https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 2, Januari 2022
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 2, Januari 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Ade Kurniawan Dispensasi  Pengadilan  Berkaitan  Permohonan Perkawinan Dini 59-67 Rosa Mual Penyelenggaraan  Teknis  dan  Administrasi  Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua 68-77 Bruri Marwano Wutwensa Pelaksanaan  Penyaluran  Dana  Kampung, Sudahkah Efektif? 78-89 Halima Hamzah Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar 90-100 TINJAUAN LITERATUR Ramdlon Mahuraden Tuakia Wewenang  Hakim  Melakukan  Pembatalan  Pada Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Persidangan 101-110 RESENSI BUKU Hidayatul Fajriyah International  Women’s  Rights  Law  and  Gender Equality  Making  the  Law  Work  for  Women  1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1 111-112
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v3i2.150

## Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini

## Ade Kurniawan
Pengadilan Agama, Biak-Papua

## Korespondensi
Ade Kurniawan, Pengadilan Agama, Biak-Papua, Jl. Majapahit, Karang Mulia, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekurniawan9f@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  various  factors  that  lead  to  the emergence  of  early  marriage  and  examine  the  judge's  decision  which gives consideration in its determination and grants early marriage in Biak Numfor  Regency.  The  research  method  used  was  empirical  juridical research  method.  The  research  result  shows  that  various  factors  that cause  teenagers'  desire  to  have  an  early  marriage  include  education, environment,  customs,  economy,  and  the  individual  intention  to  be immediately separated from his parents and want to live independently. The  judge  in  making  a  decision  of  course  considers  the  available evidence, because the evidence encourages the judge's power in making a decision and determination as the legal guideline.
Keywords : Court Dispensation, Filing of Application, Early Marriage.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji beragam faktor yang mengakibatkan timbulnya  perkawinan  usia  dini  dan  mengkaji  keputusan  hakim  yang memberikan  pertimbangan  dalam  penetapannya  serta  mengabulkan pernikahan  dini  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukan  terdapat  ragam  faktor  penyebab  keinginan  remaja  untuk melangsungkan  pernikahan  dini  antara  lain  Pendidikan,  lingkungan, istiadat, ekonomi dan karena individu bersangkutan yang menginginkan untuk segera terlepas dari bayangan orang tua serta ingin hidup mandiri. Hakim  dalam  menetapkan suatu keputusan tentu mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan, sebab alat bukti merupakan kekuatan hakim dalam membuat suatu keputusan dan penetapan yang menjadi pedoman hukum.
Kata kunci : Dispensasi Pengadilan, Pengajuan Permohonan, Perkawinan Dini.

## 1. PENDAHULUAN
Tiap manusia hakikatnya diciptakan berpasangan dengan cara yang baik dan diakui oleh hukum. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dilaksanakanlah  pernikahan  sebagai  cara  yang  halal  untuk melakukan  sebuah  hubungan.  Salah  satu  momentum  paling  penting  dalam  hidup  adalah
perkawinan sehingga perkawinan dapat dimaknai sebagai kontrak social dan kontrak ketuhanan. 1 Hal tersebut selaras dengan dasar negara sila kesatu ketuhanan yang maha esa yakni dapat dipahami perkawinan tidak  dapat terjadi  melalui  pihak  tertentu,  namun terdapat  campur tangan  tuhan  di dalamnya.  Selain  itu  perkawinan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kepercayaan  yang  diyakini  oleh pasangan masing-masing.
Perkawinan dipahami sebagai ikatan yang diatur oleh agama dan negara berdasarkan hukum positif  yang  berlaku.  Sehingga  kebutuhan  terhadap  pernikahan  adalah  bersifat  selamanya  tidak sementara. Perkawinan dini dapat dipahami sebagai akad untuk memberikan jaminan kepada pria dan  wanita  agar  dapat  berhubungan  selayaknya  suami  istris  namun  usia  yang  dimiliki  belum mencapai umur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. 2 Beragam  permasalahan  sampai  saat  ini  menjadi  topik  yang  tidak  berhenti  dibahasa berkaitan  pernikahan  dini  dan  menjadi  hal  yang  sangat  serius.  Namun  pada  faktanya  hal  ini merupakan isu yang serius dan banyak menimbulkan kontroversi, selain itu terdapat tradisi di suatu tempat yang tetap melaksanaan pernikahan dini yang sejatinya dinilai kurang baik. Contoh seperti yang terdapat di Madura yang sering menikahkan anaknya pada usia yang relative sangat muda. Berdasarkan persentase yang telah dilakukan Indonesia masuk dalam peringkat ke 37 yang sering melakukan pernikahan dini dan masuk peringkat kedua di tingkat ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari survey yakni sejumlah anak perempuan dalam rentan usia 10-14 dengan persentase 0,2% telah menikah  muda.  Perempuan  dengan  rentan  usia  15-19  mencapai  11,7%  juga  telah  menikah. Kemudian laki-laki dalam rentan usia 15-19 persentase 1,6%. Dari total tersebut diketahui sebanyak 50% perempuan muda dengan usia 19 tahun telah melakukan pernikahan. 3
Pada  tahun  2014  tercatat  kurang  lebih  11.774  terjadi  pernikahan  dini.  Adapun  penyebab terjadinya  pernikahan  tersebut  adalah  karena  hamil  diluar  nikah.  Sehingga  seiring  dengan pernikahan  dini  yang  meningkat  terjadi  pula  peningkatan  dalam  perceraian.  Hal  tersebut diakibatkan karena control emosi yang belum stabil dan rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga  .  hal  ini  terlihat  pada  tahun  2014  sebanyak  254.951  orang  melakukan  gugat  cerai  dan sebanyak 106.608 melakukann cerai talak. Perilaku pernikahan dini sejatinya telah terjadi di Biak Numfor. Sehingga banyak dari para orang tua maupun calon mengajukan dispensasi permohonan agar dapat melakukan pernikahan dini. Hal Ini terjadi oleh seorang bernama Zefanya Alba Ancika Heryanti  yang  memohon  untuk  menikah  dengan  Triaener  Efraim  Ratte.  Perkawinan  Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti memohon untuk segera dilakukan perkawinan hal tersebut demi maslahat pasangan. Selain itu calon istri Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil  7  (tujuh)  bulan.  Kasus  perkawinan  Triaener  Efraim  Ratte  dan  Zefanya  Alba  Ancika dikarenakan ada alasan yang mendesak dan diperlakukan dispensasi umur dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dialami oleh Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti dilakukan menurut hukum negara dan diselesaikan menurut hukum negara.
Penelitian  terkait  telah  dilakukan  Salam 4 Penelitian  tersebut  membahas  dispensasi  dalam pernikahan  dini  dalam  perspektif  tiga  perspektif  yakni  hukum  positif,  adat  dan  Islam.  Hasil
1 Kasmudin Kasmuddin, “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan,” Jurnal Hukum Kaidah 18, no. 2 (2019): 58 – 70, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182.
2 Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Supar to, and Anita Afriana, “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2017): 191, https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51.
3 Eni Kartinah, “Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara,” Media Indonesia, 2019, https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara.
4 Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” Pagaruyuang Law Jurnal 1, no. 1 (2017): 110 – 24, https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273.
diperoleh antara lain alasan pengajuan permohonan dispensasi adalah pemohon yakni orang tua usia  yang  belum  cukup  matang  selain  itu  pihak  perempuan  telah  mengandung  anak  sebelum perkawinan.  Adapun  hakim  mempertimbangkan  dalam  aspek  yuridis  dan  psikologis  anak  yang mengalami  permasalahan  tersebut.  Namun  pada  pernikahan  dini  secara  tegas  dalam  UU Perkawinan perlu untuk menetapkan pembatasan dispensasi dan kriterium dasar. Penelitian oleh Ardita,  Hambali  dan  Nugraha 5 berkaitan  dengan  pernikahan  dibawah  umur  adalah  berkaitan dengan  problematika  yang  terjadi  dalam  perkawinan  dini.  Adapun  Fokus  penelitian  dengan mengacu  UU  No.  35/2014  Perlindungan  Anak.  Hasil  yang  diperoleh  dampak  dari  pernikahan dibawah  umur  sangat  berpegaruh  terhadap  anak.  Hal  tersebut  dapat  mengancam  kejiwaan  dan berdampak secara psikologis secara berkala oleh anak. Penelitian oleh Rokhim dan Sirait 6 adalah tinjauan yuridis pernikahan dini serta cerai yang terjadi wilayah Pengadilan Agama Samarinda. Hasil yang diperoleh adalah pernikahan dini memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi ibu dan dapat meningkatkan angka kematian dalam kelahiran khusus bagi ibu. Selain itu dapat dikenakan sanksi bagi tiap orang yang melakukan pernikahan dini. Mengacu pada latar belakang dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan masalah antara lain: 1) Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Wilayah Biak Numfor? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyetujui perkawinan dini bagi pemohon? Penelitian ini bertujuan  mengkaji berbagai penyebab terjadinya pernikahan dini dan penetapan hakim dalam menetapkan permohonan disepensasi perkawinan dini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris.  Tehnik  pengumpulan  data dilakukan dengan melakukan tehnik wawancara dan observasi terlibat di lokasi penelitian. Selain itu  data-data  sekunder  dari  dokumen-dokumen  terkait  penelitian  dikumpulkan  melalui  tehnik dokumentasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Biak  Numfor.  Adapun data-data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pendeskripsian dan penggambaran terkait subjek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Ragam Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Biak Numfor
Perkawinan dalam UU Perkawinan dipahami dengan ikatan yang bersifat lahir dan bathin bersifat mengikat  bagi  pria  dan  Wanita  yang  telah  mengikrarkan  dirinya  berlandaskan  agama  dan kepercayaan yang diyakini dan disaksikan  oleh kerabat dan keluarga. 7 Tiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan keselarasan terhadap aturan sebagaimana ditetapkan  undang-undang  khusus  berkaitan  dengan  Batas  usia.  Namun  di  Indonesia  juga mengakui hukum Islam dan Hukum  adat. Hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas Indonesia dimana  tidak  hanya  mengakui  satu  hukum  saja  namun  juga  hukum  yang  lain.  namun  menjadi persoalan ialah dalam hukum adat dan Islam secara khusus tidak menjelaskan Batasan terkait dapat tidaknya seseorang melaksanakan pernikahan.
5 Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha, “Problematika Pernikahan Dibawah Umur Di In donesia,” Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara 7, no. 1 (2021): 1 – 7, https://journalfhunsa.com/index.php/rechtmatig/article/view/75.
6 Abdul Rokhim and Ludya Sirait, “Tinjauan Yuridis Perkawin an Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda,” Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2016): 111 – 20, https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864.
7 Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 14, no. 2 (2021): 88 – 94, https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590.
Sebagaimana  telah  diketahui  khalayak  umum  pernikahan  dini  sudah  menjadi permasalahan sangat lama. Pernikahan dini secara luas dipahami pernikahan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan pernikahan tersebut dilakukan melalui cara perjodohan.   Menurut Mubasyaroh 8 pernikahan adalah ikatan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang relative muda berusia dibawah 17 tahun serta  belum  mencukupi  umur  yang  ditentukan.  Adapun  faktor  yang  menjadi  latar  belakang terjadinya  hal  tersebut  adalah  karena  terjadinya  hamil  diluar  nikah,  kebiasaan,  Pendidikan  serta ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Pengaturan pernikahan usia dini diatur dalam Undang- Undang  Pernikahan  Pasal  7  dimana  mendapatkan  pengecualian  dan  mendapatkan  izin  melalui dispensasi  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  atau  catatan  sipil.  Dispensasi  berupa permohonan  dan  bukan  merupakan  tuntutan  hak  yakni  untuk  menjamin  dalam  melaksanakan hukum perdata materiil berkaitan perkawinan.
Selain itu Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan 50 Pengadilan Agama masih memiliki  wewenang  absolut  dalam  menerima  perkara,  memutus  serta  menetapkan  pengajuan dispensasi bagi pihak yang mengajukan permohonan khusus pemeluk agama Islam. Namun yang beragama selain Islam dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. UU Perkawinan mengatur batas usia mempelai Wanita berusia 16 tahun dan usia Pria berusia 19 tahun. Bilamana terdapat ketidakselarasan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan usia maka pengadilan dapat membuat dispensasi melalui permohonan yang telah diajukan berdasarkan wilayah hukum pemohon. Melihat dalam  permohonan  tersebut,  melalui  Permenag  No.3/1975  bila  pengadilan  memeriksa  dan berkeyakinan  sehingga  dapat  dilakukannya  dispensasi  maka  dapat  ditentukan.  Namun  sebagai catatan  yang  mengajukan  permohonan  adalah  orang  tua  dari  calon  mempelai  bukan  calon pengantin. Seiring banyaknya orang yang mengajukan dispensasi pernikahan bagi anaknya maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan dini cukup besar. Dari lonjakan yang cukup besar tersebut akan memberikan dampak negative serta pemahaman bahwa Pendidikan bagi anak sangat tidak penting karena hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan adalah menikah.
Adapun  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  keinginan  untuk  melangsungkan  pernikahan dalam  usia  yang  relatif  cukup  muda  di  Indonesia  antara  lain  karena  faktor  kebiasaan  atau  adat istiadat. 9 Sebagaimana  diketahui  bahwa  perilaku  pernikahan  dini  terjadi  karena  budaya  dan kebiasaan  suatu  wilayah  yang  sudah  dilakukan  secara  turun  temurun  dan  tidak  hilang  meski berganti zaman. Maksud dari budaya adalah pernikahan sebelumnya telah dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh keturunannya. Selain itu terdapat pemahaman seorang anak gadis tidak boleh  menolak  pinangan  pertama  seorang  pria  jika  gadis  menolaknya  maka  akan  berdampak sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya. umumnya di pedesaan para gadis banyak melihat teman sebaya yang telah menikah, oleh karena itu jika gadis belum menikah dan tidak mengikut jejak teman sebayanya mereka akan malu karena belum mendapatkan pasangan. Permasalahan istiadat ini sebagaimana ditulis dalam suatu jurnal  yang mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling membawa dampak yang besar adalah budaya dan sosial. 10 Dalam penelitian
8 Mubasyaroh Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 386 – 411, http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161.
9 Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, “Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini,” Jurnal Keperawatan BSI 8, no. 2 (2020): 256 – 67, https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425.
10 Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017,” Journal of Healthcare Technology and Medicine 3, no. 2 (2017):
140 – 53, https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266.
tersebut  menyatakan  banyaknya  remaja  putri  yang  menikah  di  Kabupaten  Aceh  karena  faktor lingkungan disekitar sehingga merasa malu apabila tidak segera menikah. 11
Selain faktor kebiasaan dan istiadat faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini adalah karena orang tua. Seringkali ditemukan orang tua yang menjodohkan anaknya meskipun usia anak yang  dimiliki  relative berada  di  bawah  umur.  Perjodohan  umumnya  terjadi  kepada  kerabat  dan saudara.  Selain  itu  untuk  menghindari  anak  yang  dimiliki  tidak  jatuh  kepada  tangan  yang  salah maksudnya  adalah  agar  tidak  terjadi  hal  negative  setelah  pernikahan.  Lebih  jauh  lagi  untuk menghindari hubungan yang dilarang seperti pacaran yang membawa dampak negatif. Hal ini di dukung  dengan  salah  satu  jurnal  menyebut  faktor  pendukung  yang  menimbulkan  terjadinya pernikahan  dengan  umur  yang  sangat  muda  adalah  karena  dorongan  orang  tua  yang menuntut anaknya  segera  menikah.  Sehingga  bila  anaknya  menolak  maka  akan  berdosa  jika  tidak menurutinya.
Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi seperti diketahui ekonomi merupakan penentu yang sering dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya  di pedesaan dalam menentukan mampu dan tidak seseorang dan apakah orang tersebut memiliki pengaruh yang besar. Ekonomi yang sangat rendah  dapat  menimbulan  terjadinya  pernikahan  dini  khususnya  bagi  perempuan.  Sehingga anggapan bahwa Pendidikan tak seharusnya mengeyam Pendidikan tinggi dibenarkan oleh faktor ini sebab biaya Pendidikan yang tidak murah dan tidak di topang dengan ekonomi yang dimiliki menuntut  pilihan  untuk  melakukan  menikahkan  anaknya  dengan  calon  yang  telah  ditentukan. Sehingga  bila  anak  gadisnya  telah  menikah  maka  segala  tanggung  jawabnya  akan  dibebankan kepada  suaminya.  Hal  tersebut  seperti  dikemukakan  oleh  Mubasyaroh 12 yang  mana  menikah merupakan  salah  satu  jalan  keluar  untuk  menikahkan  anaknya  agar  tanggung  jawab  orang  tua setidaknya berkurang sebab anaknya telah menikah meskipun Batasan usianya belum dewasa.
Faktor berikut yang membawa pengaruh terjadinya perkawinan dini adalah karena Pendidikan. Pendidikan  merupakan  faktor  penting  yang  dapat  membawa  pengaruh  baik  bagi  orang  yang memiliki Pendidikan tinggi yang baik. Baik dari segi pemikiran yang sangat berdampak juga bagi kehidupan selanjutnya kelak. 13 Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seorang anak maka akan mendapatkan penghargaan oleh lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya Pendidikan yang rendah akan menuntut  anak  untuk  memikirkan  hal  yang  tidak  seharusnya  atau  belum  waktunya  dipikirkan seperti menikah mengurus anak. 14 Sehingga timbullah rasa putus harapan yang membawa kepada pernikahan dini.
Selain faktor diatas yang menjadi penentu adalah faktor individu yang mengalami sendiri. Bisa jadi  penyebab  menikah  di  usia  yang  relatif  muda  merupakan  pilihan  yang  dipilih  oleh  remaja bersangkutan. Seperti untuk menghindari zina dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan  untuk  menikah  muda  guna  mendapatkan  keselamatan  di  zaman  yang  penuh  dengan ketidakjelasan  dan  pergaulan  yang  bebas. 15 Selain  itu  tingkat libido yang  sangat  tinggi  sehingga mengarah  untuk  melangsungkan  pernikahan  meskipun  usia  yang  dimiliki  calon  mempelai
11 I Nyoman Adi Pramana, War jiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita,” JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan 3, no. 2 (2018): 15 – 30, https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109.
12 Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku.”
13 Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, “Faktor -Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 4 (2021): 245 – 57, https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619.
14 Samsi Narti, “Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang,” Jurnal Kesehatan Global 3, no. 2 (2020): 55 – 61, https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624.
15 Emilia Kristine Oktavia Mniber, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 3, no. 1 (2021): 21 – 33, https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146.
tergolong  sangat  muda.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Lubis 16 dalam  jurnalnya  yakni pernikahan usia dini disebabkan karena kematangan berpikir yang cukup dan psikis yang mengarah kepada  perbuatan  seksual  dan  dibarengi  dengan  masa  pubertas.  Selain  itu  individu  tersebut memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri tidak bergantung dengan orang tua.

## 3.2. Penetapan Hakim dalam Mempertimbangkan Dispensasi Pernikahan Dini
Pernikahan  dapat  dilaksanakan  apabila  usia  masing-masing  mempelai  memasuki  usia  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang,  namun  apabila  usia  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak belum  mencukupi  maka  dapat  dilakukan  dispensasi  untuk  memperoleh  penetapan  melalui pengadilan  untuk  tetap  dilaksanakan  pernikahan.  Adapun  pihak  yang  berwenang  dalam mengajukan permohonan dispensasi ialah orang tua calon mempelai yang hendak menikah. Dalam hukum acara perdata hakim harus berpegang kepada asas yakni

## Bersifat Menunggu
Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR)  mengatur  berkaitan  dengan  asas  hukum  acara  perdata  dimana dalam  mengajukan  tuntutan  harus  diajukan  oleh  orang  yang  memiliki  kepentingan.  Sehingga dikenal suatu istilah dalam Bahasa Belanda wo kein klanger ist, ist kein richter; nemo judex sine actore yakni bilamana tiada suatu tuntutan maka tiada hakim. Hakim dalam hal ini hanya menunggu ada dan tidaknya tuntutan kepentingan yang ingin diajukan oleh pemohon atau penggugat iudex ne procedat ex officio .

## Bersifat Pasif
Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana dimana dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif untuk sering bertanya kepada terdakwa. Maksud pasif dalam hukum perdata adalah  berkaitan  dalam  pemeriksaan  perkara  yakni  pokok  perkara  yang  disengketakan  tersebut sepenuhnya  diperiksa  oleh  hakim  namun  hakikatnya  ditentukan  oleh  pihak  berperkara  bukan hakim. Para pihak dapat memilih apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri sengketa yang telah diajukan Adapun dalam hal ini hakim tidak berkuasa untuk menghalanginya. Pengakhiran dalam proses ini berupa perdamaian dan pencabutan perkara.

## Pendapat Para Pihak Harus Didengarkan Hakim
Hakim tidak diperkenankan untuk mendengarkan keterangan salah satu pihak saja audi el alteram portem sehingga dalam hal ini hakim wajib untuk mendengarkan pendapat para pihak. Namun dalam perkara permohonan hanya mendengarkan satu pihak saja karena tidak adanya sengketa. Hal yang didengarkan adalah hal dasar yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi. Selain itu hakim tetap memperlihatkan profesionalitasnya dalam beracara guna menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak

## Putusan Disertai Alasan
16 Anggreni Atmei Lubis, “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 4, no. 2 (2016): 150 – 60, https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453.
Tiap putusan yang telah dibuat oleh hakim di pengadilan memuat seluruh alasan berkaitan putusan tersebut dibuat untuk dijadikan dasar dalam mengadili. Alasan tersebut merupakan argumentasi hakim  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  keputusan  yang  telah  dibuat  untuk  dijadikan produk  hakim.  Dalam  melakukan  pertimbangan  hakim  melihat  terhadap  sejumlah  bukti  yang dihadirkan  oleh  pemohon.  Bilamana  bukti  tersebut  dianggap  sah  dan  mewakili  maka  dapat memberikan  sebuah  kepastian  berkaitan  dengan  kebenaran  peristiwa  yang  terjadi.  Pembuktian bertujuan dalam pengambilan keputusan bersifat definitive yakni keputusan yang sangat pasti. 17 Adapun keputusan yang telah dibuat oleh hakim wajib bersifat objektif hal ini bertujuan untuk agar tidak merasakan kadar keadilan yang rendah dari pihak lain.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  pertimbangan  hakim  dalam  putusannya  adalah  berkaitan dengan dispensasi tidak hanya berdasar hukum tertulis dan tidak, namun hakim juga berhak dalam melakukan  penemuan  hukum  melalui  pertimbangan  bilamana  suatu  undang-undang  telah menetapkan perihal yang telah ditentukan terhadap suatu peristiwa maka aturan tersebut terbatas atas  peristiwa  tertentu.  Seperti  diketahui  bahwa  larangan  menikah  usia  dibawah  umur  tidak ditemukan secara Nampak dalam UU Perkawinan walaupun batas usia telah diatur. Namun praktik dalam masyarakat adalah bersifat kondisional. Yakni dengan melihat mafsadat atau keburukan yang akan menimpa anak apabila tidak mempertahankan harga dirinya melalui pernikahan. Sebagaimana hakim  juga  melihat  maslahat  yang  ada.  Selain  hukum  positif  hakim  mempertimbangkan  juga maslahat mursalah atau maslahat umum. 18
Pada  permasalahan  ini  dimana  pemohon  atas  nama  Damaris  Ukka  Rerung  mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Biak agar anak ketiganya laki-laki bernama Triaener Efraim Ratte agar mendapatkan dispensasi agar dapat melaksanaan pernikahan dengan kekasihnya yakni Zefanya  Alba  Ancika  Heryanti.  Dalam  amar  putusannya  hakim  mengabulkan  permohonan pemohon  untuk  diberikan  dispensasi  agar  dapat  dilakukan  pernikahan  anaknya.  Berdasarkan penetapan  No.  28/Pdt.P/2020/PN.Bik 19 ,  Hakim  menilai  bahwa  demi  kemaslahatan  bagi perempuan sebab perempuan tersebut mengandung anak dengan usia kandungan 7 bulan. Adapun amar putusan menyatakan.
a) Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  di  ketahui  adanya dispensasi umur dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.
b) Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  permohonan  Pemohon dikabulkan.
c) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  berkaitan  dispensasi pernikahan.  Terdapat berbagai  pendapat berkaitan batas usia yang harus dipenuhi oleh mempelai apabila hendak melaksanakan pernikahan. Dalam UU Pernikahan Batasan usia dalam menikah telah disebutkan secara abstrak, sehingga perlu penjelasan yang lebih untuk menguatkan pasal tersebut. Selain itu dalam peraturan tersebut praktik yang ditemukan adalah bersifat kondisional. Sehingga pihak yang tetap kukuh ingin melangsungkan
17 Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Siak,” Jurnal Ibu Dan Anak 6, no. 2 (2018): 96 – 103, https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94.
18 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
19 Pengadilan Negeri Biak, “Penetapan Pengadilan Negeri Biak,” Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f109584.html.
pernikahan dapat mengajukan dispensasi melalui pengadilan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi pihak yang akan menikah. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah karena ekonomi, istiadat, Pendidikan, lingkungan dan individu bersangkutan sebab ingin segera mandiri  dan  terlepas  dari  bayangan  orang  tua.  Hakim  dalam  penetapannya  mengabulkan permohonan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dengan  pendapat  janin  yang  dikandung  oleh perempuan bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Anwar, Chairanisa, and Ernawati Ernawati. “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017.” Journal of Healthcare Technology and Medicine 3, no. 2 (2017): 140 – 53. https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266.
Ardita, Bram Debbel, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha. “Problematika Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia.” Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara 7, no. 1 (2021): 1 – 7. https://journalfhunsa.com/index.php/rechtmatig/article/view/75.
Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 14, no. 2 (2021): 88 – 94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590.
Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Ag ustiya. “Faktor -Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia.” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 4 (2021): 245 – 57. https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619.
Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, and Anita Afriana. “Dispensasi Pe ngadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur.” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2017): 191. https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51. Kasmuddin, Kasmudin. “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur B erbasis Nilai Keadilan.” Jurnal Hukum Kaidah 18, no. 2 (2019): 58 – 70. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182.
Lubis, Anggreni Atmei. “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 4, no. 2 (2016): 150 – 60. https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453.
Mniber, Emilia Kristine Oktavia. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 3, no. 1 (2021): 21 – 33. https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146.
Mubasyaroh, Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku.” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 386 – 411. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161.
Narti, Samsi. “Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang.” Jurnal Kesehatan Global 3, no. 2 (2020): 55 – 61. https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624.
Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita.” JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan 3, no. 2 (2018): 15 – 30. https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109.
Rokhim, Abdul, and Ludya Sirait. “Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda.” Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2016): 111 – 20. https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864.
Rosanti, Tris na, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh. “Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini.” Jurnal Keperawatan BSI 8, no. 2 (2020): 256 – 67. https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425.
Salam, Safrin. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.” Pagaruyuang Law Jurnal 1, no. 1 (2017): 110 – 24. https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273.
Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini D i Kecamatan Kandis Siak.” Jurnal Ibu Dan Anak 6, no. 2 (2018): 96 – 103. https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94.

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Internet
Kartinah, Eni. “Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara.” Media Indonesia, 2019. https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini- indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara.
Pengadilan Negeri Biak. “Penetapan Pengadilan Negeri Biak.” Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f 109584.html.