## POLITIK ISLAM :
Dari Perilaku hingga Pemikiran Politik

## Alkhendra 1

## ABSTRACT
One  of  measures  taken  by  the  Prophet  Muhammad  as  a reflection of  political behavior is often  the Prophet  engaged  in various  agreements,  one  of  which  is  monumental  is  the agreement  of  Medina  (Medina  Charter),  are  involved  in  the battle  which  is  another  form  of  political  phenomena.  After Muhammad's  death,  the  phenomenon  of  political  life increasingly  seen  more  clearly,  which  is  marked  by  events when  the  Prophet  Died.  The  phenomenon  of  Islamic  political life can also be seen from the succession process that occurs in three caliphs.

## Keywords: Perilaku dan Pemikiran Politik

## A. Pendahuluan
Ketika  politik  dipahami  sebagai  fenomena  yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, maka dalam realitas sejarah,  di  dunia  Islam  fenomena  itu  memang  telah  terjadi. Nabi  Muhammad  sebagai  orang  yang  bertugas  membawa aturan-aturan  Islam  dalam  kenyataannya  telah  pula memperlihatkan  berbagai  bentuk  perilaku  politik.  Di  antara kebijakan  yang  diambil  Nabi  Muhammad  sebagai  cerminan perilaku politik ialah seringnya Nabi terlibat di dalam berbagai perjanjian, salah satu yang sangat monumental ialah perjanjian Medinah  (Piagam  Medinah).  Di  samping  terlibat  dalam
1 Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang
berbagai  perjanjian,  Nabi  Muhammad  juga  sering  terlibat  di dalam berbagai pertempuran yang merupakan bentuk lain dari fenomena politik.
Setelah  Nabi  Muhammad  wafat,  fenomena  kehidupan politik  semakin  terlihat  lebih  jelas.  Hal  itu  ditandai  dengan peristiwa  ketika  Nabi  Wafat.  Saat  itu,  terjadi  kemelut  cukup serius  di  tubuh  umat  (sahabat).  Persoalan  mendasar  yang diperselisihkan itu ialah siapa yang bakal  menggantikan Nabi Muhammad.  Pengganti  Nabi  Muhammad  yang  dipersoalkan bukanlah  dalam  posisi  Nabi  atau  Rasul.  Sebab,  persoalan  itu sama-sama  diyakini  telah  final.    Persoalannya  terletak  pada siapa  yang  akan  menggantikan  Nabi  Muhammad  sebagai pemimpin masyarakat muslim yang telah dibentuk oleh Nabi. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa selama kurang lebih 23 tahun,  Nabi  Muhammad  telah  berhasil  membentuk  sebuah komunitas masyarakat yang berperadaban.  Hanya saja, sampai Nabi  menghembuskan  nafas  terakhir,  Nabi  tidak  menunjuk secara jelas siapa yang akan melanjutkan tugas beliau sebagai pengayom  komunitas  yang  sudah  terbentuk  itu.  Tidak ditunjuknya  secara  jelas  orang  yang  akan  menggantikan dirinya inilah yang kemudian menjadi dasar perseteruan waktu itu.  Sekalipun  Abu  Bakar  dalam  kenyataannya  akhirnya terpilih  sebagai  orang  yang  dipercaya  sebagai  pengganti (khalifah)  Nabi  Muhammad,  namun  yang  pasti  ialah  bahwa proses menuju  ke arah  itu bukanlah  sesuatu yang  instan,  tapi setelah melalui  perseteruan yang cukup melelahkan.   Bahkan, proses pemakaman Nabi sempat jadi terbengkalai.
Fenomena  kehidupan  politik  selanjutnya  juga  dapat dilihat  dari  proses  suksesi  yang  terjadi  pada  tiga  khalifah berikutnya.    Umar  sendiri  terpaksa  harus  membentuk  tim formatur  (Badri  Yatim  ;  1997  :  38)  untuk  menghindari kemungkinan  yang  tidak  diinginkan.  Fenomena  kehidupan
politik  pada  masa-masa  awal  mencapai  puncaknya  pada  saat Ali  memegang  tampuk  pimpinan.  Kepemimpinan  Ali digerogoti  oleh  Muawiyah  yang  saat  itu  berstatus  sebagai gubernur  di  wilayah  Syria.  Perseteruan  ini  berujung  kepada terjadinya arbitrase ( tahkîm ) (Budhy Munawar Rachman, 1994 : 672-677)  dan  pada  akhirnya  penyerahan  kursi  kekhalifahan dari  pihak  Ali,  melalui  Hasan  puteranya,  kepada  Muawiyah. Persitiwa  yang  disebut  terakhir  ini,  oleh  Nurcholish  Madjid disebut  sebagai  “tahun  persatuan” atau  “tahun  solidoritas”, atau ‘âm al - jamâ’a t (Budhy Munawar Rachman ; 1994 : 241).

## B. Perilaku Politik Masa Awal
Selama  pemerintahan  Nabi  dan  Khulafa‟  al -Rasyidin, sistem  pemerintahan  yang  diterapkan  adalah  teo-demokratis, artinya  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  dengan menjadikan  syariat  Tuhan  sebagai  pedoman  hukum.  Namun sejak  masa  pemerintahan  khalifah  Muawiyah  pada  masa dinasti  Bani  Umaiyah  dan  seterusnya  sampai  kepada  masa dinasti  Bani  Abbasiyah,  sistem  pemerintahan  di  dunia  Islam beralih  dari  bentuk  demokratis  kepada  bentuk  monarkhis, sekalipun  masih  tetap  menjadikan  syari‟at  Tuhan  sebagai pedoman  hukum.  Seiring  dengan  pergeseran  bentuk pemerintahan tersebut,  muncul kemudian beberapa kelompok tandingan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada. Dua kelompok yang cukup populer adalah kelompok Khawarij dan  Syi‟ah.    Sejak  itu,  di  dunia  Islam  terdapat  tiga  bentuk kecenderungan  politik,  yaitu  Sunni  (yang  dianut  oleh penguasa), Syi‟ah, dan Khawarij.
Syi‟ah dan Khawarij, sebagai kelompok y ang dirugikan, memiliki pendirian yang berbeda dari corak Sunni.  Bagi Syi‟ah, yang  menganut  corak imâmat dalam  sistem  pemerintahan, berpendirian  bahwa  orang  yang  berhak  sebagai  pemimpin
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
umat  Islam  ialah  kelompok ahl  al-bait, yaitu  keturunan  Nabi dari garis Ali bin Abi Thalib. Ada banyak alasan yang dijadikan argumen  oleh  kelompok  Syi‟ah  untuk  mendukung  pendirian mereka.  Diantaranya, seperti dikatakan Hamid Enayat dalam bukunya, Modern  Islamic  Political  Thought ,  ialah  peristiwa  di Ghadir  Khumm,  yaitu  pada  waktu  Nabi  Muhammad mengadakan  perjalanan  setelah  menunaikan  ibadah  hajinya yang  terakhir  (sebelum  wafat),  dipercaya  oleh  kaum  Syi‟ah sebagai pertanda suksesi harus dilakukan.  Di tempat ini Nabi dikisahkan  telah  menyatakan:  “Barangsiapa  menjadikan  aku sebagai  imamnya,  maka  ia  harus  memilih  Ali  sebagai imamnya”.  Ini  berarti  bahwa  Nabi,  menurut  kaum  Syi‟ah, sebenarnya telah menunjuk siapa penggantinya, dan ia adalah menantu  dan  sepupunya,  yaitu  Ali  bin  Abi  Thalib  (M.  Din Syamsuddin ; 2001 : 90)
Argumen  Kaum  Syi,ah  lebih  menekankan  masalah kepribadian,  bahwa  Ali  adalah  pengganti  yang  absah  karena kapasitas  intelektualnya  yang  hebat  dan  dipandang  sebagai orang yang paling  cinta pada  Nabi.   Dalam pandangan  kaum Syi‟ah, hanya orang yang punya hubunga n dekat dengan Nabi yang  dapat  memiliki  kualitas-kualitas  pengetahuan  dan “ketidak mungkinan salah ( ‘ishmat ) serta memiliki kemampuan untuk  menegakkan  kepemimpinan  yang  harus  adil  secara absolut dan permanen (M. Din Syamsuddin ; 1989 : 91).
Dalam situasi b egini, kaum Syi‟ah berusaha membentuk teori-teori  politik  mereka  atas  dasar  wahyu  dan  akal  dengan mengajukan  koinsep imâmat (kepemimpinan), wilâyat (kepatuhan),  dan ‘ishma t (ketidak-mungkinan  salah)  (M.  Din Syamsuddin ; 2001 : 90). Doktrin Syi‟ ah cenderung menekankan fungsi  keagamaan  dari  khalifah.    Artinya,  bagi  kaum  Syi‟ah, kepemimpinan ( imâmat ) umat Islam pada dasarnya merupakan fungsi keagamaan.    Karena  legitimasi  keagamaan  berasal  dari
Tuhan  dan  ditransmisikan  lewat  garis  Nabi,  maka  legitimasi politik  juga  harus  berasal  dari  legitimasi  keagamaan  dan  ini hanya dimiliki para keturunan Nabi (melalui jalur Ali bin Abi Thalib).
Berbeda  dari  Syi‟ah,  Khawarij  ternyata  kelompok pertama  yang  mencoba  mengaitkan  masalah-masalah  politik dengan  prinsip-prinsip  al-Quran  ketika  mereka  memandang bahwa  peristiwa arbitrase sebagai  pelanggaran  atas  kehendak Tuhan. Orang-orang Khawarij mengacu kepada ayat al-Quran: “wa man lam ya hkum bi mâ anzala Allâh fa ulâika hum al-kâfirûn ”, (Q.S  5  (al-Mâidah)  ayat  44).    Dalam  paradigma  politik  kaum Khawarij, pemilihan khalifah harus dilakukan oleh umat Islam secara luas. Kaum Khawarij menekankan bahwa setiap muslim, lepas dari ras, kelas sosial, dan latar belakang keluarga, punya hak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.
Sementara itu, bagi kelompok Sunni yang
membenarkan keputusan tsâqifat Bani Sa‟idah, percaya  bahwa Abu  Bakar  memang  pantas  menjadi  khalifah.    Pertimbangan mereka  ialah  bahwa  Abu  Bakar  adalah  sahabat  dekat  Nabi. Bahkan,  Abu  Bakar  sengaja  dipilih  Nabi  sebagai  pendamping ketika  terjadi  peristiwa  hijrah.    Di  samping  itu,  Abu  Bakar adalah  mertua  Nabi,  penasehat  kepala  umat  Islam,  sering menggantikan Nabi sebagai imam dalam shalat berjamaah  (M. Din  Syamsuddin,  2001:90),  dan  agaknya  termasuk  yang dianggap penting oleh  kelompok Sunni ialah faktor senioritas dan kelompok kecil elit.
Sungguhpun dari ketiga kecenderungan aliran politik di atas  kecenderungan  Khawarij  lebih  terlihat  berdasar  kepada prinsip-prinsip al-Quran, namun ketiganya tetap menunjukkan bahwa  pemerintahan  di  dalam  Islam  mesti  berdasar  kepada aturan Tuhan.
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi

## C. Politik Islam dalam Perdebatan Pemikiran
Dalam perkembangannya, ketiga kecenderungan aliran politik  ini  memiliki  perjalanan  yang  berbeda.    Kalau  Syi‟ ah dianggap masih tetap eksis sampai sekarang, maka Sunni dan Khawarij  sudah  tenggelam  dalam  perjalanan  sejarah.    Sunni dengan  sistem khilafah -nya  telah  tamat  riwayatnya  melalui tangan  dingin  Mustafa  Kamal  al-Taturk,  sedangkan  Khawarij hanya sampai pada tingkat gerakan-gerakan oposisi.
Yang  menarik  didiskusikan  di  sini  ialah  iklim  politik yang terdapat di kalangan Sunni.   Dengan dihapusnya sistem khilâfat oleh  Majelis  Nasional  Agung  Turki  pada  masa pemerintahan Mustafa Kamal (Kemalisme) tahun 1924, polemik di kalangan umat Islam menjadi sangat tajam.  Di satu sisi, ada kelompok  yang  tetap  berpendirian  bahwa  pemerintahan dengan sistem khilafah yang berdasarkan kepada syari‟at Islam adalah  sebuah  keharusan.    Alasan  kelompok  ini  ialah  bahwa aspek  kehidupan  politik  termasuk  yang  telah  dipandu  oleh ajaran  Islam.  Di  antara  tokoh  umat  Islam  yang  cenderung  ke arah ini ialah Rasyid Ridha.
Bagi  Rasyid  Ridha,  yang  oleh  Din  Syamsuddin (2001:118)  dikategorikan  sebagai  penganut  bentuk  ideologi salafiah  yang  tradisional,  sistem  politik  yang  benar  harus didasarkan pada musyawarah antara khalifah dan ulama yang merupakan  pembimbing  bagi  penafsiran-penafsiran  atas hukum Islam. Kecenderungan pemikiran tokoh reformis Islam ini  banyak  dikuti  oleh  aktivis-aktivis  muslim  di  dunia, termasuk  oleh  kalangan  aktivis  muslim  di  Indonesia. Munculnya  semangat  ingin  mendirikan  Negara  Islam  di Indonesia, atau paling tidak Negara yang berdasarkan kepada syari‟at  Islam  di  tanah  air,  adalah  salah  satu  bukti  kebenaran pernyataan tersebut.
Berbeda  dari  kelompok  di  atas,  kelompok  lain berpendirian  bahwa  sistem  pemerintahan  di  dunia  Islam tidaklah mesti berbentuk khilafah dan tidak juga dalam bentuk Negara Islam.  Bagi kelompok yang disebut terakhir ini, Islam tidaklah  memuat  aturan  rinci  tentang  pengaturan  hidup bernegara. Yang dibutuhkan hanyalah membuat format sebuah negara  dengan  tujuan  memperjuangkan  pesan-pesan  yang sangat substansi  dari  ajaran Islam itu sendiri.  Di antara tokoh muslim  yang  masuk  dalam  kelompok  ini  ialah  „Ali  Abd  al - Râziq.
Untuk meresponi krisis kekhalifahan pasca dihapusnya sistem  kekhalifahan  di  dunia  Islam,  „Ali  Abd  al - Râziqmenerbitkan  buku  yang  berjudul al-Islâm  wa  Ushûl  al- Hukm (Islam  dan  Dasar  Dasar  Pemerintahan).    Buku  -yang sempat  memancing  kontroversi  dan  bahkan  mendorong kalangan  tertentu  di  masyarakat  Islam  Mesir  mengajukannya ke  Pengadilan-  ini  memperkenalkan  teori  yang  tidak  hanya mengkritik keabsahan kekhalifahan, tapi juga mempertanyakan dasar-dasar  kekuasaan  dalam  Islam.  Inti  teorinya  adalah penolakan  atas  dasar-dasar  pemerintahan  Islam,  atau  secara lebih moderat, ketetapan Islam mengenai bentuk pemerintahan tertentu.
Argumen  pokok  „Ali  Abd  al -Râziqadalah  bahwa kekhalifahan tidak ada dasarnya baik dalam al-Quran maupun Hadis.    Keduanya  tidak  menyebut  kekhalifahan  dalam pengertian  yang  terjelma  dalam  sejarah.    Tidak  ada penunjukkan  yang  jelas  baik  dalam  al-Quran  maupun  Hadis mengenai  bentuk  sistem  politik  yang  harus  dibangun  oleh umat  Islam.    „Ali  Abd  al -Râziqbahkan  berargumen  lebih  jauh bahwa  kata  seperti ulu al-amr (mereka  yang berkuasa)    dalam al-Quran,  yang  diklaim  oleh  banyak  pemikir  sebagai kekhalifahan atau imamah, tidak ada sangkut pautnya dengan
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
isntitusi  ini  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mendirikan kekuasaan kekhalifahan („Ali Abd al -Râziq ;1966 : 40-42).
Melalui  kajiannya  yang cukup  hati- hati  tapi  kritis,  „Ali Abd  al-Râziq  bermaksud  membedakan  antara  agama  dan politik, atau lebih tepatnya, antara misi kenabian dan tindakan politik.    Ia  memberikan  argumen  historis  dan  teologis  cukup panjang  untuk  menunjukkan  bahwa  tindakan  politik  Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak dan  zakat,  dan bahkan  jihad,  tidak  berkaitan  dengan,  atau  tidak mencerminkan,  fungsi  Nabi  sebagai  utusan  Allah.    Bagi  „Ali Abd al-Râziq, Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan membangun kesatuan masyarakat, yang diikat oleh keyakinan bersama, melalui dakwah agama.
Jika  demikian,  „Ali  Abd  al -Râziq  sebetulnya  tidak bermaksud  mengatakan  bahwa  Islam  sama  sekali  tidak  perlu membentuk  pemerintahan.    Sebaliknya,  Islam  tidak  menolak perlunya  suatu  kekuasaan  politik.  Dalam  al-Quran menurutnya, Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan  sebagai  sarana  esensial  bagi  umat  Islam  dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya.    Tapi  ini  tidak  berarti  bahwa pembentukan  suatu  pemerintahan  menjadi  ajaran  pokok Islam(„Ali  Abd  al -Râziq  ;  1966  :  40-42) „Ali  Abd  al -Râziq cenderung  menerima  keberadaan  otoritas  politik  dalam  umat Islam.  Tapi ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntut an syari‟ah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara  keagamaan.  Pemerintahan  kekhalifahan  Islam,  dalam temuannya, hanyalah merupakan fenomena historis murni.
Di  samping  „Ali  Abd  al -Râziq,  sebelumnya  telah  ada beberapa pemikir Muslim lain yang juga memiliki pandangan bahwa  bentuk  khilafah  atau  Negara  Islam  bukanlah  sebuah
harga  mati  bagi  sistem  pemerintahan  dalam  Islam,  seperti Muhammad  Abduh  dan  Ibn  Khaldun.  Dan  untuk  Indonesia, kecenderungan  seperti  itu,  antara  lain,  terdapat  pada Nurcholish  Madjid,  yang  nantinya  akan  dibicarakan  secara panjang lebar, atau pada pendirian anggota kelompok Diskusi Limited Group.  Pendirian kelompok yang disebut terarkhir ini tergambar  dari  sikap  mereka  ketika  membicarakan  hubungan antara Islam dan Negara, yaitu:
Pertama;    Dalam  pandangan  mereka,  tidak  ada  bukti yang  tegas  bahwa  al-Quran  dan  Sunnah  mewajibkan  kaum muslimin  mendirikan  negara  Islam.    Menurut  pengamatan mereka,  eksperimentasi  politik  Nabi  Muhammad  tidak mengandung  unsur  proklamasi  berdirinya  sebuah  negara Islam.    Karenanya,  mereka  menolak  agenda  politik  para pemimpin  dan  aktivis  politik  Islam  yang  lebih  awal,  yang menuntut pembentukan sebuah negara Islam atau negara yang berdasarkan ideologi Islam.
Kedua;    Mereka  mengakui  bahwa  Islam  memberi seperangkat prinsip sosial-politik.  Meskipun demikian, mereka memandang  bahwa  Islam  bukanlah  ideologi.    Karenanya, dalam  pandangan  mereka,  ideologi  Islam  itu  tidak  ada. Bahkan,  menurut  sebagian  dari  mereka,  ideologisasi  Islam dapat dianggap sebagai mereduksi Islam.
Ketiga;    Karena  Islam  dipahami  sebagai  agama  yang kekal  dan  uni-versal,  maka  pemahaman  kaum  muslimin terhadapnya  tidak  boleh  dibatasi  hanya  kepada  pengertian formal dan legalnya, khususnya yang dibangun dalam konteks ruang  dan  waktu  tertentu.    Melainkan,  pemahaman  itu  harus didasarkan  kepada  penafsiran  yang  menyeluruh,  yang menerapkan  petunjuk  tekstual  dan  doktrinalnya  ke  dalam situasi dan konteks kontemporernya.  Sudut pandang ini pada
gilirannya, paling tidak menurut Ahmad Wahib, meniscayakan transformasi  Islam  ke  dalam  prinsip-prinsip  dan  praktek- praktek kontemporer.
Keempat;    Mereka  percaya  bahwa  hanya  Allah  yang mengetahui kebenaran mutlak.  Dengan demikian, sebenarnya hampir  tidak  mung-kin  bagi  seseorang  manusia  untuk menjangkau  realitas  Islam  yang  mutlak.    Dalam  penilaian mereka, pemahaman kuam muslimin terhadap doktrin-doktrin keagamaan  mereka  pada  dasarnya  bersifat  relatif  dalam  nilai, dan  karenanya  dapat  berubah.    Dengan  adanya  keragaman penafsiran  terhadap  Islam  di  satu  sisi,  dan  kenyataan  bahwa Islam tidak mengakui sistem kependetaan dalam beragama di sisi  lain,  maka  tak  seorangpun  dapat  mengklaim  bahwa pemahamannya  tentang  Islam  adalah  yang  paling  benar  dan paling  otoritatif  dibandingkan  yang  lain.    Karena  itu,  penting sekali  bagi  kaum  muslimin  untuk  mengembangkan  toleransi beragama, baik secara internal maupun eksternal (M. Masyhur Amin (ed.) ; 1989 : 149-52).
Daftar Kepustakaan
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. V/1997
Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah , Paramadina, Jakarta
M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Orde Baru , Logos, Jakarta,
2001
„Ali  Abd  al -Râziq, al-Islâm  wa  Ushûl  al-Hukm ,  disunting  oleh
Mamduh Haqq, Beirut, 1966
M. Masyhur Amin (ed.), Teologi Pembangunan; Paradigma Baru Pemikiran Islam, LKPSM NU DIY, Yogyakarta, 1989