Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## IMPLEMENTASI  FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH  PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR)

## Dini Pratiwi
Alumni Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## M. Kholil Nawawi
Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor dan
Wakil Dekan Bidang Pengelolaan Sumberdaya FAI-UIKA Bogor

## Kamalludin
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FAI-UIKA Bogor

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep murabahah menurut fatwa DSN MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000, dan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI mengenai murabahah pada produk pembiayaan konsumtif di BNI Syariah.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Oto iB Hasanah di BNI Syariah Bogor, belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam fatwa Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah. Dikarenakan ada tiga poin ketentuan fatwa yang belum sesuai pelaksanaannya di BNI Syariah Cabang Bogor, diantaranya yakni, pertama fatwa yang menyebutkan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, namun pada prakteknya yang membeli barang bukanlah bank tetapi nasabah dengan cara mewakilkan pihak bank. Dan hal ini menjadikan nasabah yang memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, kedua dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang setelah barang dari pihak ketiga (supplier), jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang memang benar-benar menjadi milik bank. Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Adapun alasan pihak Bank BNI Syariah memilih nasabah untuk mewakilkan pembelian barang adalah agar pihak nasabah lebih puas dan yakin atas pilihan nasabah itu sendiri. Dan yang ketiga , ketika nasabah secara sengaja menunda-nunda pembayaran maka masalah ini diserahkan ke pengadilan negeri setelah dilakukan musywarah tentunya. Namun hal ini bertentangan dengan  ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa jika nasabah menunda-
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Konsumtif, Fatwa DSN

## Abstract
This research is a field research. The purpose of this study is to investigate the concept of murabaha according to DSN MUI fatwa No: 04 / DSN-MUI / IV / 2000, and to know the implementation DSN MUI fatwa on murabaha on consumptive finance products in BNI Syariah.
From the results of this research noted that the implementation of the agreement on the financing murabaha Oto BNI Syariah iB Hasabah Bogor, not fully in accordance with the rules specified in the DSN MUI fatwa Fatwa No: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 About Murabaha. There are three points that have not been corresponding provisions fatwa implementation in BNI Syariah Bogor, among which, the first fatwa stating that the bank must submit all matters relating to the purchase, but in practice the purchase of goods is not a bank but the client in a way represents the bank. And this makes the customer that tells all matters relating to the purchase, both in the implementation of the bank's financing represents to customers to buy goods after the goods of third parties (suppliers), Murabaha sale and purchase must be made after the goods are indeed belong to the bank. In accordance with the provisions of DSN fatwa No.04 / DSN-MUI / IV / 2000, which states that if banks want to delegate to customers to buy goods from a third party, murabaha sale and purchase contract must be made after the goods are, in principle, belong to the bank. The reason for the Bank BNI Syariah customers choose to represent the purchase of goods is that the customers are more satisfied and confident on the customer's own choice. And third, when customer is deliberately delaying the payment of the issue submitted to the court after musywarah course. But this is contrary to the provisions fatwa stating that if customers delaying payment intentionally, or if one party does not fulfill its obligations, the settlement is done through the National Sharia Arbitration Board after no agreement was reached by mushawara.
Keywords: murabaha, consumptive finance product, DSN fatwa

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  skim  fiqh  yang  paling  popular  digunakan  oleh  perbankan  syariah adalah  skim  jual  beli  murabahah.  Seperti  di  perbankan  syariah  internasional, transaksi  murabahah  merupakan  suatu  transaksi  terbesar  juga  di  Bank  Syariah  di Indonesia, karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan dibandingkan  dengan  yang  lain. 1 Transaksi  murabahah  ini  lazim  dilakukan  oleh Rasulluah  SAW  dan  para  sahabatnya,  secara  sederhana  murabahah  berarti  suatu
1 Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Fajar  Media  Press,  2012. h.305.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah  keuntungan  yang  disepakati. Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan  dan  keuntungan  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Akad  ini merupakan  salah  satu  bentuk natural  certainty  contract ,  karena  dalam  murabahah ditentukan berapa required rate of profit ( keuntungan yang diperoleh). 2
Pada  prinsipnya,  murabahah  adalah  transaksi  kepercayaan  (trustworthiness), sebab pembeli  telah  mempercayakan penjual  untuk  menentukan  harga asal barang yang  dibelinya.  Oleh  karena  itu,  ketika  bank  menawarkan  skim  pembiayaan murabahah,  maka  sebenarnya  bank  menawarkan  kepercayaan  yang  tinggi  kepada nasabah,  dan  sebaliknya  nasabah  juga  memberikan  kepercayaan  yang  penuh kepada pihak bank.
Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasiskan bunga tetap. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin  yang disepakati. Dalam jual  beli  ini,  penjual  harus  memberitahu  harga  pokok  pembelian  barang  dan menentukan  tingkat  keuntungan  tertentu  sebagai  tambahan  dan  menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan  nasabah,  bukan  hanya  pinjaman  semata  sebagaimana  dalam  sistem kredit di perbankan konvensional. 3
Dasar Hukum dari  Murabahah terdapat dalam QS Surat Al Baqarah ayat 275 …
“…  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba…”(QS.  Al Baqarah :275)
Dari  ayat  di  atas  diterangkan  bahwa  al-bai’  yang  artinya  jual  beli  disamakan dengan murabahah, para ulama mengartikannya sebagai penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Dan apabila transaksi yang dilakukan oleh penjualan  dan  pembelian  tidak  disepakati  bersama,  ini  sudah  termasuk  riba.  Maka dapat disimpulkan bahwa murabahah yang dilakukan adalah suatu pembelian suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Pembiayaan  murabahah  merupakan  konsep  yang  cocok  untuk  digunakan dalam  pembiayaan  modal  kerja,  investasi  dan  konsumtif.  Tetapi,  pembiayaan murabahah sendiri menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati nasabah untuk memenuhi  kebutuhan  konsumtif  mereka,  tidak  terkecuali  pada  pada  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  Syariah. BNI  Syariah hadir,  tampil  dan  tumbuh   sebagai  bank  yang mampu  memadukan  idealisme  usaha  dengan  nilai-nilai  rohani,  yang  melandasi kegiatan operasionalnya.
Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Syariah  pada  tahun  2014  ini  akan  fokus menggarap  sector  pembiayaan  konsumtif.  Hal  tersebut  berkaca  dari  pertumbuhan pembiayaan di tahun 2013 yang cukup signifikaan. yakni sektor pembiayaan tumbuh 41,85 persen atau meningkat dari Rp 208 M menjadi Rp 295 M diakhir tahun 2013. Di tahun 2014 ini, BNI Syariah menargetkan pembiayaan bertumbuh 42 persen dengan komposisi  90  persen  dari  pembiayaan  konsumtif  dan  10  persennya  untuk
2 Adiwarman Karim, Bank islam ,Jakarta:Rajawali Pers, 2011,h.113.
3 Syamsun Nahar,” Pembiayaan Jual Beli Murabahah” ,
diakses dari http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/316/593050/pembiayaan-jual-beli-murabahah,  pada  tanggal 3 Mei 2014
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
pembiayaan  produktif 4 .  Pembiayaan  konsumtif  dengan  skema  murabahah  yang ditawarkan BNI Syariah diantaranya adalah ;
a.  BNI  Syariah  KPR  Syariah  (Griya  iB  Hasanah)    adalah  fasilitas  pembiayaan konsumtif  yang  diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  membeli, membangun,  merenovasi  rumah  (termasuk  ruko,  rusun,  rukan,  apartemen  dan sejenisnya),  dan  membeli  tanah  kavling  serta  rumah  indent,  yang  besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.
b.   Oto  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  murabahah  yang diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
c.  Multiguna  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  yang  diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan  berupa  barang  yang  dibiayai  (apabila  bernilai  material)  dan  atau  fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap. 5
Bank  BNI  Syariah  sebagai  bank  milik  pemerintah  yang  sudah  mendapat kredibilitas yang baik di mata masyarakat untuk mengelola dana mereka, harus selalu menginovasikan  produk-produknya  agar  lebih  diminati  oleh  masyarakat.  Saat  ini dengan pangsa pasar yang sedemikian luas memberikan kemudahan ekspansi bagi pelaku perbankan Indonesia untuk mengembangkan bisnis perbankan.
Oleh  karena  itu,  seiring  semakin  berkembangnya  perbankan  syariah  maka perbankan  syariah  memerlukan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  kesesuaian oprasional  lembaga  keuangan  syariah  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementrian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah.
Kedua  lembaga  pemerintahan  tersebut  tidak  memiliki  otoritas  untuk merumuskan  prinsip-prinsip  syariah  secara  langsung  dari  teks-teks  keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah.Selain  itu,  lembaga  tersebut  tidak  dibekali  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah. 6 .
Oleh karena itu MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan  membawahi  seluruh  lembaga  keuangan  termasuk  didalamnya  bank-bank syariah. Lembaga  ini  kelak  kemudian  dikenal  dengan  Dewan Syariah  Nasional  atau DSN. 7 Berkaitan  dengan  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  itulah, keberadaan  DSN-MUI  beserta  produk  hukumnya  mendapat  legitimasi  dari  BI  yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  32/34/1999,  di  mana  pada
4 Masniati,” BNI Syariah
Tingkatkan Pembiayaan Konsumtif ”,diakses dari http://makassar.tribunnews.com/2014/04/11/bni-syariah-tingkatkan-pembiayaan konsumtif. Pada  tanggal 6 mei 2014.
5 http://www.bnisyariah.co.id/ di akses pada tanggal  6 mei 2014
6 Priyo Handoko. Peran DSN-MUI dalam perbankan syariah .Diakses dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional.Pada  tanggal  10  mei 2014
7 Syafi’I Antonio.2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik .Jakarta:Gema Insani.h.235
Pratiwi, Nawawi, dan Kamalludin -- IMPLEMENTASI  FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH  PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”
DSN  memiliki  fungsi  utama  yakni  mengawasi  produk-produk  lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberikan fatwa bagi  produk-produk  yang  dikembangkan  oleh  lembaga  keuangan  syariah.  Salah satunya yakni fatwa DSN  MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut  di  bentuk  dengan  menimbang  banyaknya    masyarakat  yang    memerlukan bantuan  penyaluran  dana  dari  bank  berdasarkan  pada  prinsip  jual  beli,  juga  dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan  dan  berbagai  kegiatan,  bank  syari’ah  perlu  memiliki  fasilitas murabahah  bagi  yang  memerlukannya,  yaitu  menjual  suatu  barang  dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga yang lebih sebagai laba.
Oleh  karena  itu,  DSN  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang Murabahah  untuk  dijadikan  pedoman  oleh  bank  syari’ah.  Ketentuan  Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah yang tercantum pada Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 diantaranya:
1.  Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2.  Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3.  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang telah disepakati kualifikasinya.
4.  Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5.  Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6.  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank  harus  memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7.  Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut   pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8.  Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan nasabah.
9.  Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 8
Pada  beberapa  bank  syariah  terjadi  praktik  yang  berbeda  dengan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  mengenai  murabahah.  Dalam  fatwa  DSN  No:  04/DSN- MUI/IV/2000,  tentang  Murabahah  menyatakan:  “Bank  membeli  barang  yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”  Sedangkan  dalam  praktiknya,  “  bank  selaku  penjual  memberikan  kebebasan terhadap  pihak  nasabah  untuk  mencari  sendiri  barang  atau  kendaraan  yang diinginkannya.” 9
Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih  jauh  bagaimana  implementasi  fatwa  DSN  MUI  NO:  04/DSN-MUI/IV/2000
8 Zainuddin Ali,” Hukum Perbankan Syariah ”,Jakarta :sinar grafika,2008,h.247
9 Muhammad  Arifin  Baderi. Fatwa  DSN  MUI  VS  Prakteknya  di  Perbankan . diakses  dari http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451. pada tanggal 10 mei 2014.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
tentang  murabahah    pada  produk  pembiayaan  konsumtif  yang  dijalankan  oleh  BNI Syariah, apakah kettentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut sudah berbanding  lurus  dengan  praktiknya  pada  produk  pembiayaan  konsumtif  yang dilakukan  oleh  BNI  Syariah  tersebut,  hal  ini    penting  mengingat  fatwa  DSN  MUI secara  umum  menjadi  satu-satunya  acuan  utama  dalam  mengaplikasikan  akad perjanjian di lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  “IMPLEMENTASI FATWA  DSN  MUI  NO:  04/DSN-MUI/IV/2000  TENTANG  MURABAHAH    PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF”( Studi kasus BNI Syariah Cabang Bogor)

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  ketentuan  murabahah  menurut  Fatwa  DSN  MUI  NO:  04/DSN- MUI/IV/2000?
2.  Bagaimana  Implementasi  Fatwa  tersebut  pada  produk  pembiayaan  konsumtif yang di jalankan oleh BNI syariah?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  pada  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  yang hendak dicapai  dari  penelitian  ini  adalah
a)  untuk    mengetahui  ketentuan  murabahah  menurut  fatwa  DSN  MUI  NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
b)  untuk  mengetahui  implementasi  fatwa  DSN  MUI  mengenai  murabahah pada produk pembiayaan konsumtif di BNI Syariah.

## D. Penelitian Terdahulu
Untuk  mendukung  penelaahan  yang  lebih  mendetail  seperti  yang  telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian  awal  terhadap  pustaka  ataupun  karya-karya  yang  mempunyai  relevansi terhadap  topik  yang  ingin  diteliti.  Pustaka-pustaka  yang  menjadi  telaah  dalam penulisan ini antara lain:
Artikel dengan judul “ Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu” . Karya  Ubaedul  Mustofa  Mahasiswa  Jurusan  Muamalah  Fakultas  Syariah  IAIN Walisongo  Semarang  tahun  2012.  Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  modal  kerja  pada  Bank  Mega syariah  kaliwungu  untuk  penentuan  pembiayaan  lebih  tergantung  pada  besar kecilnya  agunan  yang  disertakan  oleh  nasabah,  padahal  dalam  murabahah berdasarkan  konsep  fiqh  harga  haruslah  disesuaikan  dengan  pengeluaran  untuk pembelian barang yang rill. 10
Andi  Cahyono  Mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga  dalam  penelitiannya  yang berjudul “Aplikasi  Fatwa  DSN-MUI  Tentang  Murabahah  Terhadap  Praktik
10 Ubaedul  Mustofa. Studi  Analisis  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu. Artikel Sarjana IAIN Walisongo Semarang:2012.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pembiayaan  Murabahah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Di  Surakarta Periode  Tahun  2010” menyatakan  bahwa  LKMS  di  Surakarta  belum  sepenuhnya mematuhi  aturan  yang  ditetapkan  oleh  DSN  –MUI.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan kurang maksimalnya pihak LKMS dalam mengaplikasikan fatwa DSN- MUI  tentang  murabahah,  tetapi  disisi  lain  ada  faktor  yang  menjadikan  potensi pendukung  untuk  mengaplikasikannya  walaupun  belum  maksimal,  yaitu  minimnya sumber  daya  pengelola  pada  masing-masing  LKMS,  minimnya  pemahaman pengelola  dalam  memahami  ketentuan-ketentuan  umum  atau  prinsip-prinsip murabahah. 11
Abdul Aziz  Mahasisswa Universitas Sebelas Maret Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Implementasi  Akad  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah Bersubsidi  Secara  Syariah  Di  Bank  Tabungan  Negara  Kantor  Cabang  Syariah Surakarta”. Menyatakan  Bahwa  pada  implementasi  pembiayaan  pemilikan  rumah bersubsidi  secara  syariah  pada  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Kantor  Cabang Surakarta  menggunakan  dua  akad  yang  disertakan  pada  saat  kedua  belah  pihak mengadakan kesepakatan.  dua  akad  tersebut  yaitu,  akad alwakalah dan  akad Almurabahah. 12
Dari hasil yang diperoleh peneliti terhadap berbagai sumber dan bahan pustaka tersebut, peneliti belum menjumpai pembahasan yang spesifik dengan permasalahan yang  akan  disajikan  dalam  penelitian  ini.  Pembahasan  pada  penelitian  ini  ini  lebih menitik beratkan pada kesesuaian fatwa DSN MUI  NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah  pada  produk  pembiayaan  konsumtif  yang  dijalankan  pada  salah  satu Bank Syariah yakni BNI Syariah.

## E. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  sekumpulan    teknik  atau  cara  yang  digunakan  dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

## 1.  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  merupakan  penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan yang berlokasi di PT. BNI Syariah cabang Bogor. Dimana penelitian ini akan menggabungkan fakta dan teori- teori yang diambil dari  studi  kepustakaan  melalui  pengupasan  dari  buku-buku  yang  berkaitan  dengan fatwa  DSN.  Disamping  itu  Al  Qur’an,  dan  kitab-kitab  fiqih  serta  berbagai  literature lainnya  yang  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  yang  berhubungan  dengan pembahasan pada penelitian ini.
2.  Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana desain penelitian tidak dapat  dipastikan  di  awal  mengingat  data  yang  digunakan  masih  bersifat  mentah sehingga peneliti tidak mengetahui dengan pasti kondisi di lapangan 13 . 3.  Sumber Data
11 Andi Cahyono, Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Surakarta Periode Tahun 2010. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011
12 Abdul Aziz “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta” Artikel Sarjana Universitas Sebelas Maret :2009.
13 Hendri Tanjung,Abrista Devi. Metode Penelitian Ekonomi Islam .JakartaGramata Publishing.2013.h.75.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Adapun  cara  kerja  teknis  metode  penelitian  ini  dengan  menggunakan  sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:
a.  Data primer
Merupakan  data  yang  belum  tersedia  untuk  memperoleh  data  tersebut peneliti  harus  menggunakan  beberapa  instrument  penelitian  seperti, wawancara, observasi dan sebagainya.
b.  Data Sekunder
Merupakan data yang dapat dimanfaatkan langsung oleh peneliti.
4.  Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  karena  jenis  penelitiannya  menggunakan  library  research dan field research, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:
a. Metode Interview
Interview (wawancara) adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh info dari terwawancara (interviewee).
b. Metode Observasi
Observasi  atau  pengamatan  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan cara mengamati.Penulis mengamati secara langsung terhadap objek penelitian  di  lapangan  dengan  melakukan  pencatatan  segala  aktivitas  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Secara  umum,  observasi  yang dilakukan penulis adalah observasi deartikel yang bertujuan untuk mengetahui gambaran  umum  tentang  sejarah  berdiri,  visi  dan  misi,  kegiatan  usaha  dan produkproduk yang dimiliki PT. BNI Syariah.
c. Metode dokumentasi
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui dokumen-dokumen  penting  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  baik mengenai profil, macam-macam produk, mekanisme dan lain sebagainya. Jadi  penulis  melakukan  pengumpulan  data  mengenai  hal-hal  tersebut melalui  arsip-arsip,  catatan-catatan  dan  berbagai  macam  dokumen  lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
5.  Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti  menggambarkan  tentang  kondisi  dan  situasi  di  BNI  Syariah  cabang  Bogor. Teknik  analisis  data  deskriptif  merupakan  suatu  analisis  yang  bersifat mendeartikelkan  makna  data  atau  fenomena  yang  dapat  ditangkap  oleh  peneliti. Teknik ini digunakan untuk mendeartikelkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif

## 1. Pengertian Murabahah
Murabahah  diambil  dari  kata ﺢﺑار - ﺢﺑارﯾ - ﺔﺣﺑارﻣ asalnya  dari  lafadz ﺢﺑر yang ditambah alif untuk menunjukan isytirak (kebersamaan atau bersekutu). Yaitu saling memberi  keuntungan  atau  laba  diantara  yang  bersekutu  atau  orang  yang  sedang
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
mengadakan  persekutuan.  Secara  etimologi,  murabahah  adalah  “memberi keuntungan atau laba” 14 .
Beberapa pengertian murabahah adalah sebagai berikut :
a.  Murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepakati.  Karakteristiknya  adalah  penjual  harus memberitahukan  produk  yang  dibeli  dan  menentukan  keuntungan  sebagai tambahannya 15 .
b.  Murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli. 16
c.  Murabahah  adalah  transaksi  jual  beli  dimana  bank  menyebutkan  jumlah keuntungannya. 17
d.  Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  dimana penjual  menginformasikan  terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada pembeli. 18
e.  Murabahah  adalah  skema  pembiayaan  dengan  menggunakan  metode transaksi  jual  beli  biasa.  Dalam  skema  murabahah  bank  membeli  barang dari  produsen,  kemudian  menjualnya  kembali  ke  nasabah  ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. 19
f. Murabahah  adalah  akad  jual  beli  antara  dua  pihak,  dimana  pembeli  dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. 20
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa murabahah adalah jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  atau  margin  yang disepakati.  Dalam  jual  beli  ini  penjual  harus  memberi  tahu  harga  pokok  pembelian barang  dan  menentukan  tingkat  keuntungan  tertentu  sebagai  tambahan  dan menjelaskannya kepada pembeli.
Murabahah  merupakan  transaksi  jual  beli  dimana  bank  menyebut  jumlah keuntungannya,  bank  bertindak  sebagai  penjual  ,  sementara  nasabah  sebagai pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank  dari  pemasok  ditambah  keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati,  tidak  dapat  berubah selama  berlakunya  akad.  Dalam  praktik  perbankan,  murabahah  lazimnya  dilakukan
14 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad, Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam ,Bandung:Pustaka  Setia, 2014,h.130
15 Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ,Jakarta:Gema Insani,2001,h.101
16 Adiwarman Karim, Bank Islam ,Jakarta:Raja Grafindo,2011,h.113
17 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta:Kencana,2012,h.177
18 Hafidz Abdurrahman, Menggugat Bank Syariah, Bogor:Al Azhar Press, 2012, h.65
19 Irma Devita dan Suswinarno, Akad Syariah, Bandung:Kaifa,2011,h.38
20 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009,h.95
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
dengan  cara  pembayaran  cicilan.  Dalam  transaksi  ini  barang  diserahkan  segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. 21
Secara  umum,  nasabah  pada  perbankan  syariah  mengajukan  permohonan pembelian  suatu  barang.  Dimana  barang  tersebut  akan  dilunasi  oleh  pihak  bank syariah  kepada  penjual,  sementara  nasabah  bank  syariah  melunasi  pembiayaan tersebut  kepada  bank  syariah  dengan  menambah  sejumlah  margin  kepada  pihak bank  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  terdapat  pada  perjanjian  murabahah  yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah  dapat  melunasi  pembiayaan  tersebut  baik  dengan  cara  tunai  maupun dengan cara kredit. 22
Murabahah pada  awalnya  merupakan  konsep  jual  beli  yang  sama  sekali  tidak ada  hubungannya  dengan  pembiayaan.  Namun  demikian,  bentuk  jual  beli  ini kemudian  digunakan  oleh  perbankan  syariah  dengan  menambah  beberapa  konsep lain  sehingga  menjadi  bentuk  pembiayaan.  Dalam  pembiayaan  ini,  bank  sebagai pemilik  dana  membelikan  barang  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diinginkan  oleh nasabah  yang  membutuhkan  pembiayaan,  kemudian  menjualnya  ke  nasabah tersebut  dengan  penambahan  keuntungan  tetap.  Sementara  itu,  nasabah  akan mengembalikan hutangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil. 23

## 2. Landasan Hukum Murabahah
Murabahah  tidak  mempunyai  rujukan  atau  referensi  langsung  dari  Al  Qur’an dan hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk murabahah adalah nash Al Qur’an, Hadist maupun ijma yang berkaitan dengan jual beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut :
a. Al Qur’an
1) Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275 :
“…  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba…”(QS.  Al Baqarah :275)
Merujuk    pada  kehalalan  jual  beli  dan  keharaman  riba,  dalam  ayat  ini  Allah mempertegas  legalitas  dan  keabsahan  jual  beli  secara  umum,  serta  menolak  dan melarang  konsep  ribawi.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  jual  beli  murabahah  mendapat pengakuan  dan  legalitas  dari  syara’,  dan  sah  untuk  dioperasionalkan  dalam  parktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.
2) Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu........”
21 Daeng Naja, Akad Bank Syariah ,Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011,h.43
22 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah ,Jakarta:Sinar grafika,2010,h.26
23 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: Rajagrafindo Persada,2008,h.82
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Ayat  ini  melarang  segala  bentuk  transaksi  yang  batil.  Diantara  transaksi  yang dikategorikan  batil  adalah  yang  mengandung  bunga  (riba),  sebagaimana  terdapat pada  sistem  kredit  konvensional. Berbeda dengan  murabahah, dalam  akad  ini  tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin.
Disamping  itu,  ayat  ini  mewajibkan  untuk  keabsahan  setiap  transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.
b. Al Hadist
1)   Hadist Riwayat Muslim
.
Dari  hakim  bin  hizam  ra,  ia  berkata  “Rasulluah  saw  bersabda,”Dua  orang  yang melakukan  jual  beli  boleh  memilih  (diteruskan  jual  beli  atau  tidak)  selama keduanya  belum  berpisah.  Apabila  mereka  mau  jujur  dan  mau  menerangkan  ( barang  yang  diperjualbelikan),  mereka  mendapat  berkah  dalam  jual  beli  mereka, kalau  mereka  bohong  dan  merahasiakan  (apa-apa  yang  harus  diterangkan tentang  barang  yang  diperjualbelikan  atau  alat  pembayarannya),  maka  hilanglah keberkahan jual beli itu . 24
Hadist tersebut merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini  memberikan  prasyarat bahwa  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan dengan adanya  saling  keterbukaan  (jujur)  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  menerangkan segala  hal  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  diperjualbelikan.  Dengan  adanya saling  keterbukaan  tersebut  menjadikan  jual  beli  yang  dilakukan  mengandung keberkahan.  Didalam  fatwa  DSN-  MUI  pun  di  jelaskan  bahwa  dalam  transaksi murabahah yang dilakukan di bank syariah, bank syariah harus memberitahukan atau menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

## c.     Kaidah Fiqh
“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan.”
3 .Rukun dan Syarat Murabahah
a.  Rukun Murabahah 25
1)  Ba’i adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
2)  Musytari adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3)  Mabi’ adalah barang yang akan diperjualbelikan
4)  Tsaman adalah harga
5)  Ijab Qabul b.  Syarat Murabahah
1)  Penjual menginformasikan harga asal
2)  Akad jual beli yang pertama harus sah
3)  Tidak ada unsur riba
4)  Kalau ada kekurangan dan cacat pada barang harus disampaikan
5)  Harus dijelaskan diawal sistem pembayarannya, dan sampai waktu pelunasannya. 26
24 Achmad Sunarto ,Terjemah Hadits Shahih Muslim , Bandung: Husaini,2002, h. 746
25 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Metode Penelitian..... h.132
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 5. Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan  konsumtif  merupakan  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk pembiayaan  yang  bersifat  konsumtif,  seperti  pembiayaan  untuk  pembelian  rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif. 27 Atau  dapat  juga  diartikan  sebagai  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan  pembayaran  secara  angsuran. 28 Sedangkan  menurut  peraturan  Bapepam-LK  No.  PER-03/BL/2007  tentang  Kegiatan Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  pengertian  Pembiayaan Konsumtif  adalah  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan kebutuhan  konsumen  dengan  pembayaran  secara  angsuran  sesuai  dengan  prinsip syariah  (pasal  1angka  6). 29 Pembiayaan  konsumtif  diperlukan  oleh  pengguna  dana untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dan  akan  habis  dipakai  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang.
Kebutuhan  konsumsi  dapat  dibedakan  atas  kebutuhan  primer  (pokok  atau dasar)  dan  kebutuhan  sekunder.  Kebutuhan  primer  adalah  kebutuhan  pokok  baik berupa  barang  seperti  makanan,  minuman,  pakaian,  dan  tempat  tinggal,  maupun berupa  jasa,  seperti  pendidikan  dasar  dan  pengobatan.  Sedangkan  kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan  minuman,  pakaian/perhiasan,  bangunan  rumah,  kendaraan,  dan  sebagainya, maupun  berupa  jasa  seperti  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  pariwisata,  hiburan dan sebagainya 30 .
Secara definitif, konsumsi merupakan kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik  barang  maupun  jasa  yang  tidak  dipergunakan  untuk  tujuan  usaha.  Dengan demikian  pembiayaan  konsumtif  dapat  pula  diartikan  sebagai  pembiayaan  yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya  dalam  produk  pembiayaan  syariah,  pembiayaan  konsumtif  dapat  dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu :
1. Pembiayaan konsumtif akad murabahah
2. Pembiayaan konsumtif akad Ijarah muntahia bit tamlik
3. Pembiayaan konsumtif akad Ijarah
4. Pembiayaan konsumtif akad Isthisna’
5. Pembiayaan konsumtif akad Qard + Ijarah
Langkah-langkah dalam penetapan akad pembiayaan konsumtif yang perlu dilakukan bank :
1.  Apabila  kegunaan  pembiayaan  yang  dibutuhkan  nasabah  adalah  untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2.  Jika  untuk  pembelian  barang,  faktor  selanjutnya  yang  harus  dilihat  adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process . Jika ready
26 Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, Fiqh Muamalah dan Konsep Praktek ,Bogor:Azam,2014,h.66
27 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung:Alfabeta,2010,h.43
28 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ,Jakarta: Kencana, 2010, h.365
29 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah ,Yogyakarta:Graha Ilmu,2010,h.207
30 Syafi’I Antonio, Bank syariah..... h.235
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
stock,  pembiayaan  yang  diberikan  adalah murabahah .  Namun  jika  berbentuk goods  in  process ,  yang  harus  dilihat  berikutnya  adalah  dari  sisi  apakah  proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam.
3.  Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah . 31
Pembiayaan  konsumtif  ini  dapat  dipenuhi  salah  satunya  dengan  pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah , dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian  menjual  kembali  kepada  nasabah  dengan  mengambil  margin  keuntungan yang diinginkan.
Akad  berpola  bagi  hasil  atau  jual  beli  selalu  dapat  diterapkan  untuk  memenuhi kebutuhan  nasabah  yang  bervariasi.  Selain  itu  akad  murabahah  merupakan  akad yang  paling  luas  penggunaanya,  karena  mudah  diterapkan  dan  beresiko  kecil, sehingga  tidak  mengherankan  jika  porsi  terbesar  portofolio  bank  syariah menggunakan akad murabahah. 32

## B. Fatwa DSN

## 1. Pengertian Fatwa
Secara etimiologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu ( ءﺎﺗﻓﻻا ) yang merupakan mufrod  (tunggal)  dan  memiliki  arti  pendapat  resmi  atau  fatwa.Menurut  bahasa Indonesia  fatwa  berarti  “jawaban”  atau  keputusan  yang  diberikan  oleh  ahli  hukum islam  atau  mufti.  Terdapat  beberapa  pengertian  tentang  fatwa  yang  dikemukakan oleh :
a.  Menurut  M.  Hasbi  Ash-Shidiqie  memberikan  maksud  bahwa  fatwa  adalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
b.  Menurut  Yusuf  Qardhawi  memberikan  maksud  bahwa  fatwa  adalah menerangkan  atau  menjelaskan  hukum  syara’  dari  suatu  persoalan  sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga.
c.  Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.
d.  Menurut  Zamakhsyari,  fatwa  adalah  penjelasan  hukum  syara’  tentang  suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
e.  Menurut  As-Syatibi,  fatwa  dalam  arti al-iftaa berarti  keterangan-keterangan tentang hukun syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. 33
Beberapa  definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid, mufti atau ahli hukum islam terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan
31 Adiwarman Karim, Bank Islam .....,h.244
32 Ascarya, Akad dan Produk..... ,h.128
33 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam ,Jakarta: eLSAS Jakarta,2008,h.20
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
penting  menyangkut  masalah  hukum  islam  yang  diminta  oleh  pihak  pribadi  atau lembaga atau kelompok masyarakat.

## 2. Kedudukan Fatwa
Fatwa  merupakan  salah  satu  institusi  dalam  hukum  islam  untuk  memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab  posisi  fatwa  di  kalangan  masyarakat  umum,  laksana  dalil  di  kalangan  para mujtahid (Al-Fatwa  fi  Haqqil  ’Ami  kal  Adillah  fi  Haqqil  Mujtahid) .  Artinya,  Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.
Dalam  kajian ushul  fiqh kedudukan  fatwa  hanya  mengikat  bagi  orang  yang meminta  fatwa  dan  yang  memberi  fatwa.  Namun  dalam  konteks  ini,  teori  itu  tidak sepenuhnya  bisa  diterima,  karena  konteks,  sifat,  dan  karakter  fatwa    saat  ini  telah berkembang  dan  berbeda  dengan  fatwa  klasik.  Teori  lama  tentang  fatwa  harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa.
Maka  teori  fatwa  hanya  mengikat  mustaft  (orang  yang  minta  fatwa)  tidak relevan untuk fatwa DSN.  Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi  fatwa-fatwa  itu  kini  telah  dipositivisasi  melalui  Peraturan    Bank  Indonesia (PBI).  Bahkan  DPR  baru-baru  ini,  telah  mengamandemen  UU  No  7/1989  tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.
Otoritas  fatwa  tentang  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia,  berada  dibawah  Dewan Syari’ah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia.  Komposisi  anggota  plenonya  terdiri  dari para  ahli  syari’ah  dan  ahli  ekonomi/keuangan  yang  mempunyai  wawasan  syari’ah. Dalam  membahas  masalah-masalah  yang  hendak  dikeluarkan  fatwanya,  Dewan Syari’ah  Nasional  (DSN)  melibatkan  pula  lembaga  mitra  seperti  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  dan  Biro  Syari’ah  dari  Bank Indonesia. 34
Keberadaan  DSN-MUI  diluar  struktur  bank  sentral  membuat  otoritas  fatwa  ini independen,  dan  diakui  secara  nasional  dalam  mengeluarkan  keputusan  dan  fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga  keuangan  syariah  lainnya.  Namun  demikian,  karena  beragamnya  urusan yang  ditangani  oleh  DSN-MUI  dan  tidak  adanya  spesialisasi  khusus  dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  syariah  menjadi  kurang  responsif  dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar. 35

## 3. Sifat Fatwa
Dalam perkembangan ekonomi syariah, fatwa mempunyai peranan penting dan menjadi  aspek  organik  dalam  bangunannya,  fatwa  juga  menjadi  alat  ukur  bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis fatwa ekonomi syariah tampil menyuguhkan pembaharuan dalam fiqh muamalah maaliyah (fiqh ekonomi). Ada dua hal penting yang harus dicatat adalah sebagai berikut :
34 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan..... ,h 65
35 Ascarya, Akad dan Produk..... ,h.207
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## a.  Fatwa bersifat responsive.
Fatwa  merupakan  jawaban  suatu  hukum  ( legal  opinion )  yang  dikeluarkan setelah  adanya  suatu  pertanyaan  atau permintaan  fatwa  ( based  on  demand ). Pada  umumnya  fatwa  dikeluarkan sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  yang merupakan  peristiwa  atau  kasus yang  telah  terjadi  atau  nyata.  Seorang  pemberi fatwa  ( mufti )  boleh  untuk menolak  memberikan  fatwa  atas  pertanyaan  tentang peristiwa  yang  belum terjadi Walaupun  begitu,  seorang  mufti  tetap  disunahkan untuk  menjawab  pertanyaan  seperti  itu,  sebagai  langkah  hati-hati  agar  tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu.
b.  Dari  segi  kekuatan  hukum,  fatwa  sebagai  jawaban  hukum  (legal  opinion) tidaklah bersifat mengikat .
Dengan  kata  lain,  orang  yang  meminta  fatwa  ( mustafti ),  baik  perorangan, lembaga,  maupun  masyarakat  luas  tidak  harus  mengikuti  isi  atau  hukum  yang diberikan  kepadanya.    Hal  ini  disebabkan  bahwa  fatwa  tidaklah  mengikat sebagaimana putusan pengadilan ( qadha’ ). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama.
Namun  demikian,  apabila  fatwa  ini  kemudian  diadopsi  menjadi  keputusan pengadilan  dan  hal  ini  lazim  terjadi,  maka  barulah  ia  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat.  Terlebih  lagi  jika  ia  diadopsi  menjadi  hukum  positif  atau  regulasi suatu wilayah tertentu. 36

## 4. Sejarah Dibentuknya DSN
Sejalan  dengan  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  di  Tanah  Air, berkembang  pulalah  jumlah  DPS 37 yang  berada  dan  mengawasi  masing-masing lembaga  tersebut.  Banyaknya  dan  beragamnya  DPS  di  masing-masing  lembaga keuangan  syariah  adalah  suatu  hal  yang  harus  disyukuri,  tetapi  juga  diwaspadai. Kewaspadaan  itu  berkaitan  dengan  adanya  kemungkinan  timbulnya  fatwa  yang berbeda  dari  masing-masing  DPS  dan  hal  itu  tidak  mustahil  akan  membingungkan umat  dan  nasabah.  Oleh  karena  itu,  MUI  sebagai  payung  dari  lembaga  dan organisasi  keislaman  di  tanah  air,  menganggap  perlu  dibentuknya  satu  dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.
Dewan  Syariah  Nasional  dibentuk  pada  tahun  1997  dan  merupakan  hasil rekomendasi  Lokakarya  Reksadana  syariah  pada  bulan  juli  tahun  yang  sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh  ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Sekretaris  (ex-officio).  Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. 38
Pembentukan  DSN  di  MUI  menjadikan  kegiatan  ekonomi  syariah  berpusat dilembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, baik LKS maupun pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada DSN sekitar kegiatan ekonomi syariah  yang  akan  dilakukan. 39 Fungsi  utama  dewan  syariah  nasional  adalah
36 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem..... ,h.21.
37 Dewan Pengawas Syariah
38 Syafi’I Antonio, Bank syariah..... h.32
39 Yeni  Salma, Kedudukan  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  sisitem  Hukum  Nasional  di Indonesia, Jakarta,Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010,h.213.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
mengawasi  produk-produk  lembaga  keuangan  syariah  agar  sesuai  dengan  syariah Isalam.  Dewan  Syariah  Nasional  ini  bukan  hanya  mengawasi  bank  syariah,  tetapi juga  lembaga-lembaga  lain  seperti  asuransi,  reksadana,  modal  ventura,  dan sebagainya.Untuk  keperluan  pengawasan  tersebut,  Dewan  Syariah  Nasional membuat  garis  panduan  produk  syariah  yang  diambil  dari  sumber-sumber  hukum islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  pengembangan produk-produknya.
Fungsi  lain  Dewan  Syariah  Nasional  adalah  meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi produk-produk  yang  dikembangkan  oleh  lembaga  keuangan  syariah. Produk-produk baru  tersebut  harus  diajukan  oleh  lembaga  yang  bersangkutan.Selain  itu,  Dewan Syariah  Nasional  bertugas  memberikan  rekomendasi  para  ulama  yang  akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
Dewan  Syariah  Nasional  dapat  memberi  teguran  kepada  lembaga  keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  jika  Dewan  Syariah  Nasional  telah  menerima  laporan dari  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Lembaga  yang  bersangkutan  mengenai  hal tersebut.Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan,  Dewan  Syariah  Nasional  dapat  mengusulkan  otoritas  yang  bewenang, seperti  Bank  Indonesia  dan  Departemen  Keuangan,  untuk  memberikan  sanksi  agar perusahaan  tersebut  tidak  mengembangkan  lebih  jauh  tindakan-tindakannya  yang tidak sesuai dengan syariah 40 .

## 5. Kedudukan DSN
Otoritas  syariah  tertinggi  di  indonesia  berada  pada  dewan  syariah  nasional  – majelis ulama indonesia (DSN – MUI). Yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan  fatwa  yang  berhubungan  dengan  semua  masalah  syariah  agama islam,  baik  masalah  ibadah  maupun  muamalah,  termasuk  masalah  ekonomi, keuangan dan perbankan.
Keberadaan  DSN-MUI  di  luar  struktur  bank  sentral  membuat otoritas fatwa  ini independen,  lebih  kredibel,  dan  diakui  secara  nasional  dalam  mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh  perbankan  dan  lembaga  keuangan  syariah  lainnya.  Namun  demikian,  karena beragamnya  urusan  yang  ditangani  oleh  DSN-MUI  dan  tidak  adanya  spesialisasi khusus  dibidang  ekonomi,  keuangan  dan  perbankan  syariah,  tanggapan  DSN-MUI terhadap  masalah  yang  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan    syariah  menjadi  kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar. 41

## 6. Tugas Dan Kewenangan DSN
Pada  tahun  2000,  lampiran  II  dari  SK  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/99  tentang Pembentukan  Dewan  Syariah  Nasional  dijadikan  sebagai  Pedoman  Dasar  Dewan Syariah Nasional melalui keputusan DSN –MUI No, 01 Tahun 2000. Tugas dari DSN adalah sebagai berikut :
40 Syafi’I Antonio, Bank syariah .... ,h.32
41 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..... h.207
Pratiwi, Nawawi, dan Kamalludin -- IMPLEMENTASI  FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH  PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
a)  Menumbuhkembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam  kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b)  Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
c)  Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
d)  Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme  pelaksanaan  tugas-tugas  DSN.  Dewan  Syariah  Nasional  tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing- masing  LKS.  Untuk  itu,  DSN  memiliki  kewenangan  berikut  ini  dalam  rangka menjalankan  tugas  yang  telah  diberikan  kepadanya  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000.
a)  Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
b)  Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan/peraturan  yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI.
c)  Memberikan  rekomendasi  atau  mencabut  rekomendasi  nama-nama  yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
d)  Mengundang  para  ahli  untuk  menjelaskan  suatu  masalah  yang  diperlukan dalam  pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk  ototritas  moneter  atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e)  Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
f)  Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 42

## 7. Mekanisme Kerja DSN
Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional secara garis besar adalah :
1.  Mensahkan  rancangan  fatwa  yang  diusulkan  oleh  Badan  Pelaksana  Harian DSN dalam rapat pleno.
2.  Menetapkan  ,  mengubah  atau  mencabut  berbagai  fatwa  dan  pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
3.  Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai  suatu  produk  atau  jasa  lembaga  keuangan  syariah  dalam  rapat pleno.
4.  Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
5.  Setiap  tahunnya  membuat  suatu  pertanyaan  yang  dimuat  dalam  laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah. 43

## 8. Proses Penetapan Fatwa DSN
Salah  satu  tugas  DSN  adalah  mengeluarkan  fatwa  atas  jenis-jenis  kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa  ekonomi  syariah  DSN  melakukannya  melalui  rapat  pleno  yang  dihadiri  oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.
Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:
42 Yeni Salma, Kedudukan Dewan Syariah Nasional ...... h.146.
43 Ma’ruf Amin. Era Baru Ekonomi Islam Indonesia .Jakarta:eLSAS.2011.h.182
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1.  Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai  suatu produk  lembaga  keuangan  syariah.  Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
2.  Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima  usulan  atau  pertanyaan  harus  menyampaikan  permasalahan kepada ketua.
3.  Ketua  Badan  Pelaksana  Harian  DSN-MUI  bersama  anggota  BPH  DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus  yang berisi  telaah  dan pembahasan terhadap  suatu  pertanyaan  atau usulan hukum tersebut.
4.  Ketua  Badan  Pelaksana  Harian  DSN-MUI  selanjutnya  membawa  hasil pembahasan kedalam rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
5.  Memorandum  yang  sudah  mendapat pengesahan  dari  rapat pleno  DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI dan sekretaris DSN-MUI 44

## III. PRODUK MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BNI SYARIAH

## A. Gambaran Umum BNI Syariah

## 1.  Sejarah Berdirinya BNI Syariah
Tempaan  krisis  moneter  tahun  1997  membuktikan  ketangguhan  sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih  adil.  BNI  Syariah adalah  lembaga  perbankan  di  Indonesia.  Bank  ini  semula bernama  Unit  Usaha  Syariah  Bank  Negara  Indonesia  yang  merupakan  anak perusahaan  PT  BNI,  Persero,  TBk.  Bank  BNI  Syariah  mulai  masuk  pasar  syariah pada bulan April tahun 2000 45 , atau lebih tepatnya Pada tanggal 29 April tahun 2000 PT.  BNI  Tbk  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  untuk  merespon  kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi.
Dimulai dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 46 Pada tahun 2002 UUS BNI menghasilkan laba pertama sebebsar Rp. 7,189 Miliar dengan dukungan tujuh cabang, dan pada tahun 2003-2004 berturut- turut UUS BNI mendapatkan penghargaan the most profitable bank diantara dua BUS dan  delapan  UUS.Selanjutnya    pada  tahun  2009  dibentuk  Tim  Implementasi  Bank Umum  Syariah  yang  akan  mentransformasikan  UUS  BNI  menjadi  PT.BNI  Syariah, sebagai  implementasi  dari  UU  perbankan  syariah  No.  21  tahun  2008  tentang perbankan  syariah  didukung  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  No  11/10/PBI/2009 tanggal  19  Maret  2009  tentang  pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  dari  bank Konvensional.
44 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem......., h.275
45 Muhammad, Bank  Syariah  Problem  Dan  Prospek  Perkembangan  Di  Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.98
46 Buku Profil BNI Syariah , h.6
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pada  tahun  2011  PT  BNI  Syariah  membukukan  laba  Rp.  66  Miliar  dengan dukungan  38  cabang,  54  kantor  cabang  pembantu,  4  kantor  kas,  serta  lebih  dari 1.000  Syariah  Channelling  Outlet  BNI  (SCO  BNI)  dengan  total  aset  Rp.  8,4  triliun pada akhir Desember 2011. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.  12/41/KEP.GBI/2010,  PT.BNI  Syariah  resmi  beroperasi  sebagai  Bank  Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.
Pada  akhir  Desember  2010  BNI  Syariah  berhasil  membukukan  aset  Rp.6,4 triliun,  naik  21%  dari  Juni  2010.  Disamping  itu,  komitmen  Pemerintah  terhadap pengembangan  perbankan  syariah  semakin  kuat  dan  kesadaran  terhadap keunggulan  produk  perbankan  syariah  juga  semakin  meningkat.  September  2013 jumlah  cabang  BNI  Syariah  mencapai  64  Kantor  Cabang,  161  Kantor  Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point. 47

## 2.  Visi dan Misi BNI Syariah
Visi :
“Menjadi  Bank  Syariah  Pilihan  Masyarakat  yang  unggul  dalam  Layanan  dan Kinerja”
Misi :
a.  Memberikan  kontribusi  positif  kepada  masyarakat  dan  peduli  pada kelestarian lingkungan.
b.  Memberikan  solusi  bagi  masyarakat  untuk  kebutuhan  jasa  perbankan syariah
c.  Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
d.  Menciptakan wahan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
e.  Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

## 3.  Struktur Organisasi
Untuk  mempermudah  proses  pencapaian  tujuan  bank  diperlukan  struktur organisasi.  Dengan  adanya  struktur  organisasi,  maka  ketegasan  dalam  batas  hal wewenang  dan  tanggung  jawab  kepada  masing-masing  fungsi  atau  pegawai  yang diberi  tugas  sehingga  mereka  dapat  menjalankan  tugas  sebagaimana  mestinya sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan.  BNI  Syariah  secara  struktur  tidak  terpisah dengan unit-unit organisasi Bank BNI lainnya. Adapun struktur tersebut terdiri dari :
a. Pimpinan Cabang Syariah
Tugasnya :
a)  Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran utama dan tujuan yang akan dicapai
b)  Mengarahkan,  mengendalikan dan  mengawasi  secara  langsung unit-unit  kerja menurut  tugasnya  pelayanan  nasabah,  pengembangan  dan  pengendalian usaha  serta  pengelolaan  administrasi  dilingkungan  cabang  dan  cabang pembantu.
c)  Memasarkan  produk  dan  jasa-jasa  BNI  Syariah  kepada  nasabah  serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan hasil usaha serta menguasai pasar di daerah kerjanya.
47 Di  akses  dari http://www.bnisyariah.co.id/en/sejarah-bni-syariah ,  pada  tanggal  10  September 2014.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## b.  Pemimpin Bidang Operasional
Tugasnya :
a)  Mengarahkan  kegiatan  pelayanan  administrasi  di front  office dan back  office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal
b)  Mengarahkan dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dan memantau  memastikan  bahwa  perbaikan/penyempurnaan  atas  temuan pemeriksaan/saran yang diberikan auditor.
c.  Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Tugasnya :
a)  Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah
b)  Mengelola permohonan pembiayaan
c)  Melakukan pemantauan nasabah dan kolektabilitas pembiayaan d)  Memberikan bantuan kepada kantor besar/wilayah/cabang lain e)  Melayani penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis f)  Mengerjakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang
d.  Unit Pelayanan Nasabah
Tugasnya :
a)  Melayani semua jenis transaksi kas/uang tunai, pemindahan dan kliring
b)  Melayani kegiatan eksternal, payment point, kas mobil, kantor kas dan cabang pembantu
c)  Mengelola kas besar
d)  Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri
e)  Menyediakan transaksi giro, tabungan, deposito dan ONH
f)  Menyusun  data  dan  laporan  ke  Bank  Indonesia/Kas  Perbendaharaan  Negara mengenai giro, tabungan dan deposito serta membuat laporan pajak atas dana masyarakat
g)  Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan kartu ATM ( Anjungan Tunai Mandiri )
h)  Melaksanakan perbankan, penyempurnaan hasil temuan audit
i)  Mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang
e.  Unit Operasional
Tugasnya :
a)  Melakukan verifikasi data nasabah mengenai debitur b)  Mengelola administrasi pembiayaan
c)  Mengelola portebel pembiayaan d)  Memantau proses pemberian pinjaman
e)  Mengelola penerbitan jaminan bank
f) Mengelola  administrasi back  office (data entry dan  kliring),  transaksi  jasa dalam negeri
f.  Unit Keuangan dan Umum
Tugasnya :
a)  Mengelola komunikasi cabang b)  Menyelesaikan transaksi DPT ( Daftar Post Terbuka )
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
c)  Memantau proses pemberian pembiayaan d)  Mengelola output dari sistem e)  Mengelola laporan cabang
4. Produk Bank BNI Syariah Cabang Bogor
a.  Produk Pendanaan (Saving Product)
1.  Tabungan iB Haji Hasanah
Dengan prinsip mudharabah muthlaqah yang didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 48
Keunggulan dari produk ini diantaranya adalah: a.  Bebas biaya pengelolaan rekening bualanan b.  Dilindungan asuaransi jiwa dan kecelakaan diri
c.  Proses  mendapatkan  no  porsi  haji  lebih  mudah  dan  praktis,  karna  BNI syariah di tunjuk oleh kementriaan agama RI sebagai bank penerima setoran biaya  perjalanan  ibadah  haji  dan  terkoneksi  real  timeonline  dengan SISKOHAT ( sistem komputerisasi haji terpadu)
2.  Tabungan iB Hasanah (iB Hasanah Saving) Tabungan  dengan  wadiah  dan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  merupakan tabungan  transaksional  yang  dilengkapi  dengan  kartu  ATM/  debit  serta didukung      e-banking    seperti    internet    banking ,sms  banking  phone  banking dan  lain-lain  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Dan  dapat  digunakan  untuk mahasiswa dan community card. 49
Keunggulan dari produk ini diantaranya adalah: a.  Bebas biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BNI b.  Didukung  lebih dari 5000 ATM BNI dan lebih dari 22.000 ATM bersama c.  ATM berlogo master internasional dapat digunakan untuk bertransaksi di luar negeri
d.  Dilengkapi dengan fasilitas  E-Channel 24 jam
3.  Tabungan iB Prima Hasanah (iB Prima Hasanah) Dengan  prinsip  mudharabah  didesain  untuk  nasabah  yang  membutuhkan fasilitas  lebih. Dilengkapi dengan asuransi  jiwa dan fasilitas executive lounge di bandara kota-kota besar indonesia.
Keunggulan dari produk ini diantaranya adalah:
Dilengkapi  dengan  perlindungan  asuransi  jiwa  dan  kartu  Gold  dengan  limit transaksi penarikan tunai di ATM serta transfer lebih besar.
4.  Tabungan iB Tapenas Hasanah ( iB Tapenas Hasanah Saving) Adalah  tabungan  yang  dikelola  berdasarkan  prinsip  mudharabah  merupakan tabungan  berjangka  ,  didesain  untuk  membantu  perencanaan  masa  depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas permi . dapat digunakan sebagai tabungan perencanaan untuk umroh, liburan hingga pendidikan. Keunggulan dari produk ini: a.  Bagi hasil lebih tinggi
b.  Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga Rp 750.000
c.  Manfaat asuransi kesehatan hingga Rp. 1.250.000/hari/jiwa
d.  Tersedia  perlindungan  asuransi  jiwa  plus  asuransi  kesehatan  tambahan (premi 5%, 10% atau 20% dari setoran bulan)
5.  Tabungan iB Bisnis Hasanah (iB Bisnis Hasanah Saving)
48 Buku Profil BNI Syariah h.17
49 Buku Profil .... h.18
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Adalah  tabungan  dengan  prinsip  mudharabah  untuk  usaha  kecil  atau  usaha perorangan  dengan  mutasi  rekening  yang  lebih  detail  dalam  buku  tabungan dilengkapi dengan kartu ATM gold dan fasilitas executive lounge. Keunggulan dari produk ini : Layanan notifikasi via sms 6.  TabunganKu iB
Adalah  tabungan  nasional  dengan  prinsip  wadiah,  dan  merupakan  program pemerintah  bekerjasama  dengan  seluruh  bank  untuk  menumbuhkan  budaya menabung masyarakat. 50
Keunggulan dari produk ini : a.  Dapat dilengkapi dengan kartu debit (optional) b.  Bebas biaya pengelolaan rekening
c.  Bebas biaya transfer ke rekening BNI
7.  Giro iB Hasanah
Adalah simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip wadiah, dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.
Keunggulan dari produk ini : a.  Tersedia buku cek dan bilyet giro b.  Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang rupiah dan US Dollar c.  Layanan informasi 24 jam, BNI Call 500046 atau 68888 dari ponsel
d.  On line, kemudahan bertransaksi maupun penarikan uang tunai di lebih 100 kantor  cabang  BNI  syariah  dan  penyetoran  uang  tunai  di  lebih  1000  kntor cabang BNI di seluruh indonesia.
e.  Fasilitas intercity clearing, memberikan kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh indonesia.
8.  Deposito iB Hasanah (iB Hasanah Deposit) Merupakan  investasi  berjangka  dalam  mata  uang  rupiah  atau  dollar  yang dikelola dengan prinsip mudharabah.
Keunggulan dari produk ini :
a.  Bagi hasil yang kompatitif
b.   Masuk  dalam  program  penjaminan  simpanan  dari  lembaga  penjamin simpanan
c.  Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

## b.  Produk Pembiayaan (Financing Products)
1.  iB Hasanah Card (iB hasanah card)
Kartu  pembiayaan  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  berdasarkan  prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil, transparan dan kompetitif,  tanpa  perhitungan  bunga,  iB  hasanah  card  tidak  hanya  digunakan untuk  kegiatan  konsumtif  namun  dapat  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha. 51
Keunggulan produk ini: a.  sesuai prinsip syariah b.  dapat digunakan diseluruh  dunia c.  biaya ringan
d.  dapat digunakan sebagai modal usaha untuk wirausaha franchise.
2.  Pembiayaan Griya iB Hasanah (griya iB hasanah financing)
50 Buku Panduan.... h.22
51 Buku Profil ....h.25
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Fasilitas  pembiayaan  konsumtif  dengan  akad  murabahah  (  jual  beli)  untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli kavling siap  bangun  (KSB)  dengan  sistem  angsuran  tetap  hingga  akhir  masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya. Keunggulan produk ini : a.  maksimum pembiayaan sampai dengan  Rp 5 meliar
b.  jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun
c.  margin kompetitif
d.  uang muka yang ringan (10% untuk mitra developer BNI syariah)
e.  angsuran tetap sampai dengan lunas
3. Pembiayaan Oto iB Hasanah
Oto  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  murabahah  yang diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Keunggulan Produk ini :
a.  Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai prinsip syariah
b.  Minimum pembiayaan 5 Juta dan Maksimum 1 Milyar
4. Pembiayaan Haji iB Hasanah (iB hasanah hajj financing) Fasilitas  pengurusan  pendaftaran  ibadah  haji  melalui  penyediaan  talangan setoran  awal  untuk  mendapatkan  nomor  porsi  sesuai  biaya  penyelengaraan ibadah haji (BPIH) yang diatur kementrian agama dengan menggunakan akad ijarah.  Pembiayaan  haji  iB  hasanah  dapat  diberikan  kepada  nasabah  yang sudah memiliki tabungan iB hasanah.
Keunggulan produk ini :
a.  uang  muka  (  urbun)  ringan  yaitu  mulai  dari  Rp.  1.250.000  untuk  kepastian porsi haji
b.  maksimum  pembiayaan  smpai  dengan  95%  dari  setotan  awal  untuk mendapatkan porsi
c.  jangka waktu pembiayaan sampai dengan maksimal 5 tahun
5. Rahn Emas iB Hasanah Disebut  juga  pembiayaan  rahn  ,merupakan  solusi  bagi  nasabah  yang membutuhkan  dana  cepat  dengan  sistem  penjaminan  berupa  emas  didukung dengan administrasi dan  proses persetujuan yang mudah. Keunggulan: a.  proses cepat b.  biaya simpan kompetitif
c.  Qardh diberikan sampai dengan 80% nilai taksiran
d.  Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang
6. Multijasa iB Hasanah Merupakan  fasilitas  pembiayaan  dengan  prinsip  ijarah(  jual  beli)  diberikan kepada  individu  untuk  kebutuhan  jasa  dengan  jaminan  fixed  asset  atau kendaraan bermotor Keunggulan:
a.  Pembiayaan 80% dari kebutuhan biaya
b.  Maksimum pembiayaan s/d Rp 500 juta
c.  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun
d.  Angsuran tetap sampai dengan lunas
7. Multiguna iB Hasanah
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan atau lembaga atau instansi  atau  profesioanal  berlandaskan  akad  murabahah  (jual  beli)  untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset. Keunggulan :
a. Pembiayaan 80% dari kebutuan biaya (atau uang muka 20%)
b. Minimal pembiayaan Rp25 juta s/d Rp2 miliar
c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun
d. Angsuran tetap sampai lunas
8. Flexi iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan perusahaan/lembaga  atau  masyarakat  dengan  fixed  income,  yang  diberikan atas dasar akad murabahah (jual beli) untuk pembelian   barang serta  akad  ijarah  (sewa)  untuk  penggunaan  jasa,  misalnya  pengurusan  biaya pendidikan, perjalanan ibadah umroh, travelling, pernikahan dan lain-lain. Keunggulan : a.  Maksimal sampai dengan Rp100 juta b.  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun c.  Margin kompetitif
d.  Angsuran tetap sampai dengan lunas.
9. CCF iB Hasanah Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan BNI syariah. 52
Keunggulan:
a.  Maksimal  sampai  dengan  90%  untuk  mata  uang  Rupiah  serta  maksimum 60% untuk mata uang US Dolar dari nilai simpanan yang dijaminkan b.  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang c.  Margin kompetitif
d.  Angsuran tetap sampai dengan lunas
10. Wirausaha iB Hasanah
Fasilitas  pembiayaan  produktif  berlandaskan  akad  Murabahah,  musyarakah atau  mudharabah  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan usaha  produktif  (modal  kerja  dan  investasi)  bagi  UKM  (Usaha  Kecil  dan Menengah) sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan :
a.  Proses cepat dan mudah
b.  Uang muka ringan Miimal 10%
c.  Minimal pembiayaan minimal Rp50 juta s/d Rp1 Miliar
d.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun
11.Tunas Usaha iB Hasanah
Fasilitas  pembiayaan  modal  kerja  dan  atau  investasi  berlandaskan  akad murabahah  yang  diberikan  untuk  usaha  produktif  yang  feasible  namun  belum bankable dengan prinsip syariah Keunggulan : a.  Proses cepat dan mudah
52 Buku Profil ....h.32
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
b.  Uang muka ringan, minimal 10% c.  Minimal pembiayaan Rp5 juta s/d 500 juta d.  Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal s/d 3 tahun
e.  Pembiayaan investasi maksimal 5 tahun
12.Linkage Program iB Hasanah
Fasilitas  pembiayaan  dimana  BNI  syariah  sebagai  pemiik  dana  menyalurkan pembiayaan dengan  pola  executing  kepada  lembaga  keuangan  syariah  (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS dan lainnya kemudian disalurkan  kepada end user (pengusaha mikro, kecil & menengah Syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.
13.Kopkar atau Kopeg iB Hasanah Fasilitas  pembiayaan  mudharabah dimana  BNI  syariah  sebagai  pemilik  modal menyalurkan  pembiayaan  dengan  pola  executing  kepada  Koperasi  Karyawan atau Koperasi Pegawai kemudian disalurkan sesuai prinsip syariah kepada end user/karyawan. 53
14.Usaha Kecil iB Hasanah Fasilitas pembiayaan syariah berlandaskan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah  yang  digunakan  untuk  tujuan  produktif  (modal  kerja  ataupun investasi) berdasarkan prinsip pembiayaan syariah Keunggulan : a.  Proses cepat dan mudah b.  Uang muka ringan, minimal 10%
c.  Minimal pembiayaan Rp150 juta s/d Rp 10 miliar
d.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun
15.Usaha Besar iB Hasanah
Pembiayaan  syariah  yang  digunakan  untuk  tujuan  produktif  (modal  kerja maupun  investasi)  kepada  pengusaha  berbadan  hukum  skala  menengah  dan besar daam mata uang Rupiah maupun valas. a.  Keunggulan :
b.  Rate Kompetitif
c.  Proses mudah
d.  Maksimum pembiayaan dari di atas Rp10 Miliar sampai Rp 200 Miliar e.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun.
16.Sindikasi iB Hasanah
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BNI  Syariah  bersama  dengan  Perbankan lainnya  untuk  membiayai  suatu  proyek/usaha  yang  berskala  sangat  besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula. Keunggulan : a.  Rate kompetitif
b.  Proses mudah
c.  Maksimum pembiayaan dari diatas RP 10 Miliar sampai  Rp 200 Miliar
d.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun
17.Multifinance iB Hasanah
Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada multifinance untuk  ushanya  di  bidang  perusahaan  pembiayaan  sesuai  dengan  prinsip syariah.
53 Buku Profil.... h.35
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Keunggulan: a.  Rate Kompetitif b.  Proses mudah
c.  Maksimum pembiayaan dari di atas Rp10 Miliar sampai Rp200 Miliar
d.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun
18.Pembiayan kerjasama dengan Dealer iB Hasanah
Merupakan  pola  kerjasama  pemasaran  dengan  dealer  dilatarbelakangi  oleh adanya  potensi  pembiayaan  kendaraan  bermotor  secara  kolektif  yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak Keunggulan : a.  Rate kompetitif b.  Proses mudah c.  Maksimum pembiayaan di atas Rp10 Miliar sampai Rp200 Miliar d.  Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun
c.  Layanan (service)
1.  Payroll Gaji
Layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari  perusahaan  pembayar  gaji  untuk  mendebet  rekeningnya  ke  rekening karyawannya.
2.  Cash Management Jasa  pengelolaan  seluruh  rekening  seperti corporate  internet  banking yang dapat digunakan oleh perusahaan atau lemabaga. Produk ini dlengkapi dengan fasilitas virtual account.
3.  Payment center Kerjasama  BNI  syariah  dengan  perusahan  dalam  hal  jasa  penerimaan pembayaran  untuk  kepentingan  perusahaan.  Jasa  ini  dapat  digunakan  untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan sebagainya.

## B. Pembiayaan Konsumtif Oto iB Hasanah pada BNI Syariah

## 1. Pengertian Oto iB Hasanah
Oto  iB  Hasanah  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  murabahah  yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
1)  Meningkatkan  peranan  BNI  Syari’ah  dalam  pemberian  pembiayaan  di segmen kecil.
2)  Meningkatkan pemasaran produk tabungan yang ada di BNI Syari’ah.
3)  Membantu menyediakan kekurangan dana guna memiliki kendaraan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon.
4)  Meningkatkan pendapatan BNI Syari’ah.
b. Sasaran
Sasaran Oto  iB  Hasanah  adalah:  ruang pasar  pembiayaan  konsumtif  skala kecil yang masih potensial bagi WNI dengan status sebagai berikut :
1)  PNS, Pegawai BUMN /BUMD Anggota TNI/POLRI
2)  Pegawai Perusahaan Multinasional
3)  Pegawai tetap di Perusahaan Swasta terpercaya
4)  Professional
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 5)  Pengusaha/Wiraswasta

## 3. Proses Pembiayaan Oto iB Hasanah
Sebelum  pihak  bank  mengabulkan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  nasabah untuk  pengadaan  barang  berupa  kendaraan,  maka  bank  syariah  selaku  pemberi pembiayaan  akan  melakukan  beberapa  tahap  pemeriksaan  terhadap  nasabah  dan kendaraan  yang  ingin  dibiayai.  Demi  kelancaran  pemeriksaan  tersebut,  maka prosedur dan persyaratan yang diajukan oleh pihak BNI Syariah harus dipenuhi oleh nasabah  agar  dana  tersebut  dapat  dicairkan.  Dan  tahap-tahap  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  dalam  memberikan  pembiayaan  terhadap  nasabahnya  dapat  dilihat sebagai berikut 54 :

## a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
Pada tahap ini nasabah datang ke BNI Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas pengadaan kendaraan yang nasabah inginkan. Biasanya nasabah tersebut  telah  memiliki  target  kendaraan  yang  diinginkan  pada  dealer  tertentu sebelum  datang  mengajukan  permohonan  pada  bank  syariah.  Jika  nasabah  belum memiliki  target  kendaraan  yang  diinginkan,  maka  pihak  bank  akan  merekomendasi dealer tertentu yang telah memiliki kerjasama dengan pihak bank syariah.
Nasabah yang datang ke bank syariah akan dimintai keterangan awal terlebih dahulu  mengenai  kebutuhan  calon  nasabah  akan  pembiayaan. Walaupun  dilakukan hanya sekilas dan tidak mendetail, wawancara tersebut sangat bermanfaat bagi pihak bank  untuk  memutuskan apakah  permohonan tersebut  dapat  dilanjutkan  atau  tidak. Adapun  informasi  pokok  yang  harus  dicari  pihak  bank  pada  saat  wawancara  awal, yaitu :
a)  Status  pemohon,  apakah  pemohon  mengajukan  permohonan  tersebut  untuk kepentingan  perorangan  atau  badan  usaha.  Bila  diajukan  untuk  perorangan maka  harus  diketahui  status  pernikahannya,  mengetahui  pekerjaannya  atau profesinya dan dilakukan oleh calon nasabah yang telah cakap hukum, yaitu telah berusia 21 tahun. Dan bila diajukan untuk mewakili badan usaha maka harus  diketahui  terlebih  dahulu  bentuk  badan  usaha  tersebut,  apakah berbentuk PT, CV, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya. Mengetahui status pemohon akan berguna untuk legalitas pemohon yang harus dipenuhi. Setelah  mengetahui  status  pemohonan,  maka  pihak  bank  akan  memberikan formulir  untuk  diisi.  Formulir  tersebut  berisikan  data  pribadi  nasabah  berupa nama,  alamat,  tempat  tinggal,  serta  tujuan  mengajukan  permohonan pembiayaan.
b)  Domisili  calon  nasabah,  dalam  melakukan  pengawasannya  terhadap  calon nasabah yang dibiayai maka pihak bank harus mengetahui domisili dari calon nasabah  tersebut.  Walaupun  bank  menilai  bahwa  calon  nasabah  tersebut layak  untuk  diberikan  pembiayaan,  tetapi  nasabah  berada  di  luar  jangkauan wilayah  kerja  bank,  maka  pihak  bank  akan  mengalami  kesulitan  dalam monitoring  pembiayaan.  Dan  apabila  terjadi  hal  demikian  maka  pihak  bank tidak mengabulkan permintaan pembiayaan atau merekomendasikan ke bank syariah di dekat tempat tinggalnya.
c)  Repayment capacity (kemampuan membayar), pertanyaan ini sangat penting bagi  bank  karena  melalui  pertanyaan  ini  bank  dapat  mengetahui  kondisi keuangan  nasabah  saat  ini  dan  perkiraan  kemampuan  membayarnya. Informasi yang dapat ditanyakan berupa sumber penghasilan calon nasabah.
54 Hasil  Wawancara  dengan  Sales  Officer  BNI  Syariah  Bogor ,  Bpk  Anjar  Pada  Tanggal  25 Agustus 2014.
Pratiwi, Nawawi, dan Kamalludin -- IMPLEMENTASI  FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH  PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG BOGOR)
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Apakah  berasal  dari  gaji  atau  hasil  usaha,  apakah  bersifat  kontinyu  (rutin) atau musiman. Selain informasi dari sumber penghasilannya, pihak bank juga akan menanyakan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Dari  informasi  tersebut,  pihak  bank  akan  menghitung  perkiraan  angsuran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.

## b. Pemenuhan Data dan Dokumen
Tahap  ini  merupakan  kelanjutan  dari  tahap  pengisian  formulir  tersebut.  Di  mana pihak  nasabah  diwajibkan  memenuhi  data  yang  diinginkan  oleh  pihak  bank  untuk dilakukan analisis. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
Apabila  pengajuan  permohonan  pembiayaan  tersebut  dilakukan  secara perorangan maka data dan dokumen yang harus dipenuhi ialah 55 : 1)  Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri/SIM/Paspor 2)  Kartu keluarga
3)  Surat  keterangan  bekerja  dari  perusahaan  atau  tempat  calon  nasabah bekerja
4)  SK pengangkatan terakhir dan
5)  akta nikah, jika telah bercerai maka perlu dilampirkan juga surat/ akta cerai.
6)  Slip  gaji  asli dan  copy  rekening  bank.  Dalam  praktiknya,  pihak  bank akan meminta  kepada  pemohon  untuk  menyerahkan  surat  standing  instruction, yaitu  surat  kuasa  karyawan  kepada  perusahaan  tempatnya  bekerja  untuk melakukan  pembayaran  gaji  melalui  bank  pemberi  pembiayaan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  kelancaran  pembayaran  angsuran  jika pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui oleh pihak bank.
Dan apabila diajukan untuk mewakili badan usaha, maka persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :
1)  KTP pengurus perusahaan
2)  Akta pendirian dan perubahan perusahaan
3)  Pengesahan  pendirian  badan  hukum  tersebut  dari  instansi  yang berwenang, seperti pengesahan pendirian PT oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4)  NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5)  SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 6)  TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 7)  SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 8)  TDR (Tanda Daftar Rekanan) 9)  SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)
10)  Company Profile
11)  Dokumen  lainnya  yang  relevan  dengan  kegiatan  usaha  yang  dijalankan, seperti  sertifikat anggota  suatu  asosiasi,  sertifikat  halal  dari  MUI,  sertifikat produk terkait uji mutu, dan sebagainya.
12)  Laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca dan laporan laba/rugi
13)  Bukti-bukti  administrasi  transaksi  usaha  seperti  catatan  penjualan  dan pembelian serta copy rekening bank 3 bulan terakhir.
Jika  data  nasabah  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  pihak  bank  akan mempelajarinya  dengan  baik  untuk  dibuatkan  catatan  atas  informasi  yang  belum lengkap  atau  yang  belum  jelas  untuk  dikonfirmasikan  kepada  pemohon.  Bila  pihak
55 Ibid
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
bank  merasa  cukup  akan  data  di  atas,  maka  pihak  bank  akan  melanjutkannya ketahap berikutnya.
c. Melakukan survei terhadap kendaraan yang diinginkan oleh calon nasabah.
Pada  tahap  ini  pihak  bank  akan  melakukan  pengecekan  atau  menyurvei kendaraan  yang  diinginkan  pada  dealer  yang  telah  ditentukan  oleh  calon  nasabah. Pengecekan  kendaraan  tersebut  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari pemohon. Di mana pemohon telah memilih dealer tersebut karena kendaraan dengan spesifikasi yang diinginkannya berada pada tempat tersebut.
Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peranan yang sangat penting dalam meyakini  kelayakan  pemberian  pembiayaan.  Seluruh  informasi  yang  diperoleh  dari data dan dokumen  tertulis  akan  di cross check  kebenarannya  melalui  kunjungan  ke tempat penjualan  kendaraan tersebut. pihak  bank  akan  menilai  kendaraan  tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak.
BNI  syariah  telah  memiliki  standar  terhadap  kendaraan  yang  layak  untuk dibiayai.  Standarisasi  tersebut  dilihat  dari  tahun  penjualan  kendaraan  tersebut. apakah kendaraan tersebut baru (new) atau bekas (second). Jika kendaraan tersebut masih  dikategorikan  kendaraan  baru  maka  bank  dapat  memberikan  pembiayaan maksimal 80% dan sisanya 20% ditanggung oleh calon nasabah. Apabila kendaraan tersebut kendaran bekas maka bank hanya akan memberikan pembiayaan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya ditanggung oleh calon nasabah.
Selain  dari  tahun  penjualannya,  pihak  BNI  Syariah  juga  akan  memerhatikan dari negara pembuatnya. Pihak bank hanya berani melakukan pembiayaan terhadap kendaraan  buatan  jepang.  Pemilihan  kendaraan  jepang  karena  suku  cadang  yang dipasarkan di indonesia mudah didapatkan. Selain itu, proses penjualan kembali oleh pihak bank sangat mudah dan harga jualnya pun tidak mengalami penurunan harga yang  begitu  signifikan.  Selain  produksi  jepang,  kendaraan  yang  dapat dibiayai  yaitu buatan  korea.  Pihak  bank  kurang  berani  memberikan  pembiayaan  terhadap kendaraan  produk  eropa  karena  nilai  jual  kembalinya  sangat  rendah  serta  suku cadangnya yang jarang dijual dipasaran indonesia.
Setelah  melakukan  survei  terhadap  dealer  yang  direkomendasikan  oleh  calon nasabah, maka pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan. Apakah kendaraan tersebut  layak  untuk  dibiayai  atau  tidak.  Jika  pihak  bank  menyatakan  kendaraan tersebut  layak  untuk  dibiayai,  maka  bank akan  melakukan  kerjasama  dengan pihak dealer  yang  dibuat  pada Memorandum  of  Understanding  (MoU) .  Kerjasama  antara pihak  dealer  dan  bank  syariah  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  hubungan  yang harmonis  serta  menambah  daftar  link  pada  bank  syariah.  Selain  itu,  kerjasama  ini juga  bertujuan  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  pihak  bank, seperti  adanya  praktik  spekulasi  dari  calon  nasabah  dan  dealer  yang direkomendasikan  oleh  calon  nasabah  untuk  memperoleh  dana  dari  pembiayaan bank syariah yang mengakibatkan tindak pidana.
d. Penyusunan Usulan Pembiayaan
Setelah  melakukan  survei  ke  dealer  rekomendasi  dari  calon  nasabah,  pihak bank akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan usulan pembiayaan. Pihak bank dalam hal ini yang bertindak ialah account officer (AO) memiliki peranan besar dalam melakukan analisis. Karena layak atau tidaknya kendaraan tersebut dibiayai berasal dari analisis account officer walaupun keputusan tersebut belum putusan akhir. Penyusunan usulan pembiayaan dibuat  dalam  bentuk  proposal  tertulis  yang  akan  diajukan  kepada  komite pembiayaan.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Selanjutnya  komite  pembiayaan  akan  melakukan  rapat  mengenai  usulan pembiayaan yang telah dibuat oleh AO. Dalam rapat tersebut membahas mengenai kelayakan kendaraan tersebut dengan mendengar penjelasan dari pihak AO. Selain mendengar  informasi  dari  AO,  pihak  komite  juga  melihat  data  dan  dokumen  yang telah  diserahkan  oleh  calon  nasabah.  Komite  pembiayaan  akan  menganalisis  lebih lanjut  mengenai  kemampuan  pembayaran  dari  calon  nasabah  melalui  keadaan keuangannya.
Dari analisis keuangan calon nasabah tersebut, pihak komite dapat mengetahui kesanggupan  calon  nasabah  dalam  mengembalikan  dana  serta  risiko  yang kemungkinan akan dihadapi oleh pihak bank. Melalui analisis tersebut, pihak komite pembiayaan akan memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak.
1)  Bila  komite  pembiayaan  tidak  menyetujui  pembiayaan  tersebut  maka melalui AO akan memberitahukan calon nasabah terkait keputusan komite pembiayaan mengenai penolakan usulan pembiayaan.
2)  Bila setuju, maka komite pembiayaan akan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan  Pembiayaan  kepada  calon  nasabah.  Surat  ini  sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa permohonan pembiayaannya telah disetujui  oleh  pihak  komite  pembiayaan.  Setelah  surat  tersebut  berada pada  calon  nasabah,  maka  keputusan  berada  pada  pihak  calon  nasabah tersebut  apakah  akan  meneruskan  pengadaan  kendaraan  tersebut  atau dibatalkan.

## e. Penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
Setelah  komite  pembiayaan  memutuskan  untuk  menyetujui  memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, maka langkah selanjutnya ialah penerbitan Surat Penegasan  Persetujuan  Pembiayaan  (SP3).  SP3  ini  dikeluarkan  sebagai  surat pemberitahuan  kepada  pemohon  bahwa  permohonannya  untuk  melakukan pembiayaan  telah  disetujui.  Dalam  SP3  tersebut  tercantum  segala  hal  yang direkomendasikan  dalam  usulan  pembiayaan,  meliputi  struktur  pembiayaan  dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan.
Dalam  SP3  tersebut  telah  diberitahukan  berapa  harga  pokok  dari  kendaraan tersebut,  margin  yang  akan  diambil  oleh  pihak  bank,  jumlah  dana  yang  harus disetorkan  sebelum  realisasi  dana  pembiayaan  dari  pihak  bank,  jumlah  angsuran yang akan dilakukan berdasarkan jangka waktu pembiayaan serta pembiayaan yang akan  diberikan  oleh  bank  dan  cara  pencairannya.  Semua  itu  disusun  dalam  satu struktur pembiayaan.
Selain struktur pembiayaan tersebut, terdapat pula hal-hal yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebelum pencairan dana, seperti pembayaran administrasi, biaya notaris  jika  dibuat  dengan  akta  otentik,  biaya  materai,  jaminan  yang  akan diberlakukan terhadap calon nasabah serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu jika AO  merasa  masih  ada  persyaratan  yang  mesti  dipenuhi.Apabila  nasabah  telah membaca dan menyetujui isi dari SP3 tersebut, maka nasabah akan menandatangani surat persetujuan tersebut di atas materai sebagai bukti sah persetujuan nasabah.
Nasabah  dapat  melakukan  pembatalan  atau  tidak  melakukan  tanda  tangan sebagai  tindakan  penolakan  pembiayaan  tersebut  akibat  dari  adanya  persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, misalnya dana angsuran pendahuluan yang harus dibayar oleh nasabah tidak mencukupi dari dana yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dan pihak  bank  tidak  akan  melakukan  pencairan  dana  pembiayaan  jika ada syarat  yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah. Hal demikian dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap bank syariah.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## f. Penandatanganan akad
Setelah  nasabah  memenuhi  semua  persyaratan  yang  diperlukan  oleh  pihak bank  yang  telah  dicantumkan  pada  SP3  tersebut,  maka  pihak  nasabah  akan menandatangani  akad  untuk  melakukan  pencairan  dana.  Setelah  pihak  nasabah melakukan  penandatanganan,  maka  pihak  nasabah  akan  menghubungi  atau mendatangi  pihak  dealer  untuk  membeli  kendaraan  yang  diinginkan  oleh  nasabah tersebut atas nama bank.
Umumnya pihak bank akan membayar lunas kepada dealer terkait pembiayaan kendaraan  tersebut.  Setelah  pihak  bank  membayar  lunas  kepada  dealer,  maka dealer  akan  mengirim  kendaraan  tersebut  langsung  kepada  nasabah  yang bersangkutan. Pihak bank hanya memberikan STNK (surat tanda nomor kendaraan) tersebut  terlebih  dahulu  beserta  kendaraannya.  Sedangkan  Bukti  Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk sementara dipegang oleh pihak bank. Pihak bank akan memberikan BPKP tersebut jika pembayaran utang nasabah telah lunas.
Jaminan  bank  dalam  akad  ini  ialah  kendaraan  itu  sendiri.  BPKB  kendaraan tersebut  akan  disita  atau  disimpan  oleh  pihak  bank  sampai  pembayaran  utang nasabah  telah  lunas.  Kendaraan  tersebut  akan  didaftarkan  pada  kantor  fidusia sebagai pemberitahuan bahwa kendaraan dengan nama nasabah beserta spesifikasi kendaraan  tersebut  sedang  berada  pada  jaminan  fidusia.  Nasabah  hanya  memiliki hak penguasaan dan pemanfaatannya saja tetapi hak milik kendaraan tersebut masih dimiliki  oleh  pihak  bank.  Hak  kepemilikan  kendaraan  tersebut  baru  akan  beralih  ke nasabah jika pembayaran utangnya telah lunas.

## 4. Pemantauan dan Penyelamatan a. Pemantauan
Sebagai  tindakan  berjaga-jaga,  maka  pihak  bank  juga  melaporkan  BPKB tersebut ke kantor polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak bank hanya  menghindari  suatu  kejadian  di  luar  kekuasaan  mereka,  seperti  tindakan pelaporan  nasabah  terhadap  kepolisian  mengenai  kehilangan  BPKB,  sehingga nasabah  tersebut  dapat  melakukan  permohonan  pembuatan  BPKB  yang  baru. Setelah  memperoleh  BPKB  yang  baru,  pihak  nasabah  akan  menjual  kendaraan tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kendaraan  tersebut  kewajiban  nasabah  untuk membayar angsuran tetap harus di selesaikan, meskipun ketika nasabah mengalami kerugian  dalam  penjualannya.  Pihak  nasabah  tidak  dituntut  untuk  segera  melunasi angsurannya selama sebelum masa angsuran berakhir meskipun kendaraan tersebut telah dijual oleh nasabah. 56
Namun  pihak  bank  pun  mengkhawatirkan  nasabah  yang  telah  menjual kendaraannya,  akan  pergi  dan  tidak  menyelesaikan  utangnya,  untuk  menghindari kejadian tersebut, maka pihak bank akan melakukan pemantauan atau memonitoring setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  nasabahnya.  Namun  karena  keterbatasan karyawan,  maka  monitoring  ini  dilakukan  secara  berkala  minimal  sekali  dalam setahun. Selain melakukan pemantauan lapangan terhadap kendaraan yang dibiayai, pihak  bank  juga  meminta  nasabah  untuk  mengirimkan  laporan  keuangannya  setiap bulan  untuk  memonitoring  keadaan  keuangan  nasabah  tersebut.  Hal  ini  dilakukan untuk  analisis  lebih  lanjut  mengenai  keadaan  keuangan  nasabah,  apakah  nasabah tersebut  mengalami  penurunan  penghasilan  atau  masih  stabil  seperti  bulan sebelumnya.
b. Penyelamatan
56 Hasil  Wawancara  dengan  Sales  Officer  BNI  Syariah  Bogor, Bpk.  Irsan.  Pada  Tanggal  28 Agustus 2014
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Restrukturisasi  pembiayaan  hanya  diberikan  terhadap  nasabah  yang  memiliki itikad  baik.  Nasabah  yang  memiliki  itikad  baik  akan  membicarakan  permasalahan yang dihadapinya terhadap pihak bank. Sehingga, nasabah yang memiliki itikad baik dan  masih  memiliki  potensi  untuk  maju  maka  pihak  bank  akan  melakukan penyelamatan  secapatnya.Restrukturisasi  pembiayaan  tersebut  hanya  dapat diberikan  kepada  nasabah  yang  betul-betul  mengalami  penurunan  kemampuan pembayaran.  Restrukturisasi  pembiayaan  ini  hanya  dapat  diberikan  dalam  jangka waktu  maksimal  15  tahun  dengan  membaginya  ke  dalam  tiap  lima  tahun.  Dan  jika betul  nasabah  tersebut  mengalami  penurunan  penghasilan,  maka  pihak  bank  akan melakukan  restrukturisasi.  Pihak  bank  akan  mengurangi  jumlah  angsurannya,  yang semula Rp.3.000.000.00,- menjadi Rp.2.500.000.00,- dan jangka waktu pembayaran pembiayaan  tersebut  akan  ditambah  selama  lima  tahun.  Restrukturisasi  tersebut tentunya dilakukan berdasarkan analisis dari AO. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
Kasus  di  atas hanya  berlaku  untuk  nasabah  yang  masih  memiliki  penghasilan hanya  saja  penghasilannya  tersebut  mengalami  penurunan.  Berbeda  lagi  dengan nasabah yang mengalami ketidaksanggupan membayar atau kehilangan penghasilan.  Untuk  kasus  terhadap  nasabah  yang  mengalami  kehilangan penghasilan,  maka  pihak  bank  akan  mencari  tahu  dulu  kebenarannya,  apakah nasabah  tersebut  memang  betul  mengalami  kehilangan  penghasilan  atau  hanya spekulasi.
Jika memang betul nasabah tersebut mengalami kehilangan penghasilan, maka untuk  kasus  ini  tidak  dapat  dilakukan  restrukturisasi  pembiayaan.  Tindakan  yang dapat dilakukan oleh pihak bank hanya mengeksekusi agunan atau kendaraan yang dikuasai  oleh  nasabah.  Kendaraan  tersebut  akan  dijual  kembali  atau  dilelang  oleh pihak  bank  untuk  menutupi  dana  yang  telah  dikeluarkan  untuk  melakukan pembiayaan.  Sebab  dana  yang  digunakan  oleh  pihak  bank  untuk  melakukan pembiayaan  ialah  dana  dari  pihak  ketiga  atau  dari  nasabah  yang  mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Bank hanya ingin dana yang dikeluarkan tersebut dapat  kembali.  Sehingga  melakukan  penjualan  kembali  atau  dilelang  merupakan keputusan terakhir untuk mengembalikan dana tersebut.
Apabila  di  bank  syariah  masih  terjadi  pembiayaan  bermasalah,  maka  pihak bank  akan  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  musyawarah  mufakat. Pihak bank akan memanggil nasabah tersebut dan membicarakan apa yang menjadi penyebab  pembiayaannya  menjadi  bermasalah.  Musyawarah  masih  merupakan pilihan utama bagi pihak bank syariah karena proses penyelesaian masalahnya dapat segera  ditemukan.  Dengan  musyawarah  pihak  nasabah  merasa  telah  diperhatikan oleh  pihak  bank,  sehingga  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  bank  syariah  tidak hanya sebatas kreditor dan debitor tetapi lebih bersifat kekeluargaan.
Apabila permasalahan  tersebut  tidak dapat  diselesaikan dengan  musyawarah, maka pihak bank akan membawanya ke Pengadilan Negeri tempat nasabah tersebut berdomisili. Tetapi pilihan melalui jalur litigasi tersebut selalu menjadi pilihan terakhir, apabila  pihak  bank  sudah  menempuh  segala  cara  non  litigasi  untuk  menyelesaikan permasalahan  dengan  nasabahnya.  Pihak  bank  ingin  menyelesaikan  dengan  cepat setiap  permasalahan  yang  muncul  dengan  nasabahnya.  Apabila  permasalahan tersebut masuk ke pengadilan, maka pihak bank harus menunggu untuk waktu yang lama  karena  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  cenderung  lama  dan berbelit-belit.

## 5. Penetapan Uang Muka
Ketentuan uang muka yang ditetapkan BNI Syari’ah yaitu :
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
a)  Nasabah  diwajibkan  menyediakan  uang  muka  minimal  20%  dari  harga kendaraan bermotor yang akan dibeli berupa setoran tunai atau bukti transfer kwitansi ke dealer.
b)  Uang  muka  berupa  tunai  atau  cash,  harus  sudah  dilunasi  sebelum pembiayaan direalisasi. 57

## 6. Penetapan Margin , Harga Jual dan Biaya Administrasi.
Pihak  BNI  Syariah  telah  menentukan  besarnya  minimum  Margin  yang  harus diambil oleh pihak bank yakni :
Tabel 1. Besar Margin Minimum
.
Dalam  tabel  tersebut  telah  ditetapkan  besar  minimum  margin  sesuai  jangka  waktu yang  disepakati.  Untuk  penetapan  harga  jual  ditentukan  dengan  total  harga  beli  di tambah  margin  dan  biaya  lainnya  sesuai  kesepakatan  antara  nasabah  dan  bank. Biaya pengelolaan pembiayaan dan atau biaya administrasi sebesar minimal 1% dari pokok  pembiayaan  yang  disetujui  dan  dipungut  pada  saat  penandatanganan  akad pembiayaan  atau  mengikuti  tarif  yang  berlaku,  dan  biaya  materai  yang  dikenakan sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku.

## 7. Simulasi Pembiayaan
Bapak  Andika  ingin  membeli  sebuah  mobil  di  dealer  Toyota.  Mobil  tersebut seharga  Rp.130.000.000.00,-  (seratus  tiga  puluh  juta  rupiah)  dengan  pengajuan permohonan pembiayan selama tiga tahun. Dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan pembiayaan 80% dari harga pokok. Penentuan pembiayaan tersebut setelah  pihak bank  melakukan  survei  ke  dealer Toyota  dan  menyatakan  kendaraan tersebut masih baru dan dapat untuk dibiayai. Bapak Andika pun sepakat membayar uang  mukanya  sebesar  20%  dengan  margin  10%  untuk  setiap  satu  tahun pembiayaan. Adapun struktur pembiayaannya sebagai berikut :
57 Hasil Wawancara dengan Sales Officer BNI Syariah Bogor , Bpk. Anjar. Tanggal 28-Agustus 2014
Jangka Waktu Margin 1 Tahun 6,60% 2 Tahun 6,77% 3 Tahun 6,81% 4 Tahun 6,90% 5 Tahun 7,00%
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pokok pembiayaan =80% x Rp.130.000.000.= Rp.104.000.000.
Margin =10% x Rp.104.000.000. x 3 tahun = 31.200.000. Uang Muka = 20% x 130.000.000.= 26.000.000 Harga Jual = Rp.130.000.000 + Rp.31.200.000 = Rp.161.200.000 Rp.161.200.000-Rp.26.000.000 = Rp. 135.200.000.00,- Angsuran : Rp.135.200.000 : 36 = Rp.3.755.555
Struktur Pembiayaan : a)  Jenis Pembiayaan : Murabahah b)  Tujuan penggunaan : Pembelian 1 unit mobil c)  Harga beli : Rp.130.000.000.00,- d)  Margin Bank : Rp. 31.200.000.00,- e)  Harga Jual Bank : Rp.161.200.000.00,- f) Angsuran pendahuluan : Rp. 26.000.000.00,- g)  Pembayaran yang diangsur : Rp.135.200.000.00,- h)  Pembiayaan Bank : Rp.104.000.000.00,- i) Jangka waktu : 36 bulan j) Angsuran per bulan : Rp.3.755.555.,-
Jadi,  angsuran  yang  harus  dilakukan  oleh  Bapak  Andika  selama  tiga  tahun sekitar  tiga  juta  lebih  perbulannya.  Angsuran  tersebut  akan  dimasukkan  terlebih dahulu  ke  dalam  rekening  setelah  itu  pihak  bank  akan  memotongnya  setiap  bulan dari rekening nasabah. Jumlah angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut tidak akan  pernah  berubah  sampai  jangka  waktu  permohonan  pembiayaan.  Jika  sampai jangka  waktu  tersebut  nasabah  belum  dapat  melunasinya,  maka  pihak  bank  akan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan akan memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu akad pembiayaan awal.

## 8. Keunggulan BNI Oto iB Hasanah Syari’ah
Dengan  prinsip  jual-beli  (murabahah),  Oto  iB  Hasanah  memberikan pembiayaan kendaraan baru dan bekas dengan lebih adil. Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan Oto Syari’ah yaitu 58 :
1)  Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai prinsip syariah
2)  Minimum pembiayaan 5 Juta dan Maksimum 1 Milyar
3)  Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun
4)  Uang  muka  ringan  dan  khusus  kendaraan  bermotor  roda  2  dengan  pol kerjasama uang muka tidak diwajibkan
5)  Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
6)  Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI konvensional.
C.  Implementasi  Fatwa  DSN-MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  Pada  Pembiayaan Konsumtif Oto iB Hasanah di BNI Syariah.
1.  Murabahah Menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan  hukum  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang murabahah ini adalah sebagai berikut : Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:
1.  Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
58 Hasil  Wawancara  dengan  Sales  Officer  BNI  Syariah Bogor  , Bpk.  Anjar  Tanggal  25  Agustus 2014
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
2.  Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3.  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang telah disepakati kualifikasinya.
4.  Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5.  Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6.  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank  harus  memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7.  Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8.  Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan nasabah.
9.  Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
a.  Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  pembelian  suatu  barang atau aset kepada bank.
b.  Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c.  Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus  menerima  (membeli)-nya  sesuai  dengan  janji  yang  telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d.  Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e.  Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f.  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g.  Jika  uang  muka  memakai  kontrak  ‘urbun  sebagai  alternatif  dari  uang muka, maka:
a.  jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia tinggal membayar sisa harga.
b.  jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank maksimal  sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat pembatalan  tersebut;  dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:
1.  Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan pesanannya.
2.  Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang.
Keempat : Utang dalam Murabahah:
1.  Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2.  Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3.  Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap harus  menyelesaikan utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak boleh memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta  kerugian  itu diperhitungkan.
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1.  Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda penyelesaian utangnya.
2.  Jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau  berdasarkan kesepakatan.

## 2.  Implementasi  Fatwa  DSN-MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  Pada  Pembiayaan Konsumtif Oto iB Hasanah di BNI Syariah
Dari uraian dan penjelasan tentang ketentuan umum fatwa tentang Murabahah dan  pelaksanaan  pembiayaan  Oto  iB hasanah dengan  akad  Murabahah pada bank BNI  Syariah  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  implementasi  murabahah  dan  yang diterapkan  pada  produk  Oto  iB  Hasanah  di  BNI  Syariah  ini,  sebagian  besar  sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  Namun,  bukan  berarti implementasi    fatwa  Murabahah  di  Bank  BNI  Syariah  tidak  lepas  dari  beberapa penyimpangan, berikut akan penulis uraikan bagaimana implementasi fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ini.

## a. Ketentuan Fatwa Pertama
Pada  pembiayaan  Oto  iB  Hasanah,  dilakukan  akad  murabahah  antara  bank dan  nasabah,  yang  didalamnya  terdapat  penetuan  harga  jual  dan  jangka  waktu cicilan. Akad murabahah ini bebas dari riba karena jangka waktu pembayaran cicilan tidak mempengaruhi total harga barang. Sebagai contoh,seperti simulasi pembiayaan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya yakni;
 Harga Jual Mobil
Rp.135.200.000
 Jika disepakati cicilan selama 1 tahun (Maka jumlah angsuran Rp.135.200.000 : 12 = Rp.11.266.666)
Jadi total pembayaran Rp.11.266.666 x 12 = Rp 135.200.000
 Jika disepakati cicilan selama 2 tahun (Maka jumlah angsuran Rp.135.200.000 : 24 = Rp.5.633.333)
Jadi total pembayaran Rp. 5.633.333 x 24 = Rp.135.200.000
 Jika disepakati cicilan selama 3 tahun
(Maka jumlah angsuran Rp.135.200.000 : 36 = Rp. 3.755.555) Jadi total pembayaran Rp. 3.755.555 x 36 = Rp.135.200.000 Contoh  diatas  membuktikan  bahwa  jangka  waktu  pembayaran  angsuran  atau cicilan  tidak  mempengaruhi  total  harga  barang  yang  telah  disepakati.  Hal  ini  berarti tidak ada riba didalam akad murabahah dan sesuai dengan ketentuan fatwa pertama
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
pada  point  ke  1  yang  menyebutkan  bahwa “Bank  dan  nasabah  harus  melakukan akad murabahah yang bebas riba”. Karena prinsip time value of money pada konteks bank  syariah  tidak  berlaku,  maka  tentu  para  nasabah  akan  memilih  jangka  waktu yang  paling  lama  karena  akan  sangat  menguntungkan  nasaba,  tetapi  bank  boleh tidak sepakat karena bagi bank akan sangat menguntungkan jika waktu pembayaran lebih  singkat.  Oleh  karena  itu,  karena  kepentingan  bank  dan  nasabah  bertolak belakang,  maka  dalam  proses  negosiasi  akan  terjadi  keseimbangan  kepentingan dalam masalah jangka waktu pembayaran cicilan tersebut.
Barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan Oto iB Hasanah ini sudah jelas yakni kendaraan bermotor,  dan  survei  dilakukan oleh  pihak  bank  untuk  memastikan kondisi barang. Maka hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa pertama point ke 2 yakni “Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.”
BNI  syariah  memiliki  standar  terhadap  kendaraan  yang  layak  untuk  dibiayai. Standarisasi  tersebut  dilihat  dari  tahun  penjualan  kendaraan  tersebut.  apakah kendaraan tersebut baru (new) atau bekas (second). Jika kendaraan tersebut masih dikategorikan kendaraan baru maka bank dapat memberikan pembiayaan maksimal 80% dan  sisanya 20%  ditanggung  oleh  calon  nasabah. Apabila  kendaraan  tersebut kendaran  bekas  maka  bank  hanya  akan  memberikan  pembiayaan  maksimal  70% (tujuh puluh persen) dan sisanya ditanggung oleh calon nasabah. Hal ini pun sesuai dengan  ketentuan  fatwa  pertama  point  ke  3  yang  menyatakan  bahwa “Bank membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.”
Untuk  pengadaan  kendaraan  yang  dibutuhkan  nasabah,  bank  membeli kendaraan  tersebut  atas  nama  bank  sendiri,  dengan  diwakilkan  oleh  nasabah, adapun  tujuannya  agar  nasabah  lebih  puas  dengan  pilihannya.  Dan  sesuai  dengan ketentuan  fatwa  pertama  pada  point  ke  4  yakni “Bank  membeli  barang  yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” Karena  pembelian  kendaraan  diwakilkan  oleh  nasabah,  dalam  hal  ini  berarti nasabah  yang  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, dan  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  pertama  point  ke  5  yang  menyatakan “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”. Kendaraan  yang  telah  dibeli  tersebut kemudian  ditentukan  harga  jualnya  dengan  perhitungan  dari  total  harga  beli  di tambah  margin  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  perhitungan  tersebut tertera pada surat perjanjian akad. Sesuai dengan ketentuan fatwa pertama point ke 6  yang  menyatakan  bahwa “Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut  biaya  yang  diperlukan.” Setelah  harga  jual  kendaraan  ditentukan  dan besarnya angsuran telah disepakati maka nasabah membayar dengan jangka waktu sesuai  kesepakatan,  hal  ini  pun  sesuai dengan  ketentuan fatwa pertama point  ke 7 yakni “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.”
Pada pembiayaan Oto iB Hasanah ini, jika terjadi cedera janji maka pihak bank dapat  melakukan  penyelamatan  secara  sepihak,  sesuai  dengan  surat  perjanjian murabahah yang telah di sepakati kedua belah pihak. Maka sesuai dengan ketentuan fatwa  pertama  pada  point  ke  8  yang  menyatakan ,”  Untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.”
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Ketika pihak BNI Syariah melakukan perjajian  murabahah  dengan nasabah, dan di  waktu  yang  sama  pihak  bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli kendaraan  yang  dinginkannya  sendiri,dan  Pihak  BNI  Syariah  memberikan  surat kuasa untuk memilih dan menentukan kendaraan yang akan dibeli dari supplier. Hal ini  berarti  akad  murabahah  dilakukan  sebelum  kendaraan  tersebut  menjadi  milik bank, sedangkan seharusnya akad murabahah tersebut dilakukan setelah kendaraan sudah menjadi milik bank. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan fatwa pertama pada  point  ke  9  yang  menyatakan  bahwa  “ Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada nasabah  untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus dilakukan setelah  barang,  secara  prinsip,  menjadi  milik  bank.” Jadi  menurut ketentuan  tersebut  jika  bank  akan  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk membeli  barangnya  sendiri  maka  akad  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang tersebut menjadi milik bank secara prinsip.  Pihak bank menggunakan akad wakalah ketika meminta nasabah mewakilkan bank untuk membeli barang,dan barang secara prinsip  memang  menjadi  milik  bank,    Namun  permasalahannya    pihak  BNI  Syariah menggunakan akad murabahah terlebih dahulu lalu ditambah dengan akad wakalah. Seharusnya  melakukan  akad  wakalah  terlebih  dahulu  dan  ketika  barang  telah menjadi milik bank secara prinsip, barulah akad murabahah dilakukan.
Adapun  alasan  pihak  BNI  Syariah  mewakilkan  kepada  pihak  nasabah  untuk membeli  kendaraan  yang  dinginkannya  sendiri    adalah  agar  pihak  nasabah  lebih puas dan yakin atas pilihan nasabah itu sendiri. Akan tetapi alasan tersebut ada plus dan  minusnya,  nilai  plusnya  nasabah  memang  akan  lebih  puas  dengan  pilihannya. Tetapi nilai minusnya, jika terjadi masalah atas barang tersebut maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah dengan pihak pedagang (pemasok). Hal inilah yang akan menjadikan  ketidakpuasan  nasabah  dalam  hal  pelayanan  dari  pihak  bank,  yang seharusnya semua permasalahan ditanggung bersama.

## b. Ketentuan Fatwa Kedua
Untuk  ketentuan  fatwa  kedua  point  ke  1  sampai  ke  7,  menurut  penulis  telah sesuai  dengan  apa  yang  dipraktekan  pada  pembiayaan  Oto  iB  Hasanah  di  BNI Syariah  ini,    diantaranya  ketika  nasabah  membutuhkan  pembiayaan  dari  bank, nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  pembelian  kepada  bank,  setelah  bank menyetujui  permohonan  itu,  nasabah  sebagai  wakil  bank  membeli  kendaraan  itu. Kemudian  bank  menjualnya  kepada  nasabah  sesuai  janji  yang  telah  disepakati. Dalam  pembiayaan  Oto  iB  Hasanah  ini,  seperti  yang  dijelaskan  pada  halaman sebelumnya, bank menentukan uang muka minimal 30% dari harga beli, dan dalam fatwa pun dibolehkan adanya uang muka.

## c. Ketentuan Fatwa Ketiga
Dalam  pembiayaan  murabahah  yang  sebenarnya  memang  tidak  ada  jaminan dari objek murabahah. Akan tetapi, karena perbankan syariah masih dibawah domain perbankan  umum  yang  diharuskan  meminta  jaminan  resiko  terhadap  suatu pembiayaan  untuk  mengcover  jika  terjadi  wan  prestasi  dari  pihak  nasabah. Disamping  itu,  jaminan  pembiayaan  merupakan  tuntutan  positifisasi  dari  dunia perbankan.  Nilai  jaminan  harus  di  atas  100%  dari  nilai  objek  pembiayaan  dan sekurang-kurangnya nilainya sama dengan nilai objek pembiayaan tersebut. Jaminan pembiayaan  telah  dijelaskan  pada  perjanjian  pembiayaan  murabahah  pada  pasal  8 ayat 1. Jaminan pada dasarnya bukanlah suatu rukun dan syarat yang mutlak yang harus  dipenuhi  dalam  pembiayaan  murabahah.  Sesuai  dengan  ketentuan  fatwa ketiga  point  ke  1  dan  2  yang  menyatakan “Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan, agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya.”,”Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.”
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Sama  seperti  bank-bank  lainnya,  untuk  semua  jenis  pembiayaan  pada  Bank BNI  Syariah  menggunakan  jaminan  demi  kelancaran  pembiayaan.  Karena  sudah menjadi  ketentuan  dari  peraturan  perbankan,  maka  nilai  jaminan  minimal  sebesar 100%  dari  nilai  pembiayaan.  Mengenai  jaminan  tersebut,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan fatwa DSN di atas. Maka dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dalam akad pembiayaan murabahah dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.

## d. Ketentuan Fatwa Keempat
Untuk ketentuan fatwa keempat point ke 1 sampai ke 3, menurut penulis telah sesuai  dengan  praktek  yang  dijalankan  oleh  pihak  BNI  Syariah.  Dimana  ketika nasabah  menjual  kendaraan  yang  telah  dibelinya  dengan  pembiayaan  dari  bank, kemudian  kendaraan  tersebut  dijual  oleh  nasabah  kepada  pihak  ketiga,  maka kewajiban  nasabah  dalam  pembayaran  angsuran  kepada  bank  tetap  harus diselesaikan,  walaupun  nasabah  mengalami  kerugian  dalam  penjualan  kendaraan tersebut.

## e. Ketentuan Fatwa Kelima
Dan sesuai apa yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya mengenai Oto iB  Hasanah,  ketika  nasabah  menjual  kendaraannya,  pihak  BNI  Syariah  pun  tidak memaksa  nasabah  untuk  melunasi  angsurannya  segera  sebelum  masa  angsuran berakhir.  Namun,  nasabah  pun  tidak  diperkenankan  untuk  menunda-nunda pembayaran  angsuran  kecuali  dengan  alasan  tertentu.  Sesuai  dengan  ketentuan fatwa kelima point ke 1 yakni “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda  penyelesaian  utangnya.” Dan  jika  nasabah  tersebut  tetap  tidak menjalankan kewajbannya maka diserahkan ke pengadilan negeri setelah dilakukan musywarah  tentunya.  Namun  hal  ini  bertentangan  dengan    ketentuan  fatwa  kelima point  ke  2  yang  menyatakan  bahwa “jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Ketentuan ini menjelaskan jika ada nasabah yang menunda  angsuran  dan  setelah  diadakan  musyawarah  si  nasabah  tersebut  tetap menunda-nunda  maka  penyelesaiannya  dialihkan  kepada  Badan  Arbitrasi  Syariah. Namun  pada  prakteknya  di  BNI  Syariah,  jika  terdapat  kasus  seperti  itu  maka  pihak bank  akan  akan  membawanya  ke  Pengadilan  Negeri  tempat  nasabah  tersebut berdomisili.
Hal  tersebut  dilakukan  karena  keterbatasan  keberadaan  Arbitrase  Syariah  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Tidak  semua  provinsi  memiliki  Badan  Arbitrase  Syariah. Akibatnya para pihak akan kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian  sengketa.  Selain  itu  Badan  Arbitrase  tidak  memiliki  perangkat  atau dasar  hukum  untuk  melakukan  pelaksanaan  lelang.  Putusan  Badan  Arbitrase  (baik Syariah ataupun tidak) harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Negeri (yang penarapan hukumnya sangat konvensional) untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya (lelang).
Namun  masalah  menjadi  muncul,  ketika  nasabah  macet  tersebut  mengajukan gugatan  bantahan  atas  permohonan  eksekusi  lelang  tersebut,  dengan  mengajukan alasan misalnya hutang nasabah kepada bank syariah tidak sebesar yang dimintakan bank  syariah atau alasan-alasan  lain  yang  direkayasa. Atas  upaya hukum  Nasabah tersebut,  Pengadilan  Negeri  biasanya  akan  menghentikan  proses  eksekusi  lelang,
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
untuk kemudian memeriksa keberatan nasabah tersebut dengan membentuk majelis hakim lengkap. Maka bergulirlah gugatan bantahan tersebut menjadi perkara gugatan biasa  di  Pengadilan  Negeri  yang  memerlukan  proses  yang  lama  dan  berjenjang. Proses  inilah  yang  justru  mengenyampingkan  peran  Badan  Arbitrase  untuk menyelesaikan sengketa Pelaku Usaha Syariah.
f. Ketentuan Fatwa Keenam
Dalam  penyelesaian  hutang-piutang  antara  nasabah  dan  pihak  BNI  Syariah, maka  hal  ini  akan  difokuskan  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  atau  kelalaian nasabah  untuk  melunasi  hutangnya.  Kredit  macet  dalam  pembiayaan  merupakan suatu  permasalahan  yang  sering  terjadi,  maka  setiap  lembaga  keuangan  termasuk bank  mempunyai  kebijakan-kebijakan  yang  berbeda.  Akan  tetapi  kebijakan  tersebut harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang telah tertuang dalam fatwa- fatwa DSN.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis  dengan  pihak  bank  BNI Syariah,  memberikan  beberapa  kebijakan  dalam  menangani  kredit  macet.  Dalam pengambilan  keputusan  jika  terjadi  suatu  kredit  macet,  maka  pihak  bank  telah mempunyai beberapa langkah yang akan ditempuhnya, diantaranya adalah sebagai berikut :
a)  Melakukan proses pendekatan kepada pihak nasabah yang bermasalah.
b)  Melakukan  proses  negoisasi  jika  pendekatan  tidak  dapat  dilakukan.  Dalam proses  negoisasi  ini  jika  nasabah  dengan  sengaja  tidak  membayar  maka pihak  bank  akan  memberikan  surat  teguran  (SP)  sebanyak  3  kali  kepada nasabah.
c)  Jika proses negoisasi sudah tidak dapat dilakukan, ada kemungkinan barang akan dijual dengan adanya surat penarikan barang dari pihak bank.
d)  Jika  sudah  ditarik  maka  barang  tersebut  akan  dilelang  kepada  masyarakat yang ingin membelinya.
Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi hutangnya tidak selalu mengindentitaskan  bahwa  nasabah  itu  sengaja  untuk  menghindari  hutang- hutangnya. Akan tetapi permasalahan tersebut  dipengaruhi oleh  keadaaan  ekonomi di  masyarakat  yang  mengakibatkan  keadaaan  ekonomi  seseorang  menjadi terguncang.  Jika  kita  perhatikan  kebijakan  Bank  BNI  Syariah  diatas,  kebijakan tersebut tidak berlaku kepada nasabah pailit yang masih berniat baik untuk melunasi hutangnya dan masih menginginkan barang yang telah nasabah beli.
Maka  pihak  bank  akan  berupaya  untuk  memberikan  waktu  atau  penambahan tempo  pelunasan  hutang  kepada  nasabah.  Kebijakan  ini  telah  sesuai  dengan ketentuan  fatwa  keenam  mengenai  bangkrut  dalam  murabahah  yang  isinya “Jika nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan  utangnya,  bank  harus menunda  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau  berdasarkan kesepakatan” .
Untuk  nasabah  yang  benar-benar  tidak  bisa  melunasi  kewajibannya,  maka kebijakan pihak bank untuk memberikan surat teguran (SP) sampai dengan 3 kali jika sudah  3  kali  diberi  teguran  dan  tetap  tidak  bisa  melunasi,  maka  kendaraan  yang dimiliki  nasabah  akan  di  lelang.  Hal  ini  tidak  bertentang  dengan  prinsip  syariah, karena pihak bank berniat baik untuk memberikan waktu pelunasan dan meringankan beban nasabah.

## IV. PENUTUP
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  sebelumnya  serta  hasil  dari  analisis  yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.  Ketentuan  murabahah  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  terbagi kedalam enam ketentuan, yakni :
a.  Ketentuan  pertama  mengatur  mengenai  ketentuan  umum  murabahah  dalam perbankan  syariah,  diantaranya  akad  yang  dilakukan  harus  bebas  riba, barang yang diperjualbelikan harus barang halal, pembelian barang dilakukan atas nama  bank  sendiri,  semua  yang berkaitan mengenai  pembelian barang harus  di  beritahukan  secara  jujur  kepada  nasabah,  harga  barang  dibayar pada jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dan bank, kemudian jika  terjadi  cedera  janji  bank  telah  melakukan  perjanjian  sebelumnya  untuk dapat melakukan penyelamatan secara sepihak, setelah itu dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa barang harus menjadi milik bank terlebih dahulu jika akan di adakan perwakilan pembelian oleh nasabah.
b.  Ketentuan  kedua  mengatur  mengenai  ketentuan  murabahah  kepada nasabah,yang  meliputi  adanya  pengajuan  permohonan  jika  membutuhkan pembiayaan,uang muka boleh diajukan kepada nasabah.
c.  Ketentuan ketiga mengatur jaminan dalam murabahah, jaminan ini dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
d.  Ketentuan  keempat  mengatur  utang  dalam  murabahah,  yakni  nasabah  yang menjual  kendaraan  yang  dibiayai  oleh  bank  kepada  pihak  ketiga,  tetap  wajb melunasi  kewajibannya,  meskipun  dalam  penjualan  tersebut  nasabah mengalami kerugian.
e.  Ketentuan  kelima  mengatur  mengenai  penundaan  pembayaran  dalam murabahah, yaitu nasabah dilarang menunda-nunda pembayaran
f.  Ketentuan  yang  terakhir,  mengatur  mengenai  bangkrut  dalam  murabahah. Dimana  dalam  fatwa  ini  dijelaskan  bila  nasabah  mengalami  kebangkrutan, maka  bank  memberikan  kelonggaran  dengan  menghentikan  penagihan sampai nasabah mampu membayar.
2.  Penulis berpendapat  ada 3 (tiga) point ketentuan fatwa  tentang murabahah  yang belum sesuai dengan praktek yang dijalankan oleh pihak BNI Syariah. Yaitu : a.  Pembelian kendaraan diwakilkan oleh nasabah, dalam hal ini berarti nasabah yang  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian,  dan  ini tidak  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  pertama  point  ke  5  yang  menyatakan “Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”.
b.  Ketika  pihak  BNI  Syariah  melakukan  perjajian    murabahah   dengan  nasabah, dan  di  waktu  yang  sama  pihak  bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli  kendaraan  yang  dinginkannya  sendiri,dan  Pihak  BNI  Syariah memberikan  surat  kuasa  untuk  memilih  dan  menentukan  kendaraan  yang akan  dibeli  dari  supplier.  Hal  ini  berarti  akad  murabahah  dilakukan  sebelum kendaraan  tersebut  menjadi  milik  bank,  sedangkan  seharusnya  akad murabahah  tersebut  dilakukan  setelah  kendaraan  sudah  menjadi  milik  bank. Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  fatwa  pertama  pada  point  ke  9 yang  menyatakan  bahwa  “ Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”
c.  Ketika nasabah secara sengaja menunda-nunda pembayaran maka  masalah ini  diserahkan  ke  pengadilan  negeri  setelah  dilakukan  musywarah  tentunya.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Namun hal ini bertentangan dengan  ketentuan fatwa kelima point ke 2 yang menyatakan  bahwa “jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan sengaja,  atau  jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah”. Ketentuan  ini  menjelaskan  jika ada nasabah yang menunda angsuran dan setelah diadakan musyawarah si nasabah  tersebut  tetap  menunda-nunda  maka  penyelesaiannya  dialihkan kepada Badan Arbitrasi Syariah. Namun pada prakteknya di BNI Syariah, jika terdapat  kasus  seperti  itu  maka  pihak  bank  akan  akan  membawanya  ke Pengadilan  Negeri  tempat  nasabah  tersebut  berdomisili.  Hal  tersebut dilakukan  karena  keterbatasan  keberadaan  Arbitrase  Syariah  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Tidak  semua  provinsi  memiliki  Badan  Arbitrase  Syariah. Akibatnya para pihak akan kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa.

## B. Saran
1.  Pihak  DSN-MUI  seharusnya  melakukan  pengawasan  lebih  pada  penerapan fatwa-fatwa DSN yang di lakukan oleh Bank Syariah di Indonesia.
2.  Pihak BNI Syariah hendaknya lebih memperhatikan aturan yang terdapat dalam fatwa yang telah dibuat DSN-MUI.
3.  Untuk  umat  muslim  sebaiknya  tidak  menjadikan  kekurangan  bank  syariah  ini sebagai  salah  satu  alasan  untuk  tidak  menggunakan  bank  syariah  dalam bertransaksi, karena meskipun bank syariah belum sepenuhnya syariah, suatu saat pasti akan lebih baik. Tidak seperti pada bank konvensional yang memang sudah  jelas  mengandung  riba  dan  akan  tetap  seperti  itu  tanpa  adanya perubahan.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Boedi  dan  Beni  Ahmad, Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam ,Bandung:Pustaka Setia, 2014
Abdurrahman, Hafidz, Menggugat Bank Syariah, Bogor:Al Azhar Press, 2012
Ali, Zainuddin,” Hukum Perbankan Syariah ”,Jakarta:Sinar Grafika.2008
Amin, Ma’ruf. Era Baru Ekonomi Islam Indonesia .Jakarta:eLSAS.2011.
Antonio,Muhammad Syafi’i .2001. Bank syariah dari teori ke praktik .Jakarta:Gema Insani. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: Rajagrafindo Persada,2008
Aziz,  Abdul “Implementasi  Akad  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah Bersubsidi  Secara  Syariah  Di  Bank  Tabungan  Negara  Kantor  Cabang  Syariah Surakarta” Artikel Sarjana Universitas Sebelas Maret :2009.

## Buku Profil BNI Syariah
Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah ,Yogyakarta:Graha Ilmu,2010
Cahyono,  Andi, Aplikasi  Fatwa  DSN-MUI  Tentang  Murabahah  Terhadap  Praktik Pembiayaan  Murabahah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Di  Surakarta Periode Tahun 2010. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011
Devita, Irma dan Suswinarno, Akad Syariah, Bandung:Kaifa,2011
Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, Fiqh Muamalah dan Konsep Praktek ,Bogor:Azam,2014
Iska,  Syukri, Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Fajar  Media  Press, 2012
Karim, Adiwarman , Bank islam ,Jakarta:Rajawali Pers, 2011
Ma’ruf, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam ,Jakarta: eLSAS Jakarta,2008.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta:Kencana,2012,
Muhammad, Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di
Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
Mustofa,  Ubaedul. Studi  Analisis  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Pada  Produk Pembiayaan  Modal  Kerja  di  Unit  Mitra  Syariah  (M2S)  Bank  Mega  Syariah Kaliwungu. Artikel Sarjana IAIN Walisongo Semarang:2012.
Naja, Daeng, Akad Bank Syariah ,Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 69-113 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Nurrianto, Dasar-DasarPemasaranBank Syariah, Bandung:Alfabeta,2010
Salma,  Yeni, Kedudukan  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  sisitem  Hukum  Nasional  di Indonesia, Jakarta,Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010
Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah
Produk-Produk dan Aspek
Hukumnya ,Jakarta:Kencana,2014
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ,Jakarta: Kencana, 2010
Sunarto, Achmad ,Terjemah Hadits Shahih Muslim , Bandung: Husaini,2002.
Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
Tanjung,  Hendri  dan  Abrista  Devi. Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam .Jakarta.Gramata Publishing.2013
www.bnisyariah.com