Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## ANALISIS ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI KABUPATEN MAMUJU
Taufiq *

## ABSTRACT
The research conducted aims to obtain an overview of the education and training budget for improving the professionalism of teachers in Mamuju district, using a qualitative approach. The technique used in determining research informants is purposive sampling. The data collection was carried out with participatory observation techniques, semi-structured interviews and  document  review.  The  results  of  the  study  show  that  the  education and training budget planning process for increasing the professionalism of teachers  in  Mamuju  District  is  not  yet  fully  ideal  for  implementing  the five  principles  that  are  theoretically  believed  to  be  good  budgeting principles  in  the  public  sector.  There  are  many  influential  factors  in  the budget  planning  process,  namely  apparatus  resources,  planning documents  (development  and  budgeting),  nominative  lists,  budgets,  and facilities (facilities and infrastructure). The education and training budget for  increasing  teacher  professionalism  in  the  government  in  the  Mamuju district faces the following constraints: 1. Limited resources; 2) participant mechanisms  for  education  and  training  for  improving  teacher professionalism; and 3) communication and coordination of related parties that are still weak. To overcome these various obstacles, interested parties have  made  staff  review  efforts  to  the  regents,  improved  budgets  and organized  education  and  training  for  improving  teacher  professionalism and  increasing  the  intensity  of  communication  and  coordination  with various relevant parties.
Keywords: Education Budget, Training, Teacher Professionalism
*) Widyaiswara Ahli Muda BPSDM Provinsi Sulawesi Barat E-mail: taufiqpasca@gmail.com
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Reformasi yang di mulai pada tahun 1998 merambah ke segala lini kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Salah  satu  satu  lini  yang terkena  imbas  ialah  keuangan  sektor  publik,  baik  pemerintah  Pusat maupun  pemerintah  Daerah  (PEMDA).  Pada  hakikatnya,  reformasi dimaksud  merupakan  tuntunan  publik  untuk  melakukan  perbaikan  di semua lini pemerintah, terutama pelayanan yang pemilihan bersentuhan langsung  dengan  masyarakat.  Secara  lebih  spesifik,  reformasi  di  sektor keuangan  Publik  berisi  tuntunan  masyarakat  yang  antara  lain menghendaki  adanya  penghematan  anggaran,  penghapusan  biaya-biaya yang  tidak  perlu,  dan  pelaksanaan  tender  atau  lelang  yang  di  lakukan atas dasar kompetisi yang sehat (Mardiasmo, 2004: 26)
Anggaran  pemda,  khususnya  program  yang  diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas  profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) aparatur,  dengan  kegiatan  yang  dititikberatkan  pada  pendidikan  dan pelatihan  (DIKLAT)  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  mestinya direncanakan  dengan  baik.  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Mamuju menghadapi  kondisi  masalah  keterbatasan  atau  kekurangan  SDM Aparatur.  Berdasarkan  data  BPS,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Pemkab Mamuju  pada  tahun  2013  berjumlah  3.424  orang.  Jumlah  tersebut mengalami kenaikan menjadi 3.438 orang pada tahun 2014, berdasarkan data  yang  dirilis  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kabupaten Mamuju.  Dengan  jumlah  penduduk  lebih  kurang  119.171  jiwa  sampai dengan  tahun  2013  (proyeksi  penduduk  dari  BPS  Kabupaten  Mamuju Tahun 2014), jumlah pegawai tersebut diniai masih kurang. Oleh karena itu,  BKD  melalui  Bidang  Pengadaan  dan  Pengembangan  Pegawai  pada tahun  2014  masih  melakukan  rekrutmen  pegawai  untuk  mengatasi kekurangan  secara  kuantitas  tersebut.  Dari  74  Formasi  yang  tersedia, baik  tenaga  guru,  kesehatan,  maupun  teknis,  yang  diterima  dan  lulus sebanyak 64 orang.Sedangkan ditinjau dari aspek kualitas, SDM Aparatur Pemkab  Mamuju  juga  belum  sesuai  dengan  kondisi  ideal  yang diharapkan.  Indikasi  yang  menunjukkan    kondisi  tersebut,  misalnya adanya  ketidaksesuaian  antara  jabatan  dengan  kompetensi  yang dipersyaratkan.  Padahal  kompetensi  jabatan  merupakan  salah  satu
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
persyaratan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100  Tahun  2000  jo  PP  Nomor  13  Tahun  2002,  selain  syarat  berstatus sebagai  PNS,  jenjang  kepangkatan,  kualifikasi  dan  tingkat  pendidikan, prestasi  kerja,  serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani.  Dalam  konteks pemenuhan  kompetensi  jabatan,  Diklat  Kepemimpinan  (Diklatpim) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan. Selain itu juga memenuhi amanat PP Nomor 100 Tahun 2000, yaitu PNS yang diangkat dalam suatu jabatan wajib mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan tingkat jabatan strukturalnya selambat-lambatnya dua belas bulan atau setahun  setelah  yang  bersangkutan  dilantik.  Dalam  perkembangannya, PP  Nomor  100  Tahun  2000  kemudian  direvisi  dengan  PP  Nomor  13 Tahun  2002.  PP  yang  direvisi  sudah  tidak  memberikan  batasan  waktu yang tegas bagi PNS yang menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Diklatpim.
Data  hasil  pra  -  penelitian  yang  dilakukan  penulis  menunjukkan bahwa  55,4  persen  lebih  pejabat  struktural  di  Lingkungan  Pemkab Mamuju  belum  Diklatpim.  Artinya,  hanya  44,6  persen  pejabat  yang sudah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II, III, IV, dalam rangka pemenuhan  persyaratan  kompetensi  kepemimpinan  aparatur  di berbagaitingkat  jabatan  (Eselson  II,  III,  IV).  Jadi,  selain  keterbatasan anggaran  yang  dapat  dialokasikan  untuk  kegiatan  Diklat  fungsional, penelitian  awal  atau  pra-  penelitian  yang  dilakukan  penulis mengindikasikan  adanya  permasalahan  dalam  proses  perencanaan anggaran  diklat  tersebut.  Hal  dimaksud  tampak  dalam  fenomena- fenomena berikut:
1. Alokasi anggaran Diklatpim belum didasarkan atas kebutuhan riil Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pengguna  Anggaran, yaitu BKD Kabupaten Mamuju.
2. Praktik  pengalokasian  anggaran  seperti  disampaikan  para informan  pra-  penelitian  menguatkan  dugaan  penulis  bahwa anggaran  Diklatpim  belum  disusun  berdasarkan  pendekatan kinrerja (performance budgeting).
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
3. Proses  perencanaan  anggaran  Diklatpim  belum  sepenuhnya mencerminkan prinsip tranparasi dan akuntabilitas.
4. Fenomena  terakhir  yang  menunjukkan  adanya  masalah  dalam proses perencanaan anggaran adalah indikasi ketidakefisienan dan tidak  ketidakefektifan  anggaran,  karena  tidak  adanya  pedoman yang  bisa  dijadikan  panduan  dalam  penyusunan  ataupun perencanaan anggaran.
Halim  (Halim  dan  Damayanti,  2007:  24)  mengemukakan  bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan daerah merupakan: “Keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah”. Keuangan  daerah  sebagaimana  dimaksud  Halim  bukan  hanya  sesuatu yang  bisa  dinilai  dengan  uang,  tetapi  juga  semua  bentuk  kekayaan  lain yang dimiliki oleh daerah. Hal tersebut mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.
Ruang lingkup reformasi anggaran diungkapkan Mardiasmo (2004: 28) terjadi pada dua aspek berikut:
a. Perubahan struktur anggaran ( budget structure reform), dan
b. Perubahan proses penyusunan APBD ( budget process reform)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah merupakan  keseluruhan  aktvitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilakukan  Pemda,  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah. Seiring  dengan  terjadinya  reformasi,  berbagai  aktivitas  tersebut  ikut mengalami  perubahan.  Salah  satu  perubahan  mendasar  adalah  proses penyusunan  APBD  yang  menerapkan  sistem  anggaran  pendekatan kinerja (performance  budgeting), menggantikan  pendekatan  tradisional (traditional budgeting).
1.Konsep Anggaran Defenisi  anggaran  cukup  banyak  di  kemukakan  oleh  para  ahli, salah  satunya  Mardiasmo  (2004:  118)  yang  mengungkapkan  bahwa  :  “ Anggaran  sebagai  alat  perecanaan  kegiatan  public  yang  dinyatakan
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
dalam  satuan  moneter  sekaligus  berfungsi  sebagai  alat  pengendalian, Dalam  konteks  keuangan  daerah,  Mardiasmo  (2004:  103)  menyatakan bahwa: “Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun) “.Defenisi anggaran  yang  dikemukakan  Mardiasmo  lebih  menekankan  anggaran sebagai  alat  perencanaan  sekaligus  alat  pengendalian.  Sedangkan McKinney  (1986:  131)  mengungkapkan  bahwa  anggaran  sector  public lebih  kompleks  dari  sekedar  dokumen  perencanaan,  tetapi  juga  menjadi dokumen  ekonomis,  politik,  dan  sosial.  Hal  tersebut  sebagaimana tergambar  dalam  kutipan  berikut: “A  budget  is  an  economic,  planning, political,  and  social  document.  It  is  a  comprehensive  financial  work  plan covering a specific period of time. The plan outlines the services and activities or  projects  to  be  provided  and  indicates  the  necessary  expenditures  and available resources in quantitative terms “.
Anggaran  diperlukan  karena  adanya  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya  yang  ada  terbatas.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  atau  sasaran yang  diharapkan,  Anggarini  dan  Puranto  (2010:  106  –  107) mengemukakan  lima  prinsip  penganggaran  yang  harus  dipegang  teguh oleh para pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran. Kelima prinsip tersebut ialah sebagai berikut: Transparansi dan akuntabilitas anggaran, Disiplin anggaran, Keadilan anggaran, Efisiensi dan efektivitas anggaran, Disusun dengan pendekatan kinerja,
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa anggaran  merupakan  dokumen  rencana  kerja  yang  dinyatakan  dalam satuan  moneter  untuk  periode  tertentu.  Selain  sebagai  dokumen perencanaan, anggaran juga merupakan dokumen ekonomis, politik, dan sosial.  Anggaran  daerah  (APBD)  sendiri  mempunyai  arti  dan  fungsi penting  bagi  Pemda,  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Di  tengah  keterbatasan anggaran.  Pemda  dituntut  membuat  skala  prioritas.  Pemda  juga  harus mengimplemantasikan  prinsip  –  prinsip  penganggaran,  agar  tujuan  atau sasaran yang ditetapkan tercapai.
2.Perencanaan Strategik
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Rue  and  Byars  (2007:  139)  mengemukakan  bahwa  perencanaan strategik  ialah:  “ Analogous  to  top  level  long-range  planning;  cover  a relatively  long period; affect many  parts of the organization “. Ditambahkan oleh  Rue  and  Byars  (2007:  139)  bahwa: “  strategic  planning  is  done primarily  by  toplevel  managers,  while  operational  planning  is  done  by managers  at  all  levels  of  the  organization“. Pengertian  Rue  and  Byars tersebut  merujuk  pada  karakteristik  perencanaan  strategic  itu  sendiri. Jangka waktu suatu perencanaan dibagi Hasibuan (2004: 111) ke dalam: Rencana jangka panjang (long term planning), waktunya lebih dari lima tahun.  Rencana  jangka  menengah (middle  term  planning), waktunya antara 2 sampai 5 tahun. Rencana jangka pendek (short term planning), waktunya antara 1 sampai 2 tahun.
Adapun  tujuan  perencanaan  strategik (strategic  planning), menurut  Tripomo  dan  Udan  (2005:  167)  adalah:  Menentukan  arah organisasi (organization  direction),  strategy  (strategi  formulation) yang akan  menciptakan competitive  advantage bagi  organisasi  dan mengembangkan  rencana  untuk  menjalankan  strategi  guna  mencapai bayangan masa depan yang diinginkan “.
Rencana  Kerja  SKPD  (Renja  SKPD),  Renja  SKPD  merupakan dokumen rencana pembangunan masing – masing SKPD yang berjangka waktu  1  (satu)  tahun,  memuat  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang disusun  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  SKPD  yang  bersangkutan berdasarkan  urusan  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  sasaran (indikator)  hasil  dan  keluaran  yang  terukur,  beserta  rincian pendanaannya.
1. Perencanaan Anggaran 2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  tersebut  melibatkan  data  berbentuk  nonangka, yaitu  berupa  kalimat  atau  narasi,  untuk  kemudian  diolah  dan menghasilkan  suatu  temuan  penelitian.  Pemilihan  pendekatan  kualitatif didasarkan  atas  asumsi  penulis  bahwa  permasalahan  perencanaan anggaran  Diklatpim  pada  Pemkab  Mamuju  belum  jelas  letak
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
persoalannya.  Keterbatasan  anggaran  memang  diakui  sebagai  masalah utama,  tetapi  informasi  mengenai  hal  tersebut  masih  perlu  didalami untuk  memahami  makna  permasalahan  sebenarnya.  Selain  itu,  penulis juga  berasumsi  bahwa  perencanaan  anggaran  Diklatpim  merupakan  hal yang  kompleks.  Dimana  dalam  prosesnya  melibatkan  berbagai  pihak yang  berkepentingan.  Bukan  hanya  BKD  selaku  Pengguna  Anggaran, tetapi  di  dalamnya  antara  lain  juga  melibatkan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA),  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), inspektorat, dan pihak Legislatif (DPRD).
Informan  penenlitian  ditentukan  secara purposive  sampling ,. Dalam  penelitian  penulis,  pihak  –  pihak  yang  menjadi  informan  kunci berasal dari pihak eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemkab Mamuju serta  Lembaga  Diklat  Pemerintah  Terakreditasi  menyelenggarakan Diklatpim. Pihak eksekutif meliputi BKD (Kepala Badan, Kabid Diklat, Kasubid  Diklat  Struktural  dan  Tugas  Belajar  Aparatur  dan  Pelaksana Tugas  Kasubag  Program  dan  pelaporan),  BAPPEDA  (Kabid Perencanaan Makro dan Pengendalian), DPPKAD (Kasi Anggaran), dan Inspektorat  (Auditor  pada  Inspektur  Pembantu  Wilayah  II).  Informan yang  berasal  dari  pihak  Legislatif  adalah  Wakil  Ketua  komisi  I  dan Anggota  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD  Kabupaten  Mamuju. Sedangkan  dari  penyelenggara  Diklatpim  diwakili  oleh  Kabid  Diklat Struktural  dan  Prajabatan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah (BANDIKLATDA) Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penulis juga mewawancarai  beberapa  PNSD  atau  Pejabat  Struktural  di  lingkungan Pemkab  Mamuju  yang  menjadi  kelompok  sasaran  kegiatan.  Pemilihan kelompok  sasaran  kegiatan  sebagai  informan  kunci  dimaksudkan  untuk memperoleh  informasi  mengenai  perencanaan  anggaran  Diklatpim  pada Pemkab  dari  perspektif  pegawai  atau  pejabat  yang  sudah  dan  belum mengikuti diklat tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi partisipatif,  wawancara  semiterstruktur,  dan  telah  dokumen.  Ketiga teknik  tersebut  dilengkapi  dengan  instrument  masing  –  masing,  berupa pedoman atau panduan pengumpulan data. Agar derajat keterpercayaan atau  kredibilitas  data  penelitian  terpenuhi,  penulis  menggunakan  tiga
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
diantara enam teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 122–129), yaitu  peningkatan  ketekunan,  triangulasi,  dan  penggunaan  bahan referensi.  Sedangkan  perosedur  analisis  data  mengacu  pada  Model Interaktif  Miles  and  Huberman  (Sugiyono,  2014:  91)  yang  terdiri  dari pengumpulan  data  ( data  collection ),  reduksi  data  ( data  reduction ), penyajian  data  ( data  display ),  dan  penarikan  kesimpulan  /  verifikasi
( conclusion drawing / verification ).

## HASIL PENELITIAN
Perencanaan  anggaran  Diklatpim  pada  Pemkab  Mamuju  pada prosesnya  dapat  dianalisis  melalui  lima  prinsip  penganggaran  yang dikemukakan  oleh  Anggarini  dan  Puranto  (2010:  106–107),  yaitu transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan  disusun  berdasarkan  pendekatan  kinerja.  Proses  perencanaan anggaran  Diklatpim  sendiri  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang menjadi  masukan  (input),  yaitu  SDM  aparatur,  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku,  dokumen  perencanaan,  daftar  nominative, anggaran serta sarana dan prasarana yang tersedia.
Secara garis besar, anggaran Diklatpim yang dianggarkan Pemkab Mamuju melalui BKD terdiri atas anggaran yang terkait langsung dengan peserta  diklat  (kontribusi,  penunjang  kegiatan,  dan  perjalanan  dinas peserta) dan anggaran pendukung kegiatan diklat (penggandaan dokumen dan  perjalanan  dinas  pegawai  BKD).  Kondisi  anggaran  tersebut mengalami  tren  penurunan  dalam  tiga  tahun  terakhir  periode  Renstra Tahun  2011  s.d.  2015.  Anggaran  tersebut  mengalami  kenaikan  kembali transisi dari Renstra Tahun 2011 – 2015 ke Renstra Tahun 2016 – 2020.
Faktor  terakhir  yang  berpngaruh  terhadap  proses  perencanaan anggaran  Diklatpim  adalah  sarana  dan  prasarana.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Mamuju, khususnya BKD selaku Pengguna Anggaran, belum mempunyai fasilitas diklat yang representatif. Fasilitas yang  dimiliki  hanya  mencukupi  kebutuhan  penyelesaian  tugas administratif  atau  tata  usaha (clerical  work) kepegawaian.  Sehingga, penyelenggaraan  Diklatpim  melalui  pola  fasilitas  /  Kemitraan  belum memungkinkan untuk dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu,  PNSD  atau  Pejabat  Struktural  di  Lingkungan  Pemkab  Mamuju
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
diikutkan  Diklatpim  melalui  pola  Penyertaan  pada  lembaga  diklat pemerintah yang terakreditasi menyelenggarakan Diklatpim Tingkat II
a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
b. Disiplin Anggaran
c. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
d. Disusun Berdasarkan Pendekatan Kinerja Dengan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dan  prinsip  –  prinsip perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara ideal,  maka  keluaran (output) berupa  anggaran  Diklatpim  yang  sesuai dengan  kebutuhan  SKPD  Pengguna  Anggaran  belum  tercapai. Indikasinya  adalah  target  kinerja  Diklat  Struktural  (Diklatpim)  dalam Renstra SKPD BKD Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015 yang hanya tercapai  53,37  persen  pada  akhir  tahun  2015.  Selain  itu,  capaian  target Diklat Struktural (Diklatpim) dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2011-  2015  hanya  43,10  persen.  Pencapaian  target  perencanaan  jangka menengah  tersebut  masih  jauh  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  98 persen pada akhir tahun 2015.
Anggaran Diklatpim pada  Pemkab  Mamuju  yang  bsesuai  dengan kebutuhan  SKPD  Pengguna  Anggaran  belum  tercapai,  disebabkan adanya permasalahan atau kendala- kendala yang dihadapi perencanaan Anggaran  Diklat  tersebut,  yaitu:  Keterbatasan  anggaran  menjadi penyebab  utama  masih  banyaknya  PNSD  atau  Pejabat  Struktural  di lingkungan  Pemkab  Mamuju  yang  belum  Diklatpim.  Kondisi  tersebut ditambah dengan pengalokasian anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan  kebutuhan  dan  peningkatan  kapasitas  SDM  Aparatur  Pemda belum  ditempatkan  sebagai  prioritas  utama  pembangunan  daerah.  Di samping,  penyelenggaraan  Diklatpim  dengan  pola  Fasilitas/  Kemitraan belum  bisa  dilaksanakan,  karena  kekurangan  SDM  yang  memenuhi kualifikasi  untuk  menyelenggarakan  Diklatpim  dan  belum  tersedianya fasilitas  Diklat  representatif  yang  dimiliki  Pemkab  Mamuju,  khususnya BKD selaku pembina dan pelaksana di bidang kediklatan.
Mekanisme  pengiriman  peserta  yang  didasarkan  pada  kuota  dan pemanggilan oleh Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi juga menjadi salah  satu  kendala  yang  menyebabkan  belum  efektifnya  Anggaran Diklatpim pada Pemkab Mamuju. Selain itu, kuota yang ditentukan oleh
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
lembaga duklat tersebut belum tentu terealisasi seratus persen atau sesuai perencanaan.  Mekanisme  pencalonan  dan  penentuan  peserta  Diklatim oleh TSPDI juga dinilai masih kurang transparan dan akuntabel.
Lemahnya  komunikasi  dan  koordinasi  di  antara  pihak-  pihak berkepentingan  dalam  perencanaan  anggaran  Diklatpim  merupakan kendala lain  yang dihadapi BKD Kabupaten  Mamuju selaku Pengguna Anggaran. Kendala tersebut terlihat dari perubahan regulasi yang cukup dinamis  tapi  tidak  dibarengi  efektivitas  diseminasi  informasi  kedaerah, perencanaan anggaran dengan koordinasi di antara pihak- pihak internal dan eksternal yang kurang baik, serta pelaksanaan kegiatan diklat melalui pemberitahuan  dan  pemanggilan  peserta  yang  terkesan  mendadak. Kondisi  tersebut  turut  menjadi  penyebab  belum  optimalnya  anggaran Diklatpim yang direncanakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang perencanaan anggaran    Diklatpim pada Pemkab Mamuju, dapat dibuat simpulan sebagai berikut:
1. Pemkab Mamuju melalui BKD belum mengimplementasikan prinsip- prinsip  penganggaran  secara  ideal  dalam  perencanaan  anggaran Diklatpim. Akan tetapi, harus diakui bahwa pihak- pihak terkait telah berupaya  untuk  menerapkan  prinsip-  prinsip  yang  terdiri  dari transparansi  dan  akuntabilitas,  disiplin,  keadilan,  efisiensi  dan efektivitas, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan kelima prinsip  tersebut  dalam  prosesnya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, yaitu:  SDM  Aparatur,  dokumen  perencanaan  (pembangunan  dan penganggaran),  daftar  nominatif,  anggaran,  serta  sarana  dan prasarana.  Adapun  yang  menjadi  tujuannya  adalah  anggaran Diklatpim yang sesuai dengan kebutuhan SKPD Pengguna Anggaran.
2. Permasalahan  atau  kendala-  kendala  yang  dihadapi  dalam perencanaan  anggaran  Diklatpim  pada  Pemkab  Mamuju,  meliputi keterbatasan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  pemda  (anggaran, SDM  Aparatur,  dan  fasilitas  diklat  yang  representatif),  mekanisme pengiriman peserta berdasarkan kuota dan pemanggilan
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
penyelenggara  diklat,  serta  masih  lemahnya  komunikasi  dan koordinasi diantara pihak- pihak berkepenttingan.
3. Untuk  mengatasi  berbagai  masalah  atau  kendala  tersebut,  pihak- pihak  terkait  telah  melakukan  berbagai  upaya  berikut:  pengajuan telaahan staf penambahan anggaran kepada kepala daerah, perbaikan prosoes  perencanaan  anggaran  dan  penyelenggaraan  kegiatan  diklat, serta  peningkatan  intensitas  komunikasi  dan  koordinasi  di  antara pihak-pihak berkepentingan.

## REKOMENDASI
Untuk  optimalisasi  perencanaan  anggaran  yang  disusun  dan akselarasi  perwujudan  anggaran  Diklatpim  yang  sesuai  kebutuhan, penulis merekomendasikan atau menyarankan hal- hal berikut:
1. Rekomendasi  Jangka  Pendek,  BKD  Kabupaten  Mamuju,  selaku pengguna anggaran serta SKPD yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan  kepegawaian  daerah,  melakukan  sosialisasi  Diklatpim kepada  berbagai  pihak  terkait  di  lingkungannya  Pemkab  Mamuju, khususnya  kelompok  sasaran  kegiatan  atau  pejabat  yang  mengurusi masalah kepegawaian di unit kerja masing- masing ( misal: Kasubag/ Kasi  Umum  dan  Kepegawaian).  Bidang  Diklat  BKD  Kabupaten Mamuju  menyampaikan  informasi  secara  berkala  (semesteran  atau tahunan) tentang hal- hal yang terkait dengan rencana anggaran dan kinerja  Diklatpim  kepada  publik,  terutama  kelompok  sasaran kegiatan.  Selain  melalui  media  konvensional  yang  digunakan  selama ini,  informasi  tersebut  juga  disampaikan  melalui  media  yang  dapat menjangkau  publik  secara  luas,  misalnya  situs  (  website)  resmi Pemkab dan BKD
2. Rekomendasi  Jangka  Menengah,  Memberikan  ruang  yang  cukup kepada  publik,  terutama  PNSD  atau  Pejabat  Struktural  di Lingkungan  Pemkab  Mamuju  selaku  kelompok  sasaran  kegiatan, untuk mengetahui dan/ atau berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran  Diklatpim.  Misalnya,  melalui  pemanfaatan  dan pengoptimalan  kemajuan  teknologi  informasi  berbasis  elektronik. Pegawai atau pejabat struktural yang akan diikuti atau menjadi calon
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
peserta Diklatpim diseleksi secara ketat terlebih dahulu oleh TSPDI, dimana pihak BKD menjadi  salah satu unsur di dalam tim tersebut. Jadi, pencalonan dan penetapan calon peserta Diklatpim tidak hanya merujuk  atau  mendasarkan  pada  daftar  nominatif  pegawai. Komunikasi  dan  koordinasi  yang  telah  dibangun  BKD  Kabupaten Mamuju  dengan  berbagai  pihak  internal  dan  ekstternal  agar  dapat terus  dipelihara  dan  ditingkatkan  intensitasnya.  Upaya  tersebut, misalnya,  melalu  forum  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  yang diagendakan secara berkala.
3. Rekomendasi  Jangka  Panjang,  Pemkab  Mamuju  melalui  berbagai pihak terkait, seperti BKD, BAPPEDA, DPPKAD, dan TAPD, agar melakukan  kajian  lebih  lanjut,  baik  legal,  prosedural,  maupun finansial,  tentang  opsi  pengalihan  pembebanan  sebagai  komponen biaya Diklatpim dari mata anggaran BKD ke unit kerja asal pegawai atau  pejabat  struktural  yang  diikutkan  Diklatpim.  Misalnya,  biaya perjalanan  dinas  peserta  dibebankan  pada  DPA/  DPPA-  SKPD  unit kerja  asal  peserta,  sedangkan  biaya  kontribusi  dan  biaya  penunjang kegiatan  tetap  dari  DPA/  DPPA-  SKPD  BKD.  Tim  Badan Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepengankatan  (BAPERJAKAT) hendaknya  benar-  benar  menjadikan  kelulusan  Diklatpim  sebagai salah  satu  dasar/  rujukan  dalam  pengembangan  karir  pegawai,  baik mutasi  maupun  promosi.  Sehingga  kelompok  sasaran  kegiatan  dapat melihat bahwa Diklatpim memang ada pengaruhnya terhadap jabatan (civil  effect)  pegawai  dan  tidak  akan  ada  lagi  penolakan  dengan berbagai  alasan  pada  saat  dipanggil  mengikuti  Diklatpim  yang menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  efektifnya  anggaran  Diklatpim yang direncanakan BKD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Duhou  Abtisam, School-Based  Management  (Manajemen  Berbasis Sekolah), UNESCO,  Penerjemah:  Noryamin  Aini,  Suparto,
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Penyunting;  Achmad  Syahid,  Abas  Al-Jauhari,  Jakarta:  Logos, 2003
Allee,  John  Gage. Websters  Dictionary .  Chicago,  Wilcox  &  Folt  Book Company, 2003.
Alwasilah,  A,  Chaedar, Pokoknya  Kualitatif ,  Jakarta:  Kiblat  Buku Utama, 2003
Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata langkah  dan  Teknik-teknik  Teoritisasi  Data,  Penerjemah Muhammad  Shodiq  &  Imam  Muttaqien,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003
Arifin, Anwar. Tinjauan tenteng Undang-undang Pendidikan . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  suatu  Pendekatan  Praktek .
Cet. XIII; Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2006.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek .
Cet. IX; Jakarta: Renika cipta, 2003.
Brubacher,  John  S. Modern  Philosophies  of  Education .  New  Delhi: Tata Graw-Hill Publishing Company LTD, 2001.
Chriswardani, Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional , Jakarta : Bumi aksara, 2005 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
____________________________, Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah  Konsep  Dasar, Jakarta  :  Ditjend  Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen SLTP. 2001
Edward dan Sallis, Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality  Management  in  Education penerjemah  :  Kambey  Daniel C., Manado, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, 2004
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
., Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Nomor  20 Tahun 2003 . Cet.II; Bandung: Fokusmedia, 2003. UIN  Aluddin, Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah;  Makalah,  Skripsi, Tesis,  Disertasi, Edisi  Revisi  III.  Makassar:  UIN  Alauddin,
2013.
Hadi,  Sutrisno. Metodologi  Research, jilid  I.  Cet.  XX;  Yogyakarta: Audi Ofsser, 2007. Hamalik,  Oemar. Evaluasi  Kurikulum. Cet.  II;  Bandung  :  PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Hamid,  Burhanuddin. Problematika  Penyelenggaraan  Pendidikan dengan  Biaya  Murah Bagi  Peserta  Didik  Tingkat  Sekolah Dasar  di  Kabupaten  Sinjai “Tesis  Magister”.  Makassar: Program Pascasarjana UMI, 2009. Harnoto, Prof. Dr., Dinamika Pendidikan, Bandung, CV. Pustaka Setia,
1998.
Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Landasan Sejarah,
Pertumbuhan  dan  Perkembangan .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2009.
H. A. Yunus, Drs., S.H., MBA. Filsafat Pendidikan , Bandung, CV. Citra Sarana Grafika. Bandung. 1999
Jarome S. Arcaro, pendidikan berbasisis mutu prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. K. Hitti, Philip. History of  the Arabs . London Macmillan Press, 1970. Kambey Daniel C., Landasan Teori Administrasi / Manajemen ( Sebuah Intisari), Manado : Yayasan Tri Ganesha Nusantara, 2009 Kartini  Kartono, Sistem  Pendidikan  Nasional, Jakarta:  Pradnya Paramita, 2000.
_____________, Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial ,  Bandung  :  Mandar Maju, 1990
Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Keppel,  G. Design  &  Analysis:  A  Reseacher’s  Handbook. New  Jersey  : Prentice-Hall. 1982
Koran  “Antara  News”, Anggaran  Pendidikan  di  Mamuju  terus Meningkat, selasa 20 Juli 2013.
., Pemerintah Kabupaten Mamuju Menyediakan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi, selasa 22 Agustus 2013.
., Prestasi  Siswa  di  Sejumlah  Sekolah  di  Kabupaten  Mamuju, Senin 21 Agustus 2013.
Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah . Cet.I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 2000.
Mardalis, Metode Penelitian . Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Mattulada, Sentralisasi  Pendidikan  dalam  Manajemen  Pembangunan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.
Moleong,  Lexy,  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Rosda Karya, 2001
Mudyahardjo, Redja. Pengantar Ilmu Pendidikan . Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Mulyasa  E.,  Menjadi Kepala  Sekolah Profesional, Bandung,  PT  Remaja Rosdakarya, 2005
Nawawi,  Hadari. Organisasi  Sekolah  dan  Pengelolaan  Kelas .  Cet.  III; Jakarta: Haji Masagung, 2009.
Nazir,  Moh. Metode  Penelitian .  Cet.  III;  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2008.
Urkolis,  2003, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Teori,  Model  dan  Aplikasi,
Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003. Panglaykim  dan  Hazil  Tanzil, Manajemen  Suatu  Pengantar .  Cet.  XV; Jakarta: Ghalia Indonesila, 2001.
Park, Joe. Selected Reading in The Philosophy of Education . New York: The Macmillang Companiy, 2000.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Partanto,  Pius  A.  dan  M  Dahlan  al-Barry, Kamus  llmiah  Poputer . Surabaya: Arkola, 2004.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamuju, Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  10  Tahun  2008  tentang  tentang  Subsidi  Biaya Pendidikan  Pra  Sekolah  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah .
Mamuju:  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten  Mamuju,
2002.
Pidarta  Made,  2004, Manajemen  Pendidikan  Indonesia, Jakarta:  PT. Rineka Cipta. 1980
Pramusinto  Purbokoso  wibawa, Evaluasi  Kebijakan  Publik ,  Jakarta: Rajawali Press 2006 Rasidin K. Sitepu dan bonar M. Sinaga, Dampak Investasi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di Indonesia;  pendekatan  Model  Computable  General  Equilibrium .
Bandung : Alfabeta, 2004 Republik  Indonesia, Kumpulan  Peraturan  Pemerintah  RI  dan Perundang-undangan,  Instruksi  Presiden  dan  Peraturan Lainnya . Bandung: Fokusmedia, 2009. ., Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang
Pemerintah Daerah . Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
Rochaety  Eti,  Rahayuningsi  Prima  Gusti  Yanti, Sistem  Informasi Manajemen Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 Pongtuluran,  Aris.  “ Manajemen  Mutu  Total  dalam  Pendidikan”,
Makalah disampaikan dalam Konfrensi Nasional Manajemen
Pendidikan, Jakarta: 2002.
Pramusinto  Purbokoso  wibawa, Evaluasi  Kebijakan  Publik ,  Jakarta: Rajawali Press, 2006 Salam,  Burhanuddin. Pengantar Pedagogik;  Dasar-dasar  Ilmu Mendidik . Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Senduk, J.E., Isu dan Kebijakan Pendidikan , Konsep dan Aplikasinya ,
Manado: Program  Pasca Sarjana  Universitas  Negeri  Manado,
2006
Soekarwati, monitoring  dan  evaluasi  proyek  pendidikan ,  Jakarta,  dunia pustaka jaya, 1995.
Soebagio  Admodiwirio, Manajemen  Pendidikan  Indonesia, Jakarta:
Ardadijaya. 2000.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2013
Sujana, Metode Statistik . Bandung: Tarsito, 2004.
Suryosubroto  B., Manajemen  Pendidikan  di  Sekolah ,  Jakarta:  PT. Rineka Cipta. 2004.
Suparno  Paul,  dkk, Reformasi  Pendidikan  Sebuah  Rekomendasi ,
Yogyakarta: Kanisius, 2002.
Sukardi, Metodologi  Penelitian  Pendidikan ,  Yogyakarta:  Bumi  Aksara,
200 3 Syaharuddin, Konsep  Profesionalisme  Guru  dalam  Perspektif
Pendidikan  Islam;  Studi  Peningkatan  Mutu  Guru  dan Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Tallo Makassar, “Tesis Magister”.  Makassar:  Program  Pascasarjana  UIN  Alauddin Makassar, 2010.
Tampubolon,  Daulat  P. Perguruan  Tinggi  Bermutu:  Paradigma  Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-20. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2001. Tilaar, Prof. Dr., 2004, Manajemen Pendidikan Nasional , Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003 tentang  SISDIKDAS  (sistem  Pendidikan  Nasional)  2003, Bandung: Fokusmedia
Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Usman,  Husaini, Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2003.
Wasito, Herman. Pengantar Metodologi Penelitian . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Yamin, Martinas. Sertifikasi Profesi Guru di Indonesia Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.