Sebagai  negara  yang  menghormati  dan melindungi hak-hak warganya guna mencapai  kesejahteraan,  Indonesia  telah menetapkan  hak  asasi  individu  melalui Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  memiliki  bab khusus  tentang  HAM,  yaitu  Bab  XA. Melalui  konstitusi  ini,  negara  memberikan perlindungan  dan  jaminan  hak-hak  asasi warganya di berbagai bidang, termasuk hak untuk  hidup,  hak  kebebasan  berpendapat, dan hak-hak dalam konteks hukum.
Dalam  hal  hak-hak  terkait  dengan hukum,  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  kalau  "Setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum."  Pasal  ini menunjukkan bahwa negara punya tanggung  jawab  guna  menjamin  kalau
setiap warga negara memperoleh perlindungan  hukum  yang  adil.  Ini mencakup  hak  seseorang  untuk  menerima konsultasi  dan  pendidikan  hukum  terkait masalah  hukum  mereka,  kemampuan untuk  diwakili  dalam  proses  peradilan, dan  jaminan  bahwa  warga  negara  tidak akan diperlakukan sewenang-wenang dalam konteks hukum. Fakta di lapangan
mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  hak dalam bidang hukum tidak selalu mencapai  standar  yang  dicita-citakan dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, karena masih  banyak  masyarakat  yang  belum bisa  mengakses  perlindungan  hak  hukum dari negara. Faktor-faktor seperti kurangnya  koordinasi  di  antara  pejabat negara,  serta  ketidaksetaraan  sosial  dan ekonomi, menjadi penyebab utama

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BKBH UNRI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA PULAU PERMAI
Tengku Arif Hidayat 1 , Riau Dela Islami Putri 2 , Satrya Dirgantara 3 , Trifosa Indriani 4 , Tulus Malvin Nainggolan 5 , Angel Agnes Lovina 6 , Rindu Tesaniya Amanda 7 , M. Fadillah Zaafa Anaqi 8 , Raihannah Ulya 9 ,  Dinda Ardelia 10 , Nur Aini Nasution 11
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 E-mail : tengku.arif@lecturer.unri.ac.id (Korespondensi)
Abstract : Indonesia is a legal country that protects the rights of its citizens in the legal field. The form of embodiment of legal protection provided by the state to its citizens is Legal Aid. Legal  Aid  is  a  right  that  every  citizen  has  which  is  guaranteed  through  the  constitution, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D Paragraph (2). Legal  aid  is  intended to assist the community  in resolving the  legal problems they  face with the assistance of legal institutions or related parties who have the authority and obligation to provide legal assistance. The Pulau Permai Village Kukerta Team together with the legal aid agency BKBH (Legal Consultation and Assistance Agency) Faculty of Law, Riau University held an outreach to increase community knowledge regarding legal aid and the community's right to obtain  legal  aid. The public's  lack of knowledge about legal aid  has  led the  Kukerta team to carry out outreach activities containing material about legal aid, how to get legal aid, the conditions for getting legal aid and the forms of legal aid. The socialization activity also aims  to  resolve  legal  problems  that the  community  has  through  direct  discussions  held  with the present speakers. Regarding legal aid activities, these are regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid
Keywords: Legal Aid, Socialization, Community
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah
Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
368
mengapa  tuntutan  Pasal  28D  ayat  (1)  tidak sepenuhnya  terpenuhi.  Oleh  karena  itu, pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memastikan  hak  asasi  warga  negara  dalam ranah  hukum  terpenuhi  secara  efektif, karena  hal  ini  sangat  terkait  dengan pemenuhan  kebutuhan  dan  kesejahteraan warga negara.
Salah satu permasalahan yang muncul dalam hak hukum adalah perlindungan  hukum  bagi  warga  negara yang  kurang  mampu.  Saat  ini,  hanya kalangan  masyarakat  menengah  ke  atas yang  lebih  mudah mengakses  perlindungan hukum  karena  memiliki  akses  dan  sumber daya  ekonomi  yang  memadai  untuk menggunakan  layanan  hukum.  Sebaliknya, masyarakat kurang mampu sering menghadapi  kesulitan  dalam  mengakses hak hukum karena terbatasnya sumber daya ekonomi  dan  akses  terhadap  informasi. Untuk  mencapai  kepastian  hukum  yang merata bagi seluruh warga negara, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengimplementasikan instruksi konstitusi  mengenai  hak  atas  hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang  yang  mengatur  Bantuan Hukum,  yakni  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  yang merinci prosedur perolehan Bantuan Hukum  serta  pihak-pihak  yang  turut  andil dalam  memberikan  dan  menerima  Bantuan Hukum.
Melalui  Undang  Undang  Bantuan Hukum  ini,  diharapkan  akan  tercipta  solusi bagi ketidakmerataan dalam penegakan hak asasi  manusia  di  bidang  hukum,  yang selama  ini  menjadi  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah.  Undang-Undang ini  menawarkan  solusi  bagi  masyarakat yang kurang mampu, memungkinkan mereka  guna  memperoleh  perlindungan hukum  yang  sebelumnya  tidak  tersedia sebelum undang-undang ini ada. Sebelumnya,  tidak  ada  kebijakan  atau peraturan yang setidaknya membantu
masyarakat kurang mampu dalam memperoleh  hak  hukum  mereka.  Melalui undang-undang  ini,  pemerintah  berupaya mewujudkan hak ini.
Dalam konteks pemberian Bantuan Hukum,  Pasal  1  angka  4  UU  Bantuan Hukum menetapkan peran lembaga bantuan  hukum  sebagai alat  untuk melaksanakan  Bantuan  Hukum,  serta mengatur organisasi kemasyarakatan yang memberikan  layanan  Bantuan  Hukum sesuai  dengan  undang-undang  ini.  Hal  ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran  lembaga  bantuan  hukum  dalam menyediakan  perlindungan  hukum  dan bantuan  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu.
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) memainkan peran yang sangat aktif dalam menyediakan  layanan  Bantuan  Hukum. Menurut Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum, “LBH memiliki wewenang  untuk  melakukan  berbagai jenis tindakan, seperti menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau  melaksanakan  tindakan  hukum lainnya  bagi  penerima  Bantuan  Hukum atau  masyarakat  yang  kurang  mampu.” Dengan  kebijakan  ini,  negara  melalui LBH berupaya memberikan layanan hukum  yang  efektif  kepada  masyarakat yang  sebelumnya  tidak  terlayani  dengan baik,  dengan  harapan  mengatasi  masalah ketidakpenuhan  hak-hak  warga  negara dalam ranah hukum dan sejenisnya.
Selain memberikan Bantuan Hukum  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu,  LBH  juga  memegang  tanggung jawab  moral  untuk  memberikan  edukasi dan  pelatihan  kepada  masyarakat.  Ini dapat berupa sosialisasi yang memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang Bantuan Hukum, serta menjelaskan prosedur  untuk  mendapatkan  Bantuan Hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat  dapat  teredukasi  mengenai informasi  terkait  Bantuan  Hukum  dan bagaimana caranya mengaksesnya
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)

## METODE
Dalam  pelaksanaan  program  kerja kelompok    KKN  Bangun  Kampung  UNRI tahun  2023,  kami  telah  melakukan  alokasi tugas  kepada    setiap  anggota  kelompok sesuai  dengan  tahapan  yang  telah  kami rencanakan  sejak  saat  kami  tiba  di  lokasi. Upaya  ini  meliputi    serangkaian  langkah untuk  merespons  kebutuhan  dan  tantangan yang  dihadapi  oleh  Masyarakat  dalam menghadapi  dan  permasalahan  hukum  yang terjadi.
Tahap awal dilakukan dengan mendengarkan  dan  menganalisis  keluhan serta  tantangan  yang  dihadapi  Masyarakat dalam  menghadapi  permasalahan  hukum mereka.  .  Kami  kemudian  merumuskan langkah-langkah  tindak  lanjut  yang  relevan, dengan  fokus  pada  upaya  yang  dapat  kami lakukan  untuk  mendukung  perkembangan dan  pengetahuan  Masyarakat  mengenai hukum..  Dalam  hal  ini  kami  melihat  bahwa kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai  bantuan  hukum  secara  gratis  dan cara  untuk  mendapat  bantuan  hukum tersebut.  Setelah  menganalisis  tersebut  kami mengadakan sosialisasi guna untuk memberikan pengetahuan Masyarakat tentang  bantuan  hukum.gratis  (Prodeo). Sosialisasi  ini  meliputi  penjelasan  mengenai bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, serta persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bantuan  hukum  tersebut.  Sosialisasi  ini dipimpin  oleh  Bapak  Muhammad  A  Rauf, SH.,MH  dan  Nurrahim  Rasudin,  SH.,MH, dan  kami  secara  aktif  berkontribusi  dalam memenuhi kebutuhan pemateri serta mengkoordinir jalannya acara tersebut.
Acara  sosialisasi  Bantuan  Hukum  ini dilakukan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 di Mushollah  Hikmah  bertingkat,  Peserta  yang mengikuti  acara  sosialisasi  Bantuan  Hukum adalah  seluruh  Masyarakat  Desa  pulau permai  dan  Perangkat  Desa  Pulai    Permai. Menyelenggarakan  sesi  sosialisasi  yang melibatkan  pemaparan  oleh  pemateri  dan
interaksi  tanya-jawab  yang  terbuka  dengan masyaraakt Pulau Permai.
HASIL Persiapan
untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi observasi, pengenalan tugas, dan pembuatan materi yang diperlukan. Anggota  masyarakat  diobservasi  untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang masalah yang mereka hadapi. Tim KUKERTA  memiliki  wewenang  untuk memutuskan program yang akan dikembangkan  untuk  para  kolaborator. Setelah  kegiatan  obsevarsi  dilakukan,  tim KUKERTA  mendapatkan  kegiatan  yang sesuai  untuk  Desa  Pulau  Permai  di  bidang hukum  yaitu  Sosialisasi    Bantuan  Hukum. Kegiatan  ini    dilakukan  untuk  memberikan pengetahuan  bantuan  hukum  kepada  mitra mengenai  penyelesaian  kasus  hukum  yang sedang  mitra  hadapi  dengan  bantuan  dari Lembaga hukum terkait.
Mitra  pengabdian  sangat  antusias dengan  turut  serta  dalam  kegiatan  sampai selesai.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kehadiran masyarakat  yang  tepat  waktu  dan  sesi diskusi  yang  berlangsung  aktif  mengenai permasalahan  hukum  masyaraka.  Acara berlangsung pada tanggal 02 Agustus 2023, pada  pukul  14.00-16.00  di  mushollah hikmah bertingkat desa pulau permai.
Gambar 1. Pemberian Plakat ke Pemateri
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah
Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
370
Gambar 2. Foto Bersama
Kegiatan sosialisasi yang
dilaksanakan  ini  merupakan  kegiatan  yang bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat  Desa  Pulau  Permai  mengenai hukum, terutama bantuan hukum.
Masyarakat  banyak  yang  tidak  mengetahui apa  itu  bantuan  hukum  dan  bagaimana  cara mendapatkannya. Sehingga, dengan dilaksanakannya  sosialisasi  ini,    membantu Masyarakat untuk lebih memahami mengenai mengenai  bantuan  hukum.  Mulai  dari pengertian bantuan hukum, cara mendapatkannya, syarat, dan bentuk Lembaga  hukum  apa  yang  memberikan bantuan hukum secara gratis (prodeo)
Kegiatan  penyuluhan  ini  berjalan dengan  lancar,  dengan  pemateri  dari  dosen fakultas  hukum  universitas  riau,  sekaligus ketua BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum) UNRI ,  Bapak Muhammad A Rauf, SH.,MH  dan  Sekretaris  BKBH,  Bapak Nurrahim  Rasyidin,  SH.,MH.  Materi  yang disampaikan  pada  sosialisasi  ini  bertemakan „Peran  Lemabaga  Bantuan  Hukum  dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat”.

## PEMBAHASAN
Salah  satu  Lembaga  hukum  yang menyediakan bantuan hukum gratis (Prodeo) yaitu  Badan  Konsultasi  Bantuan  Hukum (BKBH).  BKBH  merupakan  suatu  Badan  di bawah    Fakultas  Hukum  Universitas  Riau yang berwenang memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum.
Visi dan Misi BKBH FH UNRI
1) Terwujudnya  BKBH  sebagai  Pusat Pelayanan  Badan  Fasilitasi  Bantuan
Hukum  yang  berlandaskan  pada Nilai-nilai  Profesional,  Intelektual dan Agamis untuk memenuhi kebutuhan  Daerah,  Nasional  dan Regional. 2) Mewujudkan  pelayanan  konsultasi dan bantuan hukum yang berkualitas,  bermoral  dan  agamis serta memiliki keunggulan di bidang ilmu hukum dan praktik hukum. 3) Melaksanakan, membina dan melakukan pengembangan
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat guna memenuhi  keperluan  masyarakat  di daerah, nasional dan regional dalam bidang hukum.
4) Mewujudkan  Badan  yang  mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat  guna  memenuhi  daerah, nasional  dan  regional  pada  bidang hokum
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di tingkat daerah, nasional dan regional”
BKBH  Fakultas Hukum Universitas Riau  merupakan  contoh  dari  LBH  yang aktif  untuk  menyediakan  bantuan  hukum guna  membantu  rakyat  miskin  dan  kurang mampu  untuk  mengatasi  permasalahan hukum.  Masyarakat  dapat  menghubungi kontak  pengurus  BKBH  atau  datang  secara langsung untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan hukumnya,  untuk  selanjutnya  didapatkan solusi  atau  Langkah  selanjutnya  untuk penanganan kasus hukum tersebut.
Pengertian  bantuan  hukum,  yang dijelaskan  dalam  UU  No  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum, merincikan “Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum kepada  Penerima  Bantuan  Hukum  secara cuma-cuma.  Dalam  konteks  ini,  Penerima Bantuan Hukum merujuk kepada masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu  yang
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
membutuhkan bantuan hukum”.
Pasal  3  UU  No  16  Tahun  2011
menguraikan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sebagai berikut: (a) Memastikan  dan  memenuhi  hak  Penerima Bantuan  Hukum  untuk  memperoleh  akses keadilan; (b) Mewujudkan hak konstitusional seluruh  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan  di  dalam  hukum;  (c)  Menjamin keseragaman pelaksanaan Bantuan Hukum di seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia; dan  (d)  Mewujudkan  sistem  peradilan  yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU No 18 Tahun  2003  tentang  advokat  menjelaskan kalau  “Jasa  Hukum  mencakup  pelayanan yang  diberikan  oleh  Advokat,  termasuk memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,  membela,  dan  melaksanakan tindakan  hukum  lainnya  untuk  kepentingan hukum  klien”.  Lebih  lanjut,  UU  ini menegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban guna menolong masyarakat miskin atau tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
PP  No.  83  Tahun  2008  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  juga menegaskan bahwa “Bantuan Hukum Secara cuma-cuma  adalah  pelayanan  hukum  yang diberikan  oleh  Advokat  tanpa  menerima pembayaran  honorarium,  yang  mencakup pemberian  konsultasi  hukum,  menjalankan kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela, dan  melakukan  tindakan  hukum  lainnya untuk  kepentingan  pencari  keadilan  yang tidak  mampu.”  Dengan  demikian,  peraturan ini  menegaskan  pentingnya  akses  keadilan yang  merata  bagi  semua  warga  negara, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
Bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo)  ialah  bentuk  pemberian  bantuan hukum  yang  ditujukan  kepada  masyarakat yang  berada  ada  di  kondisi  ekonomi  yang tidak mampu. LBH atau organisasi masyarakat  melaksanakannya  sesuai  dengan
ketentuan  hukum.  Keadilan,  perlindungan yang  sama  di  bawah  hukum,  transparansi, efisiensi,  efektifitas,  dan  akuntabilitas adalah pilar dari sistem bantuan hukum.
Terlebih,  terkait  persyaratan  untuk memenuhi  syarat  mendapatkan  Bantuan Hukum,  UU  No  16  Tahun  2011  Pasal  14 ayat (1) mengatur bahwa pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti: (a) Mengajukan permohonan  secara  tertulis  yang  mencakup setidaknya identitas pemohon dan ringkasan  permasalahan  yang  memerlukan
Bantuan Hukum; (b) Menyerahkan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan perkara  yang  sedang  dihadapinya;  (c) Melampirkan  surat  keterangan  tentang status  ekonomi  yang  menunjukkan  bahwa pemohon berada dalam kondisi miskin dari pihak berwenang seperti lurah, kepala desa, atau  pejabat  setingkat  yang  berwenang  di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
Ayat (2) menekankan bahwa “dalam situasi  di  mana  pemohon  Bantuan  Hukum tidak mampu untuk menyusun permohonan secara  tertulis,  mereka tetap  berhak mengajukan permohonan secara lisan.”
Selanjutnya,  Pasal  15  menegaskan bahwa  “pemohon  Bantuan  Hukum  wajib mengajukan  permohonan  mereka  kepada Pemberi  Bantuan  Hukum.  Kemudian, Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban  untuk  memberikan  respons  atas permohonan  tersebut,  baik  menerima  atau menolaknya,  dalam  jangka  waktu  paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dianggap  lengkap.  Dalam  kasus  di  mana permohonan  diterima,  Pemberi  Bantuan Hukum  akan  memberikan  Bantuan  Hukum berdasarkan  surat  kuasa  khusus  yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum”. Namun,  jika  permohonan  ditolak,  Pemberi Bantuan  Hukum  harus  mencantumkan alasan penolakan tersebut. Dengan demikian,  prosedur  ini  memastikan  bahwa akses  keadilan  tetap  terbuka  bagi  mereka yang membutuhkan Bantuan Hukum meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit.
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah
Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
372
Adapun  bentuk-bentuk  dari  bantuan hukum  yaitu  :  Bantuan  Hukum  Structural, Kritik  terhadap  pendekatan  tradisional  dan individual dalam memberikan bantuan hukum telah menjadi dorongan utama dalam perkembangan  pendekatan  Bantuan  Hukum Struktural  (BHS).  Ini  adalah  pendekatan yang  muncul  sebagai  respons  terhadap kebutuhan yang lebih luas dalam masyarakat untuk  mengatasi  masalah  ketidakadilan sistemik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mulai menerapkan pendekatan  ini  pada  tahun  1970-an,  yang kemudian  menjadi  model  bagi  banyak lembaga serupa di seluruh dunia.
Pendekatan
Bantuan
Hukum
Struktural  tidak  hanya  berfokus  pada pelayanan  hukum  individu,  melainkan  juga mencoba  memahami  masyarakat  miskin sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari struktur  sosial  yang  seringkali  menciptakan ketidakadilan.  Singkatnya,  menurut  BHS, hak-hak  hukum  masyarakat  miskin  dapat terwujud apabila pertama, masyarakat memahami hak-haknya dalam konteks posisi sosial  dan  struktur  kekuasaan  yang  ada,  dan kedua,  masyarakat  memiliki  kekuatan  dan sarana guna mengupayakan hak-haknya tidak dilanggar.
Konsep  Bantuan  Hukum  Struktural tidak  hanya  berhenti  pada  memberikan pelayanan  hukum,  tetapi  juga  berusaha menciptakan  kondisi  yang  dapat  mengubah struktur  sosial  yang  tidak  seimbang  menjadi lebih  adil.  Tujuannya  adalah  agar  peraturan hukum  dan  pelaksanaannya  dapat  menjamin kesetaraan  dalam  aspek  hukum  dan  politik. Pendekatan  ini  mencakup  berbagai  inisiatif seperti  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH), Layanan  Hukum  Kepala  Desa  (LKBH), Bantuan  Hukum  Keluarga  (BKBH),  peran paralegal, dan berbagai metode lainnya  yang bertujuan  untuk  menciptakan  perubahan struktural  dalam  sistem  hukum  dan  sosial untuk kesejahteraan yang lebih besar.
Bantuan hukum
berbasis
pemberdayaan  hukum  Masyarakat,  Para perespon gagasan Negara Hukum
berpendapat  bahwa  masyarakat  miskin, yang  sering  kali  dikucilkan  dari  sistem hukum,  tidak  mendapatkan  akses  yang memadai terhadap keadilan. Kritik ini telah mendorong  pengembangan  bantuan  hukum berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah  mendorong  pengembangan  program- program yang bertujuan untuk memberdayakan  mereka.  Di  negara-negara berkembang,
program-program pemberdayaan masyarakat telah
mengidentifikasi bahwa kelompok masyarakat  miskin  dan  marginal  yang menjadi fokus dukungan mereka sering kali berada  dalam  situasi  yang  secara  deskriptif dapat  disebut  sebagai  "di  luar  sistem negara."
Ketika  mereka  berupaya  untuk memperjuangkan  hak-hak  ekonomi,  sosial, dan budaya mereka, mereka sering menghadapi  hambatan  yang  signifikan dalam  mengakses  sistem  hukum  yang  ada, sehingga  membuat  wujudnya  hak-hak tersebut  menjadi  suatu  tantangan  yang serius.  Salah  satu  kritik  yang  sering diajukan  terhadap  upaya  pembangunan hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di berbagai negara adalah bahwa terlalu sering difokuskan  pada  aspek  formalistik  hukum, ketergantungan  pada  layanan  advokat,  dan pembangunan  lembaga-lembaga  hukum. Dalam  konteks  ini,  seringkali  terabaikan penguatan  dan  pemberdayaan  masyarakat sipil,  terutama  mereka  yang  berada  dalam kondisi kurang beruntung.
Bantuan hukum yang dikembangkan masih  terkait  erat  dengan  paradigma  top- down yang cenderung hanya mempertimbangkan keperluan hukum masyarakat  miskin  melalui  penyediaan layanan hukum pro bono. Hal ini seringkali tidak  mencukupi  untuk  memberdayakan mereka  secara  lebih  luas,  dan  oleh  karena itu,  ada  pergeseran  menuju  pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadirkan akses keadilan pada masyarakat  yang  kurang  mampu  secara ekonomi  dan  memperkuat  peran  mereka
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
dalam proses hukum.
Bantuan  Hukum  Dalam  Perspektif Pemberdayaan Hukum ( Legal Empowerment ), Bantuan hukum yang berakar  pada  kebutuhan  dan  beroperasi  di tingkat  komunitas  bertujuan  untuk  lebih dari sekadar  menambah  kesadaran  masyarakat miskin  mengenai  hak-hak  mereka  sebagai subjek  hukum.  Lebih  lanjut,  pendekatan  ini mendorong  penguatan  dan  perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia, yang merupakan dasar utama bagi negara hukum.
Hasil dari upaya ini adalah terwujudnya  akses  yang  lebih  baik  kepada hukum  dan  keadilan  bagi  rakyat  miskin.  Ini ialah  produk  dari  bantuan  hukum  yang responsif  dan  berorientasi  struktural.  Ketika konsep pemberian bantuan hukum digabungkan  dengan  prinsip-prinsip  akses hukum  dan  keadilan,  maka  masyarakat miskin  memiliki  peluang  yang  lebih  besar untuk  memperoleh  bantuan  hukum  yang mereka  butuhkan  dan  meraih  keadilan  yang selama  ini  mungkin  sulit  dijangkau.  Dengan demikian, pendekatan ini memberikan harapan  untuk  meningkatkan  akses  keadilan dan  melindungi  hak-hak  individu  dalam masyarakat
Salah  satu  Lembaga  hukum  yang menyediakan bantuan hukum gratis (Prodeo) yaitu  Badan  Konsultasi  Bantuan  Hukum (BKBH).  BKBH  merupakan  suatu  Badan  di bawah    Fakultas  Hukum  Universitas  Riau yang berwenang memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum.
Visi dan Misi BKBH FH UNRI
1) Terwujudnya  BKBH  sebagai  Pusat Pelayanan  Badan  Fasilitasi  Bantuan Hukum  yang  berlandaskan  pada Nilai-nilai  Profesional,  Intelektual dan Agamis untuk memenuhi kebutuhan  Daerah,  Nasional  dan Regional.
2) Mewujudkan  pelayanan  konsultasi dan bantuan hukum  yang berkualitas, bermoral  dan  agamis  serta  memiliki keunggulan  di  bidang  ilmu  hukum dan praktik hukum.
3) Melaksanakan,
membina dan
melakukan pengembangan
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat guna memenuhi  keperluan  masyarakat  di daerah, nasional dan regional dalam bidang hukum.
4) Mewujudkan  Badan  yang  mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat  guna  memenuhi  daerah, nasional  dan  regional  pada  bidang hokum
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di tingkat daerah, nasional dan regional”
BKBH  Fakultas Hukum Universitas Riau  merupakan  contoh  dari  LBH  yang aktif  untuk  menyediakan  bantuan  hukum guna  membantu  rakyat  miskin  dan  kurang mampu  untuk  mengatasi  permasalahan hukum.  Masyarakat  dapat  menghubungi kontak  pengurus  BKBH  atau  datang  secara langsung untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan hukumnya,  untuk  selanjutnya  didapatkan solusi  atau  Langkah  selanjutnya  untuk penanganan kasus hukum tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan bahwasannya penyuluhan bantuan  hukum  dengan  tema  “peran lembaga hukum dalam mengatasi permasalahan  hukum  masyarakat”  di  desa Pulau  Permai,  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  adanya  penyuluhan  ini  masyarakat lebih  memahami  dan  mengerti  mengenai bantuan  hukum,  persyaratan  memperoleh bantuan  hukum,  bentuk  bantuan  hukum, dan  contoh  lembaga  yang  memberikan bantuan  hukum  secara  gratis (prodeo). Penyuluhan  ini  berhasil  meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai  hukum, terbukti dengan sesi diskusi yang dilakukan masyarakat  dengan  pemateri  mengenai
Peran Lembaga Bantuan Hukum Bkbh Unri Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat Di Desa Pulau Permai (Tengku Arif Hidayat, Riau Dela Islami Putri, Satrya Dirgantara, Trifosa Indriani,Tulus Malvin Nainggolan, Angel Agnes Lovina, Rindu Tesaniya Amanda, M. Fadillah Zaafa Anaqi, Raihannah
Ulya,  Dinda Ardelia,   Nur Aini Nasution)
374
permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Fauzi  &  Ningtyas,  (2018).  Optimalisasi
Pemberian  Bantuan  Hukum  Demu Terwujudnya  Access  to  Law  and Justice Bagi Raktay Miskin.
Banyumas. Halaman 59
Gayo  ahyar,  “Optimalisasi  Pelayanan Bantuan  Hukum  Bagi  Mayarakat Miskin”,  Jurnal  penelitian  Hukum, no.3 (2020):411
Agung & Triwulandari, (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural
Kaitannya  dengan  Asas  Equality
Before The Law, no.3 (2020):550
Angga & Arifin Ridwan. Penerapan Bantuan Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang Mampu di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum. no.2 (2018) Kusumawati  Mustika  Praningrum  (2020).
Peranan  dan  Kedudukan  Lembaga Bantuan  Hukum  Sebagai  Acces  to Justice Bagi Orang Miskin. Yogyakarta.
Afandi  Fachrizal.  Implementasi  Pengabdian Masyarakat  Berbasis  Acces  to Justice  pada  Lembaga  Bantuan Hukum  Negeri  Pasca  Pemberlakuan Undang-Undang  Bantuan  Hukum.
(2013) Zulkifli  &  Husen.  Pemberian  Bantuan Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin Oleh  Negara  Dalam  Perspektif  Hak
Asasi  Manusia.  Lex  Generus.  no.8 (2022)
Hariyanto, Sloikhin, Iin, Ariyanti Vivi. Peran
Lembaga Hukum Kampus di Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri  dalam  Bantuan  Hukum Litigasi  dan  Non  Litigasi  terhadap Mayarakat Miskin. Purwokerto. 2015 Herrylius, Erwin, Nawawi, Kabib. Sosialisasi Tentag  Pemberian  Bantuan  Hukum Kepada Masyarakat yang
Bermasalah dengan Hukum. Jambi. 2021
Aulawi Anton, Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu  di Kampung  Sukadana  1,  Kasemen, Kota Serang. Banten. 2020 Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum.  Lembaran  Negara  RI Tahun 2011 Nomor 104 Sekretariat Negara.Jakarta
Indonesia.  2008.  Peraturan  Pemerintah Republik  Inonesia  Nomor  83 Tahun  2008  tentang  Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma Cuma. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 214.