## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

## GRANT OF RESTITUTION RIGHTS TO CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE
Marikas Bertha Suitela 1 , Marlyn J. Alputila 2 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marikassuitela@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id

## Abstrak
Pada masa sekarang ini masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya yaitu  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat menyembabkan  dampak  pada  kesehatan  anak  dan  trauma  yang  berkepanjangan  bahkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban  tindak  pidana  yaitu  dengan  memberikan  restitusi  terhadap  anak  tersebut.  Restitusi merupakan  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  restitusi  bagi  anak yang menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  untuk  mengetahui  penerapan  hak restitusi  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dan lapangan serta menganalisis data secara kualitatif.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  bahwa  dasar  hukum  untuk  melaksanakan permohonan restitusi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kepada pemerintah atau penegak hukum dapat memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  aturan  tentang  tindak  pidana  kekerasan seksual pada anak. bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Dan di Kabupaten Merauke untuk penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum terpenuhi, karena  masih  ada  terdapat  beberapa  kendala  salah  satunya  yaitu  di  Kabupaten  Merauke sendiri belum adanya LPSK yang membuat penuntut umum kesusahan untuk menentukan jumlah  biaya  dari  restitusi.  Pemerintah  diharapkan  dapat  membuka  perwakilan  LPSK  di Kabupaten  Merauke  sehingga  pemberian  kompensasi  dan/atau  restitusi  ini  dapat  berjalan dengan efektif dan efisien.
Kata Kunci: Anak korban; Kekerasan seksual; Restitusi.

## Abstract
There are still many children who are victims of crime, one of which is the crime of sexual violence. Sexual violence against children can impact children's health and cause lasting trauma even until the child grows up. The form of legal protection for children who are victims of crime is by providing the
restitution for the child. Restitution is a compensation payment charged to the offender based on a court decision with permanent legal force.
This study aims to determine how restitution is arranged for children who are victims of sexual violence and  to  find  out  the  application  of  the  right  of  restitution  to  child  victims  of  sexual  violence  in  the Merauke Regency. This research is a type of empirical juridical research, with bibliographical and field data collection techniques and analyzing data qualitatively.
The results of the research conducted by the author show that the legal basis for carrying out requests for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The government or law enforcers can provide socialization to the public regarding the rules regarding criminal acts of sexual violence against children. Children who have become victims of criminal acts have rights regulated in laws and regulations. And in Merauke Regency, the implementation of the right of restitution for child victims of sexual violence has not yet been fulfilled because there are still several obstacles, one of which is that in Merauke Regency itself, there is no LPSK which makes it difficult for the public prosecutor to determine the amount of the cost of restitution. The government is expected to be able to open LPSK representatives in Merauke Regency so that the provision of compensation and reimbursement can run effectively and efficiently.
Keywords: Victim's child; sexual violence; restitution

## Pendahuluan
Anak-anak  harus  dilindungi  dari  segala  macam  kekerasan  dan ancaman  lain  yang  berasal  baik  dari  dalam  maupun  luar  konteks  keluarga karena  mereka  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  dipercayakan.  Dalam pengertian  ini,  Anak-anak  harus  dijaga  kehormatan,  martabat,  dan  harga dirinya  dengan  cara  yang  wajar  dalam  hal  ini  yaitu  dari  segi  norma-norma hukum, ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dan dengan demikian, mereka sedang  dipersiapkan  oleh  Negara  untuk  meneruskan  prinsip-prinsip  luhur sebagai  manusia  yang  bertanggung  jawab,  adil,  dan  bermartabat  di  masa depan karena dianggap sebagai generasi penerus bangsa.
Hak-hak  anak  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  Negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dijelaskan dalam bab III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari  kekerasan  seksual.  Child  abuse  atau  kadang-kadang  child  maltreatment adalah  istilah  yang  biasa  digunakan  untuk  menyebut  kekerasan  terhadap anak. 1 Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perlakuan prakontak seksual  antara  anak  dengan  orang  yang  lebih  besar  (melalui  kata-kata, sentuhan,  citra  visual,  exhibitionism),  atau  penanganan  insiden  yang
1 Abdul . Wahid  dan . Muhammad.Irfan, Perlindungan . Terhadap . Korban . Kekerasan . Seksual Advokasi . Atas . Hak . Asasi . Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung: 2001, hal. 32. .
melibatkan anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam kontak seksual langsung (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).
Tindakan  kriminal  kekerasan  seksual  memiliki  efek  samping  yang sangat kompleks, Anak yang menjadi korban akan menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, salah satunya akan mempengaruhi jiwa korban dan  membahayakan  kondisi  psikososial  serta  menimbulkan  ketakutan berkepanjangan  sebagai  akibat  dari  peristiwa  yang  telah  dialami  dan dikhawatirkan sulit untuk bergerak dan bersosialisasi kembali seperti semula. Dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  dalam  pasal  7A  dijelaskan  bahwa  korban  tindak  pidana berhak  memperoleh  restitusi.  Restitusi  dapat  diartikan  sebagai  pembayaran ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  maupun imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. 2
Mentalitas seorang anak pasti akan dipengaruhi oleh kejahatan seksual terhadap  mereka.  Gangguan  kesehatan  mental  dan  emosional  anak  dapat disebabkan oleh pengaruh psikologis. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental mungkin mengalami halusinasi, obsesi, delusi, dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan. 3 Sudah sepantasnya anak-anak yang menjadi korban pelanggaran seksual mendapat perlindungan hukum karena akibatnya begitu berat.
Setiap  orang,  instansi  pemerintah,  dan  organisasi  swasta  secara  aktif berpartisipasi  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dengan  maksud untuk  memastikan  pengawasan,  perolehan,  dan  pemenuhan  kesejahteraan spiritual  dan  fisik  mereka  sesuai  dengan  hak  dan  kepentingan  mereka. Kesejahteraan  anak  merupakan  orientasi  utama  dari  perlindungan  hukum. 4 Perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  dasarnya  telah  diatur  dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.
Hak . asasi manusia di bidang jaminan sosial dan kesejahteraan meliputi perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi. 5
2 Peraturan . Pemerintah . Republik . Indonesia . Nomor . 43 . Tahun . 2017 . tentang . Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
3 Siti Sundari, Kesehatan Mental Dalam Kehidupan, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hal. 72-73. 4 M. Nasir Djamil, 2013, Anak . Bukan . Untuk . Dihukum, Sinar . Grafika, Jakarta Timur, hal. 148.
5 Maya  Indah,  Perlindungan  Korban  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi,  Kencana, Jakarta: 2014, hal. 97.
Jadi sudah seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari  pelaku  atau  orang  tua  pelaku  jika  pelakunya  merupakan  anak  sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.
Pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana diatur  dalam  “peraturan  pemerintah  nomor  43  tahun  2017”,  yang mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait dengan hak  anak  untuk  memperoleh  restitusi  dari  pelaku  akibat  tindakan  yang merugikan  anak,  baik  itu  secara  fisik  serta  psikis  sehingga  anak  tidak menjalankan sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan Pemerintah. Selanjutnya,  dalam  hal  pemberian  restitusi  selain  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017(PP No 43 tahun 2017), diatur juga dalam ketentuan  Peraturan  Pemerintah  nomor  7 tahun  2018  (PP  No  7  tahun  2018) tentang  Pemberian  Ganti  Rugi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  saksi  dan korban. Namun, PP No 7 tahun 2018 difokuskan pada semua korban kejahatan ilegal. Karena peraturan pemerintah ini secara tegas mengatur terkait dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, maka dalam penelitian ini menggunakan PP No 43 tahun 2017 sebagai dasar pemberian ganti rugi.
Jika  putusan  pidana  juga  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, maka  putusan  tentang  ganti  kerugian  dengan  sendirinya  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal  mengajukan  tuntutan  restitusi,  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, kerugian yang disebabkan oleh tindak  pidana  atau  orang  lain  yang  menderita  kerugian  sebagai  akibat langsung dari kejahatan (korban), permintaan ganti kerugian yang disebabkan oleh kejahatan ditujukan kepada pelaku kejahatan (terdakwa), tuntutan ganti rugi yang diajukan atas tuntutan digabungkan atau diperiksa dan diputuskan secara bersamaan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang sedang disidangkan, dan orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsungnya.
Akibatnya, baik cara maupun prosedur maupun substansi pengaturan restitusi dinilai memiliki kekurangan. 6 Persoalan ini cukup menantang karena pada kenyataannya kasus tuntutan ganti rugi hampir tidak pernah menyatu. Tes berikutnya dalam permintaan kompensasi ini adalah bahwa ada banyak
6 Bambang.Waluyo,  Viktimologi.Perlindungan.Korban.dan  Saksi,  Sinar.Grafika,  Jakarta: 2014, hal. 74.
cara  bagi  pelanggar  hukum  untuk  menolak  membayar  kompensasi.  Dalam praktik  saat  ini,  tidak  ada  jaminan  bahwa  korban  akan  segera  menerima restitusi;  sebaliknya,  pelaku  biasanya  menolak  untuk  membayar  dan  tidak dapat melakukannya.
Karena adanya cara pemaksaan, seperti penyitaan aset, pelaku jarang membayar restitusi, kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sebaliknya,  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  restitusi  untuk  kejahatan selain  perdagangan  manusia  di  mana  pelakunya  tidak  mau  memberi kompensasi  kepada  korban.  Dengan  adanya  situasi  ini,  maka  pada pelaksanaannya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. 7 Restitusi cukup berarti untuk diberikan kepada para korban tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  dengan  melihat  gambaran  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  mengambil  judul tentang “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  penulis  merumuskan masalah yaitu Bagaimana pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  ialah  pendekatan yuridis  empiris. Yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaann  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  telah  terjadi  di  lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahu idan menemukan Fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## Pembahasan
Pengaturan Restitusi i bagi Anak y yang Menjadi i korban Tindak k pidana Kekerasan Seksual
Restitusi . merupakan  pembayaran n kerugian  atas  tindakan  yang dibebankan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dengan  putusan  pengadilan  yang
7 Harris Y.P. Sibuea, Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, hal. 2.
berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht). 8 Restitusi  sebagai  konsep p pemulihan hak . atas  korban . harus  diberikan  dalam . rangka  untuk  menegakan  kembali atau mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya suatu tindak pidana.
Restitusi  merupakan  bentuk  kebijakan  pemerintah  untuk . melindungi anak  korban  kejahatan  sesuai  dengan  amanat  pasal  34  Amandemen  ke-4 Undang-Undang . Dasar Negara . Republik Indonesia . Tahun 1945 . yang menyatakan  fakir . miskin  dan . anak-anak  terlantar . dipelihara  oleh . Negara. Dalam . pasal  7A  Undang-Undang-Perlindungan  Saksi . dan  Korban, . secara khusus  diatur  pada  pasal  3  PP  Nomor  43  Tahun . 2017  menyatakan . bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan harus diberi restitusi i dalam bentuk kerugian  mereka,  dalam  harta  benda  dan  untuk  biaya  terapi  medis  atau psikologis mereka. 9
Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Indonesia  memiliki beberapa  ,  lembaga  yang  berwenang  untuk  melindungi  anak.  Lembaga- lembaga ini diberdayakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk bantuan hukum, langkah-langkah psikologis dan rehabilitasi kepada anak-anak korban kejahatan. Badan-badan tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan  Anak,  setta  badan-badan  pendukung,  yaitu  Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.
Bagian  kedua  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yang menguraikan  tugas  dan  tanggung  jawab  Negara  dan  pemerintah  dalam kaitannya  dengan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak,  juga mengontrol jaminan negara atas perlindungan bagi anak. Sesuai dengan usia dan  tingkat  kecerdasannya,  anak-anak  dijamin  untuk  menggunakan  hak mereka atas kebebasan berbicara, yang diatur oleh pasal 21 hingga 24. Pasal- pasal  ini  juga  membahas  bagaimana  menghormati  hak-hak  anak  tanpa diskriminasi,  membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  anak-anak, mendukung sarana dan prasarana, dan menyediakan sumber daya manusia untuk melindungi anak-anak. Sementara ini berlangsung, pasal 25 mengatur bagaimana  masyarakat  mengatur  perlindungan  anak  dengan  meminta bantuan akademisi, organisasi masyarakat, dan pengamat anak.
8 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
9 Pasal 3 Peraturan Pemerinta  Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Namun, ketika memberikan perlindungan hukum kepada anak, prinsip dan  tujuan  perlindungan  anak  harus  dihormati.  Anak  korban  kejahatan berhak atas kompensasi atau ganti rugi atas penderitaan mereka yang . sesuai dengan . kemampuan pelaku berdasarkan tingkat ketertiban, keterlibatan dan peran  pelaku.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  pada  dasarnya  sesuai dengan standar perlindungan anak, dan secara khusus melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 10
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  memberikan  perlindungan  bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual; Secara khusus, pasal 71D ayat (1) mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana seksual berhak meminta restitusi ke pengadilan. Penyidik dan penuntut umum, yang pertama kali berinteraksi dengan korban dan keluarganya, seharusnya diminta untuk menginformasikan kepada korban kekerasan seksual anak tentang informasi yang  belum  mereka  sadari,  seperti  hak  mereka  untuk  mengajukan  restitusi dalam proses hukum, yang diatur oleh pasal 9 dan 14 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Triska, menyatakan bahwa,
“Dari  pihak  penyidik  sendiri  tidak  memberitahukan  kepada  korban mengenai hak mengajukan restitusi dalam proses persidangan, tetapi kebanyakan apabila pihak penyidik  sudah melakukan tahap pertama ke kejaksaan biasanya dari kejaksaan memberikan petunjuk bagi pihak penyidik untuk menyampaikan kepada si korban mengenai pengajuan restitusi  dalam  proses  persidangan.  Jadi  pihak  penyidik  menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan.” 11
Jika dari pihak penyidik sendiri tidak memberitahukan kepada korban mengenai hak mengajukan restitusi dan hanya menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan bagaimana bisa hak restitusi ini benar-benar di ketahui oleh korban, yang pada dasarnya adalah pihak yang paling tidak menguntungkan karena adanya kekerasan . seksual.
Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti persetubuhan anak dan pelecehan anak, yang sering terjadi setiap  tahun,  dan  kekerasan  seksual  juga  terjadi  di . Kabupaten  Merauke. Penulis memberikan data berikut dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kantor
10 Maurizka Khairunnisa, Loc. Cit.
11 Triska, wawancara dengan penulis, Unit PPA Polres, Merauke, 10 Februari 2023.
Resor Merauke terkait kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:
Tabel 4. 1
Data Kasus Seksual Kekerasan (Persetubuhan dan Pelecehan) Terhadap Anak Yang Ditangani Oleh Kantor Resor Merauke Tahun
2020-2022 No. Jenis Kasus Tahun Jumlah 2020 2021 2022 1. Persetubuhan Anak 27 29 24 80 2. Pelecehan Anak 11 3 10 24 Total Kasus 104 KASUS Sumber r Data: Data Diperoleh dari . Data a Primer, Kantor Resor Merauke
Data  yang  didapatkan  oleh  penulis  terkait  kasus s kekerasan seksual l terhadap  anak k khususnya  di  Kabupaten  Merauke  dari  tahun  2020 sampai tahun 2022 dengan total kasus sebanyak 104 yang terdiri dari tahun 2020  kasus  persetubuhan  anak  sebanyak  27  (dua a puluh  tujuh)  kasus s dan pelecehan terhadap . anak sebanyak 11 (sebelas) kasus, pada tahun 2021 kasus persetubuhan anak sebanyak 29 (dua a puluh sembilan) kasus s dan pelecehan terhadap . anak sebanyak 3 (tiga) kasus dan di tahun 2022 kasus persetubahan anak  sebanyak  24  (dua a puluh  empat)  kasus s dan  pelecehan  terhadap  anak sebanyak 10 (sepuluh) kasus. 12 Dengan demikian terlihat jelas bahwa a tingkat kekerasan n seksual  terhadap . anak  sering  terjadi . dari  tahun n ke  tahun n dan mengalami peningkatan maupun penurunan pada setiap tahunnya yang tidak dapat dipungkiri dengan tingkat jumlah kekerasan yang akan terjadi.
Kekerasan  seksual . pada . anak-anak  adalah  interaksi  antara  seorang anak dan orang dewasa yang lebih tua di mana anak digunakan sebagai objek untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual  pelaku. 13 Kekerasan  seksual  terhadap anak  meliputi  tindakan  melakukan  tindakan  seksual  yang  tidak  diinginkan oleh anak, seperti menyentuh, meraba, . dan mencium anak, menunjukkan foto dan  video  cabul  kepada  anak,  membuat  lelucon  seksual,  komentar,  dan
12 Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
13 Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 66-77.
menghina anak sebagai korban. Ini adalah tindakan memaksa seorang anak untuk  melakukan  pelecehan  seksual.  memiliki  hubungan  seksual  yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan kekerasan fisik. 14
Pada  Pasal  5  ayat  (1)  samapi  ayat  (4)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana, menjelaskan mengenai persyaratan permohonan restitusi sebagai berikut: 15
1. Permohonan Restitusi harus memuat:
a. Identitas pemohon;
b. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
c. Uraian mengenai tindak pidana
d. Identitas terdakwa/termohon;
e. Uraian kerugian yang diderita;dan
f. Besaran restitusi yang diminta,
2. Permohonan  Restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus dilengkapi dengan:
a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
b. Bukti  kerugian  materiil  yang  diderita  oleh  pemohon  dan/atau korban  dibuat  atau  disahkan  oleh  pejabat  berwenang,  atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
c. Bukti  biaya  korban  selama  perawatan  dan/atau  pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasrkan alat bukti lain yang sah;
d. Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
f. Surat  keterangan  hubungan  keluarga,  ahli  waris,  atau  wali  jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
g. Surat  kuasa  khusus,  jika  permohonan  restitusi  diajukan  melalui kuasa; dan
h. Salinan  atau  petikan  putusan  pengadilan,  jika  perkaranya  telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
14 M  Anwar  Fuadi,  Dinamika  Psikologi  Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Studi  Fenomena,  Jurnal Psikologis Islam (JPI), Vol. 08, No. 2, Malang: 2011, hal. 192-193.
15 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
3. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga,  wali,  ahli  waris  atau  kuasanya,  atau  LPSK,  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,  ditandatangani  oleh pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada  Ketua/Kepala Pengadilan,  baik  secara  langsung  atau  melalui  LPSK,  Penyidik,  atau Penuntut Umum.
Peraturan n ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  korban  serta sebagai i literasi bagi . aparat penegak k hukum untuk . lebih memikirkan n perlindungan  terhadap . anak  pasca a terjadinya  suatu . tindak pidana.  Pemerintah h serta  aparat . penegak  hukum,  sering  kali i lebih cenderung . memilih  untuk . mengabaikan  upaya a pemenuhan  hak-hak . serta perlindungan . secara p psikis,  mental . terhadap a anak.  Dalam  Peraturan n ini lembaga  yang . diberikan  tugas s sekaligus  wewenang . untuk  memberikan perlindungan  dan  hak-hak k lain  seperti i restitusi  kepada . saksi  dan . korban yaitu u lembaga perlindungan saksi dan korban.
Dengan  adanya  restitusi,  anak  korban  tindak  pidana  beserta keluarganya atau pihak ketiga mempunyai kemampuan untuk . mendapatkan ganti . kerugian  yang  wajib  diberikan  oleh . pelaku.  Hal  ini  bertujuan  untuk menyadarkan  pelaku  atas  kejahatannya  serta  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelaku . sehingga  mereka  tidak  mengulangi  kesalahan  mereka. Menurut  Muladi  bahwa  tujuan  pemidanaan  yang  disebut  juga  dengan restorative justice model restitusi sebagai alat pemulihan para pihak yaitu pelaku dan . korban,  rekonsiliasi  dan  restorasi  sebagai . tujuan . utama. 16 selain  itu, kedudukan  pelaku . dan . korban  diakui  setara  baik  dalam . penyelesaian  hak maupun  kepentingan . korban,  pelaku . tindak  pidana . mempunyai  kewajiban untuk . bertanggung jawab. .
Berdasarkan ketentuan di atas, restitusi dikategorian sebagai hak. Hak adalah sebuah kuasa yang dimiliki warga Negara dengan tujuan melakukan suatu  perbuatan  sesuai  Peraturan . Perundang-Undangan.  Setiap . warga Negara . mempunyai  hak  untuk . diperlukan  sesuai  keistimewaannya. 17 Jika
16 Muladi,  Kapita . Selekta A Sistem . Peradilan 0 Pidana,  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  1995, hal. 127-129.
17 Johan Yasin, “Hak K Azasi . Manusia . Dan . Hak . Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia” (On-line), tersedia . di:
dikaitkan dengan konsep hak warga Negara, anak sebagai bagian dari awal suatu  Negara  mempunyai  kewenangan  untuk  melindungi  kepentingannya oleh  hukum  ketika  ia  menjadi . korban  kejahatan. 18 Ada . yang  beranggapan bahwa  hak k tersebut . dapat  digunakan  oleh  korban  atau  tidak  digunakan, tergantung  keinginan  korban  karena  sifatnya  harus  diajukan  permohonan terlebih  dahulu,  walaupun  korban  mengetahui  bahwa  dirinya  memerlukan biaya ganti . rugi atas kejahatan pelaku. 19 Ada pula yang beranggapan bahwa hak berarti wajib diberikan oleh Negara. 20
Restitusi merupakan upaya paksa memberikan keadilan dan kepastian hukum m terhadap . korban n tindak pidana. Sesuai dengan n keadilan distributive mempunyai  sifat  yang  seimbang  yaitu  setiap  orang  mempunyai  hak  yang setara  tanpa  adanya  perbedaan  dan diberlakukan n kepada  seseorang g sesuai dengan n tindakan yang g telah dilakukannya, anak korban tindak k pidana yang telah h ditentukan d dalam Pasal l 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  mempunyai i hak k untuk  mengajukan  restitusi  dan  restitusi  tersebut menjadi tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan  distributive  ini  juga  sebagai  bentuk  kewajiban  negara  untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia. 21
Berikut  ini  merupakan  pengaturan-pengaturan  terkait  restitusi  yang ada di Indonesia:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa ganti  rugi  dari  pelaku  kepada  korban  yang g bersifat  materiil. Konsolidasi  kasus  di  mana  korban  meminta  ganti  rugi  dari pengadilan atas nama jaksa penuntut umum.
2. Kitab b Undang-Undang  Hukum m Pidana  (KUHP),  ganti  rugi bersifat  asli.  Pasal  14C  ayat  (1)  memberikan  alternatif  kepada pelaku  tindak  pidana  berupa  pidana  bersyarat  apabila  pelaku
https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta- kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf  ( 27 Febuari 2023).
18 Choirunnisa, D., Tajuddin, M., & Alputila, M. (2020). REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN  DALAM  PROSES  PENYIDIKAN  SUATU  PERKARA  PIDANA. Jurnal Restorative Justice, 4(2), 160-177.
19 Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127. 20 Erica  Flora  dan  Feronica,  Pemberian  Restitusi  terhadap  anak  sebagai  korban  Tindak  Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan), Jurnal Gloria Justitia, Vol. 02, No. 2, Jakarta: 2022, hal. 149. 21 Ibid
membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  atas  tindak  pidana tersebut.
3. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  berhak mengajukan n ke  pengadilan  berupa  hak  atas  restitusi,  yang merupakan  kewajiban  pelaku  kejahatan.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Korban membuat  permintaan  restitusi  dan  menyerahkannya  selama penyelidikan atau tahap hukum.
4. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak mendapatkan restitusi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2017.  Korban  mengajukan  permohonan  restitusi  selama tahap penyelidikan atau penuntutan umum.
5. Kompensasi dalam bentuk diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Kompensasi,  Restitusi,  dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM b berat,bentuk ganti i kerugian b berupa:
a. Pengembalian n harta . milik;
b. Pembayaran . ganti kerugian n untuk kehilangan . atau p penderitaan;
c. Penggantian . biaya untuk k tindakan t tertentu.
6. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014, yang mengatur perlindungan saksi dan korban, permohonan restitusi oleh korban harus melalui i keputusan n LPSK k untuk k mendapatkan n pendampinga n n atau u tuntutan di p pengadilan.
7. Proses  bagi  korban  yang  menuntut  restitusi  melalui  putusan LPSK ke pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35  Tahun  2020  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
8. Undang-Undang g Nomor 21 . Tahun 2007 tentang Pemberantasan n Tindak Pidana a Perdagangan n Orang . secara khusus  mengatur  hak  atas  kompensasi  bagi  korban tindak . pidana perdagangan orang.
9. Dalam  pemberian  hak  restitusi,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  pemberantasan
tindak pidana terorisme tidak merinci secara spesifik bagaimana hak tersebut akan dilaksanakan. Aturan ini memberikan korban kejahatan  terorisme  dan  ahli  warisnya  hak  atas  kompensasi finansial dan restitusi i sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
Ketentuan mengenai pengaturan-pengaturan restitusi i untuk anak-anak yang  pernah  mengalami  kekerasan  seksual  khususnya  pada  pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi yang diatur r dalam Peraturan n Pemerintah . Nomor . 43  Tahun . 2017  menurut  penulis  dalam peraturan n ini  dari  pihak  korban  terlalu  banyak  dibebankan n persyaratan yang g harus dipenuhi untuk k melakukan pengajuan
permohonan n hak r restitusi. Sedangkan dari pihak . korban kekerasan n seksual pada  umumnya . ialah  masyarakat t biasa  yang . belum  begitu  tau  mengenai hukum, dan menurut penulis untuk  lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak  hukum  seharusnya  bisa  mengadakan  atau  melakukan s sosialisasi kepada . masyarakat mengenai aturan . tentang tindak . pidana kekerasan . seksual dan dalam peraturan mengenai hak restitusi ini belum dejelaskan mengenai aturan jumlah ganti i rugi yang . dibebankan oleh . pelaku kepada k korban.

## Kesimpulan
Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Pengaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana, pengaturan ini telah diatur secara tegas mulai dari tata cara pengajuan permohonan  dan  tata  cara  pemberian  restitusi  kepada  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana,  serta  pengertiannya.  Karena  restitusi  ialah  hak-hak anak  yang  telah  menjadi  korban  kejahatan  oleh  sebab  itu  sudah  menjadi kewajiban  pelaku  dari  suatu  tindak  pidana  yang  diberikan  berdasarkan keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (inkracht).  Tujuan  dari  peraturan  restitusi  ini  adalah  untuk  mempermudah anak-anak  yang  telah  terluka  untuk  mencari  imbalan  dari  pelaku  tindak pidana. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak cukup detail mengenai cara perhitungan ganti rugi secara materill maupun secara immaterial.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahid  dan  Muh  Irfan.  2001.  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. PT Refika Aditama : Bandung. Bambang.Waluyo,  Viktimologi.Perlindungan.Korban.dan  Saksi,  Sinar.Grafika,
Jakarta: 2014.
Choirunnisa,  D.,  Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2020).  REKONSTRUKSI SEBAGAI  METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA. Jurnal Restorative Justice, 4(2), 160-177.
Erica Flora dan Feronica, Pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan), Jurnal Gloria Justitia,  Vol. 02, No. 2, Jakarta: 2022.
Harris Y.P. Sibuea, Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017. M.  Nasir  Djamil,  2013,  Anak . Bukan . Untuk . Dihukum,  Sinar . Grafika,  Jakarta Timur.
Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta: 2014.
M  Anwar  Fuadi,  Dinamika  Psikologi  Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Studi Fenomena, Jurnal Psikologis Islam (JPI), Vol. 08, No. 2, Malang: 2011.
Muladi,  Kapita . Selekta A Sistem . Peradilan 0 Pidana,  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995.
Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak  Moral  dalam  Cover  Music  Atas  Hasil  Karya  Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 66-77.
Siti Sundari, Kesehatan Mental Dalam Kehidupan, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005. Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik
Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan . Pemerintah . Republik . Indonesia . Nomor . 43 . Tahun . 2017 . tentang . Pela ksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.