## KONSEP KEADILAN DAN KEDAULATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

## Nurdin
Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh e-mail: nurdin.bakry@gmail.com

## Abstract
This article to explain about concept justice and sovereignty in Islamic and West perspectives. The justice and sovereignty concept in Islamic perspective are based from Allah (The God) to the people and universally. While the justice and sovereignty concept in West perspective are based from the human views and adjectively special for a community in the people. That different between Islamic views and West just on the basic and theory but it substances are to save convenience and life peace for the people.
Keywords ; Concept, Justice, Sovereignty, West, Islamic

## Abstrak
Artikel ini bermaksud untuk mengkaji tentang keadilan dan kedaulatan dari dua sudut pandang: Barat dan Islam. Masing-masing konsep tersebut telah dipahami dari aspek spiritualitas keagamaan. Dari pandangan tersebut diharapkan bahwa keadilan harus ditegakkan yang berdasarkan dari filsafat kemanusia dan moralitas. Namun, pola pikir ini sebenarnya telah ditemui dalam ajaran Islam. Kendati dari sisi dasar, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan, namun secara substansi mereka bisa menyatu.
Kata Kunci: Concept, Justice, Sovereignty, West, Islamic

## A. Pendahuluan
Artikel ini berupaya memberikan gambaran konsep keadilan dan kedaulatan dalam dua perspektif yang agak berbeda, yaitu Islam dan Barat. Islam, yang mengacu pada nilai-nilai spiritualitas keagamaan, menghendaki keadilan ditegakkan secara sempurna pada setiap lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai segmen kehidupan baik individual maupun sosial. Sementara itu, Barat, yang ditegakkan atas dasar falsafah kemanusiaan dan moralitas, ternyata juga memiliki prinsip-prinsip keadilan yang sejalan dengan Islam. Meski keduanya berbeda dalam sumber penggalian makna keadilan dan kedaulatan, dalam tujuan dan titik pandang praktis kehidupan, keduanya dapat dipandang sejalan. Akan tetapi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kedaulatan jauh melampaui Barat dalam bentuknya yang hakiki.

## B. Keadilan
Keadilan adalah salah satu kata yang memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata. Sama halnya dengan
definisi hukum; sampai sekarang belum ada orang yang mampu memberikan definisi yang lengkap dan memuaskan bagi semua pihak. Walaupun definisi yang dikemukakan oleh seseorang dianggap benar, tetapi orang lain dapat mengemukakan definisi lain yang juga dianggap benar dan begitulah seterusnya.
Keadilan tentu saja tidak sama dengan kesamarataan, karena keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal dan memenuhi hasrat kepuasan batin yang sehat. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang nampak relatif karena ia diukur dengan standar pengalaman kemanusiaan, meskipun keadilan yang hakiki mesti diakui bersifat mutlak, namun hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini.
Berbicara mengenai keadilan dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja (Pound, 1982: 35). Bahkan dalam Islam kebahagiaan hidup manusia tersebut tidak hanya terwujud di dunia ini saja, tetapi dia berkepanjangan hingga akhirat kelak (Ali, 1996: 53). Ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian hidup tersebut mustahil akan dapat diwujudkan tanpa tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena keadilanlah yang memberikan rasa kepuasan batin bagi setiap masyarakat yang hidup secara majemuk dan dengan tingkat kehidupan yang beragam. Sudah selayaknya, keadilan menjadi prioritas utama dalam menciptakan kemakmuran dan ketenteraman hidup manusia. Sebab itu setiap pribadi, dengan kapasitas apapun yang dimilikinya, memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan.
Tulisan ini mencoba menelusuri konsep keadilan dalam perspektif Islam dan Barat, dengan melakukan suatu perbandingan pada sisi-sisi moral dan hukumnya. Upaya membandingkan kedua pandangan tersebut dilakukan guna lebih dapat memahami masing-masing konsepsi secara ilmiah. Kedua perspektif ini memiliki basis konseptual yang berbeda, namun dari keduanya dapat ditarik berbagai dasar ide dan pemikiran untuk dikembangkan sehingga dapat ditemukan makna keadilan yang lebih relevan dan aplikatif bagi kehidupan masyarakat kita kini dan di sini.

