## EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015

## Eunike Sinthike Pelleng

## Abstrack
In a democratic system, elections are open, free, and fair. This is one of the most important elements. The election process is in part the essence of democracy, since  the  general  election  is  a  mechanism  for  selecting  leaders  to  guarantee periodic  changes  of  leadership.  This  is  meant  to  prevent  arbitrary  leaders  from sitting  in  power.  Semarang  City  Election  2015  is  the  third  election  organized  by the  Commission  of  Semarang.  Elections  are  national,  fair,  independent,  non- partisan,  impartial,  transparent,  and  professional  based  on  the  principles  of  the democratic  election,  with  the  participation  of  the  entire  community  and  not  only favored individuals, so that the results can be trusted by the public.
To  answer  these  questions,  this  study  uses  qualitative  research  methods  to conduct  interviews  with  members  of  the  Commission,  Political  Parties  and  LSM related  parties.  From  the  results  of  research  and  interviews,  performance  KPU Semarang,  are  in  accordance  with  the  legislation  in  force.  Judging  from  the performance  indicators  that  have  been  implemented,  namely  the  quality  of service,  responsiveness,  and  accountability  in  the  organization  of  the  General Election of Regional Head and Deputy Head of the Semarang City, year 2015. In this interview, it can be seen by the perception of one of the LSMs, stated that the KPU’s performance is good enough. Of course there is dissatisfaction, especially in  the  transparency  of  campaign  finance  reports  of  the  pair  of  candidates. Meanwhile, according to the applicable laws, the declaration commission must be transparent  so  that  no  such  thing  happens.  Also  in  the  field  of  personnel recruitment  organization  of  the  elections,  PPK,  and  PPS  must  be  rigorous  with this  mechanism  to  ensure  transparency,  In  accordance  with  Act  No.  22,  2007. From  community  assessments,  the  performance  results  of  Semarang  must  be excellent for KPU to create a level of voter participation in the democratic party.
Keywords: KPU performance of Semarang, Transparency, Service Quality,
Responsiveness, Accountability.

## A. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  semangat  desentralisasi,  sejak  tahun  2005  Pemilihan Kepala  Daerah  dilaksanakan  secara  langsung  (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak  langsung  (perwakilan)  di  era  sebelumnya.  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  dipilih  oleh  DPRD,  menjadi  demokrasi   yang  berakar langsung  pada  pilihan  rakyat  (pemilih).  Melalui  pemilihan  umum  kepala daerah,  masyarakat  sebagai  pemilih  berhak  untuk  memberikan  suaranya
secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati  nuraninya,  tanpa  perantara, dalam memilih kepala daerah.
Desentralisasi adalah  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah untuk  mengurusi  urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan  prakarsa  dan  aspirasi  dari  rakyatnya  dalam  kerangka  negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi  bagi  suatu  pemerintahan  daerah.  Desentralisasi  sebenarnya  adalah istilah  dalam  keorganisasian  yang  secara  sederhana  di  definisikan  sebagai penyerahan  kewenangan  dalam  kaitannya  dengan  sistem  pemerintahan Indonesia,  desentralisasi  akhir-akhir  ini  seringkali  dikaitkan  dengan  sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan
Perubahan paradigma pemerintahan  di  Indonesia.  Seperti  yang  telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab,  otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  suatu  daerah  untuk menyusun,  mengatur,  dan  mengurus  daerahnya  sendiri  tanpa  ada  campur tangan  serta  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Jadi  dengan  adanya desentralisasi,  maka  akan  berdampak  positif  pada  pembangunan  daerah- daerah  yang  tertinggal  dalam  suatu  negara.  Agar  daerah  tersebut  dapat mandiri  dan  secara  otomatis  dapat  memajukan  pembangunan  nasional. Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya,  perencanaan  maupun  mengenai  segi  pembiayaannya, perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah itu sendiri.

## A.1. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  diatas  rumusan  masalah  yang  akan  dijawab melalui penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  Kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Semarang Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah Kota Semarang tahun 2015?
2. Bagaimana Akuntabilitas Publik kinerja Komisi  Pemilihan Umum  (KPU) Kota   Semarang  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2015?

## A.1.2. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mendeskripsikan Kinerja
KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
b. Mendeskripsikan  Akuntabilitas  Publik  Kinerja  KPU  Kota  Semarang dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

## A.1.3. Kegunaan Penelitian
Adapun Kegunaan Penelitian dari penulisan ilmiah dapat diuraikan dalam dua hal yaitu:

## A.1.3.1. Kegunaan Teoritis
a. Menambah  pengetahuan  dalam  memahami  fenomena  yang  berkembang, khususnya  mengenai  peran  KPU  Kota  Semarang  dalam  penyelenggaraan Pilkada.
b. Memberikan sumbangan khasanah pengetahuan tentang kinerja KPU Kota Semarang  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
c. Memberikan  sumbangan  pemikiran  yang  dapat  digunakan  untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis.

## A.1.3.2. Kegunaan Praktis
Agar  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  KPU  Kota  Semarang  sebagai  bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja terkait pelaksanaan pemilihan umum, khususnya penyelenggaraan Pilkada.

## A.1.4. Kerangka Pemikiran Teoritis
Penelitian ini pada dasarnya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk menjadi rujukan dan  pembanding  dalam  penelitian  ini.  Dengan  adanya  penelitian  terdahulu, dapat  memberikan  gambaran  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  pada proses  penyederhanaan  parpol  di  parlemen  Indonesia.  Sebab  pada  dasarnya, penelitian-penelitian  ini  saling  membangun  antara  satu  dan  lainnya.  Ada beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  penelitian penyelenggaraan  pemilukada  khususnya  tentang  kinerja  Komisi  Pemilihan Umum.  Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  pembanding pada penelitian ini adalah seperti berikut:
Anusapati (2013), dengan penelitian berjudul “Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kubu  Raya”.  Penelitian  ini  berupa  E-Journal dari Ilmu Administrasi Negara.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai bagaimana  kualitas  kinerja.  Kinerja  aparatur  belum  optimal,  terlihat  dari tingkat konsistensi kebijakan program kepemiluan belum sesuai dengan tugas dan  fungsinya,  sehingga  mempengaruhi  pelaksanaan  program  kegiatan, tingkat  kemampuan  meningkatkan  prakarsa  dan  kepedulian  aparatur  sebatas pencapaian target belum sampai pada outcome .

## A.1.4. Definisi Konsep
1. Kenerja  adalah  hasil  kerja  seseorang  yang  dapat  dicapai  oleh  seorang  atau kelompok  orang  dalam  suatu  organisasi  dengan  wewenangnya  dan betanggungjawab  secara  legal  tidak  melanggar  hukum  sesuai  dengan  moral atau  etika,  suatu  cara  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  bagi organisasi (KPU Kota Semarang) atau kelompok individu dengan memahami
dan mengelola kinerja sesuai dengan target  yang telah direncanakan, standar dan persayaratan kompetensi yang telah dilakukan.
2. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945.
3. Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  atau  disebut  Pemilukada  adalah  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat  di  wilayah Provinsi  dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  –  Undang  Dasar  1945  untuk  memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga  Penyelenggara  Pemilu  yang bersifat  nasional  tetap  dan  mandiri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan  kedua  atas  Undang  –  Undang  Nomor  32  tahun  2004  untuk menyelenggarakan  pemilihan  di  Kabupaten/Kota  dan  diatur  secara  khusus dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

## B. METODE PENELITIAN B.1.   Desain Penelitian
Untuk melaksanakan penelitian mengenai evaluasi Kinerja KPU Kota  Semarang  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  Kota  Semarang  Tahun  2015  sesuai  dengan rumusan  masalah  dalam  penelitian,  maka  penelitian  ini  menggunakan “Metode  Penelitian  Kualitatif”.  Dimana  metode  ini  tidak  bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami  situasi  dan  latar  tertentu  sebagaimana  adanya.  Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian  yang bermaksud untuk memahamifenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian, misalnya  perilaku,  persepsi,motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Penelitian  kualitatif  mencoba  memahami  dan  menerobos gejalanya dengan menginterprestasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam  situasinya.  Masalah  penelitian  yang  diuraikan  tidaklah  bersifat mati  (statis)  tetapi  bersifat  fleksibel  (dinamis)  yang  dapat  berubah sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan.  Menurut  Suprayogo (2001),  dimana  metode  kualitatif  dalam  pemahamannya  data diwujudkan dalam rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka- angka.  Kalaupun  diuraikan  angka-angka  dalam  tabel  itu  bukanlah menggunakan  model  analisis  statistik  tetapi  data  itu  hanya  sebagai pelengkap dalam menjelaskan dan memahami penelitian kualitatif.

## B.2. Situs Penelitian
Penelitian  ini  di  lakukan  di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) Kota Semarang, Jawa Tengah.

## B.3. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini terfokus di Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.  Adapun  yang  berhubungan  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yaitu  Ketua KPU,  Sekertaris  KPU,  Komisioner  dan  Devisi-Devisi  KPU  Kota Semarang. Akan  tetapi  jumlah  dan  kelompok  informan  dapat  berubah tergantung pada kebutuhan dalam penelitian saat dilapangan.

## B.4. Analisa Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah “Interaktif Model”  yaitu penelitian bergerak dimulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktifitasnya dilakukan dalam  bentuk  interaktif  dengan  proses  pengumpulan  data  sebagai berikut :
Bagan 1.1
Komponen Analisa Data: Model interaktif (Sumber: Miles Huberman,1992)
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Sumber: Miles and Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: hal 20
Dalam  proses  Pengumpulan  Data,  objek  yang  pertama  diteliti adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kota  Semarang  dengan  data yang dikumpulkan adalah laporan pelaksanaan teknis Pemilihan Kepala Daerah, dan wawancara langsung kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU, Komisioner  KPU  dan  Devisi-Devisi  KPU  Kota    Semarang  seputar pelaksanaan Pilkada, selanjutnya Panitia Pengawas Pilkada (Panwaskada) Kota Semarang, LSM Kota Semarang, dan Partai Politik.
Proses  selanjutnya  adalah  Reduksi  Data,  dalam  proses  ini  dilakukan proses  seleksi,  pemfokusan,  penyederhanaan  dan  abstraksi  dari  data lapangan (fieldnote) yang  telah  diperoleh,  proses  ini  dilakukan  terus menerus  dalam  penelitian  dengan  tujuan  fokus  dan  tepat  terhadap rumusan  masalah  penelitian.  Selanjutnya  adalah  proses  Sajian  Data, dalam  proses  ini  merupakan  kumpulan  informasi  yang  sebelumnya telah  dilakukan  seleksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan,  data yang  diperoleh  berupa  pelaksanaan  teknis  Pilkada  dan  wawancara terhadap ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Semarang
Pengumpulan Data Sajian Data Reduksi Data
seputar  pelaksanaan  Pilkada  dilakukan  analisis  yang  bertujuan  untuk mengetahui  kinerja  KPU  Kota  Semarang  dilihat  dari  dimensi akuntabilitas  publik  dalam  pelaksanaan  Pilkada  yang  dapat  berupa cerita,  kalimat,  table  ataupun  grafik.  Selanjutnya  proses  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi,  data  yang  telah  dilakukan  analisa  kemudian disusun  sebab  dan  akibat  yang  dapat  ditemukan  serta  proposisi  untuk memberikan  pengertian  mengenai  arti  dari  hal-hal  yang  ditemui  di lapangan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## C. DEMOGRAFI POLITIK KOTA SEMARANG C.1. Kota Semarang
Kota  Semarang  sebagai  Ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada pada posisi tengah- tengah  pantai  utara  Jawa.  Secara  Administratif  Pemerintahan  Kota Semarang  memiliki  16  Kecamatan  dan  177  Kelurahan,  dari  16 Kecamatan  yang  ada,  terdapat  2  Kecamatan  yang    mempunyai  wilayah terluas  yaitu  Kecamatan  Mijen,  dengan  luas  wilayah  57,55  Km2  dan Kecamatan  Gunungpati,  dengan  luas  wilayah  54,11  Km2.  Kedua Kecamatan  tersebut  terletak  di  bagian  selatan  yang  merupakan  wilayah perbukitan  yang  sebagian  besar  wilayahnya  masih  memiliki  potensi pertanian  dan  perkebunan.  Sedangkan  kecamatan  yang  mempunyai  luas terkecil  adalah  Kecamatan  Semarang  Selatan,  dengan  luas  wilayah  5,93 Km2  diikuti  oleh  Kecamatan  Semarang  Tengah,  dengan  luas  wilayah 6,14 Km2.

## C.2. KPU Kota Semarang
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

## C.3. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

## Visi KPU Kota Semarang
Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri,  non-partisan,  tidak  memihak,  transparan,  dan  profesional, berdasarkan  asas-asas  Pemilihan  Umum  dengan  melibatkan  rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

## Misi KPU Kota Semarang
a. Menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  untuk  memilih  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden, dan  Wakil  Presiden  serta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang.
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  Pemilihan  Umum  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil, akuntabel, edukatif, dan beradap.
c. Melayani  dan  memperlakukan  setiap  peserta  Pemilihan  Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
d. Melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap  penyelenggara Pemilihan  Umum  untuk  meningkatkan  kualitas  Pemilihan  Umum berikutnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
D.1.  Kualitas  Pelayanan  KPU  Kota  Semarang  Dalam  Melakukan Pendaftaran      Pemilih  Pada  Penyelenggaraan  Pemilukada  Tahun 2015
Kinerja pelayanan merupakan aspek penting dalam penyelenggaran Pemilukada, khususnya pelayanan mengenai pendaftaran  pemilih  dalam  penyelenggaran  Pilwalkot  Kota  Semarang. Pelayanan  informasi  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  animo masyarakat  dalam  berperan  serta  dalam  memilih  pimpinan  daerahnya. Informasi  tersebut  juga  berkaitan  dengan  informasi  menjadi  pemilih dan  mekanisme  menjadi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  daerah tersebut.
Hal ini kualitas kinerja KPU Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan  perundang-undang  yang  berlaku  dan  telah  memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Menurut Kharis Hidayat, S.Ag yang mengatakan :
“ Pelaksanaan  pendaftaran  pemilih,  diawali  kami  menerima  data pemilih  dari  KPU  RI,  akumulasi  dari  DPT  dan  disinkronisasi dengan  DP4  dari  Kemendagri.  Setelah  menerima  data  basic  itu, kita  tentukan  TPS  dimasing-masing  kelurahan  dengan  melihat jumlah  pemilih  dibagi  rata-rata  sesuai  dengan  PKPU  maksimal 800  pemilih  per  TPS.  Sehingga  melihat  letak  geografis berdasarkan masukan di tingkat bawah PPK dan PPS. Setelah kita petakan sesuai kebutuhan, kemudian data pemilih itu dicrosscek ke masyarakat, kami membentuk petugas pemutahiran data, satu TPS
1  orang,  mereka  membawa  data  awal  dari  KPU  dan  data dicrosscek  di  lingkungan  kerjanya  dengan  tugas  utama mengklasrifikasi  data  yang  dibawa  sudah  betul,  kalo  belum dibetulkan.  Kemudian  disela-sela  petugas  diberi  tugas  mendata penduduk  kota  semarang  yang  beridentitas  kota  semarang,  tetapi belum  termasuk  dalam  data  pemilih,  mereka  dimasukkan  dalam daftar  pemilih  sementara.  Kemudian  data  kita  susun  dan diumumkan  berdasarkan  RT,  RW  di  lingkungan  masing-masing dan  menunggu  tanggapan.  Setelah  selesai  direvisi  dan  disusun menjadi DPT” . Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan pendaftaran  sudah  dilakukan  dengan  baik,  lancar  serta  sesuai  dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui adanya kendala-kendala. Hal ini dipertegas oleh Kharis Hidayat, S.Ag yang mengatakan :
“Pada  prinsipnya  pendataan  pemilih  pada  pemilihan  walikota dan  wakil  walikota  di  kota  Semarang  tahun  2016  pendataan pemilih  berjalan lancar, tidak ada kendala yang ditandai dengan tidak  adanya  protes  dan  gugatan,  baik  ke  panwas  maupun  ke mahkamah konstitusi.
Kualitas  layanan  KPU  Kota  Semarang  mengenai  pendaftaran pemilih adalah melakukan penyusunan data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima  hasil  sinkronisasi  dari  KPU  yaitu  tanggal  24  Juni  sampai dengan 14 Juli 2015.
Tabel 4.1. Jumlah TPS Pilkada Kota Semarang Tahun 2015 No  Nama Kecamatan Jumlah Pemilih (DPT) Jumlah TPS 1  Semarang Tengah 46.171 104 2  Semarang Utara 87.096 221 3  Semarang Timur 54.710 135 4  Gayamsari 50.112 101 5  Genuk 69.388 159 6  Pedurungan 128.388 304 7  Semarang Selatan 50.164 124 8  Candisari 55.502 140 9  Gajahmungkur 41.144 92 10  Tembalang 110.748 247 11  Banyumanik 91.154 222 12  Gunungpati 59.029 140 13  Semarang Barat 108.605 274 14  Mijen 43.744 90 15  Ngaliyan 90.866 229 16.  Tugu 22.224 53 Total 1.109.045 2.635 Sumber : KPU Kota Semarang, Tahun 2016
Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Pedurungan memiliki jumlah  TPS  terbanyak  dibandingkan  kecamatan  lain  di  kota  Semarang dalam  pemilihan  calon  walikota  dan  wakil  walikota  kota  Semarang  tahun 2015, yakni sebanyak  304 TPS. Hal ini dikarenakan kecamatan Pedurungan memiliki  jumlah  pemilih  tetap  (DPT)  yang  terbesar  dibandingkan kecamatan lain, yakni sebanyak 128.388 orang pemilih.
D.2. Pendaftaran, Pencalonan, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada
Menurut Agus Suprihanto, SH, M.Si. yang mengatakan :
“ Pada  intinya  harus  saya  jelas  dulu,  bahwa  peserta  pemilih  itu, pasangan  calon  dibagi menjadi 2 sumber, politik dan independen.
Sesuai  dengan  keputusan  KPU,  pendaftaran  calon  perseorangan lebih  dahulu,  karena  verifikasi  secara  struktural  melalui  KTP. Sesuai  dengan  PKPU  No.  9  kemudian  Keputusan  PKPU  No.  7
Tahun  2015  tentang  persyaratan  jumlahh  minimal  dukungan  dan persebaran  calon  perseorang  dalam  Pilwalkot  2015.  Penduduk kota  Semarang  yang  berjumlah  1.622.520  jiwa,    sesuai  ketentuan undang-undang  dimana  penduduk  yang  jumlah  lebih  dari  1  juta,
maka  prosentase  minimal  dukungan  adalah  6  setengah  persen (105.464  jiwa)  dan  dibuktikan  dengan  KTP  dan  sesuai  dengan syarat-syarat, sehingga  calon  perseorangan lebih awal  dan KPU sudah  jauh2  hari  mengumumkan  melalui  website.  Sesuai  dengan tahapan PKPU kita  sudah mengumumnkan di media massa cetak di suara merdeka tanggal 24 Mei 2015. pengumuman calon 11-15 Juli 2015 dan kami bisa mengatakan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar di KPU kota Semarang. Tahapan selanjutnya kita konsentasi  pada  calon  dari  partai  politik.  Kami  untuk  memenuhi asas  transparan  pada  masyarakat  mengumumkan  14  Juli  2015  di media massa cetak melalui papan pengumum dan website pada tgl 14-25  Juli  2015.  Pendaftaran  tgl  26-28  Juli  2015  dan  ada  tiga calon yang mendaftar .
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  pasangan  calon Walikota dan Wakil Walikota berasal dari partai politik dan independen. Partai  politik  dapat  mengusung  1  pasangan  calon  untuk  maju  sebagai peserta Pemilukada, baik sendiri maupun koalisi dengan partai lain.

## D.3. Pelaksanaan Kampanya Pemilukada
Kegiatan  kampanye  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Semarang  Tahun  2015  dilaksanakan  selama  101  (seratus  satu)  hari dimulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Kampanye dilakukan  dalam  tiga  metode,  dimana  metode  tersebut  bertujuan  agar masyarakat dapat memilih calon dengan cerdas dan tepat.
Hal  ini  di  pertegas  oleh  Agus  Suprihanto,  SH,  M.Si  yang  mengatakan bahwa :
“ Pelaksanaan kampanye berpedoman pada peraturan KPU tentang teknis kampanye, yang telah diatur dengan jelas metode kampanye. Kampanye  27  Agustus  –  5  Desember  2015.  totanya  101  hari dikurangi  hari  libur  nasional.  Kami  membagi  metode  kampanye sesuai dengan KPU, metode kampanye yang bisa digunakan debat publik  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  dengan  mengundang pasangan  calon  untuk  siaran  di  3  televisi,  di  TVKU  untuk  siaran skala  lokal  dan  TVRI  regional  dan  KompasTV  untuk  nasional dengan  tujuan  pertama  sosialisasi  terkait  pilkada  kepada masyarakat,  kedua  memperkenalkan  visi  misi,  ketiga  memberikan gambaran  kepada  pemilih  untuk  dapat  memilih  dengan  cerdas. Kemudian  yang  kedua,  metode  penyebaran  bahan  kampanye kepada  umum  seperti    pamflet,  poster  dan  difasilitasi  oleh  KPU dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai PKPU No. 7 dan 11 tentang  kampanye . Kemudian  pemasangan  alat  peraga  yang
difasilitas  oleh  KPU  dan  jumlah  dibatasi  oleh  KPU.  Berbeda dengan  pemilihan  sebelumnya,  dimana  alat  peraga  kampanye,
iklan  media  massa  dan  elektronik  menjadi  tanggungjawab sepenuhnya  pasangan  calon . Sedangkan  dalam  permilihan  ini difasilitas  oleh  KPU  dengan  maksud  tujuan  menekan  biaya pasangan  calon,  mendorong  pasangan  calon  lebih  mendekatkan diri  kepada  masyarakat  melalui  pertemuan  tebatas,  tatap  muka dan  dialog.  Pasangan  calon  juga  melakukan  kampanye  dengan metode  pertemuan  terbatas  di  suatu  tempat  dengan  jumlah terbatas. Kami berkoordinasi dengan stakeholder, yaitu kepolisian,
TNI, dengan pemerintah daerah dan panwas”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan kampanye  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  walikota  dan  wakil walikota  Kota  Semarang  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  lancar serta  tidak  terjadi  adanya  perselisihan  yang  dapat  mengganggu keamanan  kota.  Dalam  kampanye  terdapat  hal  yang  menarik,  yaitu adanya  debat  publik  yang  diikuti  oleh  Calon  Walikota  dan  Wakil Walikota.

## D.4. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tahapan  pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  merupakan tahapan  yang  paling  penting  dalam  penyelenggaraan  Pilwalkot  Kota Semarang. Dari tahapan ini akan dapat diketahui siapa yang akan terpilih sebagai kepala daerah.
Menurut Drs. Abdoel Khaliq yang mengatakan bahwa :
“ Prinsipsinya  berjalan  dengan  lancar  demikian  pada  perhitungan suara, semua saksi maupun panwas TPS tidak ada yang keberatan dengan  hasil  perhitungan  dan  jamk  3  sore  sudah  dapat  diketahui hasilnya  dan  diumum  di  tiap  TPS.  Tanggal  10  Desember melakukan  rekap  di  tingkat  PPK  pada  masing-masing  wilayah kerja,  yaitu  PPK  dan  sekretariat  PPK  dan  mereka  di  PPS  dalam kelurahan ada PPS dan dibuatkan berita acara oleh PPK. Setelah selesai baru membacakan tiap kelurahan yang direkap dalam 1 kec dibuat  berita  acara  oleh  PPK  dan  ditandatangani  oleh  saksi  dan tidak  ditemui  keberatan.  Sementara  rekap  di  tingkat  kota  baru ditemui  adanya  keberatan,  karena  ada  cerita  rekayasa  di  TPS  10
Bandarharjo, ada dugaan bahwa ada 1 orang pemilih memasukan lebih  dari  1  surat  suara,  tetapi  ternyata  sudah  dibuktikan  oleh KPU  saat  rekap  di  Semarang  Utara  ,  diteliti  semua  ternyata  asli dan tidak ada yang dipalsukan ”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  proses  tahapan pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka Pemilukada Kota Semarang yang  dilakukan  di  tiap-tiap TPS  secara  umum  berjalan  dengan  baik  dan lancar.  Namun  terdapat  satu  kejadian  keberatan  yang  disampaikan  oleh saksi  salah  satu  calon  berkaitan  dengan  adanya  dugaan  pemilih
melakukan  dengan  pencoblosan  lebih  dari  1  surat  suara.  Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

## D.5. Penetapan Calon Terpilih
Setelah  tahapan  pemungutan  dan  perhitungan  suara  di  tiap-tiap TPS  selesai,  maka  dilakukan  penetapan  calon  terpilih.  Penetapan  calon terpilih  dalam  Pilwalkot  Kota  Semarang  tahun  2015  setelah  dilakukan sidang  Pleno  Penetapan  oleh  KPU  Kota  Semarang.  Sidang  pleno  ini didasarkan  oleh  hasil  rekapitulasi  penghitungan  suara  di  tingkat  kota. Dalam hasil rekapitulasi di tingkat kota oleh KPU Kota, dapat diketahui bahwa pasangan nomor urut 2, yakni Hendi dan Ita memperoleh 320.745 suara,  sementara  pasangan  calon  nomor  urut  1,  yakni  Soemarmo  dan Zuber Safawi memperoleh 220.745 suara dan pasangan calon nomor urut tiga,  yakni  Sigit  Ibnugroho  dan  Agus  Sutyoso  memperoleh  149.712 suara.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, yakni Hendi dan Ita memperoleh suara terbanyak dan memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  Semarang Tahun 2015. Menurut pendapat Drs. Abdoel Khaliq yang mengatakan bahwa:
“Tanggal  17  Desember  kemudian  yang  melaksanakan  rekap adalah KPU Kota dan yang membacakan hasil rekap adalah KPU kota  berdasarkan  rekap  kecamatan  dan  ditetapkan  perolehan suara  masing-masing  perolehan  pasangan  calon  dan  ditunggu  3 hari  kemudian  di  tunggu  tidak  ada  gugatan  di  MK,  maka  secara keputusan  KPU  di  nyatakan  sah  dan    setelah  hari  ke  empatnya dilakukan penetapan calon terpilih”.
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan penetapan calon  terpilih  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh  KPU  Kota  Semarang. Penetapan calon terpilih diawali dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yang dilakukan oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kota  Semarang  di  Gedung  Moch Ihsan lantai 8 Komplek Balai Kota Semarang tanggal 21 Desember 2015.

## D.6.  Pelantikan  dan  Pengucapan  Janji  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala Daerah Terpilih.
Tahapan  akhir  dalam  penyelenggaran  Pemilukada  adalah pelantikan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  terpilih.  Pelantikan  ini  bukan menjadi  tugas  dari  KPU  Kota/Kabupaten,  pelantikan  ini  menjadi  tugas dan wewenang menteri dalam negeri.
Menurut  informasi  dari  Abdoel  Kholiq,  berkaitan  dengan pelantikan calon terpilih yang mengatakan;
“ Pelantikan  masuk  dalam  ranah  sekretariat  dewan  dan  diusulkan pelatikan dan pembaca sumpah jabatan ”
Dalam  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  KPU  tidak  memiliki kewenangan  dalam  melantik  calon  terpilih  dalam  pemilihan  kepala
daerah.  KPU  Kota  Semarang  hanya  menyerahkan  berkas-berkas  calon serta  surat  keterangan  tidak  adanya  sengketa  di  Mahkamah  Konstitusi. Pelantikan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  terpilih  dilaksanakan  secara bersama  di  lapangan  Simpang  Lima  Semarang.  Adapun  yang  melantik adalah Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2016.
D.7.   Akuntabilitas  Publik  Kinerja  KPU  Kota  Semarang  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan  birokrasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih oleh  rakyat.  Dalam  menciptakan  akuntabilitas,  bentuk  transparansi  yang dilakukan  oleh  KPU  Kota  Semarang  yaitu  transparansi  melalui  sarana website yang  dimiliki  KPU  Kota  Semarang  dan  juga  melalui  media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen menempel terkait informasi  yang  berhak  diperoleh  masyarakat  dan  peserta  pemilihan umum 2015.
Namun  di  sisi  lain  tanggapan  mengenai  kinerja  KPU  Kota Semarang  berkaitan  dengan  akuntabilitas  dan  transparansi  masih  belum memuaskan.  Menurut  Pendapat  Yedi  M.  Permana  yang  mengatakan bahwa :
“Saya  pikir  cukup  baik,  namun  masing  ada  beberapa  yang  perlu kami  koreksi.  KPU  lembaga  publik  yang  melakukan  kinerja  yang akuntabilitas  dan  transparansi.  Karena  beberapakali  KPU  belum memunculkan azas transparansi entah disengaja atau tidak sengaja. Sebagai  contoh  pasangan  calon  diwajibkan  menyerahkan  laporan dana  kampanye,  ketika  kami  menanyakan  kepada  KPU,  KPU cenderung  tidak  memberikan  data  itu.  Padahal  itu  adalah  data publik”.
Dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  kinerja  KPU  kota Semarang  sudah  cukup  baik,  khususnya  dalam  pemberian  informasi kepada masyarakat secara transparan.

## E. PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  di  KPU  Kota  Semarang  yang  didukung  oleh berbagai  sumber  data  berupa  wawancara,  arsip  dan  dokumen  pendukung lainnya  dapat  disimpulkan  dan  dikaji  dengan  menggunakan  instrumen indikator  penilaian,  maka  penilaian  kinerjannya  KPU  Kota  Semarang  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Semarang Tahun  2015  ditentukan  oleh  Kinerja  dan  Produktifitas  dari  KPU  Kota Semarang.
Dalam  mendukung  produktifitas  kinerjanya  KPU  Kota  Semarang dalam  penyelenggaraan  pemilukada  butuh  maskukan  dana  dan  anggaran untuk  menentukan  terselenggaranya  pemilukada  yang  berkualitas.  Dalam mekasisme  penggunaan  angaran  dalam  hal  ini  KPU  Kota  Semarang  sangat
efisian  dikarenakan  dana  anggaran  yang  ditetapkan  sebesar  33  milyar  yang digunakan KPU hanya sebesar 24 milyar, dan sisa dana anggaranya sebanyak 8  milyar  telah  dikembalikan  dan  dana  anggaran  yang  terpakai  dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kota Semarang.
Dari  hasil  kenerja  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  KPU Kota Semarang, untuk menyukseskan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota  Semarang,  KPU  terus  berupaya  meningkatkan  mutuh  kualitas  pelayan kepada masyarakat,  yaitu KPU memberikan ruang informasi berupa website, papan pengumuman dan sosialisasi dibeberapa elemen masyarakat. Dalam hal KPU sudah bekerja sesuai denga peraturan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Beetham, David and Kevin Boyle, 2000. Demokrasi 80 Tanya Jawab (terjemahan dari Introducing  Democracy:  80  Question  and  Answer ).  Kanisius, Jogyakarta.
Dahl,  Robert A,  1989. Democracy  and  Its  Critics. New  Haven:  Yale  University Press.
Hendra Nurtjahjo, 2006. Filsafat Demokrasi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Joseph Alois  Schumpeter,  2012. Capitalism,  Socialism  and  Democracy. Pustaka Pelajar Jogyakarta.
KPU Kota Semarang, Jawa Tenga
Miles  dan  M.  Huberman,  1992.  Analisis  Data  Kualitatif:  Metode-Metode  Baru. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
Moleong, 1996. Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
S. Nasution. 2003. Metode Research. PT. Bumi Aksara, Jakarta. Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
Sanit, 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Jakarta Pustaka Pelajar.
Suprayogo  I,  2001.  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  PT.  Remaja  Rosdakarya Offset, Bandung
Tambunan,  A.S.S,  1986.  Pemilu  di  Indonesia  dan  Susunan  Kedudukan  MPR, DPR, dan DPRD. Bina Cipta, Bandung. Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada