Persona: Jurnal Psikologi Indonesia                                                                 Fakultas Psikologi E-mail Address: jurnalpersona@untag-sby.ac.id [82] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Persona: Jurnal Psikologi Indonesia                                                                           Volume 6, No. 2, Desember 2017 ISSN. 2301-5985 Website: http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona
Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)
Friandry Windisany Thoomaszen windisany90@gmail.com
Jurusan Konseling Pastoral, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang

## Abstract
The fulfillment of children's right to participation in Kupang (East Nusa Tenggara) was  still  very  low.  Children  only,  as  object  of  manipulation, decoration,  and  symbols  in  decision-making  process.  This  issue  become important  for  research  cause  right  of  participation  can  help  grow  up  children confidence,  communication  skill,  and  social  development.  This  descriptive qualitative study have purpose to  describe levels of children’s participation in family.  Subjects  numbered  15  people  consist  of  eight  children  aged  under  18 years, three facilitators of children’s forum, and four parents. Source s of data are selected based on purposive sampling technique. Data collected by observation, interview,  and  documentation.  The  results  showed  that  children  assume  that family  has  not  been  optimally  fulfill  children's  right  to  participation.  Many decisions are made unilaterally by parents, without listening to the opinion of the  child  first.  Kupang  society  had  a  patriarchal  culture  that  characteristic  in educate children with violent. Children’s  opinions were often not considered, in contrast opinion of the adults were the most appropriate and correct.
Keyword: right of participation, children, parents, children’s forum

## Abstrak
Pemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak  hanya  dijadikan  objek  manipulasi,  dekorasi  (hiasan),  dan  simbol  dalam suatu proses pengambilan keputusan. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena  hak  partisipasi  anak  yang  tidak  terpenuhi  dengan  maksimal  akan menghambat  tumbuh  kembang  anak  dalam  aspek  kepercayaan  diri, keterampilan  berkomunikasi,  dan  perkembangan  sosial.  Penelitian  kualitatif deskriptif  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  peran  orangtua  dalam pemenuhan  hak  partisipasi  anak.  Subjek  penelitian  berjumlah  15  orang  yang terdiri dari 8 anak yang berusia dibawah 18 tahun, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua.  Sumber  data  dipilih  berdasarkan  teknik  purposive  sampling. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara,  diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak.  Banyak  keputusan  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  orangtua,  tanpa mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Dalam konteks masyarakat NTT yang  memiliki  budaya  partriarki  dan  cara  mendidik  anak  yang  cenderung otoriter. Pendapat anak sering tidak dianggap, dan pendapat orang dewasa yang paling tepat dan benar.
Kata Kunci: Pemenuhan partisipasi, anak, orang tua, forum anak

## Pendahuluan
Hasil  Sensus  Penduduk  tahun  2010,  menunjukkan  bahwa  penduduk  Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, yang terdiri dari 119,6 juta laki-laki dan 118,0 juta perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 81,4 juta  orang atau sekitar 34,26 persen diantaranya anak berumur  di  bawah  18  tahun  (dalam  Yusuf  dkk,  2012).  Dengan  jumlah  tersebut,  anak memiliki  peranan  yang  penting  bagi  kemajuan  suatu  bangsa.  Menurut  UU  (Undang- Undang)  no.  35  tahun  2014,  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Secara  ringkas,  dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat prinsip penting berkaitan dengan pemenuhan hak  anak  yaitu  hak  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang;  non  diskriminasi; kepentingan  terbaik  untuk  anak;  dan  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Dalam prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak,  dijabarkan  bahwa  anak  memiliki pandangan-pandangan  sendiri  dan  mempunyai  hak  untuk  menyatakan  pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati  hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilan  keputusan,  terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang  memengaruhi kehidupannya (dalam Raharjdo dkk, 2009).
KHA  merupakan  instrumen  yang  berisi  rumusan  prinsip-prinsip  universal  dan ketentuan norma hukum di bidang hak asasi manusia, khususnya anak, dengan cakupan hak  yang  paling  komprehensif.  Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  yang  telah meratiﬁkasi KHA dan me ngimplementasikan serta memenuhi semua ketentuan dalam KHA.  Pemerintah  mengadopsi  dan  menerapkan  KHA  sebagaimana  mandat  yang ditentukan  dalam  KHA  (dalam  Raharjdo  dkk,  2009).    Pasal  4  UUPA  (Undang-Undang Perlindungan  Anak)  No.23/2002  menyerap  prinsip-prinsip  dasar  dari  KHA  yang merumuskan bahwa terdapat empat hak utama anak yaitu hak hidup, hak untuk tumbuh kembang,  hak  untuk  berpartisipasi  secara  wajar,  dan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tulisan ini akan berfokus dan lebih banyak membahas  tentang  pemenuhan  hak  partisipasi  anak.  Partisipasi  Anak  adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan  dengan  hidup  mereka  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman,  sesuai  dengan  usia  dan  tingkat  kematangan  berpikir.  Dengan  kata  lain
dapat  diformulasikan  sebagai  keterlibatan  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun dalam  proses  pengambilan  keputusan  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga  anak  dapat  menikmati  hasil  atau  mendapatkan  manfaat  dari  keputusan tersebut (dalam UUPA no 23 tahun 2002; PERMEN PPPA RI no 3 tahun 2011).
Hart (1992) mengembangkan tangga partisipasi yang terdiri  dari delapan anak tangga  untuk  merangkai  partisipasi  anak.    Anak  tangga  1-3  merepresentasikan  suatu kondisi  yang mana anak-anak dianggap tidak berpartisipasi. Anak tangga selanjutnya menunjukkan  derajat  partisipasi  anak  dengan  kadar  partisipasi  yang  lebih  tinggi  dan berbeda-beda. Visualisasi model tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Roger A. Hart dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Tangga partisipasi anak
Di  Indonesia,  partisipasi  anak  terjadi  pada  tingkat  yang  berbeda,  walaupun tingkat partisipasi tertinggi seperti penggambaran Hart belum dicapai. Partisipasi anak dalam  ruang  lingkup  lebih  kecil,  seperti  di  lingkungan  tempat  tinggal,  sekolah  dan keluarga  sangat  beragam.    Namun,  partisipasi  anak  masih  relatif  rendah  pada  proses pembuatan keputusan yang berakibat pada kehidupan anak. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan buku-buku paket pelajaran di tingkat SD, para siswa pada umumnya tidak dimintai pendapatnya tentang peraturan yang mewajibkan siswa untuk membeli buku paket.  Para  guru  dan  orangtua  juga  tidak  pernah  bertanya  kepada  anak  tentang ketidaknyamanan  yang  dirasakan  atau  bagaimana  perasaan  anak  setiap  hari  karena
harus  membawa  setumpuk  buku  paket,  dan  sebagainya.  Contoh  dalam  konteks kehidupan keluarga, bentuk-bentuk partisipasi anak yang berada pada level rendah yaitu dalam menentukan menu masakan keluarga cenderung pilihan diserahkan sepenuhnya pada ibu (orang dewasa) saja. Hal tersebut juga sering terjadi ketika penentuan sekolah anak,  proses  renovasi  rumah,  menyusun  jadwal  belajar  anak,  dan  aktivitas  dalam keluarga lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak namun pendapat anak sering tidak ditanyai dan dianggap (dalam PERMEN PPPA RI no 3, 2011).
Hak partisipasi anak menjadi penting untuk diteliti karena berdasarkan Amanah Undang-Undang (KHA pasal 12:1, pasal UUPA 4) , Komitmen Internasional ( a fit world for children ,  MDGs),  dan  berbagai  kasus  partisipasi  anak  yang  masih  jauh  dari  harapan. Berikut  ini  gambaran  kondisi  partisipasi  anak  berdasarkan  Komisi  Perlindungan  Anak (KPA) (2011) yang menunjukan bahwa partisipasi anak di Indonesia masih sangat rendah. Anak  hanya  dijadikan  objek  manipulasi,  dekorasi  (hiasan),  dan  simbol  dalam  suatu proses pengambilan keputusan.
Gambar 2. Angka Partisipasi Anak
Berdasarkan  data  studi  pendahuluan  yang  diperoleh  penulis  dibandingkan dengan  teori  Hart  tersebut,  kondisi  pemenuhan  hak  partisipasi  anak  masih  sulit diterapkan  oleh  orangtua.  Penulis  mengamati  dan  mewawancarai  kegiatan  dan pekerjaan dari pegawai Bagian Pemberdayan Perempuan dan Anak Kota Kupang sejak tahun 2014-2018. Mereka terlihat aktif dalam mensosialisasikan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) no. 23 tahun 2002, UU no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UUPA,
58% 14% 10% 7% 5%
3% 2% 1% Manipulasi Dekorasi Simbolis Diberi informasi Diberi informasi dan nasehat inisiatif orang dewasa dan anak terlibat Inisiatif anak , diarahkan dewasa Inisiatif anak bersama dewasa

## Angka partisipasi anak
dan termasuk didalamnya disinggung mengenai hak-hak anak pada orangtua di berbagai kelurahan dan guru di sekolah. Selama proses itu, orang dewasa (orangtua dan guru) lebih  peka  untuk  tidak  melakukan  kekerasan  fisik  dan  lebih  berhati-hati  dalam melanggar  hak  anak.  Disisi  lain,  kekerasan  psikis  masih  terasa  sulit  untuk  tidak diterapkan  oleh  keluarga  seperti  mengatakan  anak  bodoh,  menghina,  mengejek. Diantara empat hak anak tersebut, Penulis beranggapan bahwa untuk hak partisipasi anak yang paling diabaikan dan sulit untuk dipenuhi oleh orang dewasa di Kota Kupang, NTT (Nusa Tenggara Timur).
