## PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENGAWASI KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
Dani Habibi Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta email: danihabibi45unusurakarta@gmail.com
Ian Aji Hermawan Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta email: ianajiher2020unusurakarta@gmail.com
disampaikan 02/10/19 – di -review 07/06/2020 – diterima 03/12/2020
DOI: 10.25123/vej.3512

## Abstract
State budget management is tightly related to how the existing state law regulates fiscal relationship between  the  central  government  and  the  regional-local  governments.    The  authority  granted  to regional-local  government  to  manage  their  own  budgeting  more  or  less  autonomously  in  practice results in mismanagement, misuse of available financial resources and even corruption.  Unfettered and unchecked financial leakage at the regional government level may and have resulted in failure to realize and implement projects much needed by society.  In light of this situation, a justified need arise for  state  intervention  to  monitor-control  planning  and  realization  of  regional-local  government budget. The author proposed the expansion of the Audit Board of the Republic Indonesia’s authority. They should not passively wait for financial reports to be submitted but actively assist regional-local government  in  planning  their  own  budget,  monitor  the  spending  and  realization  of  it  and  lastly, provide assistance in drafting the final report.
Keywords : State Finance, State financial loss, regional government,  Regional-National Budget.

## Abstrak
Pengelolaan  keuangan  Negara  sekaligus  bersentuhan  dengan  pengaturan  hubungan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah deerah.  Kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah  untuk  mengelola  keuangannya,  kurang  lebih  secara  mandiri  dalam  kenyataan  justru membuka  peluang  penyelewengan  anggaran  bahkan  korupsi.    Kebocoran  keuangan  daerah  yang tidak terkendali itu pada akhirnya mengakibatnya banyak program kerja daerah  tidak terwujud. Kenyataan  ini  sekaligus  memunculkan  kebutuhan  akan  adanya  pengawasan-pengendalian penggunaan  keuangan  di  daerah  oleh  pemerintah  pusat.  Berkenaan  dengan  itu,  penelitian  yang dilakukan  perihal  persoalan  di  atas  memunculkan  rekomendasi  perlu  perluasan  kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak sekadar menunggu penyampaian laporan keuangan tiap  satuan  perangkat  pemerintah,  namun  lebih  dari  itu  turut  mengawasi  perancangan    APBD sampai dengan realisasi dan pelaporannya.
Kata kunci:
Keuangan Negara, Kerugian Negara, Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## Pendahuluan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga yang hadir di dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  Tahun  1945) 1 .  BPK  sudah  ada  sejak  awal  kemerdekaan,  kemudian  telah disempurnakan  perihal  tugas  dan  wewenang  yang  telah  dirumuskan  di  dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK).  Pada  era  reformasi  menjadi  sebuah  pembukaan awal  masa  pemusatan  pemerintahan  yang  semula  semua  tertuju  pada pemerintahan  pusat  sekarang  berubah  menjadi  adanya  pemisahan  kekuasaan antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  sebagai  salah  satu pencapaian reformasi yang terjadi.
Permasalahan  muncul  pada  era  reformasi,  yaitu  adanya  keinginan  suatu daerah  agar  dapat  mengurus  kepentingan  daerahnya  sendiri  dan  juga memunculkan  banyaknya  permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) yang malah makin menyebar pasca reformasi. 2 Terbukti dari adanya pemeriksaan BPK  terhadap  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  baik  periode  I  dan  II dimulai tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan masih dilakukannya pelanggaran tentang  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  sama  pelanggaran  yang  dilakukan.  Hal  ini membuat adanya suatu kumulasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dan  adanya  penyusunan  suatu  anggaran  yang tidak tepat sasaran. 3
1 Muhammad  Imron  Rosyadi,  Wewenang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  dalam  Menilai  Kerugian  Keuangan  Negara,  Mimbar  Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juni 2016, Surabaya, 2016, hlm., 28.
2 Bambang Waluyo, Optimalisasi Pembrantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, Jakarta, 2014, hlm., 176.
3 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perlu  dilakukan  suatu  rancangan  konsep  yang  harus  ada  di  dalam peraturan  perundang-undangan  bahwa  UU  BPK  serta  undang-undang  lainnya yang  berkaitan  dengan  kinerja  BPK  perlu  dilakukan  revisi  untuk  memperluas kewenangan  BPK  dalam  memeriksa  keuangan  negara  sesuai  yang  diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. 4 Meskipun adanya peringatan akan adanya hukuman administrasi dan pidana bagi pejabat-pejabat daerah maupun kepala instansi yang berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  negara,  namun  tidak  membuat  patuh untuk segera melaksanakan rekomendasi dari BPK dalam upaya untuk mengganti kerugian keuangan negara.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  normatif,  yaitu pendekatan  yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  guna  mengetahui kelebihan dan kekurangan dari undang-undang tersebut, dalam hal ini yang kita kaji  adalah  UU  BPK  beserta  dengan  peraturan  pendukungnya.  Sebagai  bentuk evaluasi  bagi  BPK  sehingga  memunculkan  adanya  suatu  konsep  terbaru  perlu adanya  perluasan  kewenangan  BPK  dalam  memeriksa  keuangan  negara  guna meminimalisir dan bahkan mencegah terjadinya suatu kerugian keuangan negara.

