Melinda, Sendy dan Gunawan Djajaputra (2021) Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i7.3543 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021
PEMBUATAN  AKTA  NOTARIS  DI  LUAR  WILAYAH  JABATANNYA BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2  TAHUN  2014  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: melindasendy@yahoo.com, gunawand@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Keberadaan  jabatan  Notaris  dilandasi  oleh  adanya  kebutuhan  masyarakat  dalam membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk  melayani  dan  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis yang  bersifat  autentik.  Penelitan  dari  identifikasi  masalah  di  atas  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun  materiil.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  tanggung  jawab notaris  sebagai  Pejabat  umum  (Negara)  terkait  pembuatan  Akta  Notaris  di  luar wilayah  jabatannya.  Penelitian  di  bidang  hukum  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis, untuk  menganalisis  akibat  hukum  pembuatan  akta  notaris  di  luar  wilayah jabatannya.  Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa akibat  hukum terhadap akta yang  dibuat  di  luar  wilayah  jabatan  notaris  terhadap  kekuatan  pembuktian  akta, baik  secara  formil  maupun  materiil  menyebabkan  akta  notaris  batal  demi  hukum atau  tidak  sah  dan  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan  dan  tanggung  jawab  notaris  sebagai  Pejabat  Umum  (Negara)  terkait pembuatan  Akta  Notaris  di  luar  wilayah  jabatannya  adalah  pertanggungjawaban perdata  dan  administrasi.  Pertanggungjawaban  perdata  dikualifikasikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga,  dan pertanggung  jawaban  administrasi  dapat  diberi  sanksi  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat.
Kata Kunci: akibat hukum; tanggung jawab; akta autentik

## Abstract
The  existence  of  Notary  education  is  based  on  the  current  existence  of  the community  making  authentic  deed  into  a  tool  of  proof  that  it.  Notary's  role  in providing  service  is  determined  by  the  rule  of  law  with  the  aim  to  serve  and  the mother  of  the  community  who  need  a  certain  stationery.  Research  from  know  the above problems want to know and succumb to the legal consequences of the Deed
that  shady  notary  position  territory  against  the  power  of  proof  of  the  deed,  either directly  or  materially.  To  know  and  berdern  about  the  notary  responsibility  of officials in the general (State) related to the creation of Notarial Deed outside the sub-district.  This  research  in  the  field  of  law  is  conducted  by  normative  juridical research method that is analytically patterned, analysis for the legal consequences of  notarial  deed  outside  its  postal  area. The  results  of  this  study  relented that the legal consequences of the deed that makes the territory outside the notary position about  the  power  of  proof  of  the  deed,  either  formil  or  materiel  deed  causes  the notary  null  and  void  and  only  the  force  of  proof  of  the  deed  of  hand  and  notary responsibility  as  a  Public  Official  (State)  related  to  the  deed  of  Notarial  Deed outside  the  territory  of  his  office  Civil  liability  is  qualified  so  against  the  law  in exchange  for  costs  ,  indemnification  and  interest,  and  administrative  liability  can indemnify the administration what the warning between, a temporary warning, and the thing that is done respectfully or respectfully with respect.
Keywords: legal consequences; liability; authentic deed

## Pendahuluan
Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  semakin  pesat,  tentu akan berdampak  pada  kebutuhan  terhadap  suatu  legalitas  formal,  baik  dalam  hal  hubungan antar warga negara maupun hubungan dengan lembaga Pemerintah. Keberadaan jabatan Notaris  dilandasi  oleh  adanya  kebutuhan  masyarakat  dalam  membuat  akta  autentik sebagai  suatu  alat  bukti  yang  mengikat.  Peran  Notaris  dalam  memberikan  pelayanan kepentingan  umum  tersebut  adalah  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris. Hal ini disebabkan karena  akta  yang  diterbitkan  oleh  Notaris  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Akta  adalah  surat  yang  memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak atau  perikatan,  yang  sejak  semula  dibuat  dengan  sengaja  untuk  pembuktian  dan ditandatangani oleh pembuatnya (Asikin & SH, 2019) .
Digolongkan  ke  dalam  pengertian  akta,  surat  tersebut  harus  ditandatangani. Keharusan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, ‘seandainya  pembuatan  akta  autentik  dilakukan  oleh  pejabat  yang  tidak  berwenang tetapi akta  tersebut  ditandatangani  oleh  para  pihak, akta  tersebut mempunyai  kekuatan alat  bukti  tertulis.  Tiket,  resi,  dan  surat  lainnya  yang  tidak  ditandatangani  oleh  si pembuat  adalah  tidak  termasuk  akta (Fakhriah,  2011) .  Notaris  mempunyai  peran  serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar  yang  berkaitan  dengan  fungsi  serta  peranan  hukum  itu  sendiri.  Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang kepada orang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai notaris.
Notaris adalah pejabat negara yang bersifat netral, sehingga jabatan tersebut tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, sehingga apabila ditempatkan  di  salah  satu  dari  ketiga  badan  negara  tersebut  maka  Notaris  tidak  lagi dapat  dianggap  netral.  Notaris  diharapkan  mampu  untuk  memberikan  penyuluhan
hukum  kepada  masyarakat  dalam  bidang  kenotariatan,  selain  itu  seorang  Notaris  juga dilarang  memihak  kliennya,  karena  tugas  Notaris  adalah  untuk  mencegah  terjadinya masalah.  Notaris adalah pejabat  umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Ilham, 2015) .
Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Definisi  yang  diberikan  oleh  UUJN  ini  merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Seorang Notaris melaksanakan tugas  jabatannya  semata-mata  bukan  hanya  untuk  kepentingan  diri  pribadi  Notaris  itu sendiri,  akan  tetapi  juga  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Notaris  memiliki tugas sebagai  pejabat  umum  dan  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan  lainnya  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Di  dalam menjalankan  tugas  jabatannya,  notaris  memiliki  kewenangan,  kewajiban  dan  larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.
Kewenangan  Notaris  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  15  ayat  (1) UUJN  adalah  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara  yang  ditetapkan  oleh  UUJN.  Apabila  suatu  akta  merupakan  akta  autentik,  maka akta  tersebut  akan  mempunyai  3  (tiga)  fungsi  terhadap  para  pihak  yang  membuatnya yaitu:
1. sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  telah  mengadakan  perjanjian tertentu;
2. sebagai  bukti  bagi  para  pihak  bahwa  apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian  adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu  kecuali  jika ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah  mengadakan  perjanjian  dan  bahwa  isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
Selain  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  undang-undang  agar  suatu  akta menjadi  autentik,  seorang  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  wajib melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh  disiplin,  profesional  dan  integritas  moralnya tidak  boleh  diragukan.  Apa  yang  tertuang  dalam  awal  dan  akhir  akta  yang  menjadi tanggung  jawab  Notaris  adalah  ungkapan  yang  mencerminkan  keadaan  yang  sebenar- benarnya  pada  saat  pembuatan  akta (Aswadi,  2019) .    Untuk  menilai  autentik  tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi juga cara membuatnya harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa  ada  kemampuan  untuk  membuatnya,  atau  tidak  memenuhi  syarat  tidaklah dianggap  sebagai  akta  autentik,  tetapi  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  di  bawah tangan apabila ditandatangani  oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Agus, 2013) .
Selain memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris  juga  memiliki  larangan-larangan  yang  diatur  UUJN.  Salah  satu  larangan  yang tidak  boleh  dilanggar  adalah  bahwa  Notaris  dilarang  menjalankan  jabatan  di  luar wilayah  jabatannya (Fariz,  2012) .    Di  dalam  praktik,  tentu  saja  ada  Notaris  yang melanggar larangan dengan menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya. Sebagai contoh atau ilustrasi misalnya dalam praktik sebagai berikut:
“Perusahaan  saya  yang  berdomisili  di  Jakarta  Selatan  akan  melakukan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  memerlukan  notaris  untuk  ikut  hadir  menyaksikan RUPS  tersebut  untuk  dibuatkan  berita  acara.  Bisakah  notaris  rekanan  kami  yang berkedudukan  di  kabupaten  Tangerang  hadir  untuk  menyaksikan  RUPS  tersebut?” (Harris, 2021) .
Merujuk pada ilustrasi di atas, sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap larangan  bagi  notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a    UUJN. Pelanggaran terhadap pasal tersebut selain berdampak sanksi bagi pejabat notaris, tentu menimbulkan implikasi yuridis terkait kekuatan pembuktian akta tersebut karena dibuat diluar wilayah jabatannya.
Adapun manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan  kontribusi  dalam  usaha  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  di  bidang hukum,  khususnya  pada  bidang  hukum  kenotariatan,  hasil  penelitian  diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  perkembangan  pengetahuan  mengenai  analisis  yuridis pembuatan Akta
2. Notaris  di  luar  wilayah  jabatannya.  Manfaat  Praktis,  penelitian  ini  juga  memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :
a. Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum terhadap pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya.
b. Kalangan  akademis,  diharapkan  dengan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan ide  baru  untuk  membuat  dan  meneliti  lebih  lanjut  sehingga  suatu  saat  dapat menghasilkan  suatu  konsep  dan  pandangan  baru  terkait  analisis  yuridis pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya.
c. Masyarakat,  diharapkan  dapat  bermanfaat  dan  memberikan  sumbangan pemikiran  kepada  masyarakat  dalam  bidang  hukum  kenotariatan  khususnya dalam hal akibat hukum pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya.
Penelitan  dari  identifikasi  masalah  di  atas  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun materiil. Untuk
mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kenotariatan,  buku-buku  dan  artikel- artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana.  Dalam  hal  ini  dilakukan  penelitian terhadap  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder:  (a)  Bahan-bahan  hukum  primer  yang mengikat  berupa  norma  dasar  Pancasila,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.  (b)  Bahan-bahan  hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsnya, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Praktik pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya, dimana permasalahan tersebut  muncul  berkaitan  dengan  adanya  larangan  bagi  seorang  notaris  untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN.
1. Akibat Hukum Terhadap Akta yang dibuat di Luar Wilayah Jabatan Notaris Praktik  pembuatan  akta  oleh  notaris  seringkali  menimbulkan  permasalahan- permasalah  yang  dapat  berdampak  negatif,  baik  terhadap  aktanya  maupun  terhadap pembuatnya (Notarisnya) (Setiadewi & Wijaya, 2020) . Sering ditemui dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, permasalahan-permasalahan yang sering timbul adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan Akta Notaris diluar wilayah Jabatan Notaris;
b. Akta  notaris  yang  waktu  penandatanganannya  tidak  dilakukan  secara  bersamaan oleh penghadap;
c. Pelanggaran  Jabatan  Notaris  dengan  tidak  menjaga  martabat  dan  nama  baik sebagai pejabat umum.
Permasalahan  yang  menjadi  bahan  utama  pembahasan  dalam  penelitian  ini adalah permasalahan pada poin ke-1, yaitu  pembuatan Akta Notaris diluar wilayah Jabatan Notaris. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat diluar wilayah jabatan  Notaris  terhadap  kekuatan  pembuktian  baik  secara  formil  maupun  secara materil. Tentu saja, kekuatan pembuktian suatu akta digantungkan pada autentik atau
tidak autentiknya suatu akta (Otentisitas Suatu Akta Autentik). Akta notaris sebagai sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis,  berupa  akta  autentik  makin  meningkat  sejalan dengan  berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  yang  merupakan  salah  satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat  dan  penuh  sehingga  selain  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  akta  notaris tersebut  juga  dapat  menghindarkan  terjadinya  sengketa.  Menuangkan  suatu perbuatan,  perjanjian,  ketetapan  dalam  bentuk  akta  notaris  dianggap  lebih  baik dibandingkan  dengan  menuangkannya  dalam  surat  di  bawah  tangan,  walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.
Namun, di dalam praktek, seringkali timbul sengketa akibat keberadaan sebuah akta  notaris.  Bahkan,  pada  kasus-kasus  tertentu  dapat  menyeret  notaris  yang membuat  akta  kedalam  kasus  pidana  dan  dapat  pula  notaris  tersebut  menjadi tersangka  dalam  perkara  pidana.  Bahwa  pada  awalnya  tidak  dimaksudkan  untuk membuat  suatu  alat  bukti  dalam  setiap  perbuatan  hukum,  namun  karena  seringkali menimbulkan suatu sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan terkait sah atau tidaknya suatu akta notaris.
Persoalan  sah  atau  tidaknya  suatu  akta  notaris  digantungkan  pada  bentuk  dan tata  cara  dibuatnya  suatu  akta.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  suatu  akta  notaris merupakan  suatu  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Bahwa pada awalnya dalam setiap perbuatan  hukum,  setiap  orang tidak  melulu  hanya  mencari  suatu  hubungan  hukum biasa dalam setiap transaksi yang dilakukan, namun karena pesatnya perkembangan zaman  menuntut  kepada  setiap  orang  untuk  membuktikan  setiap  perbuatan hukumnya  baik  dihadapan  pihak-pihak  maupun  khalayak  ramai  (publik),  sehingga terjadi  suatu  perubahan  penting  terkait  perubahan  pandangan  dari  bukti-bukti  lisan menjadi  bukti-bukti  tulisan.  Hal  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  sistem  pembuktian yang  rumit  di  dalam  hukum  adat  yang  mengandalkan  kesaksian  pihak-pihak (mengandalkan  kejujuran  pihak-pihak),  sehingga  berubah  menjadi  sistem pembuktian  tulisan  dalam  sistem  hukum  barat,  yang  pembuktiannya  digantungkan pada otentisitas suatu akta yang telah dibuat (mengandalkan otentisitas bukti tertulis).
Hal ini, notaris sebagai sebuah instansi yang dimaksudkan untuk menghadirkan alat-alat  pembuktian  tertulis  dan  mempunyai  sifat  autentik  dengan  akta  yang dibuatnya, memiliki peran penting dalam sistem pembuktian serta  dapat mendorong masyarakat  untuk  lebih  menggunakan  bukti-bukti  tertulis  dibandingkan  dengan bukti-bukti  tidak  tertulis  (bukti  tutur  atau  bersifat  lisan  semata).  Di  dalam  sistem pembuktian  yang  berlaku  dalam  hukum  acara  perdata,  bukti  tulisan  ditempatkan sebagai bukti utama dan pertama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya sebab akta  merupakan  tulisan  yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  alat  bukti.  Telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Artinya di hadapan hukum, tidak semua tulisan dapat dijadikan alat bukti. Suatu akta
autentik  dapat  dikatakan  memiliki  kekuatan  yang  sempurna  apabila  akta  tersebut dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh pihak yang berwenang.
Dijelaskan  lebih  jauh  oleh  ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata,  bahwa  yang dimaksud dengan, “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu  di  tempat  akta itu  dibuat.”  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  ini, sebuah  akta  dapat  dikatakan  autentik  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut, yaitu:
a. Akta dibuat oleh ( door ) atau di hadapan ( ten overstaan ) seorang Pejabat Umum.
b. Dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
c. Pejabat umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Syarat pertama, akta dibuat oleh atau dihadapan Seorang Pejabat Umum. Kata
“di  hadapan”  menunjukkan  bahwa  akta  tersebut  dibuat  atas  permintaan  seseorang, sedangkan  akta  yang  dibuat  “oleh”  pejabat  umum  karena  adanya  suatu  kejadian, pemeriksaan,  keputusan  dan  lain  sebagainya  (berita  acara  rapat,  protes  wesel,  dan lain-lain).  Apakah  yang  dimaksud  dengan  Pejabat  Umum  ( openbaar  ambtenaar )? Seseorang  yang  menjadi  pejabat  umum  apabila  ia  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam  hal- hal  tertentu.  Oleh  karena  itu,  ikut  serta  melaksanakan  kewibawaan  ( gezag )  dari Pemerintah.  Pejabat  umum  tidak  sama  dengan  pegawai  negeri,  meskipun  pegawai negeri  mempunyai  tugas  untuk  melayani  umum,  akan  tetapi  mereka  bukan  pejabat umum  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata.  Jadi,  hanya pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berhak membuat akta autentik, yang bisa saja merupakan pegawai negeri, misalnya pegawai catatan  sipil.  Antara  pegawai  negeri  dan  pemerintah  ada  hubungan  kedinasan ( dienstbetrekking )  yang  diatur  dalam  peraturan  dan  perundang-undangan  mengenai Pegawai  Negeri.    Hal  ini  tidak  berlaku  bagi  notaris,  yang  meskipun  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah,  peraturan  tersebut  tidak  berlaku  bagi  mereka.  Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  notaris  adalah  orang  swasta  biasa,  namun  memiliki wewenang dan kewajiban yang penting yang tidak dijumpai pada orang swasta biasa. Pasal 50 UUJN, notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Lingkup akta autentik tersebut harus dikehendaki oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dan  apabila  oleh  perundang-undangan  ( algemeine  verordening )  hal-hal  tersebut diatas  harus  dinyatakan  dalam  akta  autentik.  Otentisitas  dari  akta  notaris  bukan karena  penetapan  undang-undang,  akan  tetapi  karena  dibuat  oleh  atau  dihadapan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, otentisitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN,    dimana  notaris  dijadikan  sebagai  pejabat  umum  sehingga  akta  yang  dibuat oleh  notaris  dalam  kedudukannya  tersebut  memperoleh  sifat  akta  autentik,  seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.
Syarat kedua, akta dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Syarat kedua  ini,  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  akta  autentik  dan  menjadi  syarat  formil pembuatan  serta  secara  resmi.  Agar  memenuhi  syarat  sebagai  akta  autentik,  akta
harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ( vorm ), yaitu harus memenuhi ketentuan undang-undang. Dalam hal akta notaris, maka harus memenuhi ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUJN.  Ketentuan  mengenai  sifat  dan  bentuk  akta notaris  diatur  oleh  UUJN.  Menurut  Pasal  38  UUJN,  akta  antara  lain  harus  dibuat dihadapan dan oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris  dan  sesudahnya  langsung  ditandatangani  dan  seterusnya.  Tindakan-tindakan yang  diharuskan  oleh  undang-undang  ini  harus  disebutkan  dalam  akta.  Undang- undang  mengharuskan  bahwa  akta-akta  partij  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak yang  bersangkutan.  Apabila  ketentuan  ini  tidak  dilaksanakan,  akta  tersebut  dapat kehilangan  otentisitasnya.  Masyarakat  menganggap  pembubuhan  tanda  tangan merupakan tindakan yang penting, dengan anggapan bahwa penandatanganan berarti terikat  terhadap  apa  yang  telah  ditulisnya  atau  di  bawah  mana  ia  membubuhi  sidik jarinya. Penandatanganan adalah suatu fakta hukum. Suatu pernyataan kemauan dari pembuat  tanda  tangan  (penanda  tangan)  bahwa  ia  dengan  membubuhi  tanda tangannya  di  bawah  suatu  tulisan  menghendaki  agar  tulisan  itu  dalam  hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.
Syarat ketiga, pejabat umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta  tersebut.  bahwa  pejabatnya  harus  berwenang  untuk  maksud  itu  di  tempat  akta tersebut dibuat. Berwenang dalam ini khususnya menyangkut:
a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya.
b. Hari dan tanggal pembuatan akta
c. Tempat dimana akta dibuat
Seseorang  dianggap  memiliki  kewenangan  atau  berwenang,  apabila  telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Bagi seorang notaris, ia  harus  diangkat  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan  surat  keputusan.  Seorang notaris  meskipun  sudah  diangkat,  tetapi  apabila  belum  disumpah  maka  dapat dikatakan telah cakap sebagai notaris, tetapi belum berwenang untuk  membuat akta autentik.  Demikian  juga  dengan  seorang  notaris  yang  sedang  cuti.  Bagi  seorang notaris  yang  sedang  diskor  sebagai  notaris  dinyatakan  tidak  cakap  ( onbekwaam ). Yang  dimaksud  “tidak  cakap”  mencakup  seluruh  kemampuan  bertindak  sebagai notaris,  artinya  sedang  tidak  “tidak  berwenang”  hanya  dalam  beberapa  hal  atau keadaan,  misalnya  bila  berada  di  daerah  yang  tidak  termasuk  dalam  wilayah kedudukannya.  Bila  seorang  notaris  berada  di  luar  wilayah  kedudukannya  dan ternyata  membuat  sebuah  akta,  maka  ia  bersalah  membuat  pemalsuan  material ( materiele vervalsing ).
Selanjutnya,  seorang  notaris  harus  berwenang  pada  saat  tanggal  akta  dibuat. Pada  suatu  waktu,  dapat  saja  terjadi  apabila  Notaris  yang  sudah  diangkat,  tetapi belum  disumpah  dan  seorang  notaris  yang  sedang  bercuti,  maka  menjadi  tidak berwenang  membuat  akta  autentik  sampai  penyumpahannya  dilaksanakan,  cutinya berakhir  atau  cuti  dihentikan  atas  permintaan  sendiri.  Notaris  yang  telah  diangkat oleh Menteri CQ Kakanwil (Provinsi-gewest). Pada zaman penjajahan Belanda, tidak ada  pembagian  wilayah  provinsi  untuk  daerah  diluar  Jawa  (sehingga  namanya
disebut residentie ).  Selain  batas  wilayah  ini,  berlaku  pula  ketentuan  kode  etik  bagi kalangan  notaris  sehingga  terdapat  pembatasan  wilayah  kerja  notaris.  Selanjutnya dapat  diuraikan  bahwa  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  harus memiliki  beberapa  kewenangan,  sehingga  akta  yang  dibuatnya  berlaku  sebagai sebuah akta autentik, antara lain:
Pertama,  Notaris  harus  berwenang  sepanjang  yang  menyangkut  akta  yang dibuat.  Tidak  semua  pejabat  umum  dapat  membuat  semua  akta.  Sebagai  pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum ( regel ), sedangkan pejabat lain  yang  dimaksud  oleh  undang-undang  bersifat  pengecualian.  Notaris  hanya berwenang  membuat  akta-akta  yang  telah  ditugaskan  atau  dikhususkan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Pengecualian  wewenang  yang  ditugaskan  kepada notaris,  antara  lain  sebagai  berikut:  (1)  Akta  pengakuan  anak  di  luar  kawin  (Pasal 281  KUH  Perdata);  (2)  Berita  acara  tentang  kelalaian  pejabat  penyimpan  hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata); (3) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi  (Pasal  1405  dan  1406  KUH  Perdata);  (4)  Akta  protes  wesel  dan  cek (Pasal 143 dan 218 KUHD); dan Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).
Kedua,  Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang,  untuk kepentingan  siapa  akta  tersebut  dibuat.  Notaris  tidak  berwenang  untuk  kepentingan setiap  orang  dengan  maksud  untuk  menghindari  terjadinya  tindakan  yang  memihak dan  penyalahgunaan  wewenang.  Pasal  52  UUJN  memberikan  pengecualian  kepada notaris  bahwa  notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan  kesamping  sampai  dengan  derajat  ketiga,  serta  menjadi  pihak  untuk  diri perantaraan kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya  dibuat  oleh  notaris  bersangkutan.  Bila  notaris  tidak  menaati  ketentuan tersebut,  akta  notaris  yang  dibuatnya  hanya  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang sama seperti surat di bawah tangan. Pasal 53 UUJN menetapkan bahwa akta notaris tidak  boleh  memuat  penetapan  atau  ketentuan  yang  memberikan  suatu  hak  atau keuntungan bagi notaris, istri/suami notaris, saksi atau istri/suami saksi serta orang- orang  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  notaris  atau  saksi,  baik dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  bawah  tanpa  pembatasan  derajat  maupun  hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.
Ketiga, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat. Wilayah hukum notaris  sudah  ditentukan  sesuai  pengangkatannya  sehingga  notaris  tidak diperkenankan  membuat  akta  di  luar  wilayah  wewenangnya.  Larangan  bagi  notaris untuk  tidak  menjalankan  jabatannya  di  luar  wilayah  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal 17 huruf a UUJN. Apabila notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, notaris dianggap tidak berwenang untuk menjalankan  jabatannya  di  luar  tempat  kedudukannya  secara  teratur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUJN.
Keempat,  Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih dalam status cuti atau dipecat dari jabatannya.  Pasal  25  UUJN  mewajibkan  notaris  untuk  menunjuk  seorang  notaris pengganti  selama  menjalankan  cuti.  Artinya,  notaris  tidak  diperkenankan  untuk menjalankan jabatannya selama cuti. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum ia  diambil  sumpahnya  untuk  memangku  jabatan  sebagai  notaris.  Kewajiban  untuk disumpah terlebih dahulu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) UUJN.
Apabila  salah  satu  persyaratan  di  atas  tidak  terpenuhi,  maka  akta  yang dibuatnya  adalah  tidak  autentik    dan  hanya  mempunyai  kekuatan  seperti  akta  yang dibuat  di  bawah  tangan,  apabila  akta  itu  ditandatangani  oleh  para  penghadap. Persyaratan  tersebut  juga  berlaku  untuk  akta-akta  yang  diharuskan  oleh  undang- undang  dibuat  dalam  akta  notaris.  Perbuatan,  perjanjian,  atau  ketetapan  yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.
Persoalan  kemudian  muncul,  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  1869  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  akta  tidak  dapat  diperlakukan sebagai akta autentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak  cakap  sebagai  pejabat  umum  atau  bentuk  akta  tersebut  tidak  memenuhi persyaratan  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 1869  KUH  Perdata  ini,  yang  menjadi  persoalan  adalah  terkait  dengan  apakah  akta tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  autentik  yang  terkait  dengan  persoalan sah atau tidaknya suatu akta dalam sistem pembuktian. Akta yang dibuat dihadapan notaris  disebut  akta  notarial,  atau  akta  autentik,  atau  authentik.  Di  dalam  hukum, autentik  itu  berarti  sah,  maksudnya  akta  tersebut  secara  formal  memiliki  legalitas yang  kuat  karena  sesuai  dengan  norma  hukum  yang  berlaku  dan  dihadapan  hukum diakui sebagai alat bukti yang sempurna.
Persoalannya, di dalam praktik sehari-hari, masyarakat atau orang-orang untuk kepentingan  yang  lebih  praktis  dan  mudah  seringkali  membuat  perjanjian  yang ditulis  sendiri  oleh  para  pihak,  tidak  dibuat  di  hadapan  notaris.  Tulisan  yang demikian disebut akta di bawah tangan (“ onderhands ”).
Sistem  pembuktian,  akta  autentik  memiliki  ciri-ciri  khusus  sehingga  apabila dibandingkan  dengan  akta  (surat)  dibawah  tangan,  akta  autentik  memiliki  nilai pembuktian sempurna. Ciri-ciri dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Suatu  tulisan  yang  sengaja  dibuat  semata-mata  untuk  dijadikan  bukti  atau  suatu bukti  dari  keadaan  sebagaimana  yang  ditulis  dan  dinyatakan  oleh  pejabat  yang berwenang.  Tulisan  tersebut  turut  ditandatangani  oleh  atau  hanya  ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan;
b. Suatu  tulisan  yang  harus  dianggap  berasal  dari  pejabat  yang  berwenang,  sampai ada bukti sebaliknya;
c. Memenuhi  ketentuan  yang  mengatur  tata  cara  pembuatannya  (sekurang- kurangnya  memuat  mengenai  tanggal,  tempat  dibuatnya  akta,  nama  dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
d. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang  mandiri  ( onafhankelijk  independence )  serta  tidak  memihak  ( onpartijdig impatial ) dalam menjalankan jabatannya;
e. Pernyataan  dari  fakta  atau  tindakan  yang  disebutkan  oleh  pejabat  merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat.
Akta  notaris  pada  hakikatnya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta autentik,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  akta  notaris  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  karena  tidak  dipenuhinya  syarat-syarat yang  sudah  ditentukan  menurut  hukum.  Batasan  mengenai  akta  notaris  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  dibawah  tangan  diatur  dalam  Pasal  1869 KUHPerdata, yaitu:
a. tidak berwenangnya pejabat umum yang membuat akta tersebut, atau
b. tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
c. cacat  dalam  bentuknya,  meskipun  demikian  akta  seperti  itu  tetap  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  jika  akta  tersebut ditandatangani oleh para pihak.
UUJN  mengatur  secara  tegas  ketentuan  dalam  pasal-pasal  tertentu  apabila dilanggar  maka  akan  menjadikan  akta  notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Ketentuan tersebut antara lain:
a. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN,  yaitu  tidak  membacakan  akta  dihadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
b. Pasal  16  ayat  (7)  dan  ayat  (8)  UUJN,  yaitu  jika  notaris  pada  akhir  akta  tidak mencantumkan  kalimat  bahwa  para  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  membaca  sendiri,  mengetahui  dan  memahami  isi akta.  Dalam  setiap  pembuatan  akta,  notaris  wajib  membacakan  akta  dihadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  kecuali peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain.  Pembacaan  akta  tidak  wajib dilakukan  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui  dan  memahami  isinya,  dengan ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta  pada  setiap halaman minuta akta diparaf penghadap, saksi dan notaris.
c. Pasal 39 UUJN, yaitu tidak dipenuhi ketentuan bahwa
a. Penghadap  paling  sedikit  berumur  18  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap melakukan perbuatan hukum.
b. Penghadap  harus  dikenal  oleh  notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2 (dua)  orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  sedikit  18  tahun  atau  telah menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2 (dua) penghadap lainnya.
d. Pasal 40 UUJN, yaitu tidak dipenuhi ketentuan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh  notaris  dengan  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  paling  sedikit berumur  18  tahun  atau  telah  menikah,  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,
mengerti  Bahasa  yang  digunakan  dalam  akta  dan  dapat  membubuhkan  tanda tangan  dan  paraf  serta  tidak  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
e. Melanggar  ketentuan  Pasal  52  UUJN,  yaitu  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan notaris,  baik  karena  perkawinan  maupun  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan lurus  kebawah  dan/atau  ke  atas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta  dalam  garis kesamping  sampai  dengan  derajat  ketiga,  serta  menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan Pasal  16  ayat  (8)  UUJN,  termasuk  kedalam  cacat  bentuk  akta  notaris,  karena pembacaan  akta  oleh  notaris  di  hadapan  para  pihak  dan  saksi  merupakan  suatu kewajiban  untuk  menjelaskan  bahwa  akta  yang  dibuat  tersebut  sesuai  dengan keinginan  para  pihak  yang  bersangkutan.  Pada  bagian  akhir  akta  notaris  harus mencantumkan  keterangan  baik  telah  dilakukan  pembacaan  akta  maupun  tidak dilakukan pembacaan akta karena kehendak para pihak. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi  aspek  formal,  yaitu  segi  bentuk  akta.  Ketentuan  Pasal  39  dan  40  UUJN, berkaitan  dengan  aspek  subjektif  sahnya  akta  notaris,  yaitu  cakap  bertindak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Pelanggaran  terhadap  pasal  tersebut  termasuk kedalam  tidak  mampunya  pejabat  umum  yang  bersangkutan  untuk  memahami batasan  umum  dewasa  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal  52  UUJN,  termasuk  kedalam  tidak  berwenangnya  pejabat umum  yang  bersangkutan,  sehingga  terdapat  penghalang  bagi  notaris  untuk menjalankan kewenangannya.
Menentukan  akta  notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:
a. Isi  dalam  pasal-pasal  tertentu  yang  menegaskan  secara  langsung  jika  notaris melakukan  pelanggaran,  maka  akta  yang  bersangkutan  termasuk  akta  yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
b. Jika  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan  sebagai  akta yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan,  maka termasuk kedalam akta batal demi hukum.
Akta  notaris  sebagai  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna jika memenuhi seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta. Tidak  terpenuhinya  salah  satu  atau  lebih  prosedur  pembuatan  akta  yang  dapat dibuktikan,  maka  akta  tersebut  dengan  proses  pengadilan  dapat  dinyatakan  sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, nilai pembuktiannya diserahkan  kepada  hakim.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas  praduga  sah  dalam  menilai akta  notaris,  asas  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menilai  akta  notaris,  yaitu  akta notaris  harus  dianggap  sah  sampai  ada  pihak  yang  menyatakan  akta  tersebut  tidak
sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan  umum.  Selama  dan  sepanjang  gugatan  berjalan  sampai  dengan  ada keputusan  hukum  tetap,  maka  akta  notaris  tetap  sah  dan  mengikat  para  pihak  atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
2. Tanggung  Jawab  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  (Negara)  Terkait  Pembuatan  Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  diatur mengenai  tempat  kedudukan  dan  wilayah  kerja  Notaris.  Menurut  UUJN melaksanakan  tugas  dan  jabatan  notaris  telah  ditentukan  tempat  kedudukan  dan wilayah  jabatan  notaris.  Tempat  kedudukan  mempunyai  pengertian  yang  berbeda dengan  wilayah  jabatan  notaris.  Notaris  tidak  berwenang  menjalankan  tugas jabatannya  di  luar  kedudukannya  secara  berturut-turut  dan  di  luar  wilayah jabatannya, sementara notaris yang dikenal sebagai pejabat pembuat akta tanah tidak berwenang  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  di  luar  dari  tempat  kedudukannya. Melalui  penjelasan  ini  bahwa  telah  jelas  yang  dimaksud  dengan  tempat  kedudukan mempunyai pengertian yang berbeda dengan wilayah jabatan notaris.
Kedudukan  seorang  notaris  sebagai  suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat hingga  sekarang  dirasakan  masih  dihormati.  Seorang  notaris  biasanya  dianggap sebagai  seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasehat  yang diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  disampaikan  dan  yang  telah  ditetapkannya  adalah benar,  notaris  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses  hukum (Kusuma, 2019) . Banyak masyarakat mempercayai notaris yang menjabat di tempat kedudukannya  untuk  membantu  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  suatu masalah dalam pembuatan akta autentik.
Tempat  kedudukan  notaris  diatur  dalam  Bab  IV  bagian  pertama  Pasal  18 UUJN,  menjelaskan  bahwa  notaris  mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan notaris yang dimaksud  disini  adalah  notaris  wajib  membuka  hanya  1  (satu)  kantor  di  daerah kabupaten atau  kota.  Kebutuhan  notaris pada  satu  daerah  kabupaten  atau  kota akan disesuaikan  dengan  formasi  yang  ditentukan  pada  daerah  kabupaten  atau  kota berdasarkan  keputusan  menteri  (Pasal  22  UUJN).  Formasi  jabatan  notaris  yang dimaksud  ditetapkan  berdasarkan  kegiatan  dunia  usaha,  jumlah  penduduk  dan  rata- rata jumlah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris setiap bulan.
Ketentuan  notaris  mengenai  tempat  kedudukan  jabatan  notaris  yang  diatur dalam UUJN, memiliki aturan, dimana walaupun notaris dipandang sebagai jabatan yang bebas tetapi memiliki batasan. Batasan sesuai dengan UUJN  mengenai tempat kedudukan notaris dalam Pasal 19 UUJN, yaitu:
a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
b. Tempat  kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah  wajib  mengikuti tempat kedudukan notaris.
c. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
d. Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  dapat dikenai sanksi berupa:
1) Peringatan tertulis;
2) Pemberhentian sementara;
3) Pemberhentian dengan hormat; atau
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris di tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara berturut-turut menjalankan jabatannya di luar  tempat  kedudukannya,  sementara  notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris tersebut.
Notaris  yang  dikenal  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah  wajib  mengikuti tempat  kedudukannya  pada  saat  menjalankan  tugas  jabatannya.  Notaris  dan  pejabat pembuat  akta  tanah  memiliki  perbedaan  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya. Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  dibenarkan  dilakukan  di  luar  dari kedudukannya  selama  itu  masih  wilayah  jabatan  notaris  tersebut  sementara  pejabat pembuat  akta  tanah  harus  menjalankan  tugas  jabatannya  di  tempat  kedudukannya. Selain memiliki tempat kedudukan, Notaris memiliki wilayah kerjanya sendiri.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  sejauh  pembuatan  akta  autentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat umum  lainnya.  akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  merupakan  bukti autentik,  bukti paling  sempurna,  dengan  segala  akibatnya (Purwaningsih,  2015) .  Akta  tersebut dikatakan  sebagai  akta  autentik  apabila  dilakukannya  pembuatan,  pembacaan  dan penandatanganan  akta  oleh  pejabat  yang  telah  ditentukan.  Notaris  mempunyai wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat  kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan notaris dengan wilayah kerja satu provinsi dari tempat  kedudukannya,  artinya  notaris  dapat  saja  membuat  akta  di  luar  tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada provinsi yang sama, tetapi akta yang  dibuat  di  luar  kedudukannya  tidak boleh  dilakukan  secara  teratur  seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  akta  yang  dibuat  di  luar  kedudukannya  secara teratur akan  melanggar  ketentuan  Pasal  19  ayat  (2)  UUJN.  Oleh  karenanya,  notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan notaris,  notaris  dapat juga membuatkan akta  dengan  datang  ke  kota  atau  kabupaten lain dalam provinsi yang sama, dimana pada akhir akta notaris wajib mencantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.
Ketentuan  notaris  mengenai  wilayah  jabatan  notaris  yang  diatur  dalam  UUJN memiliki ketentuan mengenai batasan wilayah jabatan notaris sesuai dengan undang- undang  jabatan  notaris  mengenai  tempat  kedudukan  dan  wilayah  jabatan  notaris terdapat  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UUJN,  dimana  Notaris  dilarang
menjalankan  jabatan  di  luar  wilayah  jabatannya.  Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus di daerah provinsi dimana dia diangkat, dilantik  atau  disumpah.  Notaris  dapat  bertanggungjawab  apabila  dapat  dibuktikan bahwa  notaris  tersebut  bersalah (Adjie,  2011) .    Kesalahan-kesalahan  tersebut dilakukan  dalam  melakukan  suatu  jabatan.  Definisi  kesalahan  secara  umum  dapat ditemukan  dalam  bidang  hukum  pidana.  Kesalahan  dalam  hukum  pidana  harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Mampu bertanggung jawab;
b. Sengaja atau alpa; dan
c. Tidak ada alasan pemaaf.
Kemampuan  bertanggung  jawab  merupakan  keadaan  normalitas  psikis  dan kematangan  atau  kecerdasan  seseorang  yang  membawa  kepada  tiga  kemampuan, yaitu:
a. Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri;
b. Mampu  untuk  menyadari  bahwa  perbuatan  itu  menurut  pandangan  masyarakat tidak diperbolehkan; dan
c. Mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.
Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan  notaris,  namun  demikian  tidak  berarti  setiap  kerugian  terhadap  pihak ketiga  seluruhnya  menjadi  tanggung  jawab  notaris.  Hukum  sendiri  memberikan batas-batas  tanggung  jawab  notaris  sehingga  tidak  semua  kerugian  pihak  ketiga merupakan  tanggung  jawab  notaris.  Batasan  tanggung  jawab  notaris  dapat  diminta sepanjang  notaris  tersebut  masih  berwenang  dalam  melaksanakan  tugas  jabatan sebagai  notaris  atau  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  tugas jabatan  sebagai  notaris  dan  sanksi-sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  notaris dapat  dijatuhkan  sepanjang  notaris  masih  berwenang  untuk  melaksanakan  tugas jabatan  sebagai  notaris (Sjaifurrachman,  2011) .    Sanksi  dalam  hukum  keperdataan merupakan tindakan hukum untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan  undang-undang.  Sanksi  selalu  melekat  pada  aturan-aturan  hukum  yang dikualifikasikan  sebagai  aturan  hukum  yang  memaksa,  pelanggaran  terhadap  suatu kewajiban  yang  tercantum  dalam  aturan  hukum  mengakibatkan  terjadinya  ketidak aturan.
Hakikat  sanksi  selain  sebagai  suatu  paksaan  berdasarkan  hukum,  juga  untuk memberikan  penyadaran  kepada  pihak  yang  melanggarnya  agar  bertindak  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Sanksi  yang  ditujukan  terhadap  notaris  untuk memberikan  kesadaran  bagi  notaris  agar  melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  selain  itu  untuk  melindungi  masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat. UUJN berisikan ketentuan- ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk  ditegakan  terhadap  notaris  yang  telah  melakukan  pelanggaran  dalam menjalankan  tugas  jabatannya.  Sanksi  terhadap  notaris  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang  Jabatan  Notaris  ada  dua  macam,  yaitu  sanksi  perdata  dan  sanksi administratif (Abildanwa, 2016) .
Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan  kesalahan  ( based  on  fault  of  liability ),  dalam  pembuatan  akta  autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau  pelanggaran  yang  disengaja  oleh  Notaris.  Sebaliknya  apabila  unsur  kesalahan atau  pelanggaran  itu  terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris melaksanakan  kewenangannya  sesuai  peraturan.  Notaris  bersangkutan  tidak  dapat diminta  pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya  mencatat  apa  yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan  oleh  para  pihak  adalah  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak (Borman, 2019) .    Tanggung  jawab  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  meliputi  tanggung  jawab profesi  Notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan  akta,  diantaranya  tanggung jawab secara perdata, administrasi dan pidana.
Pertama,  tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya. Dalam  hal  ini  adalah  tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam konstruksi  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Pendapat  umum  dianut bahwa  dikatakan  telah  terjadi  wanprestasi  apabila  didahului  dengan  adanya perjanjian,  sedangkan  jika  tidak  kaitannya  dengan  perjanjian  maka  bentuk pelanggaranya termasuk perbuatan melanggar hukum. Bentuk perjanjian yang terjadi antara  notaris  dan  pihak  yang  memohon  untuk  dibuatkan  aktanya  dapat  berupa inspannings  verbintenis  yaitu  suatu  perikatan  dimana  debitur  hanya  berjanji  akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu. Prestasi untuk memberikan informasi yang  cukup,  bertindak  berdasarkan  prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian  termasuk prestasi  atau  kewajiban  yang  timbul  dari  bentuk  perjanjian  ini,  konsekuensinya dengan  tidak  terpenuhinya  kewajiban  ini akan  menimbulkan  suatu  wanprestasi  dari pihak notaris, seorang notaris yang telah membuat akta cacat hukum yang berakibat akta  tersebut  dibatalkan  atau  dinyatakan  sebagai  akta  dibawah  tangan,  telah melalaikan  kewajibannya  untuk  memberikan  informasi  yang  cukup  kepada  pihak yang  memohon  untuk  dibuatkan  akta.  Di  dalam  bentuk  perjanjian  ini,  yang ditekankan  adalah  usaha  maksimal  dari  seorang  notaris  untuk  mencapai  hasil tertentu,  sehingga  apabila  notaris  telah  melakukan  usaha  semaksimal  mungkin namun  tujuan  tidak  tercapai,  maka  notaris  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  telah melakukan  wanprestasi.  Bentuk  perjanjian  lain  antara  notaris  dan  pihak  yang memohon  dibuatkan  aktanya  adalah  resultaat  verbintenis,  yaitu  suatu  perikatan dimana suatu hasil tertentu diperjanjikan. Kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan ini  adalah  kewajiban  menghasilkan,  sehingga  notaris  harus  menanggung  atau menjamin bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah, agar dikemudian  hari  akta  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendalilkan  haknya, meneguhkan  haknya  bahkan  membantah  hak  orang  lain (Alhaqi,  2019) .    Selain tanggung  jawab  notaris  dalam  konstruksi  wanprestasi  yang  didasarkan  perjanjian, notaris  juga  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  dalam  konstruksi  perbuatan
melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  ini  termasuk  juga  perbuatan  yang secara  langsung  melanggar  peraturan  lain  yaitu  kesusilaan,  keagamaan  dan  sopan santun  dalam  masyarakat (Susilo,  2013) .    Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam sifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif,  dalam  artian  melakukan  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Sedangkan  pasif,  dalam  artian  tidak melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita kerugian.  Jadi  unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum  disini  yaitu  adanya  perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
Kedua, Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi  administrasi  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan,  yaitu:  a.  Peringatan  lisan;  b.  Peringatan  tertulis;  c.  Pemberhentian sementara;  d.  Pemberhentian  dengan  hormat;  dan  e.  Pemberhentian  dengan  tidak hormat.
Ketiga,  Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya. Pidana  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris dalam  kapasitasnya  sebagai  Pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta,  bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
Sebagai  bentuk  petanggung  jawaban  notaris,  terdapat  sanksi  yang  dapat diberikan  kepada  notaris  sesuai  dengan  kesalahan  yang  telah  diperbuat.  Sanksi tersebut sebagai penyadaran bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris sebagaimana  tercantum  dalam  UUJN  dan  untuk  mengembalikan  tindakan  notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Selain itu, pemberian sanksi terhadap notaris sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan  notaris  yang  dapat  merugikan. Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dapat dikenai  sanksi  berupa  sanksi  perdata,  administrasi  dan  kode  etik  jabatan  notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Oleh karena UUJN dan kode etik jabatan  notaris tidak mengatur  sanksi  pidana,  maka apabila  terjadi  pelanggaran pidana  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang  terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sanksi perdata dapat pula dijatuhkan kepada notaris berupa penggantian biaya, ganti  rugi  dan  bunga.  Tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  kepada notaris  perlu  didasari  oleh  hubungan  hukum  antara  notaris  dan  para  penghadap. Untuk  menentukan  hubungan  hukum  antara  notaris  dan  para  penghadap  harus dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1869  KUHPerdata,  bahwa  akta  autentik  menjadi mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  dengan  alasan  tidak berwenangnya  pejabat  umum  yang  bersangkutan,  atau  tidak  mampunyai  pejabat umum  yang  bersangkutan,  atau  cacat  dalam  bentuknya,  atau  karena  akta  notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Berkaitan  dengan  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris    diluar  wilayah  jabatannya  dapat
meminta  pertanggungjawaban  kepada  Notaris  yang  membuatnya.  Ketentuan  notaris mengenai  wilayah  jabatan  notaris  yang  diatur  dalam  UUJN  memiliki  ketentuan mengenai  batasan  wilayah  jabatan  notaris  sesuai  dengan  undang-undang  jabatan notaris mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris terdapat dalam Pasal 17  ayat  (1)  huruf  a  UUJN,  dimana  Notaris  dilarang  menjalankan  jabatan  di  luar wilayah  jabatannya.  Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya harus di daerah provinsi dimana dia diangkat, dilantik atau disumpah.
Selanjutnya  terkait  dengan  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  diluar  wilayah jabatannya  tidaklah  cacat  dalam  bentuknya  tapi  melanggar  tata  cara  pembuatannya karena akta dibuat diluar wilayah jabatannya melanggar larangan yang diatur dalam ketentuan  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UUJN.  Hal  ini  apabila  benar-benar  dilakukan Notaris  maka  Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  diberi  sanksi  karena Notaris  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d UUJN, dimana Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Namun demikian, untuk dapat  meminta  pertanggungjawaban  notaris  secara  perdata,  maka  pihak-pihak terlebih  dahulu  harus  membuktikan  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Akta  notaris  tidak  dapat  dinilai  atau dinyatakan secara langsung secara sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta  dibawah  tangan  atau  batal  demi  hukum  oleh  para  pihak  yang  namanya tercantum dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Penilaian  akta  tersebut  harus  melalui  prosedur  gugatan  ke  pengadilan  umum. Gugatan  tersebut  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  dalam  akta  yang  mengalami kerugian  langsung akibat  dari akta  tersebut  agar  tidak terjadi  penilaian  sepihak atas akta yang dibuat oleh Notaris  diluar wilayah jabatannya. Pihak-pihak yang dirugikan tersebut  wajib  membuktikan  bahwa  benar  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris dilakukan  diluar  wilayah  jabatannya  sehingga  tidak  memenuhi  aspek  formil  dari suatu akta autentik dan membuktikan kerugiannya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  atau  batal demi  hukum,  maka  atas  putusan  pengadilan  tersebut  Notaris  yang  bersangkutan dapat  dituntut  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
Selain  pertanggungjawaban  secara  perdata,  notaris  yang  bersangkutan  dapat pula  dimintai  pertanggungjawaban  secara  administrasi  dengan  sanksi  berupa peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian  dengan  tidak  hormat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  UUJN karena  telah  melanggar  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN,  dimana  Notaris  tidak menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, dan dalam hal ini kewenangan  penjatuhan  sanksi  administrasi  tersebut  ada  pada    majelis  pengawas notaris.  Sementara  itu,  notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimintai
pertanggungjawaban  secara  pidana  karena  pelanggaran  terhadap  larangan  menurut ketentuan  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  dan  larangan  tidak  melaksanakan kewajiban notaris menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bukanlah suatu tindak  pidana.  Namun  demikian  notaris  yang  bersangkutan  tidak  lepas  dari pertanggung jawaban secara perdata, administrasi maupun kode etik profesi notaris.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  akibat  hukum  terhadap  akta yang  dibuat  di  luar  wilayah  jabatan  notaris  terhadap  kekuatan  pembuktian  akta,  baik secara  formil  maupun  materiil  menyebabkan  akta  notaris  batal  demi  hukum  atau  tidak sah  dan  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan,  hal  ini terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  ditentukan  menurut  hukum (undang-undang). Salah satu batasan mengenai akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian  dibawah  tangan  menurut  Pasal  1869  KUHPerdata,  karena  tidak berwenangnya pejabat umum yang membuat akta tersebut, maksudnya tidak berwenang karena  dibuat  diluar  wilayah  jabatannya  dan  tanggung  jawab  notaris  sebagai  Pejabat Umum  (Negara)  terkait  pembuatan  Akta  Notaris  di  luar  wilayah  jabatannya  adalah pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdata dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  berupa  penggantian  biaya,  ganti rugi dan bunga, pertanggung jawaban administrasi dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat.

## BIBLIOGRAFI
Abildanwa,  Taufiqurrohman.  (2016).  Mediasi  Penal  Sebagai  Upaya  Dalam  Rangka Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Berbasis  Nilai-Nilai  Keseimbangan.
Jurnal Pembaharuan Hukum , 3 (1), 138–148. Google Scholar
Adjie,  Habib.  (2011). Kebatalan  Dan  Pembatalan  Akta  Notaris .  Refika  Aditama. Google Scholar
Agus,  Dede.  (2013).  Kedudukan  Konvensi  Ilo  Sebagai  Sumber  Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan  Indonesia. Jurnal  Hukum  Internasional ,  7. Google Scholar
Alhaqi, Hadi Nuskah. (2019). Otentisitas Suatu Akta Notaris Tanpa Adanya Dokumen Pendukung Akta. Indonesian Notary , 1 (003). Google Scholar
Asikin,  H.  Zainal,  &  Sh,  S.  U.  (2019). Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia .  Prenada Media. Google Scholar
Aswadi,  Hajral.  (2019). Analisis  Kekuatan  Hukum  Covernote  Menurut  Kaidah  Hukum Di  Indonesia  Dikaitkan  Dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak .  Uns (Sebelas Maret University). Google Scholar
Borman,  M.  Syahrul.  (2019).  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 3 (1),
74–83. Google Scholar
Fakhriah, Efa Laela. (2011). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Edisi Ke 2. Alumni, Jakarta . Google Scholar
Fariz,  Helmy  Rasyad.  (2012). Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan Akta  Yang Tidak  Memenuhi  Ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  L  Dan  Ayat  (7)  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Diponegoro University. Google Scholar
Harris,  Fairus.  (2021). Kekuatan  Pembuktian  Akta  Notaris  Yang  Dibuat  Di  Luar Wilayah Jabatan Notaris . Retrieved From Https://Blog.Bplawyers.Co.Id/Kekuatan-Pembuktian-Akta-Notaris-Yang-Dibuat-
Di-Luar-Wilayah-Jabatan-Notaris/. Google Scholar
Ilham,  Syofyana.  (2015). Kedudukan  Saksi  Instrumenter  Pada  Akta  Notaris  Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Perlindungan Hukumnya . Upt. Perpustakaan Unand. Google Scholar
Kusuma, Ageng Marta. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi  Di  Persidangan  Dalam  Jabatan  Notaris .  Uns  (Sebelas  Maret  University).
Google Scholar
Purwaningsih,  Endang.  (2015).  Bentuk  Pelanggaran  Hukum  Notaris  Di  Wilayah Provinsi  Banten  Dan  Penegakan  Hukumnya. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (1), 14–28. Google Scholar
Setiadewi, Kadek, & Wijaya, I. Made Hendra. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) , 6 (1), 126– 134. Google Scholar
Sjaifurrachman,  Habib  Adjie.  (2011).  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung . Google Scholar
Susilo, Agus Budi. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 291–308. Google Scholar

## Copyright holder:
Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: