## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

## Suginam
Prodi Manajemen Informatika, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia Email: suginam.icha@gmail.com
Abstrak −Tujuan dari penelitian ini untuk melihat tingkat optimalisasi terhadap penghimpunan dana zakat dengan adanya zakat berbasis digital.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  menunjang  pengelolaan  zakat  yang  lebih  baik,  sangat  dibutuhkan.  Sebab,  dengan pemanfaatan  Teknologi  Informasi  maka  pengelolaan  zakat  yang  amanah,  profesional,  transparan,  akuntabel  serta  memperhatikan kepatuhan syariah (shariah compliance) dapat terwujud. Sistem informasi yang lebih baik diharapkan meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat kepada Organisasi-organisasi Pengelola Zakat. Era teknologi menuntut organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk dapat mentransformasikan  diri  ke  ranah  digital.  Karena  itu,  salah  satu  aspek  untuk  mewujudkan  kurun  kebangkitan  zakat,  adalah  untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengedepankan aspek teknologi informasi berbasis digital. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi Pustaka, yang diambil dari berbagai artikel ilmiah terkait deng an bahasan, buku, berita dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi terkait belum maksimalnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  media  informasi  yang  mampu  memberikan  informasi  dan  literasi  kepada masyarakat khususnya kepada muzakki.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Zakat, Teknologi Informasi, OPZ
Abstract− The purpose of this study is to see the level of optimization of zakat fund collection in the presence of digital-based zakat. The use of information technology to support better zakat management is urgently needed. Because, with the use of Information Technology, zakat management that is trustworthy, professional, transparent, accountable and takes into account sharia compliance can be  realized. A better information system is expected to increase the trust (trust) of the public in Zakat Management Organizations. The technological era requires zakat management organizations (OPZ) to transform themselves into the digital realm. Therefore, one aspect of realizing the zakat awakening  period  is  to  optimize  zakat  management  by  prioritizing  digital-based  information  technology  aspects.  This  research  is  a qualitative descriptive study using a literature study approach, which is taken from various scientific articles related to s cientific topics, books, news and journals. The results of this study will be able to provide solutions to problems that occur related to the inadequate use of information technology as an information medium that is able to provide information and literacy to the public, especially to muzakki.
Keywords : Accountability, Zakat, Information Technology, OPZ

## 1. PENDAHULUAN
Penghimpunan  dana  zakat  menjadi  masalah  utama  dalam  organisasi  pengelola  zakat,  hal  tersebut  disebabkan  karena penghimpunan  zakat  merupakan  roda  penggerak  utama  dalam  sebuah  organisasi  pengelola  zakat.  Sebagai  negara  yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan jumlah masyarakatnya mayoritas Islam  sangatlah berpotensi  besar dalam menghasilkan pengumpulan dana zakat. Permasalahannya adalah dalam realisasi yang terjadi tidaklah sesuai dengan nilai yang diharapkan melainkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi hal tersebut pernah diteliti oleh UIN Syarief Hidayatullah dan Ford Foundation pada tahun 2005. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah tidak ada  penerapan  yang  baik    dalam    implementasi  system  informasi.    Beberapa  factor  yang  mempengaruhi  adalah  tidak tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  menunjang  pengelolaan  zakat  yang  lebih  baik,  sangat  dibutuhkan.  Sistem informasi yang lebih baik diharapkan meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat. Karena itu, untuk mewujudkan kurun kebangkitan zakat, salah satu aspek untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengedepankan beberapa aspek yaitu aspek teknologi informasi, legalitas, transparan, akuntabel dan memperhatikan kepatuhan Syariah (shariah compliance).
Beberapa aspek untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut adalah dengan aspek legalitas, mencakup prosedur pengesahan  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  juga  harus  mendapatkan  izin  dari  pemerintah.  Aspek  akuntabilitas  dan kepatuhan syariah. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dan audit Syariah. Aspek teknologi informasi dan system.  Aspek penyaluran agar akses masyarakat miskin terhadap dana zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus dipermudah tanpa prosedur yang berbelit dan pelayanan yang lama. Penyaluran zakat harus selalu  diutamakan  untuk  mengentaskan  orang  miskin  dari  batas  garis  kemiskinan.  Aspek  pengumpulan  dalam  upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat  secara nasional.  Aspek pengembangan amil, melalui pelatihan dan pembinaan  guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas amil zakat secara berkelanjutan
Sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk  cukup  besar  dengan  jumlah  masyarakatnya  mayoritas  Islam sangatlah berpotensi besar dalam menghasilkan pengumpulan dana zakat. Namun antara potensi dan realisasi pengumpulan dana  zakat  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Permasalahan  yang  terjadi  adalah  munculnya  ketidak  percayaan  masyarakat
terhadap  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ),  salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  sangat  rendahnya  pengelolaan pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  kepada  publik  terkait  dengan  pengelolaan  dana  zakat.  Sehingga  memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berikut adalah tabel penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran tahun 2017 berdasarkan OPZ No. Bidang Penghimpunan % Penyaluran % Daya Serap 1 BAZNAS 153.542.103.405 2.47 131.917.747.764 2.71 85.92 % 2 BAZNAS Provinsi 448.171.189.258 7.20 388.168.225.347 7.99 86.61 % 3 BAZNAS Kab/Kota 3.426.689.437.619 55.05 2.629.588.214.952 54.11 76.74 % 4 LAZ 2.195.968.539.189 35.281 1.710.481.136.382 35.19 77.89 % Total 6.224.371.269.471 100 4.860.155.324.445 100 78.08 %
Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2019)
Akuntabilitas merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara berkala dan kontinyu terkait pengelolaan dana zakat dan kegiatan Amil serta kegiatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pengungkapan informasi secara berkala dan kontinyu  inilah  akan  dapat  menjadi  dasar  penilaian  atas  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kredibilitas  suatu  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
Di  era  teknologi  informasi  selayaknya  semua  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  sudah  dapat  menyesuaikan  diri dengan  cara  mentransformasikan  ke  ranah  digital.  Hal  ini  merupakan  suatu  cara  yang  cukup  praktis  supaya  publikasi pelaporan pengelolaan dana zakat dapat dengan sangat mudah di akses oleh masyarakat dan khususnya bagi beberapa pihak yang  memang  sangat  berkepentingan  terhadap  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  zakat  oleh  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat yang  dapat  mendorong  kepada  teknologi  informasi  dalam  banyak  hal.  Selain  keluasan  akses,  mempublikasikan  berbagai laporan  dalam  website  juga  lebih  murah  dibanding  mencetak  dan  menyebarkan  laporan  atau  informasi  yang  dibutuhkan pemakai (Rini, 2016). Dengan demikian pertanggungjawaban (akuntabilitas ) secara digital merupakan salah satu  strategi dan solusi yang bisa dilakukan untuk dapat mendongkrak kebangkitan zakat agar mengembalikan tingkat kepercayaan (trust) public terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini akan dapat tercapai apabila Sebagian besar dan seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat secara berkala dan kontinyu. Teknologi informasi ini juga kan mampu memberikan nilai sosialisasi dan edukasi untuk dapat mengkampanyekan tentang pentingnya zakat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015).
T ujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi  yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi  di  dalam  suatu  masyarakat,  pertentangan  antara  dua  keadaan  atau  lebih,  hubungan  antar  variable  yang  timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.
Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data, dengan cara mengumpulkan informasi yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup focus diskusi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hibungan serta pandangan yang  terjadi  pada  lingkup  responden.  Penelitian  ini  menggambarkan  kondisi  apa  adanya,  tanpa  memberi  perlakuan  atau manipulasi  pada  variable  yang  diteliti.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  dengan  proses memperoleh data bersifat apa adanya.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang berbasis teknologi informasi pada organisasi  pengelola  zakat  (OPZ),  agar  di  peroleh  satu  strategi  dan  solusi  yang  bisa  dilakukan  untuk  dapat  mendongkrak kebangkitan zakat agar mengembalikan tingkat kepercayaan (trust) public terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan  dengan  sistem  administrasi  yang  dimilikinya.  Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas  segala  yang
dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi  wewenang  dan  akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang  menjamin bahwa setiap  kegiatan  suatu organisasi atau  perorangan  dapat  dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  organisasi  pengelola  zakat (OPZ)  kita  harus melihat  secara  seksama terutama  dalam  mendefinisikan “pemilik”  keuangan  yang diamanahkan   kepada   organisasi   pengelola   zakat.   Apabila dilihat dari pandangan pengelola  keuangan  zakat,  yang  memahami  bahwa  dana  zakat  merupakan  amanah, maka dapat mempersepsikan   bahwa   orang-orang   yang   telah   mempercayakan amanahnya  (muzakki)  tersebut  adalah  anggota masyarakat    muslim    yang    dengan  ikhlas  memberikan  sumber  dana  kepada  organisasi  pengelola  zakat  (OPZ)  untuk disalurkan kepada mustahik yang  membutuhkan.  Akan  tetapi  bukan berarti dana yang telah dipercayakan tidak dicatat dengan baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah 282 “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa  maka  yang seorang mengingatkannya. Janganlah  saksi-saksi  itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian  dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka sesungguhnya hal  itu adalah suatu  kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah  kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan  pertanggungjawaban keuangan tersebut secara tepat sebagaimana dengan tuntutan dalam syari’ah. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kewajiban   melaksanakan akuntabilitas   dan   transparansi   bagi   organisasi pengelola  zakat (OPZ) juga dituntut  oleh  peraturan  perundang-undangan. Hal ini  tercantum dalam  Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
Sebagai organisasi nirlaba, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)  diharapkan bisa mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan   Akuntan  Indonesia  (IAI)  yaitu   Pernyataan  Standar  Akuntansi    Keuangan (PSAK)  Nomor  45  tentang Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba. Beberapa   Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengadopsi   PSAK   45   dengan melakukan    modifikasi    walaupun    sebenarnya    Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)      memiliki    perbedaan    khususnya mengenai jenis dana yang dikelola dan cara penyalurannya. Tujuan   utama   laporan   keuangan   organisasi   nirlaba   adalah menyediakan informasi  yang  relevan  untuk  memenuhi  kepentingan  para  penyumbang,  anggota organisasi,  kreditur, dan  pihak  lain  yang  menyediakan  sumber  daya  bagi  organisasi nirlaba. Dalam hal ini organisasi nirlaba secara umum tidak menunjuk pada bentuk, cara  penyaluran,  dan  siapa  saja  yang  berhak  menerima  dana  dari  donatur.  Hal  ini yang membedakan   dengan   organisasi   pengelola   zakat   dimana   zakat   memiliki ketentuan  tentang  aturan  pemungutan serta  penyaluran  dana  kepada  yang  berhak (asnaf).    Adanya pedoman akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)  tidak serta merta  diterapkan  oleh  Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) inilah yang menjadi permasalahan secara nyata.
Akuntabilitas  pengelolaan  dana  zakat  berbasis  teknologi  inforamsi  dibangun  untuk  dapat  memberikan  pertama, informasi  mengenai  posisi  keuangan dan  hasil  operasi. Kedua, mengikuti  prinsip  dan  standar  akuntansi  yang  diterima umum  yaitu  prinsip  konsistensi,  obyektivitas,  materialitas,  dan  pengungkapan  yang memadai. Ketiga, mengacu   pada konsep   dasar   kesinambungan,   periodesasi akuntansi, dan pengukuran dalam nilai mata uang. Keempat, untuk menilai manajemen  Organisasi  Pengelola Zakat  (OPZ)  dalam melaksanakan kegiatannya. Kelima,  untuk  memberikan  pelayanan atau    program    yang  diberikan    oleh    Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)       dan    kemampuan    untuk    terus    memberikan pelayanan  program  baik  dari  segi  keuangan,  penyaluran  dan  berita-berita  yang  dapat  memberikan  manfaat.  Keenam, menyajikan  informasi  apakah  OPZ  dalam  melakukan  kegiatannya  telah  sesuai  dengan syari’ah Islam dan ketujuh, memberikan literasi tentang penggiatan zakat.
Selain keluasan akses, mempublikasikan berbagai laporan dalam website juga lebih murah dibanding mencetak dan menyebarkan laporan atau informasi yang dibutuhkan pemakai (Rini, 2016). Susilowati dan Setyorini (2018) menganalisis efektivitas dan efisiensi tata kelola pendistribusian dana zakat. Penelitian ini menemukan adanya informasi yang nyata bahwa efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat dapat mewujudkan good zakat governance. Secara  umum  laporan  keuangan OPZ dibuat  dengan  tujuan   menyajikan  informasi  dalam  melakukan  kegiatannya  telah  sesuai dengan syari’ah Islam, untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya, untuk  menilai  pelayanan  atau  program yang diberikan  oleh  OPZ  dan  kemampuan  untuk   terus  memberikan   pelayanan  atau program  OPZ (Kustianto   dan Widodo, 2001).
Untuk dapat mendukung aktifitas operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah sepatutnya didukung dengan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dari  teknologi  sederhana  sampai  menggunakan  teknologi  internet  dan  digital. Akuntabilitas  berbasis  digital  tetap  berpegang  pada  prinsip  pertama,  ketaatan  pada  prinsip-prinsip  dan  ketentuan  syari’ah Islam. Kedua, keterikatan  pada keadilan. Ketiga, menghasilkan  pelaporan yang  berkualitas  yaitu  yang  memenuhi  syarat- syarat  antara  lain,  dapat  dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat diuji kebenarannya. Kelengkapan laporan keuangan   juga   merupakan   unsur   yang   penting   dalam   Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).   Laporan keuangan  yang disajikan  antara  lain  neraca,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan, dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus membuat kelima laporan keuangan tersebut untuk setiap  jenis  dana  yang    dikelola.    Teknologi informasi  dan komunikasi  sederhana mulai  dari  papan pengumuman, brosur, spanduk, telpon informasi (call center), SMS center, contact person, e-mail, WhatsApp, twitter, facebook, line,  instagram, path dan website dan aplikasi lainnya yang dapat mendukung perbaikan terhadap akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

## 4. KESIMPULAN
Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas  segala  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  atau  lembaga  yang  memberi wewenang  dan  akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan  suatu  organisasi  atau  perorangan dapat    dipertangungjawabkan  secara  terbuka  kepada  masyarakat.  Organisasi  pegelola  zakat  (OPZ)  merupakan  organisasi yang mengelola dana social masyarakat untuk diperlukan pertanggungjawaban yang cukup rinci baik dari keuangan ataupun kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan.  Akuntabiltas  berbasis  digital  diharapkan  meningkatkan  kepercayaan (trust) dari masyarakat kepada Organisasi-organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Era teknologi menuntut organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk dapat mentransformasikan diri ke ranah digital.  Karena itu, salah satu aspek untuk mewujudkan kurun kebangkitan zakat dalam  mengoptimalkan pengelolaan dana zakat yang jauh lebih baik. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ketaatan pada ketentuan Syariah Islam, keadilan dan laporan yang berkualitas yang mengacu pada standart  yang telah di tetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Widjajanto, Nugroho.2001. Sistem Informasi Akuntansi .Jakarta:Erlangga Sektor Publik
Siti  Nurhasanah,  2018.Akuntabilitas laporan keuangan Lembaga  amil  zakat dalam  memaksimalkan  potensi  zakat,  Akuntabilitas, Jurnal Ilmu akuntansi,v11(2),327-348 Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. 2015. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang , MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 485-494.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Trisnawati, Devi Megawati Fenny. 2015. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. " Kutubkhanah 17.1: 40-59.
Nurul Huda,Tjiptohadi sawarjuwono, 2013. “Akuntabilitas pengelolaan zakat melaui pendekatan kodifikasi Action Research”, JAMAL, Jurnal Akuntansi Multipraradikma 4(3), 330-507.
Mintarti, N. 2011. Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. IMZ.
Warno,  2016,  “Akuntabilitas  pengelolaan  zakat dan shodaqoh  (ZIS)  dalam  penerapan  UU  pengelolaan  zakat No.  23  tahun  2011  pada Lembaga pengelola zakt”, Jurnal STIE Semarang, 8(2).
Indra Agung Wilopo, 2017, “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparasni informasi keuangan daerah melalui website”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1),61-78.
Indra,  F.  (2012). Faktor-faktor  yang  mempengaruhitransparansi informasi  keuangan  pada  situsresmi  pemerintah  daerah  di  indonesia. Depok:Universitas Indonesia.
Thornton, J. B., & Thornton, E. (2013). Assessing state government financial transparency websites. Emerald Insight . Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang lembaga amil zakat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang lembaga amil zakat Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Dokumen Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), Jakarta: BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Dokumen Statistik BAZNAS 2019, Jakarta: BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Outlook Zakat Indonesia 2019, Pusat Kajian Strategis Baznas.