## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK: KRITIK ATAS SIKAP POLITIK PGPI
DALAM PILPRES 2014

## Victor Silaen

## Dosen Universitas Pelita Harapan
ABSTRACT: Politics  is  an  aspect  and  a  system  that  is  very important  in  the  lives  of  citizens.  All  citizens  including Christians  cannot  shy  away  from  politics,  because  of  politics produce  various  public  policies.  Thus  Christians  are  supposed to take part in political life, not only in the electoral arena, but also  in  other  areas.  In  the  event  the  election,  churches  should not  be  naïve.  Churches  must  wisely  give  political enlightenment to their congregations, instead of the other way, lead the congregation to elect candidates of certain leaders.
Thus the "political letter" issued by PGPI during the 2014 Presidential  Election  should  be  criticized  as  naïve,  since  the content  dictated  the  churches  under  PGPI.  In  addition,  issues brought  up  in  the  letter  were  entirely  unfounded.  It  is  no surprise  that  PGPI  Chairman,  Rev.  Dr.  Jacob  Nahuway,  MA, received much criticism and scorn.
KEYWORDS: politics,  political  participation,  power,  nation, country, religion.
ABSTRAK: Politik  adalah  aspek  dan  sistem  yang  sangat penting  di  dalam  kehidupan  kita  sebagai  warga  negara.  Kita,

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
termasuk Kristen, tak mungkin menghindar dari politik, karena politiklah yang membuat pelbagai kebijakan bagi publik. Maka, Kristen  pun  seharusnya  turut  mengambil  bagian  dalam kehidupan  berpolitik.  Bukan  hanya  di  ajang  pemilu,  tapi  juga dalam  konteks-konteks  lainnya.  Di  ajang  pemilu,  gereja-gereja tak  boleh  naif.  Gereja-gereja  harus  secara  bijaksana memberikan  pencerahan  politik  kepada  warga  jemaatnya. Bukan  sebaliknya,  menggiring  jemaat  untuk  memilih  calon pemimpin tertentu.
Terkait itulah maka ‛surat politik‛ yang dikeluarkan oleh PGPI  menjelang  Pilpres  2014  yang  lalu  patut  dikiritisi  sebagai sesuatu  yang  naif.  Sebab  isinya  bukan  hanya  mendikte  gereja- gereja  dalam  naungan  PGPI,  tetapi  juga  tidak  berdasar  sama sekali.  Tak  heran,  dikarenakan  hal  itu  Ketua  Umum  PGPI, Pendeta  Dr  Jacob  Nahuway,  MA,  banyak  mendapat  kritik, bahkan cemooh.
KATA KUNCI: politik, partisipasi politik, kekuasaan, negara, agama.
Tulisan  ini  membahas  tentang  Kristen  dan  politik, khususnya  di  Indonesia.  Terlebih  dulu  diuraikan  tentang  apa itu  politik  dan  partai  politik,  lalu  Kristen  dan  politik,  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  fenomena  perpolitikan  di Indonesia,  khususnya  di  seputar  penyelenggaraan  pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun 2014 yang lalu. Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  bukan  negara  yang berdasarkan  agama.  Atas  dasar  itu  itu  politik  seharusnya mengedepankan hal-hal yang bersifat nasionalis, bukan agamis.
Sebab,  politik  itu  sendiri  merupakan  wahana  untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak dan bukan untuk segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu saja.

## KRISTEN DAN POLITIK
Wacana  tentang  ‚Kristen  dan  Politik  di  Indonesia‛ merupakan  topik  yang  tetap  menarik  meski  sebenarnya  agak usang,  karena  sudah  banyak  buku  maupun  artikel  ilmiah  dan semi-ilmiah  yang  membahas  soal  ini.  Namun  demikian, menjelang  pemilihan  umum  (pemilu)  diselenggarakan,  selalu saja  topik  ini  mampu  memunculkan  daya  tarik  tersendiri. Maka, jangan heran kalau sebagian gereja merasa ‚terpanggil‛ untuk mewacanakannya kembali melalui forum-forum seminar atau diskusi. Ada baiknya juga, karena faktanya selalu saja ada warga  gereja  yang  bingung  bersikap  ketika  harus  menyambut pemilu dengan partisipasi konkret.
Pertanyaannya,  mengapa  mereka  bingung?  Jawabannya sederhana:  karena  oleh  sebagian  Kristen,  politik  masih dianggap  kotor,  sehingga  karena  itu  ditabukan.  Memang, dalam  kenyataannya,  praktik  politik  kerap  dipenuhi  perilaku pragmatis dan oportunistik, yang membuat politik distigmakan sebagai  ranah  kehidupan  yang  sarat  intrik  dan  taktik  licik. Sedemikian  buruknya  politik,  sehingga  di  ranah  tersebut  tak dikenal pertemanan dan permusuhan yang abadi, karena yang abadi  adalah  kepentingan  (baik  pribadi  maupun  golongan)

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
yang  harus  diperjuangkan  habis-habisan. 1 Kepentingan  itu sendiri  beraneka-ragam,  namun  yang  pasti  pencapaiannya haruslah  ditunjang  oleh  kekuasaan.  Maka,  dalam  konteks politik  internasional,  nasional  maupun  lokal,  perjuangan  yang terutama adalah mengejar kekuasaan, demikian dikatakan oleh ilmuwan politik Hans Joachim Morgenthau (2005).
Itulah  esensi  politik:  kekuasaan  ( power ).  Dengan  kekuasaan  di tangan,  pelbagai  kepentingan  menjadi  mudah  untuk  dicapai. Dikarenakan  hal  itulah  maka  kekuasaan  memiliki  dua  wajah: memesona  dan  mengerikan  ( tremendum  et  fascinatum ). 2 Karena daya  pikatnyalah  maka  pada  umumnya  manusia  selalu mencari,  mengejar,  mempertahankan  dan  sedapat  mungkin memperbesarnya  ( zoon  politicon ).  Tapi  juga  karena  daya rusaknyalah  maka  manusia  dapat  menjadi  serigala  bagi sesamanya ( homo homini lupus ).
Dikarenakan  banyaknya  orang  yang  memandang  politik hanya  dari  sisi-sisi  kelamnya  itu,  maka  politik  pun  akhirnya menjadi sesuatu yang dijauhkan, bahkan ditabukan.
Disebabkan hal itulah maka selanjutnya banyak orang yang tak
1 Itulah adagium terkenal filsuf politik dan negarawan Inggris abad ke-19, Lord Palmerston. Dalam bahasa aslinya berbunyi begini: ‚We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.‛ Matthew Hanzel,
‚International Relations Quotes,‛ Matthew Hanzel’s Blog: International Relations, Politics, Technology, Books, Music ,  diakses Desember 18, 2012, http://matthewhanzel.com/international-relations-quotes.
2 Istilah yang dikutip dari Rudolf Otto, dalam Eddy Kristiyanto, OFM, Sakramen Politik - Mempertanggung-jawabkan Memoria (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2008), 6.
sedikit  pun  berhasrat  untuk  belajar  politik.  Jangankan  belajar, untuk  sekadar  tahu  saja  pun  tak  mau.  Kalaupun  mereka terpaksa  bersentuhan  dengan  politik,  itu  hanya  sebatas memberikan  suara  di  ajang  pemilu.  Selepas  itu,  politik  pun kembali  terpinggirkan  bahkan  terabaikan.  Padahal  politik merupakan  aspek  dan  sistem  kehidupan  yang  sangat  penting. Politiklah  yang  membuat  pelbagai  kebijakan  bagi  publik. Atas dasar  itu  maka  setiap  warga  negara  seharusnya    mengambil bagian dalam kehidupan politik.
Tulisan ini selanjutnya membahas tentang hakikat politik, Kristen, partisipasi politik Kristen, dan Pemilu 2014, serta hal- hal penting di seputar isu-isu tersebut.

## POLITIK DAN PARTAI POLITIK
Dalam  literatur  ilmu  politik  terdapat  banyak  sekali definisi  tentang  politik.  Namun  intinya,  politik  itu  berkait  erat dengan pembuatan kebijakan ( policy making ) yang menyangkut kehidupan  orang  banyak  ( public ).  Karena  itulah  politik  selalu berhubungan  dengan  pemerintahan  ( polity ),  yang  dahulu  kala berada  di  wilayah  kota  (bahasa  Yunani: polis ).  Jadi,  merujuk politikos dan politheia (dalam  bahasa  Yunani),  politik  itu mencakup negara dan warga negara. 3
Politik,  karena  itu,  selalu  berurusan  dengan  kekuasaan (kemampuan  mempengaruhi  pihak  lain  agar  mengikuti  apa yang  kita  kehendaki)  dan  kepentingan.  Untuk  itu  politik  juga
3 J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles (Jakarta: Rajawali Press, 1993),
30.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
melibatkan  sistem,  proses,  dan  aktor-aktornya.  Maka,  jika disederhanakan,  politik  dapat  didefinisikan  sebagai  ‚ who  gets what,  when,  and  how ‛. 4 Di  situ  terkandung  pelbagai kemungkinan  tentang  ‚siapa  mendapat  apa,  kapan  dan bagaimana‛.  Karena  itulah  maka  politik  juga  bisa  diartikan sebagai  ‚ the  art  of  possibilities ‛  (seni  mengelola  pelbagai kemungkinan).  ‚Semua  mungkin  diwujudkan‛  atau  ‚semua mungkin dicapai‛, kira-kira begitulah artinya jika diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Jadi dalam politik, apapun  itu,  yang  penting  adalah  seninya  (atau  strateginya). Apakah  politik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  itu  terlihat  ‚cantik‛  bagi  publik?  Begitulah kira-kira. Maka, siapa pun bisa masuk ke dunia politik – tinggal soal  seninya  atau  strateginya  ‚bagus‛  atau  ‚tidak  bagus‛,  itu saja.
Sama  seperti  aspek-aspek  kehidupan  lainnya,  politik sesungguhnya  baik  karena  ia  berorientasi  pada  tercapainya kebaikan  bersama  ( common  good ).  Alain  Badiou  (2002) menegaskan  bahwa  politik  merupakan  ruang  di  mana  tujuan- tujuan untuk kebaikan bersama dipertaruhkan. 5 Atas dasar itu Badiou menjungkirbalikkan anggapan  teleologis bahwa politik
4 Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Jersey: Transaction Publishers, 2014), 74.
5 Dikutip dari Daniel Hutagalung, "Politik Untuk Kebaikan Bersama." Tempo.co Kolom Oktober 6, 2008. http://www.tempo.co/read/kolom/2008/10/06/31/Politik-Untuk-Kebaikan- Bersama.
adalah  wilayah  kotor,  haram  dan  licik.  Menurut  Badiou,  pada politik kita menyandarkan harapan-harapan untuk membangun  sesuatu  yang  baik  bagi  semua  orang.  Politik adalah  baik,  karena  itu  subjek  politik  haruslah  individu  atau sekelompok  individu  yang  memiliki  tujuan-tujuan  bagi kebaikan bersama.
Senada  dengan  Badiou,  Norberto  Bobbio  (2003) menekankan  bahwa  tujuan  dari  politik  adalah  menciptakan public  good atau  kebaikan  bagi  publik.  Kekuasaan  politik diperebutkan  untuk  menciptakan  sesuatu  yang  baik  bagi semua,  dan  partai  politik  (parpol)  merupakan  alat  untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 6 Di sisi lain, menurut Bobbio, tubuh  kepolitikan  kontemporer  juga  menghadapi  sejumlah persoalan  pokok.  Bobbio  mengidentifikasi  dua  soal  pokok, yakni: personal party dan money politics.
Kritik Bobbio berangkat dari muncul dan berkembangnya sebuah partai di Italia yang menamakan diri Forza Italia. Partai ini  dipimpin  oleh  konglomerat  media  Silvio  Berlusconi.  Forza Italia  adalah  partai  yang  baru  didirikan  pada  1993,  namun secara  mengejutkan  memenangkan  pemilu  Italia  tahun  1994, dan membawa Berlusconi menduduki jabatan perdana menteri. Bagi  Bobbio, personal  party merupakan  sebuah  partai  yang diciptakan  oleh  dan  untuk  satu  orang.  Ini  berbeda  dengan
6 Ibid . Adanya parpol di suatu negara menunjukkan setidaknya negara itu sudah demokratis. Tapi tentu saja jika jumlah parpol lebih dari satu. Sebab kalau hanya satu berarti tidak ada pilihan, dan itu berarti anti- demokrasi. Parpol-parpol itu secara periodik berkompetisi untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya, melalui sebuah ajang yang disebut pemilu.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
partai sebagaimana yang dipahami secara umum, yakni sebuah asosiasi dari sekumpulan orang. Partai Forza Italia merupakan personal  party ,  karena  bukan  perhimpunan  yang  menciptakan pemimpin, melainkan pemimpin yang menciptakan perhimpunan.
Dalam  partai  seperti  ini  umumnya  hanya  ada  loyalitas buta anggota partai terhadap pemimpin atau tokohnya; bukan pada  ide-ide,  proyek  politik,  rencana,  bahkan  ide-ide  utopis dari  partai  tersebut.  Atas  dasar  itu personal  party bukanlah partai  yang  dibangun  untuk  tujuan-tujuan public  good , melainkan  untuk  tujuan-tujuan  personal  atau  pribadi.  Model partai  seperti  ini,  menurut  Bobbio,  tak  akan  bertahan  lama, karena  begitu  si  tokoh  tak  lagi  berada  di  partai,  maka  partai tersebut perlahan-lahan akan pecah, mengecil, dan kemungkinan besar mati.
Sedangkan  Giovanni Sartori  (1976)  menyebut  ada  dua model  parpol. 7 Pertama,  yang  berorientasi  negara  ( state centered ). Kedua, yang berorientasi masyarakat ( society centered ).
Model  pertama  mengharuskan  negara  memiliki  program ekonomi politiknya sendiri, yang untuk mencapainya, pemerintah  harus  berada  pada  posisi  yang  mengontrol  setiap situasi  dan  kondisi  selama  jangka  waktu  yang  relatif panjang. Jadi,  meski  sistem  politik  modern  memberi  peluang  adanya parpol-parpol  yang  saling  berkompetisi,  namun  arah politik harus  tetap  berjalan  di  dalam  kontrol  pemerintah.
7 Giovanni Sartori, Parties and Party System: A Framework for Analysis , Vol.1 (New York: Cambridge University Press, 1976), 31-35.
Caranya,  bisa  dengan  menjadikan  parpol  tertentu  sebagai primadona  yang  selalu mendapatkan  dukungan  dan  fasilitas untuk  memenangkan  pemilu.  Karena,  jika  sang  primadona menang, setidaknya ada jaminan bagi kesinambungan program yang sudah dicanangkan itu.
Sementara  itu  model  kedua  justru  membiarkan  negara untuk  tidak  memiliki  program  ekonomi  politiknya  sendiri. Sebaliknya,  setiap  parpol  diharuskan  saling  berkompetisi menjajakan  masing-masing. Pertanyaannya,  program  siapa yang  akan  dilaksanakan  untuk  dan  atas  nama  negara? Jawabannya:  untuk  itulah  pemilu diselenggarakan,  untuk menentukan  siapa  lebih  layak  mengontrol  negara  berdasarkan programnya.  Maka,  dalam  konteks  ini, masing-masing  parpol diposisikan  setara  dan  tidak  ada  yang  diistimewakan  oleh negara. Sebab, parpol yang menang akan sangat mungkin ber- ganti-ganti,  setiap  kali  pemilu  diselenggarakan.  Jadi,  negara memang terus-menerus dikondisikan untuk menghormati setiap  parpol  yang  ada.  Niscaya  demikian pulalah rakyat selaku pemberi suara kepada parpol-parpol itu, juga bersikap serupa.
Kembali  pada  Bobbio,  ada  bahaya  lain  yang  harus diperhatikan: politik uang ( money politics ). Tak dapat disangkal bahwa politik uang merupakan salah satu ancaman serius bagi demokrasi. Personal  party bisa  hidup  dan  berkembang,  salah satunya,  dengan  politik  uang.  Pemimpin  yang  memiliki  dan mengandalkan  uanglah  yang  mampu  membangun personal party. Menurut Bobbio, suara rakyat bisa dibeli seperti layaknya barang.  Ini  merupakan  alasan  mendasar  kenapa  uang  bisa

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
merusak republik. Siapa yang memiliki uang lebih banyak, bisa membeli  suara  lebih  banyak.  Bobbio  mencontohkan  Amerika Serikat  (AS),  di  mana  yang  pertama-tama  dilakukan  para kandidat presiden untuk ikut pemilu adalah mencari dukungan dana ( funding ).

## POLITIK KRISTEN
Lalu  bagaimana  dengan  politik  Kristen?  Jikalau  Kristen didefinisikan  sebagai  pengikut  Kristus,  maka  tentunya  orang- orang  Kristen  adalah  mereka  yang  sehati  dan  sepikir  dengan Kristus.  Pertanyaannya,  bagaimana  Kristus  memandang politik?  Apakah  Kristus,  semasa  hidup-Nya  di  dunia  ini, berhubungan dengan politik?
Sejarah  mencatat  bahwa  Kristus,  yang  bernama  Yesus, lahir  dan  beranjak  dewasa  dalam  sebuah  struktur  masyarakat dengan kelas-kelas sosial bervariasi. Saduki adalah kelas sosial atas  yang  memiliki  harta  kekayaan  melimpah  dan  minoritas. Meski  demikian,  kelas  ini  tidak  tergolong  kelas  aristokratik, karena adat mereka yang kasar.
Di  bawah  itu  ada  Farisi,  yang  termasuk  kelas  menengah, bersahabat,  berwatak  urban  dan  sebagian  memiliki  watak revolusioner.  Selanjutnya  kelas  ketiga,  Am  Haaretz,  adalah kelas terbawah yang terdiri dari kaum tani, buruh kasar, lumpen proletariat . Beberapa sejarawan menyebut mereka sebagai kelas Esseni. 8 Inilah  kelas  yang  paling  tertindas  di  zaman  Sebelum
8 Lihat Erich Fromm, The Dogma of Christ and Other Essays on Religion,
Psychology and Culture (New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rineharta
Masehi (SM), baik oleh kelas-kelas lain di masyarakat maupun oleh  Imperium  Romawi.  Kepada  merekalah  kelak  Yesus  lebih menunjukkan  keberpihakan-Nya,  dan  sebaliknya,  dibanding kelas-kelas  lainnya,  merekalah  yang  lebih  mendukung  Yesus dalam melaksanakan misi-Nya saat itu.
Sebelum  Yesus  lahir,  gerakan  pemberontakan  bangsa Yahudi  kerap  muncul  akibat  kekejaman  dan  kejahatan  politik Imperium  Romawi  selama  berabad-abad.  Puncaknya  adalah ketika  kaum  Farisi  mendukung  aliansi  kekuatan  antara  kelas bawah perkotaan dan kelas bawah pedesaan, yang melahirkan kelompok Zelot. Tak tahan menderita akibat penindasan, kaum Zelot  kemudian  mencetuskan  pemberontakan  massa.  Hal  itu dipicu  oleh  pemaksaan  Imperium  Romawi  untuk  meletakkan patung  kaisar  di  Bait  Yerusalem  ( Temple  of  Jerusalem ). 9 Namun demikian,  kaum  pemberontak  itu  berhasil  ditumpas  oleh Imperium  Romawi.  Akibatnya  meningkatlah  radikalisasi  di kalangan kaum pemberontak itu, dan itulah yang seiring waktu dan  secara  psikologis  menyebabkan  terjadinya  transformasi gerakan  ke  arah  mesianistik.  Rakyat  merindukan  lahirnya seorang juruselamat (mesias).
Suatu  saat  muncullah  seorang  yang  bernama  Yohanes Pembaptis,  yang  dianggap  sebagai  pelopor  gerakan  spiritual. Karakteristiknya  lemah-lembut  dan  menekankan  kasih,  serta
and Winston, 1963), 3-91.
9 Ini terjadi di masa Kaisar Kaligula memerintah Romawi (37-41 SM). Bukan sekadar peletakan patung itu yang memicu pemberontakan, tapi juga pemaksaan Imperium Romawi agar bangsa Yahudi mempertuhankan Kaisar. ibid , 28-29.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
menghindari  cara-cara  kekerasan.  Yohanes,  anak  Zakaria  dari kaum  Esseni  itu,  adalah  seorang  utusan  Tuhan  yang mengabarkan akan datangnya zaman baru bagi bangsa Yahudi. Ia memproklamasikan kedatangan Kerajaan Allah ( The Kingdom of  God )  dalam  waktu  dekat.  Bangsa  Yahudi  yang  hidup  dalam penindasan saat itu tentu saja menyambut kedatangan Yohanes dengan  antusias.  Namun,  Yohanes  kelak  mati  dipancung  oleh Imperium  Romawi.  Maka  tampillah  Yesus  dari  Nazaret,  yang pernah dibaptis oleh Yohanes, melanjutkan gerakan perjuangan spiritual yang sudah dirintis Yohanes.
Seperti  halnya  Yohanes,  Yesus  juga  mengajarkan  tentang Kerajaan  Allah.  Ia  bahkan  Sang  Raja  itu  sendiri,  yang  sudah dinubuatkan  sebelumnya  (Zak.  9:9).  Itu  sebabnya,  Imperium Romawi saat itu merasa terancam kalau-kalau Yesus kelak akan melakukan  makar  politik. 10 Apalagi  orang-orang  yang mengikut  Yesus  saat  itu  memang  menyebut-Nya  sebagai  Raja Israel  (Yoh.  12:13).  Tapi  mereka  salah,  karena  kemudian  Yesus mengatakan sendiri bahwa Ia tidak akan mendirikan kerajaan- Nya di dunia ini (Yoh. 18:36). Apalagi pada saat lain Yesus juga mengajarkan  agar  bangsa  Yahudi  taat  kepada  Kaisar  Romawi dengan memberi apa yang harus diberikan kepada sang kaisar (Mat. 22:15-21).
Yesus  sendiri  akhirnya  mati  karena  otoritas  politik  saat itu.  Sepotong  kalimat  dalam  Pengakuan  Iman  Rasuli  yang selalu  kita  ucapkan  dalam  ibadah  di  gereja,  ‛Yang  menderita
10 Will Durrant, Story of Civilization: Volume 3, Caesar and Christ (New York:  Simon and Schuster, 1966),  554-555.
sengsara  di  bawah  pemerintahan  Pontius  Pilatus,  disalibkan, mati  dan  dikuburkan  ...‛  itu  saja  sudah  menunjukkan  bahwa Yesus  berada  di  dalam  sebuah  sistem  politik.  Tapi,  karena sistem  politik  saat  itu  sangat  otoriter,  maka  secara  sepihak  Ia dituduh akan melakukan makar walaupun tuduhan itu sendiri tak pernah berhasil dibuktikan hingga ajal-Nya.
Atas  dasar  itu,  lalu  bagaimana  menjelaskan  relasi  antara Yesus  dan  politik?  Pertama,  Yesus  memiliki  visi  politik,  yakni menghadirkan  Kerajaan  Allah.  Namun  bagi  Yesus,  Kerajaan Allah  itu  ‛ada  di  antara  kamu‛  (Luk.  17:20-25),  artinya  di tengah  kita  sendiri.  Jadi,  Kerajaan  Allah  versi  Yesus  bukanlah sesuatu  yang  berwujud  fisik  semisal  istana  yang  lengkap dengan  angkatan  bersenjata  dan  teritori  kekuasaannya. Kerajaan  Allah  adalah  situasi  dan  kondisi  ketika  kebenaran, keadilan  dan  kesejahteraan  diwujudnyatakan  di  dalam kehidupan bersama.
Kedua,  Yesus  adalah  seorang  tokoh  spiritual  sekaligus tokoh  politik.  Kajian  mendalam  Erich  Fromm  tentang  sejarah Alkitab dan gerakan-gerakan kristiani awal, dalam You Shall be As  Gods (1968),  menyiratkan  bahwa  seorang  tokoh  gerakan keagamaan  pada  hakikatnya  adalah  seorang  tokoh  politik. Agama  dan  politik  merupakan  dua  aspek  kehidupan  yang bertalian  erat  satu  sama  lain  –  yang  di  abad-abad  selanjutnya bahkan kerap bercampur-aduk dalam praktiknya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa memisahkan keduanya sama sekali tidaklah mungkin.
Itulah  uniknya  cara  berpolitik  Yesus,  yakni  politik  tanpa kekerasan.  Alih-alih  mengajarkan  pemberontakan  terhadap

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
pemerintah,  Yesus  justru  mengajarkan  ketaatan,  meski pemerintah itu sendiri penindas. Yesus tak pernah mendorong para  pengikut-Nya  untuk  menggulirkan  revolusi  sosial.  Inilah politik yang tidak berorientasi kekuasaan. 11
Visi politik Yesus ini kelak dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada para pengikut Kristus di Roma, Paulus juga  menekankan  agar  Kristen  ‚takluk  kepada  pemerintah‛, ‚tidak  melawan  pemerintah‛,  ‚berbuat  baik‛,  termasuk ‚membayar pajak‛ (pasal 13 ayat 1-7). Di samping Surat Roma, dalam  Perjanjian  Baru  juga  ada  beberapa  nas  lain  yang memberi  nasihat  tentang  bagaimana  seharusnya  sikap  Kristen terhadap pemerintah. Dalam 1 Pet. 2:13-17, 1 Tim. 2:2, dan Titus 3:1, kita temukan berbagai unsur yang tercantum juga di dalam surat  Roma.  Ayat-ayat  tersebut  pada  intinya  mengajarkan ketaatan kepada pemerintah, bahkan kepada semua penguasa, yang  ditempatkan  di  atas  kita  dan  yang  diberi  tugas menghukum  kejahatan,  sementara  kewajiban  kita  sendiri adalah  berbuat  baik.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  nasihat  mengenai  sikap  Kristen  terhadap  pemerintah merupakan ajaran umum gereja purba.
11 Namun, konteks sekarang tentu berbeda dengan konteks Yesus di abad pertama Masehi itu. Di zaman modern ini, bila kalangan Kristen masuk ke dunia politik dan mengejar kekuasaan tentu sah-sah saja. Sebab, dengan kekuasaan di tangan, kita dapat mempengaruhi proses-proses politik formal secara lebih efektif.
Ketiga,  Yesus  adalah  martir  politik. 12 Menurut  Mutiara Andalas,  yang  merujuk  pemikiran  teolog  Amerika  Latin  Jon Sobrino,  kitab  suci  kristiani  banyak  membahas  tema penderitaan.    Yesus  menangkap  realitas  penderitaan  korban dan  mencari  jalan  untuk  membebaskan  mereka.  Penguasa politik,  agama,  dan  cendekiawan  di  zaman  Yesus  cenderung menggelapkan  realitas  penderitaan.  Solidaritas  dengan  korban absen dari hidup publik. Yesus berada di sisi komunitas korban yang mengalami penderitaan. Dosa mengakibatkan perpecahan dalam  masyarakat.  Minoritas  penghuni  dunia  yang  memiliki kekuasaan hendak menguasai meja perjamuan bersama dengan menendang  keluar  mayoritas  warga  dunia  lain.  Penyingkiran hidup  komunitas  korban  dari  masyarakat  itu  mendapat justifikasi  agama.  Di  saat  itulah  Yesus  hadir,  membuka  mata dan  hati-Nya  kepada  korban.  Ia  tidak  berlalu  dari  hadapan mereka.  Sebaliknya,  Ia  berhenti,  mendekati  dan  mengobati luka-luka mereka. Yesus adalah pribadi yang berani berkorban demi  menghadapi  realitas  sosial.  Bahkan  Ia  sendiri  menjadi korban  kekerasan  yang  paling  brutal  demi  menawarkan kehidupan baru.
Pembahasan  di  atas  kemudian  menimbulkan  beberapa pertanyaan  yang  bisa  ditarik  benang  merahnya  sampai  ke bidang  politik  dewasa  ini.  Pertama,  apakah  yang  dimaksud dengan  ‚berbuat  baik‛  itu?  Kedua,  apakah  sesungguhnya makna  ‚takluk‛  kepada  pemerintah?  Ketiga,  jika  Paulus
12 P. Mutiara Andalas, SJ, Kesucian Politik - Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan (Jakarta: Libri BPK Gunung Mulia, 2008), 174-177.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
menulis  bahwa  ‚pemerintah  berasal  dari Allah‛,  masihkah  itu relevan  di  negara  demokrasi  yang  sudah  mengalami modernisasi  politik  ke  arah  yang  makin  sekuler  dan  tak  ada lagi pandangan tentang ‚kekuasaan yang sakral‛? Dengan kata lain,  bukankah  faktanya  pemerintah  sekarang  ini  (terutama  di negara-negara  berbentuk  republik)  berasal  dari  rakyat,  dalam arti  rakyatlah  yang  memilih  dan  memberi  mandat  kepada mereka untuk berkuasa?

## TEORI KEKUASAAN NEGARA
Surat Paulus kepada para pengikut Kristus di Roma harus diinterpretasi  secara  kritis  dan  kontekstual  agar  tak menimbulkan  pemikiran-pemikiran  naif  dalam  memandang hubungan  gereja  dan  negara.  Khususnya  terhadap  Pasal  13, gereja-gereja harus belajar memahami sejarah pemikiran politik yang  bergulir  dialektis  sejak  zaman  dulu  hingga  kini.  Secara khusus,  yang  perlu  dipahami  adalah  jawaban  atas  pertanyaan ini: dari manakah negara memperoleh kekuasaannya?
Sejak zaman Yunani Kuno, sebelum Yesus lahir, persoalan kekuasaan negara itu memang sudah menjadi perdebatan. Dua pemikir besar di zaman itu, Plato dan Aristoteles, mengatakan bahwa  negara  membutuhkan  kekuasaan  mutlak  agar  dapat mendidik rakyatnya dengan nilai-nilai moral yang rasional. 13
Memasuki  zaman  Masehi,  konsep  kekuasaan  mutlak negara itu kemudian diambil-alih oleh agama Kristen. Terlebih
13 George Sabine, Teori-teori Politik, terj. Soewarno Hadiatmodjo (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 7.
sejak  agama  ini  berkembang  menjadi  agama  yang  mapan  di bawah  pemerintahan  Raja  Konstantin  Agung  (305-337). Sebelumnya,  agama  Kristen  merupakan  agama  yang  dikejar- kejar  untuk  ditumpas  oleh  Imperium  Romawi. Agama  Kristen kemudian  memberikan  keabsahan  kepada  raja-raja  Kristen yang  memerintah  dengan  kekuasaan  yang  hampir  mutlak. Kekuasaan para raja ini hanya dibatasi oleh kekuasaan gereja. 14
Pengaruh  agama  kemudian  menjadi  semakin  kuat, sehingga  seorang  raja  akan  mengalami  krisis  legitimasi kekuasaan  jika  tidak  diberkati  gereja.  Sebaliknya,  negara  yang diberkati  oleh  gereja  dianggap  sebagai  negara  yang  diberkati oleh  Tuhan.  Karena  itulah  ia  layak  dipatuhi  oleh  rakyatnya. Kekuasaan raja, karena itu pula, dianggap sebagai perpanjangan kekuasaan Tuhan atas alam semesta.
Kekuasaannya  adalah  kekuasaan  ilahi.  Selanjutnya,  posisi gereja menjadi lebih tinggi daripada posisi negara. Gereja yang diwakili Paus menjadi lebih berkuasa daripada raja-raja Kristen yang memerintah di daratan Eropa saat itu. Gereja adalah wakil Tuhan  untuk  persoalan  keselamatan  di  akhirat,  sedangkan negara  adalah  wakil  gereja  untuk  mengatur  kehidupan  di dunia.  Karena  itu,  sudah  sepatutnyalah  jika  kekuasaan  gereja lebih besar daripada kekuasaan negara.
Memasuki  abad  ke-16,  timbullah  keraguan  orang  akan kekuasaan  gereja  yang  berlebihan  itu. Apalagi  saat  itu  banyak
14 J.J. von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum: Dari Plato sampai Kant , terj. R. Wiratno, Djamaluddin DT. Simangkuto, dan Djamadi, (Jakarta: Pembangunan, 1980), 73-74.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
pemimpin  gereja  yang  melakukan  penyimpangan  dalam  hal ajaran  dan  praktik  kehidupan  bergereja.  Misalnya  saja  surat pengampunan  dosa  yang  diperjualbelikan.  Pendeknya,  Paus terlalu  mendominasi  kehidupan  masyarakat dan  tak  sungguh- sungguh menghargai  pemerintah. Gereja telah merampas hak- hak  pemerintah,  sehingga  terseret  dalam  hal-hal  duniawi seperti  politik,  peperangan,  dan  pengurusan  harta-benda. Disebabkan  keadaan  gereja  yang  makin  kacau  itu, tampillah seorang  rahib  muda  Jerman  bernama  Martin  Luther  (1483- 1546). Ia sangat gencar mengkritik pelbagai ajaran dan praktik kehidupan  gereja  yang  dianggapnya  telah  jauh  menyimpang dari  kebenaran  Alkitab.  Ia  juga  mengajukan  pokok-pokok pikirannya  tentang  reformasi  gereja,  di  hadapan  sivitas akademika Universitas Wittenberg, pada 31 Oktober 1517.
Pada  intinya  pemikiran  Luther  menekankan  pentingnya kebebasan individu dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal  politik,  Luther  mengajarkan  agar  orang  percaya  takluk kepada  pemerintah  dan  taat  kepada  hukum-hukumnya. Namun,  hendaknya  itu  dilakukan  secara  sukarela  dan  bukan karena  dipaksa  dengan  kekerasan.  Tapi  karena  tidak  semua orang  baik,  maka  negara  juga  diperlukan  sebagai  wadah pemerintahan  Tuhan  di  dunia.  Orang  baik  dapat  diperintah dengan  Roh  Kudus,  sedangkan  orang  jahat  harus  diperintah dengan  pedang  (melalui  pangeran,  raja,  dan  para  hakim)  dan dengan  cara  kekerasan.  Jadi,  gereja  dan  negara  harus  berjalan bersamaan  di  dunia  ini.  Lalu,  bagaimana  jika  pemerintahan
duniawi itu bertindak lalim? Menurut Luther, pemerintah sama sekali tak boleh ditentang. 15 Itulah sebabnya, etika sosial Luther kelak  disebut defeatis (mengalah)  dan quietist (pasif,  menolak aksi).
Selanjutnya  tampillah  John  Calvin  (1509-1564),  dari Perancis.  Ia  sangat  menekankan  pentingnya  moralitas  dan disiplin  hidup  (etos  kerja)  orang-orang  yang  percaya  kepada Tuhan. 16 Dalam  hal  politik,  Calvin  menolak  ajaran  kaum reformasi  radikal  bahwa  orang  Kristen  tidak  memerlukan  lagi adanya  negara.  Menurut  dia,  selama  manusia  hidup  di  dunia ini,  negara  harus  dipandang  sebagai  anugerah  Tuhan  untuk mengusahakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Atas  dasar  itu Calvin menolak bahwa orang-orang percaya tidak harus takluk kepada  pemerintah.  Hukum  yang  dibuat  pemerintah  haruslah ditaati  demi  mendatangkan  keadilan.  Itulah  sebabnya,  negara dapat menggunakan  kekerasan  dan  paksaan  sepanjang  hal  itu diperlukan.
Namun, bagaimana jika pemerintah korup dan sewenang- wenang  terhadap  rakyatnya?  Calvin  menjawab,  karena pemerintah  adalah  hamba  Tuhan,  maka  perlawanan  terhadap pemerintah  yang  lalim  sama  halnya  dengan  perlawanan terhadap Tuhan. Yang boleh dilakukan rakyat hanyalah berdoa. Terhadap pemerintah yang lalim, Tuhan sendiri akan memakai cara-cara  tertentu  untuk  memusnahkan  para  penguasa  yang
15 Lihat Christiaan De Jonge, Apa Itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998).
16 Ibid .

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
korup  itu  (misalnya  melalui  pemberontakan  di  dalam  negeri atau  penyerangan  musuh  dari  luar).  Tapi,  kata  Calvin  lagi, kalau  semua  cara  itu  gagal  mengendalikan  seorang  raja  yang lalim,  dengan  sangat  terpaksa  boleh  dipakai  kekerasan. Namun,  hal  itu  hanya  boleh  dilakukan  atas  prakarsa  mereka yang  diberi  wewenang  dalam  hukum  negara  untuk  ikut memerintah.  Sedangkan  masyarakat,  secara  pribadi-pribadi, dilarang untuk memberontak.
Dengan  meluasnya  pemikiran-pemikiran  reformator  itu, dari  Skotlandia  kemudian  tampillah  seorang  rohaniwan bernama  John  Knox  (1513-1572).  Perihal  ketaatan  rakyat terhadap  pemerintah,  Knox  menentang  Calvin  karena kepasifannya.  Menurut  Knox,  tugas  setiap  orang  percaya adalah mengoreksi raja (penguasa) jika ia bertentangan dengan kehendak Tuhan atau melakukan pelbagai tindakan yang tidak mempermuliakan  nama  Tuhan.  Jadi,  ia  secara  tegas  menolak pemikiran  Calvin  bahwa  pemberontakan  rakyat  terhadap pemerintah  selalu  salah.  Tindakan  itu  diperlukan,  menurut Knox, dalam konteks reformasi gereja. 17
Tak  pelak,  gerakan  reformasi  gereja  saat  itu  merupakan peristiwa penting yang berdampak politis sangat besar. Hal ini tidak  mengherankan  jika  disadari  betapa  besarnya  peranan gereja  dalam  seluruh  kehidupan  masyarakat  pada  masa  itu. Setiap  goncangan  di  gereja  langsung  terasa  dalam  seluruh kehidupan  masyarakat  dan  mengundang  reaksi  keras  dari pemerintah.  Itulah  sebabnya  para  reformator  diperhadapkan
17 Ibid .
dengan  konsekuensi  politik  dari  reformasi  mereka.  Mereka dipaksa untuk menentukan sikap terhadap tatanan politik pada zaman  itu  dan  memikirkan  bagaimana  hubungan  gereja  yang diperbarui dengan pemerintah dan negara.
Selanjutnya  benih-benih  perlawanan  yang  terkandung dalam pemikiran para reformator itu dikembangkan oleh para pemikir  yang  dikenal  sebagai  kaum  Monarchomacha  (artinya: kaum  pembantah).  Kelompok  yang  berkembang  pada  akhir abad  ke-16  ini  mula-mula  mendasarkan  dirinya  pada  kritik- kritik  yang  memakai  kaidah-kaidah  agama  Kristen.  Persoalan yang  mereka  lontarkan  adalah,  bila  raja  memperoleh kekuasaannya  dari  gereja,  dan  raja  kemudian  melanggar kaidah-kaidah  agama  (tetapi  gereja  tetap  merestuinya), haruskah  raja  yang  demikian  dipatuhi  terus?  Mana  yang  lebih penting  untuk  dipatuhi:  raja,  yang  diberkati  oleh  gereja,  atau kaidah-kaidah agama, yang tidak selalu berarti gereja? Dengan dipertentangkannya  kaidah-kaidah  agama  dengan  kekuasaan seorang  raja  (termasuk  gereja  yang  memberkatinya),  dengan demikian kaum Monarchomacha telah meletakkan dasar-dasar untuk meragukan sekaligus kekuasaan mutlak raja dan gereja. 18
Hal  yang  penting  dalam  hal  ini  adalah  dipisahkannya kaidah agama dari kekuasaan gereja. Orang di luar gereja juga punya  kemampuan  untuk  melakukan  interpretasi  tentang  apa yang  disebut  sebagai  kaidah  agama.  Jadi,  interpretasi  tentang kaidah-kaidah  agama  itu  bukan  lagi  menjadi  monopoli  gereja. Pemikiran semacam ini makin berkembang. Kaum
18 Lihat Schmid, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Monarchomacha  yang  muncul  belakangan  tak  lagi  membatasi diri  pada  kaidah-kaidah  agama  saja  sebagai  dasar-dasar perlawanannya.  Mereka  juga  mulai  bicara  tentang  hak-hak rakyat,  dengan  mengajukan  pertanyaan:  dapatkah  rakyat melakukan perlawanan terhadap raja, jika sang raja melakukan penindasan  terhadap  mereka,  sekalipun  sang  raja  tidak melanggar kaidah-kaidah agama?
Maka, dimulailah sekularisasi kekuasaan negara. 19 Saat itu sebenarnya  mulai  muncul  ide-ide  tentang  kedaulatan  rakyat. Brutus  (nama  samaran),  misalnya,  pada  1579,  menulis  sebuah buku  berjudul Vindiciae  Contra  Tyrannos ,  yang  banyak membahas  tentang  kedaulatan  rakyat.  Ia  menyatakan, meskipun  seorang  raja  dipilih  oleh  Tuhan,  tetapi  ia  diangkat berdasarkan persetujuan rakyatnya. Karena itu seorang raja tak boleh  memerintah  dengan  sewenang-wenang.  Jika  itu  terjadi, setiap orang berhak untuk melawannya.
Masuk  ke  Zaman  Pencerahan,  muncullah  para  pemikir yang  berupaya  menjelaskan  kekuasaan  negara  secara  rasional dan  pragmatis  (McDonald,  1968). 20 Misalnya  Thomas  Hobbes (1588-1679),  seorang  filsuf  Inggris,  yang  berupaya  membela kekuasaan  mutlak  negara  dengan  alasan  non-agama.  Menurut dia,  negara  memang  harus  memiliki  kekuasaan  yang  besar. Karena  jika  tidak,  keadaan  masyarakat  akan  sangat  kacau
19 Ibid . 20 Lihat Lee Cameron McDonald, Western Political Theory , from Machiavelli to Burke (San Diego, California: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 194-207.
disebabkan setiap orang saling berperang demi memperjuangkan  kepentingannya  sendiri-sendiri.  Saat  itu mulai  muncul  tesis  bahwa  negara  merupakan  wakil  dari kepentingan  umum,  sedangkan  masyarakat  hanya  mewakili kepentingan individu atau kelompok secara terpecah-pecah.
Pendapat Hobbes itu kemudian ditentang oleh John Locke (1632-1704), rekan senegaranya. Menurut dia, kekuasaan negara haruslah  dibatasi.  Batas  itu  adalah  hak-hak  alamiah  yang melekat  di  dalam  diri  manusia  sejak  kelahirannya.  Yaitu,  hak atas  kehidupan,  hak  atas  kemerdekaan,  dan  hak  atas  milik pribadi.  Bagi  Locke,  negara  ada  justru  untuk  melindungi  hak- hak  alamiah  yang  tak  terpisahkan  itu.  Kalau  negara  tidak melakukannya,  maka  merupakan  hak  individu  untuk melawannya.  Kelak,  pemikiran  Locke  dianggap  sebagai  awal bagi  berkembangnya  gagasan-gagasan  tentang  hak  asasi manusia (HAM).
Setelah  Locke,  tampillah  Montesquieu  (1689-1775)  dari Perancis.  Pemikirannya  yang  terkenal  adalah Trias  Politica , perihal  pemisahan  kekuasaan  antara  lembaga  eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut dia, pemisahan kekuasaan itu penting  agar  tak  terjadi  kesewenang-wenangan  oleh  orang- orang yang diserahi kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.  Berikutnya,  dari  negara  yang  sama,  tampillah  Jean- Jacques Rousseau (1712-1778), seorang filsuf yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan pemikiran politik zaman itu. Ia  melontarkan  gagasan  tentang  negara  sebagai res  publika (republik),  yang  berarti  ‚urusan  publik‛.  Negara  tak  lagi merupakan  sesuatu  yang  asing,  yang  hanya  dimiliki  raja  atau

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
sekelompok orang saja, melainkan milik semua. Bagi Rousseau, itulah negara yang sah: republik. Di dalamnya, rakyat berdaulat dan ikut mengurusi persoalan-persoalan negara.
Sejak  itulah  gagasan  tentang  demokrasi  sebagai  sistem politik yang menekankan kedaulatan rakyat mulai berkembang.  Selanjutnya,  abad  ke-19,  dimulailah  Zaman Liberal,  dengan  pemikiran-pemikiran  yang  menekankan pentingnya  kebebasan  individual.  Negara,  menurut  para pemikir  Liberalisme  Klasik  ini,  hanya  berperan  sebagai ‚penjaga malam‛ yang mengurusi masalah-masalah keamanan saja. Di Perancis, konsep kebebasan individu ini dikenal sebagai laissez-faire (artinya:  biarkan  saja).  Jadi,  negara  dilarang  ikut campur  dalam  kehidupan  warganya.  Kekuasaan  negara  kecil sekali.  Namun  kemudian,  peran  negara  yang  minimal  itu dirasakan  tak  memadai.  Dalam  bidang  ekonomi,  kebebasan individual  itu  justru  kian  memperlebar  kesenjangan  antara golongan  yang  kaya  dan  miskin.  Maka,  negara  pun  kemudian diberi  kekuasaan  dan  peran  yang  lebih  besar  untuk mencampuri  urusan-urusan  warganya.  Tujuannya,  demi menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  kebebasan individual  tetaplah  dihargai.  Itulah  zaman  yang  disebut  Neo- Liberal, yang dimulai pada awal abad ke-20, dengan pemikiran- pemikiran yang disebut Liberalisme Modern. 21
Di  antara  kedua  aliran  pemikiran  itu,  muncullah  Karl Marx  dengan  tafsiran  barunya  tentang  negara  dan  kekuasaan.
21 J. Salwyn Schapiro, Liberalism: Its Meaning and History (Princeton: N.J. Van Nostrand, 1958), 14.
Ia memakai teori Hegel (tentang dialektika sejarah), yang sudah diubahnya  dengan  menyatakan  bahwa  tujuan  sejarah  adalah terciptanya  masyarakat  komunis  yang  harmonis.  Marx mengatakan  bahwa  perjuangan  kelas  adalah  motor  penggerak sejarah.  Negara,  yang  selama  ini  dijadikan  alat  oleh  kelas pemilik  modal,  harus  dikuasai  oleh  kelas  buruh.  Setelah  itu kaum  buruhlah  yang  dengan  kemampuannya  bertanggung jawab untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat komunis tanpa kelas dan tanpa pemilikan pribadi itu. 22
Pemikiran  Marx,  boleh  dibilang,  hanya  berkembang  di beberapa  negara  saja.  Uni  Soviet  sendiri,  negara  komunis terbesar yang membangun sistem politiknya di atas pemikiran Marxis, terbukti gagal hingga akhirnya bubar (1991). Pemikiran yang  justru  kian  populer,  bahkan  kian  menjadi  tren  dunia dewasa ini, adalah demokrasi sebagai suatu sistem politik yang meletakkan  kedaulatan  di  tangan  rakyat.  Rakyatlah  yang berkuasa  atas  negara,  sehingga  rakyat  pulalah  yang  berhak menentukan  para  pemimpin  untuk  diserahi  kekuasaan menjalankan  roda  pemerintahan.  Atas  dasar  itu,  maka  para pemimpin  haruslah  senantiasa  memberi  pertanggungjawaban kepada  rakyat.  Dan  jika  mereka  dinilai  gagal  atau  telah melakukan penyimpangan, rakyat berhak mengkritik, memprotes,  bahkan  menentangnya.  Rakyat  juga  berhak menggantikannya,  melalui  sebuah  ajang  pemilu  yang terselenggara secara periodik.
22 Lihat McDonald, Western Political Theory, 194-207.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Jadi,  jelaslah  bahwa  kekuasaan  para  pemimpin  di  negara demokratis tidak berasal dari Tuhan. Kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Sebab tanpa rakyat tak ada negara. Itulah sebabnya rakyat  berhak  untuk  mengawasi  jalannya  pemerintahan  dan berpartisipasi  di  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  negara yang  berkait  dengan  hajat  hidup  rakyat.  Pendeknya,  rakyat sungguh-sungguh  dihargai  di  negara  semacam  ini.  Setiap orang dipandang setara dalam derajat dan kesempatan. Mereka bebas menyatakan pendapat, membentuk kelompok kepentingan  maupun  partai  politik  dan  saling  bersaing  untuk menempatkan  pemimpin-pemimpin  pilihan  mereka  pada posisi-posisi  strategis  pembuat  kebijakan  atau  pengambil keputusan bagi rakyat.

## POLITIK KRISTEN DI INDONESIA
Peran  Kristen  dalam  perpolitikan  di  negara  ini  selama lebih  dari  setengah  abad  rasanya  tak  terlalu  dapat dibanggakan.  Selama  beberapa  dekade  sejak  Proklamasi Kemerdekaan  (1945)  mungkin  masih  ada  beberapa  tokoh, kelompok  atau  gerakan  Kristen  yang  patut  dikemukakan karena  kontribusi  positifnya  di  dalam  kehidupan  bernegara- berbangsa. Sebutlah, misalnya, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Dr. T.S. Gunung  Moelia,  Mr.  Amir  Sjarifoeddin,  dan  Dr.  Johannes Leimena  untuk  individu;  sedangkan  untuk  kelompok  atau gerakan,  antara  lain  Parkindo  (Partai  Kristen  Indonesia)  dan PKN (Partai Kristen Nasional). Hingga beberapa dekade di era Orde  Baru  pun  masih  ada  tokoh  Kristen  yang  sangat  disegani di  aras  nasional,  yakni  Dr.  T.B.  Simatupang,  seorang
purnawirawan militer yang pemikiran-pemikiran teologi sosial- politik  dan  pertahanan-keamanannya  dipuji  banyak  orang. Tetapi, setelah mereka semua berlalu dan rezim Soeharto makin dominan  dan  represif,  gerakan  politik  Kristen  pun  kian meredup.
Pasca-Soeharto, seiring reformasi dan demokratisasi yang bergulir,  sebagian  Kristen  pun  mulai  terjangkiti  euforia berpolitik.  Sebagian  mereka  masuk  menjadi  kader  di  sejumlah partai  nasionalis,  sementara  yang  lainnya  memilih  untuk mendirikan  partai  politik  sendiri  dengan  mengusung  bendera Kristen.  Pertanyaannya,  tepatkah  itu  untuk  Indonesia  yang mayoritas  rakyatnya  beragama  Islam?  Jelas  tidak.  Apalagi, seperti  sudah  dijelaskan  di  atas,  berpolitik  itu  haruslah berorientasi  untuk  kebaikan  umum.  Jadi,  jika  agama  diusung tinggi-tinggi dalam berpolitik, maka yang tercipta justru adalah ‚batas  dan  jarak‛.  Akan  ada  pihak  dan  kalangan  tertentu  di masyarakat yang merasa terhalangi untuk mendukung apalagi bergabung dengan partai tersebut.
Pertanyaan  kedua,  apakah  Kristen  harus  ikut  berpolitik? Saya  ingin  menjawabnya  dengan  merujuk  pemikiran  Dr. Johannes Leimena  (1905-1977),  salah  seorang inisiator Sumpah Pemuda  1928  dan  salah  satu  tokoh  Kristen  terkemuka  di  era Soekarno.  Menurut  dia,  Kristen  di  Indonesia  memiliki  dwi- kewargaan  ( dual  citizenhip ).  Secara  kritis  Leimena  memikirkan tentang bagaimana kedudukan warga gereja dan warga negara yang  ‚paradoksal‛  di  Indonesia,  dikaitkan  dengan  makna kehadiran Kristen di negeri ini sebagai sebuah ‚karunia‛ ( Gabe ) yang harus disikapi dalam wujud kerja sama yang kritis solider

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
dengan  sesama  warga  negara  Indonesia  lainnya;  dalam  arti to share  and  share  alike ,  sebagai  suatu  pertanggungjawaban ( Aufgabe )  kepada  Sang  Pemberi,  yaitu  Tuhan  Allah  sendiri, demi  keutuhan  negara  dan  bangsa  berdasarkan  Pancasila sebagai  ideologi  yang  pluralis,  sekuler,  integratif,  sentripetal dan  final. 23 Jadi  bagi  Leimena,  menjadi  Kristen  juga  sama pentingnya  dengan  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang bertanggung  jawab  pada  saat  bersamaan.  Karena  itulah  ia selalu  menekankan  agar  kehadiran  Kristen  bisa  membawa keharmonisan dan berkat bagi segenap bangsa.
Atas  dasar  itu  maka  bagi  Kristen,  berpolitik  seharusnya merupakan  panggilan.  Hanya  saja  di  sini  perlu  diperhatikan dua  kategori  tentang  berpolitik:  1)  berpolitik  moral  (etik);  2) berpolitik praktis. Yang pertama merupakan upaya mempengaruhi  kehidupan  publik  dan  atau  kehidupan bernegara  melalui  tindakan  bersuara  (mengkritisi  dan  atau memberi  masukan  kepada  pihak-pihak  yang  memegang kekuasaan melalui pelbagai media dan saluran) tanpa berpikir untuk  mencari  kekuasaan  itu  sendiri.  Sedangkan  yang  kedua merupakan  upaya  mempengaruhi  kehidupan  publik  dan  atau kehidupan  bernegara  melalui  partai  politik,  yang  karenanya juga  selalu  berorientasi  untuk  meraih  kekuasaan.  Berpolitik
23 Lihat P.D. Latuihamallo, Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab, Mengenang Dr. J. Leimena (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980). Lihat juga Flip P.B. Litaay, Pemikiran Sosial Johannes Leimena tentang Dwi-Kewargaan di Indonesia ( Salatiga: Satya Wacana University Press bekerja sama dengan Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UKSW Salatiga, 2007).
moral  merupakan  hak  asasi  setiap  orang  (termasuk  Kristen) dan  selayaknya  digunakan  dengan  semaksimal  mungkin.
Sedangkan
berpolitik praktis seharusnya menjadi pertimbangan  bagi  mereka  yang  betul-betul  merasa  memiliki kompetensi  di  bidang  ini,  termasuk  di  antaranya  adalah keberanian  bersuara  lantang  dan  beradu  argumen  dengan banyak orang.
Intinya  hanya  itu.  Tinggal  dilengkapi  dengan  ini:  bahwa berpolitik  yang  kristiani  haruslah  etis  dan  logis.  Dengan  etis berarti  cara  dan  strateginya  haruslah  sesuai  dengan  nilai-nilai kristiani.  Itu  berarti  praktik money  politics haruslah  dijauhkan. Sedangkan logis menunjukkan bahwa Kristen berpolitik secara cerdas, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan bersama.

## PILPRES 2014 DAN FAKTOR AGAMA
Sejumlah  ilmuwan  politik  seperti  Juan  Linz,  G.  Bingham Powell,  Jr,  dan  Robert  Dahl  menyimpulkan  ada  lima  indikator untuk  mengamati  apakah  suatu  negara  telah  layak dikategorikan sebagai negara yang demokratis atau tidak. Salah satunya  adalah  pemilu. 24 Terkait  dengan  itu  Indonesia  telah berulang  kali  menyelenggarakan  pemilu,  baik  pemilu  untuk memilih  para  calon  anggota  legislatif  (pileg),  calon  presiden dan  wakil  presiden  (pilpres),  juga  calon  kepala  daerah (pilkada).  Berdasarkan  realitas  yang  ada  dalam  setiap  pemilu
24 Dikutip oleh Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 3-10.
tersebut,  tidak  sedikit  ilmuwan,  pengamat  dan  praktisi  politik yang mengatakan
bahwa pemilu pertama yang diselenggarakan  pada  1955  merupakan  pemilu  terbaik.  Dalam pemilu saat itu tidak ada praktik menyogok para calon pemilih, partisipasi politik rakyat tinggi, dan tidak ada bentrokan antar- konstituen partai
kontestan pemilu. 25 Demikian
disampaikan oleh  Ketua  Majelis  Syuro  Partai  Bulan  Bintang (PBB) yang  juga  pakar  hukum  tata-negara,  Yusril  Ihza Mahendra. 26 Walaupun  saat  itu  adalah  fase  ideologis  yang  di dalamnya terdapat berbagai benturan pemikiran ideologis yang sangat keras antara satu tokoh partai dengan tokoh partai yang lain,  tidak  ada  setetes  pun  darah  tercecer. Pemilu  tetap terselenggara secara damai.
Bagaimana  dengan  pemilu  yang  baru  lalu,  Pemilu  2014? Pemilu  yang  diselenggarakan  dengan  berbagai  bekal pengalaman  dari  pemilu-pemilu  sebelumnya  itu,  dengan persiapan  yang  telah  dilakukan  secara  lebih  matang, seharusnya  menjadi  pemilu  terbaik. Namun,  kenyataan berbicara  sebaliknya.  Pemilu  2014,  baik  pileg  maupun  pilpres, disebut-sebut  banyak  pihak  dan  kalangan  sebagai  pemilu terburuk  sepanjang  sejarah  republik  ini  berdiri.  Selain penyediaan  logistik  pemilu  yang  berantakan,  pelanggaran aturan  main  pemilu  terjadi  secara  masif  dan  dilakukan  oleh seluruh komponen atau pihak yang terlibat dalam
25 Eep Saefulloh Fatah, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas Fase Awal Demokratisasi (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 67.
26 http://news.detik.com, 24 April 2010.
penyelenggaraan  pemilu,  baik  rakyat  pemilih,  caleg,  partai politik  maupun  penyelenggara  pemilu  itu  sendiri. Belum  lagi maraknya  politik  uang  dan  kampanye  hitam  di  mana-mana, baik  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  partai,  para  caleg, maupun  publik  pendukungnya,  baik  yang  terjadi  di  dunia nyata  maupun  dunia  maya. 27 Apalagi  di  ajang  pilpres,  harus diakui  bahwa  rakyat  terbelah  menjadi  dua  kubu  antara pendukung pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.
Pembelahan  tersebut  bahkan  memicu  konflik  cukup  besar, terutama  di  dunia  maya,  yang  sampai  sekarang  masih  bisa terlihat semisal di Facebook .
Mengapa  pembelahan  itu  dapat  terjadi?  Salah  satu jawabannya  adalah:  karena  faktor  agama.  Dengan  kata  lain: agama  dibawa-bawa  ke  dalam  politik.  Tapi  lucunya,  dalam konteks  ini  bukan  Islam  dan  Kristen  yang  saling  bertentangan karena  pilihan  pasangan  capres-cawapres,  melainkan  pilihan pada  pasangan  tertentu  yang  diberi  pembenaran  sebagai ‚bisikan  Roh  Kudus‛  atau  ‚sesuai  dengan  iman  kristiani‛. Siapa  pasangan  tersebut?  Kita  sudah  tahu  jawabannya,  yakni Prabowo-Hatta.  Tapi  secara  lebih  khusus  yang  diberi penekanan di sini adalah Prabowo Subianto, sebagai capres.

## INDONESIA BUKAN NEGARA AGAMA
Membahas  Prabowo  tak  bisa  tidak  harus  membahas partainya:  Gerindra.  Terkait  itu  peneliti  dari  Pusat  Litbang
27 http:// surabaya.tribunnews.com , 24 Mei 2014.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Ahmad Najib Burhani, menegaskan  negara  akan  makin  terlibat  menjadi  hakim  dalam penentuan  keyakinan/kelompok  jika  Prabowo  Subianto  nanti terpilih  jadi  Presiden  RI.  ‚Kita  harapkan  ke  depan  kaum minoritas  mendapatkan  harapan  yang  lebih  cerah.  Kecuali presidennya berasal dari yang saya sebut tadi (Prabowo) maka akan bahaya terhadap komunitas minoritas yang akan datang,‛ kata Najib. 28
Najib  mengutip  ‚Manifesto  Perjuangan  Partai  Gerindra‛, butir  11,  dalam  bidang  agama:  ‚Pemerintah/negara  wajib mengatur  kebebasan  di  dalam  menjalankan  agama  atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran  agama  yang  diakui  oleh  negara  dari  segala  bentuk penistaan  dan  penyelewengan  dari  ajaran  agama.‛  Lalu  apa konsekuensi  manifesto  ini  jika  Prabowo  terpilih  jadi  Presiden? Menurut Najib, peran negara akan makin terlibat dan menjadi hakim dalam penentuan keyakinan/kelompok keagamaan yang ortodoks (benar) dan heterodoks (sesat) di Indonesia. ‚Dia bisa bergerak  melampaui  SBY  dalam  intervensi  keyakinan keagamaan‛,  kata  Najib.  Menurut  dia,  kelompok  yang  senang dengan ini adalah kelompok yang sekarang menjadi mainstream atau sering mengklaim mewakili suara mayoritas seperti MUI, FPI,  dan  FUI.  ‚Jika  mengikuti  logika  ini  maka  partai berideologi  Islam  seperti  PPP,  PKS,  dan  PBB  akan  bergabung
28 Diambil dari Najib dalam Talk Show DPD RI bertopik ‚Peta Politik di Senayan PascaPemilu‛ di gedung DPD/MPR RI Jakarta, 25 April 2014.
dengan Gerindra‛, kata Najib. 29
Pernyataan  Najib  mendasari  saya  untuk  mengajukan pertanyaan ini: sesungguhnya negara apakah Indonesia ini? Di satu  sisi,  sejak  Indonesia  merdeka,  negara  ini  telah  didesain menjadi  negara  hukum  ( rechtstaat ).  Tapi  di  sisi  lain,  Indonesia adalah  negara  yang  ambigu:  bukan  negara  agama  (teokrasi) tapi dilandasi dengan agama. Maka tidaklah heran jika negara seakan  berwenang  mengintervensi  agama,  yang  secara sosiologis  merupakan  ranah  privat  ( privacy  sphere ).  Merujuk pemikiran  Bryan  S.  Turner 30 ,  tidakkah  di  era  modern  ini tindakan negara seperti itu seharusnya sudah diusangkan? Atas dasar  itu  maka  negara  harus  memandang  rakyatnya  sebagai warga negara ( citizen ), bukan umat.
Indonesia  sudah  menjadi  negara  demokratis  ketiga terbesar  di  dunia,  seperti  yang  diakui  oleh International Association  of  Political  Consultants  melalui  pemberian  Medali Demokrasi pada  12  November  2007.  Namun,  mengapa pemerintah  masih  kerap  mengintervensi  agama?  Tidakkah demokrasi  merupakan  ciri  dari  negara  yang  sudah  modern secara  politik?  Dan  bukankah  di  negara  modern  seperti  itu, politik  (negara  atau  pemerintah)  dan  agama  merupakan  dua ranah  yang  seharusnya  saling  menjaga  jarak?  Teori-teori pembangunan  politik  mengatakan:  negara  yang  kian
29 Dikutip oleh Victor Silaen, ‚Indonesia bukan Negara Agama‛,
Forum Keadilan No. 04, 19-25 Mei 2014, 46-47.
30 Bryan S. Turner, Religion and Social Theory (California: Sage Publication, 1991), 183.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
mengalami  reformasi  dan  demokratisasi  seiring  waktu  niscaya kian  bertumpu  pada  rasionalitas  dan  sekularisme. 31 Dengan rasionalitas  berarti  semua  pertimbangan  kalkulatif  makin dikedepankan. Sedangkan sekularisme bukan berarti menjauhkan agama-agama dari kehidupan, melainkan menjaga jarak  politik  agar  agama-agama  tidak  secara  leluasa  dapat mengintervensi urusan-urusan bernegara.
Begitupun
sebaliknya, agar negara tidak secara leluasa dapat mengintervensi urusan-urusan agama dan keberagamaan.
Benar  bahwa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  religius,  tapi Indonesia  bukan  negara  agama.  Dasar  negara  ini  adalah Pancasila,  yang  sila  pertamanya  menyebut  ‚Ketuhanan‛.  Tapi itu bukan  berarti  negara  boleh  menjadikan  perihal ‚Ketuhanan‛  sebagai  ranah  yang  harus  dimasuki  dan diurusnya.  Sebab ‚Ketuhanan‛ adalah soal ajaran agama, dan ajaran  agama  manapun  tak  sekali-kali  boleh  diintervensi negara.
Berpijak  pada  pemikiran  itulah  maka  saya  ingin mengajukan  pertanyaan  yang  lain:  mengapa  Gerindra  melalui manifesto  perjuangan  partainya,  dalam  bidang  agama, menyebut-nyebut  ‚negara  juga  dituntut  untuk  menjamin kemurnian  ajaran  agama  yang  diakui  oleh  negara  dari  segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama‛? Ada beberapa  keberatan  yang  dapat  dikemukakan  terhadap
31 Lihat Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., Comparative Politics, edisi kedua (Boston dan Toronto: Little and Brown Company, 1978), 37-39.
manifesto  tersebut.  Pertama,  apa  yang  dimaksud  dengan ‚kemurnian  ajaran  agama‛?  Kedua,  sesungguhnya  secara teologis  dan  sosiologis,  tepatkah  agama-agama  dikategorikan sebagai  ‚agama  yang  diakui‛  dan  ‚agama  yang  tidak  diakui‛ negara?  Sebab,  berapa  sesungguhnya  jumlah  agama  di Indonesia  saja  kita  tak  dapat  memastikannya.  Lalu  bagaimana kategori  itu  dapat  diterima  kebenarannya  secara  teologis  dan sosiologis?  Ketiga,  sesungguhnya  adakah  pihak  di  negara  ini yang berwenang menilai suatu keyakinan agama sebagai ‚tidak murni‛?  Keempat,  adakah  dasar  hukum  yang  mengatur kewenangan  untuk  melakukan  penilaian  tersebut?  Kelima, bukankah soal tidak murninya suatu keyakinan agama bersifat multi-interpretable dan karenanya terbuka untuk diperdebatkan? Keenam,  bagaimana  jika  umat  beragama  (dan  pimpinannya) yang  dinilai  ‚tidak  murni‛  oleh  negara  itu  bersikukuh  untuk ‚tidak mau dimurnikan‛?
Misalkan,  dalam  konteks  ini  agama  yang  dinilai  ‚tidak murni‛  itu  adalah  Ahmadiyah.  Maka  pertanyaan  ketujuh: apakah  karena  Ahmadiyah  tetap  bersiteguh  ‚menolak  untuk dimurnikan‛  maka  Ahmadiyah  sebagai  organisasi  keumatan harus  dilarang  beraktivitas  sesuai  keyakinannya?  Kedelapan, apa dasar hukumnya mengeluarkan larangan tersebut? Apakah Ahmadiyah  terbukti  telah  melanggar  hukum,  misalnya melakukan  tindakan-tindakan  kriminal  atau  menimbulkan kekacauan  di  tengah  masyarakat?  Sebab,  adalah  fakta  bahwa beberapa  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  tertentu  selama ini telah berulang kali melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan  di  tengah  masyarakat.  Tetapi,  mengapa  organisasi-

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
organisasi tersebut hingga kini masih dibiarkan eksis?
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Kabupaten  Ciamis  baru- baru  ini  meminta  jamaah  Ahmadiyah  menghentikan  segala bentuk kegiatan di Mesjid Nur Khilafat, Ciamis. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris  MUI  Kabupaten  Ciamis,  23  April  2014  yang lalu. Ketua  MUI  Kabupaten  Ciamis,  Achmad  Hidayat, menggunakan  Surat  Keputusan  Bersama  Nomor  3  Tahun  2008 yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung  dan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar keputusan mengeluarkan imbauan  tersebut.  Salah  satu  butir  dari  SKB  itu,  Ahmadiyah diminta  menghentikan  semua  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  penafsiran  agama  Islam  pada  umumnya.  Tapi, Mubaligh  Ahmadiyah  Ciamis  Syaiful  Uyun  mengatakan, pihaknya  menolak  imbauan  tersebut.  Menurut  dia,  imbauan tersebut  masuk  dalam  kategori  menghalang-halangi  warga negara  untuk  beribadah  dan  itu  berarti  melawan  konstitusi negara  UUD  1945.  ‚Kalau  sampai  menutup  masjid  buat  kami ini  tindakan  main  hakim  sendiri.  Apabila  ada  keberatan silahkan  secara  prosedural  melalui  pemerintah  pusat,‛  ujar Uyun.
Keberatan  terhadap  larangan  pemerintah  terhadap kegiatan Ahmadiyah, apalagi sampai membubarkan kelompok itu,  pernah  disampaikan  oleh  Direktur  Eksekutif  Reform Institute  Yudi  Latif.  ‛Kalau  melarang  atau  membubarkan, pemerintah justru melanggar konstitusi,‛ katanya. 32 Pemerintah
32 http:// Tempo Interaktif , 18 April 2008.
tidak  etis  jika  melarang  Ahmadiyah,  karena  berarti  legitimasi negara  didasarkan  pada  agama,  padahal  Indonesia  bukan negara agama. Menurut Latif, persoalan  Ahmadiyah merupakan persoalan internal umat Islam, sehingga negara tak perlu campur tangan.  ‛Kalau MUI tidak  sepakat, silakan. Tapi MUI  atau  lembaga  ulama  lainnya  tidak  dalam  kapasitas meminta  negara  membubarkan  Ahmadiyah,  karena  ini menyangkut hak warga negara,‛ katanya lagi.
Pertanyaan  terakhir:  bukankah  Gerindra  tidak  termasuk partai  yang  berbasis  agama?  Tetapi,  mengapa  Gerindra terkesan berkepentingan sekali mengurusi agama?
Pertanyaan-pertanyaan ini jelas layak dijadikan pertimbangan  untuk  meragukan  Prabowo  sebagai  capres Indonesia  yang  benar-benar  siap  mendukung  dasar  negara Pancasila  dan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Apalagi  di  sisi lain,  Prabowo  juga  disebut-sebut  sebagai  ‚panglima  perang umat Islam‛ oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Yogyakarta 33 .  Tidakkah  itu  berbahaya  bagi  kemajemukan Indonesia?

## KENAIFAN PGPI
Menjelang  pilpres,  ada  seorang  pendeta  yang  begitu menggebu-gebunya  mengkampanyekan  capres  Prabowo  di
33 Istman M.P., ‚Ormas Islam Klaim Prabowo Panglima Perang‛,
Tempo.com ,  1 Juli 2014, http://www.tempo.co/read/news/2014/07/01/078589443/Ormas-Islam-Klaim- Prabowo-Panglima-Perang.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
berbagai  acara  gerejawi.  Bukan  hanya  di  gerejanya  (Gereja Bethel  Indonesia  Mawar  Saron,  Jakarta  Utara),  bahkan  di gereja-gereja lain pun dia tak malu-malu ‛mewajibkan‛ jemaat untuk  memilihnya  nanti  dalam  pilpres.  Dialah  Pdt.  Dr.  Jacob Nahuway,  MA,  seorang  gembala  sidang,  ketua  sinode, sekaligus  ketua  lembaga  gerejawi  aras  nasional  yang  bernama Persekutuan  Gereja-gereja  Pentakosta  Indonesia  (PGPI).  Selain mengaku  mendapatkan  ‛bisikan  Roh  Kudus‛ 34 ,  menjelang pilpres  ia  juga  menerbitkan  sepucuk  surat  dengan  kop  surat resmi PGPI yang ditandatanganinya bersama Sekretaris Umum Pendeta Dr. Freddy Pattiradjawane, M.Min. 35 Nahuway sendiri, sebelum  menerbitkan  ‚surat  politik‛  PGPI  itu,  pernah menyatakan secara terang-terangan di berbagai forum gerejawi bahwa presiden ke depan harus yang berlatar belakang militer dan  kaya.  Alasannya,  supaya  ia  tak  pusing  lagi  memikirkan soal  harta.  Tidakkah  jalan  pikiran  Nahuway  itu  sangat  aneh? Apakah  rakyat  puas  dengan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (2004-2014),  yang  berlatar  belakang  militer  itu? Umumnya rakyat niscaya menjawab ‚tidak‛, karena Yudhoyono  dinilai  tidak  tegas  dan  hanya  mementingkan pencitraan. Apakah presiden yang kaya seperti Soeharto (1966-
34 Daniel Yonathan Missa,  ‚Ketika Tuhan Dipolitisasi‛, Kompasiana , 29 Juli 2014, http://politik.kompasiana.com/2014/07/29/-ketika-tuhan- dipolitisasi-666455.html.
35 Dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2012, Jacob Nahuway pernah secara terbuka menyatakan bahwa dirinya dan para pendeta di PGPI mendukung Fauzi Bowo ( incumbent ). Tapi ternyata calon yang didukungnya atas nama lembaga gerejawi itu kalah.
1998) tidak korup? Jawabannya: justru di akhir masa hidupnya, Soeharto dinyatakan sebagai pemimpin politik paling korup di dunia oleh PBB dan Bank Dunia, berdasarkan laporan Inisiatif untuk  Mengembalikan  Aset  yang  Dicuri  (The  Stolen  Asset Recovery Initiative/StAR Initiative). 36
Surat  yang  dikeluarkan  PGPI,  dengan  merujuk  Yeremia 29:7,  menyebutkan:  ‛gereja  tidak  boleh  bersikap  masa  bodoh terhadap  negara,  gereja  juga  harus  memberi  warna  terhadap negara‛. Tentu saja hal itu benar. Tapi pertanyaannya, mengapa gereja-gereja  dalam  naungan  PGPI  diharuskan  memilih Prabowo?  Ada  dua  alasan  yang  patut  disoroti,  karena  dua alasan  itu  pula  yang  sangat  layak  diragukan:  1)  karena  ia seorang yang berintegritas; 2) karena ia memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap kepentingan gereja.
Ada  beberapa  pertanyaan  yang  layak  diajukan.  Pertama, apakah  seseorang  (Prabowo)  yang  sudah  bercerai  dengan isterinya  (Titiek  Soeharto),  juga  yang  dipecat  dari  dinas kemiliteran  negara  karena  tuduhan  pelanggaran  hak  asasi manusia 37 ,  dapat  dinilai  berintegritas?  Dengan  alasan  apakah Kristen  dapat  membenarkan  kedua  hal  itu?  Kedua,  kapankah dan  mana  buktinya  Prabowo  benar-benar  berkomitmen  dan peduli pada kepentingan gereja?
36 Victor Silaen, ‚Soeharto dan Nisbinya Keadilan‛, Seputar Indonesia, 25 September 2007.
37 Perihal pemecatan Prabowo pada 21 Agustus 1998 dapat dibaca dari banyak sumber berita, salah satunya pemilu.tempo.co , 10 Juni 2014.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Tak  pelak,  dikarenakan  ‛surat  politik‛  lembaga  gerejawi aras  nasional  itu,  Jacob  Nahuway  pun  menuai  kritik  bahkan cemooh.  Tak  sedikit  yang  menulis  surat  terbuka  di  akun-akun facebook ,  juga  di kompasiana (sebuah  ruang  yang  disediakan kompas.com bagi  publik  yang  ingin  menulis  apa  saja).  Tapi,
Nahuway  seakan  menutup  mata  dan  telinganya.  Ia  seakan pantang mundur mempromosikan Prabowo. Bahkan di Medan, dalam  sebuah  acara  Kebaktian  Kebangunan  Rohani  (KKR),  di tengah  khotbahnya,  Nahuway  menyempatkan  diri  untuk mengajak  jemaat  memilih  Prabowo.  Sontak  suasana  khidmat ibadah menjadi kisruh, apalagi kemudian ada seorang pemuda yang  maju  ke  mimbar  untuk  mengungkapkan  ‛protes‛  secara halus  seraya  mengatakan  ‛Salam  Dua  Jari‛.  Alhasil,  untaian acara  yang  sudah  dirancang  setelah  khotbah,  seperti altar  call , tidak jadi dilaksanakan. 38
Itulah harga yang harus dibayar Nahuway akibat merusak suasana  ibadah  dengan  mengampanyekan  capres  Prabowo secara  vulgar.  Pada  saat  bersamaan  di  Sulawesi  Utara,  sudah ada  yang  siap-siap  menggalang  aksi  demo  demi  menuntut Nahuway mundur dari jabatan Ketua Umum PGPI usai hiruk- pikuk pilpres ini. Namun, Nahuway betul-betul tak hirau akan suara  kritis  dari  sana-sini  terhadap  dirinya.  Bahkan  beberapa hari menjelang Pilpres 9 Juli 2014, di Jakarta Convention Centre (JCC),  ia  bersama-sama  dengan  dua  pendeta  lainnya  (Nus Reimas  dan  Gilbert  Lumoindong)  kembali  menggelar  KKR yang menghadirkan Prabowo di ujung acara.
38 Reformata Vol. 176, Juni 2014.
Usai  pilpres,  empat  hari  sebelum  pengumuman  hasil rekapitulasi  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (22  Juli),  yakni  18 Juli,  di  tempat  yang  sama  acara  kebaktian  sejenis diselenggarakan  kembali.  Menurut  Tim  Kampanye  Kristiani Koalisi  Merah  Putih  (TK3MP),  acara  tersebut  ibadah pengucapanan  syukur  atas  kemenangan  Prabowo-Hatta 39 . Salah  seorang  anggota  panitia,  Laksda  TNI  (Purn.)  Christina Rantetana,  mengatakan:  ‚Kita  bersyukur  karena  berdasarkan Pusat  Tabulasi  Nasional  Merah  Putih,  kita  unggul‛.  Entahlah, meski  saat  itu  sudah  banyak  tanda  berdasarkan  hasil penghitungan cepat hasil Pilpres 2014 bahwa pasangan Jokowi- Kalla menang, mungkin Jacob Nahuway dan komunitasnya itu masih beriman kalau-kalau mukjizat terjadi: Prabowo menang. Tak heran jika dalam ibadah tersebut, Pendeta Edward Gultom yang  memimpin  doa  berucap  bahwa  Tuhan  sudah  memberi kemenangan  kepada  Prabowo.  Iman  mereka  mengajarkan bahwa  Tuhan  ‚sudah‛  memberi,  bukan  ‚akan‛  memberi. Tuhan  ‚sudah‛  mengabulkan,  bukan  ‚akan‛  mengabulkan. 40
Jangan  heran  juga  jika  salah  seorang  anggota  tim  sukses Prabowo,  yakni  Letjen  TNI  (Purn.)  Yohanes  Suryo  Prabowo, yang  saat  itu  memberi  sambutan,  berkata  begini:  Prabowo
39 Muhammad Zulfikar, ‚Yakin Menang, Kubu Prabowo-Hatta Sudah Gelar Syukuran‛, Tribunnews.com , 18 Juli 2014, http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/18/yakin-menang-kubu- prabowo-hatta-sudah-gelar-syukuran.
40 Gan Pradana, ‚Logika Politik dan Logika Keagamaan Prabowo‛, dalam kompasiana , kompas.com (31-7-2014).

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
memang  orangnya  sangat  Yesuslah.‛ 41 Alasan  Suryo  Prabowo menganggap  Prabowo  sangat  Yesus  adalah:  Prabowo  sanggup menerima  penghinaan  bertubi-tubi  kampanye  hitam  selama pilpres.  Tentu  saja  saat  itu  Suryo  Prabowo  tidak  menyebut kasus Obor  Rakyat yang  pemimpin  redaksinya kelak  resmi menjadi  tersangka  dan  dipecat  dari  jabatan  komisaris sebuah perusahaan milik negara, karena isi tabloid tersebut yang sarat hinaan terhadap Jokowi. 42
Setelah  KPU  mengumumkan  bahwa  Prabowo  kalah, pihak  Prabowo  pun  kemudian  menggugat  ke  Mahkamah Konstitusi  (MK).  Lucunya,  ketika  menyampaikan  berkas gugatan  ke  MK,  beberapa  pendeta  juga  turut  memberikan dukungan kepada Prabowo dengan secara demonstratif berdoa di salah satu ruang gedung MK. Sayangnya bersamaan dengan itu,  ada  dua  paranormal  yang  juga  melakukan  ritual ‚keagamaan‛  di  MK. 43 Padahal  cara-cara  seperti  ini  sangat bertentangan dengan iman Kristen. Jika kelak MK memenangkan  gugatan  Prabowo,  siapakah  yang  nanti  akan mengklaim  sebagai  penyumbang  kemenangan  bagi  Prabowo:
41 Ibadah Syukur Kemenangan Prabowo-Hatta (YouTube), http://www.youtube.com/watch?v=aTj4IUO8MWg, menit 12:49.
42 Hindra Liauw, ed, ‚Dahlan: Setyardi Budiono Dipecat dari PTPN XIII‛ Kompas.com , 12 Juli 2014, http://nasional.kompas.com/read/2014/07/12/20061761/Dahlan.Setyardi.Budi ono.Dipecat.dari.PTPN.XIII.
43 Liputan6.com, ‚Paranormal, Prabowo dan Pendeta‛, Laskar Pelangi Anak Bangsa, 25 Juli 2014, http://laskarpelangianakbangsa.blogspot.com/2014/07/paranormal-prabowo- dan-pendeta-p3.html.
para  pendeta  pendoanya  atau  dua  paranormal  di  atas? Syukurlah,  Tuhan  sudah  menyatakan  kehendak-Nya,  bahwa yang  menang  adalah  Jokowi  –  terlepas  dari  berapa  banyak rohaniwan Kristen (juga Islam) yang berdoa buat dia.
Sikap  politik  PGPI  jelas  berbeda  dari  sikap  politik Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI).  Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampow menyatakan bahwa  posisi  PGI  sudah jelas, yakni tidak  memihak salah  satu pasangan  capres. ‚Sama  waktu  Pileg  lalu,  prinsipnya  PGI netral.  Kita  anjurkan  ke  warga  gereja  untuk  menilai  sendiri pasangan  calon  presiden  sesuai track  record masing-masing calon,‛  kata  Jeirry. 44 Dengan  begitu,  ujar  Jeirry,  bisa  menjadi pembelajaran bagi umat Kristen se-Indonesia dalam menentukan  capres  yang  akan  dipilihnya.  ‚Jadi  PGI  tidak mengarahkan  ke  calon  presiden  tertentu.  Kita  tidak  masuk  ke dukung-mendukung,‛  tuturnya.  Menurut  Jeirry,  ‚PGI  tidak berpolitik  untuk  kekuasaan.  Bukan  itu  orientasinya.  Kita memang berpolitik, tapi berpolitik secara moral.‛

## KOMENTAR BEBERAPA TEOLOG
Dalam  kaitan  politik  praktis  Kristen  atau  gereja,  saya secara  khusus  mewawancarai  beberapa  pendeta  sekaligus teolog yang saya anggap berkompeten untuk bicara soal politik. Berikut komentar mereka melalui surat elektronik:
44 http:// detiknews.com, 22 Mei 2014.

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Dr. R.P. Borrong:
‚Mimbar  di  dalam  gereja  atau  kebaktian  berfungsi  untuk menyampaikan Firman Tuhan kepada umat, karena itu mimbar tidak  patut  (bukan  soal  boleh  atau  tidak,  karena  itu  urusan gereja  masing-masing)  digunakan  untuk  kampanye  politik, apalagi  dalam  mendukung  satu  pihak  secara  terbuka.  Gereja adalah  institusi  rohani  yang  selalu  harus  menjadi  tempat memberitakan  Firman  Tuhan,  maka  kebenaran  Firman Tuhanlah yang harus  disampaikannya dari  atas mimbar gereja atau  mimbar  ibadah.  Tentu  tiap  gereja  mempunyai pemahamannya  sendiri,  tetapi  pendapat  saya  mimbar  bukan untuk ajang kampanye. Penggunaan kop surat untuk memberi dukungan pada calon presiden tertentu juga sangat ditentukan oleh keyakinan gereja yang bersangkutan akan fungsi surat dan otoritas  pejabat  gerejanya.  Kalau  gereja  tersebut  meyakini bahwa pemimpinnya punya otoritas menggunakan surat untuk menghimbau jemaatnya mendukung calon tertentu, hal itu sah saja  kalau  memang  didukung  oleh  peraturan  dan  tata  laksana gereja  bersangkutan.  Tetapi  sekali  lagi,  gereja  sebagai  institusi tidak  patut menggunakan fasilitas apapun dalam gereja untuk menjadi  ajang  kampanye  atau  dukung-mendukung  calon dalam event politik praktis. Domain gereja adalah memberitakan  Firman  Tuhan  dan  menghimbau  jemaatnya untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara menurut keyakinan dan kata hatinya sendiri.‛
Dr. Eddy Paimoen:
‚Dalam  pembangunan  bangsa,  gereja  memiliki  jemaat  yang
menganut  politik  yang  berbeda-beda.  Sangat  tidak  etis  kalau seorang pendeta mengarahkan jemaatnya untuk memilih partai tertentu dan memilih  orang tertentu dengan menyebut sebuah nama.  Pendeta  seharusnya  berbicara  tentang  teologi  dan  etika politik, dan bagaimana peran politik jemaat.‛ 45
Dr. Zakaria Ngelow:
‚Dalam  pemahaman  saya,  seorang  pendeta  berkewajiban membina warganya untuk berpartisipasi dalam politik dengan baik,  yakni  menggunakan  hak  pilihnya  secara  ‘luber’  sesuai pilihan  pribadi  masing-masing.  Tugas  pendeta  dalam  hal  ini bukan  menyodorkan  nama  capres  tertentu,  melainkan melakukan  pendidikan  politik  kepada  warganya  supaya masing-masing  dapat  memilih  sebagai  warga  yang  melek politik.  Yang  bisa  dilakukan  antara  lain,  mengembangkan bersama  kriteria  capres  yang  ideal,  atau  memfasilitasi  warga dengan  pengenalan  mendalam  semua  calon.  Dengan menyodorkan  nama  capres  tertentu  maka  tidak  berlangsung pendidikan, melainkan pembodohan politik. Lagi pula dengan mengkampanyekan  seorang  capres  dari  mimbar  gereja,  maka sang  pendeta  mengubah  statusnya  dari  pelayan  firman  Tuhan menjadi  juru  kampanye  atau  tim  sukses  capres  tertentu.  Pada prinsipnya  pendeta  juga  harus  menghargai  kedewasaan warganya  memilih  dan  menghargai  pilihan  yang  berbeda  di kalangan  warganya.  Karena  itu  tidak  boleh  mendukung  salah satunya.  Nasihat  pastoral  pendeta  bagi  warga  terkait  dengan

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
pendidikan  politik  di  atas. Tentang  penerbitan  surat  dengan kop  resmi,  ini  sifatnya  institusional  karena  terkait  dengan aturan main dalam gerejanya. Dalam sistem presbiterial sinodal (misalnya GPIB) atau  episkopal (misalnya HKBP) surat seperti ini seharusnya berisi keputusan badan pimpinan sinodal gereja yang  bersangkutan,  dan  ditandatangani  bersama  sekretaris sinodenya.  Dalam  gereja-gereja  pentakosta/kharismatik  ada yang  mengembangkan  sistem  kepemimpinan  tertinggi  yang mengakui  kewenangan  penuh  sang  pemimpin  mengambil keputusan,  apalagi  kalau  sudah  disertai  legitimasi  wahyu  – misalnya  atas  perintah  Roh  Tuhan.  Terlepas  dari  sistem pemerintahan  gereja  itu,  seharusnya  gereja  sebagai  lembaga tidak  diseret  ke  dalam  ‘politik  praktis’,  supaya  gereja  tidak membebek pada penguasa, dan tidak kehilangan wibawa suara kenabiannya  ketika  harus  menyatakan  kehendak  Allah terhadap kezaliman penguasa.‛
Dr. Richard Daulay:
‚Bagaimana  kalau  lembaga  gerejawi  menerbitkan  surat  resmi untuk  mendukung  salah  satu  capres  tertentu?  Dari  kacamata etika politik jawabannya ya dan tidak. Ya, kalau bangsa sedang dalam  situasi  krisis  seperti  era  aphartheid  di  Afrika  Selatan. Desmond Tutu berkata: ‘In the time of injustice to be neutral is to  take  side  pro  satus  quo’.  Tidak,  kalau  dalam  situasi  normal seperti  Indonesia  sekarang.  Menurut  saya  sikap  teman-teman pendeta  yang  membawa  organisasi  gereja  memihak  kepada capres tertentu adalah berlebihan. Ada buku bagus tentang ini:
Christian Perspective on Politics , oleh J. Philip Wogaman.‛
Dr A.A. Yewangoe:
‚Sebagai  institusi,  gereja  hanya  menyampaikan  kriteria,  bukan nama.  Pilihan  pribadi  pendeta  tidak  harus  menjadi  pilihan jemaat.  Kita  harus  yakin  bahwa  jemaat  sudah  cukup  dewasa untuk menentukan pilihannya sesuai nurani. Tidak usah harus didikte.‛

## REFLEKSI
Sebuah  pertanyaan  reflektif  menjadi  penutup  tulisan  ini: mengapa Ketua PGPI Jacob Nahuway bisa melakukan hal yang vulgar  dalam  konteks  politik  praktis,  Pilpres  2014?  Tidakkah dia  mengerti  bahwa  sebagai  pemimpin  gereja,  apalagi pemimpin lembaga gerejawi aras nasional, secara etika dia tak pantas  melakukan  hal  itu?  Jawabannya  sederhana:  itulah sebentuk  kenaifan  berpolitik,  selain  tentu  saja  ‛ada  udang  di balik batu‛.
Pilpres  2014  ini  memang  sangat  fenomenal  bagi  Kristen, karena Tuhan telah membukakan mata hati kita untuk melihat bahwa para hamba Tuhan pun bisa jatuh ke dalam akar segala kejahatan: cinta uang. ‛Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman‛ (1 Tim. 6: 10). Benar, itulah sebentuk tindakan melacurkan diri secara rohani.
Tak  usah  heran, permainan  kekuasaan  dan  uang  di  atas mimbar  sakral  memang  sudah  ada  sejak  zaman  Yesus.  Injil Lukas  (14:47)  mencatat,  di  zaman  itu  Bait  Allah  di Yerusalem dikuasai  oleh  imam  besar,  ahli  Taurat  dan  para petinggi  agama.  Padahal  imam  besar  dan  petinggi  agama waktu  itu  menerima  kekuasaan  mereka  dari  Pilatus,  penguasa

## KRISTEN DAN KENAIFAN POLITIK
Romawi yang berkuasa atas Yudea (Luk. 23:1-5). Bait Allah juga ternyata menjadi tempat kotor permainan uang korupsi hewan korban  dan  ibadah  ziarah.  Tak  heran  jika  Lukas  juga mencatat: Yesus  marah dan   mengusir  semua  pedagang dari Bait Allah. ‚Kamu telah mengubah Rumah Doa menjadi sarang penyamun!‛  kata  Yesus  (Luk.  19:46).  Injil  Yohanes  bahkan mencatat  dengan  lebih  tegas:  ‚Ketika  hari  raya  Paskah  orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait Suci  didapatinya  pedagang-pedagang  lembu,  kambing  domba dan  merpati  dan  penukar-penukar  uang  duduk  di  situ.  Ia membuat  cambuk  dari  tali  lalu  mengusir  mereka  semua  dari Bait  Suci  dengan  semua  kambing  domba  dan  lembu  mereka; uang  penukar-penukar  dihamburkan-Nya  ke  tanah  dan  meja- meja mereka dibalikkan-Nya‛ (Yoh. 2:13-15).