## NEW GOVERNMENT CENTER OF GROBOGAN DISTRICT IN PURWODADI DISTRICT WITH NEO VERNACULAR PUSAT PEMERINTAHAN BARU KABUPATEN GROBOGAN DI KECAMATAN PURWODADI DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR
Hidayatul Mustafit 1) , Mutiawati Mandaka 2) , Adi Sasmito 3)
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pandanaran
mustafit@unpand.ac.id
mutia.mandaka@unpand.ac.id
adisas@unpand.ac.id

## Abstrak
Pemerintah Kabupaten merupakan unsur utama    dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berupa sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Dalam hal perencanaan dan perancangan pusat  pemerintahan  baru  kabupaten  grobogan  di  kecamatan  purwodadi  mempunyai  tujuan  agar terpenuhinya kebutuhan ruang yang kurang memadai dalam pelayanan masyarakat serta memudahkan komunikasi  antar  sub  sistem  dalam  pemerintah  daerah  agar  tercapai  sebuah  tujuan  bersama.  Issue tersebut, tertanggapi oleh pemerintah daerah khususnya merupakan program yang harus di persiapkan untuk  pemerintahan  masa  mendatang.  Kecamatan  Purwodadi  Merupakan  pusat  kota  dari  kabupaten grobogan  yang  mempunyai  potensi  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  telah  mempunyai  alun-alun sebagai  tempat  berkumpulnya  masyarakat.  Potensi  sekaligus  menjawab issue untuk  penetapan  letak pusat  pemerintah  kabupaten  grobogan.  Konsep  Arsitektur  yang  di  gunakan  dalam  perencanaan  dan perancangan  pusat  pemerintahan  ini  menggunakan  pendekatan Arsitektur  Neo  Vernakular  dengan memperhatikan  aspek  kebudayaan,  kondisi  geografis  dan  rumah  adat  istiadat  daerah  setempat. Melalui Perencanaan dan Perancangan Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Grobogan Di Kecamatan Purwodadi  menjadi  sebuah  kawasan  dari  pusat  pemerintahan  daerah  yang  baik  dan  memadai  agar mendukung  kinerja  dan  kualitas  pemerintahan,  serta  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  untuk masyarakat,  memberikan  publik  space  yang  memadai  untuk  mendekatkan  masyarakat  dengan pemerintah karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyatnya.

## Kata Kunci : Pusat Pemerintahan Kabupaten, Arsitektur Neo Vernakular, Rumah Joglo

## Abstract
District government is the main element in the administration of local government in the form of sub- systems  in  the  state  government  system.  In  terms  of  planning  and  designing  the  new  central government  of  Grobogan  district  in  Purwodadi  sub-district,  the  goal  is  to  fulfill  the  need  for inadequate  space  in  public  services  and  facilitate  communication  between  sub-systems  in  local government  in  order  to  achieve  a  common  goal.  The  issue,  which  was  responded  to  by  the  local government  in  particular,  is  a  program  that  must  be  prepared  for  future  government.  Purwodadi District is the city center of Grobogan district which has the potential as a center of government and already  has  a  square  as  a  community  gathering  place.  Potential  as  well  as  answering  the  issue  of determining  the  location  of  the  central  government  of  the  Grobogan  district.  The  architectural concept  used  in  the  planning  and  design  of  this  central  government  uses  the  Neo  Vernacular Architecture  approach  by  taking into  account  aspects  of  culture,  geographical  conditions  and  local traditional  houses.  Through  the  Planning  and  Design  of  the  New  Government  Center,  Grobogan Regency in Purwodadi District became an area of a good and adequate regional government center in order to support the performance and quality of government, and provide the best service for the community,  providing  adequate  public  space  to  bring  the  community  closer  to  the  government because the government What is good is a government that is close to its people.
Keywords: District Government Center, Neo Vernacular Architecture, Joglo House

## 1. PENDAHULUAN
Pusat
Pemerintahan kabupaten/kota merupakan  organisasi  dari  system  atau  unsur pemerintah  dalam  lingkup  daerah  atau  kota yang mengatur  otonomi  daerah.  Dalam perancangan  pusat  pemerintahan  baru  ini menganut  berdasarkan  PP  No  18  Tahun02016 tentang  perangkat  daerah  dan    di    perbarui  di PP  No.  72  tahun  2019,  pusat  pemerintahan terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah :
• Bupati
• Wakil Bupati
• Sekertaris Daerah
• Asisten Daerah
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan 0
Menurut W.S Sayre (1960) dalam definisi terbaiknya pemerintah  adalah suatu bentuk organisasi sebuah negara yang berkedaulat  terhadap  kekuasaan  yang  di dudukinya.  (sumber:  Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama.) Selanjutnya menurut David Apter
(1977), pemerintah adalah satuan
anggota
yang umum  dan memiliki  wewenang tertentu untuk  memperkuat  system yang  meliputi dan monopoli praktis yang berhubungan  dengan kekuasaannya.  (sumber:  Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama.)
Pemerintahan  adalah  pelaksana  tugas pemerintah atau Bescturvoering, dalam pengertian  Pemerintah  adalah  organisasi  yang memonitor  pemerintahan.  (sumber:  Ridwan HR,  Hukum  Administrasi  Negara,  UII  Press, Yograkarta, 2002).

## Preseden

## 1. Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung
Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Bandung berlokasi  di  Jl.  Perkantoran  Pemerintah  Kab.
Bandung,  Pamekaran,  Kec.  Soreang,  Bandung, Jawa  Barat.  Penataan  gedung  yang  rapi  sangat dibutuhkan  agar  seluruh  jajaran  pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain, agar  tidak  terjadi  mis  komunikasi  terhadap keputusan-keputusan  yang  telah  dibuat  dan  di sepakati. Gedung yang berdekatan ini memudahkan Bupati untuk mengkontrol kinerja para  bawahan  yang  ada  di  wilayah  pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung.

## Gambar 1. Penataan Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung
Keterangan : A. Kantor Bupati B. Dinas Kesehatan C. Dinas Peternakan & Perikanan D. Dinas Perindustrian dan perdagangan E. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan F. BPBD
G. Badan Pertahanan Nasional
H. Masjid
I. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
J. Dinas Sosial
K. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
L. Dinas Ketenagakerjaan
M. Inspektorat
N. Dinas  Sumber  Daya  Air,  Pertambangan dan Energi
O. Dinas Lingkungan Hidup
P. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Q. Bank BJB
R. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil S. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi berlokasi di Sukamahi, Kecamatan Cikarang pusat, Bekasi,  Jawa.  Sebagai  salah  satu  pusat pemerintahan di Jawa Barat, kantor pemerintah
Kabupaten Bekasi ini mempunyai ciri tersendiri yang terpusatkan oleh lapangan terbuka hijau.
Pusat Pemerintahan yang berbentuk Pentagonal dengan luas ±40Ha yang terbangun berbagai badan pemerintahan di dalamnya.

## Gambar 2 Site plan Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi
Keterangan :
A. Gedung Kantor Bupati, Badan Pengelolaan Keungan Daerah
B. Gedung Inspektorat
C. Gedung Bappeda D. Gedung Serba Guna dan Pengadilan
Negeri
E. Gedung Dinas Pariwisata, budaya,
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pedapatan daerah, Dinas Kependudukan dan catatan sipil
F. Kodim Bekasi 0509
G. Kejaksaan Negeri H. Kantor Polisi I. Kantor DPRD
J. Badan Pusat Statistik
K. Dinas  Kementrian  Lingkungan  Hidup,
Dinas  PUPR,  Dinas  Pertanian,  Dinas
Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
L. Masjid,  Pengadilan  Negeri,  Kementrian Agama.
M. Rumah Dinas
N. Lapangan Basket
O. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
P. Diskominfo
Q. Gedung ULP

## 2. TINJAUAN TEORI
Pendapat Tjok 0 Pradnya 0 Putra 0 dalam Pengertian 0 Arsitektur 0 0 Neo-Vernacular, memberikan  penjelasan  bahwa 0 Neo  berarti dalam  Bahasa 0 Yunani  yang  di  pergunakan sebagai 0 fonim 0 yang  artinya 0 baru.  maka 0 Neo-
Vernacular  dapat  diartikan  dengan 0 bahasa setempat 0 yang  dipaparkan  dengan 0 cara 0 baru, arsitektur 0 Neo-Vernacular 0 adalah sebuah penerapan dari unsur arsitektur 0 yang sebelumnya ada, 0 baik segi bentuk, 0 konstruksi maupun 0 konsep, 0 filosofi 0 dan 0 tata 0 ruang dengan 0 mengedepankan  pelestarian  dari 0 unsur local 0 yang 0 terbentuk 0 secara 0 empiris 0 dari sebuah  kebudayaan  tradisi 0 yang  mengalami sedikit 0 atau 0 banyaknya perubahan 00 menuju sebuah  karya 0 yang  terbaru  dan  modern  tanpa meningggalkan  sebuah  nilai 0 tradisi  yang  telah ada di tempat tersebut.
Berikut  Ciri  khas  gaya  Arsitektur 0 Neo Vernakular, dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-Modern Architecture”maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur 0 Neo-Vernacular berikut ini :
a. Bangunan identik dengan 0 atap bubungan
b. Atap 0 bubungan  cenderung 0  0 menutupi tembok 0 hingga 0 sampai ketanah dan banyak  yang  bangunan  yang  atapnya menggantikan  sebagai  elemen  pelindung di  bandingkan  dengan  tembok  yang melampangkan perlindungan.
c. Penggunaan  material  Batu  bata  (yang disebut elemen konstruksi dari lokal)
d. Bangunan kebanyakan menggunakan 0 batu bata 0 abad 0 19 0 gaya 0 Victorian 0 yang menjadi 0 budaya 0 lokal  dari 0 arsitektur 0 barat.
e. Bangunan  cenderung  ramah  terhadap lingkungan dan melestarikan bentuk tradisional dengan proporsi lebih modern.
f. Menyatukan interior dengan ekterior ruang dengan melalui elemen modern.
g. Memiliki  waarna  yang  dominan  dan kontras.

## 3. METODOLOGI PERANCANGAN
Metode mencakup
pendekatan- pendekatan yang digunakan, seperti :
 Pendekatan Aspek Kontekstual
Pemilihan  tapak  untuk  Perancangan Pusat  Pemerintahan  Baru  di  Kabupaten Grobogan berlokasi di pusat kota tepatnya  di  Jln.  Gatot  subroto,  Kec. Purwodadi,  Kab.  Grobogan,  dengan  luas lahan 149.600 m2 / 14,96 ha, dengan arah orientasi  menghadap  ke  Alun-alun,  dan batasan tapak sebagai berikut :
- Utara  :Permukiman, Sekolah Dasar
- Selatan  :Permukiman, Toko.
- Timur  :Permukiman, Gedung
Pendidikan.
- Barat  :Permukiman, Ruko-ruko.
Gambar 3 Lokasi Tapak
 Pendekatan aspek fungsional
- Besaran Ruang dan kebutuhan ruang Tabel 1 Program ruang Pusat Pemerintahan
Kabupaten Grobogan
- Program Hubungan Ruang Makro
Gambar 4 Program Hubungan Ruang Makro  Pendekatann Pelaku Kegiatan, pendekatan  aktivitas  dan  kebutuhan ruang a. Gedung Sekretariat Daerah Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain : - Bupati - Wakil Bupati - Sekretariat daerah - Asisten Daerah - Kepala Sub Bidang
- Pegawai/staff Masing-masing
ka subag
b. Gedung Sekretariat DPRD Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain : - Ketua DPRD
- Sekretariat DPRD
- Kepala Sub Bidang
- Kelompok  Jabatan  Fungsional
Tertentu / Saff c. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain : - Ketua Badan
- Sekretaris - Kepala Bidang - Kepala Sub Bidang - Kelompok  Jabatan  Fungsional Tertentu / Saff d. Inspektorat Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain : - Instruktur LUAS KEBUTUHAN RUANG No Program Kebutuhan Ruang Luas Ruang 1 Gedung Skretariat Daerah 4.785,235 m2 2 Rumah Dinas Bupati 638,82 m2 3 Gedung Skretariat DPRD 1.456,78 m2 4 Gedung BAPPEDA 1.708,59 m2 5 Gedung Inspektorat 1.108,64 m2 6 Gedung Dinas Pendidikan 1.647,75 m2 7 Gedung Dinas kesehatan 1.647,75 m2 8 Gedung Dinas 0 Pekerjaan
Umum 0 Dan 0 Penataan 0 Ruang 2.127,71 m2 9 Gedung 0 Dinas 0 Perumahan Rakyat 0 Dan 0 Kawasan Permukiman 0 1.335,1 m2 10 Gedung Dinas Sosial 1.335,1 m2 11 Masjid/tempat ibadah 1.629,16 m2 12 Fasilitas Pelengkap 32.510 m2 Total Keseluruhan 51.930,635 m2
INSPEKTORAT
- Sekretaris Inspektorat
- Kepala Sub Bagian
- Inspektur Pembantu wilayah 1,2,3 - Kelompok  jabatan  fungsional tertentu / staff
e. Dinas Pendidikan Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain :
- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Ka Subbag
- Kepala Bidang SD,SMP,SMA
- Kasi Bidang SD,SMP,SMA
- Kelompok  Jabatan  Fungsional Tertentu / Saff
f. Dinas Kesehatan Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain :
- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Ka Subbag
- Kepala Bidang
- Kasi Bidang
- Kelompok  Jabatan  Fungsional Tertentu / Saff
g. Dinas PUPR
Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain :
- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Ka Subbag
- Kepala Bidang
- Kasi Bidang
- Kelompok  Jabatan  Fungsional Tertentu / Saff
h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain :
- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Ka Subbag
- Kepala Bidang
- Kasi Bidang
- Kelompok  Jabatan  Fungsional Tertentu / Saff
i. Dinas Sosial Menampung  pelaku  kegiatan  antara lain : - Kepala Dinas - Sekretaris - Ka Subbag - Kepala Bidang - Kasi Bidang
- Kelompok  Jabatan  Fungsional
Tertentu / Saff Aktivitas  Dari  Masing-masing  pelaku  kegiatan antara lain: - Parkir kendaraan
- Absensi
- Mengkoordinasikan staf
- Menerima tamu - Menandatangani Analisa
- Rapat/diskusi
- Isoma

## 4. PEMBAHASAN
Gambar 5 Konsep Arsitektur Gambar 6 Analisa Tapak

## Gambar 6 Analisa Aksesibilitas
Keterangan :
Gambar 7 Konsep terhadap analisa angin dan hujan
Gambar 8 Konsep terhadap analisa angin dan hujan
Gambar 9 Konsep Terhadap Orientasi Tapak
Gambar 10 Konsep Terhadap Utilitas
Gambar 11 Konsep Terhadap Vegetasi
Gambar 12 Konsep Pembagian Zonning Gambar 13 Konsep Penataan Site
Keterangan :
Gambar 14 Konsep Penataan site

## Gambar 15 Konsep Gubahan Massa

## A. Konsep Gedung Utama
Bangunan Utama  yaitu Gedung Sekretariat daerah  kabupaten  Grobogan  konsep  gubahan massa  dengan  menggunakan  bentuk  atap rumah joglo mempunyai filosofi atap menjulang  keatas  yang  berarti  menjunjung tinggi  atas  pemerintahan  yang  ada  di kabupaten grobogan. Trasformasi massa Gambar 16 Gubahan Massa Gedung Sekretariat Daerah
Perisai dengan bentuk segi delapan yang bermakna bahwa Wilayah Kabupaten Grobogan dikelilingi oleh 8 Kabupaten Tetangga. Perisai dengan bentuk segi delapan yang bermakna bahwa Wilayah Kabupaten Grobogan dikelilingi oleh 8
Kabupaten Tetangga.
B
A
B B C C D E

## B. Konsep Gedung Kedinasan
Konsep Bangunan kedinasan dengan menggunakan bentuk atap rumah joglo yang di transformasi  dengan  memberikan  lubang  pada tengah  atap.  Bertujuan  untuk  penghawaan  dan sirkulasi  angin.  Dan  pada  bagian  tengah tersebut digunakan sebagai open space.
Transformasi Massa
Gambar 17 Gubahan Massa Gedung Kedinasan

## C. Konsep Gedung Bappeda dan DPRD
Konsep  Atap  bangunan    Bappeda  dan DPRD  dengan  menggunakan  bentuk  atap rumah  joglo  yang  di  transformasi  dengan memberikan material sirap kaca yang berfungsi untuk memaksimalkan cahaya matahari  dan  penghawaan  alami  masuk  secara maksimal.
Gambar 18 Gubahan Massa Gedung Bappeda dan

## DPRD

## D. Konsep Iconic Obor
Konsep Melambangkan sumber api alam di
Kabupaten Grobogan (Mrapen), sebagai simbol  kehidupan  dengan  semangat  yang menyala-nyala dan tidak pernah padam.
Gambar 19 Gubahan Massa Iconic Obor

## E. Konsep Iconic Bambu runcing
Konsep  Melambangkan  semangat  seluruh rakyat
dalam
memperjuangkan,
mempertahankan, membela dan mengisi kemerdekaan.
Gambar 20 Gubahan Massa Iconic Bambu Runcing

## 5. KESIMPULAN
Dalam  Perencanaan  dan  Perancangan  Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi menggunakan konsep pendekatan  Arsitektur  Neo  vernakular.  Dimana menggunakan  transformasi  penekanan  bentuk  atap rumah joglo yang identik dengan rumah adat istiadat jawa  tengah  yang  bertujuan  untuk  melestarikan rumah  adat  yang  ada  di  jawa  tengah  dan  di trasformasi  kedalam  bentuk  yang  modern,  serta mengambil  dari  letak  dari  daerah  itu  sendiri  dari segi kondisi geografis sampai filosofi lainya sebagai pendukung dalam mendesain
Perencanaan dan perancangan Pusat
Pemerintahan  ini  diharapkan  menjadikan  sebuah kawasan  dari  pusat  pemerintahan  daerah  yang  baik dan  memadai  agar  mendukung  kinerja  dan  kualitas pemerintahan,  serta  memberikan  pelayanan  yang terbaik untuk masyarakat, memberikan publik space yang memadai yang untuk mendekatkan masyarakat dengan  pemerintah  karena  pemerintah  yang  baik adalah  pemerintah  yang  dekat  dengan  rakyatnya. Dan  ini  menjadi  program  daerah  untuk  menjadikan program yang harus di persiapkan masa mendatang.
Konsep  Analisa  tapak  bangunan  berorientasi menghadap ke alun-alun sebagai pusat berkumpulnya  masyarakat,  menggunakan  system linier  dalam  merancang  tapak  dengan  menjadikan satu sumbu antara Gedung sekretariat daerah dengan tempat  ibadah  bertujuan  supaya  pemimpin  yang sedang  menjabat  selalu  ingat  dengan  sang  pencipta agar tidak melakukan tindakan koruptor.
Memperluas  publik  space  yang  bertujuan untuk  mendekatkan  masyarakat  kepada  pemerintah karena 0 pemerintah 0 yang 0 baik 0 adalah 00 pemerintah yang 0 dekat 0 dengan 0 rakyatnya.
1 2 3 1 2 3
Khususnya  di  alun-alun  dijadikan  sebuah public  spase  yang  aktif  untuk  aktivitas  masyarakat berinteraksi dan berkomukasi dengan
pemerintahnya. Gambar 21 Siteplan Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping Gambar 22 Gedung Sekretariat Daerah Tampak Depan
Tampak Belakang
Tampak Samping
Gambar 24 Gedung Sekretariat DPRD Lantai 1 Lantai 2 Tampak Depan Tampak Belakang
Tampak Samping Gambar 25 Gedung BAPPEDA Lantai 1 Lantai 2 Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping Gambar 26 Prototype Gedung Kedinasan Lantai 1 & 2 Masjid
Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping Kanan Tampak Samping Kiri Gambar 27 Masjid 3D Perspektif Gambar 28 Enternce Gambar 29 Gedung Sekretariat Daerah Gambar 30 Gedung BAPPEDA
Gambar 31 Gedung DPRD
Gambar 32 Gedung Kedinasan
Gambar 33 Pendopo Gambar 34 Rumah Dinas Gambar 35 Masjid

## Gambar 36 Tugu Bambu Runcing
Gambar 37 Tugu Obor
Gambar 38 Interior Ruang Tamu Bupati
Gambar 39 Interior Ruang Kerja Bupati
Gambar 40 Interior Ruang Santai/Tamu Khusus Bupati
Gambar 41 Interior Ruang Rapat Bupati
Gambar 42 Interior Ruang Istirahat Bupati

## DAFTAR PUSTAKA
Inu  Kencana  Syafiie  (2011),  Pengantar  ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama. Ir.  H.  Sidik  Hananto,  MT  (2010),  Fisika
Bangunan. Bandung: O Universitas
Pendidikan Indonesia.
Jencks,  Charles,  author  (1991) “The  Language of  Post- Modern  Architecture”.  New  York:
Rizzoli.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 Tahun  2006  Tentang  Standarisasi  Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Ridwan  HR,  (2002),  Hukum  Administrasi Negara, Yograkarta, UII Press.
https://www.arsitur.com/2017/11/pengertian-
arsitektur-neo-vernakular.html diakses 5 september 2020 https://eivellyn.wordpress.com/2014/06/11/golo ngan-kepangkatan-dan-golongan-eselon- pada-pns/ diakses 17 Oktober 2020 https://www.grobogan.go.id/profil/lambang- daerah/makna-lambang-daerah https://www.jogloabang.com/gaya/pp-18-2016- perangkat-daerah diakses 5 september 2020 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12644 9/permendagri-no-7-tahun-2006  diakses  17 Oktober 2020