El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/inx Vol.5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549-3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
Saifuddin Sa‟dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nahara Eriyanti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nurma Novi Safira Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Seorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka sewaktu- waktu  dapat  dicabut  oleh  Mahkamah  Syar‟iyyah,  Pernyataan  pencabutan  hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan oleh  Pasal  109  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sebagaimana  kewajiban  seorang wali  yaitu  merawat,  mendidik  dengan  sebaik-baiknya,  mewakili  si  anak  dalam segala  tindak  perdata  dan    lainnya.  Putusan  Majelis  Hakim  di  Mahkamah Syar‟iyyah  Suka  Makmue  memberikan  hak  perwalian  anak  kepada  wali  yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan I‟tikad tidak baik.  Oleh sebab itu  tulisan ini  akan  melihat  apa  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah Suka  Makmue  memberikan  hak  perwalian  anak  tersebut  dan  kesesuaian  putusan hakim  ditinjau  dalam  perspektif  hukum  Islam . Hasil  pertimbangan  Hakim  yaitu tetap  memberikan  hak  perwalian  anak  kepada  wali  (ibu)  berdasarkan  Undang- undang No.1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum  Islam , putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  sudah  tepat  dalam memberikan  hak  perwalian  anak  kepada  wali  (ibu).  Hakim  dalam  memutuskan perkara  perwalian  anak  disini  beralih  kepada  aturan  yang  terdapat  pada  Undang- undang  Perkawinan  dan  dikarenakan  penggugat  juga  tidak  dapat  membuktikan bahwa  tergugat  telah  melalaikan  kewajibannya  dan  beri‟tikad  tidak  baik  kepada anak  yang  berada  dibawah  perwaliannya  serta  dengan  tetap  mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.
Kata  Kunci:  Pencabutan,  Wali  Anak,  Hukum  Islam,  Mahkamah  Syar’iyyah Nagan Raya

## Pendahuluan
Seorang  anak  yang  lahir  didunia  ini  serta  selalu  membutuhkan  kasih sayang  membutuhkan  orang  yang  akan  menjaga  dan  memelihara  serta  mendidik dan  mengajarinya,  dan  melaksanakan  bermacam-macam  urusan  yang berhubungan  dengan  jasmaniyah  dan  pembentukan  kepribadian  dan  juga membutuhkan  orang-orang  yang  mengawasi  hak-hak  miliknya,  agar  supaya terpelihara  dan  bisa  dikembangkan.  Kewajiban  Orang  tua,  keluarga,  dan
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  sesuai  dengan kewajiban  yang  dibebankan  hukum  agama. 1 Seorang  anak  yang  tidak  memiliki orang  tua  akan  dipelihara  oleh  walinya  menurut  garis  turunan  keatas  dari keluarganya berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyyah.
Perwalian menurut fiqh munakahat ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang  yang  diberi  kekuasaan  perwalian  disebut  dengan  wali. 2 Menurut  Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974; Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun  (delapan  belas)  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  yang  tidak berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua  berada  di  bawahkekuasaan  wali. 3 Seorang wali  yang  telah  ditunjukkan  oleh  pihak  Mahkamah/Peradilan  Agama  memiliki tugas  dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan.  Jika  seorang  wali  tidak  menjalankan tugasnya  dengan  baik  dan  memenuhi  kewajibannya  maka  sewaktu-waktu Mahkamah  Syar‟iyyah  dapat  mencabut  hak  kekuasaannya  seperti  yang  tertulis didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  109  yang  berbunyi  “Pengadilan Agama/Makhamah Syar‟iyah dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum  dan  memindahkannya  kepada  pihak  lain,  permohonan  untuk  itu  diajukan oleh  kerabatnya,  dengan  alasan  wali  tersebut;  pemabuk,  penjudi,  pemboros,  gila dan  atau  melalaikan  atau  menyalahgunakan  hak  dan  wewenangnya  sebagai  wali demi kepentingan yang berada dibawah perwaliannya”. 4 Hal pencabutan kekuasaan perwalian  juga  dijelaskan  dalam    pasal  319  (a)  ayat  2  KUH  perdata  yaitu “kekuasaan  seseorang  wali  dapat  dicabut  apabila  wali  tersebut  telah menyalahgunakan  kekuasaannya  atau  terlalu  mengabaikan  kewajiban  memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih”. 5
Pencabutan  hak  kuasa  wali  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar‟iyyah ialah  secara  resmi  berdasarkan  hukum  formal  dan    harus  sesuai  dengan mekanisme  yang  telah  ditetapkan  dengan  aturan  Undang-Undang.  Begitu  pula yang  dilakukan  oleh  instansi  Mahkamah  yaitu  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka Makmue  Kota  Nagan  Raya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pencabutan Hak Kuasa Perwalian Anak.
Namun  kasus  Pencabutan  hak  perwalian  anak  yang  terjadi  di  Mahkamah Syar‟iyyah  Suka  Makmue  kota  Nagan  Raya  ialah  pengugat  menggugat  tergugat dikarenakan pihak tersebut telah melakukan hal yang bertentangan dengan aturan hukum  yaitu  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  dengan  memiliki  I‟tikad tidak  baik  terhadap  anak  yang  berada  dibawah  perwaliannya.  Sebagaimana
1 Muhammad  Amin  Summa ,  Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Jakarta,  Penerbit, Alumni, 1978, hlm.135.
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Bogor:Kencana, 2003). hlm. 164.
3 Sri Widoyati , Anak dan Wanita dalam Hukum , (Jakarta:LP3ES, 1983)., hlm. 48.
4 Fakhruddin dan Ramadita,  Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3 Nomor 2 Desember 2011., hlm. 121.
5 Pasal 319 (a) ayat 2 KUHPerdata.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
tersebut  dalam  penetapan  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue  Nomor: 004/Pdt.P/2019/MS.SKm pada tanggal 30 Januari 2019. Dalam kasus perkara ini pihak  penggugat  mengharapkan  agar  pembatalan  perwalian  anak  dikabulkan sebagaimana  mestinya,  tetapi  Majelis  Hakim  tetap  masih  memberikan  hak perwalian terhadap tergugat tersebut.
Awalnya perkara ini ditempuh dengan cara mediasi namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Setelah itu hakim melakukan pertimbangan, akhirnya perkara tersebut  langsung  diputuskan  dengan  menyatakan  bahwa  perkara  ditolak sepenuhnya  oleh  majelis  hakim  dan  pihak  penggugat  harus  membayar  biaya gugatan  tersebut. 6 Tentu  saja  putusan  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  lainnya  yang  mengatur  tentang  pencabutan perwalian.  Kondisi  ini  tentu  saja  memiliki  potensi  yang  tidak  stabil  dalam pemutusan sidang di Mahkamah Syar‟iyyah Suka Makmue Kota Nagan Raya.
7

## Dasar Hukum dan Pembagian Perwalian
Perwalian  dalam  literature  fikih  Islam  disebut  dengan al-walᾱyah atau al- wilᾱyah. Secara etimologis kata al-wilᾱyah berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari al-walᾱyah  al-wilᾱyah) adalah ’’tawallᾱ  al-amr’’ yaitu  mengurus  atau menguasai  sesuatu. Sedangkan  menurut  istilah,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Mustafa al-Zarqa, perwalian    adalah tindakan  orang dewasa, dan atas  nama orang lain yang tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan diri dan hartanya. 8
Kata perwalian, diambil dari kata wali, artinya orang yang menurut hukum (agama,  adat)  diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya,  sebelum anak  itu  dewasa.  Wali  bisa  juga  berarti  orang  yang  menjadi  penjamin  dalam pengurusan  dan  pengasuhan  anak,  atau  orang  saleh  (suci),  penyebar  agama,  dan kepala pemerintah. 9 Sementara itu, didalam kitab-kitab tafsir, kata wali mempunyai arti sebagai penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakilkan urusan orang. 10 Dalam  literature  fikih  perwalian  adalah  tugas  atau  tanggung  jawab  yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna ahliyyᾱt ul-ada’ , apakah tidak memiliki kemampuan
6 Putusan Perkara No.111/pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 2-4
7 Putusan Perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 35
8 Mustafa  Ahmad  al-Zarqa,  al-Madkhal  al-Fiqh  al-„Am,  jld.  II  (Damaskus:  Matba‟ah Turbin, 1968), hlm. 817.
9 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar…, hlm. 601.
10 Muhammad  Ali  as-Sabuni, Safwah  al-Tafsir, ed.  In, Tafsir-Tafsir  Pilihan (terj:  Yasin), jilid  2,  (Jakarta:  Pustala  al-Kausar,  2011),  hlm.  290;  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah;  Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59: dimuat juga dalam Sayyid  Quthb, Tafsir fi Zilal al-Qur’an, ed. In, Tafsir fi Zilalil Qur’an; di Bawah Naungan Alqur’an, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
sama sekalai seperti anak yang belum mumayyiz atau orang yang kurang sempurna kemampuannya  seperti mumayyiz . 11 Orang  yang  membantu  mengelola  dan menjaga harta orang yang belum cakap hukum disebut dengan wali. 12
Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain atau selaku pengganti  orang  tua  yang  menurut  hukum  diwajibkan  mewakili  anak  yang  belum dewasa  atau  belum  akil  baligh  dan  melakukan  perbuatan  hukum. 13 Dalam  Kamus Praktis  Bahasa  Indonesia,  wali  berarti  orang  yang  menurut  hukum  (agama,  adat) diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya  sebelum  anak  itu  dewasa atau  pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu  nikah  (  yaitu  orang  yang melakukan  janji  nikah  dengan  pengantin  laki-laki). 14 Menurut  Dedi  Junaedi, Perwalian dalam Islam itu dibagi atas dua kategori yaitu perwalian umum biasanya mencakup  kepentingan  bersama  (Bangsa  atau  rakyat)  seperti  waliyul  amri  (dalam arti  Gubernur)  dan  sebagainya,  sedangkan  perwalian  khusus  adalah  perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti anak yatim. 15 Perwalian khusus meliputi perwalian  terhadap  diri  pribadi  anak  tersebut  dan  perwalian  terhadap  harta bendanya.
Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap  harta  kekayaan  seorang  anak  yang  belum  dewasa  jika  anak  itu  tidak berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua.  Jadi  dengan  demikian  anak  yang  orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian. 16
Terkait  dengan  dasar  hukum  perwalian  anak,  dapat  diklasifikasikan  ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum perwalian anak dalam hukum islam dan  hukum  positif.  Dalam  hukum  islam,  sumber  hukum  yang  menjadi  dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 2:
اًب ْىُح  َناَك ٗهَّنِا ۗ ْمُكِلاَىْمَا ىْٓلِا ْمُهَلاَىْمَا آْْىُلُكْأَت  َلََو ۖ ِبِّيَّطلاِب  َثْي ِبَخْلا اىُلَّدَبَتَت  َلََو ْمُهَلاَىْمَا ْٓى ٰمٰتَيْلا اىُتٰاَو اًرْيِبَك
Artinya: "dan berikanlah kepada  anak-anak  yatim (yang  sudah  balig)  harta mereka,  jangan  kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar
11 Wahbah  al-Zuhayli, al-Fiqh  Islami  wa  Adillatuh, jld,  IX,  cet  III  (Damaskus  :  Dar  al- FIKR, 1997), hlm. 262.
12 Nadr Farid Muhammad Wasil, al-Wilayat al-khassah al-Wilayah ‘ala al-Nafs wa al-Mal fil al-Syari’at al-Islamiyah (Kairo: al-MAKTAB AL Syuruq Dawliyah, tt.), hlm. 9.
13 Soerdaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif  Hukum Perdata  Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)., hlm 60.
14 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996)., hlm.176.
15 Dedi  Junaedi, Bimbingan  Perkawinan,  ( Jakarta:  Akademi  Pressindo.  Cet  Pertama, 2004)., hlm. 104.
16 Ali  Afandi, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1997),. hlm. 156.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
dan memakan) itu, adalah dosa besar”. (QS.An Nisa‟:2). 17
Adapun  selain  al-qur‟an  juga  dapat  ditemukan  dalam  tiga  regulasi mengenai  dasar  hukum  perwalian,  yaitu  Undang-Undang  Perkawinan,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Kompilasi Hukum  Islam.  Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  No  11  Tahun  1974 merupakan  ketentuan  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  perkawinan serta  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  setelah  perkawinan  berlangsung. Konsekuensi dari perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban diantara orang- orang  yang  melangsungkannya.  Keharusan  menjaga  dan  memelihara  kehidupan anak  merupakan suatu  kewajiban bagi  kedua  orang tuanya.  Akan  tetapi  dalam  hal seorang  anak  tidak  dipelihara  oleh  kedua  orang  tuanya,  maka  pemeliharaan  anak dilimpahkan kepada walinya. 18
Pasal 50 UU Nomor 1 Ayat (1) Tahun 1974 yang menyebutkan, anak yang belum  mencapai  umur  18  Tahun  (delapan  Belas  Tahun)  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan,  yang  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua, berada  di  bawah  kekuasaan  wali.  Perwalian  itu  mengenai  pribadi  anak  yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  batasan  maksimal  yang  ditentukan  bagi  anak  yang  tidak berada di bawah penguasaan orang tuanya adalah 21 tahun dengan dan atau belum pernah  melangsungkan  perkawinan.  Berbeda  lagi  dengan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  yang  tidak  memberikan  batasan  khusus  dalam persoalan perwalian. 19
Terdapat  dua  macam  bentuk  penggantian  seorang  wali  yaitu  dengan  jalan dipilih  dan  dipaksakan.  Dalam  istilah  fiqh  kedua  pengantian  tersebut  dinamakan dengan penggantian ikhtiyᾱriyah dan ijbᾱriyyah. Wali ikhtiyᾱriyyah atau wali yang dipilih  merupakan  wakil  yang  ditunjuk  oleh  orang  yang  bersangkutan  atau  orang yang  diwakili  secara  sukarela.  Sedangkan  wali ijbᾱriyyah adalah  wali  yang ditunjuk  oleh  hukum  atau  hakim,  dalam  rangka  menggantikan  orang  lain  dalam melakukan  suatu  perbuatan  hukum. 20 Perwalian  jiwa  ( al-walᾱyah  ‘alan- nᾱfs) Perwalian  jiwa  yaitu  perwalian  yang  bertalian  dengan  pengawasan  terhadap urusan  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  keluarga  seperti  perkawinan,
17 QS. An-Nisa‟,(4):2
18 Nadhilah Filzah, Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Bireun  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  82/Pdt.P/2019/Ms-Br), Jurnal  El Usrah¸ Vol 4, No.1 Tahun 2021, hlm. 127.
19 Soraya Devi, Sistem Perwalian Di Aceh., (Aceh Besar,2018), hlm. 68-86
20 Mustafa Ahmad al-Zarqa‟, Al-Madkhal al-Fiqhiy al-‘Am, Jilid II, (Damaskus: Mathba‟ah Turbin, 1968), hlm. 817.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  kesehatan,  dan  aktivitas  anak  (keluarga). 21
Menurut  mazhab  Hanafi  perwalian  jiwa  dimulai  dari  anak,  kemudian  dilanjutkan dengan ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, dan paman. 22
Berbeda  hal  nya  dengan  perwalian  jiwa.  Perwalian  harta  lebih  mencakup kepada  hal-hal  yang  menyangkut  mengenai  pemeliharaan  dan  penggunaan  harta milik.  Terdapat  beberapa  pendapat  ulama  yang  berbeda-beda  mengenai  perwalian harta.  Menurut  mazhab  Syafi‟i  perwalian  harta  yaitu  di  mulai  dari  ayahnya, kemudian  kakek  dari  ayah,  kemudian  yang  diwasiati  oleh  ayah  dan  kakeknya, selanjutnya  oleh  wali  hakim  atau  orang  yang  memiliki  hak  tersebut.  Perwalian Terhadap Jiwa dan Harta Sekaligus merupakan perpaduan yang mencakup terhadap pemeliharaan  jiwa  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan keluarga  seperti  perkawinan,  kesehatan  anak,  dan  aktivitas  anak  (keluarga),  serta juga pemeliharaan dan pengawasan terhadap harta milik.
Terlepas  dari  setiap  kewajiban,  wali  juga  memiliki  hak-haknya  tersendiri dalam  bertugas  sebagai  wali  dari  seorang  anak.  Pada  dasarnya  tujuan  perwalian adalah  untuk  memberikan  perlindungan  atas  diri  pribadi  dan  harta  anak.  Serta kewenangan wali tersebut berlaku sejak anak lahir hingga si anak telah balgh, yaitu saat  anak  dapat  dipastikan  telah  memiliki ahliyyah yang  sempurna,  serta  telah cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Kewenangan wali yang dimaksudkan di sini  adalah  kekuasaan  seseorang  wali  terhadap  orang  yang  diwakilkannya  baik terhadap diri anak maupun terhadap harta bendanya. 23 Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan  harta  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya,  sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau wali  itu fakir sebagaiaman dijelaskan dalam Pasal 112 dalam Kompilasi Hukum Islam. Wali juga berhak untuk dihormati  anak  yang  berada  dibawah  perwaliannya,  karena  perwalian  merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

## Faktor Hilangya Hak Perwalian
Hilangnya  hak  perwalian  salah  satunya  disebabkan  oleh  tidak bertanggungjawabnya seorang wali dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  peraturan  Perundang-Undangan.  Hilangnya suatu hak perwalian seseorang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang  perkawinan  yang  menjelaskan  larangan-larangan  yang  harus  dihindarkan oleh  wali  agar  tidak  hilang  kewaliannya  dan  dijelaskan  juga  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  tentang  pencabutan  hak  perwalian  bagi  wali  yang  melakukan kesalahan  atau  kelalaiannya  pada  saat  menjabat  sebagai  seorang  wali.  Pasal  53
21 M. Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam., (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004)., hlm.134
22 Wahbah  Al-Zuhaili, fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  Jilid  10, (terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta:Gema Insani, 2011),  hlm. 167-752
23 Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, Perlindungan Anak…, hlm.159.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.1  Tahun  1974  Wali  dapat  dicabut  dari kekuasaannya dalam hal-hal  yang tersebut di dalam  Pasal 49  menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan  orang  tua  yang  lain, keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas  dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa atau  pejabat  yang  berwenang  dengan  keputusan  Pengadilan  dalam  hal-hal  sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali.
Hilangnya  suatu  hak  perwalian  mengharuskan  seorang  wali  untuk mengganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  berdampak  terhadap  anak.  Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  di  dalam  pasal  110  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang sama halnya menyatakan bahwa wali di haruskan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan  kelalaiannya. 24

## Kajian Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya dan Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam
Perkara  pada  putusan  111/Pdt.G/2019/MS.SKm  merupakan  perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak yang diajukan oleh saudara/kerabat si anak  dari  garis  keatas  (tidak  disebutkan  namanya).  Sebagaimana  kasus-kasus perwalian  pada  umumnya,  bahwa  kasus  ini  juga  memiliki  latar  belakang  yang cukup memperhatinkan antara pemohon dan termohon (tidak disebutkan namanya), sehinggga dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan/pembatalan hak perwalian anak.
Permohonan  gugatan  pencabutan/pembatalan  hak  perwalian  anak  yang  ter register  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue  kota  Nagan  Raya  Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm pada putusan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019. Di  mana dijelaskan bahwa termohon  tercatat sebagai  wali  dari  anak  tersebut  pada tanggal  30  Januari  2019  dengan  Nomor  perkara  004/Pdt.P/2019/MS.SKm  di Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue  kota  Nagan  Raya.  Sebelum  ditetapkannya hak perwalian, si anak tersebut tinggal bersama pamannya (selaku pemohon dalam perkara).  Setelah  ditetapkan  perwalian  atas  anak  tersebut  ia  berpindah  tinggal dengan  ibunya  yang  selaku  wali  untuk  anak  itu  sebagaimana  sesuai  dengan penetapan perwalian pada tanggal 30 Januari 2019.
Pada dasarnya pemohon  mengajukan permohonan ini karena anak tersebut telah  tinggal  bersamanya  dan  selama  tinggal  bersama  si  anak  telah  mendapatkan kasih sayang penuh seperti layaknya orang tua kandung sendiri, kemudian dari segi pendidikan  tidak  ada  perbedaan  sedikit  pun  dengan  anak-anak  pemohon  yang lainnya.
24 Undang-Undang  RI  Nomor  1974  Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam,
(Bandang: Citra Umbara, 2012), hlm. 323.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
Dalam  kasus  ini,  hal  yang  menarik  ditemukan  di  mana  penepatan  hak perwalian anak yang berkuasa terhadap termohon dinyatakan oleh pemohon bahwa termohon  memiliki  I‟tikad  yang  tidak  baik  terhadap  anak  yang  berada  dibawah perwaliannya dengan melakukan suatu penggelapan alat bukti yang berimbas pada keterangan  palsu  dan  kebohongan  serta  dokumentasi/bukti  palsu.  Hal  ini dinyatakan  dalam  replik  dan  duplik  antara  pemohon  dan  termohon.  Secara  jelas telah  dinyatakan  bahwa  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  yang  ada  (KHI Pasal 109).
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  pemohon  dalam  petitumnya  memohon kepada  Ketua  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue  agar memberikan  putusan  yang  amarnya  sebagai  berikut,  Menerima  dan  mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon merupakan saudara kandung  dari  almarhum  ayahnya    Miswar  (nama  samaran)  yang  telah  meninggal dunia tanggal 4  Mei  2018,  menyatakan  perwalian  anak atas  nama Miswar kepada Termohon  adalah  batal  demi  hokum,  termohon  telah  melakukan  perbuatan melawan  hukum  terhadap  hak  yang  telah  ditetapkan  pada  penetapan  Perwalian Anak atas nama Miswar, Menyatakan termohon telah beri‟tikad tidak baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. menghukum termohon dan menyerahkan Hak  Asuh  Anak  atas  nama  Miswar  dalam  asuhan  pemohon  tanpa  syarat  apapun putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada  upaya  hukum  lainnya  dari  pihak  termohon  adalah  sah  menurut  hukum.  Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.
Sebelum  mengadili  perkara  tersebut,  Hakim  terlebih  dulu  menimbang perkara  tersebut  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya  mendamaikan  dan  melakukan  mediasi  antara  kedua  belah,  namun  tidak berhasil,  oleh  karena  itu  sidang  di  lanjutkan  diawali  dengan  pembacaan  surat gugatan  pemohon  atas  gugatan  permohonan  tersebut  termohon  telah  mengajukan jawaban  secara  tertulis,  yang  jawabannya  tersebut  disimpulkan  setelah  termohon membaca  secara  cermat,  permohonan  pembatalan  perwalian  anak  tersebut,  perlu termohon  memberi  jawaban/sanggahan  terhadap  dasar  dan  alasan  hukum permohonan  pembatalan  perwalian  anak,  Muhammad  Misar  Bin  Zulkifli,  yang telah  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue,  tertanggal  30  Januari 2019  No.  004/Pdt.P/2019  MS.SKm  termohon  merupakan  wali  dari  anak  tersebut sah  secara  hokum,  permohonan  pembatalan  perwalian  anak  yang  diajukan  oleh pemohon  terkesan  sangat  bertele-tele  dan  sangat  kabur  dan  tidak  jelas  alasan hukum  serta  tujuan,  pemohon  untuk  meminta  melakukan  pembatalan  perwalian, sementara termohon selaku wali yang sah yang ditetapkan oleh Pengadilan.
Apa  yang  didalilkan  oleh    pemohon  tersebut  tidaklah  masuk  akal  namun permohonan  perwalian  yang  termohon  ajukan  kehadapan  pengadilan  ini  adalah telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  atau  tidak  cacat  formil  materil,  artinya pengadilan  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka  Makmue  telah  menyidangkan  serta
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
memeriksa  bukti  yang  termohon  ajukan  baik  surat  maupun  saksi,  dan  telah mendapatkan  pertimbangan  hukum,  sehingga  telah  diberikan  putusan  yang  benar dan  adil  serta  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dan  telah  terwujud kepastiannya  hak  dan  kepastian  hukum  untuk  termohon  melakukan  perbuatan hukum,  untuk  kepentingan  anak-anak  termohon  yang  berada  di  bawah perwaliannya. Termohon tidak benar memiliki I‟tikad tidak baik dengan melakukan pengelapan  alat  bukti  pada  saat  permohonan  penepatan  hak  perwalian  tetapi sebaliknya pemohon yang memiliki niat tidak baik dengan niat menguasai 1 (satu) Pintu Ruko lantai 3 yang berada di Gampong Pateha, kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan  Raya.  Hal  itu  jelas  pemohon  telah  mengada-ngada  dan  merekayasa  alasan demi terkabulnya permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan ini.
Patut  diketahui  oleh  pemohon  berdasarkan  Pasal  50  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa “anak yang belum  mencapai  umur  18  Tahun  atau  belum  melangsungkan  perkawinan,  yang tidak  berada  dalam  kekuasaan  orang  tua,  berada  di  bawah  kekuasaan  wali.  Dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  tentang  perlindungan  anak  ditegaskan “bahwa wali yang ditunjuk, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Oleh  karena  itu  Penetapan  Mahkmah  Syar‟iyah  Suka  Makmue  Nomor 004/Pdt.P/2019 MS.SKm yang tertanggal 30 Januari 2019.
Anak    yang  berada  dibawah  penguasaanya  saat  ini  pun  tidak  pernah kekurangan  kasih  sayang  dan  tidak  ada  perbandingan  sama  sekali  dengan  anak- anak  kandungnya.  Tidak  benar  termohon  telah  melakukan  penggelapan  alat  bukti palsu  yaitu  dengan  tidak  mencantumkan  jumlah  anak  yang  sebenarnya  pada  saat permohonan  penepatan  hak  perwalian.  Termohon  telah  mengajukan  daftar keluarga,  dan  foto  copy  Akte  Kelahiran  pada  saat  termohon  mengajukan permohonan  penetapan  hak  perwalian  tersebut.  Maka  bila  termohon  mengajukan bukti palsu, pasti ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar‟iyyah Suka Makmue.
Atas  jawaban  termohon  tersebut,  pemohon  telah  mengajukan  replik  secara tertulis  pada  tanggal  16  Juli  2019  yang  pada  pokoknya  tetap  mempertahankan sebagaimana  gugatan  penggugat.  Atas  replik  pemohon  tersebut,  termohon mengajukan  dupliknya  pada  tanggal  1  Oktober  2019,  pada  pokoknya mempertahankan  sebagaimana  jawabannya.  Atas  pencabutan  hak  perwalian  anak, termohon  melalui  kuasa  hukumnya  menyatakan  tidak  setuju  dan  tidak  benar  atas semua  yang  dinyatakan  oleh  pemohon  dan  juga  tidak  benar  ucapan  pemohon mengenai I”tikad tidak baik  sama sekali tidak benar.
Terkait  perkara  pada  putusan  ini  juga,  Pemohon  telah    menggabungkan beberapa  gugatan  ( kumulasi  Objektif) yaitu  Pembatalan  Kekuasaan  Wali, Perwalian, Hadhanah, serta juga perbuatan melawan Hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  575K/Pdt/1983,  dan  No.880  K/Sip/1970  disebutkan bahwa  dalam  penggabungan  gugatan (Kumulasi  Objektif) dapat  dilakukan sepanjang  antara  masing-masing  gugatan/permohonan  terdapat  hubungan  yang erat.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
Dalam  kasus  ini,  mediator  sudah  ditegaskan  untuk  mendamaikan  antara Pemohon  dan  Termohon,  yaitu  hakim  mediator  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Suka Makmue  akan  tetapi  perdamaian  tersebut  gagal  karena  permasalahan  yang  terjadi antara  Pemohon  dan  Termohon  sedemikian  rumitnya  sehingga  tidak  menemukan titik  temu  yang  baik  untuk  berdamai.  Oleh  karena  itu  latar  belakang  masalah  di atas,  dapat  dipahami  bahwa  dalil  yang  terpenting  bagi  seorang  wali  ialah menyalahgunakan  kekuasaan  dalam  perwalian  anak  menyebabkan  dapat  di cabutnya hak perwalian anak yang berada dibawah perwaliahnnya.

## Penutup
Setiap Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut akan suatu keadilan  dan  untuk  itu  hakim  melakukan  penilaian  terhadap  peristiwa  dan  fakta- fakta  yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa saja. Hal ini dapat dilihat  dari  pembuktian,  mengklarisifikasikan    antara  yang  penting  dan  tidak penting  (mengkualifikasi),  serta  menanyakan  kembali  kepada  pihak  lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terdapat  dalam  putusan  Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang  mencakup hal-hal pokok  antara lain,  bahwa Majelis Hakim  telah  memeriksa syarat-syarat  pengajuan  permohonan  dan  pemberian  kuasa  kepada  pemohon  serta memeriksa  kelengkapan  dan  persyaratan  dari  kuasa  hukum.  Pemohon  merupakan adalah paman dari anak bernama Miswar, maka berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, pemohon mempunyai legal standing  untuk mengajukan pencabutan kekuasaan wali terhadap termohon.
Akhir  putusan  hakim  memberikan  putusan.  Putusan  Majelis  Hakim  yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan embebankan kepada Penggugat untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.846.000.,-(delapan  ratus  empat  puluh  enam ribu  rupiah),  terkait  dengan  tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  pertimbangan  hakim menolak gugatan penggugat dalam perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak  perkara  putusan  Nomor  111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan  Raya,  hak perwalian tidak bisa diberikan kepada penggugat, karena termohon merupakan ibu kandung  anak  tersebut  dan  lebih  memiliki  hak  hadhanah  pada  anak  tersebut. Perwalian dan hadhanah memiliki kertekaitan yang sangat erat.

## Daftar  Pustaka Buku dan Jurnal
Al-Barry  Zakarya  Ahmad, Hukum  Anak-Anak  Dalam  Perwalian ,  Jakarta,
Penerbit: Bulan Bintang, 1977.
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Bogor:Kencana Prenada Media Group,
2003.
Amin Summa , Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta, Penerbit, Alumni,
1978.
Pencabutan  Hak  Perwalian  Anak  Menurut  Hukum  Islam  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya)
Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta; Rineka Cipta, 1997. Ali as-Sabuni, Safwah al-Tafsir, ed. In, Tafsir-Tafsir Pilihan (terj: Yasin), Jilid II.
Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011.
Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan , Cet I, Jakarta; Akademi Pressindo, 2004. Fakhruddin  dan  Ramadita,  Perkosaan  Sebagai  Alasan  Pencabutan  Kekuasaan Wali  dalam  Perkawinan, De  Jure: Jurnal Hukum  dan  Syariah, Volume  3 Nomor 2, 2011.
Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta, 1996. Mustafa  Ahmad  Al-Zarqa,  Al-Madkhal  Al-Fiqh  al-„Am,  Jld.  II  (Damaskus:
Matba‟ah Turbin, 1968).
Nadhilah Filzah, Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah  Di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Bireun  (Analisis  Putusan  Perkara  No.
82/Pdt.P/2019/Ms-Br), Jurnal El Usrah¸ Vol 4, No.1 Tahun 2021. Nadr Farid Muhammad Wasil, Al-Wilayat Al-Khassah Al-Wilayah ‘ala al-Nafs wa al-Mal  Fil  al-Syari’at  al-Islamiyah, Kairo:  Al-Maktab  al  Syuruq Dawliayah. 2002
Sri Widoyati , Anak dan Wanita dalam Hukum , Jakarta:LP3ES, 1983. Soerdaryo  Soimin, Hukum  Orang  dan  Keluarga Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Soraya Devy, Sistem Perwalian di Aceh, Aceh Besar; 2018. Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  3,  (Jkaarta:  Pustaka Phoenix, 2009).
Undang-Undang  RI  Nomor  1974  Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum Islam, (Bandang: Citra Umbara, 2012.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  Jilid  10, (terj.  Abdul  Hayyie al- Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011.