## 1.  Pengertian Keadilan
Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar (al-Mishriy, t.t.: 430). Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakukan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya. yang adil, meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.  Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya.
b.  Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah.
c.  Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan.
d.  Berpihak atau berpegang kepada kebenaran.
e.  Tidak sewenang-wenang (Salim dan Salim, 1991: 12)
Dengan kata lain, keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar/ketentuan masing-masing haknya (Sayyid Sabiq, 1981). 1

## 2.  Keadilan dan Moralitas
Dalam al-Qur’an perintah berlaku adil dikaitkan dengan taqwa (ketakwaan). “Berlaku adillah kamu! Itu lebih dekat kepada taqwa” (Q.S. al-Maidah: 8). Dalam ayat ini orang-orang Mukmin bahkan diingatkan untuk tetap teguh menegakkan keadilan dan mereka sama sekali tidak boleh berbuat curang meski terhadap orang-orang yang mereka benci. Dalam ayat yang lain (Q.S. an- Nisa’: 135 dan al-An’am: 152) dikatakan bahwa keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri atau  keluarga dekat sekalipun. Artinya, kecintaan dan kebencian tidak boleh mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang atau bertindak tidak adil. Ini menunjukkan keadilan itu memiliki kemerdekaan tersendiri. Seorang penegak keadilan mesti terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan, dari kebencian dan sentimen pribadi.
Dalam suasana tertentu berbuat adil mungkin mudah, tetapi kadang-kadang kita berada dalam atmosfer yang sulit dan dilematis. Pada saat seperti itulah moral kita diuji. Ketika, misalnya, kebenaran berada di pihak orang yang kita benci dan kesalahan berada di pihak saudara, keluarga dekat atau teman kita sendiri (orang-orang yang kita cintai), apa yang harus kita lakukan? Di situlah ketakwaan berperan. Dalam kondisi seperti itulah al-Qur’an mengingatkan agar kita menolak hawanafsu dan memilih keadilan, karena dalam suasana seperti itu keadilan akan sulit ditegakkan tanpa kesadaran moral yang tinggi. “ Janganlah kamu mengikuti hawanafsu alih-alih menegakkan keadilan ” (Q.S. 4: 135). Jadi keberanian moral memang modal utama dalam penegakan keadilan, seperti dikatakan Yusuf ‘Ali ketika mengomentari ayat di atas (5: 8) di atas: “ But no less is required of you by the higher moral law ” ( The Holy Qur’an ).
Dalam kehidupan ekonomi, keadilan memiliki pengaruh yang lebih luas. Kecurangan- kecurangan dalam bidang ekonomi dan keuangan akan berdampak serius bagi kehidupan sosial suatu masyarakat. “ Penuhilah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu mengurangi jatah orang lain ,” demikian al-Qur’an (7: 85) menegaskan larangan berbuat curang dalam bidang ekonomi. Lanjutan ayat tersebut mengatakan: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan membuatnya damai.” Ini adalah isyarat bahayanya kecurangan tersebut. Dunia ini yang sejatinya damai dan harmonis, bisa rusak akibat tindakan zalim sebagian manusia yang tamak.

## 3.  Keadilan Dalam Perspektif Islam

## a.  Bentuk Keadilan
Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun secara garis besar dia dapat diungkapkan sebagai berikut:
1)  Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluq.
Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini   (Qutub, 1989: 57). Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah tangan manusia sendiri (Q.S. al-Rum: 41).
Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Manusialah yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim seberat “biji sawi” pun, sedangkan kezaliman yang merajalela di bumi ini tidak lain dari akibat kesombongan manusia sendiri. “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.” (Q.S. al- Nisa’: 40).

