Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PERSOALAN NAFKAH SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Sri Hariati Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia srihukum80@gmail.com
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  livelihood  issues  that  cause  divorce  from  the  perspective  of Islamic Family Law, and to analyze the legal consequences of divorce due to subsistence factors with  the  study  of  Mataram  Religious  Court  Decision  No:  0492  /  Pdt.G  /  2016  /  PA.Mtr.  The research  method  used is  empirical  normative  legal  research,  with  a  case  approach  method,  a statutory  approach,  and  a  sociological  approach.  The  results  of  the  research  and  discussion conclude  that  the  issue  of  livelihood  can  be  one  of  the  causes  of  divorce  in  terms  of  Islamic family law due to 3 things, namely, Nyusyus 'husband, Nyusyus' wife, and syiqaq. Based on the facts in decision No: 0429 / Pdt.G / 2016 / PA.Mtr due to the legal consequences of divorce due to  financial  factors  and  other  reasons,  the  court  obliges  the  ex-husband  to  provide  living expenses  and  /  or  determine  an  obligation  for  the  ex-wife.  Before  the  marriage  between  a husband  and  a  wife  candidate  should  be  more  solidified  in  terms  of  physical  and  spiritual preparation and to officials at the Religious Courts, so that they can decide cases related to this factor of living more carefully and quickly so as not to cause harm to either party.
Keywords: Islamic family law; livelihood; divorce.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Sebagai warga negara Indonesia, setiap masyarakat berhak untuk melanjutkan hidupnya dengan  menikahkan  pasangannya  dan  membentuk  keluarga.  Perkawinan  adalah  persetubuhan menurut  makna  aslinya,  tetapi  menurut  majazi  (perumpamaan)  atau  makna  hukum,  itu  adalah akad  (perjanjian)  yang  melegalkan  hubungan  seksual  antara  suami  dan  istri. 1 Makna  sebuah perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi:
“ Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. 2
Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berdasarkan tuntunan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk  merealisasikan  syari’at  Allah,  tetapi  juga  untuk  mendapatkan  kebaikan  di  dunia  dan  di akhirat.
Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu dalam hal ini, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.  Selain itu juga  terdapat  hak bersama  suami  istri  dan  kewajiban  bersama suami  istri.  Hak dan  kewajiban  suami  istri  yaitu  salah  satunya  adalah  tentang  nafkah.  Secara  umum  nafkah adalah  kewajiban  seorang  suami  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  keluarga  lahir  dan  batin. Nafkah  juga  merupakan  biaya  hidup  yang  meliputi  kebutuhan  makanan,  pakaian,  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga.
Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus di mana suami tidak menjalankan sebagaimana perannya  dalam  keluarga  yang  semestinya mampu  melindungi  dan  mengayomi  istri  dan  anak. Sebagian  terjadi  justru  sebaliknya,  yakni  suami  tidak  menafkahi  keluarganya.  Padahal  dalam mendirikan  rumah  tangga  diperlukan  persiapan  baik  secara  jasmani  maupun  rohani.  Secara jasmani seseorang yang ingin menikah harus matang dari segi umur, dewasa dalam berfikir, dan memiliki  etos  kerja.  Sedangkan  secara  rohani  seseorang  yang  ingin  menikah  harus  siap menerima segala kekurangan dan kelemahan masing-masing.
Tentunya setiap orang berharap agar pernikahannya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya  masalah  yang  berdampak  negatif  pada  pernikahan  tersebut.  Namun  nyatanya, pernikahan tidak selalu sebaik yang diharapkan banyak orang. Banyak permasalahan yang pasti akan  terjadi  dalam  keluarga,  sehingga  permasalahan  tersebut  seringkali  berujung  pada perceraian.
Terjadinya perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan hubungan  perkawinan.  Salah  satu  faktor  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  perceraian  adalah faktor nafkah. Masalah ini biasanya karena suami tidak bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Kelalaian  suami,  karena  tidak  memberikan  nafkah,  sehingga  orang-orang  yang  mempunyai kewajiban menafkahi dia terabaikan.
Penelantaran dalam memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu  kejahatan  apabila  kelalaiannya  itu  telah  menimbulkan  mudharat  kepada  diri  orang  yang wajib  dinafkahi.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:
“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk
1 Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam, Malang, Setara Press, 2018, hlm-24
2 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , Pasal 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”. 3
Kasus  seperti  itu  pernah  terjadi  dan  disidangkan  di  Pengadilan  Agama  Mataram. Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  menyelesaikan  perkara  tertentu  di kalangan masyarakat tertentu yang beragama Islam. Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama  Mataram  yaitu  persoalan  nafkah  penyebab  perceraian  pada  perkara  No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.  Penelitian  ini  ingin  menganalisis  persoalan  nafkah  yang  menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian dan bagaimana akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah  dalam  putusan  perkara  cerai  dengan  No:  0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.  dengan  tinjauan Hukum Keluarga Islam .
Penulis  kali  ini  akan  membahas  bagaimana  persoalan  nafkah  yang  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  perceraian  ditinjau  dari  hukum  keluarga  Islam  serta  akibat  hukum  dari perceraian  karena  faktor  nafkah  berdasarkan  studi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama Mataram  No:0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.  Penulis  juga  bertujuan  untuk  menganalisis  persoalan nafkah  yang  menjadi  penyebab  perceraian  dengan  perspektif  Hukum  Keluarga  Islam  serta akibat  hukum  dari  perceraian  karena  faktor  nafkah  dengan  studi  Putusan  Pengadilan  Agama Mataram No:0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

## METODOLOGI
Untuk  menjawab  pertanyaan  yang  ada,  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma. 4 Sedangkan  empiris  adalah  penelitian  yang  mengkaji penerapan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  konsep  dan  teori  hukum  untuk  melihat secara langsung kenyataan di  lapangan, 5 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach ),  penekatan  konseptual ( Conseptual Approach ) dan pendekatan sosiologis ( Sosiological Approach ).

## PEMBAHASAN
A. Persoalan  Nafkah  yang  Menjadi  Salah  Satu  Penyebab  Terjadinya  Perceraian  dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Memberikan  bekal  lahir  dan  batin  merupakan  kewajiban  suami  untuk  memenuhi kewajibannya  kepada  istrinya,  dan  juga  merupakan  hak  istri  untuk  menerima  kewajibannya. Jika  diberikan  dengan  lapang  dada,  tanpa  ada  unsur  kikir,  akan  membawa  keindahan  dan keseimbangan dalam keluarga.
Allah berfirman dalam surat At-Thalaq (65): 7 dan surat An-Nisa (4): 34 yang artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya…” 6
“Kaum  lelaki  adalah  pemimpin  bagi  kaum  perempuan,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (wanita)  dan  karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka …” 7
Pemberian  nafkah  diantaranya  ada  nafkah  lahir  dan  nafkah  batin.  Nafkah  ini  wajib diberikan kepada istri dari suami, namun dalam hal ini kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya diberikan kepada istri tetapi juga diberikan kepada anak-anaknya di rumah.
3 Indonesia, Undang-Undang  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga , Pasal 1 Angka 1
4 Mukati  Fajar,  Yulianto  Achmad.(2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34
5 Amirrudin dan Zainal Asikin.(2016). Penghantar Metode Penelitian Hukum . Cet. 1, Ed. 9. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, hlm.133.
6 Al- Qur’an Surat At -Thalaq (65):7
7 Al- Qur’an Surat An -Nisa (4):34
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
“…  Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara maruf.  Seseorang tidak  dibebani  melainkan  menurut kadar  kesanggupannya.  Janganlah serorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian…” 8
Mata pencaharian harus diberikan, dan cara memberi harus dilakukan dengan cara yang benar.  Ketika  Anda  memberi  kehidupan,  jangan  menyebutkannya  lagi,  karena  itu  akan menyakiti  hati  istri  Anda.  Istri  juga  harus  menerima  hidup  dengan  ikhlas,  berapapun  yang diberikan  suami,  ketulusan  ini  akan  membuat  keluarga  tentram  dan  damai.  Namun,  jika  ada kebutuhan keluarga yang tidak mencukupi antara suami dan istri, mereka harus bertemu dengan jujur dan berdiskusi dengan hati-hati.
Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Nafkah Lahir
Nafkah  lahir  merupakan  pemberian  suami  kepada  istri  dalam  bentuk  yang  terlihat secara  langsung.  Nafkah  lahir  dibedakan  menjadi  3  yaitu,  makanan-minuman,  pakaian,  dan tempat  tinggal. “Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  dimana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka…” 9
Islam  memang  agama  yang  sempura,  semua  hal  di  dunia  ini  diatur  untuk  menjaga keseimbangannya.  Selain  firman  Allah  diatas  nafkah  lahir  menurut  Islam  juga  diterangkan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya:
“Dari Mu’awiyah bin Hidah r.a berkata:
Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dari kami? Rasulullah bersabda:
Yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian.  Janganlah  kalian  memukul  wajah,  menjelek  –  jelekkan,  dan  janganlah mengasingkannya keculi di rumah .” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah) 10
Sedangkan jumlah nafkah lahir ini disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami dalam memberikannya. Memberikan nafkah yaitu memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dan kebutuhan istri dapat terpenuhi.
