## Volume 29 Nomor 1, Januari 2024 JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE PADA PROSPEK PENGENTASAN KEMISKINAN
Syaharani Noer Fathia 1a , Ayu Dwiny Octary 2b , Rona Majidah 3c 123 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung/Lampung, Indonesia syaharani.noer@feb.unila.ac.id a , ayu.dwiny@feb.unila.ac.id b , rona.majidah@feb.unila.ac.id c
INFO ARTIKEL Dikumpulkan: 12 Oktober 2023; Diterima: 07 Desember 2023;
Terbit: 30 Januari 2024;

## ABSTRACT
Poverty  is  a  multidimensional  and  multi  structural  problem  which  makes  poverty alleviation the main challenge for development in the 21st century. Poverty generally occurs in developing countries, but it cannot be denied that poverty can be found in developed  countries.  This  means  that  countries  in  the  Asian  region  cannot  escape poverty. In 2017 there was a reduction of 29.1% in total poverty in the Asian Region. However,  the  Covid-19  pandemic  has  slightly  hampered  poverty  alleviation.  Main point of the research is to find out the substance of the intensification of democracy and political stability. and the level of corruption can influence poverty alleviation, with  a  research  time  span  of  7  years  (2015-2021).  The  results  of  this  research: Democracy and Political Stability have a significant-negative effect and Corruption has  a  significant-positive  effect  on  poverty  alleviation.  Furthermore,  this  research expected to encourage the welfare of Asian countries society economically and non- economically. By increasing people's welfare, the standard of living will increase and disparities in aspects of life will decrease.
Keywords: Good Governance, Poverty; methods: Quantitative
Volume 29. Nomor 1, Januari 2024, pp. 28-38 http://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2000
Corresponding author: Syaharani Noer Fathia Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 Email : Syaharani.noer@feb.unila.ac.id

## ABSTRAK
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensional  dan  multistruktural  yang menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan di abad ke-21. Kemiskinan umumnya terjadi di negara berkembang, namun tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kemiskinan  dapat  ditemukan  di  negara  maju.  Hal  ini menyebabkan  tidak  dapat  terlepasnya  negara-negara  di  Kawasan  Asia  dari kemiskinan.  Pada  tahun  2017  terdapat  penurunan  sebesar  29,1%  dari  total kemiskinan  di  Kawasan  Asia.  Namun  adanya  pandemi  Covid-19  sedikit menghambat pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi bagaimana intensifikasi demokrasi, stabilitas politik. dan tingkat korupsi dapat  memengaruhi  pengentasan  kemiskinan,  dengan  rentang  waktu  penelitian selama 7 tahun (2015-2021). Hasil penelitian ini Demokrasi dan Stabilitas Politik berpengaruh negative signifikan dan Korupsi berpengaruh positif signifikan pada pengentasan  kemiskinan.  Selanjutnya  diharapkan  penelitian  ini  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  negara-negara  Kawasan  Asia  secara ekonomi dan non ekonomi. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka taraf hidup akan meningkat dan kesenjangan pada aspek kehidupan akan berkurang.
Kata Kunci: Good Governance, Kemiskinan; Metode : Kuantitatif

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah bukti kesenjangan multidimensional dan multisektoral yang menyebabkan permasalahan pada keseluruhan aspek seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, geografis, gender, dan lain sebagainya  (Adi, 2005). Luasnya kemiskinan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan di abad  ke-21.  Bank  Dunia  ( World  Bank ,  2002)mengindikasikan  kemiskinan  sebagai  hidup  dengan  pendapatan  di bawah USD$1/hari hingga USD$2/hari (World Bank, 2002). Selanjutnya, menurut Bank Dunia lebih dari 320 juta orang di Kawasan Asia hidup dengan kemiskinan yang ekstrem. Hal ini dapat diartikan bahwa ratusan juta orang hidup  dengan pendapatan  di bawah  USD$2/hari.     Kemiskinan  umumnya  terjadi  di  negara berkembang,  namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dapat ditemukan di negara maju. Kawasan Asia terdiri atas negara maju (contoh: Singapura, Korea Selatan, dan Jepang) dan negara berkembang (contoh: Indonesia, Timor Leste, China, dan Bangladesh).
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  terdapat  penurunan  signifikan  pada  angka  kemiskinan  di  Kawasan  Asia. Setelah MDGs (Millenium Development Goals) dan SDGs (Sustainable Development Goals) di tahun 2017 terdapat
penurunan  sebesar  29,1%  dari  total  kemiskinan  Kawasan  Asia.  Namun  adanya    pandemi     Covid-19     sedikit menghambat pengentasan kemiskinan. Dilansir dari laporan Asian Development Bank pada 2021 Southeast Asia Development Symposium (SEADS, 2022), pandemi Covid-19 menyebabkan negara pada Kawasan Asia, khususnya Asia  Tenggara  yang  mana  sebanyak  4,7  juta  individu  masuk  ke  dalam  kemiskinan  level  ekstrem  dan  9,63  juta individu menjadi pengangguran sepanjang tahun 2021 ( Asian Development Bank , 2021). Menurut laporan ini pula, di  Indonesia  terdapat  ketidakpastian  yang  signifikan  terhadap  risiko  penurunan  dan  atau  peningkatan perekonomian negara sehingga memerlukan strategi pengentasan kemiskinan yang menyeluruh.
Gambar 1. Grafik Total Kemiskinan Negara Berkembang di Kawasan Asia (Tahun 1990-2017)
Sumber: Asian Development Bank 2021 Sumber di akses: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional- document/788046/adb-annual-report-2021.pdf
Tabel 1. Top 8 Negara Miskin di Asia
Sumber World Development Indicators – World Bank
Data (Tahun 2020) diakses di: https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and- shared-prosperity
No Negara GNI Per Capita 1. Afghanistan $500 2. Yemen $940 3. Tajikistan $1060 4. Kyrgyzstan $1160 5. Nepal $1190 6. Myanmar $1260 7. Pakistan $1280 8. Korea Utara $1286
Pada Tabel 1. terdapat 8 negara teratas yang tergolong sebagai negara miskin di Kawasan Asia. Afghanistan menjadi negara termiskin nomor satu di Kawasan ini, hal ini disebabkan oleh konflik bersenjata, korupsi merajalela di  pemerintahannya,  serta  adanya  ketimpangan  pendapatan  (Ochilov  &  Najibullah,  2021).  Selanjutnya  pada peringkat kedua negara termiskin di Kawasan Asia adalah Yemen. Menurut Human Development Index oleh PBB, Yemen merupakan negara paling tidak berkembang yaitu berada di peringkat 183 dari 191 negara. Kemiskinan di Yemen disebabkan oleh perang saudara dan banyaknya praktik korupsi  (AL-SHARAFI, 2021). Pada posisi ketiga terdapat Tajikistan yang merupakan negara Asia Tengah. Karakteristik negara Asia Tengah yang fenomenal adalah “ Excessive presidential power and person-centered politics ”. Karakteristik ini membawa Tajikistan sebagai salah satu negara  miskin  di  Kawasan  Asia  dikarenakan  adanya  defisit  demokrasi  atas  diktatorisme  lembaga  eksekutifnya. Emamoli  Rahmon  merupakan  presiden  ke-3  Tajikistan  sejak  tahun  1994  hingga  saat  ini.  Defisit  demokrasi  ini menunjukkan pula tingkat korupsi yang besar di Tajikistan (Blavatskyy, 2021)Dapat disimpulkan dari fenomena di atas, tiga negara miskin teratas di Kawasan Asia memiliki faktor-faktor yang menjadikan negaranya sebagai negara termiskin. Defisit demokrasi, political instability, dan tingkat korupsi tinggi menjadikan negara-negara tersebut sulit keluar dari kemiskinan.
Hal  ini  selaras  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu,  (Sen,  1987a)menemukan  bahwa  pengentasan kemiskinan  akan  meningkatkan  demokrasi  dan  sebaliknya.  Dengan  adanya  demokrasi  maka  kelaparan  dan kemerosotan kesejahteraan sebagai dimensi kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Selanjutnya pada studi oleh  (Varshney,  2005),  mengemukakan  bahwa  negara-negara  demokrasi  lebih  efektif  dalam  mengentaskan kemiskinan  karena  dilakukan metode  langsung  pada pemberantasan.  Hal  ini  sejalan  dengan  studi  oleh  (Sutarto, 2019), yang mana nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga  demokrasi  dapat  tercapai  dan  menciptakan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat. Selanjutnya studi oleh Tebaldi & Mohan, (2010) menemukan bahwa kestabilan politik mendorong pertumbuhan ekonomi meminimalkan konflik dan mengurangi kemiskinan. Penelitian kausalitas antara pengentasan kemiskinan dan  korupsi  oleh  Chetwynd  et  al.,  (2003)menyimpulkan  tindak  pidana  korupsi  dapat  memperkuat  kemiskinan
sehingga  dibutuhkan  program  anti  korupsi  oleh  pemerintah  sehingga  peningkatan  kepercayaan  publik  akan cenderung mengurangi korupsi dan mengurangi kemiskinan. Studi ini kemudian terdukung oleh penelitian Ildırar & İşcan, (2015) , yang dalam hal ini korupsi memengaruhi kinerja ekonomi secara langsung dan kinerja ekonomi yang  rendah  akan  menyebabkan  kemiskinan.  Shabbir  et  al.,  (2019)pada  studi  nya  menyimpulkan  bahwa  ada hubungan  positif  antara  kemiskinan  dan  korupsi,  sehingga  pengentasan  kemiskinan  dapat  dilakukan  dengan strategi pemberantasan korupsi.
Berikut merupakan permasalahan penelitian didasari oleh latar belakang di atas adalah Pertama, Bagaimana demokrasi berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan di negara-negara Kawasan Asia? Kedua, bagaimana stabilitas politik berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan di negara-negara Kawasan Asia? dan Ketiga, bagaimana tingkat korupsi berpengaruh pada prospek pengentasan kemiskinan?
Dengan  adanya  latar  belakang  ini  maka  penelitian  akan  berfokus  pada  pengentasan  kemiskinan  dengan substansi peranan penguatan good governance dengan dimensi demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi di negara-negara seluruh Kawasan Asia untuk tahun 2015-2021 (7 tahun terakhir).  Penelitian ini diharapkan dapat mendorong  pengentasan  kemiskinan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  baik  secara  ekonomi  maupun  non- ekonomi rakyat di negara-negara Kawasan Asia.  Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan non-ekonomi penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pada pemberantasan kesenjangan (inequality) negara- negara  Kawasan  Asia.  Selanjutnya  untuk  sisi  pemerintahan,  diharapkan  pula  penelitian  ini  dapat  menjadi best practice pada lembaga eksekutif/legislatif/yudikatif untuk memberantas kemiskinan di negaranya.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN
Teori Sosial-Demokrat : Teori ini dikemukakan Karl Marx yang selanjutnya, melalui (Windia, 2015) teori ini menggambarkan  bahwa  kemiskinan  bukanlah  masalah  individu  melainkan  struktural.  Adanya  favoritisme  dan kesenjangan (inequality) menghambat masuknya informasi pada aspek sosial, ekonomi, dan politik di kehidupan masyarakat  tertentu.  Teori  ini  mengutamakan  strukturisasi  dan  kemampuan  pemerintahan  negara  dalam menyejahterakan  masyarakat.  Artinya,  teori  sosial-  demokrat  mengusahakan  adanya  kesetaraan  di  masyarakat sehingga dapat mencapai independensi dan demokrasi di negaranya. Dengan adanya kebebasan dan kesetaraan ini, dapat  memungkinkan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  bentuk  menurunnya  kemiskinan  di Masyarakat.
Pengentasan  Kemiskinan: (Sen,  1987b)mengemukakan  bahwa  bencana  alam  bukanlah  satu-satunya penyebab kemiskinan dan kelaparan, melainkan diktatorisme. Banerjee & Chaudhury (2010), berdasarkan definisi kemiskinan  oleh  (Sen,  1987b),  berpendapat  bahwa  kemiskinan  bukan  hanya  terukur  dari  ketidakmampuan ekonomi tetapi terpengaruh oleh segala aspek sehingga individu sulit untuk memenuhi kehidupannya pada taraf ekonomi, sosial, kesehatan, maupun politik. Terganggunya sebagian besar atas keseluruhan aspek yang ditimbulkan oleh kemiskinan, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pemerintah di seluruh negara. Kemiskinan merupakan isu multidimensional sehingga seluruh negara di dunia merespon hal ini dengan membuat kesepakatan  dengan  menyuarakan  deklarasi  The  Millenium  Development  Goals  (MDGs)  dan  Sustainable Development Goals (SDGs) (Ishatono & Raharjo, 2016).MDGs telah berakhir pada tahun 2015 dan SDGs merupakan program  lanjutan  yang  sedang  dilakukan  oleh  dunia  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Dari  hal  gerakan  tersebut, dapat  disimpulkan  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  menjadi  beban  seluruh  negara  di  dunia.  Terdapat perspektif yang keliru akan pemahaman pengentasan kemiskinan  (Huraerah, 2013)antara lain: (1) pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada aspek ekonomi, bukan multidimensional; (2) Fondasi pengentasan kemiskinan hanya  berdasar  karitatif  (menerima  bantuan),  bukan  peningkatan  produktivitas  masyarakat;  (3)  Pengentasan kemiskinan mengorientasikan masyarakat miskin sebagai objek bukan subjek yang seharusnya berlaku aktif ikut memberantas  kemiskinan;  dan  (4)  Pemerintah  merupakan  penguasa  bukan  agen  fasilitator  pengentasan kemiskinan, yang mana pemerintah tidak berfokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat miskin melainkan apa yang mereka miliki.
Atas  kekeliruan  perspektif  di  atas,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  dimensi  lain  untuk  pengentasan kemiskinan  yaitu  pada  aspek  sosial,  politik,  dan  ekonomi  melalui  instrumen  peran  intensifikasi  demokrasi, kestabilan  politik,  dan  tingkat  korupsi.  Ketiga  instrumen  ini  dapat  berpengaruh  langsung  dengan  pertumbuhan ekonomi yang menjadi skala akan kemiskinan suatu negara.

## Kerangka Pemikiran:
Gambar 2. State of the Art

## 1. Pengaruh Demokrasi Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan
Diktatorisme  adalah  paham  yang  dalam  hal  ini  suatu  pemerintahan  negara  tidak  mengakui  hak-hak masyarakatnya  sehingga  kekuasaan  mutlak  milik  penguasa  negara  saat  itu.  Diktatorisme  akan  melahirkan  para pemimpin yang bersifat otoriter (Zedong, 2019).Diktatorisme pada suatu negara menyebabkan lemahnya bahkan tidak adanya demokratisasi. Diktatorisme yang melahirkan pemimpin otoriter tidak menjamin bahwa negaranya dapat  terbebas  dari  kemiskinan.  Berikut  merupakan  negara  paling  otoriter  yang  tergolong  negara  miskin  di Kawasan Asia untuk tahun 2021 menurut The Economist Intelligence Unit (EIU): (1) Afghanistan, (2) Myanmar, (3) Korea Utara, (4) Suriah, (5) Turkmenistan.
Demokrasi sendiri memberikan doktrin berupa kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tidak hanya negara dengan diktatorisme, negara yang menganut paham demokrasi-pun tidak luput dari kemiskinan. Hal ini disebabkan lembaga pemerintahan yang tidak dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Berikut merupakan negara dengan tingkat demokrasi rendah yang masih memerangi kemiskinan: (1) Indonesia, (2) India, (3) Malaysia, (4) Filipina. Hal ini membuktikan bahwa rendah dan tidak adanya demokrasi membuat negara sulit untuk memerangi kemiskinan.
Selaras dengan hal-hal di atas terdapat penelitian yang mendukung pentingnya demokrasi sebagai dimensi berkausalitas  pada  pengentasan  kemiskinan  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  negaranya (Nasution,  2020;  Neudorfer,  2015;  Sen,  1987b;  Sutarto,  2019;  Varshney,  2005)  peningkatan  demokrasi  sendiri dapat dilakukan dengan meningkatnya good governance suatu pemerintahan.

## 2. Pengaruh Stabilitas Politik Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan
Stabilitas  politik  dibangun  atas  histori  pergantian  kekuasaan  di  suatu  negara,  keberhasilan  lembaga pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya, dan mitigasi atas ancaman berupa terorisme, kudeta, dan lain sebagainya  (Basit  &  Haryono,  2021;  Shehzadi  et  al.,  2019).  Terdapat  beberapa  negara  di  Kawasan  Asia  yang lingkungan  politiknya  tidak  stabil  sehingga  menjerumuskan  negaranya  pada  palung  kemiskinan.  Penyebab ketidakstabilan ini salah satunya adalah perang. Terdapat beberapa negara di Kawasan Asia yang semakin dilanda kemiskinan  akibat  peperangan  baik  antar-sipil  ataupun  sipil  dan  militer.  Negara  di  Kawasan  Asia  yang  tidak memiliki kestabilan politik dan semakin dilanda kemiskinan antara lain adalah Afghanistan dan Myanmar. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian pendukung yang menyimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan politik di suatu negara maka akan semakin sulit negara itu untuk keluar dari kemiskinan(Nasution, 2020; Okwanya & Abah, 2018; Tebaldi & Mohan, 2010; Yolanda, 2019), pengentasan kemiskinan pada sisi stabilitas politik perlu diperhatikan.

## 3. Pengaruh Tingkat Korupsi Pada Prospek Pengentasan Kemiskinan
Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Kawasan Asia, seperti Bangladesh yang merupakan negara termiskin ketiga di Asia pada tahun 2022. Penyebab kemiskinan di Bangladesh adalah laju pertumbuhan penduduk  yang  tidak  selaras  dengan  pendapatannya  serta  tingginya  tingkat  korupsi  di  negara  ini.  Tidak  hanya Bangladesh, Indonesia masih jauh berdiri sebagai negara yang jauh dari korupsi. menurut indeks persepsi korupsi
oleh Transparency International kedua negara di Kawasan Asia ini belum masuk ke dalam ranking 50 besar negara yang bebas dari korupsi pada tahun 2021.
Menurut Transparency  International ,  korupsi  mereduksi  kepercayaan  publik,  melemahkan  demokrasi, menghambat pembangunan  ekonomi,  memperjelas  ketimpangan  yang  berujung pada kemiskinan.    Negara  yang penuh  dengan  tindak  pidana  korupsi  biasanya  masuk  ke  dalam  kategori  negara  miskin(Waluyo,  2022).  Hal  ini mengartikan bahwa tingkat korupsi suatu negara berkausalitas dengan tingkat kemiskinan sehingga pengentasan perlu dilakukan. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu dimensi pengentasan mengefektifkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Fauziah & Lubis, 2022). Kesinambungan ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberantas korupsi di suatu negara (Chetwynd et al., 2003; Ildırar & İşcan, 2015b; Nasution, 2020; Neudorfer, 2015; Shabbir et al., 2019; Yolanda, 2019).

## Pengembangan Hipotesis:
H1:  Demokrasi  secara signifikan berpengaruh positif pada  prospek pengentasan  kemiskinan  di negara  Kawasan Asia.
H2:  Stabilitas  politik  secara  signifikan  berpengaruh  positif  pada  prospek  pengentasan  kemiskinan  di  negara Kawasan Asia.
H3:  Tingkat  korupsi  secara  signifikan  berpengaruh  positif  pada  prospek  pengentasan  kemiskinan  di  negara Kawasan Asia.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  data  sekunder  berupa  indeks  skoring  dari World Development Indicator , World Governance Indicator , dan Corruption Perception Index . Masing-masing indeks dirilis oleh lembaga kredibel dunia yaitu Bank Dunia ( World Bank ) dan Transparency International . Variabel dependen (X) penelitian  ini  adalah  pengentasan  kemiskinan  ( poverty )  dan  variabel  independent  (Y)  penelitian  ini  adalah demokrasi sebagai dimensi dari voice and accountability , stabilitas politik, dan tingkat korupsi. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah negara-negara di Kawasan Asia dengan syarat adanya ketersediaan data yang untuk 7 tahun  selama  tahun  2015-2021  pada  indeks  terkait.  Metode  analisis  regresi  data  panel  akan  digunakan  untuk penelitian  ini.  Fokus  penelitian  adalah  mengetahui  pengaruh  demokrasi,  stabilitas  politik,  dan  tingkat  korupsi terhadap  prospek pengentasan  kemiskinan di  negara-negara  Kawasan  Asia  selama  7  tahun.  Berikut merupakan model ekonometrika untuk penelitian ini:
Pit = βoi + β1 Xit+ + β2 Xit ++ β3 Xit + Ɛ it Keterangan: P : Kemiskinan ( Poverty ) X1 : Demokrasi X2
: Stabilitas Politik
X3
: Tingkat Korupsi

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji Model Estimasi: Pada penelitian ini, Uji Model Estimasi dilakukan sebelum analisis regresi data panel dengan tujuan untuk memilih model terbaik di antara model common effect , fixed effect , atau random effect .  Terdapat tiga uji untuk memilih model terbaik dengan menggunakan software eviews10 antara lain 1) Chow Test, 2) Hausman Test, dan 3) LM-test. Berikut merupakan hasil dari ketiga uji tersebut.
Tabel 2. Hasil Chow Test Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects – Negara Kawasan Asia Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.277458 (17,105) 0.2215 Cross-section Chi-square 23.687265 17 0.1282
Tabel di atas menunjukkan Chow- Test dengan hasil p- value=0,000>0.05=α, yang mana model yang terbaik di antara model common effect dan fixed effect adalah model common effect . Uji selanjutnya yang akan dilakukan adalah Hausman test.
Tabel 3. Hasil Hausman Test Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia
Correlated Random Effects - Hausman Test Test cross-section random effects - Negara Berkembang Effects Test Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 2.472777 3 0.4802 Sumber: EViews 10
Hausman Test di atas menunjukkan hasil p- value=0,000>0,05=α, yang mana model yang terbaik di antara  model fixed  effect dan random  effect adalah  model random  effect .  Setelah  Hausman- test dan didapatkan hasil bahwa model terbaik adalah random effect , maka selanjutnya peneliti melakukan LM test.
Tabel 3. Hasil Lagrange Multiplier Regresi Data Panel Negara Kawasan Asia
Correlated Random Effects - LMTest Test cross-section random effects - Negara Berkembang Breusch-Pagan Cross-section Test Hypothesis Time Both 2.472777 3 0.4802 Sumber: EViews 10
Pada hasil Hausman Test di atas didapatkan hasil p- value=0,000<0.05=α, yang mana model yang terbaik di antara model random effect dan common effect adalah model common effect. Setelah LM test dan didapatkan hasil bahwa model terbaik adalah common effect, maka selanjutnya peneliti melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi data panel dengan model common effect .
Hasil Uji Asumsi Klasik: Berdasarkan hasil uji model telah terpilih bahwa model terbaik adalah common effect oleh sebab itu uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas  (Basuki & Yuliadi, 2014).

## a. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan linear antara variabel independen  dalam  model  regresi.  Kehadiran  Multikolinearitas  dapat  diidentifikasi  dengan  melihat  nilai  matriks korelasi.  Jika  nilai  matriks  korelasi  kurang  dari  0.85,  maka  model  tersebut  tidak  mengalami  Multikolinearitas, sedangkan jika nilai matriks korelasi lebih dari 0.85, maka model tersebut mengalami Multikolinearitas.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi Data Panel Random Effect Negara Kawasan Asia X1 X2 X3 X1 1.000000 0.222633 0.717679 X2 0.622633 1.000000 0.790244 X3 0.717679 0.390244 1.000000

## Sumber: EViews 10
Koefisien korelasi X1 dan X2 adalah sebesar 0.222633 < 0.717679 selanjutnya koefisien korelasi X1 dan X3 adalah sebesar 0.717679 < 0.790244, dan koefisien korelasi X2 dan X3 adalah sebesar 0.790244 < 0.85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

## b. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan Grafik residual (warna biru) menunjukkan garis   dari Grafik residual tidak melewati batas (500 dan -500) yang artinya varian residual sama yang membuktikan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas.
-50 0 50 100 150 200 250 300 1 - 1 5 1 - 1 9 2 - 1 6 2 - 2 0 3 - 1 7 3 - 2 1 4 - 1 8 5 - 1 5 5 - 1 9 6 - 1 6 6 - 2 0 7 - 1 7 7 - 2 1 8 - 1 8 9 - 1 5 9 - 1 9 1 0 - 1 6 1 0 - 2 0 1 1 - 1 7 1 1 - 2 1 1 2 - 1 8 1 3 - 1 5 1 3 - 1 9 1 4 - 1 6 1 4 - 2 0 1 5 - 1 7 1 5 - 2 1 1 6 - 1 8 1 7 - 1 5 1 7 - 1 9 1 8 - 1 6 1 8 - 2 0 Y Residuals
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Data Panel Random Effect Negara Kawasan Asia Sumber: EViews 10
Hasil  Analisis  Pengaruh  Regresi  Data  Panel  dengan  Menggunakan  Common  Effect  Model: Berikut merupakan hasil pendugaan model data panel common effect, yang mana persamaan fungus terkait pengentasan korupsi terhadap demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat korupsi di negara Kawasan Asia.
Tabel 5. Tabel Hasil Pendugaan Model Panel Common Effect Persamaan Fungsi Pengentasan Kemiskinan terhadap Demokrasi, Stabilitas Politik, dan Tingkat Korupsi di Negara Kawasan Asia
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob, Konstanta (P) 33.95533 16.73223 2.029336 0.0006*** X1 (D) -2.572268 4.152780 -0.619409 0.0468** X2 (PS) -2.029151 3.620777 -0.560419 0.0489** X3 (C) 0.053785 0.377129 0.142616 0.0518** R-squared 0.008 Adjusted R-squared -0.016 Sumber: EViews 10
Ket: ***(Signifikan pada taraf nyata 99%) **(Signifikan pada taraf nyata 95%)
Tabel  di  atas  merupakan  hasil  dari pendugaan  model common  effect regresi  data  panel dengan perolehan seluruh  variabel  yaitu  Demokrasi  (D),  Kestabilan  Politik  (PS),  dan  Tingkat  Korupsi  (C)  berpengaruh  secara signifikan.
Variabel D (X1) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh negatif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia. Berdasarkan pada nilai regresinya, ketika variabel D (X1) di negara Kawasan Asia mengalami kenaikan sebesar 1-unit  maka  kemiskinan  akan naik  menurun  sebesar  -2.572.  Intensifikasi  demokrasi memberikan platform  bagi partisipasi  publik  yang  lebih  luas  dalam  proses  pembentukan  kebijakan.  Dengan  adanya  mekanisme  untuk mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih responsif dan inklusif. Meningkatnya demokrasi akan memperkuat pengentasan kemiskinan di negara kawasan  Asia. Oleh sebab itu hubungan antara demokrasi dan kemiskinan di negara Kawasan Asia memiliki kompleksitas dan dimensi keterhubungan. Pemerintahan demokratis cenderung lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pendidikan. Fokus  pemerintah  dengan  demokrasi  yang  tinggi  juga  akan  mengarahkan  negara  pada  perancangan  program- program  sosial  untuk  mengatasi  isu  kemiskinan.  Perbaikan  isu  ini  dapat  berbentuk  bantuan  sosial,  program pendidikan, dan program kesehatan.
Sistem  demokrasi  memberikan  warga  negara  akses  yang  lebih  besar  terhadap  partisipasi  politik  dan pengambilan keputusan. Hal ini merefleksikan partisipasi aktif masyarakat suatu negara,  yang mana hal ini akan meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pengentasan kemiskinan akan lebih terprogram dan  terarah.  Partisipasi  membuka  jalan  bagi  aspirasi  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  miskin  lebih  dapat dipertimbangkan  sebagai  isu  utama  untuk  diperbaiki  baik  dari  segi  finansial  maupun  sosial.  Selanjutnya
transparansi dan akuntabilitas akan  mengefektifkan jalannya pemerintahan seperti penyerapan anggaran publik yang  mana,  pemerintah  akan  cenderung  terbuka  dan  meminimalisir  kecurangan  dana.  Hal  ini  memberikan keuntungan  yaitu  minimnya  penyalahgunaan  dana  sehingga  pemerintah  dapat  lebih  fokus  untuk  mengentas kemiskinan.    Kolaborasi  indikator  demokrasi  yaitu  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  juga  akan memperkuat  perlindungan  HAM  bagi  semua  masyarakatnya  termasuk  masyarakat  miskin.  Dengan  adanya perlindungan akan HAM yang kuat maka keikutsertaan masyarakat dalam mengelola negara seperti membuat dan mengontrol  kebijakan  juga  akan  semakin  kuat  yang  mana  hal  ini  memunculkan  potensi  penghambatan  pada penyalahgunaan kebijakan oleh pihak tertentu sehingga merugikan masyarakat banyak. Dengan potensi ini pula pengelolaan negara yang baik dapat mengelola tingkat kemiskinan di negaranya.
Brunei  adalah  salah  satu  contoh  negara  di Kawasan  Asia yang  berbentuk  monarki  mutlak  (kerajaan)  dan memiliki  dampak  terhadap  isu  kemiskinan  di  negaranya.  Brunei  merupakan  salah  satu  negara  yang  kaya  akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Namun, pendapatan dari sumber daya ini tidak selalu merata di antara penduduk. Meskipun Brunei memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan  dan  kemiskinan  relatif  masih  ada,  terutama  di  kalangan  penduduk  miskin.  Selanjutnya  kekuasaan terpusat  pada  monarki  atau  penguasa,  akhirnya  akses  masyarakat  biasanya  lebih  terbatas  dalam  pengambilan keputusan  politik  dan  pembentukan  kebijakan.  Hal  ini  dapat  memperburuk  prioritas  pembangunan  dan  upaya mengurangi kemiskinan.
Contoh negara  lainnya  di  kawasan  Asia  dengan tingkat partisipasi  masyarakat yang  relatif  rendah adalah Myanmar. Partisipasi masyarakat yang rendah di sini mengacu pada keterlibatan yang terbatas dari warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Myanmar telah mengalami beberapa dekade pemerintahan militer dan rezim  otoriter  yang  telah  menghambat  perkembangan  partisipasi  masyarakat.  Selama  periode  ini,  kebebasan berbicara,  berkumpul,  dan  berpartisipasi  dalam  kebijakan  publik  dibatasi,  yang  telah  mengurangi  budaya partisipasi masyarakat. Ketidakstabilan politik dan perubahan rezim di Myanmar telah menciptakan ketidakpastian yang  membuat  masyarakat  ragu-ragu  untuk  terlibat  dalam proses  politik.  Ketidakpastian  ini  dapat  mengurangi minat  dan  motivasi  untuk  berpartisipasi.  Beberapa  budaya  di  Myanmar  mungkin  memiliki  norma-norma  yang menempatkan  penekanan  pada  ketaatan  terhadap  otoritas  dan  kepemimpinan  yang  eksklusif.  Hal  ini  dapat menghambat  partisipasi  publik  karena  masyarakat  mungkin  merasa  kurang  diizinkan  untuk  menyuarakan pendapat  mereka.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pentingnya  intensifikasi  demokrasi  demi  terwujudnya pengentasan kemiskinan.
Variabel PS (X2) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh negatif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia.  Berdasarkan  pada  nilai  regresinya,  ketika  variabel  PS  (X2)  di  negara  Kawasan  Asia  mengalami  kenaikan sebesar  1-unit  maka  kemiskinan akan naik menurun  sebesar  -2.029.  Stabilitas politik menjadi  salah satu  faktor penting  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Adanya  konflik  perpolitikan  seperti  perubahan  kekuasaan  dapat mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya upaya pengentasan kemiskinan. Stabilitas politik dapat menciptakan lingkungan kondusif pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang mana akan memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama pada seluruh masyarakatnya. Selanjutnya dapat disimpulkan jika semakin besar  kestabilan  politik  maka  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  negara  Kawasan  Asia.  atas  kesimpulan tersebut  maka  terdapat  hubungan  yang  sangat  kompleks  antara  kestabilan  politik  dan  kemiskinan  di  negara kawasan Asia, hal ini dapat terlihat keberpengaruhan satu sama lain yaitu:
a) Stabilitas politik dapat mendorong pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur yang mana hal ini akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang menurunkan risiko kemiskinan.
b) Ketersediaan lapangan pekerjaan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, yang mana adanya ketidakstabilan politik  akan  menghambat  pertumbuhan  sektor  ekonomi,  mengurangi  investasi,  dan  menyebabkan pengurangan  pekerjaan.  Akibatnya,  tingkat  pengangguran  bisa  meningkat,  dan  orang  mungkin  kesulitan menemukan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.
c) Jika suatu negara memiliki ketidakstabilan politik maka dapat terjadi kerentanan pada kebijakan sosial yang akan  sulit  untuk  melindungi  masyarakat.  Ketidakstabilan  memunculkan  ketidaktegasan  hukum  dan dukungan sosial pada masyarakatnya.
d) Perubahan  pada  Kebijakan  Sosial:  Ketidakstabilan  politik  dapat  mempengaruhi  kebijakan  sosial  yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari kemiskinan. Perubahan dalam kebijakan ini bisa memiliki dampak negatif pada mereka yang bergantung pada dukungan sosial.
e) Kestabilan  politik  yang  rendah  dapat  menciptakan  ketidakpastian  ekonomi.  Kondisi  ekonomi  yang  tidak stabil  dapat  mengakibatkan  inflasi,  penurunan  nilai  mata  uang,  dan  perubahan  tiba-tiba  dalam  keadaan ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu  contoh  kasus negara  di kawasan Asia yang  mengalami ketidakstabilan  politik  yang  berdampak pada  tingkat kemiskinan  adalah Afghanistan.  Konflik berkepanjangan  dan  perubahan  rezim politik  di negara ini telah berkontribusi pada masalah sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan yang tinggi. Afghanistan telah melalui serangkaian perubahan rezim politik, termasuk pemerintahan Taliban dan perubahan kekuasaan setelah intervensi militer.  Perubahan  ini  seringkali  disertai  dengan gangguan ekonomi  dan sosial serta  ketidakpastian, yang  dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konflik dan ketidakstabilan politik di Afghanistan telah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi atau mengungsi dari rumah mereka. Ini berdampak pada pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Banyak dari mereka yang terlantar hidup dalam kondisi kemiskinan.
Selanjutnya  di  Tajikistan  terdapat  perang  saudara  yang  berkepanjangan  sejak  runtuhnya  Uni  Soviet  pada 1990-an  yang  mana  konflik  ini  berdampak  serius  pada  infrastruktur,  ekonomi,  dan  masyarakat.  Pasca-konflik, negara  ini  menghadapi  tugas  berat  dalam  membangun  kembali  dan  mencapai  stabilitas  politik  dan  ekonomi. Infrastruktur yang rusak akibat perang dan kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting seperti pertanian dan industri dapat menghambat akses masyarakat ke sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi lapangan  pekerjaan,  pendapatan,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Ketidakstabilan  politik  dan  ketidakpastian ekonomi juga dapat mengganggu pertumbuhan sektor swasta dan investasi. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa menjadi masalah serius, terutama di antara pemuda yang semakin mempersulit Tajikistan untuk keluar dari garis kemiskinan.
Variabel C (X3) pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh positif pada kemiskinan (P) di negara Kawasan Asia. Berdasarkan pada nilai regresinya, ketika variabel C (X1) di negara Kawasan Asia mengalami kenaikan sebesar 1-unit  maka  kemiskinan  akan  naik  meningkat  sebesar  0.053.  Tingkat  korupsi  yang  tinggi  dapat  menghambat efektivitas program pengurangan kemiskinan. Selanjutnya dapat disimpulkan jika semakin besar tingkat korupsi maka  akan  semakin  besar  tingkat  kemiskinan  di  negara  Kawasan  Asia.  Kemiskinan  akan  berelasi  dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, dan belanja pemerintah yang tidak merata yang mana di sisi lainnya dapat melemah dan menguat sesuai dengan tingkat korupsi di suatu negara (Yolanda, 2019) sehingga secara langsung korupsi akan memengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara. Praktik korupsi mengikis anggaran dana negara yang seharusnya digunakan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Pemberantasan korupsi yang tegas merupakan komponen penting untuk penyerapan anggaran yang ada digunakan secara maksimal untuk masyarakat bukan kepentingan pribadi, sehingga jika di negara tersebut kemiskinan masih menjadi isu besar maka hal ini dapat dikendalikan dengan baik.
Pada penelitian ini kemiskinan di ukur melalui Indeks Gini dengan skor 0-100, yang mana semakin besar skor indeks gini maka semakin besar pula ketimpangan (inequality) yang memicu kemiskinan. Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 terukur skor indeks gini sebesar 37 dan 38 (naik 1 skor) dan tingkat korupsi stagnan sebesar 39 pada  kedua  tahun  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih  menjadi  negara  yang  timpang  dan  memiliki tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Korupsi  di  Indonesia  terjadi  dalam  berbagai  sektor,  baik  di  sektor  pertambangan, perkebunan,  kelautan,  maupun  kehutanan  yang  di  dalamnya  terdapat  para  politisi-pengusaha-penguasa  yang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan pribadi demi memperkaya diri yang berdampak pada kerugian pada pihak  lain.  Salah  satu  kerugian  yang  ditimbulkan  adalah  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  manipulasi  data keuangan yang tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya. Pada sektor pertambangan dari Kementerian  Energi,  Sumber  Daya  dan  Mineral  (ESDM)  tercatat  telah  merugikan  negara  atau  merugikan  izin pertambangan resmi (Izin Usaha Pertambangan/IUP)  yang mana pada tahun 2019 negara merugi Rp. 1,6 T dan tahun  2022  diestimasikan  negara  merugi  sebesar  Rp.  3,5  T.  Contoh  kasus  pemberian  izin  pertambangan  illegal terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2016  yaitu  KPK  menetapkan  Nur  Alam  (Gubernur  Sulawesi  Tenggara)  sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan dugaan menerima suap yang diestimasikan mencapai Rp.60 miliar terkait IUP di Kabupaten Buton dan Bombana (www.antikorupsi.org). Kasus selanjutnya dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang dilansir oleh  www.detik.com, yang mana pada tahun 2020-2022 KPK menyatakan terdapat  manipulasi penerimaan  tunjangan kinerja  dari  Rp.1,3  miliar  menjadi  Rp.29  M di  kementerian  ini yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.27 M. Trio politisi-pengusaha-penguasa yang korup ini menyebabkan kerugian tidak hanya di sisi keuangan namun secara ekologis Indonesia yang mana merugikan kesejahteraan dan kemakmuran  rakyatnya  sehingga  korupsi  masih  menjadi  masalah  yang  harus  diberantas  untuk  mengentas
kemiskinan. Keterhubungan kemiskinan dan korupsi di Kawasan Asia juga ditunjukkan di negara Kazakhstan, data menunjukkan tahun 2020-2021 pada skor indeks gini dan indeks persepsi korupsinya adalah statis (IG:37/IPK:28). Kasus lain yang mendukung hasil ini adalah skandal korupsi tahun 2021 pada penyalahgunaan dana publik yang seharusnya  dialokasikan  untuk penanganan pandemi  Covid-19  di  Kazakhstan.  Kasus  ini menyoroti  alokasi  dana yang ditujukan untuk pembebanan pembelian alat medis dan alat pelindung diri tenaga medis dan kesehatan selama pandemi terjadi, namun pada akhirnya para pejabat publik kembali menggunakannya untuk diserap secara pribadi. Selanjutnya  pejabat  terkait  diadili  terkait  dugaan  korupsi  dalam  penggelapan  dana  publik  untuk  mengatasi pandemi. Kasus tindak pidana korupsi ini telah menimbulkan kemarahan di masyarakat Kazakhstan dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.
Dari  contoh  kedua  kasus  korupsi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  korupsi  yang  masih  tinggi  akan mempersulit  pengentasan  kemiskinan  di  negara  manapun,  oleh  sebab  itu  Masyarakat  dan  pemerintah  sebagai warga  negara  harus  bekerjasama  dan  memiliki  kesadaran  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan hidup masyarakat yang terbebas dari korupsi.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel demokrasi, stabilitas politik dan tingkat korupsi memengaruhi pengentasan  kemiskinan  di  negara  Kawasan  Asia,  yang  mana  penguatan  pada  demokrasi  dan  stabilitas  politik memengaruhi secara negatif pada pengentasan kemiskinan sedangkan tingkat korupsi memengaruhi secara positif pada  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  negara  Kawasan  Asia.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi pada pemerintah negara-negara di Kawasan Asia untuk mengentas kemiskinan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Demokrasi: Penguatan demokrasi meminimalkan lemahnya partisipasi masyarakat pada partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Adanya partisipasi pada pembuatan dan penegakan kebijakan oleh masyarakat akan mengarahkan  fokus  dan  tujuan kebijakan ini  sesuai  dengan apa yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  secara menyeluruh.  Yang  mana  kebijakan yang  dibuat  tidak akan  timpang namun  juga  memberikan kesempatan yang  sama  untuk semua kalangan  masyarakat.  Rendahnya  ketimpangan  sebagai  akibat  adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kuatnya demokrasi, akan mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah yang salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan.
2. Stabilitas Politik: Landasan lain suatu negara dapat mengentas kemiskinan adalah dengan kestabilan politik, yang mana dari rendahnya konflik politik. Jika konflik di suatu negara rendah maka akan mengembangkan lingkungan  investasi  yang  kondusif.  Lingkungan  investasi  yang  kondusif  akan  membantu  pembangunan lingkungan  berkelanjutan  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan,  dan  pengentasan kemiskinan bagi suatu negara.
3. Tingkat Korupsi: Tingkat korupsi yang rendah adalah kunci dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan  tepat  dan  efektif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  kemiskinan. Korupsi  menggerus  sumber  daya  yang  seharusnya  dialokasikan  untuk  layanan  publik  dan  program pengentasan  kemiskinan.  Penurunan  korupsi  secara  signifikan  akan  meningkatkan  dampak  dari  upaya pengentasan kemiskinan.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan, dan mengurangi tingkat korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung  pertumbuhan  inklusif  dan  pengentasan  kemiskinan.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  kolaborasi antara pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  lembaga internasional  dapat  berperan  dalam membentuk  masa  depan yang lebih baik bagi negara-negara Kawasan Asia dan warganya.

## REFERENSI
Adi, I. R. (2005). Kemiskinan Multidimensi. Makara Human Behavior Studies in Asia , 9 (1), 27 – 33.
AL-SHARAFI, A. A. L. I. H. (2021). The impact of applying good governance standards in reducing corruption and achieving sustainable development in Yemen. Ishraqat Tanmawia , 6 (26). Asian Development Bank. (2021). Toward a green and inclusive recovery . www.adb.org/ar2021/digital Banerjee, A., & Chaudhury, S. (2010). Statistics without tears: Populations and samples. Industrial Psychiatry Journal ,
19 (1), 60.
Bank, W. (2002). World Bank Atlas 2002 . The World Bank.
Basit,  A.,  &  Haryono,  S.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Stabilitas  Politik  dan  Faktor  Ekonomi  terhadap  Indeks  Harga Saham Gabungan:  Analisis  Pengaruh  Stabilitas  Politik  dan  Faktor Ekonomi  terhadap  Indeks  Harga  Saham Gabungan. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 5 (2), 220 – 237. Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). Electronic Data Processing. Yogyakarta: Danisa Media .
Blavatskyy, P. (2021). Obesity of politicians and corruption in post‐Soviet countries. Economics of Transition and Institutional Change , 29 (2), 343 – 356.
Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. Management Systems International , 600 , 5 – 16.
Fauziah, N. M., & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi  dalam  Pemerintahan  Desa. Jurnal Ilmu  Administrasi Negara  ASIAN  (Asosiasi  Ilmuwan  Administrasi Negara) , 10 (2), 440 – 451.
Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 12 (1), 3 – 13.
Ildırar, M., & İşcan, E. (2015a). Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries. International Conference on Eurasian Economies .
Ildırar, M., & İşcan, E. (2015b). Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries. International Conference on Eurasian Economies .
Ishatono,  I.,  & Raharjo,  S.  T.  (2016).  Sustainable  development  goals  (SDGs)  dan pengentasan kemiskinan. Share: Social Work Journal , 6 (2), 159.
Nasution,  I.  B.  (2020).  Good  Governance Dalam  Mewujudkan  Negara  Hukum. Citra  Justicia:  Majalah  Hukum  Dan Dinamika Masyarakat , 21 (1), 1 – 8.
Neudorfer, N. S. (2015). Development, democracy and corruption: how poverty and lack of political rights encourage corruption. Journal of Public Policy , 35 (3), 421 – 457. Ochilov, A. O., & Najibullah, E. (2021). How To Reduce Poverty in Afghanistan. E-Conference Globe , 114 – 117. Okwanya, I., & Abah, P. O. (2018). Impact of energy consumption on poverty reduction in Africa. CBN Journal of Applied Statistics , 9 (1), 105 – 139. Sen, A. (1987a). Food and freedom . Sen, A. (1987b). Food and freedom .
Shabbir, M. S., Abbas, M., Aman, Q., Ali, R., & Orangzeb, K. (2019). Poverty Reduction Strategies. Exploring the link between  Poverty  and  Corruption  from  less  developed  countries. Dilemmas  Contemporaneous:  Education, Política y Valore , 6 (2).
Shehzadi, I., Siddique, H. M. A., & Majeed, M. T. (2019). Impact of political instability on economic growth, poverty and income inequality. Pakistan Business Review , 20 (4), 825 – 838.
Sutarto,  D.  (2019).  Implementasi  nilai  demokrasi  sebagai  solusi  bagi  pengentasan  kemiskinan  dan  kesenjangan sosial. Petita , 1 (1), 75 – 86.
Tebaldi, E., & Mohan, R. (2010). Institutions and poverty. The Journal of Development Studies , 46 (6), 1047 – 1066. Varshney, A. (2005). Democracy and poverty. Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives , 383 – 401. Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi . Sinar Grafika. Windia, W. (2015). Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali). Piramida , 11 (1), 1 – 7.
Yolanda,  Y.  (2019).  Pengaruh  Korupsi,  Demokrasi  Dan  Politik  Terhadap  Kemiskinan  Di  Delapan  Negara  ASEAN Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (3), 845 – 854.
Zedong, M. (2019). On the people’s democratic dictatorship. In Ideals and Ideologies (pp. 291 – 300). Routledge.