## TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD
Nurwulandari. M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurwulandarimahmud@gmail.com
Ismawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ismawatiabbas77@gmail.com
Keywords: Syariah Card, Tadwidh Fees, Costing, Master Card Provider
Kata Kunci: Syariah Card, Biaya Tadwidh, Penetapan Biaya, Provider Master  Card .

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  operational  implementation  of  iB Hasanah Card, the mechanism of tadwidh fund management or fines delays and  other  fees  on  the  iB  Hasanah  Card,  and  the  point  of  view  of  the practitioners and regulators in addressing the existence of sharia credit cards in the  city  of  Makassar.  Methods  of  data  collection  used  were  observation, documentation, and interview. Processing techniques and analysis used are data reduction, data presentation, and conclusion. The findings of the research, As a Bank Syariah, BNI Syariah strive to always apply the principles of sharia in running Hasanah Card. Judging from the business of BNI Syariah in refining and continuing to review its sharia credit card products, in an effort to avoid the practice of usury, gharar and israf. Berbagai involved in addressing the current credit  card  sharia  especially  in  Makassar  apart  from  practitioners,  the academics and regulators who participated gave her a look. The party considers Syariah Card is a tool that facilitates transactions, as a tool bantumengelola cash cash management, and very efficient and safe when compared with using cash.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  operasional pelaksanaan  iB  Hasanah  Card,  Mekanisme  pengelolaan  dana tadwidh atau denda keterlambatan dan penetapan biaya lainnya pada iB  Hasanah  Card,  serta  sudut  pandang  dari  pihak  praktisi  dan regulator  dalam  menyikapi  adanya  kartu  kredit  syariah  di  Kota Makassar.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Teknik  pengolahan  dan analisis  yang  digunakan  adalah  Reduksi  data,  Penyajian  data,  dan Penarikan kesimpulan. Hasil temuan dari penelitian, Sebagai Bank Syariah,  BNI  Syariah  berusaha  untuk  selalu  menerapkan  prinsip- prinsip  syariah  dalam  menjalankan  Hasanah  Card.  Dilihat  dari usaha  BNI  Syariah  dalam  menyempurnakan  dan  terus  mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf.Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya  kartu  kredit  syariah  saat  ini  khususnya  di  Makassar  selain dari  praktisi,  yaitu  akademisi  dan  regulator  yang  turut  memberi pandangannya.  Pihak  tersebut  menganggap  Syariah  Card  adalah alat  yang  memudahkan  bertransaksi,sebagai  alat  bantumengelola manajemen  kas  keuangan,  serta  sangat  efisien  dan  aman  jika dibanding dengan menggunakan uang tunai.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  perusahaan  terbesar  dan  tersohor  yang  berada  di  Indonesia  yang  saat  ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan produknya Bank BNI Syariah. Pada tanggal 9 Februari 2008 bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES), BNI Unit Usaha  Syariah  (BNI  Syariah)  meluncurkan  salah  satu  jenis  pembiayaan  yang  berbasis  Kartu Kredit yaitu iB Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International (Silvia, 2014: 11).
Lembaga  keuangan  ini  merupakan  perusahaan  perbankan  milik  negara  yang  pertama kali mengusungkan sistem keuangan syariah dan mengeluarkan produk jasa dalam hal ini kartu kredit  syariah.  Kartu  kredit  syariah  merupakan  yang  kedua  di  Indonesia  menyusul,  setelah bank  swasta  yaitu  Bank  Danamon  syariah  yang  telah  menerbitkan  Dirham  Card  lebih  dulu pada tanggal 19 Juli 2007. Fenomena menarik tentang syariah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syariah meluncurkan produk syariah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syariah menghentikan penjualan syariah card.
Menurut  Muazammil  Siddiqi  menggunakan  kartu  kredit  sama  seperti  menggunakan sistem perbankan modern. Kebanyakan bank modern berbasis riba dan kaum muslim terpaksa menggunakannya  karena  bank  yang  bebas  riba  tidak  ada  diperbolehkan  menggunakan  jasa bank-  bank  demikian  tanpa  terlibat  dalam  riba.  Dengan cara  yang  sama,  diperbolehkan  pula menggunakan  kartu  kredit  tanpa  terlibat  dalam  urusan  riba.  Tidak  ada  yang  bertentangan dengan  Islam  dalam  penggunaan  jasa  ini  selama  orang  tidak  menunda-nunda  membayar tagihan  dan  membayar  jumlah  keseluruhan  pada  waktunya.  Membayar  bunga  hukumnya haram. Meski begitu, orang diperbolehkan menggunakan kartu kredit sejumlah yang sanggup dibayar ketika tagihan jatuh tempo. Jika seseorang menggunakan kartu kredit untuk meminjam uang dengan bunga atau untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup dibayar pada waktunya. Orang itu memperturutkan diri dalam riba yang diharamkan Islam (Kahf, 2010: 34).
Meskipun  banyak  pakar  yang  berpendapat  tentang  kartu  kredit,  Dewan  Syariah Nasional  tetap  mengeluarkan  fatwa  tentang  hukum  kebolehan  kartu  kredit,  yaitu  fatwa  No. 54/DSN-MUI/X/2006  tentang  Syariah  Card.  Didalam  fatwa  DSN-MUI  No.  54  tentang Syariah Card terdapat beberapa ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya ta‟widh dan denda (Ibrahim, 2010: 12).
Dalam  iB  Hasanah  card  yang  ada  di  BNI  Syariah  sendiri  ada  beberapa  biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya keanggotaan, biaya ganti tadwidh atau keterlambatan.  Menurut  fatwa  DSN-MUI  tentang  Syariah  Card,  dalam  hal  ini  mengenai ta‟widh biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  antara  ta‟widh  dengan  fatwa  DSN-MUI  tentang syariah  card  dengan  praktek  yang  terjadi  di  bank-bank  syariah  yang  telah  menerbitkan  kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma‟ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang rill dan bukan karena kehilangan kesempatan atau time value of money. Karena jika berdasarkan time value of money , maka katagori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram (Republika, diakses 08 Juni 2017).
BNI Syariah Kota Makassar juga mengenakan biaya ganti rugi yang juga disebut biaya denda atau ta‟widh, ta‟wī ḍ dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran tanpa mengetahui  terlebih  dahulu  alasan  nasabah  sehingga  mengalami  keterlambatan  pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung  pokok  pembayaran,  nasabah  tersebut  juga  harus  menanggung  biaya  penagihan ta‟wī ḍ ,  dan  hal  ini  akan  semakin  membuat  beban  nasabah  menjadi  bertambah.  Kemudian
ketentuan tentangta‟wī ḍ telah dicantumkan dalam akad. besaran nilai ganti rugi (ta‟wī ḍ )sudah diketahui  diawal  akad.  Nilai  tersebut  sudah  menjadi  nilai  baku  yang  telah  dirumuskan  oleh pihak  BNI  Syariah  sebelum  terjadinya  akad.  Hal  ini  identik  dengan  kerugian  yangakan diperkirakan terjadi (potential loss) .
Dari data diatas dapat dilihat bahwa biaya ta‟widh tidak ditentukan berdasarakan biaya rill kebutuhan bank untuk proses penagihan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Selain  adanya  perbedaan  antara  fatwa  DSN-MUI  dengan  prektek  yang  terjadi  dilapangan, MasterCard, provider yang menjadi partner BNI Syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card juga  menjadi  suatu  hal  yang  menarik  untuk  diteliti.  Seperti  diketahui  bersama,  MasterCard merupakan provider kartu kredit konvensional terbesar.

## LANDASAN TEORI

## a. Teori Maslahah
Maslahah  merupakan  salah  satu  metode  penetapan  hukum  syara„  yang  digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan  meniadakan  kemadaratan  dalam  pengambilan  keputusan  hukum.  Namun  setiap mashlahah  yang  bertentangan  dengan  al-Qur‟an,  Sunnah,  atau ijma„ bisa  menjadi  batal  dan harus dibuang jauh-jauh (Haetami, 2015: 29).
Ahli hukum terkemuka, Mustafa Zaid menyatakan bahwa, para ulama nahwu dan sharaf (gramatika  bahasa  Arab),  menetapkan  bahwa  kata  mashlahah  sepadan  dengan  kata maf‟alah yang berasal dari kata sulhu yang berarti hal yang baik. Dikatakan pula bahwa mashlahah itu mengandung pengertian “kelezatan” dan “hal yang dapat membawa pada kelezatan”, sedang kata mafsadah artinya “kerusakan” dan “hal yang dapat membawa pada kerusakan”. Karena itu, Mustafa Zaid menyimpulkan bahwa, keduanya mencakup arti jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, (Bachtiar : 2009: 279).
Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara‟ ,  sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia,  karena  kemaslahatan  manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara‟, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam mentukan kemaslahatan itu adalah kehendak  dan  tujuan syara‟ ,  bukan  kehendak  dan  tujuan  manusia.  Oleh  karenanya, kemaslahatan  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  (landasan)  untuk  menetapkan  hukum menurut  al-Ghazali  adalah  apabila:  Pertama,  mashlahah  itu  sejalan  dengan  jenis  tindakan- tindakan  syara‟.  Kedua,  mashlahah  itu  tidak  meninggalkan  atau  bertentangan  dengan  nash syara‟. Ketiga, mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut  kemaslahatan  pribadi  maupun  orang  banyak  dan  universal,  yaitu  berlaku  sama untuk semua orang, ( Zuhdi , 2013: 291).

## b. Teori Perilaku
Perilaku  berasal  dari  kata  “peri”  dan  “laku”.  Peri  berarti  cara  berbuat  kelakuan perbuatan,  dan  laku  berarti  perbuatan,  kelakuan,  cara  menjalankan.Secara  umum  perilaku adalah segalaperbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Namun dari arti lain perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya.
Akan  tetapi  perilaku  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dalam  hal  perilaku  konsumsi masyarakat, yang mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan  dan  semakin  meningkat,  perubahan  tersebut  akan  mempengaruhi  perilaku konsumen  dalam  pengambilan  keputusan  akan  pembelian  produk  barang  atau  jasa  tersebut,
meskipun  dana  yang  mereka  miliki  tidaklah  cukup  untuk  memenuhi  barang  atau  jasa  yang ingin mereka peroleh (Dahar, diakses 20 September 2017).
Pada intinya dapat dikatakan bahwa motif-motif atau kebutuhan merupakan penyebab terjadinya  “tindakan-tindakan”.  Kekuatan  motif  merupakan  alasan  yang  melandasi  perilaku, kekuatan  motif  cenderung  menyusut,  apabila  ia  terpenuhi  atau  apabila  terhalangi.  Sebelum terbentuknya suatu pola perilaku, seseorang memiliki bentuk sikap dari suatu rangsangan yang datang  dari  luar  dalam  bentuk  aktivitas,  kemudian  dari  sikap  tersebut  terbentuklah  perilaku ( behavior ).  Sikap  individu  tersebut  dalam  bentuk  pikiran  dan  perasaan  yang  tidak  kasat  mata membentuk pola perilaku masyarakat sebagai perilaku yang tampak perilaku yang tidak tampak dan  perilaku  yang  tampak.  Menurut  Sarwono  menyebutkan  aspek-aspek  pikiran  yang  tidak kasat  mata  dapat  berupa  pandangan,  sikap,  pendapat  dan  sebagainya.  Bentuk  kedua  adalah perilaku yang tampak yang biasanya berupa aktifitas motoris seperti berpidato mendengar dan sebagainya.  Sedangkan  perilaku  sendiri  berhubungan  dengan  konsumen  di  manasaling melengkapi  karena  konsumen  merupakan  pengguna  dari  sebuah  kegiatan,  (Notoatmodjo, 2007: 34).
Teori  ekonomi  perilaku  konsumen,  yang  biasanya  hanya  disingkat  teori  konsumen yang  menerangkan  perilaku  konsumendalam  membelanjakan  pendapatanya  untuk memperoleh  alat-alatpemuas  kebutuhan,  yang  dapat  berupa  barang-barang  dankonsumsi ataupun  jasa-jasa  konsumsi.  Fungsi  utama  barang  dan  konsumsi  adalah  umumnya  adalah rumah  tangga  keluarga.  Dalam  kedudukannya  sebagai  barang-barang  dan  jasa-jasa  konsumsi mereka disebut konsumen.
Perilaku  konsumen  ( consumer  behavior )  merupakan  “tindakan  langsung  dalam mendapatkan,  mengkonsumsi  serta  menghabiskan  produk  dan  jasa,  termasuk  proses keputusan  yang  mendahului  dan  mengikuti  tindakan  tersebut.Semua  hal  yang  penting  dalam perilaku  konsumen  adalah  bahwa  seorang  konsumen  selalu  dianggap  sebagai  manusia  yang rasional. Rasionality didefinisikan  sebagai  tindakan  manusia  dalam  memenuhi  keperluan hidupnya, yaitu memaksimalkan keputusan senantiasa berdasarkan pada keperluan ( need ) dan keingian ( want ) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat  keputusan  yang  bisa  merugikan  keputusan  mereka.  Asumsidasar  tentang  perilaku seorang konsumen yaitu: memaksimumkan kepuasannya, kesejahteraan, kemakmurannya atau kegunaannya dan berusaha mencapainya (Muhammad, 2005: 188).
Dalam  ilmu  ekonomi  konvensional,  tujuan  konsumen  dari  kegiatan  konsumsinya adalah memaksimumkan kepuasan materiil. Hal ini berarti dalam teori konvensional diajarkan bahwa tujuan konsumsi adalah mencari utility maksimum, di mana tingkat kepuasan seorang konsumen  dalam  mengkonsumsi  suatu  komoditiakan  mencapai  titik  maksimum  apabila  ia memilih  barang  yang  paling  disenanginya,  memiliki  barang  lebih  banyak  dari  pada  memiliki sedikit  barang (more  is  better) serta  menghabiskan  seluruh  anggaran  atau  pendapatan  yang dimiliki.  teori  tersebut  mengisyaratkan  kepada  kita  bahwa  tindakan  konsumen  dalam mengkonsumsi barang dan jasa agar konsumen mencapai tujuannya ( maximum utility ), di mana tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditi akan mencapai titik maksimum  apabila  ia  memilihbarang  yang  paling  disenanginya,  memiliki  barang  yang  lebih banyak  baik  dari  pada  memiliki  sedikit  ( more  is  better )  serta  dapat  menghabiskan  seluruh anggaran  atau  pendapatan  yang  dimiliki.  Dengan  kesimpulan  ini  jelaslah  bahwa  yang  di maksud kepuasan dalam ilmu ekonomi konvensional adalah kepuasan yang bersifat materiil. Dalam  ekonomi  Islam,  konsumen  cenderung  untuk  memilih  barang  dan  jasa  yang memberikan maslāhah maksimum. Konsumsi dalam Islam dibedakan atas konsumsi duniawi, yaitu  konsumsi  untuk  pemenuhan  jasmani  dan  rohani.  Konsumsi  akhirat,  yaitu  konsumsi untuk  kepentingan  ibadah  termasuk  ibadah  yang  berdimensi  sosial  seperti  pengeluaran sedekah, infak, zakat dan wakaf.
Sesuai  dengan  rasional  Islami  bahwa  setiap  perilaku  ekonomi  selalu  ingin meningkatkan maslāhahyang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah SWT. Maslāhah adalah suatu yang dapat  memberikan  keputusan  karena  kandungan  maslāhah  adalah  terdiri  dari  manfaat  dan berkah.
Perilaku  konsumen  Muslim  dalam  hal  ini  yaitu,  seorang  konsumen  akan mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan  adanya  manfaat  suatu  kegiatan  konsumsi  ketika  ia  mendapatkanpemenuhan kebutuhan  fisik,  psikis  dan  material.  Di  sisi  lain,  berkah  akan  diperoleh  ketika  ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam (P3EI, 2008: 129).
Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga  berbicara  cukup  luas  tentang    pemuasan  materi  yang  bersifat  abstrak,  pemuasan  yang lebih  berkaitan  dengan  posisi  manusia  sebagai  hamba  Allah  SWT.  Prinsip  dasar  perilaku konsumen Islami diantaranya:
1) Prinsip syariah menyangkut  dasar  syariat  yang  harus  terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (a) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana  untuk  ketaatan    untuk  beribadah  sebagai    perwujudan    keyakinan    manusia sebagai    makhluk    dan    khalifah  yang    nantinya    diminta    pertanggungjawaban  oleh Pencipta.  (b)  Prinsip  ilmu,  yaitu  seseorang  ketika  akan  mengkonsumsi  harus mengetahui  ilmu  tentang  barang  yang  akan  dikonsumsi  dan  hukum-hukum  yang berkaitan  dengannya  apakah  merupakan  sesuatu  yang  halal  atau  haram  baik  ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. (c) Prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi  aqidah dan    ilmu    yang    telah    diketahui    tentang    konsumsi  Islami  tersebut,    seseorang dituntut  untuk  menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.
2) Prinsip  kuantitas  sesuai  dengan  batas-batas    kuantitas    yang  telah  dijelaskan  dalam syariat    Islam.  Salah  satu    bentuk    prinsip  kuantitas    ini  adalah  kesederhanaan,  yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan  harta,  bermewah-mewah, mubadzir, namun  tidak  juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga  merupakan  perwujudan  prinsip  kuantitas  dalam  konsumsi.  Artinya,  dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan  besar pasak  daripada  tiang. Selain  itu,  bentuk  prinsip  kuantitas lainnya adalah menabung dan  investasi,  artinya  tidak  semua  kekayaan  digunakan  untuk  konsumsi  tapi  juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
3) Prinsip prioritas memperhatikan  urutan  kepentingan  yang  harus  diprioritaskan agar tidak  terjadi  kemudharatan,  yaitu:  (a)  primer,  adalah  konsumsi  dasar  yang  harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya  serta  orang  terdekatnya,  seperti  makanan  pokok;  (b)  sekunder,  yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan  tingkat  kualitas  hidup  yang  lebih  baik, jika tidak  terpenuhi  maka  manusia  akan  mengalami  kesusahan;  (c)  tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.
4) Prinsip    sosial    memperhatikan    lingkungan    sosial    di    sekitarnya  sehingga  tercipta keharmonisan  hidup  dalam  masyarakat,  di  antaranya:  (a)  kepentingan    umat,    yaitu saling    menanggung    dan    menolong    sehingga  Islam mewajibkan  zakat  bagi  yang mampu  juga  menganjurkan  shadaqah,  infaq  dan  wakaf;  (b)  keteladanan,  yaitu memberikan  contoh  yang  baik  dalam  berkonsumsi    baik  dalam  keluarga  atau masyarakat;  dan  (c)  tidak  membahayakan/merugikan  dirinya  sendiri  dan  orang  lain dalam  mengkonsumsi  sehingga  tidak  menimbulkan  kemudharatan  seperti  mabuk- mabukan, merokok, dan sebagainya.
5) Kaidah  lingkungan dalam  mengkonsumsi  harus  sesuai  dengan kondisi potensi daya dukung  sumber  daya  alam  dan  keberlanjutannya  atau  tidak  merusak  lingkungan. Seorang  muslim  dalam  penggunaan  penghasilannya  memiliki  dua  sisi,  yaitu  pertama untuk  memenuhi    kebutuhan  diri  dan  keluarganya  dan  sebagiannya  lagi  untuk dibelanjakan di jalan Allah, (Haritsi, 2010: 182-815).
Utilitas  bukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  maslāhah  bahkan  dalam  Islam seorang  Muslimjuga  harus  rasional.  Namun,  utilitas  dalam  Islam  tidak  hanya  didasarkan kepada  rasionalitas  belaka  tetapi  juga  di  batasi  pada  hal-hal  yang  membawa  kemaslahatan. Seseorang Muslimakan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal  dalam  kegiatan  konsumsi  apabila  konsumsi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran agama.  Kaidah  yang  dapat  diacu  sebagai  pedoman  dalam  berkonsumsi  adalah  (Q.S  Al- Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :
ب ٗما َوَق َكِلََٰذ َهۡيَب َنبَك َو ْاو ُسُتۡقَي  ۡمَل َو ْاوُف ِس ۡسُي  ۡمَل ْاوُقَفوَأ ٓاَذِإ َهيِرَّلٱ َو ٧٦ Terjemahnya:
Dan  orang-orang  yang  apabila  membelanjakan  (harta),  mereka  tidak  berlebihan,  dan tidak  (pula)  kikir,  dan  adalah  (pembelanjaan  itu)  di  tengah-tengah  antara  yang demikian.(Q.S Al-Furqan (25 : 67).
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Islam  menganjurkan  seseorang  untuk  mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan ataukeinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang  kita  harapkan  bukan  berdasarkan  apa  yang  dikonsumsi  melainkan  kenikmatan  yang diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  hamba-Nya  yaitu  dengan  mensyukuri  nikmat  yangtelah diberikan.

## c. Prinsip Syariah Card dalam Perspektif DSN-MUI
Ada  beberapa  prinsip-prinsip  yang  diharamkan  pada  syariah  card  akan  tetapterjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang syariah card  pada  ketentuan  tentang  batasan  ( Dhawabith  WaHudud ).  Yang  pertama  adalah  tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak).  Menurut  istilah  teknis,  riba  berarti  pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan interest ( bunga sedikit ) atau usurnya ( bunga yang banyak ). Riba dapat timbul dalam pinjaman ( riba dayn )dan dapat pula timbul dalam perdagangan ( riba  bai‟ ).  Riba  bai'  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  ribakarena  pertukaran  barang  sejenis  tetapi jumlahnya tidak seimbang ( riba fadl ), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan  karena  melibatkan  jangka  waktu  ( riba  nasiah ).  Riba  dayn  berarti  tambahan,  yaitu pembayaran  premi  atas  setiap  jenis  pinjaman  dalam  transaksi  utang-piutang  maupun perdagangan  yang  harus  dibayarkan  oleh  peminjam  kepada  pemberi  pinjaman  disamping pengembalian  pokok  yang  ditetapkan  sebelumnya.  Inti  dari  riba  pinjaman  ( riba  dayn )  adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an  tidak  diturunkan  sekaligus  melainkan  diturunkan  dalam  empat  tahap.  Pada  tahap pertama,  keharaman  riba  untuk  pertama  kalinya  secara  implicit  dijelaskan  pada  QS.Ar- Rum/30:39 yang berikut:
َش ه ِّم مُتۡيَتاَء ٓبَم َو ِِۖ َّللّٱ َدىِع ْاوُب ۡسَي  َلََف  ِسبَّىلٱ ِل ََٰو ۡمَأ ٓيِف ْا َوُب ۡسَيِّل بٗب ِّز هِّم مُتۡيَتاَء ٓبَم َو ِ َّللّٱ ًَ ۡج َو َنوُدي ِسُت ٖة َٰوَك
َنوُفِع ۡضُمۡلٱ ُمٌُ  َكِئ ََٰٓل ْوُأَف
Terjemahnya:
“Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang  kamu  berikan  agar  dia  bertambah  pada  harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  maka  (yang berbuat  demikian)  itulah  orang-orang  yang  melipat  gandakan  (pahalanya).”  (QS.Ar- Rum/30: 39).
Penting dicatat, ayat tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat Makiyyah. Pembahasan mengenai  riba  dalam  ayat  39  surat  Ar-Rum  yang  termasuk  kategori  ayat-ayat  Makiyyah  itu mempunyai sebuah indikasi mengenai betapa pentingnya masalah riba ini. Mayoritas ahli tafsir ( jumhur al-mufassirin ) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu  bentuk  pemberian  ( al-athiyyah )  yang  disampaikan  seseorang  kepada  orang  lain  bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Bila dicermati ayat  39  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  tentang  keharaman  riba.Karena  itu  para  ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut.
Yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al- Quran surat An-Nisaa ‟ ayat 160-161yang artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi,  Kami  haramkan  atas  mereka  (memakan  makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan  riba,  padahal  sesungguhnya  mereka  telah  dilarang  darinya,  dan  karena  mereka memakan  harta  orang  dengan  jalan  yang  batil.  Kami  telah  menyediakan  untuk  orang-orang yang  kafir  diantara  mereka  itu  siksa  yang  pedih.”  (An-Nisaa ‟ :  160-161).  Ayat  tersebut menjelaskan  tentang  adanya  semacam  hukuman  Tuhan  terhadap  kaum  Yahudi,  sehingga mereka  tidak  boleh  lagi  mengkonsumsi  beberapa  jenis  makanan  tertentu  yang  semula dihalalkan  bagi  mereka.  Kemudian  Allah  SWT  melakukan  pengharaman  beberapa  jenis makanan  tertentu  yang  semula  dihalalkan  bagi  mereka  yang  sengaja  ditetapkan-Nya  dalam kitab Taurat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengeksplor tanggapan mengenai praktik kartu  kredit  syariah  dalam  hal  ini  aplikasi  iB  Hasanah  Card  dari  berbagai  sudut  pandang sehingga  dikatakan  penelitian  ini  adalah  penelitian  multidimensi  perspektif,  penelitian  ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kiprah kartu kredit syariah di dukung karena fatwa DSN- MUI  dan  pihak  perbankan  yang  membolehkan  dan  mengeluarkan  konsep  syariah  card  akan tetapi menjadi hal yang simpang siur kesyariahannya. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk menilik  kesesuaian  prinsip  syariah  pada  praktik  aplikasiiB  Hasanah  Card  dengan mengumpulkan berbagai macam pandangan yang berbeda dari sumber yang berbea. Penelitian ini  nantinya  akan  dilakukan  pada  3  tataran  objek  yang  berbeda  dengan  kualifikasi  yang memadai dengan keilmuan mengenai ekonomi islam yang mumpuni yakni praktisi dalam hal ini adalah pihak dari Bank BNI Syariah Capem Pettarani Makassar, akademisi, dan pihak DPS atau ulama.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang berdasarkan  pada  pendekatan  interpretatif.  Pendekatan  interpretatif  dalam  hal  ini  adalah melakukan  eksplorasi  terhadap  fenomena-fenomena  praktik  syariah  card  ini  dengan menganalisa  alasan-alasan  yang  melatar  belakangi  fenomena  tersebut.  Dengan  imbuhan melakukan  eksplorasi  terhadap  kesesuaian  prinsip  syariah  card  dari  berbagai  sudut  pandang
perspektif  hingga  hasil  penelitian-penelitian  akan  memuat  pandangan-pandangan  tentang syariah card secara multidimensi.
Teknik  pengumpulan  data  ini  peneliti  terlibat  langsung  dengan  narasumber  sebagai pemberi  informasi  serta  konfirmasi  dalam  penelitian  ini.  Dimana  data  yang  diperoleh  akan dijadikan  dasar  dalam  menginterpretasikan,  menemukan  dan  menjawab  permasalahan penelitian.  Untuk  wawancara  mendalam  dilakukan  secara  langsung  dengan  informan  secara terpisah di lingkungannya masing-masing.
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:
1.    Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2.    Membaca  data  secara  keseluruhan  dan  membuat  catatan  pinggir  mengenai data  yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3.    Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat retitive atau tumpang tindih
4.    Reduksi  data  (data  Reduction),  memilah,  memusatkan,  dan  menyederhanakan  data yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  masih  mentah  yang  muncul  dari  catatan-catatan tertulis dilapangan.
5.    Penyajian  data,  yaitu  dengan  merangkai  dan  menyusun  informasi  dalam  bentuk  satu kesatuan, selektif dan dipahami.
Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji  kebenaran  dan  validitas  makna  yang  muncul  disana.Hasil  yang  diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan secara naratif.
Untuk  menguji  keabsahan  data  diperlukan  teknik  pemeriksaan  pelaksanaan  teknik didasarkan  atas  sejumlah  kriteria  tertentu.  Uji  keabshan  data  dalam  penelitian  kualitatif meliputi  uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas  eksternal), dependability (reabilitas), dan comfirmability (obyektifitas). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 3 uji yang paling sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dan dependability (reabilitas).
1. Uji Creadibility (validitas internal)
Uji  validitas  internal  adalah  data  atau  kepercayaan  terhadap  data  hasil  penelitian kualitatif  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  cara  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member  check .  Namun  karena  penelitian  ini  menggunakan  berbagai  sumber  data  dan informasi  yang  akurat,  maka  cara  yang  tepat  digunakan  adalah  menggunakan  metode triangulasi.Triangulasi  sendiri  menurut  Norman  K.  Denkin  dalam  Rahadjo  (2010)  adalah gaungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.
2. Uji Dependabilitas (Reabilitas)
Uji Dependabilitas (reabilitas) data menjadi pertimbangan menilai keilmian suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian yang lain akan membuat kesimpulan yang sama dalam perspektif, data mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan, suatu penelitian yang reliable adalah  apabila  orang  lain  dapat  mengulangi  mereplikasi  proses  penelitian  tersebut, (Sugiyono,2013:  230).  Untuk  pengujian  depandabilitas  dilakukan  dengan  cara  melakukan
pemeriksaan  terhadap  keseluruhan  proses  penelitian,  caranya  dilakukan  oleh  pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.
3. Uji Transferability (validitas eksternal)
Validitas  eksternal  menunjukkan  derajat  ketepatan  atau  dapat  diterapkannya  hasil penelitian ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan. Dalam situasi lain. Uji ini diakukan dengan membuat hasil penelitian atau laporan atas penelitian dengan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah
iB  Hasanah  Card  adalah  kartu  pembiayaan  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  sesuai dengan  prinsip  syariah  dengan  menggunakan  akad kafalah,  qardh,  dan  ijarah yang  insya  Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah  kartu  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  sehingga  diterima  diseluruh  tempat  usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.
Operasional  awal,  pihak  bank  BNI  Syariah  mengerahkan  tim  marketing  atau kampasing  dalam  menawarkan  produk  iB  Hasanah  Card  pada  tiap  kantor,  perusahaan, maupun individu. Kemudian arus bisnis dari Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi oleh  nasabah  pemohon  kepada  pihak  issuer  bank  yang  dalam  hal  ini  adalah  BNI  Syariah. Dilanjutkan dengan proses scoring/verifikasi berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika  proses scoring/verifikasi telah  selesai  dilaksanakan  maka  proses approval adalah  langkah berikutnya.
Adapun  syarat  umum  pemohon  untuk  mendapatkan  aplikasi  iB  Hasanah  Card membawa  dokumen  yang  diperlukan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  di approve /disetujui antara lain :
a. Fotocopy KTP
b. Bukti penghasilan/Slip gaji
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Informasi  tersebut  dijelaskan  dan  dipertegas  oleh  koordinator  divisi  Syariah  Card Bapak Muhajirin.
“Persyaratan  tersebut  berlaku  untuk  semua  pemohon  yang  mengajukan,  kemudian melakukan tanda tangan diatas aplikasi iB Hasanah Card (kartu)”
Tabel 4.1 Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card
iB Hasanah Card Penghasilan Minimum Pemegang Kartu Utama Pemegang Kartu Tambahan Hasanah Classic Rp 36 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun Hasanah Gold Rp 60 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun Hasanah Platinum Rp 500 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Ketentuan  penghasilan  minimun  dapat  berubah  sewaktu-waktu  sesuai  ketentuan  yang berlaku
Sumber : Bank BNI Syariah, Tahun 2017.
Setiap  tahunnya  anggota  atau  nasabah  iB  Hasanah  Card  mengalami  fluktuatif,  pada tahun 2016 pemohon yang mengajukan untuk penggunaan iB Hasanah Card sebanyak 1000 in-coming namun itu masih terhitung aplikasi kotor, selanjutnya akan diproses dan diverifikasi dari kantor pusat kemudian ke kantor cabang. Jika nasabah memenuhi kriteria barulah kartu iB Hasanah Card diaktifkan. Untuk tahun 2016 sekitar 200 aplikasi yang aktif untuk wilayah Kota Makassar.
Telah dijelaskan pada paragraf awal dalam Produk iB Hasanah Card, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa, dan dijelaskan dalam tabel 4.2 :
Tabel 4.2 Akad iB Hasanah Card
Akad Kafalah
BNI Syariah sebagai penerbit kartu dan merupakan penjamin (kafil) bagi pemegang  kartu  iB  Hasanah  Card  terhadap Merchant atas  semua kewajiban  bayar  yang  timbul  dari  transaksi  antara  pemegang  katu  iB Hasanah  Card  dengan  Merchant.  selain  Bank  atau  ATM  bank  penerbit kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan biaya Monthly Membership Fee Akad Qardh
BNI  Syariah  adalah  pihak  penerbit  kartu  sebagai  pemberi  pinjaman (muqridh) kepada  pemegang  kartu  iB  Hasanah  Card (muqtaridh) atas seluruh  transaksi  penarikan  tunai  dari  bank  atau  ATM  bank  Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan Cash Advance Fee (biaya penarikan tunai) Akad Ijarah
BNI  syariah  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan  pelayanan terhadap  pemegang  BNI  iB  Hasanah  Card.  Atas  Ijarah  ini,  pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee
Sumber : Bank BNI Syariah, Tahun, 2017.
Akad  yang  diterapkan  pada  Hasanah  Card  adalah  akad  kafalah,  ijarah  dan  qard. Kesemuanya  dipergunakan  sesuai  transaksi  yang  berlangsung.  Akad  tersebut  menjadi  dasar Hasanah Card menetapkan tarif charge atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini  yang  membedakan  antara  kartu  kredit  konvensional.  Dalam  Hasanah  Card  semua  jelas peruntukannya untuk penetapan biaya.
Misal  akad  Qardh  digunakan  pada  saat  tarik  tunai  di  ATM,  Qardh  merupakan  akad utang  piutang,  dalam  akad  ini  berapapun  jumlah  uang  yang  dipinjamkan  itu  yang  akan dikembalikan  dari  pihak  nasabah  tanpa  ada  penambahan  bunga  ataupun  pengurangan  dari pokoknya.  Pengenaan  biaya  pada  transaksi  tarik  tunai  hanya  dikenakan  biaya  administrasi fungsi  dari  atm,  biaya  sudah  ditentukan  di  awal  pada  saat  penandatanganan  aplikasi  dan  ini bukan termasuk riba. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000 akan tetapi biaya ini bukan diperuntukkan kepada pihak bank BNI Syariah melainkan diterima oleh pihak ATM atau CIRRUS yaitu vendor dari ATM.
Menurut Bapak Ade Setiadi selaku Funding Officer di Bank BNI Syariah Kota Makassar. “….akad  inilah  yang  membedakan  antara  kartu  kredit  syariah  dengan  kartu  kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik,  itu  yang  mereka  bungakan,  penetapan  bunga  biasanya  mencapai  2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi  penarikan  sebanyak  1  juta,  maka  jumlah  yang  harus  dikembalikan  sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta….”.
Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada iB Hasanah Card sejalan  dengan  teori  Maslahah  yang  dikemukakan  oleh  Imam  al-Ghazali  yang  memandang bahwa  suatu  kemaslahatan  harus  sesuai  dengan  tujuan syara ,  sekalipun  bertentangan  dengan
tujuan-tujuan manusia, dimana pada penerapannya Bank BNI Syariah murni untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dari penarikan tunai meskipun tidak mengambil keuntungan atau  imbalan  dari  proses  tersebut,  karena  pada  dasarnya  kemaslahatan  menekankan  untuk mendahulukan sesuatu yang asalnya baik dan meniadakan kemudharatan. Namun  realita pada Bank  Konvensional  kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya  didasarkan  kepada  kehendak syara‟,  tetapi  sering  didasarkan  kepada  kehendak  hawa  nafsu.  Jika  pada  Bank  Konvensional terdapat Bunga yang artinya hal tersebut bertentangan dengan syara‟ yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak, itu tidak dibenarkan. Karena sebab yang dijadikan patokan dalam mentukan  kemaslahatan  itu  adalah  kehendak  dan  tujuan syara‟ ,  bukan  kehendak  dan  tujuan manusia.
Pada  dasarnya  bunga  yang  diterapkan  dalam  Bank  Konvensional  termasuk  kategori Riba  dayn  yang  berarti  tambahan,  yaitu  pembayaran  premi  atas  setiap  jenis  pinjaman  dalam transaksi  utang-piutang  maupun  perdagangan  yang  harus  dibayarkan  oleh  peminjam  kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman ( riba dayn ) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba  yang  terdapat  dalam  Al-Qur'an  tidak  diturunkan  sekaligus  melainkan  diturunkan  dalam empat  tahap.  Pada  tahap  pertama,  keharaman  riba  untuk  pertama  kalinya  secara  implisit dijelaskan pada QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:
َء ٓبَم َو ِسُت  ٖة َٰوَك َش هِّم مُتۡيَتاَء ٓبَم َو ِِۖ َّللّٱ َدىِع ْاوُب ۡسَي  َلََف  ِسبَّىلٱ ِل ََٰو ۡمَأ ٓيِف ْا َوُب ۡسَيِّل بٗب ِّز هِّم مُتۡيَتا ِ َّللّٱ ًَ ۡج َو َنوُدي
َنوُفِع ۡضُمۡلٱ ُمٌُ  َكِئ ََٰٓل ْوُأَف ٩٣
Terjemahnya:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).
Berdasarkan Ayat tersebut operasional Bank Syariah dikatakan sesuai karena menurut akad Qardh karena tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang-piutang. Begitupun dengan  akad  ijarah  bank  menetapkan  biaya  sewa  sebesar  biaya  yang  dikeluarkan  atas kerjasamanya  dengan  merchant.  Dengan  akad  kafalah  bank  menetapkan  iuran  biaya  untuk mengcover resiko yang timbul. Dari ke dua akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut ujrah atau biaya sewa.

## B. Mekanisme  Biaya  Tadwidh  Biaya  Keterlambatan  dan  Penetapan  Biaya  iB Hasanah Card
Hasanah  Card  sebagai  kartu  kredit  syariah  tidak  menggunakan  perhitungan  bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan ( monthly fee )  dan  iuran  tahunan  ( annual  fee ). Monthly  membership  fee telah  ditetapkan  nominalnya  yang nilainya tetap dan diberikan insentif ( cash rebate ) kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan  pembayaran. Cash  rebate adalah  bentuk  apresiasi  dari  bank  kepada  pemegang  kartu  yang dapat mengurangi monthly membership fee atau potongan biaya bulanan telah ditetapkan diawal. Cash rebate diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari  jumlah pembayaran  atau  bisa  dikatakan  pada  saat  nasabah  beretikat  baik  dalam  melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal monthly fee adalah  berdasarkan  penggunaan  kredit  limit  atau  sebesar  pemakaian  kredit  limit  kartu. Setiap nasabah berhak mendapatkan Cash Rebate, Cash Rebate dapat berkurang sesuai dengan proporsi  pembayaran  nasabah,  namun  tidak  akan  mengalami  kenaikan.  Besarnya  presentase
Cash  Rebate tidak  diperjanjikan  dalam  bentuk  akad  dan  dapat  berubah  sewaktu-waktu  sesuai dengan  kebijakan  dari  BNI  Syariah,  penetapan cash  rebate dilakukan  dan  dihitung  melalui sistem.
Tabel  4.3 Net Monthly Fee Keterangan Nilai (Rp) A Limit Kartu Rp 10.000.000,- B Monthly Membership Fee Rp      225.000,- C Pengguna Kartu Rp   1.000.000,- D Payment Rp      100.000,- E Outstanding Rafter Payment Rp      900.000,- F Cash Rebate* Rp      168.350,- G Not Monthy Membership Fee Rp        56.650,-
Sumber: Bank BNI Syariah, Tahun 2017.
Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang ke dua adalah iuran tahunan (annual membership fee) biaya tersebut juga telah ditentukan diawal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan diawal akad. Namun ada  beberapa  pihak  atau  anggota  nasabah  yang  tidak  dikenakan  iuran  tahunan,  yaitu  pihak instansi  atau  perusahaan  yang  diajak  bekerja  sama  dengan  BNI  Syariah.  Pihak  tersebut dimaksudkan adalah nasabah prioritas, khusus nasabah prioritas pihak bank menganggap hal tersebut  merupakan  gift  atau  hadiah.  Untuk  di  wilayah  Makassar  sendiri  instansi  yang melakukan  kerja  sama  dengan  Bni  Syariah  dan  termasuk  sebagai  nasabah  prioritas  adalah Universitas  Negeri  Alauddin  Makkassar,  beberapa  BUMN  dan  juga  perusahaan  Pertamina. Penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pemegang kartu akan masuk pada kas pendapatan operasional Bank
Baik  Hasanah  Card  maupun  kartu  kredit  reguler  mempunyai  persamaan  dalam  hal pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa provider Inernasional, yaitu MasterCard International, dan nasabah dikenakan biaya iuran tahunan.
Dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  Syariah  Card  terdapat  biaya-biaya  yang  dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya tadwidh atau dalam dunia perbankan khususnya  Bank  BNI  Syariah  diistilahkan  sebagai  biaya  denda  keterlambatan.  Pada  dasamya biaya  tadwidh  hanya  boleh  dibebankan  kepada  nasabah  yang  dengan  sengaja  lalai  dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya tadwidh ditentukan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.
Pada prakteknya, Penerapan biaya keterlambatan pada BNI Syariah dalam aplikasi iB Hasanah Card , dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara harian atau dengan kata lain biaya  tadwidh  ditentukan  berdasarkan  waktu,  dimulai  dai  0-6  hari,  kemudian  14  hari  dst, selama  si  nasabah  belum  melunasi  pembayaran  yang  ditagihkan  biaya  denda  akan  terus meningkat. Menurut dewan direksi BNI Syariah Kota Makassar memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan.
Menurut Bapak Ade Setiadi salah satu karyawan BNI Syariah : “biaya  denda  keterlambatan  peruntukannya  tergantung  dari  kebijakan  divisi  cabang, cabang  yang  memperoleh  dan  yang  menagih,  orang  pusat  tidak  peduli  dengan  hal seperti  itu.  Akan  tetapi  jika  ada  rekanan,  yayasan,  atau  nasabah  yang  memiliki  panti
asuhan  atau  lembaga  zakat  pihak  dari  kantor  akan  segera  menyetor  kesana,  atau memasukkan pada yayasan Hasanah titik”.
Hal  tersebut  menerangkan  bahwa  pendapatan  yang  diterima  dalam  hal  ini  biaya  denda peruntukannya    adalah  sebagai  dana  sosial,  yang  disalurkan  ke  lembaga  atau  yayasan  yang dibentuk  oleh  pihak  Bank  BNI  Syariah  yaitu  Hasanah  Titik,  bukan  sebagai  pendapatan operasional bank.
Akan tetapi, penerapan tersebut sudah diberhentikan sejak satu tahun terakhir menurut informasi  dari  Bapak  Ade  Setiadi,  dikarenakan  adanya  pertimbangan  dari  dewan  direksi, diantaranya:
a. Dari sudut pandang bisnis tidak ada profit yang bisa dikoleksi
b. Dari pihak bank membuang-buang waktu menghitung apalagi memusingi denda
c. Memberatkan kepada pihak nasabah
Berdasarkan  hal  ini  penagihan  biaya  tadwidh  atau  denda  keterlambatan  yang berdasarkan  waktu  bukan  berdasarkan  kebutuhan  bank  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Karena  pihak  dewan  direksi  telah  mengeluarkan  kebijakan  meskipun  DPS membolehkan hal tersebut.
Adapun langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah, pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada  waktu  1  minggu  nasabah  terlambat  membayar,  kemudian  bulan  ke  2  akan  diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Bapak Ade Setiadi mengatakan:
“surat  peringatan  yang  dikirim  kepada  nasabah  akan  dilampirkan  ayat-ayat,  ini merupakan  bentuk  kesyariahan  dari  pihak  kantor  yang  membedakan  dari  bank koonvensional,  sebagai  pihak  yang  berwenang  juga  mengingatkan  bahwa  hukum membayar hutang adalah wajib”.
Bapak Muhajirin salah satu Koordinator kredit pada Bank BNI Syariah KCP Petrtarani mengatakan bahwa :
“hal  yang  membedakan  bank  syariah  dengan  bank  konvensional,  pihak  syariah memang  harus  membuat  jati  dirinya  sendiri  contoh  misalnya  dalam  hal  penagihana kami  telah  meberhentikan  dan  tidak  menggunakan  denda,  melainkan  kami  menagih dengan  memberikan  ayat-ayat  lewat    surat  teguran  atau  email,  bahwa  memang kewajiban membayar hutang hukumnya wajib atau fardhu ”.
Kemudian  jika  bulan  ketiga  sama  sekali  tidak  ada  respon  dari  nasabah,  dinyatakan kredit  macet  atau  over  limit,  pihak  BNI  Syariah  akan  menon-aktifkan  aplikasi  dan penghapusan buku. Pihak BNI Syariah tidak menyediakan Debt Collector , langkah terakhir yang ditempuh  adalah  dengan  jalur  hukum  yaitu  pelelangan  akan  tetapi  sistem  yang  digunakan adalah  sistem  keadilan,  yang  mana  pihak  bank  hanya  mengambil  sisa  pokok  pembiayaan, margin /keuntungan tidak akan dihitung lagi, jika ada sisa dikembalikan kepada pihak nasabah. Landasan  utama  dan  Dasar  BNI  Syariah  Kota  Makassar  masih  tetap  bertahan menerapkan eksistensinya pada produk syariah Card, menilik bahwa Bank syariah lain menolak dan  memberhentikan  aplikasinya,  dengan  alasan,  Pihak  BNI  Syariah  berusaha  mengkaji agar sistem yang diterapkan sesuai dengan syariah.

## Bapak Ade Setiadi berpendapat bahwa
“Keunggulan dari Hasanah Card, Jika orang memilih untuk bersyariah satu-  satunya pilihan adalah BNI Syariah sebab produk yang kami tawarkan masih   unggul dibanding  dari  Bank  lain,  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  masyarakat  terkhusus  umat muslim untuk berhijrah”
BNI  Syariah  berusaha  untuk  selalu  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam menjalankan  iB  Hasanah  Card.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  usaha  BNI  Syariah  dalam menyempurnakan  dan  terus  mengkaji  produk  kartu  kredit  syariahnya,  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  usaha  BNI  Syariah  dalam  menyempurnakan  dan  terus  mengkaji  produk  kartu kredit  syariahnya,  Dalam  usaha  menghindari  praktek  riba,  gharar  dan  israf.  Pihak  Bank berpendapat adanya kartu kredit Syariah menajadi sebuah pilihan tepat bagi umat muslim di Indonesia  khususnya,  dan  di  dunia  umumnya  untuk  solusi  berbelanja  bijak  dengan menggunakan kartu kredit yang berlandaskan syariah.

## C. Bentuk Kerjasama antara BNI Syariah dengan MasterCard
BNI  Syariah  sebagai  bagian  dari  PT.  BNI  (Persero)  Tbk,  yang  telah  lebih  dulu bekerjasama  dengan  MasterCard  yang  menerbitkan  kartu  kredit  BNI.  Dalam  menerbitkan Hasanah  Card,  BNI  Syariah  melanjutkan  kerjasama  dengan  MasterCard  yang  merupakan penyedia“ brand ”dan jaringan. Dalam proses penerbitan kartu kredit, sebuah bank diharuskan melakukan kerjasama dengan sebuah provider kartu kredit.
Dalam  menerbitkan  Hasanah  Card.  BNI  Syariah  bekerjasama  dengan  MasterCard sebagai provider jaringan sama seperti kartu kredit konvensional. BNI Syariah perlu meminta nomor  bank  atau  Bank  Identification  Number  (BIN)  yang  berjumlah  6  digit  kepada MasterCard sebagai bukti bahwa BNI Syariah telah bekerjasama dengan MasterCard. Hal ini dikarenakan BNI Syariah hanya meneruskan kerjasama yang sudah terjalin antara MasterCard dengan  PT.  BNI  (Persero)  Tbk.  Hubungan  yang  terjalin  antara  BNI  Syariah  dengan MasterCard  hanya  sebatas  MasterCard  sebagai  penyedia  jaringan  transaksi  International  dan BNI Syariah sebagai salah satu partner kerja dari MasterCard yang menggunakan jasa jaringan International  tersebut.  Sedangkan  perhitungan  yang  digunakan  dalam  segala  jenis  transaksi adalah  sesuai  dengan  sistem  kerja  dari  masing-masing  bank,  yang  dalam  hal  ini  berarti perhitungan  yang  digunakan  BNI  Syariah  adalah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Kewajiban antara  bank  penerbit  kartu  terhadap  MasterCard  hanya  pembayaran  tagihan  per  bulan berdasarkan  jumlah  kartu  beredar  atau  jumlah  transaksi  tanpa  adanya  penambahan  beban bunga.  Hubungan  kerjasama  (bermuamalah)  dengan  pihak  MasterCard  (konvensional) dimungkinkan selama akad yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
Pembagian  keuntungan  pihak  BNI  Syariah  dengan  pihak  provider  master  card tergantung  kesepakatan,  tegantung  kerjasama  dan  pembagian  nisbah  menurut  pihak  bank 50:50.
Dalam  aplikasi  Hasanah  Card  di  daerah  Kota  Makassar  dengan  Code  Mastercard, transaksi  tersebut  dapat  digunakan  di  merchant  manapun,  namun  tidak  digunakan  dalam transaksi  non  syariah  yang  tidak  diperbolehkan.  Di  daerah  makassar  sendiri  transaksi  tidak dapat  berlaku  seperti  di  tempat  hiburan  atau  karaoke  dan  bar,  hotel,  café  yang  menjual minuman  keras.  Segala  betuk  produk  maupun  tempat  yang  dilarang  dalam  syariah  terdapat kode  merchantnya  dan  tertolak  otomatis  apabila  produk  tersebut  terdapat  unsur keharamannya.
Adapun  penjelasan  dari  Bapak  Muhajirin  selaku  Kordinator  Kartu  Kredit  Syariah mengenai dasar penggunaan Hasanah Card bagi nasabah, mengatakan.
“Kemampuan  bank  untuk  mengawasi  tiap  nasabah  yang  bertansaksi  sudah semampunya  dilaksanakan,  pihak  bank  menjelaskan  pada  awal  pembukaan dikembalikan  kepada  nasabah.  Hal  tersebut  guna  menghindari  penggunaan  nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan”.
Realita  saat  ini  dalam  penggunaan  kartu  kredit,  biasanya  ada  dua  tipe  nasabah.  Pertama, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Kedua, pengguna kartu kredit untuk  style  atau  gaya  hidup  mewah,  dan  ini  merupakan  salah  satu  teori  kebutuhan
konvensional  yang  dianut  oleh  Abraham  Maslow  mengenai  kebutuhan  akan  harga  diri  yang pada umumnya mencerminkan berbagai simbol-simbol status, (Sarwono, 2000: 174) Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang  diperbolehkan.  Jadi  apapun  objeknya,  transaksi  dapat  menggunakan  kartu  kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Namun dengan kemampuan pihak BNI Syariah membatasi pembelanjaan pada  produk-produk  yang  halal  saja  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk  tidak  berlaku konsumtif  atau  bermewah-mewahan  dalam  berbelanja.  Prinsip  ini  adalah  tidak  mendorong pengeluaran  yang  berlebihan  atau  atau  israf.  Menurut  bahasa,  israf  adalah  menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Israf juga berarti berlebih-lebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, israf berarti melewati batas dalam  hal  makan,  minum,  berpakaian,  bertempat  tinggal,  dan  keinginan  yang  tersembunyi dalam  jiwa  manusia.  Allah  berfirman  dalam  (QS  AI-Isra‟/17:  27)  mengenai  pelarangan  israf sebagai berikut:
ا ٗسي ِصَب ا َۢسيِبَخ ۦِيِدبَبِع ِةوُوُرِب  َكِّب َسِب  َٰىَفَك َو  ٖٖۗحوُو ِدۡعَب  ۢهِم ِنو ُسُقۡلٱ َهِم بَى ۡكَل ٌَۡأ  ۡمَك َو

## ٧٦
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  pemboros-pemboros  itu  adalah  saudara-saudara  syaitan  dan  syaitan  itu  adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS.Al-Isra‟/17: 27).
Pada  praktek  di  kartu  konvensional  tidak  terdapat  pagu  maksimal  pembelanjaan, sehingga  card  holder  dapat  dengan  bebas  menggunakan  kartu  kredit.  Meskipun  dalam penerapannya  syariah  card  membatasi  pagu  maksimal  pembelajaan,  akan  tetapi  pihak  bank juga belum sepenuhnya mampu untuk membatasi segala tindakan pengeluaran nasabah setiap bulannya,  pada  dasarnya  pihak  bank  menganggap  bahwa  syariah  card  muncul  sebagai  alat pemuas  kebutuhan  dikatakan  salat  satu  karyawan  bank  BNI  Syariah,  menurutnya  dalam memasarkan  hasanah  card  ditekankan  orang  yang    memakai  kartu  kredit  untuk    tujuan konsumtif,  karena  orang  yang  memiliki  banyak  uang  tidak  akan  bertransaksi  dengan  syariah card apalagi berhutang. Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan teori yang ada tidak sejalan dengan konsumsi islam, hal tersebut pula yang mendasari profesor di IIUM Malaysia  Daud Bakar,  serta  pimpinan  DPS  Sulbar  Prof  Halide  mengatakan  bahwa  kartu  kredit  apapun jenisnya  tidak  sebaiknya  diberlakukan  karena  sesuai  pernyataan  dari  pihak  bank  hal  tersebut sebenarnya  menganjurkan  masyarakat  berhutang  dan  belaku  konsumtif.  Karena  tidak  sedikit pula nasabah yang mengalami over limit atau kredit macet.
Tiap  Bank  memiliki  cara  marketing  masing-masing  untuk  meyakinkan  nasabah  agar tertarik  menggunakan  produknya,  Bank  BNI  Syariah  Kota  Makassar  juga  menerapkan  hal tersebut,  seperti  halnya  berkerja  sama  dengan  beberapa  merchant  memberikan  promo  atau diskon, seperti tahun kemarin pihak bank BNI Syariah bekerja sama dengan Restauran Solaria, nasabah  yang  datang  akan  diberikan  potongan  jika  menggunakan  kartu  Hasanah  Card, kemudian tahun  ini Mcd masih memberlakukan promo, juga ada beberapa hotel syariah, dan agent  perjalanan  wisata  dengan  perjalanan  syariah  yaitu  umrah  atau  haji,    nasabah  bisa mendapatkan diskon dengan memakai kartu kredit tersebut. Begitupun dengan berbagai fitur yang  disediakan  dalam  iB  Hasanah  card  diantaranya Smart  spending,  Dana  plus ,  dan Excecutive Lounge . Beberapa  fitur  tersebut  terdapat  promo  yang  telah  ditetukan  langsung  dari  pihak penerbit  kartu  untuk  dinikmati  pemegang  kartu  diantaranya  Smart  Spending  dimana merupakan  layanan  cicilan  dengan  jangka  waktu,  hal  ini  dapat  membantu  nasabah menentukan jangka waktu pelunasan utang sejauh mana  mereka mampu melunasinya demgan cicilan nol persen. Kemudian excecitive lounge merupakan pelayanan khusus untuk nasabah
prioritas dalam pelayanan penerbangan tanpa mengurangi point dalalm syariah card namun ini hanya diperuntukkan kepada nasabah prioritas, dan yang terakhir dana plus merupakan untuk melakukan  transfer  dana  dari  Ib  Hasanah  Card  ke  rekening  tabungan  pemegang  kartu dimanapun,  yang  mana  biaya  administrasinya  tidak  diatur  dalam  fatwa.  Besarnya  biaya administrasi danaplus didasarkan pada perhitungan setiap transaksi senilai Rp.25.000, dengan maksimum penarikan 1.200.000, setiap perhitungn danaplus akan diberlakukan Rp.25.000 per 1.200.000.
Hal  tersebut  menurut  pihak  dari  bank,  merupakan  biaya  administrasi  atau  fee,  atau biaya  sewa  yang  dikenakan  dari  pihak  bank.  Namun  pada  dasarnya  ini  kembali  pada kesepakatan awal. Dimana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan di awal akad.
Dalam  peraturan  BI  No.  11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan  Good  Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan lima prinsip. (1) transparansi, yaitu  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang  material  dan  relevan  serta keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusn.  (2)  akuntabilitas  kejelasan  fungsi  dan pelaksanaan  pertanggungjawaban  organ  bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan  efektif.  (3) pertanggungjawaban  yaitu  kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat.  (4)  proffesional  memiliki kompetensi,  mamppu  bertindak  obyektif  dan  bebas  dari  prngaruh/tekanan  dari  pihak manapun  serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi    untuk  mengembangkan  bank  syariah.  (5) kewajaaran    yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak stakeholders berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.(BI, 2009) Berdasarkan  PBI  tersebut  diatas,  Bank  BNI  Syariah  sebagai  penerbit  kartu  dalam menentukan    biaya  administrasi  sebuah  produk  harus  berlandaskan  kelima  dasar  tersebut (transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  proffesional,  kewajaran).  Dalam  segala bentuk  penetapan  biaya    baik  itu  iuran    bulanan,tahunan,  maupun  biaya  administrasi  dalam setiap  transaksi  pihak  bank  harus  benar-benar  transaparan  dalam  mebrikan  penjelasan informasi, agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.
Peneliti berpendapat dalam hal perhitungan biaya administrasi fitur dana plus, adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya kesepakatan antara nasabah dengan bank. Al-Quran secara jelas menyatakan dalam hal sewa menyewa, harus ada kejelasan dan  keridhoan satu sama lain.

## D. Sudut Pandang Pihak Akademisi dan Regulator dalam Penerapan Syariah Card di Kota Makassar
1. Sudut Pandang Akademisi
Salah  seorang  akademisi  di  bidang  keuangan  UIN  Alauddin  Makassar,  Ibu  Rika berpendapat bahwa “Menurut  saya  kartu  kredit  dianggap  perlu  karena melihat  zaman  sekarang  ini  sudah sangat mengalami perkembangan, kebijakan yang  diterapkan juga sudah banyak yang berubah, contoh di jalan tol saja saat ini sudah menggunakan e-money sewaktu orang mau bayar apa-apa ngak usah bawa cash, ditempel saja kartu kreditnya atau e-money nya kemudian masukkan pin, dan bisa langsung pesan. Masyarakat sebenarnya dituntut untuk  berlaku  efisiensi.  Kenapa  BI  ngotot  mengeluarkan  kebijakan  yang  semua berbasis elektronik, supaya biaya untuk pencetakan uang lebih rendah, kemudian uang beredar dicatat dengan baik dan terecord langsung”.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa melihat realita perkembangan masyarakat modern saat ini perlakuan terhadap kartu kredit syariah diperlukan, namun menurut pihak akademisi cara  bank  syariah  dalam  memberikan  kartu  kredit  harus  melihat  siapa  orang  yang  sebaiknya
diberikan itu penting. Dasar utama mengapa pihak akademisi membolehkan pelayanan produk jasa Syariah Card menurut Ibu Rika.
“Karena memang Bank Syariah dituntut untuk mempunyai kinerja yang sama dengan Bank Konvensional, dan salah satu alat yang dipakai produk dari bank itu adalah kartu kredit dan pihak BNI Syariah memang harus mengkaji bagaimana caranya agar tidak terkesan mendorong ke arah konsumtif seperti Bank Konvensional”
Adapun fungsi Syariah Card dari sudut pandang akademisi adalah :
a. Sebagai alat pengelola keuangan
b. Sebagai alat pelengkap kebutuhan tetapi bukan keinginan
c. Membantu  meringankan  pembayaran  atau  dengan  kata  lain  menalangi  terlebih  dahulu pembayaran atau pembiayaan dari masyarakat
Dalam  poin-poin  tersebut  mengandung  makna  setiap  masyarakat  terkhusus  umat muslim  sebaiknya  dalam  berperilaku  konsumen  tidak  hanya  mencari Utility maksimum  atau memaksimumkan  kepuasan  materil.  Dengan  kata  lain  menghabiskan  seluruh  anggaran  atau pendapatan  yang  dimiliki  demi  untuk  memiliki  barang  yang  disenanginya,  yang  mana  ketika sesorang  akan  merasa  puas  ketika  memiliki  banyak  barang  daripada  memiliki  sedikit (more  is better)
Dalam  sudut  pandang  Perilaku  Konsumsi  Islam  Utilitas  bukan  sesuatu  yang bertentangan  dengan  maslāhah  bahkan  dalam  Islam  seorang  Muslim  juga  harus  rasional. Namun, utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka tetapi juga di batasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan (P3EI, 2009: 219).
Sesuai dengan point ke-dua dari pendapat yang disebutkan oleh Ibu Rika, seseorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam  kegiatan  konsumsi  apabila  konsumsi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ajaran  agama, dimana  Kartu  Kredit  Syariah  bukan  sebagai  alat  untuk  berbelanja  dengan  sifat  ke  arah konsumtif  melainkan  hanya  sebagai  alat  pembantu  pemenuhan  kebutuhan  bukan  pemuas keinginan.  Kaidah  yang  dapat  diacu  sebagai  pedoman  dalam  berkonsumsi  adalah  (Q.S  Al- Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :
ب ٗما َوَق َكِلََٰذ َهۡيَب َنبَك َو ْاو ُسُتۡقَي  ۡمَل َو ْاوُف ِس ۡسُي  ۡمَل ْاوُقَفوَأ ٓاَذِإ َهيِرَّلٱ َو ٧٦
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir,  dan  adalah  (pembelanjaan  itu)  di  tengah-tengah  antara  yang  demikian.(Q.S:Al- Furqan(25):67).
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Islam  menganjurkan  seseorang  untuk  mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang  kita  harapkan  bukan  berdasarkan  apa  yang  dikonsumsi  melainkan  kenikmatan  yang diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  hamba-Nya  yaitu  dengan  mensyukuri  nikmat  yang  telah diberikan.
2. Sudut Pandang Regulator
Dalam hal ini pihak regulator adalah pihak yang menyusun aturan-aturan  pelaksanaan pengelolaan. Penetapan hukum berlakunya BNI Syariah mengikuti UU Perbankan, DPS dan Fatwa MUI. Sehingga dalam tulisan ini sudut pandang Ulama MUI juga diperlukan. Menurut salah  satu  Dewan  Pengurus  MUI  di  Kota  Makassar  tentang  pandangannya  mengenai penerapan Syariah Card yaitu Bapak Rasyid berpendapat bahwa :
“Sebagai  MUI,  tidak  ada  solusi  praktek  detail  dari  tafsir,  hadits  dan  ulama,  sehingga praktek  tersebut  dibolehkan,  sepanjang  belum  ada  solusi  lain,  kartu  krdeit  syariah merupakan alat untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi”
Pihak  MUI  mengganggap,  hal  tersebut  merupakan  alat  atau  tekhnologi  kemudahan. Sehingga  dibolehkan.  Ulama  tersebut  menunut  pada  ayat  Allah  dalam  firmannya  (QS.  Al. Baqarah; 185)
Terjemahannya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. " (QS. Al- Baqarah; 185).
Kemudian  dari  Anas  in  Mali Radhiyallahu  'Anhu ,  ia  berkata:  Rasulullah Shallallahu  'Alaihi Wasallam bersabda:
"…. Permudahlah  dan  jangan  persulit,  berilah  buatlah  mereka  gembira  dan  jangan  buat  mereka lari…. " (Muttafaq 'Alaih).
Sehingga menurut Drs.Rasyid sepanjang belum ada solusi yang tepat maka itu diperbolehkan. Pemakaian kartu kredit dianggap lebih aman dibanding membawa uang kas, melihat maraknya tindak kriminal saat ini.
“Islam menganjurkan kita harus aman, harus cepat dan harus mudah”
Mengenai  penetapan  biaya  dan  denda  yang  dikenakan  dari  pihak  Bank,  Pihak  MUI berpendapat selama pihak nasabah tidak merasa terbebani melainkan tertolong karena adanya produk tersebut itu dikatakan halal dan boleh dalam pemakaiannya, akan tetapi jika nasabah sudah  merasa  dibebani  itu  sudah  menjadi  haram  hukumnya.  Sebagai  bentuk  perumpamaan dalam ayat yang dijelaskan oleh Drs.Rasyid mengatakan bahwa “siapapun  yang  meminta  tambah  adalah  riba,  hal  tersebut  belum  tentu  terjadi,  perlu pemahaman dan cara yang berfikir yang tuntas, sehingga islam mampu mengkaji hal- hal demikian. selama kedua belah pihak merasa tidak terbebani dan tidak dirugikan dan dengan dasar senang suka sama suka pernyatan diatas belum tentu dikatakan Riba”
Adapun mekanisme Syariah Card yang benar Menurut pandangan MUI :
a. Semakin banyak orang muslim yang menjadi investor sistem kartu kredit syariah semakin mudah diperbaiki
b. Semakin  kurang  investor  muslim  yang  menginginkan  pola  syariah  semakin  kaku pelaksanaan kartu kredit. Menurut  pihak  MUI,  keberadaan  muslim  di  Indonesia  terkhusus  di  wilayah  Kota Makassar sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian, Banyaknya masyarakat yang menggunakan  uang  atau  modalnya  sebagai  alat  berproduktif  dan  menginvestasi  uangnya  ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sesuai landasan syariah, sistem dan pelaksanaan kartu kredit akan semakin mudah berkembang dan meningkat.
3. Sudut Pandang Nasabah atau Pengguna
Selain  dari  bidang  keuangan  informan  yang  terkait  juga  merupakan  pengguna  dari kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syariah.
Menurut Ibu Rika fungsi dari kartu kredit dari sudut pandang pengguna.
“Kartu  kredit  itu  bukanlah  sebagai  alat  utang  piutang  tetapi  hanya  alat    untuk membantu pengelolaan keuangan sesorang, terlebih lagi apabila telah berumah tangga kartu  kredit  sangat  berfungsi  dalam  mengontrol  dan  mengelola  manajemen  kas keuangan rumah tangga“.
Menurutnya  Setiap  kali  apply  kartu  kredit  bukan  atas  dasar  berutang  melainkan  ada benefit yang diperoleh diantaranya dari diskon ataupun promosi cicilan 0% dan kebanyak yang dirasakan saat ini dept store ataupun pusat perbelanjaan lainnya lebih banyak menerapkan diskon ataupun  promo  dengan  menggunakan  kartu  kredit  dibandingkan  dengan  pembayaran  tunai dan  itu  sangat  membantu  dan  memudahkan  baginya  dalam  bertransaksi  maupun  mengelola keuangannya.
Dari  hasil  data  praktek  maupun  informasi  yang  diambil  dari  beberapa  sumber kemudian dikaji dan dikaitkan dengan teori yang ada, keberadaan kartu kredit syariah dianggap telah  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  yang  telah  ditetapkan, meskipun  sebelumnya  pernah  menerapkan  perlakuan  yang  berbeda  namun  telah  dihentikan. Menurut pendapat beberapa pihak Syariah Card dianggap perlu karena memudahkan transaksi, efisien dan aman untuk dibawa, kemudian membantu mengelola keuangan, sepanjang nasabah mampu mengontrol dirinya untuk tidak berlaku konsumtif atau israf, dan mengaplikasikannya sesuai  jalur  syariah  berdasarkan  al‟Quran  dan  Hadits.  Adapun  temuan  kesesuaian  prinsip syariah pada aplikasi iB Hasanah Card di BNI Syariah dapat dilihat pada tabel 4.4.

## Tabel 4.4 Temuan Pembahasan Kesesuaian Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa
Dengan Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card Bank BNI Syraiah No Prinsip Syariah dan Mekanisme Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006 Mekanisme Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah Ket 1 Tidak adanya tambahan atau penetapan bunga (Riba) Pada  transaksi  akad  Qardh  (utang- piutang)  yaitu  pinjam  atau  transaksi tarik  tunai  di  ATM  tidak  ditetapkan bunga dari pokok pinjaman. Administrasi  dikenakan  Rp.  25.000  per transaksi  namun  pendapatan  non  bank melainkan vendor ATM karena menurut pihak bank Vendor ATM juga mempunyai  biaya  operasional  yang dikeluarkan terhadap mesin ATM Sesuai 2. Iuran Keanggotaan, akad ijarah . penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan ( rusum al- udhwiyah ) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai biaya sewa atau imbalan atas isin penggunaan fasilitas Annual  mebership  fee dan monthly membership  fee (iuran  tahunan  dan bulanan)  diterapkan  pihak  bank  BNI Syariah  sebagai  biaya  keanggotaan  dan biaya sewa masa perpanjaangan kartu Sesuai
3 Akad Kafalah , penerbit kartu boleh menerima fee atau keuntungan dari pemegang kartu atas pemberian Kafalah Penerbit  kartu  Bank  BNI  Syariah memperoleh  keuntungan  atau fee dari pemegang  kartu  atau  anggota  nasabah atas  pemberian  jaminan  dari  kerjasama dengan merchant. 3 Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) Pihak  bank  menentukan  limit  pagu terhadap  kemampuan  nasabah,  namun pada  prakteknya  pihak  bank  belum sepenuhnya  mampu  untuk  membatasi pengeluaran  nasabah,  pihak  bank  tidak mengklasifikasikan    kemampuan  setiap nasabah  dalam    membayar  hutang. Sehingga  masih  banyak  dari  pihak nasabah  yang  mengalami  ver  limit  atau kredit  macet.    karena  pada  realitanya pihak bank menyatakan bahwa keberada syariah card untuk keperluan konsumtif masyarakat atau nasabah. Belum sesuai 4 Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, adanya kejelasan dalam bertransaksi (gharar) Batasan Logo MasterCard dlam membatasi transaksi non-syariah Sesuai 5 Tidak diatu dalam fatwa mengenai fitur yang berlaku Biaya administrasi dari fitur danaplus yang didasari besarnya dari nilai transfer atau transaksi sebesar Rp.25.000 per minimum transaksi, yang ketentuannya dijelaskan di awal akad pada saat nasabah ingin melakukan transaksi tersebut Belum sesuai 6 Denda Keterlambatan/ Biaya Tadwidh, Penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya- biaya riil kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu Dulu ada dan diakui, namun perhitungan denda keterlambatan atau biaya tadwidh berdasarkan hari atau jangka waktu keterlambatan pembayaran si nasabah, berbeda dengan yang ditetapkan fatwa, namun penerappan ini telah dibekukan sejak satu tahun terakhir
Sesuai

## PENUTUP
a. Simpulan
1. Bank  BNI  Syariah  Kota  Makassar  pada  umunya  sudah  menjalankan  operasional IbHasanah  Card  sesuai  dengan  fatwa  yang  berlaku  No:54/DSN-MUI/X/2006  tentang Syariah  Card.  Sebagai  Bank  Syariah,  BNI  Syariah  berusaha  untuk  selalu  menerapkan prinsip-prinsip  syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha  BNI  Syariah  dalam  menyempurnakan  dan  terus  mengkaji  produk  kartu  kredit
syariahnya,  Dalam  usaha  menghindari  praktek  riba,  gharar  dan  israf.  Namun  pada realitanya  pihak  bank  belum  sepenuhnya    mampu  mengkordirnir  pengeluaran  anggota nasabah  sehingga  masih  banyak  yang  mengalami  over  limit  atau  kredit  macet,  meskipun telah  ditetapkan  pagu  maksimal,  karena  menurut  pihak  bank  BNI  Syariah  Makassar kebaradaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.
2. Untuk  menghindari  praktek  riba,  BNI  Syariah  tidak  mengambil  keuntungan  dalam transaksi  utang  piutang,  dan  akan  menonaktifkan  Hasanah  Card  bagi  nasabah  yang  lalai membayar  kewajiban  bulanannya  sampai  kewajiban  itu  terlunasi,  serta  menghapuskan biaya denda yang sama diberlakukan oleh pihak bank konvensional, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari peraktek israf  BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar  nasabah tidak menjadi konsumtif. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya  mampu mengkordirnir pengeluaran  anggota  nasabah  sehingga  masih  banyak  yang  mengalami  over  limit  atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar kebaradaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.
3. Berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  menyikapi  adanya  kartu  kredit  syariah  saat  ini khususnya  di  Makassar  selain  dari  praktisi,  yaitu  akademisi  dan  regulator  yang  turut memberi  pandangannya.  Mereka  menganggap  kartu  kredit  syariah  dianggap  perlu  di  era tekhnologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini sepanjang berada di jalur yang sesuai dengan syariah. Pihak akademisi dan regulator menganggap Syariah Card adalah alat yang  memudahkan  bertransaksi,  sebagai  alat  bantu  mengelola  manajemen  kas  keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menganakan uang tunai.

## b. Saran
Hasanah  Card  sebagai  kartu  kredit  dengan  prinsip  Syariah  dapat  menjadi  alternatif  bagi masyarakat,  dengan  tingkat  loyalitas  syariah  yang  tinggi,  yang  mendapatkan  kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar BNI Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap lebih perlu meningkatkan  pengkajian  terhadap  aplikasi  sehingga  kualitas  hasanah  Card    tidak melenceng dari prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Haritsi,  Ahmad.  2010. Al-Fiqh  AI-Iqtishadi  li  Amiril  Mukminin  Umar  Ibn  Al-  Khaththab , diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari. Jakarta Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan . Rineka Cipta: Jakarta Awaluddin,  M.  2017. Pengaruh  Kepribadian  Entrepreneuship  Islam  Dan  Akses  Informasi  Terhadap Strategi Bisnis Dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Di Kota Makassar . Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 79- 97.
Baalbaki, Munir. 2006. Kamus Al Maurid. Halim Jaya: Surabaya Bachtiar, Hasnan. 2009. Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam. Ulumuddin Denzim.  Lincoln.  1994. Hand  Book  of  Qualitative  Research,  Sage  Publication. Thousan  oaks: London. Departemen  Agama  RI  Al-Quran  dan  Terjemahnya.  2009. AL-Quranul  Karim. PT  Sygma Examedia Arkanleema: Bandung
Fauzia,Yunia, Ika.Dkk. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam . Kencana: Sidoarjo GhozalidanChariri, 2017. Teori Akuntansi . BadanPenerbit UNDIP: Semarang
Haetami,  Enden.  2015. Perkembangan  Teori  Maslahah  “Izzu  al-Din  Bin  Abd  al-Salam DalamSejarahPemikiranHukum Islam. Asy-Syari‟ah Hidayat,  Ganjar.  2012. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Kartu  Kredit  Syariah  (Studi  Tentang  IB Hasanah Card BNI Syariah). Skripsi .UIN SunanKalijaga: Jogyakarta Ibrahim,  Johanes.  2004. Kartu  Kredit  Dilematis  Antara  Kontrak  dan  Kejahatan. RefikaAditama: Bandung
Ibrahim,  Azharsyah.  2010. Kredit  dalam  Hukum  Syariah  (Kajian  terhadap  Akad  dan Persyaratannya).Skripsi . FakultasSyariah, IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh Johannes, Ibrahim. 2004. Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan .PT Refika Aditama: Bandung
Kahf, Mozer. Dkk. 2010. Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah. PT. Aqwam Media Profetika: Solo Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Majalah Modal. 2003.edisi No. 8/1 Modal, 1 Juni 2003:9 Muhammad, 2005. Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam . BPFE: Yogyakarta Muis,  Hidayat.  2012. Analisis  Penerapan  Fatwa  DSN-MUI/vii/2004  TentangTa‟widh  pada Pembiayaan mudharabah di PT Syariah Bukopin , Skripsi . UIN SyarifHidayatullah: Jakarta Mustofa, Azmi, Ulul. 2015. Syariah Card Perspektif Al MaqashidSyariah.Jurnal. Vol. 01. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. Ekonomi Islam . PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Qadarwi, Yusuf.1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. GemaInsani Press: Jakarta Republika. 2011. Mengikuti Tren Nasabah Syari‟ah. Silvia,  Desti.  2004. Tinjauan  Fiqh  Muamalah  Terhadap  Pelaksanaan  Penentuan  Biaya  (Fee)  Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D . Alfabeta: Bandung Sukirno, Sadono. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Susilo, Sri, Y. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat: Jakarta Ushwa, Nurul. 2016. Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah.Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta Zuhdi, Harfin, Muhammad. 2013. Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. Jurnal. Istinbath 12.