu sendiri dan  bagaimana  proses  pelaksanaanya.  CSR merupakan  sebuah  tawaran  kepada masyarakat  dengan  tujuan  menolong keberadaan korporasi untuk tetap melakukan proses  produksi  dengan  menekan-kan melalui program CSR sebagai timbal balik
berarti  subyek  beroposisi  terhadap  satu entitas dan di sisi lain berkompromi dengan entitas lainnya pada saat yang sama
dari  perusahaan  tersebut  terhadap  ma- syarakat sekitar. Meskipun korporasi membe- rikan  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk melakukan  program  terhadap  aktiﬁtas  CSR nya, namun kebebasan yag diberikan hanya- lah  bersifat  semu,  karena  apapun  kebebesan yang telah dipilh oleh masyarakat itu sendiri merupakan kebebasan yang terberi oleh pihak korporasi.
Ideologi  CSR  di  Indonesia  adalah ideologi investasi, karena CSR itu sendiri me- rupakan  investasi  jangka  panjang  selain modal  yang  bersifat  sosial  dalam  kedudu- kannya di masyarakat. Dengan program CSR yang diberikan, diharapkan masyarakat akan menerima  CSR  sebagai  solusi  mengenai permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan CSR itu sebagai jalan keluar.
Selain itu, karena desakan Internasional. Negara  pun  akhirnya  memberikan  jalan  ter- buka  lebar  kepada  pihak  korporasi  mengin- vestasikan modalnya dalam rangka mengeks- ploitasi  sumber  daya  alam  melalui  regulasi untuk  menetapkan  CSR  sebagai  suatu  hal yang diwajibkan meskipun sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Dengan ideologi investasi yang dianut oleh CSR di  Indonesia, dapat  kita  tarik  suatu  benang  merah  bahwa perilaku sistem ekonomi yang ada pada CSR di  Indonesia  adalah  sistem  ekonomi kapitalistik  yang  jelas  karena  keberpiha- kannya  dengan  korporasi.  Hal  tersebut semakin  mengukuhkan  kekuasaan  dari pengusaha industri dalam mengelola sumber daya  yang  ada  di  Indonesia  hanya  demi kepentingan  pribadi  bukan  demi  kesejah- teraan  dan  kemak-muran  rakyat  Indonesia, hal ini jelas berten-tangan dengan UUD 1945 pasal 33, karena pada hakekatnya Negara lah yang harus mengelola aset-aset strategis yang

## DAFTAR RUJUKAN
Adams, I. (2004). Ideologi Politik Mutakhir . Yogyakarta: Penerbit Qalam Bierman, F. The emerging debate on the need for  a  World  Environment  Organiza- tion .  Global  Environmental  Politics,
2001, 1(1).
Doh,  P.  J  &  T.  R  Guay, Corporate  social responsibility, public policy, and NGO activism  in  Europe  and  the  United States:  An  institutional-stake-holder perspective .  Journal  of  Mana-gement Studies, 2006, 43(1).
Hardiman,  B.F.  (2003). Kritik  Ideologi- P e r t a u t a n   P e n g e t a h u a n   d a n Kepentingan . Yogyakarta: Kanisius Horkheimer, Max dan Theodore W. Adorno.
(1973). Dialectic  of  Enlightment, translated  by  John  Cumming. Lon- don: Allen Lane.
Jepperson,  L.R.  (1991). Institutions, institutional  effects,  and  institu- tionalism.  In  W.  W.  Powell,  &  P.  J. DiMaggio  (Eds.),  The  new  institu- tionalism in organizational analy-sis. Chicago: University of Chicago Press Keck, M.E & K. Sikkink. (1998). Transna- tional  advocacy  networks  in  interna- tional  politics:  introduction  In  M.  E. Keck,  &  K.  Sikkink  (Eds.),  Activists beyond borders: Advocacy networks in international  politics. Ithaca:  Cornell University Press.
Levy, L. D. Environmental management as political sustainability. Organization and Environment, 1997, 10(2)
Levy, D. L., & Newell, P. (2006). Multinati- onals in global governance. In S. .
berhu-bungan  dengan  kelangsungan  hajat hidup orang banyak.
Vachani  (Ed.),  Transformations  in global  governance:  Implications  for multinationals  and  other  stakehol- ders. London: Edward Elgar.
Morrow,  A.  Raymond.  (1994). Critical Theory  and  Methodology. Vol  3. California: Sage Publications.
Morrow, A. Raymond. (1994). Critical Theo- ry  and  Methodology.  Vol  3 .  Califor-
nia: Sage Publications.
Sell,  S.  K.,  &  Prakash,  A. Using  ideas strategically:  The  contest  between business and NGO networks in intel- lectual  property  rights. International Studies Quarterly, 2004, 48(1). Saleh,  M.  Ridha  (2005). Ecocide:  Politik Kejahatan  Lingkungan  Dan  Pelang- garan  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta:
Walhi
Setiawan,  Dani  &  Pius  Ginting.  (2008).
Mempertanyakan  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan. Jakarta  Selatan:
Walhi
Susanto, A.B. Membumikan Gerakan Hijau,
Majalah  Ozon,  Edisi  No.5  Februari 2003
Thompson,  B.  John.  (2000). Analisis
Ideologi:  Kritik  Wacana  Ideologi-
I d e o l o g i   D u n i a .   Yo g y a k a r t a :
IRCiSoD
Titscher, Stefan, Mayer, Michel, Wodak Ruth
& Eva Vetter. (2000). Methods of Text and  Discourse  Analysis .  London:
Sage Publication
Utting, P. (2000). Business responsibility for
sustainable  development .  Geneva:
United Nations Research Institute for Social Development.
Vogel, D. J. (2005). The market for virtue: the potential and limits of corporate social responsibility, Brookings Insti- tution Press: Washington DC.
Wijanarko,  Himawan. Reputasi ,  Majalah Trust, 4-10 Juli 2005