## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

## Pemanfaatan Bonus Demografi melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara
Sugiharto* dan Deny Setiawan * *
*Jurusan Pendidikan Geografi, **Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Indonesia

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  profil  pemanfaatan  bonus  demografi  melalui  peningkatan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Sumatera  Utara.  Difokuskan  pada  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  bonus demografi  melalui  peningkatan Human  Development  Index (HDI)  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  perekonomian.  Pada bidang pendidikan, mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/ Adult Literacy Rate Index (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ Mean  Years  Of  Schooling  Index (MYS).  Populasi  yang  digunakan  adalah  penduduk  berumur  15  tahun  ke  atas  karena  pada kenyataannya  penduduk  usia  tersebut  sudah  ada  yang  berhenti  sekolah.  Batasan  ini  diperlukan  agar  angkanya  lebih mencerminkan  kondisi  sebenarnya  mengingat  penduduk  yang  berusia  kurang  dari  15  tahun  masih  dalam  proses  sekolah  atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Pada bidang kesehatan, menunjukkan jumlah tahun hidup yang  diharapkan  dapat  dinikmati  penduduk  suatu  wilayah  dengan  memasukkan  informasi  mengenai  angka  kelahiran  dan kematian per tahun variabel (e ₀ ), diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Pada bidang  perekonomian  (Standar  Hidup  Layak),  profil  menggunakan  “rata-rata  pengeluaran  per  kapita  riil  yang  disesuaikan” (adjuisted  real  per capita  expenditure) atau  daya beli  yang  disesuaikan (purchasing  power  parity). Berdasarkan  kajian terhadap ketiga  indeks  pembangunan  manusia  tersebut,  sekaligus  diperoleh  data  mengenai  gambaran  faktual  profil  pemerintah  daerah dalam memanfaatkan bonus demografi.
Kata kunci: Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia

## Abstract
This writing aims to gain the picture of profile in using of demographic bonus through increasing Human Development Index in the North Sumatra Province. It focus on local policy in utilizing the demographic bonus through elevating Human Development Index on several sectors such as education, health, and economy. Education sector coverage two indicators following Adult Literacy Rate Index (Lit) and Mean Years of Schooling Index (MYS). The population in this research is the citizen’s age group of 15 and more due to in fact  that  there  many  student  dropout  from  the  age  group.  The  limitation  is  required  for  gain  the  representative  number  which  is represents the fact, considering that citizen age group lower than 15 is still in schooling or preparing to school so it not apropriate to relying the years of schooling. Health sector indicate the numbers of years of life which  is hopefully can be enjoyed by the citizens in an area by entering information regarding annual birth rate and death rate (variable e ₀ ), that assumed represents average of age of life  and  citizen  healthy  in  their  life.  Economic  sector  (Proper  Life  Standard),  the  profile  uses  the  average  of  the  real  per  capita expenditure  which  is  adjusted  (adjusted  real  per  capita  expenditure)  or  purchasing  power  parity.  Based  on  study  of  the  three  of human  development  index,  can  be  obtained  the  data  concerning  the  factual  picture  of  local  government  profile  in  utilizing demographic bonus.
Keyword : Demographic Bonus, Human Development Index
*Corresponding author: E-mail: geodeny@yamail.com
PENDAHULUAN Bonus demografi adalah peluang
( opportunity )  kemakmuran  ekonomi  suatu negara  karena  besarnya  proporsi  penduduk produktif  (usia  15-64  tahun)  dalam  evolusi kependudukan  dengan  pola  siklus  se-abad sekali. Jika peluang tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal  mungkin,  maka  akan  menjadi anti bonus yaitu  badai  bom  ( bomb  disaster ) demografi.  Indonesia  sedang  menuju  tahapan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi yang  semakin  menanjak  dan  penurunan  angka kelahiran  dalam  jangka  panjang.  Apalagi diimbangi dengan tingkat transisi pertumbuhan penduduk  kelompok  rendah  yaitu  kondisi tingkat  mortalitas  tinggi  menuju  pertumbuhan penduduk  rendah  dengan  tingkat  mortalitas rendah.
Dengan demikian, periode bonus demografi  Indonesia    sebenarnya  baru  saja dimulai,  yakni  dari  tahun  2015-2035  dengan angka ketergantungan ( dependency ratio ) berkisar  antara 0,4-0,5 .  Angka  ini  mengandung arti  bahwa  setiap  100  orang  usia  produktif menanggung  40-50  orang  usia  tidak  produktif. Proporsi usia kurang dari 15 tahun (anak-anak) terus berkurang dibandingkan dengan penduduk  usia  kerja  (15-64  tahun).  Menurut Data  Sensus  Penduduk  menunjukkan  jumlah ketergantungan  tahun  2010  adalah  100  usia produktif/pekerja  menanggung  51  anak.  Jadi, pada periode 2015-2035 nanti, bangsa Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkatkan saving untuk kemajuan kemakmuran  bangsa.  Hal  ini  akan  memberikan dampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  yang terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.
Menghadapi  bonus  demografi  tersebut diharapkan  kualitas  penduduk  memenuhi syarat pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas. Di  negara-negara  Eropa  justru  sudah  melewati masa  emas  bonus  demografi  antara  tahun 1950-2000.  Sedangkan,  negara  Asia  seperti Tiongkok  sedang  menikmatinya  sejak  tahun 1990  sampai  tahun  2015.  Negara  India mendapatkan  bonus  demografi  sejak  tahun
2010.  Tetapi,  untuk  negara-negara  Afrika, bonus  demografi  bakal  diperoleh  menjelang tahun  2045.  Mengapa  perlu  persiapan  dalam menghadapi  periode  bonus  demografi?  Alasan yang  paling  mendasar  karena  berhubungan langsung dengan pertambahan jumlah penduduk.  Perlu  adanya  perkiraan  jumlah penduduk  yang  akan  terjadi  di  tahun-tahun mendatang.
Menyongsong  bonus  demografi  memang perlu  persiapan  dan  program  yang  matang. Pemerintah  dihadapkan  pada  masalah-masalah yang menjadi perhatian semua elemen,
termasuk  masyarakat  itu  sendiri.  Dari  segi pendidikan, berdasarkan data statistik, persentase  penduduk  7-15  tahun  belum/tidak sekolah  sebesar  1,79  persen  dan  tidak  sekolah lagi  5,18  persen.  Indikator  Angka  Melek  Huruf (AMH)  yaitu  dapat  membaca  dan  menulis  bagi penduduk  5  tahun  berpendidikan  minimal tamat  SMP/Sederajat  sebesar  37,95  persen dengan  AMH  penduduk  15  tahun  ke  atas  88,00 persen.  Hal  ini  memberikan  gambaran,  bahwa setiap  100  penduduk  15  tahun  ke  atas  masih ada  12  orang  belum  melek  huruf.  Jika  dilihat dari  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  yaitu penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada  usia  13-15  tahun  sebesar  87,13  persen, berarti  masih  12,87  persen  yang  tidak bersekolah  (usia  16-18  tidak  sekolah  45,54 persen  dan  usia  19-24  tidak  sekolah  85,20 persen).
Perlu  diketahui  bahwa  kualitas  SDM, diukur dari kualitas pendidikan yang ditamatkan.  Data  diperoleh  bahwa  persentase usia  5  tahun  ke  atas  tidak/belum  pernah sekolah  sebesar  12,37  persen,  tidak/belum tamat  SD  17,67  persen,  tamat  SD/MI/sederajat 32,02  persen  dan  tamat  SMP/MTs/sederajat 16,88  persen.  Usia  5  tahun  ke  atas  yang  tamat SM/sederajat  sebesar  16,67  persen,  tamat DI/DII/DIII  1,22  persen,  tamat  DIV/S1  2,99 persen dan tamat S2/S3 0,19 persen. Dari tabel berikut,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2012 memberikan gambaran Angka Partisipasi Sekolah  (APS)  pada  usia  7-12  sebesar  97,95 persen,  usia  13-15  sebesar  89,66  persen,  usia 16-18  sebesar  61,06,  dan  usia  19-24  sebesar
15,84  persen.  Jadi  Angka  Partisipasi  Sekolah terrendah  pada  usia  19-24  tahun  dan  tertinggi pada usia 13-15 tahun.
Masalah  lain  yang  menjadi  perhatian menghadapi  bonus  demorafi  adalah  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  sebesar 66,44  persen,  dimana  TPAK  di  perkotaan  lebih rendah  daripada  perdesaan,  masing-masing sebesar  61,96  persen  dan  70,46  persen. Peningkatan  jumlah  penduduk  yang  pesat mengakibatkan  kebutuhan  tempat  tinggal semakin meningkat pula. Penyandang disabilitas  yaitu  penduduk  dengan  jenis kesulitan  penglihatan  sebesar  2,68  persen, kesulitan  pendengaran  1,71  persen,  kesulitan berjalan  1,85  persen,  kesulitan  berkomunikasi sebesar 1,61 persen.
Hal  yang  sangat  mempengaruhi  masalah demografi  juga  terjadi  karena  masuknya budaya  asing  bagi  generasi  remaja  yang menjadi  tantangan  keluarga  berkualitas.  Tapi hal  ini  dapat  dikurangi  dengan  pendampingan keluarga  pada  anak.  Kepala  BKKBN  mengajak seluruh  keluarga  untuk  melakukan  tiga  hal penting,  Pertama,  memperkuat  kembali  fungsi keluarga  dari  segi  agama,  pendidikan,  cinta kasih,  perlindungan,  reproduksi,  sosial  budaya, ekonomi dan lingkungan; Kedua, menata kembali  manajeman  keluarga  dimulai  dari kapan menikah, kapan punya anak, jumlah anak dan  kapan  berhenti  melahirkan;  dan Ketiga, meningkatkan  kualitas  penduduk  dan  keluarga melalui  program  Kependudukan,  Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Manusia  merupakan  kekayaan  bangsa dan sekaligus sebagai
modal
dasar pembangunan.  Tujuan  dari  pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan  bagi  rakyat  untuk  menikmati hidup  sehat,  umur  panjang  dan  menjalankan kehidupan  yang  produktif.  Sesuai  dengan perkembangan paradigma pembangunan ekonomi,  maka  telah  terjadi  perubahan  tolok ukur  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dari pendekatan  pertumbuhan  ekonomi  ( growth ) menjadi pendekatan pembangunan manusia.
Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan juga telah menempatkan kembali
manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan.  Lembaga  PBB  yang  dibentuk untuk menangani masalah pembangunan ( United Nations Development Programme /UNDP)  telah  membuat  definisi khusus mengenai pembangunan manusia sebagai  suatu  proses  untuk  memperluas pilihan-pilihan  bagi  manusia  ( a  process  of enlarging  people’s  choices ).  Dalam  konsep tersebut  manusia  ditempatkan  sebagai  tujuan akhir  (the  ultimate  end),  sedangkan  upaya pembangunan  dipandang  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, pembangunan  manusia  lebih  dari  sekedar pertumbuhan  ekonomi,  lebih  dari  sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses  produksi  komoditas  serta  akumulasi modal.
Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  secara  fisik  dan  mental  mengandung makna  peningkatan  kapasitas  dasar  penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk  dapat  berpartisipasi  dalam    proses pembangunan.  Kapasitas  dasar  yang  dimaksud menurut  Todaro  (2003),  yang  sekaligus merupakan  tiga  nilai  pokok  keberhasilan pembangunan  ekonomi  adalah  kecukupan ( sustenance ), jati diri ( selfsteem ), serta kebebasan (freedom).
Pembangunan  manusia  menjadi  penting dan  perlu  mendapat  perhatian  sebab  pada kenyataannya  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan  kesejahteraan  seperti  kemiskinan dan  taraf  hidup  masyarakat  secara  luas, sehingga  keberhasilan  pembangunan  dewasa ini  seringkali  dilihat  dari  pencapaian  kualitas Sumber Daya Manusianya.
Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan  atau  kinerja  suatu  negara  atau wilayah  dalam  bidang  pembangunan  manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human  Development  Index (HDI).  Indeks ini  pertama  kali  dikembangkan  oleh  pemenang nobel  India  Amartya  Sen  dan  Mahbub  ul  Haq seorang  ekonom  Pakistan  dibantu  oleh  Gustav Ranis  dari  Yale  University  dan  Lord  Meghnad Desai  dari London  School  of  Economics .  IPM
merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu  lahir  ( life  expectancy  at  birth ),  angka melek  huruf  penduduk  dewasa  ( adult  literacy rate) dan rata-rata lama sekolah ( mean years of schooling ), dan kemampuan daya beli ( purchasing  power  parity ).  Indikator  angka harapan  hidup  mengukur  kesehatan,  indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata- rata  lama  sekolah  mengukur  pendidikan  dan terakhir  indikator  daya  beli  mengukur  standar hidup.
Pertambahan jumlah penduduk memberikan
dampak serius terhadap pembangunan  yang  berkelanjutan.  Data  sensus tahun 2000 diperoleh jumlah penduduk sebesar 206,2  juta  jiwa  dengan  laju  perumbuhan penduduk sebesar 1,49% atau lebih rendah dari laju  pertumbuhan  penduduk  periode  1970- 1980 (2,32%) dan periode 1980-1990 (1,97%). Jumlah  penduduk  Indonesia  menurut  Sensus Penduduk  tahun  2005  adalah  berjumlah  218,9 juta jiwa. Sedangkan penduduk Indonesia tahun 2008  berjumlah  sekitar  219  juta  jiwa,  dengan laju  pertumbuhan  1,3  persen  per  tahun.  Di Provinsi  Sumatera  Utara  tercatat  jumlah penduduk  sebanyak  12,3  juta  jiwa  lebih,  dan merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat  di  Indonesia,  setelah  propinsi  Jawa Barat,  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Dampak penurunan angka total kelahiran (TFR) disebabkan  karena  meningkatnya  pemakaian alat  kontrasepsi  (prevalensi)  pada  pasangan usia  subur.  Sebagai  pembanding,  bahwa  pada tahun  1971,  angka  prevalensi  kurang  dari  5  %, meningkat  menjadi  26  %  pada  tahun  1980,  48 %  pada  tahun  1987,  57  %  tahun  1997  dan tahun 2003 sebesar 60 % (SDKI 2002-2003).
Data
penduduk Sumatera Utara berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  1990 sebesar  10.252.021  jiwa,  sensus  penduduk 2000 sebesar 11.506.808 jiwa  dan berdasarkan sensus  penduduk  2010  meningkat  menjadi 12.982.204 jiwa. Dengan demikian laju pertumbuhan  penduduk  periode  1900-2000 adalah  2,06  %  setiap  tahun  dan  periode  2000- 2010 adalah 1,1% setiap tahunnya. Keadaan ini menempatkan  Sumatera  Utara  merupakan
provinsi  ke-empat  yang  terbesar  jumlah penduduknya  di  Indonesia  setelah  Jawa  Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal tersebut akan terus  bertambah  setiap  tahunnya.  Dari  data penduduk  tersebut.  Hasil  sensus  penduduk tahun 2000 juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Utara berjumlah 5.750.315 jiwa dan jumlah penduduk perempuan  5.756.493  jiwa.  Sementara  itu, menurut  sensus  penduduk  tahun  2010,  jumlah penduduk  laki-laki  adalah  6.483.354  jiwa  dan jumlah  penduduk  perempuan  6.498.850  jiwa. Dilihat  dari  wilayah  kabupaten/kota,  terlihat bahwa  proporsi  penduduk  yang  tinggal  di  Kota Medan adalah paling besar yakni 2.109.339 jiwa atau  16,2%  dari  keseluruhan  penduduk Sumatera  Utara.  Sebaliknya,  penduduk  yang berada  di  Kabupaten  Deli  Serdang  menempati urutan  kedua  yang  jumlah  penduduknya sebanyak 1.790.431 jiwa atau 13.7 %.
Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun  2008  sebesar  73,29    menjadi  74,65  pada tahun  2011.  Angka  IPM  ini  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  rata-rata  IPM  Nasional, namun  dilihat  dari  rangking  IPM  belum menunjukkan  peningkatan  karena  masih  tetap berada pada rangking 8 nasional.
Terdapat  faktor  lain  yang  juga  dapat mempengaruhi perkembangan kualitas pembangunan  manusia,  yakni  pengeluaran pemerintah  khususnya  bidang  pendidikan  dan bidang  kesehatan.  Apalagi  sejak  era  otonomi daerah bergulir yang ditandai dengan berlakunya  UU  No.22  tahun  1999  yang kemudian direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  maka  pemerintah daerah  melakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan  ekonomi  (berdaya  beli),  serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adioetomo (2005) mempertanyakan "Apakah  Indonesia  sudah  mencapai  bonus demografi  dan  bagaimana  terjadinya?".  Hal  ini memerlukan  penuturan  yang  panjang  tentang fluktuasi  kelahiran  dan  kematian  sebelum perang kemerdekaan, dan intervensi pemerintah dalam bidang pengendalian kependudukan.  Pada  tahun  1940-an,  Indonesia mengalami penjajahan Jepang, perang dunia ke- 2,  dan  masa  kelaparan  yang  merupakan  masa ekonomi  yang  buruk  bagi  Indonesia.  Meskipun statistik  demografi  belum  sebagus  sekarang, pada  waktu  itu  dapat  diperkirakan  bahwa  ada penurunan  tingkat  kelahiran  mencapai  di bawah  40  ribu  per  1000  penduduk  dan kenaikan  tingkat  kematian.  Pada  saat  bangsa Indonesia  memperjuangkan  kemerdekaannya sekitar tahun 1945, banyak pasangan
mudamudi menunda perkawinan. Tetapi
setelah kemerdekaan tercapai, terjadilah lonjakan perkawinan yang disusul oleh lonjakan jumlah  kelahiran.  Pada  tahun  1950-an  keadaan menjadi  normal  kembali  dan  tingkat  kelahiran kembali  mencapai  ketaraf  yang  tinggi  seperti sebelumnya, sedangkan tingkat kematian mengalami penurunan.
Pada saat yang sama teknologi kesehatan terutama  ditemukannya  obat-obatan  antibiotik berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia, akibatnya  tingkat  kematian  mulai  menurun. Penurunan  tingkat  kematian  terutama  terjadi pada  kematian  bayi  sehingga  menyebabkan anak-anak  yang  lahir  tahun  1950-an  dan seterusnya  lebih  banyak  yang  tetap  hidup, survive , menuju usia yang lebih tinggi. Pada saat itu  tingkat  kelahiran  masih  tinggi  dan menghasilkan kelahiran yang cukup besar. Bayi yang lahir dari tingkat kelahiran tinggi itu tetap hidup dan terjadilah penumpukan jumlah anak- anak  usia  di  bawah  15  tahun.  Dampak momentum  kelahiran  tinggi  ini  terus  terbawa sepanjang  hidup  koho  tersebut  dan  terlihat jelas  pada  piramida  penduduk  tahun  1961, 1971 dan seterusnya (Adioetomo, 2005).
Selanjutnya
Adioetomo (2005) mengatakan  bahwa  pada  tahun  1960-an  ahli ekonomi  dan  pionir  pakar  kependudukan
terkemuka  di  Indonesia,  Widjojo  Nitisastro, telah  mengingatkan  kita  bahwa  suatu  saat setelah tahun
1960-an akan terjadi
‘ rejuvenation of the working age’ atau peremajaan  angkatan  kerja  di  Indonesia (Nitisastro,  1970  dalam  Adioetomo,  2005). Peremajaan  angkatan  kerja  pada  waktu  itu diperkirakan  akan  mulai  terjadi  pada  tahun 1970 - 1980-an, sebab kohor kelahiran tinggi di tahun  1950-an  dan  tahun  1960-an  memasuki pasar  kerja  di  tahun-tahun  tersebut.  Nitisastro pada  waktu  itu  juga  mengatakan  untuk ‘mewaspadai’  masuknya  perempuan  kohor kelahiran  tahun  1950-an  dan  1960-an  tersebut ke usia reproduksi (masa melahirkan) sekaligus ke  pasar  kerja.  Keduanya  merupakan  dampak kelahiran tinggi sebelum dan sesudah kemerdekaan yang mengakibatkan dunia angkatan  kerja  Indonesia  diwarnai  oleh tingginya  proporsi  penduduk  usia  kerja  muda 15-24 tahun.
Kohor baby  boom di  Indonesia  terlihat memuncak  di  tahun  1960-1970-an,  yang  akan meneruskan  gelombang  pasang  membanjiri angkatan  kerja  dengan  usia  muda.  Selanjutnya, gelombang masuknya kohor kelahiran tinggi ke usia  reproduksi  akan  menimbulkan echo , artinya,  kohor  besar  yang  masuk  ke  usia reproduksi akan menghasilkan jumlah kelahiran  yang  besar.  Bahkan  ketika  tingkat kelahiran  sudah  mulai  menurun  echo  ini  tetap terbawa.  Meskipun  rata-rata  jumlah  anak  yang dipunyai  perempuan  makin  sedikit  tetapi karena  jumlah  perempuan    usia  subur  masih besar,  maka  jumlah  bayi  yang  dilahirkan  juga masih  tetap  banyak.  Dan  karena  tingkat kematian  bayi  menurun  terus,  kohor  ini membentuk suatu armada usia kerja yang amat pesat  pertumbuhannya,  baik  angkatan  kerja muda  maupun  yang  meningkat  ke  usia  yang lebih  tua.  Dalam  proses  transisi  demografi, intervensi  pemerintah  untuk  mengendalikan pertumbuhan penduduk, dalam bentuk Program  Nasional  Keluarga  Berencana  dengan menanamkan  manfaat  norma  keluarga  kecil, telah  berhasil  menurunkan  tingkat  kelahiran yang  berdampak  pada  penurunan  proporsi
jumlah  penduduk  non-produktif  dibawah  usia 15 tahun.
Berlangsungnya  transisi  demografi  di Indonesia  itu  makin  lama  makin  mengubah wajah  penduduk  Indonesia  dengan  menggeser distribusi  umur  penduduk.  Proporsi  penduduk muda makin menurun, proporsi penduduk usia kerja  meningkat  pesat  dan  proporsi  penduduk usia lanjut bergerak naik secara pelahan. Dalam era tingkat kelahiran tinggi dan awal penurunan  kematian  bayi, total  dependency ratio yakni  perbandingan  antara  jumlah penduduk  usia  non-produktif  di  bawah  15 tahun dan di atas 65 tahun terhadap penduduk usia  produktif  15-64  tahun  sangat  tinggi.  Pada tahun 1971  mencapai 86 per  100. Artinya  tiap 100  penduduk  usia  kerja  akan  mempunyai tanggungan sebesar 86 penduduk non- produktif.  Dari  angka  ketergantungan  itu, sebesar  93  persennya  disumbangkan  oleh besarnya jumlah anak-anak di bawah 15 tahun, dan  sisanya  oleh  penduduk  usia  lanjut  hanya  7 persen.  Pada  saat  itu  tanggungan  orang  tua relatif  masih  sedikit  karena  tahun-tahun sebelumnya  belum  banyak  penduduk  yang berhasil mencapai usia di atas 65 tahun.
Perjalanan  pergeseran  distribusi  umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk  muda  ( youth  dependency  ratio ) membentuk keadaan yang ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia kerja hampir  dua  kalinya  dibandingkan  dengan jumlah  penduduk  di  bawah  15  tahun.  Dari Lampiran  Tabel  1  dan  2  terlihat  bahwa  rasio ketergantungan  penduduk  Indonesia  telah menurun  menjadi  54  pada  tahun  2000,  dan akan  menurun  terus  mencapai  angka  terendah pada  tahun  2020,  2025  dan    2030,  dimana angkanya berkisar sekitar 40 per  100 (Gambar 2.1).  Jadi  periode  2020-2030  inilah  yang disebut  sebagai the  Window  of  Opportunity untuk  Indonesia  (Adioetomo,  2005).  Setelah tahun 2030 rasio ketergantungan akan meningkat  lagi,  giliran  disumbangkan  oleh penduduk  usia  65  tahun  ke  atas.  Indonesia hanya  akan  mengalami  keadaan  ideal  untuk membangun  satu  kali  saja,  yakni  apabila the
Window  of  Opportunity terbuka  pada  tahun 2020-2030.  Jadi  pada  saat  itu  investasi  dan pembiayaan  untuk  pelayanan  dasar  anak  anak dibawah  15  tahun  adalah  terendah,  sehingga pendapatan  pekerja  usia  produktif  dapat ditabung  sebagai  tabungan  masyarakat,  yang kemudian diinvestasikan secara produktif guna perluasan  kesempatan  kerja  dan  pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Gambar  2.  Rasio  Ketergantungan  0-14,  65+, Total (Sumber: BPS 2010)
Namun  untuk  meraih the  Window  of Opportunity tersebut,  pertama-tama  bonus demografi  yang  sekarang  sudah  mulai  terjadi harus  ditingkatkan  dan  diteruskan  dengan menurunkan  tingkat  kelahiran  dan  kematian sehingga menjadi CBR=17,7  dan CDR=7,1  pada tahun  2015  dan  CBR=15,0  dan  CDR=7,5  pada tahun  2025.  Dengan  terus  menurunnya  tingkat kelahiran  dan  kematian,  serta  berlanjutnya bonus demografi, maka kemungkinan terbukanya jendela peluang tersebut akan besar sekali,  dan  apabila the  Window  of  Opportunity ini tercapai harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk. Dalam  rangka  mewujudkan  bonus  demografi ada 4 mekanisme penting yaitu: pasokan tenaga kerja  ( labor  supply ),  peranan  perempuan ( women  role ),  tabungan  ( savings ),  dan  sumber daya manusia ( human capital ) (Bloom, Canning dan Sevilla, 2003).
United  Nation  Development  Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai  suatu  “proses  untuk  memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” ( Human Development  Report ,  2001),  dalam  arti  bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang
menyangkut  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Ada tiga  hal  yang  dianggap  penting  untuk  pilihan manusia,  yaitu  untuk  memiliki  kehidupan  yang panjang  dan  sehat,  untuk  memperoleh  ilmu pengetahuan  dan  memiliki  akses  terhadap sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  mendapat standar  hidup  yang  layak.  Apabila  tiga  faktor yang  kritis  tersebut  tidak  dipenuhi  maka banyak  pilihan  lainnya  yang  tidak  akan  dapat dicapai, misalnya kemerdekaan politik, ekonomi,  sosial,  serta  kesempatan  untuk memperoleh  tingkat  produktivitas  yang  tinggi, menikmati  rasa  terhormat  dan  hak-hak  azasi manusia
Konsep  pembangunan  manusia  dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori pembangunan  ekonomi  yang  konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM), pendekatan  kesejahteraan,  dan  pendekatan kebutuhan  kebutuhan  dasar  manusia.  Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia  terutama  sebagai  input  dari  proses produksi  (sebagai  suatu  sarana  bukan  tujuan). Pendekatan  kesejahteraan  melihat  manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan
sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada  penyediaan  barang  dan  jasa  kebutuhan hidup.
Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pertama,  fungsi  dari  keberdayaan  manusia  dan kedua,  pemakaian  keberdayaan  itu  untuk keseimbangan  kehidupan  dan  tujuan  produksi (National  Human  Development  for  Balize, 2001).  Sesuai  dengan  konsep  pembangunan manusia,  pendapatan  hanyalah  salah  satu pilihan  manusia  walupun  termasuk  yang terpenting. Tujuan pembangunan manusia ialah memperluas  pilihan  bukan  hanya  pendapatan. Sebagai  contoh  bahwa  pendapatan  dapat digunakan  untuk  membeli  obat  yang  esensial, atau  narkotika.  Oleh  karena  itu,  pendapatan hanyalah  media  bukan  tujuan  akhir,  karena pendapatan dapat digunakan untuk tujuan yang buruk bagi kehidupan manusia.
Kesejahteraan  masyarakat  tergantung kepada  cara  penggunaan  pendapatan  tersebut, bukan  kepada  tingkat  pendapatan  itu.  Dari pengalaman  banyak  negara  terlihat  bahwa pembangunan  manusia  yang  tingkatnya  cukup tinggi  juga  dijumpai  pada  negara  yang  tingkat pendapatannya hanyalah moderat, dan pembangunan  manusia  dengan  tingkat  yang rendah  terdapat  juga  pada  negara  yang pendapatannya relatif tinggi. Dari fakta tersebut dapat  diambil  suatu  kesimpulan  sederhana bahwa  tidak  otomatis  ada  hubungan  antara pendapatan  yang  tinggi  dengan  kemajuan pembangunan manusia.
Pada umumnya model dari pertumbuhan ekonomi  diarahkan  untuk  meningkatkan  GDP dan  tidak  memasukkan  peningkatan  kualitas kehidupan. Pertumbuhan GDP memang penting, tetapi tidak cukup untuk pembangunan manusia.  Demikian  pula  teori  pembentukan modal manusia, dan pembangunan sumberdaya menganggap  bahwa  manusia  hanya  sebagai media, bukan merupakan tujuan akhir, hanyalah sebagai instrumen untuk
menghasilkan barang-barang yang lebih banyak.  Sebenarnya  manusia  bukan  hanya sekedar  faktor  modal  tetapi  manusia  juga adalah tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses pembangunan.
Oleh  karena  itu,  konsep  pembentukan modal manusia hanya menangkap satu sisi dari pembangunan manusia. Sementara itu pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan menganut prinsip bahwa manusia  sebagai  pengguna  manfaat,  bukan sebagai  agen  perubahan  atau  peserta  dalam proses pembangunan. Dan akhirnya pendekatan  kebutuhan  dasar  menitikberatkan pada  penyediaan  barang  dan  jasa  kepada kelompok  penduduk  yang  tertinggal,  bukan memperbesar  pilihan  umat  manusia  di  segala bidang.
Sebagaimana  laporan  UNDP  (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi  aspek-aspek  sebagai  berikut:  a). Pembangunan  harus  mengutamakan  penduduk sebagai  pusat  perhatian;  b).  Pembangunan dimaksudkan  untuk  memperbesar  pilihan-
pilihan  bagi  penduduk,  bukan  hanya  untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu,  konsep  pembangunan  manusia  harus berpusat  pada  penduduk  secara  komprehensif dan  bukan  hanya  pada  aspek  ekonomi  semata; c).  Pembangunan  manusia  memperhatikan bukan  hanya  pada  upaya  meningkatkan kemampuan/kapasitas  manusia,  tetapi  juga pada upaya-upaya
memanfaatkan
kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;  d).  Pembangunan  manusia  didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas,
pemerataan, kesinambungan dan
pemberdayaan;  e).  Pembangunan  manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan  dan  dalam  menganalisis  pilihan- pilihan untuk mencapainya.
Pertumbuhan
ekonomi harus dikombinasikan  dengan  pemerataan  hasil-hasil pembangunan.  Kesamaan  kesempatan  harus sama  untuk  generasi  sekarang  dan  generasi mendatang.  Dan  semua  orang,  laki-laki  dan perempuan harus diberdayakan untuk mengambil  bagian  dalam  merencanakan  dan melaksanakan faktor-faktor kunci yang membentuk masa depan mereka.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) merupakan  suatu  indeks  komposit  yang  juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan  perkembangan  pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan  pertama  kali  pada  tahun  1990 oleh  UNDP.  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah  dihitung  untuk  menghasilkan  suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan  manusia.  Ketiga  komponen tersebut  adalah  peluang  hidup  (longevity), pengetahuan  (knowledge)  dan  hidup  layak (living  standards).  Peluang  hidup  dihitung berdasarkan  angka  harapan  hidup  ketika  lahir; pengetahuan  diukur  berdasarkan  rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia  15  tahun  ke  atas;  dan  hidup  layak diukur  dengan  pengeluaran  per  kapita  yang didasarkan  pada  paritas  daya  beli  (purchasing power parity).
Nilai  IPM  suatu  negara  atau  wilayah menunjukkan  seberapa  jauh  negara  atau wilayah  itu  telah  mencapai  sasaran  yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat  (tanpa  kecuali),  dan  tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar  hidup  layak.  Semakin  dekat  nilai  IPM suatu  wilayah  terhadap  angka  100,  semakin dekat  jalan  yang  harus  ditempuh  untuk mencapai  sasaran  itu.  Karena  hanya  mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan  dari  realitas  yang  kompleks dari  luasnya  dimensi  pembangunan  manusia. Oleh  karena  itu,  pesan  dasar  IPM  perlu dilengkapi  dengan  kajian  dan  analisis  yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan  manusia  yang  penting  lainnya (yang  tidak  seluruhnya  dapat  diukur)  seperti kebebasan  politik,  kesinambungan  lingkungan, kemerataan antar generasi.
IPM  kemudian  disempurnakan  oleh
United Nation
Development Programme (1990).  Alasan  penyempurnaan  tidak  lain karena  manusia  adalah  ukuran  keberhasilan dari  pembangunan.  Sehingga  ukuran  “bobot“ manusia  saja  tidaklah  cukup,  dan  karenanya diperlukan  penggabungan  antara  pencapaian penghasilan  dengan  kondisi  fisik  dan  non  fisik manusia.  Alasannya  pembangunan  manusia adalah  pembentukan  kemampuan  manusia yang  berasal  dari    peningkatan  kesehatan, keahlian  dan  ilmu  pengetahuan.  Dengan demikian  formulasi  IPM  diukur  dari  indeks kematian  bayi  dari  1000  kelahiran  hidup,  rata- rata panjangnya usia penduduk dan kemampuan  penduduk untuk baca tulis (melek huruf) serta penghasilan per kepala.
Secara  umum  komponen  IPM  meliputi: (1)  Indeks  Harapan  Hidup;  (2)  Indeks Pendidikan; dan (3) Standar Hidup Layak.
Indeks  Harapan  Hidup  menunjukkan jumlah  tahun  hidup  yang  diharapkan  dapat dinikmati  penduduk  suatu  wilayah.  Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian  per tahun variabel (e₀) diharapkan  akan  mencerminkan  rata-rata  lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.
Sehubungan dengan sulitnya
mendapatkan  informasi  orang  yang  meninggal pada  kurun  waktu  tertentu,  maka  untuk menghitung  angka  harapan  hidup  digunakan metode  tidak  langsung  (metode  Brass,  varian Trussel).  Data  dasar  yang  dibutuhkan  dalam metode  ini  adalah  rata-rata  anak  lahir  hidup dan  rata-rata  anak  masih  hidup  dari  wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan  oleh  program  Mortpak.  Untuk mendapatkan  Indeks  Harapan  Hidup  dengan cara  menstandartkan  angka  harapan  hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.
Sedangkan  indeks  yang  kedua,  yakni Indeks Pendidikan, penghitungan Indeks Pendidikan  (IP)  mencakup  dua  indikator  yaitu angka  melek  huruf/ Adult  Literacy  Rate  Index (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ Mean Years Of Schooling Index (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke  atas  karena  pada  kenyataannya  penduduk usia  tersebut  sudah  ada  yang  berhenti  sekolah. Batasan  ini  diperlukan  agar  angkanya  lebih mencerminkan  kondisi  sebenarnya  mengingat penduduk  yang  berusia  kurang  dari  15  tahun masih dalam  proses sekolah atau akan sekolah sehingga  belum  pantas  untuk  rata-rata  lama sekolahnya.
Angka  melek  huruf  diolah  dari  variabel kemampuan  membaca  dan  menulis,  sedangkan rata-rata  lama  sekolah  dihitung  menggunakan tiga  variabel  secara  simultan  yaitu  partisipasi sekolah,  tingkat/kelas  yang  sedang/pernah dijalani,  dan  jenjang  pendidikan  tertinggi  yang ditamatkan
Kedua indikator pendidikan ini
dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan  tingkat  pengetahuan  (cerminan angka  Lit),  dimana  Lit  merupakan  proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam  suatu  kelompok  penduduk  secara keseluruhan.  Sedangkan  cerminan  angka  MYS merupakan  gambaran  terhadap  keterampilan yang dimiliki penduduk.
