## PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEKERJA DI SEKTOR SWASTA DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

## Oleh:
Rudy Indratno , Mochamad Muchlis, Zaki Fathullah Fakultas Hukum Universitas Airlangga indratnorudy@gmail.com, mochamadmuchlis21@gmail.com, zakifathullah05@gmail.com
Abstract  : The  objective  of  research  was  to  analyze  the  comparative  legal provisions concerning labor law in Indonesia and Malaysia, especially concerning the retirement age for workers in the private sector in Indonesia and Malaysia. The comparative  focused  on  legal  reconstruction  and  was  arranged  with  micro comparison approach. The journal was arranged with normative juridical method and also with statute, comparative of law and conceptual approaches. Based on the results  of  the  study,  it  can  be  concluded  there  are  no  strict  rules  concerning retirement age in Indonesia labor law, that matter can create legal uncertainty for employers and workers, while in the Kingdom of Malaysia the rules concerning the retirement age limit have been strictly regulated in Act 753/2012.
Keywords:  Comparative  law,  labor  law,  the  retirement  age  limit  of workers

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisa  dan  memahami ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  Malaysia, khususnya mengenai batas usia pensiun bagi pekerja pada sektor swasta di negara Indonesia  dan  Malaysia.  Perbandingan  hukum  ini  bertujuan  untuk  rekonstruksi hukum  dan  menggunakan  pendekatan  khusus/spesifik  atau micro  comparison. Jurnal  ini disusun dengan metode penelitian  yuridis  normatif dengan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perbandingan hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai batas usia pensiun baik dari perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait, hal ini  menimbulkan  dampak  ketidakpastian  hukum  bagi  pengusaha  dan  pekerja, sedangkan  di  negara  Malaysia  aturan  mengenai  batas  usia  pensiun  telah  diatur secara jelas dan tegas dalam Act 753/2012.
Kata  kunci:  perbandingan  hukum,  hukum  ketenagakerjaan,  batas  usia pensiun pekerja
Rudy  Indratno  ,  Mochamad  Muchlis,  Zaki  Fathullah,  Perbandingan  Hukum  Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia

## PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pengusaha dan Pekerja/Buruh merupakan bagian dari subjek hukum ketenagakerjaan  yang  merupakan roda  penggerak  utama  bagi  suatu perkonomian  di  suatu  negara  yang saling  membutuhkan  satu  sama  lain, oleh sebab itu dibutuhkan aturan yang mengatur  hubungan  hukum  antara Pengusaha  dengan  Pekerja/Buruh tersebut. Dewasa ini, peranan hukum ketenagakerjaan/hukum  perburuhan semakin  sentral  dalam  memberikan kepastian  hukum  dalam  mengatur hubungan  kerja  antara  Pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Di Indonesia yang  menganut  sistem  hukum  civil law, peraturan yang mengatur
mengenai ketenagakerjaan salah satunya  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pengertian
tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 yaitu:
1 G.  Kartasapoetra  dan  RG  Widyaningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan , Armico, Bandung, 1982, Hal. 2
“segala  hal  yang  berhubungan dengan  tenaga  kerja  pada  waktu sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kerja”.
Sedangkan pengertian
menurut beberapa sarjana di
Indonesia yang mengemukakan pendapatnya yaitu antara lain: a) Soetikno ,  yang  dikutip  oleh G. Kanasapoetra dan RG. Widiyaningsih,  hukum  perburuhan adalah keseluruhan peraturan- peraturan hukum mengenai hubungan kerja  yang  mengakibatkan  seseorang secara  pribadi  ditempatkan  dibawah perintah/pimpinan  orang  lain  dan mengenai keadaan-keadaan
penghidupan yang langsung
bersangkut  paut  dengan  hubungan kerja tersebut. 1
b) Imam Soepomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkeenaan dengan suatu kejadian  dimana  seseorang  bekerja pada  orang  lain  dengan  menerima upah. 2
2 Imam  Soepomo, Pengantar  Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1992, Hal.
Dalam mencapai keberhasilan perusahaan,  sumber  daya  manusia diharapkan  dapat  bekerja  secara efektif  dan  efisien,  yang  dimaksud sumber  daya  manusia  disini  adalah Pekerja/Buruh.  Efektivitas  kinerja seseorang  salah  satunya  dipengaruhi oleh  faktor  usia.  Pada  usia  tertentu seseorang akan mengalami penurunan produktivitas. Sehingga mengharuskan seseorang untuk mengurangi bahkan melepaskan keterlibatan  diri  dari  pekerjaannya. Seseorang  yang  sudah  tidak  dapat bekerja  lagi  karena  usianya  sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun  atas  permintaannya  sendiri diharuskan untuk pensiun, hal
tersebut bertujuan agar dapat menguntungkan  bagi  kedua  belah pihak yaitu Pengusaha
dan
Pekerja/Buruh.
Peraturan yang mengatur
mengenai  pensiun  di  Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait, namun  tidak  ada  satupun  dalam sumber-sumber hukum tersebut  yang mengatur  secara  tegas  pada  usia berapa  pensiun  diberlakukan  kepada pekerja  di  sektor  swasta,  hal  ini
menimbulkan  ketidakpastian  hukum bagi  subjek  hukum  ketenagakerjaan di Indonesia dan beresiko di salahgunakan oleh Pengusaha maupun Pekerja/Buruh
untuk memperoleh  keuntungan  keuntungan bagi  dirinya  sendiri.  Berbeda  halnya dengan  di  Malaysia  yang  menganut sistem  hukum  common  law,  usia pensiun diatur secara tegas pada usia berapa  pensiun  dapat  diberlakukan dan bagaimana mekanismenya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebagaimana  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan  isu  hukum dan permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Dapatkah usia pensiun dijadikan  sebagai  dasar berakhirnya hubungan kerja/Kontrak  Kerja  atau Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh atau Karyawan pada sektor swasta  sesuai  peraturan hukum  yang  berlaku  di Indonesia dan Malaysia?
2. Berapa batasan umur pensiun seorang
Pekerja/Buruh atau Karyawan dalam mengakhiri hubungan kerja/kontrak kerjanya
sesuai  peraturan  hukum
yang  berlaku  di  Indonesia dan Malaysia?
1.3 Tujuan Perbandingan Hukum
Tujuan  dari  Perbandingan
Hukum  ini  adalah rekonstruksi hukum. Secara etimologis,
Rekonstruksi  memiliki  arti  bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan, “konstruksi”  memiliki  arti  suatu sistem  atau  bentuk.  Menurut  B.N Marbun, rekonstruksi adalah
pengembalian  sesuatu  ketempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran  kembali  dari  bahan- bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana  adanya  atau  kejadian semula. 3
Berdasarkan dari definisi tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan pengertian  dari  rekonstruksi  hukum adalah  pembaharuan  hukum  terkait dengan aturan hukum mengenai batas usia pensiun yang ada di Indonesia.
3 B.N. Marbun, Kamus Politik , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 469
Berdasarkan pada permasalahan yang telah
dikemukakan diatas, maka tujuan dari perbandingan  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis dapatkah usia pensiun  dijadikan  sebagai dasar berakhirnya hubungan kerja/Kontrak Kerja atau Pemutusan
Hubungan  Kerja  sesuai peraturan hukum yang berlaku  di  Indonesia  dan Malaysia.
b. Untuk mengetahui dan
menganalisis  batas  umur pensiun seorang Pekerja/Buruh atau Karyawan dalam mengakhiri hubungan kerja/kontrak kerjanya
sesuai  peraturan  hukum yang  berlaku  di  Indonesia dan Malaysia.

## 1.4 Pendekatan
Dalam  perbandingan  hukum ini  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  khusus/spesifik
atau micro comparison . Perbandingan
khusus/spesifik
atau micro comparison adalah perbandingan mengenai  hal-hal  spesifik  dalam hukum,  konsep,  lembaga  dan  aturan (rule based).
1.5 Metode Penelitian
Jurnal  ini  disusun  berdasarkan metode  penelitian  yuridis  normatif, yang  dilakukan  dengan  pendekatan perundang-undangan
( statute approach ), pendekatan perbandingan hukum  dan  pendekatan  konseptual
( conceptual approach ), yang didukung  dengan  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  bahan hukum  sekunder  berupa  buku-buku hukum  yang  relevan  dengan  isu hukum  yang  diangkat  dalam  jurnal ini.
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pengusaha
Istilah  yang  digunakan  untuk menjabarkan pengusaha adalah majikan 4 ,  perubahan  istilah  majikan menjadi  pengusaha  karena  majikan dianggap  sebagai  pihak  yang  sangat
4 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  2012,  Hal. 43-47
berkuasa dan biasa melakukan tekanan  pada  para  buruh,  padahal antara  para  buruh  dan  majikan memiliki  hubungan  sebagai  mitra kerja  yang  sama  dan  setara  secara yuridis,  karena  itu  istilah  pengusaha lebih  tepat  untuk  digunakan,  maka dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  mengubah  istilah majikan  yang berlaku sejak Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1957 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan. 5
Dalam hukum ketenagakerjaan di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan Pengusaha diatur pada pasal 1 angka 5  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:
a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan  milik sendiri; b) Orang
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara  berdiri  sendiri  menjalankan perusahaan bukan miliknya;
5 Ibid
Rudy  Indratno  ,  Mochamad  Muchlis,  Zaki  Fathullah,  Perbandingan  Hukum  Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a dan b yang berkududukan di luar wilayah Indonesia.
Sedangkan dalam hukum ketenagakerjaan  di  Malaysia  yang dimaksud  dengan  Pengusaha  diatur pada  Minimum  Retirement  Age  Act 753/2012  Part  I  Section  3  Malaysia yaitu  Majikan  yang  mempekerjakan orang lain sebagai karyawan berdasarkan kontrak kerja, yaitu: “employer means any person who has entered  into  a  contract  of  service  to employ  another  person  as  an employee  and  includes  an  agent,  a manager  or  factor  of  the  first- mentioned person”.
2.2 Definisi Pekerja
Pada  peraturan  era  kolonial lama,  istilah  yang  umum  digunakan untuk  menjabarkan  pekerja  yang bekerja  adalah  buruh 6 ,  karena  masih menganut  sistem  strata  pekerjaan pada  jaman  penjajahan.  Buruh  atau kuli  pada  tingkatan  paling  rendah,
6 Ibid
sedangkan tingkatan diatasnya adalah mandor,  dan  diatas  mandor  terdapat karyawan. 7
Dalam hukum ketenagakerjaan di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan Pekerja/Buruh  diatur  pada  pasal  1 angka  3  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yaitu: “ setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” .
Penjelasan tersebut dapat diartikan  secara  luas  karena  dapat mencakup semua orang yang bekerja pada  siapa  saja  baik  perseorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya  dengan  menerima  upah  atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sedangkan  terkait  dengan  penegasan imbalan dalam bentuk lainnya memang  diperlukan,  karena  selama ini  imbalan  selalu  identik  dengan uang, namun ada pula Pekerja/Buruh yang  menerima  imbalan  dalam bentuk selain uang.
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  Pekerja/Buruh  dalam  hukum ketenagakerjaan  di  Malaysia  diatur pada  Minimum  Retirement  Age  Act
7 Ibid
753/2012  Part  I  Section  3  Malaysia adalah  Karyawan  yang  dipekerjakan oleh  Majikan  berdasarkan  kontrak kerja yaitu:
“employee means any person who has entered  into,  and  works  under,  a contract  of  service with an  employer irrespective of his wages but does not include  the  person  specified  in  the Schedule”.
2.3 Definisi Pensiun Pensiun adalah
suatu penghasilan  yang  diterima  setiap bulan  oleh  seorang  bekas  pegawai yang  tidak  dapat  bekerja  lagi,  untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar  ia  tidak  terlantar  apabila  tidak berdaya lagi untuk mencari
penghasilan lain. 8

## 3. PEMBAHASAN
3.1  Aturan  Mengenai  Batas  Usia Pensiun  Dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Indonesia  adalah  merupakan salah  satu  Negara  yang  menganut sistem  hukum  civil  law.  Ciri  pokok Civil Law adalah sistem ini
8 Sastra  Djatmika  dan  Marsono, Hukum Kepegawaian  di  Indonesia ,  Djambatan,
Jakarta, 1995, Hal. 235
9 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum , PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal. 243
menggunakan  pembagian  dasar  ke dalam  hukum  perdata  dan  hukum publik.  Kategori  seperti  itu  tidak dikenal dalam sistem Common Law. 9
Menurut  Nurul  Qamar  ciri atau  karakteristik  sistem  Civil  Law adalah: 10
1. Adanya sistem kodifikasi
Alasan  mengapa  sistem  Civil Law  menganut  paham  kodifikasi adalah  antara  lain  karena  demi kepentingan politik Imperium
Romawi,  di  samping  kepentingan- kepentingan  lainnya  di  luar  itu. Kodifikasi diperlukan
untuk menciptakan  keseragaman  hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. 11 Agar
kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan  sebagai  peraturan  raja supaya  ditetapkan  menjadi  hukum yang  berlaku  secara  umum,  perlu dipikirkan  kesatuan  hukum  yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum. 12
10 Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System , Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hal. 40
11 Ibid
12 Ibid, Hal. 41
2. Hakim Tidak Terikat pada Preseden preseden  atau  doktrin  stare  decicis, sehingga  undang-undang  menjadi rujukan hukumnya yang utama.
Nurul mengutip pendapat Paul Scholten  yang  mengatakan  bahwa maksud pengorganisasian organ-
organ negara Belanda tentang adanya pemisahaan antar
kekuasaan
membuat  undang-undang,  kekuasaan
peradilan  dan  sistem  kasasi  serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya  kekuasaan  yang satu  mencampuri  urusan  kekuasaan lainnya,  dengan  cara  tersebut  maka terbentuklah yurisprudensi. 13
3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial
Dalam  sistem  ini  hakim mempunyai  peranan  yang  besar dalam  mengarahkan  dan  memutus suatu  perkara.  Hakim  bersifat  aktif dalam  menemukan  fakta  hukum  dan cermat dalam menilai bukti. 14
Nurul mengutip pendapat Friedman hakim di dalam sistem Civil Law  berusaha  untuk  mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapainya  sejak  awal.  Sistem  ini
13 Ibid, Hal. 46 14 Ibid
mengandalkan  profesionalisme  dan kejujuran hakim. 15 Dalam
hukum ketenagakerjaan  di  Indonesia  yang menganut  sistem  hukum  civil  law aturan mengenai pensiun diatur dalam pasal 167 ayat (1) dan pasal 154 huruf c  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Pasal 167 ayat (1): “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
memasuki  usia  pensiun  dan  apabila Pengusaha telah mengikutkan Pekerja/Buruh pada program pensiun yang  iurannya  dibayar  penuh  oleh Pengusaha, masa kerja sesuai ketentuan  pasal  156  ayat  (3),  tetapi tetap  berhak  atas  penggantian  hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”.
Pasal 154 huruf c
“Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun  sesuai  dengan  ketetapan dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang- undangan”.
15 Ibid, Hal. 47
Sedangkan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  diatur  dalam  pasal  151 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa:
(1) “Pengusaha,
Pekerja/Buruh,    Serikat
Pekerja/Serikat    Buruh,
dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja”;
(2) “Dalam hal segala upaya
yang  telah  dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari,  maka  maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh”;
(3) “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar – benar tidak menghasilkan persetujuan,  Pengusaha
hanya dapat memutuskan hubungan  kerja  dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Dari pemaparan tersebut diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jika terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja, Pengusaha  hanya  dapat  memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh  setelah  memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Akan tetapi, penetapan tersebut tidak diperlukan apabila dalam hal
Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun.  Namun, terkait  aturan mengenai  batas  usia  pensiun  sendiri tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas didalam  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  pada  usia  berapa pensiun berlaku. Ketentuan mengenai batas  usia  pensiun  hanya  ditetapkan apabila telah diatur sebelumnya pada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama  atau  peraturan  perundang-
Rudy  Indratno  ,  Mochamad  Muchlis,  Zaki  Fathullah,  Perbandingan  Hukum  Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia
undangan  lainnya  yang  berkaitan dengan pensiun. Peraturan Perundang- Undangan lainnya mengatur
mengenai  ketentuan  usia  pensiun terdapat  dalam Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaran  Program  Jaminan Pensiun.  Usia  pensiun  diatur  dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa:
(1) “Untuk  pertama  kali  usia pensiun ditetapkan 56
(lima puluh enam) tahun”;
(2) “Mulai  1  Januari  2019, usia  pensiun  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) menjadi  57  (lima  puluh
tujuh) tahun’; (3) “Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  selanjutnya bertambah  1  (satu)  tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya
sampai mencapai  usia  pensiun  65
(enam puluh lima) tahun”;
(4) “Dalam  hal  peserta  telah memasuki  usia  pensiun tetapi  yang  bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta
dapat memilih untuk
menerima manfaat pensiun pada  saat  mencapai  usia pensiun  atau  pada  saat berhenti  bekerja  dengan ketentuan  paling  lama  3 (tiga)  tahun  setelah  usia pensiun”.
Dalam  pasal  15  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015 tersebut  pengertian  dari  usia  pensiun adalah  usia  dimana  tenaga  kerja (peserta  program Jaminan  Pensiun ) bisa  memperoleh  hak-haknya  dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:
“Manfaat  Pensiun  adalah  sejumlah uang  yang  dibayarkan  setiap  bulan kepada  peserta  yang  memasuki  usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau  kepada  ahli  waris  bagi  peserta yang meninggal dunia”.
Dalam ketentuan pasal 1 angka 15  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:
“ usia  pensiun  adalah  usia  saat peserta
dapat mulai
menerima manfaat pensiun .”
Sedangkan yang dimaksud peserta sendiri adalah Peserta
Program  Jaminan  Pensiun  yang selanjutnya  dalam  pasal  1  angka  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:
“Peserta  Program  Jaminan  Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah  pekerja  yang  terdaftar  dan telah membayar iuran”.
Dengan demikian, sesuai dengan  penjelasan  tersebut  diatas, yang  dimaksud  dengan usia  pensiun dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 adalah bukan mengenai  batasan  usia  pensiun  pada saat berakhirnya hubungan kerja atau Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena mencapai  usia  pensiun,  melainkan usia dimana hak tenaga kerja sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan muncul untuk memperoleh manfaat pensiun.
Selain itu, aturan mengenai usia pensiun juga tercantum dalam pasal  2 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Republik  Indonesia  Nomor  Per- 02/Men/1995  Tentang  Usia  Pensiun Normal  Dan  Batas  Usia  Pensiun Maksimum  Bagi  Peserta  Peraturan Dana Pensiun, yaitu:
(1) “Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun”.
(2) “Dalam  hal  pekerja  tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai  usia  55  (lima puluh  lima)  tahun,  maka batas usia pensiun maksimum  ditetapkan  60
(enam puluh) tahun”.
Dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per- 02/Men/1995  yang  dimaksud  usia pensiun normal merujuk pada pasal 1 huruf b yaitu:
“usia  tertentu  bagi  peserta  setelah memenuhi  persyaratan  peraturan Dana  Pensiun  berhak  mendapatkan manfaat pensiun normal”.
Sedangkan pengertian
mengenai batas usia pensiun maksimum  sesuai  dengan  pasal  1 huruf  c  pada  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia Nomor Per-02/Men/1995 adalah:
“suatu  batas  usia  tertentu  bagi peserta  peraturan  Dana  Pensiun yang  telah  mencapai  usia  pensiun normal yang belum mendapat manfaat pensiun dan wajib pensiun”.
Lebih lanjut mengenai pengertian  dari  peserta  sendiri  juga dijelaskan dalam pasal 1 huruf a pada
Rudy  Indratno  ,  Mochamad  Muchlis,  Zaki  Fathullah,  Perbandingan  Hukum  Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Republik  Indonesia  Nomor  Per- 02/Men/1995 yaitu:
“Setiap  orang  yang  memenuhi
persyaratan peraturan Dana Pensiun”. Dengan demikian aturan mengenai usia pensiun pada Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Republik  Indonesia  Nomor  Per- 02/Men/1995  Tentang  Usia  Pensiun Normal  Dan  Batas  Usia  Pensiun Maksimum  Bagi  Peserta  Peraturan Dana  Pensiun  adalah  hanya  sebatas usia dimana hak peserta muncul untuk memperoleh  manfaat  pensiun  yang berkaitan dengan dana pensiun.
Dalam sengketa hubungan industrial  kedua  peraturan  tersebut diatas  sering  dijadikan  dasar  dalam menentukan  batas  usia  pensiun  oleh berbagai kalangan, baik dari
Pengusaha, Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Pengawas  Ketenagakerjaan  untuk mengeluarkan nota pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  hukum
16 Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System , Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hal. 47
ketenagakerjaan,  Mediator  dalam mengeluarkan  anjuran  yang  akan dijadikan  dasar  untuk  upaya  hukum selanjutnya  yaitu  ke  Pengadilan tingkat  pertama  dan  Hakim  dalam menentukan  putusan.  Padahal  kedua peraturan tersebut tidak tepat apabila digunakan  sebagai  dasar  dalam menentukan  batas  usia  pensiun karena  berakhirnya hubungan  kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja.
3.2  Aturan  Mengenai  Batas  Usia Pensiun  Dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan Malaysia
Negara  Malaysia  merupakan Negara yang menganut sistem hukum common  law.  Ciri  atau  karakteristik dari sistem Common Law adalah: 16
1.  Yurisprudensi  sebagai  sumber hukum utama
Nurul mengutip pendapat Philip  S.  James  ada  2  (dua)  alasan mengapa  yurisprudensi  dianut  dalam sistem Common Law, yaitu: 17
a. Alasan psikologis
Alasannya adalah karena setiap  orang  yang  ditugasi  untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung
17 Ibid, Hal. 47-48
sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar  atas  putusannya  dengan merujuk  kepada  putusan  yang  telah ada  sebelumnya  dari  pada  memikul tanggungjawab  atas  putusan  yang dibuatnya sendiri.
b. Alasan praktis
Diharapkan  adanya  putusan yang seragam karena sering diungkapkan  bahwa  hukum  harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan  keadilan  pada  setiap
kasus konkrit.
Selain  itu  menurut  sistem Common Law,
menempatkan undang-undang  sebagai  acuan  utama merupakan  suatu  perbuatan  yang berbahaya  karena  aturan  undang- undang  itu  merupakan  hasil  karya kaum  teoretisi  yang  bukan  tidak mungkin  berbeda  dengan  kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi  pula dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi  dengan  keadaan  yang  ada, sehingga  memerlukan  intrepretasi pengadilan. 18
2. Dianutnya Doktrin Stare
Decicis/Preseden
18 Ibid, Hal. 48 19 Ibid, Hal. 49
Doktrin  ini secara substansial mengandung  makna  bahwa  hakim terikat  untuk  mengikuti  dan  atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu,  baik  yang  ia  buat  sendiri atau  oleh  pendahulunya  untuk  kasus serupa. 19
Meskipun dalam sistem Common  Law,  dikatakan  berlaku doktrin  Stare  Decisis,  akan  tetapi bukan  berarti  tidak  dimungkinkan adanya penyimpangan oleh
pengadlan, dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta  yang dihadapi  berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan  terdahulu.  Artinya,  fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan  fakta  yang  telah  mempunyai preseden. 20
3.  Adversary  System  dalam  Proses Peradilan
Dalam sistem ini kedua belah pihak  yang  bersengketa  masing- masing    menggunakan  lawyernya berhadapan  di  depan  hakim.  Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan
20 Ibid
Rudy  Indratno  ,  Mochamad  Muchlis,  Zaki  Fathullah,  Perbandingan  Hukum  Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia
mengemukakan  dalil-dalil  dan  alat- alat  bukti  sebanyak-banyaknya  di pengadilan.  Jadi  yang  berperkara merupakan  lawan  antar  satu  dengan yang  lainnya  yang  dipimpin  oleh lawyernya masing-masing. 21
Peraturan yang mengatur mengenai  hubungan  kerja  antara Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh  di Malaysia  dibagi  menjadi  beberapa undang-undang. Namun untuk terkait masalah  usia  pensiun  dalam  hukum ketenagakerjaan Malaysia diatur
didalam  Minimum  Retirement  Age
Act 753/2012. Dalam hukum ketenagakerjaan yang ada di
malaysia,  usia  pensiun  diatur  secara tegas dan jelas dalam part II section 4
Minimum Retirement Age Act 753/2012 dimana usia pensiun
dibatasi  hingga  pada  usia  60  tahun pada  karyawan  swasta,  hal  ini  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat khususnya kepada
Pengusaha dan Pekerja/Buruh dimana di  Malaysia  disebut  sebagai  Majikan dan  Karyawan.  Part  II  Section  4
Minimum Retirement Age Act
21 Ibid
753/2012
yang memberikan penjelasan batas usia pensiun yaitu: “(1)  Notwithstanding  any  other written  law,  the  minimum  retirement age of an employee shall be upon the employee  attaining  the  age  of  sixty years.
(2) The Minister may, by notification in  the  Gazette,  prescribe  a  minimum retirement  age  higher  than  the minimum  retirement  age  provided under subsection (1).
(3)  When  the  Minister  prescribes  a higher minimum retirement age under subsection (2), the prescribed minimum retirement age shall supersede  the  minimum  retirement age provided under subsection (1)”.
Penjelasan Retirement atau Pensiun sendiri dalam Part I Section 3 753/2012 dijelaskan sebagai berikut: “retirement  means  termination  of  a contract of service of an employee on the ground of age”.
Dalam  penjelasan  tersebut diatas apabila seorang karyawan telah mencapai usia pensiun yaitu 60 tahun maka  karyawan  tersebut  sudah  tidak dapat  bekerja  lagi  dan  harus  sudah
pensiun, namun apabila sebelum usia pensiun tersebut tercapai dan Majikan memutus  kontrak  kerjanya  maka Majikan  harus  membayar  denda sebesar tidak melebihi 10.000 ringgit. Hal  ini  sesuai  dengan  aturan  yang terdapat  dalam  Part  II  Section  5
Minimum Retirement Age Act 753/2012.
4. Kesimpulan
1.        Dalam  aturan  hukum  tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia  pengakhiran  hubungan kerja  atau  Pemutusan  Hubungan Kerja dikarenakan usia pensiun dapat dilakukan apabila Pekerja/Buruh
yang  bersangkutan  telah  memasuki usia pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun
permasalahan  atau  isu  hukum  yang dihadapi  adalah  tidak  ada  satupun aturan  hukum  di  Indonesia  yang mengatur  pada  usia  berapa  usia pensiun tersebut  diberlakukan terkait dengan  berakhirnya  hubungan  kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja.
Sedangkan dalam aturan
hukum tentang ketenagakerjaan yang ada di Malaysia hubungan kerja dapat
berakhir  atau  Pemutusan  Hubungan Kerja dapat dilakukan apabila Karyawan  yang  bersangkutan  telah memasuki usia pensiun. Usia pensiun bagi Karyawan diatur secara jelas dan tegas  yakni  pada  usia  60  tahun,  hal tersebut terdapat dalam Part II Section 4  Minimum  Retirement  Age  Act 753/2012.
2.        Aturan  hukum  mengenai  usia pensiun di Indonesia tidak ditentukan secara jelas dan tegas usia berapakah Pekerja/Buruh  dapat  dikatakan  telah memasuki  usia  pensiun.  Ketentuan mengenai  batas  usia  pensiun  hanya ditetapkan apabila telah diatur sebelumnya  pada  Perjanjian  Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Peraturan perundang-undangan lainnya  tidak  ditemukan  satupun aturan  hukum  yang  mengatur  usia pensiun  terkait  dengan  berakhirnya hubungan  kerja  atau  Pemutusan Hubungan  Kerja.  Usia  pensiun  56 tahun  pada  Pasal  15  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaran  Program Jaminan  Pensiun  hanya  sebatas  usia dimana  hak  tenaga  kerja  sebagai
peserta BPJS ketenagakerjaan muncul untuk  memperoleh  manfaat  pensiun. Begitupun juga usia 55  pada Pasal 2 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Republik  Indonesia  Nomor  Per- 02/Men/1995  Tentang  Usia  Pensiun Normal  Dan  Batas  Usia  Pensiun Maksimum  Bagi  Peserta  Peraturan Dana Pensiun adalah usia dimana hak peserta  muncul  untuk  memperoleh manfaat  pensiun  yang  berkaitan dengan  dana  pensiun.  Hal  ini menyebabkan  ketidakpastian  hukum bagi masyarakat yang ada di
Indonesia.
Sedangkan dalam aturan hukum tentang Ketenagakerjaan yang ada di Malaysia secara jelas mengatur bahwa usia pensiun seorang Karyawan adalah pada usia 60 tahun sesuai  dengan  Part  II  Section  4
Minimum Retirement Age Act
753/2012.  Pada  saat  usia  pensiun  60
tahun tersebut tercapai maka karyawan  tersebut  sudah  tidak  dapat dipekerjakan  lagi  oleh  Majikan  dan harus sudah pensiun.
5. Saran
Agar  pemerintah  Indonesia  dapat membuat  suatu  aturan  hukum  baru yang mengatur secara jelas dan tegas
berapa  batasan  usia  pensiun  bagi Pekerja/Buruh  yang  terkait  dengan berakhirnya  hubungan  kerja  atau Pemutusan  Hubungan  Kerja,  dimana ketika  batasan  usia  pensiun  tersebut nanti telah tercapai maka Pekerja/Buruh  yang  bersangkutan harus sudah tidak dapat dipekerjakan lagi,  hal  ini  diperuntukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh  di Indonesia  dan  dapat  menghindari resiko  dari  di  salah  gunakannya kekosongan  hukum  yang  mengenai aturan  pensiun,  baik  dari  Pengusaha maupun Pekerja/Buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
RG   Widyaningsih dan G.
Kartasapoetra, Pokok-Pokok Hukum
Perburuhan , Armico, Bandung,
1982.
Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan,  Jakarta, 1992.
Rahardjo  Satjipto, Ilmu  Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 Qamar  Nurul, Perbandingan  Sistem Hukum  dan  Peradilan  Civil  Law
System  dan  Common  Law  System ,
Pustaka Refleksi, Makassar, 2010 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia , Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Djatmika,  Sastra  dan  Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1995.
B.N.  Marbun, Kamus  Politik ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian
Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun
2015 Tentang Penyelenggaran
Program Jaminan Pensiun.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  Nomor  Per-02/Men/1995 Tentang  Usia  Pensiun  Normal  Dan Batas  Usia  Pensiun  Maksimum  Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun. Minimum  Retirement  Age  Act  753/2012 Malaysia