## 2)  Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk
Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatannya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.
Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

## b.  Azas-Azas Keadilan
Adapun azas-azas dalam menegakkan keadilan sebenarnya sangat banyak, namun jika “dipadatkan” secara garis besar adalah sebagai berikut:
1)  Kebebasan jiwa yang mutlak.
2)  Persamaan manusia yang sempurna.
3)  Jaminan sosial yang kuat ( al-Maududi, 1983: 141).
Dengan ketiga azas ini, jelas kelihatan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan konsep dasar dan mempunyai posisi dan status yang sama dan akan melahirkan suatu dinamika atau kekuatan yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar yang sesuai dengan konsep Islam.
Kebebasan jiwa adalah kebebasan untuk hidup dan mengekspresikan diri secara sempurna sebagai manusia yang memiliki budi, rasa dan karsa. Setiap manusia bebas berkreativitas secara positif, yakni sejauh tidak merusak hak-hak dan kebebasan orang lain. Di sinilah keadilan menjadi amanat bersama umat manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Keadilan harus dilihat sebagai milik bersama dan atas dasar kebebasan yang ditegakkan secara bersama-sama pula.
Karena itulah ditetapkan adanya persamaan di antara umat manusia secara sempurna. Persamaan inilah  yang menjamin tegaknya keadilan secara maksimal, bahwa siapapun tidak pernah dapat dibedakan di hadapan mahkamah keadilan: di mata hukum semua manusia adalah sama.
Namun demikian, tegaknya keadilan mesti ditunjang oleh jaminan sosial yang kuat. Keadilan tidak akan dapat ditegakkan dalam sebuah masyarakat yang secara ekonomi kacau balau. Artinya, kesejahteraan hidup yang tidak merata adalah cerminan ketidakadilan itu sendiri. Ketika manusia tidak saling peduli terhadap nasib sesamanya, maka keadilan menjadi tiang sosial yang amat rapuh.

## c.  Sarana Keadilan
Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup satu aspek kehidupan manusia saja, tetapi semua aspek yang dibangun di atas tiang pokok yaitu hati nurani yang ada dalam diri manusia ( dhamir ) dan pelaksanaan syari’at secara menyeluruh di lingkungan masyarakat. Kemudian Islam memadukan kekuatan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengalir dalam hati yang dimiliki manusia (Qutub, t.t: 200).
Sarana yang diperlukan dalam mewujudkan keadilan itu pada garis besarnya terdiri dari dua aspek yaitu :
1)  Syari’at; sebagai kesatuan konsepsional atau gagasan teoritis.
2)  Manusia; dengan hati nurani dan sikap mental (persepsinya) yang benar-benar siap untuk melaksanakan konsepsi yang tersebut di atas.

## d.  Kriteria Keadilan
1)  Keadilan dalam Pemerintahan.
Untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuhnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya pemerintah di sini sangat penting artinya, karena berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dan disepakati bersama.
Ayat di atas menjelaskan adanya suatu nilai kesamaan dalam hukum dalam menetapkan suatu masalah yakni manusia bebas bertindak sesuai dengan apa yang diusahakannya.
2)  Keadilan dalam Peradilan.
Seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah dalam masalah-masalah persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan :
- kesempatan yang sama untuk menemuinya
- perhatian yang sama
- tempat yang sama
- penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.
3)  Keadilan terhadap Semua Manusia.
Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam, Arab dan ‘ajam, Muslim dan non Muslim serta berkuasa dan rakyat. Keadilan dalam al-Qur’an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama, baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya. Keadilan yang didasarkan pada kebebasan, kesadaran mutlak, persamaan sepenuhnya seluruh manusia dan tanggung jawab timbal balik antara masyarakat dan individu.

## C.  Keadilan Dalam Perspektif Barat

## a.  Bentuk Keadilan
Dalam bentuknya, keadilan itu tidak berarti semuanya harus sama, tetapi saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Antara kebutuhan dan sarana, antara kewajiban dan hak serta hubungan pemilik kekuasaan dan rakyat perlu adanya hubungan yang integral. Keadilan adalah keseimbangan yang harmonis antara berbagai hal yang merupakan elemen masyarakat dan kehidupan individu- individu dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:
2
(Based of Certain)
Aristoteles, seorang filosof Yunani, membagi bentuk keadilan menurut fungsi gandanya ke dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.
1.  Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, yang distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan dalam hal ini harus memiliki standar dan ukuran yang jelas serta ditegakkan secara transparan.
2.  Keadilan korektif yaitu suatu keadilan yang pada prinsipnya diatur oleh hakim yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini dari serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan ini juga meng establish kan status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi hak yang hilang kepada pemiliknya (Muslehuddin, 1991: 36).

## b.  Kriteria Keadilan
Menurut kriteria, keadilan dalam konsepsi Barat itu ada dua: yaitu keadilan individual dan ada keadilan dalam negara.

## 1)  Keadilan Individual
Keadilan menurut Aristoteles adalah kebajikan pokok yang harus menjadi keutamaan bagi tiga bagian jiwa manusia yang sekaligus mengikat kesatuan dari ke tiga bagian jiwa itu. Keadilan individual itu hanya dapat tercapai lewat penguasaan diri yang hanya terjadi apabila bagian rasional dapat mengendalikan ke dua bagian lainnya, yaitu bagian semangat atau keberanian dan bagian keinginan dan nafsu. Pengendalian diri yang berpusat pada mentalitas inilah yang merupakan dasar bagi keadilan individual. Setiap orang dapat dilatih mentalnya untuk menjadi kuat dan mampu menguasai diri atau egonya.
Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa keadilan individual ialah berfungsinya kesadaran seseorang di mana ia sanggup menguasai diri sesuai dengan panggilan nuraninya yang ditentukan oleh bakat, kemampuan dan keterampilan (Rapar, 1991: 85).

## 2)  Keadilan Dalam Negara
Fakta menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang begitu banyak dan yang begitu beraneka-ragam dengan kemampuan dan keterampilannya sendiri, tetapi mereka saling membutuhkan satu dengan lainnya demi kepentingan masing-masing. Kemudian mereka lalu sepakat untuk bekerja sama sesuai bakat, kemampuan, dan keterampilan masing-masing di suatu tempat yang dialami bersama dan selanjutnya lahirlah apa yang disebut negara.
Keadilan dalam negara tercapai apabila ketiga unsur dalam negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya : yaitu jika pembagian kerja diatur sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap warga negara. Jadi apabila semua orang dan semua kelas dalam negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan kebutuhan serta keinginan manusia yang banyak dan beraneka-ragam benar-benar terpuaskan, negara makmur, dan keutuhan terpelihara dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa ada keadilan dalam negara itu (Rapar, 1991: 85).

## D. Kedaulatan

## 1.  Pengertian Kedaulatan
Kedaulatan (bahasa Indonesia), sovereign (Inggris), dan dalam bahasa Latin disebut supernuus (Supreme) bermakna tertinggi atau kekuatan tertinggi. Kata ini dipergunakan dalam ilmu politik modern, untuk menunjukkan pengertian otoritas mutlak (Hornby, 1986: 825 dan Muslehuddin. t.t : 45).
Ketika membicarakan tentang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) , maka isu sentral yang relevan untuk dibicarakan adalah siapa yang memegang kedaulatan dalam suatu negara dan di dalamnya juga tersimpul pertanyaan siapakah pemilik, jadi berarti pula sumber, daripada kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tadi. Atau dalam konteks hukum, dari mana asal hukum suatu negara.
Pertanyaan-pertanyan di atas akan dicari jawabannya dengan menggunakan metode perbandingan dalam perspektif Barat dan Islam.

## 2.  Kedaulatan Dalam Perspektif Barat.
Salah seorang sarjana Barat yang pernah memberikan perumusan tentang kedaulatan, dan bagaimana sifat-sifat kedaulatan itu, adalah sarjana Prancis bernama Jean Bodin. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi (Muslehuddin. t.t : 45).
Sekarang persoalannya siapa yang memiliki kekuasaan itu dan dari mana asalnya. Terhadap persoalan ini ada beberapa paham atau teori yang memberikan jawaban, yang masing-masing nanti akan menimbulkan suatu ajaran atau teori, yaitu ajaran atau teori kedaulatan.

## a.  Teori Kedaulatan Tuhan
Di antara teori-teori yang memberikan jawaban, menurut sejarahnya yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada Tuhan. Di Eropa, pada masa lampau  para  filosof  menganggap dan  mengajarkan, bahwa hukum  itu  berasal dari Tuhan dan oleh karena itu maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).
Perintah-perintah yang datang dari Tuhan itu dituliskan dalam kitab suci. Adapun teori-teori yang legitimasi kekuatan hukumnya didasarkan atas kehendak atas kehendak Tuhan disebut teori Teokrasi. Berhubung peraturan perundangan ditetapkan oleh penguasa negara, maka oleh penganjur teori ini diajarkan bahwa para penguasa merupakan wakil Tuhan (Suhieno, 1986: 152- 153 dan Kansil, 1986: 61).
Teori ini di Eropa barat diterima umum hingga zaman Renaissance. Para penganut teori ini di antaranya Augustinus dan Thomas Aquinas (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).
b.  Teori Kedaulatan Rakyat.
Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa raja dan penguasa lainnya memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan, tetapi rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian itu. (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).
Kemudian setelah itu dalam abad ke 18 Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat ( social contract ) yang diadakan oleh antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian halnya semua perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).

## c.  Teori Kedaulatan Negara
Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ini ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum ditaati ialah karena negaralah yang menghendakinya; hukum adalah kehendak negara dan negara itu memmpunyai kekuatan ( power ) yang tidak terbatas. Penganjur teori kedaulatan negara ini ialah Hans Kalsen. Dia mengatakan hukum itu tiada lain dari daripada “kemauan Negara” ( willedes Staates ) (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).

## d.  Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori kedaulatan hukum ( Rechts-souvereiniteit )yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat bahkan negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).
Penganjur teori ini ialah Krabbe dari Universitas Leiden. Beliau mengajarkan bahwa hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat mempunyai kewibawaan/ kekuasaaan (Suhieno, 1986: 152-153 dan Kansil, 1986: 61).

## 3.  Kedaulatan Dalam Perspektif Islam
Dalam kajian yang dilakukan terhadap pemikiran politik tokoh-tokoh Islam tidak diperoleh keterangan teori mereka mengenai sumber kekuasaan bagi kepala negara (penguasa), apakah menurut teori ke-Tuhanan atau teori lainnya. Untuk mengetahui hal ini hanya bisa dipahami berdasarkan tafsiran terhadap pemikiran dan gagasan mereka mengenai proses terbentuknya negara.
Apabila kita menelusuri gagasan-gagasan yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti al-Baqillani, al-Baggdadi, Al-Mawardi, al-Juwaini dan Ibn Khaldun lebih mungkin ditarik kepada faham teori kontrak sosial, artinya sumber kekuasaan bagi mereka berasal dari masyarakat. Karena gagasan mereka tentang proses terbentuknya negara adalah atas dasar kehendak manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup (Suhieno, 1986: 152-153).
Ibn Abi Rabi’ lebih dekat kepada teori ke-Tuhanan. Demikian juga al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Abi Rabi’ menyatakan pendapatnya bahwa Allah mengangkat penguasa-penguasa  bagi  masyarakat. Penguasa  itu  mendapat  pancaran  Ilahi  dan menatapkan mereka dengan keramah-Nya. Al- Ghazali mendukung Adagium yang mengatakan bahwa kepala negara atau Sultan adalah bayangan
Allah diatas bumi. Karena itu rakyat wajib mengikuti dan mentaatinya, tidak boleh menentangnya (Muslehuddin,t.t.: 45 dan an-Nabhani, 1997: 47-50). 3

## E. Kesimpulan
Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa gagasan-gagasan tentang keadilan dari sudut pandang Islam, bahwa keadilan bersumber dari konsepsi yang digariskan Allah dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang harus diaplikasikan segenap manusia dalam kehidupannya agar terwujudnya kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana yang mereka impikan (QS. 16: 90).
Sedang menurut Barat bahwa keadilan bersumber dari konsepsi (hukum), hasil formulasi manusia (penguasa / hakim), yang harus direalisasikan manusia demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri yaitu ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun.
Dari paparan diatas juga, terutama apabila kita melihat gagasan-gagasan tentang kedaulatan dari para tokoh Baik Barat maupun Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber kekuasaan yang tertinggi secara umum berasal dari dua sumber yang paling pokok antara Tuhan dan manusia. Baik barat maupun Islam mengembangkan kedua teori yang berlandaskan pada dua sumber tersebut meskipun dikenal istilah kedaulatan hukum dan negara dalam konsep Barat, namun secara esensial juga bersumber dari manusia.
Namun, dalam konsep Islam, menurut Muslehuddin hanya Allah semata yang merupakan penguasa bagi negara Islam. Dialah yang memberi kepada negara kekuatan tertinggi untuk mengontrol, demikian pula otoritas mutlak dan independen. Kekuasaaan-Nya berkali-kali ditegaskan dalam al-Qur’an; Keputusan hanya milik Allah (Qur’an 12: 40), Ia yang Maha Pemberi Keputusan (12: 67), dan kepada-Nya lah segala urusan dikembalikan (57: 5). Meskipun dalam pandangan tokoh Islam ada yang mencenderungi teori kedaulatan rakyat, tapi secara esensi harus tunduk kepada syari’at yang dibuat Allah. Dalam pandangan Barat, kecuali teori Teokrasi, ruang lingkupnya terbatas pada suatu masyarakat sedang hukum Allah (Islam) menyeluruh dan universal.

## Endnote:
1 Itulah yang dimaksud oleh firman Allah: (dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, An-Nisa’ ayat  58). Lihat Sayid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, (Terj. Haryono S. Yusuf), (Jakarta: Intermasa. 1981).
2 Ceramah M. Yasir Nasution pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan Barat di lokal Konsentrasi Hukum Islam pada hari Selasa tanggal 30 Maret 1999. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah: (dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, An-Nisa’ ayat  58). Lihat Sayid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, (Terj. Haryono S. Yusuf), (Jakarta: Intermasa. 1981).
3 Bandingkan dengan Ismail Moh. Syah dalam Filsafat Hukum Islam ,  Jakarta: Penerbit Bumi Aksara 1992, hlm. 221.

## Daftar Pustaka
al-Faruqiy, Haris Sulaiman . 1991. al-Mu’jam al-Qanuniy, Beirut: Maktabah Lubnan.
Ali, Mohammad Daud. 1996. Hukum Islam , Jakarta: Press.
al-Maududi, Abu A’la. 1983. Prinsip-Prinsip Islam, Bandung: al-Ma’arif.
al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy, t.t., Lisan
al-‘Arab, Jilid XI, Beirut: Dar Sader.
Hornby, A.S.. 1986. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , Oxford: Oxford University Press
Ismail Moh. Syah. 1992. Filsafat Hukum Islam ,  Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
Kansil, C. S. T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,  Jakarta: Balai Pustaka
Muslehuddin, Muhammad . 1991. Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Pound, Roscoe, 1982. Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhrata Karya Aksara.
Qutub, Sayid. 1989. Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung: Pustaka.
Rapar, J. H.,  1991. Filsafat Politik Plato , Jakarta: Rajawali Pers.
______. 1989. Filsafat Politik Augustinus ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Sabiq, Sayid. 1981. Unsur-Unsur Dinamika Islam, Jakarta: Intermasa.
Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , Jakarta: Modern English Press.
Suhieno. 1986. Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty