## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.931            pp.  248-263

## Research Article
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska
Nimas Ayu Sholehah 1 , Lukmanul Hakim 2 , Isman 3
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200135@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; lh312@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 06, 2023 Revised :  November 25, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 07, 2024
How to Cite: Nimas Ayu Sholehah, Isman and Lukmanul Hakim (2024) “Judge’s Considerations in Child Custody Disputes: Maqashid Syariah Perspective Analysis of Decision Number 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 248 – 263. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.931.
Judge's Considerations in Child Custody Disputes: Maqashid Syariah Perspective Analysis of Decision Number 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska
Abstract. This research aims to analyze the judge's decision in considering child custody rights given to the father by referring to the Maqasid Syariah perspective. This research will explore the elements that are taken into consideration by judges, including economic, religious and child welfare aspects. By  using  a  qualitative  approach  and  content  analysis,  the  data  collected  in  this  research  will  be analyzed  comprehensively  based  on  the  judge's  decision  when  considering  child  custody  from  the Maqashid  Syariah  perspective.  The  findings  of  this  research  conclude  that  the  judge's  decision regarding child custody is closely related to the psychological behavior of parents towards children in creating  child  welfare.  This  is  because  parents'  psychology  will  influence  the  child's  future

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
development. The study also recommends effective steps to resolve child custody disputes between parents.
Keyword : Child Custody, Guardianship, Maqashid Shariah, Judges' Consideration
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan hakim dalam mempertimbangkan hak  asuh  anak  yang  diberikan  kepada  ayah  dengan  mengacu  pada  perspektif  Maqasid  Syariah. Penelitian  ini  akan  menggali  elemen-elemen  yang  menjadi  pertimbangan  hakim,  antara  lain  aspek ekonomi, agama, dan kesejahteraan anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi, data-data yang terhimpun dalam penelitian ini akan dianalisis secara komprehensif berdasarkan pada keputusan hakim saat mempertimbangkan hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syariah. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan hakim terkait hak asuh anak berkaitan erat dengan  perilaku  psikologis  orang  tua  kepada  anak  dalam  menciptakan  kesejahteraan  anak.  Hal  ini karena  psikologis  orang  tua  akan  mempengaruhi  perkembangan  anak  kedepannya.  Studi  ini  juga merekomendasikan  langkah  yang  efektif  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hak  asuh  anak  antara orang tua.
Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Maqashid Syariah, Pertimbangan Hakim

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  merupakan  landasan  utama  dalam  mengatur  segala  aspek kehidupan,  termasuk  hak  asuh  anak-anak.  Hal  ini  termanifestasi  dalam  Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang memberikan pedoman yang rinci mengenai hak asuh anak, khususnya mereka yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun). Pasal tersebut secara  tegas  menyatakan  bahwa  anak  yang  belum  mumayyiz  berada  di  bawah pengasuhan ibu, sementara ayah mempunyai tanggung jawab atas seluruh biaya yang berkaitan  dengan  pengasuhan  anak. 1 Meskipun  demikian,  praktik  di  pengadilan seringkali menunjukkan kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, bahkan ketika anak masih belum mumayyiz.
Maka  pada  penelitian  ini  menenjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  dapat menyebabkan  seorang  ibu  kehilangan  hak  asuh  anak  yang  belum  mumayyiz  (di bawah 12 tahun) adalah kesalahan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh ibu. 2 Salah satu penjelasannya adalah kesalahan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh ibu. Kesalahan  ini  dapat  mencakup  perilaku  seperti  alkoholisme,  meninggalkan  ayah tanpa  alasan  hukum  yang  jelas,  terlibat  dalam  tindakan  kriminal,  melakukan kekerasan  terhadap  orang  lain,  dan  elemen-elemen  lain  yang  mengakibatkan kesulitan bagi ibu dalam memastikan keamanan anak.. 3 Tindakan yang negatif yang ditunjukkan  oleh  ibu  ini  dapat  memiliki  dampak  psikologis  yang  signifikan  pada
1 Ajeng  Widanengsih  and  Yandi  Maryandi,  ‘Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama Mengenai  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Ayah’, Jurnal  Riset  Hukum  Keluarga  Islam ,  2022,  53 – 59 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.
2 Richa Rahma Purnama, ‘Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan  Undang  - Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan’, Das  Sollen:  Jurnal  Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat , 1 (2023), 1 – 15 <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
3 Syamsul  Aswandi  Darlis,  ‘Hak  Asuh  Anak  Di  Bawah  Umur  Diberikan  Kepada  Ayah  Pasca Perceraian Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’, /Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume , 2.1 (2022), 24 – 34
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
anak,  dan  oleh  karena  itu,  memberikan  hak  pengasuhan  kepada  ayah  dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam beberapa kasus. 4
Penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti.  Misalnya, penelitian  "Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Mengenai  Hak  Asuh  yang  Diberikan kepada Ayah" oleh Masayu Robianti dan Siti Rahmah berfokus pada analisis putusan bernomor  44/Pdt.G/2012/PA.Kbj.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  salah  satu elemen  yang  menyebabkan  hak  asuh  diberikan  kepada  ayah  adalah  perpindahan agama  ibu,  di  mana  ia  awalnya  memeluk  Islam  tetapi  berpindah  agama  menjadi Kristen. 5 Keputusan ini diyakini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah, khususnya prinsip “hifdz din” (melestarikan agama), di mana pemberian hak asuh kepada ayah dianggap dapat menjaga iman anak.
Penelitian  lain,  "Analisis  Hukum  Putusan  Hakim  Mengenai  Hak  Hadhanah yang Diberikan kepada Ayah untuk Anak Belum Mumayyiz" oleh Mauliddan, Syamsu Madyan,  dan  Moh  Muslim,  berfokus  pada  analisis  putusan  bernomor 2671/Pdt.G/2021/PA.  Kab.Mlg.  Penelitian  ini  menekankan  bahwa  keputusan  hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah dapat dipengaruhi oleh kenyamanan anak yang telah berada di lingkungan pengasuhan ayah. Dalam situasi di mana anak sudah merasa nyaman dengan keadaan tersebut, memberikan hak asuh kepada ibu dapat berarti memaksa anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama jika ibu saat ini tinggal di luar negeri. 6 Oleh karena itu, keputusan ini mempertimbangkan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Perlu dicatat bahwa studi kedua ini menganalisis hak asuh anak-anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) dan diberikan  ke  ayah,  namun  mereka  menggunakan  kon sep  “maslahah  al - mursalah” daripada konsep Maqashid Syariah.
Meskipun  telah  banyak  penelitian  yang  dilakukan  tentang  hak  asuh  anak, belum  ada  penelitian  khusus  yang  mengeksplorasi  perspektif  Maqashid  Syariah dalam  konteks  ini.  Maqashid  Syariah,  sebagai  kerangka  kerja  hukum  Islam,  dapat dibagi  menjadi  tiga  kategori:  al-dharuriyyah,  al-hajiyyat,  dan  al-tahsiniyat. 7 Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada al-dharuriyat, yang mencakup lima prinsip  dasar:  melestarikan  agama  (hifdz  din),  melestarikan  kehidupan  (hifdz  an- nafs), melestarikan garis keturunan (hifdz an-nash), melestarikan kecerdasan (hifdz
4 Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, ‘Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup’, Jurnal Litigasi Amsir , 10 (2022), 163 – 71.
5 Masayu Robianti and Siti Rahmah, ‘Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh  Anak  Kepada  Bapak  (Studi  Perkara  Nomor :  44/Pdt.G/2012/PA.Kbj) ’ , Audi  Et  AP :  Jurnal Penelitian Hukum , 1.02 (2022), 143 – 50 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.
6 M. Ag. Mauliddan, Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, Ma., Dr. Moh Muslim, ‘Analisis Hukum Pada Putusan Hakim Terhadap Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Perkara  Nomor  2671/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mlg)’,  H ikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4 (2022), 33 – 43.
7 Muhammad  Taufik  Hidayat,  Imron  Rosyadi,  and  Muthoifin,  ‘Analisis  Pendayagunaan  ZIS Dalam Memberdayakan UMKM Dimasa Pandemi COVID- 19 Perspektif Maqashid Syariah’, Journal of
Economics and Business UBS , 12.1 (2023), 227 – 36
<https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v12i1.122>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
aql),  dan  melestarikan  harta  (hifdz  maal). 8 Pemahaman  yang  mendalam  terhadap prinsip-prinsip  ini  dapat  membantu  hakim  dalam  membuat  keputusan  yang  lebih adil  dan  seimbang  mengenai  perlindungan  hak  asuh  anak,  dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak, ayah, dan ibu. 9 Selain itu perilaku psikologis orang  tua  kepada  anak  juga  dapat  membantu  dalam  membuat  keputusan  di pengadilan. Hasil penelitian ini akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang  adil mengenai  sengketa  hak  asuh  anak  terutama  berkaitan dengan  psikologis orang tua dalam mempertimbangkan kesejahteraan anak dan juga merekomendasikan langkah yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak antara orang tua.

## LITERATUR REVIEW Konsep Putusan Hakim
Hakim  dalam  memutuskan  perkara  membutuhkan  tiga  tahap  yakni  tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir. 10 Hal ini bertujuan agar hakim dalam memberikan  keputusan  dapat  bersifat  adil.  Maka  dalam  memutuskan  perkara  hak asuh anak nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.ska harus melalui tiga tahapan tersebut.
Tahap  konstatir  yakni  tahapan  untuk  menentukan  dan  memahami  suatu peristiwa  dengan  didukung  oleh  bukti-bukti  di  persidangan  untuk  mengungkap fakta-fakta sebenarnya. 11 Tahap kualifisir yaitu hakim menentukan hubungan hukum yang  mendasari  fakta-fakta  yang  ada  dalam  persidangan.  Tahap  konstituir  adalah tahap dimana hakim menarik kesimpulan dan menetapkan hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersangkutan.
Tahap  pertama,  tahap  konstatir,  melibatkan  pengamatan  dan  pemahaman hakim terhadap peristiwa yang terjadi dalam perkara. Ini dilakukan dengan didasari oleh alat bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan telah terbukti dengan memadai. 12 Tahap  kedua,  tahap  kualifisir,  adalah  tahap  di  mana  hakim  menilai  atau menentukan  hubungan  hukum  yang  mendasari  fakta-fakta  yang  telah  ditemukan dalam  tahap  konstatir. 13 Hakim  harus  menentukan  apakah  peristiwa  yang  terjadi memiliki konsekuensi hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan.
8 Ainul  Fatha  Isman  and  Muhammad  Aminul  Wahid,  ‘Pendayagunaan  Zakat  Pada  Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Maqā ṣ Id Al- Sharī ’ Ah’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8.03 (2022), 2709 – 17.
9 Muhammad Irkham Firdaus And Jaya Sahputra, ‘Prinsip Maqosid Ash -Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam’, TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 7.1  (2022), 73– 84.
10 Fidri  Sahri  and  Juanda,  ‘Konstruksi  Yuridis  Terhadap  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam Putusan Nomor 46 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Srg Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan’, JIM (Jurnal Ilmu Multidisiplin) , 2.2 (2023), 161 – 78 <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>.
11 Rexy Merchiano and others, ‘Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur’, Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum , 2.July (2023),
1 – 23 <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>.
12 Dr.  Isman, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  HTN  Dan  HAN (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023).
13 Lastary  Okvania  and  others,  ‘Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Payakumbuh  Nomor 4/Pid.Sus/2022/  PN Pyh  Dengan Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Tentang Tindakan

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
Tahap  ketiga,  tahap  konstituir,  adalah  tahap  di  mana  hakim  menarik kesimpulan  akhir  dan  menetapkan  hukum  yang  berlaku  kepada  pihak  yang bersangkutan.  Keputusan  ini  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  hukum  yang relevan dan memastikan keadilan dalam perkara tersebut. 14

## Maqasid Syariah
Maqashid Syariah, sebuah konsep dalam hukum Islam, berasal dari dua kata, "Maqashid" dan "Syariah." Maqashid, yang berarti tujuan, bersinergi dengan Syariah, yang  merupakan  jalan  menuju  sumber  pokok  kehidupan.  Dengan  demikian, Maqashid  Syariah  mencerminkan  konsep  tujuan  utama  dari  hukum  Islam,  yaitu melindungi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 15 Kemaslahatan manusia, atau kepentingan, dapat terwujud melalui pemeliharaan lima unsur pokok dalam Maqashid Syariah, yaitu agama (din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nash), akal (aql), dan harta (maal).
a) Agama (hifdz din)
Memelihara  Agama  (hifdz  din)  menjadi  fokus  pertama  dalam  menjaga keberlangsungan Islam, dengan tekanan pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap akidah, ibadah, dan akhlak menjadi kunci dalam mencegah kerusakan terhadap agama Islam. Hal ini mencakup pemeliharaan ajaran Islam agar tidak tercemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 16
b) Jiwa (hifdz an-nafs) Menjaga jiwa (hifdz an-nafs) mengacu pada pemeliharaan hak-hak dan kehidupan manusia,  termasuk  hak  untuk  hidup.  Hukum-hukum  syariat  Islam  ditetapkan untuk menjaga jiwa manusia, seperti melarang zina dan pembunuhan. Konsep ini pentingnya  menjaga  integritas  dan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks perlindungan jiwa. 17
c) Menjaga keturunan (hifdz an-nasl) Menjaga  Keturunan  (hifdz  an-nasl)  tercermin  dalam  usaha  mempertahankan martabat dan harga diri manusia. Islam menetapkan norma pernikahan sebagai cara untuk menjaga keturunan, dengan tetap mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perlindungan terhadap keturunan mencakup keberlangsungan hidup
Pidana’, UNES LAW REVIEW , 5.4 (2023), 3531 – 50
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.669>.
14 Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, ‘Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima’, Journal of Lex Generalis (JLS) , 3.April (2022), 148 – 66. 15 Jefry  Tarantang,  Siah  Khosyi’ah,  and  Usep  Saepullah,  ‘FILOSOFI  ‘Illat  HUKUM  DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA’, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 19.1 (2023), 44 – 55 <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
16 Siti  Kholijah,  ‘Praktik  Tambang  Ilegal  Ditinjau  Dari  Maqashid  Syariah’, Jurnal  Mabisya ,  3.1 (2022), 1 – 24. 17 Muhammad Rasyid Ridlo and Muhajirin Muhajirin, ‘Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah  Dalam  Pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  Dan  Imam  Ibnu  Qayyim  Al- Jauziyah’, Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2.2 (2022), 65 <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
manusia dengan menjaga martabatnya serta memastikan keturunan yang sehat secara fisik dan spiritual. 18
d) Perlindungan terhadap akal (hifdz aql) Memelihara akal (hifdz aql) merupakan upaya untuk memelihara akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya. Hukum-hukum Islam, seperti pelarangan konsumsi  alkohol  (khamr),  mendukung  pemeliharaan  akal  sebagai  dasar penalaran dan pemahaman ilmu. Konsep ini menunjukkan bahwa pemeliharaan akal  manusia  sangat  penting  dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa. 19
e) Menjaga harta (hifdz al-mal) Menjaga  harta  (hifdz  al-mal)  melibatkan  pengaturan  kekayaan  manusia  secara halal.  Meskipun  mencari  kekayaan  adalah  kebutuhan  manusia,  Islam  melarang cara-cara tidak halal seperti mencuri dan mencuri serta membatasi pemborosan dalam  pengeluaran.  Konsep  ini  menegaskan  bahwa  kekayaan  manusia  harus diperoleh  dan  dikelola  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  moral  dan  hukum Islam. 20
Dalam  konteks  hak  asuh  anak,  keputusan  hakim  harus  didasarkan  pada kemaslahatan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Analisis perkara hak asuh anak, seperti pada putusan perkara nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska, perlu mempertimbangkan  dan  menilai  setiap  unsur  Maqashid  Syariah  agar  dapat menjamin  kemaslahatan  anak  secara  menyeluruh.  Dengan  demikian,  penerapan Maqashid  Syariah  menjadi  landasan  yang  kokoh  dan  terarah  dalam  sistem  hukum Islam,  memberikan  landasan  yang  kokoh  untuk  terbentuknya  kebijakan  dan keputusan hukum yang adil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  kualitatif  dan  menganalisis  isi  sebagai pendekatan  utama  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait keputusan hakim dalam sengketa hak asuh anak. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menekankan  deskripsi  yang  rinci,  memungkinkan  penjelasan  terperinci  tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung. 21 Selain itu, analisis konten digunakan
18 Muhamad  Sofian,  ‘Penegakan  Hukum  Ham  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Maqashid Syariah’, JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia), 39, 2023, 1– 23.
19 Yulies  Tiena  Masriani,  ‘Sinergi  Maqashid  Syariah  Asy -Syatibi  Dengan  Pancasila  Sebagai Falsafah  Negara  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945  Serta  Pancasila  .  Sedangkan  Hukum  Islam Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Agama Islam Yang Mana Konsepsi Yang Tertuang Dalam Hukum Islam Diteta’, Jurnal Ius Constituendum, 8 (2023), 19 -33.
20 Mochamad  Firdaus  Fajar  Baharsyah  and  others,  ‘Waqf  Logo  as  a  Productive  Waqf  of  the Digital  Age  in  the  Perspective  of  Maqashid  Sharia’, Proceedings  of  the  International  Conference  on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022) , 676.Icims (2022), 354 – 60 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>.
21 Miza Nina Adlini and others, ‘Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka’, Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6.1 (2022), 974 – 80 <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat dalam media massa, baik dalam bentuk tertulis maupun tercetak. 22
Dalam  melaksanakan  pendekatan  ini,  penulis  melakukan  pengumpulan, identifikasi,  dan  analisis  data  secara  menyeluruh,  dengan  tujuan  memperoleh pemahaman  yang  komprehensif.  Sumber  data  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yakni data  primer  dan  data  sekunder. 23 Data  primer  diperoleh  dari  sumber  pertama, khususnya salinan Putusan
Pengadilan
Agama Surakarta
Nomor
0145/Pdt.G/2015/PA.Ska.  Keberhasilan  penelitian  ini  mengandalkan  pada  kekuatan yang mengikat dari data primer, yang diperoleh dari undang-undang dan keputusan pengadilan.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari referensi pustaka seperti buku- buku.,  dokumen  hukum  Islam,  penelitian  disertasi,  tesis,  dan  jurnal  yang  relevan dengan  permasalahan  hak  asuh  anak. 24 Penelitian  ini  juga  memanfaatkan  studi dokumen  terkait  sengketa  hak  asuh  anak,  seperti  Perundang-undangan  dan  pasal- pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian akan difokuskan pada kajian keputusan  hakim,  dengan  mempertimbangkan  hak  asuh  anak  dari  perspektif Magashid Syariah, sebagaimana tergambar dalam putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Ska.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang hak asuh anak perspektif Maqashid Syariah dalam konteks, akan  dibahas  dengan  mensistemanisasi  topik-topik  yang  relevan  yakni  diawali dengan  analisis  pertimbangan  hakim  dan  puncaknya  akan  di  analisis  berdasarkan perspekts Maqashid Syariah.

## Analisis Pertimbangan Hakim
Hakim  dalam  membuat  keputusan  suatu  perkara  perlu mempertimbangkan berbagai  faktor,  termasuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun, dalam  membuat  keputusan,  hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek-aspek teoritis  semata,  tetapi  juga  mempertimbangkan  hal-hal  konkret  yang  ada  dalam setiap perkara. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah baik dan benar, hakim melakukan tiga tahap penting, yakni tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir.

## Konstatir Fakta
Adapun  dalam  konteks  Putusan  Pengadilan  Agama  Surakarta  Nomor. 0145/Pdt.G/2015/PA.ska,  hakim  mempertimbangkan  berbagai  bukti  yang  telah
22 Junaidi  Junaidi  and  Rizka  Rizka,  ‘Muhammadiyah  Information  Jurisprudence :  A  Guide Freedom  of  Expression  in  Maqoshid  Sharia-Based  Social  Media ’ , Justisi ,  9.2  (2023),  145 – 57 <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293>.
23 Hasmi  Rafsanjani,  Mutohharun  Jinan,  and  Muthoifin  Muthoifin,  ‘Penanaman  Nilai  Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Di Pondok Pesantren’, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5.12 (2022), 5526 – 33 <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1167>.
24 Isman and others, ‘Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda’,
AL-AFKAR: Journal
for
Islamic Studies , 6.4 (2023), 14 – 29
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hakim  memeriksa  bukti-bukti  tersebut, termasuk akta cerai pemohon dan termohon yang telah dibubuhi materai pos dan dinazagelen,  serta  alat  bukti  surat  yaitu  kartu  keluarga  dan  akta  kelahiran  anak. Hakim  juga  mempertimbangkan  kesejahteraan  dan  kepentingan  anak  yang merupakan faktor penting dalam penentuan hak asuh.
Hakim  juga  memeriksa  bukti-bukti  lain  yang  diajukan  dalam  persidangan, seperti  identitas  diri  pemohon  dan  bukti-bukti  lain  yang  mendukung  klaim pemohon.  Hakim  menegaskan  bahwa  perkara  tersebut  berada  dalam  wewenang Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan bukti yang disajikan.
Berdasarkan  pemeriksaan  bukti,  hakim  mengkonstatir bahwa  saksi  psikolog memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak, meskipun anak sulit berinteraksi dengan ayah. Riwayat perkawinan dan perceraian, pengasuhan anak oleh termohon, pekerjaan termohon sebagai guru, serta aktivitas anak bersama termohon di  sekolah  menjadi  bagian  dari  alat  bukti  yang  diperhitungkan.  Hakim  juga mempertimbangkan  minimnya  upaya  pemohon  sebagai  ibu  untuk  berinteraksi dengan  anak  setelah  perceraian,  menunjukkan  kurangnya  keterlibatan.  Dalam pertimbangannya,  hakim  mengutamakan  kemaslahatan  dan  kepentingan  anak, memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan bukti-bukti ini, meskipun melanggar pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memberi hak pemeliharaan  kepada  ibu.  Keputusan  ini  didasarkan  pada  kemampuan  ayah mendidik dan merawat anak, seiring dengan perubahan positif perilaku anak selama dalam asuhan ayah.
Fakta-fakta yang terbukti menurut penilaian hakim dapat ditemukan dalam tabel berikut ini.
No Deskripsi fakta Alat Bukti Keterangan 1 Pemohon dan termohon telah bercerai Fotokopy Akta cerai Pemohon  dan  termohon memiliki legal standing 2 Pemohon (ibu) dan termohon (ayah) memiliki anak yang belum mumayyiz Fotokopy Akta kelahiran anak Akta  kelahiran  anak  telah bermaterai dan dinazegelen 3 Anak dalam pengasuhan termohon sejak berumur 9 tahun Keterangan saksi Saksi dari pihak termohon 4 Identitas  diri  pemohon menunjukkan bahwa Pemohon berada di wilayah Kota Surakarta Fotokopy Kartu Tanda  Penduduk (KTP) Digunakan untuk menentukan yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara 5 Saksi psikolog memberikan  gambaran tentang  kesehatan  dan keceriaan anak, meskipun  anak  sulit Keterangan saksi Keterangan psikolog menguatkan gugatan termohon

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
berinteraksi dengan ayah 6 Pekerjaan Termohon sebagai guru Keterangan saksi Termohon  sebagai  guru dapat mendidik anak menjadi lebih baik lagi 7 Tindakan pemohon yang tidak berusaha lagi menemui  anak  setelah ditolak Keterangan saksi Pemohon  hanya  menemui anak satu kali saat sakit dan tidak pernah menemui lagi 8 Rutinitas anak sekolah Keterangan saksi Anak  di  antar  dan  di jemput oleh termohon

## Kualifisir Fakta
Berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan dalam persidangan., terdapat implikasi hukum yang relevan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam  menetapkan  hak  asuh  anak,  kepentingan  terbaik  dan kemaslahatan anak harus diutamakan. Sementara itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (2) menegaskan bahwa dalam situasi perceraian,  anak  masih  berhak  untuk  bertemu  langsung  dan  menjalin  hubungan pribadi yang berkesinambungan dengan kedua orangtuanya. Pasal ini juga mengatur hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk hak untuk mengunjungi dan menjaga hubungan emosional dengan anak setelah perceraian.
No Fakta Penjelasan 1 Pemohon  dan  termohon telah bercerai Fakta ini dianggap relevan karena merupakan  dasar  dari  sengketa  hak  asuh anak.  Kehadiran  fakta  ini  menunjukkan perlunya keputusan hakim dalam menentukan  orang  tua  mana  yang  akan merawat anak. 2 Anak  dalam  pengasuhan termohon  sejak  berumur  9 tahun Informasi  ini  menjadi  relevan  karena menggambarkan  situasi  pengasuhan  anak sejak  perceraian.  Hal  ini  penting  untuk memahami kondisi anak dan mempertimbangkan  stabilitas  pengasuhan dalam keputusan hakim. 3 Saksi  psikolog  memberikan gambaran tentang kesehatan dan keceriaan anak Keterangan  dari  saksi  psikolog  menjadi relevan  karena  memberikan  pandangan profesional tentang kondisi psikologis anak dan  dinamika  hubungan  anak  dengan ayahnya, membantu hakim dalam penilaian. 4 Pekerjaan Termohon sebagai guru Informasi  tentang  pekerjaan  termohon sebagai guru memberikan wawasan tentang kemampuan dan stabilitas ekonomi

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
termohon,  yang  dapat  mempengaruhi keberlanjutan pengasuhan anak olehnya. 5 Tindakan  pemohon  yang tidak berusaha lagi menemui anak setelah ditolak Fakta ini menggambarkan tingkat keterlibatan  ibu  dalam  hubungan  dengan anak  setelah  perceraian.  Perilaku  ini  dapat mempengaruhi  penilaian  hakim  tentang keterlibatan  dan  keinginan  ibu  untuk berinteraksi dengan anak.
Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  hak  asuh  anak,  hakim  mengkualifisir fakta yang relevan untuk pertimbangan. Fakta-fakta yang dianggap relevan adalah:
1. Pemohon dan termohon telah bercerai: Fakta ini adalah dasar dari sengketa hak asuh  anak  dan  menentukan  bahwa  keputusan  hakim  perlu  dibuat  untuk menentukan siapa yang akan merawat anak.
2. Anak dalam pengasuhan termohon sejak berumur 9 tahun: Informasi ini penting karena menunjukkan bagaimana anak telah diasuh sejak perceraian, yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kepentingan anak.
3. Saksi  psikolog  memberikan  gambaran  tentang  kesehatan  dan  keceriaan  anak: Keterangan dari saksi psikolog penting untuk menilai kondisi psikologis anak dan dinamika hubungan anak dengan ayahnya.
4. Pekerjaan  Termohon  sebagai  guru:  Informasi  tentang  pekerjaan  termohon sebagai  guru  dapat  memberikan  gambaran  tentang  kemampuan  dan  stabilitas ekonomi termohon dalam merawat anak.
5. Tindakan pemohon yang tidak berusaha lagi menemui anak setelah ditolak: Ini menyoroti  tingkat  keterlibatan  ibu  dalam  hubungan  dengan  anak  setelah perceraian.
Fakta-fakta  ini  menjadi  landasan  bagi  hakim  dalam  memutuskan  kasus  ini. Hakim  memberikan  penekanan  pada  kemaslahatan  anak  dan  mengutamakan kepentingan  terbaik  anak  dalam  keputusannya,  sesuai  dengan  Pasal  3  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Implikasi  hukumnya  adalah bahwa hakim mengambil keputusan yang menurutnya akan paling menguntungkan bagi anak, termasuk mempertahankan pengasuhan anak di tangan termohon hingga anak mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, setelah itu anak memiliki hak untuk memilih tempat tinggalnya antara bersama ayahnya atau ibunya, sejalan dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Konstituir Fakta
Dalam menentukan pengasuhan anak, hakim perlu memperhatikan beberapa aspek  yang  diatur  dalam  berbagai  pasal  hukum.  Pertama-tama,  Pasal  44  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menekankan  pentingnya mempertimbangkan  preferensi  anak  dan  kedekatan  emosional  yang  telah  terjalin antara anak dan kedua orang tuanya sebelum dan setelah perceraian. Ini menegaskan perlunya  mengutamakan  kepentingan  terbaik  anak  dalam  pengambilan  keputusan hak asuh.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
Selanjutnya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak  asuh  anak  yang  belum  mencapai  usia  mumayyiz  atau  belum  berusia  12  tahun berada  dalam  wewenang  ibunya..  Namun,  dalam  situasi  di  mana  anak  memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan ayahnya dan memilih untuk tinggal bersamanya, hakim harus  mempertimbangkan fakta ini. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa keistimewaan ibu dalam memberikan perhatian yang lebih besar tidak diabaikan, dan bahwa kepentingan anak tetap  menjadi prioritas utama yang diperhatikan.
Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menegaskan  hak  anak  untuk  tetap  menerima  perhatian  dari  ibu  dan  bapaknya, bahkan  dalam  situasi  perceraian.  Dalam  penanganan  kasus  semacam  ini,  hakim diharapkan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak anak untuk  mendapatkan  perhatian  dari  kedua  orang  tua.  Fakta  bahwa  anak  memilih tinggal  bersama  ayahnya  setelah  perceraian,  dan  ayahnya  bersedia  serta  mampu memenuhi  kewajiban  pemeliharaan  dan  pendidikan  anaknya,  menjadi  bukti  yang mendukung kepentingan anak.
Hakim  harus  mempertimbangkan  prinsip  kepentingan  terbaik  anak.  Oleh karena  itu,  keputusan  hakim  untuk  menetapkan  pengasuhan  anak  dan  tanggung jawab keuangan dalam pemeliharaan anak merupakan hak dan kewajiban ayahnya berdasarkan  fakta  bahwa  anak  lebih  dekat  dengan  ayahnya,  telah  memilih  tinggal bersamanya,  dan  ayahnya  bersedia  memenuhi  kewajiban  tersebut,  mencerminkan penerapan  prinsip-prinsip  hukum  yang  relevan.  Dengan  demikian,  hakim  telah memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  memenuhi  kepentingan  terbaik  anak dan  mencerminkan  preferensi  serta  kedekatan  emosional  anak  dalam  konteks perceraian orang tua.

## Analisis Maqashid Syariah
Berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  cermat  dan  mendalam  atas fakta-fakta persidangan, hak asuh anak akhirnya ditetapkan jatuh kepada Termohon (Ayah). Keputusan ini tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks  Maqashid  Syariah,  yang  menekankan  pentingnya  kemaslahatan  manusia, tetapi juga memperhitungkan lima unsur pokok Maqashid Syariah, yaitu agama (din), jiwa  (an-nafs),  keturunan  (an-nasab),  akal  (aql),  dan  harta  (maal),  yang  harus diwujudkan atau dipelihara.
a) Pemeliharaan agama (hifzu ad-din)
Pemeliharaan agama (hifzu ad-din) menjadi sangat penting. Hal ini karena agama menjadi  landasan  yang  utama  dalam  membentuk  karakter  seorang  anak. Pemeliharaan agama yang baik dari orang tua kepada anak akan menjadikan anak yang  memiliki  sikap  baik.  Dengan  demikian  hakim  harus  mempertimbangkan ketaatan beragama dari orang tua untuk memutuskan penetapan hak asuh anak. Hal  ini  agar  orangtua  yang  mendapatkan  hak  asuh  dapat  membimbing  anak dalam pemahaman agama, sehingga pemahaman agama anak dapat terjaga dan terus  berkembang,  karena  pemahaman  agama  orang  tua  merupakan  landasan bagi anak.
b) Menjaga jiwa (hifzu an-nafs)

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
Menjaga  jiwa  (hifzu  an-nafs)  juga  memainkan  peran  penting  hakim  dalam mengambil  keputusan  hak  asuh  anak.  Hal  ini  karena  kesejahteraan  psikologis orang tua akan menjadi peran penting dalam kesejahteraan jiwa anak. Kesehatan Mental  atau  jiwa  orang  tua  akan  berpengaruh  dalam  perkembangan  anak  baik sikis  maupun  psikis.  Dengan  demikian  orang  tua  harus  terbebas  dari  masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangungan lainnya agar tidak berpotensi membahayakan  kesejahteraan  anak.  Maka  dalam  memutuskan  penetapan  hak asuh anak hakim harus mempertimbangakan psikologis orang tua.
c) Memelihara keturunan (hifzu nasab) Memelihara keturunan (hifzu nasab) juga merupakan bagian krusial dari putusan hakim.  Hal  ini  karena  keterampilan  orang  tua  dalam  mengasuh  anak  menjadi penentu  agar  terpeliharanya  keturunan.  Maka  orang  tua  harus  memiliki keterampilan  mengasuh  anak  untuk  mendapatkan  hak  asuh  anak,  seperti keterampilan  dalam  mendidik,  membimbing  dan  memberikan  dukungan emosional kepada anak. Selain itu orang tua juga harus mampu berkomunikasi kepada anak agar semakin dekat.
d) Menjaga akal (hifzu aql) Menjaga akal (hifzu aql) juga menjadi fokus dalam putusan hakim.
Hal ini karena rasionalitas orang tua memiliki peran penting dalam hak asuh anak di pengadilan. Oleh karena itu dalam menentukan hak asuh anak hakim hakim harus  mempertimbangkan  kemampuan  orang  tua  dalam  memenuhi  kebituhan fisik, emosional, dan akal anak. Dengan demikian rasionalitas yang di miliki orang tua  akan  menjadi  peranan  penting  dalam  membentuk  sikap  maupun  perilaku anak dalam berkembang.
e) Pemeliharaan harta (hifzu ad-din).
Hakim  mempertimbangkan  kemampuan  finansial  atau  stabilitas  keuangan  dari kedua  orang  tua  untuk  menetapkan  hak  asuh  anak.    Orang  tua  harus  dapat menunjukkan  kemampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak  seperti pendidikan,  pakaian,  makanan,  dan  tempat-tinggal  anak.  Dengan  demikian stablitas  keuangan  orangtua  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menentukan kesejahteraan anak kedepannya.
Dengan demikian, putusan Majelis Hakim ini menggambarkan kebijakan yang bijaksana  dan  mendalam,  yang  tidak  hanya  mengikuti  prinsip-prinsip  syariah  dan Maqashid Syariah, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan holistik anak, serta stabilitas finansial yang dapat memberikan kondisi terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

## Langkah menyelesaikan perselisihan hak asuh anak antara orang tua
Dalam situasi perselisihan hak asuh anak antara orang tua, beberapa langkah efektif  dan  adil  dapat  diambil  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dan memastikan  bahwa  anak  tetap  menerima  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  kedua orang tuanya. Pertama-tama, mediasi dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa.  Mediasi  melibatkan  perundingan  atau  musyawarah  antara  kedua  belah

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
pihak  yang  berperkara,  dengan  bantuan  seorang  mediator  netral. 25 Tujuan  dari mediasi ini adalah mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 26
Selanjutnya,  pendekatan  psikologis  oleh  ahli  psikolog  juga  merupakan langkah  penting  dalam  menyelesaikan  kasus  hak  asuh  anak.  Ahli  psikolog  akan membantu  dalam  menentukan  titik  temu  antara  orang  tua,  memastikan  bahwa keputusan yang diambil tidak akan berdampak negatif pada psikologis anak di masa depan. 27 Dengan  menganalisis  kedekatan  emosional  anak  terhadap  orang  tua,  ahli psikolog dapat memberikan pandangan yang mendalam dalam proses pengambilan keputusan hak asuh anak.
Terakhir,  pendekatan  kolaboratif  juga  dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak. Melalui pertemuan atau kerjasama antara mantan  pasangan  dengan  bantuan  pengacara  masing-masing,  orang  tua  dapat mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak, pendidikan, dan aspek keuangan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik anak, memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan anak dengan baik. 28
Dengan  menggabungkan  mediasi,  pendekatan  psikologis,  dan  pendekatan kolaboratif, diharapkan kasus perselisihan hak asuh anak dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Langkah-langkah ini menciptakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  dan  holistik  untuk  memastikan bahwa  anak  tetap  mendapatkan  cinta,  perhatian,  dan  dukungan  yang  mereka butuhkan dari kedua orang tua mereka, bahkan setelah orang tua mereka mengalami perceraian

## KESIMPULAN
Sistem hukum Islam memberikan pedoman yang rinci, terkait hak asuh anak terutama  untuk  anak-anak  yang  belum  mumayyiz  (di  bawah  12  tahun).  Meskipun demikian, terdapat situasi di mana hakim memberikan hak asuh kepada ayah bahkan ketika anak belum mencapai usia mumayyiz. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan hakim adalah pemahaman terhadap konsep Maqashid Syariah, khususnya prinsip  "hifdz  din"  (melestarikan  agama).  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan
25 Roy Imany Theodoron Liow and Donna Setiabudhi, ‘Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Mediasi  Pada  Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja’, Innovative:  Journal  Of  Social Science … , 3 (2023), 8874 – 82 <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1458>.
26 Nikmatul Kamila, ‘Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam’, Panitera:  Jurnal  Hukum  Dan  Hukum  Islam ,  1.1  (2023),  74 – 107 <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.
27 Fitrian Noor, M. Fahmi Al- Amruzi, and Ahmadi Hasan, ‘PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA  PUTUSAN  PERCERAIAN  DI  PENGADILAN  AGAMA  (STUDI  KASUS  NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo PUTUSAN BANDING NOMOR 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo PUTUSAN KASASI  NOMOR  392  K/AG/2021)’, Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan ,  17.6 (2023), 4085 – 4104 <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.
28 Hanni Ananda Endria, ‘Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua  Asuh  Di  Pati  Jawa  Tengah’, Jurnal  Hukum,  Politik  Dan  Kekuasaan ,  3.1  (2023),  93 – 146 <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
bahwa  keputusan  hakim  mempertimbangkan  kesejahteraan  anak,  ayah,  dan  ibu berdasarkan  lima  prinsip  Maqashid  Syariah:  melestarikan  agama,  jiwa,  keturunan, akal,  dan  harta.  Dalam  menyelesaikan  perselisihan  hak  asuh  anak,  hakim menggunakan  keterangan  ahli  psikolog  sebagai  dasar  untuk  memastikan perkembangan  holistik  anak.  Dengan  menggabungkan  aspek-aspek  hukum  Islam, prinsip  Maqashid  Syariah,  dan  pendekatan  psikologis,  penyelesaian  sengketa  hak asuh  anak  berimplikasi  pada  karakter  putusan  hakim  untuk  mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam konteks agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, ‘Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka’, Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6.1 (2022), 974 – 80 <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394> Ajeng  Widanengsih,  and  Yandi  Maryandi,  ‘Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah’, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam , 2022, 53 – 59 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
Arizal Sastra Tjandi, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, ‘Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup’, Jurnal Litigasi Amsir , 10 (2022), 163 – 71
Baharsyah,  Mochamad  Firdaus  Fajar,  Yayuli  Yayuli,  Lukmanul  Hakim,  and  Fauzul Hanif Noor Athief, ‘Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia’, Proceedings of the International Conference on Islamic  and  Muhammadiyah  Studies  (ICIMS  2022) ,  676.Icims  (2022),  354 – 60 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>
Darlis, SyamsulAswandi, ‘Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’, /Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Qaimuddin Volume , 2.1 (2022), 24 – 34 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/19 62>
Endria, Hanni Ananda, ‘Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada  Orangtua  Asuh  Di  Pati  Jawa  Tengah’, Jurnal  Hukum,  Politik  Dan Kekuasaan , 3.1 (2023), 93 – 146 <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>
Firdaus,  Muhammad  Irkham,  and  Jaya  Sahputra,  ‘Prinsip  Maqosid  Ash -Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam’, TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah , 7.1 (2022), 73 – 84
Hidayat,  Muhammad  Taufik,  Imron  Rosyadi,  and  Muthoifin,  ‘Analisis Pendayagunaan ZIS Dalam Memberdayakan UMKM Dimasa Pandemi COVID- 19  Perspektif  Maqashid  Syariah’, Journal  of  Economics  and  Business  UBS ,  12.1 (2023), 227 – 36 <https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v12i1.122>
Isman,  Ainul  Fatha,  and  Muhammad  Aminul  Wahid,  ‘Pendayagunaan  Zakat  Pada Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Maqā ṣ Id Al- Sharī ’ Ah’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8.03 (2022), 2709 – 17 Isman,  Dr., Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  HTN  Dan  HAN (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023)

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, and Nimas Ayu
Sholehah,  ‘Penelitian  Hukum  Empiris  Berbasis  Teori  Maqashid  Syariah  Jasser Auda’, AL-AFKAR:  Journal  for  Islamic  Studies ,  6.4  (2023),  14 – 29 <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>
Junaidi,  Junaidi,  and  Rizka  Rizka,  ‘Muhammadiyah  Information  Jurisprudence :  A Guide  Freedom  of  Expression  in  Maqoshid  Sharia-Based  Social  Media ’ , Justisi , 9.2 (2023), 145 – 57 <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293>
Kamila, Nikmatul, ‘Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam , 1.1 (2023), 74 – 107
<https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>
Kholijah,  Siti,  ‘Praktik  Tambang  Ilegal  Ditinjau  Dari  Maqashid  Syariah’, Jurnal Mabisya , 3.1 (2022), 1 – 24
Liow, Roy Imany Theodoron, and Donna Setiabudhi, ‘Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam  Mediasi  Pada  Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja’, Innovative: Journal Of Social Science … , 3 (2023), 8874 – 82
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1458>
Masriani,  Yulies  Tiena,  ‘Sinergi  Maqashid  Syariah  Asy -Syatibi  Dengan  Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila . Sedangkan  Hukum  Islam  Adalah  Hukum  Yang  Bersumber  Dari  Agama  Islam Yang  Mana  Konsepsi  Yang  Tertuang Dalam  Hukum  Islam  Diteta’, Jurnal  IUS CONSTITUENDUM , 8 (2023), 19 – 33
Mauliddan,  Dr.  H.  Syamsu  Madyan,  Lc,  MA.,  Dr.  Moh  Muslim,  M.  Ag.,  ‘ANALISIS HUKUM  PADA  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  HAK  HADHANAH  KEPADA BAPAK  BAGI  ANAK  BELUM  MUMAYIZ  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  Perkara  Nomor  2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)’, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , 4 (2022), 33 – 43
Muhamad  Sofian,  ‘PENEGAKAN  HUKUM  HAM  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF HUKUM  MAQASHID  SYARIAH’, JURIS  HUMANITY  (Jurnal  Riset  Dan  Kajian Hukum Hak Asasi Manusia) , 39, 2023, 1 – 23
Noor,  Fitrian,  M.  Fahmi  Al- Amruzi,  and  Ahmadi  Hasan,  ‘PROBLEMATIKA  HAK ASUH  ANAK  PASCA  PUTUSAN  PERCERAIAN  DI  PENGADILAN  AGAMA (STUDI  KASUS  NOMOR  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  PUTUSAN  BANDING NOMOR  32/PDT.G/2020/PTA.BJM  Jo  PUTUSAN  KASASI  NOMOR  392 K/AG/2021)’, Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan ,  17.6 (2023), 4085 – 4104 <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>
Okvania,  Lastary,  Lola  Yustrisia,  Syaiful  Munandar,  Fakultas  Hukum,  Universitas Muhammadiyah,  Sumatera  Barat,  and  others,  ‘Analisis  Putusan  Pengadilan Negeri  Payakumbuh  Nomor  4/Pid.Sus/2022/  PN  Pyh  Dengan  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tentang  T indakan  Pidana’, UNES LAW REVIEW , 5.4 (2023), 3531 – 50
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.669>
Purnama,  Richa  Rahma,  ‘Perebutan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Perceraian  Orangtua Dihubungkan  Dengan  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan’, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat , 1

## Nimas Ayu Sholehah, Lukmanul Hakim, Isman
Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 ….
(2023), 1 – 15 <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
Rafsanjani, Hasmi, Mutohharun Jinan, and Muthoifin Muthoifin, ‘Penanaman Nilai Islam  Rahmatan  Lil  ‘Alamin  Di  Pondok  Pesantren’, JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan , 5.12 (2022), 5526 – 33 <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1167> Rexy  Merchiano,  Mohd.  Syafariansyah,  Erwan  Effendi  Irman  Ichandri,  and  Sadli, ‘Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur’, Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum , 2.July (2023), 1 – 23 <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>
Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin, ‘Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi  Syariah  Dalam  Pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  Dan  Imam  Ibnu Qayyim Al- Jauziyah’, Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2.2 (2022), 65 <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
Robianti,  Masayu,  and  Siti  Rahmah,  ‘ANALISIS  YURIDIS  PUTUSAN  HAKIM
TENTANG  PEMBERIAN  HAK  ASUH  ANAK  KEPADA  BAPAK  (Studi  Perkara Nomor :  44/Pdt.G/2012/PA.Kbj) ’ , Audi  Et  AP :  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  1.02 (2022), 143 – 50 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>
Sahri, Fidri, and Juanda, ‘Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam  Putusan  Nomor  46  /  Pid  .  Sus  /  2021  /  Pn  .  Srg  Berdasarkan  Peraturan Perundang – Undangan’, JIM  (Jurnal  Ilmu  Multidisiplin) ,  2.2  (2023),  161 – 78 <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>
Syifawaru, Andi Suci, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, ‘Analisis Yuridis Terhadap Putusan  Hakim  Yang  Menyatakan  Gugatan  Penggugat  Tidak  Dapat  Diterima’, Journal of Lex Generalis (JLS) , 3.April (2022), 148 – 66
Tarantang, Jefry, Siah Khosyi’ah, and Usep Saepullah, ‘FILOSOFI ‘Illat HUKUM DAN MAQASHID  SYARIAH  DALAM  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA’, Jurnal  Studi
Agama Dan Masyarakat , 19.1 (2023), 44 – 55 <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>