## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022: 106 – 114 p-ISSN 24775088 e-ISSN 271626 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR
PADA MASA COVID-19
Agriva Yoan Debora, Muhammad Qur’anul Kariem , Doris Febriyanti Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang
Email: 2018610062@students.uigm.ac..id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengkaji good government governance dalam mewujudkan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan good government governnace di Kecamatan Alang-alang Lebar. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  obyek  yang diperlukan, dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan, (2) mencatat pengamatan: kapan waktu pencatatan dan kapan mengamati obyek penelitian, (3) menjalin hubungan antara pengamat, daftar pedoman observasi yang  dibuat  disesuaikan  dengan  observasi  umum  di  lokasi  penelitian  yaitu  Kecamatan  Alang-alang  Lebar. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  baik  dapat  dilihat  melalui  program Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang optimal. Dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik juga bisa menjadi salah satu kunci terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan di Kecamatan Alang-alang Lebar dikatakan baik dalam menciptakan good government governance.
Kata kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Covid19

## A. PENDAHULUAN
Good  Governance  (tata  pemerintahan  yang  baik)  merupakan  praktek penyelenggaraan  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Good governance sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi dengan tuntunan  reformasi.  Good  governance  sebagain  agenda  dasarnya  merupakan  suatu kondisi  ideal  yang  diharapkan  terwujud  pada  setiap  aspek  pemerintahan  yang berinteraksi  pada  masyarakat.  Tata  kelola  yang  baik  meningkatkan  rancangan  dan implementasi  program  pemerintah  yang  berdampak  pada  masyarakat.(Kariem  and Ishmatuddin 2021)
Penerapan  good  governance  dapat  dijadikan  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk melaksankan demokrasi dan demokratisasi. Kerangka kerja demokrasi secara hakekatnya bertujuan  untuk  keterbukaan  dan  keadilan  yang  bertujuan  menghasilkan  manfaat  bagi rakyat  (Kariem  2020).  Dalam  masa  transisi  otonomi  daerah,  kesejahteraan  masyarakat hendakya tetap menjadi acuan dalam merumuskan peran pemerintah. Di era globalisasi, peran  pemerintah mengalami  pergeseran  dalam arti  bahwa  pemerintah  sudah  tidak  lagi menjalankan  peran  secara  dominan  dalam  berbagai  aktivitas  negara  melainkan  hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas dan menuntut
kondisi negara pemerintah dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan  nepotisme  (KKN).  Esensi  dari  good  governance  sebagai  proses  yang  melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat menemukan bentuknya dalam mengatasi masalah publik yang tidak lagi dapat ditangani oleh pemerintah daerah.(Azari 2002)
Dalam  rangka  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  memperhatikan kondisi  geografis  daerah,  perlu  kiranya  mengoptimalkan  peran  Kecamatan  sebagai perangkat  daerah  yang  terdepan  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya  dokumen  dalam  satu tempat.  Kecamatan  Alang-alang  Lebar  telah  menyelenggarakan  pelayanan  administrasi terpadu  kecamatan  dalam  pelayanan  bidang  perizinan.  Adapun  bebagai  daftar  jenis pelayanan  yang  diselenggarakan  di  kantor  camat  diantaranya  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. SK Dominsi Perusahaan
2. SK Usaha
3. Rekomendasi Izin Daftar Usaha Pariwisata
4. Rekomendasi Usaha Pemotongan Hewan
5. Daftar Susunan Keluarga Bagi PNS Yang akan Pensiun
6. Surat Dispensasi Nikah
7. SIUP Mikro Kecil
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro Dan Kecil
9. Surat Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut
10. Surat Izin Penyelenggaraan Media Reklame Insidentil
11. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
12. Surat Keterangan Miskin
13. Surat Keterangan Tidak Mampu
14. Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris
15. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
16. Surat Izin Penerbitan dan Perekaman E-KTP
17. Surat Pindah
18. Surat Keterangan Domisili
19. Surat Keterangan Bersih Diri
20. Legalisir Surat-surat Kependudukan
21. Mobil Jenazah
22. Pelayanan Ke PPAT-An
23. Surat Keterangan Sporadik
Dari berbagai daftar jenis pelayanan diatas dapat dilihat salah satu yang menjadi kewenangan camat dalam pelayanan administrasi Terpadu kecamatan dibidang perizinan diantaranya  adalah  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dan  Surat  Keterangan  Domisili. Sebagai  Kecamatan  yang  menyelenggarakan  Paten  kini  Kecamatan  Alang-  alang  Lebar telah menjalankan program perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan.
Kualitas  penyelenggaraan  Paten  di  Kantor  Camat  Alang-alang  Lebar  juga  patut
dipertanyakan,  sebab  belum  terselenggara  secara  berkualitas  dan  memuaskan.  Dengan adanya keluhan dari masyarakat yang pernah mengurus Surat Keteranagan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Domisili, menunjukan bahwa alat bantu persyaratan dan prosedur pelayanan yang diberikan terkesan belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana kerja yang  ada  di  kantor  kecamatan.  Sehingga  ini  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab masyarakat belum mau mengurus surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Domisili.  Untuk  itu  diharapkan  Kecamatan  dalam  menyelenggarakan  Paten  wajib memperhatikan setiap pelayanan yang diberikan dengan tingkat kualitas pelayanan yang memuaskan  bagi masyarakat.  Di  tambah  keadaan di  masa  covid-19  di  mana  pada masa sekarang  ini  keaadan  sosial  di  batasi  sehingga  terdapat  pelayanan  yang  menggunakan dengan metode online dan offline. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti  dengan  judul  “  Good  Goverment  Governance  dalam  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu di Kecamatan Alang-alang Lebar Pada Masa Covid- 19”.

## KONSEP GOOD GOVERNANCE
Kepemerintahan  yang  baik  (good  governanace)  merupakan  isu  sentral  yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntunan gencer yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan  dengan  meningkatnya  tingkat pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat,  selain  adanya  pengaruh  globalisasi.  Demi mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  maka  pemerintah  mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah Good Governance.
Menurut  (Sadjiarto  2010)  elemen  kunci  dari  upaya  untuk  mencapai  tata  kelola yang baik adalah: Transparansi, keadilan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

## PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNNACE
Good  Governance  berdasarkan  UNDP  dalam  (Mardiasmo  2004)  adalah  sebagai berikut:
1. Participation, warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik dan secara langsung maupun melalui intermediasi institusi.
2. Rule of law, kerangka hokum harus adil dilaksakanan sesuai perbedaan hokum hak asasi manusia.
3. Tranparancy, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
4. Consensus  orientation,  menjadi  perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk memperoleh pilihan terbaik.
5. Responsivines,  lembaga  dan  proses  mencoba  untuk  melayani  setiap  kelompok pentingan
6. Equity, warga Negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan.
7. Effectiveness  and  efficiency,  menghasilkan  sesuai  yang  telah  digariskan  dengan menggunakan sumber yang tersedia.
8. Accountability, pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta
9. Strategic  vision,  pemimpin  dan  public  mempunyai  prespektif  dan  pengembangan manusia yang luas.

## KONSEP PELAYANAN PUBLIK
Menurut (Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2005), Pelayanan publik adalah segala bentuk  pelayanan  baik  berupa  barang  publik  maupun  pelayanan  publik,  pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab perantara, daerah, dan instansi pemerintah di lingkungan BUMN dan BUMD. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat  dan  menegakkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut (Kuniawan 2005) Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang menarik bagi suatu organisasi  (melayani  kebutuhan  individu  atau  masyarakat)  menurut  kebijakan  dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut (Sianipar 2001) Pelayanan publik adalah cara di mana  kebutuhan,  kebutuhan  individu  atau  sekelompok  orang  dilayani,  didukung, disiapkan,  dikelola,  dan  dipenuhi.  Kualitas  pelayanan  merupakan  kompetensi  jasa layanan  dalam  melaksanakan  pelayanan  pada  para  konsumen  (Molden  Elrado  H  2014). Kualitas  layanan  adalah  penilaian  secara  keseluruhan  oleh  pelanggan  terhadap  kinerja layanan yang disediakan (Ibrahim et al. 2019)

## TEORI PELAYANAN PUBLIK
Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Garvin  dalam  (Hardiyansyah  2018) terdapat delapan indikator Pelayanan Publik:
1. Fitur, biasanya aspek sekunder kinerja, lonceng dan pluit produk dan jasa.
2. Keandalan,  mencerminkan  probalitas  produk  yang  rusak  atau  gagal  dalam  jangka rata-rata.
3. Kesesuaian,  Dua langkah yang paling umum dari gagal sesuai adalah cacat tingkat di pabrik  dansebuh  produk  di  tangan  pelanggan,  kejadian  panggilan  pelayanan.  Ini mengbaikan  langkah  dari  standar  devisi  lainnya,  seperti  label  salah  eja  atau konstruksi buruk, yang tidak mengarah ke layanan atau perbaikan.
4. Daya Tahan, Ukuran hidup produk, daya tahan memiliki baik dimensi ekonomi dan teknis.  Secara  teknis,  daya  tahan  dapat  didefinisikan  sebagai  jumlah  menggunakan satu mendapat dari produk sebelum memburuk.
5. Service,  Serviceability  adalah  kecepatan,  kesopanan,  kompetensi,  dan  kemudahan perbaikan.
6. Estetika, Dimensi kualitas. Bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, suara, rasa, atau bau adalah maslaah penilaian pribadi dan refleksi.
7. Persepsi  Kualitas,  Tidak  selalu  memiliki  informasi  lengkap  tentang  produk  atau atribut  jasa,  tindakan  tidak  langsung  mungkin  satu-satunya  dasar  mereka  untuk membandingkan merek.
8. Secara  Langsung,  tetapi  biasanya  harus  disimpulkan  dari  aspek  berwujud  berbagai produk. Dalam keadaan seperti gambar, iklan, dan nama merek, kesimpulan tentang kualitas daripada realitas itu sendiri bisa kritis.
Sedangkan,  Menurut  Zeithaml  et  al.  (Hardiyansyah  2018),  kualiats  pelayanan dapat  diukur  dari  5  dimensi,  yaitu  Tangibel  (Berwujud),  Realibity  (Kehandalan),
Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati).

## PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
Menurut  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (MENPAN) Nomor 63/KEP/MENPAN/7/2003,  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  yaitu  :  Pelayanan publik  merupakan  hak  masyarakat  yang  dalam  pelaksanaannya  pada  dasarnya mengandung  prinsip-prinsip,  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi, keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan  akses, kedisplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.24  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu,  sasaran  penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:
a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau
b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Sedangkan tujuan penyelenggaran  pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  adalah  meningkatkan  kualitas pelayanan public.
c. Memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh pelayanan publik.

## B. METODE PENELITIAN
Menurut  (Creswell  2016),  merupakan  metode-metode  untuk  mengekaplorasi  dan memahami  akna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Menurut  (Gunawan  2016)  merupakan  sebuah metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  mengungkapkan  permasalahan  dalam kehidupan  kerja  organisasi  pemerintah,  swasta,  kemasyarakatan,  kepemudahaan, perempuan,  olahraga,  seni  danbudaya,  sehingga  dapat  dijadikan  suatu  kebajikan  untuk dilaksanakan demi kesajahteraan bersama. Menurut Lareau dan Shultz dalam (Marsh dan Stoker  2021).  Metode  Kualitatif  adalah  istilah  generik  untuk  menyebut  berbagai  teknik seperti  observasi,  observasi  partisipan,  wawancara  individu  intensif,  dan  wawancara kelompok  fokus,  yang  berusaha  memahami  pengalaman  dan  praktik  informann  kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks. Penelitian ini yang akan menjadi unit analisis pada penelitian ini yang akan dilaksanakan di Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang adalah Perangkat Kecamatan Alang- alang Lebar serta masyarakat sekitar Kecamatan  Alang-Alang  Lebar  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  yang  akan  diwawancarai adalah 1 orang Sekretaris Camat, 2 orang Petugas Pelayanan, dan 15 orang

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Alang-alang Lebar Indikator Tangibel
Indikator Tangible merupakan salah satu indikator peranan penting bagi tolak ukur kualitas pelayanan. Karena masyarakat pemohon pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menilai  kualitas  pelayanan  yang  diberikan.  Tangible  merupakan  bukti  fisik  yang  dapat dilihat  secara  langsung  meliputi  sarana  dan  prasarana  kantor  yang  dapat  mendukung pelayanan  dalam  memberikan  perizinan-perizinan.  Berdasarkan  indikator  ini  peneliti mendapatkan  beberapa  garis  besar  yaitu  Tangible  (Berwujud)  yang  ada  di  Kecamatan Alang-alang Lebar secara umum sarana dan prasarana sudah cukup memadai bagi instansi pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  dalam  pembuatan  surat  domisili  dan  surat keterangan  tidak  mampu.  Sarana  dan  Prasarana  di  Kecamatan  Alang-alang  Lebar  sangat mendukung  sekali.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  ruang  tunggu  yang  nyaman  bersih,  kursi, meja  tersusun  dengan  sangat  rapi,  di  lengkapi  dengan  TV  yang  membuat  masyarakat merasa  lebih  nyaman  dalam  menunggu  proses  pembuatan  surat  domisili  dan  surat keterangan tidak mampu.

## Indikator Realibity
Reliability  merupakan  kehandalan  atau  kemampuan  instansi  pemerintah  dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang di janjikan. Kualitas pelayanan yang di ukur dari kehandalan meliputi pegawai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pembuatan yang paling penting pegawai harus memiliki kualitas sdm, jika pegawai memiliki kualitas  sdm yang  tinggi  pegawai dapat  menguasai  bidangnya  sehingga pegawai bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, Sebagai instansi  pemerintah  penampilan  pegawai  juga  sangat  diutamakan  agar  pemohon  merasa pegawai  sudah  berkualitas dengan  baik.  Berdasarkan  Reliability  (Kehandalan)  indikator  ini peneliti mendapatkan beberapa garis besar yaitu Pegawai dalam pelayanan pembuatan surat domisili  dan  surat  keterangan  tidak  mampu  sudah  cukup  baik  memberikan  informasi, penjelasan  dan  komunikatif  terhadap  masyarakat  walaupun  kendalanya  pengertian masyarakat  yang  sangat  kurang  terhadap  pegawai  begitu  juga  dengan  alat  bantu  yang digunakan  sangat  membantu  pekerjaan  dan  dibutuhkan  keahlian  khusus  untuk melakukannya  sehingga  masyarakat  tidak  kecewa  dengan  pelayanan  di  Kecamatan  Alang- alang Lebar dalam pembuatan surat domisili dan keterangan tidak mampu.

## Indikator Responsiviness
Responsiviness  ialah  ketanggapan  yang  diberikan  penyedia  pelayanan  terhadap aspirasi,  keinginan  pengguna  pelayanan.  Respon  ini  di  tunjukan  dengan  adanya ketanggapan  dari  pegawai  pemerintahan  untuk  memberikan  informasi  tentang  pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat. Responsiviness juga dapat di artikan sebagai ketepatan waktu pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan garis besar indikator  Responsiviness  (Ketanggapan)  peneliti  mendapatkan  beberapa  garis  besar  yaitu Pelayanan pembuatan surat domisili dan surat keterangan tidak mampu sudah sangat baik. Pegawai cepat tanggap dalam memberikan respon kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak keliru dalam mengurus pembuatan surat domisili dan surat keterangan tidak mampu.

## Indikator Assurance
Kualitas pelayanan suatu instansi pemerintah akan meningkat jika instansi tersebut memiliki
kepastian  di  berikan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan.  Kepastian  yang diberikan  oleh  pelayanan  paten  berupa  kepastian  penyelasaian  proses  pembuatan  surat domisili  dan  surat  keterangan  tidak  mampu  selama  15  menit  sampai  1  hari,  kepastian transparansi mengenai biaya pembuatan surat domisili dan surat keterangan tidak mampu. Berdasarkan  garis  besar  pada  indikator  Assurance  (Jaminan)  dalam  91  pembuatan  surat domisili  dan  surat  keterangan  tidak  mampu  sudah  sangat  baik  bagi  masyarakat,  tidak dipungut biaya untuk kepedannya harus di pertahankan seperti ini agar masyarakat merasa selalu dilayani dengan sepenuh hati.

## Indikator Empathy
Empati  ialah  kemampuan  pemberian  pelayanan  perhatian  kepada  masyarakat  yang di layani secara perorangan. Empati juga mempunyai peranan yang sangat penting dengan adanya  empati  pegawai  merasa  peduli  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  harus mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pegawai yang memberikan pelayanan. Dengan adanya kepedulian dari pegawai masyarakat akan merasa sangat di bantu. Berdasarkan garis besar  pada  indikator  Empathy  (Empati)  dalam  pembuatan  Surat  domisili  dan  surat Keterangan  tidak  mampu  di  Kecamatan  Alang-alang  Lebar  sudah  cukup  baik  walaupun masih kurang sadarnya pegawai terhadap pelayanan yang ada.

## Good Governance Dalam Pelayanan Publik Akuntabilitas
Akuntabilitas  yang  bermakna  mampu  bertanggung  jawab  dan  mempertanggung jawabkan  segala  aktivitas  yang  dilakukannya.  Terutama  dalam  pemerintahan  yang demokratis atau governance ini, bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada mayarakat.  Setiap  instansi  pemerintahan  maupun  swasta  dituntut  untuk  bisa mempertanggung  jawabkan  segala  aktivitas  maupun  kebijakan-kebijakan  yang  telah dikeluarkan.
Adapun bentuk akuntabilitas pada penereapan good governance di Kecamatan Alang-alang Lebar sudah baik dilihat dari indikator tangibel kinerja pegawai yang sudah disiplin sesuai dengan  SOP  yang  berlaku,  serta  fasilitas  pelayanan  seperti  ruang  tunggu  ber  AC,  Tempat bermain  anak-anak  dan  lainnya,  pada  indikator  responsivines  alur  pelayanan  yang diterapkan  dan  pada  indikator  realibity  perlengkapan  alat  bantu  dan  lainnya,  terdapat kendala  terhadap  1akuntabilitas  yang  diberikan  dilihat  dari  indikator  realibity  masyarakat yang  kurang  melengkapi  berkas,  pada  indikator  responsiviness  masyarakat  yang  masih sering  tidak  sabar  dalam  menunggu  pelayanan  selain  itu  hambatan  Pak  Camat  yang  tidak dikantor sehingga membuat pelayanan menjadi terhambat.

## Transparansi
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggung  jawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  kata  lain  transparansi  dapat  diartikan  sebagai keterbukaan  dalam  melaksanakan  suatu  proses  kegiatan  yang  terkait  dengan  pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Dalam  hal  ini  pada  kantor  Kecamatan  Alang-alang  Lebar  dalam  menerapkan  beberapa bentuk  yang  transparansi  diantaranya  dilihat  dari  indikator  assurance,  biaya  pelayananya yang  tidak  dipungut  biaya,  alur  pelayananya  jelas  berasal  dari  prosedur  prosedur  yang dijalankan  dan  untuk  pelayanan  yang  bermacam  macam  yang  dibagi  berdasarkan  bentuk pelayanan  seperti  contoh  surat  domisili  dan  surat  keterangan  tidak  mampu,  pada persyaratan pelayanan seperti berkas berkas yang harus dilengkapi.

## D. PENUTUP

## Kesumpulan
Kecamatan  Alang-alang  Lebar  secara  umum  sarana  dan  prasarana  sudah  cukup memadai  bagi  instansi  pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  dalam  pembuatan  surat domisili  dan  surat  keterangan  tidak  mampu.  Sarana  dan  Prasarana  di  Kecamatan  Alang- alang  Lebar  sangat  mendukung  sekali.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  ruang  tunggu  yang nyaman  bersih,  kursi,  meja  tersusun  dengan  sangat  rapi,  di  lengkapi  dengan  TV  yang membuat  masyarakat  merasa  lebih  nyaman  dalam  menunggu  proses  pembuatan  surat domisili dan surat keterangan tidak mampu.
Pegawai  dalam  pelayanan  pembuatan  surat  domisili  dan  surat  keterangan  tidak mampu  sudah  cukup  baik  memberikan  informasi,  penjelasan  dan  komunikatif  terhadap masyarakat  walaupun  kendalanya  pengertian  masyarakat  yang  sangat  kurang  terhadap pegawai  begitu  juga  dengan  alat  bantu  yang  digunakan  sangat  membantu  pekerjaan  dan dibutuhkan  keahlian  khusus  untuk  melakukannya  sehingga  masyarakat  tidak  kecewa dengan  pelayanan  di  Kecamatan  Alang-alang Lebar  dalam  pembuatan  surat  domisili  dan keterangan  tidak  mampu.Pelayanan  pembuatan  surat domisili dan  surat  keterangan  tidak mampu sudah sangat baik.
Pegawai  cepat  tanggap  dalam  memberikan  respon  kepada  masyarakat,  sehingga masyarakat  tidak  keliru  dalam mengurus  pembuatan  surat  domisili  dan  surat  keterangan tidak mampu. Pembuatan Surat domisili dan surat Keterangan tidak mampu di Kecamatan Alang-alang Lebar sudah cukup baik walaupun masih kurang sadarnya pegawai terhadap pelayanan  yang  ada.  Secara  umum  pelayanan  tersebut  sudah  cukup  baik  dari  penerapan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  prinsip  good  governnace.  Secara  umum  pelayanan tersebut  sudah  cukup  baik  dari  penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  good governance.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka  peneliti  menyarankan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan  administrasi  terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Alang-alang  Lebar yaitu  mengoptimalisasi  pelayanan  administrasi  terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  kantor Kecamatan  Alang-alang  Lebar  cukup  baik,  pencapaian  dalam  akuntabilitas,  transparansi, perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna terpeliharanya tata kelola pemerintahan yang
baik  (good  governance)  melalui  peningkatan  pelayanan  public  dan  melakukan pembaharuan  yang  up  to  date  pada  website  Kecamatan  Alang-alang  Lebar  serta mengadakan  sosialisasi  mengenai  penggunaan  sosial  media  ataupun  website  Kecamatan agar  masyarakat  yang  belum  paham  dalam  mengguanakan  teknologi  lebih  mudah  dalam memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pemberian  pelayanan  melalui website.

## DAFTAR PUSTAKA
Azari, 2002. 2002. “Penerapan Prinsip -Prinsip Goodgovernancedalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.” Penerapan Prinsip-Prinsip Goodgovernancedalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya : 2013 – 15. Creswell. 2016. “Research Design.” How Media Inform Democracy: A Comparative Approach : 15 – 30.
Gunawan. 2016. “Penerapan Sistem E -Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerinta h Kota Surabaya).” AKRUAL: Jurnal Akuntansi 8(1): 72.
Hardiyansyah. 2018. “Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya.” Gava Media : 250.
Ibrahim, Ahmad Nazrul Hakimi, Muhamad Nazri Borhan, Nur Asilah Zakaria, and Siti Khair unisa Zainal. 2019. “Effectiveness of Commuter Rail Service Toward Passenger’s Satisfaction: A Case Study from Kuala Lumpur, Malaysia.” International Journal of Engineering & Technology 8(1): 50 – 55. www.sciencepubco.com/index.php/IJET. Kariem, and Ishmatud din. 2021. “Analisis Faktor -Faktor Penentu Tata Kelola Pemerintahan Di Pemerintah Kota Surabaya Periode Kepemimpinan Tri Risma Harini Tahun 2015- 2020.” KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 5(02): 239 – 48.
Kariem, Muhammad Qur’anul. 2020. “Konsepsi Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal.” TheJournalish: Social and Government 1: 76 – 80.
Kuniawan. 2005. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9): 1689 – 99. Mardiasmo. 2004. 10 Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah / Mardiasmo . Marsh dan Stoker. 2021. “Handari Nawawi. Metode Penelitian Social . Yogyakarta: Gajahmada University Press 2007. Hlm 33- 34 1.”
Molden Elrado H, Srikandi Kumadji. 2014. “Service Quality Terhadap Kepuasan Masyarakat Mass Rapid Transit (Mrt) Dki Jakarta Di Stasiun Lebak Bulus Pada Masa Pandemik Covid- 19.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 10(2): 55 – 69. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. “Manajemen Pelayanan.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Sadjiarto. 2010. “PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ( SPIP ) PADA KANTOR I NSPEKTORAT KABUPATEN BUTON UTARA.” 3(1): 50– 61. Sianipar. 2001. “ 済無 No Title No Title No Title.” 15(2): 1– 23.
Sugiyono. 2014. “Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono.” Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono .