## PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAKDI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO
(STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)
OLEH :
MUHAMMAD RIZAL LAMPATTA EMAIL : rlampatta@gmail.com DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

## ABSTRACT
The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore,  it  needs  more  attention  in  the  case  of  children.  However,  the  child  is  the successor  Nations  that  should  be  developed  physically  and  mentally.  The  purpose  of this  research  is  to  analyze  the  role  of  the  Ombudsman  in  the  performance  of  Marisa Polres  versioned  as  well  as  analyze  constraints  are  faced  by  Investigators  in implementation  Marisa  Polres  versioned.  This  type  of  research  is  research  used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses  the main  data  source, i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on criminal  justice  system  of  the  child,  the  child  protection  ACT,  Act  No.  8  Of  1981  Year Book of the  Police  Act, Police ACT and some of the literature-literature  as well as the results of his research, and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned  on  criminal  act  committed  by  the  child.  Research  results  show  that  Marisa Polres  in  performing  the  investigation  is  a  criminal  act  committed  by  the  child  by women  and  children  protection  Unit  (UPPA).  Starting  from  the  stage  of  investigation, arrest,  detention  up  at  the  stage  of  investigation  conducted  in  accordance  with  the mandate  of  the  ACT  on  the  criminal  justice  system.  Investigators  in  conducting versioned,  get  consideration  from  BAPAS.  In  addition,  the  investigators  also act/mediator to conduct deliberations involving the child and the parent/guardian, the victim  and  the  parent/guardian,  supervisor  of  community,  social  professional  worker based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa Polres diversion that is not yet the existence of BAPAS in counties Marisa so complicate investigators to coordinate in terms of asking for consideration in doing versioned. In addition the party victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.
Key Words : Diversion, Crime, Police

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  adalah  suatu  perilaku  yang  menyimpang  tanpa  memandang  jenis kelamin maupun usia bagi para pelakunya, baik laki-laki atau perempuan, baik tua atau maupun muda. Suatu permasalahan yang cukup sulit dalam hal membicarakan materi kejahatan  ini  ,karena  seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  manusia  dengan  segala keadaannya  masih  mempunyai  kecenderungan  untuk  melakukan  kejahatan  apapun latar belakangnya.
Salah  satu  hukum  tertulis,    misalnya  hukum  pidana  menyebutkan  bahwa seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  baik  kejahatan  maupun  pelanggaran  akan dikenakan  sanksi,  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Buku  kedua  dan  Buku  ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dasar dari pada adanya tindak pidana menurut ahli hukum, adalah :
“azas legalitas, yaitu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  perundang- undangan. Biasanya azas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian, yaitu :
1) Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  ini terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut” . (Roeslan Saleh,1983. 40)
Dari  pengertian  diatas  dapat  kita  ketahui,  bahwa  untuk  setiap  perbuatan  ada yang  mengaturnya  secara  tegas.  Dan  akan  dikenakan  sanksi  apabila  dalam  perbuatan tersebut  terdapat  suatu  kesalahan.  Dimana  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  suatu  bentuk  kesalahan  adalah  perbuatan  tersebut  harus  dilakukan  dengan unsur  kesengajaan  atau  kelalaian,  dan  disamping  itu  orang  tersebut  harus  mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Menurut pasal 44 ayat 1 KUHP, maka :
“Barang  siapa  mengerjakan  sesuatu  perbuatan,  yang  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah ‘akal tidak boleh dihukum”.
Dalam  hal  ini  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana,  selalu  dihubungkan dengan mampu atau tidaknya mempertanggung jawabkan perbuatannya dan disamping itu  melenyapkan  pertanggungan  jawab  anak  dibawah  umur,  sebab  dalam  hal  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur,  maka  berdasarkan  pasal  45  KUHP hakim  dapat  menentukan  untuk  tidak  menghukum.  karena  tidak  mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menyerahkan kepada orang tuanya, atau menyerahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman.
Akan tetapi pasal ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya peraturan  yang  khusus  yaitu    Undang  -  undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang pengadilan  anak,  dengan  maksud  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang  berhadapan dengan hukum melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut tidak lagi relevan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang maka diperbarui  dan munculah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang  dimaksud dengan anak  yang berhadapan dengan hukum  dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum ; anak yang menjadi korban tindak pidana  ;  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  (Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuadi Primaharsya,2015:17). Bagi pelaku tindak pidana anak tidak dapat disamakan dengan pidana  orang  dewasa.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  perhatian  lebih  dalam  kasus anak.Bagaimanapun  juga  anak  merupakan  penerus  bangsa  yang  harus  dikembangkan secara  fisik  maupun  mental.  Sistem  Peradilan  Pidana  di  dalam  UndangUndang  No  11 Tahun  2012  terdapat  konsep  keadilan  restoratif  dan  diversi  yang  dapat  memberikan sanksi terhadap pelaku pidana anak dengan tetap memperhatikan hak anak.
Dalam  pendekatan  keadilan  restoratif  dan  diversi,  digunakan  sebagai  bentuk pembinaan yang positif terhadap pelaku pidana anak dimana melibatkan antara pihak korban  dan  pihak  pelaku.  Selain  itu,  diperlukan  juga  peran  pihak  yang  berwenang dalam  melaksanakan  pendekatan  tersebut.  Pada  pendekatan  ini  lebih  mengutamakan kepentingan  anak  sebagai  pelaku  dalam  perbaikan  masa  depan  dan  diri  anak.  Proses
diversi  merupakan  pengalihan  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses diluar  peradilan  pidana  yang  dilaksanakan  selama  tahap  penyelesaian  perkara  anak dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.
Tujuan  dari  diversi  adalah  untuk  mendapatkan  cara  menangani  pelanggaran hukum  di  luar  pengadilan  atau  sistem  peradilan  yang  formal.  Ada  kesamaan  antara tujuan  diskresi  dan  diversi.  Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh  keterlibatannya dengan  sistem  peradilan  pidana.  Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat  penegak  hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi‟. (Marlina, 2010:1)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  kemukakan  sebelumnya  maka pokok  permasalahan  yang  akan  penulis  bahas  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimanakah Peran Penyidik Polres Pohuwato dalam pelaksanaan diversi dan Kendala –  kendala  apakah  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  Polres  Pohuwato  dalam  pelaksaan diversi.

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  pokok  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dalam skripsi  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  empiris  yaitu  memusatkan penelitian  pada  sumber-sumber  data  sekunder  (penelitian  kepustakaan).  Selain  itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  yang  didapat  dari wawancara  dari  beberapa  narasumber  terkait  yang  berhubungan  dengan  pokok masalah yang dibahas.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  utama  yaitu  data  sekunder,  yang didukung dengan sumber data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Kepolisian, UU Kepolisian  dan  beberapa  literatur  –  literature  serta  hasil-hasil  penelitian,  dan  buku- buku  yang  berkaitan  dengan  peran  penyidik  dalam  melakukan  diversi  pada  tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Data  Primer  yang  digunakan  adalah  wawancara  dengan  narasumber  yakni Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato yang menangani penyidikan pada tindak pidana anak.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Penyidik Polres Pohuwato dalam Pelaksanaan Diversi
Pelaksanaan diversi dan restorative justice pada anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dengan sedemikian rupa pada Undang-Undang no. 11 tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan khusus untuk mencegah jangan sampai anak mengalami pelabelan sebagai penjahat.
Menurut Marlina (2010:97-97) Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak  sebagai  pelaku,  yang  harus  diupayakan  penyelesaiannya  dengan  pendekatan prinsip diversi adalah:
1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun  harus  diprioritaskan  untuk  diterapkan  diversi,  tindak  pidana  yang  diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu)
2. tahun  sampai  dengan  5  tahun  dapat  dipertimbangkan  untuk  melakukan  diversi, semua  kasus  pencurian  harus  diupayakan  penerapan  diversi  kecuali  menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
3. Memperhatikan  usia  pelaku,  semakin  muda  usia  pelaku,  maka  urgensi  penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4. Hasil  penelitian  dari  BAPAS,  bila  ditemukan  faktor  pendorong  anak  terlibat  dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
5. Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  anak,  bila  akibat  yang  ditimbulkan bersifat  kebendaan  dan  tidak  terkait  dengan  tubuh  dan  nyawa  seseorang  maka urgenisitas penerapan diversi semakin diperlukan;
6. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
7. Persetujuan korban/keluarga.;
8. Kesediaan pelaku dan keluarganya;
9. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.
Konsep  diversi  sebagai  suatu  perwujudan  dari  tindakan  diskresi  sebenarnya telah  diberikan  kepada  penyidik  jauh  sejak  UU  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dibuat yakni  terdapat  di  dalam  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  di  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  J  :Penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya mempunyai kewenangan : j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi ataupun pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh  undang-undang. Pada pasal ini polisi  maupun  pegawai  negri  sipil  diberikan  peluang  untuk  melakukan  penyidikan dengan  menggunakan  cara  selain  oleh  apa  yang  telah  diatur  sebelumnya.  Masih  pada undang-undang  yang  sama,  pada  pasal  137  dan  139  KUHAP  dinyatakan,  penuntut umum  berwenang  melakukan  penuntutan  pada  siapa  pun  dan  berhak  menentukan apakah berkas penyidikan dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Pasal 7 ayat (1) huruf  J,  pasal  137  dan  pasal  139  KUHAP  merupakan  beberapa  pasal  yang  telah memberikan peluang pada pihak berwajib terkait untuk melakukan tindakan lain diluar oleh apa yang diatur. Dalam hal ini walaupun mengenai diversi tidak diatur secara tegas dalam KUHAP namun telah terlihat adanya peluang untuk melakukan diversi.
Selain itu pada pasal 18 ayat (1) dan (2)UndangUndang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian  mengenai  menjalankan  tugas  dan  wewenang  dengan  penilaian  sendiri  dan pada pasal 16 ayat (1) huruf L dan pasal 16 ayat (2) yaitu :
(1) Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13 dan  pasal  14  di  bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang untuk :
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
b. selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
e. menghormati hak asasi manusia
Sistem  peradilan  anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan  restorative pada  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan,  pada  tahap  persidangan  dan  pada  saat pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan  dan/atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 UU  SPPA).  Selanjutnya  mengenai  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dilakukan  pada  tiga  tingkatan  yakni  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan amanat UU Sistem Peradilan Anak yakni dalam Pasal 7 UU SPPA:
(1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Berdasarkan  pasal  tersebut  suatu  kasus  tindak  pidana  anak  yang  melakukan tindak pidana diatas 7 tahun dan pengulangan tindak pidana tidak di upayakan diversi. Keputusan  mengenai  apakah  suatu  kasus  anak  akan  diselesaikan  dengan  langsung menggunakan  diversi  atau  tidak  diberikan  kepada    penyidik  yang  terlebih  dahulu bekerja  sama  dan  menerima  pendapat  dari  pembimbing  kemasyarakatan  dan  juga pekerja sosial professional.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Pohuwato Dalam Pelaksanaan Diversi.
Diversi  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka
mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus  bertujuan  pada  terciptanya  keadilan restoratif,  baik  bagi  anak  maupun  bagi  korban.  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu proses  diversi  yaitu  dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat segala sesuatunya menjadi  lebih baik  dengan melibatkan korban,  anak,  dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan.  (Apshari  Pinatih  dan  Rai Setiabudi, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/ viewFile/8316/6199 ) Penerapan  ketentuan  diversi  merupakan  hal  yang  penting,  karena  dengan diversi  hak-hak  asasi  anak  dapat  lebih  terjamin,  dan  menghindarkan  anak  yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga  melibatkan  seorang  anak  sebagai  pelaku  dapat  ditangani  tanpa  perlu  melalui proses hukum. (Lushiana Primasari, http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf)
Pelaksanaan  diversi  sebagai  suatu  tindakan  menuju  suatu  keadilan  yang restorative  selalu  diupayakan  oleh  Penyidik  Polres  Pohuwato  dalam  melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Pohuwato sejak tahun 2014 sampai dengan April 2016 tidaklah sedikit. Berdasarkan hasil  penelitian penulis  perbuatan cabul  yang  dilakukan oleh  anak  mendominasi  seluruh  jumlah  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Wilayah  Polres Pohuwato.
Dari  sekian  banyak  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Bapak Markus Loris Pusut (Wawancara 26 April 2016) bahwa :
“beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu    Faktor  keluarga,  faktor  pendidikan  (putus  sekolah),  faktor  pergaulan.  Faktor keluarga  biasanya  pelaku  berasal  dari  keluarga  yang broken  home, faktor  pendidikan dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana telah putus sekolah dan tidak berniat  untuk  sekolah  lagi  dan  terakhir  faktor  pergaulan  dimana  anak  pelaku  tindak pidana  dalam  bergaul  tidak  memilah  mana  teman  yang  baik  untuk  masa  depan  dan mana teman yang dapat memberikan pengaruh buruk”.
Penyebab anak melakukan tindak pidana bukan saja pada terdapat pada faktor diatas, mengingat tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan yang dominan terjadi di Wilayah  Hukum  Polres  Pohuwato.  Faktor  kemajuan  teknologi  informasi  yang memungkinkan  anak  dengan  mudah  mengakses situs-situs yang  mengandung  muatan pornografi  menyebabkan  anak  yang  belum  matang  secara  psikologis  bukan  hanya menonton  dan  berkhayal  tetapi  juga  melanjutkan  aksinya  menjadi  suatu  perbuatan cabul.
Pelaksanaan  diversi  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  selalu berjalan  dengan  mulus.  Dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  sejak  2014-2016  tidak  semua kasus  berhasil  dilakuakn  diversi,  ada  juga  beberapa  kasus  yang  akhirnya  harus dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Berikut ini merupakan data tentang pelaksanaan diversi yang dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Pohuwato
Berdasarkan  data  diatas  pada  tahun  2015  terdapat  kasus  sebanyak  21  kasus yang mana 9 kasus yang telah SP3, 12 kasus yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan  3  Kasus  yang  berhasil  di  diversi.  Pada  tahun  2016  sampai  dengan  bulan  april terdapat  10  kasus  yang  mana  4  kasus  sedang  di  proses,  1  kasus  SP3  ,  4  kasus  yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, dan 1 kasus berhasil di diversi.
Kendala  Unit  PPA  Polres  Pohuwato  dalam  melakukan  diversi  menurut  Bapak Loris Pusut yaitu :
“Kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  melakukan  diversi  yaitu  di  tingkat kabupaten  pohuwato  belum  adanya  instansi  Bapas  karena  apabila  penyidik  polres melakukan upaya diversi masih manyurat ke Bapas Provinsi sehingga pelaksanaannya memakan waktu”.
Belum  adanya  instansi  Bapas  di  Kabupaten  pohuwato  sebagai  pendukung keberhasilan  diversi  merupakan  faktor  yang  sangat  berpengaruh.  Keberadaan  Bapas sangat diperlukan dalam hal memberikan pertimbangan sesuai dengan amanat Pasal 9 UU SPPA. Selain itu batas waktu yang hanya 3 hari berdasarkan pasal 28 UU SPPA dapat menjadi kendala karena jarak antara Kabupaten Pohuwato dengan Kota Gorontalo yang memakan waktu tempuh 4 jam perjalanan. Adapun isi pasal 28 menyatakan :
“Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib  diserahkan  oleh  Bapas  kepada  Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.
Selain  dari  kendala  tersebut  diatas  terdapat  juga  kendala  lain  yakni  pihak korban  tidak  ingin  kasusnya  di  selesaikan  secara  diversi  karena  kerugiaan  secara imateriil  yang  diderita  korban  menyebabkan  orang  tua  korban  mengiginkan  kasus tersebut di teruskan sampai pada pengadilan.
Berdasarkan  kendala-kendala  yang  dihadapi  tersebut  Penyidik  Polres Pohuwato  yang  menangani  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  selalu  berupaya agar  kasus  anak  tersebut  berhasil  di  diversi  sehingga  keadilan  restorative  dapat tercapai sehingga anak tidak perlu di hadapkan di depan Pengadilan

## D. PENUTUP
Polres  Pohuwato  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak di tangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Dimulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan sampai pada tahap penyidikan dilakukan sesuai  dengan  amanat  dari  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Penyidik  dalam melakukan  diversi,    mendapatkan  pertimbangan  dari  BAPAS.  Selain  itu  penyidik  juga berperansebagaifasilitator/mediator untuk melakukan musyawarah dengan melibatkan anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan  orang  tua/walinya,  pembimbing kemasyarakatan, pekera sosial professional berdasarkan pendekatan restorative.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  Polres  Pohuwato  dalam  melakukan diversi  yaitu  belum  adanya  BAPAS  di  wilayah  Kabupaten  Pohuwato  sehingga menyulitkan  penyidik  untuk  berkoordinasi  dalam  hal  meminta  pertimbangan  dalam melakukan  diversi.  Selain  itu  pihak  korban  terkadang  tidak  ingin  berdamai  sehingga diversi yang diupayakan oleh Penyidik tidak tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuadi  Primaharsya,  2015. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak , Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Bagir Manan , 2008, Restoractive Justice (suatu perkenalan), Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 68 Akadertrisi dan Praktisi Hukum , Perum Percetakan Negara Republik lndonesia, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Candra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis, Jakarta: LSPP.
IGAA  Apshari  Pinatih  dan  Rai  Setiabudi  , Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/viewFile/8316/61
99
Lamintang P.A.F. 1997, “ Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia ”, PT. Citra Aditya Bakti
: Bandung.
Leden Merpaung, 2005, “ Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana ”, Sinar  Grafika : Jakarta Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT. Alumni,
Lushiana  Primasari,2010,  “ Keadilan  Restoratif  Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ”, http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf.
Lili  Rasjidi,  ,  2008, Pembangunan  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum Nasional, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof , Dr, B, Arief Sidharta, SH , Bandung, Refika Aditama.
Marlina,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana , Medan, USU Press.
Maidin  Gultom,  2008. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung.
Maulana  Hassan  Wadong,  2000, Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak, Jakarta:  PT Grasindo.
MR. Roeslan Saleh, 1983 , Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana , Jakarta, Pasar Baru.