## PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Oleh : Thabrani Rosyidi, S.H., M.H.
Email : thabranirosyidi@gmail.com

## Abstract
Economic activity is generally carried out by economic actors both individuals who run the company or not a business entity that has a good standing as a corporation or a legal entity. Economic activity is essentially running the company activity that is, an activity which implies that  the activity in  question should  be carried  out  continuously in  the  sense  of not falter, openly in  a legal sense (not illegal), and they  are  carried  out in  order gain either  for themselves or others. For the economic activities as the main requirement in supporting the survival  of the  community in  the  form  of investment  activities are  managed  by financial institutions. The existence of financial institutions is as an institution that provides financial services to its customers . vity is generally carried out by economic actors both individuals who run the company or not a business entity that has a good standing as a corporation or a legal entity.
Keywords : Agreement, Takaful, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  pada  umumnya dilakukan  oleh  pelaku-pelaku  ekonomi  baik orang  perorangan  yang  menjalankan perusahaan  atau  bukan  badan  usaha  baik yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  badan hukum  atau  bukan  badan  hukum.  Kegiatan ekonomi  pada  hakekatnya  adalah  kegiatan menjalankan  perusahaan  yaitu,  suatu kegiatan  yang  mengandung  pengertian bahwa  kegiatan  yang  dimaksud  harus dilakukan  secara  terus  menerus  dalam pengertian  tidak  terputus-putus,  secara terang-terangan  dalam  pengertian  yang  sah ( bukan  ilegal ),  dan  kegiatan  tersebut dilakukan  dalam  rangka  memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain. 1 Untuk  itu  kegiatan  ekonomi  sebagai syarat utama dalam mendukung kelangsungan  hidup  masyarakat  berupa kegiatan  investasi  yang  dikelola  oleh lembaga  keuangan.  Keberadaan  lembaga keuangan  ialah  sebagai  lembaga  yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah.
Lembaga  keuangan  didefinisikan sebagai  suatu  badan  usaha  yang  aset utamanya  berbentuk  aset  keuangan  maupun tagihan-tagihan  yang  dapat  berupa  saham, obligasi dan pinjaman. Pada dasarnya tujuan dari  lembaga  keuangan  adalah  untuk memfasilitasi  arus  peredaran  uang  dari
1 Sri  Redjeki  Hartono, Kapita  Selekta  Hukum Ekonomi , (Bandung : CV Mandarmaju,  2000), hlm.4.
individu  (investor)  yang  dikumpulkan dalam bentuk investasi sehingga risiko dari para  investor  ini  beralih  pada  lembaga keuangan  dan  kemudian  menyalurkan kembali  dana  tersebut  dalam  bentuk pinjaman.  Lembaga  keuangan  terbagi menjadi  dua  kelompok  yaitu  lembaga keuangan  Bank  dan  lembaga  keuangan bukan  bank.    Bentuk  lembaga  keuangan bank  adalah perbankan sedangkan  bentuk lembaga  keuangan  bukan  bank  meliputi perusahaan pembiayaan konsumen, leasing, asuransi, gadai, koperasi, perusahaan  sewa  guna  usaha,  perusahaan anjak  piutang,  perusahaan  modal  ventura dan dana pensiun.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  mengantisipasi  resiko seperti  adanya  bahaya,  kerusakan  dan kerugian khususnya dalam bidang ekonomi karena  besar  kemungkinannya  terjadi. Tentu saja hal ini membutuhkan persiapan sejumlah  dana  tertentu  sejak  dini.  Oleh karena  itu  banyak  cara  dan  sistem  untuk dapat  menghindari risiko  kerugian  dan bahaya  tersebut  diantaranya  dengan asuransi  dengan  tujuan  untuk  mengurangi kehilangan  finansial  dengan  menyalurkan risiko  kehilangan  dari  seseorang  atau badan ke lainnya.
Sasaran  utama  dari  pembangunan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah,  adalah  terciptanya  landasan yang  kuat  bagi  bangsa  Indonesia  untuk
tumbuh  dan  berkembang  atas  kekuatan sendiri  menuju  masyarakat  yang  adil  dan makmur  berlandaskan  atas  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Pembangunan ekonomi  memerlukan  adanya  dukungan investasi dalam jumlah yang cukup memadai yang  pelaksanaannya  harus  berdasarkan kemampuan  sendiri,  oleh  karena  itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan  untuk  menggerakkan dana  investasi,  khususnya  yang  bersumber dari masyarakat.  Akan  tetapi,  pembangunan juga  tidak  lepas  dari  berbagai  resiko  yang dapat mengganggu hasil pembangunan  yang akan  dan  telah  dicapai.  Kondisi  itulah  yang menjadi  salah  satu  penyebab  usaha  asuransi sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  non Bank  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  pembangunan,  karena  dari kegiatan  usaha  tersebut  diharapkan  agar dapat menampung kerugian yang ditimbulkan  oleh  adanya  berbagai  resiko tersebut.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjaga  suatu  kebenaran ilmiah,  maka  dalam  suatu  penulisan  harus mempergunakan  metode  penulisan  yang tepat  karena  hal  tersebut  sangat  diperlukan dan  merupakan  pedoman  dalam  rangka mengadakan  analisis  terhadap  data  hasil penelitian.  Ciri  dari  karya  ilmiah  di  bidang hukum  adalah  mengandung  kesesuaian  dan
mengandung  kebenaran  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Metodologi pada hakikatnya berusaha  untuk  memberikan  pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari,  menganalisa  dan  memahami lingkungan-lingkungan  yang  dihadapinya. Sedangkan  penelitian  adalah  suatu  usaha untuk  menghimpun  serta  menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta- fakta  yang  diamati  secara  seksama. 2 Mengadakan  suatu  penelitian  ilmiah mutlak  menggunakan  metode,  karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan  yang  berlangsung  menurut suatu  rencana  tertentu.  Menempuh  suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya  peneliti  tidak  bekerja  secara  acak- acakan  melainkan  setiap  langkah  yang diambil  harus  jelas  serta  ada  pembatasan- pembatasan  tertentu  untuk  menghindari jalan  yang  menyesatkan  dan  tidak terkendalikan.
