## Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo

## Law enforcement of corporation as a performance of living environmental criminal actions in the Sidoarjo legal region
R. Dwi Kennardi Dewanto P
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: r.dwi.kennardi.dewanto-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya represif, yaitu melalui saluran penegakan hukum pidana untuk memulai penyelidikan keputusan pengadilan. Kasus yang dibahas melibatkan korporasi, sehingga sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No 32 dari 2009 sanksi yang dikenakan pada badan usaha atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan atau orang  yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam kejahatan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  berbagai  kendala  untuk  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  sebagai  pelaku kejahatan  lingkungan  di  wilayah  hukum  Sidoarjo  yang  mengakibatkan  ketidakefektifan  penegakan  hukum lingkungan,  antara  lain,  Fasilitas  hukum,  aparat  penegak  hukum,  Fasilitas  dan  fasilitas,  izin,  sistem  analisis dampak  lingkungan  (AMDAL),  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat.  Upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi  kendala  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  korporasi  terhadap  lingkungan  di  Sidoarjo  meliputi: meningkatkan  jumlah  aparat  penegak hukum,  peningkatan pengawasan  setelah pemberian lisensi,  peningkatan fungsi AMDAL sebagai alat penegakan hukum lingkungan, dan memberikan pelatihan/pelatihan kepada aparat penegak hukum yang berkonsentrasi pada hukum lingkungan.
Kata kunci : lingkungan; hukum pidana; kontrol sosial; koorporasi; penegakan hukum

## Abstract
Environmental law enforcement is conducted through a repressive effort, i.e. through criminal law enforcement channels to initiate a court decision investigation. The cases discussed involving corporations, so in accordance with article 116 paragraph (1) and (2) of LAW No. 32 of 2009 sanctions imposed on a business entity or person giving  orders  to  commit  crimes  or  persons acting  as  leaders  of  activities in crime.  The  data  analysis  methods used  in  this  study  are  qualitative  data  analysis.  The  results  of  this  study  showed  various  constraints  for  law enforcement  against  the  company  as  an  environmental  crime  perpetrator  in  Sidoarjo  which  resulted  in  the ineffectiveness  of  environmental  law  enforcement,  among  others,  legal  facilities,  law  enforcement  officers, facilities  and  facilities,  permits,  environmental  impact  Analysis  System  (AMDAL),  and  lack  of  community participation. Efforts  that  need  to be  done to  overcome law  enforcement  constraints  against  corporate  crimes against  the  environment  in  Sidoarjo  include:  increasing  the  number  of  law  enforcement  officers;  improve supervision after licensing; improving AMDAL function as an environmental law enforcement tool; and provide training/training to law enforcement officials who concentrate on environmental law.
Keywords : environment; criminal law; social control; coorporation; law enforcement

## Pendahuluan
Pada  tahun  2014,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kab.  Sidoarjo  mendeteksi  ada  57  perusahaan  di Sidoarjo  terindikasi  mencemari  lingkungan.  Dari  sekitar  57  kasus  pencemaran  yang  ditangani  BLH, beberapa  diantaranya  sudah  diperingatkan  keras.  Bahkan,  berdasarkan  proper  yang  dilakukan Kementerian  Lingkungan  Hidup,  beberapa  diantaranya  diberi  raport  merah.  Kepala  BLH  Kab. Sidoarjo Siswojo 57 kasus pencemaran lingkungan itu terjadi selama tahun 2014. Selain itu, pihaknya juga  mengawasi  perusahaan,  restoran,  home  industri  maupun  rumah  tangga  agar  jangan  sampai mencemari  lingkungan.  Saat  ini,  yang  menjadi  pengawasan  SKPR  (Kami  membentuk  Status  Kinerja Pengelolaan Lingkungan) sebanyak 27 perusahaan. Perusahaan itu terindikasi  mencemari  lingkungan
berdasarkan  hasil  uji  sampel  yang  diambil  BLH.  Selain  itu,  ada  30  perusahaan  itu  sudah  masuk pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup.
Terdapat  beberapa  kasus  pencemaran  lingkungan  yang  sudah  diproses  hukum  di  wilayah  hukum Sidoarjo.  Seperti  kasus  pada  Eddy  Iswantoro  selaku  pemilik  UD  Mulya  yang  bergerak  di  bidang perdagangan  kaleng,  alumunium,  besi,  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  operasional  usahanya. Kasus  ini  dimuat  dalam  Putusan  Nomor  673/PID.Sus/2015/PN  SDA.  Dalam  menjalankan  usahanya, melakukan  peleburan  kaleng  alumunium,  panci,  wajan  dan  kaleng  minuman  bekas,  terdakwa memperoleh  bahan  baku  dari  pengepul  besi/logam  bekas  /  rosokan.  Sisa  dari  proses  peleburan alumunium tersebut berupa cairan timah, lalu tempat peleburan diberi tekanan panas, sehingga cairan timah  keluar  berupa  butiran  hitam,  kemudian  diayak  dan  dilakukan  peleburan  kembali  hingga  yang tersisa berupa abu/serbuk (limbah) yang tidak ada kandungan timahnya.
Dalam sehari alumunium bekas yang dilebur terdakwa sekitar 800 (delapan ratus) kilogram s/d 1.000 (seribu) kilogram, dengan proses peleburan mulai jam 08.00 wib s/d 17.00 wib hari minggu libur. Abu sisa  peleburan  alumunium  (limbah)  tersebut  oleh  terdakwa  dimasukan  dalam  sak  plastik  ukuran  50 (lima  puluh)  kilogram  dan  ditaruh  dilantai  dalam  lokasi  gudang  UD  Mulya,  lalu  setelah  terkumpul sekitar 5 (lima) s/d 6 (enam) ton, limbah tersebut oleh terdakwa dijual. Ternyata ijin yang dimiliki oleh terdakwa  adalah  Usaha  Dagang  bukan  proses  peleburan  alumunium,  dan  dalam  proses  tersebut terdakwa  juga  tidak  memiliki  sistem  pengolahan  limbah.  Setelah  dilakukan  uji  Laboratorium  atas limbah  abu/serbuk  yang  dihasil  dari  proses  peleburan  alumunium  tersebut  adalah  limbah  B3  (Bahan Berbahaya  dan  Beracun)  sesuai  dengan  Sertifikat  Hasil  Pengujian  TCLP  Limbah  Padat  No. 660/882.1/2015 tanggal 22 Juli 2015. Dalam Kasus ini, majelis hakim telah memutuskan: Menyatakan terdakwa Eddy Iswanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  Lingkungan  Hidup;  Menghukum  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan denda  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
Kasus  lainnya  terjadi  pada  Udi  Hartono  yang  termuat  dalam  putusan  Putusan  Nomor  928 K/PID.SUS.LH/2016.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  dalam  Putusan  Nomor  274/Pid.Sus/2015 /PN.SDA telah memutuskan: Menyatakan terdakwa Udi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menyuruh  Melakukan  Pengelolaan  Limbah  B3  Tanpa  Ijin; Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  di  atas  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  dibayar  maka    akan  diganti  dengan  pidana  kurungan    selama  1  (satu)  bulan;  barang  bukti dikembalikan  kepada  terpidana;  dan  membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar Rp2.500,00  (dua  ribu  lima  ratus  rupiah).Putusan  ini  kemudian  dikuatkan  lagi  dengan  Putusan Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor  435/PID.SUS/2015/PT.BY.,  tanggal  22  September  2015. Terdakwa  juga  telah  mengajukan  Kasasi,  akan  tetapi  Majelis  Hakim  mengambil  keputusan  menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa UDI HARTONO tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Dua  kasus  di  atas adalah  contoh  kasus  pencemaran  lingkungan  yang  telah  diproses  secara  hukum  di wilayah  hukum  Sidoarjo.  Banyak  kasus  pencemaran  lain  yang  dalam  proses  penyelesain,  baik penyelesaian  di  lingkungan  peradilan  maupun  peyelesaian  di  luar  pengadilan.  Terhadap  kasus pencemaran  lingkungan  memang  perlu  diambil  tindakan  karena  pencemaran  lingkungan  ini  secara langsung berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan manusia. Selain contoh diatas, terdapat beberapa  kasus  lain  seperti  kejahatan  lingkungan  PT  Lapindo  Brantas  (Rosman  &  Isa,  2014). Peningkatan  perlindungan  terhadap  lingkungan  adalah  fokus  banyak  negara  pada  dekade-dekade terakhir abad kedua puluh (Shover & Routhe, 2005; Barrett & White, 2017; Cho, 2000; Greife  et al, 2015; Cohen, 1992).
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah:  a)  Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan
korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Sidoarjo? b) Kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  wilayah hukum Sidoarjo?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bertumpu  pada  pendekatan  sosio legal.  Analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif  (Moleong, 2012).  Setelah  data  terkumpul,  dilakukan  reduksi  dan  ketegorisasi  data.  Data  dianalisis  dan didiskusikan dengan teori dan studi-studi yang relevan dengan topik yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan
Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Sidoarjo Sebelum  menjelaskan  mengenai  bagaimana  penegakan  hukum  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup  di  Sidoarjo,  maka  akan  penulis  gambarkan  terselibih  dahulu  contoh  kasus  sebagai berikut:
P U T U S A N Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA Identitas terdakwa ini adalah:
Nama lengkap : Eddy Iswantoro; Tempat lahir : Sidoarjo; Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Mei 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta
Kronologis  dari kasus ini adalah terdakwa Eddy Iswantoro, selaku pemilik  UD  mulya, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan hasil antara tahun 2013 s/d 2015, atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2130 s/d 2015 bertempat di Desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk  dalam dalam hukum Pengadilan Negeri  Sidoarjo,  berwewenang  mengadili  perkara  menghasilkan  limbah  B3  dan  tidak  melakukan pengelolaan.
Sebagaimana maksud Pasal 59 Ayat (1) (setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penggelolaan  lima  B3),  yang  dilakukan  terdakwa  dengan  cara  sebagai  berkut:  1)  Terdakwa  selaku pemilik UD mulya yang bergerak di bidang perdagangan kaleng, aluminium, besi, bertanggung jawab terhadap  seluruh  operasional  usahanya;  2)  Dalam  menjalankan  usahannya,  melakukan  peleburan kaleng  aluminium,  panci,  wajan  dan  kaleng  minuman  bekas,  terdakwa  memperoleh  bahan  baku  dari pengepul  besi/logam  bekas/rosokan;  3)  Setelah  bahan  baku  tersebut  terkumpul  lalu  dilakukan  proses peleburan  yang  awalnya  aluminium  bekas  ditempatkan  di  kowi  (tempat  peleburan),  kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai aluminium cair, lalu aluminium yang sudah cair dicetak berbentuk  kotak ukuran 4  – 5 kilogram, selanjutnya dipasarkan; 4) Sisa dari proses aluminium tersebut berupa cairan timah, lalu, tempat peleburan diberi tekanan panas, sehingga cairan timah  keluar berupa butiran  hitam,  kemudian  diayak  dan  dilakukan peleburan  kembali  hingga yang  tersisa  berupa  abu/serbuk  (limbah  yang  tidak  ada  kandungan  timahnya;  5)  Dalam  sehari aluminium  bekas  yang  dilebur  terdakwa  sekitar  800  (delapan  ratus)  kilogram  s/d  1.000  (seribu) kilogram, dengan proses peleburan mulai jam 08.00 wib s/d 17.00 wib hari minggu libur. Bahwa abu sisa  peleburan  alumium  (limbah)  tersebut  oleh  terdakwa  dimasukkan  dalam  sak  plastik  ukuran  50 (lima  puluh)  kilogram  dan  ditaruh  dilantai  dalam  lokasi  gudang  UD  Mulya,  lalu  setelah  terkumpul sekitar 5 (lima) s/d 7 (enam) limbah tersebut oleh terdakwa dijual; 6) Ternyata ijin yang dimiliki oleh terdakwa  adalah  Usaha  Dagang  bukan  proses  peleburan  aluminium,  dan  dalam  proses  tersebut
terdakwa  juga  tidak  memiki  sistem  pengolahan  limbah;  7)  Setelah  dilakukan  uji  laboratorium  atas limbah  abu/serbuk  yang  dihasil  dari  proses  peleburan  aluminium  tersebut  limbah  B3  (Bahan Berbahaya  dan  beracun)  sesuai  dengan  Sertifikat  Hasil  Pengujian  TCLP  Limbah  Padat  No. 660/882.1/2015  tanggal  2  Juli  2015  ,  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  atas  kekuatan  sumpah  jabatan oleh  Wahyu  Nugroho  selaku  Manajer  Teknis  UPT  Lab.  Uji  Kualitas  Lingkungan  ,  Mengetahui  Ir. Sunarta,  MM  selaku  kepala  UPT  Lab.  Uji  Kualitas  Lingkungan,  Badan  Lingkungan  Hidup  Propinsi Jawa  Timur,  yang  menyimpulkan  terdapat  2)  parameter  yang  melebihi  baku  mutu  yang  diterapkan sesuai PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun pada lampiran IV,  yaitu  parameter  Seng  (Zn)  dan  Timbal  (Pb)  bahwa  atas  limbah  yang  kulitasnya  melebihi  baku mutu yang telah ditetapkan kemudian dibuang ke media lingkungan, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Perbuaatan terdakwa  melanggar ketentuan sebagaiman  diatur dan diancam pidana  dalam Pasal  103  jo  59  Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Penglolaan Lingkungan Hidup.
Terhadap  kasus  tersebut,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutannya  sebagai  berikut:  (1) Menyatakan  terdakwa  Eddy  Iswantoro,  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  bersalah  melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 103 jo 59 Ayat (1)  UU  RI  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  (2) Menghukum  terdakwa  Eddy  Iswantoro  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  Tahun  dan  denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; (3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sak plastik limbah B3  dimusnahkan; (4) Menetapkan terdakwa dibebani membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.500,00  (dua ribu  lima  ratus  rupiah).  Aturan  ini  tertera  dalam buku milik Arifin (2012) yang membahas tentang Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.
Setelah  mendengar  permohonan  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  Terdakwa  mohon  diberikan keringanan  hukuman  dengan  alasan  Terdakwa  mempunyai  tanggung  jawab  keluarga,  Terdakwa menyesal  dan  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Meskipun  terdakwa  telah  mengajukan permohonan  keriganan  hukuman,  jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya. Jaksa pentunt umum tetap pada tuntutannya dan juga mengajukan saksi- saksi, yaitu Roni Hadianto, Rohmat Ifantri Firdaus, Kujaini, Nusfa Muzdalifah.
Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Benar pernah datang ke tempat terdakwa 3 (tiga)  orang  dari Polres Sidoarjo dan  menanyakan kerja apa dan siapa yang punya; 2) Benar Terdakwa telah melakukan kegiatan peleburan aluminium yang diperoleh dari  pengepul  barang  bekas  yang  mengandung  aluminium  dengan  cara  membakar    barang  bekas mengandung  aluminium  sampai  mendidih  yang  kemudian  dicetak  menjadi  aluminium  batangan;  3) Sisa hasil peleburan barang bekas mengandung aluminium adalah limbah berupa serbuk/abu berwarna hitam  yang  oleh  terdakwa  dimasukkan  ke  dalam  zak  plastic  ukuran  50  kg  kemudian  diletakkan  di dekat  tempat  peleburan;  4)  Dalam  satu  hari  peleburan  bisa  menghasilkan  limbah  serbuk  /abu  sekitar 100  kg;  5)  Limbah  yang  masih  mengandung  timah  berupa  serbuk  dibeli  oleh  orang  jombang  yang katanya  dilebur  lagi;  6)  Terdakwa  tidak  mempunyai  ijin  karena  tidak  tahu  dan  tidak  tahu  bahwa limbah  yang  dihasilkan  adalah  termasuk  limbah  B3  yang  dapat  mencemarkan  lingkungan;  7) Terdakwa  merasa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya;  8)  Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang istri dan 2 (dua) anak.
Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti.  Selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  terdakwa  dapat  dinyatakan  telah  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 32 Tahun  2009,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai  berikut:  a)  Setiap  orang;  b)  Menghasilkan  limbah B3; c) Wajib melakukan pengelolaan Limbah.
Dalam  ketentuan  Pasal  103  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2009  secara  komulatif  menentukan  pula pidana denda, sehingga perlu majelis menghukum pula kepada Terdakwa pidana denda yang besarnya
akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dibawah  ini  Apabila  pidana  denda  tidak  dibayar  maka  dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.
Oleh  karena maksud  dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam  kepada terdakwa,  melainkan  juga  untuk  mendidik  terdakwa  agar  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan melakukan  hal-hal  yang  memang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  (Hamzah,  2001; Arief,  2002),  maka  selain  dengan  memperlihatkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan.  Pengadilan  menganggap  tepat  dan  adil  apabila  kepada  Terdakwa  dijatuhi  pidana bersyarat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  14  (a)  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  seperti yang  akan  disebutkan  dalam  amar    putusan  dibawah  ini,  1)  Hal  yang  menyangkut  dengan  pidana denda,  agar pelaksanaan  pidana  denda  tersebut  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  pemindanaan bersyarat,  maka  Majelis  akan  menetapkan  kapan  pelaksanaan  pidana  denda  dapat  dilaksanakan  yang rumusannya  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dibawah  ini;  2)  Oleh  karena  itu  terdakwa  tidak ditahan  dan  menurut  pendapat  Majelis  hakim  tidak  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  Terdakwa tidak ditahan; 3) Terhadap barang bukti yang disita secara sah dan diajukan di persidangan oleh karena sebagian  dari  barang  bukti  sudah  dimusnahkan  dan  hanya  disasakan  1  (satu)  zak  maka  untuk selanjutnya  dipertimbangkan  sebagai  berikut:  a)  Barang  bukti  berupa  serbuk/abu  sisa  peleburan aluminium  (limbah  B3)  yang  telah  disita,  karena  berpotensi  dapat  mencemarkan  lingkungan,  dan membahayakan  maka  wajar  apabila  dirampas  untuk  kemudian  dimusnahkan;  b)  Oleh  karena Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  kepada    Terdakwa  harus  dibebani  pula  untuk    membayar  biaya perkara;  c)  Memperhatikan,  Pasal-pasal  dalam  KUHAP,  Pasal  103,  Pasal  59  Undang-undang  no.  32 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Mengadili: 1) Menyatakan terdakwa Eddy Iswanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup;  2)  Menghukum  Terdakwa  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  dibayar, diganti  dengan  kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan hukuman  penjara  dan  denda  tersebut  tidak  usah  dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  putusan hakim  yang  menentukan  lain,  disebabkan  karena  terpidana  sebelum  masa  percobaan  selama  1  (satu) tahun  berakhir;  4)  Mentapkan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  zak  plastik  limbah  B3  dirampas  untuk dimusnahkan; 5) Membebankan kepada Terdakwa mambayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kasus  pencemaran  lingkungan  yang  diproses  hukum sampai  ke  tahapan  pengadilan  adalah  pencemaran  yang  melibatkan  limbah  B3.  Penegakan  hukum dilakukan  adalah  penegakan  hukum  pidana  (Arief,  2002).  Penegakan  Hukum  Pidana  merupakan Ultimum  remedium,  dimana  tuntutan  pidana  merupakan  akhir  mata  rantai  yang  panjang  bertujuan untuk  menghapus  atau  mengurangi  akibat-akibat  yang  merugikan  terhadap  lingkungan  hidup,  mata rantai  tersebut  yaitu:  (1)  Penentuan  kebijaksanaan,  desain  dan  perencanaan,  pernyataan  dampak lingkungan; (2) Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; (3) Keputusan administratif  terhadap  pelanggaran,  penentuan  tenggang  waktu  dan  hari  terakhir  agar  peraturan diataati;  (4)  Gugatan  perdata  untuk  mencegah  atau  menghambat  pelanggaran  pemberian  denda  atau ganti  rugi;  (5)  Gugatan  masyarakat  untuk  memaksa  atau  mendesak  pemerintah  untuk  mengambil tindakan gugatan ganti rugi; (6) Tuntutan pidana.
Penegakan  hukum  lingkungan  dengan  instrumen  pidana  sangat  penting  dalam  mengantisipasi perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  (Supriadi,  2016;  Rahmadi,  2011).  Banyak  orang  mengatakan instrumen hukum pidana sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas yang paling dahsyat dan mampu  menuntaskan  masalah  penyakit  kriminalitas  secara  total  dan  tuntas.  Suatu  ancaman  pidana tidak  akan  berarti  apa-apa  tanpa  disertai  penegakan  hukum  atas  pelanggarannya,  oleh  sebab  itu melaksanakan  ketentuan  pidana  bukan  lagi  hendaknya  sebagai  ultimum  remedium  akan  tetapi hendaknya hukum pidana digunakan sebagai premium remedium.
Hal ini juga didukung oleh salah satu Jaksa dari Kejaksanaan Negeri Sidoarjo Laysa Agastya Niratama bahwa  perlunya  tindakan  tegas  terkait  Korporasi  melihat  adanya  dampak  Lingkungan  Hidup  dari perbuatan  yang  dilakukannya.  Karena  apa  yang  telah  dilakukan  korporasi  telah  menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah (Muladi & Dwidja, 2012).
UUPLH mengatur banyak pasal tentang sanksi pidana, mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam hal ini tidak dibedakan kualifikasi perbuatan pidana karena alpa/lalai dengan sengaja. Kesemua perbuatan  yang  mencemarkan  dan  merusak  lingkungan  hidup  disebut  dengan  kejahatan  lingkungan. Ancaman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan yakni berupa pidana penjara dan denda (Moeljatno, 2002).
Kajian teoritik hukum pidana, tindak (perbuatan) pidana dapat dibedakan atas delik materil dan delik formil.  Delik  materil  dapat  dikenai  sanksi  pidana  dalam  hal  akibat  dari  perbuatan  pidana  yang dilakukan  telah  terjadi.  Sedangkan  delik  formil  perumusannya  dititik  beratkan  pada  perbuatan  yang dilarang (Moeljatno, 2002).
Apabila  dikaitkan  dengan  pelanggaran  hukum  lingkungan,  maka  ketentuan  pidana  yang  dapat dikenakan  adalah  delik  materil.  Hal  ini  disebabkan  karena,  meskipun  dampak  dari  pelanggaran  atau kejahatan  lingkungan  baru  akan  dirasakan  setelah  bertahun-  tahun  kemudian,  tetapi  yang  terpenting adalah  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  lingkungan  tersebut  telah  dilakukan.  Oleh  karena  itu  bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.
Secara  rinci,  ketentuan  pidana  dalam  UUPLH  yang  mengatur  tentang  pencemaran  limbah  B3, khususnya  limbah  Bottom  Ash.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pencemaran  limbah  bahan  berbahaya dan beracun (B3) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 102, 103, 104, 105, 106, dan 107 sebagai berikut:
Pasal  102:  Setiap  orang  yang  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 103: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 104: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal  105:  Setiap  orang  yang  memasukkan  limbah  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  c  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar rupiah).
Pasal  106:  Setiap  orang  yang  memasukkan  limbah  B3  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  d,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar rupiah).
Pasal 107: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat
(1)  huruf  b,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Beberapa  ketentuan  di  atas  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  pidana  bagi  pelaku tindak  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup.  Penegakan  hukum  khususnya  dan  penegakan  hukum lingkungan  khususnya  suatu  hal  yang  prinsip  diterapkan  adalah  keadilan,  sebab  adil  menurut  satu pihak  belum  tentu  adil  menurut  pihak  lain.  Menurut  Aristoteles  keadilan  adalah  kelayakan  dalam tindakan manusia (fairness in human action). Kelayakan merupakan titik tengah diantara kedua ujung yang ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dasar teori Aristoteles adalah prinsip persamaan. Sementara  itu  Jeremi  Bentham  menyatakan  tujuan  hukum  dalam  mewujudkan  keadilan  adalah mewujudkan kebahagian yang sebesar besarnya untuk sebanyak- banyak orang.
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan  kepada badan usaha atau orang  yang  memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak  pidana  tersebut  (Pasal  116  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup).  Ancaman  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam pasal-  pasal  UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana   tambahan   atau   tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa: a) Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh dari tindak pidana; b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan; c) Perbaikan akibat  tindak  pidana;  c)  Pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak;  d)  Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Dapat  dilihat  bahwa  sanksi  pidana  denda  pada  beberapa  kasus  di  atas  bukan  lagi  dalam  hitungan jutaan  rupiah  tetapi  dinaikkan  menjadi  standar  miliaran  rupiah.  Dalam  undang-undang  yang  baru tersebut,  juga  diatur  masalah  pertanggujawaban  pidana  bagi  korporasi,  yang  selanjutnya  dapat dikenakan  kepada  yang  memerintah  sehingga  terwujud  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan,  tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung  jawab  dibidang  perlindungan  hidup  untuk  melaksanakan  eksekusi  dalam  melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120).

## Kendala penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup
Dari  beberapa  hasil  penelitian  penulis  di  lapangan,  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  penegakan hukum  terhadap  pelaku  Korporasi.  Menurut  salah  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  beberapa kendala  antara  lain;  a)  Kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  tahu  tentang  perkara  lingkungan;  b) Perbedaan  pemahaman  apparat  penegak  hukum  dalam  penerapan  hukum  pidana  lingkungan;  c) Pembuktian  rumit;  d)  Kuatnya  backing  perkara  perusakan  lingkungan;  e)  Pertanggung  jawaban korporasi untuk mengembalikan kerugian Negara.
Kendala  diatas  menyebabkan  sedikitnya  perkara  tindak  pidana  lingkungan  yang  dilakukan  kooporasi sulit  diajukan  ke  pengadilan.  Selain  itu,  terdapat  berbagai  hambatan  penegakan  hukum  terhadap korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  wilayah  Hukum  Sidoarjo  yang mengakibatkan  tidak  efektivitasnya  penegakan  hukum  lingkungan.  Pemerintah  sudah  mengeluarkan beberapa  peraturan  perundang-  undangan  terkait  penegakan  hukum  ini,  namun  pelaksanaanya dilapangan masih ditemui beberapa kendala.
Peraturan  terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  korporasi  dalam  tidak  pidana lingkungan  hidup  antara  lain  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  maupun  peraturan pelaksana  maupun  peraturan  pendukung  yang  lain,  seperti  PP  Nomor  101  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun.  Sarana  hukum  yang  diatur  meliputi  sarana
hukum administratif, sarana hukum perdata, dan sarana hukum perdata. Ketiga sarana tersebut  dapat digunakan  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada.  Dalam  sarana  hukum  adminstratif,  aspek  pengawasan administrasi perlu dilakukan dengan ketat agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi bisa segera diketahui  dan  ditindaklanjuti. Sarana hukum administrasi ini  merupakan sarana preventif agar tidak  terjadi  pelanggaran  aturan  yang  lebih  jauh  yang  bisa  berubah  menjadi  aspek  perdata  maupun pidana.  Dalam  prakteknya,  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  di  wilayah  hukum  Sidoarjo  masih kurang  karena  kurangnya  SDM  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan perusahaan  akan  aturan  terkait  lingkungan  hidup  di  wilayah  hukum  Sidoarjo.  (Wawancara  dengan salah satu Hakim di PN. Sidoarjo dan Jaksa pada kejaksaan Negeri Sidoarjo).
Aparat  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  elemen  yang  sangat  menentukan  proses  penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Aparat penegak  hukum yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan ini meliputi: pertama, pejabat yang berwenang memberi ijin, kedua, polisi, ketiga, jaksa, keempat, hakim, kelima, pengacara/konsultan hukum (Waluyo, 1999). Banyak  kasus-kasus  kejahatan  korporasi  di  wilayah  hukum  Sidoarjo  terkendala  dikarenakan  jumlah aparat  penegak  hukum  profesional  yang  mampu  menangani  kasus-kasus  lingkungan  masih  sangat terbatas.  Disamping  itu  masalah  lingkungan  hidup  mencakup  aspek  yang  sangat  luas  dan  kompleks yang  berkenaan  dengan  berbagai  disiplin  ilmu.  Keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  aspek- aspek  lingkungan  oleh  penegak  hukum  menjadi  faktor  kendala  yang  sangat  dominan  dalam  upaya untuk  menciptakan  kesamaan  presepsi  penanganan  perkara  lingkungan.  Sementara  itu  cukup  sulit untuk  mendapatkan  aparat  penegak  hukum  yang  menguasai  berbagai  macam  pengetahuan  terkait dengan lingkungan.
Faktor  fasilitas  dan  sarana  merupakan  salah  satu  alat  untuk  mencapai  tujuan  penegakan  hukum lingkungan.  Ketiadaan  atau  keterbatasan  fasilitas  dan  sarana  penunjang  akan  sangat  mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukan dalam penanganan kasus- kasus  lingkungan  akan  melibatkan  berbagai  perangkat  berteknologi  canggih,  seperti  alat  pendeteksi pencemaran  maupun  alat-alat  di  laboratorium  yang  operasionalisasinya  membutuhkan  tenaga  yang ahli dan memerlukan dana yang tidak sedikit untuk penggunaan alat-alat tersebut.
Keberadaan  korporasi merupakan satu hal yang tidak  bisa dihindari. Korporasi merupakan salah satu entitas bisnis  yang  diperlukan  dalam pembangunan  dan perekonomian  di Indonesia. Salah satu tanda negara  maju  atau  berkembang  adalah  kegiatan  korporasi  yang  mengalami  peningkatan.  Keberadaan korporasi  juga  akan  memberikan  nilai  tambah  secara  ekonomi  kepada  pemerintah  daerah  setempat maupun  kepada  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itulah  maka  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  selalu  memberikan  dorongan  dan  kemudahan  bagi  munculnya  industri baru dan pengembangan indusrti yang sudah ada. Oleh karena itulah maka diberikan kemudahan oleh Pemerintah  Sidoarjo  untuk  perizinan  bagi  usaha  baru  ataupun  perizinan  untuk  pengembangan  usaha yang sudah ada.
Pada  sisi  yang  lain,  keberadaan  korporasi  merupakan  ancaman  terhadap  kondisi  lingkungan  hidup ketika korporasi tidak beraktivitas sesuai dengan aturan yang ada, seperti terkait pengelolaan sampah dan  Limbah  B3  nya.  Dalam  kondisi  ini  diperlukan  pegawasan  yang  ketat  terhadap  setiap  korporasi yang  ada,  akan  tetapi  karena  SDM  pengawas  terbatas  sehingga  banyak  terjadi  pelanggaran  aturan lingkungan hidup oleh korporasi yang ada.
Sistem  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  merupakan  salah  satu  persyaratan administasi yang harus dipenuhi oleh sebuah  korporasi ketika akan  melakukan aktivitas usaha terkait dengan  lingkungan.  Dalam  prakteknya,  AMDAL  lebih  mengarah  pada  penonjolan  pemenuhan ketentuan administratif daripada subtantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata  rantai  kewajiban  dalam  urusan  perizinan  dalam  suatu  usaha  atau  dipandang  sebagai  performa untuk  mendapatkan  akad  kredit  atau  izin  investasi.  Proses  transparansi  dan  mekanisme  keterbukaan dokumen  AMDAL  bagi  masyarakat  tidak  berjalan  sesuai  harapan,  bahkan  masyarakat  (yang  terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.
Setelah  korporasi menyelesaikan  AMDAL  dan  juga memperoleh  ijin usaha serta menjalankan proses produksinya,  sering  kali  korporasi  tidak  memperhatikan  kodisi  lingkungan  sehingga  ketentuan- ketentuan yang semula sudah dapat dipenuhi dalam dokumen AMDAL, dalam prakteknnya tidak bisa dipenuhi.  Dalam  kondisi  seperti  tentunya  aparat  penegak  hukum  yang  perlu  melakukan  upaya  aktif, yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap  semua  kegiatan  perusahaan  yang  ada  dan  melakukan penegakan  hukum  ketika  ada  aturan  dalam  AMDAL  yang  dilanggar.  Keterbatasan  SDM  sekali menjadi masalah dalam penegakan hukum AMDAL di wilayah Hukum Sidoarjo.
Masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum lingkungan yang setiap hari  berinteraksi  dengan  lingkungan  sehingga  mereka  mengetahui  kondisi  lingkungan.  Salah  satu skema  dalam  penegakan  hukum  adalah  adanya  masukan  atau  informasi  dari  masyarakat  tentang sebuah pelanggaran aturan lingkungan hidup oleh sebuah korporasi. Saat ini belum semua masyarakat mengetahui  aturan  hukum  lingkungan  yang  mengikat  kegiatan  korporasi  sehingga  ketika  terjadi pelanggaran  masyarakat  tidak  mengetahui.  Terkadang  ada  juga  masyarakat  yang  mengetahui  sebuah pelanggaran  hukum/  aturan  hukum  lingkungan  oleh  sebuah  korporasi,  akan  tetapi  karena  kesadaran hukum  masyarakat  masih  rendah  sehingga  mereka  tidak  acuh  terhadap  kondisi  tersebut  dan  tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

## Simpulan
Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya represif, yaitu melalui jalur hukum penegakan pidana  mulai  penyelidikan  sampai  kepada  putusan  pengadilan.  Kasus  yang  dibahas  melibatkan korporasi, sehingga sesuai  dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2)  UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan  kepada badan usaha atau orang  yang  memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak  pidana  tersebut.  Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  atas korporasi  yang  melakukan  kejahatan  atas  lingkungan  hidup  di  wilayah  Sidoarjo,  antara  lain  adalah sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan kurangnya keikutsertaran masyarakat.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  terhadap  untuk  mengatasi  kendala  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan korporasi  terhadap  lingkungan  di  Sidoarjo  diperlukan  penyuluhan  yang  intensif  kepada  masyarakat yang dapat dilakukan oleh pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan  Kebersihan Kabupaten Sidoarjo  maupun  oleh  aparat  Kepolisian  yang  membidangi  masalah  Lingkungan;  menambah  jumlah aparat  penegak  hukum;  Meningkatan  pengawasan  pasca  pemberian  ijin;  meningkatkan  fungsi AMDAL  sebagai  alat  penegakan  hukum  lingkungan;  dan  memberikan  pelatihan/  training  kepada aparat penegak hukum yang konsentrasinya pada hukum lingkungan.

## Daftar Pustaka
Hamzah A (2001) Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Waluyo B (1999) Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Arief BN (2002) Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Moleong LJ (2012) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Arifin  S  (2012)  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia.  Jakarta:  PT.
Soft Media.
Cho  BS  (2000)  Emergence  of  an  international  environmental  criminal  law?  UCLA  Journal  of Environmental Law and Policy 19 (1):11-47.
Cohen  MA  (1992)  Environmental  crime  and  punishment:  Legal/  economic  theory  and  empirical evidence  on  enforcement  of  federal  environmental  statutes.  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology 82 (4):1053 – 1108.
Barret  S  &  White  R  (2017)  Disrupting  environmental  crime  at  the  local  level:  An  operational perspective. Palgrave Communications 3 (2):32 – 43.
Greife  M,  Stretesky  PB,  Shelley  TO  &  Pogrebin  M  (2015).  Corporate  Environmental  Crime  and Environmental Justice 28 (4):327-346.
Moeljatno  (2002)  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana.  Yogyakarta: Bina Aksara.
Muladi & Dwidja P (2012) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Supriadi (2006) Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika. Shover N & Routhe (2005) Environmental crime. Crime and Justice 32:321-371. Rahmadi T (2011) Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rosman  A  &  Isa  SM  (2014)  Corporate  responbility  for  enviromental  human  rights  violence:  A  case study of Indonesia. Pertanika Journal Social Science & Humanity 22 (s):111 – 130.