Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  24 – 34

## PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING
Oleh:
Estu Unggul Drajat
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: estuungguldrajat@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This  study  intends  to  analyze  the  effect  of  the  quality  of  governance  on foreign  investment  in  ASEAN  countries.  This  study  uses  secondary  data sourced from The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. The data were analyzed using the EViews 7 test tool with quantitative methods.
The  sample  in  this  study  is  10  ASEAN  countries  including  Malaysia, Singapore,  Indonesia,  Philippines,  Laos,  Vietnam,  Brunei  Darussalam, Myanmar, Thailand, and Cambodia with observations from 2009 to 2013. The results of this study show indicators of the rule of law and voting rights. and accountability have a significant positive effect  on FDI. Meanwhile, indicators  of  government  effectiveness,  political  stability,  corruption control, and quality of regulations do not affect FDI.
Keyword : Quality of Governance; Foreign Investment (PMA); World Governance Indicators (WGI)
1. PENDAHULUAN
Hampir seluruh negara di ASEAN mempunyai history yang  seragam  ialah  sebagai negara yang pernah dijajah. Hal ini menyebabkan pada  mula  kemerdekaan  beberapa  negara-negara ini  menghadapi  kesusahan  dalam  pengelolaan negara.  Korupsi  tinggi  menjadi  rekor  sebagian besar negara-negara di ASEAN. Menurut Political &  Economic  Risk  Consultancy di  tahun  2010, menunjukkan  negara  paling  korup  di  Asia  yaitu Indonesia,  sesudah  Vietnam  dan  Kamboja.  Hal tersebut ternyata sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilaksanakan Transparancy Internationa l dan World  Bank tahun  2009-2011  menunjukkan negara-negara  ASEAN  di  peringkati  tinggi  pada tingkat korupsi tinggi (www.worldbank.com).  Hal tersebut  memperlihatkan  bahwa  hampir  seluruh negara ASEAN memiliki permasalahan yang sama dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Sejalan  dengan Meon dan Khalid (2007) menyebutkan pemerintahan atau birokrasi tidak efisien merupakan  permasalahan  terbesar  bagi  aktivitas ekonomi,  bahkan  uang  pelicin  atau  suap  dapat memperbaiki “ circumvent ”.
Disisi  lain,  tujuan  kesejahteraan  suatu negara  tidak  dapat  lepas  dari  bagaimana  negara membangun dan menjalankan kegiatan ekonominya. Untuk menjalankan kegiatan tersebut,  negara  membutuhkan  beberapa  sumber dana  atau  anggaran  yang  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara  demi  mencapai
tujuan  nasional.  Umumnya,  sumber  anggaran  ini berakar  dari  luar  negeri  dan  dalam  negeri.  Dana atau  anggaran  yang  berasal  dari  luar  negeri  yang dipakai  dalam  kegiatan  ekonomi  dalam  negeri, biasanya disebut dengan Foreign Direct Investment (FDI)  atau  Penanaman  Modal  Asing (PMA).  PMA  ini  juga  mendorong  terjadinya pertukaran  teknologi  yang  ditandai  dengan masuknya  teknologi  baru  serta  mendorong pertukaran  keterampilan  manajerial.  Tidak  hanya itu,  PMA  ini  juga  berperan  penting  bagi  negara karena  mengalirkan  modal  dan  menambah kekayaan negara (Bosworth dan Collins, 1999).
Untuk  dapat  menyerap  modal  asing, pemerintah menerapkan berbagai cara lewat sistem dan  kebijakan  yang  dibuat,  dapat  berupa  non ekonomi,  ekonomi,  maupun  keduanya.  Hal  ini karena,  aspek  non  ekonomi  maupun  ekonomi sangat  berpengaruh  pada  minat  investasi  pada suatu  negara.  Negara  dengan  keadaan  politik ekonomi yang aman, pastinya akan sangat menarik investor  untuk  menanamkan  modalnya  ke  negara tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  kondusifnya  iklim investasi  di  suatu  negara  sangat  berpengaruh terhadap  meningkatnya  aliran  modal  asing  masuk ke negara tersebut (Alfaro, et al. 2007).
Pada  dasarnya,  setiap  negara  memiliki kebijakan sendiri dalam hal melakukan perdagangan  bebas.  Jika  keadaan  negara  tersebut stabil  dan  baik  maka  memikat  investor-investor untuk  menanamkan  modalnya  ke  negara  tersebut
karena negara yang stabil pasti akan memiliki iklim investasi  yang  baik.  Iklim  investasi  yang  baik  ini dalam  artian  investasi  yang  stabil,  investasi  tidak terlalu cepat meningkat dan tidak terlalu cepat pula untuk  investasi  keluar  yang  sering  disebut volatilitas. Untuk mengukur volatilitas modal asing dapat dilihat pada penerapan kebijakan pemerintah. Mulai dari makro ekonomi, GDP, suku bunga,  nilai  tukar,  inflasi,  kebijakan  fiskal,  serta kualitas atau mutu pemerintahan.
Menurut  Kaufmann, et  al (2010), World Governance  Indicators (WGI)  yang  terdapat  di World  Bank menyatakan  bahwa  ada  6  indikator dalam  mengukur  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  yaitu  stabilitas  politik;  hak  bersuara  dan akuntabilitas; kualitas regulasi; efektivitas pemerintahan; aturan hukum; dan kontrol korupsi . Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa keterbukaan ekonomi mampu meningkatkan PMA. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  peran  pemerintah dalam membuat iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik  dapat  diukur  menggunakan  6  indikator  yang disebutkan  Kaufmann, et  al (2010).  Penelitian  itu dilaksanakan  oleh  Mody  dan  Murshid  (2004); Bosworth  dan  Collins  (1999);    Busari  (2006); Lothian  (2006);  Ahmed,  et  al  (2005);  Honig (2006); Ralhan (2006); Alfaro, et al (2007).
Tingkat  PMA  tidak  dipengaruhi  oleh kebijakan lokal pemerintah, tetapi oleh liberalisasi ekonomi  (Buthe  dan  Milner,  2008).  Aliran  modal masuk  sangat  penting  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika aliran modal berhenti, maka perekonomian negara yang menerima modal dapat berubah (Calvo, 1998; Honig, 2006). Dengan demikian  untuk  menghadapi  peluang  terbukanya ekonomi antar negara oleh AEC ( Asean Economics Community ), sebaiknya  negara-negara di ASEAN memakai  variabel  ini  guna  meningkatkan  PMA yang masuk.
Sumber: www.govindicators.com
Gambar 1. Kontrol korupsi negara di ASEAN Tahun 2009-2013
Adanya gap yang ditemukan pada fenomena negara  berkembang  ASEAN  serta  mengacu  pada
beberapa  penelitian  terdahulu,  peneliti  merasa perlu membuat penelitian untuk menguji indikator- indikator  dalam  kualitas  pemerintahan  atas  nilai PMA di negara berkembang ASEAN.
MNC  yang  beroperasi  di  banyak  negara harus menanggung  risiko politik.  Risiko ini dapat dinyatakan dalam bentuk pengambilalihan produksi  atau  operasi  yang  dipimpin  oleh pemerintah  di  wilayah  tempat  usaha  beroperasi, yang  biasa  disebut  dengan  nasionalisasi.  Kontrol perdagangan  dan  mata  uang,  pengenalan  aturan pajak,  pekerjaan,  batas  operasi,  atau  persyaratan konten  lokal  dari  barang  yang  diproduksi  adalah contoh risiko politik (Kuncoro, 1996).
2. KAJIAN PUSTAKA
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Konsep Kualitas Pemerintahan
Menurut  Rothstein  &  Theorell  (2003), pemerintah  terdiri  dari  tradisi  serta  lembaga  yang mana  otoritas  suatu  negara  dijalankan,  dan  itu mencakup semua aspek pembentukan pemerintah. Kemampuan lembaga untuk menjalankan kewenangan  pemerintah  didefinisikan  sebagai kualitas pemerintahan. Fokus kualitas pemerintahan  terletak  dalam  proses,  sistem, praktik,  serta  prosedur  yang  terkait  dengan  cara pemerintah  mengelola  lembaganya,  penerapan aturan,  dan  interaksi  antar  regulasi  yang  telah terbentuk.
Untuk  mengukur  seberapa  baik  tata  kelola dalam pemerintahan menggunakan World Governance  Indicators yang  dicetuskan  oleh Kaufmann,  et  al  (2010)  yang  disediakan  oleh World Bank dengan menggunakan enam indikator, yaitu:
a. Hak bersuara dan akuntabilitas, adalah seberapa jauh warga negara bisa bebas berpartisipasi saat memilih merupakan ukuran sejauh mana warga negara  dapat  berpartisipasi  dalam  memilih partai serta pemimpin, selain itu juga kebebasan dalam  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan berkumpul, dan media yang bebas.
b. Stabilitas  politik,  merupakan  ukuran  persepsi bahwa pemerintah akan stabil atau diruntuhkan oleh konstitusional atau dengan cara kekerasan, termasuk kekerasan dengan cara terorisme.
c. Efektivitas  pemerintah,  yang  didefinisikan sebagai ukuran kualitas layanan publik, kualitas layanan  sipil,  dan  tingkat  independensi  dari tekanan  politik,  kualitas  pengembangan  dan implementasi  kebijakan,  serta  kredibilitas kepatuhan  pemerintah  terhadap  kebijakan tersebut.
d. Kualitas  regulasi,  yang  merupakan  ukuran kemampuan  pemerintah  untuk  merancang  dan mengimplementasikan  peraturan  perundang-
undangan, serta kemampuannya untuk mendorong pembangunan sektor swasta.
e. Aturan  hukum,  yang  merupakan  ukuran seberapa  baik  seseorang  mengikuti  standar masyarakat dan menjunjung tinggi hukum.
Kontrol  korupsi,  yaitu  ukuran  sejauh  mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk tindakan korupsi.

## Konsep Penanaman Modal
Penanaman  modal  tidak  dapat  dipisahkan dari investasi. Investasi tidak dapat dipisahkan dari investasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan  investasi  sebagai  “penanaman uang  atau  modal  ke  dalam  suatu  perusahaan  atau proyek  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan”. Investasi  menurut  Dombush  dan  Fisher  dalam Afrizal (2013) adalah permintaan akan barang dan jasa  untuk  menghasilkan  atau  meningkatkan kapasitas produksi atau pendapatan di masa depan. Pengeluaran sektor swasta untuk produk dan jasa, ekspansi  stok,  dan  pertumbuhan  industri  disebut sebagai investasi (Boediono, 1992).

## Penanaman Modal Asing
Berinvestasi  di  luar  negeri  berbeda  dengan berinvestasi  di  dalam  negeri  karena  merupakan produk  dari  proses  yang  panjang.  Umumnya, investasi  asing  didasarkan  pada  pertimbangan strategis,  masalah  ekonomi  yang  kompleks,  dan pertimbangan  perilaku  (behavioral).  Prosedurnya juga memakan waktu, sulit, dan melibatkan tingkat bahaya  yang  lebih  tinggi.  Untuk  memutuskan berinvestasi  di  luar  negeri,  ada  tiga  tahapan  yang harus  dilalui:  pertama,  mengapa  berinvestasi  di luar negeri, kemudian ke mana investasi asing akan diarahkan,  dan  terakhir,  bagaimana  melakukan investasi tersebut (Sartono, 2003).

## Teori Multi National Corporation (MNC)
Perusahaan  Multinasional  (MNC)  adalah oligopoli yang terbentuk sebagai akibat dari  tidak sempurnanya  pasar.  Ketidaksempurnaan  pasar keuangan,  serta  ketidaksempurnaan  pasar  produk dan  faktor,  adalah  contoh  dari  kekurangan  ini. Kelemahan  ini  dimanfaatkan  oleh  negara-negara kaya  melalui  perusahaan  multinasional  (MNCs) untuk memanfaatkan potensi pendapatan di negara berkembang (Sartono, 2003).

## Risiko Politik
MNC  yang  beroperasi  di  banyak  negara harus  menanggung  risiko  atau  risiko  politik. Bahaya  ini  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk pengambilalihan  produksi  atau  operasi  yang dipimpin oleh pemerintah di wilayah tempat usaha beroperasi, yang biasa disebut dengan
nasionalisasi. Kontrol perdagangan dan mata uang, pengenalan aturan pajak, pekerjaan, batas operasi, atau  persyaratan  konten  lokal  dari  barang  yang diproduksi  adalah  contoh  risiko  politik  (Kuncoro, 1996).

## Hubungan  Antara  Kualitas  Pemerintahan Dengan Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut  Alfaro,  et  al.  (2007),  administrasi suatu  negara  berdampak  pada  aliran  modal  yang masuk  ke  negara  tersebut.  Infrastruktur  yang mendukung  kegiatan  ekonomi,  serta  kebijakan lembaga  pemerintah,  mengungkapkan  hal-hal berikut.  Infrastruktur  yang  dalam  kondisi  baik dapat  membantu  untuk  mendukung  manufaktur dan  merangsang  kegiatan  ekonomi.  Karena lembaga  pemerintah  merupakan  pihak  yang menetapkan  norma-norma  informal  dan  formal, serta lembaga yang membentuk struktur perekonomian,  maka  peranannya  sangat  vital. Instansi  pemerintah  memiliki  pengaruh  terhadap keputusan investasi. Akibatnya, struktur pemerintahan  yang  buruk  akan  berdampak  pada investasi  dan  menyebabkan  kegiatan  ekonomi menjadi tidak menentu.
Pemerintah  harus  dapat  menarik  aliran modal  yang  masuk  dan  menjaga  stabilitasnya melalui  berbagai  kebijakan  yang  diciptakan, (Berument  dan  Dincer,  2001).  Hasil  penanaman modal  asing  digunakan  untuk  meningkatkan kemakmuran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diatur oleh pemerintah (Mai, 2004). Rajan,  et  al  (2008)  menyampaikan  bahwa determinan  yang  penting  dalam  menarik  modal masuk  ke  suatu  negara  adalah  pemerintahan. Tingkat  PMA  yang  tinggi  menunjukkan  jika pemerintah  di  negara  tersebut  telah  melakukan kebijakan yang tepat guna mendukung perekonomian di masa yang akan datang.
Dari penelitian terdahulu didapati penyebab penurunan  investor  asing  diakibatkan  oleh  sistem pemerintahan  yang  terlalu  ketat.  Regulasi  atau aturan yang tidak terlampau ketat merupakan cara untuk  menarik  aliran  modal  masuk.  Keterbukaan terhadap  pasar,  dan  lingkungan  institusional, kualitas  infrastruktur,  stabilitas  politik  adalah  hal penting dalam menarik PMA (Ahmed, et al, 2005). Dalam  menarik  PMA  peran  dan  dukungan pemerintah  sangat  dibutuhkan.  Dukungan  itu didapat  melalui  penciptaan  lingkungan  investasi yang  baik  oleh  pemerintah.  Usaha  penstabilan ekonomi,  politik,  dan  intervensi  pemerintah memainkan peran penting dalam menarik perhatian investor asing (Mai 2004).
Aktivitas  dalam  ekonomi  global  salah satunya  PMA  akan  mentransfer  dana  dan kemampuan  bagi  negara-negara  yang  terlibat
didalamnya. Meningkatkan kebijakan yang kondusif  bagi  investasi  akan  meminimalkan kebijakan  yang  tidak  tepat  dan  mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah (Bosworth dan Collins, 1999). Dengan investasi  dan  kebijakan  pemerintah  suatu  negara yang  tepat  akan  memperkuat  hubungan  antara negara tersebut. Hal ini dikarenakan para investor asing  akan  tertarik  pada  iklim  investasi  yang kondusif (Mody dan Murshid, 2004).
Keuntungan jangka panjang pada PMA akan didapatkan  negara  dengan  iklim  investasi  yang baik.  Aliran  modal  masuk  dapat  bermanfaat  bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan harus  mampu  meningkatkan  iklim  investasi  yang menguntungkan  baik  bagi  investasi  domestik maupun internasional (Loungani dan Razin, 2001). Meskipun  keterlibatan  pemerintah  dalam  operasi penanaman  modal  masih  diperlukan,  namun manfaat  optimal  dari  PMA  dapat  terwujud  jika sistem  pemerintah  menciptakan  suasana  yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal dan tidak mencampuri  kegiatan  penanaman  modal  secara berlebihan.  Peran  pemerintah  dalam  mencapai stabilitas  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  serta menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dapat terpenuhi (Mai, 2004).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  merupakan bahan pengukuran kualitas pemerintahan. Kaufmann, et al (2010) menggunakan enam faktor World Governance Indicators yang disediakan oleh World  Bank  dalam  mengukur  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  yaitu  hak  bersuara  dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan kontrol  korupsi.  Kualitas  pemerintahan  dapat dinilai  melalui  enam  indikator  tersebut  dan digunakan dalam menyusun hipotesis penelitian.
Hubungan  masing-masing  indikator  dalam kualitas  pemerintahan  terhadap  PMA  menurut penelitian-penelitian  terdahulu  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Hak  bersuara  dan  akuntabilitas,  kemudahan dalam  mengakses  informasi  kantor  publik suatu  negara  oleh  para  investor  asing,
transparansi pemerintahan
dalam menginformasikan perubahan kebijakan dalam negeri yang berkaitan dengan investasi asing  yang  akan  masuk,  komunikasi  antara pemerintah dengan para investor asing.
2. Stabilitas politik, kondisi stabilitas keamanan negara  yang  mungkin  dapat  menganggu operasional  usaha  asing,  tingkat  terorisme  di suatu negara yang dapat mengancam kegiatan investasi asing.
3. Efektivitas pemerintahan, lamanya pelayanan birokrasi  pemerintahan  lokal  terhadap  proses
investasi,  di  mana  investor  asing  tentu  harus menunggu  lebih  lama  jika  prosedur  terlalu rumit,  banyaknya  biaya  dan  lamayan  waktu dalam mengadakan persetujuan antara investor asing dan pemerintahan lokal.
4. Kualitas  regulasi,  kebijakan  mengenai  biaya apa  saja  yang  harus  ditanggung  oleh  para investor  asing,  kebijakan  mengenai  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  investor  asing berkaitan dengan tenaga kerja lokal.
5. Aturan  hukum,  tingkat  kualitas  lembaga hukum dalam menangani pemasalahan dalam lingkup usaha dan perekonomian.
6. Kontrol  korupsi,  kuantitas  pemerintah  di berbagai  tingkatan  (misalnya  di  bagian perpajakan)  yang  terlibat  dalam  proses korupsi  ketika  investasi  asing  masuk, kuantitas  dan  frekuensi  investor  asing  yang harus membayar sejumlah uang tertentu demi kelancaran proses investasinya.

## 3. METODE  PENELITIAN
Objek dari penelitian ini yaitu 10 negara di kawasan  ASEAN  dengan  tahun  pengamatan  dari tahun  2009  hingga  2013,  yaitu  Malaysia, Singapura,  Indonesia,  Filipina,  Laos,  Vietnam, Brunei  Darussalam,  Myanmar,  Thailand,  dan Kamboja.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan  di penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari The  Worldwide  Governance  Indicators (WGI) project .  Penelitian  ini  menggabungan  data time series serta data cross section ataupun data panel. Skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  data kualitas  pemerintahan  Untuk  mengukur  data kualitas  pemerintahan  digunakan  skala  interval antara -2.5 sampai +2.5. Dimana -2.5 memiliki arti pengelolaan  negara  yang  buruk.  Sedangkan  +2.5 memiliki arti pengelolaan negara yang baik. Lalu, untuk data PMA diukur dengan satuan US Dollar sesuai  dengan  jumlah  dana  PMA  yang  masuk  ke negara itu.
Untuk metode analisis data yang digunakan di penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan  perangkat  lunak EViews  7. Estimasi pemilihan  model  yang  tepat  dilakukan  melalui tahap  uji chow ,  uji hausman ,  dan  uji lagrange multiplier . Selain itu juga dilaksanakan uji asumsi klasik  sebagai  sebelum  uji  hipotesis  dilakukan. Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  uji signifikansi berdasarkan model yang telah terpilih sebelumnya. Uji signifikansi dilakukan melalui uji parsial  (T- test ),  uji  simultan  (F- test ),  dan  uji koefisien determinasi (R 2 ).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Estimasi Model Data Panel
Hasil  analisis  estimasi  model  data  panel yang telah dilaksanakan adalah berikut
1. Uji  Chow  menunjukkan  nilai  probability  F- test  yaitu  0,0000  <  0,05,  maka  H0  ditolak, maka  model  yang  tepat  yaitu  fixed  effect model.
2. Uji  Hausman  menunjukkan  nilai  chi-square (Prob>chi2)  yaitu  0,1126  >  0,05,  maka  H0 diterima, maka model yang tepat ialah random effect model.
3. Uji  Lagrange  Multiplier  menunjukkan  nilai probability  Breusch-Pagan yaitu  0,0000  <
0,05, maka H0 ditolak, maka model yang tepat ialah random effect model.
Dari  hasil  analisis  diatas,  diketahui  bahwa model  yang  tepat  untuk  digunakan  ialah random effect model.

## Uji Asumsi Klasik
Menurut  uji  pemilihan  model  yang  sudah dilaksanakan,  model  yang  paling  sesuai  dipakai yakni model random effect. Namun, dalam model random  effect memakai  metode generalized  least square (GLS) hanya dilaksanakan uji asumsi klasik normalitas, sehingga tidak memerlukan uji asumsi klasik  lainnya  (Ajija, et  al ,  2010;  dan  Gujarati, 2003).
Di penelitian ini, metode uji normalitas yang dipakai ialah uji Jarque-Bera . Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Suatu data disebut berdistribusi  normal  apabila  hasil  signifikansi Jarque-Bera sebesar  0,1856  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  data  residual  mempunyai distribusi normal.

## Hasil Uji Hipotesis
1. Uji Parsial (T-test)
Tabel  1. Ringkasan  Hasil  Uji  Hipotesis  dengan pendekatan random effect model

## Sumber: Data Sekunder (diolah)
Berdasarkan hasil uji parsial, variabel hak bersuara dan akuntabilitas serta aturan hukum berpengaruh signifikan  positif,  sedangkan  empat  variabel lainnya stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas  regulasi,  dan  kontrol  korupsi  tidak berpengaruh signifikan terhadap PMA.
2. Uji simultan (F-test)
Tabel 2. Hasil uji simultan (F- test ) Model F-statistik Prob>F Keterangan Random effect model 3,5282 0,006 Signifikan Sumber: Data Sekuder(diolah) Hasil  uji  F  memperlihatkan  bahwa variabel independen secara simultan
memberi pengaruh terhadap variabel dependen.  Pada  Tabel  2  diketahui  bahwa nilai  F-statistik  (F-hitung)  >  F-tabel,  yaitu 3,5282  >  2,32  (2,32  didapat  dari  Tabel  F- distribution atau Anova ) dan nilai signifikansi  <  0,05,  yaitu  0,006  <  0,05.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh  variabel  secara  bersama-sama memberi pengaruh terhadap PMA.
3. Koefisien determinasi berganda (R 2 ) Tabel 3. Hasil koefisien determinasi berganda (R 2 ) Model Nilai R 2 random effect model 0,2364

## Sumber: Data Sekuder(diolah)
Dari  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa nilai R 2 sebesar 0,2364. Ini memperlihatkan bahwa  PMA  dipengaruhi  oleh  keseluruhan indikator kualitas pemerintahan yang digunakan  sebesar  23,64%,  sedangkan sisanya  sebesar  76,36%  dipengaruhi  oleh faktor  lain  di  luar  indikator  kualitas pemerintahan  yang  digunakan  di  penelitian ini.

## Pengaruh  Hak  Bersuara  dan  Akuntabilitas Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut  hasil  uji  hipotesis,  hipotesis pertama  ialah  hak  bersuara  dan  akuntabilitas memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Penanaman Modal Asing (PMA). Dapat disimpulkan semakin tinggi  tingkat  kebebasan  atau  hak  bersuara  di sebuah negara, serta keleluasaan akses infomasi di sebuah  negara,  dapat  memikat  investor  asing menanamkan modalnya sehingga nilai PMA yang masuk  dapat  semakin  meningkat.  Hasil  di penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilaksanakan  oleh  Apaza  (2007)  yaiu  faktor  hak bersuara  dan  akuntabilitas berpengaruh  positif terhadap PMA.
Variabel Koefisien t- statistik p- value (Prob) Keterangan Konstanta 2,990 4,033 4,033 - Hak bersuara dan akuntabilias 1,540 2,045 2,045 Signifikan positif Stabilitas politik 0,376 -0,731 - 0,731 Tidak signifikan Efektivitas pemerintahan -1,990 -1,994 - 1,994 Tidak signifikan Kualitas regulasi -0,884 -0,886 - 0,886 Tidak signifikan Aturan hukum 3,720 2,715 2,715 Signifikan positif Kontrol korupsi -0,271 -0,357 - 0,357 Tidak signifikan
Menurut  Apaza  (2007)  masuknya  modal asing  didorong  oleh  adanya  hak  bersuara  dan akuntabilitas  yang  cukup  baik.  Hal  ini  diawali dengan  semakin  meningkatnya  transparansi  serta kebebasan  dalam  mengungkapkan  pendapat  atau ekspresi sehingga kemungkinan terjadinya korupsi menjadi  semakin  kecil.  Korupsi  memiliki  kaitan yang  kuat  dengan  akuntabilitas  pemerintahan. Keterlibatan mekanisme akuntabilitas serta pelaksanaan  hukum  yang  efektif  menjadikan rumitnya  pencegahan  korupsi.  Hal  yang  sangat penting  pada  pelaksanaan  suatu  kebijakan  negara adalah melakukan koordinasi terhadap akuntabilitas. Secara umum, negara yang memiliki pengendalian  akuntabilitas  tinggi  ekspektasi tingkat korupsinya tergolong rendah. Dalam usaha untuk  mencegah  korupsi  agar  berjalan  dengan efektif diperlukan perhatian khusus pada pelaksaaan  kebijakan  serta  prosedurnya,  standar kualitas,  sistem  transparansi,  serta  prosedur  pada pelaksanaan hukum.
Penelitian yang dilakukan oleh Apaza (2007) konsisten dengan penelitian sebelumnya dan tidak hanya  itu,  temuan  pada  penelitian  ini  selaras dengan  konsep  yang  mengatakan  bahwa  pemiliki modal  asing  lebih  cenderung  tertarik  dengan negara yang memiliki kemudahan dalam mengakses  informasi  yang  berasal  dari  lembaga publik  serta    memperoleh  transparansi  dari pemerintah  tentang  transformasi  kebijakan  dalam negeri  terkait  dengan  masuknya  investasi  asing disertai  komunikasi  dua  arah  yang  melibatkan investor  didalamnya.    Semakin  tinggi  tingkat kebebasan hak bersuara dan akuntabilitas, semakin mudah juga informasi untuk diakses.
Mudahnya  akses  informasi,  kebebasan berekspresi,  serta  berkolaborasi  di  sebuah  negara menjadi  peluang  positif  bagi  investor  untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan dengan mudahnya akses informasi, Investor dapat melihat prospek  bisnis  di  negara  itu  secara  maksimal. Kondisi  ini  juga  sangat  menguntungkan  investor dalam operasi bisnisnya. Dengan demikian, ketika ada  tingkat  hak  bersuara  dan  akuntabilitas yang tinggi, investor  lebih  cenderung berinvestasi  pada negara  tersebut  sehingga  terjadi  kenaikan  pada PMA di sebuah negara.
Pengaruh Stabilitas
Politik Terhadap

## Penanaman Modal Asing (PMA)
Hipotesis  kedua  yaitu  stabilitas  politik memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Penanaman Modal Asing (PMA). Hipotesis kedua menghasilkan  kesimpulan  ditolak  menurut  hasil pengujian  hipotesis.  Artinya,  stabilitas  politik sebuah  negara  tidak  memberi  pengaruh  atas keputusan  investor  asing  untuk  berinvestasi  di
negara itu, sehingga tidak memiliki pengaruh pada meningkatnya  jumlah  PMA  yang  mengalir  ke negara itu.
Seorang  investor  harus  mempertimbangkan berbagai  faktor,  baik  eksternal  maupun  internal, sebelum membuat keputusan investasi. Perbedaan perilaku investor asing merupakan salah satu faktor internal  yang  berpengaruh  terhadap  keputusan investasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  pada penelitian  oleh  Meon  dan  Khalid  (2007)  bahwa stabilitas  politik  mempunyai  pengaruh  yang  kecil terhadap nilai PMA sebuah negara sebab perilaku investor  internasional  dalam  mengukur  risiko politik sebuah negara sebelum berinvestasi sangat berbeda-beda.
Perusahaan,  secara  umum,  lebih  suka berinvestasi  di  negara-negara  dengan  ekonomi yang  stabil  dan  risiko  politik  yang  kecil.  Namun, pada  kenyataannya  tidak  setiap  negara  memiliki keuntungan  ini.  Maka  dari  itu,  perusahaan  harus memperkirakan dampak risiko ekonomi dan politik untuk  pilihan  investasi  yang  mempunyai  prospek bagus. Terdapat tiga metode agar risiko politik dan ekonomi  dapat  masuk  ke  dalam  analisis  investasi asing,  seperti  risiko  nasionalisasi  serta  fluktuasi mata  uang.  Tiga  metode  ini  antara  lain: peningkatan tingkat keuntungan investasi ( required  rate  of  return ),  mempersingkat periode pengembalian minimal, arus kas diselaraskan guna mencerminkan  pengaruh  khusus  dari  risiko (Shapiro, 1992 dalam Kuncoro, 1996).
Sejalan  dengan  penjelasan  Kuncoro  (1996), terdapat  lembaga  yang  dijadikan  sebagai  asuransi risiko  politik,  seperti  yang  disediakan  oleh pemerintah  Amerika  Serikat  melalui  OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Adanya  jaminan  keamanan  atau  asuransi  risiko politik  menjadikan  investor  tidak  meninjau  risiko politik.  Risiko  politik  yang  diamankan  atau diasuransikan yaitu risiko politik khusus termasuk ketidakstabilan  politik  (perang,  kekacauan  dan revolusi), pengambilalihan pemerintah dan inkonvertabilitas mata uang. Selanjutnya, membatasi  pengaruh  dan  ketergantungan  pada pemerintah setempat dapat membantu mengurangi risiko politik dalam PMA. Sebagai contoh, negara Peru  ketika  hak  milik  asing  dinasionalisasi, Chrysteler  masih  mampu  melindungi  operasional pabrik perakitannya. Karena penawaran komponen utama berupa transmisi, lembaran baja, mesin, dan sebagian aksesori utama untuk truk serta kendaraan yang  dibangun  di  Peru  masih  di  tangan  Chrysler, Peru  memberikan  pengecualian  untuk  fasilitas tersebut.
Menurut  temuan  dari  penelitian  Meon  dan Khalid  (2007)  investor  asing  lebih  cenderung berinvestasi  di  negara-negara  dengan  kondisi
politik  yang  tidak  pasti  agar  menghasilkan  lebih banyak  keuntungan.  Akan  tetapi  ada  dua  negara ASEAN  dalam  penelitian  ini  yang  menurut  Bank Dunia  merupakan  negara  maju,  seperti  Brunei Darussalam  dan  Singapura.  Hasil  ini  bisa berdampak pada kedua negara ini karena stabilitas politik cukup tinggi selama tahun pengamatan.

## Pengaruh  Efektivitas  Pemerintahan  Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)
Menurut hasil uji hipotesis yang sudah ada di bagian sebelumnya, menghasilkan hipotesis ketiga tidak  diterima  atau  efektivitas  pemerintahan tidak memiliki  pengaruh  terhadap  Penanaman  Modal Asing (PMA). Artinya efektivitas pemerintah tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penanaman  modal asing. Ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  sebuah  negara tidak  banyak  memberi  pengaruh  pada  keputusan investor  asing  untuk  berinvestasi  di  negara tersebut.  Hasil  uji  hipotesis  ketiga  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  terdahulu,  yaitu  yang dilakukan  oleh  Meon  dan  Weill  (2008).  Menurut Meon  dan  Weill  (2008),  birokrasi  tidak  efektif merupakan  hambatan  utama  bagi  kegiatan ekonomi,  termasuk  investasi,  namun  uang  pelicin atau penyuapan dapat mengatasi hambatan itu.
Temuan penelitian ini, selain sejalan dengan penelitian  sebelumnya,  juga  sesuai  dengan rasionalisasi  ini.  Pemerintah  yang  efektif,  secara teori,  memberi  kemudahan  bagi  investor  untuk berinvestasi  di  sebuah  negara  sehingga  dapat meningkatkan  nilai  PMA  di  negara  tersebut. Tetapi,  sebelum  membuat  keputusan  investasi, investor harus mempertimbangan sejumlah faktor. Karena anefficient  grease  hypothesis ,  yang mengklaim  bahwa  korupsi  adalah  akselerator untuk mendorong percepatan birokrasi  yang tidak efisien,  sistem  pemerintahan  yang  efektif  belum tentu  menjadi  faktor  bagi  investor  asing  ketika membuat pilihan investasi.
Pemerintahan  yang  tidak  efektif  cenderung memungkinkan  investor  berbuat fraud seperti korupsi atau suap, untuk mendongkrak pendapatannya.  Dan  suap  seperti  itu  masih  dapat menyelesaikan  masalah  birokrasi  yang  tidak efektif.  Sehingga  tingkat  PMA  yang  masuk  tidak terpengaruh  oleh  efektivitas  pemerintahan.  Sama halnya  dengan  stabilitas  politik,  karena  ada  dua negara ASEAN, Singapura dan Brunei Darussalam, yang masuk dalam klasifikasi negara maju  menurut  Bank  Dunia,  hasil  ini  dapat berdampak  pada  kedua  negara  tersebut  karena efektivitas  pemerintahan  yang  relatif  tinggi  pada negara-negara itu. Dan ini berbeda dengan delapan negara  anggota  ASEAN  lainnya  yang  semuanya masih  tergolong  negara  berkembang.  Motivasi
investor asing juga telah berbeda saat berinvestasi di kedua negara ini maupun di negara berkembang ASEAN.
Pengaruh Kualitas

## Regulasi Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)
Dari  hasil  uji  hipotesis  yang  dilakukan, hipotesis  keempat  ialah  kualitas  regulasi  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  Penanaman  Modal Asing  (PMA).  Ini  menunjukkan  semakin  tinggi kualitas  kebijakan  sebuah  negara,  semakin  kecil kemungkinan investor internasional akan memilih berinvestasi  di  negara  tersebut.  Sejalan  dengan temuan  Ahmed  et  al.  (2005)  dan  Altinkemer (1995),  yang  menemukan  bahwa  parameter kualitas regulasi tidak berdampak positif terhadap nilai PMA yang mengalir ke sebuah negara.
Menurut  Ahmad,  dkk.  (2005),  kelonggaran peraturan  pada  hakikatnya  merupakan  strategi untuk  mendorong  arus  modal  masuk  ke  sebuah negara.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  penelitian sebelumnya  yang  dilaksanakan  oleh  Altinkemer (1995),  yang  menemukan  bahwa  meskipun kebijakan  pemerintah  yang  awalnya  merangsang masuknya  PMA  ke  sebuah  negara  dengan  cepat, dalam  jangka  panjang  malah  mendorong  defisit current  account ,  yang  mengakibatkan  devaluasi dan  arus  keluar  modal.  Hasil  penelitian  ini,  tidak hanya sejalan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu lainnya, juga sesuai dengan rasionalisasi bahwa  ketika  melaksanakan  egiatan  investasi, seorang  investor  menginginkan  kenyamanan  dan kemudahan saat melaksanakan usahannya.
Selain konsisten dengan penelitian sebelumnya,  temuan  penelitian  ini  juga  konsisten dengan  rasionalisasi  operasi  investasi.  Seorang investor  mencari  kenyamanan  dan  kemudahan dalam  menjalankan  usahanya.  Kebijakan  yang tidak fleksibel dapat menyebabkan minat investor asing untuk berinvestasi berkurang.
Pengaruh Aturan
Hukum Terhadap

## Penanaman Modal Asing (PMA)
Hipotesis  kelima  adalah  bahwa  aturan hukum memiliki pengaruh positif pada Penanaman Modal Asing (PMA). Konsep bahwa aturan hukum memiliki  efek  positif  pada  arus  masuk  PMA diterima. Artinya, semakin baik penegakan hukum di  suatu  negara,  semakin  besar  pula  jumlah  PMA yang  masuk  ke  dalam  negara  tersebut.  Hal  ini sesuai dengan temuan Rothstein dan Teorell (2003) yang  menemukan  bahwa  penegakan  hukum  yang baik  memberikan  kepercayaan  dan  prediktabilitas kepada  investor.  Menurut  Boettke  dan  Subrick (2003),  penegakan  hukum  yang  baik  pada  suatu negara  berdampak  pada  keberhasilan  ekonomi dengan meningkatnya PMA masuk.
Dampak  positif  aturan  hukum  terhadap tingkat  PMA  masuk  ke  dalam  suatu  negara memperlihatkan  pemerintah  sebagai  pembuat undang-undang  dan  penyelenggara  negara  telah memenuhi  tanggung  jawabnya,  terutama  dalam pengaplikasian  aturan  yang  pasti  dan  jelasi.  Ini pada  akhirnya  dapat  menarik  minat  penanam modal  asing  karena  penerapan  hukum  yang  jelas, investasi  dilaksanakan  jauh  lebih  aman,  terbukti dengan  proses  investasi  yang  sederhana.  Karena investor asing menganggap ketidakpastian hukum sebagai  biaya,  dan  biaya  ambiguitas  hukum mungkin  cukup  besar.  Akibatnya,  aturan  hukum memiliki  dampak  yang  menguntungkan  pada tingkat investasi asing.
Pengaruh
Kontrol
Korupsi Terhadap
Penanaman Modal Asing (PMA)
Hipotesis keenam yaitu kontrol korupsi tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penanaman  modal asing.  Hal  tersebut  mengartikan  bahwa  tingkat investasi asing yang masuk tidak terpengaruh oleh indeks  kontrol  korupsi  negara-negara  ASEAN. Menurut  penelitian  Meon  dan  Weill  (2008), menghasilkan  bahwa  birokrasi  tidak  efektif merupakan  hambatan  utama  bagi  kegiatan ekonomi,  termasuk  investasi,  namuni  penyuapan atau  ketersediaan  uang  pelicin  dapat  mengatasi hambatan  ini. Anefficient  grease  hypothesis menegaskan  bahwa  korupsi  adalah  akselerator untuk  mempercepat  birokrasi  yang  tidak  efisien. Menurut  penelitian  tersebut,  korupsi  tidak berdampak besar pada kegiatan ekonomi di negara- negara dengan kualitas kelembagaan yang rendah.
Banyak  orang  percaya  bahwa  korupsi memiliki efek negatif pada kegiatan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sebagian besar negara  yang  melaksanakan  korupsi  atau  aktivitas rent-seeking mempunyai  perkembangan  investasi dan  ekonomi  yang  lemah.  Sebab  korupsi menyiratkan  adanya  tarif  tambahan  yang  dapat menghambat  kegiatan  ekonomi,  hal  ini  dapat meningkatkan tarif yang harus ditanggung investor serta menurunkan minat berinvestasi.
Pada sisi laini, praktik korupsi yang tidak etis dalam  mendonasikan  uang  untuk  mempercepat sesuatu  dapat  membantu  investor  menghindari keterlambatan dalam transaksi mereka. Keterlambatan  dianggap  sebagai  biaya  bagi investor,  baik  dari  segi  prospek  usaha  dan pembayaran bunga, serta biaya lainnya. Akibatnya, jika  negara  memiliki  regulasi  birokrasi  dan pengendalian korupsi yang sangat buruk, perilaku korupsi  ini  juga  dapat  mendorong  peningkatan efisiensi  investasi.  Pegawai  pemerintah  mungkin akan termotivasi untuk bekerja lebih keras sebagai akibat dari korupsi. Karena insentif dari biaya jasa
mereka  (suap),  mereka  yang  sebelumnya  tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan urusan sehari- hari  mereka  terinspirasi  untuk  bekerja  lebih produktif.  Peristiwa  semacam  itu  dapat  terjadi  di negara mana pun.
Adanya  praktik  korupsi  tidak  serta  merta mengakibatkan  runtuhnya  kegiatan  ekonomi  dan ketidakmampuan  untuk  berkembang.  Seperti terlihat  di  beberapa  negara  ASEAN  (Filiphina, Thailand,  Myanmar,  Laos,  Kamboja,  Indonesia, Malaysia, dan Vietnam), ekonomi pernah bertumbuh dengan pesat walaupun korupsi meluas di  setiap  negara  berkembang  ASEAN,  kecuali Brunei Darussalam dan Singapura, yang tergolong negara maju dengan tingkat korupsi rendah. Tetapi, penting  untuk  dicatat  bahwa  ekspansi  yang  cepat ini  disertai  eksploitasi  dan  penghancuran  sumber daya  alam  yang  meluas,  dan  lonjakan  utang  luar negeri swasta dan pemerintah, daripada peningkatan  produktivitas  yang  menunjukkan pembangunan  ekonomi  yang  sebenarnya.  Oleh karena itu, kontrol korupsi di sebuah negara tidak memberi pengaruh pada tingkat penanaman modal asing atau aktivitas ekonomi.

## Pengaruh  Simultan  Indikator  dalam  Kualitas Pemerintahan  terhadap  Penanaman  Modal Asing (PMA)
Menurut hasil uji hipotesis secara simultan di bagian sebelumnya, kualitas pemerintahan berdampak  pada  penanaman  modal  asing  (PMA). Artinya, semakin tinggi derajat kualitas pemerintahan  sebuah  negara,  makin  menarik investor asing berinvestasi, sehingga meningkatkan  investasi  asing  di  negara  tersebut. Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  beberapa penelitian yang sudah dilakukan, seperti penelitian yang  dilaksanakan  oleh  Alfaro,  et  al  (2007)  dan Rajan et al (2008).
Berdasarkan penelitian  Alfaro, et  al  (2007), pemerintahan  di  sebuah  negara  berpengaruh terhadap  aliran  modal  yang  masuk  ke  negara tersebut.  Infrastruktur  yang  mendukung  kegiatan ekonomi,  serta  kebijakan  lembaga  pemerintah, dapat digunakan untuk mengetahuinya. Pemerintahan, menurut Rajan dkk. (2008), adalah pengaruh  paling  penting  untuk  menarik  modal  ke negara.  Tingginya  tingkat  PMA  menyiratkan bahwa pemerintah negara tersebut telah menerapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Temuan penelitian ini, selain sejalan dengan penelitian  sebelumnya,  juga  sesuai  dengan rasionalisasi  ini.  Kehadiran  infrastruktur  yang memadai  bisa  membantu  mendorong  produksi sekaligus  mendorong  kegiatan  ekonomi.  Karena
lembaga pemerintah adalah pihak yang menetapkan  norma-norma  informal  dan  formal, dan lembaga yang membentuk struktur perekonomian,  lembaga-lembaga  ini  memainkan peran  yang  sangat  penting.  Kualitas  lembaga pemerintah  tersebut  juga  akan  berdampak  pada keputusan investasi. Akibatnya, struktur pemerintahan  yang  buruk  akan  berdampak  pada investasi  dan  menyebabkan  kegiatan  ekonomi menjadi tidak menentu.
Tingkat  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  sangat dipengaruhi  oleh  kualitas  pemerintah.  Penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan  tidak  berpengaruh  pada  tingkat PMA.  Penelitian  tersebut  dilakukan  di  sepuluh negara  ASEAN  antara  tahun  2009  dan  2013, dengan  tujuan  mendapatkan  bukti  empiris  bahwa kualitas pemerintah mempengaruhi PMA.

## 5. KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Hak  bersuara  dan  akuntabilitas berpengaruh positif  terhadap  PMA. Artinya  bahwa kebebasan  berekspresi  serta  berserikat  yang lebih  besar  di  suatu  negara  dapat  menjadi ketertarikan  tersendiri  bagi  investor  asing untuk  berinvestasi  pada  negara  tersebut, sehingga  meningkatkan  nilai  PMA.  Akses  ke informasi  tersebut  akan  lebih  mudah  jika  ada tingkat  hak  bersuara  dan  akuntabilitas yang tinggi.  Akses  terhadap  informasi,  kebebasan berekspresi,  dan  berserikat  di  dalam  suatu negara  merupakan  peluang  ekonomi  yang menguntungkan bagi investor.
2. Stabilitas  politik tidak  berpengaruh  positif terhadap  PMA.  Pernyataan  ini  mengartikan bahwa  stabilitas  politik  suatu  negara  tidak mempengaruhi  keputusan  investasi  investor asing,  sehingga  tidak  berdampak  pada  nilai PMA  di  negara  tersebut.  Ketika  datang  untuk menilai  risiko  politik  suatu  negara  sebelum berinvestasi, investor asing memiliki pendekatan  yang  berbeda.  Negara  yang memberikan  jaminan  keamanan  terhadap risiko  politik,  investor  cenderung  tidak mempertimbangkan
risiko politik.
Selanjutnya,  meminimalkan  pengaruh  dan ketergantungan pada pemerintah daerah dapat membantu  mengurangi  risiko  politik  dalam PMA.  Dengan  demikian,  para  investor memandang bahwa risiko politik bukanlah hal yang  terlalu  penting  dikarenakan  adanya alternatif untuk mengatasi risiko tersebut.
3. Efektivitas  pemerintahan tidak  berpengaruh positif  terhadap  PMA.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  efektivitas  pemerintahan  suatu  negara
tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi investor asing, dan dengan demikian tidak  berpengaruh  pada  nilai  PMA  di  negara tersebut. Karena anefficient grease hypothesis , yang  mengklaim  bahwa  korupsi  adalah akselerator  untuk  mendorong  percepatan birokrasi yang tidak efisien, sistem pemerintahan  yang  efektif  belum  tentu menjadi  faktor  bagi  investor  asing  ketika membuat pilihan investasi. Dan suap seperti itu masih dapat menyelesaikan masalah birokrasi yang tidak efektif.
4. Kualitas  regulasi tidak  berpengaruh  positif terhadap  PMA.  Artinya  bahwa  kualitas regulasi  yang  ada  pada  suatu  negara  tidak berpengaruh  terhadap  keinginan  penanam modal  asing  untuk  menempatkan  modalnya berada pada negara itu, dengan demikian tidak mempengaruhi  nilai  PMA  di  negara  tersebut. Hal  ini  karena  peraturan  atau  norma  liberal merupakan  pendekatan  yang  efektif  untuk memikat  modal  ke  suatu  negara.  Strategi pemerintah  pada  awalnya  mendorong  arus masuk PMA yang cepat ke dalam suatu negara, tetapi dalam jangka panjang mendorong defisit transaksi  berjalan,  yang  mengarah  pada devaluasi dan arus keluar modal. Investor lebih menyukai kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan tugas investasi.
5. Aturan  hukum berpengaruh  positif  terhadap tingkat  PMA  yang  masuk.    Artinya,  semakin baik  penegakan  hukumnya,  semakin  tinggi jumlah PMA. Pelaksanaan legislasi yang baik akan  memberikan  rasa  aman  dan  percaya  diri bagi investor. Penegakan hukum yang baik di suatu  negara  akan  berimbas  pada  majunya ekonomi  seiring  tumbuhnya  PMA  yang mengalir.  Dampak  menguntungkan  dari penegakan hukum di tingkat PMA menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tugas dengan baik dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pembuat,  penegak,  dan  pelaksana  peraturan perundang-undangan  negara,  terutama  dalam hal penegakan standar yang jelas dan spesifik. Hal  ini  pada  akhirnya  akan  menarik  investor internasional karena, sebagaimana terlihat dari kesederhanaannya,  investasi  akan  lebih  aman dengan penerapan undang-undang yang jelas.
6. Kontrol  korupsi tidak  berpengaruh  positif terhadap  PMA.  Pemerintahan  yang  tidak efisien  merupakan  hambatan  utama  bagi kegiatan ekonomi, termasuk investasi, meskipun  penyuapan  atau  adanya  biaya fasilitasi dapat membantu mengatasi hambatan ini.  Menurut Anefficient  grease  hypothesis korupsi  adalah  katalis  untuk  percepatan
birokrasi  yang  tidak  efisien.  Adanya  praktik korupsi  tidak  selalu  berarti  kegiatan  ekonomi akan  kolaps  dan  tidak  mampu  melakukan pembangunan. Namun, bukannya
produktivitas yang lebih baik yang mencerminkan  pembangunan  ekonomi  yang sebenarnya,  akan  tetapi  peningkatan  yang cepat  itu  disertai  dengan  eksploitasi  dan perusakan  sumber  daya  alam  yang  meluas, serta peningkatan utang luar negeri baik publik maupun swasta.
Implikasi  pada  penelitian  ini  ditujukan kepada  berbagai  pihak.  Pemerintah  seharusnya melakukan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dalam memperkuat kualitas pemerintahan. Ketika pemerintah  melakukan  itu,  investor  asing  akan berbondong-bondong ke negara tersebut, dan dapat meningkatkan cadangan devisa negara.
Meningkatnya  cadangan  devisa  negara  pada akhinya berimbas kepada perekonomian masyarakat  ASEAN,  menghasilkan  pemerataan pembangunan yang adil serta terciptanya masyarakat  yang  beradab  dan  berhasil.  Ketika berinvestasi  di  negara-negara  ASEAN,  investor harus  memikirkan  kualitas  pemerintah  dan manajemen  risiko.  Akibatnya,  investor  dapat mengurangi risiko kerugian sekaligus meningkatkan  pendapatannya.  Manfaat  tersebut dapat  menguntungkan  investor  dan  juga  negara yang menerima investasi.

## 6. REFERENSI
Afrizal,  Fitrah.  2013.  Analisis  Pengaruh  Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja  Terhadap  PDRB  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  Tahun  2001-2011.
Skripsi. Makassar: Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Ahmed,  Faisal.,  Arezki,  Rabah.,  Funke,  Norbert.
2005. “The Composition of Capital Flow: Is  South  Africa  Different?”. Working Paper: International Monetary Fund .
Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., Primanti, M.  R.  2010. Cara  Cerdas  Menguasai EViews. Jakarta: Salemba Empat.
Alfaro, Laura., Kalemli-Ozcan, Sebnem., Volosovych, Vadym. 2007. “Capital Flow in  a  Globalized  World:  The  Role  of Policies  and  Institutions”. National Bureau of Economic Research.
Altinkemer,  Melike.  1995.  Capital  Flow:  The
Turkish  Case. Discussion  Paper  No.
9601. Central  Bank  of  The  Republic  of Turkey.
Apaza,  Carmen.  2007. World  Bank  Anti Corruption Effect: Ensuring Accountability and Controlling Corruption. World Bank.
Berument,  Hakan  &  Dincer,  Nergiz.  2001.  Do Capital  Flows  Improve  Macroeconomic Performance  in  Emerging  Market?:  The Turkish Expirience.
Boediono.  1992. Teori  Pertumbuhan  Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.
4 . Yogyakarta: BPFE.
Boettke,  Peter  &  Robert,  Subrick.  2003. Rule  of Law, Development, and Human
Capabilities.
Bosworth,  Barry  P.  &  Collins,  Susan  M.1999.
Capital  Flows  to  Developing  Economies: Implications  for  Saving  and  Investment.
Working Papers on Economic Activity.
Busari, Dipo T. 2006. Macroeconomic Stability or Good Institutions of Governance: What is Africa  Getting  Wrong?. United  Nations
African Institute for Economic Development Planning (IEDP).
Buthe, Tim. & Milner, Helen V. 2008. The Politics
of  Foreign  Direct Investment  into Developing  Countries:  Increase  PMA Trough International Trade Agreement?. American Journal of Political
Science. Volume 52, Nomor 4.
Calvo,  Guliermo.  1998.  Capital  Flow  and  Capital Market  Crises:  The  Simple  Economic  of Sudden  Stops. Journal  of  Applied Economics . Volume 1, Nomor 1.
Honig,  Adam.  2006.  Do  Improvements  in
Government  Quality  Necessarily  Reduce the Incidence of Sudden Stop?. Research .Department of
Economics, Amherst College.
Gujarati, Damodar N, 2004, “ Basic Econometrics ”
Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies. Kaufmann,  Daniel.,  Kraay,  Aart.,  Mastruzzi, Massimo. 2010. The
WorldwideGovernance  Indicators  :  A Summary  of  Methodology,  Data  and AnalyticalIssues. World  Bank  Policy Research Working Paper No. 5430 Kuncoro, Mudrajad. 1996. Manajemen Keuangan Internasional.
Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
Lothian, James R. 2006. Institutions, Capital Flow, and  Financial  Integration. Journal  of International Money and Finance . Volume xx.
Loungani,  Prakash  &  Razin,  Assaf.  2001.  How Beneficial is Foreign Direct Investment for Developing  Countries.  Financial  and
Development Journal. Volume 38, Nomor 2.
Mai, Pham Hoang. 2004. FDI and Development in Vietnam.  Institute  of  South  East  Asian Studies: Singapore.
Meon,  Pierre  Guillanme  &  Khalid,  Sekkat.  2007. PMA  Waves,  Waves  of  Neglect  of
Political Risk. World Investment Prospects.
Meon, Pierre Guillanme & Weill, Laurent. 2008. Is Corruption  an  Efficient  Grease?. Faculte des  Sciences  Economiques  et  de  gestion. Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg. Mody,  Ashoka  &  Murshid,  Antu  Panini.  2004. Growing Up With Capital Flows. Journal of International Economics.
Rajan,  Ramkishen  S.,  Rongala,  Sunil.,  Gosh, Ramya.  2008.  Attracting  Foreign  Direct Investment (PMA) to India. Ralhan,  Mukesh.  2006.  Determinants  of  Capital Flow: A Cross Country Analysis. Econometrics  Working  Paper .University
of Victoria.
Rothstein, B. &Teorell, Jan. 2003. What is Quality
of  Governance?  A  Theory  of  Impartial Political Institutions. Quality of Governance Paper Series. Goteberg
University.
Sartono,  Agus.  2013. Manajemen  Keuangan Internasional . Yogyakarta:
BPFE- Yogyakarta.