## Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam
Lalu Nasrulloh 1* , Zulkarnain 2
Institut Agama Islam Negeri Sorong 1 , STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB 2 laluarul90@iainsorong.ac.id 1 , karnaenzul1990@gmail.com 2 Korespondensi*
Abstract: Democracy  in  Islamic  Education  is  a  highly  important  issue  to investigate because it has the potential to provide significant benefits in the development  of  education,  the  understanding  of  democracy,  and  the understanding of Islamic values in the context of education. The purpose of this research is to identify the principles of democracy in Islamic Education and their implementation in teaching and learning. This research is based on a  review  of  various  literature  sources  that  encompass  the  concepts  of democracy in  the context of Islamic education, the principles of democracy in Islamic Education, and their implementation in teaching and learning. The research  findings  reveal  (1) the presence of two  principles of democracy  in Islamic  Education:  the  freedom  for  educators  and  learners,  where  freedom includes  the  freedom  to  create,  the  freedom  to  develop  potential,  and  the freedom  to  express  opinions.  (2)  The  form  of  implementing  democracy  in Islamic  education  is  in  the  form  of  idealistic  education,  which  is  integral, humanistic,  pragmatic,  and  rooted  in  strong  cultural  values.  These  findings are expected to be of concern to educators in shaping equality in education.
Keywords : Democracy, Education, Islamic Education
Abstrak :  Demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam  merupakan  isu  yang  sangat penting untuk diteliti karena berpotensi memberikan manfaat yang signifikan dalam  pengembangan  pendidikan,  pemahaman  demokrasi,  dan  pemahaman nilai-nilai  Islam  dalam  konteks  pendidikan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam dan  implementasinya  dalam  proses  belajar  mengajar.  Penelitian  ini didasarkan pada tinjauan terhadap berbagai sumber literatur yang mencakup konsep  demokrasi  dalam  konteks  pendidikan  Islam,  prinsip-prinsip demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam,  dan  implementasinya  dalam  proses belajar  mengajar.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  (1)  adanya  dua  prinsip demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam,  yaitu  kebebasan  pendidik  dan  peserta didik,  dimana  kebebasan  tersebut  meliputi  kebebasan  berkreasi,  kebebasan
Al-Riwayah : Jurnal kependidikan
Volume 15, Nomor 2, Oktober 2023, Hal 273-289
ISSN 1979-2549 (p); 2461-0461 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah
Diterima : 2023-0 2 -23 Direvisi  : 2023-04- 08 Disetujui: 2023-10- 24
mengembangkan  potensi,  dan  kebebasan  mengemukakan  pendapat.  (2) Wujud  penerapan  demokrasi  dalam  pendidikan  Islam  berupa  pendidikan idealis,  integral,  humanistik,  pragmatis,  dan  berakar  pada  nilai-nilai  budaya yang  kuat.  Temuan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  perhatian  para  pendidik dalam membentuk kesetaraan dalam pendidikan.
Kata Kunci : Demokrasi, Pendidikan, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Permasalahan  dalam  dunia  pendidikan  masih  sering  terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, permasalahan yang dimaksud adalah guru  sering  menjadi  sorotan  dari  banyak  hal  yang  tidak  diinginkan  oleh masyarakat. 1 Misalnya,  saat  anak-anak  ketergantungan  menonton  televisi, maka  sekolah  yang  menjadi  sasaran  karena  dianggap  tidak  memberikan pendidikan  media  yang  maksimal.  Selanjutnya,  di  saat  ada  terjadi  tawuran, sekolah  akan  disorot,  karena  dianggap  kurang  menanamkan  pendidikan karakter.
Selain  itu,  masih  banyak  problem  yang  pada  ujungnya  sekolah  yang dikambinghitamkan. Padahal  bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap  apa  yang  terjadi.  Melainkan  harus  menjadi  tanggung  jawab bersama.  Maka  dari  itu,  pendidikan  bisa  dijamin  dan  memiliki  masa  depan yang  baik,  asalkan  tanggung  jawab  itu  tidak  di  berikan  sepenuhnya  kepada sekolah.  Pada  dasarnya,  proses  pendidikan  ini  harus  memiliki  mata  rantai antara, sekolah, individu, keluarga, dan masyarakat, supaya menjadi tripusat pendidikan  yang  harus  saling  berpengaruh  satu  sama  lainnya. 2 Konsep pendidikan  yang  demokratis  merupakan  pendidikan  yang  memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. 3
Pengertian  demokratis  di  sini  mencakup  arti  baik  secara  horizontal maupun vertikal. Jadi, demokrasi pendidikan adalah proses pendidikan yang menghargai  potensi  (pembawaan),  persamaan  dan  kebebasan  peserta  didik dalam  mengembangkan  dan  mengaktualisasikan  segala  potensi  dirinya
1 A. D. Olofsson, G. Fransson, and J. O. Lindberg, “A Study of the Use of Digital Technology and Its Conditions with a View to Understanding What ‘Adequate Digital Competence’ May Mean in a National Policy Initiative,” Educational Studies 46, no. 6
(2020): 727–43, https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1651694.
2 Sulo L. Tirtarahardja, U., Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
3 Ubaedillah & Rozak, Pendidikan Kewarga Negaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
secara  optimal.  Tanpa  memandang  atau  membeda-bedakan  suku,  agama maupun budaya. 4 Secara umum bahwa demokrasi pendidikan bisa dimaknai sebagai  suatu  tatanan  di  mana  nilai-nilai  demokrasi,  seperti  keadilan, musyawarah,  persamaan,  kebebasan,  kemajemukan  dan  toleransi,  dijadikan sebagai landasan atau asas dalam seluruh program dan praktik pendidikan.
Dalam situasi saat ini banyak masalah pendidikan yang muncul, seperti kurangnya  keaadilan  dalam  memperoleh  akses  pendidikan.  Dapat  dilihat betapa  banyaknya  perlakuan  orangtua  yang  selalu  meyalahkan  guru  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pendidikan.  Padahal, ketidakmampuan  mayarakat  dalam  mengakses  pendidikan  bukan  semata- mata  kesalahan  guru,  melainkan  banyak  faktor  eksternal  sekolah  yang menjadi penyebabnya. Sikap orang tua yang selalu menyalahkan guru dalam setiap  permasalahan  yang  dihadapi.  Dalam  konteks  pendidikan,  inilah  yang disebut dengan nilai dan praktik demokrasi  pendidikan yang belum dimiliki oleh seorang wali murid. 5
Di  sisi  lain,  masyarakat  juga  tidak  bisa  disalahkan  begitu  saja, mengingat  ketidakadilan  dalam  pendidikan  masih  dapat  dijumpai. 6
Ketidakadilan  pendidikan  di  Indonesia  mencakup  sejumlah  masalah kompleks yang mempengaruhi akses, kualitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Salah satu isu utama adalah disparitas antara wilayah urban dan rural,  di  mana  penduduk  pedesaan  seringkali  menghadapi  kendala aksesibilitas  terhadap  fasilitas  pendidikan.  Faktor  ekonomi  juga  menjadi hambatan  serius,  terutama  bagi  keluarga  dengan  pendapatan  rendah  yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan. 7
Disparitas kualitas pendidikan antar daerah, terutama antara perkotaan dan  pedesaan,  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  pengalaman  belajar siswa. 8 Selain  itu,  ketidaksetaraan  gender  masih  menjadi  masalah,  dengan
4 Irawan Irawan and Denny Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam,” Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2019): 626–31, https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254.
5 Muhammad Roihan Daulay, “Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam,” FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 3, no. 1 (2017): 91, https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632.
6 Fatmariza, “MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PEMELITIAN PENDIDIKAN YANG SERPERSPEKTIF GENDER,” 2015.
7 Khairul Saleh, Muhsim, and Nurul Hidayati Murtafiah, “Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia   Antara Harapan Dan Realita,” Journal of Islamic Education and Learning 2, no. 2 (2022): 111–26, https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/view/60.
8 Madekhan Madekhan, “Tantangan Pembaruan Pendidikan Di Indonesia,” Kuttab 5, no. 2 (2021): 130, https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.702.
perempuan  seringkali  menghadapi  hambatan  budaya  dan  sosial  dalam mengakses  pendidikan.  Anak-anak  dengan  disabilitas  juga  sering  kali dikesampingkan,  sementara  kurangnya  guru  berkualitas,  terutama  di  daerah terpencil,  menambah  kompleksitas  masalah  ini.  Pentingnya  memperhatikan keragaman budaya dan konteks lokal dalam kurikulum juga menjadi bagian integral  dalam  mengatasi  ketidakadilan  ini.  Untuk  mengatasi  ketidakadilan pendidikan,  diperlukan  upaya  bersama  melalui  reformasi  kebijakan, peningkatan  alokasi  dana  yang  adil,  peningkatan  kualitas  guru,  dan  inklusi pendidikan yang memperhitungkan keberagaman masyarakat Indonesia. 9
Untuk memperoleh informasi yang lebih jauh tentang kajian demokrasi pendidikan,  tulisan  ini  akan  membahas  demokrasi  pendidikan  dalam persfektif  pendidikan  Islam.  Adapun  sub  yang  akan  dikembangkan  dalam tulisan  ini  adalah  demokrasi  dalam  Islam,  demokrasi  dalam  Pendidikan Islam, implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, dan dasar demokrasi pendidikan menurut Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kepustakaan ( library research ),  di  mana  penulis  membaca  dan  mempelajari  buku-buku  atau literatur  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dikaji. 10 Sumber utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Al-Qur’an  dan  beberapa tafsir yang berkaitan dengan pendidikan demokratis. Sedangkan sumber data sekundernya,  yaitu  buku-buku,  jurnal  dan  lain-lain  yang  membahas mengenai  permasalahan  judul yang diteliti.  Langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah langkah deskriptif, yaitu langkah yang  menggambarkan  atau  menguraikan  suatu  hal  tentang  permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN Demokrasi dalam Islam
Demokrasi  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  demos (rakyat)  dan  kratos  ( pemerintahan ).  Demokrasi  adalah  sistem  pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Dengan  kata  lain  suatu  sistem pemerintahan  di  mana  rakyat  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam melakukan  kontrol  sosial.  Dewasa  ini,  system  pererintahan  demokrasi  telah
9 Moch. Tolchah, Dinamika Pendidikan Islam Minoritas Pasca Orde Baru , 2015.
10 Khatibah, “Penelitian Kepustakaan” 0, no. 01 (2011): 145.
diterima  oleh  hamper  seluruh  Negara  di  dunia.  memiliki  tiga  unsur  utama, yaitu: adanya kemauan politik sebuah Negara ( state ), adanya kemauan yang kuat dari politik masyarakat ( political society ), dan adanya civil society yang kuat  dan  mandiri.  Ketiga  unsur  ini  diproses  dalam  sebuah  negara  dengan tujuan  untuk  menjamin  adanya  kekuasaan  mayoritas,  suara  rakyat  dan pemilihan umum yang dilangsungkan dengan prisip langsung, umum, bebas, dan rahasia. 11
Setelah  itu  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  demokratis dalam  berbagai  aspek  kehidupan  perlu  diupayakan  suatu  proses demokratisasi.  Demokratisasi  adalah  suatu  proses  berkelanjutan  untuk menuju  demokrasi.  Dalam  konteks  pendidikan  merupakan  sarana  dan kesempatan  palin  strategis  untuk  mewujudkan  iklim  demokratisasi. Pendidikan  demokrasi  dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses  sosialisasi, internalisasi,  dan  aktualisasi  konsep,  dan  nilai-  nilai  demokrasi  melalui proses pembelajaran berlangsung. 12
Secara  etimologis,  Islam  tidak  mengenal  istilah  demokrasi.  Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial.  Beranjak  dari  konsepsi  musyawarah  inilah  Islam  memperkenalkan gagasan demokrasi, yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan. 13 Umat Islam telah  bersepakat,  bahwa  salah  satu  prinsip  ajaran  Islam  tentang  kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip musyawarah. Musyawarah atau syura  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  guna  menciptakan  peraturan  di dalam  masyarakat  mana  pun.  Dan  setiap  negara  maju  yang  menginginkan keamanan,  ketentraman,  kebahagiaan,  dan  kesuksesan  bagi  rakyatnya,  tetap memegang prinsip musawarah. 14
Jadi,  setidaknya  menurut  Ubaedillah  dan  Rozak  menyatakan  bahwa, terdapat  tiga  pandangan  tentang  Islam  dan  Demokrasi,  sebagaimana  yang
11 Toto Suharto, “Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat,” Cakrawala Pendidikan 24, no. 3 (2005): 1–26.
12 Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, “Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia,”
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99, https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491.
13 A. M. Musa, Membumingkan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014).
14 Y Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2012).
dikutip oleh Irawan dan Denny 15 Pertama , Islam dan demokrasi adalah dua sistem  politik  yang  berbeda.  Islam  tidak  bisa  disubordinatkan  dengan demokrasi  karena  Islam  merupakan  sistem  politik  yang  mandiri  ( self- sufficient ).  Dalam  bahasa  politik  muslim,  Islam  sebagai  agama  yang sempurna  tidak  saja  mengatur  persoalan  keimanan  ( akidah )  dan  ibadah, melainkan  mengatur  segala  aspek  kehidupan  umat  manusia  termasuk  aspek kehidupan  bernegara.  Pandangan  ini  didukung  oleh  kalangan  pemikir muslim seperti Sayyid Qutb dan Thabathabi.
Hubungan Islam dan demokrasi bersifat saling menguntungkan secara eksklusif ( mutually exclusve ). Bagi penganut demokrasi sebagai satu-satunya sistem terbaik yang tersedia saat ini, Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif  terhadap  demokrasi.  Sebaliknya,  bagi  pandangan  Islam  sebagai sistem  yang  lengkap.  Islam  dan  demokrasi  adalah  sistem  yang  berbeda, karena  itu  demokrasi  sebagai  konsep  barat  tidak  tepat  dijadikan  sebagai acuan  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Dalam masyarakat muslim, Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. 16
Kedua ,  kelompok  kedua  ini  menyetujui  adanya  prinsip-prinsip demokrasi  dalam  Islam.  Tetapi,  mengakui  adanya  perbedaan  antara  Islam dan  demokrasi.  Bagi  kelompok  ini,  Islam  merupakan  sistem  politik demokratis kalau demokratis didefinisikan secara subtantif, yakni kedaulatan di  tangan  rakyat  dan  negara  merupakan  terjemahan  dari  kedaulatan  rakyat ini.  Dengan  demikian,  dalam  pandangan  kelompok  ini,  demokrasi  adalah konsep  yang  sejalan  dengan  Islam  setelah  diadakan  penyesuaian  penafsiran terhadap  konsep  demokrasi  itu  sendiri.  Di  antara  tokoh  dari  kelompok  ini adalah Al-Maududi dan Moh. Natsir. 17
Ketiga ,  Islam  adalah  sistem  nilai  yang  membenarkan  dan  mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip Syura (musyawarah), tetapi  karena  adanya  konsep ijtihad dan ijma (konsensus).  Di  antara  tokoh muslim  yang  mendukung  pandangan  ini  yaitu  Fahmi  Huwaidi,  M.  Husain
15 Irawan and Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam.”
16 Ubaedillah & Rozak, Pendidikan Kewarga Negaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani.
17 Ubaedillah & Rozak.
Haekal,  dan  Muhammad  Abduh.  Di  Indonesia  diwakili  oleh  Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi’i Ma’arif. 18
Senada dengan apa yang dinyatakan Ubaedillah dan Rozak di atas, Aat Hidayat menyampaikan, intelektual muslim terdabgi menjadi tiga kelompok dalam  konteks  demokrasi.  Pertama,  mayoritas  masyarakat  Islam  tidak memisahkan  antara  demokrasi  dengan  Islam.  Kelompok  yang  kedua, masyarakat  Islam  menegaskan  bahwa  ada  hubungan  yang  canggung  antara Islam  dan  demokrasi.  Kemudian  yang  ketiga,  sebagian  masyarakat  Islam lainnya menerima adanya hubungan Islam dengan demokrasi. 19

## Demokrasi dalam Pendidikan Islam
Demokrasi  dan  pendidikan  mempunyai  hubungan  yang  saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak  sebagai  pusat  perhatian.  Melalui  pendidikan  anak-anak  ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  optimal  anak. Pendidikan  yang  demokrasi  adalah  pendidikan  yang  memberikan kesempatan  yang  lama  kepada  setiap  anak  (peserta  didik)  mencapai  tingkat pendidikan  sekolah  yang  setinggi-tingginya  sesuai  dengan  kemampuannya. Demokrasi  pendidikan,  adalah  pengajaran  pendidikan  yang  semua  anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. 20
Sebagaimana  amanat  UUD  1945  mengatakan  bahwa  pemerintah  akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Pendidikan yang  mencerdaskan  rakyat  adalah  pendidikan  yang  membawa  warga negaranya  sebagai  anggota  masyarakat  demokratis.  Proses  pendidikan  yang demikian bukanlah proses indoktrinasi tetapi menyadarkan rakyat akan hak- haknya  dan  memberikan  kemampuan  pada  rakyat  untuk  secara  bersama- sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. 21
Pengakuan  terhadap  hak  asasi  setiap  individu  anak  bangsa  untuk menuntut  pendidikan  pada  dasarnya  telah  mendapatkan  pengakuan  secara legal  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang  –  Undang  Dasar  1945
18 Ubaedillah & Rozak.
19 Aat Hidayat, “Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Addin 9, no.
2 (2015): 401–20.
20 Irawan and Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam.”
21 H. A Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.  Oleh  karena  itu  seluruh  komponen  bangsa  yang  mencakupi orang  tua  ,  masyarakat  ,  dan  pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam bertanggung  jawab  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui pendidikan.  Demokrasi  pendidikan  merupakan  pandangan  hidup  yang mengutarakan  persamaan  hak  dan  kewajiban  serta  perlakuan  yang  sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik , serta juga dengan pengelola pendidikan. 22
Prinsip  demokrasi  pendidikan  Islam  dijiwai  oleh  prinsip  demokrasi dalam  Islam,  atau dengan kata lain demokrasi  pendidikan  Islam merupakan implementasi  prinsip  demokrasi  Islam  terhadap  pendidikan  Islam. Demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam  menurut  Ramayulus  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu (1) kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan disini meliputi: kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi dan kebebasan  berpendapat,  (2)  Persamaan  terhadap  peserta  didik  dalam pendidikan  Islam.  Karena,  Islam  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. 23
Peserta didik yang masuk di  lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat  atau  martabat,  karena  penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan dalam  suatu  ruangan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan pendidikan. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Sehingga penddik harus mampu memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  semua  peserta  didik  untuk  mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan  remedial  secara  khusus,  sedangkan  yang  cerdas  diberikan tambahan (pengajaran) yang belum dipelajarinya. 24

## Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam
Proses  pembelajaran  harus  dilandasi  oleh  nilai-nilai  demokrasi  yaitu dengan  penghargaan  terhadap  kemampuan  peserta  didik,  menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. proses pendidikan  demokratis  ditujukan  kepada  pengembangan  pribadi  yang mandiri dan bertanggung jawab.
22 Daulay, “Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.”
23 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, n.d.).
24 Irawan and Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam.”
Sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  demokrasi  itu  sendri  bahwa demokrasi dalam praktiknya di mana pun di muka bumi selalu menuntut tiga atau  empat  syarat  yang  saling  melengkapi:  rasa  tanggung  jawab,  lapang dada,  rela  menerima  kekalahan  secara  sportif,  dan  tidak  membiarkan kesadaran  membeku. 25 Jadi  pendidik  hendaknya  memposisikan  peserta didiknya  sebagai  insan  yang  harus  dihargai  kemampuannya  dan  diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut.
Oleh  sebab  itu  dalam  proses  pembelajaran,  harus  dihindari  suasana belajar  yang  kaku,  penuh  dengan  ketegangan,  syarat  dengan  perintah  dan instruksi  yang  membuat  peserta  didik  menjadi  pasif  dan  tidak  bergairah, cepat  bosan dan mengalami kelelahan. Bahkan sebagai  aplikasi  dari prinsip demokrasi, pendidikan diselenggarakan secara gratis, tidak terikat pada batas waktu tertentu, ijazah, atau nilai angka-angka dalam ujian ataupun peraturan- peraturan  khusus  dalam  pemerintahan  siswa.  Sebaliknya,  bila  seseorang berkeinginan  kuat  untuk  belajar,  cinta  kepada  ilmu  ataupun  melakukan penelitian,  pinta  untuk  belaar  terbuka  luas  baginya.  Secara  esensial, demokrasi  pendidikan  merupakan  suatu  gambaran  ideal  yang  akan  terus diperjuangkan dan disempurnakan. 26
Dalam  rangka  mendukung  implementasi  nilai  demokrasi  dalam pendidikan  Islam,  hendaknya  menciptakan  model  dan  desain  baru  sebagai alternatif  Pendidikan  yang  ideal.  Meminjam  prinsip  hakekat  pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir , yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik,  pragmatik dan berakar  pada  budaya  kuat. 27 Tawaran  Hasim Amir  ini,  yang  di  kutip  A.  Malik  Fadjar,  dapat  digunakan  sebagai  konsep demokratisasi  pendidikan  Islam  dalam  menghadapi  perubahan  masyarakat indonesia, yaitu:
Pertama ,  Pendidikan  integralistik,  merupakan  model  pendidikan  yang diorientasikan  pada  komponen-komponen  kehidupan  yang  meliputi: pendidikan  yang  berorientasi  pada rabbaniyah (ketuhanan), insaniyah (kemanusiaan)  dan  alamiyah  [alam  pada  umumnya],  sebagai  suatu  yang integralistik  bagi  perwujudan  kehidupan  yang  baik  dan  untuk  mewujudkan
25 A. S. Maarif, Islam Dan Bingkai KeIndonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).
26 Irawan and Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam.”
27 Ahmad Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).
rahmatan  lil  ‘alamin ,  serta  pendidikan  yang  menganggap  manusia  sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial.
Pendidikan  integralistik  diharapkan  dapat  menghasilkan  manusia (peserta  didik)  yang  memiliki  integralitas  tinggi,  yang  dapat  bersyukur  dan menyatu  dengan  kehendak  Tuhannya,  menyatu  dengan  dirinya  sendiri sehingga  tidak  memiliki  kepribadian  belah  atau  kepribadian  mendua, menyatu  dengan  masyarakat  sehingga  dapat  menghilangkan  disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi  menjaga,  memelihara  dan  memberdayakan  serta  mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia. 28
Kedua ,  Pendidikan  yang humanistik ,  merupakan  model  pendidikan yang  berorientasi  dan  memandang  manusia  sebagai  manusia  ( humanisasi ), yakni  makhluk  ciptaan  Tuhan  dengan fitrahnya .  Maka  manusia  sebagai makhluk  hidup,  ia  harus  mampu  melangsungkan,  mempertahankan,  dan mengembangkan  hidupnya.  Maka  posisi  pendidikan  dapat  membangun proses  humanisasi,  artinya  menghargai  hak-hak  asasi  manusia,  seperti  hak untuk  berlaku  dan  di  perlakukan  dengan  adil,  hak  untuk  menyuarahkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.
Pendidikan  humanistik,  diharapkan  dapat  mengembalikan  peran  dan fungsi  manusia  yaitu  mengembalikan  manusia  kepada  fitrahnya  sebagai sebaik-baik  makhluk.  Maka,  manusia  “yang  manusiawi”  yang  dihasilkan oleh  pendidikan  yang  humanistik  diharapkan  dapat  mengembangkan  dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan  yang  dapat  mengganti  sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia,  sifat  menghormati  dan  dihormati,  sifat  ingin  memberi  dan menerima,  sifat  saling  menolong,  sifat  ingin  mencari  kesamaan,  sifat menghargai  hak-hak  asasi  manusia,  sifat  menghargai  perbedaan  dan sebagainya. 29
Ketiga ,  Pendidikan pragmatik adalah  pendidikan  yang  memandang manusia  sebagai  makhluk  hidup  yang  selalu  membutuhkan  sesuatu  untuk melangsungkan,  mempertahankan  dan  mengembangkan  hidupnya  baik bersifat  jasmani  maupun  rohani,  seperti  berpikir,  merasa,  aktualisasi  diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual ilahiyah.
28 Fadjar.
29 Fadjar.
Dengan  demikian,  model  pendidikan  dengan  pendekatan  pragmatik diharapkan dapat  mencetak manusia pragmatik  yang sadar akan kebutuhan- kebutuhan  hidupnya,  peka  terhadap  masalah-masalah  sosial  kemanusiaan dan  dapat  membedakan  manusia  dari  kondisi  dan  situasi  yang  tidak manusiawi. 30
Keempat ,  Pendidikan  yang  berakar  pada  budaya,  yaitu  pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanuasiaan pada umumnya  maupun  sejarah  kebudayaan  suatu  bangsa,  kelompok  etnis,  atau suatu masyarakat tertentu.
Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada  diri  sendiri,  dan  membangun  peradaban  berdasarkan  budaya  sendiri yang  akan  menjadi  warisan  monumental  dari  nenek  moyangnya  dan  bukan budaya bangsa lain. Dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan,  perubahan,  reformasi  dan  menolak  begitu  saja  arus transformasi  budaya  dari  luar  tanpa  melakukan  seleksi  dan  alasan  yang kuat. 31

## Dasar Demokrasi Pendidikan Menurut Islam
Demokratisasi  pendidikan  secara  umum  merupakan  keadaan  di  mana setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  seluas-luasnya dalam  menikmati  hak  Pendidikan. 32 Ketika  definisi  umum  ini  dipersempit maka  akan  muncul  konsep  bahwa  implementasi  demokratisasi  pendidikan tersebut  terlihat  dari  kegiatan  pembelajaran  dengan  suasana  saling menghormati,  bebas  mengutarakan  pendapat  dengan  tetap  menghargai  serta adanya  keterlaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang  antara  pendidik dan peserta didik. 33
Salah  satu  ayat  dalam  Alquran  yang  sangat  dekat  dengan  konsep demokratisasi  pendidikan  adalah  Surah  Āl  ‘Imrān:  159.  Di  dalam  ayat  ini
30 Fadjar.
31 Fadjar.
32 E Setyawan and Y P D Sasongko, “Regulasi Komunikasi Interpersonal Dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Henry …,” Jurnal Komunikasi 12, no. 30 (2021).
33 Neneng Rumsiti, “Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara Dan Korelasinya Dengan Al-Qur ’ an Pendahuluan Memperoleh Pendidikan Adalah Hak Setiap Orang . Bahkan Negara Memberi Ruang Khusus Terkait Hak Tersebut . Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ada” 8, no. 1 (2022): 1–18.
terkandung  beberapa  konsep  yang  berhubungan  langsung  dengan demokratisasi Pendidikan.
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada  Allah. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakal  kepada- Nya.”
Ada  dua  riwayat  yang  menjelaskan  tentang  sebab  turunnya  surah  Āl ‘Imrān:  159  ini.  Riwayat  pertama  menyatakan  bahwa  ayat  ini  diturunkan ketika  kaum  muslimin  memperoleh  kemenangan  dalam  perang  Badar  dan saat  itu  banyak  orang  musyrik  yang  menjadi  tawanan  perang.  Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan  Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khattab.  Menurut  Abu  Bakar,  tawanan tersebut  hendaknya  diserahkan  kepada  keluarga  mereka  dengan  membayar tebusan.
Adapun  menurut  Umar,  para  tawanan  tersebut  hendaknya  dibunuh. Dalam  proses  musyawarah  ini,  terdapat  dua  pendapat  yang  sangat  bertolak belakang, sehingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 yang menegaskan bahwa Rasulullah  SAW.  harus  bersifat  lemah  lembut  agar  menjadi  daya  tarik  bagi umat di luar Islam. Sehingga ayat ini turun sebagai dukungan pada pendapat Abu Bakar al-Ṣiddīq. Di sisi lain, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi Umar bin  Khattab  bahwa  jika  sebuah  pendapat  tidak  diterima,  maka  hendaklah bertawakal kepada Allah SWT. 34
Adapun menurut riwayat kedua, ayat ini turun karena didasarkan pada peristiwa penyusunan strategi ketika perang Uhud. Menurut Rasulullah Saw.,
34 Ahmad Agis Mubarok, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran,” MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 4, no. 2 (2019): 147–60, https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550.
kaum  muslimin  hendaknya  tetap  bertahan  di  Madinah  sembari  menunggu kedatangan pasukan musuh. Namun pendapat tersebut ditolak oleh beberapa sahabat,  terutama  sahabat  yang  masih  muda.  Mereka  menginginkan  agar pasukan  muslimin  keluar  dari  Madinah  dan  menyerang  musuh.  Hingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 ini dan akhirnya pendapat sahabat inilah yang kemudian  disetujui  oleh  Rasulullah  SAW.  Keputusan  ini  memang  berakhir dengan  kesedihan,  umat  Islam  kalah  dalam  peperangan  tersebut.  Inilah prinsip  penting  dari  sebuah  musyawarah,  masalah  hasil  tentu  harus diserahkan kepada Allah SWT. 35
Menurut Tafsīr al-Munīr, surah Āl ‘Imrān: 159 ini merupakan bentuk karunia  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  kaum  mukmin.  Karunia tersebut  ialah  dengan  menjadikan  hati  Nabi  Muhammad  SAW  lembut terhadap  umat,  memiliki  sifat  pemaaf  dan  selalu  mengajak  bermusyawarah. Sikap-sikap  seperti  inilah  yang  membuat  umat  Nabi  Muhammad  SAW dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Abdullah bin ‘Amr pernah berkata: “Sesungguhnya saya telah mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW  di  dalam  kitab  suci  terdahulu.  Beliau  bukanlah  orang  yang  keras, berhati  kasar,  suka  gaduh  dan  berkata  keras  di  pasar  dan  tidak  membalas kejelekan dengan kejelekan akan tetapi memaafkannya”.
Selain  sifat  lembut  dan  pemaaf,  di  dalam  Tafsīr  al-Munīr  juga dijelaskan  mengenai  perilaku  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad  SAW.  Kegiatan  musyawarah  ini  pun  tidak  hanya  dilakukan dalam  perkara  agama  saja.  Semua  urusan,  termasuk  perkara  politik  dan kepentingan  duniawi  lainnya  dibicarakan  secara  baik  dan  bersama  dengan para  sahabat.  Tentu  musyawarah  yang  dilakukan  merupakan  kegiatan musyawarah  yang  penuh  dengan  etika  Islami,  seperti  beradab  dan menghormati  pendapat  orang  yang  ahli  dalam  bidangnya.  Suatu  ketika Rasulullah  SAW  pernah  ditanya  tentang  al-‘azm  (keputusan  atau  ketetapan hati  untuk  melakukan  sesuatu),  lalu  beliau  bersabda:  “Bermusyawarahlah dan  mintalah  pandangan  kepada  orang-orang  yang  ahli  (pakar),  kemudian ikutilah  pandangan  yang  mereka  berikan.”  Mengenai  hasil  dari  pandangan yang  diikuti  tersebut,  maka  harus  diserahkan  kepada  Allah  SWT  dengan jalan bertawakal. 36
35 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007).
36 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013).
Mengenai  musyawarah  ini,  Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  asal kata  musyawarah  ialah  “shāwara”  yang  berarti  mengeluarkan  madu  dari sarang  lebah.  Dari  sini  makna  musyawarah  tersebut  berkembang  sehingga didapat  makna  bahwa  segala  bentuk  musyawarah  pasti  akan  melahirkan sesuatu  yang  baik  dan  manis  seperti  madu.  Untuk  melahirkan  sesuatu  yang manis  ini  diperlukanlah  beberapa  sikap  terpuji,  seperti  lemah  lembut,  tidak kasar  dan  tidak  keras  hati.  Sebab  beberapa  perilaku  tersebut  akan  memberi kelancaran dan keberhasilan dalam proses musyawarah. 37
Adapun menurut  Buya  Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ia menyatakan bahwa  ayat  ini  berbicara  tentang  ilmu  memimpin.  Sebab,  dalam  ayat  ini dijelaskan  beberapa  syarat  pemimpin,  seperti  bersikap  lemah  lembut  dan bermusyawarah.  Menurut  Buya  Hamka,  sikap  lemah  lembut  tersebut  bukan berarti tidak tegas.
Banyak kasus yang menggambarkan ketegasan Nabi Muhammad saw. misalnya  saja  terhadap  kelompok  yang  tidak  menyepakati  hasil  perjanjian Hudaibiyah,  tegas  dalam  mendiktekan  apa  yang  harus  dicatat  oleh  Ali  bin Abi  Talib  dan  tegas  dalam  beberapa  perkara  ibadah  haji.  Dalam  hal musyawarah,  Buya  Hamka  menyebut  bahwa  musyawarah  merupakan  inti dari  ayat  ini.  Kegiatan  musyawarah  adalah  dasar  dari  politik  dan pemerintahan  Islam.  Sebab,  dalam  kegiatan  musyawarah  akan  mampu merangkul  banyak  kelompok  sehingga  kegiatan  pemerintahan  yang  selalu identik dengan perbedaan akan mampu berjalan dengan semestinya. 38

## PENUTUP
Konsep  demokrasi  dalam  Islam  adalah  bahwa  dalam  Islam  tidak mengenal  istilah  demokrasi.  Karena  demokrasi  ini  berasal  dari  Barat  atau Eropa  yang  masuk  melalui  peradaban  Islam.  Islam  hanya  mengenal  istilah musyawarah  sebagai  fondasi  utama  dalam  kehidupan  sosial.  Beranjak  dari konsepsi  musyawarah  inilah  Islam  memperkenalkan  gagasan  demokrasi, yakni  gagasan  yang  mengharuskan  seluruh  proses  politik  melandaskan  diri pada  partisipasi,  kebebasan,  dan  persamaan.    Di  dalam  Al-Qur’an  pun banyak  ayat  yang  menjelaskan  tentang  musyawarah  salah  satunya  dalam Surah Āl ‘Imrān: 159. Sehinggga kita dapat membedakan bahwa Islam dan demokrasi  adalah  dua  sistem  politik  berbeda.  Islam  berbeda  dengan demokrasi  apabila  demokrasi  didefinisikan  secara  prosedural  seperti
37 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat . 38 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015).
dipahami  dan  dipraktikan  di  negara-negara  barat.  adalah  sistem  nilai  yang membenarkan  dan  mendukung  sistem  politik  demokrasi  seperti  yang dipraktikan di negara-negara maju.
Pendidikan  demokratis  dalam  perspektif  Islam  adalah  dijiwai  oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam  yaitu:Adanya  kebebasan  bagi  pendidik  dan  peserta  didik,  yang  mana kebebasan di sini meliputi: kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi dan kebebasan berpendapat. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan  Islam.  Karena,  Islam  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.
Penghormatan  akan  martabat  individu  dalam  pendidikan  Islam. Demokrasi  sebagai  penghormatan  akan  martabat  orang  lain,  maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. sehingga  dapat  tercipta  manusia  atau  pun  masyarakat  yang  bertanggung jawab,  bermartabat  dan  berakhlak  mulia.  Dalam  rangka  mendukung implementasi  nilai  demokrasi  dalam  pendidikan  Islam,  hendaknya menciptakan model dan desain baru sebagai alternatif Pendidikan yang ideal. Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir, yang  mengemukakan  bahwa  pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  yang idealistik,  yakni  pendidikan  yang integralistik,  humanistik,  pragmatik  dan berakar pada budaya kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Daulay,  Muhammad  Roihan.  “Demokrasi  Pendidikan  Dalam  Perspektif
Filsafat  Pendidikan  Islam.” FITRAH:Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu
Keislaman 3, no. 1 (2017): 91. https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632.
Fadjar,  Ahmad  Malik. Reorientasi  Pendidikan  Islam .  Jakarta:  Fajar  Dunia,
1999.
Fatmariza. “MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PEMELITIAN  PENDIDIKAN  YANG  SERPERSPEKTIF  GENDER,”
2015.
Hamka. Tafsir Al-Azhar . Jakarta: Gema Insani, 2015. Hidayat, Aat. “Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Addin 9, no. 2 (2015): 401–20.
Ilyas, Y. Kuliah Akhlaq . Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2012.
Irawan,  Irawan,  and  Denny  Hermawan.  “Konseptual  Model  Pendidikan Demokratis  Perspektif  Pendidikan  Islam.” Ta’dib:  Jurnal  Pendidikan Islam 8, no. 2 (2019): 626–31. https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254. Khatibah. “Penelitian Kepustakaan” 0, no. 01 (2011): 145.
Maarif, A. S. Islam Dan Bingkai KeIndonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah . Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
Madekhan,  Madekhan.  “Tantangan  Pembaruan  Pendidikan  Di  Indonesia.”
Kuttab 5, no. 2 (2021): 130. https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.702.
Mubarok,  Ahmad  Agis.  “Musyawarah  Dalam  Perspektif  Al-Quran.”
MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 4, no. 2 (2019): 147–60. https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550.
Muhammad  Quraish  Shihab. Wawasan  Al-Qur’an:  Tafsir  Tematik  Atas Berbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan, 2007.
Musa, A. M. Membumingkan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu- Isu Aktual . Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
Olofsson,  A.  D.,  G.  Fransson,  and  J.  O.  Lindberg.  “A  Study  of  the  Use  of Digital  Technology  and  Its  Conditions  with  a  View  to  Understanding What  ‘Adequate Digital  Competence’ May Mean in  a National  Policy Initiative.” Educational  Studies 46,  no.  6  (2020):  727–43. https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1651694.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, n.d.
Rosyad,  Ali  Miftakhu,  and  Muhammad  Anas  Maarif.  “Paradigma
Pendidikan  Demokrasi  Dan  Pendidikan  Islam  Dalam  Menghadapi Tantangan  Globalisasi  Di  Indonesia.” Nazhruna:  Jurnal  Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99. https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491.
Rumsiti,  Neneng.  “Demokratisasi  Pendidikan  Islam  Dalam  Kearifan  Lokal
Dayak  Hapakat  Basara  Dan  Korelasinya  Dengan  Al-Qur  ’  an Pendahuluan  Memperoleh  Pendidikan  Adalah  Hak  Setiap  Orang  . Bahkan Negara Memberi Ruang Khusus Terkait Hak Tersebut . Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ada” 8, no. 1 (2022): 1–18. Saleh,  Khairul,  Muhsim,  and  Nurul  Hidayati  Murtafiah.  “Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia   Antara Harapan Dan Realita.”
Journal  of  Islamic  Education  and  Learning 2,  no.  2  (2022):  111–26.
https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/view/60. Setyawan,  E,  and  Y  P  D  Sasongko.  “Regulasi  Komunikasi  Interpersonal Dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif Restorasi Dunia  Pendidikan  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Henry  ….” Jurnal Komunikasi 12, no. 30 (2021).
Suharto, Toto. “Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat.” Cakrawala Pendidikan 24, no. 3 (2005): 1–26.
Tilaar,  H.  A. Standarisasi  Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan  Kritis . Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Tirtarahardja,  U.,  Sulo  L. Pengantar  Pendidikan .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2008.
Tolchah,  Moch. Dinamika  Pendidikan  Islam  Minoritas  Pasca  Orde  Baru ,
2015.
Ubaedillah  &  Rozak. Pendidikan  Kewarga  Negaraan  Civic  Education Pancasila,  Demokrasi,  Ham,  Dan  Masyarakat  Madani. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir . Jakarta: Gema Insani, 2013.