## PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL

## THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED FORCE IN OVERCOMING TERORISM AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
K L Herdayatamma klherdayatamma@gmail.com Universitas Pertahanan Republik Indonesia

## Abstrak
Globalisasi dan kemajuan teknologi membuat negara-negara di dunia seakan tidak memiliki  batas  nyata  (borderless  world).  Kondisi  ini  memudahkan  bagi  aktor internasional  memberikan  pengaruh  terhadap  suatu  negara  dengan  atau  tanpa keberadaan  dari  aktor  tersebut.  Kemajuan  teknologi  tidak  hanya  berdampak positif,  tetapi  juga  berdampak  negatif  (dual  use).  Kemunculan  kejahatan terorganisir  transnasional  merupakan  salah  satu  dampak  negatif  dari  kemajuan teknologi. Kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara di dunia, khususnya  negara  berkembang  dan  rawan  konflik.  Terorisme  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  terorganisir  transnasional  yang  dapat  mengancam kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa.  Penelitian kepustakaan  digunakan  sebagai  metode  pada  penelitian  ini.  Data  dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik, selanjutnya dilakukan analisis,  pengorganisasian,  dan  penyajian  data.  Dari  penelitian  yang  dilakukan, diketahui bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia merupakan langkah yang tepat  dalam  mengatasi  terorisme  sebagai  kejahatan  terorganisir  transnasional, mengingat  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta  kapasitas  dan  kapabilitas  Tentara Nasional Indonesia.
Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia; Terorisme; Kejahatan Terorganisir Transnasional

## Abstract
Globalization  and  technological  advances  make  countries  in  the  world  seem  to have  no  real  boundaries  (borderless  world).  This  condition  makes  it  easier  for international actors to exert influence on a country with or without the presence of these  actors.  Technological  advances  not  only  have  a  positive  impact,  but  also have  a  negative  impact  (dual  use).  The  emergence  of  transnational  organized crime  is  one  of  the  negative  impacts  of  technological  progress.  This  crime  is  a serious threat to countries in the world, especially developing and conflict-prone countries. Terrorism is a form of transnational organized crime that can threaten state sovereignty, territorial integrity, and national safety. Library research is used as a method in this research. Data were collected from secondary sources relevant to the topic, then analyzed, organized, and presented the data. From the research conducted, it is known that the involvement of the Indonesian National Army is the right step in overcoming terrorism as a transnational organized crime, considering the  main  tasks  and  functions,  as  well  as  the  capacity  and  capability  of  the Indonesian Armed Force.
Keywords : Indonesian Armed Force; Terrorism; Transnational Organized Crime

## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan geopolitik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan
kemajuan  teknologi.  Adanya  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  mendorong munculnya konsep “ borderless world ” yang berarti dunia tanpa batas (Ceglowski, 2018). Negara-negara di dunia seakan tidak memiliki batas nyata dengan adanya kemudahan  dalam  memberikan  pengaruh  terhadap  suatu  negara  oleh  aktor- aktor  internasional.  Peristiwa  yang  terjadi  di  suatu  tempat  juga  dapat mempengaruhi  peristiwa  yang  ada  di  tempat  lain,  tanpa  atau  dengan  adanya perpindahan  fisik  aktor- aktor  yang  terlibat.  Konsep  “ dual  use ”  berlaku  dalam globalisasi  dan  kemajuan  teknologi.  Di  satu  sisi,  globalisasi  dan  kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif kepada peradaban manusia, tetapi disisi  lain  juga  dapat  memberikan  dampak  negatif  (Silvia,  2020).  Salah  satu dampak  negatif  yang  muncul  adalah  adanya  Kejahatan  Terorganisir Transnasional atau Transnational Organized Crime (TOC).
Transnational Organized Crime (TOC) menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia, terutama bagi negara yang masih lemah dari berbagai aspek dan memiliki kerawanan terhadap konflik, termasuk Indonesia (Prasetyo, 2017).  Berdasarkan  Office  of  The  US  Trade  Representative  di  World  Trade Organization,  Indonesia  tidak  lagi  digolongkan  ke  dalam  negara  berkembang (Idris,  2020).  Walaupun  demikian,  masih  muncul  permasalahan-permasalahan mendasar  dalam  aspek  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan keamanan.  Indonesia  memiliki  lokasi  yang  strategis  dalam  lalulintas  orang, barang,  dan  jasa.  Di  sisi  lain,  Indonesia  masih  belum  memiliki  kontrol  penuh dalam  mengawasi  seluruh  wilayah  Indonesia,  khususnya  wilayah  perbatasan dan terpencil. Kondisi ini dapat memunculkan secara fisik jalur aktivitas-aktivitas ilegal yang  dapat mengarah kepada kejahatan terorganisir transnasional.
Perjanjian internasional yang dikenal sebagai United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) menjadi dasar bagi negara-negara di  dunia  dalam  mengatasi  kejahatan  lintas  negara.  Pada  2000,  awal  TOC menjadi  pembahasan,  ada  beberapa  kejahatan-kejahatan  transnasional  yang menjadi perhatian seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, kejahatan korupsi, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kejahatan perikanan (KEMENLU, 2019; Nation, 2000). Akan tetapi, tetap perlu diperhatikan mengenai kejahatan lintas negara baru dan berkembang ( new and emerging crimes ). Pada 2010,  pada Conference  of  States  Parties UNTOC,  teridentifikasi  beberapa kejahatan  lintas  negara  baru  dan  berkembang,  seperti cyber  crime , identity- related  crime ,  perdagangan  gelap  cagar  budaya,  kejahatan  lingkungan, pembajakan  di  atas  laut,  dan  perdagangan  gelap  organ  tubuh.  Melihat  pola perkembangan  jenis  TOC,  diperlukan  adanya  kesiapan  suatu  negara  dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut.
Terorisme menjadi salah satu new and emerging crime hingga saat  ini. Kejahatan-kejahatan  terorganisir  transnasional  lainnya  dapat  mendukung kemunculan  aksi  terorisme.  Pada  sejarahnya,  kemunculan  aksi  terorisme  di beberapa negara juga dilakukan oleh aktor dari negara lain. Peristiwa teror 9/11 yang menewaskan hampir tiga ribu jiwa dilakukan oleh aktor yang terkait dengan Al-Qaeda.  Keterkaitan  aktor  luar  negeri  menjadikan  aksi  terorisme  tersebut sebagai TOC, dilakukan oleh aktor dari negara lain, memberikan dampak buruk kepada Amerika Serikat, dan terorganisir. Setelah terjadinya peristiwa teror 9/11 tersebut FBI menaruh perhatian khusus terhadap ancaman dari middle east dan middle  east  community ,  yang dianggap seringkali  memiliki keterkaitan dengan aksi teror.
Aksi terorisme yang melibatkan aktor luar juga terjadi di Indonesia. Pada 2002, terjadi teror Bom Bali yang menewaskan 202 korban. Jamaah Islamiah (JI) merupakan  jaringan  teroris  yang  berperan  dalam  aksi  terorisme  tersebut. Jaringan teroris ini juga terlibat dalam Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kantor Kedutaan  Australia  pada  2004,  Bom  Bali  II  pada  2004,  dan  beberapa  aksi terorisme  lainnya.  Jaringan  teroris  juga  tersebar  dan  melakukan  aksi  teror  di beberapa  negara  lain  di  Asia  Tenggara,  seperti  Filipina,  Singapura,  dan Malaysia.  JI  memiliki  hubungan  dengan  Al-Qaeda  dan  disebut  juga  sebagai sayap Al-Qaeda, dimana banyak anggota JI dilatih oleh Al-Qaeda di Afganistan (Rahmawati, 2021).
Kejahatan  terorisme  disebut  sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa  ( Extra Ordinary  Crime )  dan  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan  ( Crime  Against Humanity ).  Seiring  berjalannya  waktu,  kejahatan  terorisme  semakin  sulit diungkap  dari  akarnya  karena  merupakan  kejahatan transboundary dan melibatkan  jaringan  internasional  (Hatta,  2019).  Sehingga  kejahatan  ini  juga membutuhkan adanya penanganan dengan cara-cara yang luar biasa. Pelibatan Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam  penanggulangan  terorisme  dianggap tepat  oleh  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sospol  Universitas  Gajah  Mada,  Erwan  Agus Purwanto  (Hakim,  2018).  Ditambah  dengan  kapasitas  dan  kapabilitas  yang dimiliki TNI yang semakin memperkuat pandangan tersebut. Akan tetapi, disisi lain masih ada yang beranggapan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia merupakan keputusan yang tidak tepat. Ada kekhawatiran dari  beberapa  lembaga  swadaya  masyarakat  bahwa  dengan  terlibatnya  TNI dalam penanggulangan terorisme dapat berpotensi memunculkan pelanggaran HAM (Rahadian, 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  berupaya  untuk menjabarkan  mengenai  pentingnya  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  kejahatan terorganisir  transnasional  khususnya  terorisme.  Kejahatan  terorganisir transnasional  ini  bukan  kejahatan biasa,  melainkan  kejahatan  yang  kompleks. Keterlibatan jaringan pelaku internasional menjadikan hanya beberapa lembaga dalam negeri yang dapat terlibat dalam mengatasi kejahatan tersebut. Diperlukan upaya-upaya  tertentu  dalam  hal  penangkalan,  penindakan,  dan  pemulihan terhadap kejahatan terorganisir transnasional, khususnya kejahatan terorisme.

## 2.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian  kepustakaan).  Menurut  Danandjaja  (2014),  metode  penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian.  Pengumpulan  data  atau  informasi  yang  dilakukan  dengan  metode kepustakaan, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan penyajian data-data serta  penyimpulan.  Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  mengenai  pelibatan  TNI dalam  mengatasi  terorisme  sebagai  kejahatan  terorganisir  transnasional  yang bersumber dari buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel dari website.

## 3.  PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Kejahatan Terorganisir Transnasional
Transnational  Organized  Crime (TOC)  atau  Kejahatan  Terorganisir Transnasional  merupakan  ancaman  keamanan  yang  kompleks  yang membutuhkan pendekatan dan respon berlapis (Williams, 2008). Dalam buku yang berjudul Security Studies: AN Introduction oleh Williams (2008), TOC tidak hanya berkaitan dengan keamanan suatu negara, tetapi juga keamanan manusia  ( human  security )  yang  ada  pada  suatu  negara.  Lebih  lanjut, keamanan yang dimaksud tersebut dipengaruhi  oleh lima sektor utama, yaitu Military , Political , Economic , Societal , dan Environmental . Menurut Madsen (2009),  saat  ini  TOC  dilihat  sebagai  masalah  internasional  terhadap keamanan  dan  stabilitas  internasional,  serta  ekonomi  domestik  dan  global dan harus ditangani di tingkat internasional. Perspektif TOC juga dapat dilihat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup nasional dan regional yang terhubung dengan kejahatan internasional.
Di lingkungan regional, kejahatan terorganisir transnasional (Transnational Organized Crime/TOC) mulai menjadi perhatian sejak 1977, khususnya  di ASEAN.  Jenis  kejahatan  ini menjadi  tantangan  bagi negara- negara di Asia Tenggara saat di masa itu terjadi krisis ekonomi. Di lingkungan internasional,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mulai  membahas  mengenai TOC  pada  2000,  ditandai  dengan  diselenggarakannya United  Nation Convention  on  Transnational  Organized  Crime (UNTOC).  Walaupun  pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada konvensi mengenai kejahatan- kejahatan yang digolongkan ke dalam TOC.  Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara  di  dunia  mulai  membahas  mengenai  upaya-upaya  dalam melakukan penanggulangan spesifik terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Bali Process yang dibentuk pada 2002 misalnya, yang membahas spesifik mengenai upaya menanggulangi perdagangan orang dan manusia,  United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada 2003, dan beberapa konvensi-konvensi lainnya (KEMENLU, 2019).
Indonesia memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh  lingkungan  internasional,  dengan  ikut  dalam  konvensi-konvensi tersebut,  turut  aktif  berpartisipasi,  dan  meratifikasi  menjadi  hukum  di Indonesia.  Undang-Undang  Republik    Indonesia  Nomor  5  Tahun  2009 tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  merupakan  landasan  hukum  di Indonesia dalam mengatasi TOC. Dalam UU No 5/2009 disebutkan bahwa TOC merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial,  ekonomi,  politik,  keamanan,  dan  perdamaian  dunia.  Ada  beberapa kebijakan lain yang berkaitan dengan UU tersebut, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
• Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
• Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Bantuan  Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
• Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Masing-masing  undang-undang  tersebut  membahas  secara  lebih  spesifik mengenai bentuk-bentuk  TOC.  Pemerintah  Indonesia  menganggap  bahwa perlu  adanya  upaya  peningkatan  kerjasama  internasional  dalam  hal pencegahan  dan  pemberantasan  TOC.  Walaupun  demikian,  pemerintah Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan non blok.
3.2 Kejahatan Terorisme
Pemerintah  Indonesia  mendefinisikan  terorisme  sebagai  suatu  perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang  dapat  menimbulkan korban  yang  bersifat  masal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap  objek  vital  yang  strategis,  lingkungan  hidup,  fasilitas publik,  atau  fasilitas  internasional  dengan  motif  ideologi,  politik,  atau gangguan keamanan. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), yang digunakan oleh pemerintah sebagai landasan hukum mengatasi terorisme di Indonesia.
Berdasarkan  pasal-pasal  pada  kebijakan  tersebut,  dinilai  bahwa  dalam upaya mengatasi terorisme terbatas hanya dilakukan oleh lembaga/institusi hukum. Akan tetapi disisi lain, kejahatan terorisme ini tidak terbatas hanya kepada tindak pidana, terorisme juga disebut sebagai  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Luar Biasa. Hatta (2019) menyebutkan dalam bukunya  yang  berjudul  “Kejahatan  Luar  Biasa  ( Extra Ordinary Crime ) ” , bahwa terorisme termasuk ke dalam extraordinary crime dan crimes against humanity .  Kejahatan  terorisme  disandingkan  dan  dianggap  sama  dengan kejahatan-kejahatan yang  yang disebutkan dalam Statuta Roma 1998 dan memiliki  karakteristik  sama,  seperti  kejahatan  perang,  agresi,  kejahatan genosida, dan lain-lain. Sehingga, penangannya pun memerlukan tindakan- tindakan  luar  biasa.  Ada  keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  oleh lembaga/institusi  penegak  hukum  di  Indonesia  sehingga  tidak  dapat menumpas kejahatan ini dan memerlukan dukungan dari pihak TNI. Seperti misalnya keterbatasan dalam melaksanakan operasi hanya di dalam wilayah Indonesia, sedangkan TNI memiliki kewenangan di dalam dan diluar negeri dalam  menangkal  ancaman  yang  dapat  mengganggu  kedaulatan  negara, keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa.  Sehingga  peran  TNI  dalam kejahatan  terorganisir  transnasional  yang  notabene  dapat  berada  di  luar wilayah Indonesia, menjadi strategis.
3.3 Pelibatan Tentara Nasional Indonesia
Berdasarkan  Pasal  10  Ayat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan), Tentara Nasional Indonesia  (TNI)  merupakan  alat  pertahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.    yang  bertugas  melaksanakan  kewajiban  pertahanan  negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia (UU TNI), TNI dalam melaksanakan tugasnya, dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), . Dalam  melaksanakan tugas melalui  OMSP didasarkan atas  kebijakan dan politik  negara  antara  pemerintah  dan  Dewan  perwakilan  Rakyat  yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja seperti rapat konsultasi dan rapat kerja. OMSP yang dimaksud, meliputi:
• mengatasi gerakan separatisme bersenjata
• mengatasi pemberontakan bersenjata
• mengatasi aksi terorisme
• mengamankan wilayah perbatasan
• mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
• melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia  sesuai  dengan  kebijakan politik luar negeri
• mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
• memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan  kekuatan  pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
• membantu tugas pemerintahan di daerah
• membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  diatur  dalam  undang- undang
• membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
• membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,  pengungsian,  dan pemberian bantuan kemanusiaan
• membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
• membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan
Dari tugas-tugas pokok tersebut, sebagian besar tugas TNI berkaitan dengan upaya mengatasi terorisme. Disamaping itu, pada UU 5/2018 (UU Terorisme) Pasal  43I,  mempertegas  tugas  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  yang merupakan bagian dari OMSP.
Pasal  10  Ayat  (2)  UU  Pertahanan  dan  Pasal  4  Ayat  (1)  UU  TNI, menyebutkan bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut  (AL),  dan  TNI  Angkatan  Udara  (AU).  Masing-masing  matra  tersebut memiliki pasukan khusus yang berfokus pada penanggulangan teror aspek darat, laut, dan udara. TNI AD memiliki satuan penanggulangan teror (Gultor) Satuan-81 Kopassus, TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), dan TNI AU memiliki Satuan Bravo 90 (Satbravo-90). Setiap personel satuan pasukan khusus tersebut, melalui tahapan rekrutmen khusus. Pelatihan dan
pendidikan juga diberikan kepada personel secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sehingga kapasitas dan kapabilitas personel dan organisasi tetap terjaga.
Sebagai alat pertahanan  negara,  TNI  memiliki  fungsi  dalam  penangkal, penindak,  dan  pemulih  (Pasal  6  Ayat  (1)    UU  TNI).  TNI  melakukan penangkalan terhadap bentuk ancaman terorisme di dalam dan luar negeri yang  dapat  mengancam  kedaulatan,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan bangsa.  Penangkalan  yang  dimaksud  juga  termasuk  dalam  pencegahan kemunculan suatu aksi terorisme dengan menunjukkan kekuatan nyata TNI yang  memiliki  aspek  psikologis  sehingga  teroris  mengurungkan  dan mencegah  niatnya  untuk  melakukan  aksi  terorisme.  Jika  suatu  ancaman potensial sudah menjadi ancaman aktual, maka diberlakukan fungsi kedua TNI, yaitu melakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan TNI bertujuan untuk menghancurkan kekuatan ancaman. Setelah terjadi aksi terorisme, TNI melaksanakan  operasi  untuk  melumpuhkan  jaringan  teroris  sehingga meminimalisir  kemungkinan  aksi  terorisme  di  masa  yang  akan  datang. Terakhir, bekerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah, TNI melakukan pemulihan  dengan  mengembalikan  kondisi  keamanan  negara  yang sebelumnya terganggu dengan adanya aksi terorisme.
TNI  telah  tercatat  menuai  keberhasilan  dalam  mengatasi  terorisme sebagai  kejahatan  terorganisir  transnasional.  Pada  2011,  TNI  melakukan operasi pembebasan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) dari teroris Somalia yang  melakukan  pembajakan  dan  penyanderaan  Kapal  Tanker  MV  Sinar Kudus di Perairan Pulau Socotra, Somalia (Wicaksono, 2020). Pada operasi tersebut dikerahkan pasukan khusus TNI dan personel TNI lainnya. Pasukan khusus  juga  pernah  dikerahkan  pada  2021  dalam  evakuasi  26  WNI  di Afganistan yang dikuasai  oleh organisasi teroris Taliban (Pramadiba, 2021). Sepanjang 2021, personel TNI yang tergabung dalam Koopgabsus Tricakti, melakukan  operasi  senyap  dalam  upaya  penumpasan  jaringan  teroris Mujahiidin  Indonesia  Timur  (MIT)  di  Poso  (Aliannsyah,  2021).  Kelompok teroris MIT berafiliasi dengan jaringan teroris internasional, Negara Islam Irak dan  Syam  (ISIS).  Selain  itu,  pada  beberapa  operasi  penanggulangan terorisme, TNI juga bersinergi dengan BNPT dan Polri.

## 4.  KESIMPULAN
Kejahatan  Terorganisir  Transnasional/ Transnational  Organized  Crime (TOC) merupakan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aktor-aktor lintas negara. TOC  merupakan  ancaman  keamanan  yang  kompleks  dan  dapat  terjadi  pada level nasional, regional, dan internasional. Kejahatan ini telah menjadi perhatian sejak lama. Indonesia juga memberikan dukungan dalam pemberantasan TOC dengan  ikut  tergabung  dalam  konvensi-konvensi  berbagai  bentuk  TOC, berpartisipasi aktif, dan meratifikasi konvensi yang dilaksanakan menjadi hukum di Indonesia.
Kejahatan  terorisme  merupakan  salah  satu  bentuk  TOC.  Bukan  hanya sebagai suatu bentuk tindak pidana, tetapi terorisme juga merupakan kejahatan luar  biasa  ( extraordinary crime )  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimie against humanity ),  yang  memerlukan  tindakan-tindakan  luar  biasa  dalam penangannya.  Lembaga/Institusi  penegak  hukum  di  Indonesia  memiliki
keterbatasan  dalam  mengatasi  terorisme  yang  berada  di  luar  yurisdiksi Indonesia, sedangkan TNI memiliki kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia.
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  juga  mengatasi  aksi  terorisme  yang didasarkan  atas  kebijakan  yang  berlaku,  serta  didasarkan  atas  kapasitas  dan kapabilitas  TNI.  Pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  terorisme    sebagai  kejahatan terorganisir  transnasional,  sesuai  dengan  UU  Pertahanan,  UU  TNI,  dan  UU Terorisme, dimana mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP dan menjadi  tugas  pokok  TNI.  TNI  juga  memiliki  fungsi  dalam  penangkalan, penindakan, dan pemulihan dari terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

## REFERENSI
Aliannsyah, M. (2021). Operasi Senyap Koopgabsus Tricakti TNI Menewaskan Tujuh Teroris Poso Sepanjang 2021 . Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/operasi-senyap-koopgabsus-tricakti- tni-menewaskan-tujuh-teroris-poso-sepanjang-2021.html
Ceglowski,  J.  (2018).  Has  Globalization  Created  a  Borderless  World?
Globalization  and  the  Challenges  of  a  New  Century ,  101 – 111. https://doi.org/10.2307/j.ctt2005tk7.13 Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In Antropologi Indonesia (Vol. 0, Issue 52). https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318 Hakim,  L.  (2018). Dekan  Sospol  UGM:  pelibatan  TNI  dalam  RUU  Terorisme tepat . https://www.antaranews.com/berita/710087/dekan-sospol-ugm-
pelibatan-tni-dalam-ruu-terorisme-tepat
Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In Unimal Press (Vol. 01, Issue 01). Unimal Press.
Idris,  M.  (2020). Indonesia  Masuk  Negara  Maju  atau  Berkembang?  Ini Penjelasan WTO . Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2020/02/22/115252426/indonesia-masuk- negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto KEMENLU. (2019). Kejahatan Lintas Negara . https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas- negara Madsen, F. (2009). Transnational Organized Crime . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203875827
Nation,  U.  (2000).  Summary  of  the  United  Nations  convention  against transnational  organized  crime  and  protocols  thereto. Trends  in  Organized Crime , 5 (4), 11 – 21. https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5 Pramadiba,  I.  (2021). Indonesia  Ungsikan  26  WNI  dari  Afghanistan,  Ini Kronologisnya . Tempo.Co. https://dunia.tempo.co/read/1496906/indonesia- ungsikan-26-wni-dari-afghanistan-ini-kronologisnya
Prasetyo,  D.  (2017).  Analisis  strategi  dalam  menghadapi  toc,  kejahatan  siber, dan terorisme di filipina strategic analysis of tackling the toc, cyber crime, and terrorism in the philippines. Prodi Peperangan Asimetrisi Peperangan Asimetris , 3 (2), 1 – 16. Rahadian,  T.  (2017). Pelibatan  TNI  dalam  Pemberantasan  Terorisme  Dinilai Tidak  Tepat .  https://kumparan.com/kumparannews/pelibatan-tni-dalam- pemberantasan-terorisme-dinilai-tidak-tepat/full
Rahmawati, S. (2021). Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah . Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1530164/kronologi-awal-organisasi-jamaah- islamiyah
Silvia,  E.  M.  (2020).  Upaya  Penanggulangan  Kasus  Perdagangan  dan Penyelundupan  Manusia  Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir.
Inicio Legis , 1 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia
Wicaksono,  B.  (2020). Menguak  Operasi  Senyap  TNI  Lintas  Negara  Terobos Markas  Teroris  Dunia .  VIVA.Co.Id.  https://www.viva.co.id/militer/militer- indonesia/1296114-menguak-operasi-senyap-tni-lintas-negara-terobos- markas-teroris-dunia?page=2&utm_medium=page-2
Williams,  P.  (2008). Security  Studies:  An  Introduction .  Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203926604