Received: 2018- 06-25| Reviced: 2018-07-19| Accepted: 2018-0807-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar |  DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824

## PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI ISLAM
Juliana 1 , Ropi Marlina 2 , Ramdhani Saadillah 3 , Siti Maryam 4
134 Prodi Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Jl. Setiabudi No 229 Indonesia 2 STIE Dr. KHEZ Mutaqien Jl. KK Singawinata No.83, Purwakarta julian@upi.edu , ropimarlina@gmail.com

## Abstraks
Penelitian ini dilatarbelakangi  adanya ketimpangan pemerataan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan  masayarakat  yang  masih  rendah.  Tujuan  dari  artikel  ini  untuk  memberikan gambaran  mengenai  penerapan  staregi  politik  ekonomi  Islam  berkaitan  dengan  Kesejahteraan dan  Pemerataan  Pendapatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan literatur review  yang di  ambil  dari beberapa referensi  terkait, berupa jurnal  maupun kitab-kitab klasik.  Hasil  dari  kajian  ini  yaitu  menjelaskan  Pertumbuhan  ekonomi  menurut  ekonomi  Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek  moralitas  dan  kualitas  akhlak  serta  keseimbangan  antara  tujuan  duniawi  dan  ukhrawi. Islam  tidak  melihat  pertumbuhan  kekayaan  sebagai  sesuatu  yang  terpisah  dengan  cara distribusinya  (pemerataan)  dan  tuntutan  realisasi  keadilan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan  politik  ekonomi  Islam.  Melalui  Strategi  langsung  dan  tidak  langsung  mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Keyword: Pemerataan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Politik Ekonomi Islam

## Abstracs
This  research  is  based  on  the  unevenness  of  income  distribution  that leads  to  the  society's  low welfare. The purpose of  this  article is  to  provide an overview of  the implementation  of  Islamic economic politics with regard to Welfare and Equity Income. The method used is qualitative with literature  review  approach  taken  from  several  related  references,  in  the  form  of  journals  and classical books. The result of this study is to explain economic growth according to the Islamic economy, not just related to the increase of goods and services, but also related to the aspect of morality  and  moral  quality  as  well  as  the  balance  between  worldly  and  ukhrawi  goals.  Islam does not see the growth of wealth as something separate by means of its distribution (equity) and the  demand  for  the  realization  of  justice.  Ideal  economic  growth  will  be  able  to  materialize optimally  and  have  an  impact  on  economic  equity  if  using  Islamic  economic  politics.  Through direct  and  indirect  strategies  able  to  realize  the  equity  of  economy  and  prosperity  for  the community.
Keyword: Economic Equality, Economic Growth, Politics of Islamic Economics

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  dewasa  ini banyak ketergantungan kepada pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri merupakan proses kenaikan produksi perekonomian suatu negara yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Huda,2015).
(Rahardja,2018)  menjelaskan  salah  satu indikator  terjadinya  alokasi  yang  efisien secara  makro  adalah  nilai  output  nasional yang  dihasilkan  sebuah  perekonomian  pada suatu  periode  tertentu.  Jadi  Salah  satu indikator  untuk  mengukur  pertumbuhan ekonomi  adalah  naik  turunnya  besaran pendapatan  nasional  atau Gross  Domestic Product .
Indonesia dalam mengukur
pertumbuhan  ekonomi  menggunakan  teori ini,  dengan  Produk  Domestik  Bruto  (GDP)
atas  harga  konstan  (2010)  mencapai  Rp 2377532,80  Milyar  di  tahun  2017  triwulan satu, jumlahnya sedikit meningkat dibandingkan  dengan  2016  triwulan  satu sebesar  Rp.  2264089,70  Milyar  dan  Rp. 2157848  Milyar  di  tahun  2015  (BPS,  2017 Mei).  Melihat  GDP  Indonesia  dari  tahun 2015,  2016  dan  2017,  menggambarkan bahwa  Indonesia  memilliki  pertumbuhan ekonomi yang baik.
Selain  itu  bukti  lain  pertumbuhan ekonomi membaik adalah jumlah kemiskinan di Indonesia yang menurun, dari tabel  1  kemiskinan  di  Indonesia  dari  tahun ketahun  jumlahnya  fluktuatif,  cenderung menurun  namun  perubahannya  lambat. Jumlah  kemiskinan  pada  tahun  2016  di semester  dua  sebesar  27764,32  juta  jiwa sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 di semseter dua yaitu sebesar 28513,57 juta jiwa.

## Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Ribu Jiwa)
tahun semester perkotaan/ped esaan jumlah kota 10634.47 desa 17919.46 jumlah 28553.93 kota 10507.20 desa 286097 jumlah 28280.03 kota 10356.69 desa 296681 jumlah 27727.78 kota 10652.64 desa 17940.15 jumlah 28592.79 kota 10619.86 desa 17893.71 jumlah 28513.57 kota 10339.79 desa 17665.62 jumlah 28005.41 kota 10485.64 desa 17278.68 jumlah 27764.32 sumber:BPS (2016)
2 1 2 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Ribu Jiwa) 2 1 2 2013 2014 2015 2016
Namun demikian dalam waktu yang bersamaan  kesenjangan  penduduk  miskin dan  penduduk  kaya  di  Indonesia  tidak berubah, koefisien gini/rasio gini dalam lima
tahun  sejak  2010  sampai  hingga  2015 tercatat  0,38;  0,41;  0,41;  0,42;  0,42;  dan 0,42 (Baderi, 2016).
Bagan 1 Rasio Gini di Indonesia tahun 2010-2015
Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa ketimpangan  ekonomi  Indonesia  cenderung meningkat  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Dengan  begitu,  tidak  sulit  menggambarkan dengan  jelas  siapa  yang  sesungguhnya menikmati  pertumbuhan  ekonomi  karena justru  rata-rata  gini  rasio  menunjukkan angka peningkatan.
Ini  berarti  pencapaian  pendapatan domestik  bruto  (PDB)  yang  tinggi  selama ini, ternyata masih  tak  mampu mewujudkan berbagai  fenomena  penting  bagi  kualitas hidup  rakyat.  Tak  heran  jika  saat  sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas  rakyat  justru  kurang  merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.
Di satu sisi, pencapaian pertumbuhan mampu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan memperbesar  jumlah  kelas  menengah. Namun,  di  sisi  lain  juga  mempelebar ketimpangan ekonomi. Menurut Bank Dunia,  manfaat  dari  pertumbuhan  ekonomi lebih  dinikmati  oleh  20%  masyarakat
terkaya.  Sementara  sekitar  80%  penduduk, lebih  dari  205  juta  orang  terlihat  merasa masih tertinggal (WorldBank, 2015).
Kemudian  hasil  survei  lain  yang dipaparkan  oleh  Oxfam  International  pada Januari 2017, hasil riset tersebut menyatakan bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Selain itu  Oxfam  dalam  laporannya  menyatakan bahwa  delapan  orang  terkaya  memiliki kekayaan  penduduk  bumi,  selama  15  tahun menunjukkan  konsentrasi kekayaan  di Indonesia dengan kelompok ultrakaya semakin  bertambah  kekayaannya  (Oxfam, 2017).
Berdasarakan  uraian  di  atas  penting kirannya  untuk  menemukan  sebuah  solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan  dan  pemeratan  ekonomi. Sebab  pemerataan  ekonomi  merupakan  hal yang  sangat  penting  guna  mewujudkan kesejahteraan. Namun dengan pola ekonomi saat ini yang menggunakan pola
0,38 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio Gini
konvensional akan sulit mewujudkan pemerataan  ekonomi.  Maka  dari  itu  penting untuk menjawab pertanyaan ini:
Apa dan bagaimana pandangan Islam tentang pertumbuhan ekonomi? Serta bagaimana Strategi mewujudkan pemerataan ekonomi dalam Islam?
Dengan adanya pertanyaan- pertanyaan  diatas  menarik  minat  penulis untuk melakukan kajian lebih dalam tentang pertumbuhan  ekonomi  dalam  Islam  dan mencari solusi yang tepat untuk mewujudkan  pemerataan  ekonomi  yang berkeadilan, serta bagaimana merumuskannya  dalam  bentuk  strategi  dan kebijakan  yang  tepat  dalam  kegiatan perekonomian pada umumnya.
Dalam  Penelitian  ini  menggunkanan metode kualitatif. (Chariri, 2009) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan yang  dilakukan  dalam  setting  tertentu  yang ada  dalam  kehidupan  riil  (alamiah)  dengan tujuan memahami dan menginvestigasi lebih jauh  suatu  fenomena;    apa  yang  terjadi, mengapa  terjadi  dan  bagaimana  hal  itu  bisa terjadi? Adapun pendekatannya menggunakan  literatur  review,  dimana penulis  mencoba  untuk  mengkaji  lebih  jauh suatu  fenomena  dengan  berbagai  sumber kajian,  baik  itu  buku  ataupun  jurnal-jurnal ilmiah yang terkait.

## II PEMBAHASAN
Pembangunan  ekonomi  adalah  suatu studi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang  berkembang,  dengan  memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan,  pengangguran  dan  pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang
pada  pelaksanaannya  telah  memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara  mereka.  Perbedaan  ini  telah menjadi  paradigma  atau  pandangan  yang mendunia dalam melaksanakan
pembangunan (Sukirno, 2009). Dalam ekonomi pembangunan konvensional, isu utama dalam perekonomian adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator  kesejahteraan  dan  menjadi  solusi bagi setiap krisis ekonomi. Pertumbuhan ini dipacu  dengan  peningkatan  sumber  daya terutama sumber daya manusia dan teknologi (Ulum, 2015).
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara terjadi  jika  terjadi  peningkatan  nilai  total barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan  ini  biasanya  dilihat  pada  dua dimensi besar, yaitu titik tekan pertumbuhan dan  pengukuran  pertumbuhan.  Logika  yang dibangun  dari  penekanan  pertumbuhan  ini adalah  karena  persaingan  ideologi  yang ingin  menunjukkan  ideologi  mana  antara Komunis  dengan  Kapitalis  yang  lebih mampu  menciptakan  ekonomi  yang  baik. Selanjutnya  mereka  berasumsi  bahwa more is better .
Sedangkan pengukuran pertumbuhan  yang  mereka  gunakan  adalah per kapita GNP. Jika per capita income yang didapatkan  dari  total  real  GNP  yang  dibagi dengan  jumlah  penduduk  itu  tinggi,  maka pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  disinyalir kesejahteraan juga tinggi.
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi masalah utama, padahal Indonesia merupakan  negara  yang  banyak  memiliki
potensi  sumber  daya  alam,  antara  lain: sumber  daya  hutan,  laut,  udara,  tanah,  dan hasil  tambang  (Geografi,  2017).  Salah  satu hasil  sumber  daya  laut  yaitu  berupa perikanan, diperkirakan  oleh  Komite Kajian Stok  Ikan  Nasional  (Kasjikan,  2017)  bahwa potensi  perikanan  nasional  pada  tahun  2017 akan  mencapai  9,9  juta  ton.  Dari  potensi- potensi  yang  dimiliki  oleh  negara  ini membuktikan  bahwa  sesungguhnya  negara Indonesia mampu untuk membangun negara yang  akan  berdampak  kepada  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Istilah pembangunan ekonomi ( economic  development )  biasanya  dikaitkan dengan  perkembangan  ekonomi  di  negara- negara  berkembang.  Sebagian  ahli  ekonomi mengartikan  istilah  ini  sebagai ”economic development  is  growth  plus  change” atau pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi  yang  diikuti  oleh  perubahan- perubahan  dalam  struktur  dan corak kegiatan ekonomi (Almizan, 2016).
Menurut (Nawawi, 2009)
pembangunan dalam perspektif adalah suatu usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan dan  perubahan  yang  berencana  dilakukan oleh  bangsa,  negara  dan  pemerintah. Pembangunan  ekonomi  lebih  luas  dari konsep pembangunan ekonomi konvensional  walaupun  dasar  pembangunan ekonomi  Islam  adalah  multidimensional. Islam mempunyai beberapa dimensi diantaranya  dimensi  moral,  sosial,  politik dan ekonomi (Mannan,1993).
Ada tiga dimensi ketimpangan menurut  (INFID,  2015)  yaitu  ketimpangan antar  wilayah,  antar  sektor  dan  antar kelompok  pendapatan.  Serta  ada  dua ketimpangan  yaitu  ketimpatangan income
dan opportunity .  Ketimpangan  tidak  hanya memperlambat  pengentasan  kemiskinan, tetapi  juga  memperlambat  pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial.

## A. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Alat Ukur Maju Mundurnya Suatu Negara
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu proses  kenaikan  output  perkapita  dalam jangka  panjang.  Pertumbuhan  ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Output  per kapita adalah output total  dibagi jumlah  penduduk.  Jadi  proses  kenaikan output per kapita harus dilihat dan dianalisis dari  output  total  disatu  pihak  dan  jumlah penduduk dilain pihak (Boediono, 1992).
Menurut (Almizan, 2016) menjelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan
perkembangan dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat  meningkat,  yang  selanjutnya diiringi  dengan  peningkatan  kemakmuran masyarakat.  Adapun  (Susanti,  2000)  dalam (Yulianita, 2005) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional seperti Produk Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  tingkat nasional  dan  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  untuk  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara terjadi  jika  terjadi  peningkatan  nilai  total barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan  ini  biasanya  dilihat  pada  dua dimensi besar, yaitu titik tekan pertumbuhan dan  pengukuran  pertumbuhan.  Logika  yang
dibangun  dari  penekanan  pertumbuhan  ini adalah  karena  persaingan  ideologi  yang ingin  menunjukkan  ideologi  mana  antara Komunis  dengan  Kapitalis  yang  lebih mampu  menciptakan  ekonomi  yang  baik. Selanjutnya  mereka  berasumsi  bahwa more is better .
Sedangkan pengukuran pertumbuhan  yang  mereka  gunakan  adalah perkapita GNP. Jika per capita income yang didapatkan  dari  total  real  GNP yang  dibagi dengan jumlah  penduduk  itu  tinggi,  maka pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  disinyalir kesejahteraan  juga  tinggi  (Louis  &  Dow, 1991).
B. Pertumbuhan Ekonomi dalam

## Paradigma Islam
Paradigma  sebagai  ruang  lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel  yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma  pembangunan  ekonomi  Islam. Perbedaan cara pandanglah yang memunculkan  kesimpulan  yang  berbeda tentang  paradigma  pembangunan  ekonomi (Huda,  2015).    Dalam  konteks  pemikiran landasan  pembangunan  konvensional  hanya mendasarkan  materialistis,  sistem  nilai  dan etika  yang  ditawarkan  oleh  Islam  berbeda dengan  yang  di  usung  oleh  kapitalisme  dan sosialisme.  Aspek  spiritual  menjadi  dasar utama  yang  membedakannya  (Nawawi, 2009).  Adapun  sistem  ekonomi  Islam berangkat  dari way  of  life (An  nabhani, 2010)  kesadaran  tentang  etika  sebuah, ethical  economy seorang  muslim  dalam berekonomi.  Sedangkan  sistem  ekonomi lain,  baik  kapitalisme  maupun  sosialisme, berangkat dari kepentingan ( interest ) (Fadlan, 2010).
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  Islam, bukan  hanya  dalam  persoalan  ekonomi
semata  melainkan  aktivitas  manusia  yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan  sisi  materi  dan  spiritual  manusia (Tariqi, 2004). Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam  tidak  melihat  pertumbuhan  kekayaan sebagai  sesuatu  yang  terpisah  dengan  cara distribusinya  (pemerataan)  dan  tuntutan realisasi  keadilan  sosial.  Menurut  (Chapra, 2000)  pemerataan  yang  optimal  apabila distribusi  kebutuhan-kebutuhan  individu telah  berhasil  dipenuhi  secara  memadai  dan telah  terwujud  pembagian  pendapatan  dan kekayaan yang merata tanpa menngakibatkan  efek  samping  yang  buruk. Efisiensi  pemerataan  dalam  distribusi  tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk.
Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi menurut  ekonomi  Islam,  bukan  sekedar terkait  dengan  peningkatan  terhadap  barang dan  jasa,  namun  juga  terkait  dengan  aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan  antara  tujuan  duniawi  dan ukhrawi.  Ukuran  keberhasilan  pertumbuhan ekonomi  tidak  semata-mata  dilihat  dari  sisi pencapain  materi  semata  atau  hasil  dari kuantitas,  namun  juga  ditinjau  dari  sisi perbaikan  kehidupan  agama,  sosial  dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang  terjadi  justru  memicu  terjadinya keterbelakangan,  kekacauan  dan  jauh  dari nilai-nilai  keadilan  dan  kemanusiaan,  maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi (Beik, 2016).
C. Politik Ekonomi Islam Sebuah
Solusi Meningkatkan Pemerataan Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal dan komprehensif, maka harus  diperhatikan  distribusi  kekayaan. Dalam  pandangan  sistem  ekonomi  Islam, buruknya  distribusi  kekayaan  di  tengah
masyarakat  itulah  berdampak  timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (HTI, 2017). Kesejahteran dan pertumbuhan ekonomi  rakyat  akan  terwujud,  karena politik  ekonomi  Islam  adalah  menjamin kebutuhan  pokok  tiap  individu  rakyat  bisa terpenuhi.  Islam  telah  menjadikan  negara sebagai  penjamin  pemenuhan  kebutuhan pokok  (pangan,  papan,  sandang,  kesehatan, pendidikan  dan  keamanan)  rakyat  (Maliki, 2001).  Islam  juga  membolehkan  negara memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut (an-Nabhani, 2010).
Selain  itu  politik  ekonomi  Islam membedakan  kebutuhan  pokok  individu dengan kebutuhan pokok masyarakat termasuk mekanisme pemenuhunannya. Secara  umum  hal  itu  di  wujudkan  dengan dua  mekanisme  yaitu  mekanisme  langsung dan  mekanisme  tidak  langsung.  Mekanisme langsung  diwujudkan  dalam  bentuk  negara secara  langsung  memenuhi  kebutuhan  jasa pokok  berupa  keamanan,  pendidikan  dan kesehatan. Adapun berkaitan dengan mekanisme tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi dan sarana pemenuhan kebutuhan  pokok  barang  (sandang,  pangan, papan) (al Maliki, 2009).
Berkaitan dengan kebijakan ekonomi tidak  langsung  ini  dilakukan  dengan beberapa poin penting diantaranya;(1)
Kewajiban bekerja, (2) Penyediaan lapangan kerja, (3) Kewajiban ahli waris, (4)Tanggungjawab Tetangga dan (5) Subsidi baitul  mal.  Dalam  Islam  terdapat  beberapa ayat  menjelaskan  tentang  keutamaan  dan kewajiban bekerja, diantara: “…Maka bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi,  dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu
beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah:10) . Selanjutnya  firman  Allah “Allah-lah  yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal- kapal  dapat  berlayar  padanya  dengan  izin- Nya,  dan  supaya  kamu  dapat  mencari sebagian  karunia-Nya  dan  mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS. Al-Jatsyah :12.
Selain  dari  dalil  ayat  alquran  masih terdapat  pula  dalm  hadist  yang  menjelaksan tentang  keutamaan  bekerja,  diantaranya; “Tidaklah  seorang  di  antara  kamu,  makan suatu makanan lebih baik daripada memakan  dari  hasil  keringatnya  sendiri” (HR.  Baihaqi). Selanjutnya  hadist  yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad “Barangsiapa  pada  malam  hari  merasakan kelelahan  dari  upaya  keterampilan  kedua tangannya  pada  siang  hari  maka  pada malam itu ia diampuni.”(HR. Ahmad).
Begitupun  dengan  hadist  lain  yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim
“Sesungguhnya  di  antara  perbuatan  dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus (ditebus) oleh (pahala) shaum dan Shalat. Ditanyakan pada beliau: „Apakah yang dapat menghapuskannya, Ya Rasulullah ?” Jawab Rasul  saw:  “Bekerja  (kesusahan)  dalam mencari  nafkah  penghidupan”(HR.  Abu Nu‟aim).
Adapun  berkaitan  dengan  peran negara,  maka  untuk  menjaga  pemerataan ekonomi  dan  distribusi  kekayaan,  dapat dilakukan  dengan  tata  kelola  kepemilikan umum  dan  negara.  Dalam  politik  ekonomi Islam,  peran  dan  kontribusi  negara  sangat vital, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh  Bkuhari  dan  Muslim “Seorang  Imam adalah  pemelihara  dan  pengatur  urusan
(rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban  terhadap  rakyatnya.” (HR.  Bukhari  dan  Muslim)  berkenaan dengan hal itu maka wujud tanggung jawab negara adala mampu mengelola kepemilikan dengan sebaik mungkin.
Berdasarkan penjelasan diatas, Amhar  (2009)  menyebutkan  jika  kekayaan
milik umum dan negara ini di kelola dengan baik,  bisa  menghasilkan  pendapatan  bagi negara  yang  sangat  besar.  Bahkan  tidak perlu negara menggantungkan hidupnya dari sumber pajak sebagai. Lebih jauh berdasarkan  hasil  penelitiannya  setidaknya Indonesia  bisa  memperoleh  pendapatan  tiap tahunnya sebesear Rp. 1.764 T. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: Penerimaan Sektor Kepemilikan Umum No Kepemilikan Umum Penerimaan (Juta Dinar) Penerimaan (Triliun Rupiah) 1 Minyak 121,5 182,25 2 Gas 179,9 268,35 3 Batubara 127,5 191,25 4 Emas dan Mineral 33,5 50,25 5 BUMN Kelautan 48,9 73,35 6 Hasil Hutan 666 999 Jumlah 1.176,3 1.764,45 Sumber: Amhar (2009)
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat, hanya  dari  tatakelola  sektor  kepemilikan umum saja bisa didapatkan pendapatan yang sangat  besar.  Hal  ini  belum  ditambah  dari pengelolaan  sumber-  sumber  pendapatan lainnya.  Namun  demikian  semua  ini  hanya bisa  diwujudkan  jika  tata  kelola  ekonomi negeri  ini  menggunakan  sistem  ekonomi Islam, lebih khusus melalui politik ekonominya.

## III SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi  Islam,  bukan  sekedar  terkait dengan  peningkatan  terhadap  barang  dan jasa,  namun  juga  terkait  dengan  aspek
moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan  antara  tujuan  duniawi  dan ukhrawi.
Kesejahteran dan Pertumbuhan Ekonomi yang  ideal  akan  mampu  terwujud  dengan optimal  dan  memiliki  dampak  terhadap pemerataan  ekonomi  jika  menggunakan politik  ekonomi  Islam  yang  menjamin kebutuhan  pokok  tiap  individu  rakyat  bisa terpenuhi.
Strategi  langsung  dan  tidak  langsung mampu  mewujudkan  pemerataan  ekonomi dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Strategi langsung  diwujudkan  dalam  bentuk  negara secara  langsung  memenuhi  kebutuhan  jasa pokok  berupa  keamanan,  pendidikan  dan kesehatan. Adapun berkaitan dengan Strategi  tidak  langsung  dilakukan  dengan
menciptakan kondisi dan sarana  pemenuhan kebutuhan  pokok  barang  (sandang,  pangan, papan).
Peran dan kontribusi negara sangat vital, untuk  menjaga  pemerataan  ekonomi  dan distribusi kekayaan, dapat dilakukan dengan tata kelola kepemilikan umum dan negara

## DAFTAR PUSTAKA
Al-maliki,  A.  (2009).  Politik  Ekonomi Islam . Bogor: Al Azhar Perss.
Almizan.  (2016).  Pembangunan  Ekonomi dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. MAQDIS:  Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam , 204-222.
Amhar, & Fahmi, (2009). Mencoba Meramu
APBN Syariah . http://famhar.multiply.com/journal/it em/179
an-Nabhani,  T.  (2010). An-Nizham  al-
Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam). Bogor: Al Azhar Press.
Beik,  I.  S.  (2016). Ekonomi  Pembangunan Syariah. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Boediono.  (1992). Teori  Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM. BPS.  (2017,  Mei  5). [Seri  2010]  PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan  2010  Menurut  Lapangan Usaha  (Miliar  Rupiah),  2014-2017 . Retrieved from Badan Pusat
Statistika: https://www.bps.go.id/linkTableDina mis/view/id/827
_____.  (2017,  Mei  5). Laju  Pertumbuhan PDB Indonesia dengan Tahun Dasar
2010 .  Retrieved  from  Badan  Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/ Chapra, U. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani.
Chariri,  Anis. 2009. “Landasan  Filsafat dan
Metode  Penelitian  Kualitatif”,  Paper disajikan pada Workshop Metodologi  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan  Akuntansi  (LPA), Fakultas Ekonomi UniversitasDiponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009
Fadlan.  (2010). Konsep  Pembangunan Ekonomi  Berbasis  Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia  yang  Adil,  Makmur,  dan
Sejahtera). al-Ihkam ,  Vo  l.V  N  o  .2, 259.
Geografi, P. S. (2017, Januari 10). 5 Potensi
Sumber Daya Alam Indonesia .
Retrieved  from  IlmuGeografi.com: http://ilmugeografi.com/biogeografi/ potensi-sumber-daya-alam HTI.  (2017,  Maret  29). Cara  Islam Mengatasi  Ketimpangan  Ekonomi Global .  Retrieved  from  Al-Wa'ie: https://hizbut- tahrir.or.id/2017/03/29/cara-islam- mengatasi-ketimpangan-ekonomi- global/
Huda,  N.  (2015). Ekonomi  Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. INFID.  (2015). Ketimpangan. Jakarta:
INFID  (International  NGO  Forum
On Indonesian Development), http://infid.org/ketimpangan/. KASJIKAN. (2017). 2017, Potensi Perikanan  Tangkap  Lestari  Capai 9,9 Juta Ton. Yogyakarta:
KKPNews, http://news.kkp.go.id/index.php/2017 -potensi-perikanan-tangkap-lestari- capai-99-juta-ton/.
Louis A. Dow, F. N. (1991). Economics and Society. Prentice Hall: New Jersey.
Mannan,  M.  (1993). Teori  dan  Praktik Ekonomi  Islam. Yogyakarta:  PT
Dana Bhakti Wakaf.
Nawawi,  I.  (2009). Pembangunan  Dalam Perspektif  Islam. Surabaya:  Putra
Media Nusantara.
OXFAM.
(2017, Februari). Menuju Indonesia Yang Lebih Setara:Laporan Ketimpangan Indonesia. Retrieved  from  ISSUU:
https://issuu.com/oxfaminindonesia/
docs/report_indonesia
Rahardja,  P.  (2008). Pengantar  Ilmu ekonomi:mikroekonomi dan makroekonomi. Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sukirno, S. (2009). Ekonomi Pembangunan,Proses,  Masalah,  dan
Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: Bima
Grafika. Tariqi,  A.  A.  (2004). Ekonomi  Islam- Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan.  alih
Bahasa:M.Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Ulum, F. (2015). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata. TSAQAFAH , 3. WorldBank. (2015, Desember 8). Meluasnya Ketimpangan di Indonesia .  Retrieved  from  The World Bank: http://www.worldbank.org/in/news/f
eature/2015/12/08/indonesia-rising- divide
Yulianita,  A.  (2005).  Analisis  Konvergensi Ekonomi  Antar  Daerah  di  Sumatera Selatan. EPrints UNSRI .