## ANALISIS NILAI KEADILAN RESTORATIF PADA PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA
Destri Tsurayya Istiqamah Lembaga Bantuan Hukum, Bandung email : destristiqamah@gmail.com
disampaikan 29/5/18 – di -review 3/6/18 – diterima 25/6/18 DOI: 10.25123/vej.2914

## Abstract
Already in 2014, restorative justice as a distinct approach within the general criminal justice system had  been  used  as  the  basis  to  treat  child  victims  and  offenders  (the  child  protection  Act  of  2014). Nonetheless it is worth noticing that long before the promulgation of this Act, restorative justice has been used and is embedded  in the living law of the Indonesian indigenous populations. This paper, using a descriptive analytical method, shall elaborate upon those traditional values found in the living law  of  the  indigenous  populations  which  resembles  or  reflects  a  restorative  justice  approach.  In addition  the  author  argues  that  this  approach  should  also  be  used  outside  the  limited  scope  of children criminal justice system.
Keywords: Restorative justice, indigenous law, child victim and offender

## Abstrak
Kedilan  restoratif    sebagai  suatu  pendekatan  khusus  dalam  sistem  peradilan  pidana  umum diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2014.  Namun perlu dicermati bahwa jauh sebelum  itu,  bahkan  sebelum  zaman  kolonial,  pendekatan  keadilan  restoratif  sudah  lazim digunakan  dalam  penegakan  hukum  oleh  masyarakat  adat  di  Indonesia.    Tulisan  ini  yang menggunakan  pendekatan  deskriptis  analitis  akan  memaparkan  nilai-nilai  hukum  adat  yang mendekati  atau  merefleksikan  pendekatan  keadilan  restorative.  Satu  usulan  dari  penulis  adalah penerapan pendekatan ini seharusnya dibuka tidak hanya untuk penegakan hukum pidana anak.
Kata Kunci : Keadilan restoratif, hukum adat, anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana

## Pendahuluan
Hukum merupakan suatu hal yang ada karena adanya masyarakat dimana kemudian  perkembangan  hukum  itu  sendiri  juga  mengikuti  perkembangan masyarakat.  Salah  satu  pilar  hukum  yang  sampai  saat  ini  terus  menerus berkembang  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana.  Istilah  “pidana”  merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah  sebuah  konsep  dalam  bidang  hukum  yang  masih  perlu  penjelasan  lebih lanjut  untuk  dapat  memahami  arti  dan  hakekatnya.  Menurut  Roeslan  Saleh
“pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.” 1
Salah satu alasan diterapkannya hukum pidana yakni dalam rangka upaya sebagai  salah  satu penanggulangan  kejahatan.  Emil  Durkheim  di  dalam  bukunya menyatakan  bahwa  kejahatan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kehidupan  manusia  di  dunia,  segala  aktivitas  manusia  baik  politik,  sosial  dan ekonomi  dapat  menjadi  kausa  kejahatan,  sehingga  keberadaan  kejahatan  tidak perlu  disesali,  melainkan  ditanggulangi,  dan  berusaha  menekan  kualitas  serta kuantitas  kejahatan  serendah  mungkin. 2 Upaya  penanggulangan  kejahatan  itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya melalui penerapan hukum pidana,  pencegahan  tanpa  pidana,  dan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap kejahatan. 3
Hukum Pidana  sangat  identik  dengan  konsep  pemidanaan  yang  sifatnya memberikan  penderitaan  atau  siksaan.  Tujuan  hukum  pidana  pada  umumnya adalah  untuk  melindungi  kepentingan  orang  perseorangan  (individu)  atau  hak- hak  asasi  manusia  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dan negara  dengan  perimbangan  yang  serasi  dari  kejahatan/tindakan  tercela  di  satu fihak  dan  dari  tindakan  penguasa  yang  sewenang-wenang  di  lain  fihak. 4 Hukum pidana  adalah  hukum  sanksi  ( bijzondere  sanctierecht ),  sebab  dengan  bertumpu pada  sanksi  itulah  hukum  pidana  difungsikan  untuk  menjamin  keamanan, ketertiban dan keadilan. 5
Di  dalam  hukum  pidana,  khususnya  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia, dikenal beberapa jenis pemidanaan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis pemidanaan terdiri dari :
1 Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi ME Centre Group, Jakarta, 2014, hlm., 184
2 S. Sahabuddin, Jurnal Dinamika Hukum : Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus  Ringan  (Dari Due  Process  Model ke Reintegrative  Mode l),  Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014, hlm.,162
3 Id., hlm, 162
4 E.Y,  Kanter  dan  S.R  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 55
5 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta, hlm., 131
a. Pidana pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
Dari  seluruh  jenis  pemidanaan  berdasarkan  Pasal  10  KUHP,  pelaksanaan pemidanaan yang paling sering dipraktekkan ialah pidana penjara dan kurungan. Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor,  antara  lain  akibat  kedudukan  pidana  denda dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu tidak dapat dinafikan bahwasanya pidana penjara saat ini telah “mendunia”, seolah-olah kita tidak akan dapat hidup tenteram tanpa jenis pidana itu. 6 Hal ini berdampak pada penuh sesaknya lapas di 28 kantor wilayah di seluruh  Indonesia,  bahkan  rencananya  akan  dibangun  lapas-lapas  baru  di beberapa wilayah yang akan menghabiskan dana sebesar 1,6 triliun 7 . Kepala Biro Hukum dan Humas MA pada tahun 2013 memperhatikan bahwa penuhnya lapas diakibatkan  banyaknya  kasus-kasus  yang  sebetulnya  tidak  perlu  sampai  pada tingkatan  kasasi,  seperti  di  antaranya  kasus-kasus  tindak  pidana  ringan.  Hal  ini tentu  tidak  hanya  berdampak  pada  masyarakat  tetapi  juga  beban  negara, mengingat  bahwa  beban  biaya  1  (satu) orang  di  Lembaga  Pemasyarakatan  rata- rata sebesar Rp. 50.000 per hari untuk biaya makan. 8 Fenomena ini menunjukkan
6 M. Hamdan, supra no. 5, hlm. 129
7 Lihat Berita CNN Indonesia Penjara Penuh Sesak, Ratusan Kepala Lapas Mengadu ke Yasonna, Diunduh 2 Juni 2018, pkl 11.33
8 Lihat Berita Hukum Online, MA Keluhkan Pelaksanaan Perma Tipiring. Diunduh 1 Maret 2018, pkl. 00:14
bahwa penerapan hukuman sanksi pidana badan di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan untuk kasus-kasus ringan sekalipun.
Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami  ‘masa  krisis’,  karena  termasuk  jenis  pidana  yang  kurang  disukai. Banyak  kritik  tajam  ditujukan  terhadap  jenis  pidana  perampasan  kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai  atau  berhubungan  dengan  dirampasnya  kemerdekaan  seseorang. 9
Terdapat  hal  yang  perlu  digaris-bawahi,  bahwa  terlepas  dari  segalanya,  secara jujur  harus  diakui  bahwa,  pidana  perampasan  kemerdekaan  seperti  pidana penjara  ternyata  membawa  dampak  negatif  tidak  saja  bagi  yang  terkena,  tetapi juga  masyarakat.  Bagi  yang  terkena,  penderitaan  tidak  hanya  dialami  sendiri, tetapi  juga  bagi  keluarganya  dan  orang-orang  yang  hidupnya  tergantung  pada terpidana.  Bagi  masyarakat,  kerugian  nampak  dari  sering  timbulnya  residivisme sebagai  akibat  penjatuhan  pidana  penjara,  disamping  biaya-biaya  sosial  yang banyak  dikeluarkan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pidana  tersebut. 10 Hal demikian  memperlihatkan  bahwa  pemberian  sanksi  hukuman  badan  tidaklah efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Perlu adanya pergeseran pola pikir masyarakat  untuk  tidak  mengidentikkan  pemberian  sanksi  pidana  badan  dalam menghadapi  penyimpangan  prilaku  di  masyarakat.  Salah  satu  konsep  yang  bisa diterapkan  yakni  dengan  mendorong  penerapan Restorative  justice (keadilan restoratif).
Konsep  keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  ini  memang  berkembang atas pemikiran kritis dan kekecewaan terhadap konsep pemidanaan konvensional yang tidak efektif dan dipandang tidak humanis. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari UNODC ( United Nations Office on Drugs and Crime ) yang menyatakan:
9 M. Hamdan, supra no. 5, hlm. 139
10 Muladi,  Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  di  Masa  Datang,  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 23
“ Restorative  justice  can  therefore  be  understood  as  a  response  to dissatisfaction and frustration with the fomal justice system .” 11
Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai  perundang-undangan  sejak  disahkannya  Undang-undang  No.  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Menurut  keadilan  restoratif,  sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem  peradilan  seharusnya  ditujukan  untuk  menciptakan  perdamaian,  bukan untuk  menghukum. 12 Apabila  diperhatikan,  keadilan  restoratif  memiliki persamaan  nilai  dengan  pidana  adat,  hukum  pidana  adat  dijiwai  oleh  sifat kekeluargaan  yang  religius  magis,  dimana  yang  diutamakan  bukanlah  rasa keadilan  perseorangan;  melainkan  rasa  keadilan  kekeluargaan,  sehingga penyelesaian  kasus  yang  dilakukan  secara  damai  diyakini  dapat  membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan  hukuman  apa  yang  harus  dijatuhkan  bila  terjadi  pelanggaran,  tapi  yang menjadi  tujuannya  adalah  memulihkan  kembali  hukum  yang  pincang  sebagai akibat  terjadinya  pelanggaran. 13 Dengan  demikian,  penghukuman  bukanlah  hal dasar di dalam hukum adat maupun pada konsep keadilan restoratif.
Sebelum  Indonesia  dijajah  Belanda,  wilayah  Indonesia  terdiri  dari beberapa  kerajaan  kecil  dan  besar.  Pada  saat  itu,  kehidupan  masyarakat  pada masing-masing  kerajaan  itu,  diatur  hanya  dengan  menggunakan  hukum  adat, karena  dalam  hidup  bermasyarakat  pasti  diperlukan  adanya  hukum  guna memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakatnya. 14 Mengingat  hukum  adat  di Indonesia  memiliki  kesamaan  nilai-nilai  dengan  konsep  keadilan  restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di
11 Justice Nicola Pain, dkk, Restorative Justice  for  Environmental Crime : an Antipodean Experince, International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium , Oslo Norway , 2016, hlm. 2
12 Marwan  Effendy,  Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan  Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta : Referensi, 2014, hlm. 135
13 Elwi Danil. Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Vol.9 No  3.  Jurnal  Konstitusi,  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 592
14 St, Laksanto Utomo, Hukum Adat, Rajagrafindo Persada, 2016, Depok, hlm. 136
Indonesia  sebelum  masa  penjajahan.  Hal  ini  kemudian  membuka  peluang perluasan  penerapan  keadilan  restoratif  yang  tidak  hanya  dapat  diterapkan kepada anak, tetapi juga orang dewasa.
Dengan demikian berdasarkan kritik-kritik terhadap praktek penghukuman  di  bidang pidana  dan pandangan  beberapa pakar  terkait  keadilan restoratif, maka melalui tulisan ini penulis ingin memaparkan penerapan keadilan restoratif  di  Indonesia  dilihat  dari  beberapa  aspek,  seperti  aspek  peraturan perundang-undangan  serta  aspek  sosiologis,  khususnya  dikaitkan  dengan penerapan  hukum  adat  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  di  dalam  tulisan  ini  akan dibahas  pula  mengenai  tantangan  dan  hambatan  apabila  keadilan  restoratif diterapkan di Indonesia.

## Pembahasan

## Konsep dan Pengertian Keadilan Restoratif
Pemidanaan yang secara umum diterapkan pada saat ini di Indonesia, atau kita  sebut  saja  sebagai  pemidanaan  konvensional,  masih  bertujuan  untuk menghukum dan masih memandang bahwa kejahatan tersebut dilakukan kepada Negara  sebagai  korban  bukanlah  pihak  yang  terkena  langsung  dampak  dari kejahatan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  sistem  pemidanaan  kita  menghadapkan pelaku  kejahatan  dengan  Negara.  Hal  ini  menimbulkan  stigma  negatif  sebagai narapidana  melekat  pada  pelaku  kejahatan.  Dalam  paradigma  sistem  peradilan pidana klasik, korban utama atas suatu tindak pidana yang timbul adalah negara, bukan korban dalam arti sesungguhnya. Lebih dari itu, korban yang sesungguhnya tak  jarang  justru  dikorbankan  kembali  demi  alasan  pembuktian  dalam  proses peradilan pidana. 15
Para  pendukung  keadilan  restoratif  memandang  upaya  negara  untuk menghukum  dan  mengawasi  (sebagaimana  pendekatan  retributif)  justru  telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang
15 Tim  Departemen  Kriminologi  FISIP  UI,  Viktimologi  Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam Restorative Justice System , Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011,  hlm.
29
takut  melakukan  kejahatan.  Permasalahan  yang  mendasar  ialah  sulitnya  konsep keadilan  restoratif  ini  diterima  karena  pandangan  terhadap  pelaku  kejahatan tersebut  digeneralisir  dan  dilandaskan  oleh  suatu  kebencian,  dendam  atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum  pidana  dengan  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  kepentingan pelaku dan korban. 16
Bertolak  dari  pemaparan  di  atas,  pemidanaan  konvensional  dipandang tidak  menjunjung  keadilan  karena  hanya  melibatkan  langsung  pelaku  kejahatan dengan Negara. Padahal perlu diperhatikan bahwa tindakan kejahatan tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak tersebut, melainkan juga korban yang terkena dampak  langsung  serta  masyarakat  sekitar.  Douglas,  Yrn  merumuskan  konsep Keadilan restoratif sebagai berikut :
“ Restorative  justice  is  criminal  justice  concept  that  views  crime  as  a vialotion  of  people,  not  as  a  violation  of  the  state,  and  creates  an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses  on  the  crimes  harm  rather  than  on  the  broken  rule  and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct or indirect, between the  victim  and  offender  in  the  form  of  victim-offender  mediation .” (Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak  pidana  sebagai  kejahatan  terhadap  masyarakat  bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan  bahayanya  kejahatan  daripada  dilanggarnya  suatu  ketentuan serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model  keadilan  restoratif  memberikan  dialog  yang  tepat,  langsung maupun  tidak  langsung,  antara  korban  dan  pelaku  kejahatan  dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.) 17
Pendapat  dari  Douglas,  Yrn  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  konsep keadilan  restoratif  mengedepankan  dialog  antara  para  pihak  yakni  pelaku kejahatan,  korban  langsung  dari  tindak  kejahatan  serta  masyarakat  terdampak.
16 Marwan Effendy, Supra no.12, hlm. 135
17 Id., hlm. 132
Dialog yang dibangun bertujuan untuk mencari solusi bersama untuk menentukan tanggung  jawab  yang  tepat  atas  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  yang melakukan      tindakan    menyimpang.    Hal    ini    sejalan    dengan    pendapat    dari Tony Marshall yang menyatakan :
“ Restorative justice is a prosess where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the  aftermath  of  the  offence  and  its  implications  for  the  future . (Peradilan  restoratif  ialah  suatu  proses  yang  semua  pihak  yang bertarung  dalam  suatu  delik  tertentu  berkumpul  bersama  untuk memecahkan  masalah  secara  kolektif  bagaimana  membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.) 18
Berikut pendapat dari Dignan:
“ Restorative justice is a new frame work for responding to wrong doing and  conflict  that  is  rapidly  gaining  acceptance  and  support  by aducational,  legal,  social  work,  and  counceling  professional  and community  groups.  Restorative  justice  is  a  valued-based  approach  to responding  to  wrong  doing  and  conflict,  with  a  balanced  focus  on  the person  harmed,  the  person  causing  the  harm,  and  the  affected community ” (Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran  dan  konflik,  yang  saat  secara  cepat  dapat  diterima  dan didukung oleh pendidik, juris, pekerja sosial dan konsoling sosial serta kelompok  masyarakat.  Keadilan  restoratif  adalah  berdasarkan pendekatan  nilai  sebagai  respon  dari  pelanggaran  dan  konflik  serta fokus  yang  bertumpu  pada  orang  terkena  akibat  kejahatan,  orang yang melakukan kejahatan dan pengaruhnya terhadap masyarakat). 19
Seperti  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  konsep  keadilan restoratif  mengedepankan  dialog  yang  dilakukan  para  pihak yang  bersangkutan, seperti  pelaku,  korban  dan  masyarakat  atau  komunitas.  Namun  yang  perlu diperhatikan yakni bahwa konsep dialogis ini perlu adanya kesadaran para pihak untuk  menemukan  solusi  dan  tindakan  yang  tepat  atas  dampak  dari  tindakan pelaku kejahatan tersebut. Bahkan di salah satu buku yang berjudul “ Restorative Justice  Philosophy  to  Practice ”  diterangkan  bahwa  di  dalam  dialog  pada  konsep
18 Id., hlm. 131-132
19 Id., hlm. 134
keadilan restoratif ini pelaku tindak kejahatan harus menunjukkan rasa menyesal dan  rasa  bersalahnya  kepada  korban  sehingga  korban  dapat  melihat  rasa penyesalan  tersebut  dan  mengetahui  lebih  dalam  latar  belakang  pelaku melakukan tindakan kejahatan. Dengan demikian konsep keadilan restoratif lebih berfokus  pada  tindakan,  bukan  pada  pelaku. 20 Konsep  keadilan  restoratif mengambil dan menyatukan banyak unsur dari praktek hukum yang telah berlaku dari retributive dan rehabilitative justice di abad yang lalu, dan memperkenalkan beberapa  istilah-istilah  baru. 21 Seperti  yang  digambarkan  di  dalam  tabel  berikut ini :
Traditional Justice (retributive and rehabilitative) Restorative Justice Victims are peripheral to the process Victims are central to the process The  focus  is  on  punishing  or  on  treating  an offender He  focus  is  on  repairing  the  harm  between  an offender  and  victim,  and  perhaps  also  an offender and a wider community The community is represented by the state Community  members  or  organisations  take  a more active role The  process  is  characterised  by  adversarial relationships among the parties The  process  is  characterised  by  dialogue  and negotiaion among the parties Tabel 1 22
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  keadilan  restoratif mencakup  proses  antara  para  pihak  untuk  menentukan  tanggung  jawab  pelaku terhadap  korban,  di  sisi  lain  Mohammad  Kemal  Pratama  menegaskan    bahwa keadilan  restoratif  merupakan  suatu  ideologi  yang  menjunjung  nilai-nilai  hak asasi manusia, yakni menghormati martabat individu. Lebih lanjut ia memaparkan 3 (tiga) nilai yang dianut oleh keadilan restoratif, yakni 23 :
1. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi, yang mengedepankan suatu proses yang  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  terjadinya  suatu  tindak
20 Intisari  Kathleen  Daly, Restorative  Justice:  Philosophy  to  practice, Ashgate,  Dartmouth,  USA, 2000, hlm 43
21 Intisari  Allison  Morris  and  Warren  Young, Restorative  Justice:  Philosophy  to  practice, Ashgate, Dartmouth, USA, 2000, hlm 13-20
22 Kathleen Daly, supra 20, hlm. 36
23 Intisari  dari  Mohammad  Kemal  Dermawan  dan  Mohammad  Irvan  Oli’i.  Sosiologi  Peradilan Pidana, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 84
pidana  tertentu  guna  secara  bersama-sama  memecahkan  masalah  dan menghindari  akibat  negatif  di  masa  yang  akan  datang.  Ini  adalah  sebuah konsep  payung  bagi  berbagai  kegiatan  nyata,  seperti  dilakukannya  mediasi dan pertemuan korban-pelaku. Keadilan restoratif terang-terangan mengakui korban  sebagai  yang  menderita  kerugian  akibat  dari  kejahatan.  Banyak penulis  menekankan  bahwa  keadilan  restoratif  adalah  setiap  proses  yang memungkinkan  para  korban  dan  pelaku  aktif  berpartisipasi.  Sebagai  sebuah ideologi,  keadilan  restoratif  ditandai  oleh  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip tertentu salah satu nilai tersebut adalah menghormati martabat individu. Ini adalah  hak  dari  manusia,  yang  dapat  ditemukan  di  universal  declaration  of Human Rights tahun 1948.
2. Nilai kedua dari keadilan restoratif adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku.
3. Nilai  ketiga  adalah  perbaikan,  atau  yang  dikenal  sebagai  reparasi.  Pelanggar didorong  untuk  bertanggungjawab  dan  mengakui  konsekuensi  dari  perilaku mereka. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui dan memvalidasi korban dan penderitaan mereka dan berusaha memperbaiki korban. Reparasi bisa  mengambil  berbagai  bentuk  dari  kompensasi  moneter  untuk  reparasi simbolis  atau  permintaan  maaf.  Pengakuan  itu  sendiri  bisa  mempercepat penyembuhan atau pemulihan korban.
Sehingga  dengan  demikian  melalui  tiga  nilai  tersebut  dapat  menggambarkan bahwa  keadilan  restoratif  menjunjung  tinggi  nilai  hak  asasi  manusia  dan  begitu memperhatikan  sisi-sisi  humanis  dalam  penerapannya.  Penerapan  keadilan restoratif  lebih  dari  hanya  sekedar  proses  dialogis  untuk  menyelesaikan permasalahan  penyimpangan  perilaku  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pada  tabel  di bawah ini akan diberikan gambaran-gambaran perbedaan antara konsep hukum pidana  konvensional  dengan  konsep  keadilan  restoratif.  Dimana  akan  terlihat konsep  keadilan  restoratif  yang  mengedepankan  martabat  manusia,  berikut perdedaan-perbedaannya:

## Tabel: Perbedaan Konsep Keadilan Restoratif.
Nilai - Keadilan  restoratif  memperhatikan  hak  asasi  manusia  dan  juga dampak  sosial.  Berbeda  dengan  hukum  yang  berlaku  saat  ini  yang lebih  didasarkan  pada  etika  dan  kejahatan  yang  dilakukan  pada pelaku  yang  menempatkan  hak  hukum  dan  penghukuman  pada prioritas utama - Adanya  pemulihan  pada  keamanan,  penghormatan,  martabat  dari korban  dan  yang  terpenting  pengendalian  terhadap  perasaan  atau emosi korban - Memunculkan  rasa  tanggungjawab  pada  pelaku  atas  perbuatan  yang telah ia lakukan serta dampak dari tindakan tersebut Proses Secara  umum  keadilan  restoratif  menyuguhkan  proses  yang  lebih informal dan lebih personal karena melibatkan pelaku dan korban secara langsung. Berbeda dengan hukum pidana yang berlaku saat ini yang lebih pada sesuatu yang bersifat ritual, prosedur yang formal dan rumit Hasil Berbeda  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini,  yang  lebih mengedepankan  pemberian  sanksi  hukuman,  keadilan  restoratif berfokus pada permohonan maaf dari pelaku serta pemulihan lingkungan masyarakat  sekitarnya  dengan  cara  pengembalian  barang  yang  dicuri atau menanggung luka yang dialami oleh korban. Dari  sudut  pandang korban Korban  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  proses  keadilan restoratif.  Berdasarkan  penelitian  hanya  6%  korban  yang  tidak  mau bertemu  dengan  pelaku  dan  menyatakan  bahwa  meraka  yang  bertemu dengan  pelaku  memiliki  pengalaman  yang  positif  karena  dilibatkan langsung  untuk  memahami  tidak  hanya  kondisi  pelaku  saja  tetapi  juga berhadapan  dengan  keluarga  pelaku.  Dalam  upaya  memahami  secara utuh permasalahan yang dihadapi oleh pelaku. Dari  sudut  pandang pelaku Pada  peradilan  pidana  yang  berlaku  saat  ini,  pelibatan  langsung  pelaku sangat  sedikit.  Seringkali  pelaku  berkomunikasi  di  pengadilan  melalui pengacaranya dan mereka dicegah untuk berkomunikasi langsung dengan korban.  Berbeda  dengan  keadilan  restoratif  yang  melibatkan  pelaku    di dalam  proses  dan  berinteraksi  dengan  korban  untuk  berbicara  terkait kesalahan mereka dan membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kejahatannya  tersebut.  Untuk  menunjukkan  rasa  bersalahnya  dan memohon  maaf  atas  apa  yang  sudah  mereka  lakukan.  Sehingga  pelaku berkontribusi  juga  dalam  memunculkan  keputusan  akhir  apa  yang  akan disepakati antara pelaku dengan korban untuk mensikapi apa yang sudah dilakukan oleh pelaku kepada korban.
Sumber: Intisari Allison Morris and Warren 24
Dengan  demikian  konsep  keadilan  restoratif  sangat  berbeda  dengan penerapan  konsep  pemidanaan  yang  saat  ini  berlaku  umum  di  Indonesia. Sebetulnya  konsep  keadilan  restoratif  ini  bukanlah  hal  yang  baru  dalam perkembangan hukum, khususnya hukum pidana nasional ataupun internasional. Secara khusus hal ini akan dibahas pada sub pembahasan selanjutnya.
24 Intisari Allison Morris and Warren Young, supra 21, hlm 13-20

## Kasus-kasus yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  di  Indonesia  konsep keadilan  restoratif  mulai  diterapkan  dan  diberlakukan  sebagai  konsep  hukum yang tertuang di  dalam perundang-undangan  sejak disahkannya Undang-undang No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Klausul  ‘keadilan restoratif’  termuat  di  dalam  Pasal  1  angka  6  yang  berisi  definisi  dan diejawantahkan kemudian pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 93 huruf (d). Adapun definisi keadilan restoratif dalam Undang-undang tersebut yakni :
“ Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan .”
Apabila melihat kembali pembahasan sebelumnya yang membahas terkait konsep dan istilah keadilan restoratif, istilah di atas memang melingkupi konsep dari  keadilan  restoratif.  Di  dalam  Undang-undang  No.  11  tahun  2012  pun dinyatakan  secara  tegas  tentang  pengutamaan  penggunaan  keadilan  restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Penerapan serta aplikasi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengingatkan  pada  kasus  di  tahun  2014  yang menimpa anak dari musisi ternama di Indonesia Ahmad Dhani yang bernama AQJ. AQJ  adalah  seorang  anak  yang  pada  saat  itu  berumur  13  (tiga  belas)  tahun  dan divonis  bersalah  karena  kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  beberapa orang  terluka  bahkan  meninggal  dunia.  Pada  kasus  tersebut  putusan  pengadilan menyatakan  “Menjatuhkan  perintah  agar  terdakwa  dikembalikan  kepada orangtuanya, dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa berkelakuan baik, sopan  dan  bukanlah  anak  nakal  sehingga  masih  dapat  dilakukan  pembinaan. Selain itu telah terjadi perdamaian antar keluarga terdakwa dengan para korban. Dimana  keluarga  terdakwa  menanggung  biaya  pengobatan  korban  yang  terluka
dan  pemakaman  bagi  korban  yang  meninggal  dunia.  Bahkan  keluarga  terdakwa bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang  meninggal  dunia. 25 Kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  lainnya yakni terkait siswi berumur 11 (sebelas) tahun yang membakar ruang kelas pada tahun  2016.  Dimana  pada  tahap  penyelidikan  pun  pihak  kepolisian  mendorong diterapkannya restorative justice . 26
Penerapan  keadilan  restoratif  yang  terjadi  di  Negara  lain  tidak  hanya diterapkan  kepada  anak-anak  atau  anak  muda  saja.  Seperti  salah  satu  contoh kasus yang terjadi di New Zealand pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan “ The  Clotworthy  Case ”.  Kasus  tersebut  merupakan  kasus  perampokan  serta penganiayaan  yang  dilakukan  oleh Mr.  Clotworthy ,  dimana  pada  penyelesaian kasus  tersebut  pelaku  menyatakan  bahwa  ia  melakukan  kejahatan  tersebut karena  pengaruh  alkohol  dan  ia  pun  sangat  menyesali  perbuatannya  tersebut dengan  bentuk  ia  akan  membiayai  seluruh  biaya  operasi  korban  akibat penganiayaan  yang  ia  lakukan.  Singkatnya,  permintaan  maaf  dan  tawaran pembiayaan  operasi  itu  pun  diterima  oleh  korban,  dan  pelaku  melakukan  kerja sosial sebanyak 200 jam. 27
Selain  penerapan  keadilan  restoratif  pada  pemaparan  di  atas,  Beberapa Negara  seperti    Australia  dan  New  Zealand 28 telah  menggunakan  penyelesaian dengan cara restorative justice pada kasus-kasus kejahatan lingkungan. Salah satu kasus  lingkungan  di  Australia  yang  menerapkan  keadilan  restoratif  yakni  kasus suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah bernama SITA. Dimana SITA memiliki satu bidang tanah yang dipakai untuk pengelolaan limbah namun  melewati  batas  izin  lingkungan  yang  ditentukan  karena  dari  tempat pengelolaan  limbah  tersebut  mengeluarkan  aroma  yang  sangat  menyengat.  Oleh karena itu, diadakan suatu   pertemuan  yang  melibatkan  beberapa  pihak,
25 Berita hukumonline Hakim Perintahkan AQJ Dikembalikan Kepada Orang Tua, diunduh 30 April 2018, pkl. 23.11
26 Berita  detiknews.  Polisi  Pakai  Restorative  Justice  di  Kasus  Bocah  Pembakar  Ruang  Kelas  di Sukoharjo. Diunduh 30 April 2018, pkl 23.15
27 Intisari dari Allison Morris and Warren Young, supra 24, hlm 11-12
28 Justice Nicola Pain, dkk, supra 11, hlm. 1
termasuk SITA sendiri. Hasil dari pertemuan tersebut yakni bahwa SITA dituntut untuk melakukan beberapa hal, yakni 29 :
1. Menyusun  sebuah  kajian  literatur  yang  memaparkan  temuan  ilmiah  tentang dampak dari bau yang dikeluarkan;
2. Memasang  alat  ukur infra-red yang  dipantau  melalui  udara  untuk mengidentifikasi daerah yang mengeluarkan bau;
3. Menanam pohon di sepanjang bagian batas ke Selatan;
4. Memberikan uang santunan kepada masyarakat sekitar sebesar 100.000 dolar; dan
5. Memberikan pernyataan rasa penyesalan secara resmi terhadap publik.
Dengan  melihat  beberapa  contoh-contoh  kasus  yang  telah  menerapkan keadilan restoratif di atas, terlihat bahwa penerapan keadilan restoratif bukanlah bertujuan  untuk  memberikan  penghukuman  tetapi  memberikan  tanggung-jawab kepada pelaku kejahatan akibat perbuatan yang telah ia lakukan yang kemudian merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip keadilan restoratif yang disampaikan oleh Marian Liebmann, yang menyatakan bahwa :
“ Pelaku  bertanggungjawab  atas  apa  yang  telah  ia  lakukan.  Pelaku kejahatan  memang  perlu  ‘dihukum’.  Tetapi  ini  tidak  sama  dengan memikul  tanggungjawab  atas  apa  yang  telah  ia  lakukan.  Memikul tanggungjawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan  kejahatan,  menjelaskan  apa  yang  sebetulnya  terjadi  dan menanggung  akibat  dari  perbuatannya,  termasuk  mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak keadilan restoratif .” 30
Pemberian  penghukuman  dan  tanggungjawab  inilah  yang  membedakan antara  peradilan  konvensional  dengan  keadilan  restoratif.  Mengingat  bahwa keadilan  restoratif  memiliki  semangat  bukan  untuk  menghukum.  Selain  itu dampak  positif  yang  dirasakan  dari  diterapkannya  keadilan  restoratif  pun  tidak
29 Id., hlm. 13-14
30 S. Atalim. Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional berjudul Jakarta : Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, Hlm. 147-148
hanya  dialami  oleh  pelaku  tindak  kriminalnya  saja,  tetapi  berdampak  lebih  luas yakni bagi korban serta masyarakat sekitar dengan mengedepankan dialog antar para pihak guna memahami kondisi satu sama lain.
Konsep  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  kasus-kasus  di  atas  juga diterapkan  oleh  masyarakat  kabupaten  Maluku  tengah  yang  memiliki  bentuk tradisi adat dengan istilah Sasi . Sasi adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh  anggota  masyarakat  adat  untuk  ditaati  bersama  oleh  anggota  masyarakat adat  untuk  ditaati  bersama.  Apabila Sasi ini  dilanggar maka  anggota  masyarakat yang bersangkutan akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan- peraturan Sasi yang  telah  disepakati.  Dalam Sasi dikenal  berbagai  macam  jenis sanksi,  yakni  sanksi  denda,  ganti  rugi  dan  sanksi  hukuman  badan.  Dalam penerapannya, dikenal juga sanksi kerja sosial yang merupakan pidana pengganti terhadap sanksi denda yang tidak dapat dibayar. Bentuk sanksi ini dikenal dengan nama  kerja  bakti  berupa  pembersihan  kantor  negeri/desa.  Sanksi  kerja  bakti dapat  digunakan  sebagai  pidana  pengganti  denda  apabila  pelaku  tidak  mampu membayar  denda.  Ide  dasar  dari  sanksi  kerja  bakti  ini  adalah  bahwa  walaupun pelaku tidak mampu membayar denda, pelaku memiliki kesadaran dan keinginan untuk  mempertanggungjawabkan  kesalahannya,  baik  karena  pelaku  ingin menghindari kesialan yang ditimpakan oleh roh nenek moyang ( nitu ) atau tanah desa/negeri  maupun  karena  pelaku  ingin  memulihkan  nama  baiknya  yang  telah tercela di masyarakat. 31
Di Minangkabau terdapat penerapan hukum adat dengan istilah “sumbang- salah”. Contoh kasus dari penerapan hukum adat ini yakni apabila seorang janda didapati  laki-laki  yang  setiap  pagi  turun  dari  rumah  janda  tersebut  dan  setelah mendapatkan  teguran  beberapa  kali,  perilaku  “sumbang-salah”  itu  tetap berlangsung,  akibatnya  lembaga  adat  melaksanakan  rapat  dan  memberi  sanksi
31 Reimon Supusesa. Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di  Maluku  Tengah.  Vol.  24  No.  1.  Mimbar  Hukum,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  2012, hlm 44-51
adat  kepada  janda  tersebut.  Dimana  sanksi  yang  diberikan  yakni  dibuang sepanjang adat. 32
Konsep Sasi di  Maluku  Tengah  dan  sumbang-salah  di  Minangkabau merupakan  beberapa  contoh  konkrit  bahwa  nilai  keadilan  restoratif  diterapkan melalui  hukum  adat  di  Indonesia.  Penyesuaian  kemampuan  pelaku  dalam mempertanggungjawabkan  perbuatannya  serta  penyelesaian  berupa  teguran terlebih  dahulu menunjukkan  bahwa  hukum  adat  tidak berfokus  kepada  pelaku, tetapi lebih bertujuan pada keseimbangan lingkungan masyarakat. Hal ini senada dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Ter  Haar  yang  mengartikan  suatu  delik  adat sebagai  tiap-tiap  gangguan  terhadap  keseimbangan,  yang  menyebabkan timbulnya  suatu  reaksi  adat.  Reaksi  adat  akan  berusaha  memulihkan keseimbangan  yang  terganggu. 33 Nilai  inilah  yang  merupakan  nilai  dari  keadilan restoratif, yakni pemulihan bukan penghukuman.

## Konsep  Keadilan  Restoratif  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia  dan Penerapannya di Indonesia
Hukum  adat  merupakan  hukum  asli  masyarakat  Indonesia,  berakar  pada adat  istiadat  atau  merupakan  pancaran  nilai-nilai  dasar  budaya  masyarakat Indonesia,  yang  berarti  pula  mengikat  dan  menemukan  segala  pikiran  dan perasaan  hukum  orang-orang  dalam  masyarakat  Indonesia. 34 Hukum  adat memiliki  3  (tiga)  karakteristik,  yakni  :  ia  mengandung  sifat  yang  sangat tradisional,  dapat  berubah,  sanggup  untuk  menyesuaikan  diri.  Ciri  khas  ini menunjukkan  bahwa  walaupun  hukum  adat  mempertahankan  nilai-nilai tradisional  yang  dimiliknya,  dalam  waktu  yang  sama  hukum  adat  pun  dapat menerima  perubahan  yang  memengaruhinya.  Di  sinilah  letak  fleksibilitas  dari hukum adat. 35 Fleksibilitas tersebutlah yang menyebabkan penerapan hukum adat
32 Intisari Elwi Danil., Supra no. 13, hlm. 587
33 Reimon Supusesa, Supra no. 31, hlm 48
34 St, Laksanto Utomo, Supra no 14, hlm. 136
35 Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. Vol. 22 No. 3. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm 456
tidak  bisa  dilepaskan  dari  masyarakat,  pasalnya  hukum  terus  berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.
Eva  Achyani  Zulfa,  dalam  kajian  disertasinya  mengatakan  konsep  hukum adat  dan  peradilan  adat  merupakan  akar  keadilan  restoratif.  Dengan  mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia, Eva Achayni Zulfa mencatat akar kedilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti :
a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu kesatuan (komunal);
b. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan  masyarakat.  Seorang  individu  bukan  sosok  yang  bebas  dalam  segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
c. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul  oleh  masing-masing  individu  anggotanya  demi  pencapaian  tujuan bersama;
d. Tujuan  pemeliharaan  keseimbangan  lahir  batin  berpangkal  pada  pandangan ketertiban  alam  semesta  (kosmos).  Kepentingan  masyarakat  merupakan hubungan  harmonis  antara  segala  sesuatu  sesuai  dengan  garis  dan keseimbangan kosmos;
e. Pelanggaran  terhadap  hukum  adat,  merupakan  pelanggaran  terhadap ketertiban kosmos.
f. Jika  garis  kosmos  tidak  dijalani,  walaupun  oleh  seorang  individu,  maka  baik masyarakat  maupun  orang  tersebut  akan  menderita,  karena  berada  di  luar garis kosmos yang ada. 36
Dengan  memperhatikan  ciri  hukum  adat  di  atas  terlihat  bahwa keseimbangan  dan  keharmonisan  masyarakat  menjadi  hal  utama  dalam karakteristik  hukum  adat.  Hukum  adat  yang  begitu  memperhatikan  keterkaitan
36 Ahmad Ubbe,  Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif, Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan  Hukum  Nasional  berjudul  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  2013, hlm. 165
dan keterikatan individu dengan lingkungan sekitarnya juga menunjukkan bahwa hukum  adat  tidak  berfokus  pada  pelaku  tetapi  terhadap  akibat  dari  tindakan pelaku, dan ini merupakan ciri dari keadilan restoratif. Namun sangat disayangkan bahwa  saat  ini  penerapan  hukum  adat  dalam  sistem  peradilan  hukum  formal  di Indonesia  masih  sangat  minim  bahkan  terkesan  keberadaannya  berada  di  luar sistem  hukum  Nasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  Eva  Achjani  Zulfa yang menyatakan bahwa :
“ Eksistensi  peradilan  adat  kerap  dipertanyakan.  Hal  ini  disebabkan karena  sistem  dan  mekanisme  yang  disebut  sebagai  peradilan  adat seolah-olah  berada  di  luar  mekanisme  hukum  formal  yang  berlaku  di Indonesia .” 37
Apabila  melihat  dari  pernyataan  di  atas,  tidak  heran  apabila  saat  ini penerapan  hukum  nasional  yang  telah  dikodifikasi  lebih  diutamakan dibandingkan penerapan hukum adat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Hal itu dapat dipahami, terlebih di dalam sistem peradilan pidana  mengenal asas “lex scripta ” dan “ lex carta ”, dimana asas “ nullum delictum nulla poena sine privea lege  poenali ”,  melarang  keberlakuan  hukum  yang  tidak  tertulis  karena  dianggap akan  mengancam  kepastian  hukum  yang  diusung  sebagai  landasan  utama keberlakuan hukum pidana. 38
Walaupun  demikian,  peraturan  perundang-undangan  kita  sebetulnya mengakui  adanya  keberadaan  hukum  adat.    Seperti  yang  tertuang  di  dalam Undang-undang  Dasar  1945  serta    Undang-undang  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut pemaparannya :

## Undang-undang Dasar 1945
Pasal 18B ayat (2)
“ Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
37 Lihat Eva Achjani Zulfa, Supra no 25, hlm 1
38 Id.. hlm. 4
sesuai  dengan  perkemabangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang .”
Pasal 32 ayat (1)
“ Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya .”

## Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 5 ayat (1)
“ Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat .”
Pasal 50 ayat (1)
“ Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk mengadili. ”
Dengan  memperhatikan  dua  Undang-undang  di  atas,  sebetulnya  dapat dilihat  bahwa  dengan  diakuinya  hukum  adat  di  Indonesia,  yang  memiliki  nilai- nilai  dari  akar  keadilan  restoratif,  maka  sebetulnya  peluang  penerapan  keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat terbuka.
Asas  hukum  pidana  yang  tidak  memperbolehkan  adanya  ketidakpastian hukum dalam hukum tidak tertulis sekiranya bisa dihadapkan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut Barda Nawawi Arief, S.H sifat melawan hukum materiel adalah :
“ Identik  dengan  melawan/bertentangan  dengan  hukum  tidak  tertulis atau  hukum  yang  hidup  (unwritten  law/the  living  law),  bertentangan dengan  dengan  asas-asas  kapatutan  sosial  dalam  masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat) . 39
39 Barda Nawawi Arief,  Pembaharuan Hukum  Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,  PT. Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, hlm 27
Perumusan asas legalitas formil dan legalitas materiil dalam konsep KUHP memperlihatkan  bahwa  memang  kepastian  hukum  dan  keadilan  selalu  dalam keadaan  yang  bersitegang  secara  filosofis. 40 Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief mengemukakan  bahwa  perwujudan  asas  legalitas  materiil  merupakan implementasi  ide  keseimbangan  dalam  sumber  hukum  atau  landasan  legalitas untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dengan  berdasarkan pada hukum tertulis. Artinya, perbuatan melawan hukum tidak hanya ditetapkan oleh hukum tertulis melainkan juga dalam hukum tak tertulis. 41 Hal tersebut pun sejalan  dengan  pendapat  dari  Muladi  yang  menyatakan  bahwa  di  dalam  kondisi yang  sangat  pluralistik  dan  sebagaimana  penduduk  masih  hidup  di  pedesaan, kiranya sangat bijaksana untuk menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiel dan menempatkan asas-asas keadilan yang bersifat umum sebagai pasangan dari kepastian hukum. 42
Dengan  memperhatikan  pemaparan  di  atas,  menegaskan  bahwa  peluang untuk  menerapkan  keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  sangat terbuka. Adapun hal ini diperhatikan dari 3 (tiga) perspektif, yakni :
1. Historis,  yakni  bahwa  sebelum  Indonesia  dijajah  oleh  Eropa  dan  kemudian Eropa  memberlakukan  dan  mewariskan  konsep  hukum  mereka  di  Indonesia, telah  ada  hukum  adat.  Diketahui  bahwa  hukum  adat  memiliki  nilai-nilai  dari akar keadilan restoratif dan hal ini tentu menjadi peluang karena hukum adat hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia.
2. Sumber  Hukum,  keberadaan  hukum  adat  diakui  keberadaannya  di  dalam Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
3. Dibenarkan  konsep  penerapannya  oleh  ajaran  hukum  pidana,  khususnya ajaran sifat melawan hukum materiel.
Dengan demikian melihat dari beberapa 3 (tiga) perspektif serta beberapa kasus yang menerapkan keadilan restoratif yang telah dijelaskan pada sub bagian
40 Reimon Supusesa, Supra no. 31, hlm 51
41 Id., hlm 52
42 Id., hlm 52
sebelumnya,  maka  penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  terbuka kemungkinan  untuk  diterapkan  tidak  hanya  kepada  kasus  anak.  Ditambah sebetulnya  perlu  diketahui  pula  bahwa  konsep  hukum  adat  sebetulnya  telah menjadi  inspirasi  negara-negara  lain  dalam  menyelesaikan  permasalahan. pluralisme  hukum  adat  di  Indonesia  yang  tumbuh  kembang  secara  dinamis mengikuti  perkembangan  masyarakatnya  dengan  tetap  bertumpu  pada karakteristik  masyarakat  adat  dan  pola  pikir participerend  coshmish 43 menarik minat para pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian.  Pola pikir participerend coshmish mirip dengan pendekatan restoratif ( restorative approach ). Universitas  Utrecht  misalnya  berupaya  mendorong  digunakannya  musyawarah mufakat model masyarakat adat Melayu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.  Salah  satu  hasil  dalam  upaya  tersebut  yakni  munculnya  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan. Dimana konsep ini pun telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-undang No. 30 tahun 1999 karena terinspirasi konsep dari Negara dengan common law system dalam menyelesaikan sengketa. Fakta ini semakin memberikan gambaran bahwa konsep  serta  pola  pikir  hukum  adat  masih  sangat  relevan  untuk  digunakan bahkan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. 44

## Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia
Seperti  yang  disinggung  sebelumnya  bahwa  terdapat  peluang diterapkannya  konsep  keadilan  restoratif  pada  hukum  pidana  Indonesia  dilihat dari  segi  historis,  sumber  hukum  ataupun  teori  dalam  hukum  pidana.  Namun bukan  berarti  dengan  adanya  peluang  tersebut  tidak  terdapat  hambatan-
43 Pola pikir participerend coshmish bertumpu pada pandangan bahwa alam semesta dengan segala isinya merupakan satu kesatuan yang harus senantiasa dijaga keutuhan dan keseimbangannya. Oleh karena itu setiap gangguan terhadap keseimbangan alam semesta perlu dipulihkan seperti sediakala.
44 Intisari Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem  Hukum  Indonesia,  Vol.  13  No.  2.  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, 2013, hlm. 321
hambatan  yang  akan  terjadi  apabila  konsep  keadilan  restoratif  diterapkan  di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat dari segi sosial dan politik hukum pidana di Indonesia.
Pertama ,  apabila  dilihat  dari  segi  sosial  penerapan  keadilan  restoratif  di Indonesia  akan  mengalami  hambatan  yakni  bahwa  dewasa  ini  masyarakat Indonesia  lebih  menyukai  dan  condong  terhadap  pola  ‘penghukuman’  untuk diterapkan  kepada  pelaku  kejahatan.  Lapas  yang  penuh  dan  banyak  diisi  oleh narapidana-narapidana  yang  kasusnya  sampai  pada  tingkatan  kasasi  padahal tindak pidana yang dilakukan hanyalah tindak pidana ringan menunjukkan bahwa masyarakat  Indonesia  saat  ini  masih  memiliki  pola  pikir  memberikan ‘penghukuman’ kepada pelaku tindak pidana. Tentu hal ini bertentangan dengan nilai  keadilan  restoratif  yang  memiliki  spirit  bukan  untuk  menghukum,  tetapi untuk  memulihkan  atau  mengembalikan  ( restore )  dengan  memberikan tanggungjawab kepada seseorang yang melakukan tindakan menyimpang.
Potret  di  atas  pun  terlihat  dari  mulai  ditinggalkannya  penerapan  hukum adat  di  Indonesia.  Hukum  adat  yang  memiliki  akar  nilai  serta  unsur-unsur keadilan  restoratif  saat  ini  dirasa  kuno  oleh  masyarakat  di  Indonesia.  Hal  ini berbanding  lurus  dengan  rendahnya  angka  daerah-daerah  di  Indonesia  yang masih  menerapkan  hukum  adat,  sebut  saja  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang masih  mengutamakan  penggunaan  hukum  adat  yakni  Papua,  Bali,  Toraja, Minangkabau,  Kalimantan  dan  Jawa  Tengah. 45 Sehingga  dengan  demikian diperlukan  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  di Indonesia  tentang  konsep  hukum  yang  sebetulnya  tidaklah  identik  dengan penghukuman dan hal ini pun sesuai dengan semangat Pancasila sila ke-4 terkait permusyawaratan mufakat.
Kedua ,  hambatan  yang  akan  terjadi  apabila  konsep  keadilan  restoratif diterapkan sebagai bagian dari hukum pidana di Indonesia yakni dilihat dari segi
45 Septa  Candra,  Restorative  Justice:  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia.  Vol.  2  No.  2,  Jurnal  Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional  berjudul Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 165
politik hukum pidana. Saat ini penerapan hukum di Indonesia nampak mengalami dualisme  hukum,  yakni  hukum  nasional  dan  hukum  adat.  Namun  perlu diperhatikan  bahwa  dengan  adanya  Undang-undang  Dasar  1945  dan  Undang- undang Kehakiman sebetulnya menegaskan bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum  nasional.  Pemahaman  bahwa  hukum  adat  bukanlah  bagian  dari  hukum nasional  dikarenakan  hukum  adat  yang  bukanlah  hukum  tertulis  tidak memberikan dan menjamin kepastian hukum sehingga memberikan kesan bahwa penerapan  hukum  non-adat  dirasa  lebih  memberikan  keadilan.  Selo  Soepardjan pun  mengklasifikasikan  bahwa  masyarakat  pra  modern  atau  modern  dicirikan dengan hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis. 46 Sehingga pemikiran demikian menjadi  hambatan  tersendiri  karena  tidak  menutup  kemungkinan  pihak-pihak yang menyelesaikan kasusnya dengan konsep keadilan restoratif, salah satu pihak melanjutkan kasus terkait ke hukum pidana formal.

## Penutup
Apabila melihat dari konsep keadilan restoratif,  hukum adat di Indonesia memiliki  nilai  serta  akar  dari  konsep  keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  dan hukum  adat  memiliki  tujuan  yang  sama  yakni  untuk  pemulihan  serta menyeimbangkan  kembali  kondisi  masyarakat  akibat  adanya  prilaku menyimpang, dengan bukan bertujuan untuk memberikan hukuman. Hukum adat yang  telah  berkembang  sebelum  Indonesia  dijajah  oleh  Eropa  menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat diperluas tidak hanya diterapkan pada kasus  anak.    Walaupun  saat  ini  hukum  adat  sudah  mulai  ditinggalkan  di  banyak daerah  di  Indonesia,  namun  tidak  berarti  hal  ini  tidak  dapat  dikembangkan kembali,  pemahaman  masyarakat,  sistem  hukum  pidana  serta  sistem  peradilan yang lebih mengedepankan penerapan hukum adat menjadi faktor penting untuk mengembangkan  kembali  hukum  adat  di  Indonesia.  Hal  ini  diperlukan  karena
46 Soleman B. Taneko, Hukum Adat : Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 100
untuk  mengubah  pola  pikir  masyarakat  Indonesia  yang  masih  menyikapi  pelaku prilaku  menyimpang  dengan  penghukuman  yang  bertujuan  untuk  pembalasan dendam, bukan untuk pemulihan. Persoalan baru justru akan muncul apabila hal tersebut  terus  menerus  dibiarkan,  seperti  munculnya  residivis  dikarenakan penghukuman  tidak  memberikan  efek  jera  serta  penuhnya  lapas  diakibatkan banyaknya narapidana. Hal tersebut tidak saja memberikan kekhawatiran kepada masyarakat  tetapi  juga  merugikan  Negara  dengan  beban  mengakomodir kebutuhan dasar seluruh narapidana.
Perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengakui  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat  serta  adanya  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiel  dalam  hukum pidana dapat menjadi tonggak awal untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam  menyikapi  perbuatan  dan  akibat  dari  tindakan  yang  menyimpang. Penerapan keadilan restoratif pada beberapa contoh kasus dapat menjadi contoh penerapan  keadilan  restoratif  tidak  hanya  kepada  anak-anak,  tetapi  juga  dapat diterapkan  pula  pada  orang  dewasa.  Apabila  hal  ini  dapat  dikembangkan, kekhawatiran  masyarakat  akan  ketertiban  umum  dan  beban  negara  akibat pembiayaan lapas yang semakin penuh akan tereduksi seiring dengan pola pikiran masyarakat Indonesia yang mengedepankan keharmonisan selayaknya nilai luhur yang dijunjung bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku :
Allison Morris and Warren Young, Restorative Justice: Philosophy to practice, USA, Ashgate, Dartmouth, 2000
Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
E.Y,  Kanter  dan  S.R  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012
Justice Nicola Pain, dkk. Restorative Justice for Environmental Crime: an Antipodean Experince , International  Union  for  Conservation  of  Nature  Academy  of Environmental Law Colloquium , Oslo, Norway, 2016
Kathleen  Daly,  Restorative  Justice:  Philosophy  to  practice,  Ashgate,  Dartmouth, USA,  2000
Marwan  Effendy,  Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 Mohammad  Kemal  Dermawan  dan  Mohammad  Irvan  Oli’i,  Sosiologi  Peradilan Pidana, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015 Muladi  Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  di  Masa  Datang,  Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
Seumas  Miller  and  John  Blackler,  Restorative  Justice:  Philosophy  to  practice, Ashgate, USA, Dartmouth, 2000
Soleman  B.  Taneko,  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar  Awal  dan  Prediksi  Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987 St, Laksanto Utomo. Hukum Adat, Rajagrafindo Persada, Depok, 2016 Tim  Departemen  Kriminologi  FISIP  UI,  Viktimologi  Reparasi  dan  Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System , Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011
Jurnal : Ahmad  Ubbe,  Peradilan  Adat  dan  Keadilan  Restoratif,  Vol.  2  No.  2,  Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional berjudul Jakarta: Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
Elwi  Danil,  Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana.  Vol.9  No  3.  Jurnal  Konstitusi.  Jakarta:  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012
Lastuti  Abubakar,  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia.  Vol.  13  No.  2.  Jurnal  Dinamika Hukum.Purwokerto  :Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, 2013
Reimon  Supusesa,  Eksistensi  Hukum  Delik  Adat  Dalam  Perspektif  Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Maluku  Tengah.  Vol.  24  No.  1.  Mimbar  Hukum. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012
S. Atalim. Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal- Konvensional, Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional  berjudul  Jakarta  :  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
Septa Candra. Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan
Hukum  Nasional  berjudul  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
S.  Sahabuddin,  Jurnal  Dinamika  Hukum  :  Reorientasi  Kebijakan  Kriminal  Dalam Menyelesaikan  asus  Ringan  (Dari Due  Process  Model ke Reintegrative Mode l).  Purwokerto:  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman, 2014
Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca amandemen. Vol. 22 No. 3. Mimbar Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010
Artikel :
Eva  Achjani  Zulfa.  Eksistensi  Peradilan  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia.http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr._eva_a chjani,_sh.,mh.pdf, hlm. 1, diakses 3 Mei 2018

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kemudian terdapat perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Internet :
Berita  hukumonline  Hakim  Perintahkan  AQJ  Dikembalikan  Kepada  Orang  Tua, diakses 30 April 2018, pkl. 23.11
Berita detiknews. Polisi Pakai Restorative Justice di Kasus Bocah Pembakar Ruang Kelas di Sukoharjo. diakses 30 April 2018, pkl 23.15
Berita  CNN  Indonesia  Penjara  Penuh  Sesak,  Ratusan  Kepala  Lapas  Mengadu  ke Yasonna, diakses 2 Juni 2018, pkl 11.33
Berita Hukum Online. MA Keluhkan Pelaksanaan Perma Tipiring, diakses 1 Maret 2018, pkl.00:14