Widorini,  Alifia  Radhita,  dan  Rahandy  Rizki  Prananda.  “Wewenang  Notaris  Dalam  Pengalihan  Perjanjian  Lisensi  Merek Melalui  Jual  Beli.” Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang 6,  no.  2  (20  Juni  2023):  258–74. https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19743.

## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli
Alifia Radhita Widorini, Rahandy Rizki Prananda
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo No. 1-3 Semarang, Jawa Tengah, 50241, (024) 8413516 Email: alifiaradhita@students.undip.ac.id
Article Abstract Article History Received: May 07, 2023;
Reviewed: Jun 06, 2023;
Jun 13, 2023; Accepted: Jun 19, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19743
Marks can be transferred or transferred due to inheritance, will, waqf, grants, agreements, or other reasons justified by laws and regulations. This paper attempts to describe the implementation of the  transfer  of  a  brand  license  agreement  through  buying  and selling  and  the  authority  of  a  notary  in  transferring  a  brand license agreement through buying and selling. This study uses a normative  juridical  research  method  with  a  statutory  approach. The results of the study show that the transfer of a brand license agreement through buying and selling adheres to the principle of freedom  of  contract  as  long  as  it  fulfills  the  legal  terms  of  the agreement. The role of the notary in transferring the brand license agreement  through  buying  and  selling  is  authorized  to  make authentic  deeds  that  have  perfect  evidentiary  power  and  are binding on the parties.

## Keywords: Notary; Brand License; Buying and Selling

## Abstrak
Merek  dapat  beralih  atau  dialihkan  karena  pewarisan,  wasiat, wakaf,  hibah,  perjanjian,  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh peraturan perundang-undangan. Tulisan ini berusaha menguraikan pelaksanaan pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui  jual  beli.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengalihan  perjanjian  lisensi merek  melalui  jual  beli  menganut  asas  kebebasan  berkontrak selama  memenuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian.  Peran  notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli yaitu berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.
Kata Kunci: Notaris; Lisensi Merek; Jual Beli

## PENDAHULUAN
Salah  satu  isu  utama  yang  tidak  dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini adalah hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)  merupakan  hak  eksklusif yang  diberikan  negara  atau  undang-undang atas suatu karya cipta yang telah dibuat, baik yang dapat dibaca, didengar, dilihat, maupun digunakan secara efisien. 1
Pada hakikatnya, HKI memiliki karakteristik  khusus  sebab  hak  tersebut berdasarkan undang-undang diberikan negara kepada  yang  berhak  sesuai  dengan  dengan ketentuan  yang  harus  dipenuhi. 2 HKI merupakan  hasil  dari  kreativitas  intelektual yang dimiliki oleh pencipta atau penemu dan bersifat eksklusif. Hasil kreativitas intelektual tersebut  berupa  karya  cipta  dibidang  ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta hasil penemuan baru dibidang teknologi. 3
HKI yang semakin berkembang menimbulkan  kesadaran  bagi  negara-negara di  dunia  bahwa  hasil  kekayaan  intelektual penting  untuk  dilindungi. 4 Hal  ini  juga didasari dengan fakta bahwa masyakarat sadar
1 Muhammad  Djumhana  dan  Romli  Atmasasmita, Hak  Milik  Intelektual ,  4  ed. (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2014), 14.
2 Syafrinaldi Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 39.
3 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 16.
4 Abdul  Latif  Mahfuz,  “Problematik  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  Di  Indonesia,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (12 Juli 2020): 51, https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592.
5 Asuan Asuan, “Pendaftaran Hak Atas Merk,” Solusi 20, no. 1 (1 Januari 2022): 136, https://doi.org/10.36546/ solusi.v20i1.533.
6 Agung  Sujatmiko,  “Prinsip  Hukum  Kontrak  Dalam  Lisensi  Merek,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 20, no. 2 (2008): 252, https://doi.org/10.22146/jmh.16299.
7 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020), 60.
terkait  nilai  ekonomis  dalam  suatu  HKI. Potensi  ekonomi  yang  dapat  dinikmati  oleh pemilik  merek  juga  akan  berpengaruh  pada perkembangan  perekonomian  pada  suatu negara.
Merek merupakan satu dari 8 HKI yang berbentuk  hak  eksklusif  yang  diberi  negara terhadap  pemilik  merek  guna  memakai ataupun memberi izin kepada individu lainnya guna  memakai  mereknya. 5 Hak  merek didapatkan  dengan  cara  mengajukan  kepada negara  melalui  permohonan  pencatatan merek.
Pencatatan  merek  tersebut  bersifat wajib sebagaimana Pasal 42 angka 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis,  karena  tanpa  adanya pencatatan, merek tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. 6 Sebuah  produk  tanpa  merek,  tidak akan  dikenali  oleh  konsumen  sebagai pengguna produk atau jasa tertentu. 7
Selain itu, jika pihak yang menemukan merek  pertama  kali  dan  belum  mencatatkan-
nya  maka,  pihak  lain  dapat  mencatatkan merek  tersebut  dengan  nama  yang  sama  dan mendapatkan  perlindungan  hukum  yang sesuai dengan hukum Indonesia yang berbasis pada prinsip first to file system . 8
Perlindungan  hukum  atas  merek  dapat dimiliki  oleh  pemilik  pertama  kali  yang mencatatkannya,  sehingga  orang  lain  yang mengajukan  permohonan  pencatatan  merek yang sama tidak akan diberikan izin. 9 Merek memberikan  sugesti  tertentu  bagi  konsumen khususnya ketika produk barang dan/atau jasa tersebut memuaskan. Sedangkan bagi pelaku usaha,  merek  tidak  hanya  membedakan produk  barang  dan/atau  jasa  miliknya  saja, tetapi juga membangun citra yang berpengaruh dalam pasar.
Merek  memiliki  peran  yang  sangat penting  dan  strategis.  Fungsi  merek  tidak hanya  sekedar  sebagai  pembeda  barang dan/atau  jasa,  melainkan  sebagai  suatu  aset perusahaan yang sangat berharga. 10
Pencatatan  hak  atas  merek  bersifat  wajib, suatu  konsekuensi  sistem  konstitutif  yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Berdasarkan  undang-undang  tersebut, perlindungan  hukum  diberikan  dari  negara kepada pendaftar merek pertama kali ( first to
8 Asuan, “Pendaftaran Hak Atas Merk,” 138.
9 Nadira Ramadhanty dan I. Wayan Wiryawan, “Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko ‘MADAME PATISSERIE,’” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 6 (18 Juli 2019): 13, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.
10 Agung Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek (Pasuruan: CV Qiara Media, 2020), 3.
11 Irene  Andralusia  Juliana  Simanjuntak,  “Peran  Pertanggungjawaban  Notaris  atas  Perjanjian  Lisensi  Merek  di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 (30 Maret 2022): 95, https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861.
file )  disebut  juga  sebagai  sistem  konstitutif, sistem  ini  untuk  memberikan  kepastian hukum  yang  lebih  besar  kepada  pemilik merek yang mengajukan pendaftaran pertama kali di kantor merek.
Apabila merek yang memiliki keterkaitan  sudah  didaftarkan  atas  nama individu  lainnya,  alhasil  pendaftar  pertama yang  akan  diberi  pengakuan  serta  diberi proteksi  oleh  negara  atas  merek  tersebut. 11
Tanpa  pencatatan,  maka  sebuah  merek  tidak akan  mendapat  perlindungan  dari  Negara. Perlindungan  terhadap  merek  berlangsung selama  10  tahun  dan  dapat  diperpanjang dengan waktu yang sama tanpa batas, dengan syarat merek tersebut masih diperdagangkan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis mengklasifikasikan  merek  menjadi  3  jenis, yaitu  (a)  Merek  dagang  ialah  merek  pada suatu barang yang diperdagangkan oleh orang atau  badan  hukum  guna  memberikan pembeda  dari  barang  sejenis  lainnya,  (b) Merek jasa ialah merek pada suatu jasa yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum guna  memberikan  pembeda  dari  jasa  sejenis lainnya,  dan  (c)  Merek  kolektif  ialah  merek yang  digunakan  untuk  membedakan  barang dan/atau jasa berdasarkan sifat, atribut umum,
dan  kualitasnya.  Merek  digunakan  oleh beberapa individu atau badan hukum.
Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual seseorang, hal ini tidak luput dari dampak  negatif  terhadap  merek  seperti persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan atau penggunaan  merek  tanpa  hak  khususnya. Untuk  menghindari  peniruan  merek,  maka dibutuhkan tahapan supaya sebuah merek bisa digunakan  individu  lainnya  dengan  aman. Mengingat  hak  merek  memiliki  sifat  khusus ( exclusive )  yang  diberikan  negara  kepada pemegangnya  untuk  membedakan  barang dan/atau jasa dalam perdagangan. 12
Orang lain tidak diperbolehkan menggunakan hak merek yang bersifat khusus tersebut  tanpa  izin  dari  pemilik  merek. Apabila terdapat individu yang memakai hak khusus  namun  tidak  ada  perizinan  dari pemilik  merek,  maka  hal  itu  mengakibatkan pelanggaran  yang  dapat  diberikan  sanksi hukum.
Bagian  dari  cara  untuk  menggunakan hak merek yang memiliki sifat  yang spesifik yakni  melalui  pengalihan  perjanjian  lisensi merek. Lisensi diartikan sebagai, “ a personal privilege to do some particular act or series of acts .”  Artinya,  suatu  bentuk  hak  untuk melakukan  satu  atau  serangkaian  perbuatan
12 Agung Sujatmiko, “Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum PRO JUSTITIA 28, no. 2 (2010): 113, https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1056.
13 Sri Sulastri & Nur Hidayat, “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” Jurnal Yustitia 23, no. 1 (27 Juni 2022): 16, https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1. 1535.
14 Sulasno Sulasno, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia,” ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2012): 355–56, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815.
yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam  bentuk  perizinan. 13 Suatu  lisensi  yang diberikan  oleh  pemilik  merek  ( licensor ) terhadap penerima lisensi ( licensee ) menyebabkan  pemberian  merek  tersebut memiliki  sifat  yang  legal  serta  dapat dipertanggungjawaban secara yuridis.
Pemberian  lisensi  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian  lisensi.  Perjanjian  lisensi dapat memberikan perlindungan kepada para pihak  yang  mengadakan  perjanjian. 14 Merek dagang  dapat  dimohonkan  dan  dimiliki  oleh orang atau badan hukum. Merek yang sudah terdaftar, dapat dialihkan ke pihak lain. Hal ini berbeda  dengan  lisensi  sebab  merek  yang dialihkan  mengakibatkan  pemilik  merek melepaskan haknya kepada pihak lain.
Pasal  41  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  menyatakan  bahwa  hak atas  merek  dapat  beralih  sesuai  dengan ketentuan  kepada  pihak  lain  dengan  cara waris,  wasiat,  wakaf,  hibah,  perjanjian  atau alasan sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.  Merek  dapat  dialihkan oleh siapapun dan kepada siapapun.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis,  pengalihan  hak  atas
merek  dapat  dilakukan  melalui  perjanjian. Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  hukum dimana  seseorang  berjanji  untuk  melakukan suatu hal yang menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuatnya.
Salah satu cara pengalihan merek yaitu melalui perjanjian dengan cara jual beli, yang dituangkan  dalam  perjanjian  jual  beli pengalihan hak atas merek. Contohnya seperti pengalihan  merek  “Blue  Band”  milik Unilever Indonesia yang dijual oleh pemiliknya  kepada  KKR  (Kohlberg  Kravis Roberts) atau perusahaan ekuitas swasta asal Amerika  Serikat, 15 sehingga  KKR  dapat menjual  margarin  dengan  menggunakan merek “Blue Band”.
Hak  atas  merek  tidak  hilang  sebab pengalihan dilakukan melalui ketentuan yang sudah  ditetapkan  atas  perbuatan  hukum pengalihan hak atas merek. Setelah selesainya perbuatan hukum pengalihan hak atas merek, maka  penerima  merek  harus  mengajukan permohonan  pencatatan  kepada  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual.
