## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM ISLAM BAGI SIPIR YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M. HH.16. KP. 05. 02 TAHUN 2011 TENTANG KODE

## ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN
Safriadi, Ridwan Nurdin.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh) Email: safriadireza@gmail.com

## Abstract
trafficking of narcotics in Indonesia has penetrated into various living environments such as  the  work  environment.  One  of  them  is  a  Penitentiary.  For  example,  Warden  in  Jambi Class II A Penitentiary and in Sekayu Penitentiary as well as in several other Correctional Institutions  have  circulated  and  smuggled  narcotics  into  Correctional  Institutions  which causes regulations of the Minister of Law and Human Rights Number M. HH.16. KP. 05. 02  of  2011  Regarding  Penitentiary  Employee  Code  of  Ethics  is  not  implemented  to  the maximum.  The  research  question  in  this  thesis  is  what  is  the  legal  responsibility  for  the warden  who  conducts  narcotics  distribution,  what  are  the  factors  causing  narcotics circulation by the warden and how is the view of Islamic criminal law towards the warden who  circulates  narcotics  in  prison.  In  this  study  the  authors  used  a  normative  juridical research method that is based on legislation and relevant books. Form of legal liability for Warden  who  circulates  narcotics  in  LP  according  to  public  view  as  a  full  responsibility including  medeplager  (participating)  category,  according  to  Law  Number  35  of  2009 concerning  Narcotics  forms  of  responsibility  in  the  form  of  criminal  threats  (death sentence,  life  sentence,  imprisonment)  and  fines.  According  to  the  Regulation  of  the Minister of Law and Human Rights Number M. HH.16. KP. 05. 02 of 2011 concerning the Penitentiary Employee Code of Ethics is subject to administrative sanctions (terminated) if there  is  a  decision  of  gingkah.  Factors  causing  the  Warden  to  circulate  narcotics  in Corrections  Institutions  are  economic  factors,  the  low  mentality  of  the  Warden  involved, oversight in prison is weak, the number of narcotics addicts who are only in prison without rehabilitation.  According  to  the  Islamic  Criminal  Law  the  Warden  who  circulates narcotics in a Penal Institution is liable to a sanction in the form of rahmah ta'īr (bodily punishment, independence, and a fine).
Keywords: criminal liability, Islamic law, narcotics, warden, correctional institution

## Abstrak
Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan kerja. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu serta di beberapa Lembaga Pemasyarakatan lain telah mengedarkan dan menyelundupkan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan tidak diterapkan secara maksimal. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkotika, apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh sipir dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sipir yang mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang mengedarkan narkotika di LP menurut pandangan umum sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori medeplager (yang ikut serta), menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bentuk pertanggungjawaban berupa ancaman pidana (hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara) dan denda. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi administratif (diberhentikan) jika telah ada putusan ingkrah. Faktor penyebab  Sipir mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan adalah faktor ekonomi, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, pengawasan di lembaga pemasyarakatan lemah, banyaknya pecandu narkotika yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi. Menurut hukum pidana Islam Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  dikenakan sanksi hukuman berupa jarimah ta’żīr (hukuman
badan, kemerdekaan, dan denda).
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  pidana,  Hukum  Islam,  Narkotika,  Sipir,  Lembaga pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah  tanah  air  dan  telah  tersebar  ke  berbagai  lingkungan  kehidupan,  baik  lingkungan pendidikan,  lingkungan  kerja,  lingkungan  pemukiman,  dan  lingkungan  penegak  hukum.  Salah satu  institusi  penegak  hukum  yang  juga tidak  bebas  dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  adalah  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas).  Lapas  adalah  tempat    melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem
pemasyarakatan.  Di  lapas  ditempatkan  semua  narapidana  termasuk  juga  narapidana  kasus narkotika baik korban maupun pengedar. 1
Di  dalam  hukum  Islam,  penjara  atau  lapas  sama  halnya  dengan ta’żīr . Ta’żīr yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Syari’ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. 2 Pada lapas  terdapat  sipir  yang  merupakan  seseorang  penjaga  penjara  yang  tugasnya  mengawasi, menjaga  keamanan  dan  keselamatan  serta  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  di  suatu penjara. 3 Salah  satu  hal  yang  menjadi  tanggung  jawab  sipir  sebagai  penjaga  tahanan  adalah mengawasi narapidana yang melakukan pengedaran narkotika di lingkungan lapas. Namun, yang menjadi  permasalahan saat  ini  yaitu terdapat Sipir dalam  melakukan pekerjaannya  bukan  hanya mengawasi  dan  menjaga  keselamatan  narapidana,  namun  juga  mengedarkan  narkotika  di lingkungan  lapas. Hal ini seperti yang terjadi pada sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  A Jambi  yang  terdapati  mengedarkan  narkotika  jenis  sabu  di  dalam  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan 4 ,  serta  terdapat  beberapa  kasus  sipir  ditempat  lainnya  yang  mengedarkan narkotika di lingkungan lapas seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu 5 .
Berdasarkan hal  itu, Pasal 4 ayat  1  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  M.  HH.16.  KP.  05.  02  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan menyatakan  bahwa  setiap  Pegawai  Pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugas kedinasan  dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:
a. Berorganisasi
b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat
c. Melakukan  pelayanan,  pembinaan  dan  pembimbingan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan
d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang perampasan
e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya
f. Kehidupan bermasyarakat
Ketentuan  di  atas,  telah  secara  tegas  menyatakan  bahwa  sipir  sebagai  Pegawai Pemasyarakatan  wajib  melakukan  pembinaan  dan  pembimbingan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan  (narapidana).  Namun,  berdasarkan  kasus  di  atas  masih  terdapat  sipir  yang
1 Muhammad  Amin  Imran, Hubungan  Fungsional  Badan  Narkotika  Nasional  Dengan  Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, Vol. 1 No. 02 Agustus 2013, hlm. 328.
2 A.  Djazuli, Fiqih  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam), (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada), 2000, hlm. 163.
3 www.definisimenurutparaahli.com, Pengertian  Sipir, 30  Oktober  2016.  Diakses  melalui  situs: http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/, pada tanggal 06 Maret 2019.
4 Ferdi, Terlibat Kasus Narkoba Oknum Sipir di Jambi akan Dipecat , 11 Februari 2019. Diakses melalui situs: https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sipir-di-jambi-akan-dipecat,  pada  tanggal  07  Maret 2019.
5 Raja Adil, Edarkan Sabu di LP Sipir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah , 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sipir-ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah, pada tanggal 07 Maret 2019.
menjurumuskan  narapidana  kearah  melanggar  kode  etik  sehingga  dirinya  wajib mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukan.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  kepustakaan  ditemukan  beberapa  penelitian  yang  juga meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir  yang Mengedarkan Narkotika  di  Lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sejauh  ini  penelitian  tersebut  berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Surya  Eka  P  Nento (2015)  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  Makassar,  dengan judul:  Upaya  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mencegah  Penyelundupan Narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Gorontalo  Tahun  2012  sampai  dengan  2014).  Fokus  penelitian  ini  yaitu mengenai upaya dan penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakan dalam  mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Gorontalo dan hambatan  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mencegah  penyelundupan  narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian. 6
b. Irham  Maulana  (2015)  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala  Banda  Aceh,  dengan judul:  Tindak  Pidana  Mengedarkan  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B Langsa. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Langsa  dan  upaya penanggulangan  peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B Langsa.  Hal  yang  membedakan  dari  penelitian  ini  adalah  rumusan  masalah  dan  jenis penelitian. 7
c. Adimas  Wahyu  Sadewo  (2017)  Program  Studi  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah  Surakarta,  dengan  judul:  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Padang).  Fokus  penelitian  ini  adalah  mengenai  upaya  pencegahan  terjadinya  peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan kendala yang di hadapi oleh Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  A  Padang  dalam  mengatasi  peredaran  narkoba.  Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian. 8

## PEMBAHASAN
1. Landasan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum
6 Surya Eka P. Nento, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIa  Gorontalo  Tahun  2012  sampai dengan 2014) , (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.
7 Irham  Maulana, Tindak  Pidana  Mengedarkan  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Langsa, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.
8 Adimas  Wahyu  Sadewo, Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Padang) ,  Sukoharjo:  Program  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Dalam  Kamus  Hukum  tanggung  jawab  adalah  suatu  keharusan  bagi  seseorang  untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 9 Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada  pengertian  hak  yang  berpasangan  dengan  pengertian  kewajiban. 10 Pendapat  yang  umum mengatakan  bahwa  hak  pada  seseorang  senantiasa  berkolerasi  dengan  kewajiban  pada  orang lain. 11 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia memikul tanggung jawab hukum, subjek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 12
a. Pengertian pertanggungjawaban pidana
Menurut  Pompee  terdapat  istilah  pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  belanda  yaitu aansprakelijk,  verantwoordelijk, dan toerekenbaar . 13 Chairul  Huda menyatakan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Tegasnya,  yang  dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Dengan  demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Berbicara  masalah  pertanggungjawaban  pidana  tidak  bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. 14
b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana
Mengenai  kemampuan  bertanggungjawab  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tidak  secara  terperinci  menjelaskan  mengenai  syarat  pertanggungjawaban.  Namun  Van  Hammel mengatakan,  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  harus  memenuhi  setidaknya  3  (tiga)  syarat, yaitu 15
1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.
2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam
Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat memberikan  pengertian  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  dimana  seseorang  dikatakan  mampu bertanggungjawab: 16
9 Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005, hlm. 36.
10 Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 55.
11 Ibid., hlm. 57.
12 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 81.
13 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994, hlm.131.
14 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  TiadaPertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 70.
15 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Pemidanaan  sehubungan  Perkembangan  delik-delik  Khusus  dalam Masyarakat Modern ,  (Bandung: Bina Cipta), 1982, hlm. 107.
16 Djazuli.  A., Fiqih  Jinayah: Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Hukum  Islam Edisi  Revisi,  (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1967, hlm. 165.
a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
b. Perbuatan  tersebut  dilakukan  atas  kemauan  sendiri  artinya  ada  pilihan  dari  pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut
c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Islam  adalah  pembebanan  seseorang  dengan  akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut  mengetahui  maksud  dan  akibat  dari  perbuatannya. 17 Pertanggungjawaban  pidana      dapat dilakukan   manakala perbuatan   yang dilakukan adalah perbuatan terlarang ( criminal conduct ) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak  dapat dilakukan  karena  pertanggungjawaban  mensyaratkan  dilakukannya suatu perbuatan yang  dilarang    undang-undang.    Perbuatan    tersebut    bisa  dihasilkan    dari  perbuatan  aktif    ( delik komisi ) maupun perbuatan pasif  ( delik omisi ). 18
a. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam
Adapun    unsur    yang    mengakibatkan   terjadinya    pertanggungjawaban    pidana  antara lain: 19
1) Adanya unsur melawan hukum
2) Adanya kesalahan
b. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam
Adapun dasar hukum pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
1) Al-Qur’an Surat An-Nisa [4] ayat (123)
ِنوُد ْنِم ُهَل ْد ِجَي  َلََو ِهِب َزْجُي اًءوُس ْلَمْعَي ْنَم ۗ ِباَتِكْلا ِلْهَأ ِ يِناَمَأ  َلََو ْمُكِ يِناَمَأِب  َسْيَل َِاللّ ا ًري ِصَن  َلََو اًّيِل َو ﴿ ١٢٣ ﴾
Artinya:  (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya  akan  diberi  pembalasan  dengan  kejahatan  itu  dan  ia  tidak  mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. 20
Surat di atas, jelas  menyatakan bahwa setiap pelaku kejahatan tetap akan mendapatkan pembalasan,  yang  pembalasannya  diberikan  berdasarkan tingkat  kejahatan  yang  dilakukannya, dan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tidak akan ada perlindungan terhadap sanksi yang akan dirinya peroleh. Oleh karena itu, setiap pelaku kejahatan wajib bertanggungjawab atas segala kejahatan yang telah dilakukan olehnya.
2) Hadis
17 Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967, hlm. 154.
18 Elfa  Murdiana, Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Relevansinya  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , (Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012, hlm. 9.
19 Ibid., hlm. 9-10.
20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), t.t, hlm. 98.
ُئْسَم ْمُكُّلُك َو ٍعاَر ْمُكُّلُك :لاق م لسو هيلع الله ىلص يبنلا نع امهنع الله يضر رمع نب نعو
ْنَع  ٌل ْو َر ُريملأاو ,ِهِت يع ,ٍعار ىلع ٍعار ُلُج رلاو
كو ٍعار مك لكف ,ِهِدَلَو َو اه ِجوز ِتيب ىلع ٌةَيِعاَر ُةأرملاو ,ِهِتيب ِلهأ ْنع ٌلوئسم مك ل َر ع قفتم( .ِهِتَيِع هيل (
Artinya: Hadis Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  pemimpin  akan  diminta  pertanggung jawaban  atas  yang  dipimpinnya.  Imām  (Kepala  Negara)  adalah  pemimpin  yang akan  diminta  pertanggung  jawaban  atas  rakyatnya.  Seorang  suami  dalam keluarganya  adalah  pemimpin  dan  akan  diminta  pertanggung  jawaban  atas keluarganya.  Seorang  isteri  adalah  pemimpin  di  dalam  urusan  rumah  tangga suaminya  dan  akan  diminta  pertanggung  jawaban  atas  urusan  rumah  tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta  pertanggung  jawaban  atas  urusan  tanggung  jawabnya  tersebut”. (Muttafaqun 'Alaih). 21
Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas untuk memimpin atau menjaga.  Baik  kaitannya  dengan  dirinya  sendiri  maupun  dengan  orang  lain.  Oleh  karena  itu, apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan  kepadanya  di  hadapan  yang  dipimpin  dan  di  dalam  pangadilan  Allah  SWT  kelak. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.
3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika
Narkotika adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak  yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan  mempengaruhi  tubuh  terutama  otak  (susunan  saraf  pusat),  sehingga  menyebabkan gangguan  kesehatan  fisik,  psikis,  dan  fungsi  sosialnya  karena  terjadi  kebiasaan,  ketagihan (adiksi)  serta  ketergantungan  (dependensi)  terhadap  narkotika  tersebut.  Berdasarkan  jenisnya narkotika  dapat  menyebabkan;  perubahan  pada  suasana  hati,  perubahan  pada  pikiran  dan perubahan perilaku. 22
Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu: 23
1) Narkotika  golongan  I  adalah  narkotika  yang  paling  berbahaya.  Daya  adiktifnya  sangat tinggi.  Golongan  ini  digunakan  untuk  penelitian  dan  ilmu  pengetahuan.  Contoh  jenis narkoba golongan satu antara lain adalah:ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2) Narkotika  golongan  II  adalah  narkotika  yang  memiliki  daya  adiktif  kuat,  tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan dua antara lain adalah : petidin, benzetidin, dan betametadol.
21 www.bacaanmadani.com, Kumpulan  Soal  Ayat  Al-Qur'an  Dan  Hadits  Tentang  Tanggung  Jawab  Manusia Terhadap Keluarga Dan Masyarakat , 17 Januari 2018. Diakses
melalui situs: https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html, pada tanggal 09 Maret 2018.
22 Lydia  Herlina  Martono  dan  Satya  Joewana, Belajar  Hidup  bertanggung  Jawab,  Menangkal  Narkoba  dan Kekerasan, ( Jakarta:Balai Pustaka), 2008, hlm. 26.
23 Bintara  Sura  Priamda, Penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  Remaja ,  (Solo:  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Surakarta), t.t, 3-4.
3) Narkotika  golongan  III  adalah  narkotika  yang  memiliki  daya  adiktif  ringan,  tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan tiga antara lain adalah : kodein dan turunannya.
a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika
Tindak  pidana  narkotika  adalah  serangkaian  perbuatan  terlarang  oleh  undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, perdagangan, atau penggunaan obat  atau  zat  kimia  yang  berfungsi  menurunkan  tingkat  kesadaran,  ingatan  atau  fisik  bahkan menimbulkan  masalah  dan  gangguan  kesehatan  kejiwaan  pada  seseorang,  dalam  situasi  dan kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.  Tindak  pidana  narkotika  dipandang  sebagai  bentuk  kejahatan  yang  menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. 24
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Menurut  Moeljatno,  jenis-jenis  tindak  pidana  dibedakan  atas  dasar-dasar  tertentu  yaitu sebagai berikut: 25
a. Menurut  Kitab  Undang-Undang  Pidana,  jenis  tindak  pidana  dibedakan  dengan  kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil ( Formeel Delicten ) dan tindak pidana materil ( Materiil Delicten ).
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja ( dolus delicten ) dan tindak pidana tidak sengaja ( culpose delicten ).
d. Berdasarkan macam perbuatannya, Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
1) Tindak pidana  murni adalah tindak pidana  yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa  perbuatan pasif
2) Tindak  pidana  tidak  murni  adalah  tindak  pidana  yang  pada  dasarnya  berupa  tindak pidana  positif,  tetapi  dapat  dilakukan  secara  tidak  aktif  atau  tindak  pidana  yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.
4. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam
Dalam hukum Islam, penggunaan narkotika merupakan sesuatu hal yang dilarang hal ini dikarenakan narkotika dapat di qiyas kan atau diartikan seperti penggunaan khamr. Adapun yang masuk  dalam  kategori khamr antara  lain  seperti  morfin,  heroin,  kokain,  ganja,  shabu  dan sejenisnya.  Sebagaimana  dalam  hukum  positif,  dalam  Islam  juga  terdapat  sanksi  bagi  pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukan kedalam kategori  jarimah hudud, karena  dapat  menggangu  kesehatan  dan  pelakunya  dapat  dikenakan sanksi had. 26 Berikut adalah dasar hukum Islam yang melarang penggunaan narkotika:
24 Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng , Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 166.
25 Moeljatno . Azas-Azas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta),  1993, hlm. 47.
26 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam , ( Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 10.

## a. Al-Qur’an
1) Surat An-Nahl [16] ayat (67)
ٍم ْوَقِل ًةَي َلَ  َكِلََٰذ يِف َنِإ ۗ اًنَسَح اًق ْز ِر َو اًرَكَس ُهْنِم َنوُذ ِخَتَت ِباَنْعَ ْلأا َو ِلي ِخَنلا ِتا َرَمَث ْنِم َو َنوُلِقْعَي ﴿ ٦٧ ﴾
Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki  yang  baik.  Sesunggguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 27
Ayat  di  atas,  jelas  menyatakan  bahwasanya  minuman  yang  sifatnya  memabukkan bertentangan  dengan  Syariah  atau  haram  digunakan,  narkotika  selaku  obat  yang  memabukkan juga  bertentangan  dengan  Syariah.  Apalagi  jika  seseorang  menggunakan  bukan  untuk kepentingan kesehatan yaitu dengan menggunakan secara berlebihan.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan
Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku tindak pidana jera agar tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Tujuan  itu  kemudian  berkembang  menjadi  perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak  yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam  menjalani  pidananya  juga  mendapat  perlakuan  yang  manusiawi,  mendapat  jaminan hukum yang memadai. 28
Dalam  ketentuan  umum  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan  pidana  dalam  perundang-undangan,  sebelum  perbuatan  dilakukan.  Oleh  karena  itulah terbentuk  lembaga  pemasyarakatan  guna  memberikan  perlindungan  hukum  baik  bagi masyarakat  maupun  pelaku.  Berikut  adalah  kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  Lembaga Pemasyarakatan: 29
a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan  narapidana. Lembaga  Pemasyarakatan  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada  Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  bertugas  memberikan  bimbingan  kemasyarakatan  dan pelayanan  masyarakat,  bimbingan  klien  pemasyarakatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga  Pemasyarakatan mempunyai fungsi:
27 Ibid., hlm. 412.
28 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama), 2009, hlm. 79.
29 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
1) Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
2) Lembaga  Permasyarakatan  wanita  dipergunakan  untuk  penempatan  Narapidana  dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
3) Lembaga  Permasyarakatan  pemuda  dipergunakan  untuk  penempatan  Narapidana  pemuda pria  dan  wanita  yang  berumur  lebih  dari  18  (delapan  belas)  tahun  sampai  dengan  21 (dua puluh satu) tahun.
4) Lembaga  Permasyarakatan  Anak  dipergunakan  untuk  penempatan  Anak  Pidana  yang berumur  sampai  dengan  18  (delapan  belas)  tahun,  Anak  Negara  dan  Anak  Sipil  baik  pria maupun wanita.
6. Pembahasan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.  HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Sipir  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia yang tugas utamanya adalah mengawasi, menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban Narapidana  yang  ada  di  penjara.    Pasal  5  huruf  c  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan  bahwa  etika  pegawai  pemasyarakatan  yang  salah  satunya  termasuk  sipir  dalam berorganisasi wajib taat dan disiplin berupa:
a. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan  minuman  beralkohol,  dan  tidak  melakukan  perbuatan  tercela  yang  dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
b. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
c. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
d. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
e. Mematuhi  perintah  atasan  dalam  batas  kepentingan  organisasi  dan  sesuai  dengan aturan yang telah ditetapkan;
f. Tidak  menyalahgunakan  jabatan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  kerabat, teman atau rekan;
g. Tidak  membuat  keputusan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  kerabat,  teman atau rekan;
h. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
i. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
j. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.
Peraturan  di  atas,  secara  jelas  menyatakan  bahwa  seorang  pegawai  pemasyarakatan dalam  hal  ini  sipir  tidak  dapat  menyalahgunakan  kewenangan  dengan  maksud  memberi keuntungan  pribadi  baginya.  Apalagi  melakukan  peredaran  narkotika  yang  nyatanya  dilarang dalam  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  Pasal  8  Etika  Pegawai  Pemasyarakatan
dalam  melakukan  pengelolaan  terhadap  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  ayat  (1)  huruf  d, sebagai berikut:
a. Teliti dan cermat dalam menilai barang sitaan dan barang rampasan;
b. Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman;
c. Mampu  menilai  kondisi  yang  dapat  menimbulkan  rusaknya  benda  sitaan  dan  barang rampasan;
d. Tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma moral dan hukum;
e. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
f. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian; dan
g. Tidak  memanfaatkan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan tanpa  hak untuk  kepentingan pribadi.

## Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Sipir  yang  Melakukan  Peredaran  Narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan
Dalam hal pertangggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir) yang terlibat  dalam  kasus  peredaran  narkotika  maka  dapat  dikaitkan  dengan  prinsip  penyertaan. Dalam  hal  penyertaan,  bentuk  pertanggungjawaban  dapat  diklasifikasikan  atas  dua  bentuk, yaitu: 30
1) Penanggungjawab penuh
Penanggungjawab penuh maksudnya orang yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Adapun yang termasuk kategori penanggung jawab penuh adalah sebagai berikut:
a) Dader (pembuat)
Dader adalah  penanggung  jawab  pidana  atau  orang  yang  sikap  tindaknya  memenuhi semua  unsur  yang  disebut  dalam  perumusan  tindak  pidana  baik  berupa  delik  materil  maupun delik formil. Delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai terjadi dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik  materil adalah delik  yang dianggap telah selesai apabila telah timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 31
b) Mededader dan medeplager
30 Ferdian Rinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan , Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 71-72
31 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru), Cet. Ke II, 1990, hlm. 202.
Mededader merupakan orang yang menjadi kawan pelaku dan medeplager orang yang ikut  serta  melakukan  tindak  pidana.  Perbedaannya  terletak  pada  peranan  orang-orang  yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut. 32
c) Doenpleger
Doenpleger (yang  menyuruh  melakukan)  adalah  seseorang  yang  menyuruh  orang  lain untuk  melakukan  suatu  peristiwa  pidana.  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Adami  Chazawi  yang  disebut  sebagai  yang  menyuruh melakukan  yaitu  dia  yang  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  tidak  secara  pribadi,  melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya. 33
d) Uitlokker
Uitlokker merupakan mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu, dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 34
2) Penanggungjawab Sebagian
Penanggungjawab  sebagian  maksudnya  apabila  seseorang  bertanggung  jawab  atas bantuan  percobaan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  sebesar  2/3 pidana  kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini yaitu poger merupakan orang yang melakukan poging (percobaan). Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah: 35
a) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
b) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
c) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
Berdasarkan  tinjauan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  bentuk pertanggungjawaban secara umum, sipir yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat dikatakan sebagai  penanggung  jawab  penuh  yang  termasuk  kategori medeplager (yang ikut serta).  Sipir dalam  hal  mengikut  sertakan diri sebagai pengedar narkotika dalam hal  ini tidak dapat disebut pelaku utama karena peranannya hanya ikut serta atau uitgelokte (orang yang dibujuk). 36
Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Bagi  Sipir  ditinjau  Menurut  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
32 www.kompasiana.com, Doenplager,  Dader,  Mededader  dan  Medepletigheid  dalam  kasus  Tindak  pidana  Rest  In  Peace Angeline ,  25 Juni 2015. Diakses melalui situs: https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager- dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus -ripangeline, pada tanggal 12 Maret 2019.
33 Ibid., hlm. 85
34 Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana , (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2002, hlm. 222.
35 Letezia Tobing, Syarat- Syarat Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging) , 17 April 2015. Diakses melalui situs:  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak-pidana-poging,  pada  tanggal 12 Maret 2019.
36 Ferdian Rinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan ,,,,, hlm. 72.
Pada  dasarnya  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  wajib  menjalani  berbagai prosedur  hukum  guna  mempertanggungjawabkan  atas  kejahatan  yang telah  dilakukan.  Berikut adalah  daftar  tabel  mengenai  beberapa  kasus  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Sipir  yang melakukan  peredaran  narkotika  secara  gelap  di    Lembaga  Pemasyarakatan  yang  ada  di Indonesia:
Tabel 3.1
Data Kasus Peredaran Narkotika oleh sipir di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan No. Nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tempat Kejadian Barang Bukti
1. Lapas Kelas III Banyuasin Sumatera Selatan  4 Kilogram Sabu dan 15 Ribu Butir Inek
2. Lapas  Kelas  II  B  Lubuk  Pakam,  Sumatera
Utara 37,8 Kilogram Sabu dengan 2.985 Butir Ekstasi 3. Lapas Kelas I Makassar 7,23 Gram Sabu 4. Lapas Cipinang dan Lapas Pemuda, Tanggerang 543 Gram Sabu
Sumber: Lembaga Berita Indonesia (Merdeka, Kumparan, sindonews, detik).
Berdasarkan    daftar  tabel  di  atas,  berikut  adalah  analisis  menurut  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengenai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  yang harus dilakukan oleh Sipir yang mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:
a. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin
Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin terdapat kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Sipir atas nama RH yang berperan sebagai pengedar narkotika  atas perintah 2  (dua)  Narapidana  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. 37 Adapun  barang  bukti  pada  saat penangkapan dilakukan adalah berupa  narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kilogram dan 15 (lima belas) ribu inex. Sabu ( Methamphetamine ) adalah stimulan obat yang sangat adiktif sedangkan  inex  sama  dengan  Ekstasi  adalah  bahan  kimia  sintetis  dengan  efek  kompleks  yang meniru stimultan shabu dan senyawa halusinogen. 38
b. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam
Penyelundupan  dan peredaran Narkotika oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam tidak hanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga di luar Lembaga  Pemasyarakatan.  Sipir  dan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam yang  melakukan  peredaran  narkotika  berjumlah  9  orang  dengan  barang  bukti  berupa  37,8 kilogram sabu dan 2.985 butir ekstasi.  Kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
37 Irwanto, CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kuris Narkoba Milik Napi , 30 Oktober 2018. Diakses melalui  situs:  https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sipir-lapas-kelas-iii-banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html, pada tanggal  12 Maret 2019.
38 Risky Candra Swari, 4 Jenis Narkotika Populer di Indonesia dan Bahayanya Bagi Tubuh , 28 Desember 2016. Diakses  melalui  situs:  https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada- tubuh/, pada tanggal 12 Maret 2019.
Kelas  II  B  Lubuk  Pakam  telah  terjadi  beberapa  kali.  Sehingga  menyebabkan  keresahan  bagi masyarakat. 39
c. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas I Makassar
Di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas I Makassar  terdapat 1 (satu) orang Sipir atau istilah lainnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas I Makassar berinisial MM memperoleh narkotika jenis sabu dari Narapidana atas kasus narkotika yang  menjalani  hukumannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut.  Pada  saat  dilakukan penangkapan barang bukti yang didapatkan pada saat kejadian berupa 7,23 gram Sabu. 40
d. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan  Cipinang dan Pemuda
Terdapat 2 (Dua) orang Sipir yang bertugas di tempat yang berbeda, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Pemuda  yang  mengedarkan  narkotika  kepada Narapidana  yang  terdapat    di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  itu.  Di  kamar  Narapidana ditemukan  narkotika  jenis  sabu  seberat  20,65  gram.  Total  barang  bukti  yang  didapatkan  dari kedua sipir dan jaringannya pada saat penangkapan dilakukan adalah seberat 543 gram sabu. 41
Berdasarkan  tinjauan  kasus  di  beberapa  Lembaga  Pemasyarakatan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kasus  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  baik  di  dalam  maupun  di  luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan kasus yang sangat umum terjadi dan sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu ditinjau dari kasus tersebut, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua
39 www.kumparan.com, Napi dan Sipir di Tanggerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas, 28 September 2018. Diakses melalui situs:  https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut- edarkan-narkoba-di-dalam-lapas-1538114863142194412, pada tanggal 12 Maret 2019.
40 daerah.sindonews.com, Edarkan Sabu di Rutan Oknum Sipir Diringkus , 07 September 2018. Diakses melalui situs: https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di-rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104,  pada tanggal 12 Maret 2019.
41 Amelia  R., Terlibat  Peredaran  Narkotika  2  Sipir  Lapas  Ditangkap ,  20  Juni  2017.  Diakses  melalui  situs: https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkotika-2-sipir-lapas-ditangkap-polisi,  pada  tanggal  12  Maret 2019.
puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Kasus  peredaran  narkotika  di  atas  semuanya  dilakukan  penangkapan  dengan  barang bukti  melebihi  ketentuan  dari  Pasal  114  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Dengan  demikian,  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  pada  kasus  tersebut bisa  mendapatkan  ancaman  hukuman  berupa  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani  oleh  Sipir  yang  melanggar  ketentuan  pidana  dengan  mengedarkan  narkotika  adalah berupa ancaman pidana dan denda. 42
Contoh kasus sipir yang sudah diterapkan pemidanaan dengan Undang-Undang Nomor 35  tahun  2009  Tentang  Narkotika  adalah  kasus  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, Wisnu Ari  Wibowo,  enam  tahun  penjara  dan  denda  Rp1  miliar  pada  22  Oktober  2014.  Wisnu  Ari Wibowo  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menguasai  narkotika  jenis  ekstasi sebanyak 100 butir sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 43
Bentuk Pertanggungjawaban Sipir ditinjau Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.  HH.16.  KP.  05.  02  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Pegawai Pemasyarakatan
Sipir sebagai petugas lembaga pemasyarakatan wajib mematuhi ketentuan yang tertera di dalam Kode etik. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16.  KP.  05.  02  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan  menyatakan bahwa:
Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut  kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari- hari  guna  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pelayanan,  pembinaan,  dan  pembimbingan terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  serta  pengelolaan  benda  sitaan  dan  barang rampasan.
Dalam  melakukan setiap tugas dan wewenangnya Sipir tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan  yang  melanggar  kode  etik  tersebut.  Kasus  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  di
42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
43 Monika  Suhayati, Penegakan  Hukum  Peredaran  Narkoba  di  Lapas  dan  Rutan ,  Jurnal  Vol.  VII,  No. 08/II/P3DI/April/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 3.
Lembaga  Pemasyarakatan  jelaslah  melanggar  kode  etik.  Oleh  karena  itulah,  dirinya  harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya.
Guna  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan pemeriksaan dan sidang kode etik. Pasal 26 Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.  HH.16.  KP.  05.  02 Tahun  2011 Tentang Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan  mengemukakan  bahwa  Pegawai  Pemasyarakatan  yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25  ayat  (3) 44 ,  dapat  dikenakan  tindakan  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan selain dikenakan sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan segala tindak pidana  yang  telah  dilakukan.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,    peran  penting  yang  menjadi perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dilihat  dari tujuan pengenaan sanksi  itu sendiri.  Sanksi  administrasi  ditujukan  kepada  perbuatan  pelanggarannya,  sedangkan  sanksi pidana  ditujukan  kepada  si  pelanggar  dengan  memberi  hukuman  berupa  nestapa.  Sanksi administrasi  dimaksud  agar  perbuatan  pelanggaran  itu  dihentikan.  Sifat  sanksi  adalah “ reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana  dan  sanksi  administrasi  ialah  tindakan  penegakan  hukumnya.  Sanksi  administrasi diterapkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  tanpa  harus  melalui  prosedur  peradilan,  sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. 45
Pada  umumnya,  Kesalahan  administratif  belum  tentu  tindakan  pidana,  akan  tetapi tindakan pidana itu selalu dikategorikan sebagai syarat atau kesalahan administratif. Untuk dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melakukan pelanggaran kode etik maka harus terlebih dahulu ada pengaduan, laporan ataupun temuan. Salah satu temuan yang dapat dikenakan sanksi administrasi adalah temuan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika. Terhadap temuan itu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan jangka waktu pemeriksaan adalah selama 14 (empat belas hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari). Dan kemudian  terdapat  Majelis  Kode  Etik 46 yang  akan  mengambil  keputusan  setelah  memeriksa Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  (Sipir).  Selanjutnya  Majelis  Kode  Etik  akan  memberikan keputusan berjenjang terhadap Sipir yang melanggar ketentuan administratif, Keputusan Majelis Kode etik mempunyai sifat final. 47
2. Faktor  Umum  Penyebab  Terjadinya  Peredaran  Narkotika  Oleh  Sipir  di    Lembaga Pemasyarakatan
44 Sanksi Moral Berupa Pernyataan Tertutup dan Pernyataan Terbuka
45 Philipus M Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Surabaya: Yuridika), 2002, hlm. 247.
46 Lembaga  nonstruktural  yang  bertugas  melakukan  penegakan  pelaksanaan  dan  menyelesaikan  pelanggaran Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Pemasyarakatan  yang  terdiri  atas  3  (tiga)  orang  yaitu  1  (satu)  orang  Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
47 Republik Indonesia Berita Negara Nomor 605, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
Adapun  faktor  penyebab  terjadinya  peredaran  narkotika  oleh  Sipir  di  Lembaga Pemasyarakatan dilihat dari teori penyebab terjadinya kejahatan adalah:
a. Faktor Ekonomi atau Finansial
Faktor  ekonomi  atau  finansial  merupakan  faktor  paling  umum  penyebab  atau  pemicu terjadinya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian finansial yang besar dari bandar  narkotika  membuat  Sipir    akhirnya  melakukan  tindak  pidana  peredaran  narkotika  ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana atas kasus tindak pidana narkotika (bandar) yang menyuruh melakukan pengedaran memberikan keuntungan finansial kepada Sipir yang akhirnya mendasari ketertarikan Sipir mengedarkan dan menyelundupkan narkotika ke dalam tahanan. 48
b. Faktor Rendahnya Mental
Mental yang rendah membuat seorang Sipir mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Mental    yang  rendah  jika  berinteraksi  dengan  orang  lain,  terutama  berinteraksi  dengan  orang yang  mempunyai  mental  yang  sama  rendah  (narapidana)  maka  akan  menyebabkan  lahirnya tindak pidana. Hal ini terutama menyebabkan kerja sama antara Sipir dengan Narapidana dalam melakukan peredaran dan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. 49
c. Sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah Menurut  Mantan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Komisaris  Jenderal  Polisi  Budi Waseso, 50% (lima puluh) persen narkotika yang beredar di Indonesia dikendalikan dari dalam Lembaga  Permasyarakatan.  keterlibatan  penjaga  Lapas  dalam  peredaran  narkotika  disebabkan oleh  sistem  pengawasan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kurang  baik  atau  lemah.  Hal  ini  dapat menyebabkan kolaborasi antara Sipir dengan Narapidana yang menjadi bandar Narkotika. 50
d. Banyaknya Pecandu Narkotika yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi Menurut  mantan  Jaksa  Agung  Muda  Intelijen  Wisnu  Subroto,  banyaknya  pecandu narkotika yang hanya dipenjara tanpa di rehabilitasi dinilai menjadi salah satu sebab banyaknya peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pasalnya,  ketergantungan  atas narkotika para penghuni Lembaga pemasyarakatan justru mendorong beredarnya barang haram itu  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  bandar  narkotika  dengan  melakukan bujuk  rayu    Sipir  dengan  memberikan  imbalan  sehingga  Sipir  mau  mengedarkan  dan menyelundupkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. 51
48 www.tribunnews.com, Sipir  Pada  Lapas  Pemekasan  Kedapatan  Mengedarkan  Narkoba, Narkoba , 28 Maret 2016. Diakses melalui situs: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/sipir- lapas-pamekasan-kedapatan-mengedarkan-narkoba, pada tanggal 12 Maret 2019.
49 Husein  Abdulsalam, Bandar  Kendalikan  Narkoba  DariLapas  Budi  Waseso  Salahkan  Sipir ,  5  Maret  2018. Diakses melalui situs: https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas-budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ, pada tanggal 12 Maret 2019.
50 Ibid.
51 Anis Rifatul Ummah, Penyebab Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas , 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran-narkotika-di-lapas/77520, pada tanggal 14 Maret 2019.
3. Pandangan  Hukum  Pidana  Islam  Mengenai  Pertanggungjawaban  Oleh  Sipir  yang Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Berikut  adalah  tinjauan  hukum  pidana  Islam  mengenai  pertanggungjawaban  terhadap Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:
a. Tinjauan Menurut Unsur-Unsur Jarimah
Dalam  hukum  pidana  Islam  seseorang  wajib  mempertanggungjawabkan  semua perbuatan yang dilakukan oleh karena itu, orang tersebut harus dikenakan hukuman sanksi dari akibat  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Untuk  pengenaan  sanksi  dalam  hukum  pidana  Islam harus mengacu pada unsur-unsur umum jarimah sebagai berikut: 52
1) Adanya nash yang  melarang  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  disertai  dengan  ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan.
2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah , baik melakukan berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3) Adanya pelaku kejahatan yaitu pelaku kejahatan merupakan orang yang mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.
Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  jelas  telah  melanggar  ketiga ketentuan  di  atas,  sehingga  bagi  dirinya  dapat  dikenakan  sanksi jarimah  ta’żīr sesuai  dengan ketentuan penguasa dalam hal ini di Indonesia dapat dinyatakan sebagaimana keputusan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Bentuk  Pertanggungjawaban  menurut  Teori Hukum  Pidana  Islam  Terhadap Sipir yang melanggar Ketentuan Syariah
Seorang  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  di  Lembaga  pemasyarakatan  wajib mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. bentuk pertanggungjawaban bagi Sipir yang mengedarkan narkotika adalah dapat berupa:
a. Hukuman Ta’żīr yang Berkaitan Dengan Badan
Untuk jarimah  ta’żīr yang  berkaitan  dengan  badan,  hukuman  mati  dapat  diterapkan terhadap  Sipir  mengedarkan  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Para  Ulama  seperti Hanafiyah  memperbolehkan  kepada ulil amri untuk  menerapkan  hukuman  mati  sebagai ta’żīr dalam jarimah-jarimah yang  jenisnya diancam dengan hukuman  mati apabila  jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai ta’żīr untuk jarimah-jarimah ta’żīr tertentu, seperti  melakukan kerusakan di  muka bumi. Pendapat ini  juga dikemukakan  oleh  sebagian  fuqaha  Hanabilah,  seperti  Imam  Ibn  Uqail.  Sebagian fuqaha Syafi’iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta’żīr untuk kasus-kasus tertentu.
b. Hukuman Ta’żīr yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Adapun jenis hukuman ta’żīr yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu:
1) Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan Al-Habsu yang artinya  mencegah  atau  menahan.  Menurut  Imam  Ibn  Al-Qayyim  Al-Jauziyah,  yang
52 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang), 1990, hlm. 1.
dimaksud Al-Habsu menurut syara’ bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut  di  dalam  rumah,  atau  masjid,  maupun  di  tempat  lainnya.  Hukuman  penjara  dalam Syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 53
a) Hukuman Penjara Terbatas
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.  Hukuman  penjara  terbatas  ini  diterapkan  untuk  jarimah  penjual khamr .  Pada  dasarnya khamr sifatnya  memabukkan dan akan  memberi ketenangan sesaat  bagi pemakainya. Menurut hukum  Islam  narkotika  mempunyai  sifat  yang  sama  dengan khamr akan  tetapi  mempunyai dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, setiap Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  dapat  dikenakan  sanksi  hukuman  penjara  terbatas  yang  jangka  waktunya ditetapkan  didasarkan  pada  ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan Hakim.
b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas
Hukuman  penjara  tidak  terbatas  tidak  dibatasi  waktunya,  melainkan  berlangsung  terus sampai  orang  yang  terhukum  mati  atau  sampai  ia  bertobat.  Dalam  istilah  lain  bisa  disebut hukuman  penjara  seumur  hidup.  Hukuman  ini  dikenakan  kepada  penjahat  yang  sangat berbahaya.  Tindak  pidana  narkotika  merupakan  tindak  pidana  dengan  tingkat  kejahatan  yang sangat  berbahaya,  karena  pengedar  narkotika  dapat  membahayakan  jiwa  dan  raga  dari penggunanya maka untuk kasus dapat dikenakan jenis hukuman ini.
c) Hukuman Ta’żīr Terhadap Harta
Hukuman ta’żīr terhadap harta yaitu hukuman berupa penyerahan sejumlah harta yang telah  ditentukan  kisarannya.  Hukuman ta’żīr terhadap  harta  sama  dengan  hukuman  denda menurut hukum positif di Indonesia. Dalam ta’żīr hukum pidana Islam, Hakim diberi keleluasan dalam  menentukan  jumlah  denda  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Namun,  meskipun diberikan  keleluasan  Hakim  tidak  dapat  bertindak  dengan  sewenang-wenang.  Hakim  harus melihat pelaku jarimah ta’żīr yang dilakukan, situasi dan kondisi dilakukan. 54

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  terdahulu  dan  dihubungkan  dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban  hukum  bagi  Sipir  yang  melakukan  peredaran  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  dapat  ditinjau  berdasarkan  3  (tiga)  pandangan  yaitu  pertama  menurut pandangan umum  Sipir yang terlibat dalam peredaran narkotika dikategorikan penanggung jawab  penuh,  kedua  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika
53 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.262-263.
54 www.datawika.com., Macam-Macam  Hukuman  Ta’zir  Dalam  Islam ,  31  Desember  2018.  Diakses  melalui https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/, pada tanggal 14 Maret 2019.
maka  Sipir  harus  dikenakan  sanksi  hukuman  pidana  dan  denda,  ketiga  menurut  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan,  Sipir  dikenakan  sanksi  administratif  yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan (telah ada putusan inkracht ) .
2. Faktor  penyebab  terjadinya  peredaran  narkotika  oleh  Sipir  di  Lembaga  Pemasyarakatan terbagi  menjadi 4 (empat) yaitu faktor ekonomi atau finansial, rendahnya  mental dari Sipir yang terlibat, sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah serta faktor banyaknya pecandu narkotika yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi.
3. Menurut  hukum  pidana  Islam,  Sipir  yang  mengedarkan  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dapat  dikenakan  sanksi berupa jarimah  ta’żīr yaitu  hukuman  berkaitan  dengan  badan  seperti  hukuman  mati  (bagi residivis ),  hukuman ta’żīr yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  berupa  hukuman  penjara terbatas yaitu hukuman berdasarkan dengan keputusan Hakim serta hukuman penjara tidak terbatas  (seumur  hidup)  yang  didasarkan  pada  barang  bukti  dalam  tindak  pidana  yang dilakukan.

## Daftar Pustakaan
A.  Djazuli, Fiqih  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam), (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada), 2000.
Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana , (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) , 2002.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2002.
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang), 1990. Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005.
Barda Nawawi Arief, Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern ,  (Bandung: Bina Cipta), 1982.
Bintara  Sura  Priamda, Penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  Remaja ,  (Solo:  Dosen  Fakultas Hukum Universitas Surakarta), t.t.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Surabaya:  PT.  Bina Ilmu),  t.t.  Djazuli.  A., Fiqih  Jinayah: Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Hukum Islam Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1967.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama), 2009.
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.
Lydia  Herlina  Martono  dan  Satya  Joewana, Belajar  Hidup  bertanggung  Jawab,  Menangkal Narkoba dan Kekerasan, ( Jakarta:Balai Pustaka), 2008.
Moeljatno . Azas-Azas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta),  1993.
Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (t.th: Komplek Percetakan Al- Qur’an Al-Karim Kepunyaan Raja Fahd), t.t.
P.A.F  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, (Bandung:  Sinar  Baru),  Cet.  Ke  II, 1990.
Philipus M Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Surabaya: Yuridika), 2002.
Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.
Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000.
Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam , ( Jakarta: Sinar Grafika), 2012.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.  HH.16.  KP.  05.  02  Tahun  2011
Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

## 3. Jurnal dan Skripsi
Adimas  Wahyu  Sadewo, Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Padang) ,  Sukoharjo: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Elfa  Murdiana, Pertanggungjawaban  Pidana Dalam  Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Lampung:  Dosen  Jurusan  Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012.
Ferdian Rinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan , Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017.
Hera  Saputra  dan  Munsyarif  Abdul  Chalim, Penerapan  Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkoba  (Studi  Kasus  di  Polda  Jateng ,  Jurnal  Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
Irham Maulana, Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.
Monika Suhayati, Penegakan Hukum  Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan , Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015.
Muhammad  Amin  Imran, Hubungan  Fungsional  Badan  Narkotika  Nasional  Dengan  Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Penanganan  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan, Jurnal Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lapas  Mataram,  Vol.  1  No.  02  Agustus 2013.
Surya Eka P. Nento, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIa  Gorontalo  Tahun  2012  sampai  dengan  2014) ,  (Makassar:  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.
4. Internet
Amelia R., Terlibat Peredaran Narkotika 2 Sipir Lapas Ditangkap , 20 Juni 2017. Diakses melalui situs: https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkotika-2-sipir-lapas- ditangkap-polisi, pada tanggal 12 Maret 2019.
Anis  Rifatul  Ummah, Penyebab  Maraknya  Peredaran  Narkotika  di  Lapas ,  6  Februari  2014. Diakses  melalui  situs:  http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran- narkotika-di-lapas/77520, pada tanggal 14 Maret 2019.
daerah.sindonews.com, Edarkan  Sabu  di  Rutan  Oknum  Sipir  Diringkus ,  07  September  2018. Diakses  melalui  situs: https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di- rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104, pada tanggal 12 Maret 2019.
Ferdi, Terlibat  Kasus  Narkoba  Oknum  Sipir  di Jambi akan Dipecat ,  11  Februari 2019.  Diakses melalui situs: https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sipir- di-jambi-akan-dipecat, pada tanggal 07 Maret 2019.
Husein  Abdulsalam, Bandar  Kendalikan  Narkoba  DariLapas  Budi  Waseso  Salahkan  Sipir ,  5 Maret  2018.  Diakses  melalui  situs:  https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas- budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ, pada tanggal 12 Maret 2019.
Irwanto, CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kuris Narkoba Milik Napi , 30 Oktober 2018. Diakses melalui situs: https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sipir-lapas-kelas-iii- banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html, pada tanggal  12 Maret 2019.
Letezia  Tobing,  Syarat-  Syarat Tentang  Percobaan  Tindak  Pidana  (Poging) ,  17  April  2015. Diakses melalui situs:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak- pidana-poging, pada tanggal 12 Maret 2019.
Raja Adil, Edarkan Sabu di LP Sipir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah , 09 Agustus 2018. Diakses  melalui  situs:  https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sipir- ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah, pada tanggal 07 Maret 2019.
Risky  Candra  Swari, 4  Jenis  Narkotika  Populer  di  Indonesia  dan  Bahayanya  Bagi  Tubuh ,  28 Desember  2016.  Diakses  melalui  situs:  https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta- unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/,  pada  tanggal  12  Maret 2019.
Saud Rosadi, Sipir Pemasok Narkoba Ke Rutan Berau Diciduk Uang Rp. 180 Juta Disita , 12 April 2018.  Diakses  melalui  situs:  https://www.merdeka.com/peristiwa/sipir-pemasok-narkoba- ke-rutan-berau-diciduk-uang-rp-180-juta-disita.html, pada tanggal 11 Maret 2019.
www.bacaanmadani.com, Kumpulan Soal Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia  Terhadap  Keluarga  Dan  Masyarakat ,  17  Januari  2018.  Diakses  melalui  situs: https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html, pada tanggal 09 Maret 2018.
www.datawika.com., Macam-Macam Hukuman Ta’zir Dalam Islam , 31 Desember 2018. Diakses melalui  https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/,  pada  tanggal  14 Maret 2019.
www.definisimenurutparaahli.com, Pengertian  Sipir, 30  Oktober  2016.  Diakses  melalui  situs: http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/, pada tanggal 06 Maret 2019.
www.kompasiana.com, Doenplager, Dader, Mededader dan Medepletigheid dalam kasus Tindak pidana  Rest  In  Peace  Angeline ,    25  Juni  2015.  Diakses  melalui  situs: https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplage r-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus -ripangeline, pada tanggal 12 Maret 2019.
www.kumparan.com, Napi dan Sipir di Tanggerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas, 28 September 2018. Diakses melalui situs:
https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut-edarkan- narkoba-di-dalam-lapas-1538114863142194412, pada tanggal 12 Maret 2019.
www.tribunnews.com, Sipir  Pada  Lapas  Pemekasan  Kedapatan  Mengedarkan  Narkoba, Narkoba , 28 Maret 2016. Diakses melalui situs:
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/sipir-lapas-pamekasan-kedapatan- mengedarkan-narkoba, pada tanggal 12 Maret 2019.