licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Sistem Hukum Indonesia: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dan Sanksi Pidana erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Sandra Moinkasari 1 , Moh. Muhibbin 2 , Hanafi Arief 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang , shandramunika10@gmail.com 2 Universitas Islam Malang, Indonesia 3 Universitas Islam Malang, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aimed to describe how the criminal law regulates sexual violence and to analyze how the penalties for perpetrators of sexual violence against biological children are regulated in Indonesian positive law. This study was conducted using normative legal research in the form of literature study using three types of legal material, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with qualitative descriptive research analysis. The result of the study stated that the crime of sexual violence as a whole is regulated in the Criminal Law Code (KUHP), Human Rights Law No. 39 of 1999, Domestic Violence Elimination Act No. 23 of 2004. Also, specifically against  children  as  victims  is  provided  in  Act  No.  35  of  2014  concerning Amendments to Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Other research findings indicated that the penalties for sexual violence against minors are set out in Article 285 of the Criminal Law Code (KUHP), which carries imprisonment for a maximum of twelve years. Whereas in the Child Protection Act, imprisonment based on Articles is five years at the shortest and fifteen years at the longest, as well as a maximum fine of Rp5,000,000,000,00. If the offence is committed by parents, guardians, caregivers of children, educators, or educational staff, then the penalty shall be one third of the penalty referred to paragraph (1).
Manuscript History: Received: 2023-05-08
Accepted: 2023-10-30
Corresponding Author: Sandra Moinkasari, shandramunika10@gmail.co m Keywords : Sexual violence; Child abuse; Criminal sanctions; Perpetrator
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Moinkasari, S., Muhibbin, M., & Arief, H. (2023). Sistem Hukum  Indonesia:  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak
Kandung  Dan  Sanksi  Pidana.  Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  salah  satu  problematika  sosial  yang  sangat  meresahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini  terbukti  dengan  banyaknya  berita-berita  tentang  berbagai  tindak  pidana  kekerasan, pembunuhan,  perampokan,  pencurian,  dan  pidana  lain  yang  berhubungan  dengan kesusilaan. 1
1 Hanafi Arief, 2021, Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga , Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan. hlm. 3.
Kejahatan merupakan persoalan yang berlaku kepada manusia dari masa ke semasa. Mengapa kejahatan itu terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Ini berarti bahwa kejahatan itu eksis dan terjadi maupun berkembang di dalam lingkungan kehidupan manusia. Sementara itu eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain daripada eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. 2
Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tidak kejahatan dari permukaan bumi.  Namun  kejahatan  tersebut  tidak  pernah  sirna  dari  peradaban  umat  manusia. Kejahatan  memang  tidak  dapat  dihapuskan  dari  muka  bumi,  karena  ia  tumbuh  dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.
Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan  hukum  adalah  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Tindak  pidana  ini  disebut  juga dengan kejahatan seksual yang pada umumnya dialami oleh para wanita dan bahkan anak kandung  sendiri.  Kejahatan  ini  timbul  dalam  masyarakat  tanpa  melihat  stratifikasi  sosial pelaku maupun korbannya, serta dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang  kejiwaan  yang  mempengaruhi  pelaku  di  masa  lalu  maupun  karena  guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual 3 .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  pidana  kekerasan  seksual dalam  hukum  postif  Indonesia  dan  anksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  dalam hukum postif Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan    menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  serta    menitikberatkan  pada  bahan  hukum primer  yakni  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Sifat  analisis  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan  cara  pemeriksaan,  penandaan,  rekonstruksi,  dan  mensistematika.  Analisis  bahan hukum  dilakukan  secara  kualitatif  dan  sistematis  untuk  memberikan  jawaban  terhadap permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Postif Indonesia
Kekerasan  seksual  merupakan  perbuatan pidana  sebagaimana  diatur  dalam KUHP yaitu Pasal 285 yang menyatakan: “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .” Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual khusus terhadap anak diatur secara khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  76D  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  menyatakan  “ Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan
2 Guse Prayudi, 2009, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga , Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 19.
3 Gerson W. Bawengan, 1977, Pengantar Psikologi Kriminil , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.22.
dengannya  atau  dengan  orang  lain .” Undang-undang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur tentang kekerasan seksual. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “ tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini ” .  Undang-Undang  ini  membagi  tindak  pidana kekerasan seksual ke dalam: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik;
Tindakan  kekerasan  seksual  dapat  merugikan  orang  lain  yaitu  korbannya.  Dalam konteks  rumah  tangga  atau  keluarga,  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  korban  tidak semuanya  dilaporkan  oleh  korban  ke  aparat  penegak  hukum,  disebabkan  oleh  beberapa faktor  di  antaranya  korban    merasa  malu,  korban  tidak  ingin  aib  yang  menimpa  dirinya diketahui orang lain, korban merasa takut karena telah diancam akan dibunuh oleh pelaku, keluarga menganggap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai urusan keluarga, keluarga enggan menerima campur tangan pihak luar atau masyarakat, keluarga menganggap  kekerasan  yang  menimpa  sebagai  rahasia  keluarga  dan  aib  bila  disebarkan kepada  pihak  lain, 4 seperti  juga  malu  menerima  aib,  menghindari  pandangan  negatif masyarakat, tidak paham hukum , serta biasanya proses persidangan panjang, menyesatkan dan melelahkan. 5
Adapun  bentuk-bentuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual  menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 4 ayat (1) terdiri atas pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Sementara itu menurut Mulyana W. Kusuma, antara lain:
a. Sadistic Rape; pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku kekerasan seksual nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui  hubungan  seksnya,  melainkan  melalui  serangan  yang  mengerikan  atas  alat kelamin dan tubuh korban. 6
b. Anger Rape; adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas, menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini  tubuh  korban  seakan-akan  merupakan  obyek  terhadap  siapa  pelaku  yang memproyeksikan  pemecahan  atas  frustasi-frustasi,  kelemahan-kelemahan,  kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 7
c. Domination Rape; adalah suatu kekerasan seksual yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk  gigih  melawan  atas  kekuasaan  dan  superioritas  terhadap  korban.  Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 8
d. Seductive  Rape; suatu  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  situasi-situasi  yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan
4 Hanafi Arief, Rohani Abdul Rahim, 2020, Wanita dan Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia , Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 4.
5 Hanafi Arief, Legal Protection Against Women Victims by The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hlm. 90. ( https://media.neliti.com/media/publications/181720-EN-legal- protection-against-women-victims-b.pdf , diakses 22 Desember 2022)
6 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan , Bandung, Refika Aditama,  hlm. 46
7 Ibid
8 Ibid
bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 9
e. Victim Precipitatied Rape; adalah kekerasan seksual yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. 10
f. Exploitation  Rape; kekerasan  seksual  yang  menunjukkan  bahwa  pada  setiap kesempatan  melakukan  hubungan  seksual  yang  diperoleh  oleh  laki-laki  dengan mengambil  keuntungan  yang  berlawanan  dengan  posisi  wanita  yang  tergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 11

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  terhadap  siapa, kapan  dan  dimana.  Oleh  sebab  itu  pembuat  undang-undang  merumuskan  tindak  pidana kekerasan seksual dalam dua sifat yakni pidana kekerasan seksual yang bersifat umum dan pidana  kekerasan  seksual  yang  bersifat  khusus.  Kedua  sifat  pidana kekerasan  seksual  ini dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda dan sanksi yang diberikan  pun  berbeda  pula.  Perbedaan  bentuk  perundangan  dan  sanksi  yang  diberikan dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tentu  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  apa  yang  melatarbelakanginya  baik  filosofis,  sosiologis,  yuridis  dan  yang lainnya.
Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan kekerasan seksual memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan kekerasan seksual. 12
Pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Pasal 285 KUHP yang  menyatakan:  “ barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .” Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual juga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004.  Dinyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  meliputi:  a. Pemaksaan  hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b.  Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang No.  23  Tahun  2002,  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  76D  menyatakan ,  “ setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. ” Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pelecehan seksusl  fisik  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan seksualitas  dan/atau  kesusilaan  dengan  pidana  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah  atau  ),  pelecehan seksusl  fisik  dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling
9 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op.Cit . hlm. 46
10 Ibid. hlm. 47
11 Ibid . 12 Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual , Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25
lama a 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
Sanksi  merupakan  penderitaan  yang  diberikan  kepada  seseorang  sesudah  terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi juga dimaknai sebagai suatu tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau peraturan perundang-undangan. Terdapat dua istilah berkaitan dengan perkataan “sanksi” yakni: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi  pidana adalah  sanksi  yang  berkaitan  dengan  ide  berkaitan  dengan pengenaan sanksi terhadap  pelaku  atas  suatu  perbuatan,  sedangkan sanksi tindakan berkaitan dengan ide perlindungan yang diberikan masyarakat.
Hukum positif Indonesia adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum  tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau  pengad ilan  Indonesia.  Hukum  juga diartikan  sebagai  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia,  mewajibkan  atau  menetapkan  suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.
Kekerasan seksual terbagi dua yakni:
1. Kekerasan  seksual  berat,  berupa  pelecehan  seksual  dengan  kontak  fisik,  seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain  yang  menimbulkan  rasa  muak/jijik,  terteror,  terhina  dan  merasa  dikendalikan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan,  Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran  dan  atau  tujuan  tertentu,  Terjadinya  hubungan  seksual  dimana  pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, Tindakan seksual  dengan  kekerasan  fisik  dengan  atau  tanpa  bantuan  alat  yang  menimbulkan sakit, luka,atau cedera.
2. Kekerasan seksual ringan; berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual  yang  tidak  dikehendaki  korban  bersifat  melecehkan  dan  atau  menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
Terdapat beberapa undang-undang yang melarang perbuatan kekerasan seksual dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan sesksual yakni KUHP, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana  kekerasan  seksual  ialah  dengan  menjeratkan  pada  pasal-pasal  tentang  kekerasan seksual dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.
Apabila  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tersebut  tidak  memenuhi  unsur-unsur dalam  pasal-pasal  tentang  kekerasan  seksual  dalam  KUHP,  maka  kepada  pelaku  dapat diberlakukan dengan peraturan hukum lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  dan  khusus  bagi korbannya  perempuan  yang  belum  dewasa  dapat  diberlakukan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014,  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Adapun  mengenai  sanksi  pidana  bagi  para  pelaku kekerasan  seksual  dalam KUHP terhadap  anak di  bawah umur  dirumuskan  dalam  KUH P Pasal  28 5 yakni  pidana  penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014,  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  pelaku  dapat  dipenjara
berdasarkan Pasal paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Dalam  hal  tindak  pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PENUTUP
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  secara  keseluruhan  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Nomor 23 Tahun 2004. Dan secara khusus terhadap  anak  sebagai  korban  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014, Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam KUHP terhadap anak di bawah umur dirumuskan dalam KUH P Pasal 28 5 yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dipenjara berdasarkan Pasal 81 dan 82 paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipenjara berdasarkan  Pasal  5  (perbuatan  seksual  secara  nonfisik)  paling  lama  9  (sembilan)  bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), juga Pasal 6 (perbuatan seksual secara fisik) paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Wahid, A., & Irfan, M. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan . Bandung: Refika Aditama.
Bawengan, G. W. (1977). Pengantar Psikologi Kriminil . Jakarta: Pradnya Paramita.
Prayudi,  G.  (2009). Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga . Yogyakarta: Merkid Press
Arief,  H.,  &  Rahim,  R.  A.  (2020). Wanita  dan  Keganasan  Rumah  Tangga  di  Malaysia  dan Indonesia . Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Arief, H. (2021). Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga . Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan.
Marzuki,  S.  (1997). Pelecehan  Seksual .  Yogyakarta,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seks ual

## Artikel Jurnal
Arief,  H.  (2017).  Legal  Protection  Against  Women  Victims  by  The  Indonesian  Domestic
Violence Act 23, 2004 . Sriwijaya Law Review, 1 (1), 88-97. http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121