Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105

## Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja

## Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia centiasabrinan@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  membahas  perlindungan  hukum  pekerja  berupa  perjanjian  kerja, jam  kerja,  mekanisme  dan  upah  lembur,  fasilitas  perusahaan  yang  menjadi  hak  pekerja,  serta keselamatan  dan  kesehatan  pekerja  dalam  penerapan  sistem remote  working berdasarkan  hukum ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Latar  belakang  penelitian  ini  berawal  dari  teknologi  yang  terus berkembang,  pekerja  dapat  melakukan  banyak  kegiatan  mereka  hanya  dengan  saluran  internet yang  tidak  mengharuskan  mereka  untuk  berada  di  kantor,  terlebih  dengan  waktu  kerja  yang fleksibel. Hal ini sangatlah penting untuk dibahas mengingat sistem remote working menjadi salah satu  sistem  kerja  yang  digunakan  oleh  beberapa  perusahaan  terhadap  para  pekerjanya  dan  lebih banyak  digunakan  sebagai  sistem  kerja  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  setelah  adanya Pandemi Covid-19. Metode penelitian  yang digunakan adalah  metode penelitian  yuridis normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan komparatif  yang  didukung  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Adanya  penelitian  ini terdapat  hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwa  perlu  adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur dan mengakomodir terkait hak-hak bagi para pekerja dalam penerapan sistem remote woking yang dapat dibentuk dengan mengacu pada aturan di negara-negara lain.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Remote Working

## Abstract
The purpose of this research study is to discuss the legal protection of workers in the form of work agreements,  working  hours,  overtime  mechanisms  and  wages,  company  facilities  that  are  the rights of workers, and the safety and health of workers in implementing a remote working system based  on  labor  law  in  Indonesia.  The  background  of  this  research  stems  from  technology  that continues to develop, workers can do many of their activities only with internet channels that do not require them to be in the office, especially with flexible working hours. This is very important to discuss considering that the remote working system is one of the work systems used by several companies  for  their  workers  and  is  mostly  used  as  a  work  system  in  carrying  out  their  business activities  after  the  Covid-19  Pandemic.  The  research  method  used  is  a  normative  juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach supported  by  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  With  this  research,  there  are research  results  that  show  that  there  is  a  need  for  special  regulations  that  regulate  and accommodate the rights of workers in the implementation of the remote woking system which can be formed by referring to the rules in other countries.
Keywords: Legal Protection; Workers; Remote Working
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  mempunyai  kebutuhan  hidup  yang  harus  mereka  penuhi,  dengan bekerja,  mereka  akan  mendapatkan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhannya. 1 Pasal 27  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “setiap  warga  negara mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  untuk kemanusiaan.  Negara  memberikan  hak  untuk  mendapat  pekerjaan  yang memberikan  kemanfaatan  untuk  setiap  warga  negaranya.” 2 Perkembangan teknologi  dan  adanya  Revolusi  4.0,  munculah  konsep industrial  internet  of things. 3 Konsep  tersebut  merupakan  penggunaan  saluran  internet  untuk berkomunikasi  atau berhubungan jarak jauh dalam  dunia industri atau komersil. 4 Pada  tahun  1950,  bekerja  jarak  jauh  pertama  kali  disebutkan  dengan  istilah “ telework” oleh Nobert Wiener pada bukunya “ The Human Use of Human Beings Cybernetics  and  Society". 5 Banyak  istilah  penyebutan  bekerja  jarak  jauh  yaitu t elework, telecommuting, virtual work, home-based teleworking, mobile telework, dan  remote  work. 6 Di  Indonesia  sendiri  bekerja  dari  jarak  jauh  popular  dengan sebutan remote working, Work-From-Anywhere (WFA) atau pekerja jarak jauh . Konsep dari bekerja jarak jauh mulai meningkat penggunaannya pada akhir abad  20  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Menurut  Huuhtanen,  bekerja jarak  jauh  merupakan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  dengan lokasi  yang  tidak  berada  di  kantor  serta  menggunakan  media  telekomunikasi untuk  menunjang  pekerjaanya. 7 Selaras  dengan  pengertian  tersebut,  menurut International  Labour  Organization (ILO),  belum  ada  definisi  tentang remote working namun remote  working dapat  dideskripsikan  sebagai  situasi  dimana pekerjaan  sepenuhnya  atau  sebagian  dilakukan  pada  tempat  kerja  alternatif  yaitu selain  di  tempat  kerja  pada  umumnya  dengan  mempertimbangkan  profesi  dan status  dalam  pekerjaan. 8 Adanya  perbedaan remote  working dengan  sistem  kerja yang lazim digunakan yaitu pekerja melakukan pekerjaannya di luar tempat kerja atau kantor dimana dengan jam kerja yang fleksibel serta memanfaatkan teknologi saat ini seperti aplikasi pertemuan virtual, aplikasi percakapan dan fitur lainnya.
1 Lanny Ramli, Hukum Ketengakerjaan (Airlangga University Press, 2008).
2 Erna Dwi Rachmawati, “Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Suatu Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus.PHI/2017,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 49, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533.
3 Hoedi  Prasetyo  dan  Wahyudi  Sutopo,  “Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  Aspek  Dan  Arah
Perkembangan Riset,” Jurnal Teknik Industri 13, no. 1 (2018): 17–26,
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26.
4 Quinn  Jones,  “What  Is  Industrial  IoT  (IIoT)?  Definition,  Use  Cases  and  Application  Examples,” Digi, 2019, https://www.digi.com/blog/post/what-is-industrial-iot-definition-use-cases.
5 Oswar  Mungkasa,  “Bekerja  dari  Rumah  (Working  From  Home/WFH):  Menuju  Tatanan  Baru  Era Pandemi  COVID  19,” The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning 4,  no.  2  (2020):  128, https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119.
6 Jack  M.  Nilles,  “Telework:  Enabling  distributed  organizations:  Implications  for  it  managers,”
Information Systems Management 14, no. 4 (1997): 7–14,
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10580539708907069.
7 Oswar Mungkasa, 129.
8 “COVID-19:  Guidance  for  labour  statistics  data  collection,” International  Labour  Organization , 2020,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- stat/documents/publication/wcms_747075.pdf.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
Penerapan remote  working ini  meningkat  akibat  dampak  dari  adanya Pandemi  Covid-19.  Dilansir  dari  CNBC  Indonesia,  beberapa  perusahaan mempermanenkan  sistem  kerja remote  working dari  mulai  Blibli  yang menerapkan  terhadap  lebih  dari  2.000  karyawannya,  Glints  terhadap  1.250 karyawannyan,  Zenius,  Sayur  Box,  Bibit,  Flip  dan  masih  banyak  lagi. 9 Sejalan dengan itu, hasil survei  Jobstreet  Indonesia terhadap 33.084 pekerja di  Indonesia menunjukan  bahwa  sebelum  adanya  Pandemi  Covid-19  hanya  terdapat  4% responden yang bekerja jarak jauh. Persentase tersebut naik menjadi 13% selama pandemi  dan  responden  yang  berharap  pekerjaanya  akan  terus  dapat  dilakukan dalam  jarak  jauh  yaitu  sebesar  23%. 10 Hasil  survei  tersebut  disimpulkan  bahwa remote working telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. R emote working penting untuk  dibahas  mengingat  dalam  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan)  dan  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  tidak  tercantum  jelas  bagaimana pengaturan  terkait remote  working, karena  dalam  kedua  undang-undang  tersebut tidak  membedakan  pekerja  jarak  jauh  dengan  pekerja  pada  umumnya  yang melakukan pekerjaan dari tempat kerja atau kantor.
Perlindungan  hukum  pekerja  kerap  dibahas  pada  penelitian  sebelumnya, seperti  Sinaga  (2017)  membahas  secara  umum  bagaimana  hak-hak  pekerja, hubungan  hukum  para  pihak  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  hingga  hambatan terhadap  pemenuhan  dari  hak-hak  pekerja  di  Indonesia. 11 Perbedaan  dan kelebihan  dari  penelitian  ini  yaitu  akan  berfokus  pada  perlindungan  hukum  bagi pekerja  yang  menerapkan  sistem remote  working .  Penelitian  ini  juga  dilakukan untuk  melengkapi  penelitian  Anggraeny  (2021)  membahas  perjanjian  kerja  pada pekerja  yang  menerapkan remote  working berupa  klausul-klausul  yang  wajib tercantum  pada  perjanjian  kerja  dan  keabsahan  perjanjian  kerja  dengan  konsep remote working . 12 Perbedaannya  yaitu penelitian ini tidak hanya akan membahas terkait perjanjian kerja saja melainkan meliputi hak-hak pekerja yang menerapkan remote working lainnya .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iswaningsih  (2021)  terdapat  pembahasan terkait  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  yang  terdapat  dalam  Omnibus  Cipta Kerja  dimana  banyak  regulasi  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  dalam  UU
9 Intan  Rakhmayanti  Dewi,  “Enggan  Balik  ke  Kantor?  Ini  Daftar  Startup  yang  WFA  Permanen,” CNBC  Indonesia ,  2022,  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220513130004-37-338812/enggan-balik-ke- kantor-ini-daftar-startup-yang-wfa-permanen.
10 Dimas Jarot Bayu, “Survei: Bekerja Jarak Jauh Makin Marak di Indonesia saat Pandemi Covid-19,” Databoks, 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-bekerja-jarak-jauh-makin- marak-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19.
11 Niru  Anita  Sinaga  dan  Tiberius  Zaluchu,  “Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Pekerja  Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Jurnal Teknologi Industri 6 (2017), https://doi.org/https://doi.org/10.35968/.v6i0.754.
12 Isdian  Anggraeny  dan  Nur  Putri  Hidayah,  “Keabsahan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dengan Konsep Remote Working Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5, no. 1 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9262.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
Ketenagakerjaan yang digantikan ataupun dihapuskan. 13 Perbedaan dan kelebihan dengan penelitian ini yaitu membahas lebih spesifik terhadap perlindungan kepada pekerja  yang  melakukan remote  working dengan  menganalisis  hak-haknya  yang terdapat  dalam  perundang-undangan  ataupun  aturan  pelaksana  lainnya . Tujuan dari  adanya  penelitian  ini  untuk  membahas  terkait  perlindungan  hukum  pekerja yang  menerapkan remote  working dengan  mengkaji  UU  Ketenagakerjaan,  UU Cipta  Kerja  klaster  ketenagakerjaan  dan  peraturan  pemerintah  lainnya  serta membahas pengaturan sistem remote working di negara lain yang dapat dijadikan acuan untuk pengaturan sistem tersebut di Indonesia.
2. METODE
Metode  dari  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  dengan kepustakaan  atau  data  sekunder  lainnya  sehubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti. 14 Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan  penelitian,  yaitu pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) yang  merupakan  penelitian yang  dilakukan  kepada  produk-produk  hukum. 15 Pendekatan  konseptual
(conseptual  approach) yang  merupakan  pendekatan  dimana  dari  pandangan- pandangan  serta  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum. 16 Pendekatan  ini diperlukan  jika  tidak  adanya  aturan  hukum  yang  untuk  permasalahan  yang diteliti. 17 Kemudian menggunakan pendekatan komparatif  yaitu pendekatan yang dimana membandingkan sistem hukum maupun produk hukum antar negara.
Pengumpulan bahan dan data tersebut dengan cara mempelajari kepustakaan hukum  dari  pokok  permasalahan,  peraturan  perundang-undangan,  artikel  hukum, berbagai  bahan  dan  data  tertulis,  serta  wawancara.  Penelitian  ini  juga  akan menggunakan data komparatif terkait regulasi negara lain yang mengatur tentang aturan  terhadap  perlindungan  hukum  pekerja  dalam  penerapan  sistem remote working. Data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  data  yang  didapatkan akan  diolah  kemudian  dilakukan  pembahasan  dan  diambil  kesimpulan  sebagai jawaban dari permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan  Hukum  Pekerja  yang  Melakukan Remote  Working

## Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan
Membahas  terkait  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja,  ada  tiga  macam perlindungan  tenaga  kerja  menurut  Soepomo,  yaitu  pertama  terkait  perlindungan ekonomis  dimana  perlindungan  untuk  mendapatkan  upah  yang  cukup.  Kedua,
13 May  Linda  Iswaningsih,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 3 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484.
14 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
15 Bahder Johan Masution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008).
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
17 Johny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  3  ed.  (Malang:  Bayumedia Publishing, 2007).
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
terkait perlindungan sosial dimana perlindungan terkait kesehatan kerja dan yang berhubungan  dengan  kehidupan  sosialnya.  Ketiga,  perlindungan  teknis  dimana berupa perlindungan keamanan dan keselamatan kerja. 18
Penegasan  terkait  hak-hak  pekerja  merupakan  salah  satu  cara  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meminimalisir  permasalahan  dalam  bidang ketenagakerjaan. Dengan begitu pemerintah pun harus memberikan perlindungan terhadap  hak-hak  pekerja. 19 UU  Ketenegakerjaan  merupakan  salah  satu  aturan yang dikeluarkan pemerintah dimana mengatur terkait hubungan kerja pada waktu sebelum,  selama,  dan  setelah  kerja.  Tahun  2020,  pemerintah  mengesahkan  UU Cipta  Kerja  yang  mana  undang-undang  ini  mengubah  puluhan  pasal  dari  UU Ketenagakerjaan.  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  UU  Ketenagakerjaan  masih  tetap berlaku  hanya  saja  ada  beberapa  pasal  yang  diubah  dan  tercantum  dalam  UU Cipta Kerja. Ada berbagai peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terkait ketenagakerjaan.
Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pekerja  yang  bekerja  dari  kantor  atau tempat  kerjanya  dengan  yang  melakukan remote  working .  Pertama,  terkait perjanjian  kerja  yang  biasanya  dibuat  dan  diberikan  oleh  perusahaan  serta disepakati  oleh  perusahaan  dan  pekerjanya  sebelum  melakukan  pekerjaan. 20 Adanya  perjanjian  tersebut  melahirkan  suatu  perikatan  antara  pekerja  dengan perusahaan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. 21 Menurut  Pasal  54  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  isi  atau muatan yang tertera dalam perjanjian kerja yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  ataupun  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  pekerja  A,  dalam perjanjian kerjanya tidak mencantumkan terkait klausula yang menunjukan sistem kerja remote  working. Sedangkan  pekerja  B,  dalam  perjanjian  kerjanya mencantumkan  klausula  khusus  mengenai  sistem remote  working. Klausul perjanjian  kerja  seharusnya  berisi  sesuai  dengan  realita  dan  sistem  kerja  yang digunakan  oleh  perusahaan  tersebut  sehingga  tidak  menyebabkan  permasalahan hukum  terkait  hal  tersebut  nantinya  serta  adanya  kepastian  hukum  bagi  para pihak.
Kedua, terkait jam kerja, dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah ketentuannya dalam UU Cipta Kerja mengatur terkait jam kerja yaitu 7  jam/hari  untuk  6  hari  kerja  atau  8  jam/hari  untuk  5  hari  kerja.    Berdasarkan
18 Sela Nopela Milinum, “Problematikan Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenakagerjaan,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (2022): 417, https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.119.
19 Ashabul  Kahfi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2016): 60–61,
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
20 Anggraeny  dan  Hidayah,  “Keabsahan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dengan  Konsep  Remote Working Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja.”
21 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  No  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 145–46, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
wawancara dengan pekerja dari perusahaan A, pada perjanjian mereka tercantum jam  kerja  pada  pukul  09.00  hingga  18.00  WIB,  namun  pada  praktiknya  mereka bekerja  secara  fleksibel  sesuai  dengan  target  atau deadline pekerjaannya.  Pada pekerja  dari  perusahaan  B,  mereka  mencantumkan  dalam  perjanjian  kerja  pada pukul  09.30  hingga  17.00  WIB,  namun  pada  praktiknya  mereka  bekerja  secara fleksibel dengan waktu yang tidak menentu.
Menurut John, fleksibel dalam skema jam kerja yaitu pekerja mampu untuk menentukan  jam  kerja  dengan  fleksibel,  jadi  para  pekerja  dapat  mengatur  jam kerja  sesuai  dengan  keadaan  mereka.  Menurut  Carlson,  fleksibilitas  kerja merupakan  suatu  kebijakan  yang  ditentukan  oleh  perusahaan  terkait  pengaturan dalam pemilihan tempat dan waktu untuk bekerja. 22 Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara  diatas  dan  pendapat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pekerja  yang melakukan remote  working ini  dapat  menentukan  jam  kerjanya  sendiri  namun tugas  yang  harus  dikerjakan  tetap  harus  diselesaikan  sesuai deadline yang diberikan.
Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan  Kerja  menyatakan  bahwa  perusahaan  “sektor  usaha  atau  pekerjaan tertentu”  dapat  menerapkan  waktu  kerja  kurang  dari  ketentuan  pada  undang- undang  dengan  salah  satu  karakteristiknya  yaitu  “waktu  kerja  yang  fleksibel”, dimana  dalam  bagian  penjelasan  atas  Pasal  23  ayat  (2)  peraturan  tersebut menjelaskan  bahwa  “waktu  kerja  fleksibel”  adalah  “waktu  kerja  yang  memberi lebih banyak kebebasan kepada pengusaha dan pekerja/buruh dalam mengatur jam kerja”.  Lebih  lanjut  pada  bagian  penjelasan  atas  Pasal  23  ayat  (3)  Peraturan tersebut  dijelaskan  bahwa  “maksud  dari  “sektor  usaha  atau  pekerjaan  tertentu” antara  lain  usaha  energi  dan  sumber  daya  mineral  pada  daerah  tertentu,  sektor usaha  pertambangan  umum  pada  daerah  operasi  tertentu,  kegiatan  usaha  hulu minyak  dan  gas  bumi,  sektor  agribisnis  hortikultura,  dan  sektor  perikanan  pda daerah  operasi  tertentu” . Jika  melihat  pada  klasifikasi  bidang  usaha  dalam pengertian tersebut, banyak perusahaan  yang tidak termasuk dalam bidang usaha atau  pekerjaan  tertentu  seperti  yang  disebutkan  diatas.  Dimana  bidang  usaha lainnya  juga  telah  menerapkan remote  working ini  untuk  karyawannya  termasuk pekerja  dari  perusahaan  A  dan  pekerja  dari  perusahaan  B  yang  telah diwawancarai.
Ketiga,  terkait  mekanisme  dan  upah  lembur,  dalam  Pasal  78  UU Ketenagakerjaan  sebagaimana  diubah  ketentuannya  dalam  UU  Ciptaker menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja melewati waktu yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang  wajib  membayar  upah  lembur  yang  mana harus  ada  persetujuan  dari  pekerja  serta  waktu  kerja  lembur  hanya  dapat
22 Sang  Putu  Dimas  Adhitya  dan  A.A.Ngr.  Oka  Suryadinatha  Gorda,  “Pola  Stres  Pada  Remote Workers,” Jurnal Media Bina 15, no. 12 (2021): 5776,
https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i12.1149.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
diterapkan paling lama 4 jam/hari  dalam dan 18 jam/1 minggu. Fleksibilitas jam kerja  pekerja  yang  melakukan remote  working ini  maka  akan  sulit  dalam mekanisme  penghitungan  upah  lembur  berdasarkan  waktu  mereka  bekerja. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pekerja  dari  perusahaan  A  tidak  terdapat  waktu lembur dalam perusahaannya, begitu pun dengan pekerja dari perusahaan B tidak memiliki waktu lembur jika dalam hari kerja, namun terdapat upah tambahan jika pekerja melakukan pekerjaannya di hari sabtu atau minggu.
Keempat, terkait fasilitas perusahaan, dalam Pasal 100 UU Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  perusahaan  wajib  menyediakan  dan  memberikan  fasilitas kesejahteraan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  pekerja  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  perusahaan.  Adanya  fasilitas  kesejahteraan diharapkan  pekerja  dapat  dengan  maksimal  dalam  melaksanakan  pekerjaannya sehingga  adanya  timbal  balik  perusahaan  dengan  pekerja.  Kesejahteraan  bukan hanya dilihat dari upah saja melainkan adanya bentuk pemberian fasilitas lainnya seperti toilet, kantin, fasilitas ibadah dan lain-lainnya. 23
Saat  melaksanakan  sistem remote  working ini,  pekerja  melaksanakan pekerjaannya dengan tidak berada di kantor atau tempat kerja melainkan dari jarak jauh,  dengan  begitu  pekerja  yang  melakukan remote  working tidak  dapat menggunakan  fasilitas  seperti  yang  disebutkan  diatas.  Mereka  bekerja mengandalkan  dengan  alat  komunikasi  dan  teknologi  seperti  laptop,  komputer atau smartphone. Alat  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  fasilitas  oleh  perusahaan karena  sifatnya  yang  dapat  menunjang  pekerjaan.  Wawancara  yang  dilakukan dengan pekerja dari perusahaan A, ia tidak mendapatkan fasilitas fisik yang dapat menunjang pekerjaanya  melainkan mendapatkan  tunjangan berupa kuota internet yang  diisikan  ke  dalam smartphone milik  pekerja  tersebut.  Pekerja  dari perusahaan  B  pun  tidak  mendapatkan  fasilitas  fisik  tersebut,  namun  pekerja tersebut  dapat  meminjam  laptop  milik  perusahaan  jika  dinilai  pekerjaannya penting  untuk  menggunakan  laptop  milik  perusahaan.  Masih  kurangnya perusahaan-perusahaan  dalam  pemberian  fasilitas  kesejahteraan  untuk  pekerja yang menerapkan remote working.
Kelima, terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan  perlindungan  terkait  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Begitu  pun dengan  pekerja  yang  melakukan remote  working, mereka  mempunyai  hak terhadap hal tersebut. Sistem dari remote working yang mana pekerja tidak berada di kantor saat bekerja dan dapat bekerja dimana saja, tidak menutup kemungkinan pekerja  mengalami  suatu  kejadian  seperti  bekerja  hanya  duduk  tidak  beralas sehingga  dapat  menyebabkan  sakit  pada  tulang  ekor  pekerja,  berpotensi mengalami  gangguan  otot,  di  depan  laptop  seharian  yang  berdampak  terhadap
23 Welsen Kandarani, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja,” Jurnal Education and development 8, no. 2 (2020): 193.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
kesehatan  mata  hingga  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  kecelakaan  saat pekerja menuju café atau tempat lain untuk melakukan remote working. 24
Adanya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan lembaga pemerintah dalam menjalankan  peran  sebagai  perwujudan  perlindungan  keselamatan  kerja  dan kesehatan  kerja  di  Indonesia.  Salah  satu  programnya  yaitu  jaminan  kecelakaan kerja  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  44  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian. Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  lingkup  dari  jaminan  kecelakaan  kerja meliputi kecelakaan dan sakit karena kerja yaitu jika adanya kecelakaan pada saat di  perjalanan  ke  tempat  kerja,  saat  di  tempat  kerja  hingga  di  perjalanan  pulang dari  tempat  kerja. 25 Namun,  pekerja  yang  melakukan remote  working dapat bekerja  di  mana  saja  tanpa  adanya  tempat  kerja  tertentu  atau  menetap.  Saat  ini pemerintah belum mengatur terkait hal tersebut sehingga belum adanya kepastian hukum apakah tempat-tempat tertentu tersebut seperti café, rumah, working space atau  yang  lainnya  dapat  disetarakan  dengan  tempat  kerja  yang  tercantum  dalam undang-undang yang ada.
Hukum di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan kepada pekerja yang melakukan remote working sehingga pemerintah harus dapat mengakomodir perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebagai tindakan yang bersifat preventif. 26 Perlindungan  hak-hak  tersebut  juga  harus  selalu  memperhatikan kebutuhan  dan  perkembangan  dari  dunia  usaha. 27 Pembentukan  hukum  dalam bidang  ketenagakerjaan  yang  komprehensif  sangat  penting  dan  dapat  berguna untuk  melindungi  pekerja  baik  dari  perlindungan  sosial,  perlindungan  ekonomis, serta  perlindungan  teknisnya. 28 Kepada  pekerja  yang  melakukan remote  working dapat  dipertegas  terkait  hak-hak  pekerja  dan  kewajiban  perusahaan  yang melaksanakan remote  working dari  mulai  dari  klausul  wajib  yang  harus  terdapat dalam perjanjian kerjanya, waktu atau jam kerja, mekanisme adanya upah lembur, fasilitas  yang  wajib  diberikan  perusahaan,  serta  keselamatan  dan  kesehatan pekerja agar mereka mempunyai hak yang adil dengan pekerja pada umumnya.
24 Valerieo Ezra Hutagalung, “Kecelakaan Kerja yang Dialami Pekerja yang Sedang Dalam Keadaan Work From Home,” Jurist-Diction 4, no. 2 (2021): 781,
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25789.
25 Ngabidin  Nurcahyo,  “Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan  Perundang- undangan di Indonesia,” Jurnal
Cakrawala
Hukum 12, no. 1 (2021): 76,
https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.
26 Agung  Kristyanto  Nababan  et  al.,  “Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang  Pesangon  Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 323, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
27 Hetiyasari  Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  332, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
28 Mohammad Ilyas, “Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak Pada Perselisihan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 109, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.866.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
3.2 Perlindungan  Hukum  Pekerja  yang  Melakukan Remote  Working di Negera Lain
Di  perusahaan  berbagai  negara  saat  ini  sudah  banyak  yang  menerapkan remote  working. Banyak  negara  yang  sudah  mengkaji  maupun  sedang merencanakan  bagaimana  perlindungan  hukum  ataupun  payung  hukum  terkait remote working di negaranya. Beberapa negara tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Pengaturan Remote Working di Rusia Di negara Rusia, pengaturan terkait remote working pertama kali pada tahun 2013  terdapat  dalam Russian  Labor  Code (LC  RF)  yaitu  bab  49.1  tentang pengaturan  ketenagakerjaan  pekerja  jarak  jauh.  Bab  ini  mengatur  secara  khusus mengenai perektutan dan pemecatan pekerja jarak jauh, keselamatan kerja, waktu kerja  serta  waktu  istirahat. 29 Pekerja  yang  melakukan remote  working diberikan sejumlah  pengecualian  dari  aturan  umum  yang  berlaku.  Mereka  diizinkan  untuk mengatur jam kerja dan waktu istirahatnya sendiri. Selain itu, diatur pula tentang penggunaan  berbagai  peralatan  untuk  menunjang  pelaksanaan remote  working yang disediakan oleh perusahaan. 30
Adanya  Pandemi  Covid-19,  banyak  pekerja  dan  perusahaan  yang  beralih menggunakan  sistem remote  working ini.  Namun  regulasi  yang  ada  belum memberikan  aturan  khusus  dalam  situasi  seperti  ini,  sehingga  pada  8  Desember 2020,  bab  49.1 Russian  Labor  Code (LC  RF)  diamandemen  dengan  Undang- Undang  Federal  No.  407  tentang  Regulasi Remote  Working . 31 Definisi  dari Remote working terdapat dalam Pasal 312.1 Russian Labor Code (LC RF), bahwa remote  working adalah  kinerja  fungsi  tenaga  kerja  yang  ditentukan  oleh  kontrak kerja  di  luar  lokasi  pemberi  kerja,  cabangnya,  kantor  perwakilan,  unit  struktural terpisah lainnya (termasuk yang terletak di area lain), di luar tempat kerja, wilayah atau  fasilitas  yang  tidak  bergerak,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  di  bawah kendali  pemberi  kerja,  dengan  ketentuan  bahwa  informasi  dan  telekomunikasi digunakan  untuk  melakukan  fungsi  pekerjaan  ini  dan  untuk  berinteraksi  antara pemberi  kerja  dan  karyawan  mengenai  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  kinerja jaringan, termasuk internet, dan jaringan komunikasi publik. 32
Adanya  revisi  tersebut  memberikan  konsep  yang  luas  terkait remote working yang mana tidak hanya bekerja dari rumah saja namun para pekerja dapat bekerja di luar kantor. Selain itu terdapat 3 (tiga) jenis remote working , yaitu:
29 Nikita Lyutov dan Ilona Voitkovska, “Remote Work And Platform Work: The Prospects For Legal Regulation
In Russia,” Russian Law Journal 9, no. 1 (2021): 88,
https://doi.org/https://doi.org/10.17589/2309-8678-2021-9-1-81-113.
