## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 8 Agustus 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CYBER NOTARY BERDASARKAN PERSPEKTIF UU ITE DAN UUJN
Eri Pramudyo 1 , Ranti Fauza Mayana 2 , Tasya Safiranita Ramli 3
Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran 1, 2, 3
Email: pramudyo1999@gmail.com, ranti_fauza@yahoo.com dan tasya_safiranita@yahoo.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 24 Juli 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 16 Agustus 2021 Diajukan : 20 Agustus 2021
Kata Kunci: cyber notary ; pandemi COVID-19 ;  teknologi; kewenangan notaris.
Keywords: cyber notary; COVID-19 pandemic; technological; notary public authority.

## Abstrak:
Pembahasan  penerapan cyber  notary yang  tak  kunjung  usai sejak 1995 menjadikan dilema bagi notaris perihal menghadapi situasi  pandemi COVID -19.  Hal  ini  berkaitan  juga  dengan belum  dijelaskannya  secara  rinci  mengenai  frasa cyber  notary yang ada pada UUJN-P tepatnya pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3)  UUJN-P.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  peluang serta  hambatan  penerapan cyber  notary dari  aspek  teknologi serta  aspek  kewenangan  notaris.  Metodologi  pada  penelitian yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif yang  bertitik  tolak  pada  UU  ITE  dan  UUJN  berikut  peraturan turunannya  sebagai  pisau  analisa  penelitian  yang  mana  pada penelitian  ini  mayoritas  merupakan  penelitian  kepustakaan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dan analisis  data  dilakukan  dengan  yuridis  kualitiatif.  Hasil penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  peluang  dan hambatan  dalam  aspek  teknologi  dan  kewenangan  dalam penerapan  cyber  notary  di  Indonesia  sebagai  solusi  dalam situasi pandemi COVID -19.

## Abstract:
Discussions  on  the  application  of  cyber  notary  that  has  not ended  since  1995  have  created  a  dilemma  for  notaries  in dealing  with  the  COVID-19  pandemic.  This  matter  is  also related to the lack of a detailed explanation of the cyber notary phrase in  the  UUJN-P,  precisely,  in  the explanation  of Article 15  Section  (3).  The  purpose  of  this  study  is  to  review  the opportunities  and  obstacles  to  the  application  of  cyber  notary from  the  technological  aspect  and  the  notary  public  authority aspect.  The  research  method  used  in  this  study  is  juridical- normative  based  on  secondary  data,  viz:  UU  ITE,  UUJN,  and its  derivatives  rules.  The  majority  of  this  study  is  library research. This study uses the descriptive-analytical method, and a qualitative-juridical way does data analysis. This study shows that there are opportunities and obstacles regarding technology and authority aspects in applying cyber notary in Indonesia as
a solution in the COVID-19 pandemic situation.
Coresponden author: Eri Pramudyo Email: pramudyo1999@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Cyber  notary dimaknai  sebagai  notaris  yang  menjalankan  tugas  atau  kewenangan jabatannya  dengan  berbasis  teknologi  informasi,  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi notaris,  khususnya  dalam  pembuatan  akta  (Emma  Nurita,  2012). Cyber  notary sejatinya berkonsep  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  bagi  para  notaris  dalam  menjalankan  tugas sehari-hari,  seperti  digitalisasi  dokumen,  penandatanganan  akta  secara  elektronik, pelaksanaan . Rapat Umum Pemegang Saham . (RUPS) secara teleconference , dan hal-hal lain yang  sejenis.  Konsep  ini  memunculkan  berbagai  pendapat,  ada  yang  mendukung  dan  ada yang  menolak.  Problematika  utama  yang  timbul  adalah  perdebatan  terkait  keabsahan  akta yang  dibuat  dalam  sistem  kerja cyber  notary. Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa cyber notary bertentangan  dengan  asas  yang  selama  ini  dipegang  yaitu  asas tabellionis  officium fideliter  exercebo ,  yang  artinya  bahwa  seorang  notaris  harus  bekerja  secara  tradisional ( Andes Willi Wijaya, 2018).
Ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  pemanfaatan  teknologi oleh  seorang  notaris  dalam  melakukan  pekerjaannya  seperti e-notary, ada  pula  yang memilih  istilah cyber  notary, di  Indonesia  sendiri  konsep  yang  seringkali  dikemukakan menggunakan istilah cyber notary.
Penggunaan  istilah  cyber  notary  di  Indonesia  sebagai  Negara  yang  mewarisi  tradisi Eropa  Kontinental  dirasakan  kurang  tepat.  Berdasarkan  literatur  yang  menerangkan sejarahnya,  istilah cyber  notary dan electronic  notary seakan  lahir  dari  dua  konsep  yang berbeda,  yakni  istilah  “ e-notary ”  yang  dipopulerkan  oleh  ahli  hukum  dari  Negara  yang mewarisi  tradisi  Eropa  Kontinental,  sementara  istilah  “ cyber  notary ” dipopulerkan . oleh  ahli hukum  yang  mewarisi  tradisi Common  Law . ( Makarim ,  2011).  Demikian  pemakaian  istilah electronic  notary atau e-notary di  Indonesia  sebagai  negara  yang  mewarisi  tradisi  Eropa Kontinental  dirasakan  lebih  tepat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Leslie  Smith mengemukakan  bahwa  istilah  “ electronic  notary ”  digulirkan  oleh  delegasi  Prancis  dalam forum Trade  Electronics  Data  Interchange  System (TEDIS) legal . workshop pada  EDI Conference yang  diselenggarakan  oleh European  Union tahun  1989  di  Brussel.  Esensinya adalah  adanya  suatu  pihak  yang  menyajikan independent  record terhadap  suatu  transaksi elektronik  yang  dilakukan  para  pihak.  Sementara  istilah cyber  notary menurut  Stephen Mason  pada  awalnya  merupakan  gagasan American  Bar  Association  Information  Security Committe (1994) ( Makarim , 2011).
Sejak  tahun  1995,  dunia  kenotariatan  di  Indonesia  memang  sudah  mensosialisasikan cyber  notary walaupun  sampai  dengan  sekarang  masih  sebatas  konsep  ( Klik Legal,  2020). Namun, esensi dari cyber notary hingga saat ini belum ada defenisi yang mengikat. Namun, seiring perkembangannya, cyber notary dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan
legalitas  penggunaan  handphone  atau  faksimili  untuk  komunikasi  antara  Notaris  dan kliennya.  Tetapi  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Notaris,  khususnya  dalam  pembuatan akta.
Cyber notary berasal dari kata Cyber dan Notary. Kata cyber berasal dari cybernetic atau  suatu  bidang  ilmu  hasil  perpaduan  antara  robotik,  matematika,  elektro  dan  psikologi yang  pertama  kali  dikembangkan  oleh  Norbert  Wiener  pada  tahun  1948  ( Mansur ,  2005). Cybernetic terus  berkembang  dan  mampu  menciptakan  dunia  baru  yaitu  dunia  maya ( cyberspace )  yang  dalam  pemanfaatannya  tidak  hanya  mendatangkan  keuntungan  tapi  juga menimbulkan  beberapa  permasalahan,  seperti  masalah  hukum,  ekonomi,  kelembagaan  dan penyelesaian  sengketa  (Stephanie,  2005),  sehingga  melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai cyberlaw yang  secara  sempit  dapat  diartikan  sebagai  undang-undang  Teknologi  Informasi, namun . secara  luas  berarti  aspek  hukum  yang  ruang  lingkupnya  meliputi  setiap  aspek  yang berhubungan  dengan  orang  perorangan  atau  subyek  hukum  yang  menggunakan  dan memanfaatkan  teknologi  internet  yang  dimulai  pada  saat online memasuki  dunia  maya ( Maulidiyah , 2020). Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer  lain  dengan . menggunakan  perangkat  penghubung  (modem),  sehingga  bisa  saling berkomunikasi. Kegiatan . cyber . adalah kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun . alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai . orang yang telah melakukan perbuatan . hukum secara nyata (Stephanie, 2020). Sedangkan . Notary yang berasal dari kata Romawi klasik “ notarius” atau yang  biasa disebut  dalam  Bahasa  Indonesia  Notaris,  adalah  pejabat  publik  yang  dimandatkan  oleh peraturan . perundang-undangan . dalam . hal  ini  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  mana diberikan  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik,  yaitu  sebuah  pembuktian  tertulis  yang memiliki  kekuatan . pembuktian  yang  sempurna  bagi  masyarakat  yang  diperkuat  dengan payung  hukum  yang  tertuang  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 1868 KUHPer). Selaku pejabat umum,  Notaris  memiliki  ciri-ciri  sebagai  sebuah  jabatan.  Ciri-ciri  tersebut  yaitu,  memiliki kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun  dari  yang  mengangkatnya,  dan  akuntabilitas  atas  pekerjaannya  kepada  masyarakat ( Adjie ,  2011).  Kewenangan  tertentu  pada  salah  satu  ciri  di  atas  memiliki  arti  bahwa  setiap wewenang  yang  melekat  pada  Notaris  harus  memiliki  dasar  hukum.  Dasar  hukum  pada kewenangan  Notaris  tersebut  dimaksudkan  agar  kewenangan  jabatan  seorang  Notaris  tidak berbenturan dengan kewenangan jabatan lainnya ( Adjie , 2011).
Frasa cyber  notary sejatinya  telah  disebutkan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN).  Konsep cyber  notary berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewenangan  notaris  berbasis  teknologi  informasi.  Ada  dua aspek  yang  menjadi  penekanan  pada cyber  notary yaitu  kewenangan  dan  teknologi. Kemajuan  di . bidang  ekonomi  membuat  aspek  kewenangan  dan  teknologi  menjadi  saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga  salah  satu  sarana  yang  dapat  mendukung  percepatan  proses  tersebut  adalah teknologi  informasi.  Di  Indonesia,  tuntutan  itu  semakin  besar  setelah  diundangkannya Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
(selanjutnya  disebut UU  ITE)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor 19  Tahun  2016  (selanjutnya  disebut  UU  ITE-P)  yang  membuka  kesempatan  seluas- luasnya bagi pemanfaatan . teknologi informasi.
Pembahasan cyber . notary sejatinya  sudah . dibahas  sejak  tahun  1995,  akan  tetapi hal  tersebut  terhambat  karena  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  terkait.  Namun,  sejak diundangkannya UU ITE, wacana cyber notary kembali bergulir. Cyber Notary dimaksudkan untuk  memudahkan  atau  mempercepat  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  Notaris  dalam membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan . atau . perjanjian  atau  ketetapan  yang diharuskan . Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan . dalam akta otentik ( Rossalina , 2016).
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  rangka  percepatan  penanganan COVID-19  mengharuskan..masyarakat  untuk  membatasi  interaksi  fisik.  Sehingga,  banyak perusahaan.menerapkan.kebijakan  kepada  karyawannya  untuk  Work  From  Home  (WFH) atau  bekerja  dari  rumah  dalam  keadaa  darurat  kesehatan  COVID-19  ini,  Pemerintah  telah mengeluarkan  Keppres  No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat COVID-19, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan untuk  Penanganan Pandemi COVID-19, serta PP No. 21 Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19.  Pemerintah  telah  memberikan  anjuran  agar  semua  pihak  diharapkan  segera adaptif  untuk.mentransformasikan  pekerjaannya,  termasuk  pekerjaan  jasa  layanan  hukum baik  yang  diselenggarakan  oleh.administrasi  pemerintahan,  pengacara/advokat,  maupun notaris  sebagai  pejabat  umum.  Sepanjang  bukan  merupakan  pekerjaan  yang  membutuhkan kehadiran  fisik,  seharusnya  semua  pekerjaan  ataupun  perbuatan  hukum  yang  diperlukan dapat  dilakukan  secara  elektronik,  atau  menggunakan  sistem  komunikasi  secara  elektronik (daring).  Tak  terkecuali,  untuk  /pekerjaan  /jasa/layanan  hukum,  baik  yang  diselenggarakan oleh pengacara/advokat.maupun notaris sebagai.pejabat.umum ( Klik Legal, 2020).
Pada  pelayanan  jasa  hukum,  advokat  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  pengacara, dalam  hal  melakukan  pekerjaan  secara  elektronik  dapat  dikatakan  bukan  hal  yang  baru. Advokat telah menyelenggarakan konsultasi secara daring dan pembuatan kontrak elektronik, terkecuali  untuk  jasa  hukum  dalam  proses  litigasi  peradilan  yang  masih  membutuhkan kehadiran  fisik  dan  belum  dapat  sepenuhnya  diselenggarakan  secara  daring  ( Edmon Makarim,  2020).  Dinamika  pada  sistem  hukum  acara  di  Indonesia  terkininya  pun  tengah mengupayakan  kemungkinan  penyelenggaraan  proses  peradilan  melalui  elektronik  oleh Mahkamah  Agung  melalui  implementasi e-court ditambah  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No.  1  Tahun  2020  yang  memberikan  legalitas  terhadap  penyelenggaraan  sidang melalui  sarana  telekonferensi  selama masa pencegahan  penyebaran COVID-19 .
Kejaksaan     Agung juga menerbitkan Instruksi     Jaksa      Agung      No.      5      Tahun 2020 dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 .
Semua  upaya  tersebut  memperlihatkan  adanya  kesadaran  kolektif . akan  kebutuhan penyelenggaran  administrasi  pemerintahan  untuk  tetap  dapat  melakukan  pelayanan  publik secara daring.
Namun,  masih  ada  satu  pemberi  layanan  jasa  hukum  yang  relatif .. tertinggal  atau terkesan lamban menyikapi situasi pandemi COVID-19 , yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang  sebenarnya juga memberikan  pelayanan  jasa  publik.  Tampaknya  Notaris  Indonesia
tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah masih  terkesan  bimbang  untuk  mentranformasi  diri  guna  dapat  menyelenggarakan  jasanya secara  elektronik  dalam  hal  ini  menerapkan cyber  notary .  Kendatipun  masyarakat  sangat membutuhkan  kesigapan  dan  dinamisnya  fungsi  dari  peran  Notaris  dalam  menghadapi situasi pandemi ini sehingga Notaris dapat menyeleggarakan pelayanan jasanya secara daring ( Edmon Makarim, 2020), hal ini terjadi dikarenakan terjadinya perdebatan tentang penerapan cyber notary sehingga mengakibatkan terhambatnya penerapannya.
Situasi  pandemi  yang  mendasari  dikeluarkannya  Surat  Himbauan  Pengurus  Pusat Ikatan  Notaris  Indonesia  (selanjutnya  disebut  PP-INI)  tertanggal  17  Maret  2020  yang  berisi himbauan  bahwa  kantor . Notaris  dihimbau  untuk  mengurangi  aktivitas  di . kantor  atau  di  luar kantor  dan  apabila  tidak  ada  keperluan  yang  mendesak,  pekerjaan-pekerjaan  yang  wajib diselesaikan,  semaksimal  mungkin  diselesaikan . di  rumah  (Prita  Miyanti  Suyudi,  2020).  Hal ini  memicu  pembicaraan  terkait  dapat  diterapkannya cyber  notary pada  keadaan  pandemi COVID-19 seperti ini.
Angin  segar  datang  pada  awal  2021,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (selanjutnya  disebut  KemenATR/BPN)  telah  mengeluarkan  produk hukum  yaitu  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat Elektronik yang mana menjadi dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bahwasanya cyber notary dapat diterapkan di dalam sistem hukum positif  Indonesia.  Peraturan  ini,  maka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data.
Kendatipun  sudah  ada  peraturan  terkait  sertipikat  elektronik,  digitalisasi  di  dunia kenotariatan tidak semudah itu, penerapan cyber notary di Indonesia terhambat alasan klasik yang  selalu  menjadi  alasan  utama  tidak  dapat  terselenggaranya cyber  notary, yaitu  adalah adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara  elektronik  karena  harus  melakukannya  secara  kertas  sebagaimana  tertuang  dalam UUJN  dan  UUJN-P.  Selain  itu  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  b  UU  ITE  juga  mengecualikan  akta notaris  dalam  konteks  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti yang  sah,  sehingga  berpotensi  permasalahan  hukum  bagi  para  notaris,  baik  secara  perdata, administratif atau bahkan mungkin pidana ( Edmon Makarim, 2020).
Pada  penjelasan  secara  holistik,  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  b  UU  ITE  sejatinya  bukan hanya  hambatan  pada  penerapan cyber  notary tetapi  juga  peluang.  Jika  kita  tinjau  kembali, frasa  “yang  menurut  Undang-Undang”  memberikan  peluang  bahwasanya  jika  terjadi  revisi pada UUJN maka dapat diterapkannya cyber notary di Indonesia.
Sehubungan bentuk pengaturan di dalam cyber space (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan  khusus  untuk  kegiatan/aktivitas  di  cyber  space;  atau  Kedua,  perlu diterapkan  model-model  peraturan  yang  dikenal  di  dunia  nyata  pada  dunia  maya. Memperhatikan  hal  dimaksud,  maka  untuk  Indonesia  lebih  proporsional  bila  disusun rancangan  undang-undang  tentang  teknologi  informasi  yang  lebih  berorientasi  kepada pengaturan  yang  pokok-pokoknya  saja  namun  mencakup  pengaturan  secara  keseluruhan ( umbrella provisions ) ( Budhijanto , 2019).
Ibarat memakan buah simalakama, tidak berpraktik membuka kantor akan dianggap
meninggalkan tugas, namun jika berpraktik dengan.tatap muka secara fisik berarti sama saja dengan  tidak  mematuhi  kebijakan  pemerintah  dan  berisiko  tinggi  untuk  terpapar  virus. Sementara  itu,  kehadiran  fisik  terlanjur  dipersepsikan  sebagai  syarat  mutlak  dan  tidak tergantikan oleh . tatap muka secara elektronik, sehingga Work From Home pun seakan tidak dapat dilakukan.
Akibatnya,  timbul  kekhawatirkan  jika  tidak  dilakukan  secara  fisik  akan  mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris, antara lain, status akta autentik akan menjadi turun menjadi akta  bawah  tangan,  yang  akibatnya  akan  terjadi  gugatan  kepada  notaris  oleh  para  pengguna jasanya  di  kemudian  hari,  tidak  ada  jaminan  keamanan  terhadap  sistem  elektronik  dan dokumen  elektronik  yang  rawan  diubah-ubah  dan  berpotensi  bocor  sehingga  melanggar kerahasiaan,  dapat  terjadi  penampikan  oleh  para  pihak,  dan  kemungkinan  tidak  diterimanya dokumen  tersebut  oleh  instansi  terkait,  sehingga  berpotensi  kepada  sanksi  pemberhentian yang  harus  dihadapi  oleh  Notaris  karena  tidak  menjalankan  kepatuhan  hukum  ( Budhijanto , 2019).
Perkembangan  ekonomi  di  masa  pandemi  juga  menuntut  adanya  kepraktisan  berupa kemudahan  dan  efisiensi  dalam  praktik  dagang  terkait  waktu  dan  tempat.  Tuntutan kepraktisan  tersebut  juga  menginginkan  agar  perkembangan  teknologi  dapat  diserap  dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi  seperti  Prancis  dan  Jepang  dengan  menyadur  konsep cyber  notary dalam  perundang- undangannya.
Banyaknya  desakan  agar  segera  diterapkannya cyber  notary di  Indonesia  juga menimbulkan  banyak  pendapat  yang  menentang  penerapan cyber  notary sebagai  perbuatan hukum  yang  berkelanjutan.  Misalnya  pendapat  dari  Andes  Willi  Wijaya  ( Andes Willi Wijaya, 2018), yang berpendapat bahwa konsep cyber . notary yang semata-mata berasal dari Amerika  hendaknya  tidak  diterapkan  secara  serta  merta  mengingat  adanya  perbedaan mengenai  fungsi  dan  kewenangan  notaris  dan public  notary. Selain  itu,  perubahan  terhadap ketentuan  baik  pengertian  maupun  syarat  terkait  akta  otentik  harus  dikaji  secara  lebih mendalam  sampai  kepada  alasan  filosofis  yang  menciptakan  pengertian  maupun  syarat tersebut  yang  meskipun  terlihat  kuno  dan  terkesan  memaksa  notaris  untuk  tetap  bekerja secara  tradisional  justru  memiliki  pertimbangan  hukum  yang  lebih  baik  dan  memberikan perlindungan  yang  lebih  kuat  sehingga  menjaga  keutuhan  kekuatan  pembuktian  dari  akta otentik  tersebut  yaitu  terkait  tiga  hal,  kekuatan  pembuktian  formil,  kekuatan  pembuktian materiil,  dan  kekuatan  pembuktian  keluar.  Kemudan,  Dr.  Udin  Narsudin,  S.H.,  M.Hum., Sp.N.  berpendapat  bahwa,  terhambatnya cyber  notary karena  terdapat  syarat  formil  yang harus  dipenuhi  untuk  mendukung  keabsahan  Akta  Notaris.  Syarat-syarat  formil  tersebut adalah:  Pertama,  dibuat  dihadapan  pejabat  yang  berwenang,  Kedua,  dihadiri  para  pihak. Ketiga,  kedua  belah  pihak  dikenal  atau  dikenalkan  kepada  Notaris,  Keempat,  dihadiri  oleh dua  orang  saksi.  Bahwa  syarat  formil  kehadiran  para  pihak  tersebut  bersifat  kumulatif  dan bukan  bersifat  alternatif,  artinya  satu  syarat  saja  tidak  terpenuhi  maka  mengakibatkan  Akta Notaris  tersebut  mengandung  cacat  formil  dan  berarti  akibatnya  tidak  sah  dan  tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sehingga, adanya pro dan kontra pada cyber notary , mengakibatkan ketidakpastian pada penerapannya ( Andes Willi Wijaya, 2018).
Kendatipun  wacana  penerapan cyber  notary dapat  dilihat  sebagai  ancaman  bagi Notaris, kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence ) dan otomatisasi  dalam proses autentikasi akta  sangat mungkin  diterapkan.  Otomatisasi yang  dilakukan  dalam  proses cyber  notary
dipandang mampu menghilangkan unsur ‘manusia’ dan menggantinya dengan mesin ( Edmon Makarim, 2020). Pendapat tersebut lantas membuat cyber notary di dalam ambang kebutuhan dan  ancaman  dalam  satu  waktu  pada  perkembangan  kebutuhan  kepraktisan  manusia  pada masa depan.
Tak lepas dari perkembangan, Notaris juga terdampak Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri  Keempat  atau The  Fourth  Industrial  Revolution (Revolusi  Industri  4.0)  telah membawa tantangan baru. Revolusi Industri 4.0 yang luar biasa cepat telah berdampak pada perubahan  teknologi  dan  sosial  maka  adalah  hal  yang  keliru  untuk  memastikan  hasil  yang tepat  jika  hanya  mengandalkan  legislasi  dan  insentif  dari  pemerintah/regulator.  Pada  saat diterapkannya  suatu  legislasi  dan  insentif  pemerintah/regulator  bisa  jadi  sudah  ketinggalan zaman  atau  berlebihan.  Hal  tersebut  dimanifestasikan  di  dalam  buku White  Paper yang diterbitkan  oleh World  Economic  Forum pada  November  2016  bahwa  “ Given  the  Fourth Industrial . Revolution’s extraordinarily fast technological and . social change, relying only on government legislation and . incentives to ensure the  right outcomes is  ill-advised. These are likely to be out-of-date or redundant by the time they are implemented ” ( Budhijanto , 2019). Peristilahan  dan  ruang  lingkup cyberlaw telah  membentuk  rezim  hukum  baru  di  Indonesia khususnya  dalam  kegiatan  teknologi  dan  Informasi.  Peristilahan . yang  dipergunakan  untuk hukum  yang  mengatur  kegiatan  di  dalam cyber  space adalah the  law  of  the  internet , the law  of  information  technology , the  telecommunication  law ,  dan lex  informatica .  Pada  sudut pandang secara praktis, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pada cyber space memerlukan “ sense of urgency ” untuk dicarikan jalan keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yang  muncul,  sama  halnya  dengan  menghadapi  situasi  pandemi COVID-19 pada  saat  ini. Pada sisi yang lain, dengan memperhatikan pula praktik di negara lain, nampaknya akan lebih bijaksana  apabila  tidak  dibatasinya  secara  sempit  ruang  lingkup  dari Cyberlaw itu  sendiri ( Budhijanto , 2019).
Dekan  FHUI,  Dr.  Edmon  Makarim  pada  Dies  Natalis  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  ke-95,  menyatakan  bahwa  perlu  adanya  pembaruan . pendidikan  ilmu  hukum  yang dikontekstualisasikan dalam . format Revolusi Industri 4.0. Teknologi sebagai alat semestinya tidak  mendikte  arah  perkembangan  masyarakat,  namun  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  tujuan penulisan  tugas  akhir  ini  adalah  dimaksudkan  untuk  mengekspresikan  ide,  pikiran  dan masukan atas perbaikan  sistem hukum  di  Indonesia  yang pada khususnya dalam hal  praktik kenotariatan dalam menghadapi keadaan pandemi COVID-19 dan masa Revolusi Industri 4.0 ( Edmon Makarim, 2020).
Maka  dari  itu,  situasi  pandemi COVID-19 adalah  bukti  nyata  diharuskannya  tercipta kepastian hukum di dalam pelaksanaan cyber notary sehingga terjaminnya kepastian hukum bagi  masyarakat  secara luas  juga kepastian bagi  para pejabat  terkait. Sehingga cyber notary dapat  dijadikan  solusi  modern  tidak  hanya  dalam  menghadapi  situasi  pandemi,  tetapi  juga dalam hal menghadapi situasi Revolusi Industri 4.0. Para praktisi hukum terkait dalam hal ini Notaris dan PPAT mau tidak mau harus meluaskan wawasan dan kecakapan intelektual ( Irma Devita,  2019)  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  dalam  situasi  darurat  kesehatan  dalam hal ini pandemi COVID-19 dan dalam hal menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Globalisasi  dalam  konteks  Revolusi  Industri  4.0  juga  mengambil  andil  atas berkembangnya cyber  notary. Globalisasi  sebagai  sebuah  keharusan  sejarah  yang  tak  dapat dihindari oleh siapapun telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang
kehidupan umat manusia. Dampak nyata globalisasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang  sosial  budaya  dan  ekonomi,  tetapi  juga  di  bidang  hukum  tidak  terkecuali  dalam bidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit  bahwa  seorang  Notaris  memiliki  kewenangan  di  bidang cyber  notary ( Sari et  al., 2018) .
Dalam  perkembangannya,  kewenangan  notaris  di  negara-negara  yang  menganut sistem  hukum civil  law ,  sangat  berbeda  dengan  Notaris  di  negara-negara  penganut  sistem hukum common  law .  Notaris  di . negara-negara  penganut  sistem  hukum civil  law atau  juga disebut  Notaris  Latin  merupakan  profesi  yang  dilakukan  oleh  ahli  hukum  ( yurist )  yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin . dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis. Kewenangan notaris di negara- negara  penganut  sistem Common  law rata-rata  hanyalah  merupakan  pendaftaran  surat-surat saja,  yang  bagi  notaris  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum civil  law merupakan waarmerking (pendaftaran  surat  di  bawah  tangan),  notaris  pada  sistem  hukum common  law tidak  berperan  dalam  pembuatan  dan  menentukan  isi  surat/akta.  Selain  itu,  untuk  menjadi seorang  Notaris  di  negara-negara  penganut  sistem common  law rata-rata  tidak  menjalani pendidikan  sebagai  ahli  hukum  ( yurist )  dan  menjabat  dalam  jangka  waktu  tertentu  terlebih dahulu.  Akta  yang  merupakan  produk  notaris  Latin  mempunyai  kekuatan  bukti  formil, materiil  dan  untuk  perbuatan  hukum  tertentu  juga  mempunyai  kekuatan  eksekutorial. Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum civil law, hal tersebut menyebabkan kedudukan  Notaris  dalam  sistem  hukum  civil  law  ini  sangat  penting  mengingat  tugas  dan kewenangannya  dalam  membuat  akta  otentik  (Budiono,  1998).  Oleh  karena  itu  penerapan konsep cyber  notary pada  sistem common  law tidak  akan  berpengaruh  pada  kekuatan  akta. Sedangkan Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem civil law memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik ( Nurita & Ayu, 2012).
Kendatipun  banyak  manfaat  dalam  hal  memudahkan  pelaksanaan  pekerjaan  notaris, ada  beberapa  permasalahan  saat  pelaksanaan cyber  notary yang  umum  terjadi  di  seluruh negara  yang  sudah  menerapkannya.  Antara  lain,  tidak  dapat  menjamin  identitas  pihak  di dalam  sertifikat  adalah  asli  karena  sangat  mudah  dipalsukan,  sangat  memungkinkan terjadinya fraud ,  tidak  bertatapan  langsung  dihadapan  notaris  juga  menjadi  permasalahan, dimungkinkannya menghilangkan barang bukti jika terjadi sengketa, dan sangat rentan akan terjadinya intersepsi dalam hal ini terjadi kejahatan siber.
Berkaitan  dengan  kebaharuan  dari  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  ini,  penulis  tidak menemukan  kesamaan  pada  penelitian  lainnya  dalam  konteks  pembahasan  mengenai cyber notary yang  mana  menghubungkannya  langsung  dengan  situasi  Pandemi COVID-19 . Kendatipun  sudah  ada  penelitian  yang  membahas Cyber  Notary ,  penelitian  tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, antara lain:
1. Penelitian  karya  Alfian  Rahman  Z,  Universitas  Padjajaran,  tahun  2013,  dengan  judul “Kajian atas Pelaksanaan Cyber Notary berkaitan dengan Aktifitas Notaris di Indonesia ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”;
Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN
2. Penelitian  karya  Irmawanti  Nugraha,  Universitas  Padjajaran,  pada  tahun  2019,  dengan judul  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kewenangan  Notaris  Yang  Dapat  Dilaksanakan Dalam Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  untuk  mendekati  objek  penelitian  ( Syamsudin , 2007).  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum ( Soekanto & Mamudji,  2003). Metode penelitian ini dilakukan dengan  cara meneliti bahan- bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya dari dokumen tertulis yang berupa bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  ( Soekanto &  Mamudji,  2003)  yang  berkaitan  dalam lingkup  hukum  perdata  dan  hukum  teknologi  pada  umumnya  dan  dalam  lingkup  penerapan cyber  notary di  Indonesia  pada  khususnya.  Bahan  hukum  primer  antara  lain  Bahan-bahan hukum mengikat, contohnya UU ITE, UUJN, KUHPer dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi  pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau  pengetahuan  baru  tentang  fakta  yang  diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder ( Soekanto & Mamudji, 2003).

## Hasil dan Pembahasan
Seiring  berjalannya  waktu,  perkembangan  teknologi  tidak  bisa  terbendung memberikan dampak yang besar pada kehidupan bermasyarakat. Dewasa kini dalam keadaan pandemi COVID-19, teknologi  bisa  dibilang  menjadi  komoditas  primer  dikarenakan diterapkannya  pembatasan  sosial  yang  diberlakukan  di  masyarakat  mendorong  percepatan perkembangan  teknologi.  William  F.  Ogburn  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  teknologi merupakan  faktor  yang  pertama  dalam  perubahan  tatanan  sosial  dan  hukum  hanyalah pencerminan  dari  perubahan  tersebut  ( Soekanto ,  2014).  Sehingga  hukum  seharusnya  bisa menjadi  payung  bagi  perkembangan  teknologi  bukan  menjadi  penghambat  dari perkembangan itu sendiri.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tentu  harus  selalu  berpegang  pada asasnya, yaitu Tabellionis Officium Fideliter Exercebo , yang bermakna bahwa notaris harus menjalankan  tugasnya  secara  tradisional  ( Eddy O.S.  Hiariej,  2020).  Tegasnya  tujuan  dari asas  tersebut  adalah  agar  notaris  tetap  dapat  menjaga  kebenaran  formil  yang  memang menjadi  tanggung  jawab  dari  jabatan  yang  diembannnya  yang  menyebabkan berkembanganya  istilah cyber  notary dengan  akta  elektronik  sebagai  salah  satu  jenisnya, menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  eksistensi  asas Tabellionis  Officium  Fideliter Exercebo ,  yang  hidup  di  dalam  profesi  serta  akta  notaris  yang  merupakan  suatu  hal  yang menjadi  dasar  tindakan  hukum  yang  dilakukan  notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya.  Kendatipun  ada  kemungkinan  di  dalam  keadaan  darurat  kesehatan  seperti pandemi COVID-19 asas  tersebut  sudah  dapat  dikecualikan  dikarenakan  ada  kewajiban untuk membatasi interaksi secara langsung untuk membatasi penyebaran COVID-19 .
Kondisi  yang  demikian  tentu  membawa  topik  diskusi  mengenai  konsep  penerapan cyber notary ditambah perkembangan peradaban yang begitu cepat, berteknologi tinggi dan tidak lagi berbasis pada paradigma terbatas ( borderless ) menyebabkan banyaknya perubahan
dalam berkegiatan, termasuk juga di dalam dunia kenotariatan dan profesi notaris. Dorongan yang  lebih,  muncul  juga  dari  akibat  situasi  pandemi  mengakibatkan  perdebatan  penerapan cyber  notary ini  semakin  menjadi  pembahasan  yang  substansial  dijadikan  solusi  bagi  para notaris dalam menjalankan jabatannya dalam menghadapi situasi pandemi.
Terlebih  pada  perkembangan  UUJN  di  Indonesia  dalam  UUJN-P,  pada  penjelasan Pasal 15 Ayat (3) berbunyi:
“Yang  dimaksud  dengan  “kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”,  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik (Cyber Notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang .” Kendatipun  dengan  adanya  frasa cyber  notary di  dalam  UUJN-P  berakibat cyber notary memiliki  dasar  hukum  yang  ada  di  undang-undang  menjadikan  sebuah  dilema dikarenakan  ketidakjelasan  atau  bisa  dibilangnya  tidak  terpenuhinya  asas  kepastian  hukum pada  suatu  pengaturan  di  perundang-undangan  di  dalam  konteks  dapat  atau  tidaknya diterapkan cyber notary sebagai solusi menghadapi situasi pandemi.
Cyber  notary jika  dikaitkan  dengan  karakteristik  khusus  yang  terdapat  dalam  ruang siber  dimana  pengaturan  dan  penegakan  hukumnya  tidak  dapat  menggunakan  cara-cara tradisional,  yang  mana  beberapa  ahli  berpandangan  bahwa  sebaiknya  kegiatan-kegiatan dalam cyberspace diatur  oleh  hukum  tersendiri,  dengan  mengambil  contoh  tentang tumbuhnya the  law  of  merchant ( lex  mercatoria )  pada  abad  pertengahan  ( Johnson &  Post, 1996). Asas, kebiasaan . dan norma yang mengatur . ruang siber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai Lex Informatica .
Lex  Informatica memiliki  serangkaian  karakteristik  khusus  yang  dapat  secara fleksibel  memajukan  tujuan-tujuan  dari  kebijakan  pengelolaan  informasi  demi  menunjang penerapan cyber  notary di  Indonesia.  Perumusan Lex  Informatica sebagai  pengaturan  telah menghindarkan  banyaknya  kesulitan  dengan  signifikansi  konflik  dan  ketidakpastian  yang melekat  dalam  penyelesaian  hukumnya. Lex  Informatica menawarkan  cara  terkini  untuk menghadapi  permasalahan  sulit  yang  dihadapi  suatu  rezim  hukum  yaitu  regulasi  konten Internet,  distribusi  dan  penyalahgunaan  informasi  pribadi,  dan  perlindungan  kekayaan intelektual di jaringan global ( Danrivanto Budhijanto, 2018).
Di sisi lain, hukum juga dapat membuat pendekatan pengaturan aktivitas dan tingkah laku. Hal ini feasible dilakukan dengan pendekatan pengaturan tingkah laku ( the regulated- behavior  approach ).  Pendekatan  ini  akan  memberikan  stimulus  atau  rangsangan  yang signifikan  secara  tidak  langsung  bagi  pembentukan  norma  dari Lex  Informatica .  Dalam konteks ini, sebagai  contoh pemerintah sebagai stake holders dapat menuntut dan melarang kegiatan-kegiatan  tertentu  seperti  pendistribusian  pornografi  atau  transaksi  uang  secara eletronik yang tidak sah. Aturan tingkah laku ini dapat mengarahkan Lex Informatica untuk memastikan  cara-cara  yang  sesuai  dengan  praktik  yang  berlaku.  Aturan-aturan  teknis tersebut dapat menjadi pijakan terhadap jaminan tersebut. Terkait dengan regulated-behavior approach , Lawrence Lessig menyatakan bahwa:
“ Regulability  is  the  capacity  of .. a  government  to  regulate  behavior  within  its proper reach. In the context of the Internet, that means the . ability of the government to regulate the behavior of (at least) its citizens while on the Net ” ( Lawrence , 2006). Hal tersebut menyimpulkan bahwa regulability adalah kemampuan suatu Pemerintah untuk mengatur perilaku/tingkah laku sesuai dengan jangkauannya.  Konteks internet, hal itu
berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur/meregulasi tata prilaku (paling tidak) warga negaranya  ketika  beraktifitas  di  internet.  Para  pembuat  kebijakan  juga  dapat  mengatur mengenai  standar-standar  teknis  tertentu.  Sebagai  contoh,  Pemerintah  Indonesia  dapat membuat  pengaturan  bebas  sadap  ( wiretap  safe )  terhadap  alat-alat  dan  sistem  komunikasi Kepala  Negara  untuk  urusan  pemerintahan/resmi  dan  menghindari  penyadapan  dari  Negara lain. Sedangkan untuk kepentingan . penegakan hukum, Pemerintah dapat mewajibkan . bahwa industri  harus  memastikan  bahwa  alat-alat  komunikasi  yang  didistribusikan  kepada masyarakat  umum  harus  dapat  disadap  ( wiretap  ready )  dan  tentunya  penyadapan  harus dilakukan  berdasarkan  hukum  atau  undang-undang  ( Nugraha ,  2018).  Sehingga  dapat diketahui betul bahwa perubahan kegiatan kenotariatan dapat diubah menjadi kegiatan yang dilakukan  secara remote dapat  dilakukan  jika  pemerintah  menggunakan  wewenangnya  di dalam perubahan pengaturan yang ada menuju terjadinya cyber notary .
Terkait dengan kegiatan transaksi elektronik yang lebih luas yang mana tidak terbatas pada  penerapan cyber  notary saja,  kita  dapat  berkaca  pada  standar  yang  dapat  digunakan sebagai arahan yang spesifik untuk kegiatan transaksi elektronik pada peraturan yang sudah ada.  Dikeluarkannya  UU  ITE  serta  perubahannya  dan  PP  PSTE  sebagai  kebijakan  yang mengatur  kegiatan  transaksi  elektronik,  maka  dapat  dijadikan  acuan  untuk  pembuatan standar  keamanan  informasi  untuk  transaksi  elektronik.  Oleh  karena  itu,  studi/kajian  ini ditujukan  untuk  menggali  dan . mempelajari  standar  yang  dibutuhkan  oleh  UU  ITE  dan  PP PSTE untuk  memberikan arahan dalam  kegiatan transaksi  elektronik  yang  aman, andal  dan bertanggugjawab  seperti  yang  diamanatkan  di  dalam . Pasal  15  Ayat  1  UU  ITE  dan  Pasal  3 Ayat 1 PP PSTE.
Kesiapan  sarana  pendukung  penerapan cyber  notary tidak  perlu  diragukan  lagi kaitannya  dengan  teknologi  informasi  agar  diterapkan  dalam  layanan  notaris.  Mengenai legalitas  suatu  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  erat  dengan  penerapan cyber  notary dapat atau tidaknya memiliki kekuatan hukum bahkan di hadapan pengadilan, antara lain kesiapan digital  signature , digitally  ensured  document ,  dan video  conference dalam  pembuatan  akta notariil yang mana penulis jabarkan:
Tanda Tangan Elektronik ( Digital Signature )
Kesiapan  instrument  Tanda  Tangan  Elektronik  ( digital  signature )  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  1  Butir  12  UU  ITE  dan  Pasal  1  Butir  22  PP  PSTE  yang  diibaratkan sebagai  suatu  tanda  tangan  atau  dokumen  yang  telah  dikunci  dan  isinya  tidak  dapat dimanipulasi  (terenkripsi) merupakan pembahasan  yang tidak terlepas dari  UU  ITE dan PP PSTE,  Pengertian  tanda  tangan  elektronik  berdasarkan  pada  Pasal  1  ayat  (12)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  sebagai berikut:
“Tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan, terasosiasi  atau terkait  dengan  informasi  elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi”.
Dalam  hal  penandatanganan  elektronik,  para  pihak  yang  terlibat  menggunakan  kunci yang  sama  dalam  melakukan  enkripsi  dan  dekripsi  terhadap  suatu  dokumen,  maka  dari  itu pihak  ketiga  atau  yang  lainnya  yang  tidak  terlibat  dalam  dokumen,  tidak  akan  dapat mengakses  dan  memanipulasi  dokumen  atau  tanda  tangan  tersebut.  Menjawab  ketakutan akan manipulasi dan pengaksesan tanpa  izin pada penerapan digital signature, di Indonesia
Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana dan Tasya Safiranita Ramli
telah memiliki digital signature yang dapat dibuktikan dengan digital certificate (sertifikasi elektronik)  yang  terpercaya  oleh certification  authority (CA)  sebagai  penyelenggara sertifikasi  elektronik  seperti  yang  dimaksudkan  pada  Pasal  1  Butir  10  UU  ITE  dan  Pasal  1 Butir  21  PP  PSTE.  Terlebih  pada  Pasal  4  Ayat  (4)  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menjadikan legitimasi konkrit dari dapat diterapkannya  tanda  tangan  elektronik  sebagai  tanda  tangan  yang  mempunyai  kekuatan hukum yang sama sebagaimana tanda tangan konvensional.
Mengenai  keabsahannya,  tanda  tangan  elektronik,  memiliki  kekuatan  hukum  dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 59 ayat (3) PP PSTE):
a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap informasi elektronik  yang terkait  dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
f. terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
Persyaratan  tersebut  merupakan . persyaratan  minimum . yang  harus  dipenuhi  dalam setiap  tanda  tangan  elektronik.
Ketentuan  ini  membuka  kesempatan  seluas-luasnya kepada  siapa  pun . untuk  mengembangkan  metode,  teknik,  atau  proses  pembuatan  tanda tangan  elektronik  termasuk  dalam  pengunaanya  di  dalam  penerapan cyber . notary .      UU ITE  dan  perubahannya  sendiri  telah  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa meskipun . hanya  merupakan . suatu  kode,        tanda  tangan  elektronik  memiliki  kedudukan yang  sama  dengan . tanda  tangan . manual  pada  umumnya  yang  memiliki  kekuatan  hukum dan akibat hukum (Pasal 11 UU ITE).
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  11  UU  ITE  dan  Pasal 59 PP PSTE.

## Digitally Ensured Document
Kesiapan penerapan pada digitally ensured document (sertifikasi elektronik) sejatinya juga  sudah  di  dalam  tahap  yang  bisa  dibilang  siap.  Kendatipun  dalam  konteks  sertifikasi elektronik  di  dalam cyber  notary ada  perdebatan  di  dalam  pembahasan  penerapannya  di Indonesia.  Tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  sertifikasi,  belum  dijumpai  adanya pengaturan dan definisi normatif dari sertifikasi pada penerapan cyber notary, baik itu dalam UUJN  maupun  dalam  UU  ITE.  Sehingga  dalam  memaknai  sertifikasi  dalam  perspektif tatanan bahasa, Penulis menjabarkan definisi daripada “sertifikasi” melalui berbagai sumber. Salah  satu  definisi  dari  sertifikasi  dapat  dijumpai  pada  International  Organization  for Standardization  (selanjutnya  disebut  “ISO”),  yang  mengemukakan  bahwa  sertifikasi (certification) adalah: ( Arrianto Mukti Wibowo, 1999)
“ Certification  –  the  provision  by . an  independent  body  of .. written  assurance  (a certificate)  that  the  product,  service  or  system  in  question  meets  specific requirements ”.
Sertifikasi  merupakan  suatu  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga independen,  bahwa  produk,  layanan,  atau  sistem  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan spesifik  tertentu.  Sertifikasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  memiliki pemaknaan  yang  berbeda.  Sertifikasi  memiliki  makna  berupa  “penyertifikatan”.  Frasa penyertifikatkan  berarti  mengacu  kepada  proses,  cara,  atau  perbuatan.  Sehingga sertifikasi  merupakan . suatu  proses,  cara,  perbuatan  menyertifikatkan.  ( Arrianto Mukti Wibowo, 1999)
Meninjau  kesiapan  sertifikasi  elektronik  kita  dapat  berkaca  pada  diterapkannya Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik yang  mana  menjadi  dasar  pemberlakuan  sertifikat  elektronik.  Hal  ini  memberikan  peluang yang  sangat  besar  bahwasanya  kesiapan digitally  ensured  document  cyber  notary dapat diterapkan  di  dalam  sistem  hukum  positif  Indonesia.  Dengan  peraturan  ini,  maka pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional,  dapat dilakukan secara elektronik,  baik  itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data. Hasil dari mekanisme pembuatan sertipikat elektronik sebagaimana dimaksudkan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala  BPN  Nomor 1 Tahun 2021  di dalam Pasal 3,  Pasal 4  Ayat (3) huruf a merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Butir 4 UU  ITE  dan  Pasal  1  Butir  9  PP  PSTE  yang  mana  sertifikasi  dan/atau  penetapannya dilakukan  langsung  oleh  Menteri  ATR/Kepala  BPN  sebagai  penyelenggara  sertifikasi elektronik  ( Certification  Authority )  sebagaimana  dimaksudkan  pada  Pasal  2  Ayat  (4) Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  dan  dilegitimasi  perbuatan hukumnya dengan Pasal 53 Ayat (3) PP PSTE.
Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dimata hukum jika kita mengacu pada  Pasal  5  Ayat  (2)  UU  ITE  dan  Pasal  5  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN Nomor 1 Tahun 2021. Kendatipun pada Pasal 5 Ayat (4) huruf B dan Pasal 6 UU ITE tegas mengesampingkan  akta  notarial  dan  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta  haruslah dibuat  secara  fisik  dianggap  sebagai  hambatan,  frasa  “yang  menurut  undang-undang”  bisa dibilang  memberikan  peluang,  terbukti  pada  munculnya  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala BPN  Nomor  1  Tahun  2021  yang  berimplikasi  diakuinya  sertipikat  yang  dikeluarkan  oleh BPN berbentuk dokumen elektronik.

## Video Conference
Video  conference sebagai  kesiapan  dilaksanakannya cyber  notary di  Indonesia  juga tidak menjadi  kendala sama sekali. Jika kita berkaca pada kondisi  terkini, tidaklah menjadi permasalahan hukum yang substansial mengenai kesiapannya dikarenakan video conference sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  di  kondisi  pandemi  seperti  ini.  Sebagai  contoh  Mahkamah Agung  melalui  implementasi e-court ditunjang  dengan  adanya  SEMA  No.  1  Tahun  2020 yang  memberikan  legalitas  terhadap  penyelenggaraan  sidang  melalui  sarana  telekonferensi selama  masa  pencegahan  penyebaran COVID-19 menjadikan  bukti  bahwasanya  penerapan video  conference bukanlah  hal  yang  dapat  dipermasalahkan  dari  segi  teknis.  Berkaca  pada aktivitas notaris dikaitkan dengan video conference sejatinya sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sejak diundangkannya UUPT dalam hal ini dilaksanakannya RUPS teleconferece .
Secara  umum  RUPS  dilaksanakan  dalam  bentuk  konvensional,  yaitu  seluruh pemegang  saham  hadir  secara  fisik  dan  berkumpul  dalam  satu  tempat.  Namun  pada prakteknya,  sering  terdapat  kesulitan  untuk  mengumpulkan  para  pemegang  saham  secara bersama-sama  sedangkan  putusan  erupsi  sangat  diperlukan  untuk  suatu  masalah  tertentu, terlebih lagi pada masa pandemi. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat  digunakan  untuk  menjembatani  hal  tersebut,  yaitu  dengan  cara  melaksanakan  RUPS teleconference ( Kansil , 1995).
Pasal  77  UUPT,  menentukan  bahwa  selain  penyelenggaraan  RUPS  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  76,  RUPS,  Dapat  juga  dilakukan  melalui  media teleconference , video conference , atau sarana Media elektronik lainnya  yang memungkinkan semua peserta RUPS  Saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam  rapat. Ketentuan  tersebut  menjadi  landasan  bagi  peluang  aktivitas cyber  notary di  Indonesia. Ketentuan  tersebut  menjadi  dasar  hukum  bagi  notaris  untuk  membuat  akta  risalah  rapat umum pemegang saham secara daring.
Kendatipun  terdapat  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Rapat  umum  pemegang  saham  yang menggunakan  media  telekonferensi,  yaitu  jika  tidak  dapat  memenuhi  salah  satu  persyaratan yang  tercantum  dalam  Pasal  77  UUPT  dikarenakan  salah  satu  pemegang  saham keberadaanya tidak satu tempat yang sama dan tidak bisa hadir. Jika ingin mengadakan rapat umum  pemegang  saham  melalui  media  conference  call,  bisa  diituliskan  kontrak kesepakatan . yang  ditandatangani  oleh  notaris  pada  rapat  notaris  dalam  bentuk  risalah  rapat. Oleh  karena  itu,  muncul  sebuah  permasalahan  yakni  tidak  lengkapnya  peserta  pemegang saham yang menghadiri rapat umum pemegang saham dalam  RUPS  di  kantor  notaris  yang  sama  melalui  conference  call.  Selain  itu permasalahan  datang  dari . keabsahan      data  yang  dihasilkan  melalui  mekanisme  elektronik pada  rapat  umum  pemegang  saham  tentunya  juga  akan  menghasilkan  data          elektronik, dan harus disusun tertulis sesuai dengan bentuk kontrak langsung ( Talitha , 2021).
Ditambah lagi jika kita kaitkan dengan penerapan cyber notary yang esensial dalam hal ini pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik terhambat oleh frasa “di  hadapan”  yang  masih  menjadi  perdebatan  mengenai  apakah  di  hadapan  ini  maksudnya berhadapan secara fisik atau juga dapat dibilang berhadapan secara maya.
Walaupun tiga esensi penting dari cyber notary bisa dikatakan sudah siap dari aspek hukum  maupun  teknologinya  timbul  satu  kendala  di  dalam  penerapan cyber  notary yakni, penyimpanan minuta akta secara digital. Pada perkembangannya, sebagai solusi terkini telah ada  teknologi  dalam  konteks  menunjang  penyimpanan  minuta  akta  sebagai  salah  satu kewajiban  yang  diamanatkan  kepada  notaris  di  dalam  UUJN  yang  mana  juga  perlu dipikirkan  di  dalam  penerapan cyber  notary .  Salah  satu  teknologi  yang  dapat  dilakukan adalah penerapan blockchain pada penyimpanan minuta akta.
Cyber  notary, merupakan  konsep  umum  yang  sering  digunakan  dalam  berbagai tulisan  ilmiah  yang  menyebutkan  fungsi  notaris  yang  diaplikasikan  dalam  transaksi  atau hubungan  secara  elektronik,  melalui  media  elektronik. Cyber  notary sendiri  dapat didefinisikan  sebagai  seorang  Notaris  yang  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan jabatannya  berbasis  dengan  teknologi  informasi  ( Nurita &  Ayu,  2012).  Pengertian  lainnya menyebutkan  bahwa cyber  notary adalah  Notaris  yang  dalam  menjalankan  pekerjaannya
menggunakan internet (Budiono, 1998). Konsep cyber notary ini merupakan sebuah bentuk pelayanan jasa secara elektronik di bidang kenotariatan ( Nurita & Ayu, 2012).
Terdapat dua istilah pada konsep penggunaan media internet dalam pelayanan jasa di bidang  kenotariatan  yaitu cyber  notary dan electronic  notarization .  Delegasi  Prancis  dalam forum TEDIS  Legal  Workshop pada  Konferensi  EDI  yang  diselenggarakan  oleh European Union pada  tahun  1989  di  Brussel,  memperkenalkan  istilah electronic  notary. Menurut delegasi  Prancis  dalam  forum  tersebut ,  electronic  notary yaitu  pihak  independen  yang melakukan pencatatan terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak ( Smith , 2006).
Sedangkan  istilah cyber  notary sendiri  awalnya  merupakan  gagasan American  Bar Association yang  merujuk  pada  seseorang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  komputer  dan juga  memiliki  keahlian  di  bidang  hukum.  Menurut American  Bar  Association ,  tugas  dari seorang cyber  notary yaitu  melakukan  verifikasi  tanggung  jawab  finansial,  kewenangan, serta kedudukan hukum dari para pihak ( Budiono , 1998).
Cyber notary di Indonesia sejatinya belum diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya namun termaktub di dalam penjelasan Pasal 15 Ayat  (3)  UUJN-P.  Guna  mendapatkan  definisi  dari cyber  notary ,  Penulis  menggunakan metode  interpretasi.  Metode  interpretasi  atau  penafsiran  hukum  digunakan  karena  apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang- undangan  ( Mas ,  2014).  Pada  penafsiran  peraturan  perundang-undangan,  yang  utama  adalah dilakukannya penafsiran secara grammatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami suatu peraturan  perundang-undangan  harus  dimengerti  terlebih  dahulu  arti  kata  perkatanya ( Soeroso ,  2013).  Jika  diperhatikan  di  dalam  UUJN  frasa cyber  notary sebagaimana dimaksudkan  pada  penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  berada  dalam  tanda  baca  kurung,  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  tanda  kurung  memiliki  makna  “tanda  baca  (...)  yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan”. Secara tata bahasa, frasa cyber notary yang terletak dalam tanda baca kurung, merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa  sebelumnya.  Sehingga  dalam  hal  ini, cyber  notary dalam  perspektif  interpretasi grammatikal dapat dimaknai secara limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi  yang dilakukan secara elektronik.
Ditinjau dari struktur tatanan bahasa, maka kemungkinan pemaknaan terhadap cyber notary dapat  mengacu  terhadap  perbuatan  (kewenangan  notaris)  atau  metode  pelaksanaan kewenangan  tersebut  (secara  elektronik)  bisa  dibilang  dua  aspek  penting  dari  penerapan cyber  notary ialah  kewenangan  dan  teknologi.  Apabila cyber  notary merujuk  pada pemaknaan  grammatikal,  yakni  terhadap  kewenangan  sertifikasi  transaksi  yang  dilakukan secara  elektronik,  maka  teranglah  bahwa  kewenangan  tersebut  berlaku  limitatif  hanya terhadap  satu  kewenangan,  yaitu  berkenaan  dengan  sertifikasi  transaksi  elektronik.  Adapun frasa  “secara  elektronik”  tidak  dapat  dimaknai  sebagai  metode  pelaksanaan  kewenangan, dikarenakan  dalam  memaknai  frasa  tersebut,  terdapat  konjungsi  berupa  “yang”,  sehingga secara  elektronik  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  “transaksi  yang  dilakukan secara elektronik”.
Berdasarkan  pemaparan . terhadap  pemaknaan cyber  notary sebagaimana  dijabarkan pada  pembahasan  di  atas,  maka  teranglah  konsep cyber  notary yang  terdapat  dalam  UUJN memiliki  pemaknaan yang berbeda dari  gagasan yang dikemukakan  oleh TEDIS Legal

## Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana dan Tasya Safiranita Ramli
Workshop yang  diselenggarakan  oleh  Uni  Eropa  dan/atau  the Information  Security Committee of . the American Bar Association .
Jika penerapan cyber notary ini dikaitkan . dengan teori Kepastian Hukum, salah satu aspeknya adalah terdapat adanya  aturan  yang bersifat  umum membuat individu mengetahui perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  agar  tercipta  dan tercapainya  salah  satu  tujuan  hukum,  yakni  kepastian  hukum,  diperlukan  adanya  suatu pemaknaan dalam rumusan cyber notary sebagaimana termaktub . dalam UUJN, guna Notaris dapat mengetahui apakah perbuatan (kewenangan Notaris dalam cyber notary ) tersebut boleh dilakukan  dan  sampai  sejauh  mana  Notaris  dapat  melaksanakannya,  serta  mengetahui batasan-batasan pengaplikasian cyber notary dalam rangka pembuatan akta autentik ( Putri & Budiono,  2019).  Penjabaran  diatas  menyimpulkan  bahwasanya  frasa  “ cyber  notary ”  yang ada  pada  Penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  UUJN-P  tidak  lebih  berbicara  mengenai  sertifikasi akta dalam konteks kewenangan notaris sebagai pejabat umum ( openbaar abtenaar ).
Namun penjelasan pasal diatas berbenturan dengan norma Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P  yang  menyatakan  bahwa  notaris  harus  hadir  untuk  membacakan  dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki keraguan, apakah sudah  memenuhi  keautentikan  akta  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau belum dikarenakan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata  merupakan  syarat  otensitas  akta  yang  menyatakan  bahwa  suatu  akta  autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau “dihadapan”  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya. Ditambah lagi jika kita tafsirkan yang dimaksud dalam . Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan  kata  menghadap,  penghadap,  berhadapan,  dan  hadapan  dalam  UUJN-P terjemahan dari kata verschijnen yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata ( Adjie , 2011) bukan kehadiran secara maya.
Hemat Penulis antara kewajiban . dan kewenangan Notaris mengalami benturan norma atau dapat dikatakan terjadi konflik norma ( conflict of norm ) antara Pasal 15 Ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf . m. Tidaklah memungkinkan untuk pelaksanaan pembuatan akta yang dalam  konsepnya  dilaksanakan  secara remote dan  praktis,  untuk  kemudian  dibebankan kewajiban untuk menghadiri secara fisik. Kewajiban tersebut sejatinya menghilangkan unsur esensial dari konsep cyber notary .
Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada frasa “di hadapan”  dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  m  jika  berdasarkan  UUJN,  maka  kekuatan pembuktian . akta Notaris tersebut akan . terdegradasi menjadi . sebatas akta di bawah tangan. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (9)  yang  berbunyi:  “Jika  salah  satu  syarat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  Akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Dengan demikian,  dengan  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  Notaris  tersebut  akan  mengakibatkan seorang notaris dapat dikenai sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan  bunga . merupakan  akibat  yang  akan . diterima  Notaris  atas  tuntutan  para  penghadap  jika akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum ( Adjie , 2013).

## Kesimpulan
Konseptualisasi cyber  notary belum  diatur  secara  jelas  dalam  konteks  pembahasan teknologi (UU ITE dan peraturan turunannya) dan dalam konteks kewenangannya (UUJN dan peraturan  turunannya).  Pada  pembahasan  dari  sisi  teknologi,  berdasarkan  amanat  Pasal  15 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 3 Ayat  1 PP PSTE, penerapan cyber notary harus memperhatikan standar  dalam  kegiatan  transaksi  elektronik  yang  aman,  andal  dan  bertanggung  jawab  yang mana  setidaknya  dalam  penerapan cyber  notary ada  tiga  instrumen  yang  harus  disiapkan antara  lain digital  signature , digitally  ensured  document ,  dan video  conference yang  mana instrumennya  sudah  dikatakan  siap,  namun  terhambat  pengecualian  pada  Pasal  5  Ayat  (4) Huruf B UU ITE. Pada perspektif kewenangan, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P sejatinya  sudah  disebutkan  frasa  “ cyber  notary ”.  Kendati  demikian,  tidak  dijelaskan  secara jelas mengenai maksud dari frasa tersebut di dalam UUJN-P maupun peraturan turunannya.

## BIBLIOGRAFI
Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , refika Aditama . Bandung.
Adjie, H. (2013). Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , cet. 1. Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama .
Andes  Willi  Wijaya.  (2018). Konsep  Dasar  Cyber  Notary:  Keabsahan  Akta  dalam  Bentuk
Elektronik. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary- keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/.
Arrianto Mukti Wibowo, dkk. (1999). Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce.  penelitian  oleh  Grup  Riset  Digital  Security  &  Electronic  Commerce. (Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (ed.)). Caplin.
Budhijanto,  D.  (2019). Cyber  Law  dan  Revolusi  Industri  4.0. Bandung:  LOGOZ Publishing.(Online)  Http://Literasidigital.  Id/Books/Cyberlaw-Dan-Revolusi-Industri-4- 0 .
Budiono, H. (1998). Akta Otentik dan Notaris pada sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi. Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung, Hal , 104 .
Danrivanto  Budhijanto.  (2018). “Data  as  New  Oil”  Yurisdiksi  Virtual  Data  Pribadi  di Indonesia. https://kumparan.com/danrivanto-budhijanto/data-as-new-oil-yurisdiksi- virtual-data-pribadi-di-indonesia-1rtSjsT7ljL/full.
Dr.  Edmon  Makarim,  S.Kom.,  S.H.,  L.  M.  (2020a). E-Notary  dalam  era  industry  4.0  dan sosial  5.0:  kebutuhan  atau  ancaman, .  https://law.ui.ac.id/v3/e-notary-dalam-era- industry-4-0-dan-sosial-5-0-kebutuhan-atau-ancaman/.
Dr.  Edmon  Makarim,  S.Kom.,  S.H.,  L.  M.  (2020b). Layanan  Notaris  Secara  Elektronik dalam   Kedaruratan   Kesehatan   Masyarakat. https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris- secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s- kom-s-h-ll-m/.
Eddy O.S. Hiariej. (2020). Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian,  disampaikan  dalam  Webminar  “Membangun  Hukum  Kenotariatan  Di Indonesia”, . Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Faizal, A. B. (2020). Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Di Masa Pandemi COVID 19 . Universitas Pancasakti Tegal.
Irma Devita. (2019). Cyber Notary Sebatas Gagasan atau Masa Depan. https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/.
Johnson, D. R., & Post, D. (1996). Law and borders: The rise of law in cyberspace. Stanford Law Review , 1367–1402.
Kansil, C. S. T. (1995). Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) .
Klik Legal. (2020). Urgensi E-notary Disaat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum Dengan  Kemanfaatan  Hukum. https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi- pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/.
Lawrence, L. (2006). Code: Version 2.0. New York .
Makarim,  E.  (2011). Modernisasi  Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum  Terhadap
Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke- 41 Nomor , 3 .
Mansur, D. M. A. (2005). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi . Tiga Serangkai.
Mas, M. (2014). Pengantar Ilmu Hukum, cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia .
Maulidiyah,  R.  F.  (2020). Analisis  Yuridis  terhadap  Cyber  Notary  dalam  Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia . Universitas Islam Malang.
Nugraha,  P.  C.  (2018). Pembentukan  Prinsip  Jurisdiction  To  Prevent  (Pre-Emptive Jurisdiction)  Dan  Prinsip  Perlindungan  Aktif  Dalam  Hukum  Siber. Jurnal  Bina  Mulia Hukum , 3 (1), 43–60.
Nurita,  E.,  &  Ayu,  R.  (2012). Cyber  notary:  pemahaman  awal  dalam  konsep  pemikiran . Refika Aditama.
Putri,  C.  C.,  &  Budiono,  A.  R.  (2019).  Konseptualisasi  dan  Peluang  Cyber  Notary  dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (1), 29–36. DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36
Rossalina,  Z.  (2016). Keabsahan  Akta  Notaris  Yang  Menggunakan  Cyber  Notary  Sebagai Akta Otentik . Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Sari,  W.,  Ayu,  D.,  Retno  Murni,  R.  A.,  &  Udiana,  I.  M.  (2018). Kewenangan  Notaris  di Bidang  Cyber  Notary Berdasarkan Pasal  15 Ayat  (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Udayana University.
Smith,  L.  G.  (2006). The  role  of  the  notary  in  secure  electronic  commerce .  Queensland University of Technology.
Soekanto, S. (2014). Pokok-pokok Sosiologi hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta .
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika .
Syamsudin,  M.  (2007). Operasionalisasi  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada.  Sumakmur,(1989),  Kesehatan  Kerja  Dan  Higene  Perusahaan, Jakarta: Gunung Agung .
Talitha, B. D. (2021). Keabsahan  Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.