Merek bersifat eksklusif, sehingga tidak ada pihak lain  yang dapat  menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemilik merek. Berdasarkan pengertian merek tersebut, dapat
15 Donald Banjarnahold, “Sah! Unilever Jual Blue Band Dkk Senilai Rp 2,92 T,” CNBC Indonesia, 21 Juni 2018, https://www.cnbcindonesia.com/market/20180621164412-17-19941/sah-unilever-jual-blue-band-dkk-senilai- rp-292-t.
16 Banjarnahold.
diketahui bahwa eksistensi merek akan selalu ditemukan  sebab  merupakan  identitas  atau tanda pengenal suatu produk yang diperdagangkan.  Merek  memiliki  peran sebagai  pembeda  antara  produk  yang  satu dengan  produk  yang  lain,  khususnya  pada produk  sejenis. 16 Rumusan  masalah  yang akan  dibahas  pada  penelitian  ini  yaitu: pelaksanaan  pengalihan  perjanjian  lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam  pengalihan  perjanjian  lisensi  merek melalui jual beli.
Penelitian ini dengan penelitian terdahulu  tentunya  memiliki  perbedaan  dan nilai kebaharuan. Salah satunya jurnal dengan judul  “Peran  Pertanggungjawaban  Notaris atas  Pengalihan  perjanjian  lisensi  merek  di Indonesia” yang dibuat oleh Irene Simanjuntak
mahasiswa
Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia.
Perbedaan  dalam  penelitian  ini  yaitu membahas  pengalihan  perjanjian  lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam  pengalihan  perjanjian  lisensi  merek melalui  jual  beli.  Sedangkan  pada  penelitian terdahulu membahas perjanjian lisensi merek di Indonesia dalam perspektif undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan peran  pertanggungjawaban  notaris  dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ( legal  research )  ini yaitu yuridis  normatif atau penelitian hukum doktrinal, 17 berupa  studi  literatur  yang dilakukan  dengan  maksud  menganalisis aturan  atau  norma  hukum  yang  bersifat formal,  seperti  kepustakaan  dan  undang- undang  dengan  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. 18
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ), 19 karena  akan  membahas  berbagai  aturan hukum  yang  menjadi  fokus  dan  topik pembahasan  dalam  penelitian. 20 Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi  Undang-Undang,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran Merek,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
17 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), 4.
18 Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , 9 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 118.
19 Amiruddin dan Asikin, 130.
20 Amiruddin dan Asikin, 132.
21 Irawati  Irawati  dan  Lailatussafa’ah  Indrasrani,  “Implikasi  Perubahan  Status  Penerima  Lisensi  Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KBSBSI,” LAW REFORM 14, no. 2 (28 September 2018): 164, https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20864.
2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  serta  ketentuan  perundang- undangan yang lain.
Sumber bahan hukum sekunder berupa buku  teks  dan  jurnal  hukum  mengenai  topik terkait  pembahasan  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Sumber  bahan  hukum  yang telah  dikumpulkan  tersebut  dianalisis  secara deskriptif analitis untuk kemudian menguraikan  fakta  yang  telah  ada  dalam penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## PEMBAHASAN
Pengalihan  Perjanjian  Lisensi  Merek Melalui Jual Beli
Lisensi  menurut  Pasal  1  angka  20 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  ialah  perjanjian  tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak  terkait  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau ciptaan yang memiliki hak terkait dengan syarat  tertentu. 21 Perjanjian  Lisensi  harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  melalui Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,
yang menjelaskan mengenai batasan, hak dan kewajiban  pemberi  lisensi  dan  penerima lisensi, serta persyaratan lain yang diperlukan oleh para pihak.
Perjanjian  lisensi  harus  dibuat  dengan permohonan yang dibuat oleh calon penerima lisensi kepada pemilik merek, yang merupakan  pemberi  lisensi.  Permohonan  ini merupakan  upaya  dalam  mendapatkan  izin dari  pemberi  lisensi  untuk  menggunakan merek  miliknya.  Apabila  di  kemudian  hari tercapai  kesepakatan  antara  pemilik  dan penerima  lisensi  dalam  bentuk  perjanjian lisensi  merek  maka,  hal  tersebut  dapat dijadikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi penerima  lisensi  dalam  menggunakan  merek pemilik lisensi tersebut.
Adanya  dasar  yang  kuat  tidak  hanya memberikan  jaminan  hukum  bagi  penerima lisensi  untuk  memakai  mereknya  saja,  tetapi juga  menjadi  suatu  perlindungan  sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh  penerima  lisensi  sesuai  izin  yang  telah diberi sebelumnya. Lisensi berperan membantu  pemilik  merek  dagang  meng- komersialkan produknya berdasarkan
perjanjian. 22
22 Milyardi Milyardi, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerima Lisensi Merek Dagang Dari Pelanggaran Lisensi Di Indonesia,” Jurnal Notarius 1, no. 2 (2022): 261, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/ view/13988.
23 Nikita  Cinthya  Mangulu,  “Hak  Pemegang  Paten  Memberikan  Lisensi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Paten,” LEX PRIVATUM 6, no. 8 (2018): 204, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/ lexprivatum/article/view/22875.
24 Putu  Ayu  Ira  Kusuma  Wardani  dan  Ida  Ayu  Sukihana,  “Pengaturan  Bentuk  Dan  Syarat  Sahnya  Perjanjian Lisensi  Hak  Cipta,” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 9,  no.  7  (22  Mei  2021):  1229,  https://doi.org/ 10.24843/KS.2021.v09.i07.p13.
25 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): 116, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318.
Berkembangnya kategori lisensi meningkat melalui terdapatnya lisensi eksklusif serta non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu memberi izin terkait penggunaan atas karya hanya diberikan untuk satu  pihak  dengan  jangka  waktu  tertentu. 23 Sedangkan  lisensi  non-eksklusif  memper- bolehkan lebih dari satu orang untuk memakai hak  merek  dan  pemilik  masih  dapat menggunakan hak merek itu sendiri. 24 Jangka waktu yang disepakati biasanya lebih singkat daripada  jangka  waktu  perlindungan  hak merek itu sendiri.
Pemberian  lisensi  termasuk  perjanjian konsensualisme yang berdasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPdt),  yaitu  mengikat  kedua belah  pihak  dan  memberi  kebebasan  pihak- pihak  dalam  membuat  suatu  perjanjian,  baik tertulis  maupun  lisan,  dengan  adanya kesepakatan  bersama  dan  itikad  baik  atas perjanjian tersebut. 25
Perjanjian  lisensi  merupakan  bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah  perselisihan  tentang  pelanggaran
merek  dagang  terkenal. 26 Perjanjian  lisensi menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dilarang memuat ketentuan yang dapat, (a) Merugikan perekonomian  Indonesia  dan  kepentingan nasional  Indonesia;  (b)  Memuat  pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia  dalam  melakukan  pengalihan, penguasaan,  dan  pengembangan  teknologi; (c)  Mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak sehat;  dan/atau  (d)  Bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.
Dalam  catatan  pengalihan  perjanjian lisensi  merek,  jika  pemberi  lisensi  dan/atau penerima  lisensi  adalah  warga  negara  asing atau  berdomisili  di  luar  negeri,  dapat memberikan  kuasa  kepada  salah  satu  pihak dalam  perjanjian  atau  konsultan  kekayaan intelektual. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kemudahan dalam pembuktian  jika  terjadi  perselisihan  di kemudian hari dan sebagai perlindungan hak para  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian. Perlindungan  perjanjian  lisensi  diharapkan dapat  memberikan  bantuan  dan  dorongan kepada masyarakat dalam eksplorasi kekayaan intelektual.
26 Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia,” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 401, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38092.
27 Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy,  Melawati,  dan  Panji  Adam,  “Pentingnya  Hukum  Perlindungan  Konsumen Dalam  Jual  Beli,” Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Jayakarta 3,  no.  1  (25  Juli  2021):  14,  https://doi.org/ 10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85.
Perjanjian  lisensi  yang  dicatat  dalam daftar umum merek dan diberitahukan dalam berita resmi sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Jika perjanjian lisensi diperbarui, pemberi  lisensi  dan/atau  penerima  lisensi dapat  mengajukan  pendaftaran/pencatatan ulang.
Perjanjian lisensi merek dapat dialihkan karena  beberapa  hal  menurut  ketentuan undang-undang, salah satunya melalui perjanjian  jual  beli.  Jual  beli  yaitu  transaksi suatu barang yang memiliki nilai dimana salah satu  pihak  selaku  penjual  yang  menjual barang  dan  pihak  lain  selaku  pembeli  yang membeli  barang  tersebut  sesuai  harga  yang disepakati.  Singkatnya,  jual  beli  adalah transaksi  antara  penjual  (pelaku  usaha)  dan pembeli (konsumen). 27
Pengertian  diatas  selaras  dengan  Pasal 1457  KUHPdt  yang  menegaskan  bahwa  jual beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.
Jual beli sebagai suatu perjanjian diatur dalam  KUHPdt,  sehingga  syarat-syarat  yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian jual beli  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  1320 KUHPdt,  suatu  perjanjian  diperlukan  empat
syarat, (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. 28
Pengalihan  perjanjian  lisensi  merek melalui jual beli harus memenuhi keseluruhan syarat-syarat sahnya perjanjian. Hak merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud juga  dapat  beralih  atau  dialihkan.  Hal  ini menjadi bukti bahwa Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  telah sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum  kebendaan. Sebagai  objek  yang  tidak berwujud, merek harus diberikan perlindung- an sebagaimana hak-hak pribadi pemakainya.
Wujud  perlindungan  hukum terhadap hak pribadi tersebut adalah pengakuan adanya hak  milik  oleh  undang-undang,  yaitu  hak milik atas benda berwujud atau hak milik atas benda tidak berwujud, seperti hak merek. Salah  satu  bentuk  pengakuan  hak kebendaan  yang  sempurna  ialah  diperkenan- kannya oleh  undang-undang hak  atas  merek tersebut beralih atau dialihkan oleh pemilik. 29
Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis,  dijelaskan  bahwa merek  sebagai  hak  milik  dapat  beralih  atau
28 Inawati Inawati, “Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” Recital Review 5, no. 1 (16 Januari 2023): 140, https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.23047.
29 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional , 1 ed. (Bandung: Alumni, 1983), 43.
30 Abdul Fatah Bima R. Waworuntu, “Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia),” LEX PRIVATUM 10, no. 1 (17 Januari 2022): 98, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/ lexprivatum/article/view/38072.
31 Ramadhio  Adi  Prasetyo  Ramadhio,  “Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)  Sebagai  Objek  Waris  Dalam Hukum Perdata,” JIPRO: Journal of Intellectual Property 5, no. 1 (1 Februari 2023): 75.
dialihkan  karena  pewarisan,  wasiat,  wakaf, hibah,  perjanjian;  atau  sebab  lain  yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. 30
Jika pengalihan merek dilakukan dengan  cara  pewarisan,  wasiat,  dan  hibah, maka ketentuan yang berkaitan dengan ketiga cara  tersebut  di  Indonesia  masih  bersifat pluralisme. 31 Belum  ada  hukum  yang mengatur tentang pewarisan, hibah dan wasiat secara  unifikasi  karena  setiap  golongan penduduk di Indonesia ada yang tunduk pada hukum perdata, hukum islam dan hukum adat.
Berkenaan dengan pengalihan perjanjian  merek  yang  menganut  asas kebebasan  berkontrak,  maka  hal  tersebut harus  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPdt tentang  syarat-syarat  sahnya,  Pasal  1319 KUHPdt tentang syarat-syarat umum lainnya dan  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan peraturan  perundang-undangan  berdasarkan Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Berdasarkan Pasal 41 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  menyebutkan  bahwa permohonan pengalihan hak atas merek harus
disertai  dengan  dokumen  pendukung.  Jika pengalihan merek didasarkan pada pewarisan, wasiat  dan  hibah,  maka  hal  yang  harus diperhatikan  adalah  dokumen  mengenai pengalihan  yang  dikaitkan  dengan  pelepasan hak  tersebut  harus  dipertimbangkan  dengan opsi  atas  kaidah  dan  akibat  hukum  yang timbul  akibat  sifat  kaidah  hukum  yang pluralisme.
Sementara itu, terkait pengalihan karena sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh peraturan perundang-undangan, maka dokumen  yang  dimaksud  ialah  sertifikat  dan bukti  pendukung  lain  kepemilikan  hak tersebut. Penetapan bahwa akibat hukum baru akan  berlaku  setelah  pencatatan  suatu pengalihan  hak  merek  dicatat  pada  daftar umum merek untuk memudahkan pengawas- an dan memberikan kepastian hukum.
Merek yang terdaftar berfungsi sebagai tanda  pengenal  atau  pembeda  suatu  merek dari  produksi  milik  orang  lain  dan  alat promosi  untuk  memperkenalkan  merek tersebut. 32 Peniruan  terhadap  merek  yang mengakibatkan  kerusakan  terhadap  citra merek  bagi  pelaku  usaha,  mendorong pemerintah  mengeluarkan  peraturan  dalam rangka  untuk  memberikan  perlindungan terhadap merek.
Pemerintah  telah  melakukan  upaya pemberian  perlindungan  yang  dimaksud dengan  mengeluarkan  peraturan  diantaranya
32 “Merek,”  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, diakses 4 Mei 2023, https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016 tentang  Pendaftaran  Merek  serta  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Keempat tentang Merek.
Pendaftaran  suatu  merek  terdapat  2 stelsel yaitu stelsel deklaratif ( first to invent ) dan konstitutif ( first to file ). Stelsel deklaratif ( first  to  invent ),  yakni  sistem  pasif  dimana pemilik  atau  pemakai  pertama  sebagai pemilik  merek  tersebut.  Stelsel  deklaratif tidak menyelidiki pemegang asli terhadap hak tersebut, namun pihak yang berhak memiliki dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas merek  tersebut  adalah  pemakai  atau  pemilik merek pertama kali ( first to use ).
Sedangkan stelsel  konstitutif ( first  to file ),  yakni  pencatatan  merek  hanya  diper- untukkan  bagi  pihak  yang  memohonkan pencatatan merek lebih dulu dan negara tidak menerima merek yang mempunyai kesamaan dengan permohonan merek yang sejenis atau telah  dimohonkan  sebelumnya,  sehingga pencatatan  merek  menjadi  syarat  mutlak untuk memperoleh perlindungan dan
kepastian  hukum. 33 Merek  menganut  asas teritorial,  artinya  bahwa  perlindungan  merek hanya  berlaku  di  negara  tempat  permintaan merek  diajukan  dan  diberikan.  Di  bawah sistem ini, pendaftar diakui sebagai pemegang hak, dan tidak ada yang  dapat  menggunakan merek terdaftar.
Sesudah  ditandatanganinya  permohon- an  merek,  pemohon  atau  konsultan  HKI selaku  kuasa  secara  elektronik  maupun  non- elektronik mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai ketentuan dalam Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dengan mencantumkan (a) Tanggal, bulan dan tahun  permohonan;  (b)  Nama  lengkap, kewarganegaraan  dan  alamat  pemohon;  (c) Nama  lengkap  dan  alamat  kuasa  jika permohonan  diajukan  melalui  kuasa;  (d) Warna apabila merek yang diajukan pendaftaran  menggunakan  unsur  warna;  (e) Nama  negara  dan  tanggal  permintaan  merek yang  pertama  kali  dalam  hal  permohonan diajukan  dengan  hak  prioritas;  dan  (f)  Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
Pemohon pada saat diajukannya permohonan pencatatan merek wajib memperhatikan  Pasal  1  Peraturan  Presiden Nomor  10  Tahun  2023  tentang  Pengesahan
33 Devira  Andriani,  Gunardi  Lie,  dan  Moody  Rizqy  Syailendra,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Persamaan  Merek Goto Di Indonesia,” Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research 3,  no.  2  (17  Mei  2023):  2799,  https:// doi.org/10.31004/innovative.v3i2.634.
34 Rifzki  Dhiah  Pramurti,  “Akibat  Hukum  Pengalihan  Hak  Atas  Mereke  Terdaftar  Berdasarkan  Akta  Hibah Wasiat,” Notarius 11, no. 1 (11 Mei 2018): 131, https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23131.

## Nice Agreement Concerning the International
Classification of Goods and Services For the Purposes  of  the  Registration  of  Marks (Persetujuan Nice Mengenai  Klasifikasi Internasional  atas  Barang  dan  Jasa  Untuk Tujuan Pencatatan Merek) dan juga memperhatikan  45  kelas  klasifikasi  merek yang  tercantum  dalam Nice  Classification- 12 th Edition, Version 2023 .
Suatu  merek  dapat  dipindahtangankan ke  pihak  lain  dengan  cara  pewarisan  kepada ahli  waris  apabila  dinyatakan  dalam  surat wasiat,  hibah,  perjanjian,  wakaf  atau  alasan lain yang diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku  sesuai  dengan  Pasal  41  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis. 34 Pengalihan  hak dapat  berupa  pengalihan  hak  merek  yang layak secara ekonomi dan dapat diperdagangkan.
Lisensi  dari  hak  kekayaan  intelektual seperti  paten,  merek,  dan  hak  cipta  dan sebagainya merupakan suatu cara biasa yang dilakukan  guna  meningkatkan  nilai  tambah dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih luas pada pasar luar negeri.
Wewenang  Notaris  Dalam  Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan  mempunyai  wewenang  lain  yang disebutkan  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lain. 35
Kekuasaan  lain  yang  diberikan  kepada notaris  secara  normatif  disebutkan  secara tegas  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  UUJN  adalah membuat  Akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  mem- berikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang. 36
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15  angka  (1)  UUJN,  notaris  adalah  pejabat umum yang diberi wewenang untuk melakukan  akta  autentik  dan  mempunyai wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang lain,  maksud  undang-undang  lain  khususnya adalah  agar  kewenangan  notaris  diberikan
35 Annalisa Y dan Elmadiantini Elmadiantini, “Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual,” Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 1 (28 Maret 2019): 53, https://doi.org/10.32801/lamlaj. v4i1.87.
36 Y dan Elmadiantini, 53.
37 Y dan Elmadiantini, 53.
38 Y dan Elmadiantini, 54.
oleh  undang-undang  di  bidang  kekayaan intelektual  dalam  perjanjian  pengalihan berdasarkan akta notariil.
Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,  notaris  belum  dapat  melaksanakan- nya secara optimal karena adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta dengan  peraturan  pelaksanaan  yang  tidak memberikan syarat dengan tegas akta notarial dilampirkan atau diunduh pada saat pengalihan  hak,  baik  secara  elektronik maupun tidak. 37
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa suatu hak dapat  berpindah  dan  dialihkan  dengan  cara: pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibuktikan dengan peraturan  perundang-undangan.  Akibatnya, berbagai cara pengalihan kekayaan intelektual dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian yang tertulis di sini  pada  umumnya  dapat  diartikan  dengan cara  dibawah  tangan  atau  dengan  akta notarial. 38
Pengalihan  hak  atas  merek  diperlukan akta notarial dalam hal mengajukan permohonan  pengalihan  hak.  Apabila  terjadi pengalihan  hak,  merek  harus  didaftarkan.
Pengalihan  hak  memerlukan  akta  notaris untuk menjamin kepastian hukum antara para pihak  dalam  kontrak  dan  merupakan  alat pembuktian yang sempurna. 39 Hak atas merek tidak  mengacu  pada  ketentuan  secara  umum dalam KUHPdt tentang benda bergerak tidak berwujud.  Oleh  karena  itu,  hak  atas  merek disebut sebagai hak atas benda bergerak yang terdaftar. 40 Pengalihan  lisensi  merek  wajib didaftarkan dalam daftar umum merek. 41
Pengalihan  hak  atas  merek  dilakukan melalui  perjanjian  dalam  bentuk  akta notaris. 42 Perjanjian  tersebut  diaktakan  oleh notaris  dalam  bentuk  akta  autentik  yang merupakan  wewenang  notaris.  Pasal  1868 KUHPdt menjelaskan bahwa alat pembuktian adalah  suatu  perbuatan  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat negara yang  mempunyai  wewenang  untuk  itu  di tempat di mana perbuatan itu dilakukan.
Akta  notarial  merupakan  sertifikat keaslian yang dapat ditegakkan secara hukum juga sebagai alat pembuktian yang sempurna. 43 Akta  autentik  ataupun  akta  di
39 Kanti  Rahayu,  Kus  Rizkianto,  dan  Mukhidin  Mukhidin,  “Peran  Jabatan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Pengalihan  Hak  Atas  Merek  Terdaftar,” Kosmik  Hukum 22,  no.  2  (30  Mei  2022):  130,  http://dx.doi.org/ 10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483.
40 Septi  Indrawati,  “Tinjauan  Yuridis  Penggunaan  Sertifikat  Merek  Sebagai  Jaminan  Dalam  Proses  Pengajuan Kredit Perbankan,” Amnesti  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (23  Februari  2021):  4,  https://doi.org/10.37729/amnesti. v3i1.889.
41 Hari  Sutra  Disemadi  dan  Cindy  Kang,  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (17 Februari 2021): 64, https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457.
42 Annalisa Yahanan, Debbie Aprodette, dan Elmandiantini, “Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT),” Recital Review 2, no. 1 (31 Januari 2020): 16.
43 Dendik  Surya  Wardana,  Iswi  Hariyani,  dan  Dodik  Prihatin  An,  “Pertanggung  Jawaban  Notaris  Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan,” Jurnal Ilmu Kenotariatan 2, no. 2 (15 Desember 2021): 18, https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088.
bawah tangan dapat digunakan sebagai sarana pengalihan  hak  atas  merek,  dengan  catatan bahwa  perjanjian  tersebut  telah  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian,  dan  apabila dilakukan  di  hadapan  notaris,  maka  wajib telah memenuhi persyaratan hukum perjanjian.
Tata  cara  pengalihan  hak  atas  merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  guna  memberi  kepastian hukum dan perlindungan atas merek terdaftar yang  telah  dialihkan  oleh  pemilik  merek kepada pihak lain. Oleh sebab itu, pengalihan hak  atas  merek  terdaftar  wajib  untuk dimohonkan  pencatatan  kepada  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.  Pengalihan  hak  atas  merek terdaftar yang telah dicatatkan wajib diumumkan pada berita resmi merek.
Notaris berperan penting dalam masyarakat  karena  selain  sebagai  pemberi bantuan hukum dalam pembuatan perjanjian, juga  membantu  menciptakan  kepastian  dan
perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  yaitu dengan dibuatkannya akta otentik di hadapannya yang berfungsi sebagai alat bukti berkekuatan  hukum  tetap,  sebab  dibuat  oleh pejabat  yang  memiliki  wewenang  menurut undang-undang. 44 Hal  ini  selaras  dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. 45
Apabila  pemilik  merek  menghendaki pengalihan  perjanjian  lisensi  merek  secara tertulis  sebagai  bentuk  kepastian,  maka  akta notariil  yang  dibuat  di  hadapan  notaris merupakan  hal  penting  yang  harus  dimiliki. akta  notariil  mengikat  para  pihak  dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi perselisihan,  terdapat  alat  bukti  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Akta  notariil berdasarkan  Pasal  1868  KUHPdt  dimaknai sebagai dokumen otentik yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. 46 Akta autentik memiliki fungsi sebagai bukti baik bagi para pihak, maupun bagi pihak ketiga diluar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. 47
44 Frisca Deviyanti Sitorus, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia,” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 16, no. 1 (19 Oktober 2019): 199–200, http://ejournal.kopertais4. or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3474.
45 Desela Sahra Annisa  Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19.
46 Sambodo Sriadi Pinilih, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana, “Peningkatan Kesehatan Jiwa Melalui  Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa,” Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal 3, no. 2 (Juli 2020): 440, https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616.
47 Rahayu, Rizkianto, dan Mukhidin, “Peran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar,” 128.
48 Herdy  Ryzkyta  Ferdiana,  Muhamad  Amirulloh,  dan  Kilkoda  Agus  Saleh,  “Urgensi  Akta  Notaris  Dalam Perjanjian  Pengalihan  Lisensi  Rahasia  Dagang  Sebagai  Upaya  Memberikan  Kepastian Hukum  Para  Pihak,” JURNAL LITIGASI (e-Journal) 22, no. 1 (26 April 2021): 126, https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883.