Pendekatan undang-undang ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  yang  diuraikan sebagai berikut :
1) Pendekatan perundang-undangan
( Statute  Approach ),  pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  semua undang  undang  dan  regulasi  yang
2 Ronny  Hanitijo  Soemitro, ( Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ),  Jakarta,  Rinneka  Cipta,
1988, hlm.10
bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Hasil  dari  telaah merupakan  suatu  argumen  untuk memecahkan isu yang dihadapi 3
2) Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  pendekatan  yang  dilakukan dengan  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum

## PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa asuransi selaku lembaga keuangan non-bank, mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam pembangunan. Menurut Sastrawidjaya peranan asuransi tersebut antara lain :
a) Asuransi dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, maksudnya seseorang akan terlepas dari kekhawatiran  akan  tertimpa  kerugian
akibat
peristiwa yang tidak
diharapkan,  karena  kerugian  tersebut
akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
b) Asuransi  dapat  menaikkan  efisiensi dan  kegiatan  perusahaan,  maksudnya dengan  memperalihkan  resiko  yang lebih  besar  kepada  perusahaan asuransi  maka  perusahaan  tersebut
3 Ibid , hlm.93
akan  dapat  mencurahkan  perhatian dan dan pikirannya kepada peningkatan usahanya.
c) Asuransi  merupakan  modal  dasar pertimbangan  dari  pemberian  suatu kredit,  maksudnya  seseorang  yang akan  meminjam  kredit  pada  suatu Bank tersebut akan meminta kepada debitur untuk menutup asuransi atas benda jaminan.
d) Asuransi dapat mengurangi timbulnya  kerugian,  maksudnya dengan ditutupnya perjanjian asuransi maka resiko yang mungkin akan  dialami  seseorang  dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
e) Asuransi merupakan alat
pembangunan,  maksudnya  adalah dengan premi yang terkumpul, maka perusahaan asuransi dapat memakainya  sebagai  dana  investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka  pendek,  menengah  maupun untuk jangka panjang. 4
Asuransi  atau  pertanggungan  di dalamnya  memuat  2  (dua)  pihak  yang terlibat,  yaitu  :  yang  satu  sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain  akan  mendapatkan  penggantian  suatu kerugian  yang  mungkin  akan  ia  derita
4 Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang.. Hukum Asuransi,  Perlindungan  Tertanggung  Asuransi
Deposito ,. (PT. Alumni, Bandung. 1993), hal.22
sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat  ditentukan  saat  akan  terjadinya. Batasan  perjanjian  asuransi  secara  formal terdapat  dalam Pasal  246  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  yang  berbunyi  : “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung  mengikatkan  dirinya  kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,  untuk  memberikan  penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diterimanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”
Nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246  KUHD  tersebut  dapat  disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah a. Pihak  tertanggung  atau  dalam  Bahasa
Belanda  disebut  dengan Verzekering yang  mempunyai  kewajiban  membayar uang  premi  kepada pihak  penanggung, secara  sekaligus  ataupun  dengan berangsur-angsur.
b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada pihak  tertanggung,  sekaligus  atau berangsur-angsur  apabila  maksud  unsur ke-3 berhasil,
c. Suatu  kejadian  yang  semula belum  jelas akan terjadi.
Terhadap  batasan  dalam  pasal  246
KUHD  diatas,  oleh  Emmy  Pangaribuan secara ekplisit dikembangkan sebagai berikut
: Pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian, dimana  penanggung  dengan  menikmati suatu  premi  mengikat  dirinya  terhadap tertanggung  untuk  membebaskan  dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan  keuntungan  yang  diharapkan yang  akan  dapat  diderita  olehnya,  karena suatu kejadian yang belum pasti. 5
Yang menjadi permasalahan dalam asuransi  adalah  masuk  kedalam  golongan persetujuan  manakah  asuransi  itu  ? menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  asuransi termasuk  dalam  golongan  persetujuan untung-untungan ( kansovereenkomst ), yaitu  :  Suatu  perbuatan  yang  hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak,  maupun  bagi  sementara  pihak, bergantung  pada  suatu  kejadian  yang belum  tentu.  Demikian  adalah  : persetujuan  pertanggungan,  bunga,  cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. 6
Mengenai  pernyataan  tersebut diatas, dalam arti kata kurang tepat dimana dikatakan  bahwa  hasil  pelaksanaan persetujuan  berupa  untung  atau  rugi, tergantung  pada  peristiwa  yang  belum tentu  akan  terjadi.  Sebenarnya  yang tergantung  secara  langsung  ini  adalah
5 Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak,  1990, Hukum Pertanggungan:  Pokok-pokok  Pertanggungan Kerugian,  kebakaran  dan  jiw a,  Yogyakarta  : Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum  UGM, hlm.20
6 Wirjono Prodjodikoro, 1997, Hukum Asuransi di Indonesia , Jakarta : P.T. Intermasa
pelaksanaan  kewajiban  pihak  penjamin  dan pelaksanaan  ini  berarti  rugi  bagi  penjamin, sedangkan  kalau  kewajiban  pihak  penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti untung bagi si  penjamin. Dengan  demikian  dapat  juga dikatakan,  bahwa  persetujuan  untung- untungan  ini,  sebenarnya  mengakibatkan suatu  perjanjian  bersyarat  dari  pihak penjamin,  yang  pada  umumnya  juga  telah diatur oleh Hukum Perdata dalam bagian lain (Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata).
Setiap  orang  yang  memiliki  suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai  dari  miliknya  itu  akan  berkurang  baik karena  hilangnya  benda  itu,  maupun  karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena  sebab  yang  lainnya.  Banyak  diantara sebab-sebab  yang  menjadikan  pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan  terjadinya,  tetapi  banyak  juga  sebab- sebab  yang  mengurangi  nilai  benda  tersebut mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan terlebih dahulu. Beberapa contoh diantaranya adalah  : karena  kebakaran  sehingga  benda akan  hancur,  karena  pencurian  maka seseorang  akan  kehilangan  barang-barang berharganya,  karena  bencana  alam,  maka seseorang akan menderita kerugian dari hasil panennya atau kerugian lainnya. Semua hal- hal  tersebut  adalah  peristiwa-peristiwa  yang pada  satu  pihak  walaupun  kemungkinan terjadinya  itu  besar,  tidaklah  dapat diharapkan terjadinya dengan suatu
kepastian,  dan  pada  pihak  lain  bahwa orang  yang  ditimpanya  itu  biasanya menderita  kerugian  yang  lebih  besar  dari faktor-faktor  kerugian  yang  normal, sedangkan  peristiwa-peristiwa  ini  kadang- kadang  juga  dapat  mengakibatkan mungkin  jatuhnya  keadaan  keuangan  dari seseorang.
Jika  hal  ini  dihubungkan  dengan asuransi,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa kerugian  orang-orang  tadi  itu  dapat diperingan  atau  dikurangi,  bahkan ditanggung  oleh  orang  lain  asal  untuk  itu diperjanjian  sebelumnya.    Maka  dari  itu diantara  orang  yang  khawatir  akan menderita  kerugian  dengan  orang  yang mau  menanggung  kerugian  tersebut diadakan perjanjian asuransi.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang telah  diuraikan  diatas,  menurut  Emy Pangaribuan  Simanjuntak  asuransi  itu mempunyai  tujuan  : Mengalihkan  segala resiko  yang  ditimbulkan  peristiwa- peristiwa  yang  tidak  dapat  diharapkan terjadinya  itu  kepada  orang  lain  yang mengambil resiko tersebut untuk menganti kerugian.  Pikiran  yang  terselip  di  dalam hal  ini  adalah  :  bahwa  lebih  ringan  dan mudah  apabila  yang  menanggung  resiko dari kekurangan nilai benda-benda tersebut dari  beberapa  orang  pada  satu  orang  saja, dan  akan  memberikan  pada  dia  sendiri suatu  kepastian  mengenai  kestabilan  dari nilai  harta  bendanya  itu,  jika  ia  akan
memperalihkan  resiko  itu  pada  suatu perusahaan,  dimana  dia  sendiri  saja  tidak berani untuk menanggungnya. 7
Para  penanggung  itu  adalah  lebih dapat  menilai  resiko  tersebut  dalam perusahaan  mereka,  daripada  seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya  di  dalam  praktek  para  penanggung asuransi  yang  sedemikian  banyaknya, mempunyai  dan  mempelajari  pengalaman- pengalaman  mereka,  tentang  penggantian kerugian  yang  bagaimanakah  terhadap sesuatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan  yang  layak  untuk  adanya  suatu keuntungan.  Misalnya  seorang  penanggung menanggung  suatu  gedung  terhadap kebakaran, mula-mula ia harus memperhatikan  terlebih  dahulu  mengenai adanya  jumlah  kerugian  rata-rata  yang  tetap yang  timbul  tiap  tahun  dan  kemudian  dia meminta  premi  kepada  tertanggung  dalam jumlah yang tetap maka berdasarkan itulah ia dapat  membayar  penggantian  kerugian tersebut.  Selanjutnya,  ia  harus  menjaga supaya  jangan  sampai  menanggung  rumah- rumah yang satu sama lain terlalu berdekatan oleh karena kemungkinan ia harus mengganti kerugian  dalam  satu  saat  atas  beberapa asuransi  kebakaran  pada  rumah-rumah  itu jika  api  menjalar.  Faktor  terlalu  berdekatan
7 Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak,  1990, Hukum Pertanggungan  :  Pokok-pokok  Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiw a, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM
ini  dapat  juga  dikatakan  memperbesar resiko itu sendiri.
Kemudian  di  dalam  ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha  Asuransi  pengertian  asuransi disebutkan  dalam  ketentuan  pasal  1  ayat (1),  yaitu  : Asuransi  atau  pertanggungan adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  atau lebih,  dengan  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi asuransi,  untuk  memberikan  penggantian kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga  yang  mungkin  akan  diderita tertanggung  yang  timbul  dari  suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan  atas  meninggalnya  atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Jadi  berdasarkan  besar  kecilnya resiko  yang  dihadapi  penanggung  dari pengalaman dan beberapa besar persentase tentang  kemungkinan  suatu  nasabah tertentu  akan  terjadi  dan  berdasarkan statistik  ini  pula  penanggung  dapat menghitung berapakah besarnya penggantian  kerugian  itu  dan  jumlah tersebut yang dimintakannya sebagai premi dari  tertanggung,  akan  tetapi  di  dalam jumlah  keseluruhannya  ia  masih  juga memasukkan  segala  ongkos-ongkos  dan untuk dari perusahaannya.
Dapat dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan  selaku  gejala  hukum  di Indonesia,  baik  dalam  pengertian  maupun dalam  bentuknya  yang  terlihat  pada  saat sekarang  ini,  berasal  dari  hukum  barat. Penguasa negeri Belanda-lah yang mengimpor  asuransi  selaku  bentuk  hukum ( rechtfiguur ) di Indonesia dengan mengundangkan Burgerlijk  Wetboek  Van Koophandel, dengan  satu  pengumuman (publikasi)  pada  tanggal  30  April  1847  dan termuat pada staatsblad 1847 N.23.
Diatas telah dikemukakan bahwasanya  hal  asuransi  dalam  pasal  1774 KUH  Perdata  disebut  sebagai  contoh persetujuan untung-untungan ( kansovereenkomst )  dan  dalam  Kitab Undang-Undang hukum perniagaaan (W.v.K) diatur secara umum (Buku I titel 9) dan  secara  khusus  mengenai  asuransi kebakaran,  asuransi  jiwa  (Buku  I  titel  10), asuransi  laut  (Buku  II  titel  9)  dan  asuransi pengangkutan  di  darat  dan  di  sungai-sungai (Buku II titel 10).
Berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal 1774  ayat  (2)  KUH  Perdata  perjanjian asuransi  itu  dimasukkan  menjadi  salah  satu jenis dari kansoveree komsten atau perjanjian untung-untungan  disamping lijfrente (bunga cagak hidup) dan perjudian. Pada umumnya para penulis berpendapat bahwa penggolongan  atau  pemasukan  perjanjian asuransi  ke  dalam kansovereenkomst adalah kurang tepat, sebab dalam hal tersebut secara
sengaja  dan  sadar  para  pihak  di  dalam perjanjian  menjalani  suatu  kesempatan atau  kemungkinan  untung-untungan  di mana prestasi secara timbal balik tidaklah seimbang.
Sangatlah  tepat  kiranya  apabila penggolongan perjanjian asuransi kedalam jenis kansovereenkomst itu  menurut  pasal 1774  BW  tersebut  ditafsirkan  di  dalam pengertian : Bahwa pelaksanaan kewajiban penanggung  di  dalam  perjanjian  Asuransi itu  adalah  bergantung  kepada  suatu peristiwa  yang  masih  akan  terjadi  dan terjadinya itu juga belum tentu terjadi.
Beberapa ahli berpendapat tidaklah tepat  apabila  penggolongan  perjanjian asuransi  bersama-sama  dengan  kewajiban penanggung  pertaruhan  dan  perjudian  itu sebagai kansovereenkomst menurut  pasal 1774 ditafsirkan bahwa di dalam perjanjian asuransi itu benar-benar terkandung prinsip pertaruhan  dan  perjudian.  Diantara keduanya  terdapat  perbedaan  yang  sangat penting, terutama mengenai akibat hukum, karena  terhadap  pertaruhan  dan  perjudian Undang-Undang  tidak  memberikan    suatu akibat hukum.
Dari suatu perjudian dan pertaruhan  hanya  akan  timbul  suatu natuurlijke Verbintenis dari pertanggungan timbul  suatu  perikatan  yang  sempurna. Selanjutnya  dapat  juga  dicari  perbedaan antara  keduanya  yaitu  dalam  unsur “kepentingan”. Djoko  Prakoso  dan  Ketut
Murtika    memberikan  pendapatnya  atau sebelum ditutup  perjanjian  asuransi  itu sendiri. Karena kepentingan itu ada maka ia mengadakan  perjanjian  asuransi  untuk mengamankan  dia  sendiri  dari  menderita kerugian. 8
Diantara keduanya mempunyai perbedaan yang sangat penting atas peristiwa tidak tertentu itu baru ada pada kedua belah pihak  dengan  ditutupinya  atau  diadakannya perjanjian pertaruhan dan perjudian tersebut.Perusahaan asuransi sebagai lembaga  keuangan  tentu  saja  mengharap keuntungan  atas  usaha  yang  dijalankannya. Keuntungan  tersebut  dipergunakan  untuk membiayai  seluruh  aktifitasnya.  Demikian pula  halnya  dengan  nasabah  yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat  dengan  jasa  asuransi  yang dipergunakannya. Tujuan orang mengasuransikan  kepentingannya  adalah untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  apabila terjadi  kerusakan  atas  barang  yang diasuransikannya. Berdasarkan prinsip indemnitas,  ganti  kerugian  yang  diperoleh oleh  tertanggung  harus  seimbang  dengan kerugian yang dideritanya.
Ganti  rugi  yang  diberikan  tersebut pada dasarnya  adalah sebesar kerugian  yang sungguh-sungguh  diderita  oleh  tertanggung. Hal  tersebut  untuk  mencegah  tertanggung
8 Djoko  Prakoso  &  I  Ketut  Murtika,    2000, Hukum Asuransi  Indonesia ,  Jakarta  :  PT  Asdi    Maha
Satya, hlm.27
mencari  atau  memperoleh  keuntungan, selain  itu  sesuai  dengan  tujuan  asuransi, yaitu :
a. Mengembalikan  kerugian  yang  terjadi tersebut kepada keadaan semula, dan
b. Menghindarkan  tertanggung  untuk mengalami  ketidak  berdayaan  ( total collaps )  sedemikian  rupa  sehingga tertanggung masih dapat berdiri sendiri seperti semula.
Di  Indonesia  ekonomi  syariah mulai  dikenal  sejak  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia  pada  tahun  1991. Selanjutnya  ekonomi  berbasis  syariah  di Indonesia  menunjukkan  perkembangan yang  menggembirakan.  Pada  dasarnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  sudah menjadi  kewajiban  bagi  Indonesia  untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan  dan  ketundukan  masyarakatnya pada Allah dan Rasulnya.
Sekarang, penerapan hukum syariah  bukan  hanya  terbatas  pada  bank- bank  saja,  tapi  sudah  menjalar  ke  bisnis asuransi,  bisnis  multilevel  marketing, koperasi  bahkan  ke  pasar  modal.  Para investor  Muslim kini  tidak  perlu  susah- susah  lagi  untuk  menanamkan  modalnya pada suatu jenis usaha, karena Bursa Efek Jakarta  sudah  memiliki  Jakarta  Islamic Index  yang  memuat  indeks  saham-saham yang masuk katagori halal.
Meski  demikian,  harus  diakui  bahwa selama  lebih  dari  satu  dasawarsa  di  tengah makin  berkembangnya  institusi  ekonomi berbasiskan  hukum  Islam,  masih  banyak umat  Islam  di  Indonesia  yang  belum memahami  dan  mengenal  perekonomian yang  berbasis  syariah  secara  menyeluruh. Walaupun  di  sisi  lain,  MUI  sudah mengeluarkan  fatwa  haram  atas  bunga  bank yang  menjadi  acuan  bagi  umat  Islam  di Indonesia  agar  memilih  institusi  keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga.
Perjalanan  waktu  menunjukkan, bahwa ekonomi syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat yang saat ini masih  mengalami  krisis  ekonomi.  Adalah menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi syariah untuk lebih meningkatkan pemahaman  umat  soal  prinsip  ekonomi syariah,  karena  mereka  akan  menjadi  pasar potensial  bagi  penerapan  ekonomi  syariah yang bukan tidak mungkin akan menjadi batu loncatan  bagi  penerapan  hukum  syariah  di semua aspek kehidupan yang menjadi impian banyak  umat  Islam  di  negeri  ini. Sebagaimana  perbankan  syariah,  asuransi berkembang pesat. Dimulai dengan
berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tahun 1994,  kini  ada  14  perusahaan  asuransi
syariah. Data Direktorat Asuransi Departemen  Keuangan  menunjukan  bahwa bisnis  ini  rata-rata  tumbuh  sebanyak  20% pertahun.
Keberadaan  Asuransi  Syari’ah  di Indonesia  mempunyai market  share (pangsa pasar) tersendiri dalam percaturan bisnis  usaha  perasuransian  di  tanah  air. Tidaklah mengherankan jika orientasi yang dipakai  oleh  perusahaan  asuransi  syari’ah di Indonesia saat ini lebih banyak mengejar market  dari  kalangan  intern  umat  islam Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah umat Islam  di  Indonesia  adalah  mayoritas  dari seluruh  jumlah  penduduk  Indonesia.  Jadi, suatu hal yang wajar jika prediksi ke depan akan  lebih  banyak  persaingan  antara perusahaan-perusahaan  asuransi  syari’ah untuk  menggaet  market  lebih  besar  di kalangan umat Islam.
Secara struktural, landasan operasional  syari’ah  di  Indonesia  masih menginduk pada peraturan  yang mengatur usaha  peransuransian  secara  umum (konvensional).  Peraturan  yang  secara tegas  menjelaskan  Asuransi  syari’ah disebutkan  dalam  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Lembaga  Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000  tentang  Jenis Penilaian  dan  Pembatasan  Investasi Perusahaan  asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari’ah.
Sejarah  terbentuknya  asuransi syariah  ini  dimulai  pada  tahun  1979 dimana  perkenalan  tentang  asuransi syariah  ini  dipelopori  oleh  sebuah perusahaan  asuransi  jiwa  yang  berada  di negara Sudan yang terletak di benua Afrika
yang bernama “ Sudanese Islamic Insurance ”.
Perusahaan  asuransi  jiwa  tersebut  memang perusahaan yang berada di wilayah mayoritas beragama  Islam.  Perusahaan  asuransi tersebut  yang  pertama  kali  memperkenalkan produk asuransi syariah.
Dengan  adanya  pengetahuan  dasar tentang asuransi syariah tersebut, tidak lama dari  tahun  tersebut,  muncul  lagi perusahaan asuransi jiwa  di  benua  Arab  yang menawarkan  produk  asuransi  jiwa,  dan  ini khusus  untuk  wilayah  Arab  dan  sekitarnya. Setelah daratan Arab dan Afrika, pada tahun 1981  perusahaan  asuransi  jiwa  yang  berada di benua Eropa yaitu di Ibukota negara Swiss juga  ikut  memperkenalkan  kepada  dunia tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memakai nama Islam “ Dar Al – Maal  Al-Islami ”. Kemudian, semua  negara ikut  serta  untuk  memperkenalkan  dan menyebarluaskan asuransi syariah ke seluruh dunia.  Bahkan  untuk  umat  agama  lain diperkenankan  untuk  dapat  menjadi  nasabah produk asuransi syariah ini.
Untuk  di  wilayah  Asia  sendiri, pelopor  untuk  memperkenalkan produk asuransi  syariah untuk  pertama  kali  adalah perusahaan  asuransi  jiwa  yang  bernama “Takaful Malaysia” pada tahun 1985. Untuk memperluas jaringan dan lebih mempopulerkan  asuransi  syariah  ini,  PT Syarikat  Takaful  Indonesia  (STI)  berhasil didirikan  di  Indonesia  pada  tahun  1994. Pembangunan  perusahaan  asuransi  syariah
pertama  ini  di  Indonesia  dipelopori  oleh Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia (ICMI). Pembangunan perusahaan asuransi syariah  ini  selain  dipelopori  Ikatan Cendikiawan Islam Indonesia (ICMI), juga didukung  oleh  beberapa  kalangan  antara lain  Yayasan  Abdi  Bangsa,  Bank Muamalat  sebagai  pelopor  perbankan syariah, PT Asuransi Tugu Mandiri. Selain itu  lembaga  pemerintahan  juga  ikut berpartisipasi  untuk  memperkenalkan asuransi  syariah  di  Indonesia,  yaitu Departemen keuangan, dan juga pengusaha-pengusaha muslim  yang ada di Indonesia lainnya.
Untuk  mengembangkan  asuransi syariah ini, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan  2  perusahaan  sebagai  anak perusahaan tersebut. Kedua anak perusahaan  tersebut  adalah  PT  Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tahun 1994, selanjutnya  di  ikuti  oleh  pendirian  anak perusahaan  yang  kedua  PT  Asuransi Takaful  Umum  (ATU)  di  tahun  1995. Kedua  anak  perusahaan  tersebut  sama dalam segi tujuannya memperluas asuransi syariah  di  indonesia.  Dengan  dibangunya perusahaan asuransi yang khusus menawarkan  produk  asuransi  syariah, maka  banyak  perusahaan asuransi  besar yang  sudah  lebih  dulu  memasuki  dan menawarkan berbagai produk asuransi juga mulai  melirik  dan  memasukkan  produk asuransi  syariah  sebagai list penawaran
setiap  agen-agen  asuransinya,  Kenapa demikian ?  Karena  Indonesia  merupakan negara  yang  mayoritas  penduduknya  adalah beragama islam.
Seperti  yang  dilakukan  oleh  2 perusahaan asuransi, yaitu Allianz Indonesia dan  Prudential  yang  sudah  lebih  dulu memasuki  area  bisnis  di  Indonesia.  Untuk perusahaan  asuransi  tersebut  memasukkan produk  asuransi  syariah  ke  dalam  daftar penawaran  produk  asuransi  yang  akan diberikan  kepada  para  calon nasabah asuransi.  Jadi,  dengan  produk  asuransi syariah  ini  akan  lebih  menarik  perhatian warga  muslim  yang  ada  di  Indonesia  untuk dapat  merencanakan  dan  memberikan perlindungan  kehidupan  untuk  masa sekarang sekaligus masa yang akan datang.
Masyarakat  muslim  sekarang  sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan  keluarga  mereka  dari  akibat  musibah. Sebuah  keluarga  yang  hanya  mengandalkan pemasukan  dari  kepala  keluarga saja tentunya  akan  sangat  terganggu  sekali kondisi  keuangannya  kalau  suatu  musibah terjadi  padanya.  Anak  dan  istri  yang ditinggalkan  belum  tentu  dapat  memenuhi sendiri  kebutuhan  hidupnya  sementara lembaga  amil  zakat  belum  bisa  secara optimal  dan  menyeluruh  berperan  sebagai solusi.
Bukan cuma resiko musibah terhadap jiwa,  asuransi  juga  sangat  dibutuhkan  oleh sektor  usaha.  Usaha  yang  sudah  maju  dan
menguntungkan  mungkin  bisa  bangkrut dalam  seketika  ketika  kebakaran  melanda tempat  usahanya.  Keluarga  yang  terlantar ditinggal  pemberi  nafkah,  dan  usaha  yang bangkrut karena kebakaran sebenarnya tak perlu  terjadi  kalau  saja  ada  perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah  musibah,  tapi  setidaknya  bisa menanggulangi  akibat  keuangan  yang terjadi. Lalu  bagaimana  umat  Islam  bisa menggunakan  asuransi  kalau  ternyata produk asuransi mengandung banyak unsur ketidakhalalan.  Walau  belum  terlalu banyak  dikenal  seperti  halnya  bank syariah,  jumlah  perusahaan  asuransi syariah  tidak  kalah  banyak  dengan  bank syariah.
Sesuai  dengan  SK
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
No.Kep.4499/ LK/2000,  maka  jenis-jenis investasi  bagi  perusahaan  asuransi  dan perusahaan  reasuransi  dengan  sistem syari’ah adalah :
1. Deposito  dan  sertfikat  Deposito Syari’ah
2. Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
3. Saham syari’ah yang tercatat dalam bursa efek
4. Obligasi  syari’ah  yang  tercatat dalam bursa efek
5. Surat  berharga  syari’ah  yang diterbitkaan  stau  dijamin  oleh pemerintah
6. Unit penyertaan reksadana syari’ah
7. Penyertaan langsung syari’ah
8. Bangunan  atau  tanah  dengan bangunan untuk investasi
9. Pembiayaan  kepemilikan  tanah  atau bangunan,  kendaraan  bermotor,  dan barang  modal  dengan  sistem murabahah.
10. Pembiayaan  modal  kerja  dengan skema mudharabah
11. Pinjaman polis
Adapun  secara  stratifikasi  peraturan perundang  undangan  yang  mengatur  tentang usaha  perasuransian  dan  perusahaan reasuransi,  serta  tentang  perijinan  dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang  usaha  asuransi  dapat  dituliskan sebagai berikut :
1. Undang  Undang  No.2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang  perubahan  atas  Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri
Keuangan No.223/KMK.017/1993 tentang perijinan Usaha Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi 5. Keputusan Menteri Keuangan No.225/KMK.017/1993 tentang penyelenggaaraan  usaha  perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
6. Keputusan Menteri Keuaangan
No.481/KMK.017/1999
tentang Kesehatan  Keuangan  Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi 7. Keputusan Menteri Keuaangan No.226/KMK.017/1993 tentang
Perijinan  dan  Penyelenggaraan  Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi 8. Keputusan  Direktur  Jenderal  Lembaga Keuangan  No.Kep.4499/LK/  2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan  Investasi  Perusahaan Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi dengan sistem syari’ah
Berdasarkan  beberapa  paparan tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa kekuatan  hukum  yang  selama  memayungi usaha  perasuransian  berdasarkan  prinsip syari’ah  belum  begitu  kuat  dan  hanya sebatas  Surat  keputusan  Direktur  Jenderal Lembaga  Keuangan  Republik  Indonesia. Sebuah fenomena yang sangat menarik dan perlu  dukungan  oleh  semua  pihak,  karena jika  asuransi  syari’ah  didasarkan  pada Undang  Undang  Nomor 2  Tahun  1992 tentang  Usaha  Perasuransian  maka  usaha asuransi  syari’ah  di  Indonesia  dianggap illegal dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Majelis Ulama  Indonesia  dengan  dewan  Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman umum  Asuransi  Syari’ah,  yang  secara
umum  memberikan  penjelasan  sebagai berikut :
a) Asuransi  syari’ah  ( ta’min , tafakul atau tadhamun ) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah  orang  atau  pihak  melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang    memberikan  pola  pengembalian untuk menghadapi resik
b) o  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai dengan syari’ah.
c) Akad  yang  sesuai  dengan  syari’ah  yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
d) Akad tijarah adalah  semua  bentuk  akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
e) Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang  dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
f) Premi  adalah  kewajiban  peserta  asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan  asuransi  sesuai  dengan kesepakatan dalam akad.
g) Klaim  adalah  hak  peserta  asuransi  yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Menurut hemat penulis Fatwa dewan syari’ah  Nasional  tersebut  sepatutnya dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  oleh seluruh  asuransi  syari’ah  di  Indonesia  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat
mengikat bagi lembaga asuransi syari’ah di Indonesia dalam bentuk sanksi hukum bagi pelanggarnya.
Perbedaan  antara  asuransi  syariah dan  asuransi  konvensional  mungkin  tidak terlalu  kentara,  karena  secara  teknis prosedur  hampir  mirip  dengan  asuransi konvensional.  Tapi  ada  satu  hal mendasar yang  membedakannya  yaitu  perjanjian transaksinya.  Pada  asuransi  konvensional, nasabah  membeli  perlindungan  atau jaminan  dari  perusahaan  asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, perjanjiannya  adalah  para  nasabah mengikat  diri  dalam  suatu  komunitas  dan saling menanggung jika terjadi musibah.
Tentu saja perjanjian yang berbeda ini  akan  menimbulkan  konsekuensi  yang berbeda pula. Diantaranya adalah masalah kepemilikan  uang  premi.  Pada  asuransi konvensional,  karena  transaksinya  adalah jual  beli  maka  premi  yang  sudah dibayarkan  sepenuhnya  menjadi  milik perusahaan  asuransi.  Sedangkan  pada asuransi  syariah,  premi  yang  dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan  kepada  perusahaan  asuransi syariah  untuk  dikelola  dan  dikembangkan dananya.
Permasalahan asuransi tidak berhenti  hanya  pada  transaksinya, melainkan  juga  pada  investasinya.  Karena sebagian  besar  asuransi  yang  dibeli masyarakat  justru  yang  asuransi  yang
mengandung  investasi  (asuransi  dwiguna). Selama ini, asuransi konvensional menginvetasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan  lagi  faktor  halal-haram. Tentunya ini menjadikan uang hasil investasi yang  diterima  nasabah  juga  menjadi  tidak terjaga  kehalalannya.  Ini  juga  yang  menjadi salah  satu  perbedaan  lagi  dari  asuransi syariah. Investasi  pada  asuransi  syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan  bahwa  semua  mekanisme asuransi  dan  alokasi  investasinya  tidak bertentangan dengan hukum syari’ah.
Segala  musibah  dan  bencana merupakan  ketentuan  ( qodho dan qodar ) Alloh SWT, namun manusia wajib berikhtiar melakukan  tindakan  antisipasi  untuk memperkecil resiko yang timbul. Bila resiko ditanggung  sendiri,  salah  satu  upaya  bisa dengan  menabung,  namun  ikhtiar  ini  sering kali  tidak  mencukupi,  karena  resiko  yang terjadi melebihi dari yang diperkirakan, atau resiko  terjadi  namun  tabungan  belum mencukupi.
Asuransi sebagai sebuah perlindungan  merupakan  langkah  awal  yang tepat  bagi  seseorang  dalam  membagi  atau mengalihkan  suatu  resiko,  karena  asuransi menjawab  kebutuhan  rasa  aman  bagi setiap orang.  Asuransi  Syariah  berbeda  dengan asuransi umum (konfensional) yang mengandung  'cacat'  atau  dengan  syariah islam. Asuransi Syariah meniadakan 3 unsur
dari asuransi konfensional yang bertentangan dengan syariah islam, yaitu :
a) Jual beli perlindungan
b) Unsur ketidakpastian (gharar)
c) Transaksi gambling (untung-untungan)
Asuransi Syariah sebagai perusahaan  berperan  sebagai mudharib , pengelola dana dan pemegang amanah dari premi  yang  terhimpun  untuk  dikelola  dan dikembangkan  pada  usaha  dan  cara-cara yang  ditolelir  oleh  Syariah  Islam  dengan adanya  pertimbangan  dari  Dewan Pengawas  Syariah.  Pada  sistim  Takaful setia  peserta  sejak  awal  bermaksud  saling menolong (ta'awun) satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan  yang  di  sebut tabarru' .  Dari dana  kumpulan  tersebut  yang  digunakan untuk  manyantuni  siapapun  diantara peserta Takaful yang mengalami musibah. Sistim  seperti  inilah  yang  bukan menggunakan  pengalihan  resiko  (risk transfer)  dimana  peserta  harus  membayar premi,  tapi  lebih  merupakan  pembagian resiko  ( risk  sharing )  dumana  para  peserta saling menanggung.
Ada  sejumlah  alasan  mengapa institusi  keuangan  konvensional  yang  ada sekarang  ini  mulai  melirik  sistem  syariah, antara  lain  pasar  yang  potensial  karena mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama Islam  dan  kesadaran  mereka  untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi  modal  bagi  perkembangan
ekonomi  umat  di  masa  datang.  Selain  itu, terbukti  bahwa  institusi  ekonomi  yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di  tengah krisis  ekonomi  yang  melanda Indonesia.
Selain  perbankan,  sebagaimana  telah disebutkan  bahwa  sektor  ekonomi  syariah lainnya  yang juga mulai berkembang adalah asuransi  syariah.  Prinsip  asuransi  syariah pada  intinya  adalah  kejelasan  dana,  tidak mengadung  judi dan  riba  atau  bunga.  Sama halnya  dengan  perbankan  syariah,  melihat potensi  umat  Islam  yang  ada  di  Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam  sepuluh  tahun  ke  depan  diperkirakan Indonesia  bisa  menjadi  negara  yang  pasar asuransinya  paling besar  di  dunia. diperkirakan,  pada  tahun tahun  yang  akan datang asuransi  syariah  bisa  mencapai  10 persen  lebih  dari market  share asuransi konvensional.
Data  dari  Asosiasi  Asuransi  Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah telah mencapai  40  persen,  sementara  asuransi konvensional  hanya  22,7  persen.  Perbankan dan  asuransi,  hanya  salah  satu  dari  industri keuangan  syariah  yang  kini  sedang berkembang  pesat.  Pada  akhirnya,  sistem ekonomi  syariah  akan  membawa  dampak lahirnya  pelaku-pelaku  bisnis  yang  bukan hanya  berjiwa  wirausaha  tapi  juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan  upah  yang  adil  dan  menjaga
keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Bisa  dibayangkan  kesejahteraan yang  bisa  dinikmati  umat  jika  penerapan ekonomi  syariah  ini  sudah  mencakup segala  aktivitas  ekonomi  di  Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka  luas.  Persoalannya  sekarang, mampukah  kita  memanfaatkan  peluang yang terbuka lebar itu ?
Sebagai contoh atau sebagai bahan perbandingan, berikut ini penulis kemukakan  contoh  produk  asuransi syari’ah  pada  Perusahaan  Asuransi  PT. Bumi Putera 1912, yang sebagaimana kita ketahui  merupakan  perusahaan  asuransi konvensional  yang  dewasa  ini  juga  mulai menyediakan  produk  asuransi  syari’ah dalam rangka memperluas dan mengembangkan  layanan  asuransinya  PT. Asuransi  Bumi  Putera  1912  menyediakan 3  (tiga)  produk  suransi  syari’ah,  yaitu  : Asuransi  Jiwa  Mitra  Mabrur,  Asuransi Jiwa Mitra Iqra’, dan Asuransi Jiwa Mitra Sakinah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab sebelumnya,  dapat  dikemukakan  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Konsep  asuransi  secara  syariah  mulai berkembang  tahun  1993  di  Indonesia setelah  masuknya  perbankan  syariah tahun  1992.  Konsep  asuransi  secara
islam  atau  syariah  dan  konvensional sangatlah  berbeda  dan  dari  segi  akad perjanjian  dapat  terlihat  bahwa  akad asuransi  syariah  cenderung  pada  tolong menolong
pertanggungjawaban
sedangkan asuransi konvensioanl cenderung pada konsep jual beli. Prinsip utama  dalam  asuransi  syariah  adalah ta’awanu  ‘ala  al  birr  wa  al-taqwa yang artinya  tolong  menolonglah  kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, serta al-ta’min yang  artinya  rasa  aman. sedangkan  prinsip  utama  asuransi konvensional adalah tukar menukar yaitu pertukaran  pembayaran  premi  dengan uang  pertanggungan.  Secara  struktural, landasan operasional syari’ah di
Indonesia  masih  menginduk  pada peransuransian secara umum (konvensional).  Dalam  pelaksanannya,
asuransi syari’ah bersifat tolong menolong,  akadnya  berdasarkan  itikad baik  dan  halal,  serta  sesuai  dengan ketentuan  dalam  agama  dan  syari’ah Islam.  Yang  membedakan  dengan asuransi  konvensional  adalah  pada perjanjian  transaksinya,  dimana  pada asuransi  konvensional  nasabah  membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan  asuransi,  sedangkan  pada asuransi  syari’ah  perjanjiannya  adalah para nasabah mengikatkan diri dalam satu komunitas  dan  saling  menanggung  jika terjadi suatu musibah.
2. Landasan  hukum  keberadaan  asuransi syariah  adalah  Al-Qur’an,  Hadis, Ijtihad  yang  mencakup  Fatwa,  Ijma,
Qiyas.  Sedangkan  dari  segi  hukum positif  perkembangan  asuransi  syariah di  Indonesia  masih  belum  diikuti dengan  landasan  regulasi  yang  jelas. Selama ini asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang  Usaha  Perasuransian  padahal undang-undang ini kurang mengakomodasi konsep asuransi syariah karena konsep asuransi syariah dan suransi konvensial sangat berbeda. Dalam  pelaksanaannya  perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN- MUI/X/2001  tentang  pedoman  umum asuransi  syariah.  Namun  demikian fatwa  ini  tidak  memiliki  kekuatan hukum  sebagaimana  undang-undang karena  tidak  termasuk  dalam  hirarki peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Sehingga  agar  fatwa tersebut  memiliki  kekuatan  hukum maka  dibuatlah  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan pedoman  asuransi  syariah.  Konsep asuransi  syariah  yang  lebih  mengacu pada  hukum  Islam  tidak  cocok  jika harus  mendasarkan  aturannya  pada
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992. Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  konsep perundang-undangan yang murni mengatur  tentang  asuransi  syariah. Kedudukan  asuransi  syari’ah  adalah sesuai dengan ketentuan KUHD
khususnya memenuhi pengertian assuransi  dalam Pasal  246  KUHD maupun memenuhi unsur unsur perjanjian  dalam  ketentuan Pasal  1320 KUH  Perdata  dengan  adanya  sepekat mereka yang mengikatkan diri,
kecakapan  untuk  membuat  perjanjian,
Suatu Hal tertentu, suatu sebab yang halal serta  dua  azas  asuransi  yaitu  azas keseimbangan dan azas pemberitahuan

## Saran
Bertitik  tolak  kepada  permasalahan yang  ada  dan  dikaitkan  dengan  kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Konsep  yang  berbeda  antara  asuransi syariah  dan  asuransi  konvesioal  maka seharusnya  ada  suatu  regulasi  yang khusus mengatur tentang asuransi syariah seperti  hal  nya  perbankan  syariah  yang sudah  memiliki  regulasi  sendiri  yaitu Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.    Konsep asuransi  syariah  yang  lebih  mengacu pada hukum islam tidak cocok jika harus mendasarkan  aturannya  pada  Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  1992.  Oleh
karena  itu  diperlukan  suatu  konsep perundang-undangan yang  murni mengatur tentang asuransi syariah.
2. Hendaknya  pelaksanaan  operasional asuransi  syari’ah  harus  benar-benar sesuai  dengan  prinsip  dan  ketentuan dalam  syari’ah  Islam  sebagaimana tujuan  asuransi  syari’ah.  Keberadaan asuransi  syari’ah  sebagai  produk  baru asuransi  baru  di  Indonesia  jangan hanya  sebagai  kedok  untuk  menarik nasabah  sebanyak-banyaknya  dengan cara  menghalalkan  yang  haram  dan mengharamkan yang halal. Pelaksanaan  asuransi  syari’ah  harus benar-benar  dapat  terlaksana  dengan semestinya  sebagai  wujud  dan  upaya mensejahterakan  umat. Selain  itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah  penduduk  muslim  tetapi  tetap saja  kurang  memahami  makna pentingnya  asuransi,  maka  sosialisasi manfaat produk  asuransi sebagai salah satu  proteksi  dalam  berbagai  hal kebutuhan  manusia  harus  lebih diintensifkan,  dan  peraturan-peraturan yang  mengatur  asuransi  syari’ah  ini dalam perkembangannya harus mampu mengakomodasi kepentingan- kepentingan  para  nasabah  dan menyelesaikan  dengan  baik  jika menemui hambatan atau permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
AM.  Hasan  Ali, Asuransi  dalam  Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis , Jakarta : Prenada Media Kencana, 2004.
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.
Abdulkadir  Muhammad ,  Hukum  Asuransi Indonesia , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Amir Syarifuddin,
Pembaharuan
Pemkiran  dalam  Islam, Padang, Angkasa Raya, 1993.
____, Ushul  Figh, Jakarta,  Logos  Wacana Ihnu, 2000.
Abdulkadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan ,Bandung : Citra Aditya Bakti.1990.
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan: Pokok-pokok Pertanggungan  Kerugian,  kebakaran dan  jiw a,  Yogyakarta  :  Seksi  Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM,  1990.
Herman Darmawi,
Manajemen Asuransi ,Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
Johnny  Ibrahim, ( Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ),  Edisi Revisi,  Cetakan  II,  Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
J.J.H  Bruggink,  Alih  Bahasa  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Hukum ,  Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
Man  Suparman  Sastrawidjaja. Aspek-aspek Hukum  Asuransi  dan  Surat  Berharga ,
Jakarta, Rinneka Cipta.2001.
____, Aspek  Aspek  Hukum  Asuransi  dan Surat
Berharga , Alumni :
Bandung.1997.
M.  Hasbi  Ash-Shiddiqieqy, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Cet-V,
Jakarta.1993.
Muhammad  Muslehuddin, Philosophy  of Islamc  Law and  the  Orientalist,  A comparative Study of Ulslamic Legal Sistem, Lahore,  Pakistan,  Islamic
Publication Ltd, tt. Muhammad,. Manajemen Bank Syariah .Yogyakarta :  UPPAMP YKPN, 2002.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group, 2010.
Radiks  Purba, Memahami  Asuransi  di Indonesia , Jakarta  :  PT  Pustaka Binaman Pressindo, 2001.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, ( Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ), Jakarta, Rinneka Cipta, 1988.
Subekti, Hukum  Perjanjian .PT  Intermasa, Jakarta,1990.
Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang.. Hukum  Asuransi,  Perlindungan Tertanggung  Asuransi  Deposito ,PT. Alumni, Bandung. 1993.
Sri  Redjeki  Hartono, Kapita  Selekta Hukum  Ekonomi ,  Bandung : CV Mandarmaju, 2000.
____, Asuransi dan Hukum Asuransi ,Semarang : IKIP Semarang Press, 2005.
Tarsisi Tamudji, Wawasan Perasuransian , Semarang: IKIP Press, 2000
Wirjono  Prodjodikoro, Pengantar  Hukum Asuransi  di  Indonesia ,  Jakarta  :  P.T. Intermasa.2004
Yusuf Qardhawi, Malamih Al-Mujtama Al- Muslim Alladzi Nansyuduhu , Maktabah Wahbah, Kairo, 1993.

## PERATURAN:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kompilasi Ekonomi Syariah
Fatwa  Dewan  Asuransi  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) Fatwa  DSN  No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman  Umum Asuransi Syariah

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Thabrani Rosyidi, S.H., M.H.
Menyelesaikan  pendidikan  Master  dan memperoleh Gelar  Magister  Hukum  (M.H.) pada Program Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.