Penulis  mengamati  keseharian  kehidupan  keluarga  di  Kota  Kupang  terlihat bahwa anak cenderung tidak dihargai hak partisipasinya. Contoh konkritnya yaitu ketika menjelang  hari  raya  keagamaan  seperti  natal  atau  lebaran,  keluarga  memiliki  tradisi membersihkan  dan  merapikan  seluruh  rumah  dengan  mencat  ulang  tembok  rumah, membeli barang-barang baru, dan membeli makanan untuk para tamu. Anak cenderung tidak pernah dilibatkan atau ditanya terlebih dahulu warna cat tembok, jenis makanan, dan barang baru yang anak inginkan. Hasil observasi ditemukan data bahwa anak tidak dilibatkan  atau  ditanya  pendapatnya  ketika  membeli  barang-barang  kebutuhan  anak sendiri seperti pakaian, peralatan sekolah, dan jenis makanan yang ingin dimakan sehari- hari. Dalam konteks masyarakat NTT yang memiliki budaya partriarki dan cara mendidik anak  yang  keras.  Pendapat  anak  sering  tidak  dianggap,  dan  pendapat  orang  dewasa yang paling tepat dan benar. Orang dewasa merasa lebih tahu segalanya dibandingkan anak-anak, sehingga jarang sekali anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hak anak dalam mengungkapkan pendapat masih terhalang karena pola asuh orangtua di Kupang) yang cenderung otoriter.
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Bunga dan Ekowarni (2010) yang menemukan bahwa anak di kota Kupang sangat terbiasa dengan pola pengasuhan yang otoriter,  misalnya  semua  diatur  dan  ditentukan  orang  dewasa,  anak  tidak  punya  hak untuk bertanya, kekerasan menjadi pilihan terakhir ketika menyelesaikan konflik, anak harus menuruti semua kemauan orang dewasa tanpa boleh membantah. Dalam proses belajar  mengajar,  peneliti  mengamati  perilaku  keaktifan  20  murid  dari  keluarga  yang cenderung menerapkan pola aruh otoriter dan kurang memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat.
Hasil  yang  diperoleh  yaitu  karakter  murid  cenderung  pemalu,  kurang  berani untuk  membuka  pembicaraan  terlebih  dahulu,  takut  dalam  bertanya  dan menyampaikan  pendapat.  Ketika  berbicara  atau  presentasi  di  dalam  kelas,  murid cenderung kurang percaya diri, menunjukan bahasa tubuh yang kurang nyaman berdiri didepan  banyak  orang  (kelas).  Sejak  masa  usia  dini,  para  murid  kurang  diberikan kesempatan  dan  dibiasakan  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  bentuk  pengambilan keputusan  dalam  keluarga.  Setiap  keputusan  cenderung  ditentukan  oleh  orangtua bahkan demi keperluan pribadi murid.
Dengan situasi yang terus menerus terjadi seperti itu dapat menimbulkan efek dalam perkembangan diri anak. Keluarga terlihat cenderung kurang menyadari manfaat dan  pentingnya  pemenuhan  hak  partisipasi  anak.  Padahal  jika  hak  partisipasi  anak dipenuhi  dengan  baik  maka  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  pihak  seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan kelompok anak sendiri. Adapun dalam Permen PPPA RI no 3 tahun 2011, manfaat yang bisa diperoleh pemerintah dengan mengembangkan kebijakan  dan  program  di  bidang  partisipasi  anak  adalah  lebih  mudah  dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas  yang berasal dari generasi muda; memperoleh masukan  berharga  dari  kelompok  anak  untuk  penyusunan  kebijakan  dan  program pemerintah  di  bidang  anak,  karena  anak  lebih  memahami  permasalahan  dan kebutuhannya dibanding orang dewasa; dan membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada. Bagi kelompok anak sendiri, manfaat yang bisa dirasakan  adalah meningkatkan harga diri dan percaya diri anak; membangun bakat dan ketrampilan; memperbesar akses pada berbagai peluang; mengembangkan  penghargaan  terhadap  hak  anak;  mengembangkan  kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak; mengembangkan sense of empowerment anak; dan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
Karena  begitu  penting  dan  mendesaknya  hal  ini  untuk  dikaji  dan  diteliti  lebih dalam, maka penulis berfokus untuk mengetahui tingkatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam lingkungan keluarga. Menurut Rahardjo dkk (2009), fokus pemenuhan hak partisipasi anak tentu saja adalah anak sebagai pemegang hak. Dalam hal ini anak harus didorong  untuk  berperan  aktif  dalam  memberikan  masukan  sepanjang  proses
penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran. Anak hendaknya mendapatkan fasilitas bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur  dan  kematangan  anak.  Anak  juga  harus  diberikan  keterampilan  untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.
