## EFEKTIFITAS DAN DAMPAK PERANAN TAHANAN PENDAMPING DALAM PROSES PEMBINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN
Nur Alim Hamzah 1 , Abd. Rais Asmar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nuralimhamzah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas dan dampak peranan tamping dalam proses pembinaan Lembaga  Permasyarakatan  Narkotika  Klas  II  sungguminasa.  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  empiris yang  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriftif  berupa  perkataan  dari  pihat atau dari orang orang yang dapat diamati yang kemudian dalam penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peranan  tahanan  pendamping  dalam  proses  pembinaan  di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Pengankatan  dan  Pemberhentian  Pemuka  dan Tamping  Pada  Lembaga  Permasyarakatan.  Peranan  tamping  dalam  melaksanakan    proses  pembinaan  lembaga permasyarakatan  kepada  narapidana  dalam  bentuk  yakni  peranan  tamping  dalam  aktifitas  penyuluhan  dan aktifitas  rohanai,  pembinaan  dana  aktifitas  jasmani,  tamping  sebagai    fasilitator,  peran  dalam  melaksanakan bimbingan  kerja  sesuai  minat  dan  keahlian  narapidana  dan  peran  tamping  dalam  dalam  mengatasi  minimnya anggaran.serta  dampak  yang  dapat  di  timbulkan  dengan  peranan  tamping  dalam  proses  pembinaan  lembaga permasyarakatan antara lain :tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang, sebagai pengontrol jaringan kriminalitas  dalam  lapas,  serta  dapat  menciptakan  tukar  menukar  kepentingan  yang  tidak  sehat  antara narapidana dan petugas.
Kata kunci :peran, tahanan pendamping, pembinaan, lembaga permasyarakatan

## Abstract
This study aims to determine the effectiveness and impact of tamping's role in the development process of the Class II sungguminasa Narcotics Penitentiary. field research with an empirical approach which is one of the  research  methods  that  uses  descriptive  data  in  the  form  of  words  from  pihat  or  from  people  who  can  be observed which is then supported in its preparation by various literature sources. The results showed that the role of companion prisoners in the coaching process at the Class II A Sungguminasa Narcotics Penitentiary was quite effective in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2019 concerning  Appointing  and  Dismissing  Lead  and  Accompanying  in  Correctional  Institutions.  The  role  of mentoring in carrying out the process of guiding a correctional institution for inmates in the form of the role of tamping  in  outreach  and  spiritual  activities,  fostering  physical  activity  funds,  facilitating  assistance,  role  in carrying out work guidance according to the interests and expertise of the prisoners and the role of mentoring in overcoming the minimum budget. as well as the impact that can be caused by a tamping role in the prison development process, including: tamping as an agent for smuggling of illegal goods, as a controller of criminal networks in prisons, and can create an unhealthy exchange of interests between prisoners and officers.
Key words: role, companion prisoner, guidance, correctional institutions

## PENDAHULUAN
Masyarakat  menciptakan  kaidah  hukum  yang  kepatuhannya  pada  tingkat  terakhit tidak di serahkan pada kemauan bebas warga masyarakat perorangan, melainkan di terapkan dan  ditegakkan  oleh  otoritas  public  yang  kewenangan  dan  kehadirannya  diterima  oleh masyarakat. 1 Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pemidanaan,seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat  menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar Itu
1 Andi safriani, telaah terhadap hubungan hukum dan  kekuasaan , jurisprudentie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4,2017, hlm.10
harus ditegakkan, melalui penegakkan inilah hukum menjadi kenyataan. 2 Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada. 3
Seperti yang kita ketahui pada lembaga permasyarakatan yang ada di Indonesia kerap mengalami  masalah  yang  akhirnya  menjadi  sorotan  publik  seperti  adanya  dugaan  jual  beli fasilitas  kamar,  terjadinya  praktik  pungutan  liar,  pengendalian  narkoba  dalam  lapas, overcapacity  yang  berakibat  rendahnya  tingkat  pengamanan  dan  pengawasan  warga  binaan permasyarakatan.  Ketidakseimbangan  antara  petugas  dan  warga  binaan  permasyarakatan yang  ada  sehinga  petugas  lapas  lebih  difokuskan  pada  pengamanan  dari  pada  pembinaan yang  menyebabkan  diangkatnya  pemuka  dan  tamping  (tahanan  pendamping)  untuk membantu  petugas  dalam  proses  pelaksanaan  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan lembaga permasyarakatan.
