Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9, No. 2, 2021, pp. 128-141 Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v9i2.2079
* Corresponding author Ayu W. Johannes
Institut Pemerintahan Dalam Negeri ayuwidowati@ipdn.ac.id Received: November 2, 2021 Revised:  November 30, 2021 Accepted:  December 4, 2021
Available Online: December 10, 2021

## Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara
Claudio V. D. Tamara 1 , Ayu W. Johannes* 2 , Lina Marlina 3 , Khansa Aulia Hendra 4 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, danny_tpet@yahoo.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ayuwidowati@ipdn.ac.id
3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, lina_marlina@ipdn.ac.id
4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khansaaulia2@gmail.com

## Abstrak
Dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya pegawai sektor publik, terdapat bahasan yang menarik  untuk  dikaji  yaitu  tentang  penempatan  pegawai  berdasarkan  kompetensinya  sehingga dapat  melakukan  pekerjaaannya  dengan  efektif.  Penelitian  berfokus  untuk  untuk  mengkaji  dan menjelaskan analisis jabatan dalam menempatkan pegawai di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Sekretariat Provinsi Sulut. Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Data diperoleh dari objek penelitian yang terdiri dari para pejabat struktural, fungsional dan staf biro pemerintahan  dan  otonomi  daerah  pada  pemerintah  Provinsi  Sulut.  Analisis  jabatan  pada  Biro Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  di  Pemerintah  Provinsi  Sulut  telah  dilaksanakan  namun belum maksimal hal ini dapat dilihat masih banyak posisi jabatan yang kosong (belum terisi) dan ada beberapa ketidaksesuaian antara pendidikan pemangku jabatan dan klasifikasi jabatan.
Kata Kunci: Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai, Pengembangan Kompetensi
Job Analysis in Employee Placement In the Bureau of Government and Regional Autonomy

## North Sulawesi Provincial Secretariat

## Abstract
In  the  implementation  of  public  sector  employee  resource  management,  there  is  an  interesting discussion to study, namely the placement of employees based on their competencies so that they can  carry  out  their  work  effectively.  The  research  focuses  on  reviewing  and  explaining  job analysis in placing employees in the Bureau of Government and Regional Autonomy, Secretariat of  the  Province  of  North  Sulawesi.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method.  The  data were obtained from the object of research consisting of structural, functional officials and staff of the government and regional autonomy bureaus in the North Sulawesi provincial government. The analysis of positions at the Bureau of Government and Regional Autonomy in the Provincial Government of North Sulawesi has been carried out but has not been maximized, it can be seen
that there are still many vacant (unfilled) positions and there are some discrepancies between the education of incumbents and the classification of positions.
Keywords: Position Analysis, Employee Placement, Competence Development.

## Pendahuluan
Semangat reformasi birokrasi yang telah disuarakan adalah salah satu upaya pemerintah untuk  memperbaiki  stigma  negatif  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Salah  satunya dengan memperbaiki manajemen aparatur sipil negara (Fathya, 2017), agar mampu membentuk sumber  daya  pegawai  yang  memiliki  kualitas  yang  mampu  bersaing  secara  nasional  dan international.  Analisis  jabatan  dilaksanakan  agar  organisasi  pemerintahan  dapat  menempatkan aparaturnya yang mencerminkan rasa adil dan terjadinya keseimbangan antara beban pekerjaan dengan  kompetensi  aparat  yang  dimiliki,  level  pendidikan,  dan  kemampuan  keterampilan. Pelaksanaan ini menyangkut pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan maksimal.
Setiap kelembagaan pemerintah memiliki kewajiban dalam menata kebutuhan jumlah dan tipe jabatan dari PNS maupun PPPK di lingkungan kerjanya berdasarkan hasil analisis jabatan dan  analisis  beban  kerja  (Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014).  Hal  tersebut  diperjelas  lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS Pasal 6. Maka pada tahun 2020 Kementerian pendayagunaan dan aparatur negara mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Aturan tersebut bertujuan untuk  menjadikan  PNS  dan  PPPK  yang  memiliki  jiwa  professionalisme,  nilai  dasar  yang terinternalisasi, terlepas dari belenggu politik, dan terhindar dari perilaku aparatur pemerintahan yang  menyalahi  kewenangan  yang  disebabkan  oleh  faktor greed,  opportunity,  needs  and exposure (Setiawan dkk, 2020)
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Nasional  Nomor  12  Tahun  2011  menjelaskan pengertian dari analisis jabatan sebagai rangkaian tindakan mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan  menyusun  data  jabatan  hingga  jadi  suatu  informasi  jabatan.  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara  (Sulut)  khususnya  Biro  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  juga  melakukanan  alisis jabatan  untuk  mendapat  gambaran  terkait  uraian  pekerjaan  dan  beban  kerja  masing-masing aparaturnya.
Pada  uraian  tugas  dijelaskan  bahwa  bahwa  kelembagaan  Biro  mempunyai  Visi  yaitu terwujudnya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government) melalui peningkatan koordinasi, informasi serta sinkronisasi dalam rangka otonomi daerah. Untuk mewujudkan visi itu,  Biro  tersebut  mempunyai  tupoksi  dalam  rangka  menyiapkan  berbagai  materi  mengenai
kebijakan  dalam  membina  tata  kelola  otonomi,  mengkoordinasikan  pembinaan penyelenggaraannya, hubungan kelembagaan, dan kemasyarakatan.
Dalam  penyelenggaraan  tupoksinya,  Biro  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  Provinsi Sulut dibantu sumber daya aparatur sebanyak 28 pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.  Pada  jabatan  struktural  terdiri  dari  1  kepala  biro,  3  kepala  bagian,  dan  9  kasubag, kemudian  jabatan  fungsional  umum  yang  terdiri  dari  analisis,  pengelola,  pengadministrasi, bendahara, sopir dan lainnya.
Penempatan pegawai yang menduduki jabatan tersebut tentunya yang akan menentukan ketercapaian  dari  tugas  pokok  dari  Biro  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  Provinsi  Sulut. Penempatan  pegawai  dalam  jabatan  perlu  didukung  dengan  sumber  daya  aparatur  yang berkemampuan  sesuai  kebutuhan  jabatan  yang  dipersyaratkan.  Kemampuan  sumber  daya aparatur  dalam  pencapaian  kinerja  yang  unggul  dapat  terlihat  pada  karakter  dan  prilaku  yang berfokus pada uraian tugas secara efektif.  Kompetensi adalah mesin utama yang menggerakkan kelembagaan  pemerintah  menjadi  roda  pengerak  bagi  mesin  pemerintahan.  Kompetensi  juga sebagai alat ukur dari kemampuan dan kecakapan aparat untuk melaksanakan tugas secara tepat guna dan berhasil guna (Sedarmayanti, 2009).
Malthis  dan  Jackson  (2006)  berpendapat  bahwa  kompetensi  adalah  fitur  penting  yang bisa dikaitkan pada peningkatan prestasi serta kemampuan kerja individu atau tim. Kompetensi tersebut  merupakan  kekhususan  yang  tergambar  secara  dalam  dari  seorang  aparatur  yang mempunyai  dampak  secara  jelas  terhadap  pelaksanaan  pekerjaannya  yang  berubah  menjadi sangat  baik.  Masalah  pengembangan  kompetensi  dalam  kehidupan  kerja  dapat,  namun,  juga dibahas atas dasar pertimbangan politik mengenai distribusi kesejahteraan dan isu-isu demokrasi. Kurangnya  kesempatan  untuk  pendidikan  dan  pembelajaran  di  tempat  kerja  untuk  kelompok karyawan  dengan  pendidikan  dasar  yang  tidak  luas  dapat  memperbesar  perbedaan  tingkat pendidikan  pada  masyarakat  (Rubenson,  2006).  Kompetensi  terlihat  sebagai  kinerja  yang dilakukan  aparatur pada  pekerjaan  dan  tanggungjawabnya,  yang  memberikan  hasil  yang  dapat melebihi dengan yang diharapkan oleh pimpinan.  Kompetensi sumber daya aparatur yang lebih sesuai dengan pekerjaan dalam jabatan, akan dapat melakukan tugas-tugas yang diarahkan dalam jabatan organisasi pemerintahan.
Jabatan  pada  organisasi  pemerintahan  dikaji  melalui  analisis  jabatan  untuk  mengetahui informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menyusun  gambaran  pekerjaan  yang  ada,  sehingga  dapat terbentuk spesifikasi jabatan dan dapat dievaluasi. Analisis pekerjaan adalah elemen kunci dalam program  manajemen  sumber  daya  manusia,  menghasilkan  dua  dokumen  penting:  deskripsi pekerjaan merangkum tugas, tanggungjawab, kondisi kerja dan aktivitas pekerjaan tertentu, dan
spesifikasi pekerjaan menguraikan kualifikas karyawan seperti tingkat pendidikan, pengalaman terkait  pekerjaan,  kecakapan,  kemampuan,  atau  kecekatan  untuk  menyelesaikan  tugas  yang dibutuhkan pada pekerjaan yang spesifik (Michael D. Crino, 1993:137).
Analisis  jabatan  yang  komprehensif  menunjukkan  1).  Aktivitas  berorientasi  kerja  yang menggambarkan  aktivitas  spesifik  yang  perlu  dilakukan,  seperti  pelatihan,  pendidikan, pendampingan, kepemimpinan, dll. Deskripsi ini juga dapat menunjukkan bagaimana, mengapa, dan  kapan  pegawai  melakukan  aktivitas  tertentu.  2).  Kepada  siapa  pegawai  harus disubordinasikan dan hubungan karyawan dengan orang lain, termasuk atasan, rekan kerja dan bawahan.  3).  Perilaku  yang  dilakukan  selama  bekerja,  seperti,  pengambilan  keputusan,  dan sebagainya.  4.)  Alat,  bahan,  dll  yang  akan  digunakan  selama  bekerja,  seperti  papan  tulis interaktif,  laptop,  proyektor,  konstruktor,  dll.  5).  Lingkungan  kerja,  seperti  kondisi  kerja  fisik, jadwal kerja, lingkungan organisasi, konteks sosial dan insentif (finansial dan non-finansial). 6). Data  pribadi  yang  terkait  dengan  pekerjaan,  seperti  pengetahuan  teknis,  pelatihan  khusus, pengalaman  kerja,  dll.  7).  Ciri-ciri  kepribadian  seperti  kemampuan,  karakteristik  fisik, kepribadian, minat, gairah, nilai, dll. (McCormick, 1970)
Analisis jabatan menjadi kunci dalam manajemen organisasi yang menentukan isi pada jabatan.  Hal  tersebut  dideskripsikan  pada  tanggungjawab,  kewenangan,  fungsi,  keadan  kerja, tingkat pendidikan, dan keahlian, serta kesesuaian satu jabatan dengan lainnya dalam organisasi, agar karyawan dapat melaksanakan apa yang ditugaskan pada jabatan yang diembannya.

## Metode
Penelitian  ini  dikaji  dan  dianalisis  melalui  melalui  metode  deskriptif  kualitatif  yang menjelaskan  secara  mendalam  sehingga  menghasilkan  analisis  komprehensif  tentang  data temuan  lapangan  untuk  menggambarkan  fenomena  sosial  secara  jelas,  sistematis  dan  faktual (Silalahi, 2011). Objek penelitian ini adalah para pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan  para  pegawai  Biro  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  di  Pemerintah  Provinsi  Sulut,  agar peneliti  mendapatkan  gambaran  dan  informasi  secara  sistematis  dan  faktual  tentang  berbagai permasalahan yang dihadapi terkait analisis jabatan di Lingkungan Provinsi Sulut.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  analisis  jabatan  utamanya  agar  dapat  mengetahui  tugas,  dan  fungsi,  serta tanggungjawab suatu jabatan (Juntak, 2013) pada kelembagaan pemerintahan. Analisis Jabatan merupakan  dasar  yang  digunakan  dalam  memilih  pegawai,  menentukan  grade  atau  tingkatan pegawai, memetakan dan tujuan pekerjaan pegawai, serta menilai hasil kerja pegawai. Pegawai
perlu  untuk  mengetahui job  description secara  jelas  yang  mencerminkan  pekerjaan  apa  yang harus  dikerjakan  dan  tanggungjawab  bagaimana  yang  harus  di  emban  oleh  pegawai  tersebut. Kelembagaan pemerintahan. Hasil analisis jabatan ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggungjawab setiap pegawai yang dikerjakan (Sugijono, 2016).
Analisis Jabatan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan untuk tujuan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan studi  tentang  jenis  orang  yang  dibutuhkan  untuk  suatu  pekerjaan  serta  menentukan  sifat pekerjaan  yang  harus  dilakukan.  Analisis  pekerjaan  memfasilitasi  perencanaan  sumber  daya manusia  dengan  memberikan  rincian  yang  diperlukan  dalam  hal  menemukan  tipe  orang  yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan. Ini adalah studi rinci dan sistematis yang melibatkan  pengumpulan  fakta-fakta  yang  diperlukan  untuk  menentukan  sifat  pekerjaan  yang harus  dilakukan  dan  kualitas  penting  dan  keterampilan  untuk  melakukan  pekerjaan  masing- masing.
Rincian  kegunaan  analisis  jabatan  pada  umumnya  dapat  dilihat  dari  tiga  segi.  pertama dari  segi  kelembagaan  gunanya  untuk  meninjau  ulang  kesediaan  pelaksanaan  wewenang  dan tanggungjawab pada tiap jabatan segi kelembagaan, kedua, dari segi kepegawaian gunanya untuk terjaminnya  dengan  baik  penyelenggaraan  rekruitmen,  perencanaan  karier,  rotasi jabatan,peningkatan  sumber  daya  pegawai,  dan  evaluasi  jabatan.  Ketiga,  dari  segi ketatalaksanaan gunanya untuk pelaksanaan standar operasional prosedur dan penyelenggaraan kegiatan
Analisis  Jabatan  memiliki  dua  jenis  informasi,  uraian  jabatan  dan  spesifikasi  jabatan (Sedarmayanti, 2007).
1. Uraian Jabatan
Tugas-tugas, tanggungjawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggungjawab kepenyeliaan suatu jabatan, suatu produk dari analisis jabatan (Dessler, 2003).
2. Spesifikasi Jabatan
Sepesifikasi  jabatan  adalah  suatu  daftar  dari  tuntutan  manusiawi  suatu  jabatan,  yakni pendidikan,  keterampilan,  kepribadian  dan  lain-lain  yang  sesuai  dari  analisis  jabatan (Dessler, 2003).
Analisis jabatan tidak hanya berupa dokumen yang menjelaskan tentang suatu jabatan tetapi bagaimana  para  pemangku  jabatan  mengerti  tentang  tugas,  pokok  dan  fungsi  serta tanggungjawab  yang  harus  diemban,  sehingga  tidak  akan  terjadi  beban  kerja  yang  menumpuk pada  suatu  jabatan.  Analisis  jabatan  menjadi  dasar  informasi  bagi  pimpinan  untuk  mengambil keputusan untuk menempatkan seseorang pada pekerjaan tertentu.
Kriteria yang harus diperhatikan dalam menempatkan pegawai (Priansa, 2018), antara lain:
1. Keahlian  merupakan  kesanggupan  dan  kecakapan  pegawai  dalam  mengemban  tugas  dan pekerjaannya.  Setiap  setiap  tugas  yang  diemban  pegawai  harus  didukung  keahilan  yang memadai.
2. Keterampilan  merupakan  kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  spesifik  dari pegawai dalam tugas dan pekerjaan.
3. Kualifikasi merupakan syarat teknis dan non teknis dalam mengemban tugas tertentu sesuai dengan jabatan tertentu yang ada di dalam organisasi.
4. Pengetahuanmeruoakan  pengetahuan  pegawai  dapat  diperoleh  melalui  pengalaman  kerja, pendidikan formal, pendidikan informal, pelatihan dan lainnya.
5. Kemampuan  merupakan  kompetensi  sangat  penting  karena  untuk  mengukur  kinerja pegawai,  artinya  mengukur  sejauh  mana  pegawai  mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan baik.
6. Sikap merupakan pernyataan evaluatif yang baik dan menguntungkan, hal ini menyangkut objek, orang atau peristiwa.
Untuk  kelembagaan  yang  berada  pada  lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan pemerintah daerah, informasi jabatan dan peta jabatan disusun melalui berbagai tahapan sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri.  Amanat yang mengatur analisis jabatan pada kelembagaan yang berada pada Kementerian Dalam Negeri dan juga Pemerintah Daerah tersurat pada  peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2012.  Berdasarkan  hal  itu,  organisasi pemerintah  daerah  yang  ada  di  Provinsi  Sulut  telah  melakukan  berbagai  tahapan  guna menjalankan analisis jabatan yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Provinsi Sulut  pada  Tahun  2019  yang  ditetapkan  Gubernur  Sulut  melalui  Surat  Keputusan  Nomor  28 Tahun 2019.
Susunan tim tersebut terdiri atas Pembina yang dalam hal ini Gubernur, Pengarah oleh wakil gubernur,  Ketua  dipercayakan  pada  Asisten  Administrasi  Umum  dan  Sekretaris  Daerah, Sekretaris  dipercayakan  pada  Karo  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulut  sebagai sekretaris  dan  anggota  terdiri  atas  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Regional  IX  Manado, Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulut,  Inspektur  Provinsi  Sulut,  Kepala  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sulut,  Karo  Hukum  Provinsi  Sulut,  Para  Sekretaris organisasi  perangkat  daerah  pemprov  Sulut,  Para  Kepala  Bagian  di  Biro  Organisasi  Sekretaris Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Para  Kepala  Sub  Bagian,  Para  Pemangku  Jabatan  Fungsional
Umum  Penganalisa  Jabatan  di  Lingkungan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Tim  yang  dibentuk memiliki tugas untuk:
1. Mempersiapkan  dan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan;
2. Memfasilitasi, menginventarisasi, dan merekomendasikan;
3. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
4. Melakukan telaahan pengkajian hasil olahan data;
5. Menetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunannya;
6. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan.
Setelah  pelaksanaan  penyusunan  dan  sosialisasi  dilaksanakan,  Kepala  Biro  Pemerintahan dan  Otonomi  Daerah  melakukan  kegiatan  menganalisis  jabatan  yang  ada  di  biro  tersebut. terhadap tiga bagian, delapan sub bagian dan empat belas pegawai pelaksana yang dipimpinnya, sebagaimana yang diuraikan di tabel berikut:

## Tabel 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulut No Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir Jumlah SD SMP SMA S1 S2 S3 1 Laki-laki - 1 3 9 5 1 19 2 Perempuan - - 2 5 2 - 9 Jumlah - 1 5 14 7 1 28
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut, 2021
Biro  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara terdiri  dari  tiga  jabatan  administrator  dan  sembilan  jabatan  pengawas  serta  terdapat  28  orang dengan jabatan fungsional umum. Dari jumlah 28 PNS tersebut dibagi untuk membantu kepada masing-masing  jabatan  administrator  dan  ke  sembilan  jabatan  pengawas. Berdasarkan  hasil analisis jabatan, maka rekapitulasi hasil analisis jabatan di Biro tersebut dapat tersusun sebagai berikut:
Tabel 2 Rekapitulasi Analisis Jabatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulut No Nama Jabatan Jumlah Pemangku Jabatan Kebutuhan Kekurangan/ Kelebihan 1 2 3 5 6 1 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 1 - 2 Administrator 3 3 - 3 Pengawas 9 9 - 4 Analis Pemerintahan Daerah 1 3 -2 5 Pengelola Informasi Kerjasama - 2 -2 6 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban - 1 -1 7 Pengadministrasian Pemerintahan 1 2 -1 8 Analis Perencanaan - 2 -2 9 Pengelola Data 1 4 -3 10  Pengadministrasian Persuratan 1 3 -2 11  Analis Laporan Realisasi Anggaran - 2 -2 12  Analis Rencana Program dan Kegiatan 1 3 -2 13  Analis Tata Usaha 2 2 - 14  Pengadministrasian Kepegawaian - 1 -1 15  Pengadministrasian Umum 2 5 -3 16  Pengadministrasian Keuangan - 1 -1 19  Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 1 - 18  Sekretaris - 1 -1 19  Verifikator Keuangan - 1 -1 20  Penyusun Rencana Keuangan - 2 -2 21  Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Negara - 1 -1 22  Pengelola Kepegawaian - 1 -1 23  Pengelola Barang Milik Negara - 1 -1
24  Pengemudi - 1 -1 25  Notulis Rapat - 1 -1 26  Penyusun Bahan Kebijakan - 2 -2 27  Pengelola Monitoring dan Evaluasi - 2 -2 28  Pengelola Program dan Kegiatan - 1 -1 29  Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 1 - 30  Pengadministrasian Otonomi Daerah - 1 -1 31  Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 1 3 -2 32  Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 1 - 33  Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan - 1 -1 34  Analis Informasi 2 4 -2 35  Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama - 1 -1 36  Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria - 1 -1 37  Analis Data dan Informasi - 1 -1 Jumlah 28 73 -45 Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi SULUT, 2021
Tabel  diatas  menggambarkan  bahwa  dari  37  (tiga  puluh  tujuh)  jenis  jabatan,  ada  73 (tujuh  puluh  tiga)  posisi  yang  harus  diisi.  Dari  37  jenis  jabatan  terdapat  22  jenis  jabatan  yang belum  ada  pemangku  jabatan  yang  menanganinya,  dan  hanya  28  (dua  puluh  delapan)  posisi jabatan yang telah terisi, sehingga masih ada 45 (empat puluh lima) posisi jabatan yang masih kosong. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulut, bahwa dalam hal  untuk  menangani  pekerjan  yang  belum  ada  pemangku  jabatannya,  maka  menggunakan sumber daya yang ada. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak tertangani ditugaskan pada pegawai yang lain yang memiliki kemampuan dan kecakapan sejenis.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  terus  berupaya  memaksimalkan  kinerja  mereka dengan segala upaya. Berdasarkan hal tersebut dapat tergambarkan posisi jabatan yang tersi dan yang  kosong.  Disinilah  fungsi  digunakan  analisis  jabatan  sebagai  cara  guna  merangkum
informasi-informasi yang ada terkait pekerjaan dalam suatu organisasi (Morgeson & Campion, 2000)
Dari  data  kualifikasi  jabatan  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  administrator  bagian pemerintahan  adalah  S1  (strata  satu)/  DIV  bidang  pemerintahan,  politik  pembangunan, manajemen  atau  bidang  lain  yang  relevan  dengan  tugas  jabatan  sedangkan  yang  menjabat sebagai  kepala  bagian  pemerintahan  adalah  lulusan  strata  satu  pemerintahan.  Berdasarkan  data informasi  jabatan  dan  klasifikasi  jabatan  administrator  bagian  otonomi  daerah  dibutuhkan  S-1 (Strata-Satu)  bidang  sosial,  pemerintahan,  hukum,  politik  atau  strata  keilmuan  sesuai  dengan karateristik jabatan. Jabatan tersebut saat ini telah dijabat oleh strata satu pemerintahan.
Kemudian data informasi jabatan dan klasifikasi jabatan administrator bagian kerjasama maka latar belakang yang dibutuhkan pada jabatan ini adalah Sarjana S1 ataupun Sarjana terapan pada  bidang  manajemen,  teknik  infomatika,  ekonomi,  ataupun  strata  keilmuan  lainnya  yang masih  sesuai  dengan  karateristik  jabatan.  Namun  pada  jabatan  tersebut,  pemangku  jabatan dijabat  oleh  pegawai  Sarjana  S1  Pemerintahan.  Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  kebutuhan jabatan yang dipersyaratkan. Begitu juga dengan kualifikasi jabatan pada sub bagian kerjasama Badan  Usaha/Swasta  dibutuhkan  Sarjana  S1  ataupun  Sarjana  terapan  Diploma  4  pada  bidang keilmuan  Manajemen,  Teknik  Infomatika,  Statistik,  Ekonomi,  Sistem  Informasi  ataupun  jenis keilmuan yang sesuai dengan karateristik jabatan namun saat ini dijabat oleh strata satu Sastra Inggris.
Setelah  analisis  jabatan  dilakukan  pada  seluruh  organisasi  pemerintahan  daerah,  hasil rekapitulasinya  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Gubernur.  Keputusan  tersebut  kemudian menjadi  pedoman  dalam  merekrut  pegawai  dan  menempatkannya  pada  organisasi  pemerintah daerah  di  Provinsi  Sulut.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  Pemprov  Sulut  menganalisis  dan melihat kebutuhan jabatan dan menempatkan pegawai semaksimal mungkin dapat sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan  dapat  penempatan  pegawai  yang  sesuai  kompetensinya.  Masih  terdapatnya ketidaksesuaian  pendidikan  dengan  kompetensi  jabatan  yang  diemban,  Hasil  penempatan  dan rekrutmen  pegawai  yang  belum  berdasarkan  kebutuhan  dan  harapan  profesionalisme  aparat dikarenakan  banyak  kompetensi  pegawai  yang  belum  sejalan  dengan  tugas  yang  diberikan kepada  aparatur  tersebut  (Deri  Febriana,  2014)    Kepentingan  diri  sendiri  lebih  diutamakan dibandingkan kepentingan negara (Y. Warella., 2004: Hidayat , dkk, 2017)

## A. Kelembagaan
Uraian jabatan yang telah disusun memiliki fungsi agar ada penataan organisasi yang lebih baik.  Peta  jabatan  adalah  susunan  secara  vertical  yang  memuat  nama  dan  tingkat  jabatan, untuk  mendapatkan  gambaran  organisasi.  Sehingga  tersusun  peta  jabatan  untuk menyempurnakan organisasi saat ini.
Peta Jabatan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

## Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulut, 2021

## B. Kepegawaian
Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan Rekruitmen calon aparatur sipil  negara  namun  jika  dilihat  pada  formasi  penerimaan  belum  mengakomodir  kekurangan pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara, dari tiga ribu  empat  belas  formasi  yang  terbagi  atas  empat  ratus  empat  puluh  tiga  formasi  CPNS kebutuhan  umum  dan  kebutuhan  khusus  penyandang  disabilitas,  dua  puluh  sembilan  formasi PPPK Non Guru dan dua ribu lima ratus empat puluh dua formasi PPPK Guru.
Pemerintah Provinsi Sulut melakukan berbagai upaya dalam rangka mengisi kekosongan jabatan  yaitu  melalui  mutasi/promosi/rotasi.  Hal  ini  tentu  saja  dilaksanakan  setelah  adanya evaluasi  terhadap  analisis  jabatan  yang  dilakukan.  Namun  tidak  bisa  dipungkiri  adanya spoil system atau  sistem  balas  jasa  setelah  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  mempengaruhi pelaksanaan mutase/promosi/rotasi.
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  berkomitmen  penuh  untuk  meningkatkan kompetensi  aparaturnya,  diantaranya  mengikutsertakan  dalam  diklat  kepemimpinan,  diklat fungsional,  tugas  belajar  maupun  ijin  belajar  pada  berbagai  perguruan  tinggi  di  Indonesia, sehingga nantinya para pegawai negeri sipil bisa memberikan kinerja terbaik.

## C. Ketatalaksanaan
Setelah  disusunnya  uraian  jabatan  pada  setiap  organisasi  maka  konsep  ketatalaksanaan seperti kegiatan surat menyurat yang dimulai dari menerima surat, mencatat, mengolah hingga mengarsipkan  akan  memiliki  standar  operasional  prosedur,  seluruh  dokumen  pada  pemerintah daerah.  Kegiatan  perencanaan,  penyelenggaran  kegiatan  dan  monitoring  dapat  berjalan  secara efektif  sebab  setiap  aparatur  telah  mengetahui  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  sesuai dengan beban kerja dan uraian tugas yang diberikan.

## Kesimpulan
Kegiatan analisis jabatan dalam proses penempatan para pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi  Daerah  Setda  Propinsi  Sulawesi  Utara  secara  keseluruhan  belum  dapat  terlaksana dengan  baik,  hal  ini  dikarenakan  masih  terdapat  beberapa  jabatan  yang  belum  terisi  (kosong), dan  penempatan  pegawai  pada  biro  tersebut  masih  terdapat  ketidaksesuaian  pada  jenis  bidang keilmuan  yang  dibutuhkan.  Faktor  terbatasnya  sumber  daya  aparatur,  keterlibatan  pemangku kepentingan  terhadap  penempatan  pegawai,  dan  informasi  syarat  jabatan  yang  kurang  jelas masih mempengaruhi kelembagaan dalam proses penempatan pegawai.

## Daftar Pustaka

## A. Buku-buku
Dessler, Gary. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid I. Edisi 10. Penerbit PT. Indeks.

## Jakarta
Fathya,  2017,  Reformasi  Manajemen  SDM  Aparatur  di  Indonesia,  Government:  Jurnal  Ilmu
Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, 49-56, https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8037/4282
Febriana,  Dery.  2014.  Pengembangan  Sistem  Manajemen  Sumberdaya  Aparatur  dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1, Januari-Juni. http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp1e96cae374 full.pdf
Ahmad  Arif  Hidayat*,  Nyoman  Serikat  PJ,  Sukinta,  Kepentingan  Umum  Sebagai  Dasar Pertimbangan  Penerapan  Asas  Oportunitas  Oleh  Jaksa  Agung  Dalam  Proses  Peradilan Pidana, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, hal 1-16,
https://media.neliti.com/media/publications/163358-ID-kepentingan-umum-sebagai- dasar-pertimban.pdf
Malthis,  Robert  L.  dan  John  H.  Jackson , 2006. Human  Resource  Management  (Manajemen Sumber Daya Manusia), Edisi Sepuluh, Terjemahan : Diana Angelica, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
Michael  D  Crino.  1993.  Personnel/Human  Resources  Management,  2 nd edition,  Macmillan Publishing Co.
Morgeson, F.P. & Campion, M.A., 2000. Accuracy in job analysis: Toward an inference-based model. Journal of Organizational Behavior, 21(7), pp.819–827.
McCormick, E. J. (1970).Job Analysis: An Overview. Indian Journal of Industrial Relations. 6(1) pp. 5-14. https://www.jstor.org/stable/27760929
Priansa, Donni Juni. 2018. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung. Alfabeta
Rubenson,  K.  (2006).  The  Nordic  model  of  lifelong  learning.  Compare:  A  Journal  of
Comparative
Education,36(3),
327–341, https://www.researchgate.net/
publication/44836578_The_Nordic_Model_of_Lifelong_Learning
Sedarmayanti,  M.Pd.,  APU.  2009  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Bandung. Penerbit: Mandar Maju
Setiawan, Irfan, Johannes, Ayu, Ismiyarto, Langi, Fenny & Pinori, Josephus, 2020, Analysis of Government  Apparatus  Corruption  Practice  in  Indonesia.  International  Journal  of Psychosocial Rehabilitation. 24. 5244-5252. DOI: 10.37200/IJPR/V24I4/PR201622.
Sugijono.  2016.  Analisis  Jabatan  Dalam  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Orbith  Vol.  12, Nomor 1, 52-58, diakses dari https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/316
Ulber, Silalahi. 2011. Asas-asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama.
Warella,  Y,  2004,  Kepentingan  Umum  Dan  Kepentingan  Perseorangan  (Ditinjau  dari  aspek Kebijakan  Publik),  Dialogue”  JIAKP,  Vol.  1,  No.  3,  September:  381-391,  diakses  dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ dialogue/article/viewFile/529/404
Yuliana,  Isra,  dkk.  2015.  Penempatan  Pegawai  dalam  Meningkatkan  Kinerja  di  Lingkungan Kerja  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Samarinda.  Jurnal
Administrative Reform Vol. 3, Nomor 4, 428-440. http://e-
journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/582/532

## B. Peraturan Perundangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS
Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan