Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Analisis  Pelaksanaan  Perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia
Elia Juan Markus 1 , Rr. Ani Wijayati 2 , L. Elly A.M. Pandiangan 3
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: juanharianja16@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
Abstract: Every human being must establish a relationship between men and women which then leads to the  level  of  marriage.  In  carrying  out  a  marriage,  it  must  be  based  on  the  provisions  of  laws  and regulations, but in the development of the times, marriages occur between men and women of different religions. Interfaith marriage itself is a relationship between a man and a woman who want to form a family (household) by adhering to different religions and beliefs. Marriages of various religions can be found in various areas, both urban and rural. Based on Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that (1) "Marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief." (2) Each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations, so that it can be said that marriages can be carried out in accordance with their respective religions  and  beliefs  and  to  obtain  validation  of  interfaith  marriages  must  go  through  a  court  judge's decision.
Keywords: Marriage Law; Interfaith Marriage Law.
How  to  Site:  Elia  Juan  Markus,  Rr.  Ani  Wijayati,  L.  Elly  A.M.  Pandiangan  (2023).  Analisis  Pelaksanaan  Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 24-37. DOI.10.55809/tora.v9i1.194

## Introduction
Perkawinan merupakan suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi  pasangan  suami-istri  guna  membangun  rumah  tangga  yang  bahagia, harmonis, dan saling membantu serta melengkapi satu sama lain. Untuk melaksanakan suatu perkawinan  haruslah berdasarkan pada  perikatan  atau perjanjian  yang  sah dan diakui  oleh  agama  dan  negara.  Perkawinan  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Perkawinan  harus  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya,  akan  tetapi  banyak ditemukan  perkawinan  beda  agama  atau  kepercayaan.  Perkawinan  beda  agama merupakan  suatu  perkawinan  dimana  kedua  belah  pihak  memeluk  agama  dan kepercayaannya yang berbeda.
Perkawinan  beda  agama  menurut  Abdul  Hafidz  adalah  perkawinan  antara  dua  orang yang  memeluk  (menganut)  agama  yang  berbeda  dan  salah  satunya  beragama  Islam, sementara  yang  satunya  memeluk  agama  selain  Islam  (non-muslim). 1 Kemudian
1 Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam), Reflika Aditama, Bandung, hlm 45.
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
menurut  Hilman  Hadikusuma  bahwa  perkawinan  campuran  antar  agama  terjadi apabila  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  berbeda  agama  yang  dianutnya melakukan  perkawinan  dengan  tetap  mempertahankan  agamanya  masing-masing, walaupun  agamanya  satu  kiblat namun berbeda dalam  pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. 2
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  tahun  1974    (UUP/1974) bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Dari  bunyi  pasal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa perkawinan  pada  dasarnya  harus  dilakukan  berdasarkan  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya.  Sedangkan  Pasal  2  ayat  (2)  UUP/1974  menyatakan bahwa  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam pelaksanakan suatu perkawinan harus dicatat  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dihadiri  oleh pegawai pencatat nikah dan para saksi.
Pencatatan  perkawinan  diperlukan  sebagai  bukti  adanya  perkawinan.  Bukti  adanya perkawinan  ini  diperlukan  kelak  untuk  melengkapi  syarat-syarat  adminitrasi  yang diperlukan  untuk  membuat  akta  kelahiran,  kartu  keluarga,  dan  lain-lain.  Pencatatan perkawinan  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  100  dan  Pasal  101  KUHPerdata.  Pasal 100  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  bukti  adanya  perkawinan  adalah  melalui  akta perkawinan  yang  telah  dibukukan  dalam  catatan  sipil.  Pengecualian  dalam  pasal  ini terdapat dalam Pasal 101 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdaftar dalam  buku  catatan  sipil,  atau  hilang  maka  bukti  tentang  adanya  suatu  perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan penetapan ke pengadilan. 3
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bermaksud  mengeksplorasi  pertanyaan  bagaimanakah pelaksanan  perkawinan  beda  agama  yang  dilaksanakan  menurut  agama  Islam  dan Kristen Protestan (Nasrani) sah secara hukum.

## Discussion
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam  penulisan  ini  adalah, bagaimana  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  UUP tahun  1974  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaksanaan  perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt.
Penelitian  mengenai  beda  agama  sebelumnya  sudah  pernah  dilakukan  oleh  Zainal Arifin  Terjadinya  perkawinan  beda  agama  dianggap  bertentangan  dengan  tujuan perkawinan,  bagaimana  bisa  mewujudkan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan rahmah.  Dalam  perspektif  sadd  az-zari'ah,  perkawinan  beda  agama  dilarang  karena dikhawatirkan  dapat  merusak  eksistensi  keimanan  seseorang.  Majelis  Ulama
2 Ibid, hlm 46
3 H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm hlm 89
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
Indonesia,  Majelis  PP  Muhammadiyah,  dan  ulama  NU  melarang  perkawinan  beda agama  dengan  alasan  menutup  potensi  akibat  perkawinan  beda  agama.  Larangan  ini juga  mendapatkan  momentumnya  ketika  dikaitkan  dengan  wacana  kristenisasi  yang marak  saat  ini.  Nikah  beda  agama  jaman  sekarang  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan nikah beda agama di zaman Nabi Muhammad SAW, sekarang nikah beda agama hanya sebagai bukti gengsi dan kepuasan nafsu belaka bukan untuk kemuliaan Islam sehingga lebih baik dihindari. 4 Penelitian dengan topik beda agama juga pernah dilakukan oleh Mardalena  Hanifah  Perkawinan  beda  agama  merupakan  pelanggaran  terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1)  jo  Pasal  8f  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam penjelasan  Pasal  1  disebutkan:  “Sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila,  dimana sila  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maka pernikahan  memiliki hubungan yang  sangat  erat  dengan  agama/kerohanian,  sehingga  pernikahan  tidak  hanya memilikiunsur  lahir/jasmani,  namun  unsur  batin/spiritual  juga  memiliki  peranan penting. Membentuk keluarga bahagia yang menjadi tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan adalahhak dan kewajiban orang tua. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskanbahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan penganutnya keyakinan, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan keyakinan itu. 5

## Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UUP tahun 1974.
Pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  manusia  dalam  menjalani  hubungan  yang  lebih  serius  dan  membangun rumah  tangga  yang  bahagia,  harmonis,  dan  saling  melengkapi  antara  kepribadian kedua calon mempelai baik suami maupun istri. Selain itu perkawinan selalu dianggap sebagai  suatu  hal  yang  suci  karena  memiliki  hubungan  yang  sangat  terikat  antara aturan yang menyangkut mengenai perkawinan itu sendiri dengan aturan perkawinan yang  menyangkut  mengenai  agama.  Dalam  perkawinan  juga  memiliki  suatu  norma hukum  maupun  tata  tertib  yang  mengaturnya.  Dari  hal  tersebut  terdapat  hubungan masalah  perkawinan  yang  saat  ini  sedang  terjadi  di  masyarakat,  antara  lain terdapatnya perkawinan campuran, kawin kontrak, maupun perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam  hukum  perkawinan  khususnya  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  perkawinan  pasangan  beda  agama  sehingga terdapat  kekosongan  hukum  di  dalamnya.  Jika  dilihat  sahnya  perkawinan  adalah perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  agama  dan  kepercayaannya,  sebagaimana  telah
4 Zainal  Arifin,  2019,  Perkawinan  Beda  Agama,  JURNAL  LENTERA  :  Kajian  Keagamaan,  Keilmuan  Dan  Teknologi, 18(1), 143-158. Retrieved from http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175
5 Mardalena  Hanifah,  2019,  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019,
( http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw ), http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  tahun  1974,  maka  berarti  UUP  tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.
Di  Indonesia  perkawinan  dianggap  tidak  sah  apabila  kedua  belah  pihak  beda  agama, sebagai  contoh  dalam  ajaran  agama  Kristen  perkawinan  beda  agama  itu  tidak  sah, karena  menurut  ajaran  agama  Kristen  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  syarat  yang ditentukan  dalam  perkawinan.  Begitupun  dengan  ajaran  agama  Islam  yang  melarang keras setiap orang untuk melakukan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan  agama  Islam. 6 Oleh  karena  itu  maka  dibentuklah  UUP  tahun  1974  sebagai wujud  unifikasi  hukum  yang  berlaku  untuk  semua  warga  Negara,  serta  memberikan kepastian  hukum  dan  menjamin  dengan  diwujudkannya  kesejahteraan  yang  lebih komperhensif,  dikarenakan  perkawinan  didasarkan  pada  keyakinan  dan  perkawinan tersebut  juga harus  dicatat,  sehingga  menjamin  kepastian  hukum untuk  memperoleh hak masing-masing.
Pengertian  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  dari  perkawinan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  berbeda  dengan  konsep perkawinan  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata,  dimana  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  memandang  perkawinan  tidak  hanya  sekedar  hubungan  keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila  yang  menempatkan  ajaran  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  di  atas  segalanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang penting dalam perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Dari  ketentuan  inilah  jika  perkawinan  dilakukan  tidak menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau salah satu larangan perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah. 7
Adapun  beberapa  faktor-faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  perkawinan  beda agama, yaitu:
1. Pergaulan  hidup  dalam  masyarakat  karena  Indonesia  merupakan  masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
2. Pendidikan  tentang  agama  yang  minim  yakni  banyak  orangtua  yang  tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
3. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas  dari  adanya  latar  belakang  orang  tua.  Banyak  pasangan  yang  menikah dengan  pasangan  yang  berbeda  agama  karena  melihat  orangtuanya  juga pasangan yang berbeda agama.
6 Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati, 2019, Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Journal UNS, Volume 7 No. 2, hlm 252 available from: https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664
7 Ibid , hlm 253
4. Kebebasan  memilih  pasangan,  sekarang  merupakan  zaman  modern,  bukan  lagi seperti  pada  zaman  Siti  Nurbaya,  yang  mana  orang  tua  masih  mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
5. Dengan  mengikatkannya  hubungan  sosial  anak  muda  Indonesia  dengan  anak muda  mancanegara.  Akibat  globalisasi,  berbagai  macam  bangsa,  kebudayaan, agama  serta  latarbelakang  yang  berbeda  ikut  menjadi  pendorong  atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama. 8
Selain  itu  hukum  agama  telah  menentukan  kedudukan  manusia  dengan  iman  dan taqwanya,  apa  yang  seharusnya  dilaksanakan  atau  yang  seharusnya  dilarang.  Oleh sebab  itu  pada  dasarnya  setiap  agama  tidak  dapat  membenarkan  perkawinan  yang berlangsung  tidak  seagama.  Artinya  perempuan  beragama  muslim  dengan  laki-laki beragama non-muslim maupun sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saja melaksanakan suatu  perkawinan  jika  pihak  non-muslim  ini  telah  masuk  Islam.  Mengenai  larangan kawin beda agama telah diatur dalam Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  bahwa  Dilarang  melangsungkan perkawinan  antara  seorang  pria  dan  wanita,  karena  wanita  tersebut  tidak  beragama Islam.  Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tidak  ada  perkawinan beda agama, untuk pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, kedua belah pihak  harus  memilih  agama  yang  dianutnya.  Tidak  ada  lagi  sesudah  nikah  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja ataupun Catatan Sipil.
Untuk  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  di  luar  Indonesia  tidak  akan menimbulkan  adanya  suatu permasalahan,  karena  berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)  dan (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  Indonesia  antara  dua  orang  Warga  Negara Indonesia  atau  seorang  Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuang undang- undang ini. Dalam 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali di wilayah Indonesia, surat bukti  perkawinan  mereka harus didaftarkan  di  Kantor  Pencatatan Sipil.  Sehingga  dari ketentuan  inilah  yang  tidak  menimbulkan  suatu  permasalahan  bagi  mereka  yang mampu finansialnya, namun berbeda dengan pasangan perkawinan beda agama, akan menimbulkan  masalah  bagi  mereka  yang  kurang  mampu  finansialnya,  maka  lantas ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melakukan  diskriminasi  antara  si  kaya  dan  si  miskin  bagi  pasangan  perkawinan  beda agama. 9
Sebagai negara yang menurut hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan  hak-hak  manusia.  Jaminan  perlindungan  atas  HAM  tersebut  diberikan tanpa  melakukan  diskriminasi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (3)  Undang-
8 H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 120-121
9 Sirman Dahwal, 2017, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia , Cv. Mandar Maju, Jakarta , hlm 145
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
undang  HAM.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  HAM menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang  langsung  ataupun  tidak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau pengahapusan,  pengakuan,  pelaksanaan,  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang poltik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Dalam HAM harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi  manusia  tersebut bukan  merupakan  nilai-nilai dasar umum  yang  berakar dalam keadaan  individu,  melainkan  dikondisikan  ke  dalam  masyarakat.  Perjuangan  untuk menegakan  hak-hak  asasi  manusia  tidak  semata-mata  terbatas  pada  penanaman kesadaran,  melainkan  juga  upaya-upaya  sadar  untuk  memperbaiki  dan  mengubah kondisi-kondisi yang merintangi realisasi hak-hak manusia itu sendiri.
Sebagai instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola- pola  kehidupan  masyarakat,  melainkan  harus  diarahkan  pada  tujuan-tujuan  yang dikehendaki,  menghapuskan  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  sesuai  lagi dan  menciptakan  pola-pola  baru  yang  serasi  dengan  tingkah  laku  manusia  dalam masyarakat  ini.  Selain  itu  itu,  pengakuan  dari  HAM  sebagai  nilai  yang  universal  dan mendasar  memberikan  kosekuensi  bagi  Indonesia  untuk  menyempurnakan  dan mengharmonisasikan  HAM  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang berlaku. 10
Dengan  adanya  penolakan  terhadap  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  pada dasarnya  merupakan  tindakan  yang  diskriminatif  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  HAM  itu  sendiri.  Sebenarnya  masalah  agama  ini  merupakan  salah  satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD  1945  menyatakan bahwa  menjamin  adanya  kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan  yang  dianut  oleh  setiap  orang.  Dari  keabsahan  agama  tersebut mempunyai  pengertian  bahwa  negara  tidak  turut  campur  dalam  masalah-masalah agama.
Dari segi filosofis, pengaturan seperti ini tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Dalam  ketentuan  Pasal  10  ayat  (2)  Undang- undang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  sahnya hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dari ketentuan tersebut maka  prinsip  atau  asas  utama  dilakukannya  perkawinan  yang  sah  adalah  kehendak bebas dari kedua pihak. Makna kata dari “kehendak bebas” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang HAM memberikan penjelasan bahwa kehendak yang lahir dari niat  yang  suci  tanpa  paksaan,  penipuan,  atau  tekanan  apapun  dan  dari  siapapun terhadap  calon  suami  maupun  istri.  Dalam  hal  ini,  maka  tidak  terlihat  adanya  suatu
10 Ibid, hlm 147-148
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
unsur  agama  yang  dikedepankan  dari  sebuah  perkawinan.  Padahal,  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  saat  ini  memiliki  konsepsi  yang berbeda, dimana perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing- masing  pihak  dan  kewajiban  untuk  mencatatkan  perkawinan  ini.  Maksudnya,  antara laki-laki  dengan  perempuan  yang  berbeda  agama  tidak  diperbolehkan  melakukan perkawinan  menurut  hukum  positif  Indonesia.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  3  ayat  (3) Undang-undang  HAM  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hak  asasi  mansuia  dan kebebasan  dasar  manusia  dijamin  undang-undang  tanpa  diskriminasi.  Dalam  hal  ini, maka  pihak  untuk  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama. 11
Dalam penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama merupakan salah satu tindakan diskriminasi berdasarkan agama. Dari ketentuan  UUP  tahun  1974  tidak  sama  sekali  menjelaskan  secara  tegas  adanya larangan tentang perkawinan yang hendak dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Apabila  perkawinan  beda  agama  tersebut  tidak  diperbolehkan,  maka  semestinya Undang-undang  menegaskan  ketentuan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  aturan-aturan agama  tidak dapat  diberlakukan  secara  tidak  langsung  dalam  Undang-undang  karena menyangkut masyarakat secara umum.
Dengan  tidak  adanya  larangan  bagi  perkawinan  beda  agama,  maka  berdasarkan ketentuan  Pasal  57  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga mengakui  adanya  perkawinan  campuran,  yakni  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  dua orang  di  Indonesia  yang  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  karena  perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  asing,  serta  yang dilakukan  di  luar  negeri,  antara  dua  orang  Warga  Negara  Indonesia  atau  seorang Warga  Negara  Asing.  Pengakuan  terhadap  perkawinan  tersebut  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat. 12
Dari paparan uraian tersebut di atas perihal pelaksanaan perkawinan beda agama jika dikaitkan dalam HAM, maka pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  tahun  1974.  Walaupun  terdapat banyak  silang  pendapat  dari  beberapa  ahli,  yang  menyatakan  bahwa  boleh  atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama.

## Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pelaksanaan  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia Dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt.
Putusan  hakim  merupakan  suatu  penjelasan  yang  dilakukan  oleh  hakim  sebagai pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  pihak. Putusan  tersebut  tidak  hanya  diucapkan,  akan  tetapi  berupa  penjelasan  yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Jika  suatu  konsep  putusan  yaitu  tertulis,  maka  hal  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan sebagai  putusan  sebelum  diucapkan  di  persidangan  oleh  hakim.  Putusan  yang
11 Ibid , hlm 148-149
12 Ibid, hlm 150
diucapkan di persidangan tersebut tidak bisa berbeda dengan yang tertulis, akan tetapi putusan hakim tidak satu-satunya wujud untuk menyelesaikan sutu perkara, melainkan putusan hakim masih memiliki penetapan hakim. 13
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  berikut  ini  terdapat  salah  satu  contoh  kasus penetapan  hakim  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  untuk  melaksanakan  suatu perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt . Dalam putusan tersebut  para  pemohon  yaitu  Pemohon  I  atas  nama  Kus  Patrisia  Brilianti,  tempat tanggal  lahir  di  Banyumas  11  Oktober  1990,  beragama  Kristen,  pekerjaan  sebagai pelajar/mahasiswa,  dan  alamat  Desa  Purwojati  RT  05  RW  01  Desa  Purwojati Kecamatan  Purwojati  Kabupaten  Banyumas  dan  Pemohon  II  atas  nama  Aditya Rachman Sinuka, tempat tanggal lahir Jakarta, 3 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa,  dan  alamat  Kelurahan  Bungur  RT  12  RW  02  Kecamatan  Senen Jakarta  Pusat,  meminta  adanya  suatu  penetapan  kepada  hakim  di  Pengadilan  Negeri Purwokerto  supaya  diselenggarakannya  perkawinan  beda  agama.  Berdasarkan putusan  penetapan  tersebut  hakim  telah  mempertimbangkan  pokok  permohonan pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dengan  tujuan  untuk  penyeragaman  hukum perkawinan  yang  sebelumnya  sangat  beragam  mengingat  keberagaman masyarakat Indonesia;
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
3. Bahwa  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  mengatur  bahwa  Kantor  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh  Pengadilan  dan  selanjutnya  di  dalam  penjelasan  pasal  tersebut ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “perkawinan  yang  ditetapkan oleh  Pengadilan”  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang berbeda agama;
4. Bahwa  selain  itu  mengenai  perkawinan  beda  agama  juga  Putusan Mahkamah Agung No 1400/K.Pdt/1986 merupakan salah satu solusi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. karena jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat  maka  dengan  adanya  Yurisprudensi  yang  termuat  dalam Putusan  Mahkamah  Agung  No  1400/K/Pdt/1986  akan  memberi  solusi hukum  bagi  perkawinan  beda  agama  dengan  menyatakan  bahwa perkawinan  beda  antar  agama  dapat  diterima  permohonannya  di  Kantor Catatan  Sipil,  Putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1400  K/Pdt/1986  dapat dijadikan  sebagai  yurisprudensi,  sehingga  dalam  menyelesaikan  perkara perkawinan  antar  agama  dapat  menggunakan  putusan  tersebut  sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia;
13 Sudikno Mertukusumo, 2021, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hlm 175
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat  bahwa  permohonan  Para  Pemohon  cukup  beralasan  dan berdasarkan  hukum,  oleh  karenanya  permohonan  Para  Pemohon  dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
6. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;
7. Mengingat,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan perkara ini.
Dari  isi  putusan  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  beda agama  terhadap  Putusan  Nomor  26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt,  undang-undang  yang  telah diperbaharui  yaitu  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  telah  diperharui  dari UUP  tahun  1974  seharusnya  pemerintah  melakukan  pertimbangan  terlebih  terhadap perkawinan  beda  agama,  dimana  masyarakat  sering  salah  mengartikan  bahwa perkawinan  beda  agama  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  undang-undang  dengan merujuk  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari ketentuan  tersebut  masyarakat  selalu  berpandangan  bahwa  jika  ingin  melaksanakan suatu  perkawinan  beda  agama  secara  sah  harus  dicatatkan.  Jika  dilihat  hal  tersebut masyarakat  sering  salah  menafsirkan  dikarenakan  di  dalam  UUP  tahun  1974  masih terdapat adanya suatu kekosongan hukum, dimana tidak diatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama.
Untuk  itu  maka  diperlukan  adanya  suatu  kepastian  hukum  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  adanya  suatu  penetapan  di  pengadilan. Dalam konteks kepastian hukum, sebenarnya hukum harus  ditegakkan, dimana setiap orang berharap kepastian hukum dalam hal terjadi kekosangan hukum dalam peristiwa yang  konkret.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan justitianbeln bagi  tindakan sewenang-wenang, yang mempunyai pengertian bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu  yang  diharapkan  dalam  kondisi  tertentu.  Hal  tersebut  yang  menjadi pengharapan  bagi  masyarakat  dengan  adanya  kepastian  hukum,  dikarenakan kepastian hukum bagi masyarakat supaya lebih tertib. Kepastian merupakan salah satu ciri  yang  tidak  tertulis.  Hukum  merupakan  suatu  bagian  dimana  tanpa  nilai  kepastian maka  hal  tersebut  terdapat  kehilangan  makna,  karena  tidak  bisa  kembali  dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat.
Dalam  kepastian  hukum  memilki  adanya  suatu  unsur  yang  sangat  berkaitan  dengan keteraturan  dalam  masyarakat,  karena  kepastian  hukum  merupakan  inti  dari keteraturan itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan dimana dengan adanya keteraturan maka  orang  dapat  hidup  cara  berkepastian,  dikarenakan  dapat  melaksanakan  suatu kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.    Adapun  yang menjadi  tujua  yang  tidak  hanya  menjamin  keadilan,  namun  juga  menciptakan kepastian  hukum,  kepastian  berkaitan  dengan  efektifitas  hukum.  Selain  itu  kepastian
hukum  akan  mempunyai  jaminan  jika  suatu  negara  mepunyai  sarana  yang  memadai dan efektifitas untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada. 14
Oleh  sebab  itu,  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  tersebut  menjadi  suatu perdebatan  yang  sangat  tinggi,  antara  dapat  dilaksanakan  atau  tidak,  mempunyai suatu syarat yang sah atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, dikarenakan  hal  tersebut  penyebab  antara  KUHPerdata  menjadi  payung  hukum Undang-undang Perkawinan yang menghendaki persoalan perkawinan beda agama. 15
Adapun  yang  prinsip  hukum  bagi  suatu  negara  hukum  dimana  terdapat  suatu pembatasan  kewenangan  hakim,  kecuali  pembatasan  kewenangan  relatif,  juga terdapat  pembatasan  kewenangan  absolut.  Dalam  penegakan  kewenangan  absolut juga diatur dalam ketentuan hukum formal dan hukum materiel, yang dikenal dengan hukum prosedural dan hukum substantif. Hakim dalam mengambil keputusan hukum juga tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. Namun demikian, prinsip  hukum due  process  of  law ,  memperoleh  persyaratan  bahwa  pembuatan putusan  hakim  tidak  diperbolehkan  berisikan  hal-hal  yang  bisa  mengakibatkan perlakuan  terhadap  manusia  (pencari  keadilan)  yang  bisa  mengakibatkan  perlakuan secara tidak adil, tidak logis, dan sewenang-wenang. 16
Untuk  itu,  maka  dengan  dibentuknya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang merupakan  penyempurnaan  terhadap  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan tentunya harus memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan perkawinan beda  agama,  dikarenakan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terutama  di  Indonesia harus  mengetahui  ada  atau  tidaknya  penetapan  undang-undang  yang  mengatur  hal tersebut.  Selain  itu  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  telah  diperbaharui dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  harus  mempunyai suatu  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  supaya  jika  masyarakat  ingin  melaksanakan perkawinan beda agama terdapat payung hukumnya.
Pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt  menurut  pandangan  penulis  hakim  tidak  mempertimbangkan adanya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), dimana  di  dalam  KHI  telah  menyebutkan  adanya  larangan  perkawinan  beda  agama yang termaktub dalam Pasal 44 KHI yang menyebutkan bahwa “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari  ketentuan  inilah  seharusnya  hakim  mempertimbangkan  kembali  sebelum memutuskan suatu penetapan.”
Secara  formil  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  UUP  tahun  1974  dan  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
14 H. Margono, 2020, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114
15 Anwar Nuris, 2014, Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia , Journal Syari’ah STAIN Jember, Volume 6 No. 1, hlm 75, available from : http://ejournal.iain- jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/157/133#
16 Syarif Mappiasse, 2021, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, hlm 139
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
Islam.  Dari  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengatur  persoalan- persoalan yang berkaitan dengan perkawinan termuat perkawinan antara agama.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.”  Dari  ketentuan  tersebut  tidak  mengatur  secara  jelas  perkawinan  di  luar  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1. Berdasarkan  Pasal  4  KHI  menyatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
2. Berdasarkan  Pasal  40  KHI  menyatakan  bahwa  “Dilarang  melangsungkan perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan tertentu:
a. Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang  wanita  yang  masih  berada  dalam  masa  iddah  dengan  pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”
3. Berdasarkan  Pasal  44  KHI  menyatakan  bahwa  “Seorang  wanita  Islam dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak beragama Islam.”
4. Berdasarkan  Pasal  61  KHI  menyatakan  bahwa  “Tidak  sekufu  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak  sekufu  karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”
Dari ketentuan pasal-pasal tersebut setiap perkawinan yang dilakukan di suatu wilayah hukum  Indonesia  perlu  dilakukan  ke  dalam  satu  bagian  agama,  dan  tidak diperbolehkan  melaksanakan  perkawinan  masing-masing  agama,  dan  apabila  terjadi maka  hal  tersebut  melanggar  adanya  suatu  hukum  yang  berlaku.  Perkawinan  beda agama  bukan  termasuk  ke  dalam  perkawinan  campuran,  dikarenakan  secara  hukum nasional Indonesia perkawinan campuran beda agama tidak termasuk Undang-undang Perkawinan,  akan  tetapi  Undang-undang  Perkawinan  hanya  mengatur  perkawinan antar warga negara. 17
Dengan  demikian  dari  hasil  analisa  penulis  dapat  dijelaskan  bahwa  apabila  ingin melaksanakan suatu perkawinan beda agama, maka calon mempelai harus melakukan suatu penetapan dari hakim pengadilan.
17 Nur Asiah, 2015, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, Journal Samudra Keadilan, Volume 10 No. 2, hlm 208-209, available from: https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37

## Conclusion
Dalam  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai  adanya  perkawinan  beda agama sendiri, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di masyarakat.
Dalam  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  di indonesia  dalam  Putusan  Nomor  26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt.  untuk  melaksanakan  suatu perkawinan  beda  agama  haruslah  berdasarkan  penetapan  pengadilan,  supaya perkawinan yang dilaksanakan oleh para calon pasangan dianggap sah oleh pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum.

## Acknowledgments
Dalam  pelaksanaan  pengesahan  suatu  Undang-undang  Republik  Indonesia  haruslah mempertimbangkan  adanya  suatu  perkembangan  yang  ada  di  masyarakat,  karena masyarakat juga memerlukan adanya suatu payung hukum yang ada di Indonesia ini.
Dalam memutuskan suatu penetapan pengadilan hakim haruslah mempertimbangkan dan  membaca  secara  teliti  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undang  yang berlaku  di  Indonesia  supaya  tidak  terdapat  kesimpangsiuran  terhadap  Peraturan Perundang-undangan yang digunakan.
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37

## References
Arifin,  Z.  (2019). Perkawinan  Beda  Agama .  JURNAL  LENTERA  :  Kajian  Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 18(1), 143-158. Retrieved from
http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175
Asiah,  N.  (2015). Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-undang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam. Journal  Samudra  Keadilan, Volume 10 No. 2. hlm 208-209. available from:
https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap- perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf
Dahwal, S. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan . Cv. Mandar Maju. Bandung.
Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor
1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan .  SOUMATERA  LAW  REVIEW.  Volume  2. Nomor
2. http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw, http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Mappiasse,  S.  (2021). Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim. Kencana. Jakarta.
Margono,  H.  (2020). Asas  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  Dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika. Jakarta.
Mertokusumo, S. (2021), Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty. Yogyakarta.
Nuris,  A.  (2014). Menggagas  Kepastian  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di Indonesia . Journal Syari’ah STAIN Jember. Volume 6 No. 1, hlm 74-75. available from:
http://ejournal.iain-
jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/157/133#
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pwt.
Rachman,  H.M.A.,  Thalib,  P.,  Muhtar,  S.  (2020). Hukum  Perkawinan  Indonesia (Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  Dan  Hukum  Administrasi . Prenadamedia Group. Jakarta.
Sulistiani,  S.L.  (2015). Kedudukan  Hukum  Anak  (Hasil  Perkawinan  Beda  Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam) . Reflika Aditama. Bandung.
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023) Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 24-37
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  atas  perubahan Undang-undang  Nomor  16
Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Witoko, P. A., dan Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda  Agama  Di  Indonesia .  Journal  UNS.  Volume  7  No.  2.  hlm  252.  available from: https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664 .