## Pembahasan

## Politik Hukum BPK serta Permasalahannya
BPK  adalah  suatu  lembaga  negara  yang  keberadaanya  dilindungi  oleh undang-undang sehingga dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya pun harus sesuai dengan undang-undang dengan kata lain harus bersifat independen meskipun para komisionernya dilantik oleh Presiden.
Apapun  yang  di  jalankan  maupun  kebijakan  yang  dibuat  oleh  BPK  harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan baik UUD NRI 1945 maupun undang-undang  BPK.  Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  pembentukan undang-undang  BPK  sarat  kepentingan  politik  selain  kepentingan  hukum  itu
4 Andini  Rahmayanti  Pontoh,  Tugas  dan  Wewenang  BPK  dalam  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan BUMN/D, Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Sulawesi Utara, 2013, hlm., 133-134.
sendiri.  Hal  itu wajar karena  DPR  selain  lembaga  legislatif  juga  sebagai  lembaga politik.
Laica  Marzuki  dalam  bukunya  yang  berjudul  Berjalan-jalan  di  Ranah Hukum, menyampaikan pendapat bahwa, “undang-undang adalah produk  politik niscaya  setiap  undang-undang  memuat  pesan-pesan  politik  berpaut  dengan kepentingan  politik”. 5 Sedangkan  menurut  Jimly  Asshiddiqie,  proses  pembuatan hukum itu melalui serangkaian perdebatan parlemen yang berasal dari berbagai latar  belakang  partai  politik  berbeda,  sehingga  fungsi  dan  peran  hukum  sangat dipengaruhi  dan  bahkan  seringkali  diintervensi  oleh  kekuatan  pola  seperti kepresidenanatik yang ada di parlemen. 6
Perubahan  undang-undang  BPK  terutama  terkait  kewenangannya  dalam memeriksa  keuangan  pemerintah  daerah  dimaksudkan  agar  sistem  pengelolaan keuangan  negara  menjadi  lebih  baik  dari  masa  sebelumnya  yang  dianggap mempunyai banyak kelemahan serta sarat dengan tindakan  KKN.
Tujuan  dari  reformasi  salah  satunya  adalah  supremasi  hukum  dan penegakkan  hukum  yang  selama  masa  orde  baru  tidak  dapat  terealisasi  dengan nyata dengan kata lain penuh dengan rekayasa. Termasuk keberadaan BPK tidak dapat maksimal dalam melakukakan pengawasan pengelolaan keuangan lembaga negara  seperti  lembaga  kepresidenan,  DPR,  MPR  dan  DPR  serta  lembaga  negara lainnya.
Albert  Hasibuan  mengemukakan  perlunya  evaluasi  hukum  berdasarkan pembaruan  hukum  untuk  yang  lebih  baik,  tujuannya  agar  hukum  itu  menjadi efektif. 7 Seperti  diketahui,  efektivitas  hukum,  berkaitan  dengan  peranan  hukum sebagai  alat  atau  instrumen  untuk  tujuan  politik  reformasi  yang  demokratis
5 M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H . , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm., 70.
6 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm., 7.
7 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2003, hlm., 49.
berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  melaksanakan  nilai-nilai  dari  prinsip negara hukum. 8
UU BPK dibentuk pada tahun 2006 dengan tujuan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  maupun  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dapat  mengelola  keuangan  negara  dengan  sebaik-baiknya dan mengindari adanya suatu kerugian negara. Karenanya BPK melakukan suatu pemeriksaan  laporan  keuangan  terhadap  satuan  pemerintahan  maupun  badan usaha  yang  dirumuskan  di  dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS) selama  2  (dua)  kali  pemeriksaan  dalam  setahun.  Berdasar  hal  tersebut menunjukkan  terjadi  ketimpangan  dalam  penyelesaian  rekomendasi  yang diberikan dari BPK kepada satuan pemerintahan ataupun badan usaha. Mengacu tabel  di  bawah  ini  berkaitan  dengan  pemeriksaan  pada  satuan  pemerintahan daerah  memperlihatkan  masih  banyaknya  rekomendasi  yang  tidak  dilaksanakan yang berimplikasi pada kerugian negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikut  tabel  data  realisasi  pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  (TLRHP)  maupun  penyelesaian  ganti  rugi  yang  dilakukan Pemerintah Daerah (BPK-IHPS Semester II 2018).
Tabel 1: Ikhtisal Hasil Pemeriksaan Semester II Bagian Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (Periode) Jumlah Rekomendasi Nilai Sesuai Rekomendasi Total Nilai % 2005-2009 116.239 15.601.788.349.549 99.341 8.465.244.979.354 85,5% 2010-2014 185.177 20.417.555.412.317 144.806 10.113.614.665.484  78,2% 2015-2018 422.390 65.132.603.730.122 320.290 26.105.491.894.072  75,8%
Sumber:  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  II.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Jakarta, 2018, hlm., 590.
Data di atas dapat dicermati bahwa mulai tahun 2005-2009 menunjukkan pelaksanaan  sesuai  dengan  rekomendasi  sebesar  85,5%  dari  100%  terhadap rekomendasi yang harus dilaksanakan. Namun mulai tahun 2010-2014 mengalami penurunan  kepatuhan  untuk  segera  melakukan  rekomendasi  dari  BPK.  Hal  itu
8 Erman Rajagukguk, et.al., Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005, Legal Development Facility – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm., 12.
dapat terlihat di tabel tahun 2010-2014 menunjukkan pelaksanaan sesuai dengan rekomendasi  sebesar  78,2%  dari  100%  rekomendasi  yang  harus  dilaksanakan. Hal  ini  makin  diperparah  dengan  pemeriksaan  tahun  2015-2018  yang  dimana pelaksanaan  sesuai  dengan  rekomedasi  sebesar  75,8%  dari  100%  yang  harus diselesaikan.
Setiap  negara  di  dunia  tentu  mengalami  permasalahan  yang  sama  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  hanya  saja  yang  membedakan  dari  Indonesia adalah  sistem  yang  dibangun  dalam  pengelolaannya.  Pada  masa  orde  baru  yang bersifat  otoriter  dalam  pengambilan  kebijakan  maka  berimbas  pula  pada  sistem pengelolaan keuangan negara yang menjadi sentralistik, artinya semua keuangan baik  dari  daerah  ditarik  semua  ke  pemerintah  pusat  dan  kemudian  pemerintah pusat yang menentukan anggaran dari pemerintah daerah.
Sistem  sentralistik  tersebut  menjadikan  ketergantungan  daerah  pada pemerintah  pusat  yang  cukup  tinggi,  selain  itu  dengan  sistem  sentralistik  sulit akan menemukan transparansi pengelolaan keuangan negara, sehingga munculah tindakan yang kemudian dikenal dengan KKN.
Pada  era  reformasi  KKN  telah  dilarang  melalui  TAP  MPR  RI  dan  juga undang-undang.  Peraturan  tersebut  mungkin  tidak  dapat  menghapus  langsung kejahatan KKN setidaknya meminimalisir kejahatan KKN tersebut. Kemudian guna mengubah  sistem  sentralistik  pengelolaan  keuangan  negara,  dalam  sidang istimewa  MPR  RI  mengubah  pengelalolaan  pemerintahan  dan  keuangan  daerah menjadi desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.
Permasalahan yang muncul dengan menjalankan sistem sentralistik dalam pengelolaan  keuanagan  negara  oleh  penulis  dikategorikan  menjadi  2  (dua) permasalahan.  Pertama, aparat  pemerintahan  yang  masih  bersifat  ingin menggunakan  jabatan  yang  dimiliki  untuk  memperkaya  diri.  Iman  Anis mengatakan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  suatu  instrumen untuk  melakukan  rekayasa  sosial  dan  politik,  sehingga  dapat  dilakukan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  untuk  memanipulasi  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  akhirnya  ditindaklanjuti  sebagai tindakan  pidana  merugikan  keuangan  negara. 9 Philipus  M.  Hadjon  mengatakan bahwa korupsi APBD ditinjau dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi diukur  dari  fungsi  APBD  dan  asas  spesialitas  dan  pengelolaan  keuangan anggaran. 10 Artinya  bahwa  jika  pejabat  daerah  dan  anggota  legislatif  tidak memanfaatkan  APBD  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan kegunaan  dari  APBD  itu,  maka  peluang  melakukan  korupsi  di  daerah  menjadi semakin besar.
Muhamat  Yusup  dam  Y.  Yani  Aryani  menjelaskan  juga  bahwa karakteristitik  kepala  daerah  yang  diposisikan  sebagi incumbent, tingkat pendidikan,  usia  dan  faktor  afiliasi  partai  politik  kepala  daerah  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  indikasi  korupsi  belanja  modal. 11 Permasalahan ketidakpatuhan  juga  menjadi  sorotan  dalam  temuan  audit  keuangan  BPK  baik ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  berpengaruh  negatif terhadap  pemberian  opini  yaitu  temuan  yang  mengakibatkan  adanya  kerugian daerah, potensi kerugian daerah, penyimpangan administrasi dan ketidakhematan. 12
Berdasarkan  penjabaran  kesemuanya  bahwa  permasalahan  pertama terkait  tentang  sifat  maupun  karakter  dari  pejabat-pejabat  daerah,  baik  kepala daerah  dan  satuan  pemerintahannnya  maupun  dari  pihak  legislatif  yaitu  DPRD. Sehingga  diperlukan  revisi  terhadap  UU  BPK  dan  peraturan  yang  terkait  agar permasalahan  ini  dapat  diatasi,  sehingga  berbagai  permasalahan  di  atas  dapat dicegah.
9 Iman  Anis,  Manipulasi  Anggaran  Belanja  APBD  oleh  DPRD  Sidoarjo  (Kajian  Putusan  No. 371/Pid.B/2004/Pn.Sda, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 5 2005, Jakarta, 2005, hlm., 51.
10 Philipus  M.  Hadjon,  Analisis  Korupsi  APBD  oleh  Anggota  DPRD  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi , Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 5 2005, Jakarta, 2005, hlm., 63.
11 Muhamat  Yusup  dam  Y.  Yani  Aryani,  Karakteristik  Kepala  Daerah,  Afiliasi  Partai  Politik  dan Indikasi Korupsi Belanja Modal, Jurnal Integritas Volume 1 Nomor 1 November 2015, Jakarta, 2015, hlm., 76.
12 RM  Syah  Arief  Atmaja  W  dan  Agung  Nur  Probohudono,  Analisis  Audit  BPK  RI  Terkait Kelemahan  SPI,  Temuan  Ketidakpatuhan  dan  Kerugian  Negara, Jurnal  Integritas  Volume  1 Nomor 1 November 2015, Jakarta, 2015, hlm., 106.
Kedua,  pengamatan  penulis  tertuju  pada  sistem  laporan  keuangan  yang disusun  oleh  satuan  pemerintahan  daerah  di  seluruh  Indonesia  dengan menggunakan  data  IHPS  antara  tahun  2015-2018. 13 Di  sini  tidak  terdapat “unifikasi hukum” dalam artian jika itu membahas hal yang sama seperti bidang- bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka hal  ini harusnya menjadi bahan kajian antara pemerintah pusat dan DPR dengan hasil pemeriksaan BPK  untuk  menyusun  suatu  rumusan  yang  bersifat  satu  di  bidang  pelaporan keuangan.  Penulis  meneliti  dari  IHPS  dari  201-2015  terkait  tiga  fokus pemeriksaan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2015-2018). 14 Seperti contoh pemungutan pajak  dan  retribusi  daerah  di  bidang  pajak  kendaraan  ada  suatu  daerah  yang menerapkan  e-samsat,  namun  daerah  lainnya  masih  bersifat  manual  sehingga pelaporan  keuangan  dan  realisasi  target  pajak  daerah  tidak  terkontrol  karena sistem yang masih manual.
Pada  dasarnya  sistem  pemerintahan  daerah  memang  harusnya  menjadi fokus  dan  tanggung  jawab  dari  daerah-daerah  itu  sendiri. 15 Namun  tidak  serta- merta Pemerintah Pusat melepas begitu saja dan menjadikan BPK hanya sebagai lembaga  yang  hanya  sekedar  untuk  melakukan  pemeriksaan  keuangan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UU  BPK  yaitu  dengan  adanya  penempatan perwakilan  BPK  yang  tersebar  di  setiap  Provinsi 16 .  Kementerian  Dalam  Negeri yang  merupakan  turunan  dari  Pemerintah  Pusat  seharusnya  bisa  berkoordinasi dengan  BPK  terkait  dengan  pelaporan  keuangan,  sehingga  BPK  mempunyai kewenangan  memberi  rekomendasi  kepada  Pemerintah  Pusat  tentang pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah.
Sistem  pelaksanaannya,  yaitu  bahwa  ada  suatu  daerah  yang  melakukan suatu  pelaporan  dan  sistem  keuangan  daerah  yang  bagus  dan  tepat  sasaran sehingga  bisa  dibahas  di  dalam  rapat  kabinet  mengenai  sistem  pelaporan
13 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
14 Id.
15 Muhammad  Fauzan,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Kajian  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, STAIN Press Purwokerto, Purwokerto, 2010, hlm., 191.
16 Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 3.
keuangan  yang  tepat  yang  bisa  diterapkan  di  seluruh  satuan  pemerintahan  di Indonesia dengan melakukan beberapa penyempurnaan berdasarkan rapat antara Pemerintah  Pusat,  Dewan  Pewakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Pewakilan  Rakyat Daerah (DPRD), maupun BPK. 17
Sebagaimana  dijelaskan  oleh Bagir  Manan,  sesuai  dengan  pembawaannya (karakteristiknya), urusan keuangan dimanapun senantiasa dikategorikan sebagai urusan  yang  diatur  dan  diurus  oleh  Pusat. 18 Selaim  itu  tujuannya  adalah  untuk memaksimalkan  keuangan  negara  untuk  digunakan  kemanfaatan  bersama  di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang akan dibahas di dalam pembahasan  kedua  mengenai  perlunya  perluasan  kewenangan  BPK  dalam melakukan  pemeriksaan  keuangan  di  dalam  satuan  pemerintahan  daerah  agar tindakan  merugikan  negara,  potensi  KKN  dapat  dicegah,  serta  adanya  unifikasi hukum  suatu  aturan  pelaporan  keuangan  yang  ditujukan  oleh  seluruh  satuan pemerintahan  daerah  agar pelaporan  keuangan  daerah  yang  dibuat benar-benar dapat  dipertangungjawabkan  baik  secara  hukum  dan  sesuai  dengan peruntukannya. 19

## Perluasan Kewenangan BPK Dalam Mengawasi Keuangan Negara di Lingkup Pemerintahan Daerah
Pembahasan  sebelumnya  menyatakan  bahwa  politik  hukum  dibentuknya BPK, yaitu agar meminimalisir timbulnya  kerugian dalam pengelolaan keuangan negara.  Problematika  yang  akan  di  kaji  adalah  belum  efektifnya  kehadiran  BPK saat  ini.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tindak  lanjut  dari  pemerintahan  daerah terhadap  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  BPK.  Meskipun  di  dalam  ketentuan jika  tidak  melakukan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  BPK  akan  dikenakan
17 Gilang  Prama  Jasa  dan  Ratna  Herawati,  Dinamika  Relasi  Antara  Badan  Pemeriksa  Keuangan dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  Sistem  Audit  Keuangan  Negara,  Jurnal  Law  Reform Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Semarang, 2017, hlm., 193.
18 Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm., 205.
19 Risma  Diri  Artha  et.al,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  NTB),  Jurnal  InFestasi  Vol.  11,  No.2,  Desember  2015,  Mataran, 2015, hlm., 215.
hukuman  baik  administrasi  maupun  pidana  namun  masih  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan satuan pemerintahan daerah untuk segera melakukan suatu perbaikan sesuai rekomendasi BPK.
Kewenangan  BPK  selama  ini  hanya  sebatas  mengaudit  atau  memeriksa unsur-unsur  apa  saja  yang  telah  dipenuhi  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  dalam  mengelola  keuangannya.  Pada  proses  mengaudit  atau  memeriksa keuangan  seperti  temuan  berupa  penyimpangan  yang  terjadi  BPK  hanya  dapat melakukan  rekomendasi  ke  lembaga  lain,  yaitu  kepolisian  atau  kejaksaan  untuk pemeriksaan lebih lanjut. 20
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dijabarkan  bahwa  ada  beberapa  tahapan yang  memang  harus  ada  yang  harus  dilakukan  oleh  BPK  dimana  hal  ini  harus mampu dijalankan agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan antara lembaga negara dalam mengelola keuangannya tentang menghindari penyimpangan.
Tahapan  yang  harus  ada  dalam  melaksanakan  kewenangan  BPK  di antaranya sebagai berikut, permasalahan dimulai dari kebijakan keuangan negara yang  masih  belum  adanya  “unifikasi  hukum”.  Unifikasi  di  sini,  yaitu  terkait pelaporan keuangan yang dilakukan oleh satuan pemerintahan daerah. Perubahan budaya  kerja  di  lembaga  pengguna  keuangan  ini  tanpa  mekanisme  kendali menyeluruh yang dibangun bersamaan dengan perubahan budaya kerja dan sikap mental,  adalah  mustahil  untuk  menjamin  terintegrasinya  formulasi  dan implementasi dengan tujuan kebijakan keuangan negara secara berkesinambungan. 21 Di  sini  penulis  akan  menjabarkan  mengenai  formulasi pelaporan  sistem  keuangan  yang  dikaitkan  dengan  pengawasan  dalam penggunaan  APBD.  Pengawasan  di  sini,  yaitu  baik  dalam  unsur  penerimaan keuangan maupun pengeluaran.
20 Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal  24-25  tentang  Tindakan  Kepolisian  terhadap  suatu  perkara  keuangan  setelah  adanya pemeriksaan dari BPK.
21 Zukra  Budi  Utama,  Anomali  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Solusinya  Melalui  Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran, Jurnal Integritas Volume 1 Nomor 1 November 2015, Jakarta, 2015, hlm., 138.
Mengutip  pendapat  Soebagio  bahwa  agar  terjadi  keseimbangan  dalam menjalankan  kewenangan  harus  ada  konfigurasi  pembaharuan  sistem  yaitu, penggabungan metode pengawasan dari segi objeknya dapat dibagi dua baik dari segi  penerimaan  daerah  maupun  dari  segi  pengeluaran  daerah.  Hal  ini  sebagai bentuk  telah    dilakukannya  pengawasan  baik  secara  preventif  maupun  represif yang telah diterapkan di lingkup interen maupun eksteren. 22
Perlu  digarisbawahi  bahwa  perluasan  kewenangan  BPK  mengacu  pada unsur  pemeriksaan  keuangan,  kinerja  dan  tujuan  tertentu.  Pokok  utama,  yaitu terkait  APBD  yang  merupakan  gabungan  antara  suatu  penerimaan  daerah  dan pengeluaran daerah. Pembaharuan sistem yang akan diuraikan penulis, yaitu baik dalam  penerimaan  maupun  pengeluaran  harus  wajib  juga  dilaporkan  oleh  BPK yang  termuat  dalam  suatu  sistem  IT  yang  mendukung  kinerja  agar  pelaporan menjadi real time dan dapat secara online.
Satuan  pemerintahan  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan kegiatan  penerimaan  daerah  yang  akan  tercatat  secara  otomatis  oleh  sistem  di BPK pada  setiap akhir bulan. Mengapa setiap bulan? Ini merupakan suatu revolusi dalam  melakukan  pemeriksaan  audit  bagi  BPK  dapat  bekerja  secara  efektif  dan efisien  sehingga  tidak  perlu  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  memeriksa dan memberi rekomendasi  satuan pemerintahan daerah.
Dasar  dari  penyesuaian  laporan  pengelolaan  keuangan  negara  adalah bahwa  perluasan  kewenangan  BPK  untuk  mengetahui  rincian  APBD  seluruhnya dari satuan pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Sehingga ketika mendapatkan suatu laporan mengenai penerimaan keuangan daerah, pihak BPK dapat langsung melakukan  audit  serta  memeriksaan  satuan  penerimaan  daerah  berdasarkan dokumen legal yaitu APBD yang  telah disahkan sebelumnya. Apabila ditemukan kekurangan  akan  segera  diberikan  rekomendasi  oleh  BPK  untuk  segera ditindaklanjuti.
22 M. Soebagio, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Cetakan II, Jakarta, 1991, hlm., 94- 102.
Hal  ini  berguna  untuk  mengidentifikasi  lebih  awal  kekurangan  dalam laporan pengelolaan keuangan yang merupakan hasil dari penerimaan keuangan daerah,    yang  diserahkan  setiap  bulan  oleh  BPK  agar  segera  diperbaiki  oleh pemerintah daerah, karena bagaimanapun BPK tidak dapat berjalan sendiri perlu adanya  kerjasama  antar  lembaga  negara  yang  lain  baik  di  pemerintahan  pusat hingga  pemerintahan  daerah  guna  terjaganya  kestabilan  ekonomi  serta pembangunan  yang  merata,  selain  itu  juga  meminimalisir  penyalahgunaan keuangan  negara  oleh  oknum-oknum  di  kalangan  pemerintahan  baik  pusat maupun daerah agar penyalurannya tepat guna dan tepat sasaran.
Pembahasan  tentang  pengeluaran  daerah  hampir  sama  dengan  konsep  di atas,  dimana  terdapat  tahap-tahap  di  dalam  proses  pengeluaran  daerah. Pengawasan  terhadap  pengeluaran  negara,  yakni  pengawasan  dilakukan  pada waktu  sedang  atau  sesudah  operasional,  dan  pengawasan  sebelum  dilakukan pengeluaran, terdiri atas:
1. Pengawasan pada waktu perencanaan pengeluaran, yaitu melalui perencanaan atau  pengusulan  sampai  menjadi  Daftar  Informasi  Publik  (DIP)  dan  Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
2. Pengawasan  pada  waktu  akan  melakukan  pengeluaran,  yaitu  oleh  ordonator terhadap  tagihan  melalui  SPPR/SPPP  dan  penelitian  terhadap  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU).
3. Pengawasan  pada  waktu akan  dilakukan  pembayaran  dimana  bendaharawan harus  mendapat  pengesahan  terlebih  dahulu  dari  Kepala  Kantor  atau  atasan langsung.
4. Pengawasan pada waktu setelah terjadi pengeluaran, yaitu kepala kantor atau atasan langsung harus memeriksa tanda bukti pengeluaran dan melegalisir SPJ yang akan dikirimkan ordonator.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh ordonator atau otorisator dalam hal ini oleh Biro  Keuangan  cq.  Bagian  pembukuan  dan  verifikasi  Kementerian  terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
6. Pengawasan  BPK  terhadap  SPJ  yang  telah  diperiksa  oleh  ordonator  atau Bagian  Anggaran.  Pengawasan  ini  adalah  pengawasan  terakhir  bagi bendaharawan. 23
Di sini telah dilakukan konstruksi dimana angka 1 hingga 5 meskipun tetap dilakukan  pengawasan  ini  masih  dalam  lingkup  pengawasan  interen,  baru  pada angka  6  pengawasan  berada  di  pihak  eksteren  yaitu  BPK.  Di  sini  perlu  adanya koordinasi  sehingga  ketika  pelaporan  berada  di  tahap  akhir,  yaitu  BPK  harus adanya  kerjasama  dan  koordinasi  untuk  melakukan  pelaporan  kepada  BPK  oleh bendaharawan  terhadap  setiap  kegiatan  pengeluaran  daerah,  yaitu  setiap  bulan tepatnya  pada  akhir  bulan.  Hal  ini  memiliki  tujuan  yang  sama  seperti  halnya konsep  pelaporan  pada  penerimaan  daerah  yaitu  untuk  melakukan  kontrol  atas pengeluaran yang dilakukan oleh daerah sehingga dapat diantisipasi dengan cepat baik  itu  BPK  berupa  rekomendasi  yang  harus  segera  diperbaiki  dan  dari  pihak satuan pemerintahan daerah dapat segera mengatasinya.
Konsep kesemuanya baik penerimaan maupun pengeluaran daerah penulis mengkaji  sistem  terbaru  perlu  dilakukan  pelaporan  rutin  secara online dan realtime, yaitu  untuk  mencegah  secara  awal  agar  tidak  terjadi  risiko  kerugian keuangan  daerah,  dan  segera  dapat  diantisipasi  baik  oleh  BPK  dan  oleh  satuan pemerintahan  daerah.  Sehingga  tindakan  KKN  dapat  diminimalisir  dan  bahkan tidak  terjadi  karena  sifat  koordinasi  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan agar terhindar dari adanya suatu kerugian daerah.
APBD  merupakan  suatu  kebebasan  bagi  pemerintahan  daerah  dalam merumuskan  dan  merancang  anggaran  daerah  serta  pendapatan  daerah  yang harus dioptimalkan dalam rangka pembangunan daerah yang lebih baik dan yang utama sesuai dengan kebutuhan daerah itu. 24
Hubungan  APBD  dengan  permasalahan  karakter  dari  pejabat-pejabat daerah,  yaitu  dalam  merealisasikan  APBD  sesuai  dengan  tujuan  dan
23 Josep  M  Monteiro,  Pokok-Pokok  Hukum  Keuangan  Negara  &  Daerah,  Inteligensia  Media, Malang, 2017, hlm., 124.
24 Anggit  Sulistiawan  et.al,  Bentuk  dan  Mekanisme  Perencanaan  Keuangan  Daerah  yang Partisipatif  Guna  Mewujudkan  Akuntabilitas  Publik,  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, Semarang, 2019, hlm., 148.
peruntukannya.  Artinya  APBD  dapat  dikategorikan  berhasil  jika  pertumbuhan perekonomian  di  daerah  tersebut  maju.  Perekonomian  daerah  maju  karena pengelolaan  APBD  yaitu  terkait  dengan  penerimaan  daerah  dan  pengeluaran daerah  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabilitas.  Di  sini  akan  dilakukan kajian  perluasan  kewenangan  BPK  bahwa  jika  dalam  pelaksanaan  rekomendasi dari  BPK  terkait  penerimaan  maupun  pengeluaran  daerah  yang  mengakibatkan adanya  suatu  kerugian  keuangan  dan  potensi  kerugian  karena  tidak dilaksanakannya rekomendasi dari BPK, maka BPK memiliki suatu kewenangan.
APBD  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  persetujuan  DPRD.  Di  sini perluasan kewenangan dari BPK, yaitu bahwa sebelum dilakukannya pembuatan APBD untuk tahun berikutnya, Pemerintah Daerah wajib melaporkan jumlah total realisasi dari rekonmendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Daerah terkait pemeriksaan keuangan. Jika masih belum yang ditindaklanjuti  BPK dapat memiliki  kewenangan  untuk  menyuruh  Pemerintah  Daerah  yang  terkait  untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK guna untuk menutupi kerigian keuangan daerah yang ada. BPK juga memiliki hubungan dengan DPRD dimana untuk tidak mengesahkan  APBD  dalam  hal  Pemerintah  Daerah  masih  belum  melaksanakan rekomendasi  dari  BPK  terkait  pemeriksaan  keuangan  di  daerah  tersebut. Konsekuensi logis, yaitu bahwa adanya tuntutan dari Pemerintah Daerah tersebut agar  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengelola  keuangan  daerah  yang  telah diperiksa  oleh  BPK  agar  segera  dilakukan  pembenahan  dan  kerugian  keuangan daerah dapat segera kembali ke kas daerah.
Pertanyaan muncul jika masih adanya keengganan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK dan ternyata APBD tahun berikutnya dibuat, maka BPK dapat meminta kepada DPRD untuk mencegah hal tersebut. Jika ternyata APBD tahun berikutnya sudah dibuat dan disahkan oleh DPRD setempat, maka  BPK  dapat  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  suatu  tindakan  pidana,  yaitu berupa  kelalaian  yang  akan  menjadi  pembaharuan  hukum  sanksi  di  dalam undang-undang BPK. Selain itu juga diterapkan sanksi administrasi negara dimana BPK dapat melaporkan kepada Pemerintah Pusat untuk menurunkan jabatan dari setiap  pejabat  daerah  yang  melakukan  kelalaian  dalam  hal  menyelamatkan
keuangan  di  daerah  yang  ternyata  jika  tidak  ditindaklanjuti  akan  menimbulkan potensi kerugian keuangan di daerah tersebut. 25
Berdasarkan  penjabaran  butir  kesatu  dan  kedua,  perlu  adanya pembaharuan  dan  revisi  tentang  pelaksanaan  pelaporan  keuangan  yang  bersifat sistematis, transparan dan akuntabel yang terintegrasi secara online dan realtime untuk  menghindari  potensi  kerugian  keuangan  daerah  dan  mencegah  terjadinya praktek  KKN.  Selain  itu  perlunya  pembaharuan  Undang-Undang  BPK  mengenai sanksi  baik  pidana  maupun  administrasi  terkait  adanya  kelalaian  dari  satuan pemerintahan  daerah  yang  ternyata  tidak  melaksanakan  rekomendasi  dari  BPK yang  bertujuan  untuk  menyelamatkan  keuangan  daerah  agar  tidak  terjadi kerugian  keuangan  lebih  banyak  lagi,  maka  harus  diberikan  sanksi  yang  tegas kepada  aparat  pemerintahan  tersebut  baik  pidana  maupun  administrasi sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Inilah  yang  dinamakan  sistem  yang bersifat Checks  and  Balances dalam  mengelola  keuangan  dalam  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 26
Tujuan  dari  pembaharuan  tentang  kewenangan  BPK  adalah  untuk meminimalisir  terjadinya  kerugian  keuangan  di  daerah,  sebagai  langkah  awal untuk nencegah terjadinya KKN. Transformasi kinerja dengan cara merubah pola kerja  dari  satuan  pemerintahan  daerah  agar  segera  mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan agar dapat segera ditemukan solusinya  oleh  BPK  serta  dapat  ditindaklajuti  rekomendasi  tersebut  oleh  satuan pemerintahan daerah.
Adanya  hubungan  antar  sistem  pemerintahan  dan  antar  lembaga,  yaitu BPK  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  mengcek  kondisi  rekomendasi  dari BPK  bertujuan  agar  tercipta  beban  moril  untuk  segera  menyelesaikan rekomendasi  tersebut  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  daerah.  Begitu
25 Arnold Nicodemus Musa, Kajian Hukum atas Opini BPK RI Terhadap Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera  Barat),  Lex  et  Societatis,  Vol.  III/No.  2/Mar/2015/Edisi  Khusus,  Sulawesi  Utara, 2015, hlm., 79-80.
26 Hendar  Ristriawan  dan  Dewi  Kania  Sugiharti,  Penguatan  Pengelolaan  Keuangan  Negara Melalui  Mekanisme  Checks  and  Balances  System, Jurnal  Konstitusi  Volume  14  Nomor  3 September 2017, Bandung, 2017, hlm., 601.
juga  hubungan  antara  BPK  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  telah dirumuskan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU BPK.
Penyerahan hasil audit dari BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut  merupakan  salah  satu  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  atas  pelaksanaan  Undang-Undang  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Hal  ini  juga  harus  dituangkan  dalam  hubungan  antara  BPK dengan DPRD di daerah agar dalam melakukan pengawasan DPRD dapat meminta kepada BPK untuk melakukan tindakan lebih  lanjut atas pelaporan pemeriksaan keuangan  dari  BPK.  Salah  satunya  memantau  pelaksaaan  rekomendasi pemeriksaan keuangan di daerah. 27

## Penutup
Politik  hukum  dibentuknya  BPK  yaitu  agar  dalam  melakukan  suatu pengelolaan  keuangan  negara  benar-benar  ditujukan  sesuai  dengan peruntukannya dan sesuai dengan cita-cita hukum UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga  untuk  tujuan  reformasi  dimana  agar  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerah  bisa  bersifat  transparan  dan  akuntabilitas  dan  mencegah terjadinya  KKN yang terjadi pada masa Orde Baru.
Permasalahan  yang  muncul,  yaitu  maraknya  KKN  yang  terjadi  di  satuan pemerintahan daerah pada Era Reformasi terjadi karena dua faktor, yaitu karena sifat  dan  karakter  dari  kepala  daerah  dan  afiliasi  dari  partai  politik  dalam memanfaatkan  jabatannya  untuk  memanipulasi  APBD  untuk  tujuan  pribadi,  dan sistem pengelolaan  keuangan  yang  dikaji  di  berbagai  daerah  tidak  adanya  suatu “unifikasi  hukum”  sehingga  menjadikan  adanya  ketidakcermatan  dan ketidakefisien yang berdampak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.
Perluasan  kewenangan  BPK  dalam  pemeriksaan  keuangan  di  lingkup pemerintahan daerah yaitu dapat dijelaskan di dalam dua tahap. Pertama, sistem penerimaan dan pengeluaran daerah harus terintegrasi secara online dan realtime oleh  BPK  dengan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  bendaharawan  setiap  bulan
27 Gilang Prama Jasa, Supra no. 17, hlm., 201.
sekali.  Patokan  dari  BPK  yaitu  APBD  yang  diperoleh  dari  seluruh  satuan pemerintahan  daerah  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Hal  ini  untuk mengoptimalkan  dalam  pemeriksaan  keuangan  oleh  BPK  yang  langsung  segera memberikan  rekomendasi  tindak  lanjut  yang  harus  dilakukan  oleh  satuan pemerintahan daerah untuk mencegah potensi kerugian keuangan daerah. Kedua, BPK  memiliki  kewenangan  untuk  mengecek  kepada  Pemerintah  Daerah,  yaitu Kepala  Daerah  terhadap  rekomendasi  BPK  yang  telah  dilaksanakan  terkait  hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
Hubungan  BPK  dengan  DPRD,  yaitu  meminta  untuk  tidak  mengesahkan APBD jika Pemerintah Daeah masih belum melaksanakan rekomendasi dari  BPK dalam hal mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah. Karenanya diperlukan revisi undang-undang untuk perluasan kewenangan BPK mengenai fungsi di atas sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  KKN  dan  mengoptimalkan penggunaan APBD  agar  sesuai  dan  tepat  sasaran  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  UUD  NRI Tahun 1945 yaitu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Bagir  Manan,  Hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Erman Rajagukguk, et.al ., Perubahan Hukum  di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005, Legal Development Facility – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Josep M Monteiro, Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah, Inteligensia Media, Malang, 2017.
M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
M.  Soebagio,  Hukum  Keuangan  Negara  RI,  Rajawali  Press,  Cetakan  II,  Jakarta, 1991.
Muhammad  Fauzan,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Kajian  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  STAIN  Press  Purwokerto, Purwokerto, 2010.
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2003.
Jurnal:
Andini  Rahmayanti  Pontoh,  Tugas  dan  Wewenang  BPK  dalam  Pengawasan Pengelolaan  Keuangan  BUMN/D,  Lex  Administratum,  Vol.I/No.1/Jan- Mrt/2013, 2013.
Anggit Sulistiawan et.  al, Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang  Partisipatif  Guna  Mewujudkan  Akuntabilitas  Publik,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, 2019.
Arnold  Nicodemus  Musa,  Kajian  Hukum  atas  Opini  BPK  RI  Terhadap  Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat), Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus, 2015.
Bambang Waluyo, Optimalisasi Pembrantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember, 2014.
Gilang Prama Jasa dan Ratna Herawati, Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Sistem  Audit  Keuangan Negara, Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 2, 2017.
Hendar  Ristriawan  dan  Dewi  Kania  Sugiharti,  Penguatan  Pengelolaan  Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 3, 2017.
Muhammad  Imron  Rosyadi,  Wewenang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  dalam  Menilai  Kerugian Keuangan  Negara,  Mimbar  Keadilan,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Januari  –  Juni 2016.
Muhamat  Yusup  dam  Y.  Yani  Aryani,  Karakteristik  Kepala  Daerah,  Afiliasi  Partai Politik  dan  Indikasi  Korupsi  Belanja  Modal,  Jurnal  Integritas  Volume  1 Nomor 1, 2015.
Philipus M. Hadjon, Analisis Korupsi APBD oleh Anggota DPRD Ditinjau dari Sudut Pandang  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi.,  Jurnal  Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 5, 2005.
Risma  Diri  Artha  et.  al,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  NTB),  Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, 2015.
RM  Syah  Arief  Atmaja  W  dan  Agung  Nur  Probohudono,  Analisis  Audit  BPK  RI Terkait  Kelemahan  SPI,  Temuan  Ketidakpatuhan  dan  Kerugian  Negara, Jurnal Integritas Volume 1 Nomor 1, 2015.
Zukra  Budi  Utama,  Anomali  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Solusinya  Melalui Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran, Jurnal Integritas Volume 1 Nomor 1, 2015.

## Peraturan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Lain-Lain:
BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018.