Sementara  indeks  yang  ketiga  adalah Standar  Hidup  Layak.  Berbeda  dengan  UNDP yang  menggunakan  indikator  GDP  per  kapita
riil  yang  telah  disesuaikan  ( adjuisted  real  GDP per  capita )  sebagai  indikator  standar  hidup layak.  Di  Indonesia  menggunakan  “rata-rata pengeluaran  per  kapita  riil  yang  disesuaikan” (adjuisted  real  per  capita  expenditure)  atau daya  beli  yang  disesuaikan  (purchasing  power parity).  Untuk  perhitungan  IPM  sub  nasional (provinsi  atau  kabupaten/kota)  tidak  memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur  produksi  suatu  wilayah  dan  tidak mencerminkan  daya  beli  riil  masyarakat  yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli  penduduk  antar  provinsi  di  Indonesia,  BPS menggunakan  data  rata-rata  konsumsi  27 komoditi  terpilih  dari  Survei  Sosial  Ekonomi Nasional  (SUSENAS)  yang  dianggap  paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia  dan  telah  distandarkan  agar  bisa dibandingkan  antar  daerah  dan  antar  waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP ( Purchasing Power Parity )
Berdasarkan  paparan  di  atas,  ada beberapa  point  penting  yang  bisa  diambil sebagai  makna  dari  manfaat  kajian  terhadap indeks pembangunan manusia, yakni:
Pertama, untuk mengalihkan fokus perhatian  para  pengambil  keputusan,  media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan  statistik  ekonomi  biasa,  agar  lebih menekankan  pada  pencapaian  manusia.  IPM diciptakan  untuk  menegaskan  bahwa  manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk
mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu  negara.  Bagaimana  dua  negara  yang tingkat  pendapatan  perkapitanya  sama  dapat memiliki  IPM  yang  berbeda.  Ketiga,  untuk memperlihatkan  perbedaan  di  antara  negara- negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian),  di  antara  gender,  kesukuan,  dan kelompok  social  ekonomi  lainnya.  Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara  kelompok-kelompok  tersebut,  maka akan  lahir  berbagai  debat  dan  diskusi  di berbagai  negara  untuk  mencari  sumber masalah dan solusinya.

## KESIMPULAN
Untuk  tercapainya human  welfare ,  faktor kependudukan  menjadi  aspek  penting  dalam pembangunan.  Studi  kependudukan  menjadi prioritas,  bukan  semata  sebagai  wahana  dalam memecahkan masalah kependudukan sebagaimana  diuraikan  di  atas,  namun  juga sebagai  kerangka  kerja  dalam  mengumpulkan data dasar ( basic data ) kependudukan, mengintepretasikan,  menganalisisnya  sampai kepada  menetapkan  perspektif  kependudukan ke depan bagi kehidupan ruang bangsanya.
Bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa yang  besar,  kajian  terhadap  kependudukan sudah  selayaknya  dijadikan  sebagai  program utama dalam memberikan sumbangan berharga  bagi  perencanaan  dan  pembangunan nasional. Gambaran faktual mengenai dinamika kependudukan  Indonesia  ke  depan  pun  perlu dikaji  secara  mendalam  guna  memprediksi tantangan  pembangunan  bangsa  (Salim,  2013). Berdasarkan  kajian  dari  beberapa  pakar, dinamika  kependudukan  Indonesia  ke  depan menunjukkan: 1). Diperkirakan pada pertengahan kurun waktu 2020-2030, dinamika kependudukan  di  Indonesia  mengarah  ke  fase windows  of  opportunity; 2).  Fenomena  bonus demografi pada tahun 2030-an (jumlah angkatan  kerja  dalam  usia  yg  produktif    sangat besar  sekitar  69  %  dari  jumlah  penduduk);  3). Memasuki  tahap  masyarakat  yg  produktif;  4). Diprediksi  pada  tahun  2030-an  akan  menjadi negara        ekonomi  terbesar  ke  tujuh  di  dunia (Jalal, 2013; Effendi, 2013).
Prediksi  fenomena  di  atas,  bisa  jadi merupakan  harapan.  Namun  sebaliknya,  bisa jadi  musibah  manakala  komponen  bangsa  ini tidak  dapat  mengambil  atau  memanfaatkan kesempatan  yang  datangnya  hanya  sekali. Bonus  demografi  akan  berubah  menjadi  bonus musibah, jika bangsa ini tidak dapat memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi dalam mencapai bonus demografi.
Prasyarat pemanfaatan bonus demografi, mengharuskan bangsa ini memiliki: 1) Kemampuan  Pengendalian  Laju  Pertumbuhan Penduduk;  2)  Peningkatan  Kualitas  dan  Daya Saing  Bangsa;  3)  Pendidikan  yang  Berkualitas;
4) Peningkatan Layanan Kesehatan; 5)
Penciptaan Lapangan Kerja yang Memadai
Prasyarat  di  atas,  terasa  cukup  berat. Untuk  itu  komponen  bangsa  ini  harus  mampu membenahi  kondisi  kependudukan.  Namun sayang,  kondisi  kependudukan  itu  sendiri masih  menggambarkan  faktualitas  sebagai berikut:  1)  Pertumbuhan  penduduk  Indonesia yg masih cukup tinggi yaitu 1,49% pertahun; 2) Pertumbuhan pangan hanya 0,49%; 3)
Dominasi  lulusan  SD  sekitar  60%;  4)  Angka kemiskinan sebesar  11,6% dari total penduduk Indonesia; 5) Angka pengangguran kerja 6,14% dari  jumlah  angkatan  kerja  sebesar  116,5  juta jiwa; 6) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia  berada  di  rangking  121  dari  187 negara. Faktualitas
kondisi kependudukan nasional  di  atas,  tidak  jauh  berbeda  dengan kondisi  kependudukan  di  Provinsi  Sumatera Utara.  Secara  umum,  profil  kependudukan  di Sumatera  Utara  menggambarkan  fenomena: Jumlah  penduduk  yang  besar;  Pertumbuhan penduduk  yang  cepat;  Persebaran  penduduk tidak  merata;  Kualitas  penduduk  yang  rendah.; dan  Komposisi  penduduk  sebagian  besar berusia muda.
Dari  lima  profil  di  atas,  profil  yang keempat yakni kualitas penduduk yang rendah, menjadi point penting sekaitan dengan kebijakan  kualitas  penduduk.  Dalam  UU  No.  52 Tahun  2009,  dijelaskan  kualitas  penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik  yang  meliputi  derajat  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  produktivitas,  tingkat sosial,  ketahanan,  kemandirian,  kecerdasan, sebagai  ukuran  dasar  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  menikmati  kehidupan  sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian,  berkebangsaan  dan  hidup layak.  Kualitas  penduduk  menjadi  isu  penting, sekaitan  dengan  kebijakan people center, dimana penduduk menjadi sasaran baik sebagai obyek  maupun  sebagai  subyek  pembangunan. Atas dasar kebijakan tersebut, Provinsi
Sumatera Utara tengah berbenah dan melaksanakan  arahan  RPJPN    “Membangun Sumber  Daya  Manusia  Berkualitas”,  yang
meliputi:  (1)  Meningkatkan  pembangunan manusia  dan  kesetaraan  gender;  (2)  Mencapai pertumbuhan  penduduk  yang  seimbang  yang ditandai  angka  reproduksi  neto  (NRR)  sama dengan  1  atau  angka  kelahiran  total  (TFR)  2,1; (3) Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan  penduduk  menuju  terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; (4) Penyediaan pendidikan  dasar  yang  bermutu  dan  bebas biaya;  (5)  Penyediaan  pelayanan  pendidikan sepanjang  hayat;  (6)  Meningkatkan  kesadaran, kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat;  (7) Meningkatkan  kualitas  hidup  dan  peran perempuan  serta  kesejahteraan  anak;  dan  (8) Meningkatkan pembangunan karakter kebangsaan  di  kalangan  pemuda  dan  perannya di  bidang  ekonomi,  sosial  budaya,  iptek  dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo, S.M. 2005. Bonus Demografi. Menjelaskan  Hubungan  Antara  Pertumbuhan Penduduk  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia.
Universitas Indonesia, Jakarta Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2013 Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, dan UNDP. (2001).
Indonesia Human Development Report 2001 - Towards  a  New  Consensus:  Democracy  and human  development  in  Indonesia ,  BPS, BAPPENAS, dan UNDP.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2012.  Survei  Sensus
Nasional BPS-Bappenas-UNDP, 2001. Indonesia Human Development  Report  2001. Towards  a  New Consensus: Democracy and Human Development  in  Indonesia .  Jakarta:  BPS-
Statistics  Indonesia,  Bappenas  dan  UNDP
Indonesia.
------------------------------, 2004. National Human
Development  Report 2004. The  Economics  of Democracy:  Finanncing  Human  Development in Indonesia . Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
Brata,  A.G,  2005.  Investasi  Sektor  Publik  Lokal,
Pembangunan  Manusia,  dan  Kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
Bloom,  D.E.;  David  Canning  &  Jaypee  Sevilla.  2003.
The  demographic  dividend:  a  new  perspective on  the  economic  consequences  of  population change. Santa  Monica  CA,  RAND  Population Matters Program MR-1274.
Departemen  Kesehatan  RI,  1995.  Survei  Kesehatan Rumah  Tangga,  Jakarta  Dharmalingam,  A.  K. Nvaneetham,  C.  S.  Krishnakumar.  2009. Nutritional  Status  of  Mothers  and  Low  Birth Weight  in  India.  Published  Online :  7  February 2009.  Springer  Science+Business  Media,  LLC 2009. Matern Child Health J (2010).
Effendi, S. (2013). Pemerintah Demokratis- Developmentalis  untuk  Realisasikan  Bonus Demografi.  (Makalah  Seminar  Internasional).
Jakarta: BKKBN.
Hasan,  S.H.  1996.  Memacu  Keunggulan  Bangsa Melalui  Sekolah  Unggul.  (Artikel).  Bandung: Mimbar  Pendidikan  University  Press  IKIP Bandung.
Jalal,  F.  (2013).  Mengoptimalkan  Manfaat  Bonus Demografi  Untuk  Kemajuan  Bangsa  dan Kesejahteraan  Penduduk.  (Makalah  Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN.
Jakarta, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional  Puslitbang  Keluarga Berencana  dan  Keluarga  Sejahtera.  2013. Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana. Jakarta,  2013.    Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  Puslitbang  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
PEmantauan  Pasangan  Usia  Subur  Melalui Mini Survei Indonesia.
Ginting, K. S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia  Di  Indonesia,  Medan:  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara. Tesis Kuhn,  C.,  Hajirezaei  M.,  Fernie  A.  R.,  Tunali  U.  R., Czechowski  T.,  Hirner  B.,  Frommer  W.  B. 2003. The  Sucrose  Transporter  StSUT1 Localizes  to  Sieve  Elements  in  Potato  Tuber Phloem  and  Influences  Tuber  Physiology  and Development. Plant Physiology . Vol. 131: 102– 113.
Lanjouw,  P.,  M.  Pradhan,  F.  Saadah,  H.  Sayed,  R. Sparrow, 2001. Poverty, Education and Health in  Indonesia:  Who  Benefits  from  Public Spending?.  World  Bank  Working  Paper  No. 2739 . Washington D.C.: World Bank.
Diaksesdari: http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=634451&rec=1&srcabs= 447165 12/02/2011 5:00 PM.
Myron  W.  Lustig  dan  Jolene  Koester.  2003.
Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Culture. Fourth Edition .
Boston: Allyn and Bacon Nitisastro,  W.  1970. Population  Trends  in  Indonesia. Cornell University Press . London.
--------, 1995 . Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.
Salim,  E.  (2013).  Tantangan  Pembangunan  Bangsa.
(Makalah  Seminar  Internasional).  Jakarta:
BKKBN.
Sumatera  Utara.  Perwakilan  BkkbN.  2013.  Survei
Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  Provinsi Sumatera Utara.
Susanti,  H.  Moch.  Ikhsan  dan  Widyanti.  2007. Indikator-indikator  Ekonomi.  Jakarta:  LP FEUI
Todaro, M.P., 2006. Pembangunan Ekonomi: Di Dunia
Ketiga Edisi 9, Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar
UNDP.  1990 .  Global  Human  Development  Report. Human Resources Department
---------. 1990. Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press
---------.  1995.  Human  Development  Report.  New York: UNDP
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah