Available online at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/2209

## BIMBINGAN TEKNIS OSS RBA DAN LKPM ONLINE GUNA MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI KOTA DENPASAR
Adrian Pratama Putra 1 *
1 Institut Sains dan Teknologi Nahdlathul Ulama Bali, Indonesia *Penulis Koresponsensi, email: adrian.vague@gmail.com
Received:16/11/2022 Revised:18/10/2022 Accepted:18/11/2022
Abstract . Investment is an activity that is very profitable financially, and also an activity that has a high risk. The investment process includes understanding the basics of investment decisions and how to organize activities in the decision-making process. In the investment business world, especially stocks, price information can change quickly depending on the offers that occur on the stock exchange and other aspects that are also very influential. Population growth, industrial development, restaurants and fast food restaurants cause the use of cooking oil to increase. The increase in the use of cooking oil will cause an increase in frying waste. Therefore, as a form of community service from the Bali Nahdlatul Ulama Institute of Science and Technology (ISTNUBA), we try to Applying it to business actors in  Denpasar  City  with  the  hope  of  increasing  the  understanding  of  business  actors  regarding  the  provisions  for implementing  investment  regarding  OSS-RBA,  Investment  Activity  Reports  (LKPM),  and  also  understanding  of policies in terms of investment. The method used is empirical research where by providing direct guidance to business actors. The results through this study indicate that the implementation of OSS-RBA has been carried out and is in an effective level as an effort to accelerate the licensing process in Denpasar City in accordance with the regulatory basis, namely Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing but the "Online Single Submission" System. Remains a system that follows the times and continues to be developed over time to minimize problems related to licensing.
Keywords: Licensing, Investment, Online Single Submission (OSS)
Abstrak . Investasi merupakan suatu kegiatan yang sangat menguntungkan secara finansial, dan juga merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi. Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan  bagaimana  mengorganisir  aktifitas-aktifitas  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dalam  dunia  bisnis investasi khususnya saham, informasi harga bisa berubah dengan cepat tergantung penawaran yang terjadi di lantai bursa dan juga aspek-aspek lain yang juga sangat berpengaruh. Pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, rumah makan dan restoran cepat saji menyebabkan penggunaan minyak goreng semakin meningkat. Peningkatan penggunaan minyak goreng tersebut akan menyebabkan peningkatan limbah hasil penggorengan. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ISTNUBA), kami mencoba menerapkannya kepada pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar dengan harapan meningkatkan  pemahaman  pelaku  usaha  mengenai  ketentuan  pelaksanaan  penanaman  modal  mengenai  OSS- RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dimana dengan melakukan bimbingan langsung kepada pelaku usaha. Adapun hasil melalui penelitian ini menunjukkan bahwaa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses  perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem “Online Single Submission” tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan..
Kata Kunci: Perizinan, Penanaman Modal, Online Single Submission (OSS)
How to Cite: Putra, A. P. (2022 . Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3 (3), 174-180. doi: https://doi.org/10.37478/mahajana.v3i2.2209

## PENDAHULUAN
Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang  dilakukan  saat  ini  ( present  time )  dengan  harapan  memperoleh  manfaat  (benefit)  di kemudian hari ( in future ). Investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik)
Perkembangan  teknologi  saat  ini  semakin  maju,  dimana  teknologi  dan  informasi  telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga  tidak  heran  lagi  untuk  melakukan  kegiatan  sehari-hari  (Rida,  2021).  Teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi baik sebagai media promosi bagi perusahaan (Farah & Astuti,  2021).  Teknologi  informasi  juga  digunakan  untuk  mempermudah  dan  membantu masyarakat dalam mengetahui informasi tentang syarat dalam izin usaha, lokasi dianjurkan, dan informasi apakah usahanya diterima atau ditolak. Teknologi informasi ini dapat mempermudah agar  kinerjanya  lebih  cepat,  masyarakat  juga  setelah  mengisi  formulir  izin  usaha  tidak  perlu datang ke kantor saat hasil izin usahanya sudah keluar (Arrum, 2019) (Madelene, Sidauruk & Debora, 2022).
