Vol. 12 No. 6 November-Desember 2023

## KAJIAN ASPEK KEBERLANJUTAN PROGRAM KELISTRIKAN PEDESAAN BERBASIS ENERGI TERBARUKAN OFF GRID OLEH DIREKTORAT JENDERAL EBTKE DI INDONESIA

## Muhammad Nashiruddin Haramaini
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Email : muhammad.haramaini@esdm.go.id

## Abstrak
Indonesia berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi 88.3% pada tahun 2015 menjadi 99,63% pada 2022. Capaian ini diantaranya dengan mengejar elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan transmigrasi, banyak diantaranya di pulau-pulau terpencil. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang hanya melibatkan sedikit sektor swasta menyebabkan listrik pedesaan harus ditanggung oleh pemerintah. Salah satu program penting adalah penerapan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan (ET). Tugas  ini  dibebankan  kepada  Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio  elektrifikasi  sekaligus  meningkatkan  porsi  ET  pada  bauran  energi  nasional. Kajian  ini  bertujuan  meneliti  sejauh  mana  program  ini  dilaksanakan  dan mendapatkan  aspek  keberlanjutan  yang  penting  untuk  mengevasluasi  keberhasilan program tersebut. Kajian ini membatasi hanya untuk program kelistrikan pedesaan yang  dibiayai  APBN  DJ  EBTKE  dengan  jenis  pembangkit  PLTMH  dan  PLTS. Kebaruan penelitian ini menggunakan data terakhir sampai 2022 dan kajian literatur kualitatif untuk melihat aspek keberlanjutannya. Keberhasilan program ini dievaluasi menggunakan aspek keberlanjutan. Temuan kajian ini mendapatkan bahwa program ini dinilai baik pada dimensi teknis, sosial/ etis, dan lingkungan. Tetapi program ini sangat kurang jika dinilai dari dimensi ekonomi dan organisasi/ institusi. Kebijakan pemerintah  pusat  yang  berbasiskan  capaian  tahunan  anggaran  APBN  cenderung menggunakan pendekatan top-down dan menetapkan tujuan jangka pendek, dengan indikator kapasitas pembangkit terpasang ( installed capacity ). Sedangkan komunitas pedesaan  sebagai  pengguna  dan  stakeholder  kunci  program  ini  cenderung diperlakukan  sebagai  penerima  bantuan  dan  kurang  dilibatkan  secara  penuh. Akibatnya  keberlanjutan  pembangkit  yang  terpasang  menjadi  tantangan  besar  di masa mendatang.
Kata Kunci: Kelistrikan Pedesaan, Energi Terbarukan, Aspek Keberlanjutan, Indonesia

## Abstract
Indonesia managed to increase its electrification ratio by 88.3% in 2015 to 99.63% in  2022.  These  achievements  include  pursuing  electrification  in  disadvantaged, frontier  and  outermost  areas  and  transmigration,  many  of  which  are  on  remote islands.  Electricity business  in  Indonesia  that involves only a small  private sector causes rural electricity to be borne by the government. One important program is the  application  of  rural  electricity  based  on  renewable  energy  (ET).  This  task  is assigned  to  the  Directorate  General  of  New  Renewable  Energy  and  Energy Conservation (Dirjen EBTKE). The main objective of this program is to increase the electrification ratio while increasing the portion of RE in the national energy mix.

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
This  study  aims  to  examine  the  extent  to  which  this  program  is  implemented  and obtain  aspects  of  sustainability  that  are  important  to  facilitate  the  success  of  the program. This study limits it only to rural electricity programs funded by the APBN DJ EBTKE with the types of PLTMH and PLTS plants. The novelty of this study uses the latest data until 2022 and a qualitative literature review to see the sustainability aspect.  The  success  of  this  program  is  evaluated  using  sustainability  aspects.  The findings of this study found that this program was assessed both on technical, social /  ethical,  and  environmental  dimensions.  But  this  program  is  very  lacking  when assessed from the economic and organizational / institutional dimensions. Central government policies based on the annual achievement of the state budget tend to use a top-down approach and set short-term goals, with indicators of installed capacity. Meanwhile, rural communities as key users and stakeholders of this program tend to be treated as beneficiaries and less fully involved. As a result, the sustainability of installed plants will be a major challenge in the future.

## Keywords: Rural Electricity, Renewable Energy, Sustainability, Indonesia

## Pendahuluan
Indonesia memiliki tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan listrik warganya. Listrik  adalah  kunci  ekonomi  modern.  Geografi  Indonesia  yang  berbentuk  negara kepulauan  menjadi  keunikan  tersendiri  dan  menciptakan  ketidakmerataan  distribusi sumber  daya  energi.  Beban  listrik  utama  berada  di  Jawa  dan  Sumatra  yang  memiliki penduduk terbesar. Kondisi ini juga mengakibatkan tidak terintegrasinya transmisi listrik, yang  menciptakan  kantong-kantong  desa  terpencil  atau  pulau  terisolasi  yang  jauh  dari transmisi distribusi listrik. Pemilik wilayah usaha terbesar di Indonesia adalah PT. PLN (persero)  yang  mendapatkan  mandat public  service  obligation .  Indikator  utama ketenagalistrikan  adalah  rasio  elektrifikasi  (RE),  yaitu  jumlah  rumah  tangga  (RT) terlistriki dibagi dengan jumlah seluruh RT yang ada di Indonesia yang dihitung dengan satuan kepala keluarga (kk). Jumlah RT terlistriki PLN pada 2015 was  56,605,260 kk , dan  jumlah  RT  terlistriki  oleh  non-PLN  adalah  1,377,788 kk ,  dan  jumlah  total  RT  in Indonesia  adalah  65,669,194 kk .  Jadi  rasio  elektrifikasi  di  Indonesia  pada  2015  was 88.30% (Gatrik, 2016). Pada tahun 2022 jumlah RT berlistrik PLN menjadi 78.328.012 kk,  jumlah  rumah  tangga  berlistrik  non-PLN  ditambah  RT  terlistriki  LTSHE  adalah 1.609.638  kk,  dan  jumlah  total  RT  di  Indonesia  adalah  80.230.859,  menjadikan  rasio elektrifikasinya 99,63% (DJ Gatrik, 2022).
Table 1. Rasio elektrifikasi di Indonesia 2012-2022 (DJ Gatrik, 2021, 2022)
Tahun Jumlah Rumah Tangga Nasional Jumlah RT Berlistrik Rasio Elektrifikasi (%) 2012 62.992.725 48.229.930 76,56 2013 64.204.615 51.688.927 80,51 2014 64.835.092 54.690.431 84,35 2015 65.669.197 57.983.048 88,30 2016 66.489.409 60.612.009 91,16 2017 67.228.573 64.105.549 95,35 2018 68.082.153 66.921.705 98,30 2019 72.713.606 71.903.458 98,89

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
2020 75.078.681 74.481.755 99,20 2021 77.859.915 77.430.767 99,45 2022 80.230.859 79.937.650 99,63
Capaian tersebut luar biasa, tetapi harus diperhatikan porsi kecil yang terlistriki oleh non-PLN. Ini yang menjadi tantangan besar, karena sebagian besar bersifat off-grid . Biasanya terdiri dari populasi yang tersebar dan konsumsi listrik per kapita yang rendah sehingga tidak menarik investasi untuk menciptakan keuntungan finansial. Solusi lama yang diambil umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Sekarang dengan  adanya  kebijakan  ET,  pemerintah  menggunakan  energi  terbarukan  (ET)  sesuai potensi  daerah  tersebut,  umumnya  dengan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS) terpusat atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), termasuk juga penggunaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE).
Tahun 2021 kapasitas terpasang pembangkit PT. PLN mencapai 43.562,51 MW, dengan porsi PLTS hanya 54,81 MW atau 0,13%. Di Indonesia juga ada pembangkit non- PLN, yang terdiri dari EBTKE, Izin Operasi (IO), Independence Power Producer (IPP) dan Power Producer Utility (PPU) yang memiliki wilayah usaha sendiri. Pembangkit non- PLN  tahun  2021  mencapai  30.970,3  MW.  Dengan  PLTS  mencapai  146,28  MW  atau 0,47%  dari  total  non-PLN  (DJ  Gatrik,  2021).  Porsi  ini  relatif  sangat  kecil  jikaharus mengejar target bauran energi 23% di tahun 2025.
Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi  (EBTKE) adalah organisasi dalam Kementerian ESDM. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No 24 of 2010 tanggal 14 April 2010. Organisasi ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanakan  kebijakan  di  bidang  pembinaan,  pengendalian  dan pengawasan  kegiatan  EBTKE.  Salah  satu  program  yang  dilaksanakan  adalah pembangunan kelistrikan pedesaan berbasis ET di Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  No  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  dinyatakan  bahwa  perencanaan  pembangunan  nasional  terdiri dari Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP), Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan.
RPJP 2005 - 2025
RPJM 2015 –
to improve energy accessibility MEMR Strategic Plan 2015 -2019 Strategic Objective: Objective 1: Secure the supply of domestic energy Strategic Goal 1 Increased capacity for domestic energy supply Performance Indicator 1 Number of household in remote villages that electrified based on NRE Strategic Goal 2 Improving development of the energy infrastructures Performance Indicator 2 Number of installed capacities of electric pp based on NRE Program: Rural electrification based on RE RPJP 2005 - 2025 RPJM 2015 – to improve energy accessibility MEMR Strategic Plan 2015 -2019 Strategic Objective: Objective 1: Secure the supply of domestic energy Strategic Goal 1 Increased capacity for domestic energy supply Performance Indicator 1 Number of household in remote villages that electrified based on NRE Strategic Goal 2 Improving development of the energy infrastructures Performance Indicator 2 Number of installed capacities of electric pp based on NRE Program: Rural electrification based on RE
Gambar 1. Struktur Kebijakan program kelistrikan pedesaan oleh EBTKE 2015-2019 (KESDM, 2015).
Tahun  2015-2019  terdapat  2  indikator  yaitu  1)  jumlah  rumah  tangga  (kk)  yang terlistriki oleh pembangkit EBT dan 2) jumlah kapasitas terpasang pembangkit berbasis

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
ET  (kW).  Tetapi  sejak  2019  indikator  disederhanakan  menjadi  “kapasitas  terpasang pembangkit  EBT”, kemudian tahun 2021 indikator menjadi  “porsi EBT  dalam bauran energi  nasional”,  kapasitas  ini  menggabungkan  seluruh  penambahan  pembangkit  EBT baik yang dibangun oleh APBN, DAK, PT. PLN, IO, dan IPP (DJ GATRIK, 2021).
Indikator  tersebut  di  atas  cukup  valid  untuk  menunjukkan  output  kinerja pemerintah  pusat  yang  menunjukkan  kapabilitas  untuk  membangun  pembangkit terpasang  ( installed  capacities )  dan  anggaran  yang  diserap  untuk  itu.  Tetapi  indikator tersebut  tidak  cukup  mampu  menunjukkan  dampak  yang  seharusnya  dirasakan  oleh komunitas sebagai penerima bantuan program. Di kasus ini terlihat adanya “false alarm” , yaitu gap antara pembangkit terpasang dengan listrik yang dibangkitkan atau dikonsumsi oleh komunitas. Karena indikator nyata bagi komunitas adalah listrik yang dikonsumsi dan digunakan untuk kepentingan komunitas. Hal ini juga menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam monitoring secara sistematis dan evaluasi untuk menilai kesuksesan program secara keseluruhan.
Pemerintah  Indonesia  melaksanakan  banyak  proyek  untuk  melistriki  daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan transmigrasi (4T) berbasiskan ET. Kelistrikan berbasis ET adalah solusi yang sudah jamak dilakukan untuk melistriki desa terpencil atau pulau terisolasi  (Lillo  et  al.,  2015)  (Anyi  et  al.,  2010)  (Blum  et  al.,  2013).  Pertama,  karena ketersediaan  sumber  ET  khususnya  surya  atau  air  yang  selalu  eksis  di  lokasi  tersebut, sehingga komunitas tersebut dapat meyediakan suplai listrik sesuai kebutuhan mereka. Kedua,  situasi  off-grid  membuat  sulit  bagi  PT  PLN  secara  finansial  atau  perusahaan swasta  untuk  membuat  pembangkit  atau  mengkoneksikan  dengan  grid  terdekat.  Solusi lain  dengan  PLTD  pada  saat  ini  terbukti  cukup mahal  karena  biaya  transportasi  bahan bakar minyak.
DJ  EBTKE  kemudian  melaksanakan  proyek  kelistrikan  pedesaan  tersebut dibiayai dengan APBN. Proyek ini dilaksanakan secara tahunan, menggunakan indikator 1) jumlah lokasi pembangunan infrastruktur PLTMH/ PLTS, dan 2) kapasitas terpasang PLTMH  /  PLTS.  Sedangkan  indicator  kelistrikan  dicantumkan  di  Direktorat  Jenderal Ketenagalistrikan yaitu “jumlah rumah tangga berlistrik (kk), yang diakumulasi secara tahunan  sehingga  meningkatkan  rasio  elektrifikasi.  Menjadi  penting  untuk  memahami bagaimana  proyek  tersebut  diimpelentasikan  oleh  EBTKE.  Apakah  manfaat  betul dirasakan oleh pihak penerima program yaitu masyarakat pedesaan terpencil.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang muncul dari  rumusan  masalah.  Pertama,  penelitian  akan  mendeskripsikan  dan  menganalisis pelaksanaan program kelistrikan pedesaan berbasis energi terbarukan (ET) yang dibiayai oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pemerintah  pusat.  Kedua, penelitian  akan  mengidentifikasi  alat  evaluasi  yang  paling  tepat  untuk  mengevaluasi program  tersebut.  Terakhir,  penelitian  akan  menilai  hasil  capaian  program  kelistrikan pedesaan berbasis ET berdasarkan alat evaluasi yang telah ditetapkan.

## Metode
Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Data  diambil  dari wawancara  sejumlah  narasumber  yang  terlibat  langsung  dengan  proyek  tersebut. Pemilihan metode ini karena untuk mencari konsep-konsep atau pengertian yang sesuai dalam  proyek  tersebut  juga  karena  keunikan  proyek  ini  membutuhkan  pemahaman kualitatif  untuk  mendapatkan  aspek-aspek  keberlanjutannya.  Penelitian  kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplor masalah sosial atau humaniora. Salah satu keunggulan metode ini adalah kerangka kerja yang flesibel dan sesuai kondisi lapangan. Proses ini

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
meliputi  wawancara  dengan  narasumber  terpilih,  menganalisis  hasil  wawancara, mengumpulkan  data,  dan  menganalisis  secara  induktif  untuk  setiap  tema  terpilih  dan menjelaskan  makna  data  yang  diperoleh,  dan  akhirnya  penulis  mencoba  mengurai masalah dengan kerangka tertentu (Creswell, 2010).

## Narasumber
Narasumber kunci dipilih dari para pihak yang terlibat proyek secara langsung. Terdiri  dari  pegawai  pemerintah,  Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  para  ekspert, sukarelawan patriot energi, dan para operator proyek yang dilatih secara khusus.
Table 2. Narasumber kunci dan keterlibatannya.
Type of group Age Expertise and their experience Number Pegawai Pemerintah 30-45 Pegawai DJ EBTKE 3 Perencana program dan evaluasi Pembuat kebijakan Peneliti/ Ahli 40-60 Ahli di bidang kelistrikan pedesaan berbasis ET 2 LSM yang bergerak di bidang listrik pedesaan ET Anggota Patriot Energi 22-30 Dipilih dari fresh graduate dari universitas 10 Dilatih khusus dalam bidang teknologi ET dan pemberdayaan komunitas Berpengalaman bekerja di komunitas lokasi proyek ET di daerah 4T selama minimum 6 bulan di berbagai daerah di Indonesia (Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua and Papua Barat) Operator 25-50 Operator di lapangan, yang dilatih PPSDM KEBTKE 10

## Hasil dan Pembahasan

## a. Capaian Program
Program listrik pedesaan berbasis ET dilaksanakan sejak 2012 sampai sekarang, 2022. Proyek ini berhasil membangun sejumlah besar infrastruktur ET di berbagai daerah di Indonesia (EBTKE, 2015) (EBTKE, 2016). Tulisan ini fokus pada PLTS terpusat dan PLTMH.  Berikut  hasil  pembangunan  infrastruktur  fisik  ET  dengan  dana  APBN  mulai 2011 sampai 2022 .

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
Tabel 3. Capaian Program (EBTKE, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).
Sejak 2018 tidak ada PLTS Terpusat dibangun lagi dengan APBN DJ EBTKE, hanya dari dana DAK, IPP, atau IO (DJ EBTKE, 2018). Juga mulai 2019 lebih banyak dilaksanakan program PLTS Atap (EBTKE, 2019).
b. Pelaksanaan Program

## a. Para pihak yang terlibat
Para  pihak  adalah  individu,  grup,  atau  organisasi  yang  berkontribusi  atau mendapatkan  dampak,  atau  dianggap  mendapatkan  manfaat  oleh  adanya  pengambilan keputusan, aktivitas, atau dampak dari suatu proyek. Pada bagian ini diidentifikasi para pihak  yang  terlibat  dan  dikaji  dokumen/  regulasi  terkait  yang  memberikan  informasi keterlibatan, kepentingan, keterkaitan satu sama lain, pengaruh dan potensi dampak dari kesuksesan  program  yang  dijalankan.  Analisis  para  pihak  ini  sangat  penting  untuk program kelistrikan pedesaan ET untuk mengetahui alur program secara regulasi. Tabel 5  menampilkan  para  pihak  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  program  dan tanggungjawab serta kepentingannya. Output final dari program adalah total output dari masing-masing para pihak. DJ EBTKE, PLN dan kontraktor memiliki output yang lebih konkrit karena batasan tugasnya. Tetapi Pemerintah Daerah (PD) memiliki output yang abstak karena tujuannya lebih bersifat jangka panjang.
Tabel 4. Para pihak dalam program Para Pihak Kepentingan & Tanggung jawab Output
DG
NREEC Implementasi visi pemerintah pusat  (politik) Aset diserahkan ke Pemerintah Daerah
Melaksanakan kebijakan/ program pemerintah bidang ET, dan akses lisktrik yang lebih baik
Mengumpulkan  dan  memverifikasi  proposal  proyek kelistrikan pedesaan ET Mendetailkan  FS  DED  ( Feasibility  Study  dan  Deailed Engineering Design )
Perencanaan program dan penganggaran (APBN) Mengeksekusi  proyek  infrastruktur  ET  (secara  anggaran, kualitas, dan waktu) Menyerahterimakan aset ET terbangun ke PD

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
Pemerint
ah Daerah (Provinsi) Mendapatkan bantuan untuk melistriki daerah 4T Pembangun an daerah dan pedesaan Melaksanakan rencana energi daerah, termasuk berkoordinasi terkait kelistrikan dengan unit cabang PLN Melaksanakan survei dan membuat proposal proyek Membuat preFS DED
Melaksanakan penguatan/ pengembangan masyarakat Harus  memiliki  pemahaman  lebih  mendalam  atas kebutuhan local
Membangun  organisasi  /  institusi  yang  akan  mengelola
pembangkit ET di desa setempat Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan komunitas lokal Menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan penggantian spare parts PD menjadi pemilik asset pembangkit ET (non tanah) Monitoring  dan  melaporkan  kondisi  pembangkit  ET  ke pemerintah pusat (tahunan) PLN BUMN  juga  pelaksana  layanan  public  (PSO)  untuk kelistrikan di Indonesia Laba dari jasa listrik Perusahaan yang berorientasi keuntungan Menyinkronkan  rencana  penyediaan  tenaga  listrik, pembangkitan, dan perluasan jaringan distribusi listrik
Komunita s Desa Menerima  dampak  langsung  proyek,  listrik  untuk  warga (user) Listrik untuk kebutuhan
Mendapat  kewajiban  untuk  operasional  harian  dan pemeliharaan ringan (pengelolaan dan operator) Berpartisipasi  dalam  pembiayaan  operasional  (iuran bulanan)
Mendapat  manfaat  tidak  langsung  (teknologi,  sosial, ekonomi) Pemilik tanah lokasi infrastruktur ET Kontrakt or proyek Desain FS DED (kontraktor perencana)
Profit
Pembangunan infrastuktur pembangkit ET di lokasi
Bertangungjawab  dan  akuntabel  langsung  dengan pelaksana proyek DJ EBTKE
Dari  regulasi  pelaksanaan  program  DJ  EBTKE  dan  hasil  wawancara  dapat diketahui peran semua para pihak. Peran dan keterlibatan terbesar adalah pada pelaksana program  DJ  EBTKE  yang  memiliki  inisiatif  dan  anggaran.  Kontraktor  memiliki kepentingan yang medium karena mereka hanya terlibat dalam pembangunan saja sampai serah  terima  pekerjaan  dan  selesainya  masa  garansi.  PLN  memiliki  keterkaitan  tidak langsung, dan keterlibatannya rendah hanya sebatas memastikan bahwa di area yang akan dibangun  ET  dalam  3  sampai  5  tahun  tidak  akan  masuk  ke  dalam  jangkauan pengembangan  distribusi  listrik  PLN.  PLN  tidak  berhubungan  langsung  dengan  DJ EBTKE pada program ini, tetapi lebih berhubungan dengan PD terkait rencana kelistrikan daerah.  PLN  lebih  terlibat  dalam  pengembangan  ET  yang  bersifat  on  grid  atau terinterkoneksi dengan jaringan mereka.
Keterlibatan  PD  dan  komunitas  lokal  juga  relatif  rendah  padahal  justru kepentingannya  yang  terbesar  sebagai  penerima  manfaat,  yaitu  listrik  untuk

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
pembangunan daerahnya. PD terlibat tidak secara berkesinambungan. PD terlibat di awal program, melengkapi proposal dan dokumen untuk pengajuan pembangunan pembangkit ET ke DJ EBTKE. Sering proposal tidak lengkap atau cukup memadai sehingga tim FS DED DJ EBTKE harus mendalami lagi. PD akan terlibat lagi setelah serah terima aset (1 tahun setelah masa garansi), dan menjadi pemilik aset. Hal ini karena bergantung pada masing-masing  PD,  terkait  dengan  sumber  daya  manusia  dan  anggaran,  sehingga kemampuan mengelola asset juga bergantung pada sumber daya PD.
Sedangkan  pihak  komunitas  local  dalam  proyek  ini  lebih  diperlakukan  sebagai penerima  bantuan,  baik  oleh  PD  maupun  pemerintah  pusat.  Sebagian  besar  komunitas local  memiliki  sumber  daya  yang  rendah.  Seharusnya  sebagai  penerima  kepentingan terbesar,  komunitas  local  harus  terlibat  paling  banyak,  dari  awal  perencanaan  sampai pengelolaan.
Analisis  para  pihak  program  ini  sangat  kurang.  Output  DJ  EBTKE  adalah membangun  infrastruktur  tanpa  mendalami  lebih  jauh  kepentingan  PD  dan  komunitas local. Dalam melaksanakan proyek memang ada komunikasi dengan PD atau PLN tetapi hanya  untuk  proyek  fisiknya.  Pengembangan  kapasitas  komunitas  local  juga  sangat rendah  baik  oleh  PD  maupun  DJ  EBTKE.  Monitoring  juga  sangat  rendah,  sehingga beberapa  kali  dibuat  program  patriot  energi  untuk  menjembatani  masalah  ini.  Kisah sukses  kelistrikan  desa  ET  di  Bangladesh  adalah  karena  pelaksana  proyek  melakukan analisis  para  pihak  yang  komprehensif  sebelum  implementasi  dan  dilaksanakan pengembangan masyarakat yang secara terus menerus dimonitor (Biswas et al., 2004). Dan  harus  diperhatikan  bahwa  peran  para  pihak  bergantung  pada  skema  pelaksanaan program (Murni et al., 2012).
Kasus ini menjelaskan kompleksitas implementasi ET untuk kelistrikan pedesaan oleh  Pemerintah  Indonesia  Program  ini  memiliki  tujuan  multidimensi  dan  melibatkan banyak  para  pihak,  khususnya  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Karakter program  di  Indonesia  ini  sudah  ditelaah  oleh  Masquart.  Ia  menyimpulkan  lemahnya kapasitas  lokal,  lemahnya  pemahaman  tujuan  nasional  di  level  lokal,  dan  sebaliknya kurangnya  pemahaman  kepentingan  lokal  oleh  pemerintah  pusat,  dan  kurangnya konsultasi  pada  level  perumusan  kebijakan,  menjadi  hambatan  terbesar  dalam implementasi program Kebijakan yang baik harus didukung oleh pendekatan bottom up dengan membuat eksperimen lokal (Haramaini, 2023).
Mata rantai terlemah program ini, disadari oleh semua pihak adalah kelemahan komunitas  lokal  dalam  membangun  institusi  untuk  mengelola  pembangkit  ET. Manajemen yang lemah menjadi penyebab langsung diterlantarkannya infrastruktur ET. Pertama,  komunitas  menggantungkan  pada  kontribusi  tarif  bulanan  yang  jelas  tidak mampu  untuk  membiayai  opersional  dan  pemeliharaan  secara  optimal.  Kedua,  karena rendahnya  rasa  memiliki,  jika  pembangkit  ET  mengalami  kendala,  komunitas  akan melempar tanggungjawab ke pihak luar, karena infarstruktur pembangkit tersebut bukan milik komunitas. Sering terlewatkannya kepentingan user komunitas dalam program ET yang bersifat top-down telah disimpulkan oleh Chaurey berdasar studi di India (Chaurey & Kandpal, 2010).
b. Alur Pelaksanaan Program
Pada  awal  pelaksanaan  program  dilaksanakan  menggunakan  dasar  regulasi Peraturan  Menteri  ESDM  No  10  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (Suri & Komalasari, 2019). Regulasi ini lebih mengatur ke aspek proses pembangunan infrastruktur ET, dimulai dari proposal oleh PD dan diakhiri dengan transfer asset. Konsep alur kelistrikan pedesaan berbasis ET

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
tidak kelihatan jelas. Jadi regulasi ini hanya melihat dari sisi DJ EBTKE sebagai pemilik program.  Kepentingan  para  pihak  dan  tanggungjawabnya  masing-masing  tidak  dirinci secara mendalam. Jadi bisa disimpulkan regulasi ini hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur  dan  tidak  meliputi  keseluruan  program  kelistrikan  pedesaan  ET  untuk menjamin  keberlanjutannya.  Secara  umum  alur  pelaksanaan  program  bisa  dilihat  di gambar 4 di bawah ini.
Application START Assignment Evaluation Adminstratives FS/ DED Notification Letter Verification Evaluation Report Programmed Proposed Project END Not Programmed Recommen- dation Review DED Regional Government Dir. Aneka SubDir. Program  Aneka SubDir. Technic & Enviro Aneka Uncomplete Complete FS/DED Unqualified qualified compatible uncompatible Application START Assignment Evaluation Adminstratives FS/ DED Notification Letter Verification Evaluation Report Programmed Proposed Project END Not Programmed Recommen- dation Review DED Regional Government Dir. Aneka SubDir. Program  Aneka SubDir. Technic & Enviro Aneka Uncomplete Complete FS/DED Unqualified qualified compatible uncompatible
Gambar 2. Alur pelaksanaan program oleh DJ EBTKE (Haramaini, 2023).
Gambar 5  menunjukkan  tahapan  actual proyek berdasar urutan waktu.  Dimulai dari  survei  pendahuluan  dan  persiapan  awal  FS  DED  oleh  PD  dan  diakhiri  dengan pengoperasian  dan  pemeliharaan  (O&M)  unit  pembangkit.  Harus  diperhatikan keterlibatan komunitas saat pelaksanaan proyek, termasuk pendirian institusi. Termasuk siapa pelaksana pengoperasian dan pemeliharaan setelah pembangkit beroperasi.
DG NREEC RGs Communit ies Patriot Energy Budget & program Survey & FS-DED proposal RE infrastructure Asset transfer Financing the O&M Community involvement Engagement & institution pre-project project post-project DG NREEC RGs Communit ies Patriot Energy Budget & program Survey & FS-DED proposal RE infrastructure Asset transfer Financing the O&M Community involvement Engagement & institution pre-project project
post-project
Gambar 3. Tahapan aktual program di lapangan (KESDM 2012, (Haramaini, 2023).

## c. Keberlanjutan Program
Hasil  keberlanjutan  program  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  studi  literatur dokumen pendukung adalah sesuai table berikut, sesuai dengan indikator dari tabel 2.
Tabel 5. Hasil kajian aspek keberlanjutan program
Dimensi Keberlanjutan Indikator Hasil (Kualitatif) Dimensi Teknis Efisiensi Tidak ada data, instalasi sesuai SNI

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
Ketaatan standar nasional (SNI) Pada umumnya cukup baik, sesuai SNI Rugi-rugi teknis Tidak ada data Kemampuan tersambung grid di masa depan Hanya sejumlah pembangkit dengan konfigurasi AC yang bisa disambung on-grid Ketersediaan infrastruktur pendukung Tidak ada, sebagian besar di daerah 4T Pelayanan operasi harian Ada, dengan SDM lokal dan kompetensi dasar Ketersediaan pelayanan (listrik) Umumnya tidak ada Dimensi Ekonomi Keuntungan Tidak berorientasi keuntungan Biaya operasi dan pemeliharaan tercukupi Komunitas hanya menanggung gaji bulanan operator. Biaya pemeliharaan dibebankan ke PD Biaya modal dan instalasi Cukup Kelayakan tarif Tarif sebagaian besar berdasar iuran semampu warga, tanpa analisis kelayakan. Bagian listrik yang dikonsumsi bisnis Tidak ada data alokasi bisnis, listrik per KK 450 watt Bagian listrik untuk konsumsi RT yang bermanfaat untuk aktivitas menciptakan penghasilan Tidak ada data Pengembangan bisnis Tidak dirancang untuk pengembangan bisnis Dimensi Sosial/Etis Pusat kesehatan dan sekolah yang terlistriki Ada. Disediakan alokasi untuk fasilitas umum: sekolah, klinik, balai desa, masjid/ gereja Jumlah penerangan jalan di area Disediakan sebagian daya untuk penerangan jalan Jumlah tempat public atau pelayanan yang terhubung telekomunikasi/internet Pada awal program belum disediakan, selanjutnya disediakan akses internet untuk kepentingan operator/ rumah pembangkit Jumlah populasi yang mendapat listrik Sering daya listrik tidak memenuhi untuk semua RT Distribusi RT terlistriki berdasar besaran pendapatan Tidak ada Dimensi Lingkungan Jumlah RT dimana listrik menggantikan sumber energi lain untuk pencahayaan Program dirancang untuk melistriki RT

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
Jumlah RT dimana listrik menggantikan sumber energi lain untuk memasak Daya listrik tidak dirancang untuk kebutuhan memasak Dampak nyata lingkungan lokal yang teridentifikasi Tidak ada data Dimensi Organisasi/ Institusi Jumlah staf dan manajemen dengan kualifikasi Pendidikan/ pelatihan yang tepat Kualitas SDM sangat beragam sesuai dengan ketersediaan di komunitas Tingkat penggantian staf dalam organisasi Tidak ada data. Program masih tahap awal Lama (pembangkit listrik) beroperasi dalam tahun Pembangkit beroperasi sejak serah terima ke DJ EBTKE. Tidak ada data mengenai keandalan dan masa operasi sampai status terakhir Jumlah nilai losses Data ada di lokal pembangkit Tingkat kepuasan atas layanan energi Tidak ada survei Audit keuangan laporan tahunan Tidak ada data Monitoring & evaluasi oleh pemerintah tahunan Monitoring dilakukan oleh PD Manajemen model untuk meningkatkan organisasi desa dan keahlian (operator) Belum terdapat manajemen model tiap desa, hanya mengandalkan iuran dan keuangan PD

## 2. Diskusi dan Pembahasan
(Urmee & Harries, 2009) (Urmee et al., 2009) pada kajian implementasi program kelistrikan berbasis PLTS di Asia Asia Pacific menyimpulkan bahwa mayoritas program memiliki  tujuan  level  tinggi  (nasional)  dan  tidak  menunjukkan  adanya  kerengka  kerja yang jelas dan terstruktur. Obyektif program dibuat dan disusun bukan untuk kepentingan pengguna ( user ) tetapi untuk kepentingan administrasi dari organisasi pelaksana proyek. Tujuan  utamanya  umumnya  untuk  menyediakan  listrik  di  daerah  off  grid  (Urmee  & Harries, 2011). Sehingga sebagian besar program kelistrikan pedesaan berbasis ET hanya sukses  secara  jangka  pendek  (short-term),  sedangkan  tujuan  jangka  panjangnya menghadapi tantangan besar (Urmee & Md, 2016).
Diskusi berikut dibagi dalam tiap dimensi keberlanjutan. Masing-masing dimensi keberlanjutan  sesuai  dengan  indikator  yang  ada.  Dan  diakhir  diberikan  kesimpulan keberlanjutan untuk tiap dimensinya.
a. Dimensi Teknis
Dimensi  teknis  terkait  dengan  aspek  teknis  pembangkit,  meliputi  komponen, instalasi,  sampai  keandalan  pembangkit  secara  teknisnya.  Menurut  (Ilskog,  2008) indikator teknis meliputi: efisiensi, standar nasional (SNI), rugi-rugi teknis, kemampuan tersambung grid di masa depan, ketersediaan infrastruktur pendukung, pelayanan operasi harian,  ketersediaan  listrik.  Semua  indikator  tadi  sudah  sesuai  dengan  indikator  untuk pembangkit listrik pada umumnya. Efisiensi dan rugi-rugi teknis bisa dipastikan cukup baik  dari  sisi  rancangan,  karena  pembangkit  dirancang  oleh  konsultan  ahli.  Juga penerapan SNI khususnya untuk komponen dalam negeri bisa dipastikan sesuai karena

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
dalam  proses  pengadaan  selalu  menekankan  kesesuaian  dengan  SNI.  Problem  minor adalah di masalah instalasi di lapangan, karena pengetahuan dasar instalasi yang sesuai SNI sering tidak dimiliki oleh pekerja lapangan.
Kemampuan  tersambung  grid  di  masa  depan  menjadi  indikator  penting,  sesuai hasil wawancara dengan operator, sering ada desa yang cukup dekat dengan grid PLN, sehingga dalam beberapa tahun kemungkinan warga bisa terlistriki dari distribusi PLN. Secara teknis PLTMH lebih mudah tersambung dengan grid karena listriknya yang stabil. Tetapi khusus PLTS harus disiapkan Inverter jenis On-Grid atau hybrid agar bisa sinkron dengan grid PLN. Sayang umumnya PLTS yang awalnya hanya dirancang untuk off grid sehingga tidak memperhitungkan koneksi dengan grid PLN.
Ketersediaan infrastruktur pendukung hampir tidak ada. Lokasi pembangkit bisa dipastikan cukup jauh dari ibukota propinsi, sering membutuhkan perjalanan lebih dari sehari.  Seluruh  komponen  dan  spare  parts  pada  program  dikirim  oleh  kontraktor  yang umumnya dari Pulau Jawa. Sehingga kerusakan komponen di masa depan bisa dipastikan akan menghambat ketersediaan listrik  selama masa tunggu  penggantian, jika tidak ada manajemen pemeliharaan.
Pelayanan operasi harian bergantung pada kapasitas operator harian, yang dilatih oleh kontraktor selama beberapa hari, saat proyek infrastruktur berlangsung. SDM yang bersedia harus warga komunitas lokal, sering dengan mengabaikan dasar pendidikan dan kompetensi.  Pengoperasian  PLTS  membutuhkan  kompetensi  listrik  yang  cukup memadai,  karena  jauhnya  pembangkit  dari  tenaga  ahli  yang  kompeten,  maka  operator lokal  harus  memiliki  ketrampilan  untuk  menganalisis  masalah.  Hal  ini  disadari belakangan, ketika beberapa PLTS tidak bisa beroperasi dan operator lokal tidak tahu apa yang  harus  dilakukan.  Akhirnya  dibuat  program  bantuan  Patriot  Energi  dan  pelatihan khusus PLTS bagi masyarakat lokal.
Ketersediaan layanan listrik bergantung pada rancangan awal pembangkit. Sering pertumbuhan  masyarakat  tidak  diperhitungkan  dalam  perancangan,  sehingga  tidak  ada cadangan  energi  untuk  KK  yang  baru.  Juga  beberapa  kasus,  karena  pembangunan berbasis ketersediaan anggaran, ada KK yang tidak dapat sambungan listrik. Listrik yang diberikan pun dibatasi hanya sampai 450 watt/ KK, hanya cukup untuk penerangan dan aktivitas sosial. Dalam kasus PLTS off grid yang menggunakan penyimpan energi baterai, perlu diperhatikan kapasitas baterai untuk mengatasi hari tanpa sinar matahari, misal jika di  pulau  ada  badai.  Ketika  kapasitas  baterai  menipis,  biasanya  operator  memutuskan untuk  memadamkan  aliran  listrik  ke  konsumen,  sehingga  listrik  tidak  bisa  disediakan penuh 24 jam.
b. Dimensi Ekonomi
Dimensi ekonomi terdiri atas keuntungan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal  dan  instalasi,  kelayakan  tarif.  Kemudian  bagian  listrik  yang  digunakan  untuk bisnis,  listrik  RT  yang  digunakan  untuk  tambahan  penghasilan  serta  pengembangan bisnis.  Dari  dimensi  ekonomi  tersebut  hanya  biaya  modal  dan  instalasi  yang  bisa dipastikan  karena  program  ini  merupakaan  bantuan  dengan  anggaran  dari  pemerintah pusat. Setelah serah terima semua harus bergantung ke PD dan komunitas lokal. Indikator ekonomi lain tidak diperhitungkan pada rancangan awal program. Biaya pengoperasian dan  pemeliharaan  serta  keuntungan  jelas  tidak  diperhitungkan  dan  terbukti  membuat pembangkit  tidak  berkelanjutan.  Kerusakan  komponen  bisa  menunggu  berbulan-bulan untuk mendapatkan anggaran dari PD yang bersifat tahunan.
Indikator  tarif  menurut  para  pelaksana  lapangan  ditentukan  berdasarkan musyawarah  warga,  nilainya  sangat  bervariasi  untuk  setiap  daerahnya,  antara  10.000

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
sampai dengan 50.000 rupiah per bulan. Tujuan dari tarif ini hanya untuk jasa dan gaji operator lokal. Sebagian besar warga tidak keberatan dengan tarif ini karena mereka biasa membayar lebih banyak untuk  BBM. Artinya kesediaan membayar komunitas lokal di Indonesia cukup baik.
Pengembangan bisnis tidak menjadi bagian dari program. Bagian dari listrik RT yang digunakan untuk aktivitas menambah penghasilan juga sangat terbatas mengingat alokasi daya yang hanya 450 watt. Bisa disimpulkan program ini tidak memperhitungkan aspek ekonomi secara mendalam.
Patut  dijelaskan  bahwa  tarif  listrik  tidak  ditentukan  berdasar  analisis  finansial pembangkit. Dalam kasus PLTS operasi dan pemeliharaan adalah biaya terbesar setelah pembangunan  infrastruktur.  Dalam  program  ini  biaya  operasi  dan  pemeliharaan dibebankan ke PD dengan alokasi anggaran tahunan APBN/APBD.
c. Dimensi Sosial/ Etis
Mungkin ini adalah capaian terbaik dari program ini. Dimensi sosial terdiri atas: jumlah  penerangan  jalan,  jumlah  tempat  publik  terlistriki,  jumlah  tempat  public  yang terhubung telekomunikasi dan internet, jumlah RT terlistriki, dan distribusi RT terlistriki berdasar besaran pendapatan. Hampir semua indikator sosial terpenuhi, hanya distribusi RT berdasar besaran pendapatan yang tidak ada data, karena memang program ini tidak membidik  aspek  ekonomi.  Berdasar  wawancara  dengan  relawan  Patriot  Energi  dan operator  lokal,  keseluruhan  masyarakat  merasa  senang  karena  mereka  mendapatkan listrik,  sehingga  aktivitas  sosial  bisa  berlanjut  ke  malam  hari.  Program  ini  juga mengalokasikan listrik secara khusus untuk fasilitas umum yang ada di desa setempat, seperti  balai  desa,  sekolah  dasar,  puskesmas,  masjid  dan  gereja.  Keterkaitan  dengan internet  tidak diperhitungkan di  awal  program,  kemudian internet  disediakan di  rumah pembangkit  untuk  kebutuhan  akses  operasional  pembangkit,  agar  pembangkit  bisa dimonitor  secara  terpusat.  Telekomunikasi  selanjutnya  bisa  tersedia  sebagai  hasil kerjasama dengan kementerian/ Lembaga terkait lainnya.

## d. Dimensi Lingkungan
Dimensi lingkungan terdiri dari jumlah RT terlistriki yang menggantikan sumber energi lain untuk pencahayaan, jumlah RT terlistriki yang menggantikan sumber energi lain untuk memasak, serta dampak lingkungan lain yang teridentifikasi. Indikator pertama terpenuhi, karena tujuan program ini memang secara teknis untuk memberikan kebutuhan listrik  dasar  penerangan.  Pada  awalnya  masyarakat  sama  sekali  tidak  tersedia  akses listrik, awalnya mereka menggunakan minyak untuk penerangan. Dalam beberapa kasus di  beberapa  desa  sudah  tersedia  PLTD  yang  diselenggarakan  secara  swadaya  dengan iuran  komunitas  lokal  yang  ketersediaan  listriknya  juga  terbatas  hanya  pada  jam-jam tertentu.
e. Dimensi Organisasi/ Institusi
Dimensi ini pada awalnya masuk ke dimensi sosial, tetapi karena kepentingannya yang  sangat  mendasar  untuk  program  kelistrikan  pedesaan  off  grid  berbasis  ET  maka dimensi  organisasi/  institusi  ini  dijadikan  dimensi  tersendiri.  Dimensi  ini  terdiri  dari jumlah  staf/  manajemen  dengan  kualifikasi  pendidikan/  pelatihan  yang  tepat,  tingkat penggantian  staf  dalam  organisasi,  lama  pembangkit  beroperasi  (tahun),  jumlah  nilai rugi-rugi (losses) .
Kompetensi  staf/  operator  cukup  penting,  karena  harus  mengelola  pembangkit listrik,  baik  PLTS  maupun  PLTMH.  Untuk  PLTS  operator  membutuhkan  skill  cukup terkait  dengan  kelistrikan  dan  elektronik.  Tingkat  penggantian  staff  menunjukkan kapasitas manajemen untuk mengelola pembangkit di lapangan. Dalam kasus ini sangat

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
jarang terjadi, karena umumnya operator berasal dari desa setempat. Lama pembangkit beroperasi  adalah  indikator  penting  menunjukkan  kemampuan  mengelola  pembangkit sehingga  bisa  berkelanjutan.  Indikator  nilai  rugi-rugi  juga  menunjukkan  kemampuan teknis pengelola untuk menangani pembangkit listrik.
Dari seluruh indikator institusi hanya kualifikasi staf/ operator yang disadari sejak awal  cukup  penting.  Sehingga  dibuatlah  program-program  pelatihan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  ketrampilan  mengoperasikan  dan  memelihara  pembangkit, setidaknya di level dasar. Tetapi secara keseluruhan dimensi organisasi ini membutuhkan manajemen institusi, suatu hal baru yang harus diperkenalkan dan dibangun di komunitas lokal.  Dengan  adanya  institusi  maka  indikator  institus  lainnya  bisa  diselenggarakan. Tetapi  justru  keberadaan  institusi  ini  yang  belum  tercakup  dalam  proyek,  sehingga dimensi ini dinilai sangat kurang.
Pada  awal  program  kewajiban  memberikan  pelatihan  dibebankan  kepada kontraktor pelaksana proyek. Kontraktor memberi  kesempatan kepada sejumlah warga lokal untuk ikut menjadi pekerja dalam proyek. Kemudian sambil bekerja mereka dilatih menjadi operator, yang diharapkan mampu mengoperasikan dan memelihara pembangkit setelah masa proyek selesai. Pelatihan ini dimasukkan ke dalam kontrak kerja.
Jadi  tidak  ada  pemberdayaan  komunitas  dan  institusi  secara  khusus  dalam program  tersebut.  Komunitas,  hanya  sebagian  warganya,  hanya  mendapat  kesempatan sebagai pekerja gajian dalam proyek. Dari sudut pandang komunitas hal ini menciptakan rendahnya  rasa  memiliki,  karena  mereka  tidak  memiliki  daya  yang  rendah  dalam partisipasi (Urmee & Md, 2016). Karena itu sangat sulit mengharapkan komunitas mau memelihara pembangkit yang telah terbangun secara berkelanjutan.
Manajemen institusi sangat penting untuk program kelistrikan pedesaan berbasis ET. Manajemen institusi ini, disebut saja institusi, adalah institusi baik memiliki aspek legal atau tidak, yang bertanggungjawab mengelola pembangkit ET. Di antara tugasnya adalah  mengoperasikan,  memelihara,  dan  memastikan  berlangsungan  pembangkit  ET tersebut. Institusi ini juga mengelola keuangan, menetapkan tarif/ iuran, mengumpulkan iuran dari komunitas, dan menggunakan dana tersebut untuk pengoperasian dan membuat laporan  keuangan.  Manajemen  ini  seharusnya  berasal  dari  komunitas  lokal  pedesaan tersebut. Institusi ini juga harus memiliki koordinasi dengan kantor pemerintah terkait, misal pemerintah daerah sebagai pemilik aset.
Pada  indikator  keberlanjutan  oleh  (Ilskog,  2008)  terlihat  bahwa  keberlanjutan sebagaian  besar  ditentukan  oleh  berapa  lama  institusi  mampu  mengelola  pembangkit tersebut  (tahun),  yang  mengindikasikan  pentingnya  kekuatan  manajemen  institusi. Kekuatan  institusi  ini  adalah  prasyarat  keberlanjutan  pengoperasian  pembangkit  ET pedesaan.  (Biswas  et  al.,  2004)  (Budiarto  et  al.,  2013)  (Chaurey  &  Kandpal,  2010) (Fajarsari  et  al.,  2015)  (García  &  Bartolomé,  2010)  (Hong  &  Abe,  2012)  (Ilskog  & Kjellström, 2008) (Urmee & Harries, 2011).
Tidak  ada  penjelasan  formal  mengapa  program  tidak  mengakomodasi pembangunan  institusi  secara  berkelanjutan.  Dari  wawancara,  DJ  EBTKE mendelegasikan pemberdayaan komunitas ke PD, untuk berbagi peran. Diharapkan PD turun langsung ke lapangan dan menelaah kondisi sosial-ekonomi komunitas lokal. Hal ini juga hanya bisa berlangsung, bergantung penuh dengan kapabilitas dan sumber daya PD.
Sebenarnya kepentingan manajemen institusi disadari oleh semua pihak. Tetapi tidak  ada  aspek  legal  formal  yang  disepakati  semua  pihak.  Kemungkinan  karena membutuhkan kinerja yang melampau tahun anggaran sehingga lebih sulit dilaksanakan.

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
DJ  EBTKE  sebagai  pelaksana  program  hanya  mensyaratkan  adanya  pengelola  tanpa melihat  bagaimana  bentuk  dan  aspek  legalnya.  Entitas  institusi  berbadan  hokum  akan memudahkan  dan  memiliki  tanggungjawab  yang  jelas  serta  mampu  bekerjasama  lebih baik dengan Lembaga pemerintah, misal dalam hal bantuan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan. Sejumlah narasumber dan ahli juga menekankan aspek profesionalitas dan hokum institusi tersebut. Aspek ini memperkuat institusi dalam rangka pengelolaan pembangkit ET untuk komunitas terpencil (Biswas et al., 2004) (Urmee & Harries, 2009).
Program  kelistrikan  pedesaan  berbasis  ET  sebagai  sebuah  kebijakan  harus dibangun  sehingga  bisa  menjembatani  kebutuhan  komunitas  target.  Kegagalan menjembatani isu sosial dan budaya akan menghabiskan sumber daya dan waktu. Urmee pada 2016 menganalisis isu sosial dan budaya ini pada program kelistrikan pedesaan off grid  berbasis  ET.  Kunci  sukses  impelementasi  program  tersebut  adalah  memahami perilaku  dan  kebutuhan  energi  komunitas,  dan  harus  melibatkan  mereka  pada  tahap perencanaan dan desain  program. Hal ini sangat  kritikal untuk mencapai keberlanjutan jangka  panjang.  Dikatakan  semakin  besar  keterlibatan  komunitas,  semakin  besar  daya komunitas terlibat. Keterlibatan ini berpengaruh pada persepsi masyarakat, termasuk rasa memiliki fasilitas yang sudah dibangun.
(Urmee  &  Md,  2016)  juga  membangun  framework  untuk  mengintegrasikan usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  pada  program  dalam  rangka  mengatasi  masalah- masalah  sosial  budaya.  Framework  tersebut  dibangun  berdasarkan  teori  difusi  inovasi (Urmee  &  Md,  2016).    Framework  tersebut  dapat  menjadi  rujukan  untuk  pelaksana program dan pembuat kebijakan untuk menciptakan tahapan program pembangunan dan implementasinya untuk memastikan keberlanjutan program kelistrikan pedesaan ET.
Secara sosial budaya, kemauan komunitas lokal untuk menerima pembangkit ET harus ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas agar mampu mengoperasikan dan memelihara pembangkit ET tersebut. Kasus Indonesia ini menunjukkan tipikal inisiatif top-down, setidaknya harus disertai diseminasi efektif terhadap komunitas lokal terlebih dahulu.  Penerapan  teknologi  bukan  hanya  sekedar  pemberian  bantuan  teknis  kepada komunitas  lokal.  Proses  tersebut  membutuhkan  integrasi  aspek  teknis,  pembelajaran teknologi  baru,  ketrampilan  dan  budaya  dimana  teknologi  tersebut  diaplikasikan. Perspektif user sangat penting untuk menjembatani teknologi dengan pengguna (Budiarto et al., 2013) (Urmee & Md, 2016).

## Kesimpulan
Diskusi  mengenai  proyek  pembangunan  infrastruktur  kelistrikan  pedesaan berbasis  energi  terbarukan  (ET)  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  meskipun  telah dilaksanakan  secara  masif,  pendekatan  yang  dominan  adalah  top-down,  dan pemberdayaan  komunitas  lokal  masih  kurang.  Evaluasi  keberlanjutan  program  ini menggunakan  indikator  keberlanjutan  yang  terdiri  dari  lima  dimensi  (teknis,  ekonomi, sosial/etis,  lingkungan,  dan  organisasi/institusi).  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa program  ini  berhasil  dalam  dimensi  teknis,  sosial/etis,  dan  lingkungan,  tetapi  masih kurang  dalam  dimensi  ekonomi  dan  organisasi/institusi.  Keberlanjutan  pengoperasian pembangkit ET menjadi tantangan besar karena terbatasnya daya dan kurangnya program pembangunan institusi untuk memastikan komunitas dapat mengelola infrastruktur yang telah  dibangun.  Oleh  karena  itu,  disarankan  agar  evaluasi  lebih  terukur  dengan menggunakan  metode  kuantitatif,  dan  studi  kasus  dilakukan  untuk  mendalami  kondisi nyata di lapangan dan mengeksplorasi lebih lanjut masing-masing dimensi dan indikator keberlanjutan.

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Anyi,  M.,  Kirke,  B.,  &  Ali,  S.  (2010).  Remote  community  electrification  in  Sarawak,
Malaysia. Renewable Energy , 35 (7), 1609–1613.
Biswas, W. K., Diesendorf, M., & Bryce, P. (2004). Can photovoltaic technologies help attain sustainable rural development in Bangladesh? Energy Policy , 32 (10), 1199– 1207.
Blum,  N.  U.,  Wakeling,  R.  S.,  &  Schmidt,  T.  S.  (2013).  Rural  electrification  through village  grids—Assessing  the  cost  competitiveness  of  isolated  renewable  energy technologies  in  Indonesia. Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews , 22 ,  482– 496.
Budiarto, R., Ridwan, M. K., Haryoko, A., Anwar, Y. S., & Suryopratomo, K. (2013). Sustainability  challenge  for  small  scale  renewable  energy  use  in  Yogyakarta. Procedia Environmental Sciences , 17 , 513–518.
Chaurey,  A.,  &  Kandpal,  T.  C.  (2010).  Assessment  and  evaluation  of  PV  based decentralized rural electrification: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 14 (8), 2266–2278.
Creswell,  J.  W.  (2010).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
DJ EBTKE. (2018). Laporan Tahunan DJ EBTKE 2018 . Jakarta: DJ EBTKE.
EBTKE, D. (2015). Laporan kinerja (Lakin) Tahun Anggaran 2015 . Jakarta: DJ EBTKE.
EBTKE, D. (2016). Statistik EBTKE 2016 . Jakarta: DJ EBTKE.
EBTKE, D. (2019). Laporan Kinerja DJ EBTKE Tahun 2019. Jakarta: DJ EBTKE .
Fajarsari,  A.  D.,  Sulaiman,  M.,  &  Setiawan,  B.  (2015).  Developing  A  Model  Of  A Sustainable  Micro  Hydropower  Plant  Management  System  (A  Case  Study Kedungrong  Mhp  Purwoharjo  Village  Samigaluh  District  Kulon  Progo  Regency Yogyakarta Province). ASEAN Journal of Systems Engineering , 3 (1).
García,  V.  G.,  &  Bartolomé,  M.  M.  (2010).  Rural  electrification  systems  based  on renewable energy: The social dimensions of an innovative technology. Technology in Society , 32 (4), 303–311.
Gatrik, D. (2016). Statistik Ketenagalistrikan 2015. Jakarta: DJK .
Haramaini,  M.  N.  (2023).  Kajian  Aspek  Keberlanjutan  Program  Kelistrikan  Pedesaan Berbasis  Energi  Terbarukan  Off  Grid  Oleh  Direktorat  Jenderal  EBTKE  Di Indonesia. EKONOMIKA45:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi  Bisnis, Kewirausahaan , 10 (2), 455–477.

## Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid oleh Direktorat Jenderal Ebtke di Indonesia
Hong, G. W., & Abe, N. (2012). Sustainability assessment of renewable energy projects for  off-grid  rural  electrification:  The  Pangan-an  Island  case  in  the  Philippines.
Renewable and Sustainable Energy Reviews , 16 (1), 54–64.
Ilskog, E. (2008). Indicators for assessment of rural electrification—An approach for the comparison of apples and pears. Energy Policy , 36 (7), 2665–2673.
Ilskog,  E.,  &  Kjellström,  B.  (2008).  And  then  they  lived  sustainably  ever  after?— Assessment  of  rural  electrification  cases  by  means  of  indicators. Energy  Policy , 36 (7), 2674–2684.
KESDM.  (2015). Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 . Jakarta: KESDM.
Lillo, P., Ferrer-Martí, L., Fernández-Baldor, Á., & Ramírez, B. (2015). A new integral management model and evaluation method to enhance sustainability of renewable energy  projects  for  energy  and  sanitation  services. Energy  for  Sustainable Development , 29 , 1–12.
Murni, S., Whale, J., Urmee, T., Davis, J., & Harries, D. (2012). The role of micro hydro power  systems  in  remote  rural  electrification:  a  case  study  in  the  Bawan  Valley, Borneo. Procedia Engineering , 49 , 189–196.
Suri,  D.  M.,  &  Komalasari,  E.  (2019).  Proses  Implementasi  Kebijakan  Lingkungan Dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 5 (2), 164–172.
Urmee, T., & Harries, D. (2009). A survey of solar PV program implementers in Asia and the Pacific regions. Energy for Sustainable Development , 13 (1), 24–32.
Urmee,  T.,  &  Harries,  D.  (2011).  Determinants  of  the  success  and  sustainability  of Bangladesh’s SHS program. Renewable Energy , 36 (11), 2822–2830.
Urmee, T., Harries, D., & Schlapfer, A. (2009). Issues related to rural electrification using renewable energy in developing countries of Asia and Pacific. Renewable Energy , 34 (2), 354–357.
Urmee,  T.,  &  Md,  A.  (2016).  Social,  cultural  and  political  dimensions  of  off-grid renewable energy programs in developing countries. Renewable Energy , 93 , 159– 167.