Sarana  yang  dapat  dikembangkan  misalnya  forum-forum  anak  di  berbagai komunitas baik di lingkup nasional, propinsi, kabupaten, kota, hingga ke kecamatan, dan lingkungan  sosial  terdekatnya.  Forum  anak  merupakan  suatu  organisasi  yang anggotanya  adalah  para  anak-  anak  yang  menjadi  pengurus  organisasi  anak,  sanggar atau  kelompok  kegiatan  anak  dan  sejenisnya  yang  pada  umumnya  berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Forum Anak dibina  secara  langsung  oleh  pemerintah  dan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kapasitas  anak  yang  telah  aktif  diberbagai  organisasi  tersebut  di  bidang  tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme,  bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu (dalam Raharjo, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk memilih FAKK sebagai lokasi penelitian. Selain itu, Penulis ingin melihat gambaran tingkatan partisipasi anak  ketika dalam organisasi FAKK, tingkatan partisipasi anak dalam keluarga dan membahas keterkaitannya dengan peran keluarga.

## Metode Penelitian
Tulisan ini menerapkan tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode  pengumpulan  data  observasi  partisipan,  wawancara  mendalam,  diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, dan bukan angka (Alsa, 2003). Ragin, Nagel, & White (dalam Morissan, 2014) mengatakan  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang  mendalam  (in- depth),  berorientasi  pada  kasus  dari  sejumlah  kecil  kasus,  termasuk  satu  studi  kasus. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan seringkali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan (generalisasi) dan prediksi  dari  berbagai  pola.  Menurut  Creswell  (2015),  karakteristik  umum  penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrument kunci, menggunakan beragam sumber data, meneliti  dalam  konteks  natural  (alamiah),  menggunakan  analisa  data  induktif,
rancangan  penelitian  yang  berkembang,  bersifat  interpretif,  dan  menggali  makna partisipan.
Sumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling , yang berarti sampel tidak diambil secara acak, tetapi sampel dipilih mengikuti kriteria tertentu dan kepada subjek  juga  ditanyakan  mengenai  kesediaannya  untuk  menjadi  subjek  penelitian (Morissan, 2014). Kriteria subjek penelitian ini yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang  terlibat  dalam  organisasi  Forum  Anak  Kota  Kupang  (FAKK).  Subjek  penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 anak, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua. Alasan penulis  memilih  organisasi  FAKK  karena  ingin  melihat  lebih  dalam  tingkat  partisipasi anak-anak  yang  sudah  belajar  tentang  UUPA  dan  hak  anak  didalam  kehidupan berkeluarganya. Dalam organisasi, anak sudah dilatih dan dibiasakan untuk menyatakan pendapat dan pendapatnya dihargai oleh fasilitator dewasa.
Langkah-langkah  dalam  menganalisa  data  kualitatif  yaitu  mengolah  dan mempersiapkan  data,  membaca  keseluruhan  data,  menganalisa  lebih  detail  dengan meng-coding data, terapkan proses coding untuk mendeskripsikan seting, orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisa, deskripsi tema disajikan dalam bentuk narasi, dan  menginterpretasi  (memaknai  data)  (Creswell,  2015).  Untuk  menambah  validitas penelitian,  penulis  melakukan  triangulasi  sumber  data  yang  berbeda  dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

## Hasil
Keluarga seharusnya menjadi kunci  perkembangan dan keberhasilan  anak tapi permasalahannya orangtua di Kupang memiliki pandangan dan konsep pada anak yang masih  keliru.  Sehingga  secara  sadar  atau  tidak  sadar  belum  sepenuhnya  mampu memenuhi  kebutuhan  dan  hak  anak.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara dengan orangtua, ditemukan beberapa pandangan dari orangtua yang keliru tentang anak  yaitu  menganggap  anak  sebagai  objek  pasif  yang  hanya  bisa  menerima  dan menurut saja, sebaliknya orangtua adalah pihak yang paling tahu kebutuhan terbaik bagi anak.  Padahal  konsep  anak  yang  benar  yaitu  anak  memiliki  hak,  kemampuan, keinginan/kemauan, kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan konsep tersebut,  orangtua  perlu  mendengar  pendapat  anak  dan  melibatkan  anak  dalam
berbagai pengambilan keputusan.
Orangtua  beranggapan  jika  segala  sesuatu  keputusan  atau  tindakan  harus bertanya  terlebih  dahulu  pada  anak  maka  hal  itu  dianggap  membuang-buang  waktu saja.  Contohnya,  ketika  untuk  makan  saja  harus  tanya  anak  terlebih  dahulu  jenis makanan  yang  diingini,  orangtua  beranggapan  bahwa  bisa  saja  anak  meminta  jenis makanan  yang  tidak  mampu  orangtua  sediakan  (mahal).  Orangtua  masih  memiliki kekeliruan dalam berpikir tentang penerapan hak partisipasi ini. Orangtua berpikir jika sudah menanyakan pendapat anak maka sebisa mungkin harus ditepati atau dipenuhi permintaan  anak  (komunikasi  satu  arah).  Padahal  yang  lebih  penting  adalah  proses menanyakan pendapat anak, bukan pada hasil akhir dari pemenuhan permintaan anak. Yang  terpenting  adalah  terjadinya  proses  komunikasi  dua  arah,  orangtua  belajar mendengar  pendapat  anak  dan  anak  juga  belajar  mendengar  pendapat  orangtua. Menurut Fitzpatrick dan Badzinski (dalam Lestari, 2016), dua karakteristik komunikasi yang  mendukung  relasi  orangtua  dan  anak  yaitu  komunikasi  yang  mengontrol  dan komunikasi yang mendukung seperti persetujuan, membersarkan hati, ekspresi afeksi, pemberian  bantuan,  dan  kerja  sama.  Cara  orangtua  dalam  berkomunikasi  dapat dipersepsi positif atau negatif oleh anak. Karena itu, banyak program intervensi keluarga yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi orangtua.
Saat ini, di Kota Kupang sudah ada sekolah yang menerapkan program sekolah ramah  anak.  Program  ini  mendukung  pemenuhan  hak  anak  dan  tidak  melakukan kekerasan pada anak. Selain itu, juga sudah ada forum anak di tingkat kota dan setiap kelurahan  yang  memfasilitasi  hak  partisipasi  anak  untuk  didengarkan.  Namun permasalahannya, ketika anak pulang ke rumah dan berhadapan dengan keluarganya, orangtua melakukan hal yang bertolak belakang dengan program ramah anak di sekolah dan forum anak. Keluarga yang merupakan orang terdekat dari anak cenderung kurang menghargai  dan  mendengar  pendapat  anak.  Hasil  amatan  penulis  terhadap  tradisi dalam keluarga di Kota Kupang adalah anak cenderung kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sampai anak sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah berada ditingkat perguruan tinggi.
Hasil  wawancara  pada  empat  orang  anak  anggota  FAKK  yang  berada  pada tingkat  pendidikan  SMP  dan  SMA,  ditemukan  data  yang  serupa  namun  konteksnya berbeda-beda. Pada subjek dengan tingkat pendidikan SMP, mereka kurang dilibatkan ketika membeli barang-barang  kebutuhannya seperti  pakaian,  peralatan sekolah, dan jenis makanan yang ingin dimakan sehari-hari. Pada subjek dengan tingkat pendidikan SMA,  ketika  subjek  ingin  melanjutkan  sekolah  ke  perguruan  tinggi,  orangtua  kurang memberikan kesempatan untuk  memilih jurusan dan universitas keinginannya. Hal ini terjadi  pada  subjek  SMP  dan  SMA,  ketika  hasil  belajar  subjek  di  sekolah  menurun, orangtua  jarang  mau  mendengar  hal  yang  menyebabkan  hasil  belajarnya  menurun. Orangtua  cenderung  langsung  menyalahkan  dan  memberi  label  negatif  pada  subjek seperti menganggap anak malas dan bodoh.
Setelah  isu  tentang  pemenuhan  hak  anak  dan  pentingnya  melibatkan  anak semakin  gencar,  banyak  pihak  seperti  Pemerintah  dan  LSM  (orang  dewasa)  yang mengundang  dan  melibatkan  anak  dalam  berbagai  pertemuan,  forum,  dan  kegiatan. Namun,  subjek  masih  dianggap  sebagai  pajangan  dan  hiasan.  Pendapat  anak  belum sepenuhnya  didengar.  Pada  beberapa  kasus,  anak  cenderung  dimanfaatkan  dalam kegiatan  yang  mengatasnamakan  anak,  tapi  kenyataannya  semua  ide  berasal  dari pemikiran  orang  dewasa.  Jika  dikaitkan  dengan  tangga  partisipasi  Hart  (1992),  dalam konteks  keluarga  dan  masyarakat  subjek  masih  berada  pada  level  partisipasi  yang rendah (tangga 1-3).
Situasi  tersebut  sangat  berkebalikan  dengan  keadaan  ketika  subjek  mengikuti kegiatan  di  FAKK.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  dua  orang  fasilitator  dewasa FAKK,  dalam  forum  anak  tingkat  partisipasi  anak  sudah  berada  di  level  yang  tinggi (tangga 6-8) yaitu setiap kegiatan atau keputusan berasal dari ide dan pendapat anak, orang  dewasa  hanya  membantu  mengarahkan  dan  pada  beberapa  kegiatan  orang dewasa menerima sepenuhnya keputusan anak. Forum anak kota Kupang adalah salah satu  wadah  dibawah  kementerian  permberdayaan  perempuan  dan  anak  yang mendukung  pemenuhan  hak  anak.  Berdasarkan  hasil  pengamatan,  penulis  juga menemukan hal yang serupa dengan pernyataan fasilitator dewasa. Hal ini jelas terlihat selama proses persiapan (perencanaan) hingga pelaksanaan kegiatan tahunan perayaan HAN  (Hari  Anak  Nasional),  perayaan  keagamaan,  perkunjungan  ke  Forum  anak
Kelurahan, dan kegiatan rutin lainnya. Ide dan konsep acara berasal dari pendapat anak, dalam  pelaksanaannya  juga  anak  terlibat  penuh,  dan  fasilitator  dewasa  bertindak sebagai pendukung dan pelengkap.
