## KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA 1
Triyana Yohanes*, Sari Murti Widiyastuti, N. Budi Arianto Wijaya, B. Hengky Widhi Antoro
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Email: y.triyana@uajy.ac.id, sarimurti@uajy.ac.id, nikolau_budi@uajy.ac.id, hengky_widhi@uajy.ac.id

## Abstract
Education had a significant role in diseminating the values of a nation. In all of the Indonesian regions,  the  implementation  of  education must become  a mean  of  internalizing  the Pancasila values and at the same time an antidote to the foreign values that are not in accordance with the Pancasila values. This article examine the effectiveness of the Central Java Province Regulation Number  1, 2019 on  Conducting  Education  in  Central  Java as  a  mean  of internalizing  the Pancasila values. The problems of this research was studied by a normative legal reseacrh. The data  were  collected  by  library  research,  and  were analized  by  qualitative  method.  The conclusion  was  done  by  deductive  method. Based  on the  analized  data,  it  could  be  concluded that  generally the Central  Java Regulation  Number  1, 2019  did  not  violated  the  Pancasila principles,  but  it  need  revision  of  it’s Preamble and some of  it’s articles,  so  it  will  become  a more effective mean of internalizing the Pancasila values to the students.
Keywords : Education; Internalizing; Pancasila Values.

## Abstrak
Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerah di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya  nilai-nilai  asing  yang  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila.  Makalah  hasil  penelitian  ini  menganalisis  keefektifan  Perda  Jawa  Tengah Nomor 1  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  di  Jawa  Tengah sebagai  sarana internalisasi nilai-nilai  Pancasila. Permasalahan diteliti  dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.  Data  diperoleh  melalui  studi  pustaka  dan  dianalisis  secara  kualitatif. Kesimpulan  ditarik  dengan  menggunakan  metode  deduktif. Berdasarkan  analisis  data,  dapat disimpulkan  bahwa secara umum  Perda Jawa Tengah  Nomor 1 Tahun 2019  tidak  bertentangan dengan  nilai-nilai  Pancasila,  tetapi  Perda  tersebut  memerlukan  revisi  pada  konsideran  dan beberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para peserta didik.
Kata Kunci : Pendidikan; Internalisasi; Nilai-Nilai Pancasila.
1 Makalah hasil penelitian kerjasama Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan dukungan pendanaan dari BPIP tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Pendidikan  sejatinya  memiliki  peran strategis dalam  menyuburkan  pertumbuhan benih-benih karakter mulia bagi insan muda penerus  bangsa,  disamping  pembekalan pada  mereka  dengan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Mendidik  serta  membangun karakter bangsa yang berjiwa Pancasila serta setia untuk senantiasa menghidupinya merupakan  mandat  yang  tidak  akan  ada akhirnya  agar  terjaga  keberlangsungan bangsa  dan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Meski  telah  ditetapkan sebagai idelogi negara yang final, kenyataannya Pancasila masih sering dicoba untuk digantikan  dengan  ideologi  lainnya. Pendidikan,  utamanya  pendidikan  formal menjadi wahana strategis untuk menyemaikan ideologi lain selain Pancasila. Strategi  yang  ditempuh  adalah  menginduksi substansi  pendidikan  nasional,  ujungnya menghasilkan anak didik yang memiliki cara pandang  yang  sangat  tidak  mencerminkan nilai-nilai  Pancasila,  tetapi  lebih  beorientasi pada  nilai-nilai  dari  berbagai  faham  yang dianut bangsa lain.
Praktek pendidikan pada jaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 dapat dikatakan  banyak  dipengaruhi  oleh  sistem pendidikan  Belanda.  Sebaliknya,  setelah tahun  1966  pengaruh  sistem  pendidikan Amerika semakin menonjol. Sistem pendidikan  Amerika  menekankan    bahwa praktek  pendidikan  merupakan  instrumen dalam proses pembangunan. Dengan demikian kebijakan  pendidikan  banyak ditentukan guna memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Di masa globalisasi dan  liberalisasi  ekonomi  Dunia  sejak berlakunya  Persetujuan the  World  Trade Organization (WTO),  pendidikan  sering lebih dipandang sebagai alat untuk memenuhi  kebutuhan  dunia  industri. Khlaf Al’  Abri  mengatakan  bahwa  pendidikan merupakan  salah  satu  bidang  yang  sangat terdampak  dari  proses  globalisasi (Khalaf Al’ Abri, 2011). Di era liberalisasi ekonomi, pendidikan juga dipandang sebagai komoditas  yang  diperdagangkan  berdasar
the General Agreement on Trade in Services 1994 ,  salah  satu  persetujuan  WTO. Negara- negara  maju, seperti  Uni  Eropa,  Jepang  dan Amerika Serikat, menghendaki untuk membuka  pasar  sektor  jasa  pendidikan  di seluruh dunia (Lihat Raju, KD, 2004)
Pada  masa  sekarang,  globalisasi  dan euphoria  reformasi yang yang  ditandai dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi  pola  pikir,  pola  sikap  dan pola  tindak  generasi  penerus  bangsa  dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Dikatakan  Wendy Anugerah Octavian bahwa pemahaman generasi penerus  bangsa  terkait  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai- nilai  baru  yang  tidak  sesuai  dengan Pancasila,  yang  merupakan  jati  diri  Bangsa Indonesia (Wendy Anugrah Octavian, 2018). Di bidang pendidikan, perkembangan praktik pendidikan  nasional  mendorong  ke arah  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik, sehingga mengakibatkan lahirnya  generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik,  hedonistik serta  konsumtif. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan menjauh  dari  sistem  pendidikan yang  digagas  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara, yakni  sistem  pendidikan  yang  berakar  pada budaya  luhur  bangsa Indonesia sendiri  serta bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan perasaan merdeka.
Ketika praktik pendidikan lebih menekankan  pada  sosialisasi  dan  doktrin, maka outcome dari  pendidikan  demikian adalah  lahirnya para penghafal ilmu pengetahuan. Lebih parah lagi ketika mereka menjelma  menjadi  pembeo  dan  monster yang  tak  punya  hati  nurani,  juga  tak  lagi cinta  pada  negeri  sendiri.  Kenyataan  itu amat mudah kita carikan buktinya, misalnya ketika  demo  pengesahan  Undang Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan demo atas Undang Undang Cipta Kerja yang membuat  kita semua  miris.  Miris karena mereka yang berani merusak fasilitas publik ternyata  juga  anak-anak  Sekolah Menengah dan  ketika  ditanya  mereka  juga  tidak  tahu
apa  yang  sebenarnya  mereka  perjuangkan. Sungguh peristiwa ini harus menjadi pelecut bagi  kita  semua  untuk  menengok  kembali dan melakukan evaluasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia pendidikan  kita. Masalah  utama  yang dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini  bukan lagi  soal  intelektual  melainkan  moral. Dikatakan Chairiyah bahwa upaya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional  pada  tahun  2010  mencanangkan program  “Pendidikan  Budaya  dan  Karakter Bangsa”  sebagai  gerakan  nasional pada tahun 2010 dinilai tepat (Chairiyah, 2014).
