## UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN ANAK
Susi Susilawati 1 , Baliana Amir 2 , Ratu Ratna Korompot 3 , Marini Citra Dewi 4
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Email : susi2lawati78@gmail.com 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Emai l: baliana.untad@gmail.com 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email : raturatna825@gmail.com 4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email : marinicitradewi11@gmail.com Abstract This paper is based on the results of community service. Research results and information on social media prove a significant increase in the number of child marriages. The rise of child marriages in Palu City since the Amendment to the Marriage Law (UUP) is the background for holding this activity. With the aim of helping the Government socialize the latest UUUP and as an effort to minimize child marriage. The implementation method is in the form of a seminar with several resource persons, namely the Service Team itself, namely academics from the Faculty of Law, Tadulako University, Civil Law Section.
Keywords: Socialization, Marriage, Child

## Abstrak
Tulisan ini berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat. Hasil penelitian pun  dan  informasi-informasi  di  media  sosial  membuktikan  adanya peningkatan  yang  cukup  signifikan  jumlah  peristiwa  perkawinan  anak. Maraknya perkawinan anak di Kota Palu sejak Amandemen Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai latar belakang diadakannya kegiatan ini. Dengan tujuan  untuk  membantu  Pemerintah  mensosialisasikan  UUP  terbaru  dan sebagai  upaya  meminimalisir  perkawinan  anak.  Metode  Pelaksanaannya dalam  bentuk  seminar  dengan  beberapa  Narasumber  yaitu  Tim  Pengabdi sendiri  yaitu  para  akademisi  dari  Fakultas  Hukum  Unversitas  Tadulako Bagian Hukum Perdata.
Kata Kunci: Sosialisasi, Perkawinan, Anak.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  adalah  Undang-Undang tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan.  Pasal  yang  diubah  hanyalah  pasal  tentang  batas  minimal  usia kawin  bagi  perempuan.  Semula  16  tahun.  Terbaru  19  tahun.  Perubahan tersebut tentunya membawa angin segar dan penyemangat bagi penggiat dan pejuang  hak-hak  perempuan.  Salah  satu  perjuangannya  mampu menggoyahkan dan mengubah Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia kawin.
Perjuangan  kaum  perempuan  dalam  hal  penggantian  pasal-pasal Undang-Undang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UUP)  yang  dianggap  bias jender, masih harus bersabar. Perubahan satu saja bagi mereka merupakan anugrah yang tak terhingga karena kerasnya perjalanan untuk sampai kesitu. 47 tahun, UUP baru bisa berubah. Itupun hanya 1 Pasal. Jika demikian, bisa dibayangkan  perubahan  beberapa  pasal  akan  membutuhkan  waktu  berapa lama. 1
UUP  ini  diterbitkan  dan  mulai  berlaku  bulan  Oktober  2019,  lebih  2 tahun  lalu,  namun  keberadaannya  cukup  membuat  Pengadilan  Agama kebanjiran  permohonan  dispensasi  kawin,  khususnya  di  Kota  Palu. 2 Belum lagi  yang  tidak  bermohon  ke  Pengadilan  yang  disebabkan  sesuatu  dan  lain hal.  Alasan-alasan  masyarakat  yang  bermohon  dispensasi  kawin  terbanyak dikarenakan calon pengantin perempuannya sudah hamil. 3
Dispensasi  atau rukhshah merupakan  pengecualian  dari  suatu ketentuan  yang  sudah  baku  untuk  keadaan  tertentu. 4 Dispensasi  kawin diajukan  apabila  pasangan  calon  pengantin  atau  salah  satunya  belum mencapai  umur  19  tahun.  Sebelum  mengajukan  permohonan,  mereka  ke
1 Beberapa pasal UUP yang tidak berkesetaraan jender. Lihat Susi Susilawati. 2019. Kesetaraan Jender dalam membangun Hukum Perkawinan yang Berkeadilan. Disertasi  yang tidak dipublikasi, viii.
2 Ashar  Ridwan  dkk, Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Amandemen UU Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Palu, Hasil Penelitian, (tahun 2020), 19.
3 Sahran Raden Ribhan, Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, ‘Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Palu  )’, Familia: Jurnal Hukum Keluarga ,  1  (2020), 146-151.
4 A.  Kadir, Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk. (Fatawa Publishing, Semarang, 2020), 130.
Kantor Urusan Agama (untuk Muslim) terlebih dahulu. Agar mendapat surat penolakan  dari  KUA  yang  disebabkan  usia  mereka  atau  salah  satu  calon pengantin  belum  sampai  19  tahun.  Hal  inilah  yang belum  banyak  diketahui masyarakat.  Sehingga  membutuhkan  sosialisasi  secara  intensif  pada  semua kalangan.

## B. Pembahasan

## 1. Hukum Perkawinan di Indonesia
Pluralisme dalam hukum perkawinan telah disatukan atau diunifikasi ke  dalam  UUP.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  telah  diubah  ke  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan,  maka  hukum  perkawinan  manapun  harus  tunduk  padanya. Namun, kenyataannya UUP ini masih menampilkan pluralismenya yakni pada Pasal  2  dan  Pasal  66.  Pasal  2  UUP  tentang  pluralisme  dengan  perbedaan agama  dan  kepercayaan.  Sedangkan  Pasal  66  disebabkan  UUP  tidak  secara tuntas  mengatur  materi  perkawinan.  Olehnya,  UUP  masih  perlu  perbaikan dan pembaharuan.
Perkawinan menurut Hukum Perdata adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu. 5 Definisi tersebut terdengar sangat umum.  Jika  pengertiannya  demikian  maka,  bukan  hanya  peristiwa perkawinan namun juga peristiwa lainnya pun dapat diartikan seperti itu.
Pasal  26  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  UU  memandang perkawinan  hanya  dalam  hubungan-hubungan  keperdataan  saja.  Dengan demikian,  menurut  KUHPerdata,  keabsahan  sebuah  perkawinan  jika memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  olehnya,  sementara  persyaratan agama dikesampingkan. Kebalikan dari keabsahan menurut Pasal 2 UUP.
UUP mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara pria dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
5 Pasal 104, 209 sub BW. KUHPer.
Esa. 6 Pengertian lahir batin tidak boleh dipisahkan. Keduanya sangat penting dalam membangun sebuah keluarga. Ikatan lahir sebagai ikatan yang dapat dilihat  dan  mengungkapkan  hubugan  hukum  antara  seorang  pria  dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan non formal. Hubungan yang tidak tampak, tidak  nyata,  yang  hanya  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  mengikatkan dirinya  dengan  yang  lain.  Ikatan  batin  adalah  dasar  ikatan  lahir.  Sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.
UUP di atas menyebutkan pria dan wanita. Dengan pengertian bahwa di Indonesia hanya membolehkan perkawinan antara pria dan wanita, tidak untuk  perkawinan  sejenis  baik  itu  pria  dengan  pria/gay,  wanita  dengan wanita/lesbi, ataupun waria dengan waria.
Suami  istri  merupakan  sebuah  persekutuan  hukum.  Keduanya  harus melalui  perkawinan  yang  sah.  Sah  secara  agama  maupun  diakui  Negara. Begitulah amanat UUP Pasal 2. Asas yang dianut UUP adalah asas monogami terbuka.  Artinya  bahwa  pada  dasarnya  seorang  suami  atau  seorang  istri hanya bisa  menikahi  seorang  saja.  Namun,  diberi  kelonggaran  bagi  seorang suami untuk menikahi lebih dari seorang istri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 UUP.
Rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah idaman semua keluarga. Namun dalam prosesnya pasti menemukan kendala sebagai ujian yang harus dilaluinya.  Kebahagiaan  dan  kesejahteraan  penghuni  rumah  merupakan  hal utama.  Jika  tak  lagi  ditemukan  keduanya  maka  perceraian  sebagai  jalan terakhir  untuk  melewatinya.  Pasangan  yang  cukup  umur,  siap  mental,  dan melimpah  materi  bisa  dilanda  perceraian,  apalagi  suami  istri  yang  masih belia dan tak punya apa-apa untuk bekal pertahanan diri baik secara mental maupun spiritual terlebih materi. Olehnya, perkawinan anak perlu dihindari demi  kebahagiaan  dan  keabadian  rumah  tangga  itu  sendiri.  Bukan  hanya perceraian menanti, tapi juga kematian setelah melahirkan bagi perempuan
6 Pasal 1 UUP
yang  usianya  masih  terbilang  dini.  Atas  dasar  itu  sosialisasi  ini diselenggarakan. Ikhtiar agar rumah tangga bahagia dan kekal abadi.
Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan  ini.  Generasi  manusia  akan  tumbuh  dan  berkembang  melalui proses  perkawinan.  Berbeda  dengan  makhluk  lainnya  yang  tidak  diberi Tuhan  akal,  maka  manusia  menciptakan  lembaga  atau  instansi  perkawinan yang selaras dengan perintah agama. Dengan demikian, masalah perkawinan dan  aturan-aturan  yang  menyertainya  sangat  urgen  untuk  dibahas  dan disosialisasikan kepada masyarakat. Terkait dengan kegiatan pengabdian ini.
Hukum perkawinan di Indonesia sangatlah plural. Kemajemukkannya telah  berhasil  di  unifikasi  dalam  Undang-Undang  Perkawinan.  Apapun hukumnya,  baik  hukum  perkawinan  Perdata,  perkawinan  Islam,  dan perkawinan Adat harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (UUP).
Walau  baru  dua  kali  diterbitkan  namun,  problematika  di  dalamnya sangatlah  beragam  dan  banyak.  Senyatanya  memang  begitu,  karena kehidupan  perkawinan  adalah  hal  yang  dialami  dan  dirasakan  oleh  setiap manusia.  Baik  sebagai  pasangan,  orang  tua,  dan  juga  sebagai  anak  dari sebuah  keluarga.  Problematika  yang  terjadi  bukan  hanya  pada  redaksi Undang-Undang namun juga pada ketegasan sanksi, perkawinan beda agama, perkawinan  sejenis,  perkawinan  siri,  dan  perkawinan  kontrak. 7 Ditambah permasalahan  baru  pasca  Amandemen  UUP  yakni  perkawinan  anak. Maraknya  perkawinan  anak  terjadi  setelah  perubahan  Pasal  7  Ayat  1  UUP ini. 8 Dengan demikian, sosialisasi UUP terbaru sangatlah diperlukan.
7 Novita Lestari, Sawah Lebar, and Ratu Agung, ‘ Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia ’, 4.32 (2017), 43.
8 Susi Susilawati, Ashar Ridwan, and Sitti Fatimah Madusila, ‘CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF FRAUDULENT CRIMINAL ACT BY HYNOSIS Susi Susilawati 1 , Ashar Ridwan 2 , Sitti Fatimah Madusila 3’, 6.1 (2021), 40–49.

## 2. Pencatatan Nikah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah  Pasal  1  Ayat  1  menyatakan  bahwa nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam  diawasi  oleh  pegawai  pencatat nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  agama  atau  Pegawai  yang  ditunjuk olehnya. UUP menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada kedudukan yang penting sebagai pembuktian telah diadakan perkawinan. Pasal 2 Ayat 2 UUP  menyebutkan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan  nikah  bukanlah  sesuatu  hal  yang  menentukan  sah  atau tidak  sahnya  suatu  perkawinan.  Keabsahan  perkawinan  ditentukan  oleh agamanya masing-masing walaupun tidak atau belum dicatatkan. jika rukun nikah  telah  lengkap,  tetapi  tidak  didaftar  maka  nikah  tersebut  adalah  sah, sedang yang bersangkutan dikenakan denda karena nikah tidak didaftar. 9
Bab 3 PP No 9 Tahun 1975 mengenai Tatacara Perkawinan, Pasal 10 Ayat  1  menentukan  bahwa  perkawinan  dilangsungkan  setelah  hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Caranya  dengan  menempelkan  surat  pengumuman  pada  kantor  pencatat perkawinan.  Jika  sekarang  zamannya  teknologi  informasi  digital,  maka seyogyanya diumumkan di laman web atau link KUA bagi Muslim atau media sosial  lainnya.  Sedangkan  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  tatacara  perkawinan dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Setelah  perkawinan  itu  sah  menurut  agamanya,  kedua  mempelai menandatangani  akta  perkawinan.  Akta  perkawinan  tersebut  selain ditandatangani mempelai, ditandatangani juga oleh 2 orang saksi, Wali, dan Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  menghadiri  perkawinan.  Dengan  demikian, perkawinan telah tercatat secara resmi.
9 SK Mahkamah Islam Tinggi Tahun 1953 no. 23/19.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mewajibkan  pencatatan  nikah  bagi seorang  muslim. 10 Jika  perkawinan  belum  dicatatkan  dan  diperlukan  bukti akta nikah, maka solusi yang ditawarkan adalah isbat nikah atau penetapan tentang nikah. Sebenarnya, ada hukuman bagi pelaku pelanggar Pencatatan Perkawinan.  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975  memberikan  sanksi denda  terhadapnya.  Sejumlah  Rp.  7.500,00.  Namun,  hal  ini  tak  pernah dipatuhi.  Perlu  sanksi  tegas  lagi  untuk  sang  pelaku,  agar  bangsa  Indonesia tertib administrasi.
Penghulu  merupakan  aktor  dalam  peristiwa  pencatatan  nikah. Penghulu  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pencatat  nikah  yang  diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau  pejabat  yang  ditunjuk  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  untuk  melakukan  pengawasan  nikah  rujuk  menurut  Agama  Islam dan  kegiatan  kepenghuluan. 11 Perkawinan  yang  dicatat  adalah  perkawinan yang sesuai aturan atau UUP. Bilamana terdapat pelanggaran, maka Penghulu wajib  menertibkannya.  Baik  dengan  cara  penolakan  maupun  dengan  cara memberikan nasehat berupa arahan dan solusi.
Dalam  Al-Quran  Surat  al-Baqarah  (2)  Ayat  282,  yang  intinya  adalah “jika kamu bermuamalah, maka catat dan hadirkan 2 orang saksi”. Begitulah pentingnya  pencatatan  dalam  bermuamalah.  Baik  mengenai  utang  piutang maupun perkawinan.
Pendapat  para  ahli  hukum  pun  demikian.  Sebaiknya  perkawinan  itu dicatat.  Apalagi  perkawinan  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan  menurut  agama.  Agar  diketahui  dan  diakui  negara,  maka dicatatkan. Jika tidak dicatat berakibat pada hubungan hukum antara suami, istri  dan  anak-anak  yang  dilahirkan.  Anak  hanya  mempunyai  hubungan
10 Pasal 5, 6, dan 7.
11 Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan
Agama (Banda  Aceh:  Bidang  Urusan  Agama  Islam  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama, 2009), 440.
perdata  dengan  ibunya  saja.  Sedangkan  istri  tidak  dapat  menuntut  haknya melalui jalur hukum negara.

## 3. Amandemen UUP
Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:
a. Negara  menjamin  hak  warga  negara  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perkawinan  pada  usia  anak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  hak  sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
c. Sebagai  pelaksanaan  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  22/PUU-XV/2017  perlu  melaksanakan  perubahan  atas ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan;
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan  huruf  c,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah
1. Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20,  dan  Pasal  28B Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
Dalam  ketentuan  Pasal  28B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk
keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  serta Negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam belas)  tahun,  ketentuan  tersebut  memungkinkan  terjadinya  perkawinan dalam  usia  anak  pada  anak  wanita  karena  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang- Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  salah  satu pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  tersebut  yaitu  "Namun tatkala  pembedaan  perlakuan  antara  pria  dan  wanita  itu  berdampak  pada atau  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusional warga  negara,  baik  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis kelamin,  maka  pembedaan  demikian  jelas  merupakan  diskriminasi."  Dalam pertimbangan  yang  sama  juga  disebutkan  Pengaturan  batas  usia  minimal perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja  menimbulkan diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka  secara  hukum  wanita  dapat  lebih  cepat  untuk  membentuk  keluarga. Oleh  karena  hal  tersebut,  dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi
memerintahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  melakukan  perubahan  terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perubahan  norma  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur  perkawinan  bagi  wanita.  Dalam  hal  ini  batas  minimal  umur perkawinan  bagi  wanita  dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita  untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah dan  menurunkan  resiko  kematian  ibu  dan  anak.  Selain  itu  juga  dapat terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang anak  termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
UUP  bukanlah  kitab  suci  yang  tak  akan  pernah  berubah. Perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  menuntut  adanya pembaharuan  hukum  terutama  hukum  perkawinan.  Sebagaimana  yang terjadi  pada  persyaratan  poligami,  persyaratan  perceraian,  dan  hubungan keperdataan  anak  hasil  nikah  siri.  Semuanya  mengalami  pembaharuan. 12 Termasuk batas minimal usia menikah bagi perempuan. Bukan hanya judicial review atau Keputusan Mahkamah Konstitusi , namun langsung mengubah UU terdahulu.  Meskipun  hanya  satu  pasal.  Berdasarkan  itu,  betapa  pentingnya UUP terbaru ini. Jika UUP tersebut benar-benar terealisasi maka terwujudlah tujuannya  yaitu  memenuhi amanat dari UUD 45 tentang  hak  asasi manusia,
12 Pengadilan  Tinggi  and  others,  ‘ PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Mukhlis ’, 1, 2015, 59.
perlindungan terhadap anak, dan pemenuhan hak anak. 13

## 4. Dispensasi Kawin
DPR telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19  (Sembilan  belas)  tahun.  Pada  ayat  selanjutnya,  dalam  hal  terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti  pendukung  yang  cukup.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  ini, memberikan  pengertian  bahwa  peningkatan  batas  usia  perkawinan  bagi perempuan  menjadi  19  tahun  dan  masih  diberinya  peluang  pengajuan dispensasi nikah jika usia calon pasang belum mencapai 19 tahun.
Prosedur  pengajuan  perkara  dispensasi  di  Pengadilan  Agama  sama dengan  mekanisme  pengajuan  perkara  permohonan  lainnya,  adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut;
a. Permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  oleh  calon  mempelai  pria  yang belum  berusia  19  tahun,  calon  mempelai  wanita  yang  belum  berusia  19 tahun  dan/atau  orang  tua  calon  mempelai  tersebut  kepada  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar'iyah  dalam  wilayah  hukum  dimana  calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
b. Permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  calon  mempelai  pria dan/atau  calon  mempelai  wanita  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama kepada  pengadilan  agama/mahkamah  syar’iyah  dalam  wilayah  hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
c. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar'iyah  dapat  memberikan  dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
13 Undang-Undang Dasar Negara and Republik Indonesia, ‘LEMBARAN NEGARA’, No. 186, 2019.
d. Permohonan  dispensasi  kawin  bersifat  voluntair  produknya  berbentuk penetapan.  Jika  Pemohon  tidak  puas  dengan  penetapan  tersebut,  maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
e. Para  Pemohon  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  ke  meja pendaftaran  jika  permohonannya  telah  selesai  dibuat,  jika  belum  dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum).
f. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas  pemohon),  kemudian  menaksir  panjar  biaya  perkara  dan menulisnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya  perkara  diperkirakan harus  telah  mencukupi  untuk  menyelesaikan perkara tersebut.
g. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian;
1. Menandatangani  dan  memberi  nomor  urut  dan  tanggal  penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
2. Pemohon melakukan pembayaran ke bank.
3. Setelah  pemohon  membayar  panjar  perkara,  kasir  memberi  tanda  lunas dalam SKUM.
h. Meja  Pendaftaran,  memberi  nomor  yang  diberikan  kasir  sebagai  tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan  yang  telah  terdaftar  bersama  satu  helai  SKUM  kepada pemohon.
i. Perkara  dispensasi  kawin  telah  terdaftar  di  Pengadilan  Agama,  Panitera menyampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  untuk  menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
j. Panitera  menunjuk  Panitera  Pengganti  dan  Jurusita  Pengganti  untuk membantu majelis hakim.
k. Majelis  Hakim  setelah  menerima  berkas  perkara,  bersama-sama  hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal  serta  jam  kapan  perkara  itu  disidangkan  serta  memerintahkan
agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
l. Pemohon  akan  menunggu  relaas  panggilan  dari  Juru  sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.
Prosedur  di  atas  harus  dilalui  oleh  para  pemohon  dispensasi  kawin. Dengan demikian, bukan hanya sehari untuk mengurus dispensasi tersebut. Jika  rumahnya  dekat  dengan  Pengadilan  tentu  tidak  masalah.  Namun,  bagi masyarakat  yang  jauh  domisilinya  dengan  Pengadilan,  tentunya  harus dicarikan  solusi  agar  mereka  tetap  melaksanakan  apa  yang  diperintahkan UU.  Sebab,  jika  tidak  demikian,  maka  pelanggaran  terhadap  UU  itu  akan semakin nyata.
Solusi hukum yang ditawarkan Negara untuk yang terdesak menikah di usia belia, di bawah 19 tahun, adalah dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan pintu darurat, agar perkawinan anak dapat dicatat oleh Negara.
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Mereka memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Olehnya,  Ia memiliki  hak  yang  sama  untuk  tumbuh  dan  berkembang. 14 Hak-hak  yang dimiliki  anak  tersebut  dilindungi  oleh  negara.  Berdasarkan  itu, dikeluarkannya  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Perma  tersebut  dijadikan  landasan  dan  acuan  oleh  Pengadilan  dan Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  hal  dispensasi  kawin.  Sebelum  ke Pengadilan  Agama,  bagi  seorang  muslim,  harus  mendapatkan  surat penolakan  terlebih  dahulu  dari  KUA.  Sebagai  landasan  untuk  bermohon dispensasi kawin.
Pengadilan  adalah  tempat  pencari  keadilan.  Seyogyanya  masyarakat merasa  aman  dan  nyaman  dengan  tempat  itu.  Namun,  kenyataannya  bagi sebagian  masyarakat,  Pengadilan  adalah  tempat  yang  paling  menyeramkan. Sehingga  banyak  yang  anti  terhadapnya.  Atas  dasar  itu,  permohonan
14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
dispensasi  kawin  adalah  hal  yang  memberatkan  dan  menjadi  faktor penghambat  dalam  efektivitas  pengajuan  dispensasi  kawin.  Walaupun demikian,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  adanya  peningkatan permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  secara  signifikan  pasca Amandemen UUP. 15

## C. Penutup
Perkawinan  anak  seyogyanya  dihindari,  karena mudhorat yang ditimbulkan  lebih besar dari manfaatnya. Sosialisasi dan penyuluhan hukum perkawinan yang  intensif perlu  terus  digaungkan  agar  masyarakat  semakin terkondisikan untuk mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan. Hukum Perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  bertujuan  untuk  kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. M. Aso, Ribhan, Malarangan, Hilal, Raden, Sahran, ‘Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu )’, Familia:
Jurnal Hukum Keluarga , 1 2020
Ashar Ridwan dkk. Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen Undang ‐ Undang Perkawianan di Kota Palu. Hasil  Penelitian  Dosen  Fakultas
Hukum UNTAD, Palu, 2020
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Al ‐ Qur’an dan Terjemahan . Bandung, 2019
Departemen  Agama, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama. Banda  Aceh:  Bidang  Urusan  Agama  Islam  Kantor
Wilayah Departemen Agama, 2009
15 Ashar Ridwan dkk, Permohonan Dispensasi Perkawinan……., 19.
Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra .  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2014 Kadir,  A. Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk. Fatawa Publishing: Semarang, 2020
Lestari,  Novita,  Sawah  Lebar,  and  Ratu  Agung,  ‘ Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia ’, 4.32. 2017
Susilawati,  Susi, Kesetaraan Jender dalam membangun Hukum Perkawinan yang Berkeadilan. Disertasi yang tidak dipublikasi, 2019
Susilawati,  Susi,  Ashar  Ridwan,  and  Sitti  Fatimah  Madusila,  ‘ CRIMINAL

## LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF FRAUDULENT CRIMINAL ACT BY HYNOSIS Susi  Susilawati  1  ,  Ashar  Ridwan  2  ,  Sitti  Fatimah
Madusila 3’, 6.1. 2021
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  ‘LEMBARAN  NEGARA’, 186, 2019
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  tahun  2019  tentang  Pencatatan PernikahanAgama,  Departemen, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama , Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009
Pengadilan  Tinggi  Agama  Jambi,  Jalan  H  Agus,  Salim  Kota,  Baru  Jambi,  and Ahmad  Zaenal  Fanani,  ‘PEMBAHARUAN  HUKUM  PERKAWINAN  DI INDONESIA Mukhlis’, 1, 2015