## 50MEKANISME SERTIFIKASI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

## Irika Widiasanti

## Abstrak
Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran disahkan 25 Pebruari 2014  bertujuan  untuk  mencegah  kesalahan  dan  kelalaian  praktek  keinsinyuran yang  dapat    merugikan    masyarakat,    mengatasi  pekerjaan  teknologi  dan  ahli teknologi, mengamankan investasi, dan anggaran pembangunan, mengembangkan  keinsinyuran  dan  teknologi  serta  penyetaraan  kualifikasi  dan kompetensi  insinyur  Indonesia  dengan  insinyur  dari  negara  lain.  Sehinnga nantinya  mampu  memajukan  profesi  keinsinyuran  agar  menjadi  ujung  tombak pembangunan dan daya saing global untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.  Kesiapan  lulusan  teknik  untuk  bersaing  di  pasar  harus  dibarengi dengan  aturan  hukum  dan  perundangan  yang  mengaturnya.    Selain  itu,  UU Keinsinyuran  juga  mengatur  tentang  sertifikasi  insinyur  professional, penyelenggaraan  lisensi  kerja  hingga  standar  pelayanan.  Hal-hal  yang mendorong penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi antara lain adalah segmentasi pasar kerja bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan profesi dan kompetensi , Sumber Daya Manusia kompetensi tinggi untuk memenangkan persaingan, sertifikat menjadi bukti pengakuan kualifikasi tertulis.
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  sertifikasi  tenaga  ahli  jasa konstruksi  sebagai  salah  satu  bidang  keinsinyuran  yang  diatur  pada  UU Keinsinyuran  ini.  Pembahasan  ditinjau  terhadap  lembaga  penyelenggara  dan proses penyelenggaraan.
Pelaksanaan studi mengacu pada metodologi yang meliputi kegiatan utama Studi literatur,  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder,  analisis  data,  perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Analisis dilakukan didasarkan pada informasi yang diperolah  dari  berbagai  sumber,  baik  informasi  sekunder,  informasi  primer  yang dilengkapi dengan pendapat para pakar dan praktisi.
Hasil dari  studi ini, diharapkan dapat memperkuat konsep sertifikasi tenaga ahli sesuai dengan prinsip sistem nilai dan base practice internasional
Kata kunci: undang-undang keinsinyuran, sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi
Ir. Irika Widiasnti, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 email : irika@ymail.com

## PENDAHULUAN
Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing, belum mempunyai standar keahlian, kemampuan, dan kompetensi Insinyur. Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa  teknik  harus  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  profesional sehingga  kegiatan  yang  dilakukannya  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan dirinya.  Hasil  karya  Insinyur  harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  moril-materiil maupun  di  muka  hukum  sehingga  layanan  jasa  di  bidang  Keinsinyuran  memiliki  kepastian hukum,  memberikan  pelindungan  bagi  Insinyur  dan  pengguna,  serta  dilakukan  secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi.
Unsur  penting  dalam  Praktik  Keinsinyuran  adalah  sikap,  penguasaan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki Insinyur harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang khas yang terlihat dari kemampuan untuk  melakukan  upaya  rekayasa  teknik  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.
Pengaturan  Praktik  Keinsinyuran  dilakukan  untuk  memberikan  landasan  dan  kepastian  hukum serta  pelindungan  kepada  Pengguna  Keinsinyuran  dan  Pemanfaat  Keinsinyuran.  Pengaturan Praktik Keinsinyuran dimaksudkan juga untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan  kepastian  dan  pelindungan  hukum  kepada  Insinyur,  Pengguna  Keinsinyuran,  dan Pemanfaat  Keinsinyuran.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan  keselamatan  kerja, keberlanjutan  lingkungan,  dan  keunggulan  hasil  rekayasa,  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat.
Rancangan  Undang-Undang  Keinsinyuran  akhirnya  disahkan  menjadi  Undang-Undang  dalam sidang  paripurna  di  Gedung  Parlemen,  Jakarta,  Selasa  25  Pebruari  2014  menjadi  Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. UU Keinsinyuran sangat tepat  dan  ditunggu  oleh  kalangan  insinyur  serta  profesional  untuk  melindungi  kesetaraan  di kancah  global.  Diharapkan  UU  ini  dapat  menjaga  profesionalitas  insinyur  Indonesia  yang berdaya saing internasional. (Nuh M. , 2014).
UU  Keinsinyuran  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mencegah  kesalahan  dan  kelalaian  praktek keinsinyuran  yang  dapat    merugikan    masyarakat,    mengatasi  pekerjaan  teknologi  dan  ahli teknologi, mengamankan investasi, dan anggaran pembangunan, mengembangkan keinsinyuran dan teknologi serta penyetaraan kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain.  (Mulyono, 2012). Sehinnga nantinya mampu  memajukan profesi keinsinyuran agar  menjadi  ujung  tombak  pembangunan  dan  daya  saing  global  untuk  kemajuan  dan kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Kesiapan  lulusan  teknik  untuk  bersaing  di  pasar  harus dibarengi  dengan  aturan  hukum  dan  perundangan  yang  mengaturnya.  UU  Keinsinyuran  akan melindungi  konsumen  pengguna  jasa  profesi  insinyur,  sekaligus  menjaga  kualitas  dan kompetensi  profesi  insinyur  yang  bekerja  di  Indonesia.  Selain  itu,  UU  Keinsinyuran  juga  akan mengatur tentang sertifikasi insinyur professional, penyelenggaraan lisensi kerja hingga standar pelayanan.
UU Keinsinyuran yang terdiri dari 15 BAB dan 54 pasal , membuka peluang bagi selain sarjana teknik  untuk  mencapai  kompetensi  insinyur  dan  berprofesi  sebagai  insinyur.  UU  ini  menganut sistem  terbuka  untuk  profesi  keinsinyuran,  dengan  memperhatikan  pengalaman  profesi seseorang.  Sistem  ini  menekankan  agar  para  insinyur  selalu  mengembangkan keprofesionalannya dengan belajar terus-menerus serta melaksanakan darma bakti keinsinyuran kepada masyarakat. (Nuh M. , 2014).

## PEMBAHASAN
Lingkup  pengaturan  Undang-Undang  tentang  Keinsinyuran  adalah  cakupan  Keinsinyuran, standar  Keinsinyuran,  Program  Profesi  Insinyur,  Registrasi  Insinyur,  Insinyur  asing, Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan,  hak  dan  kewajiban,  kelembagaan  Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran.  Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran  mencakup  disiplin  teknik  Keinsinyuran  dan  bidang  Keinsinyuran.  Sementara  itu, untuk  menjamin  mutu  kompetensi  dan  profesionalitas  layanan  profesi  Insinyur,  dikembangkan
standar  profesi  Keinsinyuran  yang  terdiri  atas  standar  layanan  Insinyur,  standar  kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.
Dalam  Undang-Undang  ini  diatur  pula  bahwa  setiap  Insinyur  yang  melakukan  praktik Keinsinyuran  harus  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  Insinyur  yang  dikeluarkan  oleh  PII  dan berlaku  selama  5  (lima)  tahun  serta  diregistrasi  ulang  setiap  5  (lima)  tahun.  Selain  itu,  diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja  tenaga  kerja  asing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Dalam  rangka  meningkatkan  profesionalitas  profesi  Insinyur,  diselenggarakan  Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  memelihara  kompetensi  dan  profesionalitas Insinyur dan mengembangkan tanggung jawab sosial  Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
Kelembagaan  Keinsinyuran  terdiri  atas  2  (dua)  lembaga,  yaitu  Dewan  Insinyur  Indonesia  dan Persatuan  Insinyur  Indonesia  (PII).  Dewan  Insinyur  Indonesia  mempunyai  fungsi  merumuskan kebijakan  penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, sementara itu, PII merupakan lembaga yang berfungsi melaksanaan Praktik Keinsinyuran. Pembinaan Praktik Keinsinyuran  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  yang  dilakukan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri lainnya yang terkait.
Undang-undang  ini  juga  mengatur  ketentuan  peralihan  guna  memberikan  kepastian  hukum terkait  dengan  kenyataan  bahwa  kegiatan  Keinsinyuran  telah  lama  dipraktikkan  dalam masyarakat  sebelum  lahirnya  undang-undang  ini,  terutama  mengenai  pengakuan  dan  status Insinyur  yang  sudah  bekerja  secara  profesional  di  bidang  Keinsinyuran  sebelum  lahirnya Undang-undang ini.
Dengan  Undang-undang  ini  juga  diharapkan  keinsinyuran  dapat  meningkatkan  daya  saing bangsa dan negara dalam menggali dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air, menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan
global  yang  dihadapi  dan  selanjutnya  dapat  menyumbang  banyak  bagi  kemajuan  dan kemandirian bangsa.
Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UU Keinsinyuran terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No Pasal Tentang Uraian 1. 5 : 1b cakupan Disiplin teknik : Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun 2. 5 : 2c cakupan Bidang : Konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi 3. 5 : 3 cakupan Cakupan disiplin & cakupan bidang keinsinyuran diatur dalam Peraturan Pemerintah 4. 6 : 1 standar Standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas: a. standar layanan Insinyur; b. standar kompetensi Insinyur; dan c. standar Program Profesi Insinyur.
5. 6 : 2 standar
Standar  layanan  Insinyur  ditetapkan  oleh  menteri  yang membina bidang Keinsinyuran atas usul PII. 6. 6 : 3 standar
Standar  kompetensi  Insinyur  ditetapkan  oleh  Dewan  Insinyur Indonesia  bersama  menteri  yang  membina  bidang
Keinsinyuran. 7. 6 : 4 standar
Standar  Program  Profesi  Insinyur  ditetapkan  oleh  Menteri yang  disusun  atas  usul  perguruan  tinggi  penyelenggara Program  Profesi  Insinyur  bersama  dengan  menteri  yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia 8. 7 : 1 Program Profesi  Insinyur (PPI) Untuk  memperoleh  gelar  profesi  Insinyur,  seseorang  harus lulus dari Program Profesi Insinyur 9. 7 : 2 Syarat  PPI Syarat  untuk  dapat  mengikuti  Program  Profesi  Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik,
baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
b. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No
Pasal Tentang
Uraian penyetaraan. 10. 7 : 3 Syarat  PPI Program  Profesi  Insinyur  dapat  diselenggarakan  melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 11. 8 : 1 Penyelenggara PPI Program  Profesi  Insinyur  diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi  bekerja  sama  dengan  kementerian  terkait,  PII,  dan kalangan  industri  dengan  mengikuti  standar  Program  Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). 12. 8 : 2 sertifikat profesi Insinyur Seseorang  yang  telah  memenuhi  standar  Program  Profesi Insinyur,  baik  melalui  program  profesi  maupun  melalui mekanisme  rekognisi  pembelajaran  lampau,  serta  lulus Program  Profesi  Insinyur  berhak  mendapatkan  sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh PII. 13. 8 : 3 Penyelenggara PPI Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Program  Profesi  Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah 14. 9 : 1 gelar “Ir.” Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan ”Ir.” dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya 15. 9 : 2 gelar “Ir.” Gelar  profesi  Insinyur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan  oleh  perguruan  tinggi  penyelenggara  Program Profesi  Insinyur  yang  bekerja  sama  dengan  kementerian terkait dan PII. 16. 10 : 1 registrasi Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur 17. 10 : 2 registrasi Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII. 18. 11 : 1 Sertifikat Kompetensi Insinyur Untuk  memperoleh  Surat  Tanda  Registrasi  Insinyur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10,  seorang  Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur. 19. 11 : 2 Sertifikat Kompetensi Insinyur Sertifikat  Kompetensi  Insinyur  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi. 20. 11 : 3 Sertifikat Kompetensi Insinyur Uji  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan  oleh  lembaga  sertifikasi  profesi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 21. 12 Surat Tanda  Surat Tanda Registrasi Insinyur paling sedikit mencantumkan:
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No Pasal Tentang Uraian Registrasi Insinyur a. jenjang kualifikasi profesi; dan b. masa berlaku 22. 13 Surat Tanda Registrasi Insinyur Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima) tahun dan  diregistrasi  ulang  setiap  5  (lima)  tahun  dengan  tetap memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. 23. 18 :2 Insinyur Asing harus  memiliki  surat  izin  kerja  tenaga  kerja  asing  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. 18 : 3 Insinyur Asing Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur  dari  PII  berdasarkan  surat  tanda  registrasi  atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya. 25. 18 : 4 Insinyur Asing Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Insinyur  Asing  harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 26. 20 Insinyur Asing Insinyur  Asing  yang  memberikan  jasa  Keinsinyuran  dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental tidak  memerlukan  surat  izin  kerja,  tetapi  harus memberitahukan kepada kementerian terkait. 27. 23 : 1 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan: memelihara kompetensi dan profesionalitas Insinyur; dan mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  Insinyur  pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya. 28. 23 : 2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan  oleh  PII  dan  dapat  bekerja  sama  dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi. 29. 23 : 3 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Standar  disusun  dan  ditetapkan  oleh  Dewan  Insinyur Indonesia  sesuai  dengan  perkembangan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi. 30. 23 : 4 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi Insinyur. 31. 23 : 5 Pengembangan  PII  melakukan  pemantauan  dan  penilaian  atas  pelaksanaan
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No
Pasal Tentang Uraian Keprofesian Berkelanjutan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 32. 30 : 2 Dewan  Insinyur Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. 33. 30 : 3 Dewan  Insinyur Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. 34. 30 : 4 Dewan  Insinyur Indonesia Dewan  Insinyur  Indonesia  beranggotakan  paling  sedikit  5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. industri;
c. perguruan tinggi;
d. PII; dan e. Pemanfaat Keinsinyuran. 35. 30 : 5 Dewan  Insinyur Indonesia Keanggotaan  Dewan  Insinyur  Indonesia  ditetapkan  oleh Presiden atas usul Menteri. 36. 30 : 6 Dewan  Insinyur Indonesia Keanggotaan  Dewan  Insinyur  Indonesia  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan dapat  diangkat  kembali  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan berikutnya. 37. 32 Dewan  Insinyur Indonesia Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas: a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur; b. mengusulkan standar Program Profesi Insinyur; c.  menetapkan  standar  Pengembangan  Keprofesian
Berkelanjutan;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh PII;
e. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
f. menetapkan standar kompetensi Insinyur; 38. 33 Dewan  Insinyur Indonesia wewenang: a. mengesahkan sistem registrasi Insinyur;
b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
c. melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur; dan
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No Pasal Tentang Uraian d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia. 39. 36 : 1 PII Insinyur Indonesia berhimpun dalam wadah organisasi PII. 40. 38 PII PII mempunyai tugas:
b.  melaksanakan  Program  Profesi  Insinyur  bersama  dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
e. melaksanakan registrasi  Insinyur;
41. 39 PII PII mempunyai wewenang:
a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi
Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
b. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;
c.    menyatakan  terpenuhi  atau  tidaknya  persyaratan Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  sesuai  dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian
Keinsinyuran; 42. 52 ketentuan peralihan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a.  Setiap  orang  yang  telah  mendapatkan  gelar  Insinyur sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  tetap  berhak menggunakan gelarnya.
b. Setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana teknik terapan yang telah  tersertifikasi  dinyatakan  sebagai  Insinyur  teregistrasi dan  harus  menyesuaikannya  dengan  Undang-Undang  ini paling  lambat  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  Undang- Undang ini diundangkan.
c. Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik Keinsinyuran dengan  memiliki  izin  kerja,  tetapi  belum  tersertifikasi sebelum  Undang-Undang  ini  diundangkan  dinyatakan sebagai  Insinyur  teregistrasi  dan  harus  menyesuaikannya
Tabel 1. Pasal-pasal dalam UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terkait mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruks
No
Pasal Tentang Uraian dengan  Undang-Undang  ini  paling  lambat  3  (tiga)  tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## PENUTUP
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  terkait  dengan  mekanisme  sertifikasi  tenaga  ahli  yang  diatur dalam UU 11 tahun 2014 :
1. Tenaga  ahli  setelah  lulus  Program  Profesi  Insinyur  mendapatkan  sertifikat  profesi insinyur    dan  dicatat  di  PII  (8:2)  serta  berhak  memakai  gelar  “Ir”  (9:1).  Tetapi  belum dianggap kompeten (11:2) dan belum dapat melakukan Praktik Keinsinyuran (10:1)
2. Registrasi Insinyur sebagai syarat untuk melakukan Praktik Insinyur (10:1) dikeluarkan oleh PII (10:2) sedangkan PII adalah organisasi (36:1)
3. Uji  kompetensi  sebagai  cara  pembuktian  tertulis  kompetensi  insinyur  (11:2)  dilakukan oleh  lembaga  sertifikasi  profesi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  (11:3). Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  lembaga  yang  menyelenggarakan  uji  kompetensi  diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi  (BNSP).    BNSP  mempunyai  tugas  melaksanakan  sertifikasi  kompetensi  kerja.
(PP 23/2004 pasal 3), lebih cenderung untuk kegiatan tenaga kerja trampil.
4. Pembentukan Dewan Insinyur dengan tugas dan kewenangannya (pasal 32, 33), akan menjadi  kompleks  untuk  diterapkan  pada  masing-masing  cakupan  7  disiplin  teknik (5:1b).
5. Tantangan memfungsikan PII sebagai pelaksanaan registrasi sertifikasi, terkait
a. Dukungan professional
b. Pendanaan .
6. Pengembangan profesi berkelanjutan, dipantau oleh PII (23:5). Belum diatur lebih lanjut , institusi yang melaksanakan.
7. Disarankan, uji kompentensi dilakukan bersamaan dengan uji Program Profesi Insinyur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  D.  Z.  (2010). Evaluasi  Kebijakan  Sertifikasi  Tenaga  Ahli  Konstruksi  di  Lembaga Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK),  Disertasi. Program  Pascasarjana  Universitas Negeri Jakarta.
Marhayudi,  P.  (2013).  Isu-isu  Aktual  Terkait  Kebijakan  &  Pengaturan  Jasa  Konstruksi  dalam Menunjang Implementasi MP3I. Seminar Nasional ITS, 6 Pebruari 2013. Surabaya.
Mulyono, I. (2012, Juni 27). RUU Keinsinyuran Diharap Perbaiki Kompetensi Insinyur. Retrieved 4  20,  2014,  from  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia: http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/jun/27/4144/ruu-keinsinyuran-diharap-perbaiki- kompetensi-insinyur
Nuh,  M.  (2014,  Pebruari  25). Disahkan,  Undang-undang  Keinsinyuran  untuk  Lindungi  Insinyur Indonesia. Retrieved 04 19, 2014, from http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2185 Nuh,  M.  (2014,  Pebruari  26). RUU  Keinsinyuran  Akhirnya  Disahkan  DPR. Retrieved  April  20, 2014, from http://pii.or.id/ruu-keinsinyuran-akhirnya-disahkan-dpr
Poerdyatmono,  B.  (2005).  Asas  Kebebasan  Berkontrak  (Contractvrijheid  Beginselen)  Dan Penyalahgunaan Keadaan. Jurnal Teknik Sipil , Volume 6 No. 1, Oktober 2005 , 44 - 58.
Sianturi, M. R. (2007). Evaluasi Kesiapan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dalam Mensertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (anggotanya), Tesis. Bandung: Program Studi Magister Teknik Sipil, Pengutamaan Manajemen dan Rekayasa Konstruksi , Institut Teknologi Bandung .
Ulfah, M. (2012). Negosiasi kepentingan sertifikasi tenaga ahli konstruksi dalam perspektif tata kelola  infrastruktur. Bandung:  Tesis  Program  Magister  Studi  Pembangunan  ,  Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan , Institut Teknologi Bandung.
Warman, Y. (2008). Kajian Evaluasi Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi . Bandung:  Tesis,  Program  Studi  Magister  Teknik  Sipil,  Pengutamaan  Manajemen  dan Rekayasa Konstruksi , Institut Teknologi Bandung.
Widiasanti, I. (2013). Kajian Efektivitas Mekanisme Sertifikasi Tenaga Ahli Melalui Unit Sertifikasi Tenaga  Kerja  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi. Seminar  Nasional  2013 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wirahadikusumah,  R.  D.,  &  Pribadi,  K.  (2011).  Licensing  Construction  Workforce:  Indonesia’s Effort  On  Improving  The  Quality  Of  National  Construction  Industry. Engineering, Construction and Architectural Management Journal Emerald, May 2011 .
Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Peraturan  Pemerintah  Nomor    23    Tahun    2004  Tentang  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi (BNSP)