AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep
(Studi Kasus Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Ganding)
Oleh;
Junaidi 1 , Mediansyah 2 , Ainul Yaqin 3

## Abstrak
Hasil  instruksi  Presiden  Nomor  8  tahun  2017  Tentang  Optimalisasi Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  menunujukkan  sebagai  bentuk keseriusan  pemerintah  dalam  implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS.  Upaya presiden  tersebut  disebabkan  keberadaan  implementasi  pemberlakuan  undang- undang  pada  program  BPJS  sangat  lamban,  terbukti  peraturan  pada  tanggal  25 November  2011  baru  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Januari  2014,  belum  lagi terkesan kekurangsiapan pelaksana di lapangan, sehingga banyak menuai protes di beberapa daerah, karena berbagai hal.
Melalui  kerjasama  antara  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Dakwah  Raudlatul  Iman (STIDAR)  Sumenep  dengan  pemerintah  daerah  kabupaten  Sumenep    mencoba untuk  melakukan  penelitian  terhadap  masyarakat  Sumenep  di  tiga  kecamatan meliputi  kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk  dan  Ganding  untuk  mengetahui  secara faktual terhadap kesiapan masyarakat Sumenep dengan adanya program JKN-KIS yang  diselenggarakan  BPJS,  guna  mengetahui  sejauhmana  kesiapan  masyarakat sumenep  maka  Lembaga  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LP3M) STIDAR melakukan penelitian dengan judul; Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Mendukung Program Jkn-Kis Oleh Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Sumenep. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  diskriptif    etnografis,
sedangkan  hasil  dari  kesimpulan  penelitian  antara  lain  minimnya  kesiapan masyarakat  terhadap  program  JKN-KIS  BPJS  karena  kurangnya  sosialisasi dipedesaan  sehingga  banyak  masyarakat  yang  kurang  memahami  terhadap tingkatan  kelas  BPJS  dengan  fungsinya,  juga  kurang  adanya  kesadaran  dalam membayar iuran bulanan disebabkan belum adanya solusi cerdas dalam membayar Iuran setiap bulan.
Keyword : Analisis Kesiapan, Program JKN-KIS, BPJS
1 Ketua dan Dosen STID. Raudlatul Iman Sumenep
2 Dosen STID. Raudlatul Iman Sumenep
3 Guru MA Ketua LP3M STID RAudhatul Iman Sumenep
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Abstract
The  results  of  Presidential  Instruction  No.  8 th of  2017 th concerning  the Optimization  of  the  Implementation  of  the  National  Health  Insurance  Program show as a form of government seriousness in the implementation of the Indonesia Health  Card  National  Health  Insurance  Program  (JKN-KIS)  organized  by  BPJS. The  president's  effort  was  due  to  the  implementation  of  the  law  on  the  BPJS program  very  slowly,  as  evidenced  that  the  regulation  on  November  25,  2011 th was  only  implemented  on  January  1 th ,  2014 th ,  not  to  mention  the  lack  of implementation  in  the  field,  so  there  were  many  protests  in  several  areas,  due  to various things.
Through  collaboration  between  Raudlatul  Iman  Institute  of  Dakwah Sciences  (STIDAR)  Sumenep  with  the  Sumenep  district  government  trying  to conduct  research  on  the  Sumenep  community  in  three  sub-districts  including Pragaan, Guluk-Guluk and Ganding sub-districts to find out factually the readiness of  the  societies  in  Sumenep  with  the  JKN-  KIS  organized  by  BPJS.  In  order  to know  the  extent  of  the  societies  in  sumenep  readiness,  STIDAR  Institute  and Institute  for  Research  and  Societies  Service  (LP3M)  conducted  a  research  on  the title;  The  Analysis  of  Society  Readiness  in  Supporting  Jkn-Kis  Program  by  Bpjs Health in Sumenep Regency.
This  study  uses  descriptive  qualitative  ethnographic  methods,  while  the results of the research conclusions include the lack of community preparedness for the JKN-KIS  BPJS program due to the lack of socialization in the countryside so that many  people  do  not  understand  the  level  of  the  BPJS  class  with  its  function, also  lack  of  awareness  in  paying  monthly  contributions  due  there  is  no  smart solution for paying contributions every month.
Keyword: Readiness Analysis, JKN-KIS Program, BPJS
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019

## Pendahuluan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program  pelayanan kesehatan terbaru  yang  sistemnya  menggunakan  sistem  asuransi.  Artinya  seluruh  warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.
Presiden  Joko  Widodo  telah  menerbitkan  instruksi  Presiden  Nomor  8  tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini  menandakan  sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  implementasi Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  yang diselenggarakan oleh BPJS.
Upaya  presiden  tersebut  disebabkan  implementasi  pemberlakuan  undang- undang  pada  program  BPJS  sangat  lamban,  terbukti  peraturan  pada  tanggal  25 November  2011  baru  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Januari  2014,  belum  lagi terkesan kekurangsiapan pelaksana di lapangan, sehingga banyak menuai protes di beberapa  daerah,  karena  berbagai  hal.  Mulai  dari  pelayanan  yang  kurang memuaskan  (tidak  seperti  iklannya  di  televisi),  klaim  biaya  operasional  instansi pemberi layanan kesehatan yang lama „cair‟, bahkan juga kendala tentang kisaran honor  jasa  dokter  umum  (sebagai  ujung  tombak  fasilitas  layanan  primer)  yang kurang memadai.
Oleh  karena  itu,  pelayanan  kesehatan  harus  terus  ditingkatkan,  dan  hal  ini perlu  komitmen  BPJS  kesehatan  untuk  memperbaiki  diri.  Bila  regulasi  dan komitmen  pelayanan  tidak  ditingkatkan maka  BPJS  Kesehatan  akan  terus  menuai kritik dan akhirnya semangat memudar dan hanya meninggalkan sejarah kegagalan baik yang ada di UU SJSN (UU40/2004) ataupun di UU BPJS (UU 24/2011).
Sementara  realita  dimasyarakat  mengindikasikan  kebijakan  pelayanan kesehatan  rawat  jalan  di  lapangan  (puskesmas)  kurang  konsisten  dengan  aturan hukum    diatasnya,  apabila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (sebagaimana dipromosikan di televisi sejak akhir 2013 lalu), sangat tidak sesuai dengan fenomena yang ada.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Persoalan  tersebut  berimbas  pada  besarnya  anggaran  yang  harus  dikeluarkan oleh BPJS  Kesehatan, karena banyaknya  pasien mendapat pelayanan  yang kurang optimal  dan  lebih  memilih  meminta  surat  rujukan  ke  rumah  sakit  karena  tidak tertangani  dengan  baik  di  puskesmas.  Begitu  menariknya  fenomena  ini  untuk dilakukan penelitian disamping mendukung program prioritas kabupaten sumenep, sehingga penulis mengambil judul penelitian “Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep.”

## Pembahasan

## Fokus Kajian
Berdasarkan  Perpres  No.  12  Tahun  2013  Jaminan  Kesehatan  adalah jaminan  berupa  kesehatan  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
Sesuai  UU  No.  40  Tahun  2004  Jaminan  kesehatan  diselenggarakan dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Pemerintah  punya  keinginan  agar  program  JKN  dapat  terlaksana  secara optimal,  karena  program  JKN  tersebut  wajib  bagi  seluruh  penduduk  di Indonesia dan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  telah  berkomitmen  untuk  mendukung program  JKN-KIS  dengan  mendorong  kepastian  seluruh  penduduk Kabupaten  Sumenep  menjadi  peserta  JKN-KIS  atau  dengan  kata  lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC), sehingga target nasional per 1 Januari 2019 minimal 95% penduduk sudah terdaftar dalam program JKN- KIS.  Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan  identifikasi  untuk  mengetahui  seberapa besar kesiapan masyarakat Sumenep untuk menghadapi hal tersebut, dimana masyarakat harus menjadi peserta dalam program JKN.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Berhubungan  dengan  lokus  penelitian  pada  kajian  Analisis  Kesiapan Masyarakat  dalam  Mendukung  Program  JKN-KIS  oleh  BPJS  Kesehatan  di Kabupaten Sumenep, peneliti mengambil sampel di tiga kecamatan meliputi; Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk  dan  Ganding  karena  dipandang  bisa mewakili semua kecamatan diwilayah Sumenep disamping   pada kecamatan tersebut  terdapat  beberapa  pondok  pesantren  besar  yang  berdatangan  dari berbagai daerah diwilayah kabupaten Sumenep.
Hasil  identifikasi  masalah  dilokasi  penelitian  dapat  dibatasi  dan dijadikan  temuan  sebagai  rumusan  masalah,  yaitu :  (1)  Seberapa  besar k esiapan  masyarakat  dalam  mendukung  program  JKN-KIS  oleh  BPJS kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk- Guluk, dan Ganding. (2) Kendala apa saja dalam mendukung program JKN- KIS  oleh  BPJS  kesehatan  di  Kabupaten  Sumenep  khususnya  di  Kecamatan Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan  Ganding.  (3)  Bagaimana  upaya  menangani kendala  dalam  mendukung  program  JKN-KIS  oleh  BPJS  kesehatan  di Kabupaten  Sumenep  khususnya  di  Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan Ganding.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Letak geografis kabupaten Sumenep berada diujung timur pulau garam madura mencakup letak garis antara 113º 32‟ - 116º 16‟ Bujur Timur dan 4º 55‟ - 7º 24‟ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan : Selat Madura Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
Wilayah  Kabupaten  Sumenep  terdiri  dari  daratan  dan  kepulauan. Kabupaten  Sumenep  memiliki  126  pulau  (sesuai  dengan  hasil  sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau- pulau  baik  berpenghuni  (48  pulau)  maupun  tidak  berpenghuni  (78  pulau). Pulau  paling  utara  adalah  Pulau  Karamian  yang  terletak  di  Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1
2019
yang  paling  timur  adalah  Pulau  Sakala  dengan  jarak  ±165  miI  laut  dari Pelabuhan Kalianget.
Gambar 1.1 Wilayah Kabupaten Sumenep
JKN-KIS, Jaminan Kesehatan Berkualitas dan Berkesinambungan
Secara  administratif  Kabupaten  Sumenep  termasuk  dalam  wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332  desa/kelurahan  dengan  luas  wilayah  keseluruhan  mencapai  2,093.47 km2.  Pusat  pemerintahan  kabupaten  berada  di  Kota  Sumenep  tepatnya  di Kecamatan Kota Sumenep.
Table 1.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumenep
Kecamatan Jumlah Desa     Luas Area Persentase (Km2) 10 Pragaan 14 57,84 2,76 20 B l u t o 20 51,25 2,45 30 Saronggi 14 67,71 3,23 40 Giligenting 8 30,32 1,45 50 Talango 8 50,27 2,4 60 Kalianget 7 30,19 1,44 70 Kota Sumenep 16 27,84 1,33 71 Batuan 7 27,1 1,29 80 Lenteng 20 71,41 3,41 90 Ganding 14 53,97 2,58 100  Guluk-Guluk 12 59,57 2,85 110  Pasongsongan 10 119,03 5,69
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019 120  Ambunten 15 50,54 2,41 130  Rubaru 11 84,46 4,03 140  D a s u k 15 64,5 3,08 150  Manding 11 68,88 3,29 160  Batuputih 14 112,31 5,36 170  Gapura 17 65,78 3,14 180  Batang Batang 16 80,36 3,84 190  Dungkek 15 63,35 3,03 200  Nonggunong 8 40,08 1,91 210  G a y a m 10 88,4 4,22 220  R a a s 9 38,9 1,86 230  Sapeken 9 201,89 9,64 240  Arjasa 19 241,99 11,56 241  Kangayan 9 204,68 9,78 250  Masalembu 4 40,85 1,95

## 1. Kecamatan Pragaan
Kecamatan  ini  berada  di  pintu  gerbang  bagian  ujung  barat  sebelah selatan  Kabupaten  Sumenep,  berbatasan  dengan  Kecamatan  Larangan (Kabupaten Pamekasan) di sebelah barat, Selat Madura di sebelah selatan, Kecamatan  Bluto  di  sebelah  timur,  serta  Kecamatan  Guluk-guluk  di sebelah utara.
