Herri  Bona  Saut  Simatupang,  Manotar  Tampubolon,  John  Pieries (2024)  Pemenuhan    Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi  Sebagai  Penduduk yang Agamanya Belum Diakui  sebagai Agama Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Perundang – Undangan, (Volume) Issue, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i2.2976
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PEMENUHAN  HAK  KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA BERAGAMA YAHUDI  SEBAGAI  PENDUDUK YANG AGAMANYA BELUM DIAKUI  SEBAGAI AGAMA BERDASARKAN  KETENTUAN  PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Herri Bona Saut Simatupang 1* , Manotar Tampubolon 2 , John Pieries 3
1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: herri.simatupang@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  status  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  komunitas penganut  agama  Yahudi  di  Indonesia,  khususnya  terkait  dengan  ketidakakuan  agama mereka  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dampak  dari ketidakakuan agama terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bagi  penganut  agama  Yahudi.  Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis  berbagai  undang-undang,  regulasi,  dan  dokumen  hukum  lainnya  yang relevan,  serta  menelusuri  sejarah  lembaga  hukum  untuk  memahami  konteksnya.  Hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  meskipun  komunitas  Yahudi  telah  hadir  di Indonesia  sejak  zaman  Sriwijaya,  agama  Yahudi  tidak  diakui  secara  resmi  oleh pemerintah.  Akibatnya,  penganut  agama  Yahudi  mengalami  tantangan  dalam menjalankan keyakinan mereka, termasuk kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah dan mendapatkan  perlindungan  hukum.  Meskipun  demikian,  mereka  tetap  aktif  dalam menjalankan keyakinan mereka, dengan melakukan upaya seperti pendirian sinagoga dan berkomunikasi dengan komunitas Yahudi di luar negeri.
Kata kunci : Pemenuhan hak konstitusional, Warga negara Indonesia, Beragama Yahudi, Penduduk  dengan  agama  tidak  diakui,  Ketentuan  peraturan  perundang- undangan, Perlindungan hak minoritas.

## Abstract
This  research  explores  the  status  and  challenges  faced  by  the  Jewish  community  in Indonesia,  particularly  regarding  the  non-recognition  of  their  religion  by  the government. The study aims to understand the impact of religious non-recognition on the constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for Jewish believers. Using a normative legal approach and literature study method, this research analyzes various laws, regulations, and other relevant legal documents, as well as traces the history of legal institutions to understand its context. The findings reveal that  although  the  Jewish  community  has  been  present  in  Indonesia  since  the  era  of Srivijaya,  Judaism  is  not  officially  recognized  by  the  government.  As  a  result,  Jewish
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, February 2024
believers  face challenges  in  practicing  their faith,  including  difficulties in establishing places  of  worship  and  obtaining  legal  protection.  Nevertheless,  they  remain  active  in practicing their faith, making efforts such as establishing synagogues and communicating with Jewish communities abroad.

## Keywords: Constitutional rights fulfillment, Indonesian citizens, Jewish religion,
Unrecognized religious population, Legal regulations provisions, Minority rights protection.

## PENDAHULUAN
Perkawinan di Indonesia diatur oleh Hukum Positif, khususnya Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Mamahit,  2013),  (Isnaini,  2014).  Undang- Undang ini menyatakan  bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika  dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan. Setiap  perkawinan  juga  harus  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, format Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami perubahan, termasuk dengan penambahan kolom agama. Pada awalnya, lima agama diakui di KTP: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun, pembatasan ini dicabut pada era Presiden Abdurrahman Wahid.
Sebelumnya, regulasi perkawinan di Indonesia hanya mengacu pada dua golongan penduduk: yang beragama Islam dan Kristen (Wahyuni, 2014). Aturan untuk golongan lain,  seperti  Eropa,  Tionghoa,  dan  suku-suku  tertentu,  ditetapkan  berdasarkan  hukum adat. Namun, hal ini menyebabkan kekosongan hukum bagi penduduk yang tidak diakui keyakinannya oleh negara.
Dalam  konteks  administrasi  kependudukan,  terdapat  ketentuan  mengenai pengisian  kolom  agama  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  KTP  (Jufri,  2020).  Bagi penduduk yang agamanya belum diakui secara resmi, kolom agama dapat diisi dengan tanda  strip  atau  dibiarkan  kosong.  Namun,  melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi, pilihan  keyakinan  di  KTP  dan  KK  diperluas.  Kong  Hu  Cu  ditambahkan  sebagai  opsi agama setelah adanya gugatan pasangan beragama Kong Hu Cu ke PTUN Surabaya pada tahun 1997.
Selain itu, penghayat Kepercayaan juga diperbolehkan menyatakan keyakinannya dalam  dokumen  administrasi  seperti  KTP  dan  KK,  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi.  Meskipun  memiliki  Departemen  Agama,  negara  tidak  memberikan  definisi yang jelas tentang apa itu agama. Diperkirakan bahwa sekitar 16% dari populasi global tidak  memiliki  afiliasi  keagamaan,  sementara  banyak  orang  yang  mempraktikkan kepercayaan spiritual tanpa mengidentifikasi diri dengan agama tertentu.
Dalam  administrasi  kependudukan,  terdapat  perbedaan  dalam  pilihan  agama antara  WNI  dan  WNA.  Bagi  WNI,  pilihan  agama  terbatas  pada  enam  opsi,  sementara WNA  memiliki  tujuh  pilihan  agama,  termasuk  juga  opsi  "lainnya"  yang  dapat  diisi dengan  tulisan  tangan  (Susiatik,  2020).  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa juga  menjadi  opsi  untuk  WNI  dan  WNA,  dengan  persyaratan  tertentu  bagi  yang memilihnya.
Ada  sekitar  4.300  agama  di  dunia,  dengan  hampir  75  persen  populasi  dunia mempraktikkan  salah  satu  dari  lima  agama  utama:  Budha,  Kristen,  Hindu,  Islam,  dan Yudaisme. Agama mencakup hubungan manusia dengan yang dianggap suci atau ilahi, sering  kali  diwujudkan  dalam  hubungan  dengan  dewa  atau  roh,  atau  dalam  hubungan dengan komunitas manusia atau alam. Banyak agama menganggap teks-teks suci sebagai kitab suci dan memerintahkan praktik-praktik keagamaan seperti doa, meditasi, atau ritual tertentu.
Agama Yahudi, salah satu dari 4.300 agama tersebut, adalah agama monoteistik tertua,  berusia  hampir  4.000  tahun.  Pengikutnya  percaya  pada  satu  Tuhan  yang menyatakan diri melalui para nabi kuno, dan mereka memiliki warisan budaya, hukum, dan  tadisi  yang  kaya.  Orang  Yahudi  beribadah  di  sinagoga  dan  mengikuti  ketentuan- ketentuan  hukum  dalam  Taurat.  Diaspora  Yahudi,  yang  dimulai  sejak  penjarahan Yerusalem  oleh  Babilonia  pada  586  SM,  melihat  penyebaran  komunitas  Yahudi  di seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, seperti yang terjadi di Indonesia.
Di Indonesia, orang Yahudi telah ada sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-10, dan berbagai  kelompok  Yahudi  telah  tinggal  di  berbagai  wilayah,  terutama  di  Jawa  dan Sumatra, sejak abad ke-19. Namun, di Indonesia, agama Yahudi tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga penganutnya tidak mendapatkan jaminan hak  konstitusional yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, seperti  hak  beribadah,  hak  berserikat,  dan  hak  atas  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hokum (Jufri & Mukhlish, 2019) .
Meskipun  demikian,  penganut  agama  Yahudi  di  Indonesia  masih  menjalankan keyakinan mereka, dengan upaya-upaya seperti  pendirian sinagoga dan  kontak dengan komunitas  Yahudi  di  luar  negeri.  Namun,  tantangan  seperti  ketidakdiakuan  agama mereka oleh pemerintah dan penolakan untuk menjadi badan hukum menyulitkan mereka dalam menjalankan kehidupan agama mereka dengan bebas di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki status dan tantangan yang dihadapi oleh  komunitas  penganut  agama  Yahudi  di  Indonesia,  terutama  terkait  dengan ketidakakuan  agama  mereka  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk memahami  dampak  dari  ketidakakuan  agama  terhadap  hak-hak  konstitusional  yang dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bagi penganut agama Yahudi, seperti hak beribadah, hak berserikat, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Manfaat  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  situasi  komunitas  agama  Yahudi  di  Indonesia  kepada  pemerintah,  masyarakat umum,  dan  lembaga  internasional.  Dengan  memahami  tantangan  yang  dihadapi  oleh komunitas ini, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak-hak mereka, mempromosikan toleransi agama, dan memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menjalankan keyakinan agama mereka secara bebas dan adil.
Implikasi penelitian ini adalah bahwa pengakuan resmi terhadap agama Yahudi oleh  pemerintah  Indonesia  dapat  membantu  mengurangi  ketidakpastian  hukum  dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Yahudi di Indonesia. Langkah-langkah seperti
memberikan  akses  yang  lebih  baik  terhadap  hak-hak  konstitusional  dan  memfasilitasi pendirian badan hukum bagi komunitas ini dapat memperkuat kebebasan beragama dan mendukung  keragaman  agama  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat menjadi  dasar  untuk  perubahan  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  mendukung  bagi komunitas agama minoritas di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normatif,  yang  juga  dikenal  sebagai  penelitian  hukum doctrinal, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Sumber  penelitian  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah  pembuatan  undang-undang,  dan  putusan  hakim.  Sementara  itu,  bahan  hukum sekunder  mencakup  publikasi  tentang  hukum  seperti  buku  teks,  kamus  hukum,  jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Berbagai undang-undang dan peraturan menjadi  bagian  dari  bahan  hukum  primer,  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  Undang-Undang  No.  3  tahun  1946  tentang  Warga Negara dan Penduduk Negara, dan lain-lain.
Penelitian  ini  didasarkan  pada  studi  kepustakaan,  di  mana  bahan  hukum  yang relevan  dikumpulkan  dan  dianalisis  dengan  memberikan  interpretasi,  penilaian,  dan pendapat  yang  didasarkan  pada  aturan  hukum,  pendapat  hukum,  atau  teori  untuk menjawab  permasalahan  penelitian.  Dalam  melakukan  analisis,  penting  untuk mempertimbangkan kecenderungan, disharmoni, atau inkonsistensi.
Metode  analisis  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  historis.  Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani, sementara pendekatan historis melibatkan pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu untuk memahami filosofi aturan hukum dan perubahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  terdapat  tujuh  jenis  perkawinan  yang  diakui  negara,  termasuk  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Kepercayaan  (Lestari,  2018).  Seiring berjalannya waktu, format Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga mengalami perubahan dengan  penambahan  kolom  agama.  Hal  ini  diatur  melalui  Surat  Edaran  Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978.
Penolakan  pencatatan  perkawinan  oleh  petugas  pencatat,  terutama  karena perbedaan  agama,  dapat  menghasilkan  dua  keputusan  berbeda  oleh  pengadilan. Undang-undang  menyatakan  bahwa  perkawinan  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan hukum  agama  masing-masing  (Wahyuni,  2017).  Namun,  kebijakan  penetapan
golongan agama dalam KTP, seperti diatur dalam SE Mendagri No. 447/74054/1978, mengundang kritik sebagai pseudo-wetgeving (perundang-undangan semu), karena mengabaikan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
RUU  Ketentuan  Pokok  Perkawinan  1968  dan  Tap  MPRS  No.  XXVII/1966 juga menjadi fokus perdebatan, terutama dalam pengakuan agama resmi oleh negara. Meskipun terdapat penegasan bahwa semua agama yang diakui pemerintah memiliki kesempatan yang sama, hanya lima agama yang diakui secara resmi, meninggalkan penduduk di luar lima agama tersebut dalam ketidakpastian hukum.
Proses  pengakuan  agama,  seperti  Hindu  Bali  dan  Buddha,  terjadi  melalui perjuangan  masyarakat  dan  pembentukan  direktorat  khusus  dalam  struktur Kementerian Agama. Meskipun demikian, proses ini juga menunjukkan hambatan dan diskriminasi terhadap agama-agama minoritas.
Selanjutnya,  pembahasan  RUU  Perkawinan  pada  tahun  1973-1974 menunjukkan upaya pemerintah untuk  mengatur  perkawinan secara komprehensif, namun  tetap  menimbulkan  perdebatan  terkait  pengakuan  agama  dan  kebebasan beragama.
Upaya Penghayat Kepercayaan Memperoleh Pengakuan Negara telah menjadi perhatian sejak tahun 2017, ketika sekelompok orang mengajukan gugatan terhadap konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Razak et al., 2022), (Asnawi et al., 2022). Mereka memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai untuk mencakup kepercayaan.
Para pemohon, yang merupakan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa,  berdasarkan  Pasal  29  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  meminta pengakuan atas keyakinan mereka (Viri & Febriany, 2020) , (Budiantoro & Yulianis, 2023) . Mahkamah  Konstitusi  pada  akhirnya  mengabulkan  permohonan  mereka  melalui Putusan  MK  Nomor  97/PUU/XIV/2016,  yang  menyatakan  bahwa  kata  "agama" dalam  undang-undang  tersebut  tidak  mencakup  kepercayaan,  serta  beberapa  pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai hasil dari putusan ini, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40  tahun  2019,  yang  mengatur  proses  administratif  terkait  dengan  pengakuan kepercayaan.  Kartu  Keluarga  dan  formulir  biodata  penduduk  diperbarui  untuk mencerminkan pengakuan ini.
Selain itu, terdapat perubahan dalam penanganan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, di mana perkawinan dapat dilakukan di hadapan pemuka kepercayaan dan dicatat dalam administrasi kependudukan dengan aturan yang telah ditetapkan (Prastiwi & Yuanjaya, 2023) .
Hal  ini  menunjukkan  perjuangan  pemeluk  kepercayaan  minoritas  untuk diberikan  pengakuan  resmi  oleh  negara,  serta  upaya  pemerintah  untuk  mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan menyesuaikan regulasi administratifnya. Ini juga
mencerminkan pentingnya perlindungan hak sipil dan jaminan persamaan di depan hukum  bagi  semua  warga  negara,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan keadilan.
Pasal  61  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  bersama  dengan  pasal  64  ayat  (1)  dan  (5)  Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menciptakan inkonsistensi dalam proses pendaftaran penduduk. Meskipun regulasi tersebut menegaskan bahwa kolom agama tidak  harus  diisi  bagi  penduduk  yang  keyakinannya  belum  diakui,  tetapi  dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019, terdapat perbedaan perlakuan antara WNI dan WNA.
Bagi WNI, kolom agama pada KTP dan KK tidak diisi apabila keyakinannya belum diakui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk WNA, Undang-Undang  memberi  kebebasan  untuk  mencantumkan  agama  selain  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Khonghucu.  Seorang  WNA  dapat  memilih agama yang diinginkan atau tidak mencantumkan agama sama sekali, sesuai dengan kolom yang disediakan dalam formulir biodata keluarga. Ini mencerminkan norma bahwa WNI diharapkan memiliki suatu keyakinan, baik agama yang diakui maupun kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Terminologi "agama yang sudah diakui" dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965  menggambarkan  agama  yang  diakui  oleh  pemerintah  sebelum  penetapan tersebut diundangkan. Namun, definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "hak hidup agama yang sudah diakui" tidak disediakan. Kemudian, pertemuan Hatta dengan  empat  anggota  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945  mengakibatkan perubahan  dalam  draft  Undang-Undang  Dasar,  khususnya  pada  bunyi  pasal  29 tentang  agama.  Bunyi  pasal  ini  menjamin  kemerdekaan  beragama  bagi  penduduk Indonesia.
Usulan  kata  "kepercayaan"  dalam  pasal  29  UUD  1945  pada  awalnya  tidak dipertanyakan, namun di kemudian hari, terutama pada era Orde Baru, kata tersebut dipertanyakan dan diperdebatkan. Pengertian "kepercayaan" kemudian berkembang menjadi merujuk pada agama suku dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat diakui penting  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dan  menjadi  bagian  dari  pengaturan hukum bagi golongan bumi putra dan timur asing. Agama suku atau kepercayaan ini mencerminkan  spiritualitas  yang  muncul  dalam  masyarakat  tertutup  dan  tidak dipengaruhi oleh agama lain.
PNPS No. 1 tahun 1965, yang berjudul "Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan  Agama",  menimbulkan  perdebatan  terkait  ketidaknetralannya  terhadap agama,  terutama  sehubungan  dengan  Pasal  29  UUD  1945.  Pasal  29  tersebut menjamin kemerdekaan  beragama bagi  setiap penduduk Indonesia. Namun,  PNPS No.  1  tahun  1965  menunjukkan  ketidaknetralannya  dengan  menyebutkan  dua kategori  agama.  Pertama,  agama  yang  dipeluk  oleh  hampir  seluruh  penduduk Indonesia,  termasuk  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Khong  Cu
(Confusius). Kedua, agama di luar dari enam tersebut. Pasal ini memberikan jaminan, perlindungan, dan bantuan bagi agama kategori pertama, sementara agama kategori kedua hanya mendapatkan jaminan penuh dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan asumsi  tidak  melanggar  ketentuan  dalam  PNPS  No.  1  tahun  1965  atau  peraturan lainnya.
Namun, pengabaian terhadap agama tertentu, terutama Khong Hu Cu, dalam regulasi  ini  menunjukkan  diskriminasi  agama.  Meskipun  dalam  penjelasan  PNPS No.  1  tahun  1965  disebutkan  bahwa  agama-agama  di  luar  kategori  pertama  tidak dilarang, tetapi tidak ada jaminan yang sama seperti yang diberikan kepada agama kategori pertama. Ini terlihat dari tidak termasuknya Khong Hu Cu sebagai pilihan agama di KTP melalui SE Mendagri No. 477/74054/1978.
Selain  itu,  perlakuan  berbeda  terhadap  agama-agama  kategori  pertama  dan kedua menunjukkan ketidaknetralan negara terhadap agama. Agama-agama kategori kedua hanya dibiarkan ada, dengan syarat tidak melanggar ketentuan dalam PNPS No. 1 tahun 1965 atau peraturan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak hidup  agama-agama  yang  tidak  diakui  secara  resmi  oleh  negara,  sebagaimana dijelaskan dalam PNPS No. 1 tahun 1965.
Pada akhirnya, PNPS No. 1 tahun 1965 menjadi akar dari diskriminasi agama di Indonesia. Pengaturan mengenai agama dalam perundang-undangan selanjutnya, seperti  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  juga  mengacu  pada  kategori  agama  yang  sama, menunjukkan warisan politik hukum yang tidak netral terhadap agama.
Analisis  Teori  dalam  tulisan  ini  membahas  dua  aspek  utama,  yaitu  apakah Revolusi Indonesia dapat disamakan dengan Revolusi Lockean, serta teori toleransi menurut Locke dan aplikasinya dalam konteks Indonesia.
Pertama,  pembahasan  mengenai  apakah  Revolusi  Indonesia  setara  dengan Revolusi Lockean. Locke menyatakan bahwa dalam keadaan alam pra-politik, setiap individu memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut, dan tugas pemerintah adalah untuk  menjamin  hak-hak  tersebut.  Jika  pemerintah  gagal,  rakyat  berhak  untuk menggantinya  dengan  pemerintahan  baru.  Namun,  dalam  pembukaan  UUD  1945, tidak disebutkan individu sebagai dasar terbentuknya masyarakat dan pemerintahan. Meskipun ada semangat kebangsaan yang muncul sejak awal abad ke-20 di Hindia Belanda,  pemerintahan  Belanda  menerapkan  politik  rasisme  dan  tidak  mengakui penduduk  asli  sebagai  bagian  dari  bangsa  Belanda.  Revolusi  Indonesia,  yang mencapai  puncaknya  pada  akhir  masa  penjajahan  Jepang,  tidak  sepenuhnya mencerminkan  konsep  Revolusi  Lockean  karena  para  pendiri  bangsa  tidak  secara eksplisit mencantumkan prinsip-prinsip hak kodrati individu yang tak dapat dicabut.
Kedua, pembahasan mengenai  Teori Toleransi  Locke dan  aplikasinya dalam konteks  Indonesia.  Locke  memisahkan  tajam  antara  gereja  dan  negara,  serta membela  kebebasan  beragama  tanpa  tekanan  dari  pemerintah.  Namun,  Indonesia tidak  menganut  pemisahan  antara  negara  dan  agama  sebagaimana  diutarakan  oleh Locke. Pancasila, yang menjadi konsensus nasional, menegaskan prinsip ketuhanan
sebagai salah satu prinsip dasar, namun tidak menjadikan satu agama sebagai agama negara.  Indonesia  bukanlah  negara  sekuler  yang  menyudutkan  agama  ke  ruang privat, namun juga bukan negara agama yang memberikan keistimewaan pada satu agama  tertentu.  Dalam  negara  hukum  Pancasila,  nilai-nilai  ketuhanan  menjadi landasan etika dan spiritualitas, namun tetap menghargai dan membina semua agama yang  dianut  oleh  rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  dianggap  sebagai  negara kebangsaan yang religius, menghormati semua agama tanpa diskriminasi.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  merangkum  perbandingan  antara  konsep Revolusi Lockean dan Revolusi Indonesia, serta menganalisis teori toleransi menurut Locke  dan  penerapannya  dalam  konteks  Indonesia  yang  mengadopsi  prinsip Pancasila.
Sekularisme  negara  adalah  sebuah  konsep  ideologis  yang  digunakan  untuk menentukan hubungan antara agama dan politik serta tempat yang tepat bagi agama dalam masyarakat (Sadzali, 2020). Sekularisme adalah sebuah doktrin politik yang menetapkan  batas  antara  agama  dan  politik  serta  menentukan  peran  agama  dalam masyarakat  modern  (MADUNG,  2017),  (Hudaeri,  2018).  Hal  ini  memungkinkan negara untuk menetapkan garis pemisah antara agama, negara, dan politik.
Negara  Sekuler,  menurut  MM  Thomas,  adalah  negara  yang  tidak  memiliki hubungan khusus dengan satu agama tertentu. Hal ini memberikan hak yang sama kepada semua pemeluk agama dan non-agama, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan dari diskriminasi. Pada masa abad pertengahan, negara dan masyarakat umumnya  berbasis  teokrasi,  di  mana  agama  memainkan  peran  dominan  dalam struktur  sosial  dan  politik.  Namun,  dengan  berkembangnya  ideologi  sekularisme, seperti  yang  diusulkan  oleh  pemikir  seperti  Hobbes  dan  Locke,  konsep  negara sekuler mulai muncul sebagai alternatif.
Di Prancis, konsep sekularisme diwujudkan dalam undang-undang pemisahan gereja dan negara pada tahun 1905. Ini menghasilkan konsep laïcité, di mana negara dianggap  netral  dalam  hal  agama  dan  tidak  memberikan  dukungan  resmi  kepada agama  tertentu.  Amerika  Serikat  juga  mengadopsi  prinsip  pemisahan  gereja  dan negara, dengan menegaskan kebebasan beragama dalam Konstitusi. Pemisahan ini dirancang  untuk  melindungi  kebebasan  individu  dari  campur  tangan  pemerintah dalam urusan agama.
Sementara  itu,  Singapura  mengimplementasikan  sekularisme  pragmatis,  di mana negara bertindak sebagai pengawas netral terhadap agama-agama yang berbeda dalam  masyarakatnya.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  perdamaian  antar komunitas  agama  dan  mendorong  toleransi  dalam  keberagaman  keyakinan. Singapura  melarang  pemimpin  agama  dari  campur  tangan  dalam  politik  dan menetapkan batasan terhadap kebebasan agama untuk mencegah konflik antaragama.
Di  Indonesia,  meskipun  ada  kebebasan  berkeyakinan,  negara  masih menunjukkan favoritisme terhadap agama-agama tertentu dalam administrasi publik. Meskipun  SE  Mendagri  No.  477/74054/1978  telah  dicabut,  kebijakan  KTP  masih membatasi opsi agama yang dapat dipilih oleh warga negara. Meskipun demikian,
Indonesia  memperkenankan  kebebasan  berkeyakinan,  meskipun  ada  penekanan terhadap pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam  konteks  global,  sekularisme  hadir  dalam  berbagai  bentuk  dan implementasi,  sesuai  dengan  kondisi  politik,  sosial,  dan  budaya  masing-masing negara.  Meskipun  prinsip-prinsip  dasarnya  seringkali  sama,  aplikasi  konkretnya dapat  bervariasi  tergantung  pada  konteks  lokal  dan  sejarah  masing-masing  negara (Maula, 2003).
Pertanyaan filosofis yang muncul berkaitan dengan politik hukum pemerintah yang  hanya  memberikan  pengakuan  terhadap  tujuh  keyakinan  agama  resmi,  yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME,  adalah  apakah  warga  negara  Indonesia  dilarang  untuk  memeluk  keyakinan agama  di  luar  dari  tujuh  keyakinan  yang  diakui  tersebut?  Kebijakan  yang  hanya memberikan  pelayanan  kepada  tujuh  keyakinan  tersebut  seakan-akan  merupakan tindakan diskriminatif terhadap keyakinan agama di luar dari lingkup tersebut yang tidak diakui dan dilayani oleh pemerintah.
Ketika Soekarno berpidato dalam forum BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945, ia menekankan pentingnya bagi negara Indonesia untuk menjadi tempat di mana setiap individu dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang bebas. Ia menegaskan bahwa semua  warga  negara  seharusnya  memperlakukan  satu  sama  lain  dengan  hormat, tanpa  memandang  perbedaan  keyakinan  agama.  Namun,  meskipun  Pancasila diresmikan sebagai dasar negara yang menjanjikan pelayanan kepada semua agama penduduk,  kenyataannya  saat  ini  negara  hanya  mengakui  tujuh  keyakinan  agama resmi.
Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  negara,  seperti  mencantumkan  tujuh keyakinan  tersebut  dalam  dokumen  resmi  seperti  KTP  dan  Kartu  Keluarga, mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan agama resmi sebagai sah,  serta  memberikan  layanan  pendidikan  agama  untuk  keyakinan  yang  diakui, semuanya  menunjukkan  bahwa  janji  untuk  memberikan  tempat  yang  setara  bagi semua agama di Indonesia belum sepenuhnya diwujudkan oleh negara. Sebaliknya, negara  tampaknya  sengaja  memilih  untuk  memberikan  prioritas  kepada  penganut tujuh  keyakinan  yang  diakui  secara  resmi,  sementara  mengabaikan  hak-hak  hidup penganut agama di luar dari tujuh keyakinan tersebut.
Apabila  Pancasila  memang  menegaskan  kebebasan  individu  untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang bebas, maka apakah negara berhak untuk membatasi  keyakinan  agama  yang  dianut  oleh  penduduknya?  Apakah  negara memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa hanya tujuh keyakinan agama yang memiliki hak hidup di Indonesia? Tindakan negara yang tidak mengakui agama yang tidak  diakui  secara  resmi  dalam  dokumen  identitas  penduduk  seperti  KTP/KK menyebabkan penganut  agama yang tidak diakui tersebut tidak dapat mencatatkan perkawinan  sesuai  dengan  keyakinan  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara menganggap  agama  yang  dianut  oleh  mereka  sebagai  tidak  benar,  tidak  sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu tidak diakui.
Larangan  terhadap  Ahmadiyah  merupakan  contoh  konkret  dari  pembatasan kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun Locke berpendapat bahwa negara akan menghadapi  konfrontasi  dan  protes  jika  mempromosikan  atau  menindas  agama tertentu,  di  Indonesia  hal  ini  terjadi  dengan  adanya  persekusi  terhadap  kaum Ahmadiyah.  Pemerintah  telah  melarang  ajaran  Ahmadiyah  dan  penganutnya seringkali menjadi sasaran serangan dari massa. Bahkan, tragedi seperti peristiwa di Cikeusik pada tahun 2011 menunjukkan ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada penganut agama yang tidak diakui secara resmi.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia,  seperti  Peraturan  Presiden  No.  1  tahun 1965  yang  melarang  penodaan  agama,  mencerminkan  perdebatan  yang  terjadi  di Konstituante mengenai dasar negara. Meskipun terjadi deadlock dalam menentukan dasar  negara,  upaya  untuk  memasukkan  syariat  Islam  ke  dalam  Pembukaan  UUD 1945 menunjukkan adanya tekanan dari kelompok Islam untuk menjadikan agama resmi sebagai dasar negara.
Dalam  konteks  ini,  PNPS  1/1965  yang  melarang  penodaan  agama  memiliki kemiripan dengan usulan larangan propaganda anti-agama yang pernah dibahas di Konstituante. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama tidaklah baru  dalam  sejarah  politik  Indonesia,  dan  konflik  antara  kebebasan  beragama  dan penegakan norma agama resmi terus berlangsung.

## B. Pembahasan
Hak Asasi Manusia adalah prinsip yang tidak bisa dicabut yang berlaku bagi semua  individu,  tanpa  memandang  kebangsaan,  jenis  kelamin,  agama,  atau  status sosial.  Konsep  ini  berkembang  melalui  sejarah  revolusi  seperti  Revolusi  Inggris, Amerika,  dan  Perancis.  Negara-negara  menganut  berbagai  model  hukum,  seperti negara  hukum  Eropa  Kontinental  dan  negara-negara  Anglo-Saxon,  yang  memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hak asasi manusia.
Negara  hukum  Eropa  Kontinental,  dipelopori  oleh  Immanuel  Kant, menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan dalam negara.  Model  ini  berkembang  menjadi  negara  kesejahteraan  untuk  memastikan kesejahteraan  rakyat,  dengan  adopsi  prinsip-prinsip  seperti  tindakan  berdasarkan hukum dan peradilan administrasi.
Negara-negara  Anglo-Saxon,  seperti  Inggris,  menganut  prinsip  "the  rule  of law",  di  mana  hak  asasi  manusia  tidak  bersumber  dari  konstitusi  tetapi  dianggap sebagai hak kodrati yang telah ada sejak lahir. Hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip moral yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
Selama  Perang  Dunia  II,  perhatian  internasional  terhadap  hak  asasi  manusia meningkat,  mengarah  pada  adopsi  instrumen  utama  hak  asasi  manusia  seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menetapkan norma hak asasi manusia internasional.
Pada tingkat internasional, terdapat banyak instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk International Bill of Human Rights yang
mencakup hak-hak kelompok, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua negara, dan setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua individu di wilayahnya.
Beberapa Prinsip Hak Asasi Manusia
1. Universalitas dan Inalienabilitas: Hak asasi manusia adalah hak yang universal dan  tak  bisa  dicabut.  Semua  orang  memiliki  hak  yang  sama  dan  tidak  boleh dirampas. Ini diakui dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Ketidakterpisahan:  Hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dan  memiliki status yang sama. Penolakan terhadap satu hak dapat menghambat penikmatan hak lainnya.
3. Saling Ketergantungan dan Keterkaitan:  Hak asasi  manusia saling bergantung dan berkontribusi pada martabat kemanusiaan seseorang. Pemenuhan satu hak sering kali bergantung pada pemenuhan hak lainnya.
4. Kesetaraan  dan  Non-diskriminasi:  Semua  individu  setara  dalam  martabat  dan tidak boleh diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, jenis kelamin, atau agama.
5. Partisipasi  dan Inklusi:  Semua orang memiliki hak untuk  berpartisipasi  dalam proses  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka,  tanpa diskriminasi.
6. Akuntabilitas  dan  Supremasi  Hukum:  Negara  dan  pemangku  kepentingan lainnya bertanggung jawab atas ketaatan terhadap hak asasi manusia dan harus mematuhi standar hukum internasional.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Hak  Sipil  menjadi  fokus  utama  dalam menegakkan norma hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak asasi manusia dianggap bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai anugerah ilahi. Namun, pengakuan ini tidak selalu menjamin perlindungan yang universal bagi hak-hak tersebut.
Konsep bahwa setiap individu dilahirkan dengan martabat yang sama, yang tak dapat diganggu gugat, menjadi landasan bagi hak asasi manusia. Artinya, martabat inheren ini harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Pengakuan atas hak asasi  manusia  telah  menjadi  landasan  moral,  politik,  dan  hukum  universal, membentuk panduan dalam pembangunan masyarakat yang damai dan bebas.
Dalam  konteks  negara  hukum,  perlindungan  hak  asasi  manusia  menjadi  inti yang  esensial.  Di  negara  demokrasi  konstitusional,  jaminan  hak-hak  ini  menjadi materi  yang  paling  penting  dalam  konstitusi.  Konstitusi  mengatur  pembagian kekuasaan,  hak-hak  rakyat,  dan  hubungan  antara  pemerintah  dan  warga  negara, menegaskan pentingnya kontrol hukum terhadap kekuasaan politik serta menjamin kebebasan warga negara sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam konstitusi.
Menurut K.C. Wheare, konstitusi yang ideal seharusnya tidak terlalu banyak mendeklarasikan hak, tetapi harus jelas dalam mendefinisikan dan menjamin banyak hak.  Namun,  jika  jaminan  konstitusi  tidak  efektif  atau  tidak  beroperasi,  maka kekuatan  dan  kesakralan  konstitusi  menjadi  terancam.  Implementasi  hak-hak tersebut tergantung pada kemauan masyarakat untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut.
Di Indonesia, hak konstitusional menjadi perhatian utama setelah UU No. 24 tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional bukanlah pemberian negara, melainkan hak asasi  warga  negara  yang  dilindungi  oleh  negara  itu  sendiri.  Prinsip konstitusionalisme  menjaga  agar  hak  asasi  manusia  dilindungi  dan  kekuasaan pemerintah  dibatasi  oleh  hukum,  dengan  mekanisme  baik  yudisial  maupun  non- yudisial. Konstitusionalisme modern berkembang dari nasionalisme dan demokrasi representatif,  dengan  tonggak  pentingnya  adalah  Revolusi  Amerika  dan  Perancis, yang  membawa  gagasan  kedaulatan  rakyat  dan  hak  asasi  manusia  ke  permukaan, meskipun diikuti oleh periode kekacauan.
Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 66 hak yang terbagi menjadi hak individual (34), hak kolektif (29), dan hak masyarakat rentan (3). Hak-hak  tersebut  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  mulai  dari  hak  hidup, kebebasan  berpendapat,  hingga  hak  mendapatkan  perlindungan  dan  pelayanan kesehatan.
Hak individual mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan beragama, hak memilih, hak atas pendidikan, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak  kolektif  termasuk  hak  untuk  berkomunikasi,  hak  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan  negara,  dan  hak  atas  praduga  tak  bersalah.  Sementara  hak  masyarakat rentan  mencakup  hak  untuk  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  guna mencapai persamaan dan keadilan.
Sebagai contoh, dalam Pasal 28A, UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup, sementara Pasal 28I melindungi hak untuk tidak disiksa. Pada tingkat kolektif, Pasal 28F  memberikan  hak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  guna mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Di samping itu, Pasal 28H memberikan hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.
Namun, terdapat permasalahan terkait diskriminasi terhadap penganut agama kecil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membedakan  antara  agama  yang  diakui  dan  yang  belum  diakui,  serta  golongan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan terkait  perlakuan  yang  adil  dan  non-diskriminatif  terhadap  semua  warga  negara. Meskipun demikian, prinsip persamaan di depan hukum dan non-diskriminasi tetap menjadi fondasi penting dalam sistem hukum negara Indonesia.
Pada  awalnya,  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  477/74054/1978 mewajibkan penduduk untuk  menyatakan agamanya, dengan pilihan yang terbatas pada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Hal ini membuat negara mengetahui
agama penduduk untuk melegalkan perkawinan. Namun, UU No. 1/1974 dan PNPS 1/1965 tidak sepenuhnya memenuhi falsafah Pancasila, terutama terkait perkawinan yang  berdasarkan  agama  atau  kepercayaan.  Departemen  Agama  memiliki  kuasa besar dalam menetapkan suatu agama, yang berdampak pada legalitas perkawinan.
Masyarakat  Hindu  Bali  dan  Khong  Hu  Cu  menggunakan  dua  pendekatan berbeda  untuk  memperoleh  legalitas.  Hindu  Bali  mengorganisir  diri  dan mendapatkan pengakuan resmi dari Negara, sementara Khong Hu Cu menggunakan pendekatan hukum melalui gugatan di PTUN. Namun, penganut  agama Yahudi di Indonesia masih belum mendapatkan pengakuan legal atas keyakinan mereka.
Pasca-Undang-Undang No. 1 tahun 1974, penganut Yahudi di Indonesia tidak dapat  menikah  secara  sah  karena  agama  mereka  tidak  diakui.  Ini  menimbulkan pertanyaan  tentang  pemenuhan  hak  konstitusional,  keadilan,  dan  perlindungan hukum bagi warga negara dengan agama yang belum diakui.
Negara  hukum,  menurut  Montesquieu  dan  Hayek,  harus  mengatur kekuasaannya dengan adil, bersifat umum, sama, pasti, dan memberikan jalan untuk peninjauan  kembali.  Namun,  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan menimbulkan pertanyaan tentang pilihan keyakinan mana yang akan dilegalkan oleh negara.
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak-hak yang sama. Namun, realitas  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  konstitusional,  terutama  bagi  warga negara  Indonesia  yang  beragama  Yahudi,  terhambat  oleh  kebijakan  negara  yang hanya mengakui 7 keyakinan resmi. Hal ini mengakibatkan berbagai diskriminasi, termasuk dalam hal pendaftaran penduduk, pernikahan, dan partisipasi dalam upaya pembelaan negara.
Hak  berkeluarga,  yang  diatur  dalam  Pasal  28  B  ayat  (1)  UUD  1945, menegaskan  hak  setiap  individu  untuk  membentuk  keluarga  melalui  perkawinan yang  sah.  Namun,  definisi  'perkawinan  yang  sah'  menjadi  subjek  tafsir  yang  luas, terutama dalam konteks agama. Kebijakan negara hanya mengakui 5 agama resmi, yang  membuat  pemeluk  agama  Yahudi  tidak  memiliki  legalitas  dalam  proses pernikahan dan administrasi kependudukan.
Demikian  pula,  hak  partisipasi  dalam  upaya  pembelaan  negara,  seperti  yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, juga terhalang bagi WNI beragama Yahudi. Kebijakan negara yang hanya mengakui 7 keyakinan agama menyebabkan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan, serta kesulitan bagi pemeluk agama Yahudi untuk memperoleh kesempatan yang sama.
Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  pemenuhan  hak  konstitusional  bagi penduduk  beragama  Yahudi  di  Indonesia  terhambat  oleh  kebijakan  negara  yang hanya mengakui 7 keyakinan resmi. Ini menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.
Pasal  28  E  ayat  (1)  dan  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  menjamin  kebebasan beragama dan beribadah. Namun, hak ini tidak dinikmati oleh WNI beragama Yahudi
di Indonesia, karena regulasi seperti PNPS 1/1965 secara perlahan mengurangi hak mereka. Regulasi ini membedakan perlakuan berdasarkan jumlah penganut agama, yang bertentangan dengan jaminan konstitusi.
Regulasi Pasca PNPS 1/1965 dan undang-undang berikutnya, seperti Undang- Undang  No.  5  tahun  1969  tentang  Pernyataan  Berbagai  Penetapan  Presiden  dan Peraturan  Presiden  Sebagai  Undang-Undang,  serta  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan,  semakin  membatasi  hak  asasi  beragama  bagi  penganut agama  Yahudi.  Misalnya,  hanya  lima  agama  yang  diakui  dalam  administrasi,  dan agama Yahudi tidak termasuk.
Sebelum UU Perkawinan, golongan penganut agama Yahudi terbagi menjadi golongan Eropa dan golongan Timur Asing sesuai  dengan hukum  kolonial  Hindia Belanda.  Setelah  itu,  regulasi  seperti  pasal  66  UU  No.  1/1974  dan  Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 mengakibatkan "kematian perdata" bagi penganut agama Yahudi di Indonesia.
Bagi golongan Yahudi Baghdadi, mereka dimasukkan sebagai golongan Timur Asing  dan  tunduk  pada  hukum  adat.  Namun,  untuk  mereka  yang  tergolong  dalam golongan Eropa, hukum Belanda diterapkan, termasuk dalam perkawinan.
Kemudian,  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan memastikan agama Yahudi tidak diakui, sehingga kolom agama pada dokumen identitas dikosongkan, menghalangi mereka untuk menikah secara sah.
Regulasi  ini  menunjukkan  diskriminasi  terhadap  penganut  agama  Yahudi  di Indonesia,  melanggar  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yang  seharusnya  bersifat universal.

## KESIMPULAN
Di Indonesia, hanya ada 7 keyakinan yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Awalnya, pada tahun 1978, hanya ada lima agama yang diakui, namun regulasi itu dicabut pada  masa  pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Sejak  keluarnya  Penetapan Presiden  No.  1  tahun  1965,  negara  tidak  netral  dalam  hal  agama,  membagi  keyakinan menjadi  3  kategori.  Namun,  hal  ini  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang  menjamin kemerdekaan  beragama  untuk  setiap  penduduk.  UU  No.  1  tahun  1974  membuat ketidakjelasan  hukum  bagi  penganut  agama  Yahudi  di  Indonesia,  khususnya  dalam perkawinan.  Pasal  66  UU  tersebut  mencabut  ketentuan  perkawinan  yang  diatur  dalam hukum  perdata.  Ini  mengakibatkan  ketidakmungkinan  bagi  penganut  Yahudi  untuk menikah secara sah. Meski ada upaya untuk mendapatkan legalitas, seperti menggunakan dokumen perkawinan dari agama lain, ini tetap rentan dan bertentangan dengan hukum. Bagi penduduk yang agamanya tidak diakui, negara hanya mengosongkan kolom agama pada KTP dan KK, dan mereka tidak dapat menikah secara sah menurut hukum Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Asnawi,  H.  S.,  SHI,  S.  H.,  Nawawi,  M.  A.,  &  SHI,  M.  A.  (2022). Dinamika  Hukum Perkawinan  di  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Keluarga  Islam  Terhadap  Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat . BILDUNG.
Budiantoro,  T.,  &  Yulianis,  M.  S.  F.  (2023).  Sejarah  Pengakuan  Hak  Penghayat Kepercayaan Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (11).
Hudaeri, M. (2018). Sekularisme dan Deprivatisasi Agama di Era Kontemporer. Aqlania ,
9 (1), 1–22.
Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. Jurnal Independent , 2 (1), 51–64.
Jufri, M. (2020). Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (3), 461.
Jufri, M., & Mukhlish, M. (2019). Akibat hukum pemisahan hak beragama dengan hak berkepercayaan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jurnal Konstitusi , 16 (2), 274–295.
Lestari,  N.  (2018).  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. JURNAL  ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 4 (1), 43–52.
MADUNG,  O.  G.  N.  (2017). Post-Sekularisme,  Toleransi  dan  Demokrasi .  Penerbit Ledalero.
Mamahit,  L.  (2013).  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Akibat  Perkawinan  Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum , 1 (1).
Maula,  B.  S.  (2003).  Realitas  Hukum  Islam  Dalam  Konfigurasi  Sosial  dan  Politik  di Indonesia  (Perspektif  Sosiologi  Hukum  Tentang  Perkembangan  Hukum  Islam  di Indonesia). Jurnal Hermeneia\Vol-2-No-2-2003 .
Prastiwi,  A.  N.,  &  Yuanjaya,  P.  (2023).  KEBIJAKAN  AFIRMATIF  DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA  YOGYAKARTA. Journal  of  Public  Policy  and  Administration  Research , 8 (1), 13.
Razak,  A.,  Rakia,  A.  S.  R.  S.,  &  Darmawansya,  A.  (2022).  Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia. JUSTISI , 8 (3), 177–197.
Sadzali, A. (2020). Hubungan agama dan negara di Indonesia: polemik dan implikasinya dalam pembentukan dan perubahan konstitusi. Undang: Jurnal Hukum , 3 (2), 341– 375.
Susiatik, T. (2020). Ilmu Kewarganegaraan (Civics) . Cerdas Ulet Kreatif Publisher.
Viri,  K.,  &  Febriany,  Z.  (2020).  Dinamika  Pengakuan  Penghayat  Kepercayaan  di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society , 2 (2), 97–112.
Wahyuni,  S.  (2014).  Kontroversi  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan , 14 (02), 293–306.
Wahyuni, S. (2017). Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri? Pustaka Alvabet.

## Copyright holder:
Herri Bona Saut Simatupang, Manotar Tampubolon, John Pieries (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: