Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789

## E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
Evi Maria evi.maria@uksw.edu Universitas Kristen Satya Wacana Abdul Halim Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
This paper explores the effect of e-Government implementation on the corruption probability in Indonesian local governments.  This  study  uses  e-Government  rating  index  Indonesia  of  provincial  government  issued  by  the Ministry of Communication and Information Technology Republic of Indonesia as the proxy of e-Government variable. Meanwhile, corruption is measured based on corruption cases in the provincial government in 2011- 2015, which have a permanent legal force. By using 112 samples, this study found that the implementation of e- Government has a negative impact on the corruption probability. Further, the results  shows  that the greater of the implementation of e-Government, the lesser the chance for local governments to corrupt. Results are rugged when area type is added as a control variable. Open and honest public service information is easy to get when the local governments use e-Government so that the problem of asymmetric information between agents and principals can be reduced. Thus, to reduce corruption probability, an optimal application and professionalism of government officials are needed in carrying out their duties and authorities. The research contributes to the study of corruption by providing empirical data of the implementation of e-Government and corruption, because previous research, mostly carried out using legal approach.
Key words: e-Government; corruption; local governments; agency theory

## ABSTRAK
Tujuan  artikel  ini,  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan e-Government terhadap  probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Studi ini menggunakan indeks pemeringkatan e- Government pemerintah  provinsi  di  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi  Republik  Indonesia  sebagai  proksi  variabel e-Government .  Sedangkan,  korupsi  diukur berdasarkan kasus korupsi di pemerintah provinsi tahun anggaran 20110-2015, yang telah berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht )  dari  Mahkamah  Agung.  Dengan  menggunakan  112  sampel,  studi  ini menemukan  bahwa  penerapan e-Government berpengaruh  negatif  terhadap  probabilitas  terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Ini artinya, semakin baik penerapan e-Government , maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk terlibat dalam korupsi. Hasil konsisten juga ditemukan ketika memasukan wilayah sebagai variabel kontrol. Informasi layanan publik yang terbuka  dan  jujur,  mudah  didapat  ketika  pemerintah  daerah  menggunakan e-Government ,  sehingga asimetri informasi antara agen dan prinsipal dapat dikurangi. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan probabilitas  terjadinya  korupsi  diperlukan  penerapan e-Government secara  optimal  dan  sikap profesionalisme  dari  pejabat  publik  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Studi  ini memberikan  kontribusi  literatur  dengan  menghadirkan  bukti  empiris  penerapan e-Government dan korupsi, karena riset sebelumnya tentang e-Government dan korupsi di pemerintah daerah, Indonesia sebagai besar dilakukan menggunakan pendekatan hukum.
Kata kunci: e-Government ; korupsi; pemerintah daerah; teori keagenan.
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 41

## PENDAHULUAN
Korupsi  adalah  perbuatan  melawan hukum dengan melakukan perbuatan mem- perkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan  kerugian  keuangan  negara atau  perekonomian  negara  (UU  No.  20/ 2001).  Tak  hanya  menimbulkan  kerugian keuangan  negara,  korupsi  juga  berdampak secara  non  keuangan,  seperti  menurunkan kredibilitas sistem pertanggungjawaban pe- merintah,  menurunkan  kepercayaan  publik pada  pemerintahnya  serta  terganggunya pelayanan  publik.  Di  Indonesia,  jumlah kasus  korupsi  yang  dilaporkan  untuk  di investigasi  meningkat  signifikan  setiap tahunnya.  ICW  (2015)  mencatat  dari  hanya 560 kasus korupsi di tahun 2013, menjadi 629 kasus  di  tahun  2014.  Dari  sisi  pelaku ditemukan  jumlah  kepala  daerah  yang  ter- jerat  korupsi  juga  mengalami  peningkatan signifikan  dari  310  kepala  daerah  di  tahun 2013, meningkat menjadi 343 kepala daerah di  tahun  2014  (ICW,  2015).  Ini  artinya korupsi  di  Indonesia  masih  merupakan permasalahan  serius  yang  sampai  sekarang belum bisa ditangani.
Upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia bukannya tidak dilakukan. Upaya penindakan  terhadap  pelaku  korupsi  telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan lembaga  peradilan.  Selain  itu,  pemerintah juga  telah  memanfaatkan  teknologi  infor- masi  dan  komunikasi  (TIK)  dengan  mem- bangun electronic  government ( e-Government ) untuk pelayanan publik. Tujuan implemen- tasi e-Government ,  yaitu  untuk  mengurangi kondisi  asimetri  informasi  antara  agen  dan prinsipal  (Elbahnasawy,  2014)  agar  ke- sempatan  untuk  melakukan  korupsi  dapat dikurangi  bahkan  dieliminasi  (Kim et  al ., 2009;  Bertot et  al .,  2010;  Asorwoe,  2014; Nugroho, 2014). Fakta, jumlah kasus korupsi yang  terus  bertambah,  meskipun  peme- rintah  telah  menerapkan e-Government , menyisakan pertanyaan riset, apakah  benar penerapan e-Government dapat  mengurangi korupsi  di  Indonesia.  Riset  terdahulu tentang  e- Government dan  korupsi  sudah
dilakukan  (lihat  UNDP,  2006;  Andersen, 2009; Emirullah, 2014; Choi, 2014; Setyobudi dan  Setyaningrum,  2019),  namun  kebanya- kan  riset-riset  tersebut  menggunakan  data antar  negara.  Pertama,  UNDP  (2006)  me- lakukan riset e-Government dan korupsi pada negara  berkembang  dan  maju  anggota the Organization  for  Economic  Co-operation  and Development (OECD)  dan  menemukan  bah- wa penerapan e-Government dapat menurun- kan  tingkat  korupsi  pada  negara  ber- kembang,  namun  tidak  pada  negara  maju. Kedua,  Andersen  (2009)  juga  menemukan bahwa  penerapan e-Government sangat berguna  untuk  menurunkan  korupsi  pada 149  negara  bukan  OECD  untuk  periode 1996-2006.  Ketiga,  Emirullah  (2014)  juga menemukan  bukti  empiris  bahwa e- Government yang  baik  dapat  menurunkan korupsi  pada  17  negara  di  Asia.  Keempat, Choi  (2014)  menemukan  penerapan e- Government berupa  partisipasi online ,  pe- layanan online dan  infrastruktur  TIK  yang lebih  baik  memiliki  pengaruh  pada  pe- nurunan tingkat korupsi di negara tersebut. Kelima, Setyobudi dan Setyaningrum (2019) menemukan  hal  yang  berbeda  dengan UNDP  (2006), e-Government di  negara  maju justru  memberikan  dampak  efektif  dalam pemberantasan korupsi karena e-Government sudah  berada  pada  fase  transaksi  dan transformasi  dibandingkan  dengan  penera- pan di negara berkembang.
Menariknya,  meskipun  kebanyakan riset  terdahulu  tentang  e- Government dan korupsi  sudah  menemukan  bukti  korelasi antara  e- Government dan  pemberantasan korupsi,  namun  indeks  dan  variabel  yang digunakan  dalam  riset  berasal  dari  banyak pilihan  sehingga  hasil  riset  tersebut  belum dapat diyakini kesahihannya (Grönlund dan Flygare  2011).  Kondisi  ini  mendorong Grönlund dan Flygare (2011) menggunakan metode  statistik  untuk  menginvestigasi ketangguhan berbagai indeks yang diguna- kan  dalam  riset  pengaruh e-Government terhadap  korupsi,  seperti  indeks e-govern- ment ,  yaitu Environmental  Data  and  Gover- nance  Initiative (EDGI), Brown  University
42 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
Index, Waseda University Index, the Economist’s e-Readiness  Index dan Government  Core  Indi- cator yang  dikembangkan  oleh International Telecommunication  Union (ITU),  sedangkan indikator  variabel  korupsi  menggunakan Corruption Control Index (CCI) dan Corruption Perception  Index (CPI).  Hasil  riset  Grönlund dan Flygare (2011) menemukan penggunaan indeks e-Government yang  berbeda  meng- hasilkan  perbedaan  koefisien  korelasi  yang lebar  mulai  dari  0,49  (kurang  signifikan) sampai dengan 0,95 (sangat signifikan). Oleh sebab  itu,  Grönlund  dan  Flygare  (2011) menyarankan  peneliti  selanjutnya  untuk menggunakan  indeks  atau  variabel  yang mencerminkan kenyataan dan bukan hanya persepsi  agar  diperoleh  hasil  riset  yang sahih.
Di  Indonesia,  riset e - Government dan korupsi  juga  telah  dilakukan  (Nugroho, 2014;  Kurnia et  al .,  2017;  Simarmata,  2017; Manurung et  al .,  2019),  namun  riset-riset tersebut  dilakukan  dari  perspektif  hukum. Riset Nugroho (2014), Kurnia et al . (2017) dan Simarmata  (2017)  menemukan  bahwa  pe- nerapan e-Government dalam  penyeleng- garaan  pemerintahan  berperan  untuk  me- ningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas, sehingga  memudahkan  pelayanan  publik dan  mengurangi  korupsi.  Namun,  Manu- rung et  al .  (2019)  menemukan  hal  yang berbeda.  Banyaknya  temuan  kasus  korupsi di  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa melalui  Layanan  Pengadaan  Secara  Elek- tronik  (LPSE),  menujukkan  bahwa  pe- nerapan e-government di  Indonesia,  belum handal  untuk  mencegah  praktik  korupsi (Manurung et al ., 2019). TIK tidak memiliki efek  signifikan  pada  mengurangi  korupsi, tetapi  membuka  kesempatan  baru  untuk melakukan  korupsi  (Heeks,  1998).  Temuan Manurung et  al .  (2019)  tersebut  sejalan dengan  temuan  riset  yang  dilakukan kelompok  peneliti  Harvard,  MIT  dan  U. Michigan  tahun  2013  terhadap  20.000  dan 14.000  kontrak  pembangunan  jalan  raya  di India dan Indonesia yang memanfaatkan e- procurement, seperti  yang  dibahas  oleh Holman (2014). Kelompok peneliti tersebut,
menemukan  bahwa  penggunaan e-pro- curement secara  signifikan  tidak  dapat menghapus  manipulasi  spesifikasi  teknis dalam kegiatan pembangunan jalan raya di India  dan  Indonesia.  Manipulasi  yang terjadi,  ditemukan  tidak  mudah  terdeteksi oleh  auditor,  sehingga  berdampak  pada kerugian  negara.  Inkonsistensi  hasil  riset terdahulu,  membuat  riset  tentang e- Government dan  korupsi  menjadi  sangat menarik  untuk  dilakukan  di  Indonesia. Karena  itu,  riset  ini  bertujuan  memperoleh data faktual tentang relasi e-Government dan korupsi di Indonesia.
Ada  dua  kontribusi  riset  ini.  Pertama, hasil  riset  berkontribusi  untuk  me- ngembangkan ilmu Akuntansi Publik. Riset ini menyediakan bukti empiris, penerapan e- government adalah  faktor  utama  yang dipertimbangkan  dalam  kegiatan  peren- canaan  tata  kelola  organisasi  sektor  publik agar  kesempatan  korupsi  dalam  organisasi dapat  dieliminasi.  Kedua,  hasil  riset  ber- kontribusi  bagi  pemerintah  karena  mem- berikan  informasi  tentang  keefektifan implementasi  dan  kegunaan e-government dalam  rangka  mengawasi  kegiatan  pelaya- nan publik di Indonesia.

## TINJAUAN TEORETIS
a. Teori Keagenan dan Korupsi Teori  keagenan  menggambarkan  ke- mungkinan konflik dalam hubungan antara agen  dan  prinsipal  (Jensen  dan  Meckling, 1976).  Hubungan  keagenan  muncul  juga pada  organisasi  sektor  publik.  Masyarakat bertindak  sebagai  prinsipal  sedangkan pejabat  publik  bertindak  sebagai  agen. Pejabat  publik  bertanggungjawab  atas  ke- giatan  pelayanan  publik  dengan  menunjuk para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Konflik antara prinsipal dan agen terjadinya karena perilaku  oportunistik  agen  (Jensen  dan Meckling,  1976;  Klitgaard,  1988).  Agen  me- ngambil  keuntungan  pribadi  atau  ke- lompoknya dengan mengorbankan kepenti- ngan  masyarakat  untuk  setiap  keputusan yang  diambilnya.  Agen  bertindak  sesuai dengan  kepentingannya  melalui  praktik
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 43
penyuapan,  penggelapan,  penipuan,  nepo- tisme dan pemerasan (Lio et al ., 2011).
Definisi  korupsi  sekarang  ini  semakin luas.  Korupsi  tidak  hanya  didorong  oleh motif  ekonomi  seperti  yang  diungkapkan oleh  Klitgaard  (1988)  dan  Rose-Ackerman (1999)  tetapi  juga didorong  oleh  motif  lain, salah satunya motif untuk mempertahankan kekuasaan  politik  (Sikka,  2008).  Hopkin (1997) menjelaskan korupsi di sektor publik memiliki  relasi  dengan  kepemimpinan politik.  Korupsi  politik  terjadi  pada  level otoritas  tertinggi,  khususnya  pada  tahap perumusan  kebijakan  dan  aturan  per- undang-undangan  agar  politisi  dan  legis- lator  memperoleh  keuntungan  ekonomi (Bakre,  2008).  Di  Indonesia,  kasus  korupsi yang  melibatkan  politisi  dan  legislator  ke- banyakan  terjadi  dalam  proses  pengang- garan  dan  berdampak  pada  kerugian keuangan negara (Maria et al ., 2019a; Maria dan Halim, 2020).
Tanzi (1998) menyatakan bahwa korupsi di  negara  berkembang  lebih  parah  jika dibandingkan  dengan  negara  maju.  Ini karena  korupsi  di  negara  berkembang biasanya  dilakukan  karena  diskresi  pejabat publik yang besar tanpa dilengkapi dengan sistem  pengawasan  yang  baik.  Kesempatan untuk korupsi menjadi terbuka lebar disana. Selain  itu,  penegakan  hukum  di  negara berkembang pun cenderung lemah.  Hukum tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku  korupsi,  sehingga  korupsi  tumbuh subur  disana.  Padahal  dampak  korupsi, mendistorsi  belanja  pemerintah,  alokasi sumber daya serta mengurangi kepercayaan investor  untuk  menginvestasikan  uangnya di  negara  yang  tingkat  korupsinya  tinggi (Elbahnasawy, 2014).
b. Konsep E-Government di Indonesia E-Government berhubungan  dengan pengembangan  layanan  pemerintah  secara online kepada masyarakat dan bisnis, seperti e-tax,  e-transportation,  e-procurement,  dan  e- participant (Gupta et al ., 2016). E-Government mulai  berkembang  di  ASEAN  sejak  tahun 1970-an.  Pelopornya  adalah  negara  Brunei
Darussalam  saat  memperkenalkan  visi negara  tahun  2035.  Setelah  itu  diikuti  oleh Singapura,  yang  memperkenalkan  proyek Intelligent  Nation pada  tahun  1980-an. E- Government diluncurkan  di  Malaysia  tahun 1997.  Sedangkan,  pemerintah  Indonesia mulai memperkenalkan e-Government dalam kegiatan  administrasi  publik  sejak  tahun 2001.
Rencana  strategis  ASEAN  tahun  2020, yaitu mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan  layanan e-Government . Fokus  pengembangan  ada  pada  layanan bersama  untuk  memfasilitasi  orang  dan barang  lintas  batas. E-Government di- kembangkan  pada  area,  seperti  registrasi, perijinan  dan  sertifikasi,  pembentukan pendapatan  dan  pengembalian  sosial.  Oleh sebab  itu,  seluruh  anggota  ASEAN  perlu untuk  mempersiapkan  diri  dan  mulai mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  serta  inovasi  infrastruktur  untuk mensukseskan program tersebut.
E-Government menyederhanakan  dan menggabungkan alur kerja dan proses untuk mengelola  data  dan  informasi  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  publik. E- Government digunakan untuk menyelesaikan layanan  yang  melibatkan  internal  pe- merintah,  warganegara,  swasta,  instansi pemerintah lainnya, dan karyawannya. Blue pirnt aplikasi e-Government di  Indonesia sudah  disusun  sejak  tahun  2003  oleh Departemen Komunkasi dan Informasi. Blue print aplikasi  dirancang  secara  fleksibel karena  tidak  tergantung  pada  perubahan struktur organisasi dan kebijakan di instansi pemerintahan, serta memberikan kebebasan pada  masing-masing  pemerintah  daerah untuk  menterjemahkan  dan  mengadaptasi- nya.
Implementasi e-Government di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government .  Aturan  ini, mengidentifikasi empat tingkatan atau tahap pengembangan e-Government di  Indonesia, seperti yang disajikan pada Gambar 1. Tahap pertama,  yaitu  tahap  persiapan.  Adapun
44 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
kegiatan pada tahap ini, meliputi pembuatan situs  informasi  untuk  setiap  instansi  pe- merintah, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan infrastruktur teknologi informasi untuk  mendukung  proses  implementasi e- Government ,  dan  sosialisasi  situs  informasi tersebut  baik  secara  internal  maupun  eks- ternal.  Tahap  kedua,  yaitu  tahap  pemata- ngan.  Kegiatan  pada  tahap  ini,  meliputi pembuatan  situs  informasi  publik  yang interaktif dan terhubung antara satu instansi dengan instansi lainnya. Tahap ketiga, yaitu
pemantapan.  Kegiatan  pada  tahap  ini, meliputi  pembuatan  situs  transaksi  pe- layanan  publik  dan  pembuatan  integrasi aplikasi  dan  data  dengan  instansi  pe- merintah  lainnya.  Tahap  keempat,  yaitu pemanfaatan.  Kegiatan  pada  tahap  ini adalah  membuat  aplikasi  pelayanan  publik yang  bersifat Government  to  Government (G2G), Government  to  Bussines (G2B), Government to Citizen (G2C) dan Government to Employee (G2E).

## Gambar 1
Tahapan Pengembangan e-Government (Instruksi Presiden No. 3/2003)
G2G  fokus  pada  upaya  peningkatan kemampuan  pemerintah  pusat  dan  daerah terkait  praktik  administrasi,  sehingga  ber- dampak  pada  pengurangan  biaya  dari persepktif ekonomi dan sosial. G2B berfokus pada aktivitas antara pemerintah dan sektor swasta  terkait  aspek  perpajakan,  perijinan, sertifikasi dan pelaporan usaha. Penggunaan TIK bermanfaat untuk meningkatkan rantai pasokan  dan  daya  saing  bisnis.  G2C  fokus melengkapi warganegara dengan hak untuk mencari,  memproduksi,  menerima  dan mendistribusikan  informasi  yang  relevan dan  isu  penting  terkait  pelayanan  publik yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Peran  ini dapat  meningkatkan  transparansi  dari penggunaan  otoritas  pada  pejabat  publik, memantau  keselamatan  warga  negara, proses  penganggaran  dan  jalannya  pe- meritahan di daerah. Sedangkan, G2E fokus mendukung transaksi penggajian, kepuasan
karyawan dan pasar tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktivitas dari karyawan.
Pembentukan  Dewan  Teknologi  Infor- masi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) ada  tahun  2006,  sangat  membantu  pe- merintah  untuk  fokus  menangani  isu strategis e-Government .  Ada  16  program utama  agenda  yang  harus  diwujudkan, seperti e-Procurement, Single Identity Number, e-Budgeting,  e-Learning,  e-Health,  Digital  TV , Tecno  Park ,  termasuk  penyiapan  kebijakan dan infrastruktur untuk mendukung proses implementasi e-Government .  Kurnia et  al ., 2017  menyatakan  bahwa  UU  No.  11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah  payung  hukum  yang  meruntuhkan keraguan  masyarakat  terkait  keabsahan pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam kegiatan adminsitrasi layanan publik. UU ini memberikan  perlindungan  atas  hak  cipta atas  karya  yang  dipublikasikan  secara
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 45
elektronik. E-Government menjadi  sebagai salah  satu  sektor  prioritas  program  pem- bangunan pitalebar di Indonesia tahun 2014- 2019.  Pitalebar  adalah  sebutan  untuk  akses internet  yang  selalu  tersambung,  terjamin ketahanan  dan  keamanan  informasinya, serta  memiliki  kemampuan tri-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses fixed dan  1  Mbps  untuk  akses mobile .  Jadi, pitalebar  diharapkan  dapat  menyediakan, mengolah  dan  mendistribusikan  informasi secara  lebih  cepat,  transparan,  akuntabel, efektif dan efisien. Tujuannya agar informasi tersebut tidak kehilangan nilai atau bahkan dapat  menciptakan  nilai  tambah  bagi masyarakat.  Regulasi  ini  menunjukkan komitmen pemerintah untuk meng- implementasikan e-Government dal am sistem pemerintahannya  baik  itu  pemerintahan  di level pusat, daerah atau desa.
c. Pengembangan Hipotesis E-Government merupakan  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) oleh  pemerintah  agar  bisa  bekerja  lebih efektif,  berbagi  informasi,  dan  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  (UNDP, 2006).  Definisi  ini  mengacu  pada  distribusi informasi  dan  pelayanan  dari  pemerintah kepada  masyarakat  dan  bisnis  mengguna- kan  internet  dan  perangkat  digital  lainnya. Disisi  lain,  UNDP  (2006)  mendefinisikan korupsi  sebagai  tindakan    penyalahgunaan kekuasaan  dan  wewenang  dari  pejabat publik  untuk  kepentingan  pribadi.  Korupsi memberi  dampak  negatif  pada  pertumbu- han  ekonomi  suatu  negara  (Elbahnasawy, 2014).
Korupsi  di  pemerintah  dijelaskan Klitgaard  (1988)  menggunakan  persepktif teori  keagenan.  Dari  perspektif  teori  ter- sebut,  masyarakat  berperan  sebagai  prin- sipal  memberikan  wewenangnya  kepada agen,  yaitu  pejabat  publik.  Kepentingan agen  dan  prinsipal  ditemukan  tidak  selalu berjalan selaras. Kondisi ini mendorong agen untuk  melakukan  tindakan  oportunistik (Jensen  dan  Meckling,  1976;  Eisenhardt, 1989; Baiman, 1990). Biaya pengawasan yang
tinggi  membuat  agen  bebas  dalam  men- jalankan  fungsinya  dan  menyebabkan  ter- jadinya  asimetri  informasi  (Hopkin,  1997). Agen  memiliki  lebih  banyak  informasi daripada  prinsipalnya.  Asimetri  informasi membuka  kesempatan  terjadinya  korupsi (Klitgaard, 1988; Hopkin, 1997). Jadi, korupsi dapat  dipandang  sebagai  masalah  asimetri informasi  yang  dapat  dijelaskan  dengan model  prinsipal  dan  agen  dalam  teori keagenan.
Klitgaard (1988) mengidentifikasi korupsi  terjadi  karena  ada  monopoli kekuasaan  dan  diskresi  yang  besar  dalam pengambilan  keputusan  di  pemerintah, namun tingkat akuntabilitas rendah di sana. Monopoli  kekuasaan  diyakini  dapat  me- ngendalikan  kebijakan,  aturan  bahkan sumber  daya  untuk  kepentingan  individu atau  kelompok  di  organisasi  sektor  publik. Diskresi pejabat publik yang besar diyakini dapat  membuka  peluang  disalahgunakan karena birokrasi yang rumit dan panjang di organisasi sektor publik. Sedangkan, akunta- bilitas  rendah  terjadi  karena  masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Secara  matematis,  persamaan  korupsi dituliskan  dengan  rumus,  K=  M+D-A,  di- mana K=korupsi, M=monopoli, D=diskresi, A=akuntabilitas  (Klitgaard,  1988).  Artinya, peningkatan  kemampuan  birokrat  untuk mnegelola  informasi  dan  bertindak  se- wenang-wenang  atas  informasi  tersebut akan meningkatkan korupsi. Sementara itu, penurunan  sistem  akuntabilitas  dan  pe- ngawasan  dari  atasan  dan masyarakat  juga dapat  meningkatkan  korupsi.  Saat  pejabat publik  memiliki  monopoli  kekuasaan  dan akses  informasi  yang  besar  maka  korupsi lebih mudah terjadi di sana (Klitgaard, 1988; Elbahnasawy, 2014). Korupsi muncul ketika pejabat publik mengambil keuntungan dari posisi  dan  kewenangan  yang  dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi  atau kelompoknya. Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi  korupsi,  maka  sangat  penting untuk melakukan restrukturisasi hubungan antara prinsipal dan agen untuk mengurangi
46 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
monopoli  kekuasaan  dan  akses  informasi (Klitgaard, 1988).
Dari  perspektif  teori  keagenan,  pe- nerapan e-Government diyakini  dapat  me- ngubah  hubungan  prinsipal  dan  agen  di organisasi  sektor  publik  (Mahmood,  2004; Lio et  al .,  2011;  Elbahnasawy,  2014). E- Government mampu  meminimalisir  kondisi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, agar kesempatan untuk melakukan korupsi dapat  dikurangi  atau  dieliminasi  (Elbah- nasawy,  2014).  Penerapan  TIK  dapat  me- ningkatkan transparansi dan akses informasi kinerja  dan  layanan  publik,  sehingga berdampak  pada  peningkatan  kepercayaan masyarakat  pada  pemerintahnya  (Kolstad dan Wiig, 2009).
E-Government berperan  untuk  me- ningkatkan  akuntabilitas  karena  aplikasi tersebut  berguna  bagi  masyarakat  untuk melacak keputusan dan tindakan dari agen. Tak hanya itu, e-Government juga ditemukan memberi kebebasan bagi masyarakat untuk mempertanyakan  prosedur  yang  tidak masuk akal yang diterapkan agen (Lio et al ., 2011).  Penggunaan e-Government oleh  pe- merintah  juga  dapat  menyederhanakan prosedur dan kontak antara masyarakat dan bisnis  dengan  pejabat  publik  di  instansi pemerintah,  sehingga dapat meminimalkan korupsi, khususnya dalam bentuk suap dan juga gratifikasi.
Riset e-Government dan  korupsi  meng- gunakan  data  lintas  negara  menemukan bukti bahwa penerapan e-Government dapat menurunkan  tingkat  korupsi  (UNDP,  2006; Andersen,  2009;  Krishnan et  al .,  2013; Emirullah,  2014;  Choi,  2014;  Setyobudi  dan Setyaningrum, 2019). Di sisi lain, hasil riset terdahulu  yang  dilakukan  pada  negara berkembang  masih  inkonsisten  (Mahmood, 2004).  Holman  (2014)  dan  Manurung et  al . (2019)  menemukan  banyak  temuan  kasus korupsi  terjadi  pada  aktivitas  pengadaan barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  India dan  Indonesia.  Ini  menunjukkan  bahwa penerapan e-Government belum  dapat  me- nurunkan korupsi di dua negara ini. Namun, berbeda  dengan  Kim et  al .  (2009)  yang
menemukan  bukti,  penerapan online procedures  enhancement  for  civil  application (OPEN)  di  Pemerintah  Metropolitan  Seoul, Korea Selatan dapat menurunkan korupsi.
Dari tinjauan yuridis, Simarmata (2017) dan Kurnia et al . (2017) menemukan bahwa di Indonesia, peraturan perundang- undangan  tentang e-Government di  tingkat nasional  atau  pusat  yang  sudah  ada, dapat digunakan  sebagai  dasar  bagi  pemerintah daerah  yang  akan  menyelenggarakan  pe- merintahan    menggunakan e-Government. Penerapan TIK telah memberikan hasil yang memuaskan,  komprehensif  dan  transparan. Pemanfaatan TIK, tidak hanya memudahkan pelayanan  dan  mengurangi  biaya  layanan, tetapi  juga  dapat  mengurangi  praktik korupsi (Simarmata, 2017). Jadi, hubungan e- Government dan  korupsi  di  pemerintah daerah,  Indonesia  dinyatakan  dalam  hipo- tesis riset, berikut ini.
H 1 : Penerapan e-Government berpengaruh terhadap  probabilitas  terjadinya  ko- rupsi dipemerintah daerah, Indonesia.

## METODE PENELITIAN
a. Sampel dan Data Penelitian Pemerintah daerah adalah populasi riset ini.  Sedangkan,  sampel  riset  ini  adalah pemerintah provinsi  untuk tahun anggaran (TA)  2011-2015.  Jadi,  pengamatan  riset  ini dilakukan  pada  kasus  korupsi  yang  terjadi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi TA 2011 sampai 2015. Ada dua  alasan  menggunakan  tahun  amatan 2011-2015. Pertama ,  selama  tahun  2011, Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi (Kemenkominfo)  melaporkan  data  hasil survei,  yaitu  pemeringkatan e-Government Indonesia  (PeGi)  untuk  pemerintah  daerah provinsi terbanyak jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Kedua , sama seperti riset Maria et  al .  (2019a;  2019b),  riset  ini menggunakan klasifikasi pemerintah daerah yang  ada  praktik  korupsi  dan  tidak berdasarkan kasus korupsi pada APBD yang telah  diputus  pengadilan  serta  mendapat kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).  Biasanya, keputusan inkracht dihasilkan dalam proses
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 47
persidangan yang panjang karena terdakwa kasus korupsi memiliki hak yang dilindungi oleh  Undang-Undang  untuk  mengambil jalur ligitasi sejak persidangan di Pengadilan Negeri  sampai  Kasasi.  Hasil  pemetaan terhadap kasus korupsi APBD provinsi pada TA  2011-2015,  ditemukan  sudah  banyak kasus  korupsi  yang  berstatus inkracht ,
sehingga  dapat  digunakan  sebagai  sampel riset ini.
Data sekunder dipilih digunakan dalam riset ini. Adapun data tentang kasus korupsi diperoleh  dari website Mahkamah  Agung dan  data  tentang e-Government diperoleh dari website Kemenkominfo tahun 2011-2015. Tabel 1 menyajikan sampel riset ini.
Tabel 1 Komposisi Sampel Riset Sampel Riset PeGi pemerintah daerah provinsi tahun 2011 25 PeGi pemerintah daerah provinsi tahun 2012 24 PeGi pemerintah daerah provinsi tahun 2013 21 PeGi pemerintah daerah provinsi tahun 2014 22 PeGi pemerintah daerah provinsi tahun 2015 20 Total PeGi pemerintah daerah provinsi tahun yang diamati 112 b. Variabel  Operasional  dan  Pengukuran Variabel Variabel adalah faktor yang akan diteliti dan  dilakukan  analisis  dalam  sebuah  riset. Riset  ini  meneliti  variabel  korupsi, e- government dan wilayah. Adapun, ringkasan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 2.
Korupsi pada Pemerintah Daerah
Riset  ini  mendefinisikan  korupsi  dari sudut pandang  hukum, seperti yang diatur dalam  Undang-Undang No. 20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi pasal 2.
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memper- kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana,..”.
Tabel 2 Pengukuran Variabel Riset Variabel Kode Pengukuran Referensi Korupsi CORRUP Skor  1,  pemerintah  provinsi  yang  ada praktik  korupsi,  skor  0,  pemerintah provinsi yang tidak ada praktik korupsi di TA 2011-2015. Mahkamah Agung, (2020) Mahkamah Agung, 2020. e-Government  eGov Indeks PeGi pemerintah provinsi. Kominfo, 2012- 2016. Wilayah Wil Skor  1,  pemerintah  provinsi  di  Pulau Jawa dan Sumatera, skor 0, pemerintah provinsi  di  luar  Pulau  Jawa  dan Sumatera. Korupsi diukur dengan memberi skor 0, untuk  pemerintah  provinsi  yang  tidak  ada praktik korupsi, sedangkan skor 1 diberikan pada pemerintah provinsi yang ada praktik
korupsi,  mengacu  pada  putusan inkracht Mahkamah  Agung  atas  kasus  korupsi  di APBD provinsi TA 2011-2015.
48 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58

## E-Government
Riset  ini  menggunakan  definisi e- Government dari Kemenkominfo (2016), yaitu aplikasi  teknologi  informasi  menggunakan internet dan media digital  yang dijalankan oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  pen- distribusian  informasi  dari  pemerintah kepada    publik,  mitra  bisnis,  karyawan, badan  usaha  dan  lembaga  terkait  yang dilakukan  secara online . E-Government di- ukur  menggunakan  hasil  pemeringkatan e- Government Indonesia (PeGi) yang dilakukan oleh  Kemenkominfo.  Indeks  PeGi  merupa- kan  ukuran  penerapan  teknologi  informasi di  instansi  pemerintah.  PeGi  menilai  lima dimensi,  yaitu  dimensi  kebijakan,  ke- lembagaan,  infrastruktur,  aplikasi  dan perencanaan. Indeks PeGi berkisar antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria:
3,60 ≤ sangat baik ≤ 4,00
2,60 ≤ baik ≤ 3,60
1,60 ≤ kurang ≤ 2,60
1,00 ≤ sangat kurang ≤ 1,60
Wilayah Riset  ini  memasukan  variabel  kontrol, yaitu  wilayah  dengan  argumen,  ada kemungkinan perbedaan tingkat dan deteksi korupsi  antara  daerah  di  Indonesia.  Ini karena daerah-daerah di Indonesia memiliki perbedaan  kondisi  infrastruktur  dan  resis- tensi  elit  daerah  terhadap  upaya  pem- berantasan  korupsi  (Abdullah,  2012). Wilayah  dalam  riset  ini  diukur  meng- gunakan  variabel dummy ,  yaitu  memberi skor  1  untuk  pemerintah  provinsi  di  Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan skor 0 untuk pemerintah provinsi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
c. Metoda Analisis
Pertama,  dilakukan  perbandingan  dua grup  sampel:  1)  pemerintah  daerah  yang menjadi  tempat  terjadinya  praktik  korupsi, 2) pemerintah daerah yang tidak melakukan korupsi.  Tujuannya,  menjamin  bahwa  ada dua  grup  sampel  yang  sama  supaya pengujian  selanjutnya  dapat  dilakukan. Perbandingan  dilakukan  menggunakan
kriteria  dasar  tahun  dan  jenis  pemerintah daerah,  seperti  yang  dilakukan  dalam  riset Abdullah  (2012).  Pemerintah  provinsi  yang menjadi  tempat  praktik  korupsi  dalam periode yang sama, yaitu TA 2011-2015 akan dibandingkan  dengan  pemerintah  provinsi yang  tidak  menjadi  tempat  terjadinya korupsi.  Selain  itu,  perbandingan  juga dilakukan  pada  pemerintah  provinsi  yang menjadi  tempat  terjadinya  praktik  korupsi akan  dibandingkan  dengan  pemerintah provinsi  yang  tidak  menjadi  tempat terjadinya praktik korupsi.
Kedua,  dilakukan  pengujian  variabel dengan Wilcoxon  Signed-Rank  Test .  Tujuan- nya,  untuk  memastikan  apakah  terdapat perbedaan antara pemerintah provinsi yang memiliki  dan  tidak  memiliki  praktik korupsi.  Variabel  yang  lolos  uji  adalah variabel yang memiliki p-value <0,05 (Gudono,  2012).  Setelah  variabel  tersebut lolos uji, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ketiga,  dilakukan  pengujian  hipotesis dengan  analisis  regresi  logistik.  Ini  dipilih karena  riset  ini  menganalisis  variabel dependen  yang  memiliki  probabilitas  di antara 1 dan 0 (korupsi atau tidak korupsi). Tujuannya,  untuk  mengetahui  pengaruh e- government pada  probabilitas  terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Uji wald ditetapkan dengan tingkat signifikansi (α)  5%  digunakan  untuk  menguji  koefisien regresi secara parsial model regresi logistik. Jika  nilai  signifikansi<0,05,  maka  koefisien regresi  signifikan  (Gudono,  2012).  Artinya, hipotesis  didukung,  dan  sebaliknya.  Model regresi  logistik,  dapat  dilihat  pada persamaan 1.
𝐶𝑂𝑅𝑅𝑈𝑃 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑒𝐺𝑜𝑣 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 (1)
CORRUP,  yaitu  pemerintah  daerah provinsi  yang  ada  praktik  korupsi  pada APBD TA 2011-2015 yang inkracht , i adalah pemerintah daerah provinsi, t adalah tahun, β 0 adalah  konstanta, β 1 adalah  koefisien variabel  independen:  eGov  adalah e- Government , ɛ adalah variabel pengganggu.
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 49
Keempat,  dilakukan  pengujian  tamba- han.  Tujuannya,  untuk  menilai  kekokohan ( robustness ) hasil pengujian sebelumnya dan untuk  memperoleh  hasil  analisis  atau prediksi  yang  lebih  baik.  Pengujian  di- lakukan  menggunakan  analisis  regresi logistik.  Model  pengujian  tambahan  di- nyatakan dalam persamaan 2.
𝐶𝑂𝑅𝑅𝑈𝑃 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑒𝐺𝑜𝑣 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑊𝑖𝑙 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 (2)
CORRUP,  yaitu  pemerintah  daerah provinsi  yang  ada  praktik  korupsi  pada APBD TA 2011-2015 yang inkracht , i adalah pemerintah daerah provinsi, t adalah tahun, β 0 adalah  kontanta, β 1 adalah  koefisien variabel  independen:  eGov  adalah e- Government , β 2 adalah  koefisien  variabel kontrol:  Wil  adalah  wilayah, ɛ adalah variabel pengganggu.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
a. Statistik Deskriptif dan Analisis
Univariat
Tabel 3 menyajikan hasil statistik deskriptif dan Wilcoxon-Signed Rank Test riset ini. Hasil statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa pada  TA  2011-2015,  ada  70  pemerintah
provinsi  yang  menjadi  tempat  terjadinya praktik  korupsi.  Sedangkan,  sisanya,  yaitu 42 pemerintah provinsi tidak terjadi praktik korupsi.
Evaluasi  beda mean antara  pemerintah yang  ada  praktik  korupsi  dan  tidak  untuk variabel e-Government dilakukan mengguna- kan Wilcoxon-Signed  Rank  Test .  Hasilnya pengujian  untuk  variabel e-Government menemukan bahwa p-value kurang dari 0,05. Ini  artinya,  pemerintah  daerah  yang  ada praktik  korupsi  dan  tidak  berbeda  secara signifikan. Sedangkan, variabel e-Government menunjukkan  signifikan  positif  (p<0,000), yang  artinya  indeks e-Government antara grup  sampel  pemerintah  daerah  yang  ada praktik  korupsi  dan  tidak  berbeda. Pemerintah daerah yang ada praktik korupsi memiliki  indeks e-Government yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  pemerintah daerah  yang  tidak  ada  korupsi.  Indeks e- Government tertinggi  diperoleh  Provinsi Jawa  Barat  dan  Provinsi  DKI  Jakarta, sedangkan  indeks e-Government terendah diperoleh Provinsi  Sulawesi  Selatan. Variabel  wilayah  adalah  variabel dummy , sehingga  tidak  perlu  dilakukan Wilcoxon- Signed Rank Test .
Tabel 3
Hasil Statistik deskriptif dan Wilcoxon-Signed Rank Test Variabel Pemerintah Daerah Korupsi (n=70) Pemerintah Daerah Tidak Korupsi (n=42) Z Value Wilcoxon Test e-Government Mean Standar deviasi Maksimum Minimum 2,09 0,54 3,39 1,00 2,64 0,37 3,39 1,84 -3,590 p-value =0,000*

## Keterangan: * signifikan pada p<0,05
Sumber: data sekunder yang diolah
b. Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian  hipotesis  dalam  riset  ini dilakukan  menggunakan  analisis  regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada  Tabel  4.  Hasil  uji  G,  diperoleh  nilai statistika  sebesar  28,705  dan p-value =0,000,
sedangkan uji Wald menemukan variabel e- Government (0,000)  signifikan  memiliki pengaruh  pada  probabilitas  terjadinya praktik  korupsi  di  pemerintah  daerah, Indonesia, sehingga H1 terdukung. Korelasi negatif  antara e-Government dan  korupsi
50 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
menunjukkan  bahwa  semakin  baik e- Government ,  maka  probabilitas  terjadinya praktik  korupsi  akan  semakin  kecil, demikian juga sebaliknya. Hasil uji atas nilai Nagelkerke  R  Square menunjukkan  nilai Pseudo R 2 sebesar 0,308. Ini berarti bahwa e- Government mampu menjelaskan situasi atau kondisi  yang  dapat  menurunkan  proba- bilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah
daerah,  Indonesia  sebesar  30,8  persen  dan sisanya, yaitu sebesar 69,2 persen ditentukan oleh  faktor  lain  di  luar  riset  ini.  Hasil pengujian  juga  menemukan  bahwa  model akurat  memprediksi korupsi  di  pemerintah daerah,  Indonesia  secara  ke-seluruhan  se- besar 69,7 persen dan tingkat misklasifikasi sebesar 30,3 persen.

## Tabel  4 Hasil Pengujian Hipotesis
𝐶𝑂𝑅𝑅𝑈𝑃 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑒𝐺𝑜𝑣 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 Variabel B Wald Sign Odds Ratio e-Government Constant -2,230 5,804 21,220 23,390 0,000* 0,000 0,107 LR Index 28,705 (p<0,000) Model R 2 0,302 % akurasi 73,20% % misklasifikasi 26,80%

## Keterangan: signifikan pada α = 0,05
Sumber: data sekunder yang diolah
c. Hasil Pengujian Tambahan
Tujuan  pengujian  tambahan  adalah untuk melihat kekokohan temuan pengujian model  sebelumnya.  Pengujian  dilakukan dengan memasukkan variabel kontrol, yaitu
wilayah  ke  dalam  model  yang  akan  diuji. Pengujian menggunakan alat analisis, yaitu regresi  logistik  Hasil  pengujian  tambahan dalam riset ini dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel  5

## Hasil Pengujian Tambahan
𝐶𝑂𝑅𝑅𝑈𝑃 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑒𝐺𝑜𝑣 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑊𝑖𝑙 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 Variabel B Wald Sign Odds Ratio e-Government Wilayah Constant -2,720 1,412 6,599 23,798 5,849 25,116 0,000* 0,016* 0,000 0,066 4,103 LR Index 35,258 (p<0,000) Model R 2 0,368 % akurasi 74,10% % misklasifikasi 25,90%

## Keterangan: signifikan pada α = 0,05
Sumber: data sekunder yang diolah
Tabel 5 menunjukkan bahwa penerapan e-Government memiliki  hubungan  negatif terhadap  probabilitas  terjadinya  praktik korupsi  di  pemerintah  daerah,  Indonesia. Selain itu, wilayah juga ditemukan memiliki
pengaruh  terhadap  probabilitas  terjadinya praktik  korupsi.  Keakuratan  model  untuk memprediksi korupsi di pemerintah daerah meningkat  setelah  model  regresi  logistik ditambahkan variabel kontrol, yaitu
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 51
wilayah.  Keakuratan  model  prediksi  me- ningkat  menjadi  74,1  persen  dan  tingkat misklasifikasi sebesar 25,9 persen.
d. Diskusi dan Pembahasan
Hasil  pengujian  menemukan  bahwa hipotesis  1  telah  mendapatkan  dukungan empiris.  Penerapan e-Government memiliki hubungan  negatif  pada  probabilitas  ter- jadinya  praktik  korupsi  di  pemerintah daerah, Indonesia. Ini artinya, semakin baik tingkat  penerapan e-Government di  pe- merintah  daerah,  maka  probabilitas  ter- jadinya  praktik  korupsi  akan  semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh  UNDP  (2006),  Andersen  (2009), Emirullah (2014), Choi (2014), Setyobudi dan Setyaningrum  (2019)  bahwa  penerapan e- Government justru  menurunkan  korupsi  di pemerintah  daerah.  Penggunaan  dan  pe- laksanaan e-Government mengubah  model relasi  dan  komunikasi  antara  pejabat  pe- merintah dan publik. Frekuensi komunikasi melalui  sistem  akan  meningkat,  sedangkan frekuensi  tatap  muka  dengan  pejabat pemerintah menjadi jauh berkurang. Model relasi  dan  komunikasi  ini,  ditemukan mengurangi kebebasan agen untuk melaku- kan  perbuatan  menyimpang  (Klitgaard, 1988; Kim et al ., 2009; Elbahnasawy, 2014).
Informasi  terkait  kegiatan  dan  per- tanggungjawaban pelayanan publik menjadi lebih  mudah  didapatkan  oleh  masyarakat ketika  penyelenggaraan  pemerintahan  me- nggunakan teknologi informasi dan komuni- kasi  (TIK). E-Government membuat  peme- rintah  menjadi  lebih  dekat  dengan  masya- rakat (Muhtar et al ., 2018). Semua informasi terkait  dengan  kinerja  dan  layanan  publik dapat diakses secara terbuka dan transparan karena  semua  proses  layanan  dilakukan secara online .  Masyarakat  juga  dapat  ber- interkasi  langsung  dengan  pejabat  publik dalam rangka  mengawasi  dan menyampai- kan aspirasinya menggunakan e-Government (Ullah et  al .,  2021).  Implementasi e- Government terbukti  dapat  meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan
negara  (Kim et  al .,  2009;  Andersen,  2009; Ionescu,  2013;  Choi,  2014;  Elbahnasawy, 2014).
Transparansi  merupakan  upaya  dari pemerintah  untuk  menyajikan  informasi secara  terbuka  dan  jujur  kepada  publik dalam rangka pengelolaan sumber daya. Di Indonesia,  pengelolaan  negara  atau  daerah dituntut  untuk  transparan  sesuai  dengan yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kurnia et al ., 2017). Aturan tersebut dibuat  untuk  mengurangi  kondisi  asimetri informasi  yang  terjadi  dalam  kegiatan  pe- nyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Tidak  hanya  berperan  dalam  trans- paransi  pengelolaan  daerah,  penerapan e- Government juga  berperan  untuk  me- ningkatkan  akuntabilitas.  Penerapan e- Government membuat  masyarakat  dapat dengan  mudah  mengawasi  kinerja  para pejabat  publik.  Hasil  dari  riset  ini  sesuai dengan hasil riset Kim et al . (2009), Lio et al . (2011)  dan  Elbahnasawy  (2014).  Pasca penerapan e-government terjadi peningkatan pelayanan  publik,  berkurangnya  praktik- praktik  percaloan,  praktik  gratifikasi  dan juga  berdampak  pada  meningkatnya  pe- nerimaan  pajak  serta  berkurangnya  praktik korupsi (Simarmata 2017; Kurnia et al ., 2017). Instruksi  Presiden  No.  3/2003  dapat digunakan  sebagai  dasar  bagi  pemerintah daerah  yang  akan  menyelenggarakan  pe- merintahan  dengan  menerapkan e-Govern- ment ,  meskipun  daerah  belum  memiliki aturan  khusus  tentang  implementasi e- Government dalam  penyelenggaraan  peme- rintahan (Kurnia et al ., 2017). E-Government memiliki  model  hubungan  yang  tidak terbatas  hanya  antara  instansi  pemerintah dan  masyarakat,  tetapi  juga  hubungan antara instansi pemerintah dan bisnis, serta hubungan  antara  instansi  pemerintah  dan instansi pemerintah lainnya.
TIK  digunakan  oleh  agen  untuk  me- laporkan  kegiatan  dan  kinerjanya,  sedang- kan  bagi  prinsipal  berguna  untuk  me- ngawasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan  pemerintahan  baik  itu  di
52 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
tingkat desa, kabupaten atau kota, provinsi, pusat, maupun kementerian.
Pemerintah  daerah  di  Indonesia  juga sudah  banyak  yang  menerapkan e-govern- ment . Kota Surabaya adalah salah satu kota yang  sudah  menerapkan e-government terintegrasi  yang  diberi  nama Government Resources Management System dengan meng- adopsi Enterprise  Resource  Planning (ERP). ERP adalah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh  departemen  dan  fungsi  dalam organisasi  dalam  sistem  terkomputerisasi. Tujuannya,  untuk  memudahkan  meng- kordinasikan  layanan  kepada  publik  agar lebih  transparan  dan  akuntabel.  Kota Surabaya  menerapkan e-procurement sejak tahun  2003.  Sistem  tersebut,  mampu mengelola  lebih  dari  3.000  badan  usaha dengan  total  lelang  mencapai  nilai  Rp  300 Miliar. Tak hanya itu, penggunaan aplikasi e- procurement juga  membuat  waktu  pe- mrosesan  kegiatan  menjadi  relatif  lebih singkat  jika  dibandingkan  dengan  sistem manual.  Ini  artinya  birokrasi  pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Salatiga dapat  diperpendek  dengan  pemanfaatan aplikasi  ini.  Penerapan  aplikasi  secara otomatis  juga  dapat  mengurangi  kontak tatap  muka antara  Pejabat  Pembuat  Komit- men dengan peserta tender, sehingga praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dapat ditekan. Ini berdampak pada meningkatkan semangat  bagi  para  pemilik  perusahaan lokal  untuk  ikut  tender  lelang  pengadaan barang  dan  jasa  yang  diadakan  oleh pemerintah.
Keberhasilan  penerapan e-controlling dan e-procurement di  Kota  Surabaya bukanlah tanpa kendala. Praktiknya, masih ada  juga  kendala  yang  ditemui.  Misalnya saja, tidak terbaharuinya data pada aplikasi, berdampak  negatif  pada  proses  peng- ambilan  keputusan  disana  (Hartana,  2015). Keputusan  yang  tepat,  tidak  dapat  di- hasilkan  dari  data  yang  tidak  akurat.  Tak hanya  itu,  penawaran  tender  yang  dapat dipantau lewat aplikasi berbasis website juga masih  membuka  kesempatan  terjadinya perang  harga  antar  peserta  tender  dan
menyebabkan  kualitas  barang  dan  jasa publik  yang  disediakan  nanti  menjadi korbannya  karena  terjadi  penurunan  kuali- tas.  Oleh  sebab  itu,  pengendalian  internal masih perlu dilakukan pada sistem ini.
Di  Indonesia,  ada  banyak  bidang  yang menjadi  fokus  penerapan e-Government . Pertama,  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa untuk pembangunan dan aktivitas rutin. Pemerintah  sudah  menerapkan  beberapa aplikasi teknologi, seperti e-announcement , e- Tendering , e-Catalog, e-Procurement, e-Control- ling,  e-Payment dalam  kegiatan  tersebut. Harapannya, penerapan e-Government dapat menghasilkan harga tender pengadaan yang wajar  sesuai  spesifikasi  yang  sudah  di- tentukan.  Selain  itu,  penggunaan e-Govern- ment dapat  mengurangi  pertemuan  tatap muka  antara  pejabat  publik  dan  rekanan secara  signifikan,  sehingga  kesempatan untuk membuat skenario korupsi pun dapat dikurangi.
Kedua, pada bidang perpajakan, Direk- torat  Pajak  Republik  Indonesia  telah menerapkan  beberapa  aplikasi  TIK  yang digunakan  oleh.  Ada  aplikasi e-reg untuk mendaftarkan  wajib  pajak, e-filling untuk menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak (SPT)  secara online bahkan  sampai e-Billing untuk  pembayaran  pajaknya.  Ketiga,  ke- giatan  perijinan  dengan  penerapan e- Licensing , khusus untuk penanaman modal. Kesuksesan  penerapan e-Government dalam  pemberantasan  korupsi  terlihat  dari penerapan  aplikasi e-Budgeting di  Provinsi DKI  Jakarta  pada  proses  penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  tahun  anggaran  2015.  Sebelum penerapan e-Budgeting ,  pemerintah  DKI Jakarta  banyak  kali  tidak  memantau perubahan  anggaran  setelah  sidang  pari- purna  pembahasan  Rancangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pada- hal,  perubahan  anggaran,  kegiatan  dan program  di  setiap  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  harusnya  dilakukan  sesuai dengan prosedur dan ijin dari pejabat yang berwenang.  Tak  heran,  jika  ada  program- program  yang  tiba-tiba  muncul  dengan
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 53
anggaran  yang  sangat  besar,  seperti  yang terjadi kasus pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah kantor kecamatan dan  kelurahan  di  Jakarta  Barat  karena minimnya  pengawasan,  sehingga  modus pembengkakan  anggaran  mudah  terjadi  di sana. E-Budgeting memberikan  kesempatan kepada masyarakat untuk memantau setiap perubahan  pagu  anggaran  di  pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta,  sehingga  praktik penggelembungan  anggaran  dan  korupsi tidak terjadi disana.
Kesuksesan  penerapan  dan  pemanfa- atan e-Government dalam  upaya  mem- berantas  korupsi,  seperti  yang  terjadi  di pemerintah Kota Surabaya dan DKI Jakarta salah  satunya  ditentukan  oleh  faktor kepemimpinan.  Kepala  daerah  memiliki komitmen yang tinggi terkait implementasi e-Government .  Ini  karena  penerapan e- Governement di  daerah  masih  menemui kendala,  seperti  konflik  kebijakan  antara pusat dan daerah, belum ada payung hukum berupa  aturan  yang  mendukung,  alokasi anggaran  untuk  investasi  TIK.  Semua  ken- dala tersebut dapat diselesaikan jika kepala daerah  memiliki  komitmen  tinggi  untuk terlaksananya implementasi e-Government di daerah tersebut. Tak hanya itu, tone at the top juga  dibutuhkan  agar  aparatur  sipil  negara memiliki  visi  dan  misi  yang  sama  untuk mendukung  program  implementasi  dan pemanfaatan e-Government . Tone tersebut dibutuhkan  karena  tidak  sedikit  dari  ASN yang  merasa  bahwa  penggunaan e-Govern- ment justru  dapat  mengacam  posisi  atau jabatannya  yang  sudah  mapan  selama  ini. Oleh  sebab  itu,  konsistensi  dan  komitmen dari  pimpinan  diperlukan.  Ini  sejalan dengan  hasil  riset  Manurung et  al .  (2019) yang  menemukan  bahwa  konsistensi  dan komitmen  penerapan e-Government juga menjadi penyebab kegagalan dan kesukses- san  sistem  ini  dalam  upaya  memberantas korupsi di Indonesia.
Pada  masa  pandemi  COVID-19  yang melanda  Indonesia  sejak  bulan  Maret  2020, keberadaan e-Government menjadi salah satu solusi pelayanan publik yang minim kontak
fisik.  Kebijakan  pembatasan  sosial  dan bekerja  dari  rumah,  membuat  aplikasi LAPOR  untuk  pengaduan,  Anjungan  Man- diri  Kependudukan  serta  perijinan online menjadi  aplikasi  yang  bisa  menjadi  pilihan bagi  masyarakat  untuk  digunakan  selama pandemi  ini.  Masyarakat  tidak  perlu  lagi berkerumun  dalam  antrian  fisik  jika  akan mengakses  layanan  publik  dari  pemerintah daerah.  Kegiatan  layanan  publik  di  daerah yang  sudah  optimal  menggunakan e- Government tetap  bisa  berjalan  selama pandemi. Less contact layanan menggunakan aplikasi  berbasis website dapat  mengurangi penularan dan penyebaran virus corona.
Manfaat  transformasi  digital,  dengan menggunakan  pitalebar  tidak  hanya  di- rasakan  di  sektor  pemerintahan  tetapi  juga dirasakan  pada  pelayanan  publik  di  sektor kesehatan  saat  pandemi  Covid-19. E- Kesehatan , seperti HelloDoc dapat membantu mendiagnosis  gejala  dari  penyakit  yang diderita  seseorang  serta  saran  pengoba- tannya  sebelum  harus  pergi  berobat  ke dokter  saat  pandemi  Covid-19  seperti sekarang ini. E-Kesehatan dapat mengurangi potensi  risiko  transmisi  yang  disebabkan kontak  fisik  antara  pasien  dan  penyedia layanan kesehatan (Ullah et al ., 2021). Setyobudi  dan  Setyaningrum  (2019) menjelaskan  bahwa  belum  optimalnya fungsi e-Government di  negara  berkembang untuk  memerangi  korupsi  disebabkan karena  penerapan  e- Government masih berada  pada  tahap  informatif  dan  tahap interaktif.  Pada  tahap  informatif, website hanya  berfungsi  sebagai  media  untuk mengunggah  informasi  terkait  kegiatan- kegiatan  rutin  yang  dilakukan  oleh  peme- rintah.  Sedangkan,  pada  tahap  interaktif, teknologi  internet  dan website digunakan untuk media komunikasi antara pemerintah dan  warganegaranya.  Ini  terkonfirmasi dengan  hasil  riset  Yunita  dan  Aprianto (2018) yang dilakukan pada 548 pemerintah daerah  di  Indonesia.  Riset  Yunita  dan Aprianto  (2018)  menemukan  hanya  empat daerah saja yang e-Government berada pada tahap  pemanfaatan,  sedangkan  341  daerah
54 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
dan  115  daerah  masih  berada  di  tahap pematangan  dan  tahap  pemantapan. Sedangkan  sisanya,  yaitu  83  daerah  masih berada  pada  tahap  persiapan.  Ini  artinya perkembangan e-Government di  Indonesia dari  sisi  kuantitas  mengalami  peningkatan yang  signifikan  hingga  tahun  2018,  namun tidak  dari  sisi  kualitasnya.  Insiatif  peme- rintah  untuk  menggunakan e-Government perlu  diapresiasi.  Namun,  pemerintah  juga perlu  mengupayakan  untuk  meningkatkan kualitas e-Government yang  diterapkan dengan  terus  meningkatkan  level  penera- pannya sampai ke level 4, yaitu pemanfaatan sesuai  tahapan e-Government yang  diatur dalam Instruksi Presiden No. 3/2003.
Pergerakan tahapan dalam penerapan e- Government yang  lambat  disebabkan  oleh dua  hal.  Pertama,  infrastruktur  TIK  yang belum  memadai. E-Government setidaknya membutuhkan  infrastruktur  TIK,  seperti teknologi  satelit,  komputer,  jaringan  listrik, dan  jaringan  telepon  serta  infrastruktur penunjang  lainnya  yang  tersebar  merata. Hampir  seluruh  negara  berkembang  yang ada  di  dunia  mengalami  masalah  terkait ketersediaan  infrastruktur  TIK  ketika  akan menerapkan e-Government ,  tak  terkecuali Indonesia  (Setyobudi  dan  Setyaningrum, 2019).  Infrastruktur  TIK  belum  tersebar merata  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Be- berapa daerah masih memiliki keterbatasan jaringan  internet  karena  tinggal  di  daerah perbatasan  luar  pulau,  seperti  di  pulau- pulau di Provinsi Maluku Utara (Adam dan Maria,  2020).  Tak  sedikit  juga  daerah  yang masih belum memiliki listrik (Novita, 2014). Kalaupun  fasilitas  TIK  tersedia,  harganya pun  masih  mahal  dan  pemerintah  tidak memiliki  anggaran  yang  cukup  untuk mendanainya.  Palapa  ring  menjadi  solusi penyediaan  jaringan  internet  yang  ter- distribusi  merata  dan  memadai  ke  seluruh pelosok  tanah  air agar  ketimpangan  digital antar  daerah  dapat  segera  ditangani. Infrastruktur TIK perlu segera dibenahi agar program  penerapan  dan  pemanfaatan e- Government ini  dapat  optimal  digunakan
dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.
Kedua, penguasaan TIK dari ASN yang masih  rendah  juga  menjadi  alasan lambatnya pergerakan tahapan penerapan e- Government di  Indonesia  (Novita,  2014). Implementasi dan pengembangan e-Govern- ment membutuhkan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  TIK  dan  me- manfaatkannya secara optimal. Kompetensi TIK yang dibutuhkan antara lain, komptensi sebagai programmer ,  teknisi  komputer  dan operator  komputer.  ASN  juga  ditemukan belum  memiliki  penguasaan  pengetahuan dan  keterampilan  TIK  yang  baik.  Keter- batasan  tersebut,  membuat  pengembangan e-Government pun  tidak  bisa  dilakukan sendiri  oleh  pemerintah,  tetapi  masih mengandalkan  pihak  ketiga  dalam  pe- nyediaannya.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan dan  pelatihan  TIK khusus  bagi  ASN masih diperlukan untuk mempercepat pergerakan tahapan e-Government di Indonesia. Belum  optimalnya  fungsi e-Government dalam  memerangi korupsi  juga disebabkan karena  tingkat  partisipasi  dari  masyarakat untuk  menggunakan e-Government yang rendah.  Hasil  survei  dari  United  Nations (2020)  menemukan  bahwa e-participation index Indonesia  tahun  2017  berada  pada peringkat ke 92 dari 193 negara di dunia dan masih menduduki peringkat ke 88 dari 193 negara di dunia pada tahun 2020. Ini artinya, partisipasi  masyarakat  dalam  memanfaat- kan e-Government tidak  menunjukkan  pe- ningkatan yang signifikan selama tiga tahun ini.  Rendahnya  partisipasi  masyarakat menggunakan e-Government , karena rendah- nya  pengetahuan  dan  kemampuan  masya- rakat mengunakan TIK (Aprianty, 2016) dan keterbatasan  sarana  dan  prasarana  untuk mengakses e-Government .  Selain  itu,  sosiali- sasi terkait e-Government juga masih kurang, sehingga  kebanyakan  masyarakat  tidak menggunakannya karena  tidak tahu (Aprianty,  2016).  Oleh  sebab  itu,  tidak mengherankan jika manfaat implementasi e- Government untuk  pencegahan  dan  pem-
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 55
berantasan  korupsi  belum  terasa  dalam praktiknya di pemerintah daerah, Indonesia.
Tidak  hanya  prinsip  akuntabilitas  dan prinsip  transparansi,  tata  kelola  peme- rintahan yang bersih ( good public governance ) juga  dipengaruhi  oleh  prinsip  profesiona- lisme  (Liu  dan  Lin,  2012;  Melitski  dan Calista, 2016). Selain alasan belum optimal- nya  proses  implementasi e-Government , Manurung et al . (2019) mengidentifikasi ke- handalan e-Government untuk  memberantas korupsi  juga  dipengaruhi  oleh  sikap profesional  dari  pejabat  publik.  Sikap profesional  perlu  dibangun  agar  pejabat publik  dapat  menjalankan  tugas-tugasnya sesuai  dengan  norma  dan  standar  yang berlaku  sehingga  perbuatan  korupsi  dapat dicegah  (Liu  dan  Lin,  2012;  McIntyre  dan Murphy, 2012; Manurung et al ., 2019). Sikap profesional  pejabat  publik  di  Indonesia, perlu untuk terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan  ataupun  pelatihan  berkelanju- tan.
Hasil pengujian dengan menambahkan variabel wilayah dalam model memberikan hasil yang konsisten. Ada hubungan negatif antara  penerapan e-Government dan  praktik korupsi.  Hasil  riset  ini  memperkuat  hasil riset  Maria et  al .  (2019a)  bahwa  wilayah memiliki  pengaruh  pada  probabilitas  ter- jadinya  korupsi  di  pemerintah  daerah, Indonesia.  Ada  perbedaan  kondisi  infra- stuktur teknologi informasi dan komunikasi antara  daerah  di  luar  Pulau  Jawa  dan Sumatera  dan  Pulau  Jawa.  Ini  ditunjukkan dari  hasil  riset  Yunita  dan  Aprianto  (2018) yang  menemukan  kebanyakan  daerah  di luar Pulau Jawa dan Sumatera, masih berada pada  tahap  persiapan  dan  pematangan e- Government .  Kondisi  ini  membuat e- Government belum  berjalan  dengan  optimal sehingga  membuka  probabilitas  terjadinya korupsi.  Selain  itu,  dari  sisi  tingkat keakuratan  model  prediksi  korupsi  di pemerintah  daerah,  menjadi  lebih  baik, setelah  variabel  kontrol  dimasukkan  dalam model pengujian.

## SIMPULAN DAN SARAN
Riset  ini  membuktikan  secara  empiris bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara penerapan e-Government dan  probabilitas terjadinya  praktik  korupsi  di  pemerintah daerah,  Indonesia.  Artinya,  semakin  baik tingkat  penerapan e-Government ,  maka probabilitas  terjadinya  korupsi  semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Pengujian tambahan  dengan  menambahkan  variabel wilayah  dalam  model,  memberikan  hasil riset  yang  konsisten  bahwa  penerapan e- Government berpengaruh  negatif  terhadap probabilitas  terjadinya  korupsi  di  peme- rintah  daerah,  dan  wilayah  juga  memiliki pengaruh  pada  praktik  korupsi.  Temuan riset ini sejalan dengan temuan riset UNDP (2006),  Andersen  (2009),    Emirullah  (2014), Choi  (2014)  serta  Setyobudi  dan  Setya- ningrum  (2019)  bahwa  korupsi  dapat dikurangi  dengan  menerapkan e-Govern- ment . Penerapan e-Government terbukti  dapat mengurangi  kesempatan  praktik  korupsi karena  ada  transparansi  dan  akuntabilitas yang  baik  disana,  sehingga  perilaku oportunistik agen, yaitu pejabat pemerintah dapat dikurangi (Klitgaard, 1988; Kim et al ., 2009; Elbahnasawy, 2014). Transparansi dan akuntabilitas  adalah  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik (Liu dan Lin, 2012). Belum  optimalnya  fungsi e-Government untuk  memberantas  korupsi  di  Indonesia karena  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang rendah  dan  profesionalisme  dari  pejabat publik yang masih perlu untuk ditingkatkan. Selain  itu,  implementasi e-Government di Indonesia  kebanyakan  masih  pada  tahap persiapan dan pematangan. Implementasi e- Government harus  sampai  tahap  pe- manfaatan agar e-Government dapat optimal digunakan  untuk  memberantas  praktik korupsi di Indonesia.
Ada dua keterbatasan riset ini. Pertama , ada bias pengukuran konstruk korupsi. Riset ini mengukur korupsi hanya menggunakan kasus  yang  dapat  dideteksi  oleh  penegak hukum  dan  sudah inkracht .  Faktanya, banyak kasus yang sebeneranya merupakan tindak korupsi yang tidak atau belum dapat
56 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
dideteksi  oleh  penegak  hukum.  Riset  yang akan  datang,  perlu  terus  mengeksplorasi proksi  untuk  mengukur  tindakan  atau perbuatan  korupsi. Kedua , e-Government diukur  menggunakan  pemeringkatan e- Government (PeGI)  yang  dilakukan  oleh Kemenkominfo.  Faktanya,  keikutsertaan pemerintah  daerah  dalam  PeGI  masih optional ,  artinya  pemerintah  daerah  di- bebaskan  untuk  ikut  atau  tidak  ikut  dalam survei  PeGI.  Ketidakikutsertaan  beberapa provinsi  dalam  survei  menjadikan  hasil survei  Kemenkominfo  tidak  dapat  me- nunjukkan  kondisi  nasional  seperti  tujuan utama  pemeringkatan.  Riset  yang  akan datang,  perlu  untuk  mengeksplorasi  proksi untuk  mengukur e-Government di  pe- merintah  daerah.  Riset  empiris  tentang e- Government dan  korupsi  masih  jarang dilakukan di Indonesia, sehingga eksplorasi proksi  pada  riset  yang  akan  datang  masih perlu  dilakukan  untuk  menemukan  proksi kokoh  yang  dapat  digunakan  oleh  para peneliti  untuk  mengukur e-Government dan perbuatan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  2012.  Perilaku  Oportunistik Legislatif  dan  Faktor-Faktor  yang mempengaruhinya:  Bukti  Empiris  dari Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Karya  Ilmiah  Hasil  Penelitian . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Adam,  M.  A.  dan  E.  Maria.  2020.  Mem- bangun  Kenormalan  Baru  Desa  dan Desa Tertinggal di Maluku Utara. In E. Maria, M. A. Adam, dan A. Halim (Eds.), Ekonomi Keuangan dan Kemandirian Desa di Tengah Pandemi (169–177). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Andersen,  T.  B.  2009.  E-Government  as  an Anti-Corruption  Strategy. Information Economics and Policy 21(3): 201–210. Aprianty, D. R. 2016. Penerapan Kebijakan E- Government  dalam  Peningkatan  Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan  Kota  Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan 4(4): 1589–1602.
Asorwoe,  E.  2014.  Can  E-Government
Mitigate  Administrative  Corruption ? An  Empirical  study  into  the  Potential Role  of  E-Government  in  Eradicating Administrative  Corruption  in  Sub- Saharan  Africa  What  is  Corruption? Global  Journal  of  Interdisciplinary  Social Sciences 3(4): 41–47.
Baiman,  S.  1990.  Agency  Research  in Managerial Accounting: a Second Look Accounting. Organizations  and  Society 15(4): 341–371.
Bakre,  O.  M.  2008.  Looting  by  the  Ruling Elites,  Multinational  Corporations  and the  Accountants :  The  Genesis  of Indebtedness,  Poverty  and  Under development  of  Nigeria. University  of Essex  Tax  Workshop .  Essex  Business School,  University  of  Essex.  United Kingdom.
Bertot,  J.  C.,  P.  T.  Jaeger, dan  J.  M.  Grimes. 2010. Using ICTs to Create a Culture of Transparency: e-Government and Social Media  as  Openness  and  Anti-Corrup- tion  Tools  for  Societies. Government Information Quarterly 27(3): 264–271. Choi,  J.  W.  2014.  E-Government  and Corruption:  A  Cross-Country  Survey. World Political Science Review 10(2): 217– 236.
Eisenhardt,  K.  M.  1989.  Agency  Theory:  an Assesment and Review. The Academy of Management Review 14(1): 57–74.
Elbahnasawy,  N.  G.  2014.  E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical  Investigation. World  Develop- ment 57: 114–126.
Emirullah,  C.  2014.  Korelasi  E-Government dan Korupsi di Asia: Hasil Regresi Data Panel  dengan  E-Views  3.1. Prosiding
Seminar  Ilmiah  Nasional  Komputer  dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2014)
8(Oktober 2014): 133–138.
Grönlund,  Å.  dan  A.  M. Flygare. 2011. The Effect  of  e-Government  on  Corruption: Measuring  Robustness  of  Indexes. International  Conference  on  Electronic Government  and  the  Information  Systems Perspective 2011, 6866 LNCS: 235–248. Gudono. 2012. Analisis Data Multivariat . Edisi
E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah ...– Maria, Halim 57
Kedua. BPFE. Yogyakarta Gupta, K. P., S. Singh, dan P. Bhaskar. 2016. Citizen  Adoption  of  E-Government:  a Literature  Review  and  Conceptual Framework. Electronic  Government,  an International Journal 12(2): 160–185.
Hartana,  M.  2015.  Efektivitas  Penerapan  E- Government dalam Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi  di  Lingkungan  Pe- merintahan Daerah. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia , 1(2): 60–87. Heeks, R. 1998. Information Technology and
Public  Sector  Corruption. Information Systems  for  Public  Sector  Management Working Paper No. 4 . Holman,  D.  2014.  E-Government  and Corruption:  Evidence  from  India. https://globalanticorruptionblog.com/2014/ 08/11/e-government-and-corruption- evidence-from-india/
Hopkin,  J.  1997.  Political  Parties,  Political Corruption, and the Economic Theory of Democracy. Crime, Law and Social Change 27(3–4): 255–274.
Indonesia  Corruption  Watch.  2015. Kasus Fraud  di  Pemerintah  Daerah  Indonesia tahun  anggaran  2014  dan  2015 .  Laporan Tidak Dipublikasikan
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government .
Ionescu,  L.  2013.  The  Impact  that  E- Government  Can  Have  on  Reducing Corruption  on  Reducing  Corruption and  Enhancing  Transparency. Econo- mics, Management, and Financial Markets 8(2): 210–215.
Jensen,  M.  C.  dan  W.  H.  Meckling.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal  of  Financial  Economics 3(4): 305–360.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.
2016. Laporan Tahunan 2015 . Kim,  S.,  H.  J.  Kim,  dan  H.  Lee.  2009.  An Institutional  Analysis  of  an  e-Govern- ment  System  for  Anti-Corruption:  the Case  of  OPEN. Government  Information Quarterly 26(1): 42–50.
Klitgaard,  R.  1988. Controlling  Corruption . University of California Press. Berkeley. Kolstad,  I.  dan  A.  Wiig.  2009.  Is  Trans- parency the Key to Reducing Corruption in  Resource-Rich  Countries? World Development 37(3): 521–532.
Krishnan, S., T. S. Teo, dan V. K. Lim. 2013. Examining  the  Relationships  among  E- Government  Maturity,  Corruption, Economic  Prosperity  and  Environ- mental  Degradation:  A  Cross-Country Analysis. Information  &  Management 50(8): 638–649.
Kurnia,  T.  S.,  U.  Rauta,  dan  A.  Siswanto. 2017. E-Government Dalam Penyeleng- garaan  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum 46(2): 170–181.
Lio, M. C., M. C. Liu, dan Y. P. Ou. 2011. Can the  Internet  Reduce  Corruption?  A Cross-Country Study Based on Dynamic Panel  Data  Models. Government  Infor- mation Quarterly 28(1): 47–53.
Liu,  J.  dan  B.  Lin.  2012.  Government Auditing  and  Corruption  Control: Evidence from China’s Provincial Panel Data. China  Journal  of  Accounting Research 5(2): 163–186. Mahkamah  Agung.  2020. Direktori  Putusan Mahkamah  Agung .  Putasan  Pidana Korupsi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/sea rch.html . Diakses tanggal 15 Maret 2020. Mahmood,  R.  2004.  Can  Information  and Communication Technology Help Reduce  Corruption?  How  so  and  Why not: Two Case Studies from South Asia. Perspectives  on  Global  Development  and Technology 3(3): 347–373.
Manurung, E. D., S. N. R. Sembiring, dan W. Sulistyani.  2019.  Pelayanan  Publik Berbasis  Elektronik  dan  Perilaku  Anti Korupsi. Veritas et Justitia 5(2): 399–420. Maria, E. dan A. Halim. 2020. Implementasi Kebijakan  Desentralisasi  dan  Korupsi Kepala  Daerah  di  Indonesia.  In Harnovinsah, A. Sopanah, dan R. P. Sari (Eds.), Bunga  Rampai  Akuntansi  Publik:
58 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 : 40 – 58
Isu Kontemporer Akuntansi Publik (1st ed., pp. 21–37). Unitomo Press.
Maria,  E.,  A.  Halim,  E.  Suwardi,  dan  S. Miharjo. 2019a. Desentralisasi Fiskal dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti  Empiris  dari  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 22(1): 1–22.
Maria,  E.,  A.  Halim,  E.  Suwardi,  dan  S. Miharjo. 2019b. Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah,  Indonesia  (Exploration  Oppor- tunities  To  Commit  Fraud  in  Local Governments,  Indonesia). Jurnal  Akun- tansi Dan Keuangan Indonesia 16(1): 216– 232.
McIntyre, M. L. dan S. A. Murphy. 2012. The Role  of  Information  and  Communi- cation  Technologies  on  Moral  Agents and  Governance  in  Society. Corporate Governance 12(5): 616–628.
Melitski,  J.  dan  D.  Calista.  2016.  E- Government  and  E-Governance  Best Practices  in  Cities  and  Countries Compared Between 2003 and 2012: Fad or Diffused Innovation. Public Adminis- tration Quarterly 40(4): 913–948.
Muhtar,  Sutaryo,  dan  Sriyanto.  2018.
Corruption  in  Indonesia  Local  Govern- ment: Study on Triangle Fraud Theory. International  Journal  of  Business  and Society 19(2): 536–552.
Novita,  D. 2014. Faktor-Faktor  Penghambat Pengembangan E-Government. Eksplora Informatika 4(1): 43–52.
Nugroho,  E.  2014.  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Dalam  Rangka  Memberantas Tindak  Pidana  Korupsi  Secara  Elek- tronik. Jurnal  Dinamika  Hukum 14(3):
539–546.
Piatkowski,  M.  2006.  Can  Information  and
Communication  Technologies  Make  a Difference  in  the  Development  of Transition Economies? Information Technologies  and  International  Develop- ment 3(1): 39–53. Rose-Ackerman, S. 1999. Political Corruption
and  Democratic. Connecticut,  Journal  Of International Law 14(2): 363–378. Setyobudi, C. R. dan D. Setyaningrum. 2019. E-Government  and  Corruption  Percep- tion  Index:  a  Cross-Country  Study. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia 23(1): 11–20.
Sikka,  P.  2008.  Enterprise  Culture  and Accountancy Firms: New Masters of the Universe. Accounting,  Auditing  and Accountability Journal 21(2): 268–295. Simarmata,  M.  H.  2017.  Peranan  e- Government  dan  Media  Sosial  untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  KPK: INTEGRITAS 3(2): 203–229.
Tanzi,  V.  1998.  Corruption  Around  the World. Imf Staff Papers 45(4): 559–594. Ullah, A., C. Pinglu, S. Ullah, H. S. M. Abbas, dan  S.  Khan.  2021.  The  Role  of  E- Governance  in  Combating  COVID-19 and  Promoting  Sustainable  Develop- ment:  a  Comparative  Study  of  China and  Pakistan. Chinese  Political  Science Review 6: 86–118.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001. Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi . Indonesia.
United Nations. 2020. E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. https://publicadministration.un.org/egovkb/ en-us/Reports/UN-E-Government-Survey- 2020 . United  Nations  Development  Program (UNDP).  2006. Fighting  Corruption  with E-Government  Applications. APDIP  e- note 8 .
Yunita,  N.  P.  dan  R.  D.  Aprianto.  2018. Kondisi  Terkini  Perkembangan  Pe- laksanaan  E-Government  di  Indonesia: Analisis  Website. Seminar  Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) : 329–336.