## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

## PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
1 Maulana Adi Tama, 2 Muhammad Wahdini
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang mediasi dalam penyelesaian perkara percerian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya Peratuaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field research) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim dan dokumentasi arsip-arsip/catatan-catatan  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif-analitik,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-empiris  dan  dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian  perkara  percerian  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  sudah  sesuai  dan  mengacu  pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Yogyakarta

## ABSTRACT
This  study  discusses  mediation  in  the  settlement  of  divorce  cases  at  the  Yogyakarta Religious  Court  after  the  enactment  of  the  Supreme  Court  Regulation  (PERMA)  Number  1  of 2016  concerning  Mediation  Procedures  in  Courts.  This  research  is  a  field  research  with  data obtained through interviews with one of the judges and documentation of archives/records at the Yogyakarta  Religious  Court.  The  nature  of  this  research  is  descriptive-analytic,  using  a  juridical- empirical approach and analyzed using qualitative methods. The results of this study are that the implementation of mediation in the settlement of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court is appropriate and refers to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts.

## Keywords: Mediation, Divorce, Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  konsep  hukum ( legal conceptual ) dimana perbuatan tersebut menimbulkan  sejumlah  hak  dan  kewajiban antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan  sumber  yang  menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan  kewajiban  suami  istri  berlangsung selama  mereka  terikat  dangan  akad,  dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya  hak  dan  kewajiban  suami  istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya, keberadaan akad menjadi penting, karena ia menjadi  dasar  membangun  suatu  rumah tangga  (Abbas,  2017).  Selain  itu,  adanya perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga yang bahagia, mawadah, dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah(Abbas, 2017).
Meskipun  di  dalam  perkawinan  itu terdapat  akad  yang  mengikat  suami  istri sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya,  serta  bertujuan  mulia,  tak  jarang di  dalamnya  terjadi  konflik.  Menurut  Miller dan  Perlman,  terdapat  dua  alasan  mengapa konflik  dalam  sebuah  perakwinan  sukar dihindari. Pertama ,  karena  setiap  individu memiliki perbedaan suasana hati dan minat. Pasangan  suami  istri  pun  sering  kali mengalami  perbedaan  tujuan  dan  tingkah laku  yang  sulit  dihindari. Kedua ,  karena adanya tekanan yang terjadi dalam hubungan pasangan  tersebut,  sehingga  menyebabkan munculnya ketegangan sewaktu-waktu
(Miller et al., 2009). Konflik tersebut, apabila dibiarkan berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara baik akan menimbulkan putusnya  hubungan  perkawinan  atau percerain.
Perceraian merupakan merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk,  dan  terjadi apabila  antara suami-istri sudah  tidak  mampu  lagi  mencari  cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan  kedua  belah  pihak.  Banyak perkawinan  yang  tidak  membuahkan kebahagian  tetapi  tidak  diakhiri  dengan perceraian  karena  perkawinan  tersebit didasari  oleh  pertimbangan  agama,  moral, kondisi  ekonomi  dan  alasan  lainnya.  Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan  dan  pembatalan  baik  secara hukum  maupun  dengan  diam-diam  dan  ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan  keluarga  (Widodo,  2014). Fenomena  percerian  pada  dasarnya  sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern  ini,  perceraian  merupakan  gejala sosial yang menunjukkan suatu
kecenderungan tertentu yang bias meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab  terjadinya  perpecahan  dalam rumah tangga (Abd al-Ati, 1977).
Al-Quran  mengingatkan  agar  perceraian sebaiknya  dihindari,  dan  diupayakan  agar tetap  dapat  dipertahankan,  karena  dampak

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
percerian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-istri,  tetapi  juga  anak-anak  mereka, bahkan  secara  lebih  luas  berdampak  juga kepada  keluarga  besar  dari  kedua  belah pihak.  Dampak  yang  dirasakan  dari percerian bukan hanya berupa hilangnya hak dan  tanggung  jawab  materiil  suami  istri, tetapi  juga  ada  kaitannya  dengan  beban psikis,  yang  akan  ditanggung  oleh  kedua suami-istri  atau  anak-anaknya.  Mengingat dampak  perceraian  sangat  besar  bukan hanya  kepada  suami  istri  dan  anak-anak, tetapi  juga  kepada  keluarga  besar  kedua belah  pihak,  maka  perceraian  sebagai alternatif  terakhir  menyelesaikan  kemelut rumah  tangga,  harus  dilakukan  melalui proses hukum (Malik, 1988).
Berdasarkan  tradisi  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia,  salah  satu  cara  untuk menyelesaian  perkara  perceraian  adalah melalui jalur peradilan ( litigasi ). Penyelesaian perkara  di  lingkungan  peradilan  pada dasarnya  bersifat adversarial  system ,  artinya mekanisme penyelesaian perkara yang ada di dalam  peradilan  terdapat  proses  saling melumpuhkan  bukti  lawan  ( optegenspraak ) dan menghasilkan penyelesaian yang bersifat menang dan kalah ( win-lose solution ) (Asnawi, 2016).  Hal  tersebut  ternyata  cenderung menimbulkan  masalah  baru,  lambat  dalam penyelesaiannya,  membutuhkan  biaya  yang mahal,  tidak  responsif  dan  menimbulkan permusuhan  di  antara  para  pihak  yang berperkara.  Sehingga  diperlukan  alternatif
penyelesaian  perkara  yang  efektif  dan efisien.
Mahkamah
Agung (MA) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya agar  proses  beracara  di  peradilan  bisa berjalan  efektif  dan  efisien,  salah  satunya dengan mengintegrasikan Mediasi (salah satu alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan)  ke  dalam  lembaga  peradilan dengan  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2008  yang kemudian  diperbarui  dengan  PERMA  No.  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan. Dengan adanya PERMA tersebut,  mewajibkan  pengadilan-pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang  menagani  perkara  perdata  untuk melakukan proses Mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan perkara.
Bagi  umat  Islam  penyelesaian  perkara perceraian  harus  dilakukan  di  Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama  mempunyai  wewenang  untuk menyelesaikan perkara perkawinan (percerian),  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  49  huruf  a  Undang-UndangNomor  3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama, bahwa “ Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan,… ”. Penyelesaian perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  dilakukan
dengan  melaksanakan  prosedur  dan  hukum acara  yang  berlaku.  Sebelum  acara pemeriksaan  persidangan  dilakukan  dan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim akan
memerintahkan keduanya melakukan mediasi. Apabila mediasi ini tidak dilakukan, maka  akan  menimbulkan  konsekuensi terhadap  putusan  hakim,  yaitu  batal  demi hukum.
Sejauh  ini,  pelaksanaan  mediasi  dalam perkara  perceraian  kesulitanya  adalah seringkali  para  pihak  sudah  melalui  tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan  berkali-kali,  sehingga  ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada  kesepakatan  antara  para  pihak  bahwa mereka  telah  sepakat  untuk  bercerai. Artinya  prosentase  keberhasilan  mediasi untuk  perkara  jenis  ini  tidak  terlalu  tinggi. Kesulitan semakin tinggi bila dalam sengketa terdapat  juga  klausul  hak  asuh  anak  serta permintaan  harta gono-gini (Hidayat,  2016).
Akan  tetapi,  tidak  menutup  kemungkinan pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian perkara  perceraian  akan  berhasil  dilakukan. Dengan  adanya  aturan  yang  baru  tentang prosedur  mediasi  di  Pengadilan  yaitu PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  tentunya akan memberikan perbaikan dalam pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan.  Sehingga pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara  perdata khususnya  percerian  dapat  berjalan  dengan
efektif  dan  tingkat  keberhasilannya  tinggi. Oleh  karena  itu,  pembahasan  tentang pelaksanan  mediasi  dalam  penyelesaian perkara  percerian  di  Pengadilan  Agama pasca  berlakunya  PERMA  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  manarik untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitik, yang  dimaksud  dengan  diskriptif  analitik  ini adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat menuturkan,  menganalisis  deduktif-induktif (Hadi,  1967).  Yaitu  menjelaskan  bagaimana pelaksanaan pelaksanaan dalam penyelesaian Perkara  Percerian  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta  pasca  dikeluarkannya  Perma Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  kemudian  dianalisa dengan pendekatan yuridis-empiris . Penelitian yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan yuridis-empiris berarti  penelitian  yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan,  kemudian  menghubungkannya dengan  teori  atau  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengertian Mediasi
Secara etimologi ,  istilah  mediasi berasal  dari  bahasa  Latin, mediare yang berarti  di  tengah.Makna ini  menunjuk  pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa antara  para  pihak.Berada  di  tengah  juga bermakna  mediator  harus  berada  pada posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam menyelesaikan  sengketa.Ia  harus  mampu menjaga  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2017).
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  kata  mediasi  diartikan  sebagai proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai penasihat  (Nasional,  2008).  Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia  mengandung  tiga  unsur  penting. Pertama ,  mediasi  merupakan  proses penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa yang  terjadi  antar  dua  pihak  atau lebih. Kedua ,  pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian  sengketa  adalah  pihak-pihak yang  berasal  dari  luar  pihak  yang bersengketa. Ketiga ,  pihak  yang  terlibat dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut bertindak  sebagai  penasihat  dan  tidak memiliki  kewenangan  apa-apa  dalam pengambilan keputusan (Abbas, 2017).
Menurut  Syahrizal  Abbas,  penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan ( etimologi ) lebih menekankan  pada  keberadaan  pihak  ketiga yang  menjebatani  para  pihak  bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.
Penjelasan ini amat penting guna
membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya seperti  arbitrase,  negosiasi,  adjudikasi  dan lain-lain.Penjelasan  kebahasaan  ini  masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan  secara  konkrit  esensi  dan kegiatan  mediasi  secara  menyeluruh.  Oleh karenanya,  perlu  dikemukakan  pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan  para  ahli  resolusi  konflik (Abbas, 2017).
Secara terminologi ,  para  ahli  resolusi konflik  memberikan  pengertian  mediasi beragam,  sesuai  dengan  sudut  pandangnya masing-masing. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak ( imparsial ) bekerja sama  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk  membantu  mereka  memperoleh kesepakatan  perjanjian  yang  memuaskan. Menurut  Folberg  dan  Taylor,  mediasi adalah  suatu  proses  dimana  para  pihak dengan  bantuan  seseorang  atau  beberapa orang,  secara  sistematis  menyelesaiakan permasalahan  yang  disengketakan  untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian  yang  dapat  mengakomodasi kebutuhan  mereka  (Nugroho,  2009). Menurut  Christopher  W  Moore,  mediasi adalah  intervensi  terhadap  suatu  sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima,  tidak  berpihak  dan  netral  yang tidak mempunyai kewenagan untuk
mengambil  keputusan  dalam  membantu para  pihak  yang  berselisih  dalam  upaya mencapai  kesepakatan  secara  sukarela dalam  penyelesaian  permasalahan  yang disengketakan.
Selain  pendapat  para  ahli  di  atas,  di dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Perma  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  juga  dijelaskan  mengenai pengertian  mediasi.  Menurut  Perma  ini, yang  dimaksud  dengan  mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh Mediator.
Berdasarkan rumusan atau definisi di atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  mediasi merupakan  suatu  proses  penyelesaian sengketa  berdasarkan  asas  kesukarelaan melalui  perundingan,  dimana  para  pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga (mediator)  yang  bersifat  netral  dan  tidak memaksakan  kehendak  dalam  mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

## B. Profil  Singkat  Pengadilan  Agama Yogyakarta
1. Sejarah  Singkat  Pengadilan  Agama
Yogyakarta Pengadilan Agama Yogyakarta
merupakan  kelanjutan  dari  pengadilan serambi  milik  Kesultanan  Yogyakarta.
Pengadilan  Serambi  adalah  pengadilan yang  dilakukan  di  serambi-serambi masjid  oleh  Penghulu  yakni  Pejabat Administrasi  Kemasjidan,  Pengadilan Agama  Yogyakarta  berdiri  pada  tahun 1946,  pertama  kali  berkantor  di Pengulon  sebelah  Utara  Masjid  Besar Yogyakarta (www.payogyakarta.net).
Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan
Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  1974.  Gedung Pengadilan  Agama  Yogyakarta  dahulu terletak  di  Jalan  Sokonandi  No.  8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil  Departemen  Agama  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yang dibangun  pada  tahun  1976.  Kemudian pada  tahun  1996  Kantor  Pengadilan Agama  Yogyakarta  melaksanakan  tukar pakai gedung dengan Kanwil
Departemen  Agama  (Wisma  Sejahtera
Kanwil  Departemen  Agama  Provinsi DIY)  yang  terletak  di  Jalan  Wijilan  No.
14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda  Tut  Harsono  No.  53  Yogyakarta sampai saat ini.
2. Tugas  dan  Fungsi  Pengadilan  Agama Yogyakarta
Tugas  pokok  Peradilan  Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan  perkara-perkara ditingkat  pertama  antara  orang-orang

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
yang beragama Islam dibidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,
zakat,  infaq,    shodaqoh  dan  ekonomi syariah,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 49  Undang-Undang  Nomor  7  tahun
1989 tentang Perdilan Agama yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  tahun  2006  jo.  Undang-Undang
Nomor  50  tahun  2009.  Untuk melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,
Pengadilan  Agama  mempunyai  fungsi sebagai berikut (www.payogyakarta.net):
a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan  bagi  perkara  tingkat pertama  serta  penyitaan  dan eksekusi ;
b. Memberikan  pelayanan  dibidang administrasi  perkara  banding,  kasasi dan  peninjauan  kembali  serta administrasi perkara lainnya ;
c. Memberikan  pelayanan  administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama (Umum), Kepegawaian dan
Keuangan  kecuali  keuangan  perkara ;
d. Memberikan pelayanan penyelesaian
permohonan pertolongan pembagian  harta  peninggalan  diluar sengketa antara orang-orang beragama  Islam  serta  waarmeking akta  ke  ahli  waris  dibawah  tangan untuk pengembalian
deposito/tabungan,  pensiunan  dan sebagainya ;
e. Memberikan  tugas-tugas  pelayanan lainnya  dalam  pembinaan  hukum agama  seperti  persidangan  rukyat hilal,  pelayanan  riset/penelitian, penentuan waktu salat dan sebagainya.
3. Wilayah  Yuridiksi  Pengadilan  Agama Yogyakarta
Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan tingkat pertama memiliki wilayah hukum (yuridiksi) dalam memeriksa, menyelesaikan  dan  memutus  perkara perdata  orang-orang  Islam  meliputi wilayah  Kota  Yogyakarta  dengan  areal luas  32.500  m2  di  Provinsi  Yogyakarta. Secara  astronomis,    wilayah  Kota Yogyakarta  terbentang  antara  110° 24’19”  sampai  110°28’53”  Bujur  Timur dan  7°15’24”  sampai  7°49’26”  Lintang Selatan  dengan  ketinggian  rata-rata  114 m di atas permukaan laut
(www.jogjakota.go.id). Sedangkan,
secara  geografis  Kota  Yogyakarta memiliki  batas-bataswilayah    sebagai berikut (www.jogjakota.go.id):
a. Sebelah  utara  dengan  Kabupaten Sleman ;
b. Sebelah  timur  dengan  Kabupaten Bantuldan Kabupaten Sleman ;
c. Sebelah  Selatan  dengan  Kabupaten Bantul ;
d. Sebelah  Barat  dengan  Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
Adapun  wilayah  Kota  Yogyakarta meliputi  14  Kecamatan  dan  45 Kelurahan, yaitu :
a. Kecamatan Mantrijeron yang meliputi wilayah Kelurahan Mantrijeron,  Suryodiningratan  dan
Gedongkiwo ;
b. Kecamatan  Kraton  yang  meliputi wilayah Kelurahan Kadipaten,
Patehan dan Panembahan ;
c. Kecamatan Mergangsan yang meliputi wilayah Kelurahan Wirogunan, Keparakan dan Brontokusuman ;
d. Kecamatan Ngampilan yang meliputi
Kelurahan Ngampilan dan
Notoprajan ;
e. Kecamatan Pakualaman yang meliputi wilayah Kelurahan Gunungkatur dan Purwokinanti ;
f. Kecamatan  Gondokusuman  yang meliputi  wilayah  Kelurahan  Baciro, Demangan,  Kotabaru,  Kliteran  dan Terban ;
g. Kecamatan Wirobrajan yang meliputi wilayah Kelurahan Wirobrajan, Patangpuluhan, Pakuncen ; h. Kecamatan Gondomanan yang meliputi wilayah Kelurahan Prawirodirjan dan Ngupasan ; i. Kecamatan  Tegalrejo  yang  meliputi wilayah Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener ; j. Kecamatan  Jetis  yang  meliputi wilayah Kelurahan Bumijo,
Gowongan dan Cokrodiningratan ;
k. Kecamatan Danurejan yang meliputi wilayah  Kelurahan  Tegalpanggung, Suryatmajan dan Busasran ;
l. Kecamatan Umbulharjo yang meliputi wilayah Kecamatan Semaki, Warungboto,  Pandeyan,  Sorosutan, Giwangan, Muja-Muju dan Tahunan ;
m. Kecamatan  Kotagede  yang  meliputi Kelurahan  Rejowinagun,  Prenggan dan Purbayan ;
n. Kecamatan  Gedongtengen  yang meliputi  wilayah  Pringgokusuman dan Sosromeduran.
4. Visi  dan  Misi  Pengadilan  Agama Yogyakarta
Sebagai salah satu lembaga peradilan di  tingkat  pertama  yang  bernaung  di bawah  Mahkamah  Agung  RI,  Peradilan Agama  Yogyakarta  memiliki  visi  dan misi.  Visi  Pengadilan  Agama  Yogyakarta ialah  “Terwujudnya  Pengadilan  Agama yang  Agung”.  Sedangkan  Misi  dari Pengadilan  Agama  Yogyakarta  ialah (www.payogyakarta.net):
a. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya aparatur  peradilan  agama  sehingga lebih profesional dan proporsional ;

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
b. Memberikan  pelayanan  prima  guna terwujudnya  pelayanan  peradilan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan ;
c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen  peradilan  yang  efektif dan efisien ;
d. Memberikan dan menyajikan informasi  secara  transparan,  jujur dan akuntabel ;
e. Meningkatkan citra lembaga peradilan  agama  sesuai  dengan  visi Mahkamah Agung RI.
5. Struktur Organisasi Pengadilan
Agama Yogyakarta Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di Pengadilan Agama Yogyakarta
diselenggarakan  oleh  petugas/  aparat pengadilan  yang  terdiri  dari  Ketua  dan Wakil  Ketua,  Hakim,  Panitera,  Jurusita serta Pegawai pengadilan lainnya.Berikut adalah  struktur  organisasi  petugas Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu :
Ketua (Drs. H. Bambang
Supriastoto,  SH,  MH),  Wakil  Ketua (Drs.  H.  Abd.Malik,  SH,  MSI),  Hakim (Dra.  Hj.  Maria  Ulfah,MH,  Hj.  Sri Murtinah,  SH,  MH,  Dra.  Hj.  Farchanah Muqoddas, M.Hum, Hj. Juharni, SH, MH, Drs.  Sucipto,  MSI,  Drs.  H.  Muthohar, SH,  MH,  Drs.  H.  M.  Amir  Arifin,  MH, Dra.Hj.  Siti  Baroroh,  MSI,  Drs.  H.  M. Hasany  Nasir,  SH,  MH,  Drs.  H.  M. Ubaidillah,  MSI,  Dra.  Hj.  Noor  Emy
Rohbiyati, SH, MSI, Drs. H. Nashruddin Salim,  SH,  MH,  Drs.  Abu  Aeman,  SH, MH,  Drs.  Achmad  Arifin,  Drs. Rusliansyah, SH, Drs. Sultoni, MH,  Drs. H. Khamimudin, MH), Panitera (Ahmadi, SH),  Wakil  Panitera  (Drs.  Mokh. Udiyono),  Panitera  Muda  Hukum  (Hj. Tati  Kusmiati,  SH),  Panitera  Muda Gugatan  (Mokhamdan,  SH),  Panitera Muda  Permohonan  (Subarman,  SH), Panitera  Pengganti  (Drs.  Muhamad Nuryadin,  MSI,  Rosiati,  S.Ag,  Dra. Muslimah  Prasetyowati,  Hj.  Yusma Dewi,  SH,  Bairotul  Wasimah,  SH, Rahmawati,  S.Ag, Nanik  Naje’miah,  SH , Muhamad  Sayhon,  SH),  Jurusita  (H.
Ahmad  Mashuri,  SH,  MSI  dan  Hj. Sugiyem,  SH),  Jurusita  Pengganti(Abu Bakar  Kia,  Ade  Ayu  Damayanti  Wijaya Astuti,  Fajar  Fauzani,  SHI,  Nanang Andrianto,  ST,  Rita  Listiyanti,  SE,  Fina Nuriana,  SHI),  Sekretaris  (Sudarinto, SH),  Kasub.  Bag.  Kepegawaian  dan Organisasi  Tata  Laksana  (Aini  Fauziyah, SH),  Kasub.  Bag.  Umum  dan  Keuangan (Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH), Kasub. Bag.  Perencanaan,  Teknologi  Informasi dan  Pelaporan  (Suharjana,  SH),  Staf Pelaksana (Sri Sumaisaroh, S.Ag, Nirwana,  Henny  Widiastuti,  SE,  Erwati, SH,  Novialita  Pitaloka,  ST,  Puji  Astuti, S.Ag, Lenny Legawati, A.Md).
6. Daftar  Mediator  di  Pengadilan Agama Yogyakarta
Sebagai salah satu upaya mendukung dan  memfasilitasi  proses  mediasi  di pengadilan  dan  berdasarkan  Keputusan Ketua  Pengadilan,  Pengadilan  Agama Yogyakarta  telah  menyediakan  daftar nama  mediator  yang  terpampang  pada dinding  di  depan  salah  satu  ruang pengadilan. Adapun medator yang ada di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  ada  dua macam mediator, yaitu Mediator Hakim dan Mediator BP4/Advokad/Non Hakim. Berikut  adalah  daftar  nama-nama mediator  yang  ada  di  Pengadilan Agama Yogyakarta :
Tabel 1 = Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
N
o Nama/Tempa t Tgl. Lahir Pendidi kan Terakhir Sertifikat
Mediator
1  Dr. H.
Bambang Supriastoto, SH.M.H Kediri,  09  Juli 1959 S-3, Univ. Islam Bdg 2010 No.223/8- P/BP4/XII/ 2013
Tanggal  :
08 Desember 2013 2  Drs.  H.  Abd Malik, SH,MSI Blora, 30 Desember 1959 S-2,UII Yogyaka rta 3  Dra.  Hj.  Siti Baroroh, MSI Yogyakarta, 25 Juli 1957 S-2, UII Yogyaka rta 4  Hj. Sri Murtinah, SH,MH Sleman, 12 Juni 1958 S-2,
Hukum
Ekonomi Syariah UII Yogyaka rta 5  Dra. Hj. Maria
Ulfah, M.H
Yogyakarta, 17 Juni 1953 S-2,
Hukum
UII Yogyaka rta 6  Drs. Abu Aeman, S.H,M.H Kuala Elok,
16 Agustus 1960
S-2, UNS Ek.Syari ah
7  Drs. H. Nashruddin
Salim, S.H, M.H
Pontianak,  24
Oktober 1959
S-2, UII
HTN
8  Drs. H.M.Hasany
Nasir, S.H, M.H
Blora, 24 April 1954 S-2,
UNTAG
1945 Jakarta 9  Hj. Juharni, S.H, M.H Kulon  Progo, 05 Agustus 1961 S-2, Hukum UII Yogyaka rta No. 19/bld/MA RI/2009 Tanggal  : 07 April 2009 1 0 Drs.  Sucipto, MSI Blitar, 10 Desember S-2, Hukum Bisnis Syariah,
Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
1952 UII Yogyaka rta 1 1 Drs.  Hj.  Noor Emy
Rohbiyati, S.H, MSI Jepara, 18 Januari 1955 S-2, UII MSI 1 2 Drs.  Sultoni, M.H
Tegal, 05 Februari 1965 S-2,
Hukum
1
3 Dra.Hj.Farcha nah Muqoddas, M.Hum Yogyakarta, 01 Juni 1957 S-2,
Hukum
Bisnis IBLAM, Jakarta
1
4 Drs. Rusliansyah, S.H Balikpapan, 18 Juli 1964 S-1, Syariah 1 5 Drs.
Khamimudin, M.H
Brebes, 14 Februari 1964 S-2, Fak. Hukum UMI Makasar 1 6 Drs.  Achmad Arifin Semarang, 31 Agustus 1955
S-1,UII Syariah 1 7 Drs. H.
Muthohar, S.H, M.H Bantul, 17 Mei 1955 S-2, Fak. Ilmu Hukum UMK, Kudus 1 Drs. H.M. S-2,
8  Amir Arifin,
M.H
Surakarta,  29 September 1953 Ilmu
Hukum
UNS Surakart
a
1 9 Drs.  H. M. Ubaidillah, MSI Gresik, 11 Agustus 1953 S-2, UII
Bisnis
Syariah No.194/8- P/BP4/VII/ 2016 Tanggal  : 21 Juli 2016
Dari Tabel  1 ,  dapat  diketahui  bahwa jumlah  mediator  hakim  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  ialah  19 (sembilan  belas)  orang,  dan  yang  sudah mempunyai  sertifikat  mediator  ada  3  (tiga) orang.
Tabel 2 = Daftar Mediator BP4/Advokad/Non Hakim
N o Nama Pe ndi dik
an Sertifika t
Mediasi Ket era ng an 1  H. Nur Ahmad
Ghazali,
S.Ag.,
MA Tegal, 03 Novembe r 1972
S-2  No.19/8 P/BP4/XI /2010 Tanggal
: 25-11-
2010 BP 4
2  Hj. Wuri
Astuti Syamsud in SL TA No. 227/8- P/BP4/XI I/2013 BP 4
Palemba ng, 26 April 1958
Tanggal : 27-12-
2013 3  Dra. Mariatun
Solikhan Bantul,
31 Mei
1963
S-1 No.
227/8- P/BP4/XI
I/2013 Tanggal
: 27-12- 2013 BP
4
4  Roy Al Minfa, S.H, M.H Bengkulu , 09 Septemb
er 1989 S-
2,
UII 20
13
No. 010/IICT
/TFP/IV/
2015
Tanggal : 15-05- 2015 Ad vok ad 5  Erlan Nopri, S.H, M.Hum.
Baturaja,
26 Novembe r 1977
S-2 No. 1039/PM N/LXIV/2 015 Tanggal : 11-01-
2015
Ad vok ad 6  Dra. Hj. Siti Nurjanah Yogyakar ta, 30 Septemb er 1955 S-2 No. 074/8- P/BP4/II/ 2015 Tanggal :   -02- 2015 BP 4
7  Hj. Suryantin ah, SIP,
MM Yogyakar ta, 22 Desembe r 1953 S-2 No. 074/8- P/BP4/II/ 2015 Tanggal :    -02- 2015 BP 4
8  Sri Ratu Ratna Intan, S.H, M.H
Karawan g, 27 Maret 1992 S- 2,
UII
Ta hu n
20
16 No. 833/PMI/ LXXI/20 16 Tanggal : 10-02- 2016
Dari Tabel  2 ,  dapat  diketahui  bahwa jumlah  mediator  BP4/Advokad/Non  Hakim (mediator bersertifikat) yang ada di
Pengadilan  Agama  Yogyakarta  ialah  8 (delapan) orang. C.  Mediasi dalam Perkara Percerian di Pengadilan Agama

## Yogyakarta
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta  dilakukan  di  ruangan  khusus mediasi  yang  ada  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta,  yaitu  disamping  kanan  ruang sidang  III  (tiga).  Ruangan  mediasi  yang  telah disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ada dua ruangan, yang masing-masing berukuran 3x3 meter persegi (m2)
(Khamimudin, 2017).

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah sebagai berikut (Khamimudin, 2017):

## a.  Tahap Pra Mediasi
Pada  hari  sidang  pertama  yang  dihadiri oleh  para  pihak  (penggugat  dan  tergugat), majelis  hakim  akan  menjelaskan  kepada para  pihak  yang  berperkara  mengenai wajibnya  mediasi,  prosedur  dan  tahapan mediasi.  Penjelasan  mengenai  prosedur dan  tahapan  mediasi  ini  kemudian  di tuangkan ke dalam form penjelasan mediasi dan ditandatangani para pihak yang berperkara  sebagai  bukti  bahwa  para  pihak telah  mendapatkan  penjelasan  yang  cukup mengenai prosedur dan tahapan mediasi.
Selanjutnya majelis hakim akan memerintahkan  para  pihak  untuk  memilih mediator  yang  terdaftar  dalam  daftar mediator  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta. Setelah  para  pihak  memilih  mediator, majelis  hakim  akan  membuat  penetapan mediator  yang  akan  melakukan  mediasi. Kemudian ketua majelis hakim akan menunda  persidangan sampai  dengan batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  untuk memberikan  kesempatan  para  pihak  yang bersengketa  melakukan  proses  mediasi selama 30 (tiga puluh) hari.

## b.  Tahap Mediasi
Pada  tahap  ini  mediator  akan  membuat suatu  forum  untuk  mempertemukan  dan melakukan  perundingan  dengan  para  pihak yang berperkara sesuai dengan waktu yang telah  ditentukan  dan  disepakati  bersama sebelumnya.  Adapun  tempat  pelaksanaan mediasi  dilakukan  di  ruangan  khusus mediasi  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta, apabila  mediator  yang  ditunjuk  berasal  dari hakim  atau  bisa  disebut  mediator  hakim.
Namun, apabila mediator dari luar pengadilan,  maka  tempat  pelaksanaan mediasi  dapat  dilakukan  di  luar  gedung pengadilan.  Proses  mediasi  ini  dilakukan selama  30  (tiga  puluh)  hari  dan  dapat diperpanjang  selama  30  hari  lagi.  Adapun dalam  proses  mediasi  ini  akan  dilakukan pengklasifikasian  masalah,  upaya-upaya penyelesaian  yang  akan  dilakukan  dan mengatur  jadwal  pertemuan  untuk  proses mediasi yang akan datang.

## c.  Tahap Akhir Mediasi
Setelah  pelaksanaan  mediasi  selesai, mediator  melaporkan  hasil  mediasi  yang telah  dilaksanakan  bersama  para  pihak kepada  ketua  majelis  hakim  dan  apabila setelah 30 hari proses pelaksanaan mediasi masih  perlu  dilanjutkan  dan  para  pihak menghendaki  perpanjangan  waktu  mediasi, mediator  juga  harus  membuat  laporan kepada  majelis  hakim  perihal  perpanjangan waktu mediasi.
Apabila  laporan  mediator  menyatakan mediasi  berhasil,  dalam  perkara  perdata seperti  perkara  percerian,  laporan  mediator dilampiri akta perdamaian. Kemudian berdasarkan  laporan  mediator  tersebut, majelis  hakim  akan  membuat  putusan perdamaian  yang  isinya  menghukum  para pihak mentaati isi perdamaian.
Adapun  rangkuman  data  pelaksanaan mediasi  dalam  perkara  percerian  yang dihimpun dalam Rekapitulasi Laporan Mediasi  Pengadilan  Agama  Yogyakarta tahun 2016, yaitu:
N o Bulan Juml ah Perk ara Laporan Penyelesaian Perkara
Yang di Medi asi Tidak Berh asil Berh asil Gag al 1 Januari 13 8 1 0 2 Februar i 17 14 1 0 3 Maret 18 14 1 1 4 April 20 18 1 0 5 Mei 20 16 0 1 6 Juni 15 6 1 0 7 Juli 18 6 0 5 8 Agustu s 21 4 0 5 9 Septem ber 29 17 1 1 1 0 Oktober 21 12 0 1
1
1 Novem ber 23 14
1 0
1
2 Desem ber 26 19 1 0 Jumlah 241 148 8 14 D.  Analisis Terhadap Mediasi dalam  Perkara  Percerian  di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada  hakikatnya  mediasi  di  Pengadilan merupakan bentuk pelembagaan dan pengembangan
lembaga perdamaian
sebagaimana  diatur  dalam  hukum  acara perdata (Usman, 2012). Menurut Abdul Manan, cara  penyelesaian  perkara  dengan  mediasi dapat dikategorikan sebagai al- ṣulḥ
(perdamaian)  menurut  fikih  Islam  (Manan, 2016).  Adapun  dasar  hukumnya  diatur  dalam
beberpa ayat Al-Quran di antaranya pada Surat Al-Hujurat  ayat  9-10,  yaitu  : “ Jika  ada  dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah  mereka  secepatnya  bila  salah satu  diantaranya  berlaku  zalim  kepada  yang lain,  tekanlah  golongan  yang  zalim  sampai  ke jalan  Allah.  Kalau  telah  kembali,  damaikanlah dengan  cara  yang  adil  dan  benar.  Allah sungguh  suka  kepada  orang-orang  yang berlaku  adil.  Seluruh  orang  mukmin  sungguh bersaudara,  damaikanlah  antara  saudaramu dan  takwalah  kepada  Allah  agar  kamu mendapat rahmat-Nya ” (Islam, 1990).
Selain itu, anjuran perdamaian juga dijelaskan  dalam  hadis,  sebagimana  sabda Rasulullah  Saw,  yang  diriwayatkan  oleh  Abu Daud (Al-Abani, 2007):
ًلاَلاَح َمّرَح  ْوَأ اًماَرَح َّلَحَأ اًحْلُص َّلاِإ َنْيِمِلْسُمْلا َنْيَب ٌزِئاَج ُحْلُّصلا Artinya  :  “ Perdamaian  antara  kaum  muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal ”.(Al-Abani, 2007)
Hadis  di  atas  memberikan  penegasan bahwa perdamaian dalam penyelesaian sengketa  itu  hukumnya  diperbolehkan,  kecuali perdamaian  yang  menghalalkan  perkara  yang haram dan mengharamkan perkara yang halal.
Perdamaian  (mediasi)  dalam  penyelesaian perkara  percerian  di  lingkungan  Peradilan Agama,  pada  dasarnya  sama  dengan  perkara perdata lainnya, yakni mengacu pada Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat (1)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016,  yang menyebutkan bahwa: “ Semua sengketa perdata yang  diajukan ke  Pengadilan termasuk perkara  perlawanan  (verzet)  atas  putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)  maupun  pihak  ketiga  (deden  verzet)

## Maulana Adi Tama, Muhammad Wahdini. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
terhadap  pelaksanaan  putusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi, kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  Peraturan
Mahkamah
Agung Ini” (Mahkamah Agung,2016).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  merupakan  penyempurnaan  dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Proedur Mediasi  di  Pengadilan.  Sebagaimana  yang tercantum  dalam  konsideran  huruf  e  dan  f
Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan  bahwa  Perma  Nomor  1  tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan belum  optimal  dalam  memenuhi  kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi  mediasi  dalam  Perma  ini  ditekankan dalam  bentuk  kewajiban  bagi  hakim  pemeriksa untuk  memerintahkan  para  pihak  menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa perkara tidak mewajibkan  para  pihak  menempuh  mediasi, maka  apabila  diajukan  upaya  hukum,  maka pada  tingkat  banding  atau  Mahkamah  Agung dengan  putusan  sela  bisa  memerintahkan pengadilan  tingkat  pertama  untuk  melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016) (Hidayat, 2016).
Pengadilan  Agama  Yogyakarta  sebagai salah  satu  lembaga  peradilan  tingkat  I  (satu) dibawah  Mahkamah  Agung  dalam  upaya penyelesaian perkara percerian, telah memasukkan mediasi dalam proses perkaranya.  Dalam  Pelaksanaannya,  mediasi pada  perkara  percerian  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta dilakukan dengan prosedur mediasi yang  digunakan  pada  perkara  perdata  lainnya, seperti  perkara  wakaf,  perkara  waris,  dan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan
mengacu  pada  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khamimudin,  bahwa  pelaksanaan  mediasi dalam  penyelesaian  perkara  percerian  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  telah  dilakukan sesuai  dengan  prosedur  mediasi  yang  ada dalam  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## KESIMPULAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  merupakan  penyempurnaan  dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Proedur  Mediasi  di  Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran  huruf  e  dan  f  Perma  Nomor  1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan  belum  optimal  dalam  memenuhi kebutuhan  pelaksanaan  mediasi,  sehingga perlu  penyempurnaan  terhadap  peraturan Mahkamah  Agung tentang  prosedur mediasi di pengadilan.  Urgensi  mediasi  dalam  Perma  ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa  untuk  memerintahkan  para  pihak menempuh  mediasi.  Dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  mediasi dalam  penyelesaian  perkara  percerian  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  sudah  sesuai dan  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, D. R. S. (2017). Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional . Prenada Media.
Abd al-Ati, H. (1977). The family structure in Islam . American Trust Publications Baltimore, MD. Al-Abani, M. N. (2007). Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu
Daud) . Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Azzam.
Asnawi, M. N. (2016). Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Jakarta: Ull Pres . Hadi, S. (1967). Metodologi research . Hidayat, M. (2016). Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . Islam, K. U. A. (1990). Al- Qur’an dan Terjemah.
Jakarta: Asy-Syarif . Malik, V. (1988). Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance: Being a Revised and Enlarged Version of AA Qadri’s Commentary on the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 . Eastern Book Company.
Manan Abdul, “Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional  Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Pengadilan Sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam IndonesiaYogyakarta, Yogyakarta, 28 Mei 2016 Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S.
(2009). Intimate relationships . McGraw-Hill Higher Education Boston, MA. Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa . Nugroho, S. A. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Telaga Ilmu Indonesia. Usman, R. (2012). Mediasi di pengadilan: dalam teori dan praktik . Widodo, W. (2014). Faktor –Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat.
RECHTSTAAT , 8 (2).