## AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## Herry Christiadi

## ABSTRAK
Akuntabilitas  pelayanan  publik,  dimana  pemerintah  ada  untuk  melayani masyarakat, sehingga kantor kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik, yang  diharapkan  bisa  memberi  rasa  puas  kepada  publik  dalam  proses pemerintahan. Kepuasan publik akan terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan.
Metode  yang  peneliti  gunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas pelayanan  publik  yaitu  deskriptif  dengan  metode  pendekatan  kualitatif.  Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Demi  terciptanya  akuntabilitas  pelayanan  publik,  maka  dalam  suatu  pelayanan yang  sangat  menyangkut  kepentingan  publik  diharapkan  akan  diselenggarakan sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  diterapkan.  Oleh  karena  ruanglingkup akuntabilitas    pelayanan  publik  yang  diberikan  tidak  hanya  kepada  informal dengan  ruanglingkup  organisasi  saja  akan  tetapi  juga  pada  eksternal  organisasi dengan kata lain kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.
Kata Kunci : Akuntabilitas Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam rangka mencapai tujuan dan aspirasi mayarakat, setiap negara harus memiliki  suatu  penyelengaraan  kepemerintahan  yang  baik.  Untuk  mencapai kepemerintahan  yang  baik  tersebut  harus  dimulai  dari  terwujudnya good governance.
Terkait  dengan  konsep good  governance, dalam  prakteknya  aparat kecamatan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang diembannya. Dalam hal mempertanggungjawabkan kewenangannya  inilah aparat pemerintah  dituntut  untuk  menjalankan  azas-azas  akuntabilitas  kinerja.  Hal  ini bertujuan karena pemerintah ditingkat kecamatan  merupakan aktor utama dalam menjalankan  fungi-fungi  pokok  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  menjadi kewajiban  seseorang  atau  badan  hukum  atau  pimpinan  uatu  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan  dan  menjelaskan  kinerja  atau  tindakannya  kepada pihak-pihak  yang  mempunyai  hak  untuk  meminta  jawaban  serta  penjelasan  ata hasil seluruh tindakannya.
Maka  dari  itu  dapatlah  kita  lihat  bahwa  tujuan  dibuatnya  sistem akuntabilitas  adalah  untuk  mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan yang baik dan dipercaya. Hal ini secara langsung dapat mendukung terbentuknya kinerja pegawai  yang akuntabel, efisien, efektif, responsif sehingga terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan publik.
Seperti  yang  kita  ketahui  selama  ini  didalam  kecamatan  dusun  tengah  saat ini, bahwa kinerja pegawai dalam organisasi pemerintah sangatlah buruk, dimana banyak sekali pemborosan biaya dengan adanya unsur-unsur korupsi dalam tubuh birokrasi  kita  saat  ini.  Struktur  organisasi  pemerintahan  yang  telah  dibangun secara hirarki fungsional pada saat ini dengan digerakan oleh peraturan-peraturan yang  kaku  sering  kali  tidak  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  peningkatan kinerja organisasi dalam pemberian pelayanan publik.
Oleh  karena  itu,  semenjak  dikeluarkannya  undang-undang  yang  mengatur pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  berusaha  meningkatkan pelayanan  publik.  Tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  pelayanan  publik  adalah bukan  hanya  menciptakan  pelayanan  yang  efisien,  namun  juga  bagaimana pelayanan  juga  dapat  dilakukan  tanpa  membeda-bedakan  status  dari  masyarakat yang dilayani atau dengan kata lain bagaimana menciptakan suatu pelayanan yang adil dan demokratis.
Menilai kualitas pelayanan publik sangatlah diperlukan bagi pengguna jasa pelayanan termasuk  tingkat  kesulitan atau kemudahannya mengenai  karakteristik pelayanan  yang  telah  diberikan.  Cara  mengukur  indikator  kinerja  sangatlah menentukan  apakah  suatu  organisasi  publik  dapat  dikatakan  berhasil  atau  tidak, sehingga ketepatan pengukuran kinerja sangat menentukan penilaian akhir kinerja. Pengukuran  kinerja  merupakan  jembatan  antara  perencanaan  strategis  dan akuntabilitas,  sehingga  uatu  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  berhasil  jika terdapat  bukti-bukti  atau  indikator  atau  ukuran  capaian  yang  mengarah  pada pencapaian misi.
Dalam hal ini perlu dilihat praktek-praktek yang dibangun oleh pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  pelayanan  publik  untuk  menjamin  tingkat  kinerja yang telah diinginkan. Karena dalam organisasi publik, akuntabilitas berarti suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhailan visi dan misi maupun  strategis  pelaksanaan  dalam  organisasi  publik  yang  bersangkutan  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Dengan  adanya  akuntabilitas  maka  diharapkan  kinerja  pegawai  dapat meningkat. Karena dalam akuntabilitas, pegawai dihadapkan pada kewajiban yang harus  dilaksanakan  secara  benar  dan  baik.  Dengan  adanya  seperti  itu  maka  jika dilihat  dari  posisinya,  suatu  kecamatan  memiliki  posisi  yang  penting  bagi  suatu daerah.  Kecamatan  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  tugas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berada diatasnya.
Dimana  sekarang  ini,  kecamatan  bukan  lagi  wilayah  administrasi pemerintahan  melainkan  suatu  wilayah  dari  perangkat  daerah.  Hal  tersebut menjadi kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan akan tetapi merupakan wilayah pelayanan.  Sebagai  rangkaian  kerjasama  dalam  mencapai  tujuan  organisasi, dimana  seorang  administrator  adalah  mengatur,  maka  administrasi  pemerintah kecamatan  yang  merupakan  bagian  dari  administrasi  publik  tidak  lepas  dari bagaimana mengatur dan menggerakan orang-orang yang ada diwilayah kerjanya untuk sama-sama mensukseskan tujuan organisasi pemerintah kecamatan.
Kecamatan  Dusun  Tengah  Kabupaten  Barito  Timur,  sebagaimana  banyak kecamatan  lain,  juga  tidak  lepas  dari  permasalahan  mengenai  kinerja  dalam
memberikan  pelayanan  publik.  Salah  satu  aspek  yang  sangat  dicermati  oleh masyarakat  Kecamatan  Dusun  Tengah  adalah  yang  berhubungan  dengan pelayanan  publik,  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  yang  paling  banyak mendapatkan  kritikan  dan  sorotan  dari  masyarakat  karena  dari  dahulu  sampai sekarang  ini  masih  banyak  kepentingan  mereka  dalam  mengurus  urusan  mereka yang berhubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan  telah diabaikan seperti halnya  program  dan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  itu  mereka  selenggarakan sangat  tidak  sesuai  dengan  yang  kita  harapkan  dengan  kata  lain  selama  itu pelayanan terhadap masyarakat tidak pernah baik
Sehingga  berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  memilih  judul Skripsi  mengenai “ Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur “

## 1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan saya ambil dalam penelitian ini yaitu :
1.  Bagaimana  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Camat  Dusun  Tengah Kabupaten Barito Timur.
2.  Apa  faktor  penghambat  dalam  Akuntabilita  Pelayanan  Publik  Di  Kantor Camat Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

## 1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.  Untuk  menggambarkan  dan  menganalisa  akuntabilitas  kinerja  pelayanan publik.
2.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  di  kantor  camat  dusun  tengah kabupaten barito timur

## 1.4.  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.  Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  untuk  kinerja aparatur  pemerintahan  dalam  pelayanan  publik  untuk  mencapai  suatu akuntabilitas dalam kinerjanya.
2.  Dengan adanya penelitian ini maka sipeneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuanya dalam bidang kepemerintahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan administrasi  publik  pemerintahan  yang  mempunyai  beberapa  arti  antara  lain,  hal ini  sering  digunakan  secara  sinonim  dengan  konsep-konsep  seperti  yang  dapat dipertanggungjawabkan Responsibility, yang  dapat  dipertanyakan Answerability, yang  dapat  dipersalahkan Blameworthines dan  yang  mempunyai  ketidakbebasan Liability termasuk  istilah  lain  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  harapan  yang dapat  menerangkannya  salah  satu  aspek  dari  administrasi  publik  atau
pemerintahan.  Dalam  peran  kepemimpinan,  akuntabilitas  dapat  merupakan  suatu pengetahuan  dan  adanya  pertanggungjawaban  terhadap  tiap  tindakan,  produk, keputusan  dan  kebijakan  termasuk  juga  didalamnya  administrasi  publik pemerintahan,  dan  pelaksanaan  dalam  lingkup  peran  dan  posisi  kerja  yang mencakup  didalam  mempunyai  suatu  kewajian  untuk  melaporkan,  menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

## Akuntabilitas Pelayanan Publik
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Pertanggungjawaban pelayanan publik yaitu :
1.  Akuntabilitas kinerja  pelayanan publik
a.  Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  dapat  dilihat  berdasarkan  proses yang  antara  lain  meliputi  :  tingkat  ketelitian,  profesionalitas  petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan dan kedisiplinan.
b.  Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar, akta atau janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
c.  Standar  pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara terbuka,  baik  kepada  publik  maupun  kepada  atasan  atau  pimpinan  unit pelayanan instansi  pemerintah. Apabila  terjadi  penyimpangan dalam  hal pencapaian standar, maka harus diupayakan perbaikan.
d.  Penyimpangan  yang  terkait  dengan  akuntabilitas  kinerja  pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
e.  Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berkalu.
f. Disediakan  mekanisme  pertanggungjawaban  bila  terjadi  kerugian  dalam pelayanan publik, atau pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2.  Akuntabilitas biaya pelayanan publik
a.  Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.
b.  Pengaduan  masyarakat  terkait  penyimpangan  biaya  pelayanan  publik, harus ditangani oleh petugas  yang  ditunjuk  berdasarkan surat keputusan atau surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
3.  Akuntabilitas produk pelayanan publik
a.  Persyaratan dan assminitratif harus jelas dan dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
b.  Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diharapkan.
c.  Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

## Dampak Adanya Akuntabilitas
Dampak  adanya  akuntabilitas  adalah  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah,  sehingga  kredibilitas  pemerintahan  yang  diakui  dan
keberadaannya  akan  selalu  didambakan.  Hal  itu  menyebabkan  masyarakat  ikut peduli  dan  memberikan  suatu  partisipasi  dalam  setiap  program  pemerintahan. Akan  tetapi  dalam  prakteknya  untuk  menjalankan  asas  akuntabilitas,  seringkali mengalami  hambatan-hambatan  dan  hal  yang  dapat  menghambat  dari akuntabilitas.

## Pelayanan Publik
Pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat  atau  negara  memiliki  fungsi  utama untuk mengadakan dan memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan memuaskan.  Sifat  yang  paling  menonjol  dan  administrasi  adalah  bersifat pelayanan  dengan  tujuan  membantu  pekerjaan  organisasi  secara  keseluruhan. Menurut Herbani Pasolong (2011 : 28) dimaksud dengan proses pelayanan adalah proses  pemenuhan  kenutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara  langsung  yang ada pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan. Oleh karena itu peleyanan merupakan suatu proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dengan meliputi seluruh  kehidupan  masyarakat.  pelayanan  publik  adalah  suatu  usaha  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  instansi  tertentu  untuk memberikan  bantuan  dan  kemudahan  kepada  masyarakat  atau  kelompok  yang dilayani  dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan. Pelayanan ini harus diberikan kepada seluruh masyarakat atau yang berhak untuk mendapatkan  pelayanan  tanpa  terkecuali  dengan  tidak  membedakan  antara  satu dengan yang lainya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Menurut bogdan dan Taylor dalam Margono (2007:36) Jenis penelitian yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  metode pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat  diamati.
Sedangkan  menurut  Sugiono  (2013:9)  metode  penelitian  kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada falsafah postposititivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara triagulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang  penyajian  datanya  dilakukan  dan  disampaikan  dengan  menggambarkan fenomena sesuai dengan objek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data dan fakta dilapangan.
Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif –kualitatif untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Di Kantor Camat Dusun Tengah Kabupaten Barito timur.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  camat  Dusun  Tengah  Kabupaten Barito  Timur.  Karena  kantor  kecamatan  merupakan  wadah  terdapat  adanya beberapa hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan akuntabilitas dan mengenai masalah  kinerja  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  peneliti  sering berkomunikasi  dengan  staf-staf  yang  ada  pada  lokasi  penelitian  sehinggasangat memudahkan dalam proses penelitian dan harapan mampu memberikan masukan, saran dan poin tersendiri kepada peneliti atau sebaliknya.