49 Selamat  Lumban  Gaol,  “Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Akta  Di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 8, no.
2 (27 November 2018): 92, https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257.
Adanya suatu akta autentik dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi dengan jelas  menyatakan  hak  dan  kewajiban  para pihak dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena apabila terjadi permasalahan  maka,  akta  tersebut  dapat menjadi  alat  bukti  yang  sempurna  dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 48
Apabila notaris terbukti bersalah, maka akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan  ataupun  batal  demi  hukum.  Akta autentik dapat berubah menjadi akta di bawah tangan  karena  terdegradasi  akibat  dari  akta autentik  tersebut  dibuat  tidak  sesuai  dengan dan  bertentangan  serta  melanggar  ketentuan yang diatur dalam UUJN. 49
Pengalihan  perjanjian  lisensi  merek merupakan  perizinan  yang  diberikan  oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi secara tertulis  dalam  bentuk  perjanjian  yang didasarkan  pada  pemberian  hak,  sehingga untuk menggunakan merek secara keseluruhan ataupun sebagian harus
dilakukan  berdasarkan  jangka  waktu  serta ketentuan yang telah ditetapkan. 50

## KESIMPULAN
Pengalihan  perjanjian  lisensi  merek melalui  jual  beli  menganut  asas  kebebasan berkontrak,  maka  harus  memenuhi  syarat- syarat  sahnya  perjanjian  dan  syarat-syarat umum  lain  berdasarkan  Pasal  1319  KUHPdt serta  alasan-alasan  lain  yang  dibuktikan dengan  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis.  Notaris  memiliki wewenang  dalam  pengalihan  perjanjian lisensi merek melalui jual beli karena dengan akta  notaris  yang  sudah  dicatatkan  pada Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . 9
ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2016. Andriani,  Devira,  Gunardi  Lie,  dan  Moody Rizqy Syailendra. “Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia.” Innovative:  Journal  Of
Social  Science  Research 3,  no.  2  (17
Mei  2023):  2798–2805.  https://doi.org/ 10.31004/innovative.v3i2.634.
Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji  Adam.  “Pentingnya  Hukum Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual Beli.” Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis Jayakarta 3,  no.  1  (25  Juli  2021):  12–
18. https://doi.org/10.53825/jmbjayakar ta.v3i1.85.
50 Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): 291, https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293.
Asuan, Asuan. “Pendaftaran Hak Atas Merk.”
Solusi 20, no. 1 (1 Januari 2022): 135– 60.  https://doi.org/10.36546/solusi.v20 i1.533.
Badrulzaman, Mariam Darus. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional . 1 ed. Bandung:
Alumni, 1983.
Banjarnahold,  Donald.  “Sah!  Unilever  Jual Blue  Band  Dkk  Senilai  Rp  2,92  T.” CNBC  Indonesia,  21  Juni  2018. https://www.cnbcindonesia.com/marke t/20180621164412-17-19941/sah- unilever-jual-blue-band-dkk-senilai-rp- 292-t.
Dewi, Ni Made Trisna. “Perlindungan Hukum Hak  Merek  Dalam  Persaingan  Pasar Bebas Di Indonesia.” Jurnal Komunitas Yustisia 4,  no.  2  (20  Agustus  2021):
397–404.  https://doi.org/10.23887/jata yu.v4i2.38092.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia. “Merek.” Diakses 4 Mei 2023. https://dgip.go.id/ menu-utama/merek/pengenalan.
Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Cindy  Kang.
“Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (17
Februari  2021):  54–71.  https://doi.org/ 10.23887/jkh.v7i1.31457.
Djumhana,
Muhammad, dan Romli Atmasasmita. Hak  Milik  Intelektual .  4 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Febiyanti,  Gusti  Ayu  Mirah  Aena,  Ni  Luh
Mahendrawati, dan Ni Made
Puspasutari Ujianti. “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.”
Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019):
289–93.  https://doi.org/10.22225/ah.1.
3.2019.289-293.
Ferdiana, Herdy Ryzkyta, Muhamad Amirulloh,  dan  Kilkoda  Agus  Saleh. “Urgensi Akta Notaris Dalam
Perjanjian  Pengalihan  Lisensi  Rahasia Dagang  Sebagai  Upaya  Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak.” JURNAL LITIGASI (e-Journal) 22, no.
1  (26  April  2021):  111–32.  https://doi. org/10.23969/litigasi.v22i1.3883. Gaol,  Selamat  Lumban.  “Kedudukan  Akta
Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.” JURNAL ILMIAH HUKUM  DIRGANTARA 8,  no.  2  (27
November  2018):  91–109.  https://doi. org/10.35968/jh.v8i2.257.
Hariyani,  Iswi. Prosedur  Mengurus  HAKI Yang  Benar .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2010.
Hidayat, Sri Sulastri & Nur. “Aspek Hukum Perjanjian  Lisensi  terhadap  Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.” Jurnal Yustitia 23, no. 1 (27  Juni  2022):  14–31.  https://doi.org/ 10.53712/yustitia.v23i1.1535. Inawati, Inawati. “Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.” Recital  Review 5,  no.  1  (16  Januari 2023):  135–50.  https://doi.org/10.224 37/rr.v5i1.23047. Indrawati, Septi. “Tinjauan Yuridis Penggunaan  Sertifikat  Merek  Sebagai
Jaminan  Dalam  Proses  Pengajuan Kredit  Perbankan.” Amnesti  Jurnal Hukum 3, no. 1 (23 Februari 2021): 1– 14.  https://doi.org/10.37729/amnesti.v3 i1.889. Irawati, Irawati, dan Lailatussafa’ah Indrasrani. “Implikasi Perubahan Status
Penerima  Lisensi  Terhadap  Perjanjian Lisensi  Hak  Cipta  Pada  Organisasi KBSBSI.” LAW REFORM 14, no. 2 (28 September  2018):  162–75.  https://doi. org/10.14710/lr.v14i2.20864.
Johny  Ibrahim. Teori  dan Metode Penelitian Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia, 2006.
Mahfuz,  Abdul  Latif.  “Problematik  Hukum
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia.” Jurnal Kepastian Hukum Dan  Keadilan 1,  no.  2  (12  Juli  2020):
47–59.  https://doi.org/10.32502/khdk. v1i2.2592.
Mangulu,  Nikita  Cinthya.  “Hak  Pemegang Paten  Memberikan  Lisensi  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” LEX PRIVATUM 6, no. 8  (2018):  203–13.  https://ejournal. unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/ article/view/22875.
Maulana,  Insan  Budi. Sukses  Bisnis  melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta . Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020.
Milyardi,  Milyardi.  “Upaya  Hukum  Yang Dilakukan  Oleh  Penerima  Lisensi
Merek Dagang Dari Pelanggaran Lisensi Di Indonesia.” Jurnal Notarius
1,  no.  2  (2022):  259–67.  https://jurnal. umsu.ac.id/index.php/notarius/article/vi ew/13988.
Pinilih,  Sambodo  Sriadi,  Estrin  Handayani, dan  Elza  Shelviana.  “Peningkatan Kesehatan  Jiwa  Melalui  Peran  Kader Menuju  Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa.” Jurdimas  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat) Royal 3, no. 2 (Juli 2020): 115–22.  https://doi.org/10.33330/jurdi mas.v3i2.616.
Pramurti,  Rifzki  Dhiah.  “Akibat  Hukum Pengalihan Hak Atas Mereke Terdaftar Berdasarkan  Akta  Hibah  Wasiat.”
Notarius 11, no. 1 (11 Mei 2018): 130– 40.  https://doi.org/10.14710/nts.v11i1. 23131.
Rahayu, Kanti, Kus Rizkianto, dan Mukhidin Mukhidin.  “Peran  Jabatan  Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar.” Kosmik Hukum 22,  no.  2  (30  Mei  2022):  123–31. http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhuku m.v22i2.13483.
Ramadhanty, Nadira, dan I. Wayan
Wiryawan.  “Akibat  Hukum  Tidak Didaftarkannya  Merek  Dagang  Produk Kue Kering Toko ‘MADAME PATISSERIE.’” Kertha Semaya :
Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  6  (18  Juli
2019):  1–14.  https://doi.org/10.24843/
KM.2019.v07.i06.
Ramadhio,  Ramadhio  Adi  Prasetyo.  “Hak Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)
Sebagai  Objek  Waris  Dalam  Hukum Perdata.” JIPRO: Journal of Intellectual  Property 5,  no.  1  (1 Februari 2023): 58–75. Rangkuti,  Desela  Sahra  Annisa,  dan  Fully Handayani Ridwan. “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan  Dari  Negara  Membuat
Alat  Bukti Autentik.” Kertha Semaya : Journal  Ilmu  Hukum 10,  no.  5  (8  Mei
2022):  1207–21.  https://doi.org/10.248
43/KS.2022.v10.i05.p19.
Simanjuntak, Irene Andralusia Juliana. “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.”
Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 (30
Maret  2022):  94–105.  https://doi.org/ 10.54629/jli.v19i1.861.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Peranan  Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan  Perjanjian.” Binamulia  Hukum
7, no. 2 (2018): 107–20. https://doi.org/ 10.37893/jbh.v7i2.318.
Sitorus,  Frisca  Deviyanti.  “Peran  Notaris Dalam  Pembuatan  Perjanjian  Lisensi Merek Di Indonesia.” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 16, no.  1  (19  Oktober  2019):  190–204.
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkud a/index.php/qodiri/article/view/3474. Sujatmiko, Agung. “Lisensi Merek
Mendukung Persaingan Usaha.” Jurnal Hukum  PRO  JUSTITIA 28,  no.  2 (2010):  113–27.  https://journal.unpar. ac.id/index.php/projustitia/article/view/ 1056.
———. Perjanjian Lisensi Merek . Pasuruan: CV Qiara Media, 2020.
———.  “Prinsip  Hukum  Kontrak  Dalam Lisensi  Merek.” Mimbar  Hukum  - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada 20, no. 2 (2008): 251–66. https:// doi.org/10.22146/jmh.16299.
Sulasno,  Sulasno.  “Lisensi  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  Dalam  Perspektif
Hukum  Perjanjian  Di  Indonesia.” ADIL:  Jurnal  Hukum 3,  no.  2  (2012): 352–79.  https://doi.org/10.33476/ajl.v3 i2.815.
Syafrinaldi, Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur. Hak  Kekayaan  Intelektual . Pekanbaru: Suska Press, 2008.
Wardana,  Dendik  Surya,  Iswi  Hariyani,  dan Dodik  Prihatin  An.  “Pertanggung Jawaban  Notaris  Terhadap  Keabsahan Akta  Outentik  Yang  Dilakukan  Secara Electronic  Dalam  Pembuktian  Di Pengadilan.” Jurnal Ilmu Kenotariatan 2,  no.  2  (15  Desember  2021):  14–26. https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088 Wardani, Putu Ayu Ira Kusuma, dan Ida Ayu Sukihana.  “Pengaturan  Bentuk  Dan Syarat  Sahnya  Perjanjian  Lisensi  Hak Cipta.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu Hukum 9,  no.  7  (22  Mei  2021):  1224– 34.  https://doi.org/10.24843/KS.2021. v09.i07.p13.
Waworuntu, Abdul Fatah Bima R. “Pengalihan  Hak  Merek  Berdasarkan Perjanjian  (Tinjauan  Menurut  Hukum Merek  Indonesia).” LEX  PRIVATUM 10,  no.  1  (17  Januari  2022):  90–99. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.p hp/lexprivatum/article/view/38072.
Y,  Annalisa,  dan  Elmadiantini  Elmadiantini.
“Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual.” Lambung  Mangkurat Law
Journal 4,  no.  1  (28  Maret  2019):  51–
63.  https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4 i1.87.
Yahanan,  Annalisa,  Debbie  Aprodette,  dan Elmandiantini.  “Model  Akta  Notaris Yang  Melindungi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT).” Recital Review 2, no.
1 (31 Januari 2020): 14–25.