Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## KENDALA DALAM PENGAMANAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA LAMANDAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

## YULIANTI
Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Jalan Ahmad Wongso RT. 24 No. 100 Pangkalan Bun email : Yuliantianti63@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  more  about  the  obstacles  in  safeguarding  the conservation  area  of  Lamandau  Wildlife  Reserve,  the  threat  in  securing  the  Lamandau National  Forest  Zone  and  the  efforts  made  in  securing  the  area.  This  research  method isJjuridical  Sociology,  where  data  is  taken  from  existing  legal  norms  as  well  as  conducting interviews  and  direct  observation  with  the  parties  concerned.  Result  of  this  research  shows that to solve the obstacles is to cooperate with OF UK, Yayorin, dan OFI, then restricts the license  and  forms  the  conservation  group.  And.  the  imposition  of  strict  sanctions  on  things that  threaten  conservation  areas  to  produce  deterrent  effects  for  both  the  perpetrators  and others so as not to do the same thing.
Keywords: Constraints, Security, Lamandau Wildlife Reserve Forest Area.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang kendala dalam pengamanan kawasan  hutan konservasi SM  Lamandau, ancaman dalam pengamanan  Kawasan Hutan SM Lamandau  dan  upaya-upaya  yang  di  lakukan  dalam  pengamanan  kawasan  tersebut.  Metode penelitian secara yuridis sosiologis, dimana sifat pendekatnya empiris, oleh karenanya data di ambil  dari  norma  hukum  yang  ada  serta  melakukan  wawancara  dan  observasi  langsung dengan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk menanggulangi  kendala  yang  ada  adalah  dengan  Upaya  yang  di  lakukan  SM  Lamandau meningkatkan kerja sama dengan  mitra kerja,  yaitu OF UK, Yayorin dan OFI. Memberikan ijin  usaha  terbatas  pada  masyarakat  sekitar  SM  Lamandau  serta  pembentukan  kelompok masyarakat konservasi. Dan juga Penjatuhan sanksi yang tegas terhadap hal yang mengancam Kawasan  konservasi  untuk  menimbulkan  efek  jera  baik  bagi  pelaku  maupun  orang  lain sehingga tidak merlakukan hal yang sama.
Kata kunci: Kendala, Pengamanan, Kawasan Hutan Konservasi SM Lamandau.
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## A. PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  merupakan  unsur lingkungan hidup alami, baik fisik maupun hayati.  Sumber  daya  alam  diambil  dan digunakan  oleh  manusia  dengan  laju  yang semakin lama semakin cepat, padahal tidak semua  sumber  daya  alam  tersebut  bersifat terbaharui,  namun  sebagian  bersifat  tak terbaharui yang akan habis oleh pemakaian. Sumber daya alam mempunyai kedudukan  serta  peranan  penting  bagi kehidupan,  pada  dasarnya  unsur-unsur sumber  daya  alam  (hayati  dan  non-hayati) saling  tergantung  antara  satu  dengan  yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur sumber  daya  alam  tersebut  akan  berakibat terganggunya ekosistem. 1
Sebagai  bangsa  yang  dikaruniai dengan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara, sudah  sewajarnya  terhadap  sumber  daya alam  tersebut  harus  dilindungi,  dipelihara, dilestarikan,  dan  dimanfaatkan  secara optimal  bagi  kesejahteraan  masyarakat Indonesia  pada  khususnya  dan  mutu kehidupan manusia pada umumnya, menurut  cara  yang  menjamin  keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan,  baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan
ekosistemnya  seperti  yang  termaktub dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.
1 Azmardi.  2010.  Implementasi  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  Dalam Menanggulangi Perbuatan yang dapat Mengakibat- kan Perubahan Terhadap Keutuhan kawasan Suaka Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam  di  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Kalimantan  Barat (Tesis) Program Magister ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 1
Dewasa  ini  akibat  berbagai  sebab, kekayaan  alam  tersebut  telah  mengalami degradasi  (termasuk  deforestasi)  yang  luar biasa,  tercatat  laju  degradasi  hutan  1,08 juta  hektar/tahun  selama  periode  2000  – 2005  (Departemen  Kehutanan,  2009). Degradasi  tersebut  telah  berdampak  pada hilangnya sebagian fungsi kawasan, rusaknya  habitat  tumbuhan  dan  satwa  liar, juga  telah  berdampak  pada  meningkatnya laju  kelangkaan/kepunahan  tumbuhan  dan satwa liar, disamping berdampak luas bagi penurunan  kualitas  mutu  kehidupan  dan meningkatnya  ancaman  bagi  kehidupan manusia.  Degradasi  terjadi  oleh  berbagai sebab,  seperti  konversi  hutan,  illegal logging,  perambahan,  dan  kebakaran.  Hal ini  erat  kaitannya  dengan  lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya
penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata laksana pengelolaan. Situasi ini  dipengaruhi  antara  lain  oleh  belum mantapnya peraturan
perundangan, sehingga tidak mampu menjamin terwujudnya  kaidah–kaidah  pengelolaan alam lestari.
Konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan  ekosistemnya,  sebagai  salah  satu bentuk optimalisasi
pengelolaan sumberdaya alam bagi terwujudnya kemakmuran  rakyat  berkelanjutan  juga tidak bisa terhindar dari situasi diatas, oleh karena  itu  perlu  dilakukan  upaya–upaya revitalisasi  peraturan  perundang-undangan di bidang konservasi agar sasaran konservasi dapat segera diwujudkan. 2
Pembangunan  sumber  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya  pada  hakikatnya adalah  bagian  yang  sangat  penting  dari pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan sebagai  pengamalan  Pancasila.  Unsur-
2 Dewan  Kehutanan  Nasional .  2010.  Kajian Kebijakan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya. Hlm. 5
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
unsur  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan  berakibat  terganggunya  ekosistem. Untuk  menjaga  agar  pemanfaatan  sumber daya  alam  hayati  dapat  berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan  langkah-langkah  konservasi sehingga  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu  mewujudkan  keseimbangan  serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. 3
Indonesia telah banyak lokasi konservasi  yang  tersebar  di  seluruh indonesia.  Salah  satunya  ialah  konservasi yang  ada  di  Kalimantan  Tengah  yaitu
Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau ditunjuk berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan Nomor: 162/Kpts-II/1998
tanggal 26 Pebruari 1998 tentang perubahan  fungsi  kawasan  hutan  produksi tetap  dan  kawasan  hutan  produksi  yang dapat  dikonversi  pada  sebagian  kelompok hutan  Sungai  Lamandau  seluas  ±  76.110 Ha.
Pada  tahun  2005  telah  dilakukan Penataan  Batas  Definitif  oleh  BPKH Wilayah  V  Banjarbaru.  Berdasarkan  hasil tata  batas  tersebut  dalam  Laporan  Nomor: 47/LAP/BPKH
Bjb-1/2005 tentang
Penataan  Batas  Definitif  Kawasan  Suaka Margasatwa  (SM)  Sungai  Lamandau  pada
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Laporan  Nomor:  48/LAP/BPKH  Bjb-
3 Arief Budiman. 2014. Pelaksanaan Perlindungan  Satwa  Langka  Berdasarkan  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di  Seksi  Konservasi  Wilayah  I  Surakarta  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jawa  Tengah, Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta)

## 1/2005  tentang  Penataan  Batas  Definitif
Kawasan  Suaka  Margasatwa  (SM)  Sungai Lamandau pada Kabupaten Sukamara, luas SM  Lamandau  yang  berhasil  ditata  batas berkurang lagi hanya menjadi ± 56.584 Ha, dengan  jumlah  pal  batas  sebanyak  1.337 buah.
Pada  tahun  2010  SK  Penetapan  SM. Lamandau telah dikeluarkan dengan nomor:  SK.17/MENHUT-II/2010  tentang penetapan  Kawasan  Hutan  Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau yang terletak di wilayah Kecamatan Kotawaringin  Lama,  Kecamatan  Arut
Selatan,
Kecamatan Sukamara dan
Kecamatan  Jelai  Kabupaten  Kotawaringin Barat  dan  Sukamara,  Provinsi  Kalimantan Tengah,  seluas  56.584  (lima  puluh  enam ribu  lima  ratus  delapan  puluh  empat) hektar.
Luas  Kawasan  suaka  Margasatwa Lamandau  terakhir  berdasarkan  keputusan Menteri
Kehutanan
RI No. SK 529/Menhut/2/2012  tentang  Perubahan atas  keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor: 759/KPTS/UM/10/1982
tentang
Penunjukan  Areal  Hutan  di  wilayah Provinsi  Daerah  Tk.  I  Kalimantan  Tengah seluas  115.300.000  Ha  sebagai  Kawasan Hutan.  Dari  peta  sebagai  lampiran  SK tersebut di  nyatakan SM  Lamandau seluas 61.425 Ha.
Secara geografis berada di 111º00’36” - 111º 30’00” BT dan 2º41’42” -  03º13’48”  LS.  Berdasarkan  pembagian wilayah  administrasi  pemerintahan  berada pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk  ke  dalam  4  (empat)  kecamatan yang  terbagi  dalam  2  (dua)  kabupaten yaitu:  Kecamatan  Arut  Selatan  dan Kecamatan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara di Kabupaten Sukamara.
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Suaka  Margasatwa  Lamandau  berbatasan dengan:
Utara  : PT.  Sampoerna  Agro  dan  Desa Babual Baboti Selatan : Desa Sungai Pasir Barat  : Perkantoran  Pemda  Sukamara dan Desa Karta Mulya Timur  :  Kawasan  Hutan  Produksi,  Sungai Lamandau dan Sungai Arut. Fungsi Suaka Margasatwa Lamandau adalah  sebagai  kawasan  pendukung  stok karbon,  sebagai  pelepas  liaran  orangutan, sebagai  persinggahan  burung  migran  dan juga  sebagai  kawasan  yang  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  sekitar.  (RPJJ SMSL Periode 2011-2020), selain  itu  juga sebagai  resapan  air  dan  sumber  air  bersih masyarakat  sekitarnya 4 sehingga  harus  di jaga kelestariannya.
Tapi pada kenyataannya  banyak  terjadi  hal  hal  yang mengganggu  kelestarian  SM  Lamandau tersebut. Salah satu satu penyebab terganggunya  kawasan  Hutan  konservasi SM  Lamandau  adalah  bahaya  kebakaran, di  mana  kebakaran  lahan  sering  melanda wilayah  Kotawaringin  Barat.  Api  tidak hanya  merambah  ke  lahan  milik  warga, melainkan  juga  merambah  sampai  ke kawasan
Suaka Margasatwa SM
Lamandau.  Bahkan  di  awal  tahun  2018, kawasan  ini  sudah  dua  kali  dirambah  api kebakaran  lahan.  Kepala  Resort  SM Lamandau, Kepala  Seksi Konservasi
Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  Kalteng, Sugih Trianto H menuturkan,  api  pertama  muncul  di  SM Lamandau  pada  tanggal  28  Januari  2018 dengan  luasan  yang  terbakar  sekitar  15 hektare. Kebakaran itu telah ditangani oleh
4 Eddy  Santoso. November  2010  –  Oktober 2011  (Strategi  Tindak  Lanjut  Kampanye  Bangga Suaka  Margasatwa  Sungai  Lamandau  Provinsi Kalimantan  Tengah-Indonesia)  Alumni  Siswa Konservasi Pride RARE
anggota  Resort  SM  Lamandau  dan Orangutan  Fundation  -  United  Kingdom (OF UK), yang masuk wilayah Desa Natai Sedawak,  Kabupaten  Sukamara.”  Yang terbakar  hutan  dan  padang  ilalang  di  SM Lamandau,  dan  api  berasal  dari  luar kawasan,”  ujarnya,  Minggu  (18/2)  kepada Radar Pangkalan Bun. Selain itu orang tak bertanggung jawab juga melakukan penjarahan  kayu  dengan  cara  menebang pohon di kawasan hutan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Kabupaten Lamandau,  Kalteng.  Saat  tim  BKSDA Kalteng  SKW  2  Pangkalan  Bun  bersama petugas  Orangutan  Foundation  United Kingdom (OF-UK) dan kepolisian melakukan patroli rutin pada 25-26 Januari 2018  ditemukan  banyak  pohon  ditebang oleh sejumlah pembalak. 5
Berdasarkan  atas  hal  itulah  penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  perumusan  masalah  yang  akan diteliti lebih lanjut adalah:
1. Ancaman  apa  saja  yang  di  hadapi dalam  pengamanan  kawasan  Hutan Konservasi suaka Margasatwa
Lamandau?
2. Kendala apa saja yang di hadapi dalam pengamanan Kawasan Hutan Konservasi suaka Margasatwa Lamandau? 3. Bagaimana upaya pengamanan kawasan  Hutan  Konservasi  Suaka Margasatwa Lamandau?
5 Sindonews.com 2018
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kajian  empiris sehingga jenis penelitiannya menggunakan metode yuridis sosiologis. 6 Oleh karenanya Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkonstruksikan  hukum  dalam  realitas dan  kajian  fungsional  dalam  kehidupan nyata.  Pendekatan  sosiologis  ini  bersifat empiris  hal  ini  dapat  kita  lihat  bahwa penelitian  ini  menggunakan  data  primer yaitu dengan melakukan wawancara Kepala  BKSDA  SKW  II  Pangkalan  Bun dan Kasi Analisis  data.  Sedangkan penelitian  kepustakaan  di  lakukan  dengan cara  mengkaji  dan  menganalisis  bahan bahan  hukum  yang  meliputi  bahan  hukum primer seperti peraturan perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan-bahan hukum sekunder  antara  lain  buku,  jurnal  ilmiah, surat kabar, dokumen resmi yang menunjang  dan  sesuai  dengan  topik penelitian  dan  bahan  hukum  sekunder seperti kamus hukum.
Dalam penelitian, pengumpulan data di  lakukan  dengan  cara  wawancara  dan observasi  secara  langsung  kepada  pihak- pihak yang bersangkutan sebagai narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka serta melakukan observasi langsung terhadap  data-data  di  lapangan  terkait dengan pengamanan SM Lamandau. Selanjutnya  data  yang  di  peroleh  di lapangan  didukung  dengan  data  sekunder yang  diperoleh  dari  kepustakaan  yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.
6 Lihat  Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar Ilmu  Hukum .  Penerbit  Universitas  Indonesia  Press: Jakarta. Hlm. 51-52

## D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN 1. Ancaman  yang  di  hadapi  dalam pengamanan kawasan Hutan Konservasi suaka Margasatwa Lamandau
a. Pembalakan Liar Pembalakan  atau  penebangan  kayu akan  terus  terjadi  seiring  dengan  semakin terbatasnya  sumber  kayu  di  alam  dan kebutuhan akan kayu yang terus meningkat. Ancaman atas kegiatan pembalakan tetap tinggi melihat lokasi SM Lamandau  yang  relatif  ekat  dengan  kota Pangkalan  Bun,  dan  dikelilingi  oleh pemukiman  serta  banyaknya  akses  masuk ke Kawasan. Pada tahun 2007 terjadi kasus pencurian kayu, 5 kasus di tahun 2009 dan 3 kasus di tahun 2009. 7 Selain itu orang tak bertanggung  jawab  melakukan  penjarahan kayu  dengan  cara  menebang  pohon  di kawasan hutan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Kabupaten Lamandau,  Kalteng.  Saat  tim  BKSDA
Kalteng  SKW  2  Pangkalan  Bun  bersama petugas  Orangutan  Foundation  United Kingdom (OF-UK) dan kepolisian melakukan patroli rutin pada 25-26 Januari 2018  ditemukan  banyak  pohon  ditebang oleh sejumlah pembalak.
“Saat  tim  melakukan  patroli  rutin  di dalam  hutan  yang  merupakan  rumah Orangutan dan binatang dilindungi lainnya di  Sungai  Lamandau  kami  berhasil menangkap sejumlah pembalak dan melihat  sejumlah  pohon  sudah  ditebang menggunakan chainsaw. Sekarang
pembalak  sudah  tidak  pilih-pilih  lagi.
Semua  pohon  besar  ditebang.  Pohon Rengas  dan  Patung  saja  ditebang.  Saat  itu hanya dilakukan  sosialisasi dan peringatan keras. Pembalak diminta pulang
7 RPJP SMSL periode 2011-2020 Kab. Kobar dan Sukamara Prop. Kal Teng.
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
meninggalkan  lokasi.  Lokasi  di  hutan penyangga SM Lamandau,” papar Program Manager  Orangutan  Foundation  UK  Ade Suharso  saat  ditemui  MNC  Media  di kantornya, Senin (29/1/2018). Dia
mengatakan,  diduga  sudah  cukup  lama para pembalak melakukan aktivitas terlarang tersebut. Sebab jika lihat bekasnya/tunggulnya  kayu  dipotong  di tempat  menjadi  balok  sesuai  ukuran  asal pohon  kemudian  diangkut  menggunakan perahu  kelotok  menuju  Sungai  Arut. “Kalau  dilihat  bekas  tebangnya  cukup banyak.  Ini  harus  kita  awasi  terus,  jika tidak  hutan  penyangga  yang  merupakan habitat Orangutan gundul dan bisa berimbas  rusaknya  hutan,”  timpalnya. 8 Di mana  hal  tersebut  sudah  di  atur  dalam pasal  19  ayat  1  UU  nomor  5  tahun  1990 (Setiap orang di larang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap  Kawasan suaka alam), dimana suaka alam yang di maksud sesuai pasal  14  UU  nomor  5  tahun  1990  terdiri dari  cagar  alam  dan  suaka  Margasawa. Dengan  ancaman  pidana  pada  pasal  40 ayat  1  (Barang  siapa  uang  dengan  sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19 ayat  (1)  dan  pasal  33  ayat  (1)  di  pidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (saepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun  isi  dari  pasal  33  ayat  (1)  adalah setiap orang di  larang  melakukan kegiatan yang  dapat  mengakibatkan  perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.  Uraian  lebih  lanjut  tentang pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan  perubahan  keutuhan  KSA- KPA,  dijelaskan  dalam  Pasal  19  Ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun 1998  Tentang  Kawasan  Suaka  Alam  Dan
8 Sindo News.com, 29 Januari 2018
Kawasan  Pelestarian  Alam  selanjutnya disingkat  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  68  tahun  1998,  yang  merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1990,  dinyatakan yang  termasuk  dalam  pengertian  kegiatan yang  dapat  mengakibatkan  perubahan keutuhan KSA, adalah:
1) Melakukan  perburuan  terhadap  satwa yang berada di dalam kawasan;
2) Memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
3) Memotong, merusak, mengambil,
menebang, dan memusnahkan tumbuhan  dan  satwa  dalam  dan  dari kawasan;
4) Menggali  atau  membuat  lubang  pada tanah  yang  mengganggu  kehidupan tumbuhan  dan  satwa  dalam  dn  dari kawasan;
5) Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik  atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
Dalam  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (3)
kegiatan  dapat  dianggap  sebagai  tindakan permulaan  melaksanakan  kegiatan  yang dapat  mengakibatkan  perubahan  keutuhan KSA, apabila melakukan perbuatan:
1) Memotong,  memindahkan,  merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; atau
2) Membawa  alat  yang  lazim  digunakan untuk mengambil,
mangangkut, menebang, membelah, merusak, berburu,  memusnahkan  satwa  dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan. Adapun ketentuan Pasal 44 Ayat (2),
Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  tahun 1998,  menyatakan  yang  termasuk  dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan
Taman  Nasional  atau  Taman  Hutan  Raya adalah:
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1) Merusak  kekhasan  potensi  sebagai pembentuk ekosistemnya;
2) Merusak  keindahan  alam  dan  gejala alam;
3) Mengurangi  luas  kawasan  yang  telah ditentukan;
4) Melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak sesuai  dengan  rencana  pengusahaan yang  telah  mendapat  persetujuan  dari pejabat yang berwenang.
Pasal  44  ayat  (3),  dinyatakan  suatu kegiatan  dapat  dianggap  sebagai  tindakan permulaan melakukan kegiatan sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (2), apabila melakukan perbuatan:
1) Memotong,  memindahkan,  merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
2) Membawa  alat  yang  lazim  digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak,
memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.
Adapun  dalam  Pasal  46  Ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  tahun 1998,  dinyatakan  yang  termasuk  dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam adalah:
1) Berburu, menebang
pohon,
mengangkut  kayu  dan  satwa  atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan,  serta  memusnahkan  sumber daya alam di dalam kawasan;
2) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
3) Melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau  rencana  perusahaan  yang  telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
b. Kebakaran Hutan
Ancaman kebakaran di SM
Lamandau relatif tinggi karena disebabkan
secara  umum  Kawasan  SM  Lamandau merupakan  hutan  sekunder  dan  sebagian besar  kawasan  di  bagian  barat  (Wilayah Danau  Burung,  Kabupaten  Sukamara) merupakan  padang  rumput  dan  lahan terbuka sehingga vegetasinya sangat mudah  terbakar.  Kebakaran  di  SM Lamandau menjadi sulit untuk dipadamkan, karena sebagian besar kawasan  ini  merupakan  lahan  gambut, sehingga kebakaran tidak hanya membakar tajuk  pohon  tetapi  sampai  ke  lantai  hutan bahkan  ke  dalam  tanah  yang  mengandung lapisan  gambut  tersebut.  Suaka  Marga Satwa  Lamandau,  Kotawaringin  Barat,
Kalimantan
Tengah, mengalami kebakaran,  Senin,  19  Februari  2018. Beruntung,  si  jago  merah  yang  telah menyala  sejak  pukul  11.37  WITA  bisa dipadamkan.  Api  mati  sekitar  pukul  15.00 WITA. "Jika tidak langsung ditangani akan mengancam Suaka Marga Satwa
Lamandau,"  kata  Kepala  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah,  Adib  Gunawan,  saat  ditemui  di kantornya, Selasa, 20 Februari 2018.
Suaka  Marga  Lamandau  mempunyai luas  61.425  hektare  dan  dihuni  oleh berbagai  satwa  yang  dilindungi  Undang- Undang.  Di  antaranya,  yaitu  orangutan, bekantan,  beruang  madu,  dan  owa-owa. Adib  mengatakan,  berbagai  upaya  telah dilakukan  agar  kebakaran  di  Suaka  Marga Satwa  Lamandau  tidak  terjadi,  seperti melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat dan mengimbau agar tidak membuka lahan dengan  cara  dibakar.  "Upaya  lain  yang dilakukan  yaitu  seperti  melakukan  patroli pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan," ujar  dia.  Areal  yang  terbakar  terjadi  di sejumlah  kelurahan,  seperti  Mendawai Seberang.  Rabius,  Warga  Pangkalan  Bun, ibukota  Kabupaten  Kotawaringin  Barat menjelaskan, keberadaan semakin
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
membesar  hingga  merambat  ke  jalan negara.  "Api  juga  melahap  kebun  sawit warga dan kebun warga lainnya,"katanya.
Menurut  Pak  Ismail  selaku  Kabid Analis  data  BKSDA  SKW  II  P.  Bun. Kebiasaan  masyarakat  yang  membakar lahan  untuk  berburu  (karena  setelah terbakar tidak beberapa  lama akan  muncul pucuk pucuk tunas tanaman  baru sehingga banyak  rusa  yang  datang  ke  sana  dan memudahkan  pemburu  untuk  menangkap rusa  tersebut)  juga  merupakan  salah  satu penyebab terjadinya kebakaran lahan.
c. Perburuan satwa liar
Perburuan  masih  terjadi  di  dalam
Kawasan SM Lamandau. Umumnya mereka berburu rusa, labi-labi dan berbagai  jenis  burung.  Meskipun  sudah  di lakukan  penjagaan  pos  di  setiap  pintu masuk  ke  dalam  kawasan,  para  pemburu umumnya  bisa  mengecoh  para  petugas. Mereka  masuk  ke  dalam  kawasan  seolah olah  sebagai  pemantung  dan  pengikan yang  memang  mendapatkan  ijin  untuk masuk  Kawasan  SM  Lamandau.  Dimana kegiatan  perburuan  dilarang  untuk  di lakukan  di  Kawasan  Suaka  Margasatwa sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.  5 Tahun  1990  Pasal  21  ayat  2  poin  a  yang berbunyi:
"Setiap  orang  di  larang  untuk: Menangkap,  melukai,  membunuh, menyimpan, memiliki, merusak, memelihara, mengangkut dan memperniagakan  satwa  yang  di lindungi dalam keadaan hidup"
Dengan  ketentuan  pidana  sesuai pasal 40 ayat 2 UU No. 5 tahun 1990 yang berbunyi  “Barang  siapa  dengan  sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di  pidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling
banyak  Rp  100.000.000,00  (Seratus  juta rupiah).  Selama  periode  2007-  2010 tercatat tiga kasus perburuan yang berhasil di gagalkan.
d. Pertambangan Tanpa Ijin
Tim  Gabungan  BKSDA  Kalimantan Tengah, Polres Kobar dan Kodim 1014/PBN  menemukan  puluhan  mesin tambang tanpa izin di SM Lamandau. Dari lokasi tambang illegal, petugas menemukan  32  mesin  dompeng  serta  31 tenda  yang  diduga  sebagai  tempat  tinggal pekerja  tambang.  Kondisi  lokasi  tambang cukup  parah,  diperkirakan  mengalami kerusakan seluas ±50 Ha. Operasi gabungan  ini  diduga  telah  bocor,  pasalnya saat Tim Gabungan tiba dilokasi, kondisinya  kosong/  tidak  ditemukan  para pelaku  tambang.  Tindakan  yang  diambil oleh  petugas  Tim Gabungan  untuk mencegah  para  penambang  kembali  ke lokasi dengan penghancuran mesin dompeng  dan  membakar  tenda  pekerja tambang.  Sebagai  barang  bukti  petugas mengamankan  1  set  mesin  dompeng. Adapun petugas yang tergabung dalam tim diantaranya,  10  orang  dari  BKSDA Kalimantan Tengah, 3 orang dari Kodim, 3 tiga  orang  anggota  Polres  Kobar,  satu orang  dari  Balai  Gakum,  satu  orang  dari Yayasan  Orangutan  Foundation  United Kingdom (OFI-UK). Operasi gabungan ini akan  terus  digelar  untuk  meminimalisir kegiatan penambangan illegal di Kabupaten  Kobar  khususnya  di  SM Lamandau.  Kemudian  pada  tanggal  18 Januari  2018  -  Penyidik  SPORC  Brigade Kalaweit,  Seksi  Wilayah  I  Palangka  Raya Balai  Gakkum  LHK  Wilayah  Kalimantan berhasil  mengamankan  seorang  yang merupakan  pemodal  para  Penambang tanpa ijin. Dan sudah di amankan di rumah tahanan  Negara  Palangkaraya  di  jerat dengan  pasal  dengan  Pasal  17  ayat  (1)
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
huruf a dan b (1) Setiap orang dilarang: a. membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat-alat lain  yang  lazim  atau  patut  diduga  akan digunakan  untuk  melakukan  kegiatan penambangan dan/atau tanpa  izin Menteri; b.  melakukan  kegiatan  penambangan  di dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin  Menteri (Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b; (Pasal 89  (1)  Orang  perseorangan  yang  dengan sengaja: a. melakukan kegiatan penambangan  di  dalam  kawasan  hutan tanpa  izin  Menteri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  b;  dan/atau b.  membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat- alat  lainnya  yang  lazim  atau  patut  diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan  dan/atau  mengangkut  hasil tambang  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).  Undang-Undang  RI  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Tersangka  mengaku  cukup  lama melakukan  kegiatan  illegal  maining  di dalam  kawasan  ini,  padahal  petugas POLHUT  dari  BKSDA  Kalteng  sudah  2 (dua)  kali  melakukan  penyuluhan  dan peringatan  terhadap  tersangka  agar  segera menghentikan kegiatan illegalnya di dalam kawasan, tetapi tidak dituruti oleh tersangka. Sehingga pada akhirnya tertangkap  tangan  oleh  Tim  SPORC Brigade  Kalaweit  Kalteng.  Saat  ini  PPNS SPORC  masih  terus  mendalami  terhadap kasus  ini  untuk  dapat  mengungkapkan keterlibatan  pihak  lain  yang  merupakan jaringan  PETI  di  dalam  kawasan  SM.
Lamandau Kalteng. (Ditjen Gakkum KLHK).
2. Kendala  apa  saja  yang  di  Hadapi dalam  Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka

## Margasatwa Lamandau
Sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  Pak  Agung  Widodo  (Kepala KSDA  SKW  II  Pangkalan  Bun)  dan  Pak Ismail (Kabid Analisis Data) kendala yang di  hadapi  dalam  pengamanan  Kawasan Hutan Konservasi SM Lamandau adalah: a. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana (senjata api, sarana transportasi,  pos  jaga/shelter,  menara pengawas dll), minimnya jumlah personil (Polhut, PPNS, PEH,
Penyuluh)  khususnya  di  seksi-seksi wilayah  pengelolaan  SM  Lamandau yang  tidak  sebanding  dengan  luas  SM Lamandau. Jumlah petugas tidak sebanding  dengan  luas  areal  yang  ada. Di  mana  saat  ini  arel  seluas  61.425 Hektar  hanya  di  awasi  oleh  13  orang petugas serta banyaknya batas kawasan (pal  batas)  yang  hilang  atau  rusak. Persoalan keterbatasan anggaran, kekurangan  personil,  peralatan  yang memadai  adalah  permasalahan  yang dihadapi hampir semua instansi pemerintah  dalam  mengimplementasi- kan  sebuah  keputusan  kebijakan  dasar (undang-undang), atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  bidang  peradilan.  Tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu, mustahil penegakan hukum akan mencapai  tujuannya.  Namun  kondisi tersebut,  bukan  menjadikan  suatu alasan  pembenar mengapa  Hutan Konservasi  yang  dikelola  oleh  SM Lamandau mengalami kerusakan.
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
b. Tingginya  ketergantungan  masyarakat sekitar terhadap keberadaan SM Lamandau.  Di  mana  sebagian  besar masyarakat  sekitar  SM  Lamandau
menggantungkan hidupnya dengan SM
Lamandau  yang  mata  pencahariannya adalah sebagai pengikan dan memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu. Masih  rendahnya  pemahaman  dan kesadaran  masyarakat  terhadap  arti penting  kawasan  konservasi  serta rendahnya  taraf  kehidupan  masyarakat disekitar  kawasan  hutan  mengakibat- kan  masyarakat  cenderung  mencari solusi pemecahan masalah untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  secara instan  dengan  jalan  memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Kurangnya sosialisasi yang  bertahap  untuk  menjelaskan kepada  masyarakat  disekitar  kawasan hutan  tetang  arti  penting  menjaga kawasan  konservasi  hal  ini  berkaitan dengan  kurangnya  personil  penyuluh kehutanan, sehingga sulit untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan secara  rutin  kepada  masyarakat  yang berada disekitar kawasan.
3. Upaya  yang  dilakukan  di  dalam
Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa
Lamandau
a. Mengoptimalkan  kerjasama  dengan mitra kerja misal dengan:
1) Orangutan  Foundation  (OF).  Di  mana OF  adalah  organisasi  non  pemerintah yang  didirikan  pada  tahun  1991  di London,  Inggris.  Beberapa  orang sering  tertukar  menyebut  OF  dengan
OFI.  Untuk  membedakannya,  dalam Nota Kesepahaman dengan Kementrian Kehutanan tahun 2011, OF juga disebut
sebagai OF-UK
(Orangutan
Foundation-United
Kingdom).  Kantor  OF  di  Indonesia berkedudukan di Pangkalan Bun. 2) Yayasan Orangutan
Indonesia
(Yayorin)  didirikan  tahun  1991  di Pangkalan Bun. Hubungan kerja antara SKW II BKSDA  Kalteng dan Yayorin dimulai  sejak  tahun  2006  khususnya pada program penyadaran dan Pendidikan lingkungan berbasis masyarakat.  Hubungan  yang  lebih intensif  dimulai  sejak  tahun  2007 terkait implementasi Proyek Uni Eropa khususnya  pada  Kegiatan  Peningkatan Kapasitas  Pemerintah  dan  Masyarakat Desa,  serta  Kegiatan  Peningkatan Kesadaran  dan  Pendidikan  Berbasis Masyarakat.
3) Orangutan  Foundation  International (OFI)  didirikan  pada  tahun  1986  oleh
Dr.  Birute  Mary  Galdikas  di  Los
Angeles, Amerika Serikat. OFI menjadi  mitra  kerja  SKW  II-BKSDA Kalteng  di  SMSL  untuk  pelepasliaran orangutan  dari  Orangutan  Care  Center and  Quarantine  (OCCQ)  ke  SMSL/ periode tahun 1999-2008.
b. Melakukan kerjasama antara masyarakat  sekitar  dengan  Kawasan dan insentif konservasi untuk masyarakat  (Pemanfaatan  Hasil  Hutan Non  Kayu  atau  Sumber  Daya  Alam secara  Tradisional).  Saat  ini  BKSDA SK  II  masih  menerapkan  kebijakan untuk  memberikan  ijin  terbatas  bagi masyarakat  sekitar  untuk  memanfaat- kan  hasil  hutan  non  kayu  dari  dalam Kawasan  berupa  penyadapan  fetah panting  dan  menjala  ikan.  Sampai dengan  tahun  2017  tercatat  ada  sekitar 32  orang  pemantung  yang  bekerja  di dalam  dan  di  daerah  penyangga Kawasan. Untuk pengikan  yang ada di dalam Kawasan SM Lamandau sampai
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
dengan  bulan  November  2017  tercatat sebanyak 14 orang yang mem- perpanjang  ijin  berusaha  (disampaikan pada kegiatan Konsultasi Publik
Rencana  Pengelolaan  SM  Lamandau, 14  Desember  2017  oleh  Agung Widodo).  Selain  itu  juga  membentuk kelompok  masyarakat  yang  berada  di sekitar  daerah  konservasi  dengan memberikan  pelatihan  dan  bantuan peralatan agar masyarakat punya keterampilan yang bisa untuk menopang kebutuhan hidupnya sehingga  tidak  bergantung  lagi  dengan
SM Lamandau.

## E. PENUTUP
Ancaman  dalam  pengamanan  SM
Lamandau  adalah  Pembalakan,  Kebakaran hutan,  Pertambangan  tanpa  ijin  dan
Perburuan Liar. Kendala
dalam pengamanan SM Lamandau adalah terbatasnya jumlah petugas, batas Kawasan yang  beberapa  kali  mengalami  perubahan, hilangnya patok patok Kawasan, tingginya ketergantungan  masyarakat  sekitar  dengan SM  Lamandau  dan  terbatasnya  dana operasional,  serta  sarana  dan  prasarana yang  ada.  Upaya  yang  di  lakukan  SM Lamandau meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja, yaitu OF UK, Yayorin dan  OFI.  Memberikan  ijin  usaha  terbatas pada  masyarakat  sekitar  SM  Lamandau serta  pembentukan  kelompok  masyarakat konservasi  dengan  memberikan  pelatihan dan  bantuan  peralatan  pada  kelompok tersebut.  Selain  itu  aturan  yang  sudah  ada tentang sanksi terhadap pelanggaran sesuai UU  Nomor  5  tahun  1990  dan  UU  Nomor 18 tahun 2013 harus di laksanakan dengan tegas  agar  ada  efek  jera  bagi  pelaku  dan contoh  bagi  orang  lain  sehingga  tidak melakukan hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dirjen  KSDA&E . 2015-2019 .  Rencana strategis  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Dewan  Kehutanan  Nasional . 2010 .  Kajian Kebijakan  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sirajudin dan  Sudaryanto,  Agus . 2010 .
Metode  Penelitian  Hukum, Program Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  UWG Malang.
Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Ilmu Hukum . Penerbit Universitas
Indonesia Press: Jakarta.
Tanpa  Penulis .  Rencana  Pengelolaan Jangka  Panjang  Suaka  Margasatwa Sungai  Lamandau  Periode  2011- 2020. Kabupaten Kotawaringin Barat dan  Kabupaten  Sukamara  Propinsi Kalimantan Tengah.
Jurnal dan Karya Ilmiah:
Arief Budiman . 2014. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang Undang Nomor 5  tahun  1999  Tentang  Konservasi Sumber  daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi  Wilayah  I  Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa  Tengah,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta) Azmardi . 2010 .  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999 Tentang  Konservasi  sumber  Daya Alam  dan  Ekosistemnya  Dalam
Menanggulangi Perbuatan yang dapat  Mengakibatkan  Perubahan Terhadap  Keutuhan  kawasan  Suaka
Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di  Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Kalimantan  Barat  (Tesis) Program  Magister  ilmu  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Eddy  Santoso .  November  2010  –  Oktober 2011. Strategi Tindak Lanjut Kampanye Bangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah- Indonesia.  Alumni  Siswa  Konservasi Pride RARE

## Peraturan Perundangan:
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam hayati dan ekosistemnya,
Undang-Undang  nomor  18  tahun  2013
Tentang Pencegahan dan Pembatasan Perusakan Hutan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan
Pelestarian Alam.
Makalah:
Agung  Widodo.  2017. Suaka  Margasatwa Lamandau.  Pada  Konsultasi  Publik Rencana Pengelolaan Suaka Margasatwa Lamandau.
Situs Internet:
Sindo News Com, 29 Januari 2018