PERANAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN TAHUN 1999 — 2000
Eko Ribawati 1 , Acep Rahmat 2 , Ali Fadillah 3
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: eko.ribawati@untirta.ac.id , aceprahmattt0@gmail.com , ma.fadillah2021@gmail.com
Abstract
This  research  explained  about  how  the  role  of  student  organizations  in  the establishment  of  Banten  Province  in  1999-2000.  The  students  who  are visionary  considered  have  a  real  involvement  in  the  development  of  this country. The establishment of Banten Province can not be separated from the role  of  Banten  students  who  are  solid.  They  can  cooperate  collectively  with various  elements,  such  as  local  governments,  scholars,  culturalists,  youth people, organizations, and other communities. In addition, the purpose of this research is to; (a) explain the background of the involvement of Banten student organizations in the establishment of Banten Province in 1999-2000; and (b) explain the role of Banten student organizations in the establishment of Banten Province in 1999-2000. This research uses historical methods or methodology based on history. The use of this method is expected to facilitate researchers in analyzing the data which were obtained to be developed descriptively so that a rational narrative is exposed to answer the problem formulation. The findings in this study are; (1) the emergence of collective awareness about the very deep understanding  on  primordiality  of  Banten  students  post  the  reform;  (2) intertwining of good cooperation between students and the community in the establishment  of  Banten  Province;  (3)  the  creation  of  the  Banten  student movement  in  the  establishment  of  Banten  Province.  The  conlcusion  of  this research  is  the  role  of  student  organizations  which  is  being  an  umbrella organization  for  the  young  intellectual  Banten,  Assisting  the  acceleration  of province establishment by using either social movement method or diplomacy by get involved in a forum and association which is built in a big scale in order to deliver aspiration from Banten society.
Keywords: banten students, establishment banten province, history, movement

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan organisasi mahasiswa dalam  pembentukkan  Provinsi  Banten  tahun  1999 — 2000.  Mahasiswa  yang dianggap sebagai kaum visoner dianggap mempunyai keterlibatan nyata dalam pembagunan  negeri  ini.  Terbentuknya  Provinsi  Banten  tidak  terlepas  dari peranan  mahasiswa  Banten  yang  begitu  solid.  Mereka  dapat  bekerja  sama secara  kolektif  dengan  berbagai  elemen,  seperti  pemerintah  daerah,  ulama, budayawan,  pemuda,  akadmisi,  ormas,  dan  kalangan  masyarakat  lainnya. Tujuan  penelitian  ini  untuk;  (a)  menjelaskan  latar  belakang  keterlibatan organisasi mahasiswaan Banten dalam pembentukkan Provinsi Banten tahun

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
1999 — 2000; dan (b) menjelaskan peranan organisasi mahasiswa Banten dalam pendirian  Provinsi  Banten  tahun  1999 — 2000.  Penelitian  ini  menggunakan metode historis atau metode sejarah. Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat  memudahkan  peneliti  dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh  agar dikembangkan secara deskriptif sehingga sebuah narasi yang rasional  untuk menjawab  rumusan  masalah.  Hasil  penelitian  ini  adalah;  (1)  timbulnya kesadaran  kolektif  mengenai  paham  keprimordialan  yang  sangat  mendalam pada diri mahasiswa Banten pasca reformasi; (2) terjalinnya kerja sama yang baik antara mahasiswa dan masyarakat dalam pembentukan Provinsi Banten; (3)  terciptanya  gerakan  mahasiswa  Banten  dalam  pembentukan  Provinsi Banten. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan organisasi mahasiswa yang  menjadi  wadah  bagi  kaum  intelektual  muda  Banten,  membantu percepatan pembentukan provinsi dengan menggunkan metode gerakan sosial maupun  diplomasi  dengan  ikut  melibatkan  diri  dalam  forum-forum  serta perkumpulan  yang  dibangun  dalam  sekala  yang  lebih  besar  guna  membawa aspirasi masyarakat Banten.
Kata kunci: mahasiswa Banten, sejarah, gerakan, pembentukkan Provinsi Banten

## PENDAHULUAN
Gerakan reformasi tahun 1998 merupakan salah satu momentum sejarah  bangsa  Indonesia  yang  diprakarsai  oleh  kaum  muda  dan mahasiswa atas jawaban dari kondisi ekonomi dan politik negara pada saat itu.  Kaum muda dan mahasiswa dari  berbagai daerah berjibaku guna  mendesak  pemerintah  pusat  yang  sarat  akan  perilaku  korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah para pejabat tinggi negara. Selian itu, dampak  dari  kelalayan  rezim  Orde  Baru  juga  membuat  kondisi  yang merugikan masyarakat. Tidak perlu menghitung berapa banyak korban dan seberapa berat penderitaannya, tetapi peristiwa itu telah memicu terbentuknya  pandora's  box  yang  telah  menyimpan  begitu  lama berbagai penyakit utopis (Moh Ali, 2021).
Beberapa tahun kemudian Indonesia bangkit kembali, keluar dari krisis  dengan  memulihkan  situasi  politik  dengan  mengkampanyekan reformasi  konstitusional  dan  institusional.  Begitu  pula  kondisi ekonomi, meskipun lamban merayap pulih (Moh Ali, 2021). Semangat

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|416
reformasi bergelora di setiap daerah di Indonesia membawa semangat yang baru untuk memperbaiki  kondisi bangsa pada saat itu. Banyak hal yang dianggap mustahil pada masa rezim Orde Baru kini dengan mudah diwujudkan.  Beberapa  tutunan yang dulu dianggap  tabu  kini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi isu bersama. Namun satu hal  yang  harus  kita  ketahui,  dengan  tumbuhnya  gerakan  reformasi membuat kondisi bangsa mulai manjadi stabil.
Semangat  reformasi  senantiasa  terus  bergelora  dalam  jiwa masyarkat  yang  menginginkan  perubahan.  Peristiwa  turunnya Soeharto  yang  ditandai  dengan  maraknya  gerakan  reformasi  menjadi keran  pembuka  demokrasi  dan  kebebasan  berpendapat  di  Indonesia. Hal paling menonjol adalah adanya pemisahan wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tercatat pada tahun 1999 sampai  tahun  2004  sebanyak  8  provinsi  baru  dibentuk  dari  hasil pemekaran    wilayah  sebelumnya,  antara  lain  Provinsi  Maluku  Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau. Kasus  pemisahan  ini  dipelopori  beberapa  wilayah  yang  ingin memisahkan  diri  dari  NKRI  (Aziz,  2022).  Menurut  Aziz  (2022)  bahwa Provinsi  Banten  mempunyai  komitmen  yang  erat  ketika  ingin mendirikan  provinsi.  Masyarakat  Banten  akan  tetap  setia  pada  NKRI dan akan menempuh jalur secara administratif dalam pembentukkan provinsi tersebut. Kita ambil contoh daerah Riau Kepulawan, ia telah terang-terangan  menegaskan bahwa akan memisahkan diri dari NKRI jika tidak diizinkan membentuk sebuah provinsi.
Masa peralihan pemerintahan menjadi sesuatu hal yang berat bagi pemerintah yang baru. Banyaknya persoalan yang ada menjadi suatu tanggung  jawab  yang  harus  ditanggung  oleh  pemimpin  yang  baru. Beberapa  kebijakan  baru  dan  kelahiran  undang-undang  baru  terus
dikeluarkan  demi  keberlangsungan  dalam  implementasi  negara demokrasi. Berdasarkan UUD 1945 tentang pemerintah daerah nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 23 Tahun 2014  tentang  pemerintah  daerah.  Menyatakan  dalam  prosesnya menyediakan keleluasaan yang sangat luas bagi kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang diterapkan mulai Tahun 2000. Undang-undang  ini  dibuat  untuk  menciptakan  pola  hubungan  yang demokratis.  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  bertujuan  untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan  otonomi  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika rezim Orde Baru.
Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya  kebijakan  otonomi  daerah  berupa  Undang-Undang  No.  22 Tahun 1999 yang sudah diamandemenkan menjadi UU No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pertama,  faktor  internal  yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lampau.  Kedua,  adalah  faktor  eksternal  yang  dipengaruhi  oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi  dari  biaya  investasi  yang  tinggi  sebagai  akibat  korupsi  dan rantai  birokrasi  yang  panjang.  Secara  khusus,  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aziz, 2022).
Menurut  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah menyatakan  bahwa  otonomi  daerah  sendiri  merupakan  sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk mengurus dan  mengatur  masyarakat  setempat  sesuai  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakan  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan daerah otonom dan perundang-undangan. Keuntungan dari penerapan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|418
otonomi  daerah  ini  adalah  daerah  bisa  menerapkan  dasar-dasar demokrasi,  pemerataan,  dan  keadilan  dalam  masyarakat  secara mandiri.
Makna  otonomi  daerah  lebih  bijaksana  apabila  dapat  diartikan secara luas dalam kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan urusan daerah sesuai kebutuhan daerah itu sendiri dengan  segala  kemampuan  dan  dengan  batas-batas  dalam  anggaran yang membiayainya. Selanjutnya, otonomi daerah tidak diartikan bebas semaunya, dan dengan begitu daerah dapat mempertimbangan segala urusanya  bukan  berdasarkan  sedikit  atau  banyaknya  tetapi  lebih kepada  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  daerah  tersebut  (Aziz, 2022).
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Provinsi Banten sendiri pernah mengajukan pendirian Provinsi sebanyak kurang lebih dua kali sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, namun usaha tersebut  selalu  mendapatkan  penolakan,  usaha  pertama  kali  dalam pengajuan  terjadi  disaat  pelabuhan  Merak-Bakauheni  dibuka  pada tahun 1952-1953 (Lubis & Ali, 2014).
Banten yang dahulu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat ikut  serta  mengimplikasikan  kebijakan  otonomi  daerah,  sehingga Provinsi  Banten  memiliki  kemandirian  dalam  melaksanakan pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan dalam pembangunan.  Namun,  sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah, hal  ini  yang  membuat  Provinsi  Banten  menjadi  Provinsi  baru  yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.
Pemekaran  Provinsi  Banten  tidak  saja  hanya  melihat  peluang dalam momentum reformasi namun dengan potensi yang dimiliki dan letak geografis Banten itu sendiri membuat semangat dalam pendirian
Provinisi  ini  lebih  kuat.  Hal  ini  paling  tidak  didasari  dari  beberapa alasan  yang  cukup  mendasar.  Pertama,  secara  buttom  up  tutunan pendirian  Provinsi  Banten  sudah  menjadi  tutunan  bersama  sebagian besar masyarakata Banten.  Kedua, secara top down tutunan itu telah direstui oleh seluruh level kelembagaan dari institusi formal yang ada (Nazara, 2006). DPRD dan Pemda di lingkungan kapresidenan Banten ataupun di tingkat wilayah Jawa Barat meskipun lumayan alot dalam perjalananya.  Pemerintah  pusat  dari  10  fraksi  yang  ada  di  DPR separuhnya menyetujui pembentukan Provinsi Banten, disamping itu, secara  pribadi  presiden  KH.  Abdurahman  wahid  bahkan  pernah memberi dukungannya secara moral saat berkunjung ke Banten tahun 2000 (Lubis & Ali, 2014).
Kuatnya  tuntutan  dan  dukungan  terhadap  lahirnya  Provinsi Banten  tentu  perlu  dibarengi  dengan  tumbuhnya  kesadaran masyarakat  untuk  mengkaji  secara  kritis  berbagai  potensi  yang dimilikinya. Ada tiga sumber potensi utama yang dimiliki masyarakat Banten,  yaitu  potensi  religiusitas  yang  tercermin  dalam  kekayaan spiritualnya,  potensi  ekonomi  yang  terkandung  dalam  kekayaan alamnya  serta  potensi sosio-kultural yang tercermin dalam khazanah sosial-kemasyarakatannya (Mansur, 2001).
Perjalanan  baik  melalui  diplomasi  dan  acuan  dalam  undang- undang serta kesadaran masyarakat luas di Banten yang menginginkan akan  terwujudnya  sebuah  peristiwa  pembentukan  Provinsi  Banten tidak saja berjalan lancar banyak hal luar biasa yang ternyata ikut serta dalam perintisanya, dan tidak sedikit tokoh, golongan, dan organisasi yang  ikut  terlibat  dalam  pembentukan  Provinsi  Banten.  Hal  ini  jelas didasari  dari  bentuk  kesadaran  secara  kolektif  dan  semangat  akan perubahan  dalam  tatanan  masyarakat  Banten.  Sejalan  dengan beberapa  golongan  tua  baik  Jawara,  Ulama  dan  tokoh  elit  politik

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|420
melancarkan  serangkaian  persiapan  mewujudkan  pembentukan Provinsi Banten.
Menurut  Aziz  (2022)  upaya  mewujudkan  terbentuknya  Provinsi Banten segera menyusul semangat  para generasi muda Banten yang tersebar  di  seantero  tanah  air,  kkhususnya  mahasiswa  yang  berasal dari  Banten  yang  sedang  menimba  ilmu  di  kota  lain  tidak  ingin tertinggal  dalam  perjuangan  pembentukan  Provinsi  Banten  ini. Beberapa golongan organisasi mahasiswa pun mengambil peran dalam perjuangan  ini,  mahasiswa  yang  terhimpun  dalam  organisasi kekeluargaan  dan  primordial  atau  kedaerahan  menghimpun  kembali kader atau  anggotanya untuk ikut  berperan baik secara pribadi atau organisasi  dalam  pendirian  Provinsi  Banten  ini.  Gerakan  tercermin pada  saat  aksi  mahasiswa  Banten  di  DPRD  Jawa  Barat  ,  Kompleks Gedung  Sate  Bandung,  tahun  1999  baik  dilakukan  oleh  organ kemahasiswaan  yang  ada  di  maupun  di  luar  Jawa  Barat.  Tuntutan menyeruak bahwa kaum muda itu menyadari betul akan ketertinggalan kampung halamannya (Aziz, 2022). Tidak sedikit mahasiswa yang turut ikut  terlibat  dalam  menyambut  pendirian  Provinsi  Banten  dengan mengikut  sertakan  diri  dalam  perhimpunan  ataupun  organsasi  yang didirikan  oleh  beberapa  tokoh  di  Banten  dengan  mengatasnamakan delegasi dari tiap-tiap Universitasnya (Mulyana, 2009).
Respon dan antusiasme di berbagai kalangan masyarakat tentang ide  pembentukan  Provinsi  Banten  ini  telah  mendorong  elitnya  untuk melakukan konsolidasi yang lebih teratur, sistematis, dan terorganisir. Di tengah euforia reformasi yang terhembus kedalam pelosok daerah, beberapa  elitenya  merespon  ide  ini  dengan  dilatarbelakangi kepentingan  yang  berbeda,  membentuk  beberapa  kelompok  seperti LSM, organisasi dan himpunan untuk mewujudkan ide pembentukan
Provinsi Banten. Organisasi-organisasi tingkat lokal begitu kuat karena didukung  oleh  tokoh  yang  sudah  diakui  dan  didorong  oleh  kalangan tokoh  didaerah,  di  samping  kalangan  masyarakat  yang  terorganisir (Aziz, 2022).
Berbagai  organisasi  kemahasiswa  melakukan  konsolidasi  di berbagai  daerah  dengan  membentuk  forum  dan  berbagai  kelompok untuk  mengaktulisasikan  perannya  dalam  pembentukan  Provinsi Banten.  Ini  terjadi  baik  di  derah  Banten  maupun  mahasiswa  Banten yang  sedang  menimba  ilmu  di  luar  Banten  dengan  masuk  ke  dalam sebuah forum perjuangan seperti Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Keluarga  Mahasiswa  Tirtayasa  (Kamayasa),  Keluarga  Mahasiswa Pandegelang  (Kumandang),  Keluarga  Mahasiswa  Banten  (KMB)  dan Ikatan  Keluarga  Mahasiswa  Banten  (IKMB).  Organisasi-organisasi tersebut  masuk  kedalam  sebuah  forum  yang  bernama  Forum Mahasiswa Banten (Forban). Organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah  forum  perjuangan  memiliki  suatu  visi  yang  sama,  yang  pada akhirnya  menjadi  alasan  kuat  untuk  bergerak  dalam  perjuangan pembentukan Provinsi Banten (Lubis & Ali, 2014).
Kumala,  Kamayasa,  Kumandang,  KMB,  dan  IKMB  merupakan sebuah organisasi kadaerahaan yang beranggotakan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi dan berdomisili dari daerah seperti  Kabupaten  Lebak, Kabupaten Pandeglang dan wilayah lainya.  Peranan  yang  cukup  besar  diambil  oleh  mahasiswa  oleh berbagai  jalur  baik  melalui  demonstrasi  ataupun  diplomasi  guna mempercepat terwujudnya cita-cita Banten menjadi salah satu Provinsi baru pada saat itu (Lubis & Ali, 2014).
Pengorganisiran  gerakan  semacam  ini  tentu  bukan  hanya implementasi  peranan  mahasiswa  terhadap  isu  yang  berkembang, namun lebih dari upaya-upaya membentuk gerakan sosial yang lebih

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|422
efektif  dan  efesien  dalam  target  dan  sasaran  gerakan  tersebut  (Aziz, 2022).
Peranan  yang  diambil  terlepas  dari  permasalahan  yang berkembang  ialah  dengan  menciptakan  sebuah  gerakan  sosial dikalangan  mahasiswa  yang  tentu  sebagai  anggota  kader  dan  turut melibatkan masyarakat sipil yang memiliki cita-cita yang sama dalam pendirian  Provinsi  Banten.  Gerakan  sosial  terjadi  karena  manifestasi dari  suatu  keadaan  yang  tidak  berpihak  pada  masyarakat  mayoritas dan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  harapan  (Landsberger,  1970). Dari beberapa rumusan dalam pemikiran para ahli dalam tahap-tahap gerakan  sosial  itu  bekerja,  gerakan  sosial  di  Banten  sangat  relevansi secara keadaan yang memang banyaknya ketidakpuasan dalam suatu keadaan,  dan  adanya  sebuah  agitasi  yang  memotivasi  secara  sadar serta  adanya  dorongan  tokoh-tokoh  besar  dalam  perjuangan  (Aziz, 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Menurut  Daliman  (2012)  menjelaskan  bahwa  metode  sejarah merupakan  metode  penelitian  dan  penulisan  sejarah  dengan menggunakan  cara,  prosedur,  teknik  yang  sistematik  sesuai  dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Penggunaan metode historis sangat sesuai  dengan  penelitian  ini.  Menurut  Daliman  (2012)  dalam melaksanakan penelitian sejarah terdapat empat tahapan yang harus dilakukan,  sebagai  berikut:  1)Heuristik,  pada  tahap  ini,  peneliti mencari dan mengumpulkan sumber tertulis yang berhubungan judul terkait berupa buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi dan disertasi yang
relevan dengan permasalahan yang dikaji; 2) Kritik sumber, di dalam tahap  ini,  hal  yang  dilakukan  adalah  berupaya  melakukan penyelidikan,  pencacatan,  menganalisa  dan  kemudian  diuji  secara keabsahannya  tentang  keaslian  sumber  (otentitas)  melalui  kritik internal  dan  ekstrenal;  3)  Interpretasi,  diinterpretasikan  mengenai bagaimana dinamika yang terjadi disaat proses pembentukan Provinsi Banten.;  4)  Historiografi,  dalam  tahapan  ini,  dituliskan  seluruh rangkaian kegiatan penelitian sejarah dan hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk sebuah laporan penulisan sejarah atau historiografi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Latar  Belakang  Keterlibatan  Organisasi  Mahasiswa  Banten  Dalam Pendirian Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000.
Pergerakan  mahasiswa  Banten  dalam  mendirikan  Provinsi  Banten bukanlah tanpa alasan. Gelombang gerakan mahasiswa pada peristiwa ini  telah  melewati  berbagai  macam  peritiwa  yang  sangat  luar  biasa sehingga mampu membuat suatu kesadaran kolektif mengenai paham keprimordialan.  Paham  tersebut  mereka  arahkan  untuk  membuat kesejahtraan atau kemapanan bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pada  tahun  1997,  kondisi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia mengalami guncangan krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Kejadian ini  membawa  dampak  negatif  bagi  kesejahtraan  masyarakat  secara keseluruhan. Atas peritiwa itu, masyarakat serta mahasiswa mendesak agar  pemerintah  segara  melakukan  berbagai  langkah  untuk mengembalikan kesetabilan ekonomi (Chandakirana, 1989).
Mahasiswa  Banten  dengan  mahasiswa  lainnya,  sedikitnya  memiliki kontrubusi  dalam  mendesak  pemerintah  orde  baru  untuk  segara memberikan  solusi  bagi  kesejahtraan  masyarakat.  Peraktik  korupsi,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|424
kolusi, dan nepotisme juga menjadi salah satu musuh besar yang harus dilawan  secara  bersama  dalam  pemerintahan  orde  baru.  Berbagai macam  gerakan  yang  dilakukan  akhirnya  diakhiri  oleh  mundurnya Presiden  Soeharto  pada  tanggal  22  Mei  1998.    Pergantian  presiden menajdi sebuah harapan yang positif dalam memperbaiki kondisi pada saat  itu.  Kepemimpinan  Presiden  Soeharto  akhirnya  digantikan  oleh wakilnya,  yaitu  B.J.  Habibie  untuk  menlanjutkan  masa  jabatannya (Mulyana, 2009).
Masa peralihan orde baru ke masa reformasi menjadi pengalaman yang sangat  berharga  bagi  mahasiswa  Indonesia,  khusunya  mahasiswa Banten  yang  ikut  dalam  perjuangan  tahun  1997-1998.  Semangat tersebut akhirnya mengakar dalam diri mahasiswa Banten. Kesadaran yang tumbuh akhirnya mendorong para mahasiswa untuk memajukan daerahnya,  yaitu  Banten  sebagai  suatu  daerah  yang  memiliki otonominya  sendiri  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  serta  serta sumber daya manusianya (Nazara, 2006).
Kebijakkan  mengenai  otonomi  daerah  akhirnya  direspon  postif  oleh Presiden  B.J.  Habibie  lewat  undang-undang  yang  dibentuknya.  UU nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah berlaku sejak era pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie  Otonomi  daerah  dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerahnya secara proporsinonal.
Diwujudkan  atau  dilaksanakan  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi, pesan serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Peraturan ini menjadi landasan secara administratif mengapa Banten harus  mendirikan  provinsi  sendiri  dan  berpisah  dari  Provinsi  Jawa Brat.  Selain  itu,  faktor  kesenjangan  ekonomi  serta  ketidak  puasan
masyarakat Banten kepada daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Barat juga  menjadi  alasan  mengapa  masyarakat  Banten  menginginkan pemekaran  wilayah.  Masyarakat  Banten  manyakini,  bahwa  Banten akan  bisa  sejahtera  jika  Banten  miliki  otonomi  daerahnya  sendiri sehingga dapat mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia yang  dimiliki  oleh  Banten.  Di  bawah  ini  peneliti  akan  menjelaskan mengenai apa saja hal yang melatar belakang keterlibatan organisasi mahasiswa  Banten  dalam  pendirian  Provinsi  Banten  pada  tahun 1999 — 2000 (Rasyid, 1997).

## 1. Euforia Pasca Reformasi Pada Tahun 1998
Indonesia  pada  tahun  1997  dalam  kondisi  yang  sangat memprihatinkan.  Hal  ini  terjadi  karena  Indonesia  sedang  dalam kondisi  yang  sangat  buruk.  Hal  tersebut  terlihat  jelas  dengan banyak  tayangan  televisi  mengenai  krisis  keadilan.  Selain menyebabkan sebagian sektor perekonomian lumpuh, hal itu juga membuat  kondisi  sosial  masyarakat  menjadi  terganggu.  Dari berbagai macam persoalan yang ada, terdapat beberapa orang yang menyindir  keterlambatan  pemerintah  dalam  memberikan  solusi mengenai kerisis ekonomi, selain itu pemerintah juga lambat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Disamping itu, pejabat negara  dan  elit  politik  dengan  gagahnya  melakukan  kegiatan korupsi dan nepotisme.  Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri  ini  telah  dalam  batas  kondisi  yang  memprihatinkan.  KKN (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  telah  begitu  banyak  menguras kekayaan negara (Tihami, 2000).

## 2. Terbentuknya Kebijakkan Otonomi Derah
Bangsa  Indonesia  merupakan  sebuah  bangsa  yang  memiliki keberagaman budaya serta kekayaan alam. Kondisi wilayah akan mempengaruhi suatu budaya untuk berkembang. Serta kekayaan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|426
alam  di  Indonesia  juga  terbentang  luas  dari  Sabang  sampai Marauke.  Dari  banyaknya  keberagaman  budaya  serta  kekayaan alam yang ada di Indonesia harapannya dapat dikelola dengan baik di wilayahnya sendiri. Otonomi daerah hadir untuk membuat solusi yang efesien dan efektif bagi kemajuan daerahnya masing-masing. Harapannya,  pemerintah  dapat  mengatur  potensi  daerahnya sendiri.  Karena  pemerintah  daerahlah  yang  lebih  mengatahui potensi  dari  kekayaan  apa  saja  yang  ada  di  daerahnya,  seperti sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  kebudayaan,  serta kebutuhan daerah itu sendiri.

## 3. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat dalam Membentuk Provinsi Banten
Dengan  berakhirnya  kepemimpinan  Orde  Baru  yang  dianggap sebagai pemerintahan otoriter dan represif, kini masyarakat seolah mendapatkan  kondisi  yang  baru  untuk  menuju  gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Peralihan zaman Orde Baru ke zaman  reformasi  sedkikitnya  memberikan  beberapa  kepuasan kepada  masyarakat.  Keputusan  untuk  membebaskan  tahanan politik,  menjamin  kebebasan  pers,  membuka  atau  mendirikan partai  politik  baru,  pembaruan  hukum,  dan  kebijakkan  otonomi daerah memberikan udara segar bagi masyarakat Indonesia.
Negara  hadir  menjadi  pasilitator  serta  pelindung  bagi masyaraktnya sendiri. Keadaan tersebut sangat-sangat dimanfaatkan sebagai momentum baik bagi para tokoh di Banten dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan Provinsi Banten. Kesadaran  tersebut  membuat  gerakan  sosial  yang  tumbuh  di masyarakat serta mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
tentu  saja  memimliki  andil  yang  besar  untuk  mengawal  cita-cita tersebut (Soekanto, 2002).
B. Menjelaskan  peranan  organisasi  mahasiswa  Banten  dalam pendirian Provinsi Banten tahun 1999 — 2000.
Gerakan mahasiswa kembali mencuat jelang Reformasi 1998, saat Orde Baru  yang  awal  kelahirannya  didukung  gerakan  mahasiswa,  justru harus  jatuh  di  tangan  gerakan  yang  sama.  Dari  proses  perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bisa diambil kesimpulan bahwa keterlibatan gerakan  mahasiswa  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Namun,  amat disayangkan  bahwa  selama  ini  tidak  ada  literatur  yang  mengupas keterlibatan  mahasiswa  dalam  proses  pembentukan  Provinsi  Banten secara  gamblang.  Dalam  konteks  primordial,  tentu  saja  keterlibatan gerakan mahasiswa yang dimaksud adalah tentang gerakan mahasiswa asal Banten.

## 1. Peran Mahasiswa dan Masyarakat dalam Pembentukan Provinsi Banten.
Terbentuknya  provinsi  Banten  memiliki  makna  yang  sangat  luar biasa  bagi  masyarakat  Banten  itu  sendiri.  Banyaknya  kalangan yang memperjuangkan terbentuknya provinsi Banten
mencipatakan suatu kesadaran kolektif. Contoh kesadaran koletif yang  pernah  terjadi  adalah  ketika  mahasiswa  dan  masyarakat bertemu  dalam  satu  tujuan,  yaitu  mendirikan  provinsi  Banten. Dalam  peristiwa  ini,  mahasiswa  manjadi  salah  satu  penggerak lapangan  untuk  mendesak  pemerintah  untuk  mempercepat pengesahan  terkait  pemekaran  wilayah  sehingga  terjadinya beberapa  gerakan  yang  dilakukan  mahasiswa  (Sukmana,  2016). Gerakan tersebut seperti demonstrasi serta membuat acara-acara yang  dapat  membangkitkan  rasa  kecintaan  terhadap  Banten.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|428
Tujuannya  agar  seluruh  mahasiswa  dan  masyarakat  dapat berjuang dalam satu rasa dan tujuan.
Tentunya  keduanya  akan  menjadi  suatu  kekuatan  yang  sangat besar  jika  saling  mendukung  dan  bersinergi  khususnya  dalam menghadapi kekuatan dan dominasi negara. Sinergi dan kolaborasi dari dua kekuatan masyarakat inilah yang memungkinkan dalam waktu  yang  relatif  singkat  sekitar  satu  tahun  negara  memenuhi aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  Banten.  Terhitung  sejak  ide gagasan  pembentukan  Propinsi  Banten  dicetuskan  kembali  di Pesantren Darul Iman, Pandeglang tanggal 5 Pebruari 1999 sampai terbentuknya Propinsi Banten tanggal 4 Oktober 2000.
Sinergi antara kekuatan masyarakat sipil dan masyarakat politik ini  kemudian  menjadi  kata  kunci  keberhasilan  gerakan pembentukan  Propinsi  Banten,  tentunya  di  samping  adanya faktor-faktor  lain  yang  mendukung  (Sukmana,  2016).  Fakta  ini semakin shahih karena gerakan untuk membentuk Propinsi Ban ten  juga  sempat  dilakukan  pada  dekade  1960-an  oleh  kalangan masyarakat  politik  atau  politisi  asal  Banten  di  DPR-GR  tetapi kandas dan akhirnya terbungkam sampai menunggu tiga dekade kemudian  setelah  Soeharto  jatuh.  Pembangkitan  kembali  ide  ini kemudian  dicetuskan  dan  digalang  dari  bawah  dulu,  mulai  dari kalangan  masyarakat  sipil,  sampai  kemudian  direspon  kalangan masyarakat politik baik di DPRD se-Banten maupun birokrat dan politisi  di  DPR  RI.  Tekanan  dari  dua  kekuatan  inilah  yang menjadikan negara akhirnya "tunduk" pada keinginan masyarnkat sipil ini.
Pengembangan  gerakan  sosial rnasyarakat  sipil  di  tingkat  bawah akhirnya  mendapat  respon  dan  dukungan  masyarakat  politik  di
tingkat  atas  sehingga  jalan  bagi  perwujudan  aspirasi  rakyat  ini berlangsung  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Boleh  dikatakan bahwa jalur ini relatif "aman dan cepat" dalam upaya perwujudan aspirasi  rakyat  karena  terdapat  visi  dan  persepsi  yang  sama  di antara keduanya. Jalur yang biasa terjadi dalam proses perubahan adalah ketika antara masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara  terdapat  jarak  yang  lebar  dan  bahkan  kedua  belah  pihak bertahan dalam posisinya masing-masing sehingga tidak ada titik temu  bahkan  yang  terjadi  malah  benturan  dan  adu  kekuatan. Tinggal dalam konteks ini siapa yang lebih kuat dan tendensi dunia sekarang ini lebih berpihak kepada kekuatan masyarakat sipil dan karenanya dianggap sebagai periode kemenangan demokrasi.

## 2. Gerakan  Mahasiswa  Banten  dalam  Pembentukan  Provinsi Banten.
Berbicara  tentang  reformasi  tidak  terlepas  dari  pembicaraan mengenai  peranan  mahasiswa.  Setiap  orang  di  negeri  ini  yang peduli  akan  nasib  bangsanya  pasti  mengetahui  bahwa  para mahasiswa  adalah  pelopor  dan  pejuang  reformasi.  Para mahasiswalah  yang  pertama  mencetuskan  dan  mengobarkan semangat  pembaharuan.  Perjuangan  ini  berdasarkan  pada keterpurukan  nasib  bangsa  sebagai  akibat  dari  krisis  yang menderanya. Di dalam diri para mahasiswa ada keyakinan bahwa krisis  multidimensional  ini  hanya  akan  terselesaikan  jika dilakukan reformasi total (Mansur, 2001). Krisis multidimensional yang  dialami  oleh  negara  Indonesia  terdapat  dalam  bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial. Terdorong oleh kesadaran ini, para  mahasiswa  tampil  ke  pentas  politik  nasional  menyuarakan kepentingan atau suara rakyat. Banyak yang mereka perjuangkan,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|430
mulai  dari  kepentingngan  politik  sampai  kepada  kepentingan masyarakat secara umum.
Dalam  pembentukan  Provinsi  Banten,  para  mahasiswa  Banten memiliki  kontribusi  yang  sangat  luar  biasa.  Inisiatif  serta keinginannya  menjadi  sebuah  semangat  yang  konkret  dalam mewujudkan cita-cita yang mulia. Aspirasi masyarakat yang pada akhirnya dapat disambungkan kepada mahasiswa, akhirnya dapat direspon postif oleh mahasiwa dalam membuat beberapa rangkaian gerakan.
Sebuah  pertemuan  terjadi  di  Sekretariat  Himpunan  Mahasiswa Tangerang Se-Bandung Raya (Himata Bandung Raya). Meski tidak pasti  tanggal  dan  harinya,  tetapi  pada  hari  itulah  Forum Pergerakan  Mahasiswa  Banten,  yang  kemudian  dikenal  dengan nama FORBAN dibentuk. Organisasi taktis yang lahir berdasarkan kesepakatan  dari  sembilan  organisasi  mahasiswa  primordial Banten  di  Bandung  ini,  akhirnya  berhasil  menjadi  satu  wadah gerakan mahasiswa Banten di Bandung mendukung pembentukan Provinsi Banten. Untuk menghindari dominasi satu organisasi dari organisasi yang lain, maka disepakati sembilan orang perwakilan dari  sembilan  organisasi  mahasiswa  primordial  yang  tergabung dalam FORBAN dipilih menjadi presidium.
FORBAN kemudian gencar melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sate,  mendesak  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  untuk  segera membahas  tentang  pembentukan  Provinsi  Banten.  Mayoritas eksponen FORBAN mengaku aksi demonstrasi rutin dilakukan di Bandung.  Akan  tetapi,  sampai  penelitian  ini  terbit,  tidak  ada dokumentasi atau artikel media massa yang bisa menggambarkan
intensitas gerakan FORBAN di Bandung. Hanya beberapa momen kecil yang diingat oleh eksponen FORBAN itu sendiri.

## KESIMPULAN
Peranan  mahasiswa  Banten  dalam  mendirikan  Provinsi  Banten bukanlah tanpa alasan. Gelombang gerakan mahasiswa pada peristiwa ini  telah  melewati  berbagai  macam  peritiwa  yang  sangat  luar  biasa sehingga  mampu  membuat  suatu  kesadaran  kolektif mengenai paham keprimordialan.  Kesadaran  yang  tumbuh  akhirnya  mendorong  para mahasiswa  untuk  memajukan  daerahnya,  yaitu  Banten  sebagai  suatu daerah yang memiliki otonominya sendiri dalam mengelola sumber daya alam serta serta sumber daya manusianya dengan membangun gerakan diberbagai daerah serta ikut serta dalam beberapa forum yang dibangun oleh kalangan tua di Banten guna melancarkan diplomasi menyuarakan aspirasi masyarakat Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Y. M. A. (2022). Dimensi Gerakan dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (1), 61 – 90. Chandakirana, K. (1989). Geertz dan Masalah Kesukuan. Jakarta. Prisma , 2 . Daliman, A. (2012). Metode penelitian sejarah . Penerbit Ombak. Landsberger, H. A. (1970). McLaughlin (ed.): STUDIES IN SOCIAL MOVEMENTS: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (Book Review). Social Forces , 48 (3), 421. Lubis, N. H., & Ali, M. (2014). Sejarah Banten: membangun tradisi dan peradaban . Mansur, K. (2001). Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi: catatan kesaksian seorang wartawan . Kadin Banten. Moh Ali, F. (2021). Dari Sunda Menuju Banten. Esai-Esai Arkeologi Etnisitas . Untirta Press. Mulyana, Y. (2009). Meretas Kemandirian . Serang: Disbudpar Banten. Nazara, C. M. (2006). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Provinsi Banten Tahun 1999 — 2000|432
Provinsi Banten .
Rasyid, M. R. (1997). Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta: Yarsip Watampone . Soekanto, S. (2002). Teori peranan . Jakarta: Bumi Aksara. Sukmana, O. (2016). Konsep dan teori gerakan sosial . Intrans Publishing. Tihami, H. (2000). Banten Dalam Peralihan . YASFI.