Sementara  itu  telah  disadari  betul bahwa sumber daya manusia yang berkualitas  merupakan  salah  satu  elemen pokok  dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional yang diharapkan akan menghadirkan  kehidupan  masyarakat  yang sejahtera,  adil  dan  makmur. Bukan  saja berkualitas pada penguasaan ilmu pengetahuan  saja  melainkan  juga  karena karakter  yang  unggul  serta  memiliki tanggung  jawab  terhadap  keutuhan  dan keberlangsungan NKRI. Pendek kata, pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya  di  Propinsi  Jawa  Tengah  tidak boleh menjadi persemaian generasi perusak persatuan  bangsa, melainkan harus menjadi generasi pelopor persatuan bangsa, keutuhan NKRI dan pelestari nilai-nilai Pancasila.
Meminjam pandangan
Indra
Tranggono, pendidikan unggul yang dimaksudkan  disini  adalah  pendidikan  yang transformatif yakni pendidikan yang berpotensi dan bertujuan melakukan perubahan  jiwa  anak  dari  kondisi  tidak merdeka  menjadi  merdeka,  dari  kondisi tidak  mandiri  menjadi  mandiri,  dari  kondisi tidak percaya diri menjadi percaya diri,  dari kondisi  tidak  kreatif  menjadi  kreatif,  dari kondisi  kurang  beradab  menjadi  beradab. Dalam hal  penyelenggaraan  pendidikan, di Propinsi  Jawa  Tengah  telah diterbitkan Peraturan  Daerah Nomor 1  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  di Jawa  Tengah (Perda  Jateng  No. 1  Tahun 2019). Diharapkan  Perda  tersebut  dapat
digunakan sebagai  sarana meningkatkan budaya dan karakter bangsa melalui internalisasi  nilai-nilai  Pancasila dengan menyelenggarakan pendidikan yang transformatif.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah sebagaimana  telah  dikemukakan  tersebut, dalam  makalah  ini  dikaji permasalahan tentang  apakah substansi  Perda  Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 sudah tepat dan efektif untuk menginternalisasikan nilai- nilai  Pancasila  dalam  rangka  transformasi penyelenggaraan Pendidikan. Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis kesesuaian Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan memberikan  saran  (rekomendasi) perbaikan terhadap Perda    Jawa  Tengah No. 1  Tahun 2019 agar  dapat  menjadi  sarana  yang  lebih efektif  untuk  menginternalisasikan  nilai- nilai  Pancasila  sekaligus  menjadi  penangkal bagi  pengaruh  nilai-nilai  asing  yang  tidak sesuai dengan Pancasila.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum primer,  meliputi Teks Pancasila,  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  1945),  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Perda  Jawa  Tengah  No. Tahun 2019    dan  Peraturan lainnya  yang  berkaitan dengan Pendidikan. Sedangkan bahan hukum  sekunder,  meliputi  pendapat  para ahli yang dituangkan dalam  literatur, jurnal, makalah dan internet.
Data  dianalisis  dengan  menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan diambil dengan meggunakan metode deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peran penting Pancasila Dalam  Kehidupan  Berbangsa dan Bernegara Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memegang peran penting dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.
Dalam  Pancasila  tersebut  terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diikuti, dihayati
dan
diimplementasikan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Nilai-nilai tersebut  terkandung dalam  lima  sila Pancasila,  yakni  Ketuhanan  Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut  menjadi  jiwa  bangsa dan kharakter yang menjadi penciri khusus (jati diri) dari bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa  dan bernegara  nilai-nilai  yang  terdapat dalam  kelima  Pancasila    sampai sekarang  ini  dijadikan paling  tidak sebagai ideologi, pandangan hidup dan falsafah bangsa  serta  menjadi  dasar bagi keberadaan NKRI (Wendy Anugrah  Octavian,  2018). Pancasila sebagai pandangan hidup  memberikan arah bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam  hal  ini  Pancasila  berperan sebagai penuntun tingkah laku manusia  Indonesia  dalam  segala  segi kehidupan, misalnya di bidang hukum, politik  sosial,  budaya  termasuk  juga bidang keagamaan.
Sebagai ideologi negara,
Pancasila  diangkat  dari  pandangan hidup  bangsa  Indonesia  yang  sudah lama  berkembang  di  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai ideologi  negara  adalah  merupakan seperangkat gagasan yang menggambarkan sikap atau
seperangkat  prinsip  pengarahan  yang secara  yuridis  formal  dan  harafiah telah  dirumuskan  dalam  bagian  akhir Pembukaan UUD 1945.
Pancasila bukan sekedar kesepakatan  politik,  melainkan  hasil perenungan  yang  mendalam  yang mengandung konsesus untuk mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan sikap serta pandangan, guna mencapai masa  depan  yang  dicita-citakan  serta sebagai  sistem  ideologi  yang  diyakini kebenarannya dan harus ditaati bersama. Dalam segala bidang pemerintahan ataupun yang berhubungan dengan hidup
kenegaraan Pancasila  harus  digunakan sebagai  landasan  titik  tolak  atau rambu-rambu  sekaligus  sebagai  arah penyelenggaraan  pemerintahan  negara (Iriyanto Widisuseno, dkk, 2007).
Permasalahan  ideologi  bukan hanya  masalah  nilai  apa  saja  yang terkandung di dalam Pancasila, namun juga  permasalahan  implementasi  dan penerapan  nilai Pancasila  di  setiap sendi  kehidupan  masyarakat  dalam berbangsa  dan  bernegara.  Pancasila tidak hanya dijabarkan dalam  undang- undang  dan  ketetapan  pemerintah, namun  juga  tertanan  dalam  kegiatan masyarakat.
Pancasila sebagai ideologi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka.  Ini  berarti  ideologi  Pancasila mampu mengikuti perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi  serta  dinamika  masyarakat. Keterbukaan  ideologi  Pancasila  bukan berarti  mengubah  nilai-nilai  dasar yang terkandung di dalamnya. Adapun ciri  dari  ideologi  terbuka  adalah bersifat  realis,  idealis,  fleksibel  dan seimbang  serta  harmonis.  Bersifat realis,  yaitu  mencerminkan  kenyataan yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat. Bersifat  idealis,  yaitu konsep  yang  terkandung  di  dalamnya memberikan harapan, optimisme
kepada  seluruh  warga  negara. Bersifat fleksibel,  yaitu  mampu  menyesuaikan diri  dengan  keadaan  yang  terus berkembang.
Ideologi Pancasila mencita-
citakan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  dalam  kehidupan    spiritual dan  material  dalam  wadah  NKRI.
Dalam bidang politik ideologi, Pancasila mengajarkan demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat,
kebebasan  mendirikan  partai dan sistem  pemerintahan  presidensial.  Di bidang sosial, Pancasila mengakui Hak Asasi  Manusia (HAM),  persamaan bagi  seluruh  warga  negara.  Dibidang agama, negara  mengakui  adanya Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tetapi  bukan berarti  menjadi  negara  agama,  namun mengakui  dan  menerapkan  nilai-nilai religiusitas dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Negara  bertanggung jawab terhadap pembinaan perkembangan  kehidupan  beragama dan adanya kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
Sebagai  dasar  negara,  Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi  suasana  kebatinan  atau  cita hukum,  sehingga  merupakan  sumber nilai,  kaidah  serta  norma  hukum. Menurut  Kaelan Kedudukan  Pancasila sebagai  dasar  hukum  dapat  dirinci menjadi : 1). Pancasila sebagai sumber dari  segala  sumber hukum  (sumber tertib  hukum  Indonesia),  2).  Pancasila meliputi  suasana  kebatinan  dari  UUD 1945,  3).  Pancasila  mewujudkan  cita- cita  hukum  bagi  hukum dasar  negara (baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis),  4).  Pancasila  merupakan sumber semangat dalam
penyelenggaraan  negara,  baik  yang duduk  di  lembaga  eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Kaelan. 2001).
Pancasila  sebagai  dasar  negara akan  mewujudkan  diri  dalam  bentuk
yang  lebih  kongkrit,  yaitu  konstitusi maupun peraturan perundang-
undangan  yang  lain  yang berlaku  di Indonesia. Hal  ini  berarti, nilai-nilai Pancasila harus dimanifestasikan dalam wujud peraturan-peraturan yang kongkrit dan operasional. Peran Pancasila sebagai phylosofische Grondslag atau staatsidee ini  sangat penting  sebab  segala  bentuk  kegiatan dari negara harus bersumber Pancasila (Mahfud MD. 2001). Pancasila selanjutnya  dijabarkan  dengan  rinci dalam  bentuk  yuridis  formal  sebagai fondamen  dari  seluruh  hukum  positif Indonesia. Jika kita mengikuti stufenbau  theory dari  Hans  Kelsen, maka  sila-sila  Pancasila  dapat  kita tafsirkan sebagai norma dasar tertinggi yang  melandasi  segala  peraturan hukum Indonesia  (Lihat H.M.  Agus Santoso, 2012).      Disamping  itu, Pancasila  juga menjadi landasan segala  kebijakan  pemerintah  dan  alat alat kelengkapannya.
2. Peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila Membahas pendidikan
di Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri  dari  sosok  Ki  Hajar  Dewantara, tokoh  penting  dan  perumus  awal konsep pendidikan
Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan  adalah  tuntunan  di  dalam hidup  tumbuhnya  anak-anak.  Adapun tujuannya  adalah  menuntun  segala kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak- anak  itu  agar mereka  sebagai  manusia dan  anggota  masyarakat  dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan  setinggi-tingginya (Ki Hajar  Dewantara  dalam I  Made Sugiarta, 2019). Ki Hadjar
Dewantara juga berpendapat bahwa  pendidikan adalah usaha  kebudayaan  yang  bermaksud memberikan  bimbingan  dalam  hidup
tumbuhnya  jiwa  raga  anak  didik  agar dalam  garis-garis  kodrat  pribadinya serta  pengaruh-pengaruh  lingkungan, mendapat  kemajuan  hidup  lahir  batin (Ki  Soeratman,  1987). Kebudayaan adalah  buah  budi  manusia  sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh  alam  dan  jaman  atau  kodrat dan  masyarakat.  Budi  adalah  jiwa yang sudah matang, sudah cerdas, oleh karena  itu  dengan  kebudayaan,  budi manusia  dapat  mencapai dua sifat istimewa yaitu luhur dan halus, dengan demikian  maka  segala  ciptaan  budi senantiasa  mempunyai  sifat  luhur  dan halus juga. Jadi kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai  kemenangan perjuangan hidup  manusia  terhadap  alam  dan jaman. Bagaimana anak didik
memperoleh  pengetahuan, Ki  Hadjar
Dewantara  menekankan teori Tri No untuk pendidikan  pra-sekolah, yakni pengetahuan  didapatkan  anak  didik dengan nonton ( cognitive ). Nonton di sini  menonton  secara  pasif  dengan segenap  panca  indera,  selanjutnya niteni (affective) adalah  menandai, mempelajari,  mencermati  apa  yang ditangkap  panca  indera  kemudian nirokke
(psikomotorik) yaitu menirukan  yang  positif  untuk  bekal menghadapi perkembangan anak
(Dwiarso,  dalam  Henricus  Suparlan,
2015).  Pada tingkat Sekolah Dasar ke atas,  pengetahuan  didapatkan  dengan Tri  Nga, yaitu ngerti (cognitive) dengan  akal, ngrasa ( affective ),  yaitu
merespon,  menghargai,  menjunjung nilai-nilai
dan nglakoni ( psychomotoric ) yaitu bertindak secara terpimpin.
Peran  guru  (pendidik)  dalam konsep pendidikan Ki Hadjar
Dewantara  adalah  sangat  penting. Dikatakan  Haidar  Musyafa  bahwa Ki Hadjar Dewantara mengenalkan istilah
“Patrap  Guru”,  atau tingkah  laku guru yang  menjadi  panutan  murid-murid dan  masyarakat.  Perilaku  guru  dalam mendidik murid menjadi pegangan dan modal  utama, sehingga  Ki Hadjar Dewantara menciptakan slogan  : Ing ngarsa  sung  tulada  (di  muka  memberi contoh),  Ing  madya  mangun  karsa  (di tengah membangun cita-cita), Tut wuri handayani
(mengikuti dan mendukungnya) (Haidar  Musyawa, dalam  Suhartono  Wiryiparanoto,  dkk, 2017).
Konsep pendidikan yang dirumuskan  Ki  Hajar  Dewantara tersebut,  kemudian  dituangkan    dalam berbagai  kebijakan  dan  peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang didasarkan  pada  Pancasila  dan  UUD 1945.  Sebagai  penyelenggara  negara, pemerintah  Indonesia  bertugas  dan bertanggung
jawab pada penyelenggaraan pendidikan.
a. Visi, misi dan tujuan
pendidikan Indonesia Visi-misi sistem pendidikan  nasional  Indonesia terutama  adalah    melaksanakan amanat konstitusional yakni “memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa.” Kemudian  pendidikan Indonesia  juga  melaksanakan visi-misi:”...... nation and character  building... ...”,  yakni untuk membentuk manusia bangsa  Indonesia  yang  yang berbudaya  dan  beradab,  serta berkarakter luhur (bermoral).
Pendidikan
Indonesia harus membudayakan nilai dasar
negara  Pancasila  sebagai  asas kerokhanian bangsa,  jiwa  bangsa dan  jatidiri  nasional  sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Berdasar  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Indonesia (UU  Sisdiknas No.  20/2003), pendidikan diartikan sebagai usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara. Selaras dengan pengertian  tersebut,  Ki  Hadjar Dewantara antara lain juga mengajarkan  bahwa    pendidikan merupakan  kegiatan  memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan  kesempurnaan  hidup dan  menghidupkan  anak  yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai aktivitas yang  kompleks  dan  mencakup pengembangan  kualitas  manusia secara komprehensif. Menurutnya  pendidikan  adalah “daya-upaya  untuk  memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),
pikiran ( intellect ) dan tubuh anak
(Dewantara dalam Munsanna, Al,
2017). Menurut N. Driyarkara pendidikan (mendidik dan dididik)  merupakan  perbuatan yang  kompleks  dari  banyak perbuatan yang secara keseluruhan  dijuruskan  ke  arah tertentu yaitu memanusiakan manusia.  Istilah  memanusiakan manusia  bisa  diberi  penjelasan sebagai  berikut.  Misalnya,  sapi dapat  hidup  sebagai  sapi  tanpa
harus  di-sapi-kan,  cukup  diberi makan  dan  minum  saja.  Tetapi berbeda  dengan  manusia,  untuk hidup sebagai manusia, seseorang  harus  di-manusia-kan (N. Driyarkara dalam A.