## Fokus Penelitian
Dengan  adanya  arahan  suatu  fokus  penelitian,  maka  dalam  penelitian  ini yang menjadi fokusnya adalah :
1. Akuantabilitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Dusun  Tengah
Kabupaten Barito Timur dapat dilihat dari:
a. Prosedur Pelayanan di Kantor Camat Dusun Tengah.
b. Akuntabilitas terhadap kinerja Pelayanan Publik.
2. Faktor  yang  mempengaruhi    pelaksanaan  akuntabilitas  pelayanan  publik dapat kita lihat dari:
a. Tingkat Pendidikan.
c. Faktor Lingkungan.
c. Masa Kerja Pegawai

## Sumber Data
Semua data yang diperoleh melalui sumber data merupakan informasi yang dapat  dijadikan  nara  sumber  data,  karena  dianggap  menguasai  bidang permasalahan  dan  berhubungan  erat  dengan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  untuk mempermudah  penyelesaian  masalah  dalam  penelitian.  Jenis  sumber  data  yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
1. Data Primer
2. Data Sekunder

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  pengumpulan  data,  dilakukan  tiga  teknik  pengumpulan data yaitu :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## Analisa Data
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono ( 2008 : 345 ) mengemukakan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :
1. Reduksi Data
2. Penyajian Data

## 3. Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mempermudah proses pelayanan maka diperlukan suatu aturan yang jelas  yang tertuang pada prosedur yang berlaku dalam instansi tersebut. Prosedur pelayanan  yang tidak terlalu panjang dan mudah  sangat  dihapkan oleh pengguna jasa  pelayanan.  Pada  Kantor  Camat  Dusun  Tengah  prosedur  pelayanan  yang diberikan sesuai pada aturan yang berlaku. Prosedur pelayanan yang ada di Kantor Camat  Dusun  Tengah  dapat  dilihat  persyaratan  dan  tata  cara  pelayanan  serta ketepatan waktunya.

## Akuntabilitas Pelayanan Publik
Dusun  Tengah  Mandiri  Yang  Berbasis  Swasembada  Pangan  Dan Perdagangan  adalah  misi  dari  Kantor  Camat  Dusun  Tengah.  Oleh  karena  itu mengutamakan  prioritas  utama  bagi  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  pihak kecamatan.  Semua  tugas  dan  kewajiban  yang  menyangkut  pelayanan  terhadap publik  menjadi  tanggung  jawab  setiap  pegawai  di  Kantor  Camat  Dusun  Tengah. Dengan  terdapatnya  suatu  produk  yang  dihasilkan  oleh  instansi  pada  tingkat kecamatan. Yang dimana mutu dari produk yang telah dihasilkan itu tergaantung dengan  tingkat  kepuasan  publik  yang  dipengaruhi  oleh  baik  buruknya  suatu kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain  peningkatan  pelayanan  melalui  kinerja  yang  terkoordinasi  dan melalui  pelayanan  prima,  maka  misi  lain    yang  terdapat  pada  Kantor  Camat Dusun Tengah adalah terciptanya informasi-informasi tentang data-data yang ada di Kantor Camat Dusun Tengah yang didasarkanpada informasi manajemen pada masing-masing bidang. Mengingat begitu besarnya tugas yang telah diterima oleh kantor  Kecamatan  Dusun  Tengah,  maka  sangatlah  wajar  jika  instansi pemerintahan  pada  tingkat  kecamatan  melakukan  dan  diwajibkan  untuk menjalankan  akuntabilitas  terhadap  publik.  Olehh  karena  itu,  tugas-tugas  yang diemban  oleh  kecamatan  merupakan  tugas  yang  menyangkut  kehidupan, kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

## Pembahasan
Analisa  Terhadap  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Camat  Dusun Tengah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  pegawai  di  Kantor  Camat Dusun Tengah. Maka dapat kita ketahui dilakukannya akuntabilitas adalah untuk menjaga  suatu  kepercayaan  masyarakat  dan  untuk  mempertanggungjawabkan kewenangan  yang  diterimanya  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi  atau  yang  lebih berwenang.
Dilihat  dari  alasan  tersebut  peneliti  menganggap  bahwa  pelaksanaan akuntabilitas  tersebut  sangat  diperlukan.  Begitu  juga  apabila  dilihat  dari  hirarki kewenangan  yang  ada  pada  Kantor  Camat  Dusun  Tengah  maka  proses akuntabilitas  yang  ada  akan  berjalan  seperti  masing-masing  pegawai bertanggungjawab kepada kepala kasinya masing-masing kemudian kasinya akan
bertanggungjawab kepada camat. Begitu juga dengan manfaat akuntabilitas  yang dilakukan  oleh  Kantor  Camat  Dusun  Tengah  dimana  akuntabilitas    tidak  dibuat pada  kegiatan  sehari-hari  dalam  memberikan  suatu  pelayanan  kepada  publik, tetapi  jika  hanya  mendapat  tugas  yang  mewajibkan  pihak  kantor  camat  dusun tengah untuk membuat laporan akuntabilitas.

## Akuntabilitas Pelayanan Publik
Keberadaan  akuntabilitas  dalam  organisasi  sangatlah  vital,  karena akuntabilitas  merupakan  perwujudan    untuk  mempertanggungjawabkan  dan menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang  atau  pimpinan  suatu  organisasi kepada pihak yang memiliki hal dan kewenangan untuk meminta  keterangan atau akuntabilitas    atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  dalam pencapaian  organisasi.  Jika  melihat  dari  apa  yang  sudah  diterangkan  maka keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan suatu  kinerja  dengan  harapan  agar  dalam  kinerja  memiliki  tanggungjawab  pada tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Akuntabilitas  dapat  mempengaruhi  pola kinerja  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  yang  diemban  targantung sejauh mana akuntabilitas tersebut dijalankan.
Jika  melihat  dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  langsung  yang dilakukan,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  pada Kantor  Camat  Dusun  Tengah  memiliki  pengaruh  yang  relatif  kecil,karena  pada Kantor  Camat  Dusun  Tengah,  akuntabilitas  dibuat  tidak  untuk  mengevaluasi kinerja  dalam  memberikan  suatu  pelayanan  kepada  publik  sebagaimana  tugas yang  dilakukakan  dalam  sehari-hari,  tetapi  bila  Kantor  Camat  Dusun  Tengah mendapat  tugas  dari  instansi  yang  berada  diatasnya  untuk  melakukan  suatu kegiatan kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
Hal ini menyebabkan keberadaan akuntabilitas dipandang sebatas laporan kegiatan  saja  tanpa  melihat  manfaatnya  saja  sebenarnya  dari  akuntabilitas  itu sendiri.  Keberadaan  akuntabilitas  di  Kantor  Camat  Dusun  Tengah  tidak  terlalu berpengaruh  dalam  merobah  pola  kinerja  dalam  memberikan  suatu  pelayanan kepada publik sehingga pelayanan yang diberikan dari waktu kewaktu relatif sama tanpa ada perubahan seperti yang diinginkan oleh masyarakat.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
Mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  akuntabilitas  kinerja pelayanan publik pada Kantor Camat Dusun Tengah seperti yang dapat kita lihat pada  data  yang  ada  ialah  pada  tingkat  pendidikan,  budaya  kinerja,  pengaruh lingkungan  dan  masa  kerja  pegawai.  Pertama  adalah  pada  faktor  tingkat pendidikan pegawai sangat mempengaruhi mengenai pemahaman pegawai dalam melaksanakan  kinerjanya  sesuai  dengan  tugasnya.  Dengan  tingkat  pendidikan yang  tinggi  maka  pemahaman  atas  pentingnya  penerapan  konsep  akuntabilitas dalam  menjalankan  suatu  kinerjanya  dan  juga  akan  semakain  baik  sehingga mempercepat  pula  peningkatan  dalam  kinerja  memberikan  pelayanan  kepada publik.
Tekanan  dari  lingkungan  serta  budaya  kinerja  merupakan  gambaran  pola kinerja suatu organisasi.Seperti yang dikemukakan oleh Agus suryono (2001 : 5)
yaitu : tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja  organisasi  pelayanan  dalam  transaksi  dan  interaksinya  antara  lingkungan dan organisasi publik, sedangkan budaya kinerja dalam organisasi penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  terkait  oleh  tradisi  politik dan  budaya  masyarakat  setempat  yang  sering  tidak  kondusif  dan  melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Sesuai  dengan  konsep  yang  dikemukakan  diatas,  maka  pengaruh lingkungan  suatu  kinerja  dapat  mempengaruhi  suatu  kinerja  yang  ada  pada akhirnya  akan  berdampak  pada  kualitas  akuntabilitas  pada  diri  sendiri,  atas maupun  masyarakat.  Budaya  kerja  yang  baik  akan  berpengaruh  pula  pada  suatu kinerja. Karena jika dalam suatu organisasi tersebut telah tertanam tanggungjawab akan  kewenangan  yang  diemban  maka  mutu  dari  kinerja  dapat  dijamin kualitasnya  dengan  kinerja  yang  baik  maka  proses  akuntabilitas  yang  baik  dan dapat dilaksanakan.
Kemudian  faktor  yang  terakhir  adalah  masa  kerja  pegawai.  Terdapatnya beberapa  pegawai  dengan  masa  kerja  yang  relatif  minim  menjadikan  penyebab kurangnya pemahaman tentang manfaat akuntabilitas untuk merubah kinerja agar menjadi  lebih  baik.  Akan  tetapi  terdapatnya  tenaga  kerja  dengan  pengalaman masa  kerja  pegawai  yang  dianggap  banyak  diharapkan  dapat  membimbing  para pegawai  yang  memiliki  masa  kerja  yang  masih  relatif  minim.  Perlunya peningkatan  pemahaman  pentingnya  akuntabilitas  dalam  suatu  organisasi  akan lebih baik bila dimulai sejak dini. Selain itu dibutuhkan sosialisasi secara berkala terhadap  pola  kinerja  yang  berdasarkan  atas  akuntabilitas    yang  menjadikan pemahaman  terhadap  akuntabilitas  dapat  ditingkatkan  seiring  berjalannya  masa kerja pegawai.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  penyajian  data  dan  analisa  data  yang  telah  peneliti  lakukan,  maka peneliti menggambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagaimana  yang  sudah  kita  ketahui  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik yang dilaksanakan oleh kantor camat dusun tengah bisa dikatakan cukup baik, karena dalam alur proses pelayanan yang telah mereka berikan itu sudah jelas dengan  tidak  berbelit-belit.  Akuntabilitas  pelayanan  publik  di  kantor  camat dusun tengah juga dilakukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat agar dalam  runang  lingkup  pelayanan  bisa  berjalan  sesuai  dengan  keinginan  yang akan dicapai.
2. Faktor yang menghambat akuntabilitas pelayanan publik di kantor camat dusun tengah  sebagaimana  yang  kita  ketahui  ada  beberapa  faktor  yaitu  sumberdaya manusia  yang dimiliki oleh pegawai,  dimana pengetahuan tentang pentingnya penanaman  jiwa  yang  akuntabel  dalam  diri  pegawai  sangat  kurang,  tingkat kedisiplinan  sangat  kurang  akan  tetapi  hal  tersebut  tergantung  dengan  budaya kerja  yang  dia  miliki,  faktor  lingkungan  juga  memuliki  pengaruh  yang  tidak sedikit  dari  proses  akuntabilitas  itu  sendiri.  Dengah  adanya  hal  tersebut  maka menjadikan suatu pelayanan kurang optimal.

## Saran
Adapun saran yang telah peneliti berikan yaitu :
1. Camat  selaku  pimpinan  diwilayah  kerjanya  harus  melihat  kelebihan  dan kekurangan  dalam  proses-proses  akuntabilitas  pelayanan  publik  agar  bisa terselenggara dengan baik
2. Camat dapat membuat suatu terobosan untuk merobah pola/ sistem pelayanan dengan  membuat  suatu  kebijakan  untuk  membantu  para  pegawai  dalam bekerja  atau  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  membuat  ukuran-ukuran dalam pelayanan yang harus dilaksanakan dengan baik
3. Camat  maupun  pegawai  yang  ada  di  Kantor  Camat  Dusun  Tengah  lebih memperhatikan  kepentingan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  yang  harus dilayani.

## DAFTAR PUSTAKA
Beratha,  I  Nyoman.  1992.  Desa,  Masyarakat  Desa,  dan  Pembangunan.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
ejournal.pin.or.id/site/wp.../EJURNAL%20(02-27-13-11-34-51).pdf,diakses tanggal 16 Juli 2014.
Hatake,  Ogenk.  Skripsi.  2011.  Upaya  Peningkatan  Kemampuan  Aparat  Desa dalam  Pelaksanaan  Tugas  Administrasi  Pemerintah  Desa  di  Desa  Watusa Kecamatan Kecamatan Puriala di Kabupaten Konawe. Konawe: Universitas Tadulako.
Mulyana,  Nana  dkk.  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara.  2012.  Peningkatan Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Desa  Melalui  Pelatihan  Manajemen Kelembagaan  Desa  Bagi  Sekretaris  Desa.  Lampung:  Seminar  Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2006  tentang  Pedoman Administrasi Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Palu: Universitas Tadulako
Riduwan  dan  Sunarto.  2009.  Pengantar  Statistika  Untuk  Penelitian.  Bandung: Alfabeta.
Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung.
Singarimbun,  Masri,  dan  Effendi,  Sofian.  1995.  Metode  Penelitian  Survei. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
Sudarmanto.  2009.  KINERJA  dan  PENGEMBANGAN  KOMPETENSI  SDM, Teori,  Dimensi  Pengukuran,  dan  Implementasi  Organisasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Syarif, Roesli. 1991. Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan. Bandung: Bina Aksara.
Tjiptoherianto,  Prijono.  1993.  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Prisma.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.