b. Nafkah Batin
Nafkah  batin  yaitu  nafkah  yang  diberikan  kepada  istri  berupa  kebahagiaan  dan menggauli istri hingga kebutuhannya akan seksual dapat terpenuhi. Menggauli istri dengan cara yang benar dan sampai pada hajatnya sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Harta yang melimpah terkadang tidak bisa membeli nafkah batin seperti ini, bahkan jika wajah tampan  sang  suami  tidak  bisa  memberikan  dukungan  batin,  maka  tuntutan  fisik  semacam  ini akan memutuskan hubungan keluarga.
Nafkah batin dalam Islam juga diatur agar hubungan keduanya menjadi indah dan selalu dalam lindungan Allah.
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri–istri mereka atau hamba  sahaya  yang  mereka  miliki,  maka  sesungguhnya  mereka  dalam  hal  ini  tiada tercela ” 11
Istri  dalam  hal  ini  boleh  menolak  keinginan  suaminya  untuk  bersetubuh  dengan  syarat ada uzur yang syar’i (diperbolehkan) antara lain:
1) Sedang Dalam Masa Haid atau Nifas
8 Al- Qur’an Surat Al -Baqarah (2):233
9 Al- Qur’an Surat At -Thalaq (65):6
10 Kahar Masyhur, Terjemah HaditsBulughul Maram , Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 142
11 Al- Qur’an Surat Al -Mukminun (23):5-6
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Islam mengharamkan hubungan suami istri saat haid dan nifas. Namun tidak melarang laki – laki untuk tidur seranjang dengan istrinya yang sedang haid, selama ia tidak melakukan jima’ (hubungan intim). Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya:
“ Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang masa haid, katakanlah bahwa itu adalah  penyakit,  maka  jauhilah  mereka  (para  istri)  saat  mereka  dalam  masa  haid,  dan jangan  dekati  mereka  (setubuhi)  hingga  mereka  suci  (dari  haidnya),  maka  jika  mereka telah  bersuci,  datangilah  mereka  sebagaimana  Allah  telah  memerintahkan  kalian, sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  bertaubat  dan  mencintai  orang-orang yang menyucikan diri” 12
2) Sedang dalam Ihram
Diantara  hal  yang  diharamkan  kala  ihram  adalah  menikah,  dinikahi  dan  berhubungan suami istri yang tercantum dalam firman Allah yang artinya:
“Musim  haji  adalah  beberapa  bulan  yang  dimaklumi,  barang  siapa  yang  menetapkan niatnya  dalam  bulan  itu  akan  mengerjakan  haji,  maka  tidak  boleh  rafats (bersetubuh)…” 13
3) Sedang Sakit
Orang  yang  sakit  dalam  Islam  diberi  keringanan  dalam  menjalankan  kewajibannya, termasuk melayani suami. Begitupun sakit yang disebabkan istri terlalu letih karena pekerjaan rumah yang terlalu banyak melebihi dari kebiasaaan, dalam hal ini diharapkan  pengertian dari suami. 14 Diwajibkan bagi istri, saat menolak ajakan suami karena ada uzur, harus dengan cara yang  baik –  baik. Jika  tidak  ada uzur  sama  sekali, maka  haram  bagi  istri menolak.  Rasulullah SAW bersabda:
“Jika  seorang  lelaki  mengajak  istrinya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  (jima’)  maka istrinya wajib memenuhi, meskipun ia sedang berada di dapur” (H.R. Muadz bin Jabal) 15
Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, namun dalam beberapa keadaan  hak  nafkah  istri  dapat  gugur.  Adapun  penyebab  gugurnya  hak  nafkah tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Nusyuz
Pengertian nusyuz secara  umum  yaitu  tidak  patuhnya seseorang  dengan  tidak  bersedia menunjukkan  loyalitas  kepada  pihak  yang  wajib  dipatuhinya.  Kata nusyuz secara  definitif diartikan  dengan  kedurhakaan  istri  terhadap  suami  dalam  hal  menjalankan  apa-apa  yang diwajibkan Allah atasnya. Nuzyus haram hukumnya karena telah melanggar apa yang ditetapkan agama  melalui  Al-Quran  dan  Sunah  Rasul.  Untuk  itu  istri  mendapat  ancaman  di  antaranya gugurnya  hak  nafkah  sebagai  istri  di  masa nusyuz tersebut.  Namun, nusyuz tidak  dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.
Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah dalam masa nusyuz -nya itu. Alasan bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu,  oleh  karena  itu  ia  tidak  berhak  atas  nafkah  selama  masa nusyuz itu  dan  kewajiban  itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.
Ulama  zahiriyah  berpendapat  bahwa  istri  yang  nusyuz  tidak  gugur  haknya  dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau
12 Al- Qur’an Surat Al -Baqarah (2):222
13 Al- Qur’an Surat Al -Baqarah (1):197
14 Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia , Quanta, Jakarta, 2013, hlm. 196
15 Muhammad Nashiruddin Al-albani, Op.cit , hlm 893
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian, 266-277
pisah  tempat  tidur  atau  pukulan  yang  tidak  menyakiti. 16 Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34:
“Istri-istri  yang  kamu  kawatirkan  akan  berbuat  nusyuz  beri  pengajaranlah  dia,  dan pisahkan  dari  tempat  tidur  dan  pukullah  dia.    Bila  ia  telah  taat  kepadamu  janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya)…” 17
b. Wafat Salah Seorang Suami atau Istri
Nafkah  istri  gugur  sejak  terjadi  kematian  suami,  kalau  suami  meninggal  sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Lalu jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. 18
c. Murtad
Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya. 19
d. Talak
Para  ahli  fiqh  sepakat  bahwa  perempuan  yang  ditalak  raj’i  masih  berhak  mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi’I, dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi’i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal.  Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah  istri  yang  ditalak  tiga  masih  berhak  mendapatkan nafkah  dan  tempat  tinggal.  Pendapat-pendapat  tersebut  berdasarkan  Hadits  Rasulullah SAWtentang istri yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, hadits shahih Ibnu Majah 2035-2036. 20
Berdasarkan rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari rentan waktu tahun  2016-2019,  ternyata  yang  dominan  adalah  karena  perselisihan  yang  terus  menerus sebanyak 1.571 kasus, kemudian disusul karena faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 421 kasus, dan pada urutan ke tiga karena faktor ekonomi sebanyak 149 kasus.
Hubungan  antara  faktor  penyebab  perceraian  dengan  penyebab  perceraian  adalah karena  faktor  mata  pencaharian.  Mata  pencaharian  pada  dasarnya  terbagi  menjadi  dua  bagian, yaitu  penghidupan  materi  dan  penghidupan  spiritual.  Faktor  perselisihan  yang  terus-menerus adalah  penelantaran  kehidupan  batin  karena  kurangnya  keharmonisan  antara  suami  dan  istri dalam  keluarga.  Kemudian,  faktor  meninggalkan  suatu  pesta  adalah  mengabaikan  kehidupan fisik  dan  mental,  karena  suami  atau  istri  tidak  bertanggung  jawab  atas  kewajibannya  dan mengabaikan  hak  orang  yang  bertanggung  jawab  atasnya.  Mengabaikan  faktor  ekonomi melahirkan  karena  pasangan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  materi  keluarga  sehingga menimbulkan masalah. 21
B. Adapun salah satu kasus yang terjadi dalam perkara No:0429/Pdt.G/2016/PA.Mtr
16 Sofyan Hasan , Op.cit , hlm 52 17 Al- Qur’an Surat An -Nisa (4):34 18 Wahbah  Al-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islam  wa  Adillatuhu, Jilid  II,  Cet  II,  Beirut,  Dar  Al-Fikr,  1989, hlm 7363
19 Ibid , hlm 7366 20 Muhammad Nashiruddin Al-Abani , Op.cit , hlm 907 21 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sudirman  selaku  Panitera  Pengadilan  Agama  Mataram pada19 Juni 2020
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Bahwa  faktor  yang  memengaruhi  penyebab  terjadinya  perceraian  adalah  karena perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anaknya, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan. Pada akhirnya Penggugat memilih  untuk  membawa  kasus  ini  ke  Pengadilan  dengan  harapan  status  hukum  perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi  tidak  berhasil,  maka  hakim  meneruskan  acara  pada  pemeriksaan  perkara  yang  diakhiri dengan putusan Hakim.
Apabila dicermati dari faktor penyebab terjadinya perceraian, maka penyebab terjadinya perceraian  dalam  perspektif  hukum  keluarga  Islam  dimungkinkan  terjadi  karena  3  (tiga)  hal berikut:
1. Nusyus Istri Istri yang berbuat nusyus terhadap suami berarti istri sudah merasa dirinya lebih tinggi dibanding suami, sehingga ia merasa tidak perlu lagi untuk mematuhinya dan berbuat durhaka kepada  suami. Nusyus haram  hukumnya  karena  telah  melanggar  apa  yang  telah  ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan Sunah Rasul. 22 Perceraian itu karena faktor nafkah, istri menjadi nusyus karena tidak bisa menghargai nafkah yang diberikan suaminya dan membuatnya durhaka dan  kasar  kepada  suaminya.  Istri  terlalu  menuntut  kemampuan  suaminya  dan  tidak  amanah dalam  menafkahi  suaminya,  misalnya  istri  menghambur-hamburkan  diri,  atau  istri  tidak mempercayai rahasia suaminya. . 23

## 2. Nusyus Suami
Menjadi  seorang  suami  nusyus  adalah  kemaksiatan  kepada  Allah,  karena  ia meninggalkan  kewajiban  kepada  istrinya.  Nusyus  terjadi  ketika  suami  meninggalkan kewajibannya  kepada  istrinya,  melepaskan  kewajiban  nafaqahnya  (materi)  maupun  kewajiban non-materi,  seperti  berhubungan  seks  dengan  istrinya  dengan  cara  yang  buruk,  kekasaran, kerugian fisik dan mental, dan tidak ada hubungan fisik. Adapun tindakan istri bila menemukan pada  suaminya  sifat nusyus ,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  surat  An-Nisa’  (4)  ayat  128  yang artinya: 24
“Jika  sang  istri  khawatir  suaminya  akan  berbuat  jahat  dan  berpaling,  tak  mengapa keduanya  akhirnya  berdamai.  Damai  adalah  jalan  terbaik.  Keinginan  manusia  muncul dalam  bentuk  kekikiran.  Jika  kamu berbuat baik  dan  bertakwa,  maka  Allah  mengetahui apa yang terbaik yang kamu lakukan.    .” 25

## 3. Syiqaq
Pertengkaran  yang  timbul  karena  suami  istri  tidak  melaksanakan  kewajibannya  yang dipikul. Dalam firman Allah Surat An-Nisa (4) ayat 35 yang artinya: 26
“Jika  kamu  khawatir  akan  terjadi  pertengkaran  diantara  suami  istri,  maka  utuslah seorang  hakam  dari  pihak  suami  dan  seorang  hakam  dari  seorang  istri,  bila  keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik diantara keduanya. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan.” 27
Perceraian  karena  faktor  nafkah,  Imam Malik,  Syafi’I  dan  Ahmad  berpendapat bahwa suami  istri  dapat  diceraikan  dengan  putusan  hakim.  Misalnya  karena  suami  sengaja  tidak
22 Sofyan Hasan, Op.cit , hlm 51 23 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sudirman  selaku  Panitera  Pengadilan  Agama  Mataram pada19 Juni 2020
24 Sofyan Hasan , Op.cit, hlm 53 25 Al- Qur’an Surat An -Nisa (4) :128
26 Sofyan Hasan, Op.cit, hlm 54
27 Al- Qur’an Surat An -Nisa (4) : 35
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
memberi nafkah apabila suami dan istri tersebut tidak memiliki kekayaan yang jelas. Pandangan umum  mengetahui  bahwa  tanpa  nafkah  tidak  mungkin  istri  dapat  mengurus  rumah  tangga dengan  baik,  maka  seharusnya  suami  yang mukalaf berkewajiban  memelihara  istrinya  dengan baik  atau  menceraikannya  dengan  baik  pula. 28 Di  dalam  Surah  Al-Baqarah  ayat  231  yang artinya:
“Apabila  kamu  mentalak  istri  –  istrimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir  iddahnya,  maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf  pula.  Janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk  memberi  kemudharatan,  karena dengan demikian itu kamu menganiaya mereka…” 29
Jika  hakim  berhak  memutuskan  perceraian  karena  cacat  fisik  suami,  maka  kegagalan suami  memberikan  nafkah  kepada  istri  lebih  menyakitkan  dan  kasar  kepada  istri  daripada perceraian  karena  cacat  suami.  Jadi  perceraian  itu  karena  suami  tidak  memberikan  kehidupan yang  lebih  layak.  Jika  suami  tidak  mau  berubah,  masih  malas  dan  tidak  mau  memberinya makan,  maka  istri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai.  Suami  harus  mencari  solusi  terbaik  untuk ini, jika dia masih ingin memeluk istrinya, maka dia harus menghidupi dirinya sendiri. Namun bila tidak mampu janganlah menyusahkan istri.
Istri  diberikan  hak  untuk  memutuskan  apakah  ia  ingin  mempertahankan  rumah tangganya ataukah bercerai. Bila bercerai adalah keputusan terbaik (karena suaminya dianggap tidak  bertanggung  jawab)  maka  tindakan  itu  diperbolehkan.  Dari  Abu  Hurairah  R.A.  beliau berkata Rasulullah SAW bersabda:
“…  Mulailah  (memberi  nafkah)  kepada  orang  yang  menjadi  tanggunganmu,  (kalau tidak)  maka  istrimu  akan  mengatakan,  nafkahilah  aku  atau  ceraikan  aku  ...’’ (HR.Bukhori 4936) 30
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  perceraian  karena  suami  tidak  memberikan nafkah adalah tidak wajar, baik karena hambatan maupun karena suami tidak berdaya. Jika tidak memiliki  kekuatan,  maka  tidak  dianggap  dzalim,  karena  Allah  SWT  tidak  akan  membebani seseorang  kecuali  dengan  kekuatan  yang  Allah  SWT  berikan  kepadanya.          Sesuai  dengan firman Allah SWT yang artinya: 31
“Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang sempit  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  oleh  Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan  kelapangan  sesudah kesempitan”. 32
Jika  kondisi  suami  adalah  kekayaan  atau  setidaknya  (cukup),  tetapi  dia  tidak  mau berbagi harta dengan istrinya, istri dapat mengambil harta suaminya bahkan tanpa izin. Pendapat ini mengacu pada hadist Nabi SAW yang berbunyi:
Dari  Aisyah  radhiyallahu  ‘anha,  bahwasanya  Hindun  bintu  ‘Itbah  berkata,’’Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak- anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak  tahu,’’  maka  (Rasulullah)  mengatakan,’’ambillah  apa  yang  cukup  buatmu  dan anak- anakmu dengan cara yang patut.’’ (HR. Bukhori 4945) 33
Rasulullah  SAW  memperbolehkan  seorang  istri  mengambil  harta  suaminya  tanpa  izin namun  dengan  cara  yang  patut.  Maksudnya  di  sini  tidak  boleh  berlebihan  dalam  mengambil,
28 AlHamdani, Risalah Nikah , Pustaka Amani, Jakarta, 2011,  hlm 253
29 Al- Qur’an Surat Al -Baqarah (2):231 30 Abin yazahid, E-book Hadist Shahih Bukhari . https://ibnumajjah.wordpress.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/ ,  diakses  pada tanggal 1 juni 2020, pukul 19.24, hlm 2390 31 Al Hamdani, Op.cit, hlm 254 32 Al- Qur’an Surat At -Thalaq (65):7 33 Abinyazahid, Ibid , hlm 2396
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tapi secukupnya saja. Dengan demikian suami wajib menafkahi istri, bila tidak dilakukan maka ia akan berdosa. Di sini sebagai istri juga tidak seharusnya menuntut terlalu berlebihan kepada suami namun sesuai kemampuan suami saja.

## C. Akibat  hukum  Dari  Perceraian  Karena  Faktor  Nafkah  berdasarkan  studi  atas Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.
Pengadilan  agama  sebagai  instansi  yang  memberikan  legalisasi  hukum  harus  lebih berhati-hati  dalam  memutuskan  perkara  perceraian  yang  diajukan  oleh  pemohon  atau penggugat. Keputusan perceraian harus disertai dengan alasan atau pertimbangan hukum bahwa suami istri memang tidak dapat hidup bersama lagi. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yangbersangkutan  atau  sumber  hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 34
Tidak  ada  atau  kurang  memberikan  pertimbangan  atau  alasan  yang  tepat  hal  tersebut dapat  mengakibatkan  batalnya  putusan  pengadilan  yang  bersangkutan.  Majelis  Hakim  dalam memeriksa  kasus  perceraian  dengan  alasan  persoalan  nafkah  di  Pengadilan  Agama  Mataram selalu  mengawali  dengan  mempertimbangkan  maksud  dan  tujuan  permohonan  penggugat, karena  tugas  pengadilan  yaitu  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  perkara  yang  diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan putusan  Pengadilan  Agama  Mataram  No:  0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr  dengan  uraian  sebagai berikut:
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara
0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.pada  perkara  gugat  cerai  yang  diajukan  penggugat  pada  tanggal  28 September 2016 di Mataram. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi kurang lebih semenjak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  dengan  adanya  perselisihan  yang  terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang intinya disebabkan oleh:
a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat
b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
c. Sejak Februairi 2016 Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat telah mencari Tergugat kurang  lebih  sejak  bulan  Februari  2016  secara  berturut-turut  dan  menanyakan  kepada kerabat  keluarga  dan  teman-temannya  namun  Tergugat  tidak  ada  kabar  dan  tidak diketahui lamat tempat tinggalnya yang pasti.
2. Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  berupaya  untuk  merukunkan  rumah  tangga  Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran namun tidak berhasil.
3. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraiakan di dalam bagian duduk perkara:
Menimbang  bahwa  majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  dapat mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dan  bersatu  kembali  sebagai  suami  istri  namun tidak berhasil;
Menimbang  bahwa  meski  telah  memanggil  tergugat  secara  resmi  dan  patut,  melalui bantuan penyiaran RRI Mataram (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975) tergugat tidak datang ke pengadilan  dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak  hadiran  Tergugat  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  sesuatu  halangan  yang  sah,  maka
34 Indonesia, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 50 Ayat (1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian, 266-277
Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
Menimbang  bahwa  Penggugat  menganjukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dulu  pernah hidup rukun dan di karuniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat hubungannya tidak harmonis karna sering terjadi perselisihan yang  terus  menerus  dalam  rumah  tangga  mereka  dan  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  yang disebabkan antara lain karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan  Penggugat/istri  dan  Tergugat/suami  tidak  pernah  menafkahi  istri  dan  anaknya, sehingga  Penggugat  tidak  dapat  rukun  lagi  dengan  Tergugat  karena  tujuan  perkawinan  tidak akan terwujud;
Menimbang  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  dalam  persidangan  oleh  majelis  menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya percekcokan  yang  terus  menerus,  maka  masih  tetap  diperlukan  pembuktian,  khususnya mendengar  keterangan  saksi-saksi  dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  dekat  dengan  kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang  bahwa  Penggugat  dalam  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  telah mengajukan  bukti  P.1  dan  P.2  serta  2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan dibawah  sumpah  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang lainnya  terutama  tidak  rukunnya  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  sehingga dinilai  alat bukti  tersebut  telah memenuhi syarat formil  dan materil  suatu  alat bukti  dan  dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;
Menimbang  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah  menerangkan  pula,  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  pernah  hidup  rukun  dan  telah  dikaruniai  1 (satu) orang  anak  dan  dalam  hidup  berumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi perselisihan dan percekcokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  dalil  Penggugat  dan  keterangan  saksi-saksi,  maka ternyata  salah  satu  penyebab  konflik  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
Menimbang  bahwa  konflik  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  yang  dikuatkan  oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat sejak bulan Agustus 2015,  karena  Tergugat  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan  kini  tidak  diketahui keberadaannya,  sehingga  hal  tersebut  membuktikan  adanya  percekcokan  Penggugat  dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawianan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sebagaimana maksud  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  keluarga  sakinah, mawaddah,  dan rahmah  sebagaimana  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  hal  tersebut  tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009  maka  diperintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Mataram  untuk  mengirimkan  salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan  tempat  pernikahan  kedua  belah  pihak  selambat-lambatnya  30  hari  setelah  putusan  ini berkekuatan hukum tetap;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini.

## 4. Akibat Hukum dari Perceraian Karna Faktor Nafkah
Akibat  hukum  pengabaian  nafkah  menurut  UU  Perkawinan  dalam  Bab  VI  dapat diketahui  bahwa  dari  perbuatan  suami  mengabaikan  nafkah  istri  adalah  suami  tersebut  dapat digugat  oleh  istri  di  Pengadilan.  Hal  tersebut  berdasarkan  Pasal  34  ayat  (3)  UU  Perkawinan yang berbunyi:
“Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” 35
Adapun  jenis  gugatan  apa  yang  dapat  diajukan  istri  ke  Pengadilan  dalam  UU Perkawinan belum  dijelaskan.  Tetapi  pada  kenyataannya  gugatan  yang  diajukan  oleh  istri atas kelalaian  suami  memberikan  nafkah  adalah  gugatan  perceraian.  Apabila  istri  mengajukan gugatan perceraian karena faktor nafkah atau karena hal yang lain dan pengadilan mengabulkan gugatan  istri  tersebut,  maka  hal  tersebut  dapat  memutuskan  hubungan  tali  perkawinan  antara suami istri tersebut.
Di  Pengadilan  Agama  Mataram  tidak  ada  gugatan  karena  persoalan  nafkah  saja,  pasti juga  karena  persoalan  hal  lain  dan  itu  sebagai  pertimbangan  perceraian. 36 Pasal  41  UU Perkawinan  tentang  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian,  pengadilan  dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Artinya UU Perkawinan telah mengatur akibat hukum lain bagi  suami,  apabila  suami  istri  telah  bercerai  maka  suami  tersebut  oleh  Pengadilan  diberi kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri. 37
UU  Perkawinan  belum  mengatur  tentang  jalan  alternatif  lain,  selain  mengajukan gugatan atas kelalaian suami istri. Seperti contoh jika terjadi masalah pengabaian nafkah suami terhadap istri, dalam masalah pengabaian nafkah ini jika hanya melihat aturan  UU Perkawinan maka  istri  hanya  berhak  mengajukan  gugatan  saja  ke  pengadilan  tanpa  mempunyai  alternatif lain,  karena  pada  dasarnya  nafkah  merupakan  hak  dari  istri  yang  merupakan  kewajiban  bagi suami. Sehingga seharusnya UU Perkawinan tersebut mengatur juga tentang alternatif lain jika terjadi  kelalaian  suami  dan  istri  selain  bisa  saling  mengajukan  gugatan  perceraian  ke Pengadilan.
Akibat  hukum  bagi  suami  yang  tetap  tidak  melaksanakan  putusan  hakim  untuk membayar  nafkahnya  kepada  istrinya,  di  dalam  UU  Perkawinan  aturan  tentang  akibat  hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal  196  HIR  dan  Pasal  207  R.Bg,  istri  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  terhadap suami  di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  perlu  adanya  penambahan  pasal  tentang  akibat  hukum pengabaian nafkah dalam UU Perkawinan ini.

## KESIMPULAN
Ditinjau  dari  hukum  keluarga  Islam,  persoalan  nafkah  dapat  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  perceraian  dikarenakan  3  hal  yaitu, suami  nusyus apabila  meninggalkan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban nafaqah (materi) maupun nonmateri seperti menggauli istri dengan cara yang buruk, berlaku kasar, menyakiti mental dan fisik serta tidak melakukan hubungan badaniya, lalu di kerenakan istri nusyus terhadap suami dengan tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh suaminya, seorang istri yang menuntut terlalu berlebihan  dari  kemampuan  suaminya,  dan  tidak  amanah  atas  nafkah  dari  suaminya  dan
35 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 3
36 Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Panitera Pengadilan Agama Mataram pada 19 Juni 2020
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian, 266-277
dikarenakan  s yiqaq (pertengkaran)  yang  timbul  karena  suami  istri  tidak  melaksanakan kewajibannya  yang  dipikul,  suami  istri  saling  tidak  suka  terhadap  sikap  satu  sama  lain. Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan No:0429/Pdt.G/2016/PA.Mtr majelis hakim menyatakan bahwa  dalil-dalil  gugatan  penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  alasan  perceraian,  maka majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  secara verstek dan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugra tergugat terhadap  penggugat.  Akibat hukum dari perceraian  karena  faktor  nafkah  dan  lain  hal, pengadilan  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## REFERENSI
BUKU Al Hamdani.(2011). Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani. Al-Zuhaili, Wahbah.(2013). Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Jilid II .Beirut: Dar Al-Fikr. Arifin.(2013). Menikah Untuk Bahagia .Jakarta:Quanta. Fajar, Mukati. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hasan, sofyan.(2018). Hukum Keluarga dalam Islam. Malang :Setara Press. Ismatullah, Dedi. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia. Kaharuddin.(2015). Nilai –  Nilai  Filosofi  Perkawinan .Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. (2016).  Al-Qur’an dan Terjemahannya Mushaf  Al Kamil.
Jakarta: CV. Darus Sunnah.
Mardani.(2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group. Masyhur, Kahar.(2014) .Terjemah Hadits Bulughul Maram .Jakarta: Rineka Cipta. Nashiruddin, Muhammad. (2012). Shahih Sunan Tirmidzi . Depok: Pustaka Azzam.
Mukati  Fajar,  Yulianto  Achmad.(2010).Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Amirrudin  dan  Zainal  Asikin.(2016).Penghantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Cet.  1,  Ed.  9. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.

## Peraturan Perundang – Undangan
Indonesia. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Indonesia. Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Soimin, Soedharyo. (2013). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata .Jakarta: Sinar Grafika. Tim Permata Press. (2013). Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permata Press. Tim Permata Press. (2015). Undang – Undang Perkawinan .Permata Press. Indonesia, Undang – undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengalidan Agama.

## Internet
Yazahid, Abin. (2017). Diakses pada Mei 1, 2020, dari https://ibnumajjah.wordpress.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/ Tim IT PA Sambas. (2015).Diakses pada Juni 19, 2020, dari https://pa- sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/