Pusat  pemerintahan  Kecamatan  Pragaan  terletak  di  Desa  Pragaan Laok.  Secara  administratif  Kecamatan  Pragaan  terdiri  dari  desa-desa sebagai berikut:
1. Kelurahan/Desa Aengpanas
2. Kelurahan/Desa Jaddung
3. Kelurahan/Desa Kaduara Timur
4. Kelurahan/Desa Karduluk
5. Kelurahan/Desa Larangan Pereng
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019 6. Kelurahan/Desa Pakamban Daya
7. Kelurahan/Desa Pakamban Laok
8. Kelurahan/Desa Pragaan Daya
9. Kelurahan/Desa Pragaan Laok
10. Kelurahan/Desa Prenduan
11. Kelurahan/Desa Rombasan
12. Kelurahan/Desa Sendang
13. Kelurahan/Desa Sentol Daya
14. Kelurahan/Desa Sentol Laok
Gambar 1.3 Peta Kecamatan Pragaan
Desa Pakamban Daya dan Desa Jaddung adalah salah satu desa yang ada di  Kecamatan  Pragaan.  Desa  Pakamban  Daya  secara  Geografis  berada  di 113°38‟ BB, 113°39‟ BT, dan 7°4‟ LU, 7°6‟ LS. Dengan Toporafi wilayah Desa Pakamban Daya berada pada ketinggian 0 – 200 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <20% sebanyak 223 Ha dan berombak  dengan  kemiringan  3,1  –  15  %  sebanyak  25  Ha.  Angka  curah hujan  rata-rata  cukup  rendah,  sebesar  1.112,4  mm  pertahun  sebagaimana daerah  lain  di  Indonesia,  Desa  Pakamban  Daya  beriklim  tropis  dengan tingkat  kelembaban  udara  lebih  kurang  65%  dan  suhu  udara  rata-rata  24  – 32°C,  serta  curah  hujan  terendah  terjadi  pada  bulan  juni  sampai  dengan Oktober.  Iklim  Desa  Pakamban  Daya  sama  dengan  iklim  keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara  bulan  Nopember  –  April  dan  musim  kemarau  antara  bulan  April  - Nopember.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Secara  Administrasi  Desa  Pakamban  Daya  terletak  sekitar  4  Km  dari Kantor  Kecamatan  Pragaan,  ±  37  Km  dari  Kabupaten  Sumenep,  dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pordapor dan Desa Guluk-guluk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jaddung,  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa  Pakamban  Laok, sedangkan  disebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa  Sentol  Daya  dan  Desa Sentol Laok. Luas wilayah Desa Pakamban Daya sebesar 313,60 Ha.
Sedangkan  Desa  Jaddung  secara  geografis  berada  di  42.1000  mT- 42.6000  mT-9123000mU-9119000mU.  Dilihat  dari  Topografi  ketinggian Desa  Jaddung  berada  pada  30  m  ketinggian  dari  permukaan air  laut  dengan keadaan  curah  hujan  rata-rata  20  mm/tahun,  serta  suhu  rata-rata  pertahun adalah  300c  dengan  kelembaban  udara  rata-rata  70%  pertahun.  Secara Administrasi  Desa  Jaddung  terletak  diwilayah  Kecamatan  Pragaan Kabupaten  Sumenep.  Wilayah  Desa  Jaddung  secara  administratif  dibatasi oleh  wilayah  desa-desa  tetangga.  Disebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa Guluk-Guluk  Barat  Kecamatan  Guluk-Guluk,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  Selat  Madura,  sedangkan  disisi  barat  berbatasan  dengan  Desa Pakamban Daja dan Desa Pakamban Laok sedangkan disisi timur berbatasan dengan  Desa  Pragaan  Daja  dan  Desa  Pragaan  Laok.  Luas  wilayah  Desa Jaddung sebesar 683,70 Ha yang terdiri dari 5 Dusun untuk.
2. Kecamatan Guluk-Guluk
Secara  umum  kondisi  sosial  Kecamatan  Guluk-Guluk  tidak sedikit  berbeda  dengan  Kecamatan-Kecamatan  lain  yang  ada  di Kabupaten Sumenep. Kecamatan Guluk-Guluk mempunyai beberapa desa, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Bakeyong
2. Kelurahan/Desa Batuampar
3. Kelurahan/Desa Bragung \
4. Desa Guluk Guluk
5. Desa Ketawang Laok
6. Kelurahan/Desa Pananggungan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
7. Kelurahan/Desa Payudan Daleman
8. Kelurahan/Desa Payudan Dundang
9. Kelurahan/Desa Payudan Karangsokon
10. Kelurahan/Desa Payudan Nangger
11. Kelurahan/Desa Pordapor
12. Kelurahan/Desa Tambuko
Gambar 1.4 Peta Kecamatan Guluk-Guluk
Desa  Bragung  dan  Payudan  Daleman  salah  satu  desa  yang  ada  di Kecamatan  Guluk-Guluk.  Luas  wilayah  Desa  Bragung  sebesar  657,728Ha atau 6.577286 km2. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat  dikelompokkan  seperti  untuk  Fasilitas  umum,  Pemukiman,  Pertanian, Kegiatan  ekonomi  dan  lain-lain.  Luas  lahan  yang  diperuntukkan  prasarana umum  diantaranya  luas  tanah  untuk  jalan  7.728  Ha;  luas  tanah  untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.
Sedangkan  untuk  luas  wilayah  Desa  Payudan  Daleman  sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km2. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian,  Kegiatan  ekonomi  dan  lain-lain.  Luas  lahan  yang  diperuntukkan prasarana  umum  diantaranya  luas  tanah  untuk  jalan  7.728  Ha;  luas  tanah untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019

## 3. Kecamatan Ganding
Ganding  adalah  sebuah  kecamatan  di  Kabupaten  Sumenep, Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Daerah ini  terletak  di arah  barat  kota sumenep Pulau Madura
1. Kelurahan/Desa Bataal Barat
2. Kelurahan/Desa Bataal Timur
3. Kelurahan/Desa Bilapora Barat
4. Kelurahan/Desa Bilapora Timur
5. Kelurahan/Desa Gadu Barat
6. Kelurahan/Desa Gadu Timur
7. Kelurahan/Desa Cempaka
8. Kelurahan/Desa Ketawang Daleman
9. Kelurahan/Desa Ketawang Karay
10. Kelurahan/Desa Ketawang Larangan
11. Kelurahan/Desa Ketawang Parebaan
12. Kelurahan/Desa Rombiya Barat
13. Kelurahan/Desa Rombiya Timur
14. Kelurahan/Desa Talaga
Desa Ketawang Karay terletak sekitar 20 m dari kantor Kecamatan Ganding,  kurang  lebih  21  Km  dari  Kabupaten  Sumenep,  dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan  Desa  Prancak  dan  Desa  Cempaka  Kecamatan  Pasongsongan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gadu Barat. Disebelah Selatan berbatasan  dengan  Desa  Ketawang  Daleman  dan  Desa  Ketawang Larangan sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk. Luas wilayah Desa Ketawang Karay sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km2.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Gambar 1.4 Peta Desa Ketawang Karay
Sedangkan  Luas  wilayah  Desa  Bataal  Barat  sebesar  657,728Ha  atau 6.577286  km2.  Luas  lahan  yang  ada  terbagi  dalam  beberapa  peruntukan, dapat  dikelompokkan  seperti  untuk  Fasilitas  umum,  Pemukiman,  Pertanian, Kegiatan  ekonomi  dan  lain-lain.  Luas  lahan  yang  diperuntukkan  prasarana umum  diantaranya  luas  tanah  untuk  jalan  7.728  Ha;  luas  tanah  untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.

## Hasil Analisis
Menurut  Oemar  Hamalik  (2008)  “kesiapan  adalah  tingkatan  atau keadaan  yang  harus  dicapai  dalam  proses  perkembangan  perorangan  pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional”.
Kesiapan  sangat  penting  untuk  memulai  suatu  pekerjaan,  karena  suatu kesiapan  merupakan  suatu  pondasi  dasar  bagi  suatu  masyarakat  atau pemerintah  dalam  menindaklanjuti  terkait  dengan  kegiatan  yang  akan dilakukan kedepannya.
Kesiapan  masyarakat  dalam  program  JKN-KIS  adalah  suatu  kondisi seseorang  yang  harus  siap  dalam  menerima  program  JKN-KIS  yang  dapat
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
diketahui  ketika  seseorang  tersebut  memberikan  respon  terhadap  program JKN-KIS tersebut.
Kesiapan  masyarakat  mencakup  pengetahuan  dan  sikap  masyarakat terhadap  progam  JKN-KIS  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  serta kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  iuran  yang  telah  ditetapkan  oleh BPJS.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  kesiapan  masyarakat  guna  menerima progam JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS perlu dilakukan penelitian dengan  melakukan  wawancara  terhadap  masyarakat  di  beberapa  desa  yang tersebar ditiga kecamatan sebagai sampling penelitian.
Gambar 2.1 Wawancara dengan Sekdes Desa Pakamban Daya
Pengetahuan  masyarakat  di  Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan Ganding  dapat  terhadap  progam  JKN-KIS  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS adalah  sebagian  besar  masyarakat  pernah  mendengar  tapi  tidak  mengetahui program  JKN-KIS.  Sementara  sebagian  lagi  belum  pernah  mendengar  sama sekali tentang program JKN-KIS tersebut.
Gambar 2.2 Wawancara dengan Perangkat Desa Bataal Barat
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Sebagian masyarakat ada yang punya keinginan untuk mengurus menjadi keanggotaan  BPJS  Kesehatan.  Namun,  masih  belum mengerti  akan  manfaat sistem  jaminan  kesehatan  ini  sehingga  niatnya  pun  kurang  bulat.  Selain memang  tidak  sempat  karena  mungkin  banyak  kerjaan,  juga  karena  belum mengerti fungsinya.
Gambar 2.3 Wawancara dengan Masyarakat Desa Pakamban Daya
Sesuai  UU  No.  40  Tahun  2004  Jaminan  kesehatan  diselenggarakan dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Pemerintah  Indonesia  terus  melakukan  pembenahan,  baik  sistem, regulasi,  dan  kelembagaan  institusi  penyelenggara  BPJS  Kesehatan. Tujuannya  adalah  agar  pelayanan  kesehatan  kepada  peserta/masyarakat  dari hari ke hari menjadi semakin baik.
Walaupun  perbaikan  dan  pembenahan  oleh  pemerintah  terus  dilakukan, masalah  penyelenggaraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  masih  saja terjadi.  Hingga  saat  ini  sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten  Sumenep, terutama yang bermukim diwilayah pedesaan seperti pedesaan yang berada di Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan  Ganding  banyak  yang  tidak mengetahui  adanya  program  pemerintah  ini.  Ada  juga  masyarakat  yang mengetahui  mengenai  program  JKN-KIS  adalah  bantuan  pemerintah  dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Gambar 2.4 Wawancara dengan Masyarakat Jaddung
Adapun  yang  sudah  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  tidak  memiliki pengetahuan  tentang  subtansi  program  jaminan  sosial  termasuk  prosedur mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Bahkan  masih  ada  keluhan  peserta tentang pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan program sosial gotong royong wajib ini, sehingga masyarakat menganggap lebih baik menggunakan biaya sendiri dari pada menggunakan BPJS.
Sedangkan  mengenai  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  iuran JKN-KIS  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  yang  membayar  iuran kepersertaan JKN hanya pada saat sakit saja.
Gambar 2.5 Wawancara dengan Kepala Desa Payudan Daleman
Dalam  pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diantaranya
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
adalah  kegotongroyongan.  Prinsip  gotong  royong  berarti  peserta  yang mampu  membantu  peserta  yang  kurang  mampu,  peserta  yang  sehat membantu  yang  sakit.  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak  hanya mendapatkan pelayanan kesehatan saja.
Sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten  Sumenep  khususnya  di Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan  Ganding  merasa  kurang  mampu untuk  membayar  iuran  JKN-KIS.  Hal  ini  karena  jumlah  keluarga  di  KK  itu sangatlah besar dalam satu rumah, sedangkan sumber penghasilan masih dari satu sumber.
Gambar 2.6  Wawancara dengan Masyarakat Ketawang Karay
Dalam  sistem  baru  ini  peserta  mandiri  diharuskan  membayar  iuran secara  kolektif  yang  mencakup  seluruh  nama  dalam  satu  Kartu  Keluarga (KK)  yang terdaftar. Artinya,  setiap bulan, peserta mandiri harus membayar total  tagihan  seluruh  anggota  keluarga  secara  akumulatif.  Namun,  sistem tersebut  dinilai  akan  memberatkan  para  peserta  khususnya  peserta  dari kalangan  menengah  ke  bawah.  Kewajiban  untuk  membayar  penuh  iuran setiap  bulan  untuk  satu  Kartu  Keluarga  (KK)  masyarakat  di  Kecamatan Ganding  sangat  membebani  rakyat  kecil  serta  menyulitkan  peserta  mandiri dari  kelompok  menengah  ke  bawah  yang  tidak  bisa  mencicil  pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Ada  juga  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  iuran  bulanan  kurang logis.  Hal  ini  dikarenakan  setelah  membayar  terkadang  ada  keluhan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2019
masyarakat tentang pelayanan, yang dianggap lebih baik menggunakan biaya sendiri dari pada menggunakan BPJS.
Disamping  demikian,  peneliti  menemukan  beberapa  kendala  masyarakat dalam  mendukung  program  JKN-KIS  oleh  BPJS  Kesehatan  di  Kabupaten Sumenep  khususnya  di  Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan  Ganding adalah sebagai berikut:
a. Kepersertaan yaitu penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
b. Ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah
c. Masyarakat tidak memahami alur JKN
d. Kurangnya sosialisasi oleh pihak BPJS
e. Penetapan orang tidak mampu / miskin untuk peserta PBI tidak sesuai dengan fakta
f. Kurangnya pelayanan kesehatan
Oleh karena itu perlu adanya solusi sebagai upaya untuk mengatasi kendala masyarakat  dalam  mendukung  Program  JKN-KIS  oleh  BPJS  Kesehatan  di Kabupaten  Sumenep  khususnya  di  Kecamatan  Pragaan,  Guluk-Guluk,  dan Ganding antara lain:
a. Mekanisme pendaftaran perlu diperbaiki
b. Ada usaha dari desa yang dibantu pemerintah
c. Adanya pemasaran sosial dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat
d. Adanya media sosilisasi dari semua pihak atau semacam kader dari JKN-KIS
e. Penetapan orang tidak mampu untuk peserta PBI harus sesuai dengan fakta
f. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditingkatkan lagi

## Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait program JKN-KIS,  minimnya    kesiapan  masyarakat  terhadap  Program  JKN-KIS terbukti adanya temuan kendala namun, peneliti juga telah menganalisis upaya untuk  mengatasi  kendala    masyarakat  dalam  mendukung  Program  JKN-KIS
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
oleh  BPJS  Kesehatan  di  Kabupaten  Sumenep  khususnya  di  Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding antara lain:
1. Perlu  diperbaiki  dalam  mekanisme  pendaftaran  itu  karena  Peraturan Presiden  (Perpres)  No.  19  Tahun  2016  yang  telah  diubah  menjadi  Perpres No. 28 Tahun 2016 menyebut NIK bukan syarat wajib kepesertaan.
2. Menurut peneliti ada rekomendasi DJSN membatasi pelayanan sebanyak 3 kali itu ditujukan kepada peserta yang terdaftar di faskes yang masih dalam satu kabupaten/kota.
3. BPJS  Kesehatan  dituntut  mampu  mengumpulkan  informasi  tentang kemampuan dan ketersediaan tempat tidur di askes yang bekerjasama.
Oleh  karena  itu  peneliti  menyimpulkan  tentang  kesiapan  masyarakat terhadap  program  JKN-KIS  sangatlah  minim  berdasarkan  temuan  peneliti, ada yang belum pernah mendengar sama sekali tentang program JKN BPJS Kesehatan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  atau BPJS,  ada  juga  masyarakat  belum  paham  akan  hak  dan  kewajibannya sebagai peserta JKN-BPJS Kesehatan dikarenakan :
a. Masyarakat tidak tahu tentang obat-obatan yang ditanggung dan tidak ditanggung dalam pelayanan BPJS.
b. Ketidakpahaman  masyarakat  tentang  fasilitas  kesehatan  (faskes) primer dan prosedur rujukan berjenjang.
c. Ketidakpahaman masyarakat tentang cara pindah faskes bagi anggota keluarga  yang  sedang  mengikuti  pendidikan  atau  bekerja  di  luar daerah.
d. Petugas  kesehatan  di  tingkat  bawah  minim  pengetahuan  tentang BPJS.  Padahal  masyarakat  cenderung  bertanya  tentang  BPJS  pada petugas kesehatan di tingkat bawah (staf puskesmas, pustu, polindes).
Peserta  tidak  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  cara  untuk mendapatkan  pelayanan  BPJS  Kesehatan,  karena  kepesertaannya  tidak  diurus sendiri tetapi diurus orang lain.
Menurut  peneliti  Ketidak  tahuan  masyarakat  tentang  program kepesertaan  wajib  itu  pun  beralasan.  belum  ada  sosialisasi  tentang  BPJS
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019
Kesehatan  belum  maksimalnya  sosialisasi  tentang  program  BPJS  Kesehatan oleh  pihak  BPJS.  Padahal,  sejak  dioperasikannya  program  BPJS,  bersamaan pula  badan  penyelenggara  mulai  beroperasi  di  kabupaten  sumenep.  Program ini  sangatlah  penting  asalkan  tepat  sasaran  dan  perlunya  sosialisasi  untuk program ini.
Masyarakat  yang  membayar  iuran  kepersertaan  JKN  hanya  pada  saat sakit saja. Setelah berobat atau setelah mendapat pelayanan kesehatan mereka menghentikan kepesertaan termasuk berhenti membayar iuran halini dianggap bahwa Iuran bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri dianggap masyarakat terlalu mahal.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.  1 2019

## Daftar Pustaka
Anonim,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24/  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pustaka Mahardika, Jgj, 2012.
Buku  Tentang  Pedoman  Desa  Siaga  Aktif,  tentang  Kesehatan .  2014. http://diskes.jabarprov.go.id/application/modules/pages/files/ Buku_Pedoma n_Desa_Siaga_Aktif Diterbitkan oleh dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat. Fandy, Tjiptono. 2006. Manajemem Pelayanan Jasa , Yogyakarta: Andi Press Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Balai Pustaka Dekdikbud Korten, David D. Dan sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan , Jakata: Yayasan Obor Indonesia
Kotler, Dan Killer. 2009. Manajemen Pemasaran , Jakata: Earlangga Moleong,  Lexy  J.,  2006, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Parasuraman,A,Valerie A.Zeithaml,Leonard L.Berry.1998 SERVQUAL ;A Mutiple Item  Scal  For  Maesurung  Consumer  Prensipsioan  Of  Service Quality.(jurnal).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasioanal  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar Isi  Untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah. (Online), ( www.inherent-dikti.net ), diakses 8 April 20123.
Soekanto,. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar . Malang: Jakarta Press.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta _________, 2008, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
_________.2010. Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1992  No  23,  tentang Kesehatan . Surabaya: Ariloka.
Tim  Penyusun  Bahan  Sosialisasi  dan  Advokasi  JKN,  Buku  Pegangan  Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial, Nasional Tim Penerbit Buku Biru, 2012, Kitab Undang -Undang Tentang Kesehatan &
Kedokteran, Diva press, Jogyakarta, Cetakan Pertama