## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM BENTUK PENGGELAPAN DANA NASABAH KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BRI CABANG KATIB
SULAIMAN
(Studi Kasus LP/198/VII/2019/SPKT Sbr)
Filsuf Yudhistira 1 , Iayah Faniyah 2
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: yudhistirafilsuf@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah@unespadang.ac.id

## ABSTRACT
Banks  have  a  strategic  role  to  support  the  implementation  of  national  development  and increase equitable development. The precautionary principle is the principle in collecting and distributing  public  funds.  This  is  regulated  in  Law  Number  10  of  1998  concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The priority of operating a bank is to protect the interests of customers who entrust their funds to the bank. However, there was a  banking  crime  that  occurred  at  PT.  BRI  Branch  Katib  Sulaiman,  as  stated  in  the  police report number LP/198/VII/2019/SPKT Sbr. In this case, in addition to injuring public trust, it also  caused  losses  to  the  bank  where  there  were  unscrupulous  bank  employees  who  had embezzled customer funds.
Keywords: Investigation, Customers, People's Business Credit

## ABSTRAK
Bank  memiliki  peranan  yang  strategis  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dan  meningkatkan  pemerataan  pembangunan.  Prinsip  kehati-hatian  merupakan  asas  dalam penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  Keutamaan  penyelenggaraan  bank  adalah  untuk  menjaga  kepentingan  nasabah yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Namun,  terdapat  tindak  pidana  perbankan  yang terjadi  pada  PT  Cabang  BRI  Katib  Sulaiman,  sebagaimana  pada  laporan  polisi  nomor LP/198/VII/2019/SPKT  Sbr.  Dalam  perkara  tersebut,  disamping  menciderai  kepercayaan masyarakat, juga menimbulkan kerugian bagi bank yang mana terdapat oknum karyawan bank yang telah menggelapkan dana nasabah.
Kata Kunci: Penyidikan, Nasabah, Kredit Usaha Rakyat

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  nasional  dewasa  ini  menunjukkan  arah  yang  semakin menyatu  dengan  ekonomi  regional  dan  internasional  yang  dapat  menunjang  sekaligus  dapat berdampak  kurang  menguntungkan.  Sementara  itu,  perkembangan  perekonomian  nasional senantiasa  bergerak  cepat  dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks.  Salah  satu  tantangan
ialah pada modal yang dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan menengah atau biasa dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  perlu  diselenggarakan  secara menyeluruh,  optimal  serta  berkesinambungan  melalui  pengembangan  iklim  yang  kondusif, pemberian  kesempatan  berusaha,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  usaha  seluas- luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  dimana  merupakan  salah  satu  yang menjadi dasar hukum dibidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 1
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  adapun  yang  dimaksud  dengan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  menurut  Pasal  1  angka  1,  2,  3  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menyebutkan sebagai berikut:
Pasal  1  angka  1,  menyebutkan  bahwa:  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal  1  angka  3,  menyebutkan  bahwa:  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
Langkah-langkah  dalam  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  yang diatur  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Kebijakan  Percepatan, Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya adalah  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  dituangkan  dalam  lampiran Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  6  Tahun  2007  pada  tanggal  8  Juni  2007, menyebutkan bahwa: 2
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.
2. Memperkuat sistem penjamin kredit bagi UMKM.
3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrument pembiayaan bagi UMKM.
4. Memaksimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKM.
1 https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-usaha-rakyat-kur-kur-mikro-kur-retailkur-tki
2 Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2009, hlm. 128.
5. Meningkatkan  efektivitas  pemanfaatan  dana  bergulir  APBN  untuk  pemberdayaan  UMKM dengan menertibkan panduan tentang Pengelolaa Dana APBN untuk pemberdaan UMKM, termasuk panduan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Restrukturisasi  pengelolaan  dana  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  pada BUMN.
Dalam  mewujudkan  langkah-langkah  tersebut,  maka  pada  tanggal  05  November 2007,  Presiden  Republik  Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono  meresmikan  kredit  bagi UMKM  dengan  pola  penjaminan  tersebut  dengan  nama  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR). Kebijakan  penjaminan  kredit  ini  diharapkan  akan  dapat  memberikan  kemudahan  akses  yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah feasible namun belum bankable. Setelah  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## PEMBAHASAN
A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Perbankan  Dalam  Bentuk  Penggelapan  Dana  Nasabah Kredit Usaha Rakyat Pada PT. BRI Cabang Katib Sulaiman Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/198/VII/2019/SPKT Sbr
Berdasarkan hasil penelitan pada perkara tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat sebagaimana dalam laporan polisi nomor: LP/198/VII/2019/SPKT  SBR  yang  ditangani  Subdit  II  Perbankan  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat.  Menurut  Kompol Yanisman,  S.H,  penyidikan  dalam  perkara  ini  hanya  dapat  dilakukan  setelah  adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau yang telah menjadi korban, karena dalam tindak pidana  perbankan  dalam  bentuk  penggelapan  dana  nasabah  kredit  usaha  rakyat  ini merupakan  tindak  pidana  dengan  delik  aduan  dan  yang  berwenang  dalam  penanganan perkara ini yakni Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, karena perkara ini merupakan tindak pidana khusus.
Sebagaimana yang diketahui pada bab sebelumnya, dimana perakara ini bermula dari  adanya  laporan  dari  pelapor  atas  nama  Medani  Hidayat  Pgl  Med  (saksi  pelapor)  di Polda Sumatera Barat yang diterima oleh Brigadir Irwan Syamzani, S.S sebagai Penyidik Pembantu  dan  dibawah  perintah  Kompol  Yanisman,  S.H  selaku  Kasubdit  II  Perbankan pada  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  atas  dugaan  telah  terjadinya  tindak  pidana perbankan  dalam  bentuk  penggelapan  dana  nasabah  kredit  usaha  rakyat  Kantor  Unit Belimbing  PT  BRI  Cab.  Khatib  Sulaiman  yang  kemudian  dituangkan  dalam  Laporan Polisi Nomor: LP/198/VII/2019/SPKT SBR tertanggal 29 Juli 2019.
Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melaksanakan penyidikan yang didahului dengan penyelidikan dengan mengunjungi tempat  kejadian  perkara  guna  menemukan  dan  mengumpulkan  bukti  permulaan  yang cukup  dengan  melakukan  upaya  hukum  penyitaan  terhadap  barang  bukti  yang berhubungan dengan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Surat Perintah Penyitaan  Nomor:  Sp.Sita/33/  XI/RES.2.2/2019/  Ditreskrimsus,  tanggal  20  November 2019, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.
Berdasarkan  penyitaan  barang  bukti  dari  hasil  penyelidikan  tersebut  kemudian
Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor:  Sp.Sidik/43/IX/RES.2.2/2019/Ditreskrimsus  tanggal  19  September  2019  yang kemudian diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/26/XI/RES.2.2./2019/Ditreskrimsus  tanggal  19  September  2019  ke Kejaksaan  Negeri  Padang  Pariaman.  Dalam  melaksanakan  penyidikan,  penyidik  telah melakukan pemanggilan serta mengadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian.
Dalam  perkara  ini,  Penyidik  juga  melakukan  pemanggilan  terhadap  ahli berdasarkan Surat Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: R/1257/IX/RES.2.2/ 2019/Ditreskrimsus  tanggal  20  September  2019,  tentang  Permintaan  Ahli  Perbankan, untuk  memberikan  keterangan  terkait  dengan  perkara  tindak  pidana  perbankan  dalam bentuk  penggelapan  dana  nasabah  kredit  usaha  rakyat.  Berdasarkan  Surat  Dewan Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  S84/MS.  61/2019  tanggal  1  Oktober  2019 perihal  Penunjukan  Ahli,  dari  Investigator  Eksekutif  Senior  pada  Direktorat  Investigasi Perbankan atas nama Sdr. Syahrial Aziz dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019.
Selanjutnya,  penyidik  melakukan  upaya  paksa  penangkapan  terhadap  tersangka, pada  hari  Selasa  tanggal  31  Desember  2019  sekira  pukul  18.30  WIB  di  Perum  Griya Ketaping Blok A No. 1 Jorong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten  Padang  Pariaman.  Berdasarkan  Surat  Perintah  Penangkapan  Nomor:  Sp. Kap/06/XII/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Desember 2019.
Kemudian  dari  hasil  penangkapan  tersebut,  terhadap  tersangka  dilakukan  upaya paksa penahanan berdasarkan pada Surat Perintah Penahan Nomor: Sp. Han/1/I/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 1 Januari 2020 telah dilakukan upaya paksa penahanan  di  Rumah  Tahanan  Polda  Sumbar  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  2020 sampai dengan 20 Januari 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan. Berdasarkan hasil  penahanan  tersebut,  maka  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  yang didampingi  oleh  Pengacara  atau  Penasehat  Hukum  dari  RJ  Law  Firm  atas  nama  Rahmi Jasim, S.H., M.H dimana tersangka pada pokoknya menerangkan bahwa:
1. Tersangka  menjelaskan  bahwa  tersangka  melakukan  penyetoran  dana  hasil  transaksi penagihan  Kredit  KUR  yaitu  dengan  menyerahkan  bukti  slip  setoran  yang  berwarna Putih kepada Teller Bank BRI kantor Unit Belimbing Cab. Khatib Sulaiman yang telah diisi dan ditanda tangani nasabah sesuai dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan ke  pada  tersangka,  kemudian  keesokan  harinya  tersangka  melakukan  pengecekan  di sistem  BRInet  untuk  mengetahui  apakah  dana  angsuran  yang  tersangka  terima  dari nasabah tersebut telah masuk ke rekening kredit pinjaman nasabah.
2. Tersangka menjelaskan bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan Foto Copy Legalisir Slip  setoran  kepada  tersangka,  tersangka  mengetahui  foto  copy  legalisir  dokumen- dokumen  tersebut  yang  mana  merupakan  bukti  tanda  terima  penyetoran  angsuran kredit  KUR  nasabah  Kantor  unit  Belimbing  PT.  BRI  Cab  Khatib  Sulaiman  yang penyetoranya melalui tersangka.
3. Kemudian  tersangka  menjelaskan  bahwa  terhadap  dana  hasil  transaksi  penagihan tersebut  di  atas  tidak  tersangka  setorkan  ke  Teller  Bank  kantor  Unit  Belimbing  Cab. Khatib Sulaiman, yang mana seharusnya dana hasil transaksi penagihan tersebut harus
tersangka  setorkan  ke  teller  bank  pada  hari  yang  sama  saat  tersangka  melakukan penagihan.
4. Terasangka  menjelaskan  terhadap  sejumlah  dana  dari  hasil  penagihan  yang  tersangka lakukan kepada 32 Nasabah kredit KUR Kantor Unit Belimbing Cab. Khatib Sulaiman, yang  tidak  tersangka  setorkan  ke  Teller  Bank  kantor  Unit  Belimbing  Cab.  Khatib Sulaiman tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan sehari-hari tersangka.
5. Tersangka jumlah dana dari hasil penagihan kredit KUR sebanyak 32 Nasabah tersebut yang tidak tersangka setorkan ke teller Bank BRI Kantor Unit Belimbing yaitu sebesar Rp.  44.337.500,-  (Empat  puluh  empat  juta  tiga  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  lima  ratus rupiah);
Berdasarkan  dari  keterangan  Saksi,  Ahli,  Surat,  Petunjuk  dan  keterangan tersangka  serta  dikaitkan  dengan  barang  bukti  maka  benar  diduga  telah  terjadi  tindak pidana  perbankan  dalam  bentuk  penggelapan  dana  nasabah  kredit  usaha  rakyat  pada  PT. BRI  Unit  Katib  Sulaiman  dengan  cara  sengaja  menghilangkan  atau  tidak  memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan  tidak  memasukkan  atau  menyetorkan  uang  angsuran  kredit  yang  telah  diterima oleh tersangka selaku Mantri Unit BRI Belimbing dari nasabah KUR (kredit usaha rakyat) sebanyak  34  orang  dengan  jumlah  Rp.  44.337.500,-  (Empat  puluh  empat  juta  tiga  ratus tiga  puluh  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  ke  dalam  laporan  transaksi  atau  rekening  kredit nasabah, yang diketahui secara resmi pada tanggal 08 Februari 2019 berdasarkan Laporan Hasil  Pemeriksan  Pelanggaran  Disiplin  oleh  Tim  Pemeriksa  pelanggaran  Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. BRI Cab Khatib Sulaiman Nokep: 02- KC.III/HC/01/2019, tanggal 02 Januari 2019.
B. Kendala  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perbankan  Dalam  Bentuk  Penggelapan Dana  Nasabah  Kredit  Usaha  Rakyat  Pada  PT.  BRI  Cabang  Katib  Sulaiman Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/198/VII/2019/SPKT Sbr
Sebelum  membahas  mengenai  kendala  dalam  penegakan  hukum  oleh  penyidik Ditreskrimsus Polda Sumater Barat, maka penulis akan menyajikan terlebih dahulu faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  sebagai berikut:
1. Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Justru  itu,  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum  merupakan  sesuatu yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau  tindakan  itu  tidak  bertentangan dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya mencakup law  enforcement,  namun  juga  peace maintenance,  karena  penyelenggaraan hukum  sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor  Penegakan  Hukum,  yakni  fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi
kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh  Polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalamtindak pidana khusus  yang  selama ini masih  diberikan  wewenang  kepada  jaksa,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  yuridis polisi  dianggap  belum  mampu  dan  belum  siap.  Walaupun  disadari  pula  bahwa  tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat  yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor  Kebudayaan  yaitu  berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu sering  membicarakan  soal  kebudayaan.  Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto, mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut pendapat  Soerjono  Soekanto  diatas,  maka  kendala  dalam  pengegakan  hukum  oleh Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  terhadap  tindak  pidana  perbankan  berupa penggelapan  dana  nasabah  kredit  usaha  rakyat  pada  PT.  BRI  Unit  Katib  Sulaiman  pada laporan  polisi  nomor:  LP/198/VII/2019/SPKT  Sbr,  terdapat  kendala-kendala  yang  telah dikelompokkan dengan kendala internal dan kendala eksternal.
Kendala internal barang bukti uang tidak didapat disita, sebab uang tersebut telah habis  oleh  tersangka  dan  pada  saat  pelacakan  rekening  diperlukan  izin  dari  BRI  pusat, sehingga  membutuhkan  waktu cukup  lama  dalam  mengumpulkan  barang  bukti  dokumen aliran dana oleh tersangka. Hal ini berkaitan dengan rahasi bank, sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  1  Ayat  (16)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  menyebutkan  bahwa  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

## KESIMPULAN
1. Penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat  pada  PT.  BRI  Cabang  Katib  Sulaiman  berdasarkan  laporan  polisi  nomor LP/198/VII/2019/SPKT  Sbr  berawal  dari  laporan  pimpinan  PT  BRI  Cabang  Katib Sulaiman  terdapat  penggelapan  angsuran  dari  32  nasabah  oleh  mantri  yang  bertugas
menagih.  Dari  hasil  penyidikan,  uang  anggsuran  tersebut  tidak  dimasukkan  ke  rekening kredit  nasabah,  namun  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  Sehingga  berdasarkan keterangan  saksi,  ahli  dan  pengakuan  tersangka  yang  didukung  barang  bukti,  maka penyidik  menerapkan  Pasal  49  Ayat  (1)  huruf  b,  Ayat  (2)  huruf  b  Undang-undang Perbankan Juncto Pasal 374 KUHP.
2. Kendala  dalam  penyidikan  tindak  pidana  perbankan  dalam  bentuk  penggelapan  dana nasabah  kredit  usaha  rakyat  pada  PT.  BRI  Cabang  Katib  Sulaiman  berdasarkan  laporan polisi  nomor  LP/198/VII/2019/SPKT  Sbr  terdiri  dari  kendala  internal  yaitu  barang  bukti uang  tidak  didapat  disita,  sebab  uang  tersebut  telah  habis  oleh  tersangka  dan  pada  saat pelacakan  rekening  diperlukan izin  dari BRI  pusat,  sehingga  membutuhkan  waktu  cukup lama  dalam  mengumpulkan  barang  bukti  dokumen  aliran  dana  oleh  tersangka.  Kendala eksternal  yaitu  pelapor  meminta  pemeriksaan  dilakukan  secara  tertutup  dengan  tidak melakukan  olah  tkp  pada  kantor  PT.  BRI  Cabang  Katib  Sulaiman.  Disamping  itu lemahnya  kewaspadaan  masyarakat  dengan  menitipkan  uang  angsuran  karena  enggan datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , Hayfa Pres, Padang, 2012
Feni  Dwi  Anggraeni, Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (Umkm)  Melalui Fasilitasi  Pihak  Eksternal  Dan  Potensi  Internal ,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP), Vol. 1, No. 6, 2009.
https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-usaha-rakyat-kur-kur-mikro-kur-retailkur-tki