Diskusi  kelompok  terarah  pada  empat  orang  anggota  FAKK,  diperoleh  hasil bahwa  hak  partisipasi  anak  adalah  hak  yang  paling  diabaikan  oleh  keluarga.  Jika diurutkan  dan  dibandingkan  dengan  berbagai  lingkungan  pergaulan  anak  (seperti keluarga,  forum  anak,  sekolah,  dan  tempat  ibadah),  keluarga  tidak  berada  diurutan pertama  sebagai  lingkungan  yang  paling  mendukung  hak  partisipasi  anak.  FAKK dianggap subjek sebagai tempat pertama yang menghargai pendapat anak. Para subjek berpendapat bahwa  FAKK lebih mampu mendengar pendapat anak, melibatkan anak dalam  pengambilan  keputusan,  dan  mengaktualisasikan  pendapat  anak  selama pendapatnya  itu  positif.  Karena  itu,  para  subjek  merasa  sangat  nyaman  dan  senang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di FAKK. Keluarga berada dalam urutan kedua dan  ketiga.  Yang  menyebabkan  keluarga  tidak  berada  dalam  posisi  nomor  pertama pemenuhan  hak  partisipasi  anak  yaitu  menurut  subjek  didalam  keluarga  tidak  semua anggota  keluarga  (ayah,  ibu,  dan  saudara)  mau  mendengar  pendapat  anak  dengan tulus. Hanya anggota tertentu saja seperti ibu dan atau saudara yang mau mendengar pendapat  anak.  Dari  empat  orang  subjek,  tiga  orang  berpendapat  bahwa  ibu  lebih mampu  untuk  mendengarkan  pendapatnya  daripada  ayah.  Sedangkan  satu  orang subjek  berpendapat  bahwa  baik  ibu  maupun  ayah  bersikap  sama  saja  kurang  mau mendengarkan pendapat anak.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  data  dan  analisis  partisipasi  anak (Kementerian perlindungan perempuan dan anak), didapati data bahwa orang dewasa masih bersikap egois (tidak mau anak kelihatan lebih pintar) dan tidak ada kerelaan hati untuk duduk bersama-sama dengan anak dalam posisi yang setara. Partisipasi anak yang sesungguhnya ketika pendapat anak didengar tanpa  ada paksaan dari orang dewasa, berarti  anak  berpendapat  atas  kesadaran  dan  keinginannya  sendiri.  Jika  anak  hanya sekedar  mengikuti  dan  hadir  dalam  suatu  rapat  atau  pertemuan  tanpa  memberikan pendapatnya maka itu disebut sebagai partisipasi anak yang semu.
Menurut pendapat fasilitator forum anak, dalam kegiatan pawai 17 Agustus dan Paskah,  anak  sering  diikutkan  menjadi  peserta,  tapi  pendapat  anak  tidak  pernah didengar  dalam  hal  penentuan  rute  pawai,  jenis  pakaian  yang  dipakai,  dan  waktu pelaksanaan kegiatan. Hampir semua ide dan konsep dalam kegiatan pawai bersumber dari orang dewasa dan anak hanya wajib mengikuti dan menjalani saja. Ini sebagi bukti nyata  bahwa  keterlibatan  anak  dimanipulasi  orang  dewasa,  anak  dijadikan  sebagai dekorasi dan simbolisasi saja (tangga 1-3).
Setelah  mengunjungi  berbagai  daerah  di  Indonesia,  Kepala  bidang  data  dan analisis  partisipasi  anak  menganggap  pemenuhan  hak  partisipasi  anak  juga  sangat dipengaruhi  oleh  budaya.  Pendapat  tersebut  didukung  dengan  hasil  wawancara  dari fasilitator forum anak. Fasilitator melihat bahwa setiap suku yang ada di NTT memiliki cara  yang  berbeda  dan  beragam  dalam  memenuhi  hak  partisipasi  anak.  Terdapat beberapa suku yang cenderung tidak mau melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun kegiatan di luar keluarga. Hal ini menunjukan bahwa budaya masyarakat sangat mempengaruhi peran keluarga dalam memenuhi hak partisipasi anak.

## Pembahasan
Berdasarkan teori kognitif sosial (Bandura), masalah ini terjadi karena pengaruh timbal  balik  dari  faktor  perilaku,  lingkungan,  dan  individu  (kognitif)  (dalam  Santrock, 2009). Tidak ada faktor tunggal berkaitan dengan masalah rendahnya level partisipasi anak  dalam  keluarga  di  Kupang.  Ada  dua  faktor  yang  saling  berkaitan  erat  dalam masalah ini, yaitu faktor individu dan lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor individu yaitu  pola  pikir  dan  karakter  orangtua.  Dalam  budaya  NTT,  pola  pikir  kebanyakan orangtua  dalam  mengasuh  anak  yaitu  anak  yang  baik  adalah  anak  yang  pendiam, penurut,  dan  tidak  banyak  memberikan  pendapat  yang  berbeda  dari  orangtuanya. Selain  itu,  orangtua  memiliki  karakter  dominan  dan  egois  sehingga  sulit  untuk  mau mendengar  pendapat  anak.  Penyebabnya  hingga  orangtua  memiliki  sikap  dominan karena  sejak  masa  kecil,  mereka  juga  diabaikan  hak  partisipasinya  sehingga  ketika dewasa mereka  kurang sadar jika perilakunya itu salah dan melanggar hak partisipasi anak.  Yang  dimaksud  dengan  faktor  lingkungan  yaitu  budaya  masyarakat  di  kupang
yang  cenderung  mendukung  pola  asuh  otoriter  orangtua.  Menurut  Baumrind  (dalam Santrock, 2012), pola asuh otoriter adalah gaya pengasuhan yang  bersifat membatasi dan menghukum. Orangtua mendesak anaknya untuk menuruti keinginan orangtuanya dan tidak banyak  memberi  kesempatan pada anak untuk bermusyawarah. Anak-anak dengan pola asuh ini cenderung tidak bahagia, takut, cemas, tidak memiliki inisiatif, dan memiliki keterampilan komunikasi yang buruk.
Baumrind  (dalam  Lestari,  2016)  menegaskan  bahwa  pola  asuh  yang  baik  yaitu bersifat  otoritatif  (bijaksana).  Orangtua  mengarahkan  perilaku  anak  secara  rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orangtua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orangtua  bersikap  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  pandangan  anak.  Orangtua menghargai kedirian  anak dan  kualitas  kepribadian yang dimilikinya sebagai keunikan pribadi. Anak dengan orangtua yang otoritatif akan cenderung periang, memiliki rasa tanggung  jawab  social,  percaya  diri,  berorientasi  prestasi,  dan  lebih  kooperatif. Menurut  Knowles  dkk  (dalam  Afiatin,  2012),  dalam  pendidikan  keluarga  orangtua berperan sebagai fasilitator melalui interaksi dengan anak-anak dalam kehidupan sehari- hari.  Anak  dianggap  memiliki  potensi  untuk  belajar,  karena  itu  orangtua  perlu menciptakan  suasana  yang  nyaman  bagi  anak  untuk  mendiskusikan  perasaan, pendapat,  dan  keyakinannya.  Sebagai  fasilitator,  orangtua  hendaknya  memiliki  sikap dan  perilaku  terbuka  terhadap  peristiwa  dan  pengalaman  baru,  kreatif,  inovatif,  dan senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan tidak berhenti untuk belajar.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, jika hak partisipasi anak kurang dipenuhi akan menimbulkan akibat bagi anak yaitu kepercayaan diri anak dalam berpendapat dan keterampilan  berkomunikasi  di  depan  umum  ( public  speaking ).  Keterampilan berkomunikasi  sangat  penting  dalam  perkembangan  sosial  anak.  Ketika  penulis melakukan  pengamatan  pada  forum  anak  dari  lima  kelurahan  (Sikumana,  Oebobo, Fatubesi, Kota Lama, Manulai II) di kota Kupang yang baru saja dibentuk (diaktifkan), anak  terlihat  malu  dan  takut  ketika  diminta  memperkenalkan  namanya,  memberikan masukan,  dan  memberikan  ide  penyusunan  aturan  dalam  forum  kelurahan.  Anak cenderung takut untuk menjadi yang pertama dalam memperkenalkan nama.
Penyebab  anak  takut  untuk  menyatakan  pendapatnya  karena  takut mendapatkan ejekan dan kurang dibiasakan oleh keluarga untuk menyatakan pendapat. Situasi  seperti  ini  banyak  terjadi  pada  pertemuan  awal  ketika  forum  anak  baru  saja dibentuk.  Setelah  sudah  semakin  banyak  pertemuan  rutin  yang  dilakukan  dan didampingi  dengan  baik  oleh  fasilitator  dewasa  maka  tingkat  partisipasi  atau kemampuan berbicara anak anggota forum anak terlihat lebih baik dan meningkat.
Karena  itu  sangat  penting  untuk  melakukan  berbagai  intervensi  sehingga  hak partisipasi  anak  dapat  terpenuhi  dalam  keluarga.  Adapun  manfaat  pemenuhan  hak partisipasi  bagi  anak  yaitu  merasa  bahagia,  dihargai,  dicintai,  dan  percaya  diri.  Solusi untuk  meningkatkan  peran  orangtua  dalam  memenuhi  hak  partisipasi  anak  dapat menggunakan  pendekatan  kognitif  sosial.  Bandura  (dalam  Santrock,  2009) berpendapat  bahwa  pola  berpikir  (kognitif)  memainkan  peran  penting  dalam  proses perubahan  perilaku  dalam  mendidik  dan  menghargai  hak  partisipasi  anak.  Lickona (2016) menegaskan bahwa minat dan dukungan orangtua memainkan peran yang lebih besar  pada  keberhasilan  anak  dibandingkan  dengan  tingkat  pendapatan  dan  latar belakang  orangtua.  Karena  itu,  orangtua  perlu  mendapatkan  pemahaman  dan keterampilan yang tepat dalam mengasuh  dan menghargai pendapat anak. Orangtua perlu  mendapatkan  sosialisasi  yang  menjelaskan  tentang  hak  anak,  manfaat  jika pendapat anak didengarkan dalam keluarga, dan komunikasi dua arah (tidak saja anak yang  wajib  menghargai  orangtua  namun  orangtua  juga  perlu  menghargai  anaknya). Selain  itu,  orangtua  diberikan  pelatihan  tentang  pola  asuh  otoritatif  (demokratis), sehingga  orangtua  memiliki  pemahaman  dan  karakter  yang  ramah, non  judgemental , dan  saling  menghargai.  Anak  juga  perlu  diberikan  sosialisasi  hak  anak  agar  sadar  jika haknya dilanggar. Lalu, pelatihan kepercayaan diri, public speaking , dan konseling bagi anak yang sudah mengalami trauma dalam menyatakan pendapat.

## Simpulan
Keluarga memainkan  peran utama dalam pemenuhan hak  anak, termasuk  hak partisipasi.  Dengan  terpenuhinya  hak  anak,  adapun  manfaat  yang  diperoleh  yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan dalam berkomunikasi serta berbicara di  depan  umum.  Melihat  faktor  penyebab  kurang  terpenuhinya  hak  partisipasi  anak
dalam  keluarga  yang  terdiri  atas  faktor  individu  dan  lingkungan.  Maka  penulis memberikan  saran  program  intervensi  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  psikolog  dan ilmuwan  psikolog  untuk  lebih  banyak  berfokus  pada  mengatasi  faktor  individunya. Dalam  konteks  penelitian  ini,  yang  menjadi  sasaran  utama  yaitu  orangtua  dan  anak. Orangtua dan anak perlu mendapatkan pemahaman dan informasi (aspek kognitif) yang tepat  dalam  memenuhi  hak  partisipasi  anak.  Selain  itu  untuk  mengatasi  faktor lingkungan,  kerjasama  dengan  pihak  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan,  NGO, LSM,  dan  lembaga  keagamaan  sebagai  pendukung  pelaksanaan  pemenuhan  hak partisipasi anak di masyarakat juga penting untuk diutamakan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  awal,  karena  itu  bagi  peneliti  selanjutnya yang  tertarik  dengan  topik  pemenuhan  hak  partisipasi  anak  dalam  keluarga  dapat menggunakan  rancangan  penelitian  kuantitatif  untuk  melengkapi  hasil  tulisan  ini. Sebagai  contoh,  bisa  menggunakan  metode  survei  untuk  melihat  secara  keseluruhan pada keluarga di Kota Kupang dan metode eksperimen untuk mengujicobakan program intervensi yang tepat dalam mengatasi permasalahan hak partisipasi anak.

## Referensi
Afiatin,  T.  (2012).  Pendidikan  karakter  remaja  dalam  keluarga.  Dalam  Faturochman., Tyas, T. H., Minza, W. M., & Lufityanto, G (eds.). Psikologi untuk kesejahteraan masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Alsa, A. (2003). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikologi. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Bunga, B., & Ekowarni, E. (2010). Hubungan antara persepsi anak terhadap kekerasan dan pola pengasuhan otoriter terhadap konsep diri anak di lingkungan etnis sabu dan rote. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Creswell, J. W. (2015). Research design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed edisi ketiga . Alih Bahasa: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hart.  R.  A.  (1992). Children’s  participation  from  tokenism  to  citizenship. Italy:  UNICEF International child development centre.
Komisi perlindungan anak Indonesia. (2011). Catatan akhir tahun 2011.
Lestari,  S.  (2016). Psikologi  keluarga,  penanaman  nilai  dan  penanganan  konflik  dalam keluarga . Jakarta: Prenadamedia. Lickona,  T.  (2016). Character  matters,  persoalan  karakter.  Bagaimana  membantu  anak mengembangkan  penilaian  yang  baik,  integritas,  dan  kebajikan  penting  lainnya. Alih Bahasa: Juma, A. Wamaungo & Jean, A. R. Zien. Jakarta: Bumi aksara. Morissan. (2012). Metode penelitian survei . Jakarta: Kencana prenadamedia.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia  no  3  tahun  2011  tentang  kebijakan  partisipasi  anak  dalam pembangunan. (2011). Jakarta: Depkumham.
Rahardjo, B., Jamal, H., Chanan, N. A., Pudiastuti, P.,  Agus, S.,  Sumamihardja., Siregar, S., & Eko, T.  (2009). Konsep dan pengertian pengarusutamaan hak anak . Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Santrock,  J.  W.  (2009). Psikologi  pendidikan  (educational  psychology)  edisi  3 .  Jakarta: Salemba Humanika.
Santrock, J. W. (2012). Life-Span development edisi 13 . Jakarta: Erlangga.
Undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang  no.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  (2014).  Jakarta: Depkumham.
Undang-undang  republik  Indonesia  no  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.
(2002). Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
Yusuf, A, H., Yugiana, E., Nuryetty, M, T., Handiyatmo, D., Wajdi, N., Wirananggapattie, T,  I.,  &  Saleh,  A,  M.  (2012).  Profil  Anak  Indonesia  2012.  Jakarta:  Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP&PA).