## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2020

## DAFTAR ISI
MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP)

## BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo .................................................................... 1-14 KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya .............................................................................................................................................. 15-33

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama ............................................... 34-48

## MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA
Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah ............................................................................................... 49-64 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA:

## STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar ........................................................................................ 65-79

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan .......................................................................................................................................... 80-92

## RINGKASAN DISERTASI
DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani............................................................................................................................................. 93-108

## TINJAUAN BUKU
MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG  BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah ....................................................................................................................................... 109-116 TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati ............................................................................................................................................. 117-123

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989
E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11 MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## DDC: 302.4

## KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

## Ardhie Raditya

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakater luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di
Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

## DDC: 306.43 DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

## Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## DDC: 306.43 MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRAK
Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan  mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah ( Undefined ID), menyenangi kehidupan bersama dengan komunitasnya ( Communalholic ), dan bersifat realistis memandang kehidupan ( Realistic ). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.
Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

## DDC: 320.5 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4 PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

## Budiana Setiawan

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRAK
Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari
teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.
Kata kunci : desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global
DDC: 306.43 TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN’S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people- centered

## DDC: 302.4

## THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

## Ardhie Raditya

## ABSTRACT
This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence
could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.
Keywords : Characters of Madurese, nationalism, and globalization

## DDC: 306.43

## THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRACT
To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## DDC: 306.43

## UNDERSTANDING POST-MILLENIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRACT
After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.
Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

## DDC: 320.5 THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS’ INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action .
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4

## THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

## Budiana Setiawan

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRACT
Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis
investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government’s pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.
Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## DDC: 320.5
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin 1 & Deden Dinar Iskandar 2 Universitas Diponegoro 12 E-mail: kevin.filsafat@gmail.com 1

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action.
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## PENDAHULUAN
Perkembangan tingkat pengangguran di Indo- nesia  mengalami  pergerakan  yang  fluktuatif apabila dilihat pada data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tahun 1986-2018 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Hal ini berarti bahwa angka pengangguran di In- donesia mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. Angka pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 11.24% dan angka pengangguran terendah sebesar 2.62% pada tahun 1987 dan tahun 1991.
Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasi kan bahwa terjadi kenaikan  Tingkat Peengangguran Terbuka (TPT) Pemuda sebesar 0.043% pada ta- hun 2016 yaitu 13,44% menjadi 14.02% di tahun 2017. Apabila ditarik garis lurus dari tahun 2011 hingga tahun 2017, angka TPT Pemuda memiliki trend yang positif. Hal tersebut berarti bahwa, pengangguran pemuda di Indonesia yaitu khu- susnya pemuda yang berusia 15-30 tahun secara umum terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2017.
Menurut Wibowo (2015), tingginya angka pengangguran di tahun 2015 merupakan akibat dari menurunnya perekonomian Indonesia sejak tahun 2014. Pada saat itu banyak perusahaan yang mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga angka pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0.04%. Kondisi kenaikan pengangguran sebagai akibat dari PHK tersebut menandakan bahwa Indonesia dibangun oleh usaha-usaha besar yang rentan akan krisis. Perusahaan besar pada umumnya menggunakan modal yang bersumber dari pin- jaman sehingga akan mudah terpengaruh oleh berbagai kebijakan pasar yang berakibat pada naik turunnya suku bunga bank serta kurs rupiah terhadap dollar AS (Wibowo, 2015).
Gambaran gejolak ekonomi di tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan salah satu contoh akibat dari penerapan liberalisasi ekonomi. Mubyarto (2004) mengatakan bahwa pemba- ngunan nasional harus dilaksanakan dalam bing- kai budaya Indonesia ,sehingga seharusnya tidak mengacu pada sistem pembangunan bangsa lain seperti sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi Indonesia merupakan ekonomi Pancasila, yaitu didasarkan pada nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia (Mubyarto, 2004). Sudah saa- tnya Indonesia mampu menumbuhkan ekonomi yang kuat dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan yakni ekonomi Pancasila yang sudah terbukti bertahan dari krisis ekonomi (Wibowo, 2015).
Penerapan sistem ekonomi Pancasila cu- kup sulit dilaksanakan karena sistem ekonomi liberal sudah mengakar di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya perilaku berekonomi masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penghapusan kewajiban melaksanakan penataran P4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di sekolah dan di masyarakat merupakan langkah kekeliruan kolektif yang berakibat pada keti- daksesuaian karakter dan perilaku masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila (Suroso, 2003). Menurut (Ajzen, 2005) perilaku manu- sia dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui sikap terhadap suatu perilaku ( attitude toward the behavior ), norma subjektif mengenai suatu perilaku ( subjective norms ), dan kontrol
perilaku persepsi ( perceived behavioral control ). Pendekatan perilaku yang dikemukakan Ajzen (2005) dikenal dengan istilah Theory of Planned Behavior (TPB).
Paparan di atas mengantarkan penelitian ini pada sebuah benang merah bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bereko- nomi secara lebih spesifik dalam berwirausaha perlu dilakukan untuk menyelamatkan perekono- mian nasional yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga menyebabkan krisis. Proses dalam implementasi Pancasila pada kegiatan eko- nomi masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan studi atau penelitian men- genai hal tersebut yang dikaitkan dengan aspek perilaku karena nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan perilaku, karakter dan moral.
Penelitian serupa mengenai nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dengan perilaku eko- nomi telah dilakukan oleh Puspasari (2012), Sutiany et al (2013) dan Wibowo (2015). Adapun penelitian serupa mengenai Theory of Planned Behavior (TPB) dan minat wirausaha telah di- lakukan di antaranya oleh Ferreira et al (2012), Koe et al (2012), Papzan et al (2013), Ambad & Damit (2015) dan Mat et al (2015).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian se- belumnya yaitu, penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh TPB terhadap minat wirausaha, namun juga melihat TPB sebagai variabel mediasi antara persepsi implementasi Pancasila terhadap minat wirausaha. Perbedaan lainnya terdapat dalam penggunaan variabel akses sebagai variabel yang mempengaruhi minat berwirausaha. Penggunaan variabel akses didasarkan atas salah satu kebutu- han dalam berwirausaha adalah memiliki akses atau kemampuan (Yuliawan & Ginting), yaitu akses modal, akses pasar, dan akses distribusi pasar. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian dengan tema serupa.
Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda yang diwakili oleh KNPI. Kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila tentunya berkenaan dengan semangat pembangunan dalam kesetaraan
ekonomi yang senantiasa berada dalam koridor jalan yang lurus dan berpedoman pada Sang Illahi Robbi . Adapun pemuda sebagai objek dari penelitian ini, dikarenakan pemuda adalah salah satu elemen yang memiliki potensi tinggi dalam menjalankan fungsi pembangunan, yaitu terma- suk di dalamnya berwirausaha dengan semangat nilai-nilai Pancasila.
Adapun secara khusus, penelitian ini bertu- juan untuk: (1) Menganalisis pengaruh perceived implementation of Pancasila (persepsi implemen- tasi Pancasila) terhadap attitude (perilaku); (2)
Menganalisis pengaruh perceived implementation of Pancasila (persepsi implementasi Pancasila) terhadap perceived behavioral control (kontrol perilaku persepsi); (3) Menganalisis pengaruh perceived implementation of Pancasila (per- sepsi implementasi Pancasila) terhadap social norm (norma sosial); (4) Menganalisis pengaruh attitude (perilaku) terhadap entrepreneurial intention (minat wirausaha); (5) Menganalisis pengaruh perceived behavioral control (kontrol perilaku persepsi) terhadap entrepreneurial intention (minat wirausaha); (6) Menganalisis pengaruh social norm (norma sosial) terhadap entrepreneurial intention (minat wirausaha); (7) Menganalisis pengaruh acces (akses) terhadap entrepreneurial intention (minat wirausaha); (8) Menganalisis pengaruh acces (akses) terhadap entrepreneurial action (aksi/tindakan wirausaha); (9) Menganalisis pengaruh entrepreneurial inten- tion (minat wirausaha) terhadap entrepreneurial action (aksi/tindakan untuk berwirausaha).

## KERANGKA KONSEP

## Pancasila
Pancasila yang memiliki lima sila pada dasarnya adalah suatu sistem filsafat. Sistem didefinisikan sebagai suatu unsur kesatuan dari beberapa komponen yang saling berkorelasi, saling bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan tertentu serta secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh (Kaelani, 2009: 66). Kaelani (2009:66) juga mengatakan bahwa content dari substansi Pancasila pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. Adapun dasar filsafat negara Indonesia tidak lain ialah Pancasila itu
tersendiri; tersusun dari lima unsur sila yang masing-masingnya adalah suatu asas peradaban. Akan tetapi, sila-sila yang terdapat pada Pancasila tersebut secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan komponen yang mutlak dari kesatuan Pancasila, maka dasar filsafat negara Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal, sehingga konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari sila yang lainnya.
Pancasila memiliki substansi susunan tersendiri, di mana substansi dari pada susunan Pancasila itu adalah hierarkis serta memiliki bentuk pyramidal. Pendefinisian  matematika pyramidal ini digunakan sebagai suatu unsur untuk menjelaskan korelasi hierarki sila-sila dari Pancasila itu tersendiri, bersamaan dengan kandungan urut-urutannya yang cakupannya terbilang luas (kwantitas); pun juga dalam sifat- sifatnya (kualitas). Jika ditelisik beradasarkan intinya, urutan dari lima sila menggambarkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi si- fatnya merupakan suatu pengkhususan tersendiri beradasarkan butiran sila-silanya. Apabila urutan lima sila dianggap memiliki makna dan maksud demikian, maka di antara lima sila itu terdapat korelasi yang saling mengikat antar satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat. Pada dasarnya urutan-urutan tersebut dinilai dengan sesuatu yang tidak mutlak, maka Pancasila akan lebur terpecah menjadi tercerai-berai. Apabila setiap sila-sila tersebut dapat dimaknai dalam beberapa interpretasi dengan berbagai macam maksud, maka yang demikian sama halnya dengan tidak ada Pancasila (Kaelani, 2009: 68).
Kaelani (2009: 69-70) menjelaskan secara ontology ; kesatuan akan esensi dalam substansi sila-sila Pancasila itu tersendiri adalah sebagai suatu sistem yang memiliki sifat hierarkhis dan memiliki bentuk pyramidal . Dasar dari eksistensi keberadaan Tuhan ialah ada karena dirinya sendi- ri, Tuhan sebagai causa prima. Setiap wujud yang membentuk termasuk daripadanya terbentuknya insan (manusia) ada karena diciptakan oleh causa prima yakni, Tuhan itu sendiri; dengan demikian, bolehlah dikatakan bahwasanya ma- nusia ada sebagai akibat daripada adanya Tuhan
(Sila I). Adapun manusia merupakan tonggak utama dalam suatu negara, sebab negara tak lain adalah pranata humanisme; negara adalah suatu komitmen hidup untuk bersekutu dan bersama yang di dalamnya berisikan insan-insan atau sekelompok manusia (Sila 2). Negara adalah sebagai impact dari adanya manusia yang bersatu (Sila 3), sehingga terciptalah perhimpunan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat merupakan totalitas sekumpulan individu dalam suatu Negara yang berhimpun dan bersatu (Sila 4). Keadilan secara hakiki memiliki visi untuk adil (tidak berat sebelah) dalam menjalankan hidup bersama serta menjunjung tinggi pemerataan bersama, sehingga dengan kata lain, keadilan sosial (Sila 5).
Pancasila merupakan dasar negara bagi bang- sa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pedoman negara memiliki falsafah tersendiri yang sudah mengakar dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila memiliki unsur moral, sistem nilai, semangat pembangunan, serta sistem dalam ekonomi Pancasila. Filsafat moral ekonomi Pancasila dapat diartikan sebagai kesatuan ukuran, atau suatu norma yang mengatur pola dalam berpikir dan pola dalam bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila (Agusalim et al , 2014). Implementasi pengembangan Ekonomi Pancasila dapat diwujudkan secara nyata melalui kewirausahaan Pancasila. Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki perkembangan nilai-nilai sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah melekat di masyarakat dan termaktub dalam butir-butir nilai Pancasila itu tersendiri, sehingga kewirausahaan Pancasila merupakan jalan solusi yang tepat dan relevan untuk diterapkan (Wibowo, 2015).

## Kewirausahaan
Kewirausahaan adalah proses sikap mental serta jiwa aktif, kreatif, inovatif, serta jiwa dan kemampuan untuk mencari sesuatu yang baru, berbeda, bernilai serta berguna untuk dirinya dan juga orang lain untuk menjadi kaya. Adapun orang yang melakukan disebut wirausaha atau wi- rausahawan (Meredith, 2000: 5 dalam Wibowo, 2015: 140).
Secara langsung baik internal maupun eksternal keberadaan seorang wirausaha berperan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan as- pek internal peran wirausahawan ialah mampu menurunkan tingkat ketergantungan hidupnya terhadap orang lain dalam mencari penghasilan dan bekerja, meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan daya beli pelakunya. Adapun dari aspek eksternal, seorang wirausahawan memiliki peran sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja (Wibowo, 2015). Kesempatan kerja yang tercipta dengan adanya seorang wi- rausahawan pada akhirnya akan mampu mengu- rangi tingkat pengangguran nasional. Tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan Pancasila dalam wujud ekonomi kerakyatan dapat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, meski usaha kecil jika  banyak dan besar secara nasional dalam suatu negara sudah tentu akan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang besar.
Keberadaan kewirausahaan dalam usaha ekonomi kerakyatan dan terserapnya pengang- guran memiliki dampak terhadap kenaikan pendapatan per kapita serta daya beli masyarakat. Pada akhirnya secara pelan tapi pasti perekono- mian akan bergerak dan tumbuh. Berkembangnya kewirausahaan meskipun usaha-usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan akan mendorong tumbuhnya perekonomian secara nasional. Tumbuhnya perekonomian nasional, dan berkurangnya peng- angguran secara tidak langsung tentunya akan menekan tumbuhnya tingkat kriminalitas yang biasanya dipicu oleh tingginya tingkat pengang- guran (Wibowo, 2015: 140).
Berdasarkan hal tersebut di atas peran wira- usaha dalam perekonomian negara sangat besar (Wibowo, 2015: 140):
1.  Menekan jumlah pengangguran;
2.  mampu dalam penciptaan lapangan kerja untuk diri sendiri serta orang lain;
3.  meningkatkan pendapatan masyarakat;
4.  menggerakkan perekonomian nasional;
5.  mengkombinasikan segala potensi kekayaan alam, aspek tenaga dan skill yang siap kerja lagi mumpuni maupun juga modal;
6.  meningkatkan produktivitas nasional;
7.  mencari peluang yang ada didalam negeri untuk diolah sendiri.
Schumpeter (1924) yang tertuang dalam bukunya Darwanto (2012) menyatakan bahwa kewirausahaan memiliki andil yang besar dalam pembangunan ekonomi dengan adanya pencip- taan inovasi, lapangan kerja, serta kesejahteraan. Dunia usaha yang dibangun wirausahawan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor produktif. Semakin banyak suatu negara memi- liki wirausahawan maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin meningkat.
Kewirausahaan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan unit-unit usaha kecil hingga usaha besar diawali dengan adanya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Pembangunan usaha baru dengan kegiatan produktif merupakan stimulus bagi pertumbuhan output serta dapat memperluas transaksi baik barang atupun jasa dalam suatu wilayah. Pada intinya kewirausahaan adalah motor penggerak roda perekonomian (Darwanto, 2012).
Sumber: Acs, 2010 Gambar 1. Kewirausahaan dan Tahapan Pembangunan Ekonomi
Gambar 1 menunjukkan korelasi antara pem- bangunan ekonomi dengan jumlah wirausahawan pada suatu negara. Melalui gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah wirausahawan di suatu negara maka semakin tinggi pula pembangunan ekonominya. Proses pembangunan ekonomi terdiri dari 3 tahap yaitu faktor driven stage, efficiency driven stage dan innovation driven stage . Faktor driven stage adalah tahapan paling dasar dalam pembangunan
ekonomi, pada umumnya ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang rendah. Adapun pada tahap innovation driven stage jumlah wirausahawan tinggi sebanding dengan pembangunan ekonomi yang berada pada tahap inovasi produksi.

## HUBUNGAN PANCASILA DAN KEWIRAUSAHAAN
Menurut Antoni (2012), kewirausahaan dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila ialah kewirausahaan yang berorientasi pada; Ketu- hanan Yang Maha Esa (mengusung moralitas tidak materialisme serta menerapkan segala etisnya berkesesuaian dengan ajaran agama); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (senantiasa menjunjung tinggi keadilan, tidak dzholim dan tidak melakukan tindakan eksploitasi manusia); Persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, nasion- alisme serta patriotisme ekonomi); Kerakyatan serta keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indo- nesia (persamaan, kemakmuran masyarakat dan pemerataan).
Kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai- nilai Pancasila tentunya berkenaan dan tidak bisa dilepaskan dengan semangat membangun tatanan ekonomi yang jauh lebih baik ke depan dengan tetap berpegang teguh pada keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan dalam mengembangkan ekonomi merupakan ruh dari spirit kewirausahaan yang berbasis dengan keimanan. Hal tersebut berarti bahwa kekayaan yang diupayakan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang Allah ridhoi . Selanjutnya, diikuti dengan keseriusan ikhtiar melalui penyerahan total hasil akhirnya pada Tuhan. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah spirit kewi- rausahaan itu tersendiri dengan memuliakan sebanyak-banyaknya manusia melalui sedekah serta membentuk pribadi-pribadi entrepreneur baru (Antoni, 2012).
Kewirausahaan Pancasila yang ditumbuhkan oleh wirausaha-wirausaha Pancasila yang tumbuh dalam ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia, diharapkan akan bisa tumbuh dengan cepat karena sesuai dengan budaya, adat istiadat, serta karakter lokal bangsa Indonesia. Kecepatan pertumbuhan wirausaha tentunya akan bisa dan
mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, selain itu juga pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dibangun atas ekonomi kerak- yatan terbukti dapat bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1998. Berikut merupakan penjelasan mengenai kewirausaahaan yang ber- landaskan pada Pancasila (Wibowo, 2015):
Pertama; esensi Pancasila Sila Ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kewirausahaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa artinya bahwa sebagai seorang wirausaha harus memi- liki keimanan atau kepercayaan dan ketaatan kepada dzat Pencipta ; Tuhan Yang Maha Esa; karena semua usaha yang dilakukan tak bisa lepas karena ridho -Nya. Wirausaha harus mau bekerja keras dan jujur serta percaya bahwa usaha yang dikembangkan adalah berkat Allah SWT dan merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi wirausaha, supaya dapat melayani sesama manusia dengan penciptaan lapangan kerja bagi orang lain. Selain itu, kesempatan untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Wirausaha dalam melaku- kan usaha harus benar-benar menghormati, mem- bangun dan menjunjung tinggi tentang kerukunan agama dan kebebasan beragama, serta wirausaha juga wajib memberikan informasi yang benar ten- tang ke halalan produknya. Wirausaha tidak boleh bertindak diskriminatif atas perbedaan agama.
Kedua; esensi Pancasila Sila Ke-2: Kema- nusiaan Yang Adil Dan Beradab. Kewirausahaan yang didasarkan pada kemanusian yang adil dan beradab didasarkan pada peradaban manusia yang menganjurkan dengan semakin tingginya perada- ban manusia akan mendorong wirausaha untuk selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang semakin baik dalam kehidupan manusia. Sebagai wirausaha juga dituntut untuk selalu memiliki kepribadian, perasaan, kehormatan, harga diri, dan keinginan untuk selalu meraih prestasi yang setinggi- tingginya.
Ketiga; esensi Pancasila Sila Ke-3: Persatuan Indonesia. Kewirausahaan yang didasarkan pada persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa setiap warga negara/wirausaha berhak melakukan usaha diseluruh wilayah tanah air Indonesia tanpa diskriminasi atas suku, warna kulit, jenis kela- min, tempat lahir, agama, golongan atau aliran politik. Wirausaha harus sama-sama membangun
kebersamaan dalam usahanya, meningkatkan rasa cinta tanah air dan masyarakat, serta mening- katkan kepentingan negara serta rakyat di atas kepentingan pribadi serta kelompok. Wirausaha dalam melakukan usahanya harus menghindari usaha-usaha yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat bangsa dan negara.
Keempat; esensi Pancasila Sila Ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kewirausahaan yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad ke- bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa dalam kewirausahaan seorang wirausaha bebas memilih usahanya. Dalam melakukan usahanya perlu mendengar saran dan keluhan para konsumennya untuk pengembangan produknya menjadi lebih baik. Wirausaha harus membuka diri dan ramah untuk berdialog dan mengutamakan permusyawaratan dalam membuat keputusan usahanya bagi kepentingan bersama.
Kelima; esensi Pancasila Sila Ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kewirausahaan yang didasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti wirausaha bebas memilih jenis usaha yang dilakukannya dan harus diperlakukan secara adil dalam melakukan usaha dan memperlakukan adil juga pada semua konsumennya secara bersama-sama untuk me- ningkatkan hasil usahanya supaya dapat mening- katkan kesejahteraan wirausaha, pekerjanya, dan keluarganya. Wirausaha menerima imbalan sesuai dengan fungsi, kemampuan dan kontribusinya pada peningkatan usahanya.
Kewirausahaan Pancasila diharapkan mampu mendorong segenap komponen masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang mandiri, sesuai dengan pengamalan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa itu tersendiri. Berdasarkan perkembangan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang mandiri, sejatinya dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru yang diharapkan dapat menarik para tenaga kerja, sehingga dapat men- jadi solusi dalam mengentaskan permasalahan pengangguran.
Secara langsung baik internal maupun eksternal keberadaan seorang wirausaha berperan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan as- pek internal peran wirausahawan ialah mampu menurunkan tingkat ketergantungan hidupnya terhadap orang lain dalam mencari penghasilan dan bekerja, meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan daya beli pelakunya. Berdasarkan aspek eksternal, seorang wirausahawan memiliki peran sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja (Wibowo, 2015). Kesempatan kerja yang tercipta dengan adanya seorang wi- rausahawan pada akhirnya akan mampu mengu- rangi tingkat pengangguran nasional (Kurniawan et al , 2016).
Tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan Pancasila dalam wujud ekonomi kerakyatan dapat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil. Pernyataan tersebut bukanlah tanpa landasan apabila kita lihat perkembangan serta kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagaimana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (2018) mempublikasikan bahwa di tahun 2017, 99.99% usaha di Indonesia merupakan UMKM, sedang- kan 0.01%nya merupakan usaha besar. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia yakni 97.02%nya terserap oleh UMKM serta 60% Produk Domesti Bruto (PDB) di Indonesia merupakan hasil kon- tribusi dari UMKM. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Mubyarto (2004) bahwasanya UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ( backbone ) sistem perekonomian Pancasila.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewi- rausahaan akan mendorong wirausaha-wirausaha baru yang sehat dan bermartabat untuk tumbuh sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia sebagai ekonomi ke- rakyatan yang berciri khas Indonesia. Wirausaha yang mengarah pada tumbuhnya usaha libera- lisasi dihindari dalam kewirausahaan Pancasila. Kewirausahaan Pancasila yang dikembangkan oleh wirausaha-wirausaha Pancasila akan tum- buh dalam ekonomi kerakyatan dengan ciri khas Indonesia. Harapannya mampu tumbuh dengan cepat karena sesuai dengan budaya, adat istiadat dan karakter lokal bangsa Indonesia.

## THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR
Theory of Planned Behaviour (TPB) adalah teori lanjutan daripada Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1967. TRA digunakan untuk meramalkan atau mengindika- sikan suatu niat individu tertentu yang terlibat akan suatu perilaku pada waktu tertentu serta di tempat tertentu. Teori tersebut memiliki maksud dalam menjelaskan semua perilaku dimana ses- eorang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat perilaku ( Behavioral Intention ) dipengaruhi oleh sikap tentang kemungkinan berperilaku ( Attitude Towards Behavior ) akan memiliki hasil yang diharapkan dan juga dipenga- ruhi oleh norma subjektif ( Subjective Norm ) yaitu azzam atau suatu keyakinan tertu atau feeling yang tiba tiba saja terbesit akan apa yang orang lain ingin kita lakukan, kemudian niat perilaku tersebut menghasilkan sebuah perilaku. Pemaha- man mengenai Theory Reasoned Action (TRA).
Theory Reasoned Action sebagaimana dijelaskan di atas, diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen dan Fishbein, pada tahun 1988 hingga tercetuslah Teori Perilaku Terencana ( Theory of planned behavior ) yang dipoles dengan   racikan konstruk baru yang tidak terdapat di TRA, yaitu perceived behavioral control atau kontrol perilaku persepsi. Adapun inti dari teori ini, setidaknya, mencakup 3 aspek penting, yakni adanya suatu keyakinan tertentu akan prediksi suatu kemung- kinan hasil maupun juga evaluasi akan perilaku tersebut ( behavioral beliefs ), keyakinan akan aturan yang diharapkan pun juga suatu dorongan yang tak lain, untuk memenuhi normative beliefs atau harapan tersebut, serta keyakinan akan adanya faktor yang mampu dalam mendukung maupun juga yang dapat menghalau perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut ( control beliefs ).
Berdasarkan ketiga keyakinan di atas yaitu behavior beliefs, normative beliefs dan control beliefs dapat menentukan seseorang terhadap tiga aspek (Ajzen, 2005) yaitu sikap terhadap suatu perilaku ( attitude toward the behavior ); norma subjektif mengenai suatu perilaku ( subjective norms ) dan kontrol perilaku persepsi ( perceived
behavioral control ). Attitude merupakan gam- baran evaluasi, perasaan serta kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu objek atau ide (Kotler & Amastrong, 2001). Subjective norm meru- pakan persepsi tekanan sosial individu dalam memenuhi harapan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Perceived behavioral control merupakan persepsi seseorang atas kemampuan diri sendiri yang dimilikinya untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 2005).
Perceived behavioral control merupakan salah satu aspek pendorong yang termaktub dalam suatu intense. Intensi ini akan terdeskrip- sikan seberapa keras seseorang atau individu itu mampu berupaya dan seberapa besar usahanya yang terealisasikan menjadi suatu tindakan. Dapat dikatakan bahwa di dalam intensi itu setidaknya terkandung tiga faktor determinan, antara lain sikap tertentu terhadap objek ( attitude toward behavior ), norma subjektif ( subjective norms ), serta perceived behavioral control . Kemudian secara universal, bilamana seseorang memiliki suatu sikap positif terhadap suatu objek tertentu, mendapatkan suatu dukungan lingkungan tertentu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dan dia merasa bahwa tidak ada hambatan apapun untuk diriya dalam melaksanakannya, maka, intensinya akan kuat. Dengan demikian, kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku sangat tinggi.
Theory of Planned Behavior (TPB) pada dasarnya menerangkan mengenai perilaku yang diakibatkan oleh seseorang yang muncul karena adanya suatu niat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor yang dapat menentukan munculnya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007), yaitu adanya keyakinan seseorang mengenai output dari suatu perilaku serta evaluasi atas hasil tersebut ( behavior beliefs ), keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi dalam memenuhi harapan tersebut ( normative beliefs ), serta keyakinan mengenai keberadaan beberapa hal yang dapat mendukung ataupun menghalangi perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghalangi perilakunya tersebut ( control beliefs ).

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara serta pengisian draft kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Pengambilan sampel dilakukan di satu wilayah, yaitu Kota Semarang dengan sejumlah responden tertentu, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer bersifat cross section . Penelitian ini menggunakan 91 sampel peng- urus KNPI Kota Semarang. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan wadah atau tempat berkumpulnya segenap para pemuda Indonesia yang memiliki visi dan misi yang sama. KNPI berguna untuk menghasilkan atau mengembangkan segala macam potensi maupun kemampuan para pemuda Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, yang telah menetapkan KNPI sebagai satu-satunya wadah resmi tempat terhimpunnya segenap para generasi muda Indonesia. KNPI diharapkan mampu dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan para pendahulu dalam rangka pembangunan ekonomi yang jauh lebih baik (Indrajaya, 2012).
Penentuan sampel dalam penelitian ini meng- gunakan metode purposive sampling . Menurut Umar (2011), purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang berdasarkan pada karak- teristik tertentu yang dianggap memiliki keterkait- an dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, terdaftar sebagai pengurus aktif di KNPI Kota Semarang serta hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musyda) KNPI Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Sampel
Sampelatau responden dalam penelitian ini merupakan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Semarang. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan me- lalui peyebaran kuesioner maka diperoleh 91 responden. Peneliti pada awalnya menyebarkan
kuesioner sebanyak 150 kuesioner, namun tidak semua kuesioner berhasil terkumpulkan kembali. Terdapat 92 kuesioner yang berhasil peneliti kum- pulkan sedangkan sisanya sebanyak 58 kuesioner tidak terisi karena tidak semua responden terbuka untuk mengisi angket penelitian. Dari 92 kue- sioner yang terkumpul, terdapat satu kuesioner yang tidak layak diambil datanya karena keti- daklengkapan responden dalam mengisi semua pertanyaan yang tertera dalam angket penelitian. Oleh karenanya, dalam penelitian ini terdapat 91 responden yang digunakan.
Apabila ditinjau dari sisi umur, pada um- umnya responden dalam penelitian ini berumur 21-25 tahun, yaitu sebesar 35.2% atau sebanyak 32 orang, sedangkan yang lainnya yaitu 28.6% nya merupakan responden yang berumur 36-50 tahun atau setara dengan 26 orang. Sebanyak 16.5% responden berumur 26-30 tahun atau setara dengan 15 orang. Responden yang berumur 16-20 tahun dan 31-35 tahun, masing-masing sebesar 9.9% atau setara dengan 9 orang.
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden Berdasar- kan Umur Umur Jumlah Responden (Orang) Persentase Responden (Persen) 16-20 thn 9 9.9 21-25 thn 32 35.2 26-30 thn 15 16.5 31-35 thn 9 9.9 36-50 thn 26 28.6 Total 91 100 Sumber: Data primer
Adapun berdasarkan jenis kelaminnya, re- sponden dalam penelitian ini mayoritas teridiri dari 80% atau setara dengan 73 orang laki-laki, sedangkan sisanya yaitu 20% atau setara dengan 18 orang merupakan responden perempuan. Minimnya responden perempuan tidak terlepas dari jumlah pengurus perempuan KNPI Kota Semarang yang jauh lebih sedikit apabila diban- dingkan dengan jumlah pengurus laki-laki KNPI Kota Semarang.
Beradsarkan kepercayaan agama yang di anut, sebanyak 83 orang atau setara dengan 91.2% reponden dalam penilitian ini beragama
Islam, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang atau 5.5% berama Kristen, sebanyak 1 orang atau 1.1% beragama Hindu, dan sebanyak 2 orang atau 2.2% beragma Budha. Hal tersebut menandakan bahwa KNPI Kota Semarang mampu merangkul semua agama dan tidak hanya diperuntukan untuk 1 agama saja.
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Responden Berdasar- kan Agama Agama Jumlah Responden (Orang) Persentase Responden (Persen) Islam 83 91.2 Kristen 5 5.5 Hindu 1 1.1 Budha 2 2.2 Total 91 100 Sumber: Data primer
Dari sisi status perkawinan, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki status belum menikah yakni sebanyak 57% atau setara dengan 52 orang, sedangkan responden penelitian yang sudah menikah yaitu sebanyak 37 orang atau 41%. Sisanya sebesar 2% atau 2 orang merupakan janda atau duda. Mayoritas responden dengan status belum menikah dalam penelitian ini dikarenakan pada umumnya penelitian ini didominasi oleh responden berusia muda yaitu antara 16-30 tahun. Selain itu, pada umumnya responden penelitian adalah laki-laki. Laki-laki yang masih berusia muda pada umumnya memi- liki status belum menikah sehingga tidak heran apabila mayoritas responden dalam penelitian ini berstatus belum menikah.
Tabel 3. Jumlah dan Persentase Responden Berdasar- kan Status Perkawinan Status Jumlah Responden (Orang) Persentase Responden (Persen) Menikah 37 40.7 Belum Menikah 52 57.1 Duda/Janda 2 2.2 Total 91 100 Sumber: Data primer
Adapun dari sisi pendidikan terkahir yang ditamatkan, mayoritas responden yakni 41.8% memiliki pendidikan terakhir SMA. Selain itu,
38.5% responden memiliki pendidikan terkahir S1. Serta sisanya sebanyak 9.9% responden me- miliki pendidikan terakhir Akademi/D3; 7.7% res ponden memiliki pendidikan terakhir S2/ S3; dan 2.2% responden memiliki pendidikan terakhir SMP.
Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden Berdasar- kan Pendidikan Tertinggi Pendidikan Jumlah Responden (Orang) Persentase Responden (Persen) SMP 2 2.2 SMA 38 41.8 Akademi/D3 9 9.9 S1 35 38.5 S2/S3 7 7.7 Total 91 100 Sumber: Data primer

## HASIL OLAH DATA
Data yang digunakan dalam penelitian ini sebe- lumnya telah melewati proses evaluasi model pengukuran yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah lolos evaluasi model pengu- kuran tersebut maka diperoleh hasil Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM- PLS) sebagaimana Tabel 5.
Pengaruh Perceived Implementation of Pancasila terhadap Attitude Variabel perceived implementation of Pancasila memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap attitude . Hal ini berdasarkan pada
p-value sebesar 0.000 serta koefisien jalur sebesar 0.537. Perceived implementation of Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan attitude meru- pakan sikap individu dalam berwirausaha. Hal tersebut berarti bahwa sikap seseorang dalam berwirausaha dipengaruhi oleh penerapan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana Ajzen (2005) berpendapat bah- wa suatu sikap atau attitude amat erat kaitannya dengan iman dan nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh suatu pribadi itu tersendiri yang mana perihal ini berkesinambungan dengan segala konsekuensi sebagai dampak dari pengambilan tindakan dalam bersikap atau secara singkat, fenomena ini disebut dengan behavioral beliefs (keyakinan-keyakinan dalam berprilaku). Kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila adalah seseorang yang meyakini akan nilai-nilai Pancasila tentu tidak akan terlepas dari attitude individu tersebut dalam hal ini adalah mengenai kewirausahaan.
Pengaruh Perceived Implementation of Pancasila terhadap Social Norm
Variabel perceived implementation of Pancasila memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap social norm . Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.000 serta koefisien jalur sebesar 0.504. Perceived implementation of Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedang- kan social norm merupakan norma sosial yang mendasari seseorang dalam berwirausaha. Hal
Tabel 5. Hasil Olah Data SEM-PLS Variabel Original Sample P Values Keterangan Acces -> Entrepreneurial Action 0.481 0.000 Signifikan Acces -> Entrepreneurial Intention 0.346 0.052 Tidak Signifikan Attitude -> Entrepreneurial Intention 0.400 0.037 Signifikan Entrepreneurial Intention -> Entrepreneurial Action 0.385 0.000 Signifikan Perceived implementation of Pancasila -> Attitude 0.537 0.000 Signifikan Perceived implementation of Pancasila -> Perceived Behavioral Control 0.483 0.000 Signifikan Perceived implementation of Pancasila -> Social Norm 0.504 0.000 Signifikan Perceived Behavioral Control -> Entrepreneurial Intention 0.143 0.527 Tidak Signifikan Social Norm -> Entrepreneurial Intention 0.162 0.338 Tidak Signifikan
Sumber: Data primer diolah (2019)
tersebut berarti bahwa norma sosial seseorang dalam berwirausaha dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Fishbein & Ajzen (1975), seba - gaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga amat rentan dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut dengan keyakinan. Meski demikian ada perbedaan. Adapun yang menjadi pembedanya adalah bilamana sikap terhadap perilaku meru- pakan suatu fungsi dari keyakinan individu ter- hadap perilaku yang akan dilakukan ( behavioral belief ). Oleh karena itu, norma subjektif adalah suatu fungsi dari keyakinan individu tertentu yang diperoleh atas asas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu ( normative belief ). Keyakinan sendiri dalam hal ini adalah keyakininan akan penerapan nilai-nilai Pancasila.
Pengaruh Perceived Implementation of Pancasila terhadap Perceived Behavioral
Control
Variabel perceived implementation of Pancasila memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perceived behavioral control . Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.000 serta koefisien jalur sebesar 0.483. Perceived imple- mentation of Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, perceived behavioral control merupakan persepsi seseorang terhadap diri sendiri yang dimilikinya dalam berwirausaha. Hal tersebut berarti bahwa, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mampu memengaruhi persepsi seseorang terhadap diri sendiri dalam berwirausaha.
Menurut Ajzen (1990), perceived behavioral control berkaita dengan analogi locus of control atau pusat kendali yang pernah dituturkan oleh Rotter (1975). Pusat kendali amat erat kaitannya dengan suatu keyakinan individu yang cukup stabil dalam segala aspek situasi. Dengannya, per- sepsi kontrol perilaku ini bisa berubah bergantung dengan situasi tertentu dan jenis perilaku yang akan dilakukan kemudian. Selanjutnya, pusat kendali ini amat berkaitan dengan keyakinan individu akan keberhasilannya dalam melakukan segala sesuatu (Rotter, 1975). Dmana dalam hal
ini keyakinan tersebut adalah keyakninan akan penerapan nilai-nilai Pancasila.
Pengaruh Attitude terhadap

## Entrepreneurial Intention
Variabel attitude memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap entrepreneurial intention. Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.000 serta  koefisien  jalur  sebesar  0.346. Attitude merupakan sikap seseorang terhadap aktivitas berwirausaha. Sementara itu, entrepreneurial intention merupakan minat wirausaha seseorang. Hal tersebut berarti bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat wirausaha seseorang adalah sikap seseorang tersebut dalam memandang kegiatan berwirausaha.
Adanya pengaruh positif attitude terhadap minat berwirausaha dikarenakan pandangan seseorang tentunya mempengaruhi minat se- seorang terhadap sesuatu termasuk berwirausaha. Semakin positif pandangan seseorang akan berwirausaha maka attitude orang tersebut akan semakin positif juga sehingga mendorong minat wirausaha orang tersebut. Sebaliknya, semakin negatif pandangan seseorang terhadap wirausaha akan diikuti dengan semakin negatif sikap orang tersebut sehingga minat wirausahanya menurun.
Pengaruh Social Norm terhadap
Entrepreneurial Intention
Variabel social norm tidak terbukti memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap entrepreneurial intention . Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.338 serta koefisien jalur sebesar 0.162. Social norm merupakan pengaruh lingkungan sosial seseorng dalam berperilaku, sedangkan entrepreneurial intention merupakan minat wirausaha seseorang. Hal tersebut berarti bahwa kondisi lingkungan seseorang bukan meru- pakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap minat wirausaha.
Temuan dalam peneilitian ini ialah tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel social norm terhadap minat berwirausaha. Hal tersebut dikarenakan individu memiliki keyakinan yang dominan kepada selain lingkungan sosialnya. Meskipun lingkungan sosial mendukung
seseorang untuk berwirausaha, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap minat wirausaha orang tersebut. Dorongan dari keluarga, teman dan orang-orang di sekitarnya tidak akan berkaitan dengan keputusan individu dalam berwirausaha.
Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Entrepreneurial Intention
Variabel perceived behavioral control tidak terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap entrepreneurial intention . Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.527 serta  koefisien  jalur  sebesar  0.143. Perceived behavioral control merupakan persepsi ses- eorang terhadap diri sendiri yang dimilikinya dalam berwirausaha. Sedangkan entrepreneurial intention merupakan minat wirausaha seseorang. Hal tersebut berarti bahwa persepsi seseorang terhadap diri sendiri dalam berwirausaha tidak dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi minat wirasaha orang tersebut.
Temuan dalam penelitian ini bahwa persepsi seseorang terhadap diri sendiri dalam berwi- rausaha tidak dapat mempengaruhi minatnya dalam berwirausaha. Meskipun individu memiliki persepsi yang baik mengenai kemampuan berwi- rausaha dalam dirinya tidak akan mempengaruhi minatnya dalam berwirausaha, perceived beha- vioral control tidak dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi minat wirausaha seseorang.
Pengaruh Acces terhadap Entrepreneurial Intention
Variabel acces tidak terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap entrepreneur- ial intention. Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.052 serta koefisien jalur sebesar 0.346. Akses merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses modal, mengakses pasar dan mengak- ses distribusi pasar, sedangkan entrepreneurial intention merupakan minat wirausaha seseorang. Hal tersebut berarti bahwa meskipun seseorang memiliki akses yang kuat akan modal, pasar dan distribusi pasar tidak memiliki pengaruh terhadap minat seseorang tersebut dalam berwirausaha.
Meskipun individu memiliki akses terhadap pasar, modal, dan distribusi pasar tidak akan
dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi individu tersebut dalam meningkatkan minatnya berwirausaha. Oleh karena itu, minat seseorang dalam berwirausaha tidak dapat diukur dari se- jauhmana akses orang tersebut menguasi akses yang dimilkinya baik akses pasar, akses modal maupun akses distribusi pasar.
Pengaruh Acces terhadap

## Entrepreneurial Action
Variabel acces memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap entrepreneurial action. Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar 0.000 dan koefisien jalur sebesar 0.481. Akses meru - pakan kemampuan seseorang dalam mengakses modal, mengakses pasar dan mengakses distri- busi pasar. E ntrepreneurial action merupakan aksi seseorang dalam berwirausaha. Hal tersebut berarti bahwa adanya kemampuan seseorang dalam mengakses modal, pasar serta distribusi pasar memiliki pengaruh terhadap aksi seseorang tersebut dalam berwirausaha.
Dalam hal ini kemampuan seseorang terhadap akses modal, akses pasar, dan akases distribusi pasar mempengaruhi aksi orang tersebut dalam berwirausaha. Hal tersebut menandakan bahwa orang yang memiliki akses akan langsung ber- aksi melakukan wirausaha bukan hanya sekedar memiliki minat saja. Orang yang memiliki akses akan langsung terjun ke pasar untuk berwirausaha menggunakan segala akses yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan berwirausaha.
Pengaruh Entrepreneurial Intention
terhadap Entrepreneurial Action
Variabel entrepreneurial intention memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap entrepreneurial action. Hal ini berdasarkan pada p-value sebesar value sebesar 0.000 dan koefisien  jalur  sebesar  0.385. Entrepreneurial intention merupakan minat wirausaha seseorang, sedangkan entrepreneurial action merupakan aksi seseorang dalam berwirausaha. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh yang positif apabila seseorang telah memiliki minat wirausaha maka akan diikuti dengan aksi seseorang tersebut dalam berwirausaha.
Individu yang memiliki minat wirausaha sudah pasti akan diikuti dengan kegiatan aksi secara nyata dalam berwirausaha. Minat yang kuat dalam berwirausaha akan menghasilkan aksi yang lebih positif. Berwirausaha tanpa disertai dengan minat yang kuat tidak akan mencapai proses wirausaha yang berkelanjutan.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:
(1) Perceived implementation of Pancasila berpengaruh positif dan signifikan terhadap at- titude ; (2) Perceived implementation of Pancasila berpengaruh positif dan signifikan terhadap so- cial norm; (3) Perceived implementation of Pancasila berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap perceived behavioral control; (4) Attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurial intention; (5) Social norm memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap entrepreneurial intention; (6) Perceived behavioral control memiliki pengaruh yangtidak signifikan terhadap entrepreneurial intention; (7) Acces memiliki  pengaruh  yangtidak  signifikan terhadap entrepreneurial intention; (8) Acces berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap entrepreneurial action; (9) Entrepreneurial inten- tion berpengaruh positif  dan signifikan terhadap entrepreneurial action.
Hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya. Sebagaimana hasil penelitian Koe et al (2012), Ferreira et al (2012), Papzan et al (2013) dan Ambad & Damit
(2015) dan Mat et al (2015). Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa indikator atau variabel dari Theory Planned Behavior (TPB) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Entrepreneurial Intention .
Rekomendasi yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah perlu dilaksanakannya sosialisasi mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) khu- susnya dalam kegiatan berekonomi di Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Acs, Zoltan J. et al. (2008). Entrepreneurship, Economic Development and Institution. Small Bus Econ, 31, 219–234
Agusalim, Lestari. Muhammad Karim & Asep Saefuddin. (2014). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. Journal of Social Welfare. Vol. 1 No. 1, Januari 2014, p 39-52 ISSN: 2354-9874. Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self- Efficacy, Locus Of Control, And The Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social
Psychology, 32, 665-683. Doi: 10.1111/j.1559- 1816.2002. tb00236.x.
Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality, and Behavior. Second edition. London (GB): Open University
Pr/McGraw-Hill Education.
Ajzen, I. (2017). Theory of Planned Behavior Factor diakses dari http://people.umass.edu/aizen/tpb. background.html pada tanggal 3 November 2019. Ambad, Sylvia Nabila Azwa. Damit, Dayang Haryani Diana Ag. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students in Malaysia. Procedia Economics and
Finance 37, 108 – 114.
Antoni, Condra. (2012). Filsafat Pancasila Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan. Politeknik Negeri Batam Asnawi & Masyhuri. (2011). Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. Malang: UIN Maliki
Press.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Doi: 10.1037/0033- 295X.84. 2.191. Boulton, C & Turner P. (2005). Mastering Business in Asia: Entrepreneurship. Singapore: John Wiley and Sons.
BPS. (2018). Kota Semarang dalam Angka. Semarang:
Badan Pusat Statistika.
Darwanto. (2012). Peran Entrepreneurship dalam
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Diseminasi Riset Terapan Bidang Manajemen & Bisnis Tingkat Nasional Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang.
Ehrlich, Gaven A. & Richard H. Gramzow. (2015).
The  Politics  of  Affirmation  Theory:  When Group-Affirmation Leads to Greater Ingroup
Bias. Personality and Social Psychology Bulletin.
Ferreira, Jaoa J. Raposo, Mario L. Rodrigues, Ricardo Gouveia. Dinis, Anabela.Paco, Arminda do. (2012). A Model of Entrepreneurial Intention: An Application of The Psychological And Behavioral Approaches . Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19 Issue: 3, pp.424-440. Fishbein M, Ajzen I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and
Research. Menlo Park California: Addison Wesley Publishing Company Inc Fryer, Roland G & Glenn C. (2007). Loury. Valuing Identity: The Simple Economics of Affirmative Action Police. Harvard University. Ghozali, Imam. (2015). Partial Least Squares; Konsep, Tekhnik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. Semarang: Badan
Penerbit Undip. Indrajaya, Kusniadi. (2012). Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dalam Memberdayakan Para Pemuda Putus Sekolah Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis
Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah Program Studi
Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi
Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012. Joesroen, Tati Suhartati & Fathorrozi, M. (2003). Teori
Ekonomi Mikro Dilengkapi Beberapa Bentuk
Fungsi Produksi. Jakarta: PT Salemba Emban
Patria.
Jogiyanto. (2008.) Sistem Informasi Keperilakuan.
Yogyakarta (ID): Andi.
Kaelani. (2009). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma. Koe, Wei-Loon. Sa’ari, Juan Rizal. Majid, Izaidin
Abdul. Ismail, Kamariah. (2012). Determinants of Entrepreneurial Intention among Millennial Generation. Procedia - Social and Behavioral
Sciences 40, 197 – 208. Kotler, Philip & Gery Amstrong. (2001). Prinsip- prinsip Pemasaran. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Kurniawan, Agus, Muhammad Khafid & Amin Pujiati. (2016). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Motivasi dan Kepribadian terhadap Minat Wirausaha Melalui Self Efficacy. Journal of Economic Education 5 (1), 100-109.
Mat, Salwah Che. Maat, Siti Mistima. Mohd, Norhatta.
(2015). Identifying Factors that Affecting the
Entrepreneurial Intention among Engineering Technology Students. 2nd Global Conference on Business and Social Science (GCBSS), 17-18 September 2015, Bali, Indonesia.
Mellor, R., Coulton, G., Chick, A. Bifulco, A., Mellor,
N. & Fisher, A. (2009). Entrepreneurship for
Everyone. London: SAGE Publication. Mubyarto. (2004). Menuju Ekonomi Pancasila. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 19, No. 1, 16-26. Murugesan, R & Dominic, P. D. D. (2014). Socio, Economic and Psychological Determinants of Entrepreneurial Intentions: A Structural Equation Model. Global Business and
Economics Review, Vol. 16, No. 4.
Mustikasari, Elia. (2007). Kajian Empiris tentang
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium
Nasional Akuntansi X, Makasar.
Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543-578. Doi: 10.3102/00346543066004543.
Papzan, Abdolhamid. Afsharzade, Nashmil. Moradi,
Khadijeh. (2013). Entrepreneurial Intention Determinants: an Empirical Model and a Case of Iranian Students in Malaysia. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI).
Puspasari, Emma Yunika. (2012). Internalisasi Moralitas Ekonomi Pancasila dalam Perilaku Entrepreneur Siswa Wirausaha SMKN 3 Kota
Malang . (Tesis). Univeristas Malang. Rotter, J. B. (1975). Some Problems And Misconceptions Related To The Construct of Internal Versus External Control of Reinforcement. Journal of Consulting and
Clinical Psychology 43, 56–67. Doi: 10.1037/ h0076301.
Rotter, J.B. (1990). Internal Vs. External Control of Reinforcement: a Case History of a Variable. American Psychologist, 45(4), 489–493. Doi: 10.1037/0003- 066X.45.4.489.
Sarwono, Jonathan . (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sholihin, Mahfud. (2013). Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0. Yogyakarta: Penerbit Andi. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharyadi dan Purwanto. (2009). Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Suki, Norazah Mohd. Suki, Norbayah Mohd. Mokhtar, Ainnur  Hafizah Anuar  M. Ahmad, Rosliza. (2016). Assessing Normative and Informational Influences on Students’ Opinion in Engaging Electronic Word of Mouth via
Social Networking Sites . Procedia Economics and Finance 37, 190 – 195. Sukirno, Sadono. (2005). Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Susilowati, Sri Hery. (2016). Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, 35-55. Sutiany, Heny, Mashudi, Witarsa. (2013). Internalisasi Moralitas Ekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan . FKIP Untan.
Swastha, Basu & Ibnu Sukotjo. (1995). Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: Liberty. Wibowo, Wahju. (2015). Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila.
Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen , Volume 1, Nomor 2. Umar, Husein. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. (2009). Structural
Equation Modeling. Jakarta: Salemba Infotek. Yuliawan, Eko dan Mbayak Ginting. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi Kasus pada STMIK Mikroskil Medan). Jurnal Wira
Ekonomi Mikroskil, Vol.2 No. 02, 105-111