## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
The Implications of the Struggle of Hizb al-Tahrir Indonesia in the State System
Azman Arsyad Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: azman_arsyad@yahoo.com
Info Artikel Abstract Diterima 16
Mei 2019

## Revisi I
20 Mei 2019 Revisi II 23 Mei 2019 Disetujui 20 Juni 2019 Ide formalisasi syariah  Islam dan penegakan daulah khilafah yang ingin diterapkan  oleh  Hizbut  Tahrir  Indonesia  mempunyai  implikasi  untuk mengubah  ideologi  Negara  Indonesia  (internal)  dan  melawan  ideologi barat yang  masuk  ke  Indonesia.  Lebih  jauh,  hal  ini  akan  mempengaruhi hubungan  antar  negara  yang  berlaku  saat  ini.  Tujuan  ini  akan  sulit tercapai  (dalam  waktu  dekat)  oleh  karena  banyaknya  tantangan diantaranya  sistem  demokrasi  yang  sudah  lama  dikembangkan  di Indonesia,  civil  society  (masyarakat  madani)  yang  berwawasan  moderat menginginkan  substansi  Islam,  Peran  lembaga  MUI  yang  moderat sehingga dapat menangkal paham radikal dan sekuler.
Kata Kunci: Formalisasi, Hizbut Tahrir Indonesia, Sistem Kenegaraan
The idea of formalization of Islamic law and establishment of the Khilafah by  Hizbut  Tahrir  Indonesia  will  have  implications  on  changing  the  state ideology  of  Indonesia  (internal)  and  resist  western  ideologies  that  came into  Indonesia.  Furthermore,  it  will  affect  the  relationship  between  the state  just  like  any  today.  This  goal  will  be  hard  to  achieve  (in  the  near future), because of many obstacles, including; the democratic system has long  been  roots  in  Indonesia,  the  majority  of  Islamic  mass  organization have moderate vision and more likely to be on the substance of Islam not the formalization, not to mention, the Indonesian Ulama Council, which is still  effective  in  counteracting  the  radical  and  secular  ideas  and movements.
Keyword: Formalization, Hizbut Tahrir Indonesia,  State System

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad

## A. PENDAHULUAN
Nalar keagamaan kelompok Islam militan seperti Hizbut Tahrir, tampak pada pola pemahaman keaagamaannya yang berorientasi pada teks-teks suci ( repolitization of the sacred )  secara  scriptural  yang  tanpa  kompromi  terhadap  pemikiran-pemikiran dekonstruksi  Islam.  Pemikiran  militan  Hizbut  Tahrir  terutama  pada din  wa  daulah adalah  agama  memiliki  peran  ganda  dalam  mengatur  kehidupan  sosial,  spiritual  dan kenegaraan.  Peran    ganda  tersebut  menurut  Hizbut  Tahrir  harus  berbentuk  negara khilafah. Konsep pemikirannya yang ideologis doktrinal Islam ini, kemudian berorintasi kepada kekuasaan Islam melalui politik, dan membawa agama sebagai ideologi negara. 1 Konsep perjuangan pengambilalihan kekuasaan Hizbut Tahrir dapat mendekonstroksi negara, karena khilafah akan merubah sistem negara melalui revolusi pemikiran  Islam  dengan  cara  penumbangan  tata  negara,  sistem,  dan  mobilisasi  massa. Khilafah juga akan mereformasi sistem kufr dan melakukan sasaran jihad kepada negara sekuler  dan  barat  dan  semua  sistem  ideologi  yang  dipandang  kafir.  Konsep penumbangan sistem kufr yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya bersifat teoritis,  tetapi  lebih  mengarah  pada  tataran  praktis  yang  berpotensi  kepada penumbangan  sistem  kenegaraan  yang  sudah  mapan.  Cara-cara  yang  dilakukan  adalah membangun  opini  publik  dan  mempengaruhi  masyarakat  untuk  mendukung  negara khilafah di Indonesia.
Konsep politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia tidak melalui jalan evolusi, tetapi lebih  cenderung  kepada  revolusi  pemikiran  Islam  dan  mobilisasi  massa.  Tema-tema pokok  kenegaraannya  banyak  yang  menentang  pemerintah  Indonesia,  terutama kebijakan tentang sistem dan dasar negara Indonesia, pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber  daya  alam,  kecuali  bagian  tertentu  yang  dipandang  berpihak  kepada  Islam, dengan  mengapresiasi  kebijakan  yang  berdasar  syariah  Islam  seperti  perda  syariat Islam.  Penumbangan  negara  yang  sudah  berdaulat  dan  memiliki  konstitusi  melalui revolusi atau dengan jalan konstitusional adalah tindakan yang tidak sah. Ideologi Islam merupakan sarana revolusi pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia untuk menegakkan cita- cita negara khilafah di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  studi  dokumentasi  dan  akan  diperkaya wawancara  dgn  tokoh-tokoh  HTI  dan  mengamati  kegiatan-kegiatan  di  lapangan  atau program-program  HTI  yang  dipusatkan  di  wilayah  jawa  dan  khususnya  di  Makassar. Data  primer  dan  sekunder  tersebut  diperoleh  dari  bahan-bahan  utama  yang  berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu literatur yang digunakan  sebagai dasar ideologi dan temuan  pengamatan  dilapangan  terhadap  aktivtas  HTI.  Penelitian  ini  juga memperhatikan karya-karya lain yang dianggap signifikan.
Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer dan sekunder dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menguraikan, menggambarkan,  dan  menjelaskan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian ini.
1 “Pengambilalihan Kekuasaan dalam Perspektif Pemikiran Politik Hizbut Tahrir”. Disertasi tidak dipublikasikan (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,  Yogyakarta, 2013), h. 265.

## C. PEMBAHASAN

## Defensi Operasional Mengubah Ideologi Negara Indonesia (Internal)
Rumusan  tentang  ketaatan  dan  perlawanan  kepada  negara  dalam  perspektif politik  Islam  memang  sederhana  dan  tidak  dijelaskan  secara  mendetail  tentang mekanisme  maksud kekufuran  yang  nyata .  Wahbah  az-Zuhaili  menafsirkan kekufuran diwujudkan dalam bentuk pengingkaran terhadap sebagian ajaran Islam. Apabila kepala negara  telah  melakukan  hal  tersebut,  maka  wajib  diperangi  untuk  kemaslahatan  dan persatuan  umat. 2 Hal  senada  juga  dikemukakan  Subhi  Salih  Sa’id,  bahwa  keluar  dari pemerintahan harus ada alasan  keluar dari pemerintahan harus ada alasan  syar’i, yaitu alasan bahwa seorang kepala negara  telah berhukum dengan hukum selain Islam. Lebih lanjut  Subhi  Salih  Sa’id    menegaskan  tahapan-tahapan  cara  keluar  dari  pemerintahan, yaitu pengingkaran  dengan  hati, pengingkaran  dengan  lisan,  dan gugurnya  hak  taat kepada kepala negara. 3
Keluar  dari  pemerintah  merupakan  sikap  radikal  dan  mempunyai  implikasi terhadap sikap politik dan akan terjadinya gejolak politik, terutama dari pihak penguasa negara.  Oleh  karena  itu,  Subhi  menegaskan  beberapa  syarat  rakyat  boleh  keluar  dari pemerintah.  Dan,  pelanggaran  yang  dilakukan  kepala  negara  dapat  dibuktikan  secara empiris. Pertama, kepala  negara  telah kufr. seperti  kepala  negara  menolak  penerapan hukum  Islam,  dan  mengikuti  hukum  selain  Islam. Kedua, adanya  alasan  yang  kuat keluar dari pemerintah. Ketiga, memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri. 4
Dari pemaparan teori di atas tampak jelas bahwa taat dan keluar dari pemerintah terdapat  mekanisme  dan  syarat  yang  dirumuskan  fuqaha  sebagai  dasar  pijakan  politik Islam  dalam  sebuah  pemerintahan.  Dengan  melihat  komponen  teori  tersebut,    posisi Hizbut  Tahrir  terhadap  pemerintahan  Indonesia  berada  dalam  posisi  melawan  negara, dengan  argumen  bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia  tidak  berdasar  Islam,  tetapi berdasar  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  mengikuti  sistem  demokrasi  Pancasila. Semua  dasar  tersebut  bagi  Hizbut  Tahrir  bertentangan  dengan  ideloginya,  karena menurut  Hizbut  Tahrir  Indonesia  tidak  mengikuti  prinsip  Islam  sebagai qiya>dah fikriyyah. Argumen berikutnya adalah Hizbut Tahrir menilai bahwa Indonesia termasuk negara  kapitalis  sekuler  yang  secara  politik  dan ekonomi  tergantung  kepada  Barat dan Bank Dunia. 5
Meskipun  tidak  secara  terang-terangan  bersikap  oposisi  total  atau  melawan negara  Indonesia,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  secara  konseptual  pemikiran  gerakan keagamaannya dapat dikategorikan melawan negara, karena menolak sistem demokrasi, kendati Hizbut Tahrir Indonesia secara fisik belum pernah melakukan kesalahan seperti perebutan  kekuasaan  di  Indonesia.  Keberadaan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  memang memiliki  sikap  yang  tidak  tegas    dan  selalu  menjaga  jarak  terhadap  pemerintah  untuk pengamanan  keselamatan  organisasi  partainya.  Hizbut  Tahrir  Indonesia  yang
2 Wahbah al-Zuhaili , Niz{a>m al- Isla>m (Beirut: Dar Qutaibah, 1993), h. 213. 3 Subhi Abduh Said, al- H{a>kim Wa Us{u>l al- H{ukm Fi al- Niz{a>m al- Isla>mi al- Siya>si Wa al- Iqtis{a>di Wa al-Ijtima > Wa al-Fikri , (Kairo: Dar al-Fikr, 1985), h. 161.
4 Subhi Abduh Said, al- H{a>kim Wa Us{u>l al- H{ukm Fi al- Niz{a>m al- Isla>mi al- Siya>si Wa al- Iqtis{a>di Wa al-Ijtima > Wa al-Fikri, h. 168.
5 Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  dalam  berbagai  kesempatan  Hizbut  Tahrir  Indonesia selalu  mengangkat  isu-isu  pendidikan,  ekonomi,  politik,  kesejahteraan  rakyat,  pengelolaan  sumber  daya alam,  peradaban  Islam,  mengkritik  kebijakan  pemerintah  yang  tergantung  kepada  negara  kapitalis, sekuler negara Barat yang dianggap memicu kehancuran Islam dan khilafah Islamiyyah di masa silam.