30 Elena  Gerasimova,  Tatiyana  Korshunova,  dan  Daria  Chernyaeva,  “New  Russian  Legislation  on Employment of Teleworkers: Comparative Assessment and Implications for Future Development,” Russian Law:  Conditions,  Perspectives,  Commentaries ,  no.  2  (2017),  https://doi.org/DOI:  10.17323/2072- 8166.2017.2.116.129.
31 Olga  Chesalina,  “The  Reform  Of  Remote  Work  In  Russia,” Comp. Labor Law  & Pol’y Journal, Dispatch , no. 33 (2021): 1–4.
32 Natalya Mikhailovna Salikov dan Elena Maratovna Batukhtina, “Problems of Legal Regulation of Distance  and/or  Remote  Labor:  Pandemic  Testing,”  in Proceedings  of  the  XIV  European-Asian  Law Congress  “The  Value  of  Law”  (EAC-LAW  2020),  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research , 2020, 352.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
a. Kerja jarak jauh yang permanen.
b. Kerja  jarak  jauh  sementara  yaitu  ketika  kerja  jarak  jauh  tidak  melebihi  enam bulan.
c. Pekerja jarak jauh bergantian yaitu ketika pekerja dapat bergantian antara kerja jarak jauh dengan bekerja ditempat/kantor ( Hybrid Working). 33
Sebelum  adanya  amandemen  tersebut,  aturan remote  working hanya  mengatur terkhusus untuk permanent teleworking (pekerja jarak jauh yang permanen).
2. Pengaturan Remote Working di Spanyol
Pada  awalnya  di  tahun  1980,  Spanyol  telah  mengatur  kontrak  kerja  untuk pekerja  rumahan  dalam  pasal  13 the  Spanish  Workers’Statute yang  mana pengaturan  tersebut  dipahami  sebagai  pengaturan  kontrak  kerja  yang  sasaranya adalah  wanita  dengan  tanggung  jawab  keluarga.  Aturan  tersebut  diubah  di  tahun 2012  menjadi  Undang-undang  No.  3  tahun  2012  yang  mana  untuk  mengatur pekerjaan  jarak  jauh  yang  dilakukan  melalui  penggunaan  teknologi  inovatif meskipun aturan tersebut dalam praktiknya masih sama. 34
Akibat  menyebarkan  virus Covid-19 di  Spanyol, pemerintah  Spanyol  ingin melindungi  para  pekerja  dengan  mengeluarkan Royal  Decree-Law No.  28/2020 (RDL)  terkait remote  working. Dalam  aturan  tersebut,  terdapat  3  (tiga)  jenis remote working yaitu sebagai berikut:
a. Remote  working /distance  work,  yaitu  aktivitas  kerja  dilakukan  di  rumah pekerja atau di tempat mana saja pilihan pekerja.
b. Teleworking ,  yaitu  pekerja  jarak  jauh  yang  dilakukan  sebagian  besar  melalui komputer dan sistem telekomunikasi.
c. Work  in  person ,  yaitu  pekerjaan  yang  dilakukan  di  tempat  kerja  atau  tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan. 35
RDL  direvisi  dengan  sedikit  perubahan  menjadi  lebih  luas  dan  digantikan dengan  Undang-undang  No.  10  tahun  2021  pada  9  Juli  tentang remote  working. Pasal  2  undang-undang  tersebut  mendefinisikan  pengertian  dari remote  working sebagai suatu cara mengatur pekerjaan dengan disediakan dirumah pekerja atau di tempat pilihan mereka. Aturan ini pula diatur terkait perjanjian kerja antar pekerja dengan perusahaan berupa klausul-klausul dalam perjanjian dan persyaratan wajib yang harus disertakan dalam perjanjian kerja bagi pekerja jarak jauh. 36
Selain  diaturnya  perjanjian  kerja,  undang-undang  tersebut  mengakomodir hak-hak  pekerja  seperti  dalam  pasal  11  yang  menyatakan  bahwa  pekerja mempunyai  hak  untuk  menerima  peralatan  kerja  dari  perusahaan  dan  pasal  12 terkait  hak  yang  berhubungan  dengan  biaya  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  jarak jauh.  Ada  juga  terkait  waktu  kerja  dimana  undang-undang  tersebut  menyatakan
33 Chesalina, “The Reform Of Remote Work In Russia.”
34 Bárbara Torres García, “Spain’s Law No. 10/2021 on Teleworking: Strengths and Weaknesses,” E- Journal Of International And Comparative Labour Studies 10, no. 2 (2021): 42.
35 Radu Marin, “Implementation of Telework in the European Union,” Journal of Human Resources Management Research 2021 (2021): 8, https://doi.org/DOI: 10.5171/2021.857780.
36 García, “Spain’s Law No. 10/2021 on Teleworking: Strengths and Weaknesses.”
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
bahwa  pekerja  dapat  mengatur  fleksibilitas  jadwal  mereka  selama  pekerja  dapat membedakan  waktu  istirahat  dan  waktu  bekerja  mereka.  Perusahaan  harus melaporkan  jam  kerja  dengan  mempertimbangkan  jam  fleksibel  serta  pekerja wajib  untuk  mencatat  waktu  kerja  mereka.  Undang-undang  tersebut  juga mengatur  terkait  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  penggunaan  media  dan  lain- lainnya yang berhubungan dengan remote working. 37
3. Pengaturan Remote Working di Turki Pada Turkish Labour Act No. 4857 amandemen tahun 2016, remote working sebagai  salah  satu  metode  alternatif  bagi  para  pekerja.  Peraturan  ini  disebutkan bahwa  pekerjaan  dapat  dilakukan  di  luar  tempat  kerja  dengan  mencantumkan definisi  dari remote  working .  Pasal  14  Undang-undang  tersebut  mendefinisikan remote  working sebagai  suatu  hubungan  kerja  dengan  adanya  perjanjian  kerja yang  dibuat  secara  tertulis  berdasarkan  prinsip  pekerjaan  pekerja  dilakukan  di rumah atau di luar tempat kerja dengan alat komunikasi teknologi dalam lingkup perusahaan. 38 Sama halnya dengan Rusia dan Spanyol, Turki pun terkena dampak dari  adanya  Pandemi  Covid-19  terkhusus  dalam  bidang  ketenagakerjaan. Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Jaminan  Sosial  Pemerintah  Turki  mengeluarkan peraturan  khusus  terkait remote  working pada  1  Maret  2021  dengan  sebutan Remote  Work  Regulation (RWR) . Dalam  RWR  ini,  mencakup  beberapa  hal, seperti sebagai berikut:
a. penataan tempat kerja (Pasal 6 RWR);
b. bahan dan alat kerja (Pasal 7 RWR);
c. menutupi biaya produksi (Pasal 8 RWR);
d. menentukan waktu kerja (Pasal 9 RWR);
e. komunikasi antara pekerja dan pengusaha (Pasal 10 RWR);
f. perlindungan data (Pasal 11 RWR); dan
g. kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 12 RWR). 39
Pada  RWR  juga  terdapat  aturan  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  kerja pekerja remote  working dapat  dilakukan  sejak  dengan  kontrak remote  working atau  bisa  juga  melalui  kesepakatan  antara  perusahaan  dan  pekerja  dalam mengubah  kontrak  biasa  menjadi  kontrak remote  working. 40 Dikeluarkannya aturan  ini  membuat  pekerja  mempunyai  perlindungan  hukum  yang  jelas  dalam melakukan pekerjaan dengan sistem remote working.
Berdasarkan beberapa negara diatas, mereka telah mempunyai aturan terkait remote  working sebelum  adanya  Pandemi  Covid-19,  yang  mana  terdapat perubahan  setelah  munculnya  Pandemi  Covid-19  ini  dengan  mengatur  terkait
37 García.
38 Ozgur Oguz, “Teleworking Conditions In Turkish Labour Law,” in Theory And Practice: Problems And  Prospects,  International  Scientific-Practical  Conference (Lietuvos  sporto  universitetas,  Kaunas, Lithuania, 2021), 33.
39 Ceren Kasım, “Remote Work and Domestic Violence Against Women,” Russian Journal of Labour & Law 12 (2022): 287, https://doi.org/https://doi.org/10.21638/spbu32.2022.124.
40 Kasım.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
remote  working yang  lebih  komprehensif.  Berbeda  dengan  Indonesia  dimana masih belum terdapat  aturan khusus mengenai remote working seperti di negara- negara tersebut. Dilansir dari bisnis.com, menurut pakar hukum ketenagakerjaan, M. Hadi Shubhan, mengatakan bahwa remote working sudah lama menjadi tren di beberapa  perusahaan  rintisan  bahkan  sebelum  adanya  Pandemi  Covid-19  yang mana  pada  saat  ini  belum  ada  dasar  regulasi  yang  menjadi  dasar  dari remote working di Indonesia sehingga perlu adanya deregulasi seperti melalui perubahaan undang-undang  atau  perubahan  aturan  pelaksanaanya. 41 Sehingga  ketiga  negara tersebut  dapat  menjadi  acuan indonesia dalam membuat  aturan mengenai remote working namun  tetap  memperhatikan  terkait  kebutuhan  serta  hak-hak  pekerja  di Indonesia.
4. PENUTUP
Belum  ada  pengaturan  yang  khusus  di  Indonesia  terkait remote  working. Sedangkan  di  beberapa  negara  sudah  banyak  yang  menerapkan  sistem remote working ini  dan  telah  mempunyai  aturan  terkait remote  working dari  beberapa tahun  yang  lalu  hingga  banyak  mengalami  perubahan  atau  amandemen disesuaikan  dengan  kondisi  negaranya  masing-masing.  Perlu  adanya  perubahan dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan/atau  UU  Cipta  Kerja  ataupun  penambahan peraturan  di  bawah  undang-undang  yang  dapat  mengatur  secara  khusus  terkait remote  working agar  perusahaan  yang  memberlakukan  dan  pekerja  yang menerapkan remote  working ini  dapat  perlindungan  hukum  yang  pasti.  Aturan tersebut  dapat  mengacu  pada  negara-negara  yang  telah  mengatur  terkait remote working ,  seperti  aturan  yang  mencakup  terkait  ketentuan  klausul-klausul  standar yang wajib  ada dalam perjanjian kerja, ketentuan jam kerja  yang fleksibel  untuk semua  sektor  atau  jenis  pekerjaan,  mekanisme  jika  adanya  lembur  pada perusahaan,  fasilitas  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  pekerja,  ketentuan terkait  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  serta  ketentuan  lainnya  terkait remote working yang perlu diatur sesuai dengan kondisi pekerja dalam menerima hak-hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya,  Sang  Putu  Dimas,  dan  A.A.Ngr.  Oka  Suryadinatha  Gorda.  “Pola  Stres Pada  Remote  Workers.” Jurnal  Media  Bina 15,  no.  12  (2021):  5776. https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i12.1149.
Anggraeny,  Isdian,  dan  Nur  Putri  Hidayah.  “Keabsahan  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  Dengan  Konsep  Remote  Working  Dalam  Prespektif  Undang- Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan 5,  no.  1  (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9262.
Bayu,  Dimas  Jarot.  “Survei:  Bekerja  Jarak  Jauh  Makin  Marak  di  Indonesia  saat Pandemi Covid-19.” Databoks, 2021.
41 Gloria  Fransisca  Katharina  Lawi,  “Adaptasi  Legal  Remote  Working  Perlu  Disegerakan,” bisnis.com, 2020, https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200801/52/1273698/adaptasi-legal-remote-working- perlu-disegerakan.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-bekerja-jarak- jauh-makin-marak-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19. Chesalina, Olga. “The Reform Of Remote Work In Russia.” Comp. Labor Law & Pol’y Journal, Dispatch , no. 33 (2021): 1–4. “COVID-19: Guidance for labour statistics data collection.” International Labour Organization , 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---stat/documents/publication/wcms_747075.pdf. Dewi,  Intan  Rakhmayanti.  “Enggan  Balik  ke  Kantor?  Ini  Daftar  Startup  yang WFA Permanen.” CNBC Indonesia , 2022. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220513130004-37-338812/enggan- balik-ke-kantor-ini-daftar-startup-yang-wfa-permanen.
García, Bárbara Torres. “Spain’s Law No. 10/2021 on Teleworking: Strengths and Weaknesses.” E-Journal Of International And Comparative Labour Studies 10, no. 2 (2021): 42.
Gerasimova, Elena, Tatiyana Korshunova, dan Daria Chernyaeva. “New Russian Legislation  on  Employment  of  Teleworkers:  Comparative  Assessment  and Implications  for  Future  Development.” Russian  Law:  Conditions, Perspectives, Commentaries , no. 2 (2017). https://doi.org/DOI: 10.17323/2072-8166.2017.2.116.129.
Hetiyasari,  Hetiyasari.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas
Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 332.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Hutagalung, Valerieo Ezra. “Kecelakaan Kerja yang Dialami Pekerja yang Sedang Dalam  Keadaan  Work  From  Home.” Jurist-Diction 4,  no.  2  (2021):  781. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25789.
Ibrahim,  Johny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  3  ed.  Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Ilyas, Mohammad. “Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak Pada  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 109. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.866. Iswaningsih,  May  Linda,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Lokal  Dalam
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Omnibus  Law  Cipta Kerja.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 3 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484.
Jones,  Quinn.  “What  Is  Industrial  IoT  (IIoT)?  Definition,  Use  Cases  and Application  Examples.”  Digi,  2019.  https://www.digi.com/blog/post/what- is-industrial-iot-definition-use-cases.
Kahfi, Ashabul. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2016): 60–61. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
Kandarani,  Welsen.  “Kewajiban  Perusahaan  Terhadap  Fasilitas  Kesejahteraan Bagi  Tenaga  Kerja.” Jurnal  Education  and  development 8,  no.  2  (2020): 193.
Kasım, Ceren. “Remote Work and Domestic Violence Against Women.” Russian Journal of Labour & Law 12 (2022): 287.
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/https://doi.org/10.21638/spbu32.2022.124. Lawi,  Gloria  Fransisca  Katharina.  “Adaptasi  Legal  Remote  Working  Perlu Disegerakan.” bisnis.com, 2020. https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200801/52/1273698/adaptasi-legal- remote-working-perlu-disegerakan.
Lyutov,  Nikita,  dan  Ilona  Voitkovska.  “Remote  Work  And  Platform  Work:  The Prospects  For  Legal  Regulation  In  Russia.” Russian  Law  Journal 9,  no.  1 (2021): 88. https://doi.org/https://doi.org/10.17589/2309-8678-2021-9-1-81-
113. Marin,  Radu.  “Implementation  of  Telework  in  the  European  Union.” Journal  of Human Resources Management Research 2021 (2021): 8. https://doi.org/DOI: 10.5171/2021.857780.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum  (edisi  revisi) .  Jakarta:  Kencana Prenada Group, 2013.
Masution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju, 2008.
Milinum,  Sela  Nopela.  “Problematikan  Fleksibilitas  Outsourcing  (Alih  Daya) Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenakagerjaan.” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (2022): 417. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.119.
Mungkasa,  Oswar.  “Bekerja  dari  Rumah  (Working  From  Home/WFH):  Menuju
Tatanan  Baru  Era  Pandemi  COVID  19.” The  Indonesian  Journal  of Development Planning 4, no. 2 (2020): 128. https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119. Nababan, Agung Kristyanto, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Zaenal Arifin. “Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  323. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808.
Nilles, Jack M. “Telework: Enabling distributed organizations: Implications for it managers.” Information  Systems  Management 14,  no.  4  (1997):  7–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10580539708907069.
Nurcahyo,  Ngabidin.  “Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 12,  no.  1 (2021): 76. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781. Oguz, Ozgur. “Teleworking Conditions In Turkish Labour Law.” In Theory And Practice:  Problems  And  Prospects,  International  Scientific-Practical Conference , 33. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lithuania, 2021. Prasetyo,  Hoedi,  dan  Wahyudi  Sutopo.  “Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  Aspek Dan  Arah  Perkembangan  Riset.” Jurnal  Teknik  Industri 13,  no.  1  (2018):
17–26. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26.
Rachmawati,  Erna  Dwi.  “Reposisi  Penyediaan  Jasa  Pekerja/Buruh  Pada Perusahaan  Suatu  Tinjauan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1438 K/Pdt.Sus.PHI/2017.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):  49. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533.
Ramli, Lanny. Hukum Ketengakerjaan . Airlangga University Press, 2008.
Salikov,  Natalya  Mikhailovna,  dan  Elena  Maratovna  Batukhtina.  “Problems  of Legal Regulation of Distance and/or Remote Labor: Pandemic Testing.” In Proceedings of the XIV European-Asian Law Congress “The Value of Law”
Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho
e-ISSN : 2621-4105
(EAC-LAW  2020),  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research , 352, 2020.
Sancoko, Aan Ahmad. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan Keadilan Pancasila.” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 145–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Sinaga,  Niru  Anita,  dan  Tiberius  Zaluchu.  “Perlindungan  Hukum  Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia.” Jurnal Teknologi Industri 6 (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.35968/.v6i0.754. Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.