## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
1 Rahman, 2 Muhammad Amir, 3 La Ode Muhammad Syawal
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo 3 Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Correspondence author: rahmantandi65@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the determinants of the carrying capacity of information systems in procurement services for goods and services. The approach used in this study is a qualitative approach. The technique used in determining informants in this study is a purposive technique, namely the technique of assigning informants with certain criteria that are in accordance with the research objectives. The informants of this study were determined to be as many as 5 (five) people taken from participants and customers. The data analysis used in this study is an interactive model qualitative data analysis. The results showed that the main determinants of the carrying capacity of information system systems on organizational performance are information technology infrastructure, organizational structure, human resources, and available budgets.
Keywords: carrying capacity; information systems; procurement of goods; services

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan daya dukung sistem informasi pada layanan pengadaan barang dan jasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah teknik purposif yakni teknik menetapkan informan dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang yang diambil dari partisipan dan pelanggan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan daya dukung sistem sistem informasi pengadaan barang dan jasa adalah faktor internal organisasi yakni sumber daya manusia dan alokasi anggaran, sedangkan faktor eksternal organisasi penyedia barang dan jasa, dan faktor politik.
Kata Kunci: Daya dukung; Jasa; Pengadaan barang; Sistem informasi;
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8

## PENDAHULUAN
Penerapan sistem informasi secara elektronik masih dipandang sebagai masalah utama pada layanan pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu segera diselesaikan. Fokus artikel penelitian ini adalah analisis determinan daya dukung sistem informasi pada layanan pengadaan barang dan jasa. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur pengaruh sistem informasi terhadap kinerja organisasi, namun hanya sedikit penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara ilmiah faktor penentu daya dukung sistem informasi pada layanan pengadaan barang dan jasa. Pengembangan sistem informasi yang optimal dipandang sebagai hal yang sangat penting, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi memiliki manfaat bagi organisasi-organisasi pemerintah modern agar dapat mengefektifkan kinerjanya (McFayden, 2013:1), memungkinkan organisasi pemerintah berkinerja lebih baik (Shouran et al., 2019:208), dan mendukung kinerja organisasi dengan meningkatkan arus informasi antara lembaga pemerintah dan warga negara, lembaga pemerintah dan bisnis, dan antara lembaga pemerintah sendiri (Shea and Garson, 2010:3-4). Sistem informasi mengacu pada sistem kerja di mana partisipan (manusia dan/atau mesin) melakukan pekerjaan menggunakan informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk dan/atau layanan bagi pelanggan tertentu (Alter, 2008:451). Daya dukung sistem informasi terhadap kinerja organisasi dapat diukur dengan kapabilitas sistem informasi, sedangkan kapabilitas sistem informasi adalah kemampuan organisasi untuk memobilisasi dan menggunakan sumber daya berbasis teknologi informasi dalam kombinasi atau bersama-sama kompetensi sumber daya manusianya (Roldán et al., 2015:2-3). Pendekatan sosial-teknis terhadap sistem informasi (Alter, 2008:451) memberikan penekanan pada orang (manusia), informasi, dan teknologi komunikasi. Dengan demikian, daya dukung sistem informasi dapat dianalisis dari kemampuan orang (manusia), informasi, dan teknologi komunikasi.
Salah satu kegiatan pemerintah yang membutuhkan daya dukung sistem informasi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pembelian barang dan jasa oleh otoritas publik melalui kontrak dengan menggunakan dana publik (Hommen & Rolfstam, 2009:17-18). Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup identifikasi kebutuhan, seleksi sumberdaya, penyediaan kontrak, dan pelaksanaan kontrak, seluruh proses tersebut beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif karena melibatkan beragam stakeholder dengan kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan, sedangkan di sisi lain dibatasi oleh aturan dan preferensi mengenai harga dan fungsionalitas. Dukungan sistem informasi menentukan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah karena seluruh bentuk dan kecepatan respons stakeholders akan tergantung pada kualitas sistem informasi tersebut (Moe and

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Päivärinta, 2011:1). Di sisi lain, praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di negara- negara berkembang tidak berfungsi secara baik (Lewis-Faupel et.al, 2014:1). Prosesnya seringkali tidak prosedural, barang dan jasa yang dibeli berkualitas buruk, mahal dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (UN Capital Development Fund, 2013:1).
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada perbaikan kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama menyangkut aspek tepat nilai, tepat mutu, tepat waktu dan tepat sumber (Atmadja, 2013:97). Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah masih ditemukan adanya indikasi peluang “main mata” (Nurchana dkk., 2014:355); Hasil-hasil analisis empiris tersebut menunjukkan bahwa dukungan sistem informasi belum optimal dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang pengadaan barang dan jasa di semua pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, kurangnya daya dukung sistem informasi terhadap kinerja organisasi ada keterkaitannya dengan karakteristik pegawai, anggaran, dan regulasi, di samping karakteristik sosial ekonomi dan politik setempat. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Chieochan et al. (2000:1). Fenomena empiris tersebut di atas memberikan suatu gambaran bahwa kinerja organisasi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat harus ditingkatkan sehingga dapat sesuai dengan harapan publik.
Daya dukung sistem informasi adalah kemampuan organisasi untuk memobilisasi dan menggunakan sumber daya berbasis teknologi informasi dalam kombinasi atau bersama- sama dengan sumber daya lainnya yaitu keterampilan atau kompetensi di mana nilai dari sumber daya teknologi informasi fisik dapat dimanfaatkan (Doherty & Terry, dikutip dalam Roldán et al., 2015:2-3). Lu dan Ramamurthy (2011:931) mengatakan bahwa daya dukung sistem informasi memiliki efek langsung pada kelancaran atau kegesitan/kelincahan, hal ini menunjukkan bahwa organisasi perlu terus mengembangkan kemampuan teknologi informasi yang unggul untuk berhasil mengelola dan mengeksploitasi sumber daya mereka, dengan tujuan membangun organisasi yang berkinerja optimal.
Boell and Cecez-Kecmanovic (2015:4961) mengidentifikasi empat konseptualisasi sistem informasi yang berbeda, yakni pandangan teknologi, pandangan sosial, pandangan sosial-teknis, dan pandangan proses. Keempat pandangan ini didasarkan pada aspek utama yang ditekankan oleh masing-masing definisi. Aspek teknologi menekankan pemrosesan, penyimpanan, dan transformasi data. Aspek sosial menekankan bahwa sistem informasi adalah sistem sosial intrinsik. Aspek sosial-teknis menekankan bahwa sistem informasi mencakup komponen sosial dan teknologi yang saling terkait. Aspek proses

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
mengkonseptualisasi sistem informasi dari aspek proses tampilan dan aktivitas pendukung. Definisi dari masing-masing pandangan tersebut di atas ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Overview definisi sistem informasi. Pandangan Definisi Eksemplar Teknologi Sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; prosedur manual; model untuk analisis, perencanaan, kontrol dan pengambilan keputusan; dan database. Penekanannya adalah pada teknologi informasi yang berakar dalam organisasi. Social Sistem informasi adalah sistem sosial, yang telah tertanam di dalamnya teknologi informasi. Sejauh mana teknologi informasi memainkan peran meningkat dengan cepat. Tetapi ini tidak mencegah keseluruhan sistem [informasi] menjadi sistem sosial, dan tidak mungkin untuk merancang sistem informasi yang kuat dan efektif, menggabungkan sejumlah besar teknologi tanpa memperlakukannya sebagai sistem sosial. Social-teknis Bidang sistem informasi meneliti lebih dari sekadar sistem teknologi, atau hanya sistem sosial, atau bahkan keduanya secara sendiri-sendiri; selain itu, ia menyelidiki fenomena yang muncul ketika keduanya berinteraksi. Proses Sistem informasi adalah sistem kerja yang proses dan kegiatannya dikhususkan untuk memproses informasi, yaitu, menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Sumber: Boell and Cecez-Kecmanovic (2015: 4961)
Gelinas dan Dull (2012:19) mengemukakan beberapa karakteristik informasi yang berkualitas, yaitu:
1) Efektivitas: berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis yang di sampaikan dengan tepat waktu, benar, konsistem dan dapat digunakan.
2) Efisiensi: informasi yang berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya.
3) Confidensialitas: karakteristik informasi yang berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan.
4) Integritas karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah.
5) Ketersediaan: suatu karakteristik informasi yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis baik sekarang, maupun di masa mendatang, hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya yang diperlukan dan kemampuan yang terkait.
6) Compliance: yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak dimana proses bisnis merupakan subjek nya berupa kriteria bisnis secara internal maupun eksternal.

