INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12181-12189 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia
April Hidayat 1 ✉ , Hasnati 2 , Sandra Dewi 3
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: aprilhidayat@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  harus  memiliki  lisensi  sebelum  menjalankan  praktik  kedokteran  di Indonesia.  Pada  mulanya  tugas  dokter  ini  merupakan  tugas  administratif  yang  diangkat  menjadi hukum pidana, karena pelanggaran terhadap tugas tersebut diancam dengan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undan- undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan undang- undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan  yang mengatur  mengenai  izin  profesi dokter  diatur  di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat  izin  praktik.  Dokter  sebagai  penyelenggara  praktik  kedokteran  baru  dapat  memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten.
Kata Kunci: Praktik Kedokteran, Izin Praktik, Sanksi Pidana.

## Abstract
Every doctor or dentist must have a license before practicing medicine in Indonesia. Initially, the doctor's duties were an administrative task which was elevated to criminal law, because violation of this  duty  was  punishable  by  a  criminal  charge. This  study  aims  to  find  out  the  legal  provisions regarding a doctor's license based on law number 29 of 2004 concerning medical practice and to find out the form of legal responsibility for doctors to practice without having a license to practice based on law number 29 of 2004 concerning medical practice. . This legal research focuses on literature studies which means that it will examine more and study existing and applicable legal regulations. The results of the research show that the provisions governing medical professional licenses are regulated in Article 36 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices that every  doctor  and  dentist  who  practices  medicine  in  Indonesia  is  required  to  have  a  license  to practice. Doctors as new medical practice operators can obtain the authority to practice medicine if they already have permission from the government, in this case the intended government is the city/district health office.
Keywords: Medical Practice, Practice Permit, Criminal Sanctions.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat  melalui  penyelenggaraan pembangunan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  terjangkau  bagi  masyarakat, penyelenggaraan  praktik  kedokteran  yang  merupakan  inti  dari  berbagai  kegiatan  dalam penyelenggaraan  upaya  kesehatan  harus  dilakukan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi  yang memiliki  etik  dan  moral  yang  tinggi.  Keahlian  secara  terus  menerus  harus  ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan,  pengawasan,  dan  pemantauan  agar  pelaksanaan  praktik  kedokteran  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan  kepastian  hukum  kepada  penerima  pelayanan  kesehatan,  dokter,  dan  dokter  gigi, diperlukan  pengaturan  mengenai  penyelenggaraan  praktik  kedokteran.  Oleh  karena  itu tidak heran dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan dan peraturan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam Pendidikan sampai hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2013).
Pemerintah  mengharapkan  semua  tenaga  kesehatan  bisa  memberikan  mutu pelayanan  kesehatan  secara  optimal  tanpa  adanya  keterpaksaan  dalam  menjalankan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintah, swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau  perorang  yang  pada      umumnya    dilaksanakan      oleh      dokter.      Dengan  adanya
kesadaran  dan  kepatuhan  dari  sumber  daya  manusia  (dokter  dan  dokter  gigi)  maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan  kedokteran.  Berkaitan  dengan  ini  maka    dibuatlah    Peraturan    Perundang- undangan  di  bidang  kesehatan,  agar  semua  rakyat  atau  masyarakat  mengetahui  bahwa semua  tenaga  medis  atau  tenaga  kedokteran  wajib  memiliki  kualifikasi  minimum  (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dan tertuang di Peraturan      Mente\i Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
Menurut  sifatnya  ada  dua  landasan  kewenangan  seorang  dokter  dapat  melakukan praktik  kedokteran  yaitu  seorang  dokter  wajib  terlebih  dahulu  memiliki  kewenangan mengenai keahliannya. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi  yang  dimiliki.  Akan  tetapi  tidak  cukup  seorang  lulusan  fakultas  kedokteran, meskipun  spesialis  sekalipun  sebagai  dokter  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kewenangan yang berdasarkan hukum atau kewenangan formil. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan  wajib  memiliki  Surat  Izin  Praktik  (SIP).  SIP  yang  dimaksud  diberikan  oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Berdasarkan uraian dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana tersebut dengan menyusun jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan
permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  oleh  suatu  aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  yang melanggar    larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal  saja  dalam  pada itu  diingat  bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Jika dilihat dari sudut subjek hukumya, tindak pidana dokter melakukan praktik tanpa izin praktik  adalah  tindak  pidana khusus karena tindak pidana tersebut hanya dilakukan pada orang-orang yang hanya berkualitas sebagai dokter atau doter gigi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur beberapa sanksi pidana terkait hal ini diantaranya :
1. Menurut Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang  Praktik  Kedokteran,  merumuskan  bahwa  setiap  dokter  atau  dokter  gigi yang dengan   sengaja   melakukan   praktik   kedokteran   tanpa memiliki surat tanda registrasi  dipidana dengan  pidana penjara  paling lama 3 (tiga) tahun  atau denda paling banyak Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Dalam Pasal  ini jelas bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat tanda registrasi sebelum melakukan praktik kedokteran;
2. Menurut   Pasal   75   ayat   2   Undang-Undang   Republik Indonesia  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, merumuskan bahwa setiap dokter atau
dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini ditujukan bagi dokter atau dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara, wajib memiliki STR sementara terlebih dahulu;
3. Menurut   Pasal   75   ayat   3   Undang-Undang   Republik Indonesia  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta   rupiah). Pada Pasal  ini dikhusukan bagi  seorang  dokter  atau  dokter  gigi  warga  negara  asing  peserta  program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan di Indonesia, sebelum melakukan praktik kedokteran wajib memiliki STR bersyarat;
4. Menurut   Pasal   76   Undang-Undang   Republik   Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan   sengaja   melakukan   praktik   kedokteran   tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  36  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama    3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah). Seperti halnya pada Pasal 75 ayat 1, Pasal ini menjelaskan bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat izin praktik sebelum melakukan praktik kedokteran;
5. Menurut   Pasal   79   Undang-Undang   Republik   Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran setiap dokter atau dokter gigi dapat dipidana dengan pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang :
a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama;
b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis;
c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.
6. Menurut   Pasal   80   ayat   1   Undang-Undang   Republik Indonesia  Nomor  29 Tahun    2004    Tentang    Praktik  Kedokteran  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mempekerjakan  dokter atau  dokter gigi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menurut   Pasal   80   ayat   2,   Dalam   hal   tindak   pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  korporasi,  maka  pidana  yang  dijatuhkan  adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
Sebagai dasar pertimbangan disebutkan hal-hal yang berikut ini (C. S. T. Kansil, 1991):
a. Bahwa Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK- WNA  adalah  warga  Negara  Asing  yang  memiliki  pengetahuan  dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  diakui  oleh Pemerintah  dan  memiliki  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  atau Pejabat yang  ditunjuk kepada pengguna tenaga  kerja asing untuk melalukan praktik kedokteran di Indonesia;
b. Bahwa  agar  hal  tersebut  pada  huruf  a  di  atas  dapat  diperoleh,  perlu adanya  penataan  administrasi  yang  memberikan  kedudukan  hukum  bagi kegiatan tenaga profesi tersebut;
c. Bahwa untuk penataan administratif tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu  mengeluarkan  peraturan  Menteri  Kesehatan  yang  mengatur  tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter Asing.
Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah:
a. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
b. Surat   Izin   Kerja   (SIK)   adalah   bukti   tertulis   yang   diberikan   pemerintah daerah/dinas  kesehatan  kabupaten/kota  setempat  kepada  tenaga  kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya  di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
c. Surat Tanda Registrasi sementara (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  kepada  dokter/dokter  gigi  WNA  atau  oleh
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) kepada tenaga kesehatan lain WNA yang   melakukan   kegiatan   dalam   rangka   pendidikan,   pelatihan,   penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia;
d. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  akan  mengeluarkan  izin  tertulis berupa Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  yang  selanjutnya  disingkat IMTA kepada pengguna tenaga kerja asing.
Setiap TK-WNA yang akan menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).  SIP   sebagaimana   yang   dimaksud   dikeluarkan   oleh   Kepala   Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  dengan  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Untuk memperoleh SIP bagi TK-WNA harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah  atau  dinas  kesehatan  kabupaten/kota  tempat  TK-WNA  akan  bekerja  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada TK-WNA yang akan bekerja sebagai dokter  umum  yang telah  memenuhi  persyaratan  baik  kesehatan  jasmani  dan rohani serta    persyaratan    lain    yang  ditentukan,    ijazahnya    telah    didaftarkan    pada  Biro Kepegawaian  Sekretariat  Jendral  Departemen  Kesehatan  sebagai  calon  Pegawai  Sipil, Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Karyawan  Swasta,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan maupun Departemen Pertahanan Keamanan, diberikan Surat Izin Dokter Umum.
Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  ditentukan  bahwa  setiap  dokter  yang  melakukan  praktik  kedokteran  harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan perlunya adanya SIP bagi seorang dokter adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan  bagi  masyrakat  dan  tenaga  kesehatan,  apabila  dari  praktik kedokteran  tersebut  menimbulkan  akibat  yang  merugikan  kesehatan  fisik, mental, atau nyawa pasien.
b. Petunjuk  bagi  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi.
c. pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.
Namun,  sebagaimana  yang  pernah  dikatakan  oleh  mantan  Ketua  Konsil  Kedokteran Indonesia  (selanjutnya  disingkat  KKI)  Bambang  Supriyatno,  KKI  sebagai  lembaga  yang berwenang  mengeluarkan  STR  bagi  dokter  dan  dokter  gigi  di  Indonesia,  tidak  pernah mengeluarkan STR untuk dokter  asing yang bekerja  di Indonesia. Jadi, tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia.  Tanpa STR, dokter asing belum diakui
kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (selanjutnya disingkat SIP) yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila hal ini dilanggar, sanksinya sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dapat dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Jadi, jika saat ini ada dokter asing yang berpraktik baik di klinik maupun rumah sakit, dapat dipastikan dokter tersebut berpraktik secara illegal. Adanya  dokter  tanpa  memiliki  Surat  Izin  Praktik  (SIP)  mengakibatkan  kepastian  hukum secara administrasi bagi para pengguna pelayanan kesehatan. Upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki SIP adalah sebagai berikut (Bambang Poernomo, 2000):
a. Pembinaan dan mediasi oleh Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
b. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan;
c. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan;
d. Organisasi Profesi tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi SIP;
e. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktek;
f. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi IDI.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Menteri, Kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas  kabupaten/kota  dapat  menetapkan  tindakan  administrative  terhadap pengguna/penyelenggara  dan/atau  TK-WNA  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  pendayagunaan  TK-WNA  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri.  Tindakan administratif terhadap TK-WNA sebagaimana dimaksud dapat berupa:
a. Rekomendasi pencabutan STR;
b. Rekomendasi pencabutan izin persetujuan;
c. Pencabutan SIP/SIK.

## SIMPULAN
1.beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  Dinas  Kesehatan  dan  Organisasi  Profesi  Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  dalam  melakukan  penindakan  terhadap  Dokter  yang  melakukan praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:
a. Pembinaan dan Meditasi oleh organisasi profesi IDI.
b. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.
c. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan
d. Pembinaan,  Pengawasan,  dan  Pengendalian  (BINWASDAL)  ke  tempat praktik.
e. Organisasi  profesi  IDI  tidak  memberikan  rekomendasi  untuk  melengkapi Surat Izin Praktik (SIP)
f. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik.
g. Pencabutan rekomendasi oleh organisasi profesi IDI.
Dalam hal kasus yang hanya termasuk malpraktik etik, maka dokter tidak akan ditangani oleh  pengadilan,  melainkan  cukup  oleh  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK), dimana MKEK-lah yang akan memberikan sanksi. Jika MKEK tidak dapat menanggulangi kasus ini, akan diteruskan ke Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK).
2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) dalam melakukan penindakan terhadap dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:
a. Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari organisasi profesi.
b. Waktu yang berbenturan.
c. Dokter kurang merespon tentang penjelasan peraturan izin praktik dokter.
d. Dokter yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan meditasi.
e. Dokter tidak ada di tempat pratik saat BINWASDAL dilaksanakan.
f. Dokter tersebut bukan atau belum menjadi anggota Organisasi Profesi.
g. Dokter tetap menjalankan praktik secara diam – diam.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Poernomo. (2000). Hukum Kesehatan. Aditya Media.
C. S. T. Kansil. (1991). Pengantar Hukum Indonesia. PT. Rineka Cipta.
Erwin  Muslimin,  Deden  Heri,  &  Mohamad  Erihadiana.  (2022).  Kesiapan  Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2013). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. EGC. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.