Keadaan  lembaga  permasyarakatan  saat  ini  dengan  berbagai  aturan-aturan  yang kiranya  bisa  lebih  meningkatkan  pembinaan  dan  kinerja  petugas  lembaga  permasyarakatan, nyatanya  masih  kerap  di  salah  artikan  dan  dipergunakan  tidak  sebagai  mana  mestinya  oleh sebagian  pihak  yang  mencari  keuntungan  dari  adanya  aturan  tersebut.  Lembaga permasyarakatan  di  Indonesia  kiranya  perlu  dimodernisasi  dan  perlakuan  terhadap  warga binaan  perlu  di  sesuaikan  kembali  dengan  kepribadian  Indonesia  kita. 4 Kondisi  tersebut terkadang  membuat    tamping  yang  harusnya  mengkoordinir  dan  menjadi  penhubung  antara petugas dengan warga binaan malah mengalami kesalahan pahaman penerimaan, penafsiran dan pemahaman karena adanya suatu sistem yang lebih terkoordinir yang mengontrol jalanya pembinaan di  lembaga permasyarakatan.mereka tidak pernah berfikir bahwa hukuman  yang dijatuhkan adalah stimpal dengan kejahatan yang telah ia lakukan. 5 Hal inilah yang kemudian membuat  para  warga  binaan  tidak  mau  menjadi  baik  sehingga  lapas  berpotensi  untuk menambah jumlah orang yang menjadi penjahat kambuhan (residivis) dan menambah potensi konflik  di  lembaga  permasyarakatan  di  Indonesia.  Hukum  harus  menjadi  pengendalidan penjaga  ketertiban  masyarakat  agar  tercapai  kedamaian  dan  kesejahteraan  bersama  serta
2 Rahman Syamsuddin dan ismai aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hlm. 69
3 Fadli  Andi  Natsif, kejahatan  HAM  perfektif  hukum  pidana  nasional  dan  hukum  pidana internasional ,Jakarta:rajawali pers,2016 hlm 25
4 E Utrecht, Hukum Pidana II , Pustaka Tirta Mas, Surabaya,1987, hlm.306.
5 Ahkam jayadi, peran nilai-nilai religious dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia , jurnal jurisprudentie. Volume 6 2019, hlm 3
mencegah  terjadinya  ganguan  untuk  memperoleh  hak  hak  warga  negara  atas  perilaku  dan tindakan pelaku kejahatan. 6

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  lapangan (field  research) yang dimana jenis penelitian ini berupaya menganalisa dan menggambarkan kehidupan sosial dari sudut  pandang  atau  interpretasi  individu  dalam  latar  alamiah.  sehingga  mengharuskan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan penulis memilih Lapas Narkotika Kelas IIa Sungguminasa sebagai lokasi penelitian. Pendekatan penilitian ini yakni pendekatan empiris dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai hal-hal yang akan diteliti.
sumber  data  primer  dalam  penilitian  ini  ialah  petugas  permasyarakaan,  warga binaan/narapidana  dan  tamping.  sumber    data  sekunder  diperoleh  dengan  data a yang  sudah jadi yang y dikumpulkan oleh pihak lain n dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun non komersial. 7 Baik dari buku, peraturan perundang-undangan serta dari bahan tertulis yang relevan    berkaitan  untuk  memerkuat  temuan  dan  menhasilkan  penelitian  yang  mempunyai tingkat kebenaran yang inggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran  Umum  Tentang  Lembaga  Permasyarakatan  Narkotika  Klas  IIa Sungguminasa
Lembaga  Permasyarakatan  Narkotika  Klas  IIa  Sungguminasa  di  bentuk  berdasarkan Surat  keputusan  menteri  kehakiman  RI  Nomor  :  M.04.PR.03  tahun  2013  tentang pembentukan  13  unit  lembaga  permasyarakatan  khusus  narkotika  (salah  satunya  lembaga permasayarakatan narkotika sungguminasa). Lembaga permasyarakatan narkotika berkapasitas  386  orang  dengan  penghuni  saat  ini  berjumlah  1174  orang  (per  tanggal  17 november 2020), terletak di jalan lembaga desa timbuseng kecamatan pattalassang kabupaten gowa. Lembaga permasyarakatan narkotika klas IIa sungguminasa berdiri di atas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, dengan luas tembok di kelilingi 110 x 80,5 meter persegi, di bangun dalam 4 tahap dari tahun 2003 sampai 2006. Mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada  tanggal  2  agustus  2007.  Lembaga  permasyarakatan  narkotika  sungguminasa  di  desain
6 Syamsuddi Radjab, hukum di tengah masyarakat, http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-nasyarakat ,  diakses  pada  tanggal    9  desember 2021
7 Suteki dan n Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018)Cet. Ke-1, Hlm. 215.
sedemikian  rupa  dengan  tetap  ,mempertimbangkan  segi  keamanan  dan  pembinaan  dan mencoba  menggunakan  pendekatan  yang  mengarah  rehabilitasi  yang  berkombinasi  dengan protap.  Bangunan  lembaga  permasyarakatan  ini  terdiri  atas  ruang  perkantoran,  gedung blok/kamar hunian yang terdiri dari Blok A bawah dan A atas, blok B bawah dan B atas, blok C1 bawah dan C atas , klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja,masjid dan dapur.
