## Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syari’ah
Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi
Institut Agama Islam Negeri Metro. Email : fredygandhimidia@gmail.com,hermanits@gmail.com dan salim.ferliadi@gmail.com)

## Abstrac
Indonesia  have  two  modelsof    bank,  konventional  bank  and  Islamic  Bank (Syariah Bank). Islamic bank is new popular, because the bank is legalisation by development in 1992. In the practice bank have problem. The problematical bank is  wanprestasi  by  the  debiture.  In  this  time  bank  have  methode  solving  the problem  self,  it  is  restructuring,  reconditioning,  resecheluling,  close  book  and yuridiction, ect. Practice syariah bank have maney product. At last syariah bank has procedure specialy, the materiale law from Fatwa DSN-MUI and nation law.
Key word: Syariah Bank, Wanprestasi, Economic Syariah Law

## Abstrak
Indonesia  memiliki dua  model bank,  bank  konvensional dan Bank  Islam (Bank Syariah). Bank Islam baru popular akhir-akhir ini, karena bank ini baru memiliki regulasinya  pada  tahun  1992.  Dalam  praktek  perbankan  ada  praktek-praktek bermasalah.  Bank  yang  bermasalah  adalah  bank  yang  banyak  memiliki  kasus wanprestasi dengan debitur. Saat ini bank memiliki metode pemecahan masalah diri,  yaitu  restrukturisasi,  rekondisi,  resecheluling,  close  book  dan  yuridiction, dan lain sebagainya. Praktek bank syariah memiliki banyak sekali produk. Pada akhirnya yang perlu kita ketahuia adalah bahwa bank syariah memiliki prosedur khusus,  yang  berdasarkan  hukum  materil,  termasuk dari  Fatwa DSN-MUI  dan hukum negara.
Kata kunci: Bank Syariah, Wanprestasi, Hukum Syariah Ekonomi

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  negara  dengan  mayoritas  penduduknya menganut  agama  Islam,  meskipun  Indonesia  bukan  sebuah  negara  yang berdasarkan  suatu  agama  tertentu.  Meskipun  demikian,  karena  mayoritas penduduknya  adalah  muslim,  maka  mau  tidak  mau,  segala  macam  bentuk regulasi  di  bidang  apapun  harus  mengakomodir  apa  yang  menjadi  pegangan
dan panduan  umat  Islam dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  di  dalamnya bidang ekonomi dan perbankan.
Pada  tahun  1990,  melalui  lokalkarya  yang  dilakukan  oleh  MUI, disepakati bahwa perlunya mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kesepakatan dalam lokalkarya MUI tersebut baru dapat direalisasikan dua tahun kemudian, tahun  1992,  dengan  mendirikan  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI).  Kemudian sebagai  Bentuk  dukungan  pemerintah  terhadap  munculnya    Bank  Syariah tersebut,  maka  dibuatlah  sebuah  norma  baru  yang  khusus  menagtur  tentang perbankan,  yaitu  UU  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan.  Kemudian, regulasi ini disempurnakan dengan UU Nomor 10 tahun 1998, yang didalamnya terdapat klausul yang mengakui keberadaan semua bank, baik itu Bank syari’ah maupun  Bank  Konvensional. 1 Selanjutanya  untuk  memberikan  aturan  yang bersifat  teknis  pemerintah  menerbitkan  Surat  Keputusan  Direktur  Bank Indonesia  Nomor  32/36/KEP/DIR/1999  tetang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah. 2 Maka  dengan  adanya  berbagai  macam  regulasi tersebut,  eksistensi,    legalitas,  dan  operasionalnya  perbankan  syari’ah  di Indonesua telah diakui.
Berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut diatas,  Perbankan syariah memiliki  legalitas  untuk  melakukan  kegiatan  penghimpunan  dana  (tabungan) dan  pembiayaan  (hutang  piutang).  Produk  dari  bank  syariah  itu  sendiri mencakup  kegiatan  perbankan  dengan  sistem al  Mudharabah,  al  Musyarakah,  al Wadiah, al Murabahah, Salam, Istisna’, al Ijarah, Rahn, al Hawalah, dan al Wakalah . 3
Dalam operasionalnya, bank tentu memiliki banyak sekali resiko, baik itu yang  disebabkan  oleh  para  pihak  yang  bertransaksi  dengan  bank,  ataupun karena  hal-hal  yang  bersifat  luar  biasa  dan  tak  terduga.  Sebagai  contoh,  Jika usaha  nasabah  yang  diberi  pinjaman  dana  mengalami  kerugian,  maka  seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali ditemukan kelalaian dan
1 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 64.
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syaria: Diskripsi dan Ilustrasi Edisi , 3 ed. (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), h. 84.
3 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 80.
atau kesalahan dalam pengelolaan dana. 4 Dari gambaran ini tadi bisa diketahui bahwa  operasional  perbankan,  termasuk  perbankan  syari’ah,  memiliki high  risk saat sudah terjadi sebuah akad perjanjian.
Secara hukum, akad dalam dunia perbankan syari’ah dilakukan oleh dua pihak  atau  lebih  subyek  hukum,  yang  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu pemilik  modal  dan  pengelola  modal.  Dalam  hal  kerugian wanprestasi akibat suatu hal yang luar biasa, atau yang berada diluar kemampuan pengelola dana, maka  akan  kerugian  tersebut  akan  ditanggung  oleh  pemilik  modal,  misalnya karena  ada  suatu  keadaan  yang  memaksa (overmacht/force  majure). 5 Sebaliknya, jika  kerugian  terjadi  akibat  adanya  penyelewengan  dan  lain  sebagainya,  maka kerugian  akan  menjadi  tanggung  jawab  pengelola  dana. Mudharabah ada  dua macam: Mudharabah  Mutlaqah  dan  Mudharabah  Muqayyadah ,  Tabungan mudharabah , dan deposito Mudharabah . 6
Akad  secara  yuridis,  harus  memenuhi  ketentuan  syarat  dan  rukun, memuat hak dan kewajiban para pihak, tanggungjawab dan wewenang, capaian dan  tujuan  akad  yaitu  baik  prestasi  dan  wanprestasi,  jika  dipandang  perlu memuat  tata  cara  penyelesaian  bila  dikemudian  hari  terjadi  perselisihan.
Wanprestasi adalah  suatu  keadaan  bilamana  salah  satu  pihak  tidak  dapat memenuhi  prestasinya,  yakni  tidak  melakukan  sesuatu,  tidak  menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi tidak tepat waktu. Pada  perjanjian  pembiayaan,  wanprestasi  debitur  terjadi  bilamana  peminjam atau  penjaminnya  tidak  menyerahkan  jaminan, debitur membayar  laba  tidak tepat  waktu,  atau  peminjam  tidak  membayar  pokok  utang  atau  cicilan  utang pokok tepat waktu. 7 Untuk mengatasi masalah wanprestasi, bank perlu strategi.
Berbagai strategi bank secara internal mengentaskan masalah kredit macet, yaitu: rescheduling,  recondistioning,  restruturing, kombinsi,  dan  sita  sita  jaminan  dan
4 Ibid .
5 J Satrio, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1999), h. 84.
6 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87-89.
7 Sunu Wdi Purwoko, Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan (Jakarta: Nine Seasions, 2011), h. 121.
penghapusan  hutang. 8 Bagaimana    Penyelesaian  secara  internal  sengketa wanprestasi pada Bank Syariah dalam Hukum Positif Indonesia?.

## PEMBAHASAN

## ASPEK HUKUM LAHIR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Perbankan  syariah  dimulai  beroperasi  bulan  Mei  1992  dimana  pertama sinyal bangkitnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini memberi warna sistem ekonomi baru di negara Indonesia. Ada dua sistem ekonomi yang berlaku  yaitu  sistem ekonomi  konvensional  yaitu  sistem  ekonomi  kapitalis  dan sistem  ekonomi  Islam/syariah.  Hal  ini  juga  melahirkan  faham  ekonomi nasionalis sekuler dan faham ekonomi religius. 9
Secara  yuridis  Ekonomi  Islam  telah  diakui  resmi  di  Indonesia,  hal  ini ditandai  terbitnya  Undang  –  undang    nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan dan Undang – undang  nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pengakuan Perbankan syariah dalam perundang- undangan  menimbulkan  dikotomi  perbankan  di  Indonesia,    yaitu  perbankan konvensional  (sekuler  atau  kapitalis)  dan  perbankan  Islam/syariah  (religius). Adanya  dua  sistem  ini  secara  yuridis  tidak  ada  masalah,  karena  hukum indonesia menjamin hal tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD tahun  1945 menegaskan negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  pasal  33  dan  34  UUD  tahun  1945 pada BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Pada sisi lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 memberlakukan asas perjanjian, perikatan dan atau kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, yang mengandung makna para pihak bebas  membuat  kontrak  dan  kontrak  yang  dibuat  para  pihak  mengikat  para pihak yang membuat atau perjanjian atau perikatan atau kontrak berlaku sebagai sebagai  undang-undang.  Atas  dasar  yuridis  ini  geliat  ekonomi  Islam/syariah bangkit  dan  dalam  praktek  kontrak  perikatan  atau  perjanjian  menggunakan batasan secara Islam, selanjutnya disebut akad. 10
8 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.
9 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam (Jakarta: Publishing, 2008), h. 367.
10 Ibid , hal 365-369
Berdasar  aturan  perundang  yang  memberlakukan  perbankan  syarah, menurut Y Sri Susilo dalam buku Amin Suma tentang Menggali Akar Mengurai Serat  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam,  ada  tiga  hal  ada  beberap  perbedaan  dari istilah bunga bank diganti menjadi bagi hasil dan terakhir menggunakan istilah prinsip  syariah.  Sebelumnya  aturan  tekhnis  perbankan  berdasarka  peraturan pemerintah  kemudian berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia,  dan  yang ketiga terkait  otoritas  bank  syariah  yang  awalnya  hanya  pada  penyediaan  dana kemudian berubah menjadi penyediaan dana dan juga kegiatan lain. 11
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1999  membentuk  Dewan Syariah  Nasional  (DSN),  yang diberi  tugas  khusus  mengeluarkan  fatwa terkait jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, dan menjalankan fungsi pengawasan penerapan fatwa yang dikeluarkannya.

## FATWA  DEWAN  SYARIAH  NASIONAL  –  MAJELIS  ULAMA  INDONESIA TERKAIT  JENIS  KEGIATAN  KEUANGAN  DAN  PRODUK  KEUANGAN SYARIAH
Untuk  mengisi  kekokosongan  hukum  nasional  atas  lahirnya  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syariah,  maka  sejak  Dewan  Syariah    Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  ada  telah  menghasilkan    enampuluh  fatwa,  yang  berkaitan dengan perbankan syariah, sebagai berikut: 12
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual Beli Istisna’
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
11 Ibid , hal 369
12 Ibid , hal 372-376
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayan Ijarah
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kapalah
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al Qardh
20. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
22. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel
23. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
26. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
27. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al Ijarah al-Muntahiyah bi al Tamlik
28. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
30. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran
31. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Utang)
32. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
33. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
34. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
37. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
39. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
40. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
42. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/IV/2004 tentang Syariah Charge Card
43. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh)
44. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004
tentang Pembiayaan Multi Jasa
45. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (at-Tashilat)
46. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan tagihan Murabahah (Khash fi al-Muraabahah)
47. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
49. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
50. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
51. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi syariah
52. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah Pada asuransi dan reasuransi Syariah
53. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reansuransi Syariah
54. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/V/2007 tentang Syariah Card
55. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
56. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
57. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Litter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
58. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah
59. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Oblogasi Syariah
60. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Anjak Piutang dalam Ekspor.
Fatwa  DSN  MUI  ini  menunjukkan  perhatian  lebih  dan  khusus  terkait dengan pentingnya landasan operasional bank syariah di Indonesia. Kedudukan Fatwa DSN MUI ini secara yuridis berlaku sebagai hukum materiil dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya berbasis syariah di Indonesia.

## WANPRESTASI
Wanprestasi adalah suatu keadaan bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi  prestasinya,  yakni  tidak  melakukan  sesuatu,  tidak  menyerahkan sesuatu, menyerahkan sesuatu tidak tepat waktu. dalam akad ekonomi syariah terjadi  wanprestasi  bilamana  debitur  atau  penjaminnya  tidak  menyerahkan jaminan,  debitur  tidak  membayar  bunga  angsuran,  debitur  membayar  bunga angsuran tetapi tidak tepat waktu, atau debitur tidak membayar pokok hutang dan atau cicilan hutang pokok tepat waktu. 13 menurut R. Subekti, pakar hukum perdata  menjelaskan  wanprestasi  adalah  kelalaian  atau  kealfaan  yang  dapat berupa  tidak  melakukan  apa  yang  telah  disanggupi  akan  dilakukan, melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikan  tetapi  tidak  sebagaimana  telah diperjanjikan,  melakukan  apa  yang  telah  diperjanjikan  tetapi  terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 14
Wanprestasi  dilakukan  debitur  terkait  pembiayaan  hutang  piutang dengan  pembayaran    kredit,  berupa:  penyalahgunaan  kredit  oleh  debitur, dimana  debitur  menggunakan  kredit  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tujuan
13 Sunu Wdi Purwoko, Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan , h. 121.
14 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970),  hal 74
pemberian    kredit,  terjadi  sengketa  antara  pemegang  saham  atau  kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan, tenaga ahli perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja peruhaan tidak lagi efisien. 15
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  wanprestasi  dapat terjadi  dikarenakan  banyak  faktor,  karena  perbuatan  hukum  debitur  nakal, karena  tidak  sesuai  waktu  yang  diperjanjikan,  adanya  perselisihan  internal manajemen,  obyek  yang  disepakati  dalam  perjanjian  tidak  sesuai  secara kuantitas, kualitas. Angsuran adalah pembayaran pengembalian pinjaman yang dilakukan  secara  berangsur-angsur  atau  dengan  pembayaran  cicilan. 16
Sedangkan teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menyetor secara tunai ke rekening  simpanan  anggota  dan  Bank  akan  mendebit  rekening  tersebut. 17
Kemampuan membayar angsuran debitur oleh bank diklasifikasi: Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 18

## ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN INTERNAL BANK SYARIAH
Secara  yuridis  normatif,  dalam  pasal  1276  KUH  Perdata,  debitur  yang melakukan  wanprestasi  akan  dikenakan  akibat  hukum: 19 Memenuhi/ melaksanakan  perjanjian,  Memenuhi  perjanjian  disertai  keharusan  membayar ganti  rugi,  Membayar  ganti  rugi,  Membatalkan  perjanjian,  Membatalkan perjanjian  dengan  ganti  rugi.  Setiap  perbuatan  merugikan  orang  lain  dapat dimintakan ganti rugi, demikian diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. 20
Akibat wanprestasi tentunya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas lalainya  melakukan  kewajiabn  sebagaimana  perjanjian  kepada  debitur.  Untuk menjamin  tidak  terjadi  kerugian  kreditur  dalam  hal  ini  bank  maka  bank  dapat melakukan langkah sebagai tindakan preventif, yaitu:
15 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana, 2007), hal.
50
16 Adiwarman  Karim, Fiqih  Ekonomi  Keuangan  Islam, (Jakarta:  Darul  Haq,  2009)  hal.
429
17 Nur S Buchori, Koperasi Syariah ,  Cet. I, (Sidoarjo: Mahsun, 2009), hal. 179
18 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,  Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 69.
19 Soedarya  Soimin, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), hal. 320
20 Ibid , hal 325
1. Mengirim  surat  tegoran  atau  peringatan  atau  somasi  (aanmaning), tegoran satu, dua dan tiga.
2. Survey  dan  negosiasi,  setelah  tiga  bulan  belum  juga  maka  pihak  bank akan  melakukan  investigasi  kelapangan  menghubungi  nasabah, selanjutnya dilakukan negosisi.
3. Bilamana  dalam  negosiasi  menemuka  solusi,  maka  akan  dilakukan rescheduling atau restrukturing, recondisioning, penyitaan.
4. Pihak  bank  dapat  melakukan  memberikan  penandaan  terhadap  obyek jaminan, bila obyek jaminan ini disita oleh bank dengan di cet atau tanda lainnya,
5. Penjualan jaminan atau lelang.
Pihak  bank  dapat  memberikan  somasi/teguran  atau  peringatan ( aanmaning )  pada  debitur,  sebagai  bentuk  preventif  dan  untuk  melihat  iktikat baik debitur. somasi dapat dilakukan bertahap somasi satu, dua dan tiga. Hal ini secara hukum diatur dalam pasal 196 HIR dan 197 RBg. 21
Secara internal perbankan dapat melakukan tindakan preventif dan refresif terhadap  nasabah agar  dapat  melaksanakan  kewajiban  tanggung  jawab debitur sebagai solusi penyalamatan modal dan pemaksaan terhadap debitur melakukan prestasi seharusnya. Adapun cara tersebut, sebagai berikut:
1. Rescheduling adalah  suatu  tindakan  yang  diambil  dengan  cara memperpanjang  jangka  waktu  kredit  atau  jangka  waktu  angsuran.
Debitur diberi keringanan jangka waktu pembayaran pembiayaan.
2. Restructuring adalah  tindakan  menambah  modal  nasabah  karena dipertimbangkan perlu penambahan modal, dan masih layak.
3. Reconditioning adalah tindakan yang diambil dengan merubah berbagai persyaratan
4. Kombinasi, yaitu campuran rescheduling, restrukturing, reconditioning
5. Penghapusan  hutang,  yaitu  nasabah  dinyatakan  penghapusan  buku hutang tetapi hutang yang ditanggung, bank tetap punya hak tagih.
21 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta: Sinar grafika, 2003), hal. 66
6. Penyitaan  yaitu  jalan  terakhir  terhadap nasabah  yang  dinilai beriktikat tidak baik, dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya. 22
Penandaan  oleh  bank  terhadap  obyek  jaminan  disita  atau  dalam pengawasan  bank,  hal  ini  kebijakan  bank.  Adapun  tujuan  dari  tindakan  ini untuk  memberikan  peringatan  keras  kepada  debitur  agar  melaksanakan kewajiban  membayar  angsuran  dan  tunggakan  dan  atau  denda.  Biasanya dilakukan dengan pengecetan dengan tanda silang, berbunyi Dalam pengawasan Bank atau berbentuk banner.
Penjualan jaminan atau lelang, adalah langkah terakhir terhadap debitur wanprestasi  yang  tidak  menunjukkan  iktikat  baik  dan  atau  dinyatakan  ditak mampu  membayar  hutang.  Bank akan  melakukan  sita  dan  lelang.  Obyek  akan dilakukan  sita  jaminan,  artinya  jaminan  debitur  sesuai  akad  yang  diserahkan pada  bank  disita  oleh  bank.  Sita  ini  disebut  sita  jaminan (condemnatoir  beslag).
Dasar  sita  ini  adalah  akad  yang  dimiliki.  Jika  benda  tersebut  benda  tetap  dan jaminan  berbentuk surat,  pemberian  hak  tanggungan oleh  PPAT  (diatur dalam pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  nomor  4  tahun  1996  tentang  hak tanggungan, maka jaminan surat yang ada akan dijadikan alas hak memaksa sita secara fisik barang jaminan yang secara yuridis memiliki kekuatan eksekotorial. Jika  tidak  ada  perlawanan  maka  diselesaikan  dibawah  tangan  antara  pihak debitur  ( mudharib )  dan  pihak  kreditur  ( shahibulmaal ),  dilakukan  berdasarkan musyawarah  dan damai  (pasal  20 ayat  (2)  dan  (3)  Undang  -  Undang  Nomor  4 tahun  1996.  Jika  ada  perlawanan    maka  berdasarkan  pasal  200  ayat  (11)  HIR, akan dilakukan oleh kantor lelang berdasarkan alas hak putusan pengadilan dan atau  perintah  eksekusi  oleh  pengadilan.  Perintah  lelang  menjadi  kewenangan pengadilan  yang  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  siapapun,  selanjutnya  pasal  200 ayat (7) HIR dan pasal 217 Rbg, dalam lelang harus diumumkan dua kali selama 15 (limabelas) hari di surat kabar di kota tersebut atau berdekatan. 23
Berdasarkan  putusan Pengadilan Agama (dalam Persidangan biasa) dan atau surat perintah Ketua Pengadilan Agama (dalam putusan Fiat Eksekusi ) maka harus  dilengkapi  pertama:  Surat  Permintaan  Lelang  dengan  dilengkapi  surat
22 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 129.
23 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradila Agama , (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hal.109-111
penetapan  Pengadilan  Agama  tentang  sita,  salinan  berita  Acara,  penetapan Pengadilan  Agama  tentang  Eksekusi,  surat  permohonan  lelang  kepada Termohon  eksekusi,  rincian  hutang  yang  akan  dilunasi,  bukti  kepemilikan barang,  bukti  sudah  diumumkan. 24 Kedua  harus  ada  fotocopy Grosse  akta
(pengakuan hutang) diatur dalam HIR pasal 224.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  langkah  strategi  bank dalam mengantisifasi wanprestasi kredit macet, dapat dibenarkan secara hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, (Di Lingkungan Peradilan Agama) , (Jakarta: Kencana, 2006)
Adiwarman Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2009)
Andri  Sumitra,  M.A., Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, (Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2012)
Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,  Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syaria: Diskripsi dan Ilustrasi Edisi 3,
(Yogyakarta: Ekonosia, 2008)
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011)
J Satrio, Hukum perikatan, (Bandung: Alumni,1999)
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
M.  Yahya Harahap, Kedudukan  Kewenangan dan  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta:

## Sinar grafika, 2003)
Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradila Agama , (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013)
24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, (Di Lingkungan Peradilan Agama) , (Jakarta: Kencana, 2006) h. 340
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana, 2012)
Muhammad  Amin  Suma, Menggali  Akar  Mengurai  Serat  Ekonomi  dan  Keuangan Islam, (Jakarta: Publishing, 2008)
Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, (Jakarta:  Gema Insani, 2001)
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Manajemen  Dana  Bank Syariah, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, 2014)
Nur S Buchori, Koperasi Syariah ,  Cet. I, (Sidoarjo: Mahsun, 2009)
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970)
Soedarya  Soimin, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012)
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, (Jakarta: Rieneka cipta, 1998)
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana, 2007)
Sunu Wdi Purwoko, Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan, (Jakarta: Nine Seasions, 2011)
P. Joko Subagyo, Prosedur Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rieneka Cipt. 2004)