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad
mempunyai  sikap  mendua  terhadap  pemerintah  Indonesia  tersebut  merupakan  strategi politik dalam mempersiapkan negara khilafah. Menurut pengakuan M. Ismail Yusanto, juru  bicara  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  bahwa  partainya  tidak  mempunyai  agenda tersembunyi  atau taqiyyah ,  sebagaimana  yang  dituduhkan  kepada  partainya.  Menurut M.  Ismail  Yusanto,  partainya  terbuka  bagi  siapa  saja  dan  masyarakat    bisa mengakses berita-berita  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  dan  dia  mengakui  bahwa  keberadaan  Hizbut Tahrir di Timur Tengah memang dilarang, seperti di Mesir, Irak, Yordania, Suriah, dan Saudi Arabia. 6
Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sistem khilafah tidak mengenal nasionalisme, karena nasionalisme dapat mengancam keberadaan khilafah. Nasionalisme berorientasi pada  persoalan  Negara  lokal,  sedangkan  khilafah  bersifat  internasional  dan  menguasai berbagai Negara-negara Islam dalam satu wadah khilafah, sehingga antara nasionalisme dan sistem khilafah selalu bertolak belakang.
Hizbut  Tahrir  memandang  bahwa  Pancasila  merupakan  sistem  kufr.Pandangan ini  berimplikasi  kepada  ekspresi  keberagamaan  di  Indonesia,  sehingga  Hizbut  Tahrir bersikap  oposisi  terhadap  konstitusi  Negara  Indonesia.  Bagi  Hizbut  Tahrir  penolakan terhadap Pancasila, merupakan sikap yang tidak bias ditawar, karena Negara Islam tidak mengenal  dasar  Pancasila,  dan  menurut  wacana  yang  dikembangkan  Hizbut  Tahrir, Indonesia  merupakan  wilayah  yang  memiliki  peluang  untuk  dirubah  menjadi    dar  al- Islam.
Dalam pandangan Hizbut Tahrir demokrasi adalah merupakan paham atau nilai yang non Islami, karena datangnya bukan dari Islam. Konsep demokrasi adalah produk manusia  sehingga  tidak  memiliki  kebenaran  yang  absolut  dan  bersifat  relative,  hal  ini berbeda  dengan  sistem  khilafah  yang  dibangun  melalui  Al-Qur’an  dan  Hadis  yang memiliki  kebenaran  final.  Penolakan  Hizbut  Tahrir  terhadap  demokrasi  pada  dasarnya terletak  pada  mekanisme  teori-teri  demokrasi  dalam  kerangka  sistem  pengelolahan Negara,  misalnya  konstitusi  Negara,  kepemimpinan,  sistem  kedaulatan,  eksekutif, legislatif, yudikatif dan suara rakyat.

## Melawan Ideologi Barat (Eksternal)
Separatisme  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  ide  globalisasi  ekonomi. Bahkan separatisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat kekacauan nasional, pertentangan antar suku, dan kelumpuhan kawasan, yang semuanya bisa dijadikan alasan kuat untuk menerima globalisasi Amerika sebagai sebuah kekuatan yang dapat ditolak lagi. “ Hal ini tampak jelas ketika Amerika berupaya menyelesaikan masalah-masalah separatisme dan melakukan campur tangan untuk bisa memecah belah sebuah negara .” 7
“Musuh  utama  kaum  Muslim  saat  ini  adalah  negara-negara  kafir  imperialis seperti  AS,  Inggris,  Perancis,  Rusia,  Cina,  dan  sekutu-sekutu  mereka.”  Kaum  Muslim harus  menjadikan  mereka  musuh,  bukan  sahabat  apalagi  tempat  untuk  meminta pertolongan  dan  bantuan  dalam  upaya  memecahkan  berbagai  krisis  yang  melanda negeri-negeri Islam. Kaum Muslim juga harus mewaspadai tawaran-tawaran dan mulut manis mereka. Pasalnya, sejarah dan kenyataan saat ini membuktikan, bahwa merekalah
6 www.hizbut-tahrir.or.id , diakses  23 Agustus 2012.
7 Kolom Kritik.Menyoal Separatisme, h. 18-20.
hakikatnya yang berada di balik seluruh krisis yang sengaja dicipt akan di negeri-negeri Islam. 8
“Untuk  merefleksikan  kasus  Indonesia,  dengan  mengideologiskan  landasan bernegara,  tentu  dengan  ideologi  Islam  (yang  harus  dipahami  secara  utuh  oleh komponen  publik).”  Insya  Allah  ancaman  disintegrasi  serta  berbagai  masalah multidimensional yang sudah menjadi persoalan yang sangat krusial akan mampu untuk direduksi  dengan  berdirinya  semacam  model  negara  baru,  yakni  negara  yang berbasiskan  ideologi  Islam.  Masalahnya,  tinggal  bagaimana  umat  sendiri  berupaya melakukan perubahan secara total untuk mewujudkan negara baru tersebut. 9
Aktivitas  perubahan  terhadap  negara—mengubah  sistem  kufur  menjadi  sistem Islam—merupakan  aktivitas  yang  bersifat  kolektif  (‘amal  al  jama’i),  bukan  aktivitas individu (‘amal al-fardhi), karena aktivitas tersebut memang berada di atas kemampuan individu.  Tanpa  adanya  jamaah  semacam  ini  kewajiban  tersebut  memang  tidak  akan terlaksana. 10
Meletakkan Islam dengan Liberalisme jelas sama sekali tidak menjunjung Islam, malah sebaliknya. Islam sama sekali bukan pengekor, sebab ia berasal dari Allah, Sang pencipta  langit  dan  bumi.  Islam  seharusnya  hanya  tercermin  melalui  Allah  dan  Rasul Muhammad  saw.  saja,  “bukan  melalui  pemikiran  liberal  Fatima  Mernisi,  Arkoun, Charles  Kurzman,  Abdurrahman  Wahid,  atau  Nurcholis  Madjid.  Hendaknya  setiap Muslim  berhati-hati  terhadap  gagasan  Islam  Liberal  serta  praktik-praktik  interpretasi dan permainan terminologi”. Hal ini merupakan cara yang paling buruk, berbahaya, dan bisa  menggelincirkan  seorang  Muslim  dari  agamanya,  tanpa  dasar  atau  di  luar keinginannya.  Alih-alih  memajukan  umat,  justru  hal  ini  akan  mengokohkan  dan mempertahankan imperialisme Barat atas umat, baik secara pemikiran, ideologi, politik, maupun ekonomi. 11
Sambutlah  wahai  kaum  Muslim,  seruan  dan  ajakan  Allah  Swt.  yang  akan menghidupkan dan membangkitkan kembali kaum Muslim. Kita tidak memiliki pilihan lain saat ini selain kembali kepada sistem dan konsepsi Islam. Kita tidak mengandalkan para  cendekiawan  yang  diasuh  oleh  peradaban  Barat.  Kita  pun  tidak  dapat  bersandar pada para penguasa Muslim yang telah menghamba kepada AS dan peradaban kapitalis. Lebih  dari  itu,  “ kita  tidak  mungkin  bangkit  melawan  berbagai  kesewenang-wenangan yang dibuat oleh AS sekaligus membebaskan seluruh umat manusia dari cengkeraman ideologi  kapitalis  yang  menjijikkan,  selain  dengan  membangun  kembali  negara Khilafah Islamiyah. 12 “ Umat  Islam  harus  mengerahkan  seluruh  kekuatannya  untuk  menenggelamkan peradaban  Barat  yang    bercokol  di  negeri-negeri  Islam,  yang  sudah  menjajah  sejak lama  serta  menjerumuskan  kaum  Muslim  ke  dalam  kehinaan,  penderitaan,  dan  rasa
8 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover  Menggagas  Negara  Baru.  No.  13  tahun  II,  tanggal  1-30 September 2001. Kolom Dari Redaksi. AS: Musuh Utama Kaum Muslim, h. 3-4
9 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover  Menggagas  Negara  Baru.  No.  13  tahun  II,  kolom  Fokus. Menggagas negara Baru. Oleh: Denny Kodrat, h. 7-12
10 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover  Menggagas  Negara  Baru.  No.  13  tahun  II,  kolom  Analisis. Paradigma Baru Reformasi:  Dari Islah ke Tagyir, h. 13-19.
11 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover  Menggagas  Negara  Baru.  No.  13  tahun  II,  kolom Wacana.“Islam Liberal” Memasung Islam, h. 37-40.
12 Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menyambut Benturan Peradaban. No. 15 tahun II, tanggal 1-30 Nopember 2001. Kolom Dari Redaksi.Memutuskan Ketergantungan, Membangun  Kemandirian, h. 3-4

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad
malu  berkepanjangan.” Konflik  adalah  konsekwensi  logis  yang  harus  terjadi.  Akan tetapi,  apakah  ada  satu  peradaban  besar  di  dunia  ini  yang  pernah  lahir  tanpa  melalui konflik.  Benturan  peradaban  Islam-Barat  adalah  suatu  kepastian.  Oleh  karena  itu, perlawanan ideologis adalah satu-satunya jalan. Apakah Anda masih mempunyai waktu untuk  berdialog  dengan  perampok  yang  tengah  mengayunkan  goloknya  ke  arah  leher anda?  Ataukah  Anda  berpikir  baru  melawan  ketika  golok  itu  sudah  betul-betul menggorok leher Anda? Terlambat! 13
Yang  kita  butuhkan  sekarang  ini  adalah  negara  Khilafah  yang  dicirikan  oleh  3 (tiga)  kekuatan  utama,  yaitu:  kekuatan  ideologi,  kekuatan  militer,  dan  kekuatan ekonomi.  Ketiga  kekuatan  ini  terjalin  berkelindan  dan  tak  bisa  dipisahkan.  Meski demikian, basis yang paling utama dari tiga kekuatan itu adalah kekuatan ideologi, yang bertumpu  pada  2  (dua)  unsur  kunci,  yaitu:  (1)  pemahaman  yang  sahih  terhadap  Islam; (2)  penerapan  Islam  yang  baik,  baik  untuk  urusan  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. “ Jika  negara  Khilafah  seperti  itu  telah  terwujud  di  muka  bumi,  benturan  peradaban Islam  melawan  Barat  tidak  hanya  akan  berjalan  seimbang,  tetapi  juga,  insya  Allah, akan  mampu  menghancurkan  peradaban  Barat;  sebuah  peradaban  yang  gagal,  yang telah menyeret umat manusia di seluruh dunia terperosok ke dalam jurang penderitaan dan kesengsaraan yang sangat dalam.” 14
Kaum  Muslim  sudah  seharusnya  tidak  terkecoh  oleh  rekayasa  dan  intrik  AS, termasuk  dalam  masalah  Afghanistan.  Solidaritas  Muslim  yang  terbangun  sudah seharusnya bersifat ideologis, yakni berlandaskan fikrah dan thariqah, bukan solidaritas senasibyang bersifat temporal. Oleh karena itu, “ hanya dengan membangun masyarakat Islam  dan  negara  Islam  yang  berlandaskan  ideologi  Islamlah,  kaum  Muslim  akan mampu  membendung  segala  macam  gempuran,  serangan,  dan  operasi  militer  AS, termasuk operasi militer pengabdian Barat tanpa batas demi kapitalisme.” 15
Adakah saat ini yang mampu menolong dan melindungi negeri-negeri Islam dan kaum  Muslim  dari  arogansi  dan  agresi  Amerika  Serikat  dan  sekutunya?  Umat memerlukan  seorang  Khalifah  yang  akan  menyatukan  seluruh  negeri-negeri  Islam  di bawah  naungan  Khilafah  Islamiyah  yang  akan  melawan,  mengusir,  dan  menaklukkan negara-negara  imperialis  kafir  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  Australia,  Perancis, Kanada, Jerman, dan sekutunya. 16
Dari  hasil  penelitian ini,  2  implikasi  yang  ditimbulkan  tidak  akan  tercapai  oleh karena tantangan 3 faktor:
a) Sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia
Sistem  pemerintahan  adalah  sistem  yang  dimiliki  suatu  negara  dalam mengatur pemerintahannya. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan  pemerintahannya  berasal  dari  rakyat,  baik  secara  langsung  (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi berasal dari
13 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover Menyambut  Benturan  Peradaban. No.  15  tahun  II,  kolom Fokus. Benturan Peradaban: Keniscayaan  Sejarah, Oleh: Ahmad Sadjid, h. 7-12
14 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover Menyambut  Benturan  Peradaban. No.  15  tahun  II,  kolom Analisis.  Benturan Peradaban dan Revitalisasi  negara Islam. Oleh: Muhammad Shiddiq  Al Jawi, h. 13-19.
15 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover Menyambut  Benturan  Peradaban. No.  15  tahun  II,  kolom Wacana. Motiv lain di Balik Agresi AS . Oleh: Ahmed Shaheed dan Farhan Muhammad, h. 28-31.
16 Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover Menyambut  Benturan  Peradaban. No.  15  tahun  II,  kolom Teladan. Menyambut Seruan Jihad Khalifah Abu Bakar r.a, h. 48.
bahasa  Yunani  (dēmokratía)  “kekuasaan  rakyat”,yang  dibentuk  dari  kata  (dêmos) “rakyat” dan (Kratos) “kekuasaan”.
Jadi  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  Sistem  pemerintahan  Demokrasi adalah  sistem  pemerintahan  suatu  negara  yang  kekuasaannya  mutlak  di  tentukan oleh rakyat / melalui perwakilan rakyat. 17
Istilah  demokrasi  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Aristotelessebagai  suatu bentuk  pemerintahan,  yaitu  pemerintahan  yang  menggariskan  bahwa  kekuasaan berada  di  tangan  orang  banyak  (rakyat).  Abraham  Lincoln  dalam  pidato Gettysburgnya  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  “pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat”.  Hal  ini  berarti  kekuasaan  tertinggi  dalam  sistem demokrasi ada  di  tangan  rakyat  dan  rakyat  mempunyai  hak,  kesempatan  dan  suara yang  sama  di  dalam  mengatur  kebijakan  pemerintahan.  Melalui  demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.
Dengan  adanya  sistem  demokrasi,  kekuasaan  absolut  satu  pihak  melalui tirani,  kediktatorandan  pemerintahan  otoriterlainnya  dapat  dihindari.  Demokrasi memberikan  kebebasan  berpendapat  bagi  rakyat,  namun  pada  masa  awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang  tuanya  bukan  orang  setempat  tidak  memiliki  hak  untuk  itu.  Demokrasi terbentuk  menjadi  suatu  sistem  pemerintahan  sebagai  respon  kepada  masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka.
Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi  yang  berwatak  anti-feodalisme  dan  anti-imperialisme,  dengan  tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya  peluang  kepada  semua  orang,  dan  berarti juga  otonomi  atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa  yang  dia  inginkan.  Masalah  keadilan  menjadi  penting,  dalam  arti  setiap  orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.
Sebagaimana  di  sebutkan  diatas  bahwa  secara  umum  terdapat  dua  bentuk demokrasi yaitu:
Demokrasi  langsung. 18 Demokrasi  langsung  merupakan  suatu  bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu  keputusan.  Dalam  sistem  ini,  setiap  rakyat  mewakili  dirinya  sendiri  dalam memilih  suatu  kebijakan  sehingga  mereka  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.  Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan  mengumpulkan  seluruh  rakyat  dalam  satu  forum  merupakan  hal  yang  sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi  yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern  cenderung  tidak  memiliki  waktu  untuk  mempelajari  semua  permasalahan politik negara.
17 Robert  Dahl, Democracy  and  Its  Critics (New  Haven  and  London:    Yale  University  Press, 1989), h. 10
18 Robert Dahl, Democracy and Its Critics, h. 10

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad
Demokrasi  perwakilan.  Dalam  demokrasi  perwakilan,  seluruh  rakyat memilih  perwakilan  melalui  pemilihan  umum  untuk  menyampaikan  pendapat  dan mengambil keputusan bagi mereka.
b) Masyarakat Madani (Civil Society)
Terwujudnya  peradaban  yang  unggul  merupakan  cita-cita  dari  masyarakat madani  atau  cita-cita  umat  yang  mandiri  dan  independen  dari  masyarakat  politik (political  society),  ia  menjadi  alat  control  terhadap  political  society  (negara). Masyarakat  tidak  harus  berhadap-hadapan  dengan  negara,  karena  hakekat  dari pemerintahan demokratis menghendaki pemerintahan untuk memerintah masyarakat madani  secara  tidak  berlebihan,  tetapi  juga  tidak  terlalu  sedikit.  Dengan  demikian, pemerintah tetap merupakan factor krusial bagi proses demokratisasi dan reformasi politik  yang  merupakan  agenda  bagi  berbagai  gerakan  dan  kelompok  reformasi dalam masyarakat kea rah pembentukan masyarakat madani. 19
Secara  sosiologi  orang-orang  yang  memiliki  ketaatan  terhadap  perintah- perintah  agama  cenderung  untuk  mengelompokkan  diri  ke  dalam  organisasi keagamaan  tertentu.Mungkin  juga  sebaliknya,  pengelompokan  ini  justru  yang membuat  mereka  taat  dalam  menjalankan  perintah  agama.  Berikut  ini  adalah informasi  kedekatan  kaum  muslim  Indonesia  dengan  organisasi  keislaman, khususnya NU dan Muhammadiyah.
NU  dan  Muhammadiyah  merupakan  ormas  terbesar  di  tanah  air  memiliki peran penting dalam proses pengembangan nilai-nilai demokrasi dan penguatan civil society  di  masyarakat.  Peran  strategis  kedua  organisasi  tersebut  tidak  hanya  pada aspek kuantitasnya saja. Pada aspek kualitasnya pun kedua organisasi tersebut patut diperhitungkan. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah keanggotaan, baik sebagai  anggota  NU  atau  Muhammadiyah  tidak  menyebabkan  mereka  bersifat negatif  terhadap  kelompok  lainnya.  Artinya,  seorang  NU  tidak  bersikap  negatif terhadap  orang  Muhammadiyah. 20 Begitu  pula  sebaliknya.  Untuk  ukuran  tertentu batas  antara  kedua  kelompok  ini  menjadi  blurred.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa  baik  NU  maupun  Muhammadiyah  telah  sampai  pada  pemahaman  bahwa Islam  tidak  bisa  dimonopoli  oleh  kelompok  manapun.Setiap  orang  berhak menafsirkannya selama didasari untuk mencari kemenangan.
Model  dasar  keberislaman  NU  dan  Muhammadiyah  ini  dipengaruhi semangat  yang  inklusif,  pada  perkembangan  selanjutnya  mereka  dapat  menerima dan  mendukung  demokrasi.  Keislaman  mereka  tidak  berputar  ke  dalam  dan memandang diri mereka sebagai pusatnya, tapi bergerak keluar dan bertemu dengan nilai-nilai  yang  universal.  Pandangan  keagamaan  yang  berputar  ke  dalam  dan memandang  diri  sebagai  pusatnya  adalah  parokialisme.Kelompok  keagamaan  yang
19 Azyumardi  Azra, Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  dan  Tantangan (Bandung: Rosdakarya, 1999), h. viii.
20 Muhammadiyah  misalnya  melakukan  penyesuaian  dengan  kebijakan  pemerintah.  Organisasi ini  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  menyesuaikan  tujuan  organisasinya  agar  relevan  dengan asas  Pancasila.  Dalam  memperjuangkan  jenis  masyarakat  yang  dikehendakinya-  mengedepankan  prinsip amar  ma’ruf  nahi  mungkar –  upaya  penyadaran  umat  agar  dapat  beragama  sesuai  dengan  ajaran  Islam murni-  Islam  otentik  atau  dengan  kata  lain  purifikasi.  Bagi  Muhammadiyah,  kalau  umat  sudah  terbiasa dengan  kehidupan  beragama,  maka  bangunan  masyarakat  yang  baik  juga  akan  dapat  terwujud. Syarifuddin  Jurdi,  Elite  Muhammadiyah  dan  Kekuasaan  Politik  Studi  tentang  tingkah  laku  politik  elite lokal Muhammadiyah  Sesudah Orde Baru (UGM Press, 2004).
memiliki  pandangan  seperti  ini  tidak  bisa  mengadopsi  nilai-nilai  yang  universal karena pintu dengan dunia luar tertutup rapat.
Secara  umum  pertaruhan  pemaknaan  terhadap  Islam  masih  dikuasai  oleh kalangan  Islam  moderat.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  besarnya  dukungan  umat  Islam terhadap  partai-partai  politik.Masalahnya  adalah  rentetan  kejadian  yang  terjadi akhir-akhir ini baik di dalam maupun di luar negeri, menyita perhatian masyarakat dan  media  untuk  memperhatikan  kelompok  Islam  radikal.Dalam  hal  ini,  NU  dan Muhammadiyah  memainkan  peran  penting  sebagai  benteng  Islam  moderat  di Indonesia.  NU  yang  sering  disebut  sebagai  Islam  tradisional,  dan  Muhammadiyah sebagai  Islam  modernis  memiliki  kultur  keagamaan  yang  berbeda.  Namun  di lapangan,  mereka  ternyata  tidak  banyak  berbeda.  Mereka  sama-sama  positif terhadap kultur demokrasi dan pluralisme, dan negatif terhadap kultur politik Islam. Namun bila ditafsirkan melalui sisten dan kerangka NU dan  Muhammadiyah, yang akan  muncul  adalah  wajah  Islam  yang  moderat,  inklusif,  dan  toleran.  Kedua organisasi  ini  menetralisasi  fundamentalisme  dan  radikalis  yang  terkandung  dalam tubuh Islam.
c) Peran  lembaga  MUI  yang  moderat  sehingga  dapat  menangkal  paham  radikal  dan sekuler.
Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia  yang  patut  disyukuri.  Majelis  Ulama  Indonesia  hadir  ke  pentas  sejarah ketika  bangsa  Indonesia  tengah  berada  pada  fase  kebangkitan  kembali,  setelah selama  tiga  puluh  tahun  sejak  kemerdekaan,  energi  bangsa  terserap  dalam perjuangan  politik  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  dalam  forum  internasional, sehingga  kurang  mempunyai  kesempatan  untuk  membangun  menjadi  bangsa  yang maju, dan berakhlak mulia.
Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (warotsatl  anbiyaai)  pembawa  risalah  Ilaahiyah  dan  pelanjut  missi  yang  diemban Rasulullah  Muhammad  SAW.  Mereka  terpanggil  bersama-sama  zu’amma  dan cendekiawan  muslim  untuk  memberikan  kesaksian  akan  peran  kesejarahan  pada perjuangan  kemerdekaan  yang  telah  mereka  berikan  pada  masa  penjajahan,  serta berperan  aktif  dalam  membangun  masyarakat  dan  mensukseskan  pembangunan melalui  berbagai  potensi  yang  mereka  miliki  dalam  wadah  Majelis  Ulama Indonesia.  Ikhtiyar-ikhtiyar  kebajikan  yang  dilakukan  Majelis  Ulama  Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.
Para  ulama,  zu’ama,  dan  cendekiawan  muslim  menyadari  bahwa  negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zu’ama dan cendekiawan  muslim  adalah  suatu  konsekuensi  logis  dan  prasyarat  bagi berkembangannya  hubungan  yang  harmonis  antara  berbagai  potensi  untuk kemaslahatan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Karena  umat  Islam  adalah  bagian  terbesar dari  bangsa  Indonesia,  maka  wajar  jika  umat  Islam  memiliki  peran  dan tanggungjawab  terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun  adalah  suatu  hal  yang  tidak  boleh  dinafikan  bahwa  umat  Islam  masih menghadapi  masalah  internal  dalam  berbagai  aspek,  baik  sosial,  pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad
Disisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa idealogi liberalisme kapitalisme yang  berpangkal  pada  sekularisme  engan  sitem  politik  dan  sistem  ekonomi  yang sering  dipaksakan  berlaku  di  negeri-negeri  lain,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  dapat  menggoyahkan  batas  etika  dan  moral,  serta  budaya  global yang  didominasi  Barat  dan  bercirikan  pendewaan  diri,  kebendaan,  dan  nafsu syahawatiyah  yang  potensial  melunturkan  aspek  religiusitas  masyarakat,  serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.
Lebih  daripada  itu,  kemajemukan  dan  keragaman  umat  Islam  dalam  alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain  dapat  merupakan  kekuatan,  tetapi  juga  sering  menjelma  menjadi  kelemahan dan  sumber  pertentangan  di  kalangan  umat  Islam  sendiri.  Sebagai  akibatnya,  umat Islam  terjebak  ke  dalam  egoisme  kelompok  (ananiyah  hizbiyah)  yang  berlebihan dan  kehilangan  peluang  untuk  mengembangkan  diri  menjadi  kelompok  yang  tidak hanya  besar  dalam  jumlah,  tetapi  juga  unggul  dalam  kualitas.  Oleh  karena  itu, adanya  kepemimpinan  umat  Islam  yang  kolektif  merupakan  kewajiban  (wajib  al- imamah),  seperti  adanya  suatu  organisasi  yang  menjadi  wadah  silaturrahmi, merupakan  suatu  kebutuhan  mendesak  bagi  persatuan,  kasatuan,  dan  kebersamaan umat  Islam.  Sejalan  dengan  perkembangan  dalam  kehidupan  kebangsaan  para  era reformasi  dewasa  ini,  yang  ditandai  dengan  adanya  keinginan  kuat  untuk membangun suatu masyarakat Indonesia  baru  yang adil, sejahtera, demokratis, dan beradab,  maka  adalah  suatu  keharusan  bagi  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk meneguhkan  jati  diri  dan  iktikad  dengan  suatu  wawasan  untuk  menghela  proses perwujudan  paradaban  Islam  di  dunia,  dan  khususnya  perwujudan  masyarakat Indonesia  baru,  yang  tidak  lain  adalah  masyarakat  madani  (khair  al  ummah)  yang menekankan  nilai-nilai  persaman  ( al - musawah ),  keadilan  ( al - adalah ),  dan demokratis ( al - syura ).

## PENUTUP Kesimpulan
1. HTI adalah organisasi massa sebagaimana organisasi massa lainnya yang ada di Indonesia,  adalah  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menjamin  kemerdekaan setiap  orang  untuk  berserikat,  berkumpul  dan  menyatakan  pendapat.  Meski idoelogi  yang  di  anut  oleh  Hizbut  Tahrir  berbeda  dengan  ideologi  Negara Indonesia,  hal  ini  bukan  berarti  Negara  harus  bertindak  represif.  Peneliti menyarankan pemerintah berfokus pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat,  yang  mana  hal  ini  dengan  sendirinya  merupakan soft  power untuk menekan  munculnya  suara-suara  sumir  tentang  ketidakadilan,  kegagalan  sistem politik di Indonesia dan lain sebagainya.
2. Penulis  menyayangkan  sekelompok  organisasi  islam  yang  secara  vulgar menyerang  kelompok  ini  dan  bukannya  membangun  dialog.  Padahal  bila ditelaah,  di  tengah  berbagai  perbedaan  antar  kelompok  pergerakan  Islam  akan ditemukan  banyaknya  persamaan  di  antara  mereka,  yang  mana  persamaan tersebut  sudah  lebih  dari  cukup  untuk  membangun  dialog.  Terlebih,  Hizbut Tahir  sangat  terbuka  terhadap  kritik,  selama  kritik  tersebut  dilakukan  dengan cara yang baik dan bertujuan untuk membangun.
3. Berkaitan  dengan  konsep  khilafah  yang  di  usung  oleh  HT,  tidak  ada  salahnya untuk  dikaji,  toh  HT  sendiri  mengakui  bahwa  khilafah  hanyalah  metode  bukan tujuan. Bila metode ini secara filosif, normatif, historis, dan akademis layak dan mampu  membawa  individu  dan  masyarakat  luas  dan  dunia  menjadi  lebih  baik maka sangat mengherankan bila kita harus menutup diri dengan konsep tersebut.
4. Adapun  konsep  jihad  offensif  HT,  peneliti  merasa  perlu  dilakukan  kajian kembali  dengan  lebih  seksama,  komprehensif  dan  mendalam  untuk  kemudian dijabarkan dengan jelas dan di kritisi. Hal ini perlu dilakukan agar konsep jihad ofensif  ini  tidak  disalah  artikan  oleh  siapapun,  baik  oleh  para  pendukung maupun  yang  kontra  terhadap  konsep  ini,  sehingga  berpotensi  menimbulkan tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  ini  maupun  terhadap kelompok ini.

## Saran
Peneliti merasa perlu untuk mengingatkan kembali, bahwa suatu gerakan sosial, termasuk  HT,  muncul  tidak  dari  ruang  hampa,  tetapi  merupakan  reaksi  terhadap keadaan  sosial  lainnya  yang  dianggap  memicu  munculnya  gerakan  tersebut.  Maka adalah  suatu  kesalahan  bila  perbaikan  dilakukan  dari  hilir  bukan  di  hulu.  Maksudnya, untuk menekan munculnya gerakan/ organisasi yang bersifat radikal, hendaknya bukan dengan  menekan  dan  menutup  organisasi  tersebut,  karena  selama  masalah  yang menyebabkan munculnya gerakan tersebut tetap eksis maka gerakan radikal akan selalu muncul  dengan  berbagai  macam  wajah, baik  secara  terang-terangan  maupun  di  bawah tanah, baik dengan mengusung agama maupun tidak.

## Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan
Azman Arsyad

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi. Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  dan  Tantangan , Bandung: Rosdakarya, 1999.
al-Zuhaili , Wahbah . Niẓām al-Islām. Beirut: Dar Qutaibah, 1993.
Dahl,  Robert. Democracy  and  Its  Critics ,  New  Haven  and  London:    Yale  University Press, 1989.
Jurdi,  Syarifuddin. Elite  Muhammadiyah dan  Kekuasaan  Politik  Studi  tentang  tingkah laku politik elite lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru (UGM Press, 2004)
Kolom Kritik. Menyoal Separatisme.
Majalah al-Wa‘ie. Judul Cover Menggagas Negara Baru. No. 13 tahun II, tanggal 1-30 September 2001. Kolom Dari Redaksi. AS: Musuh Utama Kaum Muslim.
Majalah  al-Wa‘ie.  Judul  Cover Menyambut  Benturan  Peradaban. No.  15  tahun  II, tanggal  1-30  Nopember  2001.  Kolom  Dari  Redaksi.  Memutuskan Ketergantungan, Membangun Kemandirian.
Robert  Dahl, Democracy  and  Its  Critics .  New  Haven  and  London:    Yale  University Press, 1989.
Subhi  Abduh  Said, Al- Ḥ ā kim Wa U ṣū l al- Ḥ ukm Fi al- Niẓām  al-Islāmi  al-Siyāsi  Wa al-Iqtiṣādi Wa al-Ijtimā Wa al-Fikri . Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
www.hizbut-tahrir.or.id
Zainuddin.  “Pengambilalihan  Kekuasaan  dalam  Perspektif  Pemikiran  Politik  Hizbut Tahrir”.  Disertasi  tidak  dipublikasikan,  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Kalijaga,  Yogyakarta, 2013.