Lebih  lanjut  adapun  visi,  misi,  tujuan,  fungsi  dan  sasaran  dari  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa untuk meningkatkan pelayanann secara professional  adalah  sebagai  berikut:  Visi,  terwujudnya  insan  petugas  pemasyarakatan  dan WBP  yang  bebas  HIV/AIDS  dan  penyalahgunaan  narkoba.  Misi,  melaksanakan  perawatan kesehatan,  melaksanakan bimbingan rohani dan hukum, melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi  social,  membangun  kemitraan.Tujuan,  meningkatkan  penegakan  hukum, pembentukan mental jasmani/rohani WBP, mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS, meningkatkan  kualitas  hidup  Odha,  mengembangkan  metode  treatment,  terapy  rehabilitasi dan  security  narkoba  di  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Sungguminasa. Fungsi,  melaksanakan  pembinaan  narapidana/anak  didik  kasus  narkotika,  memberikan bimbingan,  terapi  dan  rehabilitasi  narapidana/anak  didik  kasus  narkotika,  melakukan bimbingan sosial/kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan tata usaha dan rumah tangga.
B. Analisis Data-Data Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klass II A Sungguminasa
Analisis  terkait  jumlah  warga  binaan  lembaga  permasyarakatan  narkotika  klas  II  a sungguminasa sebagai berikut:

## Data Jumlah Warga Binaan
Berdasarakan Status Penghuni 2 Tahun Terakhir
No. Tahun
Status  penghuni  warga binaan
Total Daya
Tampung Kelebihan Daya Tampung Tahanan Narapidana 1. 2018 6 971 977 360 617 2. 2019 7 1024 1031 360 664
Sumber data : Sistem database permasyarakatan
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kelebihan daya  tampung  (over  capacity)  penghuni  lembaga  permasyarakatan  klas  IIA  sungguminasa yaitu  977  orang  atau    271%  dari  jumlah  kapasitas  daya  tampung  380  orang,  begitu  pula  di
tahun 2019 terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) yaitu 1024 orang atau 286% dari jumlah kapasitas 360 orang.Dengan kondisi tersebut setiap kamar huni yang seharusnya di isi 10 orang terpaksa di isi oleh 40 atau lebih orang narapidana.
Pengelolaan  lapas  narkotika  klas  II  A  saat  ini  ditangani  oleh  sebanyak  124  orang pegawai, terdiri dari :
 Pejabat struktural 14 orang
 Satuan pengamanan 68 orang
 Pembina 18 orang
 Staff aministrasi 18 orang
 Dokter dan paramedik 6 orang
Pegawai  yang  berjumlah  124  orang  itu  terdiri  dari  111  laki-laki  dan  13  perempuan, adapun  latar  pendidikan  pegawai  lapas  Narkotika  Klas  IIA  Sungguminasa  ialah  dari  124 orang tersebut tamatan SMA/SMK sebanyak 72 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 40 orang dan S2 sebanyak 7 orang .
Jumlah  tersebut  tentunya  masih  belum  memadai  dalam  hal  pembinaan  dan pengamanan narapidana sebanyak 1174 orang di lapas narkotika klas IIa sungguminsa.Dengan  jumlah  petugas  dan  banyaknya  narapidana  membuat  tamping keberadaannya  masih  sangat  di  butuhkan  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  kinerja lembaga permasyarakatan.berikut data tentang jumlah tamping dan tugasnya di lapas klas 11a sungguminasa sebagaimana tergambar pada tabel berikut:
No  Jenis Tamping Uraian Tugas Jumlah 1 Tamping dapur Bertugas  menyiapkan  makanan  untuk narapidana 12 2 Tamping binker: -Tamping listrik -Tamping aula -Tamping kebun Bertugas  melakukan  bimbingan  kerja yang  dipilih  berdasarkan  keterampilan yang dimiliki sebelum masuk lapas 14 3 Tamping luar Bertugas  menjaga  tempat  parkir  atau membersihkan kendaraan 4 4 Tamping kantor : -Tamping kebersihan -Tamping masjid -Tamping besukan Bertugas  membantu  petugas  lapas  dalam hal keamanan, pelayanan serta kebersihan lapas 30
Total jumlah 60
Tata cara pengangkatan tamping :
1. Wali permasyarakatan mengusulkan narapidana yang akan menjadi tamping
2. TPP  (tim  pengamat  permasyarakatan)  melakukan  sidang  untuk  membahas  usulan tersebut dan mengajukan rekomendasi kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengangkat narapidana sebagai tamping berdasarkan rekomendasi TPP.
Dalam  pelaksanaan  pebinaan  warga  binaan  di  lapas  narkotika  klas  IIA Sungguminasa,  diterakan  kedisiplinan  dengan  melaksanakan  kegiatan  dan  program  harian, kegiatan warga binaan tersebut sebagai berikut:

## JADWAL KEGIATAN WARGA BINAAN ERMASYARAKATAN
NO  WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 1. 05.00 - 05.15 Shalat subuh Kamar masing-masing 2. 05.15 – 06.30 Membersihkan diri (mandi) Kamar masing-masing 3. 06.30 - 07.00 Membersihkan kamar Kamar masing-masing 4. 07.00 - 07.30 pembukaan kunci kamar petugas blok 5. 07.30 - 08.00 Membersihkan blok hunian blok masing-masing 6. 08.00 - 09.00 Saran pagi Kamar masing-masing 7. 09.00 - 10.15 Moorning meeting/jum’at ibadah Aula/selasar/masjid 8. 10.15 - 11.15 Sesi  tambahan/seminar/kajian  ilmu fiqih Aula 9. 11.15 - 12.30 Shalat dzuhur Masjid 10.  12.30 - 14.00 penyuluhan agama Masjid/gereja 11.  14.00 - 15.00 tadabbur/sesi tambahan/seminar Masjid 12.  15.00 - 15.30 Shalat ashar Masjid 13.  15.30 - 17.00 tauziah keagamaan/zikir bersama Masjid 14.  17.00 - 17.30 penguncian kamar/blok Kamar masing-masing 15.  17.30 - 18.00 Membersihkan diri (mandi) Kamar masing-masing 16.  18.00 - 18.30 Shalat magrib Kamar masing-masing 17.  18.30 - 19.00 Mengaji bersama Kamar masing-masing 18.  19.00 - 19.30 19.30 – 05.00 Shalat isya Istirahat Kamar masing-masing
Kegiatan  tersebut  menjadi  rutinitas  warga  binaan  untuk  melatih  kedisiplinan  dan melatih  keterampilannya,  hal  ini  bertujuan  agar  setelah  keluar  dari  lapas  bisa  diterapkan dalam kehidupan sehari hari dan di masyarakat.

## C. Peranan  Tamping  Dalam  Proses  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa
1. Efektifitas Peranan Tamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Permasyarakatan
a. Penyuluhan dan aktifitas rohani
Semakin  meningkatnya  jumlah  warga  binaan  di  lembaga  permasyarakatan Narkotika  Klas  II  A  Sungguminasa  menuntut  agar  program  penyuluhan  dan  aktifitas rohani  tetap  harus  berjalan  walau  di  tengah  keterbatasan  anggaran  maupun  sumber  daya manusia.  menyiasati  hal  tersebut,  selain  di  bantu  oleh  para  tamping,  pihak  lapas  juga membuka diri kepada seluruh pihak yang ingin memberikan bantuan melalui penyuluhan dan aktifitas rohani kepada warga binaan selama mengikuti prosedur yang ada.
Kegiatan  penyuluhan  di  lingkungan  lapas  narkotika  klas  IIA  sungguminasa seperti penyuluhan hukum, kesehatan, anti narkoba dan bentuk penyuluhan lainnya yang berhubungan  dengan  aktifitas  rohani.  Kegiatan  tersebut  biasanya  di  koordinir  oleh tamping  masjid,  untuk  kegiatan  keagamaan  dengan  aktifitas  rutin  mereka  untuk  yang beragama  islam  yaitu  melaksanakan  aktifitas  seperti  sholat,  mengaji  dan  tauziah keagamaan  serta  zikir  bersama  yang  dilaksanakan  sesuai  jadwal  yang  telah  di  tetapkan. Sedangkan  untuk  yang  beragama  non  muslim    seperti  nasrani  diberikan  aktifitas kerohanian  seperti  ceramah/pemberian  sugesti  positif  yang  kegiatannya  tersebut terkadang  di  iringi  alunan  alat  musik.  namun  berbeda  untuk  yang  beragama  hindu  dan budha mereka tidak di fasilitasi dengan aktifitas kerohanian.
Aspek  religious  sebagai  sumber  nilai-nilai  kehidupan  yang  akan  menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan  yang  secara  umum  melanda  umat  manusia  di  berbagai belahan  bumidan  Indonesia  dan  indonesia  secara  khusus  tentu  saja  bukan  sebagai pemaknaan  yang  selama  inikita  pahami. 8 Adapun  pendalaman  kitab  suci    untuk  yang beragama islam dan nasrani, kegiatan  mereka terlaksana dengan didampingi oleh seorang petugas  pembimbing  dan  juga  terkadang  melibatkan  pihak  luar  seperti  ketika  khutbah
8 Ahkam jayadi, peran nilai-nilai religious dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia , jurnal jurisprudentie. Volume 6 2019 hlm. 7
jumat  dan  penyuluhan  keagamaan.  Beberapa  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan efek positif bagi narapidana dan semakin menjauhkannya dari bayang-bayang narkoba. b. Pembinaan dan aktifitas jasmani
Lapas narkotika klas IIA sungguminasa memiliki beragam fasilitas olahraga yang cukup memadai, jenis fasilitas yang di sediakan seperti lapangan futsal, sepak takraw, dan tenis  meja.  narapidana  juga  mendapatkan  pembinaan  jasmani    dalam  wujud  senam kesegaran  jasmani  yang  merupakan  olahraga  yang  wajib  harus  diikuti  oleh  seluruh narapidana  dan  juga  termasuk  bentuk  rehab  terapi  bagi  residen  TC  (Therautic community)  agar  narapidana  tetap  bugar  dan  tidak  jenuh  dengan  rutinitas    dalam  lapas. pada prinsipnya aktifitas ini menuntuk kebersamaan dan kekompakan.
Secara keseluruhan proses pembinaan dan aktifitas jasmani merupakan tanggung jawab  bersama  yang  bukan  hanya  pihak  lapas  dan  tamping  tapi  seluruh  narapidana  di lapas  agar  kegiatan  rehab  dan  aktifitas  rutin  berjalan  lancar  dan  terhindar  dari  hal-hal negative.
c. Fasilitator
Sehubungan peran tamping sebagai fasilitator antara narapidana dengan petugas terungkap  dengan  jelas  hubungan  mereka  cukup  baik  dan  di  bangun  atas  dasar  saling percaya terutama dalam peran memberi kemudahan kepada sesama narapidana agar dapat berkoordinasi  dengan  petugas  lapas  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan,  perbaikan, pelayanan,  pelatihan,  pembinaan  kepribadian  bahkan  pembinaan  kemandirian.  Kondisi monoton yang dialami para narapidana dapat saja membuat mereka tertekan, oleh sebab itu  tamping  juga  biasanya  menjadi  mediator  dan  fasilitator  antara  sesama  narapidana, antara  narapidana  dengan  petugas  dan  bahkan  antara  narapidana  dengan  pihak  keluarga narapidana.  Mememberi  tugas  menjadi  tamping  juga  sebagai  upaya  mengajarkan  hidup bermasyarakat dan bersosialisasi bagi para tamping dan narapidana.
d. Peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana Pembinaan  yang  dilakukan  bukan  hanya  agar  warga  binaan  mampu  untuk berkarya, tetapi  secara  mandiri  dapat menhasilkan sesuatu  yang bernilai komersil dalam bentuk usaha produktif yang di wujubkan dalam program bimbingan kerja. Individu yang memiliki  kemandirian  tinggi  relative  mampu  menhadapi  segala  permasalahan,  karena
individu  yang mamdiri tidak brgantung pada orang lain, selalu berusaha  menhadapi  dan memecahkan masalah yang ada. 9
Bimbingan  kerja  yang  diberikan  kepada  warga  binaan  sesuai  dengan  keahlian yang mereka minati dan di harapkan dapat menjadi bekal keterampilan dan modal warga binaan  permasyarakatan  setelah  kembali  kemasyarakat.  tamping  tertentu  yang  sudah memiliki keahlian biasanya di tunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil  dan  memiliki  keahlian  khusus.  Agar  para  narapidana  siap  di  terjungkan kemasyarakat  di  kemudian  hari  ketika  mereka  bebas  yang  dengan  keahliannya  bisa mencukupi  kehidupan  hidup  mereka  dan  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  karena  sudah memiliki keahlian yang dapat mereka pergunakan.
Adapun  wujud  bimbingan  kerja  yang  diterapkan  di  lembaga  permasyarakatan klas  IIA  sungguminasa  seperti  pertukangan,  peternakan,  perikanan,  perkebunan, pengelasan,  pembuatan  cindramata,  keterampilan  aluminium,  baja  ringan,  meubeler, automotif  dan  masih  banyak  lagi  pelatihan  lainnya.  Kegiatan  ini  di  harapkan  lebih optimal dengan melengkapi prasarana dan sistem yang lebih terstruktur serta SDM yang professional  dan  dengan  bantuan  tamping  dan  tidak  terlepas  dari  pengawasan  petugas pembinaan lapas. Demikian juga membuat suat kerja sama trhadap pihak swasta terutama bagi para pengusaha agardapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil  kerajinan  narapidana  selama  menigikuti  pembinaan  agar  narapidana  terpacu membuat kerajinan dan tidak bergantung lagi kepada narkotika 10

## e. Perang tamping dalam melaksanakan efisiensi anggaran
Sebagian  besar  lembaga  permasyarakatan  memiliki  keterbatasan  anggaran  dan keterbatasan  personil  yang  kemudian  mendorong  tamping  untuk  berpartisipasi  secara aktif  dalam  membantu  meringankan  pekerjaan  petugas  lapas.  Peran  tamping  di lingkungan  lapas  narkotika  klas  IIa  sungguminasa  di  rasakan  cukup  memberikan kontribusi  dalam  efisiensi  anggaran  dan  memudahkan  proses  pembinaan.  Hal  ini mengigat alokasi anggaran pemerintah cukup terbatas dan harus di kelola sebaik mungkin terutama  dalam  hal  komsumsi,  ada  pun  untuk  perawatan  dan  pengelolaan  lapas  masih bisa di atasi dengan tenaga terampil yang melibatkan tamping kerja.
9 Ashabul  kahfi, analisis  interaksi  teman  sebaya  dan  kemandirian  belajar  mahasiswa, dirasah:  jurnal pemikiran dan pndidikan dasar islam volume 2, 2019, hlm 26
10 Muhammad  asrul,  fadli  andi  natsif, efektifitas  tugas  dan  fungsi  petugas  lembaga  permasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkotika , alauddin law development  journal, volume 2, 2019 hlm 281
2. Dampak Peranan Tamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Permasyarakatan
a. Tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang
Berkurangnya  pengawasan  petugas  terkait  narapidana  yang  telah  mereka percayai  sebagai  narapidana  yang  berkelakuan  baik  dan  mengembang  tugas  tertentu dari  lapas  menjadi  salah  satu  faktor  dari  maraknya  penyelundupan  barang  terlarang dapat memasuki lingkungan lembaga permasyarakatan.
Dari  hasil  pengamatan  penulis  di  lembaga  permasyarakatan  klas  IIA sungguminasa terlihat bahwa tamping luar masih bebas keluar dan memasuki kembali area lapas tanpa adanya pemeriksaan kembali oleh petugas lapas, dimana tamping luar ini  bisa  menjadi  sarana  melarikan  diri,  tempat  titipan  atau  masuknya  benda  yang dilarang. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan penulis, sebagai mana dari hasil wawancara dengan kasubsi binkesmaswat bahwa hal seperti ini memang bertentangan dengan  aturan  lapas,  bahwa  setiap  tamping  yang  selesai  membantu  petugas  itu memang harus di periksa kembali dan kemudian menjadi tantangan sendiri bagi para petugas lapas untuk mengawasi dan membina narapidana semaksimal mungkin kearah yang  lebih  baik  dikarenakan  tidak  semua  narapidana  maupun  tamping  selalu mengikuti  aturan  yang  ada.  setiap  tamping  tidak  boleh  luput  dari  pengawasan  dan harus  selalu  diawasi  agar  jangan  sampai  para  tamping  ini  kemudian  berada  di  area yang  bukan  peruntukannya,  tamping  juga  harusnya  tidak  boleh  bebas  di  waktu  yang bukan  jam  kerjanya.  Adapun  sanksi  yang  di  berikan  pihak  lapas  apabila  kedapatan melakukan pelanggaran itu biasanya di tempatkan di sel khusus selama seminggu dan apabila  ia  sorang  tamping  maka  tugasnya  sebagai  tamping  akan  di  copot.  Seiring dengan  kemajuan  zaman  yang  menuntut  adanya  perubahan  di  setiap  waktunya, menjadi  keharusan  bagi  penentu  kebijakan  bersifat  lebih  arif,  caranya  bisa  dalam bentuk perubahan aturan, pembuatan regulasi aturan, atau dikresi seperti yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. 11
b. Pengontrol jaringan kriminal dalam lapas
Terbentuknya  jaringan  sosial  kriminal  bagi  narapidana  dan  dengan  adanya tamping  sebagai  tenaga  kerja  oprasional  menjadi  dasar  kebebasaan  dan  keleluasaaan kontrol  dalam  lapas  dengan  suatu  otoritas  tertentu.  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan dan kepentingan membentuk  suatu  jaringan  atas dasar hubungan personal
11 Abd.  Rais  Asmar, pengaturan  peraturan  daerah  syariah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah , El-iqthisadi:jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum 2019, hlm 66
yang bersifat  persaudaraan dan pertemanan  antara sesama narapidana  yang memiliki kasus  yang  sama  dan  berkumpul  di  tempat  yang  sama,  memudahkan  mereka  untuk saling  berbagi  informasi,  bekerja  sama  dan  saling    membereskan  persoalan  mereka. Konsep hubungan itu meliputi hubungan personal diantara dua insan yang berintraksi, hubungan  institusional  yang  bersifat  hierarkis,  dan  hubungan  subjek  dengan  objek yang dikuasainnya. 12
Untuk  lapas  narkotika  ini  sendiri  kemudian  seperti  penjelasan  pada  poin pertama yaitu apabila terjadi penyelundupan maka akan menjadi masalah serius karna lapas narkotika ini bukan hanya di huni oleh para pemakai narkotika tapi juga di huni oleh para pengedar/Bandar narkotika yang penahanannya itu tercampur sehingga sulit untuk dibedakan dan apabila barang seperti telpon gengam dapat mereka pergunakan maka bisa saja lapas yang harusnya menjadi tempat rehabilitasi bisa berubah menjadi tempat teraman untuk mereka.
kemudian  hal  seperti  ini  bisa  menjadikan  lapas  sebagai  tidak  lagi  memiliki efek  jera  tetapi  malah  menjadi  tempat  untuk  meningkatkan  modal  sosial  criminal, lapas  sebagai  tempat  pembelajaran  yang  mempertemukan  mereka  dengan  kriminal hebat  dan  penjahat-penjahat  yang  lebih    kuat  untuk  membentuk  jaringan  yang  lebih luas  sehingga  berpeluang  terjadinya  residivis.  Itulah  pentingnya  pengawasan, pembinaan  yang  terus  menerus  dan  berulang  ulang  jangan  sampai  ada  yang  tidak terawasi  dan  tidak  ikut  pembinaan,  petugas  tidak  boleh  lepas  tanggung  jawab  agar supaya  adanya  barang  yang  dilarang  seperti  telpon  gengam,  kepemilikan  senjata tajam,  peredaran  narkoba  dan  hal  lain  sebagainya  yang  bisa  menjadi  pemicu terjadinnya  konflik  dan  jaringan  criminal  bisa  di  cegah.  Untuk  menjalankan kekuasaan  harus  ada  hukum  sebagai  rambu  atau  batasan  bagi  pelaksanaan  hukum tersebut  sedangkan  dalam  pelaksanaan  hukum  haruslah  ada  kekuasaan  bagi  hukum agar hukum tersebut dapat di taati oleh masyarakat. 13

## c. Terciptanya tukar menukar kepentingan
Tamping  memegang  peranan  penting  sebagai  penhubung  antara  narapidana dengan  petugas  untuk  menciptakan  semacam  kondisi  saling  mengungtungkan  terkait peranan  tamping  dalam  proses  pembinaan  lembaga  permasyarakatan,  akan  tetapi secara  tidak  disadari  situasi  semacam  ini  dapat  menumbuh  suburkan    perilaku  yang
12 Andi safriani, telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan , jurisprudentie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4,2017, hlm 39
13 Andi safriani, telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan ,, hlm 44
tidak kondusif bagi suasana pembinaan karena terciptanya suatu relasi relasi tertentu, tukar menukar kepentingan yang tidak sehat dengan potensi  negatif akan hal hal yang di larang di lembaga permasyarakatan antara petugas, tamping dan narapidana. Relasi- relasi  inilah  yang  kemudian  menjembatani  berlangsung  dan  timbulnya  kesepakatan- kesepakatan informal diantara tamping dan petugas sebagai cikal bakal penyimpangan yang terjadi di dalam lapas, meskipun tidak semua tamping g membentuk relasi- relasi sosial dengan petugas dan terbatas pada unit kerja tertentu.
Hal  ini  kemudian  harus  dihindari  bahwa  tidak  boleh  ada  terjadi  kesepakatan bahkan  kedekatan  yang  berlebih  secara  emosional  antara  petugas  dan  tahanan  yang menjadi  tamping  yang  saling  berhadapan  setiap  harinya  untuk  menhindari pengendalian  barang  terlarang  dalam  lapas.  dalam  lembaga  permasyarakatan  bukan hanya  lapas  narkotika  klas  II  A  Sungguminasa  namun  semestinya  pada  umumnya pengawasan,  pembinaan  bukan  hanya  di  khususkan  pada  narapidana  yang pelaksanaannya  dilakukan  secara  berulang-ulang,  namun  juga  untuk  para  petugas lapas  untuk  mencegah  adanya  petugas  yang  memiliki  integritas  rendah  dalam menjalankan  tugasnya  sehingga  mudah  di  suap  dan  berpotensi  negatif  untuk  pihak lapas  itu  sendiri..  Relasi-re;asi  yang  timbul  mewarnai  hubungan,aturan,  kesepakatan antara  petugas  dengan  narapidana  tamping  diharapkan  tidak  terpelihara  dan  menjadi budaya. kesadaran hukum yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum. 14
Dari  berbagai  faktor  yang  terkait  dampak    peranan  tamping  dalam  proses pembinaan  lembaga  permasyarakatan  di  atas, untuk  meminimalisir  dari  hal  tersebut pihak lapas harus lebih meningkatkan pengawasan kepada tamping dan petugas yang berhubungan  langsung  dengan  narapidana  untuk  menunjang  proses  pembinaan  dan pengefektifan pengamanan baik secara fisik maupun psikologis.

## KESIMPULAN
1. Peranan  tahanan  pendamping  dalam  proses  pembinaan  di  Lembaga  Permasyarakatan Narkotika  Klas  II  A Sungguminasa cukup efektif sesuai  Peraturan Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Pengankatan  dan  Pemberhentian Pemuka  dan  Tamping  Pada  Lembaga  Permasyarakatan  dengan  peranan  tamping  dalam melaksanakan    proses  pembinaan  lembaga  permasyarakatan  kepada  narapidana  dalam
14 Ahkam  jayadi, membuka  tabir  kesadaran  hukum ,  jurisprudentie:  jurusan  ilmu  hukum  fakultas syariah dan hukum, volume 4 2017 hlm 18
bentuk  yakni  peranan  tamping  dalam  aktifitas  penyuluhan  dan  aktifitas  rohani, pembinaan  dana  aktifitas  jasmani,  tamping  sebagai    fasilitator,  peran  dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam dalam mengatasi minimnya anggaran
2. Berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung  maupun  dengan  wawancara  yang  dilakukan dengan  berbagai  informan,  penulis  kemudian  dapat  memberikan  beberapa  gambaran tentang  apa saja dampak  yang bisa di  timbukan  dengan adanya peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan ke pada narapidana di lembaga permasyarakatan antara lain:
a. Tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang
b. Pengontrol jaringan kriminal dalam lapas
c. Tenciptanya  tukar menukar kepentingan

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rais  Asmar, pengaturan  peraturan  daerah  syariah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah , El-iqthisadi:jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum 2019
Ahkam jayadi, membuka tabir kesadaran hukum , jurisprudentie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4 2017
Ahkam  jayadi, peran  nilai-nilai  religious  dalam  pembangunan  dan  penegakan  hukum  di Indonesia , jurnal jurisprudentie. Volume 6 2019
Andi safriani, telaah terhadap hubungan hukum dan kekuasaan , jurisprudentie: jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, volume 4, 2017
Ashabul kahfi, analisis interaksi teman sebaya dan kemandirian belajar mahasiswa, dirasah: jurnal pemikiran dan pendidikan dasar islam volume 2, 2019
E Utrecht, Hukum Pidana II , Pustaka Tirta Mas, Surabaya,1987
Muhammad  asrul,  fadli  andi  natsif, efektifitas  tugas  dan  fungsi  petugas  lembaga permasyarakatan  terhadap  pencegahan  peredaran  narkotika ,  alauddin  law development  journal, volume 2, 2019
Natsif,  Andi  Fadli, kejahatan  HAM  perfektif  hukum  pidana  nasional  dan  hukum  pidana internasional , Jakarta:rajawali pers,2016
Rahman  Syamsuddin  dan  ismai  aris, Merajut  Hukum  Di  Indonesia, Jakarta  :  Mitra  Wacana Media, 2014
Suteki  dan n Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  Filsafat,  Teori,  dan Praktik, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018
Syamsuddin Radjab, hukum di tengah
masyarakat,
http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-nasyarakat , diakses pada tanggal  9 desember 2021