## PERAN AUDIT OPERASIONAL PADA UNIT KARYA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KATOLIK “X” di SUMENEP
Senny Harindahyani Dosen Universitas Surabaya e-mail : senny.h@staff.ubaya.ac.id

## ABSTRACT
The  quality  of  primary  and  secondary  education  in  Indonesia  is  still  relatively low,  due  to  low  service  standards  in  primary  and  secondary  education accompanied  by  unchecked  corruption  within  the  Department  of  Education’s bureaucracy.  In  an  effort  to  improve  the  quality  of  schools,  there  is  a  need  for program evaluation on a regular basis, one of which is operational auditing. The purpose of this research is to gain a extensive understanding of the application of the  operational  audit  in  evaluating  internal  control  at  Catholic  Primary  School "X"  in  Sumenep.  Audits  are  carried  out  in  several  stages,  which  can  be  broadly grouped  into  three  stages,  namely:  planning  or  preliminary  survey, implementation, and reporting. This research resulted in findings that indicate the internal  controls  on  learning  activities  and  management  activities  at  Catholic Primary     School "X" still has weaknesses. From the findings of the audit carried out a development stage is carried out that aims to provide recommendations on the reporting stage in order to assist the management division in repairing these issues.  The  implementation  of  this  audit  is  expected  to  improve  the  quality  of education  services  in  the  Catholic  Primary  School  "X"  -Sumenep,  aiming  to reform  educational  institutions  by  setting  a  foundation  of  transparency  and accountability.
Keywords: Operational Audit, Internal Control, Primary and Secondary Education, School .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pendidikan  merupakan  hak  dasar  semua  warga  negara  yang  dijamin  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah menganggarkan  dana  yang cukup besar  untuk  dunia  pendidikan  yakni  mencapai  Rp.  371  triliun  dari  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  pada  tahun  2014  (Okezone  News Online,  2014).  Namun  anggaran  pendidikan  yang  besar  tersebut  berbanding terbalik  dengan  kualitas  pendidikannya,  berdasarkan  Indeks  Perkembangan Pendidikan  (Education  Development  Index,  EDI),  Indonesia  berada  pada
peringkat  ke-69  dari  127  negara  pada  2011  (Okezone  News  Online,  2014). Kualitas  pelayanan  pendidikan  di  Indonesia  juga  dapat  berpengaruh  terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629 (Okezone News Online, 2014).
Tingkat kualitas pendidikan di Indonesia yang masih tergolong rendah disebabkan oleh  pemenuhan  standar  pelayanan  Sekolah  Dasar  dan  Menengah  yang  masih minim. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya kualitas dan kualifikasi guru, fasilitas  pembelajaran,  dan  tersedianya  bahan  pembelajaran.  Menurut  Direktur Jenderal  Pendidikan  Dasar,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Hamid Muhammad,  guru  SD  dengan  kualifikasi  S1  hanya  mencapai  62  persen  (CNN Indonesia  Online,  2014).  Pemenuhan  fasilitas  belajar  mengajar  juga  mengalami persoalan  yang  besar,  berdasarkan  hasil  survei  Minimum  Service  Standards Capacity  Development  Program  (MSS-CDP)  yang  dilakukan  pada  April  hingga Mei  2014,  pemenuhan  fasilitas  belajar  yang  meliputi  kebutuhan  ruang  kelas, meja-kursi  dan  papan  tulis  di  SD  seluruh  Indonesia  hanya  mencapai  26  persen (CNN Indonesia Online, 2014).
Rendahnya  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  maraknya kasus  korupsi  di  bidang  pendidikan.  Anggaran  pendidikan  selama  ini dipermainkan  oleh  para  pemangku  kepentingan.  Menilik  data  Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang korupsi di bidang pendidikan pada kurun waktu 2003-2013  yang  mencapai  296  kasus  dengan  kerugian  hingga  Rp.619  milyar (Okezone News Online, 2014).
Kondisi  penyelenggaraan  pelayanan  pendidikan  tersebut  menuntut  dilakukannya perbaikan kegiatan operasional pada sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di Indonesia.  Audit  operasional  dapat  berperan  penting  dalam  mengevaluasi penyelenggaraan  pendidikan,  agar  dapat  diketahui  berbagai  permasalahan  yang
terjadi dalam kegiatan operasional di sekolah, penyebab terjadinya permasalahan tersebut,  kemudian  dipikirkan  solusi  dari  permasalahan-permasalahan  tersebut. Dari  pelaksanaan  audit  operasional  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu pelayanan  pendidikan  dengan  ditunjang  oleh  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan pelayanan pendidikan.

## LANDASAN TEORI

## Audit Operasional
Definisi  audit  operasional  menurut  American  Institute  of  Certified  Public Accountants (AICPA) dalam Jha (2013) adalah audit yang melibatkan peninjauan secara  sistematis  terhadap  kegiatan  organisasi  dalam  kaitannya  dengan  tujuan tertentu.  Tujuan  audit  tersebut  adalah  a).  untuk  menilai  kinerja;  b).  untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan perbaikan; atau c). untuk mengembangkan  rekomendasi  perbaikan  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan kegiatan organisasi selanjutnya.

## Tahap-tahap Audit Operasional
Tahap-tahap audit operasional menurut Rai (2008) antara lain sebagai berikut:
1) Tahap 1: Pemahaman Atas Entitas yang Diaudit
Informasi  yang  diperlukan  untuk  memahami  organisasi  yang  akan  diaudit antara  lain:  gambaran  umum  organisasi;  pemahaman  atas  input,  proses,  dan output  organisasi;  dan  informasi  penting  lainnya  yang  berkaitan  dengan organisasi.
2) Tahap 2: Identifikasi Area Kunci
Audit operasional tidak mengaudit seluruh akun (perkiraan) dan seluruh area atau  kegiatan  operasional  organisasi.  Audit  operasional  ditujukan  pada bidang-bidang  tertentu  yang  dianggap  sangat  menentukan  keberhasilan kinerja  organisasi  yang  diaudit,  yang  disebut  sebagai  area  kunci.  Penentuan area  kunci  dapat  dilakukan  berdasarkan  faktor  pemilihan (selection  factors) yang  terdiri  atas:  risiko  manajemen,  signifikansi,  dampak  audit,  dan auditabilitas.  Dalam  menilai  faktor-faktor  pemilihan (selection  factors), auditor dapat melakukan pembobotan berdasarkan pertimbangan
profesionalnya (professional  judgment). Menurut  Institut  Akuntan  Publik Indonesia  (IAPI)  (2013),  pertimbangan  profesional (professional  judgment) adalah  penerapan  pelatihan,  pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan  audit.  Menurut  Arens,  Elder, and Beasley  (2012);  dalam  menilai selection  factors tersebut,  auditor  dapat  menggunakan  istilah  pengukuran yang umum dan subjektif, seperti rendah, sedang, atau tinggi; misalnya dalam menilai  risiko,  auditor  dapat  mengkuantifikasi  risiko  yang  tergolong  rendah, sedang  atau  tinggi  dengan  menggunakan  angka-angka.  Informasi-informasi yang  diperoleh  dari  proses  identifikasi  area  kunci  ini  dapat  mengungkapkan aktivitas  kunci  atau  aspek  kegiatan  yang  kelihatannya  sulit  untuk dikendalikan  atau  rentan  terhadap  penyalahgunaan  atau  kelalaian,  sehingga dapat  diperoleh  informasi  mengenai  area-area  kritis (critical  problem  areas) apa saja  yang perlu ditindaklanjuti  oleh auditor pada tahap audit selanjutnya (Reider, 2002).
3) Tahap 3: Penetapan Tujuan dan Lingkup Audit
Penetapan  tujuan  audit  memberikan  manfaat,  antara  lain  membantu memfokuskan  kegiatan  pengumpulan  bukti  audit,  mencapai  hasil  audit  yang diinginkan,  menghasilkan  mutu  audit  yang  konsisten,  dan  menjadi  ukuran atas  mutu  audit  operasional  yang  harus  ditunjukkan  pada  akhir  audit, sedangkan lingkup audit (audit scope) merupakan batasan dari suatu audit.
4) Tahap 4: Penetapan Kriteria Audit
Kriteria  audit  adalah  standar,  ukuran,  harapan,  dan  praktik  terbaik  yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan entitas yang diaudit. Penetapan kriteria pada  audit operasional  bersifat  spesifik  untuk  setiap tujuan audit. Dalam  hal organisasi  telah  memiliki  kriteria  pengukuran  keberhasilan,  auditor  harus menguji  kriteria  tersebut.  Dalam  kondisi  auditor  belum  memiliki  kriteria pengukuran keberhasilan, auditor harus membangun kriteria tersebut.
5) Tahap 5: Identifikasi Bukti Audit
Auditor mengidentifikasi jenis bukti yang akan digunakan, sumber bukti baik yang  ada  di  lingkungan  internal  maupun  eksternal  organisasi,  dan
menentukan  metodologi  pengumpulan  bukti  yang  akan  digunakan.  Secara umum, terdapat empat jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan oleh auditor yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, bukti kesaksian, dan bukti analitis.
6) Tahap 6: Penyusunan Laporan Survei Pendahuluan
Laporan survei pendahuluan adalah laporan yang diterbitkan mendahului atau sebelum  laporan  audit  akhir  diterbitkan.  Laporan  survei  pendahuluan  dibuat sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu kegiatan audit akan dilanjutkan ke  tahap  pengujian  terinci  atau  hanya  cukup  sampai  pada  tahap  survei pendahuluan  saja.  Alasan  untuk  meneruskan  ke  pengujian  terinci  pada dasarnya  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  merupakan  area kunci bagi entitas; teridentifikasinya masalah yang signifikan yang diperoleh dari hasil penilaian atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berdampak pada  aspek  efisiensi  dan  efektivitas;  serta  auditabilitas,  dengan  penekanan pada kondisi internal dari lembaga auditor.
7) Tahap 7: Penyusunan Program Pengujian Terinci
Penyusunan  program  pengujian  terinci  sangat  bergantung  pada  hasil  survei pendahuluan, apabila hasil survei pendahuluan menyatakan bahwa audit perlu dilanjutkan, maka dibuat program pengujian terinci. Sebaliknya, apabila hasil survei  pendahuluan  menyatakan  audit  tidak  perlu  dilanjutkan,  maka  tidak dibuat program pengujian terinci.
8) Tahap 8: Pengumpulan Bukti Audit
Simpulan  dan  rekomendasi  audit  sangat  bergantung  pada  keandalan  bukti- bukti  audit.  Segala  sesuatu  yang  diklaim  oleh  auditor  dalam  proses  audit, harus disertai dengan bukti dan informasi harus diverifikasi dan diterima oleh pihak-pihak  profesional  yang  terlibat  dalam  proses  audit,  misalnya  dengan disaksikan  dan  disahkan  oleh  pihak-pihak  profesional  tersebut  (Molavi and Imani, 2014).
9) Tahap 9: Pengujian Bukti Audit
Bukti  yang  telah  diperoleh  dengan  berbagai  teknik  masih  perlu  diuji. Pengujian  bukti-bukti  audit  dimaksudkan  untuk  menentukan  atau  memilih bukti-bukti  audit  yang  penting  dan  perlu  (dari  bukti-bukti  audit  yang  ada) sebagai bahan penyusunan suatu temuan dan simpulan audit.
10) Tahap 10: Penyusunan Kertas Kerja Audit
Kertas  Kerja  Audit  (KKA)  merupakan  penghubung  antara  pelaksanaan  dan pelaporan  audit,  dimana  KKA  memuat  bukti-bukti  dan  analisis  bukti  untuk mendukung temuan, simpulan, serta rekomendasi audit.
11) Tahap 11: Pengembangan Temuan Audit Temuan  audit (audit  findings) adalah  masalah-masalah  penting  (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan  dan  didokumentasikan  dengan  organisasi  yang  diaudit  karena mempunyai  dampak  terhadap  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  ekonomi, efisiensi,  dan  efektivitas  organisasi  yang  diaudit.  Dalam  mengembangkan temuan  audit,  auditor  harus  menggunakan  beberapa  atribut  berikut:  kondisi (what is), kriteria (what should be), sebab, dan akibat.
12) Tahap 12: Penyusunan Laporan Hasil Audit
Manfaat  laporan  audit  adalah  sebagai  alat  komunikasi  antara  auditor  dan organisasi yang diaudit, serta pihak-pihak yang berwenang sehingga terhindar dari  kesalahpahaman  dan  salah  tafsir  terhadap  hasil  audit.  Manfaat  lainnya adalah  sebagai  bahan  atau  dasar  bagi  organisasi  yang  diaudit  untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindak lanjut.

## Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  ( internal  control) menurut  Romney and Steinbart  (2009) adalah  proses  implementasi  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa tujuan  pengendalian  berikut  akan  dicapai:  melindungi  aset,  mencegah  atau mendeteksi  aset  yang  digunakan  atau  diakuisisi  secara  tidak  sah;  pencatatan secara  mendetail  untuk  melaporkan  aset  perusahaan  secara  akurat  dan  wajar; memberikan informasi yang akurat dan andal; meningkatkan efisiensi operasional; mendorong  kepatuhan  terhadap  kebijakan  manajerial  yang  ditentukan;  serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

## Unsur Pengendalian Internal
Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) dalam Moeller (2009), pengendalian internal memiliki lima unsur pokok antara lain:

## 1). Lingkungan pengendalian
Lingkungan  pengendalian  merupakan  dasar  dari  setiap  struktur  pengendalian internal  COSO.  Lingkungan  pengendalian  mencerminkan  keseluruhan  sikap, kesadaran,  dan  tindakan  oleh  manajemen  mengenai  pentingnya  pengendalian internal dalam suatu entitas.
2). Penaksiran risiko
Proses  penaksiran  risiko  ini  menekankan  pada  tanggung  jawab  manajemen untuk menilai apakah risiko signifikan, dan jika demikian, bagaimana tindakan yang  harus  diambil,  sehingga  manajemen  harus  selalu  mengevaluasi  potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
3). Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  berupa  kebijakan  dan  prosedur  yang  membantu memastikan  bahwa  setiap  tindakan  dapat  diidentifikasi  dan  dilakukan  sesuai kebutuhan dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif.
4). Informasi dan Komunikasi
Suatu  organisasi  membutuhkan  informasi  di  semua  tingkatan  untuk  mencapai tujuan  operasional,  keuangan,  dan  kepatuhan.  Informasi  yang  tepat  harus dikomunikasikan baik dari tingkat atas organisasi ke tingkat yang lebih rendah dan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat atas dengan cara dan waktu yang tepat  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab mereka.
5). Pemantauan
Suatu  organisasi  perlu  mengadakan  berbagai  kegiatan  pemantauan  untuk menilai efektivitas komponen pengendalian internal  yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan.

