## Penetapan Status Daerah Khusus Ibu Kota Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat
Utang Rosidin a,1
a UIN Sunan Gunung Djati, Bandung,Jawa Barat, Indonesia
1 utangrosidin@uinsgd.ac.id

## I. Pendahuluan
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dalam bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia diarahkan  agar  daerah  lebih  mandiri  dalam menentukan  seluruh  kegiatan.  Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan membuka peluang memajukan daerah  tanpa  intervensi  dari  pihak  lain, disertai  dengan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  daerahnya  sendiri  dan  kepada pemerintah  pusat,  sebagai  konsekuensi  dari dipilihnya  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.(28)
Otonomi  apabila  dimaknai  secara  sempit berarti  “mandiri”,  sedangkan  secara  luas mengandung  makna  “berdaya”.  Otonomi daerah  berarti  kemandirian  suatu  daerah dalam  kaitan  pembuatan  dan  pengambilan keputusan  mengenai  kepentingan  daerahnya sendiri.  Jika  daerah  sudah  otonom  maka
dikatakan  sudah  berdaya  untuk  melakukan apa  saja  secara  mandiri.    Adapun  konsep dasar  otonomi  daerah  adanya  penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik pada daerah.(19)
UUD 1945 telah mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pasca reformasi  yang  menunjukkan  kejelasan  arah dengan dicanangkannya desentralisasi otonomi seluas-luasnya, suatu daerah memiliki  kewenangan  yang  luas  untuk mengatur  dan  mengelola  rumah  tangga daerahnya  sendiri  dengan  upaya  sendiri. Demi  mewujudkan  keadilan  bagi  daerah, selain  adanya  penyelenggaraan  kewenangan otonomi  seluas-luasnya,  diperlukan  juga adanya  pengakuan  dan  penghormatan  dari negara  terhadap  satuan  pemerintahan  yang bersifat  khusus  dan  istimewa.(4)  Amanat amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan  lebih  lanjut  melalui  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999,  yang

## ARTICLE INFO
A B S T R A C T
Article history: Received : 2018-04-09 Revised : 2018-06-29 Accepted :  2018-06-30
This  paper  is  aimed  at  investigating  the  status  determination  of State  Capital  City  and  its  influence  in  establishing  people  welfare. The  method  used  in  this  study  is  descriptive  analysis  method  by explaining  a  whole  general  description  and  systematic  phenomena occurred. Determination of territory becoming state capital city  as a special  territorial  unit  in  accordance  with  Article  18B  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  is  regulated  by  historical factor, regional needs factor, and regional atmosphere factor. Then, it is regulated through specific laws established by the government on the  basis  of  philosophical,  juridical,  and  sociological  aspects.  The regional government of  capital city has an important role to achieve welfare, with various aspects of community life related to the aspects of justice, law enforcement, respect for human rights, acceleration of economic  development,  improvement  and  development  for  existed communities  in  the  region,  which  is  not  only  determined  by  the government,  but  also  based  on  individual  aspiration  (citizens), especially  the  majority  of  Muslim  communities,  in  order  to  realize the  Indonesian  nation  in  protecting  the  entire  Indonesian  nation, advancing  general  welfare,  educating  nation  life,  and  involving  in realizing people welfare.
Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya. All rights reserved.
Keywords: Special capital city State objectives People welfare
kemudian  direvisi  melalui  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah direvisi  dengan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan  sistem  otonomi  maupun  otonomi khusus, tidaklah mudah direalisasikan. Hal ini tergantung  pada  kondisi  dari  suatu  daerah, seperti  kondisi  geografis,  kekayaan  alam, tingkat kesuburan, jumlah penduduk, kualitas penduduk, jumlah kaum intelektualnya setiap daerah  yang  berbeda-beda.  Kondisi  inilah yang dapat menimbulkan banyak permasalahan  dalam  tercapainya  pelaksanaan otonomi  daerah  maupun  otonomi  khusus  di suatu daerah di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,  “Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang diatur  dengan  undang-undang.”  Ketentuan Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 ini menyiratkan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan peluang kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi khusus,  daerah  khusus  ibukota  negara, maupun daerah Istimewa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  bawah konsep  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tetap dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan  yang  bersifat  pluralisme  seperti pemberlakuan daerah dengan otonomi khusus Aceh  dan  Papua,(3)  daerah  istimewa, sebagaimana yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara  harfiah,  istilah  “khusus”  dan “istimewa”  itu  sebenarnya  sama,  namun secara  teknis,  penggunaannya  mengandung nuansa perbedaan. Provinsi
Papua berdasarkan  undang-undang  menggunakan istilah  otonomi  khusus,  begitu  juga  dengan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam menggunakan istilah otonomi khusus,
meskipun sebelumnya dikenal sebagai Daerah Istimewa
Aceh. Sedangkan Jakarta
menggunakan istilah Daerah Khusus Ibukota, dan  Yogyakarta  disebut  dengan  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adanya pengaturan tentang daerah khusus ibukota negara melalui undang-undang khusus menunjukan bahwa penyelengggaraan
pemerintahan  di  Daerah  Khusus  Ibukota negara  sangat  berbeda  dengan  pemerintah daerah  lainnya,  dimana  urusan  pemerintahan yang  ada  di  daerah  khusus  ibukota  negara tidak  dapat  dikenali  jumlahnya,  sangat kompleks. Segala aspek kehidupan bermasyarakat,  terutama  yang  berkaitan dengan  pelayanan  urusan  dan  kepentingan umum,  baik  di  bidang  politik,  hukum, ekonomi,  sosial,  maupun  budaya  mungkin dapat  menjadi  urusan  pemerintahan.  Selain sangat  luas,  urusan  pemerintahan  dapat senantiasa  meluas  sejalan  dengan  meluasnya tugas  negara  atau  pemerintahan  untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Berdasarkan hal tersebut, untuk menciptakan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  mendorong  untuk  mewujudkan  tujuan negara,  maka  harus  dipikirkan  lebih  lanjut bagaimana  penetapan  suatu  daerah  khusus ibukota negara harus benar-benar dipertimbangkan  secara  mendalam,  sehingga keberlangsungan  ibukota  negara  dalam  suatu negara kesatuan diharapkan mampu mewujudkan  kesejahteraan  ummat.  Maka, penting  untuk  melakukan  kajian  yang berfokus  pada  permasalahan  bagaimana penetapan suatu daerah khusus ibukota dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  dan bagaimana  pengaruh  Daerah  Khusus  Ibukota Negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan ummat?

## II. Kajian Pustaka
Konsep  Negara  kesatuan  pada  prinsipnya lebih dekat pada kebersamaan untuk mencapai  tujuan  nasional  dengan  tetap memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah  di  Indonesia.  Prinsip  kebersamaan dalam  memandang tujuan nasional ini sangat penting  dalam  kaitannya  untuk  menjaga kesatuan  bangsa.  Tidak  dapat  dipungkiri kesatuan  bangsa  yang  diwujudkan  sekarang ini  tidak  terlepas  dari  kebersamaan  sehingga tanpa  ada  kebersamaan  di  antara  daerah dalam  memahami  tujuan  nasional  sulit terpenuhi  suatu  wujud  bangun  Negara Kesatuan.(23)
Negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi  yang  diterapkan  dalam  sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya seluruh  kekuasaan  dimiliki  oleh  pemerintah pusat,  sehingga  hanya  peraturan-peraturan
dari  pemerintah  pusat  yang  menentukan bentuk  dan  susunan  pemerintah  daerah otonom. Macam dan luasnya kekuasaan untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri  menurut  inisiatifnya  sendiri  (otonom) dan atau turut mengatur dan mengurus hal-hal pusat  dalam  daerahnya  adalah  menurut instruksi-instruksi  dari  pemerintah  pusat ( central government ). Dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan  pengawasan  terhadap  daerah- daerah  otonom  itu.  Adapun  penyelenggaraan sendi  dekonsentrasi  menghasilkan  wilayah- wilayah administrasi, yaitu provinsi, kabupaten, kotamadya, dan kecamatan.(15)
Ditinjau dari mekanisme pemberian otonomi  dalam  negara  kesatuan  ( unitary state ),  otonomi  diberikan  oleh  pemerintah pusat ( central government ), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan  dari  pemerintah  pusat.  Berbeda halnya  dengan  otonomi  di  negara  federal, dimana  otonomi  yang  telah  melekat  pada negara-negara  bagian,  sehingga  urusan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  federal  pada hakikatnya  adalah  urusan  yang  diserahkan oleh negara bagian.(14)
Otonomi  Daerah  sendiri  dapat  diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara prinsipil  terdapat  dua  hal  yang  tercakup dalam  otonomi,  yaitu  hak  wewenang  untuk memanajemeni  daerah,  dan  tanggung  jawab terhadap  kegagalan  dalam  memanajemeni daerahnya  tersebut.  Sementara  Daerah  dalam arti Local State Government adalah pemerintah  di  daerah  yang  merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.(8)
Aspek  penting  dari  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  adalah  persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaran otonomi dan  desentralisasi  sebagai  subsistem dalam  negara  kesatuan.  Menurut  Van  Der Pot,  setiap  negara  kesatuan  ( unitary  state ) dapat  disusun  dan  diselenggarakan  menurut asas dan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Suatu pemerintahan
sentralisasi  dapat  sepenuhnya  dilaksanakan oleh  dan  dari  pusat  pemerintahan  ( single centralized  government )  atau  oleh  pusat bersama-sama  organnya  yang  dipancarkan  di
daerah-daerah.  Sentralisasi  yang  disertai pemencaran  organ-organ  yang  menjalankan sebagian  wewenang  pemerintahan  pusat  di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi
( centralisatie en deconcentratie ). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  semata- mata  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat ( central government ), melainkan oleh satuan- satuan  pemerintahan  tingkat  lebih  rendah yang  mandiri  ( zelfstandig )  bersifat  otonom
(teritorial atau pun fungsional).(13)
Hak  melakukan  pemerintahan  sendiri sebagai  sendi  kerakyatan  dalam  sebuah negara  kesatuan  ( unitary  state )  tidak  lain berarti  otonomi,  yaitu  hak  untuk  mengatur dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Dengan demikian, makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan negara kesatuan tidak  lain  dari  pemerintahan  yang  disusun atas dasar otonomi.(12)
Penyerahan,  pelimpahan,  dan  penugasan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dari waktu  ke  waktu  selalu  mengalami  dinamika yang  secara  langsung  mempengaruhi  konsep hubungan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Terkadang, daerah diposisikan hanya sebagai “wakil” pemerintah pusat di daerah dan bukan sebagai “institusi  otonom”  yang  berfungsi  sebagai penyalur  aspirasi  rakyat  di  daerah.(10) Formulasi hubungan yang demikian memberikan ruang penonjolan asas dekonsentrasi  daripada  desentralisasi  dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kenyataan ini kemudian membawa pemahaman  ekstrim  bahwasanya  otonomi daerah  hanya  merupakan  bentuk  manipulasi dari  demokrasi  atau  justru  merupakan penguatan  sentralisasi  yang  terbingkai  dalam demokrasi.
Hal  tersebut  menjadi  sangat  vital  karena sesungguhnya  roh  desentralisasi  merupakan sendi  pemerintahan  demokratis,  yang  secara langsung  akan  memberikan  kesempatan  atau keleluasaan  pada  daerah  yang  dimaknai dengan  kebebasan  berotonomi.  Kewenangan daerah  tidak  terlepas  dari  ikatan  kesatuan pemerintah  di  pusat  yang  harus  diatur  secara tegas  dalam  bingkai  aturan  hukum  mengenai pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  dalam
pelaksanaan
pemerintahan.
Implikasi penyerahan  atau  pelimpahan  kewenangan tersebut  tidak  melepaskan  campur  tangan secara  intensif  dari  pemerintah  pusat  dalam mengawasi perkembangan pelaksanaan pemerintahan  di  daerah  karena  hal  tersebut merupakan  prinsip  yang  terhimpun  dalam negara kesatuan.(26)
Pemberlakuan otonomi di daerah diorientasikan  supaya  daerah  akan  lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak  terlalu  aktif  mengatur  daerah.(28)
Penerapan  otonomi  daerah  sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan  keputusan  kepada  kelompok masyarakat  yang  paling  bawah,  dengan memperlihatkan  ciri  khas  budaya  dan lingkungan  setempat,  sehingga  kebijakan publik  dapat  diterima  dan  produktif  dalam memilih  kebutuhan  serta  rasa  keadilan masyarakat.(9)
Apabila  dikaitkan  dengan  paham  negara kesejahteraan,  urusan  pemerintahan  tidak dapat  dikenali  jumlahnya.  Segala  aspek kehidupan  bermasyarakat,  terutama  yang berkaitan  dengan  pelayanan  urusan  dan kepentingan  umum,  baik  di  bidang  politik, ekonomi,  sosial,  maupun  budaya  mungkin dapat  menjadi  urusan  pemerintahan.  Selain sangat  luas,  urusan  pemerintahan  dapat senantiasa  meluas  sejalan  dengan  meluasnya tugas  negara  dan  atau  pemerintahan  untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

## III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analisis, untuk memperoleh gambaran  umum  yang  menyeluruh  dan sistematis  serta  menguraikan  fenomena- fenomena  yang  ada,  sedangkan  metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  hukum  normatif,  yaitu  metode yang  mengkaji  norma-norma  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan, rancangan  peraturan  perundang-undangan, putusan-putusan
pengadilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang hukum.(22) Jenis data yang dipilih dan sesuai dengan  jenis  penelitian  hukum  ini  adalah jenis  data  kualitatif,  yaitu  berupa  data deskriptif,  yakni  sumber  data  yang  diambil dari  kata-kata,  tindakan,  data  tertulis  dan
dokumen  lainnya  yang  diambil  dari  buku- buku  penunjang  penelitian  ini,(18)  yang berkaitan  dengan  penetapan  status  daerah khusus ibukota negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan ummat.
IV. Hasil dan Pembahasan
a. Penetapan Status Daerah Khusus Ibukota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan

## Republik Indonesia
Orang Otonomi daerah tidak akan terlepas dari  sistem  pembagian  kewenangan  secara vertikal  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kewenangan  daerah  dalam  suatu negara  kesatuan  tidak  dapat  diartikan  adanya kebebasan  penuh  dari  suatu  daerah  untuk menjalankan  hak  dan  fungsi  otonomnya menurut kehendaknya
tanpa mempertimbangkan  kepentingan  nasional secara keseluruhan. Perbedaan antara kebebasan  berotonomi  dan  mempertahankan kesatuan  bangsa  seharusnya  tidak  dapat menimbulkan  suatu  konflik  jika  persepsi terhadap  konstruksi  otonomi  daerah  dalam negara kesatuan tetap terjaga.(23)
Pemikiran tentang otonomi daerah mengandung  pemaknaan  terhadap  eksistensi otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Pemikiran  pertama, bahwa  prinsip  otonomi  daerah  dengan menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya.  Arti  seluas-luasnya  ini  mengandung makna  bahwa  daerah  diberikan  kewenangan membuat  kebijakan  daerah,  untuk  memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan rakyat.  Pemikiran  kedua,  bahwa  prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab. Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan  berdasarkan  tugas,  wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan kekhasan  daerah.  Dengan  demikian,  isi  dan jenis  otonomi  bagi  setiap  daerah  tidak  selalu sama  dengan  daerah  lainnya.  Adapun otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya
harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat yang  merupakan  bagian  utama  dari  tujuan nasional.(24)
Pemerintah  pusat  tidak  akan  mampu menjalankan  tugas  dan  kewajiban  dalam organisasi kekuasaan negara yang sangat luas, dan di sisi lain, pemerintah daerah tidak akan mendapat kekuasaan ( power ) yang berbentuk kewenangan  ( authority )  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  bila  tidak diberikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  diatur melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan  yang  tersentralisasi pada  tangan  pemerintah  pusat.  Pelaksanaan desentralisasi  di  Indonesia  sebenarnya  bukan merupakan  sesuatu  yang  baru.  Tercatat pembahasan  desentralisasi  ini  sudah  mulai diperbincangkan  pada  tahun  1950-an  seiring dengan  pembaharuan-pembaharuan  terhadap sistem demokrasi di negara-negara berkembang.  Agenda  besar  pelaksanaan desentralisasi, termasuk di Indonesia, merupakan  suatu  upaya  penguatan  peran pemerintah  dalam  menyelenggarakan  negara melalui pendayagunaan pemerintah lokal.(20) Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah  pusat dialihkan  dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya,  sehingga  terwujud  pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota.  Kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi kewenangan  ini  dinilai  sangat  penting, terutama  untuk  menjamin  agar  proses integrasi  nasional  dapat  dipelihara  dengan sebaik-baiknya.(3)
Proses integrasi nasional dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  bawah konsep  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia memungkinkan  adanya  pola-pola  pengaturan yang bersifat pluralisme seperti pemberlakuan daerah  dengan  otonomi  khusus  Aceh  dan Papua,(3) daerah istimewa, sebagaimana yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  18B  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  “Negara  mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat
istimewa  yang  diatur  dengan  undang- undang.”
Sepanjang  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  kita  mengenal  penetapan  status Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai Ibukota  Negara  Indonesia,  sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Presiden
Republik Indonesia (Penpres) Nomor 2 Tahun 1961  tentang  Pemerintahan  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi Undang-undang  PNPS  No.  2  Tahun  1961. Landasan  hukum  berikutnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1964  tentang Pernyataan  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Raya  Tetap  Sebagai  Ibu  Kota  Negara Republik  Indonesia  Dengan  Nama  Jakarta. Undang-undang  ini  pun  hanya  berisi  dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah  Khusus  Ibukota  serta  masa  berlaku surutnya  dari  22  Juni  1964,  yaitu  sejak Presiden  Soekarno  mengumumkan  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Raya  tetap  sebagai Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  dengan nama Jakarta.
Bagian  pertimbangan  dan  penjelasan umum  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1964  tercantum bahwa penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur  dan  dikenal,  serta  kedudukannya yang  merupakan  kota  pencetusan  Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan,  serta  merupakan  kota  pemersatu dari  pada  seluruh  aparat,  revolusi  dan penyebar  ideologi  Panca  Sila  keseluruh penjuru dunia.
Pada  tahun  1990,  Presiden  Soeharto mencabut  kedua  undang-undang  tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1990  tentang  Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik  Indonesia  Jakarta.  Sebagai  Ibukota Negara  Republik  Indonesia, Jakarta  memiliki kedudukan  dan  peranan  yang  penting,  baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun  masyarakatnya  yang  sejahtera, dan  mencerminkan  citra  budaya  bangsa Indonesia. Pada tahun 1998, Presiden Habibie mengubah  payung  hukum  Jakarta  sebagai Daerah  Khusus  Ibukota  Negara  melalui
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus  Ibukota  Negara  Republik  Indonesia Jakarta.  Undang-undang  ini  mempertegas kekhususan  Jakarta  karena  statusnya  sebagai Ibukota  Negara.  Sementara  pada  masa Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  lahir Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah  lahirnya  undang-undang  Nomor 29  tahun  2007,  bermunculan  juga  usulan pemindahan  ibukota  negara  dari  Jakarta  ke daerah lain. Sutiyoso (Mantan Gubernur DKI Jakarta),  pernah  menyampaikan  gagasan perluasan
ibukota melalui konsep Jabodetabekjur,  yakni  Jakarta  yang  didukung oleh  kota-kota  sekitarnya,  meliputi  Bogor, Depok,  Tangerang,  Bekasi,  dan  Cianjur. Konsep  ini  juga  didukung  oleh  Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  54  tahun  2008  tentang  Penataan
Ruang  Kawasan  Bopunjur  (Bogor-Puncak- Cianjur) untuk mengatasi banjir di Jakarta.(30)
Usulan  pemindahan  ibu  kota  kembali muncul  dibicarakan  pada  masa  pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada Oktober 2010, yang menawarkan solusi untuk mengatasi  kemacetan  di  Ibu  Kota  Jakarta. Pertama,  mempertahankan  Jakarta  sebagai ibukota  negara  maupun  pusat  pemerintahan dengan  pembenahan  total.  Kedua,  Jakarta tetap  menjadi  ibukota  negara,  tetapi  pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain.(2)
Terjadinya  perubahan  pengaturan  Daerah Khusus  Ibukota  negara  sampai  munculnya usulan pemindahan ibukota negara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dalam  suatu  daerah  khusus ibukota  berbeda  dengan  pemerintah  daerah lainnya.  Oleh  karena  itu  daerah  khusus ibukota  negara  perlu  diberikan  kekhususan tugas,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena  dihadapkan  dengan  karakteristik permasalahan  yang  sangat  kompleks  dan berbeda  dengan  daerah  lain,  diantaranya berhadapan  dengan  masalah  urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan  kawasan  khusus,  dan  masalah
sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan  masalah  secara  sinergis  melalui berbagai  instrumen  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  pemberian pelayanan  publik  ( public  service )  yang semakin baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  lebih  jauh dapat  ditemukan  bahwa  penetapan  suatu daerah  menjadi daerah  khusus ibukota dalam negara  kesatuan  harus  diwujudkan  melalui suatu  peraturan  perundang-undangan,  yang harus  menyesuaikan dengan tahapan  maupun landasan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  yakni  memiliki  pokok-pokok pikiran  yang  mengandung  unsur  filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya.
Aspek filosofis mengandung makna bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan penetapan suatu daerah khusus ibukota  negara  haruslah  berlandaskan  pada kebenaran  dan  cita  rasa  keadilan  serta ditujukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat, kelestarian  ekosistem,  dan  supremasi  hukum. Aspek yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang penetapan suatu daerah  khusus  ibukota  negara  menjunjung tinggi  supremasi  dan  kepastian  hukum  serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lainnya  (baik  yuridis formil  maupun  materil).  Sedangkan  aspek sosiologis, berarti bahwa peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  dalam penetapan  suatu  daerah  khusus  ibukota muncul  dari  harapan,  aspirasi,  dan  sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat
setempat.(21)
Lubis menambahkan, selain ketiga landasan  yang  disebutkan  di  atas,  landasan pembentukan  suatu  peraturan  perundang- undangan  juga  dipengaruhi  oleh  landasan politis,  yaitu  garis  kebijakan  politik  yang menjadi  dasar  selanjutnya  bagi  kebijakan- kebijakan  dan  pengarahan  ketatalaksanaan pemerintahan negara.(16)
Berdasarakan  hal  tersebut,  maka  dapat dirumuskan  bahwa  penetapan  suatu  daerah dengan  status  daerah  khusus  ibukota  negara dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  mempunyai dasar dan kriteria yang berbeda, yaitu dengan adanya faktor yang mempengaruhi, diantaranya  adalah  faktor  historis  daerah,
faktor  kebutuhan  daerah  yang  berbeda-beda, faktor  keadaan  daerah  yang  berbeda-beda, dan  faktor  lain  yang  membuat  suatu  daerah menjadi  suatu  daerah  khusus  ibukota  negara, yang kemudian diatur melalui sebuah undang- undang  khusus,  dengan  tetap  memperhatikan aspirasi masyarakat.
b.  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat
Ketika  diproklamirkan  Negara  Republik Indonesia,  dinyatakan  bahwa  Kemerdekaan atas  Nama  Bangsa  Indonesia,  karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokratis konstitusional,(28)  sehingga  setiap  kebijakan tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  harus berdasarkan  suara  rakyat  yang  dilandasi dengan sebuah peraturan perundang- undangan.  Hal ini bisa  kita  lihat  dalam  Pasal 1  ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi  : “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Negara-negara  demokrasi  modern dilihat  dari  sudut  analisis  makro,  nilai-nilai dasar politik masyarakat adalah kemerdekaan (l iberty ), persamaan ( equality ), dan kesejahteraan  ( welfare ).  Untuk  memajukan kemerdekaan,  maka  kekuasaan  pemerintah harus  dibagi  sedemikian  rupa  sehingga individu  mampu  dilindungi  dari  tindakan yang sewenang-wenang ( constitutional effect ).  Untuk  memajukan  persamaan,  maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian  rupa  sehingga  dapat  memberikan kesempatan-kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam
pengambilan  keputusan  politik  ( democratic effect ). Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan,  maka  kekuasaan  pemerintah harus  dibagi  sedemikian  rupa,  sehingga efektif  untuk  kepentingan  dan  kebutuhan rakyat dipenuhi ( fasilitating effect ).(25)
Hubungan  antara  pemerintah  dengan masyarakat  bersifat  sangat  dinamis.  Pada awalnya,  pemerintah  yang  dibentuk  oleh masyarakat  yang  menjalankan  fungsi  utama melayani  masyarakat  yang  memberikan kewenangan  kepadanya.  Akan  tetapi  dalam perjalanannya, pemerintah kemudian menjadi sangat  berkuasa  dan  kemudian  “menelan” masyarakat yang membentuknya. Masyarakat
hanya  menjadi  objek  kekuasaan  yang dijalankan oleh Pemerintah. Permasalahan ini terjadi  pada  suatu  negara,  terutama  ketika abad  19,  pada  saat  terjadinya  pemerintahan kolonialisme  atau  pun  pemerintahan  dengan corak absolut.(27)
Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah pada  hakikatnya  berasal  dari  rakyat,  dikelola oleh  rakyat,  dan  untuk  kepentingan  seluruh rakyat  itu  sendiri.  Jargon  yang  kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Bahkan  dalam  sistem participatory democracy ,  dikembangkan  pula  tambahan bersama  rakyat,  sehingga  menjadi  kekuasaan pemerintahan  itu  berasal  dari  rakyat,  untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.(3)
Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa  berdasarkan  pada  kebijakan  yang berdasarkan  pada  aspirasi  dan  kehendak rakyat. Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan  pemerintah  itu  dapat  berhasil, harus didasarkan pada seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarkat
untuk melaksanakannya. Setiap  kebijaksanaan  yang dilakukan  pemerintah  dalam  pembangunan terkait  dengan  pengalokasian  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber pemerataan  pendapatan  masyarakat,  terdapat empat  kriteria  yang  dipakai  untuk  menilai kebijakan  pemerintah,  yaitu :  Satu, Keadilan, dimana  pemerintah  harus  bertindak  adil, meskipun ukuran adil tersebut sulit ditetapkan.  Oleh  karena  itu  harus  dicari ukuran  keadilan  yang  berlaku  umum.  Dua, Efisiensi  Ekonomis,  yang  berkaitan  dengan kebendaan,  berorientasi  pada  kesejahteraan materil, meminimalkan biaya dan memaksimalkan  hasil/keuntungan.  Hasilnya kemudian  digunakan  untuk  meningkatkan keterampilan pengusaha lemah, agar pendapatannya meningkat. Tiga, Sikap kebapaan (paternalisme), pemerintah menyelenggarakan  pendidikan  demi  masa depan  rakyatnya.  Hal  ini  seperti  bapak memikirkan  masa  depan  anaknya.  Rakyat diberi  kesempatan  mengenyam  pendidikan yang  lebih  tinggi  agar  hidupnya  lebih  baik. Empat, Kebebasan individu, pemerintah harus memikirkan  bahwa  tindakannya  itu  jangan berakibat  memberatkan  beban  rakyat  sama
dengan mengganggu dan mengurangi kebebasan  individu.  Tetapi  di  lain  pihak, kebebasan  individu  juga  jangan  sampai berlebihan. (5)
Sebagai  suatu  negara  yang  berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum,
dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan  konstitusi,  sistem  pengelolaan negara  harus  sesuai  dengan  aturan  pokok yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur, baik spriritual maupun material,  secara  merata  yang  berdasarkan Pancasila.(1)  Pembukaan  UUD  1945  alenia ke-4  tertuang  cita-cita  negara  Republik Indonesia sebagaimana tujuan yang dimaksudkan dalam konsep negara kesejahteraan, yaitu :
Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk  mencapai  tujuan  kesejahteraan ummat,  negara  dituntut  ikut  campur  dalam segala  aspek  kehidupan  sosial.  Dengan demikian,  tidak  satu  pun  aspek  kehidupan masyarakat  yang  lepas  dari  campur  tangan pemerintah.(11)  Kekuasaan  Pemerintahan tidak  ditentukan  oleh  Penguasa  (Pemerintah) belaka,  akan  tetapi  berdasarkan  aspirasi  dari individu-individu  (warga)  negara  tersebut. Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  terefleksi  dalam intergovernmental fiscal  relations .  Pelimpahan  tugas  kepada pemerintah  daerah  dalam  otonomi  harus disertai dengan pelimpahan keuangan.
Pendelegasian pengeluaran sebagai
konsekuensi  diberikannya  kewenangan  yang luas  serta  tanggung  jawab  pelayanan  publik ( public service ) tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan.(13)
Kesiapan masyarakat dalam pembangunan dapat  dinilai  dari  pengalaman  membangun selama ini dengan melanjutkan dan memantapkan  hal-hal  yang  telah  berhasil dicapai. Meneruskan yang baik, menyempurnakan yang belum sesuai, mengganti yang tidak sesuai, dan menambahkan yang kurang. Dengan pemahaman  ini  maka  identifikasi,  evaluasi, dan formulasi  kembali  langkah-langkah  yang
telah  dicapai  diharapkan  mempercepat  upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan  kesejahteraan  ummat.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Pasal 278  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 yang menentukan:
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
(2) Untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat dan  sektor  swasta  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan  Daerah  dapat  memberikan insentif  dan/atau  kemudahan  kepada masyarakat  dan/atau  investor  yang  diatur dalam  Perda  dengan  berpedoman  pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan  dengan  lingkup  pembangunan nasional,  agenda  pembangunan  daerah  yang harus terus diperhatikan adalah pembangunan yang  operasionalnya  diarahkan  pada  hal-hal sebagai berikut :
Pertama,  meningkatkan  peran  serta  aktif masyarakat dalam pembangunan yang ditandai  dengan  ciri-ciri  masyarakat  yang partisipatif,  demokratis,  profesional,  dan melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan law and order enforcement menuju pengelolaan yang baik ( good governance ).
Kedua, memperbaiki perkonomian baik di tingkat  mikro  (masyarakat)  maupun  tingkat makro  agregat  sehingga  tercipta  situasi dengan  iklim  usaha  yang  sehat,  keuangan negara yang makin kuat, pemulihan kepercayaan  terhadap  lembaga  pengelolaan keuangan, dan utang luar negeri yang dikelola dengan baik.
Ketiga,  pemantapan  kelembagaan  sosial, ekonomi,  politik,  hukum,  dan  administrasi pemerintahan.
Keempat, pemantapan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif.(13)
Pengembangan ekonomi daerah ini
tentunya harus berdasarkan pada pembangunan yang demokratis, yakni pembangunan  yang  berdasarkan  aspirasi masyarakat,  oleh  masyarakat,  dan  untuk kepentingan  masyarakat.  Pembangunan  ini
perlu  memberikan  dukungan  luas  bagi terbukanya peluang untuk mewujudkan:
(1) Peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui penerapan  nyata kebersamaan  yang  saling  menguntungkan sebagai perwujudan proses dari, oleh, dan untuk rakyat.
(2) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan  dengan  pemantapan  otonomi daerah  yang  diselenggarakan  secara  nyata dan dinamis.
(3) Pemantapan  perubahan  struktur  dengan penajaman  pada  modernisasi  masyarakat yang dilandasi nilai-nilai ahlak mulia.
(4) Keterpaduan dan keterkaitan antar manusia,  antar  daerah,  antar  sektor kegiatan  ekonomi,  serta  antara  kegiatan makro dan mikro nasional. (17)
Tuntutan kesejahteraan yang selalu diharapkan  dengan  lahirnya  otonomi  daerah melahirkan  sistem  pengamanan  sosial ( social security ) yang akan memberatkan pemerintah daerah,  sehingga  daerah  harus  mampu menggali  sumber  potensi  pendapatan  asli daerah  dalam  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat  melalui  pengembangan  ekonomi. Dalam  negara  kesejahteraan, untuk  mencapai tujuan  kesejahteraan  masyarakat,  negara dituntut  ikut  campur  dalam  segala  aspek kehidupan  sosial,  mulai  dari  buaian  ibu sampai  liang  kubur  ( from  the  craddle  to  the grave ).  Dengan  demikian,  tidak  satu  pun aspek  kehidupan  masyarakat  yang  lepas  dari campur tangan pemerintah.(11)
Secara umum penyelenggaraan pemerintah  daerah  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia masih mengalami banyak masalah, yang tentunya akan menjadi sebuah tantangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah  khusus  ibu  kota,  diantaranya  :  (1) Ketidakcukupan  sumber  daya  finansial;  (2) Minimnya  jumlah  pegawai  yang  memiliki keterampilan  dan  keahlian;  (3)  Prosedur  dan sistem  pengendalian  manajemen  yang  tidak memadai; (4) Rendahnya produktivitas pegawai;  (5)  Infrastruktur  yang  kurang memadai;  (6)  Lemahnya  perangkat  hukum
(aparat penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum; (7) Keinginan politik yang
masih  rendah;  (8)  Adanya  benturan  budaya (SARA) yang destruktif; (9) Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme  yang  masih  merajalela;  (10) Lemahnya akuntabilitas publik.(17)
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka kekuasaan  pemerintahan  tidak  ditentukan oleh  penguasa  (pemerintah)  belaka,  akan tetapi  berdasarkan  aspirasi  dari  individu- individu  (warga)  negara  tersebut.  Namun demikian,  aspirasi  tersebut  tentunya  harus ditetapkan  oleh  suatu  pemerintahan  yang dalam hal ini adalah Badan Legislatif, sebagai konsekuensi  negara  Indonesia  merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (aturan) yang  pada  tahap  terakhir  kekuasaan  untuk memutuskannya adalah Badan Legislatif.(6)
Sebagai  individu  yang  membentuk  suatu masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  khusus  ibukota  negara, Masyarakat muslim yang mayoritas memiliki konsep (doktrin) yang konkrit untuk menciptakan kondisi masyarakat yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan  ummat,  sebagaimana  tertuang dalam  Pembukaan  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut terlibat  dalam  mewujudkan  perdamaian dunia.
Penetapan  status  daerah  khusus  ibukota negara  dimaksudkan  untuk  mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak warga, percepatan pembangunan ekonomi,
peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan masyarakat yang ada di daerah, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain, namun pada sisi lain, lahirnya  daerah  dengan  status  otonomi khusus,  daerah  khusus,  maupun  daerah istimewa juga dikhawatirkan akan mengerahkan  pada  terjadinya  disintegrasi nasional  dalam  negara  kesatuan,  sehingga setiap  daerah  terus  melakukan  upaya  untuk mengajukan  status  daerah  otonomi  khusus maupun daerah istimewa.

## V. Kesimpulan
Penetapan  suatu  daerah  dengan  status daerah  khusus  ibukota  negara  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  mempunyai dasar  dan  kriteria  yang  berbeda,  ditentukan oleh faktor kekhususan
yang mempengaruhinya,  diantaranya  adalah  faktor historis  suatu  daerah,  faktor  kebutuhan daerah, faktor keadaan daerah, yang kemudian  diatur  melalui  sebuah  undang- undang khusus yang dibentuk oleh pemerintah  pusat,  dengan  memperhatikan landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibukota negara  memiliki peran penting  untuk mewujudkan  kesejahteraan  ummat,  dengan segala aspek kehidupan masyarakatnya, demi mewujudkan kemaslahatan ummat.

## Daftar Pustaka
1.   Ahmadi W. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak. Bandung: Refika Aditama, 2006.
2.   Andryanto D. Master Plan Presiden Soekarno,  Palangkaraya  Ibu  Kota  Indonesia [Online]. Tempo: 2017. https://nasional.tempo.co/read/889532/master -plan-presiden-soekarno-palangkaraya-ibu- kota-indonesia [5 Apr. 2018].
3.   Asshiddiqie J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
4.   Baharudin.  Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam  Sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Menurut  Konstitusi.  Masalah- Masalah Hukum 45: 85–92, 2016.
5.   Basri  YZ.  Keuangan  negara  dan  analisis kebijakan  utang  luar  negeri.  RajaGrafindo Persada, 2003.
6.   Budiardjo  M.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
7.   Djaenuri  M,  Aisyah  S.  Hubungan  Pusat  dan Daerah. 2014.
8.   Dwidjowijoto RN. Otonomi Daerah: Desentralisasi  Tanpa  Revolusi.  Jakarta:  PT Elex Media Komputindo, 2000.
9.   Fauzi  N.  Otonomi  Daerah  Sumber  Daya Alam  Lingkungan.  Jakarta:  Lipera  Pustaka Utama, 2003.
10.  Gadjong  AA.  Pemerintahan  Daerah;  Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
11.  Hadjon  PM.  Hukum  Tata  Negara  dan Pembangunan Ekonomi. Jember: [date unknown].
12.  Huda  N.  Hukum  tata  negara  Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
13.  Huda  N.  Hukum  Pemerintahan  Daerah. Bandung: Nusamedia, 2012.
14.  Juanda. Hukum pemerintahan daerah: pasang surut  hubungan  kewenangan  antara  DPRD dan kepala daerah. Bandung: Alumni, 2004.
15.  Kusnardi  M,  Saragih  BR.  Ilmu  negara. Bandung: Gaya Media Pratama, 2000.
16.  Lubis MS.  Landasan dan Teknik Perundang- undangan. Bandung: Mandar Maju, 1989.
17.  Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah.  Yogyakarta:  Penerbit ANDI, 2002.
18.  Moleong LJ. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remadja Karya, 1989.
19.  Prasojo  E.  Desentralisasi  &  pemerintahan daerah:  antara  model  demokrasi  lokal  & efisiensi struktural. Departemen Ilmu Administrasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.
20.  Pratama  AY.  Pelaksanaan  Desentralisasi Asimetris  Dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan Daerah  Di  Era  Demokrasi.  Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan 28, 2016.
21.  Ranggawidjaja R. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan  Indonesia.  Bandung: Mandar Maju, 1998.
22.  Soekanto  S.  Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
23.  Subarno  H.  Memandu  Otonomi  Daerah Menjaga  Kesatuan  Bangsa.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007.
24.  Sunarno  S.  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
25.  Sunindhia  YW,  Widiyanti  N.  Praktek penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Bina Aksara, 1987.
26.  Tresna R. Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan. Bandung: Dibya, 2000. 27.  Wasistiono S. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia, 2003.
28.  Widjaja  H.  Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonom.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
29.  Wijayanti  SN.  Hubungan  Antara  Pusat  dan
Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum 23: 186–199, 2017.
30.  Fahri:  Gagasan  Sutiyoso  Soal  Ibu  Kota Negara Rasional [Online]. Republika Online: 2017.  http://republika.co.id/share/oskia1  [5 Apr. 2018].

## Peraturan Perundang-undangan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007    tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Otonomi  Khusus  di  Propinsi  Nanggro  Aceh Darusalam (NAD)
Undang-undang  Nomor  21  tahun  2001  tentang Otonomi Khusus di Propinsi Papua.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah