## PRINSIP TABARRU’
Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah

## Arif Fauzan
Dosen Tetap pada Fakultas Syariah Universitas Al-Ihya (UNISA) Kuningan e-mail : ariffauzan1927@gmail.com

## Abstrak
Akad tabarru ’ ini  adalah  akad-akad  untuk  mencari  keuntungan  akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan- tujuan  komersil.  Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  laba  tidak  dapat  mengandalkan  akad-akad tabarru’ untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad- akad  yang  bersifat  komersil  yakni  akad tijarah.  Namun  demikian,  bukan  berarti akad tabarru’ sama  sekali  tidak  dapat  digunakan  dalam  kegiatan  komersil. Bahkan kenyataannya,  penggunaan  akad tabarru’ sering  sangat  vital  dalam transaksi  komersil,  karena  akad tabarru’ ini  dapat  digunakan  untuk menjembatani  atau  memperlancar  akad-akad tijarah.  Pada  prinsipnya  akad tabarru’ adalah  akad  nirlaba (not  profit  transaction) yang  tidak  mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank syariah.
Kata Kunci : Akad, Tabarru, Muamalah, Bank Syariah

## Abstract
Tabarru this contract is a contract-for-profit hereafter, because it is not a  business  contract.  So  this  contract  can  not  be  used  for  commercial  purposes. Islamic  bank  as  a  financial  institution  that  aims  to  make  a  profit  can  not  rely contracts tabarru  for  a  profit.  If  our  goal  is  profit,  use contracts commercial character that tijarah contract. However, that does not mean the contract tabarru absolutely  can  not  be  used  in  commercial  activities.  A  matter  of  fact,  the  use  of contract  tabarru  often  very  important  in  commercial  transactions,  because  the contract  tabarru  can  be  used  to  facilitate  or  expedite  tijarah contracts.  In principle tabarru contract 'is a contract of non-profit (not profit transaction) are not taking advantage of the activities run by the syariah bank.
Keywords : Contract, Tabarru, Muamalah, Syariah bank

## Pendahuluan
Agama  Islam  merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya, agama yang membahas  berbagai  aspek  baik aqidah, akhlak dan syariah (hukum). Artinya  agama  Islam mengatur semua sisi sendi kehidupan  manusia,  tak terkecuali aspek ekonomi  atau  perbankan, bagaimana Islam mengajarkan kesolehan bukan  hanya kepada Allah saja  tapi  terhadap  manusia juga  tingkah  laku  kita  harus benar dan sholeh, begitulah Islam mengajarkan hal-hal keseimbangan agar menjadi indah sehingga Islam ini  di  sebut  juga  sebagai  agama rahmatan lil’alamin . Masalah ekonomi atau perbankan  ini  termasuk  pada kajian  muamalah yang  mana hukum  asal  segala  sesuatunya adalah  boleh,  boleh  dilakukan sampai  ada  dalil  yang  menyatakan larangan untuk tidak melakukannya lagi. Dalam muamalah  ini  memang  nabi  tidak memberikan  aturan-aturan  yang rinci, bahkan nabi pernah bersabda ﻢﻛﺎﯿﻧد  رﻮﻣﺄﺑ  ﻢﻠﻋأ  ﻢﺘﻧأ (kalian  lebih mengetahui  urusan  dunia  kalian). Artinya  alquran  dan  sunnah  hanya memberikan  prinsip-prinsip  dan filosofi  dasar  yang  menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi saja, kemudian kita dituntut melakukan  semua  hal  agar kita melakukan  inovasi  dan  kreativitas sebanyak  mungkin.  Itu  artinya sesuatu transaksi baru akan muncul dan  belum  dikenal  sebelumnya dalam hukum Islam, maka
transaksi  itu  dianggap  boleh  dan dapat  diterima  kecuali  terdapat implikasi dari dalil quran dan hadis yang melarangnya.
Transaksi  merupakan salah satu bentuk  aktifitas atau  interaksi manusia  sebagai  makhluk sosial, artinya manusia dengan sunatullah-Nya  akan  bersentuhan satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh karena  itu  diperlukanlah  suatu norma  agar  terjalinnya sebuah interaksi  yang maslahah,  yang membawa  manfaat  serta  dampak bukan  saja  baik di  mata  manusia tapi  bisa  diterima  oleh  agama. Salah satu transaksi dalam muamalah  adalah  transaksi  akad atau  kontrak.  Akad/kontrak  dalam kajian fiqih muamalah secara garis besar  dibagi  menjadi  dua  bagian, yaitu  akad tabarru’ dan  akad tijarah, namun  dalam  pembahasan ini akan lebih fokus  pada  masalah akad tabarru yang  di  tinjau  dari sisi teori  dan  praktis dari  akad tersebut di perbankan syariah.

## A. Pembahasan
1. Pengertian Akad / Kontrak Kata  akad  berasal  dari kata  bahasa  arab ﺪﻘﻋ – اﺪﻘﻋ
yang  berarti  membangun  atau mendirikan, memegang,
perjanjian, percampuran, menyatukan. 1 Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). 2 Sedangkan  menurut
1 Louis Ma’luf, Al-Munjid  fi  al-Lughat  wa  al- ‘Alam, (Beirut:Dar al-Masyriq: 1986), hlm.518
2 A.  Warson  al-Munawir, Kamus  Arab Indonesia,  (Yogyakarta: al-Munawir, 1984),
hlm.102
al-Sayyid  Sabiq  akad  berarti ikatan atau kesepakatan. 3
Secara  etimologi  akad adalah  ikatan  antara  dua perkara,  baik  ikatan  secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. 4 Secara terminologi ulama  fikih  membagi  akad dilihat  dari  dua  segi,  yaitu secara  umum  dan  secara khusus.  Akad  secara  umum adalah  segala  sesuatu  yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri,seperti  wakaf,  talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan  keinginan  dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian  akad  secara  umum di  atas  adalah  sama  dengan pengertian  akad  dari  segi bahasa menurut ulama Syafi’iyyah,  Malikiyyah dan Hanabilah. 5 Pengertian  akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah
seorang  yang  berakad  dengan yang  lainnya  secara  syara’
pada  segi  yang  tampak  dan berdampak  pada  objeknya. 6
Pengertian akad secara khusus lainnya  adalah  perikatan  yang ditetapkan dengan ijab-qabul
3 Al-Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah  jilid  3,
(Beirut: Dar al-Fikr cet ke 3:1983), hlm.518
4 Wahbah al-Juhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa
Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.127
5 Rahchmad  Syafe’I, Fikih Muamalah, (Bandung:  Cv.Pustaka  Setia  cet  ke  2,  2004), hlm.43
6 Al-Kamal  Ibnu  al-Humam, Fath  al-Qodir, Juz 5 hlm.74
berdasarkan  ketentuan  syara yang berdampak pada objeknya. 7 Hal yang terpenting bagi terjadinya akada  adalah  ijab  dan  qabul, yakni  suatu  perbuatan  atau pernyataan untuk
menunjukkan  suatu  keridlaan dalam  berakad  di  antara  dua orang  atau  lebih  sehingga terhindar  dari  suatu  ikatan yang tidak berdasarkan syara’.
Oleh  sebab  itu,  dalam  islam tidak  semua  kesepakatan  atau perjanjian  dapat  dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syariat Islam. 8

## Syarat dan Rukun Akad Syarat Akad
1) Syarat terjadinya akad Syarat  terjadinya akad  adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk untuk terjadinya  akad  secara  syara. Jika  tidak  memenuhi  syarat tersebut,  akad  menjadi  batal. Syarat  ini  terbagi  menjadi  2 bagian: 9 a) Syarat  objek  akad,  yaitu syarat-syarat yang berkaitan  dengan  obyek akad.  Seperti  dalam  akad jual  beli  objeknya  adalah barang yang akan dijualbelikan dan harganya. Objek  akad  sendiri  harus
7 Rahchmad Syafe’i , Fikih Muamalah, hlm.44
8 Rahchmad Syafe’i , Fikih Muamalah, hlm.45
9 Ahmad  Azar  Basyir,  Asas-asas  Hukum Muamalat,  (Yogyakarta:  UII  Press,  cet  ke  2,
2004), hlm.78-82
memenuhi  syarat  sebagai berikut:
(1) Telah  ada  pada  waktu  akad diadakan
(2) Dapat  menerima  hukum  akad. Para  fuqoha  sepakat  bahwa sesuatu  yang  tidak  dapat menerima  hukum  akad  tidak dapat  menjadi  obyek  akad. Dalam  jual  beli  misalnya, barang  yang  diperjualbelikan harus  sesuatu  yang  bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan  akad  jual  beli. Minuman  keras  bukan  benda yang  bernilai  bagi kaum muslimin, sehingga tidak memenuhi  syarat  obyek  akad jual beli antara para pihak.
(3) Dapat diketahui dan diketahui, artinya  obyek  akad  harus dapat ditentukan dan diketahui oleh  dua  belah  pihak  yang melakukan akad.
(4) Dapat  diserahkan  pada  waktu akad terjadi, maksudnya adalah obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa  obyek  tersebut  benar- benar  ada  dalam  kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.
b) Syarat  subyek  akad,  yakni syarat-syarat  yang  berkaitan dengan  subyek  akad.  Dalam hal  ini  subyek  akad  harus sudah aqil (berakal), tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Berkaitan  dengan  orang  yang berkad,  ada  tiga  hal  yang harus diperhatikan yaitu: Kecakapan (ahliyah), kewenangan  (wilayah/mampu melakukan akibat hokum yang ditimbulkan),
perwakilan (wakalah).
2) Syarat  kepastian  hukum  yang merupakan dasar dalam akad.

## Rukun Akad
1) Pihak yang berakad (al- muta’aqidain )
Al- Muta’aqidain adalah  kedua belah  pihak  yang  melakukan akad,  keberadaan  nya  sangatlah penting  karena  tidak  akan pernah  terjadi  akad  manakala tidak ada pihak yang berakad. 2) Sesuatu yang diakadkan (ma’qud a laih)
M a’qud  alaih adalah  obyek akad  atau  benda-benda  yang dijadikan akad oleh kedua belah pihak.  Barang  tersebut  dapat berbentuk harta benda.
3) Sighat akad (ijab dan qabul) Sighat  akad adalah  sesuatu yang disandarkan dari dua belah
pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang
terjadinya  suatu  akad.  Hal  ini dapat  diketahui  dengan  ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ulama  Hanafiyah  berpendapat bahwa  rukun  akad  itu  hanya satu,  yaitu  shigat  akad (ijab qabul).  Sedangkan  pihak-pihak yang  berakad  dan  obyek  akad menurutnya tidak termasuk akad  tetapi  termasuk  syarat- syarat  akad  karena  menurutnya yang  dikatakan  rukun  adalah suatu  esensi  yang  berada  dalam akad  itu  sendiri.  Sedangkan pihak-pihak  yang  berakad  dan
obyek akad berada diluar esensi akad. 10
2. Antara Wa’ad dengan Akad Fiqih muamalat Islam membedakan  antara wa’ad dengan
akad. Wa’ad adalah  janji (promise) antara  satu  pihak  dengan  pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak  antara  dua  belah  pihak. Wa’ad hanya  mengikat  satu  pihak,
yakni  pihak  yang  memberi  janji berkewajiban  untuk  memenuhi  atau melakasanakan kewajibannya.
Sedangkan  pihak  yang  diberi  janji tidak  memikul  kewajiban  apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad , terms and condition-nya belum ditetapkan  secara  rinci  dan  spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya  lebih  merupakan  sanksi moral. 11 Sedangkan akad mengikat kedua  belah  pihak  yang  saling bersepakat, yakni masing-masing pihak  terikat  untuk  melaksankan kewajiban  mereka  masing-masing yang  telah  disepakati  terlebih  dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah  ditetapkan  secara  rinci  dan spesifik  (sudah well-defined).  Bila salah  satu  atau  kedua  belah  pihak yang  terkait  dalam  kontrak  itu  tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. 12
10 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah (life  and  General)  Konsep  dan  Sistem
Operasional (Jakarta:  Gema Insani,  2004),
hlm.41 11 Adiwarman  A.Karim, Bank  Islam  Analisis
Fiqih dan Keuangan, (RajaGrafindo
Persada, Jakarta:2004), h.65.
12 Adiwarman A.Karim, Bank Islam hlm.65

## 3. Akad Tabarru’
Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah  segala  macam perjanjian  yang  menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada
hakikatnya  bukan  transaksi  bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
Akad tabarru’ dilakukan  dengan tujuan  tolong  menolong  dalam rangka  berbuat  kebaikan (t abarru’ berasal  dari  kata birr dalam  bahasa arab  yang  artinya  kebaikan).  Dalam akad tabarru’ pihak  yang  berbuat kebaikan  tersebut  tidak  berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada  pihak  lainnya.  Imbalan  dari akad tabarru’ adalah dari Allah swt,
bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut  boleh  meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar  menutupi  biaya (cover  the cost) yang  dikeluarkannya  untuk dapat  melakukan  akad tabarru’ tersebut.  Namun  ia  tidak  boleh sedikitpun  mengambil  laba  dari akad tabarru’ itu.  Contoh  dari  akad tabarru’ adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah,  kafala h,  wadi’ah, hibah, waqf,  shadaqah, hadiah  dan  lain- lain. 13
13 Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  pintar Ekonomi  Syariah, (Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama, 2010), hlm.24
Berikut gambaran refresentasi dari akad tabarru’ 14
Akad-akad Tabarru Memberikan/meminjamkan sesuatu
Meminjamkan harta Meminjamkan harta Meminjamkan harta + Agunan Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain Meminjamkan jasa Meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukansesuatu atas nama orang lain Wakalah dengan tugas tertentu, yaitu memberikan jasa pemeliharaan Wakalah kontijensi, yaitu mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu agar terjadi sesuatu Memberika sesuatu
Qord Rahn Hiwalah Wakalah Wadi’ah Kafalah Hibah, Shadaqah, waqf ect
Gambar  tersebut  memberikan skema  tentang  akad-akad tabarru’ ,
yang pada dasarnya akad tabarru’ ini memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Jadi, jika akadnya  meminjamkan  sesuatu  maka objek  pinjamannya  adalah  berupa uang atau jasa. Dengan demikian kita mempunyai  3  bentuk  umum  akad tabarru’ ,  yaitu:  meminjamkan  Uang, meminjamkan jasa, memberikan
sesuatu. 15
a. Meminjamkan Uang
Akad untuk meminjamkan uang ini
bisa  beberapa  macam,  jika  pinjaman diberikan  tanpa  mensyaratkan  apa pun kemudian melunasi setelah jangka  waktu  tertentu  maka  ini dinamakan qard.  Jika  meminjamkan uang  dengan  mensyaratkan  suatu jaminan  misalnya,  maka  bentuk pemberian pinjaman ini disebut rahn, dan  jika  memberikan  pinjaman  uang dimana  tujuan  nya  untuk  mengambil alih uang (take over) maka ini disebut hiwalah.
b. Meminjamkan Jasa Akad  untuk  meminjamkan  jasa
bisa  menggunakan akad  sebagai berikiut:  jika  meminjamkan  “diri kita”  yakni  keahlian/keterampilan yang  kita  punya  untuk  melakukan sesuatu,  maka  ini  disebut  wakalah, dan  jika  kita  menawarkan  jasa  kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan maka itu disebut  dengan  akad wadiah,  serta jika kita menjadi pengganti atau badil melakukan sesuatu atas nama seseorang  misalnya  dengan  syarat-
15 Adiwarman A.Karim, Bank Islam, hal.68
syarat tertentu (wakalah bersyarat) ini dalam terminologi fiqih disebut dengan akad kafalah. c. Memberikan Sesuatu Akad-akad yang termasuk golongan  ini  adalah: hibah,  waqf, shadaqah, hadiah  dll.  Dalam  semua akad  tersebut  pelaku  memberikan sesuatu pada orang lain. Jika penggunaannya  dialokasikan  untuk kepentingan umum dan agama,
akadnya  dinamakan waqf.  Sedangkan hibah  dan  hadiah  adalah  berupa pemberian  sesuatu  kepada  orang  lain secara sukarela.
Menjadi catatan bagi akad-akad tabarru’ apabila  telah  disepakati, tidak  boleh  diubah  menjadi  akad tijarah  yakni  akad  komersial  yang menjadi bisnis nya lembaga keuangan syariah. Namun  sebaliknya  jika  akad tijarah telah  disepakati,  maka  akad tersebut  boleh  diubah  menjadi  akad tabarru’ tentu  dengan  catatan  pihak yang  tertahan  haknya  dengan  suka rela  melepaskan  haknya,  sehingga gugurlah kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya itu.

## 4. Fungsi Akad Tabarru’
Akad tabarru’ ini  adalah  akad- akad  untuk  mencari  keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi  akad  ini  tidak  dapat  digunakan untuk  tujuan-tujuan  komersil.  Bank syariah  sebagai  lembaga  keuangan yang  bertujuan  untuk  mendapatkan laba  tidak  dapat  mengandalkan  akad- akad tabarru’ untuk  mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan  laba,  gunakanlah  akad- akad  yang  bersifat  komersil  yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti  akad tabarru’ sama  sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan
komersil. Bahkan kenyataannya, penggunaan  akad tabarru’ sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena  akad tabarru’ ini  dapat digunakan  untuk  menjembatani  atau memperlancar akad-akad tijarah. 16 5. Implementasi Akad Tabarru ’ Dalam Perbankan a. Qard
Qard adalah  akad  pemberian
pinjaman dari bank kepada nasabah  yang  dipergunakan  untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam  jumlah  yang  sama  dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama). Pembayaran  bisa  dilakukan  secara angsuran  atau  sekaligus.  Sumber dana qard berasal  dari  dana
wadiah (dana khusus) yang disediakan  oleh  bank  dan  sumber dana  yang  diperoleh  dari muzakki atau kaum dermawan yang berbentuk  zakat,  infak,  sedekah dan  sebagainya, digunakan  untuk bantuan yang bersifat sosial
(seperti  mendapat  musibah  dan sejenisnya),  atau  untuk  membantu kaum dhuafa. 17
Tujuannya  membiayai  usaha produktif dari kaum dhuafa,
pinjaman  untuk  menutup  utang kepada  rentenir,  pinjaman  untuk biaya sewa rumah, pinjaman untuk memenuhi  kebutuhan  mendesak karena tertimpa musibah.
Akad qard juga bisa digunakan  untuk  pengalihan  utang
16 Adiwarman A.Karim, Bank Islam, hlm. 70.
17 Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam,
Manajemen  Pemasaran  Bank  Syariah, (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia,  cet.1,  2013), hlm.215
(take over), implementasinya sebagai berikut: 18 1) Akad qard dan murabahah, dengan ketentuan a) Bank memberikan qard kepada  nasabah.  Dengan qard terebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dan demikian  aset  yang  dibeli kredit  tersebut  menjadi  milik nasabah secara penuh.
b) Nasabah  menjual aset  kepada bank,  dan  dengan  penjualan itu  nasabah  melunasi qardnya kepada bank.
c) Bank  menjual aset  yang  telah yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan. 2) Akad qard dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), dengan ketentuan: a) Bank memberikan qard kepada nasabah. Dengan qard tersebut nasabah melunasi  kredit  (utang)  nya, dan  dengan  demikian, aset yang  dibeli  kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. a. Nasabah menjual aset kepada bank,  dan  dengan  penjualan itu nasabah melunasi qardnya kepada bank. b) Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).
18 Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bisnis
Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.55.
3) Akad qard dan Ijarah, dengan ketentuan: a) Nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan  bank, sesuai  Fatwa  DSN-MUI Nomor 09/DSN- MUI/IV/2002. b) Apabila  diperlukan,  bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan  prinsip al- Qard sesuai Fatwa  DSN- MUI  Nomor  19/DSN-
MUI/IV/2001.
c) Akad ijarah tidak  boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. d) Besar  imbalan  jasa ijarah tidak bolehdidsarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank  kepada nasabah. Pemberian  fasilitas qard harus jelas  dan  tidak  boleh  menyimpang dalam  penggunaannya,  serta  sesuai pula dengan kondisi sesungguhnya.
Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas, bank memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya.  Bank  tidak  boleh mempersyaratkan imbalan atau
kelebihan diluar pinjaman.
b. Rahn
Menurut  Bank  Indonesia, rahn adalah  akad  penyerahan  barang/harta dari  nasabah  kebada  bank  sebagai jaminan  atau  seluruh  utang.  Aplikasi rahn  dalam  perbankan,  yaitu  dalam bentuk gadai dengan tujuan memberikan  jaminan  pembayaran kembali kepada bank dalam
memberikan pembiayaan barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:
1) Milik nasabah sendiri
2) Jelas  ukuran,  sifat  dan  nilainya ditentukan berdasarkan  nilai  riil pasar.
3) Dapat dikuasai, tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
Atas  izin  bank,  nasabah  dapat menggunakan  barang  tertentu  yang digadaikan  dengan  tidak  mengurangi dan merusak barang yang digadaikan. Apabila  barang  yang  digadaikan  atas perintah  hakim,  nasabah  mempunyai hak  untuk  menjual  barang  tersebut dengan  seizing  bank,  apabila  hasil penjualan  melebihi  kewajibannya, kelebihan  tersebut  menjadi  milik nasabah. Sebaliknya jika hasil penjualannya  lebih  kecil,  nasabah wajib memenuhi sisa kewajibannya. 19
c. Hiwalah
Hiwalah akad pemindahan utang  dari  beban  seseorang  menjadi beban orang lain. Akad hiwalah dalam  perbankan biasanya  diterapkan pada  hal-hal berikut: 20
1) Factoring atau  anjak  piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang  kepada  pihak  ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang  tersebut  dan  menagihnya dari pihak ketiga.
2) Post  dated  check di  mana  bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dulu piutang tersebut.
3) Bill  discounting secara  prinsip bill  discounting serupa  dengan hawalah, tetapi dalam bill
19 Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam,
Manajemen Pemasaran, hlm.222
20 Ibid, hlm.223
discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak  didapati dalam kontrak hiwalah. d. Wakalah Aplikasi wakalah dalam perbankan  terjadi  apabila  nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan  L/C,  inkaso  dan  transfer uang.
Akad wakalah juga sering menjadi penjembatan akad tijarah (for profit transaction), yakni bank memberikan  akad wakalah kepada nasabah untuk mewakilkan pembelian barang secara tangguh dari pemasok. e. Wadiah
Wadiah dalam perbankan lebih dikenal  dengan  nama  titipan  atau simpanan,  ini  merupakan  titipan murni  dari  satu  pihak  kepada  pihak lain  baik  perseorangan  maupun badan hokum yang harus di jaga dan dikembalikan  kapan  saja  apabila  si penitip  menghendaki.  Hal-hal  yang harus  diperhatikan  dalam wadiah adalah sebagai berikut:
1) Penerima  simpanan  (pihak  bank) disebut yad  al-amanah yang artinya tangan amanah. Penyimpan (nasabah) tidak bertanggung  jawab  atas  segala kehilangan  dan  kerusakan  yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan  akibat  dari  kelalaian atau kecerobohannya dalam memelihara barang titipan. 2) Penggunaan  uang  titipan  harus terlebih dulu meminta izin kepada  si  pemilik  uang  dan dengan  catatan  pengguna  uang menjamin  akan  mengembalikan uang tersebut secara utuh.
Dengan  demikian  prinsip yad
amanah (tangan amanah) menjadi yad  dha-manah (tangan penanggung), konsekuensinya adalah pihak bank akan menerima  seluruh  keuntungan dari  penggunaan  uang  tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga bank harus menanggungnya. Sebagai imbalannya, nasabah memperoleh  insentif  atau  bonus (nisbah) untuk simpanannya. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan  jasa  atas  pemakaian uangnya tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal atau presentasenya  dan  ini  murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna bank. f. Kafalah Istilah kafalah menurut madzhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang  lain dalam  suatu  tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang  ikut  bertanggungjawab atas  tanggung  jawab  orang  lain yangberkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung  jawab  tersebut  tidak dianggap beerutang, dan utang pihak yang  dijamin  tidak  gugur  dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’ i dan
Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung  jawab  atas  tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran  utang,  dan dengan demikian keduanya di pandang  berutang.  Dalam  lembaga keuangan,  akad  ini  terlihat  dalam
penerbitan  garansi  bank (bank guarantee).
Ada tiga jenis kafalah, yaitu: 21
1) Kafalah bin nafs,  yaitu jaminan dari  diri  si  penjamin (personal guarantee); 2) Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan  utang.  Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk  jaminan  uang  muka (advance  payment  bond) atau jaminan  pembayaran (payment bond). 3) Kafalah muallaqah, yaitu jaminan  mutlak  yang  dibatasi oleh  kurun  tertentu  dan  untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern  hal  ini  diterapkan  untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance  bond) atau jaminan penawaran (bid bonds).

## B. Kesimpulan
Pada prinsipnya akad tabarru’ adalah  akad  nirlaba (not  profit transaction) yang tidak mengambil keuntungan dari  aktifitas  yang dijalankan  oleh  bank.  Akad  ini juga  bisa  disebut  dengan akad al- ajru walumulah yaitu akad layanan atau  fasilitas  yang  dilakukan  oleh bank  demi  terciptanya  sebuah transaksi  yang  mudah  dan  lancar sebagai service bagi  pengguna layanan  tersebut.  Akad tabarru’ juga  bisa  menjadi  penjembatan bank di dalam melakukan aktifitas- aktifitas bisnisnya,  karena dari itu tidak  sedikit  para  calon  nasabah menjadi  tertarik dan menjadi
21 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank
Syariah,  (Jakarta: Azkia  Publisher  cet.7, 2009), hlm.35
nasabah  gara-gara  layanan  ini diberikan  secara  optimal  kepada mereka.  Adapun akad-akad  yang dikategorikan masuk pada tabarru’
adalah Qard, rahn, hiwalah,
wakalah,  wadiah dan kafalah.
Akad-akad  tersebut  bisa  menjadi refresentasi  bagi  bank  itu  sendiri jika mana diberikan kepada nasabah  atau  calon  nasabah  secara kaaffah (menyeluruh) atau optimal. Sehingga mereka mempunyai kesan  yang  baik  terhadap  bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.Karim, Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, (RajaGrafindo Persada, Jakarta:2004). Ahmad Azar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat,  (Yogyakarta: UII
Press, cet ke 2, 2004). Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
A.  Warson  al-Munawir, Kamus  Arab
Indonesia, (Yogyakarta: al- Munawir, 1984).
Al-Kamal  Ibnu  al-Humam, Fath  al- Qodir, Juz 5.
Al-Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah  jilid 3,  (Beirut:  Dar al-Fikr  cet  ke
3:1983).
Fatwa-fatwa DSN MUI
Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam,
Manajemen  Pemasaran  Bank Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.1, 2013). Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2014).
Louis  Ma’luf, Al-Munjid  fi  al-Lughat wa  al- ‘Alam, (Beirut:Dar  al-
Masyriq: 1986). Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi
Syariah  (life  and  General)
Konsep dan Sistem Operasional
(Jakarta: Gema Insani, 2004).
Rahchmad  S yafe’i , Fikih  Muamalah,
(Bandung:  Cv.Pustaka  Setia  cet ke 2, 2004).
Wahbah  al-Juhaili, al-Fiqh  al-Islami wa  Adillatuh, (Beirut: Dar  al- Fikr, 1989). Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank  Syariah,  (Jakarta:  Azkia Publisher cet.7, 2009).