## Pendidikan Dasar
Pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  umum  yang  lamanya  sembilan  tahun,  yang diselenggarakan  selama  enam  tahun  di  Sekolah  Dasar  dan  tiga  tahun  di  Sekolah Menengah  Pertama  atau  satuan  pendidikan  yang  sederajat  (Bastian,  2007). Penyelenggaran  pendidikan  dasar  sejatinya  merupakan  tanggung  jawab pemerintah,  namun  pemerintah  juga  dapat  melimpahkan  fungsi  penyelenggaraan
pendidikan dasar kepada pihak swasta (misalnya, yayasan pendidikan). Salah satu tujuan  pelimpahan  fungsi  tersebut  adalah  untuk  memperkecil  biaya  operasional pemerintah  (Gore,  1995  dalam  Waluyo  2007).  Menurut  Bastian  (2007),  bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun antara lain: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengidentifikasi permasalahan  yang  muncul  pada  Sekolah  Dasar  Katolik  (SDK).  “X”.  Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui interview semi structured, analisis  dokumen,  studi  pustaka,  kuesioner,  dan  observasi. Interview semi structured terhadap kepala sekolah, komite sekolah, beserta seluruh Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  (PTK) 1 bertujuan  untuk  memperoleh  informasi mengenai berbagai permasalahan dan kelemahan di SDK. “X”. Analisis dokumen dilakukan terhadap buku pedoman SDK. “X” dan peraturan perundang-undangan di  Indonesia  yang  mengatur  penyelenggaraan  pendidikan  Sekolah  Dasar. Kuesioner  pengendalian  internal  yang  dibagikan  ke  kepala  sekolah,  komite sekolah,  beserta  seluruh  PTK  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai pengendalian internal di SDK. “X”. Peneliti juga membagikan kuesioner ke orang tua/wali  murid  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penilaian  terhadap  kualitas penyelenggaraan  pendidikan  di  SDK.  “X.  Studi  pustaka  dilakukan  untuk membantu  memahami  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  dapat mengidentifikasi critical problem area. Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui  pengamatan  atau  observasi  terhadap  aktivitas  utama  dan  aktivitas manajemen  di  SDK.  “X”.  Metode-metode  pengumpulan  data  ini  juga  bertujuan sebagai  dasar  pembuatan working  paper yang  merupakan  hasil  dari  program pengujian  terinci  untuk  setiap critical  problem  area.  Working  paper inilah  yang menjadi dasar analisis untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi SDK. “X”.
1 Menurut  PERATURAN  MENTERI  PENDIDIKAN  NASIONAL  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  19 TAHUN  2007,  tenaga  kependidikan  adalah  anggota  masyarakat  yang  mengabdikan  diri  dan  diangkat  untuk menunjang  penyelenggaraan  pendidikan.  Sedangkan  Pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang berkualifikasi  sebagai  guru,  dosen,  konselor,  pamong  belajar,  widyaiswara,  tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Peneliti juga menggunakan COSO framework dalam  mengevaluasi  pengendalian internal yang ada di SDK. “X”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Organisasi
SDK. “X” di Sumenep merupakan salah satu pelaksana program wajib belajar di tingkat  satuan  pendidikan  dasar  kesetaraan  swasta  yang  ada  di  Kota  Sumenep. SDK.  “X”  Sumenep  berada  di  bawah  naungan  Yayasan  Karya  “XYZ”  yang berpusat  di  Kota  Malang.  Yayasan  ini  dikelola  oleh  suster  (biarawati)  dari Kongregasi  Suster-suster  PIJ (Pauperis  Intantis  Jesu) yang  berarti  Suster  dari Kanak-Kanak Yesus yang miskin. SDK. “X” sebagai pelaksana pendidikan dasar harus  memiliki  kebijakan,  prosedur,  peraturan  dan  tujuan  yang  jelas  agar  setiap programnya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  selaras  dengan  visi-misi yayasan. Berikut ini struktur organisasi di SDK. “X” Sumenep:

## Gambar 1 Struktur Organisasi di SDK. “X” Sumenep
(Sumber: Data internal SDK “X”)

## Tahap-tahap Audit Operasional

## Survei Pendahuluan

## Pemahaman atas Entitas yang Diaudit
Pada  tahap  ini  peneliti  mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan  untuk memahami entitas yang diaudit (Rai, 2008). Informasi yang diperoleh antara lain mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran SDK. “X”; program dan aktivitas di SDK.
“X”;  struktur  organisasi;  serta  pemahaman  atas input ,  proses, output ,  dan outcome.

## Evaluasi Pengendalian Internal Organisasi
Peneliti  akan  menggolongkan  komponen-komponen  pengendalian  internal berdasarkan  COSO framework agar  dapat  lebih  mudah  dipahami  dan  menjadi dasar  dalam  memperoleh  informasi  yang  memadai  mengenai  pengendalian internal yang ada di SDK. “X” (Tabel 1).

## Tabel 1 Pengendalian Internal pada SDK. “X” berdasarkan COSO
Framework Komponen COSO Framework Pengendalian Internal pada SDK. “X” Sumenep 1. Lingkungan pengendalian  Adanya  nilai-nilai  Kekatolikan  yang  ditanamkan,  seperti  kasih, persaudaraan, kesederhanaan, dan kegembiraan.  Adanya  standar  etika,  pedoman  perilaku,  dan  kebijakan-kebijakan yang jelas bagi pendidik dan peserta didik secara tertulis.
 Beberapa  PTK  belum  memenuhi  syarat  kualifikasi  akademik minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
 Gaya  operasi  manajamen  di  SDK.  “X”  memiliki  ciri  khas,  yakni untuk  posisi  penting,  seperti  jabatan  kepala  sekolah  dan  bendahara dipimpin langsung oleh suster-suster dari Kongregasi PIJ (Pauperis Intantis Jesu).  SDK.  “X”  memiliki  struktur  organisasi  yang  tertulis.  Namun terdapat  perbedaan  antara  struktur  organisasi  dan  penjelasannya  di dokumen job  description, begitu  pula  dengan  pelaksanaannya  di lapangan.  Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah tercantum dalam  dokumen job  description pada  buku  pedoman  organisasi.
Namun pada beberapa bagian job description masih belum di revisi sejak  diterima  dari  Yayasan  Pusat,  sehingga  tidak  relevan  dengan kondisi di SDK. “X”.
2. Penaksiran risiko  Pengidentifikasian  risiko  di  SDK.  “X”  belum  dilakukan  secara formal (sistematis dan terdokumentasi).  Adanya  risiko  yang  dapat  dikontrol  dan  diatasi  seperti  risiko terjadinya perkelahian antar siswa/i.  Namun terdapat pula risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu masalah agama, sebagai kaum minoritas, siswa/i di SDK. “X” sering diolok- olok oleh siswa/i sekolah lain. Selain itu, risiko perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu pesat dan tuntutan penggunaan  bahasa  asing,  salah  satunya  Bahasa  Inggris  juga  tidak dapat dihindari. 3. Aktivitas pengendalian  Adanya  perangkapan  jabatan  yang  menyebabkan  PTK  tidak  fokus dalam melaksanakan tugasnya.  Ada  beberapa  jabatan  yang  tidak  dijelaskan  rincian  tugasnya  pada dokumen job description.
 Proses pengotorisasian transaksi tidak sesuai dengan kewenangannya masing-masing bagian.  Kurang  memadainya  standar  keamanan  dan  keselamatan  di
lingkungan SDK.  “X”, seperti tidak adanya  petugas  keamanan dan tidak adanya kamera CCTV.
 Pengendalian fisik atas aset di SDK. “X” masih kurang baik, karena barang-barang  inventaris  yang  dimiliki  sekolah  sering  hilang  atau rusak. 4. Informasi dan komunikasi
 Setiap  ada  peraturan  atau  kebijakan  baru  selalu  disosialisasikan kepada PTK dalam rapat rutin tahunan atau bulanan.  Apabila ada informasi penting atau permasalahan yang harus segera dibahas, maka diadakan briefing saat pagi hari sebelum dimulainya aktivitas belajar-mengajar.  Informasi  terkait  pengelolaan  dana  pendidikan  kurang  terbuka, karena  laporan  pengelolaan  dana  pendidikan  tersebut  tidak dilaporkan ke seluruh warga sekolah dan orang tua/wali murid. 5. Pemantauan  Adanya aktivitas supervisi yang dilakukan oleh yayasan pusat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepada PTK.  Pemeriksaan  keuangan  dilakukan  oleh  Tim  Keuangan  Pusat  dari Kongregasi  Suster-Suster Pauperis  Intantis  Jesu (diluar  Yayasan Karya  “XYZ”  Pusat).  Tetapi  pemeriksaan  ini  hanya  dilakukan terhadap  suster-suster  yang  bertugas  di  unit  karya,  biasanya dilaksanakan sebelum proses serah terima jabatan kepala sekolah.
 Tidak  pernah  dilakukan  pemeriksaan  secara  independen  atas pengendalian internal yang diterapkan di SDK. “X”.

## Identifikasi Area Kunci
Analisis  untuk  menentukan  area  kunci  dengan  menggunakan  pendekatan  faktor pemilihan (selection factors) pada aktivitas utama dan aktivitas manajemen SDK.
“X”. Aktivitas utama meliputi:
a. Aktivitas pembelajaran
b. Aktivitas pembinaan minat bakat siswa, dan
c. Aktivitas kerohanian
Sedangkan aktivitas manajemen meliputi:
a. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan,
b. Prinsip-prinsip pengorganisasian,
c. Standar keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah, dan
d. Transparansi pengelolaan dana pendidikan.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area kunci berdasarkan Rai (2008) adalah sebagai berikut:
a. Risiko  manajemen, yaitu  risiko  bahwa  entitas  atau  area  yang  akan  diaudit melakukan tindakan ketidakefisienan dan ketidakefektifan.
b. Signifikansi, yaitu  signifikansi  dari  suatu  area  audit  yang  berkaitan  dengan tingkat  besar  kecilnya  pengaruh  aktivitas  tersebut  terhadap  entitas  secara keseluruhan.
c. Dampak potensial dari audit operasional, yaitu nilai tambah yang diharapkan dari  audit  tersebut,  apakah  audit  yang  dilaksanakan  akan  menimbulkan perubahan berarti atau tidak bagi entitas yang diaudit.
d. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan auditor dalam melaksanakan audit. Peneliti  menggunakan  matriks  pembobotan  untuk  menyeleksi  area  kunci (Rai, 2008) dengan skor sebagai berikut:
a. Tinggi : skor 3
b. Sedang : skor 2
c. Rendah : skor 1
Hasil  pembobotan  dibuat  matriks  area  kunci  yang  memuat  rincian  seluruh aktivitas  atau  program  di  SDK.  “X”,  kemudian  memberikan  skor  berdasarkan pertimbangan  dari  segi  keahlian (professional  judgement) yang  dimiliki  oleh auditor (Rai, 2008).
Dalam  pemilihan  area  kunci  berdasarkan  pembobotan  yang  telah  dilakukan, peneliti membaginya dalam tiga range berikut:
a. Skor 1s/d 4: rendah
b. Skor 5 s/d 8: sedang
c. Skor 9 s/d 12: tinggi
Prioritas yang diaudit adalah area-area yang termasuk dalam kategori „tinggi‟.
Area  kunci  yang  akan  dinilai  oleh  auditor  berdasarkan  hasil  analisis  dalam pelakasanaan audit di lapangan, yaitu:
a).  Area  aktivitas  belajar  mengajar,  antara  lain:  pembelajaran  interaktif,  program pembelajaran  dengan  pengantar bilingual (termasuk  program English  Day), dan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pembelajaran.
b).  Area  aktivitas  manajemen,  antara  lain:  manajemen  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  prinsip-prinsip  pengorganisasian,  standar  keamanan  dan
keselamatan  di  lingkungan  sekolah,  serta  transparansi  pengelolaan  dana pendidikan.

## Tujuan dan Lingkup Audit
Tujuan audit untuk mengevaluasi pengendalian internal  yang diterapkan di SDK. “X” Sumenep.
Lingkup audit mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Tahun anggaran yang diaudit adalah 2013/2014 (tahun pelajaran sebagai acuan tahun anggaran).
b. Lingkup  aktivitas  yang  diperiksa  (diaudit)  meliputi  proses  pelayanan pendidikan dan proses manajemen sekolah.
c. Lokasi audit di SDK. “X” Sumenep.
d. Lingkup  audit tidak termasuk  audit  keuangan  dan  sistem  komputerisasi informasi keuangan di SDK. “X”.

## Kriteria Audit
Terdapat 4 (empat) kriteria utama dalam pemeriksaan (audit) ini, antara lain:
a. Apakah  SDK.  “X”  sudah  menerapkan  prinsip-prinsip  pengorganisasian  yang baik dalam keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah?
b. Apakah  terdapat  standar  keamanan  dan  keselamatan  yang  memadai  di  SDK. “X”?
c. Apakah proses penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X” telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?
d. Apakah evaluasi kinerja di SDK. “X” telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

## Identifikasi Bukti Audit
Setelah  kriteria  audit  ditetapkan,  langkah  selanjutnya  adalah  mengidentifikasi sumber dan jenis bukti yang diperlukan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan di         SDK. “X”.

## Penyusunan Laporan Survei pendahuluan
Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari tahap-tahap audit sebelumnya, peneliti telah mengembangkan isu-isu audit yang signifikan. Isu audit tersebut antara lain terkait  kurang  maksimalnya  sistem  pengendalian  internal,  standar  keamanan  dan keselamatan  yang  kurang  memadai,  serta  aktivitas  belajar  mengajar  yang  belum memenuhi  visi-misi  dan  tujuan  sekolah.  Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut, suatu audit operasional secara terinci sangat diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh  mana  pengelolaan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  SDK.  “X”  serta  tingkat penyimpangan  yang  terjadi,  untuk  kemudian  memberikan  rekomendasi  bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## Penyusunan program pengujian terinci
Program  pengujian  terinci  memuat  hubungan  antara  tujuan  audit  dan  langkah- langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Rai, 2008). Teknik audit yang digunakan dalam  rangka  pengumpulan  bukti  audit  diidentifikasi  berdasarkan  kriteria  yang telah ditetapkan oleh peneliti pada tahap sebelumnya. Rumusan garis besar teknik audit yang dilakukan meliputi:
1. Wawancara (interview),
2. Kuesioner,
3. Observasi, dan
4. Dokumentasi.

## Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Operasional

## Pengerjaan Lapangan
Suatu  rencana  kerja  audit  yang  telah  disusun  dalam  bentuk  program  pengujian terinci akan membantu peneliti pada saat melakukan pekerjaan lapangan, dimana akan  mengarahkan  peneliti  pada  langkah-langkah  yang  akan  dijalankan  untuk memperoleh  pemahaman  dan  bukti-bukti  yang  cukup  memadai.  Hasil  dari pekerjaan di lapangan dijadikan dasar dalam pembuatan working paper. Working paper inilah  yang  menjadi  dasar  analisis  untuk  memberikan  rekomendasi  yang tepat bagi SDK. “X”.

## Temuan Audit
Hasil audit ini mendapatkan beberapa temuan negatif, antara lain:
1. Tenaga  pendidik  (guru)  belum  menggunakan  pengantar bilingual (Bahasa Inggris  dan  Bahasa  Indonesia)  dan  belum  menggunakan  perangkat  teknologi informasi  untuk  menunjang  pembelajaran,  sebagaimana  telah  dicanangkan dalam tujuan sekolah dan dijelaskan pada job description bagi tenaga pendidik.
2. Metode  pembelajaran  di  kelas  cenderung  monoton,  karena  aktivitas  belajar mengajar lebih banyak dilakukan dengan cara mendikte materi-materi yang ada di buku dan mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis.
3. Terjadi  perangkapan  jabatan  pada  beberapa  jabatan  PTK  di  SDK.  “X”  yang menyebabkan  PTK  tidak  fokus  dalam  mengerjakan  tugasnya.  Perangkapan jabatan  tersebut  terjadi  pada  posisi  bendahara  SDK.  “X”  yang  merangkap sebagai  bendahara  di  unit  karya  lainnya  dalam  satu  area  (Poliklinik  “X”, Taman  Kanak-Kanak  “X”,  dan  Biara  “X”);  Wali  kelas  III  merangkap  jabatan sebagai petugas kantin; serta kepala sekolah menangani keuangan kantin.
4. Beberapa  PTK  di  SDK.  “X”  masih  belum  memenuhi  syarat  kualifikasi akademik minimum yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Sering  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  barang/perlengkapan  sekolah  dan susah untuk dilacak.
6. Belum terdapat alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset sekolah dan aktivitas PTK dan siswa/i di SDK. “X.
7. Tidak ada petugas keamanan saat berlangsungnya aktivitas belajar mengajar.
8. Tidak  ada  sistem  proteksi  pasif  dan/atau  aktif  untuk  mencegah  dan menanggulangi bahaya kebakaran.
9. Ada  beberapa  jabatan  tenaga  kependidikan  yang  tidak  dijelaskan  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawabnya,  antara  lain:  tidak  adanya  rincian  tugas petugas  kantin  sekolah;  dalam  dokumen  struktur  organisasi  terdapat  fungsi petugas  keamanan,  padahal  dalam  praktiknya  di  lapangan  tidak  ada;  kepala sekolah menangani  keuangan kantin, padahal  dalam job  description- nya tidak meliputi  tugas  tersebut;  serta  petugas  tata  usaha  sering  mendapat  tugas  diluar tanggung jawabnya yang tercantum dalam job description.
10. SDK. “X” belum mempublikasikan laporan pengelolaan biaya investasi  dan operasional  maupun  laporan  keuangan  kepada  seluruh  warga  sekolah  dan orang tua/wali murid.

## Pengembangan Temuan Audit
Auditor  membuat  pengembangan  terhadap  temuan  audit  dari  temuan-temuan negatif yang telah disebutkan, antara lain:
1. Critical Problem Area
Condition: Terjadi  perangkapan  jabatan  pada  beberapa  jabatan  PTK  di  SDK. “X”.  Perangkapan  jabatan  tersebut  terjadi  pada  posisi  bendahara  SDK.  “X” yang  merangkap  sebagai  bendahara  di  unit  karya  lainnya  dalam  satu  area (Poliklinik  “X”,  Taman  Kanak-Kanak  “X”,  dan  Biara  “X”);  Wali  kelas  III merangkap  jabatan  sebagai  petugas  kantin;  serta  kepala  sekolah  menangani keuangan kantin untuk menggantikan tugas bendahara.
Criteria: PTK  di  SDK.  “X”  seharusnya  melaksanakan  tugas  sesuai  yang  ada dalam job description.
Cause: Pihak  sekolah  merasa  bahwa  tidak  perlu  menambah  karyawan  baru karena jumlah siswa/i di SDK. “X” tidak begitu banyak.
Effect:
 Bendahara  sulit  ditemui  apabila  sedang  bertugas  di  unit  karya  lainnya, akibatnya  kepala  sekolah  terkadang  mengotorisasi  transaksi-transaksi  di SDK.  “X”.  Selain  itu,  karena  tugas  bendahara  sangat  kompleks, menyebabkan  kepala  sekolah  harus  terlibat  dalam  menangani  keuangan kantin.
 Perangkapan  jabatan  petugas  kantin  yang  sekaligus  merupakan  wali  kelas III, menyebabkan kesulitan membagi waktu antara menangani urusan kantin dan  mengajar,  sehingga  kadang  terpaksa  meninggalkan  kelas  untuk menyelesaikan urusan kantin.
 Memudahkan  penyalahgunaan  fungsi  dari  pihak  kepala  sekolah,  karena kepala sekolah juga menangani keuangan.
Recommendation:
 Mengingat  tugas  bendahara  yang  begitu  kompleks,  sebaiknya  menambah staf baru untuk menjabat sebagai bendahara, sehingga kepala sekolah tidak perlu terlibat  lagi  pada tugas-tugas  yang seharusnya merupakan tanggung jawab bendahara. Paling tidak menambah satu  orang staf, sehingga dapat berbagi  tugas  dengan  bendahara  lama  dalam  menangani  keuangan  di empat unit karya tersebut.
 Untuk  pengelolaan  kantin,  sebaiknya  kantin  sekolah  disewakan  ke  pihak luar,  sehingga  tidak  perlu  repot  mengelola  persediaan  kantin  dan pembuatan laporan-laporan yang terkait aktivitas kantin.
2. Critical Problem Area
Condition: Sering  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  barang/perlengkapan sekolah dan susah untuk dilacak.
Criteria: SDK. “X” harus memiliki prosedur penyimpanan barang/perlengkapan sekolah.
Cause: Banyaknya pihak-pihak yang meminjam barang/perlengkapan sekolah, tidak hanya dari SDK. “X” saja, tetapi unit karya lainnya dalam satu area juga sering  meminjam  barang-barang  tersebut.  Selain  itu,  prosedur  peminjaman barang  juga  sangat  mudah,  hanya  perlu  meminta  kunci  gudang  ke  kepala sekolah.
Effect: SDK.  “X”  akan  mengalami  kerugian  material  apabila  sering  terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perlengkapan sekolah.
Recommendation: Sebaiknya  disediakan  surat  peminjaman  barang,  jadi  jika ada  pihak-pihak  yang  akan  meminjam  barang,  harus  mengisi  surat  terlebih dahulu.  Surat  tersebut  ditandatangani  oleh  peminjam  barang  dan koordinator/penanggungjawab inventaris sekolah. Selain itu, di sekitar gudang dapat diberi alat pengawasan seperti kamera CCTV, sehingga barang/perlengkapan sekolah dapat dipantau dengan mudah.

## 3. Critical Problem Area
Condition: Sistem keamanan dan keselamatan di SDK. “X” kurang memadai, karena tidak adanya alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset  sekolah  dan  aktivitas  PTK  serta  siswa/i  di  sekolah;  tidak  ada  petugas keamanan  saat  berlangsungnya  aktivitas  belajar  mengajar;  serta  tidak  adanya sistem  proteksi  pasif  dan/atau  aktif  untuk  mencegah  dan  menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).
Criteria:
 Adanya pengendalian fisik atas aset yang memadai.
 Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  R.I.  No.  24  Tahun 2007  tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  untuk  SD/MI,  SMP/MTs,  dan SMA/MA:  ”Bangunan  gedung  dilengkapi  sistem  proteksi  pasif  dan/atau proteksi  aktif  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  bahaya  kebakaran  dan petir”.
 SDK. “X” harus memiliki standar keamanan dan keselamatan bagi peserta didik dan PTK.
Cause:
 Kepala  sekolah  merasa  apabila  harus  memasang  kamera  CCTV  akan membutuhkan dana yang cukup besar.
 Kepala  sekolah  merasa  tugas  pemantauan  keamanan  sekolah  dapat dilakukan  sendiri,  karena  saat  pagi  hari  kepala  sekolah  akan  berkeliling memantau aktivitas sekolah, sehingga tidak diperlukan petugas keamanan.
 Menurut  kepala  sekolah,  tabung  pemadam  kebakaran  hanya  barang insidental yang tidak selalu diperlukan setiap waktu.
Effect:
 Tidak  adanya  kamera  CCTV  menyebabkan  barang/perlengkapan  sekolah yang  hilang  sulit  dilacak,  serta  tidak  memiliki  bukti  rekaman  apabila terjadi  kecelakaan  atau  bencana  yang  menimpa  peserta  didik,  ataupun PTK.
 Tidak  adanya  tabung  pemadam  kebakaran  akan  menyulitkan  SDK.  “X” saat menanggulangi bencana kebakaran yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, SDK. “X” juga tidak mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional  R.I.  No.  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
 Tidak  adanya  petugas  keamanan  saat  berlangsungnya  aktivitas  belajar mengajar menyebabkan orang-orang bebas masuk ke area SDK. “X”, baik itu  orang  tua/wali  murid  ataupun  orang  asing  yang  tidak  berkepentingan, sehingga  dapat  membahayakan  peserta  didik, selain  itu  dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas karena tidak  ada  petugas  yang  membantu  menyeberangkan  siswa/i  saat  akan masuk atau pulang sekolah.
 Mempengaruhi hasil akreditasi sekolah.
Recommendation: Dengan alasan keamanan bagi peserta didik dan PTK, maka auditor  menyarankan  agar  SDK.  “X”  lebih  memerhatikan  standar  keamanan dan keselamatan di sekolah, dengan cara memfungsikan petugas keamanan saat aktivitas  belajar  mengajar,  memasang  alat  pengawasan  (kamera  CCTV),  dan melengkapi  sistem  proteksi  pasif  dan/atau  aktif  untuk  mencegah  dan menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).

## 4. Critical Problem Area
Conditions: Ada  beberapa  jabatan  tenaga  kependidikan  yang  tidak  dijelaskan tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawabnya,  antara  lain:  tidak  adanya  rincian tugas  petugas  kantin  sekolah;  dalam  dokumen  struktur  organisasi  terdapat fungsi  petugas  keamanan,  padahal  dalam  praktiknya  di  lapangan  tidak  ada; kepala sekolah menangani keuangan kantin, padahal dalam job description- nya tidak  meliputi  tugas  tersebut;  serta  petugas  tata  usaha  sering  mendapat  tugas diluar tanggung jawabnya yang tercantum dalam job description, menyebabkan pekerjaan petugas tata usaha tidak efektif .
Criteria: Adanya  prosedur  dan  kebijakan  yang  jelas  tentang  pembagian  tugas dan wewenang untuk pimpinan dan PTK
Cause:
 Job  description di  SDK. “X” hanya mengatur tugas-tugas dari jabatan inti saja.
 Kepala  sekolah  harus  menangani  keuangan  kantin  untuk  menggantikan bendahara,  karena  tugas  bendahara  yang  begitu  kompleks  sehingga  agak kesulitan  jika  harus  menangani  semuanya  sekaligus  (dijelaskan  juga  pada critical problem area 1) .
 Petugas  tata  usaha  dituntut  untuk  kreatif  dan flexible dalam  mengerjakan tugas,  sehingga  harus  siap  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  diluar job description- nya .
Effect:
 Untuk  beberapa  jabatan  yang  tidak  ada  rincian  tugasnya  akan  menyulitkan saat  dilakukan  evaluasi,  karena  tidak  diketahui  batas-batas  wewenang  dan tanggung jawabnya.
 Petugas tata usaha sering mendapat tugas diluar  tanggung jawabnya dalam job  description dan  tidak  ada  konsep  yang  diberikan,  menyebabkan  hasil pekerjaan petugas tata usaha kadang tidak sesuai dengan keinginan pemberi tugas, sehingga harus kerja dua kali.
Recommendation:
 Sebaiknya  semua  PTK  diberi job description secara  jelas  dan  tertulis , agar dapat diketahui dengan pasti batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya.
 Apabila terpaksa harus ada rangkap jabatan, maka sebaiknya dijelaskan pula rincian tugasnya.
 Apabila  ada  tugas  tambahan  diluar job  description, seperti  yang  dialami petugas  tata  usaha,  sebaiknya  diberi  konsep  atau  contoh  yang  jelas,  untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan pengulangan pekerjaan yang sama.
5. Critical Problem Area
Condition: Kurangnya  transparansi  pengelolaan  dana  pendidikan,  karena selama  ini  SDK.  “X”  belum  mempublikasikan laporan  pengelolaan  biaya investasi  dan  operasional,  laporan  pengelolaan  dana  pengadaan/perbaikan sarana  dan  prasarana,  serta  laporan  keuangan  kepada  seluruh  warga  sekolah dan orang tua/wali murid.
Criteria:
 Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  RI.  No.  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf(l.) “ pengumpulan, penyimpanan, dan
penggunaan  dana  dipertanggungjawabkan  oleh  satuan  pendidikan  secara transparan  kepada  pemangku  kepentingan  pendidikan  terutama  orang tua/wali peserta didik,dan penyelenggara satuan pendidikan”.
 Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19.  tahun 2007  tertanggal  23  Mei  2007  yang  mengatur  “Standar  Pengelolaan Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah”  terkait  bidang keuangan  dan  pembiayaan  yang  isinya  sebagai  berikut: Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan  kepada  seluruh  warga  sekolah/madrasah  untuk  menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
Cause: Pihak  sekolah  merasa  bahwa  selama  ini  sudah  SDK.  “X”  cukup transparan dengan melaporkan penggunaan dana  pendidikan ke otoritas  yang lebih tinggi yang meminta laporan pertanggungjawaban.
Effect:
 Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
 Menurunkan  kepercayaan  publik  terhadap  sekolah  terkait  pengelolaan sumber daya sekolah.
 Mempengaruhi hasil akreditasi sekolah.
Recommendation: Sebaiknya SDK. “X” melaporkan pengelolaan sumber daya sekolah  secara  transparan  dan  akuntabel  tidak  hanya  ke  pemerintah  dan yayasan,  melainkan  ke  pihak-pihak  terkait  lainnya,  seperti  orang  tua/wali murid,  masyarakat,  dan  para  penyumbang  lainnya.  Laporannya  dapat  melalui website resmi  sekolah,  dipajang  pada  papan  pengumuman  di  sekolah,  atau laporan tertulis secara rutin.

## Penyusunan Laporan Hasil Audit
Pelaporan  hasil  audit  merupakan  tahap  terakhir  dari  keseluruhan  rangkaian  audit operasional.  Semua  hasil  pelaksanaan  audit  termasuk  temuan  dan  rekomendasi disampaikan ke pihak manajemen SDK. “X” Sumenep.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan  audit  operasional  yang  dilakukan  terkait  dengan  dengan  aktivitas penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X” Sumenep telah menghasilkan beberapa hal  yang  dapat  dikategorikan  sebagai critical  problem  area. Dengan  melakukan analisa  pada  pengendalian  internal  organisasi  ini  berdasarkan  COSO framework serta  memerhatikan  aktivitas-aktivitas  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X”, maka diperoleh temuan audit, dampak, dan rekomendasi agar  mutu  pelayanan  pendidikan  di  SDK.  “X”  –  Sumenep  dapat  ditingkatkan, dengan  ditunjang  oleh  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  pelayanan pendidikan.

## Konklusi
Berdasarkan  hasil  audit  operasional  terhadap  sistem  pengendalian  internal  di SDK.  “X”,  diketahui  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  pada  pengendalian internal  yang  memerlukan  perbaikan.  Berikut  ini  beberapa  temuan  audit  yang diperoleh dari audit operasional yang telah dilaksanakan:
1. Terjadi  perangkapan  jabatan  pada  beberapa  jabatan  PTK  di  SDK.  “X”. Perangkapan  jabatan  tersebut  terjadi  pada  posisi  bendahara  SDK.  “X”  yang merangkap sebagai bendahara di unit karya lainnya dalam satu area; Wali kelas III merangkap jabatan sebagai petugas kantin; serta kepala sekolah menangani keuangan kantin untuk menggantikan tugas bendahara.
2. Sering  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  barang/perlengkapan  sekolah  dan susah untuk dilacak.
3. Sistem keamanan dan keselamatan di SDK. “X” kurang memadai, karena tidak adanya alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset sekolah, aktivitas PTK dan aktivitas siswa/i di sekolah; tidak ada petugas keamanan saat berlangsungnya  kegiatan  belajar  mengajar;  serta  tidak  adanya  sistem  proteksi pasif  dan/atau  aktif  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  bahaya  kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).
4. Ada  beberapa  jabatan  tenaga  kependidikan  yang  tidak  dijelaskan  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawabnya,  antara  lain:  tidak  adanya  rincian  tugas petugas  kantin  sekolah;  dalam  dokumen  struktur  organisasi  terdapat  fungsi
petugas  keamanan,  padahal  dalam  praktiknya  di  lapangan  tidak  ada;  kepala sekolah menangani  keuangan kantin, padahal  dalam job  description- nya tidak meliputi  tugas  tersebut;  serta  petugas  tata  usaha  sering  mendapat  tugas  diluar tanggung  jawabnya  yang  tercantum  dalam job  description, menyebabkan pekerjaan petugas tata usaha tidak efektif .
5. Kurangnya transparansi pengelolaan dana pendidikan, karena selama ini SDK. “X”  belum  mempublikasikan laporan  pengelolaan  biaya  investasi  dan operasional,  laporan  pengelolaan  dana  pengadaan/perbaikan  sarana  dan prasarana,  serta  laporan  keuangan  kepada  seluruh  warga  sekolah  dan  orang tua/wali murid.

## Implikasi
1. Terjadinya perangkapan jabatan pada beberapa jabatan PTK di SDK. “X”, hal ini  menyebabkan  PTK  tidak  fokus  dalam  mengerjakan  tugasnya.  Selain  itu, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang.
2. Seringnya  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  barang/perlengkapan  sekolah dapat menyebabkan     SDK. “X” mengalami kerugian material apabila tidak segera ditindaklanjuti.
3. Kurang  memadainya  sistem  keamanan  dan  keselamatan  di  SDK.  “X”  dapat meningkatkan  risiko  kehilangan  pada  aset  organisasi  dan  risiko  kecelakaan pada siswa/i.
4. Pada  beberapa  jabatan  yang  tidak  ada  rincian  tugasnya  akan  mengakibatkan kesulitan saat dilakukan evaluasi, karena tidak diketahui batas-batas wewenang dan  tanggung  jawabnya.  Selain  itu,  petugas  tata  usaha  yang  sering  mendapat tugas  diluar  tanggung  jawabnya  dalam job  description dan  tidak  ada  konsep yang diberikan, menyebabkan hasil pekerjaan petugas tata usaha kadang tidak sesuai dengan keinginan pemberi tugas, sehingga harus kerja dua kali.
5. Kurangnya  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  dapat mengakibatkan  menurunnya  kepercayaan  publik  terhadap  sekolah  terkait pengelolaan  sumber  daya  sekolah,  selain  itu  dapat  mempengaruhi  akreditasi sekolah,  karena  dalam  akreditasi  juga  memerhatikan  aspek  transparansi pengelolaan dana.

## Rekomendasi
1. Mengingat  tugas  bendahara  yang  begitu  kompleks,  sebaiknya  menambah  staf baru  untuk  menjabat  sebagai  bendahara,  sehingga  kepala  sekolah  tidak  perlu terlibat  lagi  pada  tugas-tugas  yang  seharusnya  merupakan  tanggung  jawab bendahara.  Paling  tidak  menambah  satu  orang  staf,  sehingga  dapat  berbagi tugas dengan bendahara lama dalam menangani keuangan di empat unit karya tersebut.  Untuk  pengelolaan  kantin,  sebaiknya  kantin  sekolah  disewakan  ke pihak  luar,  sehingga  tidak  perlu  repot  mengelola  persediaan  kantin  dan pembuatan laporan-laporan yang terkait aktivitas kantin.
2. Mengenai  sering  terjadinya  kehilangan  atau  kerusakan  barang/perlengkapan sekolah di SDK. “X”, sebaiknya disediakan surat peminjaman barang, jadi jika ada  pihak-pihak  yang  akan  meminjam  barang,  harus  mengisi  surat  terlebih dahulu.  Surat  tersebut  ditandatangani  oleh  peminjam  barang  dan koordinator/penanggungjawab inventaris sekolah. Selain itu, di sekitar gudang dapat diberi alat pengawasan seperti kamera CCTV, sehingga barang/perlengkapan sekolah dapat dipantau dengan mudah.
3. Mengenai  sistem  keamanan  dan  keselamatan,  sebaiknya  SDK.  “X”  lebih memerhatikan  standar  keamanan  dan  keselamatan  di  sekolah,  dengan  cara memfungsikan  petugas  keamanan  saat  kegiatan  belajar  mengajar,  memasang alat  pengawasan  (kamera  CCTV),  dan  melengkapi  sistem  proteksi  pasif dan/atau  aktif  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  bahaya  kebakaran  (misal: tabung pemadam kebakaran).
4. Mengenai  rincian  tugas  PTK,  sebaiknya  semua  PTK  diberi job description secara  jelas  dan  tertulis , agar  dapat  diketahui  dengan  pasti  batas-batas wewenang  dan  tanggung  jawabnya.  Apabila  terpaksa  harus  ada  rangkap jabatan,  maka  sebaiknya  dijelaskan  pula  rincian  tugasnya.  Untuk  tugas tambahan  diluar job  description, sebaiknya  diberi  konsep  atau  contoh  yang jelas,  untuk  meminimalkan  terjadinya  kesalahan  dan  pengulangan  pekerjaan yang sama.
5. Mengenai  transparansi  pengelolaan  dana  pendidikan,  sebaiknya  SDK.  “X” melaporkan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel tidak  hanya  ke  pemerintah  dan  yayasan,  melainkan  ke  pihak-pihak  terkait
lainnya,  seperti  orang  tua/wali  murid,  masyarakat,  dan  para  penyumbang lainnya. Laporannya dapat melalui website resmi sekolah, dipajang pada papan pengumuman di sekolah, atau laporan tertulis secara rutin.

## Keterbatasan Penelitian
Peneliti melakukan penelitian ini dengan meninjau sistem pengendalian internal di SDK.  “X”  dengan  jangka  waktu  pengambilan  data  dari  bulan  Mei  2014  hingga Oktober  2014.  Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  temuan  yang  tidak  dapat ditindaklanjuti,  karena  bukan  kewenangan  peneliti  untuk  menindaklanjutinya. Dasar  pertimbangan  yang  digunakan  adalah  diperlukannya  pengetahuan  khusus untuk  membahas  teknik  pengajaran  dan  temuan  berikut  ini  dapat  menjadi masukan  penelitian  bagi  peneliti-peneliti  lain  yang  sedang  mendalami  ilmu pendidikan. Temuan-temuan tersebut antara lain:
1. Tenaga  pendidik  (guru)  belum  menggunakan  pengantar bilingual dan  belum menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran.
2. Metode pembelajaran di kelas cenderung monoton
3. Beberapa  PTK  di  SDK.  “X”  masih  belum  memenuhi  syarat  kualifikasi akademik minimum yang ditentukan oleh pemerintah.
Selama melakukan penelitian terhadap aktivitas operasional di SDK. “X”, peneliti mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan data, terutama data finansial karena  pimpinan  sekolah  tidak  berkenan  memberikan  beberapa  dokumen  yang dibutuhkan.  Peneliti  juga  kesulitan  dalam  mengatur  jadwal  wawancara  dengan PTK,  karena  PTK  harus  mengerjakan  tugasnya  dengan  tepat  waktu,  sehingga peneliti harus mengatur  jadwal  agar tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar  dan  kegiatan  operasional  lainnya.  Selain  itu,  karena  jarak  objek penelitian  yang  sangat  jauh,  menyebabkan  peneliti  membutuhkan  waktu  yang cukup lama dalam pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, A.A., Elder, R.J. and Beasley, M.S. 2012. Auditing and Assurance Service :  An  Integrated  Approach,  14 th Edition. New  Jersey,  USA:  Pearson Education, Inc.
Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Pendidikan. Jakarta, Indonesia: Erlangga. Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah.  2009. Perangkat  Akreditasi SD/MI. Jakarta, Indonesia. CNN  Indonesia.  2014. Standar  Pelayanan  Sekolah  Dasar  dan  Menengah  Masih Minim. Terdapat di: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141211140014-20- 17509/standar-pelayanan-sekolah-dasar-dan-menengah-masih-minim/,
diakses 15 Desember 2014).
Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. Standar Profesional Akuntan Publik SA 200  -  Tujuan  Keseluruhan  Auditor  Independen  Dan  Pelaksanaan  Audit Berdasarkan Standar Audit . Jakarta, Indonesia: Salemba Empat. Jha,  S.K.  2013. Operational  Audit  for  Improving  Future  Business  Operations.
Paripex – Indian Journal of Research Vol. 2 Issue: 11.
Terdapat di:
(http://theglobaljournals.com/paripex/file.php?val=November_2013_1384
851190_f4a34_50.pdf, diakses 18 Maret 2014).
Moeller, Robert R. 2009. Brink’s Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, 7 th Edition. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
Molavi,  Mehran  and  Imani,  Abbas.  2014. Operational  Audit:  Reflections  on  the Ethics of the Process and Ethical Approach. Cahiers De Paiolive Journal, Special Issue. Terdapat di: (http://www.ijiq.com/Special%20Issue%202014%20-
%20CAHIERS%20DE%20PAIOLIVE/fulltext%20articles/fulltext%20%2
853%29.pdf, diakses 7 Januari 2015).
Okezone  News.  2014. Jamdiknas  dan  Akses  Pendidikan  untuk  Anak  Indonesia.
Terdapat di:
(http://news.okezone.com/read/2014/10/31/65/1059277/jamdiknas-dan- akses-pendidikan-untuk-anak-indonesia, diakses 15 Desember 2014).
Rai,  I  Gusti  Agung.  2008. Audit  Kinerja  Pada  Sektor  Publik:  Konsep,  Praktik, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Reider,  Rob.  2002. Operational  Review:  Maximum  Result  at  Efficient  Cost,  3rd edition. New York, USA : John Wiley and Sons, Inc. Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke Empat. Jakarta..
Republik  Indonesia.  2007. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  19 Tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Kementerian  Pendidikan  Nasional  RI. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2007. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/  MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/  Madrasah Tsanawiyah  (SMP/  Mts),  dan  Sekolah  Menengah  Atas/  Madrasah  Aliyah (SMA/ MA). Kementerian Pendidikan Nasional RI. Jakarta.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan  Pendidikan. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2008,  No.  91. Sekretariat Negara RI. Jakarta
Romney,  Marshall  B.,  and  Steinbart,  Paul  J.  2009. Accounting  Information System, 12 th edition . New Jersey, USA: Pearson Education, Inc.
Waluyo. 2007. Manajemen publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju.