## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A W.A. GARA PALANGKA RAYA
Analysis Of Policy Implementation Passenger Terminal Type A W.A. Gara Palangka Raya
Senen Suko Sungkowo* Nurhasanah Raden Biroum Bernardianto
Universitas Muhammadiyah
Palangka  Raya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: senensuko@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  ketertiban terminal  penumpang  di  Palangkaraya.  Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode kualitatif. Metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkap realitas yang terjadi di lapangan dan lebih sensitive dan adaptif terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian serta lebih peka terhadap informasi- informasi  yang  bersifat  deskriptif  dan  berusaha  mempertahankan  keutuhan  objek diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  implementasi  kebijakan  ketertiban  terminal penumpang  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Namun langkah penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang yang dilakukan menemukan kendala dimana struktur UPT. Terminal Penumpang yang ada saat ini tidak sesuai dengan jumlah volume kerja yang cukup besar.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan
Ketertiban terminal penumpang.
Keywords : Implementation of policies Order passenger terminals

## Abstract
Order Policy Implementation Passenger Terminal. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy in order Palangkaraya City passenger terminal. Design used in this study is a qualitative method. This method of choice for researchers is expected to be able to uncover the reality on the field and more sensitive and adaptive to the role of various factors in the study as well as more sensitive to information that is descriptive and try to maintain the integrity of objects studied. The results indicate the implementation of policies penelitina order passenger terminal in accordance with the regulations of higher, namely  Law  No.  22  of  2009  on  Road  Traffic  and  Transport  as  well  as  Minister  of Transportation No. 31 of 1995 on Road Transport Terminal. However, enforcement action against passenger vehicles do find problems where the structure of service unit. Passenger
Terminal is currently not in accordance with the volume of work is large enough.

## PENDAHULUAN
Pengangkutan  darat  dengan  kendaraan bermotor  mulai  dipergunakan  untuk  pelayanan umum  selain  digunakan  untuk  pribadi.  Angkutan umum  untuk  kendaraan  bermotor  roda  empat  di darat  seperti  bus  kota  atau  antar  kota/pulau, mikrolet,  taksi,  angguna  (angkutan  serba  guna), angkudes (angkutan pedesaan) dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu (Siregar et al.
2017).  Hal  tersebut  akhirnya  diatur  oleh  suatu peraturan  hukum  oleh  pemerintah  dalam  bentuk undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  umum  (UULLAJ)
(Kurniawan  2019).  Kendaraan  yang  di  pergunakan sebagai  Angkutan  umum  akan  diatur  dalam  ijin trayek,  ijin  usaha  angkutan,  ijin  operasional,
kelayakan  angkutan  untuk  umum  beserta persyaratan  lain  yang  ditentukan.  Angkutan  yang telah  memenuhi  semua  syarat  dan  melalui  semua tahapan  yang  ada  akan  menjadi  Angkutan  resmi. (Edie 2020)
Seiring  dengan  berkembangnya  perjalanan dengan  menggunakan  angkutan  resmi,  banyak bermunculan permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan mobil pribadi dengan  plat  nomor  hitam  (Pinayungan,  Kusmanto, and  Isnaini  2018).  Kendaraan  tersebut  tidak saharusnya  dipergunakan  sebagai  angkutan  akan tetapi  sebagai  angkutan  pribadi  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Banyaknya mobil pribadi yang dipergunakan sebagai angkutan dari hari ke hari mengakibatkan persaingan
tidak sehat dengan Angkutan resmi. Sehingga peran dari  pemerintah  dalam  masalah  ini  sangat dibutuhkan  agar  bisa  menertibkan  angkutan  dan memberikan  sanksi  hukum  yang  tepat  kepada penggunaan mobil pribadi yang melanggar. (Wijaya, Setyoko, and Rosyadi 2018)
Balai  Pengelolaan  Transportasi  Darat (BPTD)  Wilayah  XVI  Provinsi  Kalimantan  Tengah melalui  Terminal  Tipe  A  W.A.  Gara  Kota Palangkaraya  memegang  peranan  penting  dalam proses  penertiban  terhadap  angkutan  yang  ada. Demi  mewujudkan  ketertiban  berlalu  lintas khususnya angkutan penumpang, peran BPTD XVI meliputi pemberian izin Angkutan, pengecekan izin angkutan,  kelayakan  angkutan  dalam  beroperasi, penindakan  dilakukan  apabila  di  temukan pelanggaran.  Hal-hal  tersebut  merupakan  tidakan- tindakan  yang  dilakukan  BPTD  XVI  untuk mengontrol kendaraan umum yang akan beroperasi sehingga dapat terciptanya ketertiban berlalu lintas dijalan  raya  karena  sudah  memenuhi  aspek-aspek standar dalam beroperasi. Namun, masalahnya yang ditemui adalah “sudah mampukah Terminal Tipe A
W.A. Gara Kota Palangkaraya
mengimplementasikan  penertiban  angkutan  umum yang ada ”.
Sedangkan  yang  kita  tahu  bahwa  saat  ini banyak  sekali  kendaraan  yang  digunakan  sebagai angkutan  umum  namun  tidak  masuk  ke  dalam terminal,  bebas  mengambil  penumpang  dan menurunkan  penumpang  dimana  saja  sehingga Terminal Tipe A W.A. Gara Kota Palangkaraya tidak dapat  melakukan  penertiban  secara  merata. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 36 menetapkan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Angkutan wajib singgah  di  Terminal  yang  sudah  ditentukan”. Terminal merupakan salah satu prasarana yang wajib
dimiliki  untuk  menunjang  pergerakan  dan perkembangan  transportasi.  Sarana  dan  prasarana penunjang  transportasi  tersebut  ialah  1)  alat  yang bergerak,  2)  pengaturan  kegiatan  transportasi,  3) lokasi  untuk  berproduksi,  4)  lokasi  pemasaran,  5) serta  tempat  berhentinya  (untuk  bongkar-muat) atau yang biasa  disebut dengan Terminal (sumber:
PP RI Nomor 43 tahun 1993).
Banyaknya  jumlah  angkutan  dalam  Kota maupun  luar  kota  yang  tidak  memiliki  surat  izin angkutan tersebut merupakan suatu indikasi, bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam menertibkan angkutan di Kota Palangka Raya masih sangat  rendah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penelusuran  secara  mendalam  untuk  mengetahui kendala-kendala dalam terimplementasinya kebijakan pemerintah dalam menertibkan angkutan umum  yang  izinnya  sudah  tidak  berlaku  ataupun angkutan  umum  yang  tidak  memiliki  izin  untuk beroperasi.
Pada implementasi kebijakan yang dilakukan, ada  beberapa  variable  yang  digunakan  yaitu  1) Perilaku  organisasi  kelompok  sasaran,  2)  perilaku birokrasi  pelaksana  ditingkat  bawah,  3)  Respon kelompok  target  kebijakan  dan  perubahan  dalam masyarakat.  Ketiga  variable  ini  mempengaruhi keberhasilan terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan, sehingga dapat mendorong implementor untuk  secara  khusus  mengimplementasikan kebijakan,  baik  pada  dimensi  hukum  dan  terutama kelogisannya  dalam  mencapai  tujuan,  maupun konteks kebijakan berlalu lintas yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis penelitian tentang “Implementasi Kebijakan
Ketertiban  Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara Kota Palangkaraya” ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif  dengan  model  analisis  deskriptif.  Dalam
penelitian ini sangat penting untuk memahami kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  menanggulangi penertiban angkutan umum yang terjadi di terminal Tipe A W.A. Gara Kota Palangkaraya.
Sehingga  salah  satunya  dilakukan  metode pengamatan  dan  teknik  pengambilan  data  dari pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Sugiyono  dalam  (Ferza  et  al.  2019), bahwa  penelitian  kualitatif  memiliki  karakteristik  yang lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu pengamatan  (observasi),  wawancara  (interview), dokumentasi  dan  Penarikan  kesimpulan.  Teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  Triangulasi.  Pada  Penelitian  ini Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh  peneliti  dengan metode tersebut adalah sebagai berikut:
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data,  bahkan  dari  sebelum  dilaksanakan  penelitian yaitu  pada  saat  pra  penelitian  peneliti  sudah mengumpulkan  data.  Data  yang  diperoleh  dari berbagai sumber dikumpulkan secara berurutan dan sistematis  agar  mempermudah  peneliti  dalam menyusun  hasil  penelitiannya.  Proses  pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu tanya jawab antara  peneliti  dengan  subjek  penelitian,  observasi dan  dokumentasi  yang  diperoleh  lewat  fakta  yang tersimpan  dalam  bentuk  surat,  catatan  harian,  dan arsip foto.
2. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan  membuang yang  tidak  perlu  (Sukarmi  and  Suwondo  2019). Mereduksi data yang merupakan proses seleksi data
yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data dengan  membuat  transkip  hasil  wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Data Display (Penyajian Data)
Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya
(Sukarmi and Suwondo 2019) Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami tersebut.
4. Conclusion Drawing/Verification
Langkah  selanjutnya  dalam  penelitian  data kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman  (Sukarmi and  Suwondo  2019)  adalah  penarikan  kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang  diharapkan  adalah  merupakan  temuan  baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskrispsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya  masih  remang-remang  atau  gelap sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas.  Dalam menarik  kesimpulan,  sebagai  langkah  pertama, peneliti menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian member ringkasan tentang segala sesuatu yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab  sebelumnya mengenai fokus penelitian. Pada langkah berikutnya, peneliti  menghubungkan  setiap  kelompok  data dengan  permasalahan  untuk  sampai  pada kesimpulan  tertentu.  Langkah  terakhir  dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti  dan  akibat-akibat  tertentu  dari  kesimpulan- kesimpulan itu. Teknik analisis data menurut Miles dan  Huberman  dalam  (Wijaya  et  al.  2018) ditunjukkan pada gambar berikut:

## Gambar 1. Teknik analisis data (Miles dan Huberman)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Peneliti menguraikan  hasil  penelitian  dengan  berpedoman dan mengacu pada identifikasi masalah yang peneliti buat  dengan  mewawancarai  beberapa  narasumber terkait.
BPTD  Wilayah  XVI  dalam  pengelolaan  Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya, yang sudah  berapa  tahun  terakhir  dikelola  dirasakan masih  belum  digunakan  secara  optimal  oleh  para sopir  angkutan  dan  masyarakat  khususnya  Kota Palangka  Raya.  Berdasarkan  pengamatan  langsung yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan kegiatan obeservasi  dan  wawancara  langsung  di  Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka  Raya,  maka  peneliti  melakukan  analisa terkait Implementasi Kebijakan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya agar Kebijakan  yang  ada  bisa  digunakan  dan  diterapkan secara  optimal.  Analisis  ini  kemudian  dipertegas dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap sebelas  informan  diantaranya  1  Orang  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  2  Orang  Penguji,  2 Orang Staf , 4 orang sopir dan 4 masyarakat yang dianggap representatif atau mewakili terhadap objek yang diteliti.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  pihak
yang  terlibat  dan  memiliki  informasi  mengenai Analisa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara  Palangka Raya  dan  juga  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan atau serta pihak lainnya yang memahami terhadap Analisa Implementasi Kebijakan
Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya. Informan dalam penelitian ini adalah Kordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A WA Gara, Penguji di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A WA  Gara,  Pegawai  di  Satuan  Pelayanan  Terminal Tipe  A  WA  Gara,  Sopir  Angkutan,  Masyarakat Pengguna Angkutan.
a. Implementasi  Kebijakan  Ketertiban  Terminal Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara  Kota  Palangka Raya
Guna  untuk  memudahkan  pengukuran fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis membuat  batasan  fokus  kajian  dalam pengimplementasian  kebijakan  ketertiban  di Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara Palangka  Raya.  Perwujudtan  ketertiban  di Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara Palangka
Raya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III adalah meliputi Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan Struktur Birokrasi.
Pada  pembahasan  dan  pemaparan  yang disampaikan peneliti didasarkan melalui proses analisis  data  dengan  menelaah  dan  memahami seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik  itu  wawancara,  observasi,  pengumpulan data  foto,  video  dan  sebagainya.  Analisis  data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman,  yaitu  analisis  data  kualitatif  yang dilakuka  secara  interaktif  dan  penelitian  dan
seterusnya  sepanjang  proses  penelitian berlangsung.  Jadi,  data  yang  diperolah  dari lapangan  baik  dari  hasil  observasi,  wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari,
dirangkum, ditelaah, dan dianalasis hingga akhir penelitian.
Permasalahan  tidak  tertibnya  angkutan untuk memasuki Terminal  Penumpang Tipe A W.A.  Gara  Palangka  Raya  sebagai  tempat menaik dan menurukan penumpang merupakan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya. Menurut penumpang-1 :
“Selama yang saya menaiki armada angkutan umum, memang sering saya temui, sopir berhenti medadak  untuk  mengambil  atau  menurunkan penumpang”
Pernyataan ini ditambahkan oleh
Penumpang-2 :
“Kalo  dulu  biasanya  nunggu  dipinggir  jalan aja,  nunggu  kendaraannya  lewat  terus  naik,  tapi kalo  sekarang  naiknya  Cuma  bisa  dari  terminal, tapi  kadang  ada  juga  sih  berhenti  jemput penumpang  dijalan,  mungkin  karena  didaerah sana gak ada terminalnya ”
Gambar 2. Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang
Gambar 3. Sosialisasi Kebijakan Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang Pada beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh  BPTD  Wilayah  XVI  Provinsi  Kalimantan Tengah  melalui  Satuan  Pelayanan  Terminal Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara  Palangka  Raya yang tentunya dapat diterapkan oleh pengguna Terminal A terutama sopir angkutan.
“Kami juga ada kebijakan dan program yang sudah dibuat dan jalankan. Diantaranya sosialisasi operasional,  pelayanan  dan  fasilitas  yang  ada  di terminal. Kami buat sosialisasi kepada para sopir angkutan  umum  untuk  masuk  kedalam  terminal agar  menggunakannya  secara  bertahap  dan memanfaatkan segala fasilitas terminal yang ada di Terminal A. Dalam melakukan kegiatan ini, kami juga dibantu dengan pihak- pihak terkait”
Hal serupa juga di sampaikan oleh sopir-1 menyatakan bahwa :
“iya  memang  ada  tu,  penertiban  atau sosialisasi  beberapa  kali.  Gimana  ya  kalau  soal terminal.  Namun  masih  banyak  sopir-sopir  lain yang  pake  kendaraan  pribadi  sebagai  angkutan, jadi  suka-suka  mau  ngambil  dan  nurunkan penumpang.”
Hal tersebut juga di ungkapkan oleh sopir- 2 lainnya :
“ada  memang  beberapa  kali  sosialisasi  dari Pegawai  Terminal.  Tapi  kalau  kami  cari penumpang  di  terminal  memang  ada  saja  tapi tidak banyak ada. Terlepas dari Rute yang terbatas dan bersaing dengan angkutan travel gelap (illegal)
Jadi  lebih  baik  ambil  penumpang  tembak (maksudnya  terminal  bayangan  atau  ngambil  di perjalanan) itu pun juga kalo ada penumpangnya”
Satuan  Pelayanan  Terminal  Penumpang
Tipe  A  WA  Gara  sudah  melakukan  sosialisasi kepada  para  sopir-sopir  angkutan.  Namun  hal itu  tidak  berhasil  untuk  menarik  masyarakat dalam penggunaan Terminal Penumpang Tipe A WA Gara, karena masih banyak sopir angkutan penumpang  yang  tidak  memiliki  izin  (ilegal) bahkan yang lebih parahnya adalah para sopir- sopir  ini  menggunakan  kendaraan  pribadi sebagai angkutan umum dalam menaikkan atau menurunkan penumpang semaunya.
Berdasarkan  wawancara  menyebutkan bahwa  kebijakan  yang  sudah  dibuat  ialah sosialisasi  kepada  para  sopir-sopir  angkutan penumpang  untuk  menggunakan  Terminal Penumpang Tipe A WA Gara. Sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 12- 15 April 2021 lalu dengan  dukungan  Dinas  Perhubungan  Kota Palangka  Raya,  Dinas  Perhubungan  Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian dan Pihak TNI.
Gambar 4. Penertiban Gabungan Bentuk  kerjasama  Terminal  Penumpang Tipe A WA Gara bersama Dinas Perhubungan Kota  Palangka  Raya,  Dinas  Perhubungan Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Polri,  TNI, Pemerintah  dan  Stakeholder  setempat  dalam sosialisasi  tersebut  mempunyai  harapan  agar
mempercepat  optimalisasi  pelayanan  sehingga ketertiban dapat di tercipta secara maksimal di terminal  ini.  Keberadaan  Fasilitas-fasilitas pendukung  yang  terletak  di  sekeliling  dan sekitar  terminal  menjadi  masyarakat  yang  ada saat ini diharapkan  mampu menjadi  daya tarik untuk
masyarakat agar
dapat memaksimalkannya. Demi terlaksananya operasional  terminal  tersebut  diharapkan  juga adanya  kesadaran  dan  kerjasama  dari  para pengemudi yang masih belum masuk ke dalam terminal, agar masuk ke dalam terminal sesuai dengan  sosialisasi  yang  telah  dilaksanakan beberapa  waktu  lalu  berdasarkan  kepada peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  agar terciptanya ketertiban.
Menurut  Pegawai-1  Satuan  Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara :
“Terminal itukan sebagai pangkalan kendaraan angkutan, tapi kenyataanya dilapangan angkutan masih banyak yang gak mau masuk ke terminal. Jadi pengawasan yang bisa kami lakukan terbatas, sedangkan resiko dijalan banyak sekali.”
Pendapat  itu  diperkuat  oleh  Pegawai-2 Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara :
“Pengawasan dan Penertiban yang dilakukan di  Terminal  meliputi  pengujian  yang  dilakukan penguji  selanjutnya  akan  diputuskan  apakah kendaraan  tersebut  berhak  atau  tidak  untuk berangkat dengan mengangkut penumpang”
Standar  awal  dalam  pelayanan  kepada penumpang  adalah  memastikan  penumpang merasa  nyaman  dan  aman,  sehingga  setiap armada  angkutan  diwajibkan  untuk  melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi kendaraan yang  akan  beroperasi.  Pemeriksaan  yang dilakukan  meliputi  Adminitrasi  dan  Kondisi
armada yang digunakan sesuai arahan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat melalui SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang “Pedoman Pelaksanaan  Inspeksi  Keselamatan  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan”.
Implementasi  ini  didukung  oleh  informasi yang  diberikan  Penguji-1,  Satuan  Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara :
“Pengujian yang dilakukan adalah RampCheck,  tujuannya  adalah  mengecek standarisasi  dari  keamanan  kendaraan  angkutan agar meminimalisir segala kemungkinan terburuk dalam perjalanan”

## Gambar 5. Rampcheck oleh Petugas Gabungan
Penumpang-3 menyampaikan :
“Sebagai penumpang saya rasa pemeriksaan standar perlu, agar selama diperjalanan tidak ada rasa khawatir, kalo pun tetap ada keadaan yang tidak diinginkan itu musibah yang diluar kapasitas kita”
Gambar 6. Rampcheck oleh Petugas Pernyataan  ini  didukung  pernyataan Penguji 2, yaitu :
“Ramp  Check  ini  bertujuan  untuk  memastikan kondisi  kendaraan,  Setiap  kendaraan  akan  diperiksa satu  persatu  mulai  dari  kelengkapan  teknis  hingga kelengkapan  secara  administrasi.  Adapun  objek pemeriksaan  lebih  rinci  seperti  sistem  alat  kemudi, sistem  penerangan,  fasilitas  tanggap  darurat, perlengkapan  kendaraan  bermotor,  badan  kendaraan beserta  komponen  pendukung  hingga  kelengkapan syarat pengemudi. Jika semua komponen pemeriksaan sudah  terpenuhi,  maka  kendaraan  akan  mendapat predikat  lulus  kelayakan  dan  mendapatkan  stiker kelayakan. Namun tidak berarti bebas dari rampcheck, Kendaraan tersebut tetap terus akan di pantau dan di rampcheck agar selalu dala m keadaan yang baik”.
Gambar 7. Hasil Pemeriksaan Rampcheck
Gambar 8 Pemasangan Stiker kendaraan Layak
Gambar 11. Pemasangan Stiker kendaraan
Layak Pada  saat  proses  Rampcheck  terdapat pelanggaran  atau  ketidak  layakan  dari  armada yang  di  perikasa,  maka  penguji  akan menyampaikan  hal  tersebut  kepada  Kepala Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A.  Gara,  untuk  menunda  keberangkatan armada tersebut sampai memperbaiki armadanya  atau  melengkapi  administrasi  yang belum  ada.  Hal  ini  di  sampaikan  oleh Kordinator  Satuan  Pelayanan  Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara :
“ Jadi  untuk  semua  Armada  yang  masuk  ke terminal,  harus  melalui  proses  Rampcheck, tujuannya  agar  dilapangan  atau  diperjalanan dapat meminimalisir kemungkinan bermasalahnya kendaraan, kalopun setelah di Rampcheck masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setidaknya kita sudah  ada  persiapan.  Selain  itu  juga  agar penumpang merasa lebih aman.”
Pada  kondisi  dilapangan  kadang  terjadi perlawanan dari pihak-piha sopir yang memaksa agar  armada  yang  mereka  bawa  untuk  tetat diberangkatkan.  Tentunya  ini  sangat  beresiko untuk semuanya, baik untuk Armadanya, Sopir dan  Keneknya  bahkan  untuk  Penumpang- penumpangnya.  Kordinator  Satuan  Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara dalam
menyikapi  hal  ini,  menyerahkannya  kepada Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  untuk melakukan  penyidikan,  penindakan,  dan pelimpahan ke pihak berwenang.
“Permasalahan  dilapangan  yang  sering  kita temui  diantaranya  adalah  beberapa  sopir  yang tetap memaksa agar armada yang mereka bawa dizinkan  untuk  berangkat  meski  kita  nyatakan tidak  layak  sebenarnya  kebijakan  ini  sudah  kita sampaikan kepada pihak penyedia jasa angkutan seperti Perusahaan Otobus (PO) maupun kedaraan angkutan penumpang terusan untuk menyampaikan  ke  para  sopirnya.  Jadi  untuk menyikapinya  dalam  artian  yang  tidak  koperatif kami  tindak  dan  bagi  yang  koperatif  kami  bina melalui pendekatan persuasif”
Menurut PPNS Satuan Pelayanan Terminal Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara,  berdasarkan masalah-masalah dilapangan yang terjadi :
“ Permasalahan  yang  ditemui  dilapangan sampai  saat  ini  yang  kerap  terjadi  adalah banyaknya sopir yang maksa untuk memberangkatkan  aramdanya  padahal  sudah dinyatakan tidak layak, yang kami lakukan adalah untuk  kebaikan  semuanya.  Tapi  ya  tetap  saja meraka ada target yang harus disetor jadi ya pasti banyak  yang  keberatan  dengan  keputusan  hasil Rampcheck.  Jadi  biasanya  untuk  tidakkan  awal kami  kasi  pebinaan  dan  pengertian  agar  bisa memahami kondisinya, namun bagi yang tidak bisa kami  ambil  sikap  yaitu  penilangan  Buku  Kirnya atau untuk yang melawan dalam artian memaksa berangkat  tanpa  adanya  izin  dari  Penguji  akan kami lakukan pencabutan izin Angkut Penumpangnya”
Gambar 12. Rampcheck dan Pendataan kendaraan
Gambar 13. Penindakan Kendaraan Menurut Sopir-3, terkait tidakan penertiban  yang  dilakukan  Satuan  Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara :
“Penertiban atau sosialisasi pernah dilakukan di  pegawai  terminal  dan  dari  pihak  kantor  juga ada. Tapi ya kadang gimana ya kalo kita gak boleh berangkat  karena  Armadanya  gak  lengkap  atau gak layak bingung juga, kan kita sopir saja, Cuma disuruh bawa.”
Pernyatan  diatas  didukung  oleh  Sopir-4, terkait  tidakan  penertiban  yang  dilakukan Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
W.A. Gara :
“Bagus  sih  tujuannya  Penertiban  ini  biar semuanya  aman.  Tapi  ya  kalo  kita  gak  boleh berangkat  kita  gak  kerja  dong,  sedangkan  tugas kita nyupirin saja.”
Gambar 14. Laporan Hasil Pemeriksaan
Rampcheck
Berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan,  berikut  adalah  Faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan
menurut Edward III adalah meliputi
Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan Struktur Birokrasi.
1) Komunikasi
Komunikasi  terdiri  dari  indikator- indikator  sebagai  berikut  :  Keberhasilan organisasi  memerlukan  juga  adanya komunikasi yang berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Ini menandakan bahwa  komunikasi  dalam  suatu  organisasi seringkali terhambat oleh berbagai hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa kadang- kadang  ada  komunikasi  antar  unit organisasi  di  Terminal  Tipe  A  WA  Gara Kota  Palangkaraya.  Sebenarnya  sebagai
seorang  pimpinan  dalam  suatu  organisasi hendaknya  memiliki  frame  of  reference dari  para  pegawainya.  Artinya  seorang pimpinan dalam menjalankan organisasinya maka  harus  memahami  pola  pikir  anak buahnya  tersebut.  Hal  ini  disebabkan karena  berbagai  latar  belakang,  sikap, pendapat,  kemauan,  ilmu  pengetahuan, kebiasaan,  watak,  tabiat  dan  sebagainya dapat  akan  dibawa  ke  dalam  suatu organisasi  yang  sama.  Berdasarkan  hasil penelitian  pada  katagori  sedang.  Artinya sudah  adanya  kesesuaian  menyampaikan perintah  di  Terminal  Tipe  A  WA  Gara Kota  Palangkaraya,  tetapi  masih  belum maksimal.
2) Sumber daya
Sumber daya yang terdiri dari: Sumber daya yang sangat menentukan dalam suatu organisasi,  salah  satunya  adalah  sumber daya  manusia.  Hal  ini  disebabkan  karena sehebat  apapun  perencanaan  yang  dibuat tanpa didukung sumber daya manusia tidak akan berarti apa-apa. Agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka salah satu indikatornya memerlukan para  pegawai  yang  memiliki  skill  sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga ada prinsip “the right man in the right please and  the  right  man  in  the  right  job,”  atau penempatan seseorang yang bekerja dalam suatu  organisasi  sesuai  dengan  keahlian yang  dimilikinya.  Berdasarkan  hasil observasi  menyatakan  bahwa  menurut para  pegawai  belum  sepenuhnya  memiliki keahlian  sesuai  dengan  bidangnya  di Terminal  Tipe  A  WA  Gara  Kota Palangkaraya.  Berdasarkan  hasil  penelitian
pada  katagori  rendah,  artinya  belum menempatkan  pegawai  sesuai  dengan keahliannya  pada  Terminal  Tipe  A  WA Gara Kota Palangkaraya.
3) Disposisi
Disposisi  yang  terdiri  dari:  Struktur yang ada saat ini tidak sesuai dengan jumlah volume  kerja  yang  cukup  besar.  Dalam pelaksanaannya seluruh kendaraan angkutan penumpang baik yang akan masuk maupun keluar diwajibkan untuk masuk ke dalam terminal, namun pada kenyataannya di  lapangan  masih  dijumpai  beberapa kendaraan  angkutan  penumpang  yang beroperasi tidak memasuki terminal. Tidak adanya pemberian sanksi secara tegas yang semestinya  diberikan  oleh  pihak  Satuan Pelayanan Terminal Tipe A WA Gara Kota Palangkaraya  kepada  kendaraan  angkutan yang  tidak  mengikuti  ketentuan  operasi sebagaimana yang telah diatur, menyebabkan lemahnya penegakan
kebijakan tersebut.
4) Struktur birokrasi
Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberasilan  kebijakan  karena  melibatkan banyak  pihak  didalamnya.beberapa  pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijkan akan  bisinergi  membentuk  sruktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai  peran  sebagai  penanggung jawab. Pemimpin struktur birokrasi dalam Kebijakan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe  A  W.A.  Gara  Palangkaraya  sebuah implementasi kebijakan pasti memiliki SOP (Standar  Operating  produre).  Seorang pimpinan  memiliki  peran,  salah  satunya adalah  menilai  aktivitas  bawahan  dalam
bekerja.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar bawahan  akan  merasa  semangat  dan merasa diperhatikan sehingga mereka akan bekerja  untuk  mencapai  tujuan  organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi  menyatakan  bahwa  sering dilakukan pengukuran hasil kerja di Tipe A WA  Gara  Kota  Palangkaraya.  Tanggung jawab  adalah  sesuatu  yang  harus  dimiliki oleh semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi.  Tanpa  adanya  tanggung  jawab, maka akan menimbulkan kekacauan dalam roda  kehidupan  organisasi.  Berdasarkan hasil  wawancara  menyatakan  bahwa pegawai  sudah  bekerja  sesuai  dengan standar  dan  berdasarkan  hasil  penelitian pada  katagori  sedang,  jadi  masih  perlu dimaksimalkan.
b. Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A W.A. Gara Palangka Raya Pada  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban
Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A.  Gara Palangka  Raya,  tentunya  tidak  semudah  dan selancar  yang  diharapkan,  sehingga  ditemui beberapa faktor
penghambat
dalam
pengimplementasiannya.  Faktor-faktor  yang menjadi penghambatnya sebagai berikut
1) Faktor Birokrasi
Berdasarkan  hasil  observasi  di
lapangan sasaran birokrasi masih dirasakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat betapa
sepinya terminal tersebut apabila dibandingkan  dengan  arus  transportasi
Antar  Kota  Dalam  Provinsi  (AKDP) ataupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang  selalu  dipadati  Kendaraan  Pribadi ditambah lagi dengan banyaknya Kendaraan
Pribadi  yang  digunakan  sebagai  Angkutan Penumpang  Tanpa  Izin  (Ilegal).  Fasilitas Publik yang tawarkan oleh pihak Terminal Tipe  A  WA  Gara  Kota  Palangkaraya sesungguhnya  sudah  sangat  lengkap  jika dibandingkan  dengan  Terminal  Bayangan (Pool)  hanya  saja  masih  sering  terjadi penjemputan  atau  penurunan  penumpang di  Terminal  Bayangan  (Pool).  Alasan  yang mendasar  terjadinya  hal  ini  dikarena  letak Terminal  Tipe  A  WA  Gara  Kota Palangkaraya  yang  lokasinya  agak  jauh untuk  dijangkau  jika  dibandingkan  dengan dengan terminal bayangan (pool) selain itu Armada  pendukung/lanjutan  lainnya  yang relatif terbatas pilihannya.
2) Faktor Komunikasi
Berdasarkan  hasil  observasi  di
Terminal  WA  Gara,  Wawancara  dengan Korsatpel dan informasi masyarakat dapat dinyatakan  bahwa  pegawai  yang  bertugas selalu  melaksanakan  tugas  dengan  baik meliputi  pelayanan  dan  pemeliharaan berbagai fasilitas yang ada di Terminal Tipe A  WA  Gara  Kota  Palangkaraya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Terminal  WA  Gara  berda  pada  katagori sedang  artinya  tugas  pelayanan  dan pemeliharaan berbagai fasilitas yang ada di Terminal  Tipe  A  WA  Gara  Kota Palangkaraya  sudah  dilaksanakan,  tetapi perlu  di  optimalkan.  Penghambat  yang masih terjadi adalah dari para Penumpang, Pengemudi,  Kernet,  dan  Pengunjung  yang masih  menggunakan  fasilitas  semaunya tanpa mematuhi aturan ataupun himbauan yang sudah di pasang maupun disosialisasikan oleh para petugas yang ada.
3) Faktor Disposisi/sikap
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  22
Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan Dalam Pasal 140, pasal 141 dan pasal 143 sudah sangat jelas mekanisme bagaimana sebuah kendaraan dapat menjadi moda  transportasi  Angkutan  Penumpang. Penghambat yang terjadi adalah bermunculannya Terminal Bayangan (Pool), selain itu sering sekali terjadi penjemputan atau  penurunan  penumpang  di  Terminal Bayangan  (Pool).  Selain  itu  banyaknya Kendaraan Pribadi yang digunakan sebagai Angkutan Penumpang Tanpa Izin (Ilegal).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perilaku  organisasi  kelompok  sasaran  dalam implementasi  kebijakan  penertiban  Terminal Penumpang  Tipe  A  W.A  Gara  Palangka  Raya dalam hal ini sudah berjalan dengan baik dimana implementasi penertiban secara bertahap mulai dipatuhi oleh kelompok sasaran.
2. Perilaku  birokrasi  pelaksana  di  tingkat  bawah dalam  implementasi  kebijakan  penertiban angkutan di Terminal Penumpang Tipe A W.A Gara dalam implementasi kebijakan ini, kontrol organisasi  tetap  dilakukan  oleh  pimpinan kepada  staf  yakni  memberikan  pemahaman kepada  perilaku  tingkat  bawah  (Supir)  dengan terbitnya kebijakan penertiban terminal daya.
3. Respon  kelompok  target  kebijakan  dalam menanggapi  kebijakan  penetiban  terminal  ada yang  meresponnya  secara  positif  menganggap bahwa  penertiban  ini  memberikan  jaminan keamanan dalam terminal dan yang menanggapi
secara  negatif  yang  muncul  diakibatkan  tidak adanya  komunikasi  yang  baik  kepada masyarakat berupa sosialisasi kebijakan..

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa hal  yang  penulis  sarankan  sehubungan  Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Penumpang Tipe A W.A Gara kota Palangka Raya dalam mencapai tujuan maupun target dimasa yang akan datang sebagai berikut :
1. Menyarankan  kepada  instansi-instansi  yang terkait dalam Penertiban Angkutan penumpang Di  Terminal  Penumpang  Tipe  A  W.A  Gara Kota Palangkaraya agar meraka bekerja secara konsisten  terhadap  tugasnya  masing-masing, sehingga  penertiban  yang  dilakukan  dapat mencapai hasil yang optimal.
2. Kemudian  jangan  mau  pandang  buluh,  karena yang  namanya  aturan  harus  tetap  ditegakkan dan harus menjunjung tinggi keadilan.
3. Kemudian kebijakan penertiban angkuan umum harus  ditegakkan  dan  jangan  segan-segan memberikan  sangsikepada  para  pelanggar kebijakan penertiban angkutan.
4. Menyarankan  kepada  sopir-sopir  angkutan umum, bahwa mereka harus menaati peraturan angkutan  umum,  agar  terciptanya  ketertiban berlalu lintas.
5. Kemudian  kesadaran  masyarakat  juga  sangat diperlukan  agar  mau  memasuki  terminal  dan mau menaiki mobil angkutan di dalam terminal.

## REFERENSI
Adam, Daniel, Ari Subowo, And Aufarul Marom. 2018. “Implementasi Kebijakan Bus Rapid Transit ( Brt ) Trans Semarang Di Kota Semarang.”
Edie,  Arif  Moelia.  2020.  “Penerimaan  Dan  Resistensi Terhadap  Kebijakan  Penataan  Transportasi Angkutan  Umum  Di  Kota  Bandung.”  Jurn al
Pemerintahan  Dan  Keamanan  Publik  (Jp  Dan Kp) 2(2):68 – 82. Doi: 10.33701/Jpkp.V2i2.998.
Ferza, Ray, Moh Ilham A. Hamudy, And M. S. Rifki. 2019. “Tirtonadi  Bus  Terminal  Services:  An Innovation  Derailed?”  Jurnal  Bina  Praja (21):171 – 83.  Doi:  10.21787/Jbp.11.2019.171-
183.
H.  Idris,  Mustamin,  M.  Ulfatul  Akbar,  And  Fauzy  As Syafiq. 2019. “Implementasi Pengoperasian Bus
Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di  Dinas Perhubungan Kota Mataram).”
Jiap  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik)  7(2):108. Doi: 10.31764/Jiap.V7i2.1270.
Kase, Ernes Fabianus,  Thomas Aquino Arif  Sidyn,  And

## Valentinus  Tan.  2019.  “Kinerja  Pelayanan
Angkutan  Mobil  Penumpang  Umum  Trayek Termina  Mena  - Kota  Ruteng.”  Teknosiar
13(1):46 – 56. Doi: 10.37478/Teknosiar.V13i1.232.
Kurniawan,  Irvan  Ar if.  2019.  “Implementasi  Kebijakan

## Transportasi  Publik Bus Transjakarta (Busway)
Dalam  Rangka  Mengurangi  Kemacetan.”  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  9(1):1 – 24.  Doi: 10.33592/Jiia.V9i2.258.
Pamungkas,  Mahardhika  Mulya  Adi,  And  Wahyu
Nurharjadmo. 2019.
“Imple mentasi Pembangunan  Skybridge  Di  Kota  Surakarta.” Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian  Dan Pengembangan 3(1):15. Doi: 10.32630/Sukowati.V3i1.63.
Pinayungan, Jimmi, Heri  Kusmanto, And Isnaini Isnaini. 2018.  “Implementasi  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”  Jurnal  Administrasi  Publik :  Public Administration Journal 8(1):108. Doi: 10.31289/Jap.V8i1.1581.
Putra, Ikhsan Risniawan, Febri Yuliani, And Hasim As’ar. 2022. “Implementasi K ebijakan Penyelenggaraan Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.”  Jurnal  Niara 14(3):284 – 91.
Siregar,  Suci  Ramadhani,  Wardaya,  And  Darmawan Tas’an.
2017. “Implementasi Kebijakan
Transportasi  Publik  Lalu  Lintas  Di  Medan.” Manajemen  Transportasi  &  Logistik  Vol.  4, No(02):147 – 58.
Sitohang,  Oloan,  Reynaldo  Siahaan,  And  Arnoldus Yansen Berkat Laia. 2021. “Kinerja Operasional
Moda  Bus  Trans  Mebidang  Trayek  Lubuk Pakam-Pusat  Pasar  Medan  Di  Masa  Pandemi Covid- 19.” Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika  Sipil  (Jrkms)  04(12):131 – 43.  Doi:
10.54367/Jrkms.V4i2.1383.
Sukarmi,  Sukarmi,  And  Deny  Suwondo.  2019.
“Kebijakan  Penggunaan  Moda  Transportasi Umum Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat  Kota  Semarang.”  Masalah -Masalah Hukum 48(2):194. Doi: 10.14710/Mmh.48.2.2019.194-203.
Utami,  Anggela  Liana.  2022.  “Potensi  Transportasi Umum  Dalam  Mendukung  Pengembangan Pariwisata  Kota  Palangka  Raya.”  Jurnal Transportasi 20(3):201 – 12.
Wijaya,  Shadu  Satwika,  Paihis  Israwan  Setyoko,  And Slamet  Rosyadi.  2018.  “Kebijakan  Pengelolaan Transportasi Publik Di Purwokerto The Policy Of  Public  Transportation  Management  In Purwokerto  Shadu  Satwika  Wijaya  *,  Paulus Israwan  Setyoko  ,  Slamet  Rosyadi  **  Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Universitas Jenderal Soedirman  ,  Pur.”  Jurnal  Litbang  Provinsi  Jawa Tengah, Volume 16(1):17 – 26.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor  SK.6251/AJ.104/DRJD/2017  tentang Pedoman  Kriteria  Penentuan  Kelas  Terminal Penumpang Tipe A.