Sudiarja,  dkk,  2006). Dengan demikian melalui pendidikan anak didik  akan dituntun  ke arah menjadi  manusia  yang  dewasa, berkualitas,  bertanggung  jawab dan  bermartabat  sesuai  dengan kondratnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Melalui  pendidikan  nilai-nilai kemanusiaan  diupayakan  untuk diwariskan dan diinternalisasikan pada peserta didik. Upaya pendidikan  melalui  internalisasi nilai-nilai kemanusiaan menuntun  untuk  memanusiakan manusia (Lihat pula Teguh Triwiyanto, 2014).
Jadi  pendidikan itu bukan sekedar bertujuan membuat  anak didik menjadi orang yang  pandai dan  trampil secara  nalar, tetapi juga harus membuat peserta didik menjadi  manusia  yang  memiliki kecerdasan  emosional,  berakhlak mulia,  berbudaya serta  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Pendidikan  harus  meliputi  aspek kognitif (menyangkut kecerdasan otak),  aspek  afektif  (menyangkut sikap  dan  tata  nilai)  dan    aspek psikomotorik (menyangkut ketrampilan)  dari  peserta  didik (Triyana Yohanes, 2019). Dengan  kata  lain, pendidikan harus meliputi aspek kompentensi, nilai-nilai dan sikap  dari  peserta  didik. Tujuan pendidikan seperti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3
UU Sisdiknas No. 20/2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk
watak  serta  peradaban  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Van Klinken, pendidikan mempunyai tiga tugas pokok, yakni mempreservasi,  mentransfer  dan mengembangkan ilmu
pengetahuan,  seni  dan budaya. Pendidikan  juga  sangat  vital peranannya  dalam  mentransfer nilai-nilai  dan  jati  diri  bangsa (Van  Klinken,  dalam  Sofian Effendi, 2005). Maka pendidikan di  Indonesia  juga  sangat  vital peranannya  dalam  menanamkan nilai-nilai  Pancasila  pada  diri setiap peserta  didik.  Dalam
dalam hal ini pemerintah memiliki  tanggung  jawab  utama agar penyelenggaraan pendidikan di  Indonesia  betul-betul  dapat digunakan  secara  efektif  untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sekalipus  menangkal  pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan  pendidikan  di sini ditekankan megingat pendidikan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM)  yang  dilindungi  hukum di  Indonesia.  Disamping  itu pendidikan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  setiap  warga negara Indonesia. Pasal 28 C ayat
(1) UUD  1945  menentukan
bahwa setiap orang berhak mengembangkan  diri melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak mendapat  pendidikan  dan memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni dan  budaya  demi  meningkatkan kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya,  Pasal  31  ayat  (1) UUD  1945  menentukan  bahwa setiap  warga  negara  Indonesia berhak mendapat pendidikan.
Hak  atas  pendidikan  bagi warga  negara  Indonesia  diatur juga  dalam Undang-undang  No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM No.
39/1999) dan  UU  Sisdiknas No.
20/2003. Pasal 12 UU HAM No. 39/1999 menentukan bahwa setiap orang berhak bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan,
mencerdaskan dirinya dan
meningkatkan  kualitas  hidupnya agar  dapat  menjadi  manusia beriman,  bertakwa,  bertanggung jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia dan  sejahtera  sesuai  dengan  hak asasi  manusia. Kemudian Hak untuk  memperoleh  pendidikan dalam    UU Sisdiknas No.
20/2003  diatur  melalui Pasal  5 yang  menentukan  bahwa : (1).
Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh  pendidikan  yang bermutu;  (2).  Warga  Negara yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional,  mental,  intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan  khusus  ; (3).  Warga  Negara  di  daerah terpencil  dan  terbelakang  serta masyarakat  adat  yang  terpencil berhak  memperoleh  pendidikan layanan khusus;(4). Warga Negara  yang  memiliki  potensi
kecerdasan  dan  bakat  istimewa berhak  memperoleh  pendidikan khusus; (5). Setiap warga Negara berhak    mendapat  kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Seperti disebukan di  muka, disamping diformulasikan sebagai hak, menjalani pendidikan juga ditetapkan sebagai  kewajiban  bagi seluruh warga  Negara  Indonesia. Pasal
31  (2)  UUD  1945  menentukan bahwa  setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar  dan pemerintah wajib  membiayainya.  Kemudian Pasal  6 ayat  (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas  tahun  wajib  mengikuti pendidikan dasar.

## b. Penyelenggara  pendidikan  di
Indonesia
Pendidikan secara luas oleh B. Suprapto Brotosiswojo diartikan sebagai proses kemasyarakatan  yang  akhirnya membentuk  pengetahuan,  sikap ketrampilan, serta perilaku seseorang;  baik  pembentukan  itu dilakukan secara sengaja maupun tidak  sengaja (B.  Suprapto
Brotosiswoyo dalam  Sindhunata, 2000).  Dalam  pengertian  yang luas  pendidikan  terjadi  secara terstruktur dan disengaja maupun secara  tidak  terstruktur  tanpa sengaja. Pendidikan secara terstruktur yang disengaja misalnya pendidikan yang diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
Sedangkan  pendidikan  secara tidak terstruktur dan tanpa sengaja  misalnya  berlangsung
melalui  siaran  televisi,  bacaan surat  kabar,  tayangan  iklan  dan lain sebagainya.
Sejalan  dengan  pengertian tersebut, Pasal  13 ayat  (1) UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan  bahwa  pendidikan dapat  ditempuh melalui jalur pendidikan  formal,  nonformal dan  informal  yang  dapat  saling melengkapi  dan  memperkaya. Kemudian berdasar Pasal 13 ayat (2) ditentukan  bahwa  pendidikan sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  diselenggarakan  dengan sistem  terbuka  melalui  tatap muka    dan/atau  melalui  jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang  tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. Dalam kajian ini pengertian  pendidikan  dibatasi secara sempit meliputi pendidikan terstruktur yang disengaja dalam bentuk pendidikan formal yang diselenggarakan melalui lembaga pendidikan  dari  sekolah  dasar sampai perguruan tinggi. Berdasar  Pasal  14  UU Sisdiknas No.  20/2003, jenjang  pendidikan formal  terdiri  atas  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah  dan pendidikan tinggi. Kemudian berdasar  Pasal  15  UU  Sisdiknas No. 20/2003 ditentukan  bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
Untuk  pengelolaan  satuan pendidikan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang bisa merupakan swasta kelembagaan maupun perseorangan (Pasal  52  UU
Sisdiknas  No.  20/2003). Setiap satuan  pendidikan  formal  dan nonformal  yang  didirikan  wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 62 UU Sisdiknas No. 20/2003). Disamping memberikan ijin, Pemerintah atau Pemerintah
Daerah  dapat  mencabut  ijin penyelenggaraan pendidikan.
Di  Indonesia  pendidikan lebih  dipandang  sebagai  layanan publik,  di  mana  Pemerintah Indonesia  bertanggung  jawab atas  terselenggaranya  pendidikan bagi  warga  Negara  Indonesia. Dasar  hukum  untuk  memandang pendidikan sebagai sektor pelayanan publik adalah ketentuan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan ketentuan- ketentuan  dalam  UU  HAM No. 39/1999. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
menentukan bahwa Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan  serta  ahklak  mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur dengan  undang-undang.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan  sistem  pendidikan nasional. Pemerintah menentukan  kebijakan  nasional dan  standar  nasional  pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Berdasar  Pasal  38  ayat  (1) UU  Sisdiknas  No.  20/2003, Pemerintah menetapkan
kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum  pendidikan  dasar  dan
menengah.  Kemudian  berdasar ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa  kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan  sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan  komite  sekolah/madrasah  di bawah  koordinasi  dan  supervisi dinas  pendidikan  atau  kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan  dasar  dan  Propinsi untuk pendidikan menengah. Dalam hal pendanaan,
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  memiliki  tanggung  jawab dalam hal pembiayaan penyelenggaraan  pendidikan  di Indonesia. Pasal 31 ayat (4) UUD
1945 menentukan bahwa  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara serta  dari  anggaran  pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.      Dalam  hal  ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh  sampai  dengan  lima  belas tahun (Pasal  11  ayat  (2)  UU Sisdiknas No. 20/2003). Ketentuan ini kemudian
dipertegas  lagi  dalam  Pasal  46 ayat  (2)  UU  Sisdiknas  No. 20/2003 yang menentukan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  31  ayat  (4)  UUD
1945.
Pasal  41  ayat  (3)  UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan  bahwa  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  wajib memfasilitasi  satuan  pendidikan dengan  pendidik  dan  tenaga kependidikan  yang  diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Kemudian berdasar  pasal  Pasal  44  UU Sisdiknas  No.  20/2003  antara lain ditentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib  membina  dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Meskipun  pada  prinsipnya pendidikan  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah,  namun  dalam beberapa  hal  masyarakat  dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal  6  ayat (2) UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan  bahwa  setiap  warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian Pasal  8  UU Sisdiknas No.  20/2003 menentukan  bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program  pendidikan. Dalam  hal ini  swasta  dapat  membantu pemerintah  dalam  melaksanakan tanggung jawab atas
penyelenggaraan pendidikan.
Peran serta masyarakat dalam  pendidikan  meliputi  peran serta  perseorangan,  kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaan  dan  pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat  dapat  berperan  serta sebagai  sumber,  pelaksana,  dan pengguna hasil pendidikan (Pasal 54 UU Sisdiknas No. 20/2003).
Penyelenggara dan/atau satuan  pendidikan  formal  yang didirikan  oleh  Pemerintah  atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan hukum  pendidikan  sebagaimana dimaksud  berfungsi  memberikan pelayananm  pendidikan  kepada peserta  didik.  Badan  hukum pendidikan sebagaimana dimaksud  berprinsip   nirlaba  dan dapat  mengelola  dana  secara mandiri untuk memajukan satuan Pendidikan (Pasal 53 UU Sisdiknas No. 20/2003). Selain oleh swasta nasional Indonesia, sekarang ini
penyelenggaraan  pendidikan di Indonesia  juga  dimungkinkan dilakukan  pihak  swasta  asing. Hal ini disebabkan adanya proses globalisasi yang semakin dipermudah  dan  dipercepat  oleh persetujuan WTO yang di dalamnya tercakup pula perjanjian perdagangan di bidang jasa (”services”) . Persetujuan WTO yang mengatur
perdagangan jasa adalah the General  Agreement  on  Trade  in Services  (GATS)    and  Annexes , yang merupakan salah satu lampiran Persetujuan WTO. Khalaf  Al’Abri  menyatakan  : ”Globalization can be thought as the  speedy,  free  movement  of people,  services,  capital,  goods,
ideas  and  knowledge  across nationals borders, emcompassing the  entire  globe.  …  Accordingly, national  system,  in  particular education  systems,  of  nation- states have been affected critically by these processes” ( Abri, Khalaf Al’,
2011) . Khususnya  bagi  negara- negara sedang berkembang,
sebetulnya pendidikan merupakan  bidang  yang  sensitif untuk  diperdagangkan  karena menyangkut layanan publik.
Oleh  karena  itu  sebenarnya bidang pendidikan bisa dikecualikan  dari  GATS (Sauve, Pirre,  2002). KD. Raju mengatakan :  “The  education service  is  said  to  be  a  voluntary opening  sector  under  the  GATS Agreement” (Raju,  KD,  2004). Dalam praktik, pendidikan merupakan  salah  satu  bidang yang  sangat  terdampak  dari proses globalisasi.
Indonesia semula tidak
memasukkan  pendidikan  sebagai bidang jasa yang diperdagangkan berdasar  GATS.  Namun  dalam perkembangannya  pendidikan  di Indonesia  menjadi    target  yang diminta  untuk  diliberalkan  oleh Australia, Jepang, Malaysia,
Selandia  Baru,  Cina  Taipeh  dan Amerika Serikat. Maka Indonesia kemudian  memasukkan  sektor jasa  pendidikan  sebagai  sektor jasa    yang  diperdagangkan  di bawah pengaturan GATS.
Hasil perundingan perdagangan jasa berdasar GATS yang  ditandatangani  Pemerintah Indonesia  bulan  Mei  2005  dan diratifikasi bulan Desember 2005 mengatur liberalisasi perdagangan  12  sektor  jasa, termasuk  salah  satu  diantaranya adalah
sektor pendidikan.
Berdasar  persetujuan  tersebut, harus ada pembebasan jasa pendidikan antar negara. Indonesia telah menyatakan bahwa bidang pendidikan merupakan  salah  satu  jasa  yang diperdagangkan  berdasar  GATS. Indonesia memasukkan menawarkan liberalisasi jasa-jasa pendidikan berikut : 1). pendidikan  menengah  teknikal dan vokasional; 2). jasa
pendidikan  tinggi  teknikal  dan vokasional;  3). jasa  pendidikan tinggi;  4). jasa  pelatihan  dan kursus  bahasa dan  5). jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola  dan  catur. Dengan membatasasi sektor jasa pendidikan  seperti disebut  di atas, maka dapat diketahui sektor jasa  pendidikan    Indonesia  yang dimasukkan  dalam bidang  jasa yang  diperdagangkan  berdasar GATS  hanya  meliputi  bidang pendidikan formal dan non formal  tertentu. Kemudian pada tahun  2007  telah  dikeluarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 yang menentukan pendidikan
merupakan  bidang  yang  terbuka bagi modal asing dengan ketentuan maksimum modal asing 49 %. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan oleh swasta  asing, UU Sisdiknas No. 20/2003 juga mengaturnya dalam beberapa hal. Mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain Pasal 64 UU Sisdiknas No. 20/2003 menentukan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh  perwakilan  negara  asing  di wilayah Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,  bagi  peserta didik  warga  negara  asing,  dapat
menggunakan  ketentuan  yang berlaku di negara yang bersangkutan  atas  persetujuan
Pemerintah  Republik  Indonesia. Kemudian Pasal  65 menentukan:
1). Lembaga  pendidikan  asing yang  terakreditasi  atau  yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan  pendidikan  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  2).
Lembaga  pendidikan  asing  pada tingkat  pendidikan  dasar  dan menengah  wajib  memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan  bagi  peserta didik  Warga  Negara Indonesia; 3). Penyelenggaraan  pendidikan asing  wajib  bekerjasama  dengan lembaga  pendidikan  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik  dan  pengelola  Warga Negara Indonesia;  4). Kegiatan pendidikan  yang  menggunakan sistem  pendidikan  negara  lain yang  diselenggarakan  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan  peraturan perundang- undangan yang berlaku. Mengingat semakin besarnya  peluang  penyelenggara pendidikan  asing  melaksanakan kegiatannya  di  Indonesia,  maka pengawasan pemerintah Indonesia melalui peraturan perundangan yang dibuatnya menjadi semakin penting. Melalui peraturan-peraturan tersebut  pemerintah  Indonesia dapat mengarahkan agar pelaksanaan  pendidikan  asing  di Indonesia  juga  dapat  digunakan untuk  menanamkan  nilai-nilai Pancasila  serta  dapat  mencegah
berkembangnya  nilai-nilai  dari berbagai faham yang berasal dari bangsa  lain yang  tidak  sesuai dengan  Pancasila ke  dalam  diri setiap komponen bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup, falsafah dan  dasar negara  yang harus
dipertahankan dan dihidupkan demi keutuhan NKRI. Karena dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme generasi muda semakin menurun, maka penting dilakukan
revitalisasi  nilai-nilai  Pancasila bagi  elemen  masyarakat pada umumnya  dan  generasi  muda pada khususnya (Chairiyah,
2014). 3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila  melalui  Pendidikan di Jawa Tengah Sebagai unsur pemerintah, Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa Tengah  memiliki  tanggung  jawab untuk  menyelenggarakan  pendidikan di daerah Jawa Tengah. Berdasar pasal Pasal  10  UU  Sisdiknas  No.  20/2003, Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berhak  mengarahkan,  membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan  pendidikan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. Kemudaian  berdasar Pasal  11  ayat  (1)  UU  Sisdiknas tersebut  ditentukan  bahwa  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Dalam melaksanakan  tanggung jawab  di    bidang  pendidikan  tersebut, Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa Tengah  telah  mengeluarkan Peraturan Daerah  Tingkat  I  Provinsi  Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan.  Oleh karena  itu  Peraturan  Daerah tersebut memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai Pancasila sekaligus  harus  dapat  menangkal pengaruh  nilai-nilai  asing  yang  tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan  kajian  dan  analisis yang tim penulis  lakukan  dapat dikatakan  bahwa  secara  garis  besar Peraturan  Daerah Jawa  Tengah  No.  1 Tahun 2019 tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun  demikian, tim penulis menemukan beberapa ketentuan yang  perlu ditingkatkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila,  agar  dapat  menjadi  sarana yang  lebih  efektif  untuk  menanamkan (menginternalisasikan) nilai-nilai Pancasila dalam diri para peserta didik di  wilayah  Jawa  Tengah. Beberapa bagian yang menurut tim penulis perlu dilakukan  revisi  adalah  konsideran, penjelasan  atas  Pasal  9  ayat  (2), ketentuan  Pasal  11  ayat  (3)  dan      (4), ketentuan Pasal  12  ayat  (4), ketentuan Pasal  23  ayat  (1),  ketentuan  Pasal  44, ketentuan Pasal  46  ayat  (2), ketentuan Pasal  48  ayat  (1) dan  ketentuan  Pasal 49.
Konsideran  bagian  menimbang huruf  a Perda  Jateng  No.  1/2019 menyatakan bahwa pendidikan merupakan  hak  asasi  manusia  yang harus  dipenuhi  secara  berkualitas  dan dilaksanakan  dengan  memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk
membangun sumberdaya manusia yang  berkarakter,  berakhlak  mulia, berbudaya  yang  didasarkan  pada ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa. Berdasar  analisis  para  penulis bagian menimbang dalam  konsideran belum  menyebutkan  seluruh  apek pendidikan  secara  eksplisit,  yakni aspek kongitif, afektif dan
psikomotorik.  Bagian  konsideran juga belum mencantumkan tentang menciptakan  sumber  daya  manusia yang ber-Pancasila (memahami, menghayati  dan  mengamalkan  nilai- nilai  Pancasila). Menurut tim penulis bagian konsideran  huruf  a  tersebut seharusnya memuat tiga  aspek pendidikan,  yakni  aspek  kognitif, afektif  dan  psikomotorik.  Disamping itu juga harus ditegaskan bahwa tujuan pendidikan  di  Jawa  Tengah  harus menghasilkan  manusia  yang  berjiwa Pancasila, yakni memahami, menghayati dan mampu mengamalkan nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan sehari-hari.
Penjelasan  atas Pasal  9  ayat  (2) Perda  tersebut menentukan bahwa “Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Masyarakat”, dinyatakan  ketentuan  tersebut “jelas”. Berdasar  analisis  tim  penulis,  ketika Indonesia telah memasukkan pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan  berdasar  the  GATS 1994,  pengaturan  pembatasan  dan persyaratan bagi penyelenggara pendidikan asing perlu diatur demikian rupa  agar  tidak  menjadi sarana  untuk menyebarkan nilai-nilai  asing  yang tidak  sesuai  dengan  Pancasila.  Hal  ini mengingat  bahwa  dengan  semakin terbukanya sektor pendidikan dimasuki oleh penyelenggara
pendidikan  dari  luar  negeri,  maka kemungkinan  penggunaan  pendidikan sebagai  sarana  untuk  menyebarkan faham  dan  nilai-nilai  asing  yang datang  dari  luar  negeri  semakin mudah. Oleh  karena  itu menurut tim penulis seharusnya dalam  penjelasan atas  Pasal  9  ayat  (2) ada  pembatasan tentang  pengertian masyarakat. Dalam penjelasan  Pasal  9  perlu  dijelaskan siapa masyarakat dan ketentuan tentang  persyaratan  masyarakat  yang dapat  menyelenggarakan  pendidikan di wilayah propinsi Jawa Tengah. Ada
persyaratan agar masyarakat /
kelompok masyarakat tersebut berpedoman  pada  nilai-nilai  Pancasila dan tidak menganut ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Pasal 11 Ayat (3) Perda  tersebut menentukan “ Pemerinrah Provinsi dapat mengembangkan
dan menyelenggarakan  Satuan  Pendidikan menengah  dan/atau khusus yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  yang  diarahkan sebagai  Satuan  Pendidikan  untuk masyarakat miskin berprestasi”.
Kemudian ayat (4) menentukan “Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.” Berdasar analisis tim penulis penggunaan  frasa  “dapat” dalam  Pasal  11  ayat  (3)  dan  ayat  (4) bertentangan  dengan  Pasal  31  ayat  (1) dan  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan  bahwa  setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan.  Sebagaimana  ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang Undang HAM No. 39 tahun 1999  memperoleh pendidikan  merupakan  hak  asasi  bagi setiap  warga  negara  Indonesia.  Oleh karena itu pemerintah, termasuk setiap pemerintah wajib untuk mengembangkan dan menyelenggarakan  satuan  pendidikan yang  dibiayai  pemerintah,  khususnya bagi mereka yang miskin dan berprestasi.  Sesuai  dengan  ketentuan UUD 1945 anggaran untuk Pendidikan adalah  sebesar  20  %  dari  APBD.  Jika bunyi  redaksi  Pasal  11  ayat  (3)  dan ayat  (4)  tersebut  menggunakan  kata “dapat”  maka  kewajiban  tersebut  bisa tidak  dilakukan  pemerintah  daerah Propinsi Jawa Tengah, sehingga
berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,
khususnya butir ketiga yakni peraturan
perundang-undangan  menjamin  hak setiap warga negara untuk memperoleh  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  dan  kesempatan  berusaha serta  penghidupan  yang  layak. Oleh karena  itu  tim  penulis berpendapat bahwa  seharusnya redaksi  pasal  11 ayat  (3)  dan  ayat  (4)  menggunakan terminologi  “wajib”  (imperatif)  dan bukan “dapat” (fakultatif).
Pasal  12  ayat (4) Perda  tersebut menentukan bahwa substansi kebijakan  Pemerintah  Provinsi  di bidang pendidikan
dituangkan dan/atau  selaras  dengan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah;    Rencana  Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis
Perangkat  Daerah  yang  membidangi pendidikan; Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan;  dan    kebijakan  regulasi Daerah  yang  terkait. Berdasar analisis dari tim penulis ketentuan  tentang substansi kebijakan pemerintah provinsi  di  bidang pendidikan  jika hanya  diselaraskan  dengan  RPJPD, RPJMD, RKP, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat  (4)  tidak  akan  berjalan  dengan maksimal  dan “berpotensi” tidak sejalan  dengan  kebijakan  yang  ada  di tingkat nasional/Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional    (RPJPN) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dikhawatirkan  akan  dapat  digunakan untuk mengutamakan kepentingan daerah  (golongan),  sehingga  kurang sejalan  dengan  sila  ketiga  Pancasila, khususnya butir kesatu, yakni peraturan
perundang-undangan menjamin  persatuan  bangsa,  keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia serta mengembangkan kebudayaan. Oleh  karena  itu  tim
penulis berpandangan bahwa seharusnya ketentuan tentang substansi regulasi kebijakan pemerintah  propinsi  Jawa  Tengah  di bidang pendidikan harus pula diselaraskan dengan
Kebijakan Pemerintah Pusat, RPJPN dan RPJMN di bidang pendidikan. Pasal  23 ayat  (1) Perda  tersebut menentukan bahwa pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan menengah. Berdasar analisis  dari  tim  penulis  pendidikan layanan  khusus  dalam  Pasal  23 ayat (1) diatur dengan menggunakan norma fakultatif, ketentuan tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 13  Tahun  2020  yang  menyatakan bahwa    Pemerintah  Pusat  dan  Daerah wajib memfasilitasi Lembaga penyelenggara Pendidikan inklusi
yang layak, normanya bersifat imperatif. Ketentuan  Pasal  23 ayat (1)
Perda  Propinsi  Jawa  Tengah  No.  1
Tahun  2019  tersebut  kurang  sesuai dengan  sila  kelima  Pancasila  butir  ke 3, yakni Peraturan Perundang- undangan  menjamin  hak  setiap  warga negara  untuk  memperoleh  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha  serta  penghidupan  yang layak. Oleh  karena  itu  tim  penulis berpendapat bahwa seharusnya pengaturan  terkait  dengan  Pendidikan layanan  khusus  perlu  diatur  secara imperatif  bukan  fakultatif,  karena merupakan kewajiban pemerintah
daerah untuk menyediakan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam sila ke-5. Pasal 44 Perda tersebut menentukan bahwa perizinan pendidikan  meliputi pendirian dan operasional satuan pendidikan;
penambahan dan/atau perubahan
satuan pendidikan; penggabungan satuan  pendidikan;  dan penutupan
satuan pendidikan. Berdasarkan analisis tim penulis  bahwa pengaturan tentang  perizinan  penyelenggaraan pendidikan  perlu  diatur  secara  rinci, dilakukan dengan penuh keterbukaan/transparansi, supaya tidak menimbulkan  diskriminatif yang
melanggar sila keempat Pancasila butir pertama, yakni Peraturan  Perundang- undangan  senantiasa  memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara  yang  didirikan  untuk  satu golongan  tetapi  untuk  semua    yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan  penyelenggaraan  negara pada  permusyawaratan  perwakilan. Oleh karena itu tim penulis berpandangan bahwa seharusnya dibuat pengaturan  yang  lebih  rinci terkait dengan perizinan penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pasal  46 ayat  (2) Perda  tersebut menentukan bahwa pendanaan pendidikan  oleh  Pemerintah  Provinsi dialokasikan berdasarkan lingkup urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya. Berdasar  analisis  tim penulis  diperlukan adanya  pengaturan secara  spesifik berkaitan dengan pendanaan sebagaimana tertuang dalam  Pasal  31  ayat  4 UUD  1945, yakni anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya  20  persen  dari  APBN  dan APBD. Jika tidak ditentukan sekurang-kurangnya  ada  kemungkinan pemerintah  daerah  mengalokasikan dana  pendidikan  yang  lebih  kecil, sehingga  berpotensi  melanggar  sila kelima  Pancasila butir  ketiga, yakni
Peraturan Perundang-undangan
menjamin  hak  setiap  warga  negara untuk memperoleh
pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha  serta  penghidupan  yang layak. Oleh  karena  itu  tim  penulis berpendapat bahwa seharusnya
pengaturan berkaitan dengan
pendanaan    disesuaikan  dengan  Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Pasal  48 ayat  (1) Perda  tersebut menentukan bahwa Pemerintah Provinsi  dapat  menjalin  kerjasama bidang  pendidikan  dengan  berbagai pihak dalam rangka pemenuhan layanan  akses  dan  mutu  pendidikan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan . Berdasarkan
analisis para penulis redaksi ketentuan pasal  48  ayat  (1)  menggunakan terminologi “dapat” (fakultatif), seharusnya terminologi yang digunakan adalah “wajib” (imperatif/obligatory). Kerjasama penyelenggaraan  Pendidikan  sangat penting  dan  perlu  diatur  secara spesifik  dengan  melibatkan  semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan  pendidikan guna menjamin terselenggaranya pendidikan  sebagaimana dimaksud
dalam  sila  kelima  Pancasila butir ketiga, yakni  Peraturan  Perundang- undangan  menjamin  hak  setiap  warga negara  untuk  memperoleh  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha  serta  penghidupan  yang layak. Oleh  karena  itu menurut tim penulis seharusnya terminologi
“dapat” dalam  Pasal  48  ayat  (1) diganti  dengan  “wajib”,  sehingga peran pemerintah daerah dalam memenuhi  keadilan  sosial  di  bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik  melalui  kerjasama  dengan  semua stakeholder kependidikan. Pengaturan terkait dengan kerjasama tersebut juga perlu diatur lebih rinci.
Pasal 49 Perda tersebut menentukan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/ boarding school sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasar analisis tim penulis  ketentuan  tentang  sekolah menengah  berasrama  perlu  diatur
secara  spesifik  di  dalam  peraturan daerah tersebut, tidak hanya disebutkan  dalam  ketentuan  lain-lain, untuk  menghindari eksklusivitas  dan penyebaran  paham  radikal  yang  bisa mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  sehingga  akan  bertentangan dengan  sila  ketiga  Pancasila  butir kedua, yakni peraturan perundang- undangan menguatkan semangat kebangsaan  yang  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dalam bingkai NKRI. Menurut tim penulis seharusnya diperlukan adanya  pengaturan  sekolah berasrama secara lebih rinci dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak digunakan  sebagai  sarana  penyebaran faham  yang  kurang  sesuai  dengan Pancasila  dan  menjadikan  peserta didik menjadi bersifat eksklusif.

## D. Simpulan dan saran
Secara  garis  besar,  pada  prinsipnya Peraturan  Daerah  (Perda) Propinsi  Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 secara keseluruhan tidak bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila. Meskipun demikian terdapat beberapa redaksi dan penggunaan terminologi  yang  perlu  diperbaiki  karena ada  potensi  menimbulkan  penafsiran  yang kurang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila serta  dapat  menyebabkan  terhambatnya upaya  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  ke dalam  diri  para  peserta didik. Beberapa revisi tersebut perlu  dilakukan  mengingat materi  yang  diatur Perda Provinsi  Jawa Tengah  No.  1  Tahun  2019 adalah  bidang pendidikan yang memiliki  peran sangat penting  dan  strategis  dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila  pada  setiap  komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda di  wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah.  Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dari peraturan  daerah  tersebut harus  dirumuskan sebaik  mungkin,  agar  bisa  digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menginternalisasikan  nilai-nilai  Pancasila dan membentengi  generasi  muda  Indonesia
dari nilai-nilai  negatif yang  datang dari  luar negeri akibat liberalisasi ekonomi, globalisasi  serta  perkembangan  teknologi informasi. Dengan demikian diharapkan ke depan melalui penyelenggaraan  pendidikan di  Jawa  tengah  akan  dapat  dibangun manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  cerdas, terampil dan berbudaya Pancasila.
Revisi  dan  perbaikan  Perda  Propinsi Jawa  Tengah  No.  1  Tahun  2019  tersebut meliputi  rumusan  redaksional  konsideran dan rumusan beberapa pasal serta penjelasan.  Berkaitan  dengan  revisi  dan perbaikan Perda tersebut maka dikemukakan saran-saran (rekomendasi) sebagai berikut : 1. Bagian konsideran  menimbang perlu menyebutkan tiga  aspek  pendidikan, yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan pendidikan di Jawa Tengah juga harus menghasilkan manusia yang berjiwa
Pancasila, yakni
memahami,  menghayati  dan  mampu mengamalkan  nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penjelasan  Pasal  9  perlu menjelaskan siapa  masyarakat  dan  ketentuan  tentang persyaratan masyarakat, termasuk penyelenggaraan  pendidikan  dari  luar negeri, yang  dapat  menyelenggarakan pendidikan  di  wilayah  propinsi  Jawa Tengah.
3. Redaksi  pasal  11  ayat  (3)  dan  ayat  (4) seharusnya menggunakan  terminologi “wajib”  (imperatif)  dan  bukan  “dapat” (fakultatif).
4. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4),  ketentuan  tentang  substansi  regulasi kebijakan  pemerintah  propinsi  Jawa
Tengah  di  bidang  pendidikan  harus  pula diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  dan  Rencara Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional di bidang Pendidikan. 5. Berkaitan  dengan  Pasal  23,  pengaturan terkait dengan Pendidikan layanan khusus perlu  diatur  secara  imperatif  bukan fakultatif, dikarenakan merupakan kewajiban pemerintah  daerah  untuk
menyediakan  Pendidikan  sebagaimana tertuang dalam sila ke-5.
6. Berkaitan  dengan  perijinan  (Pasal  44), perlu  adanya pengaturan  yang  lebih  rinci terkait dengan perizinan penyelenggaraan Pendidikan.
7. Pengaturan  berkaitan  dengan  pendanaan dalam Pasal 46 ayat (2), perlu disesuaikan  dengan  Pasal  31  ayat  (4) UUD 1945. 8. Redaksi  ketentuan  pasal  48  ayat  (1) menggunakan terminologi “dapat” (fakultatif),  seharusnya  terminologi  yang digunakan adalah “wajib”
(imperatif/obligatory).
9. Berkaitan  dengan  ketentuan  Pasal  49, perlu  adanya  pengaturan  sekolah  ber- asrama  secara  lebih  rinci  dan  sesuai dengan  nilai-nilai  Pancasila,  agar  tidak digunakan  sebagai  sarana  penyebaran faham  yang  kurang  sesuai  dengan Pancasila  dan  menjadikan  peserta  didik menjadi bersifat eksklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Santoso, H.M.  (2012). Hukum,  Moral dan  Keadilan,  sebuah  Kajian  Filsafat Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta.
Abri, Khalaf  Al’. (2011).  “The  Impact  of Globalization  on  Education  Policy  of Developing  Countries  :  Oman  as  an Example”. Literacy  Information  and Computer Education, Volume 2, Issue 4, pp. 491-502.
Chairiyah.  (2014).  “Revitalisasi  Nilai-Nilai
Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter”. Trihayu: Jurnal Pendidikan  Ke-SD-an ,  Vol.  1,  Nomor 1, pp. 54 – 62.
I  Made  Sugiarta. dkk.  (2019). “Filsafat
Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)”. Jurnal Filsafat
Indonesia, Vol 2 No 3, pp. 124 –136.
Iriyanto Widisuseno. dkk. (2007). Buku Ajar Pendidikan  Pancasila. UPT  MKN Universitas Diponegoro. Semarang.
Kaelan. (2001). Pendidikan  Pancasila  Edisi Reformasi. Paradigma Jogja.
Yogyakarta. Ki  Soeratman. (1987). Pokok  Pokok Ketamansiswaan. Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.
Yogyakarta.
Mahfud MD. (2001). Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
Munsanna, AL. (2017). “Indigenisasi Pendidikan  :  Rasionalitas  Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara”. Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan ,  Vol.  2,  Nomor  1,  pp. 117-133.
Raju,  KD.  (2004). “Barriers  to  Trade  in Education  Services Under  the GATS : An  Indian  Experience” . Amity  Law
Review , Vol. 5 Part 1, pp. 1-16.
Sauve, Pierre. (2002). “Trade,  Education and  the  GATS  :  What’s    In,  What’s out,  What’s  All  the  Fuss  About  ? “Forthcoming  in  Higher  Education Management  and  Policy”, Vol.  14. No. 3, pp. 47-76.
Sindhunata. Editor. (2000). Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Penerbitan Kanisius, Yogyakarta. Sofian Effendi. (2005). GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi.
Makalah diskusi KM-BEM 23
September 2005.
Sudiarja,  A.  dkk.  (2006). Karya  Lengkap Driyarkara : Esai-esai Filsafat
Pemikir  yang  Terlibat  Penuh  dalam Perjuangan  Bangsanya. PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Suhartono  Wiryopranoto. Dkk. (2017). Ki Hadjar  Dewantara,  Pemikiran  dan Perjuangannya. Moseum Kebangkitan
Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan  Kementrian  Pendidikan dan  kebudayaan  Republik  Indonesia. Jakarta. Suparlan, Henricus. (2015). “Filsafat Pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara  Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan
Indonesia”. Jurnal  Filsafat. Vol.  25,
No. 1, pp. 56-74.
Teguh Triwiyanto. (2014). Pengantar
Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
Triyana  Yohanes. (2019,  Januari  24). “Hari Internasional Pendidikan”. Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta . Wendy Anugrah Octavian. (2018). “Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai
Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sehari- Hari  Sebagai  Sebuah  Bangsa”. Jurnal Bhinneka  Tunggal  Ika ,  Volume  5, Nomor 2, pp.123-128.