Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3506

## TINJAUAN HUKUM TURUT SERTA (DELDEMING) TINDAK PIDANA
PENCURIAN DILAKUKAN OLEH ANAK SESUAI PASAL 363 KUHP PIDANA (STUDI PUTUSAN: NO. 04/PID.BA/2013 PN RANTAUPRAPAT)

## Monalisa
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia harahapmona29@gmail.com
Muhammad Yusuf Siregar
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia muhammadyusufsiregar0112@gmail.com
Wahyu Simon Tampubolon
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia wahyu.tampubolon@yahoo.com
Risdalina
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia risdalinasiregar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pencurian  turut  serta  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Rantauprapat.  Fokus  permasalahannya  adalah  bagaiamana  pertimbangan  Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dan bagaimana Penerapan  Pidana  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak  Pidana  Penyertaan  Pencurian  Dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Nomor  :  04  /  Pid.BA  /  2013  PN  Rantauprapat.  Tujuan  penelitian  ini adalah  mengetahui  pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dan mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan  Pencurian  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Nomor  :  04  /  Pid.BA  /  2013  PN Rantauprapat.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  normatif.  Hasil  pembahasannya  adalah  bahwa Hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Selanjutnya,  penerapan  pidana  terhadap  anak  dalam  tindak  pidana  penyertaan  pencurian  adalah  tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan Hakim. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Turut Serta, Pencurian oleh Anak dibawah umur.

## Abstract
This  research  was  motivated  by  the  theft  committed  by  children  in  the  jurisdiction  of  the  Rantauprapat District Court. The focus of the problem is how the judge considers when imposing a crime on a child in a crime  including  theft  and  how  the  punishment  is  applied  to  a  child  in  a  crime  including  theft  in  the Rantauprapat  District  Court  Decision  Number:  04  /  Pid.BA  /  2013  Rantauprapat  District  Court.  The purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  judge's  considerations  in  imposing  sentences  on  children  for crimes including theft and to find out the application of crimes against children for crimes including theft in the  Rantauprapat  District  Court  decision  number:  04  /  Pid.BA  /  2013  Rantauprapat  District  Court.  This research  is  a  type  of  normative  research.  The  result  of  the  discussion  was  that  the  judge  still  sentenced children  who  committed  the  crime  of  theft  to  prison  sentences.  Furthermore,  the  application  of  crimes against  children  in  criminal  acts  involving  theft  is  still  carried  out  as  it  should,  namely  investigation, inquiry, prosecution and judge's decision.
Keywords: Legal Review, Participation, Theft by Minors.
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Hukum  Pidana  merupakan  himpunan  peraturan  yang  mengatur  tentang  perbuatan  yang dilarang  serta  ancaman  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Dengan  kata  lain,  segala  regulasi  yang berkaitan  dengan  kejahatan-kejahatan  dan  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh seseorang disebut Hukum Pidana. 1
Di  Indonesia,  hukum  pidana  dihimpun  dalam  sebuah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Adapun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  upaya  penegakkan  atau  pelaksanaan  hukum materiil pada Kitab Undang undang Hukum Pidana tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2
Adanya legislasi tersebut bermaksud untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana hal tersebut  merupakan  salah  satu  konsekuensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdiri sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Indonesia adalah negara hukum.”
Sebagai  negara  hukum,  tidak  ada  satupun  yang  berada  di  atas  hukum  karena  hukumlah yang  Berdaulat  di  negeri  ini.  Tata  kuasa  dan  kelola pemerintahan  harus didasarkan  atas hukum, bukan perintah kepala negara. 3
Negara  dan  lembaga  negara  yang  lain  harus  bertindak  berlandaskan  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan. 4
Penyertaan  atau deelneming dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  diatur  dalam Pasal 55 di mana bunyinya adalah sebagai berikut :
Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b. Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan
1 Rusli Muhammad, Potret lembaga pengadilan Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
3 M. Ali Zaidan, “Norma, Sanksi, dan Teori Pidana di Indonesia,” Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014), https://doi.org/10.35586/.v1i1.144.
4 M.  Tahhir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  (Dilihat  dari  segi hukum islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa Kini) (Bogor: Kencana, 2003), h. 30.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja  menganjurkan  orang  lain  supaya melakukan perbuatan. 5
Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  pelaku deelneming diancam  dengan  pidana sebagaimana  pelaku  tindak  pidana.  Jika  dalam  hal  pencurian,  dalam  Pasal  363  Kitab  Undang undang  Hukum  Pidana  pelaku  pencurian  dengan  pemberatan  diancam  pidana  paling  lama  7 (tujuh) tahun dan hal tersebut pun berlaku sama bagi pelaku penyertaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Pasal 363 Kitab Undang undang Hukum Pidana menyatakan :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
1. Pencurian ternak;
2. Pencurian  di  saat  kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa  bumi  atau  gempa  laut,  gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian  di  waktu  malam  hari  di  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang terdapat  rumah  di  dalamnya  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ada  di  situ  tidak  diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian  yang  untuk  bisa  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan,  atau  untuk  sampai pada  barang  yang  diambil  dilakukan  dengan  melakukan  pengrusakan,  memotong  atau memanjat,  atau  dengan  menggunakan  anak  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau  pakaian jabatan palsu.
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 6
Dalam  KUHP  pengaturan  tentang deelneming atau  penyertaan  tertuang  dalam  BAB  V Buku 1 KUHP yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang yang lainnya berbuat tindak pidana. 7
Berdasarkan dari latarbelakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji kebijakan putusan Hakim tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.
2. Untuk  mengkaji  kebijakan  hakim  Vonis  hukuman  penjara  bagi  anak  dalam  hal  melakukan pencurian?
5 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP , cet ke-17 (Jakarta: Rineka Cipt, 2011), h. 26-27.
6 Hamzah, h. 140-141.
7 Isna  Fitriadi, Perbandingan  Konsep  Deelneming  dan  Isytirak  (Turut  Serta  Dalam  Melakukan Tindak  Pidana  Ditinjau  Menurut  Fiqh  Jinayah) ,  Skripsi  (Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 158.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis  maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:
1. Menambah kontribusi ataupun wawasan dalam hal putusan tentang pencurian tindak pidana yang dilakukan anak dibidang hukum.
2. Dapat  dikembangkan lagi bagi  penelitian  selanjutnya  dalam  hal vonis  pencurian  sama  anak dalam tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 8
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau norma  yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak  Pidana Penyertaan  Pencurian  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Nomor  :  04  / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.
Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman  pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.

## Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  pada  pokoknya  supaya  Hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa Alimunar Nasution Alias Dedek, bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.
9 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2006), h. 118.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
ayat  (1)  ke-4  KUHPidana  Jo  UU  No.  3  Tahun  1997  Tentang  Peradilan  Anak  dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  7  (Tujuh)  bulan dengan  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara,  dengan  perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
a. 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) Kg, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siringo-ringo melalui saksi Ahmad Darpin Nasution Alias Ucok;
b. 1  (satu)  buah  egrek  bergagangkan  fiber  dengan  panjang  sekitar  7  (tujuh)  meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
c. 1  (satu)  unit  sepeda  motor  jenis  Yamaha  tanpa  menggunakan  plat  dan  merk  dengan Nomor  Rangka  MH34D70028J799182  dan  Nomor  Mesin  4D7-799204,  Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Pelaku (dader) adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang secara  sempurna  memenuhi  semua  unsur  delik  sebagaimana  dirumuskan  oleh  undang- undang, baik unsur subyektif maupun unsur objektif.
Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yaitu :
a. Delik  formil,  pelakunya  adalah  barang  siapa  yang  telah  memenuhi  perumusan  delik dalam undang-undang;
b. Delik materiil, pelakunya adalah barang  siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

## Keterangan Saksi
Keterangan  saksi  Ahmad  Darpin  Nasution,  Sahputra  Siregar,  Suwandimemiliki persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Berdasarkan keterangan para saksi anak I dan anak II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

## Keterangan Terdakwa
Bahwa terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dijual  tanpa  seizin  dan  sepengetahuan  dari  pemiliknya.    Bahwa  terdakwa  membenarkan  barang
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
bukti  sehubungan  dengan  perkara  ini.  Dan  Bahwa  terdakwa  merasa  bersalah  dan  menyesali perbuatan.

## Putusan Hakim
1. Menyatakan  Terdakwa  ALIMUNAR  NASUTION  Alias  DEDEK,  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  ”Pencurian  dalam  keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
a. 20  (dua  puluh)  janjang  buah  kelapa  sawit  seberat  400  (empat  ratus)  Kg,  Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siringo-ringo melalui saksi Ahmad Darpin Nasution Alias Ucok;
b. 1 (satu) buah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
c. 1  (satu)  unit  sepeda  motor  jenis  Yamaha  tanpa  menggunakan  plat  dan  merk  dengan Nomor  Rangka  MH34D70028J799182  dan  Nomor  Mesin  4D7-799204,  Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
Dalam  Hakim  mempertimbangan  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  dalam  tindak pidana  penyertaan  pencurian  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Nomor  :  04  / Pid.BA  /  2013  PN  Rantauprapat  adalah  kurang  tepat,  sehingga  hasil  putusannya  juga  tidak tepat.  Adapun  alasan  tentang  tidak  tepatnya  Hakim  dalam  mempertimbangkan  untuk menjatuhkan pidana terhadap anak diantaranya:
a. Tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Rantauprapat yang dilakukan oleh anak cukup tinggi khususnya pencurian kelapa sawit.
b. Perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit telah meresahkan masyarakat.
c. Meskipun  pencurian  dibawah  2,5  juta  tidak  dilakukan  penjara,  setidaknya  Hakim mengikuti dakwaan Penuntut umum yang melakukan tuntutan selama 7 bulan penjara agar terjadinya efek jera dikemudian hari.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
B. Penerapan  Pidana  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak  Pidana  Penyertaan  Pencurian  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.
Secara  etimologi  kata  deelneming  berasal  dari  bahasa  belanda  deelnemen  yang  berarti menyertai  dan  kata  deelneming  yang  dapat  diartikan  sebagai  penyertaan.  Pasal  55  KUHP  telah menyebutkan  bahwa  dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana  orang  yang  melakukan,  menyuruh melakukan,  orang  yang  turut  serta  melakukan  dan  orang  yang  menganjurkan  orang  lain  untuk melakukan suatu tindak pidana.
Meski  telah  disebutkan  demikian,  perlu  diperluas  makna  dari  masing-masing  perkataan tersebut,  sehingga  pada  analisis  berikutnya  dapat  dianalisis  penerapan  terhadap  konsep  masing- masing perkataan tersebut dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian. 10
Istilah plegen berasal dari zij die het geit plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. 11 Hazewinkel  Suringa  mengatakan  bahwa  pelaku  merupakan  setiap  orang  yang  secara sendiri  melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan  memenuhi  semua  unsur  delik  seperti  yang  telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana tersebut.
Satochid  Kartanegara mengatakan bahwa  rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal  55  KUHP terlalu  berlebihan,  meski  pelaku (plegen) tidak  dicantumkan  dalam  Pasal  55,  orang  dapat mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana.
Pelaku ini dapat berupa:
a. Dalam  delik  dengan  rumusan  formal,  pelaku  adalah  barang  siapa  yang  memenuhi  rumusan delik;
b. Dalam  delik  yang  dirumuskan  secara  materiel,  pelaku  adalah  barang  siapa  yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut;
c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (heedanigheid en qualitet), pelaku adalah orang  yang  memiliki  unsur  kedudukan  atau  kualitas  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh undang-undang.
Dapat  disimpulkan  bawa  pelaku (pleger) merupakan  orang  yang  tindakannya  telah memenuhi  seluruh  unsur dari tindak  pidana,  seperti  yang  terdapat dalam rumusan  tindak  pidana yang  bersangkutan,  baik  unsur  subjektif  maupun  unsur  objektif.  Seorang  tidak  dapat  menjadi pelaku (plegen) apabila hanya memenuhi sebagaian unsur dari tindak pidana. 12
10 Firmansyah  Hilipito,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Turut  Serta  (Medepligen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP,” LEX PRIVATUM 4, no. 5 (12 Juli 2016).
11 Djefriye  Thon,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Ajaran  Penyertaan  (Deelneming)  Dalam  Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001,” LEX PRIVATUM 4, no. 7 (31 Agustus 2016): h. 32.
12 Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak,” Media Iuris 1, no. 2 (4 Juli 2018), https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Doen plegen merupakan orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara oeang lain,  sedangkan  perantara  tersebut  hanya  digunakan  sebagai  alat. 13 Secara  umum  doen  plegen merupakan middelijke daderschap karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkhendak  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana,  namun  tidak  melakukannya  sendiri,  teteapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Made plegen berasal dari dua kata yaitu made dan plegen, kata plegen seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas dapat diterjemahkan menjadi pelaku, dan kata made dapat diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  indonesia  dengan  arti  juga.  Jadi  mede  plegen  berarti  “pelaku juga”.
Mengenai  istilah  mede  plegen,  pada  awalnya  digunakan  kalimat  “opzettelijk  tot  het plegen  daarvan  medewerken”  artinya  sengaja  ikut  bekerja  untuk  melakukan  perbuatan,  istilah tersebut mendatangkan pertenatangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat  perbedaan  antara  medeplegen  (turut  serta  melakukan)  dengan  medeplichtigheid (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan.
Pada  dasarnya  proses  pertama  dalam  hukum  acara  pidana  dimulai  dari  penyelidikan kemudian  penyidikan,  penuntutan,  putusan  hakim.  Dalam  penyelidikan  yang  bertugas  untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia.
Akan  tetapi,  dalam  Penyidikan  yang  memiliki  wewenang  adalah  Kepolisian  Republik Indonesia  dan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang.
Kemudian  untuk  tahap  penuntutan  berada  dalam  wewenang  Kejaksaan  Republik Indonesia  dan  terakhir  untuk  putusan  terhadap  suatu  tindak  pidana  berada  dalam  wewenang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

## 1. Penyelidikan
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  dimaksud  dengan  penyelidikan  adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13 Fahrurrozi  Fahrurrozi  dan  Samsul  Bahri  M.  Gare,  “Sistem  Pemidanaan  dalam  Penyertaan Tindak  Pidana  Menurut  KUHP,” Media  Keadilan:  Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  1  (1  Mei  2019):  h.  53, https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.
2. Penyidikan
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  dimaksud  dengan  penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Oleh  karena  itu,  dapat  juga  ditarik  kesimpulan  bahwa  penyidikan  itu  merupakan  suatu tindakan  lanjutan  dari  penyelidikan  dimana  sudah  dapat  ditentukan  bahwa  perbuatan  itu merupakan suatu tindak pidana.
3. Penuntutan
Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur dalam  undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana).  Penuntutan  merupakan  suatu  rangkaian  tindakan  setelah  adanya penyelidikan dan penyidikan.
Setelah  Penuntut  Umum  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik,  maka  ia  akan  segera mempelajarinya  dan  menelitinya  serta  dalam  waktu  7  hari  wajib  memberitahukan  kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
Apabila  dalam  hal  hasil  penyidikan  ternyata  belum  lengkap,  maka  penuntut  umum mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus dilakukan  untuk  melengkapi  dan  dalam  waktu  14  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.
4. Putusan Hakim
Pada  dasarnya  putusan  hakim  dalam  hukum  acara  pidana  merupakan  suatu  bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada terdakwa dan putusan tersebut dianggap benar serta memiliki  kekuatan  yang  mengikat  sepanjang  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh terdakwa terhadap putusan tersebut.
Dalam  hal  hakim  memutus  suatu  perkara  pidana,  maka  ia  harus  berlandaskan  asas keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Hakim  juga  dalam  memutus  suatu  perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa  Kontinental  yaitu negatief  wettelijk  bewijstheorie yaitu  dasar  pembuktian  hukum pidana  dilakukan menurut keyakinan  hakim  yang timbul  dari alat-alat  bukti  dalam  undang- undang secara negatif.
Prinsip  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti.
Adapun bunyi Pasal 183 KUHAP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  Terdakwalah  yang bersalah melakukannya.”
Dalam Penuntutan dari jaksa penuntut umum menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  dengan  tuntutan  penjatuhan  pidana terhadap anak pidana penjara selama 4 bulan.
Berdasarkan  pertimbangan  yuridis  hakim  yaitu  dakwaan  jaksa  penuntut  umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti bahwa anak berdasarkan fakta- fakta yang ada di persidangan terbukti telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5.
Pertimbangan  non  yuridis  hakim  mengenai  hal  yang  meringankan  dan  memberatkan menyatakan bahwa perbuatan anak I meresahkan masyarakat.
Dalam  amar  putusan  hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara  untuk  anak  I  dan pidana pembinaan untuk syarat penjatuhan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana anak ialah apabila perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat hal ini telah diatur dalam pasal  81  ayat  (1)  Undangundang  Sistem  Peradilan  Anak,  tetapi  dalam  pertimbangannya  hakim tidak  menjelaskan  mengenai  hal  perbuatan  anak  yang  akan  membahayakan  masyarakat,  hakim hanya menjelaskan bahwa perbuatan anak I meresahkan masyarakat.
Sehingga  menimbulkan  suatu  permasalahan  yang  di  mana  seharusnya  Undang-undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  digunakan  sebagai  salah  satu  acuan  dalam  penyelesaian  kasus pencurian yang dilakukan oleh anak akan tetapi tidak digunakan.
Sebab telah jelas dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang SPPA menyatakan anak yang dapat  dijatuhi  pidana  penjara  jika  perbuatan  anak  akan  membahayakan  masyarakat  sedangkan dalam  pertimbangannya  hakim  hanya  menyatakan  bahwa  perbuatan  anak  tersebut  meresahkan masyarakat  dan  dalam  pasal  xii  81  ayat  (5)  menyatakan  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Menurut  penyusun  jika  unsur  dakwaan  penuntut  umum  terpenuhi  di  antara  ke  dua  anak dan  di  dalam  pertimbangan  non  yuridis  perbedaannya  anak  I  tidak  bersekolah  bersekolah  serta tidak  dijelaskan  mengenai  perbuatan  anak  yang  akan  membahayakan  masyarakat,  maka  kedua anak ini dapat dijatuhkan pidana pembinaan yang sama sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  pasal  80  ayat  (2)  yang  menyatakan  pidana  pembinaan  dalam  lembaga  dijatuhkan apabila  keadaan  dan  perbuatan  anak  tidak  membahayakan  masyarakat  dengan  pertimbangan perbuatan  yang  mereka  lakukan  meresahkan  masyarakat  bukan  membahayakan  masyarakat, mereka masih di bawah umur, mereka mengakui dan menyesali perbuatannya.
Serta  pihak  PT.  Siringo-ringo  telah  memaafkan  perbuatan  anak  I  dan  Selain  melihat perkembangan anak I yang sudah tidak sekolah dan anak II masih bersekolah menurut penyusun hakim  hendaknya  memberikan  kesempatan  untuk  anak  I  memperbaiki  diri,  dan  memberikan kesempatan untuk anak I dapat bersekolah kembali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan  Pidana  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak  Pidana  Penyertaan  Pencurian  Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat. Penjatuhan pidana dalam  putusan  nomor:  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Nomor  :  04  /  Pid.BA  /  2013  PN Rantauprapat. terhadap anak I pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana dalam lembaga selama 3  (tiga)  bulan  dalam hal  ini  pidana yang  diterapkan  oleh  hakim terhadap  anak  tidak  tepat  sebab tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) penjatuhan pidana penjara apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat xiv dan pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Seharusnya pidana yang  dijatuhkan  untuk  kedua  anak  adalah  pidana  pembinaan  sesuai  pasal  80  ayat  (2)  pidana pembinaan  di  dalam  lembaga  dijatuhkan  apabila  keadaan  dan  perbuatan  anak  tidak membahayakan  masyarakat.    Seharusnya  hakim  selain  melihat  dakwaan  dari  jaksa  penuntut umum  pasal  363  ayat  (1)  ke-4,5  KUHP  juga  memperhatikan  pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  sebab pencurian yang dilakukan oleh anak I dan anak II juga termasuk dalam penyertaan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak yang berkonflik bagi anak yang turut serta ( deldeming) dengan hukum terkait tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat adalah memperhatikan tujuan peradilan pidana anak, asas-asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang berhadapan dengan  hukuman  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hakim  berpendapat  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti melakukan tindak pidana pencurian karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
terpenuhi dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar  atau  alas  an  pemaaf,  maka  anak  tetap  harus  mempertanggung jawabkan  perbuatannya.  Penjatuhan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan  oleh  Hakim  adalah bukan semata-mata membalas dendam kepada anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari  hukum  dan  tatanan  masyarakat,  tetapi  dengan  penjatuhan  pidana  ini  nantinya  diharapkan Anak  akan  jera  melakukan  perbuatan  pidana  lagi.  Namun,  hal  ini  kurang  memberikan perlindungan  hukum  bagi  anak  karena  putusan  tersebut  tidak  mengedepankan  pemidanaan sebagai upaya terakhir.

## Saran
1. Putusan  Hakim  terhadapat  Pencurian  pada  anak  sebaiknya  dilakukan  pembinaan  didlam Lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
2. Merekomendasikan Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) penjatuhan pidana penjara apabila perbuatan  anak  akan  membahayakan  masyarakat  xiv  dan  pasal  81  ayat  (5)  bahwa  pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dan  H.  Zainal Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Azhary,  M.  Tahhir. Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  (Dilihat  dari  segi hukum  islam,  implementasinya  pada  periode  negara  Madinah  dan  Masa  Kini) .  Bogor: Kencana, 2003.
Fahrurrozi, Fahrurrozi, dan Samsul Bahri M. Gare. “Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.” Media  Keadilan:  Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  1  (1  Mei  2019). https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103.
Fitriadi,  Isna. Perbandingan  Konsep  Deelneming  dan  Isytirak  (Turut  Serta  Dalam  Melakukan Tindak  Pidana  Ditinjau  Menurut  Fiqh  Jinayah) .  Skripsi.  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
Hamzah, Andi. KUHP & KUHAP . Cet ke-17. Jakarta: Rineka Cipt, 2011.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Hilipito,  Firmansyah.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Turut  Serta  (Medepligen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP.” LEX PRIVATUM 4, no. 5 (12 Juli 2016).
Muhammad, Rusli. Potret lembaga pengadilan Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Setyowati, Ike Indra Agus. “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak.” Media Iuris 1, no. 2 (4 Juli 2018). https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina: Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming)  Tindak  Pidana  Pencurian  Dilakukan  oleh  Anak  Sesuai  Pasal  363  KUHP  Pidana  (Studi Putusan: No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat)
Thon, Djefriye. “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001.” LEX PRIVATUM 4, no. 7 (31 Agustus 2016). Zaidan, M. Ali. “Norma, Sanksi, dan Teori Pidana di Indonesia.” Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014). https://doi.org/10.35586/.v1i1.144.