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
7) Reliabilitas: karakteristik informasi yang berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan.
Hussein et al. (2007:1) mengemukakan bahwa keberhasilan sistem informasi dalam organisasi sektor publik sangat tergantung pada faktor-faktor internal organisasi yang mencakup dukungan manajemen puncak, struktur pengambilan keputusan, gaya manajemen, pengetahuan tentang teknologi informasi, penyelarasan tujuan, dan alokasi sumber daya anggaran. Seluruh faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan system informasi dalam hal kualitas sistem, kualitas informasi, manfaat yang dirasakan, dan kepuasan pengguna. Namun, diantara keenam faktor tersebut di atas, penyelarasan tujuan, gaya manajemen dan sentralisasi struktur pengambilan keputusan merupakan prediktor tertinggi terhadap keberhasilan sistem informasi.
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penggunaan sistem informasi yang membedakan antara faktor internal organisasi dan faktor eksternal (lingkungan) organisasi. Faktor-faktor dari lingkungan internal meliputi: (1) karakteristik manajer, yaitu sikap terhadap adopsi sistem informasi, dan pengetahuan tentang sistem informasi; dan (2) karakteristik organisasi, yaitu ukuran organisasi, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Faktor dari lingkungan eksternal adalah politik, ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Chieochan et al., 2000:1)
Bessick (2016:14) dan Cox (2014:14) mengelompokkan faktor-faktor kritis bagi kegagalan system informasi di organisasi sektor publik menjadi tiga faktor, yakni People (orang), Process (proses), dan Policy (kebijakan), atau disebut 3P. Faktor People dimaksud adalah tidak ada orang-orang yang bertanggung jawab atas manajemen informasi, dan tidak ada penunjukan secara formal manajer informasi. Faktor Process menunjuk pada kurangnya manajemen siklus informasi. Faktor Policy menunjuk pada kurang memadainya kebijakan sistem informasi termasuk regulasi dan SOP.
Alassim et al. (2017:895) mengemukakan beberapa faktor organisasional yang memengaruhi kesuksesan sistem informasi dalam implementasi e-government yakni: (1) kurangnya visi dan perencanaan; (2) kurangnya komitmen pimpinan; dan (3) kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Liu et al. (2019:1) mengemukakan bahwa daya dukung dan adaptabilitas sistem informasi sangat ditentukan oleh mekanisme pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan, komitmen, dan kepercayaan. Selanjutnya, Dinpanah and Javanmard (2013:407) mengemukakan dua faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi dalam organisasi yakni faktor manusia dan faktor organisasi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan adanya indikasi awal tentang daya dukung sistem informasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi Bagian Layanan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat untuk berkinerja baik dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kelemahan yang penulis temukan berkenaan dengan dukungan sistem informasi dimaksud adalah keterbatasan kompetensi (sumber daya manusia) dan teknologi komunikasi yang tersedia di organisasi tersebut. Dukungan kapasitas dari kedua elemen tersebut sangat penting dan kritis untuk bekerjanya seluruh elemen sistem informasi berbasis teknologi modern yang diperlukan dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah.
Terkait daya dukung sistem informasi dari aspek kompetensi/keterampilan (sumber daya manusia), penulis memperoleh informasi bahwa dari 17 pegawai yang ada, ada 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 pegawai honorer. Pegawai tersebut sebagian besar berpendidikan S1 bahkan ada yang S2, namun ada juga yang berpendidikan SMU/SMK yakni sebanyak 3 orang. Dari seluruh pegawai tersebut, baru sebagian kecil yang pernah mengikuti pelatihan berbasis teknologi informasi maupun pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa, dan baru 3 orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa LKPP. Dengan demikian, Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten (hasil wawancara tanggal 10 Maret 2020).
Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagian pegawai bukan saja tidak terampil dalam melaksanakan tugas-tugas berbasis teknologi informasi tetapi juga memiliki motivasi kerja yang rendah dan kurang disiplin waktu. Anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional tugas berbasis teknologi informasi sudah cukup namun belum semuanya tercukupi, sedangkan regulasi dan standar operasional prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas berbasis teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa belum tersedia untuk seluruh aspek pelaksanaan tugas dan sebagian lainnya yang sudah ada belum diterapkan secara optimal (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2020). Sementara itu, kondisi-kondisi eksternal sosial ekonomi dan politik setempat belum sepenuhnya konsisten dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas berbasis teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya masih ada praktik pertemanan ataupun usaha- usaha non legal untuk mempengaruhi proses lelang dan penentuan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2020). Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang determinan daya dukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat dengan pertimbangan bahwa daya dukung sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa belum optimal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah determinan daya dukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2019. Subyek penelitian ini adalah seluruh aparat yang menjadi partisipan langsung dari sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 17 orang. Teknik penentuan informan penelitian ini adalah teknik purposif yakni teknik menetapkan informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Informan penelitian ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang yang diambil dari partisipan dan pelanggan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus penelitian ini adalah determinan daya dukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa, difokuskan pada faktor internal organisasi yakni karakteristik sumber daya manusia dan alokasi anggaran, sedangkan faktor eksternal organisasi difokuskan pada kondisi sosial dan politik, dibahas sebagai berikut:

## 1. Internal Organisasi
faktor internal organisasi yang memengaruhi kinerja organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini.

## a. Sumber Daya Manusia
Kemampuan organisasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manuasia (SDM) dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena hal ini akan mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan lebih cepat, efektif, sehingga dengan sendirinya organisasi akan selalu siap menghadapi dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Khususnya yang berhubungan dengan usaha ke arah pengembangan organisasi.
Jika dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang ada dalam organisasi Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa jumlah pegawai di Bagian Layanan Pengadaan masih belum memadai. Jika dibandingkan dengan volume tugas yang diemban oleh Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Muna Barat sangat tidak seimbang. Dari aspek layanan pengadaan, secara teknis yang melaksanakan adalah anggota Kelompok Kerja (Pokja). Namun Pokja sendiri kadang terkendala karena anggota Pokja tidak semua staf pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat, tetapi sebagian berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang sudah tersertivikasi. Kondisi demikian kadang mengganggu ketepatan waktu pelaksanaan layanan yang disebabkan salah satunya adalah ketika anggota Pokja dari instansi lain sedang bertepatan dengan pekerjaan lain yang ada di kantornya, sehingga fokusnya menjadi terbagi. Demikia seperti disampaikan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat bahwa:
“Sebagai Bagian yang mengelola pengadaan barang/jasa di Kabupaten Muna Barat, kami masih kekurangan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Apabila melihat struktur organisasi yang ada anggota pokja dan tidak adanya jabatan fungsional dan melihat volume tugas pekerjaan, kami membutuhkan sedikitnya staf anggota pokja yang dapat fokus dan siap jika ditunjuk sebagai pokja suatu kegiatan pengadaan. Kesulitan kami, karena anggota Pokja yang bukan khusus bekerja untuk mengelola pengadaan sehingga terbentur dengan pekerjaan sehari-hari di instansi mereka berasal, jadi untuk kedepannya kami memerlukan tenaga yang dapat khusus bekerja untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa” (Hasil wawancara, tanggal 22 Oktober 2020) .
Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Muna Barat masih kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perlu adanya pengembangan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan dan perlu penambahan jumlah pegawai agar distribusi kewenangan bisa berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dalam pembinaan pegawai, dimana melalui pendidikan dan pelatihan dapat membentuk sosok pegawai yang diinginkan. Di samping itu pendidikan juga dapat diartikan sebagai tujuan untuk meningkatkan pengetian atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya, sedangkan

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
pelatihan merupakan proses aplikasi terutama terhadap tingkat kecakapan yang diperlukan untuk mempelajari bagaiamana caranya melaksanakan tugas pekerjaan itu. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Aritonang (2017) bahwa investasi sumber daya manusia bukan hanya tanggung jawab multi sector di dalam suatu kesatuan secara integral. Dalam sector-sektor terpenting yang secara langsung memiliki kontribusi terhadap pengembangan kemampuan SDM adalah pendidikan.

## b. Financial
Finansial di dalam penelitian ini dilihat dari tingkat pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan anggaran Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan jasa tahun 2019 pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Program Kegiatan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2019 Program Kegiatan Anggaran (Rp) Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan jasa Peningkatan Kapasitas Prosedur operasional LPSE dan ULP Rp. 79.000.000 Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 38.500.000 Pengembangan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 88.000.000 Bimbingan Teknis, Monev, Sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Rp. 142.500.000 Pengembangan kompentensi dan kinerja SDM Rp. 129.000.000 Penatalaksanaan dan operasional komite etik layanan pengadaan barang dan jasa Rp. 40.000.000 Peningkatan standarisasi operasional layanan Rp. 358.000.000
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, 2019
Berdasarkan tabel 2, tampak dengan jelas ketersediaan dukungan anggaran bagi layanan pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat. Mulai dari biaya operasional, biaya pembinaan dan peningkatan kapasitas hingga honorarium untuk anggota pokja yang ingkut pada kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal demikian seperti dikatakan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat, bahwa :
“Untuk ketersediaan anggaran sejauh ini memang tidak ada masalah, namun yang namanya kebutuhan tidak terbatas, setiap saat ada belanja yang sifatnya mendesak sehingga harus diakali bagaimana caranya supaya bisa teradakan apalagi berkaitan dengan kebutuhan layanan pengadaan” ((Hasil wawancara, tanggal 22 Oktober 2020).
Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam persediaan anggaran sesalu tersedia untuk kebutuhan layanan pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan di

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, Chieochan et al (2000) mengatakan bahwa anggaran merupakan bagaian terpenting dalam pelayanan di sebuah organisasi, sehingga anggaran harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan agar pelaksanaan setiap kegiatan menjadi optimal
Dari penjelasan sumber daya manusia dan finansial di atas mempertegas bahwa fungsi dari dua item tersebut sangat mendukung kegiatan pada Bagian Layanan Pengadaan Di Sekretarait Daerah Kabupaten Muna Barat. Hal ini dpat dilihat bahwa Bagian Layanan Pengadaan memiliki struktur organisasi tersendiri yang terdiri dari Kepala Bagian, Kelompok Kerja hingga staff, kemudian dalam setiap layanan perlu adanya sumbe daya manusia yang kompoten dalam melaksanakan kegiatan, pada Bagian Layanan Pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat sumber daya manusia yang ada sudah cukup mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik baik dari tahapan awal hingga akhir, dan terakhir setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Muna Barat membutuhkan biaya operasional sehingga dibutuhkan finansial organisasi yang baik.

## 2. Eksternal Organisasi
Kondisi eksternal organisasi pada bagian layanan pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat yang menentukan daya dukung sistem informasi terhadap kinerja organisasi mencakup karakteristik sosial dan politik. Karakteristik sosial dimaknai sebagai karakteristik dari struktur dan institusi dalam masyarakat dan perilaku-perilaku yang tampak mata ketika seseorang warga berhubungan dengan lingkungannya. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, diberikan pengertian bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan pedoman dan tuntunan internal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, hal –hal eksternal dalam organisasi dalam hal ini lingkunag luar pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa eksternal organisasi yang

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
mempengaruhi sistem informasi kinerja pegawai adalah para penyedia barang dan jasa dan politik. berdasarkan wawancara bersama Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat mengatakan bahwa:
“Ekternal organisasi yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Muna Barat di antaranya adalah penyedia barang dan politik, penyedia menjadi faktor ekternal dalam organisasi, hal ini disebabkan karena dalam pengumuman pengadaan barang dan jasa, setiap organisasi tergantung pada sumber-sumber dari sumber daya luar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sedangkan untuk politik sendiri kita ketahui bersam bahwa fsktor politik ini kadang membuat suatu organisasi pemerintah tunduk dengan mamtuhi atuiran-aturan yang telah ditetapkan oleh wakil rakyat”(Hasil wawancara, tanggal 22 Oktober 2020)
Hal senada juga diungkap oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat yang mengatakan bahwa :
“Lingkungan luar organisasi yang mempengaruhi sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat yaitu terdiri dari penyedia barang, penyedia barang sangat mempengaruhi proses pengadaan baran dan jasa karena para penyedia ini juga akan mendaftarkan diri pada link yang diberikan oleh panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa, faktor eksternal lain yang mempengaruhi sisten informasi pengadaan barang dan jasa ini yaitu politik, dimana politik dapat mempengaruhi sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muna Barat dengan perwakilan rakyat dimana suatu organisasi mesti tunduk dan mematuhi aturab-aturan yang telah ditetapkan oleh perwakilan pemerintah” (Hasil Wawancara, tanggal 23 Oktober 2020)
Dari kutipan wawancara diatas menunjukkkna bahwa eksternal organisasi yang mempenaguhi sistem informasi kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa pada bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaiman yang diungkapn oleh Chieochan et al (2000) bahwa ada beberapa faktor eksternal organisasi yang mempengaruhi sistem informasis dalam pengadaan barang dan jasa diantara adalah suppliers dan Political.
Penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guzman et al (2018) yang menunjukkan bahwa Ada kapasitas yang terkait dengan sistem informasi yang memengaruhi keberhasilan sistem tersebut, dan bahwa keberhasilan ini memengaruhi kepuasan kerja dan komitmen kerja, dan melalui yang terakhir menuju kinerja organisasi. sedangkan penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa daya dukung dalam sistem informasi kinerja pegawai pada Bagian Layanan Pengadaan Sekreatriat Daerah Kabupaten Muna Barat adanya kapabilitas infrastruktur teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga, dengan keberadaan infrastruktur teknologi informasi ini memberikan kemudahan bagi pegawai pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengadaan yang sudah terintegrasi secara elektronik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengadaan barang dan jasa pada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat telah dilaksanakan secara elektronik. Determinan daya dukung sistem sistem informasi pengadaan barang dan jasa adalah faktor internal organisasi yakni sumber daya manusia dan alokasi anggaran, sedangkan faktor eksternal organisasi penyedia barang dan jasa, dan faktor politik. Layanan pengadaan barang dan jasa masih kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sedangkan dalam hal alokasi anggaran sesalu tersedia sesuai kebutuhan layanan pengadaan. Faktor ekternal organisasi yang memengaruhi pengadaan barang dan jasa dan jasa adalah penyedia barang dan jasa dan politik.

## REFERENSI
Alassim, M., Alfayad, M., and Abbott-Halpin, E., 2017. Understanding Factors Influencing E- Government Implementation in Saudi Arabia from an Organizational Perspective. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Information and Communication Engineering, Vol. 11, No. 7, pp. 894-899.
Alter, Stevel, 2008. Defining information systems as work systems:implications for the IS field. Opinion Paper, European Journal of Information Systems , Issue 17, pp. 448–469.
Aritonang, Dinoroy M., 2017. The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia. European Scientific Journal , Vol.13, No.35, pp 99-111.
Atmadja, Erlangga, 2013. Sebuah Peta Jalan Profesionalisasi Pengadaan di Indonesia. Jurnal Pengadaan , Vol.3 No. 3, Hlm. 95-108.
Bessick, Jacqueline R., 2016. Factors influencing effective Information Management using information technology systems in a Public Sector Department. Tesis tidak diterbitkan. University of the Western Cape. Diakses dari etd.uwc.ac.za › handle › Bessi... Boell, Sebastian K., and Cecez-Kecmanovic, D., 2015. What is an Information System? 48th Hawaii International Conference on System Sciences. Conference paper, DOI: 10.1109/HICSS.2015.587 available at: https://www.researchgate.net/publication/271588444 Chieochan O., Lindley D. and Dunn T., 2000. Factors Affecting the Use of Information Technology in Thai Agricultural Cooperatives. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries Vol. 2, No. 1, pp. 1-15 .
Dinpanah, Gholamreza, and Ali Javanmard, 2013. Influencing factors on applying of management of information system (MIS) in agricultural organization in Iran. European Journal of Experimental Biology , 3(5):407-411.
Gelinas, Ulrich & Dull, B. Richard, 2012. Accounting Informations System , 9 th ed. Mason, USA.: South Western Cengage Learning.

## DETERMINAN DAYA DUKUNG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.602-615 Rahman, Muh. Amir, La Ode Muh. Syawal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Guzmán, Sergio A., Patricia Figueroa Fóster, Patricio Ramírez-Correa, Elizabeth E. Grandón, and Jorge Alfaro-Perez, 2018. Information Systems and their Effect on Organizational Performance: An Inquiry into Job Satisfaction and Commitment in Higher Education Institutions. Journal of Information Systems Engineering & Management , 3(4), 26, pp 1-
6.
Hommen, L. & Rolfstam, M., 2009. Public Procurement and Innovation: Towards A Taxonomy.
Journal of Public Procurement, 9(1), pp. 17-56.
Hussein, R.; Nor Shahriza Abdul Karim, Norshidah Mohamed, and Abdul Rahman Ahlan, 2007. The Influence Of Organizational Factors On Information Systems Success In E- Government Agencies In Malaysia. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries (EJISDC), Vol 29, No. 1, pp. 1-17.
Lewis-Faupel, S.; Yusuf Neggers; Benjamin A. Olken; and Rohini Pande, 2014. Can Electronic Procurement Improve Infrastructure Provision? Evidence from Public Works in India and Indonesia. Working paper S-2007-CCN-1 International Growth Centre.
Liu, Yang, Moses Olabhele Esangbedo, and Sijun Bai, 2019. Adaptability of Inter- Organizational Information Systems Based on Organizational Identity: Some Factors of Partnership for the Goals. Sustainability , Vol. 11, No. 1436; doi:10.3390/su11051436, pp.
1-20
Lu, Y., & Ramamurthy, K. R., 2011. Understanding the Link Between Information Technology Capability and Organizational Agility: An Empirical Examination. MIS Quarterly , 35(4), pp. 931–954.
Miles, B. M. and Huberman, A. M., 1994. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Moe, Carl Erik, and Päivärinta, Tero, 2011. Challenges in Information Systems Procurement in the Norwegian Public Sector. Conference Paper August 2011, DOI: 10.1007/978-3-642- 22878-0_34.
Nurchana, Arindra R.A., Haryono, Bambang S., and Adiono, R., 2014. Efektivitas E- Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E- Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
Roldán, José L.; Antonio L. Leal-Rodríguez; and Carmen Felipe, 2015. Information Systems Capabilities and Organizational Agility: Understanding the Mediating Role of Absorptive Capacity When Influenced by a Hierarchy Culture. Completed Research Paper. The 2 nd International Symposium on Partial Least Squares Path Modeling, Seville (Spain), 2015. DOI: 10.3990/2.332.
Shea, Christopher M., and G. David Garson (Eds.), 2010. Handbook Of Public Information Systems. London: Taylor and Francis Group, LLC

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 602-615 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8
Shouran, Z., Priyambodo, Tri K., and Rokhman, N., 2019. eGovernment Transformation: Literature Review. International Journal Of Scientific & Technology Research, Volume 8, Issue 06, pp. 208-212.
UN Capital Development Fund, 2013. Procurement For Local Development: A Guide to Best Practice in Local Government Procurement in Least Developed Countries. New York: United Nations Capital Development Fund.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.