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha  mengenai  ketentuan  pelaksanaan  penanaman  modal  mengenai  OSS-RBA,  Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di Sekitar Kota Denpasar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai  manfaat  dari  hadirnya  OSS  RBA  dan  LKPM  Online  Guna  Meningkatkan  Realisasi Investasi Kota Denpasar.

## METODE PELAKSANAAN

## Metode Pengabdian Masyarakat
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menggunakan  metode  sosialisasi  dan bimbingan  teknis  kepada  pelaku  usaha.  Kegiatan  bimbingan  ini  berupa  pengenalan  dan pemaparan yang berisi informasi-informasi mengenai apa saja kelebihan dan manfaat dari OSS ini  bagi  para  pelaku  usaha  dan  dimana  harus  mendaftarkan  investasinya  di  aplikasi  tersebut. Sedangkan untuk pelatihan berupa praktik input data pada system OSS hingga menghasilkan data yang maksimal.

## Tahap Persiapan
Pada  tahap  persiapan  atau  tahap  awal,  tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan beberapa pelaku usaha di Kota Denpasar. Observasi dilakukan  dengan  wawancara  untuk  menentukan  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  serta menghimpun para pelaku usaha sebagai peserta kegiatan.

## Tahap Pelaksanaan
Tahapan kedua atau pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua bagian. Tahap yang pertama ialah  sosialisasi  dan  memberikan  pengetahuan  kepada  warga  mengenai  pentingnya  Investasi untuk para pelaku usaha. Lebih lanjut tahap berikutnya ialah Memberikan pengetahuan tentang sistem OSS (OSS Kementrian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/)

## Tahap Evaluasi Kegiatan
Tahap  ketiga  yaitu  melihat  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  diusulkan  ini  akan  dievaluasi  selama  pelaksanaan  berjalan.  Evaluasi  awal dilakukan oleh tim pelaksana dalam dua hal kegiatan yakni kegiatan inti dan luar kegiatan inti. Kegiatan  inti  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  saat  diberikannya  pendalaman  materi  dan pelatihan  pengisian  pada  system  OSS  RBA.  Lebih  lanjut,  di  luar  kegiatan  inti,  yaitu  kegiatan
pendampingan  yang  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  telah  mengerti  dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan Investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 agustus 2022 di Ruang Trendy Hotel Harris Denpasar Bali. Lokasi kegiatan ini dipilih berdasarkan hasil observasi sebelum  kegiatan  yang  menemukan  adanya  keluhan  dari  masyarakat  sekitar  yang  memiliki masalah tentang bagaimana penerapan investasi yang masih kesulitan. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 peserta yang berlangsung dari pukul 10.00 - 15.00 WITA. Adapun kegiatan ini diawali dengan perkenalan antar peserta dan panitia dilanjutkan dengan pengenalan mengenai manfaat OSS RBA dan dampak yang ditimbulkan apabila investasi tidak memakai system yang tepat. Para peserta kegiatan menjadi lebih antusias ketika mulai dilakukan praktik penginputan data kepada system.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS- RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan- kebijakan  dalam  hal  penanaman  modal  (Almuly,  dkk.,  2022).  Sasaran  kegiatan  pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di Sekitar Kota Denpasar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online  Guna  Meningkatkan  Realisasi  Investasi  Kota  Denpasar.  Pendekatan  sosialisasi  dipilih melalui pemaparan materi, diskusi dan praktik secara langsung.
Berdasarkan sosialisasi tersebut juga untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal para pelaku usaha di Kota Denpasar agar lebih maksimal.
Gambar  1. Kegiatan  Bimbingan  Teknis  OSS  RBA  dan  LKPM  Online  bersama  para  pelaku usahabidang kesehatan
Gambar 2. Penyampaian materi OSS RBA dan LKPM Online oleh 4 pemateri dari PT Sucofindo, Dinas  Kesehatan,  BPJS  Kesehatan,  dan  Pemerintah  Kota  Denpasar  Bidang  Kerja Sama.
Ada beberapa manfaat Penggunaan OSS RBA (Rahayu, Paselle, & Khaerani, 2021) diantanya yang pertama ialah mengurangi Izin Usaha. Dalam OSS RBA, izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha  dengan  aktivitas  bisnis  dengan  risiko  tinggi.  Sedangkan  untuk  usaha  dengan  aktivitas bisnis  yang  memiliki  risiko  rendah  umumnya  tidak  memerlukan  izin  ataupun  inspeksi  dari pemerintah.  Dengan  adanya  sistem  berbasis  risiko  ini,  maka  usaha  dengan  risiko  tinggi  akan semakin mudah  untuk  mengurus  perizinan  berusaha  sehingga  izin  usaha  yang membutuhkan verifikasi akan berkurang (Kharimah & Isyuniandri, 2022).
Lebih  lanjut  manfaat  yang  kedua  ialah  Memangkas  Perizinan  Komersial/Operasional Berdasarkan Pendekatan Risiko. Dengan adanya layanan OSS RBA sebagai acuan penetapan jenis perizinan  berusaha  dan  dibarengi  dengan  kontrol  yang  efektif  akan  menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha (Sugiarto & Setyorini, 2018). Semakin tinggi risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu aktivitas bisnis tertentu akan berbanding lurus dengan keketatan kontrol dari  pemerintah  sehingga  semakin  banyak  perizinan  yang  dibutuhkan  (Idham,  Washliaty,  & Parohha, 2022). Sebaliknya, apabila aktivitas usaha tersebut memiliki risiko yang rendah maka perizinan  atau  inspeksi  dari  lembaga,  instansi,  atau  pemerintah  tidak  lagi  diperlukan.  Dapat diartikan bahwa usaha dengan risiko rendah akan semakin mudah dalam pengurusan perizinan berusaha  dan  bagi  usaha  dengan  risiko  tinggi  dapat  menggunakan  OSS  RBA  untuk  seluruh mekanisme perizinan (Setyaningsih, dkk., 2021).
Lebih  lanjut  manfaat  yang  ketiga  ialah  memangkas  biaya yang dikeluarkan.  Pelaku usaha seringkali membutuhkan biaya yang besar untuk memulai usahanya. Kondisi ini akan diperburuk dengan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Dengan adanya layanan OSS RBA sebagai  terobosan  terbaru  dalam  rangka  penyederhanaan  perizinan  berusaha  tentu  akan memangkas biaya yang kita keluarkan (Kusnadi &  Baihaqi, 2020). Dengan layanan terintegrasi secara elektronik, pelaku usaha dapat mengurus segala perizinan berusaha sesuai jenis  risiko dengan menggunakan satu aplikasi saja. Pelaku usaha tidak perlu mendatangi lembaga, instansi, atau pemerintah daerah berkali-kali untuk mengurus perizinan usaha (Abubakar, 2020).
Lebih  lanjut  manfaat  berikutnya  ialah  meningkatkan  capaian  kepatuhan  terhadap  hal-hal yang memiliki risiko lebih tinggi.  Perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan  seperti  halnya  kemungkinan  terjadi  risiko  terhadap  suatu  kegiatan  usaha tertentu.  Dengan  adanya  kewajiban  perizinan  ini,  pemerintah  juga  dapat  memegang  kendali penuh terhadap usaha dengan risiko tinggi sehingga tercipta kontrol yang lebih efektif (Sabillah, Handoko & Widodo, 2020).
Apabila  terdapat pengaduan,  Sistem  OSS  akan  memberikan  notifikasi  kepada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/  Kota  untuk  melakukan  verifikasi  dari  pengaduan  yang  ada  (Robby,  & Tarwini,  2019).  Sistem  OSS  juga  dapat  memberikan  notifikasi  kepada  pelaku  usaha  untuk melakukan  klarifikasi  jika  permasalahnnya  meliputi  sertifikat  standar    dan  izin  usaha. Pemblokiran hak akses juga dapat dilakukan jika memang dirasa telah ada penyalahgunaan dari sistem OSS.
Selanjutnya,  hal  ini  akan  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Daerah/  Kota  sesuai  dengan kewenangannya.  Secara  lebih  khusus,  pengaduan  ini  akan  ditindaklanjuti  sesuai  dengan kewenangan  DPMPTSP  Kabupaten/  Kota.  Tindak  lanjut  yang  dapat  dilakukan  oleh  DMPTSP Kabupaten/ Kota yakni segera melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha sesuai dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Hak Dan Kewajiban bagi Penanam Modal yang disebut LKPM Online
Hal-hal  yang  telah  diatur  di  dalam  regulasi  Indonesia  dibuat  dengan  mempertimbangkan beberapa aspek untuk menjaga iklim investasi, kenyamanan, kepastian hukum.  Oleh karena itu, pelaku PMA maupun dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam regulasi Indonesia mengenai hak dan kewajiban penanam modal, di dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal  menjelaskan  hak  pen anam  modal  yaitu:  “Setiap  penanam  modal  berhak  mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3), 2022, 174-180
dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Selain  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  di  dalam  regulasi  Indonesia,  Laporan  Kegiatan Penanaman  Modal  juga  diatur  dalam  regulasi  Indonesia  karena  berisikan  mengenai perkembangan  penanam  modal  serta  kendala  yang  dihadapi  harus  disampaikan  secara berkelanjutan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung  jawab  di  bidang  penanaman  modal  (Suparji,  2020).  Di  dalam  Pasal  1  ayat  (39) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal  No. 4 Tahun 2021  Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal menjelaskan bahwa  LKPM:  “Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  yang  selanjutnya  disingkat  LKPM  adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.”
Kewajiban  penyampaian  LKPM  dilakukan  secara  daring  dan  berkala  melalui  Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Penyampaian  LKPM  mengacu  pada  data  dan/atau  perubahan  data  perizinan  berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan  periode  berjalan,  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  1)  Pelaku  usaha  wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal). 2). Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal):
1. Laporan  triwulan  I  disampaikan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  April  tahun  yang bersangkutan;
2. Laporan  triwulan  II  disampaikan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  Juli  tahun  yang bersangkutan;
3. Laporan  triwulan  III  disampaikan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  Oktober  tahun  yang bersangkutan; dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Berdasarkan  hasil  pengabdian  masyarakat  berupa  penyuluhan  dan  pelatihan  dapat disimpulkan  bahwa  penyampaian  informasi  dan  edukasi  kepada  para  pelaku  usaha  di  Kota Denpasar berjalan dengan lancar. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terbukti efektif dalam hal memperkenalkan  system  OSS  RBA  dan  LKPM  Online.  Selain  itu,  hasil  dari  kegiatan  ini menunjukkan  bahwa  adanya  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  untuk mengarsipkan data Investasinya di system yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  R.  R.  T.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Online  Single  Submission  pada  Pelayanan Perizinan  Usaha  (Studi  Kasus  di  DPMTSP  Kota  Bandung  &  Kabupaten  Bandung).
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , 12(2), 83 – 92. https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143
Almuly, G., Al Yakin, A,. & Alimuddin Lidda, M. A. (2022). EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT  IZIN  USAHA  PERDAGANGAN  (SIUP)  DI  DINAS  KOPERASI,  UMKM, PERINDUSTRIAN  DAN  PERDAGANGAN  KABUPATEN  MAMASA  TAHUN  2020.  Journal Peqguruang: Conference Series,
4(1): 205 -2014. https://journal.lppm- unasman.ac.id/index.php/peqguruang/article/view/2166
Arrum, D. A. (2019).  Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction , 5(2):1631-1654.
Data Penerbitan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS-RBA
Farah, S. & Astuti, R. S. (2021). INOVASI SISTEM PERIZINAN USAHA MIKRO MELALUI OSS (Online Single  Submission)  PADA  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU SATU  PINTU  (DPMPTSP)  KOTA  SEMARANG. Journal  Of  Public  Policy  And  Management Review ,10(1), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29632
Idham, Washliaty, L. & Parohha, L. S. (2022). JURIDICAL  ANALYSIS  OF  THE  EFFECTIVENESS  OF ONLINE  SINGLE  SUBMISSION (OSS)     IMPLEMENTATION     RELATED     TO     LICENSING OF  ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AND  MANAGEMENT  IN  BATAM  CITY(Research Study  at  the  Batam  City  One  Stop  Integrated  Service  Investment  Service  (PTSP)). International  Journal  of  Educational  Review,  Law  And  Social  Sciences. 2(6),  753 – 762, https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i6.438
Kharimah,  M.,  &  Isyuniandri  ,  D.  (2022).  Edukasi  Kepengurusan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) , 4(4), 521 – 529. https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838
Kusnadi,   I.    H.,   &   Baihaqi,    M.    R.    (2020).    Implementasi    Kebijakan    Sistem    Online    Single Submission  (OSS)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  di  Kabupaten  Subang. The  World  of  Public  Administration  Journal , 2(2), 126 – 150. https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926
Vol. 1 No. 1 (2022): Vol. 1 No. 1 (2022) / Articles
Madelene,  M.  L.,  Sidauruk,  J  &  Debora,  D.  (2022).  IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM. Nommensen Journal of Business Law 1(1):
32 – 46. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business_law/article/view/565
OSS Kementrian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/
Rahayu,  F.  P.,  Paselle,  E.,  &  Khaerani,  T.  R.  (2021).  PELAKSANAAN  PELAYANAN  PERIZINAN BERUSAHAONLINE  SINGLE  SUBMISSION  (OSS)  DI  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN PELAYANAN  TERPADU  SATU  PINTU  (DPMPTSP)  KOTA  SAMARINDA. eJournal Administrasi Publik , 9 (2): 5018-5032
Rida, C. N. (2021). Implementation of the environmental approval in the ease of business license and the impactson environmental protection and management. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021 , Palembang 20 Oktober 2021. pp. 376-383.
Robby,  U.  B.,  &  Tarwini,  W.  (2019).  Inovasi  pelayanan  perizinan  melalui  online  single submission(OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi. Administratio: Jurnal Ilmiah Admin. 10(2): 51- 57
Sabillah, A. R. P., Handoko, R. & Widodo, J. (2022). IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)  DALAM  MENINGKATKAN  KUALITAS  PERIZINAN  (Studi  Pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). Seminar Nasional 2022 "Transformasi  Digital  Dalam  Upaya  Peningkatan  Perekonomian  Pasca  Pandemi" . https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1050
Sugiarto, F., & Setyorini, E. H. (2018). Online Single Submission in the Perspective of Economic Analysis  Of  Law. Indonesian  Journal  of  Law  and  Economics  Review ,  2(1), 10.21070/ijler.v2i1.1761. https://doi.org/10.21070/ijler.v2i1.1761
Suparji, S. (2020), Kewajiban Dan Kelembagaan Penanaman Modal . Jakarta: UAI Press.
Setyaningsih, D., Ilhamsyah, F., ikhsan, ikhsan, & Hajad, V. (2021). Pelayanan izin usaha secara one single submission di Aceh Barat. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 6(2), 180- 196. Retrieved from http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/225
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  No.  4  Tahun  2021  Pedoman  Dan  Tata  Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyeleggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berbasis Risiko.
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.