## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KONTRUKSI PT. PERMATA ANDALANA SEJATI DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK CAB. PEKANBARU
Isna Fitriadi, S.Sy., M.H Dosen STIE Syariah Bengkalis Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

## ABSTRAK
PT. Permata Andalan Sejati merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kredit perumahan di Kota Pekanbaru. Untuk melaksanakan kegiatan usaha  dalam  bidang  perumahan,  PT.  Permata  Andalan  Sejati  melakukan Kredit  Kontruksi dengan  PT. Bank  Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Pekanbaru.  Didalam  pelaksanaannya  terhadap  Perjanjian  Kredit  Kontruksi terdapat  beberapa  permasalah  dan  hambatan  dalam  melaksanakan  Perjanjian Kredit Kontruksi tersebut misalnya ada gugatan yang dilakukan, kredit macet terjadi wanprestasi dan lain-lain.
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  ada  beberapa  faktor penghambat  dalam  melaksanakan  pelaksanaan  perjanjian  kredit  kontruksi antara  PT.  Permata  Andalan  Sejati  dengan  PT.  Bank  Negara  Indonesia (persero)  Tbk,  Cabang  Pekanbaru  yaitu: Pertama ,  Permasalahan  hak tanggungan yang digugat padahal PT. Permata Andalan Sejati telah memiliki izin setelah proyek kontrusi berjalan ada gugatan dan hal ini memakan waktu lama sehingga PT. Permata Andalan sejati harus membeli kembali tanah yang telah  di  beli  dan  memiliki  izin, kedua bunga  Bank  yang  terlalu  tinggi  dan tidak  stabil,  bunga  bank  melebihi  10%  hal  ini  menjadi  kesulitan  untuk membayar,  bungga  yang  terlalu  besar,  terkadang  akan  naik  jika  BI  telah menaikan  suku  bunga, ketiga waktu  perjanjian  yang  terlalu  singkat  saat terjadi  banjir  pekerjaan  kontruksi  tidak  bisa  berjalan  dengan  maksimal sehingga  target  yang  direncanakan  tidak  tercapai, keempat pencairan  dana kredit  kontrusi  yang  bertahap  membuat  pekerjaan  tidak  bisa  cepat  karena harus  bekerja  dengan  modal  yang  terbatas.  Meski  banyak  hambatan  PT. Permata  Andalan  Sejati  tetap  melaksanakan  perjanjian  Kredit  Kontruksi tersebut dengan baik walau harus mengalami kerugian.

## A. PENDAHULUAN
1. LatarBelakang
Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang ekonomi  yang  mengelola  kekuatan  potensi  ekonomi  menjadi  kekuatan ekonomi  rill  dengan  memanfaatkan  sarana  permodalan  yang  ada,  sebagai sarana  pendukung  utama  dalam  pembangunan  tersebut,  membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin  besar,  hal  tersebut  disebabkan  dana  yang  diperlukan  dalam pembangunan  berasal  atau  dihimpun  dari  masyarakat  melalui  perbankan,
yang  kemudian  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  berupa  pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif. 1
Salah  satu  alternatif  dalam  pendanaan  yang  dapat  digunakan  adalah melalui Bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 2 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: Bank  adalahbadan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuksimpanan,  dalam  bentuk  kredit  dan  menyalurkan  kepada masyarakat dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak.
Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan  umum,  sehingga  perbankan  wajib  menjaga  dengan  baik  dana yang  dititipkan  masyarakat  tersebut.  Perbankan  harus  dapat  menyalurkan dana  tersebut  ke  bidang-bidang  yang  produktif,  bagi  pencapaian  sasaran pembangunan.
Sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  yang  dicita-citakan maka  pembangunan  dilaksanakan  secara  menyeluruh  di  berbagai  sektor kehidupan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Masyarakat  sebagai  pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari  pemerintah  yang  berkewajiban  mengarahkan,  membimbing,  dan menciptakan  suatu  kondisi  yang  menunjang,  sehingga  dapat  saling  mengisi dan  melengkapi  dalam  satu  kesatuan  langkah  yang  nyata.  Pada  dasarnya kebutuhan  hidup  manusia  semakin  bertambah  seiring  dengan  perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan  lain  sebagainya.  Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tersebut sangat  diperlukan  sejumlah  dana  yang  dalam  dunia  perekonomian  lazim disebut dengan modal. 3
Salah  satu  unsur  pokok  dalam  pembangunan  untuk  mensejahterakan rakyat  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  papan  atau perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia,  baik  untuk  tempat  tinggal,  tempat  usaha,  perkantoran  dan  lain sebagainya.  Namun  demikian,  belum  semua  anggota  masyarakat  dapat memiliki atau menikmati rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. 4
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang  hakekatnya  pembangunan  yang  dilakukan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk  rakyar,  serta  dilaksanakan  dalam  semua  aspek  kehidupan  masyarakat. Di  Indonesia  kesejahteraan  masyarakat  erat  kaitannya  dengan  kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama atau mendasar yang harus ada dalam kehidupan masyarakat, seperti sandang, pangan  dan  papan.  Melihat  dari  perkembangan  kebutuhan  masyarakat
1 Urip Santoso, Hukum Perumahan , (Jakarta: PT. Prenada Media Group 2014). Hal 1
2 LihatUndang-Undang  No 10 tahun 1998 tentangPerbankan
3 MuchdarsyahSinungan, AnalisisKebijakanKredit, (Yogyakarta: Andi Offset 2001). Hal. 53
4 Nazarkhan  Yasin, Kontrak  Kontruksi  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2014). Hal 229
Indonesia yang semakin bertambah maka kebutuhan masyarakat pun semakin tinggi salah satunya adalah kebutuhan papan atau rumah.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992 tentang  Perumahan  dan  Pemukiman,  ditentukan  bahwa  yang  dimaksud dengan  rumah  adalah  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  dan hunian  bagi  pembinaan  keluarga 5 .  Kebutuhan  akan  perumahan  pada  masa sekarang ini merupakan masalah nasional, terutama di daerah perkotaan, yang harus  dicarikan  solusinya  baik  oleh  pemerintah  bersama-sama  dengan masyaratkat  selaku  pengusaha  maupun  selaku  konsumen  perumahan  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  upaya  pembangunan  perumahan  dan  pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan  dengan  harga  yang  terjangkau  terutama  oleh  golongan  masyarakat  yang tidak  mampu  membeli  rumah  secara  tunai,  maka  mereka  akan  membeli rumah  secara  kredit  melalui  lembaga  perbankan  dengan  mengajukan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar  dan  mempunyai  fungsi  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia, selain  sebagai  salah  satu  kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pusat pendidikaan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang,  termasuk  perannya  sebagai  perlindungan  jati  diri.  Secara individu  maupun  kelompok  (keluarga)  manusia  berusaha  memiliki  rumah sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia  selain  kebutuhan sandang dan pangan. 6
Bentuk  perhatian  pemerintah  terhadap  pemukimn  masyarakat  terlihat dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  Dan  Kawasan Pemukiman Pasal 54 (1) 7 :
1) Pemerintah  wajib  memenuhi  kebutuhan  rumah  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2) Untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  bagi  MBR  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1,  Pemerintah  dan/  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan kemudahan  pembangunan  dan  perolehan  rumah  melalui  program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam  usaha  untuk  memiliki  rumah,  tidak  semua  golongan masyarakat  dapat  membeli  secara  tunai,  terutama  golongan  masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  menengah.  Masyarakat  yang  ingin  memiliki rumah tetapi tidak mampu membeli secara tunai dapat menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah yang  diberikan oleh Bank kepada masyarakat untuk membeli  rumah  yang  dibangun  oleh  Developer  (perusahaan  pengembang) secara kredit.
PT.Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  yang  selanjutnya  disebutkan dengan  BNI  sebagai  salah  satu  Bank  pemberi  fasilitas  Kredit  Kontruksi Rumah dan sangat berperan dalam pemerataan pemilikan perumahan. Dalam
5 LihatPasal 1 (1) Undang-Undang No 4 tahun 1992
6 Website  Unikom  Center;  http//dir.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-serlipurna- 26160 (terakhir kali dikunjungi tanggal 11 September 2014 jam 22.37 wib)
7 Undang-Undang  No  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan  Kawasan Pemukiman Pasal 54 (1)
pemberian  kredit    pemilikan  rumah  kepada  masyarakat  bank  harus menerapkan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  agar  dalam pelaksanaan  kredit  pemilikan  rumah    sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  pemberian  kredit  pemilikan  perumahan  tetap memperhatikan  kepentingan  rakyat  banyak,  bukan  semata-mata  berorientasi pada keuntungan pihak Bank.
Dalam KUHPerdata buku III Tentang Perikatan, menurut R. Setiawan suatu perikatan adalah suatu hubungan antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan  dengan  itu,  seseorang  atau  beberapa  orang  mengikat  dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. 8
Dengan pengertian diatas suatu perikatan berkaitan dengan unsur- unsur sebagai berikut: 9
1. Adanya Hubungan Hukum
2. Antara seseorang atau dengan beberapa orang
3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberi sesuatu didalam perikatan disebut prestasi atau objek dari perikatan.
Daerah Riau merupakan daerah berkembang,  perkembangan ekonomi yang pesat menimbulkan kebutuhan masyarakat  yang beraneka ragam, salah satunya  kebutuhan  tempat  tinggal  atau  rumah,  hal  ini  menjadi  lahan  bisnis bagi  pengusaha  untuk  mencari  keutungan  dengan  mengunakan  kesempatan bisnis  perumahan.    Dalam  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  konsumen pengusaha  banyak  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  Bank,  salah  satunya kerjasama yang dilakukan PT. Permata Andalan Sejati melakukan Perjanjian Kredit  Kontruksi  Perumahan  Dengan  PT.  BNI.  Tbk  Cab  Pekanbaru. Perjanjian kredit antara PT. Permata Andalan Sejati dengan PT.BNI. Tbk Cab Pekanbaru,  tentunya  melalui  berbagai  proses  dan  permasalahan  misalnya dalam  hal  jaminan  yang  diberikan  kepada  Bank  yang  termasuk  dalam perjanjian antara kedua belah pihak.
Perjanjian  Kredit  Kontruksi  Perumahan  antara  PT.  BNI.  Tbk,  Cab Pekanbaru  dengan  PT.  Permata  Andalan  Sejati  di  mulai  sejak  tahun  2006 dengan  No  2006.064  dan  telah  terjadi  beberapa  kali  perubahan  serta perpanjangan.
Didalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  pihak  PT.  Permata  Andalan Sejati dan PT. BNI. Tbk, Cab Pekanbaru terjadi perubahan dalam perjanjian terkait  dalam  hal  bunga  yang  ditetapkan  oleh  pihak  Bank  Negara  Indonesia bisa  saja  berubah  sehingga  perubahan  bunga  dalam  Kredit  Kontruksi  akan berimbas pada PT. Permata Andalan Sejati. Meski kenaikan bunga berkaitan dengan  pemerintah  tentu  saja  akan  merugikan  PT.  Permata  Andalan  Sejati, PT.  Permata  Andalan  Sejati  akan  membayar  besar  bunga  tidak  sebesar perjanjian  awal.  Permasalahan  ini  merupakan  resiko  yang  dialami  oleh perusahaan yang melaksanakan perjanjian kredit kontruksi perumahan dengan pihak Bank.
Oleh karena dalam perjanjian yang dilakukan antara pengembang dan Bank  yang melaksanakan kredit kontruksi perumahan terdapat permasalahan maka  penulis  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian  dengan  judul
8 ZainiAsyhadie HukumBisnisPrinsipdanPelaksanaanya  di  Indonesia ,  (Jakrta:  PT Raja Grafindo, 2014).hal 21
9 Ibid hal 22
Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  Perumahan  Antara  PT.  Permata Andalan  Sejati  Dengan  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang Pekanbaru
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kreditKontruksi PT. PermataAndalanSejatidengan  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)
,TbkCabangPekanbaru?
b. Bagaimana  hambatan-hambatan  yang  timbul  setelah  pelaksanaan perjanjiankreditKontruksiantara PT. PermataAndalanSejatidengan
PT.Bank Negara Indonesia (Persero) TbkCabangPekanbaru?
3. MetodePenelitian
a. Jenis dan Sifat Penelitian Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  maka  metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  tentang  sejauh  manakah suatu  Peraturan/Perundang-undangan  atau  hukum  yang  sedang  berlaku secara  efektif  penelitian  hukum  observasi, 10 yakni  membahas  tentang asas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kontruksi Perumahan dilakukan oleh PT.  Permata  Andalan  Sejati  dengan  PT.  BNI.  Tbk  Cabang  Pekanbaru, sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.
b. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah PT. Permata Andalan Sejati dengan PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru dan Perjanjian Kredit Kontruksi Perumahan  serta  aturan-aturan  yang  behubungan  dengan  Perjanjian  Kredit Kontruksi Perumahan di Pekanbaru.
c. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  penulis  lakukan  di  Kantor  PT.  Bank  Negara Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru  yang  beralamat  di  Jl.  Jendral Sudirman dan PT. Permata Andalan Sejati yang beralamat di Jl Nangka, Sukajadi Pekanbaru.
d. Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Manager  PT.  Bank  Negara Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru, Direkturt PT. Permata Andalan Sejati.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kontruksi Antara PT.BNI Tbk. Cab Pekanbaru dengan PT Permata Andalan Sejati.
Konstruksi  merupakan  sumber  utama  pendanaan  sektor  properti. Untuk  mendapatan  fasilitas  kredit  konstruksi,  pengembang  akan menyerahkan  tanah  proyek  perumahan  yang  akan  dibangun  sebagai agunan  kredit.  Didalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  Bank  biasanya memberikan Kredit Modal Kerja.
10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika 2013. Hal. 108
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Faisal,  Manager  PT. Bank  Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk.  Kantor  Cabang  Pekanbaru,  Kredit Konstruksi  adalah  Kredit  Modal  Kerja  yang  diberikan  oleh  PT.  Bank Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk.  Kantor  Cabang  Pekanbaru  kepada Developer  (pengembang)  untuk  membantu  modal  kerja  pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari: 11
1. Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan finishing;
2. Biaya Prasarana dan Sarana.
Persyaratan Pemohon untuk mendapatkan pinjamnan kredit kontruksi adalah:
1. Pemohon  adalah  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dalam  bentuk Perseroan  Terbatas  (PT,  PT.  Tbk.),  atau  Koperasi  yang  mempunyai tempat  kedudukan  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya.
2. Bagi  pemohon  Kredit  Konstruksi  yang  berstatus  badan  usaha
"Perorangan"  dan/atau  "CV",  dapat  mengajukan  permohonan  Kredit Konstruksi  ke  PT.  Bank  Negara    Indonesia  (Persero),  Tbk.  Kantor Cabang  Pekanbaru,  dan  akan  diproses  secara  kasus  per  kasus  dengan mengacu  pada  pemberian  kredit  kepada  usaha  kecil  dan  menengah dengan maksimal plafond Rp 2,5 Milyar.
3. Telah  memiliki  semua  perijinan  yang  diperlukan  untuk  melakukan kegiatan pembangunan proyek perumahan.
4. Telah  menjadi  pemegang  rekening  giro  di  Kantor  Cabang  Bank Tabungan Negara.
5. Status  tanah  Pengembang  yang  bisa  diagunkan  adalah  Hak  Milik  dan Hak Guna bangunan.
Ketentuan Kredit kontruksi yang di berikan  PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru dengan ketentuan antara lain: 12
a. Maksimal  kredit  yang  dapat  diberikan  maksimal  80%  dari  kebutuhan modal kerja konstruksi.
b. Jangka  waktu  maksimal  12  bulan  dan  dapat  diperpanjang  dengan mempertimbangkan past  performance debitur  dan  setelah  dianalisa kelayakannya oleh Bank.
c. Provisi 1 % dari maksimal kredit (eenmalig)
d. Biaya-biaya  lain  :  Biaya  Notaris,  penilaian  barang  agunan,  biaya asuransi.
e. Agunan    berupa  lokasi  proyek/tanah  milik  pengembang  (HM,  HGB) yang dibiayai.
Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Montrizal Wandi Direktur
PT. Permata Andalan Sejati mengatakan: 13
Dalam perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh pihak Bank dalam hal ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang
11 Faisal  Wawancara  dengan  Manager  Bank  BNI  Tbk.  Cab,  Pekanbaru  14  april 2015
12 Lihat  brosur  Bank  BNI  persyaratan  mendapatkan  Kredit  Kontruksi  Perumahan 2014
13 Wawancara Dengan Direktur PT Permata Andalan Sejati tanggal 15 april 2015
Pekanbaru sebagai pihak kreditor dan pengembang sebagai pihak debitor senantiasa mencantumkan klausula yang berupa janji dari debitor untuk memberikan Hak Tanggungan kepada bank selaku kreditor.
Sebagai gambaran pengajuan kredit yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru yang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Calon  debitor  mengisi  aplikasi  permohonan  dengan  dilampirkan fotocopy  dokumen-dokumen  sesuai  dengan  syarat-syarat  pengajuan kredit.
2. Pihak  Bank  kemudian  meneliti  surat  permohonan  calon  debitor  dan melakukan penolakan langsung apabila termasuk dalam kriteria sebagai berikut:
a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayai usaha/bisnis yang  dilarang  menurut  ketentuan  PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru.
b. Bisnis/usaha diklasifikasikan sebagai terbatas (restricted) atau resiko tinggi dan berdasarkan penilaian bank tidak layak dipertimbangkan.
c. Perusahaan  calon  debitor  dan/atau  pengurus/pemegang  sahamnya termasuk  ke  dalam  Daftar  Gabungan  Kredit  Macet  ataupun  Daftar Black List yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. Pihak Bank akan melakukan kunjungan (on  the  spot) atau wawancara guna  mendapat  informasi  dari  calon  debitor  dan  pengumpulan  data tambahan.
4. Pihak Bank melakukan proses analisa Kredit.
5. Hasil analisis:
a. Permohonan disetujui, diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
b. Permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan.
6. Pihak  Bank  kemudian  menyampaikan  SPPK  kepada  calon  debitor untuk ditandatangani bila menyetujui atau menolak keputusan Bank
7. Apabila calon debitor menyetujui maka wajib memenuhi syarat-syarat penandatanganan  Perjanjian  Kredit  dan  akan  dilanjutkan  dengan penandatanganan Perjanjian Kredit
8. Pihak  Bank  kemudian  melakukan  pengikatan  jaminan  pada  Notaris rekanan dan penutupan asuransi (dilaksanakan bersama dengan proses penandatanganan perjanjian kredit)
9. Penarikan Kredit, meliputi:
a. Debitor harus memenuhi syarat-syarat penarikan kredit;
b. Bank melakukan pembukaan rekening dan diaktifkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian kredit di  PT.  Bank    Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk.  Kantor  Cabang Pekanbaru  bahwa untuk pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menggunakan akta di bawah tangan, untuk pinjaman  Rp.  500.000.000  (limaratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp.  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  menggunakan  akta  di bawah tangan yang dilegalisir Notaris, sedangkan pinjaman di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) menggunakan notariil akta,
kemudian  kedua  pihak  (Bank  sebagai  kreditor  dan  pengembang sebagai  debitor)  melanjutkan  dengan  pembuatan  APHT  yang dibuat  di  hadapan  PPAT  (PPAT-Notaris)  rekanan  Bank  yang bersangkutan,  atas  klausula  dalam  perjanjian  kredit  yang  isinya adalah  janji  untuk  memberikan  Hak  Tanggungan,  atas  tanah sebagai obyek yang jaminkan. 14
Mengenai  pelaksanaan  pembuatan  APHT  oleh  PPAT diatur  dalam  Pasal  101  PMNA/Ka.BPN  Nomor  3  Tahun  1997 bahwa: 15
“Pembuatan  akta  PPAT  harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  atau  orang yang  dikuasakan  olehnya  dengan  surat  kuasa  tertulis  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  PT.  Bank  Negara
Indonesia  (persero)  Tbk.  Kantor  cabang  Pekanbaru,  ketentuan tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada, bahwa  penandatangan  APHT  dilaksanakan  di  hadapan  PPAT bersama-sama  antara  pihak  pengembang  sebagai  Debitor  atau pemilik  agunan  dengan  pihak    PT.  Bank  Negara  Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor cabang Pekanbaru sebagai Kreditor. Perjanjian  Kredit  Kontruksi  antara  PT.  Permata  Andalan Sejati  Dengan  PT.Bank  Negara  Indonesia,  Tbk  Cabang  Pekanbaru telah mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana
PT.  Permata  Andalan  Sejati  telah  mengikuti  syarat-syarat  yang  sah dalam  melaksanakan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  dengan  PT.  Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru.
2. Hambatan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  Perumahan Antara  PT.BNI  Tbk.  Cab  Pekanbaru  dengan  PT  Permata  Andalan Sejati.
Didalam melaksanakan Kesepakatan, Maupun perjanjian tentu saja memiliki hambatan-hambatan, baik hambatan itu terjadi dari Pihak Bank Negara Indonesia ataupun dari pihak PT. Permata Andalan Sejati. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Montrizal Wandi Direktur PT. Permata Andalan Sejati mengatakan: 16
Hambatan  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  setelah berjalan  proyek  kontruksi  oleh  PT.  Permata  Andalan  Sejati  dengan PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Cabang  Pekanbaru,  ada gugatan terhadap jaminan Hak Tangunggan  yang di berikan oleh PT. Permata  Andalan  Sejati,  Tanah  sebagai  Hak  Tangunggan  memiliki dua (2) sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional, kemudian Bunga Bank terlalu besar lebih dari 10 Persen, Waktu perjanjian yang terlalu  singkat,  Pencairan  dana  yang  bertahap  sehingga  pekerjaan kontruksi tidak maksimal.
14 Faisal,  Kesimpulan  Wawancara  Penulis,  di  Kantor  BNI  Tbk  Cabang  Pekanbaru 14 april 2015
15 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101
16 Wawancara Dengan Direktur PT Permata Andalan Sejati tanggal 15 april 2015
Dari  wawancara  tersebut  terdapat  empat  (4)  kendala  dalam Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  antara  PT.  Permata  Andalan Sejati  dengan  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Cabang Pekanbaru antara lain:
1. Permasalahan Hak Tanggungan
Adanya  aturan  hukum  mengenai  pelaksanaan  pembebanan Hak  Tanggungan  dalam  suatu  perjanjian  kredit  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak dalam  memanfaatkan  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit.
Untuk  itu,  praktik  pengikatan  kredit  dengan  jaminan  Hak
Tanggungan  dalam  kegiatan  dalam  kegiatan  perbankan  hendaknya dapat  pula  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam UUHT.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  mengenai  tata  cara pelaksanaan  pemberian  kredit  dengan  jaminan  Hak  Tanggungan pada  PT.  Permata  Andalan  Sejati,  serta  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  dengan  jaminan  Hak Tanggungan beserta cara mengatasinya.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  pada  PT.  Permata  Andalan
Sejati  diperoleh  hasil  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pemberian kredit  dengan  jaminan  Hak  Tanggungan  yang  meliputi  pemberian kredit  oleh  Kedua  Belah  Pihak  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur).
Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang  dibebani  Hak  Tanggungan,  pendaftaran  Akta  pemberian  Hak Tanggungan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum antara pihak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dan pihak debitur  sebagai  pemberi  Hak  Tanggungan  serta  mudah  dan  pasti pelaksanaan  eksekusinya,  serta  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dan  cara  mengatasinya.  Hambatan-hambatan  tersebut  adalah mengenai  tanah  yang  belum  bersertifikat  dijadikan  sebagai  jaminan kredit  cara  mengatasinya  adalah  dengan  memberikan  kredit kepercayaan  (kredit  tanpa  jaminan)  dan  upaya  yang  dilakukan  PT. Bank  Negara  Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru  dalam  mengatasi kredit  macet  antara  lain  dengan  melakukan  pelelangan  terhadap benda jaminan debitur dan restrukturisasi kredit.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan yaitu kredit Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang  perekonomian  terutama  praktik  pengikatan  jaminan  kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang bertujuan untuk memberikan jaminan  kepastian  hukum  antar  kedua  belah  pihak.Pembagunan  di bidang  ekonomi,  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional, salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Dalam rangka  memelihara  kesinambungan  pembangunan  tersebut,  yang para  pelakunya  meliputi  baik  pemerintah  maupun  masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana
dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan.
Meski  PT.  Permata  Andalan  Sejati  telah  memiliki  Sertifikat Hak  Guna  Bangunan  dan  semua  persyaratan  untuk  mendapatkan Kredit  telah  dilengkapi  termasuk  dalam  jaminan  hak  tanggungan permasalahan  yang  timbul  bukanlah  dari  PT.  Permata  Andalan Sejati, banyak Intansi yang terlibat dalam menerbitkan izin atau pun sertifikat  yang  di  miliki  oleh  PT.  Permata  Andalan  Sejati. Permasalahan  Hak  Tanggungan  muncul  akibat  dari  gugatan  pihak ketiga  yang  memiliki  bukti  kepemilikan  lahan  di  atas  lahan  PT.
Permata Andalan Sejati, sehingga pelaksanaan proyek terhambat dan mengakibatkan  kredit  macet.  Dari  permasalahan  ini  izin  yang dikeluarkan  oleh  pihak  terkait  berbenturan  dengan  izin  lainnya, seharusnya pemerintah juga ikut bertanggungjawab atas gugatan dari pihak  ketiga  tersebut,  pada  kenyataan  yang  berlaku  PT.  Permata Andalan  Sejati  tidak  mendapatkan  perlindungan  atas  izin  yang  di terbitkan  oleh  intansi  terkait,  sehingga  PT.  Permata  Andalan  Sejati mengambil  sikap  untuk  melaksanakan  mediasi  dengan  pihak penggugat.
Dalam  prakteknya  menyikapi  masalah  yang  terjadi,  Pihak
PT.  Permata  Andalan  Sejati  lebih  memilih  untuk  melaksanakan mediasi  dengan  pengugat,  mediasi  dilakukan  di  luar  pengadilan.
Mediasi  tersebut  menghasilkan  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  yang  bersengketa,  dimana  PT.  Permata  Andalan  Sejati bersedia membeli kembali terhadap tanah yang digugat tersebut.
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Montrizal  Wandi mengatakan: 17
Pertimbangan  untuk  membeli  kembali  tanah  yang  di  gugat disebabkan  karena  Proyek  kontuksi  telah  berjalan  serta  dalam menjaga nama baik dan hubungan dengan pihak terkait maka PT. Permata  Andalan  Sejati  memilih  untuk  membeli  tanah  yang bersengketa tersebut.
Dari  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Kontrusi  antara  PT.  Permata  Andalan  Sejati  dengan  PT.  Bank Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Cabang  Pekanbaru  mengenai  hal Hak  Tanggungan  di  selesaikan  dengan  mediasi  tanpa  harus melibatkan pihak.
2. Bunga Bank Terlalu Tinggi BI  rate  atau  suku  bunga  Bank  Indonesia,  merupakan  tingkat suku  bunga  untuk  satu  tahun  yang  ditetapkan  oleh  BI  sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi Bank dan atau  lembaga-lembaga  keuangan  di  seluruh  Indonesia. 18 Patokan  ini hanya  bersifat  rujukan  dan  bukan  merupakan  peraturan,  sehingga tidak  mengikat  ataupun  memaksa.  Jadi  para  Bank  boleh  saja
17 Wawancara Dengan Direktur PT Permata Andalan Sejati tanggal 15 april 2015
18 http://infodatabroker.blogspot.com/2013/12/pengaruh-bi-rate-terhadap- inflasihtml di unduh tanggal 02 mei 2015 di Pekanbaru
menaikkan  bunga  pinjaman  kepada  orang  yang  mengajukan  kredit dengan  alasan  BI  rate  naik,  namun  disisi  lain  bunga  deposito  atau tabungan bagi para nasabahnya malah gak naik sama sekali 19 .
Sementara  bagi  BI  sendiri,  BI  rate  adalah  suku  bunga  bagi Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  yang  disalurkan  ke  Bank-bank.
Selain  BI  rate,  BI  juga  memiliki  beberapa  instrumen  lainnya  yang juga bertujuan untuk menekan pertumbuhan inflasi. Misalnya sukuk,
obligasi  ritel  Indonesia,  surat  utang  Negara,  dll.  Pada  dasarnya semuanya  menggunakan  prinsip  yang  sama,  yaitu  menyerap  dana sebesar-besarnya  dari  masyarakat  sehingga  jumlah  uang  cash  yang beredar di masyarakat jadi berkurang. Penyebab tingginya inflasi kan karena jumlah uang yang beredar di Masyarakat kelewat banyak.
Ketika  jumlah  uang  cash  yang  beredar  di  Masyarakat berkurang, pertumbuhan inflasi memang akan tertekan. Namun disisi lain  juga  beresiko  menekan  pertumbuhan  ekonomi.  jika  para  Bank enggan memberi pinjaman modal ke pengusaha karena mereka lebih suka  simpan  uangnya  di  BI,  maka  para  pengusaha  tentunya  akan kesulitan  mengembangkan  usahanya,  dan  pada  akhirnya  akan menekan  pertumbuhan  eknomi  secara  keseluruhan.  Karena  itulah, jika  kemudian  tingkat  inflasi  telah  terkendali,  maka  BI  bisa menurunkan  kembali  BI  rate-nya,  agar  dana  yang  tadinya diendapkan  bisa  kembali  dikucurkan  ke  masyarakat,  untuk menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Bank  Indonesia  biasanya  mengumumkan  perubahan  BI  Rate setiap  bulan,  Pengumuman  ini  biasanya  ditunggu  oleh  para  pelaku pasar  modal  untuk  melakukan  posisi  trading  pada  saham-saham sektor  Konstruksi,  Property  dan  Banking."Jika  BI  Rate  Turun  atau Tetap  Maka  Saham-saham  Konstruksi,  Property  dan  Banking  akan bergerak Naik. tapi, Jika BI Rate naik yang terjadi adalah sebaliknya. meskipun tidak bisa dijadikan patokan karna dalam kondisi tertentu market bisa saja anomali." 20
Besar  bunga  Bank  jika  dibandingkan  dengan  dengan  Negara
Singapura  dan  Malaysia  hanya  sekitar  6  sampai  7%  sedangkan  di Indonesia  13  hingga  14  %,  tentu  saja  hal  ini  menjadi  keluhan  dari pengusaha  Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang  properti  dan perumahan.
Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa bunga Bank terhadap Kredit Kontruksi antara PT. Permata Andalan sejati dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Pekanbaru, bunga yang di berikan Bank termasuk memberatkan dari pihak PT. Permata Andalan  Sejati,  akan  tetapi  Pengusaha  tidak  dapat  berbuat  apa-apa dikarenakan  Pengusaha  membutuhkan  modal  untuk  menjalankan aktivitas Proyeknya.
19 http://.blogspot. inflasi-dan.html di unduh tanggal 02 mei 2015 di Pekanbaru
20 http://infodatabroker.blogspot.com/2013/12/pengaruh-bi-rate-terhadap-inflasi- danhtm di unduh tanggal 02 mei 2015 di Pekanbaru

## 3. Waktu perjanjian yang terlalu singkat
Bisnis konstruksi ditandai dengan intensitas modal kerja yang tinggi.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  Bank  terhadap  posisi  keuangan perusahaan  konstruksi  melibatkan  penilaian  rinci  dari  praktek pengelolaan  modal  kerja,  dengan  penekanan  yang  lebih  pada kemampuan  menghasilkan  arus  kas.  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi  kebutuhan  modal  kerja  kontraktor  termasuk kebijakan  pengelolaan  persediaan  dan  piutang,  sistem  pemantauan proyek,  persyaratan  pembayaran  (dengan  klien),  dan  daya  tawar (dengan pemasok dan sub-kontraktor). 21
Selain  ini,  kepatuhan  terhadap  ketentuan  kualitas  dan  waktu, yang  terkait  dengan  kemampuan  eksekusi  kontraktor,  akan memfasilitasi  pembayaran  dari  klien  yang  lebih  cepat.  Beberapa kontrak memiliki ketentuan pembayaran uang muka oleh klien yang bersangkutan yang mengurangi kebutuhan modal kerja kontraktor.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisal selaku Manager PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Cabang  Pekanbaru mengatakan: 22
Bank  juga  membandingkan  berbagai  rasio  modal  kerja kontraktor  dengan  pesaingnya  di  sektor  yang  sama.  Setiap penyimpangan  yang  signifikan  dalam  rasio  seperti  jumlah  hari pembayaran  piutang  dagang  dan  jumlah  hari  persediaan memberikan  indikasi  kemungkinan  perselisihan  dengan  klien berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, pengakuan pendapatan, dan atau pelunasan pembayaran. Kesenjangan  waktu  jatuh  tempo  dan  risiko  yang  berkaitan dengan suku bunga dan pembiayaan kembali ketergantungan besar pada  pinjaman  jangka  pendek  untuk  mendanai  investasi  jangka panjang  dapat  membuat  perusahaan  konstruksi  rentan  terhadap risiko  pembiayaan  kembali  yang  signifikan,  terutama  saat  periode likuiditas ketat. Keberadaan cadangan berupa aktiva likuid atau kredit Bank untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  dipandang  positif.
Demikian  halnya,  sejauh  mana  emiten  akan  terkena  dampak pergerakan suku bunga juga dievaluasi. 23
Rekam  jejak  pembayaran  hutang  perusahaan  konstruksi merupakan masukan penting bagi proses pemeringkat surat hutang. Setiap  keterlambatan  atau  gagal  bayar  di  masa  lalu  dalam pembayaran  pokok  danatau  pembayaran  bunga  mengurangi kepastian  mengenai  kemampuan  dan  kesediaan  kontraktor  untuk membayar  hutang.  Kewajiban  Kontinjensi/Kewajiban  di  Luar Neraca Biasanya, kontraktor harus memberikan jaminan penyelesaian  atas  proyek  yang  sedang  dikerjakan.  Jaminan  ini
21 http://icraindonesia.com/uploaded/Rating%20Metodologi%20Perusahaan%20Ko nstruksi-7Oct2014-IND.pdf di unduh tanggal 02 mei 2015 Pekanbaru
22 Faisal,  Wawancara  di  Kantor  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Cabang Pekanbaru Tanggal 19 April 2015,
23 Ibid hal 131
biasanya  berupa  Bank  garansi,  yang  merupakan  bagian  dari kewajiban kontinjensi kontraktor.
Bagi  pengusaha  perumahan  seperti  PT.  Permata  Andalan Sejati  waktu  yang  diberikan  oleh  Bank  terlalu  singkat  terkadang hambatan  dilapangan  dalam  menyelesaikan  Kontruksi  perumahan banyak sekali mempunyai hambatan, misalnya saat banjir sehingga pekerjaan  kontruksi  perumahan  tidak  bisa  berjalan  sesuai  dengan rencana,  sehingga  target  pelaksanaan  kerja  kontruksi  tidak  dapat terlaksana. 4. Pencairan  dana  yang  bertahap  sehingga  pekerjaan  kontruksi  tidak maksimal. Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Faisal  selaku Manager  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Cabang Pekanbaru mengatakan: 24
Pencairan  bertahap  dilakukan  agar  resiko  kerugian  terhadap kelalaian  Developer  menyelesaikan  kredit  kontruksi  kepada Bank bisa diminimalisir, bukan sedikit kredit macet yang terjadi dalam  perusahaan  yang  melaksanakkan  perjanjian  kredit kontrusi. Bahkan pengunaan anggaran yang diberikan oleh bank juga  harus  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  kegunaan  modal sesuai dengan risalah perjanjian tersebut.
Pencairan  bertahap  atau Term  Loan (TL)  adalah  pinjaman non-revolving yang  dipergunakan  untuk  membiayai  investasi aktiva  tetap.  Variasi Term  Loan ini  adalah countruction  loan (kredit kontruksi),yaitu kredit yang dimanfaatkan untuk membiayai konstruski  bangunan.Pada contruction  loan ini,pencairan  dana tidak dilakukan secara sekaligus tetapi bertahap. Mekanisme umum adalah sebagi berikut : a. Pada  saat  pengajuan  kredit,bank  akan  meminta  rencana  kerja atau  kontrak  kerja  pembangunan  dari  (calon)  debitur  (yang disusun  oleh  kontraktornya).Dalam  rencana  kerja  tersebut diuraikan juga sistem pembayaran serta prestasi bangunan yang selesai pada saat pembayaran dilakukan (setiap termin) b. Berdasarkan  rencana  tersebut,Bank  menetapkan  suatu  limit kredit. c. Setiap  akan  melakukan  pencarian  dana,Bank  akan  memantau prestasi bangunan yang ada,dibandingkan dengan rencana yang diajukan.  Pencairan  dilakukan  secara  bertahap,  pencairan pertama 20% dari plafon. d. Selama  dana  belum  dicairkan  seluruhnya  debitur  hanya membayar  bunga  pinjaman  saja    (grace  period).Setelah itu,debitur  baru  mulai  menyicil  bunga  dan  pokok  pinjaman selama jangka waktu tertentu.
24 Faisal  selaku  Manager  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk.  Cabang Pekanbaru.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  Bapak  Montrizan  Wandi,
selaku Direktur PT. Permata Andalan Sejati mengatakan: 25
Bahwa pencairan bertahap yang dilaksanakan di Bank Negara Indonesia  (Persero)  Tbk,  Cabang  Pekanbaru  membuat pekerjaan Kontruksi tidak berjalan dengan maksimal sehingga target kerja akan terhambat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pencairan  yang  bertahap dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang
Pekanbaru dilakukan oleh Bank dalam rangka memperkecil resiko kerugian  jika  Developer  tidak  bisa  menyelesaikan  pekerjaan kontruksi  yang  di  sepakati.  Bagi  Developer  pencairan  bertahap akan  menghambat  pekerjaan  kontruksi  hal  ini  dikarenakan  modal yang diberikan tidak secara keseluruhan. Dari berbagai permasalahan dalam melaksanakan perjanjian Kredit  Kontruksi  Perumahan  PT.  Permata  Andalan  Sejati  dengan PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Pekanbaru, perjanjian dilaksanakan dengan baik, meski banyak hambatan yang terjadi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Penyelesaian permasalahan  dalam  melaksanakan  perjanjian  kredit  kontruksi tidak ada yang sampai ketingkat Pengadilan.
C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas maka dapatlah  ditarik kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang  dibahas  antara  lain    sebagai berikut:
1. Konstruksi  merupakan  sumber  utama  pendanaan  sektor  properti.  Untuk mendapatan  fasilitas  kredit  konstruksi,  pengembang  akan  menyerahkan tanah  proyek  perumahan  yang  akan  dibangun  sebagai  agunan  kredit. Didalam pelaksanaan pemberian kredit Bank memberikan Kredit Modal Kerja.  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Kontruksi  antara  PT.  Permata Andalan Sejati Dengan PT.Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang-undang Perbankan. Perjanjian yang dilaksanakan PT. Permata Andalan Sejati telah melengkapi  syarat-syarat  yang  sah  dalam  Perjanjian  Kredit  Kontruksi dengan PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru.
2. Pelaksanaan Kredit Kontruksi antara PT. Permata Andalan Sejati dengan PT.  Bank  Negara  Indonesia  berawal  dari  tahun  2006,  dalam pelaksanaannya  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  pelaksanaan perjanjian kredit kontruksi perumahan tersebut antara lain:
a. Permasalahan  Hak  Tanggungan  yang  digugat,  dimana  setelah berjalannya  proyek  kontruksi  ada  pihak  yang  mengugat  tentang tanah  yang  di  jadikan  oleh  PT.  Permata  andalan  Sejati  sebagai anggunan  Kredit  Kontruksi,  sehingga  proyek  kontruksi  terhambat menimbulkan kerdit kontruksi macet.
b. Penetapan  besarnya  bunga  yang  tidak  stabil,  di  dalam  penetapan bunga  Bank  Negara  Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru  diatur  oleh
25 Wawancara Dengan Direktur PT Permata Andalan Sejati tanggal 15 april 2015
Bank  Indonesia  sehingga  sering  terjadi  kenaikan  bunga  Bank  yang mengakibatkan  pengusaha  perumahan  mengalami  kesulitan  dalam membayar bunga Bank yang terlalu tinggi.
c. Waktu  perjanjian  terlalu  singkat,  waktu  perjanjian  kredit  kontruksi yang  singkat  membuat  pengusaha  perumahan  harus  senantiasa mengejar target dan sibuk memperpanjang perjanjian kontruksi.
d. Sistem pencairan yang bertahap, membuat pekerjaan kontruksi tidak sesuai target hal ini disebabkan sering terjadi kekurangan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU BACAAN
Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
A.Qiram  Syamsudin  Meliala,  Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta Perkembangannya,  (Yogyakarta : Liberty, 1985 DeddiAnggadiredja, LembagaPembiayaan di Indonesia, PengembanganPerbankan November- Desember 1993.
Faisal  Santiago, Pengantar  Hukum  Bisnis, PT.Mitra  Wacana  Media:  Jakarta 2012
Gatot  Supramono,  Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  di  Bidang Yuridis, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009. HandriRaharjo, HukumPerjanjian di Indonesia , PustakaYustisia, Yogyakarta,2009 J.  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  (Buku  I),
Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 1995
KartiniMuljadidanGunawanWidjaja. HakTanggungan . (Jakarta :Prenada Media), 2005. KarnediDjairan, LembagaPembiayaan Dan PerannyaDalamMenunjangKegiatanDunia Usaha , PengembanganPerbankan November-Desember 1993. Lukman  Santosa  AZ ,    Hak    dan    Kewajiban    Hukum    Nasabah    Bank , Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2011 Mariam DarusBadrulzaman, KUHPerdataBuku III HukumPerikatanDenganPenjelasannya, Alumni, Bandung,1987 MuchdarsyahSinungan, AnalisisKebijakanKredit, Andi  Offset,  Yogyakarta 2001.
-----------------------------, Kredit    Seluk    Beluk    dan    Teknik    Pengelolaan , Yagrat, Jakarta, 1990.
MuhamadDjumhana, HukumPerbankan  di  Indonesia  , (  Bandung  :  PT  Citra AdityaBakti, 2000
Nazarkahn  Yasin, Kontrak  Kontruksi  Di  Indonesia ,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta 2014
PurwahidPatrik, Dasar-DasarHukumPerikatan , Perikatan  Yang  lahir  Dan Perjanjian  Dan  Dari  Undang-Undang ,  Bandung  :  CV,  MandarMaju, 1994.
R Subekti, HukumPerjanjain , Intermasa, Jakarta,1990. SentosaSembiring. HukumPerbankan , Bandung :MandarMaju, 2000. Setiawan R, PokokPokokHukumPerikatan, (Bandung :BumiCipta), 1997.
Salim  dan  Erlies Septiana  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di Indonesia , PT. Sinar Grafika,  Jakarta Timur 2014
Salim Hukum  Kontrak  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  PT.  Sinar Grafika,  Jakarta Timur Cet Ke IX 2013
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (  Yogyakarta  : 1987 ),
Tommy  Hendra  Purwaka, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta: Universitas Atma jaya, 2007)
Urip  Santoso, Hukum  Perumahan ,  Kencana  Prenada  Media  Group:  Jakarta, 2014
Varn Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
WirjonoProdjodikoro, Azas-azasHukumPerjanjian ,  MandarMaju,  Bandung, 2000.
ZainiAsyhadie HukumBisnisPrinsipdanPelaksanaanya  di  Indonesia, PT  Raja Grafindo, Jakarta 2014.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika 2013
B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 LihatUndang-Undang  No 10 tahun 1998 tentangperbankan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Penjelasan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Keppres No : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
C. KAMUS DAN INTERNET www.plasa.com pada tanggal 10 September 2014 pukul 12.15 http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2242 ,diunduh tanggal 20 september 2014 Unikom  Center;  http//dir.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-serlipurna-26160 (terakhir kali dikunjungi tanggal 11 Februari 2013 jam 22.37 wib)
PedomanPenulisanTesis  Program Magister Universitas Islam Riau 2012 hal 13
Website Unikom Center; http//dir.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-serlipurna- 26160 (terakhir kali dikunjungi tanggal 11 September 2014 jam 22.37 wib)s http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2242 ,diunduh tanggal 20 september 2014 http://infodatabroker.blogspot.com/2013/12/pengaruh-bi-rate-terhadap-
inflasi-dan.html di unduh tanggal 02 mei 2015 di Pekanbaru