## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## Bertua Putra Tambunan
Fakultas Hukum Universitas Jambi Correspondence: bertuaputra@gmail.com
Abstrak. Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  eksekusi  benda  jaminan  fidusia menimbulkan rasa ketidakadilan dan kurangnya kepastian hukum bagi Kreditur selaku kaum pemberi pinjaman uang.  Keputusan  ini  menghilangkan  kewenangan  Kreditur  untuk  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia, sebagaimana  telah disebutkan sebelumnya  dalam pasal 15 ayat  3 undang-undang fidusia. Akibatnya,  Kreditur mengalami  kendala  dalam  upaya  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  setelah  Debiturnya  gagal  memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap Kreditur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yang  hanya  berfokus  pada  bahan  hukum  dengan menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundangan-undangan.  Hasil  penelitian  ini  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sudah membuat undang-undang fidusia kehilangan perannya sebagai  undang-undang  pembentuk  lembaga  jaminan  fidusia.  Sertifikat  jaminan  fidusia  sudah  kehilangan jatidirinya  karena  kekuatan  eksekutorial  terhadap  objek  jaminan  fidusia  yang  dianggap  sama  dengan  putusan pengadilan negeri sudah tidak berlaku lagi apabila Debitur secara tidak sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia
Abstract.  After  the  Constitutional  Court  decision  Number  18/PUU-XVII/2019,  the  execution  of  fiduciary collateral created a sense of injustice and lack of legal certainty for creditors as money lenders. This decision eliminates  the  Creditor's  authority  to  execute  fiduciary  collateral  objects,  as  previously  stated  in  article  15 paragraph  3  of  the  fiduciary  law.  As  a  result,  the  Creditor  experienced  problems  in  executing  the  fiduciary guarantee object after the Debtor failed to fulfil its obligations. The purpose of this writing is to find out what the ideal  form  of  legal  protection  for  Creditors  is  after  the  Constitutional  Court  decision  Number:  18/PUU- XVII/2019. The research method used in this research is normative juridical, which only focuses on legal materials using  a  conceptual  approach  and a  statutory  approach.  The  results  of  this  research  are  Constitutional  Court Decision Number:  18/PUU-XVII/2019 which has made  the  fiduciary  law lose its role  as the  law establishing fiduciary guarantee institutions. Fiduciary guarantee certificate has lost its identity because the executorial power over the object of fiduciary guarantee which is considered to be the same as the district court decision no longer applies if the Debtor does not voluntarily hand over the object which is the object of fiduciary guarantee to the Creditor.

## Keywords: Legal Protection, Creditors, Fiduciary Guarantee

## PENDAHULUAN
Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa yunani, yaitu " credere " yang memiliki arti kepercayaan 1 . Di Indonesia sendiri pengertian kredit ada terdapat didalam beberapa undang-undang yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Angka 11 yang isinya "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setela jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;”
Namun pemberian kredit tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, karena pemberian kredit tentunya  perlu  adanya  jaminan.  Pengertian  jaminan  yang  dimaksud  adalah  jaminan  khusus  bukan jaminan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1131 KUHPerdata. Dalam dunia perbankan sendiri, Bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
1 Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis , Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2019), halaman 103.
Pihak  bank  sebagai  Kreditur  selalu  berpedoman  pada  asas  Commanditerings  Verbood  yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha Debitur dengan kredit yang diberikan. 2 Jika membicarakan  jaminan  maka  tentunya  akan  membahas  hukum  jaminan.  Hukum  jaminan  tergolong dalam  bidang  hukum  ekonomi  ( the economic law) 3 . di  Indonesia  sendiri terdapat  lembaga  pengikat jaminan yakni Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.
Fidusia  sendiri  diatur  dalam  undangan-undangan  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  (Selanjutnya  disebut  undang-undang  fidusia),  selain itu  pengertian  fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 1 uu fidusia yakni “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
Berdasarkan  pengertian  fidusia  tersebut  diatas  maka  seluruh  benda  yang  dapat  dimiliki  atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik dapat menjadi objek jaminan fidusia.
Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. sebagai jaminan kebendaan, dalam  praktik  perbankan,  fidusia  sangat  digemari  dan  populer  karena  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat 4 .  Kebutuhan  masyarakat  yang  beragam  inilah  yang  membuat  orang-orang  berbondong- bondong untuk mendapatkan pinjaman dengan cara fidusia atau membeli barang baru dengan bantuan fidusia. Pembelian secara fidusia ini sangat menguntungkan Debitur hal ini dikarenakan Debitur tidak terlalu terbebani untuk membayar penuh barang yang tergolong cukup mahal dan ketika barang tersebut dibeli dengan cara fidusia maka semenjak dibeli barang tersebut sudah milik pembeli karena pembeli telah membeli lunas barang tersebut dengan bantuan pihak pemberi dana (Kreditur) dan Pihak pembeli pada  saat  itu  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  uang  kepada  Kreditur  untuk  pelunasan  barang tersebut dan apabila tidak lunas, barang yang telah dibeli oleh Debitur akan diserahkan kembali kepada pemberi pinjaman uang (Kreditur).
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  Selanjutnya  Pembebanan  Benda  yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris dan akta tersebut haruslah dalam bahasa Indonesia sehingga dapat berlaku sebagai akta jaminan fidusia.
Akta  jaminan  fidusia  berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia setidak-tidaknya harus memuat:
1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. nilai penjaminan; dan
5. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  7  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  utang  yang  pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa
1. utang yang telah ada;
2. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
3. utang  yang  pada  saat  eksekusi  dapat  ditentukan  jumlahnya  berdasarkan  perjanjian  pokok  yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Objek  jaminan  fidusia  selain  dibuatkan  dalam  akta  jaminan  fidusia  juga  wajib  didaftarkan, pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia.  Permohonan  pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima jaminan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan  Pasal  13  Ayat  (2)  Undang-undang  Jaminan Fidusia Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia harus memuat:
1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2 Supianto, Hukum  Jaminan  Fidusia  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia ,  (Yogyakarta  : Garudhawaca, 2015), halaman 11.
3 Ibid. 4 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan , (Bandung : Alumni, 2006), halaman 13.
2. tanggal,  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris  yang  membuat  akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
4. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Setelah  permohonan  pendaftaran  dimasukkan,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  harus  memuat Jaminan  Fidusia  tersebut  kedalam  Buku  Daftar  Fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal penerimaan  permohonan  pendaftaran.  Selanjutnya  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerbitkan  dan menyerahkan  kepada  Penerima  Fidusia  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Pasal  15  Ayat  1  UU  Fidusia  menyatakan  “Dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  dicantumkan  kata-kata  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh karena itu Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  15 Ayat  1  UU  Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sehingga  apabilah Apabila  debitor  cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian yang diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Kreditur dengan  segera  dapat  menarik  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  masih  didalam penguasaan diri  Debitur tersebut untuk dijadikan pelunasan hutang terhadap kewajiban pembayaran hutang apabila Debitur telah melakukan cidera janji dan telah diperingati secara jelas dan patut maka pada saat itulah Kreditur dapat mengambil barang objek jaminan fidusia tersebut dan  Debitur harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela kepada Kreditur.
Kreditur tidak perlu mendapatkan izin dari Debitur untuk menarik objek jaminan fidusia yang masih berada pada penguasaan Debitur sehingga apabila Debitur sendiri tidak memberikan izin Kreditur dapat menarik benda objek jaminan fidusia tersebut dengan daya paksa karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri.
Tujuan awal dibuatnya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah untuk memudahkan Kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia sehingga apabilah Debitur ingkar janji maka Kreditur dapat mengambil haknya dengan melakukan penjualan terhadap benda yang telah dijaminkan.
Namun prosedur eksekusi benda objek jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fidusia tidak sama lagi semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU- XVII/2019 yang mana Pasal 15 ayat 2 berubah dari “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Akibat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  eksekusi  objek  jaminan fidusia menjadi berubah total. Pada awalnya Kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia tanpa perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri namun setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial tersebut hanya dapat dilakukan apabilah ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur namun apabilah Debitur tidak mau untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusianya maka Kreditur tidak ada cara lain untuk melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia selain mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terlebih lagi yang dapat menyatakan seseorang cedera  janji  atau  tidak  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  15  ayat  3  UU  Fidusia  hanyalah Pengadilan Negeri sehingga Kreditur tidak dapat menyatakan Debitur cidera janji sebelum keluarnya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.
Selain  itu  di  lain  putusan,  tepatnya  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  71/PUU- XIX/2021, MK mengabulkan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 30 undang-undang Fidusia dengan amar putusan “Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”,
sehingga  Pihak  internal  tidak  lagi  dapat  menggunakan  pihak  ketiga  selain  pengadilan  negeri  untuk menjalankan eksekusi dari objek jaminan fidusia. Selanjutnya agar penelitian ini memiliki originalitas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penulis akan membandingkan dengan jurnal yang ditulis oleh Supianto dan Rumawi dalam Jurnal Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1 bulan April tahun 2022  dengan  judul  IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  18/PUU- XVII/2019  TERHADAP  PELAKSAAN  EKSEKUSI  JAMINAN  FIDUSIA  tidak  sama  dikarenakan penelitian kami berfokuskan dengan kerugian yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kreditur Ketika debitur dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur sehingga Kreditur mengalami kerugian karena makna dari kekuatan eksekutorial  yang  terdapat  dalam  akta  jaminan  fidusia  tidak  lagi  dapat  dilaksanakan.  Sedangkan penelitian  sebelumnya  hanya  berfokuskan  dengan  prosedur  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  setelah Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  tanpa  mempertimbangkan  kerugian  dari pihak Kreditur.
Sebagaimana  contoh  kasus  yang  merugikan  Kreditur  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi Menyatakan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa  “cidera  janji”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji” ialah perkara pada Pengadilan Negeri Seamrang, dengan nomor perkara Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN  Smg  yang  mana  Majelis  Hakim  mengabulkan  eksepsi  tergugat  terkait  gugatan premature dengan peertimbangan sebagai berikut:
“Menimbang,  bahwa  Tergugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  tidak  memiliki  hak  untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan  atau  belum  jatuh  tempo  /  dilatoir  dalam  perjanjian,  bahwa  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) No.211930083 antara PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan CV CAHAYA SAMUDERA, tertanggal 20 Februari 2019 telah disepakati jangka waktu pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke- 3 Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing)  yang  merubah  Butir  9  Perincian  Pembayaran Angsuran  Pembiayaan  junto  Lampiran  II Prosedur  dan  Jadwal  Pembayaran  Angsuran  Pembiayaan  Multiguna  untuk  Pembelian  dengan Pembayaran secara Angsuran (poin 2) yang diubah menjadi : Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan “Jangka waktu Pembiayaan 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2024”
Berdasarkan  hal  tersebut  kemudian  Majelis  hakim  berpendapat  gugatan  kreditur  premature dikarenakan gugatan tersebut diajukan pada tahun 2022 sementara jangka waktu pembiayaan berakhir bulan  januari  2024  sekalipun  debitur  tidak  memenuhi  prestasinya  yang  jelas  jelas  telah  merugikan kreditur, namun tidak ada hal lain yang dapat dilakukan Kreditur, karena apabila Kreditur menarik objek jaminan  fidusia  tersebut  secara  paksa,  maka  Kreditur  dapat  dilaporkan  oleh  debitur  dengan  dugaan Perampasan,  namun  saat  debitur  mengajukan  Gugatan  agar  Debitur  dinyatakan  wanprestasi,  alhasil putusan yang diterima Kreditur sangat tidak memberikan rasa keadilan, sehingga dampak dari putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  jelas  jelas  telah  memberikan  dampak  buruk  bagi  Kreditur  dan  tidak memberikan kepastian Hukum bagi Kreditur selaku kaum Pelepas uang.
Disisi  lain,  hal  yang  mendasari  terjadinya  pengujian  terhadap  undang  undang  fidusia  ini  ke Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  adanya  beberapa  oknum  finance  nakal  yang  kerap  x  melakukan eksekusi  dengan  cara  cara  menggunakan  jasa  jasa  premanisme  berkedok  Debt  Collector  untuk melakukan  eksekusi  terhadap  Objek  jaminan  fidusia,  akan  tetapi  hal  tersebutpun  terjadi  tentu dikarenakan  Debiturnya  yang  tidak  koperatif  dan  telah  ingkar  atas  perjanjian  kredit  yang  telah disepakati  antara  kreditur  dan  debitur,  dan  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  tidak  menghilangkan kekuatan eksekutorial dari undang undang fidusia tersebut, akan tetapi dalam persoalan ini diperlukan peran dari Otorisasi Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan cara cara premanisme saat melakukan ekskusi objek jaminan fidusia.
Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti terkait tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019”.

## METODE Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  dapat  diartikan  sebagai  cara  pandang  penulis  dalam  memilih  spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. 5 Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian antara lain ialah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis.

## Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:
1. Undang-undang fidusia
2. Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Perlindungan Hukum terhadap kreditur

## Bahan Dan Alat Utama
Bahan  Primer,  Sekunder  dan  Tersier  merupkan  tiga  Bahan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk mempermudah penulis dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang ditelitinya. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan  sebagai  penunjang  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian.  Bahan  Hukum  Tersier  bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  yakni  studi  Pustaka.  Jadi  dalam analisis  hukum  normatif  ini  peneliti  menelaah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  kemudian  mengaitkannya  dengan  buku  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang  terdapat hubungannya dengan perlindungan hukum fidusia terhadap kreditur.

## Teknik Analisis
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian  bersifat deskriptif analisis, analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer  dan  sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  atas  berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019
Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, setiap langkah harus mempunyai landasan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang terhadap orang dan benda. Oleh karena itu, setiap orang harus dilindungi haknya agar tidak dirampas secara paksa. Pendekatan ini untuk memberikan kepastian hukum  kepada  setiap  warga  negara.  Kepastian  hukum  akan  timbul  jika  pemerintah  memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh  warga  Negara  dengan  menetapkan  peraturan  yang  melindungi setiap orang.
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), halaman 86-87.
Aturan-aturan tersebut harus ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dan penegakan aturan-aturan tersebut dapat dilakukan oleh warga negara dan selaras dengan nilai-nilai falsafah hidup warga  negara  Indonesia.  Dengan  demikian,  ketika  membuat  undang-undang  dan  peraturan,  warga negara dapat dengan sukarela melaksanakannya dan tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.
Tujuan  awal  diberlakukannya  undang-undang  fidusia  itu  sendiri  adalah  untuk  memberikan perlindungan terhadap Kreditur dan Debitur. Kreditur sebagai lembaga pemberi pinjaman memberikan bantuan keuangan kepada Debitur yang membutuhkan dana, sehingga uang yang dipinjamkan Kreditur kepada Debitur terjamin dan Debitur diberikan barang. Barang jaminan itu adalah milik Kreditur, tetapi barang jaminan tetap menjadi milik Debitur, dengan kata lain Kreditur hanya memperoleh jaminan atas utang yang diberikan kepada Debitur, jaminan tersebut menjadi tanggungan Debitur. Hubungan antara Kreditur  dan  Debitur  hanya  sebatas  perjanjian  yang  didasarkan  atas  kepercayaan.  Kreditur berkeyakinan  bahwa  Debitur  akan menunaikan  kewajibannya.  Debitur  memberikan jaminan  kepada Kreditur.  Apabila  Debitur  lalai  melaksanakan  kewajibannya,  maka  jaminan  itu  diserahkan  kepada Kreditur.
Karena hal itulah lembaga jaminan fidusia dibuat hal ini dapat terlihat pada bagian menimbang poin  c  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  yang  menyatakan:  bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang  dapat  lebih  memacu  pembangunan  nasional  dan  untuk menjamin  kepastian  hukum  serta  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.
Sehingga  terbentuknya  undang-undang  fidusia  itu  sendiri  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  Kreditur  dan  Debitur  sehingga  tidak  terjadi  kesewena-wenaan  yang dilakukan  oleh  Kreditur  apabila  Debitur  melakukan  cidera  janji.  Undang-undang  Fidusia  ini  pada awalnya berlaku sangat baik namun pada praktiknya terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan, salah satu penyimpangan itu adalah “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” yang mana Kreditur nakal yang menarik  objek  jaminan  fidusia  dengan  cara  premanisme  dan  sisa  penjualan  objek  jaminan  fidusia setelah  dipotong  sisa  hutang  Debitur  kadang  kala  tidak  dikembalikan  kepada  Debitur  sehingga dilakukan uji materillkanlah undang-undang fidusia ini. Namun dengan di uji materillkan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) justru membuat “nyawa” dari undang-undag fidusia tersebut hilang, hal ini jelas dengan tidak dapat lagi dilaksanakan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo namun tidak ada etikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.
Pengujian peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan dengan asas kemanfaatan, Teori Kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. 6 Berdasarkan hal ini maka sudah seharusnya MK dalam memutuskan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia wajib untuk mempertimbangkan “manfaat” yang dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya kepentingan perorangan melainkan kepentingan terbaik untuk semua pihak terutama untuk kemuslahatan hajat hidup Karyawan yang berada dalam naungan Kreditur
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga Kreditur tidak lagi bisa mengambil objek jaminan fidusia dari Debitur apabila Debitur tidak sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur. MK memerintahkan kepada Kreditur apabila ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak ingin diserahkan kepada Kreditur maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Kreditur harus melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada pada  Debitur.  Namun  permohonan  eksekusi  ini  tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar  apabila  Debitur menyangkal bahwa dirinya ada melakukan wanprestasi, hal ini menyebabkan Kreditur kesulitan karena Pasal 15 Ayat (3) berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sehingga “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
6 Suyanto, Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum , (CV. Jakad Publishing Surabaya : Surabaya, 2019), halaman 15.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial  dari  Undang  –  undang  fidusia  dengan  secara  langsung  mengizinkan  Debitur  untuk mengingkari  perjanjian  pembiayaan  secara  angsuran  yang  sudah  disepakati  antara  Debitur  dengan Kreditur saat Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada Kreditur, sebagaimana dalam kesepakatan  tersebut,  Kreditur  dan  Debitur  membuat  kesepakatan  apabila  Debitur  tidak  dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Peringatan dari Kreditur, maka Debitur secara sukarela akan menyerahkan Kendaraan Jaminan kepada Kreditur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Kreditur, dan Debitur berjanji untuk tidak akan menghambat/menghalangi usaha Kreditur untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian atau Akta Jaminan Fidusia.
Apabila  Debitur  tidak  melunasi  Utangnya  atau  tidak  melaksanakan/menunda  kewajibannya kepada Kreditur, maka Debitur dengan ini memberi Kuasa kepada Kreditur dengan hak subtitusi yang tidak  dapat  dicabut  untuk menerima/melakukan  penarikan  dan/atau  mengambil dimanapun  dan/atau pada penguasaan siapapun Kendaraan tersebut berada dan untuk dan atas nama Debitur menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain. Setelah Kendaraan di serahkan kepada Kreditur atau ditarik dan/atau diambil oleh Kreditur dari Debitur atau pihak lain yang menguasai Kendaraan  Jaminan  tersebut,  maka  Debitur  secara  sukarela  melepaskan  haknya  untuk  membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu, dan/atau Kreditur secara mutlak berhak untuk dan atas nama Debitur melaksanakan penjualan atas Barang/Kendaraan yang telah diserahkan oleh Debitur tersebut, untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/meminta  membuat  Akta/Perjanjian/  Risalah  Lelangnya,  menandatangani  tanda penerimaannya, menyerahkan Kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan Kendaraan tersebut di atas. Para Pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas Jaminan tersebut dilakukan dan diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.  Dikarenakan Debitur dapat menyangkali bahwa dirinya sebagai Debitur wanprestasi, dikaerenakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas  menyatakan  Kreditur  tidak  dapat  menyatakan  Debitur  wanprestasi  apabila  tidak  adanya kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur, maka Kreditur harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu  untuk  menyatakan  Debitur  sebagai  Debitur  Wanprestasi.  Sehingga  putusan  tersebut  secara langsung  membenarkan  perilaku  buruk  dari  Debitur  yang  dapat  merugikan  Kreditur  dan  tidak memberikan perlindungan Hukum kepada Kreditur.
Berdasarkan perubahan Pasal 15 Ayat (3) yang menentukan Cidera Janji dapat ditentukan apabila Kreditur dan Debitur sepakat, hal ini tampaknya sangat konyol. Tidak mungkin Debitur ingin mengaku telah melakukan cidera janji meskipun dirinya sudah paham bahwa telah melakukan cidera janji, jika Debitur  mau  mengakui  dirinya  telah  melakukan  cidera  janji  maka  Debitur  sudah  pasti  akan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur. Jika Debitur tidak sepakat maka berdasarkan perubahan Pasal 15 ayat (3) Kreditur harus melakukan gugatan perdata di pengadilan Negeri setempat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Kreditur. Menurut Roscoe Pound kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang  mengetahui  yang  mana  dan  seberapa  besar  hak  dan  kewajibannya. 7 Kepastian  bukan  hanya berupa  Pasal-Pasal  dalam Undang-undang melainkan  juga adanya  konsistensi  dalam putusan  hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 8
Berdasarkan hal ini maka esensi dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia sudah kehilangan “Esensinya”  sehingga  semenjak  berubanya  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Fidusia  tidak  lagi memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Kreditur  hal  ini  di  karenakan  Kreditur  tidak  lagi  dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila Debitur tidak berkenan untuk menyerahkan objek  jaminan  fidusia  kepada  Kreditur.  Sehingga  Kreditur  harus  melakukan  permohonan  eksekus namun apabila Debitur justru mengingkari bahwa dirinya melakukan wanprestasi tidak ada cara lain selain  melakukan  gugatan  agar  dapat  menyatakan  Debitur  memang  telah  melakukan  Wanprestasi.
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Kencana  Prenada  Media  Group  :  Jakarta,  2008), hlm.158.
8 Ibid ., hlm.159.
Selain itu ketentuan hukum acara apa yang harus dipilih juga tidak diatur sehingga bingung akan hukum acara apa yang harus digunakan oleh Kreditur dan menyebabkan Kreditur tidak merasakan kepastian hukum akibat Perubahan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)
Tidak  cukup  sampai  disitu  Pasal  30  yang  menyatakan  “Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia.” Tidak dapat lagi diharapkan karena penjelasan Pasal 30 telah berubah “pihak yang berwenang” berubah arti menjadi “Pengadilan Negeri” oleh karena itu tetap saja Kreditur hanya memiliki satu jalan yakni melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri setempat agar dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo.
Berdasarkan  hal  ini  sudah  jelas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019 sudah  membuat  undang-undang  fidusia  kehilangan  perannya  sebagai  undang-undang  pembentuk lembaga  jaminan  fidusia.  Irah-irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA  ESA”  yang  terdapat  pada  sertifikat  jaminan  fidusia  sudah  kehilangan  jatidirinya  karena kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap sama dengan putusan pengadilan negeri sudah tidak berlaku lagi apabila Debitur secara tidak sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia  kepada  Kreditur  dan  kemudian  Debitur  mengingkari  bahwa  dirinya  sudah melakukan cidera janji. Maka tidak ada lagi perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada Kreditur.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  tetap  berlaku  namun keberlakuannya  tidak  memiliki  arti  “Melindungi”  sebagaimana  peran  awalnya  dibentuk  sehingga diperlukan  aturan  perundang-undangan  baru  yang  dapat  melindungi  hak-hak  Kreditur  dan  Debitur. Permasalahan bukan berada pada aturan perundang-undangannya. Kesalahan berada pada praktiknya sehingga yang perlu di perhatikan adalah pelaksanaan berjalannya peraturan perundang-undangan objek jaminan fidusia ini sehingga tidak terjadi penyelewengan kaidah hukum.
Oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan perlindungan hukum yang berimbang kepada Kreditur sehingga membuat esensi dari Undang-Undang fidusia itu sendiri tidak mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pembentuk Undang-Undang yang ingin melindungi Kreditur sebagai kaum Pelepas uang, yang telah mengucurkan dananya kepada Debitur, maka sudah seharusnya pembuat Undang-Undang membuat Undang-Undang Fidusia baru, yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap Kreditur dan Debitur secara berimbang.
Peraturan  perundang-undangan  fidusia  yang  baru  haruslah  mengatur  tata  cara  eksekusi  objek jaminan yang jelas sehingga ketika Debitur cidera janji dapat dilakukan upaya paksa untuk melaksakan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tersebut  tanpa  harus  menggunakan  cara  premanisme  seperti  yang digunakan oleh para Kreditur nakal. Peran serta otoritas jasa keuangan sangat diperlukan agar dapat mengawasi berjalannya eksekusi objek jaminan fidusia ini sehingga barang yang menjadi objek jaminan fidusia bisa didapatkan oleh Kreditur dan Kreditur juga perlu diawasi ketika barang yang menjadi objek jaminan fidusia ini telah dijual dan hasil penjualan melebihi sisa hutang sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Debitur, namun dalam prakteknya pengembalian sisa penjualan objek jaminan fidusia  jarang  diterima  oleh  Debitur.  Kemudian  untuk  dapat  terlaksananya  eksekusi  objek  jaminan fidusia dengan baik Sanksi hukum harus dimasukkan kepada Debitur, apabila Debitur telah diberikan surat peringatan  sebanyak 3  (tiga)  kali  namun  Debitur tetap tidak  melaksanakan  Kewajibannya  dan tidak juga menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia maka  Debitur dapat dijatuhkan Sanksi Pidana.
Sanksi  pidana  terkadang  menjadi  pilihan  terbaik  untuk  memaksa  seseorang  agar  dapat menjalankan  kewajibannya.  Dengan  dimasukkan  aturan  pidana  kedalam  undang-undang  jaminan fidusia  baru  diharapkan  dapat  membuat  Debitur  dengan  kooperatif  menyerahkan  objek  jaminan fidusianya kepada  Kreditur ketika telah cidera janji dan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  tersebut.  Dan  aturan  pidana  juga  harus  dirumuskan  agar Kreditur bisa melakukan eksekusi sesuai prosedur sehingga tidak ada lagi Kreditur nakal menggunakan cara  premanisme  untuk  mengambil  objek  jaminan  fidusia  dari  Debitur  dengan  cara  kekerasan  dan ancaman kekerasan dan sangat diperlukan peran pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  pembiayaan  saat  melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan fidusia.
Agar dapat mempermudah penulisan jurnal ini maka penulis merasa perlu untuk melampirkan beberapa Putusan terkait gugatan yang dilakukan oleh Kreditur terhadap Debitur yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi adapun Putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST.
Pada Pokoknya dalam gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri ada melakukan perjanjian pembiayaan Multi guna dengan Jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan  Toyota  /  Dyna  Long  4.000  WU  34  OR  dengan  jenis  Mobil  Barang  /Dump  TRuck berwarna Biru dengan Nomor Polisi D 8937 CU kepada Penggugat
PENGGUGAT memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan pembebanan  secara  fidusia  kepada  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II  dengan  Pinjaman  Pokok sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13.76 % flat per tahun dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.816.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan  dibayarkan  sesuai  dengan  jatuh  tempo  tanggal  08  yang  telah  ditentukan  selama  30  bulan terhitung  sejak  tanggal  08/11/2018  sampai  tanggal  08/06/2022  dengan  denda  apabila  terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.
Selama  berjalannya  angsurang  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  baru  melakukan  pembayaraan angsuran pembiayaan sebanyak 14 (Empat Belas) bulan angsuran kepada Penggugat dan terhitung dari  angsuran  ke  15  sampai  dengan  angsuran  ke  30  Tergugat  sama  sekali  tidak  melakukan pembayaran  meskipun  telah  dilayangkan  Somasi  dan/atau  surat  peringatan  agar  Tergugat  I  dan Tergugat II segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun surat peringatan tersebut tidak digubris oleh para Tergugat sehingga terjadi tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan selama 16 bulan terhitung dari 08 Maret 2021 s/d 08 Juni 2022
Oleh karena itu agar mendapatkan haknya untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka Penggugat memasukkan gugatan dengan tata cara pemeriksaan di  persidangan  secara  sederhana  di  pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan  gugatan  Penggugat dikabulkan dengan amar sebagai berikut:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
b. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untyuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan kepada Penggugat yaitu sisa angsuran pokok sejumlah Rp 32.256.000,- ( Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar 12 % (Dua belas persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukam tetap ;
d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk untuk  menyerahkan  1  (satu)  unit  objek  fidusia  kepada  Penggugat  berupa  1  (satu)  unit  mobil spesifikasi sebagai berikut:
Merk/Type: Toyota/Dyna Long 4.000 WU34OR
Jenis/Model: Mobil barang/Dump Truk Tahun/Warna: 2005/Biru No. Rangka/Mesin: MHC1JU4050023822/W04DJJ33590 No. Polisi: D 8937 CU BPKB tercatat atas nama Latip
e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Smg Pada pokoknya dalam gugatan ini Penggugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan  Cara  Pembelian  Dengan  Pembayaran  Secara Angsuran Yang  Dibebani  Dengan  Jaminan Fidusia Nomor 230212100100 tertanggal 27 Desember 2021 dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penjamin untuk pembiayaan pembelian satu unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021,  Warna  Kuning,  Nomor  Mesin  4D34T-X07021,  Nomor  Rangka  MHMFE74PPMK226567 dengan  Nomor  Polisi  K  8298  OA,  Nomor  BPKB  S-0222217351  atas  nama  Koperasi  Armada Sejahtera.  Pada  perjanjian  pokok  disepakati  bahwa  jumlah  angsuran  bulannya  sebesar
Rp10.729.606,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 setiap bulannya.
Tergugat  hanya  melakukan  pembayaran  angsuran  sampai  dengan  angsuran  ke  9  dan selanjutnya  Tergugat  tidak  pernah  lagi  melakukan  pembayaran  dan  karena  itu  maka  Penggugat akhirnya  mengirimkan  surat  peringatan  pertama  namun  diabaikan  oleh  Tergugat  selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke dua namun tetap diabaikan sampai terakhir Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke tiga dan tetap diabaikan oleh Tergugat.
Oleh  karena  itu  maka  diajukanlah  gugatan  ke  pengadilan  Negeri  Semarang,  dikarenakan syarat untuk mengajukan gugatan secara sederhana tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak berada pada domisili hukum yang sama maka diajukanlah gugatan dengan hukum acara pemeriksaan secara biasa. Dari gugatan tersebut ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sehingga perkara ini diputus secara verstek adapun amar putusanny adalah sebagai berikut:
a. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
b. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
c. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
d. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat Wanprestasi;
e. Menyatakan  Penggugat  sebagai  Kreditur  yang  baik, Akta  Jaminan  Fidusia  No.41  tanggal  30 Desember 2021, Sertifikat Jaminan Fidusia W 1300946465.AH 05.01 Tahun 2021 sah menurut hukum;
f. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34T-X07021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK226567, No. Polisi K 8298 OA, No. BPKB S-02221735I atas nama Koperasi Armada Sejahtera;
g. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
h. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg Dalam perkara ini pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam  suatu  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  Untuk  Pembelian  Dengan  Pembayaran  Secara Angsuran  (INSTALLMENT  FINANCING)  sebagaimana  surat  perjanjian  No.211930083  antara PENGGUGAT sebagai Kreditur dengan TERGUGAT sebagai Debitor atas pembelian Kendaraan Bermotor  Merk/type:  Hino  FM  260  JD,  Tahun  2018,  No.  Rangka:  MJEFM8JN1JJE27650,  No. Mesin: J08EUFR03452. No. Pol: R 1364 ZA. BPKB atas nama CV. CAHAYA SAMUDRA harga Rp.  1.240.000.000  (satu  milyar  dua  ratus  empat  puluh  ribu  rupiah)  dengan  uang  muka  Rp. 330.165.000 (tiga ratus tiga puluh juta serratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulanya Rp.25.400.000 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan  total  pembiayaan  seluruhnya  sebesar  Rp.  1.219.200.000  (satu milyar dua  ratus  Sembilan belas ribu rupiah) dan perjanjian ini diikuti dengan perjanjian tambahan dengan akta fidusia.
Selama berjalannya pembayaran angsuran, Debitur telah membayar angsuran sebanyak 32 kali angsuran dan dari angsuran ke 33 sampai dengan angsuran ke 60 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran meskipun telah diberikan surat peringatan dan/atau somasi kepada TergugatTergugat yakni pada tanggal 27 Juli 2021 dan somasi kedua pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Penggugat mengalami kerugian mencapai Rp. 1.019.663.669,00 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)
Akibat hal tersebut maka Kreditur akhirnya melakukan upaya hukum ke pengadilan semarang dan dikarenakan jumlah kerugian mencapai 1 milyar rupiah maka gugatan harus dimasukkan dengan acara  biasa.  Dari  gugatan  tersebut  maka  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara tersebut memutus dengan amar putusan:
DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan premature untuk diajukan/ Dilatoir Eksepsi; DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard .
- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  sebesar  Rp723.000,00 (tujuhratus dua puluh tiga ribu rupiah).
Berdasarkan  beberapa  Perkara  diatas  maka  dapat  terlihat  bahwa  Kreditur  tidak  dapat terlindungi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 9
Beberapa  Putusan  diatas  sangat  beragam  yang  mana  Gugatan  dimasukan  dengan  Gugatan Sederhana sebagaimana
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
18/Pdt.G/ Sederhana /2021/PN.JKT.PST. Gugatan dimasukan dengan Gugatan biasa seperti Putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  335/Pdt.G/2023/PN  Smg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg dengan gugatan biasa namun gugatan Kreditur Tidak Dapat Diterima (NO) dikarenakan Gugatan Prematur.
Berdasarkan hal ini terlihat jelas kreditur sangat dirugikan karena tidak ada aturan khusus yang menentukan hukum acara apa yang harus digunakan Kreditur untuk melakukan gugatan Perdata agar Debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi selain itu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg ini benar-benar menjadi persoalan besar yang membuat Kreditur tidak dapat dilindungi akibat gugatan yang amarnya disebutkan tidak dapat diterima akibat Gugatan masih Prematur.
Akibat hal itu Penggugat/Kreditur sangat dirugikan atas putusan MK 18/PUU/ yang memutus eksekusi objek jaminan fidusia ketika Debitur Keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka harus dilakukan dengan tatacara sama dengan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji maka Kreditur harus mengajukan gugatan agar dapat menyatakan Debitur cidera janji.
Selanjutnya  setelah  dilakukan  somasi  sebanyak  2  kali  dengan  jangka  waktu  antara  somasi pertama dan somasi kedua hampir 3 bulan dan Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya Kreditur telah memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.
Namun  tampaknya  Pengadilan  Negeri  Semarang  memiliki  pandangan  yang  berbeda  dengan menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  ini  dengan  Putusan  NO  karena  Eksepsi  Tergugat  yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur telah dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya harus di perhatikan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Negeri Semarang  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  tersebut.  Adapun  pertimbangan  majelis  hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  Tergugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  tidak  memiliki  hak  untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan  atau  belum  jatuh  tempo  /  dilatoir  dalam  perjanjian,  bahwa  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) No.211930083 antara PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan CV CAHAYA SAMUDERA, tertanggal 20 Februari 2019 telah disepakati jangka waktu pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke- 3 Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing)  yang  merubah  Butir  9  Perincian  Pembayaran Angsuran  Pembiayaan  junto  Lampiran  II Prosedur  dan  Jadwal  Pembayaran  Angsuran  Pembiayaan  Multiguna  untuk  Pembelian  dengan Pembayaran secara Angsuran (poin 2) yang diubah menjadi : Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan “Jangka waktu Pembiayaan 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2024”
Berdasarkan hal ini kemudian majelis hakim menyatakan Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2022 maka gugatan  ini  premature  untuk  diajukan  sehingga  eksepsi Tergugat  beralasan  hukum  dan  dikabulkan. Berdasarkan hal ini maka sudah jelas Penggugat sangat dirugikan akibat putusan pengadilan Negeri Semarang.  Kerugian  tersebut  dikarenakan  sebelum  tahun  2024  Penggugat  tidak  dapat  melakukan gugatan. Hal ini dikarenakan jangka waktu perjanjian masih berlangsung dan berakhir hingga tahun
9 Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Atas Pengurusan  Perusahaan  (Studi  Komparatif  Hukum  Indonesia  dengan  Hukum  Malaysia)”, Disertasi  Fakultas Hukum Universitas Jambi , Jambi, 2019, hlm. 67.
2024. Padahal telah disepakati diawal perjanjian pokok bahwa Debitur harus melakukan pembayaran setiap bulannya. Namun hal tersebut tampaknya diabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Dengan demikian maka akan timbul ketidak pastian yang harus di rasakan oleh Kreditur terutama terhadap  perbuatan  "Wanprestasi"  Yang  dilakukan  oleh  Debitur,  Kreditur  tidak  dapat  melakukan eksekusi  secara  langsung  karena  Debitur  keberatan  untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia, selanjutnya  ketika  Kreditur  melakukan  permohonan  eksekusi  di  Pengadilan  Negeri  agar  dapat dieksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga tidak dapat dilaksanakan karena Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi selanjutnya ketika Kreditur mengajukan  Gugatan  Perdata  agar  Debitur  dapat  dinyatakan  Wanprestasi  tapi  Majelis  Hakim  yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan bahwa gugatannya prematur karena perjanjian tersebut berlangsung sampai tahun 2024.
Oleh karena itu jika Kreditur harus menunggu sampai abis jangka waktu perjanjian dan Debitur tidak melakukan pembayaran maka kreditur tidak dapat melakukan upaya apapun hingga perjanjian tersebut berakhir, setelah perjanjian berakhir Kreditur baru bisa mengajukan gugatan. Jika hal demikian terjadi maka Kreditur tentu sangat dirugikan karena tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  agar  dapat  mendapatkan  kembali  uangnya  yang  tertahan.  Jika  hal demikian  terjadi  maka  Keberadaan  undang-undang  fidusia  itu  sendiri  tidak  lagi  dibutuhkan  karena kelebihannya  yang  memiliki  kekuatan  Eksekutorial  tidak  dapat  lagi  digunakan.  Sehingga  lembaga pembiayaan  di  negeri  ini  tentunya  akan  hilang  karena  pihak  lembaga  pembiayaan  tidak  ada  lagi memegang hak eksekusi dan menjamin haknya ketika debitur telah jelas melakukan Wanprestasi.

## SIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  sudah  membuat  undang-undang fidusia  kehilangan  perannya  sebagai  undang-undang  pembentuk  lembaga  jaminan  fidusia.  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  semenjak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak lagi memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur. Kreditur hanya  dapat  menikmati  haknya  untuk  melakukan  eksekusi  secara  langsung  hanya  jika  Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka  hilang  sudah  kekuatan  eksekutorialnya  sehingga  Kreditur  dapat  perlindungan  hukum  untuk menikmati haknya maka  perlu  dibuat aturan  hukum baru  yang  dapat  melindungi  Kreditur  dan  Juga debitur secara berimbang. Undang-undang baru diperlukan untuk menyediakan Perlindungan hukum yang jelas tanpa multitafsir bagi kreditur dan debitur. Perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan eksekusi objek  fidusia  yang  jelas  dan  tidak  ambigu  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan  hukum  pada  saat pelaksanaan eksekusi. Otoritas Jasa Keuangan perlu berperan aktif dalam Pengawasan terhadap praktik penegakan  hukum  di  masa  depan  untuk mengawasi  perusahaan  pembiaayaan  nakal  saat melakukan eksekusi dengan tidak mengedepankan sikap humanis.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Mandar Maju, 2008 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Supianto, Hukum  Jaminan  Fidusia  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia ,  Yogyakarta: Garudhawaca, 2015
Suyanto, Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum , CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2019
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan , Bandung : Alumni, 2006 Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis , Jakarta : Kencana, 2019

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## Jurnal
Supianto dan Rumawi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitus Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Jurnal  Diversi  Jurnal  Hukum Volume  8  Nomor  1  Bulan April Tahun 2022

## Disertasi
Raffles,  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Direksi  Perseroan Terbatas  terhadap  Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia)”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi , Jambi, 2019