## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal             Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Dimensions,  Scilit,  Crossref, Garuda, Google Scholar, etc
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3965

## PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI BMT AL-HIDAYAH
Abdul Hafiz & Habiburrahman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta muhabdulhafizzz@gmail.com ; habiburrahmanad-dahlany@gmail.com

## Abstract
Baitul Maal Wat Tamwil and its customers have a very close legal relationship in which reciprocal rights and obligations arise. If in the future there is a dispute between the BMT institution and its customers, the dispute must be resolved in the fairest way. This is the right way for BMT institutions to maintain the empowerment of their customers so that they are truly protected by their rights. This study aims to find out how to resolve default disputes in BMT Al-Hidayah. The method used in this study is qualitative research method. This research is included in the category of case study research using a  qualitative  approach  that  is  descriptive.  BMT  problems  are  default  disputes  that  affect  the  bad financing of BMT operations, bad loans and pristiwa outside of the creditor's intentionality. The default dispute resolution strategy at BMT Al-Hidayah is through litigation and non-litigation channels. This occurs in the dispute between party K and party Z, both of whom experience default disputes but in the settlement have different solutions in the resolution. Party K resolves its default disputes through familial channels and deliberation by referring to the clauses of Article 4 of Law No. 42 of 1996. Meanwhile, party Z takes dispute resolution through mediation channels involving third parties as mediators whose job is to provide solutions, direction and foresight to the problems faced. For this reason, BMT as a sharia-based institution has many alternatives and appropriate strategies in solving disputes that occur.
Keywords : Dispute Resolution, Default, BMT
Abstrak : Baitul Maal Wat Tamwil dengan para nasabahnya memiliki hubungan hukum yang terjalin dengan begitu erat yang di dalamnya  menimbulkan suatu hak  dan kewajiban yang  sifatnya timbal balik.  Apabila di kemudian hari terjadi persengketaan antara lembaga BMT dengan nasabahnya, maka harus dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara seadil-adilnya. Hal ini merupakan cara tepat yang dilakukan  lembaga  BMT  dalam  menjaga  keberdayaan  para  nasabahnya  agar  mereka  benar-benar terlindungi  atas  hak-hak  yang  dimiliki.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Problematika BMT adalah sengketa wanprestasi yang mempengaruhi macetnya pembiayaan operasional BMT, kredit macet dan pristiwa di luar dari kesengajaan kreditur.  Adapun strategi penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah adalah melalui jalur litigasi dna non litigasi. Hal ini terjadi dalam sengketa pihak K dan pihak  Z,  keduanya  mengalami  sengketa  wanprestasi  namun  dalam  penyelesaiannya  mempunyai perbedaan solusi dalam penyelesainnya. Pihak K menyelesaiakn sengketa wanprestasinya melalui jalur
kekeluargaan dan musyawarah dengan mengacu pada klausa Pasal 4 UU No. 42 1996. Sedangkan pihak Z menempuh penyelesain sengketa melalui jalur mediasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator  yang  bertugas  untuk  memberikan  solusi,  arahan  dan  pandangan  ke  depan  terhadap permasalahan  yang  dihadapi.  Untuk  itu  BMT  sebagai  lembaga  berbasis  syariah  memiliki  banyak alternatif dan strategi yang tepat dalam menyelesaiakn permasalahan sengketa yang terjadi.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, BMT

## PENDAHULUAN
Baitul Mal Wat Tamwil atau yang disingkat dengan istilah BMT merupakan lembaga atau  organisasi  yang  bersifat  mandiri  yang  beroperasi  dengan  tujuan  untuk  dapat mengembangkan  berbagai  macam  bentuk  kegiatan  usaha  yang  sifatnya  produktif  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  dari  kegiatan-kegiatan  usaha  ekonomi  yang  dijalankan masyarakat.
BMT termasuk salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang dioperasikan dengan berbasis syariah (Sudjana, 2020). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dengan karakteristik khusus baitul maal yang mengandung nilai  sosial  dimana  menghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  berupa zakat, infaq, dan sadaqoh (Dewi, 2017). Orientasi usaha pemberdayaan ini bisa tertuju pada sektor  usahanya,  dengan  memberikan  motivasi  atau  dukungan  dan  peluang  usaha  serta tertuju  kepada  individu  sendiri  dengan  memberikan  pendidikan  dan  keterampilan  atau pelatihan untuk memulai suatu usaha (Rizki Afri Mulia, 2019).
Secara konseptual, fungsi umum BMT yaitu: Baitul Tamwil (Bait yang berarti rumah dan  at  Tamwil  yang  bermakna  pengembangan  harta).  Fungsi pertama adalah  menjalankan kegiatan pengembangan kegiatan usaha produktif dan investasi untuk dapat meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil, hal ini dimulai dengan cara mendukung berbagai jenis kegiatan masyarakat terutama dalam hal menabung maupun dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Fungsi yang kedua adalah sebagai Baitul Maal (Bait yang bermakna rumah dan Maal yang bermakna harta), yakni dalam menerima titipan dana baik berupa  zakat,  infak  maupun  shadaqah  serta  mengoptimalkan  distribusinya  berdasarkan peraturan dan amanahnya. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberdayakan masyarakat serta  dapat  menuntaskan  garis-garis  kemiskinan  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  yang diperuntukkan bagi bagi kalangan masyarakat kecil.
Upaya  dalam  memberdayakan  sekaligus  mengentaskan  garis  kemiskinan  adalah dengan  menciptakan  suatu  tatanan  dimana  masyarakat  miskin  dapat  melakukan  akses kelembaga permodalan dengan akses yang relatif mudah. Akses ini dibuat khususnya untuk dapat digunakan dalam modal usaha yang kemudian diharapkan sedikit demi sedikit mampu untuk mengentaskan garis kemiskinan yang dialami masyarakat (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Keci)  (PINBUK)  (Rizki  Afri  Mulia,  2019).  Namun  demikian  adanya,  BMT  banyak dihadapkan dengan problematika mulai dari sengketa wanprestasi atau kredit macet dan lain sebaginya,  hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  batu  penghalang  bagi  BMT  dalam  usaha pemberdayaan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Di  samping  itu  pula,  kehadiran  BMT  ini  dapat  dirasakan  telah  banyak  membawa pengaruh  positif  dan  manfaat  finansial  bagi  kalangan  masyarakat,  terutama  bagi  kalangan masyarakat  kecil  yang  tidak bankable dan  menolak  adanya  praktik  riba,  dikarenakan  lebih berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dengan kehadiran BMT ini di satu sisi telah secara langsung  menjalankan  misi  dari  ekonomi  syariah  dan  di  sisi  lain  juga  mengemban  tugas ekonomi  kerakyatan  dengan  meningkatkan  ekonomi  mikro,  itulah  yang  menjadi  sebab perkembangan  BMT  ini  sangat  pesat  sekalipun  berada  di  tengah  perkembangan  lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Novita Dewi Masyitoh, 2014).
Bila dilihat dari segi historisnya, BMT ini terhitung sebagai lembaga keuangan mikro yang  sudah  cukup  lama  menjadi  sarana  yang  efektif  dalam  upaya  meningkatkan  sektor perekonomian  rakyat  dan  untuk  memberdayakan  rakyat  miskin.  Pada  saat  intermediasi perbankan masih belum bisa berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM atau BMT menjadi  alternatif  yang  semakin  penting  dalam  menegakkan  sektor  riil  (Rizki  Afri  Mulia, 2019). Namun demikian adanya, di samping peran dan keberadaannya yang begitu positif, dalam  lembaga  BMT  ini  bisa  terjadi  yang  namanya  permasalahan,  sengketa  atau  berbagai hambatan  lainnya  di  dalam  operasionalnya,  baik  hal  ini  menyangkut  para  debitur  atau  di dalam  pihak  lembaga  BMT  itu  sendiri,  hal-hal  yang  demikian  dikenal  dengan  istilah wanprestasi.
Wanprestasi  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitur  (berutang)  tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Niru Anita Sinaga & Darwis, 2020). Seseorang dinyatakan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi
dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan  (Niru Anita Sinaga & Darwis, 2020).
Demi  terciptanya  tujuan  dari  pembuatan  perjanjian,  maka  dibutuhkan  solusi  dan penyelesain  yang  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak  di  dalam  perjankian terutama pihak yang dirugikan. Jika dilihat lebih jauh pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat yang diikuti dengan antusias dari masyarakat dalam membangun perekonomian, namun itu  semua akan  kurang  sempurna  apabila  tidak  diikuti  dengan  adanya  pengaturan  tentang hukum yang jelas  (Sudjana, 2020). Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diikuti dengan pengaturan atau landasan hukum yang memadai, demikian halnya BMT hingga  saat  ini  masih  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang  BMT  (Sudjana, 2020). Peraturan yang ada selama ini lebih cenderung menambah-nambahkan tentang aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi (Imaniyati, 2006).
Berbeda dengan hasil riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah mengenai bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. Niru Anita  Sinaga  &  Nurlely  Darwis:  dengan  judul  “Wanprestasi  dan  Akibatnya  dalam Pelaksanaan Perjanjian” menemukan bahwa terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan  dari  pihak  yang  wanprestasi)  dirugikan.  Oleh  karena  pihak  lain  dirugikan  akibat wanprestasi  tersebut,  maka  pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  harus  menanggung akibat  dari  tuntutan  pihak  lawan  yang  dapat  berupa:  a.  Pembatalan  perjanjian  saja  b. Pembatalan  perjanjian  disertai  tuntutan  ganti  rugi,  berupa:  biaya,  rugi  dan  bunga.  c. Pemenuhan  kontrak  saja,  dimana  kreditur  hanya  meminta  pemenuhan  prestasi  saja  dari debitur.  d.  Pemenuhan  kontrak  disertai  tuntutan  ganti  rugi.  Kreditur  menuntut  selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Menurut  Lexy.  J.  Moleong  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  dapat  memahami  suatu peristiwa  apa  yang  dialami  dalam  subjek  penelitian  tertentu  mengenai  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara hilostic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa terhadap suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah (Lexy. J. Moleong, 2016).
Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Studi  kasus  (case  study)  adalah  penelitian mengenai status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Disamping itu pula data penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, kamus, undang-undang dan berbagai macam sumber lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai tanggal 15
Oktober 2020.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang didapatkan  dari  lapangan  baik  melalui  observasi  lapangan,  wawacara  dengan  pihak  yang berwenang  (Sunggono,  2007).  Data  hukum  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber dari Undang-Undang Dasar dan sumber data sekunder berupa dokumen hukum yang mendukung sumber data utama, seperti kamus-kamus hukum, buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT.
Selanjutnya  teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, metode ini digunakan untuk menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari pengamatan, untuk mengumpulkan data yang bersumber dari non manusia berupa catatan, buku, transkrip, foto, dan sebagainya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri dari: (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, (4) interpretasi, dan (5) verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL
BMT  Al-Hidayah  merupakan  lembaga  yang  bergerak  dalam  pemberian  bantuan modal  kepada  nasabah  dengan  posisi  sebagai  kreditur.  Terkait  dengan  wanprestasi  atau permasalahan  yang  lainya  yang  terjadi  di  BMT  al-Hidayah  penyelesaian  sengketanya  di lakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan di BMT Al-Hidayah pada umumnya menggunakan non litigasi dengan cara musyawarah dan mediasi. Oleh sebab itu dalam pembiayaan sering di persyaratkan adanya jaminan utang oleh pemberi  pinjaman,  jaminan  di  sini  bisa  berupa  barang  atau  benda  sehingga  jaminan kebendaan atau penanggungan utang memberikan hak-hak atas kebendaan kepada pemegang jaminan.
Awal  mula  berdirinya  BMT  Al-Hidayah  ini  berasal  atas  kehendak  supaya  dapat membangun perekonomian Desa yang selaras berdasarkan dasar syari’ah Islam. BMT Al - Hidayah  berdiri  pada  Maret  Tahun  2006  lalu  yang  pada  awal  mulanya  digagas  oleh  para pemuda  aktivis  yang  telah  menyelesaikan  pendidikannya  diberbagai  fakultas  yang  ada  di Mataram. Disamping itu pula setelah memperoleh pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Pinbuk (pusat  inkubasi  usaha  kecil)  para  peserta  menemukan  dan  menyimpulkan  dengan adanya lembaga ini kiranya dapat menjadi alternatif yang dapat berpotensi dalam membantu eksistensi dari pengusaha-pengusaha kecil dan lemah, ditambah karena melihat masih banyak dari kalangan pedagang atau pengusaha kecil yang terjerat hutang oleh para rentenir dan juga mereka tidak sanggup untuk mengakses modal dari pihak bank (Dokumentasi, 2023).
Berawal dari modal patungan sebanyak 20 orang terkumpul sebanyak 20.000.000,00. disertai modal optimis dan tekad serta niat tulus dalam memberikan bantuan bagi pedagang kecil dan lemah maka hadirlah BMT Al-hidayah ini. Sampainya usia kurang dari 1 Tahun lamanya maka diperlukan sebuah legalitas yang bersifat formal dari pihak Pemerintah agar bisa mendapatkan berbagai macam akses menuju jalan yang lebih luas dan keberadaannya bisa diakui secara sah, maka pada tanggal 16 Desember 2006 resmi menjadi KSU BMT Al- hidayah dan mendapat nomor Badan Hukum. Dengan hal itu pula BMT Al-hidayah ini telah secara resmi memperoleh izin yang legal dari pihak Pemerintah (Dokumentasi, 2023).
Keberadaan  BMT  Al-hidayah  adalah  wujud  dari  keinginan  masyarakat  dalam meningkatkan  perekonomian  yang  diharapkan  bisa  terus  aktif  dan  konsisten  dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, terkhusus bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah  begitu  diharapkan  untuk  dapat  menuntaskan  dari  garis  kemiskinan  (Dokumentasi, 2023).
BMT Al-hidayah memiliki aset yang terus berkembang pesat dengan modal awal saat operasionalnya hanya berjumlah Rp3.000.000. pada tahun 2006 silam kini telah melonjak naik menjadi 1,5 Milyar rupiah pada Tahun 2010, kemudian naik ke angka 8 Milyar rupiah pada tahun  2015,  tidak  dapat  dipungkiri  hal  tersebut  dikarenakan  tingginya  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  ini  baik  dalam  hal  simpanan  maupun  dalam  pengambilan pembiayaan (Dokumentasi, 2023).
Dalam  setiap  penyalurah pembiayaan  di  Lembaga keuangan  mikro  syariah  seperti BMT pasti akan ada resiko yang muncul. Resiko yang sering terjadi adalah adanya anggota yang mengalami kesulitan untuk membayar dana pembiayaan yang telah disepakati. Hal itulah
yang  kemudian  menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  atau  wanprestasi.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh anggota yang tidak melakukan pembayaran yang sebagai mana mestinya.

## Tabel 1. Data Nasabah Bermasalah di BMT Al Hidayah Umat Sejahtera
No No Kontrak No CIF Nama Debitur PRD Plafond Awal Baki Debet JWkt Tgleff Tgl jatuh tempo 1 4310200001 01001466 Akhsan Khariadi 31 10.000.000 ,00 3.200.000,00  3 B 29102018 20012019 2 4310200037 02000267 Helmi Wirawandi 31 2.000.000, 00 1.169.000,0 0 24 B 12042012 27092012 3 4310200124 02000010 Sarai Ashari 31 5.000.000, 00 2.349.600,0 0 24 B 11012012 27062012 4 4310200137 02000324 Zubaidah 31 2.000.000, 00 1.583.000,0 0 24 B 18072012 02012013 5 4310200171 02000346 Zurriati 31 2.000.000, 00 1.002.800,0 0 24 B 04092012 19022013 6 4310200200 02000361 Amaq Ria 31 2.000.000, 00 331.400,00 48 B 26092012 16082013 28082013 7 4310200227 02000340 Lalu Sulaiman 31 2.500.000, 00 2.086.000,0 0 12 B 10102012 10012013 8 4310200236 02000245 Abdul Kadir 31 2.000.000, 00 1.720.000,0 0 100 B 16102012 26012013 9 4320200179 02000685 Baiq Tri Wahyuni 32 1.000.000, 00 311.422,00 24 B 14062013 29112013 10 4320200304 02000785 Baiq Johari 32 2.500.000, 00 400.000,00 50 B 16082013 25102013 11 4320200388 02002058 Fatmawati 32 3.000.000, 00 1.072.286,0 0 6 B 13022018 13082018 12 4320200417 02000427 Bq. Rohani 32 1.000.000, 00 409.999.99 24 B 27092013 14032014 13 4320200452 02000409 Iq.Nurhayat i 32 2.000.000, 00 1.561.800,0 0 24 B 09102013 26032014 14 4320200473 02000731 Bq. Emi Asmawati 32 2.000.000, 00 610.600,00 100 B 24102013 18022014 15 4320200488 02000695 Walisin 32 2.000.000, 00 1.048.700,0 0 24 B 04112013 21042014 16 4320200497 02000338 Lilik Susiana 32 5.000.000, 00 2.331.496,5 9 8 B 26062019 26022020 17 4320200500 02000928 Marliwandi 32 1.000.000, 00 458.100,00 24 B 07112013 24042014 18 4320200539 02000530 Rodah 32 3.000.000, 00 547.000,00 100 B 19112013 15032014 19 4320200554 02000837 Lasniwati 32 2.000.000, 00 796.600,00 24 B 25112013 12052014 20 4320200583 02002078 Kamhar 32 3.000.000, 00 752.856,00 3 B 17022020 17042020 21 4320200591 02000853 Rohani 32 3.000.000, 00 210.000,00 50 B 23122013 19022014 22 4320200611 01006199 Martini 32 2.000.000, 00 410.102,00 6 B 06072020 06012021 23 4320200615 02000712 Sahtun 32 5.000.000, 00 2.683.400,0 0 24 B 08012014 25062014 24 4320200639 02000845 Hidayatus Sibyan 32 3.000.000, 00 1.625.000,0 0 24 B 23012014 10072014 25 4320200646 02000679 Lalu Sumayadi 32 2.000.000, 00 553.000,00 100 B 28012014 24052014 26 4320200649 02002255 Rosi Anggara 32 1.950.000, 00 1.232.325.0 0 6 B 14092020 14032021 27 4320200650 02001006 Parni 32 2.000.000, 00 1.333.300,0 0 12 B 28012014 22042014 28 4320200651 02002246 Mistori 32 2.000.000, 00 484.972,00 6 B 18092020 18032021 29 4320200652 02002247 Bq. Eni Nurhaida 32 2.000.000, 00 544.419,00 6 B 18092020 18032021 30 4320200656 02000940 Baiq. Fera Juitamala 32 1.000.000, 00 235.233,34 24 B 05022014 23072014
Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa kasus wanprestasi di BMT Al-Hidayah cukup banyak, apabila tidak segera di tindaklanjuti maka akan menimbulkan dampak yang akan merugikan pihak BMT. Disamping itu pula terdapat pihak-pihak yang melakuakan aksi kredit macet/wanprestasi dengan alasan lupa untuk melakukan angsuran sehingga BMT Al- Hidayah mengalami wanprestasi.
Namun berbeda konsepnya dengan perjanjian dalam kredit di BMT Al-Hidayah yang dilakukan  Bapak  K,  ia  melakukan  transaksi  pinjam  uang  dengan  nominal  sebesar Rp15.000.000.  yang  dilakukan  pada  tanggal  12  Juli  2021  dan  akan  diangsur  dalam  kurun waktu 2 tahun lamanya. cara menghitung angsurannya sebagai berikut:
Pokok Angsuran
= Besarnya Pinjaman = Rp15.000.000  = Rp625.000 Lamanya Pinjaman               24 Bulan Bagi Hasil = Besarnya Pinjaman X 1,7 % = Rp15.000.000 X 1,7 % = Rp225.000 Cadangan Resiko = Besarnya Pinjaman X 0,5 % = Rp15.000.000X 0,5 % = Rp75.000,00
Besar Angsuran
= Pokok + Bahas + C. rsk
= Rp625.000 + Rp225.000 + Rp75.000,00 = Rp925.000
Berdasarkan  data  di  atas  besaran  angsuran  yang  diberikan  oleh  pihak  BMT  Al- Hidayah kepada bapak K ini adalah sebesar Rp925.000,00/bulan dalam kurun waktu 2 tahun. Berdasarkan  data  perhitungan  tersebut  maka  nilai  total  dari  keseluruhan  yang  wajib dibayarkan  oleh  bapak  K  ini  sejumlah  perhitungan  925.000  X  24  bulan  yaitu  senilai Rp22.200.000,00.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit di lembaga BMT Al-Hidayah sebagai berikut:
a. Menjadi anggota terlebih dahulu.
b. Mengisi data di form aplikasi tentang permohonan perjanjian kredit.
c. Harus  melampirkan  dokumen  berupa  photocopy  KTP  dari  pemohon/peminjam  serta suami atau istri.
d. Fotokopi KK.
e. Fotokopi surat nikah.
f. Fotokopi rekening listrik pada bulan terakhir.
g. Fotokopi slip gaji pada satu bulan terakhir.
h. Melampirkan fotokopi berupa jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB.
Apabila surat permohonan sudah terisi dengan benar dan lengkap maka pihak BMT Al-Hidayah akan terjun ke lapangan untuk melakukan survey terlebih dahulu menuju alamat tempat tinggal debitur, dalam rangka memvalidkan data-data yang telah diberikan pada surat permohonan. Dari hasil survey akan dilakukan tahap analisa dalam menyelesaikan beberapa kemungkinan terkait pengajuan perjanjian.
Analisa dilakukan dengan karakter 5C seputar tanya jawab langsung bersama calon debitur/anggota, memperhatikan tempat tinggal dari calon debitur, tempat usaha dan lain sebagainya. Setelah itu akan dilakukan analisa tentang kapasitas mengenai persenan dari total nilai kekayaan yang dimiliki oleh anggota berdasarkan pekerjaannya, analisa barang/benda jaminan yang akan menjadi bahan jaminan yang nantinya akan diajukan.
BMT Al-Hidayah ini menghendaki berupa adanya jaminan kepada bapak K ini jika besarnya pinjaman di atas Rp.2.000.000 dan besarnya nilai pinjaman ini harus bernilai lebih sedikit  dibandingkan  dengan  besarnya  jaminan.  Kemudian  pihak  BMT  Al-Hidayah  akan memutuskan  permohonan  yang  dilakukan  oleh  bapak  K.  Maka akan  dilakukan  pencairan pinjaman kepada bapak K setelah semuanya disepakati dengan perjanjian tersebut dengan adanya jaminan berupa BPKB motor.
Tak  lama  berselang  bapak  K  tidak  membayarkan  angsuran  pinjaman  pada  bulan pertama,  kemudian  pihak  BMT  Al-Hidayah  menghubungi  bapak  K  untuk  diberikan peringatan melalui via sms dan telepon. Pada bulan kedua bapak K masih tidak memberikan angangsuran  pinjaman,  pihak  BMT  kembali  menghubungi  bapak  K  dengan  memberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali secara bertahap dalam kurun waktu selang dua bulan antara peringatan pertama dan kedua, namun masih belum ada respon sama sekali dari bapak Khamidi,  selanjutnya  pihak  BMT  Al-Hidayah  turun  langsung  kelapangan  dengan  cara mendatangi rumah bapak K untuk bertemu dan bermusyawarah. Setelah terjadi musyawarah, motif bapak K tidak mengangsur pinjamannya karena barang jaminan berupa sepeda motor tersebut telah hilang. Dikarenakan bapak K tidak melunasi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati maka BMT Al-Hidayah mengalami wanprestasi.

## PEMBAHASAN
Secara  garis  besarnya,  suatu  sengketa  (wanprestasi)  dapat  diselesaian  dengan menggunakan dua jalur alternatif yakni dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa  dengan  jalur  litigasi  (pengadilan)  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  yang dilaksanakan  melalui  jalur  lembaga  pengadilan.  Sementara  itu  dengan  non  litigasi  ialah penyelesaian  suatu  sengketa  yang  dilaksanakan  di  luar  dari  lembaga  pengadilan,  hal  ini biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.
Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  di  BMT  Al-Hidayah  dilakukan  melalui  media musyawarah  atau  kekeluargaan  yang  diiringi  dengan  cara  baik-baik  oleh  pihak  BMT  Al- Hidayah.  Dalam  mengatasi  Bapak  K  BMT  Al-Hidayah  menyelesaikannya  melalui  media pendekatan  kekeluargaan  dengan  cara  memberikan  jalan  alternatif  berupa  perpanjangan waktu  berdasarkan  hasil  kesepakatan  bersama.  (penjelsan,  dari  masalah  ini  bapak  K menggunakan penyelesain masalah menggunakan jalur non ligitasi dengan musyawarah dan kekeluargaan,  disamping  itu  pula  penyelesain  masalah  dilakukan  pada  tahapan  lanjutan apabila tidak menemukan titik temu melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian dari para ahli (Muhammad, 2004).
Hal ini sejalan berdasarkan dari UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 1 tentang pernyataan bahwa “Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Sejatinya BMT Al-Hidayah ini telah menjalankan nilai-nilai dari peraturan berdasarkan isi dari UUD 1945 yang jika di dalam lembaga BMT Al-Hidayah ini tengah menangani permasalahan dengan  para  anggota BMT,  maka BMT  Al-Hidayah  akan  menanganinya  berdasarkan  atas azas kekeluargaan.
Bunyi klausa yang dilakukan oleh bapak K ialah Pasal 4 UU No. 42 1996 tentang rusaknya janji yang berbunyi:
1. Kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK II dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai dengan ketentuan.
2. Jika  terdapat  suatu  janji,  pernyataan,  jaminan,  atau  kesepakatan  tertentu  menurut  hasil perjanjian  atau  berdasarkan  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  suatu  naskah surat, sertifikat, atau berupa bukti-bukti lain yang perlu diadakan atau disepakati menurut perjanjian  ini  atau  yang  sehubungan  dengan  suatu  perjanjian  yang  telah  disebut  dalam perjanjian  ini  dan  ternyata  tidak  benar  adanya,  atau  berisi  hal  yang  tidak  tepat  atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh lembaga pengadilan ataupun instansi pemerintah lainnya bahwa dalam suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan dari barang yang telah dipilih oleh PIHAK II adalah tidak sah ataupun dengan melalui cara lain yang tidak dapat di berlakukan.
4. Apabila  dari  PIHAK  II  dalam  kondisi  melanggar  ataupun  tidak  dapat  memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini atau tidak mampu memenuhi syarat yang  ada  di  dalam  perjanjian  ini  serta  perjanjian-perjanjian  lainnya  yang  masih bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Hidayah  ini  baik  berupa  surat-surat  ataupun  dokumen-dokumen  yang  termasuk jaminan yang diberikan.
5. Apabila dari PIHAK II tidak menjalankan dengan cara sungguh-sunggguh atau kedapatan melanggar hukum syar’i yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan semua  dari  kewajiban  serta  biaya  yang  telah  menjadi  kewajiban  dari  PIHAK  II  harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat bebas dalam menentukan langkah atau tindakan apapun yang mesti dilakukan terkait dengan perjanjian ini.
Di satu sisi, ibu Z mengalami wanprestasi yang mengakibatkan macetnya operasional di lembaga BMT, wanprestasi yang di alami ibu Z ini tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan saja dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan dengan hal ini, di sisi lain juga barang jaminan berupa kalung emas ibu Z hilang yang mengakibatkan ibu Z  tidak  bisa  membayar  angsuran  lagi  sehingga  mereka  menempuh  jalan  mediasi  sebagai proses penyelesain sengketanya.
PERMA no. 1 Tahun 2008 mengatur tahap Pra-Mediasi, dan Tahap-Tahap Proses Mediasi.  Pada  tahap  Pra- mediasi,  ditentukan  pada  Pasal  7  bahwa  “Kewajiban  Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum yaitu Pertama : Pada hari Sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kedua : Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ketiga : Hakim, melalui  kuasa  hukum  atau  langsung  kepada  para  pihak,  mendorong  para  pihak  untuk berperan  langsung  atau  aktif  dalam  proses  mediasi. Keempat :  Kuasa  hukum  para  pihak berkewajiban  mendorong  para  pihak  sendiri  berperan  langsung  atau  aktif  dalam  proses mediasi. Kelima :  Hakim  wajib  menunda  proses  persidangan  perkara  untuk  memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Keenam : Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa  (PERMA No. 1 Tahun 2008).
BMT Al Hidayah akan melakukan proses penyelesain sengketa wanprestasi melalui cara  kekeluargaan  atau  musyawarah  dan  apabila  tidak  dapat  terselesaikan,  maka  akan dilakukan  dengan  melalui  tahapan  negoisasi,  mediasi,  arbitrase  dan  konsiliasi  guna  untuk menemukan  jalan  keluar  bagi  permasalahan  sengketa  wanprestasi  yang  dihadapi (Dokumentasi, 2023).
Disamping itu, penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BMT Al-Hidayah ini tidak menggunakan ketentuan hukum perdata. Di mana debitur kehilangan jaminan/objek perjanjian disebabkan kejadian di luar dari kesalahan debitur. Semestinya resiko yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT Al-Hidayah tersebut masih ditanggung pihak kreditur. Tetapi demikianlah yang dilakukan BMT Al-Hidayah ini bukan menjadi suatu kesalahan, di dalam KUHPerdata  mengenai  perjanjian  yang  menganut  dasar  asas  kebebasan  berkontrak  yang menjadi salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999). Di dalam asas kebebasan berkontrak ini sangat berkaitan erat dengan isi dari perjanjian yang dibuat, yaitu tentang adanya kebebasan dalam memilih dan menentukan “apa” dan dengan “siapa” suatu perjanjian akan diadakan, suatu perikatan  ialah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih  di  mana  pihak  yang  lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya (Subekti, 2014). Asas ini adalah  bentuk  perwujudan  manusia  yang  bebas  serta  adanya  nilai-nilai  naungan  hak  asasi manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  deskripsi  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  garis  besarnya  penyelesaian  suatu  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua alternatif  yaitu  dengan  jalur  litigasi  dan  non  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi (pengadilan)  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  jalur  lembaga pengadilan. Sementara itu melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan di luar dari lembaga pengadilan. Adapun problematika di BMT Al-Hidayah adalah terjadinya  sengketa  wanprestasi  yang  berimbas  pada  keseimbangan  keuangan  BMT  yang mempengaruhi  keberlangsungan  segala  sektor  BMT  secara  menyeluruh.  Penyelesaian sengketa  wanprestasi  yang  digunakan  di  BMT  Al-Hidayah  yakni  menggunakan  beberapa strategi yang bertahap mulai dari negoisasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Strategi-strategi
tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tingkat tercapainya dari masing-masing strategi yang digunakan, mulai dari tahap negosiasi sampai tahap arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmadi.  (1996). Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis) .  Cet.  I; Jakarta: Chandra Pratama.
Drasmawita, F., & Herianingrum, S. (2020). Peran Lembaga BMT Almaun Berkah Madani dalam  Pembebasan  Nasabah  dari  Rentenir.  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan Terapan, 7(1), 35. Https://Doi/10.20473/Vol7iss20201pp35-49.
Fuady, Munir. (2006). Hukum Perbankan Modern. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hidayat,  F.  (2016). Sistem  Pengawasan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah. Mahkamah, 2(1).
Imaniyati, Neni Sri Neni Sri. (2006). Perlindungan Nasabah Bmt Jika Bmt Pailit (Taflis) Neni Sri Imaniyati.” XXI(4):498– 520.
Krisna. (2020). “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 ( 02 ), 2020 , 185 -194 Peran Baitul Maal Wat  Tamwil  (  BMT  )  Dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Syariah  Yang  Kompetitif.” 6(02):185 – 94.
KUHPerdata ( burgelijk wetboek ), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta:
Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.
Lexy. J. Moleong, (2016). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rosda, 2016.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (2004). Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Mulia, Rizki Afri. (2019). “Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat  Tamwil  (KJKS  BMT)  Dalam  Pemberdayaan  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah Di Kota Padang.” 1(3):290– 99.
Niru  Anita  Sinaga,  And  Nurlely  Darwis.  (2020).  “Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam Pelaksanaan Perjanjian.”
Novita Dewi Masyitoh, (2014). Analisis Normatif, Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2013 Tentang,  Vol.  ..  Edisi  2.  Status,  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  atas  Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Oktober 2014, and Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat. 2017. “Regu lasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia.” 11(01):96– 110.
Rahman Hasanuddin, (2003). Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contrack Draftig. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Republik Indonesia, (2006). 'UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa'  dalam  Gatot  Soemartomo,  Arbitrase  dan  Mediasi  di Indonesia. Cet. I; PT Gramedia Pustaka Utama.
Subekti, (2007). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
Sudjana,  Krisna,  (2020).  "Jurnal  Imiah  Ekonomi  Islam.  Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kometitif." 6(02), 2020, 185-194.
Sumartono, (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Sunggono, Frans, Hendra (2007). Metodelogi Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.
Winarta, Frans, Hendra, (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa , Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.