## PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU)
(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)
Horman Siregar 1*
1 Program Mahasiswa Program Magister Hukum UKI, Jakarta, Indonesia hormansiregarsh@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 Law  No.  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt Payment  Obligations  (PKPU)  only  prohibits  debtors  from  submitting  a reconciliation  plan  if  declared  bankrupt  based  on  Article  285,  Article  286 and Article 292. This research seeks to answer legal issues regarding the legal  position  of  debtors  and  creditors  in  bankruptcy  after  the  plan  has been  rejected.  peace  in  the  PKPU  process.  To  answer  the  research problem,  this  study  uses  a  type  of  normative  legal  research  with  a statutory  approach,  a  conceptual  approach,  and  a  case  approach  in  the form of a Surabaya Commercial Court decision which has permanent legal force. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and  tertiary  materials,  obtained  through  library  research  or  document studies.  The  results  of  this  study  indicate  that  debtors  and  creditors  can still  reach  peace  even  though  the  Commercial  Court  has  declared  the debtor  in  a  state  of  bankruptcy  originating  from  PKPU.  The  legal considerations  of  the  panel  of  judges  in  ratifying  the  reconciliation  of  PT Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  in  bankruptcy  originating  from  PKPU as  stated  in  Decision  No.  59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby  at  the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the  Court  did  not  find  any  reasons  for  refusing  to  ratify  the  settlement  in accordance  with  Article  159  paragraph  (2)  of  Law  No.  37  of  2004 concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of  Obligations  for  Payment  of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement.
Keywords: debtor, creditor, peace

## Abstract
Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  hanya  melarang  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian apabila  dinyatakan  pailit  berdasarkan  Pasal  285,  Pasal  286  dan  Pasal  292.  Penelitian  ini hendak  menjawab  masalah  hukum  berkenaan  dengan  kedudukan  hukum  Debitor  dan Kreditor  dalam  Kepailitan  setelah  ditolaknya  rencana  perdamaian  dalam  proses  PKPU. Untuk  menjawab  masalah  penelitian,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berupa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  primer,  sekunder  dan tersier,  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  (library  research)  atau  studi dokumen.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Debitor  dan  Kreditor  tetap  dapat mencapai  perdamaian  walaupun  Pengadilan  Niaga  telah  menyatakan  Debitor  dalam keadaan  pailit  yang  berasal  dari  PKPU.  Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
mengesahkan  perdamaian  PT  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  dalam  kepailitan  yang berasal dari PKPU sebagaimana dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  adalah  hasil  voting  proposal perdamaian debitor pailit yang telah disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan  dan  PKPU  yang  kemudian  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  perdamaian. Selain  itu  Pengadilan  tidak  menemukan  adanya  alasan-alasan  guna  menolak  untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

## Kata Kunci: Debitor, Kreditor, Perdamaian

## I. PENDAHULUAN
Kepailitan  merupakan  suatu  proses  dimana  seorang  debitor  yang  mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Adapun tujuan  yang  terkandung  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  secara  tersirat  untuk  melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.
Prinsip  ini  dianut  dalam  sistem  hukum  perdata  di  Indonesia.  Hal  ini  termuat  dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya  perseorangan.  Sedangkan, prinsip pari passu protate parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama  untuk  para  kreditor  dan  hasilnya  harus  dibagikan  secara  proporsional  antara mereka,  kecuali  jika  antara  para  kreditor  itu  ada  yang  menurut  undang  undang  harus didahulukan dalan menerima pembayaran tagihannya.
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  dinyatakan  pailit  dengan  putusan Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih Kreditornya.  Debitor  yang  dinyatakan  pailit,  maka  semua  harta  benda  milik  Debitor  akan berada  dalam  sita  umum  dan  dibawah  pengurusan  Kurator  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan. Kepailitan  meliputi  seluruh  harta  kekayaan  Debitor  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Debitor  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  termasuk  dalam harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Oleh  karenanya, tugas  dan kewenangan Kurator mengurus dan atau membereskan harta pailit.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  suatu  kesempatan  yang diberikan  oleh  Pengadilan  kepada  Debitor  untuk  merestrukturisasi  utang-utangnya  dengan mengajukan  suatu  rencana  perdamaian  kepada  seluruh  Kreditornya  sehingga  apabila tercapai suatu perdamaian antara Debitor dan Kreditornya, maka Debitor dapat melanjutkan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit.
Tidak  semua  debitor  yang  tidak  mampu membayar  utang-utangnya  harus  dipailitkan. Karena  alasan  tertentu,  debitor  dapat  meminta  atau  memohon  diadakannya  penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran utang kepada seluruh kreditornya. Dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, debitor masih diberi kesempatan untuk berusaha dan sekaligus juga memperbaiki struktur utangnya.
Permohonan  pemberian  penundaan  pembayaran  utang  dapat  dibarengi  dengan mengajukan proposal perdamaian pembayaran utang dari Debitor kepada Kreditornya. Bagi Debitor,  menawarkan  suatu  perdamaian  sering  merupakan  satu-satunya  cara  untuk mencapai penyelesaian utang-utangnya dengan semua Kreditornya.
Tujuan  dilakukannya  homologasi  antara  Debitor  dengan  Kreditor  adalah  untuk mencegah  seorang  Debitor  dinyatakan  pailit  yang  berakibat  bahwa  harta  kekayaan  dijual dan  perusahaannya  terpaksa  dihentikan.    Sedangkan  jika  perusahaan  itu  dapat  terus
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
dijalankan,  Debitor  tidak  kehilangan  harta  kekayaannya  dan  para  Kreditor  mungkin mendapatkan  pembayaran  piutang  mereka  lebih  memuaskan  daripada  jika  Debitor dinyatakan pailit.
Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  oleh  Kreditornya,  maka  Debitor  dinyatakan  Pailit oleh Pengadilan dengan segala akibat hukumnya.  Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyatakan  “Dalam  suatu  putusan  pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”. Dalam Pasal 285 UU Kepailitan dan  PKPU  pada  pokoknya  mengatur  tentang  Debitor  dinyatakan  Pailit  karena  Pengadilan menolak  untuk  mengesahkan  perdamaian  yang  telah  tercapai.  Sedangkan  Pasal  286  UU Kepailitan  dan  PKPU  menyatakan  “Perdamaian  yang  telah  disahkan  mengikat  semua Kreditor,  kecuali  Kreditor  yang  tidak  menyetujui  rencana  perdamaian  sebagaimana dimaksud  dalam  281  ayat  (2)”.  Kemudian  Pasal  291  UU  Kepailitan  dan  PKPU  pada pokoknya mengatur tentang Debitor Pailit karena Pembatalan Perdamaian oleh Pengadilan.
Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan  suatu  perdamaian  kepada  semua  keditornya.  Artinya,  perdamaian  tersebut dapat  ditawarkan  oleh  Debitor  setelah  Debitor  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga. Rencana perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah  kreditor  konkuren  yang  hadir  dalam  rapat  dan  hanya  diakui  atau  sementara  diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk  sementara  diakuidari  kreditor  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  rapat tersebut sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan & PKPU.
Apabila  rencana  perdamaian  diterima,  maka  Pengadilan  wajib  memberikan  putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang permusyawaratan  majelis.  Perdamaian  yang  disahkan  berlaku  bagi  semua  Kreditor  yang tidak  mempunyai  hak  untuk  didahulukan,  dengan  tidak  ada  pengecualian,  baik  yang  telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.
Kepailitan  PT.  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  (Dalam  Pailit)  Putusan  No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/  PN.Niaga.Sby  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya  berasal  dari  PKPU.  PT.  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  semula  dinyatakan PKPU  dan  telah  mengajukan  proposal  perdamaian  kepada  seluruh  Kreditornya,  namun kemudian perdamaian ditolak sehingga PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dinyatakan Pailit.  Pada  saat  proses  kepailitan  berjalan,  Debitor  kembali  mengajukan  proposal perdamaian  kepada  seluruh  Kreditornya,  dan  kemudian  proposal  perdamaian  tersebut diterima dan disetujui oleh kurang lebih 98% (Sembilan puluh delapan persen) Kreditornya. Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera pun berakhir karena perdamaian dan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera kembali menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Perdamaian  yang  tercapai  dalam  kepailitan  tersebut  membuktikan  bahwa  seluruh kreditornya masih melihat peluang PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dapat membayar seluruh  utang-utangnya  dengan  tenggang  waktu  yang  ditentukan.  Segera  setelah  putusan mengenai  pengesahan  perdamaian  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  perdamaian mengikat  semua  kreditor  konkuren  tanpa  kecuali  dan  berakhirlah  kepailitan  yang bersangkutan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perdamaian  PT.  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  sah dan  mengikat  seluruh  kreditornya  karena  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  144  dan  Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.
Sarana  perdamaian  dalam  Kepailitan  sangatlah  penting  untuk  kepentingan  dunia usaha  dalam  menyelesaikan  masalah  utang-piutang  secara  adil,  cepat, terbuka  dan  efektif untuk  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  nasional.  Melalui perdamaian, diharapkan Debitor dapat menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya dengan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Tantangan  baru  dalam  Peradilan  Niaga  di  Indonesia  adalah  dengan  terbitnya  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, poin 2 huruf (a) Rumusan Kamar Perdata  Khusus  menyebutkan  Debitor  yang  dinyatakan  pailit  akibat  rencana  perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 289 UU Kepailitan, tidak dibenarkan lagi mengajukan rencana  perdamaian.  SEMA  N0.  5 Tahun  2021  ini  jelas  bertentangan  dengan isi  Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU  karena  dalam  Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU tidak  melarang  Debitor  yang  dinyatakan  Pailit  akibat  Pasal  289  UU  Kepailitan  dan  PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian dalam kepailitan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  hukum  normative,  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur.  Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan).  Kesimpulan  bisa  diambil  dari  data  yang  diterima  secara  umum  dan  benar. Pengambilan  kesimpulan  didasarkan  pada  objek  analisis  dengan  cara  kualitatif  yaitu  itu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah  Studi  kepustakaan  (library  research)  yaitu  dilakukan  dengan  cara  mendalami undang-undang  dan  buku  hukum  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  peneliti angkat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Kreditor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU
Kreditor  adalah  orang  yang  mempunyai  piutang  karena  perjanjian  atau  Undang- Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dapat memohon agar  kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada Kreditornya.
Dalam  kepailitan, Kreditor menempati posisi terpenting, dan tugas Kurator dan hakim pengawas adalah terutama dalam rangka mewujudkan kepentingan kreditor.
Sama  halnya  dalam  kepailitan,  Kreditor  juga  dapat  memohonkan  pailit  terhadap Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan pengadilan.
Kreditor  dalam  PKPU  (dalam  hal  ini  kreditor  konkuren  dan  kreditor  separatis)  berhak memberikan  suara  menyetujui  atau  menolak  rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  oleh debitor.  Namun  dalam  kepailitan,  hanya  kreditor  konkuren  yang  berhak  memberikan  suara menyetujui  atau  menolak  rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  oleh  debitor.  Sedangkan kreditor separatis tidak mempunyai hak suara.

## Kedudukan Debitor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU
Suatu putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor menjadi tidak cakap (on  bevregh)  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  menguasai  dan  mengurus  harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.
Debitor  adalah  orang  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang-undang yang  pelunasannya  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan.  Debitor  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang  memohonkan  PKPU  harus  melampirkan  rencana perdamaian  dalam  permohonannya,  dengan  kata  lain  dalam  PKPU  debitor  wajib mengajukan rencana perdamaian karena roh dari PKPU adalah perdamaian.
Melalui  rencana  perdamaian,  debitor  berusaha  meyakinkan  para  kreditornya  agar menerima skema pembayaran yang ditawarkan oleh debitor. Rencana perdamaian tersebut
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
harus  dibahas  bersama-sama  oleh  debitor  dan  para  kreditornya.  Setelah  pembahasan rencana  perdamaian,  maka  akan  dilakukan  pemungutan  suara  oleh  para  kreditor  yang mempunyai hak suara.
Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  maka  Pengadilan  harus  menyatakan  Debitor Pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka berlakulah ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud  dalam  Bab  II,  kecuali  Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  13,  dan  Pasal  14.    Setelah dinyatakan  pailit,  maka  kedudukan  debitor  yang  semula  debitor  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  berubah  menjadi  debitor  pailit.  Debitor  pailit  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  Debitor  pailit  adalah  debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang.
Selama  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  sesuai  Pasal  240  ayat  (1)  UU kepailitan  dan  PKPU,  Debitor  masih  dapat  melakukan  tindakan  kepengurusan  atau kepemilikan  atas  seluruh  atau  sebagian  hartanya  atas  persetujuan  pengurus.  Namun setelah dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan. Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator.
Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam  proses penyelesaian  kepailitan.    Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kurator  tidak  diharuskan memperoleh  persetujuan  dari  atau  menyampaikan  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada Debitor  atau  salah  satu  organ  Debitor,  meskipun  dalam  keadaan  di  luar  kepailitan persetujuan  atau  pemberitahuan  demikian  dipersyaratkan.  Kurator  juga  dapat  melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

## Perdamaian  Dalam  Kepailitan  Yang  Berasal  Dari  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU)
Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  apabila  debitor  yang memohonkan  PKPU  maka  debitor  harus  melampirkan  rencana  perdamaian  dalam permohonannya,  dengan  kata  lain  dalam  PKPU  debitor  wajib  mengajukan  rencana perdamaian  karena  roh  dari  PKPU  adalah  perdamaian.  Berbeda  dengan  kepailitan  yang hanya memberi hak kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian.
Kreditor  yang  berhak  memberikan  hak  suara  dalam  rapat  pemungutan  suara  adalah kreditor konkuren dan kreditor separatis. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
1.  Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui atau  sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  Kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama- sama mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  seluruh  tagihan  yang  diakui atau  sementara  diakui  dari  kreditor  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  rapat tersebut; dan
2.  Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  Kreditor  yang  piutangnya  dijamin dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  maka  Pengadilan  harus  menyatakan  Debitor Pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 290 UU kepailitan dan PKPU, Apabila  Pengadilan  telah  menyatakan  Debitor  Pailit  maka  terhadap  putusan  pernyataan pailit  tersebut  berlaku  ketentuan  tentang  kepailitan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.  Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap debitor yang dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam  hal  putusan  pernyataan  pailit  yang  diputuskan  berdasarkan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.  Berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang tidak dapat  menawarkan  suatu  perdamaian  apabila  putusan  pernyataan  pailit  diputuskan berdasarkan:
1.  Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU:
Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka debitor dinyatakan Pailit.
2.  Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU: Perdamaian  yang  telah  disahkan  mengikat  semua  Kreditor,  kecuali  Kreditor  separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian.
3.  Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU: Pengadilan membatalkan perdamaian sehingga Debitor harus dinyatakan pailit.
Dengan  demikian,  putusan  pernyataan  pailit  yang  diakibatkan  oleh  hal  selain  dari ketentuan  Pasal  285,  Pasal  286  dan  Pasal  291  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  masih  tetap diperbolehkan  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  dalam  Kepailitan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.
Pasal  144  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.   Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada debitor yang dinyatakan pailit untuk mengajukan suatu rencana perdamaian kepada para kreditornya untuk disepakati bersama-sama.
Melalui  rencana  perdamaian,  para  kreditornya  diharapkan  memberikan  kesempatan kepada  debitor  untuk  memperbaiki  perusahaannya  dan  melakukan  pembayaran  utang- utangnya  sesuai  sesuai  kemampuan  si  debitor.  Rencana  perdamaian  diterima  atau  ditolak adalah mutlak merupakan keputusan para kreditor yang mempunyai hak untuk memberikan suara.
Dalam kepailitan, yang berhak memberikan hak suara dalam rapat pemungutan suara adalah  kreditor  konkuren.  Rencana  perdamaian  diterima  apabila  disetujui  dalam  rapat Kreditor  oleh  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren  yang  hadir  dalam  rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua  pertiga  dari  jumlah  seluruh  piutang  konkuren  yang  diakui  atau  yang  untuk  sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Apabila  rencana  perdamaian  diterima,  maka  Pengadilan  wajib  memberikan  putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang permusyawaratan  majelis.  Perdamaian  yang  disahkan  berlaku  bagi  semua  Kreditor  yang tidak  mempunyai  hak  untuk  didahulukan,  dengan  tidak  ada  pengecualian,  baik  yang  telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

## Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Dalam  Mengesahkan  Perdamaian  Di  Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Kepailitan  PT.  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  (Dalam  Pailit)  Putusan  No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/  PN.Niaga.Sby  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya  berasal  dari  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  PT  Anugrah Kembang  Sawit  Sejahtera  semula  dinyatakan  PKPU  dan  telah  mengajukan  proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya, namun kemudian rencana perdamaian ditolak oleh kreditornya sehingga PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dinyatakan Pailit.
Dalam kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera, Debitor kembali mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya.  Setelah dilakukan pembahasan rencana perdamaian antara debitor dan para kreditornya, dan setelah menerima masukan-masukan dari para kreditornya, rencana perdamaian direvisi oleh debitor. Kemudian pada saat rapat pemungutan  suara,  rencana  perdamaian  tersebut  diterima  dan  disetujui  oleh  kurang  lebih 98%  (Sembilan  puluh  delapan  persen)  Kreditornya.  Dengan  diterimanya  rencana perdamaian, kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera berakhir karena perdamaian.
Setelah  kepailitannya  berakhir,  PT  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  kembali menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Perdamaian yang tercapai dalam kepailitan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
tersebut  membuktikan  bahwa  seluruh  kreditornya  masih  melihat  peluang  PT  Anugrah Kembang  Sawit  Sejahtera  dapat  membayar  seluruh  utang-utangnya  dengan  tenggang waktu yang ditentukan.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Surabaya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara dalam  Putusan  No.  59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  Niaga  Sby  Mengesahkan  Perdamaian Dalam  Kepailitan  PT  Anugrah  Kembang  Sawit  Sejahtera  Yang  Berasal  Dari  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Adapun  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  mengesahkan  perdamaian  PT  Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU adalah sebagai berikut:
1.  Rencana  perdamaian  yang  diajukan  debitor  pailit  tersebut,  Tim  Kurator  dan  Hakim Pengawas  telah  melaksanakan  Rapat  Pemungutan  Suara  (voting)  dengan  hasil  voting proposal  perdamaian  debitor  pailit  disetujui  oleh  21  kreditor  konkuren  dengan  total suara  137.220  suara  dan  jumlah  tagihan  kreditor  konkuren  yang  setuju  sebesar  Rp. 1.372.235.668.326,55  (=99,68%).  Proposal  perdamaian  ditolak  oleh  1  kreditor  dengan total  suara  189  suara.  Oleh  karena  rencana  perdamaian  disetujui  dalam  rapat  kreditor sesuai ketentuan penghitungan suara dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, maka kesepakatan kreditor konkuren tercapai dan hasil voting diterima.
2.  Rencana  perdamaian  debitor  pailit  dan  para  kreditor  yang  telah  disetujui  dan  diterima telah dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian.
3.  Sesuai ketentuan pasal 159 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  majelis  hakim  wajib  memberikan  putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian.
4.  Perjanjian  perdamaian telah  disetujui  dan  ditandatangani  debitor  dan  para  kreditornya, maka Hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim pemutus untuk dapat mengesahkan perjanjian perdamaian.
5.  Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian  sesuai  Pasal  159  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  maka  pengadilan  wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sah dan mengikat  seluruh  kreditornya  karena  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  144  dan  Pasal  292 UU Kepailitan dan PKPU.
Pada tahun 2021, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 yang telah bertentangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 2 Huruf a SEMA  No.  5  Tahun  2021  menyatakan  “Debitor  yang  dinyatakan  pailit  akibat  rencana perdamaian  ditolak  oleh  Kreditor  sebagaimana  dimaksud  ketentuan  pasal  289  Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian”.
Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 2 Huruf a SEMA No. 5 Tahun 2021 bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  144  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  mengatur  “Debitor  Pailit berhak  untuk  menawarkan  suatu  perdamaian  kepada  semua  Kreditor”.  Selain  itu  dalam Pasal  292  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  mengatur  “Dalam  suatu  putusan  pernyataan  pailit  yang diputuskan  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  285,  286  atau Pasal 291 tidak dapat ditawark an suatu perdamaian”.
Berdasarkan  Pasal  144  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  Debitor  yang  dinyatakan  Pailit berhak  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian.  Kemudian  Pasal  292  UU  Kepailitan  dan PKPU membatasi ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU tersebut dengan melarang Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  apabila  Debitor  dinyatakan  pailit  berdasarkan ketentuan  Pasal  285,  Pasal  286  dan  Pasal  291  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Putusan pernyataan pailit yang diakibatkan oleh hal selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.
Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU  sama  sekali  tidak  mengakomodir  Pasal  289  UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila Debitor dinyatakan pailit berdasarkan pasal 289 UU Kepailitan  dan  PKPU,  maka  Debitor  Pailit  berhak  mengajukan  rencana  perdamaian  sesuai ketentuan  Pasal  144  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Hal  ini  membuktikan  SEMA  No.  5  Tahun 2021 telah bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Sarana  perdamaian  dalam  Kepailitan  sangatlah  penting  untuk  kepentingan  dunia usaha  dalam  menyelesaikan  masalah  utang-piutang  secara  adil,  cepat, terbuka  dan  efektif untuk  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  nasional.  Melalui perdamaian, diharapkan Debitor dapat menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya dengan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  UU  Kepailitan  dan  PKPU  adalah  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  nasional  yaitu  dengan  menjamin  kepastian  hukum  dalam menyelesaikan  masalah  utang-piutang  Debitor  dan  Para  Kreditornya  secara  adil,  terbuka, cepat  dan  efektif.  Salah  satu  cara  penyelesaian  masalah  utang-piutang  tersebut  adalah melalui  perdamaian.  Oleh  karenanya,  pemberian  kesempatan  kepada  Debitor  untuk menawarkan  suatu  rencana  perdamaian  kepada  Para  Kreditornya  sangatlah  penting  untuk menjaga kelangsungan usaha Debitor agar bisa tetap produktif.
Pentingnya  teori  kepastian  hukum  mengkaji  Perdamaian  Dalam  Kepailitan  Yang Berasal  Dari  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  ini  untuk  memberikan kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  kepailitan  di  Indonesia.  Teori  kepastian  hukum inilah  yang  akan  mencegah  penafsiran-penafsiran  bebas  terhadap  isi  pasal  UU  Kepailitan dan  PKPU  terutama  pada  Pasal  144  dan  292.  Kepastian  hukum  adalah  perangkat  hukum suatu  negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara.  Perangkat hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  warga  negara  sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negaranya  agar  keberadaan  warga  negara tersebut terlindungi.

## IV.  KESIMPULAN
Kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan kewenangan atributif Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan  pengurangan  atau peng hapusan  sanksi  administrasi  sebagaimana  terlihat  pada  frasa  “dapat”  yang  ada  pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Frasa “dapat” tersebut dapat diartikan Direktur Jenderal Pajak memiliki kebebasan memutuskan menerima atau menolak permohonan pengurangan atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dengan  berlandaskan  unsur  keadilan.  Oleh  karena itu,  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  disparitas  putusan  pengadilan  pajak,  perlu  adanya pedoman  penerapan  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP.  Pedoman  tersebut  berisikan kewajiban  bagi  hakim  pengadilan  pajak  untuk  tiap  kejadian  harus  memerhatikan  keadaan obyektif  dan  subyektif  dari  pelaku  Wajib  Pajak  yang  dilakukan,  harus  memerhatikan perbuatan  dan  pembuatnya,  hak-hak  apa  yang  dilanggar,  kerugian  apa  yang  yang ditimbulkan,  batas  antara  minimal  dan  maksimal  harus  ditetapkan  seharusnya  sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.

## REFERENSI
Abdul Kadir, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004). Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Adam  Barnini,  Dkk,  Kedudukan  Kreditor  yang  Tidak  Terdaftar  Pada  Putusan  Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, 2021, Jurnal Hukum.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Anita  Afriana  dan  Rai  Mantili,  Implementasi  Perdamaian  (Accord)  Pada  Pengadilan  Niaga Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Di  Indonesia,  Tahun  2017,  Jurnal  Ilmiah Hukum.
Anthon  F.  Susanto,  Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
Annisa,  Feiby  dan  Mia Hadiati.  “Analisis  Pengesahan  Perdamaian  (Homologasi)    terhadap Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU)  atas  Isi  Perjanjian  Perdamaian yang    Mengalami    Perubahan  (Studi  Putusan:  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 718K/Pdt.Sus- Pailit/2019)”.  Jurnal  Hukum  Adigama,  4,  1  (2021):  73-96.  DOI: 10.24912/adigama.v4i1.10841.
Badrulzaman,  Mariam  Barus.  Hukum  Perikatan  dalam  KUHPerdata  Buku  Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
Bahder Johan Nsution, Hukum dan Keadilan, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
Barnini,  Dkk  “Kedudukan  Kreditor  yang  Tidak  Terdaftar  pada  Putusan  Perdamaian  PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”.
Bernard  Nainggolan,  Peranan  Kurator  Dalam  Pemberesan  Boedel  Pailit,  Bandung:PT Alumni, 2014.
Bernard  Nainggolan,  Transparansi  Dalam  Pemberesan  Boedel  Pailit,  Bandung:PT  Alumni, 2015.
Elyta Ras Ginting, Hukum kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakarta: Sinar grafika, 2018). Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
Fransiskus Walten,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Penannggung  Hak  Tangguhan Yang Belum Didaftarkan Dalam Kapalitan, 2015, Tesis Magister Hukum UII Jogjakarta, Hlm. 82.
Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013)
H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: P.T Alumni, 2010).
Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku  Pedoman  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra Media,
2016).
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: GHlmia Indonesia, 2007). Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). Pan. Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1. 2009.
Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  2005  Tentang  Penghitungan  Jumlah  Hak  Suara Kreditor.
Pe ter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
Philipus  M.    Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  (Surabaya:  PT.    Bina Ilmu, 1987).
Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2004).
Rado Fridsel Leonardusa & Novitasari, Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan, Tahun 2020, Jurnal Hukum.
Siti  Anisah,  “Studi  Komparasi  terhadap  Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor dalam  Hukum  Kepailitan”.  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  16,  edisi  khusus  (2009): Hlm. 30-50.
Susanti  Adi  Nugroho,  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia  Dalam  teori  Dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  5  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Rumusan Pleno Kamar Perdata.
Sutan Remi Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Tedy Herlambang, Dkk, Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi), Tahun 2017, Jurnal Nuansa Kenotariatan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Wisnu  Ardytia,  Perlindungan  Hukum  Kreditor  Dalam  Kepailitan  (Studi  Kasus  Terhadap Peninjauan  Kembali  Reg.  No.  07  PK/N/2004),  Tesis  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2009.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2017).