## EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENCEGAHAAN PEREDARAN NARKOTIKA
Muhammad Asrul 1 , Fadli Andi Natsif 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Email: asrulm684@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  membahas  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  petugas  lembaga pemasyarakatan  berdasarkan  Permenkumham  No.  33  Tahun  2015  Terhadap  Pencegahan  Peredaran  Narkotika dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  khususnya  upaya  apa  yang  dilakukan  petugas  Lembaga  pemasyarakatan dalam  menanggulangi  terjadinya  peredaran  Narkotika  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Sungguminasa. Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris  yaitu  melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini  menggunakan Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statue  Approach )  dan  Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Hasil  penelitian menunjukan  Sistem  keamanan  yang  digunakan  adalah  Sistem    Keamanan  Melekat  dan  Persuasif,  Sistem Keamanan  Kelompok,  Sistem  Keamanan  Campuran  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  tingkat  keadaan  (situasi) mulai  tahapan  Maximal  Security,  Medium  Security  dan  Minimum  Security  berpedoman  terhadap  Protap (Prosedur  tetap  Lembaga  pemasyarakatan  Sungguminasa  yang  berlandaskan  kepada  Peraturan  Pengamanan Lembaga  Pemasyarakatan  (PPLP).  Sedangkan,  mekanisme  upaya  penanggulangan  peredaran  narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya  preventif,  upaya  represif  serta  upaya  treatment  dan  rehabilitasi  yang  merupakan  upaya  utama  dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Implikasi dari penelitian inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa  meningkatkan Sumber Daya  Manusia dan  Kinerja petugas lapas di  bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima  dan  membantu  mengedarkan  atau  memasarkan  hasil  kerajinan  narapidana  selama  mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan- kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.
Kata Kunci : Lembaga pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika, Sungguminasa.

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  the  effectiveness  of  the  implementation  of  the  duties  and  functions  of correctional  officers  based  on  Permenkumham  No.  33  of  2015  Against  the  Prevention  of  the  Circulation  of Narcotics  in  Correctional  Institutions,  in  particular,  what  prison  officials  make  efforts  in  overcoming  the circulation  of  Narcotics  at  the  Class  IIA  Sungguminasa  Narcotics  Penitentiary.  This  type  of  research  is Empirical  Law research, which  sees the  law  in a  real sense  and examines  how the  law works  in  society. This study uses a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The results showed that the security system used is the Inherent and Persuasive Security System, the Group Security System, the Mixed Security System and is implemented according to the level of the situation (situation) starting from the Maximal Security,  Medium  Security  and  Minimum  Security  stages  guided  by  Protap  (Sungguminasa  Prison  standard based on the Correctional Institution Security Regulations (PPLP). Meanwhile, the mechanism for overcoming the  circulation  of  narcotics  in  Class  II  A  Sungguminasa  Narcotics  Penitentiary  uses  four  efforts:  preemptive efforts, preventive efforts, repressive efforts, and treatment and rehabilitation efforts, which are the main efforts in  overcoming  criminal  acts.  This  research  implies  that  the  Class  II  A  Sungguminasa  Penitentiary  improved Human Resources and Performance of prison officers  in the  field of guidance and security, as well as  make  a collaboration with the private sector, especially for the So that entrepreneurs can receive and help distribute or market  the  products  of  prisoners'  handicrafts  while  participating  in  coaching  and  guidance  in  prisons  so  that prisoners are motivated to make crafts and no longer depend on narcotics.
Keywords : Correctional Institution, Prisoner, Narcotics, Sungguminasa

## PENDAHULUAN
Tindak Pidana Narkotika  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika,  undang-undang  ini  diharapkan  dapat  menekan  sekecil-kecilnya  tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sanksi  pidana  sangat  berat  dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya. 1
Dalam  dunia  medis,  narkotika  bukanlah  barang  yang  asing  yang  tidak  dikenal. Bahkan  narkotika  ini  memiliki  manfaat  dalam  dunia  medis.  Digunakan  oleh  dokter  dalam pengobatan,  juga  digunakan  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  penelitian ilmiah.Narkotika  diperlukan  oleh  manusia  untuk  pengobatan  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  bidang  pengobatan  dan  studi  ilmiah  diperlukan  suatu  produksi  narkotika yang  terus-menerus  untuk  para  residen  yang  menjalani  pengobatan.  Hal  tersebut  sejalan dengan  konsideran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang menjelaskan  bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di sisi  lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan saksama.Selain  telah  diatur  dalam  undang-undang  khusus,  larangan  tentang  narkotika  juga telah  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Di  dalam  Al-Qur’an  telah  banyak  dijelaskan tentang  larangan  mengonsumsi  khamar  yang  padanannya  sama  dengan  narkotika  dan  telah disepakati  oleh  para  ulama  dan  ahli  agama  tanpa  ada  perbedaan.  Para  ulama  sepakat haramnya  mengkonsumsi  narkoba  ketika  bukan  dalam  keadaan  darurat.  Ibnu  Taimiyah rahimahullah berkata,
“Narkoba  sama  halnya  dengan  zat  yang  memabukkan  diharamkan  berdasarkan kesepakatan  para  ulama.  Bahkan  setiap  zat  yang  dapat  menghilangkan  akal,  haram  untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” ( Majmu’ Al Fatawa , 34: 204).
Para  pecandu  narkotika  yang  merupakan  korban,  pada  akhirnya  banyak  divonis  pidana penjara  dan  ditempatkan  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Dalam  lembaga  pemasyarakatan tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba.  Otomatis  lingkungan  yang  seperti  itu  dapat  berdampak  terhadap  kehidupan narapidana.Padahal  lapas  sendiri  adalah  tempat  melaksanakan  pembinaan  terhadap
1 Elrick  Christover  Sanger.  2013. Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di  Kalangan Generasi Muda . Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal.1
narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan. 2 Di  dalam lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Padahal telah ada larangan bagi narapidana, yaitu salah satu larangan bagi narapidana  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  4  Angka  7  Permenkumham  RI  Nomor  6 Tahun  2013,  bahwa  setiap  narapidana  atau  tahanan  dilarang  menyimpan,  membuat, membawa,  mengedarkan,  dan/atau  mengkonsumsi  narkotika  dan/atau  prekursor  narkotika serta  obat-obatan  lain  yang  berbahaya.  Terkait  dengan  peredaran  narkotika  di  lapas, konsideran  menimbang  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan (UU  Pemasyarakatan)  menyebutkan  sistem  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  di  Lapas merupakan  rangkaian  penegakan  hukum yang  bertujuan  agar  warga  binaan  pemasyarakatan menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  Empiris.Jenis  penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Dapat dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  yang  diambil  dari  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  suatu masyarakat,  badan  hukum  atau  badan  pemerintah.Yakni  dalam  hal  ini  meneliti  bagaimana peran petugas lapas dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  wilayah  hukum  Sulawesi  Selatan,  khususnya  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA  Sungguminasa  dengan  pertimbangan  bahwa objek  kasus  yang  dijadikan  bahan  analisis  terhadap  peredaran  narkotika  wilayah  Sulawesi Selatan  yaitu  petugas  lembaga  pemasyarakatan  terhadap  pencegahan  peredaran  narkotika dalam lembaga pemasyarakatan narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
2 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris.  2014. Merajut  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta  :  Mitra  Wacana Media, hal 74
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa
Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A  Sungguminasa  dibentuk  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  :  M.04.PR.03  Tahun  2003  tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Sungguminasa).    Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368 orang dengan penghuni saat ini berjumlah 1.056 orang (per tanggal  14  September  2019),  terletak  di  jalan  Lembaga  desa  Timbuseng  kecamatan Pattalasang  Kabupaten Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa berdiri diatas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, dengan Luas Tembok Keliling 110 x 80,5 meter  persegi,  dibangun  dalam  empat  tahap  mulai  tahun  2003  sampai  dengan  2006.  Mulai beroperasional  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sejak  tanggal  2  Agustus 2007.Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan mencoba menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang berkombinasi dengan protap.visi, misi, tujuan, fungsi dan  sasaran  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A  Sungguminasa  adalah sebagai  berikut 3 ,  Visi,  Terwujudnya  insan  petugas  pemasyarakatan  dan  WBP  yang  bebas HIV/AIDS  dan  penyalahgunaan  narkoba.  Misi:  1)  Melaksanakan  perawatan  kesehatan,  2) Melaksanakan  bimbingan  rohani  dan  hukum,  3)  Melaksanakan  pelayanan  terapi  dan rehabilitasi sosial, 4) Membangun kemitraan. Adapun Tujuan yaitu Meningkatkan penegakan hukum,  Pembentukan  mental  jasmani/rohani  WBP,  Mencegah  dan  mengurangi  penularan HIV/AIDS,  Meningkatkan  kualitas  hidup  Odha,  Mengembangkan  metode  treatment,  terapi rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas  II A Sungguminasa. Adapun fungsinya adalah, melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkotika, melakukan bimbingan sosial/kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Segala  proses  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  oleh  para  petugas pemasyarakatan  atau  biasa  disebut  dengan  sipir  berdasarkan  struktur  organisasi  Lembaga pemasyarakatan  Narkotika  Klas  IIA  Sungguminasa  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut:
3 Sub  Seksi  Pembinaan  Narapidana  Lapastika  Klas  IIA  Sungguminasa,  Wawancara,  Gowa-Makassar, 10 September 2019
1. Bagian  tata  usaha  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  tata  usaha  dan  rumah tangga    LAPAS.    Bagian    tata    usaha    mempunyai    fungsi,    yaitu  melakukan urusan  kepegawaian,    melakukan    urusan    keuangan,    dan    melakukan    urusan surat  menyurat,  perlengkapan    dan    rumah    tangga.    Bagian    tata    usaha    terdiri dari:
a. Kaur  kepegawaian/keuangan    bagian  keuangan  yang  mempunyai  tugas melakukan urusan  kepegawaian dan keuangan.
b. Kaur bagian umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Bidang    pembinaan    narapidana    mempunyai    tugas    melaksanakan    pembinaan pemasyarakatan  narapidana.  Bidang  pembinaan  narapidana  mempunyai  fungsi, yaitu  melakukan  regristrasi  dan  membuat  statistik  serta  dokumentasi  sidik  jari narapidana, memberikan  bimbingan  pemasyarakatan,  dan  mengurus  kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
3. Bidang pembinaan narapidana/Anak didik terdiri dari:
a. Kasubsi  Registrasi  yang  mempunyai  tugas    melakukan    pencatatan    dan membuat  statistik  serta  dokumentasi  sidik  jari narapidana.
b. Kasubsi  Bimkemaswat  yang    mempunyai    tugas  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  rohani  serta  memberikan  latihan  olahraga,  peningkatan pengetahuan,    asimilasi,    cuti    dan    penglepasan    narapidana  serta  mengurus kesehatan  dan memberikan perawatan narapidana.
4. Bidang    Kegiatan    Kerja    mempunyai    tugas    memberikan    bimbingan  kerja, mempersiapkan    sarana    kerja    dan    mengelola    hasil    kerja.    Bidang    Kegiatan Kerja  mempunyai    tugas,    yaitu    memberikan    bimbingan    latihan    kerja    bagi narapidana, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
5. Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:
a. Kasubsi  sarana    kerja    yang    mempunyai    tugas    mempersiapkan    fasilitas sarana  kerja.
b. Kasubsi  bimbingan  kerja  dan  pengelolaan  hasil  kerja  yang  mempunyai  tugas memberikan    petunjuk    bimbingan    latihan    kerja    bagi    narapidana  dan mengelolaan hasil kerja.
6. Bidang    administrasi    keamanan    dan    tata    tertib    mempunyai    tugas  mengatur jadwal  tugas,  penggunaan  perlengkapan  dan  pembagian  tugas  pengamanan,
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
7. Bidang  administrasi  keamanan  tata  tertib  terdiri  dari:
a. Kasubsi  keamanan  yang    mempunyai    tugas    mengatur    jadwal    tugas, penggunaan  perlengkapan dan pembagian.
b. Kasubsi    pelaporan  dan  tata  tertib  yang  mempunyai  tugas  menerima  laporan harian    dan    berita    acara    dari    satuan    pengamanan    yang    bertugas    serta mempersiapkan  laporan  berkala  dibidang  keamanan  dan  menegakkan  tata tertib.
Kesatuan  pengamanan  LAPAS  mempunyai  tugas  menjaga  keamanan  dan ketertiban    LAPAS.    Kesatuan    Pengamanan    LAPAS    mempunyai    fungsi    yaitu, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban,  melakukan  pengawalan,  penerimaan, penempatan  dan pengeluaran  narapidana,  serta  membuat  laporan  harian  dan  berita  acara  pelaksanaan pengamanan.    Kepala    kesatuan    pengamanan    LAPAS    berada    di  bawah    dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS. 4

## 2. Bentuk Kebijakan Pengawasan Petugas Lapas Terhadap Pengamanan/Pengawasan Di Dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
Terkonsentrasinya  jumlah  petugas  Lapas  pada  seksi  keamanan  merupakan  suatu  hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai  kegiatan  di  Lapas  terutama  menyangkut  hal-hal  pembinaan  terhadap  penghuni Lapas. Mekanisme pengamanan di Lapas diserahkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan setempat.  Keamanan  merupakan  syarat  mutlak  untuk  terlaksananya  program-program pembinaan.  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  tugas  menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  yaitu  melakukan penjagaan    dan    pengawasan  terhadap  Narapidana,  melakukan  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban, melakukan pengawalan,  penerimaan,  penempatan  dan  pengeluaran  narapidana melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
4 Republik Indonesia, Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  :  M.01.PR.07.03  Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 25-Pasal 40.

## PENUTUP
Di  dalam  Peraturan  Penjagaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman (PPLP) No: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975  pasal 1  angka  1  bahwa:  “Tanggung  jawab  keamanan  dan  tata  tertib  lembaga  pemasyarakatan berada langsung di tangan Direktur/Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh  karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan. Sistem keamanan yang digunakan dalam  Lembaga Pemasyarakatan    Narkotika    Klas    II  A  Sungguminasa  adalah  Sistem    Keamanan    Melekat dan  Persuasif,    Sistem    Keamanan    Kelompok,  Sistem    Keamanan  Campuran  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  tingkat  keadaann  (situasi)  mulai  tahapan  Maximal  Security, Medium  Security  dan  Minimum  Security  berpedoman  terhadap  Protap  (Prosedur  tetap Lembaga  pemasyarakatan  Sungguminasa  yang  berlandaskan  kepada  Peraturan  Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A  Sungguminasa  menggunakan  empat  upaya yaitu  upaya  preemtif,  upaya  preventif,  upaya  represif  serta  upaya  treatment  dan  rehabilitasi yang  merupakan  upaya  utama  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika.  Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja  petugas  lapas  di  bidang  pembinaan  dan  bidang  keamanan.Sehingga  tingkat keberhasilan  di  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  di  dalam  lapas  berjalan hingga 100% (seratus persen)
Meningkatkan  anggaran  operasional  bagi  petugas  lapas  di  dalam  melakukan penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  dalam  pembinaan  dan  pengamanan  terhadap narapidana.  Demikian  juga  membuat  suatu  kerjasama  terhadap  pihak  swasta  terutama  bagi para  pengusaha  agar  dapat  menerima  dan  membantu  mengedarkan  atau  memasarkan  hasil kerajinan  narapidana  selama  mengikuti  pembinaan  dan  pembimbingan  di  dalam  lapas  agar narapidana  terpacu  semangatnya  untuk  membuat  kerajinan-kerajinan  dan  tidak  tergantung lagi pada narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Elrick  Christover  Sanger.  2013. Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di Kalangan Generasi Muda . Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris.  2014. Merajut  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta  :  Mitra Wacana Media.
Republik  Indonesia,  Keputusan    Menteri    Kehakiman    Nomor    :    M.01.PR.07.03    Tahun 1985   tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemasyarakatan  Pasal  25- Pasal 40.
Sub  Seksi  Pembinaan  Narapidana  Lapastika  Klas  IIA  Sungguminasa,  Wawancara,  Gowa-
Makassar,  10 September 2019.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.