PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

## TRANSAKSI ELEKTRONIK
Christianata 1)
1) Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email : christianata48@gmail.com 1)

## Abstract
Freedome  of  expression  and  creativitiy  in  society  are  some  of  period  advancement`s consequences.  Those  occur  both  in  real  world  and  virtual  world.  Along  with  the  advances  in  digital technology,  there  are  no  boundaries  and  barriers  in  making  transactions.  However  ,  it  has  to  be remembered that various type of crimes happened in digital world. One if them is online gambling. The rise  of  online  gambling  has  come  to  the  noticeable  point  the  government  and  society  have  to  stand together eradicate online gambling. Legal instruments also needed to penalixe online gamblers .
Key  Words:  online  gambling,  criminal  responsibilty,  evidence,  information  and  electronic  transaction act.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  kejahatan  yang  sering terjadi  dan  meresahkan  masyarakat  adalah tindak  pidana  perjudian.  Tindak  pidana tersebut  muncul  karena  keadaan  masyarakat yang  tidak  stabil  baik  dari  segi  religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya.
Perkembangan
teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan  bentuk  kejahatan  baru  dalam perjudian  yakni  perjudian  melalui  internet (judi online ) . Gambling disebut juga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari  bahan  nilai  pada  sebuah  peristiwa dengan  hasil  yang  tidak  pasti  dengan  tujuan utama  untuk  memenangkan  uang  tambahan atau barang materi.
Judi online menimbulkan  masalah baru,  terutama  berkaitan  dengan  barang bukti,  jika  pada  perjudian  biasa  alat  yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah  cukup  untuk  dipakai  sebagai  barang bukti, sedangkan dalam judi online perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada  perjudian  yang  dilakukan  melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke
tangan,  akan  tetapi  ditransfer  langsung  ke nomor account yang  ditentukan  di  dalam situsnya.
Saat  ini  banyak  kasus  judi  internet yang  diberitakan  baik  dalam  media  nasional maupun media lokal, sebagai contoh: (detikNews) Medan - Kepolisian
Resor  Kota  (Polresta)  Medan  mengamankan 7 pria dalam kasus judi online poker internet. Berhasil  disita  barang  bukti  uang  jutaan rupiah  dan  beberapa  komputer.  Dalam keterangannya Kepala Unit Judi Sila Polresta Medan  AKP  Edy  Safari  menyatakan,  kasus ini terungkap bermula dari laporan masyarakat tentang adanya judi online . Dalam  praktiknya,  kedua  tersangka menjual chip  virtual kepada  pemain  yang bermain  judi  poker  di  warnet  itu.  Transaksi ini  yang dianggap sebagai  judi online. Turut diamankan barang bukti dalam penangkapan ini  antara  lain,  3  unit  komputer,  1  lembar kertas  yang  berisikan  catatan  penjualan  chip poker,  2  unit  handpone,  1  unit  token  BCA, uang tunai sebanyak Rp 4,8 juta. 1
1 detiknews, Polisi  Gerebek  Judi  Online  di  Medan  7 Orang  Ditahan ,  http://news.detik.com,  diakses  tanggal  18 November 2013.
Jenis  tindak  pidana  ini,  tidak  mudah dihilangkan  dalam  masyarakat,  apalagi dengan  sifatnya  yang  lebih  privasi  dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Pemerintah tanggap  dengan  keadaan  yang  kritis  ini, sehingga  membentuk  suatu  perundang- undangan  yang  dapat  menjerat  pelaku perjudian online, karena  KUHP  khususnya Pasal  303  sudah  dianggap  tidak  relevan  lagi dalam  menjerat  pelaku  tindak  pidana perjudian online ,  karena  alasan  alat  bukti transaksi  elektronik,  yang  saat  itu  belum diatur  di  dalam  KUHP.  Saat  ini  undang- undang  yang  dapat  menjerat  pelaku  tindak pidana  perjudian online, adalah  Undang- Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Elektronik  atau  lebih  dikenal sebagai UU ITE.
Keberadaan Undang-undang ini dianggap  tepat  sasaran  bagi  pelaku cyber crime, khususnya  pelaku  tindak  pidana perjudian online . Karena pelaku cyber crime sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat (2), dan  mengenai  alat  bukti  yang  menjadi permasalahan  klasik  dalam  pembuktian perkara  perjudian online, diatur  dalam  Pasal 5  ayat  (1),  yang  merupakan  perluasan  alat bukti  yang  terdapat  dalam  KUHAP.  Tetapi, walaupun  pembuat  undang-undang  telah berusaha  membuat  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Elektronik  menjadi  sebuah  undang-undang yang  dapat  menjerat  pelaku cyber  crime, khususnya  perjudian online, tetapi  tidak dengan  mudah  undang-undang  tersebut efektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat  luas.  Maka  peran  penegak hukum  menjadi  krusial  dan  penting  demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat  dengan  cara  melakukan  upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian online, upaya yang dilakukan  meliputi  upaya  penal  yaitu  upaya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan,  dan  upaya  non  penal
yaitu  upaya  non  hukum,  melalui  teknologi. Namun, dalam penegakan hukumnya banyak hambatan  yang  terjadi,  baik  dari  peraturan perundang-undang,  dari  penegak  hukum  itu sendiri,  dan  juga  dari  masyarakat.  Hal  ini tentu saja menghambat laju proses penegakan  hukum  tindak  pidana  perjudian online yang dilakukan oleh kepolisian.
Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka  penulis tertarik untuk mengkaji tentang perjudian online khususnya dalam  hal  pengaturannya  secara  normatif dalam  hukum  positif  di  Indonesia  yang mengatur  secara  langsung  tindak  pidana dengan  menggunakan  sarana  teknologi internet  atau  dikenal  dengan  istilah cyber crime .
Untuk  menjawab  permasalahan  yang telah  dirumuskan  dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu bentuk  penelitian  yang  menekankan  pada pemahaman  dan  pengkajian  akan  bahan hukum primer  yang berupa asas-asas hukum khususnya  kaidah-kaidah  hukum  berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan.

## 2. Pembahasan
a. Sanksi  Pidana Bagi Pelaku Judi Online dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Walaupun  tindak  pidana  judi online di dunia maya ( cybercrime ) belum diatur secara khusus  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tersebut  termasuk  tindak  pidana  perjudian melalui  internet  ini,  antara  lain  diatur  dalam Pasal  27  ayat  (2)  sebagai  perbuatan  yang dilarang yaitu:  “Setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian”.  Selanjutnya  dalam  BAB  XI tentang  “Ketentuan  Pidana”,  Pasal  45  ayat (1) yang berbunyi:
Ayat (1):  Setiap  orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud    dalam  Pasal  27  ayat  (1), ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)
dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  mengandung  unsur- unsur  baik  unsur  subjektif  maupun  unsur objektif.  Sengaja  dan  tanpa  hak  merupakan unsur  subjektif  yang  muncul  karena  adanya niat  dan  kesengajaan  ( opzettelijke ) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet.
Begitu  pula  dengan  unsur  tanpa  hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang.  Sementara  itu  unsur  objektif  dari ketentuan  di  atas  adalah  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan perjudian.
Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan  yang  didasari  untung-untungan yang  dilakukan  melalui  sistem  elektronik. Kegiatan  mengakses  berarti  melakukan interaksi  dengan  sistem  elektronik  yang berdiri  sendiri  atau  dalam  jaringan,  seperti diatur  dalam  Pasal  1  angka  (15)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dengan  demikian,  sangat  menguatkan akan  larangan  perjudian  melalui  internet  di
Indonesia  dengan  dasar-dasar  hukum  yang terkutip  dari  pasal-pasal  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya,  kata  “Setiap  Orang” sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik adalah  orang  perorangan/individu  pribadi juga termasuk didalammnya korporasi/badan hukum.  Dijadikannya  korporasi  sebagai subjek tindak pidana Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  maka  sistem pidana  dan  pemidanaannya  juga  seharusnya berorientasi pada korporasi.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi mengenai ketentuan kapan korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan  tidak  diatur  secara jelas  dan  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Tetapi  Penjelasan Pasal  52  ayat  (4)  memberikan  persyaratan terhadap subjek pertanggungjawaban korporasi  untuk  dikenakan  sanksi  pidana adalah  yang  dilakukan  oleh  korporasi ( corporate  crime )  dan/atau  oleh  pengurus dan/atau staf korporasi.
Dapat dikenakannya sanksi pidana/tindakan  kepada  pengurus  korporasi dalam  perkara  tindak  pidana  teknologi informasi cukup beralasan dan sesuai dengan rekomendasi  Uni Eropa ( Council of Europe ) mengenai Convention on Cybercrime , dalam Title  5. Ancillary  liability  and  sanctions , Article 12- Corporate liability antara lain: 2 a. Dalam  rekomendasi  Uni  Eropa  yang kemudian  dimasukkan  dalam European
2 Budi  Setyawan, Perbandingan  Konvensi Cyber Crime Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transkasi Elektronik , http://rangselbudi.wordpress.com,  diakses  tanggal  29 Maret 2014.
Treaty  Series dengan  Nomor  185 ditegaskan  agar  ada  tindakan  terhadap pengurus perusahaan baik sebagai individu  maupun  perusahaan  itu  sendiri yang  terlibat  dalam cybercrime ( that legal  persons  can  be  held  liable  for  a criminal offence established in accordance with this Convention, committed  for  their  benefit  by  any natural person, acting either individually or  as  part  of  an  organ  of  the  legal person ).
b. Kapasitas pengurus yang dapat
dikenakan sanksi pidana dalam Convention on Cybercrime , berdasarkan:
1) Power  of  representation  of  the  legal person (mewakili korporasi);
2) Authority  to  take  decisions  on  behalf of  the  legal  person (mengambil keputusan dalam korporasi);
3) Authority  to  exercise  control  within the  legal  person (melakukan  pengawasan dan pengendalian dalam korporasi).
Dari  penjelasan  tersebut,  maka  jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  adalah  pidana  pokok  berupa penjara  dan  denda  yang  dirumuskan  secara komulatif  serta  ada  pemberatan  ancaman pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  isinya:  “dalam  hal  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  sampai  dengan  Pasal  37  dilakukan  oleh korporasi  dipidana  dengan  pidana  pokok ditambah dua pertiga”.
Pemberatan  pidana  terhadap  korporasi dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yakni penjatuhan denda ditambah dua  pertiga  tidak  memiliki  aturan  yang khusus, terutama mengenai pidana pengganti untuk  denda  yang  tidak  dibayar.  Ini  berarti dikenakan  ketentuan  umum  KUHP  (Pasal
30),  yaitu  denda  kurungan  pengganti  denda (maksimal  6  bulan,  yang  dapat  menjadi  8 bulan apabila ada pemberatan pidana).
Hal  ini  menjadi  masalah,  apabila diterapkan  terhadap  korporasi,  karena  tidak mungkin korporasi menjalani pidana penjara/kurungan  pengganti.  Hal  yang  lebih pokok  dalam  KUHP  kita  sekarang  belum mengatur  pertanggungjawaban  korporasi, hendaknya dibuat suatu aturan khusus dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang mengatur pertanggungjawaban korporasi terutama mengenai aturan terhadap korporasi yang tidak dapat membayar denda.
Penerapan sanksi pidana pokok berupa penjara  dan  denda  terhadap  korporasi  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik hendaknya ditambahkan jenis pidana tambahan  atau  tindakan  yang  “khas”  untuk korporasi  seyogianya  terhadap  korporasi dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  misalnya pencabutan izin usaha, penutupan/ pembubaran  korporasi  dan  sebagainya. Sedangkan  dalam  Konvensi Cybercrime tidak  mengatur  secara  spesifik  dalam  hal ancaman  atau  jensi-jenis  pidana.  Jenis-jenis pidana  berkaitan  dengan cybercrime diatur sesuai dengan jurisdiksi atau hukum nasional masing-masing negara yang meratifikasinya.
b. Aspek Pembuktian Judi Online Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Penanganan  setiap  kasus  pidana  tidak terlepas  dari  proses  pembuktian  yang  dapat menjadi  tolak ukur dan  pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berbicara  mengenai  pembuktian  meliputi juga  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  yang dianggap  sah  menurut  hukum  acara  pidana yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan  pada  proses  persidangan  di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut  arti  yuridis  berarti  memberi  dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi  hakim  tentang  kebenaran  peristiwa dalam suatu perkara.
Pembuktian  merupakan  titik  sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.  Pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,  melalui  alat-alat  bukti  yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya  dipergunakan  hakim  dalam membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran  atas  suatu  putusan  harus  teruji dengan  alat  bukti  yang  sah  secara  hukum serta  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang melekat  pada  setiap  alat  bukti  yang ditemukan.
Selain  alat  bukti,  barang  bukti  juga merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam proses  pembuktian  pada  suatu  tindak  pidana tidak  terkecuali  tindak  pidana  perjudian melalui internet (judi online ).
a. Unsur-Unsur dan Alat Bukti
Adanya  perjudian  melalui  internet (judi online ), harus dapat dibuktikan berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan undang-undang. Berbicara tentang pembuktian  pada  perjudian  melalui  internet tidak  terlepas  dari  ketentuan  mengenai  alat bukti  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  disebutkan  bahwa: “Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah”. Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah:
Satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange ( EDI ),  surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy ,  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Sementara  itu,  Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah:
Setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya, yang  dapat  dilihat,  ditampilkan  dan/atau didengan  melalui  komputer  atau  sistem elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau perforasi yang telah diolah yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya.
Sementara  itu,  Pasal  5  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik juga menegaskan bahwa:
Informasi  elektronik  dan/atau  Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di
atas  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara yang berlaku di Indonesia.
Terlihat jelas bahwa Website penyelenggara perjudian melalui internet, E- mail serta  sms  peserta  judinya  merupakan salah  satu  bagian  dari  informasi  elektronik yang dapat dianggap sebagai alat bukti  yang sah  secara  hukum,  dan  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP),  dalam  hal  ini  perluasan dari alat bukti petunjuk.
Jika  ada  seseorang  disangka  atau didakwa  telah  melakukan  perjudian  dalam ruang cyber maka  Aparat  Penegak  Hukum (APH)  harus  membuktikan  bahwa  orang tersebut  telah  memenuhi  seluruh  unsur  yang diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (i) adanya kesengajaan dan tidak adanya hak (ii) adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik, (iii) terkandung muatan perjudian-dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang- undangan.
Berikut  disampaikan  contoh  hubungan antara  pemenuhan  unsur-unsur  dan  alat bukti. Sengaja, secara sederhana, artinya tahu dan  menghendaki  dilakukannya  perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat  yang  dilarang  oleh  undang-undang. Untuk  mengetahui  kesengajaan  tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melihat berapa  kali  pelaku  mengakses website perjudian, berapa kali ia mentransfer uang ke rekening  yang  disebutkan  dalam website perjudian, dan sebagainya (aspek kuantitas).
Untuk  menentukan  berapa  kali  pelaku mengakses website perjudian, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menyita laptop
atau  komputer  yang  ia  gunakan.  Setelah  itu, Penyidik dapat melakukan prosedur imaging/kloning data  dalam forensik  digital terhadap  sistem  elektronik  pelaku  misalkan laptop  atau  komputer  yang  dimaksud  untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas ( log ) pelaku. Hasil imaging tersebut dapat  dijadikan  alat  bukti  berdasarkan  Pasal 5  jo.  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Hasil imaging sistem elektronik  pelaku,  misalnya  menunjukkan pelaku  telah  mengakses  sebanyak  56  kali website perjudian.
Langkah  berikutnya,  Aparat  Penegak Hukum  (APH)  juga  dapat  menyita  server pengelola  judi.  Penyidik  dapat  melakukan forensik  digital untuk  mencari  informasi yang  membuktikan  bahwa  pelaku  telah mengakses  situs  tersebut.  Hasil imaging terhadap server juga  dapat  dijadikan  alat bukti  berdasarkan  Pasal  5  jo.  Pasal  44 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas.  Dari hasil imaging kedua ini, misalkan, ditemukan bahwa pelaku telah berhasil mengakses situs judi  sebanyak  56  kali.  Dengan  demikian hasil imaging terhadap  sistem  elektronik milik pelaku dan pengelola judi adalah sama. Kesamaan  inilah  yang  dapat  dijadikan petunjuk  penyidik  bahwa  salah  satu  unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Unsur kesengajaan juga dapat ditemukan  dalam  hal  sebuah website perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan meng- install aplikasi perjudian.  Apabila  penyidik  menemukan bahwa  seseorang  telah  mengunduh  sebuah aplikasi perjudian dalam laptop atau komputer  miliknya,  maka  penyidik  dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk  bahwa  unsur  kesengajaan  telah terpenuhi.
Jika  untuk  dapat  bermain  judi  pelaku harus  mentransfer  sejumlah  uang  yang
kemudian  dikonversi  menjadi  koin,  dan penyidik  dapat  menemukan  bukti  transfer dari pelaku kepada rekening yang digunakan untuk bermain judi. Kemudian penyidik dari hasil imaging server pengelola  judi,  juga dapat  membuktikan  adanya  bukti  transfer dari pelaku dan ada bukti hasil konversi nilai uang  menjadi  koin  judi  milik  pelaku,  maka petunjuk  tersebut  dapat  dijadikan  alat  bukti, demikian pula hasil imaging -nya.
Misalkan  dalam  penyidikan,  penyidik juga  menemukan  adanya  saksi-saksi  yang melihat  pelaku  mengakses  dan  bermain  judi di warung internet (warnet) maka, keterangan saksi mereka dapat dijadikan alat bukti.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  yang  bisa  menjadi  alat bukti telah dilakukannya judi online sehingga  terpenuhinya  unsur  tindak  pidana perjudian secara online , yaitu:
1) Pelaku telah mengakses website perjudian  sebanyak  56  kali  sebagaimana dibuktikan  dari  hasil imaging laptop  dan server ;
2) Pelaku  telah  mengunduh  dan  meng- install aplikasi permainan judi sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop pelaku;
3) Pelaku  telah  mentransfer  sejumlah  uang berkali-kali  sebagaimana  dibuktikan  dari bukti  transfer  dan  pengelola  telah memproses  uang  yang  ditransfer  pelaku dengan  mengkonversinya  dengan  koin judi  sebagaimana  dibuktikan  dengan hasil imaging server pengelola judi;
4) Saksi-saksi melihat bahwa pelaku mengakses website perjudian dan bermain judi.
Maka  penyidik  dapat  menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## b. Proses Pembuktian
Proses  pembuktian  tindak  pidana perjudian  melalui  internet  di  pengadilan sangat  membutuhkan  pendekatan  teknis karena  bukti-bukti  yang  ditemukan  dapat berupa  bukti  elektronik  yang  masih  belum diakui oleh hukum acara (KUHAP), sehingga  masih  harus  didukung  dengan keterangan  ahli  agar  dapat  diterima  di pengadilan.
Sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh KUHAP  yaitu  sistem  pembuktian  menurut undang-undang secara negatif, yang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara positif  dengan  sistem  pembuktian  menurut keyakinan  atau Conviction  in  time  theory , sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang  menegaskan  bahwa  hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  diperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Tujuan  pembuktian  dalam  proses persidangan  pada  kasus  perjudian  melalui internet bagi jaksa penuntut umum merupakan  suatu  usaha  meyakinkan  hakim melalui  alat-alat  bukti  yang  ada,  agar terdakwa  dalam  hal  ini  penyelenggara  dan pelaku  perjudian  melalui  internet,  dapat dinyatakan  bersalah  sesuai  dakwaan  jaksa tersebut.
Sementara  itu,  pembuktian  dalam proses  persidangan  pada  kasus  perjudian melalui internet bagi hakim merupakan dasar untuk  memberikan  pertimbangan  hukum dalam memutus suatu perkara (dalam hal ini perkara  pidana),  sedangkan  bagi  terdakwa sendiri merupakan usaha untuk menyakinkan hakim  melalui  alat-alat  bukti  yang  ada  agar terdakwa itu dapat dibebaskan dari hukuman atau  dilepaskan  dari  segala  tuntutan  atau setidak-tidaknya dapat memperoleh keringanan  apabila  terbukti  bersalah  dan
dijatuhi putusan. Dengan demikian, pembuktian  terbukti  sangat  penting  dalam menentukan  putusan  hakim  termasuk  pada kasus perjudian melalui internet (judi online ) ini.

## 3. Kesimpulan
1. Pengaturan  sanksi  pidana  bagi  pelaku perjudian dalam ruang cyber (judi online )
sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,  yaitu  “Setiap  Orang  yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Proses pembuktian tindak pidana
perjudian  melalui  internet  di  pengadilan sangat  membutuhkan  pendekatan  teknis karena  bukti-bukti  yang  ditemukan  dapat berupa bukti elektronik yang masih belum diakui  oleh  hukum  acara  (KUHAP), sehingga  masih  harus  didukung  dengan keterangan  ahli  agar  dapat  diterima  di pengadilan.  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  juga menegaskan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau  Dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perluasan dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.
4. Saran
1.Penegakan hukum dalam rangka menertibkan pelaku perjudian dalam ruang cyber (judi online ) masih belum
memberikan  efek  jera  yang  efektif  guna mengurangi praktek perjudian dalam dunia maya/ cyber .  Hal  ini  karena  kelemahan sumber  daya  manusia  (SDM)  penegak
hukum yang menguasai keahlian di bidang Teknologi  Informasi.  Oleh  karena  itu disarankan  peran  aktif  masyarakat  sadar hukum  yang  memiliki  keahlian  Teknologi Informasi  untuk  ikut  serta  membantu penegak hukum untuk memerangi perjudian online .
2.Perlu  adanya  perubahan  dan  tata  cara pembuktian dalam UUITE berkaitan dengan perjudian online, mengingat bahwa locus  delicti dan tempus  delicti nya  sangat sulit  ditentukan,  hal  ini  akan  memberikan celah  hukum  bagi  pelaku  untul  membela diri  dan  melepaskan  diri  dari  tuntutan hukum.  Oleh  karena  itu  diperlukan terobosan/interprestasi hukum baru berkaitan  dengan  alat  bukti  dan  proses pembuktian tindak pidana perjudian online .

## Daftar Pustaka
Andrey  Mahdison, Dampak  Judi  Online , http://andreymahdison.blogspot.com (17 Maret 2014)
Bakker,  Zubair.  1990 Metodologi  Penelitian
Filsafat. Kanisius: Yogyakarta. BisTek Warta Ekonomi, Jenis-Jenis
Kejahatan  Komputer ,  No.  24  edisi
Juli 2000.
Bistek Warta Ekonomi, Perangkat Hukum di Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan  Komputer ,  No.  9,  Edisi  5
Maret 2001.
Budi  Setyawan, Perbandingan  Konvensi
Cyber Crime Dengan Undang-
Undang  No.11  Tahun  2008  Tentang
Informasi  dan  Transkasi Elektronik ,
http://rangselbudi.wordpress.com  (29 Maret 2014) detikNews, Polisi  Gerebek  Judi  Online  di Medan 7 Orang Ditahan , http://news.detik.com  (18  November 2013)
Didik  Endro  P, Telaah  Kritisi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 ,
Disampaikan dalam Seminar Nasional  “ Prospek  Antisipasi  dan Penanganan  Kejahatan  Telematika Dengan  Diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”,  yang  diselenggarakan oleh  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga,  Surabaya,  30  Agustus 2008.
--------------------, Kebijakan  Hukum  Pidana , Bahan Ajar Khusus Untuk Mahasiswa  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya, 2009. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum
Telematika ,  Penerbit  PT.  Gravindo Persada, Jakarta, 2001. Eko  Wahyu  Budiarto, Perjudian  Online , http://ekowahyu6464.blogspot.com (17 Maret 2014)
Fiftiana Widia U, dkk, Karakteristik Perjudian Online , http://6dputri.blogspot.com (17 Maret 2014)
Hamzah.  1990, Aspek-aspek  Pidana  di Bidang  Komputer ,  Sinar  Grafika: Jakarta.
ITAC, III  Common  View  Paper  On  Cyber Crime, IIC 2000 Millenium Congress,  September  19th,  2000  (22 Maret 2014)
Jhon  Sipropoulus,  1999, Cyber  Crime Fighting,  The  Law  Enforcement Officer’s Guide to Online Crime , The National Cybercrime Training Partnership, Introduction (12 November 2013) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Markebiz, “Integrasi Cyberlaw di
Elelctronic Business” . Modul
Workshop  Cyberlaw.  Pusdiklat  FH UII  Kerjasama  dengan  Marketbiznet, Yogyakarta  23,  24,  25  Nopember 2000.
Mark  Slouka,  1999, Ruang  yang  Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan ,
Bandung: Mizan.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta : Prenada Media, 2005. Rene  L.  Pattiradjawane, Media  Konverjensi dan Tantangan Masa Depan , Kompas, 21 Juli 2000 (12 November 2013)
Sitti  Habiba  Mas’ud,  dkk, Kejahatan  dan Keamanan Dunia Cyber Di
Indonesia ,  Kurikulum  dan  Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, 2009. Sportive, Sejarah Judi Online , http://sbobetindobettors.com (17 Maret 2014)
Tim MCC FH Unnes, Makalah Kriminologi: Telaah  dan  Analisis  Perjudian  dari Sisi Kriminologi , www.google.com,
(29 Maret 2014)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974
Tentang Penertiban Perjudian.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Wibowo.  1999, Kerangka  Hukum  Digital Signature
Dalam
Electronic Commerce, Makalah,  Pusat    Ilmu Komputer    Universitas    Indonesia:
Depok, Jawa  Barat.
Wikipedia, Pengertian Judi Online , http://wikipedia.com,  diakses  tanggal 17 Maret 2014.